JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## EVALUASI PERDA KABUPATEN SIAK NO. 11 TAHUN 2001 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
Rozi Siswanto 1 , Sujianto 2 , dan Febri Yuliani 3
1 Program Studi Magister Ilmu Administrasi 2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi 3 Program Studi Magister Ilmu Administrasi

## Abstract
Evaluation of Siak Regency Regulation Number 11 Year 2001 Regarding Placement of Local Workers in Minas District , advised by Sujianto and Febri Yuliani. The background of this research is the phenomenon in the people of Siak Regency especially Minas District which is increasingly difficult to get job opportunities in the midst of the rapid development of the business world in Minas. Many non-local residents or migrants who are interested and have worked in Minas thus narrowing opportunities for local workers to be able to work in Minas District. To protect the rights of local workers and to avoid social jealousy, a Regional Regulation was established aiming at the optimal use of local workers by various companies and or business units in Minas District. The purpose of this study is to evaluate the Regional Regulation of Siak Regency Number 11 Year 2001 Concerning the Placement of Local Workers in Minas District and analyze what efforts can be made by the Government of Siak Regency related to the Placement of Local Workers in Minas District ?, This study uses a qualitative approach with type of exploratory research. Primary data were obtained directly through interviews from informants, namely the Head of Manpower Section / Siak Regency, Sub-District Head of Minas District, Head of PBSI Minas District, Job Seekers Community in Minas District and Local Labor. The results showed that Regional Regulation No. 11/2001 should be continued with an improvement, namely adding criminal sanctions against the company, adding articles so that the company provides training for the local community, the company is required to provide skills training at least once a year, the given Camat can be involved into a team of investigators or supervisors for companies operating in their area and conduct joint monitoring and evaluation at least once a year. Efforts that can be made are to make it easier for the community to get a job search card to provide information on job vacancies to the community, clarify strategies and planning, tighten sanctions for companies, improve facilities and infrastructure, strengthen coordination between districts and sub-districts and build petroleum vocational schools so that the community is skilled in oil and gas and can be distributed to companies in Siak Regency.
Keywords : Evaluation, Regional Regulation, Workforce Placement
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## 1. Pendahuluan
Masalah pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia salah satu masalah utama disebabkan oleh peraturan yang tidak berjalan semestinya dan karena struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja Untuk mengatasi masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Siak, Pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang tentang penempatan tenaga kerja local. fenomena di masyarakat Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Minas yang semakin sulit mendapatkan kesempatan kerja ditengah perkembangan dunia usaha di Minas berkembang pesat. Banyaknya penduduk non lokal atau pendatang yang tertarik dan telah bekerja di Minas sehingga mempersempit peluang bagi para tenaga kerja lokal untuk dapat bekerja di Kecamatan Minas. Untuk melindungi hak-hak tenaga kerja lokal serta menghindari adanya kecemburuan sosial. Peraturan ini bertujuan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal secara optimal oleh berbagai perusahaan-perusahaan dan atau unit-unit usaha yang berada di Kecamatan Minas.
Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan penduduk di Kecamatan Minas bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan – perusahaan yang ada di Kecamatan Minas dan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan terutama penduduk lokal.
Gambar 1.1 Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Siak Tahun 2017 – 2019
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2020
Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal di dalam peraturan daerah tersebut adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kabupaten Siak yang secara turun temurun dan dalam waktu tertentu tinggal di Kabupaten Siak atau memiliki Kartu Keluarga dan atau KTP Kabupaten Siak, yang mana dalam setiap lowongan pekerjaan harus memperioritaskan tenaga kerja local.
Tabel. 1.1. Jumlah Pekerja Lokal dan Luar di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Tahun 2015 - 2019
Sumber: Serikat Buruh Se-Indonesia (SBSY) Kecamatan Minas Tahun 2020
Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa masih kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal jika dibandingkan dengan di Kecamatan Minas yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak. Padahal Kecamatan Minas merupakan pusat industri Minyak dan Gas. Namun dalam kenyataannya, meskipun merupakan pusat industri di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas masih memiliki tingkat penganguran yang cukup tinggi. Berdasarkan penelusuran dan observasi yang penulis lakukan.
1. Masih banyak tenaga kerja yang digunakan perusahaan tidak memiliki KTP Kecamatan Minas dan Kartu kuning atau Kartu pencari kerja, hal ini tentu saja telah melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan.
2. Kartu kuning yang dikeluarkan tidak berfungsi sesuai dengan kegunaannya.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
3. Beberapa perusahaan baru mau menerima pekerja lokal setelah di desak oleh masyarakat setempat. 4. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tidak melaporkan adanya lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki informasi mengenai ketersediaan lowongan pekerjaan sehingga tidak dapat mengawasi penggunaan tenaga kerja lokal di perusahaan tersebut. 5. Kurangnya pengawasan dari tim penyidik dalam hal turun ke lapangan meninjau Perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan. Berdasarkan fenomena dan penjelasan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kecamatan Minas”.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian/ Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Siak, Camat Kecamatan Minas, Ketua PBSI Kecamatan Minas, Masyarakat Pencari Kerja di Kecamatan Minas, dan Tenaga Kerja Lokal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) . Sedangkan proses analisis data dalam penelitian ini Aktivitas dalam analisa data yaitu reduksi data, sajian data, dan menarik kesimpulan (Nasution (2000:128)).

## 3. Hasil
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kecamatan Minas
James Anderson dalam Winarno (2008:229) melakukan pembagian evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, setiap tipe evaluasi didasarkan pada pemahaman para evaluator atau pelaksana evaluasi terhadap evaluasi itu sendiri, berikut ketiga tipe tersebut yakni tipe pertama, tipe kedua dan tipe ketiga. Adapun penelitian ini menggunakan tipe evaluasi yang ketiga, yakni model/tipe Evaluasi Kebijakan Sistematis. Berikut ini adalah Pasal-pasal yang spesifik dengan penelitian di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

## 1. Pada bab II kewajiban pengisian dan pendaftaran lowongan pekerjaan pada pasal 2
Di dalam pelaksanaannya pasal 2 ini masih jauh dari dari aturan yang ada. Misalnya Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tidak melaporkan adanya lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki informasi mengenai ketersediaan lowongan pekerjaan sehingga tidak dapat mengawasi penggunaan tenaga kerja lokal di perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Camat Kecamatan Minas, yaitu bapak Hendra Nugraha, S.STP dalam wawancara pada atanggal 01/07/2020, bahwa
“Lowongan pekerjaan di kecamatan Minas dibuka secara diam-diam atau tertutup oleh perusahaan yang beroperasi di kecamatan Minas, tidak pernah diumumkan secara terbuka, hanya diketahui oleh kelompok- kelompok organisasi masyarakat yang suka berkoar kepada perusahaan saja.
Sehingga jika hanya organisasi masyarakat yang mengetahui informasi tersebut, tentunya bukan berdiri dia atas kepentingan masyarakat setempat, melainkan hanya memprioritaskan anggota organisasinya saja” Beberapa perusahaan baru mau menerima pekerja lokal setelah di desak oleh
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
masyarakat setempat, itupun hanya beberapa anggota masyarakat saja yang diterima untuk bekerja. Bahkan perusahaan juga banyak merekrut buruh kasar yang berasal dari luar daerah. Sedangkan masyarakat setempat masih banyak yang menganggur di tengah. Padahal di dalam pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) dijelaskan bahwa peruhaan hanya diperbolehkan mencari tenaga kerja Profesional lain jika setelah dilakukan segala daya upaya dalam pengisian lowongan tersebut, namun belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Lokal, maka pengusaha atau pengurus di perbolehkan mencari tenaga kerja dari kecamatan, kabupaten dan bahkan dari propinsi lain

## 2. Pada bab III pendaftaran pencari kerja lowongan pekerjaan pada pasal 4
Pembuatan AK.1 masih terkesan tidak mau dan tidak peduli di tengah masyarakat kecamatan Minas, hal ini didukung oleh pernyataan salah seorang masyarakat pencari kerja yang beranisial SY di Kecamatan Minas pada tanggal 09/07/2020 yang mengatakan bahwa:
“Saya merupakan pencari kerja di sini, sudah satu tahun tapi belum juga bisa bekerja. Kalau Kartu kuning yang dikeluarkan dinas Tenaga Kerja juga tidak berfungsi sesuai dengan kegunaannya, saya sudah mengurus kartu kuning sejak setahun yang lalu, tapi tidak ada gunanya, padahal saya sudah jauh- jauh ngurusnya ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Seharusnya Dinas memberitahukan saya kalau ada lowongan pekerjaan atau dinas menyalurkan saya agar bisa bekerja di perusahaan yang ada di Kecamatan
Minas ini.”
Masih banyak tenaga kerja yang digunakan perusahaan tidak memiliki KTP Kecamatan Minas dan Kartu kuning atau Kartu pencari kerja, hal ini tentu saja telah melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan. Data masyarakat yang bekerja juga tidak akan terdata dengan baik, apakah pekerja itu benar- benar putra daerah setempat atau pendatang yang baru berdomisili di kecamatan Minas.
3. Pada bab IV perlindungan, program pelatihan dan pengembangan masyarakat pasal 5 Pelaporan kemajuan prosentase tenaga kerja lokal dan luar masih belum terlaksana dengan baik. Terkait berapa jumlah teaga kerja lokal dan berapa tenaga kerja luar di Kecamatan Minas masih suit untuk menemukan jumlah pastinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada tanggal 02/07/2020 yang menyebutkan bahwa:
“Sampai hari ini belum ada perusahaan di kecamatan minas yang melakukan laporan setiap tahunnya tentang kemajuan prosentase pekembangan pengisian lowongan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak”.
Meskipun merupakan pusat industri di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas masih memiliki tingkat penganguran yang cukup tinggi.

## 4. Pada bab V Ketentuan Pidana
Bagi perusahaan yang melanggar pasal- pasal dan ayat tertentu maka di dalam Perda nomor 11 tahun 2001 telah disiapkan sanksi yang akan menjerat perusahaan-perusahaan nakal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bagian/ Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Siak pada tanggal 02/07/2020 yang mengatakan bahwa:
“Belum pernah ada yang diberikan sanksi, yang ada hanya perusahaan dipanggil oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD. Perusahaan yang pernah diberikan sanksi hanya perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, kalau yang kasus penempatan tenaga kerja belum
ada, tapi nanti kedepannya akan kita tindak tegas.”

## 5. Pada bab VI Penyidik
Menurut salah seorang Tenaga Kerja Lokal yang berinisial HG di Kecamatan Minas yang penulis wawancarai pada tanggal 14/07/2020 bahwa:
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
“pengawasan dari tim penyidik dalam hal turun ke lapangan meninjau Perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan sangatlah kurang, saya sudah sepuluh tahun bekerja di perusahaan … tapi tidak pernah tim penyidik datang kesini, dulu pernah mereka turun lapangan, tapi bukan diperusahaan ini”. Pernyataan tersebut juga didukung oleh ketua Ketua Serikat Buruh Se-Indonesia (SBSY) Kecamatan Minas pada tanggal 14/07/2020 yang mengatakan bahwa,
“ Petugas pengawasan tidak pernah datang ke kecamatan Minas, mungkin karena belum pernah ada aduan dar masyarakat Kecamatan Minas”.

