## Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntanbilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

## Elvita Hirani, Alistraja Dison Silalahi
Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia Email: 1 elvitahirani07@gmail.com, 2 alistraja.disonsilalahi@gmail.com
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kewajiban  moral  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BP2RD) kota medan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berupa  data  primer  dengan  instrumen pengumpulan  data  berupa  kuesioner.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewajiban  moral  secara  parsial  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan,  sedangkan  akuntabilitas  pelayanan  publik  juga berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dan  secara  simultan  moral  dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Kata Kunci: Kewajiban Moral, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak
Abstract −The objective of the research was to determine the Effect of Moral Obligations and Accountability of Public Services on Land and Building Taxpayer Compliance with Management Agency Tax and Retribution (BP2RD) in Medan. This research used  a  quantitative  approach.  The  data  source  used  was  primary  data  with  a  data  collection  instrument  in  the  form  of  a questionnaire.  From  the  result  of  the  research  showed  that  moral  obligation  partially  had  a  positive  and  significant  effect  on compliance  with  land  and  building  taxpayers,  while public  service  accountability  also  had  a  positive  and  significant  effect  on land  and  building  taxpayer  compliance  and  simultaneously  the  moral  obligations  and  accountability  of  public  services  had  a significant positive effect on compliance with land and building taxpayers.
Keywords : Moral Obligation, Public Service Accountability, Compliance Taxpayer

## 1. PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar dan berpotensi untuk terus digali yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sebagian besar penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 berasal  dari pajak, yaitu sekitar 85,4% dari total penerimaan negara berasal dari pajak dan sisanya 14,6% berasal dari penerimaan bukan pajak dan hibah. Dimana dari penerimaan pajak yang tertuang dalam APBN tersebut terdapat penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar  19,4%  dari  total  penerimaan  pajak  (www.kemenkeu.go.id,  2018).  Dalam  rangka  menopang  pembangunan daerah  pemerintah  pusat  akhirnya  mengeluarkan  kebijakan  untuk  memberikan  pertimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dengan  mengesahkan  Undang-undang  No.  28  tahun  2009  yang  memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan, mengelola, dan memanfaatkan beberapa jenis pajak yang dikelompokkan kedalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak  daerah  kabupaten  atau  kota  salah  satunya  yaitu  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB). Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  merupakan  pajak  yang  dikenakan  pada  bumi  dan  atau  bangunan  berdasarkan  dengan  Undang- undang  Nomor  12  tahun  1985  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1994.  Dalam  hal  ini wajib  pajak  harus  memahami  alur  dan  sistem  dari  pajak  bumi  dan  bangunan  agar  wajib  pajak  tahu  akan kewajibannya dan terhinda dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak  dalam  membayarkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terutama  pada  daerah  yang  kurang  mendapat  sorotan  dari petugas  pajak.  Oleh  sebab  itu  PBB  dikenakan  berdasarkan  pada  keadaan  objek  pajaknya  bukan  pada  subjeknya. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar atau melunasi kewajiban pajaknya yang dapat dilihat dari semakin besarnya tunggakan yang terjadi dari tahun ke tahun berarti masih banyaknya pajak bumi dan bangunan  yang belum dilunasi  oleh  wajib  pajak.  Tunggakan  tersebut  terjadi  karena  adanya  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam pemahaman  dan  pengetahuan  wajib  pajak  pada  khususnya  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan perpajakan dan perundang-undangan.
Tunggakan Kepatuhan wajib pajak didefenisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua  kewajiban  perpajakan  dan  menggunakan  hak  perpajakannya  dengan  tetap  berpatokan  pada  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi  sangat  penting  karena  ketidakpatuhan  perpajakan  akan  menyebabkan  berkurangnya  penerimaan  pajak  ke kas  Negara.  Menurut  D.  Nowal  dalam  Rahayu  (2013:138)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham  atau  berusaha  untuk  memahami  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  mengisi formulir  dengan  lengkap  dan  jelas,  menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang  dengan  benar,  membayar  pajak  yang terutang tepat pada waktunya.
