## ANALISIS UNDANG-UNDANG KELAUTAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

## Ardigautama Agusta
Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung ardigautama@gmail.com

## ABSTRACT
The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is an archipelago country characterized by the archipelago with its territories and boundaries and rights established by law. As a country that has signed UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), the territorial sea of NKRI is divided into 7 areas, namely Internal Waters, Archipelagic Waters, Territorial Sea, Contiguous Zone, Exclusive Economic Zone (ZEE), Continental Shelf and High Seas. The laws and regulations governing the principles of ZEE are Law 5/1983 on Exclusive Economic Zone, Law 6/1996 on Indonesian Waters and Law 32/2014 on Marine. The method used to perform the analysis is a comparative method, which is to compare between the parameters specified. In ZEE NKRI, other countries also have rights and obligations in laying2 submarine cables and pipelines. This has not been discussed in the Marine Law and should be discussed in the Marine Law in order to preserve the territorial sea of ZEE NKRI.
Keywords: UNCLOS, Law on Marine, and Exclusive Economic Zone.

## ABSTRAK
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang sudah menandatangani UNCLOS ( United Nations Convention on the Law of the Sea ). Wilayah laut NKRI dibagi menjadi 7 wilayah, yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, dan Laut Lepas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok dari ZEE adalah UU 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan UU  32/2014  tentang  Kelautan.  Metode  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis adalah  metode  komparasi,  yaitu  membandingkan  antara  parameter-parameter  yang ditentukan.  Di  ZEE  NKRI,  negara  lain  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam meletakan  kabel  dan  pipa  bawah  laut.  Hal  ini  yang  belum  dibahas  di  dalam  UU Kelautan dan harus dibahas di UU Kelautan dalam rangka menjaga wilayah laut ZEE NKRI.
Kata kunci: UNCLOS, Undang-Undang Kelautan, dan Zona Ekonomi Eksklusif.

## PENDAHULUAN
Dasar  negara  kita,  yaitu  Undang- Undang Dasar 1945 pasal 25 menyebutkan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai negara kepulauan, hak-hak NKRI diakui  oleh  komunitas  Internasional,
bukan  hanya  kedaulatan  atas  wilayah teritorial  akan  tetapi  juga  hak  berdaulat penuh  atas  pengelolaan  sumber  daya yang  ada  di  dalamnya.  Peraturan Internasional yang mengatur tentang hal- hal  tersebut  adalah  UNCLOS  (United Nations  Convention  on  the  Law  of  the Sea)  1982  yang  ditandatangani  oleh  119 negara (termasuk NKRI) di Konvensi PBB
148 Gea . Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2017.
tahun  1982  (Undang-Undang  Kelautan no. 32 tahun 2014).
NKRI sudah meratifikasi UNCLOS 1982  melalui  Undang-Undang  no.  17 tahun  1982  tentang  Pengesahan  United Convention  on  The  Law  of  The  Sea (Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa Tentang  Hukum  Laut).  Ratifikasi  adalah pengesahan suatu kesepakatan internasional
melalui persetujuan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  apabila  sudah  disetujui  maka akan  menjadi  bagian  hukum  nasional Dewanto  (2011,  49).  Konsekuensi  yang harus  dilakukan  Indonesia  setelah melakukan ratifikasi ini adalah
Djunarsjah (2007, 3-9): 1. Sejak Undang-Undang ini diberlakukan  (31  Desember  1985),
Indonesia  terkait  dalam  Konvensi Hukum  Laut  PBB  (UNCLOS) tahun 1982 dan harus mengimplementasikannya  dalam pembuatan Hukum Laut Nasional;
2. Penyelesaian konflik dengan negara  yang  bertampalan  harus mengacu kepada UNCLOS 1982. Menurut  data  Badan  Informasi Geospasial  (2013)  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  atau  yang  biasa disingkat menjadi NKRI memiliki wilayah seluas ± 7,7 juta km2 dengan luas lautan ± 5,1 juta km2 dan luas daratan hanya 1/3 dari  luas  lautan  serta  memiliki  garis pantai  sepanjang  ±  99.093  km  serta memiliki ± 13.466 pulau. NKRI mempunyai  ZEE  seluas  2.690.000  km2 (diukur dari batas zona tambahan).
Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) adalah  zona  maritim  di  luar  dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk  pada  rejim  khusus  (berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta  kebebasan  negara  lain)  dan mempunyai  lebar  200  NM  yang  diukur dari garis pangkal (UNCLOS Pasal 55 dan Pasal  57).  Garis  pangkal  yang  dimaksud adalah  garis  pangkal  yang  digunakan untuk  mengukur  lebar  dari  Laut Teritorial.
Sumber: Dishidros TNI-AL tahun 2012
Gambar 1. Zona Ekonomi Eksklusif NKRI
Ardigautama Agusta. Analisis Undang-undang Kelautan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif 149
Garis  pangkal  dalam  UNCLOS  di pasal  5  mempunyai  pengertian  yang merujuk  pada  pengertian  garis  pangkal normal,  yang  merupakan  kedudukan garis  air  rendah  (low  water  line) sepanjang  pantai.  Sebelum  menentukan garis  pangkal,  terlebih  dahulu  harus menentukan  titik-4  titik  dasar  yang
digunakan sebagai dasar dalam menentukan  garis  pangkal  yang  akan digunakan.  Titik  dasar  merupakan  titik- titik yang mempunyai koordinat geografis yang dapat digunakan untuk membentuk suatu  garis  pangkal,  di  mana  batas maritim suatu negara akan ditentukan.
Sumber: Djunarsjah tahun 2014
Gambar 2. Pembagian Wilayah Laut menurut UNCLOS.
Sumber: Djunarsjah tahun 2014.
Gambar 3. Ilustrasi Penentuan Garis Pangkal dari Titik Dasar.
Di  ZEE  NKRI,  NKRI  mempunyai hak  dan  kewajiban.  Hak  yang  dimiliki oleh  NKRI  di  zona  ekonomi  eksklusif
adalah sebagai berikut (UNCLOS pasal 56 ayat 1 dan pasal 60 ayat 5):
1. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan
150 Gea . Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2017.
eksploitasi,
konservasi, dan pengelolaan  sumber  kekayaan alam,  baik  hayati  maupun  non- hayati,  dari  perairan  diatas  dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di  bawahnya  dan  berkenaan dengan  kegiatan  lain  untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti  produksi  energi  dari  air, arus dan angin;
2. Yurisdiksi eksklusif atas pembuatan  dan  pemakaian  pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
3. Yurisdiksi  eksklusif  atas  riset ilmiah kelautan;
4. Yurisdiksi eksklusif atas perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
5. Penetapan zona keselamatan yang pantas (tidak boleh lebih dari 500 m yang  diukur  dari  setiap  titik terluar) di sekeliling pulau buatan, instalasi,  dan  bangunan  untuk menjamin  keselamatan  pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi, dan bangunan. Kewajiban  yang  dimiliki  oleh NKRI  di  zona  ekonomi  eksklusif  adalah sebagai berikut (UNCLOS pasal 60 ayat 3 dan pasal 61):
1. Pemberitahuan sebagaimana mestinya  tentang  pembangunan pulau  buatan,  instalasi,  dan bangunan, serta zona keselamatan yang ditetapkan dengan pertimbangan  tidak  mengganggu alur laut untuk pelayaran internasional;
2. Melakukan  pemeliharaan  dan perawatan pulau buatan, instalasi, dan/atau bangunan;
3. Melakukan
pembongkaran instalasi dan bangunan yang sudah tidak terpakai
dengan memperhatikan keselamatan pelayaran,  penangkapan  ikan,
lingkungan  laut,  dan  hak  Negara lain;
4. Menentukan  jumlah  tangkapan sumber daya hayati yang diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya;
5. Bekerja  sama  dengan  organisasi internasional  berwenang  (sub- regional,  regional  maupun  global) yang bertujuan untuk pemeliharaan  sumber  kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif. Batasan  yang  dimiliki  oleh  suatu negara  yang  memiliki  zona  ekonomi eksklusif adalah lebarnya tidak lebih dari 200  NM  yang  diukur  dari  garis  pangkal (UNCLOS  pasal  57).  Garis  pangkal  yang dimaksud  adalah  garis  pangkal  yang digunakan  untuk  mengukur  lebar  dari laut teritorial. Di zona ekonomi eksklusif ini negara lain juga mempunyai hak dan kewajiban.
Hak yang dimiliki oleh negara lain di  zona  ekonomi  eksklusif  yang  bukan kepunyaan  negara  tersebut  adalah menikmati  kebebasan  pelayaran  dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel  dan  pipa  bawah  laut  (UNCLOS pasal 58 ayat 1). Kewajiban yang dimiliki oleh  negara  lain  di  zona  ekonomi eksklusif  yang  bukan  kepunyaan  negara tersebut  adalah  memperhatikan  hak  dan kewajiban  negara  pantai  yang  memiliki zona  ekonomi  eksklusif  dan  mentaati peraturan  yang  ditetapkan  oleh  negara tersebut (UNCLOS pasal 58 ayat 3).

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  data  sekunder  yang berasal dari perundang-undangan Nasional  maupun  Internasional  serta literatur-literatur yang ada. Metode yang digunakan  dalam  melakukan  analisis adalah metode komparasi, yaitu membandingkan antara parameter- parameter yang ditentukan.
Ardigautama Agusta. Analisis Undang-undang Kelautan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif 151

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  dalam  hukum  internasional negara  merupakan  subjek  hukum  yang terpenting  dibandingkan  subjek-subjek lainnya. Konvensi
Montevideo 27
Desember  1933  menyebutkan  bahwa negara sebagai
subjek hukum internasional  harus  memiliki  empat unsur, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan  yang  berdaulat  dan kapasitas  untuk  berhubungan  dengan negara lain. Untuk itu wilayah laut NKRI harus memaparkan dengan sangat jelas di Undang-Undang  yang  mengatur  tentang Kelautan.
Hal yang melatarbelakangi keluarnya UU Kelautan definisi Kelautan di  dalam  UU  Kelautan  adalah  pertama, luas  perairan  Indonesia  tidak  hanya dinilai  sebagai  aset  nasional  melainkan tantangan  nyata  bahwa  wilayah  laut harus  dikelola,  dijaga,  dan  diamankan bagi  kepentingan  bangsa  Indonesia. Kedua,  pembangunan  sektor  laut  dinilai masih  menghadapi  banyak  kendala dalam  pelaksanaannya,  maka  perlu dibuat  UU  untuk  itu.  Ketiga,  oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai kelautan yang bertujuan untuk menegaskan  Indonesia  sebagai  negara kepulauan berciri nusantara dan maritim sehingga  memberikan  kepastian  hukum dan  manfaat  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia.
Selain  itu  definisi  Kelautan  di dalam  UU  Kelautan  adalah  hal  yang berhubungan  dengan  laut  dan/atau kegiatan  di  wilayah  laut  yang  meliputi dasar laut dan permukaan laut, termasuk wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil. Laut  sendiri  didefinisikan  adalah  ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan  kesatuan  geografis  dan ekologis  beserta  segenap  unsur  terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum  internasional.  Karena  itu  UU Kelautan  harus  mengatur  ketujuh  (7) wilayah laut yang ada di dalam UNCLOS yang sudah diratifikasi oleh NKRI melalui UU 17/1985.

## KESIMPULAN
Zona  Ekonomi  Eksklusif  NKRI, negara  lain  mempunyai  hak  dan kewajiban. Hak negara lain di ZEE NKRI adalah  di  zona  ekonomi  eksklusif  yang bukan kepunyaan negara tersebut adalah menikmati  kebebasan  pelayaran  dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel  dan  pipa  bawah  laut.  Sedangkan kewajibannya adalah memperhatikan hak dan  kewajiban  negara  pantai  yang memiliki  zona  ekonomi  eksklusif  dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut.
Sumber: http://news.okezone.com. Gambar 4. Ilustrasi Pipa dan Kabel Bawah Laut.

## REKOMENDASI
Melihat luasnya ZEE yang dimiliki oleh  NKRI  (2.690.000  km2),  maka seharusnya  UU  yang  mengatur  tentang Kelautan di Bab Wilayah
Laut mencantumkan hak dan kewajiban negara lain di ZEE NKRI. Selain itu, di Undang- Undang  Kelautan  dibuat  juga  bab  yang mengatur  tentang  peletakan  pipa  dan kabel  bawah  laut.  Apabila  sudah terintegrasi di dalam satu UU, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran di wilayah laut NKRI, khususnya di ZEE.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Informasi  Geospasial.  2013.  Data
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas Hidro- Oseanografi TNI-AL (DISHIDROS). 2012. Data Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta. Dewanto, A R. 2011. Perjanjian Internasional  Self-Executing  dan Non-Self-Executing  di  Pengadilan Nasional. Disertasi Doktor.
Yogyakarta.
Djunarsjah, E. 2007. Aspek Teknis Hukum Laut. Bandung.
Djunarsjah, E. 2015. Catatan Kuliah Kapita Selekta:  Batas  Laut  dan  Sistem Kadaster Laut. Bandung.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang- Undang Kelautan No. 32. Jakarta.
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.