## TERHADAP PENERIMAAN  PENDAPATAN ASLI DAERAH  (PAD)

## PADA  DINA,S PENDAPATAN DAERAH  KOTA CIMAHI
Lilis  Kamita Soleha
ABSTR,AK
Dalam  menjamin terselenggaranya otonomi daerah  yang  tangguh,  diperlukan  usaha-usaha yang  dilakukan oleh pemerintah daerah dalam  rangka peningkatan  PAD  antara lain peningkatan  cakupan  ekstensifikasi dan intensifikasi PAD. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  belanja  kegiatan  intensifikasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  penerimaan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
Hasil yang diperoleh  adalah  Belanja  Kegiatan lntensifikasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap  peningkatan PAD di Kota Cimahi. Hal ini didukung oleh uji statistik, dimana r = 0,847 menunjukan adanya korelasi  linier antar variabel. Koefisien Determinasinya 71,8 % mengindikasikan bahwa  pengaruh X terhadap Y kuat,  dimana  71,8  % variasi  nilai PAD di Kota Cimahi  disebabkan oleh  karena  adanya perbedaan dalam  nilai Belanja Kegiatan  lntensifikasi PAD di Kota  Cimahi,  hal ini menunjukan  bahwa ada pengaruh Belanja Kegiatan  lntensifikasi PAD terhadap  PAD di Kota  Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  semakin besar belanja  kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD) yang dikeluarkan maka  semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  akan diterima.
Keyword : Kegiatan lntensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan PAD
1. Latartselakang Pemerintahan  merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu  negara yang diberi kekuasaan untuk menjalankan iugas dan kepentingan  negara.  Maka  dari itu pemerintahan  di suatu negara  memegang peranan  penting dalam pembangunan nasionai. Sebab pemerintahan merupakan salah satu perantara  aspirasi rakyat yang harus mampu  mengelola dan menjalankan tugasnya dengan baik,  salah satunya untuk menciptakan pembangunan nasional secara  optimal dan merata.  Pembangunan  nasional tidak hanya mencakup di pemerintahan pusat saja, tetapi juga harus merata sampai ke tingkat  daerah. Karena dengan pembangunan  daerah yang lebih  baik  rnaka akan mendatangkan atau menghasilkan  pendapatan yang lebih  baik pula bagi pemerintahan  daerah  dan pemerintahan  daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu amanat dari peraturan perundang-undangan yang  harus dilaksanakan secara baik,  bersih,  dan bertanggungjawab. Dalam rangka  mewujudkan  pemerintahan yang  baik (good governance) pemerintah daerah harus mengedepankan  beberapa  aspek  antara  lain adanya tranparansi, akuntabilitas,  efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum serta melibatkan  partisipasi  masyarakat.
Sebagai daerah otonom, pemerintah mempunyai wewenang dan  tanggungjawab dalam menyelenggarakan  kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip  keterbukaan  dengan  melibatkan partisipasi  masyarakat dan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. Dengan  diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  menyarankan bahwa  wilayah daerah merupakan  daerah  otonom yang harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur, mengelola; dan membiayai rumah tangganya sendiri di daerahnya  masing-masing.
Penyelenggaraan oionomi  daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi  yang  tumbuh dalam masyarakat. Dan otonomi  daerah juga harus maripu menjamin  hubungan yang  serasi antara pemerintah daerah dan pusat.  Tujuan otonomi daerah  adalah  menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum, membudayakan dan menciptakan  ruang bagi masyarakat  untuk  ikut serta berpartisipasi dalam  proses  pembangunan  (Yowono, 2005:50).
Dengan adanya otonomi daerah ini maka pemerintah  daerah dituntut untuk berusaha agar menggali  potensi yang dimiliki  daerahnya sehingga dapat menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Besar  kecilnya  pendapatan daerah sangat mempengaruhi kemajuan  pembangunan di daerah  tersebut, karena dengan  otonomi daerah pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi tergantung pada kemampuan daerah  tersebut untuk menggali sumber daya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Dalam  pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi sumber utama bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah  meliputi  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Bumi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Pendapatan lainnya.
Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Horasman  pada  tahun 2003, penerimaan daerah yang  paling dominan di Kota  Cimahi  bersumber  dari dana perimbangan (dana dari  Pemerintah Pusat). Pendapatan Asli Daerah (PAD)  masih memiliki peran yang  relative kecil  dalam  struktur keuangan daerah,  sehingga  masih  bergantung terhadap transfer dari Pemerintahan pusat. Hal senada dikatakan oleh  Lestari (2005),  bahwa  Kota Cimahi masih ketergantungan terhadap  bantuan dari pemerintah pusat, hal ini terbukti  dengan kecilnya penerlmaan  PendapatanAsli  Daerah  (PAD) Kota Cimahi dan besarnya  penerimaan dari dana perimbangan.
Dengan  demikian daoat dikatakan bahwa Untuk  mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada penerimaan Pemerintah  Kota  Cimahi dominannya tabel-tabel  dibawah  ini. bersumber dari Pemerintah Pusat. Tabel 1 Struktur  Pendapatan  Kota Cimahi  Tahun 2002 -2011 TAHUN URAIAN PENDAPATAN  (Rp) 2002 1. PAD 25.750.017.455 2. Dana  Perimbangan '1'14.619.968,850 3. Lain-lain  Pendapatan  Yang  sah 11 .389.808.000 Jumlah 151.759.794.305 2003 1. PAD 29.488.458.866 2. Dana  Perimbangan 180.327.023.000 3. Lain-lain  Pendapatan  Yang  sah 15.025.000.000 Jumlah 224.840.481.866 2004 1. PAD 41.152.294,199 2. Dana  Perimbangan 202.182.417.537 3. Lain-lain  Pendapatan  yang  sah 9.999.751.000 Jumlah 253.334.462.736 2005 1. PAD 48.242.903.314 2. Dana  Perimbangan 210.917.229.975 3. Lain-lain  Pendapatan  yang  sah 15.950.000.000 Jumlah 275.110.113.289 2006 1. PAD 5'1.646.055.859 2. Dana  Perimbangan 308.779.317.345 3. Lain-lain  Pendapatan  yang  sah 18.051  .000.000 Jumlah 378.476.373.204 2007 1. PAD 55.813.859.454 2. Dana  Perimbangan 333.948.767.156 3. Lain-lain  Pendapatan  yang  sah 55.S39.260.728 Jumlah 445.701.887.338 2008 1. PAD 65.108.137.872 2. Dana  Perimbangan 385.339.766.618 3. Lain-lain  Pendapatan  Yang  sah 51.431.328.523 Jumlah 501.879.233.013 2009 1.  PAD 74.383.053.802 2. Dana  Perimbangan 415.077.394.467 3. Lain-lain  Pendapatan  yang  sah 49.025.642.427 Jumlah 538.486.090.696 2010 1. PAD 87 .321.034.057 2. Dana  Perimbangan 432.570.291.521 3. Lain-lain  Pendapatan  yang  sah 99.597.512.151 Jumlah 619.488.837.729 2011 1. PAD 117.928.288.161 2. Dana  Perimbangan 422.164.126.956 3. Lain-lain  Pendapatan  Yang  sah 182.904.861.668 Jumlah 722.997.276.785
Tabel 2 Kontribusi PAD Kota Cimahi Tahun 2002 - 2011
Sumber  :DinasPendapatan  Daerah  Kota  Cimahi (diolah)
Dari tabel  diatas kita dapat mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi berkontribusi  kecil  terhadap  Total Pendapatan  Kota Cimahi jika kita bandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah, artinya pembiayaan kegiatan Kota Cimahi masih bergantung  pada  bantuan  pusat. Hal tersebut tentu saja berdampak negative terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Cimahi,  seperti  tersendatnya  belanja kegiatan disetiap SKPD serta tersendatnya kegiatan pembangunan  daerah.
Pemerintah Kota Cimahi  sampai saat ini masih mendapatkan  kebijakan  dari  Pemerintah  Pusat, pada Dana Perimbangan yang seharusnya membiayai kegiatan-kegiatan  penggajian  Pegawai  Negeri Sipil Daerah  (PNSD),  sebagian dari itu dialokasikan  untuk membantu  kelancaran kegiatan belanja daerah. Sesuai  dengan yang diungkap oleh E. Koswara dalam Abdul  Halim (2004:35)  bahwa :
"Ciri  utama yang menunjukkan suatu daerah otenom mampu berotonomi terletak pada kemampuan  keuangan  daerah  artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali  sumber  keuangan sendiri, sedangkan  ketergantungan kepada bantuan  pemerintah pusat  harus seminimal mungkin, sehingga  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  harus  menjadi  bagian  sumber  keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian  keuangan pusat dan daerah sebagai  masyarakat sistem pemerintahan negara."
