## HUBUNGAN KETEPATAN PEMBERIAN KODE DIAGNOSA DAN TINDAKAN TERHADAP PERSETUJUAN KLAIM BPJS
Siswati, Selvy Lindu Pratami
Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul,
Jalan Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat, 11510 siswatiaries@yaho.com

## Abstract
The accuracy of coding diagnoses and patient action is very important because it is useful to facilitate  the  presentation  of  information  services  mainly  as  a  determinant  of  patient treatment costs. Implementation of the coding performed by the coder with the ICD-10 and ICD-9.  The  aim  of  research  to  get  an  idea  of  the  accuracy  of  the  coding  relationship diagnosis  and  action  on  approval  of  claims  BPJS  2015.  This  study  uses  an  observational cross-sectional  approach,  samples  taken  by  way  of  systemic  random  sampling  with  a checklist  and  using  chi  square  test.  Based  on  the  results  of  research  and  discussion  of  the accuracy of  coding diagnoses and actions which 47  (54.7%) while the inappropriateness of coding  diagnoses  and  measures  a  total  of  39  (45.3%).  BPJS  claims  received  approval  35 (40.7%)  whereas  there  rejected  51  (59.3%).  While  the  results  of  the  chi-square  test  the accuracy  of  the  coding  relationship  diagnosis  and  action  on  the  approval  of  claims  BPJS Hospital Qadr significance values obtained from statistical test results ie, p = 0.0001. The p value  <0.05,  which  means  that  Ho  refused  and  H1  accepted  that  there  is  a  relationship between the accuracy of coding diagnoses and action on approval BPJS claims. So that there is  a  relationship  between  the  accuracy  of  coding  diagnoses  and  action  on  approval  BPJS claims.
Keywords: code provision accuracy diagnosis and action, claims agreement bpjs

## Abstrak
Ketepatan  pemberian  kode  diagnosis  dan  tindakan  pasien  sangat  penting  karena  berguna untuk  memudahkan  pelayanan  pada  penyajian  informasi  terutama  sebagai  penentu  biaya pengobatan pasien. Pelaksanaan pengkodean dilakukan oleh koder dengan ICD-10 dan ICD- 9.  Tujuan  penelitian  untuk  mendapatkan  gambaran  hubungan  ketepatan  pemberian  kode diagnosa  dan  tindakan  terhadap  persetujuan  klaim  BPJS  tahun  2015.  Penelitian  ini menggunakan  metode cross sectional melalui  pendekatan  observasional,  sampel  yang  di ambil dengan cara systemic ramdom sampling dengan daftar tilik dan menggunakan uji chi square. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  ketepatan  pemberian  kode  diagnosa dan  tindakan  yaitu  47  (54,7%)  sedangkan  ketidaktepatan  pemberian  kode  diagnosa  dan tindakan  sebanyak  39  (45,3%).  Persetujuan  klaim  BPJS  yang  diterima  35  (40,7%) sedangkan  ditolak  ada  51  (59,3%).  Sedangkan  hasil  uji chi-square hubungan  ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap  persetujuan  klaim  BPJS  di  Rumah  Sakit Qadr  diperoleh  nilai  signifikasi  dari  hasil  uji  statistik  yaitu  p  =  0,0001.  Nilai  p  tersebut  < 0,05,  artinya  Ho  ditolak  dan  H 1 diterima  sehingga  ada  hubungan  antara  ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap  persetujuan  klaim  BPJS.  Sehingga  ada hubungan  antara  ketepatan  pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap  persetujuan klaim BPJS.
Kata kunci : ketepatan pemberian kode diagnosa dan tindakan, persetujuan klaim bpjs

## Pendahuluan
Menurut  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  nomor  12  tahun  2013  tentang jaminan  kesehatan,  BPJS  kesehatan  adalah badan  hukum  yang  di  bentuk  untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.  Peserta  BPJS  adalah  setiap  orang yang  telah  membayar  iuran  dengan  biaya sendiri  (Non  PBI)  atau  iuran  yang  dibayar oleh  pemerintah  (PBI).  Pelaksanaan  BPJS kesehatan  dimulai  sejak  01  januari  2014  di rumah  sakit  dan  secara  bertahap  di  rumah sakit swasta.
Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan  kesehatan  tingkat  lanjut  sebagai komponen pendukung terlaksananya program jaminan  kesehatan  nasional  yang  dikelola oleh  BPJS.  Fungsi  utama  rumah  sakit  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  adalah sesuai  dengan  standar  pelayanan  kesehatan. Pelayanan  tersebut  harus  disertai  dengan adanya  sarana  penunjang  yang  memadai salah satunya penyelenggaraan sistem rekam medis.
Dalam  proses  penagihan  klaim  jaminan kesehatan nasional, penagihan tidak langsung ke pemerintah tetapi diserahkan kepada pihak BPJS.  Pengajuan  pembiayaan  dibutuhkan untuk  persyaratan  klaim  yang  diajukan kepada verifikator. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  36 tahun  2015  klaim  adalah  permintaan pembayaran  biaya  pelayan  kesehatan  oleh fasilitas kesehatan kepada badan penyelenggaraan  jaminan  kesehatan  sosial. Dalam  klaim  dilakukan  proses  verifikasi terhadap  persyaratan  pengajuan  klaim  yang menjadi  dasar  penagihan  biaya  verifikasi adalah sebuah pemeriksaan terhadap laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya.  Didalam  proses  verifikasi  klaim BPJS  ternyata  mengalami  banyak  kendala yang  terjadi  salah  satunya  ialah  penolakan berkas  oleh  verifikator.  Penolakan  ini  terjadi karena  pengkodean  yang  kurang  tepat,  tidak adanya pemeriksaan penunjang medis, resume yang tidak lengkap sehingga mengakibatkan  penolakan  yang  berujung pada  tertundanya  proses  klaim  BPJS. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Siti  Maria  Ulfah,  dkk  di  Rumah  Sakit  Islam Sultan  Agung  Semarang  tahun  2011  tentang hubungan  kelengkapan  dokumen  rekam medis  dengan  persetujuan  klaim  jamkesmas oleh  verifikator  dengan  sistem  INA  CBGs periode  triwulan  IV  dari  94  sampel  rekam medis  yang  lengkap  90,4%,  rekam  medis tidak  lengkap  9,6%,  klaim  tertunda  52,1% dan  klaim  diterima  47%  yang  diteliti
menggunakan  uji  statistik  dengan  uji chi- Square dengan  hasil  p ≤  0,003, menunjukan bahwa  adanya  hubungan  signifikan  antara kelengkapan dokumen rekam medis terhadap persetujuan  klaim  jamkesmas  dengan  sistem INA CBGs.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Nur Hidayah, Dyah Ernawati, S.Kep.Ns,M.kes tahun 2014
tentang keakuratan  analisis  kode  utama  diagnosa pasien  BPJS  tehadap  penolakan  verifikator  di rumah  sakit  permata  medika  semarang dengan  102  sampel,  dari  50  DRM  diperoleh hasil  bahwa  pengembalian  klaim  tidak didasarkan  hanya  dari  diagnosa  utama  saja, tapi  dari  diagnosa  lain  juga,  diagnosa  utama dan  kode  penyakit  dokter  sudah  akurat  tapi diagnosa lain yang dipertanyakan.yang dikembalikan  oleh  verifikator  50  karena ketidaktepatan  koding.  diagnosa  utama  yang akurat  33  (66%)  dan  kode  diagnosa  utama yang tidak akurat 17 (34%).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Veni Vais
Vandar tentang hubungan ketepatan  kode  diagnosa  pasien  caesarean section terhadap pembayaran klaim jamkesmas  di  Rumah  Sakit  Ariya  Medika Tangerang,  sampel  143  rekam  medis.  Hasil analisa  menunjukkan  bahwa  sebanyak  118 (93.7%)  kode  diagnosis  yang  tidak  tepat dengan  pembayaran  klaim  yang  terhambat, sedangkan  sebanyak  9  (52.9%)  kode diagnosis  yang  tepat  dengan  pembayaran klaim yang terhambat, sedangkan sebanyak 8 (6,3%) tidak tepat tidak terhambat, sedangkan  8  (6,3%)  tepat  dan  tidak terhambat. Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan  bahwa  p-value  =  0.000 (P<0.05)  artinya  ada  hubungan  yang signifikan  antara  ketepatan  kode  diagnosis pasien caesarean section dengan pembayaran klaim  asuransi  Jamkesmas.  Kesimpulan penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masih banyaknya koding diagnosis pasien caesarean section tidak  tepat  yang  mengakibatkan terhambatnya  pembayaran  klaim  asuransi Jamkesmas di RS Ariya Medika.
