Vol 4 No 1, Maret 2022. Hal. 67-81 ISSN: 2774-2466 (Online), ISSN: 2775-1341 (Print) DOI: doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.486.
Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo
Zahratul Hatifah Institut Agama Islam Yasni Bungo e-mail: zahratulhatifah498@gmail.com
Ujang Ruhyat Syamsoni Institut Agama Islam Yasni Bungo e-mail: kangujangtea88@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana non halal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo serta mengetahui pendapat dari para muzakki tentang adanya penerimaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan ( field research ), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder  yang  kemudian  dinalisisi dengan metode analisa deskripsif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  BAZNAS  Kabupaten Bungo  belum  sepenuhnya  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAK  No.109. Laporan  keuangan  BAZNAS  hanya  berupa  Laporan  Neraca,  Laporan  Perubahan  Dana dan  Laporan  Aset  Kelolaan.  Menurut  PSAK  No.109    bahwa  pengungkapan  dana  non halal  pada  laporan  keuangan  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  seharusnya  sudah  dapat dilakukan  karena  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat kepada  BAZNAS.  Alasan  belum  tererealisasinya  pengungkapan  dana  non  halal  di BAZNAS  Kabupaten  Bungo  yang  sesuai  dengan  PSAK  109  dalam  laporan  keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh pemerintah yakni BAZNAS Pusat.
Kata kunci : Pengelolaan, Dana Non Halal, dan BAZNAS

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  management  of  non-halal  funds  carried  out  by BAZNAS  Bungo  Regency  and  to  find  out  the  opinions  of  muzakki  about  the  receipt  of non-halal funds in the financial statements of BAZNAS in Bungo Regency. This type of research  is  descriptive  qualitative.  This  writing  uses  field  research,  namely  by  going directly  to  the  research  location.  Data  collection  techniques  with  observation, interviews, and documentation. The data from this study consisted of primary data and secondary  data  which  were  then  analyzed  using  qualitative  descriptive  analysis methods.  The  results  of  the  research  obtained  in  the  field  can  be  concluded  that  the results  of  the  study  show  that  BAZNAS  Bungo  Regency  has  not  fully  compiled  the
financial  reports  in  accordance  with  PSAK  No.109.  BAZNAS's  financial  statements  are only in the form of a balance sheet, a report on changes in funds and a report on assets under management. In the PSAK No.109 review, the disclosure of non-halal funds in the financial statements of BAZNAS in Bungo Regency should have been done because this could affect the level of public trust in BAZNAS. The reason for the unrealized disclosure of non-halal funds in BAZNAS Bungo Regency which is in accordance with PSAK 109 in the  financial  statements  of  BAZNAS  Bungo  Regency  is  due  to  the  lack  of  socialization and technical guidance on the application of PSAK 109 carried out by the government, namely the Central BAZNAS.
Keywords : Management, Non-Halal Funds, and BAZNAS

## A. Pendahuluan
Potensi  zakat  yang  dapat  dihimpun  di  Indonesia  sebetulnya  sangat  besar, karena  secara  demografis  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  Muslim.  Hal tersebut  ditunjukkan  dari  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  BAZNAS bekerjasama  dengan  Fakultas  Ekonomi  Manajemen  (FEM)  IPB  dan  Islamic Development Bank pada tahun 2011, bahwa potensi zakat secara nasional mencapai angka  3,40  persen  dari  total  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  yakni  potensi  zakat nasional  sebenarnya  kurang  lebih  mencapai  Rp.  217  Triliun  pertahun.  Ironisnya realitas menunjukkan bahwa tidak semua potensi zakat yang besar tersebut dapat terealisasi sesuai harapan. Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia saat ini masih jauh  dari  potensi  zakat  yang  ada.  Pada  tahun  2011  berdasarkan  data  BAZNAS, penerimaan zakat  di Indonesia  baru sebesar Rp. 1,7 triliun, kemudian penerimaan zakat  pada  tahun  2012  baru  sekitar  1%  dari  potensi  zakat  di  Indonesia  yaitu  Rp. 2,73  triliun  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  terjadi  gap  antara  potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada saat ini. 1
