## PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PILKADA PROVINSI KALIMANTRAN TIMUR
(Suatu studi analisis mengenai implementasi hukum dalam pengawasan tahapan PILKADA oleh Panitia Pengawas
Provinsi Kalimantan Timur)

## Jaidun
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Gedung  DPRD  adalah  gedung  tempat  para  politisi  berkumpul  untuk melakukan    aktivitas  politik  sebagai  wakil  rakyat  berdasarkan  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku.  DPRD  menurut  ketentuan hukum  bisa  membentuk  dan  melantik  lembaga  Panitia  Pengawas  Pemilihan sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan  pengawasan  terhadap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam  konteks  hubungan  hukum,  antara    DPRD  dengan  Lembaga Panitia  Pengawas,  bahwa  lembaga  Panitia  Pengawas  tersebut  dibentuk, dilantik  oleh  DPRD  dan  DPRD  membantu  memproses  persiapan  anggaran PILKADA  yang  dibutuhkan  secara  proporsionalitas  oleh  Panitia  Pengawas dalam rangka memback-up biaya penyelenggaraan tahapan PILKADA.
DPRD  mempunyai  kapasitas  untuk  melakukan  mengawasan  terhadap implementasi  hukum  yang  dilakukan  oleh  lembaga  Panitia  Pengawas  dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan harus tetap berkomitmen dengan standar hukum normatif.
Kata Kunci:  Fungsi Controling, Kinerja Panitia Pengawas dan PILKADA

## PENDAHULUAN
Ketika,  negara  ini dikumandangkan  gerbong  reformasi sekitar  10  tahun silam, melalui  gerakan people  power yang  memaksa  Presiden  Soeharto  untuk bertekuk  lutut  dan  dipaksa seret keluar dari  kubangan  kekuasaan  rezimnya  oleh kekuatan mahasiswa, dengan tujuan adanya perubahan besar dalam skala kehidupan ketatanegaraan  dan terciptanya sisitem  politik  yang  bermartabat,  bermoral, penegakan hukum dan menjunjung tinggi nilai2 Hak Asasi Manusia dan keadilan.
Perjalanan  panjang  untuk menggapai  reformasi adalah  perjuangan yang melelahkan,  berkucuran  keringat dan  genangan  darah bahkan  kematian,  mimpi  itu telah terwujud, reformasi telah tiba didepan mata, semua ruang gerak mulai terbuka bagi  berbebagai  golongan  baik  elit  maupun  rakyat  jelata  dalam mengekspresikan cita-cita  demokrasi, penegakkan  hukum dan menjunjung  tinggi nilai-nilai keadilan serta  masa  depan hukum  dan  demokrasi yang  benar-benar responsif  sesuai keinginan mayoritas rakyat di Republik ini.
Seiring  dengan  perkembangan  reformasi  yang  menjadi  tuntutan  publik secara  luas  agar  dilakukan  reformasi  di  segala  bidang,  telah  mengantarkan  Bangsa Indonesia  berada  dalam sebuah alam  kehidupan  baru,  dengan  memberikan kesempatan terlaksananya azas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  dan  memberikan  keleluasaan kepada  Daerah untuk  menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip Demokratisasi, peran serta masyarakat dan menjunjung tinggi asas keadilan dan Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
mengamanatkan  agar Pemerintah  Daerah diberi  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan Pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat.  Di samping itu  melalui  otonomi  luas, Daerah  di  harapkan  mampu meningkatkan  daya  saing  dengan memperhatikan prinsip  Demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan serta potensi  dan  keaneragaman  Daerah  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam Pasal  1  ayat  2  ketentuan  umum  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004 menjelaskan,  bahwa  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan Pemerintah  Daerah  dan  DPRD, menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Lebih lanjut dalam  penjelasan  Undang-undang nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan  Daerah yang  dilakukan  lembaga  pemerintahan  Daerah  yatu Pemerintahan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Hubungan  antara Pemerintah  Daerah dan  DPRD merupakan  hubungan  kerja  yang  kedudukannya setara  dan  bersifat  kemitraan.  Kedudukan  yang  setara  bermakna  bahwa  di  antara lembaga  Pemerintahan  Daerah itu  memiliki  kedudukan  yang  sama  dan  sejajar, artinya tidak saling membawahi.
Kepala  Daerah  adalah  Kepala  Pemerintah  Daerah  yang  dipilih  secara demokratis,  pemilihan  secara  demokratis  terhadap  Kepala  Daerah  tersebut  dengan mengingat  tugas  dan  wewenang  DPRD  menurut  Undang-undang  Nomor  22  tahun 2003  tentang  susunan  dan  kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk  memilih  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  maka  pemilihan  secara demoktaris  dalam  Undang-undang  ini  dilakukan  oleh  rakyat  secara  langsung.
Kepala  Daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh  seorang  wakil  kepala daerah, dan perangkat daerah.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasangan  calon kepala  daerah dan wakil kepala daerah dapat  dicalonkan baik oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  Pemilu  yang  memperoleh sejumlah  kursi  tertentu  dalam  DPRD  dan/atau  memperoleh  dukungan  suara  dalam Pemilu Legilatif dalam jumlah tertentu.
Susunan  dan  kedudukan  DPRD  yang  mencakup  keanggotaan,  pimpinan, fungsi,  tugas,  wewenang,  hak,  kewajiban,  penggantian  antar  waktu,  alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi, diatur tersendiri  didalam  Undang-undang  mengenai  Susunan  dan  Kedudukan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam Undang-undang tersebut dan yang  masih  memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi diatur dalam Undang-undang ini.
Lebih  lanjut penjelasan Undang-undang nomor  32  tahun  2004 tersebut menegaskan kembali bahwa Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah.  KPUD  yang  dimaksud adalah  KPUD  sebagaimana  dimaksud  Undang- undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah. Untuk itu,    tidak  perlu  dibentuk  dan  ditetapkan  KPUD  dan  keanggotaannya  yang  baru. Agar  penyelenggaraan  pemilihan  dapat  berlangsung  dengan  baik,  maka  DPRD membentuk  panitia  pengawas.  Kewenangan  KPUD  provinsi, kabupaten,  dan  kota dibatasi  sampai  dengan  penetapan  calon  terpilih  dengan  Berita  Acara  yang selanjutnya  KPUD  menyerahkan  kepada  Pemerintah  guna  mendapatkan pengesahan.
DPRD  adalah merupakan  bagian  dari Pemerintahan  Daerah dan  diberikan keleluasaan menurut ketentuan  hukum untuk  bertindak  dan  berbuat dengan berazaskan standar  hukum yang  benar. Artinya institusi  Politik yang  bernama DPRD  adalah  mempunyai  3  (tiga)  fungsi  utama sebagai  landasan  pijakan lembaga tersebut dalam melaksanakan aktivitas politiknya yaitu ;
1. Fungsi  legislasi  adalah fungsi  untuk  membentuk  Peraturan  Daerah  bersama Kepala Daerah.
2. Fungsi  anggaran  adalah bahwa  DPRD bersama2 Kepala  Daerah untuk menyusun  dan  menetapkan  APBD  yang  di dalamnya  termasuk  anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
3. Fungsi  pengawasan  adalah  fungsi  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  Undang-undang,  Peraturan  Daerah  dan  Keputusan  Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.
Selain  3  (tiga)  fungsi  utama  tersebut  di  atas, DPRD Provinsi  Kalimantan Timur juga mempunyai  kapasitas  menurut  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan untuk  membentuk  Panitia  Pengawas  Pemilihan Gubernur  dan  wakil Gubernur Kalimantan Timur, hal ini dilakukan apabila masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berakhir, karena apabila masa jabatan tersebut akan berakhir,
maka  harus  dilakukan  pemilihan secara  langsung oleh  rakyat dalam  rangka terselenggaranya  pesta  demokrasi untuk menentukan  calon  figur  pemimpin masa depan yang didambakan oleh rakyat Kalimantan Timur.
Panitia  Pengawas  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan Timur dibentuk oleh  DPRD  dengan Surat  Keputusan  Pimpinan  DPRD dan bertanggungjawab  kepada  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur. Artinya  DPRD Provinsi  Kalimantan  Timur  mempunyai hak dan  wewenang  untuk  mengawasi kinerja  Panitia  Pengawas  Pemilihan dalam  pelaksanaan tugasnya  sebagai  penitia pengawas.  Pengawasan  yang  dimaksud  adalah  untuk  menilai  dan  mengkaji pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  lembaga  tersebut, apabila  ditemukan terjadinya penyimpangan  dan/atau  penyelewengan  wewenang  serta kelalaian mereka dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Artinya peristiwa ini harus benar-benar dipastikan tidak  adanya  keberpihakan, tidak adanya  kelalaian  dan  adil  dalam  memberi keputusan.
Dalam  prakteknya  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Timur  ternyata  tidak  mampu  mengimplementasikan  hukum secara baik  dan  benar berdasarkan ketentuan  hukum  yang  telah  digariskan  oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang berorientasi pada kampanye  baik  yang terselubung  maupun  terang-terangan sebelum  ditetapkannya pelaksanaa  jadwal  kampanye  oleh  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur,  namun oleh pasangan  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Timur dapat melaksanakannya dengan berbagai macam dalil, seperti misalnya membungkus rapi dengan  dalil  temu  kader,  acara  silaturahim,  pelantikan  tim  sukses,  pelantikan anggota K5 dan sebagainya.
Tindakan ini yang oleh masyarakat menganggap telah terjadinya pembiaran yang  menimbulkan  tanda  tanya  tentang  eksistensi  Panitia  Pengawas  Pemilihan sebagai lembaga yang seharusnya bertindak sebagai hakim yang adil dan bijaksana dalam kancah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Kalau  saja  Panitia  Pengawas  Pemilihan  beralasan  tidak  memadainya  aturan organik  untuk  keleluasaan  mereka  berbuat  dan  bertindak,  maka  secara  hukum  itu bukan  alasan  yang mendasar  dan  tidak  bisa  dipegang  sebagai  dalil  hukum  yang kuat,  karena  lembaga  Panitia  mampu  menciptakan  hukum,  bilamana  belum  diatur oleh  aturan  organik  secara  lebih  rinci,  inilah  suatu  karakteristik yang  harus  diubah untuk masa yang akan datang. Siapapun tidak bisa menyangkal, bahwa hukum itu, bukan saja hukum tertulis, tetapi ada hukum yang tidak tertulis.
Akibat  kelalaian  dan  ketidak hati-hatian  mereka  dalam  mengemban  tugas sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Timur, maka terjadi  2  (dua)  kali  terjadi demontrasi terhadap  kinerja  Panitia  Pengawas  oleh  sekelompok  massa  yang  tidak  puas  atas kinerja lembaga tersebut.
Massa mendesak agar Panitia Pengawas segera memperbaiki kenerjanya dan mereka  meminta  kepada  lembaga  tersebut  harus  berani  bertindak,  asalkan  tidak keluar  jalur  dan  benar-benar  menjalankan  tugas  sesuai  tuntunan  hukum  yang berlaku  dalam  melakukan  pengawasan  tahapan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam  konteks  kinerja  lembaga Panitia  Pengawas tersebut DPRD  menilai, bahwa Panitia Pengawas benar-benar tidak mampu melaksanakan fungsi dan tugas
sesuai  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  menuju  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur yang bersih, aman dan kondusif.
Dari  pelaksanaan  fungsi  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur  khususnya  di bidang  pengawasan terkait  implementasi  hukum  yang  diterapkan  oleh  Panitia Pengawas  dalam  pelaksanaan  tugasnya  ternyata menimbulkan  fenomena  politik yang melahirkan suara  antipati  masyarakat  bukan  saja  terhadap  lembaga  Panitia Pengawas,  tetapi  melainkan  juga  lembaga  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur sebagai lembaga yang membentuk lembaga Panitia Pengawas tersebut.
Dari  berbagai  implikasi  hukum  dan  politik  yang  berkembang  ditengah- tengah  masyarakat  luas tentang  penyelenggarakan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Timur,  maka  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur meminta pertanggungjawaban  panitia  Pengawas  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur atas  kinerja  lembaga  tersebut  terkait  dengan  implementasi  hukum  dalam pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur., maka  yang  statemen  problemnya  adalah terletak hubungan  DPRD  dengan  Panitia Pengawas  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Timur  dan eksistensi Panitia  Pengawas  pemilihan dalam  mengawasi tahapan Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Timur  dalam  konteks  implementasi hukum.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  rumusan  masalah  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  hubungan  DPRD  dengan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Gubernur dan Wakil  Gubernur  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh  DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Bagaimana  eksistensi  Panitia  Pengawas  Pemilihan  dalam  mengawasi  tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur ?
Memperhatikan  perumusan  masalah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka penelitian ini bertujuan untuk :
Mengkaji hubungan  DPRD  dengan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh  DPRD  terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.
Mengetahui  eksistensi  Panitia  Pengawas  Pemilihan  dalam  mengawasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan sebagai  salah  satu sumbangan  pemikiran untuk kepentingan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:
1. Secara teoritis yaitu untuk kepentingan ilmiah sebagai in-put bagi pelaksanaan PILKADA agar terciptanya  pemerintahan yang  bersih  dan  berwibawa, khususnya yang  berkaitan  erat  dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas.
2. Secara  praktis yaitu untuk memberikan  sumbangan  pemikiran dalam  rangka memperbaiki peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peningkatan  peran  serta  masyarakat dan  DPRD dalam mengawasi  kinerja Panitia Pengawas.

## METODE PENELITIAN

## A. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk menelusuri Peraturan hukum dan Perundang-undangan, dokumen-dokumen yang  ada  hubungan dengan pembentukan  Panitia  Pengawas PILKADA  oleh  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur, permasalahan  empiris adalah yang menyangkut pengawasan DPRD terhadap kinerja Panitia pengawas PILKADA Gubernur Kalimantan Timur.

## B. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian ini deskriptif  analisis,  yaitu menggambarkan  secara  tuntas terhadap proses  pengawasan  DPRD terhadap kinerja  Panitia  Pengawas  PILKADA Gubernur Kalimantan Timur.

## C. Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  data primer  dan  data sekunder.  Data primer menyangkut proses  pengawasan DPRD  terhadap  kinerja Panitia Pengawas PILKADA Provinsi Kalimantan Timur, pengambilan data primer ditujukan kepada institusi DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Data  sekunder mencakup  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  bahan hukum primer  mencakup  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang  nomor 22  tahun  2003  tentang  Susunan  dan Kedudukan MPR,  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan PILKADA dan seluruh teori-teori  hukum  yang  berhubungan  dengan Panitia  Pengawas, DPRD dan PILKADA.

## D. Proses Pengumpulan Data
Pengumpulan  Data  primer  dilakukan  dengan  cara  pemilihan  responden secara  purposive  sampling  yaitu Panitia  Pengawas  PILKADA, KPU  Provinsi Kalimantan  Timur, DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur sedangkan prosedur pengambilan  data sekunder adalah  dari  bahan-bahan  pustaka,  berupa  Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan  teori-teori  hukum  yang  ada  hubungan  dengan  penyelenggaraan  tahapan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

## E.Analisis Data
Keseluruhan  data  baik  primer  maupun  sekunder di  analisis  secara  kualitatif terutama  yang  menyangkut pelaksanaan  fungsi pengawasan  DPRD Provinsi
Kalimantan  Timur terhadap  kinerja  Panitia  Pengawas  PILKADA  Gubernur  & Wakil  Gubernur  Kalimantan  Timur dan menganalisis eksistensi Panitia  Pengawas Pemilihan  dalam  mengawasi  tahapan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan Timur.
Analisis  data  ini menjelaskan  secara  tuntas dan  dikaji  secara secara professional terutama dalam  konteks pelaksanaan  fungsi  pengawasan DPRD terhadap  kinerja  Panitia  Pengawas  PILKADA  Gubernur  &  Wakil  Gubernur Kalimantan Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Secara  administratif  pemerintahan  dengan  status  otonomi  di  Provinsi Kalimantan  Timur  terdiri  dari  14 Kabupaten/Kota,  masing-masing  4  Kota,  dan 10 Kabupaten  dengan  124  Kecamatan  dan  1350  Desa/Kelurahan. Kabupaten/Kota terdiri  dari:  (1) Kabupaten  Nunukan dengan  ibu  kota  Nunukan (2) Kabupaten Malinau dengan  ibu  kota  Malinau (3) Kabupaten  Bulungan  dengan  ibu  kota Tanjung  Selor (4) Kabupaten  Tanah  Tidung  dengan  Ibu  kota  Tanah  Tidung (5) Kabupaten  Berau  dengan  ibu  kota  Tanjung  Redeb (6) Kabupaten  Kutai  Barat dengan  ibu  kota  Sendawar (7) Kabupaten  Kutai  Kertanegara  dengan  ibu  kota Tenggarong (8) Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  ibu  kota  Sangatta (9) Kabupaten Penajam  Paser  Utara  dengan  ibu  kota  Penajam (10) Kabupaten  Pasir  dengan  ibu kota  Tanah  Grogot (11) Kota  Tarakan  (12) Kota  Bontang (13) Kota  Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (14) Kota
Balikpapan ……………… 1

## Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kalimantan Timur Tahun 2005 sebanyak 2.840.874 orang dengan rincian laki-laki 1.486.179 orang dan perempuan 1.354.695 orang. Dengan pertumbuhan rata-rata 2,8 % per tahun, diperkirakan pada tahun 2006 akan menjadi sebanyak 2.848.829 orang ……………. 2

## Jumlah Pemilih Pemula dan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Jumlah pemilih pemula sebanyak 2.255.409 orang diback-up dengan jumlah TPS  mencapai 7.019 TPS  yang  tersebar  di seluruh  Kabupaten/Kota.,  sedangkan menurut catatan KPU Provinsi Kalimantan Timur angka golongan putih (GOLPUT) mencapai  sekitar lebih  kurang 40%  (empat  puluh  persen).  Angka  ini  merupakan angka  tertinggi  dalam  sejarah PILKADA di  Indonesia. Naik drastisnya  angka GOLPUT di Indonesia disebabkan oleh kekecewaan masyarakat atas janji-janji para
1 Sumber Sekretariat DPRD Prov. Kaltim
2 Sumber Sekretariat KPU Prov. Kaltim
kondidat,  ketika  kampanye  dan  janji  ini  pada  kenyataannya tidak  mampu direalisasikan dengan  baik  oleh  para  kondidat  setelah  mereka menjabat  sebagai kepala daerah…… 3

## Penetapan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahapan Pemilihan  Gubernur  &  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Timur ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) Provinsi  Kalimantan  Timur dengan standar  hukum  yaitu Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  Jo.  Peraturan  Pemerintahan  nomor  06  Tahun  2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.
