ISSN2716-0807, Vol 4 No 4, 2023, 273-286
https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2315
Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat,  dan  Pengawasan  (Review  of  Village  Fund Management  Accountability:  Influence  of  Competence, Leadership, Community Participation, and Supervision)
Andrean Juli Ratmono 1* , Oman Rusmana 2 , Uswatun Hasanah 3
Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah 1,2,3 andrean.ratmono@mhs.unsoed.ac.id 1 , omanrsm@gmail.com 2 , uswatun.hasanah@unsoed.ac.id 3

## Abstract
Purpose :  This  study  aims  to  elaborate  and  examines  the influence  of  apparatus  competence,  leadership,  community participation, and supervision on the accountability of perceived village fund management. Research methodology: This research is a case study using a quantitative  approach.  The  research  was  conducted  in  11 villages  in  Jatilawang  District.  The  study  population  was members  of  the Village  Government  Institutions consisting  of village  officials  and  the  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) with a population of 215. The research sample was determined using a purposive sampling technique, with a total sample size of 110. Multiple linear regression was used for the data analysis. Results: The  results  of  the  study  show  that  (1)  Aparattus Competence has a positive and significant effect on perceived village  fund  management  accountability,  (2)  leadership  has  a positive  and  significant  effect  on  perceived  village  fund management accountability, (3) community participation has a positive  and  significant  effect  on  perceived  village  fund management  accountability,  and  (4)  supervision  has  a  on perceived village fund management accountability.
Keywords : Accountability, Village Fund, Apparatus Competence, Leadership, Community Participation, Supervision. How to cite: Ratmono, A, J., Rusmana, O., Hasanah, U. (2023). Tinjauan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan. Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 4(4), 273-286.

## Riwayat Artikel
Diterima pada 2 Agustus 2023
Revisi 1 pada 16 Agustus 2023
Revisi 2 pada 19 Agustus 2023
Disetujui pada 21 Agustus 2023

## 1. Pendahuluan
Desa adalah bagian terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia sehingga dalam perkembangannya diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan ditujukan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan keadilan bagi masyarakat desa (Pemerintah Indonesia, 2014). Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada desa agar pelaksanaan tanggung jawab kepada masyarakat  dapat  berjalan dengan  baik  (Rauf  &  Andriyani,  2023).Desa  diberikan  kewenangan  guna keperluan  percepatan  pembangunan  sehingga  pembangunan  antar  desa  bisa  tercapai  dengan  merata. Percepatan pembangunan di setiap desa dapat didukung dengan adanya sumber daya yang  memadai baik sumber daya keuangan, manusia serta hal lainnya yang mendukung. Dana desa dikeluarkan oleh pemerintah dilakukan sebagai cara bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di setiap desa. Dana  desa  merupakan  bagian  dari  dana  transfer  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang dibagikan kepada setiap desa (Pemerintah Indonesia, 2014). Dana desa yang diterima oleh desa memiliki  pengaruh  yang  besar  apabila  dapat  dikelola  dengan  baik.  Dana  desa  harus  dikelola  untuk kepentingan masyarakat secara luas sehingga angka kemiskinan juga akan berkurang.
Dana  desa  adalah  bagian  dari  APBN  sehingga  pengelolaannya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan (Pemerintah  Indonesia,  2003).  Aturan  tersebut  tertuang  pada  Undang-Undang  No.  17  tahun  2003 tentang Keuangan Negara. Aturan yang sama juga diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa yang mengatur bahwa keuangan desa dalam pengelolaannya  harus  berasaskan  akuntabel  (Kementerian  Dalam  Negeri,  2018).  Pemerintah menyalurkan dana desa dengan nilai yang besar sehingga hal tersebut rawan akan penyimpangan dalam penggunaannya.  Data  yang  dihimpun  oleh  Indonesia  Corruption  Watch  (2022)  menyatakan  bahwa sektor dana desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak yang berhasil tertangani, yaitu dengan jumlah  154  kasus.  Fenomena  tersebut  tidak  sesuai  dengan  asas  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu akuntabel sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Pengelolaan dana desa secara akuntabel sangat diperlukan sebagai wujud akuntabilitas. Akuntabilitas digunakan  sebagai  media  untuk  mengawasi  dan  menilai  aktivitas  atau  tindakan  yang  dijalankan (Herliana & Rusmana, 2021). Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan variabel independen kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pengawasan telah dilakukan sebelumnya  dengan  ditemukan  perbedaan  hasil  penelitian.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  & Gayatri  (2019)  menyatakan  kompetensi  aparat  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  namun  berseberangan  dengan  (Anggraeni  &  Yuliani,  2020). Variabel  kepemimpinan  menurut  Krisnawati  et  al.,  (2020)  berpengaruh  positif  namun  tidak  sejalan dengan Mahayani (2017). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif menurut Setyowati et al., (2020) namun  berseberangan  dengan  Riyatna  dan  Gayatri  (2021).  Pengawasan  menurut  Ningsih  (2021) berpengaruh positif namun berbeda dengan  Riyadi & Kurnadi (2020) yang menyatakan pengawasan tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  dilakukan  untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dengan variabel kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat  dan  pengawasan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  serta  ingin  menjawab pertanyaan riset melalui studi kuantitatif yang dikembangkan. Penelitian akan dilakukan pada desa di Kecamatan  Jatilawang  dengan  populasi  penelitian  dari  anggota  Lembaga  Pemerintahan  Desa  yang terdiri  dari  Perangkat  Desa  dan  BPD.  Penelitian  juga  dilakukan  karena  motivasi  untuk  menambah pengetahuan serta mengembangkan kepenulisan.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## 2.1 Stewardship Theory
Stewardship  theory dicetuskan  oleh  Donaldson  dan  Davis  pada  tahun  1991.  Teori  ini  beranggapan bahwa  manusia  adalah  individu  yang  dapat  dipercaya  dan  memiliki  kemampuan  untuk mempertanggungjawabkan  atas  sesuatu  yang  dipercayakan  kepadanya  (Davis  et  al.,  1997).  Seorang steward atau pelayan akan bekerja sesuai tujuan dari pemberi mandat sehingga akan mengesampingkan tujuan  pribadinya  (Davis  et  al.,  1997).  Peran  seorang steward dapat  memajukan  organisasi  atau meningkatkan kepuasan dari pihak yang berkepentingan (Davis et al., 1997). Anggapan tersebut tidak berarti  bahwa  seorang steward tidak  memiliki  kepentingan  melainkan  dengan  bekerja  untuk kepentingan yang lebih besar maka kepentingan pribadi turut serta tercukupkan (Davis et al., 1997).

