## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan
Upaya Hukumnya?

## Almira Sheila Wulandari, Febri Jaya
Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: 1851056.almira@uib.edu

## Abstrak
TikTok  dengan  cepat  mengambil  alih  internet  sejak  diluncurkan  secara  global  beberapa  tahun  lalu.  Anda mungkin  pernah  mendengar  tentang  aplikasi  ini,  yang  memungkinkan  pengguna  membuat   video pendek. Meskipun  dirilis  secara  global  pada  Agustus  2018,  sekarang  menjadi  salah  satu  aplikasi  yang  paling  banyak diunduh pada tahun 2020-an. Tapi kekhawatiran pelanggaran hak  cipta memancar  di  seluruh platform. Hak cipta  adalah  kumpulan  hak  milik  seseorang  yang  menciptakan  karya  asli  dari  penulisnya,  seperti buku,  lagu, lukisan, atau patung. Hak-hak ini termasuk hak eksklusifuntuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan secara  publik,  menampilkan  secara  publik,  atau  membuat  turunan  dari  karya  kreatif.  Orang  atau  badan  yang memiliki hak ini disebut sebagai pemilik hak cipta . Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya berhak cipta  direproduksi,  didistribusikan,  dilakukan,  ditampilkan  secara  publik,  atau  dibuat  menjadi  karya  turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
Kata kunci: Hak Cipta, TikTok, Hukum

## Abstract
TikTok has rapidly taken over the internet since its global launch just a few years ago. You may have heard of this app, which allows users to create short videos. Although it was released worldwide in  August 2018, it is currently  one  of  the  most  downloaded  apps  of  the  2010s,  but  concerns  about  piracy  arose  from  across  the platform. Copyright is a set of rights that belong to the creator of an original copyrighted work, such as a book, song, painting, or sculpture. These rights include exclusive rights to reproduce, distribute, publicly perform, publicly display or create derivatives of the creative work. The person or organization that has these rights is called  the  copyright  owner.  Copyright  infringement  occurs  when  a  copyrighted  work  is  copied,  distributed, performed, publicly displayed, or made into a derivative work without the permission of the copyright owner. If the creator is deprived of his rights, then the creator can file a lawsuit as mentioned in the Copyright Law.

## Keywords: Copy Right, TikTok,  Law

## A. LATAR BELAKANG
TikTok, seperti banyak platform media sosial, telah menjadi semakin komersial. Selain itu, lagu  yang  digunakan  kemungkinan  akan  dianggap  sangat  kreatif.  Oleh  karena  itu,  dua  faktor pertama kemungkinan tidak akan mendukung pertahanan penggunaan wajar untuk TikTok. Selain itu,  meskipun  kelihatannya pendekbentuk  video  berarti  bahwa  jumlah  dan  substansi  dari  karya

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
yang  diambil  mendukung  penemuan  penggunaan  wajar,  yang  tidak  selalu  demikian.  Dari pengalaman saya, porsi lagu yang diambil cenderung menjadi porsi yang sangat penting, seperti bagian chorus yang dianggap banyak orang sebagai “jantung” dari lagu tersebut. Oleh karena itu, faktor  ini  juga  dapat  membebani  temuan  penggunaan  wajar.  Sementara  TikTok  telah  memicu sejumlah lagu hit , ini tidak secara otomatis berarti aplikasi tersebut memiliki dampak netral atau positif  pada  pasar  untuk  karya  musik.  Pada  titik  ini,  tidak  jelasapakah  pemilik  hak  cipta memperoleh peningkatan pendapatan yang sebenarnya untuk musik mereka. Efek pada kompensasi pemilik hak cipta kemungkinan juga akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah faktor keempat ini mendukung penggunaan wajar atau tidak.
Lagu  yang  digunakan  dalam  video  TikTok  telah  mengambil  alih  tangga  lagu  .  Namun, diperkirakan 50 persen dari musik yang digunakan pada platform tersebut tidak berlisensi (yaitu, digunakan  tanpa  izin  dari  pemilik  hak  cipta). 1 Ini  menimbulkan  masalah  yang  berpotensi menghancurkan  bisnis  untuk  aplikasi.  Mengapa?  Karena  pemilik  hak  cipta  memiliki  hak  untuk mengecualikan  orang  lain  dari  menampilkan  musik  mereka.  Pertunjukan  tanpa  izin  merupakan pelanggaran. Selain itu, mereka  yang ditemukan  bertanggung jawab atas  pelanggaran hak  cipta tunduk pada ganti rugi menurut undang - undang. 2 Ini berarti bahwa kisaran ganti rugi moneter yang dapat diberikan ditetapkan oleh undang-undang. Di bawah UU Hak Cipta, ganti rugi menurut undang-undang  berkisar  di  mana  saja  selama  beberapa  ratus,  hingga  puluhan  ribu  dolar  dalam kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, ganti rugi menurut undang-undang dalam kasus hak cipta diberikan per karya yang dilanggar, dan bahkan jika pemilik hak cipta tidak mengalami kerusakan yang  sebenarnya.  Hal  ini  dapat  membuat  potensi  tanggung  jawab  pelanggaran  TikTok  menjadi sangat besar mengingat prevalensi penggunaan yang tidak sah pada platform tersebut.
Akibat  penggunaan  lagu  tersebut  secara  masif,  lagu  tersebut  secara  sistematis direkomendasikan oleh TikTok untuk penggunanya. Setelah masuk ke kolom rekomendasi lagu banyak  digunakan  sehingga  dibuatlah  algoritma  di  aplikasi  TikTok  yang  menampilkan  konten dengan konten lagu secara terus menerus. Hal ini membuat konten mendapatkan perhatian publik yang mengakibatkan isi konten tersampaikan dengan baik. Kondisi inilah yang menarik pengguna untuk memanfaatkan lagu tersebut demi keuntungan. Salah satu manfaat yang dapat diraih oleh pengguna adalah membuka layanan endorsement berupa konten video. 3 Endorsement merupakan bentuk  kerjasama  yang  saling  menguntungkan  antara  kedua  belah  pihak.  Saat  ini,  endorsement media sosial dilakukan oleh artis atau selebriti yang bekerja sama dengan toko online. Makna atau perayaan  ini  memiliki  banyak  penggemar  dan  pengikut  yang  berguna  untuk  meningkatkan penjualan toko online dan produk dan layanan tertentu. 4
Pengguna TikTok akan  membuka layanan endorsement dengan menentukan tarif standar tertentu untuk membuat konten. Kasus di atas ditemukan oleh peneliti dalam lagu Making A Lover dari SS501 yang banyak digunakan oleh pengguna TikTok dalam layanan endorsement mereka.
1 Kennedy, M. (2020). ‘If the rise of the TikTok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it’s that teenage girls rule the internet right now’: TikTok celebrity, girls and the Coronavirus crisis. European Journal of Cultural Studies , 23 (6), 1069-1076.
2 Saputra, M. F. (2021). Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 69-91.
3 Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok. Law, Development and Justice Review , 4 (1), 29-44.
4 Nainggolan, B. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Alumni.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Item  yang  dipromosikan  oleh  pengguna  bermacammacam  jenisnya,  namun  hal  ini  tidak menghalangi  penyebaran  konten.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  penggunaan  lagu  secara  optimal dapat  meningkatkan  kualitas  distribusi  konten  yang  menguntungkan  pengguna  TikTok.  Hal  ini berpotensi  menimbulkan  permasalahan  hukum,  terutama  mengenai  hak  ekonomi  yang  dimiliki oleh pencipta lagu tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran secara rinci, sistematis, dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, serta menggunakan metode yuridis normatif. 5 Metode yuridis normatif merupakan metode pendekatan  dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip hukum yang ada. Metode ini dimulai dengan menganalisis pasalpasal dalam UU Hak Cipta yang mengatur tentang komersialisasi Hak Cipta, pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian, yaitu dengan  menelusuri permasalahan  yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan terkait.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Lagu di Tiktok
Akibat hukum dari pengunggahan lagu di aplikasi TikTok yang dikomersialkan tanpa izin pencipta  oleh  pengguna  terkait  dengan  royalti  Pencipta.  Saat  menggunakan  aplikasi  TikTok, mengunggah  lagu  adalah  hal  yang  selalu  dilakukan  pengguna.  Aplikasi  TikTok  menyediakan banyak  pilihan  lagu  yang  bisa  digunakan  pengguna  untuk  membuat  konten.  Unggahan  lagu  di aplikasi  TikTok hanya berlangsung sekitar 15 (lima belas) hingga 60 (enam  puluh) detik. Pada umumnya lagu ciptaan pencipta mayoritas berdurasi lebih dari 60 (enam puluh) detik atau 1 (satu) menit sehingga lagu yang dinikmati di aplikasi TikTok tidak lengkap. Lagu tersebut dipotong dari lagu  yang  sebenarnya  atau  bisa  dikatakan  mutilasi.  Merusak  suatu  ciptaan,  dalam  hal  ini  lagu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, bahwa dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan, atau terdapat hal-hal yang dapat merugikan harga diri atau nama baik Pencipta, Pencipta sebagai pemilik Ciptaan berhak untuk mempertahankan haknya. Lagu tersebut digunakan oleh pengguna untuk  mempromosikan  atau  mendukung  suatu  produk  di  aplikasi  TikTok.  Kegiatan mempromosikan  atau  endorse  adalah  kegiatan  yang  menghasilkan  keuntungan  atau  dapat dikatakan komersialisasi. 6
Dalam suatu karya terdapat hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pencipta dan tidak dapat dipisahkan  dari  Pencipta,  yaitu  Hak  Moral. 7 Secara  umum,  Hak  Moral  adalah  hak  agar  suatu ciptaan tidak dapat diubah atau dirusak tanpa persetujuan Pencipta, serta hak untuk diakui sebagai
5 Wahyuni, R. A. E., & Zainuddin, M. (2021). Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Journal of Judicial Review , 23 (2), 171-182.
6 Hendrayana, M. Y., Budiartha, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 417-422.
7 Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum , 13 (1), 1-9.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Pencipta ciptaan tersebut. 8 Pada prinsipnya, semua hak cipta akan berdampak pada kewajiban hak ekonomi  bila  digunakan  untuk  tujuan  komersial.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  24  UU  Hak  Cipta dijelaskan bahwa penggunaan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dibayar dapat dikatakan sebagai Penggunaan Komersial. 9
Manfaat  yang  diperoleh  pengguna  dalam  mengendorse  suatu  produk  tidak  dikirimkan langsung  kepada  Pencipta,  padahal  sebenarnya  Pencipta  memiliki  Hak  Ekonomi  untuk mendapatkan royalti dari pengguna atas manfaat tersebut. 10 Pencipta berhak mendapatkan royalti karena lagu yang digunakan dalam endorse suatu produk adalah karya yang dimiliki oleh pencipta. Sebagai Pencipta, memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaan adalah haknya. 11
Hak untuk memperoleh manfaat tersebut karena berbagai alasan, salah satunya adalah dalam menghasilkan karya berhak cipta Pencipta telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan uang, sebagai wujud keadilan, secara logika Pencipta berhak untuk memperoleh dan mengutamakan hak- haknya. 12 Berdasarkan UU Hak Cipta, semua pihak yang telah menggunakan ciptaan berhak cipta yaitu  lagu  milik  orang  lain  untuk  tujuan  komersial,  maka  orang  tersebut  berkewajiban  untuk meminta  izin  kepada  pencipta  lagu  tersebut  dan  harus  membayar  royalti  atas  penggunaan  lagu tersebut. 13 Dengan menggunakan lagu untuk endorse tanpa seizin pencipta, ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Ekonomi.
Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta yang mengambil tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang kemudian digunakan untuk tujuan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau ganti rugi yang harus diterima oleh Pencipta merupakan suatu bentuk tindak pidana. 14 Jika  melihat  penggunaan  lagu  yang  diunggah  pengguna  di  aplikasi  TikTok  untuk  konten endorsement,  itu  merupakan  pelanggaran  terhadap  Hak  Ekonomi  Pencipta. 15 Tindakan  tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta karena penggunaan komersial tanpa izin pencipta. Dengan mengunggah lagu ke dalam aplikasi dan menggunakan lagu tanpa izin pencipta untuk menghasilkan keuntungan, hal ini melanggar Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, salah satunya adalah penataan Ciptaan. Sebuah lagu dengan tambahan suara sebagai back sound secara tidak  langsung  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  bentuk  aransemen  lagu.  Suara  ditambahkan  ke “lapisan”  baru  yang  menjadi  bagian  integral  dari  lagu.  Dalam  Pasal  9  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta dijelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  Hak  Ekonomi  setiap  orang  harus  mendapat  izin  dari
8 Hutagalung, SM (2012). Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan . Jakarta: Sinar Grafika. 9 Ramli, A. M. (2018). Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif . Bandung 10 Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 822-833.
11 Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis , 4 (2).
12 Sudirman,  L.,  Guswandi,  C.  P.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Kajian  Hukum  Keterkaitan  Hak  Cipta  Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207-218.
13 Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 867-882.
14 Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. Journal of Judicial Review , 21 (2), 129-144.
15 Hendrayana, M. Y., Budiartha, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 417-422.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, artinya penggunaan lagu yang diunggah ke aplikasi TikTok untuk kegiatan endorsement harus dengan izin. dari penulis lagu.
Pada alinea selanjutnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan Ciptaan secara komersial jika tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berarti pengguna aplikasi TikTok tidak diperbolehkan menggunakan lagu secara komersial tanpa izin pencipta. Pada dasarnya penggunaan suatu karya cipta tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Hak Cipta. Dalam Pasal 43 huruf d UU Hak  Cipta  disebutkan  bahwa  konten  Hak  Cipta  yang  dibuat  dan  disebarluaskan  di  media  teknologi  informasi  dan komunikasi bukan merupakan pelanggaran jika tidak bersifat komersial dan/atau menguntungkan.
Dalam  hal  Pencipta  menyatakan  tidak  berkeberatan  terhadap  konten  yang  dibuat  dan  disebarluaskan,  juga bukan  merupakan  pelanggaran.  Penggunaan  yang  demikian  merupakan  penggunaan  yang  wajar  atau  yang  dikenal dengan doktrin penggunaan wajar sehingga tidak melanggar hak ekonomi pencipta. 16 Jika terbukti adanya pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta, maka ada akibat hukum atas pelanggaran tersebut dan pelakunya harus dihukum, baik perdata maupun pidana.
Pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa sanksi pidana atas pelanggaran komersial Hak Ekonomi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Pelanggaran  Hak  Ekonomi  yaitu  mengadaptasi,  menata,  atau mentransformasi  Ciptaan,  penerjemahan  Ciptaan,  melaksanakan  Ciptaan  dan  komunikasi  Ciptaan  yang  dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang digunakan secara komersial, dipidana dengan pidana setinggi-tingginya pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah).  Sedangkan  sanksi  pidana  terhadap  hak  ekonomi  yaitu  penerbitan  ciptaan,  penggandaan ciptaan,  pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya,  pertunjukan  ciptaan,  dan  pengumuman  ciptaan  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  paling  lama  denda  Rp.  1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah). Terakhir, setiap orang yang melanggar Hak Ekonomi yaitu menerbitkan suatu ciptaan, menggandakan suatu ciptaan, mendistribusikan  suatu  ciptaan  atau  salinannya,  melakukan  suatu  ciptaan,  dan  mengumumkan  suatu  ciptaan  yang berupa pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Mayoritas sanksi yang diatur adalah sanksi pidana. Pelanggaran yang terjadi pada aplikasi TikTok adalah LPPM pelanggaran dalam sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet.
Dalam hal pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik, ada bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal  56  UU  Hak  Cipta.  Dalam  pasal  ini  dijelaskan  bahwa  apabila  pelanggaran  Hak  Cipta  yang  dilaporkan  telah diverifikasi,  Menteri  dapat  melakukan  hal-hal  yaitu  menutup  konten,  dan/atau  hak  akses  pengguna  yang  telah melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik juga dapat ditutup dan elektronik layanan sistem tidak dapat diakses. Pelanggaran hak cipta yang dikenakan sanksi pidana tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi. Saat ini, kriminalisasi  telah  ditinggalkan  dan  bergeser  ke  remunerasi.  Dalam  era  remunerasi,  sangat  erat  kaitannya  dengan sanksi administratif. Karena balas jasa berarti pemberian hadiah, pemberian hadiah dalam Hak Cipta ini dapat berupa kredit  atau  kompensasi  kepada  Pencipta. 17 Kompensasi  bagi  kreator  merupakan  bentuk  sanksi  administratif  yang diberikan  kepada  pengguna,  dalam  hal  ini  pengguna  TikTok.  Tentunya  besaran  ganti  rugi  tersebut  telah  disepakati  oleh Pencipta dan Pengguna. Dalam aplikasi TikTok, tidak ada mekanisme yang jelas untuk membuat credit untuk lagu- lagu  yang  digunakan.  Pengkreditan  dilakukan  oleh  pengguna  ketika  pengguna  menggunakan  gerakan  tarian  pada konten. 18 Credit tersebut tertulis di caption video yang biasanya merupakan tag ke Sang Pencipta gerakan. Dengan menggunakan lagu dalam konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, tidak dipungkiri lagu tersebut menjadi populer dan  meningkat sehingga lebih dikenal luas oleh  masyarakat luas. Hal ini  merupakan  keuntungan bagi Penciptanya terlepas dari penggunaan lagu tersebut belum memperoleh lisensi.
Bagi  pencipta  lagu  yang  telah  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak  Cipta,  merujuk  pada  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dikenakan hak ekonomi oleh pencipta atau
16 Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 394-413.
17 Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring  Media  Sosial  Dikaitkan  Dengan  Hak  Ekonomi  B  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (2), 222-235.
18 Aini,  F.  N.,  &  Wauran,  I.  (2021).  Pemenuhan  Prinsip  Fair  Use  dalam  Cover  Lagu  Berdasar  Hukum  Hak  Cipta Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (1), 111-132.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pemegang  hak  cipta,  yaitu  sebagai  berikut  :  Penerbitan  Ciptaan;  Penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan.
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mendapatkan  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Penegasan berikutnya  telah  tercantum  pada  Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta  bahwa  setiap  orang  yang  tanpa  izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Melihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta/ pemegang hak cipta.
Maka  dilihat  dari  kasus  di  atas  bahwa  perbuatan  selain  melakukan  cover  lagu  yaitu  dengan  melakukan penggandaan  atas  karya  cipta  lagu.  Bahwa  menggunakan,  memanfaatkan  atau  melakukan  penggandaan  atas  karya cipta lagu  yang asli  maupun  hasil cover juga dilarang apabila tanpa adanya izin/ lisensi  yang  secara legal. Karena melakukan penggandaan atas produk karya cipta lagu hasil cover ulang melanggar hak ekonomi pencipta lagu sesuai dengan  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Hak  Cipta  bahwa  hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan.  Jadi  bagi  seseorang  yang  melakukan penggandaan atau menggunakan lagu hasil aransemen yang akan melakukan perform secara live maupun melakukan upload pada internet khususnya melalui Youtube, Spotify, iTunes dan platform lainnya.
Menggunakan karya cipta dari orang lain dengan melakukan pencantuman nama penyanyi asli saja tidak cukup supaya tidak melanggar hukum terhadap pemegang hak cipta. 19 Agar tidak melanggar hak 50 cipta orang lain, untuk memproduksi,  merekam,  mendistribusikan  atau  mengumumkan  sebuah  lagu  milik  orang  lain.  Maka  apabila  ingin menggunakan hasil karya Hak Cipta harus tetap meminta lisensi/ izin  dari pemegang hak cipta/ pencipta lagu asli. Terutama untuk tujuan komersial, tidak hanya bagi penyanyi cover saja yang harus mendapatkan izin (lisensi) tetapi seseorang  yang  menyebarkan/  menggandakan  lagu  karya  cipta  perlu  memperoleh  izin  (lisensi)  dari  pencipta/ pemegang hak cipta yaitu :
1) Lisensi  atas  hak  mekanikal  (mechanical  rights),  yaitu  hak  untuk  menggandakan,  memproduksi, termasuk  mengaransemen  lagu  dan  merekam  sebuah  komposisi  musik/  lagu  pada  CD,  kaset, mengunggah ke dalam internet dan media rekam lainnya; dan
2) Hak  mengumumkan (performing rights), yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu/ komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan musik, baik berupa rekaman atau dipertunjukan secara live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan  layanan-layanan  musik  terprogam.  Pasal  80  ayat  2  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyatakan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta  maupun  hak  terkait.  Kecuali  diperjanjikan  lain,  pelaksanaan  pembuatan  lisensi  disertai kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

## Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pencipta terhadap Perlindungan Lagu yang Dikomersialkan Tanpa Izin Pencipta dalam Aplikasi TikTok
Undang-undang telah mengakui bahwa hak cipta ada secara otomatis sejak pekerjaan selesai. Dapat diartikan bahwa setelah ciptaan selesai diwujudkan dalam wujud nyata sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. 20 Oleh karena itu, perlindungan hukum akan timbul pada saat karya tersebut terwujud. Hak Cipta tidak mengharuskan suatu ciptaan didaftarkan, tetapi jika pendaftaran dilakukan akan jauh lebih baik, karena dengan mendaftarkan suatu Hak Cipta akan ada bukti formal sebagai pemilikan Hak Cipta tersebut.
Hak cipta lagu secara otomatis tercipta, bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam atau ditampilkan, tetapi hak cipta lagu tersebut secara otomatis ada pada saat lagu tersebut dapat didengar dan dibuktikan dengan adanya notasi musik dan/atau tanpa lirik. Pelanggaran yang terjadi dalam Hak Cipta terbagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu pelanggaran langsung,  pelanggaran  tidak  langsung,  dan  pelanggaran  atas  dasar  kewenangan  (Janed,  2014,  hlm.  125).  Saat  ini
19 Maharani, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama , 9 (1), 55-67.
20 Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta.
Perlindungan  hak  cipta  lagu  yang  ada  di  internet  dapat  dilakukan  dengan  cara  perlindungan  hukum  yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dari segi hukum tata usaha  negara, yang dapat dijadikan tolak ukur perlindungan  hukum  adalah  pendaftaran  hak  untuk  membuktikan  pencipta  mempunyai  hak  atas  hasil  ciptaannya. Menurut  penjelasan  Pasal  64  Ayat  (2)  UU  Hak  Cipta,  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  Pemilik  Hak  Terkait bukanlah suatu keharusan dalam pencatatan suatu ciptaan. Pencatatan bukan merupakan faktor penentu perlindungan suatu  ciptaan,  karena  sejak  ciptaan  itu  diwujudkan,  perlindungan  terhadap  ciptaan  itu  telah  dimulai.  Artinya  suatu karya, baik direkam atau tidak, tetap dilindungi. 21
Pencatatan  dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Untuk mendapatkan  hasil  karya,  pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  melalui  tiga  alternatif  cara,  yaitu  melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia,  atau  melalui  Penasehat  Hukum  Konsultan  KI  yang  terdaftar. 22 Listing  tidak  dapat memungkiri terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pelanggaran hak cipta adalah  perizinan.  Lisensi  berkaitan  dengan  lisensi  untuk  penggunaan  komersial.  Keuntungan  yang  dihasilkan  dari penggunaan komersial, ada hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Pengguna wajib memberikan kompensasi atas penggunaan lagu kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang disebut dengan royalti. Dalam praktiknya, yang menjadi masalah adalah pengguna tidak memiliki lisensi untuk lagu tersebut. Lisensi dapat diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Dengan beragamnya jenis karya tersebut mengakibatkan banyak LMK yang fokus pada pemungutan royalti untuk setiap jenis karya. Dalam jenis musik dan ciptaan lagu, ada beberapa LMK yang berhak memungut royalti. Dua LMK yang paling terkenal adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK berperan dalam  mengumpulkan dan mendistribusikan  royalti  kepada  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dari  penggunaan  musik  dan  lagu.  LMK  adalah lembaga  yang  berwenang  mengelola  Hak  Ekonomi  dengan  memungut  dan  mendistribusikan  royalti  setelah  diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait. Dalam hal ini, LMK menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta musik dan pihak terkait. it. Untuk itu, pihaknya mendorong LMK untuk bekerja sama dengan para produser rekaman. Ketentuan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik, belum secara khusus mengatur karya cipta digital, namun masih mengatur pengumpulan dan distribusi royalti secara konvensional. Kedepannya diperlukan penataan  karya  cipta  digital  untuk  dapat  mengelola  royalti  dari  platform  musik  digital  yang  selama  ini  belum membayar royalti.
Dalam hal pengawasan, UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Menteri dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan Hak Cipta. Mengenai pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait yang dilakukan melalui teknologi informasi diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dapat mencegah pencegahan terhadap konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait yang dibuat dan disebarluaskan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak dalam dan luar negeri dalam mencegah pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Pemerintah juga melakukan pengawasan di tempat tersebut jika ada tindakan perekaman menggunakan media apapun dari Ciptaan dan produk Hak Terkait.
Jika  penggunaan  lagu  yang  digunakan  oleh  pengguna  tidak  diinginkan  oleh  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta, belum ada mekanisme bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menghapus atau menarik lagu ciptaannya dari aplikasi TikTok secara langsung. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta  jika  merasa  TikTok  tidak  berhak  menggandakan  karyanya  adalah  dengan  menggugat  ke  pengadilan.  Hal  ini dilakukan  oleh  PT  Digital  Chain  Maya  yang  menggugat  TikTok  Pte  Ltd  dan  Bytedance.  TikTok  dianggap  telah melanggar Hak Terkait Hak Cipta PT Digital Chain Maya dengan lagu-lagu pada masteround/master recording yang dinyanyikan oleh Virgoun.
21 Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (3). 22 Tim Visi Yustia. (2015). Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa . Jakarta: Visimedia. Jurnal

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dalam  mengatasi  pelanggaran  Hak  Cipta  yang  terjadi  terutama  dengan  mengubah  nada,  tempo  dan penghapusan sebagian isi lagu yang diunggah dan dikomersialkan pada aplikasi TikTok, ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta. Perlindungan dari segi hukum perdata dan hukum pidana ada dua tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu Ciptaan Ciptaan dapat melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum preventif dalam upaya mencegah atau menghindari perbuatan melanggar suatu hak cipta. Upaya preventif dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan lagu yang sebagian isi lagunya dihilangkan atau telah dimodifikasi yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok. Adanya  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  mendorong  Pemerintah  untuk  berhati-hati  dalam  mengambil keputusan. Tujuan dari tindakan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa di pengadilan.
Pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan Hak Cipta yang merupakan pelanggaran adalah Pencipta karena ia adalah pemilik Hak Cipta itu sendiri. Mendaftarkan suatu Ciptaan merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Pemahaman Hak Cipta khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penting bagi Pencipta. Dengan memahami Hukum, Pencipta akan memahami hak-haknya sebagai Pencipta. Jika ada penggunaan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial dan pencipta merasa dirugikan atas penggunaan tersebut, maka pada hakekatnya pencipta mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptanya.
Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan, maka ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta yaitu  tindakan  represif. 23 Upaya  represif  merupakan  upaya  mengatasi  terjadinya  tindakan  penggunaan  lagu  yang sebagian isi lagunya dihilangkan atau telah dimodifikasi yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok. Selain itu, tindakan represif juga merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dimana karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Adanya perubahan pada karya cipta dan penghapusan sebagian dari karya atau penggunaan komersial, sehingga pencipta atau pemegang hak  cipta  lagu  tersebut  dilanggar  baik  hak  moral  maupun  hak  ekonomi.  Tujuan  dari  tindakan  represif  dalam perlindungan hukum yaitu untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum di Indonesia yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta, tindakan represif  yang  dapat  dilakukan  melalui  jalur  hukum  yaitu  dengan  menempuh  jalur  hukum  perdata  dan/atau  hukum pidana. 24 Saluran hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan  Pemilik  Hak  Terkait  sesuai  dengan  tata  cara  gugatan.  Gugatan  diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang agar gugatan tersebut dapat dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga pada tanggal gugatan diajukan.
Apabila  pelanggaran  tersebut  mengakibatkan  kerugian,  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  Pemilik  Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal yang mengatur tentang ganti kerugian terdapat  dalam  Pasal  1365  KUHper  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  merugikan pihak lain,  maka orang  yang melakukan pelanggaran tersebut  wajib ganti kerugian. Jangka  waktu pemberian ganti rugi  kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  Pemilik  Hak  Terkait  dibayarkan  paling  lama  enam  bulan setelah:inkracht keputusan pengadilan.
Dalam Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak  Terkait  merasa  dirugikan  akibat  pelanggaran  hak  cipta  yang  dimilikinya,  mereka  dapat  meminta  keputusan provinsi  atau  keputusan  sela  untuk  Pengadilan  Niaga  dalam  hal  permohonan  perampasan  Ciptaan  yang  dilakukan dengan pengumuman, dan/atau alatpenggandaan yang digunakan untuk menghasilkan suatu Ciptaan hasil pelanggaran Hak  Ciptadan  produk  Hak  Terkait. 25 Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  Pemilik  Hak  Terkait  dapatmeminta penghentian  Pengumuman,  Pendistribusian,  Komunikasi,  dan/atau  Penggandaan  Ciptaan  yang  merupakan  hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan pelanggaran hak cipta yang dihasilkasama persis dengan ciptaan aslinya, dapat dilakukan dengan beberapa cara.  Adapun penetapan
23 Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2019). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta. Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana , 8 (01).
24 Labetubun,  M.  A.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Logo  (Suatu  Kajian  Overlapping  Hak  Cipta  dan Merek). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 5 (1), 151-166.
25 Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lex Crimen , 6 (3).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
sementara,  upaya  pemulihan  perdata,  sanksi  pidana,  fasilitas  pencegahan  di  perbatasan  oleh  bea  cukai,  dan  upaya pencegahan terkait dengan fasilitas teknologi dan informasi manajemen digital. 26
Jalur hukum pidana merupakan salah satu cara upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus- kasus pelanggaran ciptaan musik atau lagu. Dalam upaya pidana terdapat 2 (dua) upaya hukum yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum dalam hal adanya ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut. .
Selain upaya hukum perdata dan pidana yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat penyelesaian sengketa lainnya yaitu penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan merupakan cara yang dapat  ditempuh  dalam  menyelesaikan  sengketa  Hak  Cipta.  Dalam  menyelesaikan  sengketa  Hak  Cipta,  Pengadilan Niaga  adalah  pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa  Hak  Cipta  selain  Pengadilan  Niaga  yang  tidak berwenang. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa  selama  para pihak  yang bersengketa berada di wilayah Negara Indonesia dan/atau diketahui  keberadaannya  wajib  menyelesaikan  melalui proses  mediasi sebelum tuntutan pidana dilakukan, apabila pelanggaran tersebut dilakukan. tidak berkomitmen, itu bukan pembajakan.
Dalam hal Ciptaan yang terjadi yaitu lagu yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi TikTok, lagu tersebut dimodifikasi  nada  dan  suaranya  serta  dimutilasi  atau  dipotong  sebagian  dari  bagian  lagu  tersebut  yang  kemudian digunakan  untuk  kegiatan  komersial,  dalam  hal  ini  pengesahan  kasus  tanpa  izin  penulis.  Perbuatan  tersebut  telah menimbulkan kerugian baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi Pencipta. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dijatuhkan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup Saat ini, pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup efektif. Dalam upaya hukum perdata, penekanannya hanya pada proses ganti rugi. Sementara itu, penuntutan pidana menimbulkan efek jera berupa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan,  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut.  Tindakan  mengunggah  lagu  yang dikomersialkan tanpa izin pencipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Setiap orang yang ingin menggunakan karya orang lain yaitu sebuah lagu harus terlebih dahulu menanyakan  kepada  pencipta  lagu  tersebut  dan  harus  membayar  royalti  jika  digunakan  untuk  tujuan  komersial. Pemberian lisensi dapat dilakukan dengan cara lisensi melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan menggunakan lagu untuk mendukung tanpa izin penulis, itu melanggar Hak Ekonomi dan Hak Moral. Terlebih lagi jika penggunaan ciptaan tidak membayar royalti atau keuntungan yang menjadi hak Pencipta. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap  Hak  Ekonomi  Pencipta,  maka  akan  dilakukan  secara  hukum  akibat  dari  pelanggaran  yang  dilakukan  dan pelakunya dapat dipidana, baik perdata maupun pidana.
Dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, upaya yang dapat dilakukan sebelum memasuki pengadilan adalah dengan mendaftarkan Hak Cipta dan pengawasan dari segi hukum tata usaha negara. Ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat  ditempuh  oleh  Pencipta,  yaitu  Upaya  Pencegahan  dan  Tindakan  Represif.  Upaya  Preventif  adalah  upaya pencegahan  pelanggaran  hukum  dalam  hal  ini  dengan  cara  mendaftarkan  suatu  ciptaan.  Tindakan  represif  adalah upaya penanggulangan jika terjadi pelanggaran hukum yaitu dengan cara pengadilan yaitu upaya perdata dan pidana dan ada cara penyelesaian sengketa lainnya yaitu alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.
26 Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Fasilitas  Kredit  pada  Perbankan   di   Kota Batam.
Journal of Judicial Review , 21 (2), 129-144.
Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (1), 111-132.
Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai  Kekayaan  Intelektual. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 9 (3), 822-833.
Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Self-Plagiarism  dalam  Dunia  Akademik  Ditinjau  dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum , 13 (1), 1-9.
Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis  Yang  Dipergunakan  Kedalam  Produk  Penjualan  Di  Indonesia. Jurnal  Meta- Yuridis , 4 (2).
Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (2), 222-235.
Hendrayana, M. Y., Budiartha, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 417-422.
Hendrayana, M. Y., Budiartha, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (2), 417-422.
Hutagalung, SM (2012). Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan . Jakarta: Sinar Grafika.
Kennedy, M. (2020). ‘If the rise of the TikTok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it’s  that  teenage  girls  rule  the  internet  right  now’:  TikTok  celebrity,  girls  and  the Coronavirus crisis. European Journal of Cultural Studies , 23 (6), 1069-1076.
Kilanta,  D.  R.  (2017).  Penegakan  Hukum  terhadap  Hak  Cipta  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lex Crimen , 6 (3).
Kusno,  H.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  Yang  Diunduh Melalui Internet. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (3).
Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 5 (1), 151-166.
Maharani,  D.  Y.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Atas  Lagu  Dalam  Aplikasi  Tiktok  Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama , 9 (1), 55-67.
Nainggolan,  B.  (2011).  Pemberdayaan  Hukum  Hak  Cipta  dan  Lembaga  Manajemen  Kolektif.
Alumni.
Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 394-413.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Rahmanda,  B.,  &  Benuf,  K.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Musik  yang  Diupload  di Aplikasi Tiktok. Law, Development and Justice Review , 4 (1), 29-44. Ramli, A. M. (2018). Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif . Bandung Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di  Indonesia. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 7 (2), 867- 882.
Saputra, M. F. (2021). Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 69-91.
Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan  Penggunaan  Desain  Grafis  Milik  Orang   Lain   Secara   Gratis   Di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207-218. Tim  Visi  Yustia.  (2015). Panduan  Resmi  Hak  Cipta  Dari  Mendaftar,  Melindungi,  hingga Menyelesaikan Sengketa . Jakarta: Visimedia. Jurnal Wahyuni,  R.  A.  E.,  &  Zainuddin,  M.  (2021).  Politik  Hukum  Pembentukan  Pasal  20  Undang- Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Journal of Judicial Review , 23 (2), 171-182.
Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2019). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa  Pelanggaran  Hak  Cipta. Jurnal  Kertha  Wicara,  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana , 8 (01).