Dari pernyataan diatas berbanding terbalik dengan  keadaan dl Pemerintah Kota Cimahi yang pada saat ini masih  mendapat kebijakan dari pemerintah pusat berupa  bantuan dalam bentuk pengalokasian  sebagian dari Dana Perimbangan dengan jumlah  yang  begitu  besar  dan dinilai  menjadi
sebuah ketergantungan. Maka dalam hal ini Pemerintah  Kota Cimahi  harus  berupaya  lebih  untuk meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah.
Dalam  upaya  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  pada dasarnya dapat ditempuh melalui  beberapa  upaya, salah satu diantaranya yaitu dengan cara lntensifikasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD).  lntensifikasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  merupakan suatu upaya memperbesar penerimaan  dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat dan teliti melalui pajak daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan dan lain-iain Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang sah.
Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam lntensifikasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD) maka diadakan  alokasi dana untuk kelancaran kegiatan tersebut. Untuk mendukung tujuan teisebut Pemerintah Kota Cimahi mengaplikasikannya kepada beberapa  program dan Kegiatan lntensifikasi  Pendapatan  diantaranya : 1. Penerimaan Bagi  Hasil Pajak  dan Bagi Hasil Bukan  Pajak;
2. Peningkatan  Penerimaan  PBB;
3. Peningkatan Administasi  Pelayanan Pajak Daerah;
4. Optimalisasi  Penerimaan  Pajak Daerah;
5. Pembinaan dan Penyuluhan  Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah;
6. Peningkatan  Kepatuhan  Perpajakan;
7. Pengawasan  Penerimaan  PAD.
Hal ini tentu  saja  sangat  mendukung, karena dengan adanya kegiatan  intensifikasi yang berjalan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah  serta mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, Can Pemerintah Koia Cimahi dapat mensejahterakan kehidupan  rakyat.
TAHUN TOTAL  PENDAPATAN JUMLAH PA,D KONTRIBUSIPAD 2002 150.1'15.532.850 25.750.017.455 17,15o/o 2003 256.573.107.200 29.488.458.866 11,4gok 2404 245.356.56s.068 41.152.294.199 16,77o/o 2005 270  .227 .010.447 48.242.903.314 17,85% 2006 378.752.271.569 51.646.05s.8s9 13,64% 2007 445.701.887.338 55.813.859.454 12,52% 2008 50 1 .879.233.0'1 3 65.108.137.872 12,97Yo 2009 538.486.090.696 74.383.053.802 13.81% 2010 619.488.837.729 87.321.034.057 14JA% 2011 722.997.276.785 117.928.288.161 16,31%
2. Kerangka Berfikir
Di era  otonomi daerah  yang  dimulai digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagaimana telah diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  setiap daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan  kewenangan  yang  luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan  dan  pembangunan  daerah.
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang  luas, nyata dan bertanggung jawab sangat diperlukan dukungan anggaran yang memadai,  yang salah  satunya  harus  dipenuhi  oleh Pendapatan  Asli Daerah (PAD) yang optimal. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi  daerah yang tangguh, maka diperlukan  pula usaha-usaha  yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dalam rangka peningkatan PAD antara  lain  peningkatan cakupan ekstensifikasi dan intensifikasi  PAD.
Ada tiga hal penting  yang  harus diperhatikan dalam usaha  peningkatan  cakupan ini, yaitu : ('l ) menambah objek dan subjek  pajak dan atau retribusi, (2)meningkatkan besarnya  penetapan,
(3) mengurangi  tunggakan
Variabel yang paling mungkin dilakukan pengujian  korelasional  dengan PAD adalah varibel intensifikasi  PAD, dengan  alasan  lntensifikasi PAD mempunyai jenis  data  yang sama  dengan PAD, yaitu kuantitatif dan skala consfruct yang sama dengan PAD,  yaitu skala rasio' .Oleh karena iiu dalam penelitian ini, penulis  memilih lntensifikasi PAD sebagai  variabel lndependen  (X) yang akan diuji derajat korelasionalnya  terhadap Pendapatan Asli Daerah  (Y).
3. OperasionalisasiVariabel
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian  ini dijabarkan  dalam  tabel sebagai  berikut
Tebel 3
Operasional isasi  Variabel
4. Hasil  dan  Pembahasan
4.1 . Jumlah Belanja  Kegiatan lntensifikasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD) di Kota Cimahi
Belanja Kegiatan Intensifikasi  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) adalah  suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara metakukan pemungutan yang lebih giat,  ketat  dan  teliti,  Upaya  ini tidak lain dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
Tabel 4.
Realisasi  Belanja  Kegiatan  lntensifikasi  dan Realisasi Pendapatan Asli  Daerah (PAD) Tahun 20A2-2411
VARIABEL KONSEP VARIABEL INDIKATOR SK}.LA Belanja  kegiatan lntensifikasi  PAD (x) Belanja Kegiatan lntensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  penurunan kas pemerintah untuk pembayaran suatu  tindakan  atau  usaha-usaha (pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti) dengan tujuan memperbesar
penerimaan Pendaoatan Asli Daerah  (PAD). Besarnya  belanja kegiatan lntensifikasi Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) tahun  2002  s/d tahun 2011
R
c I n Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Yang diperoleh  daerah dari sumber- sumber  dalam  wilayahnYa  sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah  sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vanq  berlaku Besarnya Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) tahun  2002  s/d tahun 20'11 R A e I o Realisasi Belanja Kegiatan lntensifikasi
Prosentase (%) Bertambah / (Berkurang)
Realisasi PAD
Prosentase
$t
Bertambah  I (Berkurano) 2002 97.000.000 25.750.017.455 Tahun 2003 98.000.000 1,03 2S.488.458.866 14,52 2004 100.000.000 2,04 41 .152.294.199 39,55 2005 11 0.000.000 10 48.242.903.314 4a aa 20c6 125.CC0.00c 13.54 E4  A/A  NTA QAO 7nE 2007 128.000.000 2.40 55.813.859.454 8,07 2008 I 30.000.000 1,56 65.108.137.872 16.65 2009 494.000.000 280 74.383.053.802 14,25 2010 704.041.208 4Z,Cl 87.321 ,034.057 17,39 2011 589.707.980 (16,24) 117.928.288.161 .d  AE Daerah Kota Cimahi  (diolah) Sumber: Pendapatan
Berdasarkan tabel 4. diatas  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi setiap tahunnya mengalami  peningkatan, rata-rata  sebesar Rp. 59.683.410.304,- atau sebesar 106,78%,  hal ini tidak Iepas dari peranan  belanja  kegiatan intensifikasi. Dengan  adanya biaya  yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam  belanja kegiatan intensifikasi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah  Kota  Cimahi.
Sedangkan  untuk  jumlah belanja kegiatan intensifikasi,  peningkatan  pada Tahun 2002 sampai dengan  2010  dengan  capaian rata-rata sebesar Rp. 220.671.245,- alau sebesar 44,15%, dan pada Tahun 2011 jumlah belanja  kegiatan intensifikasi terjadi  penurunan  sebesar Rp. 114.333.228,- alau sebesar 16,24%, hal tersebut dapat disebabkan adanya efisiensi belanja daerah  dalam  hal ini belanja kegiaian intensifikasi  PAD.
Selanjutnya dapat disimpulkan dari data tersebut  bahwa terdapat  kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke  tahun, namun  demikian  besarnya kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan target Pendapatan Asli Daerah  (PAD)
setiap tahunnya. Dari tabel 5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada yang tidak mencapai target  diantaranya tahun 2007 dan 2009, Artinya  peningkatan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) setiap tahunnya  belum tentu mencapai maksimum dari  target  Pendapaian Asli Daerah (PAD).
di Kota Cimahi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah,  retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan Iain-lain  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Di lndonesia  permasalahan  rendahnya PAD seolah menjadi permasalahan klasik disetiap  daerah, oleh karena itu tidak ada satupun Pemerintah Daerah yang  benar-benar  sanggup  membiayai daerahnya sendiri  tanpa  campur  tangan  Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan  terbatasnya ruang  lingkup sumber PAD yang diberikan  Pemerintah  Pusat.
