## FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PENYIARAN DIGITAL RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) GORONTALO
Lisda Van Gobel STIA Bina Taruna Gorontalo lisdavangobel69@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  faktor-faktor penghambat  implementasi  penyiaran  digital  Radio  Republik  Indonesia  (RRI) Gorontalo.  Jenis penelitian yang digunakan adalah survey pendekatan kuantitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kuesioner/daftar  pertanyaan,  yang disebarkan kepada 89 (delapan puluh sembilan) responden Pegawai Negeri Sipil. Pengumpulan  data  lainnya  melalui  observasi  dan  dokumentasi  untuk  melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi  analisis  tabel,  skor  total  rata-rata  yang  diperoleh  dari  hasil  analisis adalah  3,22  kategori  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  bersamaan, variabel  sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana, sebagai faktor  yang  sangat  menghambat  dalam  mengimplementasikan  kebijakan penyiaran digital. Dalam arti, jika ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana tidak memadai  di  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik  Indonesia  (RRI)  sangat  menghambat  dalam  mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital.
Disarankan, perlunya pengambil kebijakan di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia  (RRI),  memperhatikan  sumber  daya  manusia  (SDM),  sarana  dan prasarana, serta sumber dana yang memadai.
Kata Kunci: Implementasi, Penyiaran, Digital, RRI

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mengantisipasi sistem penyiaran berteknologi tinggi, Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio Republik Indonesia (LPP-RRI), mempersiapkan diri dengan menyediakan  berbagai  sumber  daya teknologi. Hal tersebut telah dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21
Tahun  2009,  tentang  penetapan
standar  penyiaran  ” Digital  Audio Broadcasting ( DAB)  Family” untuk penerapan  radio  digital  di  Indonesia. Teknologi  tersebut  menerapkan  pita ” very high frequency (VHF )”.
Sebagai suatu kebijakan, implementasinya    dituangkan  dalam Surat  Keputusan  Dewan  Pengawas Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Nomor  009/2005,  tentang  Kebijakan
Umum,  Kebijakan  Penyiaran  dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan serta Sumber Daya. Berdasarkan kebijakan tersebut,  Lembaga  Penyiaran  Publik Radio  Republik  Indonesia  (LPP- RRI) dalam aktivitasnya menerapkan standar sistem penyiaran publik yang didukung oleh sumber daya
teknologi  yang  memadai.  Melalui kebijakan  tersebut,  semua  aktivitas layanan penyiaran menyesuaikan diri dan  mengembangkan  sumber  daya dalam  sistem  teknologi  komunikasi dan informasi.  Sumber daya tersebut utamanya  sumber  daya  manusia menyangkut  kemampuan  karyawan Radio  Republik  Indonesia  (RRI), sumber  daya  sarana  dan  prasarana berupa  penyediaan  peralatan  dan perlengkapan,  serta  sumber  daya dana yaitu penyediaan biaya
operasional yang memadai.
Sumber  daya  tersebut  sangat berperan dalam mensukseskan sistem penyiaran berteknologi tinggi. Dalam implementasinya,  kebijakan  tersebut akan  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat  pengguna  siaran  Radio Republik  Indonesia  (RRI)  dimana saja  berada.  Dalam  arti,  kunci keberhasilan  sistem  penyiaran  yang baik harus memperhatikan pengembangan  sumber  daya  dalam rangka meningkatkan kualitas layanan siaran Radio Republik
Indonesia (RRI).
Bergulirnya reformasi di berbagai bidang, keberadaan komunikasi  dan  informasi    sangat memegang peranan penting mengingat informasi-informasi aktual harus sesegera mungkin diterima oleh setiap lapisan masyarakat.  Siaran  Radio  Republik Indonesia  (RRI)  dalam  menyajikan informasi menyangkut masalah sosial,  budaya,  ekonomi,  politik, pendidikan,  maupun  hiburan,  harus dapat  menjunjung  tinggi  prinsip ketidakberpihakan  dan  keakuratan informasi  yang  disampaikan.  Selain itu,  dalam  penyiarannya  Lembaga Penyiaran  Publik  Radio  Republik Indonesia  (LPP-RRI),  mengemban tugas  melindungi  masyarakat  dari pembodohan dan kejahatan, menumbuhkan  demokratisasi,  dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak  azasi  manusia,  melindungi anak-anak,  remaja,  kaum  perempuan dan kelompok yang tidak diuntungkan serta menghormati privasi subyek dan obyek berita. Konsekuensi  tugas  dan  fungsi
Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio
Republik Indonesia (LPP-RRI) tersebut,  di  era  reformasi  saat  ini merupakan  hal  yang  sangat  esensial dalam kehidupan masyarakat modern.  Dalam  arti  semakin  maju dan modern suatu masyarakat, semakin  membutuhkan  informasi
yang  cepat,  tepat,  dan  akurat  pada waktu yang dibutuhkan.