## 2.2. Teori Peran
Teori  peran  menyatakan  bahwa  manusia  memiliki  perannya  masing-masing  dalam  lingkup  dimana individu berada (Biddle, 1986). Perilaku yang ditunjukan individu didasarkan atas perannya masing- masing  sehingga  menjadi  sebuah  ciri  khas  yang  membedakan  antara  peran  satu  dengan  yang  lain (Biddle, 1986). Tiga hal mendasar dalam sebuah peran yaitu identitas, perilaku yang khas, dan harapan (Biddle,  1986).  Harapan  muncul  melalui  perilaku-perilaku  yang  ditampilkan  oleh  seorang  individu dalam lingkungannya.

## 2.3 Good Governance
Good governance adalah tata kelola yang diterapkan oleh sebuah kekuasaan untuk mengelola sumber daya ekonomi maupun sosial yang mendasarkan atas persetujuan bersama untuk kepentingan ekonomi, politik  dan  sosial  (United  Nations  Development  Programme  (UNDP),  1997).  UNDP  (1997)
menyatakan  bahwa good  governance memiliki  berbagai  prinsip  dalam  pelaksanaannya  seperti participation,  rule  of  law,  transparency,  responsiveness,  consensus  orientation,  equity,  effectiveness and  efficiency,  accountability ,  dan strategic  vision .  Tata  kelola  yang  baik  dapat  dicapai  apabila  tata kelola terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat secara luas  (Plumptre & Graham, 1999). Tata kelola  pemerintah  yang  baik  dapat  diwujudkan  apabila  pemerintah  dapat  mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak terkait (Gibran et al., 2021).

## 2.4 Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk bertanggung jawab atas hal maupun tindakan  yang  dilakukannya  dari  pihak  yang  berhak  menyampaikannya  ke  pihak  yang  berhak menerimanya (Jones, 1992). Akuntabilitas juga dikatakan sebagai pertanggungjawaban dari pihak yang diberi perintah kepada pihak yang memberikan perintah tersebut (Juliyanti, 2023). Akuntabilitas terdiri dari dua aspek yaitu hak dan kewajiban. Hak dimiliki oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban atas  tindakan  yang  telah  dilakukan.  Sedangkan  kewajiban  muncul  untuk  pihak  yang  melaksanakan kewajiban  dan  wajib  untuk  menyampaikannya  ke  pihak  lain  (Schedler  et  al.,  1999).  Akuntabilitas digunakan  sebagai  media  untuk  mengawasi  dan  menilai  aktivitas  atau  tindakan  yang  dijalankan (Herliana & Rusmana, 2021).

## 2.5 Kompetensi Aparat
Kompetensi  diartikan  sebagai  hal  yang  melekat  pada  diri  seorang  individu  yang  terdiri pengetahuan,sikap, keterampilan dan nilai (Robbins & Judge, 2009). Kompetensi dan kompeten adalah dua  hal  yang  saling  berkaitan  namun  memiliki  perbedaan  diantara  keduanya.  Woodruffe  (1993) membedakan  antara  kompeten  dan  kompetensi.  Kompetensi  memiliki  keterkaitan  dengan  perilaku untuk  melakukan  sebuah  pekerjaan  sehingga  pekerjaan  dapat  dijalankan  dengan  baik.  Kompeten diartikan sebagai suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan kecakapan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan  (Woodruffe,  1993).  Kompetensi  yang  dimiliki  seseorang  akan  memudahkan  dalam memahami tugas yang diberikan (Dewi et al., 2022). Kompetensi akan mendorong pada pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintahan desa yang akuntabel dapat terwujud dari tata kelola keuangan yang baik (Andni & Hidayah, 2023).

