KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT
Taat Wulandari 1

## Abstract
Regarding education  is a means of countries to  develop, there are some  policies and strategies to fulfill the above mission. Such as to provide good infrastructures and structures to develop curriculum, to develop the quality of teachers, to increase education budget and to adopt the good aspect of others education system.
This article is to elaborate education system in United States of America. Despite there  are  some  countries  which  have  good  education  system,  USA  has  relatively  good education system. It is not surprisingly that there are some qualified universities, so that some  students  choose  these  universities  for  studying.  Up  to  now  the  numbers  of Indonesian graduate from USA is still in the first range.
Keywords : Education, policy.

## A. Pendahuluan
Sudah  banyak  contohnya  bahwa  pendidikan  mampu  membawa perubahan  dalam  berbagai  aspek.  Entah  itu  dalam  aspek  ekonomi,  sosial, politik,  budaya,  dan  tentu  saja  dalam  penguasaan  wawasan  keilmuan.  Jepang adalah  salah  satu  negara  yang  sukses  menjadi  bangsa  yang  besar  dalam  hal pendidikan  dan  pengetahuan  dengan  mengirim  generasi  mudanya  sekolah  di luar  negeri.  Dari  negeri  matahari  terbit  ini  telah  ditunjukkan  bagaimana meluasnya  pendidikan  secara  cepat  mampu  membantu  terjadinya  modernisasi Jepang. Negara ini dalam kenyataannya mempunyai peraturan wajib belajar  di seluruh  negeri  dan  sudah  menjadi  nomor  dua  sesudah  Amerika  dalam  hal jumlah siswa yang menerima pendidikan tinggi. 2
Bagaimana  dengan  Amerika  Serikat?  Pendidikan  di  Amerika  Serikat sudah  dirintis  pada  masa  Amerika  Serikat  belum  terbentuk.  Negara  ini  malah belum  memproklamasikan  kemerdekaannya  ketika  College-college  sebagai dasar pendidikan Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal,  rakyat  di  seluruh  koloni  sudah  sadar  bahwa  yang  paling  penting  untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Hal ini terus
1 Staff pengajar pada  Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, UNY.
2 Tadashi Fukutake. (1988). Masyarakat Jepang Dewasa Ini . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm. 203.
berlanjut  pada  masa  kolonial,  diteruskan  dan  semakin  disempurnakan  pada masa-masa berikutnya sampai sekarang.
Amerika Serikat yang sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan  yang  cocok.  Pada  tahun  1636  di  Cambridge,  Massachussetts  telah didirikan  Harvard  College.  Akhir  abad  XVII  didirikan  College  of  William  dan College of Mary di Virginia. Beberapa tahun kemudian didirikan College School of  Connecicut,  yang  kemudian  menjadi  Yale  College.  Dan  pada  awal perkembangannya  banyak  juga  sekolah-sekolah  yang  diselenggarakan  oleh golongan  keagamaan.  Seperti  diketahui  sekolah-sekolah  tersebut  di  atas  pada kenyataannya tetap eksis sampai sekarang.
Bagaimana  dan  seperti  apa  kebijakan  pendidikan  di  AS  tentunya  sangat bisa  menjadi  wacana  bagi  pemerhati  masalah-masalah  pendidikan.  Sebuah negara yang maju tentunya mempunyai sistem pendidikan yang baik pula.

## B. Politik Pendidikan AS
Kekuasaan  adalah  segalanya.  Kekuasaan  pula  dapat  memberikan  corak dari  setiap  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh    pengambil  kebijakan    (negara). Penguasa  dengan  kekuasaan  dan  kekuatan  yang  dimiliki  dapat  menentukan mau  seperti  apa  aspek-aspek  kehidupan  yang  harus  dijalankan  menurut kepentigannya. Tidak hanya aspek kenegaraan, ekonomi, social, budaya, bahkan pendidikan pun dapat dijadikan alat penguasanya.
Pada  umumnya  kebijakan  pendidikan  yang  diambil  di  suatu  Negara cenderung  dijadikan  alat  intervensi  negara  kepada  warga  negaranya.  Bentuk intervensi  itu  dapat  berupa  justifikasi  (diakui/tidaknya)  ilmu  pengetahuan tertentu,  pengaturan  kelembagaan  sekolah,  lama  pendidikan  dan  gelar,  serta kualifikasi  pendidikan  yang  dikaitkan  dengan  posisi  pekerjaan  (jabatan).  Pada tataran  pendidikan    tertentu  biasanya  akan  lebih  mudah    untuk  dilaksanakan intervensi  tersebut.  Di  antara  jenjang  pendidikan  sekolah  (mulai  dari  tingkat dasar  hingga  Perguruan  Tinggi)    yang  ada,  umumnya  Negara  lebih  memilih mengkonsentrasikan  kekuasaannya  untuk  mengintervensi  pendidikan  sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Hampir tidak ada negara  yang  menaruh  perhatian  cukup  besar  pada  pendidikan  untuk  orang- orang dewasa.
Pertanyaannya   adalah;   mengapa   negara   lebih   memilih   memusatkan perhatiannya   kepada   pendidikan   anak-anak   (muda)   dibandingkan   dengan

## Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat
pendidikan  orang  dewasa?.  Sebenarnya  jawabannya  sepele  saja,  karena  anak- anak  muda  adalah  generasi  penerus  bangsa.  Pada  tingkat  anak-anak  (muda) sangat  mudah  untuk  dipengaruhi  pola  berpikirnya.  Dengan  demikian  masa- masa  itu  harus  dijadikan  timing  yang  tepat  untuk  membentuknya.  Sebagian negara yang lain memiliki alasan bahwa sekolah cukup menarik untuk dikuasai, dimana di dalamnya terdapat generasi yang sangat mudah untuk  dipengaruhi. Ada juga sebagian negara beralasan karena hak suara untuk pemilihan politik di masa yang akan datang perlu proses sosialisasi, dan itu cocok dilakukan untuk anak-anak melalui sekolah-sekolahnya.
Pendidikan bagi sebagian masyarakat sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar  dan  bukan  lagi  menjadi  kebutuhan  sekunder.  Karena  itu  para  orang  tua berbondong-bondong  memasukkan  anaknya  di  berbagai  lembaga  pendidikan, terutama  lembaga  pendidikan  formal  yang  diselenggarakan  atau  diakreditasi oleh  negara.  Campur  tangan  dan  intervensi  negara  pada  pendidikan  sekolah formal  tampaknya  sering  diabaikan  oleh  para  orang  tua.  Oleh  sebab  itu  perlu adanya  mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  dewasa (masyarakat)  setempat  terhadap  penyelengaraan  pendidikan  sekolah-sekolah formal  agar  intervensi  (kebijakan)  negara  dalam  sektor  pendidikan  bermakna positif bagi generasi berikutnya yang lebih handal, sekaligus untuk mengurangi terjadinya  peluang  penyimpangan  yang  mungkin  dilakukan  negara  dalam kegiatan intervensinya itu.
Di  negara-negara  demokrasi,  kesadaran  untuk  mengawasi  dan membatasi  intervensi  pemerintah  pada  sektor  pendidikan  itu  ditandai  dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sektor pendidikan.  Amerika  Serikat  adalah  salah  satu  Negara  pelopor  demokrasi. Sudah  sejak  lama  kebijakan  pendidikan  di  Amerika  Serikat  menjadi  tanggung jawab  Pemerintah  Negara  Bagian  ( State )  dan  Pemerintah  Daerah  (Distrik). Sebelumnya,  Pemerintah  Pusat  memang  mengintervensi  kebijakan  pendidikan, sebagaimana  yang  terjadi  sejak  tahun  1872,  dimana  Pemerintah  Pusat  AS mengintervensi  kebijakan  pendidikan  dengan  cara  memberikan  tanah  negara kepada  Negara  Bagian  untuk  pembangunan  fakultas-fakultas  pertanian  dan teknik,  membantu  sekolah  dengan  program  makan  siang,  menyediakan pendidikan  bagi  orang-orang  Indian,  menyediakan  dana  pendidikan  bagi  para veteran  yang  kembali  ke  kampus  untuk  menempuh  pendidikan  lanjutan, menyediakan  pinjaman  bagi  mahasiswa,  menyediakan  anggaran  untuk keperluan   penelitian,   pertukaran   mahasiswa   asing   dan   bantuan   berbagai

## Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat
kebutuhan  mahasiswa  lainnya,  serta  memberikan  bantuan  tidak  langsung (karena  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Amerika    Serikat  pemerintah dilarang  memberikan  bantuan  langsung) kepada  sekolah-sekolah agama  dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.
Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagen, intervensi Pemerintah  Pusat  AS  terhadap  pendidikan  mulai  dikurangi.  Hal  ini  terungkap dalam  kepercayaan  Reagen  bahwa  pemerintah  terlalu  mencampuri  kehidupan masyarakat.  Ia  ingin  mengurangi  program-program  yang  menurutnya  tidak dibutuhkan     rakyat     dengan     menghapus     ”pemborosan,     penipuan,     dan penyalahgunaan.” 3 Selanjutnya  tanggung  jawab  dan  inisiatif  kebijakan pendidikan  diserahkan  kepada  Negara  Bagian  (setingkat  Propinsi)  dan Pemerintah  Daerah/Distrik  (setingkat  Kabupaten/Kota).  Di  Amerika  Serikat terdapat  50  negara  bagian  dan  15.358  distrik.  Jadi  sebanyak  itu  lembaga  yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.

## C. Tujuan Pendidikan AS
Sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara  bagian  ( states ).  Penanggung  jawab  utama  sistem  pendidikan  di sana  adalah  departemen  pendidikan  pemerintah  federal  di  Washington  D.C, namun  kegiatan  sehari-hari  didelegasikan  penuh  kepada  pemerintah  setiap Negara  bagian  yang  kemudian  mendelegasikannya  lagi  kepada  Kantor Pendidikan  Distrik  ( Public School District ),  dan  kepada  badan-badan  penyantun college dan universitas.
Sebagaimana  dideskripsikan  di  atas  bahwa  karakteristik  utama  politik sistem  pendidikan  Amerika  Serikat  adalah  menonjolnya  desentralisasi. Pemerintah  Pusat  sangat  memberi  otonomi  seluas-luasnya  kepada  Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika  Serikat  tidak  mempunyai  sistem  pendidikan  yang  terpusat  atau  yang bersifat  nasional,  akan  tetapi  bukan  berarti  tidak  ada  rumusan  tentang  tujuan pendidikan  yang  berlaku  secara  nasional.  Tujuan  sistem  pendidikan  Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:
a. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
b. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
418. 3 Richard Hofstadter, dkk. (2004). Garis Besar Sejarah Amerika Serikat . Deplu AS. Hlm. 417-
c. Untuk membantu pengembangan individu;
d. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat; dan
e. Untuk mempercepat kemajuan nasional.
Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan missi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

## D. Manajemen Pendidikan AS
Manajemen  pendidikan  di  AS  dikembangkan  berdasarkan  aspirasi  dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dilakukan  mengingat  AS  adalah  Negara  dengan  system  desentralisasi.  Di tingkat  nasional  (federal/pusat)  dibentuk  satu  departemen,  yaitu  Departemen Pendidikan  Federal.  Jadi  meski  dalam  sistem  pendidikan  di  Amerika,  sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Deparemen Pendidikan menyediakan kepeminpinan  nasional  untuk  menjawab  isu-isu  penting  dalam  pendidikan Amerika. 4 Departemen  ini  dipimpin  oleh  seorang  setaraf  Sekretaris  Kabinet.
Tugas  departemen  ini  adalah  melaksanakan  semua  kebijakan  pemerintah federal  dalam  sektor  pendidikan  di  semua  tingkatan  pemerintahan  dan  untuk semua  jenjang  pendidikan.  Tetapi,  karena  sebagian  besar  kewenangan  dan tanggung  jawab  pendidikan  sudah  diserahkan  kepada  Negara  Bagian  dan Pemerintah  Daerah,  maka  Departemen  Pendidikan  Federal  hanya  menjalankan monitoring dan pengawasan saja.
Di  tingkat  Negara  Bagian  dibentuk  sebuah  badan  yang  diberi  nama Board  of  Education .  Badan  ini  bertugas  dan  berfungsi  membuat  kebijakan- kebijakan  serta  menentukan  anggaran  pendidikan  untuk  masing-masing wilayah  (Negara  Bagian)  nya,  khususnya  berkenaan  dengan  Pendidikan  Dasar dan  Pendidikan  Menengah.  Selanjutnya,  untuk  menangani  permasalahan  yang berkaitan  dengan  hal-hal  yang  lebih  teknis  (yaitu;  tentang  kurikulum  sekolah, penentuan  persyaratan  sertifikasi,  guru-guru,  dan  pembiayaan  sekolah) dibentuk  sebuah  bagian  pendidikan  yang  disebut  sebagai comissioner , sering juga  disebut  sebagai superintendent Bagian  ini  dipimpin  oleh  seorang  yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur .
62-63. 4 Richard C. Schroeder. (2000). Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat . Deplu AS.hlm.

## Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat
Untuk  beberapa  Negara  Bagian,  pimpinan  Bagian  Pendidikan  ini  dipilih oleh  masyarakatada.  Sementara  itu  pada  level  operasional,  pelaksanaan manajemen  pendidikan  dijalankan  oleh  unit-unit  yang  lebih  rendah,  bahkan banyak  secara  langsung  dilaksanakan  oleh  masing-masing  sekolah  yang bersangkutan.  Para  pimpinan  atau  Kepala  Sekolah  pada  prinsipnya  memiliki kebebasan  dan  otonomi  yang  luas  untuk  menjalankan  manajemen  operasional pendidikan. Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemen pendidikan  Amerika  Serikat  yang  dikembangkan  oleh  Negara-Negara  Bagian memisahkan  antara  Badan  yang  memberi  izin  pendirian  Perguruan  Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan.  Badan  yang  menangani  kebijakan  akademik  dan  keuangan  untuk pendidikan  Tinggi  adalah board  of  trustees .  Untuk  Perguruan  Tinggi  Negeri anggota badan tersebut ditunujuk oleh Gubernur Negara Bagian. Ada juga yang dipilih  dari  dan  oleh  kelompok  yang  akan  diwakili.  Sedangkan    untuk Perguruan  Tinggi  Swasta  anggota  badan  tersebut  dipilih  dari  perguruan  tinggi masing-masing.

## E. Pendanaan Pendidikan AS
Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan  menengah,  yang  lebih  dikenal  dengan public  schools ,  berasal    dari Anggaran  Pemerintah  Pusat  (Federal),  Anggaran  Pemerintah  Negara    Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.

## F. Isu-isu Pendidikan AS
Pada  dekade  1990-an,  Departemen  Pendidikan  memfokuskan  pada  isu- isu  berikut:  meningkatkan  standar  seluruh  siswa,  memajukan  pengajaran, melibatkan orangtua dan keluarga dalam pendidikan anak,  penciptaan  sekolah yang  aman,  disiplin  dan  bebas  narkoba,  mempererat  hubungan  antara  sekolah dan  dunia  kerja,  meningkatkan  akses  bantuan  financial  untuk  para  siswa  agar dapat  kuliah  dan  menerima  pelatihan,  serta  membantu  seluruh  siswa  agar melek teknologi. 5
Menurut  hasil  studi  perbandingan  yang  dilakukan  oleh  Agustiar  Syah Nur  (2001),  seperti  dikutip  oleh  Ulul  Albab;  ada  beberapa  isu  dan  masalah pendidikan  yang  dialami  pemerintah  dan  masyarakat  Amerika  Serikat,  antara lain:
5 Ibid .
a. Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka,  karena  adanya  dinamika  perubahan  social  masyarakat  AS  yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan
a. menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan social anak dilihat dari aspek psikis dan emosional.
b. Tingginya tingkat perceraian, yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia  sekolah  yang  hanya  diasuh  oleh  sang  ibu  sebagai  single-parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerei di AS yang terpaksa harus berporfesi rendahan dan kasar. Hal ini jugamempengaruhi perkembangan social anak-anak mereka.
c. Tingginya  tingkat  imigrasi  yang  umumnya  berasal  dari  kalangan  tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak diantara mereka yang tidak  memperoleh  pekerjaan  yang  layak.  Hal  ini  menyebabkan  masalah pendidikan  anak-anak  dari  keluarga  imigran  tidak  dapat  teratasi. Ditambah  lagi  faktor  bahasa  dari  kalangan  imigran  yang  menyulitkan bagi  anak-anak  imigran  itu  sendiri  jika  mereka  mendapat  akses pendidikan.
d. Dari  berbagai  monitoring  dan  evaluasi  pendidikan  yang  dilakukan oleh berbagai  badan  resmi  AS  sendiri,  ternyata  kualitas  pendidikan  dan lulusan  sekolah  di  AS  masih  kalah  dibandingkan  dengan  negara-negara lain  dalam  standar  internasional.  Banyak  anak-anak  yang  drop-outs  dan tingginya kekerasan oleh anak-anak.

## G. Reformasi Pendidikan AS
Karena  adanya  berbagai  permasalahan  tersebut,  pemerintah  AS  sejak tahun  1990  mencanangkan  reformasi  pendidikan.  Nampaknya  George  Bush masih  melanjutkan  kebijakan  Reagen  bahwa  terdapat  industri  swasta  serta pemerintah  local  dan  Negara  bagian  turut  menanggung  biaya  kebijakan pemerintah. Pada tahun tersebut Presiden AS George H. B. Bush beserta seluruh Gubernur  Negara  Bagian  (saat  itu  Bill  Clinton  termasuk  menjadi  salah  satu Gubernur  Negara  Bagian)  menyetujui  reformasi  pendidikan  dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru. Yaitu:
a. Pada  tahun  2000,  seluruh  anak  di AS  di waktu  mulai masuk  sekolah  dasar sudah siap untuk belajar.
b. Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 90%.
c. Pada  tahun  2000,  murid-murid  di  AS  yang  menyelesaikan  pendidikannya pada “grade 4, 8 dan 12” mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran  yang  menantang,  yaitu  bahasa  inggris,  matematika,  sains,  sejarah, dan geografi. Setiap sekolah di AS harus mampu menunjukkan bahwa anak- anak  dapat  menggunakan  pikirannya  dengan  baik,  sehingga  mereka  siap menjadi  warga  negara  yang  baik,  siap  untuk  memasuki  pendidikan  yang lebih  tinggi,  serta  siap  pula  untuk  pekerjaan  yang  produktif  dalam perekonomian modern.
d. Pada tahun 2000, siswa-siswa AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika.
e. Pada  tahun  2000,  setiap    orang  dewasa    AS  dapat  membaca    dan  menulis, memiliki  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
f. Pada  tahun  2000,  setiap  sekolah  di  AS  harus bebas  dari obat-obat  terlarang dan  kekerasan,  serta  dapat  menciptakan  suasana  lingkungan  yang  mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar.
Pokok-pokok  reformasi  tersebut  dimaksudkan  sebagai  pegangan  dalam membuat  kebijakan-kebijakan  pendidikan  yang  sudah  harus  segera diimplementasikan  dan  hasilnya  sudah  harus  kelihatan  pada  tahun  2000.  Dan memang  itulah  yang  terjadi  di  AS.  Pokok-pokok  reformasi  pendidikan  itu akhirnya  ditindak  lanjuti  dengan  berbagai  kreasi  kebijakan  pendidikan  di tingkat  negara bagian  dan pemerintah derah. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan  Gubernur  itu  dipelopori  oleh  Gubernur  Bill  Clinton  dan  Lamar Alexander  di  masing-masing  negara  bagiannya.  Gebrakan  yang  dilakukan adalah:
a. Meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan
b. Melaksanakan test standar untuk mengukur keberhasilan siswa
c. Menjalankan  sistem  penilaian  yang  ketat  terhadap  guru  sejalan  dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru
d. Memperbesar  tambahan  dana   dari  negara  bagian  bagi  sekolah  sekolah. Tambahan  dana  baru  ini  pada  umumnya  dipakai  untuk  meningkatkan  gaji guru yang kala itu masih berada pada taraf sangat rendah.
Akhirnya  AS  benar-benar  memperoleh  kemajuan  di  bidang  pendidikan, sehingga  ketika  Bill  Clinton  menjadi  Presiden  AS,  keberhasilan  AS  dalam mengembangkan kebijakan pendidikan mendapat perhatian khusus.

## H. Penutup
Dari  deskripsi  kebijakan  pedidikan  yang  diambil  pemerintah  Amerika Serikat,  tentunya  banyak  hal  yang  mungkin  saja  dapat  diambil  sisi-sisi  yang sekiranya  baik  untuk  dijadikan  referensi  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas sistem  pendidikan  di  negara  kita.  Ternyata  sudah  menjadi  kultur  budaya  yang sangat  mengakar  dalam  sejarah  AS  bahwa  pendidikan  menjadi  tugas  bagi keluarga  dan  masyarakat.  oleh  karena  itu    masyarakat  tidak  mau    kalau pendidikan  diatur  oleh  pemerintah  pusat,  bahkan  oleh  pemerintah  negara bagian,  bahkan  oleh  pemerintah  lokal  sekalipun.  Masyarakat  merasa  memiliki hak  yang  sangat  kuat  untuk  menentukan  sistem  pendidikan  seperti  apa  yang paling  tepat  untuk  masyarakat  mereka.  Mereka  menganggap  tantangan  yang dihadapi oleh setiap komunitas tidaklah sama, jadi sistem pendidikan juga tidak boleh atau tidak perlu disamakan antara satu kota dengan kota lain, antara satu state  dengan  state  lain.  Kita  melihat  masih  terlalu  banyak  problema  dan ketidakpuasan  diseputar  persoalan  pendidikan  ini,  tetapi  sebagai  bangsa  yang besar  dan  sudah  tua  mereka  sangat  berpengalaman  dalam  memberikan  respon yang  cepat  dan  tepat  dalam  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang terjadi.  Karakter  ini  sudah  menjadi  budaya  bangsa  Amerika  yang  perlu  kita pelajari untuk kita ambil manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Richard Hofstadter, dkk. 2004. Garis Besar Sejarah Amerika Serikat . Deplu AS.
Richard C. Schroeder. 2000. Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat . Deplu AS.
Richard  N.  Current.  1965. American  History:  A  Survey .  New  York:  Alfred  A. Knopft.
Tadashi  Fukutake.  1988. Masyarakat  Jepang  Dewasa  Ini .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka
Sumber dari Internet :
http://hendronurprasetyo.blogspot.com/2007/07/sistem-pendidikan-di-amerika- serikat.htm l
http://www.unitomo.ac.id/artikel/ululalbab/edu_policy/babempat.pdf

## Tentang Penulis
Taat  Wulandari,  S.  Pd. Merupakan  dosen  pada  Jurusan  Pendidikan  Sejarah, FISE,  UNY.  Saat  ini  sedang  menyelesaikan  pendidikan  S2  pada  Program  Studi PIPS  Universitas  Negeri  Yogyakarta.  Saat  ini  mengampu  mata  kuliah:  Sejarah Amerika, Sejarah Pemikiran, dan Pendidikan IPS.