## Jurnal Manajemen Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN: 2302-3449 I e-ISSN: 2580-9490
Vol. 7 I No. 2, hal 98-106

## PAJAK KARBON, KERUSAKAN KARBON, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI LIMA BELAS NEGARA SELAMA 27 TAHUN
Riris Rotua Sitorus 1 ; Tangguh Pratysto 2
Universitas 17 Agustus 45 Jakarta riris.sito@gmail.com Keyword Abstract Carbon Tax, Real Gross Domestic Product Per Capita Growth, Greenhouse Gases, CO2, Global Warming, Emissions The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  effect  of  carbon  tax  and carbon damage on economic growth in 15 (fifteen) countries from 1990 to  2017.  Based  on  the  results  of  research  by  weather  scientists  who stated  that  there  are  50-500  possibilities to  limit  global warming  at  2 degrees  Celsius  above  average  global  temperatures  from  pre-industrial times  throughout  the  21st  century.Global  warming  is  caused  by cumulative  carbon  emissions  which  continue  to  increase  from  year  to year,  resulting  in  threats  to  the  world's  sustainable  development. Therefore  carbon  production  must  be  limited  by  imposing  a  tax  on carbon  so  that  economic  growth  can  run  normally  and  even increase.Researchers used the open economy model Y = (C, I, G, NX) namely  final  household  consumption  expenditure  (C),  foreign  direct investment  (I),  government  final  consumption  general  expenditure  (G), and import export per GDP (NX) for control variables. The researcher also used the Cobb-Douglas Y = (K, L) production function, namely gross capital formation (K) and the ratio of working people per population (L) to the control variable. The data used were panel data in 15 countries that  applied  Carbon  Tax  from  1990  to  2017.  Researchers  used  GLS (Generalized Least Squares) estimation to analyze the effect of carbon tax and carbon destruction on economic growth.The result is a carbon tax can stimulate the growth of real gross domestic product per capita and carbon damage hinder economic growth.
©2018 JMB, All right reserved

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Perubahan  cuaca  adalah  masalah  umum utama  (Stavin,  2011;  Martin  et  al,  2014),  yang disebabkan  antropogenik  emisi  gas  rumah  kaca (GHG)  seperti  karbon  dioksida  (CO2)  dan diperkirakan  menyebabkan  konsekuensi  ekologi dan ekonomi yang parah (IPCC, 2007; Martin et al, 2014). Ilmuwan cuaca sudah memperingatkan terdapat  50-500  kemungkinan  membatasi pemanasan  global  pada  2  derajat  celcius  diatas rata-rata  temperatur  global  dari  masa  pra- industrial ke sepanjang abad ke-21. Emisi karbon kumulatif  antara  tahun  2011  dan  2050  perlu dibatasi  pada  110  Gigaton  karbon  dioksida  (Gt CO2) atau 300 Gigaton karbon (GtC) (Allen et al,  2009;  Meinshausen  et  al,  2009;  Ploeg  dan
Rezai,  2016).  Emisi  beracun  mempunyai  efek merugikan  pada  orang  yang  hidup  saat  ini, sedangkan  efek  peningkatan  CO2  yang menyebabkan  perubahan  cuaca  yang  akan ditanggung  generasi  masa  depan  (David  dan Montag, 2014).
Produksi  dan  utilisasi  sumber  daya hidrokarbon meningkatkan kekhawatiran tentang  isu  pemanasan  global  (Taylor  et  al, 2017).  CO2  adalah  salah  satu  gas  rumah  kaca yang menyebabkan perubahan cuaca global atau pemanasan  global.  Pajak  karbon  sebagai pengurang  gas  rumah  kaca  sangat  disarankan oleh para cendikiawan dan organisasi internasional  (Zhou  et  al,  2011).  Pajak  karbon secara  ekonomi  signifikan  untuk  mengurangi emisi  karbon,  dimana  emisi  karbon  disebabkan oleh  produk  bahan  bakar  fosil  seperti  bensin,
avtur,  dan  gas  perlu  dikurangi  konsumsi  bahan bakar  dan  emisi  CO2-nya  (Zhou  et  al,  2011). Untuk  stategi  jangka  panjang  mengurangi  emisi gas  rumah  kaca,  pajak  karbon  secara  bertahap mendapatkan perhatian komunitas internasional pada  efisiensi  ekonomi  dan  peran  positifnya dalam konservasi energi dan proteksi lingkungan (Zhou et al, 2011).
Pajak  karbon  sebagai  pendekatan  berbasis pasar,  merupakan  metode  mitigasi  yang  sangat bagus (Zhou et al, 2011). Pertama, karena hal ini membuat  perusahaan  untuk  mengontrol  emisi CO2  melalui  perubahan  harga  (Zhou  et  al, 2011).  Kedua,  biaya  implementasi  pajak  karbon relatif rendah karena bisa disesuaikan pada basis pajak yang sudah ada (Zhou et al, 2011). Ketiga, karena  hal  ini  bisa  menciptakan  reputasi  dan posisi  yang  bagus  untuk  negosiasi  perubahan iklim  (Zhou et  al,  2011). Di  bawah  keberadaan pajak karbon, sumber polusi dan konsumsi akhir energi bisa dikontrol dengan lebih baik (Fang et al, 2016).
Hasil  dari  pajak  karbon  bisa  digunakan secara  stratejik  untuk  menyediakan  bantuan jangka  panjang  dan  stabil  pada  usaha  penelitian dan  pengembangan  untuk  sumber  energi, penggunaan  energi,  dan  mitigasi  emisi  (Stram, 2014).

## Rumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:
1. Apakah  Pajak  Karbon  dapat  menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi ?
2. Apakah  Kerusakan  Karbon  menghambat Pertumbuhan Ekonomi ?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak Karbon
Menurut  Zhou et  al (2011)  jumlah  CO2 hampir  80%  dari  gas  rumah  kaca  (GHGs)  dan sekitar 90% emisi CO2 berasal dari pembakaran bahan  bakar  fosil.  Berdasarkan  Sokolov et  al (2009)  dan  Alton  (2014)  mengestimasi  bahwa
tanpa  mitigasi  secara  global,  jika  dibandingkan dengan  akhir  abad  ke  20,  maka  terdapat  50% kemungkinan  temperatur  global  akan  naik  5 derajat celcius atau  lebih  di  tahun  2100, sedangkan peluang untuk naik dibawah 2 derajat adalah nol.
Implementasi karbon pajak berfungsi untuk menginisiasi transformasi “greener” ekonomi dan lebih  cepat  mengurangi  emisi  di  masa  depan (Alton,  2014).  Van  Heerden et  al (2006)  dan Alton et  al (2014)  menemukan “triple  dividend” yaitu  mengurangi  emisi  CO2,  mengurangi kemiskinan,  dan  meningkatkan  PDB,  hal  ini mungkin  jika  pendapatan  dari  pajak  lingkungan dipakai untuk mengurangi harga makanan. Pajak karbon  dan  ETS  ( Emissions  Trading  System ) dianggap  sebagai  instrumen  pembentukan  harga karbon  yang  paling  efektif  untuk  mengurangi emisi  (OCDE,  2013  dan  Calderon et  al , 2016).Pendapatan  pajak  dari  pajak  karbon  bisa untuk mengurangi pajak lainnya di dalam sistem (Goulder,  1995  dan  Calderon et  al , 2016).Contohnya,  pendapatan  pajak  dari  pajak karbon  karbon  bisa  mengurangi  pajak  tenaga kerja  sehingga  dapat  menghasilkan  biaya ekonomi  yang  lebih  rendah  (Calderon et  al , 2016).
Penerimaan pajak karbon sejak akhir tahun 2000s,  telah  sering  secara  eksplisit  dibenarkan karena  kemampuannya  dalam  menciptakan pendapatan  yang  signifikan  sebagai  pengganti pajak  tenaga  kerja  atau  membantu  mengurangi resesi  karena  defisit  pemerintah  (contoh: Irlandia,  Islandia)  dan  mempunyai  kemampuan untuk  mengurangi  emisi  karbon  dioksida  (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016). Pengaruh pajak karbon  pada  investasi  terutama  pada carbon finance melalui green  financial akan  menarik investor asing (Zhenxiang, 2011).

## Perkembangan Pajak Karbon dan ETS
Berikut  ini  adalah  tabel  perkembangan pajak karobin internasional.

## Tabel 1. Perkembangan Pajak Karbon Internasional
Finland carbon tax (1990)  Denmark  carbon  tax (1992) Switzerland  carbon  tax (2008) France carbon tax (2014) Poland carbon tax (1990)  Latvia carbon tax (1995) Iceland carbon tax (2010)  Mexico carbon tax (2014) Sweden carbon tax (1991) Slovenia carbon tax (1996) Ireland carbon tax (2010)  Portugal carbon tax (2015) Norway carbon tax (1991) Estonia carbon tax (2000)  Japan carbon tax (2012) Sumber: The World Bank dan Ecofys, 2016
Pajak  karbon  telah  diimplementasikan  atau dijadwalkan untuk dimulai di 15 juridiksi  negara seperti yang ditampilkan tabel. Detail
perkembangan  utama  pada  pajak  karbon  dan ETS  di  tahun  terakhir  ini  dijelaskan  sebagai berikut.
1. Uni Eropa
Untuk  memberikan  stabilitas  harga  dan prediktabilitas  yang  lebih  baik  dalam  EU ETS  ( European  Union  Emissions  Trading System) ,  cadangan  stabilitas  pasar  dilegislasi di  bulan  Oktober  2015  dan  akan  mulai membentuk pasokan tunjangan pada Januari 2019  ( The  World  Bank dan  Ecofys,  2016).
Selain  itu,  pada  bulan  Juli  2015, European Comission mengajukan  proposal  untuk merevisi  EU  ETS  setelah  tahun  2020  ( The World  Bank dan  Ecofys,  2016).Peningkatan faktor  reduksi  tahunan  1.74-2.2  persen, lebih  tepat  sasaran  dan  lebih  mengikuti aturan  terbaru  untuk  alokasi  tunjangan pada  sektor  yang  mempunyai  risiko kebocoran  karbon  tertinggi  ( The  World
Bank dan Ecofys, 2016). Kemudian pembentukan  dana  untuk  membiayai inovasi  rendah  karbon  dalam  industri  dan modernisasi  sektor  energi  di  negara anggota  yang  berpenghasilan  rendah  ( The World  Bank dan  Ecofys,  2016).  Namun proposal  tidak  memasukkan  provisi  untuk penggunaan  kredit  internasional  setelah tahun  2020.Dua  badan  legislatif  Uni  Eropa lainnya, European  Council dan Parliament , saat ini sedang membahas proposalnya ( The World Bank dan Ecofys, 2016).