Saat  ini  perkembangan  kesadaran  masyarakat  muslim  tentang  pembayaran zakat  semakin  tinggi,  hal  ini  wajar  dikatakan  mengingat  negara  Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbanyak didunia. Pemerintah juga  memberikan  kepedulian  mengenai  pengelolaan  dana  zakat  yang  dibuktikan dengan  adanya  Undang-Undang  No.23  tahun  2011.  Organisasi  Pengelola  Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan  pengawasan  masyarakat  tentang  pengumpulan  zakat  dan  penyaluran  zakat
1 Ghofur Abdul Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Yogyakarta: Pilar Media, 2006.h. 12
harus mengacu pada UU No.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK No.109. 2
Pada  tahun  2005,  Forum  Organisasi  Zakat  (FOZ)  berupaya  untuk  menyusun Pedoman  Akuntansi  bagi  Organisasi  Pengelola  Zakat  (PAOPZ).  Belum  sempat disosialisasikan  dan  diterapkan  secara  luas,  FOZ  telah  mengadakan  kerjasama dengan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  untuk  menyusun  PSAK  Zakat  pada  tahun 2007.  Dan  pada  tahun  2008,  IAI  telah  menyelesaikan Exposure  Draft (ED)  PSAK No.109  tentang  akuntansi  zakat  yang  resmi  diberlakukan  untuk  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  entitas  pengelola  zakat  per  1  januari  2009.  Akhirnya pada  bulan  Oktober  2011,  ED  PSAK  No.109  telah  disahkan  oleh  IAI  sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 3
Salah  satu  pembahasan  dalam  PSAK  No.109  tentang  akuntansi  zakat  adalah mengatur  sumber  penerimaan  dan  penyaluran  dana  non  halal.  Adanya  dana  non halal  dalam  ED  PSAK  No.109  ini  menimbulkan  perdebatan  yang  signifikan  antara beberapa  ulama  dan  praktisi  ekonomi  syariah  sehingga  terjadi  perubahan  dalam PSAK No.109 yakni hanya memberikan kebijakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk  mengungkapkan  sumber,  alasan,  jumlah,  dan  penyaluran  dana  non  halal. 4 Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang  berasal  dari  sesuatu  yang  jelas  haram  hukumnya,  baik  itu  haram  karena dzatnya ( haram li-zatihi ) dan haram bukan karena dzatnya ( haram li-gayrihi ).
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo sebagai lembaga legal yang  dibentuk  pemerintah  untuk  mengumpulkan,  mendistribusikan  dan mendayagunakan  dana  zakat  yang  ada  di  lingkungan  Kabupaten  Bungo. Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Edaran Bupati Bungo Nomor 451.13/712.A/I.08/2017 tanggal  17  Juli  2017  Tentang  Gerakan  Sadar  Zakat  serta  Surat  Keputusan  Bupati Bungo Nomor 106/I.06/Hk/2017 tentang Penetapan Pengurus BAZNAS Kabupaten Bungo. 5
2 Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2018), h. 3
3 Ahmad  Roziq  dan  Widya  Yanti,  “Pengakuan,  Pengukuran,  Penyajian  Dan  Pengungkapan  Dana  Non  Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat” dalam Al - Muqhtashid Vol. 1 Nomor 2, h. 21
4 Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , h. 21.
5 Dokumen BAZNAS Kabupaten Bungo, dikutip pada tanggal 22 Oktober 2020
Sebagai  salah  satu  lembaga  amil  zakat  nasional,  BAZNAS  Kabupaten  Bungo diharapkan  dapat  memaksimalkan  peranan  zakat  sesuai  dengan  ketetapan  yang ada  di  dalam  peraturan  PSAK  No.109,  bukan  hanya  sekedar  menghimpun  dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan hukum syar’i saja, akan tetapi semua harus teroganisir  secara  professional  dan  transparan  sesuai  dengan  visi  dari  BAZNAS Kabupaten Bungo itu sendiri yaitu “Menjadikan Baznas yang Amanah, Transparan dan Profesional” terutama didalam mengungkapkan dana non halalnya.

## B. Landasan Teori
1. Dana Non Halal
a. Pengertian Dana Non Halal
Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah  dengan  pihak  lain  yang  tidak  menggunakan  skema  syariah.  Dalam PSAK  No.  109  penerimaan  dana  non  halal  adalah  semua  penerimaan  dari kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  antara  lain  penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non  halal  pada  umumnya  terjadi  dalam  kondisi  darurat  atau  kondisi  yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah  suatu  keadaan  emergency  dimana  jika  seseorang  tidak  segera melakukan  suatu  tindakan  dengan  cepat,  akan  membawanya  ke  jurang kehancuran atau kematian.
Dalam  diskusi  intensif  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  dan  MUI  pada  10 September 2008 menyatakan bahwa  semua sepakat untuk merubah istilah dana  non  halal.  Istilah  dana  non  halal  diganti  dengan  dana  untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk  kepentingan  umum  yaitu  istilah  dana  non  halal  dirasa  tidak mencerminkan  misi  syariah,  agar  tidak  terjadi  salah  pengertian  di  dalam lingkup zakat, infak dan shodaqoh, sertapada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan  (bukan  dananon  halal  dalam  arti  haram  dan  tidak  bisa digunakan). 6
b. Sumber Dana Non Halal
6 Nur  Hisamuddin  dan  Iva  Hardianti  Sholikha,  “Persepsi,  Penyajian  dan  Pengungkapan  Dana  Non  Halal  Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”,  dalam Jurnal Islamica , Vol.1 No. 1, h. 15
Sumber  dana  non  halal  merupakan  sumber  dana  yang  berasal  dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan  hibah.  Sedangkan  sumber  dana  eksternal  meliputi  denda,  bunga  bank, dan  lain  sebagainya.  Banyak  pendapat  dan  tanggapan  dari  para  ulama  dan ahli  fiqih  baik  klasik  maupun  kontemporer  tentang  bunga  bank  dan  riba. Pendapat  atau  fatwa  yang  dikeluarakan  oleh  Imam  Syekh  Mahmud  Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”. 7
c. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal
Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat  bagi  kaum  Muslimin  dari  pada  membiarkannya  berpindah ketangan  kaum  kafir  yang  akhirnya  akan  mereka  gunakan  untuk  bekerja sama  dalam  hal-hal  yang  diharamkan  Allah.  Aset  non  halal  bisa  disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah  sosial  misalnya  pembangunan  jalan,  pengadaan  tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan  untuk  pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid. 8
d. Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal
1) Menurut Yusuf Qardhawi
Masalah  haram  tetap  dinilai  haram  betapapun  baik  dan  mulianya  niat dan  tujuan  itu.  Bagaimanapun  baiknya  rencana,  selama  hal  itu  tidak dibenarkan  oleh  Islam,  selamanya  yang  haram  itu  tidak  boleh  dipakai alat  untuk  mencapai  tujuan  yang  terpuji.  Islam  menginginkan  tujuan yang  suci  dan  caranya  pun  harus  suci  juga.  Oleh  karena  itu  siapa  yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan  sebagainya  yang  dapat  dikategorikan  haram  untuk  mendirikan masjid  atau  untuk  terlaksananya  rencana-rencana  yang  lainnya,  maka tujuan  baiknya  tidak  akan  menjadi  syafaat  baginya  sehingga  dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.
2) Menurut Muhammad Syafi’i Antonio
7 Ibid., h. 15.
8 Ibid., h. 16.
Sifat  qard  tidak  memberi  keuntungan  finansial.  Karena  itu,  pendanaan qard dapat diambil dari:
1. Qard  yang  diperlukan  untuk  membantu  keuangan  nasabah  secara cepat  dan  berjangka  pendek.  Talangan  dana  dapat  diambilkan  dari modal bank;
2. Qard  yang  diperlukan  untuk  membantu  usaha  sangat  kecil  dan keperluan  sosial,  dapat  bersumber  dari  dana  zakat,  infak  dan shodaqoh.  Disamping  sumber  dana  umat,  para  praktisi  perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat  dialokasikan  untuk  qard,  yaitu  pendapatan  yang  diragukan, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.
3) Menurut Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. 9
e. Akuntansi Dana Non Halal
Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak,  dan  shodaqoh.  Penerimaan  bunga  bank,  jasa  giro  dan  sebagainya diakui sebagai dana non halal menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non halal harus  dikeluarkan/disalurkan  sesuai  dengan  syariah.  Dana  non  halal  yang diterima  oleh  amil  pada  umumnya  merupakan  penerimaan  dalam  keadaan darurat  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  biasanya  merupakan  penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.
