Dasar-Dasar Kebijakan Kurikulum...

## DASAR-DASAR KEBIJAKAN KURIKULUM DI MADRASAH IBTIDAIYAH
M. Bustanul Ulum Mar’atus Sholihah Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong-Jember marmarapgmi@inaifas.ac.id

## Abstract
Curriculum  policies  that  change  frequently  are  influenced  by  one  basis  that  dominates  and affects  other  policy  bases.  Political  basis  is  the  main  key  in  curriculum  development  in madrasah ibtidaiyah (elementary school) in order to succeed its education process. The basic curriculum  policies  in  madrasah  ibtidaiyah  does  not  only  consist  of  philosophical, psychological,  sociological,  scientific  and  technological  developments,  organizational,  and political, but are also closely related to the basis of religion as part of an institution that teaches religious education through formal education. This religious basis is important to be embedded in  madrasah  ibtidaiyah  curriculum  as  an effort  to  answer  modern  problems regarding  to  the behavior  of  children  and  adolescents,  especially  children.  The  provision  of  a  religious foundation carried out since childhood is believed to be able to strengthen the formation of good behavior (good morals), as has been implemented by Islamic basic education institutions (madrasah  ibtidaiyah)  so  far  by  teaching  religious  subjects  separately  using the  broad  fields curriculum design .
Keywords: policy, curriculum, religion, madrasah ibtidaiyah, child

## Abstrak
Kebijakan kurikulum yang sering berubah dipengaruhi oleh salah satu dasar yang mendominasi dan  mempengaruhi  dasar  kebijakan  lain.  Dasar  politik  menjadi  kunci  utama  dalam pengembangan  kurikulum  di  madrasah  ibtidaiyah  untuk  menyukseskan  proses  pendidikan jenjang dasar. Dasar kebijakan kurikulum di madrasah ibtidaiyah tidak hanya terdiri dari dasar filosofis, psikologis, sosiologis, perkembangan IPTEK, organisatoris, dan politik, namun juga sangat  lekat  dengan  dasar  agama  sebagai  bagian  dari  lembaga  yang  mengajarkan  pendidikan agama melalui pendidikan formal. Dasar agama ini menjadi penting untuk disematkan dalam kurikulum  madrasah  ibtidaiyah  sebagai  upaya  menjawab  permasalahan  moderen  tentang perilaku anak dan remaja, terutama anak. Pemberian fondasi agama yang dilakukan sejak masa anak-anak  dipercayai  mampu  memperkuat  pembentukan  perilaku  baik  (akhlak  baik),  seperti yang  telah  diimplementasikan  oleh  lembaga  pendidikan  dasar  Islam  (madrasah  ibtidaiyah) selama  ini  dengan  mengajarkan  mata  pelajaran-mata  pelajaran  agama  secara  terpisah  dengan menggunakan model the broad fields curriculum design .
Kata kunci: kebijakan, kurikulum, agama, madrasah ibtidaiyah, anak

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum

## Pendahuluan
Pendidikan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan,  Prof.  Rupert.  C.  Lodge mengemukakan  “ in  this  scene,  life  is  education,  and  education  is  life ”.  Kata-kata  tersebut mengungkapkan  bahwa  seluruh  kehidupan  memiliki  nilai  pendidikan,  karena  kehidupan memberikan  pengaruh  kepada  pendidikan  bagi  seseorang  atau  masyarakat. 1 Seorang  tokoh pendidikan  pembebasan,  yaitu  Paulo  Freire  menyatakan  jika  pendidikan  harus  berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pendidikan yang diharapkan menjadi sarana dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia harus tersusun secara “apik dan metodik” sebagaimana dalam bentuk kurikulum.
Pendidikan  di  Indonesia  memiliki  banyak  kebijakan.  Kenyataan  bahwa  kebijakan pendidikan  tersebut  seringkali  berganti  dengan  cepat,  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  faktor politik.  Politik  memang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  proses  perumusan  dan  implementasi kebijakan,  sebagaimana  Tilaar  dan  Nugroho  mengungkapkan  bahwa  sebagai  sebuah  strategi, dalam  kebijakan  publik  sudah  terangkum  preferensi-preferensi  politis  dari  para  aktor  yang terlibat  dalam  proses  kebijakan,  khususnya  pada  proses  perumusan.  Kebijakan  pendidikan sebagai  bagian  dari  kebijakan  publik  tidak  terlepas  dari  preferensi  politis  pemerintah  sebagai aktor yang merumuskan kebijakan.
Usia  anak-anak  merupakan  periode  awal  yang  paling  penting  dalam  memperoleh pendidikan dan merupakan hal mendasar sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Keseluruhan potensi berkembang sangat cepat pada usia anak-anak. Fakta yang ditemukan oleh ahli-ahli neurologi menyatakan, bahwa sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia  telah  terjadi  ketika  usia  4  tahun  dan  80%  telah  terjadi  ketika  berusia  8  tahun.
Pertumbuhan fungsional sel-sel saraf tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung, baik situasi pendidikan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Pemerintah sudah mengembangkan kurikulum  madrasah ibtidaiyah dan perangkatnya yang dijadikan acuan bagi penyelenggaraan  pendidikan  jenjang  MI  (madrasah  ibtidaiyah)  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  pendidikan  anak-anak.  Kurikulum  MI  hendaknya  disusun  berdasarkan  landasan teoritis,  yuridis,  empiris,  dan  berdasarkan  kebijakan  yang  telah  dirumuskan.  Kurikulum pendidikan  dikembangkan  berdasarkan  kompetensi  dasar  ( competency-based  curriculum) .  Sidi mengatakan  bahwa  kurikulum  disusun  berdasarkan  kemampuan  dasar  minimal  ynag  harus
1 A. Heris Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), 78
dikuasai  seorang  peserta  didik  setelah  yang  bersangkutan  menyelesaikan  satu  unit  pelajaran, satu satuan waktu dan satu satuan pendidikan. 2
Arah reformasi dalam mewujudkan pengembangan pendidikan terkait dengan kebijakan kurikulum  MI  adalah  ikut  diperbaharuinya  kurikulum  yang  ada  sebelumnya  dari  kurikulum 1994 yang diperbaharui menjadi kurikulum 2004 atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Dua  tahun  kemudian  KBK  pun  telah  mengalami  pembaharuan  kembali  menjadi  KTSP (Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan)  atau  kurikulum  2006,  dan  sekarang  menjadi Kurikulum  2013.  Sekolah-sekolah  diwajibkan  untuk  melaksanakan  Kurikulum  2013  yang berdasarkan  Surat  Edaran  (SE)  No.  156928/MPK.A/KR/2013  tentang  Implementasi Kurikulum 2013 tertanggal 8 November 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  SE  tersebut  juga  mengatur  penyediaan  buku  teks  pelajaran  untuk  pegangan siswa dan guru.