2. Denmark Di  tahun  1993,  Denmark  mulai  memungut pajak  karbon  untuk  industri  dan  rumah tangga  (Zhenxiang,  2011).  Pajak  karbon Denmark  mencakup  emisi  pemakaian minyak,  batu  bara,  listrik,  dan  pembakaran sampah  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor,  David; 2016).  Cakupan  pajak  karbon  meluas secara signifikan dalam Green Tax Package di 1996.Saat ini, karbon dioksida dan pajak energi  dilakukan  sebagai  pelengkap  (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).Pendapatan  pajak  karbon  Denmark $1  miliar  (DKK  5.5  miliar  di  2010)  per tahun  dengan  tingkat  pajak  karbon  DKK 167 ($31) per ton karbon dioksida di 2014 (Carl, Jeremy dan Fedor, David;
2016).Tingkat  pajak  saat  ini  dibuat  naik 1.8%  setiap  tahun,  tingkat  pajak  tidak konsisten  diantara  pengguna,  pajak  lebih rendah  untuk  industri  energi  intensif  dan pajak  lebih  tinggi  untuk  industri  pemanas ruangan  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor,  David; 2016).  Bisnis  secara  signifikan  mengurangi beban  pajak  secara  sukarela,  mengikuti kesepakatan  peningkatan  efisiensi  energi dengan Danish  Energy  Authority ,  namun pembebasan  ini  bisa  berubah  sepanjang waktu  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor,  David; 2016).
3. Finlandia
Di  tahun  1990,  Finlandia  memulai pembentukan  pajak  karbon  global  untuk menggantikan  pajak  pendapatan  dan  pajak jasa  (Zhenxiang,  2011).Pada  bulan  Januari 2016, tarif pajak karbon untuk bahan bakar minyak ringan dan berat, batubara, dan gas alam meningkat dari € 44 / tCO2 (US $ 50 / tCO2) ke € 54 / tCO2 (US $ 62 / tCO2) ( The World Bank dan Ecofys, 2016). Tujuan kenaikan  ini  adalah  untuk  mendorong penggunaan biomassa dan pemanasan bahan bakar yang rendah emisi, dan meningkatkan posisi kompetitif dari gambut dan gas alam, terutama  bila  dibandingkan  dengan  batu bara ( The World Bank dan Ecofys, 2016). Sebagai salah satu yang tertua dalam karbon pajak  global,  pajak  karbon  Finlandia mencakup  bahan  bakar  fosil,  tetapi  tidak diterapkan  pada  pembangkit  listrik  atau penerbangan  komersial  (Carl,  Jeremy  dan Fedor,  David;  2016).Pendapatan  pajak karbon $800 juta (EUR 600juta) per tahun dengan  pajak  EUR  35  ($  45)  per  ton karbon  dioksida  pada  emisi  yang  tertanam pada  muatan  karbon  pemanas  ruangan (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).
4. Perancis Pajak  karbon  Perancis  mencakup  muatan karbon pada gas alam, bahan bakar minyak, dan  batu  bara  yang  belum  diatur Europian Union Emission Trading System (Carl, Jeremy dan  Fedor,  David;  2016).  Dari  2015  pajak dibuat  meluas  termasuk  bahan  bakar transportasi  dan  minyak  pemanas.Entitas industri  dicakup  dalam Europian  Union Emission  Trading  System ¸  tetapi  industri perikanan  dibebaskan  (Carl,  Jeremy  dan Fedor,  David;  2016).Pendapatan  pajak
karbon  secara  ringkas  di  tahun  perdana 2014  diharapkan  mencapai  $452juta  (EUR
340juta)  dengan  tingkat  pajak  EUR  7 ($9.30)  per  ton  karbon  dioksida  (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).Pendapatan  diperkirakan  mencapai $3.3miliar  (EUR  2.5miliar)  dengan  tingkat pajak  EUR  14.50  ($19.30)  di  2015  dan $5.3miliar  (EUR  4miliar)  dengan  tingkat pajak  EUR  22  ($29.20)  per  ton  di  2016 (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016). Jika ditetapkan,  hal  ini  akan  membuat  pajak Perancis menjadi sistem pendapatan karbon tebesar  secara  global  (Carl,  Jeremy  dan Fedor, David; 2016).
Pajak karbon di Perancis mengenakan harga karbon  pada  penggunaan  bahan  bakar  fosil yang  tidak  tercakup  oleh  ETS  Uni  Eropa, seperti  di  sektor  perumahan,  pelayanan, dan  transportasi  (World  Bank  dan  Ecofys, 2016). Tingkat pajak karbon meningkat dari 14,5 € / tCO2 (US $ 17 / tCO2) ke € 22 / tCO2 (US $ 25 / tCO2) pada Januari 2016, dan  akan  mencapai  €  100  /  tCO2  (US  $ 114  /  tCO2)  di  2030  (World  Bank  dan Ecofys, 2016). Pemerintah juga mengumumkan  batas  bawah  harga  karbon untuk  sektor  listrik  di  Perancis  (World Bank dan Ecofys, 2016).
5. Islandia Pajak  karbon  Islandia  mencakup  disel, bensin, bahan bakar minyak, dan gas minyak bumi  cair  yang  belum  dicakup  European Union  Emission  Trading  System  (Carl, Jeremy  dan  Fedor,  David;  2016).Pajak semula ditetapkan untuk kadaluarsa di 2012 tetapi  sekarang  diperpanjang  tanpa  batas (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).Pendapatan pajak karbon untuk 2013 diestimasi  $30juta  (IKR  3.6miliar),  tingkat pajak  di  2014  ditetapkan  IKR  1120  ($10) per  ton  karbon  dioksida,  secara  otomatis meningkat 3% per tahun (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).
