Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb DOI: http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025
E-ISSN : 2580 - 3816 Vol.  4 (1) 2022 PP.  31 - 49

## Aktualisasi  Maqashid  Syariah  dalam  Konstruksi  Perspektif  Fikih Terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah
Refki Saputra 1* , Abdurrahman Hilabi 2
1 Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah AL WAFA, Indonesia
2 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, STIBA Arraayah, Indonesia
* refki.saputra@stisalwafa.ac.id
Abstract
Sharia banking regulations require that operations and products run by Islamic banks must be in  line  with  sharia  principles  ( ةيعرشلا  ءيدابملا ).  Islamic  banks  need  a  fiqh  perspective  in conducting  banking  activities,  to  find  out  the  legality  in  the  view  of  sharia.  In  this  context,  a progressive fiqh perspective construction is needed based on maqashid Sharia ( ةعيرشلا دصاقم ). So that it is able to accommodate the dynamics of banking which is developing so fast, while still adhering to  sharia  provisions.  The  purpose  of this  study  describes  how to  actualize  maqashid sharia in the construction of a fiqh perspective, so that fiqh does not only provide sharia legality for sharia  bank activities, but  can  also  make a  real  contribution  to  the  development  of  sharia banking.  By  using  a  qualitative  methodological  approach,  this  study  seeks  to  explain  the actualization  of  the  concept  of  the  maqashid  sharia  methodology.  The  results  of  this  study indicate the urgency of the actualization of maqashid sharia in formulating the legal standing of a  bank  product  in  the  perspective  of  fiqh.  The  actualization  of  maqashid  sharia  requires  the construction of a fiqh perspective with a maqashid approach. Maqashid Sharia must be present and underlie the following stages of ijtihad: text interpretation, formulation of fiqh perspectives, tarjih  of  various  fiqh  opinions,  and  determination  and  application  of  law  on  a  product  or banking activity.
Keywords: Actualization; Maqashid Shariah; Islamic Banking.

## A BSTRAK
Regulasi perbankan syariah mengharuskan operasional dan produk yang dijalankan oleh bank syariah  selaras  dengan  prinsip-prinsip  syariah  ( ةيعرشلا  ءيدابملا ).  Bank  syariah  membutuhkan perspektif  fikih  dalam  melakukan  aktivitas  perbankan,  untuk  mengetahui  legalitas  dan keabsahannya  dalam  pandangan syariah.  Dalam konteks  ini,  dibutuhkan konstruksi  perspektif fikih  yang  progresif  berbasis  pada  maqashid  syariah  ( اقم ةعيرشلا  دص ).  Sehingga  mampu mengakomodir  dinamika  perbankan  yang  berkembang  begitu  cepat,  dengan  tetap  berpegang dengan  ketentuan  syariah.  Tujuan  penelitian  ini  menguraikan  bagaimana  mengaktualisasikan maqashid syariah dalam konstruksi pespektif fikih, agar fikih tidak hanya memberikan legalitas syar’i  bagi  aktivitas  bank  syariah,  namun  juga  dapat  memberikan  kontribusi  real  bagi berkembangnya  perbankan  syariah.  Dengan  menggunakan  pendekatan  metodologi  kualitatif penelitian  ini  berupaya  menjelaskan  aktualisasi  konsep  metodologi  maqashid  syariah.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  urgensi  aktualisasi  maqashid  syariah  dalam  merumuskan  legal standing suatu produk bank dalam perspektif fikih. Aktualisasi maqashid syariah mengharuskan konstruksi  perspektif  fikih  dengan  maqashid  approach.  Maqashid  syariah  harus  hadir  dan melandasi tahapan-tahapan ijtihad berikut : interpretasi teks, perumusan pespektif fikih, tarjih berbagai  pendapat  fikih,  serta  penetapan  dan  penerapan  hukum  pada  suatu  produk  atau aktivitas perbankan .
Kata kunci : Aktualisasi; Maqashid Syariah; Perbankan Syariah.

## P ENDAHULUAN
Dalam  dunia  ekonomi  modern,  bank  syariah  merupakan  fenomena  baru. Kemunculannya  sejalan  dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh  para  ulama  dan cendekiawan  muslim  kontemporer  untuk  mendukung  ekonomi  Islam,  yang  diyakini mampu  menggantikan  dan  memperbaiki  sistem  ekonomi  konvensional  yang  berbasis bunga  (Wijayani,  2017).  Pertumbuhan  perbankan  syariah  di  dunia  dimulai  dengan berdirinya  Mit  Gamr  Bank  di  Mesir  pada  tahun  1963.  Kemudian  Dubai  Islamic  Bank menjadi  bank  komersial  pertama  yang  membuka  layanan  syariah  pada  tahun  1975 (Ghozali, Azmi, & Nugroho, 2019). Lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan International  Monetary  Fund  (IMF)  menjadikan  lembaga  keuangan  syariah  sebagai salah  satu  program  utama  mereka.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa,  secara global kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan suatu kebutuhan dalam kegiatan perekonomian dunia (Suadi, 2018).
Di  Indonesia,  peraturan  terkait  perbankan  syariah  terdapat  dalam  UU  No.  21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan ini mengatur bahwa bank syariah yang melakukan kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah ( ةيعرشلا ءيدابملا ), demokrasi ekonomi  dan  prinsip  kehati-hatian.  Saat  ini  lembaga  keuangan  syariah  sudah  menjadi instrumen  terpenting  dan  berkembang  dengan  pesat  dalam  sistem  perekonomian. Walaupun  dalam  prakteknya  bank  syariah  kadang  kala  dihadapkan  pada  kondisi  yang tidak  ideal  murni  syariah  (Hartanto,  Pramono,  &  Purnamasari,  2019).  Oni  Sahroni (2019)  pakar  perbankan  syariah  mengamini  masih  adanya  kekurangan  dalam  praktik bank syariah, dengan memberikan catatan bahwa perbaikan terus dilaksanakan.
Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  aktivitas  dan  produknya  disusun berdasarkan  Al-Qur’an  dan  hadist,  khususnya  aturan  dan  ketentuan  yang  berkaitan dengan  tata  cara  bermuamalat  dalam  Islam  ( ةيلاملا  تلاماعملا  هقف )  (Ghozali  et  al.,  2019). Dengan  kata  lain  bank  umum  syariah  merupakan  bank  yang  menjalankan  aktivitasnya sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  tidak  mengandalkan  pada  bunga  dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran (Wijayani, 2017).  Operasional  perbankan  syariah  juga  harus  benar-benar  menerapkan  sharia compliance  (memenuhi  kepatuhan  pada  prinsip  syariah).  Di  sisi  lain,  arah pengembangan  dan  regulasi  perbankan  syariah  adalah  untuk  memastikan  penerapan sharia compliance dalam operasionalnya (Trisasmita, 2018).
Perekonomian  dan  perbankan  adalah  salah  satu  aspek  kehidupan  yang  dinamis dan  berkembang  dengan  sangat  cepat.  Maka  diperlukan  perspektif  fikih  berbasis maqashid syariah untuk menjadi acuan bank syariah dalam pelaksanaan operasionalnya. Aktualisasi  konsep  maqashid  syariah  dalam  konstruksi  hukum  atau  legalitas  syari’ aktivitas  dan  produk  perbankan,  akan  menghadirkan  perspektif  fikih  progresif,  solutif dan kontributif serta menghadirkan kemaslahatan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh dunia perbankan yang terus berkembang dan menghadirkan terobosan serta inovasi. Sehingga perspektif  fikih  tidak  hanya  memberikan  legal  standing  bagi  operasional  bank  syariah dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, namun juga berkontribusi secara real untuk perkembangan perbankan syariah secara khusus dan perekonomian secara umumnya.
Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah memiliki peran ganda, yaitu: sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sekaligus  sebagai  landasan  filosofis  yang  logis  pada  aktivitas  ekonomi.  Maka,  dengan adanya maqashid syariah, dari sisi konsep dan penerapan ekonomi Islam tidak terkesan sempit,  kaku,  statis,  dan  lambat.  Tanpa  maqashid  syariah,  Ekonomi  Islam  akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Tetapi sebaliknya, dengan maqashid syariah ekonomi  Islam  berkembang  elastis,  dinamis,  sesuai  dengan  karakteristik  Islam  yang bersifat universal dan relevan untuk segala ruang dan waktu ( ناكمو نامز لكل حلاص ) (Janah & Ghofur, 2018).

## M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode content  analysis . Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan  ( library  research ).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis. Sumber  data  adalah  berbagai  hasil  penelitian,  artikel  ilmiah  dan  buku-buku  referensi yang membahas topik yang berkaitan.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Konsep Maqashid Syariah
Maqashid  syariah  merupakan  salah  satu  konsep  penting  dan  mendasar  yang menjadi  bahasan  pokok  dalam  kajian  keislaman.  Hadir  sebagai  perwujudan  dan pemeliharaan  terhadap  kemaslahatan  umat  manusia.  Konsep  ini  telah  diakui  oleh  para ulama dan menjadi  dasar syariah, tidak hanya dalam  ijtihad hukum namun juga dalam
keberislaman. Sedangkan inti  dari konsep maqashid  syariah  yaitu untuk  menghadirkan kebaikan  dan  menghilangkan  keburukan  atau  menarik  manfaat  sekaligus  menolak mudharat  ( لاصملا  بلج ح دسافملا  ءردو ).  Padanan  istilah  yang  tepat  dengan  makna  dari maqashid syariah adalah kemaslahatan, dan Islam hadir demi kemaslahatan.
Maqashid syariah secara terminologi merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih  oleh  syariah  dan  diwujudkan  dalam  kehidupan,  semua  tujuan  tersebut  bermuara pada kemaslahatan hidup manusia (Ar-Raisuni, 2013). Oleh demikian, Nu’man Jughaim (2019)  seorang  pakar  maqashid  syariah  kontemporer  mendefensikan  maqashid  syariah sebagai  kemaslahatan  yang  hendak  diwujudkan  oleh  syariah.  Kemaslahatan  tersebut mencakup  semua  dimensi  dan  aspek  kehidupan,  termasuk  bidang  ekonomi  dan perbankan.  Bahkan  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek  materi  duniawi,  namun  meliputi kemaslahatan non-materi dan ukhrawi, sebagaimana dijelaskan As-Syatibi (2005), serta para pakar Ushul fikih lainnya seperti : Imam Haramain, Al-Gozhali, Ibnu Abdis Salam, Al-Qarafi, Ibnu Taimiyyah, Ibn Qayyim. Nuruddin Al-Khadimi (2001) mengemukakan bahwa  di  antara  tujuan  universal  syariah  ( ةماعلا  دصاقملا )  :  Pertama  :  Ketaatan  dan peribadatan ( ةيدوبعلا ). Kedua : memperbaiki kehidupan manusia menjadi lebih baik ( حلاصإ عمتجملا ). Ketiga : menghadirkan kebahagian, ketentraman dan kesuksesan di dunia dan di akhirat  ( ةداعسلا  قيقحت ).  Jika  hendak  disimplifikasikan  maka  tujuan  utama  syariah menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menggunakan dua instrumen : jalbu al-masalih dan dar’u al-mafasid (Jughaim, 2019).
Ahmad Ar-Raisuni (2013) yang merupakan tokoh sentral maqashid kontemporer menjelaskan  bahwa  esksistensi  maqashid  syariah  sebagai  tujuan  substantif  syariah bukan  buah  pemikiran  para  Ulama  semata.  Namun  eksistensinya  lahir  dari  Al-Qur’an dan  Sunnah  yang  merupakan  sumber  original  syariah,  Al-Qur’an  dan  Sunnah  yang menjelaskan  maqashid,  tujuan  dan  kemaslahatan  yang  ingin  direalisasikannya,  dan diuraikan  secara  eksplisit  dalam  banyak  ayat  dan  hadis.  Kesadaran  akan  urgensi maqashid  syariah  dalam  memahami  dan  mengamalkan  ajaran  agama  dan menformulasikannya  sebagai  unsur  vital  dalam  interpretasi  teks  agama  dan mengimplemetasikan hukum-hukumnya (Saputra, 2018).
Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah mencakup semua kemaslahatan yang dibutuhkan  manusia  dalam  kehidupannya.  As-Syatibi  (2005)  menjelaskan  dalam kitabnya  Al- Muwafaqat bahwa  semua  ketentuan  dan  hukum  syariah  bermuara  untuk
mewujudkan  kemaslahatan  hidup  manusia,  kemaslahatan  tersebut  meliputi  ; kemaslahatan yang bersifat primer ( ةيرورضلا ) sekunder ( ةيجاحلا ), maupun tersier ( ةينيسحتلا ). Bahkan Yusuf  Al-Qaradhawi (2008) dengan eksplisit menegaskan bahwa :  kebebasan, persamaan,  persaudaraan,  takaful  dan  hak  asasi  manusia  merupakan  bagian  dari maqashid  syariah.  Karena  ini  berkaitan  erat  dengan  kemaslahatan  esensial  kehidupan umat manusia. Namun tentu kemaslahatan yang dimaksud bukanlah berdasarkan asumsi dan selera. Nu’man Jughaim (2019) menekankan bahwa kemaslahatan itu harus selaras dengan syariah dan bermuara pada terwujudnya tujuan-tujuan syariah.
Kajian  konsep  maqashid  syariah  dalam  hukum  Islam  adalah  sangat  penting. Urgensi  itu  didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  sebagai  berikut.  Pertama  : Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat  manusia.  Oleh  karena  itu,  ia  akan  selalu  berhadapan  dengan  perubahan  sosial, dalam  hal  seperti  ini,  apakah  hukum  Islam  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial sedangkan  referensi  utamanya  (Al-Qur’an  dan  Hadits)  turun  pada  abad  yang  lampau. Jawaban  terhadap  pertanyaan  itu  baru  bisa  diberikan  setelah  diadakan  kajian  terhadap berbagai  elemen  hukum  Islam,  dan  salah  satu  elemen  yang  terpenting  adalah  teori maqashid  syariah  (Iskandar  &  Aqbar,  2019).  Kedua  :  Dilihat  dari  aspek  historis, sesungguhnya perhatian terhadap konsep maqashid dan aplikasinya ini telah dilakukan oleh  Rasulullah  Saw,  para  sahabat,  tabi’in  dan  generasi  mujtahid  berikutnya  hingga zaman sekarang (Abidin, 2019). Ketiga : Pemahaman dan penguasaan maqashid syariah merupakan  kunci  keberhasilan  mujtahid  dalam  ijtihadnya,  karena  di  atas  landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan (Iskandar & Aqbar, 2019).

## Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah
Undang-undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  mengatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Dan sebagai UU yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam UU ini diatur mengenai  masalah kepatuhan syariah ( sharia  compliance )  yang kewenangannya berada  pada  MUI  yang  direpresantasikan  melalui  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS). Kemudian,  harus  dibentuk  pada  masing-masing  bank  syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.
(Ghozali  et  al.,  2019).  Kepatuhan  Lembaga  terhadap  syariah  menjadi  syarat  mutlak yang  harus  dijalani  oleh  lembaga  keuangan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan prinsip-prinsip  syariah. Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan seluruh prinsip  syariah dalam semua kegiatan  yang dilakukan sebagai  wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri (Trisasmita, 2018).
DPS memikul tanggungjawab yang besar dalam menjaga penerapan prinsip dan ketentuan syariah, serta memberikan pandangan dan perspeketif fikih dalam operasional dan  produk  bank  syariah.  DPS  mengawasi  seluruh  kegiatan  Lembaga  keuangan  agar senantiasa  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Dengan  kata  lain,  beban  tanggung jawab DPS lah atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar senantiasa sesuai  dengan  prinsip  syariah  :  investasi  atau  proyek  yang  ditangani  oleh  bank  harus sesuai  dengan  prinsip  Syariah,  dan  tentu  saja  bank  itu  sendiri  harus  dikelola  sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari  bank.  Keberadaan  DPS  dan  efektivitas  kinerjanya  akan  membuat  bank  semakin dipercaya  oleh  masyarakat  dengan  mekanisme  syariah-nya  (Wijayani,  2017).  Namun kinerja  DPS  harus  terus  ditingkatkan,  karena  masih  terdapat  kelemahan  dalam pengawasan (Wijayani, 2017).
Keharusan  keselarasan  bank  syariah  dengan  ketentuan  hukum  Islam  membuat bank syariah membutuhkan perspektif fikih untuk setiap aktivitas dan produk perbankan yang  diluncurkan.  Sehingga  perspektif  fikih  yang  memegang  legalitas  kesesuaian aktivitas  bank  dengan  prinsip  syariah  memiliki  peranan  yang  sangat  vital.  Perspektif fikih progresif  yang berbasis pada maqashid  syariah tidak hanya memberikan legalitas produk,  namun  juga  berkontribusi  pada  perkembangan  perbankan  itu  sendiri.  Tentu tugas ini akan dipikul oleh DPS yang memiliki otoritas pada tingkat lembaga keuangan, dan tentunya juga menjadi tugas DSN dan para ulama yang kompeten untuk berijtihad fikih.

## Maqashid Syariah Basis Perspektif Fikih Progresif
Fikih berbeda dengan syariah, syariah adalah sumber hukum yang termanifestasi dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Sedangkan  fikih  adalah  pemahaman  hukum  suatu permasalahan berlandasakan pada dalil, sehingga fikih adalah turunan dari syariah yang lahir melalui analisis dan istinbath. Oni Sahroni (2019) dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer  menyimpulkan  bahwa  fikih  adalah  pendapat  ahli  fikih  tentang  ketentuan

## Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah
Syariah perihal masalah tertentu. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan  norma-norma  hukum  dasar  yang  terdapat  di  dalam  al-Qur’an  dan  Hadis (Nurhayati, 2018). Sehingga hukum fikih yang muncul melalui proses ijtihad, terutama dalam  dimensi  muamalat  ( تلاماعملا  هقف )  adalah  pandangan  dan  perspektif  fikih  yang dikemukakan  oleh  seorang  pakar  (faqih)  berdasarkan  kajian  dan  ijtihad  fikih  yang  dia lakukan.
Ijtihad untuk mengkonstruksi perspektif fikih (hukum) suatu permasalahan tidak diperkenankan  hanya  mengandalkan  pendekatan  tekstual.  Pendekatan  tekstual  hanya akan  menghasilkan  produk  hukum  yang  kaku  dan  tidak  menyentuh  kemaslahatan. Sebagaimana  dijelaskan  Yusuf  Al-Qaradhawi  (2008)  ketika  menguraikan  produk hukum  mazhab  tekstualis  dalam  kitabnya Dirasah  Fi  Fiqh  Maqashid  As-Syariah . Musfir  Al-Qahtani  (2008)  menegaskan  bahwa  teks  Syariah  adalah  teks  yang  suci (transendental)  yang  menjadi  sentral  konstruksi  hukum,  namun  kekeliruan  muncul ketika  interpretasi  teks  hanya  fokus  pada  makna  tekstual  dan  mengabaikan  maqashid syariah sebagai unsur penting dalam analisis teks dan konstruksi hukum. Maka tidaklah aneh,  perspektif  dan  pendapat  fikih  kalangan  tekstualis  cenderung  tidak  progresif  dan menyentuh substansi persoalan.
Maqashid  syariah  harus  menjadi  basis  konstruksi  perspektif  fikih,  sehingga penguasaan maqashid syariah menjadi syarat kualifikasi seorang mujtahid, sebagaimana dikemukakan  oleh  As-Syatibi  (2005),  dan  para  Ulama  kontemporer  seperti  :  Abdul Wahhab  Khallaf,  Muhammad  Abu  Zahrah,  Wahbah  Az-Zuhaili  dan  Yusuf  Al- Qaradhawi  (Saputra,  2018).  Bahkan  begitu  pentingnya  maqashid  dalam  proses  ijtihad dan  konstruksi  hukum  As-Syatibi  (2005)  tidak  hanya  sekedar  menjadikan  kompetensi maqashid syariah sebagai syarat mujtahid, namun menjadikannya sebagai syarat utama dan pertama untuk memenuhi kualifikasi mujtahid.
Perspektif  fikih  yang  dibangun  oleh  faqih  untuk  memberikan  legalitas syari’ yang  menjadi  pijakan  bank  syariah  dalam  menjalankan  operasionalnya  mencakup  dua tahapan ijtihad :
a. Analisis teks syariat sebagai dasar penetapan hukum.
b. Penetapan  hukum  pada  suatu  objek  hukum,  setelah  pengkajian  dan analisis dalil untuk menemukan rumusan hukumnya.
Maqashid  syariah  harus  menjadi  dasar  perspektif  fikih,  bahkan  menjadi  unsur utama  dalam  tahapan  analisis  teks,  begitu  juga  pada  tahapan  penetapan  hukum.  Jika maqashid  tidak  mendapatkan  porsi  yang  semestinya  dalam  konstruksi  hukum,  maka perspektif  fikih  yang  diberikan  tidak  akan  menghadirkan  kemaslahatan.  Ahmad  Ar- Raisuni (2013) mengatakan bahwa fikih tanpa maqashid syariah adalah fikih tanpa ruh ( لاب هقف دصاقم لاب هقفلا حور ).
Jika  interpretasi  teks  dan  istinbath  hukum  benar  secara  metodologi,  Tidak  serta merta  penetapannya  tepat  dan  benar.  Namun  bisa  saja  penetapan  hukum  pada  suatu objek  hukum  salah  dan  keliru,  walaupun  interpretasinya  benar.  Hal  ini  terjadi  karena lemahnya  aktualisasi  maqashid  syariah  dalam  proses  penerapan  hukum.  Maka  sangat dibutuhkan  kehati-hatian  dan  ketelitian  dalam  mengaktualisasikan  maqashid  syariah pada kedua aspek ijtihad tersebut.
Rasulullah  Saw  pernah  mewanti-wanti  kekeliruan  penetapan  hukum.  Kerena akan  berdampak  negatif,  hukum  yang  semestinya  menghadirkan  maslahah,  bisa  saja mendatangkan mafsadah. Dalam sebuah riwayat disampaikan :
هباحصأ لأسف ملتحا ثم ،هسأر في ُهَّجَشَف ٌرَجَح اَّنِم لاُجر باصأف رَفَس في انجرخ :لاق هنع الله يضر رباج نع اَّملف ،تامف لَسَتْغاف ءالما ىلع ُرِدْقَ ت تنأو ةَصْخُر كل دَِنَ ام :اولاقف ؟مميَّتلا في ةَصْخُر لي نودتج له :لاقف و هيلع الله ىلص بينلا ىلع اَنْمِدَق ِ يِعلا ءاَفِش اَّنَّإف اوملعي لم ذإ اوُلأَس لاأ الله مُهَلَ تَ ق هوُلَ تَ ق{ :لاقف كلذب برخأ ملس }....مَّميتَي نأ هيفكَي ناك انَّإ ،لاؤسلا
Dari  Jabir,    dia  berkata;  Kami  pernah  keluar  dalam  sebuah  perjalanan,  lalu salah  seorang  di  antara  kami  terkena  batu  pada  kepalanya  yang  membuatnya  terluka serius.  Kemudian  dia  bermimpi  junub,  maka  dia  bertanya  kepada  para  sahabatnya; Apakah  ada  keringanan  untukku  agar  saya  bertayammum  saja?  Mereka  menjawab; Kami  tidak  mendapatkan  keringanan  untukmu  sementara  kamu  mampu  untuk menggunakan  air,  maka  orang  tersebut  mandi  dan  langsung  meninggal.  Ketika  kami sampai  kepada  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam,  beliau  diberitahukan  tentang kejadian  tersebut,  maka  Beliau  Saw  bersabda:  {Mereka  telah  membunuhnya,  semoga Allah membunuh mereka! Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui, karena  obat  dari  kebodohan  adalah  bertanya!  Sesungguhnya  cukuplah  baginya  untuk bertayammum ….} (HR, Abu Daud).
Rasulullah  Saw  marah  kepada  beberapa  orang  sahabat,  karena  mereka  ketika menetapkan  hukum  dan  memberikan  fatwa  tidak  memperhatikan  maqashid  syariah. Interpretasi dan istinbahth hukumnya benar, bahwa orang junub harus mandi wajib agar suci.  Tapi  penetapan  hukum  tersebut  pada  kondisi  orang  yang  sakit  tidaklah  tepat  dan menyalahi konsep maqashid syariah. Sehingga fatwa dan hukum yang mereka tetapkan menimbulkan mafsadah. Padahal syariah hadir demi merealisasikan maslahah.
Para  Ulama,  pakar  fikih,  terutama  DSN  dan  DPS  lembaga  keuangan  syariah menjadi  sumber  rujukan  perspektif  fikih  dunia  perbankan  syariah.  DPS  yang  secara struktural melekat pada lembaga keuangan syariah dan sacara fungsional berkewajiban menyajikan  perspekif  fikih  haruslah  menggunakan  pendekatan  maqashid  ( maqashid approach ).  Bahkan  harus  bernalar  maqashid  syariah,  sehingga  perspektif  fikih  yang diberikan  terhadap  legalitas  syari’  suatu  aktivitas  perbankan  lahir  dalam  kerangka berfikir  maqashidi  bukan  tekstual,  sehinga  mampu  mewujudkan  kemaslahatan  yang menjadi  tujuan  syariah.  Karena  prinsip  dasar  kajian  muamalat  adalah  memperhatikan maqashid  dan  kemaslahatan  sebagaimana  diuraikan  As-Syatibi  (2005)  dalam  kitabnya Al-Muwafaqat .

## Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih
Fikih merupakan produk ijtihad hukum, diformulasikan berdasarkan Qur’an dan sunnah,  ditopang  dan  dilandasi  oleh  filsafat,  metodologi,  dan  teori  hukum  Islam  yang disebut  ushul  fikih.  ijtihad  dengan  pendekatan  maqashid  syariah  sebagai  pijakan konseptual  dan  kerangka  epistemologis-metodologis  sangat  dibutuhkan  untuk merumuskan  legalitas  syari’  atau  perspektif  fikih  dunia  perbankan.  Ijtihad  berbasis maqashid  syariah di  samping mampu meluncurkan gagasan dan ijtihad fikih  progresif, juga  berasal  dari  tradisi  keilmuan  Islam  dan  dapat  diaktualisasikan  dengan  kaidah  dan metodologi  ushul  fikih.  Sehingga  diharapkan  aktualisasi  konsep  maqashid  syariah dalam  konstruksi  ijtihad  fikih  di  dunia  perbankan,  mampu  menghadirkan  perspektif fikih  yang  maju  dan  progresif.  Sehingga  perbankan  syariah  dapat  terus  berkembang sesuai dinamika zaman kontemporer dan mewujudkan tujuan syariah ( لاملا ظفح ) dengan tetap berpijak pada guidance dan ketentuan syariah.
Ijtihad  fikih  tekstual  haruslah  dihindari  oleh  pemangku  tanggung  jawab perspektif fikih, dunia perbankan, seperti ; DSN, DPS dan Ulama para umumnya. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan :
Pertama : Dari dahulu para pakar Ushul Fikih telah mengingatkan bahwa ijtihad zohiri  yang  hanya  fokus  pada  pendekatan  linguistik  teks  bukanlah  metodologi  ijtihad yang benar dan tepat dalam merumuskan hukum  fikih. Dalam literatur fikih sepanjang sejarah kita dapat menemukan bahwa metodologi tekstual tidak mendapatkan tempat di kalangan  para  Ulama.  Yusuf  Al-Qaradhawi  (2008)  menyampaikan  bahwa  ijtihad dengan  pendekatan  metodologi  tekstual  menghasilkan  produk  hukum  dan  pandangan fikih yang tidak konstruktif bagi bagi Islam itu sendiri.
Kedua  :  Aspek  muamalat  adalah  aspek  yang  tunduk  pada  kaidah ta’lil .  Sebuah kaidah  yang menegaskan bahwa teks memiliki tujuan dan hikmah berupa terwujudnya kemaslahatan,  sehingga  tujuan,  hikmah  dan  kemaslahatan  harus  menjadi  unsur  utama dalam  pembacaan  teks  dan  perumusan  hukum  yang  dikandungnya.  As-Syatibi  (2005) menegaskan  bahwa  prinsip  dasar  bangunan  hukum  ruang  lingkup  muamalat  adalah tujuan,  hikmah  dan  maslahat  yang  dimaksud  teks.  Jadi  pendekatan  utama  interpretasi teks  muamalat  adalah  pendekatan  substansial  berbasis  maqashid  dan  tujuan  syariah, yang  disebut  oleh  Nuruddin  Al-Khadimi  dan  Jasir  Audah  dengan ijtihad  maqashidi ( يدصاقم  داهتجا ).  Sehingga  teks-teks  Syariah  parsial  ( ةيليصفتلا  صوصنلا )  tidak  akan  menjadi halangan  dan kendala ijtihad kontemporer sebagaimana diasumsikan kalangan sekuler. Karena  teks-teks  tersebut  dapat  dianalisis  dalam  kerangka  maqashid,  sehingga  mampu menghadirkan pemahaman kontekstual dan mewujudkan kemaslahatan faktual.
Ketiga : Ketentuan Islam dalam bidang perekonomian, perbankan secara khusus bersifat  global.  Islam  lebih  menekankan  pada  prinsip-prinsip  dasar  ( ةماعلا  ءيدابملا ) pengelolaan  bidang  tersebut,  tidak  banyak  masuk  pada  aturan  detail  dan  teknis pengelolaan  serta  pelaksanaan.  Karena  falsafah  dasar  syariah  adalah  parsialitas  dalam aspek  yang  bersifat  tetap,  dan  universalitas  pada  aspek  yang  berkembang  sesuai perkembangan  zaman.  Perbankan  dan  perekonomian  secara  umum  adalah  aspek kehidupan yang senantiasa berkembang, sehingga ketentuan dan aturan syariah bersifat global  ( ةماعلا  ءيدابملا ),  menguraikan  prinsip-prinsip  dasar  yang  harus  dipegang  dalam pengelolaan, tidak banyak masuk pada ranah parsial dan teknis.
Maqashid  syariah  harus  diaktualisasi  dalam  konstruksi  hukum  dan  perspektif fikih  di  dunia  perbankan,  untuk  menjadi  pijakan  dan  legalitas  aktivitas  bank  syariah. Aktualisasi ini dapat diimplementasikan pada metodologi ijtihad pengkajian hukum dan penetapannya.  Dalam  kontek  ini,  maka  aktualisasi  maqashid  syariah  dapat  dilakukan pada unsur-unsur penting konstruksi ijtihad sebagai berikut :
1. Interpretasi Teks Berlandaskan Maqashid Syariah ( Maqashid Approach ).
Teks  syariah  menjadi  pilar  utama  bangunan  hukum  fikih,  karena  dari  teks tersebut  hukum  dapat  dikaji  dan  ditetapkan.  Namun  pendekatan  analisis  lingusitik semata,  tidak  dapat  memberikan  makna  sesungguhnya  sebuah  teks  (Saputra,  2018). Yusuf Al-Qaradhawi (2008) sebagai ulama kontemporer yang banyak mengaktualisasikan  maqashid  syariah  dalam  fatwa-fatwanya  mengatakan  bahwa  fikih yang sejati adalah menyelami tujuan, hikmah dan maqashid yang dikandung teks, bukan bersikap  jumud  terhadap  teks  kemudian  mengabaikan  tujuan  dan  maqashid  yang dikandungnya.
Dalam sebuah hadis disampaikan :

## بينلا ىنه ﷺ ررغلا عيب نع
Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR, Muslim).
Pendekatan  tekstualis  dalam  interpretasi  hadis  ini  akan  menghasilkan  hukum haramnya semua jenis gharar dalam transaksi jual beli. Karena pada kata ( ررغلا ) terdapat ( لا ),  dalam  kaidah  ushul  fikih  ini  menunjukkan  keumuman  makna,  sehingga  semua gharar  apapun  jenisnya  haram  hukumnya.  Kekeliruan  interpretasi  ini  dapat  kita  lihat pada  dua  hal,  pertama  :  Hukum  Ini  akan  berdampak  pada  haramnya  banyak  jenis  jual beli  yang  dibolehkan  syariah.  Kedua  :  Bertentangan  ijmak  ulama  yang  membolehkan gharar jika tidak signifikan ( ريسيلا ررغلا ).
Namun  pendekatan  maqashid  akan  memberikan  interpretasi  lain  yang  lebih maslahat  dan  kontekstual.  Pendekatan  maqashid  menuntut  dilacaknya  tujuan  dan maqashid  teks,  para  ulama  menyatakan  bahwa  tujuan  larangan  gharar  adalah  untuk menghindari  munculnya  pertikaian  antara  pihak  yang  bertransaksi.  Gharar  yang berpotensi  melahirkan  pertikaian  adalah  gharar  yang  signifikan  ( شحافلا  ررغلا ).  Jadi analisis pendekatan maqashid memberikan interpretasi bahwa  yang diharamkan adalah gharar  signifikan  ( شحافلاررغلا )  karena  memicu  pertikaian.  Sedangkan  gharar  yang  tidak
signifikan  ( ريسيلا  ررغلا )  yang  ditolerir  oleh  pihak-pihak  yang  bertransaksi  tidaklah diharamkan. Karena ada jenis-jenis barang yang diperjual belikan yang unsur ghararnya tidak  bisa  dihilangkan  secara  keseluruhan,  seperti  :  buah-buahan,  telor,  barang-barang yang dalam kondisi dibungkus ( تابيغملا ) dan lainnya.
Pendekatan  tektual  tidak  mewujudkan  kemaslahatan,  terlebih  lagi  bertentangan dengan  dalil-dalil  lain.  Sedangkan  pendekatan  maqashid  sejalan  dengan  dalil-dalil syariah lainnya dan mewujudkan maslahat bagi dunia perekonomian.
2. Memformulasikan Rumusan Hukum Dalam Kerangka Maqashid Syariah.
Dalam kajian fikih dan ushul fikih ada terminologi takyif fiqhi ( يهقف فييكت ), yaitu suatu proses konstruksi perspektif fikih suatu objek hukum berdasarkan dalil-dalil yang relevan  (Al-Jizani,  2006).  Proses takyif  fiqhi sangatlah  penting  dalam  ijtihad kontemporer,  karena  banyaknya  persoalan  baru  yang  menuntut  legalitas  hukum. Seorang faqih yang  mengkaji  persolan  kontemporer  harus  menganalisis  persolan tersebut  secara  mendalam  dan  melacak  aturan/norma  fikih  yang  singkron  dengan persolan  tersebut.  Setelah  mengidentifikasi  rumusan  dan  konstruksi  fikihnya,  barulah dia masuk pada tahapan ijtihad fikih berikutnya, yaitu penetapan hukum.
