## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Linus A. Ch Sakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana sakanren979@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah,  Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Rasio Aktivitas Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa  data  time  series  Laporan  Keuangan.  Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan Kemandirian Keuangan Daerah memperoleh klasifikasi Kriteria  rendah sekali  karena  berada  pada  interfal  di  bawah  25%  dan  cenderung  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun, Rasio Efektifitas PAD menunjukan Efektifitas PAD memperoleh klasifikasi kriteria sangat  efektif karena  berada  pada  interfal  di  atas  100%  dan  cenderung  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun, Rasio  Efisiensi  PAD  menunjukan  Efisiensi  PAD  memperoleh  klasifikasi  kriteria  sangat  efisien  karena berada pada interfal di bawah 60% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan Rasio Aktivitas  Belanja  Daerah  menunjukan  Aktivitas  Belanja  Daerah  lebih  diprioritaskan  pada  belanja  rutin dari  pada  belanja  modal  dan  belanja  rutin  cenderung  menurun  dari  tahun  ke  tahun  sedangkan  belanja modal cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Kata kunci :  Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan, Rasio Keuangan.

## ABSTRACT
This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Central Timor Regency. The purpose of  this study was  to determine the financial performance of the Regional Government of Timor Tengah Selatan Regency for the 2015-2020 period based on the Regional Financial Independence  Ratio,  Effectiveness  Ratio  of  Regional  Original  Revenue,  Efficiency  Ratio  of  Regional Original  Income  and  Regional  Expenditure  Activity  Ratio.  This  study  uses  a  quantitative  descriptive method with secondary data in the form of time series data on Financial Statements. The results of the study  using  the  Regional  Financial  Independence  Ratio  showed  that  Regional  Financial  Independence obtained  a  very  low  criterion  classification  because  it  was  in  the  interval  below  25%  and  tended  to decrease from year to year, the PAD Effectiveness Ratio showed the PAD Effectiveness obtained a very effective criteria classification because it was in the interfal in above 100% and tends to increase from year  to  year,  the  PAD  Efficiency  Ratio  shows  PAD  Efficiency  obtains  a  very  efficient  criteria classification  because  it  is  at  an  interval  below  60%  and  tends  to  decrease  from  year  to  year  and  the Regional Expenditure Activity Ratio shows that Regional Expenditure Activities are prioritized on routine expenditures rather than capital expenditures and routine expenditures tend to decrease from year to year while capital expenditures tend to increase from year to year.
Keywords: Financial Performance, Financial Statements, Financial Ratios.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kinerja keuangan  adalah  suatu  analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan  aturan  pelaksanaan  keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Pengukuran kinerja  yang  bersumber  dari  informasi  finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran  yang  telah  dibuat  (Mardiasmo,  2018). Oleh karena itu, Penilaian LKPD merupakan salah satu  cara  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan.  Hal  ini  berarti  analisis  rasio  atas komponen  dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui bagaimana  kinerja  pemerintah  daerah  yang kemudian  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk lebih  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah yang akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Atmojo, 2017) Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman  pada  SAP  dapat  digunakan  sebagai salah  satu  cara  untuk  mewujudkan good governance sehingga  kinerja  dari  pemerintahan yang  bersangkutan  diharapkan  akan  semakin mudah  untuk  dinilai  baik  oleh  kalangan  tertentu maupun  oleh  masyarakat  luas.  Draft  SAP  yang mengatur mengenai penggunaan basis akrual baru terbit  pada  tahun  2010.  Hal  ini  menyebabkan penerapan  SAP  berbasis  akrual  baru  dapat dilaksankan  paling  cepat  5  (lima)  tahun  setelah terbitnya  peraturan  tersebut  yaitu  pada  tahun anggaran 2015. Hal ini menyebabkan penyusunan Laporan  Keuangan  tahun  anggaran  2014  adalah penyusunan  laporan  keuangan  paling  akhir  yang disusun dengan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) (Agus, 2015).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Republik  Indonesia  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan tahun  2015,  memperoleh  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  dan  Laporan  Keuangan tahun  2020  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  (ntt.bpk.go.id).  disisi  lain mengenai  struktur  APBD  pemerintah  kabupaten Timor  Tengah  selatan  6  tahun  terakhir  periode
2015  –  2020  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  pada posisi  pendapatan  menunjukan  bahwa  dana perimbangan  masih  mendominasi  penerimaan daerah  dibanding  dengan  pendapatan  asli  daerah. Dari  uraian  tersebut  mengindikasikan  masih tingginya  ketergantungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  terhadap pemerintah  pusat,  kendati  hasil  audit  BPK terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan tahun 2019 dan tahun  2020  mendapat  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan diperolehnya opini WTP pada tahun 2019  dan  2020  menunjukan  bahwa  walaupun tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pemerintah Pusat masih  tinggi  dan  juga  terjadi  transisi  atau pergeseran basis akuntasi pemerintah di Indonesia dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual tidak  membuat  pemerintah  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  menurunkan  kinerjanya  dalam menyusun  laporan  keuangan.  Hal  sebaliknya membuktikan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  mengalami  peningkatan kualitas laporan keuangan yang dibuktikan dengan opini  WTP  atas  laporan  keuangannya.  Hal  ini menjadi  alasan  bagi  peneliti  untuk  melakuan penelitian  berkaitan  dengan  analisis  kinerja keuangan  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Timor Tengah Selatan.

## RumusanMasalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah.
2. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan  Rasio  Efektifitas  Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.
4. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan Rasio Aktivitas.

## KAJIAN TEORI

## Kajian Teoritis

## Grand Teori
Grand  theory yang  mendasari  penelitian  ini merupakan  bagian  dari agency  theory yaitu stewardship theory . Stewardship menggambarkan bahwa  tidak  ada  suatu  keadaan  situasi  para manajemen  termotivasi  untuk  tujuan-tujuan individu  melainkan  lebih  fokus  untuk  tujuan sasaran  utama  yaitu  kepentingan  organisasi Donaldson  dan  Davis,  (1991)  dalam  (Anton, 2010).

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Mahmudi,  (2015)  kinerja  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang tertuang  dalam  perencanaan  strategis  suatu organisasi.  Istilah  kinerja  sering  digunakan  untuk menyebut  prestasi  atau  tingkat  keberhasilan individu  maupun  kelompok.  Kinerja  bisa diketahui  hanya  jika  individu  atau  kelompok tersebut  mempunyai  kriteria  keberhasilan  yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan  atau target-target  tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja  seseorang  atau  organisasi  tidak  mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah adalah  mengukur  kinerja  keuangan    pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan-kebijakan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  sesuai dengan  aturan  perundang-undangan.  Kinerja keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  ukuran yang  dapat  digunakan  untuk  memastikan kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  aturan pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan  benar untuk  mempertahankan  layanan  yang  diinginkan, dimana  penilaian  yang  lebih  tinggi  menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan  untuk  berinvestasi  di  dalam  daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang
bersumber  dari  informasi  finansial  yang  diukur berdasarkan  pada  anggaran  yang  telah  dibuat, dapat  menjadi  peningkatan  program  selanjutnya demi  menghasilkan  pelayanan  publik  yang  lebih baik dan berkualitas.

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Laporan Keuangan digunakan untuk menginformasikan kondisi usaha sebuah Perusahaan, untuk dapat mengetahui perkembangan  usaha  yang  sedang  dijalankan maka  unsur-unsur  dalam  laporan  keuangan  perlu diperbandingkan  satu  dengan  yang  lain  dengan menggunakan  alat  analisis  yang  tepat  yakni  rasio keuangan. Untuk dapat megukur kinerja keuangan sebuah  perusahaan  lazimnya  menggunakan  rasio keuangan  yaitu  dengan  membandingkan  pos-pos laporan keuangan. (Kerihi, 2019).
Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerahnya    adalah    dengan    melakukan    analisis rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).
Bisma (2016:18) menjelaskan analisis kinerja keuangan  diukur  melalui  perhitungan  rasio-rasio keuangan  yang  merupakan  alat  ukur  kinerja keuangan.  Mahmudi,  (2015)  menjelaskan  bahwa untuk  menganalisis  kemampuan  keuangan  yang disajikan  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  maka sekurang-kurangnya  rasio  keuangan  yang  dapat digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  dan rasio keserasian belanja.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
Analisis sangat membutuhkan rasio keuangan  untuk  membantu  menganalisis  dan interpretasi laporan keuangan.
Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menghitung laporan keuangan daerah, antara lain:

## Rasio Kemandirian Keuangan
Rasio Kemandirian Keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber
pendapatan  yang  telah  diperlukan  daerah (Mahsun,  2016:152).  Secara  matematis  dapat  di simpulkan dengan rumus:
Tabel 1. Rumus Rasio Kemandirian
Rasio Keman dirian = Pendapatan Asli Daerah X 100% Bantuan Pusat + Pinjaman Daerah Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:
Tabel  2. Penilaian  Kemandirian  Keuangan daerah Kemampuan Keuangan  Kemandirian (%) Rendah sekali Kurang dari 25% Rendah 25% – 50% Sedang 50% – 75% Tinggi 75% - 100% Sangat Tinggi Diatas 100%
Sumber: Badan Litbang Depdagri.

## Rasio Efektifitas
Munawar (2016) menjelaskan bahwa analisis efektif  pengelolaan  anggaran  adalah  dengan menggunakan  rasio  perbandingan  antara  realisasi pendapatan  yang  ditetapkan  dalam  APBD,  guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian anggaran.
Secara sistematis dapat di  rumuskan sebagai berikut:
Tabel 3. Rumus Rasio Efektifitas Rasio Efektifitas = Realisasi Pendapatan X100% Target Pendapatan Maka untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 4. Penilaian Efektivitas
Kriteria Efektifitas  Presentase Efektifitas Sangat efektif Diatas 100% Efektif 90% - 100% Cukup efektif 80% - 90%
Kurang efektif 60% - 80% Tidak efektif Kurang dari 60%
Sumber: Badan Litbang Depdagri

## Rasio Efisiensi
Rasio  efesiensi  bertujuan  untuk  mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik   (Mahsun, 2016). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli Daerah, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti  pemungutan  PAD  tersebut  tidak  efektif. Oleh  karna  itu    Secara  sistematis  dapat  di rumuskan sebagai berikut:
Tabel .5. Rumus Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi = Biaya Pemerolehan PAD X100% Realisasi Penerimaan PAD Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:
Tabel 6. Penilaian Efisiensi
Kriteria Efisiensi  Presentase Efesiensi Tidak efisien Diatas 100% Kurang efisien 90% - 100% Cukup efisien 80% - 90% Efesien 60% - 80% Sangat efisien Kurang dari 60%
Sumber :Badan Litbang Depdagri

## Rasio Aktivitas
Rasio  Aktivitas  menggambarkan  bagaimana pemerintahan  daerah  memprioritaskan  alokasi dananya  pada  belanja  operasi  dan  belanja  modal secara  optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana yang  dialokasikan  untuk  belanja  operasi  berarti persentase  belanja  modal  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat  cenderung  semakin  kecil  (Halim, 2012).
1. Rasio  Belanja  Rutin  /  Belanja  Tidak Langsung
Rasio Belanja Rutin (Belanja Tidak Langsung) merupakan  perbandingan  antara  total  Belanja Rutin  (Belanja  Tidak  Langsung)  dengan  total Belanja  Daerah.  Rasio  belanja  rutin  ini memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin (belanja  tidak  lansung).  Rumus  yang  di  gunakan untuk menghitung rasio belanja rutin adalah :
Tabel  7. Rumus  Rasio  Belanja  Rutin/Belanja
Tidak Langsung Rasio Belanja Rutin = TotalBelanja Rutin
X100% Total Belanja Daerah

## 2. Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung
Rasio  belanja  modal  (belanja  langsung) merupakan  perbandingan  antara  total  belanja modal  (belanja  langsung)  dengan  total  Belanja Daerah.  Rasio  belanja  modal  ini  memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah yang dialokasikan  untuk  belanja  modal  (belanja lansung) pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rumus  yang  di  gunakan  untuk  mengitung  rasio belanja modal adalah :
Tabel  8. Rumus  Rasio  Belanja  Modal/Belanja
Langsung Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal X 100% Total Belanja Daerah
Sampai  saat  ini  belum  ada  pedoman  yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio  belanja  modal,  karena  sangat  dipengaruhi dinamika  pembangunan  dan  kebutuhan  investasi yang  diperlukan  untuk  mencapai  pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2012).

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif    kuantitatif  yaitu mendeskripsikan,  menguraikan  dan  menjelaskan semua  hasil  perhitungan  analisis  rasio  dari  setiap rasio  diantaranya  rasio  kemandirian  keuangan daerah,  rasio  efektifitas  pendapatan  asli  daerah,
rasio  efisiensi  pendapatan  asli  daerah  dan  rasio evektifitas belanja daerah yang tentunya berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan kemudian menarik kesimpulan.
Teknik Analisis Data.

## 1. Menghitung Menggunakan Rasio
Analisis  rasio  menggunakan  4  rasio keuangan  sektor  publik  mengacu  pada  buku Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik  oleh Mahsun,  (2016:152).  Berikut  rumus-rumus yang dipakai:
1) Rasio Kemandirian Keuangan Tabel 9. Rumus Rasio Kemandirian Rasio Kemandi rian = Pendapatan Asli Daerah X 100% Bantuan Pusat + Pinjaman Daerah
Maka  penilaian  tingkat  kemampuan keuangan  dan  kemandirian  daerah  sebagai berikut:
2) Rasio Efektifitas
Tabel 10. Rumus Rasio Efektifitas Rasio Efektifitas = Realisasi Pendapatan X100% Target Pendapatan Maka  untuk  menetapkan  efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 11. Penilaian Efektivitas
Kriteria Efektifitas  Presentase
Efektifitas Sangat efektif Diatas 100% Efektif 90% - 100% Cukup efektif 80% - 90% Kurang efektif 60% - 80% Tidak efktif Kurang dari 60% Sumber: Badan Litbang Depdagri 3) Rasio Efisiensi
Tabel 12. Rumus Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi = Biaya Pemerolehan PAD X100% Realisasi Penerimaan PAD
Maka  penilaian  tingkat  kemampuan keuangan  dan  kemandirian  daerah  sebagai berikut:
Tabel 13. Penilaian Efisiensi Kriteria Efisiensi  Presentase Efesiensi Tidak efisien Diatas 100% Kurang efisien 90% - 100% Cukup efisien 80% - 90% Efesien 60% - 80% Sangat efisien Kurang dari 60% Sumber :Badan Litbang Depdagri 4) Rasio Aktivitas
1. Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung
Tabel 14. Rumus Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung Rasio Belanja Rutin = Total Belanja Rutin X100% Total Belanja Daerah 2. 3. Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung
Tabel 15. Rumus Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal
X100% Total Belanja Daerah

## 2. Analisis Trend  Metode Kuadrat
Terkecil (least square method) Melakukan analisis trend dengan metode kuadrat  terkecil  untuk  melihat  kecenderungan angka-angka rasio tertentu, sehingga diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung  naik  atau  turun.  Persamaan  garis trend  dirumuskan  sebagai  berikut  (Hasan, 2016:201):
Dimana :
,
Keterangan:
Ŷ = nilai trend a = bilangan konstan b = koefisien kecondrongan garis trend n = periode waktu X = waktu (bulan, kuartal, tahun)
Y = data berkala
Untuk  menentukan  garis  trend,  terlebih dahulu  dicari  nilai a dan b artinya  jika  nilai a dan b sudah  diketahui  maka  garis  trend  dapat dibuat. (Hasan, 2016:201):
Dari  hasil  penghitungan,  akan  diketahui beberapa keadaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Jika  b  bernilai  positif,  maka  rasio keuangan  perusahaan  dari  tahun  ke tahun cenderung mengalami kenaikan.
b. Jika  b  bernilai  negatif,  maka  rasio keuangan  perusahaan  dari  tahun  ke tahun cenderung mengalami penurunan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis rasio  dilanjutkan  dengan  melakukan  analisis trend  kemudian  membuat  grafik  berdasarkan angka-angka  rasio  dan  nilai trend dan  pada akhirnya membuat kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Tahun 2015-2020. 1. Rasio Kemandirian Keuangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten
Timor  Tengah  Selatan  tahun  2015-2020 seperti pada Tabel 16 berikut:
Tabel 16. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  (Dalam Juta Rupiah) Tahun PAD (RP) Dana Perimba ngan Perse ntase (%) Kriteria 2015 76.086.  999.630.  7,61 Rendah Sekali 2016 71.848.  1.129.700  6,36 Rendah Sekali
2017 189.534  1.220.081 15,5 3 Rendah sekali 2018 1.487. 1.318.011  5,42 Rendah sekali 2019 77.594. 1.349.485  5,75 Rendah sekali 2020 64.192 1.295.194  4,96 Rendah sekali Rata-Rata 7,53 Rendah Sekali Sumber: Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah selatan (Data Diolah, 2022) Jadi  persamaan  trend  untuk  rasio kemandirian keuangan adalah: . Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung  nilai  tren  rasio  kemandirian keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  periode  tahun  2015-2020. Berdasarkan  nilai  trend  maka  grafik  trend rasio  keuangan  dapat  digambarkan  seperti pada gambar 1.
Gambar 1. Grafik Trend Rasio Kemandirian
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio kemandirian  diperoleh  nilai  b  =  -0,36  (b negatif)  maka  dapat  dilihat  bahwa  trend rasio  kemandirian  dari  tahun  2015  sampai tahun  2020  cenderung  menurun  dari  tahun ke tahun.

## 2. Rasio Efektivitas
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 17 berikut:
Tabel 17. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli
Daerah (Dalam Juta Rupiah) Tahun Realisa si PAD (RP) Target PAD (RP) Persenta se (%) Kriteria 2015 76.086.  65.016.  117.03 Sangat Efektif 2016  71.848. 77.610.  92.58  Efektif 2017  189.534.  157.84.  120.08 Sangat Efektif 2018 111.360   71.487. 155,77 Sangat Efektif 2019 94.936.   77.694. 122,19 Sangat Efektif 2020 96.620.   84.192. 114,76 Sangat Efektif Rata-Rata 119.61 Sangat Efektif
Sumber:  Badan  Pengelola  Keuagan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  selatan  (Data Diolah, 2022)
Jadi  persamaan  trend  untuk  rasio efektifitas  pendapatan  asli  daerah    adalah:
.
Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efektifitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020.  Berdasarkan  nilai  trend rasio  maka  grafik  trend  rasio  efektifitas dapat digambarkan seperti pada gambar 2. Gambar 2. Grafik Trend Rasio Efektifitas
Berdasarkan persamaan trendrasio efektifitas  pendapatan  asli  aerah  diperoleh nilai  b  =  1,62  (b  positif)  aka  dapat  dilihat bahwa  trend  rasio  efektifitas  pendapatan asli  daerah  dari  tahun  2015  sampai  tahun
2020  cenderung  meningkat  dari  tahu  ke tahun.
3. Rasio Efisiensi
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,  diperoleh  besarnya  rasio  Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 18 berikut:
Tabel 18. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Dalam Juta Rupiah)
Tahun Biaya Peroleh an PAD (RP) Realisa si PAD (RP) Persent ase (%) Kriter ia 2015 10.661 76.086.  14,01 Sangat Efisien 2016 8.187 71.848.  11,39 Sangat Efisien 2017 9.037  189.534  4,76 Sangat Efisien 2018 9.977   71.487. 13,96 Sangat Efisien 2019 8.325   77.594. 10,73 Sangat Efisien 2020 6.970.   64.192. 10,86 Sangat Efisien Rata-Rata 9,65 Sangat Efisien
Sumber:  Badan  Pengelola  Keuagan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  selatan  (Data Diolah, 2022)
Jadi  persamaan  trend  untuk  rasio efisiensi  pendapatan  asli  daerah    adalah:
. Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020.  Berdasarkan  nilai  tren rasio  efisiensi  maka  grafik  trend  rasio efisiensi  dapat  digambarkan  seperti  pada gambar 3.
Gambar 3. Grafik Trend Rasio Efisiensi
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio efisiensi  pendapatan  asli  daerah  diperoleh nilai  b  =  -0,12  (b  negatif)  maka  dapat dilihat bahwa trend rasio efisiensi pendapatan  asli  daerah  dari  tahun  2015 sampai  tahun  2020  cenderung  mengalami penurunan dari tahu ke tahun.

## 4. Rasio Aktivitas
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,  diperoleh  besarnya  rasio  Belanja Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah  Selatan  tahun  2015-2020  seperti pada Tabel 19 berikut:
Tabel 19. Rasio Belanja Rutin (Dalam Juta Rupiah) Tahun Total Belanja Rutin (RP) Total Belanja Daerah (RP) Persentase (%) 2015 758.775. 918.703. 82,59 2016 848.463  1.056.107. 80,33 2017 868.117  1.103.505 78,66 2018 906.909  1.189.388. 76,25 2019 882.029.  1.130.429. 78,03 2020 838.793  1.077.308. 77,86 Rata-Rata 78,81 Sumber: Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah selatan (Data Diolah, 2022)
Jadi persamaan trend untuk rasio belanja rutin adalah:
.
Dari  persamaan  trend  di  atas  maka  dapat dihitung  nilai  tren  rasio  belanja  rutin Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode  tahun  2015-2020.  Berdasarkan  nilai
trend  rasio  maka  grafik  trend  rasio  belanja rutin dapat digambarkan seperti pada gambar 4.
Gambar 4. Grafik Trend Rasio Belanja Rutin
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio belanja  rutin  diperoleh  nilai  b  =  -0,47  (b negatif)  maka  dapat  dilihat  bahwa  trend rasio  belanja  rutin  dari  tahun  2015  sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahu ke tahun.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,  diperoleh  besarnya  rasio  Belanja Modal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  tahun  2015-2020 seperti pada Tabel 20 berikut:
Tabel 20. Rasio Belanja Modal (Dalam Juta Rupiah) Tahun Total Belanja Modal (RP) Total Belanja Daerah (RP) Persent ase (%) 2015 159.844. 918.703. 17,39 2016 205.776 1.056.107 19,48 2017 235.387 1.103.505. 21,33 2018 282.478. 1.189.388   23,75 2019 248.312 1.130.429.   21,97 2020 218.800. 1.077.308.   20,31 Rata-Rata 20,86 Sumber: Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah selatan (Data Diolah, 2022)
Jadi persamaan trend untuk rasio belanja modal adalah: . Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung  nilai  tren  rasio  belanja  modal Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan  nilai  trend  rasio  maka  grafik trend  rasio  keuangan  dapat  digambarkan seperti pada gambar 5.
Gambar 5. Grafik Trend Rasio Belanja Modal
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio belanja  modal  diperoleh  nilai  b  =  0,35  (b positif)  maka  dapat  dilihat  bahwa  trend rasio belanja modal dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami
peningkatan dari tahu ke tahun.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  analisis  rasio  kemandirian keuangang, yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan  asli  daerah  dibagi  dengan jumlah  pendapatan  transfer,  menunjukan bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan  tabel  16  adalah  sebesar  7,53% dengan  klasifikasi  kriteria  rendah  sekali karena  masih  berada  pada  skala  interval kurang  dari  25%  ini  menggambarkan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  selama  periode tersebut  masih  sangat  rendah  karena pendapatan  transfer  dari  pemerintah  Pusat dan Propinsi masih lebih mendominasi total Pendapatan Daerah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio kemandirian keuangan Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  pada
tabel  16  diperoleh  persamaan  trend  rasio dan  juga  grafik  trend  rasio  kemandirian seperti pada gambar 1 sehingga berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui nilai b negatif sebesar -0,36  yang berati  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  periode  2015-2020  cenderung mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun. Semakin  kecil  angka  yang  dihasilkan menunjukan bahwa kinerja keuangan
daerah  dari  aspek  kemandirian    semakin berkurang.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  analisis  rasio  efektifitas yaitu,  membandingkan  realisasi  pendapatan asli  daerah  dibagi  target  pendapatan  asli daerah,  menunjukan  bahwa  rata-rata  Rasio Efektifitas  Pendapatan  Daerah  periode tahun  2015-2020  berdasarkan  tabel  17 adalah  sebesar  119,96%  dengan  klasifikasi kriteria  sangat  efektif  karena  berada  pada skala interval di atas 100%. ini menandakan bahwa  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan melampaui  target  Pendapatan  Asli  daerah yang ditetapkan. Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efektifitas keuangan Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  pada tabel  17  diperoleh  persamaan  trend  rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada  gambar  2  sehingga  berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui  nilai  b  positif  sebesar  1,62  yang berati  bahwa  rasio  efektifitas  Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunanakan  analisis  rasio  efisiensi yaitu,  membandingkan  biaya  pemerolehan PAD  dibagi  realisasi  penerimaan  PAD, menunjukan bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Pendapatan  Daerah  periode  tahun  2015- 2020  berdasarkan  tabel  18  adalah  sebesar 9,65%  dengan  klasifikasi  kriteria  sangat
efisien  karena  berada  pada  skala  interval kurang dari 60%. Hal ini menujukan bahwa Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan sangat efisien didalam menggunakan dana yang dikeluarkan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan  kata  lain  Pemerintah  Kabupaten Timor Tengah Selatan mampu meminimalisir  anggaran  yang  dikeluarkan dalam memperoleh penadapatan asli daerahnya Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efisiensi keuangan Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  pada tabel  18  diperoleh  persamaan  trend  rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada  gambar  4  sehingga  berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui nilai  b negatif  sebesar  -0,12 yang berati  bahwa  rasio  efisiensi  Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
4. Rasio Aktivitas Belanja
Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  analisis  rasio  belanja  rutin, yaitu  membandingkan  total  belanja  rutim dibagi  total  belanja  daerah  menunjukan bahwa,  rata-rata  Rasio  Belanja  Rutin periode  tahun  2015-2020  berdasarkan  tabel 19  adalah  sebesar  78,81%  hal  ini  dapat diartikan  bahwa  dari  total  dana  yang dimiliki  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan periode  2015-2020  sebagian  besar  dananya diprioritaskan  untuk  kebutuhan  belanja rutin  seperti  dinas-dinas  otonomi  dan belanja pegawai untuk gaji ASN.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap  rasio  belanja  rutin  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  pada  tabel  19, diperoleh  persamaan  trend  rasio  dan  juga grafik  trend  rasio  belanja  rutin  seperti  pada gambar 4  sehingga berdasarkan persamaan dan  grafik  tersebut  dapat  diketahui  nilai  b negatif  sebesar  -0,47  yang  berati  bahwa rasio  belanja  rutin  Pemerintah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  periode  2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke  tahun.  Hal  ini  berarti  bahwa  pemerintah
Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  dari tahun ke tahun cenderung menurunkan atau mengurangi  prioritas  belanja  rutin  seperti belanja  pegawai  dan  belanja  operasional dimana  akan  berbanding  terbalik  pada belanja modal.
Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  rasio  belanja  modal  yaitu, membandingkan  total  belanja  modal  dibagi total  belanja  daerah  menunjukan  bahwa rata-rata  Rasio  Belanja  Modal  periode tahun  2015-2020  berdasarkan  tabel  20 adalah  sebesar  20,86%  hal  ini  dapat diartikan  bahwa,  dari  total  dana  yang dimiliki  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan periode 2015-2020 sebesar 20,86% diprioritaskan  untuk  kebutuhan  belanja modal pembangunan daerah atau menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap  rasio  belanja  modal  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  pada  tabel  20 diperoleh  persamaan  trend  rasio  dan  juga grafik  trend  rasio  belanja  modal  seperti pada  gambar  5  sehingga  berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui  nilai  b  positif  sebesar  0,35  yang berati bahwa rasio belanja modal Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  periode  2015-2020  cenderung mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  dari  tahun  ke  tahun cenderung meningkatkan prioritas belanjanya  pada  belanja  modal  guna menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  pertumbuhan perekonomian masyarakat.  Dengan  kata  lain  aktivitas belanja  pemerintah  Daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  berdasarkan  analisis trend  cenderung  mengalami  peningkatan pada belanja modal dari tahun ke tahun atau kinerja aktivitas belanjanya semakin baik.

## KESIMPULAN
1. Kinerja keuangan pemerintah
Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020  ditinjau  dari  kemandirian keuangan  daerah  memperoleh  klasifikasi Kriteria  rendah  sekali  karena  berada  pada interfal  di  bawah  25%,  sedangkan  melalui analisis trend menunjukan  bahwa  rasio  ini cenderung selalu mengalami penurunan kemandirian dari tahun ke tahun. 2. Kinerja keuangan
pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020  ditinjau  dari  efektifitas pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria  sangat  efektif  karna  berada  pada interfal  di  atas  100%,  sedangkan  melalui analisis  trend  menunjukan  bahwa  rasio  ini cenderung  selalu  mengalami  peningkatan efektifitas dari tahun ke tahun.
3.
Kinerja
keuangan pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020  ditinjau  dari  efisiensi pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria  sangat  efisien  karna  berada  pada interfal  di  bawah  60%,  sedangkan  melalui analisis  trend  menunjukan  bahwa  rasio  ini cenderung  selalu  mengalami  peningkatan efisien dari tahun ke tahun.
4.
Kinerja
keuangan pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun 2015-2020 berdasarkan aktivitas belanja daerah melalui belanja rutin dan belanja modal menunjukan bahwa aktivitas belanja pemerintah  daerah  lebih  diprioritaskan  pada belanja  rutin  seperti  belanja  pegawai  dan belanja operasional dari pada belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, S. (2015) Manajemen Keuangan : Teori dan  Aplikasi .  4th  edn.  Yogyakarta: BPFE.
Anton,  A.  (2010) Dasar-dasar  Manajemen .
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Atmojo,  D.  T.  (2017)  ‘Analisis  Faktor-Faktor
Yang  Berpengaruh  Terhadap  Audit Report  Lag  (  Studi  Empiris  pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015 )’, Diponegoro  Jurnal  Of  Accaunnting ,  6,
pp. 1–15.
Bisma,  I.  D.  G.  and  Susanto,  H.  (2016) ‘Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003  –  2007’, Ganec  Swara  Edisi  Khusus  Universitas Mataram , 04(03), pp. 75–86. Fahmi,  I.  (2012) Analisis  Kinerja  Keuangan . Bandung: Alfabeta. Halim,  A.  (2012) Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta: Salemba Empat.
Hasan, I. (2016) Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) . Jakarta: PT. Bumi
Aksara. Kerihi,  A.  S.  Y.  (2019)  ‘Analisis  Kinerja Keuangan Pada Swalayan Sumber Makmur Kota Kupang’, Jurnal Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Nusa Cendana , 7(1), pp. 75– 89. Mahmudi  (2015) Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . 3rd edn. Yogyakarta: cv. Andi. Mahsun,  M.  (2016) Pengukuran  Kinerja Sektor  Publik .  Pert.  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Mardiasmo  (2018) Akuntansi  Sektor  Publik . Terbaru. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Munawar,  U.  M.  (2016)  ‘Model  Akuntansi Berbasis  Akrual  Untuk  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang’, Jurnal Akuntansi , 3(2), pp. 18–
34.