## Framing Media Terhadap Ulama Di Balik Popularitas Jokowi Dan Prabowo
Raissa Ardianti
Pengajar Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat Malang Email: ardiantiraissa@gmail.com

## Abstract
The easy access to online media made the electoral progress of Jokowi and Prabowo interesting to be watched. There are many perspectives and facts regarding both candi- dates that elevate the public’s argumentation in the public sphere. However, the easy access of that online media un-fortunately had created a bias between both candidates’ true modality and the issues behind them. The Islamic value of the Ulama behind both candidates are the most interesting issues of them all. Indonesian society began to pay more attention to Ulama’ figure instead of to the modalities both candidates promoted. This writing aims to drive that public partiality about the Ulama trough paying more attention to the electability level by affirming Talal Asad’s thesis about Ulama and Poli- tics.
Keywords: media, modalities, Ulama, electability

## Abstrak
Media online yang mudah diakses oleh masyarakat segala kalangan menjadikan pem- beritaan terkait kiprah capres Jokowi dan Prabowo menarik untuk disimak. Ragam sudut pandang  dan  penyajian  fakta  dikemas  dan  mengundang  argumentasi  di  ruang  publik yang menyoroti dukungan terhadap kedua pasangan calon. Disayangkan akibat kemu- dahan akses tersebut, masyarakat Indonesia menjadi bias dengan modalitas dari kedua pasangan calon dan justru berfokus kepada isu-isu yang melekat kepada keduanya. Salah satu  isu  yang  ramai  diperbincangkan  adalah  nilai-nilai  keislaman  yang  dibawa  oleh kaum Ulama di balik kedua pasangan calon. Masyarakat lebih fokus untuk memperma- salahkan  lekatnya  figur  Ulama  itu  dibandingkan  dengan  memperhatikan  modalitas sesungguhnya dari kedua pasangan calon. Tulisan ini secara lebih lanjut berupaya untuk menggeser ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap elektabilitas pasangan calon melalui afirmasi terhadap tesis Talal Asad tentang ulama dan politik.
Kata kunci: media, modalitas pasangan calon, ulama, elektabilitas

## PENDAHULUAN
Momentum  Pemilihan  Umum  yang  terjadi  pada  tahun  2019  mendatang  selalu menarik untuk dibahas. Menentukan “nasib” Indonesia untuk lima tahun ke depan men- jadi  pemicu bagi masyarakat Indonesia untuk turut ramai memperbincangkan modalitas dari kedua pasangan calon di ruang-ruang publik. Menariknya melalui kemudahan akses terhadap pemberitaan-pemberitaan terkait kiprah kedua pasangan calon yakni Jokowi dan Prabowo, bermunculan berbagai macam tagar-tagar di media sosial yang menunjukkan dukungan maupun serangan kepada kedua pasangan calon.
Masyarakat  Indonesia  seringkali  abai  dengan  perbedaan  antara  popularitas  dan elektabilitas dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini ditunjukkan melalui maraknya argumen-argumen tidak bertanggungjawab yang saling merendahkan kedua pasangan calon dan beredar di dunia maya.  Adapun rangkaian argumentasi asumtif yang  marak  beredar  ialah  terkait  figur  pasangan  capres.  Terdapat  dugaan  bahwa  dua cawapres pilihan Jokowi dan Prabowo adalah pemanfaatan terhadap momentum. Jokowi yang merangkul Ma’ruf Amin sebagai cawapres dinilai merupakan strategi Jokowi untuk menarik dukungan dari NU yang merupakan Ormas Islam terbesar di Indonesia. Menjabat sebagai  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  pengurus  dari  Pengurus  Besar  Nahdlatul Ulama menjadikan Ma’ruf Amin sebagai pemuka dalam Organisasi Masyarakat NU. Un- tuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki Wakil Presiden yang berasal dari kalangan alim ulama.
