## KAJIAN DAN EVALUASI PEMILIHAN KONSULTAN DI LINGKUNGAN PENATAAN RUANG, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Abdul Mutholib Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung Email: rmutholib@yahoo.com
Andreas Franskie Van Roy Dosen Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
ABSTRAK  : Evaluasi  teknis  merupakan  tahapan  yang penting  dalam  proses  pemilihan konsultan,  karena hasil dari  evaluasi  tersebut  akan  menghasilkan  peringkat  teknis  yang  kemudian  digunakan  dalam  menentukan konsultan pemenang. Didasari oleh kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap proses pemilihan jasa konsultansi khususnya  pada  tahap  evaluasi  teknis  maka  dilakukan  penelitian  guna  mengetahui  faktor-faktor  penilaian berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga fakta yang terjadi di lapangan. Disamping itu penelitian ini juga membandingkan antara hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan dilapangan dengan metode  pengambilan  keputusan  yang  berdasar  pada  pedoman  evaluasi  yang  berlaku.  Penelitian  ini  dilakukan dengan data evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan khususnya pada direktorat jenderal penataan ruang, kementerian pekerjaan umum. Data tersebut dianalisis dengan metode pengambilan keputusan yaitu  AHP  (analytical  hierarcy  process)  dan  TOPSIS  (Technique  For  Others  Reference  by  Similarity  to  Ideal Solution).
Kata kunci : Evaluasi Teknis, Pemilihan Konsultan, Metode Pengambilan Keputusan, AHP, TOPSIS
ABSTRACT: Technical  evaluation  is  an  important  stage  in  the  process  of  selecting  a  consultant,  because  the results  of  these  evaluations  will  result  in  technical  ratings  are  then  used  to  determine  the  winner  consultant. Based  on  the  concern  and  curiosity  about  the  selection  process  consulting  services,  especially  at  the  stage  of technical  evaluation  conducted  research  to determine  the  factors  assessment  based  on  state  laws  and  also  the fact that occur in the field. Besides, this study also compared the results of technical evaluations that have been conducted by procurement committee in the field with decision-making method based on the evaluation of the applicable  guidelines.  This  research  was  conducted  with  the  technical  evaluation  of  the  data  was  done  by  the procurement committee, in particular the directorate general of spatial planning, ministry of public works. The data  were  analyzed  by  the  method  of  decision-making  that  is  AHP  (Analytical  Hierarcy  process)  and  TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution).
Keywords: Technical Evaluation, Selection Consultant, Decision Making Methods, AHP, TOPSIS

## LATAR BELAKANG
Saat  ini  sebagian  panitia  pengadaan  dan penyedia  jasa  konsultansi  belum  dapat dikatakan  sepenuhnya  memahami  metode pemilihan  dan  tata  cara  evaluasi  penawaran jasa  konsultansi,  hal  ini  ditunjukkan  oleh seringnya sanggahan atau keberatan penyedia  jasa  terhadap  panitia  pengadaan hal  ini  dapat  terlihat  dengan  jumlah sanggahan  yang  diterima  panitia  pengadaan relatif  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1. :
Gambar 1. Jumlah Sanggahan Kementerian Pekerjaan Umum 2009 - 2013 Sumber : Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi, Pusat Pengolahan Data,
Kementerian Pekerjaan Umum
Umumnya  sanggahan  yang  diajukan  oleh penyedia barang/jasa berisi tentang ketentuan dan prosedur yang digunakan oleh panitia  pengadaan  berdasar  pada  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/jasa  Pemerintah  dan Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012 tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/jasa  Pemerintah  serta
ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh panitia pengadaan dalam dokumen pengadaan  barang/jasa.  Sanggahan  yang berisikan  tentang  ketentuan  dan  prosedur menggambarkan  bahwa  adanya  perbedaan pandangan  antara  penyedia  jasa  selaku peserta  pengadaan  dan  panitia  pelelangan selaku tim penilai peserta pengadaan. Hal ini disebabkan  karena  belum  adanya  peraturan atau pedoman yang mengatur ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa secara jelas dan  rinci  sehingga  antara  penyedia  jasa  dan panitia pengadaan tidak memiliki pandangan yang sama terhadap ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa.
Dalam hal pengadaan barang/jasa
pemerintah  sanggahan/keberatan  penyedia jasa    telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  dan  Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  khususnya pada  pasal  81  tertuang  bahwa  peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa  dirugikan,  baik  secara  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  peserta lainnya  dapat  mengajukan  sanggahan  secara tertulis apabila menemukan:
a. Penyimpangan  terhadap  ketentuan  dan prosedur  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden  ini  dan  yang  telah  ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
b. Adanya  rekayasa  yang  mengakibatkan terjadinya  persaingan  yang  tidak  sehat; dan/atau
c. Adanya  penyalahgunaan  wewenang  oleh ULP  dan/atau  Pejabat  yang  berwenang lainnya.
Merujuk pada gambar 1.1 dan pada tiga point diatas  terlihat  bahwa  kecurigaan  penyedia jasa  terhadap  panitia  pengadaan  yang ”memihak”  dan  atau  perbedaan  pandangan
antar  penyedia  jasa  dan  panitia  pengadaan dalam  proses  pemilihan  penyedia  jasa cenderung meningkat.
Di  dalam  metode  pemilihan  penyedia  jasa, terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu  metode  evaluasi  penawaran.  Evaluasi penawaran  merupakan  kegiatan  panitia pengadaan  dalam  meneliti  dan  menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan  oleh  penyedia  jasa.  Evaluasi penawaran  merupakan  tahapan  krusial dalam  proses  pengadaan  barang/jasa.  Untuk itu adalah menjadi sangat penting bila panitia pengadaan mengerti  dan  memahami  tentang tata  cara  evaluasi  penawaran.  Jika  tata  cara evaluasi  penawaran  tidak  dipahami  dengan baik  maka  kualitas  dari  evaluasi  itu  sendiri sangat  diragukan  tingkat  keakuratannya, hingga  pada  gilirannya  dapat  dipertanyakan tingkat keabsahannya.
Kriteria  yang  digunakan  dalam  proses pemilihan  konsultan  merupakan  kriteria yang majemuk/multi kriteria. Kriteria majemuk  ini  ditujukan  untuk  mengukur kemampuan  konsultan  dari  berbagai  sisi sesuai  dengan  kebutuhan  proyek  yang ditenderkan.  Kriteria  disusun  berdasarkan peraturan  yang  berlaku  tentang  pemilihan konsultan.  Terdapat  3  (tiga)  kriteria  utama yaitu  pengalaman  perusahaan,  pendekatan dan  metodologi  serta  kualifikasi  tenaga  ahli. Masing-masing  kriteria  utama  tersebut memiliki kriteria turunan.
Hal ini
menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan konsultan merupakan  kriteria  yang  majemuk  dan berjenjang.
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk menentukan pemenang dengan kriteria yang majemuk  dan    berjenjang  tersebut  tentunya bukan  perkara  mudah.  Pada  kondisi  ini tingkat  objektivitas  menjadi  sesuatu  yang mudah dipertanyakan. Penentuan bobot dari masing-masing kriteria menjadi sesuatu yang krusial.  Seringkali  tanpa  metode  yang  jelas bobot ditentukan dengan pendekatan subjektif.  Upaya  meminimalisir  tingkat subjektivitas  adalah  sebuah  usaha  yang sudah sewajarnya dilakukan.
Atas  adanya  fenomena-fenomena  yang menggambarkan  kendala-kendala  tersebut serta  adanya  peluang  Teknik  pengambilan keputusan  (TPK)  dapat  mengatasi  kendala- kendala  yang  ada,  maka  dirasa  perlu melakukan  kajian  terhadap  implementasi proses  pemilihan  penyedia  jasa  dilapangan. Kajian  bertujuan  untuk  mengukur  sejauh mana  keberhasilan  panitia  pengadaan  dalam memilih penyedia jasa sesuai dengan kriteria pemilihan  yang  telah  ditetapkan,  sekaligus memberikan  gambaran  tingkat  pemahaman panitia  pengadaan  terhadap  peraturan  yang berlaku.  Disamping  itu  kajian  ini  juga diharapkan dapat membantu panitia pengadaan  dalam  menentukan  pembobotan kriteria  pemilihan  konsultan  karena  pada saat  ini  tidak  ada  peraturan  atau  pedoman yang mengatur mengenai pembobotan kriteria  evauasi  penawaran  secara  jelas  dan rinci. Kajian ini juga dapat membantu panitia pengadaan  dalam  menentukan  konsultan pemenang  tender  sesuai  dengan  peraturan perundang  -  undangan  yang  ada.  Untuk  itu penggunaan  teknik  pengambilan  keputusan yang  cocok  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk menstrukturkan kriteria yang majemuk  dan  kompleks  serta  memudahkan
panitia pengadaan dalam proses meneliti dan menilai penawaran penyedia jasa.

## RUANG LINGKUP PENELITIAN
Pembatasan ruang lingkup pada pembahasan penelitian ini, adalah sebagai berikut : 1. Prosedur  pengadaan  jasa  konsultansi metode  2  (dua)  sampul  dengan  kontrak lumpsum, tidak membahas tentang pengadaan  barang/jasa  dengan  metode pasca kualifikasi;
2. Kriteria-kriteria  evaluasi  penawaran  pada pembahasan ini hanya memfokuskan pada evaluasi penawaran jasa konsultansi pada kementerian Pekerjaan Umum, khususnya di  Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang mulai tahun 2009 s/d tahun 2013 dengan jumlah  proyek  sekitar  50  (lima  puluh) paket kegiatan;
3. Evaluasi penawaran teknis jasa konsultansi  yang  ada  di  Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
4. Pemodelan  dengan  2  (dua)  metode pengambilan keputusan yang dikhususkan
pada evaluasi penawaran panitia pengadaan  jasa  konsultansi  di  Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
5. Perbandingan antara metode-metode pengambilan  keputusan  dengan  hasil evaluasi penawaran yang telah di lakukan oleh  panitia  pengadaan  di  Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

## RUMUSAN MASALAH
Seringnya sanggahan atau keberatan penyedia  jasa  terhadap  panitia  pengadaan menunjukkan  adanya  rasa  ketidakpercayaan penyedia  jasa  karena  menganggap  panitia pengadaan  bersikap  subjektif  dalam  proses
evaluasi  teknis.  Untuk  mencegah  dan mengurangi  hal  tersebut  maka  perlu diadakan  kajian  ilmiah  terhadap  proses evaluasi teknis, karena penentuan pemenang pelelangan ditentukan pada tahapan evaluasi teknis ini.
Pada  sisi  lain  pihak  panitia  pengadaan seringkali merasa kesulitan dalam melakukan  penilaian  dikarenakan  harus mengkuantifikasikan  dokumen  penawaran teknis  penyedia  jasa  yang  bersifat  kualitatif. bila  ditarik  sedikit  lebih  kebelakang  panitia pengadaan juga merasa kesulitan melakukan pembobotan terhadap kriteria-kriteria pemilihan  konsultan,  karena  kriteria-kriteria pemilihan  konsultan  merupakan  kriteria yang  majemuk  dan  kompleks,  sehingga  pada saat  melakukan  pembobotan  kriteria  timbul tindakan subjektif panitia. Kajian ini diharapkan  dapat  memberikan  sebuah alternatif penyelesaian permasalahan panitia pengadaan  dengan  menggunakan  metode teknik pengambilan keputusan.

## TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :
1. Mengindentifikasi  prosedur  dan  kriteria evaluasi proses pengadaan jasa konsultansi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Mengindentifikasi  prosedur  dan  kriteria evaluasi proses pengadaan jasa konsultansi yang digunakan panitia pengadaan jasa konsultansi;
3. Mengevaluasi  dengan  membandingkan kriteria yang digunakan
panitia pengadaan jasa konsultansi dengan kriteria-kriteria evaluasi penawaran pengadaan  jasa  konsultansi    berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  yang  ada dalam  rangka  mencari  persamaan  atau perbedaan  antara  kriteria  panitia  dengan kriteria peraturan dan perundang-
undangan yang ada;
4. Melakukan pembobotan kriteria pemilihan konsultan dengan
menggunakan metode AHP;
5. Membandingkan hasil evaluasi penawaran yang  telah  dilakukan  oleh  panitia  dengan metode AHP dan TOPSIS.

## LANDASAN TEORI
Prosedur  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah
Pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
pemerintah  pada  prinsipnya  harus  mengacu pada  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010. Beberapa ketentuan tentang prosedur pengadaan  barang/jasa    metode  2  (dua) sampul dengan kontrak lumpsum yang diatur dalam  Perpres  No.  70  Tahun  2012  adalah sebagai berikut :
a.  Metode  evaluasi  kualitas,  metode  dua sampul yang meliputi kegiatan:
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila
diperlukan);
4) pemasukan  dan  evaluasi  Dokumen Kualifikasi;
5) pembuktian kualifikasi;
6) penetapan hasil kualifikasi;
7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8) sanggahan kualifikasi;
9) undangan;
10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
11) pemberian penjelasan;
12) pemasukan Dokumen Penawaran;
13) pembukaan dokumen sampul I;
14) evaluasi dokumen sampul I;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) sanggahan; 18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undangan pembukaan dokumen sampul II;
20) pembukaan  dan  evaluasi  dokumen sampul II;
21) undangan klarifikasi dan negosiasi;
22) klarifikasi dan negosiasi;
23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
b.  Metode  evaluasi  kualitas  dan  biaya, metode  dua  sampul  yang  meliputi kegiatan:
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4) pemasukan  dan  evaluasi  Dokumen Kualifikasi;
5) pembuktian kualifikasi;
6) penetapan hasil kualifikasi;
7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8) sanggah kualifikasi;
9) undangan;
10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
11) pemberian penjelasan;
12) pemasukan Dokumen Penawaran;
13) pembukaan dokumen sampul I;
14) evaluasi dokumen sampul I;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
18) pembukaan dan evaluasi sampul II;
19) penetapan pemenang;
20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;
21) sanggahan;
22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
23) undangan klarifikasi dan negosiasi;
24) klarifikasi dan negosiasi;
25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

## EVALUASI TEKNIS
1) Evaluasi  teknis  dilakukan  terhadap peserta  yang  memenuhi  persyaratan administrasi.
2) Unsur-unsur  yang  dievaluasi  harus sesuai  dengan  yang  ditetapkan  dalam Dokumen Pemilihan.
3) Evaluasi  penawaran  teknis  dilakukan dengan  cara  memberikan  nilai  angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan  bobot  yang  telah  ditetapkan  dalam Dokumen
Pemilihan,
kemudian membandingkan  jumlah  perolehan  nilai dari para peserta, dengan ketentuan:
(a)   unsur-unsur  pokok  yang  dinilai adalah:  pengalaman  perusahaan, pendekatan  dan  metodologi,  serta kualifikasi tenaga ahli;
(b)  penilaian
dilakukan sesuai
pembobotan  dari  masing-masing unsur  yang  telah  ditentukan  dalam
Dokumen Pemilihan;
(c)   acuan yang digunakan untuk
pembobotan sebagai berikut:
i.   pengalaman  perusahaan  (10  –
20 %);
ii.   pendekatan  dan  metodologi  (20 – 40 %); iii.   kualifikasi  tenaga  ahli  (50  –  70
%); iv.   jumlah (100 %); v.   penetapan bobot yang digunakan untuk masing-
masing  unsur,  dalam  rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis  pekerjaan  yang  akan dilaksanakan.
(d)  untuk  jasa  studi  analisis  perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan dan pendekatan  metodologi,  sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih  diberikan  kepada  kualifikasi tenaga ahli.
4)   Pengalaman Perusahaan, penilaian
dilakukan atas:
(a)   pengalaman  perusahaan  peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis  dengan  pekerjaan  yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
(b)  pengalaman  kerja  di  lokasi  kegiatan mendapat tambahan nilai;
(c)   pengalaman tersebut diuraikan secara  jelas  dengan  mencantumkan informasi:  nama  pekerjaan  yang dilaksanakan,  lingkup  dan  data pekerjaan  yang  dilaksanakan  secara singkat,  lokasi,  pemberi  tugas,  nilai, dan waktu pelaksanaan
(menyebutkan bulan dan tahun);
(d)  penilaian  juga  dilakukan  terhadap jumlah  pekerjaan  yang  sedang
dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/ kapasitas peserta yang bersangkutan  dalam  melaksanakan tugasnya;
(e)   pengalaman  perusahaan  peserta dilengkapi dengan referensi/kontrak  sebelumnya,  yang menunjukkan  kinerja  perusahaan peserta  yang  bersangkutan  selama 10  (sepuluh)  tahun  terakhir  dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemiik pekerjaan. Apabila referensi dari pengguna jasa dipersyaratkan, pengalaman
perusahaan  peserta  yang  tidak memiliki referensi, tidak diberi nilai. Sub unsur yang dinilai, antara lain:
i.   pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis;
ii.  pengalaman  melaksanakan  di lokasi kegiatan;
iii. pengalaman manajerial dan fasilitas utama;
iv.  kapasitas  perusahaan  dengan memperhatikan  jumlah  tenaga ahli tetap.
5)   Pendekatan  dan  Metodologi,  penilaian dilakukan atas:
(a)   pemahaman  perusahaan  peserta
atas  lingkup  pekerjaan/jasa  layanan yang diminta dalam
KAK, pemahaman  atas  sasaran/tujuan, kualitas  metodologi,  dan  hasil  kerja, sub unsur yang dinilai antara lain:
i.   pemahaman  atas  jasa  layanan yang  tercantum  dalam  KAK,
penilaian  terutama  meliputi: pengertian terhadap tujuan kegiatan,  lingkup  serta  jasa konsultansi  yang  diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan  dalam  KAK),  dan pengenalan lapangan;
ii.   kualitas  metodologi,  penilaian terutama  meliputi:  ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu  kepada  persyaratan KAK, konsistensi
antara metodologi dengan rencana kerja,  tanggapan  terhadap  KAK khususnya  mengenai  data  yang tersedia,  uraian  tugas,  jangka waktu  pelaksanaan  laporan- laporan yang disyaratkan,
program kerja, jadwal pekerjaan,  jadwal  penugasan, organisasi dan kebutuhan fasilitas penunjang; iii.   hasil
kerja (deliverable), penilaian  meliputi  antara  lain: analisis,  gambar-gambar  kerja, spesifikasi  teknis,  perhitungan teknis, dan laporan-laporan.
(b)  peserta  yang  mengajukan  gagasan baru  yang  meningkatkan  kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.
6)   Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian
dilakukan atas:
(a)   tenaga  ahli  yang  diusulkan  untuk melaksanakan  pekerjaan  dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan,  serta  jumlah  tenaga
yang  telah  diindikasikan  di  dalam KAK;
(b)  sub  unsur  yang  dinilai  pada  tenaga ahli, antara lain:
i.   tingkat pendidikan, yaitu lulusan  perguruan  tinggi  negeri atau  perguruan  tinggi  swasta yang  telah  lulus  ujian  negara atau  yang  telah  diakreditasi, atau  perguruan  tinggi  luar negeri  yang  telah  diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
ii.   pengalaman  kerja  profesional seperti  yang  disyaratkan  dalam KAK.  Bagi  tenaga  ahli  yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co  team  leader)  dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;
iii.   sertifikat  keahlian/profesi  yang dikeluarkan  oleh  pihak  yang berwenang mengeluarkan, sesuai  dengan  keahlian/profesi yang  disyaratkan  dalam  KAK, seperti  sertifikat  ahli  arsitek yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan Arsitek Indonesia. Apabila sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan, tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat keahlian/profesi,  tidak  diberi nilai; iv.   lain-lain:  penguasaan  bahasa
Inggris,  bahasa  Indonesia  (bagi konsultan Asing), bahasa setempat,  aspek  pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan,  situasi,  dan  kondisi
(custom)  setempat.  Personil yang menguasai/memahami
aspek-aspek  tersebut  di  atas diberikan nilai
secara proporsional.
(c)   tingkat  pendidikan  tenaga  ahli  yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan  dalam  KAK  diberi nilai 0 (nol).
(d)  kualifikasi  dari  tenaga  ahli  yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan  dalam  KAK  tidak mendapat tambahan nilai.
7)   Hasil  evaluasi  teknis  harus  melewati ambang  batas  nilai  teknis  (passing grade)  yang  ditetapkan  dalam  Dokumen Pemilihan.
8)   Peserta  yang  lulus  ambang  batas  nilai teknis  dengan  peringkat  terbaik  akan diundang untuk menghadiri acara pembukaan  Dokumen  Sampul  II  dengan ketentuan :
(a)   tidak ada sanggahan dari peserta;
(b)  sanggahan terbukti tidak benar; atau (c)   masa sanggah berakhir.
9)   Apabila  hanya  ada  1  (satu)  atau  2  (dua) peserta  yang  lulus  evaluasi  teknis,  maka proses seleksi tetap dilanjutkan; dan
10)  Apabila  tidak  ada  peserta  yang  lulus evaluasi teknis, Seleksi dinyatakan gagal.

## AHP (Analytical Hierarchy Process)
Metode  Analytic  Hierarchy  Process  (AHP) dikembangkan  oleh  Thomas  L.  Saaty  pada tahun  1980  dalam  bukunya  “The  analytic hierarchy  process”.  Metode  AHP  merupakan salah  satu  metode  yang  dapat  dipakai  pada
teknis pengambilan  keputusan dengan memperhatikan item-item persepsi, pengalaman  dan  intuisi.  AHP  mampu menggabungkan aspek-aspek penilaian pribadi  ke  dalam  satu  cara  yang  mampu dibuktikan secara ilmiah (logis).
AHP  yang  dikembangkan  oleh  Thomas  L. Saaty,  dapat  memecahkan  masalah  yang kompleks  dimana  aspek  atau  kriteria  yang diambil  cukup  banyak.  Juga  kompleksitas  ini disebabkan  oleh  struktur  masalah  yang belum jelas, ketidakpastian persepsi pengambil  keputusan  serta  ketidakpastian tersedianya  data  statistic  akurat  bahkan tidak  ada  sama  sekali  (Suryadi  dan Ramdhani,2002,h.131).
Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002,h.131) kelebihan  AHP  dibanding  metode  lain, diantaranya sebagai berikut.:
1.   Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi  dari  kriteria  yang  dipilih sampai  pada  subkriteria  yang  paling dalam.  Kriteria  menjadi  level  kedua setelah  sasaran  (goal),  yakni  pemilihan alternatif.  Penentuan  kriteria  dilakukan berdasarkan  kebijakan  lembaga  atau institusi yang menyelenggarakan.
2.   Memperhitungkan validitas sampai dengan  batas  toleransi  inkonsistensi berbagai  kriteria  dan  alternatif  yang dipilih  oleh  para  pengambil  keputusan. Konsistensi  setiap  level  diperiksa,  baik level kriteria (kriteria pemilihan) maupun level alternatif.
3.   Memperhitungkan  daya  tahan  atau ketahanan  output  analisis  sensitivitas pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multiobjektif
dan  multikriteria  yang  berdasar  pada perbandingan preferensi darisetiap elemen  dalam  hirarki.  Jadi,  model  ini merupakan  suatu  model  pengambilan keputusan yang komprehensif.
Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002,h.131- 132)  pada  dasarnya  langkah-langkah  dalam metode AHP , adalah sebagai berikut.
1.  Mendefinisikan  masalah  dan  menentukan solusi yang diinginkan.
2.  Membuat  struktur  hirarki  yang  diawali dengan  tujuan  umum,kriteria/komponen yang  dinilai  dan  alternatif-alternatif  pada tingkatan  yang  paling  bawah.  Struktur hirarki  yang  dimaksud  dapat  dilihat  pada gambar 2.
Gambar 2. Struktur Hirarki dalam AHP
3.  Membuat matriks perbandingan
berpasangan yang menggambarkan kontribusi  relatif  atau  pengaruh  setiap elemen  terhadap  masing-masing  tujuan dan  kriteria  yang  setingkat  di  atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan “judgement”  dari  pengambil  keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibanding elemen lainnya. Matriks perbandingan  berpasangan  dapat  dilihat pada gambar 3

## Gambar 3. Matriks Perbandingan
Berpasangan
4.  Melakukan  perbandingan  berpasangan sehingga  diperoleh  judgement  seluruhnya sebanyak  n  ×  [  (n-1)  /2]  buah,  dengan  n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 5.  Apabila terdapat 5 kriteria yang diperbandingkan maka kita harus melakukan judgement perbandingan
berpasangan sebanyak 10 kali.
6.  Menghitung  nilai  eigen  dan  menguji konsistensinya,  jika  tidak  konsisten  maka pengambilan data diulang.
7.  Mengulangi  langkah  3,  4,  dan  5  untuk seluruh tingkat hirarki.
8.  Menghitung  vector  eigen  dari  setiap matriks  perbandingan  berpasangan.Nilai vector  eigen  merupakan  bobot  setiap elemen.  Langkah  ini  untuk  mensintensis judgement  dalam  penentuan  prioritas elemen-elemen  pada  tingkat  hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
9.  Memeriksa  konsistensi  hirarki.  Jika  nilai lebih  dari  10  persen  maka  penilaian  data judgement harus diperbaiki.
Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002,h.132-
133) secara naluri, manusiadapat mengestimasi  besaran  sederhana  melalui inderanya. Proses yang paling mudah adalah membandingkan  dua  hal  dengan  keakuratan perbandingan  tersebut  dapat  dipertanggung jawabkan. Untuk itu Saaty (1980)
menetapkan  skala  kuantitatif  1  sampai dengan  9  untuk  menilai  perbandingan tingkat  kepentingan  suatu  elemen  terhadap elemen  lain.  Skala  kuantitatif  menurut  Saaty dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Skala Kuantitatif
TOPSIS  (Technique  For  Others  Reference  by Similarity to Ideal Solution)
Permasalahan pengambilan keputusan merupakan  proses  pencarian  opsi  terbaik dari  seluruh  alternative  fisibel.  Multiple criteria  decision  making  merupakan  bagian dari  problem  pengambilan  keputusan  yang relatif  kompleks,  yang  mengikutsertakan beberapa orang pengambil keputusan, dengan sejumlah kriteria yang beragam yang harus  dipertimbangkan,  dan  masing-masing kriteria  itu  memiliki  nilai  bobot  tertentu, dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  solusi optimal  atas  suatu  permasalahan.  Salah  satu metode  yang  digunakan  untuk  menangani permasalahan  ini,  adalah  Technique  for Order  Performance  by  Similarity  to  Ideal Solution (TOPSIS).
Metode  TOPSIS  dikembangkan  oleh    Hwang and  Yoon  (1981),  prinsip  dasarnya  adalah alternatif  yang  dipilih  harus  memiliki  jarak
terpendek  dari  positif  solusi  ideal  (PIS)  dan jarak terjauh dari negatif solusi ideal (NIS).
Solusi  ideal  positif  didefinisikan  sebagai jumlah  dari  seluruh  nilai  terbaik  yang  dapat dicapai  untuk  setiap  atribut,  sedangkan solusi  negatif-ideal  terdiri  dari  seluruh  nilai terburuk  yang  dicapai  untuk  setiap  atribut. TOPSIS  mempertimbangkan  keduanya,  jarak terhadap  solusi  ideal  positif  dan  jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil  kedekatan  relatif  terhadap  solusi ideal positif.
Berdasarkan  perbandingan  terhadap  jarak relatifnya,  susunan  prioritas  alternatif  bisa dicapai.  Metode  ini  banyak  digunakan  untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien,
dan memiliki kemampuan  mengukur  kinerja  relatif  dari alternatif-alternatif keputusan.
Berikut  adalah  langkah-langkah  dari  metode TOPSIS:
1.  TOPSIS  dimulai  dengan  membangun sebuah matriks keputusan. Matriks  keputusan  X  mengacu  terhadap m  alternatif  yang  akan  dievaluasi berdasarkan n kriteria.
Matriks
keputusan  X  dapat  dilihat  pada  gambar
5.
Gambar 5. Matix Keputusan X
dimana  a  i  (  i  =  1,  2,  3,  .  .  .  ,  m  )  adalah alternatif-alternatif  yang  mungkin,  x  j  ( j =  1,  2,  3,  .  ,  n)  adalah  atribut  dimana performansi alternatif diukur, x ij adalah performansi  alternatif  a  i  dengan  acuan atribut x j .
2.   Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Persamaan yang digunakan  untuk  mentransformasikan setiap elemen x ij adalah
𝑟 𝑖𝑗 = 𝑥 𝑖𝑗 √∑ 𝑥 𝑖𝑗 2 𝑚 𝑗=1
dengan i = 1, 2, 3, . . . , m; dan j = 1, 2, 3, . . .  ,  n;  dimana  rij  adalah  elemen  dari matriks keputusan yang ternormalisai R, xij adalah elemen dari matriks keputusan X.
3.   Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.
Dengan bobot wj = (w1  , w2  , w3  , . . . , w  n  ),  dimana  wj  adalah  bobot  dari kriteria  ke-j  dan    ∑_(j=1)^n ▒ w_j  =1, maka  normalisasi  bobot  matriks  V adalah v_ij= w_(j ) r_ij     dengan i = 1, 2, 3, . . . , m; dan j = 1, 2, 3, . . . , n. Dimana vij adalah  elemen  dari  matriks  keputusan
yang ternormalisai terbobot V, wj adalah bobot dari kriteria ke j, rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisai R.
Menentukan  matriks  solusi  ideal  positif dan  solusi  ideal  negatif.  Solusi  ideal positif dinotasikan A+ , sedangkan solusi ideal  negatif  dinotasikan  A-.  Berikut  ini adalah persamaan dari A+ dan A- :
𝑎.  𝐴 + = {(max   𝑣 𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝐽 ),   (min  𝑣 𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝑗 , ) ,
dengan i = (1,2,3, . . . , m}
= { 𝑣 1 + , 𝑣 2 + , 𝑣 3 + , .  .  .   , 𝑣 𝑛 + } 𝑏.  𝐴 ± = {(max   𝑣 𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝐽 ),   (max  𝑣 𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝑗 , ) ,
dengan i = (1,2,3, . . . , m)
= { 𝑣 1 − , 𝑣 2 − , 𝑣 3 − , .  .  .   , 𝑣 𝑛 − }
J  =  {  j  =  1,  2,  3,  .  .  .  ,  n  dan  J  merupakan himpunan  kriteria  keuntungan  (benefit criteria)}.
J’  =  {  j  =  1,  2,  3,  .  .  .  ,  n  dan  J’  merupakan himpunan kriteria biaya (cost criteria)}. dimana  vij  adalah  elemen  dari  matriks keputusan yang ternormalisai terbobot V,
𝑣 𝑖 + ( j =1, 2, 3, . . . , n ) adalah elemen matriks solusi ideal positif,
𝑣 𝑖 − ( j =1, 2, 3, . . . , n ) adalah elemen matriks solusi ideal negatif.
5.   Menghitung separasi.
a.  S + adalah  jarak  alternatif  dari  solusi ideal positif didefinisikan sebagai:
𝑆 𝑖 + = √∑ (𝑣 𝑖𝑗 − 𝑣 𝑗 + ) 2 𝑛 𝑗=1 , dengan i = 1,
2, 3, . . . , m S - adalah  jarak  alternatif  dari  solusi ideal negatif didefinisikan sebagai:
𝑆 𝑖 − = √∑ (𝑣 𝑖𝑗 − 𝑣 𝑗 − ) 2 𝑛 𝑗=1 ,  dengan  i  =  1, 2, 3, . . . , m
Dimana 𝑆 𝑖 + adalah jarak alternatif ke-i dari solusi ideal positif,
𝑆 𝑖 − adalah  jarak  alternatif  ke-i  dari solusi ideal negatif,
𝑣 𝑖𝑗 adalah  elemen  dari  matriks keputusan yang
ternormalisai terbobot V,
𝑣 𝑖 + adalah elemen matriks solusi ideal positif,
𝑣 𝑖 − adalah elemen matriks solusi ideal negatif.
6.  Menghitung  kedekatan  relatif  terhadap solusi ideal positif. Kedekatan relatif dari setiap  alternatif  terhadap  solusi  ideal positif dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan berikut :
𝑐 𝑖 + = 𝑠 𝑖 − (𝑠 𝑖 − +   𝑠 𝑖 + ) , 0 ≤ 𝑐 𝑖 + ≤ 1,
dengan i = 1, 2, 3, . . . , m dimana 𝑐 𝑖 + adalah kedekatan relatif dari alternatif  ke-i  terhadap  solusi  ideal positif,
𝑠 𝑖 + adalah jarak alternatif ke-i dari solusi ideal positif,
𝑠 𝑖 − adalah jarak alternatif ke-i dari solusi ideal negatif.
7. Merangking Alternatif.
Alternatif diurutkan dari nilai C+ terbesar ke nilai  terkecil.  Alternatif  dengan  nilai  C+ terbesar merupakan solusi yang terbaik.

## HASIL ANALISA

## Perbandingan Kriteria Evaluasi Teknis
Kriteria-kriteria  evaluasi  teknis  yang  telah dilakukan  oleh  panitia  pengadaan  dalam proses  tender  pada  tahun  2009  s/d  2013 disandingkan dengan faktor penilaian menurut  Permen  PU  No.  07/PRT/M/2011 seperti yang terlihat pada  tabel 1.
Merujuk  pada  tabel  1.  hampir  setiap  tahun terdapat  perbedaan  faktor-faktor  penilaian dalam meneliti dokumen pengadaan penyedia jasa. Perbedaan ini
menggambarkan bahwa setiap tahun pandangan  panitia  pengadaan  terhadap peraturan  perundangan  yang  mengatur tentang  tata  cara  evaluasi  teknis  selalu berubah,  katakanlah  kriteria  evaluasi  untuk “fasilitas pendukung” kriteria tersebut digunakan  oleh  panitia  pengadaan  dalam rentang  waktu  2009  s/d  2012  kriteria tersebut  digunakan  sebagai  salah  satu kriteria untuk mengukur kemampuan penyedia jasa karena kriteria tersebut diatur dalam  peraturan  akan  tetapi  pada  tahun 2013  kriteria  tersebut  tidak  lagi  digunakan dalam  mengukur  kemampuan  penyedia  jasa. Hal  ini  disebabkan  karena  belum  adanya peraturan  atau  pedoman  yang  mengatur ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa  secara  jelas  dan  rinci  sehingga antar panitia pengadaan atau bahkan sesama panitia pengadaan memiliki pandangan yang sama  terhadap  peraturan  perundangan  yang berlaku.
Menjadi  sangat  penting  untuk  diperhatikan bahwa pedoman evaluasi dokumen penawaran  jasa  konsultansi  yang  tertuang
dalam Peraturan Menteri PU No.
07/PRT/M/2011  tentang  Petunjuk  Teknis Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012 tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi  merupakan  produk  peraturan yang  untuk  seluas-luasnya  di  ketahui  oleh penyedia  jasa  pada  umumnya  dan  jasa konsultansi  pada  khususnya,  hal  tersebut menjadi  dasar  para  penyedia  jasa  untuk melakukan penawaran.
Terhadap  faktor-faktor  tersebut,  dilakukan penilaian  penyedia  jasa  tentang  Pengalaman perusahaan,  kualitas  dan  metodologi  serta kualifikasi  tenaga  ahli  yang  ditawarkan  oleh penyedia  jasa.  Ketiga  kriteria  tersebut beserta  turunannya  akan  dikuantifikasikan oleh panitia pengadaan berdasarkan penilaian objektif panitia pengadaan, selanjutnya penilaian-penilaian tersebut akan  dibobotkan  sesuai  dengan  bobot masing-masing  faktor,  setelah  itu  seluruh faktor  akan  dijumlahkan  untuk  mendapat nilai akhir dari masing-masing penyedia jasa.
Tabel 1. Perbandingan Kriteria

## Perbandingan Pembobotan Kriteria
Terdapat  perbedaan  yang  mendasar  pada pembobotan  kriteria  evaluasi  teknis  panitia pengadaan  dan  penyedia  jasa  yaitu  pada  3 (tiga) kriteria utama Pengalaman perusahaan,  pendekatan  dan  metodologi serta  kualifikasi  tenaga  ahli.  Pada  panitia pengadaan pembobotan pengalaman perusahaan  sebesar  32,1%,  sedangkan  pada penyedia jasa sebesar 50,1%, dan pendekatan  metodologi  sebesar  31,3%  pada panitia pengadaan sedangkan pada penyedia jasa  sebesar  26,5%,  serta  perbedaan otomatis  terjadi  pada  kriteria  kualifikasi tenaga ahli yaitu pada panitia sebesar 36,7% sedangkan  pada  penyedia  jasa  sebesar 23,3%.  Pembobotan  kriteria  evaluasi  teknis pada  panitia  dan  penyedia  jasa  tergambar bahwa panitia pengadaan hampir
memandang ketiga kriteria utama (Pengalaman  perusahaan,  pendekatan  dan metodologi  serta  kualifikasi  tenaga  ahli) dengan  bobot  yang  seimbang  yang  berturut diberikan  pembobotan  sebesar  (32,1%, 31,3%,  36,7%),  hal  ini  berbeda  dengan penyedia  jasa  yang  memandang  bahwa pengalaman  perusahaan  lebih  prioritas dibandingkan  dengan  kedua  kriteria  utama lainnya  yaitu  pendekatan  dan  metodologi serta  kualifikasi  tenaga  ahli,  penyedia  jasa memberikan  pembobotan  pada  tiga  kriteria utama (Pengalaman perusahaan, pendekatan dan  metodologi  serta  kualifikasi  tenaga  ahli) dengan bobot yang berturut sebesar (50,1%, 26,5%, 23,3%).
Pembobotan pada tiga kriteria utama teralah diatur  oleh  peraturan  maupun  pedoman pelaksanaan  evaluasi  teknis,  yaitu  dalam rentang  10%  –  20%  untuk  pengalaman perusahaan,  20%  –  40%  untuk  pendekatan dan  metodolodi  serta  50%  –  70%  untuk kualifikasi  tenaga  ahli.  Akan  tetapi  hasil analisis  pembobotan  panitia  pengadaan  dan penyedia  jasa  berkata  lain,  katakan  saja untuk pengalaman perusahaan yang diberikan  rentang  sebesar  10%-20%,  akan tetapi  hasil  analisis  pembobotan  panitia pengadaan memberikan pembobotan sebesar 32,1% sedangkan penyedia jasa memberikan pembobotan  sebesar  50,1%,  kedua  hasil  ini tidak  sependapat  dengan  peraturan  maupun pedoman evaluasi teknis, hasil ini menunjukkan  bahwa  seharusnya  pedoman memberikan rentang pembobotan yang lebih besar  pada  pengalaman  perusahaan.  Disisi lain  pada  kualifikasi  tenaga  ahli  peraturan dan  pedoman  evaluasi  teknis  memberikan rentang  sebesar  50%-70%,  akan  tetapi  hasil analisis  pembobotan  panitia  pengadaan  dan
Kriteria, Sub Kriteria dan Sub-sub Keriteria Peraturan  2009  2010  2011  2012  2013
PENGALAMAN PERUSAHAAN √ √ √
√ √ √ Pengalaman Pekerjaan Sejenis √ √ √ √
√ √ Pengalaman di Lokasi Yang Sama √ √ √ √
√ √ Pengalaman Manajerial √ √ √
√ √ √
Jumlah pekerjaan/tahun selama 10 tahun √
√ √
√ Ketersediaan fasilitas utama
√
√ √
√ √
Jumlah pengalaman sebagai Lead Firm √ Nilai Kontrak Tertinggi √ Kapasitas Penyedia Jasa √ √ √ √ √ √
PENDEKATAN DAN METODOLOGI √ √ √ √ √ √
Pemahaman Pekerjaan √ √ √ √ √ √ Pemahaman tujuan √ √ √ √ √
Pemahaman lingkup √ √ √ √ √ Pemahaman Keluaran
√
√ √
√
Deskripsi lapangan √ √ √ √ √ Kualitas Metodologi √ √ √ √ √ √
Uraian dan Proses Pekerjaan √ √ √ √ √ √ Uraian sub-stansi pelapor-an √ √ √ √ √ √
Data & Analisis vs rencana kerja √ √ √ √ √ √ Metodologi vs penugasan TA √ √ √ √ √ √
Apresiasi Terhadap Inovasi
√
Kebutuhan Fasilitas Penunjang √ Inovasi √ √ √ √ √ √
Hasil kerja √ √ √ √ √ √ Fasilitas pendukung √ √ √ √ √ KUALIFIKASI TENAGA AHLI √ √ √ √ √ √
Kesesuaian Pendidikan √ √ √ √ √ √ Pengalaman Profesional √ √ √
√ √ √
Profesi/Keahlian
√ √ √ √ √ √ Pengalaman Profesional Sejenis √ √ √
√ √
Pengetahuan Bahasa
√
penyedia  jasa  memberikan  pembobotan sebesar  36,7%  untuk  panitia  pengadaan  dan 23,3%  untuk  penyedia  jasa,  kedua  hasil  ini juga  menunjukkan  perbedaan  pandangan antara peraturan dan pelaku jasa konsultansi dilapangan yang berpendapat bahwa peraturan  dan  pedoman  evaluasi  teknis memberikan  pembobotan  yang  terlalu  besar seharusnya  kualifikasi  tenaga  ahli  diberikan pembobotan yang lebih kecil.
Tabel 2. Perbandingan Pembobotan Kriteria
Disamping  dua  perbedaan  pandangan  pada pembobotan dua kriteria utama (Pengalaman perusahaan  dan  kualifikasi  tenaga  ahli)  yang telah  digambarkan  diatas,  terdapat  satu kriteria  utama  (pendekatan  dan  metodologi) yang  antara  peraturan  dan  pedoman  serta panitia  pengadaan  dan  penyedia  jasa berpandangan sama yaitu rentang pembobotan  yang  diberikan  pada  pedoman dan peraturan evaluasi teknis pada
pendekatan  dan  metodologi  sebesar  20%– 40%,  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  analisis pembobotan panitia pengadaan dan penyedia jasa  berturut-turut  yaitu  sebesar  31,3%  dan 26,5%,  hal  ini  menunjukkan  sependapatnya panitia pengadaan dan penyedia jasa dengan peraturan dan pedoman evaluasi teknis pada pendekatan  dan  metodologi  yang  diberi rentang  sebesar  20%-40%.  Seperti  yang terlihat pada tabel 2.
HASIL ANALISIS PERINGKAT TEKNIS DENGAN METODE AHP-TOPSIS VERSI

## PANITIA PENGADAAN
Berdasarkan  analisis  peringkat  teknis  yang dilakukan  dengan  metode  AHP-TOPSIS bahwa  telah  terjadi  perbedaan  peringkat antara  perhitungan  metode  AHP-TOPSIS dengan fakta perhitungan panitia dilapangan.
 Pada  tahun  2009  terjadi  18,33% perubahan peringkat
 Pada  tahun  2010  terjadi  36,36% perubahan peringkat
 Pada  tahun  2011  terjadi  10,81% perubahan peringkat
 Pada  tahun  2012  terjadi  37,18% perubahan peringkat
 Pada tahun 2013 terjadi 8,16% perubahan peringkat * Prosentase diatas dihitung
berdasarkan  perubahan  peringkat  metode AHP-TOPSIS versi panitia pengadaan terhadap  fakta  lapangan  dibagi  dengan jumlah penyedia jasa yang diteliti.
Bila  dirata-rata  maka  perubahan  peringkat selama  5  (lima)  tahun  terakhir  sebesar
22,17%.  Detail  perubahan  peringkat  dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 dibawah ini:
Tabel  3.  Perubahan  Per  Tahun  Anggaran Versi Panitia Pengadaan
Tabel 4. Perubahan Per Peringkat  Per Tahun Anggaran Versi Panitia Pengadaan
Hasil  Analisis  Peringkat  Teknis  Dengan Metode Ahp-Topsis Versi Penyedia Jasa
Berdasarkan  analisis  peringkat  teknis  yang dilakukan  dengan  metode  TOPSIS  bahwa perubahan  atau  perbedaan  peringkat  antara perhitungan  metode  AHP-TOPSIS  dengan fakta  perhitungan  panitia  dilapangan  juga terjadi  pada  versi  penyedia  jasa,  berikut adalah prosentase perubahan peringkat yang terjadi :
 Pada tahun 2009 terjadi 45,00% perubahan peringkat  Pada tahun 2010 terjadi 43,18% perubahan peringkat  Pada tahun 2011 terjadi 10,81% perubahan peringkat  Pada tahun 2012 terjadi 56,41%
perubahan peringkat
 Pada tahun 2013 terjadi 26,53% perubahan peringkat * Prosentase diatas dihitung berdasarkan  perubahan  peringkat  metode AHP-TOPSIS versi panitia pengadaan terhadap  fakta  lapangan  dibagi  dengan jumlah penyedia jasa yang diteliti.
Bila  dirata-rata  maka  perubahan  peringkat selama  5  (lima)  tahun  terakhir  sebesar 36,39%.  Detail  perubahan  peringkat  dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 dibawah ini:
Tabel  5.  Perubahan  Per  Tahun  Anggaran Versi Penyedia Jasa
Tabel 6. Perubahan Per Peringkat  Per Tahun Anggaran Versi Panitia Pengadaan

## KESIMPULAN
Penelitian ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan  yang  mendasar  antara  peraturan perundangan yang  ada dengan fakta
lapangan yang terjadi sehingga menimbulkan hasil yang bias yang dapat diragukan tingkat keabsahannya, hal ini menjadi sangat mudah terjadi  apabila  tidak  ada  peraturan  ataupun pedoman  yang  mengatur  secara  rinci  dan jelas  tentang  sesuatu  yang  teknis  pada umumnya  dan  pada  evaluasi  teknis  pada khususnya.
Perbedaan-perbedaan  mendasar  tersebut antara lain :
1.  Perbedaan kriteria;
Bila  kita  sandingkan  antara  fakta lapangan dengan peraturan perundangan yang ada seperti yang terlihat pada Tabel
1.  Perbandingan  Kriteria  dengan  Faktor Penilaian  Menurut  Permen  PU  No. 07/PRT/M/2011,  perbedaan  tersebut lebih kepada penambahan kriteria minimal  sebagaimana  yang  telah  diatur oleh  Permen  PU  No.  07/PRT/M/2011. Pada  dasarnya  penambahan  kriteria  sah- sah saja akan tetapi hal ini dapat menjadi pertanyaan  terutama  penyedia  jasa  jika penambahan  kriteria  tersebut  berubah- ubah  setiap  tahunnya.  Dengan  adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu  panitia  pengadaan  dalam menentukan kriteria sekaligus membantu penyedia  jasa  agar  dapat  menilai perusahaan  mereka  sendiri  sebelum menentukan paket kegiatan yang diminati.
2.  Perbedaan Pembobotan; Pembobotan  kriteria  evaluasi  teknis menjadi  suatu  hal  yang  tidak  kalah penting  dibandingkan  dengan  kriteria evaluasi teknis itu sendiri, seperti halnya kriteria evaluasi teknis perbedaan pembobotan  ini  terjadi  pula  dikarenakan
tidak  detailnya  peraturan  perundangan yang mengatur tentang pemilihan konsultan  terlebih  pada  evaluasi  teknis. Menjadi  sangat  penting  apabila  terdapat penelitian  tentang  pembobotan  kriteria evaluasi  teknis  karena  hal  ini  dapat menjadi masukan kepada seluruh stakeholder  yang  ada  dalam  lingkungan jasa konsultansi, baik itu panitia pengadaan, penyedia jasa maupun pemerintah  sebagai  bahan  masukan dalam menyempurnakan peraturan maupun  pedoman  tentang  pemilihan konsultan yang berlaku saat ini.
Sebagai  turunan  dari  kedua  perbedaan mendasar diatas, yaitu perbedaan kriteria dan  perbedaan  pembobotan  lahirlah perbedaan  peringkat  teknis.  Selama  ini panitia pengadaan dalam meneliti dokumen  penawaran  penyedia  jasa  tidak menggunakan  metode  yang  ilmiah  yang telah  teruji  tingkat  ke-valid-annya  dan telah  diakui  didunia  akademisi,  oleh sebab  itu  setelah  diuji  dengan  metode teknik  pengambilan  keputusan  peringkat teknis  yang  telah  digunakan  panitia pengadaan menjadi berubah. Hal ini perlu menjadi  perhatian,  mengingat  setiap tahunnya  panitia  pengadaan  memilih penyedia  jasa  pemenang  berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap dokumen  penawaran  penyedia  jasa, disamping  itu  metode  ilmiah  dapat  juga mengurangi  tindakan  subjektif  panitia pengadaan  yang  dikarenakan  oleh  tidak adanya peraturan yang mengatur pembobotan  evaluasi  teknis  yang  jelas. Maka  dari  itu  penelitian  ini  diharapkan dapat  membantu  panitia  pengadaan dalam  menentukan  konsultan  yang  tepat
dan berkompeten sesuai dengan harapan pengguna jasa.

## PUSTAKA
1.  Hwang,  C.  L.,  &  Yoon,  K.  (1981).  Multiple attribute  decision  making:  Methods  and applications. New York: Springer-Verlag.
2.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  (2011), Peraturan  Menteri  PU  No.  07/  PRT  /M/ 2011  tentang  Standar  dan  Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Jakarta.
3.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  (2011),
Peraturan Menteri PU No: 13/SE/M/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e- Procurement), Jakarta. 4.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2012), Peraturan  Kepala  LKPP  No.  14  Tentang Petunjuk  Teknis  Peraturan  Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
5.  Pemerintah  Repubik  Indonesia  (2010), Peraturan  Presiden  No.  54  Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah,
Jakarta.
6.  Pemerintah  Republik  Indonesia  (2012),
Peraturan  Presiden  No.  70  Tahun  2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun
2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
7.  Saaty,  Thomas.  L,  (1980),  “The  analytic hierarchy  process”,  McGraw-Hill,  New York.
8.  Suryadi,  K  dan  Ramdhani,  M.A,  (2002),
“Sistem  Pendukung  Keputusan  :  Suatu wacana struktur idealisasi dan implementasi konsep pengambilan
keputusan”,  PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung.