JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.2, Des 2019, pp. 100-109 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.54
 100

## PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
1 Retno Sari Handayani, 2 Khairul Fahmi
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas e-mail: retno.esha@gmail.com

## Abstrak
Sekalipun  telah  melampaui  rezim  psudo-demokrasi  dibawah  kepemimpinan  Soeharto  selama  32  tahun, sepertinya  Indonesia  belum  juga  menemukan  formula  yang  tepat  untuk  mengakomodir  nilai  demokrasi yakni  kedaulatan  rakyat.  Masalah  yang  hendak  dibahas  dan  dianalisa  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana  penerapan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Pasal  372  mengenai  Pemungutan  Suara Ulang (PSU) serta menganalisis problematika sosial yang muncul dalam penerapannya. Metode penelitian hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif-empiris  dengan  kategori penelitian live  case  study .  Kategori  penelitian  ini  menganalisa  peristiwa  hukum  yang  prosesnya  masih berlangsung. Adapun yang dijadikan sumber penelitian berupa ketentuan hukum normatif  yakni Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Pasal  372  serta  aturan  teknis  yang  dibuat  berkenaan  dengan  norma tersebut.  Dari  hasil  analisis  pelaksanaan  peraturan  yang  dibuat  ditemukan  berbagai  permasalahan  sosial yang tidak dapat dihindarkan. PSU menimbulkan problematika baru bagi pemilih, penyelenggara pemilu, serta  peserta  pemilu,  berupa  angka  partisipasi  turun,  potensi  tekanan  kecemasan  dalam  lingkup masyarakat  karena  perhatian  yang  berlebihan  dari  aparat  maupun  kandidat  hingga  adanya  distorsi preferensi  pilihan.  Oleh  karena  problematika  tersebut,  diharapkan  pertimbangan  yang  paling  bijak  agar PSU  yang  terjadi  menjadi  solusi  yang  paling  tepat  namun  tetap  mampu  meminimalisir  secara  optimal adanya permasalahan sosial dimasyarakat yang mungkin timbul.
Kata Kunci : PSU, Pemilu, Undang-Undang, PKPU

## A. PENDAHULUAN
Setiap negara yang mendeklarasikan  diri  sebagai  negara demokrasi  akan  selalu  ditemui  adanya penyelenggaraan  pemilu,  seperti  halnya di Indonesia. Sekalipun telah melampaui rezim psudo-demokrasi dibawah kepemimpinan Soeharto selama  32  tahun,  sepertinya  Indonesia belum  juga  menemukan  formula  yang tepat untuk mengakomodir nilai demokrasi  yakni  kedaulatan  rakyat.
Terdapat  beberapa  hal  yang  perlu perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemilu yang menegaskan  adanya  nilai  demokrasi yang terjaga. Pertama, Pemilu merupakan tolak ukur demokrasi.
Melalui Pemilu, pemerintahan memiliki mandat  dan  kewajiban  yang  harus dijalankan sebagai pejabat resmi. Dalam
Pemilu suara rakyat menentukan kebijakan  dalam  pemerintahan  dan melanjutkan keberlangsungan pembangunan secara demokratis. (1)
Kedua,  Pemilu  adalah  puncak  dari partisipasi  politik  paripurna  warga negara  yang  diorganisasikan  di  sebuah negara. (2) Setidaknya penyelenggaraan pemilu semenjak penggulingan Soeharto  telah  dilaksanakan  lima  kali, yakni  tahun  1999,  2004,  2009,  2014, 2019. Periode pemilu tersebut menelurkan  perundang-undangan  yang baru, seperti latah bagi para penyelenggara  negara  untuk  membuat aturan  baru  jika  periode  pemilu  tiba, dan  aturan  tersebut  bagi  berbagai kalangan merupakan norma yang diujicobakan, jika gagal akan dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya sehingga muncullah
101 undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu 1999 berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun  1999  sebagai  cikal  bakal  pemilu yang  jujur  dan  adil  dimana  pada  masa sebelum reformasi  tidak ditemui.
