## MODEL PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) PROVINSI  BENGKULU
Karona Cahya Susena Ahmad Soleh Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu karona_cs@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Karona  Cahya  Susena  dan  Ahmad  Soleh; Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  model proyeksi  dalam  menentukan  pendapatan  pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  di  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi  Bengkulu tahun 2016–2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Metode  Trend Least  Square lebih  tepat  di  gunakan  untuk  menetapkan  target  tahun  2016-2020, dimana perhitungan trend Least Square untuk pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.189.057.021  dan  selalu  meningkat  tiap  tahunnya  sampai  tahun  2020  sebesr  Rp.  207.685.219.438. Untuk Penerimaan Bea balik nama pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.334.894.949 dan tahun 2020 sebesr Rp. 197.897.953.080, Dengan ke 3 (tiga)  metode tersebut yaitu Metode Moment , Metode Least Square dan  trend  kuadratik  yang  menunjukkan  trend  meningkat  dari  tahun  2016-2020,  hal  ini  menunjukkan bahwa sumber PAD yang potensial diharapkan untuk Provinsi Bengkulu

## ABSTRACT
Karona  Cahya  Susena  dan  Ahmad  Soleh; This  study  aims  to  describe  the  projection  model  in determining  the  Motor  Vehicle  income  tax  and  transfer  duties  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda) Provinsi  Bengkulu e in 2016-2020. The results of this study indicate that Trend Least Square method is more  appropriately  used  to  set  targets  in  2016-2020,  where  the  calculation  of  trend  Least  Square  for motor vehicle taxes in 2016 amounted to Rp. 176 189 057 021 and is  increasing  each  year until 2020 sebesr Rp. 207 685 219 438. Acceptance of transfer tax to the name in 2016 amounted to Rp. 176 334 894 949 and 2020 sebesr Rp. 197 897 953 080, with all three (3) such methods are Moment Method, Least Square method and quadratic trend that shows an increasing trend from year 2016 to 2020, it indicates that a potential source of revenue that is expected to Bengkulu Province.
Key Words: Motor Vehicle income tax and transfer duties

## PENDAHULUAN
Provinsi Bengkulu termasuk Provinsi yang sedang berkembang di Indonesia. Dengan luas wilayah 1.978.870  hektar  Provinsi  Bengkulu  terdiri  dari  9  kabupaten  dan  1  kota  yaitu  Kabupaten  Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Muko-Muko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.
Dengan  adanya  otonomi  daerah  menjadikan  Provinsi  Bengkulu  mencari  sumber-sumber penerimaan  daerah  yang  biasa  disebut  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  mempunyai  salah  satu komponen  yaitu  pajak  daerah.  Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/ Kota) dan di guakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing (Resmi, 2014:8).
Menurut  Undang-undang  No.  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah,  Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  bagi  pemerintah  daerah  berperan  sebagai  sumber  pendapatan  ( budgetary  function )  yang utama dan juga sebagai alat pengatur ( regulatory  function ). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.  Melihat  dari  fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong  pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat  potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju  pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.
Dinas  Pendapatan  Daerah  (DISPENDA)  Provinsi  Bengkulu  adalah  instansi  pemerintah  yang memiliki tugas pokok antara lain untuk melaksanakan segala usaha kegiatan pemungutan, pengumpulan dan  pemasukan  pendapatan  daerah  kedalam  kas  daerah  secara  maksimum  baik  terhadap  daerah  yang ada  maupun  dengan  penggalian  sumber  sumber  pendapatan  daerah  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan oleh Gubernur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Bengkulu  merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang di peroleh ditunjukkan pada tabel 1. Dan tabel 2. Di bawah ini:
Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2015
Tahun Target Realisasi % Keterangan 2008 57.570.000.000 60.462.207.000 105,02 Over  Target 2009 71.240.625.600 69.937.089.500 98,17 Under Target 2010 76.070.321.000 83.783.056.000 110,14 Over  Target 2011 86.415.257.199 105.647.588.004 122,26 Over  Target 2012 115.421.852.500 127.547.813.000 110,51 Over  Target 2013 135.242.059.261 143.333.492.500 105,98 Over  Target 2014 145.766.827.425 154.415.048.500 105,93 Over  Target 2015 149.978.433.212 160.447.563.000 106.98 Over  Target
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015
Tabel 2. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Bengkulu Tahun 2008- 2015 Tahun Target Realisasi % Keterangan 2008 99.907.964.332 93.872.427.500 93,96 Under Target 2009 110.798.668.603 76.504.014.500 69,05 Under Target 2010 110.798.668.603 112.177.688.000 101,24 Over  Target 2011 124.557.311.526 161.198.838.000 129,42 Over  Target 2012 168.914.311.500 157.391.381.000 93,18 Under Target 2013 168.914.311.500 158.552.513.000 93,87 Under Target 2014 168.914.311.500 165.927.542.000 98,23 Under Target 2015 163.185.077.507 140.045.825.500 85,82 Under Target
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015
Dari  tabel  1.  Diatas  dapat  dilihat  bahwa  realisasi Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dari  tahun 2008  sampai  tahun  2015  selalu  mengalami  peningkatan.  Dengan  meningkatnya  penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  menunjukkan  pemilikan  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Bengkulu  selalu meningkat dari tahun ke tahun. Melihat perkembangan pada tabel 2. Dari tahun ketahun secara rata-rata menunjukkan tidak tercapainya target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dari  data  Perbandingan  Realisasi  dan  Target  Pajak  PKB  dan  BBN-KB  Tahun  2008-2015.  Data tahun 2008 - 2015 merupakan data yang perlu di lakukan perbaikan dimana kendaraan bermotor, mobil, truk yang masih belum terdata yang seharusnya menjadi objek pajak dan banyaknya kendaraan bermotor yang menetap di provinsi bengkulu dengan palt luar kota yang belum melakuan balik nama atau sebagai pendapatan pajak bea balik nama.
Dalam  rangka  penyusunan  APBD,  DISPENDA  Provinsi  Bengkulu  harus  menghitung  potensi sumber-sumber  pendapatan  pajak  daerah.  Salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  adalah  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan data tabel 1. Dan tabel 2. Perlu di lakukan kajian untuk  mengetahui proyeksi pendapatan pajak daerah khususnya Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  untuk  5  (Lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016-2020.
Melihat kondisi yang terjadi di Provinsi Bengkulu tersebut tentunya sangat menarik untuk diteliti dan yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah model proyeksi dalam menentukan pendapatan  pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda) Provinsi  Bengkulu tahun 2016–2020.

## LANDASAN TEORI Pajak
Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  ataubadan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang–Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Negara bagisebesar–besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH (Mardiasmo, 2013:1) bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada  kas  negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  di  paksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  di  tunjukkan  dan  yang  di  gunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.  Pajak menurut  S.  I.  Djajadinigrat  (Resmi,  2014:  1)  adalah  sebagai  suatu  kewajiban menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  Negarayang  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan yangditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung,  untuk  memelihara  kesejahteraan  secara  umum.  Pendapat  lain  tentang  pengertian  pajak  di kemukakan oleh Dr. N. J. Fedelmann (Resmi, 2014: 2) menyatakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Dari pengerian di atas ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:
1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun  pemerintah daerah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah (jika surplus digunakan untuk public saving ). (Susena, 2015:97)

## Pajak Daerah
Pajak  Daerah  menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  menyatakan  kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan  demikian  pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  pajak  kepada  daerah  untuk  membiayai pembangunan  daerah. Pajak  Daerah ditetapkan  dengan  undang-undang  yang  pelaksanaannya  untuk  di daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  daerah.  Pemerintah  daerah  dilarang  melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Pajak yang di kelola pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel 3. Dibawah ini:
Tabel 3. Jenis-Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Daerah
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota 1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sumber: Undang-Undang No 28 Tahun 2009

## Pajak yang Dikelola Provinsi
Ada  lima  jenis  pajak  yang  dikelola  oleh  provinsi  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  beserta  gandengannya  yang digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu  menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang  bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang  dalam  operasinya  menggunakan  roda  dan  motor  dan  tidak  melekat  secara  permanen  serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor adalah  pajak  atas  penggunaan  bahan  bakar  kendaraan bermotor. Bahan  bakar  kendaraan  bermotor  adalah  semua  jenis  bahan  bakar  cair  atau  gas  yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%  (sepuluh  persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  lebih  rendah  dari  tarif  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
4) Pajak Air Permukaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air  Permukaan  adalah  pajak  atas  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air  permukaan. Air permukaan  adalah  semua  air  yang  terdapat  pada  permukaan  tanah,  tidak  termasuk  air  laut,  baik yang  berada  di  laut  maupun  di  darat. Tarif  Pajak  Air  Permukaan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).
5) Pajak Rokok
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok  adalah  pungutan  atas  cukai  rokok  yang  dipungut  oleh  Pemerintah. Tarif  Pajak  Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50%  untuk  mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum  oleh  aparat yang berwenang ( Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Kendaraan  Bermotor  Semula  sesuai  dengan  UU  No.  18  tahun  1997  ditetapkan  Pajak Kendaraan  Bermotor,  dimana  pajak  atas  PKB  (Pajak  Kendaraan  Bermotor)  &  PKAA  (Pajak  Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi  kendaraan  bermotor  diperluas  dan  dilakukan  pemisahan  secara  tegas  menjadi  Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi.  Untuk  dapat  dipungut  pada  suatu  daerah  provinsi  pemerintah  daerah  harus  terlebih  dahulu menerbitkan  Peraturan  Daerah  tentang  PKB,  yang  akan  menjadi  landasan  hukum  operasional  dalam teknis  pelaksanaan  pengenaan  dan  pemungutan  PKB  &  PKAA  didaerah  provinsi  yang  bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  adalah  pajak  atas  kepemilikan  atau  penguasaan  kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau  peraltan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan  bermotor  yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).
Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam : 1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur  tentang  PKB.  Peraturan  daerah  ini  dapat  menyatu,  yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan  Gubernur  yang  mengatur  tentang  PKB  sebagai  aturan  pelaksanaan  peraturan  daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.
Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau  penguasaa  kendaraan  bermotor  yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat  seperti  kawasan  :  1. Bandara  2.  Pelabuhan  laut  3.  Perkebunan  4.  Kehutanan  5.  Pertanian  6.  Pertambangan  7.  Industri  8. Perdagangan 9. Sarana olah raga dan rekreasi
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan  badan  maka  kewajiban  perpajakannya  diwakili  oleh  pengurus  atau  kuasa  hukum  badan tersebut.  Dengan  demikian,  pada  PKB  subjek  pajak  sama  dengan  wajib  pajak,  yaitu  orang  pribadi  atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan  tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  angkutan  umum,  ambulans,  pemadam  kebakaran, sosial  keagamaan,  lembaga  sosial  dan  keagamaan,  Pemerintah/TNI/POLRI,  Pemerintah  Daerah,  dan kendaraan lain yang  ditetapkan dengan Peraturan Daerah,  ditetapkan paling rendah  sebesar 0,5%  (nol koma  lima  persen)  dan  paling  tinggi  sebesar  1%  (satu  persen).  Kemudian  Tarif  Pajak  Kendaraan Bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  ditetapkan  paling  rendah  sebesar  0,1%  (nol  koma  satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  dalam    adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  dua  belah  pihak  atau  perbuuatan  sepihak  atau  keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014).
Obyek  BBN-KB  Adalah  penyerahan  Kendaraan  Bermotor,  yaitu  pengalihan  hak  milik  Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual  beli,  tukar  menukar,  hibah  termasuk  hibah  wasiat  dan  hadiah,  warisan,  atau  pemasukan  ke  dalam Badan Usaha. sedangkan Subyek BBN-KB Adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor (KBM).
Menurut  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  tarif  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  paling  tinggi  masing-masing  sebagai berikut :
a.   Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan b.   Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Khusus  untuk  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang  tidak  menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut : a.  Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); b.  Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

## KERANGKA ANALISIS

## Gambar 1. Kerangka Analisis
METODOLOGI Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Analisis  Deskriptif  maksudnya  memberikan gambaran  tentang  perkembangan  komponen  Pajak  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu  studi  dari  waktu  ke
Target dan Realisasi PKB
Target dan Realisasi PKB Model Proyeksi Untuk DISPENDA Provinsi Bengkulu
Metode Moment , Metode Least Square dan trend kuadratik
waktu menurut jenis komponen dari pos Pajak Daerah serta gambaran taget dan realisasinya. Sedangkan Analisis Kuantitatif digunakan untuk memperoleh proyeksi dari Pajak Daerah.
Metode-Metode  dalam  Peramalan  ( Forecast) menghendaki  perpaduan  antara  pendekatan kuantitatif  dengan  menggunakan  teknik  statistika  maupun  matematis.  Teknik  statistika  dan  matematis dipakai  sebagai  alat  primer  dalam  penyusunan  peramalan,  sedangkan  pendapat  dipakai  sebagai pelengkap.  secara  sistematis  metode forecast ada  3  teknik  dalam  metode  matematis  yang  digunakan, yaitu:
1. Metode Moment Rumus dasar yang digunakan disini:
a. Y = a + b x
b. ∑Yi = n . a + b ∑ xi c.  Xi .Yi = a ∑ xi + b ∑ xi 2
2. Metode Least Square Dengan persamaan: Y = a + bx dimana : a = ∑y/ n               b = ∑xy / ∑x 2 Keterangan:
Y =  Variabel yang akan diramalkan.
a =  Konstanta.
b =  Koefisien Korelasi.
x =  Unit waktu/ periode. yang dapat dinyatakan dalam tahun.
3. Metode Kuadratik
Rumus yang digunakan dalam metode ini adalah: Y = a + b X + c (X ) 2 Dimana: ∑Y = n . a + c. ∑X 2 ∑XY = b. ∑ X 2 ∑X 2 Y = a. ∑ X 2 + c. ∑ X 4 Syarat ∑X = 0

