Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021

## TINJAUAN YURIDIS PAJAK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA TANGERANG)
Atik Atikah 1
Universitas Muhammadiyah Tangerang Email: aat_atikah@umt.ac.id

## ABSTRACT
The  euphoria  of  regional  autonomy  sometimes  causes  parties  in  the  regions  to  be  free  in  making  various regional regulations as well as local taxes and levies. Law Number 28 of  2009 concerning regional  taxes and regional  levies  is  one  form  of  implementing  the  principles  of  regional  autonomy  legislation  for  regional governments,  as  well  as  regional  finances,  especially  for  the  creation  of  effectiveness  and  efficiency  in  the regions.  In  the case  that the method  of collection  and  the  amount  of  tariffs  for  all  types  of  regional  taxes  is stipulated  through  a  regional  regulation  or  regional  regulation,  therefore,  prior  approval  must  be  obtained from  the  respective  Regional  People's  Representative  Council  concerned  in  accordance  with  the implementation  of  the  principle  of  democracy  in  a  regional  regulation  containing  such  regional  taxes,  pay attention to the directions from the central government through the provisions contained in Law Number 34 of 2000 and Government Regulation Number 65 of 2001, particularly in terms of determining the amount of tariff and of each type of regional tax in each region so that it can be prevented. a tariff war between regions which can actually be detrimental to the regions themselves .

## ABSTRAK
Euforia  otonomi  daerah  terkadang  menyebabkan  pihak-pihak  di  daerah  bebas  dalam  membuat  berbagai peraturan  daerah  serta  pajak  dan  retribusi  daerah.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip legislasi otonomi daerah bagi  pemerintah  daerah,  serta  keuangan  daerah,  khususnya  untuk  terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi  di daerah. Dalam hal metode pengumpulan dan besaran tarif untuk semua jenis pajak daerah ditetapkan melalui peraturan  daerah  atau  peraturan  daerah,  oleh  karena  itu,  persetujuan  sebelumnya  harus  diperoleh  dari Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  masing-masing  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  pelaksanaan  prinsip demokrasi  dalam  peraturan  daerah  yang  berisi  pajak  daerah  tersebut,    memperhatikan  arahan  dari pemerintah  pusat  melalui  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, khususnya dalam hal penentuan besaran  tarif dan setiap jenis pajak daerah di masing-masing daerah sehingga dapat dicegah. perang tarif antar daerah yang sebenarnya bisa merugikan daerah itusendiri.

## PENDAHULUAN
Selama  ini  berlaku  anggapan  bahwa  keberadaan  sesuatu  negara  di  topang  oleh  tiga  pilar utama,  yakni  adanya  penduduk,  wilayah  teritorial  yang  jelas  dan  adanya  pemerintahan  yang mendapat pengakuan internasional. Namun masih ada pilar keempat yang tidak kalah penting yakni topangan  sistem  perpajakan  negara  yang  berjalan  dengan  baik,  adil,  bersih,  yang  berfungsi  untuk membiayai  penyelenggaraan  negara  dan  membiayai  pembangunan  yang  seluas-luasnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Tanpa  pajak,  sulit  di  bayangkan  beberapa  negara  dapat  bertahan.  Bagi  kita  di Indonesia,  perpajakan  masih  sering  merupakan  kata  yang  begitu  menakutkan,  bagi  rakyat kebanyakan yang adalah wajib pajak. Karena itu banyak kasus penghindaran  pajak dan penggelapan pajak  terjadi,  disamping  masih  lemahnya  penegakan  hukum  dan  aparat  perpajakan  (fiskus)  yang masih harus dibersihkan dari prasangka KKN dan peningkatan sikap mental profesionalisme.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
Untuk  itu,  upaya  dialog,  sosialisasi  dan  diseminasi  (penyebar  luasan)  hal  ikhwal  perpajakan yang  mengatur  tentang hak dan  kewajiban  warga negara  adalah perlu untuk  menghapuskan segala prasangka  tersebut.  Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  negara  berdasarkan  Undang-undang dengan  tiada  mendapat  kontraprestasi,  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  digunakan  untuk pembiayaan  pengeluaran.  Rumusan  ini  menekankan  fungsi  Budgeter  dari  pajak  yaitu  bagaimana penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengisi kas negara. Selain dari pajak penerimaan negara juga  diperoleh  dari  retribusi,  sumbangan,  bea  dan  cukai,  dana  pinjaman  dalam  dan  luar  negeri, penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara ataupun menciptakan uang.
Dana  yang  diperoleh  atas  pendapatan  pajak  kemudian  di  bagikan  berdasarkan  Undang- undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan  persentase  pembagian  seperti  berikut  :  pemerintah  pusat  mendapatkan  10%,  pemerintah provinsi  mendapatkan  25%,  dan  daerah  mendapatkan  65%  dari  pengelolaan  atas  pajak  tersebut. Dengan  adanya  UU  No.33  Tahun  2004  tersebut,  daerah  mempunyai  peluang  besar  mendapatkan pendapatannya,  mengingat  pada  pasal  3,  disebutkan  bahwa  sumber-sumber  penerimaan  daerah dalam pelaksanaan desentralisasi diperoleh dari: (a) pendapatan asli daerah, (b) dana perimbangan, (c)  pinjaman  daerah,  dan  (d)  lain-lain  penerimaan  yang  sah.  Dan  sumber  pendapatan  asli  daerah terdiri dari : (a) hasil Pajak daerah,  (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga potensi yang banyak dan belum tergali tersebut harus dibarengi oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten  /Kota  untuk  mengadakan  restrukturisasi struktur  organisasi    Dinas dan  Lembaga teknis daerah  yang masih dianggap kurang optimal.
Dengan  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, maka terdapat beberpa jenis pajak kabupaten/kota, diantaranya terdiri dari pajak : hotel,  restoran,  hiburan,  reklame,  penerangan  jalan  umum,  mineral  bukan  logam  dan  bebatuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah dalam  rangka  optimalisasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kota  Tangerang,  diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai.
Dengan makin meningkatnya kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan daerah peranan pajak  daerah  semakin  penting  sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  harus  diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak daerah dalam memenuhi ketentuan perpajakan  daerah.  Pendapatan  Asli  Pendapatan  Daerah  dari  sektor  Pajak  Daerah  menjadi  dasar untuk  mengukur  tingkat  perkembangan  ekonomi  baik  dalam  skala  nasional,  regional  maupun  lokal dan  dipandang  mampu  menjadi pendorong  percepatan  (akselerasi) pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan hal  tersebut di  atas,  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah  (DPKAD)  Kota  Tangerang  harus  menyusun  rencana  kerja  dan  strategi.  Adapun  rencana strategi  yang  harus  diambil  DPKAD  Kota  Tangerang  sebagai  upaya  peningkatan  pemungutan  pajak daerah antara lain:
1. Pelaksanaan perpajakan daerah yang berbasis pada potensi obyektif.
2. Melalui perencanaan dan pengendalian operasional yang handal.
3. Pelaksanaan  perpajakan  daerah  harus  menggunakan  kaidah-kaidah  perpajakan  daerah melaksanakan  Pendapatan,  Pendaftaran,  Penetapan  dan  penagihan,  serta  prinsip-prinsip  proses perpajakan  yang  memperhatikan  azas  manfaat,  keadilan  dan  kemampuan  membayar  yang didukung dengan sistem administrasi yang memadai serta aparat pelaksana yang profesional.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
4. Pengelolaan  perpajakan  yang  mengabdi  pada  kepentingan  publik  dengan  melakukan  pelayanan yang prima, memenuhi azas administrasi dan legalitas.
5. Mensentralisasikan perpajakan daerah dengan satu aturan yakni Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah disesuaikan dengan Renstra.
Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  di  atas  perlu  adanya  suatu  penanganan  khusus  bidang perpajakan  terutama  dalam  mengatur  dan  menata  penyelenggaraan  Pajak  Daerah,  dengan memberikan  pengawasan  dan  pengendalian  sehingga  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  yang mengatur  tentang  Pajak  Daerah  akan  dilakukan  revisi.  Hal  ini pun  sejalan  dengan  adanya beberapa perubahan  peraturan  perundang-undangan  dan  lahirnya  peraturan  perundang-undangan  sektoral yang baru.

## PERUMUSAN MASALAH
Dalam praktek di  lapangan banyak  permasalahan  yang perlu dibahas, agar  masalah-masalah yang  dituangkan  dalam  naskah  akademik  ini  tidak  menyimpang  dari  tujuan  semula  maka  perlu diadakan pembatasan masalah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam membahas dan  menguraikan  permasalahan-permasalahan  yang  timbul,  sehingga  dengan  demikian  naskah akademik ini hanya akan membatasi mengenai pengaturan pajak daerah dalam menunjang otonomi daerah di Kota Tangerang sehingga dapat kami rumuskan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  apakah  yang  berpengaruh  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari sektor pajak?
2. Strategi  atau  langkah-langkah  yang  diambil  Pemerintah  Kota  Tangerang  dalam  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor  Pajak Daerah, sehingga realisasi lebih tinggi dari target pemeritah?
3. Bagaimana kontribusi sektor perpajakan terhadap pelaksanaan otonomi daerah?

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dalam  melaksanakan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  meninjau  dan  menganalisis  masalah dengan  mengunakan  data  sekunder.  Penelitian ini  menekankan  pada  segi-segi  yuridis,  dengan  melihat  pada  peraturan  perundang-undangan, keputusan-keputusan dan dokumen yang ada dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, dalam penelitian  ini  dimulai  dengan  menganalisis  Undang-Undang  nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode pedekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada  peraturan-peraturan  dan  hukum  perpajakan daerah  dalam  penyelenggaraan otonomi daerah. Teknik analisis dilakukan dengan melakukan studi dokumen, dan studi perundang-undangan serta  data  mengenai  kondisi  saat  ini  mengenai  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  pajak Daerah melalui koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal pada Dinas, Badan, Bagian dan Instansi serta  pelaku  usaha  sebagai  sharekholder  dengan  mendengar  pendapat,  dan  merumuskannya  pada hirearki  perundang-undangan  yang  terkait.  Sedangkan  untuk  melakukan  uji  lapangan  dilakukan survey lapangan untuk melihat kecenderungan pendapat responden (subyek pajak) dalam pengenaan tarif pajak maksimum.

## HASIL PENELITIAN Asas Penyusunan Pajak Daerah
Asas-asas  yang  dijadikan  dasar  dan  tumpuan  untuk  menjelaskan  suatu  permasalahan.  Suatu pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya  suatu  pemungutan  pajak.  Adam  Smith  (1723-1790)  dalam  bukunya  An  Iquary  Into  The Nature and Causes Of The Wealth of Nations mengemukakan 4 (Empat) asas pemungutan pajak yang
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
lazim di kenal dengan “Four Canon Taxation” atau sering disebut “The Four Maxims” dengan uraian sebagai berikut:
1. Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara  seharusnya  memberikan  sumbangannya  kepada  negara,  sebanding  dengan  kemampuan mereka  masing-masing,  yaitu  sehubungan  dengan  kemampuan  mereka  masing-masing,  yaitu sehubungan  dengan  keuntungan  yang  mereka  terima  dibawah  perlindungan  negara.  Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar -kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan  negara.  Dalam  asas  equality  ini  tidak  diperbolehkan  suatu  Negara  mengadakan diskriminasi antara wajib pajak.
2. Certainly (Asas  Kepastian).  Asas  ini  menekankan  bahwa  bagi  wajib  pajak,  harus  jelas  dan  pasti tentang  waktu,  jumlah,  dan  cara  pembayaran  pajak.  Dalam  asas  ini  kepastian  hukum  sangat penting terutama mengenai subjek dan objek pajak.
3. Conveniency  of  Payment (asas  menyenangkan).  Pajak  seharusnya  dipungut  pada  waktu  dengan cara  yang  paling  menyenangkan  bagi  para  wajib  pajak,  misalnya:  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  terhadap  para  petani,  sebaiknya  dipungut  pada  saat  mereka  memeroleh  uang  yaitu pada saat panen.
4. Low Cost of Collection (Asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh  lebih  besar  dari  hasil  pajak  yang  akan  diterima.  Pemunguatan  pajak  harus  disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

## Tinjauan Terkait Dengan Pajak
Dasar  pemikiran  perlunya  pembentukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Perubahan  tentang Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah untuk dijadikan dalam satu bidang regulasi adalah:
1. Aspek  Peraturan  Perundang-undangan  :  Sebagai  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  130  Tahun  2009  jo  Undang-undang  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Mengindentifikasi  aturan  yang  akan  diatur  dalam  rangka  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian, terdapat kecendrungan daerah untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik  dalam  mengatur  Pajak  Daerah  agar  penyelengaraan  Pemerintah  Daerah  dapat  terwujud melalui  partisipatif  masyarakat  dan  pihak  lain  dalam  pembangunan  dengan  penempatan  beban kepada Wajib Pajak melalui Pajak Daerah.
Analisis  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut,  bertujuan  untuk  mngetahui  hal-hal  yang terkait, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah. Mengintergrasikan subtansi peraturan daerah  dalam rancangan  peraturan  daerah  dengan  perundang-undangan  diatasnya  sehingga  tidak  bertentangan diantaranya.  Kaji  banding  pembentukan Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Daerah  bahwa Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Daerah  perlu  adanya  penyesuaian  dengan  kondisi  perkembangan mengacu pada Undang-undangan pusat dan daerah mengenai apa yang menjadi kewenangan dalam pengolaan  sumber  dana  dan  pembiayaan  pembangunan  secara  transparan,  akuntabel,  dan profesional, dengan melihat karakteristik kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.

## Hasil Jejak Pendapat
Hukum  Pajak  harus  memberikan  jaminan hukum dan  keadilan  yang  tegas  baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Dalam UUD 1945 Pasal 23 A menyebutkan  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur dengan Undang- Undang”. Dengan demikian untuk menyusun Undang -undang diperlukan syarat: 1. Syarat yuridis, dimana pajak harus adil dan ada kepastian.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021

## 2. Syarat ekonomis
a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak mengurangi kekayaan rakyat.
b. Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
c. Pajak tidak boleh merugikan kebahagian rakyat.
d. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat.
3. Syarat keuangan
a. Hendaknya  pajak  yang  dipungut  cukup  untuk  menutup  sebagian  pengeluaran-pengeluaran Negara.
b. Hendaknya pajak tidak memakan ongkos pungutan yang besar
Dasar  hukum  tersebut  sudah  dijabarkan  dalam  ketentuan  Undang-undang  perpajakan diantaranya:
1. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. UU  No.  18  Tahun  2000  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Barang  dan  Jasa  serta  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).
4. UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6. UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB).
Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Peraturan Daerah berarti pajak bukan perampasan Hak/  kekayaan  rakyat,  juga  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  pembayaran  suka  rela  karena pembentukan  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Daerah  dilakukan  dengan  pesetujuan  rakyat,  yakni dnegan  DPRD  (Legislatif)  tegasnya  wakil-wakil  rakyat  di  DPRD  telah  menyetujuinya.  Sebaliknya apabila  sebuah  rancangan  Peraturan  Daerah  dibidang  pajak  tidak  disetujui  oleh  Dewan,  ketentuan tersebut  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  pemungutan  pajak  secara  parsial  agar  lebih efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  kemudian  dilakukan  jajak  pendapat  kepada  100 responden wajib pajak, yang kemudian diperoleh simpulan yang dirangkum dalam tabel-tabel berikut ini.
Gradasi Tingkat Persetujuan Sangat Setuju Setuju Cukup Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 7 17 46 24 6 Faktor Konversi 1 2 3 4 5 Hasil Perkalian Faktor Konversi dengan Jawaban 7 34 138 96 30 Jumlah Total Jawaban = 305
Dari data tabel, setelah dikonversikan, total jawaban responden adalah sebesar 305. Apabila seluruh  responden  (100  orang)  menjawab  sangat  setuju  maka  akan  diperoleh  skor  ideal,  yaitu sebesar 500. Dengan membandingkan nilai total jawaban responden dengan skor ideal dikalikan 100 %  maka  diperoleh  hasil:  (305/500)  x  100%  =  61,00%.  Dengan  demikian,  sikap  responden  atas pengenaan  tarif  pajak  maksimum  terhadap  11  jenis  pajak  daerah  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  untuk  menopang  pelaksanaan  pembangunan  di  Kota  Tangerang  sebagian besar  menyatakan  setuju  (60,00%)  bahwa  tarif  pajak  daerah  yang  diberlakukan  adalah  tarif
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
maksimum. Adapun rincian tarif maksimum dari 11 jenis pajak daerah ini dapat dilihat dalam tabel 2 yang disajikan di halaman berikut ini.
Jenis dan Tarif Pajak Maksimum No Jenis Pajak Tarif Maksimum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir
Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 10% 10% 35% 25% 10% 20% 25% 20% 10% 0,3% 5%

## Analisis Faktor Peningkatan PAD
Berlakunya  UU  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  titik  awal  berjalannya  otonomi daerah.  Misi  utama  kedua  Undang-undang  tersebut  adalah  desentralisasi  fiskal,  yang  diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan  kreativitas  masyarakat  dalam  pembangunan,  serta  mendorong  pemerataan  hasil-hasil pembangunan  (keadilan)  diseluruh  daerah.  Kedua,  memperbaiki  alokasi  sumber  daya  produktif melalui  pergeseran  peran  pengambilan  keputusan  publik  ke  tingkat  pemerintah  yang  lebih  rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.
Salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  adalah  pendapatan  asli  daerah,  dan  pendapatan  asli daerah  ini  dapat  bersumberkan  dari  pajak  daerah.  Untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  ini harus  dikenali  dahulu  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhinya,  terutama  yang  terkait  dengan pajak  daerah.  Berdasarkan  hasil  kajian  diperoleh  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, diantaranya adalah sebagai berikut ini:
1. Manajemen Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sumber Daya Manusia.
3. Daya Dukung Keuangan.
4. Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja.
5. Peraturan Daerah
6. Politik Lokal
7. Tingkat Partisipasi Masyarakat
Hasil jajak pendapat dengan cara menyebarkan angket kepada 100 orang responden sebagai pemungut pajak adalah.
Hasil Analisis Faktor Dominan No. Faktor Respon Persen 1 Manajemen Organisasi Perangkat Daerah 10 10 % 2 Sumber Daya Manusia 8 8 % 3 Daya Dukung Keuangan 19 19 %
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
4 Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja 16 16 % 5 Peraturan Daerah 32 32 % 6 Politik Lokal 4 4 % 7 Tingkat Partisipasi Masyarakat 11 11 %
Berdasarkan informasi dari tabel 4, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden (32 orang),  menyatakan  bahwa  faktor  yang  paling  dominan  yang  mempengaruhi  peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah adalah keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang  pajak  daerah.  Alasan  yang  dikemukakan  responden  adalah  untuk  melaksanakan penyelenggaraan  pelayanan  pajak  daerah  dalam  kondisi  masyarakat  yang  dinamis  dan  aksesiblitas informasi  yang  begitu  tinggi  ini  diperlukan  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  pajak  daerah, sebagai  payung hukum dan  legalitas pelaksanaan pelayanan  dan  atau  pemungutan  pajak  daerah  di masyarakat.

## Perumusan Strategi
Dengan mempertimbangkan bahwa peraturan daerah dianggap paling penting, maka strategi yang  harus  segera  dilaksanakan  adalah  perlu  segera  untuk  dibuatkan  rancangan  peraturan  daerah tentang  pajak  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  peraturan  daerah  ini  merupakan  alat  legalitas pemungutan  pajak  daerah.  Kemudian  secara  berurutan  Pemerintah  Kota  Tangerang  harus mempersiapkan  keuangan  yang  mencukupi  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  pajak  daerah  yang didukung  oleh  memadainya  sarana  dan  prasaran  kerja.  Selain  itu,  setelah  peraturan  daerah ditetapkan,  perlu  segera  dilaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  terutama  para  wajib  pajak untuk  memudahkan  pelaksanaan  kegiatan  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  pajak  daerah.  Kemudian  perlu  segera  melakukan  evaluasi  manajemen organisasi  perangkat  daerah  terutama  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  pelayanan  pajak  daerah. Keberadaan  sumber  daya  aparatur  penyelenggara  pelayanan  pajak  daerah  perlu  ditingkatkan  baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya.  Pada akhirnya, political will dari para legislator di DPRD Kota  Tangerang  untuk  berperan  dalam  proses  legislasi  dan  pengawasan  pelaksanaan  peraturan daerah  ini  diperlukan  untuk  lebih  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah
Untuk melaksanakan otonomi daerah yang mandiri, Kota Tangerang harus memiliki keuangan daerah  yang  memadai.  Berdasarkan  data  yang  ada  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019, kontirbusi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  anggaran  pengeluaran  belanja  daerah  Kota Tangerang semakin meningkat. Kondisi ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Rekapitulasi APBD Kota Tangerang TAHUN APBD PAD 2015 Rp    879,601,765,221.89 Rp 122,228,416,207.00 2016 Rp    904,613,230,789.55 Rp 133,412,795,107.00 2017 Rp 1,110,315,811,164.87 Rp 145,417,607,708.00 2018 Rp 1,484,924,589,198.92 Rp 187,198,224,557.42 2019 Rp 1,467,109,418,264.30 Rp 186,527,655,806.35
Berdasarkan informasi tabel, terlihat jelas signifikasi kenaikkan APBD Kota Tangerang, dimana salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya  kenaikkan  PAD  yang  meningkat  dari  tahun  2015  sampai dengan tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang selain dipengaruhi oleh pajak
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
daerah  dipengaruhi  pula  oleh  retribusi  daerah.  Untuk  lebih  jelas  kondisi  keduanya  dibawah  ini disajikan data keduanya.
Rekapitulasi Pajak Daerah dan PAD TAHUN APBD PAD 2015 Rp   82,750,000,000.00 Rp 26,320,500,000.00 2016 Rp   93,300,000,000.00 Rp 25,423,298,983.00 2017 Rp 105,013,000,000.00 Rp 27,682,409,350.00 2018 Rp 131,356,814,093.62 Rp 31,924,326,840.24 2019 Rp 144,269,343,930.50 Rp 27,092,576,220.83
Berdasarkan informasi tabel, terlihat jelas bahwa pendapatan asli daerah yang bersumberkan pada pajak daerah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan retribusi daerah. Hal ini tentunya  dapat  dimengerti  bahwa  pengenaan  pajak  daerah  menjadi  sangat  penting  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Tangerang.  Setelah  memperbandingkan  antara besaran  pajak  daerah  dengan  retribusi  daerah,  perlu  pula  diketahui  perbandingan  antara  besaran pajak  daerah  dengan  pajak  pusat,  untuk  bahan  kajian  lebih  lanjut.  Hasil  perbandingan  antara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut.
Rekapitulasi Pajak Daerah dan Pajak Pusat TAHUN APBD PAD 2015 Rp   82,750,000,000.00 Rp 214,587,573,937.00 2016 Rp   93,300,000,000.00 Rp 243,046,018,788.00 2017 Rp 105,013,000,000.00 Rp 247,674,469,985.00 2018 Rp 131,356,814,093.62 Rp 320,012,422,166.00 2019 Rp 144,269,343,930.50 Rp 320,012,422,166.00
Berdasarkan informasi tabel, terlihat jelas bahwa pendapatan asli daerah yang bersumberkan pada  pajak  daerah  memberikan  kontribusi  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pajak  pusat.  Hal  ini perlu dikaji lebih lanjut, mengingat potensi Kota Tangerang sebagai daerah industri serta daerah jasa dan perdagangan tentunya memberikan kontribusi sangat besar terhadap pajak pusat, terutama dari sektor  Pph  dan  PPN.  Apabila  Pemerintah  Kota  Tangerang  memiliki  data  yang  valid  tentang  jumlah industri,  jasa,  perdagangan,  beserta  data  jumlah  karyawan,  besaran  transaksi  yang  dilakukan  dunia usaha, sangat dimungkinkan pajak pusat yang nantinya di share ke daerah akan jauh lebih meningkat, berdasarkan  Undang-undang  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Daerah,  Kota  Tangerang  akan  mendapatkan  share  sebanyak  65%  dari  total  pajak  pusat  yang dipungut.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kota  Tangerang  bersama  DPRD  Perlu  segera  melakukan  pembuatan  rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah.
2. Disarankan  agar  para  SKPD,  Instansi  terkait,  stakeholder/shareholder  dan  masyarakat  dapat memberikan  masukan substansi dan  muatan  materi agar  lebih  komprehensif  dalam  Penyusunan dan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  tentang  Pajak  Daerah,  sehingga  sesuai dengan sasaran yang kita harapkan.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 1 Januari - April 2021
3. Disarankan  agar  DPRD  Kota  Tangerang  dapat  membahas  dan  memberikan  masukan  sebagai kesempurnaan dalam pembentukan Raperda dimaksud serta memberikan persetujuan bersama.
4. Agar  lebih  meningkatkan pendapatan asli  daerah, diperlukan  juga dilaksanakan  pendataan  ulang tentang jumlah industri, jasa dan perdagangan yang ada di Kota Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA
Kaho,  Josef  Riwu.    1997.    Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia.    Raja  Grafindo Persada.  Jakarta.
Kerlinger, Fred N.  1998.  Foudation Behaviourial Research (terjemahan).  UGM Press.  Yogyakarta. Madiasmo, 2000. Perpajakan, UGM Pres. Yogyakarta.
Moleong. J. Lexy.  2000.  Metodologi Penelitian Kualitatif,   PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Sujamto.  1992.  Otonomi Birokrasi Partisipasi.  Dahara press.  Semarang.
Syafi’ie, Inu Kencana. 2003. “Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia”. Lukman Off set, Yogyakarta. Suradinata, Ermaya 1998.  Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah.  Ramadhan.  Bandung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.