Berdasarkan observasi awal dan wawancara  Kepala  Unit  Rekam  Medis  di Rumah  Sakit  Qadr  Tangerang,  pada  proses pengkodean  koder  hanya  melihat  pada volume I ICD-10, keadaan ini memungkinkan dalam  proses  pengkodean  terjadi  kesalahan yang  mengakibatkan  kode  menjadi  tidak tepat. verifikator akan mengembalikan berkas klaim  untuk  direvisi.  Dari  hasil  analisis  10 sampel  yang  diteliti  3  sampel  yang dikembalikan karena ketidaktepatan pengodean  diagnosa  dan  tindakan  sehingga
dikembalikan kepada pihak rumah sakit.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  ada  hambatan dalam  proses  klaim  kepada  pihak  BPJS sehingga  dapat  menghambat  pembayaran klaim. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti mengenai  Hubungan  Ketepatan  Pemberian Kode  Diagnosa  dan  Tindakan  Pasien  Rawat Inap  terhadap  Pesetujuan  Klaim  BPJS  di Rumah Sakit Qadr Tangerang.
Berdasarkan  hasil  permasalahan  yang ditemukan pada pengamatan peneliti menumukan masalah yaitu “Bagaimana Hubungan Ketepatan Pemberian Kode
Diagnosa Penyakit dan Tindakan Pasien Rawat Inap  terhadap  Persetujuan  Klaim  BPJS  di Rumah Sakit Qadr Tangerang ?.
Adapun  tujuan  khusus  penelitian  ini  yaitu untuk  mengidentifikasi  ketepatan  pemberian kode  diagnosa  penyakit  dan  tindakan  pasien rawat  inap  dan  mengidentifikasi  persetujuan klaim  BPJS  pasien  rawat  inap  serta menganalisa  hubungan  ketepatan  pemberian kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap persetujuan  klaim  BPJS  pada  pasien  rawat inap di Rumah Sakit Qadr Tangerang.

## Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di ruang Rekam Medis dan  Informasi  Kesehatan  Unit Casemix Rumah  Sakit  Qadr  Tangerang,  dilaksanakan pada  Februari  2016.  Desain  Penelitian  yang
digunakan  adalah cross  sectional melalui pendekatan  observasional  pada  rekam  medis pasien  rawat  inap.  Sampel  yang  didapat menggunakan cara systematic random sampeling yang  diambil  yaitu  data  sekunder November-  Desember  2015.  Jumlah  sampel minimal  peneliti  adalah  46  berkas  sehingga peneliti  mengambil  sampel  86  berkas  klaim. Sedangkan analisis yang dilakukan untuk melihat  hubungan  antar  variabel  dependen dan variabel independent yaitu uji kai kuadrat ( chi squre).

## Hasil Penelitian 1. Analisis Univariat
Ketepatan Pemberian Kode Diagnosa dan Tindakan Tingkat ketepatan
pengkodean dikategorikan  menjadi  2  yaitu  pengkodean tepat  dan  tidak  tepat.  Dikategorikan  tepat apabila  variabel  kode  diagnosa  diisi  sesuai dengan  kelengkapan  penulisan  diagnosa  dan tindakan  pada  resume  medis  dikategorikan tidak  tepat  apabila  variable  kode  diagnosa tidak  diisi  sesuai  dengan  kelengkapan penulisan diagnosa dan tindakan pada resume medis.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang diperoleh  dari  86  resume  medis  rawat  inap, maka  tingkat  ketepatan  pengkodean  sebagai berikut:
Tabel 1
Ketepatan Pemberian Kode Diagnosa dan Tindakan di Rumah Sakit Qadr Tangerang tahun
2015 Ketepatan kode Persentase diagnosa dan Jumlah (%) tindakan Tepat 47 54,7 % Tidak tepat 39 45,3 % Total 86 100 % Sumber : Data Primer
Berdasarkan  tabel  4.1  dapat  diketahui bahwa  dari  jumlah  86  resume  medis  rawat inap  di  Rumah  Sakit  Qadr,  ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan sebanyak 47 (54,7%) sedangkan
ketidaktepatan pemberian kode diagnosa dan tindakan sebanyak 39 (45,3%).

## Kelengkapan Klaim
Tingkat kelengkapan berkas klaim
dikategorikan  menjadi  2  yaitu  lengkap  dan tidak  lengkap.  Dikategorikan  lengkap  apabila variable  persyaratan  klaim  lengkap  dan dikategorikan  tidak  lengkap,  lengkap  apabila variable  persyaratan  klaim  ada  dan  tidak lengkap  apabila  persyaratan  tidak  dilengkapi, berdasarkan  hasil  observasi  yang  diperoleh dari  86  resume  medis  rawat  inap,  diperoleh tingkat kelengkapan klaim sebagai berikut:
Tabel 2
Kelengkapan Klaim di Rumah Sakit Qadr Tangerang tahun 2015
Kelengkapan  Jumlah  Persentase klaim (%) Lengkap 61 70,9 % tidak lengkap 25 29,1 % Total 86 100 % Sumber : Data Primer
Berdasarkan  tabel  4.2  dapat  diketahui bahwa dari jumlah 86 sampel di Rumah Sakit Qadr,  klaim  lengkap  61  (70,9%)  sedangkan klaim yang tidak lengkap ada 25 (29,1%).