## HASIL DAN PEMBAHASAN Model Proyeksi Untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  rentang  8  tahun  yang  telah  dilakukan  di  atas  maka  dapat dilihat bahwa selama 5 tahun kedepan, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan  bermotor  dari  hasil  penelitian  menggunakan  3  (tiga)  metoode  Peramalan  yaitu  Metode Moment , Metode Least Square dan trend kuadratik yang menunjukkan trend meningkat dari tahun 2016- 2020.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  semakin  tingginya  tingkat  kebutuhan  terhadap  kendaraan  bermotor  dari tahun  ke  tahunnya.  Saat  ini  kendaraan  bermotor  sudah  beralih  dari  barang  mewah  menjadi  barang primer atau barang yang paling di butuhkan di kehidupan masyarakat kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan juga dengan semakin mudahnya kendaraan bermotor untuk di dapatkan oleh masyarakat.
Dengan  penelitian  ini  maka  dapat  dilihat  perbandingan  dengan  menggunakan  ketiga  metode peramalan  untuk  menentukan  target  pendapatan  dari  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama kendaraan bermotor yang realistis dan dapat di capai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
Penentuan metode untuk menetapkan target yang kan dicapai baik target untuk pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor dengan melihat data yang telah di peroleh selama 8 tahun untuk kedua target tersebut mengalami naik dan turun. Peneliti menyarankan untuk penetapan target  pajak  kendaraan  bermotor  maupun  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  menggunakan  Metode Least Square dimana dapat dibandingkan pada tabel 4. dan tabel 5. dibawah ini:
Tabel 4. Perhitungan Target Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Metode Moment Trend Least Square Metode Kuadratik 2016 184.063.097.625 176.189.057.021 294.115.179.999 2017 199.811.178.834 184.063.097.625 350.071.128.354 2018 215.559.260.042 191.937.138.229 411.596.727.073 2019 231.307.341.250 199.811.178.834 478.691.976.155 2020 247.055.422.458 207.685.219.438 551.356.875.602 Tabel 5. Perhitungan Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Metode Moment Trend Least Square Metode Kuadratik 2016 181.725.659.482 176.334.894.949 238.487.264.595 2017 192.507.188.548 181.725.659.482 257.093.186.238 2018 203.288.717.613 187.116.424.015 275.009.030.264 2019 214.070.246.679 192.507.188.548 292.234.796.673 2020 224.851.775.744 197.897.953.080 308.770.485.465
Dengan membandingan data perhitungan target untuk tahun 2016 sampai 2020 baik untuk Pajak Kendaraan  Bermotor  maupun  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  metode  Trend Least  Square lebih tepat pada kondisi di provinsi bengkulu . Dengan adanya target yang ditentuka juga harus didukung oleh perbaikan sistem administrasi, peningkatan SDM  petugas pajak dan sistem pengelolaan yang baik yang berdampak penyerdehanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## KESIMPULAN
Berdasar  pembahasan  yang  telah  diuraian  sebelumnya,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penelitian ini adalah:
1. Metode  Trend Least  Square lebih  tepat  di  gunakan  untuk  menetapkan  target  tahun  2016-2020, dimana perhitungan trend Least Square untuk pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar Rp.  176.189.057.021  dan  selalu  meningkat  tiap  tahunnya  sampai  tahun  2020  sebesr  Rp. 207.685.219.438. Untuk Penerimaan Bea balik nama pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.334.894.949 dan tahun 2020 sebesr Rp. 197.897.953.080
2. Dengan  ke  3  (tiga)    metode  tersebut  yaitu  Metode Moment ,  Metode Least  Square dan  trend kuadratik yang menunjukkan trend meningkat dari tahun 2016-2020, hal ini menunjukkan bahwa sumber PAD yang potensial diharapkan untuk Provinsi Bengkulu.

## Saran
Dari Hasil penelitian maka dapat  peneliti mensarankan sebagai berikut:
1. Dengan  adanya  target  yang  ditentuka  juga  harus  didukung  oleh  perbaikan  sistem  administrasi, peningkatan SDM petugas pajak dan sistem pengelolaan yang baik yang berdampak penyerdehanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Dengan  adanya  perhitungan  target  dari  tahun  2016  sampai  dengan  2020  dapat  sebagai perbandingan  atau  acuan  untuk  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bengkulu  dalam  pelaksanaan penentuan target pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Eryandi,  Gusti,  2011, Analisis  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu , Jurnal  Ekonomi  Dan  Perencanaan  Pembangunan  Universitas  Bengkulu,  Vol.  4  No.  02  Juli  - Desember 2011
M. Nafarin , 2000 , “Penganggaran Perusahaan”, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
Mardiasmo, 2013, Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
Resmi, Siti, 2014, Perpajakan: Teori Dan Kasus, Edisi 8, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
Susena, C., Karona, 2015, Potensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bengkulu , Jurnal Ilmiah Ekonomi  dan  Bisnis  “Ekombis  Review”  Universitas  Dehasen  Bengkulu,  Volume  3  Nomor  1, Januari 2015
Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.