## URGENSI PENETAPAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT KEBIJAKAN PELAYANAN PERTANAHAN DI PAPUA

## Arif Rahmadi
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Jalan Tanjung Ria No. 26 Base-G Jayapura Papua Koresponden e mail: arifrahmadipati@gmail.com
Naskah diterima: 17 Januari 2022; revisi: 7 Februari 2022; disetujui: 14 Februari 2022
Abstract : The existence of indigenous peoples, which until now has not received recognition through regional regulations, creates uncertainty which is one of the causes of agrarian conflicts in several regions in Papua. Based on these conditions, the purpose of this study is to provide an overview of the  progress  and  urgency  of  the  customary  land  tenure  of  indigenous  people  related  to  land administration policies in Papua. The author uses a normative legal research method, with a case study  approach  and  qualitative  data  analysis  that  relies  on  secondary  data  obtained  through literature study with stages including 1) data collection; 2) data analysis; and 3) concluding various literature which relevant to the problem formulation. Until now, there are no districts in Papua that have regional decree regarding the recognition of the customary land tenure of indigenous peoples. Various  agrarian  conflicts  are  caused  by  the  customary  land  tenure  uncertainty.  Recognition  of customary  land  tenure  becomes  very  important  to  be  carried  out  immediately  because  1)  the mandate  of  the  Special  Autonomy  Law;  2)  can  reduce  agrarian  conflicts;  3)  the  first-time  land registration will be easier, and 4) the land recognition is a necessity of the state. The author suggests that regional heads need to internalize this recognition into their vision and mission, prioritize the budget  for  its  implementation,  and  engaged  with  various  parties  related  to  the  existence  of customary land tenure of indigenous peoples.
Keywords: Recognition, Customary Land Tenure, Indigenous Peoples, Land Administration, Papua
Abstrak : Keberadaan masyarakat hukum adat yang hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan melalui  peraturan  daerah  menimbulkan  ketidakpastian  yang  menjadi  salah  satu  penyebab terjadinya  sengketa  pertanahan  di  berbagai  wilayah  di  Papua.  Berangkat  dari  kondisi  tersebut, tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  perkembangan  dan  urgensi penetapan hak  ulayat masyarakat hukum  adat terkait kebijakan pelayanan pertanahan di Papua. Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan analisis data kualitatif yang  bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan tahapan meliputi 1) pengumpulan data; 2) analisis data; dan 3) penarikan kesimpulan dari berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian.  Hingga  saat  ini  belum  ada kabupaten/kota di Papua yang telah menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan hak ulayat masyarakat  hukum  adat.  Padahal,  berbagai  sengketa  pertanahan  disebabkan  belum  adanya kejelasan  mengenai  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Penetapan  hak  ulayat  menjadi  sangat penting  untuk  segera  dilakukan  karena  1)  amanat  UU  Otsus;  2)  dapat  mengurangi  sengketa pertanahan;  3)  pendaftaran  tanah  pertama  kali  akan  semakin  mudah;  dan  4)  penetapan  tersebut merupakan  kebutuhan  negara.  Penulis  menyarankan  kepala  daerah  perlu  menginternalisasi penetapan  ini  ke  dalam  visi  misi  dan  memprioritaskan  anggaran  untuk  pelaksanaannya  serta membangun  komunikasi  dengan  berbagai  pihak  terkait  penelitian  keberadaan  hak  ulayat masyarakat hukum adat.
Kata Kunci : Penetapan, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Pelayanan Pertanahan, Papua

## 18 Arif Rahmadi

## A. Pendahuluan
Provinsi  Papua  (selanjutnya  disebut  dengan  Papua)  adalah  salah  satu  Provinsi  di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data luas daerah provinsi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan bahwa wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia ini memiliki luas 312.224,37 km 2 atau sekitar 16 % dari luas wilayah Indonesia. Papua terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota, dengan pusat pemerintahan yang terletak di  Jayapura  juga  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  otonomi  khusus  yang sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (UU Otsus). Topografi wilayah yang sangat beragam, mulai dari pantai, dataran, hingga bukit dan pegunungan tersebar  di  Papua.  Diantaranya,  terdapat  empat  kabupaten  dengan  tinggi  wilayah  lebih dari  2.000  mdpl  yakni  1)  Kabupaten  Puncak  berada  pada  ketinggian  2.303  mdpl;  2) Kabupaten  Puncak  Jaya  berada  pada  ketinggian  2.119  mdpl;  3)  Kabupaten  Lanny  Jaya berada pada ketinggian 2.117 mdpl; dan 4) Kabupaten Intan Jaya berada pada ketinggian 2.101 mdpl (Badan Pusat Statistik, 2021). Sebagian besar tutupan lahan di wilayah Papua masih berupa hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).
Kondisi  tersebut  mempengaruhi  pola  kehidupan  masyarakat  di  Papua,  mereka tinggal secara berkelompok sehingga terbentuk wilayah adat yang dihuni oleh sekelompok suku  tertentu.  Solossa  (2021),  pada  Rapat  Koordinasi  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria Kabupaten Sarmi 2021 menyampaikan bahwa masyarakat hukum adat Papua (Papua dan Papua Barat) terdiri dari 7 wilayah adat. Masing-masing wilayah adat, terdiri dari suku- suku yang berbeda dengan wilayah adat lainnya.