Pemilu  2004  merupakan  pemilu pertama  yang  memungkinkan  rakyat memilih  langsung  wakil  mereka  untuk duduk  di  DPR,  DPD,  dan  DPRD  serta memilih  langsung  presiden  dan  wakil presiden.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2003  Pemilu  2004 diselenggarakan  secara  serentak  pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta
Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota).
Sedangkan  untuk  memilih  presiden  dan wakil  presiden  menggunakan  dasar Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2003.  Beberapa  norma  perundang- undangan dalam penyelenggaraan pemilu  tersebut  merupakan  gambaran bahwa penyelenggaraan pemilu sebelumnya  belum  memenuhi  harapan penyelenggaraan  pemilu  baik  itu  dalam hal prosesnya maupun nilai-nilai prinsipil. Oleh sebab itu dibuat peraturan  perundang-undangan  baru dalam  rangka  penyempurnaannya  demi peralihan  kekuasaan  yang  berlangsung damai  serta  melegitimasi  kedaulatan rakyat, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh warga yang telah memenuhi syarat tertentu  yang  kemudian  disebut  sebagai Pemilih.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun
2017 yang diundangkan pada tanggal 16
Agustus
2017 merupakan dasar
penyelenggaraan  pemilu  tahun  2019 yang  membawa  rezim  penyelenggaraan pemilu baru dimana pemilih dihadapkan untuk  memilih  calon  anggota  DPRD kabupaten/kota,  DPRD  Provinsi,  DPD, DPR  RI  serta  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  waktu  yang  bersamaan
yakni  17  April  2019.  Atas  dasar tersebut,  beberapa  norma  yang  diatur menimbulkan efek teknis penyelenggaraan  diantaranya  jumlah Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  yang membengkak hingga 813.350 jumlahnya  karena  jumlah  pemilih  yang dikurangi  setiap  TPS  yang  sebelumnya mencapai  500  orang  tiap  TPS  menjadi 300  orang.  Dasar  pengurangan  tersebut secara teknis adalah untuk menyesuaikan  waktu  yang  dibutuhkan pemilih  dalam  memberikan  suara  serta petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara  untuk  melakukan  penghitungan suara. Efek lanjutan dari membengkaknya  jumlah  TPS  adalah kebutuhan  akan  personel  pengamanan, hingga  petugas  KPPS  itu  sendiri, sementara penyelenggaraan pemilu tahun  2019  ini  merupakan  pola  baru yang  selama  periode  pemilu  2004 hingga  2014  relatif  berbeda.  Potensi atas  terjadinya  pemungutan  suara  ulang akibat  tidak  pahamnya  aturan  norma dan  teknis  pemungutan  suara  di  TPS menjadi  semakin    besar,  ditambah kepentingan  politik  peserta  pemilu menambah  kerawanan  penyelenggaraan pemilu  karena  pemilih  pada  pemilu 2019  terbelah  pada  dua  pasangan  calon presiden dan wakil presiden.

## B. PERMASALAHAN
Kerangka hukum yang kuat merupakan  bagian  penting  dari  proses penyelenggaraan pemilu. Kerangka
hukum  ini,  harusnya  memenuhi  asas- asas penyelenggaraan pemilu yang baik, yang akan mencerminkan nilai demokrasi  yang  menjadi  tujuan  akhir proses  itu  sendiri.  Pasal  22E  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum,
102
bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun  sekali.  Sesuai  ketentuan  tersebut, “adil”  merupakan  salah  satu  asas penyelenggaraan  pemilu.  Oleh  karena itu,  asas  tersebut  haruslah  menjiwai sistem  pemilu  yang  terdiri  dari  hukum pemilu  ( electoral  law )  maupun  proses penyelenggaraan pemilu ( electoral process ). (3) Dalam  konteks  hukum pemilu,  tanpa  hukum  pemilu  yang  adil, sulit menghasilkan pemilu yang dipercaya.  Rumusan  masalah  yang hendak  dibahas  dan  dianalisa  pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  Pasal  372  mengenai Pemungutan Suara Ulang serta menganalisis  problematika  sosial  yang muncul dalam penerapannya.

## C. METODE
Metode  penelitian  hukum  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah metode penelitian normatif-empiris dengan  kategori  penelitian live  case study . Kategori penelitian ini menganalisa  peristiwa  hukum  yang prosesnya  masih  berlangsung.  Adapun yang dijadikan sumber penelitian berupa  ketentuan  hukum  normatif yakni  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 Pasal 372 serta aturan teknis yang dibuat berkenaan dengan norma tersebut yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  tentang  implementasi  aturan yang  dibuat  oleh  Bawaslu  dan  Komisi
Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara  pemilu  yang  melekat, dan  berbagai  problematika  sosial  yang muncul  baik  dari  segi  pemilih,  pihak peserta  pemilu  maupun  kandidat  calon legislatif  atau  calon  DPD.  Pada  level normatif  akan  digunakan  pendekatan studi  kepustakaan  dengan  sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen, press  realease berbagai lembaga  yang  berkepentingan  melalui media  massa  baik  cetak  maupun online
dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan analisis data bersifat deduktif.

## D. PEMBAHASAN
Munculnya Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan beritegritas demi menjamin  konsistensi  dan  kepastian hukum  serta  pemilihan  umum  yang efektif  dan  efisien.  Selain  itu,  pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan  rakyat  untuk  menghasilkan wakil  rakyat  dan  pemerintahan  negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu wajib menjamin  tersalurkannya  suara  rakyat secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil.  Oleh  pertimbangan kesederhanaan dan penyatuan penyelenggaraan pemilu, maka Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa  Pemilu  diselenggarakan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  satu  waktu  yang bersamaan.
Proses  penyelenggaraan  pemilu tahun  2019  dimulai  semenjak  undang-
103 undang ini disahkan, dimana penyelenggara  pemilu  yang  diberi kewenangan  dalam  menyelenggarakan pemilu  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan Umum,  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  terdiri  atas  573  pasal  yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan pemilu,
termasuk dalam Bab IX undang-undang tersebut  yang  mengatur  mengenai Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara  Ulang  dan  Rekapitulasi  Ulang.
Ketentuan yuridis mengenai
pemungutan  suara  ulang  berbunyi sebagai berikut: (4)

## Pasal 372
(1) Pemungutan  suara  di  TPS  dapat diulang  apabila  terjadi  bencana alam  dan/atau  kerusuhan  yang mengakibatkan  hasil  pemungutan suara  tidak  dapat  digunakan  atau penghitungan  suara  tidak  dapat dilakukan.
(2) Pemungutan  suara  di  TPS  wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan  pemeriksaan  Pengawas  TPS
terbukti  terdapat  keadaan  sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara
dan/atau  berkas  pemungutan suara  tidak  dilakukan  menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan  nama  atau  alamat pada  suaray  suara  yang  sudah
digunakan;
c. Petugas  KPPS  merusak  lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga  surat  suara  tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih  yang  tidak  memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar  pemilih  tetap  dan  daftar pemilih tambahan.
Pasal 373
(1) Pemungutan  suara  ulang  diusulkan oleh  KPPS  dengan  menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
(2) Usul  KPPS diteruskan kepada PPK dan  selanjutnya  diajukan  kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
(3) Pemungutan  suara  ulang  paling lama  10  (sepuluh)  hari  setelah  hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Pemungutan suara ulang
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  hanya  dilakukan  untuk  1  (satu) kali pemungutan suara ulang.
Jika dibandingkan dengan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2014  yang mengatur penyelenggaraarn pemilu tahun  2014,  pengaturan  mengenai pemungutan  suara  ulang  diatur  didalam Pasal  221  dan  222  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi : (5)
104
(1) Pemungutan  suara  di  TPS  dapat diulang  apabila  terjadi  bencana alam  dan/atau  kerusuhan  yang mengakibatkan  hasil  pemungutan suara  tidak  dapat  digunakan  atau penghitungan  suara  tidak  dapat dilakukan.
