## Hak Berpikir, Hak Reproduksi, Dan Hak Kepemilikan Dalam Islam
(Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis)
Sokhi Huda
UIN Sunan Ampel Surabaya, Dpk UNHASY Tebuireng Jombang Sokhihuda81@gmail.com

## Abstract
Rights of thinking, reproduction rights, and property rights are part of the study  of  the  values  of  civil  society.  First,  historically,  freedom  of  thought  is inspired by the spirit of Islamic teachings, especially the first revelation, iqra'. The influence of iqra' is directly acquired by Muslims themselves, even contributing to the intellectual development of the world. Second, reproductive rights for women have a valid reference from the Qur'an, which must be protected and preserved for future generations. Respecting and safeguarding reproductive rights are the effort to  preserve  family,  community,  country,  and  religion.  Thirdly,  in  Islamic  law, property rights receive serious and detailed attention as does the taxonomy of the areas  of  Islamic law.  In  the  taxonomy,  the  right  of  ownership  obtains  a juridical portion of all fields.
Hak  berpikir,  hak  reproduksi,  dan  hak  kepemilikan  merupakan  sebagian dari  kajian  tentang  nilai-nilai  masyarakat  madani. Pertama ,  secara  historis, kebebasan berpikir itu diilhami oleh spirit ajaran Islam, terutama wahyu pertama, yaitu iqra’ . Pengaruh iqra’ secara langsung diperoleh umat Islam sendiri, bahkan memberikan kontribusinya terhadap perkembangan intelektual dunia. Kedua , hak reproduksi  bagi  kaum  perempuan  memiliki  rujukan  sahih  dari  al-Qur'an,  yang harus dilindungi dan dijaga untuk kelestarian generasi penerus. Menghormati dan menjaga  hak  reproduksi  merupakan  usaha  untuk  melestarikan  keluarga, masyarakat,  negara,  dan  agama. Ketiga ,  dalam  hukum  Islam,  hak  kepemilikan memperoleh  perhatian  serius  dan  rinci  sebagaimana  taksonomi  bidang-bidang hukum  Islam.  Dalam  taksonomi  tersebut,  hak  kepemilikan  memperoleh  porsi yuridis semua bidang.
Kata Kunci: Hak berpikir, hak reproduksi, hak kepemilikan, Islam.

## Pendahuluan
Persoalan  hak  berpikir,  hak  reproduksi,  dan  hak  kepemilikan  merupakan sebagian dari kajian tentang nilai-nilai masyarakat madani.  Sedangkan nilai-nilai lain sejenisnya adalah hak hidup, hak beragama, dan hak kehormatan manusia.
Secara  lintas  perspektif,  nilai-nilai  tersebut  menjadi  perhatian  beberapa disiplin  kajian,  seperti  hukum  Islam  (filsafat  hukum  Islam  dan  fikih),  sosiologi,
psikologi, studi humaniora (humanisme, khususnya hak asasi manusia/HAM), dan politik. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut memiliki harga tawar yang selalu hidup dalam dinamika sosial maupun sejarah umat manusia.
Dalam  realitas  aktual  di  Indonesia,  terdapat  sejumlah  kasus  studi  ( case study )  yang  menarik  untuk  diperhatikan  kaitannya  dengan  hak  berpikir,  hak reproduksi,  dan  hak  kepemilikan.  Misalnya,  untuk  hak  kebebasan  berpikir  ada kasus  RUU  Pornografi  dan  Pornoaksi,  untuk  hak  reproduksi  ada  kasus  aborsi tidak aman yang dialami  oleh perempuan, sedangkan untuk hak kepemilikan ada kasus  Perpres  No.  36  Tahun  2005  tentang  Pencabutan  Hak  Tanah  untuk Kepentingan Umum.  Kasus-kasus studi  tersebut sebenarnya merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kasus dalam realitas kehidupan masyarakat.
Dalam  realitas  sosial,  kasus-kasus  itu  serta  kasus-kasus  lain  yang  senilai dengannya merupakan fakta berharga yang  –mau atau tidak mau, pada saatnya— meminta  masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  para  tokoh,  para  ilmuwan,  dan pemerintah,  untuk  menyikapinya.  Penyikapan  ini  semakin  menonjol  nilai pentingnya ketika terkait dengan peran community leader . Hal ini disebabkan oleh karena  peran community  leader semisal  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, muballigh, dan da’i dalam  sistem  sosial  adalah  sebagai community  reference (referensi  komunitas; uswah  hasanah, )  bagi  masyarakatnya,  di  samping  sebagai pengajar ( mu’allim ) dan pendidik ( murabbi ) bagi para santrinya.
Dalam  konteks  penjelasan  di  atas,  tulisan  ini  berusaha  mengkaji  persoalan hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan dalam Islam. Sebatas kadarnya tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  interdisipliner  dari  perspektif  historis, yuridis,  dan  sosiologis.  Akan  tetapi  sebelumnya,  perlu  diperhatikan  beberapa perspektif  umum  yang  berkenaan  dengan  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  asasi manusia sebagaimana pembahasan pada sub bahasan berikut.

## Ragam Perspektif tentang Kebutuhan Dasar dan Hak-Hak Asasi Manusia
Dengan  pertimbangan  prioritas,  dalam  pembahasan  ini  disajikan  tiga perspektif  tentang  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  asasi  manusia,  yakni  (1)
perspektif  filsafat  hukum  Islam,  (2)  perspektif  psikologi,  dan  (3)  perspektif sosiologis.