Setiap  masyarakat  adat  hidup  dalam  wilayah  tertentu  dan  tunduk  dengan  adat tertentu  yang  dijunjung  tinggi  oleh  mereka.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  penyebab terjadinya  sengketa  antara  suku  dengan wilayah  yang berbatasan.  Sebagai  contoh,  pada tahun 2020 terjadi bentrok antara Suku Nafri dan Suku Enggros yang disebabkan karena adanya  permasalahan  hak  tanah  di  sekitar  Jembatan  Youtefa,  Jayapura.  Selain  faktor adanya klaim sepihak oleh salah satu suku, hal tersebut juga terjadi akibat belum adanya penetapan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  yang  di  dalamnya  termasuk  wilayah tertentu  yang  menjadi  bagian  dari  hak  ulayat  suatu  masyarakat  hukum  adat  oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 (Perdasus 23 tahun 2008).
Penetapan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  berkaitan  dengan  pelayanan pertanahan.  Dalam  pelayanan  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  salah  satu  persyaratan untuk pengakuan hak adalah adanya bukti pemilikan tanah/ alas hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (PerkaBPN 1 tahun 2010). Dalam pelaksanaannya, alas  hak  yang  diperlukan  adalah  surat  pelepasan  tanah  adat  dari  kepala  suku  pada masyarakat hukum adat tersebut. Beberapa kondisi yang terjadi di Papua adalah adanya penerbitan surat pelepasan hak ulayat atas objek bidang tanah yang sama beberapa kali sehingga menimbulkan permasalahan pertanahan di kemudian hari. Salah satu penyebab terjadinya kondisi di atas adalah belum adanya penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat  oleh  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  munculnya  sengketa  dan  konflik  mengenai penetapan  subjek  pemilik  dan  penguasa  tanah,  subjek  penerima  pembayaran  ganti kerugian serta nilai ganti kerugian yang harus diterima oleh masing-masing subjek sering kali  menjadi  penghambat  pengadaan  tanah  sebagaimana  disebutkan  di  beberapa penelitian terkait pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat (Dewi et al., 2020).
Penelitian  terkait  penetapan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  belum  banyak dilakukan, hasil penelitian Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua (BPK Papua)  (2014)  hanya  menerangkan  berbagai  faktor  yang  menjadi  penyebab  timbulnya konflik  terkait  hak  ulayat  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  hukum  adat,  Suharyo (2019)  meneliti  tentang  perlindungan  hukum  pertanahan  adat  di  Papua  dalam  negara kesejahteraan, sedangkan Widowati et al. (2014) memberikan gambaran mengenai konsep dan pola hak menguasai atas lahan pada kawasan hutan adat yang dilindungi di Indonesia serta  bagaimana  sistem  dan  tata  cara  pendaftaran  tanah  hutan  adat.  Penelitian  yang dilakukan oleh Yoatili (2015) menunjukkan bahwa persoalan mengenai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat belum dapat terselesaikan walaupun telah ada otonomi khusus bagi Papua dan Perdasus 23 tahun 2008. Berkaitan dengan kepemilikan tanah hingga saat ini masih menjadi problem yang krusial yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 1) pemerintah  belum  mengakui  adanya  hak  rakyat  dalam  kepemilikan  hak  ulayat;  2) pemerintah mengambil banyak tanah masyarakat secara paksa untuk dilepaskan menjadi tanah negara; dan 3) belum jelasnya batas hak ulayat menyebabkan sengketa tanah. Dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, belum ada yang secara spesifik membahas pentingnya penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua terkait pelayanan pertanahan.
Dalam penelitian ini akan dibahas kaitan penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat  dengan  pelayanan  pertanahan  yang  ada  di  Papua,  hingga  saat  ini  belum  adanya pemerintah  daerah  di  Papua  yang  menyusun  peraturan  daerah  tentang  penetapan  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat,  padahal  tidak  sedikit  kasus  pertanahan  terjadi  akibat belum adanya kejelasan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah daerah
di Papua terkesan enggan memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat masyarakat hukum adat.

## B. Metode Penelitian
Metodo  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus dan analisis data kualitatif. Analisis bertumpu pada  data  sekunder  sebagai  hasil  studi  pustaka  yang  dilakukan  dengan  tahapan  1) pengumpulan data; 2) analisis data; dan 3) penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data-data  sekunder  berupa  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  jurnal,  karya  ilmiah  di  bidang  hukum,  artikel,  surat  kabar  dan website serta laporan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan berbagai data yang telah berhasil dikumpulkan  untuk  selanjutnya  dipilah  untuk  mendapatkan  data  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Selanjutnya,  data  tersebut  dipelajari  dan  ditelaah  dengan cermat  untuk  mendapatkan  gambaran  umum  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan persoalan yang sedang diteliti, gambaran mengenai permasalahan tersebut kemudian di uraikan secara deskriptif s analisis supaya mudah dipahami.

## C. Perkembangan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua
Pada sistem hukum adat, dikenal dua jenis hak atas tanah yang saling mempengaruhi dan saling terkait antara jenis hak atas tanah yang satu dengan yang lainnya. Jenis hak atas tanah yang dimaksud adalah hak persekutuan hukum atau hak ulayat dan hak perorangan. Sitorus  (2011)  dalam  Sembiring  (2016)  menegaskan  bahwa  pada  kondisi  umum, mendapatkan tanah ulayat tidak dimungkinkan tanpa izin dari masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat. Pada umumnya, tanah ulayat dipunyai oleh kelompok adat atau suku tertentu sesuai letak tanah itu. Pengelolaan tanah ulayat tidak sama antara suku yang satu dengan  suku  yang  lain,  itu  sesuai  dengan  suku  yang  mengusai  tanah  ulayat  tersebut (Pellokila,  2021).  Dalam  pembahasan  hukum  agraria  di  Indonesia,  Harsono  (2003) menjelaskan hak ulayat adalah sebutan yang telah disetujui oleh para ahli hukum supaya masyarakat hukum adat paham dengan tanah dalam kawasannya, yang kita kenal dengan istilah tanah ulayat dan merupakan lebensraum atau ruang hidup bagi masyarakat tersebut sepanjang  masa. Hak Ulayat  disebut  dengan  istilah beschikkingsrecht atau  hak  pertuanan (Dirkareshza et al., 2020).