## Persetujuan Klaim BPJS
Persetujuan  Klaim  BPJS  dikategorikan menjadi  2  yaitu  klaim  diterima  dan  klaim
ditolak.  Dikategorikan  diterima  jika  klaim diterima oleh verifikator dan klaim ditolak jika klaim  tidak  diterima  oleh  pihak  verifikator, berdasarkan  hasil  observasi  yang  diperoleh dari  86  resume  medis  rawat  inap,  diperoleh tingkat  persetujuan  klaim  BPJS  sebagai berikut
Tabel 3 Persetujuan Klaim BPJS di Rumah Sakit Qadr Tangerang tahun 2015 Persetujuan Jumlah  Persentase Klaim JKN (%) Diterima 35 40,7% Ditolak 51 59,3% Total 86 100 % Sumber : Data Primer
Berdasarkan  tabel  4.3  dapat  diketahui bahwa dari jumlah 86 sampel di Rumah Sakit Qadr,  persetujuan  klaim  BPJS  yang  diterima 35  (40,7%)  sedangkan  ditolak  ada  51 (59,3%).

## 2. Analisis Bivariat
Uji   hipotesis   yang   digunakan   untuk
mengetahui  hubungan  ketepatan  pemberian kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap persetujuan klaim BPJS dengan menggunakan uji chi-square .  Adapun  hasi  ujgti chi-square yang telah dilakukan antara variabel ketepatan  pemberian  kode  diagnosa  dan tindakan terhadap variabel persetujuan klaim BPJS dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4 Hubungan Ketepatan Kode Diagnosa dan Tindakan Terhadap Persetujuan Klaim BPJS Ketep a Persetujuan klaim T  P  O  95 tan Va  R  % kode diterim a Ditolak lue CI N   (%)  N  (%) 0,0 16,  5,1 Tepat  31   88,6  16  31,4  47  00  9  - Tidak  4    11,4  35  68,6  39  1 56, tepat 1 Total  35   100  51  100  86
Sumber : data primer
Berdasarkan  tabel  4.4  di  atas  bahwa  dari 86  resume  medis,  ditemukan  ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan terhadap persetujuan yang diterima sebanyak 31  (19,1%)  dan  ketidaktepatan  pemberian kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap persetujuan  yang  diterima  sebanyak  4 (15,9%).  Namun  ditemukan  juga  ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan terhadap  persetujuan  yang  ditolak  sebanyak 16  (27,9%)  dan  ketidaktepatan  pemberian kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap persetujuan  yang  ditolak  sebanyak  35 (23,1%).
Berdasarkan hasil uji chi-square hubungan ketepatan  pemberian  kode  diagnosa  dan tindakan  terhadap  persetujuan  klaim  BPJS  di Rumah  Sakit  Qadr  diperoleh  nilai  signifikasi dari hasil uji statistik yaitu p = 0,0001 Nilai p tersebut < 0,05, artinya Ho ditolak dan H 1
diterima atau ada hubungan antara ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan terhadap persetujuan klaim BPJS.
Nilai Odds  Ratio yang  diperoleh  adalah 16,9  artinya  ketepatan  pemberian  kode diagnosa dan tindakan yang tepat mempunyai peluang  persetujuan  klaim  sebesar  16,9  kali dibanding  pemberian  kode  diagnosa  dan tindakan yang tidak tepat.

## Pengujian Hipotesa
Uji  hipotesis  yang  digunakan  untuk mengetahui  hubungan  kelengkapan  klaim terhadap  persetujuan  klaim  BPJS  dengan menggunakan uji chi-square. Adapun hasi uji chi-square yang  telah  dilakukan  antara variabel  kelengkapan  klaim terhadap  variabel persetujuan  klaim  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel 5 Hubungan Kelengkapan Klaim terhadap Persetujuan Klaim BPJS Kelen g Persetujuan klaim T P O 95 kapan va l R % Diterim a Ditolak klaim ue CI N   (%)  N  (%) 0, 0 8, 0  2,1 Lengk ap 32   91,4  29  36,2  61  01 – Tidak  3   10,2  22  14,8  25 29, lengk ap 8 Total  35   100  51  100  86 Sumber data primer
Berdasarkan tabel 4.5 diatas bahwa dari 86 resume  medis,  ditemukan  kelengkapan  klaim terhadap persetujuan yang diterima sebanyak 32  (91,4)  dan  ketidaklengkapan  klaim terhadap persetujuan yang diterima sebanyak 3 (10,2). Namun ditemukan juga kelengkapan klaim  terhadap  persetujuan  yang  ditolak sebanyak  29  (36,2)  dan  ketidaklengkapan klaim  terhadap  persetujuan  yang  ditolak sebanyak 22 (14,8).
Berdasarkan hasil uji chi-square hubungan kelengkapan  klaim  dengan  persetujuan  klaim BPJS di Rumah Qadr diperoleh nilai signifikasi dari  hasil  uji  statistik  yaitu  p  =  0,001  Nilai  p tersebut  <  0,05  artinya  Ho  ditolak  dan  H 1 diterima atau ada hubungan antara kelengkapan klaim terhadap persetujuan klaim BPJS.
Nilai Odds Ratio yang diperoleh adalah 8,0
artinya kelengkapan klaim mempunyai peluang  persetujuan  klaim  sebesar  8,0  kali dibanding ketidaklengkapan persyaratan klaim

## Pembahasan
Ketepatan Pemberian Kode Diagnosa dan Tindakan
Menurut  Anggraini coding (2011)  adalah proses  pengklasifikasian  data  dan  penentuan kode  (sandi)  nomor / alfabet/numerik  untuk mewakilinnya.  Diagnosa  pasien  (ICD)  terdiri dari  nama  penyakit,  proses  penyakit,  causa penyakit,  dan  masalah  terkait  kesehatan. Koding  diagnosa  harus  dilaksanakan  dengan presisi  (sesuai  dengan  aturan  ICD  -10), akurat  (sesuai  dengan  proses  hasil  akhir produk),  dan  tepat  waktu  (  sesuai  episode pelayanan).
Menurut Hatta (2008)
Kode yang dihasilkan  harus  akurat  dan  tepat  sesuai diagnosis,  karena  jika  kode  yang  dihasilkan tidak tepat maka akan mempengaruhi proses klaim.  Kode  R  dijadikan  sebagai  kode diagnosa utama yang mempengaruhi proses klaim  yang  ditolak.  Padahal  pada  aturan sistem  INACBGs,  kode  R  ini  tidak  bisa dijadikan  kode  diagnosa  utama  (Maria  Ulfa, 2011).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  87 sampel,  ketepatan  pemberian  kode  diagnosa dan tindakan sebanyak 47 (54,7%) sedangkan  ketidaktepatan  pemberian  kode diagnosa dan tindakan sebanyak 39 (45,3%).Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
masih terdapat ketidaktepatan pemberian kode diagnosa dan tindakan.
Ketidaktepatan  disebabkan  karena  kode  R digunakan  sebagai  kode  utama  dalam  proses klaim,  dokter  yang  tidak  menulis  diagnosa secara  lengkap,  kurangnya  ketelitian  dalam menentukan  kode  diagnosa  penyakit  dan tindakan dan belum adanya SPO tetap dalam proses  pengkodean  secara  terperinci  dalam pelaksanaan  klaim  dan  ketidaklengkapan pengisian  diagnosa  dan  tindakan  dan  pada resume  medis  yang  mengakibatkan  kode tidak akurat.

## Kelengkapan Klaim BPJS
Menurut  Health  Insurance  Association  of America (HIAA) Klaim adalah proses pengumpulan  bukti  fakta  yang  berhubungan dengan  kejadian  sakit  ataupun  cidera, melakukan perbandingan polis dan menentukan  manfaat  yang  dapat  dibayarkan kepada tertanggung atau pihak penagih.
Menurut  BPJS,  petunjuk  teknik  verifikasi klaim  (2014)  yaitu  Kelengkapan  administrasi yang harus dilengkapi dalam proses klaim dan jika  kelengkapan  administrasi  ini  tidak lengkap  maka  dapat  mempengaruhi  pada persetujuan  verifikator  seperti:  SEP,  KK, kartu  peserta  BPJS,  surat  perintah  rawat, kartu  peserta  billing,  cap  komite  medik  pada kasus  berat,  resume  medis  dan  hasil penunjang  medis,  dan  jika  ada  hasil  operasi. Klaim  diajukan  secara  kolektif  oleh  fasiltas kesehatan  kepada  BPJS  kesehatan  maksimal tanggal  10  bulan  berikutnya  dalam  bentuk softcopy (luaran aplikasi INA CBGs Kementrian  Kesehatan  yang  berlaku)  dan hardcopy  (berkas  pengajuan  klaim).  Salah satu  faktor  klaim  di  tolak  karena  hasil penujang  medis  yang  tidak  mendukung diagnosa  sehingga  dikembalikan  oleh  pihak verifikator (Maria Ulfa, 2011).
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  bahwa dari  jumlah  86  sampel  di  Rumah  Sakit  Qadr, klaim  lengkap  61  (70,9%)  sedangkan  klaim yang  tidak  lengkap  ada  25  (29,1%).  Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat persyaratan  klaim  yang  tidak lengkap  seperti hasil  penunjang  yang  tidak  mendukung diagnosa dan tidak disertakannya cap komite medik pada kasus severity level III.
Berdasarkan  penelitian  ini,  kelengkapan tidak  bisa  dilihat  hanya  dari  diagnosis  saja namun juga dilihat dari data-data pendukung klaim seperti hasil penunjang medis pendukung penegakkan diagnosis yang harus ada  karena  sebagai  data  pendukung  dalam proses  penentuan  diagnosa  sebagai  dasar dalam  penentuan  taruf  yang  harus  dibayar. Hal  ini  merupakan  persyaratan  dalam  proses verifikasi  seperti  dengan  bukti  billing,  bukti penunjang,  bukti  tindakan  medik  (bila  ada operasi  atau  prosedur),  bukti  diagnosis  yang menyebutkan nama dokternya, surat egibilitas pasien dan lain-lain.

## Persetujuan Klaim BPJS
Persetujuan  klaim  adalah  kegiatan  proses verifikasi
oleh verifikator independen terhadap kebenaran administrasi pertanggungjawaban  pelayanan  yang  telah dilaksanakan oleh rumah sakit. Syarat-syarat klaim  lengkap  maka  proses  verifikasi  dapat disetujui,  syarat-syarat  klaim  tidak  lengkap maka  proses  verifikasi  tidak  disetujui  dan dikembalikan  ke  bagian  rekam  medis  dan keuangan untuk dilengkapi administrasinya.
Berdasarkan hasil verifikasi oleh verifikator yang  memilki  kewenangan  untuk  meminta klarifikasi,  memeriksa  kesesuaian  berkas, meminta  kelengkapan  berkas  pendukung (surat  jaminan  pelayanan,hasil  penujang resume  medis,  dan  laporan  operasi)  dan melakukan  pengecekan  ke  rekam  medis  jika diperlukan.
Berdasarkan  penelitian  dari  jumlah  86 sampel  di  Rumah  Sakit  Qadr,  persetujuan klaim  BPJS  yang  di  terima  35  (40,7%) sedangkan  ditolak  51  (59,3%).  Dari  hasil penelitian  ini  disebabkan  karena  ketidak konsitensian  kode  diagnosa  dan  tindakan, kode  R  dijadikan  kode  diagnosa  utama,  hasil penunjang  yang  tidak  mendukung  dignosa ketepatan  kode  diagnosa  dan  tindakan  serta tidak  adanya  cap  komite  medik  pada  kasus berat  dan  faktor  lain  seperti  verifikator menginginkan  satu  kode  untuk  beberapa diagnose.
Hubungan  ketepatan  pemberian  kode diagnosa dan tindakan
terhadap persetujuan klaim BPJS
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Rumah  Sakit  Qadr  Tangerang  diketahui bahwa  ketepatan  pemberian  kode  diagnosa dan tindakan berhubungan dengan persetujuan klaim. Dapat dilihat dari hasil uji chi-square yang memperoleh nilai signifikasi P = 0,0001. Nilai P tersebut < 0,05 apabila nilai nilai  P<0,05  maka  Ho  ditolak  atau  hubungan ketepatan  pemberian  kode  diagnosa  dan tindakan  terhadap  persetujuan  klaim  BPJS. Nilai Odds  Ratio yang  diperoleh  adalah  16,9 artinya  ketepatan  pemberian  kode  diagnosa dan tindakan yang tepat mempunyai peluang persetujuan klaim sebesar 16,9 kali dibanding ketidaktepatan pemberian kode diagnosa dan tindakan.
Dari  hasil  penelitian,  ditemukan  ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan terhadap persetujuan yang diterima sebanyak 55  (93,2%)  dan  ketidakakuratan  pemberian kode  diagnosa  dan  tindakan  terhadap persetujuan  yang  diterima  sebanyak  5 (18,5%).  Namun  ditemukan  juga  ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan terhadap  persetujuan  klaim  yang  ditolak sebanyak  4  (6,7%)  dan  ketidaktepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan terhadap persetujuan yang ditolak sebanyak 22 (81,4%).
Hal  ini  dikarenakan  penulisan  diagnosa yang lengkap dapat menghasilkan pengkodean  yang  tepat  karena  diagnosa ditulis  secara  lengkap,  jelas,  spesifik,  dan konsisten. Pernyataan ini dikemukakan, Hatta (2008) bahwa penulisan diagnosa yang jelas, lengkap  dan  konsisten  dapat  menghasilkan data yang berkualitas.
