Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020

## Wawan Heru Suyatmiko
Transparency International Indonesia
wsuyatmiko@ti.or.id

## Abstract
Corruption,  pandemic,  democracy  and  investment  are  factors  reflected  in  the  Corruption Perceptions  Index  score  2020.  The  relations  between  Covid-19  pandemic  handling  and corruption;  political  integrity  and  democracy  in  the  policy-making  process  to  the  important political decisions that prone to cause political corruption; including the risk of corruption in the business convenience's problems during the pandemic handling and the economic recovery are  the  interlocked  portrays  of  the  Corruption  Perception  Index  2020.  Declining  of  the Indonesian Corruption Perception Index score in 2020 to 37 indicates eradicating corruption efforts during pandemic situation are still a long way with the common aspiration and goal.
Keywords : Corruption, Democracy, Index, Perception

## Abstrak
Korupsi, pandemi, demokrasi dan investasi adalah faktor-faktor yang terefleksi dalam skor Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020. Relasi antara penanganan pandemi Covid-19 dengan korupsi;  integritas  politik  dan  demokrasi  pada  proses  pembuatan  kebijakan  hingga pengambilan  keputusan  politik  penting  yang  berpotensi  menghadirkan  korupsi  politik; sampai dengan risiko korupsi dalam problem kemudahan berusaha selama masa penanganan pandemi  Covid-19  dan  pemulihan  ekonomi  yang  dalam  waktu  bersamaan  terjadi pemangkasan  sejumlah  proses  bisnis  hingga  potensi  resentralisasi;  adalah  kelindan  yang dipotret  dalam  Indeks  Persepsi  Korupsi  2020.  Turunnya  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia pada tahun 2020 menjadi 37 menandakan masih jauhnya upaya pemberantasan korupsi di tengah situasi pandemi yang melanda dengan cita-cita dan harapan bersama.
Kata Kunci: Korupsi, Demokrasi, Indeks, Persepsi

## Pendahuluan
Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar  biasa.  Secara  jamak,  korupsi  telah dipahami sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan  yang  telah  dipercayakan kepada seseorang untuk meraup keuntungan  pribadi  dan  golongannya. Korupsi  telah  mengikis  kepercayaan, melemahkan  demokrasi,  menghambat pembangunan  ekonomi  dan  semakin memperburuk  ketimpangan,  kemiskinan hingga krisis lingkungan.
Tiap tahun Transparency
International,  sebuah  organisasi  non- Pemerintah  tingkat  global  mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi. Hasil survei yang dirilis setiap tahunnya dikenal sebagai  Indeks  Persepsi  Korupsi  (biasa disebut  sebagai Corruption  Perception Index ,  selanjutnya  disebut  sebagai  CPI). Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi  dan  kondisi  korupsi  pada  level negara  atau  teritori  (Transparency International, 2021).
Secara  metodologi,  CPI  adalah komposit atas sejumlah indeks dari sekian lembaga survei bergengsi di tingkat global. Setidaknya terdapat 13 sumber data yang dikeluarkan oleh 12 lembaga internasional yang  kredibel.  CPI  mengumpulkan  data dari  sejumlah  sumber  berbeda  yang memberikan  persepsi  di kalangan  pelaku bisnis  dan  para  pakar  tentang  tingkat korupsi  di  sektor  publik.  Di  mana  skor  0 dipersepsikan sebagai kondisi yang korup dan  skor  100  sebagai  kondisi  yang dipersepsikan  bersih  dari  korupsi.  Jadi, semakin  tinggi  angka  skor  CPI  sebuah negara maka persepsinya semakin bersih. Sebaliknya semakin rendah angka skor CPI maka persepsinya juga semakin korup.
Meski  dengan  segala  keterbatasan atas  hasil  survei  dan  metodologi  yang dipakai,  namun  patut  diakui  bahwa  CPI (dan  Survei  Pengendalian  Korupsi  dari Bank Dunia) merupakan salah satu kajian
yang  komprehensif  dan robust .  Secara kuantitatif  dan  statistika,  indikator korupsi  berbasis  survei  agregat  adalah ukuran  paling  valid  dari  gambaran keseluruhan  korupsi  di  banyak  negara. Namun,  dalam  setiap  kasus,  hasil  awal yang  menggunakan  satu  indikator  harus dicek silang dengan penggunaan indikator lainnya,  karena  ada  beberapa  perbedaan kecil  antara  bagaimana  antar  indikator tersebut disusun (Hamilton dan Hammer, 2018).

## Korupsi dan Pandemi
Korupsi  dan  keadaan  darurat  saling mempengaruhi,  menciptakan  lingkaran setan  dalam  melakukan  kesalahan  pada manajemen  dan  krisis  yang  lebih  dalam. Sumber  daya  fiskal  dalam  jumlah  besar yang  dibutuhkan  untuk  menangani keadaan  darurat,  kebutuhan  mendesak dalam  penyaluran  bantuan  atau  paket stimulus  ekonomi  dan  risiko  pengaruh yang  tidak  semestinya  atas  tanggapan kebijakan membuat peluang yang sempurna untuk korupsi. Pada gilirannya, situasi ini hanya merongrong keadilan dan kesetaraan masyarakat sepanjang penanganan  respon  krisis.  Penanganan pandemi Covid-19 di seluruh dunia secara sempurna  menggambarkan  kebutuhan akan  integritas  dalam  pengelolaan  krisis. Bahkan  dalam  rilis  global,  Ketua  Dewan Pengurus  Transparency  International, Delia  Ferreira  Rubio,  menyatakan  bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya (sekadar) krisis kesehatan dan ekonomi. Namun juga krisis  bagi  korupsi  dan  demokrasi (Transparency  International  Indonesia, 2021). Dengan dirilisnya CPI 2020, Transparency International melihat bagaimana  korupsi  merusak  kapasitas negara  untuk  menanggapi  keadaan darurat  seperti  krisis  ganda;  kesehatan dan  ekonomi  yang  disebabkan  oleh
pandemi  Covid-19.  Di  beberapa  negara, korupsi  telah  mengalihkan  sumber  daya publik  dari  layanan  penting  seperti perawatan
kesehatan.
Kurangnya
transparansi dalam alokasi sumber daya - sebuah praktik yang secara positif terkait dengan  korupsi  -  melemahkan  efisiensi setiap  negara  saat  merespon  krisis; Negara-negara  yang  kinerjanya  buruk dalam  pengendalian  korupsi  cenderung melanggar  HAM  dan  norma  demokrasi dalam  penanganan  pandemi  Covid-19 (Vrushi dan Kukutscha, 2021).
Di  Asia,  negara-negara  dengan pertumbuhan  ekonomi  utama  seperti India (40), Indonesia (37) dan Bangladesh (26)  mengalami  kemajuan  yang  lamban dalam  upaya  anti-korupsi, dengan beberapa  komitmen  pemerintah  untuk melakukan  reformasi  belum  terwujud secara  efektif.  Maladewa  (43),  yang  naik 14  poin  pada  indeks  sejak  tahun  lalu, menunjukkan tren positif dan mengalami kemajuan  dalam  ruang  demokrasi  dan penghapusan  beberapa  undang-undang yang represif (Transparency International, 2021). Di  Indonesia,  bahkan  ex-Menteri
Sosial,  Juliari  Batubara,  ditangkap  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atas tuduhan  melakukan  korupsi  pengadaan bantuan sosial terkait dengan penanganan pandemi  Covid-19.  Seperti  dilansir  oleh KPK,  Juliari  didakwa  telah  merugikan negara  sebesar  14  Miliar  Rupiah  karena korupsi tersebut. Kini publik di Indonesia menantikan babak selanjutnya di pengadilan  untuk  melihat  putusan pengadilan  terhadap  dakwaan  tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).