Pelaksanaan  tahapan  penghitungan  dan  pemungutan  suara dilakukan  secara serentak pada hari SENIN tanggal 26 MEI tahun 2008 dimulai pada pukul 7.00 dan diakhiri pukul 13.00 Wita. Penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 Wita secara  serentak  di  seluruh  TPS  yang  tersebar  di  Kabupaten/Kota di  Provinsi Kalimantan Timur .
Penetapan calon terpilih untuk melaju pada putaran kedua dengan pemenang pertama  dan  pemenang  kedua  dilakukan  oleh  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur dalam  Rapat  Pleno  terbuka  dan  dihadiri  oleh tim  kampanye  4  (empat)  pasangan calon pada  tanggal 10 JUNI 2008 bertempat di  Ballroom  Hotel  Grand  Senyiur, Samarinda ………… 4
Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2008-2013
pada putaran perama --------------------------------------------------------------------------------------- No. Pasangan Calon Peroleh Suara Prosentase Perolehan suara (%) Keterangan 1. Drs. H. Awang Faroek Ishak., M.Si & Drs. Farid Wadjdy, M. Si 426.325 28.90 % Menerima 2. Drs. Nursyirwan Ismail, M.Si & Drs. Heru Bambang, MM 280.949 19.04 % Menerima 3. Drs. Achmad Amins, MM & Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si 396.784 26.30 % Menerima 4. Dr. Yusuk SK & Luther Kombong 371.829 25.16 % Mengajukan keberatan pada MK
Sumber Sekretariat KPU Prov. Kaltim ………… 5
3 Ibid
4 Ibid
5 Ibid

## B. Pembahasan
Menurut  Prof.  Mr.  J.  Volkhoff  menyatakan  dalam  E.N.S.I.E  (jilid  III,  Hal 423  dan  434),  bahwa  hukum  positif  atau  hukum  isbat  adalah  suatu  hukum  yang berlaku dalam suatu negara…... 6
Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  bukan  negara  kekuasaan, demikian pernyataan  negara  Indonesia  yang  termuat  dalam  konstitusi  kita,  oleh  karena  itu Indonesia mengenal hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Hukum  yang  tertulis  tersusun  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang bersifat  hierarkis  yakni  ketentuan  yang  bersifat  abstrak,  umum  dan  pokok  yang dibuat  oleh  lembaga  dan  memiliki  kekuasan  tertinggi  sampai  pada  ketentuan  yang bersifat  konkret  dan  khusus  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  memiliki  kekuasaan yang  lebih  rendah.  Hierarki  Peraturan-perundangan  tersebut berdasarkan  pasal    07 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang  pembentukan  Peraturan Perundangan sbb:
a. UUD 1945
b. UU/PERPU
c. PP
d.
PERPRES
e. PERDA
Hukum  di  negara  kita  telah  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia  dan mengatur  juga  hal-hal  yang  bersifat  pokok  (mendasar)  karena  hukum  memiliki batas-batas  tertentu  (imanensi),  maka  ada  beberapa  aspek  kehidupan  masyarakat yang  tidak  tepat  untuk  diangkat  atau  diatur  oleh  hukum.  Aspek  kehidupan masyarakat  lain  yang  tidak  diatur  oleh  hukum  bukan  berarti  dibiarkan  atau  tidak diatur sama sekali, melainkan menjadi cakupan dari norma-norma lain yang diakui eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam lingkup Negara Kesatuan  Republik  Indonesia yakni norma  kebiasaan,  norma  agama  dan  norma kesusilaan.
Sesuai  dengan  permasalahan  tentang  peran  DPRD  Provinsi  Kalimantan Timur  dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  kinerja  Panitia  Pengawas PILKADA  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  tahapan  penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh  karena  itu    pengaturannya  diatur  melalui  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  serta  Peraturan  tertulis  lainnya yang  berhubungan  dengan  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah.
Oleh  karena  itu  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pasangan  calon meliputi  pelanggaran  yang bersifat  administratif,  pidana,  maka  cara  penyelesaian terhadap  pelanggar  hukum  tergantung  pada  peraturan  hukum  yang  dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana,  pelanggaran  terhadap  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  akan  diproses melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
6 J. Valkhoff di dalam E.N.S.I.E Jilid III, Hal 423 dan 434.
Hubungan DPRD Prov. Kaltim dengan Panitia Pengawas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan
Ketika,  kita  harus  membahas  dan/atau  membicarakan    tentang  sebuah hubungan,  maka  konteks  yang  menjadi  perdebatan  panjang  adalah  hubungan lembaga  DPRD  dengan  lembaga  Panitia  Pengawas  Pemilihan. Karena  hubungan tersebut  merupakan  hubungan  hukum  yang  dapat  melahirkan  hak  dan  kewajiban dan mengandung unsur tanggungjawab baik hukum, moral maupun politik.