(2) Pemungutan  suara  di  TPS  wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan  pemeriksaan  Pengawas  Pemilu
Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau  berkas  pemungutan dan  penghitungan  suara  tidak dilakukan  menurut  tata  cara yang ditetapkan dalam ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangan, atau
menuliskan  nama  atau  alamat pada  surat  suara  yang  sudah digunakan; dan/atau
c. petugas  KPPS  merusak  lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga  surat  suara  tersebut menjadi tidak sah Berdasarkan norma tersebut Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara  pemilu  membuat  aturan teknis pemungutan suara yakni Peraturan  KPU  Nomor  9  Tahun  2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tahun  2019  tentang  Pemungutan  dan Penghitungan  Suara  Dalam  Pemilihan Umum, dimana pasal yang menjelaskan mengenai  Pemungutan  Suara  Ulang berbunyi: (6)
Pasal 65
(1) Pemungutan  suara  di  TPS  dapat diulang  apabila  terjadi  bencana alam  dan/atau  kerusuhan  yang mengakibatkan  hasil  Pemungutan Suara  tidak  dapat  digunakan  atau Penghitungan  Suara  tidak  dapat dilakukan.
(2) Pemungutan  Suara  di  TPS  wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan  pemeriksaan  Pengawas  TPS terbukti  terdapat  keadaan  sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau  berkas  pemungutan dan  penghitungan  Suara  tidak dilakukan  menurut  tata  cara yang ditetapkan dalam ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;
b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan  nama  atau,  alamat pada  surat  suara  yang  sudah digunakan;
c. petugas  KPPS  merusak  lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga  surat  suara  tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. pemilih  yang  tidak  memiliki KTP-el  dan  tidak  terdaftar  di DPT  dan  DPTb  memberikan suara di TPS
Pasal 66
(1) Pemungutan  suara  ulang  diusulkan oleh  KPPS  dengan  menyebutkan keadaan yang menyebabkan
diadakannya  Pemungutan  Suara ulang.
105
(2) Usul  KPPS diteruskan kepada PPK dan  selanjutnya  diajukan  kepada KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan KPU
tersebut,  secara  teknis  ada  poin  utama yang berbeda dengan norma perundang- undangan. Ketentuan pemungutan suara harus diulang jika ada orang yang tidak memiliki  KTP  elektronik  atau  tidak terdaftar  sebagai  pemilih  dalam  DPT atau DPTb memberikan suara di TPS.
Satu  mekanisme  yang  diterapkan dalam  pemilu  tahun  2019  adalah kewajiban setiap pemilih untuk memiliki  KTP-el.  KTP-el  menjadi identitas  wajib  bagi  pemilih  sebagai dasar  persyaratan  wajib  masuk  sebagai pemilih selain persyaratan lain sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Pasal 348.
Pada  pemilu  2019,  setidaknya 2.767  Tempat  Pemungutan  Suara  harus melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan,  Pemungutan  Suara  Susulan, hingga Pemungutan Suara Ulang sebagaimana  rilis  resmi  pada  website resmi Komisi Pemilihan Umum. Diantara 2.767 TPS tersebut, penyelenggaraan  Pemungutan  Suara Ulang terjadi diakibatkan oleh beberapa hal,seperti ketidakpahaman
KPPS,
tekanan dari Pengawas Lapangan
hingga tekanan dari pemilih itu sendiri.
Berbagai pemerhati demokrasi prosedural  di  Indonesia  menyatakan bahwa  PSU  yang  digelar  adalah  akibat manajemen  teknis  pemilu  yang  masih lemah. Sebelum membicarakan
mengenai  manajemen  teknis,  tentu ditilik kembali bagaimana aturan mengenai  pemilu  ini  dibuat  hingga disahkan.  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  disahkan  pada  16  Agustus 2017.  Jika  ditarik  ke  pelaksanaannya, hari  pemungutan  suara  adalah  17  April
2019,  jarak  antara  disahkan  undang undang tersebut hingga hari pemungutan  suara  adalah  20  bulan  1 hari.  Sementara  pada  undang-undang tersebut  menyebutkan  bahwa  tahapan penyelenggaraan  pemilu  paling  lambat 20  bulan  sebelum  hari  pemungutan suara. Jeda  antara  disahkannya  undang- undang  dengan  tahapan  dimulai  adalah 1  hari  saja,  dari  hal  tersebut  membawa dampak  kesiapan  penyelenggara  yang diburu waktu untuk menyiapkan pedoman teknis penyelenggaraan pemilu yang tidak sedikit.
