## PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI AMDAL DI  INDONESIA:  PENGUATAN  REGULASI  DAN OPTIMALISASI SISTEM ELEKTRONIK
FULFILMENT  OF  THE  RIGHT  TO  ACCESS  TO ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) INFORMATION  IN  INDONESIA:  STRENGTHENING REGULATION  AND  OPTIMIZATION  OF  ELECTRONIC

## SYSTEMS
Cut Sabina Anasya Zulkarnain a

## ABSTRAK
UU  Cipta  Kerja  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  untuk  pertama  kali  mengatur keputusan  kelayakan  lingkungan  harus  diumumkan  melalui  sistem elektronik.  Secara  bersamaan,  penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19)  terbukti  telah  menjadi  pemicu  bagi  Pemerintah  dalam melakukan  percepatan  pengembangan  penyusunan  dan  penilaian Amdal  melalui  sistem  elektronik  ‘Amdal.net’,  yang  seharusnya,  juga menjadi  penyelesaian  baru  bagi  banyaknya  masalah  transparansi  dan sengketa  informasi  dokumen  Amdal  di  Indonesia  selama  ini.  Aturan tersebut  seolah  dibuat  agar  mampu  meyakinkan  masyarakat  bahwa transparansi akan lebih terjamin, padahal regulasi serupa yang ada juga belum terlaksana dengan baik, bahkan UU Cipta Kerja menghilangkan prinsip  pemberian  informasi  dokumen  Amdal  yang  sebelumnya terakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPLH. Metode Penulisan dalam tulisan  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Tahap Penulisan  melalui  penulisan  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan mencari data sekunder termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Tulisan  ini  merupakan  suatu  bentuk  analisis  kritis  atas  belum adanya  pengaturan  Amdal  yang  memadai  terkait  transparansi pengumuman  usulan  rencana  usaha,  dokumentasi  saran,  pendapat, tanggapan  (SPT)  masyarakat  dan  tanggapannya,  hingga  transparansi dokumen Amdal dalam pengumuman penerbitan Izin Lingkungan. Hal ini  agar  peraturan  perundang-undangan  di  masa  depan  terkait pelaksanaan  transparansi  informasi  dokumen  Amdal  dapat menghasilkan  perbaikan  signifikan,  melalui  sistem  elektronik  sebagai pembentukan sistem pengawasan publik.
Kata  kunci: analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  (amdal); sistem  informasi  lingkungan  hidup;  transparansi informasi dokumen lingkungan.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: anasyasabina@yahoo.co.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 30 November 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i1.253 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Article 39 Paragraph (2) of Indonesian Omnibus Law, for the first time, regulates that the decision of the Amdal  must  be  announced  through  electronic  system.  The  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) pandemic has become a trigger for the government to speed up the development of environmental impact assesment (Amdal) through electronic system (Amdal.net), that should also resolve many transparency issues  and  information  disputes  regarding  Amdal  in  Indonesia.  Hence,  the  regulation  was  made  to guarantee the transparency improvement to the public, however, similar regulations before have never been fully implemented. Even further, Omnibus Law has eliminated Amdal document information providing principles which previously accomodated on Article 26 Protection and Management of Environment Law. Used  research  method  is  juridical  normative.  Writing  phase  is  done  by  finding  secondary  data  using primary, secondary and tertiary legal materials. This paper is a form of critical analysis of the absence of adequate regulations regarding Amdal related to the transparency of the proposal, records of the citizen input  with  the  documents  of  response,  and  also  the  decisions.  So  that,  the  future  regulation  regarding Amdal documents transparency, through Electronic System will result in significant improvements, as a supportive public law supervision system.
Keywords: environmental  document  and  information  transparency;  environmental  impact  assesment (amdal); environmental information system.

## PENDAHULUAN
Sebagai  dasar  pengaturan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal), Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan  (selanjutnya disebut  PP  Izin  Lingkungan) 1 menjamin  keterlibatan  masyarakat  sebagai  salah  satu pihak yang berkepentingan di dalam penyusunan dokumen Amdal oleh Pemrakarsa 2 maupun  di  dalam  penerbitan  Izin  Lingkungan  oleh  Pemerintah. 3 Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  pelaksanaan  proses  Izin  Lingkungan  (diubah  menjadi  Persetujuan Lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas. 4
Secara  yuridis,  peran  serta  masyarakat  memegang  fungsi  besar  dalam  upaya melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup,  khususnya  instrumen  pengawasan ( control) atas  penegakan  hukum  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  merusak, mencemari  dan  menurunkan  kualitas  lingkungan  hidup. 5 Masyarakat  yang
1 Penulis masih menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana merupakan peraturan pelaksana yang digunakan dalam praktik selama ini, yang menjadi objek penulisan.
2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 9 ayat (1). Bahwa: “Pemrakarsa, d alam menyusun dokumen Amdal, mengikutsertakan masyarakat: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.”
3 Ibid, Pasal 45 ayat (4): Bahwa: “Masyarakat dapat memberika n saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang menjadi kewajiban Menteri, gubernur, atau bupati/walikota”.
4 Lampiran Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012  tentang Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 10.
5 Kadek Cahya Susila Wibawa, (2019). “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Administrative Law & Governance Journal , Vol. 2 Issue I, hlm.
81.
berpartisipasi  dengan  efektif  akan  mampu  melampaui  kemampuan  orang-seorang, sehingga diperlukan peran kelompok dan organisasi lingkungan hidup. 6 Melalui asas partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UU  PPLH),  suara  dari  anggota masyarakat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. 7
Tujuan  pertama  dilibatkannya  masyarakat  dalam  proses  Amdal  dan  Izin Lingkungan  adalah  agar  masyarakat  memperoleh  informasi  mengenai  rencana usaha/kegiatan  yang berdampak  signifikan  terhadap  lingkungan. 8 Nyatanya, hingga saat ini, hak masyarakat atas akses terhadap informasi tersebut masih menemui banyak masalah. Sebagai contoh, kasus PT Semen Gresik di Jawa Tengah 9 dan PLTU PT Cirebon Energi  Persada, 10 yang  izin  lingkungannya  diterbitkan  tanpa  memperhatikan pemenuhan  tujuan  pemberian  ruang  partisipasi  dan  hak  masyarakat  atas  informasi Amdal, yang dijamin UU PPLH dan PP Izin Lingkungan.
Kasus-kasus  di  atas  terjadi  sebelum  keberadaan  pandemi  COVID-19,  sehingga keadaannya  jauh  lebih  mudah  karena  Pemrakarsa  dapat  melakukan  kewajiban pengumumannya  secara  langsung  ke  lokasi  masyarakat  terdampak.  Saat  ini,  melalui
Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor
SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020,  tanggal  27  April  2020,  tentang  Pelaksanaan Penilaian  Dokumen  Lingkungan  Hidup  dalam  Upaya  Tanggap  Darurat  Pencegahan Penyebaran Covid-19, bahkan dimungkinkan konsultasi publik dilakukan dengan video conference yang difasilitasi oleh Pemrakarsa dengan arahan Pemerintah terkait sebagai Komisi  Penilai  Amdal. 11 Sulitnya  pelaksanaan  koordinasi  antara  Pemrakarsa  dengan daerah setempat dan banyaknya pembatasan akses masuk yang dilakukan di  daerah tertentu  menghasilkan  suatu  pertanyaan,  bagaimana  hak  masyarakat  terdampak kegiatan usaha, atas akses terhadap informasi-infomasi tersebut dapat terpenuhi?
6 Koesnadi Hardjasoemantri, (2005). Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 97.
7 Ibid, hlm. 4.
8 Ibid, hlm. 3.
9 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hlm. 36.
10 Margaretha Quina, (2017). “ Anotasi Putusan Kasus Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU- B) 1 x 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada”, Jurnal Hukum Lingkungan , Volume 4 No. I, hlm. 3.
11 Surat  Edaran  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Nomor  SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020,  tanggal  27  April  2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup dalam Upaya Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
Sebelum  pandemi,  berdasarkan  kasus  PT  Semen  Gresik  di  Jawa  Tengah 12 dan PLTU  PT  Cirebon  Energi  Persada, 13 Pemrakarsa  terlihat  belum  dapat  menjangkau seluruh masyarakat terdampak untuk pemenuhan hak atas informasi Amdal. Hal ini menunjukkan  mekanisme  pemenuhan  informasi  yang  ada  masih  belum  dapat memenuhi hak masyarakat atas akses informasi Amdal secara optimal. Kondisi tidak ideal  tersebut  diperparah  dengan  terbatasnya  ruang  gerak  setelah  pandemi  tanpa adanya  upaya  alternatif  lain  terkait  mekanisme  penyampaian  informasi  penting termasuk dokumen pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.
Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan pada praktik seperti yang terjadi di  Kabupaten  Mimika,  Papua,  dalam  proses  penyusunan  pembaruan  Amdal pembukaan  tambang  PT  Freeport  Indonesia  (FI)  dan  pembuangan tailing di  pesisir Mimika  Timur,  karena  tidak  ada  pemberian  dokumen  informasi  Amdal  saat berlangsungnya  konsultasi  publik  dengan  metode  webinar.  Hal  ini  menyebabkan masyarakat  menilai  Pemrakarsa  menyembunyikan  informasi  terhadap warga  lingkar tambang  sekitar,  dengan  memanfaatkan  percepatan  penyusunan  Amdal  pada  masa Pandemi COVID-19. 14
Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis implementasi pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal dikaitkan dengan prinsip pemberian informasi dalam UU PPLH. Di samping itu, penelitian juga diharapkan dapat menganalisis pentingnya sistem  pengawasan  publik  dalam  pemenuhan  hak  akses  masyarakat  atas  informasi Amdal,  agar  dapat  dilakukan  perbaikan  signifikan  pada  pengaturan  selanjutnya, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan- peraturan pelaksananya.

## Identifikasi Masalah
1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana sistem pengawasan publik dapat meningkatkan pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal di Indonesia?
12 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hlm. 36.
13 Margaretha Quina, Op.Cit., hlm. 3.
14 Jatam.org.  (2020). Pembaruan  AMDAL  Freeport  Indonesia  Menunggangi  Masa Pandemi: Bukan Konsultasi Publik, Tapi  Penipuan  Publik.  Diakses  melalui  https://www.jatam.org/2020/08/21/pembaruan-amdal-freeport-indonesia- menunggangi-masa-pandemi-bukan-konsultasi-publik-tapi-penipuan-publik/

## METODE PENELITIAN
Penelitian memiliki spesifikasi  deskriptif analitis, yakni  menggambarkan secara keseluruhan  obyek  yang  diteliti  secara  sistematis  dengan  menganalisis  data  yang diperoleh.  Oleh  karena  itu  penelitian  mengkaji  dan  menganalisis  implementasi pemenuhan  hak  akses  masyarakat  atas  informasi  Amdal  dan  implikasinya  terhadap tatanan penegakan hukum lingkungan Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, melalui  penulisan  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  mencari  data  sekunder menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  yang  diperoleh dianalisis  secara  normatif  kualitatif  yaitu  menjabarkan  dan  menafsirkan  data berdasarkan  asas-asas,  norma-norma,  teori/doktrin  ilmu  hukum  khususnya  hukum lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN

## Pemenuhan Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Amdal di Indonesia Hak Akses Masyarakat atas Informasi Amdal dan Implementasinya Saat Ini
Pasal  65 UU PPLH mengatur adanya 5 (lima) hak atas lingkungan hidup. Dari kelima hak tersebut, akses informasi menjadi salah satu hak masyarakat yang dijamin oleh UU PPLH. Hak atas informasi lingkungan hidup adalah suatu konsekuensi logis dari  hak  berperan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  dilandasi  asas keterbukaan. 15 Hak atas informasi lingkungan hidup menjadi dasar peningkatan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mewujudkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 16
Dokumen  Amdal  menjadi  salah  satu  informasi  lingkungan  hidup  yang berdasarkan penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH menjadi hak masyarakat untuk dapat diakses, bersama dengan infomasi lingkungan lainnya. 17 Pemenuhan hak masyarakat
15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan Pasal 5 ayat (2).
