## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN KULON PROGO
Aina Shafira 1) , Ardita Kurniasiwi 2)
1 2 Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakulitas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## Abstrak
E-Government  sebagai  suatu  mekanisme  baru  dalam  interaksi  antara pemerintah  dan  masyarakat,  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  terutama internet harus dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat. Dengan adanya E- Goverment yang telah disediakan oleh pemerintah kulon progo melalui pelayanan berbasis  online,  maka  dapat  dianalisis  bagaimana  implementasi  e-government dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Kulon  progo  sebagaimana yang  telah  dikembangkan  sedemikian  rupa  dalam  upaya  inovasi  peningkatan pelayanan  di  kabupaten  kulon  progo  yang  efektif  dan  efisien.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  data  sekunder,  dengan  Metode  yang  berasal  dari  dokumentasi yang  dimana  data  diperoleh  dari  berbagai  macam  sumber  literatur  sebelumnya yaitu web resmi instansi dan jurnal-jurnal untuk keabsahan penelitian. Aplikasi e- Goverment  di  Kabupaten  Kulon  Progo    bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi dan  keterpaduan  penyelenggaraan  SPBE,  namun  perkembangan  SPBE  tersebut masih  dalam  proses  pengintregasian.  Implementasi  e-government  di  kabupaten kulon  progo  bisa  dikatakan  belum  efektif  karena  Pemkab  Kulon  progo  kurang dalam  penggunaan  aplikasi  dibanding  pemda-pemda  lain  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Namun  Dengan  adanya  pemeriksaan  kinerja  pendahuluan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  diharapkan  dapat  meningkatkan penggunaan  aplikasi  sehingga  pelayanannya  bisa  tepat  dan  memudahkan  dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat waktu dan akurat.
Kata kunci: Implementasi, E-Government, Pelayanan

## Abstract
E-Government as a new mechanism for interaction between government and society, in the use of information technology, especially the internet, must be able to improve services to the public. With the existence of E-Government that has been provided by the  Kulon  Progo  government  through  online-based  services,  it  can  be  analyzed  how the  implementation  of  e-government  in  improving  public  services  in  Kulon  Progo Regency  as  it  has  been  developed  in  such  a  way  as  to  make  an  effort  to  improve services  in  an  effective  Kulon  Progo  Regency.  and  efficient.  This  study  uses  a qualitative  method.  The  data  used  in  this  study  are  sourced  from  secondary  data, with a method derived from documentation where the data is obtained from various previous literature sources, namely the official website of the agency and journals for the validity of the study. The e-Government application in Kulon Progo Regency aims to improve efficiency and integration of SPBE implementation, but the development of SPBE  is  still  in  the  process  of  integration.  The  implementation  of  e-government  in Kulon  Progo  district  can  be  said  to  be  ineffective  because  the  Kulon  Progo  Regency Government  is  less  in  using  the  application  than  other  regional  governments  in Daerah Istimewa Yogyakarta. However, with the preliminary performance inspection
of the Electronic Based Government System (SPBE) it is hoped that it can increase the use  of  applications  so  that  services  can  be  precise  and  facilitate  financial management, so that they can be timely and accurate.
Keywords : Implementation, E-Government, Service

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tanggung  jawab  pemerintah  adalah  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat  karena  saat  ini  pelayanan publik  di  Indonesia  cenderung  kurang  sehingga  masyarakat  Indonesia mulai  memiliki  rasa  hilang  kepercayaan  terhadap  pemerintah  sebagai birokrasi  publik.  Sebagian  besar  masyarakat  kurang  mendapatkan informasi,  kebingungan  dalam  mendapatkan  prosedur  pelayanan,  bahkan mengalami keterbatasan  sarana dan prasarana pelayanan publik.Selain itu cara  pelayanan  yang    diterima    oleh    masyarakat    sering    direndahkaan martabatnya  sebagai    warga  negara.  Dalam  posisi  ini,  masyarakat merupakan  klien  yang  membutuhkan  bantuan  birokrasi  pemerintah, sehingga  masyarakat  harus  menaati  peraturan  birokrasi  dan  keinginan instansi  pemerintah.Menurut  (Indonesia,  2009)  tentang  Pelayanan  Publik menjelaskan bahwa memberikan pelayanan yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip dan tujuan pelayanan, dan fungsi utama pemerintahan yang  baik  yaitu  mampu  menyediakan  kebutuhan  pelayanan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,termasuk barang,jasa,dan / atau jasa administrasi.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berkembang sangat pesat,baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi,meneliti  dan  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  secara efektif  kapanpun  dan  dimanapun.Kehadiran  internet  dalam  mengakses teknologi  informasi  dan  komunikasi  memudahkan  semua  aktivitas  dalam perolehan  dan  komunikasi  informasi  yang  tepat.Menurut  (Presiden  et  al., 2003) Teknologi informasi dan komunikasi juga mencakup semua golongan masyarakat,termasuk  pemerintah.Teknologi  informasi  dan  komunikasi digunakan  dalam  pengembangan  pembangunan  kota  pintar,salah  satunya
adalah  aplikasi  untuk  meningkatkan  efisiensi,meningkatkan  layanan publik,dan meningkatkan kesejahteraan warga negara.
