## Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di PT. on Time Express Kantor Cabang Bali
Dewa Putu Adi Putra dan I Nyoman Budiana
Fakultas Hukum Bisnis Universitas Pendidikan Nasional Denpasar *dewa_putra@yahoo.com

## Abstract
PT. On Time Express is a foreign investment company engaged in land, sea and air transportation services. Also called  financing  companies  for  goods  delivery  services,  namely  business  entities  outside  banks  and  non-bank financial institutions that are specifically for carrying out economic activities in delivering goods and services. The work contract system is implemented based on the principle of trust as a service provider, a standard agreement is written  based  on  the  principle  of  freedom  of  employment  contract  made  by  PT.  OnTime  Express.  That  is,  both parties,  both  service  providers  and  consumers,  together  and  agree  to  make  a  work  contract  agreement.  But  in reality,  the  work  contract  agreement as a service  provider in its operations is not uncommon for problems that arise due to unexpected results between the parties. The consumer is unable to fulfill the contents of the agreement as  agreed  in  the  initial  agreement  resulting  in  a  breach  of  contract.  This  must  be  resolved  to  maintain  a  good relationship and balance between rights and obligations according to the mutually agreed agreement. The purpose of this paper is to provide accountability for consumers and understanding in resolving violations of employment contract issues. This paper was written using empirical methods and data analysis techniques that are descriptive analytical. Based on research on the contract of delivery of goods, there are still many contract violations in PT. On Time Express by consumers. Most of the breaches of contract issues are resolved by non-litigation methods, which are negotiation and mediation.
Keywords: agreement; default and Compensation at PT. On Time Express.

## Abstrak
PT. On Time Express merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang jasa transportasi darat, laut dan udara. Disebut juga perusahaan pembiayaan untuk jasa pengiriman barang yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus untuk melakukan kegiatan ekonomi pengiriman barang  dan  jasa.  Sistem  kontrak  kerja  yang  dilaksanakan  berdasarkan  berdasarkan  prinsip  kepercayaan  sebagai penyedia jasa, dituangkan perjanjian baku berdasarkan asas kebebasan kontrak kerja yang dibuat oleh PT. On Time Express. Yaitu  kedua  belah pihak baik penyedia  jasa  dan  konsumen bersama-sama  dan sepakat  dalam  membuat perjanjian  kontrak  kerja.  Namun  dalam  kenyataannya,  perjanjian  kontrak  kerja  sebagai  penyedia  jasa  dalam operasionalnya  tidak  jarang  terjadi  permasalahan  yang  timbul  akibat  diluar  dugaan  antara  para  pihak.  Pihak konsumen  tidak  mampu  memenuhi  isi  dalam  perjanjian  seperti  apa  yang  telah  disepakati  pada  perjanjian  awal mengakibatkan  pelanggaran  kontrak.  Ini  harus  diselesaikan  sehingga  bisa  menjaga  hubungan  baik menyeimbangkan  antara  hak  dan  kewajiban  sesuai  kesepakatan  yang  sudah  disepakati  bersama.  Tujuan  dari makalah ini adalah memberikan akuntabilitas bagi konsumen dan memahaman dalam menyelesaikan pelanggaran masalah  kontrak  kerja.  Tulisan  ini  ditulis  dengan  metode  empiris  dan  teknik  analisis  data  yang  bersifat  nalitis deskriptif. Berdasarkan penelitian tentang perjanjian kontrak pengiriman barang, masih banyak terjadi pelanggaran kontrak  di  PT.  On  Time  Express  oleh  konsumen.  Sebagaian  besar  pelanggaran  masalah  kontrak  diselesaikan dengan metode non-litigasi yang merupakan negosiasi dan mediasi.