16 Ibid.
17 Ibid., Pasal 65 ayat (2):
Bahwa:  “Informasi  lingkungan  hidup  dapat  berupa  data, keterangan,  atau  informasi  lain  yang  berkenaan  dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan  hidup,  baik  pemantauan  penaatan  maupun  pemantauan  perubahan  kualitas  lingkungan  hidup  dan rencana tata ruang.”
atas  akses  terhadap  informasi  Amdal  ini  masih  menemui  beberapa  kendala,  sebagai berikut:
1. Ketiadaan Substansi Dampak Potensial dan konsep umum pengendalian dampak Hal  ini  terjadi  pada  kasus  pencabutan  Izin  Lingkungan  PT  Semen  Gresik (Persero)  di  Rembang,  saat  pengumuman  rencana  kegiatan  dan/atau  usaha  tidak mencantumkan potensi kerusakan dan/atau pencemaran yang mungkin akan terjadi apabila objek sengketa direalisasikan, 18 namun Izin Lingkungan tetap diterbitkan. 19
Hal tersebut jelas melanggar norma Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun  2012  tentang  Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Proses  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan terkait kewajiban menyampaikan informasi  dampak  potensial  yang  akan  timbul  (contoh:  potensi  timbulnya  limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain) dan konsep umum pengendalian dampaknya.
Hal  ini  menunjukkan  salah  satu  contoh  kelemahan  pemenuhan  hak  atas informasi  penting  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  akhir  dokumen  Amdal, sebagaimana  informasi  ini  penting  untuk  diketahui  masyarakat  terdampak.  Dari informasi ini, masyarakat akan memberikan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) yang  akan  berpengaruh  besar  terhadap  penyusunan  dokumen  Kerangka  Acuan (KA), yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPLH, memiliki fungsi penting sebagai dasar  penyusunan  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  (Andal) 20 dan  Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). 21 Ketiga dokumen ini, yakni  Kerangka  Acuan,  Andal  dan  RKL-RPL  menjadi  muatan  dokumen  Amdal secara keseluruhan. 22
2. Dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat
Regulasi  Indonesia  mengatur  beberapa  ketentuan  mengenai  kewajiban pendokumentasian Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT), baik oleh Pemrakarsa 23 ,
18 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, hlm. 107.
19 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
20 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan,  ps.  1  angka  7,  b ahwa:  “Andal  merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.”
21 Ibid., Pasal 1 angka 8 dan 9.
Bahw a: “RKL -RPL adalah upaya penanganan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.”
22 Ibid ., Pasal 5 ayat (1).
23 Lampiran Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012  tentang Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 9.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
wakil masyarakat di dalam KPA 24 , maupun Pemerintah. 25 Dokumentasi dilakukan sebagaimana SPT memiliki peranan penting dalam penyusunan Amdal, yakni diolah oleh Pemrakarsa sebagai bahan penyusunan dokumen kerangka acuan (KA) maupun oleh  Pemerintah  sebagai  bahan  pertimbangan  terhadap  pengambilan  keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan. 26
Dalam pelaksanaannya, bentuk dokumentasi SPT ini tidak dapat dibuktikan. Pada persidangan kasus Gugatan Izin Lingkungan PT Semen Gresik Jawa Tengah dan  PLTU  PT  Cirebon  Energi  Persada  misalnya,  Pemrakarsa  dan  Pemerintah Provinsi  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  SPT  masyarakat  terkait  telah didokumentasikan  dan  diolah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan tersebut. 27 Dalam putusan disebutkan bahwa, dokumen Amdal tidak mencantumkan SPT masyarakat terhadap rencana usaha/kegiatan sehingga dinilai cacat substantif dan  dokumen  Andal  tidak  memuat  respon  penyusun  Amdal  terhadap  Saran, Pendapat dan Tanggapan masyarakat terdampak dalam penyempurnaan dokumen Andal dan RKL-RPL. 28
Hal ini menunjukkan baik SPT maupun tanggapan atas SPT tidak dilakukan pendokumentasian sebagai bagian dari pemenuhan informasi penting Amdal, yang menunjukkan suara masyarakat tidak dipertimbangkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Pemrakarsa, karena tanpa dokumentasi ini, sewajarnya Pemrakarsa tidak dapat  mempertimbangkan  SPT  masyarakat  terdampak  secara  cermat  dan menyeluruh,  termasuk  keabsahan  mandat  perwakilan  masyarakat  terdampak. 29
Pada  pedoman  penyampaian  SPT  yang  terdapat  dalam  setiap  pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan lain yang diumumkan oleh Pemerintah  melalui  laman  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) Instansi  Lingkungan  terkait,  tidak  ditemukan  adanya  mekanisme  yang  dapat digunakan  oleh  masyarakat  dalam  melihat  proses  pertimbangan  SPT  masyarakat yang  disampaikan  kepada  Pemrakarsa  maupun  Pemerintah  Provinsi,  seperti transparansi  informasi  yang  menunjukkan  bahwa  dokumentasi  SPT  masyarakat
24 Ibid, hlm. 12.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur  Jawa  Tengah  dan  PT  Semen  Gresik  (Persero)  Tbk,  hlm.  36  dan  Putusan  PTUN  Bandung  Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, hlm. 40.
28 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung Nomor 124/G/2016/PTUN.BDG, hlm. 40.
29 Ibid.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
telah dilakukan, sebagai bentuk pengawasan masyarakat. 30 Hal ini karena regulasi yang ada tidak lebih jauh dan secara rinci mengatur mengenai bentuk pembuktian dokumentasi  SPT  masyarakat  sebagai  bagian  dari  informasi  lingkungan  yang aksesnya  menjadi  hak  masyarakat.  Ini  berbeda  dengan  beberapa  regulasi  negara maju yang ada saat ini, seperti Belanda dan Amerika Serikat, yang mempublikasikan dokumentasi  pendapat  masyarakat  dalam  penilaian  analisis  dampak  lingkungan hidup sebagai informasi publik. 31
3. Substansi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
Penyampaian informasi permohonan izin lingkungan merupakan satu-satunya informasi  yang  menjadi  kewajiban  Pemerintah, 32 sehingga  menjadi  satu-satunya pengumuman yang wajib disampaikan melalui multimedia yang dalam Lampiran Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Pedoman Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Proses  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dianggap secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, yakni penggunaan website , di samping papan pengumuman. 33
Substansi pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang diterbitkan pada multimedia tidak memenuhi aturan minimum kriteria substansi yang harus ada di dalam  pengumuman  permohonan  Izin  Lingkungan.  Sebagai  contoh,  pada Pengumuman  Permohonan  Izin  Lingkungan  yang  diterbitkan  Pemerintah  Kota Malang, 34 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 35 dan Jawa Barat 36 hingga 14 April 2020, seluruh  pengumuman  tidak  memuat  informasi  mengenai  cara  mendapatkan dokumen  Amdal  (Kerangka  Acuan  yang  telah  diberikan  persetujuan,  draft  Andal dan RKL-RPL) berupa: 37
30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Ps. 70 ayat (1) dan (2).