Journal of Trends Economics and Accounting Research Vol 1, No 1, September 2020, pp 23-28 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear
Kepatuhan  wajib  pajak (tax  compliance) PBB  dapat  dilihat  dengan  peraturan  PBB  yang  berlaku  yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan cara melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya,
melaporkan  setiap  bentuk  perubahan  tanah  atau  rumah  yang  ditinggali,  mengurus  dan  mengisi  Surat Pemberitahuan  Objek  Pajak  (SPOP)  dengan  benar,  serta  menyerahkan  SPOP  yang  sudah  diisi  tersebut  ke  Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk.  Menurut Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang pembebasa PBB  pada  rumah  yang  Nilai  Jualnya  dibawah  Rp  1  miliar  akan  dikenai  pajak  apabila  beralih  fungsi  atau kepemilikan.  Adapun  bunyinya  yaitu:  Pembebasan  PBB-P2  dikecualikan  terhadap  objek  pajak  yang  mengalami perubahan  data  wajib  pajak  karena  peralihan  hak  kepemilikan  atau  penguasaan  atau  pemanfaatan  kepada  wajib badan.  Demikian  bunyi  dari  Pasal  2A  PerGub  Nomor  38  Tahun  2019  (megapolitan.kompas.com).  Dan  juga  PBB akan dibebaskan atau digratiskan untuk    pejuang Veteran hingga tiga generasi  dibawahnya dengan memenuhi  tiga syarat  yaitu:  rumah  tersebut  tidak  disewakan,  tidak  menjadi  lokasi  usaha  dan  harus  ditinggali  oleh  pemiliknya (m.liputan6.com). Dari beberapa pengertian dan fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah  suatu    kesediaan  wajib  pajak  untuk  tunduk  dan  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  berdasarkan  pada peraturan perpajakan.
Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  yaitu  tingkat  kewajiban  moral  dan akuntabilitas    pelayanan  publik.  Kewajiban  moral  merupakan  etika  atau  moral  yang  berasal  dari  masing-  masing individu  yang  kemungkinan  besar  orang  lain  tidak  memilikinya,  seperti  etika,  prinsip  hidup,  perasaan  bersalah, melaksanakan  kewajiban  perpajakan    dengan  sukarela  dan  benar  nantinya  akan  dikaitkan  dengan  pemenuhan kewajiban    perpajakannya  (artha  dan  setiawan,  2016).  (Layata  dan  setiawan,  2014)  menyatakan    dalam penelitiannya  jika  wajib  pajak  memiliki  kewajiban  moral  yang  baik  akan  cenderung  berprilaku  jujur  dan  taat terhadap  aturan  yang  telah  diberikan  sehingga    hal  ini  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan pajaknya.    Aturan  moral  berfokus  pada  norma-norma  sosial,  adanya  pernyataan  palsu  akan  menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, atau jika ketahuan, rasa malu  dan dengan demikian merupakan prasangka terhadap citra diri  wajib  pajak.  Diasumsikan  bahwa  seorang  wajib  pajak  yang  merasakan  biaya  moral  bertindak  sebagai pembatasan terhadap ketidakpatuhan. Disisi lain, jika seorang wajib pajak merasa adanya beban pajak yang tinggi, sikap  moral  untuk  berperilaku  jujur  akan  menurun  dan  penghindaran  pajak  dapat  dilihat  sebagai  jenis  perlawanan terhadap  sistem  pajak  (Chucks  dan  Anthony,  2013).  Aryandini  (2016)  dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa kewajiban  moral  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.    Wajib  pajak  yang  memiliki  moral  yang  baik cenderung akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Sherly  dan  Putu,  2014:542).  Tingkat  moral  wajib  pajak  di  kota  medan  belum  tumbuh  dari  motivasi  intrinsik individu  melainkan  paksaan  dari  faktor  eksternal  yaitu  seperti  besarnya  denda  pajak  (Cahyonowati,  2011).  Dari pendapat tersebut diketahui bahwa kewajiban moral wajib pajak masih rendah untuk menyadari akan kewajibannya membayar pajak.
Selain  melalui  Kewajiban  Moral  Wajib  Pajak,  memberikan  pelayanan  yang  baik  juga  dapat  meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut (Rajif, 2012). Pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  hasilnya  tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pasolong, 2010:128). Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru  dalam  menjawab  perbedaan  persepsi  pelayanan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  dengan  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Kepatuhan  wajib  pajak  tergantung  pada  bagaimana  petugas  pajak  memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kualitas  pelayanan  yang  kurang  memadai  akan  membuat  wajib  pajak  enggan  untuk  melakukan  kewajibannya. Rendahnya kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kondisi  karena di  dalam kerangka hukum  administrasi  positif indonesia saat  ini telah  diatur  tentang  standar  minimum  kualitas  pelayanan,  namun  kepatuhan  terhadap  standar  minimum  pelayanan publik tersebut belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah.