## 4. Pembahasan
Memasuki era modernisasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan, fenomena yang terjadi pada saat ini terlihat adanya kecendrungan perlakuan yang diskriminatif kepada tenaga kerja lokal dengan alasan klasik bahwa keterampilan tenaga kerja lokal masih rendah, sehingga peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak sangat kecil.
Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kecamatan Minas bahwa perlu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 untuk diteruskan dengan suatu perbaikan, pertama menambah sanksi pidana kurungan dan denda yang awalnya hanya 6 bulan menjadi satu tahun atau denda yang awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal ini bertujuan agar perusahaan menjadi lebih jerah jika menerima sanksi atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Tentunya merupakan hal yang wajar jika sanksi dinaikkan dua kali lipat. Secara sederhana bahwa denda yang lima juta rupiah tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2001, atau tepatnya 19 tahun yang lalu, tentunya tidak reevan lagi dengan masa sekarang yang nilai mata uang nya telah berubah.
Kedua, Menambah pasal tentang kewajiban perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat setempat yang sedang mencari pekerjaan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk
melatih masyarakat agar memiliki kualifikasi dan kriteria yang diminta oleh perusahaan untuk mengisi suatu posisi atau jabatan pada lowonan perkerjaan yang ada.
Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Siak harus memuat agar perusahaan diwajibkan untuk memberikan pelatihan keterampilan minimal sekali dalam setahun kepada masayarakat yang berminat untuk menjadi calon tenaga kerja agar nantinya bisa mengikuti pola dan sistem bekerja diperusahaan ketika ada perekrutan karyawan baru. Keempat, seharusnya di dalam Peraturan Daerah tersebut para Camat disetiap kecamatan diberikan wewenang lebih untuk bisa dilibatkan menjadi tim penyidik ataupun pengawas bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Karena Camat adalah pemimpin yang memehami wilayah kecamatannya, dan camat juga mudah berkoordinasi dengan para kepala desa dan lurah yang ada di wilayahnya. Sehingga apapun persoalan tenaga kerja yang ada di Kecamatan Minas dapat segera diketahui dan diatasi oleh Camat bersama masing-masing kepala desa.
Kelima, Sarana dan prasarana perlu di tingkatkan lagi dan juga sumber daya manusia yang memberikan pelatihan mesti yang berkompeten sehingga dapat menciptakan tenaga kerja lokal yang dapat bersaing dalam pasar/ bursa kerja. Pemerintah kecamatan dapat mengajukan proposal kepada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya terkait pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di sekitar lingkungan perusahaan. Kemudian diperlukan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat dengan cara mendatangkan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Sehingga masyarakat Kecamatan Minas dapat disiapkan menjadi Sumber Daya Manusia yang siap bekerja ketika ada penerimaan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Minas.
Keenam, Harusnya ada koordinasi antara kebupaten dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten siak, hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat cabang ataupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas tenaga kerja yang nantinya diharapkan ketika ada perusahaan yang ingin beroperasi di kecamatan dapat segera diketahui oleh pemerintah Kabupaten Siak. Sehingga potensi pajak daerah dapat dihasilkan dari perusahaan tersebut. Pembangunan unit pelaksana di
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
kecamatan juga untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Sehingga masyarakat tidak haru menempuh perjalanan yang berjam-jam untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan sebagai syarat melamar pekerjaan, tapi cukup datang ke unit pelaksana teknis daerah di kecamatannya saja. Ketujuh, membangun Sekolah Menengah Kejuruan di bidang perminyakan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan perlu diwujudkan dan juga diadakan bursa kerja sehingga masyarakat Kecamatan Minas memiliki keterampilan tentang perminyakan dan gas serta dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Dengan adanya Sekolah Menengah Kejuruan tersebut, Sumber Daya
Manusia di kecamatan Minas dapat disiapkan lebih dini sehingga calon tenaga kerja nantinya tidak merasa asing dengan sistem kerja yang perusahaan ataupun dengan syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan.

## 5. Kesimpulan
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kecamatan Minas perlu diteruskan dengan suatu perbaikan, antara lain menambah sanksi pidana kurungan dan denda terhadap perusahaan yang melanggar, menambah pasal agar perusahaan memberikan pelatihan bagi masyarakat setempat yang sedang mencari pekerjaan, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pelatihan keterampilan minimal sekali dalam setahun. Upaya yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Siak terkait Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kecamatan Minas, yaitu kembali menggiatkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, mempermudah masyarakat mendapatkan kartu pencari kerja dan yang telah mengurus kartu kuning tersebut harusnya diberikan informasi lowongan pekerjaan oleh
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak., Perlunya kejelasan strategi dan perencanaan program sehingga dalam Penempatan tenaga lokal lebih berjalan efektif, sanksi dan pengawasan yang di berikan bagi perusahaan yang melanggar aturan perlu diperketat lagi, meningkatkan sarana dan prasarana, memperkuat koordinasi antara kebupaten dengan kecamatan dan membangun Sekolah Menengah Kejuruan di bidang perminyakan sehingga masyarakat Kecamatan Minas memiliki keterampilan tentang
perminyakan dan gas serta dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak.

## Daftar Rujukan
Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press. Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijkan Publik (Edisi Revisi). Cetakan Ke-VI. Bandung: Alfabeta Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
H.A.W. Widjaja. 2014. Otonomi Daerah dan
Daerah Otonom . Jakarta: Rajawali
Pers.
Huda, Ni’matul. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah . Yogyakarta: Nusamedia. Lukman, Santoso As. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _______. 2016. Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional. Manululang, Sendjun H. 1998. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia . Jakarta: PT. Rineka Citra.
Munir, Sirojul. 2013.
Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia, Konsep Azas dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Genta Publishing.
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Payaman, J Simanjuntak. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit FE UI.
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal
Sendjun H Manululang. 2015. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan
W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. 2009. Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah . Yogyakarta: Universitas Atmajaya, Widodo, Joko. 2007. Analisa Kebijakan Publik. Malang:Bayu Media Publishing.
Wirjosoegito, Soebono. 2004. Proses &

## Perencanaan Peraturan Perundangan.
Jakarta: Ghalia Indonesia