Sarana  Lembaga  Penyiaran
Publik  Radio  Republik  Indonesia (LPP-RRI), adalah bagian dari
teknologi  komunikasi  dan  informasi yang  efektif    selain  teknologi telekomunikasi  lainnya.  Bagi  daerah yang  tidak  mengikuti  dinamika perubahan,  akan  mengalami  stagnan
(berhenti ditempat). Keadaan demikian, menunjukkan tidak adanya gerakan  yang  membuat  individu  dan kelompok masyarakat daerah memiliki  jati  diri  sebagai  sumber daya potensial. Demikian  pula  halnya  yang terjadi  di  Lembaga  Penyiaran  Publik Radio  Republik  Indonesia  (LPP- RRI) Gorontalo, berdasarkan pengamatan selama ini, ketertinggalan dalam mengikuti perubahan  jaman  lebih  disebabkan ketidak siapan sumber daya manusianya, fasilitas pendukung antara lain peralatan dan perlengkapan penyiaran serta penyediaan  anggaran  operasional yang memadai. Ketiga faktor
tersebut diduga sebagai faktor menghambat implementasi penyiaran sistem  digital  yang  diterapkan  di Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Gorontalo, dalam rangka menyediakan pelayanan yang berkualitas. Disadari  bahwa  sumber  daya manusia  sebagai  individu,  memiliki potensi selain kelebihan juga kekurangan  yang  menjadi  penggerak perubahan.  Di  Lembaga  Penyiaran Publik  Radio  Republik  Indonesia (LPP-RRI)  Gorontalo,  ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan  dan  kompetensi  belum sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi.
Umumnya karyawannya hanya berlatar belakang pendidikan setingkat  SLTA  yang  tidak  relevan dengan  tugas  pokok  dan  fungsi dalam  mengimplementasikan  sistem digital  penyiaran.  Demikian  pula,
ketersediaan peralatan dan perlengkapan  teknis,  serta  biaya operasional  yang  digunakan  untuk mendukung  sistem  digital  dalam penyiaran  belum  memadai.  Hal  itu berakibat pada munculnya
ketidakpuasan  masyarakat  pengguna pelayanan  dalam  sistem  penyiaran yang berteknologi tinggi.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian
permasalahan  tersebut  di  atas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  sebagai  berikut:  Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi penyiaran sistem digital  Radio  Republik  Indonesia (RRI) Gorontalo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penghambat
implementasi penyiaran sistem
digital  Radio  Republik  Indonesia (RRI) Gorontalo.

## Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat  memberikan  manfaat  baik  dari segi teoritis maupun praktis.
1.   Manfaat teoritis dari hasil penelitian  ini,  kiranya  dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam  rangka  mengembangkan
ilmu pengetahuan di bidang administrasi  publik  khususnya dalam hal pengembangan organisasi  mencapai  tujuan.  Di samping  itu  hasil  penelitian  ini dapat  dijadikan  sebagai  bahan perbandingan  bagi  peneliti  lain yang memiliki minat yang sama. 2.  Manfaat praktis dari hasil penelitian  ini,  kiranya  dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi  pengambil  kebijakan  dalam rangka meningkatkan sistem penyiaran  digital  Radio  Republik Indonesia  (RRI)  Gorontalo  untuk meningkatkan kualitas layanan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Hasil Penelitian
Variabel  penelitian  ini  adalah faktor-faktor penghambat implementasi penyiaran digital terdiri  dari,  faktor  sumber  daya manusia (SDM), sarana dan
prasarana,  dan  sumber  daya  dana.