Cahyadi  dan  Jati  (2016)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  pelayanan  publik  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kenderaan  bermotor  pada  Kantor  bersama  SAMSAT  Denpasar. Anggraeni  dan  Khairani  (2017)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  pelayanan  publik  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Kewajiban Moral
Kewajiban  moral  adalah  moral  yang  berasal  dari  masing-masing  individu  yang  kemungkinan  orang  lain  tidak memilikinya.  Fahmi  (2013:22)  Moralitas  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  mencakup  praktik  dan  kegiatan  yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol didalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut.  Wibowo dan Yenni  (2013)  menyatakan  bahwa  moral  wajib  pajak  merupakan  kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat  dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## 2.2 Akuntanbilitas Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  dapat  diartikan  sebagai  pelayanan  yang  ditujukan  kepada  orang  banyak  (masyarakat  publik). Secara teoritis ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tinkatannya yaitu public service  function (fungsi  pelayanan  masyarakat), development  function (fungsi  pembangunan),  dan protection function (fungsi perlindungan). Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  tugas-tugas kepada publik, terdapat dua macam akuntabilitas (Aswati dkk, 2018), yaitu:
1. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban  horizontal (horizontal  accountability) adalah  jenis  pertangguangjawaban  yang  dilakukan kepada masyarakat luas.

## 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak didefenisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan  dan  menggunakan  hak  perpajakannya  dengan  tetap  berpatokan  pada  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014). Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimilki oleh  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajibannya  dibidang  perpajakan  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.    Menurut  siddik  yang  dikutip  oleh  Rahayu  (2010:137-138),  kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assesment system (sistem penilaian diri). Gunadi (2013:94), menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  wajib  pajak  yang  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi kewajiban  pajaknya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan,  investigasi,  peringatan, atau ancaman dan penerapan sanksi baik hikum maupun administrasi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  metode  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2017:8)  metode kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme.  Populasi  dalam penelitian  ini  yaitu    Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  Kota  Medan  yang  berjumlah  kurang lebih  sekitar  501.145  wajib  pajak  yang  diambil  dari  data  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  tahun  2019.  Sampel penelitian  ini  sebanyak  100  responden.  Metode  Analisis  Data  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut  :  Regresi Linear berganda. Persamaan regresi linier adalah sebagai berikut :
Y= a+b1X1+ b2X2 +e (1)
a  = Intercept (konstanta) b1,b2,b3 = Koefesien regresi dengan variabel X1 ,X2, dan X3 Y  = Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan X1  = Kewajiban moral X2  = Akuntanbilitas Pelayanan Publik e    =  Kesalahan (error)
1. Uji Kualias Data
a. Validitas
Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan person correlation. Jika korelasi antara skor masing-masing butir  pertanyaan  dengan  total  skor  mempunyai  tingkat  signifikan  di  bawah  0,05  maka  butih  pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya.
b. Reliabilitas
Uji  reabilitas  ini  menghasilkan  nilai  Cronbach  Alpha  lebih  besar  dari  0,60.  Apabila  Cronbach  Alpha  dari suatu  variabel  lebih  besar  0,60  maka  butir  pertanyaan  dalam  instrumen  penelitian  tersebut  adalah reliabel/dapat  diandalkan.  Sebaliknya,  jika  nilai  Cronbach  Alpha  kurang  dari  0,60  maka  butir  pertanyaan tidak reliabel.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  adalah  syarat  untuk  melakukan  analisis  regresi  berganda  Pengujian  tersebut  dilakukan  untuk menghindari atau mengurangi bias atas hasil penelitian yang diperoleh. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi
3. Uji Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R 2 ) untuk menentukan model regresi cukup baik digunakan,. Nilai adjusted R 2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2016).
b. Uji  Statistik  F  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
c. Uji  Statistik  t  menunjukkan  seberapa  besar  satu  variabel  independen  secara  individual  atau  parsial  dapat menerangkan variasi variabel terikat

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian koefesien determinasi :
Tabel 1. Hasil Uji Determinasi ( Adjusted R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 ,782 a ,611 ,603 2,98556 a. Predictors: (Constant), X2,X1 b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  nilai R 2 sebesar  0,611.  Hal  ini  berarti  vaariabel  dependen  yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 61,1%. Dan selebihnya 38,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel regresi dalam penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Uji F Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1 Regression 1360.131 2 680.066 76.295 ,000 b Residual 864.619 97 8.914 Total 2224.750 99
a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2,X1
Dari tabel tersebut diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 76.295 dengan  menggunakan tingkat kepercayaaan (confident  interval)  95%  atau  a  =  0,05  maka  dari  tabel  distribusi  F  diperoleh  nilai  3.09.  Dengan  membandingkan nilai  F  dengan  Ftabel,  maka  Fhitung  (76.295)  ˃  Ftabel  (3.09).  Keputusannya  adalah  Ho ditolak  dan  Ha  diterima, artinya secara simultan kewajiban moral dan akuntanbilitas wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini:
Tabel 3. Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11.675 3.749 3.114 .002 X1 .218 .075 .216 2.909 .004 X2 1.485 .170 .647 8.725 .000
a. Dependent Variable: Y
a. Pengaruh variabel kewajiban moral (X1) secara individual atau parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan  (Y).  Berdasarkan  tabel  3  diatas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  Thitung  untuk  variabel  kewajiban  moral (X1) sebesar = 2,909 terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar = 1,98472 hal ini berarti Thitung  2.909>Ttabel  1,98472  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Yang  berarti  ada  pengaruh  positif  dan signifikan kewajiban moral (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).
b. Pengaruh  variabel  akuntabilitas  pelayanan  publik (X2)  secara  individual  atau  parsial  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  bumi  dan  bangunan  (Y).  Berdasarkan  tabel  4.6  diatas,  maka  dapat  silihat  bahwa  Thitung  untuk  variabel akuntabilitas  pelayanan  publik  (X2)  sebesar  8,725  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  (X2) sebesar  1,98472,  hal  ini  berarti Thitung  8,725>Ttabel  1,98472  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima. Yang  berarti ada pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas  pelayanan publik (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).
Dengan persamaan regresi linear sebagai berikut:
Y = 11.675 + 0.218X1 + 1.485X2
Hasil dari regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut:
a = Nilai konstanta hasil sebesar 11.675 menunjukkan apabila seluruh variabel regresi konstanta sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 11.675.
ßX 1 =  Variabel  kewajiban  moral  hasilnya  sebesar  positif  0,218.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  variabel kewajiban moral bertambah 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,218 satuan.
ßX 2 =  Variabel  akuntanbilitas  pelayanan  publik  hasilnya  sebesar  1.485.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila variabel  proporsi  akuntanbilitas  pelayanan  publik  bertambah  1%,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  naik sebesar 1.485 satuan.

## 4.1 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib pajak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kewajiban moral  terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan  pada  badan  pengelola  pajak  dan  retribusi  daerah  kota  medan.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang diperolehthitung  2,909  dan  ttabel  1,98472  dengan  sig.  0,004    dimana  thitung  (2,909>1,98472)  maka  hipotesis diterima.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dikarenakan  wajib  pajak  yang  tidak  menghitung, membayar  dan  melaporkan  pajaknya  dengan  sukarela  atau  melakukan  penghindaran  pajak,  wajib  pajak  tersebut akan  merasa  cemas  dan  merasa  bersalah  karena  tidak  melakukan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak.  Masyarakat yang mempunyai rasa kesadaran, prinsip hidup dan juga rasa bersalah maka akan mematuhi tata cara dan prosedur pembayaran  pajak  dan  tidak  akan  melakukan  penghindaran  atas  tanggung  jawabnya  sebagai  wajib  pajak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik  nilai  moral  seorang  wajib  pajak  maka  akan  menjadi  pendorong  terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firman (2017)  yang  membahas  tentang  pengaruh  biaya  kepatuhan,  pelayanan  fiskus,  sanksi  pajak,  kewajiban  moral terhadap  kepatuhan  pajak  orang  pribadi  di  pekalongan.    Yang  menyatakan  bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 4.2 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  akuntabilitas  pelayanan  publik  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  bumi  dan  bangunan  pada  badan  pengelola  pajak  dan  retribusi  daerah    kota  medan.  Berdasarkan  hasil perhitungan  yang  diperoleh  thitung    8,725  dan  t  tabel  (8,725>1,98472)  maka  hipotesis  dimana  thitung  diterima. 1,98472 dengan sig. 0,000. Berdasarkan hasil penelitian ini akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena semakin baik tingkat akuntabilitas pelayanan publik  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  juga  ikut  meningkat.    Penelitian  ini  mendukung  hasil  dari  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Rachmana  dkk  (2016)  mengenai  pengaruh  persepsi  korupsi  pajak  dan  kualitas pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  persepsi  korupsi  pajak  dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5. KESIMPULAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan:
1. Terdapat  pengaruh  antara  kewajiban  moral  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  badan pengelola  pajak  dan  retribusi  daerah  kota  medan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  Thitung  2,909>  ttabel (2,909>1,98472).  Maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  yang  berarti  kewajiban  moral  secara  parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Terdapat pengaruh variabel akuntabilitas pelayanan publik terhadap  kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi  daerah kota medan. Hal  ini ditunjukkan dengan adanya nilai  Thitung 8,725>  ttabel  1,98472  (8,725>1,98472).  Maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  yang  berarti  secara  parsial akuntabilitas  pelayanan  publik  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumdan bangunan.
3. Terdapat  pengaruh  antara  kewajiban  moral  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak bumi  dan  bangunan  pada  badan  pengelola  pajak  dan  reribusi  daerah  kota  medan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan nilai  Fhitung  78,297>  Ftabel  3,09  (78>309).  Maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  yang  artinya  secara  simultan variabel independen kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Dari  sisi  wajib  pajak  diharapkan  agar  lebih  memperhatikan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  karna  apabilan pembayaran pajak terkendala maka akan berdampak pada pembangunan nasional.
2. Dari  sisi  pelayanan  publik  diharapkan  agar  lebih  meningkatkan    kualitas  pelayanannya  sehingga  wajib  pajak yang melakukan pembayaran pajaklebih merasa nyaman dan terus tertarik untuk selalu membayar pajak.
3. Dari  sisi  akademis  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  agar  menambah  variabel  independen  maupun dependen  yang  memiliki  kemungkinan  pengaruh terhadap  hubungan  kewajiban  moral,  akuntabilitas  pelayanan publik  dan  kepatuhan  ataupun  dapat  menggunakan  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam  penelitian inisehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## REFERENCES
Agus,  Novita  Sari.  2018. Pengaruh Pelayanan  Fiskus Terhadap  Penghindaran  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak  PBB  Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan . Fakultas Ekonomi. Medan: UniversitanMuslim Nusantara Al- Washliyah.
Aryandini,  Saumi.  2016. Pengaruh  Kewajiban Moral,  Pemeriksaan Pajak dan  Kondisi  Keuangan  Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru . Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 3(1), 1463-1477.
Astuti, Tri, dan Ingrid Panjaitan. 2018. Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Media Akuntansi Perpajakan. 3(1), 58-73.
Aswati,  dkk.  2018. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 3 (1), 27-39.
Chayatiningsih, vivin. 2018. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor Kota Kediri. simkiEconomic.2(3),1-13.
Fahmi, Irham. 2013. Etika Bisnis. Bandung: Alfabeta. Fasih, Firman. 2017. Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuahn Pajak Orang Pribadi Di Pekalongan. Fakultas Ekonomi.Yogyakarta: Universiitas Islam Indonesia.
Halim, Abdul. Dkk. 2014. Perpajakan .Jakarta: Salemba Empat. K. Bertens. 2013. Etika Edisi Revisi .Yogyakarta: Kanisius. Layata, Sherly dan Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 9 (02), 540556. Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi 2011 . Yogyakarta: Andi. Martono, Nanang. 2012. Metode Penelitian  Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Rachmania, dkk. 2016 . Pengaruh Persepsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdapat di KPP Pratama Batu) . Jurnal Mahasiswa Perpajakan. 10 (1), 1-8. Rahayu, SK. 2010. Perpajakan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Siregar,  Dian  Lestari.  2018. Pengaruh  Akuntabilitas  Pelayanan  dan  Sanksi    Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam . Jurnal Akuntansi Barelang. 2 (2), 10-26.
Situmorang, Syafrizal Helmi. 2017. Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis . Medan: USU Press. Sugiyono. 2016. Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Alfabeta. Widyaningsih, Aristanti. 2017. Hukum Pajak dan Perpajakan . Bandung: Alfabeta.