Selain itu usaha-usaha lain dalam meningkatkan PAD juga penting  dilakukan oleh Pemerintah  Daerah, baik  usaha secara langsung seperti memperbaiki sistem  pemungutan PAD dengan cara intensifikasi  PAD, maupun usaha  tidak Iangsung seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 5.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi
Tahun  2002 - 2011
4.3. Besar Pengaruh Belanja Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Belanja  kegiatan intensifikasi seperii yang telah di uraikan pada kajian teori, merupakan penurunan  kas pemerintah  untuk pembayaran  suatu tindakan  atau  usaha-usaha  (pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti) dengan tujuan untuk memperbesar  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Berdasarkan  teori  tersebut, kita akan  melihat Cata yang telah di dapat  pada  penelitian di Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Cimahi, seberapa  besar pengaruh belanja  kegiatan  intensifikasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  sebagai  berikut :
No Tahun
Target (T) Penerimaan PAD (Rp.) Realisasi(R) Penerimaan PAD (Rp.) Ryr  (%) Perkembangan Realisasi  Penerimaan PAD Jumlah (Rp.) o/ /o 1 2002 24.105.756.000 25.750.017.455 100,82 2 2003 27.186.553.500 29.488.458.866 108,47 3.738.441.411 14,52 2004 33.176.396.531 41.152.294.159 124,04 11 .663.835.332 39,55 4 2005 43.359.780.472 48.242.943s14 111,26 7.090.609.'115 tt,zJ tr 2006 51.565.020.920 51,646.055.859 100,16 3.443.152.546 7,05 6 2007 56.033.235.423 55.813.859.4s4 99,61 4.167.803.595 8,07 7 2008 62.154.346.389 65.108.137.872 104,75 9.294.278.418 16,65 o 2009 76.278.639.222 74.383.053.802 97,51 9.274.915.930 14,25 o 2010 81.594.254.425 87.321.034.057 107,02 12.937.980.255 17.39 10 2011 109.060.351.699 117.928.288.161 1 08,1 3 30.607.254.104 CE AE Rata-rata 56.451.433.459 59.683.410.304 106,78 9.217.827.071 '16,98
Sumber : Dinas Pendapatan  Kota  Cimahi  (diolah)
Besar Belanja  Kegiatan  lntensifikasi PAD dan Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD)
Berdasarkan Tabel 6. belanja kegiatan intensifikasi  Pendapatan Asli Daerah  (PAD) dan besarnya  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota  Cimahi tidak pernah tetap, besarnya selalu bervariatif. Peningkatan belanja kegiatan intensifikasi  PAD diimbangi dengan meningkatnya penerimaan  PAD di Kota Cimahi.  Dilihat dari data tersebut,  ada pengaruh  belanja  kegiatan  intensifikasi PAD terhadap penerimaan  PAD  di Kota  Cimahi.
4.4. Analisis  Korelasi Dalam penelitian yang penulis Iakukan, hanya  akan  menguji hubungan X dan Y dengan analisis  korelasi  saja. Karena penelitian  ini termasuk dalam  sensus,  dimana  tidak  perlu diadakannya uji hipotesis.
