255
FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2621-4636; E-ISSN: 2621-4644 Volume 03, Nomor 02, Juli-Desember 2020 Website: www.febi.metrouniv.ac.id; E-mail: jurnalfinansia@gmail.com
PERAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Fauziah Aqmarina
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  Institut Agama Islam Negeri Pekalongan aqmarinafauziah@gmail.com

## Imahda Khoiri Furqon
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  Institut Agama Islam Negeri Pekalongan imahdaaljihat@gmail.com
Diterima: Oktober 2020 Direvisi: November 2020 Diterbitkan: November 2020

## Abstract
Tax is one of the fiscal policy instruments that affect the economic development of a country. The purpose of research is to analyze the role of taxes as a fiscal policy instrument in anticipating the economis  crisis  during  the  pandemic  covid-19.  This  research method uses a qualitative research method with a descriptive type of approuch used to describe in depth the role of taxes as a fiscal policy instrument in national taxation praxis during the covid-19 period. The result of this research show that taxes play a role as a fiscal policy instrument with a combination of regular functions and economic stabilization to maintain conditions of contraction and  relaxation  of  the  national  economy  which  has  flexibility  for sustainable  state  revenues;  distribution  for  public  welfare  while maintaining  the  stabilization  of  economic  growth  that  supports national  development  is  one  of  the  determining  factors  for  the
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
success  of  fiscal  policy  in  increasing  investment  competitiveness and anticipating a weakening of the global economy.
Keywords: Tax, Fiscal Policy, Economy Crysis, Covid-19

## Abstrak
Pajak  merupakan  salah  satu  instrumen  kebijakan  fiskal  yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  peran  pajak  sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif dengan  tipe  pendekatan  deskriptif yang digunakan untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai  peran  pajak  sebagai  salah  satu  instrumen  kebijakan fiskal  dalam  praksis  perpajakan  nasional  pada  masa  covid-19. Hasil  penelitian  ini  adalah  pajak  berperan  sebagai  instrumen kebijakan  fiskal  dengan  kombinasi  fungsi  regulerend  dan stabilitasi  ekonomi  untuk  menjaga  kondisi  kontraksi  dan relaksasi  ekonomi  nasional  yang  mempunyai  fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan; distribusi untuk kesejahteraan  masyarakat  dengan  tetap  menjaga  stabilitasi pertumbuhan  ekonomi  yang  mendukung  pembangunan nasional  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan kebijaksanaan  fiskal  dalam  meningkatkan  daya  saing  investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global.
Kata Kunci: Pajak, Kebijakan Fiskal, Krisis Ekonomi, Covid-19

## Latar Belakang A.
Covid-19  adalah  kepanjangan  dari  sebuah  pandemi coronavirus  disease  2019,  penyakit  menular  dan  mematikan  yang disebabkan  oleh  SARCoV-2,  salah  satu  jenis  dari  corona  virus. Virus ini pertama kali diumumkan kepada masyarakat dunia pada tanggal 1 Desember 2019 di China, tepatnya daerah Wuhan Provinsi Hubei,  China.  Sejak  munculnya  tanggap  darurat  yang  diumumkan oleh  pemerintah  Indonesia  terkait  penyebaran  virus  Covid-19, maka  banyak  kebijakan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang dilaksanakan untuk tindakan pencegahan. 1
1 Hasna  Ni’matul  Ulya, Alternatif   Strategi  Penanganan  Dampak  Ekonomi  Covid-
257
Pandemi covid-19 melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Negara Indonesia. Kesiapan dan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional semua negara diuji untuk mengatasi berbagai  dampak  yang  timbul  dari  pandemi.  Dalam  konteks komunitas dunia, Indonesia sebagai negara modern tidak bisa lepas dari pengaruh dan kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama  dengan  berbagai  negara  yang  saling  menguntungkan sangat membantu bagi Negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan memajukan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Pada sisi lain, kondisi finansial Indonesia rentan dipengaruhi kondisi ekonomi global  yang  mengalami  kelesuan,  bahkan  keberhentian  yang  tidak bisa diprediksi sebelumnya. 2
Pada  hakikatnya,  masa  depan  tak  pernah  bisa  dipahami dengan pasti. Manajemen risiko paling maju sekalipun hanya mampu meminimalkan ketidakpastian, tak pernah bisa menghilangkannya. Begitu  juga  potensi  resesi  global  2020,  menyimpan  begitu  banyak pernyataan bagi negara, termasuk negara Indonesia.
Dengan  memperhatikan  kondisi  riil  dan  prediksi  stagnasi pertumbuhan  ekonomi  dan  moneter  yang  akan  dihadapi  oleh Indonesia  sebagai  dampak  dari  pandemi  Covid-19,  maka  menjadi menarik  untuk  mengkaji  tentang  bagaimana  kesiapan  negara dalam  menghadapi  dan  mengantisipasi  krisis  finansial  global melalui  perspektif  kebijakan  fiskal  nasional  dengan  peran  pajak sebagai instrumen yang mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan dengan kombinasi fungsi mengatur dan stabilitas  ekonomi  untuk  menjaga  kondisi  kontraksi  dan  relaksasi ekonomi nasional jika terjadi gejolak yang tidak seimbang bahkan bila cenderung menjadi tidak sehat.
Salah  satu  penopang  ketahanan  ekonomi  nasional  berada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan  dinamis  harus  dimanfaatkan  dalam  konteks  memperbaiki
19 Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Kawasan Agropolitan, el-Barka: Journal of  Islamic Economic ang Business, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 82.
2 Susilia Adiyanta, Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mnegantisipasi  Krisis  Ekonomi  sebagai  Akibat  Dampak  Pandemi  Covid-19,  Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, 2020.
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran  masyarakat  termasuk  sebagai  pembayar  pajak,  peran penting  sebagai  wujud  partisipasi  dalam  pembangunan  nasional. 3 Pemungutan  pajak  tidak  sekedar  menjadi  kewajiban  tetapi  juga terdapat  hak  yang  melekat.  Penerimaan  pajak  digunakan  untuk pembangunan  nasional  serta  memperkuat  ketahanan  ekonomi nasional  yang  dilaksanakan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Sumber  pendanaan  yang  diterima  oleh  negara  harus dikelola dengan kebijaksanaan yang tinggi serta dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. 4
Kebijakan  pembaruan  perpajakan  nasional  yang  telah dirancang  dengan  baik  oleh  pemerintah  pada  dasarnya  dapat berkontribusi  dalam  mendukung  pembiayaan  nasional  melalui reformasi  regulasi  dan  administrasi  perpajakan  modern  dengan kebijakan  dalam  praksis  perpajakan  yang  mengkombinasikan fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal diharapkan dapat  menjadi  bahan  pembelajaran  untuk  membuat  kebijakan bagi  Pemerintah  sebagai  pihak  yang  mempunyai  otoritas  dalam mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya  krisis  ekonomi  sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.
Dengan  berdasarkan  studi  tentang  fungsi  pajak  dalam kebijakan  fiskal  ini,  pemerintah  dapat  melakukan  refleksi  dan evaluasi  dalam  membuat  kebijakan  yang  tepat  untuk  melakukan pemulihan  ekonomi  nasional,  mampu  mengundang  investasi  dari para pemilik modal, dan memenangkan persaingan ekonomi dengan negara-negara lain yang juga sedang mengalami kelesuan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Penerimaan  pajak  turun  akibat  adanya  krisis  ekonomi melemah,  dukungan  intensif  pajak  dari  penurunan  tarif  pajak penghasilan.  Penerimaan  negara  buka  pajak  juga  mengalami penurunan akibat jatuhnya harga komoditas. Pandemi covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan
3 Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 9.
4 Muhammad Syukur, Intensif  Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari perspektif Relasi Hukum pajak Indonesia dengan hak Asasi Manusia, Volume 2 Nomor 2, 2020.
259
berbagai  aktivitas  domestik.  Dari  sisi  pengeluaran,  dampak  yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar. Mengatasi permasalahan yang timbul  akibat  Covid-19  ini  diharapkan  mengatasi  permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara yang dapat membantu mengatur  perekonomian  daaat  ini.  Dan  dari  kebijakan  fiskal yang  berupa  instrumen  pajak  ternyata  memiliki  peranan  yang sangat  besar. 5
Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan  pengeluaran  pemerintah  sebagaimana  ditetapkan  dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. 6 Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah  untuk  mengarahkan  ekonomi  suatu  negara  melalui pengeluaran  (belanja)  dan  pendapatan  (pajak).  Kebijakan  fiskal berbeda  dengan  kebijakan  moneter  yang  bertujuan  menstabilkan perekonomian  tingkat  bunga  dan  jumlah  uang  yang  beredar. Instrumen  utama  kebijakan  fiskal  adalah  pajak  dan  pengeluaran pemerintah. 7
Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja  dan  jumlah  pendapatan  yang  secara  eksplisit  digunakan untuk  mempengaruhi  perekonomian.  Berbagai  pilihan  tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang  ada  ditingkat  provinsi  yang  lebih  dikenal  dengan  Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).
