Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 6 Juni 2018

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENERTIBAN  PEDAGANG  KAKI  LIMA OLEH  SATUAN  POLISI  PAMONG  PRAJA  KABUPATEN  CIREBON  (STUDI KASUS JALAN FATAHILLAH)
Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki
FISIP Universitas Swadaya Sunan Gunung Jati Cirebon Email: imammahdi264@gmail.com

## Abstrak
Masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  pemerintah  kota  salah  satunya  adalah penertiban  ruang  publik,  atau  secara  khusus  masalah  pedagang  kaki  lima. Pedagang  kaki  lima  secara  umum  memang  cukup  rumit  untuk  ditertibkan  jika dibadingkan  dengan  masalah  penyandang  masalah  kesejahteraan  Sosial  (PMKS). Karena  bukan  saja  masalah  pembubaran  lalu  kemudian  melakukan  pembinaan, namun bagaimana cara merelokasi para pedagang agar tetap berjualan dan tidak mengurangi  omzet  penjualan.  Karena  itu,  hal  ini  merupakan  tugas  pokok  dari pemerintah  Kabupaten  Cirebon  khususnya  kantor  bagi  petugas  Satpol  PP  dalam menangani masalah pedagang kaki lima. Kebutuhan ekonomi yang mendesak yang membuat  para  pedagang  berjualan  di  flayover  atau  bawah  jembatan  dan  trotoar jalan  yang  dilarang  oleh  pemerintah  daerah.  Persoalan  yang  timbul  apakah Implementasi  Kebijakan  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  oleh  Satpol  PP  (Studi Kasus Jalan Fatahillah) bisa berjalan optimal. Hal tersebut sesuai dengan amanah Perda  No  7  tahun  2015  mengenai  ketertiban  umum.  Adanya  kebijakan  mengenai ketertiban  umum  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  bertujuan  supaya  para pedagang  berjualan  di  tempat  yang  seharusnya  tidak  melanggar  sehingga  dapat tercipta  kebersihan,  keindahan  dan  ketertiban.  Adapaun  metode  yang  gunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode  analisis  kualitatif.  Metode  analisis kualitatif  merupakan  metode  dengan  menganalisis  informasi  dan  data  yang didapatkan peneliti dalam penelitian. Dengan demikian informasi yang didapatkan dalam  penelitian  ini  adalah  pada  bidang  ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat,  kepala  seksi  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  dan pedagang  kaki  lima.  Kemudian  metode  pengumpulan  datanya  adalah  dengan menggunakan  metode  wawancara,observasi  ,analisis  data  dan  keabsahan  data. Hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  oleh  Satpol  PP  Kabupaten  Cirebon  (Studi  Kasus  Jalan Fatahillah) belum optimal hal ini masih banyak permasalahan diantaranya belum adanya  kebijakan  Peraturan  Daerah  mengenai  penertiban  pedagang  kaki  lima. Teori yang diambil menggunakan teori Van Meter dan Van Horn meliputi dengan mengkaji kefektifan dan manfaat dari kebijakan, Sumberdaya, pelaksana kebijakan, penanganan dalam Pelaksana,Kondisi Lingkungan , Sosial, dan Politik. Penunjang ketertiban belum optimal.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, SATPOL PP

## Pendahuluan
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  adalah  suatu  aktivitas  penjualan  yang  dilakukan seseorang  dengan  berjualan  di  ruang  publik.  Ruang  atau  kawasan  yang  diperuntukan penjalan  kaki,  sehingga  bagi  para  pedagang  yang  berjualan  tersebut  disebut  dengan pedagang  kaki  lima.  Dengan  demikian  perdagangan  dan  jasa  yang  menempati  tempat- tempat prasarana umum/ fasilitas umum baik yang mendapatkan ijin maupun yang tidak dari  pemerintah  daerah  anatara  lain  badan  jalan,  bahu  jalan,  jembatan,  trotoar,  saluran draninase, jalur hijau,taman, bawah jembatan  (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pedagang Kaki Lima Pasal 1).
PKL  atau  pedagang  kaki  lima  yang  sedang  marak  di  Kabupaten  Cirebon  salah satunya  di  jalan  Fatahillah,  Desa  Megu,  Kecamatan  Weru  dikarenakan  di  sepanjang jalan Fatahillah terdapat toko-toko dan di bawah jembatan tol disitu juga terdapat PKL yang  menempati  trotoar  di  sepajang  jalan  tersebut  yang  mengakibatkan  kemacetan  di siang  hari-sore  hari  sehingga  membutuhkan  penertiban  agar  PKL  tersebut  tidak menimbulkan kemacetan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon atau yang di singkat  dengan  SATPOL  PP  yang  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  dalam menegakkan  Peraturan  Daerah  dan  peraturan  pelaksananya,  menyelenggarakan ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  serta  perlindungan  masyarakat.  Dengan demikian dibutuhkan penertiban dan pembinaan padagang kaki lima (PKL) yang sesuai dengan  pertumbuhan  dan  perkembang  di  kabupaten  Cirebon,  terutama  disesuaikan dengan penertiban tata ruang yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan  tersebut  diatas,  penulis  ingin  melakukan  penelitian  terkait  dengan masalah penertiban PKL melalui petugas Satpol PP. Dari sisi masalah tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh sejauhmana dalam efektivitas petugas Satpol PP Kabupaten cirebon  dengan  judul  penelitian:  Implementasi  Kebijakan  Penertiban  Pedagang  Kaki Lima  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Cirebon  (Studi  Kasus  Jalan Fatahillah)

## Metode Penelitan

## 1. Metode yang digunakan
Penelitian  ini  menggunakan  adalah  metode  kualitatif.  Motede  penelitian kualitatif  menurut  sugiyono  (2012:5)  merupakan  cara  atau  metode  untuk memberikan  gambaran  atau  penjelasan  yang  tepat  mengetahui  permasalahan  yang diteliti, menginterpretasikan dan menjelaskan data dengan cara yang sistematis yang sesuai dengan keadaan dilapangan atau tampak sebagaimana adanya.

## 2. Infoman dan Teknik Pemilihan Informan
Penulis menggunakan teknik purposif sampling  dalam teknik ini peliti memilih dan  menetapkan  dengan  sengaja  beberapa  informan  yang  mengusai  dan  memahami tentang  yang  diteliti  dengan  keadaan  yang  ada  dalam  implementasi  yang menggunakan  teori  Van  Mater  dan  Van  Horn  yang  memahami  kebijakan  kondisi lapangan  yang  mempengaruhi,  jadi  akan  melakukan  mengajukan  berbagai pertanyaan dengan metode wawancara dengan informasi kunci yaitu:
A. Informasi Kunci
1. Kepala SATPOL PP Kabupaten Cirebon di bagian Ketertiban umum
B. Informan  Pedukung
1. PKL (pedagang kaki lima) yang melakukan usahanya  di bawah jembatan tol di jalan fatahillah kecamatan weru kabupaten cirebon
2. Para Masyarakat yang melewati jalan fatahillah

## Teknik Pengumpulan Data
A. Teknik Pengumpulan data dengan penelitian kulitatif
- Oberservasi: mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke lapangan untuk pengamatan lansung dilokasi Satpol PP tetapi tidak terlibat dalam kegiatan
- Wawancara:  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan  tanya  jawab  dengan pinpinan  instansi  dan  pejabat  lain  dilokasi  penelitian  atau  dengan  pihak-pihak terkait  dengan  wawancara  yang  terstruktur  untuk  membutuhkan  dan memfokuskan  pertanyaan  alat  bantu  rekam  untuk  memudahkan  dalam  proses pengelohan.
- Dokumentasi  Menurut  Sugiyono  (  2015:83)  mengemukan  pendapatnya  bahwa dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa
terbentuk  tulisan,  gambar  dan  referensi  lain  yang  memiliki  akurasi  yang  sama dengan masalah yang diteliti.

## B. Pengujian Keabsahan Data
Menurut  Sugiyono  (  2015:147  )  uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif meliput uji krebilitas data, uji depenbilitas, uji tranferabilitas dan uji konfirmabilitas. Pada penelitian ini gunakan uji krebilitas untuk menguji keabsahan data.

## Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  SATPOL  PP  Jln.  Sunan  Kalijaga  No  7  Sumber Cirebon  45611.  Studi  Lapangan  Jalan  Fatahillah  Kabupaten  Cirebon,  Lamanya penelitian  kurang  dari  4  bulan  terhitung  dari  mulai  bulan  febuari  2018  sampai  Mei 2018.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Mengukur tingkat keberhasilan dalam penerapan kebijakan dapat dilihat dari tingkat realisasi  dan  rasionalisasi  dari  peraturan  tersebut.  Artinya  kebijakan  atau  peraturan tersebut sesuai dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

## 2. Sumber daya
Sumber  Daya  yang  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  sangat  mendukung  tingkat keberhasilan  dari  penerapan  kebijakan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  tingkat keberhasilan  dari  pelaksanaan  atau  penerapan  kebijakan  dapat  diukur  dari  tingkat kemampuan Sumber daya dalam melaksanakannya.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
peran  dari  agen  pelaksanan  seperti  lembaga  formal,  terkait  lembaga  pemerintah penunjang  pelaksana  kebijakan  serta  lembaga  non  formil  atau  oragnisasi  swadaya masyarakat  yang  berperan  dalam  sosialisasi  dan  penerapan  kebijakan.  Hal  tersebut sangat  urgen  melihat  peran  dari  seluruh  elemen  masyarakat  dan  pemerintah  dapat berperan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum masyarakat.

## 4. Sikap atau Kecenderungan
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  agen  pelaksana  aka  sangat  banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya pelaksana implementasi kebijakan publik.

## 5. Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi  merupakan  mekanisme  sekaligus  syarat  utama  dalam  menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Sejauhmana  lingkungan  eksternal  dapat  mendukung  ketercapaian  peraturan  atau kebijakan  pemerintah.  Lingkungan  yang  dimaksud  termasuk  lingkungan  sosial, ekonomi, dan politik.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cirebon
Dalam PERDA No 1 tahun 2012 tentang petunjuk teknik standar operasional prosedur bahwa  Pelaksanaan  kebijakan  bagi  SATPOL  PP  dilaksanakan  dengan  berdasarkan kewenangan SOP yaitu:
1) Dalam  Penindakan  terhadap  para  pelangggar  Peraturan  Daerah,  langkah  pertama yang  dilakukan  adalah  para  pelanggar  tersebut  membuat  surat  pernyataan  yang berisi  tentang  kesanggupannya  dalam  menaati  peraturan  yang  ada  serta  akan mengikuti ketentuan yang berlaku dengan waktu 15 hari sejak tanggal ditetapkan.
2) Jika tetap melanggar dan mengingkari syarat pernyataannya maka diberikan:
a. Surat teguran petama dengan waktu 7 hari
b. Surat teguran kedua dengan waktu 3 hari
c. Surat teguran ketiga dengan 3 hari
2. Implementasi  Kebijakan  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kabupaten Cirebon
Berikut  ini  penulis  akan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Kabupaten  Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah Kecamatan Weru).

## A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
1) Kebijakan
kebijakan memang telah dilakukan tetapi masih ada pertimbangan  dan kebijakan tidak  lakukan  sesuai    standar  operasional  prosedur  hal  ini  yang  menghambat penertiban pedagang kaki lima kurang optimal.
2) Pelaksana Kebijakan
pelaksanaan  kebijakan  memang  telah  dilakukan  dan  aparat  pelaksana  masih memilki rasa iba.
3) Kinerja
aparat  dalam  pelaksana  penertiban  sudah  belum  optimal  hanya  saja  melakukan penertiban  masih  berbenturan  dengan  pedagang  dan  belum  ada  solusi  dari  pihak yang pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

## B. Sumberdaya
ketika  sumberdaya  manusia  yang  kompeten  telah  tersedia  sedangkan  dana  dari anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan sulit untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu.
1) Sumber Daya Manusia
sumberdaya  manusia  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  masih  kebanyakan pendidikan  SLTA  sehingga  masih  belum  sesuai  dengan  latar  belakang keilmuannya dan masih minim  jumlah aparat dalam pelaksana kebijakan.

## 2) Sumber Daya Finansial
memahami  sumberdaya  finansial  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  untuk anggaran  masih  kurang  hal  ini  yang  menyebabkan  tempat  atau  lokasi  yang khusus untuk pedagang kaki lima.

## 3) Sumber Daya Waktu
sumberdaya waktu bahwa penyebab pedagang kaki lima yang seiringnya waktu semakin meningkat karna disebabkan oleh faktor ekonomi.
4) Karakteristik Agen Pelaksana
5) Jumlah Aparat
jumlah  aparat  untuk  menertibkan  pedagang  kaki  lima  masih  belum  cukup  dan belum terealisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Hal ini dijelaskan menghambat jalannya Implementasi pedagang kaki lima.

## 6) Keterampilan Aparat Pelaksana
Ketrampilan  yang  dimiliki  aparat  dalam  melakukan  penertiban  pedagang  kaki lima  sudah  cukup  baik  terampilan  pada  saat  melakukan  penertiban  namun  di
lapangan para aparat masih menggunakan rasa kemanusiaan sehingga para PKL berani  melawan  dan  para  aparat  belum  cukup  tegas  dalam  menjalankan  tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah.
7) Sikap atau Disposisi Para Pelaksana
8) Sikap Para Pelaksana
sikap aparat yang masih belum tegas dalam menangani masalah penertiban PKL dan sikap para anggota yang tidak sesuai etika.
9) Sanksi Pedagang Kaki Lima
sanki    pedagang  kaki  lima  yang  masih  belum  cukup  tegas  dan  masih  banyak toleransi dalam  masalah penertiban PKL.
10) Komunikasi antara Organisasi Pelaksana dan Aktivitas Pelaksana
11) Pengawasan
pengawasan harus dilakukan oleh seorang pemimpin karena dengan pengawasan akan terdapat suatu instansi atau lembaga pemerintah lain yang dapat digerakan dan di  arahkan sebagai  satu  kesatuan, sebagai  pencapaian kinerja  yang optimal dalam  hal  penertiban  memang  dari  pihak  Satpol  PP  disatu  sisi  mereka menjalankan  tugas  disisi  lain  para  aparat  Satpol  PP  merka  juga  punya  hati nurani.
12) Kelengkapan  Sarana  dan  Prasarana/  Fasilitas  dalam  Kegiatan  Penertiban Pedagang Kaki Lima
memang ada kekurangan dalam fasilitas yang belum memadai dalam penertiban padang kaki lima di Kabapuaten Cirebon sehingga dapat menimbulkan program penertiban belum optimal.

## 13) Koordinasi antar Instansi
komunikasi  dan  koordinasi  menempati  posisi  yang  besar  karena  banyaknya instansi  yang  terlibat.  Oleh  karena  itu  diperluksn  pemahaman  dan  kesamaan persepsi  tentang  pengertian  koordinasi  diantara  instansi  tesebut  supaya  dapa tercapainya tujuan yang efektif
14) Kondisi Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik
15) Pertumbuhan Ekonomi Daerah
bahwa faktor ekonomi lah yang alesan para pedagang  memilih untuk berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah setempat.
16) Kepentingan Politik
kepentingan  politik  dalam  implementasi  kebijakan  penertiban  pedagang  kaki lima sama sekali tidak ada.

## Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cirebon
1) Masih kurangnya dana sehingga masih terbatasnya sumber daya manusia dalam penertiban.
2) Rendahnya  kesadaran  hukum  pedagang  kaki  lima  dengan  Peraturan  Daerah dengan  adanya  Peraturan  Daerah  No.  7  Tahun  2015  tentang  Ketertiban  Umum tidak  membuat  para  PKL  tertib  dalam  berjualan  namun  dalam  pelaksananya masih  banyak  Pedagang  Kaki  Lima  yang  menempati  lokasi  yang  tidak  sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3) Lemahnya  pengawasan  oleh  aparat  Perda  Kabupaten  Cirebon  selama  ini pengawasan terhadap keberadaan PKL oleh aparat Satpol PP Kabupaten Cirebon belum optimal hal ini dapat terlihat masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan  oleh  sebagaian  pedagang  kaki  lima.  Kurang  optimalnya  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  Cirebon  dikarenakan  jumlah  aparat  pelaksana dan sarana-prasarana kurang.
4) Faktor ekonomi pedagang kaki lima
5) Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi,mereka  terpaksa  berjualan  di  tempat-tempat  terlarang  yang  melanggar peraturan pemerintah. Karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi  tidak  mampu,  oleh  karena  itu  berjualan  ditempat  yang  seadanya  yang penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
6) Banyak pedagang kaki lima di Jl. Fatahillah  Kabupaten Cirebon yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak teratur
7) Hampir semua para PKL di Jl.fatahillah Kabupaten Cirebon tidak mempunyi ijin berusahan atau berdagang
8) Tidak ada tempat atau lahan khusus untuk para PKL.

## Kesimpulan
Berdasarkan  peneliti  yang  dilakukan  penulis  diperoleh  kesimpulan  yang  menjelaskan bahwa penertiban pedagang kaki lima mengalami beberapa hambatan yaitu:
a. Belum adanya relokasi tempat berdagang untuk mengatasi pedagang kaki lima
b. Masih  kurangnya  dana  sehingga  masih  terbatasnya  sumber  daya  manusia  dalam penertiban.
c. Kurangnya koordinasi antar terkait dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Kabupaten Cirebon
d. Banyaknya  pedagang  kaki  lima  di  Jalan  Fatahillah  Kabupaten  Cirebon  yang berjualan tidak tertib dan melanggar Peraturan Daerah
e. Masih  banyak  pedagang  kaki  lima  yang  hampir  semuanya  tidak  memiliki  izin berjualan
f. Tidak ada tempat atau lahan khusus bagi pedagang kaki lima
Hal ini menghambat proses penertiban pedagang kaki lima berarti dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima terdapat hambatan-hambatan sehingga menimbulkan kurang  optimalnya  penertiban  pedagang  kaki  lima  Jalan  Fatahillah  Kabupaten Cirebon.
Adapun saran yang dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan penertiban pedagang kaki lima Jalan Fathillah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
a. Seharusnya  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon    memberikan  tempat-tempat  khusus untuk  pedagang  kaki  lima  dengan  adanya  relokasi  yang  realisasikan  sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah Kabupaten Cirebon dapat tertata dengan  rapih  ,  lingkungan  menjadi  bersih,  nyaman  dan  pedagang  kaki  lima  tidak mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan keamanan masyarakat
b. Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  harus  lebih  meningkatkan  sarana  dan  Prasrana, karena  merupakan  faktor  penunjang  untuk  mempermudah  aparat  pelaksana  dalam melakukan pengawasan dengan cara patroli untuk menertibkan pedagang kaki lima.
c. Koordinasi  dengan  dinas-dinas  terkait  seperti  Disperidag  harus  lebih  di  tingkatkan lagi karena penertiban tidak bisa berdiri sendiri dengan cara rapat koordinasi dengan intansi terkait harus lebih intens
d. Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  harus  segera  membuat  Perda  tentang  kebijakan penertiban padang kaki lima

## BIBLIOGRAFI
Agustino. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Cv.Alfabeta.
Dunn, William N. 2003. Pengatar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadja Mada University Pres.
Erwan, Agus Purwanto. Implementasi Kebijakan Publik .Yogyakarta: Gava Media 2012.
Mustafa,  Ali  Achsan.  2008. Model  Transformasi  Sosial  Sektor  Informal .  Malang:  In- TRANS Publishing.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfa Beta.
Solichin. 2008. Analisis Kebijakan . Jakarta : Bumi Aksara.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfa Beta.
Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Presento.
Wibawa. 2011. Kebijakan Publik . Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Peraturan Perundang-Undangan
Udang-undang 1945 tentang Pembangunan Sosial.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  No  5  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata kerja Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Cirebon.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  No    5    Tahun    2014        Tentang  Penertiban  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.