Hak  ulayat  dapat  dipahami  dalam  berbagai  pengertian.  Poro  et  al.  (2021) mendefinisikan hak ulayat sebagai himpunan kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Kartasapoetra berpendapat bahwa hak ulayat adalah hak yang
paling tinggi atas tanah, yang dapat dipunyai oleh suatu himpunan hukum berwujud suku atau  desa  demi  memberikan  jaminan  keteraturan  dalam  pengusahaan  tanah  tersebut (Lestari & Sukisno, 2021). Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pada Undang- Undang  Dasar  1945  hak  ulayat  disebut  dengan  hak-hak  tradisional  masyarakat  hukum adat.  Pasal  18B  ayat  (2)  menunjukkan  bahwa  Negara  memberikan  pengakuan  dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai sebuah kesatuan termasuk hak tradisional  yang  masih  hidup  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  NKRI  dan perkembangan  bangsa.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  (UUPA)  memberikan penjelasan  terkait  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  adalah  yang  di  dalam perpustakaan  hukum  disebut  dengan  “ beschikkingrecht ”  sebagaimana  tercantum  pada penjelasan undang-undang tersebut.
Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang  berisi  panduan  penanganan  persoalan  terkait  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada  sebuah  pranata  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  sebuah  perhimpunan hukum  yang  didasari  pada  adanya  kesamaan  tempat  tinggal  atau  berdasarkan  pada keturunan. Definisi ini diperluas dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019, kesatuan masyarakat hukum adat merupakan himpunan orang yang identitas budaya  yang  sama,  hidup  secara  turun-temurun  dalam  kawasan  tertentu  berdasarkan pada  kesamaan  tempat  tinggal  atau  keturunan,  mempunyai  benda  adat  kepunyaan bersama serta pranata hukum adatnya sepanjang masih hidup, tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat serta berpegang pada prinsip NKRI. Masyarakat hukum adat dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  adalah  WNI  yang mempunyai  ciri-ciri  yang  unik,  tinggal  secara  berkelompok  dengan  rukun  patuh  pada hukum  adatnya,  mempunyai  hubungan  dalam  keturunan  dengan  leluhur  dan/atau lingkungan hidup  yang sama,  memiliki  ikatan  yang  kuat  dengan  tanah dan lingkungan tempat  tinggal,  serta  terdapat  sistem  nilai  yang  mendefinisikan  sistem  politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan mengelola satu kawasan tertentu dengan sistem turun temurun. Pada konteks Papua dalam UU Otsus dan Perdasus 23 tahun 2008, masyarakat hukum adat adalah orang yang sejak kelahirannya hidup dalam kawasan tertentu sebagai masyarakat asli Papua, mengikatkan diri serta patuh pada suatu hukum adat dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
Uraian tentang hak ulayat dan masyarakat hukum adat dapat memberikan gambaran tentang  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Harsono  (2008)  menerangkan  bahwa  hak ulayat masyarakat hukum adat adalah himpunan kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan tanah yang berada dalam lingkungan tanah  kawasannya.  Pada  Perdasus  23  tahun  2008  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat disebut  dengan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  memiliki  pengertian  hak perhimpunan yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat atas suatu kawasan yang menjadi tempat tinggal para anggota masyarakatnya yang terdiri dari kewenangan untuk mengelola tanah termasuk semua yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak ulayat masyarakat hukum adat dalam tulisan ini adalah mencakup hak ulayat serta hak perorangan warga masyarakat hukum adat.
Penetapan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  di  Papua  diatur  dalam  berbagai tingkatan  peraturan  perundang-undangan.  Dari  tingkat  konstitusi,  undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur  tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat  hukum  adat  termasuk  hak  tradisionalnya  diatur  dalam  undang-undang. Sebagai  turunan  dari  UUD  1945,  UU  Otsus  Papua  mengatur  perlindungan  hak-hak masyarakat  adat  dalam  satu  bab  khusus  yakni  pada  Bab  IX  yang  terdiri  dari  2  pasal  di dalamnya.  Untuk  mengatur  secara  lebih  khusus,  Pemerintah  Papua  telah  menerbitkan beberapa  Perdasus  terkait  dengan  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak ulayatnya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) disebutkan dalam lampirannya bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan mengenai hal itu juga diatur dalam PMNA 5 tahun 1999 yang dicabut  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  (Permen  ATR/BPN)  Nomor  9  Tahun  2015  selanjutnya  dicabut  dengan  Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 yang juga dicabut, saat ini yang berlaku adalah Permen ATR/BPN  Nomor  18  Tahun  2019  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  penatausahaan tanah  ulayat  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Pada  tingkatan  yang  sama, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 (Permendagri 52 tahun 2014). Tidak hanya itu, Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  juga  mengatur  pemetaan  wilayah  masyarakat  hukum  adat melalui  Peraturan  BIG  Nomor  12  Tahun  2017.  Yang  terbaru,  Presiden  Joko  Widodo memberikan  perhatian  khusus  terhadap  Papua  dengan  menerbitkan  Instruksi  Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang salah satu isinya berisi perintah presiden kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertipikasi hak atas tanah, penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadaster, dan pendaftaran tanah adat/ ulayat sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat/ulayat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam Perdasus atau predasi.