Data  yang  dikumpulkan  melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner, disebarkan
kepada  89  (delapan  puluh  sembilan) responden,  dianalisis  menggunakan uji statistik sederhana tabel frekuensi dan  uji  tabel  proporsi    dimana hasilnya dikonfirmasi dengan shering 4,3,2,1  yaitu  rentang  skala  yang dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut (Sudjana,1997:116):
Bobot tertinggi : 4 x 1 x 89 = 356 Bobot terendah : 1 x 1 x 89 = 89 Rentang Skala :  356  –  89    =    267  =
66,75 4                      4 Rentang  skala  rata-rata  :        66,75    = 0,78 89 Berdasarkan  hasil  perhitungan tersebut rentang skala rata-rata adalah  0,78.  Untuk  selanjutnya rentang skala rata-rata yang dijadikan pedoman dalam menentukan kategori dan  kriteria  hasil  analisis,  diuraikan pada tabel berikut ini.
Rentang Skala Rata-Rata Hasil Range Kategor i Kriteria ➢ 3,15 – 3,93 ➢ 2,36 - 3,14 Tinggi Sedang Rendah Sangat Sangat menghambat Menghamba t
➢ 1,57 - 2,35 ➢ 0,78 - 1,56 Rendah Kurang Menghamba t Tidak menghambat
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  (SDM) yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini, yaitu pegawai yang mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital memiliki kecakapan, ketangkasan, keterampilan, dan pengetahuan teknis. Hasil analisis tentang kecakapan pegawai menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital,  memperoleh skor 3,61 dalam kategori tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa, pegawai yang tidak memiliki kecakapan sangat menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    23,60  persen    responden menjawab sangat menghambat pegawai yang tidak memiliki kecakapan,  29,21  persen  responden menjawab menghambat, 31,46 persen  responden  yang  menjawab kadang-kadang  menghambat,  15,73
persen  responden  menjawab  tidak menghambat, dan tidak ada responden  yang  menjawab  sangat tidak menghambat.
Hasil analisis tentang
ketangkasan  pegawai  menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital, memperoleh skor 2,17 dalam kategori rendah. Hal itu menunjukkan  bahwa  pegawai  yang tidak  memiliki  ketangkasan  kurang menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    tidak  ada      responden menjawab sangat menghambat pegawai yang tidak memiliki ketangkasan, 13,48 persen responden menjawab menghambat, 22,47
persen  responden  yang  menjawab kadang-kadang  menghambat,  31,46 persen  responden  menjawab  tidak menghambat,  dan  32,59  persen responden  yang  menjawab  sangat tidak menghambat.
Hasil analisis tentang keterampilan  pegawai  menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital, memperoleh skor 3,07 dalam kategori sedang. Hal itu menunjukkan  bahwa  pegawai  yang tidak memiliki keterampilan menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    12,36  persen    responden menjawab sangat menghambat pegawai yang tidak memiliki keterampilan, 19,10 persen responden  menjawab  menghambat, 38,20 persen responden yang menjawab kadang-kadang
menghambat, 24,72 persen responden menjawab tidak menghambat, dan 5,62 persen responden  yang  menjawab  sangat tidak menghambat. Hasil analisis tentang pengetahuan teknis pegawai menghambat implementasi kebijakan penyiaran  digital,  memperoleh  skor 3,57  dalam  kategori  tinggi.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  pegawai  yang tidak  memiliki  pengetahuan  teknis sangat  menghambat  implementasi kebijakan penyiaran digital.
Dilihat  dari  persentae jawaban, 24,72  persen    responden  menjawab sangat  menghambat    pegawai  yang tidak  memiliki  keterampilan,  30,34 persen responden menjawab menghambat, 26,97 persen responden  yang  menjawab  kadang- kadang  menghambat,  13,48  persen responden menjawab tidak menghambat, dan 4,49 persen
responden  yang  menjawab  sangat tidak menghambat.

