## KAJIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA NARKOTIKA
Oleh:

## FERAWATI
Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Penjatuhan  pidana  mati  sebagai bentuk  konsistensi  pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran narkotika kembali menuai  perdebatan  baik  pro ataupun kontra dari berbagai pihak. Ada  sejumlah  pihak  beranggapan bahwa  perumusan  pidana  mati dalam Undang-undang dan pelaksanaan  pidana  mati  terhadap terpidana  narkotika  bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan  hak  untuk hidup.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengkaji  bagaimana  ajaran  Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk hidup  dan  menguraikan  beberapa pandangan yang menganggap perlunya  dilakukan  penjatuhan pidana  mati  terhadap  terpidana narkotika. The  imposition  of  death  penalty as  a  form  of  consistency Indonesian  government  in  the fight  against  trafficking  and abuse  of  narcotics,  back  reap good  debate  the  pros  and  cons from avariety of parties. The are a  number  of  parties  who  argue that the formulation of the death penalty  in  law  and  executions against  convicted  narcotics contrary  to  human  rights.  This paper  aims  to  examine  how  the teaching  of  human  rights regarding  the  rights  to  life  and outlines  some  of  the  view  that consider  the  need  for  the imposition of  the  deat  penalty against convicted narcotics.
Kata Kunci : Pidana mati, Hak Asasi Manusia, Terpidana Narkotika

## A. Pendahuluan
Eksekusi  mati  terhadap  6  (enam)  orang  gembong  narkotika  pada minggu  18  Januari  2015  lalu,  semakin  meneguhkan  bahwa  Indonesia adalah  negara  yang  bersifat retensionis (mempertahankan)  pidana  mati baik  secara de  jure maupun de  facto. Pro  dan  kontra  atas  keberadaan pidana  mati ( CapitalPunishment )  sejak    lama  telah  menjadi  isu  klasik
yang  tak  berkesudahan,  tidak  hanya  dikalangan  akademisi  maupun praktisi  hukum  semata,  persoalan  pemberian  pidana  mati  juga  masih menjadi perbincangan yang cukup hangat dikalangan masyarakat.
Cesare Beccaria  pada  dekade  tahun  1780-an  pernah  menentang pidana  jenis  ini  karena  dianggap  tidak  manusiawi  dan  tidak  efektif. 1 Pidana mati dianggap  kontra produktif  jika membandingkannya dengan tujuan hukum sebagai bagian dari wajah konkrit konsep moralitas warga masyarakat.  Persoalan  yang  terpenting  dan  menarik  adalah  mengenai efektifitas penjatuhan pidana mati  itu sendiri, apakah penjatuhan pidana mati mampu menekan laju perkembangan dan perluasan kejahatan yang tergolong extraordinary  crime dan  apakah  memang  benar  perumusan pidana  mati  dalam  ketentuan  Undang-undang  serta  eksekusi  terhadap terpidana  mati  tersebut  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia, khususnya terhadap pemenuhan hak untuk hidup.
Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya  dan  tercapainya  ketertiban  sosial  dalam  masyarakat.  Di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek social  welfare dan social  defence ,  sebagaimana  yang  termaktub  dalam tujuan  negara  yang  terdapat  dalam  alinea  ke-empat  Undang-undang Dasar 1945.
Posisi  hukum  pidana  sebagai ultimum  remedium (obat  terakhir) dalam menangani persoalan hukum dalam masyarakat semakin mendapat tempat penting, terutama
berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan  kepentingan  umum.  Sejalan  dengan  pendapat  Van
1 Eva  Achjani  Zulfa, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan,    Bandung,  Lubuk  Agung, 2011, hlm. 104.
Bemmelen,  bahwa  dengan  adanya  hukum  pidana  yang  diancamkan terhadap  tingkah  laku  manusia  berarti  negara  telah  mengambil  alih tanggung  jawab  mempertahankan  peraturan  dan  tertib  sosial  yang  telah ditentukan. 2
Tindak  pidana  narkotika  dewasa  ini  telah  bersifat  transnasional yang  dilakukan  dengan  menggunakan modus  operandi yang  tinggi, teknologi  canggih  dan  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas  dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda. Sebagai bentuk kejahatan extraordinary crime maka penanganannya pun memerlukan bentuk pidana yang bersifat extraordinary punishment .
Pertanyaannya  adalah  apakah  penjatuhan  pidana  mati  dapat digolongkan  sebagai extraordinary  punishment ,  sehingga  penderitaan (nestapa)/pidana  yang dijatuhkan  tersebut  memiliki  efek  pencegahan terhadap  masyarakat  atau  pidana  mati  tersebut  justru  akan  menjadi pedang bermata dua yang apabila tidak hati-hati menggunakannya dapat berbalik  menyerang  dan  merusak  tatanan  sosial  masyarakat,sehingga tujuan  untuk  menekan  bahkan  menghentikan  laju  penyalahgunaan  dan peredaran narkotika di negara ini tidak tercapai.

## B. Pembahasan
1. Pandanga  Hak  Asasi  Manusia  mengenai  Hak  untuk  Hidup Manusia.
Dewasa  ini  pemikiran  tentang  pidana  mati  tidak  akan  dapat dipisahkan dari persoalan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks Hak Asasi
2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 7.
Manusia  dimana  hak  hidup  ( rights  to  life )  merupakan  hak  yang  tidak dapat  dikesampingkan.  Hak  untuk  hidup  merupakan  hak  yang  sangat dilindungi.  Pasal  3  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  10  Desember  1948 merumuskan  “  setiap  orang  berhak  atas  penghidupan,  kebebasan  dan keselamatan  individu”.  Rumusan  ini  menggariskan  suatu  prinsip  utama dalam  Hak  Asasi  Manusia  yaitu  bahwa  tidak  seorang  pun  dapat  dicabut hak atas kehidupannya (nyawanya) secara sewenang-wenang. Pernyataan tersebut  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan  dan  argumentasi  apakah hukuman  mati  merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  3  dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut?
Ketentuan  dalam  Pasal  6  dari  konvenan  Internasional  Hak-hak Sipil dan Politik merumuskan bahwa: 3
a. Setiap  manusia  berhak  atas  hak  untuk  hidup  yang  melekat  pada dirinya.  Hak  ini  wajib  dilindungi  oleh  hukum.  Tidak  seorang  pun dapat  dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
b. Di  negara-negara  yang  belum  menghapuskan  hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan  yang  paling  serius  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvenan dan kenvensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
c. Apabila  suatu  perampasan  kehidupan  merupakan  kejahatan genosida,  harus  dipahami  bahwa  tidak  satu  pun  dalam  Pasal  ini yang  memberikan  kewenangan  pada  negara  yang  menjadi  pihak dalam  konvenan  ini,  untuk  mengurangi  kewajiban  apapun  yang telah  dibebankan  oleh  ketentuan  dalam  konvensi  tentang Pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genosida.
d. Setiap  orang  yang  telah  dijatuhi  hukuman  mati  berhak  memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau    penggantian  hukuman  mati  dapat  diberikan  dalam  semua kasus.
e. Hukuman  mati  tidak  boleh  dijatuhkan  atas  kejahatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  di  bawah  usia  delapan  belas  (18)  tahun
3 Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, hlm. 105.
dan  tidak  boleh  dilaksanakan  terhadap  perempuan  yang  tengah mengandung.
f. Tidak  ada  satu  pun  dalam  Pasal  ini  yang  boleh  dipakai  untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini.
Dari ketentuan ini, posisi hukuman mati dalam pandangan hukum Hak Asasi Manusia tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak, dan hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius antara lain genosida. Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977  dimana  PBB  mengambil  langkah  mengumumkan  penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas  diberlakukan  untuk  beberapa  kejahatan.  Beberapa  konvensi regional  yang  juga  mendorong  upaya  penghapusan  pidana  mati  antara lain: 4
1. Konvensi  Eropa  tentang  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan Kebebasan Dasar, Pasal 2:
a. Hak  setiap  orang  untuk  hidup  harus  dilindungi  dengan
Undang-undang.  Tidak  seorangpun  boleh  dirampas kehidupannya,  kecuali  dalam  pelaksanaan  hukuman  oleh pengadilan  setelah  ia  diadili  untuk  suatu  kejahatan  yang diancam dengan hukuman yang demikian menurut Undang- undang. 2. Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 4: a. Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh Undang-undang dan pada umumnya, dari suatu pembunuhan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang. b. Di  negara-negara  yang  belum  dapat  menghapuskan hukuman  mati,  hukuman  ini  hanya  dapat  dikenakan  untuk kejahatan-kejahatan  yang  paling  berat  dan  sesuai  dengan putusan  terakhir  yang  disampaikan  oleh  pengadilan  yang berwenang  dan  berdasarkan  Undang-undang  yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh
diperluas  pada  kejahatan-kejahatan  yang  terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.
3. Hukuman  mati  tidak  akan  diberlakukan  lagi  di  negara-negara yang telah menghapuskannya.
4. Dalam  perkara  apapun  hukuman  mati  harus  tidak  bolah dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan- kejahatan biasa yang terkait.
5. Hukuman  mati  tidak  boleh  dikenakan  pada  orang  yang  pada waktu  kejahatan  dilakukan  dibawah  umur  18  (delapan  belas) tahun  atau  diatas  tujuh  puluh  tahun  dan  juga  tidak  boleh diberlakukan terhadap wanita yang sedang hamil.
6. Setiap  orang  yang  dihukum  mati  mempunyai  hak  untuk memohon  amnesti,  pengampunan  atau  peringanan  hukuman yang  mungkin  diberikan  dalam  semua  perkara.  Hukuman  mati tidak  boleh  dikenakan  selama  petisi  semacam  itu  sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.
Dalam Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing  the  death  Penaly (Resolusi  PBB.1984/50)  dirumuskan  hal-hal sebagai berikut: 5
1. Di  negara-negara  yang  belum  menghapus  hukuman  mati, hukuman mati hendaknya hanya diancamkan kepada kejahatan- kejahatan  yang  paling  serius,  dimana  dapat  dipahami  bahwa kejahatan-kejahatan  tersebut  merupakan  kejahatan  dengan menggunakan  senjata  api  atau  kejahatan  yang  menimbulkan ancaman kerusakan yang berat.
2. Hukuman  mati telah  diancam  sebelum  perbuatan  tersebut dilakukan.  Bila  terjadi  perubahan  setelah  perbuatan  dilakukan hendaknya  pelaku  mendapat  keuntungan  dari  perubahan tersebut.
5 Eva Achjani Zulfa, ibid, hlm.106-107.
3. Seseorang yang usianya dibawah 18 tahun pada saat perbuatan dilakukan  tidak  dapat  dijatuhkan  hukuman  mati,  tidak  juga dapat dijatuhkan bagi wanita hamil atau yang baru melahirkan atau orang-orang yang menderita kelainan jiwa. 4. Hukuman  mati  mungkin  diancamkan  kepada  orang  yang terbukti    bersalah  berdasarkan  proses  pembuktian  yang  jelas dan tidak dimungkinkan adanya penjelasan lain selain atas fakta yang ada. 5. Hukuman  mati  hanya  dapat  dijatuhkan  berdasarkan  vonis hakim  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  yang  berwenang setelah melalui proses persidangan yang adil dan tidak memihak sesuai  dengan  ketentuan  pasal  14  Konvenan  hak-hak  sipil  dan politik, termasuk hak tersangka untuk mendapat pendampingan penasihat hukum disemua tingkat peradilan. 6. Seseorang yang telah divonis dengan pidana mati memiliki hak untuk melakukan upaya hukum ketingkat pengadilan yang lebih tinggi,  dan  dalam  setiap  upaya  hukum  yang  dilalui  harus diyakinkan  bahwa  telah  diperiksa  secara  memadai  dan  oleh lembaga yang berwenang. 7. Setiap  orang  yang  dijatuhi  pidana  mati  berhak  meminta pengampunan  atau  peringanan  hukuman,  pemanfaatan  atau perubahan  hukuman  dijaminkan  dalam  setiap  kasus  dimana hukuman mati dijatuhkan.
8. Hukuman  mati  tidak  dapat  dijalankan  ketika  upaya  hukum banding  atau  upaya  hukum  lainnya  sebagai  sarana  untuk mendapatkan  pemaafan  atau  pengurangan  hukuman  tengah dilakukan.
9. Eksekusi terhadap hukuman mati selayaknya dilakukan dengan cara  yang  dapat  mengurangi  penderitaan  yang  timbul karenanya.
Konsep  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  itu  sendiri dapat  dilihat  dalam  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945,  hal tersebut  juga termaktub  pula  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  ke- empat, antara lain sebagai berikut:
“ ….kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.
Dari  kutipan  pembukaan  UUD  1945  tersebut  dapat  dipahami bahwa  prinsip  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  telah  dijamin keberlangsungannya.  penjaminan  tersebut  dapat  dikategorikan  dalam tatanan social  defence dan socialwelfare yang  hendak  diwujudkan  oleh negara,  namun  dapat  dilihat  pula  bahwa  konsep  pelaksanaan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia  itu  tentunya  memiliki  ciri  yang  berbeda  dengan negara  lainnya.  Perbedaan  tersebut  tentunya  terletak  pada  kearifan nasional  Indonesia  yang  tergambar  dalam  Pancasila  dan  tujuan  negara tersebut.
Hak  untuk  hidup  itu  sendiri  dijamin  keberlangsungnnya  dalam UUD  1945,  dimana  dalam  pelaksanaanya  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum  dan  Undang-undang,  sehingga  tidak  serta  merta  hak untuk hidup tersebut dapat mengangkangi hak orang lain, terutama dalam skala besar hak dari masyarakat. Inilah yang menjadi alasan dasar bahwa pembatasan  hak  untuk  hidup  adalah  terletak  pada  kewajiban  untuk menghormati hak untuk hidup  yang dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan hal  tersebutlah  disatu  sisi  keberadaan  pidana  mati  masih  tetap dipertahankan  meskipun  menuai  pendapat  pro  dan  kontra  terhadap pelaksanaannya.
2. Pandangan  Perlunya  Penjatuhan  Pidana  Mati  terhadap

## Pengedar  Narkotika.
Untuk  mencegah  dan  memberantas  peredaran  gelap  narkotika secara lebih efektif, disalurkan dan diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR  dengan  mengganti  Undang-undang  No  22  Tahun  1997  dengan Undang-undang  No  35  tahun  2009  Tentang  narkotika,  adanya  ancaman
pidana  mati  dalam  Undang-undang  ini  menunjukkan  keseriusan pemerintah  dan  DPR  Untuk  memberantas  peredaran  gelap  narkotika. Dipilihnya  atau  ditetapkannya  pidana  mati  sebagai  salah  satu  sarana untuk  menanggulangi  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu pilihan  kebijakan.  Dalam  menetapkan  suatu  kebijakan  bisa  saja  orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati.
Adapun  yang  menjadi  alasan  mengenai  pentingnya  penjatuhan pidana  mati  tersebut  untuk  diberlakukan  terhadap  terpidana  narkotika antara lain sebagai berikut:
a. Seandainya  pidana  mati  tidak  diterapkan  terhadap  terpidana narkotika  dikhawatirkan  perkembangan  jaringan  (sindikat) pengedar narkotika tidak dapat dibatasi oleh karena peredaran gelap  narkotika  dapat  merusak  tatanan  masyarakat,  merusak generasi  muda,  sehingga  adalah  wajar  apabila  dijatuhi  Pidana mati. 6
b. Pidana  mati  sangat  dibutuhkan  dalam  era  pembangunan terhadap  mereka  yang  menghambat  proses  pembangunan, mengedarkan  narkotika  dapat  diartikan  menghambat pembangunan  oleh  karena  sifatnya  merugikan  dan  merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. 7
c. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari  hukum  pidana  oleh  karena  kemanfaatannya  sebagai  alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.
6 SR.  Sianturi  dan  Mompang  Panggabean, Hukum  Penitensier  di  Indonesia,  Bandung, Alumni, 1999, hlm.62.
7 Ibid, hlm. 64.
Pemberian  pidana  mati,  jika  ditinjau  dari  orientasi  tujuan  hukum pidana itu sendiri yaitu: 8
a. Memperkuat  jaringan  akhlak  atau  moral  dan  membangun tanggung jawab sosial.
b. Melindungi  tatanan  masyarakat  dan  tatanan  konstitusi  dari gangguan atau perbuatan jahat.
c. Mendidik kesadaran hukum masyarakat.
d. Untuk  membangun  sikap  yang  patut  terhadap  aturan  hidup bersama atau bermasyarakat.
Menurut  Bambang  poernomo  pidana  Mati  masih  diperlukan dengan alasan sebagai berikut : 9
a. Baik  dalam  pelaksanaan  pidana  mati  maupun  pidana  penjara, apabila  terjadi  kekeliruan  putusan  hakim,  menurut  kenyataan ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya. b. Berdasarkan  landasan  Pancasila  yang  dikaitkan  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum  harus  ditarik  garis pemikiran  kemanfaatannya  demi  kepentingan  umum  bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu.  Manakala  ada  pertentangan  atas  dua  pola kepentingan,  maka  memakai  cara  berfikir  bahwa  bekerjanya tertib  hukum  yang efficient lebih  baik  mulai  bertitik  tolak kepada  kepentingan  masyarakat  yang  menjadi  dasar  diatas kepentingan-kepentingan  lain,  dalam  arti  tidak  terdapat ketertiban  hukum,  maka  kepentingan  yang  lain  tidak  dapat dilaksanakan.  Dan  disamping  itu  dasar  pembenaran  untuk pencegahan  ketidak  adilan  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan adalah  alasan subsociale merupakan  suatu  kepentingan  umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi. c. Dalam  hal  berbicara  tentang  budaya  dan  peradaban  bangsa Indonesia  tidaklah  mungkin  berslogan  melambung  tinggi melampaui  kenyataan  dari  peradaban  bangsa-bangsa  lain, terutama  terhadap  negara  tetangga  yang  dalam  kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena  masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati.
d. Ilmu  pengetahuan  tentang  tujuan  hukum  pidana  dan pemidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana  dari  unsur-unsur  yang  berupa  pembalasan,  tujuan
8 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman pemidanaan Perspektif Pembaharuan Huum Pidana  dan  Kajian  Perbandingan  Beberapa  Negara,  Semarang,  Universitas  Diponegoro,  2009, hlm.19.
9 Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, yogyakarta, Total Media, 2009, Hlm.29-30.
umum,  tujuan  khusus,  pendidikan,  menakutkan  dan membinasakan  bagi  kejahatan-kejahatan  tertentu,  dimana masing-masing  tujuan  itu  dipergunakan  secara  selektif  dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.
Dengan demikian maka pemberian hukuman mati itu sendiri pada hakikatnya  tidak  dapat  dihadapkan  secara diametral (sama  sekali bertentangan)  dengan  hak  untuk  hidup  (Pasal  28 A  jo.  Pasal  28  I  UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia)  serta  hak  untuk  bebas  dari  penghilangan nyawa (Pasal 33 Undang -undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
Pernyataan di dalam UUD 1945  dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  bahwa  “  setiap  orang  berhak  untuk hidup”  identik  dengan  pasal  6  Ayat  (1)  ICCPR  ( International  Convenant on  Civil  and  Political  Rights )    yang  menyatakan  bahwa “  every  human being  has  the  right  to  life ”  namun  dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  ICCPR ( Intenational  Convenant  on  Civil  and  Polical  Rights ),  pernyataan  itu dilanjutkan dengan kalimat tegas “ no one shall be arbitrarily deprived of his life ”. Jadi walaupun Pasal 6 Ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa” setiap manusia  mempunyai  hak  untuk  hidup”  tapi  tidak  berarti  hak  untuk hidupnya itu tidak dapat dirampas, yang tidak boleh adalah “perampasan hak  hidupnya  secara  sewenang-wenang,  bahkan  dalam  Pasal  6  Ayat  (2) dinyatakan,  pidana  mati  tetap  dapat  dimungkinkan  untuk  “ the  most serious crime. ”
Mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pidana  mati  itu  sendiri  dengan tetap  memperhatikan  klausul  Pasal  10  huruf  (a)    jo.  Pasal  11  KUHP  jo. Undang-undang No. 2 /PNPS/ 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana
mati yang di jatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum dan Militer jo. Peraturan Kapolri No. 12/ 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana  mati.  Putusan  mengenai  pidana  mati  yang  sudah  mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dengan keputusan Presiden ( fiat eksekusi ),  kendati  terpidana  menolak  untuk  memohon  pengampunan (grasi)  dari  Presiden,  beliau  tetap  berwenang  memberikan  grasi  untuk mengatasi  terjadinya  kemungkinan  kesalahan  hakim.  Dalam  hal  ini adanya  campur  tangan  Presiden,  dapat  diartikan  bahwa  pidana  mati tersebut  tidak  bersifat  sewenang-wenang  oleh  karena  butuh  serangkaian proses  pemikiran  dan  pertimbangan  yang  cukup  mendalam  baik  dalam tataran  putusan  oleh  Yudikatif  maupun  dalam  pelaksanaannya  yang terlebih dahulu melalui persetujuan Presiden selaku Eksekutif.
Pidana mati dipandang dari Ide keseimbangan monodualistik 10 dan Individualisasipidana 11 itu  sendiri,  tidak  dapat  digolongkan  sebagai bentuk stelsel yang bersifat kejam, oleh karena pidana mati yang bersifat ekseptional tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  eksekusi  terpidana  mati  menggunakan  cara  yang seminimal  mungkin  tidak  menyebabkan  rasa  sakit  yang berkepanjangan  (meregang  nyawa),  dalam  arti  pelaksanaan eksekusi tersebut dengan tetap memperhatikan sisi kemanusian terhadap si terpidana.
2. Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum, hal  ini  adalah  manusiawi  mengingat  terpidana  dalam  hal  ini
10 Ide  keseimbangan  monodualistik  diterapkan  dalam  syarat  pemidanaan  dalam  konsep yang  bertolak  dari  pemikiran  keseimbangan  antara  kepentingan  masyarakat  dengan  kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Lihat : Barda Nawawi Arief , Bunga rampai Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 17.
11 Ibid, hlm. 20.
tetap  dipandang  kedudukannya  sebagai  individu  yang  diakui hak-haknya secara terbatas.
3. Pidana mati tidak pernah diancamkan secara tersendiri bahkan tidak  pernah  diancamkan  secara  alternative  hanya  dengan pidana penjara seumur hidup.
4. Pidana  mati  tidak  boleh  diberikan  berbarengan  dengan  pidana pokok lainnya (penjara, tutupan, kurungan, denda).
5. Pidana  mati  hanya  diberikan  terhadap  kejahatan  yang digolongkan  sebagai  kejahatan  berat  ( Rare  crime )  dan kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ).
6. Dalam Pasal 56 KUHAP disebutkan antara lain bahwa dalam hal tersangka  atau  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang diancamkan  dengan  pidana  mati  maka  pejabat  yang bersangkutan  untuk  memeriksa  perkara  tersebut  diwajibkan menunjuk penasihat hukum bagi mereka secara cuma-cuma.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  maka  sangatlah  kurang  bijak apabila  ada  pendapat  yang  mengatakan  pidana  mati  adalah  pidana  yang kejam  dan  tidak  layak  diterapkan  oleh  karena  pemberian  pidana  mati tersebut  mereduksi  Hak  Asasi  Manusia,  eksekusi  pidana  mati  tersebut adalah  ideal  oleh  karena  pemberian  pidana  mati  tersebut  dilakukan dengan  tetap  mengedepankan  sisi humanistik dan di  Indonesia  sendiri pandangan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  tersebut  tidak  bersifat  mutlak, oleh  karena  hukum  sebagai  pembatas  sekaligus  penyeimbang  atau pengatur  hak  terhadap  kewajiban  asasi,  sehingga  pelaksanaan  hak tersebut  apabila  memaksakan  sarananya  untuk  bergerak  melakukan
tindakan  yang  dianggap  perlu  dan  sepadan  termasuk  pemberian  pidana mati  sendiri  dengan  tujuan  untuk  ketertiban  sosial  dan  keamanan nasional.

## C. Penutup
1. Hukuman  mati  masih  sangat  perlu  diancamkan  khususnya  terhadap kejahatan  yang tergolong  kejahatan  berat  ( rare  crime )  dan  kejahatan luar  biasa  ( extraordinary  crime )  yang  membutuhkan  penanganan yang bersifat khusus. Penjatuhan pidana mati sedapat mungkin dengan tetap  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan,  kepentingan umum yang dilanggar serta kemanfaatan secara luas.
2. Hukuman mati terhadap pengedar narkotika dilegalkan dalam rangka menghindari  bahaya  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan  manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
3. Penjatuhan pidana tidak dapat dikategorikan bertentangan ( diametral )
terhadap hak untuk hidup atau mempertahankan hidup dari individu, mengingat  pembatasan  hak  tersebut  adalah  kewajiban  asasi  untuk menghormati  hak  orang  lain  dan  hukum  adalah  penyeimbang  antara hak dan kewajiban tersebut.

## D. Daftar Pustaka
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Indonesia ,
Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
---------------, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif
Pembaharuan Hukum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara , Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , Bandung, Lubuk Agung, 2011.
SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, Hukum Penitensier di Indonesia , Bandung, Penerbit Alumni, 1999.
Syaiful  Bakhri, Perkembangan  Stelsel  Pidana  Indonesia ,  Yogyakarta,
Total Media, 2009.