6. Irlandia Penggunaan  gas  alam  dan  minyak  dicakup dalam  pajak  karbon  sejak  2010,  bahan bakar  padat  sejak  2013,  dan  lainnya  yang tidak  dicakup  dibawah  European  Union Emissions  Trading  System  (Carl,  Jeremy dan  Fedor,  David;  2016).Pendapatan  pajak karbon  $510juta  (EUR  400juta)  di  2012, tingkat  pajak  ditetapkan  pada  EUR  20
($25.50) per ton karbon dioksida dari Mei 2014, dengan diskon terbatas dengan bahan bakar biomassa tertentu, termasuk gambut (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).
7. Jepang
Periode  compliance  kedua  yang  terkait Saitama  dan  Tokyo  ETSs  dimulai  pada tanggal  1  April  2015  ( The  World  Bank dan Ecofys,  2016).  Target  penurunan  emisi dibandingkan  dengan  tingkat  baseline  emisi sebelumnya  untuk  bangunan  kantor, penghangat distrik, dan fasilitas pendingin di periode  compliance  ini  meningkat  15  dan 17  persen  untuk  Saitama  dan  Tokyo  ETSs masing-masing ( The World Bank dan Ecofys, 2016).  Untuk  fasilitas  (industri)  lainnya, targetnya  meningkat  menjadi  13  dan  15 persen, masing-masing ( The World Bank dan Ecofys, 2016). Di awal periode  compliance kedua,  perdagangan  antara  Saitama  dan Tokyo  ETSs  dimulai,  pada  Februari  2016, hanya  sekitar  2.400tCO2e  kredit  Saitama telah  dibeli  perusahaan  yang  dinaungi Tokyo  ETS  ( The  World  Bank dan  Ecofys, 2016).
Pajak karbon mencakup semua bahan bakar fosil  dengan  pengecualian  untuk  beberapa sektor,  termasuk  pertanian  dan  perikanan, penerbangan  domestik,  dan  kereta  api (pengecualian  hanya  sampai  2017)  (Carl, Jeremy  dan  Fedor,  David;  2016). Pendapatan  pajak  diharapkan  mencapai $490juta  (JPY  39.1miliar)  di  2012,  naik  ke $3.3miliar  (JPY  262  miliar)  di  2016  (pada nilai  tukar  2012)  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor, David; 2016).Hal ini dimulai dengan tingkat pajak JPY 192 ($1.80 pada nilai tukar 2014) per  ton  karbon  dioksida  setara  emisi  dari April 2014, meningkat bertahap ke JPY 289 ($2.70)  di  akhir  2017  (Carl,  Jeremy  dan Fedor, David; 2016).Pajak
diimplementasikan  sebagai  suplemen  ke energi  nasional  Jepang  dan  pajak  bahan bakar yang sudah ada, dan mewakili kurang dari 1% dari total pendapatan (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).Pemerintah Jepang mengharapkan  beban  rumah  tangga  rata- rata untuk pajak karbon menjadi sekitar JPY 100  ($0.95)  per  bulan  (Carl,  Jeremy  dan Fedor, David; 2016).
8. Meksico Sejak pelaksanaan pajak karbon pada tahun 2014,  pajak  ini  telah  menghasilkan  hampir
US$  1  miliar  dalam  pendapatan  (World Bank  dan  Ecofys,  2016).Pajak  karbon  yang ada  adalah  kombinasi  inisiatif  iklim  lainnya, misalnya, kerangka untuk pendaftaran emisi nasional  dan Clean  Energy  Certificates yang diharapkan  bisa  membuka  pasar  karbon pada tahun 2018 (World Bank dan Ecofys, 2016).
Pajak  karbon  Meksiko  dimaksudkan  untuk mencakup  penggunaan  muatan  karbon bahan  bakar  fosil  yang  melebihi  intensitas karbon  gas  alam  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor, David;  2016).Sistem  pajak  diperkenalkan bersama  platform  perdagangan  kredit karbon  Meksiko  yang  baru  dan  emitor besar  bisa  memenuhi  pajak  melalui pembelian kredit  karbon Certified  Emissions Reductions (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016). Pendapatan pajak karbon Meksiko di 2014  diestimasi  $870  juta (MEX11.5miliar) dengan tingkat pajak mulai dari MEX 10 ke 50  ($0.80  ke  $3.80)  per  ton  karbon dioksida (tergantung tipe bahan bakar), 3% dari  total  harga  jual  (Carl,  Jeremy  dan Fedor, David; 2016).
9. Norwegia Di tahun 1991, Norwegia memungut pajak karbon sebesar 65% dari semua emisi CO2 (Zhenxiang,  2011).Pajak  karbon  Norwegia mencakup  penggunaan  minyak,  bensin,  dan gas alam dengan pembebasan sebagian dari operasi  yang  dicakup  European  Union Emissions  Trading  System,  hal  ini diestimasikan mencakup 55% emisi ekonomi  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor,  David; 2016).Tingkat pajak bervariasi luas berdasarkan  bahan  bakar  dan  sektor,  satu elemen  yang  spesifik  menargetkan  pola penggunaan  energi  ialah  produsen  minyak di  lepas  pantai  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor, David; 2016). Karena itu pajak karbon tidak berbasis  meluas  sebab  berkaitan  dengan muatan  atau  emisi  karbon,  pendapatan pajak  karbon  Norwegia  tahunan  sekitar $1.58  miliar  (NKR  9.3miliar)  di  2013  dari kombinasi  pajak  karbon  pada  bahan  bakar dan  produksi  minyak  di  lepas  pantai  dari 2014,  tingkat  pajak  NKR  25-419  ($4-$67) per  ton  karbon  dioksida,  tergantung  tipe bahan  bakar  dan  pemakaian  (Carl,  Jeremy dan  Fedor,  David;  2016).  Contohnya, produsen minyak di lepas pantai sejak 2013 menghadapi  tingkat  pajak  karbon  spesial
NKR 200 ($34) untuk platform minyak dan bahan  bakar  gas  alam  pada  operasi pembangkit listrik (Carl, Jeremy dan Fedor, David;  2016).  Pemerintah  Norwegia menerapkan tingkat pajak untuk menginsentif produsen beralih ke
pembangkit  listrik  tenaga  air  daripada membuat jalur transmisi listrik dari jaringan darat  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor,  David; 2016).