Salah  satu  teknologi  Informasi  yang  sangat  berpengaruh  pada kehidupan  manusia,  khususnya  di  Indonesia  adalah  penerapan  electronic government  (e-government).   E-Government  dalam  hal  ini  adalah  mengacu pada pendistribusian informasi dan layanan kepada orang atau perusahaan atau  departemen  pemerintah  lainnya  oleh  pemerintah  nasional  atau  lokal melalui  Internet  atau  sarana  digital  lainnya.  E-Government  adalah  kata umum  untuk  layanan  berbasis  web  lokal,  negara  bagian,  dan  federal.   E- government adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas pemerintah  yang  saat  ini  fokus  di  Indonesia  pada  implementasi  e- government.  Upaya  Meningkatkan  Perubahan  Kemajuan  dalam  penerapan e-government  terjadi  pada  April  2004  ketika  pemerintah  mengajukan permohonan  untuk  seluruh  WNI,  paspor,  SIM,  dan  nomor  pajak  dengan satu  nomor  identifikasi  (SIN).  Penilai  difokuskan  pada  keberadaan  web, interaksi, transaksi, dan transisi, keberlanjutan, kemauan dan transparansi e-Government, nilai investasi di setiap wilayah, kepemimpinan, pelembagaan e-government di sektor-sektor ini, proses manajemen, kinerja kepemimpinan kantor depan , dan faktor anggaranPenerapan e-government di  Indonesia  sudah mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat,  dibandingkan ketika  implementasi  awal  pertama  kali. Menyadari  negara  Indonesia  masih tergolong  negara  berkembang,  maka  pada  implemetasi  nyata  pelaksanaan e-government  masih  mengalami  berbagai  macam  kendala.  Mengingat implementasi e-government memerlukan berbagai macam persiapan seperti biaya  yang  besar,  sumber  daya  manusia  berkualitas,  program  kerja  yang jelas,  waktu  implementasi  yang  cukup  lama  serta  beresiko  terhadap kegagalan,  dan  yang  peling  penting  adalah  soalilasi  yang  efektif  untuk menagajak  keterlibatan  masyarakat  dalam  mendukung  opersional  program kerja pemerintah.
E-government  Indonesia  diperkenalkan  pada  tahun  2001  tentang pengembangan  telekomunikasi,media,dan  informatika  melalui  Peraturan
Presiden  Nomor  6  Tahun  2001.  Perjanjian  ini  mewajibkan  instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan  teknologi  telekomunikasi,media,dan  informatika.  Hal  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  hubungan  kerja  antar  instansi  pemerintah untuk  meningkatkan,  memberikan,  mampu  meningkatkan  pelayanan publik,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  sosial.  fenomena Electronic  Government  (e-Government)  terus-menerus  menuntut  instansi pemerintahan  untuk  memastikan  bahwa  harus  ada  transformasi operasional  di  bidang  pelayanan  publik.  Transformasi  ini  bukanlah pekerjaan  mudah.  Butuh  perencanaan  yang  matang,  konsultasi  intensif dengan  IT  konsultan,  jajak  pendapat  di  masyarakat,  penyuluhan  publik, hingga  kontrol  pelaksanaan.  Dengan  kompleksnya  proses  tersebut, nyatanya  sampai  hari  ini  masih  ada  saja  urusan  birokrasi  yang  berbelit- belit.  Namun,  kita  juga  tidak  bisa  menafikkan  fakta  bahwa  sudah  ada banyak  instansi  pemerintahan  yang  melakukan  reformasi  birokrasi  berkat implementasi e-Government. e-Government ini tidak hanya berjalan di satu- dua instansi, tetapi di seluruh instansi yang ada. Ketika sudah terlaksana, akan  hadir  sistem  yang  akurat  dan  terintegrasi.  Di  Indonesia  sudah  ada banyak  kabupaten/kota  yang  menerapkan  e-Government  dengan  cukup baik. Salah  satunya  ada  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  pada  2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyebut  bahwa  DIY  secara  umum  akan  dijadikan  percontohan  di  tingkat nasional.