Papua  sebagai  salah  satu  daerah  dengan  otonomi  khusus,  telah  menerbitkan beberapa  peraturan  daerah  khusus  (dikenal  dengan  perdasus).  Beberapa  perdasus  yang terkait  dengan  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  yakni  1) Perdasus  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Hutan  Berkelanjutan  di  Provinsi Papua;  2)  Perdasus  Nomor  22  Tahun  2008  yang  mengatur  mengenai  pelestarian  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  (SDA)  masyarakat  hukum  adat  Papua;  dan  Perdasus Nomor 23 Tahun 2008.
Tahapan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara umum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 52 tahun 2014. Pada tahap awal, bupati/walikota membentuk panitia  masyarakat  hukum  adat  kabupaten/kota  yang  ditetapkan  dengan  keputusan bupati/walikota.  Selanjutnya,  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi 1) identifikasi masyarakat hukum adat; 2) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan 3) penetapan masyarakat hukum adat. Tahapan  identifikasi  dilaksanakan  dengan  mengikutsertakan  masyarakat  untuk mencermati 1) sejarah masyarakat hukum adat; 2) wilayah adat; 3) hukum adat; 4) harta kekayaan  dan/atau  benda-benda  adat;  dan  5)  kelembagaan/sistem  pemerintahan  adat. Setelah itu, panitia melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi. Hasil dari proses tersebut  diumumkan  kepada  masyarakat  hukum  adat  setempat  selama  satu  bulan. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan, panitia menyampaikan rekomendasi  kepada  bupati/walikota  untuk  menetapkan  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat hukum adat.
Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Papua memiliki perdasus yang mengatur penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat yakni perdasus 23 tahun 2008. Hak ulayat dan/atau  hak  perorangan  warga  masyarakat  hukum  adat  diakui  keberadaannya berdasarkan  hasil  penelitian  di  kabupaten/kota.  Penelitian  itu  dilaksanakan  oleh  panitia yang  terdiri  dari  1)  pakar  hukum  adat;  2)  penguasa  adat  yang  berwenang  dalam masyarakat hukum adat; 3) lembaga swadaya masyarakat; 4) pejabat dari BPN; 5) pejabat dari  bagian  hukum  kantor  bupati/walikota;  6)  pejabat  dari  instansi  kehutanan  dan
pertambangan; dan 7) pejabat dari instansi terkait. Panitia itu ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota untuk selanjutnya meneliti tentang beberapa hal meliputi 1) sistem hukum adat serta struktur penguasa adat yang dipatuhi oleh anggotanya; 2) sistem pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat asli; 3) pemimpin adat yang memiliki kuasa dalam mengatur pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat; dan 4) batas kawasan yang dianggap sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum  adat  setempat.  Panitia  menggunakan  peta  dasar  dengan  skala  minimal  1:50.000 dengan  melibatkan  pemimpin  adat  setempat  dan  pemimpin  adat  yang  wilayahnya berbatasan. Titik batas yang telah disetujui dipasang tanda  batas permanen. Persetujuan batas ditetapkan dengan berita acara persetujuan batas yang ditandatangani oleh beberapa pihak  terkait  meliputi  1)  pemimpin  adat  yang  berwenang;  pemimpin  adat  yang wilayahnya berbatasan; 3) ketua panitia peneliti; 4) kepala distrik; dan 5) kepala kelurahan atau  kampung.  Hasil  penelitian  yang  telah  didapat  diserahkan  oleh  panitia  kepada bupati/walikota dalam bentuk laporan. Laporan itu disertai dengan lampiran peta batas hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  yang  telah  disetujui  oleh  para  pihak  yang  telah menyetujui  batas  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bupati/walikota  dan/atau gubernur  menetapkan  keputusan  tentang  adanya  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat. Keputusan  tersebut  menyatakan  bahwa  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  masih  ada dengan disertai 1) nama asli yang dikenal dalam masyarakat hukum adat; 2) pemimpin adat  yang  memiliki  kuasa  dalam  mengatur  pengelolaan  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat; 3) lampiran peta hasil penelitian.
Penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat telah diamanatkan melalui berbagai tingkatan  peraturan  perundang-undangan,  namun  pelaksanaannya  berbeda,  nyatanya belum ada pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Selain dipengaruhi oleh peran pemerintah, juga dipengaruhi oleh pihak masyarakat hukum adat. Yang terjadi di  Papua  sejalan  dengan  penjelasan  Mujiati  et  al.  (2019)  bahwa  eksistensi  tanah  ulayat beserta  masyarakat  hukum  adatnya  semata-mata  klaim  pihak  masyarakat  hukum  adat yang  diiringi  melemahnya  berbagai  pranata  adat  mereka  termasuk  tradisi,  hukum  adat serta  wilayah  adat.  Fakta  yang  terjadi  dalam  berbagai  kesempatan  adalah  ‘pemalangan’ oleh masyarakat hukum adat setempat terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh pihak- pihak  di  luar  masyarakat  hukum  adat  tersebut.  Sebagai  contoh,  ‘pemalangan’  Stadion Lukas Enembe oleh masyarakat hukum adat setempat. Ini berkaitan dengan ‘pemalangan’ yang dilakukan oleh suku Ohee menyikapi masalah pembayaran ganti kerugian hak ulayat dan pembangunan jalan alternatif di sekitar stadion (CNN Indonesia, 2021).