Pada  tahun  2016,  tarif  pajak  karbon  di Norwegia  berkisar  antara  NOK29-436  / tCO2e  (US  $  4-53  /  tCO2e),  tergantung pada  bahan  bakar  dan  sektornya, dibandingkan dengan NOK25-427 / tCO2e (US  $  3-52  /  tCO2e)  di  tahun  2015  ( The World  Bank dan  Ecofys,  2016).  Pemerintah Norwegia sedang mempertimbangkan reformasi  untuk  sistem  perpajakan  karbon saat  ini,  yang  akan  memperkenalkan  tarif pajak tunggal NOK420 / tCO2e (US $ 51 / tCO2e) untuk semua sektor non-ETS ( The World Bank dan Ecofys, 2016).
10. Slovenia Slovenia negara Eropa Timur pertama yang memperkenalkan sistem pendapatan
karbon  saat  pajak  diluncurkan  di  1997 dengan  tingkat  pajak  1000  Slovene  tolar ($6.26)  per  ton  karbon  dioksida  (Carl, Jeremy  dan  Fedor,  David;  2016).  Tingkat pajak  menjadi  3  kali  lipat  di  tahun berikutnya,  hasilnya  restrukturisasi  pajak yang signifikan untuk banyak pengguna akhir dan pembebasan bahan bakar tertentu dan diskon  tingkat  pajak  (Carl,  Jeremy  dan Fedor,  David;  2016).Pajak ini  bisa  dianggap harga  karbon  sebenarnya  sebagai  ganti pajak  cukai  bahan  bakar  (Carl,  Jeremy  dan Fedor, David; 2016).
Pada  tanggal  1  April,  2016,  Slovenia mengadopsi  hukum  pajak  karbon  sejalan dengan  aturan  Uni  Eropa  dengan menghapus  pembebasan  pada  gas  minyak bumi  cair  dan  gas  alami  ( The  World  Bank dan  Ecofys,  2016).Tingkat  pajak  karbon yang  sekarang  berlaku  untuk  bahan  bakar fosil  €  17  /  tCO2e  (US  $  20  /  tCO2e); tingkat  pajak  ini  juga  berlaku  untuk  bahan bakar  fosil  lainnya  ( The  World  Bank dan Ecofys, 2016).
11. Swedia Di  tahun  1991,  Swedia  mulai  untuk memungut  pajak  karbon,  selama  1987
hingga 1994, emisi CO2 Swedish berkurang 600-800  juta  ton,  turun  13%  dari keseluruhan  (Zhenxiang,  2011).  Sebagai salah satu yang tertua dalam pajak karbon, Swedia  mencakup  bahan  bakar  fosil  yang digunakan untuk pemanas dan transportasi, sama  seperti  pajak  karbon  Nordic  yang berumur panjang lainnya (Carl, Jeremy dan Fedor,  David;  2016).  Swedia  melakukan pembebasan  dan  modifikasi  desain  untuk industri energi intensif yang didesain untuk mengurangi  kebocoran  (Carl,  Jeremy  dan Fedor,  David;  2016).  Pendapatan  pajak karbon Swedia $ 3.68 miliar (SEK 24 miliar) di 2013, naik sekitar $ 1.3 miliar per tahun dari  tahun  1993  ketika  program  ini diluncurkan,  dan  relatif  stabil  sejak  2003, pajak saat ini merepresentasikan 0.7 % PDB Swedia  dari  tahun  2014,  dengan  tingkat pajak  karbon  SKR  1076  ($157)  per  ton karbon  dioksida  (Carl,  Jeremy  dan  Fedor, David; 2016). Pajak karbon dioksida Swedia dideskripsikan  sebagai  pelengkap  pajak energi Swedia yang suda ada (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).
12. Swiss Pajak emisi karbon dioksida Swiss melebihi persentase  tingkat  emisi  perusahaan  yang diatur  di  tahun  1990  (Carl,  Jeremy  dan Fedor,  David;  2016).Bahan  bakar  fosil untuk  pemanas  dan  pembangkit  listrik dicakup pajak karbon. Sistem cap-and trade Swiss  terbaru  memungkinkan  emitor industri besar tidak mengikuti pajak karbon
(Carl,  Jeremy  dan  Fedor,  David;  2016)..
Swiss  tidak  berpartisipasi  dalam  European Union’s Emission Trading System. Pendapatan  pajak  karbon  $875  juta  (CHF 800 juta) di 2014 dengan tingkat pajak CHF 60  ($56)  per  ton  emisi  karbon  dioksida (Carl, Jeremy dan Fedor, David;
2016).Tingkat pajak ini meningkat bertahap dari  CHF  12  ($11.20)  per  ton  di  2008  ke CHF  36  ($33.50)  per  ton  selama  periode 2010-2013 (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).  Pemerintah  Swiss  kemungkinan meningkatkan pajak di masa depan berdasar kinerja  negara  untuk  mencapai  target pengurangan  emisi  karbon  dioksida  (Carl, Jeremy dan Fedor, David; 2016).