Penerimaan zakat, infak, shodaqoh dari muzakki melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu  berupa  bunga  bank.  Sedangkan  bunga  dari  bank  konvensional merupakan  bagian  dari  riba  dan  riba  adalah  tidak  sesuai  dengan  syariat. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut  dari dana  zakat,  infak,  dan  shodaqoh.  Dana  non  halal  memang  tidak  dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera  dikeluarkan  atau  disalurkan  dalam  bentuk  bantuan  umum  untuk
9 Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2018), h. 12
masyarakat  seperti  pembangunan  jalan,  renovasi  toilet  umum  dan sebagainya.  Amil  mengungkapkan  dana  non  halal  tersebut  dan mengklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaannya. Keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan. 10
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Berdasarkan Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Baitul Mal Wattamwil (BMT) Standar  akuntansi  ini  merupakan  masalah  penting  dalam  profesi  dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu  mekanisme  penyusunan  standar  akuntansi  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan  terhadap  laporan  keuangan.  Standar  keuangan  saat  ini umumnya  disusun  oleh  lembaga  resmi  yang  diakui  pemerintah,  profesi  dan umum. Kalau  di Indonesia yang berwenang menyusun adalah Komite Standar Akuntansi  Keuangan  yang  berada  dibawah  naungan  IAI  (Ikatan  Akuntansi Indonesia).  Komite  Standar  akuntansi  menyerahkan  hasil  kerjanya  kepada komite pengesahan standar akuntansi  keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI. 11
Penyusunan  standar  akuntansi  di  Indonesia,  perkembangan  standara kuntansi  keuangan  sejak  berdirinya  IAI  pada  tahun  1957  hingga  kini pengembangan  standar  akuntansi  ini  dilakukan  secara  terus  menerus,  pada tahun  1973  terbentuk  panitia  perhimpunan  bahan-bahan  dan  struktur Generally  Accepted  Accounting  Principles (GAAP)  dan Generally  Accepted Auditing  Standards (GAAS),  kemudian  pada  tahun  1974  terbentuk  Komite Prinsip  Akuntansi  Indonesia  (Komite  PAI)  yang  bertugas  menyusun  standar keuangan.  Komite  PAI  telah  bertugas  selama  4  periode  kepengurusan  IAI selama  tahun  1974  sampai  1994  dengan  susunan  personel  yang  telah diperbaharui. Selanjutnya periode kepengurusan PAI, nama PAI diubah menjadi Komite  Standar  Akuntansi  Keuangan  (Komite  SAK),  kemudian  Komite  SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Dewan SAK) untuk masa
10 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: Rosda, 2011), Cet. Kelima, h. 7.
11 Indah  Sicilia,  “Studi  Penerapan  Akuntansi  Zakat  Pada  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  kota  Pekanbaru”, (Skripsi: Pekanbaru, 2012), h. 13
bakti  1994  sampai  2000  dan  diberikan  otonomi  untuk  penyusunan  dan mengesahkan SAK. 12
IAI telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK No. 109, tentang akuntansi zakat  dan  infaq/sedakah  sebagai  bagian  dari  penyempurnaan  transaksi pengelolaan zakat dan infaq/sedekah  pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara  umum  semua  LKS  baik  komersial  maupun  nirlaba  memiliki  transaksi pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun  dari  luar  entitas  yang  diamanahkan  kepada  LKS.  Secara  khusus,  LKS yang  memiliki  kompetensi  untuk  mengelola  ZIS  adalah  Organisasi  Pengelola Zakat  yang  berbentuk  Badan  Amil  Zakat  (BAZ),  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 13
ED  PSAK  dikeluarkan  oleh  IAI  pada  tanggal  26  Februari  2008.  ED  PSAK No.109  tentang  Akuntansi  ZIS  diusulkan  hanya  diberlakukan  untuk  entitas pengelola  zakat  dan  infaq/sedekah  saja  atau  dengan  kata  lain  hanya  untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saja, sedangkan entitas pembayar atau entitas penerima  diharapkan  mengacu  pada  PSAK  No.  101  tentang  Penyajian  dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah. 14

## Gambar 1
Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS
Bagan tersebut menjelaskan tentang alur pembahasan akuntansi bagi amil yang  diterapkan  sesuai  dengan  ED  PSAK  No.  109  tentang  akuntansi  Zakat,
12 Ibid ., h. 14
13 Mursyidi, Akuntansi Zakat , h. 8.
14 Ibid ., h. 9.
Akuntansi Organisasi Penegola ZIS (AMIL)
Penerima dan Penyaluran Zakat Penerimaan dan Penyaluran Infaq/Sedekah Penerimaan dan Penyaluran Dana Non Halal Amil
Infaq/sedekah, serta dana non  halal  ZIS yang diterima oleh amil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  jenis  data  deskriptif  kualitatif.  Alasan  peneliti  menggunakan jenis  data  deskriptif  kualitatif  karena  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  penelitian  yang ingin  diperoleh  dan  bukan  menguji  sebuah  hipotesis,  tetapi  berusaha  untuk mendapatkan  sebuah  gambaran  tentang  Analisis  Pengelolaan  Dana  Non  Halal  Pada Laporan  Keuangan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Bungo.  Data diperoleh  langsung  dari  objek  atau  sumber  utama  yaitu  Pegawai  BAZNAS  Kabupaten Bungo.  Data  tersebut  didapatkan  dengan  cara  wawancara  dengan  Pegawai  BAZNAS Kabupaten Bungo.
Analisis  penelitian  ini  dilakukan  secara  terus  menerus  sejak  awal  penelitian  dan selanjutnya  di  sepanjang  melakukan  penelitian.  Jadi  semenjak  memperoleh  data  dari lapangan  baik  dari  hasil  observasi,  wawancara  atau  dokumentasi  langsung  dipelajari dan  dirangkum,  ditelaah  dan  dianalisis  sampai  akhir  penelitian.    Proses  analisis  data yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut  yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo
a. Pertumbuhan  Serta  Kebijakan  Adanya  Penerimaan  Dana  Non  Halal  BAZNAS Kabupaten Bungo
Pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bungo dapat dikatakan cukup  tinggi.  Hal  ini  didasarkan  pada  ketergantungan  BAZNAS  Kabupaten  Bungo dalam  menggunakan  fasilitas  dari  bank  konvensional.  Memang  hal  ini  tidak  bisa dihindari begitu saja, seperti yang telah diketahui bahwasannya para muzakki yang berada  disekitar  Kabupaten  Bungo  kebanyakan  berasal  dari  pemerintah  kota. Meskipun  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  tidak  menggambarkan  kenaikan pertumbuhan  dana  non  halal  secara  khusus,  namun  dari  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pertumbuhan  dana  non  halal  yang ada di BAZNAS Kabupaten Bungo cukuplah tinggi.
Badan  amil  zakat  (BAZ)  adalah  lembaga  syariah  yang  dibentuk  oleh pemerintah  yang  berfungsi  menerima  dan  menyalurkan  dana  zakat  yang  sesuai
demgan ketentuan syariah dan dalam kegiatan operasionalnya jauh dari transaksi yang melanggar syariah Islam seperti transaksi ribawi. Adanya akun dana non halal pada laporan keuangan BAZ akan menimbulkan stigma yang negatif di masyarakat tentang  kepatuhan  BAZ  terhadap  syariah.  Terutama  bagi  masyarakat  awam  akan menimbulkan  anggapan  bahwa  ada  sebagian  harta  yang  diterima  atau  disalurkan oleh BAZ itu tidak halal atau haram. Oleh sebab itu, akun dana non halal seharusnya tidak ada di laporan keuangan BAZ.
Tidak  adanya  akun  dana  non  halal  ini  bukan  merupakan  penyembunyian informasi  keuangan  seperti  yang  terjadi  pada  BAZNAS  Kabupaten  Bungo, melainkan benar-benar tidak ada penerimaan dana non halal. Penerimaan dana non halal  ini  dapat  dihindari  manakala  BAZ  memiliki  komitmen  untuk  tidak menggunakan fasilitas bank konvensional. Adanya perubahan ketentuan dana non halal  yang  tertuang  dalam  ED  PSAK109  seperti  yang  tertuang  dalam  PSAK  109 dikarenakan  terjadinya  perdebatan  yang  panjang  di  antara  kalangan  ulama Indonesia. Bahkan sampai saat ini ketika PSAK 109 juga sudah disahkan. 15
Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum juga mengeluarkan Fatwa tentang Dana Non  Halal  pada  BAZ.  Adapun  bunyi  ED  PSAK  109  dan  PSAK  109  adalah  sebagai berikut: 16 “Penerimaan  dana  non  halal  adalah  semua  penerimaan  dari  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  antara  lain  penerimaan  jasa  giro  atau bunga  yang  berasal  dari  bank  konvensional.  Penerimaan  dana  non  halal  pada umumnya  terjadi  dalam  kondisi  darurat  atau  kondisi  yang  tidak  diinginkan  oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana  zakat,  dana  infak/sedekah  dan  dana  amil  zakat.  Aset  non  halal  disalurkan sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Amil  harus  mengungkapkan  keberadaan  dana  non halal, jika ada, diungkapkan mengenai  kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana,  alasan,  dan  jumlahnya”,  sedangkan  dalam  PSAK  Nomor  109  hanya menjelaskan;
“Amil  harus  mengungkapkan  keberadaan  dana  non  halal,  jika  ada,  diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.”
15 Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diakses pada Tanggal 24 November 2020
16 Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diakses pada Tanggal 24 November 2020
Dalam  sebuah  wawancara  yang  dilakukan  dengan  ketua  BAZNAS  Kabupaten Bungo, dijelaskan bahwa lambatnya pengesahan PSAK Zakat 109 disebabkan masih adanya beberapa hal penting yang belum disepakati yaitu:
a) Penerima dan penerimaan zakat,
b) Penyaluran zakat,
c) Dana non halal. 17
b. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal BAZNAS Kabupaten Bungo
BAZNAS  Kabupaten  Bungo  sendiri  setiap  bulannya  membuat  laporan perubahan  dana  yang  berisi  informasi  tentang  penerimaan  dan  penyaluran  dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta penerimaan dana non halal jika ada. Adapun laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  lembaga  amil  zakat  haruslah  sesuai  dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal  pengakuan,  pengukuran,  pengungkapan,  dan  penyajian.  Termasuk  dalam  hal perlakuan  akuntansi  dana  non  halal  harus  memenuhi  prinsip  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan.  Pengakuan  adalah  pencatatan  suatu jumlah  Rupiah  (kas)  ke  dalam  sistem  akuntansi  sehingga  jumlah  tersebut  akan mempengaruhi  suatu  pos  dan  terefleksi  dalam  laporan  keuangan.  Jadi  pengakuan berhubungan  dengan  masalah  apakah  suatu  transaksi  dicatat  (dijurnal)  atau tidak. 18
Berdasarkan  PSAK  109  pencatatan  akuntansi  organisasi  pengelola  zakat menggunakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non kas diterima. Zakat yang  diterima  dari  muzakki  diakui  sebagai  penambah  dana  zakat  sebesar  jumlah yang  diterima  jika  dalam  bentuk  kas  atau  sebesar  nilai  wajar  jika  dalam  bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat  atau  tidak  terikat  sesuai  dengan  tujuan  pemberi  infak/sedekah  sebesar jumlah  yang  diterima  jika  dalam  bentuk  kas  atau  sebesar  nilai  wajar  jika  dalam bentuk non kas. 19
Pada PSAK 109 tidak menjelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran dana wakaf  dan  dana  non  halal.  Hal  ini  tidak  disebutkan  karena  kedua  dana  ini  tidak wajib  harus  ada,  namun  jika  terdapat  dana  wakaf  dan  dana  non  halal  dalam
17 Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo Pada Tanggal 23 November 2020
18 Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo Pada Tanggal 24 November 2020.
19 Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diambil pada Tanggal 22 November 2020
perlakuan pengakuan dan pengukurannya bisa disamakan dengan dana zakat atau dana  infak/sedekah.  Dana  wakaf  diakui  sebagai  penambah  dana  wakaf  sebesar jumlah  yang  diterima  jika  dalam  bentuk  kas  atau  diakui  sebesar  nilai  wajar  jika dalam  bentuk  aset  non  kas.  Begitu  juga  dana  non  halal  diakui  sebagai  penambah dana non halal sebesar jumlah yang diterima. 20
BAZNAS  Kabupaten  Bungo  dalam  pengakuan  dana  non  halal  belum  sesuai dengan PSAK 109 karena penerimaan dana non halal tidak sebagai penambah dana non  halal  melainkan  sebagai  penambah  dana  amil  sebesar  jumlah  yang  diterima. Rizki  Fitriansyah  mengatakan  bahwa  hal  seperti  ini  terjadi  karena  sebelumnya lembaga  BAZNAS  sendiri  awalnya  merupakan  lembaga  Badan  Amil  Zakat  Daerah dibawah kepengurusan KEMENAG yang tentu saja pada saat itu prinsip penyusunan laporan  keuangannya  sendiri  belum  sesuai  dengan  prinsip  PSAK  No.  109.  Akan tetapi  untuk  sekarang,  kami  sedikit  demi  sedikit  mulai  menyesuaikan  untuk menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan  prinsip  PSAK  No.109,  yang  dimana penerimaan dana non tersebut seharusnya diakui sebagai penambah dana non halal bukan penambahan dana amil. 21
c. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal BAZNAS Kabupaten Bungo
Dana non halal BAZNAS Kabupaten Bungo tidak disajikan terpisah dengan dana lainnya.  Pada  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  penerimaan  dana  non  halal  masih dicampur  dengan  dana  amil  dengan  menggunakan  nama  akun  saldo  penerimaan dana non syariah di jurnal laporan perubahan dana. Kebijakan penyajian dana non halal  pada  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  disajikan  hanya  dalam  jurnal  laporan perubahan  dana  saja,  belum  dijelaskan  kedalam  neraca.  Pada  laporan  perubahan dana,  dana  non  halal  masuk  kedalam  akun  penerimaan  dana  amil,  dengan  begitu maka akan jelas berapa banyak dana yang masuk setiap tahunnya. Dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bungo bersumber dari penerimaan bunga bank dan jasa giro.  Bunga  bank  dan  jasa  giro  adalah  jenis  penerimaan  yang  tidak  bisa  dihindari karena  adanya  rekening  bank  konvensioanl  maka  secara  otomatis  akan  muncul
20 Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo, diambil pada Tanggal 23 November 2020
21 Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo  pada Tanggal 22 November 2020
dana  non  halal  sehingga  alasan  adanya  dana  non  halal  pada  BAZNAS  Kabupaten Bungo adalah dikarenakan kondisi yang darurat. 22
Penggunaan  rekening  bank  konvensional  tidak  bisa  dihindari  oleh  BAZNAS Kabupaten  Bungo,  hal  ini  dikarenakan  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  harus  mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakat nya. Dana yang  terhimpun  dari  donatur  pada  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  sekitar  90% mengunakan  rekening  bank  konvensional  dan  hanya  10%  yang  menggunakan rekening  bank  syariah.  Namun  demikian  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  hanya menggunakan  rekening  bank  konvensional  untuk  menghimpun  penerimaan  dana dari  donatur  dan  kepentingan  lalu  lintas  para  muzakki  dalam  membayar  zakat, apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah tertentu maka akan  di  kumpulkan  menjadi  satu  di  Bank  Jambi  yang  merupakan  bank  induk BAZNAS Kabupaten Bungo. 23

## 2. Analisis  pengelolaan  Dana  Non  Halal  Pada  Laporan  Keuangan  BAZNAS Kabupaten Bungo
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  berdasarkan  laporan  keuangan yang  dipublikasikan  BAZNAS  Kabupaten  Bungo,  perlakuan  dana  non  halal  tersebut dalam  hal  penyajian  belum  sesuai  dengan  PSAK  109.  Oleh  karena  itu,  seharusnya BAZNAS  Kabupaten  Bungo  menyajikan  informasi  dana  non  halal  pada  laporan keuangan secara terpisah dari akun zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam PSAK 109 paragraf  ketiga  menyebutkan  bahwa  organisasi  pengelola  zakat  mengungkapkan keberadaan dana non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan  penyaluran  dana,  alasan,  dan  jumlahnya.  Sumber  dana  non  halal  yang diperbolehkan oleh syariah saat ini adalah bunga bank dan jasa giro. Dalam hukum asal muamalah segala sesuatu hukumnya boleh dilakukan kecuali ada ayat alquran atau  al hadits yang melarangnya. 24
Menurut Forum Zakat (FOZ) dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi. Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non
22 Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo  pada Tanggal 22 November 2020