## 2. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang
dimaksud  dalam  penelitian  ini,  yaitu ketersediaan  fasilitas  kerja  yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital terdiri dari, peralatan, perlengkapan, dan gedung. Hasil  analisis  tentang  fasilitas
peralatan yang tidak memadai,
menghambat implementasi kebijakan penyiaran  digital,    memperoleh  skor 3,85  dalam  kategori  tinggi.  Berarti fasilitas    peralatan  yang  tidak memadai sangat menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    28,09  persen    responden menjawab sangat menghambat fasilitas peralatan yang tidak memadai,  29,21  persen  responden menjawab menghambat, 42,70 persen responden menjawab  kadang- kadang  menghambat,  tidak  ada responden menjawab tidak menghambat, dan sangat tidak menghambat.
Hasil  analisis  tentang  fasilitas perlengkapan  yang  tidak  memadai, menghambat implementasi kebijakan penyiaran  digital,    memperoleh  skor 3,10  dalam  kategori  sedang.  Berarti fasilitas  perlengkapan  yang  tidak memadai  menghambat  implementasi kebijakan  penyiaran  digital.  Dilihat dari  persentase  jawaban,    21,35 persen    responden  menjawab  sangat menghambat    fasilitas  perlengkapan yang  tidak  memadai,  21,35  persen responden  menjawab  menghambat, 33,71  persen  responden  menjawab kadang-kadang  menghambat,  11,24 persen  responden  menjawab  tidak menghambat,  dan  16,85  persen sangat tidak menghambat.
Hasil  analisis  tentang  fasilitas gedung yang tidak memadai,
menghambat implementasi kebijakan
penyiaran  digital,    memperoleh  skor 3,55  dalam  kategori  tinggi.  Berarti ketersediaan  peralatan  yang  tidak memadai sangat menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    21,35  persen    responden menjawab sangat menghambat ketersediaan  peralatan  yang  tidak memadai,  24,71  persen  responden menjawab menghambat, 41,57 persen responden menjawab  kadang- kadang  menghambat,  12,36  persen responden menjawab tidak menghambat, dan tidak ada
responden  menjawab  sangat  tidak menghambat.

## 3. Sumber Daya Dana
Sumber  dana  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini,  yaitu  sumber dana  yang  berasal  dari  anggaran internal,  eksternal,  dan  bantuan  lain yang tidak mengikat untuk membiayai operasional dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital. Hasil  analisis    tentang  sumber dana  yang  berasal  dari  anggaran internal yang tidak memadai,
memperoleh skor 3,53 dalam kategori  tinggi.  Berarti  sumber  dana yang  berasal  dari  anggaran  internal yang tidak memadai sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    28,09  persen    responden menjawab sangat menghambat sumber  dana  yang  berasal  dari anggaran internal yang tidak memadai,  23,60  persen  responden menjawab menghambat, 34,83 persen responden menjawab  kadang- kadang  menghambat,  13,48  persen responden menjawab tidak menghambat, dan tidak ada
responden  menjawab  sangat  tidak menghambat.
Hasil  analisis  tentang  sumber dana  yang  berasal  dari  anggaran eksternal yang tidak memadai, memperoleh skor 2,99 dalam kategori sedang. Berarti sumber dana yang  berasal  dari  anggaran  eksternal yang  tidak  memadai  menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    16,85  persen    responden menjawab sangat menghambat sumber  dana  yang  berasal  dari anggaran eksternal yang tidak memadai,  12,36  persen  responden menjawab menghambat, 34,83 persen responden menjawab  kadang- kadang  menghambat,  24,72  persen responden menjawab
tidak menghambat,  dan  11,24  persen responden  menjawab  sangat  tidak menghambat.