## Pembahasan

## Pengertian Kebijakan
Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan  atau  diadopsi  oleh  suatu  pemerintahan,  dan  partai  politik.  Kebijakan  juga  diartikan sebagai  pernyataan-pernyataan  mengenai  kontrak  penjaminan  atau  pernyataan  tertulis. 3
Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan  tujuan,  kontrak  penjaminan  dan  pernyataan  tertulis  baik  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain.
James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan diikuti serta dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu. 4 James  E.  Anderson  secara  lebih  jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah kebijakan dari hasil pengembangan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasinya antara lain: (1) kebijakan selalu mempunyai  tujuan  tertentu  atau  merupakan  tindakan  yang  berorientasi  pada  tujuan;  (2)
2 Sidi, Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 15
3 AS.  Hornby, Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary  of  Current  English ,  cet.  ke-5. (Oxford:  Oxford University Press, 1995), 893
4 James E. Anderson, Public Policy Making , cet. ke-3 (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), 3

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
kebijakan  berisi  tindakan-tindakan  atau  pola-pola  tindakan  pejabat-pejabat  pemerintah;  (3) kebijakan  merupakan  apa  yang  benar-benar  dilakukan  oleh  pemerintah;  (4)  kebijakan  bisa bersifat  positif,  dalam  arti  merupakan  beberapa  bentuk  tindakan  pemerintah  mengenai  suatu masalah  tertentu  atau  bersifat  negatif  yang  merupakan  keputusan  pejabat  pemerintah  untuk tidak melakukan sesuatu; (5) kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang- undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). 5
Heclo  menggunakan  istilah  kebijakan  secara  luas,  yakni  sebagai  rangkaian  tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah, baik yang lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi tersebut diklasifikasikan sebagai decision making , yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan. 6
Kebijakan  sebaiknya  dipahami  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  sedikit  banyak berhubungan,  beserta  konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada sebagai  suatu  keputusan  tersendiri.  Kebijakan  dipahami  sebagai  arah  atau  pola  kegiatan  dan bukan  sekadar  suatu  keputusan  untuk  melakukan  sesuatu.  Definisi  lain  diartikan  sebagai intervensi  negara  dengan rakyatnya  dalam  rangka mengatasi  persoalan  publik,  karena  melalui hal  tersebut  akan  terjadi  perdebatan  antara  yang  setuju  dan  tidak  setuju  terhadap  suatu  hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 7