Kata Kunci: perjanjian; wanprestasi dan ganti rugi pada PT. On Time Express
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 108 Published: 25/07/2022
How To Cite: Putra, D, P, A., Budiana, I, N. ( 2022). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt.  on  Time  Express  Kantor  Cabang  Bali . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan Mahasiswa . 16 (2). pp 108 - 116. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.108-116

## I.  PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat dunia pada era globalisasi yang serba canggih  ini  mengalami  perubahan  yang  sangat dahsyat,  begitupun  dalam  dunia  usaha.  Setiap perusahaan  memiliki  tujuan  untuk  mencapai keuntungan  yang  maksilmal (Royan,  2004). Semakin  meningkat,  atraktif,  dinamis,  sangat prospektif  dan  penuh  dengan  persaingan  serta tidak  mengenal  batas-batas  wilayah  dan  negara. Relasi  bisnis  antara  daerah  yang  satu  ke  daerah yang  lain  mempunyai  aksebilitas  yang  mudah terjangkau  bahkan  antar  negara  sekalipun. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan, para bisnisman dan orang-orang yang ingin terjun langsung  di  dunia  bisnis  hendaknya  terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bisnis secara  detail  agar  bisnis  yang  ditekuni  berjalan dengan  baik  dan  memberikan  manfaat  bagi dirinya  dan  menyejahterakan  masyarakat  pada umumnya (Naihasy, 2005). Cara mencapai tujuan setiap  usaha,  didalam  sebuah  perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produktifitas yang sangat memberikan  kepuasan  terhadap  konsumen, sehingga setiap usaha mendapat keuntungan yang diharapkan.  Bertolak  dari  hal  tersebut  berbagi perjanjian  kerjasama  antara  pelaku  usaha  dan konsumen  yang  bertujuan  guna  mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Perjanjian  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  pada  Pasal  1313 adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih dan syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal  1319  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan dua kelompok  perjanjian,  yaitu  perjanjian  yang  oleh undang-undang  diberikan  suatu  nama  khusus disebut  dengan  perjanjian  bernama  ( benoemde atau  nominaatcontracten )  dan  perjanjian  yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama  tertentu  yang  disebut  perjanjian  tak bernama ( onbenoemde atau innominaat contracten ) (Hatta & Melati, 2000). Perjanjian
kontrak kerjasama, perkembangannya  banyak  diterapkan  oleh  para pelaku  usaha  baik  skala  kecil,  menengah  bahkan perusahaan  besar  sekalipun.  Menurut  Abdul  R. Saliman  mengatakan  bahwa  Hukum  Bisnis merupakan  keseluruhan  dari  peraturan-peraturan hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis
yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  yang  timbul dari  perjanjian  –  perjanjian  maupun  perikatan- perikatan  yang  terjadi  dalam  praktik  bisnis (Saliman,  2005). Teori  ini  banyak  digunakan dalam bisnis ekpedisi pengiriman barang.
Perusahaan  ekspedisi  sebagai  pelaksana pengiriman  barang  bertanggung  jawab  atas barang-barang  yang  dititipkan  kepadanya  oleh pengirim  barang  untuk  dikirimkan  sesuai perjanjian.  Secara  umum  tanggung  jawab perusahaan terdapat dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara khusus tanggung jawab  ekspeditur  terdapat  dalam  Pasal  87  dan Pasal  88  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang selanjutnya  disebut  KUHD,  serta  Pasal  14 Peraturan  Menteri  Nomor  5  Tahun  2005  tentang Penyelenggara  Jasa  Titipan  dan  Undang-undang Nomor  38  Tahun  2009 Tentang  Pos.  Perusahaan ekspedisi  dalam  praktiknya  turut  menjadi pengangkut  sehingga  akan  mengalami  kesulitan dalam menerapkan peraturannya.
Dalam  Pasal  87  KUHD  (Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang) yang berbunyi “Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas  barang-barang  dagangan  dan  barang-barang yang  telah  diterimanya  untuk  itu,  dengan mengindahkan  segala  sarana  yang  dapat diambilnya  untuk  menjamin  pengirman  yang baik”.  Pasal  88  KUHD  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang)  yang  berbunyi”  Ia  juga  harus menanggung  kerusakan  atau  kehilangan  barang- barang  dagangan  dan  barang-barang  sesudah pengirimannya  yang  disebabkan  oleh  kesalahan atau  keteledorannya.  Pasal  tersebut  menjelaskan pihak  ekspeditur  berhak  menggunakan  segala bentuk  pengangkutan  untuk  menjamin  tidak adanya  keterlambatan  dalam  pengiriman  barang tetapi  tidak  ada  penjelasan  ketika  semua  cara telah  dilakukan  dengan  baik  oleh  ekspeditur  dan pihak  pengangkutlah  yang  mengakibatkan keterlambatan.  Ekspeditur  berkewajiban  untuk mengirim  barang  dari  pengirim  (konsumen) menyerahkan  ke  penerima  barang  dengan  tepat waktu  dan  dalam  kondisi  baik.  Sebelum melakukan  pengiriman  barang,  ekspeditur  akan mengecek  jenis  barang,  berat  barang,  ukuran barang  serta  alamat  pengirim  dan  penerima. Informasi  tersebut  dicantumkan  ke  dalam dokumen pengiriman barang dan ditanda tangani oleh  pengirim  barang.  Hal  ini  mengakibatkan bahwa  pengirim  barang  telah  menyetujui  segala syarat-syarat  pengiriman  barang.  Perkembangan teknologi  yang  sangat  pesat  selama  ini  telah
Halaman 109
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
membawa  kemajuan  pada  hampir  seluruh  aspek kehidupan  manusia (Sastrawidjaja,  2002) .  Salah satu  perusahaan  di  Bali  yang  bergerak  dibidang jasa pelayanan pengiriman barang adalah PT. On Time Express.