Dalam  perkembangannya,  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  ini dihujani  dengan  berbagai  gugatan  ke Mahkamah  Konstitusi  oleh  berbagai pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan diberlakukannya undang undang tersebut.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang menganulir beberapa pasal mengakibatkan  penyelenggara  pemilu untuk  menyesuaikan  aturan teknis  yang sudah  dibuat  dan  dijadikan  pedoman bagi penyelenggara
ditingkatan bawahnya.
Mengamati  mengenai  PSU  yang diselenggarakan  diberbagai  wilayah  di
Indonesia  juga  dapat  dikategorikan faktor-faktor  yang  mengakibatkannya.
Lemahnya manajemen teknis penyelenggaraan merujuk kepada adanya  faktor  lain  yang  mendasarinya, kesiapan penyelenggara yang
dipaksakan  untuk  menyiapkan  aturan teknis yang komprehensif namun dalam jangka waktu yang cukup singkat.
Bahkan  pada  kurun  waktu  yang cukup berdekatan dengan hari
pemungutan suara, ada putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang mengakibatkan  perubahan  teknis  yang cukup  signifikan  mengenai  pemilih yang  pindah  memilih  karena  beberapa faktor.
106 Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan  contoh  rintangan-rintangan yang  harus  dihadapi  KPU,  terutama mendekati  hari  pemungutan  suara, karena  penyelenggaraan  pemilu  pada masa-masa  mendekati  hari  pemungutan suara  tertumpu  pada  penyelenggara ad hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  sebagai  penyelenggara  tingkat kecamatan,  Panitia  Pemungutan  Suara (PPS)  sebagai  penyelenggara  tingkat Desa/Kelurahan  atau  sebutan  lainnya yang setingkat hingga Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  yang merupakan penyelenggara pemilu tingkat TPS. KPPS  yang  direkrut  oleh  KPU
terdiri atas tujuh orang dan sudah harus terbentuk  paling  lambat  satu  bulan sebelum hari pemungutan suara. Sekalipun  KPPS  terpilih  harus  melalui seleksi  dan  lulus  persyaratan  tertentu yang  tertuang  dalam  Peraturan  KPU Nomor  3  Tahun  2018,  latar  belakang yang  beragam  akan  ditemui  yang  turut mempengaruhi dalam kecakapan memahami tugas dan fungsinya sebagai KPPS. Sebagai petugas penyelenggara pemungutan suara garda terdepan disetiap TPS, KPPS dihadapkan kepada pemilih  yang  memiliki  karakter  yang beragam,  petugas  pengawas,  hingga saksi, maka dari itu selain cakap secara teknis,  KPPS  harus  memiliki  modal independensi  yang  kuat  serta  mampu menghadapi tekanan-tekanan yang memiliki kepentingan, belum  lagi kendala  fisik  karena  beban  tugas  yang berat  semenjak  persiapan  lokasi  TPS hingga siap digunakan.