Bahwa: “Masyarakat memiliki fungsi pengawasan sosial dalam berperan aktif pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
31 Transparency  &  Accountability  Initiative.  (2017).  “Environmental  Transparency  Participation  and  Justice”.  Diakses melalui https://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2017/03/7-environment1.pdf, hlm. 6.
32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, hlm.44.
33 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan,  ps.45  dan  Lampiran  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 9.
34 Dinas  LH  Pemerintah  Kota  Malang,  Pengumuman  Permohonan  Izin  Lingkungan,  diakses  melalui https://dlh.malangkota.go.id/2017/01/20/pengumuman-permohonan-izin-lingkungan/
35 Dinas  LH  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  Pengumuman  Permohonan  Izin  Lingkungan,  diakses  melalui http://dlhk.jatengprov.go.id/ppid/?s=pengumuman+permohonan+izin+lingkungan.
36 Dinas  LH  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  Pengumuman  Permohonan  Izin  Lingkungan,  diakses  melalui http://dlh.jabarprov.go.id/index.php/layanan/dokumen/pengumuman-permohonan-ijin-lingkungan
37 Ibid.
a. Informasi  perihal  tempat  dimana  masyarakat  dapat  memperoleh  dokumen Amdal (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL)  yang  akan  diajukan  untuk  dilakukan  penilaian  atas  permohonan Izin Lingkungannya; dan/atau
b. Tautan  ( link )  dokumen  Amdal  (Kerangka  Acuan  yang  telah  diberikan persetujuan, draft Andal, dan RKL-RPL) yang dapat diunduh ( download ) oleh masyarakat; yang sepenuhnya menjadi hak masyarakat. 38
Hakikat  penyampaian  pengumuman  untuk  menjaring  saran,  pendapat  dan tanggapan  masyarakat 39 tidak  akan  terpenuhi  tanpa  pemenuhan  hak  akses masyarakat atas informasi penting di atas. Hal ini mengingat saran, pendapat dan tanggapan  masyarakat  baru  dapat  terbentuk  setelah  masyarakat  melakukan penilaian dokumen lingkungan penting di atas, yakni Kerangka Acuan, draft Andal dan RKL-RPL. 40
Berdasarkan  masalah  di  atas,  menjadi  penting  untuk  dilakukan  perbaikan sistem  aliran  informasi  yang  dapat  secara  transparan  menunjukkan  pemenuhan aspek-aspek  substantif  dalam  memenuhi  informasi  kepada  masyarakat  dalam penyusunan Amdal. Hal ini penting dilakukan agar kasus serupa PT Semen Gresik (Persero)  Tbk  tidak  terjadi  lagi.  Putusan  kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat  pada  penerbitan  Izin  Lingkungan  hanya  dilakukan  secara formal, 41 tanpa memperhatikan tujuan pemberian hak informasi dan hak partisipasi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan dalam proses penyusunan Amdal dan Izin Lingkungan, sebagai berikut: 42
1. Masyarakat  mendapatkan  informasi  mengenai  rencana  usaha  dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berdampak  penting  terhadap lingkungan.
38 Lampiran Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012  tentang Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
39 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ps. 9 ayat (4).
40 Ibid.
41 Putusan  PTUN  Bandung  Nomor  124/G/LH/2016/PTUN-BDG  Tentang  Gugatan  Izin  Lingkungan  dan  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan, hlm. 73.
42 Lampiran Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012  tentang  Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 2.
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi  kelayakan  atau  ketidaklayakan  atas  rencana  usaha  dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses Izin Lingkungan.
Keberadaan  pandemi  COVID-19  juga  tidak  dapat  dipungkiri  turut memperlemah  pemenuhan  hak  akses  masyarakat  atas  informasi  Amdal  yang kendala-kendala sebelumnya juga belum diselesaikan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari praktik yang terjadi di Kabupaten Mimika dan pesisir Mimika Timur, 43 dalam proses penyusunan pembaruan Amdal PT Freeport Indonesia (FI) yang dinilai melanggar  hak  atas  informasi  masyarakat  karena  tidak  diberikan  dokumen penyusunan  Amdal, 44 termasuk  dokumen  berisi  jenis,  lokasi,  besaran  rencana usaha/kegiatan  dan  dampak  potensial.  Hal  ini  diperburuk  dengan  tidak  seluruh masyarakat mendapatkan informasi Konsultasi Publik, bahkan termasuk masyarakat terdampak  langsung,  dengan  menggunakan  alasan  protokol  kesehatan. 45 Kondisi- kondisi  ini  menunjukkan  proses  dan  pemenuhan  hak  akses  masyarakat  atas informasi yang semakin sulit dipenuhi pasca pandemi COVID-19.
Pengkajian lebih lanjut dan perbaikan sistem penyampaian informasi Amdal ini  menjadi  penting  untuk  dilakukan  guna  memenuhi  fungsi  pengawasan  yang dimiliki  masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, 46 khususnya  terhadap  ketaatan  Pemrakarsa  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dalam memenuhi substansi informasi yang menjadi amanat norma penyusunan Amdal saat ini.

## Peranan  Penting  Sistem  Pengawasan  Publik  dalam  Pemenuhan  Hak  Akses Masyarakat atas Informasi Amdal dan Pengaturannya Saat Ini
Praktik  pemenuhan  informasi  di  atas  menunjukkan  pengaturan  mekanisme penyampaian  yang  ada  belum  dapat  mendorong  perwujudan  prinsip  pemberian
43 Ibid.
44 Jatam.org, Op.Cit.
45 Jatam.org, Op.Cit.
46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 ayat (1) dan (2).
informasi dalam UU PPLH sebelum dihapus melalui UU Cipta Kerja, yakni transparan, lengkap dan diberitahukan sebelum pelaksanaan, dalam setiap informasinya. 47
Ketidaklengkapan  substansi  informasi  yang  disampaikan  oleh  Pemrakarsa seharusnya  dapat  diketahui  Pemerintah  dan  oleh  karenanya  izin  lingkungan  tidak diterbitkan. Namun, dengan tetap diterbitkannya izin pada kasus-kasus di atas, sistem yang ada menunjukkan bahwa Pemerintah menganggap pemenuhan informasi Amdal hanya  sebatas  mekanisme  yang  bersifat  prosedural  sehingga  tidak  memperhatikan aspek substansial.
Hal  ini  juga  yang  menjadi  dasar  hakim  kasus  PT  Semen  Gresik  di  Rembang membuat terobosan hukum dengan memutus bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat hanya mengawasi dan meletakkan pelaksanaan pemenuhan informasi Amdal sebagai prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, sehingga dokumen pengumuman dipandang cukup  memenuhi  kualifikasi  sebagai  bukti  pemenuhan  informasi  telah  selesai dilakukan, tanpa melihat pemenuhan tujuan dan prinsip pemberian informasi, terutama kelengkapan informasi substansial.
Melalui  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan  Izin  Lingkungan,  pengaturan  telah  mencakup  informasi-informasi  dasar  yang penting dalam informasi Amdal sebagai muatan yang menjadi hak masyarakat. Oleh karenanya, kelemahan sistem bukan berasal dari rumusan aturan dasar informasi yang disampaikan,  namun  dari  segi  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan pemegang fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini dipegang oleh  Pemerintah  selaku  penerbit  izin.  Pun  pemerintah  sendiri  berdasarkan  paparan sebelumnya,  belum  memenuhi  berbagai  informasi  yang  menjadi  hak  masyarakatnya sendiri.  Kegagalan  pemerintah  menunjukkan  ketidakseriusan  pemerintah  dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi, apalagi untuk melakukan pengawasan secara  substansial  terhadap  pemenuhan  informasi  oleh  pihak  lain,  yakni  pemrakarsa atau pemohon izin lingkungan.
Maka,  dibutuhkan  kehadiran  masyarakat  untuk  dapat  melakukan  pengawasan terhadap pemenuhan informasi. Sistem informasi yang mampu memberikan ruang dan akses  bagi  publik  untuk  mengawasi  jalannya  pemenuhan  informasi  melalui
47 Ibid. , Pasal 26 ayat (2)
kelengkapan  substansi  dan  informasi-informasi  substansial.  Informasi  tersebut  pada praktiknya  terdapat  pada  dokumen  pengumuman  rencana  usaha,  dokumen  SPT masyarakat,  dokumen  pengumuman  permohonan  izin  lingkungan  hingga  dokumen pengumuman izin lingkungan. Makna akses bagi publik dapat mencakup kepentingan yang lebih luas, baik masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan  masyarakat  lain  yang  terpengaruh  atas  segala  bentuk  keputusan  dalam  proses Amdal. 48
Melalui  mekanisme  ini,  masyarakat  dapat  menggugat  izin  lingkungan  yang dokumen Amdalnya tidak memenuhi aspek pemenuhan informasi masyarakat dengan kemudahan pembuktian melalui dokumen-dokumen pengumuman yang terdokumentasi  dan  terpublikasi.  Selama  ini  masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam membuktikan bahwa informasi belum dapat diterima secara utuh sebagaimana yang dilindungi dalam UU PPLH. Tidak jarang, hal tersebut mengakibatkan masyarakat juga harus  mendapatkan  putusan  yang  tidak  melindungi  hak  akses  masyarakat  atas informasi Amdal ini padahal upaya ini merupakan jalan terakhir bagi masyarakat dapat mengupayakan haknya.
Sistem  elektronik  yang  memuat  seluruh  dokumen  dan  informasi  Amdal  telah menjadi salah satu konsepsi suatu Konvensi Internasional (Konvensi Aarhus) 49 tentang pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi Lingkungan Hidup secara spesifik, di negara Uni Eropa dan Asia Tengah. Sistem tersebut berisi informasi lingkungan dari setiap  pihak  yang  secara  progresif  tersedia  dalam  basis  data  elektronik  yang  mudah diakses oleh publik melalui jaringan telekomunikasi publik. 50 Praktik pengembangan penyediaan  akses  terhadap  seluruh  dokumen  terkait  proses  izin  administratif lingkungan  tersebut  telah  dilakukan  oleh  banyak  Pemerintah  saat  ini,  seperti  pada negara-negara Eropa Timur, Caucasus dan Asia Tengah. 51 Lebih lanjut, berdasarkan UU KIP  Indonesia  dan  peraturan  pelaksananya,  informasi  Amdal  juga  memenuhi kualifikasi informasi yang harus diumumkan tanpa perlu terlebih dahulu dimohonkan, sebagaimana: “Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak -hak masyarakat
48 Lampiran Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012  tentang Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, hlm. 4
49 The  United  Nations  Economic  Commission  for  Europe  (UNECE), “Convention  on  Access  to  Information , Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)”, Pasal 5 ayat (1).
50 Ibid.
51 Task  Force  on  Access  to  Informaton , “Public  Access  to  Environmental  Information:  Overview  of  the  Convention Implementation”, Background Paper First Meeting of Task Force on Access to Information, hlm. 50
merupakan informasi yang tergolong ke dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkala maupun serta merta oleh Badan Publik.“ 52
Kerangka penyediaan informasi Lingkungan Hidup ini dalam UU PPLH melalui sistem  elektronik  hanya  mengenal  Sistem  Informasi  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya disebut ‘SILH’). Untuk itu, dibutuhkan analisis mengenai SILH saat ini yang telah diatur sejak tahun 2009 saat lahirnya UU PPLH, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai  salah  satu  perwujudan  hak  akses  masyarakat  atas  informasi  Amdal.  Hal  ini karena pengaturan SILH dalam UU PPLH hanya mewajibkan 2 jenis informasi sebagai muatannya,  yaitu  status  lingkungan  dan  peta  rawan  lingkungan  hidup. 53 UU  PPLH tidak  menjangkau  informasi  dokumen  Amdal,  yang  menurut  UU  yang  sama merupakan bagian dari informasi publik, 54 untuk menjadi bagian dari muatan SILH. Hal ini mengakibatkan, PP Izin Lingkungan yang memuat lebih rinci mengenai informasi Amdal hanya mengatur kewajiban pemberian informasi dan bahwa beberapa informasi harus disampaikan melalui media elektronik, tanpa memberikan pengaturannya, yang seharusnya dapat diintegrasikan dengan keberadaan SILH yang memiliki fungsi untuk itu. 55
UU  PPLH  pada  Pasal  yang  sama  mengamanatkan  pembentukan  Peraturan Menteri  untuk  lebih  lanjut  dan  lebih  rinci  mengatur  perkembangan  informasi  yang seharusnya  termuat  di  dalam  Sistem,  namun  hingga  saat  ini,  11  tahun  berselang, Peraturan tersebut belum juga rampung. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan SILH di berbagai daerah di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup daerahnya.