PT. On Time Exspress merupakan perusahaan Penanaman  Modal  Asing  yang  bergerak  dalam bidang jasa transportasi darat, laut dan udara. PT. On Time Express adalah perusahaan pembiayaan free  financing untuk  jasa  pengiriman  barang yaitu  badan  usaha  diluar  bank  dan  lembaga keuangan  bukan  bank  yang  khusus  didirikan untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi  pengiriman jasa  barang.  Berdasarkan  Undang  Undang Nomor.  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar Perusahaan dan Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
PT. On Time Express di Indonesia memiliki 6 kantor yang berada dipulau Jawa dan Bali. Dari 6 kantor tersebut diantaranya ada di Jakarta sebagai head  office kantor  pusat,  dan  5  kantor  cabang sebagai office  station yaitu  di  Cengkareng, Cikarang,  Bandung,  Surabaya  dan  Bali.  Dalam hal  ini  adalah  PT.  Ontime  Express  cabang  Bali berdiri  sejak  tanggal  11  Januari  2011  dengan Akta  Pendirian  Usaha  No.  61  dan  Tanda  Daftar Perusahaan Perseroal Terbatas No.22.09.1.52.00361  dengan  Surat  Keputusan
Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia, PT. On Time Express dalam menjalankan  businisnya,  menggunakan  sistem kontrak  kerja  yang  dilaksanakan  berdasarkan prisip  kepercayaan  sebagai  pihak  penyedia  jasa, yang  dituangkan  dalam  perjanjian  baku berdasarkan  asas  kebebasan  kontrak  kerja  yang dibuat  oleh  PT.  On  Time  Express  yaitu  kedua belah pihak baik penyedia jasa dan konsumen itu sendiri  harus  bersama-sama  dan  sepakat  dalam membuat pejanjian kontak kerja.
Perjanjian  kontrak  kerja  pada  PT.  On  Time Express selaku penyedia jasa dalam oprasionalnya  tidak  jarang  terjadi  permasalahan yang  timbul  akibat  situasi  diluar  dugaan  antara para pihak. Pihak konsumen dalam kontrak kerja tidak  mampu  memenuhi  isi  dalam  perjanjian dalam  tersebut.  PT.  On  Time  Express  sebagai penyedia  jasa,  pengiriman  barang  tersebut mengunakan invoice tagihan  melalui  jasa pengiriman  tersebut  diabaikan  oleh  konsumen. Konsumen  tidak  memenuhi  perjanjian  kontrak kerja PT. On Time Express yang disepakati pada saat  perjanjian  diawal  yang  tertuang  dalam “ Credit  Account  Application  Form ”  formulir
aplikasi kredit konsumen bahwa jelas di sebutkan dalam  Pasal  2  menyatakan  bahwa:  “ Customer shall pay within 30 days of the date of your debit notes and time is of the essence in this respect.” adalah  pelanggan  harus  membayar  dalam  waktu 30  hari  sejak  tanggal  nota  debit  atau invoice diterbikan  ke  konsumen  dan  mengenai  tenggang waktu  ini  sangat  penting  untuk  ditepati,  dan konsumen sering kali mengabaikan hal tersebut.
PT.  On  Time  Express  mengirimkan  barang konsumen  sudah  sesuai  dengan  SOP (Standar Procedur  Operations )  dan invoice tagihan mengenai hak atas kewajiban tersebut tidak sesuai dengan  apa  yang  disepakati  pada  Pasal  2  dalam SOP  tersebut.  Konsumen  dalam  hal  tidak memenuhi  kewajiban  nya  ada  dua  hal  yaitu: secara external dan internal. Secara ekternal yaitu belum  dibayarkan  jasa  dan  nilai  barang  mereka dari  pembeli  buyer.  Dan  secara  internal  karater konsumen sendiri sebagai bad payer .
Sehingga  perlu  ditelaah  lebih  dalam  terkait dengan  bagaimana  akibat  hukum  terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi di PT. On Time Express Kantor Cabang Bali dan bagaimana upaya hukum penyelesaian wanprestasi konsumen  terhadap  perjanjian  kontrak  kerjasama tersebut.

## II.  METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Jenis  data yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Metode  pengambilan  sampel  yang digunakan  adalah  wawancara  dengan  informan dari  PT.  On  Time  Express  dan  pihak  responden dari pihak konsinyor yang melakukan wanprestasi.

## III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi di PT. On Time Express Kontrak kerjasama pengiriman barang merupakan  perjanjian  dimana  salah  satu  pihak berperan  sebagai  penyedia  jasa  pengiriman  dan pihak  yang  lain  sebagai  penguna  jasa  yaitu konsumen. Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT.  On  Time  Express  dengan  berlandaskan  asas kebebasan  berkontrak,  dimana  undang-undang memberikan  kebebasan  kepada  siapa  saja  yang akan membuat perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Pemahaman  mengenai  kontrak  dan  perjanjian
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 110
banyak  yang  menggangap  berbeda,  secara dogmatik  KUHPerdata  sebagai  produk  hukum kontrak  warisan  kolonial  Belanda  menggunakan istilah “overeenkomst” dan “contract” untuk pengertian  yang  sama (Syaifuddin,  2012). Kontrak dan perjanjian memiliki pengertian yang sama  karena  tiap-tiap  perikatan  lahir  karena kontrak  dan  undang-undang  selama  tidak bertentangan.
