## TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)

## Muhammad Azani Ramadhan B Nasution, Kusbianto, Andi Maysarah
E-mail : azaninasution1990@gmail.com

## Universitas Dharmawangsa
RINGKASAN  : Penggunaan  alat  digital  pada  tindak  pidana  korupsi  seperti penggunaan  ponsel,  CCTV,  rekaman  percakapan,  dan  alat  digital  lainnya  tentu meyimpan catatan atau jejak digital juga pada alat itu sendiri. Tim penyidik dapat menggunakan  catatan  atau  jejak  digital  tersebut  menjadi  alat  bukti  untuk membuktikan  bahwa  terdakwa  kasus  korupsi  memang  melakukan  tindak  pidana. Penelitian  ini  dibuat  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  mengenai  alat  bukti digital sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, menganalisa kekuatan alat bukti  digital  dalam  tindak  pidana  korupsi,  dan  mengetahui  pertimbangan  hakim dalam  Putusan  No.  1195  K/  Pid.Sus  /  2014  terkait  dengan  kekuatan  alat  bukti digital dalam peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  dengan  aspek  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan. Dalam  Undang-undang  No.  19  tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi elektronika,  ketentuan  alat  bukti  digital  sebagai  suatu  alat  bukti  yang  sah  dalam bentuk  petunjuk.  Dalam  penjelasan  Undang-undang  No.  19  tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pada  pasal  5  ayat  (1)  menyatakan,  Bahwa keberadaan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  mengikat  dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq sebagian besar alat  buktinya  adalah  bentuk  rekaman  telepon  yang  merekam  percakapan  para pelaku dalam melakukan kesepakatan.
Kata Kunci : Kekuatan alat bukti, alat bukti digital, tindakan pidana korupsi

## PENDAHULUAN
Kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  kasus yang  sering  terjadi.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena  kurang  konsistennya penegakan  hukum  di  Indonesia.  Selalu  berubah-ubah  dan  kadang  hanya  berlaku sementara,  itulah  yang  terjadi  pada  hukum  di  negara  kita.  Inilah  yang menyebabkan tindakan korupsi semakin dilakukan dengan berani oleh para aktor- aktor  yang  tidak  bertanggung  jawab,  karena  mereka  memiliki  pola  piker  bahwa hukuman  yang  diberikan  ketika  mereka  tertangkap  tidak  sebanding  dan  malah
sangat  jauh  berbeda  dengan  keuntungan yang  mereka  dapatkan  dari  tindakan korupsi.  Bahkan  saat  sudah  ditangkap  oleh  para  penegak  hukum  pun,  mereka masih  bisa  “menyuap”  dan  akhirnya  diringankan  hukumannya  atau  bahkan dibebaskan. (Jeremy, 2003)
Seringnya  kita  mendengar  masalah  korupsi  yang  semakin  banyak berbanding  lurus  dengan  data  digital  yang  semakin  berkembang.  Apalagi penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  berdeda  dengan  penyelesaian  tindak  pidana umum lain. Sehinnga tim penyidik harus melakukan banyak usaha dan cara untuk menyelesaiakan kasus korupsi.(Ang, 2015)
Sedangkan pada kenyataannya, dalam proses mendapatkan keterangan saksi dan  keterangan  terdakwa  banyak  ditemukan  kelemahan  seperti  tidak  mudahnya mendapatkan seseorang yang sukarela menjadi saksi mengingat peran saksi pasti menerima  banyak  resiko  dalam  tindak  pidana  korupsi  khususnya.  Begitu  juga dengan  keterangan  terdakwa  yang  tidak  bisa  dipastikan  benar-benar  valid  sesuai fakta.
Apalagi  sering  ditemukan  adanya  saksi  yang mencabut  keterangan  di persidangan beberapa perkara di pengadilan tindak pidana korupsi dan tentu saja menambah kesulitan para penyidik untuk menyelesaikan kasusnya. Fenomena ini akhirnya  memberitahu  kita  bahwa  harus  ada  alat  bukti  yang  mendukung  yang dapat membantu para penuntut.
Informasi digital dengan dokumen digital pada hakikatnya dapat dibedakan dengan jelas. Informasi digital adalah sebuah data atau kumpulan data sedangkan dokumen  digital  dapat  dikatakan  sebagai  media  atau  wadah  untuk  data  atau informasi  tersebut.  Jadi  dalam  tindak  pidana  korupsi,  jika  terdapat  alat  bukti berupa  catatan  atau  rekaman  suara  percakapan  para  pelaku,  maka  yang  disebut sebagai  informasi  digitalnya  adalah  informasi  atau data  yang  diperoleh  dari rekaman  percakapannya,  dan  rekaman  percakapan  itu  sendiri  adalah  medianya atau yang disebut sebagai dokumen digitalnya. (Sitompul, 2020)
Berikutnya,  keabsahan  perlengkapan  fakta  digital  membutuhkan  sesuatu penjelasan pakar buat memastikan apakah perlengkapan fakta tersebut memenuhi ketentuan  resmi  serta  materiil  ataupun  tidak.  Sebab  harus  disadari  kalau  seorang pakar dapat membetulkan secara forensik cocok tidaknya dengan syarat ketentuan
materiil  dari  perlengkapan  fakta  digital.  Walaupun  pada  kesimpulannya  hakim yang  hendak  memegang  keputusan  akhir  dalam  memperhitungkan  sesuatu keabsahan dari perlengkapan fakta digital yang diajukan di sidang. (Riyadi, 2020)
Alat digital mempunyai ciri yang tidak nampak ataupun laten, sangat rapuh sebab  sangat  gampang  berganti  ataupun  rusak,  bisa  berpindah  dengan  gampang, serta memerlukan dorongan perlengkapan buat memandang ataupun membacanya.  Perihal  ini  jelas  sangat  berbeda  dengan  ciri  benda  fakta  pada biasanya  yang  bisa  dengan  dilihat  dengan  gampang  sebab  mempunyai  bentuk nyata  secara  raga  sehingga  tidak  memerlukan  perlengkapan  bantuan  buat memandang  ataupun  membacanya,  tidak  gampang  berganti  ataupun  rusak,  serta tidak gampang berpindah..
Disebabkan keunikan dari fakta elektronik ataupun digital, sesuatu pedoman wajib terbuat buat dijadikan selaku dasar penindakan yang bertujuan supaya fakta terpelihara  keasliannya  diawali  dikala  ditemui  sampai  diserahkan  ke  majelis hukum.
Para pelaku kasus tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh lebih dari satu  orang  dan  menggunakan  alat-alat  yang  canggih  sehingga  sulit  bagi  tim penyidik untuk mengungkapnya.(Atmasasmita, 2004)
Kesulitan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  ini  akan  lebih segera mencapai  solusinya  jika  memiliki  alat  bukti. Bukti  digital  salah  satunya,  yang terkadang dijadikan bukti utama oleh penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi.
Pada  persidangan  kasus  korupsi  yang  menggunakan  alat  bukti  digital, biasanya  akan  terjadi  perdebatan  mengenai  bukti  tersebut  yang  bisa  merupakan rekaman  CCTV,  rekaman  percakapan  atau  alat  digital  lainnya.  Hal  yang diperdebatkan  adalah  kevalidan,  keaslian  atau  kekuatan  alat  bukti  tersebut terhadapa kasus yang sedang diperkarakan.(Riady, 2020)
Seperti  pada  kasus  Luthfi  Hasan  Ishaaq  yang  merupakan  tersangka  pada kasus  penyuapan  impor  daging.  Rekannya  yang  juga  terlibat  adalah  Ahmad Fathanah  dan  Suswono.  Mereka  ditangkap  di  sebuah  hotel  pada  Januari  2013. Dalam  kasus  ini,  alat  bukti  yang  dimiliki  oleh  KPK  adalah  rekaman  percakapan yang dapat digolongkan sebagai alat bukti digital.(Darman, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai alat bukti digital sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, menganalisa kekuatan alat  bukti  digital  dalam  tindak  pidana  korupsi,  dan  mengetahui  pertimbangan hakim  dalam  Putusan  No.  1195  K/  Pid.Sus  /  2014  terkait  dengan  kekuatan  alat bukti digital dalam peradilan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  kepustakaan  atau  aspek normatif. Penelitian ini melibatkan peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang  tersedia.  Bahan  hukum  yang  penulis  gunakan  adalah  Undang-Undang  No. 19  Tahun  2016  dan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001.  Penulis  juga menggunakan  referensi  yang  berkaitan  dengan  hukum,  seperti  buku,  jurnal, laporan penelitian, artikel, dan sebagainya.