Oleh  karenanya  siapapun  tidak  bisa  menyangkal,  bahwa  Panitia  Pengawas Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dibentuk,  diangkat  dan diterbitkan  Surat  Keputusan  Pimpinan  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Artinya dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur  merupakan  aspek  penting  dalam  rangka  terselenggaranya  pemilihan  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  sesuai  harapan  mayoritas  rakyat  Kalimantan Timur  dan  terpilihnya  pemimpin  mereka  yang  berahlak,  bermoral  yang  dapat mensejahterakan  rakyat  di  Kalimantan  Timur,  sehingga  berjalan  sesuai  koridor hukum yang berlaku dan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon.
Dalam  statemen  Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur dalam  pasal  24  ayat  (1)  huruf  c,  menegaskan  bahwa  DPRD  berwenang melaksanakan pengawasan terhadap Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  merupakan  lembaga  politik  di daerah yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga apa  saja  termasuk  lembaga  Panitia  Pengawas  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah khususnya dalam konteks implementasi hukum.
DPRD  lebih  banyak  menyoroti  kinerja  Panitia  Pengawas  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  agar  pelaksanaan  fungsi,  tugas  dan wewenang  sesuai  dengan  koridor  hukum  yang  berlaku. Agar  terciptakan  suasana yang benar-benar berpihak pada suatu keadilan dan kebenaran hukum. Karena perlu diingat,  bahwa  Panitia  Pengawas  Pemilihan  mempunyai  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada DPRD sebagai lembaga yang membentuk Panitia Pengawas pemilihan.
Pertanggungjawaban Penitia Pengawas tersebut bersifat memaksa dan wajib dilakukan  kepada  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Oleh  karena  DPRD  sebagai representasi  dari  aspirasi  rakyat  atas  banyaknya  publik  yang  menyoroti  kinerja lembaga Panitia Pengawas pemilihan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan  tahapan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dan dinilai  oleh  publik  bahwa  lembaga  tersebut  tidak  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  secara  maksimal.  Artinya  indikator  itulah  yang  membuat  DPRD untuk lebih intens melaksanakan fungsi pengawasannya.
DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas & wewenang berstandar  pada  prosedur  hukum  yang  berlaku,  oleh  karena  itu  perlu  diingat  lagi
kepada  semua  pihak,  bahwa  sebagai  lembaga  politik,  DPRD  mempunyai (1) Hak Interpelasi adalah  hak  DPRD  untuk  meminta  keterangan  kepala  daerah  mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan  masyarakat,  daerah  dan  Negara  (2) Hak  Angket adalah  pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu  kepala  daerah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada kehidupan  masyarakat,  daerah  dan  Negara  yang  diduga  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  (3) Hak  menyatakan  pendapat adalah  hak  DPRD untuk  menyatakan  pendapat  terhadap  kebijakan  kepala  daerah  atau  mengenai kejadian  luar  biasa  yang  terjadi  di  daerah  disertai  dengan  rekomendasi penyelesaianya  atau  sebagai  tindak  lanjut  pelaksanaan  hak  Interpelasi  dan  hak Angket.
Kemudian selanjutnya, bahwa DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi  yaitu  fungsi  untuk  membentuk  Peraturan  Daerah  provinsi  bersama Gubernur. Sedangkan fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan  pemerintah  daerah  untuk  menyusun  dan  menetapkan  APBD  yang  di dalamnya  termasuk  anggaran  untuk  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan  wewenang DPRD Provinsi. Kemudian fungsi Pengawasan adalah adalah fungsi DPRD Provinsi untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang,  peraturan daerah,  dan  keputusan  Gubernur  serta  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah.
Pelaksanaan  fungsi  DPRD  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah merupakan  suatu  aktivitas  politik  DPRD  dalam  mempraktekan  fungsi-fungsinya untuk  kepentingan  masyarakat  di  daerah,  termasuk  strategis  DPRD  dalam menentukan  kebijakan  atas  anggaran  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  kepala daerah  atas  penggunaan  APBD,  oleh  karena  itu  fungsi  DPRD  tersebut  merupakan instrumen hukum bagi DPRD dalam meningkatkan prestasi kerja pemerintah daerah agar  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dari  konspirasi  politik. Apabila  praktek  politik  DPRD  dalam  menjalankan  fungsinya  dilakukan  secara prosedural & obyektif akan bermakna, bahwa DPRD sedang memberikan pelajaran politik  dan pendewasaan  politik  bagi  publik  di  daerah,  karena  tidak  sedikit  publik yang  menuntut  kinerja  DPRD,  agar  terlaksananya  pemerataan  pembangunan, penanganan  kemiskinan,  dan  tuntutan  keadilan  terhadap  diarahkan  kepada  DPRD sebagai wakil rakyat.
Untuk  mengawasi tahapan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur membentuk lembaga Panitia Pengawas mulai  dari  tingkat  Provinsi  sampai  dengan  tingkat  Kecamatan,  pembentukan lembaga tersebut merupakan amanah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  06  tahun  2005  tentang Pemilihan,  Pengesahan  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah.
DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur  membentuk,  mengangkat  dan menerbitkan  Surat  Keputusan  tentang  Pengangkatan  anggota  Panitia  Pengawas Pemilihan  mulai  dari  tingkat  Provinsi  sampai  dengan  tingkat  Kecamatan  adalah untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena peran Panitia Pengawas begitu penting dan sangat diharapkan oleh pasangan calon Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  agar  pertarungan  politik  tersebut  tidak
dicederai  oleh  kepentingan-kepentingan  tertentu  yang  tidak  menginginkan Kalimantan Timur aman dan kondusif.
Kemudian dari pada itu, bahwa dalam konteks pengawasan secara ketat dan independen  oleh  institusi  tersebut,  bahwa  Panitia  Pengawas  pemilihan  mempunyai peran  yang  amat  vital  untuk  ikut  serta  mendorong  bagi  berlangsungnya  proses pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  secara  adil, jujur  dan demokratis,  karena  lembaga  Panitia  Pengawas  memiliki  aspek  legalitas  untuk memproses  berbagai  bentuk  pelanggaran  Pemilihan,  terutama  yang  menyangkut masalah unsur pidana. Namun untuk mengoptimalkan peran yang dimaksud, Panitia Pengawas  pemilihan sangat  memerlukan  partisipasi  masyarakat,  yaitu  kesediaan dan  keberanian  untuk  melaporkan  kepada  Panitia  pengawas  jika  menyaksikan peristiwa  terjadinya  pelanggaran.  Oleh  karena  itu  pihak  Panitia  Pengawas  harus aktif  menjalin  kerjasama  dengan  kekuatan  masyarakat  untuk  mengawasi  dan memproses  terhadap  berbagai  bentuk  pelanggaran  yang  akan  merusak  jalannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam  konteks  optimalisasi  kinerja  anggota  Panitia  Pengawas  pemilihan, maka  hal  ini  dapat  diaktualisasikan  dalam  bentuk berkolaborasi dengan  tim kampanye  pasangan  calon,  mengikat  mereka  dalam  sebuah  ikatan  hukum  melalui konvensi-konvensi  agar  meraka  menyadari  akan  ketertiban,  keamanan  dan penegakan  hukum  yang  bukan  saja  berlandaskan hukum,  tetapi  ada  aspek  sosial yang harus ditanamkan lebih dalam.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  panitia  Pengawas  Pemilihan  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  mempunyai  Tugas  dan  wewenang  menurut  ketentuan pasal  66  ayat  (4)  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  Jo.  Pasal  108  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  nomor  06  tahun  2005  tentang Pemilihan,  Pengesahan  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:
a. Mengawasi  semua  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah;
b. Menerima  laporan  pelanggaran  peraturan  perunadang-undangan  pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
c. Menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dalam  penyelenggaraan  pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
d. Meneruskan  temuan  dan  laporan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  kepada instansi yang berwenang; dan
e. Mengatur  hubungan  koordinasi  antar  panitia  pengawasan  pada  semua tingkatan.
Lebih  lanjut  pasal  108  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia nomor 06  tahun  2005  tentang  tentang  Pemilihan,  Pengesahan  Pengangkatan,  dan Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  memaparkan  tentang kewajiban  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah sbb:
a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
d. Menyampaikan  laporan  kepada  DPRD  atas  pelaksanaaqn  tugas  akhir  masa tugas.
Pelaksanaan  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  tersebut  di  atas,  merupakan tanggungjawab  anggota  Panitia  Pengawas  Pemilihan  baik  moral,  politik  mupun hukum.  Oleh karena itu suka atau tidak harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran tanpa dirasakan adanya unsur paksaan, namun perlu di ingat, bahwa pelaksanaan  tugas  &  wewenang  tersebut  tidak  selamanya  berjalan  mulus,    namun beberapa  peristiwa  mesti  terjadi  beberapa  hambatan-hambatan  yang  datang  dari manusia sebagai subyek hukum.
Pengawasan PILKADA diperlukan  kejelian,  ketelitian  dan  keberanian  dari anggota  Panitia  Pengawas  PILKADA dalam  melakukan pengawasan  terhadap tahapan demi tahapan, sehingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terselenggara dengan baik dan dibenar, dibawah kontrol yang ketat. Oleh kerena itu masyarakat  menaruh  begitu  besar  harapan  dan  kepercayaan atas  kinerja lembaga Panitia  Pengawas,  agar  benar-benar  terpilih figur calon pemimpin  yang  amanah, cerdas, bertanggungjawab dan tidak terjangkit virus korupsi.
Berkaitan dengan manajemen dan strategi Pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dimaksud Jaidun dalam bukunya Strategi Pengawasan PILKADA di Indonesia menyatakan:
Bahwa dalam rangka mengintensifkan dan mempercepat proses penanganan tahapan  PILKADA,  maka  Panitia  pengawas  pemilihan  harus  aktif  menjalin kerjasama  dengan  kekuatan  komponen  masyarakat  dan  yang  paling  utama lagi  adalah  sikap  dan  prilaku,  obyektifitas,  keberanian  dan  kecerdasan anggota  Panitia  Pengawas  dalam  menerima,  mengkaji  dan  meneliti  serta menangani  berbagai  bentuk  pelanggaran  PILKADA  secara  cepat  dan sederhana,  sehingga  akan  terbentuk  image  PILKADA  yang  bernuansa bersih,  jujur,  aman  dan  berkualitas,  oleh  karenanya  dibutuhkan  komitmen dan  pemahaman  yang  mendalam,  terutama  dalam  memberikan  kontribusi pemikiran  kepada  masyarakat  tentang  strategi  &  sistem  Pengawasan PILKADA………….. 7
Kemudian  lebih  lanjut  tentang  pentingnya  peran  masyarakat  dalam  rangka memahami  tugas  dan  kewenangan  Panitia  Pengawas  Pemilihan, Jaidun dalam bukunya Strategi Pengawasan PILKADA di Indonesia menjelaskan:
Bahwa  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  harus  mencoba  untuk  menginformasikan  atau  membuat  masyarakat paham tentang peran, tugas dan kewenangan Panitia Pengawas adalah untuk
;
1. Menghindari atau memperbaiki persepsi masyarakat yang salah tentang fungsi dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan.
7 Jaidun, Strategi Pengawasan PILKADA di Indonesia, Pandu Palagan, Samarinda hal. 03-04
2. Menghindari atau memperbaiki harapan yang salah dan mungkin dapat menyebabkan  salah  paham  yang  tidak  diinginkan  dan  pihak masyarakat.