Berdasarkan tabel  6. kita dapat melakukan analisis  korelasi, kemudian untuk mempermudah mengidentifikasi, kita konversi data dari tabel tersebut ke dalam tabel di bawah ini, selanjutnya dihitung nilai X2, Y2, dan XYnya.  Setelatr dihitung di masing-masing kolom, nilai X',  Y', dan XY selanjutnya  dijumlahkan  dan hasil penjumlahannya disimpan di kolom akhir. Maka untuk lebih  jelas perhatikan tabel di bawah ini :
Tabel 7. Tabel Pembantu  Penghitungan Uji Statistik Antara Belanja  Kegiatan  lntensifikasi PAD dengan PAD di Kota  Cimahi
Tahun 2002 -2011 2002 97.000.000 25.750.017.455 2003 98.000.000 29.488.458.866 2004 100.000.000 41.152.294.199 2005 110.000.000 48.242.903,314 2006 125.000.000 51.646.055.859 2047 128.000.000 55.813.859.4s4 2008 130.000.000 65.108.137.872 2009 494.000.000 74.383.053.802 2010 704.041.208 87 .321.034.0s7 2011 589.707.980 117.928.288.161
r i  '': r: iigjig i:qi.BEi$$i$.$g;111
. xi,.t;:t if.t l i:\ii 2002 97.000.000 25.750,O17.455 653.053.398.932.805.000.000 2.497.751.693.  135.000.000 2003 98.000.ooo 29.488.458.866 9.504.000.000.000.000 869.569.205.3  18.313.000.000 2.889.858.968.868.000.000 2004 100.000.000 41.152.294.199 10.000.000.000.000,000 1.693.511.317.811.420.000,000 4.11s.229.419.900.000.000 2005 110.000.000 48 .242.903 .374 12.100.000.000.000.000 2.32'7.37  7.7  20.1  75.7 10.440.000 5.305.719.364.540.000.000 2006 125.000,000 51.546.055.859 15.625.000.000.000.000 2.667,315.085.790.950.000.000 5.455.756.982.375.000.000 2007 128.000.000 55.813.859.454 15.384.000.000.000.000 3.115.186.907.150.870.000.000 7, 744. 17 4.OLa.712,0AO,OAO 2008 130.OO0_OO0 65 .708.L37  .47  2 4.239.059.617.1s9.360.000.000 8.464.057.923.360.000.000 2009 494.424.030 74.3a3.053.a02 244.036.000.000.000.000 5.532.838,692.911.200.000,000 36.745.228.578.188.000.000 2010 704.047.204 a1.327.034.A57 49s .67 4.422.s62.099 .OOA 7.624.962.988.783.750.000.O00 51.477.605.301.299.400.000 20!7 539.707.980 177.928.284.761 347.7s5.501.675.680.000 13.907.081.148.583.900.000.000 6e.s43-252.596.281.200.000 €;:::i::, :l!:i::;:=iii:1i1:;:it2.s7$.,.74 91188 :11iizr,iqi,ri;a.rF,itaploo" 42,6 5qr!;itd!:$,!!iri;6rilnrip-1a.o0i li*:it:iiii ii#f*i*gll:diti':.l. Iiiliiffiafi ;iir
.lr!:1.5:  -n-:  i,  ,rd.  i,!,  :i1;::,:i  ,i:itl rii,:rr ri!1itii , sumbet: Dinas  Pehdopoan  Katd  cimahi  (diolah)
-? nb; nZx,y, -Zx,Ey, - (>,, )' lv>v? -(tv,)'] Keterangan :
X : Belanja  Kegiatan  lntensifikasi Y : Pendapatan Asli Daeah  (PAD)
Selanjutnya akan  dihitung korelasi dari data yang diperoleh. Berdasarkan  data  yang diperoleh maka kita  dapat menentukan korelasi dengan
menggunakan  rumus : Berdasarkan pada tabel 7. kita telah peroleh data perhitungan yang dibutuhkan untuk menjawab  rumus  korelasi  di atas, dan selanjutnya di substitusikan  data  perhitungan  tersebut ke dalam rumusnya, dan diperoleh  perhitungan sebagai berikut :
Berdasarkan pada perhitungan yang rumus korelasi di tabel 7. kita telah  peroleh data dibutuhkan untuk menjawab atas, dan
selanjutnya di substitusikan data perhitungan tersebut ke dalam rumusnya, dan diperoleh perhitungan sebagai  berikut :
I (20463q6458380s900000q -(2.575749189(s6q8341 03039 llqtstt.+tt.sznn7lBaooq -6.634483879482660009] [ q+ze:  rr608]60e600000009  -(3 s62
1 09465 503 6s000000000J (2.0463  964s83  8059000000q - G.5s7.29495627 34n00100q
]1s.r+o:e  r:ozsss13000g -(70.  1888 1428s728300000009 so9.ro 15021 o7174oooooo ,l t oot  gt.gt  +t zazsw t ff '
=lqlgf0310l1l10!9ry 6006646  108488s6000000 =  4,847
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Koefisien Korelasi sebesar 0,847 yang
menunjukan bahrva antara  variabel X dan variabel Y terdapat  hubungan  yang sangat kuat (berdasarkan pedoman untuk memberikan  interpretasi terhadap koefisien  korelasi).
Setelah dikeiahui besarnya  Koefisien  Korelasi,  maka dapat dihitung Koefisien Determinasi yang dipergunakan untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh variabel X (Belanja lntensifikasi  PAD) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah). Menurut Sucijana (1997'.24A) rumus  Koeflsien Determinasi adalah  sebagai  berikut :
Kd=r2 x 100%
Berdasarkan kepada  rumus  tersebut, maka selanjutnya kita tinggal  substitusikan saja  nilai r (korelasi) yang telah kita  hitung  sebeulnya  ke dalam rumus. Perhitungan Koefisien Determinasinya adalah  sebagai  berikut:
Kd  = 1x100% 66 = (0,847)2 x 100%
Kd = 71,8% Dari hasil perhitungan di atas,  diperoleh  Kd sebesar 71,8o/o, aftinya variabel X (Belanja Intensifikasi  PAD)  mempunyai  pengaruh  yang  "Kuat" terhadap  variabel Y (PAD) pada  DISPENDA Kota Cimahi sebesar 71,8%,  sedangkan  sisanya  sebesar 28, 2% dipengaruhi  oleh faktor  lain yang  tidak diteliti.

## 5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Belanja  kegiatan  intensifikasi Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus mengalami  kenaikan  meskipun  pada  tahun 2011 mengalami  penurunan  anggaran  belanja pada kegiatan intensifikasi, namun - demikian peningkatan belanja kegiatan intensifikasi tersebut diimbangi dengan naiknya penerimaan Pendapaian Asli Daerah di Kota Cimahi, besar persentase (%) kenaikan belanja intensifikasi PAD terbesar  terdapat  pada tahun 2009-2010, yaitu sebesar 29,83ok, dan besar belanja intensifikasi  Pendapatan A.sli Daerah (PAD) yang  paling  besar terjadi  pada tahun 20'1 0 sebesar  Rp. 704.041.208,00
2. Besar penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun  ke tahun terus  mengalami
kenaikan, besar persentase (%) kenaikan penerimaan  PAD terbesar terdapat  pada tahun 2010-2011, yaitu sebesar  25,95  %, dan besar penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  paiing  besar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 1 1 7.928.288.'1 6'1.
3. Belanja Kegiatan  lntensifikasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap peningkatan  PAD di Kota Cimahi.  Hal ini didukung oleh uji statistik, dimana r = 0,847 menunjukan adanya korelasi linier antar variabel. Koeflsien  Determinasinya 71,8 % mengindikasikan  bahwa  pengaruh  X terhadap Y . kuat, dimana  71,8 % variasi  nilai PAD di Kota Cimahi  disebabkan oleh karena adanya perbedaan dalam nilai Belanja Kegiatan lntensifikasi PAD di Kota Cimahi, hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh Belanja Kegiatan Intensifikasi PAD  terhadap  PAD di Kota Cimahi.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikeluarkan maka semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima.
5.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  maka  kiranya  dapat  diajukan  saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Kota  Cimahi. Saran-saran  tersebut antara  lain;
1. Dengan  ditetapkannya  Keputusan Walikota No. 973/Kep. 2BB-Dispenda/2002 mengenai kegiatan  intensifikasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota  Cimahi, maka  Dinas Pendapatan Kota Cimahi harus dapat melaksanakan tugasnya  sesuai dengan peraturan  yang ada, sehingga dapat  menunjang  kelancaran  kegiatan tersebut dan  pada akhirnya dapat meningkatkan  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD) sesuai  dengan  yang  diharapkan.
2. Dari penelitian  diperoleh  hubungan  yang  sangat kuat antara belanja  kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka  hal ini harus ietap dipertahankan  dengan cara melakukan kontrol  terhadap belanja kegiatan intensifikasi  Pendapatan Asli Daerah /PAI.]\ lzcrona hal farcahr r+  r{ana+ manr  rni-^^ besamya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Cimahi dan  diharapkan  semua itu dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota  Cimahi.