Penulis  juga  memanfaatkan  bahan  penunjang  lain,  seperti  informasi, penjelasan, atau petunjuk yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.  Bahan  penunjang  tersebut  tidak  termasuk  materi  hukum,  tapi  dapat dijadikan  sebagai  materi  analisis  untuk  kebijakan  hukum  yang  diterapkan  di lapangan.
Kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  khususnya  yang terjadi di Indonesia juga bisa menjadi sumber data bagi penulis, apalagi jika dalam kasus tersebut terdapat  alat digital  yang digunakan dan menjadi alat bukti dalam peradilannya. Penulis juga mempelajari dokumen dan buku-buku hukum.
Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dengan mempelajari  lalu  menelaah  dan  kemudian  melakukan  studi  kasus  lalu  mencatat dan  juga  mengutip  beberapa  dokumen  dan  literatur  yang  tentu  saja  berhubungan dengan alat bukti digital yang digunakan dalam peradilan tindak pidana korupsi.
Penelitian  ini  menganalisis  data  dengan  menggunakan  metode  kualitatif, mengingat  tidak  ada  rumusan  statistik  yang  digunakan.  Kalaupun  ada  angka- angka  yang  digunakan,  hanya  sebagai  tampilan  kisaran  atau  persentase  untuk gambaran suatu peristiwa atau sebuah masalah agar dapat dengan mudah diteliti. Penelitian  kualitatif  dapat  membuat  peneliti  terbantu  untuk  memperoleh
penjelasan  atau  gambaran  yang  lebih  jelas  dan  membuat  rumusan  yang  lebih tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  persidangan, alat  bukti  berupa  penyadapan  sering  digunakan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat dikatakan bahwa rekaman percakapan dna penyadapan  merupakan  alat  bukti  yang  valid  dan  juga  terdapat  ketentuan- ketentuannya pada Undang-Undang.(Reform, 2020)
Rekaman  percakapan  menjadi  alat  bukti  pada  tindak  pidana  penyuapan impor  daging  yang  dilakukan  oleh  Luthfi  Hasan  Ishaaq  dan  rekannya  Ahmad Fathanah yang ditangkap di sebuah hotel pada Januari 2013.
Rekaman percakapan ini dapat digolongkan menjadi alat bukti digital yaitu termasuk  ke  dalam  kategori audio  file.  Musik  atau  suara  dalam  format file  mp3 atau wav merupakan contoh audio file.(Nuh, 2020)
Awalnya  Ahmad  Fathanah  menelepon  Luthfi    pada  pukul  21.50,  dan  di hari  yang  sama  Achmad  Rozi  dihubungi  melalui  telepon  juga  oleh  Luthfi  untuk mengupdate data kebutuhan daging di tahun 2013 yang akan dilakukan oleh Elda Devianne lalu segera mengabari Soewarso. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi Suswono  untuk  mendapatkan  tambahan  daging  sapi  yang diimpor  dalam  waktu sesegera mungkin.
Pada  rekaman  percakapan  yang  ditunjukkan  di  peradilan,  hal  yang  unik yang penulis dapatkan adalah para terdakwa kasus ini menggunakan bahasa arab dalam melakukan kesepakatan mereka. Terlihat jelas sekali hal ini dilakukan agar orang-orang di sekitar mereka,  yang mereka anggap mungkin tidak paham, tidak akan mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.
Mereka  menyebutkan  kata  seperti “arbain  milyar” (40  milyar), “muqoddam” (uang muka), dan lain sebagainya. Bahasa seperti ini dapat terlihat biasa saja bagi orang awam, namun dapat menjadi sebuah percakapan rahasia atau simbol  yang  bersigat  transaksional.  Bahasa  yang  mereka  gunakan  ini  adalah bahasa sehari-hari warga di Timur Tengah .
Hakim  mengambil  keputusan  berdasarkan barang  bukti  rekaman  yang termasuk  alat  bukti  digital.  Maka  dalam  hal  ini,  alat  bukti  digital  memiliki
pengaruh  yang  besar  dalam  kasus  tindak  pidana  tertentu  termasuk  korupsi.  Pada kasus  Luthfi  ini  hakim  menjadikan  sebagian  besar  alat  buktinya  adalah  bentuk rekaman  telepon  yang  merekam  percakapan  para  pelaku  dalam  melakukan kesepakatan.
