## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2536

## Dampak Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh
Amelia Rizky Fahraini 1 , Puti Andiny 2 , Safuridar 3 123 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, Langsa, Indonesia E-mail: ameliarizkyfahraini@gmail.com
Article History: Received: 15 Juli 2024 Revised: 27 Juli 2024
Accepted: 30 Juli 2024 Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak belanja pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengandalkan data sekunder. Periode sampelnya adalah tahun 2008 hingga tahun 2022. Penelitian ini menerapkan teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan software Eviews 10. Temuan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mempunyai dampak yang dapat diabaikan dan tidak signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Sebaliknya Belanja Pemerintah pada sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Dampak Belanja Pemerintah pada sektor Perlindungan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh cukup baik, namun tidak signifikan secara statistik. Alokasi kolektif Belanja Pemerintah pada sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial mempunyai dampak yang cukup besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.
Keywords: Belanja kesehatan, Pendidikan, Perlinsos dan IPM.
PENDAHULUAN Ide pembangunan telah berubah seiring berjalannya waktu. Jika awalnya ekonomi terfokus pada pendapatan, pertumbuhan, dan investasi, namun kini lebih pada sumber daya manusia sebagai indikator keberhasilan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia menjadi modal utama pembangunan (Purba, et al., 2021).
Pembangunan manusia bertujuan meningkatkan standar kualitas hidup, karena manusia adalah faktor utama pengelolaan sumber daya (Tjodi & Kawung, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat, memandang manusia sebagai subjek dan objek pertumbuhan. pengukuran HDI harus menjelaskan indikator yang telah dicapai (Rusandi, 2018).
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi mencerminkan Keberhasilan pemerintah dalam investasi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia
untuk mendorong produktivitas masyarakat (Baeti, 2013). Publikasi BPS Aceh 2022 menunjukkan IPM Provinsi Aceh berada di posisi ke-11 dari 38 provinsi di Indonesia, dengan angka 72,80. Berikut tabel perkembangan IPM Aceh tahun 2018-2022.
Tabel 1. IPM Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 Tahun Indeks Pembangunan Manusia 2018 71,19 2019 71,90 2020 71,99 2021 72,18 2022 72,80
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024)
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh pada tahun 2018 hingga tahun 2022 berada pada kategori tinggi, seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian yang berdampak positif terhadap konsumsi riil per kapita. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan fiskal pemerintah yang mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social (BPS, 2022).
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah telah mampu mengendalikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan penting di sektor jaminan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Permintaan agregat dari belanja pemerintah yang tepat dapat menghasilkan pengganda ekonomi.
Pengeluaran di sektor kesehatan diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan dan memudahkan akses masyarakat terhadap tenaga medis, obat-obatan, pembiayaan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Tabel 2.Belanja Pemerintah SektorKesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 Tahun Pengeluaran Kesehatan (Rupiah) Perkembangan (%) 2018 Rp.2.140.530.100.264 - 2019 Rp.1.839.798.395.581 -14,05 2020 Rp.1.852.733.367.605 0,70 2021 Rp.2.473.076.573.921 33,48 2022 Rp.1.718.716.851.194 -30,50 Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2024)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama anggaran pemerintah di sektor pendidikan, dengan tujuan agar masyarakat dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang signifikan untuk pendidikan, di mana semakin besar pengeluaran, semakin tinggi pula pencapaian dalam bidang pendidikan.
Tabel 3.Belanja Pemerintah sektor Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2018 -2022
Tahun Pengeluaran Kesehatan (Rupiah) Perkembangan (%) 2018 Rp.3.582.602.206.742 - 2019 Rp.4.753.589.584.823 32,69 2020 Rp.4.740.183.679.239 -0,28 2021 Rp.4.977.255.247.875 5,00 2022 Rp.4.711.265.014.132 -5,34 Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2024)