3. Menambah  Sumber  Daya  Manusia  dan  sumber  keuangan  dari  Panitia Pengawas  Pemilihan  karena  didalam  Undang-undang  dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai fungsi penting untuk melaksanakan dan memerankan pengawasan pemilihan………... 8
Untuk menciptakan penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  yang  profesional  dan  proporsional,  maka  dibutuhkan ketegasan  dan  kecerdasan  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  proses perekruitmen  calon  anggota  Panitia  Pengawas  dengan  standar  pendidikan  yang memadai  dan/atau  setidak-tidaknya  berpengalaman  dan  mempunyai  keberanian dalam  menegakan  hukum  dan  cerdas  untuk  menemukan  hukum,  apabila  dirasa terjadi kekosongan hukum dalam praktek pengawasan tahapan PILKADA.
Panitia  Pengawas  pemilihan  kepala  daerah  dan  Wakil  kepala  daerah  harus sadar, bahwa untuk menciptakan pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah yang  aman  dan  kondusif  harus  berupaya  untuk  bekerja  sama  dengan  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  dan  pelaksanaan  pengawasan  oleh  lembaga  DPRD yang  secara intensif  menyoroti  praktek  pelaksanaan  implementasi  Peraturan Perundang-undangan dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah dan harus mendapat dukungan  dari  rakyat  dalam  rangka  memberikan  informasi  tentang  adanya indikator-indikator  ketidak  obyektivitas  anggota Panitia  Pengawas  dalam  praktek pengawasannya.  Artinya  obyektivitas,    tanggungjawab  dan  kejujuran  anggota Panitia Pengawas dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum dan terbebani rasa sense  of  belonging terhadap  rakyat,  yang  kesemuanya  itu  berorientasi  agar terselenggaranya  tahapan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah sesuai harapan rakyat.
Sementara  itu,  menurut  pandangan Mardiasmo tentang  pengawasan  yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga yang pendanaannya bersumber dari  APBD  dalam  bukunya: Otonomi  dan  manajemen  keuangan  daerah, menjelaskan:
Bahwa  pengawasan  masyarakat  adalah  pengawasan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  seperti  media  massa,  LSM,  ormas  dan  lain-lain, pengawasan masyarakat harus dikembangkan sebagai berikut :
a. Pemerintah  RI  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  demokrasi,  dimana kekuasaan berada ditangan rakyat, Pegawai-pegawai pemerintah tidak hanya  berfungsi  sebagai  aparat  negara  tetapi  juga  pelayan masyarakat;
b. Keberhasilan  menciptakan  good  governance  dan  clean  governance tergantung dari partisipasi masyarakat untuk mengawasi negara;
c. Pembangunan  adalah  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat.  Oleh  karena itu  masyarakat  memiliki  kewajiban  untuk  mengawasi  agar  praktek
8 Ibit Hal. 96
pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masya rakat……….. 9
Dalam  konteks  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  sebagai  implementasi  3 (tiga) fungsi DPRD, Penulis berpendapat, bahwa pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja  lembaga  adalah  sebuah  keharusan,  sepanjang  lembaga  tersebut pembiayaannya bersumber dari APBD, namun yang menjadi ruang lingkup sorotan penulis  dalam  tulisan  ini  adalah fungsi  penyidik  Panitia  Pengawas terhadap  tindak pidana  PILKADA.  Karena  sukses  atau  gagalnya  penyelenggaraan  tahapan pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  tergantung  pada  kinerja lembaga  Panitia  Pengawas, sebab lembaga  tersebut  mempunyai  peran  yang  amat vital  dalam  rangka  tercitanya  penyelenggara  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala daerah dengan menjunjung tinggi asas keadailan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum dalam tataran obyektifitas, transparans dan bertanggungjawab.
Ketika  penegakan  hukum dalam  konteks  pengawasan PILKADA tersebut diabaikan,  maka  dapat  dipastikan  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat luas,  terlebih-lebih  pasangan  calon  yang  merasa  diperlakukan  tidak adil  dalam pertarungan  politik  yang  berujung  pada  kekalahan,  karena  disebabkan  oleh  faktor kelalaian Panitia pengawas dalam melakukan pengawasan baik dalam tahapan masa kampanye,  masa  pemungutan  dan  penghitungan  suara,  karena  disitulah  titik  rawan terjadinya tindak pidana. Artinya, bilamana kurangnya perhatian pengawasan, maka pihak  pelanggar dengan leluasa menggelembungkan  suara  yang  berujung  pada kerusuhan  yang  meluas  oleh  massa  pasangan  calon  yang  kecewa  dan  brutal, terlebih-lebih bagi mereka yang tdak memahami proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan  melalui  prosedur  hukum  yang  baik  dan  benar, karena kemampanan berpikir pada setiap manusia berbeda-beda.

## Eksistensi  Panitia  Pengawas  Pemilihan  dalam  mengawasi  tahapan  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur .
Dalam sudut pandang penulis tentang eksistensi Panitia pengawas pemilihan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  justru  ditemukan  beberapa  pelanggaran yang dilakukan oleh baik pasangan calon secara langsung maupun dilakukan secara tidak  langsung.  Tidak  langsung  pengertiannya  adalah  pelanggaran  dilakukan  oleh tim  kampanye  dan/atau  tim  sukses  pasangan  calon  yang  bersangkutan  dan/atau bahkan  meminta  bantuan  orang  lain  untuk  memasang  baleho  dengan  membayar sejumlah uang. Hal ini memang seringkali dijumpai.
Sesungguhnya,  apabila  pasangan  calon  sudah  secara  resmi  ditetapkan  oleh lembaga  KPU  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai  pasangan  calon  difinitif,  maka secara  otomatis  pasangan  calon  tersebut  mulai  sejak  itu  harus  diawasi  lebih  ketat oleh  lembaga  Panitia  Pengawas  Pemilihan,  namun  fakta  yang  penulis  temukan justru  pelanggaran  yang  terbanyak  adalah  pemasangan  baleho  yang  merupakan suatu cara kampanye yang dilakukan secara melawan hukum oleh pasangan calon.