Hukum  kontrak  adalah  seperangkat  hukum (yang  mencakup  nilai-nilai  asas-asas,  konsep- konsep  dan  norma-norma),  baik  yang  tertulis (dalam  aturan  hukum  positif)  maupun  tidak tertulis  (dalam  wujud  kebiasaan  dan  kepatutaan dalam  praktik  hukum  bisnis  pada  khususnya), yang  berfungsi  mengakomodasi,  memfasilitasi dan  memproteksi  proses  hukum  pertukaran kepentingan,  hak  dan  kewajiban  para  pihak (utamanya pelaku bisnis) dalam rangka peralihan kekayaan  (berupa  uang  dan  benda/barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud  yang  bernilai  ekonomis  dan  dapat dinilai  dengan  uang  serta  dapat  dialihkan  dan dapat  dikuasai  dengan  hak  milik)  yang diformulasikan  dalam  kontrak  secara  adil,  pasti, dan  efisien,  baik  pada  tahapan  persiapan pembentukan  kontrak (pracontractual), tahap terjadinya  kontrak (postcontractual, sebagai produk  dari  sistem  hukum  bisnis  yang  rasional dan formal (Syaifuddin, 2012).
Sistem  hukum  di  Indonesia,  perikatan ditempatkan  dalam  Buku  III  Het  Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (diterjemahkan kedalam bahasa  Indonesia  menjadi  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata)  tentang  perikatan  ( van verbintenis ) (Khairandy,  2013). Disini  diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan  yang  lahir  karena  undang-undang seperti  perbuatan  melawan  hukum,  perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang.
Asas  hukum  merupakan  suatu  landasan  yang paling  luas  bagi  lahirnya  peraturan.  Asas-asas hukum  sebagai  landasan  norma  menjadi  alat  uji bagi  norma  hukum  yang  ada  tidak  dapat dipisahkan  satu  dengan  yang  lain  karena keberadaannya.  Melakukan  perbuatan  hukum membuat  kontrak/perjanjian  haruslah  memahami asas-asas  dalam  hukum  perjanjian  yaitu  sebagai sebagai berikut (Muhtarom, 2014):
Asas Konsensualisme  : Asas konsensualisme mengandung  arti  bahwa  perjanjian  terjadi  sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok  perjanjian.  Asas  ini  dikuatkan  dengan
Pasal  1320  KUHPerdata  selain  itu  pada  asas konsensualisme perjanjian yang awalnya dilakukan  tidak  secara  formal  tetapi  dengan adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak adanya  kesepakatan  yang  nantinya  akan mengandung hak dan kewajiban.
Asas  Kebebasan  Berkontrak  ( freedom  of contract) :  Ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata menyatakan  bahwa  “Semua  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak  menurut  hukum  perjanjian  Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
Kebebasan  untuk  membuat  atau  tidak membuat  perjanjian  yakni  kesepakatan  pada umumnya  terjadi  ketika  seseorang  memiliki tujuan  yang  sama  ketika  tidak  sesuai  dengan tujuan  yang  hendak  dicapai  maka  kesepakatan tidak akan terjadi.
Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan  ingin  membuat  perjanjian.  Bebas  memilih dengan siapa melakukan perjanjian tetapi sebebas -bebasnya  selama  tidak  bertentangan  dengan hukum.
Kebebasan  menentukan  atau  memilih  kuasa dari  perjanjian  yang  akan  dibuatnya  yakni  kuasa biasanya diberikan kepada orang yang dipercaya.
Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian yakni  objek  yang  akan  disepakati  memuat  hak dan kewajiban ketika sudah diperjanjikan.
Kebebasan  untuk  menentukan  bentuk  suatu perjanjian.
Kebebasan  menerima  atau  menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.
Asas kebebasan berkontrak atau sering disebut juga  sistem  terbuka  adalah  adanya  kebebasan seluas-luasnya  yang  diberikan  sebagai  undang- undang  kepada  masyarakat  untuk  mengadakan perjanjian  tentang  apa  saja,  asalkan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  kepatutan,  dan  ketertiban  umum.18 Asas  kebebasan  berkontrak  menjadi  kebebasan untuk  para  pihak  guna  membuat  perjajian  yang diingikan  dengan  tidak  menutup  kemungkinan adanya  kebebasan  kehendak  di  luar  batas keinginan kedua pihak.
Asas  Daya  Mengikat  Perjanjian (pacta  sunt servanda) : Asas pacta sunt servanda didasarkan pada  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  berlaku
Halaman 111 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
sebagai  undang-undang  berarti  para  pihak  yang dengan  ini  harus  menghormati  substansi  dari  isi dituangkan  ke  dalam  kontrak  dan/atau  perjanjian dan  tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap substansi  dari  isi  kontrak  dan/atau  perjanjian tersebut.
Asas  Itikad  Baik  :  Pasal  1338  KUHPerdata selalu  menjadi  dasar  pada  setiap  asas  dalam hukum  perikatan  terutama  mengenai  perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”,  karena asas  itikad  baik  ini  diartikan  dalam  dua pengertian yaitu:
Atas  itikad  baik  dalam  pengertian  subjektif yaitu itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang  berarti  kejujuran  dan  keadilan  dari  para pihak.