23 Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo  pada Tanggal 22 November 2020
24 Ibid. , h. 35
halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara  lain  penerimaan  jasa  giro  atau  bunga  yang  berasal  dari  bank  konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana  non  halal  diakui  sebagai  dana  non  halal,  yang  terpisah  dari  danazakat,  dana infak/sedekah dan dana amil, yang berarti aset non halal yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. 25
Menurut  Yusuf  Qardhawi,  dana  non  halal  harus  disalurkan  sesuai  ketentuan syariah  yaitu  menghindari  adanya  konsumsi  dan  fasilitas  ibadah.  Biasanya  dana  non halal  didistribusikan  untuk  proyek  sosial  seperti  pembanguanan  jalan,  pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan,  namun  harus  disajikan  secara  terpisah  dari  dana  yang  halal.  Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada  membiarkannya  berpindah  ke  tangan  kaum  kafir  yang  akhirnya  akan  mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. 26
Untuk  sumber  dana  non  halal  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  sendiri  sudah  sesuai dengan  kriteria  dana  non  halal  yakni  bersumber  dari  penerimaan  bunga  bank  dan penerimaan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari  karena  adanya  rekening  bank  konvensioanl  maka  secara  otomatis  akan muncul dana non halal. Akan tetapi sumber penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten  Bungo  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  109.  Hal  ini  dikarenakan penerimaan  dana  non  halal  yang  bersumber  dari  bunga  bank  milik  donatur  sendiri belum dihindari oleh BAZNAS Kabupaten Bungo, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan  kriteria  dana  non  halal  yang  ada  di  PSAK  109.  Oleh  sebab  itu,  BAZNAS Kabupaten  Bungo  seharusnya  hanya  menerima  penerimaan  bunga  dari  para  muzakki saja,  sedangkan  penerimaan  bunga  (dana  non  halal)  dari  donatur  seharusnya  tidak boleh diterima untuk alasan apapun.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Bungo dalam hal pengungkapan dana non
25 Ibid. , h. 15
26 Suwardjono, Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Yogyakarta: Media Publishing, 2008), h. 2.
halal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang  ada  di  PSAK  109.  Perlakuan  akuntansi  dana  non  halal  meliputi  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan.  Pengungkapan  ini  terdiri  dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal, sedangkan untuk BAZNAS Kabupaten Bungo sendiri hanya mengungkapkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah saja, bahkan untuk pengungkapan dana non halalnya belum dilakukan  secara  terpisah.  Dalam  Tinjauan  ekonomi  syari’ah  bahwa  pengungkapan dana  non  halal  pada  laporan  keuangan  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  seharusnya  sudah dapat  dilakukan  karena  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan masyarakat  kepada  BAZNAS.  Alasan  belum  tererealisasinya  pengungkapan  dana  non halal  di  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  yang  sesuai  dengan  PSAK  109  dalam  laporan keuangan  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  dan bimbingan teknis penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh pemerintah yakni BAZNAS Pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Roziq dan Widya Yanti, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana  Non  Halal  Pada  Laporan  Keuangan  Lembaga  Amil  Zakat”  dalam Al - Muqhtashid Vol. 1 Nomor 2. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , Jakarta: Kencana Pranada Group, 2018. Ghofur Abdul Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat , Yogyakarta: Pilar Media, 2006. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik , Jakarta: Rineka Cipta, 2015. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016. Muhammad  Hasan, Manajemen  Zakat  Model  Pengelola  yang  Efektif ,  Yogyakarta:  Idea Press Yogyakarta, 2011.
Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer , Bandung: Rosda, 2011.
Nur  Hisamuddin  dan  Iva  Hardianti  Sholikha,  “Persepsi,  Penyajian  dan  Pengungkapan Dana  Non  Halal  Pada  Baznas  dan  PKPU  Kabupaten  Lumajang”,  dalam Jurnal Islamica , Vol.1 No. 1.
Oni  Sahroni,  “Pemasukan  dana  non  halal  di  Lembaga  keuangan  Syariah  (LKS)  dalam perspektif  Syariah”.  Muzakarah  Cendekiawan  Syariah  Nusantara  ke-8  MCSN8, 28-29 Mei 2014
Sugiyono, Metode Penelitian, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016. Suwardjono, Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan ,  Yogyakarta:  Media Publishing, 2008.
Yunida Een Fryanti, Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.