Berbagai faktor yang
mempengaruhi  proses  tahapan  pemilu tersebut  tentu  akan  ditanggulangi  oleh setiap  pihak  yang  berwenang  agar proses  pemilu  tetap  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  sudah  dijadwalkan. Membicarakan  manajemen  teknis  yang
baik, bukan saja mengenai pelaksanaannya,  namum  seluruh  proses manajemen  itu  sendiri  yakni  mulai  dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi keseluruhan proses yang sudah dijalankan. Jika  dirangkum  pada  manajemen teknis, kendala yang dihadapi
penyelenggara  diantaranya  adalah  (a) sempitnya waktu yang disediakan untuk merencanakan  program  kegiatan  yang terdiri  atas  berbagai  aspek,  yakni penyusunan anggaran, penyusunan aturan  teknis  hingga  jadwal  tahapan  itu sendiri;  (b)  seringnya  ada  putusan  atas gugatan  ke    Mahkamah  Konstitusi ataupun Mahkamah Agung yang mempengaruhi  proses  yang  sedang berlangsung,  sehingga  roda  tahapan menjadi  tumpang  tindih,  atau  kembali mundur  kebelakang.  Sebagai  contoh mengenai  jumlah  komisioner  KPU Kabupaten/Kota  dan  PPK,  sehingga penyelenggara setingkat diatasnya harus melalui  proses  rekrutmen  ulang  yang tentu  menyita  waktu  dan  perhatian.;  (c) fungsi  pelatihan  teknis  yang  tidak dioptimalkan. Kecakapan KPPS penting selain  kesiapan  fisik  dan  mental  saja, bimbingan  teknis  yang  diselenggarakan KPU  masih  sering  diabaikan  sebagaian penyelenggara  terutama  yang  sudah berpengalaman  menjadi  petugas  KPPS sebelumnya.  Lemahnya  pemahaman teknis ini menimbulkan potensi mudahnya KPPS menerima rekomendasi berbagai pihak yang belum tentu dibenarkan dalam aturan.
Faktor  pada  KPPS  yang  tak memahami  aturan  ataupun  paham namun  tidak  memiliki  kuasa  melawan tekanan  dilapangan  tersebutlah  yang menyebabkan  berbagai  TPS  harus menyelenggarakan
PSU. Penyelenggaraan PSU ini pada akhirnya akan memunculkan persoalan-persoalan baru  yang  mau  tak  mau  akan  menodai
integritas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pertama ,  kesiapan  pemilih.  Bagi pemilih  yang  telah  memberikan  suara pada  hari  pemungutan  suara  tentu mengharap  bahwa  hasil  pemilu  yang sudah  diikuti  merupakan  gambaran bagaimana negara memberikan
kesempatan  yang  sama  bagi  pemilih yang telah memenuhi syarat. Sementara pemungutan  suara  ulang  bagi  pemilih sebelumnya  yang  telah  memenuhi syarat dan memberikan
suara merupakan  „beban‟  baru,  karena pemungutan  suara  ulang  mengarahkan pemilih  untuk  mengulang  kembali pemungutan  suara  yang  sudah  diikuti. Permasalahan tersebut cenderung menimbulkan  sikap  apatis  pemilih, terlihat  dalam  beberapa  pemungutan suara  ulang  tingkat  partisipasi  pemilih menurun,  apalagi  jika  pemungutan suara  ulang  dilaksanakan  pada  hari kerja  akan  menimbulkan  problematika teknis  terutama  bagi  pemilih  yang memiliki ikatan kerja.
Kedua , bagi peserta pemilu Pemungutan Suara Ulang telah menodai integritas  pemilu  itu  sendiri.  Pemilih telah ternodai dengan informasi- informasi      mengenai  hasil  pemilu ditempat  lain,  sehingga  preferensi pilihan  dalam  pemungutan  suara  ulang terdistorsi.  Pemilih  akan  berpeluang untuk bertindak tak sama pada
Pemungutan Suara Ulang karena berbagai pertimbangan subjektif pemilih. Belum lagi akan ada „kesempatan‟  bagi  kandidat  untuk mendekati pemilih baik secara persuasif untuk memilihnya ataupun secara intimidatif dengan berbagai ancaman.
Ketiga ,  pemungutan  suara  ulang merupakan  rekomendasi  penyelenggara pemilu. Bisa dikatakan bahwa pemungutan  suara  ulang  merupakan tindak  lanjut  dari  kesalahan  prosedur oleh penyelenggara itu sendiri,
sementara  efek  yang  terjadi  bukan hanya  pada  pemilih  namun  juga  pada kandidat  peserta  pemilu  baik  itu  Partai Politik,  DPD  ataupun  Presiden  dan Wakil Presiden.