Di  Yogyakarta  sendiri,  e-Government  telah  dijalankan  dengan  basis strategis  pemanfaatan  TI,  keterlibatan  publik  dalam  pengambilan keputusan, serta sistem administrasi kependudukan dan sistem administrasi  perizinan.  Kabupaten  Kulon  Progo  merupakan  salah  satu daerah  yang  terpilih  untuk  menerapkan  e-government  dan  smart  city  di Indonesia.  Salah  satu  kota  pintar  di  Kabupaten  Kulon  Progo  merupakan wujud  implementasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Dalam  rangka implementasi  e-government  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  telah  dikeluarkan Peraturan Kabupaten Kulon Progo No. 101 Tahun 2017 tentang Penerapan
e-Government  Tahun  dalam  rencana  strategis  implementasi  e-government terkait  dengan  kepentingan  aparatur  daerah,  masyarakat,dan  pemangku kepentingan,  instansi  pemerintah  di  bidang  komunikasi  dan  informatika selaras.Teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah  mengubah  proses, operasi,  dan  struktur  sektor  publik  di  negara  maju  maupun  berkembang (Wulansari  &  Inayati,  2019).  Penerapan  TIK  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dianggap sebagai solusi hemat biaya yang dapat meningkatkan  komunikasi  antara  instansi  pemerintah  dan  konstituen mereka.Kabupaten  Kulon  Progo  melakukan  kolaborasi  dengan  Dinas Komunikasi  dan  Informatika.Pemerintah  Daerah  Kulon  Progo  juga  telah membentuk  komite  TIK  yang  beranggotakan  pemerintah,  akademisi, praktisi  dan  masyarakat  (Alwafi  Ridho  Subarkah,  2018).Komite  TIK  sendiri bertugas  sebagai  memberikan    masukan  dalam    perumusan    kebijakan umum pengembangan, pengkajian serta masukan dalam rangka pengembagan TIK seperti infastruktur,aplikasi,dan konten menuju pembangunan  Smart  City.Kabupaten  Kulon  Progo  juga  mengeluarkan program  Quick  Win  sebagai  inovasi  dalam  menerapkan  e-government. Quick  Win  sendiri  yaitu  merupakan  sebuah  bagian  dari  modul  pendukung dari smart city di Kulon Progo.
E-Government sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah  dan  masyarakat,  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi terutama  internet  harus  dapat  memperbaiki  layanan  kepada  masyarakat. Dengan adanya E-Goverment yang telah disediakan oleh pemerintah kulon progo melalui pelayanan berbasis online, maka dapat dianalisis bagaimana implementasi  e-government  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di Kabupaten Kulon progo sebagaimana yang telah dikembangkan sedemikian rupa dalam upaya inovasi peningkatan pelayanan di kabupaten kulon progo yang efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bertujuan mendeskripsikan  implementasi  E-Government  dalam  upaya  peningkatan
pelayanan  berbasis  online  di  Kabupaten  Kulon  Progo.  Kebijakan  Pemkab melaksanakan  konsep  E-Government  ditunjukkan  dengan  inovasi  kinerja melalui sistem online sebagai objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder  yaitu  dari  studi  literatur beberapa dokumen terkait dengan pembahasan topik (Kurniawan & Atmojo, 2020).  Metode  yang  diambil  berasal  dari  dokumentasi  yang  dimana  data diperoleh  dari  berbagai  macam  sumber  literatur  sebelumnya  yaitu  web resmi instansi dan jurnal-jurnal untuk keabsahan penelitian.

## PEMBAHASAN
Penerapan  e-Government  ditargetkan  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik dan bersih Melalui pemanfaatan TIK secara efektif di  kalangan  aparatur  pemerintahan.  Menurut  (Nugraha,  2018)  Di  tingkat nasional,  sudah  banyak  pemerintah  daerah  yang  yang  memiliki  inisiatif untuk  mengimplementasikan  e-government.  Meski  demikian,  kondisi  di lapangan  menemukan  perbedaan  yang  terjadi  antar  daerah  dengan berbagai  alasan,  seperti  faktor  keterbatasan  anggaran,  infrastruktur  dan sumber  daya  manusia  yang  berbeda-beda.Persamaan  penelitian  antara Nugraha dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang e-government dan  pelayanan  publik.Sedangkan  perbedaannya  yaitu  penelitian  Nugraha membahas  tentang  elemen  sukses  pengembangan  e-government  di pemerintah  kabupaten  sleman,  sedangkan  peneliti  membahas  tentang bagaimana  implementasi  e-government  berbasis  online  yang  dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo.
Menurut  (Sosiawan,  2008)  pemanfaatan  e-government  di  indonesia dikarenakan  adanya    perubahan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara secara    fundamental,    dari    sistem    kepemerintahan    yang    otoriter    dan sentralistik    menuju    ke    sistem    kepemerintahan    yang    demokratis,    dan menerapkan    perimbangan    kewenangan    pusat    dan    daerah    otonom. Perubahan    yang    tengah    terjadi    tersebut    menuntut    terbentuknya kepemerintahan    yang    bersih,    transparan,    dan    mampu  menjawab tuntutan  perubahan  secara  efektif.  Persamaan  penelitian  antara  sosiawan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas faktor penghambat
implementasi  e-government.Sedangkan  perbedaanya  peneliti  sosiawan melakukan    penelitian  faktor  penghambat  implementasi  e-government  di seluruh  Indonesia  dan  peneliti  hanya  meneliti  di  satu  daerah  yaitu kabupaten kulon progo.
Namun  realisasi    pengembangan  e-government  di    Indonesia menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografi,ekonomi,teknologi,politik,maupun    budaya.  Menurut  (Sari  & Winarno,  2012)  dalam    proses    implementasi,  ditemukan    beberapa fenomena  yang    menunjukkan  implementasi  e-government  masih    berjalan lambat  dan    tidak    signifikan    dengan  besarnya    biaya    yang    dikeluarkan Negara.  Kesenjangan    antar    daerah,dan  adanya  duplikasi  database menjadikan  data  produk  pemerintah  cenderung  kurang  dipercaya. Persamaan  penelitian  antara  sari  &  winarno  dengan  peneliti  yaitu  sama- sama  meneliti  tentang  implementasi  e-government  system,  sedangkan perbedaanya  peneliti  sari  &  winarno  meneliti  implementasi  e-government system  di  seluruh Indonesia  namun  peneliti  hanya  meneliti  di  satu  daerah yaitu kabupaten kulon progo.
Menurut  (Wulansari  &  Inayati,  2019)  masyarakat    merupakan pemegang    kepentingan    utama    dalam    penyelenggaraan  e-government. Namun  demikian,  dalam  konteks  penelitian  e-government,  orientasi terhadap    masyarakat    masih    belum    banyak    dieksploitasi    karena sebagian    besar  proyek  e-government  hanya  mentransformasi  layanan  dan informasi  yang  semula  masih      tradisional      menjadi      menggunakan teknologi.    Model-model      penilaian  kematangan  e-government  yang  sudah ada  pun  sebagian    besar    hanya    mengukur  kemampuan      teknologi  e- government.  Persamaan  penelitian  antara  wulan  sari&inayati  dengan peneliti  yaitu  melihat  tingkat  kematangan  implementasi  e-government untuk  masyarakat.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  antara  wulansari  & inayati  dengan  peneliti  yaitu    melihat  tingkat  kematangan  implementasi  e- government dari seluruh masyarakat indonesia dan masyarakat daerah.
Pengelolaan pemerintahan yang mengacu pada pengelolaan pemerintahan  berbasis  elektronik      sudah      merupakan      kebutuhan  yang
tidak      dapat       dihindarkan      oleh  pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi  pada    pemerintahan    bertujuan    untuk  mendukung penyelenggaraan    tata    kelola    organisasi    yang    l  ebih    baik,    sehingga mampu    menyediakan    layanan    informasi  tepat    guna    bagi  stakeholder. Layanan  digitalisasi        pemerintah        dapat        dilaksanakan        melalui pemanfaatan        internet.  Persamaan  penelitian  antara  peneliti  dengan (Pratiwi  &  Muslihudin,  2018)  yaitu  sama-sama  penerapan  government publik  pada  setiap  SKPD  berbasis pelayanan. Sedangkan perbedaannya yaitu berada di lokasi penelitiannya.
E-Government  memiliki  4  tahapan  perkembangan  implementasi Indonesia, yang pertama web presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.Kedua Interaction, yaitu web daerah yang  menyediakan  fasilitas  interaksi  antara  masyarakat  dan  Pemerintah Daerah.  Dalam  tahap  ini,  informasi  yang  ditampilkan  lebih  bervariasi, seperti  fasilitas  download  dan  komunikasi  E-mail  dalam  website pemerintah.  Ketiga  Transaction,  yaitu  web  daerah  yang  selain  memiliki fasilitas  interaksi  juga  dilengkapi  dengan  fasilitas  transaksi  pelayanan publik  dari  pemerintah.  Dan  keempat  Transformation,  yaitu  dalam  hal  ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.
Selain  itu  untuk  menerapkan  konsep-konsep  digitalisasi  pada  sektor publik,  ada  tiga  elemen  sukses  yang  harus  dimiliki  dan  diperhatikan dengan  baik.  Pertama      unsur  pendukung  merupakan  unsur  terpenting dalam  pengembangan  e-government,  dibutuhkan  dukungan  atau  kemauan politik  dari  pejabat  publik.  Dengan  cara  ini,  konsep  e-government  dapat diterapkan,  dan  berbagai  rencana  pengembangan  dan  pengembangan  e- government  dapat  dilaksanakan.Kedua,unsur  capacity  merupakan  sumber daya  yang  dibutuhkan  dalam  pengembangan  e-government,  sehingga konsep  yang  dibuat  dapat  menjadi  kenyataan.  Namun  unsur  ini membutuhkan  3  sumberdaya  yaitu  sumber  daya  keuangan  yang  cukup untuk mengimplementasikan berbagai program e-government, ketersediaan infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai  merupakan  50%  kunci
sukses implementasi e-government, dan tersedianya sumber daya manusia dengan  kapabilitas  dan  keahlian  yang  dibutuhkan  agar  penerapan  e- government  dapat  memenuhi  prinsip  manfaat  yang  diharapkan.  Ketiga unsur  nilai  didasarkan  pada  manfaat  yang  diperoleh  pemerintah  sebagai penyedia  layanan  dan  masyarakat  sebagai  penerima  e-government.  Dalam menentukan  apakah  manfaat  e-government  adalah  elemen  nilai  dari  orang sebagai penerima layanan.
Berdasarkan hasil kajian sejumlah praktisi e-Government di berbagai negara,  secara  pokok  ada  tiga  tantangan  besar  yang  dihadapi  oleh pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  mengembangkan  konsep  e- Government  di  antaranya  yaitu  tantangan  Penentuan  Kanal  Akses, tantangan  Keterlibatan  Pihak  Non-Pemerintah,  dan  tantangan  Pembiayaan Manajemen  Perubahan.  Yang  pertama,  Jika  dalam  pelayanan  yang menggunakan kanal akses tradisional, pemerintah hanya beroperasi selama jam  kerja  (8  jam  sehari,  kecuali  Sabtu  dan  Minggu),  maka  dengan memanfaatkan  fasilitas  teknologi  informasi  yang  ada,  masyarakat  dapat melakukan transaksi dan interaksi kapanpun masyarakat membutuhkannya. Dengan kalimat lain, kanal akses merupakan salah satu kunci  sukses (key  success  factor) dalam  pengembangan  e-Government karena  fungsinya  sebagai  antarmuka (interface) yang  menghubungkan masyarakat  dengan  pemerintah (front  office  technology). Masalah  yang dihadapi  dalam  hal  ini   adalah Jenis  teknologi  kanal  akses  apa  saja  yang harus dibangun sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat, Bagaimana agar  keberadaannya  dapat  merata  di  seluruh  wilayah  negara  sehingga dapat  menyentuh  setiap  lapisan  masyarakat,  Strategi  apa  yang  harus dijalankan agar masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi ini dapat memanfaatkannya.  Yang  kedua,  Keberhasilan  penerapan  e-Government terletak  juga  pada  keberhasilan  penerapan  konsep mixed  economy. Yaitu sebuah  konsep  yang  menyangkut  bagaimana  pemerintah  membuka  jalur kerja  sama  kepada  kalangan  institusi  public,  institusi  swasta  dan  institusi non-komersial  untuk  bersama-sama  beraliansi  menciptakan  pelayanan kepada  masyarakat.  Dalam  membuka  kerja  sama  macam  ini,  selain
memerlukan sebuah pemahaman akan pelaksanaan sebuah paradigm baru, juga  memiliki  potensi  negative  yang  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  akan berdampak buruk pada lingkungan pemerintahan. Yang ketiga, Merencanakan,  mengembangkan,  dan  mengimplementasikan  konsep  e- Government  pada  dasarnya  adalah  menjalankan  sebuah  perubahan manajemen (change management) yang kompleks. Seperti diketahui bersama,  kebanyakan  orang  sangat  anti  dengan  perubahan (people don’t  like to change). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi perubahan yang baik dan efektif.
Kulon  Progo  menjadi  salah  satu  daerah  yang  menerapkan  E- Government  dalam  memberikan  pelayanannya  kepada  masyarakat  secara online.  salah  satu  aspek  yang  menjadi  tujuan  penerapan  e-government adalah  tersedianya  sistem  informasi  yang  dapat  mendukung  kegiatan  dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah kulon progo. Keberadaan sistem informasi bertujuan untuk mengelola data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah  guna  mengembangkan  sistem  informasi  tersebut  guna memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Maka  dari  itu  terdapat  sistem  informasi  di  lingkungan  Pemerintah  kulon progo  yang  bertujuan  untuk  mendukung  proses  birokrasi  dengan  sebaik- baiknya  dan  prosedur  birokrasi  dapat  memanfaatkan  potensi  teknologi informasi dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Pemerintah kulon progo.
Menurut  data  website  resmi  Pemerintah  Kulon  Progo 1 ,  layanan  e- government  pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  terdiri  dari  Aplikasi layanan  pemerintah  dan  Aplikasi  layanan  publik.  Pada  aplikasi  layanan publik  terdiri  dari  Sistem  pengadaan  secara  online,  Sistem  informasi rencana  umum  pengadaan,  Data  agregat  kependudukan,  SIM  Aparatur Pemerintah  Kelurahan,  SIM  perizinan  Kulon  Progo,  SIM  Geospasial  Kulon Progo,  Aspirasi  Kulon  Progo,  JDIH  Hukum  dan  Smat  Report  LPSE.  Dari aplikasi  layanan  publik  tersebut,  empat  website  tidak  bisa  diakses diantaranya yaitu website sistem informasi rencana umum pengadaan, SIM
1 https://kulonprogokab.go.id/
perizinan  Kulon  Progo,  Aspirasi  Kulon  Progo  dan  Smart  Report  LPSE. Sedangkan  pada  aplikasi  layanan  pemerintahan  terdiri  dari  Rencanaku, Monevku,  Sakipku,  SIM  Unit  Layanan  Pengadaan,  SIM  Surat,  SIM Kepegawaian.Semua  website  pada  aplikasi  layanan  pemerintah  ini  dapat diakses  dengan  baik.Hal  tersebut  juga  mengingat  bahwa  infrastruktur teknologi  informasi  yang  dimiliki  Pemerintah  kulon  progo  di  nilai  cukup baik.Hal  ini  terlihat  dari  ketersediaan  komputer  yang  terkoneksi  dengan jaringan lokal dan internasional serta peralatan pendukung lainnya (seperti printer  dan  scanner)  yang  digunakan  untuk  mendukung  pelaksanaan tanggung jawab masing-masing departemen di seluruh SKPD di pemerintah kulon progo.
Dalam memberikan pelayanan E-Government secara online, pemerintah  Kulon  Progo  juga  memberikan  inovasi  dalam  mendukung jalannya  smart  city  dalam  bentuk  Quick  Win.  Salah  satu  programnya adalah  Bumilku  yang  merupakan  program  unggulan  Pemkab  Kulonprogo. Bumilku  mengandalkan  informasi  geospasial  untuk  menekan  angka kematian ibu melahirkan tersebut merupakan bagian dari penerapan Smart City.  Perwujudannya  dalam  bentuk  aplikasi  pemantauan  kesehatan  ibu hamil  yang  mengintegrasikan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  dan Geospasial.  Kulonprogo  sendiri  masuk  dalam  Gerakan  menuju  100  Smart City Tahap 2 dan menjadi program quick win yang dievaluasi secara berkala setiap  enam  bulan  sekali  oleh  Kemkominfo 2 .  Selain  itu,  pelembagaan pelaksanaan  aplikasi  BumilKu  terintegrasi  dengan  Bidan  Desa/Kelurahan, Puskesmas  dan  RSUD  sehingga  ibu  hamil  mendapatkan  penanganan persalinan  sampai  di  fasilitas  kesehatan.  Dampak  perbandingan  sebelum adanya  aplikasi  BumilKu  dan  setelah  adanya  aplikasi  BumilKu  untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil dirasakan efektif dan efesien oleh bidan,  kader,  maupun  ibu  hamil  itu  sendiri  yang  mendapatkan  pelayanan (Prasetia,  2019).  Dalam  tahapan  persyaratan  untuk  mendapatkan pelayanan  hingga  mendapatkan  pelayanan  aplikasi  BumilKu  memberikan kemudahan.
2 https://aptika.kominfo.go.id/
Banyaknya  aplikasi  pelayanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah Kulon Progo menjadi suatu tantangan bagi Pemda untuk mengoptimalisasikan  pelayanan  tersebut  untuk  masyarakat  agar  dapat berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Pengembangan  Aplikasi e-goverment di Kulon  Progo  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  keterpaduan penyelenggaraan SPBE oleh Pemkab  Kulon Progo dan perkembangan SPBE di  Kabupaten  Kulon  Progo  sendiri  masih  dalam  proses  pengintegrasian 3 . Secara umum Pemkab Kulonprogo masih kurang pada penggunaan aplikasi jika dibandingkan dengan Pemda-Pemda lain yang ada di  Daerah Istimewa Yogyakarta.  Dengan  adanya  pemeriksaan  kinerja  pendahuluan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  Tahun  2019  dan  Tahun  2020 Semester  1  yang  telah  dilaksanakan  pada  tahun  2020  lalu  diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat waktu dan akurat.
Selain  itu  perlu  dilakukan  pendidikan  dan  pelatihan  SDM  di  bidang teknologi  informasi  dan    komunikasi    yang    terintegarsi  di    tingkat penyelenggara    pemerintah    daerah    agar    diperoleh    pemahaman    dan literacy  yang    menyeluruh    dikalangan    pegawai    pemerintah    daerah. Adanya  diklat    ini    dapat    dilaksanakan    sendiri    oleh    masing-masing pemda    yang    lebih    tahu    kebutuhannya    sendiri    berkaitan    dengan implementasi e-government. Sedangkan untuk tingkat masyarakat diperlukan  strategi  sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan  beberapa tahapan  seperti  yang  pertama,tahapan  yang  ditujukan  untuk  pemimpin karena  pemimpin    sangat    memegang    peranan    dalam    implementasi    e- government.Tahapan kedua,memberikan  penekanan  dalam  sosialisasi  e- government    di    kalangan    para    pimpinan  tentang  manfaat  yang  bisa diperoleh  dari  penggunaan  ICT  dalam  tata  pemerintahan.Baik  itu  dari  segi politis,  ekonomi,produktivitas  kerja  pegawai  dan  juga  image  di  mata masyarakat.Dan  tahapan  ketiga,  memberikan    brand    awarness    kepada para    masyarakat    luas  tentang  manfaat  dan  kegunaan  bentuk-bentuk
3 https://kulonprogokab.go.id/
layanan  dalam  e-government.  Mengingat  beragamnya  status  sosial    dan ekonomi    masyarakat    maka    yang    pertama    diberikan    penekanan sosialisasi    adalah    golongan    masyarakat  yang  memiliki  status  sosial ekonomi  menengah  ke  atas  terlebih  dahulu,  karena  mereka  lebih  dekat dengan  teknologi  internet  dan  konsep  e-government.

## KESIMPULAN
Implementasi e-government di kabupaten kulon progo bisa dikatakan belum  efektif,  seperti  penjelasan  yang  ada  di  dalam  pembahasan  Pemkab Kulon  progo  kurang  dalam  penggunaan  aplikasi  dibanding  pemda-pemda lain di DIY. Sesuai Perpres 95/ 2018 tentang SPBE, mengharuskan semua pemerintah  kabupaten/kota  menerapkan  sistem  aplikasi  yang  terintegrasi sebagai jalan tol sistem digital dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih  serta  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  terpercaya  sehingga tercipta efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, guna menekan penyimpangan.Namun  hal  tersebut  terhambat  oleh  penetrasi  pasar hardware  dan  provider  layanan  jasa  teknologi  komunikasi  dan  informasi belum merata hingga daerah-daerah,sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya  saja  tetapi  dalam  infrastrukturnya  juga  masih  kurang memadai.  Masalah  tersebut  juga  diperparah  dengan  masih  mahalnya sarana  dan  prasarana  teknologi  ICT.  Untuk  saat  ini  proses  integrasi perencanaan  dan  keuangan  menjadi  hal  yang  paling  sulit,karena  sampai saat ini perubahan data dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masih  dilakukan  secara  manual.  Sedangkan  sistem  yang  ada  di  badan tersebut  dan  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  masih  sendiri- sendiri,sehingga  belum  terintegrasi  dengan  baik.Pengembangan  Aplikasi  e- Goverment  di  Kabupaten  Kulon  Progo    bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  keterpaduan  penyelenggaraan  SPBE,  namun  perkembangan SPBE  tersebut  masih  dalam  proses  pengintregasian.  Dengan  harapan kedepannya  tidak  banyak  aplikasi  namun  terintregasi  dan  semuanya
terintregasi tunggal tidak sendiri-sendiri dengan platform berbeda. Sehingga ke depan harapannya aplikasi tidak selalu banyak tapi bisa mengakses.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwafi Ridho Subarkah. (2018). pendahuluan. Nhk 技研 , 151 (2), 10–17.
Indonesia,  P.  R.  (2009).  Undang-Undang  RI  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta ,
1–77.
http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang- nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf
Kurniawan, R., & Atmojo, M. E. (2020). Implementasi E-Government Kulon Progo: Inovasi Dinas Kesehatan Melalui Aplikasi BumilKU 2019. Jurnal Sosial Politik , 6 (2), 142–156. https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.11077
Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media , 2 (1), 32–42.
Pratiwi,  E.,  &  Muslihudin,  M.  (2018).  Implementasi  E-Goverment  Sebagai Upaya  Peningkatan  Potensi  Desa  Di  Desa  Bumirejo  Menggunakan  Web Mobile. Technology Acceptance Model , 9 (1), 22–29. www.stmikpringsewu.ac.id
Presiden,  I.,  Indonesia,  R.,  Dan,  K.,  Nasional,  S.,  E-government,  P.,  & Indonesia, P. R. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia .
Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Goverment System Dalam  Upaya  Peningkatan  Clean  And  Good  Goverment  Di  Indonesia. Jeam , XI (1), 1–19.
Sosiawan,  E.  A.  (2008).  Tantangan  Dan  Hambatan  Dalam  Implementasi  E- Government Di Indonesia.
Seminar Nasional Informatika , 2008 (semnasIF), 99–108.
Vinet,  L.,  &  Zhedanov,  A.  (2011).  A  “missing”  family  of  classical  orthogonal
polynomials. Journal  of  Physics  A:  Mathematical  and  Theoretical , 44 (8), 1689–1699. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201
Wulansari, A., & Inayati, I. (2019). Faktor-faktor kematangan implementasi e-government  yang  berorientasi  kepada  masyarakat. Register:  Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi , 5 (1), 24. https://doi.org/10.26594/register.v5i1.1288
Nur,  E.  (2014).  Penerapan  e-government  publik  pada  setiap  skpd  berbasis pelayanan  di  kota  palu. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Opini  Publik , 18 (3), 123749.
Simangunsong,  J.  (2010).  Pengembangan  E-government  di  Indonesia. Jurusan  Magister  Teknologi  Informasi  Fakultas  Ilmu  Komputer Universitas Indonesia Jakarta .
Somantri,  O.,  &  Hasta,  I.  D.  (2017).  Implementasi  e-Government  Pada Kelurahan  Pesurungan  Lor  Kota  Tegal  Berbasis  Service  Oriented Architecture  (SOA). Jurnal  Informatika:  Jurnal  Pengembangan  IT , 2 (1), 23-29.
Aprianty,  D.  R.  (2016).  Penerapan  Kebijakan  E-Government  Dalam Peningkatan  Mutu  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (4), 1589-1602.
Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian Media , 2 (1), 32-42.
Napitupulu,  D.  (2015).  Kajian  Faktor  Sukses  Implementasi  E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Sisfo , 5 .
Samsudin,  I.,  &  Muslihudin,  M.  (2018).  Implementasi  web  government dalam  meningkatkan  potensi  produk  unggulan  desa  berbasis  android. JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer dan Sistem Informasi) , 1 (2), 10-16.
Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam  Upaya  Peningkatan  Clean  And  Good  Governancedi  Indonesia.
Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen , 11 (1).
Sutanta,  E.,  &  Mustofa,  K.  (2012).  Kebutuhan  Web  Service  Untuk Sinkronisasi  Data  Antar  Sistem  Informasi  Dalam  E-Gov  Di  Pemkab Bantul  Yogyakarta. Jurnal  Teknologi  Informasi  &  Komunikasi  (Jurtik) , 1 (1).
Rachman,  E.  S.,  &  Noviyanto,  B.  (2017).  Pemanfaatan  e-government  pada desa  wonokarto  untuk  meningkatkan  akurasi  dan  informasi  potensi desa. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) , 8 (1), 45-50.
Sukarno,  M.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  E-Planning  Pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kulon  Progo.  In Senaster"  Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan" (Vol. 1, No. 1).
Andiyansari,  P.  (2014).  Studi  pemberdayaan  masyarakat  pedesaan  melalui teknologi  informasi  dan  komunikasi. Jurnal  Penelitian  Pers  Dan Komunikasi Pembangunan , 18 (2), 117-130.
Sutanta,  E.,  &  Ashari,  A.  (2012).  Pemanfaatan  Database  Kependudukan Terdistribusi  pada  Ragam  Aplikasi  Sistem  Informasi  di  Pemerintah Kabupaten/Kota. Sisfotenika , 2 (1), 11-20.
Yunita,  N.  P.  (2018). Kondisi  Terkini  Perkembangan  e-Government  di Indonesia:  Praktik  Pemerintah  dan  Persepsi  Publik (Master's  thesis, Universitas Islam Indonesia).
Sukirno, S. (2020). Dokter Pustaka Inovasi Layanan Masa Pademi Covid-19 Di  Perpustakaan  Fakultas  Kedokteran,  Kesehatan  Masyarakat  dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pustakaloka , 12 (2), 171-185.
Sutanta,  E.,  &  Wardoyo,  R.  (2012).  Problem  Perbedaan  Kode  Data  dan Strategi  Penyelesaiannya  untuk  Sinkronisasi  Data  Antar  Database. Jurnal IPTEK-KOM , 14 (2), 165-176.
Sumedang,  S.  S.  A.  (2019).  Sleman  Smart  Regency:  Synergic  And Simultaneous  Bureaucration  Reform  In  Sleman  Regency. International Journal Of Information, Business And Management , 11 (2).