## Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja
Dwi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, Raka Bagaskara P.K.P Universitas Janabadra Yogyakareta dwifeb14.df@gmail.com

## Abstrak
Peran  AMDAL  sebagai  dasar  penerbitan  izin  lingkungan  berdampak  pada  pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Fungsi AMDAL sebagai pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pasca UU Cipta kerja, dan konsep ideal AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan setelah pengesahan UU Cipta Kerja. penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan  dengan  menghapuskan  AMDAL  bertentangan  dengan  tujuan  pembangunan berkelanjutan  karena  hanya  menempatkan  pembangunan  dalam  perspektif  jangka  pendek. Kemudian  Perubahan  yang  paling  krusial  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengenai AMDAL  ini  adalah mengenai  perizinan.Izin  lingkungan  telah  berubah  menjadi  persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Serta dampak adanya UU Cipta  Kerja  disebutkan  tidak  sepenuhnya  AMDAL  dihilangkan,  tetapi  akan  menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas.
Kata kunci: AMDAL, Kerusakan Lingkungan, Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, UU Cipta Kerja

## Abstract
The role of AMDAL as the basis for issuing environmental permits has an impact on preventing environmental damage and pollution, the function of AMDAL as preventing environmental damage and pollution after the Job Creation Act, and the ideal concept of AMDAL as an instrument in preventing environmental pollution and damage after the ratification of the Job Creation Act. the use of AMDAL becomes an instrument regarding the impacts and crucial impacts of a planned business or activity on the environment. Simplifying environmental permits  by  eliminating  AMDAL  is  against  the  goals  of  sustainable  development  because  it  only  places development  in  a  short-term  perspective.  Then  the  most  crucial  change  in  the  Employment  Creation  Act regarding  AMDAL  is  regarding  licensing.  Environmental  permits  have  been  changed  to  environmental approvals therefore the assessment of AMDAL documents will also be lost because the AMDAL assessment commission has also been removed in the Job Creation Act. As well as the impact of the Employment Creation Act, it is stated that AMDAL is not completely eliminated, but will eliminate the mandatory function of AMDAL for most activities or business activities without any certainty and clear basis.
Keywords: AMDAL, Environmental Damage, Environment, Environmental Pollution, Job Creation Law
A. Pendahuluan Menurut  Undang  Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan Lingkungan hidup ialah sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lain. Lingkungan  hidup  ini  adalah  karunia  dari  Tuhan  YME  yang  harus  kita  jaga  dan lestarikan untuk kehidupan kita dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Antara
manusia dan lingkungan hidup tentu saja memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kesehariannya, manusia tentu membutuhkan makan, minum dan memenuhi  kebutuhan  hidup  lainnya  yang  erat  kaitannya  dengan  lingkungan  hidup. Lingkungan sekitar kita telah menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah.
Lingkungan hidup yang sehat dan baik ialah hak asasi dari setiap warga negara Indonesia sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam  yang  besar  terkandung  didalamnya.  Dengan  potensi  alam  yang  ada  tersebut menjadikan suatu keharusan bagi kita semua sebagai warga negara untuk tetap menjaga dan  melindunginya,  sehingga  proses  pembangunan  maupun  kegiatan  usaha  yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat tidak berdampak dengan  krisis lingkungan hidup.
Krisis  lingkungan  menjadi  ancaman  besar  masa  depan  kita  yang  dimana peningkatan kerusakan telah mencapai ke skala yang memprihatinkan dan berdampak secara luas. Tingkat pemanasan global terus meningkat menyebabkan perubahan iklim dan  memperparah  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  saat  ini,  oleh  sebab  itu diperlukan  sebuah  langkah  serius  dalam  proses    perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  baik.  Pengelolaan,  penggunaan  maupun  pemanfaatan  SDA harus  diseimbangkan  dengan  lingkungan  hidup,  sehingga  diperlukan  suatu kebijaksanaan  nasional  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  cukup  komprehensif. 1 Konsep ini sesuai dengan studi lingkungan hidup yang mengkhususkan diri di ilmu hukum,  dengan  objek  hukumnya  yakni  tingkat  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan sebagai kebutuhan hidup. 2 Karena didalam perjalanannya Undang-undang merupakan sebagai salah satu wujud aturan atau alat yang dimiliki pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga negara, juga digunakan untuk menyelesaikan
1 Sukananda,  S.,  &  Nugraha,  D.  A.,  “Urgensi  Penerapan  Analisis  Dampak  Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , Vol 1(2). Agustus 2020, hl.120
2 St. Danusaputro, 1998, Hukum Lingkungan , Bandung: Buku.I Bina Cipta, hal. 46
sengketa atau problem yang saat ini dihadapi  bersama dalam hal ini untuk menjaga lingkungan hidup.
Dalam  rangka  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup maka  diperlukan  dokumen  pengelolaan  lingkungan  baik  dalam  bentuk  Undang- Undang,  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  UKL-UPL  maupun SPPL.  AMDAL  ialah  kajian  tentang  dampak  besar  dan  penting  suatu  usaha  atau aktivitas  yang  direncanakan  dalam  lingkungan  hidup,  yang  kemudian  dibutuhkan dalam  sebuah  proses  pengambilan  keputusan  berkaitan  tentang    penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Hasil dari kajian tersebut membentuk beberapa  dokumen seperti Kerangka  Acuan  Analisis  Dampak  Lingkungan,  Analisis  Dampak  Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor primer yang menjadi perhatian  utama  adalah  terkait  dengan  perizinan,  lantaran  faktor  perizinan  bisa dijadikan  pegangan  bagi  pelaku  usaha  yang  akan  mengelola  lingkungan.  Perizinan lingkungan berhubungan dengan kewajiban memperoleh AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini terdapat dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi keharusan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat, yang berarti,  agar  suatu  izin  lingkungan  dapat  terbit  dan  disetujui  hendaknya  harus memperoleh  AMDAL.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Suparto  Wijoyo,  bahwa kaitannya dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya sesuai pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut ” good environmental governance ”. 3
AMDAL digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif serta resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata “analisis ilmiah”. 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan sebuah langkah penyesuaian dari peraturan perundangan yang
3 Suparto Wijoyo, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan , Surabaya: Airlangga University Press, hal. 328-329. 120
4 M.Daud Silalahi dan Kristianto, 2016, Perkembangan Pengaturan amdal di Indonesia , Bandung: Keni Media, hal. 1
ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu untuk dapat dibahas serta menjadi diskursus  yang  penting  yaitu  terkait  urgensi  AMDAL  sebagai  pembentuk  hukum lingkungan. 5
Konsep perizinan sebagaimana diatur pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni, pertama terdapat di  Pasal  1  ayat  35  UUPPLH  dinyatakan  Izin  Lingkungan  ialah  izin  yang  diberikan kepada  setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dan/atau  aktivitas  yang  wajib AMDAL  atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha  dan/atau  aktivitas.  Kedua terdapat dalam Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Didalam  ketentuan  Pasal  1  angka  35  terdapat  usaha  untuk  menggabungkan antara  izin  lingkungan  dengan  izin  usaha  dan/atau  kegiatan.  Izin  lingkungan merupakan salah satu prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehingga, izin usaha dan/atau kegiatan akan diberikan oleh instansi bersengkutan apabila pemilik usaha  dan/atau  kegiatan  telah  memiliki  izin  lingkungan.  Apabila  izin  lingkungan dicabut,  maka  izin  dari  usaha  dan/atau  kegiatan  tersebut  dibatalkan.  Persyaratan mengenai  izin  lingkungan  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  pemerintah. Kemudian  ditengah  pandemi  Covid  19  ini  muncul  usulan  akan  pembahasan  RUU Cipta kerja yang merupakan RUU bagian dari RUU Prioritas dalam program Legislasi Nasional tahun 2020. 6 Pembahasan RUU Cipta kerja oleh pemerintah dan DPR ini terhitung kilat dibandingkan pembahasan RUU lain yang akhirnya  dimulai pada Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. Tujuan undang-undang ini terbentuk diharapkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi  masyarakat  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  perlindungan  UMKM serta  perkoperasian,  kemudahan  berwirausaha,  peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan  pekerja,  peningkatan  ekosistem  investasi,  serta  investasi  Pemerintah Pusat  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional.  Selain  itu,  UU  ini  dikatakan  dapat
5 Ibid, hal.11
6 Muhammad  Idris,  6  Oktober  2020,  “ Diusulkan  Jokowi,  Ini  Perjalanan  Panjang  Keluarnya  UU Cipta Kerja .”, available on website :
https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang- keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all
berfungsi sebagai penyederhana berbagai aturan yang dianggap dapat memperlambat proses ekonomi.
Namun UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan memunculkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa UU Cipta Kerja mempunyai dampak buruk bagi lingkungan hidup, kurang terjaminnya keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Peraturan Undang - Undang tersebut disinyalir hanya untuk memenuhi kepentingan investor dan perusahaan saja serta dapat beresiko melemahkan proses penegakan hukum didalam lingkungan  hidup.  Yang  menjadi  problem  saat  ini  UU  Cipta  Kerja  ini  disinyalir merubah fungsi AMDAL yang sebelumnya menjadi salah satu syarat didalam perizinan menjadi  suatu  hal  yang  fungsinya  tidak  penting  lagi  atau  menjadi  sekedar  syarat tambahan.