5 Anton Aulawi, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara, Progress: Jurnal pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, h. 111.
6 Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal, (Jakarta: Prenada Media,2017),  h. 126).
7 Amiruddin, Pengaruh  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Pajak  Penerangan  jalan  di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Jurnal Visioner & Strategis, Volume 5 Nomor 1, Maret 2016, h. 85.
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
Pajak  termasuk  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD  tersebut  dikelompokan  menjadi  empat  jenis,  salah  satunya adalah  pajak  daerah  yang  terdiri  dari  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota. 8
Kebijakan  fiskal  mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  karena  meningkatnya  produksi  nasional  yang  didorong oleh  pemerintah.  Kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mempengaruhi  keadaan  pasar barang  dan  jasa  agar  kondisi  perekonomian  semakin  membaik. Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan  fiskal  ekspansif  dapat  dilakukan  dengan  penambahan pengeluaran,  penambahan  pembayaran  transfer  atau  subsidi,  dan pengurangan potongan pajak. Sednagkan kebijakan fiskal kontraktif dapat  dilakukan  dengan  mengurangi  pengeluaran  pemerintah, pengurangan  pembayaran  transfer  atau  subsidi  dan  peningkatan potongan pajak. 9
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  sebagai  perwujudan  pengabdian  dan  peran  serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. 10
Menurut UU No. 16 tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat  timbal  balik  secara  langsung  digunakan  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintahan) dengan
8 Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara, Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 11.
9 Niken  Wulandari,  Mochamad  Djuadi,  dan  Rizki  Yudhi  Dewantara, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos, Jurnal Perpajakan, Vol. 7 No. 1, 2015.
10 Tulis  S.  Meliala  dan  Francisca  Widianti  Oetomo, Perpajakan  dan  Akuntansi Pajak, (Jakarta: Semesta Media, 2008), h. 4.
261
berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tiada  mendapat  jasa  timbul  yang  secara  langsung  dapat  ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Dalam hal ini Waluyo juga menyampaikan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan gunanya untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak  sebagai  salah  satu  pendapatan  negara  yang  nantinya  akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara tersebut. Sehingga pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara tersebut baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.
Pajak memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 11
Fungsi Penerimaan (budgetair), fungsi ini merupakan fungsi 1. sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran.
Fungsi  Mengatur  (regulator),  fungsi  ini  merupakan  fungsi
2. untuk  mengatur  atau  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan pemerintah  dari  sudut  sosial  dan  ekonomi.  Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  pada  artikel  ini  penulis tertarik  untuk  membahas  tentang  peran  pajak  sebagai  instrumen kebijakan  fiskal  dalam  mengantisipasi  krisis  ekonomi  pada  masa pandemi  Covid-19.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana peran pajak terhadap instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Tujuan dari  penulisan  artikel  ini  untuk  menganalisis  peran  pajak  sebagai
11 Theresia Worodamayanti dan Supramono, Perpajakan Indonesia mekanisme dan Perhitungan, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27-28.
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
instrumen  kebijakan  fiskal  dalam  mengantisipasi  krisis  ekonomi pada masa pandemi Covid-19.
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian dengan  metode  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dilakukan  untuk menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang  ucapan,  tulisan,  dan perilaku yang dapait diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif merupakan  metode  pengumpulan  dan  analisa  datanya  bersifat  non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi  realitas  yang  dialami  respon. 12 Untuk  keperluan  penelitian ini,  peneliti  memilih  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif,  yaitu untuk  menjelaskan  suatu  peristiwa  yang  operasionalnya  berkisar pada  pengumpulan  data,  pengolahan  data,  dan  penafsiran  data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip- prinsip  logika  sehingga  terbentuk  kesimpulan  yang  holistik.  Data dieroleh melalui studi literatur dengan membaca dan menelaah serta menganalisa  berbagai  literatur,  baik  berupa  dokumen,  jurnal,  data publikasi dari kementerian keuangan maupun dari website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Sementara  analisa  data  dilakukan  dengan  melakukan  reduksi, klasifikasi, pemaknaan hingga penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan B.
Wabah covid-19 yang melanda hampir semua negara-negara di dunia, telah meluluhlantahkan kehidupan seluruh warga masyarakat dunia. Banyak negara harus merencanakan ulang berbagai kebijakan ekonomi, moneter dan pembangunan nasionalnya. Negara maupun badan-badan swasta dipaksa merencanakan ulang berbagai prioritas ekonomi  dan  finansial,  mengalokasikan  kembali  berbagai  sumber daya untuk menghadapi dampak wabah pandemi covid-19. Kondisi ini telah mendorong banyak pemimpin negara-negara di dunia untuk
12 Wahidmurni, Pemaparan  Penelitian  Kualitatif,  (Malang:  UIN  Maulana  Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 5.
263
merefleksi  ulang  pengalamannya  dalam  mengatasi  krisis  finansial yang sudah pernah terjadi dan melanda hampir semua negara.
Sebagai  sumber  pendapatan  negara,  pajak  memiliki  tiga fungsi yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, dalam hal ini pajak mempunyai fungsi budgeter. Pajak juga berperan dalam  mengatur  alokasi  sumberdaya,  distribusi  pendapatan,  dan konsumsi atau dikenal dengan fungsi regulasi pajak. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai stabilitasi ekonomi.  Dari fungsi-fungsi pajak sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal  sebagaimana  telah  disebutkan tersebut  pada  umumnya  kebijakan-kebijakan  perpajakan  yang dilakukan oleh pemerintah selalu diarahkan untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut secara simultan. 13
Kontribusi  pajak  pada  penerimaan  negara  sangat mendominasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) setiap tahun fiskal. Tercatat penerimaan pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 688,94 triliun dan hal itu  telah  mencapai  38,57%  dari  target  pada  APBN  2019,  dari  sisi pertumbuhaan  penerimaan  perpajakan  tumbuh  sebesar  5,42%. 14
Secara lebih rinci, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 603,34 triliun atau 38,25% dari target APBN 2019, serta mampu tumbuh sebesar  3,75%  (yoy).  Namun  dari  catatan  kementerian  keuangan, PPh  badan  pada  bulan  Juni  2020  mengalami  kontraksi  sebesar 38,12%. 15
13 Miyasto, Pajak Makalah Seminar Perpajakan: Optimalisasi penerimaan, (Semarang: Fisip UNDIP), h. 8.
14 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN KITA-Kinerja dan Fakta, Edisi Juli 2019, https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli- 2019.pdf  (diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 16.42).
15 Venny Suryanto, Kemenkeu Sebut Kenaikan Pajak di Juni di Dorong Dua Sektor Utama, Apa saja?, 2020, https://nasional.konten.co.id (diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 16.23).
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....

## Grafik 1. Pembiayaan Anggaran Tahun 2020

## Sumber : Katadata.com
Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan  Covid-29  sebesar  Rp  405,1  triliun  yang  terdiri  atas bidang  kesehatan  dialokasikan  Rp  75  triliun,  perluasan  jaring pengaman  sosial  Rp.  110  triliun,  dukungan  industri  (intensif perpajakan dan stimulus KUR) Rp 70,1 triliun, pembiayaan program pemulihan  ekonomi  nasional  Rp  150  triliun. 16 Pajak  sebagai  salah satu keniscayaan yang dibebankan negara kepada subjek pajak untuk menopang anggaran negara agar negara dapat menjalankan fungsi dan peranan yang diamanahkan oleh konstitusi. Dengan demikian warga  negara  yang  membayar  pajak  merupakan  wujud  ketaatan terhadap  hukumkarena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Pajak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai fungsi  yang  amat  strategis.  Pajak  tidak  hanya  merupakan  sumber keuangan  negara  yang  digunakan  untuk  public  investment, tetapi  fungsi  pajak  juga  dapat  digunakan  untuk  mengendalikan
16 Pernyataan Menteri Keuangan, https://kemenkeu.go.id/covid19, (diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 19.11).
265
kebijaksanaan  negara  yang  lebih  umum  dikenal  sebagai  fungsi budgeter  dan  fungsi  regulerend.  Disinilah  sebenarnya  oajak  juga mempunyai  peranan  dalam  korelasi  antara  pemerintah  sebagai pelayan public dengan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan negara. 17
Secara dikotomis, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua kelompok  besar  yaitu  fungsi  budgetair  dan  fungsi  regulair.  Fungsi budgetair  adalah  fungsi  yang  letaknya  disektor  public  dan  pajak merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada gilirannya akan dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi budgetair pajak yang  digunakan  sebagai  sarana  pemerintah  untuk  memasukkan pendapatan  sebanyak-banyaknya  ke  dalam  kas  negara  guna membiayai pembangunan merupakan lingkup kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum ekonomi pembangunan. 18
Fungsi  regulair  adalah  fungsi  dimana  pajak  digunakan sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  letaknya diluar bidang keuangan negara. Secara konkrit fungsi ini terwujud dalam bentuk peningkatan atau penurunan tarif untuk memberikan insentif ataupun disinsentif agar tujuan-tujuan pemerintah tersebut dapat  tercapai.  Fungsi  regulair  secara  substantif  sebenarnya merupakan cara tertentu untuk merekayasa kondisi sosial ekonomi masyarakat  yang  lebih  adil  dan  merata  termasuk  dalam  bidang hukum ekonomi sosial. Dalam kebijakan fiskal, pajak juga berfungsi sebagai stabilitasi  ekonomi. 19
Sebagai suatu alat pembangunan, kebijaksanaan fiskal akan efektif  berjalan  apabila  dalam  pelaksanaannya  didasarkan  atas kombinasi  tarif-tarif  pajak  yang  tinggi  yang  dikenakan  pada  jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pengenaan tarif pajak yang tinggi ini dapat diterapkan misalnya untuk menghambat tingkat pengeluaran yang bersifat konsumtif, menghambat laju impor atau melakukan  proteksi  atau  perlindungan  terhadap  produk-produk
17 Rimsky Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), h. 43.
18 Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, (Bandung: Eresco, 1986), h. 108-109.
19 Ibid.
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
dalam negeri yang belum siap untuk melakukan persaingan dengan produk luar.
Kebijakan  fiskal  dalam  kombinasi  tarif-tarif  pajak  tersebut harus  pula  didasarkan  pada  suatu  fleksibilitas  yang  berada  dalam sistem  pengenaan  pajak  yaitu  berupa  pembebasan  pajak-pajak dan  pemberian  intensif-intensif  atau  dorongan-dorongan  untuk merangsang  privat  investment.  Dngan  demikian  kebijaksanaan fiskal yang diambil pemerintah dengan melalui penentuan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) ini disamping mempunyai fungsi budgetair juga mempunyai fungsi mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki.
Pada  umumnya  kebijaksanaan  fiskal  digunakan  untuk mengatur stabilitas ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa disertai dengan gejolak- gejolak inflasi dan resesi. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijaksanaan  fiskal  selalu  didampingi  dengan  kebijaksanaan- kebijaksanaan lain seperti kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan sektor  riil.  Ada  tidak  instrumen  utama  dari  kebijakan  fiskal  yaitu pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman-pinjaman. 20
Berdasarkan sifat dari kebijakan fiskal, maka kebijakan fiskal ini  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  golongan  yaitu  kebijakan fiskal  yang  bersifat  eksansif  dan  kebijakan  fiskal  yang  bersifat kontraktif.  Penggunaan  masing-masing  kebijakan  tersebut  sangat tergantung dari kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat, apabila perekonomian berada pada kondisi resesi, maka pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Melalui kebijakan ini diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih tinggi apalagi pada masa sekarang ini.
Suatu  tindakan  kebiajakn  fiskal  yang  bersifat  kontaktif dilakukan  oleh  pemerintah  diarahkan  untuk  mengerem  laju pertumbuhan  ekonomi.  Kebijakan  ini  dilakukan  oleh  pemerintah apabila  kondisi  ekonomi  negara  berada  dalam  keadaan  inflasi. Berlawanan  dengan  kebijakan  fiskal  yang  ekspansif,  kebijakan  ini
20 Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: Eresco, 1993), h. 37.
267
dilakukan dengan surplus spending, yaitu dengan cara melakukan peningkatan  tarif  maupun  penerimaan  pajak,  menurunkan pengeluaran  pemerintah  atau  melakukan  tindakan  kedua-duana secara bersamaan. 21
Intensif  pajak  sebagai  sarana  stimulus  dalam  mendorong penanaman  modal  bukan  merupakan  faktor  tunggal  yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal. Dengan melihat  keterkaitan  faktor  intensif  pajak  terhadap  ekonomi, pembebanan  pajak  akan  berpengaruh  terhadap  konsumsi  barang, pengeluaran tenaga kerja, dan sebagainya. 22
Pembebanan  pajak  juga  akan  berpengaruh  terhadap investasi,  karena  pajak  tersebut  akan  mengurangi  hasil  investasi yang dilaksanakan. Investasi merupakan tindakan yang mengandung resiko  karena  investasi  mungkin  memberikan  keuntungan sebagaimana  yang  diharapkan,  tetapi  juga  mungkin  menghadapu kegagalan  berupa  kerugian.  Beban  membayar  pajak  penghasilan akan  menyebabkan  orang  enggan  melakukan  investasi  apabila pajak tersebut mengakibatkan turunnya investasi.  Tentu saja akan timbul  kondisi  sebaliknya  apabila  pembebanan  pajak  diperkecil, hal  yang  terakhir  ini  akan  mengakibatkan  penghasilan  bersih investor menjadi lebih besar sehingga semakin merangsang untuk menanamkan  modal. 23
Meskipun  intensif  pajak  bukan  merupakan  satu-satunya faktor  yang  mempengaruhi  pilihan  investor  untuk  menanamkan modal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan perpajakan akan mempengaruhi pilihan investor untuk menanamkan modal atau tidak. Dengan mengasumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal tidak berubah, maka kebijakan pemerintah dalam bidang  perpajakan  yang  bersifat  memberikan  intensif  misalnya dengan memberikan fasilitas tax exemtion, accelerated depreciation
21 Guritno Mangkoe soebroto, Ekonomi Publik, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993), h. 225.
22 Ibid. 23 Susilia Adiyanta, Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi  krisis  Ekonomi  sebagai  Akibat  Dampak  pandemi  Covid-19,  Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Issue 1, Maret 2020, h. 178.
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
initial  loss,  maupun  insentif  lainnya  akan  meningkatkan  minat investor untuk menanamkan modal.
Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, politik hukum perpajakan akan memberikan arah kondisi masyarakat yang ingin dicapai.  Politik  hukum  perpajakan  yang  impelemtasinya  tertuang dalam  kebijakan  publik  akan  menimbulkan  dampak  yang  luas. Pembebanan pajak penghasilan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk konsumsi, untuk tabungan, pilihan untuk menabung investasi, serta penyediaan tenaga kerja.
Salah  satu  teori  yang  melakukan  pengkajian  terhadap pembebaban  pajak  adalah  teori  incidens  pajak.  Teori  ini  melihat bahwa  beban  pajak  tidak  hanya  terbatas  secara  legal  formal sajatetapi  mengkaji  pembebanan  pajak  pada  tingkat  yang  lebih substantif  misalnya  pajak  atas  badan,  walaupun  pajak  dikenakan terhadap  laba  badan  yang  menjadi  wajib  pajak,  tetapi  sebenarnya bukan  perseroannya  sendiri  yang  secara  substantif  akan  menjadi penunggang beban pajak, karena badan ini hanyalah usaha.
Dalam  hal  adanya  tujuan  untuk  mendorong  adanya penanaman modal, sumber modal yang akan diinvestasikan dapat berasal  dari  pemerintah  maupun  berasal  dari  dana  masyarakat. Komposisi  besaran  porsi  public  investment  apabila  dibandingkan dengan private investment, model yang dikembangkan oleh Roslow dan  Musgrave  dapat  menjadi  alternatif  yang  dinilai  paling  lazim. Rostow  dan  Musgrave  menghubungkan  porsi  pemerintah  untuk menanamkan  modal  dengan  tahap  perkembangan  ekonomi  yang dapat dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi,  porsi  investasi  publik terhadap  total  investasi  cukup  besar.  Pada  tahap  ini  pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik.
Kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  mengalokasikan dan  merencanakan  pembelanjaan  sumber  penerimaan  negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pada sisi lain, perencanaan kebijakan pemerintah bertujuan untuk mendapatkan dana  yang  sanga  dibutuhkan  untuk  membiayai  pengeluaran-
269
pengeluaran pemerintah didasarkan pada kebijakan fiskal. Melalui kebijakan  fiskal  tersebut  dapat  dilihat  fungsi  alokasi  anggaran belanja negara terhadap sumber-sumber dana yang ditujukan untuk pengadaan kebutuhan barang-barang bagi kepentingan umum secara seimbang, fungsi distribusi untuk menyesuaikan pembagian tingkat pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan  fungsi  stabilitasi guna  lebih  menjamin  dan  mempertahankan  tingkat  pertumbuhan ekonomi secara cepat dan tepat untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan negara.
Dengan  adanya  pembebanan  pajak  secara  adil,  maka kebijakan fiskal yang menggunakan instrumen pajak dan berimbas pada  masyarakat  tersebut  akan  bersifat  netral  dan  mendorong stabilitasi  ekonomi  dan  fiskal.  Mengingat  bahwa  pajak  dapat juga  mempunyai  fungsi  regulasi,  maka  prinsip  keadilan  dalam pembebanan  pajak  tersebut  terkadang  sengaja  disimpangi  untuk memberikan  rangsangan  dalam  merekayasa  kondisi  tertentu dalam  masyarakat.  Implikasi  dari  tindakan  tersebut  antara  lain dimaksudkan  untuk  mendorong  agar  masyarakat  yang  memiliki modal  mau  menanamkan  modalnya  ke  sektor-sektor  produksi tertentu, pemerintah memberikan pembebanan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari penanaman modal.
Untuk  PPN  perlakuan  pemberian  insentif  berbeda  dengan jenis  pajak  lainnya.  Insentif  PPN  yang  diberikan  adalah  dengan kemudahan  proses  pemberian  restitusi  kepada  PKP  yang  telah ditentukan  pada  PMK  23  tahun  2020  selama  6  bulan  ke  depan dimulai pada masa April. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restirusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restirusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah.  Kepada  PKP  Eksportir  mendapatkan  fasilitas  yang  tak terbatas dalam pengajuan restitusi ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insentif
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
pajak  untuk  tidak  perlu  mengajukan  permohonan  penetapan  PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar. 24
Dalam  meningkatkan  penerimaan  negara,  pemerintah melaksanakan  pajak  digital  atau  perdagangan  melalui  sistem elektronik.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  nomor  1  tahun 2020  menyebutkan  PMSE  akan  menarik  pajak  digital  baik  berupa pajak  pertambahan  nilai  maupun  pajak  penghasilan.  Bila  beleid tersebut segera diundangkan, otoritas pajak akan segera membuat aturannya  agar  payung  hukum  pajak  digital  semakin  spesifik. Otoritas pajak dan Kemenkeu sedang menyiapkan peraturan menteri keuangan sebagai payung hukum basis PPn dan PMSE. Sementara untuk PPh dan pajak atas transaksi digital akan disiapkan perataturan pemerintah.  Kegiatan  ini  sangat  relevan  untuk  dilaksanakan sehubungan  dengan  semakin  meningkatnya  aktivitas  online  yang dilakukan  oleh  para  pelaku  ekonomi  sebagai  dampak  dari  social distancing  maupun  PSBB.  Aktivitas  dengan  menggunakan  aplikasi zoom meningkat selama masa pandemi ini, sehingga dapat dilakukan pungutan atas ajak aktivitas kegiatan tersebut. Perdagangan online yang saat ini belum dapat diperoleh datanya oleh pemungut pajak dapat dilakukan pengawasan maupun peraturan yang tegas untuk mematuhi  kewajiban  pedagang  tersebut  sebagai  Wajib  Pajak  yang melakukan aktivitasnya melalui media elektronik. 25
Pentingnya  paradigma  penerimaan  pajak  dipengaruhi  oleh substansi  pengaturan  dan  pelaksanaan  undang-undang  mengenai pemerintah  daerah  dan  sinerginya  dengan  pemerintahan  pusat. Pada  akhirnya  berdampak  pada  penerimaan  pajak  nasional  yang membantu  meningkatkan  ketahanan  dan  stabilitas  ekonomi nasional. Pemerintah harus cermat dalam melakukan penyesuaian dan  perubahan  kebijakan  perpajakan  yang  mempertimbangkan kondisi iklim demokrasi, ekonomi, globalisasi dan otonomi daerah itu sendiri, khususnya selama berlangsungnya pandemi Covid-19. 26
24 Dina  Eva  Santi  Silalahi, Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, h. 163.
25 Ibid., h. 163-164.
26 Muhammad  Syukur, Insentif   Pajak  terhadap  Sumbangan  Covid-19  dari  Perspektif
271

## Kesimpulan C.
Intensif  pajak  sebagai  sarana  stimulus  dalam  mendorong penanaman  modal  bukan  merupakan  faktor  tunggal  yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal. Dengan melihat  keterkaitan  faktor  intensif  pajak  terhadap  ekonomi, pembebanan  pajak  akan  berpengaruh  terhadap  konsumsi  barang, pengeluaran tenaga kerja, dan sebagainya. Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur dan stabilisasi ekonomi  untuk  menjaga  kondisi  kontraksi  dan  relaksasi  ekonomi nasional  mempunyai  fleksibilitas  untuk  penerimaan  negara yang  berkelanjutan.  Dan  keberhasilan  kebijakan  fiskal  untuk meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi  gobal  pada  masa  pandemi  covid-19  dapat  dilihat  dari fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum dalam keadaan seimbang.
Saran  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini  adalah pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal dan menciptakan inovasi regulasi  perpajakan  yang  dapat  mewujudkan  keseimbangan  baru antara kepentingan-kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Selain itu, kebijakan refromasi pajak yang dilakukan pemerintah  yang  berkelanjutan  harus  mampu  menciptakan  suatu sistem  perpajakan  yang  sederhana,  mudah  dimengerti  oleh  setiap orang,  didasarkan  syarat-syarat  dan  prindip  keadilan,  kewajaran, dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Teks
Ali, Chidir . 1993. Hukum Pajak Elementer . Bandung: Eresco.
Halim, Abdul. Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep.  Aplikasi,  Contoh,  dan  Studi  Kasus .  Jakarta:  Salemba
Empat.
Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Suara Hukum, Vol. 2 No.
2, September 2020, h. 196.
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
Ismail,  Tjip.  2018. Potret  Pajak  Daerah  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana.
Judisseno,  Rimsky . 1997. Pajak  dan  Strategi  Bisnis .  Jakarta:  PT
Gramedia.
Mangkoesoebroto, Guritno . Ekonomi Publik . Yogyakarta: Universitas
Gajah Mada.
Meliala, Tulis S. dan Francisca Widianti Oetomo. 2008. Perpajakan dan Akuntansi Pajak . Jakarta: Semesta Media.
Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Soemitro,  Rochmat.  1986. Pajak  dan  Pembangunan .  Bandung:
Eresco. Sudirman,  Wayan . 2017. Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter:  Teori  dan
Empirikal . Jakarta: Prenada Media.
Worodamayanti,  Theresia,  dan  Supramono. Perpajakan  Indonesia mekanisme  dan  Perhit ungan .  Yogyakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Jurnal Ilmiah
Aswin  Padyanoot,  “Kebijakan  Paj ak  Indonesia  Menanggapi  Krisis Covid-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. 2020.
Adiyanta, Susilia . “Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal  untuk  Mengantisipasi  Krisis  Ekonomi  sebagai  Akibat Dampak Pandemi Covid-19” , Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, 2020. Amiruddin.  “ Pengaruh  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Pajak Penerangan  jalan  di  Kecamatan  Baiturrahman  Kota  Banda Aceh , Jurnal Visioner & Strategis”. Volume 5 Nomor 1, Maret
2016, h. 85.
Aulawi, Anton . “Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak pemerintah  Indonesia  dalam  Menghadapi  Dampak  Pandemi Covid-19  terhadap  Keuangan  Negara”, Progress:  Jurnal pendidikan,  Akuntansi  dan  Keuangan,  Vol.  3  No.  2  Agustus 2020.
273
Charoline  Cheisviyanny,  “ Memulihkan  Penerimaan  Pajak  Pasca Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Pajak Indonesi, Vol. 4 No. 1, 2020.
Silalahi,  Dina  Eva  Santi.  “ Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah Indonesia  dalam  Menghadapi  Dampak  Pandemi  Covid-19 , Jurnal  Ekonomi  dan  Ekonomi  Syariah”.  Vol.  3  No.  2,  Juni 2020.
Septiana  Na’afi,  “Efektifitas  kebijakan  OJK  Terkait  Buyback  Saham Terhadap  Perubahan  IHSG  di  Masa  Pandemi  Covid-19”,
Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No. 2 Juni 2020.
Syukur,  Muhammad .  “Intensif  Pajak  terhadap  Sumbangan  Covid-19 dari  perspektif  Relasi  Hukum  pajak  Indonesia  dengan  Hak Asasi Manusia ”. Volume 2 Nomor 2, 2020.
Ulya,  Hasna  Ni’matul.  “ Alternatif  Strategi  Penanganan  Dampak Ekonomi  Covid-19  Pemerintah  Daerah  Jawa  Timur  pada Kawasan Agropolitan” . el-Barka: Journal of Islamic Economic
ang Business, Vol. 3 No. 1, 2020.
Wulandari,  Niken,  Mochamad  Djuadi,  dan  Rizki  Yudhi  Dewantara.
“ Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota  Malang  Nomor  16  Tahun  2010  Kategori  Pajak  Rumah
Kos” . Jurnal PerpajakanVol. 7 No. 1, 2015.
Makalah Ilmiah dan Artikel
Miyasto. Pajak  Makalah  Seminar  Perpajakan:  Optimalisasi penerimaan. Semarang: Fisip UNDIP.
Wahidmurni. 2017. “ Pemaparan Penelitian Kualitatif” . Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Referensi Online
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  “ APBN  KITA-Kinerja dan  Fakta,  Edisi  Juli  2019” https://www.kemenkeu.go.id/ media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf  diakses  pada  25
Oktober 2020.
Pernyataan  Menteri  Keuangan.  https://kemenkeu.go.id/covid1 9. diakses pada 25 Oktober 2020.
Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal....
Suryanto, Venny. “ Kemenkeu Sebut Kenaikan Pajak di Juni di Dorong Dua Sektor Utama, Apa saja? ”, https://nasional.konten.co.id diakses pada 25 Oktober 2020.