Berbeda  dengan  Jokowi,  capres  Prabowo menggaet  milenial  Sandiaga  Uno  se- bagai pendamping. Upaya Prabowo untuk merangkul Sandiaga Uno dinilai memanfaat- kan peran Gerindra yang merupakan salah satu partai yang berupaya menjatuhkan Ahok dalam kasus penistaan agama. Upaya Prabowo ini rupanya disambut baik oleh Persatuan Alumni 212 dan Gerakan Nasional GNPF sehingga ulama-ulama non-NU di Indonesia menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Sandi. Melalui Ijtima Ulama, GNPF  menyatakan  dukungannya  terhadap  Prabowo  menjadikan  figur  Prabowo  lekat dengan komitmen terhadap ulama-ulama yang tidak berasal dari ormas NU.
Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres pilihan Jokowi dan dukungan GNPF terhadap Prabowo sering disebut sebagai benturan antar nilai ormas Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa kharisma Ulama di Indonesia masih dipandang sebagai elemen penting yang  menentukan  popularitas  pemimpin  Indonesia.  Meski  demikian  apakah  nilai-nilai
keislaman yang dibawa oleh baik Ma’ruf Amin maupun GNPF dalam Ijtima Ulama ber- pengaruh terhadap kedua pasangan calon? Faktanya popularitas kedua pasangan calon juga ditentukan oleh ulama-ulama di balik keduanya. Adanya perbedaan terminologi an- tara  NU  dengan  Ijtima  Ulama  merupakan  sorotan  utama  masyarakat  terhadap  kedua pasangan calon. NU kerapkali disimpulkan sebagai organisasi masyarakat Islam dengan nilai nusantara dan Ijtima Ulama dengan nilai-nilai Islam absolut.
Perdebatan terkait terminologi dan penerapan dari Islam Nusantara yang marak terjadi  di  kalangan  Ulama  kerapkali  dipicu  oleh  benturan  antar  syariat,  aturan-aturan praktis  dan  hal-hal  yang  mengatur  teknis  peribadatan.  Ulama  non-NU  umumnya memperdebatkan  tentang  urgensi  dan  asal  hukum  dari  ritual-ritual  budaya  yang dibenturkan  dengan  ajaran-ajaran  dalam  Alquran.  NU  sebaliknya  memberikan  se- rangkaian fatwa yang memuat perbedaan tegas antara hal-hal yang syirik dengan hal-hal yang “diperbolehkan”. Perbedaan terminologi ini yang seringkali dilekat-lekatkan kepada identitas kedua pasangan calon.
Terlepas dari siapa ulama dibalik kedua pasangan calon dan terminologi apa di balik figur ulama-ulama dibaliknya, mengukur tingkat elektabilitas keduanya hanya bisa dibuktikan melalui survey sementara yang acap dilakukan oleh Lembaga-lembaga survey berdedikasi. Sampai dengan bulan Oktober 2018 melalui berbagai sumber Lembaga Sur- vey didapatkan hasil bahwa pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin unggul di atas pasangan Prabowo dan Sandiaga. Lingkaran Survey Indonesia melaporkan:
Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfarabi mengungkapkan, Jokowi-Ma'ruf di- pilih oleh 52,2 persen responden.Sementara elektabilitas Prabowo-Sandiaga 29,5 Persen. Adapun responden yang tidak menjawab mencapai 18,3 persen. "Jokowi telah mencapai magic number di atas 50 persen," ujar Adjie di Kantor LSI Denny JA. Dari enam kantong pemilih yang dianggap penting, Jokowi-Ma'ruf Amin ung- gul di lima kantong pemilih. Jokowi-Maruf Unggul di Pemilih Wong Cilik, Pra- bowo-Sandiaga di Kaum Terpelajar Sementara Prabowo-Sandiaga Uno hanya ung- gul di satu kantong pemilih. Jokowi-Ma'ruf unggul pada pemilih Muslim, pemilih non-Muslim,  masyarakat  ekonomi  rendah,  perempuan,  dan  milenial.  Sementara itu,  Prabowo-Sandiaga  Uno  hanya  unggul  di  kantong  pemilih  kaum  terpelajar. Meski hanya unggul di satu kantong pemilih, Prabowo-Sandiaga dinilai masih pu- nya peluang untuk menaikkan elektabilitas. Sebab, Prabowo-Sandiaga unggul pada kantong kaum terpelajar yang dinilai penting karena bisa menjadi pengiring opini. Survei LSI Denny JA dilakukan pada 12-19 Agustus 2018. Metode yang digunakan multistage random sampling di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kepada responden sebanyak 1.200 orang. Ada- pun margin of error survei LSI Denny JA tersebut 2,9 persen. (Sumber: Yoga Suk- mana, www.kompas.com Agustus 2018)
Dapat disimpulkan melalui data Lingkaran Survey Indonesia bahwa masing-masing diantara Jokowi dan Prabowo memiliki keunggulan masing-masing di kantong pemilih meski  Jokowi  masing  unggul  di  sebagian  besar  diantaranya.    Menariknya,  di  kantung pemilih muslim, Jokowi unggul atasnya. Selanjutnya diberitakan pula:
Sebelumnya, Djayadi membeberkan hasil sigi SMRC yang menunjukkan bahwa fi- gur cawapres belum memberi pengaruh untuk calon presiden, baik positif maupun negatif. Survei SMRC mencatat, dukungan untuk Jokowi sebesar 60,2 persen, se- dangkan Prabowo 28,7 persen. Jika berpasangan dengan cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, dukungan terhadap keduanya berturut-turut sebesar 60,4 persen dan 29,8 persen, alias tak berubah signifikan .
Djayadi mengatakan, suara pemilih tetap Prabowo saat ini baru berada di kisaran 25- 30 persen. Menurut dia, Sandiaga setidaknya harus menggaet 17 persen suara lagi. Angka  17  persen  ini  setidaknya  untuk  menyamai  hasil  pilpres  2014.  Ketika  itu, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh suara sebesar 47 persen. (tempo.co)
Berikutnya, Sandiaga harus berupaya keras mengurangi selisih dukungan Prabowo dan Jokowi di segmen masyarakat pedesaan. Sebab, kawasan pedesaan sebelumnya merupakan lumbung suara bagi Jokowi. Menurut Djayadi, Prabowo-Sandiaga me- miliki karakteristik pemilih pengguna internet dan media sosial.
"Tugas Sandi membantu mengurangi gap itu. Di kalangan milenial pedesaan yang menggunakan internet, ada peluang bagi Prabowo untuk meraih dukungan," ujarnya. Sementara  Sandiaga  harus  menggaet  dan  menambah  dukungan,  Djayadi  berpen- dapat Ma'ruf cukup mempertahankan suara untuk Jokowi. Sebab, kata Djayadi, elek- tabilitas Jokowi saat ini masih mengungguli Prabowo. Suara-suara pemilih Islam, misalnya, harus dirawat agar tak beralih dari capres petahana itu. Djayadi menyebut itulah yang dilakukan Ma'ruf saat ini dengan berkunjung ke pondok-pondok pesan- tren dan menemui para kiai.
Tingginya elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf diketahui bukan merupakan an- caman bagi pihak Prabowo-Sandi. Pada level publikasi elektabilitas tidak ada perselisihan diantara keduanya, namun di tingkat ruang publik terjadi adu argumentasi yang menjadi serangan bagi pribadi kedua pasangan calon.
Tahun 2018 merupakan tahun politik yang berat bagi Jokowi dan Prabowo yang diakibatkan oleh serangan-serangan dari dunia maya. Tagar #2019 gantipresiden beredar di dunia maya sebagai ungkapan ketidakpuasan sekelompok masyarakat Indonesia ter- hadap kinerja Presiden Jokowi. Melalui media sosial Twitter, Instagram dan Facebook warganet ramai memposting sejumlah pemberitaan yang mengkambinghitamkan gagal- nya  Presiden  Jokowi  dalam  mencapai  kesetaraan  ekonomi  dan  sosial  di  Indonesia. Lesunya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan kenaikan harga BBM disebut sebut sebagai contoh konkrit yang diasumsikan sebagai bentuk kegagalan Jokowi.
Naiknya harga BBM yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2018 menambah daftar panjang  keterpurukan  ekonomi  yang  seringkali  dikait-kaitkan  dengan  penurunan  kerja pemerintah. Meski demikian, harga BBM di Indonesia bisa berbeda pada setiap Provinsi. Rata-rata  kenaikan  BBM  di  Pulau  Jawa  yang  dinilai  signifikan  adalah  jenis  Pertamax yang naik sebanyak Rp. 900 dari harga Rp. 9500 menjadi Rp. 10.400. Perlu diketahui bahwa naiknya harga BBM dipicu oleh naiknya harga minyak mentah dunia yang men- capai 80 Dolar AS. Detik Finance juga menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM ini berlandaskan dari Permen ESDM nomor 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga  Jual  Eceran  BBM  (portal  berita  online  detikfinance:  Oktober  2018).  Selain  itu BBM bersubsidi seperti Premium dikabarkan belum mengalami kenaikan.
Sejalan  dengan  Jokowi,  serangan  dunia  maya  juga  ditujukan  oleh  Prabowo.  Se- rangan dunia maya untuk Prabowo dipicu oleh drama politis yang dibesut oleh timses Prabowo sendiri. Tanggal 21 September 2018 ruang publik di media sosial diramaikan dengan pelaporan dari Ratna Sarumpaet terkait dugaan penganiayaan yang dikonfirmasi melalui foto yang beredar. Melalui foto yang beredar, diketahui Ratna Sarumpaet dalam kondisi babak belur dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kondisi dugaan pengeroyokan  yang  dialami  oleh  Ratna  Sarumpaet  juga  diafirmasi  oleh  pendukung Prabowo yang berasal dari kalangan figur publik.
Dalam  rangka  merespon  serangan  warganet  terhadap  kedua  pasangan  calon, Majelis Ulama Indonesia (cnnindonesia: 7 agustus 2018) menyebut tagar-tagar tesebut merupakan  hal  kontraproduktif  dan  hanya  ditujukan  untuk  memecah  belah  persatuan Umat Muslim di Indonesia.
Beredarnya  asumsi-asumsi  masyarakat  yang  diviralkan  melalui  media  sosial terkait kiprah dari kedua pasangan calon telah mengaburkan masyarakat dari mengamati modalitas kedua pasangan calon yang sesungguhnya. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menggeser batas kekaburan tersebut sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari me- dia framing. Adapun asumsi-asumsi dari masyarakat kepada kedua pasangan calon sangat dipengaruhi  oleh  pemberitaan  media  sehingga  berdampak  kepada  tingkat  elektabilitas dari kedua pasangan calon. Lebih penting daripada itu, terminologi ulama dan nilai-nilai keislaman di balik kedua pasangan calon pada hakikatnya tidak boleh dilekat-lekatkan dengan modalitas dari kedua pasangan calon.

## METODE  PENELITIAN:  PERAN  MEDIA  DALAM  PERSEPSI  AGAMA  DAN POLITIK
Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pen- carian data melalui studi pustaka. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pan- dangan ahli terkait konseptualisasi media framing dalam konteks agama dan politik. Me- dia dalam hal ini portal berita secara daring menyajikan pemberitaan kiprah dari kedua pasangan calon melalui kampanye yang didukung oleh organisasi massa keislaman. Dit- ampakkan  pada  kedua  pasangan  calon  bahwa  organisasi  keislaman  di  balik  keduanya memiliki nilai yang berbeda, yakni Jokowi dengan dukungan NU dan Prabowo dengan dukungan GNPF.
Adapun nilai-nilai yang diusung oleh kedua organisasi keislaman tersebut pada dasarnya bukan menjadi tolak ukur dari modalitas kedua pasangan calon. Lebih penting daripada  itu,  menjadi  salah  apabila masyarakat  membenturkan  nilai-nilai  dari  NU  dan GNPF dalam rangka menilai modalitas kedua pasangan calon. Hal ini membelokkan per- hatian masyarakat yang seharusnya terpusat kepada hal-hal lain yang lebih esensial sep- erti visi dan misi.
Steeward M. Hoover (2004) dalam tesisnya yang berjudul “Religion in the Media Age”  menyebutkan  bahwa  media  dan  agama  memiliki  hubungan  yang  saling  tidak menguntungkan. Ketika para pemuka agama berupaya untuk menyesuaikan modernitas dengan tetap menjaga kesahihan hukum Tuhan, media terlebih dahulu telah memberikan kesimpulan  pergerakan-pergerakan  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  sebagai “radikalisme” (Hoover: 2004, 10). Adapun pemberitaan di dalam media sangat tergan- tung kepada artikulasi budaya yang hendak dihasilkan dari media yang bersangkutan.

## Hoover mencatat:
These two tendencies – to see the relationship between religion and media in institutional- structural terms on the one hand or in more fundamental, almost organic terms on the other share in common an implicit dualism. They conceive of religion in particular, but also “the media” as coherent, transhistorical, unchanging forms that can be thought of as inde- pen- dent and potentially acting independently upon one another. This dualism holds sway in much of the scholarship that has been devoted to media and religion. From the earliest studies in the 1950s through a flurry of research that followed the emergence of the phenomenon of televange- lism in the 1970s, to more recent work on religion and the press, the assumption has been that we can and should look at religion and media as separate realms. (Hoover: 2004, 12)
Peran media dalam mempersepsikan Ulama dan agama pada suatu kondisi disebut Hoover  dualis.  Di  dalam  kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang  sulit,  peran  kharisma  dari
seorang pemimpin merupakan angin segar bagi masyarakat yang dipimpin. Dalam kon- disi seperti ini, agama mengisi ruang publik dengan kabar-kabar baik dan hukum Tuhan yang  menjanjikan  masyarakat  kepada  keadilan.  Terma  keadilan  sebagaimana  disebut Hoover sebagai kemakmuran secara ekonomi dan politik berarti jauh dari konflik (Hoo- ver: 2004, 101). Sebagaimana media dipersepsikan sebagai satu-satunya sumber infor- masi bagi masyarakat sipil, medialah yang menentukan bagaimana seharusnya masyara- kat  memandang  hubungan  antara  agama  dan  politik.  Manakala  dipandang  agama  dan Ulama bukan merupakan artikulasi budaya dari suatu negara, maka dapat disimpulkan agama seharusnya tidak terpisah dengan politik.
Adapun definisi dari “Ulama” sebagaimana dikemukakan oleh Qasim Zaman dalam “Ulama In Contemporary Islam” adalah kaum intelektual keagamaan 1 (Zaman: 2002, 6). Lebih jauh daripada itu diketahui bahwa kegiatan intelektual keagamaan dekat dengan organisasi-organisasi massa keislaman yang memiliki tujuan tidak hanya untuk mempro- mosikan tujuan dari organisasi tersebut melainkan untuk mengedukasi masyarakat terkait hukum-hukum Islam yang berlaku. Definisi ulama ini diketahui mengalami pergeseran dibandingkan dengan tradisi lama yang menyatakan bahwa ulama adalah pemegang syar- iat  hukum  yang  bertugas  untuk  menjaga  keberlangsungan  hukum  Alquran.  Merujuk kepada definisi Ulama sebagai intelektual keagamaan, sejauh mana sesungguhnya peran dari Ulama terhadap politik? Apakah secara konseptual, definisi dari Ulama itu menjadi decision maker atau penentu kebijakan politik? Jika demikian maka bagaimana konsep- tualisasi Ulama dapat menjelaskan intensitas pengaruh Ulama di Indonesia?
Qasim  Zaman  (2002)  menyebutkan  bahwa  politik  moderen  di  negara-negara dengan  budaya  Islam  kuat  mengakar  ke  dalam  politik  dari  negara  yang  bersangkutan, termasuk di dalamnya preferensi dari pemilihan calon pemimpin.
The emphasis on relatively new and emerging intellectuals and activists should not, however, obscure the significance of a community of religious scholars that has existed in Muslim soci- eties for more than a thousand years and, in recent decades, has also witnessed a resurgence of great moment. As increasingly prominent actors on the contemporary scene in Muslim so- cieties,  the  ‘ulama—their transformations, their  discourses,  and their  religiopolitical activ- ism—can, indeed, only be neglected at the cost of ignoring or misunderstanding crucial facets of contemporary Islam and Muslim politics (Zaman: 2002, 10).
Talal Asad dalam tesisnya yang berjudul “Formations of the Secular” menyatakan bahwa memisahkan agama dengan politik adalah konsekuensi dari modernitas sebagai
1 Merupakan terjemahan dari konsep “religion intelectuals sebagaimana ”
bentuk kekhawatiran kaum kosmopolitan terhadap kekacauan (Asad: 2003, 181). Lebih jauh daripada itu Asad mengklaim bahwa sekularisme bukan merupakan ide yang univer- sal. Acapkali masyarakat berasumsi bahwa memisahkan agama dengan politik, atau men- jauhkan figur pemimpin dari tujuan-tujuan agamis akan membawa perdamaian di Indo- nesia. Berkebalikan dengan asumsi tersebut, Asad menyebutkan bahwa kekacauan sosial dan ketidakseimbangan kekuatan antara pemimpin dengan rakyat justru diakibatkan oleh sekularitas (Asad: 2003, 9).
Dalam rangka menganalisis sejauh mana pengaruh ulama terhadap tingkat elekta- bilitas pemimpin negara, terlebih dahulu kita harus memperhatikan dengan seksama ten- tang bentuk dan intensitas dari pengaruh itu sendiri. Talal Asad selanjutnya menggunakan diksi “ancaman” sebagai ukuran dari pengaruh. Argumennya adalah intensitas dari an- caman  itu  bergantung  kepada  bagaimana  agama  sendiri  dimunculkan  sebagai  sebuah wacana di ruang publik. Agama disebut mampu berbaur dengan nilai-nilai modernitas apabila berfungsi sebagai landasan nilai dan moral dari warga negaranya (Asad: 2003, 185).  Dengan  demikian  maka  di  negara  tersebut  sedang  tidak  terjadi  sekularisme  dan pengaruh ulama tidak berdampak kepada perpecahan sosial. Di sisi lain sebagaimana di- contohkan  oleh  Mesir  jika  agama  menindas  masyarakat  sipil  dan  terjadi  kekerasan- kekerasan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu maka agama merupakan bentuk perlawanan terhadap nilai-nilai modernitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  negara  yang  berlandaskan  kepada  hukum  dan  perundang-undangan, Ulama bukan figur politik yang menentukan kebijakan maupun produsen dari produk- produk hukum di Indonesia. Meski demikian, keberadaan ulama di balik figur pemimpin adalah wajar adanya.
Menilik dasar negara Indonesia, Pancasila sedianya mencerminkan bahwa dasar bernegara  di  Indonesia  adalah  “Ketuhanan”.  Sila  pertama  dari  Pancasila  berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dasar pembentukan bangsa terletak kepada kekuatan utama Tuhan. Ketuhanan oleh Carl Schmitt (1985) dalam tesisnya yang berjudul Political Theology didefnisikan sebagai struktur dasar yang melandasi struktur-struktur kepemimpinan yang lain.
Lebih jauh daripada itu, penting kiranya menilai modalitas dari kedua pasangan calon melalui elemen lain yang lebih substantif seperti visi dan misi. Tidak hanya men- ampilkan arah kerja dari kedua pasangan calon, visi dan misi juga dapat dicermati sebagai strategi pemimpin untuk menentukan arah kerja 5 tahun ke depan selama kepemimpi- nannya.
Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui visi dan misi dari kedua pasangan Capres-Cawapres dengan mengakses portal berita online. Salah satu portal berita online yang mempublikasikan visi dan misi dari kedua Capres dan Cawapress adalah www.id- ntimes.com. Pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Kerja menyampaikan visi dan misi sebagai berikut:
Tabel.1
Visi dan Misi gan Jokowi dan Ma’ruf Amin
VISI
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

## MISI
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

## Sumber: Olah Penulis
Masih  selaras  dengan  jargon  populer  Jokowi  yakni  “kerja,  kerja,  kerja”,  pem- bangunan struktur ekonomi dan gotong royong menjadi cita-cita utama dari pemerintahan
Jokowi. Visi dan misi tersebut selanjutnya selaras dengan program Nawa Cita. Program Nawa Cita adalah sembilan fokus utama kerja dari Presiden Jokowi yang telah populer sejak periode pertama pemerintahannya.
Adapun  muatan  dari  program  Nawa  Cita  tersebut  adalah:  1.  Kami  akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Kami akan meningkatkan kualitas hidupmanusia Indonesia; 6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7. Kami akan me- wujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Kami akan melakukan revolusi karakterbangsa, 9. Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Sumber: kpu.go.id). Pasan- gan Prabowo dan Sandiaga Uno yang populer dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur mengusung visi dan misi sebagai berikut:
Tabel. 2
Visi dan Misi Pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno
VISI
Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur bermartabat, relijius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat dibidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## MISI
1. Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan ber- wawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia me- lalui jalan ekonomi politik sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945.
2. Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan ber- wawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia me- lalui jalan ekonomi politik sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945.
3. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualltas, produktif. dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi.
4. Membangun keadilan dibidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan de- mokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Membangun  sistem  pertahanan  dan  keamanan  nasional  secara  mandiri  yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

## Sumber: Hasil Olah Penulis
Selaras dengan Jokowi dengan program Nawa Cita-nya, pasangan Prabowo-Sandi juga  memiliki  komitmen  tertulis  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  Ijtima Ulama. Pada tanggal 16 September 2018, Ulama yang tergabung dalam GNPF menya- takan dukungan penuh terhadap pasangan Prabowo-Sandi dan menggelar Ijtima Ulama kedua. Portal berita online kompas.com memuat dukungan dari GNPF murni untuk tujuan kemaslahatan Umat Muslim di Indonesia. GNPF menitipkan 17 poin dalam Pakta Integ- ritas yang disematkan ke dalam dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandi. Adapun poin-poin dalam 17 pakta Integritas tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,
2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hiduo serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesu- silaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia,
3. Berpihak  pada  kepentingan  rakyat  dalam  setiap  proses  pengambilan  kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan ke- bersamaan,
4. Memperhatikan  kebutuhan  dan  kepentingan  umat  beragama,  baik  umat  Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk men- jaga persatuan nasional,
5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia,
6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,
7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme,
8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945,
9. Siap  menjaga  amanat  TAP  MPRS  No.  25/1966 untuk  menjaga  NKRI  dari  an- caman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya,
10. Siap  menjaga  agama-agama  yang  diakui  Pemerintah  Indonesia  dari  tindakan penodaan, penghinaan, penistaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa meman- cing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan peneg- akkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
11. Siap  melanjutkan  perjuangan  reformasi  untuk  menegakan  hukum  secara  adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara,
12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan,
13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat me- wujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan,
14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pen- didikan agama secara proporsional,
15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, 16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada
jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Serta, memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman,
16. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara (sumber: na- sional.kompas.com, 16 September 2018).
Berbeda dengan Jokowi yang memfokuskan agenda pemerintahan kepada perma- salahan ekonomi, melalui Ijtima Ulama Prabowo menunjukkan upaya untuk mengikhti- arkan perjuangan reformasi dan hak asasi manusia berlandaskan hukum-hukum Islam. Sesuai dengan tesis Asad yang menyatakan bahwa fungsi ulama moderen adalah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik suatu negara dan tidak berfungsi sebagai penentu kebijakan, sepatutnya nilai-nilai dari Ulama di balik kedua pasangan calon tidak menjadi  bahan  pertimbangan.  Masyarakat  kini  dihadapkan  kepada  dua  pilihan  yakni memperbaiki masalah ekonomi bersama Jokowi atau memperbaiki reformasi hak asasi manusia dalam konteks Islam bersama Prabowo.
Pergeseran penilaian masyarakat terhadap Ulama yang berakibat kepada biasnya popularitas dan elektabilitas secara lebih lanjut mengafirmasi tesis Hoover (2004) terkait sumbangsih media di dalamnya. Fenomena pasca 212 yang menjatuhkan status tersangka penistaan agama kepada Ahok menjadi momentum dimana masyarakat Indonesia menun- jukkan ketidakpercayaannya kepada ulama-ulama PA 212 yang selanjutnya lekat dengan GNPF.  Terdapat  kekhawatiran  tentang  pendirian  negara  khilafah  dengan  adanya dukungan GNPF di balik sosok Prabowo. Sebuah bias yang seharusnya tidak beredar di kalangan masyarakat.

## KESIMPULAN
Menilai elektabilitas kedua pasangan calon seharusnya didasarkan kepada modali- tas dari dua pasangan calon. Modalitas tersebut bisa dilihat dari komitmen tertulis dari
kedua pasangan calon. Visi, misi, dan fenomena lain yang menghasilkan komitmen ter- tulis  seharusnya  menjadi  tolak  ukur  pertama  dalammenilai  modalitas  kedua  pasangan calon.
Menjadi sebuah kesalahan besar apabila preferensi terhadap Jokowi dan Prabowo didasarkan  dari  pengaruh  segolongan  Ulama  di  balik  keduanya.  Dukungan  dari  para ulama itu tak ubahnya sebagai strategi untuk menaikkan popularitas saja sehingga masya- kat kerapkali bias dengan ukuran elektabilitas yang sesungguhnya. Menjadi berbahaya pula apabila pengukuran tentang eksistensi dari para Ulama itu didasarkan dari pember- itaan via media sosial saja.
Lebih  penting  lagi,  masyarakat  perlu  melihat  bagaimana  cara  kedua  pasangan calon dapat memberikan penjelasan terkait visi dan misinya, apakah selama ini visi misi yang disampaikan ke publik sudah seiring dengan perjalanan politik dari kedua pasangan calon.  Disini  calon  pemilih  dipandang  perlu  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  se- bagaimana tertulis di bawah ini:
1. Apakah visi dan misi dari kedua pasangan calon itu sesuatu yang benar-benar baru?
2. Apakah sebelum mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres sebelumnya sudah ada modalitas dari kedua calon yang telah menggambarkan visi misi ter- sebut?
3. Berdasarkan apa visi dan misi itu dibentuk?
Tentu saja hak pilih dari masyarakat sangat perlu dimaksimalkan. Penelitian ini merupakan sarana untuk menyajikan pembenaran bahwa nilai-nilai di balik Ulama yang melekat  kepada  popularitas  dari  kedua  pasangan calon  seharusnya  tidak  mengaburkan modalitas dari kedua pasangan calon yang sesungguhnya. Calon pemilih sangat diharap- kan untuk memperhatikan konsumsi media secara cerdas dan tidak mengandalkan hanya kepada satu sudut pandang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim (2018) “Sandiaga Ungkapkan Tak Gentar Hadapi Survey Sementara” diakses pada 13 Oktober 2018 melalui www.tempo.co
Anonim (2018) “Inilah Visi dan Misi Kedua Capres” diakses pada 13 Oktober 2018 me- lalui www.idntimes
Anonim (2018) “MUI Terkait #2019gantipresiden diakses tanggal 12 Oktober 2018 me- lalui www.cnnindonesia.com
Anonim (2017) “Pengejawantahan NAWA CITA Jokowi” diakses tanggal 12 Oktober 2018 melalui www.kpu.go.id
Anonim (2018) “ Prabowo Hadiri Ijtima Ulama II” diakses tanggal 12 Oktober 2018 me- lalui www.nasional.kompas.com
Anonim (2018) “Visi Misi Jokowi Versus Prabowo” diakses tanggal 12 Oktober 2018 melalui www.kpu.go.id
Asad, Talal (2003). Formations of The Seculars . California: Stanford University Press.
Asad, Talal (2004). Ulamas and Politics . California: Stanford University Press Hoover, Stewart M (2004). Religion in The Media Age . New York: Routledge
Hoover,  Stewart  M  (1997). Rethinking  Media,  Religion  and  Culture .  New  York:
Routledge
Schmitt, Carl dalam Stewart Hoover (1985). Political Theology . New York: Routledge Sukmana, Yoga (2018) “Jokowi Ungguli Prabowo Di Kantong Pemilih Muslim” diakses pada 13 Oktober 2018 melalui www.kompas.com
Zaman,  Muhammad  Qasim  (2002). The  Ulama  In  Contemporary  Islam. New  Jersey: Princeton University Press