Keempat , dampak psikologis
pemilih  pada  pemungutan  suara  ulang. Pada  pemungutan  suara  ulang,  bukan saja  melibatkan  KPPS  sebagai  petugas, namun  aparat  kepolisian  dan  TNI  akan memberikan  perhatian  khusus  dalam prosesnya.  Keberadaan  aparat  ini  akan menimbulkan dampak psikologis pemilih sehingga menimbulkan perasaan  cemas  dan  berefek  pula  pada cara-cara pemilih memberikan suaranya. Problematika  sosial  yang  muncul karena  adanya  PSU  disuatu  TPS  pada Pemilu  Tahun  2019  sebenarnya  dapat diantisipasi jika
pertimbangan diadakannya PSU lebih jelas dan faktor jumlah  kesalahan  didalam  pelaksanaan pemungutan  suara  sebelumnya  dapat dikategorikan  signifikan.  Kelemahan pada  butir  b  dan  d  Pasal  65  Peraturan KPU tidak menunjukkan adanya jumlah tertentu  sebagai  pertimbangan  rujukan diadakannya PSU. Dengan kata lain jika pelanggaran  KPPS  pada  butir  tersebut terjadi  pada  satu  pemilih  saja  maka otomatis  sebagai  penegakan  peraturan, PSU  wajib  untuk  dilaksanakan.  Dalam prakteknya  memang  ditemukan  banyak wilayah  yang  menyelenggarakan  PSU karena  faktor  kesalahan  pemilih  yang tidak  berhak  memberikan  suara  namun tetap  dilayani,  dan  jumlah  pemilih tersebut  tidaklah  banyak,  bahkan  hanya dalam hitungan satuan saja.
Jika dibandingkan
dengan peraturan  mengenai  penyelenggaraan pilkada  tahun  2018,  ada  aturan  yang mengatur  mengenai  jumlah  minimal kesalahan untuk dilaksanakan PSU bisa dilihat  pada  peraturan  KPU  Nomor  8 Tahun  2018  pasal  59.  Ada  jumlah minimal lebih dari 1 pemilih
108
memberikan  suara  namun  sebenarnya tidak  berhak  memberikan  suara  disuatu TPS. Jika demikian maka bisa
diasumsikan  minimal  ada  2  kesalahan pemilih akan membawa sejumlah banyak  pemilih  yang  berhak  dan  sudah memberikan  suara  untuk  memberikan suara ulang.
Menakar  aturan  tersebut  serta problematika  yang  muncul  kemudian pada penyelenggaraan PSU, dibutuhkan pertimbangan  perhitungan  signifikansi yang  tepat  antara  jumlah  pemilih  yang melakukan kesalahan dibandingkan dengan  jumlah  pemilih  terdaftar  dan hadir di TPS dengan potensi penurunan jumlah pemilih yang bersedia memberikan suara kembali jika diwajibkan  adanya  penyelenggaraan PSU. Pertimbangan ini penting mengingat  prinsip  keadilan  yang  harus dipegang pada penyelenggaraan pemilu. Keadilan dalam hal ini adalah kesamaan kesempatan  yang  diberikan  kepada pemilih  dalam  memberikan  suara, karena  PSU  diselenggarakan  pasca jadwal  pemungutan  serentak,  tentu pertimbangan  teknis  pemilih  harus  juga diindahan, terutama jika pemilih memiliki kontrak kerja
yang menimbulkan  dilema  bagi  pemilih, sekalipun  mengenai  PSU  sudah  ada aturan  mengenai  hari  pelaksanaanya dapat diliburkan.

## E. PENUTUP
Penyelenggaraan  PSU  merupakan bagian  dari  pemilu  itu  sendiri  yang memang  harus  dipersiapkan,  berbagai persyaratan tertentu sudah diatur mengenai  penyebab  hingga  akhirnya PSU  harus  dilaksanakan.  Sekalipun menjadi  solusi  atas  permasalahan  atas pemungutan  suara  yang  tidak  sesuai aturan  yang  ada,  pemungutan  suara ulang  justru  menimbulkan  efek  baru. Sekalipun dukungan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemilu masih cukup tinggi, (7) pada prinsipnya pemungutan  suara  ulang  merupakan efek  dari  kesalahan  prosedur  yang terjadi sebelumnya, harus dipertimbangkan  signifikansi  kesalahan prosedur  yang  sudah  terjadi,  terutama pada  poin  d  pasal  65  Peraturan  KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan  Peraturan  KPU  Nomor  3 Tahun  2019  tentang  Pemungutan  dan
Penghitungan  Suara  dalam  Pemilihan Umum.