Asas  itikad  baik  dalam  pengertian  objektif yaitu  itikad  baik  dalam  tahap  pelaksanaan  yang berarti  kepatutan  pada  suatu  penilaian  baik terhadap  tindak  tanduk  salah  satu  pihak  dalam melaksanakan  perjanjian.  Berlakunya  asas  itikad baik  tidak  hanya  sebatas  konsep  di  atas  karena pada  akhirnya  para  pihak  lebih  menitikberatkan pada  saat  kesepakatan  karena  dianggap  sebagai awal  yang  baik  untuk  tahap  penyusunan perjanjian.
Asas Kepatutan : Asas kepatutan yang menjadi cerminan pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas dinyatakan  di  dalamnya  tetapi  juga  untuk  segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
Pasal  1320  KUHPerdata  syarat  sahnya  suatu perjanjian atau persetujuan yaitu:
Kesepakatan Mereka yang Mengikat Dirinya : Kesepakatan  yang  disepakati  oleh  para  pihak yang  membuat  perjanjian  tentu  melalui  hal-hal negosiasi  untuk  mendapatkan  kesepakatan  yang nantinya  akan  dituangkan  ke  dalam  perjanjian. Para pihak menyadari bagaimana suatu perjanjian nantinya  akan  dilaksanakan  tentunya  tidak semudah  mengatakan  setuju  atau tidak  setujunya tetapi dalam hal ini tawar-menawar memang cara yang  harus  diutamakan  sebelum  dituangkan  ke dalam perjanjian.
Kecakapan  untuk  Membuat  Suatu  Perikatan. Cakap yang dimaksud adalah setiap orang berhak untuk membuat perjanjian kecuali dikatakan tidak
cakap  dalam  hal  itu,  ketentuan  Pasal  1330 KUHPerdata menyatakan bahwa “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan yaitu:”
anak yang belum dewasa orang yang ditaruh di bawah pengampunan perempuan  yang  telah  kawin  dalam  hal-hal yang  ditentukan  undang-undang,  dan  pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
Suatu  Pokok  Persoalan  Tertentu  :  Ketentuan Pasal  1333  KUHPerdata  menyatakan  “Suatu persetujuan harusmempunyai pokok berupa suatu barang  yang  sekurang-kurangnya  ditentukan jenisnya”.  Jumlah  barang  itu  tidak  perlu  pasti, asal  saja  jumlah  itu  kemudian  dapat  ditentukan atau  dihitung”.  Misalnya,  objek  yang  dijadikan dalam  jual  beli  tanah  ditentukan  harga  perluas dari luas tanah yang dijual.
Suatu Sebab yang Tidak Terlarang:
Kesepakatan  yang  sudah  dituangkan  ke  dalam perjanjian  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang.  Pasal  1335  KUHPerdata  menyatakan “Suatu  persetujuan  tanpa  sebab,  atau  dibuat berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  yang terlarang,  tidaklah  mempunyai  kekuatan”  maka dari  itu  perjanjian  yang  dituangkan  harus mengikuti syarat-syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.
Syarat  pertama  dan  kedua  disebut  syarat subjektif  karena  berkaitan  dengan  subjek  yang membuat  perjanjian.  Sedangkan  yang  ketiga  dan keempat  disebut  syarat  objektif  karena  berkaitan dengan  objek  dalam  perjanjian.  Setiap  orang berhak melakukan suatu perjanjian yang memuat hal-hal  apa  saja  yang  ingin  diuraikan,  selama perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik serta  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang kesusilaan,  ketertiban  umum,  hal  ini  dijamin dengan adanya asas kebebasan berkontrak.
Kasus  wanprestasi  yang  terjadi  di  PT.  On Time  Express  yaitu  kasus  pengiriman  barang sudah  sesuai  dengan  apa  yang  disepakati,  akan tetapi  pihak  penguna  jasa  /  konsumen mengabaikan  apa  yang  sudah  tertuang  dalam kontrak  kerja,  yang  mengakibatkan  kerugian dipihak  penyedia  jasa.  Seharusnya  tagihan invoice  pengiriman  barang  maksimum  sudah harus  dilunasi,  bahkan  sampai  ada  beberapa konsumen  yang  memang  melakukan  unsur kesengajaan  untuk  memutar  dana  mereka  untuk tidak  dibayarkan  dengan  kategori  bad  payor,  hal
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 112
ini terjadi di PT. On Time Express kantor cabang Bali.