## Metodologi
Tulisan ini hendak mengulas tiga hal tentang  temuan  CPI  2020,  yakni:  (1) Bagaimana  memaknai  turunnya  skor  CPI 2020? (2) Apa saja yang melatarbelakangi turunnya  skor  CPI  2020?  (3)  Upaya  atau
strategi  seperti  apa  untuk  meningkatkan skor CPI di masa depan? Tiga pertanyaan kunci  inilah  yang  hendak  dijawab  dalam tulisan berikut ini.
Untuk  menjawab  tiga  pertanyaan  di atas,  penulis  menggunakan  sumber  data primer dan sekunder pada CPI 2020 serta melakukan  studi  literatur  dan  media. Tulisan  ini  mengelaborasi  sejumlah  data dan  informasi  yang  berbentuk  tabel  dan grafik disajikan agar mudah dipahami dan dianalisi lebih lanjut.
CPI sendiri secara metodologi adalah merupakan  sebuah  indeks  komposit. Metodologi  mengikuti  empat  langkah dasar: pemilihan data sumber, penskalaan ulang  data  sumber,  menggabungkan  data yang  diskalakan  ulang,  dan  kemudian melaporkan ukuran ketidakpastian. Proses  penghitungan  juga  menggunakan mekanisme kendali mutu yang ketat yang terdiri  dari  penghitungan  independen paralel  yang  dilakukan  oleh  dua  peneliti internal dan dua penasihat akademis yang tidak  berafiliasi  dengan  Transparency International.

## Pembahasan
Rekam Jejak Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
Pada  tanggal  28  Januari  2021, Transparency  International  merilis  hasil survei  CPI  untuk  yang  ke-25.  Peluncuran CPI 2020 dihajat saat situasi dunia masih diliputi  oleh  pandemi  Covid-19.  Semua negara tidak terkecuali menghadapi krisis ganda, yakni krisis kesehatan dan ekonomi secara  bersamaan.  Sejumlah  temuan  dan kajian
Transparency International menyatakan bahwa korupsi yang merusak pelayanan publik juga berpotensi sepanjang  penanganan  Covid-19  dalam sektor  kesehatan.  Negara-negara  dengan tingkat korupsi yang tinggi terbukti sangat gagap  dalam  menangani  pandemi. Sedangkan negara yang relatif bersih dari korupsi  juga  harus  menghadapi  situasi
resesi ekonomi dan kemungkinan pembatasan  sejumlah  partisipasi  publik
dalam ruang demokrasi.
Gambar 1 . Skor IPK/CPI Indonesia dari 1995 hingga 2020
Indonesia  sejak  pertama  kali  CPI diluncurkan  tahun  1995  selalu  menjadi negara  yang  senantiasa  diteliti.  CPI Indonesia  tahun  2020  berada  di  skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin  dari  tahun  2019  lalu  yang  berada pada skor 40/100.
Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia adalah  40/100,  di  mana  skor  ini  adalah pencapaian  tertinggi  dalam  perolehan skor  CPI  Indonesia  sepanjang  25  tahun terakhir. Saat peluncuran CPI tahun 2019, Transparency
International
telah “mengingatkan”  Indonesia  agar  lebih waspada  dan  terus  berkomitmen  dalam pemberantasan  korupsi.  Dengan  skor  40 di  tahun  2019,  perekonomian  dan investasi berkembang secara menjanjikan. Namun  di  lain  pihak  kebebasan masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dilemahkan secara sistematis. Kemandirian  dan  efektivitas  komisi antikorupsi Indonesia, Komisi Pemberantasan  Korupsi  (disingkat  KPK), telah  mengalami  kemunduran.  KPK dipandang  sebagai  simbol  kemajuan  dan modernisasi dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi kehilangan independensinya setelah terjadi perubahan  undang-undang  pada  akhir tahun  2019  (Komisi  Pemberantasan Korupsi,  2019).  Secara  paradoks,  agenda Presiden Widodo mengutamakan
investasi dan ekonomi telah mengabaikan masalah  korupsi  yang  menjadi  pusat perhatian.  Indonesia  berisiko  membuat investor  takut  dan  memperlambat kemajuan ekonomi.
Di sisi lain, tugas berat memberantas korupsi di seluruh sistem politik Indonesia tetap  menjadi  tantangan.  Secara  khusus, membasmi  hubungan  korup  antara pejabat  negara,  pegawai  negeri,  penegak hukum,  dan  pelaku  bisnis  harus  menjadi prioritas.  Pandangan  ini  juga  selaras dengan teori ekonomi-politik strukturalis, yang  meyakini  bahwa  korupsi  politik merupakan  induk  dari  segala  bentuk korupsi  di  dalam struktur  negara  (Hadiz,
2005; Robison, 2013, Winters, 2009). Partai politik juga harus menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap  transparansi  dan  penegakan langkah-langkah antikorupsi, dan berbuat lebih banyak untuk mengakhiri impunitas. Untuk  mendorong  transparansi,  partai politik  harus  terbuka  tentang  pendanaan politik  mereka. 1 Sebagai  misal  KPK  dan LIPI  yang  telah  menerbitkan  panduan tentang  sistem  integritas  pada  partai politik  yang  mesti  ditegakkan  oleh  partai politik.
Dalam  pendekatan  ekonomi-politik, analisis  tentang  “siapa  mendapat  apa, bagaimana dan kapan?” menjadi suatu hal yang berelasi erat dengan korupsi politik (Laswell,  1936).  Sehingga  distribusi kekuasaan  harus  selaras  karena  jika kelompok  yang  kuat  tidak  mendapatkan distribusi  manfaat  yang  dapat  diterima dari  struktur  kelembagaan  mereka  akan berusaha  untuk  mengubahnya  (Khan, 2010).
Sehingga  tidak  mengherankan  jika sejumlah  pakar  bahkan  pejabat  negara telah  memprediksi  kejatuhan  skor  CPI Indonesia pada tahun 2020 ini. Perubahan sejumlah  kebijakan  yang  meminimkan
partisipasi publik marak terjadi sepanjang tahun  2020.  Sebut  saja  revisi  sejumlah undang-undang  krusial,  seperti  UU  KPK, UU  MK,  dan  UU  Minerba  dan  undang- undang , sedikit banyak telah mempengaruhi penurunan skor CPI 2020.

## Temuan Kunci Dalam CPI 2020
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas, bahwa  CPI  adalah  indeks  komposit.  Di Indonesia  terdapat  sembilan  sumber data/indikator  yang  menyusun  CPI  2020 ini.
Tabel 1. Indikator penyusun IPK/CPI 2020 dan 2019 Indikator 2020 2019 PRS International Country Risk Guide 50 58 IMD World Competitiveness Yearbook 43 48 Global  Insight Country Risk Ratings 35 47 World Economic Forum EOS 46 46 Bertelsmann Foundation Transform Index 37 37 Economic Intelligence Unit Country Ratings 37 37 PERC Asia Risk Guide 32 35 Varieties of Democracy 26 28 World  Justice Project – Rule  of Law Index 23 21
Dalam  Tabel  1  nampak  bahwa sebagian besar indikator terjadi penurunan yang signifikan. Dari sejumlah indikator  penyusun  CPI  2020  terdapat lima sumber data yang merosot dibanding temuan  tahun  2019  lalu.  Yakni Global Insight yang merosot hingga 12 poin; PRS yang  merosot  8  poin; IMD World Competitiveness  Yearbook yang  turun  5
poin, PERC Asia turun sebesar 3 poin dan
Varieties  of  Democracy yang juga  turun  2 poin  dari  tahun  lalu.  Sementara  itu,  tiga dari sembilan indeks mengalami stagnasi, yakni World  Economic  Forum  EOS ; Bertelsmann  Transformation  Index dan Economist  Intelligence  Unit .  Sedangkan satu  indikator  mengalami  kenaikan sebanyak  dua  poin  yakni World  Justice Project – Rule of Law Index . Meski indikator ini  mengalami  kenaikan  namun  secara agrerat  tidak  mampu  mempengaruhi kontribusi penurunan CPI 2020 ini. Sebab dalam lima tahun terakhir WJP-ROL Index selalu di bawah rerata skor CPI tahunan.