Pemerintah  daerah  di  Papua  enggan  memberikan  pengakuan  masyarakat  hukum adat.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  belum  adanya  peraturan  daerah  baik  provinsi maupun kabupaten/kota tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dari 28 kabupaten  dan  1  kota  yang  menjadi  bagian  dari  Papua,  baru  Kabupaten  Jayapura  yang mulai menginisiasi pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan menerbitkan beberapa  produk  hukum  sebagai  dasar  pengakuan,  perlindungan  dan  pemberdayaan masyarakat  adat  di  Kabupaten  Jayapura.  Produk  hukum  yang  dimaksud  terdiri  dari  1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat; 2) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Pengakuan,  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat;  3)  Keputusan Bupati  Jayapura  Nomor  320  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  36  Kampung  Adat  di Kabupaten Jayapura; dan 4) Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura. Langkah maju  Kabupaten  Jayapura  ini  merupakan  perwujudan  salah  satu  misi  yaitu  mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat yang mencakup usaha penguatan keberadaan masyarakat  adat,  serta  pembangunan  kampung  adat  (Pemerintah  Kabupaten  Jayapura, 2017).  Sebagai  usaha  menuju  pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  di  sana, Pemerintah  Kabupaten  Jayapura  membentuk  Gugus  Tugas  Masyarakat  Adat  (GTMA). GTMA Jayapura merupakan lembaga adhoc yang didukung oleh berbagai pihak baik dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, tenaga ahli dari perguruan tinggi yang secara aktif berkoordinasi dengan kepala distrik, kepala kampung dan tokoh-tokoh adat di kawasan masyarakat hukum adat. Langkah maju di Kabupaten Jayapura saat ini disusul oleh Kabupaten Sarmi melalui Gugus Tugas Reforma (GTRA) Sarmi bersama Multi Sector Forum (MSF) menginisiasi pemetaan sosial dan spasial wilayah masyarakat hukum adat. Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  membentuk  tim  melibatkan  berbagai  pihak  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Perdasus  23  tahun  2008  untuk  melaksanakan  pemetaan  sosial dan  spasial  wilayah  masyarakat  hukum  adat.  Tim  itu  memiliki  tugas  melakukan identifikasi,  verifikasi  dan  validasi  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  di  Kabupaten Sarmi. Hingga saat ini, tim tersebut telah memetakan 4 dari 5 wilayah adat yang ada di Kabupaten  Sarmi.  Kabupaten/kota  lain  selain  Jayapura  dan  Sarmi  belum  menunjukkan adanya  inisiatif  dari  pemerintah  daerah  untuk mulai  melaksanakan  tahapan  pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah kabupaten/kota tersebut.
Komposisi panitia penelitian keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perdasus 23 tahun 2008. Susunan panitia penelitian itu terdiri dari  1)  para  pakar  hukum  adat;  2)  penguasa  adat  yang  berwenang  atas  hak  ulayat
masyarakat hukum adat yang bersangkutan; 3) lembaga swadaya masyarakat; 4) pejabat dari  BPN;  5)  pejabat  dari  bagian  hukum  kantor  bupati/walikota;  6)  pejabat  dari  instansi yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  kehutanan;  7)  pejabat  dari  instansi  yang menyelenggarakan  urusan  di  bidang  pertambangan;  dan  8)  pejabat  dari  instansi  terkait lainnya.  Dalam  meneliti  keberadaan  hak  ulayat  suatu  masyarakat  hukum  adat,  tim  itu berkoordinasi dengan kepala distrik dan kepala kampung serta mengikutsertakan peran masyarakat hukum adat yang tinggal pada kawasan tersebut.
Pembentukan  panitia  penelitian  di  Kabupaten  Sarmi  telah  dilaksanakan.  Susunan dari  panitia  itu  melibatkan  berbagai  pihak  terkait.  Panitia  ini  diketuai  oleh  sekretaris daerah, dengan sekretaris dari badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) serta  wakil  sekretaris  dari  dinas  lingkungan  hidup.  Anggota  panitia  ini  terdiri  dari  1) Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi dan Dewan Adat Daerah (DAD) Sarmi sebagai lembaga  adat  yang  berwenang  atas  masyarakat  hukum  adat  di  Kabupaten  Sarmi;  2) lembaga swadaya masyarakat meliputi LSM KIPRa, LSM KIPAS, AMAN, RAPI; 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi; 4) Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarmi; 4) Kantor Cabang Dinas  Kehutanan;  5)  beberapa  instansi  terkait  meliputi  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung,  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi,  Badan KESBANGPOL dan UPT Geospasial Universitas Papua.
Kementerian ATR/BPN turut mengambil peran dalam proses pengakuan hak ulayat masyarakat hukum serta tindak lanjut dari pengakuan tersebut. Dalam proses pengakuan hak  ulayat  sebagaimana  diatur  dalam  Perdasus  23  tahun  2008,  Kementerian  ATR/BPN melalui  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  di  seluruh  Papua  ikut  menjadi  bagian  dari panitia penelitian keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat yang pembagian tugas masing-masing  pihak  akan  ditetapkan  dengan  keputusan  bupati/walikota.  Setelah  hasil penelitian menunjukkan bahwa benar-benar masih ada hak ulayat masyarakat hukum adat di  kawasan  tersebut  selanjutnya  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  kabupaten/kota, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengambil peran dalam pengukuran dan pemetaan hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Pengukuran  dan  pemetaan  kadastral  tersebut dilaksanakan  sesuai  dengan  batas-batas  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  yang  telah disetujui  dan  telah  dituangkan  dalam  berita  acara  persetujuan  batas.  Selanjutnya,  hasil pengukuran  itu  dipetakan  pada  peta  pendaftaran  tanah  serta  dicatatkan  dalam  daftar tanah. Di kemudian hari, peta pendaftaran dan daftar tanah tersebut menjadi acuan bagi Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dalam  pemberian  hak  atas  tanah  bagi  subjek  yang mengajukan permohonan atas suatu bidang tanah.