Kurangnya  pengaturan  yang  rinci  dari  Pemerintah  Pusat  memberikan  dampak ketidakseragaman pada pelaksanaan pemuatan informasi dokumen Amdal pada SILH daerah-daerah  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  daerah  yang  telah memasukkan izin lingkungan sebagai informasi lingkungan hidup yang harus termuat dalam  SILH  daerahnya,  seperti  Kabupaten  Karawang, 56 namun  lebih  banyak  daerah yang  tidak  memasukkan  izin  lingkungan  sebagai  informasi  lingkungan  hidup  yang
52 Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan  Informasi  Publik  (Perki  SLIP)  tentang petunjuk teknis standar layanan informasi publik oleh Badan Publik.
53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 62 ayat (4)
54 Ibid. , Penjelasan Pasal 65 ayat (2).
55 Ibid. , Pasal 62 ayat (1).
56 Pemerintah  Kabupaten  Karawang.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah No. 14 Tahun 2012. Pasal 74 ayat (3).

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
harus  termuat  dalam  SILH  daerahnya, sebagai  contoh, Kabupaten Purbalingga 57 dan Kabupaten Bandung Barat. 58

## Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
UU PPLH sebelum perubahan mengatur prinsip-prinsip pemberian informasi di dalam penyusunan Amdal, sebagaimana hak masyarakat atas akses informasi Amdal merupakan hak yang diakui dalam praktik internasional dalam penyusunan Amdal di hampir seluruh negara. Saat ini, melalui perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja, satu-satunya ayat yang mengatur mengenai pemberian informasi Amdal (Pasal 26 Ayat (2)) dihapus seluruhnya tanpa menyisakan aturan terkait pemberian informasi Amdal lain.  Maka,  hak  masyarakat  atas  akses  informasi  dapat  dipastikan  akan  semakin tereduksi,  sebagaimana dalam  peraturan  perundang-undangannya  sendiri,  tidak  ada pengakuan  yang  jelas  terhadap  keberadaan  hak  atas  informasi  Amdal  ini.  Hak  atas informasi  hanya  secara  implisit  dilindungi  melalui  kewajiban  pengumuman,  artinya Pemerintah semakin memposisikan hak atas informasi sebatas aspek prosedural, yang pelaksanaannya  tidak  lagi  harus  memenuhi  prinsip  pemberian  informasi  yang melindungi  aspek  esensial,  yakni  prinsip  transparansi,  lengkap,  dan  diberitahukan sebelum kegiatan.
Kemudian,  Pemerintah  berusaha  meningkatkan  kualitas  pemberian  informasi terkait  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  (persetujuan  Amdal)  melalui  kewajiban pengumuman menggunakan sistem elektronik. 59 Aturan ini seolah dibuat agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa transparansi akan lebih terjamin, padahal regulasi yang menjadi  dasar  penting  pemenuhan  hak  akses  atas  informasi  telah  dihapus.  Secara bersamaan, sebagai upaya antisipasi kesulitan penyusunan Amdal pada masa Pandemi COVID-19,  secara  terpisah, Pemerintah  membangun  sistem  informasi  kajian  dampak lingkungan hidup  yang  disebut  Amdal.net. 60 Kepastian  mengenai  pengaturan  sistem elektronik dalam UU Cipta Kerja dan kaitannya dengan Amdal.net ini menimbulkan ketidakjelasan  pelaksanaan,  tidak  seperti  sistem  elektronik  pada  sektor  lain  yang dijelaskan secara rinci pada bagian penjelasan UU Cipta Kerja.
57 Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah No. 2 Tahun 2014. Pasal 44 ayat (3).
58 Pemerintah  Kabupaten  Bandung.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah No. 5 Tahun 2012. Pasal 58 ayat (3).
59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Pasal 39 ayat (2).
60 Ary Sudijanto, Op. Cit.
Seharusnya,  pembentukkan  pengaturan  baru  merupakan  tindak  lanjut  dan penyelesaian atas kendala pemenuhan hak informasi yang telah ada saat ini. Namun, lahirnya peraturan ini tidak menjawab kendala yang dihadapi saat ini, karena melalui SILH,  esensi  pengaturan  ini  sudah  terletak  pada  norma  pemenuhan  informasi masyarakat  atas  Amdal  sejak  lama,  namun  belum  dimanfaatkan  dan  diatur  secara optimal untuk mendorong sistem pengawasan publik.
Bagi  daerah  yang  tidak  memuat  informasi  Amdal  dalam  SILH  tersebut,  maka informasi disampaikan melalui multimedia lain yang diatur sebatas ‘situs internet yang mudah  dijangkau  masyarakat’. 61 Kemudian  melalui  UU  Cipta  Kerja  ini,  bertambah istilah  baru  bernama  Sistem  Elektronik.  Secara  terpisah,  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun infrastruktur Amdal.net sebagai ‘Sistem Inform asi Kajian Dampak Lingkungan’.