Kasus wanprestasi selanjutnya yaitu penerimaan  nota  tagihan.  Konsumen  sering mengabaikan  nota  tagihan  melalui  e-mail  dari team  kredit  kantor  PT.  On  Time  Express  dan enggan untuk tidak menandatangani tanda tangan elektronik untuk konsumen bahwa tagihan sudah diterima  dengan  baik,  ini  dikarenakan  tagihan tersebut  sudah  berlaku  jadwal  penagihan  ketika tanggal  sudah  tertera  30  hari  berjalan  dari diterbitkan.  Pelaksanaan  administrasi  di  PT.  On Time  Express  tidak  bisa  berjalan  dengan  baik apabila  bukti  pengiriman  invoice  tagihan  tidak ada  tanda  tangan  oleh  pihak  konsumen.  Ada beberapa  alasan  dari  pihak  konsumen  yang menyebabkan  untuk  tidak  menandatangani  yaitu pertama  unsur  kesengajaan  bahwa  dengan  tidak membubuhkan tanda tangan elektronik, merupakan  alasan  bahwa  invoice  tagihan  tidak diterima  dan  besar  kemungkinan  untuk  kredit tagihan  30  hari  dari  terbit  nota  tagihan  tersebut akan  diundur  setelah  memang  benar  benar diterima oleh konsumen.
Somasi  sangat  mempunyai  hubungan  erat wanprestasi.  Wanpretasi  adalah  lalai  atau  tidak memenuhi  dalam  melaksanakan  kewajiban, sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perjanjian yang  dibuat  antara  kreditur  dengan  debitur (Marbun, 2011). Dalam restatement of the law of contracts (Amerika  Serikat),  wanprestasi  atau breach  of  contracts dibedakan  menjadi  dua macam,  yaitu total  breachs  and  parcial  breachs . Total  breachs artinya  pelaksanaan  kontrak  tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan parcial breachs artinya  pelaksanaan  perjanjian  masih  mungkin dilaksanakan.  Seorang  debitur  baru  dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur  atau  juru  sita.  Somasi  ini  minimal  telah dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru  sita.  Apabila  somasi  tersebut  tidak diindahkan,  maka  kreditur  berhak  membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Dan pengadilanlah  yang  akan  memutuskan,  apabila debitur wanpretasi atau tidak (H.S., 2014). Akibat yang timbul oleh debitur (pihak konsumen) yang melakukan  wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian kontrak  kerja  pengiriman  barang  dimana  debitur tidak  memenuhi  kewajibannya  atau  melakukan hal-hal  diluar  haknya  sebagai  konsumen  adalah tidak  dapat  terpenuhinya  isi  dari  perjanjian  atau tidak terlaksananya isi dari perjanjian sebagaimana  mestinya  yang  menyebabkan kreditur  (pihak  PT.  On  Time  Express)  tidak
mendapatkan  pemenuhan  hak-haknya  yang semestinya  didapatkan  sesuai  dengan  perjanjian kontrak  kerja  yang  telah  dibuat.  Kreditur  yang tidak  mendapatkan  pemenuhan  atas  hak-haknya, mengakibatkan  kreditur  mengalami  kerugian. Oleh karena itu debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian  tersebut.  Kerugian  yang  diderita  oleh pihak  PT.  On  Time  Express  tersebut  disebabkan akibat adanya wanprestasi dari pihak konsumen.
Apabila  debitur  tidak  melakukan  apa  yang dijanjikannya,  maka  dikatakan  ia  melakukan “wanprestasi”.  Ia  alpa  atau  “lalai”  atau  ingkar janji.  Atau  juga  ia  melanggar  perjanjian,  bila  ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.  Ada  empat  akibat  adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:
Perikatan  tetap  ada  :  Kreditur  masih  dapat menuntut  kepada  debitur  pelaksanaan  prestasi, apabila  ia  terlambat  memenuhi  prestasi.  Di samping  itu  kreditur  berhak  menuntut  ganti  rugi akibat  keterlambatan  melaksanakan  prestasinya. Hal  ini  disebabkan  kreditur  akan  mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
Debitur  harus  membayar  ganti  rugi  kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
Beban  resiko  beralih  untuk  kerugian  debitur, jika  halangan  itu  timbul  setelah  debitur wanprestasi,  kecuali  bila  ada  kesengajaan  atau kesalahan  besar  dari  pihak  kreditur.  Oleh  karena itu,  debitur  tidak  dibenarkan  untuk  berpegang pada keadaan memaksa.
Jika  perikatan  lahir  dari  perjanjian  timbal balik,  kreditur  dapat  membebaskan  diri  dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan mengunakan pasal 1266 KUH Perdata.
Kreditur  dapat  menuntut  kepada  debitur  yang telah  melakukan  waprestasi  dengan  hal  hal sebagai berikut: (Ibid: 99)
Kreditur  dapat  meminta  pemenuhan  prestasi saja dari debitur.
Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUH Perdata)
Kreditur  dapat  menuntut  dan  meminta  ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian. Halaman 113 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
Kreditur  dapat  menuntut  pembatalan  disertai ganti  rugi  kepada  debitur.  Ganti  rugi  tersebut berupa pembayaran uang denda.
Ada  dua  sebab  timbulnya  ganti  rugi,  yaitu ganti  rugi  karena  wanprestasi  dan  perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai Pasal  124  KUH  Perdata  s.d  Pasal  1252  KUH Perdata.  Sedangkan  ganti  rugi  karena  perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah menimbulkan  kesalahan  kepada  pihak  yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.