Pada  tanggal  23  Maret  2016,  Switzerland’s Federal Council menyetujui Paris Agreement  dan  mengumumkan  rencana
untuk merevisi Federal Act pada Reduction of  CO2  Emissions  (CO2  Act)  ( The  World Bank dan  Ecofys,  2016).  Revisi  CO2  Act bisa  mengakibatkan  peningkatan  tarif  pajak karbon  dengan  tingkat  saat  ini  CHF84  / tCO2e (US $ 88 / tCO2e) ( The World Bank dan  Ecofys,  2016).  Konsultasi  publik tentang  revisi  CO2  Act  akan  diadakan  di musim panas tahun 2016, terdapat delapan putaran  perundingan  yang  dimulai  pada tahun  2011,  Swiss  dan  Uni  Eropa  telah menyelesaikan  negosiasi  pada  tanggal  25 Januari  2016  terkait  dengan  ETSs  ( The World Bank dan Ecofys, 2016). Perjanjian ini butuh  untuk  ditandatangani  dan  diratifikasi oleh kedua belah pihak sebelum diberlakukan,  waktu  untuk  langkah  ini masih terbuka ( The World Bank dan Ecofys, 2016).Ketika perjanjian mulai berlaku, Swiss perlu mengintegrasi sektor penerbangan ke ETS  nya  agar  konsisten  dengan  cakupan sektor ETS Uni Eropa ( The World Bank dan Ecofys, 2016).

## Hipotesis Penelitian
Berbagai  penelitian  tentang  Pajak  Karbon, Kerusakan  Karbon  yang  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  berbagai  negara  yang telah  diuraikan  di  atas,  penulis  menetapkan  2 Hipotesis, yaitu:
Hipotesis  Pertama  (H1)  :  Pajak  Karbon  dapat menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi.
Hipotesis  Kedua  (H2)  :    Kerusakan  Karbon menghambat Pertumbuhan Ekonomi.

## III.  METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini, yaitu jenis data sekunder. Sedangkan sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu sumber data sekunder  yang berasal  dari  data yang tersedia pada world bank (dalam hal ini data diambil  dari  website  milik world  bank )  dan sumber lain.

## Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  seluruh  data  yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup yangtelah di  tentukan  dan  pada  waktu  yang  telah  di  pilih (Sugiyono,  2008:11).  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  lima  belas  negara  di  dunia  yang menerapkan pajak karbon.
Sampel  adalah  perwakilan  dari  popolasi atau  sebagian  dari  populasi  yang  akan  di  teliti
yang  dapat  mewakili  seluruh  populasi  tersebut. Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu penentuan  sampel  dengan  teknik  sampling probability  sampling ,  yaitu  sensus.  Metode  ini menetapkan  bahwa populasi  merupakan  sample penelitian.

## Teknik Analisis Data
Artikel  ini  menganalisa  pengaruh  pajak karbon dan kerusakan CO2 pada pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB negara. Penulis menggunakan model perekonomian terbuka Y = (C,  I,  G,  NX)  yaitu  pengeluaran  konsumsi  final rumah  tangga  (C),  investasi  langsung  asing  (I), pengeluaran  umum  konsumsi  final  pemerintah (G),  dan  ekspor  impor  per  PDB  (NX)  untuk variabel  kontrol.  Penulis  juga  menggunakan fungsi  produksi  Cobb-Douglas  Y  =  (K,  L)  yaitu pembentukan modal  bruto  (K)  dan  rasio orang bekerja per populasi (L) untuk variabel kontrol.
ln  Real  GDP it = β 0 + β 1 Carbon  Tax it + β 2 ln Carbon Damage it + β 3 Household Consumption it + β 4 Gross Capital Formation it + β 5 ln FDI Inflow it + β 6 ln Government Consumption it + β 7 Trade it + β 8 Employment it + ɛ it ln  menandakan  logaritma  natural.  PDB  riil ( Real  GDP it  (Y))  adalah  pertumbuhan  produk domestik bruto riil, data konstan dalam US $ di tahun  dasar  2010. Carbon  Tax adalah  variabel dummy ,  untuk  negara  yang  menerapkan  pajak karbon  di  tahun  t.  Pajak  karbon  ( Carbon  Tax ) adalah  variabel dummy ,  untuk  negara-negara yang menerapkan pajak karbon di tahun t. Pajak karbon  sama  dengan  1  jika  negara  telah menerapkan  pajak  karbon  di  tahun  t,  pajak
karbon  sama  dengan  0  jika  negara  belum menerapkan pajak  karbon di tahun  t.Kerusakan Karbon ( Carbon Damage )adalah kerusakan CO2 yang  diperkirakan  $20  per  ton  karbon  ( rate tahun  1995)  dikali  jumlah  ton  karbon  yang dihasilkan.  Konsumsi  rumah  tangga  ( Household Consumption /C)  adalah  konsumsi  rumah tangga akhir  per  produk  domestik  bruto.  Investasi ( Gross Capital  Formation /K)  adalah  pembentukan modal  bruto  per  produk  domestik  bruto, (sebelumnya  investasi  domestik  bruto)  terdiri dari  penambahan  aktiva  tetap  ditambah perubahan  dalam  tingkat  inventaris..  FDI  Inflow (I)  adalah  investasi  langsung  asing,  arus  masuk bersih di Balance of Payment dalam US$ saat ini. Belanja  pemerintah( Government  Consumption /G) adalah  pengeluaran  umum  konsumsi  final pemerintah,  data  konstan  dalam  US$  di  tahun 2010.  Perdagangan( Trade /NX)  adalah  jumlah ekspor  dan  impor  barang  dan  jasa  per  produk domestik bruto. Employment adalah rasio orang yang bekerja per populasi penduduk dengan usia diatas  15  tahun  (L).Data  yang  digunakan  dalam artikel ini diambil dari data The World Bank dari tahun 1990-2015 di 15 negara yang menerapkan pajak karbon yaitu Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia,  Irlandia,  Jepang  Latvia  Meksiko, Norwegia,  Polandia,  Portugal,  Slovenia,  Itu,  dan Swiss  menggunakan  regresi  Prais-Winsten dengan robust

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  hasil  yang  diperoleh  dari Regresi Prais-Winsten dengan Robust .
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Prais-Winsten dengan Robust
Variabel dependen: Pertumbuhan PDB riil per kapita Variabel independen Koefisien ( Semi-robust Standard Error ) Pajak karbon 1.648549* * (0.8238493) Konsumsi rumah tangga -0.1831192 (0.1728819) Investasi 0.3212888* * (0.1151816) Belanja pemerintah -1.195353* ** (0.2464491) Perdagangan 0.0857374** (0.0348943) R 2 0.3261 F-Statistik 18.42* ** Beberapa pengamatan 370 Catatan: Generalized setidaknya Square regresi, standard errors dilaporkan dalam tanda kurung *** adalah tingkat signifikansin 1% ** adalah tingkat signifikansi 5% * adalah tingkat signifikansi 10%
Tabel  2menggambarkan  hasil  analisis, model  keseluruhan  signifikan  secara  statistik dengan  F-Statistik  18.42  dan  p  <  0,01.  R 2 mendefinisikan  persentase  variablilitas  variabel dependen  yang  digambarkan  oleh  variabel independen,  yang  menunjukkan  berapa  persen dari  variabel  independen  mampu  menjelaskan variabel  dependen.  Dalam  studi  ini;  pajak karbon,  konsumsi  rumah  tangga,  investasi, belanja pemerintah, dan perdagangan menjelaskan  32,61%  dari  variasi  pertumbuhan produk  domestik  bruto  riil  per  kapita.  Dalam
tabel  2  menunjukkan  pajak  karbon,  investasi, dan perdagangan memiliki hubungan yang positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  produk domestik  bruto  riil  per  kapita  (p  <  0,05). Kemudian belanja pemerintah memiliki hubungan  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  produk  domestik  bruto  riil  per kapita  (p  <  0.01).  Sementara  konsumsi  rumah tangga,  tidak  memiliki  hubungan  yang  signifikan pada  pertumbuhan  produk  domestik  bruto  riil per kapita.
Tabel 3. Tes Diagnostik Tes diagnostik Nilai Hasil Treatment Hasil VIF Rata-rata 1,40 Non Multikolinearitas - Non Multikolinearitas Breusch-Pagan  /  tes  Cook- Weisberg 0.0000 Heteroskedastisitas Robust Homoscedasticity Tes Wooldridge 0.0000 Autokorelasi Prais-Winsten  Non Autokorelasi
Berdasarkan  pada  tes diagnostik Tabel  3, model  regresi  telah  lulus  tes  Multikolinearitas. Namun,  model  regresi  ini  terkena  masalah heteroskedastisitas  dan  autokorelasi,  sehingga penulis  menggunakan  regresi  Prais-Winsten dengan robust untuk  mengatasi  masalah heterostisitas dan autokorelasi. Dengan menggunakan  regresi  Prais-Winsten  dengan robust ,  model  ini  adalah  BLUE  ( Best  Linear Unbiased  Estimator )  karena  memenuhi  asumsi-
asumsi yang non-autokorelasi, homoscedastisitas dan non-multikolinearitas.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Temuan-temuan dari studi ini menunjukkan bahwa  pada  pertumbuhan  produk  domestik bruto  riil  per  kapita  secara  signifikan berhubungan  dengan  pajak  karbon,  konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan perdagangan.  Hasil  ini  menunjukkan  kenaikan pajak  karbon,  investasi,  dan  perdagangan  serta penurunan  belanja  pemerintah  bisa  mendorong pertumbuhan  produk  domestik  bruto  riil  per kapita.  Implikasi  adalah  kemampuan  untuk memungut  pajak  karbon  bisa  mendorong pertumbuhan  produk  domestik  bruto  riil  per kapita,  hal  ini  penting  bagi  regulator  dalam membuat keputusan strategi ekonomi.
Studi  ini  memiliki  banyak  keterbatasan. Pertama, studi ini hanya mempelajari lima belas negara-negara  pajak  karbon.  Kedua,  jangka waktu  studi  yang  tadinya  27  tahun,  berubah menjadi  26  tahun.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan data  yang  tersedia  (diperoleh)  oleh  peneliti adalah  tahun  1990  sampai  tahun  2015.
Sementara data pada tahun 2016 tidak diperoleh oleh peneliti.

## Saran
Untuk  kajian  lebih  lanjut, disarankan  untuk menemukan  proksi  tentang  pajak  karbon  yang bisa  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi dengan  jumlah  negara  yang  lebih  banyak  dalam jangka  waktu  yang  lebih  lama,  untuk  mencapai kesimpilan yang lebih aman.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, M., Frame, D., Huntingford, C., Jones, C., Lowe,  J.,  Meinshausen,  M.,  et  al.  (2009). Warming  caused  by  Cumulative Carbon  Emissions  Towards  the Trillionth  tonne. Nature,  458  (7242), pp. 1163-1166.
Alton,  T.,  Arndt,  C.,  Davies,  R.,  Hartley,  F., Makrelov,  K.,  Thurlow,  J.,  et  al.  (2014). Introducing  Carbon  Taxes  in  South Africa. Applied Energy, 116, pp. 344-354. Calderon,  S.,  Alvarez,  A.  C.,  Loboguerrero,  A.
M., Arango, S., Calvin, K., Kober, T., et al. (2016). Achieving CO2 Reductions in Colombia:  Effects  of  Carbon  Taxes and  Abatement  Targets. Energy Economics, 56: 575-586.
Carbone, J., Morgenstern, R., Williams III, R., & Burtraw,  D.  (2013). Deficit  Reduction and  Carbon  Taxes:  Budgetary,
Economic, and Distributional
Impacts. Resources for the Futures. Carl, J., & Fedor, D. (2016). Tracking Global Carbon  Revenues:  a  Survey  of Carbon  Taxes  versus  Cap-and-
Trade  in  the  Real  World. Energy Policy, 96, pp. 50-77.
David,  P.,  &  Montag,  J.  (2014). Taxing  Car- produced Carbon Dioxide Emissions: Matching the Cure to the Disease. Procedia  Economics  and Finance, 12: 111-120.
Fang, G., Tian, L., Fu, M., Sun, M., Du, R., & Liu, M.  (2016). Investigation  of  Carbon Tax Pilot in YRD Urban Agglomerations-Analysis and Application of a Novel ESER System with Carbon Tax Constraints. Energy Procedia, 88: 290-296. Floros,  N.,  &  Vlachou,  A.  (2005). Energy Demand  and  Energy-Related  CO2 Emission  in  Greek  Manufacturing: Assessing  the  Impact  of  a  Carbon Tax. Energy Economics, 25:387-41. Goulder, L. (1995). Environmental Taxation and  Double  Dividend:  a  Reader's Gide. International Tax Public Finance, 2: 157-183.
Goulder,  L.,  &  Hafstead,  M.  (2013). Tax Reform  and  Environmental  Policy: Options for Recycling Revenue from a Tax on Carbon Dioxide. Resources for the Future. IPCC.  (2007). Climate  Change  2007. Fourth Assessment Report. Intergovernmental  Panel  on  Climate Change. Geneva. Martin, R., Preux, L. B., & Wagner, U. J. (2014). The  Impact  of  a  Carbon  Tax  on Manufacturing: Evidence from Microdata. Journal of Public Economics, 117, pp. 1-14.
McKibben,  W.,  Morris,  A.,  &  Wilcoxen,  P. (2012). The  Potential  Role  of  a Carbon  Tax  in  U.S.  Fiscal  Reform. Brookings Institution.
Meinshausen,  M.,  Meinshausen,  N.,  Hare,  W., Raper,  S.,  Frieler,  K.,  Knutti,  R.,  et  al. (2009). Greenhouse  gas  emission targets  for  limiting  global  warming to 2" C. Nature, 458, pp. 1158-1162. OCDE.  (2013). Effective  Carbon  Prices. OECD Publishing.
Ploeg,  F.  v.,  &  Rezai,  A.  (2016). Cumulative Emissions,  Unburnable  Fossil  Fuel, and  the  Optimal  Carbon  Tax. Technological  Forecasting  &  Social Change, 7.
Sokolov,  A.,  Stone,  P.,  Forest,  C.,  Prinn,  R.,
Sarofim,  M.,  Webster,  M.,  et  al.  (2009). Probabilistic  Forecast  for  Twenty- first-century  Climate  based  on
Uncertainties  in  Emissions  (without Policy)  and  Climate  Parameters. J Clim, 22, pp. 5175-204. Stavins,  R.  (2011). The  Problem  of  the Commons: Still Unsettled After 100 Years. Am. Econ. Rev., 101, pp. 81-108. Stram,  B.  N.  (2014). A  New  Strategic  Plan for  a  Carbon  Tax. Energy  Policy,  73:
519-523.
Taylor, D. D., Paiva, S., & Slocum, A. H. (2017). An  Alternative  to  Carbon  Taxes  to Finance  Renewable  Energy  Systems and  Offset  Hydrocarbon  based Greenhouse Gas Emissions.
Sustainable  Energy  Technologies  and Assessments, 19:136-145.
The World Bank . (n.d.). World Bank Open Data.
Retrieved  February  1,  2017,  from The World Bank Group: http://data.worldbank.org/ The  World  Bank ;  Ecofys.  (2016). Carbon Pricing  Watch  2016.  Washington, DC : The World Bank . Van  Heerden,  J.,  Gerlagh,  R.,  Blignaut,  J.,
Horridge, M., Hess, S., Mabugu,  R., et al. (2006). Searching for Triple
Dividends  in  South  Africa:  Fighting CO2  Pollution  and  Poverty  while Promoting  Growth. Energy  J,  27(2), pp. 113-41. Weitzman, M. (2011). Fat-tailed Uncertainty in  the  Economics  of  Catastrophic Climate Change. Rev Environ Economic Policy, 5(2), pp. 275-92. Zhao,  Y.-H.  (2011). The  Study  of  Effect  of Carbon  Tax  on  the  International Competitiveness of Energy-
intensive  Industries:  An  Empirical Analysis  of  OECD  21  Countries, 1992-2008. Energy  Procedia,  5:1291- 1302.
Zhenxiang,  W.,  Weijuan,  L.,  &  Ti,  W.  (2011). The  Impacts  and  Countermeasures of  levying  Carbon  Tax  in  China under  Low-carbon  Economy. Energy Procedia, 5: 1968-1973.
Zhixin,  Z.,  &  Ya,  L.  (2011). The  Impact  of Carbon Tax on Economic Growth in China. Energy Proceedia, 5:1757-1761. Zhou,  S.,  Shi,  M.,  Li,  N.,  &  Yuan,  Y.  (2011). Impacts  of  Carbon  Tax  Policy  on CO2  Mitigation  and  Economic Growth in China. Advances in Climate Change Research, 2(3): 124-133.