Hasil  analisis  tentang  sumber
dana  yang  berasal  dari  anggaran
internal yang tidak memadai, memperoleh skor 2,66 dalam kategori sedang. Berarti sumber dana yang  berasal  dari  anggaran  bantuan yang  tidak  mengikat,  menghambat implementasi  kebijakan  penyiaran digital. Dilihat dari persentase jawaban,    tidak  ada      responden menjawab sangat menghambat sumber  dana  yang  berasal  dari anggaran bantuan yang tidak mengikat,  23,60  persen  responden menjawab menghambat, 34,83
persen responden menjawab  kadang- kadang  menghambat,  25,84  persen responden menjawab tidak menghambat,  dan  15,73  persen responden  menjawab  sangat  tidak menghambat. Analisis frekuensi dan persentase  yang  diuraikan  diatas, sebagai  gambaran  atas  jawaban responden terhadap indikator penelitian, yang kemudian direkapitulasi  dengan  memperoleh total skor rata-rata sebagai berikut: Rekapitulasi Hasil Analisis Tabel No Pernyataan Responden skor Kategori Variabel Sumber Daya Manusia 1 Tentang pegawai yang tidak memiliki kecakapan 3,61 Tinggi 2. Tentang pegawai yang tidak memiliki ketangkasan 2,17 Rendah 3. Tentang pegawai yang tidak memiliki keterampilan 3,07 Sedang 4. Tentang pegawai yang tidak memiliki pengetahuan teknis 3,57 Tinggi Skor rata-rata variabel 3,11 Sedang Variabel Sarana dan Prasarana 5. Tentang fasilitas peralatan yang tidak memadai 3,85 Tinggi 6. Tentang fasilitas perlengkapan tidak yang memadai 3,10 Sedang 7. Tentang fasilitas gedung yang 3,55 Tinggi
tidak memadai Skor rata-rata variabel 3,50 Tinggi Variabel Sumber Dana 8. Tentang sumber dana internal yang tidak memadai 3,53 Tinggi 9. Tentang sumber dana eksternal yang tidak memadai 2,99 Sedang 10.  Tentang sumber dana bantuan lain yang tidak mengikat 2,66 Sedang Skor rata-rata variabel 3,06 Sedang Skor total rata-rata 3,22 Tinggi
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  analisis  tabel  tersebut,  skor  total  rata-rata yang  diperoleh  adalah  3,22  kategori  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara bersamaan,  variabel  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  serta  sumber dana,  sebagai  faktor  yang  sangat  menghambat  dalam  mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital.

## HASIL PENELIATIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagai  lembaga  penyiaran publik  yang  independen,  netral  dan mandiri,  RRI  memiliki  tugas  dan tanggung jawab besar dalam
menegakkan nilai luhur yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang
Nomor  32  tahun  2002,  tentang Penyiaran  melalui  penyelenggaraan operasional siaran. Namun demikian, tugas  dan  tanggung  jawab  tersebut jika  tidak  didukung  oleh  fasilitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi,  sarana  dan  prasarana serta  sumber  dana  yang  memadai, maka  RRI  Gorontalo  sebagai  salah satu  media  elektronik,  tidak  akan mampu  memberikan  pelayanan  yang
terbaik  kepada  pendengar  di  jazirah Gorontalo.
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi analisis  tabel  yang  ditunjukkan  pada tabel   tersebut  di  atas, faktor  sumber daya  manusia  yang  dilihat  dari kecakapan, ketangkasan,
keterampilan, dan pengetahuan teknis,    memperoleh  skor  rata-rata 3,11  dalam  kategori  sedang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sumber  daya manusia yang tidak memiliki kecakapan, ketangkasan,
keterampilan, dan pengetahuan
teknis,  menghambat  implementasi kebijakan  penyiaran  digital.  Dari empat  indikator  yang  digunakan dalam  mengkaji  masalah  sumber daya manusia, pegawai yang
memiliki kecakapan dan pengetahuan teknis, memperoleh skor  tertinggi,  sedang  keterampilan memperoleh skor sedang, dan ketangkasan memperoleh skor rendah. Berarti, dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran  digital,  kecakapan  dan pengetahuan teknis sangat dibutuhkan.  Sedang  keterampilan, dan  ketangkasan,  dibutuhkan  untuk kegiatan  lainnya  dalam  penyiaran
Radio  Republik  Indonesia  (RRI) Gorontalo.
Faktor  sarana  dan  prasarana
yang dilihat dari ketersediaan fasilitas peralatan, perlengkapan, dan gedung,  memperoleh  skor  rata-rata 3,50  dalam  kategori  tinggi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  ketersediaan sarana  dan  prasarana    seperti peralatan,  perlengkapan,  dan  gedung yang tidak memadai, sangat menghambat implementasi kebijakan penyiaran  digital.  Hasil    rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa fasilitas peralatan dan gedung memiliki  skor  tertinggi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa,  kedua  fasilitas tersebut  sangat  dibutuhkan  dalam implementasi  kebijakan  penyiaran digital. Sedang fasilitas perlengkapan, dibutuhkan untuk kegiatan  lainnya  dalam  penyiaran
Radio  Republik  Indonesia  (RRI) Gorontalo.
Faktor  sumber  dana  yang dilihat dari sumber dana yang berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan  lain  yang  tidak  mengikat, memperoleh  skor  rata-rata  3,06 kategori sedang. Hal ini
menunjukkan  bahwa  ketersediaan dana  yang  tidak  memadai  berasal dari anggaran internal, eksternal, dan bantuan  lain  yang  tidak  mengikat, menghambat implementasi kebijakan penyiaran  digital.  Hasil    rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa sumber  dana  yang  berasal  dari anggaran  internal  memiliki  skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam implementasi kebijakan  penyiaran  digital,  Radio Republik  Indonesia  (RRI)  Gorontalo lebih  mendahulukan  sumber  dana yang  berasal  dari  anggaran  internal organisasi.  Sementara  sumber  dana yang  berasal  dari  anggaran  eksternal dan bantuan lain yang tidak mengikat,  dibutuhkan  pada  kegiatan lainnya  dalam  penyiaran  di  Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian  dan  pembahasan  tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut : 1.  Faktor sumber daya manusia yang dilihat dari kecakapan, ketangkasan,  keterampilan,  dan pengetahuan  teknis,    memperoleh skor rata-rata 3,11 dalam  kategori
sedang.  Hal  ini  menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tidak memiliki kecakapan, ketangkasan,  keterampilan,  dan pengetahuan  teknis,  menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Dari empat indikator yang digunakan dalam mengkaji masalah  sumber  daya  manusia, pegawai yang memiliki kecakapan dan pengetahuan teknis, memperoleh skor tertinggi, sedang  keterampilan  memperoleh skor  sedang,  dan  ketangkasan memperoleh  skor  rendah.  Berarti, dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital, kecakapan dan pengetahuan teknis sangat dibutuhkan. Sedang keterampilan,  dan  ketangkasan,
dibutuhkan untuk kegiatan lainnya dalam  penyiaran    Radio  Republik
Indonesia (RRI) Gorontalo.
2.  Faktor sarana dan prasarana yang dilihat  dari  ketersediaan  fasilitas peralatan, perlengkapan, dan gedung,  memperoleh  skor  rata- rata  3,50  dalam  kategori  tinggi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa ketersediaan  sarana  dan  prasarana seperti  peralatan,  perlengkapan, dan  gedung  yang  tidak  memadai, sangat  menghambat  implementasi kebijakan  penyiaran  digital.  Hasil rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa fasilitas peralatan  dan  gedung  memiliki skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, kedua fasilitas tersebut sangat dibutuhkan  dalam  implementasi kebijakan penyiaran digital. Sedang  fasilitas  perlengkapan, dibutuhkan untuk kegiatan lainnya dalam  penyiaran  Radio  Republik Indonesia (RRI) Gorontalo.
3.  Faktor  sumber  dana  yang  dilihat dari  sumber  dana  yang  berasal dari  anggaran  internal,  eksternal, dan  bantuan  lain  yang  tidak mengikat,  memperoleh  skor  rata- rata  3,06  kategori  sedang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  ketersediaan dana  yang  tidak  memadai  berasal dari  anggaran  internal,  eksternal, dan  bantuan  lain  yang  tidak mengikat,
menghambat implementasi kebijakan penyiaran digital. Hasil rekapitulasi tersebut, menunjukkan bahwa sumber dana yang berasal dari anggaran internal  memiliki  skor  tertinggi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa, dalam  implementasi  kebijakan penyiaran  digital,  Radio  Republik Indonesia  (RRI)  Gorontalo  lebih mendahulukan  sumber  dana  yang berasal  dari  anggaran  internal organisasi.
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi analisis  tabel,  skor  total  rata-rata yang  diperoleh  dari  hasil  analisis adalah  3,22  kategori  tinggi.  Hal  ini menunjukkan bahwa secara
bersamaan,  variabel  sumber  daya manusia,  sarana  dan  prasarana,  serta sumber  dana,  sebagai  faktor  yang sangat menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penyiaran digital. SARAN 1. Perlunya  pengambil  kebijakan  di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI), memperhatikan sumber daya manusia  (SDM)  yang  memiliki kecakapan, ketangkasan, keterampilan,  dan  pengetahuan teknis. 2. Perlunya  pengambil  kebijakan  di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI), memperhatikan sarana dan prasarana, berupa fasilitas peralatan, perlengkapan, dan
gedung yang memadai.
3. Perlunya  pengambil  kebijakan  di
Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio Republik Indonesia (RRI), memperhatikan ketersediaan sumber  dana  yang  memadai berasal  dari  anggaran  internal, eksternal,  dan  bantuan  lain  yang tidak mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Faried. 1997. Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan .  Cet.  Pertama,
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Arikunto,  Suharsini.  2006. Prosedur Penelitian,  Status  Pendekatan
Praktik .  Edisi  Revisi  VI,  Cet.
Ketigabelas.  Jakarta:  Rineka Cipta Darwin, Muhadjir dan Saiful Hidajat Djarot. 2003. Teori Administrasi Negara. Surabaya: Program MAP UNTAG. Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Reformasi  Tata  Pemerintahan dan  Otonomi  Daerah .  Cet. Pertama.  Yogyakarta:  Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Hasibuan, Melayu S.P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia , Edisi Revisi. Jakarta:
Bumi Aksara.
Islamy  M.,  Irfan.  2004. Prinsip- prinsip  Perumusan  Kebijakan Negara .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Kaho,  Riwu  Yose.  1998. Prospek Otonomi  Daerah  di  Negara Republik  Indonesia .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan
Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. Moenir. 2005. Pengantar Manajemen ,  Jakarta:  Gunung Agung.
Ndraha, Taliziduhu. 1999. Pembangunan Masyaraka. , Jakarta: Rineka Cipta. Rinusu  dan  Sri  Mastuti.  2003. Panduan  Praktis  Mengontrol APBD. Jakarta: Civil Education and Budget Transparency Advocation (Ciba)  dan  Friedrich  Ebert Stiftung (FES). Rivai, Veithzal. 2003. Kepemimpinan  dan  Perilaku Organisa. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Siagian, S.P. 2001. Organisasi Kepemimpinan  dan  Perilaku Administrasi .  Jakarta:  Gunung
Agung.
Sinambela,  Lijan  Poltak,  dkk.  2006.
Reformasi  Pelayanan  Publik, Teori, Kebijakan, dan
Implementasi. Jakarta:  Bumi Aksara.
Soeprihanto,  John.  2001. Penilaian Kinerja  dan  Pengembangan Karyawan. Edisi Pertama, Cetakan  Kelima.  Yogyakarta:
BPFE.
Solichin, Abdul Wahab. 2002. Analisis  Kebijaksanaan,  Dari Formulasi  Ke  Implementasi
Kebijaksanaan  Negara .  Edisi Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  2005. Metode  Penelitian Administrasi .  Cet.  Ke  12.
Bandung: Alfabeta.
Suhendra,  K.  2008. Manajemen  dan
Organisasi dalam Realita Kehidupan. Cetakan  Kedua. Bandung: Mandar Maju Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah.  2003. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan  dalam  Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suparmoko. 2000. Keuangan Negara,  Dalam  Teori  dan
Praktik .  Yogyakarta:  BPFE
Fakultas  Ekonomi  Universitas Gadjah Mada. Tangkilisan,  Hesel  Nogi  S.  2003. Kebijakan Publik Yang Membumi . Yogyakarta: Lukman Offset. Thoha, Miftah. 2008. Perilaku Organisasi , Konsep Dasar dan
Aplikasinya .  Edisi  1.  Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Wibawa,  Samodra.  2002. Laporan Penelitian  Studi  Implementasi Kebijaksanaan,  Jurusan  Ilmu Administrasi Negara . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada.
Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan Publik,  Teori  &  Proses .  Edisi
Revisi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Media Presindo.
Undang-Undang dan Peraturan :
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informasi  Nomor  21  Tahun 2009  tentang  Penerapan  Radio Digital di Indeonsia.
Surat  Keputusan  Dewan  Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP)  RRI  Nomor  009/2005 tentang Kebijakan umum, Kebijakan Penyiaran dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya.