## Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin Di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
Ananda Dwi Arum 1) ; Tunggul Sihombing 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) ananda123.irc@gmail.com ; 2) tlumbantoruan@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Salah  satu  persoalan  kompleks  yang  bersifat  multidimensi  terkait  dengan  berbagai  aspek  baik sosial,  ekonomi,  budaya,  politik  serta  dimensi  ruang  dan  waktu  adalah  kemiskinan.  Kondisi  miskin  di Indonesia  telah  berdampak  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  penyandang  masalah kesejahteraan sosial di masyarakat yang membutuhkan penanganan yang terpadu. Oleh karena itu, pemerintah selalu menjadikan  masalah  kemiskinan  sebagai  prioritas  untuk  dicari  jalan  keluarnya.    Faktor  permasalahan kemiskinan  di  Indonesia  yang  bermacam-macam  mulai  dari  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  terus meningkat, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja, kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran  dan  distribusi  pendapatan  yang  berbeda  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Berikut merupakan  data  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  dari  bulan  September  2019  hingga  bulan September 2020.

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022]
Revised [30 November 2022] Accepted [15 Desember 2022]

## ABSTRAK
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  bantuan  sosial  bersyarat  yang  diberikan kepada  keluarga  miskin  yang  memiliki  komponen  kesehatan  (balita  dan  ibu  hamil), pendidikan  (anak  SD,  SMP,  dan  SMA),  dan  kesejahteraan  sosial  (lansia  dan  disabilitas sosial).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin  di  Nagori  Kandangan,  Kecamatan  Pematang  Bandar,  Kabupaten  Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Nagori Kandangan masih belum efektif. Dari segi pencapaian tujuan masih terdapat keterlambatan waktu  dalam penyaluran dana PKH dan  adanya  ketidaktepatan  sasaran  PKH.  Pada  indikator  integrasi,  PKH  masih  belum terintegrasi  secara  menyeluruh  dan  masih  kurangnya  pemahaman  KPM  terkait  PKH karena  kurangnya  sosialisasi  yang  diadakan.  Pada  dimensi  adaptasi,  PKH  masih  belum mampu menyesuaikan diri dengan keinginan KPM khususnya dalam membuka usaha.

## ABSTRACT
The  Family  Hope  Program  (PKH)  is  a  conditional  social  assistance  provided  to  poor families  with  components  of  health  (toddlers  and  pregnant  women),  education (elementary, junior high, and high school children), and social welfare (elderly and socially disabled). This study aims to determine and describe the effectiveness of the Family Hope Program  (PKH)  in  an  effort  to  reduce  the  burden  of  spending  on  poor  families  in  Nagori Kandangan, Pematang Bandar District, Simalungun Regency. The research method used is  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  were carried out by interview, observation, and documentation. The results showed that PKH in Nagori Kandangan is still not effective. In terms of achieving goals, there are still delays in the distribution of PKH funds and the inaccuracy of PKH targets.  In integration  indicators, PKH is still not fully integrated and there is still a lack of understanding of KPM related to PKH due to the lack of socialization held. In the adaptation dimension, PKH is still not able to adapt to the wishes of KPM, especially in opening a business.

## KEYWORDS
Effectiveness,  Poverty,  Family Hope Program (PKH)
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## Grafik 1 Persentase Kemiskinan di Indonesa 2017-2020

## Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  Kemiskinan  pada  bulan  September  2019 meningkat  hingga  September  2020.  Pada  Maret  2020  kemiskinan  mencapai  26,42  juta  jiwa  (9,78  %), meningkat  1,63  juta  jiwa  (0,56  %)  terhadap  September  2019  dan  meningkat  1,13  juta  jiwa  (0,41  %) terhadap Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang rendah juga menyebabkan meningkatnya angka  kemiskinan.  Kualitas  hidup  penduduk  miskin  mengakibatkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan kesehatan  sehingga  dapat  mempengaruhi  produktivitas.  Maka  dari  itu,  perlu  dilakukan  upaya penanggulangan  kemiskinan.  Pemerintah  mengadakan  berbagai program  yang  berlaku  secara  nasional untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia.
Penulis  melihat  salah  satu  program  yang  menjadi  andalan  pemerintah  untuk  mengatasi kemiskinan  ialah  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  PKH  yang  merupakan  bantuan  sosial  bersyarat yang  diberikan  kepada  keluarga  miskin  yang  ditetapkan  sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  di mana  PKH  diterapkan  pada  tahun  2007  sebagai upaya  pemerintah  dalam  penanggulangan  kemiskinan melalui  perbaikan  mutu  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  yang  tercantum  di  dalam  Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
Penulis  menemukan  bahwa  PKH  dilaksanakan  di  7  provinsi  dengan  melibatkan  500.000 rumah tangga sangat miskin yang akan diberikan dana antara Rp600.000 sampai Rp2,2 juta pertahun dengan periode penyaluran pertiga bulan. Pada tahun 2020, tercatat jumlah graduasi KPM PKH telah melampaui target  yang  ditentukan,  yaitu  1  juta  KPM.  Sebanyak  1.179.304  KPM  telah  menyatakan  keluar  dari kepesertaan. Dari total KPM graduasi tersebut, tercatat dua jenis graduasi, yaitu graduasi secara mandiri (sukarela mengundurkan diri) sebanyak 341.773 KPM dan graduasi secara alamiah (tidak memiliki unsur penerima)  sebanyak  837.531  KPM.  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  perekonomian  KPM  mulai membaik, sehingga banyak dari mereka yang suka rela mengundurkan diri dari KPM PKH.
Beberapa  provinsi  yang  paling  banyak  menggraduasi  KPM  PKH  yaitu  Jawa  Tengah  sebanyak 258.989  KPM,  Jawa  Timur  sebanyak  225.183  KPM,  dan  Jawa  Barat  sebanyak  217.184  KPM.  Untuk wilayah  di  luar  Jawa,  provinsi  Lampung  menduduki  peringkat  pertama  sebanyak  48.558  KPM,  dan Sumatera Utara di posisi kedua sebanyak 40.520 KPM, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 35.923  KPM.  PKH  yang  secara  nasional  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2007  mulai  berkembang  di seluruh pelosok yang ada di provinsi Indonesia.
Penulis melihat bahwa pelaksanaan PKH di Sumatera Utara sejak tahun 2008 tepatnya di Kota Medan  dan  di  Kabupaten  Simalungun  mulai  dapat  dilaksanakan  sejak  tahun  2015  bersamaan  dengan Kabupaten/Kota  lainnya  dan  pada  tahun  2016  pelaksanaan  PKH  sudah  berkembang  ke  33 Kabupaten/Kota untuk seluruh Kecamatan. Pada tahun 2017, sebanyak 17.457 warga kurang mampu di Kabupaten  Simalungun  terdaftar  dalam  PKH.  Pemberian  kartu  PKH  kepada  yang  berhak  secara bertahap mulai tanggal 3 Agustus 2017 dan berakhir 17 Agustus 2017 dengan total sebesar Rp1,8 juta. Adanya PKH diharapkan dapat memudahkan masyarakat miskin untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan atau  fasilitas  pendidikan  yang ada  di  sekitar mereka,  namun  PKH  di  Nagori  Kandangan masih  terdapat permasalahan yang dihadapi.
Teori  yang  penulis  gunakan  sebagai  pemandu  ialah  teori  efektivitas  dari  Duncan.  Efektivitas dapat  diartikan  dengan  ukuran  berhasil  atau  tidaknya  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi  dalam mencapai  tujuannya,  di  mana  efektivitas  memiliki  tiga  indikator  yaitu  pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan
10,64% 10,12% 9,82% 9,66% 9,41% 9,22% 9,78% 10,19% 0 10 20 30 Kemiskinan (Juta Jiwa)
adaptasi Duncan (dalam Steers, 1985:53). Terkait dengan efektivitas PKH di Nagori Kandangan, penulis menemukakan  permasalahan  seperti  penyaluran  dana  PKH  yang  tidak  tepat  waktu,  di  mana  dalam penyaluran dana kepada masyarakat masih mengalami keterlambatan bahkan terdapat KPM yang sama sekali  tidak  menerima  dana  tersebut.  Kurun waktu  dalam  penyaluran  bantuan  juga  dapat  dikategorikan lama, tiga bulan sekali dengan jumlah yang tidak mencukupi atau tidak seimbang. Dengan kata lain, dana yang  diberikan  tidak  mencukupi  kebutuhan  KPM  khususnya  dalam  biaya  sekolah  anak,  dan  apabila kebutuhan sekolah anak meningkat, maka bantuan PKH tersebut tidak cukup dan tidak seimbang dalam jangka  waktu  tiga  bulan  tersebut.  Selain  itu,  terkait  dengan  ketidaktepatan  sasaran  dalam  pendataan KPM,  di  mana  terdapat  masyarakat  yang  mampu  menjadi  KPM  dan  masyarakat  miskin  tidak  menjadi KPM.
Penulis  juga  menemukan  permasalahan  lain,  yaitu  tidak  terintegrasinya  PKH  dengan  Pangulu Nagori Kandangan yang seharusnya berperan dalam pendataan calon KPM dan juga Camat  Pematang Bandar yang berperan menyampaikan data pendaftaran KPM kepada Bupati. Selain itu juga, Kurangnya pemahaman KPM  mengenai PKH tersebut, baik dari tujuan maupun mekanisme dan bagian-bagiannya. Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  mengakibatkan  KPM  tidak memahami  dengan  jelas  tentang  PKH.  Mereka  hanya  mengetahui  bahwa  PKH  merupakan  program bantuan untuk masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana tersebut untuk keperluan  yang  tidak  seharusnya.    Kurangnya  sosialisasi  juga  mengakibatkan  masyarakat  tidak  tertib dalam  mengambil  bantuan  tersebut.  Hal  ini  mengakibatkan  ada  sekitar  6  orang  masyarakat  yang dananya  tidak  tersalur,  namun  di  data  sudah  keluar.  Setelah  ditelusuri  lebih  lanjut,  ternyata  ada  pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelewengan dalam pengambilan dana tersebut.
Adanya  bantuan  PKH  juga  membuat  masyarakat  menjadi  ketergantungan  dengan  bantuan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan dari  PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan  kemandirian  masyarakat  KPM.  Perubahan  nyata  dapat  diukur  dari  sejauh  mana  suatu  program memberikan  dampak  kepada  masyarakat.  Namun  perubahan  masyarakat  tersebut  tidak  didukung dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  kemampuan  PKH  dalam menyesuaikan  diri  (adaptasi)  dengan  keinginan  masyarakat  KPM,  di  mana  KPM  ingin  membuka  usaha untuk  menciptakan  kemandirian  yang  dapat mengurangi beban  pengeluaran  mereka,  namun  PKH  tidak mendukung  dan  tidak  memberikan  modal,  padahal  di  Kecamatan  lain  PKH  memberikan  modal  usaha kepada KPMnya.

## LANDASAN TEORI
Teori  yang  penulis  gunakan  sebagai  pemandu  ialah  teori  efektivitas  dari  Duncan  (dalam  Steers, 1985:53)  di  mana  efektivitas  diartikan  dengan  ukuran  berhasil  atau  tidaknya  pencapaian  tujuan  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Adapun  indikator  efektivitas  menurut  Duncan  (dalam  Steers, 1985:53) yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Mahmudi (2005:92) berpendapat, “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan  tujuan, semakin  besar  kontribusi  (sumbangan) output terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif organisasi, program atau kegiatan”.
Selain  itu,  Kurniawan  (2005:109)  mendefinisikan  bahwa  efektivitas  adalah  kemampuan melaksanakan  tugas,  fungsi  (operasi  kegiatan  program  atau  misi)  daripada  suatu  organisasi  atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan  rencana,  baik  dalam  penggunaan  data,  sarana,  maupun  waktu  atau  berusaha  melalui  aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun  kualitatif.  Efektivitas  juga  dapat  diartikan  sebagai  keterkaitan  antara  tujuan  dan  hasil  yang dinyatakan,  dan  menunjukan  derajat  kesesuaian  antara  tujuan  yang  dinyatakan  dengan  hasil  yang dicapai.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  dugunakan  untuk  meneliti  kondisi  obyek  yang  alamiah dengan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  (Sugiyono,  2016:9).  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan menjelaskan  gambaran  realitas dari  masalah  yang akan  dielaborasi  oleh  penulis  dengan menggunakan data-data  yang  ada.    Dalam  penelitian  ini,  penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Nagori  Kandangan,
Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Adapun untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling dan snowball  sampling dalam  menentukan  informan penelitian.  Adapun  kriteria informan  penulis ialah  dinas  sosial,  pemangku  kepentingan, dan  masyarakat yang  menjadi  sasaran  dari  program  tersebut.  Dengan  demikian,  penulis  memilih  Aplikator  Pangkalan Data  (APD)  PKH,  Koordinator  Kecamatan  (Pendamping)  PKH    Nagori  Kandangan,  Kepala  Pangulu Nagori  Kandangan,  KAUR  Pemerintahan,  Kepala  Lorong  Nagori  Kandangan,  dan  masyarakat  miskin Nagori  Kandangan  selaku  sasaran  dari  program  ini  sebagai  informan  dalam  penelitian  ini.  Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif  di  mana  jenis  data  dalam  berbentuk  informasi  baik  lisan  maupun  tulisan  yang  sifatnya  bukan angka.  Sementara  untuk  teknik  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi  sumber,  dengan melakukan  pengecekan  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber  yang  selanjutnya dideskripsikan  dan  dikategorisasikan,  kemudian  membandingkan  data  hasil  pengamatan  dengan  data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada  keluarga  miskin  yang  ditetapkan  sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  memiliki komponen  kesehatan  (balita  dan  ibu  hamil), pendidikan (anak  SD,  SMP,  dan  SMA),  dan  kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas sosial). PKH adalah program penanggulangan kemiskinan yang terinspirasi dari  program  internasional Conditional  Cash  Transfers (CCT)  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  KPM,  mengurangi  beban  pengeluaran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk/jasa keuangan formal kepada KPM.
Penulis  melihat  PKH  di  Nagori  Kandangan,  Kecamatan  Pematang  Bandar,  Kabupaten Simalungun dilaksanakan sejak tahun 2015. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis mengkaji efektivitas PKH di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam  Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

## Pencapaian Tujuan
Penulis melihat pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang  sebagai  suatu  proses.  Duncan  (dalam  Steers,  1985:53)  menyebutkan  bahwa  pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Pentahapan diperlukan dalam  pencapaian  tujuan  agar  pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin  baik  dalam  arti  pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
Penulis  menemukan  bahwa  pencapaian  tujuan  menjadi  salah  satu  penentu  untuk  melihat keefektifan  suatu  program  ataupun  kegiatan.  Adapun  tujuan  PKH  ialah  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat,  mengurangi  beban  pengeluaran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin, menciptakan  kemandirian,  mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan  melalui  peningkatan  pendidikan, kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial,  di  mana  pada  PKH  ini  memiliki  komponen  yang  telah  ditetapkan, yaitu  komponen  pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan  sosial,  di  mana  masing-masing  komponen mendapatkan bantuan uang yang telah disediakan pada program ini.

## Ketepatan Waktu
Penulis melihat bahwa  keberhasilan suatu program dapat dilihat dari ketepatan waktu program tersebut.  Tepat  waktu  dilihat  melalui  penggunaan  waktu  untuk  pelaksanaan  program  yang  telah direncanakan  apakah  sesuai  dengan  yang  diharapkan  atau  tidak.  PKH  merupakan  program  bantuan yang  disalurkan  dalam  waktu  tiga  bulan  sekali  dan  pada  saat  pandemi,  bantuan  disalurkan  sebulan sekali.
Penulis  menemukan  bahwa  terdapat  masyarakat  yang  mengalami  keterlambatan  dalam menerima bantuan PKH tersebut. Bahkan terdapat masyarakat yang sudah terdaftar menjadi KPM PKH tetapi  dana  PKH  tidak  tersalurkan  ke  rekening  KPM  tersebut.  Suatu  program  dikatakan  efektif  apabila terlaksana  tepat  pada  waktunya.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  yang  dikatakan  oleh  Sutrisno (2007:125-126)  bahwa  tolak  ukur  efektivitas  program  ialah  terdiri  dari  lima  kriteria,  yaitu  pemahaman program,  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  tercapainya  tujuan,  dan  perubahaan  nyata.  Tepat  waktu  berarti
suatu tindakan berjalan dan terlaksana dengan tepat pada wakrunya. Namun PKH di Nagori Kandangan masih tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan jadwal dalam penyaluran bantuan dana tersebut.
Selanjutnya, penulis melihat terkait jadwal penyaluran dana PKH yang  masih sering mengalami keterlambatan,  di  mana  pada  tahun  2021  penyaluran  dilakukan  pada  bulan  November.  Penyaluran tersebut  juga  tidak  merata  karena  terdapat  KPM  yang  tidak  mendapat  bantuan  tersebut.  Seharusnya bantuan tersebut diberikan tiap tiga bulan sekali, akan tetapi ada masyarakat yang bahkan sampai empat bulan juga belum menerima bantuan. Selain itu, terdapat masyarakat yang menganggap bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan KPM, khususnya biaya pendidikan anak.
Salah  satu  tujuan  dari  program  ini  ialah  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga  miskin, sebagaimana  yang  tertera  pada  pedoman  PKH  2021.  Namun  kenyataannya,  bantuan  yang  disalurkan kepada  masyarakat  hanya  habis  dalam  beberapa  hari  dan  tidak  dapat  digunakan  untuk  menabung ataupun  membuka  usaha.  Total  bantuan  yang  diterima  oleh  salah  satu  KPM  kategori  anak  SMA  yaitu sebesar Rp500.000, dalam  jangka  waktu tiga bulan. Besarnya beban pengeluaran KPM tersebut dalam waktu  3  bulan  yaitu  Rp920.000  dengan  besar  biaya  sekolah  selama  sebulan  Rp65.000,  biaya  PKL Rp300.000, biaya transportasi selama 3 bulan Rp360.000, biaya kesehatan Rp65.000.
Berdasarkan    hasil  interpretasi  penulis,  meskipun  bantuan  tersebut  akan  mengurangi  beban pengeluaran keluarga miskin, namun bantuan PKH tidak cukup signifikan, hal ini terlihat dari besar beban pengeluaran  selama  3  bulan  yaitu  Rp920.000  di  luar  dari  perlengkapan  seperti  seragam,  alat  tulis  dan uang  buku,  dan  bantuan  yang  diberikan  sebesar  Rp500.000,  jika  dikurangkan  menjadi  Rp420.000. Bantuan  tersebut  akan  signifikan  jika  digabungkan  dengan  bantuan lain  seperti  bantuan subsidi  minyak goreng yang diberikan sebesar Rp300.000 dalam jangka waktu 3 bulan.
Besarnya  nominal  bantuan  yang  telah  ditentukan  menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam memanfaatkan uang tersebut. Jumlah bantuan yang diberikan sudah ditetapkan dari pusat untuk kategori lansia,  balita  dan  penyandang  disabilitas  sebesar  Rp600.000 pertiga  bulannya,  untuk  anak  SD  sebesar Rp225.000  pertiga  bulannya,  untuk  anak  SMP  sebesar  Rp375.000  pertiga  bulan  dan  untuk  anak  SMA sebesar Rp450.000 pertiga bulan.

## Ketepatan Sasaran
Tepat  sasaran  berarti  anggaran  dapat  direalisasikan  dan  diperoleh  oleh  mereka  yang  menjadi sasaran dari program yang dimaksud.

## Bagan 1 Target Konkrit Program Keluarga Harapan Sumber: Dokumentasi peneliti, 2022
Dari bagan tersebut penulis melihat bahwa target konkrit dari PKH ini ialah keluarga miskin dan rentan  yang  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin.  Masyarakat  miskin  yang dimaksud ialah masyarakat yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia  nol  sampai  dengan  enam  tahun.  Komponen  pendidikan  dengan  kriteria  anak  SD/MI  atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/SMK/MA atau sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun  yang  belum  menyelesaikan  wajib  belajar  12  tahun.  Sejak  tahun  2016,  terdapat  penambahan komponen  kesejahteraan  sosial  dengan  kriteria  lanjut  usia  dimulai  dari  70  (tujuh  puluh)  tahun  dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
Berdasarkan  hasil  observasi  mengenai  sasaran  PKH,  penulis  menemukan  bahwa  terdapat  6 KPM  yang  mampu  dan  bahkan  memiliki  usaha  dagang  dan  juga  rumahnya  bagus  tetapi  menjadi  KPM PKH. Selain dari 67 KPM PKH, terdapat 11 kepala keluarga yang layak menjadi KPM, akan tetapi ke 11 kepala keluarga tersebut tidak terdaftar menjadi KPM PKH.
Anak Sekolah SD, SMP, SMA Target Program Keluarga Harapan Lansia 70 Tahun ke Atas Anak Usia Dini 0-6 Tahun Disabilit as Berat
Penulis juga melihat, bahwa PKH masih tidak tepat sasaran, di mana Keplor Huta  V, Huta I, dan Huta IV  melihat terdapat warga  miskin yang tidak terdaftar PKH. Hal tersebut dikarenakan penggunaan data lama masyarakat yang sudah masuk ke DTKS sejak tahun 2011. Perangkat desa tidak mengetahui pendataan dari PKH. Menurut pendapat dari Pangulu Nagori Kandangan bahwa data tersebut sudah ada dari  bantuan  sebelumnya.  Meskipun  data  berasal  dari  DTKS,  namun  masih  terdapat  masyarakat  yang miskin tidak terdaftar dan yang mampu menjadi menerima bantuan PKH tersebut. Penentuan KPM PKH seharusnya berasal dari masyarakat yang mencalonkan diri ke perangkat desa terlebih dahulu, namun di Nagori  Kandangan  data  tersebut  merupakan  data  lama  yang  sudah  ada  sejak  tahun  2011.  Masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi KPM PKH harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  di  Nagori Kandangan  Kecamatan  Pematang  Bandar  Kabupaten  Simalungun,  PKH  dari  segi  pencapaian  tujuan masih  mengalami  keterlambatan  waktu  dalam  penyaluran  dana  dan  terdapat  masyarakat  yang  tidak menerima bantuan.  Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari Pendamping PKH yang merupakan  pihak  koordinasi  yang  diutus  untuk  membantu  dan  mengawasi  KPM  di  Nagori  Kandangan. Kurangnya  pengawasan  dari  Pendamping  PKH  mengakibatkan  adanya  ketidaktepatan  sasaran  KPM PKH,  di  mana  terdapat  masyarakat  yang  mampu  menjadi  KPM  dan  masyarakat  miskin  lansia  tidak terdaftar  KPM,  serta  bantuan  PKH  tersebut  dianggap  tidak  mencukupi  kebutuhan  lansia  dan  anak sekolah.
Ketidaktepatan  sasaran  dan  ketidaktepatan  waktu  mengakibatkan  terhambatnya  pencapaian tujuan  dari  program  tersebut,  hal ini dikarenakan  tepat  sasaran  dan  kurun  waktu  merupakan  faktor  dari pencapaian tujuan. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Duncan (dalam  Steers, 1983:53) bahwa pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya yang harus dipandang sebagai suatu proses, di mana  pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor  yaitu  kurun  waktu  dan  tepat  sasaran  yang merupakan target konkrit. Apabila pelaksanaan PKH tidak tepat waktu dalam penyaluran dana dan tidak tepat  sasaran  dalam  memilih  KPM,  maka  akan  mengakibatkan  terhambatnya  pencapaian  tujuan  dari PKH tersebut.

## Integrasi
Penulis  melihat  bahwa  integrasi  merupakan  indikator  efektivitas  selanjutnya,  di  mana  Duncan (dalam  Steers,  1985:53)  melihat  integrasi  sebagai  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu organisasi  untuk  mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan  komunikasi  dengan  berbagai macam  organisasi  lainnya.  Integrasi  merupakan  pembauran  hingga  menjadi  kesatuan  yang  utuh  atau bulat. Integrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan terstruktur.
Dalam  hal  pendataan,  calon  KPM  harus  terintegrasi  antara  Keplor  Nagori  Kandangan,  Pangulu Nagori  Kandangan,  Camat  Pematang  Bandar,  Bupati  Kabupaten  Simalungun,  Dinas  Sosial  Kabupaten Simalungun, Gubernur dan Kementerian Sosial.  Integrasi tersebut terjadi di mana keluarga miskin yang mendaftarkan  diri  ke  Pangulu  Nagori  Kandangan,  yang  selanjutnya  data  tersebut  didaftarkan  ke  Bupati melalui Camat Pematang Bandar. Data tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi  oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, yang kemudian hasil tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Kementerian Sosial  yang  menetapkan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial.  Data  yang  terdapat  di  DTKS  kemudian ditetapkan  sebagai  penerima  program  bantuan  dan  data  tersebut    masuk  kembali  ke  Dinas  Sosial Kabupaten  Simalungun    pada  unit  Perlindungan,  Jaminan  Sosial  dan  Penanganan  Fakir  Miskin,  yang selanjutnya disampaikan kepada Pendamping PKH di Nagori Kandangan sebagai koordinator lapangan yang mengetahui situasi di lapangan.
Namun, penulis menemukan bahwa pendataan KPM di Nagori Kandangan tidak sesuai dengan alur  yang  seharusnya.  Pendataan  KPM  di  Nagori  Kandangan  tidak  diketahui  oleh  pemerintah  Nagori Kandangan.  Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti lakukan  bahwa  pendataan  tidak  berasal  dari  Kantor Nagori  dan  msayarakat  juga  tidak  mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Nagori,  melainkan  calon  KPM  diminta secara  langsung  oleh  Kepala  Lorong  untuk  mengumpulkan fotocopy KTP  dan  KK.  Data  KPM  tersebut berasal  dari  DTKS  yang  diberikan  langsung  oleh  pihak  Dinas  Sosial  Kabupaten  Simalungun  kepada Pangulu  Nagori  Kandangan  yang  selanjutnya  disampaikan  kepada  masyarakat  Nagori  Kandangan sebagai penerima PKH melalui Keplor.
Pemilihan  KPM  PKH  sudah  ditentukan  dan  KPM  tidak  mendaftarkan  diri  ke  Pangulu  Nagori Kandangan. Hal ini dikarenakan data-data KPM yang sudah  masuk dari tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut  merupakan  data-data  yang  telah  lama  ada  dan  tidak  melakukan  pendataan  ulang  di  Nagori Kandangan.  Oleh  karena  itu,  integrasi  PKH  di  Nagori  Kandangan  hanya  terjadi  antara  Dinas  Sosial Kabupaten  Simalungun  pada  unit  Perlindungan,  Jaminan  Sosial  dan  Penanganan  Fakir  Miskin,
Kementerian Sosial, dan Pendamping PKH yang melihat langsung kondisi di lapangan, serta KPM PKH sebagai penerima manfaat.
Hal  ini  mengakibatkan  terjadi  ketidaksesuaian  antara  data  yang  ada  di  DTKS  dengan  kondisi kemiskinan yang ada di Nagori Kandangan. Dari 67 KPM PKH, terdapat 6 KPM yang tergolong mampu dan  terdapat  11  kepala  keluarga  di  luar  KPM  tersebut  yang  layak  menerima  bantuan  PKH.  Selain  itu, kurangnya pengawasan pendamping di lapangan yang mengakibatkan hal tersebut tetap terjadi dan tidak ada  pembaharuan.  Oleh  karena  itu,  diperlukannya  pengawasan  pendamping  PKH  selaku  pihak  yang memantau segala perubahan yang ada di KPM.
Penulis juga melihat bahwa integrasi menyangkut proses sosialiasi, sebagaimana yang dikatakan oleh  Duncan  (dalam  Steers,  1985:53)  bahwa  integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan suatu  organisasi  untuk  mengadakan  sosialisasi.  Proses  sosialisasi  di  Nagori  Kandangan dilakukan  oleh Pendamping  PKH  sebagai  pihak  yang  langsung  turun  ke  lapangan.  Dengan  adanya  sosialisasi,  maka masyarakat akan memahami suatu program dengan baik sehingga dapat dengan mudah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Tugas  seorang  pendamping  selain  memastikan  KPM  memperoleh  bantuan  komplementer, melakukan  pendampingan  PKH  melalui  mediasi,  fasilitasi  dan  advokasi  guna  perubahan  perilaku  KPM PKH,  juga  melakukan  sosialisasi  PKH  kepada  aparat  pemerintah  tingkat  kecamatan,  desa  atau kelurahan, calon KPM PKH, serta masyarakat umum. Pendamping PKH menyampaikan informasi terkait dengan PKH ke KPM melalui pertemuan kelompok yang dilakukan seminggu sekali.
Penulis melihat bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada bulan April 2021 dengan dihadiri oleh  67  KPM.  Pendamping  PKH  memberikan  arahan  dan  bimbingan  dalam  penggunaan  uang  PKH. Tugas  pendamping  melakukan  pertemuan  kelompok  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  KPM  PKH seminggu  sekali.  Namun  pertemuan  kelompok  ini  dilakukan  sebulan  sekali  dan  saat  masa  pandemi mereka  jarang  melakukan  pertemuan  dan  bahkan  tidak  pernah  melakukan  pertemuan  kelompok  dan terlihat  pertemuan  terakhir  dilaksanakan  pada  bulan  April  2022.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait PKH tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penulis  menemukan  bahwa  masyarakat  yang  terdaftar  sebagai anggota PKH tidak paham dengan program tersebut. Mereka hanya mengetahui  bahwa PKH ini adalah program  untuk  membantu  masyarakat  miskin.  Masyarakat  tidak  mengetahui  lebih  jelas  tentang  PKH khususnya tujuan dari PKH itu sendiri. Terdapat juga masyarakat yang tidak dapat membedakan antara bantuan  PKH  dengan  bantuan  lainnya.  Bantuan  PKH  hanya  berupa  pemberian  uang  dan  untuk pemberian  sembako  seperti  beras,  ayam,  telur  dan  lainnya  itu  merupakan  Bantuan  Pemerintah  Non Tunai (BPNT).
Selain  masyarakat  tidak  paham  tentang  program  tersebut,  masyarakat  juga  menjadi  salah memfungsikan  uang  bantuan  PKH.  Bantuan  yang  diberikan  untuk  biaya  anak  sekolah  tetapi  digunakan untuk keperluan yang tidak seharusnya. Selain itu, kurangnya arahan dan pengawasan dari pendamping megakibatkan  masyarakat  tidak  patuh  dalam  pengambilan  dana  PKH.  Pendamping  telah mengarahkan penarikan uang di Agen Mandiri Pak Lingling, namun masyarakat banyak yang mengambil di tempat lain.
Berdasarkan  hasil  observasi penulis  tentang masalah  yang  terjadi  akibat  lokasi  penarikan  yang tidak seharusnya, bahwa terdapat 6 KPM PKH kategori lansia yang tidak mendapat bantuan dikarenakan tidak  patuh  dalam  memilih  lokasi  penarikan.  Besarnya  bantuan  yang  mereka  terima  yaitu  ada  yang Rp600.000, ada yang Rp375.000,  dan bantuan tersebut tidak sampai ke tangan masyarakat. Pada saat bantuan PKH tersalur bersamaan dengan bantuan BPNT, masyarakat melakukan penarikan di salah satu koperasi  yang  ada  di  Nagori  Kandangan  yang  dianggap  oleh  masyarakat  lebih  dekat.  KPM  hanya menerima  bantuan  BPNT  dan  tidak  menerima  bantuan  PKH.  Tidak  patuhnya  KPM  terkait  tempat melakukan pencairan bantuan, mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga dana yang seharusnya sudah masuk ke rekening, tetapi KPM tidak menerima dana tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  di  Nagori Kandangan  Kecamatan  Pematang  Bandar  Kabupaten  Simalungun,  PKH  masih  belum  terintegrasi kepada  KPM  PKH.  Pemahaman  masyarakat  tentang  PKH  masih  kurang  dan  juga  terdapat ketidakpatuhan KPM dalam lokasi penarikan bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang  dilakukan  kepada  KPM  PKH.  Sosialisasi  yang  seharusnya  dilakukan  seminggu  sekali  namun, dilakukan sebulan sekali bahkan saat pandemi tidak melakukan sosialisasi.

## Adaptasi
Dalam  menjelaskan  konsep  adaptasi,  penulis  menggunakan  pendapat  Duncan  (dalam  Steers, 1985:53)  yang  melihat  adaptasi  sebagai  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  Penulis  melihat  bahwa  kemampuan  adaptasi  dapat  tercapai  apabila  suatu  organisasi
mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dapat melakukan pembaharuan serta dapat mengikuti perkembangan  yang  ada.  Selain  itu,  kemampuan  adaptasi  juga  dapat  tercapai  apabila  masyarakat mendapat  kepuasan  dari  pelayanan  organisasi  tersebut.  Kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan dapat menciptakan perubahan nyata ke arah yang lebih baik.
PKH  merupakan  bantuan  yang  berbeda  dengan  bantuan  lainnya,  di  mana  PKH  menciptakan kemandirian  masyarakat  dengan  tujuan  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga  miskin  dan  mampu meningkatkan  taraf  hidup  ke  arah  yang  lebih  baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan bahwa  terdapat  pembinaan-pembinaan  bagi  masyarakat  KPM  agar  mampu  mengelola  bantuan  yang diterima. Hal ini bertujuan untuk mengubah masyarakat tersebut.