Proses  pembuktian  tindak  pidana  atau  kejahatan  telah  semakin berkembang  terutama  yang  berkaitan  dengan  teknologi  informasi  atau  digital. Begitu pula Undang-Undang yang mengaturnya, kini sudah semakin banyak.
Undang-Undang  No.  19  tahun  2016  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Mahkamah Konstitusi menjadi solusi pada setiap kasus  yang menggunakan alat bukti digital sebagai alat bukti dalam persidangan, terutama kasus korupsi.
Dengan  adanya  Undang-Undang  ini,  kesulitan  yang  dihadapi  para penyidik  dalam  tindak  pidana  yang  saat  ini  semakin  canggih,  akhirnya  dapat terselesaikan  dan  terfasilitasi.  Para  penyidik  tentu  akan  mendapatkan  landasan kuat dalam menuntut terdakwa perihal alat bukti digital.
Pada kasus korupsi  yang terdapat rekaman percakapan didalamnya, dapat dikatakan  bahwa  rekaman  percakapan  khususnya  percakapan  kesepakatan  para terdakwa merupakan salah satu dokumen digital. Dokumen digital merupakan alat bukti  yang  sah  untuk  dijadikan  petunjuk  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang.
Dalam  pembuktian  alat  bukti  digital  tentu  saja  tidak  dengan  mudah dipresentasikan  di  dalam  persidangan.  Walaupun  kehadiran  alat  bukti  digital diakui  keabsahannya,  perlu  dihadirkan  pula  tim  ahli  yang  menguasai  cara  kerja alat  digital.  Dalam  hal  ini,  di  persidangan  tindak  pidana  korupsi  yang menggunakan  alat  bukti  digital  harus  menyiapkan  tim  ahli  forensik  khusus  yang mumpuni  di  bidang  alat  digital.  Sehingga,  alat  bukti  yang  digunakan  dapat mempermudah proses persidangan.
Sejauh  ini  penggunaan  alat  bukti  digital  dan  juga  tersedianya  Undang- Undang yang mengatur keabsahannya terutama pada tindak pidana korupsi sudah sangat membantu para penegak hukum dalam membuktikan berbagai kasus yang berkaitan  dengan  alat  bukti  ini.  Sehingga  dapat  dikatakan,  terdapat  kemajuan dalam  bidang  hukum  di  negara  kita  dan  tentu  saja  kemajuan  ini  akan  membuat masyarakat benaraa-benar merasakan adanya keadilan dalam hukum.

## SIMPULAN
Pada proses peradilan, alat bukti digital yang sudah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2016  dapat  berbentuk  informasi  baik  yang  disimpan, diucapkan,  diterima  atau  dikirim  mealui  media  elektronik.  Alat  bukti  juga  dapat berupa foto, tulisan atau sura yang terekam pada media elektronik atau digital.
Dalam  Undang-Undang  tersebut,  dokumen  atau  informasi  digital merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Baik yang diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Sehingga pengadilan tidak hanya membutuhkan bukti dalam  wujud  fisik  melainkan  konten,  informasi  atau dokumen  yang  terdapat  di dalam perangkat digital tersebut.
Alat  bukti  digital  termasuk  alat  bukti  yang  cukup  berpengaruh  dalam peradilan  tindak  pidana  korupsi. Pada  kasus  Luthfi  Hasan  Ishaaq  sebagian  besar alat  buktinya  adalah  bentuk  rekaman  telepon  yang  merekam  percakapan  para pelaku dalam melakukan kesepakatan. Dan pada putusan hakim dinyatakan bahwa terdakwa  di  pidana  penjara  selama  18  (delapan  belas)  tahun  dan  denda  Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah),  dan  apabila  tidak  dibayar  maka  harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ang, D. N. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan
Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
Darman. (2020). Alat Bukti Rekaman Luthfi Hasan Ishaaq Akan Dibuka di Pengadilan.
Jeremy, P. (2003). Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas

## Nasional. Yayasan Obor Indonesia.
Nuh. (2020). Perbedaan Barang Bukti Elektronik dan Barang Bukti Digital. Reform, I. C. J. (2020). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Eletronik.
Riady, R. (2020). Cara KPK Buktikan Keabsahan Alat Bukti Elektronik. Riyadi, T. (2020). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Bukan oleh Aparat. Sitompul, J. (2020). Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Eletronik.