Sebaiknya untuk meningkatkan keakuratan kode  diagnosa  dan  tindakan  maka  perlu sosialisasi  agar  dokter  menuliskan  diagnosa utama  dengan  jelas,  spesifik  dan  konsisten serta  tenaga  koder  diharapkan  lebih  teliti dalam  menentukan  kode  Sehingga  dapat menghasilkan  pengkodean  yang  berkualitas dan  perlu  adanya  SPO  yang  jelas  dan terperinci tentang proses pengkodean dengan ICD-10  dan  ICD-9  serta  proses  pelaksanaan klaim BPJS.

## Hubungan  Kelengkapan  Klaim  terhadap Persetujuan Klaim BPJS
Berdasarkan  petunjuk  teknik  verifikasi klaim,  berkas  klaim  yang  akan  diverifikasi
pada  pasien  rawat  inap  meliputi  :  surat perintah  rawat  inap,  surat  eligibilitas  peserta (SEP),  resume  medis  yang  ditanda  tangani oleh  dokter  penanggung  jawab  pasien  DPJP, bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa  dan  prosedur  serta  ditanda  tangani oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP), laporan operasi, untuk kode INACBGs severity level III pastikan ada pengesahan dari komite medik, kesesuaian spesialisasi dokter penanggung  jawab  pasien  dengan  diagnosa misalnya,  pasien  dengan  diagnosa  jantung namun  DPJP  adalah  spesialis  mata  lakukan cross check ke resume medis dan lain lain.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Rumah  Sakit  Qadr  Tangerang  diketahui bahwa  kelengkapan  klaim  berhubungan dengan persetujuan klaim BPJS. Hasil uji chi- square  hubungan  kelengkapan  klaim  dengan persetujuan  klaim  BPJS  di  Rumah  Qadr diperoleh nilai signifikasi dari hasil uji statistik yaitu  p  =  0,001  Nilai  p  tersebut  <  0,05 artinya Ho ditolak dan H 1 diterima atau ada  hubungan  antara  kelengkapan  klaim terhadap  persetujuan  klaim  JKN.  Nilai  Odds Ratio  yang  diperoleh  adalah  8,0  artinya kelengkapan  klaim  mempunyai  peluang persetujuan  klaim  sebesar  8  kali  dibanding ketidaklengkapan persyaratan klaim
Dari
hasil
penelitian, ditemukan kelengkapan klaim terhadap persetujuan yang diterima sebanyak 32 (91,4)
dan Ketidaklengkapan klaim terhadap persetujuan yang  diterima  sebanyak  3  (10,2).  Namun ditemukan  juga  kelengkapan  klaim  terhadap persetujuan  yang  ditolak  sebanyak  29  (36,2) dan ketidaklengkapan klaim terhadap persetujuan yang ditolak sebanyak 22 (14,8).
Hasil penelitian kelengkapan klaim BPJS di Rumah  Sakit  Qadr,  tidak  hanya  kelengkapan isi  dokumen  rekam  medis  saja  yang  di verifikasi oleh verifikator tetapi juga kelengkapan administrasi pasien seperti nomor  SEP,  kartu  tanda  peserta,  diagnosa dan  tindakan,  hasil  penunjang  diagnosa, billing,  resume  dan  lain  sebagainya.  Oleh sebab  itu  perlu  ketelitian  dan review secara berulang  pada  berkas  klaim  yang  akan diajukan  kepada  pihak  verifikator.  Sehingga tidak terjadi penundaan klaim yang berakibat terhambatnya  proses  pembayaran  klaim  di Rumah Sakit Qadr Tangerang.
Sebaiknya  dibuat  SPO  tentang  klaim  BPJS dan  dilakukan  pengecekan  kembali  sebelum diserahkan  kepada  pihak  verifikasi  eksternal dan  diharapkan  pihak  adanya  kordinasi  antar koder  dan  pihak  verifikator  BPJS  sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses klaim.
Penutup Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan di Rumah Sakit Qadr pada Februari tahun  2016,  maka  penulis  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari  86  klaim  pada  November  - Desember  tahun  2015  rawat  inap  di
Rumah Sakit Qadr, ketepatan pemberian  kode  diagnosa  dan  tindakan sebanyak 47 (54,7%) sedangkan ketidaktepatan pemberian kode diagnosa  dan  tindakan  sebanyak  39 (45,3%).
2. Dari  86  sampel  di  Rumah  Sakit  Qadr, persetujuan  klaim  BPJS  yang  diterima 35  (40,7%)  sedangkan  ditolak  51 (59,3%).
3. Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan berdasarkan  uji chi-  squre bahwa  ada hubungan yang signifikan antara ketepatan pemberian kode diagnosa dan tindakan  terhadap  persetujuan  klaim BPJS.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan di Rumah Sakit Qadr pada Februari tahun 2016, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Ketepatan Koding :
a. Sebaiknya
Komite Medik menghimbau  pentingnya  penulisan diagnosa  yang  jelas  terperinci  dan konsiten  melalui  surat  keputusan kepada para dokter.
b. Sebaiknya koder melakukan konfirmasi ulang/berkonsultasi dengan dokter jika mengalami kendala dalam proses pengodean
c. Sebaiknya  koder  lebih  teliti  dalam menentukan  kode  diagnosa  dan tindakan.
d. Sebaiknya  membuat  SPO  tentang klasifikasi,  kodifikasi  penyakit  dan tindakan secara terperinci berdasarkan ICD-10 dan ICD-9 e. Sebaiknya  unit  rekam  medis  dan informasi kesehatan melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif agar rekam  medis  lengkap  dan  konsisten sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat
dan terpercaya.
2. Persetujuan klaim :
a. Sebaiknya dibuat SPO tentang proses klaim  BPJS  sehingga  tidak  terjadi penolakan dalam proses klaim disebabkan kelengkapan berkas yang mendukung proses klaim.
b. Sebaiknya  verifikator  dan  koder berkordinasi dengan lebih baik dalam proses  klaim  BPJS  sehingga  tidak terjadi hambatan.

## Daftar Pustaka
Abdelhak,  Mervat  dkk  . Health  Information  : Management  Of  A  Strategic  Resource 2nd Edition . Philadelphia :W.B. Sunders Company. 2001
Anggraini, Mayang. Audit Coding Diagnosis. Jakarta: Esa Unggul.2011.
Anggraini,  Mayang. Klasifikasi  penyakit  dan struktur  ICD-10  (WHO ).  Jakarta:  Esa Unggul.2008
Badan  Penyelenggara    Jaminan    Sosial. Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim. Jakarta: Direktorat Pelayanan . 2014.
Badan  Penyelenggara    Jaminan    Sosial.
Administrasi  Klaim  Fasilitas  kesehatan BPJS  Kesehatan. Jakarta:  Direktorat Pelayanan. 2014
Budi,  Savitri  Citra.  Manajemen  Unit  Kerja Rekam  Medis.  Yogyakarta  :  Quatum Sinergi Media : 2011
Daldiyono. Pasien pintar dan dokter bijak. PT
Bhuana ilmu populer. Jakarta : 2007 Departemen Kesehatan RI. Pedoman penyelenggaraan  dan  prosedur  rekam medis rumah sakit di indonesia revisi II. Direktorat  jendral  pelayanan  medisk  . Jakarta : 2006
Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/III/PER/2008 Tentang Rekam Medis . Jakarta. 2008.
Departemen Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  36 tahun  2015  Tentang  Rekam  Medis . Jakarta. 2008
Grup  Pendidikan  dan  Pelatihan, Modul Pelatihan Pengenalan INA-CBG’S dan
Verifikasi .  Jakarta:  PT.  ASKES.  2013.
Hatta, R Gemala. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan
di
Sarana
Pelayanan Kesehatan (revisi ke 2).
Jakarta : Universitas Indonesia. 2013.
Hidayah, Dyah Nur dan Dyah Ernawati,
“ Accuracy Analysis Of Primary Diagnosis Code  Based  On  Patients  BPJS  Cause
Unverified  In  Permata  Hospital  Medika Semarang Month January
2014 ”. Laporan Penelitian. Semarang. 2014.
Huffman, Edna K.
Medical Record Management, Ninth Edition. Illionois:
Physican Record Company.1990.
Ilyas,  Yaslis. Asuransi  Kesehatan  Review Utilisasi  Manajemen  Klaim  dan  Fraud . Depok:  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas Indonesia. 2003.
Irwan, Doris. Hubungan Ketepatan Pemberian Kode  Diagnosa  terhadap  Kelancaran Klaim  JKN  di  Rumah  Sakit  Umum Cengkareng.  Esa  Unggul  .  Jakarta  : 2015
Join  Commission  Internasional  Revisi  4,
Akreditasi Rumah Sakit
Edisi 1 Terjemahan  Bahasa  Indonesia. Jakarta:
2013.
Menteri
Kesehatan.
Peraturan Menteri
Kesehatan  No  27  tahun  2014  tentang Juknis  Sitem.  Indonesian  Case  Base
Groups . Jakarta. 2014.
Menteri Kesehatan.
Peraturan Menteri
Kesehatan  No  12  tahun  2013  tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta. 2013.