## FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Sella Rachmawi, Rini, Yessi Fitri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta rini@uinjkt.ac.id

## Abstract
This study aims to examine the factors that affect the timeliness of financial reporting of local government in Indonesia. These factors are divided into two major lines: factors relating to local  government  and  politics,  also  the  content  of  financial  statements  and  managerial competence  factor.  Factors  associated  with  local  government  and  politics  proxied  by  local independence, regional location and the election of regional heads back. Factors associated with the content of financial statements and managerial competence proxied by position and financial performance  areas,  audit  opinion  and  audit  findings.Samples  of  this  study  used  the  whole autonomous  region  which  issued  local  government  financial  reports  and  audited  by  the  Audit Board  of  the  Republic  of  Indonesia  as  much  as  524  of  the  total  542  local  governments.  They were obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia. Testing the hypothesis in this study used binary logistic regression. Results of this research reveals that local government and political factors that proxied by self-reliance, the regional location statistically affect the timeliness of financial reporting area in fiscal year 2013. Based on the results of logistic regression (logistic regression)  showed  that  the  factor  content  of  the  financial  statements  and  managerial competence  of  government  area  proxied  by  the  audit  opinion  and  auditor's  findings  are statistically affect the timeliness of financial reporting area in fiscal year 2013.
Keyword s: Timeliness, independence, regional location, the election of return, financial position, financial performance, opinions, findings,localgovernment financial reports.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Faktor-faktor  tersebut  dibagi  menjadi  dua garis  besar  yaitu  faktor  yang  berkaitan  dengan  pemerintah  daerah  dan  politik,  serta  faktor kandungan  laporan  keuangan  dan  kompetensi  manajerial.  Faktor  yang  berkaitan  dengan pemerintah  daerah  dan  politik  diproksikan  dengan  kemandirian  daerah,  lokasi  daerah  dan keterpilihan kembali kepala daerah. Faktor yang terkait dengan kompetensi manajerial diproksikan dengan posisi dan performa keuangan daerah, opini audit serta temuan audit.Sampel penelitian ini menggunakan seluruh daerah otonom yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diaudit oleh BPK sebanyak 524 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah. Data yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  BPK.  Pengujian  hipotesis  dalam penelitian  ini  menggunakan  regresi  logistik  biner.  Hasil  penelitian  ini  meunjukkan  bahwa  bahwa faktor  daerah  dan  politik  yang  diproksikan  oleh  kemandirian,  lokasi  daerah  secara  statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Berdasarkan  hasil  uji  regresi  logistik  (logistic  regression)  menunjukkan  bahwa  faktor  kandungan laporan  keuangan  dan  kompetensi  manajerial  pemerintah  daerah  yang  diproksikan  oleh  opini audit  serta  temuan  auditor  secara  statistik  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013.
Kata kunci : ketepatanwaktu, kemandirian, lokasi daerah, keterpilihan kembali, posisi keuangan, performa keuangan, opini, temuan, LKPD.
Diterima: 25 Januari 2016; Direvisi: 1Maret 2016; Disetujui: 30 Maret 2016

## PENDAHULUAN
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan pada  sektor  pemerintah  berperan  dalam  menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan  selama  satu  periode.  Laporan  keuangan  digunakan  untuk  melaksanakan kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektifitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  serta  membantu  menentukan ketaatannya pada perundang-undangan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercantum dalam SAP menjelaskan bahwa seharusnya laporan keuangan menyajikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  menilai  akuntabilitas  dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Seperti hal pelaporan keuangan pada perusahaan publik, pelaporan keuangan pemerintah  juga  harus  dipublikasikan  secara  tepat  waktu.  Penyampaian  dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan atau dipublikasikan pada saat  yang  tepat  untuk  memungkinkan  para  pengambil  keputusan  menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan Steinbart, 2009:28).
Penyelesaian  pemeriksaan  LKPD  tertunda  salah  satunya  adalah  akibat  dari pemerintah daerah yang terlambat melaporkan LKPD ke BPK. Merujuk pada Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  (IHPS)  pada  tahun  2011  sebanyak  158  LKPD  (Provinsi, Kabupaten/Kota)  yang  diselesaikan  pemeriksaan  oleh  BPK  pada  semester  II.  Pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 94 LKPD dan pada tahun 2013 ada sekitar  108  LKPD  yang  diselesaikan  pemeriksaannya  pada  semester  II.  Pada  2014 terdapat  68  jumlah  LKPD  yang  diperiksa  BPK  pada  semester  II.Dalam  sektor pemerintahan,  ketepatan  waktu  dalam  pelaporan  keuangan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.Selain peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  diatur  juga  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Peraturan  tersebut  menerangkan  bahwa  paling  lambat  tiga  bulansetelah
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
tahun  anggaran  berakhir,  kepala  daerah  wajib  menyampaikan  LKPD  kepada  BPK untuk  dilakukan  pemeriksaan  dan  selambat-lambatnya  dua  bulansetelah  laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP)  atas  LKPD  tersebut  kepada  DPRD  sehingga  waktu  maksimum untuk menghasilkan LKPD audited adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir. Sehingga LKPD yang diselesaikan oleh BPK terselesaikan pada Semester II (Juni s.d Desember)  berarti  LKPD  tersebut  telah  mengalami  keterlambatan  (Lase  dan Sutaryo, 2014).
Informasi  keuangan  daerah  disampaikan  kepada  Menteri  Keuangan  dan Menteri  Dalam  Negeri  paling  lambat  31  Agustus  tahun  berjalan.  Dalam  hal Pemerintah  Daerah  tidak  menyampaikan  Informasi  Keuangan  Daerah,  maka  akan diterbitkan  peringatan  tertulis  oleh  Menteri  Keuangan.  Jika  Pemerintah  Daerah dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterbitkannya  peringatan  tertulis tidak  menyampaikan  informasi  maka  Menteri  Keuangan  menetapkan  sanksi  berupa penundaan  penyaluran  Dana  Perimbangan  setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri Dalam  Negeri.  Penjelasan  ini  sesuai  dengan  PP  Nomor  65  tahun  2010  tentang Perubahan atas PP Nomor 56 tahun 2005.

## Teori Keagenan
Teori  keagenan  ditekankan  untuk  mengatasi  dua  permasalahan  yang  dapat terjadi  dalam  hubungan  keagenan  (Eisenhardt,  1989).  Pertama  adalah  masalah keagenan  yang  timbul  pada  saat  (a)  keinginan-keinginan  atau  tujuan-tujuan  dari prinsipal dan agenberlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipaluntuk  melakukan  verifikasi  tentang  apa  yang  benar-benar  dilakukan  oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa principal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul  pada  saat  prinsipal  dan  agenmemiliki  sikap  yang  berbeda  terhadap  resiko. Dengan  demikian,  prinsipal  dan  agenmungkin  memiliki  preferensi  tindakan  yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.
Menurut  Lane  (2003a)  dalam  Syukriy  Abdullah  (2006)  teori  keagenan  dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan  pada  serangkaian  hubungan  prinsipal-agen  (Lane,  2000).  Hal  senada
dikemukakan  oleh  Moe  (1984)  yang  menjelaskan  konsep  ekonomika  organisasi sektor  publik  dengan  menggunakan  teori  keagenan.  Bergman  &  Lane  (1990) menyatakan  bahwa  hubungan  prinsipal  agen  merupakan  suatu  pendekatan  yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi  yang  tidak  simetris  ( asymmetric  information ), moral  hazard ,  dan adverse selection (Abdullah, 2006).

## Teori Lokasi
Teori lokasi industri dan teori pusat pertumbuhan memiliki peranan terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Dimana  penempatan  lokasi  industri  yang  tepat  dapat memberikan  banyak  jalan,  diantaranya  industri  yang  didirikan  dilokasi  yang  tepat, mampu  menyerap  tenaga  kerja  yang  ada  disekitar  lokasi  industri  khususnya  dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu daerah yang menjadi lokasi industri secara otomatis  akan  mengalami  kenaikan  pendapatan  daerah.  Sehingga  memungkinkan perekonomian didaerah lokasi industri mengalami peningkatan.

## Teori Kurva Belajar
T.P.  Wright  memperkenalkan  teori  kurva  belajar  ( learning  curve  theory )  pada saat  meneliti  perusahaan  pesawat  terbang.  Wright  menyatakan  bahwa  setiap  kali kuantitas output kumulatif menjadi dua kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu (Barber, 2011). Ketika suatu proses atas produk  baru  dimulai,  kinerja  seorang  pekerja  tidak  pada  tingkat  terbaiknya  dan fenomena  pembelajaran  atau  proses  dimana  seorang  memperoleh  keahlian, pengetahuan dan kemampuan pun dimulai. Pekerja akan membutuhkan waktu yang lebih lama pada saat pertama kali bekerja daripada pekerjaan yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya. Dengan pengulangan tersebut maka waktu yang dibutuhkan akan lebih  singkat  dan  akan  menuju  ke  arah  perbaikan.  Fenomena  inilah  yang  disebut dengan kurva pembelajaran ( learning curve ).

## Teori Kepatuhan
Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten  dengan  norma-norma  internal  mereka.  Komitmen  normatif  melalui moralitas personal ( normative commitment through morality ) berarti mematuhi hukum
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
karena  hukum  tersebut  dianggap  sebagai  suatu  keharusan,  sedangkan  komitmen normatif  melalui  legitimasi  ( normative-commitment  through  legitimaty )  berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  sebagai  pihak  yang  mengelola  dan  menjalankan amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggung jawabannya atas keuangan  dan  operasional  daerah  tersebut  selama  satu  tahun  buku.  Hal  ini  berarti pemerintah  mempunyai  keterikatan  untuk  patuh  pada  peraturan  perundang- undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  serta  Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## Keuangan Daerah
Ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah pusat ( ratio grants to  total  operating  revenue )  seiring  dengan  cita-cita  demokrasi  nasional  dan  proses percepatan  pembangunan  maka  muncul  suatu  yang  dinamakan  dengan  otonomi daerah.  Ini  berarti  bahwa  suatu  daerah  memiliki  sifat  yang  otonom.  Penerimaan daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  terdiri  atas  pendapatan  daerah  dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Pendapatan  asli  daerah,  yang  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi;
2. Dana  perimbangan,  yang  bertujuan  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antarpemerintah daerah;
3. Pendapatan  lain-lain  yang  memberi  peluang  kepada  daerah  untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah.
Bantuan  ( grants )  menjadi  sumber  pendapatan  yang  utama  bagi  pemerintah daerah  di  banyak  negara  (Bird,  2000;  Humes  IV,  1991;  Wilson  dan  Game,  1994; Shah,  1994).  Istilah  lain  dari grants yang  juga  seringkali  dipergunakan adalah subsidies atau subventions .  Terdapat  tiga  alasan  utama  dari  penggunaan  jenis bantuan  ini  (Humes  IV,  1991:  239)  yakni:  menambah  sumber  pendapatan  daerah,
memenuhi kebutuhan yang berlebihan pendapatan yang terbatas dari area tertentu, dan meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan pada  sektor  pemerintah  berperan  dalam  menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan selama satu periode. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan  menyajikan  laporan  keuangan  atas  dasar  akuntansi  yang  diselenggarakannya. Dalam  penetapan  entitas  pelaporan,  perlu  dipertimbangkan  syarat  pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

## Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  adalah  rentang  waktu  mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan  (31  Desember)  sampai  tanggal  penyerahan  ke  Bapepam-LK (Rachmawati, 2008:5). Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dari pada  yang  tidak  tepat  waktu.  Setelah  informasi  yang  relevan  tersedia  lebih  cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi informasi dari kegunaannya (Kieso et.al, 2011).
Terdapat  tiga  kriteria  keterlambatan  untuk  melihat  ketepatan  waktu  dalam penelitiannya  (Dyer  dan  Mc  Hugh,  1975):  (1) Preliminary  lag :  interval  jumlah  hari antara  tanggal  laporan  keuangan  sampai  penerimaan  laporan  akhir preliminary oleh bursa.  (2) Auditor’s  report  lag :  interval  jumlah  hari  antara  tanggal  laporan  keuangan sampai  tanggal  laporan  auditor  ditandatangani.  (3) Total  lag :  interval  jumlah  hari antara  tanggal  laporan  keuangan  sampai  tanggal  penerimaan  laporan  dipublikasikan oleh bursa.

## Audit Sektor Publik
Undang-undang No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung  jawab keuangan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan pemeriksaan
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
(audit)  adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,  objektif,  dan  professional  berdasarkan  standar  pemeriksaan,  untuk menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi  mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Untuk  menunjang  tugasnya,  BPK  RI  didukung dengan  seperangkat  Undang-  Undang  di  bidang  Keuangan  Negara  yaitu:  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004  Tentang  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  dan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.Seperti halnya pada  auditor  swasta,  BPK  RI  juga  bekerja  berdasarkan  standar  audit  Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN).  SPKN  ditetapkan  dengan  Peraturan  BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak 7 Maret 2007.

## Keterkaitan Antar Variabel
1. Pemerintah daerah dan politik
a. Kemandirian daerah terhadap bantuan pemerintah
Pemerintah masih sangat mengandalkan pada dana berimbang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan yang telah dikabarkan oleh BPK bahwa 90%  pemerintah  daerah  baik  provinsi  ataupun  kabupaten/kota  masih  bergantung pada dana perimbangan ini. Pemerintah daerah mengalokasikan dana perimbangan ini untuk tujuan operasional dan investasi. Cohen dan Laventis (2012) mengungkapkan bahwa  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap bantuan  pemerintah  pusat  akan  semakin  tunduk  untuk  mematuhi  peraturan pemerintah pusat termasuk untuk melaporkan keuangan daerah secara tepat waku. Hal ini dikarenakan terdapat sanksi akan keterlambatan pelaporan keuangan daerah kepada  pemerintah  pusat  yaitu  berupa  penundaan  pencairan  dana  tahun  anggaran berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah  dengan  dana  perimbangan  yang  diberikan  pemerintah  maka  pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam melaporkan LKPD.
H1:  Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana perimbangan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

## b. Lokasi Daerah
Menurut Nurhadi (2007), minimnya pembangunan pada suatu daerah akan berdampak  pada  rendahnya  aksesibilitas  daerah  tersebut.  Ketika  suatu  daerah memiliki aksesibilitas yang rendah sebagai akibatnya daerah tersebut akan sulit untuk memperoleh  faktor  produksi,  akses  transportasi  dan  telekomunikasi,  serta  fasilitas pendidikan  berupa  universitas-universitas  yang  mempunyai  reputasi  salah  satunya dalam  menghasilkan  tenaga  akuntan  yang  cakap  dalam  pengelolaan  keuangan. Pemerataan pembangunan daerah yang belum sempurna tersebut juga tentu menjadi salah  satu  faktor  terhambatnya  pelaporan  keuangan  daerah  terutama  dari  daerah- daerah  terpencil  dimana  mereka  kesulitan  mengakses  informasi  ataupun  karena faktor minimnya sumber daya manusia yang ada.
H2:  Jarak  lokasi  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat  berpengaruh  negatif terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah
c. Keterpilihan kembali kepala daerah ( incumbent)
Kepala  daerah  bertahan  ( incumbent )yang  terpilih  kembali  diharapkan memiliki  pengetahuan  yang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  kepala  daerah  yang baru terpilih. Menurut Cohen dan Leventis (2013), kepala pemerintah daerah yang telah berpengalaman memimpin suatu daerah selama lebih dari empat tahun, maka dia akan cukup akrab dengan standar dan prosedur akuntansi serta langkah-langkah persiapan  yang  diperlukan  untuk  memfasilitasi  prosedur  audit.  Dengan  pengalaman dan  pengetahuan  tersebut,  kepala  daerah  bertahan  diharapkan  dapat  membuat kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam prosedur akuntansi. Sedangkan jika terpilihnya pemimpin daerah yang baru, ia cenderung akan menginvestigasi masalah keuangan  daerah  dalam  rangka  mengungkapkan  isu-isu  tersembunyi  dalam  laporan keuangan,  dan  akan  merekrut  auditor  untuk  menyelesaikannya.  Antisipasi  ini dikhawatirkan akan memperpanjang masa persiapan pelaporan keuangan daerah. H3:  keterpilihan  kembali  kepala  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah.
2. Kandungan Laporan Keuangan dan Kmpetensi Manajerial
a. Posisi dan Performa Keuangan
Rasio-rasio  keuangan  akanmencerminkan  ukuran  kebaikan  ataupun keburukan dari konten laporan keuangan tersebut. Hal ini mengindikasikan konten laporan  yang  baik  (kabar  baik)  akan  dilaporkan  secara  tepat  waktu.  Hal  ini disebabkan  oleh  dua  alasan.  Pertama,  manajemen  memberikan  sinyal  positif secepatnya  ataupun  secara  tepat  waktu,  jika  pelaporan  mengalami  keterlambatan makan dapat diindikasikan bahwa hal tersebut mengandung sinyal yang buruk. Selain itu,  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  juga  mengindikasikan  kompetensi manajerial  yang  baik.  Staff  manajerial  yang  kompeten  di  perkirakan  mempunyai pengendalian internal yang baik dan memiliki catatan dan fungsi yang lebih baik.
H4: Posisi laporan keuangan yang baik berhubungan positif dengan ketepatanwaktu pelaporan keuangan.
H5:  Performa  laporan  keuangan  yang  baik  berhubungan  positif  dengan ketepatanwaktu pelaporan keuangan.

## d. Temuan
Komunikasi antara auditee dan auditor menjadi lebih intens ketika terdapat permasalahan  akuntansi  yang  bersiat  material  (Cohen  dan  Leventis,  2013).  Hal  ini berarti semakin banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi antara tim audit  pemerintah  (BPK)  dengan  pihak  penanggung  jawab  audit  pemerintah  daerah sebelum temuan tersebut dilaporkan dalam laporan hasil audit.
H6:  Temuan  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  ketepatanwaktu  penyampaian laporan keuangan
e. Opini
Menurut  McLelland  &  Giroux,  opini  wajar  dengan  pengecualian  ( qualified opinion ) merupakan sebuah pertanda buruk bagi pengguna laporan keuangan. Opini yang  diberikan  BPK  berupa  opini  selain  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  seperti wajar  dengan  pengecualian  (WDP),  tidak  wajar  ataupun  tidak  mengemukakan pendapat dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
H7: Opini WTP laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap  ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

## METODE

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  yaitu  ketepatan  pelaporan  keuangan  daerah.  Variabel independen  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  kelompok  yaitu  (1)  faktor pemerintah daerah dan politik yang diukur melalui tingkat kemandirian daerah, jarak lokasi  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat,  serta  keterpilihan  kembali  kepala daerah  tahun  sebelumnya.  (2)  faktor  kompetensi  manajerial  yang  diukur  melalui posisi  dan  performa  keuangan  daerah,  temuan  audit,  opini  audit.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  (Provinsi,  Kabupaten/Kota)  sampai  dengan 2013 yaitu sejumlah 548 pemerintah daerah.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  model  regresi  logistik  dengan  persamaan  sebagai berikut:
Di mana : Y adalah ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah; adalah konstanta ; X 1 adalah kemandirian daerah; X 2 adalah lokasi pemerintah daerah;
X 3 adalah keterpilihan kembali kepala daerah; X 4 adalah posisi keuangan  daerah;X 5 adalah  performa  keuangan  daerah;  X 6 adalah  temuan  audit;  X 7 adalah  opini audit; β 1, β 2 , β 3 , β 4 , β 5 adalah koefisien regresi; ε adalah standar error .
Variabel dependen yang digunakan adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia yang diukur menggunakan skala dummy dimana angka 1 mewakili ketepatan  waktu  dan  0  mewakili  ketidaktepatan.  Sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  ketepatan  waktu  pelaporan  dilihat  dari  tanggal  laporan  keuangan  audit pemerintah  daerah  dikeluarkan  oleh  BPK  yaitu  maksimal  3  bulan  setelah  tanggal tutup buku.
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
Variabel independen dalam penelitian ini adalah 1) kemandirian daerah yang diukur  dengan  perbandingan  antara  jumlah  realisasi  pendapatan  transfer  dari pemerintah  pusat  dengan  total  realisasi  pendapatan  daerah.  2)  Lokasi  pemerintah daerah  menggunakan  skala dummy dimana  angka  1  mewakili  lokasi  pemerintah daerah  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  bagian  Barat  dan  angka  0  jika  lainnya.  3) Keterpilihan  kembali  kepala  daerah  yang  diukur  menggunakan  skala dummy dimana angka  1  mewakili  kepala  daerah  yang  menjabat  selama  2  tahun  atau  lebih  secara bertutur-turut  ketika  penelitian  berlangsung  dan  angka  0  mewakili  kepala  daerah yang  menjabat  selama  kurang  dari  2  tahun  selama  penelitian  berlangsung.  4)  Posisi keuangan daerah diukur menggunakan skala rasio dengan perhitungan perbandingan antara  total  aset  dengan  total  pendapata.  5)  performa  keuangan  daerah  juga menggunakan skala rasio dengan perhitunngan perbandingan antara perubahan aset bersih dengan total aset. 6) Temuan auditor diukur menggunakan skala rasio dengan menghitung  jumlah  temuan  audit  suatu  daerah,  jumlah  temuan  auditor  ini  dapat diperoleh  dari  Indeks  Hasil  Pemeriksaan  BPK.  7)  Opini  audit  diukur  menggunakan skala dummy dengan angka 1 mewakili entitas yang menerima WTP atau WTP-DPP dan angka 0 jika entitas menerima opini selain WTP atau WTP-DPP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  seluruh  Indonesia baik  itu  Provinsi,  Kabupaten  ataupun  Kota  tahun  anggaran  2013.  Total  jumlah seluruh  daerah  otonom  mengacu  pada  data  yang  dikeluarkan  Direktorat  Jenderal Otonomi  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  Selanjutnya sampel  yang  dipilih  mengacu  pada  pemerintah  daerah  yang  mengeluarkan  laporan keuangan  didasarkan  pada  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang  diterbitkan  oleh BPK.  Jumlah  pemerintah  daerah  berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  Direktorat Jenderal  Otonomi  Daerah  sebanyak  415  kabupaten,  93  kota  dan  34  provinsi  atau setara  dengan  total  542  daerah.  Sedangkan  laporan  keuangan  audit  daerah  tahun anggaran 2013 berdasarkan IHPS BPK menyebutkan jumlah kabupaten sebanyak 399, kota  sebanyak  92  dan  provinsi  sebanyak  33.  Timbulnya  perbedaan  ini  dikarenakan hanya 524 daerah yang telah menyusun LKPD Tahun 2013.
Hasil Uji Analisis Data Penelitian
a. Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model ( Overall Model Fit )
Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada  awal  ( Block  Number =0)  dengan  nilai  -2 Log  Likelihood (-2LL)  pada  akhir  ( Block Number= 1).  Nilai  -2LL  awal  adalah  sebesar  668,900.  Setelah  dimasukkan  ketujuh variabel  independen,  maka  nilai  -2LL  akhir  mengalami  penurunan  menjadi  520,689. Penurunan Likelihood (-2LL)  sebesar  114,211  ini  menunjukkan  model  regresi  yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.
Tabel 1. Menilai Keseluruhan Model Iteration History a,b,c,d Iteratio n -2 Log likelihood Coefficients Con stant GRANTS  LOCAT E INCUM BNT POSI TION PER FORM FINDI NGS OPINI ON Step 1 1  532,473  ,335  -,012 ,680 ,270 -,026  -,223  -,074  ,786 2  521,140  ,381  -,018 ,843 ,373 -,030  -,390  -,098  1,160 3  520,690  ,413  -,020 ,859 ,392 -,030  -,440  -,103  1,252 4  520,689  ,417  -,020 ,859 ,393 -,030  -,442  -,103  1,256 5  520,689  ,417  -,020 ,859 ,393 -,030  -,442  -,103  1,256 a. Method: Enter b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 668,900
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.
Sumber : Output SPSS
b. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( Nagelkerke R. Square)
Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai NagelkerkeR Square . Nilai NagelkerkeR Square adalah sebesar 0,342 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 34,2% sedangkan sisanya sebesar 65,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.
Tabel 2. Koefisien Determinasi

## Model Summary
Step -2 Log likelihood Cox  &  Snell  R Square Nagelkerke  R Square 1 520,689 a ,246 ,342
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

## c. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi
Kelayakan  model  regresi  dinilai  dengan  menggunakan Hosmer  and  Lemeshow’s Goodness  of  Fit  Test .  Pengujian  menunjukkan  nilai Chi-square sebesar  11,591  dengan signifikansi  (p)  sebesar  0,170.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  karena  nilai  signifikansi lebih  besar  dari  0,05  maka  model  dapat  disimpulkan  mampu  memprediksi  nilai observasinya.
Tabel 3. Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square  df Sig. 1 11,591 8 ,170 Sumber: output SPSS

## d. Hasil Matriks Klasifikasi
Matriks  klasifikasi  menunjukkan  kekuatan  prediksi  dari  model  regresi  untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

## Tabel 4
Matriks Klasifikasi

## Sumber: output SPSS
Kekuatan  prediksi  dari  model  regresi  untuk  memprediksi  kemungkinan ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  daerah  adalah  sebesar  91,1%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dengan  menggunakan  model  regresi  yang  digunakan,  terdapat sebanyak  477  pemerintah  daerah  yang  diprediksi  akan  melakukan  pelaporan keuangan  secara  tepat  waktu  dari  total  524  pemerintah  daerah  di  Indonesia. Kekuatan  prediksi  model  pemerintah  daerah  yang  melaporkan  keuangan  daerah tidak  tepat  waktu  adalah  sebesar  48,3%  yang  berarti  bahwa  dengan  model  regresi yang  digunakan  ada  sebanyak  253  pemerintah  daerah  yang  diprediksi  tidak  tepat waktu  dalam  melaporkan  keuangan  daerah  dari  total  524  pemerintah  daerah  di Indonesia.
Observed
Predicted
TIMELINESS Percentage Correct 0 1 Step 1  TIMELINESS 0 85 91 48,3 1 31 317 91,1 Overall Percentage 76,7 a. The cut value is ,500

## e. Hasil Uji Regresi Logistik
Model regresi logistik yang terbentuk disajikan pada tabel dibawah ini:

## Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

## Sumber: output SPSS
Hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini:
Timeliness = 0,417 – 0,20 GRANTS + 0,859 LOCATE + 0,393 INCUMBNT - 0,30 POSITION – 0,442 PERFORM – 1,03 FINDINGS +1,256 OPINION
Berdasarkan  pengujian  regresi  logistik  ( logistic  regression )  sebagaimana  telah dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  hasil  uji  hipotesis  H1  menunjukkan  bahwa kemandirian  daerah  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  banyak  dana  perimbangan  yang diterima daerah maka daerah tersebut akan semakin tinggi tingkat ketergantungannya dengan  pemerintah  pusat  dan  mereka  akan  semakin  mematuhi  aturan-aturan  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  termasuk  ketepatan  waktu  pelaporan keuangan daerah.
Variabel lokasi daerah (LOCATE) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan  koefisien  regresi  sebesar  0,859,  hal  ini  membuktikan  bahwa  hipotesis  ke-2 berhasil didukung yang berarti bahwa semakin jauh lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (pemerintah daerah yang berada di wilayah selain Indonesia bagian Barat) maka daerah akan semakin berpeluang untuk melakukan keterlambatan dalam pelaporan  keuangan  daerah.  Variabel  keterpilihan  kembali (INCUMBNT) memiliki koefisien  regresi  sebesar  0,393.  Hal  ini  menunjukkan  hipotesis  ke-3  ditolak  yang
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1 a GRANTS -,020 ,006 10,220 1 ,001 ,980 LOCATE ,859 ,235 13,324 1 ,000 2,361 INCUMBNT  ,393 ,237 2,759 1 ,097 1,482 POSITION -,030 ,024 1,621 1 ,203 ,970 PERFORM -,442 ,707 ,391 1 ,532 ,643 FINDINGS -,103 ,021 24,850 1 ,000 ,902 OPINION 1,256 ,284 19,618 1 ,000 3,511 Constant ,417 ,320 1,694 1 ,193 1,517
a. Variable(s) entered on step 1: GRANTS, LOCATE, INCUMBNT, POSITION, PERFORM, FINDINGS, OPINION.
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
berarti  bahwa  keterpilihan  kembali  kepala  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.
Variabel  posisi  keuangan  (POSITION)  dan  performa  keuangan  (PERFORM) menunjukkan  bahwa  posisi  keuangan  dan  performa  keuangan  tidak  berpengaruh terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  daerah.  Variabel  temuan  audit (FINDINGS) memiliki  koefisien  regresi  sebesar  1,03  dan  tingkat  signifikasi  sebesar 0,000. Hal ini berarti banyaknya temuan dalam audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia, semakin banyak jumlah temuan yang ditemukan  maka  akan  memperpanjang  waktu  audit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  opini  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Opini  daerah  yang  diberikan  oleh  BPK  selain  dari  WTP  dan WTP-DPP  yaitu  WDP,  TW,  dan  TMP  akan  memperpanjang  waktu  dari  penerbitan laporan keuangan audit karena sebelum mengeluarkan opini akan terjadi komunikasi- komunikasi terkait dengan temuan dan opini antara auditor dan klien.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  logistik  ( logistic  regression) menunjukkan  bahwa faktor  kemandirian  daerah,  lokasi  daerah,opini  audit  dan  temuan  audit  pemerintah daerah  berpengaruh  terhadap  ketepatanwaktu  pelaporan  keuangan  daerah  di Indonesia.  Berdasarkan  hasil  uji  regresi  logistik  ( logistic  regression) menunjukkan bahwa  faktor  keterpilihan  kembali  kepala  daerah,  posisi  dan  performa  keuangan daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatanwaktu  pelaporan  keuangan  daerah  di Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN
Abdurachmat,  Idris  dan Maryani,  E.1997. Geografi  Ekonomi .  Institut  Kerguruan dan   Ilmu   Pendidikan Bandung.
Adi,  P.  H.  (2006). Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  belanja pembangunan dan pendapatan  asli  daerah . Dalam  Simposium  Nasional Akuntansi IX Padang.
Almilia,  Luciana  Spica  dan  Vieka  Devi.  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Prediksi
Peringkat  Obligasi  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar di Bursa Efek Jakarta ”.  Simposium Nasional Manajemen.
Belkaoui,  Ahmed  Riahi.2007. Accounting  Theory 5 th Edition,  Jakarta:  Salemba Empat.
Cagle,  C.  S.,  Flesher,  D.  L.,  &  Pridgen,  A.  B.  2014. Audit  Report  Timeliness  Of United  States Local   Governments:  An  Investigation  Of  Entities  Exceeding Reporting Deadlines . Working Paper
Cagle, C., Pridgen, A., 2012. Audit Quality in County Governments: Evidence from Audit Findings . Working Paper.
Carslaw, C., Mason, R., Mills, J., 2007. Audit Timeliness of School District Audits .
Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 19
Cohen, S., & Leventis, S. 2013. Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay.   In Accounting Forum Vol. 37. Elsevier.
Dinas  Pendapatan  provinsi  Jawa  Barat.2014. Melepas  Ketergantungan  Dana Pusat .http://dispenda.jabarprov.go.id/2014/08/07/melepas-ketergantungan- dana-pusat/.   diakses tanggal 20 Maret 2015
Djojodipuro,  Marsudi.  1992. Teori  Lokasi .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas   Indonesia.
Dwyer, P. D., & Wilson, E. R. 1989. An empirical investigation of factors affecting the timeliness of reporting  by  municipalities .  Journal  of  Accounting  and Public Policy.
Dyer,  J.  C.  And  McHugh,  A.  J.  1975. The  Timeliness  of  The  Australian  Annual Report”. Journal of   Accounting Research 13.
Evans, J., Patton, J., 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting . Journal of Accounting  Research 25 (Supplement), 130-158.
Ghozali,  Imam.  2012. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro.
Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2005. Analisis Laporan Keuangan . Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Johnson,  L.  E.,  1998. Further  evidence  on  the  determinants  of  local  government audit   delay . Journal   of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial Management..
Johnson,  L.,  Davies,  S.,  Freeman,  R.,  2002 .  The  Effect  of  Seasonal  Variations  in Auditor Workload on   Local Government Audit Fees and Audit Delay . Journal of Accounting and Public Policy.
Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency
Costs   and   Ownership Structure . Journal of Financial Economics.3.
Lane,  Jan-Erik.  2003b. Relevance  of  the  principal-agent  framework  to  public  policy  and implementation . University  of  Geneva  and  National  University  of Singapore. Working paper .
Lase,  Yediel  dan  Sutaryo.  2014. Pengaruh  Karakteristik  Auditor  terhadap  Audit Delay   Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah” .  Simposium  Nasional Akuntansi XVII Kuncoro,  H.  2007. Fenomena  Flypaper  Effect  pada  kinerja  keuangan  pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia .Simposium Nasional AkuntansiX.
Maarif, M.S, Tanjung, H. 2003. Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk Manajemen . Gramedia Widiasarana   Indonesia: Jakarta
Masli,  L.  2008. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan   Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat . Jakarta: STIE STAN IM.
McLelland, A., Giroux, G., 2000. An Empirical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities . Journal of Accounting and Public Policy 19.
Mead, D.2011. GASB Research Brief: The Timeliness of Financial Reporting by  State  and Local   Governments  Compared  with  the  Needs  of  Users .  Norwalk, CT:Governmental Accounting Standards Board.
Moe,  T.  M.  1984.  The  new  economics  of  organization. American  Journal  of  Political Science 28.
Mohamad, Marziana, Wan Mohammad Taufik, Mohmad Sakarnor Deris. 2012. Audit
Delay in Local   Authorities: An Exploratory Study in Kedah, Perak and
Kelantan. International Conference on
Economics,  Business  Innovation
vol 32. Singapore : IACSIT Press
Muluk, Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah . Surabaya:
ITS Press.
Nuryadin,  D.,  Sodik,  J.,  &  Iskandar,  D.  2000. Aglomerasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi: Peran   Karakteristik Regional Di Indonesia .
Payne,  J.,  Jensen,  K.,  2002. An  Examination  of  Municipal  Audit  Delay .  Journal  of Accountingand Public Policy 21.
Pramusinto, Agus (ed). 2009 . Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik . Yogyakarta:   GAVA MEDIA.
Romney,  Marshall  B  dan  Paul  Jhon  Steinbart.  2009. Accounting  Information  Systems : International   Edition, 11th Edition , USA: PearsonPrentice Hall.
Respati, Novita Weningtyas. 2004. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu  Pelaporan Keuangan . Jurnal Maksi No 4.
Scott William. R. 2012. Financial Accounting Theory 6 th Edition , Canada: Prentice Hall Canada Inc.
Suharli, Michell. 2009. Pelaporan Keuangan, Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi. Jakarta:
Grasindo.