## ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI
Ade Darmawan Basri UIN Alauddin Makassar Email : ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan hukum perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia dan bagaimana kedudukan kreditur terhadap obyek jaminan fidusia yang dibebankan kepada nasabah/debitur. Metode yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif,  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti yang diketahui  sering  dijumpai  kebendaan  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia atau difidusiakan  lebih  dari  satu  kali.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  perusahaan  agar memperoleh pinjaman dari kreditur yang lain sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Namun fakta yang terjadi dilapangan bahwa perusahaan pembiayaan yang banyak menderita  kerugiaan  akibat  kelalaian  dari  debitur  atau  nasabahnya  sendiri  yang mengingkari perjanjian dan dalam proses pengembalian unit kendaraan di tangan debitur  sulit  untuk  dieksekusi  dan  meskipun  menggunakan  sertifikat  jaminan fidusia  juga  masih  adanya  debitur  yang  ingkar  terhadap  apa  yang  telah diperjanjikan  dan  telah  disepakati  antara  perusahaan  dengan  debitur  itu  sendiri. Yang  kemudian  sebenarnya  dengan  diletakkan  sertfikat  jaminan  fidusia  dapan menajmin  kreditur  atau  pihak  perusahaan  dalam  mengeksekusi  unit  dari  debitur yang telah ingkar janji atau wanprestasi.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Leasing, Perusahaan Pembiayaan.

## Abstract
The  purpose  of  conducting  this  research  is  to  find  out  the  legal  relationship  of finance  companies  in  fiduciary  guarantees  and  how  the  position  of  creditors  is regarding fiduciary guarantee objects that are charged to customers/debtors. The method used is normative juridical, the legal materials used in this research are primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  As  is  known,  it  is  often found that objects are burdened with fiduciary guarantees or are fiduciary more than  once.  This  is  done  by  the  company  in  order  to  obtain  loans  from  other creditors so that needs can be met. However, the fact that occurs in the field is that finance companies suffer a lot of losses due to the negligence of the debtor or the customer himself who reneges on the agreement and in the process of returning the vehicle unit in the hands of the debtor it is difficult to execute and even though using a  fiduciary  guarantee certificate  there  are  still  debtors  who  deny  what  has  been agreed upon and agreed upon between the company and the debtor himself. Which then actually by placing a fiduciary guarantee certificate can guarantee creditors

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
or  the  company  in  executing  units  from  debtors  who  have  broken  promises  or defaults.
Keywords: Fiduciary Guarantee, Financing Company, Leasing.

## A. PENDAHULUAN
Dalam Perekonomian sekarang ini khusunya pada Era Globalisasi seperti saat ini  sedang  dibentuk  atau  dilakukannya  pembaharuan  peraturan  oleh  Pemerintah sebagi  suatu  upaya  untuk  mencapai  aturan  demi  keadilan  untuk  masyarakat berdasarkan  Ideologi  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Indonesia yang  merupakan  negara  yang  terus  berkembang  dan  berupaya  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  setiap  masyarakatnya  dengan  memberikan  akses  dengan menyediakan lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan nonbank. Sekarang  ini  telah  banyak  pengusaha-pengusaha  yang  memerlukan  modal besar terkhusus dalam suatu dealer showroom roda empat ataupun usaha jual beli mobil  bekas,  dimana  debitur  atau  masyarakat  masih  ada  juga  yang  memerlukan jasa  pembiayaan  untuk  melakukan  angsuran  terhadap  biaya  mobil  bekas  yang dibeli dari suatu showroom jual beli mobil bekas tersebut.
Dalam menjalankan fungsi dari pembiayaan terutama yang bergerak pada fasilitas pembiayaan  kendaraan  roda  empat,  pembiayaan  perlu  melakukan  secara  aktif kegiatan  usahanya  tersebut  yaitu  memberikan  fasilitas  kredit  kepada  nasabahnya tentunya.  Kredit  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  fasilitas  keuangan  yang  mana memberikan  fasilitas  keuangan  tersebut  yang  memungkinkan  pada  akhirnya subjek hukum untuk melaksanakan peminjaman uang untuk membayar kendaraan yang  akan  dibeli  kepada  showroon  kendaraan  roda  empat  baik  bekas  maupun yang  baru  dan  dana  yang  telah  dipinjam  dari  usaha  pembiayaan  akan dikembalikan oleh nasabah/debitur pada waktu yang telah disepakati. Definisi dari kredit yaitu “ Penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan  suatu  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 1
Pada  dasarnya  pemberian  kredit  dapat  diberikan  oleh  siapa  saja  yang memiliki kesanggupan atau kemampuan secara finansial. Setelah suatu perjanjian kredit disepakati oleh para pihak atau kedua belah pihak, maka lahirlah kewajiban pada  diri  kreditur  yaitu  memberikan  suatu  pinjaman  dana  yang  telah  disepakati kedapa  debitur  kemudian  kewajiban  debitur  yaitu  membayar  piutang  yang disepakati  tersebut  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  dengan  beberapa  rincian yang harus di bayarkan dan bunga yang telah disepakati para pihak. Kredit yang akan  diberikan  kreditur  mengharuskan  kreditur  merasa  terlindungi  atau  aman. Kepentingan  keamanan  demi  menjamin  adanya  pelunasan  utang,  maka  perlu pengamanan  untuk  kreditur.  Bentuk  pengamanannya  salah  satunya  yaitu  yang paling mendasar dalam suatu pemberian fasilitas kredit yakni obyek jaminan.
Dalam perkembangan terhadap adanya Jaminan Fidusia seiring perkembangan  zaman  maka  dengan  sendirinya  juga  aturan  mengenai  jaminan fidusia  ikut  mengalami  perkembangan  karena  hukum  mengikuti  perkembangan
1 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
zaman.  Dengan  perkembangan  yang  begitu  pesat  yang  terjadi  dalam  praktek bisnis  khususnya  di  Negara  Indonesia  mengenai  Jaminan  Fidusia  itu  sendiri dasarnya pertama kali ada melalui yurisprudensi yaitu penetapan hakim terdahulu dalam  suatu  sistem  hukum  dan  oleh  sebab  itu  pada  saat  pertama  kali  melalui yurisprudensi  itulah  dahulu  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  mengenai jaminan fidusia itu sediri.
Fidusia  yang  lahir  dari  putusan  atau  penetapan  hakim  terdahulu  atau yurisprudensi  awalnya  telah  diatur  dalam  Pasal  1152  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata/KUHPerdata.  Menurut  para  ahli  yakni  Subkti  memberikan pendapat  bahwasanya  fidusia  telah  diakui  berdasarkan  pada Arrest  Hoge  Road 1929  yang  merupakan  suatu  hasil  dari  perjanjian  yang  dari  daripada  perjanjian gadai. 2 Artian  Jaminan  Fidusia  itu  sendiri  merupakan  suatu  peralihan  hak  atas kepemilikan suatu kebendaan yang dimiliki seorang debitur yang telah diberikan kreditur  dengan  dasar  kepercayaan  dengan  persyaratan  lain  bahwasanya  benda kepemilikan haknya telah diberikan kreditur tetap pada penguasaan pemilik benda yaitu  debitur,  dan  syaratpun  berlaku  apabila  suatu  ketika  dlam  beberapa  hari ketika  tepat jatuh tempo  debitur  mampu untuk  melunasi  hutagnya maka  kreditur wajib  mengembalikan  hak  kepemilikan  benda  yang  menjadi  jaminan  kepada debitur  sebagai  pemilik  benda. 3 Jaminan  Fidusia  tetap  mengikuti  benda  yang menjadi obyek menjadi suatu Jaminan Fidusia kepada tangan siapa orang pun di mana  benda  tersebut  berada,  akan  tetapi  kecuali  beralihnya  atas  benda  yang merupakan obyek dari Jaminan Fidusia. 4
Lahirnya  peraturang  mengenai  jaminan  fidusia  karena  adanya  yurisprudensi kemudian  dibentuk  menjadi  suatu  peraturan  yaitu  Undang-undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.Menurut  Riduan  Syahrani  “Yurisprudensi adalah putusan hakim dari Pengadilan yang memuat suatu bentuk peraturan yang menghasilkan peraturan produk sendiri lalu kemudian diikuti dan dijadikan dasar suatu putusan oleh hakim yang lain dalam suatu perkara yang sama atau sejenis”. 5 Subjek hukum dari jaminan fidusia yakni para pihak baik badan hukum maupun perorangan  dengan  pihak  perusahaan  pembiayaan  yang  berada  dalam  sautu hubungan  hukum  yang  terikat  dalam  perjanjian  atu  kontrak.  Menurut  Khotibul Umam  “Perusahaan  pembiayaan  hanya  dapat  melakukan  empat  kegiatan  yaitu melakukan  kegiatan  sewa  guna  usaha,  usaha  kartu  kredit,  anjak  piutang  dan pembiayaan  konsumen  serta  pembiayaan hanya  dapat  memilih  dua  bahkan  biasa juga lebih yang tentunya lazim yang disebut sebagai Perusahaan Multifinance ”. 6
2 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  “ Hukum  Perdata : Hak  Jaminan Atas  Tanah” ,  Liberty Yogyakarta, 1981, hal.78.
3 I  Gusti  Ayu  Dwi  Meilaputri,  Luh  Putu  Suryani  dan  Pt.  Gd.  Seputra,  “ Kekuatan  Hukum Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  didaftarkan  Setelah  Terjadinya  Wanprestasi ”,  Jurnal  Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2019, hal. 193
4 Enni  Martalena  Pasaribu,  Darwinsyah  Minin,  Marlina  dan  M.  Citra  Ramadhan,  “ Analisis Hukum  Terhadap  Benda  Jaminan  Fidusia  yang  Digadaikan  Oleh  Debitur  Kepada  Pihak  Lain ” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 44
5 Riduan  Syahrani,  “ Rangkuman Intisari  Ilmu Hukum” ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung  2004, hal.118.
6 Khotibul Umam, “Hukum Lembaga Pembiayaan, Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan” , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.4.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research ) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perusahaan  pemegang  sertifikat  jaminan fidusia dalam melakukan upaya hukum terhadap debitur yang ingkar janji.

## C. PEMBAHASAN
1. Hubungan Hukum Perusahaan Pembiayaan dalam Jaminan Fidusia
Hubungan  Hukum  Perusahaan  Pembiaayaan  dengan  Debiturnya  selaku Nasabah  adanya  hubungan  hukum  berdasarkan  kontrak  atau  perjanjian  yang mengikat,  dimana  memiliki  kesamaan  dengan  prinsip  dalam  perjanjian  kredit perbankan  yang  meliputi  jaminan  pokok,  tambahan  dan  utama  yang  merupakan suatu jaminan yang tentunya tertuang pada perjanjian antar pihak. 7
Jaminan  Pokok  yaitu  untuk  lebih  mengamankan  dana  yang  telah  diberikan kepada nasabah atau debitur, Pembiayaan nasabah sering atau biasanya meminta jaminan  pokok  berupa  barang  yang  dibeli  tersebut  dengan  dana  dari  perusahaan pembiayaan.  Apabila  dana  yang  berasal  dari  perusahaan  pembiayaan,  konsumen akan  menggunakan  untuk  membeli  kendaraan  roda  empat  atau  mobil  dan  mobil tersebutlah yang menjadi jaminan pokok.
Jaminan  Tambahan  dalam  praktiknya,  Pembiayaan  dengan  nasabah menempatkan  diri  sebagai  debitur  dan  kreditur  yang  berkenaan  dengan pemenuhan  suatu  kontrak  dan  perjanjian.  Kemudian  pelaksanaan  kontraknya tersebut merupakan suatu prestasi dimana merupakan suatu hal yang dituneiakan sesuai  dengan  isi  yang  telah  disepakati  antar  pihak.  Pendapat  dari  Ahmadi  Miru mengatakan  bahwasanya  “kewajiban  memenuhi  apa  yang  telah  diperjanjikan itulah yang dimaksud dengan suatu prestasi, dan apabila antar pihak bahkan kedua belah  pihak  tidak  melaksanakan  prestasinya  atau  kewajibannya  sesuai  isi  dalam kontrak, maka itulah yang di sebut dengan ingkar janji/wanprestasi. 8
Kemudian  Perihal  Jaminan  utama  merupakan  kepercayaan  dari  perusahaan pembiayaan  kepada  nasabahnya/debiturnya  bahwasanya  debitur  sanggup  dan dapat dipercaya untuk melakukan pembayaran secara angsuran atau secara berkala sampai dengan pelunasan atas kesepakatan yang telah disepakatinya dengan pihak perusahaan pembiayaan.
Mengenai  ingkar  janji  atau  wanprestasi  menyebabkan  tentunya  salah  satu pihak  akan  dirugikan  dan  kemudian  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh
7 Sunaryo, “Hukum Lembaga Pembiayaan” , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 105.
8 Ahmadi  Miru, “Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak” ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2014, hal. 67.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
nasabahnya  atau  debitur  melakukan  wanprestasi  atau  ingkar  janji.  Wujud  dari tidak memenuhi perikatan ada tiga yaitu: 9
1. Debitur tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat menunaikan perikatan;
3. Debitur keliru dalam memenuhi perikatannya.
Kenyataannya  tidak  dapat  menentukan  namun  debitur  dapat  dikatakan  tidak memiliki  perikatan,  sebab  sering  kali  mengadakan  perjanjian  pihak-pihak  tidak adanya  penentuan  waktu  untuk  menjalankan  perjanjiannya  tersebut.  Dalam perikatan waktu untuk melaksanakan prestasi itupun telah di tentukan, dan cidera janji  tidak  dapat  terjadi  dengan  sendirinya.  Untuk  menentukan  debitur  tidak memenuhi  suatu  perikatan  yaitu  debitur  tersebut  tidak  belakukan  atau menjalankan  sesuatu  dalam  perikatan  namun  bila  debitur  melakukan  perbuatan yang dilarang dalam perjanjian maka juga termasuk tidak memenuhi perikatan. Kemudian  apabila  Debitur  tidak  memenuhi  perikatan  atau  telah  wanprestasi pada  perikatannya  dimana  pernyataannya  telah  lalai  tidak  dapat  disampaokan  ke Debitur, akan tetapi tak dapat diindahkan maka Debitur tersebut dapat dikatakan telah  ingkar  janji  karena  tidak  memenuhi  isi  daripada  perikatan  yang  telah disepakatinya  dengan  Kreditur atau  pihak  perusahaan.  Adapun  hak  dari  Kreditur yakni: 10
1. Hak untuk menuntut pemutusan padaperikatan atau bila perikatan tersebut sifatnya  timbal  balik,  yang  menuntut  pada  pembatalan  perikatan “ ontbinding ”;
2. Hak untuk menuntut dipenuhi perikatan yang telah disepakati “ nakomen ”;
3. Hak  untuk  meminta  atau  menuntut  ganti  rugi/  ganti  kerugian  “ schade vergoeding ”;
4. Hak  untuk  menuntut  dalam  pemutusan/  pembatalan  perikatan  dengan ganti rugi/ganti kerugian;
5. Hak untuk dipenuhinya perikatan dengan adanya ganti kerugian.
Wanprestasi/ingkar janji yang menyebabkan salah satu pihak menjadi merugi atau dirugikan serta kerugian itulah yang dihindari dalam bisnis oleh perusahaan, perusahaan  pembiayaan  akan  menderita  kerugian  disebabkan  oleh  debiturnya yang  ingkar  dari  perikatannya  yang  telah  disepakati  bersama  antara  debitur  dan kreditur. Namun pada dasarnya, wanprestasi/ingkar janji dapat berupa sama sekali tidak terpenuhinya prestasi, atau prestasi prestasi tidak sepenuhnya dilakukan atau juga bisa karena atau disebabkan telah melakukan yang dilarang dalam perjanjian yang  telah  disepakati.  Prestasi  tidak  lain  merupakan  suatu  keharusan  atau kewajiban  yang  wajib  ditunakan  dan  dipenuhi  oleh  debitur/nasabah  kepada kreditur  dalam  hal  ini  perusahaan  pembiayaan  dalam  setiap  perikatan  yang  telah disepakati  kedua  belah  pihak.  Prestasi  ini  juga  biasa  disebut  dengan  objek perikatan  yang  menjadi  hak  kreditur  untuk  dipenuhi  kepada  kreditur  atau perusahaan pembiayaandan kewajiban debitur yaitu memenuhi tuntutan tersebut. 11
9 Mariam Darus Badrulzaman, et.al., “ Kompilasi Hukum Perikatan” , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, hal.18.
10 Ibid , hal.21.
11 Marilang,  “ Hukum  Perikatan:  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian ”,  Makassar:
Indonesia Prime, 2017, hal.109.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Debitur  atau  nasabah  yang  telah  mendapatkan  suatu  kredit  dari  kreditur kendaraan  bermotor  misalnya  Mobil  dari  perusahaan  pembiayaan,  dalam perjanjian  yang  telah  disepakati  tentunya  antar  kedua  belah  pihak  tentunya  akan memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah dana secara angsuran berdasarkan isi dari perjanjian yang disepakati bersama antar kedua belah pihak. Namun yang sering terjadi ialah nasabah terlambat menunaikan kewajibannya dengan terlambat membayar  angsurannya  sesuai  dengan  tanggal  jatuh  tempo  setiap  bulannya  atau juga  nasabah  membayar  pada  renteng  waktu  tertentu  akan  tetapi  jumlah jumlahnya  tidak  mencukupi,  bahkan  bisa  juga  nasabah  itu  juga  menunggak pembayarannya dalam menjalankan kewajibannya yang harus nasabah tunaikan. Dalam  pasal  1313  KUHPerdata  ditafsirkan  hubungan  hukum  yang  lahir  dari para  pihak  yang  telah  mengikatkan  dirinya  adalah  suatu  hubungan  hukum  yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak “bahwa  setiap  orang  dapat  melakukan  perjanjian  dan  dalam  perjanjian  tersebut akan  mengikat  para-para  pihak  yang  membuatnya”. 12 Perikatan  merupakan  hal yang mengikat antara orang satu dengan orang yang lain. 13
Pada  perusahaan  pembiayaan  seperti  pengadaan  mobil  atau  sepeda  motor merupakan  objek  perjanjian  pembiayaan  yang  merupakan  hubungan  hukum pembiayaan,  akan  menjadi  suatu  jaminan  yang  sewaktu-waktu  akan  diambil kembali  oleh  perusahaan  pembiayaan  apabila  nasabah  atau  debitur  lalai  dalam menunaikan  kewajibannya  yaitu  lalai  membayar  angsurannya.  Semakin  lama pembayaran  tidak  dibayarkan  atau  tidak  tepat  waktu  atau  terlambat  mebayar angsuran  maka  semakin  besar  pula  peluang  untuk  ditarik  atau  ditariknya  obyek jaminan  oleh  perusahaan  pembiayaan,  baik  secara  paksa  oleh  perusahaan pembiayaan  maupun  ditarik  dengan  melakukan  upaya  hukum  sesuai  ketentuan hukum yang berlaku. Perampasan jaminan juga dapat dilakukan secara paksa pada fakta dilapangan oleh sekelompok orang tertentu selaku penagih ( Debt collector ) baik di jalanan maupun ditempat parkiran sekalipun.
Kendaraan  bermotor  sebagai  jaminan  menggunakan  modal  atau  di  letakkan jaminan  fidusia  dimana  pengertiannya  yaitu  barang  atau  benda  jaminannya  telah dalam  penguasaan  debitur  meskipun  belum  dilunasi  sampai  dengan  batas  waktu tertentu.  Akan  tetapi  apabila  telah  wanprestasi/ingkar  janji  seperti  telah menunggak  pembayarannya  angsurannya  meskipun  itu  sebulan  atau  sehari  sejak jatuh  tempo,  maka  objek  jaminan  tersebut  masih  rentan  terhadapa  pengambilan kembali  oleh  debitur  dalam  hal  ini  perusahaan  pembiayaan.  Sertifikat  jaminan fidusia dalam hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan nasabah atau debitur baru hanya  pada  sebatas  atau  sifatnya  sementara  atau  campur  tangan  secara  hukum oleh perusahaan pembiayaan masih besar.
Namun,  pada  fakta  praktik  di  lapangan  biasanya  perusahaan  atau  kreditur selalu  menghiraukan  peletakan  jaminan  fidusia  pada  setiap  unit  yang  ada  pada nasabahnya  yang  mengikatkan  perjanjian  kendaraan  kepada  perusahaan pembiayaan  atau  juga  kadang  belum  menerbikan  atau  belum  mengurus  proses
12 Mirna  Wahyuni  dan  Istiqamah,  “ Penyelesaian  wanprestasi  Perjanjian  Sewa  Beli  Motor Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda ” (Jurnal ALDEV) nomor 2 (maret 2020) hal. 34.
13 Abdulkadir  Muhammad  “ Hukum  Perdata  Indonesia ”  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2000, hal. 198.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Halaman 259-270
pembuatan surat bukti pemilikan kendaraan bermotor/BPKB, ketika sedang dalam jangka  waktu  pembayaran  angsurannya.  Beda  lagi  apabila  angsurannya  belum dilunasi,  maka  penguasaan  atas  objek  jaminan  fidusia  sudah  benar-benar  beralih kepada  nasabah  atau  debitur  yang  bersangkutan.  Dalam  aspek  hukumnya, penguasaan  atas  benda  yang  menjadi  jaminan  suatuutang  yang  akan  melahirkan hak kebendaan yang memberikan keuntungan kepada kreditur dalam hal di mana debitur  tak  dapat  melakukan  pembayaran  kewajibannya  serta  sekaligus  memberi fungsi  perlindungan  secara  hukum  kepada  kreditur  dalam  pelaksanaan  utang piutangnya. 14
Lembaga  pembiayaan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  diawasi  atau diatur  oleh  OJK  /  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  peraturan  Undang-Undang nomor  21  Tahun  2011,  pengawasan  dan  pengaturannya  terdapat  pada  Pasal  55 ayat (1). fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegaiatan jasa keuangan pada sektor Pasar Modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya  yang  beralih  dari  Menteri  Keuangan  dan Badan  Pengawasan  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Otoritas  Jasa Keuangan. 15

## 2. Kedudukan  Hukum  Perusahaan  Pembiayaan  Atas  Objek  Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia oleh Debitur
Jaminan  Fidusia  merupakan  jaminan  kebendaan  yang  dapat  memberikan suatu  keuntungan  ekonomis  terhadap  pelaku  usaha  apabila  dibanding  terhadap benda  jaminan  sehingga  usaha  yang  sedang  dijalankan  dari  adanya  penguasaan terhadap  kebendaan  yang  telah menjadi  jaminan  sehingga  usaha  yang  dijalankan tetap  dapat  berlangsung  serta  pinajaman  kredit  kemudian  dapat  dikembalikan dengan tanpa hambatan atau lancar. Fidusia itu sendiri merupakan penggalan dari hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  dengan  dasar  kepercayaan  dengan  benda  yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. 16
Secara  Yuridis  hanya  hak  kepemilikan  daja  yang  dapat  dilaihkan  sedang barangnya tetap ada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Perjanjian fidusia sifatnya accesoir yang artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu tentunya perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan terhapusnya perjanjian  fidusia.  Namun  perjanjian  ini  merupakan  suatu  perjanjian  obligatoir, sebab pemberi fidusia atau kreditur dan penerima fidusia atau debitur terikat janji untuk melaksanakan atau memberikan sesuatu.
Perjanjian  fidusia  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Nomor  42 Tahun 1999  merupakan  perjanjian  kebendaan  murni  diatur  tersendiri  dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem dalam jaminan kebendaan. Pentingnya kewajiban  yang  melekat  pada  debitur  harus  dipenuhi.  Kewajiban-nya  yaitu, kewajiban  memberikan  sesuatu,  melakukan  sesuatu,  dan  untuk  tidak melaksanakan  sesuatu  yang  dinamakan  sebagai  prestasi.  Namun  debitur  apabila
14 Ferdi Hardiansyah, “ Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia di Indonesia ”, JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 7 (Agustus 2022), hal.572 .
15 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Pasal  55  ayat (1).
16 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
tidak memenuhi  prestasinya maka  dikenal  sengan  istilah  wanprestasi  atau ingkar janji  atau  cedera  janji.  Perjanjian  diatikan  suatu  “hubungan  hukum  antara  dua pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  yang  menimbulkan  akibat  hukum”. 17 Permasalahan  secara  yuridis  yakni  apabila  debitur  yang  memberikan  jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajibannya terhadap debitur yang seharusnya telah  diperjanjikan,  kelalaian  dari  debitur  merupakan  bukti  adanya  wanprestasi. Fungsi  jaminan  secara  yuridis  merupakan  suatu  bentuk  kepastian  hukum  dalam pelunasan hutang dalam suatu bentuk perjanjian hutang piutang. 18
Pendapat  atau  menurut  Subekti  mengenai  wanprestasi  yaitu  “apabila  si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia telah melakukan wanprestasi, artinya debitur telah alpa atau lalai atau ingkar janji atau  melanggar  perjanjian,  bila  ia  melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang  tidak boleh dilakukan”. 19
Pendapat  dari  M.  Yahya  Harahap  yang  dimaksud  dengan  wanprestasi  yaitu “Pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat  waktunya  atau  dilaksanakan  tidak menurut selayaknya seseorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi  apabila  dia  dalam  melakukan  pelaksanaan  perjanjian  telah  lalai sehingga  “terlambat”  dari  jadwal  waktu  yang  ditentukan  atau  dalam melaksanakan tidak menurut sepatutnya atau selayaknya”. 20
Wanprestasi  debitur  pada  prinsipnya  dapat  dikategorikan  dalam  tiga  hal yaitu: 21
1) Apabila nasabah atau debitur tidak membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai dengan waktu yang teah ditentukan;
2) Debitur  pemberi  fidusia  lalai  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar utang  kepada  pihak  bank  dan  cukup  hanya  dibuktikan  dengan  lewatnya waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  tanpa  adanya  teguran  dari juru sita;
3) Wanprestasi  tidak  diatur  dalam  akta  perjanjian  jaminan  fidusia  namun cukup diatur dalam perjanjian pokok.
Ketika  dabitur  wanprestasi,  maka  hal  yang  akan  dilakukan  oleh  kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut adalah dengan menjual jaminan atau kebendaan  yang  telah  dijaminkan  debitur.  Masalah  akan  menjadi  rumit  apabila diketahui  bahwa  ternyata  debitur  juga  memiliki  lebih  dari  satu  kreditur  dalam perjanjian  jaminan  fidusia.  Karena  lebih  dari  satu  kreditur  ini  tentunya Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  memberikan  kedudukan  yang  berbeda  antar
17 Revandio  Herdruno  Moenandar,  Rory  Jeff  Akyuwen,  Sarah  Selfina  Kuahaty,
“ Pelaksanaan  Jaminan  Fidusia  di  Masa  Pandemi  Covid-19 ”,  TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1 Nomor 10, (Desember 2021), hal.1026.
18 Imam  Wahyu  Jati,  “ Eksistensi  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU/-XVII/2019  Terhadap  Pengujian  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia ”,  AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi 1 (Juni 2021), hal. 3.
19 Soebekti,  “ Jaminan-jaminan  untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia ”, Bandung, 1982, hal. 1.
20 M. Yahya Harahap, “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ”, Gramedia, Jakarta, 1989, hal.60.
21 H. Tan Kamelo, “ Hukum Jaminan Fidusia  yang Didambakan ”, Alumni, Bandung, 2004, hal.198.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
pada  kreditur.  Kreditur  yang  pertama  mendaftarkan  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia  diberikan  hak  yang  didahulukan  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  28  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  itu. 22 Kreditur  dapat  meminta  ganti rugi kepada dibitur melakui eksekusi atas jaminan fidusia. 23
Setelah  di  undangkannya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  semakin jelas dan secara eksplisit dinyatakan bahwa jaminan fidusia memiliki hak preferen. Yang termasuk dengan hak preferensi ialah hak yang dimiliki kreditur pemegang jaminan  tertentu  untuk  terlebih  dahulu  diberikan  haknya  (dibandingkan  dengan kreditur  lain”  atas  pelunasan  piutang  yang  diambil  terhadap  hasil  jual  barang jaminan. 24
Hubungan  hukum  antara  perusahaan  pembiayaan  dengan  debitur  selaku nasabah  yaitu  adanya  hubungan  hukum  perjanjian  dan  perikatan  atau  hukum kontrak.  Terdapat  kesamaan  prinsip-prinsipnya  dengan  perjanjian  kredit  bank. Terdapat  adanya  prinsip droit  de  preferent dalam  hukum  jaminan  fidusia  yang memiliki  arti  mengenai  hak  jaminan  fidusia  memberikan  kedudukan  yang didahulukan  bagi  kreditur  pemegang  sertifikat  jaminan  fidusia  dari  kreditur lainnya. Dengan terdapatnya preferensi sangatlah diuntungkan dan juga sangatlah menguntungkan untuk kreditur pemegang hak jaminan fidusia yang pertama kali mendaftarkan  tersebut  karena  kreditur-kreditur  lainnya  yang  konkuren  harus mengalah.
Kreditur  Konkuren  merupakan  kreditur  yang  tidak  memiliki  hak  untuk mengambil  pelunasan  terlebih  dahulu,  dengan  demikian  kreditur  konkuren  yaitu kreditur  yang  diharuskan  berbagi  dengan  para  kreditur  lain  secara  proporsional, yakni  dalam  perbandingan  dengan  besarnya  tagihan  masing-masing  berdasarkan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang dibebankan hak jaminan. Dalam Pasal  1  ayat  8  UUJF  menjelaskan  bahwa  “Kreditur  adalah  pihak  yang  memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang”. 25
Kemudian  kreditur  prepeferen  tidak  sama  halnya  dengan  kreditur  konkuren dimana  kreditur  konkuren  memperoleh  pelunasan  utang  atas  objek  jaminan fidusia  apabila  kreditur  preferen  telah  terpenuhi  haknya  terhadap  mendapatkan suatu  pelunasan  utang.  Terlebih  lagi  pada  Pembiayaan  dalam  hal  ini  mengenai Fidusia  benda  bergerak  yang  kadang  kala  dalam  proses  penagihan  hutang  ke debitur yang wanprestasi atau ingkar janji sulit untuk menagih karena selalu ada saja  alasan  dari  debitur  tersebut,  ada  yang  tidak  tinggal  di  rumahnya  sedangkan kendaraannya  berada  di  kediaman  tersebut,  ada  juga  yang  membuat  surat keterangan  kehilangan  dari  kepolisian  dan  hal  semacam  ini  seharusnya  perlu  di dudukkan perkaranya karena dalam perjanjian sudah tertuang apa yang boleh dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  debitur  terhadap  kreditur/pembiayaan,  ada  juga  yang bersikeras tidak mau memberikan unit kendaraannya, ada juga yang minta digugat
22 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
23 Apul  Oloan  Sipahutar,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,
“ Pelaksanaan Ekseskusi Jaminan Fidusia dalam Praktek Pada Debitur yang Wanprestasi ”, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomore 1 Tahun 2022, hal. 148.
24 Munir  Fuady,  “ Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktik ”,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2002, hal.103.
25 Op.cit, UUJF Pasal 1 angka 8.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
di  pengadilan  terlebih  dahulu,  ada  juga  yang  meskipun  telah  dimenangkan  oleh pembiayaan  di  pengadilan  tetap  juga  tidak  mau  membayar  hutangnya  yang tertunggak  dan  juga  tidak  mau  menyerahkan  unitnya  Dll.  Hal  semacam ini  yang mejadi  keresahan  dalam  kalangan  perusahaan  penyedia  modal  atau  perusahaan penyedia pembiayaan lainnya.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  hukum  dalam  melangsungkan proses  akad  pembelian  unit  kendaraan  dalam  suatu  pembiayaan  sehingga masyarakat  tidak  mengetahui  kewajibannya,  baik  ada  atau  tiadanya  unit  dalam kekuasaan debitur bukan berarti apabila unit telah hilang atau tidak berada dalam penguasaan  debitur  bukan  berarti  tanggung  jawaban  mengangsur  pembayaran pada pembiayaan juga terhenti, melainkan sebaiknya dan seharusnya debitur tetap menjalankan  kewajibannya  karena  telah  terikat  oleh  suatu  perjanjian  antara perusahaan  penyedia  leasing  atau  pembiayaan  dengan  debitur  itu  sendiri  yang menggunakan  layanan  perusahaan.  Dalam  era  yang  terus  berkembang  ini sebaiknya  masyarakat  lebih  peka  lagi  terhadap  hukum  yang  mengikatnya  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  baik  yang  dibuatnya  sendiri  maupun yang disampaikan secara lisan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Hubungan hukum perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia, Hubungan Hukum  Perusahaan  Pembiaayaan  dengan  Debiturnya  selaku  Nasabah  adanya hubungan  hukum  berdasarkan  kontrak  atau  perjanjian  yang  mengikat,  dimana memiliki  kesamaan  dengan  prinsip  dalam  perjanjian  kredit  perbankan  yang meliputi  jaminan  pokok,  tambahan  dan  utama  yang  merupakan  suatu  jaminan yang  tentunya  tertuang  pada  perjanjian  antara  para  pihak.  Perjanjian  inilah  yang menjadi dasar atau undang-undang untuk para pihak yang sepakat.
Jaminan  Fidusia  merupakan  jaminan  kebendaan  yang  dapat  memberikan suatu  keuntungan  ekonomis  terhadap  pelaku  usaha  apabila  dibanding  terhadap benda  jaminan  sehingga  usaha  yang  sedang  dijalankan  dari  adanya  penguasaan terhadap  kebendaan  yang  telah menjadi  jaminan  sehingga  usaha  yang  dijalankan tetap  dapat  berlangsung  serta  pinajaman  kredit  kemudian  dapat  dikembalikan dengan tanpa hambatan atau lancar. Fidusia itu sendiri merupakan penggalan dari hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  dengan  dasar  kepercayaan  dengan  benda  yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik.

## 2. Saran
Dengan  memperhatikan  adanya  suatu  kesenjangan  dalam  suatu  perjanjian yang  telah  mengikat  dalam  hal  ini  dalam  jaminan  fidusia  di  perusahaan  leasing atau  pembuayaan  sebaiknya  lebih  diberikan  keweangan  untuk  mengambil  unit kendaraan terhadap perusahaan pemberi fasilitas pembiayaan.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Badrulzaman,  Mariam  Darus,  et.al.,  “ Kompilasi  Hukum  Perikatan” ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011.
Fuady,  Munir,  “ Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktik ”,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002.
Harahap,  M.  Yahya, “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ”, Gramedia, Jakarta, 1989.
Kamelo,  Tan,  “ Hukum  Jaminan  Fidusia  yang  Didambakan ”,  Alumni,  Bandung, 2004.
Marilang, “ Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian ”, Makassar: Indonesia Prime, 2017.
Miru,  Ahmadi, “Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak” ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Muhammad, Abdulkadir “ Hukum Perdata Indonesia ” Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen,  “ Hukum  Perdata : Hak  Jaminan  Atas  Tanah” , Liberty Yogyakarta, 1981.
Soebekti, “ Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia ”, Bandung, 1982.
Sunaryo, “Hukum Lembaga Pembiayaan” , Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Syahrani,  Riduan,  “ Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum” ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung 2004.
Umam,  Khotibul, “Hukum Lembaga Pembiayaan, Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna  Jasa  Lembaga  Pembiayaan” ,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 2010.

## Jurnal
Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  “ Pelaksanaan  Ekseskusi  Jaminan  Fidusia  dalam  Praktek  Pada Debitur yang Wanprestasi ”, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomore 1 Tahun 2022.
Enni  Martalena  Pasaribu,  Darwinsyah  Minin,  Marlina  dan  M.  Citra  Ramadhan, “ Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan Oleh Debitur  Kepada  Pihak  Lain ”  ARBITER:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum, Volume 1 Nomor 1 2019.
Ferdi  Hardiansyah,  “ Pelaksanaan  Parate  Eksekusi  dalam  Jaminan  Fidusia  di Indonesia ”,  JISOS:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Volume  1,  Nomor  7  (Agustus 2022).
I  Gusti  Ayu  Dwi  Meilaputri,  Luh  Putu  Suryani  dan  Pt.  Gd.  Seputra,  “ Kekuatan Hukum  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  didaftarkan  Setelah  Terjadinya Wanprestasi ”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2019.
Revandio  Herdruno  Moenandar,  Rory  Jeff  Akyuwen,  Sarah  Selfina  Kuahaty,
“ Pelaksanaan  Jaminan  Fidusia  di  Masa  Pandemi  Covid-19 ”,  TATOHI:

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura,  Volume  1 Nomor 10, (Desember 2021).
Wahyuni, Mirna dan Istiqamah, “ Penyelesaian wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Motor  Berdasarkan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda ”  (Jurnal  Aldev)  nomor  2 (maret 2020).

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55 ayat (1).