R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu  adalah  kelalaian  atau  kealpaan  yang  dapat berupa 4 macam yaitu (Khairandy, 2013):
Tidak  melakukan  apa  yang  telah  disanggupi akan dilakukannya
Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana  yang diperjanjikan
Melakukan  apa  yang  diperjanjikan  tetapi terlambat
Melakukan  suatu  perbuatan  yang  menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
Sesuai pendapat Subekti
mengenai Wanprestasi apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di PT. On Time Express, konsumen tidak melaksanakan  apa  yang  telah  diperjanjikannya. Hal  ini  sangat  jelas  dimana  pihak  konsumen melakukan  wanprestasi  karena  tidak  mengikuti dan  mentaati  peraturan  yang  berlaku  di  PT.  On Time  Express  sehingga  menyebabkan  keadaan diluar  dugaan  para  pihak  seperti  kredit  tagihan invoice macet. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:
Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa biaya-biaya dan kerugian.
Keutungan  yang  sedianya  akan  diperoleh (Pasal  1246  KUH  Perdata),  ini  ditujukan  kepada bunga-bunga.
Yang  diartikan  nya  dengan  biaya-biaya (ongkos-ongkos),  yaitu  ongkos  yang  telah dikeluarkan  oleh  kreditur  untuk  mengurus  objek perjanjian.  Kerugian  adalah  berkurangnya  harta kekayaan yang disebabkan adanya keruskan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan  yang  akan  dinikmati  oleh  kreditur.
Pengantian  biaya-biaya,  kerugian,  dan  bunga  itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi  dan  dapat  diduga  pada  saat  sebelum terjadinya  perjanjian.  Didalam  pasal  1249  KUH Perdata  ditentukan  bahwa  pergantian  kerugian yang  disebabkan  wanpretasi  hanya  ditentukan dalam bentuk uang.
Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung  jawab  dalam  perbuatan  melanggar hukum  ( tort  liability )  dibagi  menjadi  beberapa teori, antara lain:
Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar hukum yang dilakukan sengan sengaja ( intertional  tort  liability ),  tergugat  harus  sudah melakukan  perbuatan  sedemikian  rupa  sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang  dilakukan  tergugat  akan  mengakibatkan kerugian.
Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar hukum  yang  dilakukan  karena  kelalaian ( negligence  tort  liability ),  didasarkan  pada konsep  kesalahan  ( concept  of  fault )  yang berkaitan  dengan  moral  dan  hukum  yang  sudah bercampur baur ( intermingled ).
Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan  ( strick  liability ),  didasarkan  pada perbuatan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja,  artinya  meskipun  bukan  kesalahannya tetap  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang timbul akibat perbuatannya (Muhammad, 2010).
Konsekuensi  hukum  dari  wanprestasi  adalah keharusan  bagi  pihak  yang  wanprestasi  untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi salah  satu  pihak  yang  lainnya  dapat  menuntut pembatalan perjaanjian atau pemenuhan perjanjian  (Agustina  &  Rosa,  2012).  Pihak  yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban  memenuhi  tuntutan  dinamakan debitur atau si berutang. Dalam hal debitur atau si berutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana  mestinya  dan  tidak  dipenuhinya kewajiban  itu  karena  ada  unsur  salah  padanya, maka  ada  akibat  –  akibat  hukum  yang  bisa menimpa dirinya.
Perbuatan  melanggar  hukum  ( tort  liability ) pada  teori  tanggung  jawab  hukum  menurut Abdulkadir  Muhammad  jika  dikaitkan  dengan kasus yang ada yaitu pihak konsumen tidak tertib dengan  peraturan  perjanjian  konsinyasi  sehingga sangat  menghambat  sistem  administrasi  dan
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 114
perputaran  keuangan  akibat  pihak  konsumen tidak  mentaati  peraturan  yang  berlaku.  Pada prinsipnya  tanggung  jawab  konsumen  sebagai penguna jasa pengiriman  barang di PT. On Time Express harus mengikuti SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang berlaku. Tanggung jawab  yang  dimaksud  ialah  tanggung  jawab mentaati  peraturan  yang  ada  agar  membantu memperlancar  sistem  kegiatan  transaksi  yang dilaksanakan  di  PT.  On  Time  Express  seperti melaksanakan  pembayaran  tagihan  invoice pengiriman dengan tepat waktu tanpa menyebabkan kekacauan dalam sistem administrasi dan sangat besar kemungkinan akan terjadi  kerugian  bahkan  kebangkrutan.  Apabila kita  berbicara  mengenai  pertanggung  -jawaban hukum,  maka  kita  juga  harus  berbicara  tentang ada  tidaknya  suatu  kerugian  yang  telah  diderita oleh  suatu  pihak  sebagai  akibat  tidak  tertibnya peraturan  yang  sudah  disepakati  sebelumnya. Kerugiannya  yang  diderita  oleh  pihak  PT.  On Time  Express  berupa  keterlambatan  dalam pembayaran tagihan invoice oleh konsumen yang seharusnya  bertanggung  jawab,  sehingga  pihak PT.  On  Time  Express  mengalami  sesuatu  diluar dugaan dimana seharusnya PT. On Time Express mendapatkan  keuntungan  dari  pengiriman baarang  namun  dalam  hal  ini  mengalami kerugian.
