Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip

## TRANSFORMASI KURIKULUM
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI INDONESIA (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menuju Kurikulum 2013 Hingga Kurikulum Ganda)
Andi Prastowo
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta anditarbiyah@gmail.com
Abstrak
Kurikulum  idealnya  adaptif  dengan  perkembangan  zaman  dan  ilmu  pengetahuan  serta teknologi.  Tujuannya  agar  luaran  pendidikan  memiliki  kemampuan  yang  relevan  dengan kebutuhan  pengguna  dan  tantangan  zaman.  Transformasi  kurikulum  menjadi  hal  yang  biasa terjadi  di  berbagai  berbagai  negara,  salah  satunya  Indonesia.  Namun,  mulai  tahun  2015, transformasi kurikulum sekolah dan madrasah di Indonesia dilaksanakan dengan  menerapkan dua kurikulum  sekaligus, yakni kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini jarang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini berupaya mengungkap tentang latar belakang dan strategi serta permasalahan yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  transformasi  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  di Indonesia  menuju kurikulum ganda. Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah studi pustaka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi atau perubahan kurikulum  di  Indonesia  dari  KTSP  menjadi  Kurikulum  2013,  kemudian  kurikulum  ganda adalah  karena  mutu  pendidikan  nasional  yang  masih  rendah.  Penerapan  kurikulum  ganda dilaksanakan  sejak  tahun  2015  dengan  menggunakan  Kurikulum  2013  dan  KTSP  sekaligus untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini dilakukan karena berbagai persoalan teknis implementasi kurikulum 2013.
Kata  kunci:  transformasi  kurikulum,  pendidikan  dasar,  kurikulum  2013,  kurikulum ganda

## A. PENDAHULUAN
Perubahan kurikulum di sekolah atau madrasah bukan hal yang asing lagi dalam dunia pendidikan. Dalam sejarah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sekurang-kurangnya 10 macam kurikulum yang pernah digunakan. Adapun kesepuluh macam kurikulum tersebut, dari era pasca kemerdekaan hingga kurikulum yang diberlakukan saat ini terdiri dari: pertama , rencana pelajaran  1947; kedua , kurikulum 1952; ketiga , kurikulum 1964; keempat , kurikulum 1968; kelima ,  kurikulum  1975/1976; keenam ,  kurikulum  1984; ketujuh ,  kurikulum  1994; kedelapan ,  kurikulum  2002  dan  2004; kesembilan ,  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan (KTSP)  2006;  dan kesepuluh ,  kurikulum  2013.  Dengan  kata  lain,  perubahan  kurikulum  di Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang  aneh  dan  merupakan  sesuatu  yang  wajar.  Sholeh  Hidayat menyebut perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan implikasi dari terjadinya perubahan sistem  politik,  sosial  budaya,  ekonomi  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tenologi (Hidayat,2013:1).
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
Perubahan kurikulum dalam konteks pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Karena pendidikan  tidak  bisa  teralienasi  dengan  konteks  sosial,  budaya,  dan  masyarakat  yang mengitarinya. Apalagi menurut Tilaar, tidak ada suatu masyarakat yang tidak berubah (Tilaar, 2012:14). Oleh karena itu, kurikulum pendidikan tidak mungkin tidak harus selalu beradaptasi dengan  perkembangan  lingkungan  sekitarnya.  Jadi  jika  lingkungan  konteks  politik,  sosial, budaya,  ekonomi,  dan  ilmu  pengetahuan  di  masyarakat  telah  berubah  maka  kurikulum pendidikan  pun  harus  berubah.  Jika  kurikulum  pendidikan  tidak  bisa  beradaptasi  dengan perkembangan  sosial,  budaya  dan  masyarakatnya  maka output pendidikan  pun  tidak  akan memiliki  relevansi  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  bisa  berdampak  buruk  bagi kelangsungan  lembaga  pendidikan  di  masa  yang  akan  datang.  Apalagi  lembaga  pendidikan membutuhkan input dari masyarakat dan masyarakat pula sebagai pengguna output lembaga pendidikan. Jika kondisi tersebut yang terjadi, yakni lembaga pendidikan tidak memiliki peran dan fungsi sosial lagi di masyarakatnya maka ia tidak akan digunakan oleh masyarakat. Artinya jika  hal  tersebut  terjadi  maka  habislah  masa  depan  lembaga  pendidikan  tersebut.  Seperti dikatakan Tilaar;
Apabila program kurikulum di dalam sistem persekolahan ( scholing ) bersifat statis, maka ini  artinya  program  tersebut  dan output dari  program  tersebut  akan  termarginalisasi  dari kehidupan  yang  nyata  atau  kebudayaan  yang  hidup.  Kecuali,  apabila  program  persekolahan tersebut  merupakan  kepanjangan  dari  sistem  kekuasaan  yang  berlaku  yang  tidak  mengakui kebebasan  dan  otonomi  individu  serta  otoriter  maka  program  kurikulum  persekolahan  akan menjadi  sangat  dominan  namun  tidak  akan  membawa  kepada  proses  kematangan  individu justru  sebaliknya  proses  pembodohan  individu.  (Tilaar,  2012:362)    Untuk  itu,  kurikulum, sebagai  seperangkat rencana dan pengaturan  mengenai tujuan,  isi, dan  bahan pelajaran serta cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu  (Presiden  RI,  UU  No.  20  Tahun  2003),  harus  terus melakukan penyelarasan dan adaptasi dengan perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara periodik dan berkelanjutan.
Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  1  ayat  (9)  kurikulum  dipahami  sebagai, “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan  tertentu”.  Dari  pengertian  tersebut,  menurut  Sholeh  Hidayat  (2013:2-3) mengandung sejumlah implikasi sebagai berikut: pertama , tafsiran tentang kurikulum  bersifat luas,  tidak  hanya  sekesar  mata  pelajaran  ( courses )  tetapi  meliputi  semua  kegiatan  dan pengalaman yang menjadi tanggungjawab sekolah atau madrasah; kedua , tidak ada pemisahan antara  kegiatan  intrakurikuler,  kokurikuler,  dan  ekstrakurikuler  -  semuanya  tercakup  dalam pengertian  kurikulum); ketiga ,  pelaksanaan  kurikulum  tidak  hanya  dibatasi  pada  keempat dinding  kelas  saja,  melainkan  dilaksanakan  dalam  dan  di  luar  kelas  sesuai  tujuan  atau
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
kompetensi yang hendak dicapai; keempat , faktor peserta didik menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi dan  metode pembelajaran  - dimungkinkan guru  menggunakan  berbagai variasi  metode  pembelajaran  dan  berbagai  media  pembelajaran  dalam  mencapai  tujuan pembelajaran  atau  kompetensi;  dan kelima ,  tujuan  pendidikan  bukan  menyampaikan  mata pelajaran  ( courses )  melainkan  pengembangan  pribadi  peserta  didik  dan  belajar  cara  hidup dalam  msyarakat  atau  pembinaan  pribadi  peserta  didik  secara  utuh,  dan  ini  dicapai  melalui kurikulum  sekolah  dan  madrasah.    Dengan  demikian,  kurikulum  adalah  isi  dari  kegiatan pembelajaran  yang  berupa  pengalaman  belajar  yang  mempertimbangkan  perkembangan peserta didik agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
Seperti  dalam  kebijakan  kurikulum  terbaru,  yaitu  Kurikulum  2013,  bagi  Muhammad Nuh, perubahan dan pengembangan kurikulum ini merupakan persoalan yang sangat penting, karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman.  Kemudian, diperkuat dengan beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah  internasional  yang  selalu  pada  posisi  rendah  atau  bahkan  sangat  rendah  (Mulyasa, 2013:60),  semakin  memperkuat  ambisi  pemerintah  untuk  menyegarakan  perubahan  dan pengembangan Kurikulum 2013. Padahal tidak pernah ditemukan dan diungkap tentang studi atau  hasil  evaluasi  yang  teliti  tentang  sejauh  mana  kualitas  implementasi  kurikulum sebelumnya.
Selanjutnya,  tepat  mulai  bulan  Juli  2013,  Kurikulum  2013  dilaksanakan  di  kelas  I, IV, VII, dan X di sejumlah sekolah yang telah ditentukan sebagai rintisan implementasi kurikulum tersebut  (Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Kemendikbud,  2013:3). Sedangkan  implementasi  Kurikulum 2013 di madrasah sesuai Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No.  SE/Dj.I/PP.00/50/2013  (Dirjen  Pendis  Kemenag  RI,  2013)  yang  ditandatangani  Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013 dengan mempertimbangkan persiapan personel dan kesiapan anggaran di Kementerian Agama baru dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015 khusus untuk kelas I, IV, VII, dan X saja.
Berangkat  dari  berbagai  pemikiran  dan  analisis  awal  tersebut,  makalah  ini  berusaha mengurai pokok masalah dari kontroversi perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 yang kemudian berubah lagi dengan kebijakan kurikulum ganda, yakni Kurikulum 2013 dan KTSP yang digunakan secara bersamaan, sekaligus mencari alternatif solusi terbaik khususnya bagi pengembangan dan perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah ke depan dan umumnya  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  Indonesia.  Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi pokok masalah yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
pada  segmen  berikutnya,  yaitu: pertama ,  mengapa  perlu  dilakukan  perubahan  terhadap Kurikulum  2006  atau  KTSP?; kedua ,  bagaimanakah  strategi  pelaksanaan  implementasi Kurikulum  2013?; ketiga ,  seperti  apakah  kontroversi  yang  terjadi  terhadap  perubahan Kurikulum  2013?; keempat ,  bagaimanakah  gambaran  kebijakan  perubahan  kurikulum  yang solutif dan komprehensif

## B. PEMBAHASAN

## 1. Perlunya Perubahan terhadap Kurikulum 2006
Wacana  pengembangan  kurikulum  baru,  sebagai  pengganti  Kurikulum  2006 (KTSP),  sebenarnya  mulai  terasa  sejak  maraknya  fenomena  tawuran  pelajar,  perilaku asusila,  dan  kecurangan  dalam  ujian  yang  dilakukan  sejumlah  kalangan  pelajar  di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2011-2012. Kondisi tersebut telah meresahkan berbagai  kalangan  masyarakat  sehingga  kemudian  masyarakat  mulai  mempertanyakan tentang  peran  dan  fungsi  sekolah  dan  madrasah  selama  ini.    Berangkat  dari  keresahan tersebut  lahirlah  program  pendidikan  karakter  yang  dikembangkan  oleh  Kementrian Pendidikan  Nasional  (Kemendikbud  –  saat  ini)  pada  tahun  2011.  Melalui  Pusat Kurikulum pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas menerbitkan buku pedoman untuk pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan madrasah yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah”. Dari buku tersebut  disajikan  materi  pendidikan  karakter  yang  mencakup  18  aspek,  yaitu:  religius, jujur,  toleransi,  disiplin,  kerja  keras,  kreatif,  mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab (Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, 2011).
Namun,  persoalannya  bukan  sekedar  degradasi  moral  saja,  dari  hasil  survei berbagai  lembaga  survei  internasional  menunjukkan  bahwa  prestasi  peserta  didik Indonesia dalam kancah internasional  tertinggal dan terbelakang. Seperti hasil survei dari TIMS tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 5% peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan  soal  penalaran  berkategori  tinggi,  padahal  peserta  didik  Korea  mampu mencapai  71  %.  Data  lain  juga  menunjukkan  hal  serupa,  hasil  stud  PISA  tahun  2009 menempatkan Indonesia pada peringkat 10 besar dari total 65 negara peserta PISA. Hal itu dikarenakan peserta didik Indonesia ternyata cuma mampu menguasai materi pelajaran sampai level ketiga, padahal peserta didik di banyak negara lain mampu menguasai materi pelajaran sampai level 5, bahkan 6 (Mulyasa, 2013:60).
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
Belum  lagi  dari  aspek Human  Index  Development (HDI),  peringkat  Indonesia yang mengalami penurunan sejak 1995, yaitu peringkat ke 104 pada tahun 1995, 109 pada tahun 2000, ke-110 pada tahun 2002, ke-112 pada tahun 2003, dan sedikit membaik pada peringkat ke-111 pada tahun 2004 dan peringkat 110 pada tahun 2005. Pada tahun 2007, peringkat IPM Indonesia mengalami kenaikan sedikit yaitu peringkat ke 107, akan tetapi masih  di  bawah  sejumlah  negara  di  kawasan  negara-negara  ASEAN  seperti  Vietnam (105), Filipina (90), Thailand (78), Malaysia (63), Brunei Darussalam (30), dan Singapura (25) (Ali, 2009:28).
Mulyasa  mengatakan  bahwa  untuk  berbagai  kepentingan  tersebut  diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut berkaitan erat dengan kurikulum, yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai  perubahan  pada  komponen-komponen  pendidikan  lain.  Dalam  hal  tersebut (perubahan  kurikulum),  berbagai  pihak  menganalisa  dan  melihat  perlunya  diterapkan kurikulum  berbasis  kompetensi  sekaligus  berbasis  karakter ( competency  and  character based  curriculum )  yang  dapat  membekali  peserta  didik  dengan  sikap  dan  kemampuan yang  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman  dan  tuntutan  teknologi.  Karena  itu langkah yang positif ketika tahun 2012 pemerintah mulai mengembangan dan melakukan uji publik terhadap Kurikulum 2013 dan kemudian menerapkannya mulai bulan Juli 2013. Kurikulum  2013  adalah  kurikulum  yang  dikembangkan  berbasiskan  karakter  dan kompetensi yang diharapkan mampu menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter (Mulyasa, 2013:4-7).
Di samping itu, berdasarkan hasil telaah pemerintah terhadap implementasi KTSP ditemukan  adanya  beberapa  kesenjangan  dalam  kurikulum  tersebut.  Sejalan  dengan perkembangan  ilmu pengetahuan teknologi dan seni  yang  berlangsung cepat dalam era global dewasa ini, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan kurikulum tersebut sebagai berikut (Mulyasa, 2013:61-63):
Kondisi Saat Ini (KTSP) Konsep Ideal A. Kompetensi Lulusan A. Kompetensi Lulusan 1 Belum  sepenuhnya  menekankan pendidikan
1 Berkarakter mulia 2 Belum  menghasilkan  keterampilan sesuai kebutuhan 2 Keterampilan yang relevan 3 Pengetahuan-pengetahuan lepas
3 Pengetahuan-pengetahuan terkait
B. Materi Pembelajaran B. Materi Pembelajaran 1 Belum  relevan  dengan  kompetensi yang dibutuhkan
1 Relevan dengan materi yang dibutuhkan
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
2 Beban belajar terlalu berat 2 Materi esensial 3 Terlalu luas, kurang mendalam 3 Sesuai dengan tingkat perkembangan anak C. Proses Pembelajaran C. Proses Pembelajaran 1.  Berpusat pada guru 1. Berpusat pada peserta didik 2.  Proses  pembelajaran  berorientasi pada buku teks 2. Sifat pembelajaran yang kontekstual 3. Buku  teks  hanya  memuat  materi bahasan 3 Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran,  sistem  penilaian  serta kompetensi yang diharapkan D. Penilaian D. Penilaian 1.  Menekankan aspek kognitif 1. Menekankan  aspek  kognitif,  afektif, psikomotorik secara proporsional 2.  Tes  menjadi  cara  penilaian  yang dominan 2. Penilaian  tes  pada  portofolio  saling melengkapi E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.  Memenuhi kompetensi profesi saja 1. Memenuhi ometensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal 2.  Fokus pada ukuran kinerja 2. Motivasi mengajar F. Pengelolaan Kurikulum F. Pengelolaan Kurikulum 1.  Satuan pendidikan mempunyai pembebasan  dalam  pengelolaan kurikulum
1. Pemerintah pusat dan daerah memiliki  kendali  kualitas  dalam pelaksanaan  kurikulum  di  tingkat satuan pendidikan 2.  satuan pendidikan, kebutuhai peserta didik, dan potensi daerah 2. Satuan pendidikan mampu
menyususn kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah 3.  Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran 3. Pemerintah menyiapkan semua komponen  kurikulum  sampai  buku teks dan pedoman
Karena  KTSP 2006 dinilai  mengandung berbagai  persoalan dari persoalan  yang substansial  hingga  ke  persoalan  teknis  oleh  karena  itu  diperlukan  pengembangan kurikulum  baru  dengan  penyumpurnaan  sejumlah  pola  pikir,  yaitu  Kurikulum  2013. Dengan  kata  lain  penggantian  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  pada  pendidikan dasar dan menengah dengan Kurikulum 2013 menjadi suatu keniscayaan. Karena melalui pengembangan  Kurikulum  2013  diharapkan  dapat  dihasilkan  insan  Indonesia  yang: produktif,  kreatif,  inovatif,  afektif;  melalui  penguatan  sikap,  keterampilan,  dan pengetahuan yang terintegrasi.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip

## 2. Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013
Menurut  pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Muhammad Nuh, perubahan dan pengembangan kurikulum (Kurikulum 2013) merupakan persoalan yang sangat  penting,  karena  harus  senantiasa  disesuaikan  dengan  tuntutan  zaman  (Mulyasa, 2013:60).  Selain  itu,  juga  karena  adanya  temuan  bahwa  kurikulum  sebelumnya  (KTSP) ternyata banyak kelemahan dalam implementasi di sekolah dan madrasah. Begitupula  problem yang dihadapai  bangsa Indonesia  yang semakin kompleks terutama  yang  melibatkan pelajar dan mahasiswa  seperti perkelahian pelajar, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), plagiarisme, kebocoran dan berbagai kecurangan dalam ujian sehingga membutuhkan perubahan sistem pendidikan secara mendasar. Faktor lainnya, yaitu  berbagai  masalah  dan  tantangan  masa  depan  yang  semakin  lama  semakin  rumit  dan kompleks.  Berbagai  tantangan  masa  depan  tersebut  antara  lain  berkaitan  dengan  globalisasi dan  pasar  bebas,  masalah  lingkungan  hidup,  pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan  budaya,  pergeseran  kekuatan  ekonomi  dunia,  pengaruh  dan  imbas  teknosains,  mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, serta materi TIMSS dan PISA yang harus dimiliki  oleh  peserta  didik  (Mulyasa,  2013:60-64).  Semuanya  itulah  mendorong pengembangan  kurikulum  baru,  Kurikulum  2013,  yang  dinilai  akomodatif,  solutif  dan antisipatif terhadap berbagai problem, kebutuhan, dan tantangan di masyarakat baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Selaras dengan penjelasan Kunandar yang menyatakan bahwa  Kurikulum  2013  bertujuan  untuk  mempersiapkan  manusia  Indonesia  agar  memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Kunandar, 2013:16).
Kurikulum  2013  dikembangkan  dengan  penyempurnaan  sejumlah  pola  pikir,  yaitu: pertama ,  pola  pembelajaran  yang  berpusat  pada  guru  menjadi  pembelajaran  berpusat  pada peserta  didik.  untuk  memiliki  kompetensi  yang  sama; kedua ,  pola  pembelajaran  satu  arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif  (interaktif guru-peserta didik- masyarakat-lingkungan alam, sumber atau media lainnya); ketiga, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran  secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari  mana  saja  yang  dapat  dihubungi  serta  diperoleh  melalui  internet); keempat ,  pola pembelajaran  pasif  menjadi  pembelajaran  aktif-mencari  (pembelajaran  siswa  aktif  mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); kelima , pola belajar sendiri menjadi  belajar  kelompok  (berbasis  tim); keenam ,  pola  pembelajaran  alat  tunggal  menjadi
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
pembelajaran  berbasis  alat  multimedia; ketujuh ,  pola  pembelajaran  berbasis  massal  menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; kedelapan , pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal ( monodiscipline) menjadi  pembelajaran  ilmu  pengetahuan  jamak  ( multidisciplines );  dan kesembilan ,  pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis (Kunandar, 2013:23-24).
Empat  prinsip  yang  digunakan  dalam  pengembangan  Kurikulum  2013,  yaitu: pertama , bahwa  sekolah  adalah  satu  kesatuan  lembaga  pendidikan  dan  kurikulum  adalah  kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran; kedua , guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik ( community of educators ), mengembangkan kurikulum secara bersama- sama; ketiga , pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala  sekolah;  dan keempat ,  pelaksanaan  implementasi  kurikulum  di  satuan  pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah (Majid, 2014:19).
Dengan  sejumlah  landasan  konseptual,  empiris,  dan  prinsip  pengembangan  kurikulum tersebut,  Kurikulum  2013  memiliki  karakteristik  sebagai  berikut  (Kunandar,  2013:24-25; Prastowo, 2015:6-7)
a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
b. Sekolah  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  memberikan  pengalaman  belajar terencana  di  mana  peserta  didik  menerapkan  apa  yang  dipelajari  di  sekolah  ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
d. Memberi  waktu  yang  cukup  leluasa  untuk  mengembangkan  berbagai  sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
f. Kompetensi  inti  kelas  menjadi  unsur  pengorganisasi  ( organizing  elements ) kompetensi  dasar,  di  mana  semua  kompetensi  dasar  dan  proses  pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
g. Kompetensi  dasar  dikembangkan  didasarkan  pada  prinsip  akumulatif,  saling memperkuat  ( reinforced )  dan  memperkaya (enriched) antarmata  pelajaran  dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).
Sementara itu, perubahan utama K urikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya,  KTSP  2006,  meliputi  empat  elemen  utama.  Secara  umum,    elemen
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
perubahan  dalam  Kurikulum  2013  tersebut  meliputi: pertama ,  standar  kompetensi lulusan; kedua ,  standar  proses; ketiga ,  standar  isi;  dan keempat ,  standar  penilaian.
Selanjutnya,  karena  perubahan  ini    maka  diperlukan  sejumlah  persiapan  yang  harus dilakukan oleh tiap-tiap pengelola satuan pendidikan, dari mulai kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan (Majid, 2014:35).
Kemudian,  untuk  Kurikulum  2013  implementasinya  dilakukan  dengan  strategi bertahap seperti berikut ini. Pada tahap pertama , Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai Juli 2013  khusus  untuk  kelas  I, IV,  VII  dan  X; tahap  kedua ,  dilaksanakan  mulai  Juli  2014 untuk kelas I, II, IV, VII, VIII, X, dan XI; dan tahap ketiga , dilaksanakan Juli 2015 untuk kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII (Badan Pengembangan Sumber Daya  Manusia  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Penjaminan  Mutu  Pendidikan Kemendikbud, 2013:3). Jadi pada tahun 2015, target awalnya semua sekolah-sekolah di bawah  naungan  Kemendikbud  direncanakan  sudah  melaksanakan  Kurikulum  2013 (Prastowo, 2015:8).
Sedangkan  menurut  Surat  Edaran  Dirjen  Pendis  Kementerian  Agama  Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 yang ditandatangani Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli  2013  yang  menetapkan  bahwa  pelaksanaan  implementasi  Kurikulum  2013  di Madrasah  baru  dimulai  pada  tahun  pelajaran  2014/2015.    Untuk  tahun  tersebut, implementasi kurikulum 2013 direncanakan akan dilaksanakan hanya untuk kelas I, IV, VII,  dan  X.  Sedangkan  pada  tahun  2013/2014,  Kementerian  Agama  baru  melakukan persiapan  implementasi  kurikulum  2013  dalam  bentuk  pelatihan  kepala  madrasah, pengawas madrasah, pendidik serta pengadaan bahan ajar dan buku pedoman guru (suara pembaruan.com, 2013; Prastowo, 2015:9). Untuk skema strategi implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat seperti pada Gambar 1 berikut ini.
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip

## Gambar 1
Strategi Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013
(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:5)
Gambar  1  di  atas  menjelaskan  bahwa  implementasi  kurikulum  adalah  usaha  bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Prastowo,  2015:9).  Rangkaian  implementasi  Kurikulum  2013  dilakukan  melalui  beberapa tahapan,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Skema  untuk  rencana  implementasi Kurikulum 2013 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2
Rencana Implementasi Kurikulum 2013
DPR, DPRD, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, DEWAN PENDIDIKAN, DINAS PENDIDIKAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA,
MASYARAKAT KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 GURU KEPALA SEKOLAH PENGAWAS DIKLAT KURIKULUM 2013 SD, SMP, SMA, SMK Pelatihan Guru Persiapan Pelatih Nasional Guru Inti Guru IMPLEMENTASI (Jul) PELAKSANAAN EVALUASI Pendampingan PERSIAPAN (Jan-Jun)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:6)
Dari Gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada tahap pertama terbagi menjadi dua fase, yaitu fase persiapan dan fase implementasi. Pada fase  persiapan  ini  pemerintah  melakukan  pelatihan  kepada  guru  yang  terbagi  menjadi beberapa  kelompok,  yaitu  pelatihan  bagi  pelatih  nasional,  pelatihan  bagi  guru  inti,  dan pelatihan kepada guru (suarapembaruan.com, 2014; Prastowo, 2015:11).
Proses  pelaksanaan  implementasi  2013  melibatkan  berbagai  pihak  agar  dapat terlaksana sesuai tujuan. Skema proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

## Gambar 3
Proses Pelaksanaan Kurikulum 2013
(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, 2013:7)
Dari  Gambar  I.3  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dalam  tahap  pelaksanaan Kurikulum 2013, sejumlah sekolah sasaran dari semua jenjang secara terbatas mulai bulan Juli 2013 sudah menggunakan kurikulum baru ini. Untuk madrasah, Kurikulum 2013 baru dilaksanakan mulai bulan Juli 2014. Dalam proses pelaksanaan kurikulum baru ini, para guru sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum ini mendapatkan pendampingan dari  sejumlah  pihak,  yaitu  meliputi:  guru  inti,  kepala  sekolah,  dan  pengawas.  Dengan pendampingan ini diharapkan pelaksanaan kurikulum 2013 dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan (Prastowo, 2015:11).
3. Kontroversi Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum Ganda: Solusi yang Bermasalah
IMPLEMENTASI (mulai Juli 2013) Implementasi di SD, SMP, SMA, dan SMK PENDAMPINGAN Guru Inti Kepala Sekolah Pengawas
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018
Dalam  sejarah  perkembangan  kurikulum  di  Indonesia,  Winarno  Surakhmad  (2009:66) mengamati  bahwa  setiap  kali  pengembangan  kurikulum  baru    selalu  menyebabkan  lahirnya kondisi yang problematis. Begitu pula ketika kurikulum baru diperkenalkan kepada masyarakat segera  lahir  berbagai  kritik  yang  menggambarkan  ketidakpuasan,  terutama  pengguna  jasa pendidikan. Di satu pihak, kata Surakhmad (2009:77), “kita merasa 'terhibur' karena respons itu  mungkin  menggambarkan  semakin  tebalnya  kepedulian,  tingginya  dinamika,  dan meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Di lain pihak, kita harus merasa cemas karena  gejala  itu  mungkin  menggambarkan  perubahan  kurikuler  sejauh  itu  masih  belum mampu menjawab aspirasi masyarakat”. Apakah yang terjadi dengan kasus Kurikulum 2013 juga demikian?  Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditelusuri bagaimana realitas persoalan yang dihadapi praktisi di sekolah dan madrasah dalam penerapan kurikulum tersebut, sekaligus bagaimana  opini  masyarakat  (sebagai  pengguna  jasa  pendidikan)  mengenai  keberadaan Kurikulum  2013  tersebut.  Berikut  ini  diuraikan  beberapa  kontroversi    tentang  penerapan Kurikulum 2013 di lapangan sekaligus berbagai persoalannya.
Doni Koesoema A (2014) menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Kurikulum 2013 tidak  sekedar  persoalan  teknis  semata,  tetapi  persoalan  substantif.  Inilah  yang  menurutnya menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah harus merevisi Kurikulum 2013. Melalui tulisannya yang berjudul “Merevisi Kurikulum 2013” Doni Koesoema A menyebut 10 fokus persoalan substantif dalam kurikulum pengganti KTSP tersebut. Kesepuluh persoalan substantif tersebut terdiri  dari: pertama ,  revisi  konsep  Kompetensi  Inti  yang  terlalu  meredusir  kekayaaan kompleksitas proses belajar yang sesungguhnya; kedua , pengarusutamaan pada spiritualisme yang  menjadikan  Kurikulum  2013  sangat  absurd,  memiskinkan  pengalaman  belajar,  dan mendiskriminasi  peserta  didik  yang  agamanya  tidak  resmi  diakui  oleh  pemerintah; ketiga , penggabungan pendidikan agama dan budi pekerti, padahal keduanya memiliki domain yang berbeda; keempat , silabus memiliki logika yang terbalik; kelima , pendekatan tematik integratif berubah menjadi materi pelajaran; keenam , silabus dalam Kurikulum 2013 tidak menyertakan peta  kompetensi  dasar,  padahal  peta  kompetensi  dasar  menjadi  rujukan  untuk  mengetahui sejauh  mana  proses  belajar  peserta  didik,  dan  apakah  seluruh  kompetensi  keilmuan  yang dibutuhkan  telah  terliput    dalam  keseluruhan  tema  pembelajaran; ketujuh ,  penyusunan kompetensi  dasar  dan  indikator  dalam  Kurikulum  2013  masih  terlalu  umum,  padahal  untuk dapat dinilai indikator harus detail dan terperinci; kedelapan , model evaluasi pembelajaran baik secara mikro maupun makro sangat bermasalah dan tidak realistis; kesembilan , model pelatihan guru harus diubah, tidak sekedar paparan presentasi power point yang terjadi selama ini, tetapi
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
dengan micro  teaching ;  dan kesepuluh ;  kualitas  desain  buku  pelajaran  yang  perlu dipertanyakan kualitasnya baik dari segi isi maupun substansinya.
Problematika  dan  kontroversi  implementasi  Kurikulum  2013,  bukan  sekedar  persoalan teknis,  seperti  pengadaan  buku,  pelatihan  guru,  kepala  sekolah,  dan  pengawas,  dan  lain sebagainya,  tetapi  juga  menyangkut  persoalan  fundamental  dan  substansial,  baik  asumsi, argumentasi, substansi,  dan  implementasinya  yang tak berjalan koheren. Namun,  mengganti dan mengubah kurikulum yang baru diimplementasikan juga bukan persoalan yang mudah dan selalu  solutif.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  meneruskan  Kurikulum  2013  secara  terbatas  pada 6.221  sekolah  dan  menggunakan  kembali  KTSP  2006  pada  sekolah  dan  madrasah  lainnya merupakan  pilihan  yang  bijak  meskipun  momennya  yang  menguntungkan.    Meskipun demikian, kebijakan kurikulum ganda juga bukan solusi final karena juga menyisakan beragam persoalan baru.  Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai problem tersebut maka hendaknya kurikulum  diletakkan  sebagaimana  fungsi  dan  perannya  dalam  sistem  pendidikan.  Seperti diungkapkan  Winarno  Surakhmad  (2009:67),  peningkatan  kualitas  harus  melibatkan perubahan  sejumlah  unsur  determinan  keberhasilan,  tidak  terpadu  hanya  pada  perubahan kurikulum semata.

## 4. Kebijakan Perubahan Kurikulum yang Solutif dan Komprehensif
Menurut  Winarno  Surakhmad    (2009:67-68),  lahirnya  kurikulum  yang  menjebak (kontroversial)  karena  sedikitnya  empat  faktor  sebagai  berikut: pertama, faktor  yang bersumber  dari  birokrasi , terutama  ada  harapan  dan  perlakuan  yang  berlebihan  di  kalangan birokrat mengenai peran kurikulum. Kedua ,  faktor yang bersumber dari penyusun kurikulum, terutama  karena  lemahnya  dasar-dasar  filosofis  dan  psikologis  dalam  penjabaran  program kurikulum. Ketiga , faktor yang bersumber dari pelaksana kurikulum, terutama karena tingkat kompetensi  dan  profesionalisme  yang  kurang  mendukung  di  kalangan  para  guru. Keempat , faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan , terutama karena tidak adekuatnya dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan.
Sementara  itu,  unntuk  menghindari  dualisme  (kurikulum  ganda)  berkepanjangan  dan beragam  kerumitan,  barangkali  perlu  dipertimbangkan: pertama ,  pemerintah  membuat "Pedoman Pembelajaran Sementara Masa Transisi" (kurikulum darurat, sesuai Me Mendikbud tentang "Darurat Pendidikan") atau apalah namanya Dengan demikian, tidak perlu meneruskan Kurikulum  2013  dan  menerapkan  Kurikulum  2006.  Kedua,  pemberlakuannya  dimulai  akhir semester  genap  tahun  pelajaran  2014/2015  sehingga  pada  semester  ganjil  tahun  pelajaran
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
2015/2016  semua  sekolah  menggunakan dasar operasi pembelajaran  yang sama (Abduhzen, 2015).
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti  elaborasi konsep, dan bukti-bukti empiris  yang ramah kepada guru.  Sementara itu, untuk memperbaiki Kurikulum 2013 maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya dengan studi yang teliti dan didasarkan pada data empiris yang dipercaya serta ramah kepada guru.

## C. PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  yaitu  sebagai  berikut: pertama ,  KTSP  2006  mengandung  berbagai  persoalan  dari  persoalan  yang  substansial hingga  ke  persoalan  teknis  oleh  karena  itu  diperlukan  pengembangan  kurikulum  baru dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu Kurikulum 2013.
Kedua ,  pengembangan  Kurikulum  2013  masih  merupakan  kelanjutan  dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangan dengan landasan filosofis eksperimentalisme dan rekonstruksionisme.
Ketiga ,  problematika  dan  kontroversi  implementasi  Kurikulum  2013,  bukan sekedar  persoalan  teknis,  seperti  pengadaan  buku,  pelatihan  guru,  kepala  sekolah,  dan pengawas,  dan  lain  sebagainya,  tetapi  juga  menyangkut  persoalan  fundamental  dan substansial, baik asumsi, argumentasi, substansi, dan implementasinya yang tak berjalan koheren.
Keempat, pengembangan  kurikulum  yang  kemungkinan  berhasil  lebih  signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti  elaborasi konsep, dan bukti-bukti empiris yang ramah kepada guru.  Sementara itu, untuk memperbaiki Kurikulum 2013 maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya dengan studi yang teliti dan didasarkan pada data empiris yang dipercaya serta ramah kepada guru. Daftar Pustaka
Ali, Mohammad.(2009). Pendidikan untuk Pembangunan Nasional. Bandung: Imperial Bhakti Utama,2009.
Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud. (2013). Strategi Implementasi Kurikulum 2013 . Jakarta: Kemendikbud.
Halim,  Lily.(  26  November  2014).  “Menjadi  Percontohan  Kurikulum  2013”  dalam Opini , Kompas,
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2527-4589 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ jip
Hidayat, Sholeh . (2013). Pengembangan Kurikulm Baru . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Indratno (ed.), A. Feri T. (2008). Kurikulum yang Mencerdaskan  Visi  2030 dan Pendidikan Alternatif , Cet. II, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Koesoema A, Doni.(8 Desember 2014). “Merevisi Kurikulum 2013” dalam Kompas.
Kompas.  (12  Agustus  2014a).  “Kurikulum    2013:  DKI  Jakarta  Usul  Hari  Sabtu  Masuk Sekolah” .
Kompas. (22 Agustus 2014e). “Kurikulum 2013: Sekolah Masih Menanti Buku Teks”. Kompas. (29 Desember 2014c). “Kurikulum 2013: Guru TIK Jadi Konsultan. Kompas. (29 Oktober 2014d ). “Kurikulum 2013: Ujian, Buku Belum Jelas”. Kompas.(12 Agustus 2014b). “Guru Tanya tentang Kurikulum 2013 ke Guru Lain”. Kunandar.  (2013). Penilaian  Autentik  (Penilaian  Hasil  Belajar  Peserta  Didik  Berdasarkan Kurikulum 2013): Suatu Pendekatan Praktis . Jakarta: RajaGrafindo Persada Pers.
Majid, Abdul. (2014). Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoritis dan Praktis . Bandung: Interes.
Majid, Abdul. (2014). Pembelajaran Tematik Terpadu , Bandung: Remaja Rosdakarya,.
Mulyasa,  E.  (2006) Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Sebuah  Panduan  Praktis . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyasa,  E.  (2013). Pengembangan  dan  Implementasi  Kurikulum  2013 ,  Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Prastowo,  Andi.  (2015). Menyusun  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  Tematik Terpadu : Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas.(2011). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah . Jakarta: Kemendiknas.
Suara  pembaruan.com,  “Kurikulum  2013,  Kemag  Latih  140.000  Guru  Madrasah”, www.suarapembaruan.com/home/kurikulum-2013-kemag-latih-14000-guru- madrasah/39819 , dan diakses pada Tanggal 10 April 2014 Pukul 23.29 WIB
Suparno, Paul.(14 Januari 2015) “Berilah Guru Kebebasan”, dalam Kompas .
Surakhmad,  Winarno.  (2009). Pendidikan  Nasional:  Strategi  dan  Tragedi .  Jakarta:  Penerbit Buku Kompas.
Tilaar, H.A.R. (2012). Perubahan Sosial dan Pendidikan , Jakarta: Rineka Cipta.
Tim Dosen AP UNY.(2011). Manajemen Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press.
Tim  PGRI.(2014). Pendidikan  untuk  Transformasi  Bangsa:  Arah  Baru  Pendidikan  untuk Perubahan Mental Bangsa , Jakarta: Penerbit Buku Kompas.