## D. Urgensi  Penetapan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  terkait  Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua
Kementerian  ATR/BPN  sebagai  lembaga  yang  mendapat  tugas  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  agraria/pertanahan  dan  tata  ruang  memiliki  berbagai kelompok dan jenis pelayanan. Pelayanan tersebut disebutkan dalam Pasal 5 PerkaBPN 1 tahun  2010.  Kelompok  pelayanan  yang  ada  di  Kementerian  ATR/BPN  melalui  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  terdiri  dari  1)  pendaftaran  tanah  pertama  kali;  2) pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah;  3)  pencatatan  dan  informasi  pertanahan;  4) pengukuran bidang tanah); 5) pengaturan dan penataan pertanahan; dan 6) pengelolaan pengaduan.  Dalam  kelompok  pelayanan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  terdapat beberapa  jenis  pelayanan  meliputi  1)  konversi,  pengakuan  dan  penegasan  hak;  2) pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan sesuai dengan subjek  yang  dapat  memilikinya;  3)  wakaf  dari  tanah  belum  bersertipikat  dan  dari  tanah negara;  4)  P3MB/Prk.5;  5)  pendaftaran  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun;  dan  6) pemberian hak guna usaha bagi perorangan dan badan hukum.
Pada masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi. beberapa jenis pelayanan pendaftaran tanah pertama kali terdapat beberapa persyaratan yang sama antara satu pelayanan dengan yang lain.  Persyaratan  yang  dimaksud  meliputi  1)  formulir  permohonan  yang  telah  diisi  dan ditandatangani pemohon di atas materai cukup; 2) fotokopi identitas pemohon; 3) bukti perolehan tanah/alas hak; dan 4) fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
Salah  satu  persyaratan  terpenting  dalam  permohonan  pendaftaran  tanah  pertama kali adalah bukti perolehan tanah/alas hak. Berbagai macam alat bukti dapat menjadi alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri  Negara  Agraria  (PMNA)  Nomor  3  Tahun  1997.  Satu  diantaranya  ialah  akta dibawah tangan yang berisi pemindahan hak yang dibubuhi tanda tangan sebagai bukti kesaksian  oleh  kepala  adat.  Dalam  konteks  pelayanan  pertanahan  di  Papua,  alat  bukti tersebut  dapat  dipahami  sebagai  akta  pelepasan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat (dikenal dengan surat pelepasan hak atas tanah adat) kepada pihak yang membutuhkan tanah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Perdasus 23 tahun 2008.
Terdapat perbedaan antara apa yang diatur dalam Perdasus 23 tahun 2008 dengan apa yang dilaksanakan di Papua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pelepasan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat kepada pihak yang memerlukan tanah dengan  ganti  kerugian  yang  disepakati  bersama  seharusnya  dilakukan  dengan  akta
autentik.  Terhadap  sebagian  atau  seluruh  hak  yang  dilepaskan,  tanahnya  dilepaskan kepada  negara  menjadi  tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh  negara.  Pada  kenyataannya yang terjadi justru penguasa atau pimpinan masyarakat hukum adat setempat memberikan keterangan  bahwa  suatu  bidang  tanah  merupakan  milik  perorangan  warga  masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dari hak perorangan tersebut selanjutnya dibuatkan surat pernyataan  pelepasan  hak  atas  tanah  adat  dari  pemegang  hak  perorangan  warga masyarakat  hukum  adat  kepada  pihak  yang  membutuhkan  tanah,  bukan  dilepaskan kepada negara untuk menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
Dewasa ini, pembuatan surat pelepasan hak atas tanah adat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal itu dapat terjadi karena belum ada pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tidak ada jaminan yang kuat secara hukum bahwa pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut adalah yang  benar-benar  berhak  atas  bidang  tanah  tersebut.  Pada  saat  ini  terjadi  beberapa  kali sengketa yang terjadi antara beberapa suku yang berbatasan atas suatu bidang tanah.
Berbagai  kasus sengketa  hak  ulayat  pernah  terjadi  di Papua.  Leonita (2008)  dalam Yoatili (2015) menjelaskan tentang kasus antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat hukum adat Kamoro dan Amungme di Kabupaten Mimika. Sejak PT Freeport Indonesia menambang  masyarakat  hukum  adat  dipindahkan  ke  lokasi  lain  di  luar  area penambangan. Kekuasaan tersebut didapat melalui pengesahan kontrak karya pada tahun 1967. Masyarakat hukum adat tersebut dipindahkan dengan alasan terkena dampak akibat pembuangan limbah yang dihasilkan dari proses penambangan. Amahorseya (2008) dalam menyebutkan  bahwa  sengketa  tanah  terkait  hak  ulayat  juga  terjadi  antara  Pemerintah Kabupaten Nabire dengan masyarakat hukum adat suku Wate (Yoatili, 2015).
Pemerintah Kabupaten Nabire tidak memanfaatkan hak ulayat yang telah dilepaskan oleh  masyarakat  hukum  adat  suku  Wate  secara  sukarela  pada  tahun  1966.  Hak  ulayat masyarakat  hukum  adat  suku  Wate  diserahkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Nabire melalui kesepakatan bersama antara kepala kampung Oyehe dengan warga Nabire nomor 001/KPRS/51966 tanggal 06 Mei 1966. Dalam kesepakatan bersama itu diserahkan 3 bidang tanah  untuk  kepentingan  umum  di  Nabire  di  antara  untuk  kepentingan  pembangunan banda  udara  Nabire.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  bidang  tanah  tersebut  tidak digunakan  sebagaimana  kesepakatan  yang  telah  dibuat.  Kasus  lainnya  juga  disebutkan oleh  Yoatili  (2006)  terjadi  antara  Pemerintah  Daerah  Papua  dengan  suku  Jautunyi  yang merupakan  bagian  dari  masyarakat  hukum  adat  Ormu  yang  saat  ini  termasuk  dalam wilayah  Kota  Jayapura.  Masyarakat  beranggapan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Papua merekayasa  adanya  pelepasan  6000  hektar  menjadi  tanah  yang  langsung  dikuasai  oleh
negara  melalui  kesepakatan  bersama Overeenkomst 1959.  Padahal,  kepala  suku  yang dikenal dengan Ondoafi dari suku Ormu merasa tidak pernah melakukan pelepasan hak ulayat terhadap tanah seluas 6000 hektar tersebut. Akibatnya, hingga saat ini masyarakat hukum  adat  Ormu  masih  menuntut  ganti  kerugian  terhadap  tanah-tanah  yang  telah dikuasai  dan  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  serta  pengakuan  terhadap  eksistensi  hak ulayat masyarakat hukum adat Ormu (Yoatili, 2015). Gefilem (2016) menerangkan bahwa sengketa akibat penggunaan pelepasan adat sebagai dasar jual beli hak atas tanah ulayat menjadi hak perorangan sering terjadi di Papua (Ivan & Jamin, 2018). Surat pelepasan tanah adat berfungsi sebagai bukti peralihan atas suatu bidang tanah yang dibuat oleh pihak yang diberi  kewenangan melalui  Pasal 43  ayat  (4) UU  Otsus  yakni lembaga  masyarakat  adat. Surat itu selanjutnya digunakan sebagai persyaratan agar kantor pertanahan menerbitkan sertipikat atas bidang tanah tersebut (Ivan & Jamin, 2018).
Beberapa  kasus  di  atas menjadi  salah  satu  faktor  yang  menjadikan  penetapan  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  di  Papua.  Kasus  bentrokan  antara  suku  Nafri  dan  suku Enggros akibat permasalahan hak tanah (CNN Indonesia, 2020) menjadi salah satu fakta pendukung  bahwa  belum  adanya  penetapan  hak  ulayat  masyarakat  menjadi  salah  satu timbulnya konflik antar suku di Papua. Beberapa hal yang menjadi sebab perlunya segera dilaksanakan penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat berkaitan dengan pelayanan pertanahan  di  Papua. Pertama ,  penetapan  ini  merupakan  amanat  UU  Otsus  yang seharusnya segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal itu tercantum dalam Pasal 43 UU  Otsus  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Papua  wajib  mengakui  hak  masyarakat adat yang tahapan penelitiannya diatur dalam Perdasus 23 tahun 2008.
Kedua ,  penetapan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  akan  mengurangi  potensi sengketa  pertanahan  yang  objeknya  merupakan  bagian  dari  hak  ulayat  tersebut.  Ketika peraturan  daerah  tentang  pengakuan  masyarakat  telah  ditetapkan  dengan  dilengkapi daftar  nama  dan  data  spasial  batas-batas  wilayah  hak  ulayat  tentu  akan  memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak ulayat tersebut. Selain itu, penyelesaian sengketa akan lebih mudah karena batas dan pemegang hak ulayat sudah jelas. Ketiga , pendaftaran tanah pertama kali terhadap bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai bagian hak ulayat akan  semakin  mudah.  Hal  itu  disebabkan  karena  kantor  pertanahan  dengan  yakin menerbitkan hak atas pemegang hak dengan mengacu pada peta pendaftaran dan daftar tanah  yang  telah  memuat  informasi  terkait  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan. Keempat ,  penetapan  pemegang  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat merupakan  kebutuhan  negara  sebagai  upaya  memberikan  jaminan  kepastian  hukum. Sumardjono  (2016)  dalam  Puri  (2017)  mengungkapkan  bahwa  hukum  nasional  yang
berlaku  di  Indonesia  menempatkan  penetapan  orang  maupun  badan  hukum  sebagai masyarakat hukum adat memerlukan sebuah pengakuan melalui peraturan daerah atau pun  keputusan  kepala  daerah.  Keputusan  mengenai  penetapan  itu  hanya  bersifat deklaratoir.

## E. Kesimpulan
Sebagaimana persoalan yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, selanjutnya dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: pertama, walaupun  telah  diamanatkan  dalam berbagai  tingkatan  peraturan  perundang-undangan,  penetapan  hak  ulayat  masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah belum dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Papua.  Kabupaten  Jayapura  dan  Sarmi  menginisiasi  dengan  melaksanakan  pemetaan sosial dan spasial wilayah masyarakat hukum adat. Pemerintah melibatkan berbagai pihak terkait  dalam  tahap  awal  penelitian  yang  sedang  dilaksanakan. Kedua, Penetapan  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  menjadi  hal  penting  untuk  segera  dilakukan  karena  1) merupakan  amanat  UU  Otsus  yang  belum  dilaksanakan;  2)  dapat  mengurangi  potensi sengketa  pertanahan  terkait  hak  ulayat;  3)  proses  pendaftaran  tanah  pertama  kali  akan semakin mudah; dan 4) penetapan hak ulayat masyarakat hukum merupakan kebutuhan negara.
Mengacu pada simpulan yang telah disampaikan, penulis menyampaikan beberapa saran  sebagai  berikut  1)  kepala  daerah  perlu  menginternalisasi  pengakuan  hak  ulayat masyarakat hukum adat ke dalam visi misi; 2) pemerintah daerah perlu memprioritaskan anggaran  untuk  mendukung  pelaksanaan  penelitian  sebagai  cikal  bakal  pengakuan  hak ulayat masyarakat hukum adat; dan 3) pemerintah perlu membangun komunikasi dengan berbagai  pihak  terkait  penelitian  mengenai  keberadaan  hak  ulayat  masyarakat  hukum adat.

## Daftar Pustaka
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan  Papua.  (2014,  Desember). Hak  ulayat  masyarakat hukum adat Papua . Diakses tanggal 27 Desember 2021 dari https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf Badan Pusat Statistik. (2019). Luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi 2019 . Diakses tanggal  27  Desember  2021  dari  https://www.bps.go.id/indikator/indikator/ view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZlZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1
Badan Pusat Statistik. (2021, Februari). Provinsi Papua dalam angka 2021 . Diakses tanggal 27 Desember 2021 dari https://papua.bps.go.id/publication/2021/02/26/aae8d17cd6f20e6 1a590d990/provinsi-papua-dalam-angka-2021.html
Barnasaputri,  I.  I.  (2021).  Jalan  Panjang  Pengakuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai. Notaire , 4(1), 1-22. https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805.
Dewi, A. R., Sutaryono, S., Nurhikmahwati, A. (2020). Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 6(2), 277-291. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.454.
Dirkareshza,  R.,  Ibrahim,  A.  L.,  &  Pradana,  R.  (2020).  Urgensi  Hak  Ulayat  Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , 5(1), 94-109.
Ivan,  E. &  Jamin,  M.  (2018). Pembatalan  Sertifikat Hak Milik Atas  Tanah  oleh Hakim  di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Jurnal Repertorium , 5(2), 64-77.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2015). Indonesian  national  carbon accounting  system  data  provinsi  Papua .  Diakses  tanggal  27  Desember  2021  dari http://incas.menlhk.go.id/id/data/special-region-of-papua/
Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan  dan  Hukum Adat. Jurnal  Hukum Ius  Quia Iustum , 28(1), 94-114. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5.
Mujiati, M., Mujiburohman, D. A., & Khasanah, D. D. (2019). Pendaftaran tanah ulayat “suku” di  provinsi  nusa  tenggara  timur .  Paper  dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional Karakteristik  Subjek,  Objek,  Permasalahan  dan  Solusi  Tanah  Ulayat/Adat  dalam Pembangunan Pertanahan 2019.
Pellokila,  J.  R.  Z.  (2021).  Analisis  Penyelesaian  Konflik  Hak  Ulayat  pada  Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Papua. Jurnal Syntax Transformation , 2(8), 1111- 1123. https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330.
Pemerintah  Kabupaten  Jayapura.  (2017). Misi  Kabupaten  Jayapura .  Diakses  tanggal  07 Februari 2022 dari https://jayapurakab.go.id/pemerintahan/misi
Poro,  S.  M.,  Imron,  A.,  &  Shanty,  W.  Y.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Hak  Tradisional Masyarakat  Hukum  Adat  Terhadap  Tindakan  Individualisasi  Tanah  Ulayat  untuk Tujuan Komersial. Bhirawa Law Journal , 2(1), 169-174.
https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857.

## 32 Arif Rahmadi
Puri, W. I. (2017). Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang  Agraria  di  Indonesia. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan ,  3(1),  67-81. https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.91.
Sembiring,  J. (2016). Hak  Menguasai  Negara Atas  Sumber  Daya Agraria. BHUMI:  Jurnal Agraria dan Pertanahan , 2(2), 119-132. https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65.
Solossa,  M.  (2021). Strategi  pendekatan  masyarakat  hukum  adat  di  Papua .  Materi  Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sarmi di Kantor Bupati Sarmi, 30 Agustus 2021.
Suharyo.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Pertanahan  Adat  di  Papua  dalam  Negara Kesejahteraan. Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  8(3),  461-476. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330.
Widowati, D. A., Luthfi, A. N., & Guntur, I. G. N. (2014). Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan . Yogyakarta: STPN Press.
Yoatili, R. (2015). Implementasi Politik Hukum Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua dalam Hukum Tanah Nasional. Jurnal Repertorium , 3, 152-160.
_____ (2020, 11 September). Bentrokan Antar-suku Papua Terkait Tanah Ulayat, 7 Luka- luka. CNN Indonesia . Diakses tanggal 25 Desember 2021 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911112312-20-545280/bentrokan- antar-suku-papua-terkait-tanah-ulayat-7-luka-luka
_____  (2021,  27  Agustus).  Sempat  Dipalang,  Masalah  Proyek  Stadion  Lukas  Enembe Teratasi. CNN Indonesia . Diakses 07 Februari 2022 dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827171841-12-686469/sempat- dipalang-masalah-proyek-stadion-lukas-enembe-teratasi