Proses takyif  fiqhi tidak  boleh  dilakukan  hanya  dengan  perkiraan  dan  asumsi semata.  Namun  harus  dengan  mengikuti  metodologi  ilmiah  dan  legal  secara  keilmuan fikih  dan  ushul  fikih. Takyif  fiqhi dapat  dilakukan  secara  cermat  dan  tepat  dengan menggunakan  empat langkah berikut, Pertama : Takyif fiqhi harus berdasarkan konsep dan  metodologi  yang  benar.  Kedua  :  Pengkajian  dan  analisis  objek  hukum  dilakukan secara  mendalam,  dalam  konteks  perbankan  sangat  dibutuhkan  pendapat  pakar perbankan untuk mendapatkan gambaran substansi objek yang dikaji. Ketiga : Memiliki kompetensi  fikih  dan  ushul  fikih.  Keempat  : Takyif  fiqhi sejalan  dan  selaras  dengan maqashid syariah, dengan kata lain mewujudkan tujuan hukum.
Di zaman modern ini muncul bank-bank konvensional, bahkan menjadi urat nadi perekonomian dan pembangunan. Bank-bank ini menerapkan sistem bunga. Para ulama mengkaji bunga bank dan melacak norma fikih serta rumusan hukum yang tepat. Ulama kemudian  mengemukakan  bahwa  bunga  bank  dalam  kaca  mata  fikih/hukum  Islam adalah  riba,  norma  hukum  bagi  bunga  bank  adalah  haramnya  riba.  Karena  substansi bungan  bank  adalah  pertambahan  nilai  hutang  yang  disyaratkan  di  awal  transaksi. Pertambahan seperti ini dalam pandangan fikih adalah riba, dan riba diharamkan syariat.
Sehingga  setelah  rumusan  perspektif  fikih  terkait  bunga  bank  ditemukan,  para  ulama memfatwakan haramnya bunga bank, karena substansinya adalah riba (Sahroni, 2019).
Misal lainnya, bapak Budi membeli satu kilogram jeruk pada bapak Andi, semua syarat  dan  ketentuan  transaksi  jual  beli  terpenuhi.  Namun  ada  satu  hal,  yaitu  adanya potensi gharar dalam jual beli ini, bisa saja buahnya tidak manis, atau busuk dan adanya kecacatan lainnya yang tidak tampak oleh pandangan mata. Apakah gharar ini termasuk gharar yang dilarang Rasulullah Saw? sehingga hukumnya haram, atau ini masuk gharar yang  tidak  dilarang,  sehingga  hukumnya  boleh.  Inilah  proses takyif  fiqhi ,  suatu  proses merumuskan dan menetukan norma fikih yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
Maqashid  syariah  harus  hadir  dan  menjadi  pijakan  dalam  proses takyif  fiqhi , untuk  menentukan  mana  norma  fikih  yang  sejalan  dengan  dalil-dalil  Syariat  dan mewujudkan  maslahah  (Al-Jizani,  2006).  Kita  dapat  amati  bahwa  transaksi  jual  beli buah  jeruk  antara  bapak  Budi  dan  bapak  Andi  seperti  yang  disebutkan  sebelumnya, terjadi tarik menarik antara dua norma fikih. Aktualisasi maqashid syariah dalam takyif fiqhi transaksi  tersebut  mengantarkan  pada  kesimpulan  bahwa  gharar  yang  ada  dalam transaksi tersebut adalah gharar yang tidak signifikan, sehingga transaksinya sah. Inilah yang lebih maslahat, karena gharar dalam jual beli buah-buahan pada umumnya adalah gharar  yasir  yang  ditolerir  oleh  pihak  yang  bertransaksi.  Jika  gharar  seperti  ini diharamkan, maka buah-buahan pada umumnnya tidak dapat diperjual belikan.
3. Mentarjih Pendapat Fikih Yang Lebih Merealisasikan Kemaslahatan.
Analisis  hukum  fikih  suatu  permasalahan  sering  kali  seorang faqih dihadapkan pada  beragamnya  pendapat  para  ulama.  Sehingga  faqih  tersebut  harus  mentarjih  salah satu  dari  pendapat-pendapat  yang  ada.  Proses  tarjih  ini,  selain  menelaah  konstruksi istidlal  masing-masing  pendapat,  juga  harus  mengaktualisasikan  unsur  maqashid syariah. Sehingga pendapat yang dipilih dan ditarjih adalah pendapat yang lebih sejalan dengan maqashid syariah dan lebih merealisasikan maslahah (Sahroni, 2019).
Di  zaman  sekarang  ini  muncul  transaksi  jual  beli  emas  non-tunai.  Para  ulama yang  menganalisis  masalah  ini  berbeda  pendapat  terkait  rumusan  perpektif  fikihnya, dengan  kata  lain  adanya  perbedaan  pandangan  tentang  norma  fikih  yang  dapat dikenakan pada transaksi tersebut. Apakah transaksi ini dapat dikenakan hukum/norma yang dijelaskan hadis berikut ini:
,ِرْمَّتلِبِ ُرْمَّتلاَو ,ِيرِعَّشلِبِ ُيرِعَّشلاَو ,ِ ُبرْلِبِ ُُّبرْلاَو ,ِةَّضِفْلِبِ ُةَّضِفْلاَو ,ِبَهَّذلِبِ ُبَهَّذلَا اءاَوَس ,ٍلْثِِبِ  الاْثِم ,ِحْلِمْلِبِ ُحْلِمْلاَو َك اوُعيِبَف ُفاَنْصَْلَْا ِهِذَه ْتَفَلَ تْخِا اَذِإَف ,ٍدَيِب اادَي ,ٍءاَوَسِب

## ٍدَيِب اادَي َناَك اَذِإ ْمُتْ ئِش َفْي
Terjemahannya  :  Jika  emas  ditukar  dengan  emas,  perak  ditukar  dengan  perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan  gandum  syair,  kurma  ditukar  dengan  kurma,  garam  ditukar  dengan  garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda maka takarannya boleh seperti yang kamu inginkan (berbeda takaran), asalkan secara tunai tunai. (HR, Muslim).
Sebagian  berpendapat  transaksi  jual  beli  emas  non  tunai  adalah  transaksi  yang megandung  unsur  riba.  Karena  substansinya  adalah  pertukaran  barang  ribawi  yang harus dilakukan secara tunai. sehingga transaksi emas non tunai masuk dalam larangan transaksi ribawi yang  disebutkan  dalam  hadis  Ubadah  bin  Shomit.  Sehingga  hukum transaksi ini diharamkan.
