## STRATEGI CALON KEPALA DAERAH PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK DI KOTA BATU TAHUN 2017
Rika Novitasari dan Tikka Dessy Harsanti Universitas Wisnuwardhana rikanovita29@gmail.com
Informasi Artikel: Dikirim: (19/03/2019) ; Direvisi: (23/03/2019); Diterima: (08/04/2019)
Publish (28/04/2019)
Abstrak :  Kajian ini bertujuan  untuk  menguraiakan  strategi  bagi calon  Kepala  Daerah perempuan  dalam berbagai keterbatasan sosio-kultural patriarki. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, kajian ini berusaha menampilkan data mengenai strategi calon kepala daerah perempuan pada pilkada Kota Batu tahun 2017. Dewanti Rumpoko sebagai calon kepala daerah perempuan dalam Pemilukada Kota Batu cukup aktif menggaet dukungan dari kaum perempuan untuk memilihnya dalam kontestasi politik ini. Upayanya membuahkan hasil dengan terpilihnya dia sebagai Walikota Batu terpilih periode 2017-2022. Beberapa upaya seperti blusukan atau hadir bertatap muka dengan warga,  penentuan  program  kerja  strategis  berbasis  pengarusutamaan  gender,  pendekatan-pendekatan  berbasis kebutuhan rumah tangga, perhatian dan kepedulian khas dari seorang perempuan yang lebih mengutamakan perasaan mendalam  serta  pencitraan  sebagai  perempuan  yang  tangguh,  mandiri,  dan  independen  menjadi  cara  jitu  yang dilakukan oleh Dewanti Rumpoko.

## Keywords: Strategi, Calon Kepala Daerah Perempuan, Kontestasi Politik
Abstract: This  study  aims  to  describe  strategies for  prospective  female Regional  Heads  in  various  socio-cultural limitations  of  patriarchy.  Using  descriptive  qualitative  research  methods,  this  study  seeks  to  present  data  on  the strategy of female regional head candidates in the Regional Head Elections of Batu City, 2017. Dewanti Rumpoko as a female regional head candidate in the Batu City Election is quite active in attracting support from women to vote for her in this political contest. His efforts produced results with his election as Mayor of Batu elected for the period 2017-2022. Some efforts such as blusukan (observation) or attending face to face with citizens, determining strategic work programs based on gender mainstreaming, approaches based on household needs, special attention and care of a woman who prioritizes deep feelings and imaging as a strong, and independent woman became the right strategy done by Dewanti Rumpoko.
Keywords: Strategy, Candidates for Woman Regional Heads, Political Contestation.

## PENDAHULUAN
Gerakan  reformasi  tahun  1998  yang dimotori  oleh  kaum  muda  terdidik  yang mengakibatkan  kejatuhan  pemerintahan Soeharto akan selalu layak dijadikan rujukan
pada setiap studi perubahan sosial politik di Indonesia.  Gelombang  perubahan  yang menjadi  tuntutan  reformasi  kala  itu  benar- benar  membawa  perubahan  bagi  iklim kehidupan  sosial  politik  di  Indonesia.
Perubahan  struktur  ketatanegaraan  terjadi cukup  radikal,  namun  ada  satu  perubahan yang  tidak  kalah  radikal,  yaitu  gerakan  pro demokrasi yang semakin menguat. Tuntutan kebebasan  yang  menjadi  salah  satu  hal penting  dalam  sistem  demokrasi  sekaligus menjadi  satu  elemen  dari  banyak  elemen kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang cukup  mengalami  situasi  yang  berbeda daripada ketika Soeharto masih berkuasa.
Demokrasi  dalam  praktik  bernegara dewasa ini bisa dikatakan sebagai gema dari gerakan  reformasi  meskipun  perubahan tersebut  bisa  terjadi  kapan  saja.  Etika perilaku yang konstitualisme selalu menjadi landasan dalam pergaulan bangsa. Partisipasi masyarakat  dalam  mempengaruhi  kebijakan publik  maupun  keputusan  politik  semakin meningkat.  Dilihat  dari  daftar  pemilih  tetap untuk pemilu 2019 ada 152.869.291 pemilih yang siap menyalurkan suaranya. Kebebasan berpendapat  di  depan  publik  semakin menunjukkan  tren  naik,  perkembangan media juga menunjukkan pada tingkat yang progresif,  eksistensi  kelompok-kelompok masyarakat  semakin  mendapat  kepastian keterjaminan hukum. Berbagai perkembangan dan perubahan tersebut telah menjadi kelaziman dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu fokus dalam penelitian ini yakni berbicara tentang kebebasan. Kebebasan  yang  dimaksud  yaitu  mengenai besarnya  peluang  bagi  perempuan  dalam berkontestasi  dalam  merebutkan  kekuasaan. Kepemimpinan  perempuan  di  ruang  publik sejauh ini masih menjadi perjuangan panjang bagi terwujudnya kesetaraan gender. Realitas di  lapangan,  bahwa  perempuan  yang  ingin terlibat dan berkompetisi di level pemilihan legislatif  maupun  eksekutif  masih  dihadang oleh sejumlah hambatan, diantaranya; masih kuatnya  anggapan  di  masyarakat  bahwa jabatan/kekuasaan politik itu ranah laki-laki, sedangkan  perempuan  dipandang  sebagai makhluk  domestic.  Partai    politik  sebagai “hulu  politik”  belum  melakukan  langkah- langkah secara khusus pada perempuan yang bersiap  sebagai  calon  kepala  daerah  dan kebijakannya masih netral gender (menyamakan  untuk  calon  laki-laki  dan perempuan,  termasuk  modal  sosial  dan ekonomi  perempuan  untuk  bertarung  dalam proses  pemilu),  pandangan  publik  yang masih  bias  gender  dan  misoginis  terhadap calon perempuan. Bahkan, tidak jarang calon perempuan  mengalami  berbagai  tindak kekerasan  berbasis  gender.  Status  warga kelas  dua  yang  dilekatkan  pada  perempuan menyebabkan  marginalisasi  perempuan dalam ruang politik.
Marginalisasi perempuan
berlangsung  secara  multidimensional  yang disebabkan  banyak  faktor,  mulai  dari kebijakan pemerintah, tafsir agama, kulturlokal bahkan asumsi ilmu pengetahuan (Fakih,  2003).  Latar  belakang  perempuan pendaftar  calon  kepala  daerah  didominasi oleh  mantan  anggota  DPR/DPD/DPRD, kader partai, dan perempuan dengan jaringan kekerabatan. Hal ini menunjukkan konsolidasi perempuan masih tersandera oleh kepentingan  partai  yang  pragmatis.  Dapat dilihat  banyaknya  perempuan  dengan jaringan  kekerabatan  yang  dicalonkan menjadi kepala daerah. Fakta ini mencerminkan  sempitnya  basis  rekrutmen partai.  Perempuan  menjadi  perpanjangan kuasa  dari  para  elite  politik.  Pilihan  partai pada  orang  yang  mempunyai  hubungan kekerabatan  berpotensi  melanggengkan politik dinasti dan politik transaksional.
Fenomena kekerabatan juga cenderung  membuka  intervensi  politik  dan menghilangkan  otonomi  perempuan  akibat adanya  pertalian  dengan  elite  politik berkuasa.  Partai  dituntut  untuk  tidak  lagi mencalonkan  perempuan  dengan  hanya mempertimbangkan  elektabilitas  tinggi. Partai  memiliki  pekerjaan  rumah  untuk mempertemukan  signifikansi  kehadiran perempuan  dengan  makin  membaiknya
integritas  dan  kualitas.  Kualitas  perempuan dapat ditingkatkan dengan upaya mendorong perempuan  untuk  hadir  dalam  struktur pengurus  harian  serta  terlibat  dalam  setiap perumusan  kebijakan  dan  pengambilan keputusan internal partai.
Dalam  sistem  kepemiluan,  Indonesia meletakkan  angka  30%  sebagai  presentase proporsional keterwakilan perempuan dalam parlemen baik pusat maupun daerah. Hal itu telah  diatur  dalam  UU  No.10  tahun  2008 tentang  Pemilu.  Namun  dalam  prakteknya presentase  tersebut  tidak  selalu  terpenuhi, sedangkan  keterwakilan  perempuan  dalam parlemen  yang  menentukan  pembuatan kebijakan  publik  semakin  meningkat  dari tahun  ke  tahun.  Maka  dari  itu  berbagai asumsi  tersebut  harus  dibuktikan  melalui kajian  ilmiah.  Berbagai  strategi  bagi  calon kepala  daerah  perempuan  untuk  meraup suara  publik  masih  menjadi  kajian  yang menarik. Himpitan stigma mengenai perempuan dalam berpolitik yang dihadapkan  pada  realitas  pengarus  utamaan gender akan menjadi sajian pembahasan yang menarik.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  akan berfokus  untuk  mengkaji  strategi  calon kepala  daerah  perempuan  pada  pemilu dengan  melandaskan  studi  kasusnya  pada pemilukada Kota Batu tahun 2017.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian  kualitatif.  Pendekatan  penelitian ini  yaitu  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif  yang  menggunakan  analisis mendalam dengan teknik pengumpulan data yaitu  wawancara  ( interview )  serta  analisis dokumen.  Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi 3, yaitu : A) Informan. Adapun yang menjadi informan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1) Masyarakat  pemilih  perempuan  di  Pilkada Kota  Batu  tahun  2017;  (2)  Panitia  Pilkada Kota  Batu  Tahun  2017;  (3)  Tim  Sukses Dewanti  Rumpoko-Punjul  Santoso;  B) Peristiwa.  Dari  peristiwa  atau  aktivitas  ini, peneliti  bisa  mengetahui  proses  bagaimana sesuatu  terjadi  secara  lebih  pasti  karena menyaksikan  sendiri  secara  langsung. Adapun  peristiwa  yang  diteliti  adalah pelaksanaan  Pilkada  di  Kota  Batu  tahun 2017;  C)  Dokumen.  Dokumen  merupakan bahan  tertulis  atau  benda  yang  berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen  disini  bisa  merupakan  rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat,  rekaman,  gambar,  benda-benda peninggalan  yang  berkaitan  dengan  suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi  bisa  diteliti  dan  dipahami  atas  dasar dokumen  atau  arsip.  Data  dokumen  dalam
penelitian  ini  yaitu  literatur-literatur,  arsip- arsip dan foto-foto yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada Kota Batu tahun 2017.
Teknik  yang  digunakan  untuk menganalisis data dalam penelitian melalui 3 (tiga) alur, yaitu reduksi data, penyajian data dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi. Adapun  lebih  jelasnya  proses  analisis  data dijelaskan sebagai berikut : 1) Reduksi data. Dalam  reduksi  data,  peneliti  melakukan pencatatan kembali mengenai hasil wawancara yang merupakan catatan wawancara.  Kemudian  selain  melakukan pencatatan hasil wawancara, peneliti merangkum  hasil  observasi  yang  bertujuan untuk memperoleh data yang menjadi fokus penelitian  dari  permasalahan  yang  sedang diteliti;  2)  Penyajian  data.  Penyajian  data disajikan dalam bentuk naratif, hal ini dipilih mengingat  hasil  penelitiian  ini  dilakukan dengan  metode  kualitatif;  3)  Penarikan Kesimpulan  /  Verifikasi  Data.  Kemudian setelah  peneliti  memaparkan  data  dari  hasil fakta  di  lapangan,  peneliti  akan  menarik kesimpulan  untuk  menjawab  rumusan masalah yang telah disusun.
Peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan untuk  mengumpulkan  informasi  yang diperlukan  dengan  menggunakan  pedoman yang  digunakan  untuk  membantu  dalam
pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh peneliti  antara  lain  :  1)  Observasi;  2) Wawancara; 3) Dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Perempuan Dalam Politik Berdasarkan Undang-Undang
Kesepakatan  memilih  demokrasi sebagai  sistem  politik  di  Indonesia  sangat dipahami oleh elit politik maupun
masyarakat secara umum. Dengan kesepakatan  tersebut  tentu  tuntutan  akan keterbukaan  ruang-ruang  publik  harus  jelas dan  dijamin  oleh  undang-undang.  Sistem demokrasi  sebagai  sistem  politik  membawa berbagai konsekuensi dalam standar perpolitikan.  Parameter  demokrasi  yang sering  diperbincangkan  adalah  mengenai rekrutmen-rekrutmen  politik  yang  ditempuh melalui jalur pemilu yang langsung, umum, rahasia,  jujur,  adil  (LUBER  JURDIL). Penyelenggaraan  pemilu  yang  LUBER JURDIL  saja  ternyata  tidak  cukup  dalam memenuhi  aspek-aspek  demokratis  dalam sistem  rekrutmen  politik  di  Indonesia. Keterwakilan  perempuan  dalam  setiap formasi  dalam  struktur  lembaga  negara, khususnya dalam partai politik dan parlemen, harus terpenuhi.
Keterjaminan peran perempuan dalam struktur lembaga negara sangat disorot oleh  dunia.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  tren kontestasi  perpolitikan  global  yang  secara progresif menghapuskan dominasi salah satu gender  saja  dalam  infrastruktur  maupun suprastruktur politik. Fenomena tersebut juga berlaku di Indonesia. Dalam catatan sejarah, gerakan global yang menginginkan peningkatan  peran  perempuan  dalam  setiap pengambilan kebijakan publik bukan sesuatu yang  baru,  namun  dinamika  atau  praktik- praktik  kekinian  yang  membuat  tema perempuan  dalam  lingkaran  perpolitikan masih  cukup  meneraik  untuk  dibahas. Indonesia  telah  meratifikasi  hasil  dari konferensi  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan  yang diselenggarakan  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) pada akhir tahun 1979. Hasil ratifikasi  dari  konferensi  tersebut  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Pengahapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita.  Aturan  ini  menjadi  salah satu  acuan  penjaminan  peran  perempuan untuk mendapatkan akses keikutsertaan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.  Melalui  aturan  ini  pula ditegaskan bahwa persamaan hak antara laki-
laki dan perempuan harus diwujudkan dalam tata hukum Indonesia.
Upaya  Indonesia  dalam  meratifikasi konvensi  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap perempuan membawa sebuah konsekuensi logis yaitu terkait peran perempuan  dalam  politik.  Dalam  konvensi ini  secara  jelas  juga  telah  memberi  haluan bahwa peran perempuan harus dijamin hak- hak politiknya  baik sebagai pemilih maupun aksesnya  untuk  turut  serta  dalam  kontestasi perebutan  kekuasaan.  Maka  dari  itu, perkembangan  hukum  yang  terkait  dengan peran perempuan dalam politik dewasa kini semakin menunjukkan tren yang meningkat. Sebagai  salah  satu  acuan  terkait  produk hukum  mengenai  perempuan  dan  politik yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2002  Tentang  Partai Politik.  Dalam  aturan  ini  melalui  pasal  13 ayat (3) disebutkan bahwa partai politik harus memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan gender.  Secara  tidak  langsung  bahwa  akses peran perempuan dalam partai politik sebagai saluran menggapai kekuasaan sangat terbuka.
Berbagai  kerangka  dan  produk hukum  yakni  berupa  undang-undang  yang mengatur mengenai keadilan dan kesetaraan gender terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Melalui berbagai aturan ini, bias  gender  mulai  terkikis.  Banyak  aturan
yang  melandaskan  pemikirannya  bahwa secara kuantitas “kaum mama” lebih banyak dari laki-laki. Maka aturan atau hukum yang dibuat  harus  mendukung  pengarus  utamaan gender agar kebijkan publik bisa mengakomodasi  kepentingan-kepentingan berbagai  kelompok  bangsa,  terutama  yang berkaitan  dengan  perlindungan  perempuan. Aturan  mengenai  itu  semakin  diperbaharui dengan  berlandaskan  perkembangan  jaman. Dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik mengindikasikan  bahwa  peran  perempuan harus  tetap  diberikan  ruang  yang  seluas- luasnya.  Dalam  undang-undang  ini  terjadi penyempurnaan  aturan  kepartaian  yang berkaitan  dengan  peningkatan  sistem  dan kelembagaan  partai  politik,  akuntabilitas pengelolaan  partai,  tranparansi  biaya,  dan tentunya penegasan mengenai peran perempuan  dalam  partai.  Dalam  aturan  ini secara lebih jelas lagi bahwa dalam pendirian dan  pembentukan  partai  politik  harus menyertakan  30%  keterwakilan  perempuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2).
Perubahan  pada  kualitas  legislasi berspektif perempuan dan gender yang adil, seperti  perubahan  cara  pandang  dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan politik dengan mengutamakan
perdamaian  dan  cara-cara  anti  kekerasan, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ikut memasukkan kebutuhan  perempuan  sebagai  bagian  dari agenda  nasional,  dan  membuat  perempuan berdaya  untuk  terlibat  dalam  berbagai permasalahan  yang  selama  ini  tidak mendapat  perhatian  di  Indonesia,  yang bersifat  gender.  Dalam  perjalanannya ternyata penerapan kuota 30% perempuan ini malah tidak menunjukkan adanya perubahan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik telah disebutkan secara  jelas  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  bahwa untuk mendirikan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan.
Aturan sebatas syarat 30% keterwakilan perempuan masih
menimbulkan  persoalan.  Karena  Pasal  55 Undang-Undang Nomor 8 Taun 2012 tentang Pemilihan  Umum  juga  mengatur  hal  yang sama yaitu daftar bakal calon memuat paling sedikit  30%  keterwakilan  perempuan. Perbedaan  pendangan  mulai  muncul  ketika syarat  keterwakilan  30%  perempuan  ini diberlakukan untuk setiap daerah pemilihan. Artinya,  partai  harus  menyiapkan  wakil perempuan minimal 30% untuk setiap daerah pemilihan.  Lebih  mengejutkan  dari  sekedar lokasi  pemberlakuannya,  Komisi  Pemilihan
Umum juga menyiapkan sanksi yang cukup berat.  Pemilihan  Umum  pada  tahun  2009, partai  politik  yang  tidak  memenuhi  syarat keterwakilan 30% perempuan hanya diberikan  sanksi  pengumuman  di  publik. Namun dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ini,  Partai  Politik  yang  tidak  memenuhi keterwakilan  perempuan  dinyatakan  tidak memenuhi  syarat  pengajuan  daftar  bakal calon  pada  daerah  pemilihan  bersangkutan menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

## Strategi Calon Pemilih Perempuan Dalam Mempengaruhi Pemilih Perempuan
Pemilukada  Kota  Batu  pada  tahun 2017 akan secara khusus menjadi suatu objek kajian  dalam  penelitian  ini.  Pelaksanaan pemilukada  Kota  batu  pada  tahun  2017 dalam penelitian ini ditempatkan pada sebuah analisa  studi  kasus.  Hal  ini  didasarkan  atas pemikiran  bahwa  Pemilukada  Kota  Batu tahun  2017  merupakan  ajang  implementasi prinsip-prinsip  berdemokrasi  dimana  ada keterwakilan  perempuan  dalam  kontestasi tersebut.  Hal  yang  menarik  lainnya  adalah calon perempuan yang diwakili oleh Dewanti Rumpoko  yang  berpasangan  dengan  Punjul Sasmito meraup suara yang cukup telak yaitu 51.746  (43%)  suara  dari  total  DPT  sebesar 147.975.  Penelitian  ini  tidak  membicarakan
mengenai  hasil  pemilu  yang  sudah  selesai, namun  penelitian  ini  akan  mengulas mengenai  korelasi  calon  perempuan  dan pemilih  perempuan.  Peneliti  berupaya menampilkan  data  empiris  tentang  strategi- strategi  calon  kepala  daerah  perempuan dalam mempengaruhi suara pemilih perempuan.
Berikut  hasil  Rekapitulasi  Suara Pemilukada Kota Batu 2017:
No Uru t Pasangan Calon Partai Pengusun g Peroleha n Suara 1. Rudi- Sujono Djonet PAN, Partai Hanura, Partai Nasdem 24.228 (20,82%)
2. Dewanti Rumpoko- Punjul Santoso PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra,
PKS
51.754 (44,46%)
3. Hairuddin - Hendra Angga Sonatha PKB, Partai Demokrat 20.508 (17,62%) 4. Abdul Majid- Kasmuri Idris Independe n 19.634 (17,10%)
Sumber: KPU-kotabatu.go.id
Hipotesa  yang  dumunculkan  dalam tulisan  ini  adalah  penulis  meyakini  bahwa calon pejabat publik perempuan mempunyai cara  tersendiri  untuk  menggaet  suara  dari
kaum
perempuan.
Dengan mempertimbangkan  berbagai  ikatan-ikatan baik  ikatan  sosial,  emosional,  budaya maupun politik, perempuan mempunyai cara
sendiri untuk berinteraksi dengan perempuan lainnnya.  Ketika  naluri  perempuan  bertemu dengan  sesama  naluri  perempuan  pastilah akan  menampilkan  ikatan  yang  unik.  Pola- pola komunikasi yang tidak hanya dilandasi oleh  logika  namun  empati  dan  simpati tentulah akan memunculkan suatu fenomena baru  dalam  dinamika  politik  daerah. Berdasarkan  penelitian  lapangan  yang  telah dilakukan,  berikut  strategi  dominan  yang dilakukan  oleh  Dewanti  Rumpoko  dalam kontestasi pemilakada Kota Batu tahun 2017: 1. Blusukan dalam berbagai forum perempuan
Strategi  blusukan  atau  bertemu langsung  dengan  masyakatat  konstituen dianggap  cukup  efektif  dalam  mendapatkan simpati  dari  masyarakat  bagi  kebanyakan kepala  daerah.  Kegiatan  blusukan  dianggap dapat  memberikan  kesan  merakyat  dan peduli dari masyarakat kepada pemimpinnya. Melalui blusukan juga diharapkan pemimpin daerah bisa mengetahui langsung kehidupan masyarakat  dengan  segala  problematika kehidupannya.  Maka  dari  itu,  kegiatan  ini dipandang  perlu  dan  cukup  efektif  sebagai strategi  untuk  mengambil  simpati  dan dukungan dari masyarakat.
Kegiatan  blusukan  yang  dianggap sebagai upaya strategis ini juga hampir selalu dilakukan  oleh  calon  kepala  daerah  yang
terlibat  dalam  kontestasi  pilkada,  dengan alasan yang sama, yaitu untuk mendapatkan lebih  banyak  simpati  dan  dukungan  dari masyarakat.  Blusukan  juga  dilakukan  oleh calon  Walikota  Batu,  Dewanti  Rumpoko, dalam  masa  kampanye  pemilihan  Walikota Batu tahun 2017. Masa kampanye bagi setiap calon  berlangsung  selama  kurang  lebih  5 bulan  dari  tanggal  28  Oktober  2016  s/d  11 Februari  2017.  Selama  masa  kampanye  ini kegiatan  blusukan  sering  dilakukan  oleh Dewanti  Rumpoko  ke  berbagai  sudut kehidupan sosial masyarakat Kota Batu.
Blusukan menjadi salah satu strategi utama bagi Dewanti Rumpoko untuk meraup dukungan dari masyarakat, khususnya kaum perempuan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  ketua tim  pemenangan  Dewanti  Rumpko-Punjul Santoso, Ir. Sutiyo, sebagai berikut:
“Bu  Dewanti  sering  sekali,  hampir setiap minggu ada kegiatan blusukan,  menemui  masyarakat.
Setiap  minggu  pasti  selalu  ada kegiatan  itu.  Biasanya  digilir  dari kecamatan  satu  ke  kecamatan  yang lain,  dari  kelurahan  ke  kelurahan. Ibu    biasanya  langsung  bertemu sama warga, diskusi dengan warga. Beliau ini kan mempunyai jiwa ke- ibuan  jadi  lebih  bisa  menangkap perasaan  warga.  Akhirnya  warga mempercayakan amanah pemimpinnya  kepada  bu  Dewanti (wawancara  tanggal  9  Juli  pukul 09.30-10.50)”
Dari  penuturan  tim  pemenangan Dewanti  Rumpoko-Punjul  Santoso,  jelas
terpapar fakta bahwa blusukan sangat intens dilakukan.  Blusukan  dilakukan  dari  satu kelurahan  ke  kelurahan  lainnya  secara bergiliran.  Kegiatan  blusukan  diisi  diskusi dengan warga terkait permasalahan yang ada di  masyarakat.  Melalui  diskusi  tersebut, diharapkan  jika  terpilih  sebagai  Walikota maka  permasalahan  warga  bisa  menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Kegiatan  menemui  warga  secara langsung  atau  blusukan  yang  diagendakan oleh  Dewanti  Rumpoko  lebih  banyak  diisi dengan  kegiatan  mendengar  aspirasi  warga. Kegiatan  menemui  warga  secara  langsung sebenarnya  bukan  merupakan  hal  baru  bagi Dewanti  Rumpoko.  Dewanti  Rumpoko adalah  istri  Walikota  Batu  periode sebelumnya,  yaitu  Edi  Rumpoko.  Menjadi istri  Walikota  otomatis  menjadi  ketua  tim penggerak  PKK  Kota  Batu.  Selain  itu Dewanti telah aktif sebagai penggerak PAUD di  Kota  Batu.  Dengan  aktivitas  sebelumnya yang  mengharuskan  berinteraksi  dengan warga secara sering, maka kegiatan blusukan menjadi  hal  yang  lumrah  bagi  pribadi Dewanti Rumpoko.
Selama  masa  kampanye,  kegiatan blusukan  semakin  sering  dilakukan.  Hal  ini diutarakan  oleh  Saniman,  anggota  tim pemenangan  Dewanti  Rumpoko-Punjul Santoso dari salah satu partai pengusungnya,
PDIP.  Dalam  kesempatan  wawancara  ini, peneliti juga menyinggung mengenai apakah ada agenda khusus dalam kegiatan blusukan dalam  mempengaruhi  pemilih  perempuan. Dalam wawancara tanggal 10 Juli 2018 pukul 13.15-14.00,  Pak  Saniman  mengatakan sebagai berikut:
“Ibu  (Dewanti  Rumpoko)  itu biasanya  kalau  menentukan  tempat atau lokasi mana yang didatangi itu sering  mendadak,  ya  sesuai dengan keinginan  beliau  mau  mengunjungi kelurahan  mana.  Biasanya  warga senang dan antusias sekali kalau ibu (Dewanti Rumpoko) datang,
istilahnya merasa diperhatikan lah...blusukan  ini  kan  untuk  semua warga,  beliau  tidak  memilih-milih, tapi jiwa beliau sebagai perempuan yang sekaligus ibu, mungkin dilihat sama  ibu-ibu  itu  ya  sosok  yang perhatian, banyak mendengar,
pencitraannya itu seperti jadi sosok wanita yang tangguh begitu”
Dari  wawancara  tersebut  terlihat, memang  tidak  ada  agenda  khusus  dalam setiap  blusukan  untuk  menggaet  suara  dari perempuan. Kegiatan blusukan direncanakan memang  untuk  masyarakat  umum,  namun dari kegiatan blusukan ini muncul pencitraan bahwa  Dewanti  Rumpoko  tampil  sebagai perempuan  yang  mandiri,  independen, keibuan,  dan  tangguh.  Pencitraan  yang terbentuk  seperti  itu  secara  tidak  langsung turut  mempengaruhi  pemilihnya,  termasuk pemilih perempuan di dalamnya, untuk tidak ragu memilih Dewanti Rumpoko.
2. Program kerja  berbasis  pengarusutamaan gender Program kerja berbasis pengarusutamaan gender merupakan program kerja yang berorientasi memberikan manfaat praktis kepada masyarakat, khususnya  terkait  dengan  urusan  rumah tangga  secara  langsung.  Program  kerja berbasis  pengarusutamaan  gender  peneliti maknai  sebagai  program  kerja  yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik  dan  kebudayaan  lokal  masyarakat dimana  peran  perempuan  menjadi  prioritas. Salah satu ciri dari program kerja berdampak langsung yaitu program kerja yang sederhana dan terkesan merakyat. Dalam Pilkada Kota Batu  tahun  2017,  Dewanti  Rumpoko mengusung  program-program  kerja  yang sederhana  namun  cukup  mendapat  apresiasi dari  para  pendukungnya.  Apresiasi  yang cukup  besar  tentunya  juga  dari  kaum perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang  berhadap  program  kerjanya  langsung berdampak  kepada  kemudahan  akses kebutuhan rumah tangga.
Selama  masa  kampanye,  pasangan Dewanti Rumpoko-Punjul
Santoso mengusung  misi  menjalankan  Nawa  Bakti sebagai  andalam  program  kerjanya.  Nawa Bakti  yang  digunakan  sebagai  misinya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat  dengan  berbasis  gotong-royong. Penjelasan  mengenai  misi  kerja  Dewanti Rumpoko  ini  dijelaskan  oleh  Ir.  Sutiyo sebagai  ketua  Tim  Pemenangan  dalam wawancara tanggal 9 Juli 2018 pukul 09.30- 10.50. Hasil wawancaranya sebagai berikut:
“Dulu bu Dewanti mengusung misi Nawa  Bakti  sebagai  tawaran program  kerjanya  jika  terpilih menjadi Walikota. Jadi Nawa Bakti ini tidak lepas dari program Presiden Jokowi,  yaitu  Nawacita.  Jadi  kami ingin  ke  depan  masyarakat  bisa makmur  sejahtera  melalui  gotong- royong, peningkatan layanan kesehatan  dengan  penambahan pusat  pelayanan  kesehatan  seperti puskesmas, peningkatan dan pemaksimalan hasil pertanian,
pembangunan  infrastruktur  untuk peningkatan  investasi  daerah  yang juga  akan  berdampak  untuk  sektor pariwisata Kota Batu”.
Dari  paparan  wawancara  tersebut,
sikap gotong-royong warga akan ditingkatkan  sebagai  basis  pembangunan manusia.  Selain  itu,  program  kerja  yang berbasis  pedesaan  dan  pertanian  menjadi salah  satu  program  yang  cukup  mendapat perhatian warga. Lantas bagaimana pengaruh program kerja yang ditawarkan oleh Dewanti Rumpoko terhdap suara perempuan. Hal ini bisa  peneliti  jelaskan  melalui  penjabaran Nawa Bakti dimana peneliti melihat beberapa aspek kinerja cukup mendukung
pengarusutamaan  gender  atau  pro  dengan peningkatan peran perempuan.
Nawa Bakti berisi sembilan prioritas program kerja dari Dewanti Rumpoko yang akan  dilakukan  jika  telah  menjabat  sebagai Walikota  Batu  periode  2018-2022.  Nawa Bakti  yang  dirancang  berisi  beberapa prioritas  program  kerja  yang  menampilkan upaya  pengarusutamaan  gender.  Sesuai dengan  istilahnya,  Nawa  Bakti  berisi sembilan unsur-unsur bakti atau pengabdian yang  penerapannya  dapat  menghasilkan perkembangan dan kemajuan bagi Kota Batu melalui penyelenggaraan program pembangunan yang strategis. Pengembangan program  kerja  yang  strategis  berkaitan dengan pengaurusutamaan gender yaitu:
a. Pemberlakuan  kesetaraan  gender dalam kepemimpinan daerah
b. Program  pemberdayaan  sumberdaya pedesaan yang terdiri dari diversifikasi produk unggulan pedesaan  dan  peningkatan  kapasitas SDM pedesaan. c. Program revitalisasi fungsi dan peran perempuan desa melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perempuan  desa  dalam  ekonomi kreatif, pengkondisian keberimbangan peran sosio-
ekonomik  dan  domestik  perempuan pedesaan.
d. Peningkatan  kapasistas  warga,  baik dalam  urusan  pendidikan  maupun kesehatan.
e. Peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan sosial.
f. Penggalangan peran serta masyarakat dan pihak mitra dalam pembangunan.
Dari berbagai program strategis yang ditawarkan  oleh  Dewanti  Rumpoko  banyak program  kerja  strategis  yang  mendukung keterlibatan  perempuan  dalam  berbagai sektor  kehidupan  masyarakat.  Peneliti menuliskan  minimal  ada  6  program  kerja strategis  yang  menempatkan  perempuan secara aktif dalam berbagai upaya pembangunan daerah. Hal ini menjadi bahan untuk disosialisasikan kepada warga selama masa  kampanye.  Seorang  warga  Kelurahan Bulukerto  bernama  Puspita  pada  sesi wawancara  dengan  peneliti  tanggal  14  Juli 2018  pukul  10.00-11.15  mengutarakan sebagai berikut:
“Dulu waktu kampanye bu Dewanti kalau  saya  lihat  cukup  sering menyampaikan keberpihakannya kepada  kaum  perempuan.  Di  Kota Batu  ini  kan  wilayahnya  yang berkembang adalah sektor pertanian dan  pariwisata.  Pertanian  dan pariwisata kan juga banyak melibatkan  peran  perempuan  untuk mengembangkan kedua sektor tersebut.  Makanya  kita  percaya kalau  ada  pemimpin  perempuan yang  peduli  dan  pro  dengan perempuan  maka  pembangunan  di
Kota  Batu  ini  semakin  maju. Mayoritas  penduduknya  kan  kalau tidak  salah  juga  kebanyakan  dari perempuan”.
Dari  penuturan  warga  tersebut,  ia cukup  menaruh  perhatian  kepada  Dewanti Rumpoko  berdasarkan  misi  dan  program kerja  yang  akan  dijalankan  di  Kota  Batu selama periode kepemimpinannya. Maka dari itu  peneliti  berkesimpulan  bahwa  program kerja  dengan  banyak  dukungan  terhadap aspek  pengarusutamaan  gender  cukup  bisa mempengaruhi  pemilih  perempuan  untuk memilih calon kepala daerah perempuan. 3. Pencitraan  sebagai  perempuan  yang tangguh
Pencitraan  diri  bagi  publik  figur merupakan sesuatu hal yang penting. Melalui pencitraan diri yang dibangun di mata publik sangat  menentukan  bagaimana  respon  dan simpati publik kepada sosok yang bersangkutan. Bentuk respon dan simpati ini menentukan  pula  bagaimana  sosok  publik figur ini bisa mempengaruhi perilaku publik atas dirinya. Maka dari itu, pencitraan yang baik  sangat  diperlukan  untuk  membentuk image seseorang  dalam  relasinya  dengan orang lain. Hal ini akan sangat berguna dalam kontestasi  politik  seperti  pilkada  dalam menggaet dukungan warga.
Masa  kampanye  dalam  hajatan pemilu  merupakan  waktu  yang  penting.
Peneliti  bisa  menyebutkan  bahwa  masa kampanye  merupakan prime  time dalam hajatan  pemilu.  Melalui  fase  ini  para  calon yang  berlaga  berlomba-lomba  mengenalkan sosok  pribadinya  dan  kinerjanya  kepada publik.  Publik  pun  akan  merespon  dengan membuat  kesan  terahdap  calon  pasangan yang berlaga. Pada akhir fase ini tentu kesan, simpati,  serta  kepercayaan  publik  akan terbentuk.
Studi kasus pada pemilihan Walikota Batu  2017  dimana  sosok  calon  Walikota perempuan  yaitu  Dewanti  Rumpoko  juga melakukan  pencitraan  diri  dan  kinerja menjadi satu hal yang menarik. Peneliti akan melihat  bagaimana  ia  sebagai  sosok perempuan  mampu  dilihat  warga  sebagai sosok yang mampu memimpin ribuan warga. Hal  ini  pernah  disampaikan  oleh  Heni Rahmati  (29  tahun)  warga  kelurahan Bulukerto  pada  wawancara  tanggal  14  Juli 2018 pukul 10.10-11.05.
“Bu Dewanti cukup banyak mendapatkan dukungan dari warga.
Siapa  yang  tidak  kenal  dengan  bu Dewanti. Cukup sering bu Dewanti tampil ditengah-tengah warga.
Beliau kesannya cukup mengayomi, sosoknya  pekerja  keras  meskipun sebagai  istri  dan  ibu.  Ya,  kami berharap  jika  perempuan  yang  bisa mewakili  aspirasi  kami  maka permasalahan warga cepat direspon karena saya tahu sebagai perempuan nurani  keibuannya  pasti  akan muncul”
Dari  wawancara  tersebut,  cukup tergambar  bahwa  informan  merasa  bahwa sosok Dewanti merupakan sosok yang cocok untuk menjadi pemimpin karena persepsinya terhadap  bu  Dewanti  sebagai  perempuan yang berkapabilitas memimpin dan tangguh. Dia  juga  menyinggung  bahwa  dengan posisinya sebagai pemimpin daerah perempuan  maka  perasaan-perasaan  atau naluri  sebagai  perempuan  akan  membuat peramasalahan  warga  cepat  direspon  dan diselesaikan.
Pencitraan sebagai sosok perempuan yang tangguh dan berjiwa pemimpin bagi diri Dewanti  Rumpoko  juga  diutarakan  oleh Saidah (49 tahun) warga Kelurahan Bumiaji dalam wawancara tanggal 16 Juli 2018 pukul 13.30-14.15.  Ia  mengutarakan  sebagai berikut:
“Bu  Dewanti  ini  kan  bisa dibilang  perempuan  yang  kuat dan  cerdas  begitu.  Selama  ini waktu  beliau  masih  jadi  istri Walikota sebelumnya juga sering menemui  warga.  Ya  harapannya kalau  pemimpinnya  sama-sama perempuannya gitu kan lebih pro dengan  ibu-ibu.  Ya  semoga  saja bisa  membawa  Kota  Batu  lebih maju lagi”.
Persepsi  dari  salah  satu  informan tersebut  juga  menggambarkan  bagaimana persepsi warga, khususnya kaum perempuan
dalam  menentukkan  pilihan  dan  dukungan kepada Dewanti Rumpoko.
Pencitraan  yang  dibangun  oleh Dewanti Rumpoko sebagai sosok perempuan yang  tangguh,  mandiri  dan  dipercayai mampu  mengemban  amanah  sebagai pemimpin  cukup  berhasil.  Setidaknya  ada beberapa persepsi warga mengenai pencitraan  ini.  Beberapa  persepsi  tersebut antara lain: 1) Jika pemimpinnya perempuan maka  akan  lebih  mudah  aspirasi  warga direspon  karena  menganggap  perempuan lebih  bisa  memahami  persoalan  melalui
perasaan; 2) Pemimpin perempuan merupakan role  model bagi  perempuan lainnya  sehingga  menciptakan  kepercayaan publik; 3) Budaya patriarki yang tidak terlalu dominan  sehingga  publik  tidak  terlalu terkungkung  oleh  ikatan  budaya  bahwa pemimpin harus dari kaum bapak.

## PENUTUP
Peran  perempuan  dalam  urusan publik,  khususnya  politik,  harus  terus ditingkatkan.  Peningkatan  kaum  perempuan merupakan  dampak  dari  demokratisasi  dan perkembangan  global  dengan  gerakan emansipasi  dan  feminisme  yang  terjadi  di hampir  kebanyakan  negara.  Perkembangan yang  semacam  itu  menuntut  sekaligus memberikan  akses  yang  luas  kepada
perempuan  untuk  terlibat  aktif  dalam  setiap pengambilan  kebijakan  negara.  Salah  satu indikasi  yang  bisa  dilihat  dari  proses perubahan  ini  di  Indonesia  adalah  semakin meningkatnya  jumlah  perempuan  yang mengisi  posisi  jabatan-jabatan  publik,  salah satunya  sebagai  pemimpin  atau  kepala daerah.  Kota  Batu  yang  pada  tahun  2017 menggelar pemilunya dimana ada salah satu calon  kepala  daerah  perempuan.  fenomena ini  menggambarkan  bagaimana  rekrutmen politik  tersaji  dengan  nilai-nilai  kesetaraan gender.
Kaum  perempuan  mempunyai  ikatan tersendiri  antara  satu  dengan  yang  lain. Dewanti  Rumpoko  sebagai  calon  kepala daerah  perempuan  dalam  pemilukada  Kota Batu  cukup  aktif  menggaet  dukungan  dari kaum  perempuan  untuk  memilihnya  dalam kontestasi politik ini. Upayanya membuahkan  hasil  dengan  terpilihnya  dia sebagai Walikota Batu terpilih periode 2017- 2022. Beberapa upaya seperti blusukan atau hadir  bertatap  muka  dengan  warga, penentuan  program  kerja  strategis  berbasis pengarusutamaan  gender,  dan  pencitraan sebagai  perempuan  yang  tangguh,  mandiri, dan  independen  menjadi  cara  jitu  yang dilakukan oleh Dewanti Rumpoko.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik edisi Revisi.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fakih, Mansour. 2003. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Firmanzah, 2012. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Irmayani, T., 2011, Perilaku Perempuan Dalam Menetapkan Pilihan Pada Pemilu 2009, Jurnal Politeia, Vol. 4 No.1. Hardjaloka, Loura. 2012. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. Jurnal Konstitusi Vol. 9 No.2. Hermawati, Tanti, 2007, Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender , Jurnal Komunikasi Masa, Vol. 1 No.1. Mormel, Melanie, dkk.. 2009. Meningkatnya Keterwakilan Dalam Politik: Kesempatan yang Lebih Baik Bagi Kesetaraan. Jurnal  Sosial Demokrasi Edisi 6 Tahun 2. Mukarom, Zaenal. 2008. Perempuan dan Politik:Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif. Jurnal Mediator Vol.9 No.2 Nimrah, Siti, dan Sakaria, 2015. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dlaam Pemilu Legislative 2014). The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol.1 No.2. Sujito, Arie. 2009. Perempuan dalam Pemilu 2009: Refleksi Kritis. Jurnal Sosial Demokrasi Edisi 6 Tahun 2. Syahid, Maulana, 2014. Peran Politik Perempuan Dlaam Pemikiran Siti Musdah Mulia. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol.4 No.1.