Pengaturan yang tumpang tindih ini dalam upaya pemenuhan hak masyarakat atas  akses  informasi  Amdal  juga  akan  menimbulkan  kebingungan  dalam pelaksanannya, baik bagi Pemerintah sendiri maupun bagi masyarakat. Padahal sistem elektronik  memiliki  fungsi  penting  dalam  pemenuhan  hak  akses  masyarakat  atas Informasi  Lingkungan  Hidup,  diantaranya  mendukung  pelaksanaan  dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, dan adanya kewajiban bagi sistem ini untuk selalu dipublikasikan kepada masyarakat. 62
Untuk mewujudkan sistem elektronik sebagai sistem pemantauan atas kerusakan lingkungan hidup yang memadai tersebut, maka diperlukan penguatan regulasi sistem elektronik informasi Amdal sebagai berikut:
1. Pengaturan terkait Sistem Elektronik yang memuat Informasi Amdal
Penguatan regulasi agar substansi informasi Dokumen Amdal  yang menjadi Informasi Lingkungan Hidup yang merupakan hak masyarakat berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, menjadi muatan informasi dalam penyelenggaraan satu sistem elektronik  yang  dapat  mengakomodasi  sistem  pengawasan  terhadap  pemenuhan prinsip sebagai berikut: 63
a. Transparan;
61 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 49.
62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 62 ayat (1) dan (2).
63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 26 ayat (2).
b. Lengkap; serta
c. Diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan
Prinsip  yang  telah  dihapus  melalui  UU  Cipta Kerja  tersebut  harus  diatur  di dalam  Peraturan  Pemerintah  terkait  yang  diamanatkan  UU  Cipta  Kerja,  jika Pemerintah tidak berencana mendegradasi  pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi Amdal.
Pemenuhan  prinsip  ini  wajib  dilakukan  dan  tidak  luput  dari  pengawasan Pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  dapat  mewujudkan  proses  penyusunan Amdal yang memenuhi aspek keterlibatan masyarakat. 64
Pengaturan pelaksana yang jelas juga diperlukan bagi pemerintah pelaksana aturan,  mengingat  banyaknya  aturan  terkait  mekanisme  penyampaian  yang  tidak menggunakan satu istilah yang sama tetapi melahirkan banyak istilah sekaligus yang mengganggu  operasionalitas  pengaturan,  seperti  istilah  multimedia,  sistem informasi lingkungan hidup, dan sistem elektronik.
2. Jenis-jenis Muatan Informasi Dokumen Amdal
Penguatan regulasi agar substansi informasi Dokumen Amdal  yang menjadi Informasi  Lingkungan  Hidup  juga  mencakup  seluruh  informasi  di  dalam  proses penyusunan  Amdal.  Dengan  begitu,  sistem  elektronik  dapat  menjadi  media  bagi masyarakat mendapatkan informasi penting lainnya seperti Pengumuman Rencana Usaha  dan/atau  Kegiatan  hingga  Pengumuman  Permohonan  Izin  Lingkungan. Sistem elektronik ini juga dapat menjadi media bagi Pemrakarsa selaku pemegang kewajiban  pemberian  informasi  dokumen  Amdal,  tanpa  menghilangkan pelaksanaan kewajiban pengumuman secara langsung.
Hal  ini  dilakukan  agar  terpenuhinya  keterbukaan  informasi  mengenai substansi  Pengumuman  terkait  yang  selama  ini  banyak  menjadi  permasalahan karena  substansi  tidak  memenuhi  peraturan  perundang-undangan  namun  Izin Lingkungan  tetap  diterbitkan.  Penguatan  regulasi  tersebut  diharapkan  dapat menciptakan harmonisasi pelaksanaan sistem elektronik yang akan datang ataupun SILH yang telah ada saat ini, antar seluruh daerah di Indonesia.
64 Ibid.

## PENUTUP
Sebagai  perwujudan  asas  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  Instrumen Amdal,  masyarakat  memiliki  hak  akses  atas  informasi  Amdal  yang  dijamin  melalui Pasal  9  PP  Izin  Lingkungan.  Pada  pelaksanannya,  masih  terdapat  banyak  kendala pemenuhan  hak  akses  masyarakat  atas  informasi  Amdal,  baik  yang  disampaikan melalui  media  informasi  situs  internet  maupun  beberapa  informasi  yang  dalam pengaturannya hanya disampaikan melalui surat kabar dan papan pengumuman. Hal ini ditandai dengan lahirnya kasus-kasus gugatan Izin Lingkungan yang dinilai tidak mampu memenuhi tujuan pemenuhan hak akses masyarakat atas informasi. 65 Kondisi ini  diperparah  dengan  keadaan  pandemi,  karena  proses  pengikutsertaan  masyarakat melalui video  conference tidak  memiliki  pengaturan  mekanisme  pemberian  hak masyarakat  atas  dokumen  penyusunan  Amdal,  seperti  yang  terjadi  di  Mimika. 66
Tumpang  tindih  aturan  sistem  informasi  turut  memperparah  kondisi  pengawasan terhadap pemenuhan akses masyarakat terhadap informasi ini.
Praktik pemberian informasi Amdal di atas tidak memenuhi prinsip pemberian informasi yang dijamin dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPLH, yakni kelengkapan substansi. Hal ini menunjukkan pengawasan Pemerintah dalam penerbitan izin lingkungan atas pemenuhan  informasi  dokumen  Amdal  tidak  berjalan  sesuai  esensinya  dan  hanya dipandang sebagai aspek prosedural.
Untuk mewujudkan sistem elektronik yang dapat memperbaiki pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi melalui pembentukan sistem pengawasan publik, maka diperlukan:
1. Penguatan  regulasi  agar  substansi  informasi  Dokumen  Amdal  yang  menjadi Informasi Lingkungan Hidup yang merupakan hak masyarakat berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, menjadi muatan informasi dalam penyelenggaraan satu sistem elektronik yang tidak tumpang tindih, baik melalui Amdal.net, situs internet ataupun SILH.
2. Penguatan  regulasi  agar  substansi  informasi  Dokumen  Amdal  yang  menjadi Informasi Lingkungan Hidup juga mencakup seluruh informasi yang menjadi hak masyarakat di dalam proses penyusunan Amdal.
65 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 Tentang Gugatan Izin Lingkungan terhadap Gubernur  Jawa  Tengah  dan  PT  Semen  Gresik  (Persero)  Tbk  dan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negeri  Bandung Nomor 124/G/2016/PTUN.BDG
66 Jatam.org, Op, Cit.
Seluruh upaya ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perwujudan transparansi informasi lingkungan yang dapat diakses secara efektif, terutama setelah masa pandemi COVID-19  dan  transisi  Normal  Baru  yang  tengah  dihadapi  Indonesia  saat  ini. Pemerintah saat ini dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan dan melaksanakan  kebijakan  lingkungan  hidup  yang  ada, 67 dalam  hal  ini  termasuk pemenuhan  hak  akses  masyarakat  atas  Informasi  Lingkungan  Hidup  yang  meliputi Informasi  Amdal. Penguatan  infrastruktur  juga  dilakukan  tanpa  menghapus  aturan pengumuman secara luring yang tetap harus dipenuhi sebagai akses masyarakat kurang mampu.
Hal ini merupakan salah satu bentuk adaptasi konsepsi Hukum Administrasi di sektor  Lingkungan  terhadap  perkembangan  TIK  yang  berimplikasi  mendorong perubahan  dalam  teknik  penyelenggaraan  Pemerintahan  dengan  menggunakan  TIK, khususnya  internet.  Pada  prinsipnya,  hukum  harus  senantiasa  menyesuaikan  diri dengan  dinamika  kemasyarakatan  karena  hukum  berfungsi  merespons  dinamika tersebut dengan jalan menetapkan suatu preskripsi. 68

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fung,  Archon,  Mary  Graham,  and  David  Well.  (2017). Full  Disclosure:  The  Perils  and Promise of Transparency. New York: Cambridge University Press.
Florini,  Ann.  (2007). The  Right  to  Know:  Transparency  for  an  Open  World. New  York: Columbia University Press.
Koesnadi  Hardjasoemantri.  (200). Hukum  Tata  Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
R. Douglas. (1998). “Administrative Law and Government”, dalam Public Sector Ethics: Finding and Implementing Values. London: Routledge.
67 Yasminingrum, (2017). “Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Konteks Good Governance”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , Volume 13 No. (1), hlm. 110.
68 Titon Slamet Kurnia, (2017). “ E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesi”, Jurnal Masalah- Masalah Hukum , Volume 46 No. (2), hlm. 174.

## Jurnal
Akib, Muhammad. (2012). “Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No.2.
Fahmi,  Sudi.  (2011).  “Asas  Tanggung  Jawab  Negara  sebagai  Dasar  Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 18.
Gupta, Aarti. ( 2010). “Transparency in Global Environmental Governance: A Coming of Age ?”, Global Environmental Politics, 10 (3).
German  Development  Institute.  “Access  to  environmental  information:  a  driver  of accountable governance in Morocco and Tunisia?”, Briefing Paper.
Haigh, Nardia. (2008). “E -government and environmental sustainability: Results from
three Australian cases”, Electronic Government: an International Journal.
Indonesian  Center  for  Environmental  Law  (ICEL).  “Kertas  Kebijakan  Mendorong Kebijakan  Pemberian  Informasi  Lingkungan  secara  Proaktif  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup”.
Kurnia,  Titon  Slamet.  (2017).  “E -Government  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 46 No. 2.
Quina,  Margaretha.  (2017).  “Anotasi Putusan  Kasus  Izin  Lingkungan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  Batubara  (PLTU-B)  1  x  1.000  MW  a/n  PT  Cirebon  Energi
Persada”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 4 Issue I.
Shelton, Dinah. (2002). “Human Rights, Health & Environmental Protection: Linkages in Law & Practice”, Health and Human Rights Working Paper Series No 1.
Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  untuk  Pembangunan Berkelanjutan”, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1.
Yasminingrum.  (2017).  “Kebijakan  Lingkungan  Hidup  dalam  Konteks  Good Governance”, Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum” Vol. 13, No. 1.
Yasril Yazid, Nur Alhidayatillah. (2017). “Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan”, Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) tentang petunjuk teknis standar layanan informasi publik oleh
Badan Publik. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor
SE.7/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020, tanggal 27 April 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian  Dokumen  Lingkungan  Hidup  dalam  Upaya  Tanggap  Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19.

## Putusan Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.  448K/TUN/LH/2018.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 99 PK/TUN/2016. Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 124/G/2016/PTUN.BDG.

## Sumber Lain
Dinas  LH  Pemerintah  Kota  Malang.  Pengumuman  Permohonan  Izin  Lingkungan, https://dlh.malangkota.go.id/2017/01/20/pengumuman-permohonan-izin- lingkungan/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2020.
Dinas  LH  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pengumuman  Permohonan  Izin Lingkungan, http://dlhk.jatengprov.go.id/ppid/?s=pengumuman+ permohonan+izin+lingkungan, diakses pada tanggal 14 Juli 2020.
Dinas LH Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, http://dlh.jabarprov.go.id/index.php/layanan/dokumen/pengumuman- permohonan-ijin-lingkungan, diakses pada tanggal 10 Juli 2020.
Jatam.org.  “Pembaruan  AMDAL  Freeport  Indonesia  Menunggangi  Masa  Pandemi:
Bukan  Konsultasi  Publik,  Tapi  Penipuan  Publik”.  diakses  melalui https://www.jatam.org/2020/08/21/pembaruan-amdal-freeport-indonesia- menunggangi-masa-pandemi-bukan-konsultasi-publik-tapi-penipuan-
publik/dan Kehutanan”.
LBH  Bandung.  (2016).  “Catatan  Akhir  Tahun  LBH:  Bantuan  Hukum  di  Tengah Kegagalan Negara”.
Sudijanto, Ary. “Kegiatan Wajib Amdal berdasarkan Permen LHK No. 3 8 Tahun 2019 serta  Penyusunan  dan  Penilaian  Amdal  pada  era  New  Normal”.  (disampaikan pada  Webinar  Nasional  Hari  Lingkungan  Hidup  Sedunia  5  Juni  2020),  PPLH- LPPM UNS, 5 Juni 2020.
Task  Force  on  Access  to  Information,  “Public  Access  to  Environmental  Informat ion:
Overview of the Convention Implementation”, Background Paper First Meeting of Task Force on Access to Information.
The  United  Nations  Economic  Commission  for  Europe  (UNECE),  “Convention  on
Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)”, diakses melalui
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
Transparency & Accountability Initiative, “Environmental Transparency Participation and  Justice”,  diakses  melalui https://www.transparency-initiative.org/wp- content/uploads/2017/03/7-environment1.pdf.