PKH membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dari segi pendidikan, kesehatan dan  kesejahteraan  sosial.  Bantuan  yang  diberikan  sesuai  dengan  kategori  dari  KPM,  di  mana  bantuan dengan  kategori  anak  sekolah  merupakan  bantuan  untuk    memenuhi  hal  pendidikan  yang  akan digunakan  untuk  membayar  uang  sekolah,  uang  buku,  perlengkapan,  seragam,  dan  keperluan  sekolah lainnya. Bantuan kategori ibu hamil dan baliti merupakan bantuan dalam hal kesehatan yang digunakan untuk  membeli  susu,  vitamin,  biaya  berobat,  dan  biaya  lainnya.  Bantuan  kategori  disabilitas  sosial  dan lansia merupakan bantuan dalam hal kesejahteraan sosial yang digunakan untuk keperluan  hidup lansia dan disabilitas berat.
Namun, penulis menemukan bahwa bantuan yang diberikan belum sesuai antara jumlah nominal yang  diterima  KPM  dengan  kebutuhan  KPM  tersebut.  Untuk  melihat  kebutuhan  KPM  PKH,  maka diutuslah  seorang  pendamping  yang  akan  melihat  kondisi  KPM  di  Nagori  Kandangan.  Bantuan  yang diberikan  kepada  masyarakat  meskipun  sudah  mengurangi  beban  pengeluaran  KPM,  namun  belum menciptakan  kemandirian  bagi  masyarakat,  dikarenakan  kurangnya  kemampuan  menyesuaikan  diri (adaptasi) PKH terhadap perubahan yang ada di lapangan khususnya KPM PKH di Nagori Kandangan.
Efektivitas PKH dapat dicapai apabila PKH mampu melakukan adaptasi dengan perubahan yang ada  di  masyarakat,  seperti  perubahan  pola  pikir  dan  mampu  melihat  apa  yang  diinginkan  oleh  KPM khusunya  dalam  membuka  usaha.  Dengan  mendirikan  usaha,  maka  dapat  menciptakan  kemandirian KPM  tersebut  dalam  mengelolah  perekonomiannya.  Adanya  edukasi  tentang  menabung  dan  membuka usaha  membuat  KPM  PKH  berpikir  untuk  mendirikan  usaha,  akan  tetapi  KPM  tersebut  terkendala  oleh modal yang tidak ada.
Penulis melihat bahwa KPM PKH ingin menjalankan usaha, namun mereka tidak memiliki modal yang  cukup  untuk  mendirikannya.  Adanya  usaha  yang  didirikan  oleh  masyarakat  dapat  menciptakan kemandirian  dan  juga  dapat  meningkatkan  pendapatan  KPM  PKH  tersebut.  Akan  tetapi,  PKH  tidak mampu  melihat  dan  menyesuaikan  dengan  keinginan  KPM  PKH  di  Nagori  Kandangan  untuk  membuka usaha.  Sebenarnya  dalam    PKH  terdapat  yang  namanya  KUBE  (Kegiatan  Usaha  Bersama).  KUBE merupakan usaha bersama untuk menciptakan kemandirian bagi masyarakat. PKH memberikan bantuan berupa  modal  kemudian  masyarakat  menggunakan  modal  tersebut  untuk  membuka  usaha  ataupun berladang  secara  berkelompok.  Pola  pikir  masyarakat  yang ingin  menjalankan usaha  sudah  terbangun, namun di Nagori Kandangan KUBE tidak dilaksanakan sementara di kecamatan lain KUBE berjalan.
Penulis  menginterpretasi  bahwa  jika  KUBE  dijalankan  di  Nagori  Kandangan,  maka  akan memberikan manfaat yang besar bagi KPM. Dengan adanya KUBE, KPM dapat mengelolah ekonominya sendiri  baik  dengan  cara  membuka  usaha,  berternak,  ataupun  berladang  yang  merupakan  potensi  di Nagori  Kandangan,  sehingga  tidak  akan  bergantung  kepada  bantuan  tunai  PKH  tersebut.  KUBE  yang apabila dilaksanakan di Nagori Kandangan, akan sangat efektif dikarenakan di Nagori Kandangan sendiri tidak  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Nagori  (BUMNag)  yang  akan  memberikan  pinjaman  kepada masyarakat.  Dengan  adanya  KUBE  akan  sangat  membantu  KPM  dalam  mengelolah  ekonominya. Namun, KUBE tidak dilaksanakan di Nagori Kandangan.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  penulis  lakukan,  penulis  menemukan  tentang  pelaksanaan KUBE,  bahwa  di  Nagori  Kandangan  pernah  membahas  tentang  usaha  bersama.  KPM  PKH  dibagi menjadi  3  kelompok  dan  mereka  diminta  untuk  menuliskan  usaha  apa  yang  mereka  ingin  jalankan. Usaha  tersebut  boleh  berdagang,  berternak  ataupun  bertani.  Namun  sampai  saat  ini  di  Nagori Kandangan  tidak  terdapat  KUBE  yang  modalnya  dari  PKH.  Peneliti  melihat bahwa  KPM  PKH  ingin dan antusias untuk menjalankan suatu usaha, namun tidak memiliki modal.
Penulis  melihat  bahwa  pembentukan  kelompok  usaha  yang  dibentuk  atas  arahan  pendamping PKH  tidak  terlaksana  di  Nagori  Kandangan  dikarenakan  PKH  tidak  jadi  memberikan  modal  kepada kelompok KPM tersebut, padahal KUBE dapat menjadi sarana untuk menciptakan kemandirian bagi KPM PKH. KUBE dapat menciptakan kemandirian bagi masyarakat KPM.