Maka  mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  1365 KUHPerdata  maka  sudah  seharusnya  para konsumen  juga  turut  memberikan  ganti  kerugian terhadap  perusahaan  penyedia  jasa,  baik  ganti kerugian  materiil  yang  berupa  uang  atau  barang baru  maupun  ganti  kerugian  inmateriil  berupa permohonan  maaf  dan  akan  mengikuti  sistem konsinyasi  sesuai  dengan  peraturan  peraturan yang berlaku.
Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Konsumen Terhadap PT. On Time Express
Upaya  penyelesaian  sengketa  wanprestasi yang  terjadi  dengan  konsinyor  di  PT.  On  Time Expres  jika  dilihat  berdasarkan  Perjanjian Kontrak  Kerja  Pengiriman  Barang  apabila terjadinya sengketa akan menempuh jalur litigasi, namun  para  pihak  bebas  untuk  memilih  jalur litigasi  maupun  non  litigasi  berdasarkan  asas kebebasan  berkontrak.  Penyelesaian  sengketa  di PT.  On  Time  Express  bersama  pihak  konsumen pada  awalnya  melakukan  negosiasi  bertujuan untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  dalam berbisnis.  Dengan  melakukan  upaya  negosiasi para pihak berharap menemukan jalan keluar dari
masalah  yang  dihadapi  bersama.  Pada  saat negosiasi  pihak  PT.  On  Time  Express  bersama pihak  konsumen  melaksanakan  perundingan menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Ketika perundingan  berlangsung  pihak  PT.  On  Time Express  menghadapi  kesulitan  mendapatkan  titik temu  dengan  pihak  konsumen,  PT.  On  Time Express  berharap  akan  itikad  baik  dari  pihak konsumen. Sehingga pihak PT. On Time Express dan  pihak  konsumen  berupaya  melibatkan  pihak ketiga  yang  netral  dengan  memilih  jalur  mediasi yang dibantu oleh mediator dari salah satu pihak Lembaga  Hukum  yang  ada  di  Denpasar  Bali, Indonesia.  Adapun  tahapan  proses  mediasi  yang dilakukan yaitu:
Pihak  PT.  On  Time  Express  tetap  menangih biaya  pengiriman  barang  sesuai  dengan  kontrak kerja  yang  sudah  disepakati  dalam  perjanjian yang  sudah  dijanjikan  sebelumnya  tidak  bisa diubah, karena para pihak sudah menyetujui pada awal perjanjian.
Pihak konsumen harus melaksanakan kewajiban  membayarkan  tagihan  yang  timbul akibat  kontrak  pengiriman  karena  PT.  On  Time Express  sudah  sesuai  perjanjian  SOP  /  Standard Operational Procedure dalam pengiriman barang.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  atas  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap konsumen  yang  melakukan  wanprestasi  yakni memberikan  ganti  kerugian  terhadap  perusahaan PT.  On  Time  Express,  baik  ganti  kerugian materiil  yang  berupa  uang  atau  barang  baru maupun  ganti  kerugian  inmateriil  berupa permohonan  maaf  dan  akan  mengikuti  sistem kontrak  perjanjian  sesuai  dengan  peraturan peraturan  yang  berlaku.  Dan  upaya  hukum penyelesaian wanprestasi konsumen yang digunakan  oleh  PT.  On  Time  Express  dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh  pihak  konsumen  adalah  penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu pada awal terjadinya  sengketa  para  pihak  melalui  negosiasi namun dalam proses penyelesaian negosiasi tidak tercapai  kemudian  para  pihak  berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  &  Rosa.  (2012). Hukum  perikatan  (law  of obligations),  Edisi  1 .  Jakarta:  Pustaka Lasaran.
H.S.,  S.  (2014). Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Sinar Grafika.
Halaman 115
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
Hatta,  &  Melati,  S.  G.  (2000). Beli  Sewa  Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat  dan  Sikap  Mahkamah  Agung Indonesia . Bandung: Alumni.
Khairandy,  R.  (2013). Hukum  Kontrak  Indonesia Dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama) . Yogyakarta: FH UII Press.
Marbun, R. (2011). Kasus Hukum . Jakarta: Visimedia. Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muhtarom,  M.  (2014). Asas-asas  Hukum  Perjanjian:
Suatu  Landasan  Dalam  Pembuatan  Kontrak . Kartasura: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Naihasy,  D.  (2005). Hukum  Bisnis  (Business  Law) . Yogyakarta: Mida Pustaka.
Royan,  F.  M.  (2004). Creating  Effective  Sales  Force . Andi Offset.
Saliman,  A.  R.  (2005). Hukum  Bisnis  Untuk
Perusahaan .  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group.
Sastrawidjaja,  M.  S.  (2002). Perjanjian  Baku  Dalam Aktivitas Dunia Maya . Jakarta: Cyberlaw. Syaifuddin,  M.  (2012). Hukum  Kontrak  Memahami Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) . Bandung: Mandar Maju.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License