9 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI Yogyakarta, Hal. 79
Pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pembiaran yang dilakukan oleh anggota  Panitia  Pengawas  Pemilihan  terhadap  pasangan  calon.  Artinya  secara hukum,  bahwa  panitia  pengawas  pemilihan  tidak  menjalankan  hukum  secara profesional  dan  proporsional,  karena  dalam hal  ini  tidak  ada  upaya  untuk memberikan  pemahaman  terhadap  tim  kampanye  dan/atau  tim  sukses  pasangan calon tentang, bagaimana sesungguhnya hukum itu dipandang dalam sudut pandang universal. Artinya, ketika atas pelanggaran tersebut bahwa Panitia Pengawas bukan sebagai  eksekutor,  namun  bisa  dilakukan,  dengan  cara  terlebih  dahulu  diadakan pembicaraan  secara  intensif  dengan  tim  kampanye  dan/atau  tim  sukses  terlebih- lebih dengan pasangan calon secara langsung.
DPRD  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  kaitanya  dengan  implementasi hukum oleh Panitia Pengawas Pemilihan lebih  tegas dan intensif untuk melakukan pengawasannya,  karena  DPRD  mempunyai  tanggungjawab  moral,  politik  dan hukum  terhadap  mashyarakat,  sementara  disisi  lain,  bahwa  DPRD  mempunyai kewajiban  menurut ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  untuk  menerima  dan menyalurkan  aspirasi  rakyat  secara  profesional  dan  proporsional.  Oleh  karenanya eksistensi  Panitia  Pengawas  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  harus  mampu  menciptakan  azas  keadilan, azas  kepastian  hukum  dan  azas  kemanfataan.  Karena  DPRD  Provinsi  Kalimantan Timur menilai, bahwa timbulnya gejolak dan bahkan kerusuhan di berbagai daerah dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  disebabkan  oleh kelalaian, kealfaan dan ketidakadilan dan bahkan ketidakmampuan lembaga Panitia Pengawas  pemilihan  dalam  melakukan  pengawasan  secara  ketat,  cermat, profesional dan proporsionalitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Bertitik  tolak  dari  salah  satu  inti  permasalahan  pokok  yakni  pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap kinerja Panitia Pengawas  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  berdasarkan  data  dan  fakta,  bahwa  kinerja lembaga  tersebut  merosot,  karena  tidak  mampu  mengimplementasikan  hukum secara  proporsional  dan  profesional.  Penulis  mencoba  menarik  suatu  kesimpulan sbb:
1. Kinerja  anggota  Panitia  Pengawas  Pemilihan  menuai  kecaman  dan  protes keras  dari  kelompok  masyarakat  yang  tidak  puas  atas  pelaksanaan pengawasan  terhadap  tahapan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  mulai  dari  tahapan  pendataan  penduduk  yang  berkelanjutan  sampai dengan  pengucapan  sumpah  janji  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  terpilih. Panitia Pengawas Pemilihan tidak sanggup menerapkan sanksi atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Artinya dengan demikian, bahwa  kehadiran  lembaga  tersebut  sulit  bekerja  untuk  menertibkan  hukum baik secara formil, maupun dalam pandang materil.
2. Dalam  sudut  pandang  eksistensi  Panitia  Pengawas  Pemilihan  dalam melakukan  pengawasan  atas  tahapan  pemilihan  kepala  daerah  dan  Wakil Kepala Daerah dalam konteks implementasi hukum, bahwa ketidakmampuan
lembaga  tersebut  dalam  mengimplementasikan  aspek  hukum  adalah  masih berkutat pada alasan kurang memadainya intrumen hukum sebagai alat untuk berbuat  dan  bertindak  secara  nyata  dilapangan  pengawasan.  Artinya  ini adalah  bagian  dari  kendala  bagi  anggota  Panitia  Pengawas  pemilihan  yang masih  berpegang  pada  aspek  hukum  formil  saja,  tanpa  harus  memaknai hukum  itu  secara  implementatif.  Artinya  penerapan  hukum  dalam  sudut pandang  kaidah  atau  norma-norma  yang  berkembang  dan  hidup  ditengah- tengah  masyarakat.  Bukan  berarti  secara  otomatis  hukum  formil  sebagai acuan implementasinya.

## B. Saran
1. Peraturan  Perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  maupun  pemilihan  Kepala  Daerah,  sebaiknya  ditinjau ulang,  karena  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut  isinya  tidak memberikan keleluasaan kepada lembaga Panitia Pengawas Pemilihan untuk bertindak  secara  langsung  atau  maksudnya  sebagai  pihak  yang  melakukan eksekusi atas semua pelanggaran yang dilakukan  baik oleh pasangan calon secara langsung maupun dilakukan oleh tim kampanye atau tim sukses.
2. Jika  pemerintah  tetap  menggunakan  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) tersebut, maka sebaiknya diberikan keleluasaan  bagi  pasangan  calon  untuk  melakukan  apa  saja  termasuk melakukan  sosialisasi  atas  dirinya  kepada  publik  secara  luas,  mulai  sejak mereka  ditetapkan  sebagai  pasangan  calon  difinitif  sampai  dengan  3  hari sebelum  pencoblosan.  Artinya  tidak  ada  pelanggaran  hukum,  karena memang tidak melanggar hukum dan/atau atas perintah hukum.
3. Pelanggaran  dalam  tahapan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah terjadi  di  mana-mana,  oleh  karena  itu,  sebaiknya  pasangan  calon harus patuh pada prosedur hukum dan saling menghargai khsusunya lembaga Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
J. Valkhoff di dalam E. N. S. I. E., Jilid III
Jaidun, Stategi Pengawasan PILKADA di Indonesia, Pandu Palagan, Samarinda.
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta.
Sumber Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Sumber Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur