Vol. 2 No. 2 ( Maret 2023 )
ISSN 2808-1587
Pena Jangkar
http://jurnal.amnus-bjm.ac.id/index.php/pena-jangkar
MANAJEMEN PELAYANAN PETUGAS JASA PENYEBERANGAN KAPAL FERY DI DERMAGA BANJAR RAYA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
Wildani Khotami 1 , Rusdi Bahar 2

## Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, Indonesia
Info Artikel ________________
Sejarah Artikel: Diterima 12/12/2022 Disetujui 04/03/2023 Dipublikasikan 06/03/2023 ________________ Kata Kunci: Manajemen, Pelayanan, Jasa _____________ ___

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Untuk  mengetahui  bagaimana  Manajemen  Pelayanan Petugas  Jasa  Penyeberangan  Kapal  Fery  Di  Dermaga  Banjar  Raya  pada  Dinas Perhubungan  Kota  Banjarmasin  2)  Untuk  mengetahui  sistem  pelayanan  atau  jasa  yang melibatkan  sejumlah  interaksi  dengan  konsumen  atau  barang-barang  sehingga berhubungan  dengan  Penyeberangan  tentu  berfungsi  sebagai  jembatan  yang menghubungkan  jaringan  jalan  dan/atau  jaringan  jalur  yang  dipisahkan  oleh  perairan untuk  mengangkut  penumpang  dan  kendaraan  beserta  muatannya.  Berdasarkan  hasil penelitian  selama  ini  Dinas  Perhubungan  Kota  Banjarmasin,  Penggunaan  jasa penyebrangan  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  karena  bertambanhnya mobilitas  penduduk  serta  pertumbuhan  angka  penggunaan  roda  dua  dan  roda  empat meningkat  setiap  bulannya.  Terlihat  dari  penggunaan  Kapal  fery  atau  kapal penyeberangan adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Kapal fery merupakan kapal yang  memenuhi  syarat-syarat  pelayaran  di  laut  dan  dipakai  untuk  menyelenggarakan perhubungan tetap, misalnya antar pulau. Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah  Kota  Banjarmasin.  Dinas  Perhubungan  Kota  Banjarmasin  memiliki  wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek  dan  Kartu  Pengawasan  Angkutan  Penumpang  Umum,  Izin  Trayek  Angkutan Antar  Jemput,  Izin  Operasi  Angkutan  Sewa,  Izin  Operasi  Angkutan  Pariwisata,  Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

## Abstract
This study aims to (1) find out how the Service Management of Ferry Crossing Service Officers at the Banjar Raya Pier at the Banjarmasin City Transportation Service2) To find out the service or service system that involves a number of interactions with consumers or goods so that it is related to the Ferry of course functioning as bridges connecting road networks and/or lane networks separated by waters to transport  passengers  and  vehicles  and  their  cargo.  Based  on  the  results  of  research  so  far  from  the Banjarmasin City Transportation Service, the use of crossing services has increased quite significantly due to the increased mobility of the population and the growth in the number of two-wheeled and four- wheeled users increasing every month. It can be seen from the use of ferries or ferry boats that they are short distance transportation vessels. Ferry ships are ships that meet the requirements of shipping at sea and are used to carry out permanent transportation, for example between islands. The Department of Transportation  or  commonly  abbreviated  as  the  Regional  Transportation  Agency  for  the  City  of Banjarmasin.  The  Banjarmasin  City  Department  of  Transportation  has  the  authority  to  issue paperwork  related  to  transportation  and  communications  such  as  handling  transportation  business licenses, public passenger transport permits, freight transport permits, issuance of Route Permits and Public Passenger Transport Supervision Cards, Pick-up Transport Route Permits, Rental Transport Operation Permits, Tourism Transport Operation Permit, Route Permit Approval (SPIT), Operation Permit (SPIO) for Inter-City In Province Taxi Transportation (AKDP) and others.
© 2023 Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin ISSN  2808-1587

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar / Pena Jangkar

## PENDAHULUAN
Pelabuhan laut yang merupakan salah satu sub sistem transportasi laut adalah titik  atau  node  dimana  pergerakan  barang  atau  penumpang  dengan  menggunakan moda  laut  dimulai,  diakhiri  ataupun  transit.  Seperti  yang  tertulis  didalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No  17  Tahun  2008  tentang  pelayaran.  Pada  Pasal  90 ayat  (1)  Dalam  melaksanakan  kegiatan  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa kepelabuhanan  sebagaimana  dimaksud  Badan  Usaha  Pelabuhan  berkewajiban menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan, memberikan pelayanan kepada  pengguna  jasa  pelabuhan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  ditetapkan oleh  Pemerintah,  menjaga  keamanan,  keselamatan,  dan  ketertiban  pada  fasilitas pelabuhan  yang  dioperasikan,  ikut menjaga keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban yang  menyangkutangkutan  di  perairan,  memelihara  kelestarian  lingkungan, memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  konsesi  dalam  perjanjian  dan  mematuhi ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  baik  secara  nasional  maupun internasional.
Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tersebut, sudah pasti pelayanan, kapasitas sarana  dan  prasarana,  tingkat  keselamatan  harus  menjadi  prioritas  utama  untuk menjadikan suatu pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan unggulan, baik pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  dan  pengelola  pelabuhan  harus  mampu  memaksimalkan kinerja pelabuhan. Kapal fery merupakan salah satu alat transportasi air yang banyak digunakan untuk transportasi melalui jalur laut untuk memuat orang dan barang di Indonesia.
Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memiliki lima dermaga penyeberangan yang  melayani  pelayanan  terhadap  angkutan  barang  ataupun  penumpang  dengan menggunakan kapal fery. Salah satunya adalah Pelabuhan Banjar Raya yang ada di Kecamatan  Banjarmasin  Barat  Kalimantan  Selatan,  dipelabuhan  ini  aktivitas pelabuhan  masih  aktif  berjalan  hingga  sekarang,  seperti  bongkar  muat  barang  dan penumpang.  Di  pelabuhan  Banjar  Raya  Kecamatan  Banjarmasin  Barat  kapal  fery juga menjadi  angkutan  yang  sangat  fundamental bagi  pengguna jasa angkutan  laut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  ingin  menggali  lebih  dalam  terkait  bagaimana Manajemen Pelayanan Petugas Jasa Penyeberangan Kapal Fery di Dermaga Banjar Raya pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar / Pena Jangkar

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  metode  yang  digunakan  adalah  cara  ilmiah  dan  upaya menemukan  data  demi  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Oleh  karena  itu  dalam penelitian  ini  saya  menggunakan  metode  kualitatif  deskriftif  yaitu  saya  tidak menjelaskan  pembahasan  melalui  melalui  angka-angka  tetapi  menggunakan  kata- kata  dan  kalimat  untuk  menjelaskan  menjabarkan  atau  mendeskrifsikan  apa  yang menjadi topik pembahasan. (Menurut Prof.Dr.Sugiono).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  diksi  yang  digunakan padaManajemen  Pelayanan  Petugas  Jasa  Penyeberangan  Kapal  Fery  di  Dermaga Banjar Raya pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Sumber data dari penelitian ini adalah subjek tempat data diperoleh. Menurut Muhammad  (2014:167)  sumber  data  penelitian  ini  mengenai  siapa,  apa,  darimana informasi  terkait  fokus  penelitian  diperoleh.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah beberapa  informasi  langsung  serta  sumber  kegiatan  dilapangan  dan  data  yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskritif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  observasi  Dinas  Perhubungan  Kota  Banjarmasin  dengan berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  pada ayat  32  menyatakan  bahwa  Keselamatan  dan  kenyamanan  pelayaran  adalah  suatu keadaan  terpenuhinya  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  yang  menyangkut angkutan di peraiaran, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Terkait keselamatan perlu  dilakukan  peningkatan  pengawasan  kapal  yang  lebih  maksimal  dilakukan secara  berkala  dan  terus  menerus  meliputi  pengawasan  kapal  yang  dilaksanakan selama aktivitas kapal mulai tiba, bongkar muat muatan dan berangkat meninggalkan pelabuhan/dermaga.
Pada  wilayah  Kota  Banjarmasin  masih  ada  kapal  perairan  pedalaman  yang melakukan kegiatan baik untuk angkutan penumpang dan barang. Pemerintah Kota Banjarmasin  melalui  Dinas  Perhubungan  Kota  Banjarmasin  memiliki  5  (lima) pelabuhan/dermaga  yang  digunakan  untuk  melayani  angkutan  penumpang,  barang dan  penyeberangan  sungai  antar  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  jaringan  trayek tetap,  dipandang  sangat  perlu  dan  mendesak  untuk  melakukan  pengawasan ketertiban,  keamanan  dan  kenyamanan  sarana  angkutan  sungai  (kapal  perairan pedalaman  di  wilayah  Kota  Banjarmasin)  dan  prasarana  angkutan  sungai

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar / Pena Jangkar
(pelabuhan/dermaga).  Serta  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terkait  angkutan penyeberangan tradisional di 8 (delapan) dermaga milik masyarakat.
Sesuai  dengan  keputusan  Direktur  Jendral  Perhubungan  laut  Nomor: UK.11/15/15  DJPL-06  tentang  Pembangunan  Transportasi  Laut  2005 – 2024, penyelenggaraan transportasi laut berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut:
1. Meningkatkan pelayanan transportasi laut nasional
2. Meningkatkan  keselamatan  dan  keamanan  dalam  penyelenggaran transportasi laut nasional
3. Meningkatkan pembinaan pengusahaan transportasi laut
4. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  serta  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dibidang transportasi laut
5. Meningkatkan penyediaan dana pembangunan transportasi laut
6. Meningkatkannya penyedia dana pembangunan transportasi laut
7. Meningkatkan  kualitas  administrasi  Negara  pada  sub  sektor  transportasi laut.
Pengelolaan  Pelabuhan  di  Banjar  Raya  harus  lebih  ditingkatkan  dalam  hal pelayanan  guna  memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  para  penumpang. Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul didalam penelitian ini, peneliti telah melakukan  penelitian  dengan  memberikan  beberapa  pertanyaan  dan  kemudian memberikan jawaban menurut pendapatnya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

## Pembahasan
1. Pola  Pelayanan  petugas  Kapal  Fery  Penyeberangan  Banjarmasin  menuju Tamban
Dinas  Perhubungan  Kota  Banjarmasin  perlu  melakukan  lima  komponen utama yang menentukan kualitas pelayanan yang dapat selalu dijaga oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin  kelima komponen itu adalah:
a) Tangible (Bentuk  Fisik)  yaitu  yang  perlu  diperhatikan  petugas  antara  lain kelengkapan seperti alat keselamatan didalam kapal antara lain life jacket, life buoy , APAR (alat pemadam ringan), perahu penyelamatan agar penumpang merasa aman dan nyaman saat berada di dalam kapal.
b) Reliability (Keandalan)  yaitu  peluang  sebuah  komponen  atau  sistem melakukan  fungsinya  dengan  baik,  seperti  yang  dipersyaratkan,  dalam

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar / Pena Jangkar
kurun  waktu  tertentu  dan  dalam  kondisi  operasi  tertentu  agar  jadwal keberangkatan kapal menyeberang tepat waktu.
c) Responsiveness (Daya  Tanggap)  yaitu  kesigapan  petugas  dalam  membantu penumpang/pengguna  jasa  dan  memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan tanggap  ketika  menangani  transaksi  seperti  menjual  tiket  penyeberangan, dan penanganan keluhan penumpang/ pengguna jasa agar merasa nyaman ketika berada di Pelabuhan Banjar Raya.
d) Assurance (Jaminan)  yaitu  memberikan  jaminan  perlindungan  atau pertanggungjawaban sesuai yang ditentukan Pemerintah/Dinas Perhubungan  Kota  Banjarmasin  kepada  penumpang/pengguna  jasa  agar diperoleh rasa aman dan nyaman saat berada di dalam kapal.
e) Emphaty (Empati)    yaitu  kerja  sama  antara  petugas/pegawai  Dinas Perhubungan  Kota  Banjarmasin  dalam  menangani  pelayanan  kepada pengguna jasa penyeberangan kapal fery Banjarmasin menuju Tamban agar operasi  penyeberangan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  agar  penumpang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Hambatan-Hambatan  yang  dihadapi  Dinas  Perhubungan  Kota  Banjarmasin dalam  Pelayanan  Kapal  Fery  Penyeberangan  Banjarmasin  Menuju  Tamban terhadap Penumpang
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Dinas  Perhubungan  Kota Banjarmasin  dalam  Pelayanan  Kapal  Fery  Penyebrangan  yang  dapat menyebabkan  pelaksanaan  proses  penyeberangan  penumpang  dan  barang tertunda dari Banjarmasin menuju Tamban  antara lain :
a) Ramdor  tempat  kapal  tambat  macet  karna  ramdor  masih  manual  harus sangat  diperhatikan  untuk  menghindari  kerusakan,  jadi  harus  sering diservis.  Pelayanan  terganggu  dan  tidak  terlaksana  dengan  baik  masalah cenderung  bersifat  negatif,  yaitu  memperlambat  suatu  perjalanan penyeberangan.  Sedangkan  pada  prinsipnya  tujuan  penyeberangan penumpang  dan  barang  dari  Banjarmasin  menuju  Tamban  atau sebaliknya  kapal  yang  beroperasi  ke  tempat  penyeberangan  harus  cepat dan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
b) Portal  tempat  jaga  pos  pembelian  tiket  yang  tidak  ada  yang mengakibatkan  penumpang  dapat  menerobos  masuk  kedalam  fery

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar / Pena Jangkar
langsung  secara  gratis.  Hal  tersebut  memberikan  dampak  negative  bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin karena menyebabkan kerugian.
c) Para penumpang sering sekali kesulitan dalam mencari musola dan toilet yang  ada    didalam  Pelabuhan  akibat  dari  letak  musola  dan  toilet  itu sendiri yang cukup sulit untuk ditemukan.
Dengan  demikian,  hadirnya  alat  transportasi  laut  dan  sungai  sangatlah membantu  masyarakat  karena  dengan  pelayanan  dan  kenyamanan  tempat  dapat memuaskan  pelanggan.  Adapun  sistem  Bahasa  Diksi  yang  dijadikan  sebagai  salah satu  kalimat  iklan  pada  penjualan  tiket  tersebut,  menjadi  sebuah  keinginan  dan promo  terbaik  dalam  mengaitkan  antara  pelayanan  dengan  kemudahan  bagi penerima informasi tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  pelayanan  petugas  jasa  penyeberangan kapal  fery  pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Banjarmasin  selaku  pelayanan penyeberangan  fery  Banjarmasin  menuju  Tamban diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan beberapa  indicator  pola  pelayanan  petugas  kapal  fery  penyeberangan  Banjarmasin menuju  Tamban  yaitu  indikator  kenampakan  fisik  artinya  sarana  dan  prasarana  di Pelabuhan  Banjar  Raya  menurut  penumpang  sejauh  belum  cukup  baik,  indikator realibilitas dan kehandalan dimana tingkat kemampuan pelayanan petugas dianggap sudah  baik,  dalam  hal  ini  petugas  fery  Banjar  Raya  handal  dalam  melayani penumpang,  indikator  responsif,  indikator  akses,  indikator  akuntabilitas  dan indikator  keamanan  Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  penumpang  merasa aman dan nyaman pada saat berada di Pelabuhan Banjar Raya.
Hambatan Pemerintah daerah dan pihak pengelola dalam proses pengelolaan pelabuhan  dan  kapal  terletak  faktor  sarana  dan  prasarana  yang  ada  menjadi penyebab proses jasa pelayanan di pelabuhan Banjar Raya tidak berjalan maksimal dan  juga  faktor  pada  anggaran  yang  disalurkan  untuk  pengembangan  pelabuhan masih  minim.  Seharusnya pihak  pemerintah  daerah  dan  pihak  pengelola  bisa lebih saling  berkordinasi  dalam  masalah  ini  supaya  perkembangan  pelabuhan  dan pelayanan bisa dijalankan dengan maksimal.

## Wildani Khotami, Rusdi Bahar / Pena Jangkar

## DAFTAR PUSTAKA
Perda Kota Banjarmasin No. 4/2002 tentang Surat Kecakapan Kapal .
Perda Kota Banjarmasin No. 8/ 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan .
Perda  Kota  Banjarmasin  Nomor    7  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin .
Permenhub No. 52/2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau .
Perwali  Banjarmasin  Nomor  77  Tahun  2016  tentang Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin .
Perwali Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas & Badan Kota  Banjarmasin
PP Nomor 61 Tahun 2005 tentang Kepelabuhan .
PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan .
PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian .
UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .
Iqbal, Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi  Metodologi Penelitian  dan  Aplikasinya . Jakarta. PT. Ghalia
J.Supranto. 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan . Yogyakarta. Rineka Cipta.
Kotler, dkk. 2005. Dasar-Dasar Pemasaran . Jakarta. PT Indeks Kelompok Gramedia.
Kotler,  Philip.  2000. Manajemen  Pemasaran  di  Indonesia  :  Analisis,  Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian . Jakarta. Salemba Empat.
Kurniawan, Agung. 2005. Pelayanan Publik . Jakarta. CV. Rajawali
Lijan Poltak Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta. Bumi Aksara.
Moenir, H.A.S, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta. Bumi Aksara.
Moleong,  J.  Lexy.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung.  Remaja Rosdakarya.
Suranto.  2004 .  Manajemen  Operasional  Angkutan  Laut  dan  Kepelabuhan  serta  Prosedur Impor Barang . Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta. Gramedia Widiasarana.
Tjiptono, Fandy, 2002. Manajemen Jasa . Yogyakarta. Penerbit Andi.