Namun  ulama  lain  ada  yang  berpendapat  bahwa  transaksi  tersebut  adalah  jual beli  antara  uang  dengan  barang.  Jual  beli  emas  non-tunai  bukanlah  transaksi ribawi , sehingga  tidak  ada  unsur  riba.  Karena  emas  yang  diperjualbelikan  adalah  komoditi bukan  alat  tukar.  Maka  mereka  membolehkan  transaksi  emas  non-tunai  tersebut. Mereka  berargumetasi  bahwa  transaksi  ini  masuk  tidak  dalam  cakupan  hadis  Ubadah bin Shomit, dan bukan jenis transaksi ribawi .
Dalam  kontek  ini,  peran  maqashid  syariah  sangatlah  penting  untuk  menilai pendapat  yang  lebih  mewujudkan  maslahat,  sehingga  dipilih  untuk  ditetapkan.  Fatwa DSN  MUI  memilih  pendapat  kedua  dan  memutuskan  bahwa  transaksi  jual  beli  emas non-tunai diperbolehkan (Sahroni, 2019).
Uang  kertas  menjadi  alat  tukar  lebih  dari  satu  abad  yang  silam,  apakah  hukum riba  fadhl  dapat  diterapkan  pada  uang  kertas  ini?  Mayoritas  ulama  kontemporer menyatakan bahwa hukum riba berlaku pada uang kertas, namun ada yang berpendapat bahwa  uang  kertas  sejatinya  bukanlah  uang,  sehingga  hukum  riba  tidak  berlaku padanya. Melacak konstruksi istidlal ditambah dengan pendekatan maqshid syariah kita dapat  simpulkan  bahwa  pendapat  mayoritas  ulama  lebih rojih .  Argumentasinya  sangat kuat  terutama  analogi  ( سايقلا )  uang  kertas  dengan  emas  dan  perak  yang  secara  tekstual disebut  dalam  hadis.  Ditambah  lagi  dengan  pendekatan  maqashid,  pendapat  ini  lebih maslahah, karena alat tukar di zaman ini adalah uang kertas, jika dianggap bukan uang
sehingga tidak terkena keharaman riba, maka uang juga tidak terkena kewajiban zakat. Sehingga  riba  akan  terjadi  secara  masif  dan  sumber  zakat  akan  berkurang,  maka  ini tidak sejalan dengan maqashid syariah yang datang untuk kemaslahatan.
4. Penetapan Hukum Berbasis Maqashid Syariah.
Penetapan hukum suatu objek hukum merupakan puncak dan tahap akhir ijtihad fikih,  setelah  menganalisis  objek  hukum  dan  norma/hukum  fikih  yang  relevan.  Inilah yang  dalam  literatur  ushul  fikih  disebut  dengan ijtihad  tanzili ( يليزنت  داهتجا ).  Proses penetapan hukum sangatlah krusial karena sangat menentukan tepat apa tidaknya ijtihad fikih.  Karena  jika  analisis  teks  dan  istinbath  hukum  benar  secara  metodologi interpretasi,  namun  penetapannya  pada  objek  hukum  salah  dan  keliru.  Maka  hukum tersebut tidak akan merealisasikan tujuan dan maqashid hukum (Saputra, 2018).
Penetapan  hukum  pada  suatu  permasalahan  parsial  sangat  membutuhkan pendekatan  maqashid  syariah,  penetapan  hukum  harus  didasarkan  pada  terwujudnya tujuan  hukum  dan  kemaslahatan.  Seorang  faqih  harus  mempertimbangkan  dengan sangat  mendalam  terealisasinya  tujuan  dan  maqashid  ketika  hukum  ditetapkan. Aktualisasi  maqashid  syariah  dalam  tahapan  ijtihad  penetapan  hukum  harus mengimplementasikan tiga hal :
a. Terwujudnya maqashid syariah dengan penetapan hukum.
Hukum  yang  ditetapkan  pada  suatu  permasalahan  harus  merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum. DSN MUI, DPS Lembaga keuangan syariah dan para ulama yang kompeten harus harus memperhatikan keterwujudan maqashid dan tujuan hukum Ketika menetapkan hukum. Sangat diperlukan muwazanah antar berbagai maslahah ,  dan muwazanah antara maslahah dan mafsadat .  Jika  hukum  yang  akan ditetapkan  pada  suatu  aktivitas  perbankan  tidak  merealisaiskan  maslahah,  bahkan menimbulkan  mafsadah.  Maka  hukum  tersebut  dapat  dipastikan  bukanlah  yang  tepat untuk  permaslahan  tersebut.  Sehingga  harus  dirumuskan  ulang  perspektif  fikih  yang tepat.
b. Menakar dan menimbang secara objektif kondisi darurat dan kondisi kebutuhan mendesak.
Suatu objek hukum yang hendak dirumuskan perspektif fikihnya harus dianalisis secara  mendalam  substansi  dan  hakikatnya  ( ةعقاولا  مهف ).  Bahkan  realitas  dan  lingkungan
sosial  yang  mengitarinya  juga  harus  dicermati  dengan  baik  ( عقاولا  هقف ).  Pada  proses penetapan  hukum  harus  diperhatikan  apakah  objek  hukum  dalam  kondisi  kebutuhan mendesak  ( ةجاحلا ),  atau  dalam  kondisi  darurat  ( ةرورضلا ).  Karena  kedua  kondisi  ini menuntut  hukum  yang  berbeda  dari  kondisi  normal.  Jika  keliru  dalam  menganalisis kondisi  ini  maka  bisa  saja  hukum  yang  ditetapkan  tidak  merealisasikan  kebaikan ( حلاصم ).
c. Menimbang dan menganalisis dampak hukum.
Implikasi  hukum  harus  dipertimbangkan  dalam  proses  penetapan  hukum.  Jika hukum  berimplikasi  negatif  pada  masa  sekarang  akan  datang,  walaupun  terkesan memberikan kebaikan,  maka hukum  tersebut  tidak dapat  ditetapkan. Perlu dirumuskan Kembali hukum dan perspektif fikih  yang tepat  yang mewujudkan maslahah dan tidak berdampak negatif.
Jika tiga hal ini tidak diaktualisasikan, maka hukum yang ditetapkan pada suatu permasalahan berpotensi tidak merealisasikan maslahah, namun bisa saja menghadirkan mafsadah.
Di  saat  seorang faqih telah  menganalisis  teks  syariah  dan  merumuskan  hukum fikih  yang  relevan  dengan  objek  hukum  yang  dikajinya.  Maka  untuk  menetapkan hukum  pada  objek  tersebut  dia  harus  memperhatikan  secara  mendalam  bahwa  hukum yang akan ditetapkannya mampu menghadirkan maslahah dan tujuan hukum. Juga harus dicermati  kondisi  dan  situasi,  karena  dalam  kondisi  darurat  atau  kondisi  kebutuhan mendesak hukum  untuk kondisi  normal  tidak dapat  ditetapkan. Karena kondisi  darurat atau kondisi kebutuhan mendesak membutuhkan hukum tersendiri. Oni Sahroni (2019) dalam  bukunya  fikih  muamalat  menyatakan  bahwa  mayoritas e-money yang berkembang  sekarang  ini  belum  memenuhi  ketentuan  syariah,  namun  diperkenankan untuk menggunakannya jika memang ada kebutuhan mendesak.
Seorang faqih juga harus menimbang dampak dan implikasi hukum ( تلاآملا رابتعا ). apakah  implikasi  hukum  yang  akan  ditetapkan  menghadirkan  maslahat,  baik  sekarang maupun akan datang? Apakah penetapan tersebut berdampak negatif? Tidak dibenarkan menetapkan hukum tanpa menimbang dampak yang ditimbulkannya. As-Syatibi (2005) menjelaskan bahwa suatu yang pada dasarnya boleh, dapat diharamkan jika berdampak negatif  ( ةدسفملا ),  sebaliknya  sesuatu  yang  pada  dasarnya  dilarang  dapat  dibolehkan  jika berdampak positif ( ا ةحلصمل ). Analisis terhadap implikasi hukum sebelum hukum tersebut
ditetapkan merupakan unsur penting dalam proses ijtihad dan konstruksi hukum, bahkan ini merupakan salah satu kaidah metodologi penetapan hukum. Ini yang dimaksud oleh As-Syatibi (2005) : ( ا رابتع اعرش دوصقم ربتعم لاعفلأا تلاآم ).
Sebelumnya  telah  diuraikan  perspektif  fikih  bunga  bank  konvensional  yang dikemukakan para ulama, bahwa ia adalah riba yang diharamkan Syariat. Namun ketika seorang  faqih  hendak  menerapkan  hukum  ini  pada  masalah  atau  kasus  tertentu,  maka tidak  boleh  serta  merta  dia  menetapkan  hukum  tersebut.  Harus  dikaji  terlebih  dahulu sejauh  mana  maqashid  akan  terwujud,  menganalisis  karakteristik  kondisi  masalah tersebut,  apakah  ada  unsur  kedaruratan  atau  kebutuhan  mendesak?  dan  juga  harus menelaah implikasi hukum.
Jika seseorang hendak membeli rumah, dia tidak mendapatkan akses pembiayaan ke  bank  syariah,  namun  mendapatkan  akses  ke  bank  konvensional.  dalam  kontek  ini, tidak bisa serta merta hukum haram diterapkan. Harus dianalisis substansi persoalannya, jika tidak ada bank syariah di wilayah tersebut yang dapat di akses, serta tidak ada jalan lain  kecuali  bank  konvensional,  dan  rumah  tersebut  sangat  dibutuhkan.  Jika  substansi masalahnya demikian, maka tentu hukum  yang diterapkan adalah boleh, bukan hukum haram.  Karena  kebutuhan  mendesak  menjadi  faktor  diperkenankannya  suatu  yang dilarang. Sebagaimana dalam kaidah dinyatakan : ( ةصاخوأ تناك ةماع ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجاحلا ). بلج دسافملا  ءردو  حلاصملا (mendatangkan  kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan), demikianlah  hakikat  dan  substansi  syariat  Islam.  Demikian  juga  halnya  dengan ketentuan  perbankan,  berbagai  ketentuan  yang  ada  dalam  nash,  jelas  untuk kemaslahatan  manusia  secara  umum.  Ketentuan-ketentuan    syariat  ini  merupakan prototipikal dialektika Islam terhadap kegiatan perekonomian manusia (Madjid, 2018). Aktualisasi  maqashid  syariah  menjadi  keharusan  dalam  konstruksi  hukum  dan perspektif  fikih  di  dunia  perbankan  secara  khusus  dan  di  bidang  muamalah  secara umum.

## K ESIMPULAN
Perspektif  fikih  yang  progresif,  solutif  dan  kontributif  pada  dunia  perbankan syariah  hanya  dapat  dihasilkan  dengan  maqashid  Approach  sebagai  landasan metodologi.  Kajian  teoritis  dan  metodologis  konsep  maqashid  syariah  dalam  hukum Islam telah banyak dikemukakan para pakar ushul fikih. Namun yang menjadi tantangan
dan  tuntutan  yang  mendesak  adalah  aktualisasi  maqashid  syariah  dalam  konstruksi perspektif fikih.
Dunia  perbankan  berkembang  dengan  sangat  cepat,  menyentuh  hajat  hidup masyarakat  dan  sangat  berpengaruh  pada  kemajuan  perekonomian  dan  kesejahteraan bangsa.  Sehingga  sangat  diperlukan  aktualisasi  maqashid  syariah,  tidak  hanya memberikan legalitas syar’i bagi aktivitas bank syariah, namun juga berkontribusi bagi perkembangannya.  Aktualisasi  ini  mengharuskan  hadirnya  maqashid  syariah  dalam setiap tahapan ijtihad dan konstruksi hukum, sehingga hukum  yang ditetapkan  mampu merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan maqashid hukum.

## REFERENSI
Abidin, M. (2019). Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law , 2 (1), 73. https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415
Al-Jizani, M. . (2006). Fiqh An-Nawazil (pp. 1–380). pp. 1–380. Dammam: Dar Ibnu
Hazm.
Al-Khadimi, N. (2001). No Title’Ilmu Al-Maqashid As-Syar’iyyah . Riyadh: Maktabah ’Ubaikan.
Al-Qaradhawi, Y. (2008). Dirasah Fi Fikhi Maqashıd As-Syariah (pp. 1–223). pp. 1– 223. Kairo: Dar As-Syuruq.
Al-Qathani, M. (2008). Al-Atsar Al-Manhaj Al-Ushuli fi Tarsyid Al-‘Amal Al-Islami . Beirut: As-Syabakah Al-Arabiyyah li Al-Abhas wa Al-Nasr.
Ar-Raisuni, A. (2013). Al-Madkhal Ila Maqashid As-Syariah . Kairo: Dar Al-Kalimah.
As-Syatibi, A. I. (2005). Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah . Kairo: Dar Al-Hadis.
Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (1), 44. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700
Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (2), 51. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9873
Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Indonesia’s Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari’ah). AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah , 3 (2), 83–94.
Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayariʻah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din , 20 (2), 167–192. https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045
Jughaim, N. (2019). Al-Muharrar Fi Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah (pp. 1–344). pp. 1–344. Yordania: Dar AN-Nafa’is.
Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi , 2 (1).
Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih [Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Usul Fiqh]. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2 (2), 125–134. Retrieved from https://www.mendeley.com/catalogue/fcb402be-1377-3271-a4d5-a15b548ca212/
Sahroni, O. (2019). Fikih Muamalat Kontemporer . Jakarta: Penerbit Republika.
Saputra, R. (2018). Optimization of Purposes of Islamic Sharia and Their Rules in Creating Law for Contemporary and Actual Issues |  يف هطباوضو ةعيرشلا دصاقم ليعفت تادجتسملاو لزاونلا ىلع ماكحلأا ليزنت. AL-Zahra’ : Journal for Islamic and Arabic
Studies , 15 (2), 194–214. Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/zahra/article/view/10130
Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas / Opportunities and Challenges of Sharia Financial Institutions in Dealing With Free Market. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 7 (1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22
Trisasmita, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia. Al-Urban, 2 (1), 81–91. https://doi.org/10.22236/alurban
Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 8 (1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17