## Pengertian Kurikulum
Istilah “kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda antara satu dengan lainnya,  sesuai  dengan  titik  berat  inti  dan  pandangan  dari  pakar-pakar  tersebut.  Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni “ Curricula ”, artinya jarak yang  harus ditempuh oleh seorang  pelari.  Pengertian  kurikulum  kaitannya  dengan  pendidikan  ialah  jangka  waktu pendidikan  yang  harus  ditempuh  oleh  siswa  yang bertujuan  untuk  memperoleh  ijazah.  Siswa dapat  memperoleh  ijazah  dengan  menempuh  suatu  kurikulum.  Ijazah  pada  hakikatnya merupakan  suatu  bukti,  bahwa  siswa  telah  menempuh  kurikulum  yang  berupa  rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke
5 Ibid .
6 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Teori dan Konsep Kebijakan Publik: Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), 3 7 Budi  Winarno, Apakah  Kebijakan  Publik  ?:  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik (Yogyakarta:  Media Pressindo, 2002), 15
tempat  lain  dan  akhirnya  mencapai  garis finish .  Kurikulum  dianggap  sebagai  jembatan  yang sangat  penting  untuk  mencapai  titik  akhir  dari  suatu  perjalanan  dan  ditandai  oleh  perolehan suatu ijazah tertentu. 8
Kurikulum dalam bahasa Arab diungkapkan dengan manhaj , berarti jalan yang dilalui oleh manusia  pada  berbagai  bidang  kehidupan.  Kurikulum    pendidikan (manhaj  al-dirasah) dalam kamus  Tarbiyah    adalah  seperangkat  perencanaan  dan  media  yang  dijadikan  acuan  oleh lembaga  pendidikan  dalam    mewujudkan  tujuan-tujuan  pendidikan. 9 Mochtar  Buchori mengatakan  bahwa  kurikulum  sebagai blue  print (cetak  biru),  yaitu  suatu  penggambaran terhadap  sosok  manusia  yang  diharapkan  akan  tumbuh  setelah  menjalani  semua  proses pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang digariskan dalam kurikulum. 10
Schubert berpendapat sederhana bahwa kurikulum sebagai mata pelajaran, muatan hasil belajar,  adanya  unsur  reproduksi  kebudayaan  dan  pembangunan  sosial,  serta  pentingnya kecakapan  hidup. 11 Zamroni  memiliki  pernyataan  bahwa  kurikulum  merupakan  seperangkat rancangan nilai, pengetahuan dan keterampilan yang harus ditransfer kepada peserta didik dan bagaimana proses transfer tersebut harus dilaksanakan. 12 Nasution mengemukakan, kurikulum merupakan  suatu  cara  untuk  mempersiapkan  anak  agar  berpartisipasi  sebagai  anggota  yang produktif dalam masyarakatnya. 13
Pengertian  kurikulum  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  teori  dan  praktik pendidikan,  bervariasi  sesuai  dengan  aliran  atau teori  pendidikan  yang  dianut.  MacDonald mengungkapkan  jika  kurikulum  merupakan  suatu  rencana  yang  memberikan   pedoman  atau pegangan  dalam  proses  kegiatan  belajar  mengajar. 14 UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003 mendefinisikan  kurikulum  sebagai  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi, dan  bahan  pelajaran,  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 15
8 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 16
9 Susanto  Santawi,  “Pengertian  Kurikulum  Menurut  Para  Ahli,” Optik  Anto ,  9  Juni  2012, http://gontor2007.blogspot.com/2012/06/pengertian-kurikulum-menurut-para-ahli.html  (diakses  1  Oktober, 2020)
10 Ibid ., 26
11 Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori dan Aplikasi (Bandung: Pakar Raya, 2004),
25
12 Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), 129
13 S. Nasution, Azas-Azas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 7
14 Nana Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4
15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
Istilah  “kurikulum”  di  Indonesia  boleh  dikatakan  baru  populer  sejak  tahun  50-an, dipopulerkan  oleh  mereka  yang  memperoleh  pendidikan  di  Amerika  Serikat.  Istilah  itu  kini telah dikenal orang di luar pendidikan, karena pada hakikatnya, kurikulum sama artinya dengan rencana  pelajaran. 16 Kurikulum  madrasah  ibtidaiyah  sama  dengan  kurikulum  SD  (Sekolah Dasar),  tetapi  pada  kurikulum  MI  terdapat  porsi  lebih  banyak  mengenai  pendidikan agama Islam.
Madrasah ibtidaiyah selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran, seperti:
a. Al-Qur’an dan Hadits (Al-Qur’an Hadis)
b. Aqidah dan Akhlaq (Akidah Akhlak)
c. Fiqih (Fikih)
d. Sejarah Kebudayaan Islam
e. Bahasa Arab
f. Ke-NU-an/ Ke-Muhammadiyah-an
Proses  pengembangan  kurikulum  madrasah  ibtidaiyah  (MI)  selain  menjadi  tanggung jawab  internal  madrasah,  juga  harus  didukung  oleh  perhatian  yang  serius  dari  proses pembangunan  pemerintah.  Peningkatan  dan  pengembangan  peran  serta  madrasah  dalam proses  pembangunan  merupakan  langkah  strategis  dalam  membangun  masyarakat,  daerah, bangsa,  dan  negara  dengan  kondisi  yang  tengah  mengalami  krisis  degradasi moral.  Madrasah sebagai  lembaga  pendidikan  yang  membentuk  dan  mengembangkan  nilai-nilai  moral,  harus menjadi  pelopor  sekaligus  inspirator  pembangkit  moral  bangsa.  Pembangunan  tidak  menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna, 17 maka daripada itu dibutuhkan pengembangan kurikulum  lebih  serius  di  madrasah  ibtidaiyah  yang  menjadi  lembaga  berasaskan  dan bernapaskan ilmu agama.

## Dasar-dasar Kebijakan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah
Madrasah ibtidaiyah di Indonesia sangat unik dan tidak sama dengan madrasah di mana pun, karena: (a) diselengarakan seperti sekolah biasa; (b) mengajarkan kurikulum nasional; (c) menyiapkan  siswa  untuk  mengikuti  ujian  nasional;  (d)  bersifat  koedukasi;  (e)  memberikan keterampilan  hidup  untuk  menjadi  warga  negara  yang  produktif  dalam  masyarakat  moderen
16 S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum ..., 2
17 Syelvyana  Rosida,  “Pengembangan  Kurikulum  MI  di  Indonesia,” Laysan  Poetry ,  27  Desember  2012, http://laylil.blogspot.com/2012/12/pengembangan-kurikulum-mi.html (diakses 1 Oktober, 2020)
dan majemuk; dan (f) berhasil memberikan landasan nilai dan norma tradisional agama yang kuat berbasis ajaran agama Islam, di samping pendidikan umum. 18
Nasution  menyatakan  bahwa  pendidikan  sebagai  sarana  mencetak  manusia  ungggul, maka  membutuhkan  kurikulum  yang  sesuai  dan  tepat,  yang  berasaskan  filosofis,  dasar psikologis, dasar sosiologis, dasar organisatoris, dan perkembangan IPTEK sebagai cara untuk menjawab tantangan saat ini dan masa yang akan datang. 19

## a. Dasar Filosofis
Filsafat  yang  digunakan  sebagai  landasan  kurikulum  adalah filsafat  pendidikan . Filsafat  dari  John  Dewey  dan  teori  pendidikan  merupakan  pertimbangan  penting  dalam pembuatan kurikulum. Dewey menyatakan bahwa pendidikan merupakan reorganisasi dan rekonstruksi  konstan  dari  pengalaman.  Belajar  dari  pengalaman  adalah  bagaimana menghubungkan  pengalaman  kita  dengan  pengalaman  masa  lalu  dan  yang  akan  datang. Sekolah sebagai lingkungan khusus hendaknya memberikan pengalaman sosial, dengan cara mendorong kegiatan-kegiatan bersifat intrinsik dalam suatu arah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui imitasi, persaingan sehat, kerja sama dan memperkuat kontrol.

## b. Dasar Psikologis
Bidang  psikologi  yang  mendasari  pengembangan  kurikulum  yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar .
1) Psikologi Perkembangan
Perkembangan  anak  adalah  perkembangan  seluruh  aspek  kepribadiannya, tempo  dan  irama  perkembangan  masing-masing  anak  pada  setiap  aspek  tidak  selalu sama.  Teori  perkembangan  diharapkan  tidak  membingungkan  para  guru,  tetapi  justru akan  memperluas  dan  memperkaya  pengetahuan  para  pemakai  teori-teori perkembangan anak. Tiga teori atau pendekatan tentang perkembangan individu  yang dikenal yaitu pendekatan pentahapan , pendekatan diferensial dan pendekatan ipsatif . Pendekatan yang  banyak  dianut  adalah  pendekatan  pentahapan,  pendekatan  ini  lebih  jelas menggambarkan proses ataupun urutan perkembangan individu.
18 Syam’s Blog, “Potret Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia: Menyoal Revitalisasi Madrasah Ibtidaiyah di Era Otonomisasi Daerah,” Minority  Report ,  25  Juni  2011,    http://myownreport.wordpress.com/2011/06/25/4/
(diakses 1 Oktober, 2020)
19 S. Nasution, Azas-Azas Kurikulum ..., 18

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
J.J.  Rousseau  menyatakan  jika  perkembangan  anak  mempunyai  empat tahapan,  yaitu: masa  bayi , masa  kanak-kanak , masa  remaja ,  dan masa  dewasa .  Piaget, Kohlberg dan Erikson merupakan tokoh-tokoh pentahapan anak yang bersifat khusus.
2) Psikologi Belajar
Studi  tentang  bagaimana  individu  belajar  adalah  psikologi  belajar.  Belajar dapat  diartikan  sebagai  perubahan  tingkah  laku  dan  pola  pikir  yang  terjadi  melalui pengalaman. Perubahan itu dapat berarah kognitif, afektif maupun psikomotorik, baik terjadi karena pengaruh dari nilai intrinsik ataupun ekstrinsik.
Teori belajar yang banyak kita dikenal antara lain: teori psikologi humanisme, psikologi naturalisme, teori apersepsi ( herbartisme ), teori S-R, teori belajar goal insight dan teori belajar cognitive. Teori belajar dijadikan dasar bagi proses belajar, maka hubungan yang  erat  antara  kurikulum  dan  psikologi  belajar  dan  psikologi  anak  yang  terjalin diharapkan mampu menghasilkan pribadi anak yang kokoh.

## c. Dasar Sosiologis
Masyarakat  termasuk  faktor  penting  dalam  penyusunan  dan  pengembangan kurikulum, mengingat manusia sebagai makhluk sosial tak dapat hidup tanpa manusia lain ataupun  masyarakat  lain.  Lingkungan  masyarakat  masing-masing  memiliki  sistem  sosial budaya berbeda. Sistem sosial budaya mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan lembaga masyarakat  serta antar lembaga masyarakat. Aspek yang cukup penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai. Tatanan nilai merupakan seperangkat ketentuan, aturan, hukum, dan moral yang mengatur  cara  berkehidupan  dan  berperilaku  warga  masyarakat.  Nilai-nilai  tersebut bersumber dari agama , budaya , politik , maupun dari segi-segi kehidupan lainnya .
Taylor,  dalam  Nana  Syaodih  Sukmadinata  menyatakan  bahwa  kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, meliputi: pengetahuan , kepercayaan , kesenian , hukum, moral , adat  istiadat ,  serta kemampuan  dan  kebiasaan  yang  diperoleh  manusia  sebagai  anggota masayarakat .  Sukmadinata  menuliskan  bahwa  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  terlepas dari tempat masyarakat itu sendiri. Lingkungan alam dan keadaan geografis mempengaruhi perilaku dan pola hidup anggota masyarakat, oleh karena itu, konsep pedidikan bersifat nasional  dan  universal , tetapi  pelaksanaan  pendidikan  bersifat  lokal , disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat . 20
20 Ibid ., 54

## d. Dasar Organisatoris
Dasar  organisatoris  menyangkut  tentang  bentuk  dan  bahan  yang  disajikan  dalam pembelajaran. Bentuk berupa mata pelajaran yang terpisah-pisah, atau adanya kaitan antar mata  pelajaran,  misalnya  bentuk  the broad  fields  curriculum  design atau  bidang  studi  seperti IPA,  IPS,  Bahasa,  Agama,  dan  matematika.  Cara  menghubungkannya  adalah  dengan menghapus  segala  batas-batas  mata  pelajaran,  dalam  bentuk  kurikulum  terpadu  atau Kurikulum  2013.  Ilmu  jiwa  Gestalt  mengutamakan  keseluruhan,  karena  keseluruhan  itu lebih  bermakna  dan  lebih  relevan  dengan  kebutuhan  anak  dan  masyarakat.  Gestalt cenderung  memilih  kurikulum  terpadu  atau integrated  curriculum .  Ilmu  jiwa  asosiasi berpendirian  lain,  bahwa  keseluruhan  sama  dengan  jumlah  bagian-bagian  dan  cenderung memilih kurikulum subject centered yang berpusat pada mata pelajaran.
Pernyataan  S.  Nasution  bahwa  tidak  ada  kurikulum  terbaik  dan  terburuk.  Setiap organisasi  kurikulum  mempunyai  kebaikan,  akan  tetapi  tidak  lepas  dari  kekurangan  yang ditinjau  dari  segi-segi  tertentu.  Bermacam-macam  organisasi  kurikulum  dapat  dijalankan secara  bersama  pada  suatu  sekolah,  bahkan  yang  satu  dapat  membantu  atau  melengkapi lainnya. 21

## e. Dasar Perkembangan IPTEK
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  ditunjukkan  dengan perubahan  revolusi  industri  mencerminkan  bahwa  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terus berkembang  dari  masa  ke  masa,  dari  abad  ke  abad,  dari  tahun  ke  tahun,  bahkan  dalam hitungan  detik  terus  berubah.  Para  ahli  sering  membuat  pernyataan  bahwa  ilmu  bukan hanya  untuk  ilmu.  Pengembangan  suatu  ilmu  pengetahuan  tidak  hanya  ditujukan  kepada perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan ataupun kepada ilmu lain. Sumbangan berupa penggunaan  dan  penerapan  suatu  bidang  ilmu  pengetahuan  terhadap  bidang-bidang  lain disebut teknologi .  Alisyahban  menulis  pernyataan  Sukmadinata,  bahwa  teknologi  ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal ( hardware  and  software )  sehingga  memperkuat,  membuat  lebih  ampuh,  seakan-akan memperpanjang panca indra, anggota tubuh, dan otak manusia. 22
21 Ibid ., 42
22 Sukmadinata, Pengembangan  Kurikulum:  Teori  dan  Praktek (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya  Offset, 2006), 37

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
Perkembangan  ilmu  dan  teknologi  tidak  berarti  harus  mencari  dan  menemukan sendiri serta harus  memulai dari awal.  Waktu akan banyak  terbuang apabila cara tersebut ditempuh,  sehingga  menyebabkan  ketertinggalan.  Cara  lebih  tepat  dan  memungkinkan untuk  mengejar  ketertinggalan  tersebut  adalah  dengan  transformasi  teknologi. Transformasi  teknologi  merupakan  suatu  proses  pengalihan,  penerapan,  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  secara  teratur.  Proses  pengalihan  tidak berarti  mengambil  dan  menerapkan  teknologi  seperti  keadaan  aslinya  di  negara pengembang,  tetapi  mencakup  juga  penyesuaian,  modifikasi,  dan  pengembangan  lebih lanjut.
B.J.  Habibie  mengutarakan  lima  prinsip  yang  menjadi  pegangan  dalam transformasi  teknologi  industri,  yaitu:  1)  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  di dalam  dan  di  luar  negeri  untuk  menyiapkan  para  pelaku  transformasi;  2)  pengembangan konsep  yang  jelas  dan  realistis  tentang  masyarakat  yang  akan  dibangun  serta  teknologi- teknologi  yang  diperlukan  untuk  mewujudkannya;  3)  teknologi  hanya  dapat  dialihkan, diterapkan,  dan  dikembangkan  lebih  lanjut  jika  benar-benar  diterapkan;  4)  bangsa  yang ingin  mengembangkan  diri  secara  teknologis  harus  berusaha  sendiri  memecahkan  setiap masalahnya;  5)  tahap-tahap  awal  transformasi  bahwa  setiap  negara  harus  melindungi perkembangan  kemampuan  nasionalnya,  hingga  tercapai  kemampuan  bersaing  secara internasional.
f. Dasar Politik
Landasan  politik  diperlukan  dalam  dunia  pendidikan,  khususnya  di  negara Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Politik pendidikan, yaitu  studi  ilmiah  tentang  aspek  politik  dalam  seluruh  kegiatan  pendidikan, dapat  juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan. 23
Landasan  politik  ini  penting  untuk  melatih  jiwa  masyarakat,  berbangsa  dan bertanah air serta juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu sistem pemerintahan  yang  melakukan  penyimpangan  amanat.  Politik  pendidikan  yang  dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah di bidang pendidikan dan
23 Suhartono  dan  Suparlan, Wawasan  Pendidikan:  Sebuah  Pengantar  Pendidikan (Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media, 2008), 103
diaplikasikan  dalam  kurikulum.  Politik  pendidikan  yang  diharapkan  adalah  politik pendidikan keberpihakan pada rakyat kecil atau miskin.
Keberpihakan  tersebut  penting,  karena  hingga  hari  ini  masih  banyak  orang  tua yang  tidak  mampu  menyekolahkan  anak-anaknya  sampai  tingkat  dasar  sekali  pun,  masih banyak  sekolah  yang  kekurangan  fasilitas  atau  bahkan  tidak  memiliki  gedung  yang representatif  atau  tidak  memiliki  ruang  belajar  sama  sekali,  masih  banyak  sekolah  yang sangat kekurangan guru pengajar, masih banyak pula guru (honorer) dibayar sangat rendah, sehingga menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah dan juga masih banyak siswa yang  tidak  terakses  jaringan  internet  maupun  tidak  mampu  mengaksesnya  dikarenakan keterbatasan letak geografis maupun keterbatasan finansial siswa.
Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan  harus  mampu  mewujudkan  sistem  pendidikan  yang  mencerdaskan  dan mencerahkan peradaban bangsa. Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin, Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimana pun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara.
Bangsa dengan politik pendidikan buruk memiliki kinerja pendidikan buruk pula, sebaliknya,  negara  dengan  politik  pendidikan  bagus  memiliki  kinerja  pendidikan  bagus. Kebijakan  tersebut  ditandai  dengan  dikeluarkannya  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  No. 20  tahun  2003. Era  reformasi  menekankan  aspek  desentralisasi  dan  demokratisasi. Kewenangan  yang  semula  terletak  di  pusat  dan  berjalan  secara top-down diubah  dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas, sehingga pola yang berjalan adalah bottom-up.

## g. Dasar Agama
As-Syaibani  menetapkan salah  satu  dasar  dalam kebijakan  kurikulum  pendidikan, yaitu  dasar  agama  (religius).  Dasar  religius,  dasar  yang  ditetapkan  dengan  nilai-nilai  Ilahi yang terdapat pada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan nilai kebenaran mutlak dan universal. 24 Landasan  Pengembangan  kurikulum  agama  di  madrasah  pada  hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang
24 Muhammad  Zaini, Pengembangan  Kurikulum  Konsep  Implementasi  Evaluasi  dan  Inovasi (Yogyakarta: Teras, 2009), 8

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
kurikulum  ketika  hendak  mengembangkan  atau  merencanakan suatu  kurikulum  lembaga pendidikan. 25
Dalam  mengembangkan  kurikulum  sebaiknya  berlandaskan  pada  Pancasila, terutama sila ke satu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan  dan  ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaan  masing-masing  individu.  Sikap  saling  menghormati  dan  bekerjasama  antara pemeluk-pemeluk  agama  dan  penganut-penganut  kepercayaan  yang  berbeda-beda  sangat perlu dikembangkan dalam kehidupan, sehingga dapat terbina kehidupan yang rukun dan damai. 26
Terkait  dengan  pengembangan  materi  kurikulum,  khususnya  agama  pada  jenjang madrasah  ibtidaiyah,  untuk  mata  pelajaran  Akidah  Akhlak  ukuran  keberhasilan  yang diharapkan  adalah  peserta  didik  memiliki  keyakinan  kuat  pada  agama  Islam  dalam  hidup bersama sebagai partner kehidupan di negara Indonesia yang multi agama dan multi kultur. Harapannya bahwa siswa bisa membina kehidupan yang harmonis dengan berbagai agama dan keyakinan berbeda, sehingga masa depan kehidupan akan cerah. 27 Mata pelajaran Al- Qur’an  dan  Hadits,  diharapkan  peserta  didik  dapat  memahami  keanekaragaman  ideologi, latar belakang sosial, etnik, dan sebagainya, sehingga perbedaan dan bahkan pertentangan sekalipun  dapat  terjembatani  melalui  nilai-nilai  pluralisme  dalam  Islam.  Mata  pelajaran fikih,  diharapkan  peserta  didik  tetap  konsisten  menjalankan  syariat  Islam  dalam  keadaan apa  pun  tanpa  terpengaruh  dengan  pergaulan  yang  beraneka  ragam,  artinya peserta  didik tidak tergoyahkan dalam melaksanakan agama, tetap berpegang teguh pada hukum  Islam (seperti halal, haram, makruh,wajib) dan dapat hidup bersama dalam perbedaan.
Mata  pelajaran  sejarah  kebudayaan  Islam,  peserta  didik  diharapkan  dapat mengambil  pelajaran  dari  perjalanan  sejarah  umat  Islam.  Mereka  diharapkan  mampu memahami dan mengambil hikmah dari sejarah perkembangan umat Islam pada masa awal, masa  pertengahan,  dan  masa  moderen  Islam  di  Indonesia  serta  mampu  menerapkannya dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pengembangan  kurikulum  agama  Islam  di  madrasah ibtidaiyah berdasarkan pada prinsp-prinsip yang ada antara lain:
1) Prinsip  peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan,  budi  pekerti  luhur,  dan  nilai-nilai  budaya. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti
25 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 57
26 Ibid ., 68
27 Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010), 80
kehidupannya.  Keimanan  dan  ketakwaan,  budi  pekerti  luhur,  dan  nilai-nilai  budaya perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 28
2) Berpusat  pada  potensi,  perkembangan,  kebutuhan  dan  kepentingan  peserta  didik  serta  tuntutan lingkungan. Prinsip  ini  dimaksudkan  agar  peserta didik  menjadi  manusia  yang  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan tanggung jawab. 29
3) Prinsip  keseimbangan  antara  etika,  logika,  estetika  dan  kinestetika. Kurikulum  hendaknya menaruh  perhatian  terhadap  siswa  agar  mampu  menjaga  keseimbangan  dalam  proses dan pengalaman belajar yang meliputi etika , logika , estetika , dan kinestetika , sehingga siswa akan menjadi seseorang yang terhormat, cerdas, rasional, dan unggul. 30
4) Prinsip  penguatan  integritas  nasional. Prinsip  ini  dimaksudkan  untuk  menanamkan kesadaran  bahwa  Indonesia  adalah  negara  majemuk,  tetapi  keanekaragaman  itu  tidak boleh membuat perpecahan, karena walau pun berbeda tetap satu jua (Bhinneka Tunggal Ika). 31
5) Prinsip pengetahuan dan teknologi informasi. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terus  berkembang,  sehingga  kurikulum mendorong  siswa  untuk  mampu  mengikuti  dan  memanfaatkan  secara  tepat  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  tersebut  agar  siswa  memiliki  kemampuan  untuk  berpikir dan belajar dengan baik. 32
6) Prinsip pengembangan keterampilan  hidup. Prinsip ini mengembangkan empat keterampilan yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  peserta  didik  sesuai  dengan  kebutuhan  lingkungan sekitar,  yaitu  keterampilan   diri  ( personal  skills ),  keterampilan  berpikir  rasional  ( thinking skills ), keterampilan akademik ( academic skills ), keterampilan vokasional ( vocational skills ). Penguasaan  keterampilan  tersebut  akan  membuat  siswa  setelah  lulus  sekolah  dapat mempertahankan hidupnya sesuai dengan pilihan masing-masing individu. 33
28 Muhaimin  dkk, Pengembangan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  di  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 61
29 Muhaimin  dkk, Pengembangan  Model  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  pada  Sekolah  dan Madrasah (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 21-22
30 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2010), 116
31 Ibid.
32 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 152
33 Muhammad  Zaini, Pengembangan  Kurikulum  Konsep  Implementasi  Evaluasi  dan  Inovasi (Yogyakarta: Teras, 2009), 117

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
7) Prinsip  pilar  pendidikan. Pilar  pendidikan  yang  dijadikan  prinsip  pengembangan kurikulum  di  madrasah  ibtidaiyah  ada  empat,  yaitu: learning  to  know (belajar  untuk memahami), learning  to  do (kemampuan  untuk  berbuat), learning  to  be (belajar  untuk menjadi), dan learning to live together (belajar untuk hidup bersama).
8) Prinsip  kontinuitas  (berkesinambungan). Kurikulum  disusun  secara  berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan. Pengalaman  belajar  yang  disediakan  oleh  kurikulum  harus  memperhatikan kesinambungan (antar kelas, antar jenjang pendidikan, antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan). 34
9) Prinsip  belajar  sepanjang  hayat. Kurikulum  di  madrasah  ibtidaiyah  diarahkan  kepada pengembangan,  pembudayaan,  dan  pemberdayaan  peserta  didik   yang  berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan unsur-unsur pendidikan formal, informal dan nonformal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang. 35

## Tahapan-tahapan Kebijakan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah
Pembuatan  kebijakan  kurikulum  di  tingkat  MI  bertujuan  agar  suatu  kebijakan  dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih  dahulu  melewati  beberapa  tahapan  penting.  Tahapan-tahapan  pembuatan  kebijakan kurikulum MI sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahapan kebijakan tersebut, antara lain:

## 1. Penyusunan Agenda
Pembuat  kebijakan  perlu  menyusun  agenda  dengan  memasukkan  dan  memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas sebelum kebijakan ditetapkan  dan  dilaksanakan. 36 Masalah-masalah  yang  terkait  dengan  kebijakan  akan dikumpulkan  sebanyak  mungkin  untuk  diseleksi.  Masalah-masalah  tersebut  dimasukkan dalam  agenda  untuk  dipilih.  Jenis  masalah  bermacam-macam,  terdapat  masalah  yang ditetapkan  sebagai  fokus  pembahasan,  masalah  yang  mungkin  ditunda  pembahasannya,
34 Muhammad Zaini, Pengembangan Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi (Yogyakarta: Teras, 2009), 111
35 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 153 36 Robert  B.  Denhardt  dan  Janet  V.  Denhardt, Public  Administration:  an  Action  Orientation (Boston: Wadsworth, 2009), 50
atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam  agenda  memiliki  argumentasi  masing-masing. 37 Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam tahap  penyusunan  agenda  harus  secara  teliti  melihat  masalah-masalah  mana  saja  yang memiliki  tingkat  relevansi  tinggi  dengan  masalah  kebijakan,  sehingga  pemilihan  tersebut dapat menemukan masalah dengan kebijakan tepat.

## 2. Formulasi Kebijakan
Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat  kebijakan  dalam  tahap  formulasi  kebijakan.  Masalah  ditentukan  mana  yang merupakan  masalah  yang  benar-benar  layak  dijadikan  fokus  pembahasan  dari  berbagai masalah yang muncul. 38

## 3. Adopsi Kebijakan
Pengadopsian  merupakan  satu  alternatif  pemecahan  yang  disepakati  dari  sekian banyak  alternatif  yang  ditawarkan  untuk  digunakan  sebagai  solusi  atas  permasalahan tersebut. 39 Tahap  ini  sering  disebut  juga  dengan  tahap  legitimasi  kebijakan  ( policy legitimation ),  yaitu  kebijakan  yang  telah  mendapatkan  legitimasi. 40 Masalah  yang  telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.

## 4. Implementasi Kebijakan
Tahap  ini  merupakan  alternatif  pemecahan  yang  telah  disepakati  kemudian dilaksanakan,  seringkali  kebijakan  yang  sudah  disepakati  menemukan  berbagai  kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan, yang  mana  penyebabnya  muncul  dari  berbagai  faktor  dan  sering  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan.  Kebijakan  yang  telah  melewati  tahapan  pemilihan  masalah  tidak langsung  berhasil  dalam  implementasi.  Kendala-kendala  yang  menjadi  penghambat  harus mampu  diatasi  sejak  awal  dalam  rangka  mengupayakan  keberhasilan  implementasi kebijakan.

## 5. Evaluasi Kebijakan
37 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 33
38 Ibid ., 34
39 Ibid .
40 Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, Public Administration: an Action Orientation ..., 53

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
Kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  akan  dievaluasi,  untuk  dilihat  sejauh  mana kebijakan  tersebut  telah  mampu  memecahkan  masalah  atau  tidak.  Kriteria-kriteria  yang menjadi  dasar  untuk  menilai  apakah  kebijakan  telah  meraih  hasil  yang  diinginkan  harus ditentukan. 41 Penilaian  tidak  hanya  menilai  implementasi  dari  kebijakan,  tetapi  penilaian harus menentukan lebih jauh perubahan terhadap kebijakan. Kebijakan dapat tetap seperti semula, diubah atau dihilangkan sama sekali.

## Penutup
Pendidikan bukanlah segalanya , tetapi segala-galanya berawal dari pendidikan . Pendidikan selalu membutuhkan  kurikulum  yang  mampu  membawa  kepada  kesuksesan  tujuan  pembelajaran. Pendidikan  di  Indonesia  memiliki  banyak  kebijakan.  Kenyataan  bahwa  kebijakan  pendidikan tersebut seringkali berganti dengan cepat, salah satunya dipengaruhi oleh faktor politik. Politik memang tidak bisa dipisahkan dari proses perumusan dan implementasi kebijakan.
Kebijakan ( policy ) adalah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan  atau  diadopsi  oleh  suatu  pemerintahan  dan  partai  politik.  Kurikulum  ( curricula ) merupakan  jarak  yang    harus  ditempuh  oleh  seorang  pelari. Manhaj adalah  jalan  yang  dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan.  Kurikulum madrasah ibtidaiyah sama dengan kurikulum  sekolah  dasar,  tetapi  pada  kurikulum  madrasah  ibtidaiyah  terdapat  porsi  lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam, yang terdiri dari: Al-Qur’an dan Hadits, Akidah dan Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, bahasa Arab, Ke-NU-an/ Ke-Muhammadiyah-an.
Kebijakan  kurikulum  di  madrasah  ibtidaiyah  membutuhkan  dasar-dasar  dalam pembuatannya,  antara  lain:  dasar  filosofis,  dasar  psikologis,  dasar  sosiologis,  dasar organisatoris,  dasar  perkembangan  IPTEK,  dasar  agama  dan  dasar  politik.  Tahapan-tahapan yang  harus  digunakan  dalam  pembuatan  kebijakan  kurikulum  di  madrasah  ibtidaiyah,  yaitu: penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan evaluasi kebijakan.

## Referensi
1. Anderson,  J.E.  1984. Public  Policy  Making .  Cet.  ke-3.  New  York:  Holt,  Rinehart  and Winston.
41 Winarno, Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus ..., 34
2. Blog,  S.  “Potret  Madrasah  Ibtidaiyah  di  Indonesia:  Menyoal  Revitalisasi  Madrasah
Ibtidaiyah  di  Era  Otonomisasi Daerah”, Minority  Report ,  25  Juni  2011,
http://myownreport.wordpress.com/2011/06/25/4/ (diakses 1 Oktober, 2020).
3. Denhardt,  R.B.  dan  Janet  V.D.  2009. Public  Administration:  an  Action  Orientation . Boston: Wadsworth.
4. Hamalik, O.  2008. Dasar-dasar  Pengembangan  Kurikulum .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
5. Hamalik, O. 2007. Kurikulum dan Pembelajaran . Jakarta: Bumi Aksara.
6. Hermawan,  A.  H.  2009. Filsafat  Pendidikan  Islam. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
7. Hornby, AS. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English . Cet. ke- 5. Oxford: Oxford University Press.
8. Muhaimin,  et  al.  2005. Pengembangan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  di  Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9. Mulyasa. 2009. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
10. Nasution, S. 2003. Azas-Azas Kurikulum . Jakarta: Bumi Aksara.
11. Raharjo, R. 2010. Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam . Yogyakarta: Magnum
Pustaka.
12. Rosida, S. “Pengembangan Kurikulum MI di Indonesia”, Laysan Poetry , 27 Desember 2012,  http://laylil.blogspot.com/2012/12/pengembangan-kurikulum-mi.html (diakses 1
Oktober, 2020).
13. Santawi,  S.  “Pengertian  Kurikulum  Menurut  Para  Ahli”, Optik  Anto ,  9  Juni  2012,
http://gontor2007.blogspot.com/2012/06/pengertian-kurikulum-menurut-para-ahli.html (diakses 1 Oktober, 2020).
14. Sidi.  2001. Menuju  Masyarakat  Belajar:  Menggagas  Paradigma  Baru  Pendidikan . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
15. Suhartono  dan  Suparlan.  2008. Wawasan  Pendidikan:  Sebuah  Pengantar  Pendidikan . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
16. Sukmadinata, N. 2008. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik . Bandung: Remaja
Rosdakarya.

## Mar’atus Sholihah M. Bustanul Ulum
17. Sukmadinata.  2006. Pengembangan  Kurikulum:  Teori  dan  Praktek .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Offset.
18. Sagala, S. 2010. Konsep dan Makna Pembelajaran . Bandung: Alfabeta.
19. Tangkilisan, H.N.S. 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publik: Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus . Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
20. Undang-undang  Republik  Indonesia. Sistem  Pendidikan  Nasional .  Nomor  20  Tahun 2013.
21. Winarno,  B.  2002. Apakah  Kebijakan  Publik  ?:  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.
22. Yulaelawati,  E.  2004. Kurikulum  dan  Pembelajaran:  Filosofi,  Teori  dan  Aplikasi . Bandung: Pakar Raya.
23. Zaini, M. 2009. Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi . Yogyakarta: Teras.
24. Zamroni.  2000. Paradigma  Pendidikan  Masa  Depan .  Yogyakarta:  BIGRAF Publishing.