Penulis  melihat  bahwa  KUBE  39%  sangat  efektif  dan  61%  efektif.  Manfaat  KUBE  sendiri  ialah peningkatan pendapatan pengelola e-Warong KUBE PKH (KPM) untuk menuju graduasi keluarga miskin. Namun, di Nagori Kandangan KUBE tidak terlaksana.  Kurangnya kemampuan beradaptasi PKH dengan perubahan  pola  pikir  KPM  PKH  mengakibatkan  PKH  tidak  mengetahui  apa  yang  diinginkan  oleh  KPM tersebut. Dengan adanya usaha yang dijalankan oleh KPM dapat  menciptakan kemandirian yang dapat mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga  miskin,  namun  karena  tidak  memiliki  modal  maka  KPM  tidak menjalankan usaha.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  di  Nagori Kandangan  Kecamatan  Pematang  Bandar  Kabupaten  Simalungun,  penulis  menyimpulkan  bahwa  PKH dari segi adaptasi masih belum menciptakan kemandirian KPM yang dapat membantu mengurangi beban pengeluaran  keluarga  miskin.  Hal  ini  dikarenakan  PKH  tidak  mampu  menyesuaikan  diri  dengan perubahan  pola  pikir  masyarakat  untuk  membuka  usaha.  PKH  tidak  mampu  menyesuaikan  dengan keinginan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar  Kabupaten  Simalungun  mengenai  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  masih  belum efektif  dengan  indikator  efektivitas  yang  harus  dipenuhi.  Alasannya  yaitu,  dari  segi  pencapaian  tujuan bantuan  yang  diterima  KPM  PKH  dianggap  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  KPM  khususnya dalam  pendidikan  dan  kesehatan.  Selain  itu  juga  dalam  hal  penyaluran  dana  PKH  masih  tidak  tepat waktu  kepada  KPM  PKH  di  Nagori  Kandangan  dan  masih  tidak  sepenuhnya  mengenai  sasaran  target konkrit.  Adanya  ketidaktepatan  sasaran,  di  mana  terdapat  masyarakat  miskin  yang  tidak  terdaftar  PKH dan  terdapat  pula  masyarakat  tergolong  mampu  menjadi  peserta  PKH.  Pada  indikator  integrasi  juga masih  belum  efektif,  hal  ini  dikarenakan  PKH  di  Nagori  Kandangan  tidak  melibatkan  Pangulu  Nagori Kandangan  dan  Camat  Pematang  Bandar  yang  merupakan  pihak  yang  mengetahui  kondisi penduduknya. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan KPM PKH tidak paham secara rinci mengenai program tersebut.
Pada indikator adaptasi, PKH juga belum efektif dikarenakan PKH tidak mampu melihat apa yang diperlukan oleh KPM dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keinginan dan kebutuhan KPM PKH di Nagori  Kandangan  khususnya  untuk  membuka  usaha  yang  akan  menciptakan  kemandirian  bagi  KPM dan sangat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin di Nagori Kandangan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan,  maka  saran  yang  dapat  penulis  berikan  terkait  dengan  Efekivitas Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Upaya  Mengurangii  Beban  Pengeluaran  Keluarga  Miskin  di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yaitu:
1.  Dalam  hal  tercapainya  tujuan  diperlukan  pertimbangan  kembali  mengenai  jumlah  bantuan  dana, karena  bantuan  yang  diterima  masyarakat  dianggap  tidak  mencukupi  kebutuhan  sekolah  anak  dan kesehatan. Dalam penyaluran bantuan PKH perlu memperhatikan ketepatan waktu, agar setiap KPM PKH  menerima  bantuan  sesuai  waktunya.  Selain  itu  juga  dalam  ketepatan  sasaran  diperlukan pendataan  ulang  masyarakat  calon  KPM  dan  lebih  teliti  dalam  melihat  target  sasaran,  agar  tidak terjadi ketidaktepatan sasaran, karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar PKH.
2.  Pada  indikator  integrasi,  PKH  diharapkan  mengikutsertakan  Pangulu  Nagori  Kandangan  dalam  hal pendataan KPM yang merupakan bagian yang paling mengerti kondisi masyarakat di Nagori tersebut. Selain  itu,  masih  dibutuhkan  sosialisasi  yang  lebih  rutin  lagi  untuk  meningkatkan  pemaha man masyarakat  terkait  PKH  baik  tujuan  PKH,  kegunaan  PKH,  pemikiran  masyarakat,  serta  memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan kepada masyarakat.
3.  Pada  indikator  adaptasi,  PKH  perlu  melihat  setiap  perubahan  yang  ada  pada  KPM  PKH  dan  harus menyesuaikan  dengan  apa  yang  diinginkan oleh  KPM  PKH  agar  masyarakat  lebih  mandiri  dan  bisa mengatur kegiatan ekonomi dengan memberikan modal untuk KPM PKH dalam mendirikan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
_____________, https://pkh.kemensos.go.id diakses pada 05 April 2021 pukul 10:42 WIB). _____________, https://pkh.kemsos.go.id/?pg=detail_berita&id=381&c=Target-Graduasi-KPM -PKH- Tahun-2020-Lampaui-Target- diakses pada 24 Desember 2020 pukul 13:54 WIB).
Arum, Ananda Dwi. 2022. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Mengurangi Beban Pengeluaran  Keluarga  Miskin  di  Nagori  Kandangan  Kecamatan  Pematang  Bandar  Kabupaten Simalungun . Medan : USU. Bps.go.id, https://www.bps.go.id/ pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin- maret2020-naik-menjadi-9-78-persen.html diakses pada 22 Desember 2020 pukul 15:26 WIB). Kemensos.go.id,  https://kemensos.go.id/  program-keluarga-harapan-pkh  diakses  pada  29  Maret  2021 pukul 21:20 WIB).
Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pembaharuan. Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP AMP. YKPN. Mangkunegara. Nasional.kontan.co.id,  https://nasional.  kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-pertumbuhan-ekonomi- 2020-bisa-minus-22 diakses pada 22 Desember 2020 pukul 16:06 WIB).
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Steers, M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT Alfabet. Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Penada Media Group.