Dalam  poin  d  tersebut  ditidak dijelaskan  berapa  jumlah  pemilih  yang tidak  berhak  memberikan  suara  namun telah memberikan suara di TPS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satu orang  saja  telah  memberikan  suara, namun  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  peraturan  teknis  tidak berhak, maka  Pemungutan  Suara  Ulang tetap harus dilaksanakan. Jika Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan, maka KPPS dapat dikenakan tuntutan pidana sebagaimana Pasal  501  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  yang  berbunyi  „Setiap anggota  KPPS  yang  dengan  sengaja tidak  melaksanakan  keputusan  KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara  ulang  di  TPS  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Melihat  aturan  ini  sudah  jelas bahwa  PSU  bagi  beberapa  kasus merupakan  solusi  akhir  yang  wajib dikerjakan,  apapun  dasar  kesalahan yang sudah dilakukan.
Setelah  membahas  secara  luas mengenai masalah-masalah yang
muncul  dalam  penyelenggaraan  pemilu khususnya  PSU,  maka  setidaknya  ada satu  rekomendasi  yang  ditawarkan untuk memperbaiki pertimbangan dilaksanakannya PSU. Pertimbangan ini
109
penting  mengingat  prinsip  keadilan yang harus dipegang pada penyelenggaraan pemilu. Dari  pengalaman  penyelenggaraan pilkada  serentak  tahun  2015  dan  2017, Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu belum
memiliki  data  mengenai  pelanggaraan pemilu (8) seperti  halnya  dengan  KPU. Setidaknya  harus  ada  kajian  yang diberbagai  TPS  mengenai  perilaku pemilih  terutama  mengenai  partisipasi dan  kencenderungan  partisipasinya  jika diadakan  PSU.  Kemudian  dari  kajian tersebut diharapkan juga muncul persentase jumlah pemilih yang melakukan  kesalahan  yang  menjadi penyebab  PSU  dibandingkan  jumlah pemilih. Dari presentase tersebut
kemudian  diharapkan  muncul  angka
perbandingan  yang  bisa  digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan aturan selanjutnya bagaimana pesyaratan teknis yang tepat jika  PSU  harus  dilaksanakan.  Peraturan KPU  Nomor  9  Tahun  2019  yang merupakan turunan dari Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tidak juga  menunjukkan  aturan  teknis  yang lebih  detail  mengenai  bagaimana  PSU harus  dilaksanakan,  sementara  PSU menimbulkan masalah sosial, psikologis,  teknis  hingga  ekonomis. Satu  orang  melakukan  pencoblosan surat  suara  sementara  dia  tidak  berhak, menodai keseluruhan proses yang sudah dijalankan dalam sebuah TPS merupakan ketidakadilan minoritas kepada mayoritas.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Vigar  Helgesen. Electoral  Process . IDEA. 2013; 2. Alan Wall  et all. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. IDEA. 2006;(Stockholm). 3. Fahmi  K. Menelusuri  Konsep  Keadilan
Pemilihan Umum Menurut  Uud 1945 . J Cita Huk. 2016;4(2):167–86. 4. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017
Tentang Pemilu.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
6. Peraturan  KPU  Nomor  9  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tahun  2019  Tentang  Pemungutan  dan Penghitungan  Suara  Dalam  Pemilihan Umum. 7. Widianingsih Y. Demokrasi Dan Pemilu  Di  Indonesia:  Suatu  Tinjauan Dari  Aspek  Sejarah  Dan  Sosiologi Politik . Mycol Res. 2002;106(11):1–19. 8. Kartini  DS. Demokrasi  dan  Pengawas Pemilu . J Gov. 2018;2(2):146–62.