## Analisis Per Indikator
Memaknai turunnya agregat CPI 2020 bisa  dipahami  dengan  menganalisis  per indikator  penyusunnya.  Penulis  akan memulai  dari  indikator  yang  mengalami penurunan  paling  signifikan.  Pertama, Global  Insight  Country  Risk  Rating ,  yang mengalami penurunan hingga 12 poin dari tahun  2019  ke  2020.  Indikator  dalam
Global Insight Country Risk Rating menilai tentang risiko bahwa individu/perusahaan  akan  menghadapi suap  atau  praktik  korupsi  lainnya  untuk menjalankan  bisnis,  agar  mendapatkan kontrak  hingga  diizinkan  untuk  mengisi kuota  impor/ekspor,  bahkan  sekadar mendapatkan dokumen sehari-hari. Hal ini mengancam  kemampuan  perusahaan untuk  beroperasi  di  suatu  negara,  atau akan  mendatangkan  sanksi  hukum  dan yang  paling  merugikan  adalah  kerusakan reputasi bisnis (IHS Markit, 2021).
Kedua, The  PRS  Group  International Country  Risk  Guide yang  mengalami penurunan  hingga  8  poin.  PRS  adalah penilaian  korupsi  dalam  sistem  politik. Bentuk  korupsi  paling  umum  yang dihadapi  langsung  oleh  bisnis  adalah korupsi keuangan dalam bentuk permintaan pembayaran khusus dan suap yang terkait dengan izin impor dan ekspor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak,
perlindungan  polis  atau  pinjaman. Tindakan  tersebut  paling  berkaitan dengan  korupsi  aktual  atau  potensial dalam  bentuk  patronase  berlebihan, nepotisme,
reservasi pekerjaan,
pertukaran  bantuan,  pendanaan  partai secara rahasia dan hubungan sangat dekat yang  mencurigakan  antara  politik  dan bisnis  ( politico-business )  (PRS  Group, 2021).
Ketiga, IMD World  Competitiveness Yearbook yang  turun  5  poin.  IMD mengukur  daya  saing  suatu  negara  dan menentukan  bagaimana  situasi  sosial- politik  dan  ekonomi  suatu  negara berpengaruh  dalam  hal  daya  saing perusahaan.  IMD  menggali  sejauh  mana eksistensi suap dan korupsi antara sektor bisnis  dengan  pelayanan  publik  (IMD World Competitiveness, 2020).
Keempat, PERC  Asia turun  sebesar  3 poin.  PERC  membuat  berbagai  laporan risiko  di  negara-negara  Asia.  PERC memberikan  perhatian  khusus  pada variabel  sosial-politik  penting  seperti korupsi,  hak  dan  risiko  kekayaan intelektual,  kualitas  tenaga  kerja  serta kekuatan dan kelemahan sistemik lainnya dari masing-masing negara/wilayah  Asia. PERC  mengukur  tentang  bagaimana penilaian para pebisnis terhadap masalah korupsi  di  negara  tempat  mereka beroperasi (PERC, 2018).
Kelima, Varieties  of  Democracy yang juga turun 2 poin. V-Dem adalah indikator yang  terbilang  baru.  Pada  tiga  tahun terakhir  dimasukkan  sebagai  salah  satu indikator  bagi  IPK/CPI.  Indikator  ini dipandang penting karena V-Dem menilai tentang  seberapa  luas  korupsi  politik terjadi di sebuah negara yang dialami oleh para ahli dan pelaku bisnis. Indeks korupsi dalam V-Dem mencakup ukuran dari enam jenis  korupsi  yang  berbeda  yang mencakup korupsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Di  ranah  eksekutif,  tindakan tersebut juga membedakan antara korupsi
yang  sebagian  besar  berkaitan  dengan suap,  dan  korupsi  akibat  penggelapan. Terakhir,  juga  membedakan  antara korupsi di eselon tertinggi eksekutif dan di sektor  publik  pada  umumnya.  Dengan demikian, langkah-langkah tersebut memanfaatkan  beberapa  jenis  korupsi yang dapat dibedakan: baik kecil maupun besar; baik penyuapan maupun penggelapan; baik korupsi yang bertujuan untuk  mempengaruhi  pembuatan  hukum dan  yang  mempengaruhi  implementasi. Indeks diperoleh dengan mengambil rata- rata dari (a) indeks korupsi sektor publik (b) indeks korupsi eksekutif (c) indikator untuk korupsi legislatif dan (d) indikator untuk korupsi peradilan. Dengan kata lain, keempat  lingkungan  pemerintahan  yang berbeda  ini  memiliki  bobot  yang  sama dalam indeks yang dihasilkan (Varities of Democracy, 2020). Setelah lima indikator yang mengalami  penurunan,  sehingga  secara agregasi  mempengaruhi  penurunan  skor CPI  2020,  berikutnya  penulis  akan memaparkan tiga indikator yang mengalami  stagnasi.  Keenam, World
Economic Forum EOS mengalami stagnasi pada  skor  46.  WEF  menilai  tentang Indikator ini telah berkembang dari waktu ke waktu untuk menangkap poin data baru yang  penting  bagi  Indeks  Daya  Saing Global  (GCI).  WEF-EOS  menilai  tentang seberapa umum/biasa perusahaan melakukan  pembayaran  ekstra  tanpa terdokumentasi atau suap terkait dengan impor  dan  ekspor,  fasilitas  umum, pembayaran  pajak  tahunan,  pemberian kontrak  dan  lisensi  publik,  serta mendapatkan  keputusan  yudisial  yang menguntungkan  bagi  pelaku  usaha. Termasuk  diantaranya  adalah  seberapa umum/biasa  pengalihan  dana  publik  ke perusahaan,  individu,  atau  kelompok terkait korupsi (WEF, 2020).
Ketujuh, Bertelsmann  Foundation Transformation  Index. BFTI  yang  juga
stagnan  di  angka  37  adalah  sebuah indikator yang menilai tentang efektivitas pemidanaan  korupsi  pada  pejabat  publik serta tingkat keberhasilan dalam mengontrol  korupsi  dan  efektivitas penerapa  penegakan  integritas  pada lembaga publik (BFTI, 2020).
Kedelapan, Economist  Intelligence Unit yang  mengalami  stagnasi  di  skor  37 juga.  EIU  adalah  sebuah  indikator  yang sangat  komprehensif  yang  mengukur tentang  ketersediaan  prosedur  dan akuntabilitas  yang  jelas  dan  mengatur alokasi  dan  penggunaan  dana  publik; penyalahgunaan dana publik oleh menteri/pejabat publik untuk kepentingan  pribadi  atau  partai  politik; adanya  dana  khusus  yang  tidak  ada pertanggungjawabannya; adanya penyalahgunaan  sumber  daya  publik secara umum; Adanya pegawai negeri atau pejabat profesional yang ditunjuk langsung oleh pemerintah; Adanya badan independen  yang  mengaudit  manajemen keuangan  publik;  Adanya  peradilan independen  dengan  kekuasaan  untuk mengadili  menteri/pejabat  publik  atas pelanggaran; hingga adanya biaya pembayaran  suap  untuk  mendapatkan kontrak  dan  mendapatkan  bantuan  (EIU, 2020).
Terakhir, satu-satunya indikator yang mengalami kenaikan adalah World Justice Project – Rule  of  Law  Index .  Dalam  WJP- ROL  salah  satu  yang  diagregasi  adalah indikator  “Ketiadaan  Korupsi”.  Indikator ini mengukur penyalahgunaan kewenangan  publik  pada  eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun polisi/militer (WJP – ROL, 2020). Namun mesti dicatat, meskipun  indikator  ini  mengalami kenaikan  namun  secara  agrerat  tidak mampu mempengaruhi
kontribusi penurunan  CPI  2020  ini.  Sebab  kenaikan dua poin dalam WJP-ROL Index tidak bisa mendongkrak CPI 2020, karena di bawah
rerata  skor  CPI  tiap  tahunnya  (Mochtar, 2021).
Analisis  Trend  Pada  Indikator  dalam
Indeks Persepsi Korupsi
Setelah analisis per indikator dilakukan,  penulis  juga  memandang penting  melakukan  analisis  berkelompok antar  indikator  dengan  skor  CPI  sebagai acuan  utama.  Analisis  berkelompok dilakukan dengan menarik data komposit hingga delapan tahun terakhir.
Pengelompokan  didasarakan  pada  tiga kelompok  besar,  yakni:  (1)  kelompok indikator  yang  selalu  di  atas  CPI;  (2) kelompok  indikator  yang  berada  setara dengan  CPI;  dan  (3)  kelompok  indikator
yang berada di bawah CPI 2020.
Gambar 2 . Indikator di atas skor IPK/CPI
Dalam  delapan  tahun  terakhir setidaknya  PRS,  IMD  dan  WEF  selalu berada  di  atas  skor  CPI  2020.  Kelompok indikator  yang  selalu  di  atas  skor  CPI memberikan harapan bagi upaya perbaikan pemberantasan korupsi. Sehingga pada kelompok ini cukup dijaga konsistensi perbaikannya. Namun temuan pada  CPI  2019  dan  2020  sangat disayangkan  kelompok  ini  mengalami penurunan yang signifikan (PRS hingga 8 poin, IMD hingga 5 poin dan stagnasi pada
WEF).
Gambar 3 . Indikator setara skor IPK/CPI
Indikator yang setara dengan skor CPI dalam delapan tahun terakhir diantaranya adalah  GI,  BFTI  dan  EIU.  Bahkan  yang paling  mengenaskan  adalah  merosotnya skor  Global  Insight  hingga  12  poin  dari tahun  2019  ke  2020  menjadi  salah  satu penyebab  skor  agregat  CPI  2020  turun drastis sebanyak 3 poin, dari 40 ke 37.
Gambar 4 . Indikator di bawah skor

## IPK/CPI
Kelompok  indikator  ketiga  yang selama  kurun  waktu  delamapn  tahun selalu  di  bawah  skor  rerata  CPI  perlu mendapatkan perhatian
khusus.
Diantaranya  adalah  PERC,  V-dem  dan WJP/ROL.  Sehingga  tidak  heran  jika kenaikan  dua  poin  skor  WJP-ROL  dari angka  21  di  tahun  2019  ke  angka  23  di tahun 2020 tidak memberikan kontribusi yang  signifikan  pada  perolehan  skor agregat CPI 2020.
Korupsi Pada Isu Sektoral Sektor Ekonomi, Investasi dan Kemudahan Berusaha Pada  CPI  pengukuran  tahun  2020, indeks  penyusun  yang  berhubungan dengan  kinerja  ekonomi  dan  iklim berusaha di Indonesia hampir seluruhnya mengalami penurunan. Dominasi pendekatan  pembangunan  ekonomi  yang digunakan  Pemerintah  dilihat  belum banyak  memberikan  manfaat  bagi  iklim investasi Indonesia. Upaya penyederhanaan proses perizinan, terutama  untuk  penanaman  modal  asing juga  telah  mulai  dilakukan  dengan munculnya Online Single Submission (OSS). Di  kemudian  hari  mnejadi  cikal  bakal
lahirnya UU Cipta Kerja. Bahkan di sektor sumber daya alam dan ekstraktif misalnya melalui amandemen UU Mineral dan Batu Bara  seringkali  melanggar  keamanan lingkungan,  merampas  hak  masyarakat adat  dan  tidak  memenuhi  prinsip  tata kelola yang baik. Selain itu, berbagai paket kebijakan deregulasi yang telah digulirkan belum  sampai  pada  akar  permasalahan utama  korupsi,  yaitu  korupsi  politik (Zuniga dan Mullard, 2018).
Tabel 2. Indikator yang berhubungan dengan ekonomi, bisnis dan investasi
No  Indeks Penyusun CPI Sektor Ekonomi 2020  2019 1 PRS International Country Risk Guide 50 58 2 IMD World Competitiveness Yearbook 43 48 3 Global Insight Country Risk Ratings 35 47 4 PERC Asia Risk Guide 32 35 5 World Economic Forum EOS 46 46 Penurunan  di  keempat  indeks memperlihatkan luasnya dimensi berbisnis di Indonesia. Indikator International Country Risk  Guide dan IMD World  Competitiveness  Yearbook yang turun menggambarkan adanya kecenderungan  sektor  ekonomi  dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan  aktor  politik  dan  pembuat kebijakan sehingga lebih diuntungkan. Hal ini ditandai dari masih maraknya suap di wilayah-wilayah  besar  seperti  penentuan izin ekspor-impor, kuota perdagangan dan penggelapan pajak.
Selain  itu  pada  indikator Global Insight  (Country  Risk  Rating) ,  termasuk yang mengalami penurunan terbesar yaitu
sebanyak 12 poin dari 47 ke 35. Indikator ini menegaskan masih sangat berisikonya menjalankan  usaha  atau  berbisnis  di Indonesia menurut para pelaku usaha dan ahli.  Pada  enam  aspek  yaitu  politik, ekonomi,  kerangka  kebijakan,  pajak  dan risiko  keamanan,  hampir  seluruhnya dianggap berisiko terhadap korupsi.
Sementara turunnya indikator
Political Economic Risk Consultancy (PERC) menegaskan  instansi  pemerintah  dan penegak  hukum  seperti  kepolisian, pengadilan,  bea  cukai,  pajak,  perizinan, pengawasan,  militer  masih  dianggap sumber  korupsi  yang  menghambat kemudahan berusaha.

## Sektor Penegakan Hukum
Dalam sektor penegakan hukum, ada tiga indikator penyusun yaitu Bertelsmann Transformation  Index  2020 , Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2020 dan World Justice Project Rule of Law Index 2019 .  Dua  indikator  pertama  mengalami stagnasi  atau  tidak  mengalami  kemajuan di  angka  37,  sedangkan  indikator  WJP –
ROL mengalami kenaikan dua poin dari 21 ke  23.  Kenaikan  indeks  terakhir  tidak signifikan  dan  tetap  merupakan  poin terkecil  dari  keseluruhan  indikator penyusun CPI di Indonesia.
Tabel 3. Indikator yang berhubungan dengan
penegakan hukum No. Indeks  Penyusun CPI Sektor Penegakan Hukum 2020  2019 1 Bertelsmann Transformation Index 2020 37 37 2 Economist Intelligence  Unit Country Risk Service 2020 37 37 3 World Justice Project Rule of Law Index 2019 23 21
Pada indikator Bertelsmann Transformation  Index ,  para  penilai mempersepsikan bahwa kinerja penegakan hukum dan efektivitas pemidanaan  korupsi  dalam  mengontrol korupsi mengalami kecenderungan untuk tetap  tidak  berubah.  Sedangkan  stagnasi yang juga terjadi pada indikator Economist Intelligence  Unit  (Country  Risk  Rating) , menegaskan  tidak  ada  kemajuan  berarti dalam penegakan kejahatan keuangan dan juga mekanisme pengawasannya.
Sedangkan pada indikator WJP – ROL yang  mengalami  kenaikan,  perlu  dilihat sebagai  adanya  kasus-kasus  besar  yang ditangani  oleh  Kepolisian,  Kejaksaan  dan juga KPK; meskipun upaya-upaya tersebut paradoks  dengan  sejumlah  putusan Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung yang memberikan potongan masa hukuman terpidana korupsi. Sehingga hal ini pula yang menyebabkan kenaikan WJP- ROL  yang  hanya  dua  poin  tidak memberikan signifikansi bagi agregat data CPI 2020. Kasus-kasus yang mendapatkan perhatian  publik  misalnya  kasus  dana investasi  Asabri  dan  Jiwasraya,  dan ditangkapnya  buron cesie  bank Djoko Tjandra.
Dalam  pandangan  yang  terdahulu korupsi  dianggap  sebagai  ketiadaan akuntabilitas  yang  paradoks  dengan diskresi  dan  kewenangan  yang  terpusat pada  sebuah  lembaga  atau  bahkan  satu orang  tertentu,  bersifat  monopolitistik (Klitgaard,  1988).  Pandangan  ini  turut dilengkapi  dengan  rumusan  bahwa pengendalian korupsi sangat dipengaruhi oleh kendala yang terdiri dari norma dan kelembagaan  serta  kesempatan  yang terdiri atas kewenangan dan sumberdaya. Di  mana  pengendalian  korupsi  berarti kendala harus dikurangi sedemikian rupa dengan  pranata  dan  kesempatan  untuk mencegah  korupsi  terjadi  (Mungiu- Pippidi,  2015).  Problem  integritas  juga menjadi  salah  satu  hal  yang  menjadi
sangat penting. Selain kurangnya
transparansi,  korupsi  disebabkan  juga karena  melemahnya  nilai-nilai  sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding  kepentingan  umum,  serta kepemilikan  benda  secara  individual menjadi  etika  pribadi  yang  melandasi prilaku sosial sebagaian besar orang. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemberantasan korupsi, integritas
merupakan  salah  satu  pandangan  untuk bagi  seseorang  untuk  mampu  melawan praktik  korupsi.  Integritas  merupakan perpaduan  antara  nilai  akunyabilitas, kompetensi dan etika (Pope, 2000).
Sementara itu, dalam upaya
penegakan  hukum  faktor  yang  berkaitan erat  dengan  pemberantasan  korupsi adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan  yang  baik.  Problem  tata kelola  pemerintahan  biasanya  dilihat dalam bentuk kualitas tata kelola. Namun mendefinisikan  kualitas  tata  kelola pemerintahan yang baik tidak bisa hanya ditandai  dengan  tidak  adanya  korupsi. Meskipun tingkat korupsi yang tinggi jelas bertentangan  dengan  kualitas  tata  kelola yang baik. Bagi  sebagian orang, pencapaian kualitas tata kelola terkait erat dengan kebijakan antikorupsi pada sebuah negara atau institusi (Rothstein, 2011).

## Sektor Politik dan Demokrasi
Pada  sektor  ini,  satu-satunya  indikator penyusun CPI adalah indikator Varieties of Democracy  Project  2020 .  Pada  indikator ini,  terjadi  penurunan  dari  angka  28  di tahun 2019 menjadi 26 di tahun 2020.
Tabel 4. Indikator yang berhubungan dengan sektor politik dan demokrasi
No.  Indeks
Penyusun CPI  Sektor Politik  dan Demokrasi 2020 2019 1 Varieties  of Democracy Project 2020 26 28
Kemunduran  ini  mengindikasikan bahwa selama satu tahun terakhir, sektor politik  dan  demokrasi  terutama  dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) masih berisiko tinggi dari korupsi. Karakteristik klientelisme politik  tampak pada pemilih, para  pekerja  Pemilu  (aktivis  partai, konsultan  politik,  tim  sukses  dll)  dan aktor-aktor  lain  yang  terlibat  di  dalam Pemilu  memberikan  dukungan  kepada politisi  dengan  imbalan  material  benefit atau  keuntungan  personal.  Sebaliknya,
dalam klientelisme  politik, politisi memenangi  kompetisi  dengan  membagi- bagikan  barang,  uang cash dan  berbagai fasilitas  lain  untuk  mendapatkan  suara (Aspinall dan Berenschot, 2019). Sehingga pemberantasan korupsi yang mengabaikan aspek politik dan memperlakukan reformasi (sebatas) persoalan  managemen  teknis  adalah sebuah  pandangan  yang  keliru  dan  perlu diubah.  Di  mana  korupsi  juga  harus diletakkan  dalam  pemahaman  penataan institusi/kelembagaan  politik  itu  sendiri (Johnston, 2005).
Di  sisi  lain  tata  kelola  dan  integritas politik juga masih menjadi masalah besar.
Hasil  penelitian  Marepus  Corner  tentang ‘Peta Pebisnis di Parlemen’ mengungkapkan sebanyak 55 persen atau 318  anggota  DPR  dari  keseluruhan  575 anggota  DPR  merupakan  pebisnis. Setidaknya rasio lima hingga enam orang dari  sepuluh  anggota  DPR  merupakan pebisnis.  Temuan  yang  didapatkan  oleh Marepus  Corner  dengan  menganalisis profil  anggota  DPR  periode  2019-2024 dengan  kepemilikan  bisnis.  Sehingga potensi  korupsi  dalam  bentuk  konflik kepentingan sepanjang pembuatan undang-undang  akan  semakin  tinggi
(Serat, 2020).
Freedom  House menilai  Indonesia sebagai  negara  yang  "sebagian  bebas" pada  tahun  2019,  mencerminkan  fakta bahwa  negara  tersebut  telah  mengalami
penurunan  demokrasi  yang  signifikan karena korupsi yang sistematis, diskriminasi  yang  meluas,  dan  maraknya praktik penganiayaan terhadap kelompok minoritas (Freedom House, 2019). Senada juga  dengan  temuan  dari The  Economist dalam Democracy Index yang menempatkan  Indonesia  pada  posisi sebagai “The Flawed Democracy”. Menurut The  Economist ,  Indonesia mengalami penurunan skor berdemokrasi. Dari  skor  6,48  pada  tahun  2019  turun menjadi  6,3  pada  tahun  2020  (The Economist, 2020).

## Peta Jalan Antikorupsi Masa Depan
Berangkat dari sejumlah temuan dan analisis data di atas, Penulis menarik garis silang  antara  skor  CPI  dengan  indikator penyusun  yang  direrata  dalam  delapan tahun terakhir.
Gambar 5 . Studi silang antara IPK dan indikator penyusun
Dalam Gambar 5,  Penulis melakukan uji  rerata  terhadap  sembilan  indikator dalam  delapan  tahun  terakhir  dan melakukan uji  regresi terhadap dinamika CPI  dalam  delapan  tahun  terakhir.  Dari Gambar  5  tersebut  Penulis  menawarkan peta  jalan  perbaikan/peningkatan  skor CPI  dalam  dua  kelompok,  yakni:  (1) berdasarkan metodologi dan (2) berdasarkan isu sektoral. Kedua kelompok ini berkaitan satu sama lain. Pertama , berdasarkan analisis metodologi dan olah data serta berangkat dari  skor  CPI  terakhir,  maka  Pemerintah selayaknya menjaga konsistensi terhadap capaian  yang  telah  diraih  dalam  bidang kemudahan  iklim  berusaha,  invetasi  dan penanaman  modal.  Meskipun  dalam
setahun  terakhir  terjadi  penurunan  yang signifikan terhadap skor yang berhubungan  dengan  investasi  usaha, namun  perlu  dicatat  bahwa  sejumlah kebijakan yang berelasi dengan
kemudahan  berusaha  haruslah  tetap memberikan  jaminan  terhadap  kepastian hukum dan menghilangkan korupsi dalam setiap  rantai  bisnisnya  (Mulholland  dan Sanit,  2020).  Sebagai  tambahan  catatan, dalam  survei  Bank  Dunia  tentang kemudahan  berusaha  salah  satu  faktor yang membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia salah satunya  dan  paling  berpengaruh  adalah soal  penanganan  korupsi.  Hal  ini terkonfirmasi  dalam  temuan  Indeks Kemudahan  Berusaha  yang  stagnan  pada tahun  2019  dan  2020  dengan  skor  69,6 dan  berada  pada  peringkat  73.  Indonesia mampu menunjukkan perbaikan pada tiga indikator.  Untuk  indikator  kemudahan memulai  bisnis,  Indonesia  berhasil memangkas dan menyederhanakan prosedur  pasca-pencatatan  administratif, antara  lain  dalam  hal  administrasi  pajak, jaminan  sosial,  dan  perizinan.  Sementara indikator-indikator  lain  yang  tidak menunjukkan perbaikan adalah kemudahan  dalam  perizinan  konstruksi, kemudahan  untuk  mendapatkan  listrik, serta  penguatan  hak  para  kreditur  dan debitur  di  mata  hukum  (World  Bank, 2020).
Kedua , indikator-indikator yang cenderung  setara  dengan  skor  CPI. Indikator  ini  perlu  dikelola  agar  terjadi perbaikan  di  masa  depan.  Prevalensi korupsi  antara  pelaku  usaha,  pejabat publik  dan  politisi  merupakan  kelindan serius  yang  mesti  diperhatikan.  Upaya keterbukaan  informasi,  prosedur  dan biaya dalam setiap proses perizinan usaha, pengadaan  barang  dan  jasa,  perpajakan dan  penerimaan  negara  mesti  dikelola secara  tepat  dan  berdampak  pada  upaya peningkatan nilai investasi. Problem bisnis
yang  berhubungan  industri  ekstraktif adalah sektor yang paling rentan terhadap potensi dan risiko korupsi. Relasi korupsi dengan  sektor  sumber  daya  alam  dan industri  ekastraktif  sangat  erat,  karena posisinya  secara  ekonomi  sangat  tinggi, yang memberikan 12-38 persen dari PDB Indonesia dengan serapan tenaga kerjanya sekitar 40 juta orang, meski dari segi pajak hanya berkontribusi sebesar 3,87 persen. Pada  2018  KPK  mencatat  di  sektor minerba potensi kerugian yang bersumber dari  kurang  bayar  pajak  sebesar  Rp15,9 triliun, belum lagi dari administrasi serta perizinan  yang  buruk  mencapai  Rp28,5 triliun. Selain berdampak secara finansial, korupsi  sektor  sumber  daya  alam  juga berdampak  pada  terjadinya  pengrusakan fungsi ruang (Mongabay, 2020). Sehingga relevansi  untuk  menghidupkan  kembali “Gerakan Nasional Penyelematan Sumb er Daya  Alam”  (biasa  disingkat  dengan GNPSDA)  menjadi  sebuah  rekomendasi yang  urgen  (Komisi  Pemberantasan Korupsi, 2018).
Ketiga , indikator-indikator yang selalu  berada  di  bawah  skor  CPI  perlu mendapatkan perhatian khusus dan usaha yang keras dalam menciptakan terobosan perbaikan  secara  kontinyu.  Dalam  sektor yang  berhubungan  dengan  politik  dan demokrasi yang juga cenderung di bawah skor  CPI  perlu  dilakukan  perbaikan  dan peningkatan integritas politik di
Indonesia.  Warisan  politik  dari  rezim terdahulu  di  mana  sumber  daya  publik digunakan untuk mendapatkan dukungan dari jaringan patronase terus memainkan peran  dalam  lanskap  politik  Indonesia, bahkan  setelah  era  demokratisasi.
Berbagai bentuk patronase dan klientelisme ada di seluruh sistem politik, sebagaimana  tercermin  dari  konsesi  dan proses  pengadaan  yang  sering  diberikan berdasarkan
hubungan
pribadi
(Transparency  International  dan  U4  Anti Corruption Resource Centre. 2012). Selain
itu,  meningkatnya  ketergantungan  pada uang  untuk  kampanye  politik  telah menawarkan  peluang  terjadinya  korupsi politik  dan  penguasaan  sumberdaya publik,  khususnya  di  tingkat  lokal. Tingginya  biaya  kampanye  politik, menyisakan  pilihan  bagi  legislator  dan anggota  dewan  di  nasional  dan  pusat untuk 'menyalahgunakan kekuasaan mereka  untuk  mencari  biaya  pengganti kampanye  saat  memenangkan  kursi legislatif  dan  membantu  mendanai kegiatan partai mereka (Muhtadi, 2020).
Selain  sektor  politik  dan  demokrasi, indikator yang juga selalu di bawah rerata CPI  tiap  tahunnya  adalah  terkait  dengan penegakan  hukum.  Sektor  penegakan hukum  masih  sangat  rentan  terhadap korupsi.  Hal  ini  juga  terkonfirmasi  atas sejumlah  kasus  yang  menimpa  para penyelenggara  negara,  pejabat  publik bahkan penegak hukum itu sendiri. Model koordinasi dan supervisi dari KPK kepada aparatur penegak hukum lainnya menjadi hal  perlu  mendapatkan  perhatian  serius. Selain pula terkait reformasi birokrasi dan penegakan  etik  dalam  tiap-tiap  lembaga penegak  hukum  yang  mesti  ditemukan quick  wins dalam  tempo  yang  relatif pendek.  Berbeda  dengan  cara  pandang ekonomi-politik  pembangunan  di  era 1960-an  hingga  1980-an,  mayoritas peneliti  kajian  antikorupsi  kontemporer bersepakat  bahwa      korupsi  merupakan penghambat laju  pembangunan  ekonomi. Karena  itu, agar  arus  investasi  asing  bisa masuk  ke  pasar  dalam  negeri,  maka kepastian  hukum  dan  stabilitas  sosial, politik  dan  keamanan  menjadi  syarat mutlak  untuk  dihadirkan  (Umam,  2020). Sehingga  kemandirian  dan  penguatan lembaga otoritas antikorupsi, seperti KPK, harus mendapatkan perhatian khusus.
Gambar 6 . Penilaian hasil kinerja lembaga antikorupsi di Indonesia
Dalam  data  penanganan  perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, dari tahun 2004 hingga bulan Mei 2020 terdapat 417 kasus korupsi yang melibatkan politisi dan kepala  daerah,  diantaranya  melibatkan DPR/DPRD sebanyak 274 orang, Gubernur 21 orang dan Walikota, Bupati dan wakil sebanyak 122 orang. Data ini memberikan gambaran  tentang  kinerja  KPK  yang memberikan  sumbangsih  pada  upaya pemberantasan  korupsi.  Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi menunjukkan  bahwa  kinerja  lembaga otoritas  antikorupsi  dapat  sangat  efektif bahkan di dalam lingkungan
pemerintahan  yang  buruk  dan  korupsi yang tinggi, serta dalam waktu yang relatif singkat.  Pendekatan  penting  yang  perlu dilakukan agar tetap menjaga kinerja KPK adalah memastikan independensi lembaga otoritas  antikorupsi  tetap  berjalan.  Para pembuat  kebijakan  harus  menghindari penyalahgunaan  lembaga  antikorupsi sebagai alat viktimisasi politik (Suyatmiko dan Nicola, 2020).

## Penutup

## Kesimpulan
Setelah memahami dinamika skor CPI dengan  didukung  oleh  penjelasan  per indikator, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Penurunan skor CPI 2020 sebanyak 3 poin dari tahun 2019, dari skor 40 ke 37,  merupakan  penurunan  yang paling  signifikan  sepanjang  delapan
tahun  terakhir.  Turunnya  skor  CPI 2020  disebabkan  oleh  menurunnya sebagian  besar  indikator  penyusun yang  menurun  tajam.  Di  mana  lima diantaranya  turun  secara  signifikan. Sedangkan  tiga  lainnya  berada  pada posisi  yang  stagnan  dan  hanya  satu saja  yang  mengalami  kenaikan. Meskipun  tidak  memberikan  efek yang bisa mendongkrak nilai agregat CPI 2020.
2. Penurunan  indeks  persepsi  korupsi tahun  2020  juga  dipengaruhi  oleh situasi  pandemi  Covid-19.  Situasi  ini menghadirkan  krisis  ganda,  yakni krisis  ekonomi  dan  krisis  kesehatan. Korupsi  yang  merusak  pelayanan publik  saat  terjadi  krisis  juga berpotensi  sepanjang  penanganan Covid-19  (Tranparency  International Indonesia, 2021).
3. Indikator  ekonomi,  investasi  dan demokrasi  yang  paling  banyak mengalami penurunan skor
menandakan  bahwa  relasi  antara keputusan politik dengan kemudahan berusaha  dan  sikap  negara  terhadap lembaga  antikorupsi  menjadi  salah satu  faktor  yang  berpengaruh  pada persepsi publik. Sehingga perlu upaya yang ekstra keras dalam memberantas  korupsi.  Sejumlah kajian  antikorupsi  di  kawasan  Asia Pasifik  telah  mengonfirmasi  bahwa efektivitas  kinerja  antikorupsi  di suatu  negara  sejatinya  tidak  semata- mata  ditentukan  oleh  kerja-kerja reformasi  teknokratik  administratif, melainkan  lebih  ditentukan  oleh dinamika  politik,  pola  relasi,  dan pilihan  cara  pandang  para  elitenya dalam menjalankan tradisi politik dan kekuasaan itu sendiri (Quah, 2012).

## Saran
Dari kesimpulan tersebut maka untuk peningkatan  skor  CPI  dan  upaya
pemberantasan korupsi di masa mendatang harus mengacu pada
perbaikan  kualitas  penegakan  hukum, kondusifitas  iklim  usaha  dan  investasi serta yang tidak kalah  pentingnya adalah penerapan  integritas  politik.  Jaminan kebebasan  sipil  dan  memperluas  ruang demokrasi,  terutama  di  masa  pandemi juga  menjadi  hal  yang  tidak  boleh diabaikan.
Sejumlah  kebijakan  yang  berkaitan dengan pemangkasan perizinan kemudahan  berusaha  dan  investasi  yang diiringi  dengan  keterbukaan  informasi pengadaan  barang  dan  jasa,  senantiasa harus  diikuti  dengan  penegakan  hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan korupsi. Di mana pembenahan sistem masih harus dituntaskan  ke  depan,  yaitu  memutus relasi  koruptif  antara  pejabat  negara, pelayan  publik,  penegak  hukum  dan pebisnis.  (Transparency  International
Indonesia, 2019) Tentu penurunan skor ini memberikan  banyak  pelajaran  berharga.
Diantaranya  adalah  fokus  area  dalam pemberantasan  korupsi  tidak  bisa dipisahkan  satu  sama  lainnya.  Di  mana saat melakukan perbaikan iklim investasi maka  sejalan  dengan  hal  terebut diperlukan juga upaya penegakan integritas,  etik  dan  hukum  untuk mencegah  risiko  korupsi  yang  timbul. Termasuk diantaranya adalah menganulir sejumlah potensi dan risiko korupsi politik sehingga  tidak  timbul  dampak  yang merugikan  masyarakat  dan  menjauhkan cita-cita  bangsa  Indonesia  dari  keadilan dan kesejahteraan sosial.

## Referensi
Antara.  (2021). Menkopolhukam  Sudah Prediksi  Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia  Turun .  Antara  News.
https://www.antaranews.com/beri ta/1972533/mahfud-md-sudah- prediksi-indeks-persepsi-korupsi- indonesia-turun
Aspinall,    E., dan W. Berenschot.    (2019). Democracy    for    Sale:    Elections,
Clientelism,   and    the     State    in Indonesia .    First    Edition.  Cornell University Press. Ithaca. Terjemahan    E.    Riyadi.    2019. Democracy    for    Sale:    Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara  di
Indonesia .  Cetakan  1.  Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Bertelsmann  Foundation  Transformation
Index. (2020). Governance Reports . Bertelsmann Foundation. https://www.bti- project.org/en/press.html. 12 Februari 2021. Economist  Intelligence  Unit.  (2020). Country  Risk  Service .  Economist Intelligence Unit. https://www.eiu.com/n/solutions/ country-risk-service/. 12  Februari 2021. _____________________________________.  (2021). Democracy Index 2020: In sickness and in health?. Economist Intelligence Unit https://www.eiu.com/n/campaign s/democracy-index-2020/. 12 Februari 2021.
Freedom  House.  (2019). Freedom  in  the World — Indonesia Country Report . Freedom House. https://freedomhouse.org/country /indonesia. 12 Februari 2021. Hadiz, V. R. (2003). Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration      of      so-called ‘Democratic Transitions’ . The Pacific Review 16.
Hamilton, A., dan C. Hammer. (2018). Can We  Measure  the  Power  of  the
Grabbing  Hand?  A  Comparative Analysis  of  Different  Indicators  of Corruption . Policy Research Working  Papers;  World  Bank. http://documents1.worldbank.org /curated/en/11328151551682874
6/pdf/WPS8299.pdf. 12  Februari
2021.
IHS Markit. (2020). Economic Country Risk 2020 . IHS Markit. https://ihsmarkit.com/industry/ec onomics-country-risk.html. 12 Februari 2021. IMD  World  Competitiveness.  (2020). World Competitiveness . IMD World Competitiveness. https://worldcompetitiveness.imd. org. 12 Februari 2021.
Johnston,  M.  (2005). Syndromes  of Corruption:  Wealth,  Power  and Democracy .  Cambridge  University
Press. Khan,  M.H.  (2010). Political  Settlements and  the  Governance  of  Growth- Enhancing Institutions . SOAS Research Online. Klitgaard, R. (1988). Controlling
Corruption. University of California Press.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2018).
Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA KPK 2018 . Komisi  Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/images/pdf /LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi- GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf. 15 Februari 2021.
____________________________________.  (2019). KPK  Identifikasi  26  Poin  yang Berisiko Melemahkan  di RUU  KPK . KPK.
https://www.kpk.go.id/id/berita/s iaran-pers/1255-kpk-identifikasi- 26-poin-yang-beresiko- melemahkan-di-ruu-kpk. 12 Februari 2021. ____________________________________.  (2020). KPK  Tahan  Menteri  Sosial  Terkait Perkara  Dugaan  Suap  Pengadaan Bansos Covid-19 . KPK. https://www.kpk.go.id/id/berita/s iaran-pers/1986-kpk-tahan-
menteri-sosial-terkait-perkara- dugaan-suap-pengadaan-bansos- covid-19. 12 Februari 2021.
____________________________________.  (2020). KPK Gelar Diskusi, Perkuat Komitmen Integritas Partai Politik . Komisi  Pemberantasan  Korupsi.
https://www.kpk.go.id/id/berita/s iaran-pers/1941-kpk-gelar-diskusi- perkuat-komitmen-integritas- partai-politik. 12 Februari 2021.
Laswell, H. (1936). Politics: Who Gets What, When,  How? Published  online  by Cambridge  University  Press:    02 September 2013.
Mochtar, Z.A. (2021). Membaca Anjloknya IPK  Indonesia .  Media  Indonesia. https://m.mediaindonesia.com/kol om-pakar/381416/membaca- anjlok-ipk-indonesia. 12  Februari 2021.
Mongabay. (2020). Tidak hanya Finansial, Korupsi SDA Juga Berdampak Pada Perusakan Ruang . Mongabay. https://www.mongabay.co.id/202 0/05/23/tidak-hanya-finansial- korupsi-sda-juga-berdampak- pada-perusakan-ruang/. 12
Februari 2021.
Muhtadi,  B.  (2020). Kuasa  Uang . Kepustakaan Populer Gramedia.
Mulholland,  J.,  dan  A.  Sanit.  (2020). The Weakening Of Indonesia's Corruption Eradication Commission .  East  Asia  Forum. https://www.eastasiaforum.org/2 020/01/28/the-weakening-of- indonesias-corruption-eradication- commission/. 15 Februari 2021.
Mungiu-Pippidi,  A.  (2015). The  Quest  for Good  Governance:  How  Societies Develop  Control  of  Corruption . Cambridge University Press.
Political  And  Economic  Risk  Consultancy Ltd. (2018). PERC’s 2018 Report on Corruption  in  Asia .  PERC  Asia.
http://www.asiarisk.com/subscrib e/dataindx.html. 12 Februari 2021.
Pope,  J.  (2000). Confronting  Corruption:
The  Element  of  National  Integrity
System .  Copyright  Jeremy  Pope and  Transparency  International 2000. Terjemahan M. Maris. 2008.
Strategi  Memberantas  Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional . Transparency International Indonesia  dan  Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta. Political  Risk  Service  Group.  (2020). December  2020  Political  Risk Reports . PRS Group. https://www.prsgroup.com/comin g-soon-in-our-december-2020- political-risk-reports/. 12 Februari 2021.
Quah,  J.S.T. (2009). Combating Corruption in  the  Asia-Pacific Countries: What Do We Knowand What Needs to be done? . International Public Management Review 10 (1).
Robison,      R.,      dan      V.  Hadiz.  (2004).
Reorganizing  Power  in  Indonesia . Routledge Curzon. New York.
Rothstein,  B.  (2011). The  Quality  of Government:  Corruption,  Social Trust, and Inequality in International  Perspective .  The University  of  Chicago  Press.
Chicago and London.
SeratId. (2020). Marepus Corner: 55 Persen Anggota  DPR  Pebisnis .  Serat  Id. https://serat.id/2020/10/10/55- persen-anggota-dpr-pebisnis/. 12 Februari 2021.
Suyatmiko, W.H. (2020). The Importance of Political  Integrity  In  Indonesia . Transparency International. https://voices.transparency.org/th e-importance-of-political-integrity- in-indonesia-36b6daf38e82. 12
Februari 2021.
Suyatmiko,  W.H.,  dan  A.  Nicola.  (2020). Menakar  Lembaga  Antikorupsi:
Studi  Peninjauan  Kinerja  Komisi Pemberantasan  Korupsi. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5: (2). Transparency International. (2021). Global  Higlight s.  Transparency International.
https://www.transparency.org/en /news/cpi-2020-global-highlights. 12 Februari 2021.
________________________________.  (2021). CPI 2020  Asia  Pacific .  Transparency International. https://www.transparency.org/en /news/cpi-2020-asia-pacific. 12 Februari 2021. ________________________________. (2021). Health and Corruption . Transparency International. https://www.transparency.org/en /our-priorities/health-and- corruption. 12 Februari 2021. Transparency  International  dan  U4  Anti Corruption Resource Centre. (2012). Causes  of  Corruption  in Indonesia . Transparency International.
https://www.transparency.org/file s/content/corruptionqas/338_Caus es_of_corruption_in_Indonesia.pdf. 13 Februari 2021.
Transparency  International  Indonesia.
(2019). Siaran Pers . Transparency International Indonesia. https://riset.ti.or.id/corruption- perceptions-index- 2019/?preview=true. 28  Januari
2021.
________________________________________________. (2021). Siaran Pers . Transparency International  Indonesia  website: https://riset.ti.or.id/indeks- persepsi-korupsi-2020-korupsi- respons-covid-19-dan- kemunduran- demokrasi/?preview=true . 28 Januari 2021.
Umam, A.K. (2020). Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden diAntara Ekspektasi  Pembangunan  Ekonomi dan  Tekanan  Oligarki. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5(2): 1-17.
Umam,  A.K.  (2021). Rapor  Merah  Kinerja Antikorupsi . Sindonews. 3 Februari 2021.
Varieties  of  Democracy.  (2020). V-Dem Dataset  -  Version  11 .  V-Dem. https://www.v- dem.net/en/data/data/v-dem- dataset/. 28 Januari 2021.
Vrushi, J., and R.M.B. Kukutschka. (2021). Why Fighting Corruption Matters In Times Of Covid-19 . https://www.transparency.org/en /news/cpi-2020-research-analysis- why-fighting-corruption-matters- in-times-of-covid-19.
Winters,  J.  A.  (2013). Oligarchy  and
Democracy  in  Indonesia .  Online,
SEAP Indonesia, 11-33. Ithaca, N.Y.
World  Economic  Forum.  (2020). Reports . World Economic Forum. https://www.weforum.org/reports ?year=2020#filter. 12  Februari
2021.
World Justice Project. (2020). Rule of Law Index .  World  Justice  Project. https://worldjusticeproject.org/ab out-us/overview/what-rule-law. 12 Februari 2021.
World Bank Group. (2020). Doing Business 2020  -  Indonesia .  World  Bank Group. https://www.doingbusiness.org/co ntent/dam/doingBusiness/country /i/indonesia/IDN.pdf. 12  Februari 2021.
Zuniga, N., dan S. Mullard. 2018. Impact of Structural Adjustment Programmes on Corruption . Transparency International and U4 Anticorruption Resource Center.