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2538
Program yang melindungi masyarakat dari kerentanan sosial dan menjamin kelangsungan hidup mereka didanai oleh belanja pemerintah di sektor perlindungan sosial. Ini termasuk individu, keluarga, dan komunitas. Program-program seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, dan Indonesia Pintardimasukkan dalam anggaran ini sebagai bagian dari upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk memerangi kemiskinan dengan menggunakan strategi multifaset.
Tabel 4.Belanja Pemerintah sektor Perlindungan Sosial di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022
Tahun Pengeluaran Perlindungan Sosial (Rupiah) Perkembangan (%) 2018 Rp.237.950.202.409 - 2019 Rp.240.208.617.505 0,95 2020 Rp.215.518.193.667 -10,28 2021 Rp.163.760.812.359 -24,02 2022 Rp.155.841.727.953 -4,84
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2024) Belanja Pemerintahdi sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial memiliki peran krusial dalam mendorong peningkatan IPM. Fluktuasi pengeluaran di ketiga sektor ini mencerminkan dinamika alokasi anggaran yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat variasi dalam pengeluaran tahunan, peningkatan IPM yang konsisten menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan yang diinisiasi oleh pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana belanja pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial mempengaruhi HDI di Provinsi Acehpada tahun 2018 hingga 2022. Diharapkan dengan memahami hubungan ini, pemerintah akan mampu merumuskan kebijakan yang lebih berwawasan luas yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah studi dalam bidang ekonomi publik yang mengkaji Belanja Pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, khususnya berfokus pada belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan di Provinsi Aceh dengan memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan antara bulan November 2023 hingga April 2024.
Jenis Data Digunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data numerik untuk analisis, sementara data kualitatif terdiri dari informasi yang dikategorikan atau diberi label (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi belanja pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta nilai IPM di Provinsi Aceh.
Sumber Data Data yang dimasukkan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori data sekunder, artinya data tersebut tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan diterima melalui perantara seperti perorangan, lembaga, publikasi, dan lain-lain (Sugiyono, 2016). Penelitian ini memanfaatkan data statistik mengenai pengeluaran tahunan pemerintah untuk
sektor pendidikan dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Aceh untuk periode 2008-2022.

## Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepustakaan mengacu pada karya tulis para penulis yang dikutip dalam batang tubuh penelitian. Meliputi buku dan jurnal ilmiah, dengan pencantuman nama penulis dan tahun penerbitan (Kuncoro, 2009). Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tulisan atau karya ilmiah, seperti artikel, buku, dan publikasi yang secara khusus relevan dengan pokok bahasan penelitian ini.
2. Dokumentasi mengacu pada catatan tertulis atau visual dari peristiwa sejarah, yang mungkin mencakup teks tertulis, gambar, atau karya penting yang dibuat oleh individu. Penelitian ini menggunakan analisis komprehensif Provinsi Aceh yang mencakup data Data mengenai belanja pemerintah untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2008 hingga 2022, bersumber dari Pusat Provinsi Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Aceh pada tahun 2023.

## Metode Analisis Data
Digunakan pendekatan multiple linear regression untuk menguji data kuantitatif time series untuk tujuan analisis data. Analisis dilakukan dengan menggunakan Eviews 10.0 untuk menguji dampak Belanja Pemerintahdi sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap IPM Provinsi Aceh.
Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut, sebagaimana diuraikan oleh (Mubarak, 2021):
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Di mana : Y = Variabel dependen X 1 ,X 2 ,…,X p = Variabel independen
Β 0 , β 1 ,..., βp = Koefisien regresei e = Variabel random/error/residual/variabel pengganggu
Kemudian di transformasikan sehingga mudah untuk di interpretasikan menjadi : Y = β 0 + β 1 PPBK + β 2 PPBP + β 3 PPBPS + e Dimana : Y
= Indeks Pembangunan Manusia
Β 0 , β 1 ,..., βp = koefisien yang digunakan dalam regresi linier berganda PPBK = Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan PPBP = Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan PPBPS = Belanja Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial e = Variablel random/error/residual/variabel pengganggu

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Normalitas
Gambar 1. Uji Normalitas Jarque-Bera Test Sumber: Data Primer, diolah (2024) Gambar 1 memperlihatkan hasil dari uji normalitas. Nilai Jarque-Bera adalah 0,519039 dan probabilitasnya adalah 0,771422, lebih besar dari 0,05% dan disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C 0.099105 6250.766 NA LOGX1 0.000269 13162.52 4.013745 LOGX2 0.000109 5531.941 3.281302 LOGX3 0.000218 9232.633 1.540628
Sumber: Data Primer diolah, 2021
Dari tabel 5 uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF untuk variabel X1, X2 dan X¬3 yaitu < 10, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak menunjukkan masalah multikolinearitas..

## Uji Heteroskedastisitas Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.253238 Prob. F(3,11) 0.8574 Obs*R-squared 0.969047 Prob. Chi-Square(3) 0.8087 Scaled explained SS 0.284376 Prob. Chi-Square(3) 0.9629 Sumber: Data Primer, diolah (2024)
Tabel 6 menunjukkan bahwa probabilitas C-Square untuk observasi R-Square mempunyai nilai sebesar 0.8087 > 0,05. Model regresi tidak terpengaruh oleh asumsi heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.658631 Prob. F(2,9) 0.5408 Obs*R-squared 1.915133 Prob. Chi-Square(2) 0.3838 Sumber: Data Primer, diolah (2024)
Berdasarkan tabel 7, nilai probabilitas chi square (2), yang juga dikenal sebagai nilai p dari uji LM korelasi serial Breusch-Godfrey, sebesar 0.2616 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi terhadap residual.
Uji Analisis Regresi Berganda Tabel 8 digunakan untuk mengevaluasi pengaruh belanja pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan analisis ini adalah untuk menilai apakah investasi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.
Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi
Dependent Variable: LOGY Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.323817 0.314809 10.55819 0.0000 Kesehatan -0.031802 0.016408 -1.938245 0.0787 Pendidikan 0.043463 0.010451 4.158934 0.0016 Sosial 0.022398 0.014776 1.515781 0.1578 R-squared 0.736481 Mean dependent var 4.249726 Adjusted R- squared 0.664613 S.D. dependent var 0.026629 S.E. of regression 0.015421 Akaike info criterion -5.282930 Sum squared resid 0.002616 Schwarz criterion -5.094116 Log likelihood 43.62197 Hannan-Quinn criter. -5.284941 F-statistic 10.24759 Durbin-Watson stat 1.912798 Prob(F-statistic) 0.001622 Sumber: Data Primer, diolah (2024)
Hasil analisis pada tabel 8 dapat dijelaskan sebagai berikut:
LogY = 3,3238 – 0,0318 LogX 1 + 0,0434 LogX 2 + 0,0223 LogX 3 + e
Persamaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut:
1. Nilai konstan sebesar 3,3238 menunjukkan bahwa jika belanja pemerintah untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tetap tidak berubah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh akan tetap pada angka 3,3238.
2. Nilai koefisien β1 sebesar –0,0318 menunjukkan bahwa kenaikan Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan sebesar 1 rupiah akan mengakibatkan penurunan IPM Aceh sebesar 0,0318, asalkan semua variabel lainnya tetap konstan (ceteris paribus).

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2542
3. Nilai koefisien β2 sebesar 0,0434 menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan sebesar 1 rupiah akan mengakibatkan peningkatan IPM Aceh sebesar 0,0434, dengan syarat semua variabel lainnya tetap (ceteris paribus).
4. Nilai koefisien β3 sebesar 0,0223 menandakan bahwa peningkatan Belanja Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial sebesar 1 rupiah akan mengakibatkan peningkatan IPM Aceh sebesar 0,0223 dengan ketentuan semua variabel lainnya tetap (ceteris paribus).
Uji t (Uji Parsial) Uji-t menilai signifikansi dampak Belanja Pemerintah di sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh secara terpisah. Hasil uji t ditampilkan pada tabel 4.8 dengan menggunakan ambang batas signifikansi α = 0,05 (5%).
1. Sektor kesehatan: koefisien -0.0318 dengan probabilitas 0.0787 > α = 0.05 menunjukkan bahwa ada dampak negatif yang secara statistik tidak signifikan pada HDI. Peningkatan 1 rupiah dalam Belanja Pemerintahuntuk kesehatan memiliki dampak yang tidak signifikan pada HDI Aceh, menurun dengan 0,0318. Sebaliknya, penurunan pengeluaran sebesar 1 rupiah menyebabkan kenaikan 0,0318 pada HDI, meskipun kenaikan ini tidak signifikan secara statistik.
2. Sektor Pendidikan: Koefisien sebesar 0,0434 dengan prob. 0,0016 < α = 0,05 menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Peningkatan Belanja Pemerintah SektorPendidikan sebesar 1 rupiah meningkatkan IPM Aceh sebesar 0,0434 secara signifikan. Penurunan pengeluaran sebesar 1 rupiah menurunkan IPM sebesar 0,0434 secara signifikan.
3. Sektor Perlindungan Sosial: Koefisien sebesar 0,0223 dengan prob. 0,1578 >α = 0,05 menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap IPM. Peningkatan Belanja Pemerintah SektorPerlindungan Sosial sebesar 1 rupiah meningkatkan IPM Aceh sebesar 0,0223, tetapi tidak signifikan. Penurunan pengeluaran sebesar 1 rupiah menurunkan IPM sebesar 0,0223, tetapi tidak signifikan.
Uji F (Uji Simultan) Temuan uji F menunjukkan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,001622, berada di bawah taraf signifikansi α = 0,05. Temuan ini membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mempunyai dampak besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.
Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien Adjusted R-squared dalam penelitian ini adalah 0,6646 atau 66,46%. Angka ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial mempengaruhi 66,46% dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh selama periode 2008-2022. Sedangkan 33,54% sebagian lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
Dampak Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Hasil penelitian menunjukkan koefisien sebesar -0,0318 dengan nilai probabilitas 0,0787, yang lebih besar dari α = 0,05, mengindikasikan bahwa Belanja Pemerintah SektorKesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Peningkatan pengeluaran sebesar 1 rupiah hanya menurunkan IPM sebesar 0,0318 secara tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis ini ditolak.
Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan di Aceh tidak memberikan dampak signifikan terhadap IPM, kemungkinan disebabkan oleh alokasi dan distribusi yang kurang optimal, serta faktor lain seperti aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.
Teori dari Todaro & Smith dalam (Kahang, 2016) mendukung bahwa peningkatan Belanja Pemerintahdi sektor kesehatan penting untuk memenuhi hak dasar masyarakat dan meningkatkan produktivitas. Investasi ini, bersama dengan perbaikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, diperlukan untuk meningkatkan IPM dan perkembangan ekonomi.
Penelitian ini sejalan dengan temuan Rahimah & Chandriyanti (2022) yang menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah SektorKesehatan memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.
Dampak Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Penelitian menunjukkan koefisien sebesar 0,0434 dengan prob. 0,0016 <α = 0,05, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap IPM, dengan peningkatan indeks sebesar 0,0434 untuk setiap kenaikan pengeluaran sebesar 1 rupiah. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima.
Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan mutu sumber daya manusia, produktivitas, dan perkembangan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat seperti harapan hidup dan penurunan kemiskinan. Pengeluaran di sektor pendidikan penting untuk pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, meskipun efektivitasnya tergantung pada kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pendidikan.
Teori Winarti (2014) mendukung gagasan bahwa jika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk pendidikan, itu akan menghasilkan peningkatan jumlah siswa yang lulus sekolah, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, dan kemudahan untuk menerapkan kemajuan teknologi. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan peningkatan standar ekonomi dan kualitas hidup bangsa. Untuk mencapai IPM, investasi diperlukan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya (Andiny&Sari, 2018), yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM.
Dampak Belanja Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan koefisien 0,0223 dan prob. 0,1578 lebih

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
besar dari α = 0,05, Pengeluaran Sektor Perlindungan Sosial berdampak positif terhadap IPM tetapi tidak signifikan. Peningkatan pengeluaran sebesar 1 rupiah hanya menghasilkan peningkatan IPM sebesar 0,0223 indeks secara tidak signifikan, dengan asumsi variabel lain tetap. Pengeluaran Sektor Perlindungan Sosial dapat berkontribusi pada peningkatan IPM, tetapi dampaknya tidak signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh efisiensi penggunaan dana, distribusi manfaat yang tidak merata, atau waktu yang diperlukan untuk menunjukkan perubahan nyata pada IPM.
Teori Suharto dalam (Iping, 2020) mendukung bahwa perlindungan sosial berkontribusi pada peningkatan IPM dengan melindungi kelompok rentan dan meningkatkan status sosial, meskipun efektivitasnya bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini konsisten dengan (Siregar, 2023) yang menemukan bahwa belanja perlindungan sosial berdampak positif pada IPM Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tetapi tidak signifikan.

## Dampak Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan, Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Belanja Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh
Uji F menghasilkan nilai signifikansi prob. F-Statistic sebesar 0,001622, yang kurang dari α = 0,05, sehingga hipotesis ini diterima. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah di ketiga sektor tersebut berdampak signifikan pada IPM secara bersamaan (Ikbal, 2021).
KESIMPULAN Temuan penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan memiliki dampak negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Sebaliknya, belanja pemerintah di sektor pendidikan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sementara belanja untuk bantuan sosial juga memberikan pengaruh positif, meskipun tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.

## DAFTAR REFERENSI
Andiny. P., & Sari. M. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.2, No.2, 2018: 116-125.
Badan Pusat Statistik., 2022. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2008-2022, Aceh : Badan Pusat Statistik. Baeti, Nur. (2013) Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintahterhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia . Vol.9, No.1, Januari 2013: 30-45. H. Sugiyono 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixes Methode). Bandung : Alfabeta. Ikbal. (2021). Pengaruh Belanja PemerintahBerdasarkan Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa. Universitas Hasanuddin Makasar.
Kahang, M., Saleh, M., dan Suharto,R.B., (2016), "Pengaruh Pengeluaran Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur". Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , Vol.18 No. 2, hal, 130-140. Kuncoro, M., 2009. Metode Riset unuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3 . Jakarta : Penerbit Erlangga. Mubarak, R. 2021. PENGANTAR EKONOMETRIKA Edisi Pertama . Purba, B., et al., 2021. Ekonomi pembangunan . Medan : Yayasan Kita Menulis. Rahimah, R., & Chandriyanti, I. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintahdalam Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 5(2), 804-818.
Rusandi., T. Y. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016. Penerbit : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Siregar, Zulfadli., Erlina., S. (2023). Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan , Kesehatan dan Sosial Terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Provinsi Aceh The Influence of Education , Health and Social Expenditure Allocations on the Level of Human Development Index for Distri. Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP),
4 (1), 9–18.
Sugiyono . 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O. & Kawung, G. M. . (2018) ‘Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara)’, Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19(4), 27–44.