Problem didalam konsep aturan perizinan usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  menggunakan  pendekatan  berbasis  izin  (lisence approach) terjadi penggeseran ke pendekatan penerapan standar dan berbasis risiko (Risk-Based  Approach/RBA)  didalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  dalam  hal  ini pemerintah  pusat  akan  memberikan  perizinan  usaha  berdasarkan  perhitungan  nilai tingkat resiko dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan  serta  proses  pemanfaatan  sumber  daya.  Sehingga  pemerintah mempercayakan sepenuhnya terhadap perusahaan atau pemilik usaha untuk melakukan kegiatan  berdasarkan  standar  risiko  yang  ditetapkan  pemerintah  yang  belum  jelas parameter  standar  penilaian  resiko  yang  ditetapkan  seperti  apa  dan  sesuai pelaksanaannya.  Berdasarkan  kajian  tersebut  kami  sebagai  penulis  tertarik  untuk mengkaji Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Setelah Diundangkan Cipta Kerja. .

## B. Telaah Konsep
1. Lingkungan Hidup
Lingkungan  merupakan  semua  faktor  luar  yang  memiliki  dampak  terhadap suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau
variabel-variabel  yang  tidak  hidup  (faktor  abiotik). 7 Lingkungan  hidup  menjadi perhatian utama berbagai negara dalam lingkup global salah satunya Indonesia muncul setelah  Konferensi  Stockholm  1972.  Hingga  Undang-Undang  tentang  Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai payung hukum untuk peraturan lingkungan baru sepuluh tahun kedepannya. 8
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan lingkungan yang semakin pesat,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang Lingkungan Hidup terus mengalami pembaharuan. Selain itu, 12 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku, dengan alasan yang sama, untuk  memenuhi  kebutuhan  globalisasi,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disahkan pada tanggal  3  Oktober.  2009. 9 asas  serta  tujuan  pengelolaan  lingkungan  hidup  telah dilaksanakan ke dalam berbagai ketentuan perundang- undangan bidang pengelolaan sumber daya. 10
Perusakan  lingkungan  hidup  adalah  perilaku  yang  menimbulkan  perubahan dan degradasi secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang  menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  lagi  dalam  mendukung pembangunan berkelanjutan. Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Pencemaran atau polusi merupakan suatu kondisi yang merubah bentuk asal ke arah keadaan yang lebih memburuk. Pergeseran perubahan kondisi asal kearah kondisi yang lebih memburuk ini terjadi sebagai akibat paparan bahan pencemar atau polutan.
7 Mulyanto, 2007,  Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm.1
8 Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD RI Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.79
9 Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, Hukum Pidana Lingkungan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 129
10 Mohammad Askin, 2010, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Jakarta: Nekamatra, Hlm. 63.

## 2. Undang-Undang Cipta Kerja
Omnibus  Law  diambil  dari  kata  Omnibus  dan  Law.  Omnibus  itu  sendiri berasal dari kata “Omnis” dalam bahasa latin yang bermakna “semua” atau “banyak” Sedangkan m akna Law adalah “hukum”, sehingga dari padanan kata tersebut makna Omnibus  Law  ialah  hukum  yang  mengatur  semua  hal  dalam  satu  bidang. 11 Dalam konteks  tersebut  para  ahli  hukum  sering  membuat  istilah  Omnibus  Law  sebagai Umbrella act.
Fachri  Bachmid  seorang  Pakar  Hukum  Tata  Negara  berpendapat  bahwa Omnibus  Law  merupakan  sebuah  konsep  produk  hukum  yang  bertujuan  untuk memadukan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. 12
Konsep  Omnibus  Law  ini  digunakan  beberapa  negara  seperti  Amerika, Australia,  Kanada,  dan  Irlandia.  yang  lebih  akrab  digunakan  oleh  negara  yang menerapkan sistem hukum Anglo Saxon Common Law. Karena pendekatan Omnibus Law  atau  Omnibus  Bill  telah  diterapkan  didalam  perundang-undangannya. 13 Sedangkan di daearah Asia Tenggara itu sendiri konsep Omnibus Law ini pertama kali dipraktekkan oleh negara Vietnam yang pada saat itu hendak mengadopsi hasil aksesi dengan  World  Trade  Organization  (WTO)  pada  tahun  2006.  Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri pada saat itu Nguy ễ n T ấ n D ũ ng memerintahkan  Kementerian  Hukum  setempat  untuk  melakukan  penelitian  terkait kemungkinan  penerapan  pendekatan  Omnibus  di  Vietnam.  Kemudian  hasil  dari penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  memungkinkan  untuk  diterapkan  Omnibus mengingat  tidak  ditemukan  peraturan  yang  melarang  penggunaan  konsep  tersebut. Selain  itu,  adanya  peraturan  yang  tumpang  tindih  serta  prosedur  legislasi  didalam mengubah  sebuah  pasal  memakan  waktu  yang  panjang,  menjadi  pertimbangan pengadopsiaan Omnibus Law di Vietnam. Dengan melihat penerapan Omnibus Law
11 Yudo,  Oktober  2013,  “ Apa  itu  Omnibus? ”,  Available  on  website  : https://pelitaku.sabda.org/node/872 diakses pada tanggal 16 Juli 2021
12 Bagir Manan, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung: Alumni, hlm. 144
13 M- 30, 25 Januari 2020, “Menelusuri asal - usul Konsep Omnibus law”, Available on website: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep- omnibus-law
di negara Vietnam, maka pemerintah mempertimbangkan untuk menggunakan konsep tersebut dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia..

## C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normative yang mengali dari studi kepustakaan dan juga mengali  informasi dari berbagai aspek untuk menjawab sebuah  permasalahan  hukum. 14 Bentuk  penelitian  jurnal  ini  adalah  yuridis  normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 15 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan  undang  undang  (statute  approach),  meliputi  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis data kualitatif.

## D. Pembahasan
1. Menghilangkan peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. Pengusungan Omnibus Law yang sedang dijalankan pemerintah mewarnai arah baru  dari  pembangunan  lingkungan.  Penghapusan  dan  penghilangan  peran  analisis mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL)  sebagai  salah  satu  instrumen  dasar lingkungan  hidup  menjadi  salah  satu  hal  yang  menarik  untuk  diketahui.  Kebijakan tersebut diklaim sebagai proses penyederhanaan perizinan yang diekspetasikan dapat memudahkan  investasi  tanpa  mengorbankan  kualitas  penataan  ruang  dan  kualitas lingkungan.
Disatu sisi,  permasalahan  lingkungan  masih  menjadi  problem  serta  isu  yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan serta ancaman yang besar pemerintahan kita di bidang lingkungan hidup. 16 Sebagai langkah mengatasi berbagai problem serta isu tersebut, pemerintah Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya,  antara  lain  seperti  memperketat pengawasan dan pembinaan pelaku usaha, pembangunan dan perbaikan infrastruktur
14 Peter Mahmud Marzuki dalam Dwi Putra Nugraha, et al., 2017, Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia ., Yogyakarta: Thafa Media, Hlm. 64. 15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2012,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
16 Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, "Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment", The Secretariat of Asian Enviromental Comploance amd Enforcement Network, November 2008,hlm.6.
limbah,  serta  mengeluarkan  berbagai  pengaturan  regulasi  terkait  pengelolaan lingkungan hidup.
Penggunaan AMDAL menjadi suatu instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang digunakan  sebagai  proses  pengambilan  keputusan  mengenai  penyelenggaraan  usaha atau kegiatan juga dihapuskan.
Dalam  rangka  penghapusan  AMDAL  sebagai  proses  penyederhanaan perizinan  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri  lingkungan  hidup  dan  kehutanan Republik  Indonesia  Nomor:  P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018  tentang pengecualian kewajiban menyusun analisis mengenai dampak lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kaitannya  perihal  izin  lingkungan,  AMDAL  tidak  dapat  digantikan  RDTR sebagai  dokumen  lingkungan  hidup.  AMDAL  didalam  Pasal  1  angka  11  UUPPLH berisi tentang mengenai dampak krusial suatu usaha atau aktivitas yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang dibutuhkan sebagai proses pengambilan keputusan serta kebijakan  terkait  penyelenggaraan  usaha  atau  kegiatan.  Dikarenakan  dokumen AMDAL terdapat fungsi pengelolaan terhadap lingkungan hidup antara lain mencegah terjadinya  pencemaran,  kerusakan  lingkungan  serta  pengeksplotasian  sumber  daya alam secara berlebihan.
Didalam  RDTR  hanya  mengatur  soal  pembatasan  wilayah  atau  peruntukan kawasan  serta  tidak  secara  spesifik  mengatur  mengenai  rincian  detail  suatu  proyek, apalagi kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tertulis dalam dokumen AMDAL. Fungsi AMDAL dalam hal ini tidak dapat digantikan RDTR sebagai bagian dari prasyarat izin lingkungan.
Posisi penggunaan AMDAL dan RDTR tidak dapat disetarakan, dikarenakan RDTR  lebih  berorientasi  pada  sebuah  kebijakan  publik,  sementara  AMDAL  lebih berorientasi kepada proyek atau kegiatan tertentu. AMDAL adalah sebagai  instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap rencana aktivitas dan kegiatan dalam skala tapak  proyek.  Sementara  RDTR  adalah  instrumen  pengendalian  tata  guna  lahan peruntukan pada skala regional. Untuk beberapa kegiatan dalam lingkup sosial tidak
bisa dijadikan satu untuk pengendalian lingkumgannya, terlebih di daerah yang sudah padat, dimana daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah rendah.
AMDAL  yang  diganti  dengan  RDTR  justru  menyebabkan  ketidakjelasan siapakah  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Tanpa adanya dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UPL-UKL) pelaku usaha tidak memiliki kewajiban  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  RDTR  justru  dapat  menghambat investasi.  Hal  ini  karena,  investor  merencanakan  usahanya  akan  selalu memperhitungkan lokasi strategi, sedangkan lokasi sudah di kunci dengan RDTR.
Penyederhanaan  izin  lingkungan  dengan  menghapuskan  AMDAL bertentangan  dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Kondisi  ini  hanya menempatkan  pembangunan  dalam  perspektif  jangka  pendek  karena  tidak mengaplikasikan  lingkungan  hidup  kedalam  pembangunan  ekonomi.  Dilain  hal, hukum  yang  mengatur  terkait  dalam  bidang  lingkungan  hidup  haruslah  bersifat antisipatif.  Izin  lingkungan  dalam  rancangan  Undang-Undang  Omnibus  Law  Cipta Lapangan Kerja disederhanakan melalui penghapusan fungsi AMDAL. Langkah berani pemerintah  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  penyederhanaan  izin  yang  disinyalir dapat  memudahkan  investasi  tanpa  mengorbankan  kualitas  penataan  ruang  dan kualitas lingkungan.
Omnibus Law tanpa memperhatikan lingkungan hidup dan upaya perubahan kearah  penghilangan  izin  lingkungan  justru  menempatkan  pelaku  usaha  dalam ketidakpastian  hukum.  Kegiatan  usaha  pelaku  usaha  dapat  sewaktu-waktu  dapat  di tutup  apabila  tidak  melakukan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  menimbulkan pencemaran  lingkungan.  Kondisi  tersebut  tentunya  kontradiktif  dengan  semangat pemerintah  didalam usaha untuk meningkatkan iklim investasi yang digalakkan dan diupayakan saat ini. Dikarenakan izin lingkungan adalah sarana bagi pemerintah untuk melakukan  deteksi  dini  dampak  kegiatan  usaha  terhadap  lingkungan  hidup  dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha.

## 2. Fungsi  AMDAL  Sebagai  Sarana  Pencegahan  Kerusakan  dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja
AMDAL  menjadi  salah  satu  komponen  instrumen  didalam    pengelolaan lingkungan  hidup.  Serta  peranan  dan  fungsinya  sebagai  upaya  pencegahan  dan
pengendalian  kerusakan  lingkungan  hidup.  Umumnya  fungsi  dan  kegunaan  dari AMDAL ialah:
a) Menyediakan  informasi  yang  jelas  tentang  sebuah  rencana  kegiatan  atau usaha, disertai dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya atas aktivitas tersebut.
b) Berisi  pendapat,  pengetahuan  beserta  aspirasi  penduduk  terutama  dalam perkara  lingkungan  sewaktu  akan  berdirinya  suatu  usaha  atau  kegiatan industri.
c) Menyediakan  dan  menampung  informasi  setempat  yang  bermanfaat  bagi pemilik  atau  pendiri  beserta  masyarakat  sekitar  maupun  luas  didalam langkah antisipasi dampak dan pengelolaan lingkungan. 17
Berikutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL bermanfaat dalam hal:
a) Langkah pencegahan supaya potensi sumber daya alam yang dikelola tidak berdampak buruk atau rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
b) Mencegah  efek  samping  dari  pengelolaan  sumber  daya  terhadap  SDA lainnya,  aktivitas  proyek  lain,  dan  juga  masyarakat  agar  menghindari munculnya  pertentangan baru kedepannya.
c) Pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran sehingga tidak  mengganggu  kenyamanan,  kesehatan,  dan  keselamatan  masyarakat setempat maupun luas.
d) Agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat luas.
Tujuan utama dari adanya AMDAL ini ialah untuk menyeleksi perubahan yang ada disebabkan oleh aktivitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam yang berkelanjutan. Satu eksperimen yang terkontrol dapat dilakukan untuk dapat membandingkan perubahan didalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan  sistem  alam  lainnya  yaitu  di  kawasan  budi  daya  berlangsung  kegiatan
17 Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara, “Analisis Dampak Lingkungan,” hlm 7
pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpisah-pisah atau menghiraukan salah satu komponen  tertentu  dapat  menyebabkan  terganggunya  kestabilan  komponen  yang lain. 18 AMDAL bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan. AMDAL  merupakan  salah  satu  perangkat  pembangunan  berkelanjutan  yang  dapat mengambil keputusan pada tingkat pelaksanaan usaha. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun jika dalam pelaksanaanya salah langkah maka proses AMDAL bisa menjadi beban. 19
Sebelum  dan  sesudah  diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang penuh  polemik  tersebut  tentunya  memiliki  sedikit  fungsi  yang  berbeda  dari  segi pencegahan  kerusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  hidup.  UUPLH  yang sebelumnya  mengatur  mengenai  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  di Indonesia  dalam  ruang  lingkupnya  sebenarnya  telah  mengurutkan  instrumen  yang seharusnya  dijalankan  oleh  negara  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian,  pengawasan  dan  penegakkan  hukum.  Namun  kenyataanya,  undang- undang ini juga hanya dijadikan sebagai bagian dari syarat administratif. Apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja jelas menuai pro kontra dari berbagai pihak. Dalam sebuah pembangunan tentu saja perizinan merupakan hal awal dan yang utama.  Dan  perubahan  yang  paling  krusial  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja mengenai  AMDAL  ini  adalah  mengenai  perizinan.  Sebagai  sarana  pencegahan kerusakan  atau  pencemaran  lingkungan  hidup  hal  perizinan  adalah  hal  yang  paling penting dan akan sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar jika tidak diperhatikan sejak awal. Izin lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL atau SPPL adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sekitar. Fokus utamanya ialah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat luas temasuk generasi yang akan datang.
Menurut Pasal 3 PP No. 22 Tahun 2021 Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha serta kegiatan yang memiliki  dampak  penting  maupun  tidak  penting  terhadap  lingkungan.  Persetujuan lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  PP  No.  22  Tahun  2021  menjadi
18 Ibid. hal.3
19 Ninik Suparni, 1994 , Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 119
prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dalam Undang- Undang Cipta Kerja izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha yakni pada Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai lingkungan hidup. Jika dalam peraturan sebelumnya, usaha yang akan memiliki dampak pada lingkungan harus meminta  surat  penerbitan  izin  lingkungan  dan  melakukan  penyusunan  AMDAL. Setelah  AMDAL  telah  tersusun  dengan  baik  dan  lengkap,  baru  akan  dinilai kelayakannya  oleh  instansi  yang  terkait.  Kemudian  jika  telah  disetujui,  selanjutnya dilakukan  pembuatan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL)  dan  Rencana Pemantauan  Lingkungan  (RPL).  Namun  setelah  diundangkannya  Undang-Undang Cipta Kerja maka tahapan ini akan berubah. Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan  lingkungan  oleh  karena  itu  penilaian  terhadap  dokumen  AMDAL  juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam Undang- Undang Cipta Kerja.
3. Konsep  ideal  AMDAL  sebagai  instrumen  dalam  pencegahan  kerusakan lingkungan.
Indonesia telah melakukan empat kali amandemen konstitusi, dimana dalam batang tubuh UUD 1945 ditambahkan ketentuan mengenai hak asasi manusia, yang salah satunya ialah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendapat dasar konstitusional utamanya dari ketentuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lahir setelah dilakukan evaluasi yang salah satunya ialah mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Konsep  Amdal  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  merupakan bagian  integral  dari  konsep  perlindungan  lingkungan  hidup.  Konsep  ini  membahas konsep  partisipasi  masyarakat  dalam  kerangka  demokrasi  lingkungan  dengan penguatan  kewenangan  desentralisasi  kelembagaan  lingkungan  hidup.  khususnya dalam penilaian AMDAL, bahkan diatur juga terkait pengaturan sertifikasi pembuat AMDAL  yang  dapat  meningkatkan    kualitas  AMDAL.  Rancangan  AMDAL  juga dibuat berhubungan erat dengan syarat penerbitan Izin Lingkungan dan Izin kegiatan usaha. Namun, setelah satu dasawarsa dari berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, proses terkait pelaksanaan aturan hingga konsep-konsepnya, dirasa perlu untuk dikaji  dan  dipertanyakan  kembali  secara  kritis,  khususnya  mengenai  AMDAL.
Beberapa tahun belakangan ini, sistem hukum lingkungan kaitannya dengan berbagai instrumen  pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup,  antara  lain  seperti  AMDAL, Penataan Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga Izin Lingkungan, menjadi kasus-kasus yang hingga saat ini dapat menyita perhatian publik.
Tanggung  jawab  untuk  menangani  pengelolaan  lingkungan  terletak  pada pemerintah, yang maksudnya dalam hal ini tidak diteruskan ke individu warga negara atau  menjadi  hukum  perdata.  Tanggung  jawab  pengelolaan  lingkungan  terletak  dan berada  pada  pemerintah,  yang  berdampak  pada  kelembagaan  dan  merupakan kewenangan  dari  pemerintah  untuk  melakukan  pengelolaan  atas  lingkungan  yang menjadi bagian dari hukum administrasi. 20 Sebagai hukum administrasi yang bersifat instrumental, maka fungsi preventif sebagai bentuk pencegahan terhadap pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang  ditonjolkan  dalam  hukum  lingkungan administratif. Dalam Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  disebutkan  bahwa  Pengendalian pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  dalam  rangka pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Untuk  dapat  melihat  jenis-jenis  rencana  usaha atau  kegiatan  yang  wajib  dilengkapi  dengan  AMDAL  dapat  dilihat  pada  Peraturan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Jenis  Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.
Dalam  lampiran  keputusan  tersebut,  diatur  beberapa  bidang  kegiatan  usaha yang penting dan wajib disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu : Bidang multisector; Bidang pariwisata; Bidang Energi dan sumber daya mineral; Bidang teknologi satelit; Bidang kehutanan; Bidang pertahanan; Bidang perhubungan; Bidang perikanan  dan  kelautan;  Bidang  perindustrian;  Bidang  pekerjaan  umum;  Bidang perumahan dan kawasan permukiman; Bidang ketenaganukliran.
Eksistensi  dan  keberadaan  AMDAL  saat  ini    tengah  dipertanyakan  setelah munculnya RUU Omnibus Law, atau disebut UU Cipta Kerja yang disinyalir rentan akan  pengurangan  prosedur  birokrasi  didalam  proses  pembuatan  izinnya. Pemangkasan alur  prosedur  atas  perizinan AMDAL  ini  ditanggapi  oleh  pemerintah sebagai tujuan didalam memangkas alur birokrasi yang sering dianggap rumit dan sulit
20 M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.
sehingga  membuat  investor  enggan  untuk  melakukan  penanaman  investasi  di Indonesia.  Namun,  banyak    perizinan  AMDAL  yang  dipangkas  justru  berpotensi menimbulkan permasalahan baru kedepannya.
Ketentuan  tentang  peran  AMDAL  dan  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan  sebuah  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  semula  tercantum  dalam UUPPLH  berencana  diubah  dalam  UU  Cipta  kerja  Pasal  23.  Salah  satu  pasal  yang terdampak  adalah  UUPPLH  pasal 11  yang semula  berbunyi;  “AMDAL  ialah  kajian mengenai  dampak  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” Diubah pada RUU Cipta Kerja Pasal 23 ayat  11  yang  berbunyi:  “AMDAL  ialah  kajian  menge nai  dampak  penting  pada lingkungan  hidup  dari  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  untuk digunakan  sebagai  pertimbangan  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” Perubahan ini sangat melemahkan peran analisis mengen ai dampak lingkungan sebagai salah satu variabel yang dipertimbangkan oleh pemerintah ketika menerbitkan izin usaha atau komersil. Dahulu AMDAL memiliki peran sebagai alat pengambil keputusan tentang boleh tidaknya sebuah kegiatan atau aktivitas usaha, saat ini hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan  bagaimana  sikap  dari  pemerintah  yang  cenderung  mendiskrimanisir masalah atau problem lingkungan saat ini. 21 .
Sudah  tertulis  secara  jelas  bahwa  masyarakat  mempunyai  hak  untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak sebagaimana tertuliskan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Kriteria AMDAL menjadi salah satu poin dan butir utama yang berencana untuk diganti, yang semula kriteria tersebut dirumuskan dalam Pada pasal 23 ayat (1) UUPPLH. Walau tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi hal ini akan menghapuskan wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas. Hal yang menjadi spotlight pada problem ini adalah  bagaimana  kebijakan  dari  pemerintah  yang  hanya  mengkategorikan  kriteria usaha/kegiatan  wajib  AMDAL  adalah  yang  memiliki  dampak  penting  terhadap lingkungan  hidup,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Kemudian  deskripsi    mengenai
21 Departemen  Kajian  Strategis,  “Catatan  Kritis  Omnibuslaw”,  manuscript,  Kajian  BEM Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2020
persyaratan  aktivitas  atau  kegiatan  usaha  yang  dianggap  penting  selanjutkan  akan dibahas didalam Peraturan Pemerintah. Dari pernyataan tersebut dikhawatirkan akan timbul  dan  memicu  berbagai  macam  multitafsir  terkait  bentuk  dari  bidang kegiatan usaha tersebut, serta dapat menjadi sarana dan media oleh pemerintah dan perusahaan- perusahaan yang terkait, untuk mendapatkan izin usaha dengan mudah karena konteks kemudahan berusaha yang ingin dibangun pemerintah. karena selain terjadinya sebuah pengebirian pengunaan dari AMDAL ini yang  dimana penggunaanya menjadi sebatas pertimbangan,  dan  pembentukan  PP  menjadi  sebuah  aturan  lanjutan  dari  UU  yang tidak melibatkan mekanisme kontrol dari masyarakat dan publik. 22
Pembuatan dan penerbitan izin adalah tindakan hukum pemerintah. Sebagai langkah dalam proses pelaksanaan tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasar pada asas legalitas yang akan memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi individu atau badan  hukum  untuk  melakukan  suatu  kegiatan. 23 Tanpa  adanya  AMDAL  tidak mungkin diajukan sebuah izin lingkungan. Yang selanjutnya, izin lingkungan tersebut menjadi prasyarat utama bagi pengajuan permohonan Izin Aktivitas Kegiatan Usaha (sektoral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya sebuah dokumen AMDAL, maka tidak dapat untuk pemilik usaha atau perusahaan untuk mengajukan dan mendapatkan kedua izin  tersebut.  Komponen  instrumen  didalam  penegakan  hukum  administrasi  terdiri dari pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan ialah sebagai langkah pencegahan untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan sanksi sebuah langkah penindakan untuk memaksakan  pelaksanaan  kepatuhan.  Sanksi  administrasi  itu  sendiri  bersifat instrumental, yakni sebagai sebuah alat pengendalian akan tindak perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi diarahkan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Melihat urgensi dari AMDAL terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan adanya aturan baru yang  telah  dibentuk,  sesuai  dalam  UU  Ciptaker  maka  AMDAL  memiliki  beberapa pergeseran administrasi dengan aturan sebelumnya.

## E. Kesimpulan
22 Ibid., Hal.47 23 Philippus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan . Surabaya: Yuridika. Hlm. 4
Penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari  suatu  usaha  atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup. Penyederhanaan  izin  lingkungan  dengan  menghapuskan  AMDAL  bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam  perspektif  jangka  pendek  karena  tidak  mengaplikasikan  lingkungan  hidup kedalam pembangunan ekonomi.
Urgensi  pengaturan  pengelolaan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup, serta cara mengeliminir dampak, agar  pembangunan- pembangunan yang  lainnya  dan  berikutnya  dapat  tetap  dilakukan  setelah  fungsi  AMDAL  sebagai tindakan  preventif  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  Kemudian  Perubahan  yang paling  krusial  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengenai  AMDAL  ini  adalah mengenai perizinan. Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai  AMDAL  ini  adalah  mengenai  perizinan.Izin  lingkungan  telah  berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Kemudian ketentuan tentang peran Amdal dan pengambilan keputusan tentang  penyelenggaraan  sebuah  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  semula  tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berencana diubah dalam RUU Cipta Kerja Pasal 23.Serta dampak adanya UU Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Askin, M. 2010. Seluk Beluk Hukum Lingkungan . Jakarta: Nekamatra. Asshiddiqie,Jimly.  2009. Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  UUD  NRI  Tahun  1945 . Jakarta: Rajawali Pers. Danusaputro,St. 1998. Hukum Lingkungan , Bandung: I Bina Cipta.
Dwi Putra Nugraha, et al. 2007. Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia. Yogyakarta : Thafa Media. Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan . Surabaya: Yuridika Koeswadji, H. Hadiati. 1993. Hukum Pidana Lingkungan . Bandung : Citra Aditya Bakti. Manan,Bagir. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia . Bandung : Alumni.
Muhjad, M. Hadin. 2015. Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing. Mulyanto. 2007. Ilmu Lingkungan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Silalahi,  M.  Daud.,  &  Kristianto.  2016. Perkembangan  Pengaturan  Amdal  di  Indonesia . Bandung: Keni Media. Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,S.  2012. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suparni, Ninik. 1994. Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika. Suparto Wijoyo. 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan , Surabaya: Airlangga University Press.

## Jurnal,Karya tulis, sumber online
Asian  Environmental  Compliance  and  Enforcement  Network,  "Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment", The Secretariat of Asian Enviromental Comploance amd Enforcement Network , November 2008,
Departemen Kaji an Strategis, “Catatan Kritis Omnibuslaw”, manuscript , Kajian BEM Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2020
M- 30, 25 Januari 2020, “ Menelusuri asal-usul Konsep Omnibus law ”, Available on website: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri- asal-usul-konsep-omnibus-law.
Muhammad Idris, 6 Oktober 2020, “ Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja. ”, available on website : https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi- ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all
Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Farmasi  dan  Ilmu  Kesehatan Universitas Sari Mutiara, “ Analisis Dampak Lingkungan ,”
Su kananda, S., & Nugraha, D. A., “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia ”, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , Vol 1(2). Agustus 2020,
Yudo,  Oktober  2013,  “Apa  itu  Omnibus?”,  Available  o n  website  : https://pelitaku.sabda.org/node/872 diakses pada tanggal 16 Juli 2021 Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
UU No. 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
RUU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.