Pertama ,  dalam  perspektif  filsafat  hukum  Islam,  terdapat  perhatian mendasar  terhadap  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  asasi  manusia  yang  terangkum dalam spirit maqa > s } id al-shari > ’ah (tujuan hukum Islam) 1 , yakni:
1. Memelihara agama
)نيدلا ظفح( 2. Memelihara jiwa
)سفنلا ظفح(
3. Memelihara akal )لقعلا ظفح( 4. Memelihara keturunan ظفح( لسنلا ) 5. Memelihara harta
ظفح( لاملا )
Untuk kepentingan penetapan hukum, kelima unsur/pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:
1. D } aru > ri > yat (kebutuhan  primer):  memelihara  kebutuhan-kebutuhan  yang bersifat  esensial  bagi  kehidupan  manusia,  seperti  memelihara  agama,  jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta,  untuk  menjaga  agar  eksistensi  kelima  pokok  itu tidak terancam.
2. H } a > ji > yat (kebutuhan  sekunder):  memelihara  kebutuhan  yang  dapat  menghin- darkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. Tah } si > ni > yat (etika  dan  martabat  perbuatan):  memelihara  kebutuhan  yang menunjang  peningkatan  martabat  manusia  dalam  masyarakat  dan  di  hadapan Tuhannya,  sesuai  dengan  kepatutan.  Peringkat  ini  erat  kaitannya  dengan akhlak terpuji.
Sedangkan  contoh-contoh  ketiga  peringkat  tersebut  disajikan  pada  tabel  di bawah ini.
1 Periksa  Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam ,  Bagian  Pertama  (Jakarta:  Logos, 1997), 123-134; T.M. Hasbi  Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang:  PT Pustaka Rizki Putra,  2001),  171-183;  Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqh ,  terj.  Saefullah  Ma‘shum,  et.al.
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 543-566; Muhammad Khalid Mas‘ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial , terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 225-228.
Tabel 1. Contoh-Contoh Unsur-Unsur Tujuan Hukum Islam

## Menurut Peringkatnya
No. Unsur Tujuan Hukum Islam Peringkat D } aru > ri > yat H } a > ji > yat Tah } si > ni > yat 1 Memelihara agama Melaksanakan salat lima waktu Melaksanakan salat jamak dan salat qashar Menutup aurat dan mambersihkan badan, pakaian, dan tempat 2 Memelihara jiwa Memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup Berburu binatang untuk menikmati makanan yang hahal dan lezat Etika makan dan minum. 3 Memelihara akal Diharamkan minum minuman keras Diperintahkan menuntut ilmu Menghindarkan diri dari kegemaran menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah 4 Memelihara keturunan Disyariatkan nikah dan dilarang berzina Menyebutkan mahar pada akad nikah dan diberikan hak talak Disyariatkan khitbah atau
wali > mah dalam pernikahan. 5 Memelihara harta Tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jual beli dengan cara salam Menghindarkan diri dari penipuan dalam mu’a > malah atau bisnis
Kedua ,  dalam  perspektif  psikologi,  Abraham  H.  Maslow  mengemukakan lima dorongan kebutuhan dasar ( basic need ) hidup manusia, yaitu:
1.  Kebutuhan  fisiologis  ( physiological  needs )  seperti  rasa  lapar,  haus,  istirahat dan seks;
2.  Kebutuhan  rasa  aman  ( safety  needs )  tidak  dalam  arti  fisik  semata  tetapi  juga mental, psikologis dan intelektual;
3.  Kebutuhan kasih sayang ( love needs );
4.  Kebutuhan  harga  diri  ( esteem  needs )  yang  pada  umumnya  tercermin  dalam berbagai simbol-simbol status; dan
5.  Aktualisasi  diri  ( self  actualization ),  yaitu  ketersediaan  kesempatan  bagi seseorang  untuk  mengembangkan  potensi  yang  terdapat  dalam  dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 2
Ketiga , dalam perspektif sosiologis dan politis, terdapat ―Piagam Madinah‖ yang menjamin hak-hak individu dalam pergaulan kewarganegaraan. Kandungan piagam  tersebut  adalah:  (1)  Umat  Islam  tidak  melakukan  ibadah  haji  pada tahun itu,  tetapi  boleh  melakukannya  pada  tahun  berikutnya  dan  tidak  lebih  dari  tiga hari;  (2)  Siapapun  warga  Makkah  yang  bergabung  dengan  umat  Islam dipulangkan ke Makkah dan siapapun muslim yang datang ke Makkah tidak boleh kembali  ke  Madinah;  (3)  Orang  Arab  dari  luar  Makkah  yang  hendak  bergabung dengan Muhammad boleh bergabung di Makkah atau dengan Muhammad; dan (4) tidak boleh saling menyerang selama sepuluh tahun berikutnya. 3
Piagam  Madinah  –konstitusi  tertulis  pertama  dalam  sejarah  manusia— tersebut  merupakan  konstitusi  negara  Islam  yang  dipimpin  oleh  Rasulullah Muhammad  SAW.  Piagam  ini  berfungsi  untuk  memformulasikan  kesatuan komunitas  dan  merekor  kesepakatan  mereka.  Konstitusi  ini  memancangkan negara Islam pertama, world order (tatanan dunia) multireligius pertama.

## A. Hak Berpikir
Berpikir  merupakan  sesuatu  yang  alamiah  dan  universal.  Setiap  individu manusia  memiliki  potensi  untuk  berpikir.  Sejak  lahir,  manusia  telah  dianugerahi kemampuan berupa berpikir, berenung, mengamati, dan mencermati sesuatu yang tampak  serta  yang  tidak  tampak  di  sekelilingnya.  Berpikir  tidak  akan  pernah berhenti,  dan  tidak  dapat  dicegah  oleh  siapa  pun.  Berhenti  berpikir  berarti menghentikan  kehidupan.  Karena  itu,  banyak  gerakan  kebebasan  berpikir  dan
2 Lihat  Abraham  H.  Maslow, On  Dominance,  Self  Esteem  and  Self  Actualization (Ann Kaplan:  Maurice  Basset,  2006),  153,  168,  170-172,  299-342;  Abraham  H.  Maslow, Toward  a Psychology of Being, 2d ed. (New York: D. Van Nostrad, 1968), 25.
3 Isma‗il  Ragi  al-Faruqi, The  Cultural  Atlas  of  Islam (New  York:  Macmillan  Publishing Company,  1986),  135;  Bassam  Tibi, Islam  and  Cultural  Accommodations  of  Social  Change (Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press, 1991), 180.
pembaharuan  pemikiran  yang  hingga  kini  masih terus  berlanjut,  dari  generasi  ke generasi, dan dari masa ke masa lainnya.
Dalam  konteks  kenegaraan,  setiap  warga  memiliki  hak  berpikir  dan menyatakan  pikiran  secara  bebas.  Hak  berpikir  merupakan  unsur  terpenting  dari nilai-nilai  warga  yang  tidak  dapat  dihalangi  siapapun—perseorangan,  kelompok, negara,  dan  agama—karena  kebebasan  berpikir merupakan  jati  diri  dari manusia sebagai  warga  negara.  Tanpa  kebebasan  berpikir,  manusia  terhambat  proses pertumbuhannya  sebagai  makhluk  yang  beradab.  Termasuk  dalam  kebebasan berpikir adalah hak mendapatkan jaminan keselamatan atas dampak yang muncul akibat  dari  ekspresi  pemikiran  mereka.  Hasil  pemikiran  hanya  dapat  diadili dengan  hasil  pemikiran,  bukan  dengan  kekerasan.  Hak  mendapatkan  pendidikan yang  layak,  kekebasan  akademik  melakukan  penelitian,  kajian,  dan  kegiatan- kegiatan  lainnya  yang  terkait  dengan  penggunaan  pikiran  perlu  mendapatkan jaminan terutama dari negara.
Secara  historis,  kebebasan  berpikir  itu  diilhami  oleh  spirit  ajaran  Islam, bahkan  oleh  wahyu  pertama  yang  diterima  oleh  Rasulullah  Muhammad  SAW, yaitu iqra’ .  Semangat  kebebasan  berpikir  itu  merupakan  kritik  historis  dalam sejarah  umat  manusia.  Sebab  waktu  itu,  dunia  dikuasai  oleh  doktrin  gereja  yang mengebiri potensi akal manusia sebagai karunia Allah. Oleh karena itulah iqra’ – secara  global—  benar-benar  telah  berjasa  membuka  keterkungkungan  kebebasan berpikir  oleh  doktrin  tersebut  menuju  ke  arah  kreatifitas  manusia  untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi.
Pengaruh iqra’ secara langsung diperoleh umat Islam sendiri. Bahkan pada abad  klasik  sejarah  Islam  telah  dihasilkan  berbagai  ilmu  pengetahuan  sebagai buah  karya  ijtihad  para  ahli  pikir  Islam.  Hal  ini  penulis  konfirmasikan  dengan hipotesis  Masudul  Hasan  yang  mengemukakan  bahwa  sejak  abad  ke-7 ― Renaissance Islam‖  ( era  of  the  promotion  of  knowledge  and  the  cultivation  of scientific  spirit )  telah  dikibarkan,  kala  Eropa  masih  terselubungi  oleh  abad kegelapan ( dark age ). 4
4 Masudul  Hasan, History  of  Islam:  Classical  Period  571  1258  C.E. (New  Delhi,  India: Adam Publishing, 1995), 16.
Selanjutnya iqra’ memberikan pengaruh produktifnya terhadap perkembangan  intelektual  dunia,  khususnya  Eropa  (Barat),  baik  dalam  ilmu pengetahuan,  etika,  maupun  peradaban  manusia  dalam  berbagai  bentuknya. Pengaruh  produktif  ini  diakui  oleh  para  sarjana  terkemuka  dunia.  Dalam  hal  ini penulis  menghubungkannya  dengan setting historis  kaitannya  dengan  Eropa, sebagaimana  dijelaskan  oleh  Neill  bahwa  kebudayaan  Kristen  di  Eropa  di  antara 600-1000  M  sedang  mengalami  masa  surut  yang  rendah.  Sementara  Lebon mengatakan  bahwa  ―orang  Arablah  yang  menyebabkan  kita  mempunyai peradaban, karena mereka adalah imam kita selama enam abad‖. 5
Cristopher  Dawson  menyebut  periode  kemajuan  Islam  (masa  Dinasti Abbasiyah)  bersamaan  masanya  dengan  abad  kegelapan  di  Eropa.  Penyelidikan Rom  Landau  mengakui  bahwa  dari  periode  Islam  klasik  orang  Barat  belajar berpikir objektif, dan belajar berdada lapang saat terpasungnya pikiran dan tidak adanya  toleransi  terhadap  kaum  minoritas,  sebagai  bimbingan  bagi renaissance Eropa  yang  kemudian  membawa  pada  kemajuan  dan  peradaban  Barat  sekarang. Jacques  C.  Rislar  menegaskan  bahwa  ilmu  pengetahuan  dan  teknik  Islam  amat dalam mempengaruhi kebudayaan Barat. 6
Ternyata sejarah telah mencatat bahwa spirit ― iqra’ ‖ telah berhasil menjadi instrumen untuk memajukan dan mengembangkan kemanusiaan manusia. Dalam al-Qur‘an  terdapat  banyak  ayat  (doktrin,  anjuran)  yang  seirama  dengan  ― iqra’ ‖.
Nabi  SAW  sendiri  secara  yuridis  telah  mentransformasikan  spirit  keilmuan melalui hadits-haditsnya, termasuk perintah (petunjuk) mencari ilmu, meskipun di negeri  Cina.  Bahkan  Allah  tidak  setengah-setengah  memberikan  kepercayaan kepada  manusia,  yang  dinyatakanNya  bahwa  manusia  adalah  khalifahnya  di bumi. 7 Tugas  sebagai  khalifah  ini  dalam  konsep  Faruqi,  termasuk  dalam  sistem tauhid  sebagai  pandangan  dunia  ( worldview ),  yang  berunsurkan  lima  prinsip,
5 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya , I (Jakarta: UI-Press, 1985), 74.
6 Ibid ., 75.
7 Q.S. al-Baqarah [2]: 30.
yaitu:  (1)  dualitas,  (2)  ideasionalitas,  (3)  teologi,  (4)  kapasitas  manusia  dan pemanfaatan alam, dan (5) responsibilitas dan hukum. 8
Pertama ,  dualitas  merupakan  penjelasan  bahwa  realitas  terdiri  dari  hanya dua jenis,  yakni Kha > liq dan makhluk. Kedua , ideasionalitas berintikan hubungan ideasional yang memungkinkan manusia dapat memahami Sang Khaliq bukan di dalam  pengertian  materi,  akan  tetapi  hasil  ciptaan  Tuhan  yang  di  dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang aksiomatik berupa hukum alam ( sunnatullah ). Ketiga ,  teologi  bersarikan  pemahaman  kerangka  relasi  ideasional  bukan  bersifat positivistik dan materialistik, akan tetapi memiliki tujuan, melayani Penciptanya, dan  melaksanakan  hal  itu  berdasarkan  rancangan. Keempat ,  kapasitas  manusia dalam  pemanfaatan  alam  adalah  sebagai  subjek  dan  objek  aksi  moral.  Sebagai subjek,  manusia  harus  cakap  dalam  mengatur  dirinya,  masyarakatnya,  alam,  dan lingkungannya  sesuai  dengan  ketentuan  Tuhan.  Sebagai  objek,  manusia  harus cakap  dalam  menerima  keberhasilan  aksi  manusia  sebagai  subjek. Kelima , responsibilitas  merupakan  keniscayaan  bagi  tugas  moral.  Tugas  moral  dilakukan oleh  manusia  untuk  memperoleh fala > h } atau  kesuksesan,  kebahagiaan  dan keuntungan.  Ini  dapat  dicapainya  dengan  mematuhi  ketentuan  Tuhan.  Kemudian al-Qard } awi  merekonstruksi  bahwa  kemanusiaan  ( insaniyah )  itu  merupakan  salah satu  karakter  ideologi  dalam  sistem  karakteristik  Islam. 9 Menurutnya,  Islam  itu istimewa  dengan  kecenderungan  kemanusiaannya  yang  jelas,  tetap,  dan  orisinil, dalam  akidah,  ibadah,  shari‘ah  dan  orientasi-orientasinya;  Islam  adalah  agama manusia.
Dalam  hemat  penulis,  ada  lima  hal  yang  perlu  kita  perhatikan  sebagai rambu-rambu dalam mengekspresikan kebebasan berpikir dalam Islam. Pertama , kebebasan  berpikir  tidak  lepas  bebas  tanpa  kendali,  tetapi  diimbangi  oleh kesediaan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran dan syariat Islam. Dalam kaitan ini
8 Al-Faruqi, The  Cultural  Atlas ...,  75-76.  Sebagai  pandangan  dunia,  dikatakannya  bahwa tauhid  merupakan  pandangan  umum  tentang  realitas,  kebenaran,  dunia,  spasi  dan  waktu,  sejarah manusia.
9 Yusuf al-Qardawi, Karakteristik Islam: Kajian Analitik (Surabaya:  Risalah Gusti, 1996). Dalam  tulisannya  tentang  karakteristik  kemanusiaan,  termuat  di  dalamnya  konsep  tentang iqra’ dan  kedudukan  manusia  sebagai  khalifah  Tuhan.  Secara  lengkap  karakteristik  Islam  meliputi dimensi-dimensi: (1) Ketuhanan, (2) kemanusiaan, (3) universal, (4) moderat, (5) kontekstual, dan (6) jelas.
Imam  al-Ghazali  melakukan  kritik  hebat  terhadap  filsafat  yang  dimuat  dalam karyanya  ― taha > fut  al-fala > sifah ‖  (kerancuan  filsafat).  Sebenarnya,  dalam  hemat penulis,  apa  yang  dikehendaki  oleh  Imam  al-Ghazali  adalah  ―silakan  anda  umat Islam menggunakan kebebasan berpikir dengan filsafat, tetapi jangan lupa, bahwa sebagai umat yang mempunyai ideologi Islam dan kewajiban shar’i > yah ‖. Setelah tahap  karya  tersebut  diluncurkan  ke  permukaan,  Imam  al-Ghazali  melanjutkan karirnya ke bidang Tasawuf. Hal ini dapat dipahami secara historis dan konseptual bahwa  tasawuf  sebenarnya  dapat  dijadikan  sebagai  bagian  (bukan  alat  utama) dalam konstruksi perimbangan dalam kebebasan berpikir. Bahkan secara filosofis maupun  metodologis,  terdapat  kecenderungan  kuat  dalam  pengkajian  dan pengembangan  ilmu-ilmu  keislaman  untuk  menggunakan  metode kashfi (salah satu  cara  usaha  yang  dikembangkan  dalam  tasawuf),  di  samping  metode-metode bayaniy , ta’liliy , dan istislahiy yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam misalnya.
Metode kashf tersebut  merupakan  sebagian  dari  berbagai  aliran epistemologis  dalam  Islam,  di  antaranya  adalah:  (1) al-Madhhab  al-Naqliy (Tradisionalisme), (2) al-Madhhab al-Tarikhiy (Historisisme), (3) al-Madhhab al- ‘Aqliy (Rasionalisme), (4) al-Madhhab al-Tajribiy (Empirisisme), (5) al-Madhhab al-Naqdiy (Kritisisme), dan (6) al-Madhhab al-Shufi (Mistisisme).
Kedua ,  memperhatikan  batas-batas  wilayah  absolut  dan  wilayah  kreatifitas dalam  kebebasan  berpikir.  Dalam  kaitan  ini  nabi  SAW  pernah  bersabda,  yang artinya:  ―Berpikirlah  tentang  ciptaan  Allah,  tetapi  jangan  berpikir  tantang  zat Allah, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menjangkau qudrah -Nya.‖ Ketiga ,  perilaku  kebebasan  berpikir  hendaklah  ditempatkan  dalam  sistem moral  dan  akhlak  mulia.  Hal  ini  terkait  dengan  sabda  Nabi  SAW,  yang  artinya: ―Aku  diutus  untuk  menyempurnakan  kemuliaan  akhlak.‖  Dalam  pandangan penulis, sistem moral dan akhlak mulia ibarat busana, sedangkan kebasan berpikir ibarat kebebasan berjalan-jalan. Perilaku kebebasan berpikir yang tidak terkendali oleh sistem moral dan akhlak mulia ibarat orang  yang bebas berjalan-jalan tanpa busana.
Keempat ,  perilaku  berpikir  diarahkan  pada  kreatifitas  penggalian  hikmah dan  rahasia  alam  semesta,  sehingga  darinya  dihasilkan  berbagai  informasi (pengetahuan)  tentang  perilaku  dunia,  baik  berupa  informasi  mentah,  gagasan kreatif, hingga penciptaan alat-alat teknologi. Dalam sistem ajaran Islam, seluruh pengetahuan  manusia  –sebagai  buah  karya  berpikir—hendaklah  ditujukan  untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta.
Kelima ,  kebebasan  berpikir  merupakan  hak  setiap  orang.  Seseorang  tidak berhak  melarang  kebebasan  berpikir  orang  lain,  tidak  berhak  memaksakan pendapatnya  kepada  orang  lain.  Dalam  Islam  terdapat  kaidah,  bahwa  jika  hasil ijtihad seseorang benar, maka ia memperoleh pahala dua, dan jika hasil ijtihadnya keliru,  maka  ia  memperoleh  pahala  satu.  Para  Imam  madzhab  juga  pernah menunjukkan  sikap  saling  menghargai  perbedaan  pendapat  di  antara  mereka. Imam  Hanafi  pernah  ber- qunuth pada  saat  mengimami  shalat  shubuh  yang dimakmumi  oleh  Imam  Syafi‘i.  Demikian  juga,  Imam  Syafi‘i  pernah  tidak  ber- qunuth pada saat mengimami shalat shubuh yang dimakmumi oleh Imam Hanafi.
Persoalannya  sekarang  adalah  bagaimana  jika  kebebasan  berpikir  setiap orang  itu  bertemu  dengan  upaya  menghadapi  masalah  yang  menyangkut kepentingan  bersama.  Di  sinilah  pentingnya  musyawarah  sebagaimana  diajarkan oleh Islam. Sedangkan di Amerika yang menganut Liberalisme, digunakan istilah ―kesepakatan‖ untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi kebebasan berkehendak setiap  individu  warga  negara  dalam  upaya  mewujudkan  kepentingan  masyarakat banyak. Nilai tawar kebebasan berpikir dan berkehendak setiap orang disesuaikan dengan  nilai  tawar  kepentingan  bersama.  Selanjutnya,  dengan  memperhatikan seluruh  penjelasan  di  atas,  layak  diajukan  pertanyaan:  ―Ada  apa  dengan  RUU Pornografi dan Pornoaksi?‖

## B. Hak Reproduksi
Hak  reproduksi  adalah  hak  yang  dimiliki  seseorang  karena  fungsi  repro- duksinya.  Hak  reproduksi  menjadi  penting  setelah  diselenggarakannya International Conference on Population and Development ( ICPD ) di Kairo, 1994. Hak  reproduksi  meliputi,  antara  lain;  (a)  hak  mendapatkan  informasi  yang  jelas
dan adil mengenai fungsi reproduksi; (b) hak mendapatkan pendididikan; (c) hak menentukan  pasangan  hidupnya;  (d)  hak  mementukan  apakah  ingin  memiliki keturunan atau tidak, kapan dan berapa; (e) hak mengakses ilmu pengetahuan dan hasil pembangunan; dan (f) hak mendapatkan privasi.
Hak  reproduksi  bagi  kaum  perempuan  memiliki  rujukan  sahih  dari  al- Qur'an.  Dalam  Islam,  hak  reproduksi  bagi  kaum  Hawa  harus  dilindungi  dan dijaga.  Sebab,  hak  reproduksi  merupakan  hak  yang  dimiliki  seorang  perempuan untuk  melanjutkan  generasi  penerus.  Menghormati  dan  menjaga  hak  reproduksi merupakan usaha untuk menjaga –dalam arti melestarikan—keluarga, masyarakat, negara,  dan  agama.  Untuk  konteks  ini,  pada  suatu  kesempatan  sarasehan  di lingkungan  pendidikan  YPM  (Yayasan  Pendidikan  Ma‘arif)  Sepanjang  Sidoarjo pada  tahun  1993,  penulis  memperoleh  informasi  dari  salah  seorang  narasumber, yakni  dr.  Budi  (ahli  obstetri  dan  ginekologi),  bahwa  ia  pernah  menolong  proses kelahiran bayi ke-22 dari seorang ibu dan seorang ayah.
Dari  fakta  kelahiran  tersebut  dapat  dipahami  betapa  hak  reproduksi memperoleh kedudukan yang istimewa bagi si ibu yang melahirkannya. Memang dalam setiap kelahiran bayi ada proses ― urunan ‖ (partisipasi) antara si ayah dan si ibu  bayi.  Tetapi  hak  reproduksi  tetapi  merupakan copy  right perempuan  yang mereproduksinya.  Meskipun  si  ayah  punya  hak  beristeri  lebih  dari  satu,  tetapi  ia tidak akan pernah mempunyai hak reproduksi. Di sinilah pentingnya menghormati hak reproduksi perempuan, karena si ayah hanya urun saja, tetapi si ibulah yang mereproduksinya.
Di  sisi  lain,  hak  reproduksi  menjadi  spesial  ketika  dihadapkan  pada persoalan aborsi. Sebab dalam aborsi ada tendensi dan resiko. Tendensi dan resiko ini  secara  biologis  berakibat  langsung  secara  psikis  maupun  sosial  bagi perempuan yang beraborsi atau dipaksa melakukan aborsi. Apalagi jika aborsinya adalah  aborsi  tidak  aman,  berpengarih  negatif  –secara  langsung  atau  tidak langsung—kepada fisik dan jiwa perempuan yang diaborsi.
Persoalan  aborsi  itu  pernah  menjadi  perhatian  penting  beberapa  pemimpin Islam  bekerjasama  dengan  gereja  Katolik  dalam  mengkritik  agenda  ―Konferensi Kependudukan  dan  Pembangunan‖  tahun  1994,  di  Kairo.  Dalam  kritiknya,
mereka  memandang  bahwa  hubungan  seksual  akan  dianjurkan,  dan  nilai-nilai sosial  dan  keluarga  muslim  tradisional  digerogoti,  apabila  cara  Barat  mengenai perencanaan  keluarga  (seperti  aborsi  sebagai  kontrol  kelahiran)  dan  pendidikan seks, diterapkan di negara mereka. 10
Akhirnya, dengan memperhatikan seluruh penjelasan di atas, layak dicermati bersama:  ―Ada  apa  dengan  kasus  aborsi  tidak  aman  yang  dialami  oleh perempuan?‖

## C. Hak atas Kepemilikan (Kekayaan)
Hak  kepemilikan  adalah  hak mutlak  bagi  seseorang  yang  diperoleh  dengan cara-cara  yang  dibenarkan,  baik  oleh  agama  maupun  ketentuan  hukum  lainnya. Hak kepemilikan dapat berupa harta benda, misalnya rumah, tanah, kekayaan, dan harta  benda  lainnya.  Hak  kepemilikan  adalah  hak  seseorang  menggunakan  apa saja  yang  dimilikinya,  hak  memperoleh  hasil,  dan  hak  melakukan  tindakan  apa saja  atas  hak  kepemilikannya.  Pemilik  tanah,  misalnya,  mempunyai  hak  untuk menggunakannya  sesuai  dengan  kepentingan,  seperti  menempati,  menyewakan, menjual,  atau  menanaminya  sehingga  memperoleh  hasil.  Kecuali  itu,  hak kepemilikan  juga  mencakup  hak-hak  untuk  dapat  menikmati,  mengkonsumsi, memanfaatkan  harta  benda  miliknya,  hak  untuk  melakukan  investasi  dalam berbagai  usaha,  hak  untuk  mentransfer,  serta  hak  perlindungan  penduduk mendiami  tanah  miliknya.  Hak  kepemilikan  tidak  boleh  diganggu  oleh  orang lainnya.
Setiap  manusia  memiliki  hak  mendapatkan,  mempertahankan,  dan  mendis- tribusikan apa yang mereka miliki (kekayaan mereka). Fungsi utama dari hak atas kepemilikan  pada  dasarnya  untuk  mempertahankan  kehidupan.  Tanpa kepemilikan, hak hidup menjadi terancam. Untuk mewujudkan hak atas kekayaan, setiap  manusia  harus  mendapatkan  jaminan  penuh  akan  ketersediaan  lapangan pekerjaan.
10 Mary Pat Fisher, Living Religions; An  Encyclopedia of  the World  Faiths (London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997), 369.
Pihak  yang  betanggungjawab  atas  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  adalah negara.  Setiap  warga  yang  tidak  memiliki  kekayaan  pribadi,  kehidupannya menjadi  tanggung  jawab  negara  melalui  mekanisme  jaminan  keamanan  sosial ( social  security ).  Setelah  mendapatkan  kepemilikan  yang  diperoleh  melalui mekanisme  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  negara  harus  memberikan jaminan keselamatan atas kepemilikan tersebut. Pengambilalihan hak kepemilikan oleh  negara  dapat  dilakukan  apabila  negara  menyediakan  pengganti  yang disepakati warga bersangkutan. Kewajiban warga membayar pajak kepada negara atas  apa-apa  yang  dimilikinya.  Pajak  merupakan  imbal  balik  dari  jaminan  yang diberikan negara kepada warganya.
Selain  mempertahankan  kepemilikan,  warga  memiliki  hak  penuh  mendis- tribusikan  ( tasarruf )  atas  apa  yang  menjadi  miliknya  kepada  yang  dikehen- dakinya.  Namun  demikian,  pendistribusian  ini  harus  tidak  bertentangan  dengan hukum,  misalnya,  mendistribusikan  kekayaan  untuk  kegiatan criminal dan sebagainya.  Dalam  hukum  Islam,  hak  kepemilikan  memperoleh  perhatian  serius dan  rinci  sebagaimana  klasifikasi  (taksonomi)  bidang-bidang  hukum  Islam sebagai berikut.
Dalam  wacana  modern,  sebagaimana  penjelasan  ‗Abdul  Wahha > b  Khalla > f dan  Wahbah  al-Zuhayli > 11 ,  taksonomi  fikih  –dalam  hal  ini  untuk  bidang mu’a > malah —terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:
1. Ah } ka > m  al-Ah } wa > l  al-Syakhsi > yah (hukum  perdata),  berkenaan  dengan kekerabatan  yang  mengatur  hubungan  suami-isteri,  antar  kerabat,  dan kewarisan (terdapat 70 ayat dalam al-Qur‘an);
2. Al-Ah } ka > m  al-Madani > yah (hukum  antar  individu/  warga);  berkenaan  dengan perbuatan antarindividu, yang meliputi jual-beli, gadai, agunan, perseroan, dan sebagainya, yang bermaksud untuk mengatur hubungan kehartaan antar indivi- du dan melindungi hak seseorang (terdapat 70 ayat);
3. Al-Ah } ka > m  al-Jina > i > yah (hukum  pidana),  berkenaan  dengan  kejahatan  dan sanksi  hukumnya,  dan  bermaksud  untuk  melindungi  kehidupan  manusia,
11 ‗Abd  al-Wahha > b  Khalla > f, 'Ilm  Us } u > l  al-Fiqh (Kuwait:  Da > r  al-Qalam,  1977),  32-33;
Wahbah al-Zuhayli > , Us } u > l al-Fiqh al-Isla > mi > (Damshiq: Da > r al-Fikr, 1986), 438-439.
hartanya,  dan  hak-haknya,  dan  untuk  membatasi  hubungan  antara  terpidana dengan pemidana dan masyarakat (terdapat 30 ayat);
4. Al-Ah } ka > m  al-Mura > fa‘a > t (hukum  acara),  berkenaan  dengan  proses  peradilan, keputusan,  kesaksian,  dan  sumpah,  bermaksud  untuk  mengatur  tindakan- tindakan agar tercipta keadilan di antara sesama manusia (terdapat 13 ayat);
5. Al-Ah } ka > m  al-Dustu > ri > yah (hukum  perundangan),  berkenaan  dengan  tatacara hukum dan sumber-sumbernya; bermaksud untuk membatasi hubungan antara pemerintah  dan  orang  yang  rakyat,  dan  pernyataan  hak-hak  individu  dan masyarakat (terdapat 10 ayat);
6. Al-Ah } ka > m  al-Dawli > yah (hukum  kenegaraan);  hukum  mengenai  relasi  antara negara  dan  warganya,  juga  dengan  negara-negara  lain;  berkenaan  dengan  (a) hubungan pemerintah Islam dengan negara-negara lain, yakni undang-undang ( qa > nu > n )  umum  kenegaraan,  (b)  hal-ihwal  selain  muslim  yang  berada  dalam sistem  pemerintahan  Islam,  yakni  undang-undang  khusus  kenegaraan, bermaksud  untuk  membatasi  hubungan  pemerintahan  Islam  dengan  negara- negara  lain  dalam  perdamaian  dan  peperangan  dan  membatasi  hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya dalam negara Islam (terdapat 25 ayat); dan
7. Al-Ah } ka > m  al-Iqtis } a > di > yah  wa  al-Ma > li > yah (hukum  kehartabendaan),  berkenaan dengan  hak-hak  kehartaan  individu-individu  dan  pertanggungjawabannya dalam  pengaturan  harta,  serta  hak-hak  negara  dan  kewajiban-kewajibannya, bermaksud untuk mengatur hubungan kehartaan antara orang kaya dan orang miskin, dan antara negara dan individu-individu (terdapat 10 ayat).
Dalam pandangan us } u > l fiqh , ketujuh bidang di atas termasuk dalam wilayah hukum mu‘amalah yang  bermaksud  untuk  mengatur  hubungan  antarsesama manusia,  apakah  sebagai  individu  maupun  sebagai  anggota  masyarakat.  Hal  ini merupakan hukum ketiga  yang terdapat dalam al-Qur‘an. Pembagian lengkapnya adalah:  (1)  hukum  keyakinan  ( al-ah } ka > m  al-i‘tiqa > di > yah ),  (2)  hukum  akhlak  ( al- ah } ka > m al-khuluqi > yah ), dan (3) hukum perbuatan ( al-ah } ka > m al-‘amali > yah ). 12
12 Khalla > f, 'Ilm Us } u > l al-Fiqh , 32; al-Zuhayli > , Us } u > l al-Fiqh... , 438.
Dalam taksonomi di atas, hak kepemilikan memperoleh porsi yuridis semua bidang.  Tentu  saja  dalam  hal  ini  termuat  juga  hak-hak  lainnya,  khususnya  hak reproduksi.  Sedangkan  hak  berpikir  memperoleh  tempat  istimewa  dalam  spirit ajaran  Islam  meskipun  tidak  secara  ekspresif  ditampilkan  dalam  pembidangan taksonomi hukum Islam.

## Penutup
Hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan merupakan sebagian dari kajian tentang nilai-nilai masyarakat madani. Sedangkan nilai-nilai lain sejenisnya adalah hak hidup, hak beragama, dan hak kehormatan manusia.
Pertama ,  secara  historis,  kebebasan  berpikir  diilhami  oleh  spirit  ajaran Islam,  bahkan  oleh  wahyu  pertama  yang  diterima  oleh  Rasulullah  Muhammad SAW,  yaitu iqra’ .  Pengaruh iqra’ secara  langsung  diperoleh  umat  Islam  sendiri. Bahkan  pada  abad  klasik  sejarah  Islam  mengalami  ― Renaissance of  Islam ‖ sebagai era of the promotion of knowledge and the cultivation of scientific spirit , sehingga sejarah Islam mencapai status the golden age of Islam . Selain itu. Daya iqra’ memberikan  pengaruh  produktifnya  terhadap  perkembangan  intelektual dunia,  khusunya  Eropa  (Barat),  baik  dalam  ilmu  pengetahuan,  etika,  maupun peradaban manusia dalam berbagai bentuknya.
Kedua ,  hak  reproduksi  bagi  kaum  perempuan  memiliki  rujukan  sahih  dari al-Qur'an.  Dalam  Islam,  hak  reproduksi  bagi  kaum  Hawa  harus  dilindungi  dan dijaga,  karena  hak  tersebut  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  perempuan  untuk melanjutkan  generasi  penerus.  Menghormati  dan  menjaga  hak  reproduksi merupakan usaha untuk melestarikan keluarga, masyarakat, negara, dan agama.
Ketiga ,  dalam  hukum  Islam,  hak  kepemilikan  memperoleh  perhatian  serius dan rinci sebagaimana taksonomi bidang-bidang hukum Islam.  Dalam taksonomi tersebut, hak kepemilikan memperoleh porsi yuridis semua bidang.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamil,  Fathurrahman.  1997. Filsafat  Hukum  Islam ,  Bagian  Pertama.  Jakarta: Logos.
Faruqi  (al-),  Isma‗il  Ragi.  1986. The  Cultural  Atlas  of  Islam. New  York: Macmillan Publishing Company.
Fisher,  Mary  Pat.  1997. Living  Religions;  An  Encyclopedia  of  the  World  Faiths. London-New York: I.B. Tauris Publisher.
Hasan,  Masudul.  1995. History  of  Islam:  Classical  Period  571  1258  C.E. New Delhi, India: Adam Publishing.
Khalla > f, ‗Abd al-Wahha > b. 1977. 'Ilm Us } u > l al-Fiqh. Kuwait: Da > r al-Qalam.
Mas‘ud, Muhammad Khalid. 1987. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial , terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlas.
Maslow, Abraham H. 1968. Toward a Psychology of Being, 2d ed. New York: D. Van Nostrad.
Maslow,  Abraham  H.  2006. On  Dominance,  Self  Esteem  and  Self  Actualization . Ann Kaplan: Maurice Basset.
Nasution,  Harun.  1985. Islam  Ditinjau  dari  berbagai  Aspeknya ,  I.  Jakarta:  UI- Press.
Qardawi  (al-),  Yusuf.  1996. Karakteristik  Islam:  Kajian  Analitik. Surabaya: Risalah Gusti.
Shiddieqy  (Ash-),  T.M.  Hasbi.  2001. Filsafat  Hukum  Islam. Semarang:  PT Pustaka Rizki Putra.
Tibi,  Bassam.  1991. Islam  and  Cultural  Accommodations  of  Social  Change. Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press.
Zahrah,  Muhammad  Abu.  1999. Ushul  Fiqh ,  terj.  Saefullah  Ma‘shum,  et.al.
Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zuhayli > (al-), Wahbah. 1986. Us } u > l al-Fiqh al-Isla > mi >. Damshiq: Da > r al-Fikr.