Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher Akreditasi Sinta 5, SK. Nomor: 152/E/KPT/2023
MANAJEMEN KOORDINATOR GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI MADRASAH ALIYAH NEGERI
Ira Wirtati 1 *, Yenti Arsini 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Corresponding Author e-mail: irawirtati@uinsu.ac.id, yentiarsini@uinsu.ac.id
Article History Received: May Revised: June Published: June
Key Words: Teacher Guidance and counseling,  Planning, Organizing, Implementing BK
Abstract: The Guidance and Counseling Coordinator certainly has the authority to plan, organize and implement guidance and counseling. One very important element to consider is how counseling guidance is carried out in schools. The purpose of this study is to find out how the management of guidance and counseling in Madrasah Aliyah  Negeri  schoolsThis  study  used  a  descriptive  qualitative  approach,  the  data collection method used was documentation, observation, and interviews with one BK coordinator and five BK teachersResearch findings show that there are still obstacles faced  by  BK  coordinators  in  the  preparation  of  BK  programs,  BK  organizing  and implementing BK including the lack of BK teacher personnel and there are still BK teachers  who  do  not  have  BK  education  backgrounds,  as  well  as  inadequate  BK facilities  and  infrastructure,  so  that  the  implementation  of  BK  services  cannot  be implemented optimally. Kata Kunci:
Guru  Bimbingan  dan konseling,
Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan BK
Abstrack: Koordinator  Bimbingan  dan  Konseling  tentunya  memiliki  wewenang untuk  membuat  perencanaan,  pengorganisasian  dan  pelaksanaan  bimbingan  dan konseling.  Salah  satu  elemen  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  adalah bagaimana  bimbingan  konseling  dijalankan  di  sekolah.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen bimbingan dan konseling yang ada di sekolah Madrasah Aliyah Negeri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif , metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara kepada satu orang koordinator BK dan lima orang guru BK. Temuan penelitian menunjukkan  bahwa masih ada kendala yang dihadapi oleh koordinator BK dalam  penyusunan  program  BK,  pengorganisasian  BK  dan  pelaksanaan  BK diantaranya adalah kurangnya personil guru BK dan masih ada guru BK yang tidak berlatar  belakang  Pendidikan  BK,  serta  sarana  dan  prasarana  BK  yang  belum memadai,  sehingga  pelaksanaan  layanan  BK  belum  dapat  dilaksanakan  secara maksimal.

## Pendahuluan
Keberhasilan Pendidikan juga sangat ditentukan oleh seberapa besar kegiatan layanan bimbingan  konseling  diberikan  kepada  siswa.  Bimbingan  dan  Konseling  merupakan  proses pemberian  bantuan  kepada  konseli  yang  di  lakukan  oleh  professional  yaitu  konselor.Sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab X Pasal 27 menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan  yang  diberikan  kepada  siswa  dalam  rangka  upaya  menemukan  pribadi,  mengenal lingkungandan merencanakan masa depan.
Jones (1970: 7) mengemukakan berikut ini. Guidance is the help given by one person to another in making choice and adjustment and in solving problems. Guidance aims at aiding the recipient  to  grow  in  his  independence  and  ability  to  be  responsible  for  himself.  Jones
175
This is an open-access article under the CC-BY-SA License .
menegaskan  bahwa  bimbingan  adalah  bantuan  yang  diberikan  seseorang  kepada  orang  lain dalam  memantapkan  pilihan  dan  dalam  memecahkan  masalah.  Bimbingan  diberikan  agar orang dapat lebih mandiri. Muro & Dinkmeyer (1977: 15) mengatakan bahwa “counseling is a personal relationship between a professionally trained counselor and a child which assists the child to communicate and meet immediate and future needs”. Menurut Hackney & Nye (1973: 5) pengertian konseling adalah “Counseling is the helping relationship, which includes (1) someone seeking help, (2) someone willing to give help, who is (3) capable of, or trained to, help (4) in a setting which permits that help to be given and received”.
Paparan  di  atas  menguraikan  makna  dari  bimbingan  dan  konseling  secara  terpisah. Namun  kedua  istilah  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  dan  saling  bergantung  dalam pelaksanaanya. Seperti tertuang dalam SK Mendikbud Nomor 025/ O/1995 tentang Petunjuk Teknis  Ketentuan  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya  mengatakan bahwa: Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan
berkembang  secara  optimal,  dalam  bidang  bimbingan  pribadi,  bimbingan  sosial, bombingan  belajar,  dan  bimbingan  karier,  melalui  berbagai  jenis  layanan  dan  kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.
Bimbingan  dan  konseling  bertujuan  untuk  membantu  peserta  didik  agar  berkembang optimal  sesuai  tugas  perkembangannya.  Sukmadinata  (2007:  74)  mengatakan  bahwa  tujuan bimbingan  dankonseling  berikut  ini.  Bantuan  mengoptimalkan  perkembangan  individu (peserta didik) adalah membantu meningkatkan potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam mencari, memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan. Selanjutnya Depdiknas (2008:194) mengatakan  bahwa:  dasarpemikiran  penyelenggaraan  bimbingan  dan  konseling  di  sekolah adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik (konseli), agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moralspiritual.
Untuk  mewujudkan  harapan  diatas,  guru  BK  hendaknya  melaksanakan  kegiatan manajemen  dalam  aktivitas  kegiatannya.  Manajemen  Bimbingan  dan  Konseling  merupakan aktivitas  terencana,  terorganisir,  terlaksana  dan  terawasi  yang  dilaksanakan  guru  BK  guna mencapai tujuan program dan layanan BK.
Perencanaan program bimbingan dan konseling harus dipersiapkan dengan baik karena kegiatan ini bertujuan untuk menentukan program yang akan dilakukan. Sukardi & Kusmawati (2008:  37)  mengatakan  bahwa:  Studi  kelayakan  adalah  seperangkat  kegiatan  dalam mengumpulkan  berbagai  informasi  tentang  hal-hal  yang  dibutuhkan  untuk  penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Penyusunan program bimbingan dan konseling harus  berdasarkan  kebutuhan.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sukmadinata  (2007:  124) berikut ini. Penyusunan program bimbingan dan konseling perlu didasarkan atas kebutuhan- kebutuhan  nyata  di  lapangan.  Untuk  mengidentifikasi  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  perlu diadakan pengumpulan data, baik data primer yang diperoleh langsung dari siswa, orang tua dan guru, maupun datasekunder dari dokumen-dokumen yang ada di sekolah.
Sementara  itu,  Depdiknas  (2008:  220)  menjelaskan  bahwa:  Penyusunan  program bimbingan  dan  konseling  di  sekolah  dimulai  dari  kegiatan  asesmen,  atau  kegiatan mengidentifikasi  aspek-aspek  yang  dijadikan  bahan  masukan  bagi  penyusunan  program tersebut.  Kegiatan  asesmen  meliputi  (1)  asesmen  lingkungan,  yang  terkait  dengan  kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat(orang tua peserta didik), sarana dan prasana
pendukung program bimbingan dan konseling, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah; dan (2) asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik, yang menyangkut karakteristik  pe  serta  didik,  seperti  aspek-aspek  fisik  (kesehatan  dan  keberfungsiannya), kecerdasan,  motif  belajar,  sikap  dan  kebiasaan  belajar,  minat-minatnya  (pekerjaan,  jurusan, olahraga, seni dan keagamaan), masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian atau tugas- tugas  perkembangan,  sebagai  landasan  untuk  memberikan  pelayanan  bimbingan  dan konseling.  Selanjutnya,  Gysbers  &  Henderson  (2012:  206)  mengatakan  bahwa:  penilaian kebutuhan tersebut diperoleh dari siswa, pendidik, orang tua, anggota komunitas, pengusaha, dan lulusan.
Pengorganisasian  Bimbingan  dan  Konseling  merupakan.  Penempatan  personel bimbingan dan konseling yang tepat dalam organisasi serta pembagian tugas yang tepat.Dalam SK Menpan No. 84/1993 (Prayitno, 2001: 6) ditegaskan bahwa tugas pokok guru bimbingan dan  konseling  adalah:  Me  nyusun  program  bimbingan,  melaksanakan  program  bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program  bimbingan  terhadap  peserta  didikyang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Selanjutnya, Depdiknas (2008: 233) yang menyatakan bahwa personel utama pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah: Konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling. Sementara personel pendukung pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan (kepala sekolah, wakilkepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, staf administrasi) di dalam organi gram pelayanan bimbingan dan konseling, dengan koordinator dan  guru  pembimbing/konselor  serta  staf  administrasi  bimbingan  dan  konseling  sebagai pelaksana utamanya.
Pelaksanaan  bimbingan  dan  konseling  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Maka, program  harus  dilakukan  seutuhnya  sesuai  dengan  SKB  Mendikbud  Nomor  0433/P/1993 (Prayitno,  2001:  8)  menyebutkan  bahwa:  Pelaksanaan  bimbingan  dan  konseling  adalah melaksanakan  fungsi  pe  mahaman,  pencegahan,  pengentasan,  pemeliharaan,  dan pengembangan  dalam  bidang  bimbingan  pribadi,  bimbingan  sosial,  bimbingan  belajar,  dan bimbingankarier.
Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling konselor sebagai personel utama mempunyai beban mengajar. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6  yang  menyebutkan  beban  mengajar  guru  bimbingan  dan  konseling/konselor  adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Peserta didik yang berada dalam tanggung jawab guru pembimbing disebut siswa asuh bagi guru pembimbing yang bersangkutan.
Selanjutnya, tugas pokok guru pembimbing perlu dijabarkan ke dalam program-program kegiatan.  Nurihsan  &  Sudianto  (2005:  34)  mengatakan  program  yang  telah  direncanakan dilaksanakanmelalui kegiatan berikut ini. Persiapan pelaksanaan: (a) persiapan fisik (tempat dan perabot), perangkat keras, (b) persiapan bahan, perangkat lunak, (c) persiapan personel, (d) persiapan keterampilan me- nerapkan/menggunakan metode, teknik khusus, media dan alat,
(e) persiapan administrasi. Pelaksanaan kegiatan: (a) penerapan metode, teknik khusus, media dan alat, (b) penyampaian bahan, peman- faatan sumber alam, (c) pengktifan nara- sumber, (d) efisiensi waktu, (e) administrasi pelaksana.
Adapun  strategi  pelaksanaan  program  untuk  masing-masing  komponen  pelayanan menurut Depdiknas (2008: 224), dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Pelayanan dasar meliputi: bimbingan  klasikal,  pelayanan  orientasi,  pelayanan  informasi,  bimbingan  kelompok,  dan pelayanan pengumpulan data (aplikasi instrumen). Pelayanan responsif meliputi:
konseling  individual  dan  kelompok,  referral  (rujukan  atau  alih  tangan),  kolaborasi dengan  guru  mata  pelajaran  atau  wali  kelas,  kolaborasi  dengan  orang  tua,  kolaborasi denganpihak-pihak  terkait  di  luar  sekolah,  konsultasi,  bimbingan  teman  sebaya (peerguidance/peer  facilitation),  konferensi  kasus,kunjungan  rumah.  Perencanaan individual,dalam  layanan  ini  konselor  membantu  peserta  didik  menganalisis  kekuatan  dan kelemahan  dirinya  berdasarkan  data  atau  informasi  yang  diperoleh,  yaitu  yang  menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.
Dukungan sistem. Pengembangan profesi. Konselor secara terus menerus berusaha untuk meng-update  pengetahuan  dan  keterampilannya  melalui  (1)  in-service  train-  ing,  (2)  aktif dalam  organisasi  profesi,  (3)  aktif  dalam  kegiatan-kegiatan  ilmiah,  seperti  seminar  dan workshop (lokakarya), atau (4) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana). Pengawasan merupakan intervensi senior kepada junior, seperti dikemukakanoleh Bernard and Goodyear (Katrina, 2008:12) “definition of supervision to an interven- tion provided by a more senior member of a profession to a more junior member or members of that same profession”. Selanjutnya,  SK  Mendikbud  Nomor  020/U/1998  dalam  Prayitno  (2001:  18)  mengatakan bahwa:  Pengawas  sekolah  bimbingan  dan  konseling  adalah  pengawas  sekolah  yang mempunyai  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  secara  penuh  dalam  menilai  dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling.
Bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan yang membantu peserta didik. Seperti dikemukakan Mortensen & Schmuller dalam Ali, dkk. (2007: 174)bahwa: Guidance may  be  defined  as  that  part  ofthe  total  educational  program  that  helpsprovide  the  personal opportunities and specialized staff services by which each individual can develop to the fullest of his abilities and capacities in terms of the democratic idea (Bimbingan dapat didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan program pendidikan yang membantu memberikan kesempatan pribadi  dan  layanan  staf  khusus  yang  melaluinya  setiap  individu  dapat  mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya secara maksimal sesuai dengan gagasan demokrasi).
Peserta didik sebagai warga sekolah membutuhkan bantuan karena berada dalam tahap perkembangan, dimana peserta didik mengalami kesulitan dan hambatanakibat dari kurangnya pemahaman terhadap diri sendiri dan juga lingkungannya. Oleh karena itu, dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Seperti model bimbingan  dan  konseling  perkembangan.  Mattewson,  dalam  Yusuf  &  Nurihsan  (2005:  53) mengatakan bahwa bimbingan dan konseling perkembangan merupakan pandangan mutakhir yangbertitik tolak dari asumsi positif tentang potensi manusia. Siswa sebagai elemen utama sekolah  merupakan  individu  yang  sedang  berkembang  sehingga  rentan  mengalami  masalah yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh sebab itu, kehadiran layanan bimbingan dan konseling  di  sekolah  khususnya  menjadi  sangat  diperlukan  namun  dalam  pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  diketahui  bahwa  bimbingan  dan  konseling  sangat diperlukan terutama di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Manajemen Kordinator Guru Bimbingan Konseling di salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan. Pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana  Manajemen  Perencana  Bimbingan  dan  Konseling  disalah  satu  MAN  di  Kota Medan.
2. Bagaimana Manajemen Organisasi Bimbingan dan Konseling di salah satu  MAN  di Kota Medan.
3. Bagaimana Manajemen Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling disalah satu  MAN  di Kota Medan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (yin 2014) untuk mengetahui bagaimana  manajemen  perencanaan,  pengorganisasian  dan  pelaksanaan  bimbingan  dan konseling  di  Madrasah  Aliah  Negeri.  Creswell  (2016)  mendefinisikan  pendekatan  kualitatif sebagai proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Enam orang yang berpartisipasi secara sukarela berasal dari  sat  orang  coordinator  guru  bimbingan  dan  konseling  dan  5  orang  guru  bimbingan  dan konseling. Metode ini melibatkan melakukan penelitian dalam kondisi yang alami, membuat gambaran  yang  rumit,  memeriksa  kosa  kata,  dan  membuat  laporan  komprehensif  tentang perspektif responden.
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Peneliti kualitatif dapat menggunakan berbagai jenis data penting, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan informasi audio visual (Creswell, 2016). Metode  observasi  partisipan  melibatkan  peneliti  langsung  ke  lokasi  penelitian  untuk mengamati  perilaku  dan  tindakan  individu  (Sudaryono,  2023).  Metode  tambahan  yang digunakan  adalah  wawancara  mendalam.  menggunakan  pertanyaan  terbuka  untuk mengumpulkan data. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui manajemen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliah Negeri serta peran  dan  tanggung  jawab  guru  bimbingan  dan  konseling  dalam  memberikan  layanan konseling.  Setiap  wawancara  berlangsung  selama  45  menit.  Setelah  rekaman  suara  dan persetujuan peserta disimpan, wawancara ditransipkan kata demi kata untuk dianalisis. data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles & Huberman yang menekankan pada tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan selama proses penelitian, yaitu : (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Manajemen Perencana Bimbingan dan Konseling
Perencanaan bimbingan dan konseling juga kontekstual, artinya program kerja disusun sesuai  dengan  visi  dan  misi  sekolah  serta  terpadu  dengan  program  kegiatan  sekolah. Perencanaan  bimbingan  dan  konseling  belum  faktual  karena  belum  melakukan  assesmen lingkungan. Kondisi ini belum sesuai dengan yang dirumuskan Depdiknas (2008: 220) yaitu ada dua asesmen yang harus dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan bimbingan dan konseling yaitu assesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik. Menyusun program bimbingan dan konseling dimulai asesmenlingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah. Pendapat senada dengan Gysbers & Henderson, (2012: 206) mengatakan penilaian kebutuhan diperoleh dari siswa, pendidik, orang tua, anggota komunitas, pengusaha, dan lulusan.
Proses penyusunan perencanaan bimbingan dan konseling dimulai dari studi kelayakan. Studi  kelayakan  ialah  proses  mempelajari  kelayakan  rencana  program  bimbingan  dan konseling yang disusun berdasarkan waktu yang tersedia. Mempertimbangkan waktu belajar efektif karena harus menyesuaikan dengan prog- ram sekolah secara keseluruhan. Disam- ping itu, alokasi waktu kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasikal satu jam pelajaran per kelas per minggu. Hal ini belum sesuai dengan dirumuskan oleh Depdiknas (2008: 223) yaitu  kegiatan  kontak  langsung  secara  klasikal  dua  jam  pelajaran  per  kelas  per  minggu. Disamping  itu,  memperhatikan  anggaran  yang  dibu-  tuhkan  untuk  melaksanakan  program. Ketersediaan anggaran harus diperhatikan dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Anggaran khusus untuk prog ram bimbingan dan konseling belum ada tetapi anggaran yang dibutuhkan  untuk  pelaksanaan  program  bergabung  dengan  kesiswaan,  kurikulum, kerumahtanggaan, humas, dan sarana & prasarana yang di- peroleh dari RAPBS dan komite.
Rencana program tertuang dalam program tahunan dan semester kemudian dijabarkan lebih detail pada satuan layanan. Pada satuan layanan tercantum jenis layanan, metode layanan, materi layanan, dan lain. Perencanaan ketenagaan, sudah melakukan pembagian siswa asuh berdasarkan  kelas  dengan  mempertimbangkan  jumlah  siswa  yang  ada  per  kelas.  Program bimbingan  dan  konseling  dikelola  oleh  6(enam)  orang  guru  bimbingan  dan  konseling,  4 (empat)  orang  guru  bimbingan  dan  konseling  memiliki  latar  belakang  guru  bimbingan  dan konseling,  sementara  2  (dua)  orang  lagi  guru  mata  pelajaran  yang  diperbantukan  ke  guru Bimbingan  dan  Konseling  dengan  latar  belakang  Pendidikan  Bahasa  inggris  dan  biologi. Kondisi ini mempengaruhi kinerja personil bimbingan dan konseling menjadi kurang efektif. Hal ini tidak sesuai dengan asas bimbingan dan konseling,
Depdiknas (2008: 206) mengemuka- kan tentang asas keahlian yaitu yang menghendaki agar  pelayanan  dan  kegiatanbimbingan  dan  konseling  diselenggarakan  atas  kaidah-kaidah professional. Selain itu, rasio antara peserta didik belum seimbang,1910 jumlah peserta didik hanya diampu oleh 6 guru bimbingan dan konseling. Selain itu, tidak sesuai dengan PP Nomor 74  Tahun  2008  tentang  Guru  yang  mengatakan  bahwa  beban  kerja  guru  bimbingan  dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun  pada  satu  atau  lebih  satuan  pendidikan.  Selanjutnya,  Permendiknas  Nomor  39  Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan  bahwa  beban  mengajar  gurubimbingan  dan  konseling/konselor  adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
Perencanaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan program bimbingan dan  konseling.  Sarana  dan  prasarana  belum  memadai.  Ruang  bimbingan  dan  konseling berukuran  6  x  6  meter  yang  terdiri  dari:  ruang  kerja  guru  bimbingan  dan  konseling,  ruang bimbingan kelompok, ruang konseling individual, dan ruang tamu bimbingan dan konseling. Seluruh ruangan menyatu dan hanya dibatasi kayu untuk memisahkan setiap ruangan, sehingga jika  dilakukan  konseling  individual  di  ruangan  konseling  individual  atau  pun  di  ruang konseling kelompok akan terdengar ke seluruh ruangan bimbingan dan konseling. Hal ini tidak sesuai dengan asas bimbingan dan konseling Depdiknas (2008: 204) asas kerahasiaan adalah
asas  yang  menuntut  dirahasiakannya  segenap  data  dan  keterangan  tentang  konseli  yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atauketerangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau ke- terangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain.  Di samping itu, ketentuan ruang bimbingan dan konseling yang sesuai dengan Depdiknas (2008: 238) terdiri dari ruang tamu, ruang adminis- trasi, ruang konseling individual, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang biblio terapi, ruang relaksasi/desentral- isasi, dan ruang tamu.
Ruang bimbingan dan konseling  salah satu MAN di kota Medan belum memenuhi syarat standar yang ditentukan. Meski kondisi ruang konseling yang kurang me- madai bukan menjadi hambatan guru bim- bingan dan konseling melakukan konseling karena layanan konseling bisa dilakukan di ruangan lain seperti ruang perpustakaan,  dan ruangan lainnya yang tidak dipakai. Selain itu, guru bimbingandan konseling melakukan konseling di luar jadwal jam pelajaran di sekolah. Selain itu, disiasati dengan memilih waktu yang tepat seperti pagi hari atau sore hari di  ruang  bimbingan  dan  konseling.  Di  samping  itu,  ruang  bimbingan  kelompok  sehari-hari digunakan  untuk  ibadah/sholat  para  guru  padahal  ada  masjid  sekolah  yang  bisa  digunakan untuk  ibadah.  Ruangan  bimbingan  kelompok  dialih  fungsikan  akibatnya  ruangan  tersebut belum dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan fungsinya.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan bimbingan dan konseling di salah satu MAN di kota Medan yang belum sesuaidengan kaidah antara lain belum melakukan asesmen lingkungan, alokasi waktu kontak langsung secara klasikal hanya satu jam pelajaran  per  kelas  per  minggu,  personil  bimbingan  dan  konseling  masih  ada  yang  berlatar belakang  pendidikan  nonbimbingan  dan  konseling,  perencanaan  prasarana  belum  memadai. Needs  assessment  sangatlah  penting  karena  dengan  dilakukannya  analisis  kebutuhan  maka akan  diketahui  kebutuhan-  kebutuhan  yang  akan  dituangkan  dalam  program.  Sementara, perencanaan yang sudah sesuai dengan kaidah antara lain sudah melakukan asesmen kebutuhan siswa, program disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, sudah mencantumkan program yang akan dilakukan, dan terdapat sumber daya yaitu personil bim- bingan dan konseling dan sumber dana.
Proses  penyusunan  bimbingan  dan  konseling  dilakukan  di  awal  tahun.  Rencana bimbingan dan konseling disusun oleh guru bimbingan dan konseling lalu diserahkan ke kepala sekolah untuk mendapat persetujuan. Rencana program yang membutuhkan anggaran, seperti mengundang  psikolog  untuk  melakukan  tes  psikologi  dan  program  lainnya  disisipkan  di kesiswaan.  Untuk  mengetahui  kebutuhan  siswa  dilakukan  analisis  kebutuhan  siswa menggunakan  alat  DCM.  Pembagian  siswa  asuh  sesuai  dengan  kriteria  yang  berlaku  yaitu minimal mengampu 150 siswa asuh dan seluruh siswa yang ada dibagi oleh 6 guru bimbingan dan konseling.
Menyusun  program  bimbingan  dan  konseling  yang  berkaitan  dengan  anggaran melibatkan  semua  wakil  kepala  sekolah.  Idealnya,  menyusun  program  bimbingan  dan konseling  melibatkan  stakeholder  sekolah  untuk  merumuskan  program  bimbingan  dan konseling namun yang dilakukan hanya kolaborasi secara informal dan parsial. Hal ini belum sesuai dengan yang dirumuskan oleh Depdiknas (2008: 220)mengatakan bahwa penyusunan program bimbingan dan konseling dimulai dengan kegiatan asesmen yaitu asesmen lingkungan dan  asesmen  kebutuhan  siswa.  Selanjutnya,  belum  sesuai  juga  dengan  Sukmadinata  (2007: 124) mengatakan bahwa menyusun program bimbingan dan konseling didasarkan atas
kebutuhan.  Untuk  mengidentifikasi  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  perlu  diadakan pengumpulan data, baik data primer yang diperoleh langsung dari siswa, orang tua dan guru, maupun datasekunder dari  dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa proses  penyusunan  program  bimbingan  dan  konseling  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada

## B. Manajemen Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling
Kegiatan  dalam  pengorganisasian  yaitu  koordinasi  menangani  kasus-kasus  yang dihadapi peserta didik baik di dalam dan di luar sekolah oleh personil bimbingan dan konseling. Mekanisme  pembagian  tugas  guru  bimbingan  dan  konseling  dalam  membimbing  siswa minimal  mengampu  150  siswa.  Siswa  berjumlah  1910  orang  yang  diampu  oleh  enam  guru bimbingan dan konseling berdasarkan kelas dengan mempertimbangkan jumlah siswa per kelas karena setiap kelas jumlahnya berbeda.
Deskripsi  tugas  personil  bimbingan  dan  konseling  yaitu  mengampu  siswa  asuh  yang dibagi berdasarkan kelas berikut ini. Koordinator bimbingan dan konseling mengampu hampir 500  orang  siswa,  sisanya  1.410  siswa  lainnya  diampu  oleh  lima  orang  guru  bimbingan  dan konseling.  Terdapat  kelebihan  siswa  yang  hampir  dua  kali  lipat  dari  jumlah  minimal  siswa yang seharusnya diampu oleh seorang guru bimbingan dan konseling. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendiknas No. 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Pasal 1 ayat 6 yang mengata- kan bahwa beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
Untuk mengantisipasi kondisi ini sesuai dengan rasio personil bimbingan dan konseling dan jumlah siswa sudah selayaknya menambah seorang personil bimbingan dan konseling. Di samping itu, personil bimbingan dan konseling masih memiliki tugas lain di luar guru bimbingan  dan  konseling.  Berikut  tugas-tugas  yang  diemban  oleh  personil  bimbingan  dan konseling di luar bimbingan dan konseling. Koordinator bimbingan dan konseling merangkap tim  tata  tertib,  tim  PPKS  (Program  Penguasaan  Kompetensi  Siswa),  dan  tim  pendalaman materi. Dua orang guru bimbingan dan konseling merangkap guru matapelajaran Bahasa ingris dan Biologi, jika ada kegiatan insidentallainnya guru bimbingan dan konseling selalu terlibat.
Kondisi tersebut di atas membuat aktifitas guru bimbingan dan konseling di luar kegiatan bimbingan  dan  konseling  sangat  tinggi,  akibatnya  kegiatan  koordinasi  antar  personil bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan dengan baik karena tidak bisa duduk bersama untuk koordinasi terkendala waktu. Selain itu, tidak bisa melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dengan optimal. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SK Menpan No. 84/1993 (Prayitno, 2001: 6) yang mengatakan bahwa tugas pokok guru bimbingan dan konseling adalah “menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 4).
Layanan  bimbingan  dan  konseling  MAN  Medan  dikelola  oleh  6  guru  bimbingan  dan konseling  dimana  4  orang  guru  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai  dengan bidangnya, yaitu lulusan sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Sedangkan dua orang
guru bimbingan dan konseling berlatar belakang pendidikan bukan bimbingan dan konseling tetapi Bahasa ingris dan biologi. Hal ini tidak sejalan dengan asas keahlian yang dirumuskan oleh Depdiknas (2008: 206)
Yang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling menghendaki agar pelayanan atau kegiatan  bimbingan  dan  konseling  diselenggarakan  atas  dasar  kaidah-  kaidah  professional. Dalam  hal  ini,  para  pelaksana  pelayanan  dan  kegiatan  bimbingan  dan  konseling  hendaklah tenaga  yang  benar-benar  ahli  dalam  bimbingan  dan  konseling.  Keprofesionalan  guru bimbingan dan konseling harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun penegakan kode etik bimbingan  dan konseling.
Kondisi di atas merupakan kendala dalam pengorganisasian bimbingan dan konseling. Beban  tugas  dan  tanggung  jawab  personil  bimbingan  dan  konseling  diluar  bimbingan  dan konseling sangat banyak, dan hal tersebut mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan tugas pokok, sulit koordinasi, dan kurang komunikasi. Kendala lain, masih ada guru bimbingan dan konseling yang belum profesional di bidangnya, kurangnya kesadaran personil akan tugas, kurangnya dukungan.

## C. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling
Pelaksanaan program bimbingan dan konseling sudah berjalan dengan adanya jam masuk di kelas XII yang berjumlah 19 lokal untuk melakukan layanan klasikal secara regular satu jam  pelajaran  seminggu.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  layanan  yang  dilaksanakan  secara insidental Pelaksanaan program fleksibel. Jenis layanan dasar yang dilakukan yaitu;
a) Layanan  dasar  terdiri  dari  layanan  orientasi,  layanan  informasi,  layanan  penempatan  & penyaluran, layanan penguasaan konten
b) layanan responsif terdiri dari layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, danlayanan mediasi,
c) kegiatan pendukung terdiri dari aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, alih tangan kasus, kunjungan rumah, dan tampilan kepustakaan.
Jenis  layanan  yang  dilakukan  belum  sesuai  dengan  yang  dirumuskan  oleh  Depdiknas
(2008: 228) layanan dasar terdiri dari:
a) Layanan  dasar  terdiri  dari  bimbingan  kelas,  pelayanan  orientasi,  pelayanan  informasi, bimbingan kelompok, dan pelayanan pengumpulan data.
b) Layanan responsif terdiri dari konseling individual & kelompok, referral, kolaborasi dengan guru mata pelajaran/wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi denganpihak-pihak terkait di luar sekolah, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah.
c) Perencanaan individual.
d) Dukungan  sistem  terdiri  dari:  pengembangan  profesi,  manajemen  program,  dan  riset  & pengembangan.
Beberapa  layanan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  seperti,  layanan  bimbingan  kelas, layanan orientasi sudah, layanan informasi Layanan referral. Selain itu, kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua dan pihak terkait di luar sekolah sudah dilakukan dengan baik.  Selain  itu,  layanan  konferensi  kasus,  instrumentasi  data,  dan  layanan  home  visit  juga sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Layanan  yang  belum  optimal  di  lakukan  seperti  layanan bimbingan  kelompok.  Meski  layanan  ini  belum  dilakukan  dengan  optimal  sebagian  materi
layanan bimbingan kelompok sudah disampaikan pada saat bimbingan kelas. Materi layanan seperti  menyalurkan  (bakat,  minat  &  kegemaran),  hidup  sehat,  dan  etika  pergaulan  & solidaritas. Hanya saja metode penyampaian tidak sesuai yaitu dengan berkelompok. Seperti tertuang  di  Depdiknas  (2008:  225)  mengatakan  konselor  memberikan  pelayanan  bimbingan kepada  peserta  didik  melalui  kelompok-kelompok  kecil  (5-10  orang).  Bimbingan  ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat peserta didik.
Layanan  konseling  individual  dan  konseling  kelompok  belum  optimal.  Kenyataannya layanan  konseling  individual  siswa  yang  tercover  tidak  sampai  50%  (wawancara  dengan koordinator  guru  bimbingan  dan  konseling  tanggal  29  april  2024).  Kondisi  ini  merugikan siswa  karena  banyak  siswa  yang  tidak  terlayani.  Layanan  ini  sangat  dibutuhkan  karena membantu  siswa  yang  mengalami  permasalahan.  Layanan  konseling  individual  ditujukan untuk  membantu  peserta  didik  yang  mengalami  kesulitan,  mengalami  hambatan  dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya, Depdiknas (2008: 226). Layanan bimbingan teman sebayabelum  optimal.  Layanan  bimbingan  teman  sebaya  yang  dilakukan  adalah  Foranza (Forum Anti Napza). Pelaksanaan dari sisi bimbingan dan konseling belum bisa di laksanakan maksimal.
Pada program tidak terdapat layanan perencanaan individual tetapi layanan penempatan dan penyaluran. Sebagian materi perencanaan individual ada pada layanan penempatan dan penyaluran  seperti  materi  penempatan  di  kelas,  ekstra-  kurikuler,  dan  penjurusan.  Sebagian materi  terdapat  pada  layanan  penguasaan  konten,  seperti  mengambil  mengambil keputusanmelalui analisis SWOT dan ESQ mendasari perencanaan masa depan. Materi lain juga terdapat pada layanan informasi yaitu perencanaan karir dan analisis potensi diri. Dapat disimpulkan  bahwa  layanan  perencanaan  sudah  dilakukan  hanya  saja  materinya  tersebar  di beberapa jenis layanan.
Kesempatan  bagi  guru  bimbingan  dan  konseling  mengembangkan  profesi  ada  namun belum  semua  melakukannya.  Bentuk  pengembangan  profesi  seperti  kegiatan  penataran, seminar, pelatihan, kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya sebagian kecil  dapat dilakukan. Manajemen program bimbingan dan konseling sudah ada pembagian kerja dan ada program. Namun, mengelola bimbingan dan konseling seperti perencanaan, menganalisis, mengevalusai secara  detail  belum  dapat  dilakukan  dengan  baik.  Selain  itu,  pelaksanaan  program  berbeda dengan perencanaan.
Hambatan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah kurangnya kerjasama,  kurangnya  kesadaran  personil  bimbingan  dan  konseling,  kurangnya  dukungan sistem, kurangnya pemahaman stakeholder akan tugas guru bimbingan dan konseling. Selain itu, banyaknya tugas guru bimbingan dan konseling diluar tugas pokok guru bimbingan dan konseling. Kondisi tersebut mengakibatkan personil bimbingan dan konseling sulit koordinasi, guru bimbingan dan konseling tidak bisa mengerjakan administrasi, dan tugas pokok menjadi terbengkalai. Hal ini dapat terlihat dari beberapa layanan yang tidak dilakukan dengan optimal dan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. Cara mengatasi hambatan dengan meningkatkan kerjasama sesama personil bimbingan dan konseling dan menyesuaikan kondisi.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa salah satu MAN di Medan belum melakukan bimbingan dan konseling komprehensif.
Pengawasan bimbingan dan konseling belum optimal, seharusnya dilakukan pengawasan secara berkala karena pengawasan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana layanan terlaksana sesuai rencana. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan pengawasan eksternal  dilakukan  oleh  pengawas  bimbingan  dan  konseling  seperti  yang  dikemukakan Prayitno,  (2001:  2)  bahwa  pengawasan  dari  luar  yang  dilakukan  oleh  pengawas  sekolah terhadap guru pembimbing diharapkan dapat menolong dan mengangkat guru-guru tersebut untuk  setiap  hari  meningkatkan  wawasan  dan  kemampuan  fungsional,  professional keahliannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya tertuang pada SK Mendikbud  No.020/U/1998  (Prayitno,  2001:  18)  yang  mengemukakan  bahwa  pengawas sekolah bimbingan dan konseling adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab,  wewenang,  dan  hak  secara  penuh  dalam  menilai  dan  membina  penyelenggaraan pendidikan.

## Kesimpulan
Penyusunan  perencanaan  bimbingan  dan  konseling  berdasarkan  studi  kelayakan. Menyusun program bimbingan dan konseling belum dilakukan kerjasama dengan stakeholder sekolah. Perencanaan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan visi dan misi sekolah serta terpadu dengan  kegiatan  sekolah,  namun  belum  berdasarkan  harapan  sekolah  dan  orang  tua. Perencanaan  personil  belum  sesuai  standarkarena  masih  ada  guru  bimbingan  dan  konseling bukan sarjana bimbingan dan konseling. Perencanaan sarana dan prasarana belum memenuhi syarat karena belum memadai.
Pembagian  tugas  personil  bimbingan  dan  konseling  belum  sesuai  mekanisme  yaitu minimal  mengampu  150  siswa,  tetapi  rasio  antara  guru  bimbingan  dan  konseling  dengan peserta didik belum seimbang. Total siswa 1910 orang diampu oleh empat guru bimbingan dan konseling dan dua orang guru bimbingan dan konseling sekaligus guru matapelajaran. Guru bimbingan dan Konseling mengampu dua kali lipat siswa dari jumlah minimal yang ditentukan. Berdasarkan  jumlah  siswa  seyogyanya  harus  diampu  oleh  12  orang  guru  bimbingan  dan koseling, tetapi saat ini hanya ada 6 orang guru bimbingan dan konseling 2 diantaranya juga merangkap guru mata pelajaran. dan belum ada staf yang membantu administrasi bimbingan dan  konseling.  Kendala  dalampengorganisasian  adalah  rasio  guru  bimbingan  dan  konseling dan peserta didik belum seimbang, masih ada guru bimbingan dan konseling bukan sarjana bimbingandan  konseling,  tugas-tugas  guru  bimbingan  dan  konseling  di  luar  bimbingan  dan konseling  banyak,  kurangnya  kesadaran  personil  akan  tugasnya,  kurangnya  dukungan,  dan sulit koordinasi.
Pelaksanaan sudah berjalan namun belum menggunakan model bimbingan dan konseling komprehensif. Ada layanan klasikal yang dilakukan secara regular yaitu satu jam pelajaran per kelas  per  minggu.  Layanan  yang  sudah  dilakukan  adalah  layanan  bimbingan  kelas, layananorientasi, layanan informasi. Kolaborasidengan pihak sekolah dan dengan pihak terkait di  luar  sekolah.  Layanan  yang  belum  dilakukan  dengan  optimal  adalah  layanan  konseling kelompok,  layanan  bimbingan  kelompok,  layanan  konseling  individual,  dan  layanan  teman sebaya. Kegiatan pendukung yang dilakukan adalah layanan aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, home visit, referral, dan tampilan kepustakaan.
Pengawasan  dilakukan  namun  belum  optimal.  Pengawasan  dilakukan  secarainformal dengan  pola  monitoring.  Pengawasan  dilakukan  oleh  pengawas  bidangbimbingan  dan konseling yang tugasnya mengawasi bimbingan dan konseling MAN.

## Referensi
Ali, M. dkk. (2007). Ilmu dan aplikasi pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press. CreswelL, John W. (2014) Research Design Qualitative,Kuantitative and mixed methods approaches. Inc
Depdiknas. Permendiknas Nomor 27, Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Aka-demik dan Kompetensi Konselor.
Permendiknas Nomor 39, tahun 2009, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan.
. (2008). Penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Jakarta; BP. Cipta Jaya.
Griffin, R.W. (1990). Management. Houghton: Mifflin Company.
Gysbers, N.C. & P. Henderson. (2012). Developing and managing your school guidance and counseling program (5th).Alexandria, VA: ACA.
Hackney, H & Nye, S. (1973). Counselingstrategies and objectives. Ney Jersey: Prentice-Hall Inc. Jones, A.J. (1970). Principles of guidance. New York: McGraw-Hill Book Company.
Katrina,C. (2008). An
evaluation of school  counselor supervision.
Dissertation. University of Texas at San Antonio. Proquest: Texas. Diambil tanggal 28 Mei 2013 dari http://search.pro- quest.com/docview /304830706/13D95BC 423F2E13 C112/33?ac- countid=31324.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analisis. London: Sage Publications. Muro, J.J. & Dinkmeyer, D.C. (1977). Coun- seling in the elementary and middle schools. A pragmatic approach. USA: Wm. C. Brown Company Publisher.
Nurihsan, A.J. & Sudianto, A. (2005). Manajemen bimbingan dan konseling di SMA: kurikulum 2004. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Prayitno. (2001). Panduan kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 74, tahun 2008, tentang Guru.
Rue,  L.W.  &  Byars,  L.L.  (2000).  Management,  skill  and  application.  Ney  Work:  Mc  Graw  Hill Companies. Inc.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20,  tahun  2003,  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Sudaryono. (2023). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif, dan Mix Method. Depok: Rajawali Press.
Sukardi,  D.K.  & Kusmawati, D.P.E.N. (2008). Proses bimbingan dan konseling di sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Sukmadinata, N.S. (2007). Bimbingan dan konseling dalam praktek mengem- bangkan potensi dan kepribadian siswa. Jakarta: Maestro.
Terry, G.R. (1977). Principles of management. (3rd) Homewood IL: Richard D Irwin, INC. Usman, H. (2011). Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Yin, RK(2014)Penelitian studi kasus; Desain dan metode (edisi ke-5). Sage Yusuf, S & Nurihsan, J. (2005). Landasan bimbingan dan konseling. Bandung: Rosdakarya