## 2.6 Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu dalam mempengaruhi individu lainnya maupun kelompok  dengan  maksud  untuk  tercapainya  sebuah  tujuan  yang  sama  (Robbins  &  Judge,  2015).. Pemimpin yang dapat dipercaya oleh pengikutnya maka akan memberikan dorongan untuk melampaui batas  dari  sekedar  kepentingannya  sendiri  (Robbins  dan  Judge,  2015).  Pemimpin  dalam  sebuah organisasi memiliki tanggung jawab utama bagi pelaksanaan fungsi organisasi (Dewi & Gayatri, 2019). Kepemimpinan  dapat  berperan  untuk  mengarahkan  individu  agar  sejalan  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan. Kepemimpinan yang dijalankan dengan baik akan menciptakan keberhasilan bagi organisasi yang dipimpinnya (Krisnanti et al., 2022).

## 2.7 Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  aktivitas  kegiatan  dalam  sebuah lembaga, organisasi maupun lingkup sosial untuk turut serta menciptakan kebijakan maupun membuat keputusan (Rowe & Frewer, 2004).  Keikutsertaan masyarakat dalam penciptaan sebuah kebijakan akan membuat  kebijakan  tersebut  memiliki  kualitas  yang  baik  karena  masyarakat  dapat  turut  serta mengusulkan sesuai keinginan dan harapan. Kontribusi masyarakat akan berperan dalam mengurangi tindakan  pemerintah  menyalahi  aturan  yang  dilakukan  melalui  proses  evaluasi  (Putri  &  Maryono, 2022).  Partisipasi  masyarakat  akan  semakin  mempercepat  terciptanya  akuntabilitas  pada  lingkungan pemerintahan desa (Sarah et al., 2020)

## 2.8 Pengawasan
Pengawasan menurut Committee Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (2013)  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  komponen  atau  bagian  dapat terlaksana  sesuai  dengan  fungsinya.  Pengawasan  dilakukan  sebagai  bagian  untuk  mencapai  tujuan
organisasi (Otley & Berry, 1980). Griffin (2021) menyebutkan ada tiga jenis dari pengawasan, yaitu sebagai berikut:
a. Pengawasan Dimensi Area. Pengawasan ini dilakukan pada empat area atau bidang dasar yaitu area fisik, sumber daya manusia, informasi dan keuangan.
b. Pengawasan Dimensi Tingkat. Pengawasan ini dilakukan dengan membagi ke tingkat tertentu pada sistem organisasi. Tingkat pengawasan paling atas yaitu pengawasan strategi, disusul pengawasan struktur, dan pengawasan operasi serta keuangan dengan tingkatan yang setara.
c. Pengawasan  Tanggung  Jawab.  Pengawasan  ini  dilakukan  oleh  tingkatan  tertinggi  dalam  sebuah organisasi, seperti manajer.

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

## 2.9.1 Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Kompetensi aparat menurut Wahyuni (2020) adalah keterampilan, sikap dan pengetahuan aparat yang didasarkan  pada  Standar  Kompetensi  Jabatan  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Aparat  desa dengan  kompetensinya  akan  membantu  memahami  aturan  dan  ketentuan  dalam  undang-undang sehingga pengelolaan atas sumber daya dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi aparat mendukung dalam  terciptanya  kesejahteraan  kepada  masyarakat  melalui  pengelolaan  dana  desa  yang  akuntabel. Pandangan ini sejalan dengan stewardship theory yang menganggap bahwa steward atau perangkat desa akan  bekerja  sesuai  dengan  tujuan  pemerintah  desa  selaku  organisasi  publik  untuk  memaksimalkan kepentingan dari pemberi tanggung jawab. Karo et al., (2022), Zulkifli et al., (2021) dan Siagian et al., (2022) menyimpulkan bahwasanya kompetensi aparat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H 1 : Kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2.9.2 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Kepemimpinan  adalah  daya  upaya  dari  seorang  individu  untuk  mempengaruhi  dan  menggerakan individu  lainnya  dalam  rangka  pencapaian  kesuksesan  organisasi  (Robbins  dan  Judge,  2015). Kepemimpinan  dari  seorang  individu  akan  menyatukan  antara  tujuan  individu  dan  tujuan organisasi (Rivai, 2020). Pemimpin memiliki kedudukan sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam setiap kegiatan operasional organisasi (Dewi & Gayatri, 2019). Kepemimpinan seorang pemimpin berperan mempengaruhi  anggotanya,  dan  anggotanya  menaruh  harapan  yang  besar  atas  hadirnya  seorang pemimpin. Pandangan tersebut sejalan dengan teori peran yang menyatakan bahwa setiap kedudukan atau identitas memiliki perannya masing masing dan ada harapan yang muncul dari hal tersebut. Dewi &  Gayatri  (2019),  Sujatnika  &  Sulindawati  (2022)  serta  Setyowati  et  al.,  (2020)  menyimpulkan bahwasanya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H 2 : Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa .

## 2.9.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Putri  &  Maryono  (2022)  mendefinisikan  partisipasi  masyarakat  sebagai  peran  masyarakat  melalui perwakilannya  dalam  lembaga  pemerintahan  untuk  berpartisipasi  dalam  perumusan  keputusan  yang sifatnya  langsung  maupun  tidak  langsung.  Masyarakat  sebagai  pemangku  kepentingan  utama  harus diikutsertakan dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat mendukung teori peran yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam sebuah lingkungan sosial di mana individu berada dan ada harapan yang muncul atas peran yang dimiliki dari setiap individu (Biddle, 1986). Partisipasi masyarakat maka akan mendukung percepatan terciptanya akuntabilitas dalam pemerintahan desa (Sarah et al., 2020). Atiningsih dan Ningtyas (2019), Deviyanti dan  Wati  (2022)  serta  Dewi  dan  Erlinawati  (2020)  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H 3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2.9.4 Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pengawasan menurut COSO (2013) adalah aktivitas yang dilakukan untuk memastikan setiap bagian dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya. Pengawasan berperan untuk melakukan upaya perbaikan atas kesalahan  dari  program  yang  dijalankan  (Yaqin  &  Syafi’i,  2020).  Selain  itu,  pengawasan  dapat
digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  penilaian  individu  dalam  melakukan  pekerjaannya (Hutabarat, 2019). Kolaborasi pengawasan antara pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat tentunya akan memperketat jalannya pengawasan. Sapartiningsih et al., (2018), Anggraeni & Yuliani (2020)  serta  Umaira  &  Adnan  (2019)  menyatakan  bahwa  pengawasan  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H 4 : Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian sebagai berikut:

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan  pengawasan  menurut  pemahaman  dari  anggota  Lembaga  Pemerintahan  Desa  pada  desa  di Kecamatan Jatilawang. Populasi penelitian ini adalah anggota dari Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri dari  Pemerintahan Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan jumlah  215  orang. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1. Pemerintahan Desa, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Dusun.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdiri dari Ketua BPD.
3. Menjabat minimal 1 tahun.
Berdasarkan pada kriteria didapatkan sampel berjumlah 110. Data penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 110 sampel penelitian dan didapatkan data yang dapat diolah sejumlah 78 kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah tidak berjumlah penuh dikarenakan waktu  pengumpulan  data  berdekatan  dengan  Hari  Raya  Idul  Fitri  sehingga  pada  saat  penyebaran kuesioner, responden tidak sepenuhnya berada di kantor desa. Indikator dari setiap variabel penelitian diadaptasi  dan  dari  penelitian  terdahulu.  Variabel  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  ditentukan berdasarkan  indikator  kualitatif  laporan  keuangan  menurut  PP  No.  71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Variabel kompetensi aparat diukur dengan 7 indikator dari  Budiarto et al., (2020) dan Matani & Hutajulu (2020). Variabel kepemimpinan diukur dengan indikator dari Dewi & Gayatri (2019) dan Bonsu et al., (2022). Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan 6 indikator dari penelitian Budiarto et al., (2020) dan variabel pengawasan diukur dengan 7 indikator dari Sapartiningsih et  al.,  (2018).  Pengukuran  instrumen  menggunakan  skala  likert.  Teknik  analisis  data  menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software SPSS 25. Uji data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  multikolinearitas  dan  heteroskedastisitas.  Uji  hipotesis menggunakan uji (f), uji (t) dan uji koefisien determinasi.
Kompetensi Aparatur (X 1 )
Kepemimpinan (X 2 ) Partisipasi Masyarakat (X 3 ) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Pengawasan (X 4 ) H 1 H 2 H 3 H 4
Gambar 1. Model Penelitian

## 4. Hasil dan pembahasan

## 4.1 Deskripsi Data Penelitian
Penelitian dilakukan pada 11 desa di Kecamatan Jatilawang dengan didapatkan sampel sesuai kriteria berjumlah  110  kuesioner.  Total  jumlah  kuesioner  yang  dibagikan  berjumlah  110  lembar.  Deskripsi mengenai hasil kuesioner tersaji pada Tabel 1:
Tabel 1. Hasil Kuesioner
No. Keterangan Jumlah Persentase 1. Kuesioner dibagikan 110 100% 2. Kuesioner hilang 5 5% 3. Kuesioner tidak diisi 22 20% 4. Kuesioner tidak dapat diolah 5 4% 5. Kuesioner dapat diolah 78 71%
Sumber: Data diolah (2023)
Data  pada  Tabel  1  menunjukan  bahwa  jumlah  kuesioner  yang  diisi  oleh  responden  berjumlah  83 kuesioner  dengan  jumlah  yang  bisa  diolah  berjumlah  78  kuesioner  atau  sejumlah  71%.  Rincian mengenai 83 responden yang berhasil dalam melakukan pengisian kuesioner tersaji pada Tabel 2. Tabel 2. Rincian Responden
No. Keterangan Jumlah Persentase 1. Kepala Desa 4 5% 2. Sekretaris Desa 9 11% 3. Kaur Keuangan 10 12% 4. Kaur Perencanaan 10 12% 5. Kasi Pemerintahan 10 12% 6. Kasi Kesejahteraan 10 12% 7. Kepala Dusun 22 26% 8. Ketua BPD 8 10%
Sumber: Data diolah (2023)

## 4.2 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai data penelitian yang memuat nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.
Tabel 3. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi KA 78 24 34 27,83 2,620 K 78 28 40 34,43 3,030 PM 78 18 30 24,38 2,234 P 78 23 34 28,05 2,753 APDDP 78           26 38 33,39 2,889
Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

## 4.3 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran data penelitian. Uji normalitas menggunakan uji One  Sample  Kolmogorov  Smirnov dengan  data  dikatakan  normal  apabila  nilai  signifikansi  >  0,05. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan software SPSS 25. Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
Variabel Asymp.sig A Keterangan Unstandardized Residual 0,200 0,050 Normal
Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

## 4.4 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidak korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi.  Tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil uji multikolinearitas tersaji Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel VIF Tolerance Keterangan Kompetensi Aparat 1,962 0,510 Tidak ada multikolinearitas Kepemimpinan 1,634 0,612 Tidak ada multikolinearitas Partisipasi Masyarakat 1,589 0,629 Tidak ada multikolinearitas Pengawasan 2,063 0,485 Tidak ada multikolinearitas
Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)
Hasil uji menunjukan bahwa nilai VIF dari keempat variabel independen < 10 dan nilai tolerance > 0,10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadinya gejala multikolinearitas.

## 4.5 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan variabel antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan nilai signifikansi > 0,05 menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
No. Variabel Sig Keterangan 1. Kompetensi Aparat 0,783 Tidak terjadi heteroskedastisitas 2, Kepemimpinan 0,591 Tidak terjadi heteroskedastisitas 3. Partisipasi Masyarakat 0,531 Tidak terjadi heteroskedastisitas 4. Pengawasan 0,999 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)
Hasil  uji  heteroskedastisitas  pada  Tabel  6  menunjukan  nilai  signifikansi  >  0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

## 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  bertujuan  untuk  menguji  hubungan  dan  untuk  mengetahui  nilai ketergantungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda
Variabel Koefisien Regresi Sig Kompetensi Aparat 0,313 0,008 Kepemimpinan 0,228 0,014 Partisipasi Masyarakat 0,264 0,032 Pengawasan 0,241 0,034 Konstanta 3,651 Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)
Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut: Y = 3,651 + 0,313X 1 + 0,228X 2 + 0,264X 3 + 0,241X 4 +e

## 4.7 Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji  kelayakan  model  dilakukan  untuk  mengetahui  kelayakan  model  regresi.  Model  regresi  layak digunakan apabila sig < 0,05 maka model regresi layak digunakan. Hasil uji F tersaji pada Tabel 8 di bawah ini:
Tabel 8. Hasil Uji F
Fhitung F sig 27,384 0,000
Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)
Berdasarkan Tabel 8 diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dan bisa untuk digunakan.

## 4.8 Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan dari variabel independen terhadap variabel dependen  dalam  sebuah  model  penelitian.  Nilai  signifikansi  <  0,05  menandakan  hipotesis  diterima. Hasil uji t tersaji pada Tabel 9:
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
No. Variabel Nilai Signifikansi Keterangan 1. Kompetensi Aparat 0.008 Hipotesis Diterima 2. Kepemimpinan 0,014 Hipotesis Diterima 3. Partisipasi Masyarakat 0,032 Hipotesis Diterima 4. Pengawasan 0,034 Hipotesis Diterima
Sumber: Data diproses menggunakan SPSS

## 4.9 Uji Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kemampuan  dari  variabel  independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien yang semakin dekat dengan satu, menunjukan semakin baiknya variabel independen menjelaskan variabel dependen.
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
R R Square Adjusted R Square 0,775 0,600 0,578
Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)
Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,578 yang dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kompetensi  aparat,  kepemimpinan,  partisipasi  masyarakat  dan pengawasan  mampu  menjelaskan  variabel  akuntabilitas  sebesar  57,8%  dan  sisanya  dijelaskan  oleh variabel di luar penelitian.

## 4.10 Pembahasan

## 4.10.1 Analisis pengaruh kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Kompetensi aparat  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Semakin  kompetennya  aparat  desa  maka  akan  menciptakan  pengelolaan  dana  desa  yang  akuntabel. Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  aparat  desa  sangat  penting  dalam  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan fungsi yang dijalankan. Aparat desa dengan kompetensi yang memadai maka akan memudahkan dalam memahami regulasi, ketentuan dan pengelolaan anggaran seperti dana desa. Dana desa yang dikelola dengan  penuh  pemahaman  maka  akan  menciptakan  pengelolaan  yang  akuntabel.  Kompetensi  yang dimiliki aparat mendukung penerapan stewardship theory yang menyatakan bahwa manusia memiliki sifat  jujur,  amanah  dan  dapat  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  dikerjakannya  (Davis et  al., 1997). Kompetensi  dapat  berupa  pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  nilai  yang  dimiliki  oleh  seseorang (Robbins dan Judge, 2009). Kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa akan mendorong pada sikap jujur dengan patuh pada regulasi sehingga akan menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Gayatri (2019), Zulkifli et al., (2021) , Karo et al., (2022), dan Siagian et al., (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 4.10.2 Analisis pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Kepemimpinan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Kepemimpinan yang efektif dari kepala desa akan memberikan pengaruh bagi terciptanya pengelolaan dana  desa  yang  akuntabel.  Kepala  desa  adalah role  model bagi  anggota  di  bawahnya.  Kepala  desa berkewajiban untuk mengarahkan anggotanya agar tindakannya tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Kepemimpinan dari kepala desa ini sejalan dengan teori peran yang digunakan dalam penelitian ini. Teori peran menyatakan bahwa peran menunjukan perilaku apa yang akan ditampilkan dan ada harapan atas peran tersebut (Biddle, 1986). Peran dari kepala desa adalah memberikan motivasi, mengarahkan dan mendorong anggotanya untuk bertindak secara bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang telah diamanahkan. Harapan dari peran kepala desa adalah terciptanya pengelolaan dana
desa  yang  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  ini  sejalan dengan penelitian Dewi dan Gayatri (2019), Setyowati et al ., (2020), serta Sujatnika dan Sulindawati (2022) yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 4.10.3 Analisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana  desa  mulai  dari  perencanaan  sampai  pengawasan  anggaran,  maka  akan  semakin  menciptakan akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Masyarakat  dapat  berpartisipasi  secara  pasif  maupun  aktif. Partisipasi  secara  pasif  dapat  dilihat  selaku  penerima  manfaat  dari  pelaksanaan  kegiatan  maupun anggaran. Peran aktif dapat berupa pengambilan keputusan, pelaksanaan program maupun dalam hal evaluasi. Peran serta masyarakat mendukung penggunaan teori peran yang menyatakan bahwa setiap kedudukan dalam lingkungan sosial memiliki perannya masing-masing dan ada harapan atas peran yang dijalankan. Peran masyarakat dapat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan turut serta melakukan pengawasan anggaran melalui keikutsertaan dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Dewi dan Erlinawati (2020) serta Deviyanti dan Wati (2022) yang  menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 4.10.4 Analisis pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Pengawasan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hasil menunjukan bahwa dengan adanya pengawasan maka akan terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa bertujuan agar kegiatan yang didanai oleh dana desa maupun anggaran dana desa dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Pengawasan akan meminimalkan penyimpangan  penggunaan  anggaran  karena  pelaksanaan  anggaran  menjadi  terpantau.  Pengawasan juga dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan anggaran maupun kegiatan yang didanai  oleh  dana  desa.  Masyarakat  dapat  turut  serta  mengawasi  pelaksanaan  dana  desa  melalui keikutsertaannya  dalam  pelaksanaan  anggaran.  Pemerintah  daerah  selaku  pemberi  amanah  dapat mengawasi secara berkala atas penggunaan anggaran. Pemerintah desa secara internal memiliki peran yang  lebih  besar  untuk  mengawasi  pelaksanaan  anggaran  oleh  masing-masing  perangkat.  Hasil  ini sejalan dengan penelitian dari Sapartingsih et al., (2018), Umaira dan Adnan (2019) serta Anggraeni dan Yuliani (2020) yang menyimpulkan bahwasanya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah (a) Kompetensi aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (b) Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  (c)  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan (d) Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu response rate penelitian ini tidak mencapai 100% dan waktu pengumpulan data yang cenderung lama sekitar tiga minggu karena berdekatan dengan libur Hari Raya Idul  Fitri  sehingga  penarikan  kuesioner  menjadi  terhambat.  Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan memperhatikan  waktu  pengumpulan  data  yaitu  pada  waktu  yang  tidak  berdekatan  dengan  hari  libur panjang.  Penelitian  hanya  terbatas  pada  variabel  kompetensi  aparat,  kepemimpinan,  partisipasi masyarakat  dan  pengawasan  sehingga  penelitian  lanjutan  bisa  menambah  variabel  seperti  komitmen organisasi, sistem pengendalian internal dan sebagainya.

## Referensi
Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial  Goverment  of  Village. Jurnal  Studi  Pemerintahan  Dan  Akuntabilitas , 2 (2),  93–98. https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1788
Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Kajoran). Journal Unimma , 2nd Prosiding  Business  and  Economics  Conference in  Utilizing  of Modern  Technology  2019 , 266– 284. Diakses 03 November 2022, dari http://www.scholar.google.com
Atiningsih,  S.,  &  Ningtyas,  A.  C.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa, Partisipasi  Masyarakat,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  pada  Aparatur  Pemerintah  Desa  se-Kecamatan  Banyudono  Kabupaten Boyolali). Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Akuntansi  Terapan  (JIMAT) , 10 (1),  14–25. https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182
Biddle, B. J. (1986). Recent Development in Role Theory. Annual Reviews of Sociology , 12 , 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435
Bonsu,  A.  B.,  Appiah,  K.  O.,  Gyimah,  P.,  &  Afriyie,  R.  O.  (2022).  Public  Sector  Accountability: Do Leadership Practices, Integrity and Internal Control Systems Matter? IIM Ranchi Journal of Management Studies . https://doi.org/10.1108/irjms-02-2022-0010
Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor  Anteseden  yang  Mempengaruhinya. Wahana:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan Akuntansi , 23 (2), 145–159. https://doi.org/doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240
Committe Of Sponsoring Organzation 0f the Treadway Commission (COSO). (2013, June). The 2013 COSO Framework & SOX Compliance . Diakses 06 Maret 2023, dari https://www.coso.org Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. The Academy of Management Review , 22 (1), 20–47. https://doi.org/10.2307/259223
Deviyanti,  N.  K.,  &  Wati,  N.  W.  A.  E.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi,  Partisipasi  Masyarakat,  dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada  Desa  se-Kecamatan Mengwi, Kab  Badung). Hita  Akuntansi  Dan  Keuangan , 3 (2),  36–48. https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547
Dewi,  E.  F.,  Sunarmo,  A.,  Suyono,  E.,  &  Ulfah,  P.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi,  Profesionalisme, Independensi, Objektivitas, dan Pembagian Tugas terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa.
Jurnal Riset Akuntansi Soedirman , 1 (1), 74–102.
https://doi.org/10.32424/1.jras.2022.1.1.6357 Dewi,  N.  K.  A.  J.  P.,  &  Gayatri.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  pada  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 26 (2),  1269–1298. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16
Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor desa se- Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar. Hita  Akuntansi  Dan  Keuangan , 1 (1),  273–298. https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.778
Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, Muh. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 1 (1), 69–82. https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291
Herliana, H., & Rusmana, O. (2021). Accountability For Immediate Assistance In Village Fund (Case Study in Lesmana Village, Banyumas Regency). Sentralisasi , 10 (1), 7182. https://doi.org/10.33506/sl.v10i1.1217
Hutabarat, L. N. (2019). Pengaruh Pengawasan, Budaya Organisasi dan Remunerasi terhadap Motivasi Kerja  Pegawai. Maneggio:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Manajemen , 2 (2),  200–2013. https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3777
Indonesia Corruption Watch. (2022). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 . Diakses 09 Maret 2023, dari www.antikorupsi.org
Jones,  G.  W.  (1992).  The  search  for  local  accountability.  In Strengthening  local  government  in  the 1990s (pp. 49–78). London: Loongman. Diakses 09 Maret 2023, dari https://scholar.google.com Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  di  Indonesia  (Public  Accountability  and  Disclosure  of  Local  Government  Financial Statements (LKPD) in Indonesia). Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS) , 3 , 1–17. https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006
Karo, V. V. B., Simanjuntak, A., Ginting, M. C., & Sagala, L. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur,
Partisipasi  Masyarakat  dan  Komitmen  Organisasi  Pemerintahan  Desa  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu).
Jurnal Manajemen , 8 (1), 119–134. Diakses 12 Januari 2023, dari http://ejournal.lmiimedan.net Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Kementerian Dalam Negeri.
Krisnanti,  N.  N.  P.,  Padnyawati,  K.  D.,  &  Hutnaleontina,  P.  N.  (2022).  Pengaruh  Kepemimpinan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan  Bebandem  Kabupaten  Karangasem. Hita  Akuntansi  Dan  Keuangan ,  124–130. https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2288
Krisnawati,  L.  A.,  Yuniarta,  G.  A.,  &  Sulindawati,  N.  L.  G.  E. (2020).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Kompetensi  Aparatur  Desa  dan  Kepemimpinan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , 11 (2), 22– 32. https://doi.org/10.23887/jimat.v11i2.25332
Mahayani,  N.  L.  A.  (2017).  Prosocial  Behavior  dan  Persepsi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa dalam  Konteks  Budaya Tri  Hita Karana. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis , 12 (2),  129–144. https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07
Matani,  C.  D.,  &  Hutajulu,  L.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi,  Komitmen  Organisasi,  Partisipasi Masyarakat,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Kampung  di  Kota  Jayapura. Jurnal  Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Daerah , 5 (3),  21–45. https://doi.org/10.52062/keuda.v5i3.1532
Ningsih,  L.  P.  P.  S.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Desa,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Pengawasan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  pada Desa se-Kecamatan Ubud). Hita Akuntansi Dan Keuangan , 2 (4), 183–198. https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2010
Otley, D. T., & Berry, A. J. (1980). Control, Organisation and Accounting. Accounting, Organizations and Society , 5 (2), 231–244. Diakses 06 Maret 2023, dari https://scholar.google.com Pemerintah  Indonesia.  (2003). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara .
Pemerintah  Indonesia.  (2014). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (60). Art. 60. www.peraturan.go.id
Plumptre, T., & Graham, J. (1999). Governance and Good Governance: International and Aboriginal Perspectives . Diakses 08 Maret 2023, dari https://iog.ca Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (3), 1668–1688. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1003
Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 2 (2), 99–108. https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850
Rivai, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Manegggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen , 3 (2), 213–223. https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i2.5291
Riyadi,  W.,  &  Kurnadi,  E.  (2020).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Partisipasi Penganggaran  dan  Pengawasan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Sindang  Kabupaten  Majalengka. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis , 3 (2),  160–168. https://doi.org/10.31949/mr.v3i2.2438
Riyatna, K. D. D., & Gayatri. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Denpasar Utara. E-Jurnal Akuntansi , 31 (12), 3273–3287. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p18 Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Organizational Behavior . Cape Town: Pearson Education South Africa. Diakses 06 Maret 2023, dari https://books.google.co.id Robbins,  S.  P.,  &  Judge,  T.  A.  (2015). Organizational  Behavior (16th  ed.).  New  Jersey:  Pearson Education.
Rowe, G., & Frewer, L. J. (2004). Evaluating public-participation exercises: A research agenda. Science Technology and Human Values , 29 (4), 512–557. https://doi.org/10.1177/0162243903259197 Sapartiningsih,  D.,  Suharno,  &  Kristianto,  D.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 14 (1), 100–114. Diakses 21 Desember 2022, dari
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2652
Sarah,  S.,  Taufik,  T.,  &  Safitri,  D.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi,
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Partisipasi  Masyarakat  dan  SPI  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Bilancia:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 4 (4), 330–342. Diakses 15 Desember 2022, dari
http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Schedler,  A.,  Diamond,  L.,  &  Plattner,  M.  F.  (1999). The  Self-restraining  State:  Power  and Accountability  in  New  Democracies .  Colorado:  Lynne  Rienner  Publishers.  Diakses  08  Maret 2023, dari https://books.google.co.id/books
Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon. (2020). Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) , 2 (1), 55–65. https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1464
Siagian,  L.  N.,  Simanjuntak,  A.,  &  Situmorang,  D.  R.  (2022).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa (Studi Kasus  Desa Tanjung  Gusta,  Desa  Sunggal  Kanan dan  Desa  Sei  Mencirim). Jurnal  Manajemen , 8 (1),  1–16.  Diakses  12  Januari  2023,  dari http://ejournal.lmiimedan.net
Sujatnika,  I.  N.  J.,  &  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Pelaporan,  Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Jurnal Akuntansi Profesi , 13 (2), 378–388. https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2
Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan  Pengawasan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  pada  Kabupaten Aceh  Barat  Daya). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA) , 4 (3),  471–481. Diakses 22 Desember 2022, dar https://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/12580
United  Nations  Development  Progamme  (UNDP).  (1997). Governance  For  Sustainable  Human Development . Diakses 09 Maret 2023, dari https://www.undp.org Wahyuni,  S.  (2020).  Strategi  Penguatan  Kapasitas  Lembaga  Pelatihan  dalam  Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur untuk Mewujudkan Learning Organization. Jurnal Bestari , 1 (1), 32– 46. https://jurnalbestari.ntbprov.go.id
Woodruffe,  C.  (1993).  What  Is  Meant  by  a  Competency? Leadership  &  Organization  Development Journal , 14 (1), 29–36. https://doi.org/10.1108/eb053651
Yaqin, A., & Syafi’i, I. (2020). Fungsi Pengawasan dalam Lembaga Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 Guna Menciptakan Profesionalitas Kerja. JoIEM (Journal of Islamic Education Management) , 1 (2), 38–50. https://doi.org/10.30762/joiem.v1i2.2155
Zulkifli, Sandrayati, & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara  Enim  Kabupaten  Muara  Enim. JEMBATAN  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi) , 6 (1), 26–38. https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55
Lampiran Pernyataan setiap Variabel Penelitian Variabel Indikator Sumber Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 1. Laporan keuangan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan. 2. Laporan keuangan dilaporkan secara rutin dan tepat waktu digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 3. Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat. 4. Anggaran belanja penggunaannya digunakan di luar rencana APB Desa. 5. Anggaran belanja dalam APB Desa digunakan sebagai batasan tertinggi dalam belanja anggaran. 6. Bukti transaksi digunakan sebagai bukti pengeluaran anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. 7. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. PP No.71 tahun 2010 tentang SAP Kompetensi Aparat 1. Saya mengetahui pengelolaan keuangan desa selaku pengguna dan pengelola anggaran. 2. Pengetahuan yang luas dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. 3. Kemampuan tentang pengelolaan keuangan desa hanya diperlukan oleh perangkat desa bagian keuangan. 4. Solusi diberikan atas setiap kendala dalam bekerja. 5. Inisiatif dalam bekerja dilakukan karena dapat mempercepat terselesaikannya sebuah pekerjaan. 6. Membantu dalam pekerjaan tidak dilakukan karena setiap bagian sudah mendapatkan tugasnya masing-masing. 7. Keramahan dan kesopanan dalam setiap pelayanan tidak diterapkan karena yang penting adalah profesionalitas. Budiarto et al., (2020) dan Matani dan Hutajulu (2020) Kepemimpinan 1. Keputusan yang dibuat melibatkan kepala desa sebagai pusat pengambilan keputusan. 2. Kepala desa menghargai potensi anggotanya sebagai bentuk penghargaan atas kemampuan yang dimiliki. 3. Kepala desa mengapresiasi anggotanya sebagai bentuk terima kasih atas kerja keras dalam sebuah pekerjaan. 4. Kepala desa tidak mendengar dan menerima kritik karena hanya menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan atau program. Dewi dan Gayatri (2019) dan Bonsu et al., (2022)
5. Kerjasama dilakukan oleh kepala desa dan anggotanya sebagai satu kesatuan organisasi. 6. Kepala desa tidak mendengar dan menerima pendapat serta masukan karena akan menghambat keputusan yang akan dibuat. 7. Motivasi dan pengarahan diberikan oleh kepala desa agar anggotanya sejalan dengan tujuan pemerintah. 8. Keikutsertaan kepala desa dalam menindaklanjuti keputusan yang dibuat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Partisipasi Masyarakat 1. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan penyusunan program sebagai bagian dari pelaksana pembangunan. 2. Masyarakat desa terlibat dalam mengusulkan rencana anggaran dana desa selaku penerima manfaat anggaran. 3. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa karena memiliki hak dalam berpendapat. 4. Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan karena itu sesuai dengan undang-undang desa. 5. Masyarakat tidak terlibat aktif dalam pengawasan anggaran karena masyarakat tidak perlu tahu bagaimana pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan. 6. Masyarakat tidak terlibat aktif memberikan penilaian atas pelaksanaan kegiatan anggaran karena masyarakat hanya sebagai penerima informasi atas pelaksanaan anggaran. Budiarto et al., (2020) Pengawasan 1. Pengawasan atas pelaksanaan APBDes dilakukan karena menyangkut pengelolaan keuangan negara. 2. Pengelolaan atas dana desa tidak diawasi oleh masyarakat. 3. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal pemdes. 4. BPD melakukan pengawasan keuangan desa. 5. Pengawasan dilakukan secara preventif untuk mencegah tidak adanya kebijakan yang salah arah/bertentangan. 6. Pengawasan secara represif dilakukan untuk membatalkan kebijakan yang telah dibuat yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. 7. Pengawasan anggaran tidak dilakukan karena tidak memberikan manfaat dalam terlaksananya rencana anggaran dan kegiatan. Sapartiningsih et al., (2018)