Optimalisasi Peran Lembaga Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi

## Atmo Prawiro
Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten atmo.anah@gmail.com
Ahmad Khoirul Fata IAIN Sultan Amai Gorontalo cakfata@gmail.com

## Abstract
This paper seeks to answer important questions on the role of zakat institutions in the distribution of social and economical justice for the society. This paper is motivated by the concept that zakat is a sharing economy or gift economy that is believed  to  be  able  to  contribute  to  increasing  the  prosperity  and  welfare  of society. But in the Indonesian context, zakat has not been able to playfully that role. At this point zakat management institutions (amil) should be highlighted as zakat  fund  managers.  To  optimize  the  zakat  funds,  the  amil  zakat  must  pay attention to several things: zakat management must be done professionally and clearly,  zakat  funds  must  be  used  as  entrepreneurial  capital,  as  eternal  funds, sustainable  and  sustainable  capital,  zakat  institutions  must  have  clear  targets and  planned,  and  finally  Amil  must  be  willing  to  collaborate  and  cooperate between them.
Kata Kunci: Zakat, amil zakat, Optimalisasi, Keadilan Sosial dan Ekonomi

## A. PENDAHULUAN
Zakat  memiliki  peranan  penting  dalam  distribusi  kekayaan  untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Hal itu karena, ungkap  Beik,    zakat  merupakan  mekanisme  distribusi  kekayaan  agar  tidak terpusat  pada  sekelompok  orang.  Bentuk  perekonomian  yang  diinginkan institusi  zakat  adalah sharing  economy atau gift  economy ,  yaitu  perekonomian

## Volume 16 Nomor 1, Juni  2020
yang  didasarkan  pada  semangat  berbagi  dan  memberi.  Ternyata,  tegasnya, model  ekonomi  seperti  ini  berkorelasi  positif  dengan  tingkat  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat  (Beik  2016).  Distribusi  kekayaan  pada  gilirannya akan  memberikan multiplier  effects yang  sangat  besar,  salah  satunya  adalah untuk  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  sangat  beralasan  karena zakat  akan  menggenjot  konsumsi  dan  invenstasi  di  kalangan  dhuafa  (Misanam 2008, 501). Kesimpulan tersebut terkonfirmasi oleh hasil kajian yang dilakukan Kahf di Bangladesh (Kahf 1999).
Namun  cita  ideal  itu  belum  terwujud  di  Indonesia.  Zakat  belum memainkan peran optimal di negeri muslim terbesar ini. Kajian yang dilakukan Mustofa dan Fata menyebutkan, ketidak-optimal-an itu disebabkan oleh aturan- aturan  tentang  zakat  yang  tidak  tegas  (Mustofa  dan  Fata  2015).    Faktor  lain adalah: Pertama, masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat.  Kedua,    masih  banyak  di  antara  kaum  muslimin  yang  belum  mengerti cara  menghitung  zakat,  dan  kepada  siapa  zakatnya  dipercayakan  untuk disalurkan.    Ketiga,    kerangka  aturan  dan  institusional  zakat  yang  tidak  tegas, seperti  tidak adanya sanksi apa pun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat.  Keempat,  masih  rendahnya  efisiensi,  efektivitas  pendayagunaan  dana zakat dan kurangnya berinovasi dalam pendayagunaannya (Mubarok dan Fanani 2014). Selain itu kinerja buruk dari institusi zakat, serta pemahaman yang buruk tentang  perilaku  muzakki  juga  menjadi  faktor  lain  yang  berpengaruh (Widarwati, Afif, dan Zazim 2016).
Dengan  berbagai  persoalan  tersebut,  tulisan  ini  berupaya  menjawab pertanyaan penting tentang  bagaimanakah peran lembaga zakat dalam distribusi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial- ekonomi.

## B. PEMBAHASAN

## Zakat dan Pengelolaannya di Indonesia
Secara fiqhi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari  harta  orang-orang  tertentu (aghniyā’) untuk  diberikan  kepada  orang-orang yang  berhak  menerimanya  dengan  syarat-syarat  tertentu  (Qaradhawi  2006,  32; Sabiq  1982,  276).  Dalam  istilah  ekonomi,  zakat  merupakan  suatu  tindakan pemindahan  harta kekayaan dari  golongan  yang kaya kepada golongan  miskin. Transfer  kekayaan  berarti  juga  transfer  sumber-sumber  ekonomi.  Rahardjo menyatakan  bahwa  dengan  menggunakan  pendekatan  ekonomi,  zakat  bisa merupakan entry  point (titik  masuk)  bagi  pengembangan  teori  ekonomi,  yang berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana  cara  manusia  melakukan  kehidupan  bermasyarakat  termasuk  di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep ada dua konsep yang selalu  di  kemukakan  dalam  pembahasan  mengenai  sosial  ekonomi  Islam  yang saling  berkaitan  yaitu  pelarangan  riba  dan  perintah  membayar  zakat  (Q.S  al- Baqarah [2]: 276) (Abbas 2009).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  disebutkan,  pengelolaan zakat  diatur  dengan  dua  model,  yaitu:  Pertama,  zakat  yang  dikelola  lembaga yang  dibentuk  oleh  pemerintah  (BAZNAS).  Kedua,  zakat  dikelola  lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator.
Pengelolaan  zakat  bukan  perkara  yang  mudah  mengingat  bangsa  Indonesia sendiri,  terutama  yang  muslim,  belum  sepenuhnya  menyadari  letak  urgensi zakat  dan  pendayagunaannya.  Maka  wajar  jika  potensi  zakat  yang  ada  belum terserap sepenuhnya  dan  hanya  menjadi  kebanggaan  karitatif  semata  (RI  2013, 47).  Fenomena  lemahnya  BAZNAS  dan  LAZ  seperti  diuraikan  di  atas,  dapat dilihat dengan  menggunakan pendekatannya Johan den Hertog tentang regulasi
sebagai  penerapan  instrumen  hukum  untuk  melaksanakan  tujuan  kebijakan social  (Hertog  1999,  223).  Karakteristik  instrumen  hukum  adalah  bahwa individu  atau  organisasi  dapat    dipaksa  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi perilaku    yang  ditetapkan  dengan  ancaman  hukuman  sanksi.  Keberadaan regulator  tentunya  harus  mampu  menciptkan  kemaslahatan  yang  lebih  umum karena  adanya  sanksi  tegas  dari  pemerintah  (Peltzman  1976,  211).  Tentu  saja peran pemerintah sebagai regulator sangatlah strategis dalam  implementasi UU Zakat.
Pengelolaan  zakat seringkali  diseret  dalam  arus  perdebatan  mengenai  siapa yang  berwenang  melakukan  pengelolaan  dan  bagaimana  mekanismenya (Widyawati  2015,  207;  Ayuniyyah  2015).  Dalam  perspektif  sekularistik, pengelolaan  zakat  tidak perlu  melalui  campur  tangan  negara.  Sementara  dalam perspektif centered-state ,  negara  harus  mengambil  wewenang  pengelolaan  itu.
Perbedaan  perspektif  tersebut  tampaknya  tidak  akan  menjadi  suatu  perdebatan yang produktif ketika konteks kehidupan  masyarakat mutakhir justru tidak bisa melepaskan diri dari relasi-konstruktif  dan kritis antara negara dan masyarakat. Dengan pengertian lain, publik masa kini merupakan subjek yang dapat terlibat aktif  dan  partisipatif  dalam  proses-proses  pengelolaan  sumber  daya  publik, sementara  pada  situasi  yang  sama  negara  pun  harus  berdampingan  dengan masyarakat dalam melaksanakaan program-programnya.
Ada beberapa model pengelolaan zakat yang berlaku di negara-negara Islam saat ini. Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan memiliki undang-undang wajib zakat berikut institusi negara yang menanganinya. Sementara di Kuwait dan Yordania, zakat diterapkan secara sukarela, tidak diatur undang-undang khusus. Indonesia memilih caranya sendiri yang  lebih  merupakan "jalan tengah",  yakni  meskipun telah  memiliki  undang-undang  yang  mengatur  pengelolaan  zakat  tetapi  tidak secara  tegas  mewajibkan  zakat  (Amirudin  2015,  137).  Selain  itu,  kompromi tersebut  dilakukan  karena  kedua  perspektif  itu  diyakini  tidak  mengandungi
kebaikan dalam mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan zakat (Salim 2008).
Pengelolaan  zakat  yang  berbasis  dua  kaki  (Baznas  dan  LAZ)  tersebut memestikan  manajemen  yang  profesional  karena  berkaitan  langsung  dengan kepercayaan  dari  stakeholders.  Bahkan  tata  kelola  ini  ikut  diatur  dalam  ZCP (Zakat  Core  Principles)  pada  bab  8  mengenai good  amil  governance untuk menjamin pengelolaan yang baik melalu kode etik, dan peraturan lainnya, serta adanya  dewan  pengawas  zakat  di  institusi  tersebut  (Noor  2008).  Dari  sini  ada pandangan bahwa jika lembaga-lembaga yang berbasis syariah dikelola dengan baik  maka  akan  dapat  tumbuh  secara  sehat,  kuat  dan  efisien.  Sebagai  sebuah lembaga  pengelola  yang  berkecimpung  di  sektor  ekonomi  yang  dipercaya  oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat yang dititipkan masyarakat, manajemen Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  maupun  lembaga  amil  zakat  (LAZ) harus  menyadari  bahwa  kepercayaan  publik  tergantung  pada  sikap profesionalisme, independensi, dan integritas dari para pengurus amil zakat serta transparansi  atas  informasi  yang  berkaitan  dengan  kondisi  keuangan  maupun non keuangan kepada publik.

## Zakat dan Keadilan Sosial Ekonomi
Perekonomian  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  cukup  berarti akibat  perkembangan  ekonomi  global.    Pada  tahun  2016    dan  2017, pertumbuhan ekonomi  global  lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen. Perekonomian domestik Indonesia   tumbuh sebesar 5,8 - 6,2 persen, lebih  tinggi  dibanding  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  membaiknya perekonomian  global.  Meskipun  demikian,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia tidak  sepenuhnya  memberikan  dampak  yang  positif  dalam  hal  pemerataan kemakmuran  di  masyarakat.  Indikasi  ini  tampak    dalam  Berita  Resmi  Statistik yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada    Maret  2016,  bahwa Gini  Ratio Indonesia mencapai  angka 0,397 (Disfiyant Glienmourinsie 2016). Artinya,  persebaran  kekayaan  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  ada  tidak
tersebar merata dan hanya dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu, di mana satu persen kelompok orang terkaya  menguasai 39,7 persen  aset nasional. Hal yang juga memperihatinkan adalah angka kemiskinan versi BPS dalam  Laporan Profil  Kemiskinan  di  Indonesia  pada    Maret  2017  di  mana  10,12  persen  dari total  penduduk  Indonesia.  Walaupun  angka  ini  turun  0,58    persen  dari  tahun lalu,  namun  setidaknya  masih  terdapat  26,58  juta  penduduk  Indonesia  yang memiliki  penghasilan  dibawah  garis  kemiskinan  versi  BPS,  yakni  rata-rata sebesar    Rp    354.386,00  per  kapita  per  bulan  (BPS  2018).  Angka  kemiskinan dipastikan  akan  jauh  membesar  secara  signifikan  jika  pengukuran  dilakukan dengan  standar  batas  kemiskinan  global  yang    dikeluarkan  oleh  Bank  Dunia, yang setara dengan  USD 1,9 per kapita per hari.
Pada  saat  yang  sama,  Indonesia  merupakan  negara  yang  sering  terkena bencana  alam,  baik  yang  bersifat  alamiah  seperti  gunung  berapi,  gempa  bumi, dan    tsunami,  maupun  bencana  alam  yang  bersifat  kesalahan  pembangunan seperti    banjir,  longsor,  dan  kebakaran  hutan.  Kondisi  rawan  bencana  ini memberikan  dampak    yang  signifikan  dalam  penciptaan  kondisi  kemiskinan baru sebagai dampak dari  bencana yang terjadi, seperti kehilangan aset, sumber pekerjaan, maupun akses terhadap jaminan sosial yang disediakan oleh negara.
Secara  spesifik,  agenda  pemerintah  terkait  penanggulangan  kemiskinan diamanatkan kepada Kementerian Sosial dalam tugas penyelenggaraan urusan di
bidang    rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  perlindungan sosial,  dan    penanganan  fakir  miskin.  Sejak  tahun  2014,  Kementerian  Sosial mencanangkan  empat  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  yang  meliputi peningkatan  akses  kesempatan  berusaha  melalui  pemberian  modal  usaha, pemenuhan    kebutuhan  dasar  berupa    pangan  (makanan)  dan    papan  (rumah), peningkatan  kapasitas  melalui  pemberian  pelatihan  dan  keterampilan,  dan pendampingan  sosial  dalam  rangka memberikan  bimbingan  kepada beneficiaries serta mempercepat proses pemberdayaan. Secara praktikal, strategi penanggulangan  kemiskinan  yang  diusung  oleh    pemerintah  tersebut diimplementasikan dalam sejumlah program, di antaranya: Jaminan  Kesehatan Nasional,  Kartu  Keluarga  Sejahtera,  Program  Indonesia  Pintar,  Program Keluarga  Harapan,  Raskin,  dan  Kredit  Usaha  Rakyat.  Dan  tampak  jelas  sekali zakat  belum  dimasukan  ke  dalam  spesifikasi  peneanggulangan  kemiskinan  di Indonesia.  Padahal  penelitian-penelitian  tentang  zakat  sudah  mengindikasiakan kearah  terseut.  Hal  ini  meunjukan  bahwa  pemerintah  masih  setengah-setengah dalam keberpihakan kepda program BAZNAS atau LAZ di Indonesia.

## Prospek Pembangunan Zakat
Tahun  2016  dan  2017    menjadi  momentum    strategis  dalam  pembangunan zakat  nasional.    Paling  tidak  ada  dua  sebab.    Pertama,  tahun  tersebut  adalah tahun  yang  sangat  penting  dalam  hal  konsolidasi  kelembagaan  zakat  dengan format  baru,  di  mana  BAZNAS  memiliki  kewenangan  sebagai  koordinator perzakatan nasional.  Kedua, meningkatnya harapan publik terhadap BAZNAS, yang telah memiliki mempunyai INZ (Index Zakat Nasional)(Beik 2016). Publik memiliki ekspektasi yang besar terhadap BAZNAS dan   agar  lembaga tersebut memiliki  kinerja  yang  optimal  dalam  memimpin  dunia  perzakatan  nasional sehingga  baik  penghimpunan  maupun  penyaluran  zakat  dapat  berjalan  dengan baik.
Secara  Internasional,  tahun  2016    dan  2017  juga  menjadi  momentum penguatan  kerja    sama  zakat  dunia.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin
mengkristalnya  hasil  pembahasan    dalam    empat  kali  pertemuan  IWG  ZCP (International Working Group on Zakat Core Principles) sepanjang tahun 2014- 2015 lalu.  Dokumen ZCP yang telah disahkan pada tanggal 23-24 Mei 2016  di Istanbul,  Turki  ini  bahkan  telah  menghasilkan  dua  dokumen technical  notes turunannya,  yaitu Technical  Notes  on  Risk  Management  for  Zakat  Institution dan Technical  Notes  on  Good  Amil  Governance  for  Zakat  Institution .
Keberadaan  dokumen-dokumen    tersebut  diharapkan  menjadi  sumber  referensi pengelolaan  zakat  dunia  sekaligus  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas tata kelola sistem perzakatan dunia. Peran Indonesia tidak diragukan lagi, sangat penting dan krusial.
Dengan melihat kondisi di atas, terlihat bahwa tahun 2016 dan 2017 menjadi tahun  yang  lebih  dinamis,  progresif,  dan  menantang.  Agar  perjalanan pembangunan  zakat  nasional  dan  internasional  berjalan  selaras,  setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh BAZNAS sebagai penanggung  jawab  pengelolaan  zakat  nasional. Pertama ,  konsolidasi kelembagaan  yang  tengah  berjalan  harus  dapat  dituntaskan  dengan  baik. Konsolidasi ini meliputi penyesuaian terhadap aturan perundang-undangan yang baru,  seperti    penyesuaian  persyaratan  LAZ,  pengisian  pos-pos  pimpinan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyamaan  frekuensi visi  misi  perzakatan  nasional  agar  terinternalisasikan  dengan  baik  oleh  seluruh pegiat  zakat  nasional.  Ini  sangat  penting  agar  BAZNAS  daerah  dan  LAZ memahami dengan baik seluruh agenda dan kebijakan zakat nasional.
Kedua,  perlunya  penguatan  strategi  penghimpunan  dan  penyaluran  zakat secara  nasional  agar  kesenjangan  antara  potensi  zakat  dengan  penghimpunan aktual  zakat  bisa  direduksi.  Dalam  konteks  ini,    maka  sosialisasi  dan  edukasi publik  harus  diperkuat  dan  dikembangkan  secara  masif,  sistematis  dan  efektif. Termasuk  memperkuat  kerja    sama  dengan  otoritas  lain  yang  terkait,  seperti OJK  dan  Bank  Indonesia.  Dengan  OJK,  perlu  dikembangkan  strategi penghimpunan zakat institusi-institusi keuangan yang berada di  bawah kendali
OJK.  Misalnya,    bagaimana  memunculkan  kesadaran  kolektif  lembaga keuangan, baik perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal untuk menunaikan kewajiban zakat mereka melalui BAZNAS dan LAZ resmi. Contoh kongkretnya    antara  lain    yaitu    upaya  untuk  menetapkan  syarat  saham-saham yang  masuk  kategori  saham  syariah  melalui  penerapan  kewajiban  zakat  yang harus  mereka  tunaikan.  Jika  hal  ini  diakomodasi  dalam  Peraturan  OJK,  maka dipastikan penghimpunan zakat akan meningkat.
Pada  sisi  penyaluran,  upaya  adaptasi  terhadap  dokumen  ZCP  disarankan untuk  mulai  dilakukan.  Sebagai  contoh,  ketentuan  tentang  perhitungan    rasio ACR (Allocation  to  Collection  Ratio) ,  yaitu  perbandingan  antara  jumlah  zakat yang  disalurkan  dengan  jumlah  zakat  yang  dihimpun.  Perhitungan  ini  penting sebagai  indikator  kinerja  penyaluran  zakat  lembaga  yang  ada.  Jika  suatu lembaga  nilai  ACR-nya    mencapai    90  persen,  maka  artinya  90  persen  zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil  hanya  menggunakan dana sebanyak 10 persen  untuk  memenuhi  seluruh  kegiatan  operasionalnya.  Dengan  demikian, semakin  rendah  persentase  nilai  ACR  menunjukkan  semakin  lemahnya kemampuan  manajemen  penyaluran  lembaga  zakat  sehingga  perlu  dilakukan evaluasi untuk memperbaikinya.
Ketiga,  rencana  untuk  mendirikan  IIFSB  (Islamic  Inclusive  Financial Services Board) pada tahun 2016 ini harus dikawal dengan baik. BAZNAS perlu berkoordinasi    dengan  Bank  Indonesia    dan  Kementerian  Keuangan  terkait dengan  upaya  pendirian  tersebut  sehingga  IIFSB  dapat  diluncurkan  sesuai rencana  awal.  IIFSB  inilah  yang  nantinya  akan  menjadi  media  penguatan  dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara global.
Namun  begitu,  diprediksikan  akan    ada  sejumlah  tantangan  yang    akan dihadapi    lembaga-lembaga    zakat  di    tahun  2018.    Pertama,  kesadaran masyarakat  untuk  berzakat  masih  relatif  rendah.  Kondisi  ini  ditambah  dengan kewajiban  zakat  masih  bersifat  sukarela  dalam  tata    peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Kedua,  ada  fenomena  umum  bahwa    masyarakat
cenderung  menunaikan  zakat  secara  langsung  kepada    mustahik    yang  mereka kenal,  tanpa    melalui  lembaga  zakat  resmi    Ketiga,    kepercayaan  masyarakat kepada  lembaga  pengelola    zakat  masih  rendah.  Semua    faktor  tersebut memberikan  pengaruh  terhadap  rendahnya  angka  pengelolaan    zakat  yang dilakukan  oleh  BAZNAS,  BAZNAS  Provinsi,  BAZNAS  Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia.

## Peran Lembaga Zakat dalam Distribusi Berkeadilan
Islam  sangat  memperhatikan  kelompok-kelompok  yang  tidak  mampu menghasilkan  dan  memenuhi  kebutuhan  standar  hidupnya,  seperti  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  disebutkan  dalam  al-Quran  (delapan asnaf ).  Allah swt.,  dengan  tegas  menetapkan  adanya  hak  dan  kewajiban  antar dua  kelompok yaitu  si  kaya  dan  si  miskin  dalam  pemerataan  distribusi  harta  kekayaan,  yaitu dengan  mekanisme  zakat  (Zainudin  2013,  122).  Adanya  perintah  Allah  Swt. mengeluarkan  zakat  melalui  ayat-ayat  Alquran  dan  hadist-hadits  Nabi Muhammad Saw. merupakan cara pemindahan atau pemerataan kekayaan. Cara seperti  ini  dimaksudkan  agar  orang-orang  kaya  tidak  merasa  zakat  yang dikeluarkannya  sebagai  kebaikan  hati,  bukan  kewajiban  dan  fakir  miskin  tidak merasa berhutang budi kepada si kaya karena menerima  zakat (Daud 1988, 5).
Zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi penanggulangan kemiskinan sangat penting,  karena  dalam  pandangan  Islam  setiap  individu  harus  secara  layak  di tengah  masyarakat  sebagai  manusia.  Sehingga  masyarakat  tersebut  dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  berupa  sandang,  pangan  dan  memperoleh pekerjaan.  Seseorangtidak  boleh  dibiarkan  kelaparan,  tanpa  pakaian,  hidup menggelandang,  tida  memiliki  tempat  tinggal  atau  kehilangan  kesempatan membina  keluarga  walaupun  orang  tersebut  bukanlah  orang  muslim.  Zakat bukan  saja  menjadi  masalah  individu,  namun  lebih  dari  itu  zakat  merupakan urusan bersama seluruh umat Islam (Zainudin 2013, 123).
Menurut  Musthafa  As-Siba'i,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Zainuddin, perundang-undangan  jaminan  sosial  dalam  Islam  mencakup  dua  tema  pokok,
yaitu: golongan yang dijamin, dan sumber dana untuk jaminan sosial. Golongan masyarakat  yang  harus  mendapat  jaminan  sosial  terbagi  dalam  lima  kategori: pertama,  wajib  dipelihara  dan  diberi  jaminan  sosial,  meliputi:  (1)  fakir  miskin, orang  sakit,  orang  buta,  orang  lumpuh,  orang  tua,  lanjut  usia,  ibnu  sabil,  anak gelandangan,  dan  tawanan  perang;  Kedua,  wajib  mendapat  bantuan,  meliputi: orang  yang  berhutang (al-gharimin) ,  orang  terhukum  pidana  karena  perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan  membayar  denda,  dan orang  yang kehabisan ongkos  dalam  perantauan;  Ketiga,  berhak  atas  jaminan  keselamatan  sebagai tamu  di  suatu  lingkungan  masyarakat  muslim.  Islam  menetapkan  tamu  wajib dilayani  istimewa  selama  3  hari  dan  selanjutnya  sebagai  sedekah;  Keempat, Jaminan  untuk  sama-sama  merasakan  nikmat (musyarakah) ;  Kelima,  Jaminan untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga (Zainudin 2013, 123).
Perintah  Allah  Swt  untuk  menunaikan  zakat  akan  memberikan  jaminan keadilan  sosial  dan  pemberdayaan  ekonomi  umat  Islam  yang  mengalami kekurangan  sumber  ekonomi.  Penyaluran  atau  distribusi  zakat  yang  telah terkumpul dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu  pertama, pendayagunaan zakat  yang  konsumtif  tradisional,  yakni  zakat  langsung  dibagikan  kepada mustahik  untuk  dimanfaatkan  langsung,  seperti  zakat  fitrah  yang  diberikan kepada  fakir-miskin  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  atau  zakat  harta yang  diberikan  kepada  korban  bencana  alam.  Kedua,  zakat  konsumtif  kreatif, yakni  zakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  lain,  seperti  diwujudkan  dalam bentuk  alat-alat  sekolah  beasiswa,  peralatan  sekolah,  dan  pakaian  anak-anak yatim.  Ketiga,  zakat  produktif  tradisional,  yaitu  zakat  yang  diberikan  dalam bentuk  sesuatu  yang    berkembang  biak,  seperti  kambing,  sapi,  alat  cukur,  dan mesin  jahit,  alat  pertukangan  dan  lain-lain.  Pemberian  zakat  dalam  bentuk  ini akan  mendorong  orang  menciptakan  suatu  usaha  atau  memberikan  suatu lapangan  kerja  baru  bagi  fakir-miskin.  Keempat,  zakat  produktif  kreatif,  yaitu semua pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya (Daud 1988, 11–12).
Untuk  meningkatkan  daya  guna  zakat  sehingga  dapat  menjamin  keadilan sosial  dan  memberdayakan  ekonomi  umat  Islam,  maka  lembaga  amil  zakat harus  memperhatikan  beberapa  hal,  yaitu:  Pertama,  pengelolaan  zakat  harus dilakukan  secara  profesional  dan  jelas.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kepercayaan  para  muzakki  atas  dana  zakat  yang  telah  mereka  salurkan  sampai kepada orang  yang berhak  menerimanya.  Kedua, di zaman  modern  ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah  sebagai  gantungan  hidup,  akan  tetapi  sebagai  modal  untuk meningkatkan  kemampuan  berwirausaha;    Ketiga,  dana  zakat  yang  terhimpun harus  dapat  dijadikan  sebagai  dana  abadi  yang  tidak  habis  karena  dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa  menjadi  modal  yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
Keempat,  lembaga  zakat  harus  memiliki  sasaran  yang  jelas  dan  terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang  mampu menggerakkan  roda  perekonomian  di  masyarakat.  Diharapkan  jika  roda perekonomian  di  masyarakat  berjalan,  maka  mampu  menciptakan  lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut; Kelima, lembaga  zakat  harus  bisa  membangun  relasi  dengan  penerima  zakat.  Lembaga zakat  ini  berfungsi  sebagai  pembina  dari  para  penerima  zakat  dalam mengembangkan  dan  menyalurkan  hasil  usaha.  Hal  inilah  yang  harus diperhatikan  oleh  lembaga  zakat  karena  pada  umumnya  lembaga  zakat  hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja (Fuadi 2010).
Di  samping  itu,  untuk  mencapai  sasaran  perlu  diperhatikan  hal-hal  yang dapat menghambat pendistribusian zakat. Sementara ini lembaga-Iembaga zakat cenderung  independen  dalam  mencanangkan  program  masing-masing,  namun lemah  membangun  koordinasi  dan  sinergi  antar  satu  lembaga  dengan lembaganya  (Mashudi  2012).  Fenomena  gerakan  filantropi  Islam  yang  bersifat
independen,  tanpa  control,  akan  menghambat  tujuan  utamanya,  yaitu mengentaskan kemiskinan (mustahik menjadi muzakki).
Zakat  bukan  hanya  sekedar  sebuah  bentuk  ibadah.  Juga  bukan  sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat  ternyata  memiliki  fungsi  yang  sangat  strategis  dalam  konteks  sistem ekonomi,  yaitu  sebagai  salah  satu  instrumen  distribusi  kekayaan.  Pemahaman ekonomi  Islam  secara  tepat  akan  membawa  transformasi  kesadaran,  yakni  dari memandang  zakat  secara  personal  yang  sekedar  berfungsi  superfisial  dan karikatif  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  pola  distribusi  dalam  sistem ekonomi Islam (Yusanto 2003, 123–24).
Zakat  dalam  perspektif  ekonomi  Islam  adalah,  pertama,  Zakat  adalah kewajiban  yang  bersifat  material,  seorang  mukallaf  muslim  membayarkannya baik  secara  tunai  berupa  uang  maupun  berupa  barang.  Menurut  pemahaman ekonomi  Islam,  kewajiban  yang  bersifat  material  itu  adalah  zakat,  sedangkan secara  tunai  atau  berupa  barang  itu  berdasarkan  nas-nas  AI-Qur'an  dan  hadis serta kompromi antara keduanya, misalnya para fuqaha mendasarkan pada surat al-Taubah (9) ayat 103. Yang dimaksud harta di sini tidak terbatas pada barang atau  nilai  uang,  mereka  juga  merujuk  pada  sebuah  hadis  yang  artinya  "Dalam setiap 40 ekor kambing wajib zakat 1 ekor kambing". Untuk memudahkan bagi pemilik  hewan  dengan  tidak  mengikat  kewajiban  maka  boleh  baginya mengeluarkan zakat berupa barang (hewan) atau uang tunai.
Kedua,  Zakat  adalah  kewajiban  yang  bersifat  mengikat,  artinya  membayar zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. Sifat wajibnya itu berdasarkan  keberadaannya  sebagai  kewajiban  terhadap  harta  ilahiyah  dan ibadah  yang  berkaitan  dengan  harta  itu  diwajibkan.  Ketiga,  Zakat  adalah kewajiban  pemerintah,  pejabat-pejabat  pemerintahan  Islam,  pejabat  yang berwenang,  para  hakim  atau  para  imam  mewajibkan  zakat  berdasarkan
anggapan  bahwa  mereka  melaksanakan  kewajiban  ilahiyah  ini  sebagai kewajiban.
Keempat,  Zakat  adalah  kewajiban  final,  artinya  orang  Islam  tidak  boleh menolak,  tidak  ada  hak  bagi  orang  Islam  untuk  menentang  dan  menuntutnya, bahkan sekalipun pembayar dan pengelola zakat adalah orang yang durhaka atau dzalim, tetapi boleh tidak membayar zakat ketika beban gugur dan sebelumnya ia  telah  memberikan  infak  kepada  salah  seorang  yang  berhak  menerima  zakat. Kelima,  Zakat  adalah  kewajiban  yang  tidak  ada  imbalannya,  tidak  ada  syarat untuk  memperoleh  kemanfaatan  atau  fasilitas  yang  seimbang  bagi  pembayar zakat,  tidak  ada  hubungan  antara  kewajiban  zakat  dengan  imbalan  yang seimbang  telah  membayar  zakat  secara  kasat  mata.  Keenam,  Zakat  adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam.
Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang  telah  ditetapkan  AI-Qur'an  (QS.  9:  60).  Jika  hukum  ekonomi  telah membatasi  sasaran  pajak  untuk  menutupi  kebutuhan  pangan,  maka sesungguhnya    ekonomi  Islam  tidak  mengacu  seperti  itu.  Ekonomi  Islam berusaha  mewujudkan  tujuan-tujuan  ekonomi,  keuangan,  sosial  dan  politik yaitu: (1) Berkaitan dengan tujuan-tujuan ekonomi, zakat emas, perak atau yang sejenisnya  seperti  mata  uang  dan  harta  lainnya  itu  dipergunakan  supaya berkembang; (2) Berkaitan dengan tujuan keuangan, zakat dimaksudkan sebagai devisa  negara  (baitul  mal)  untuk  mencukupi  kebutuhan  pangan  yang dibutuhkan, yakni kebutuhan pangan fakir miskin, ibnu sabil, gharim dan riqab, juga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lain seperti untuk dakwah agama, membangun  masjid  dan  sebagainya;  (3)  Berkaitan  dengan  tujuan  sosial,  zakat diarahkan  untuk  mewujudkan  cita-cita  sosial;  (4)  Berkaitan  dengan  tujuan politik,  zakat  diarahkan  untuk  melunakkan  hati  orang  lain  dari  berbuat  jahat. Zakat  10%  dari  pembangkang  zakat  yang  diperangi  dipergunakan  untuk kekuatan politik suatu negara.
Berdasarkan  sudut  pandang  sistem  ekonomi,  zakat  merupakan  upaya menciptakan  distribusi  pendapatan  menjadi  lebih  merata.  Selain  untuk  tujuan distribusi, berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan  ekonomi.  Manfaat  yang  dapat  dipetik  dari  pendayagunaan  zakat sebagai  institusi  ekonomi  dalam    rangka  pemberdayaan  ekonomi  umat  Islam adalah,  pertama,  dana  yang  disalurkan  tidak  akan  habis  sesaat,  tetapi  terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak yang luas (multiflier effect) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat; Kedua, banyak pengusaha lemah yang terbantu sehingga akan meningkatkan taraf dan harkat kehidupannya dan beban sosial  masyarakat  akan  berkurang;  Ketiga,  dengan  manfaat  besar  yang dirasakan,  maka  umat  Islam  akan  berlomba  dalam  mengeluarkan  zakat.  Dalam perspektif  ini  umat  Islam  akan  menjadi  penyandang  dana  dalam  upaya pemberdayaan  ekonomi  rakyat;  Keempat,  lewat  institusi  zakat,  harta  dan kekayaan  didstribusikan  secara  adil  dan  meluas  kepada  kelompok  masyarakat yang  membutuhkan  bantuan  secara  ekonomis.  Sehingga  dapat  mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok  fakir  miskin (Djaelani 2003, 85–86).
Untuk  menjadikan  zakat  sebagai  sebuah  sistem  ekonomi,  maka pemberdayaan  zakat  perlu  memperhatikan  sasaran  penyaluran  zakat  dalam berbagai  sektor  kehidupan  antara  lain  adalah:  pertama,  Masalah  ekonomi, meliputi  pendapatan  masyarakat  yang  relatif  rendah  akibat  kekurangan  modal usaha,  kurang  mampu  dalam  bidang  garapan  pertanian  dan  lemahnya  kinerja dalam  bidang  agribisnis;  Kedua,  Lingkungan  masalah  sektor  agama  seperti lembaga  pendidikan  agama  dan  kelompok  masyarakat  yang  bergerak  dalam bidang keagamaan seperti ta’mir masjid, imam, juru dakwah, guru TPA (Taman Pendidikan al-Qur’an), guru Madin  (Madrasah Diniyah), petugas kematian dan lain  sebagainya  yang  kurang  mendapat  perhatian  dari    masyarakat;  Ketiga, Masalah sosial kemasyarakatan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pelayanan umum  (poliklinik)  modal  usaha,  koperasi  bagi  petani  kecil  dan  sebagainya
Keempat,  Masalah  perkantoran  seperti  adanya  golongan    tertentu  yang  harus diberdayakan, dan yang perlu penanganan khusus (musibah, sakit dengan beban hutang’  Kelima,  Masalah  lingkungan  sekitar  perusahaan  seperti  masalah pendidikan,  rumah  ibadah,  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  berupa  usaha pertanian dan pelayanan sosial (Hasibuan 2018).
Dana zakat juga dapat diinvestasikan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  dan  dipertimbangkan  bagi  dana  zakat  untuk  dapat  diinvestasikan, yaitu,  pertama,  usaha  yang  diberi  investasi  adalah  usaha  yang  dijamin kehalalannya  dan  dikelola  oleh  suatu  manejemen  yang  profesional,  sehingga kemungkinan  rugi  sangat  sedikit.  Sebagai  contoh  adalah  pertanian  di  daerah yang  subur  dan  jarang  terjadi  musibah  banjir  atau  tanah  longsor.  Kedua,  para amil  betul-betul  mengawasi  jalannya  perputaran  modal  tersebut  dengan  penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karena itu, dituntut SDM amil yang memadai terutama  di  bidan  ekonomi  dan  bisnis.  Kalau  perlu,  badan  amil  menyewa konsultan  khusus  yang  pakar  di  bidang  usaha  yang  dikembangkan  agar  usaha tersebut tidak merugi.
Ketiga,  dana  yang  diinvestasikan  adalah  dana  cadangan  di  mana  para mustahik  yang  berada  dalam  keadaan  darurat  telah    diberikan    haknya.  Tidak dibenarkan  menginvestasikan    dana    zakat  selama  masih  ada  mustahik  yang kelaparan  dan  membutuhkan  makanan,  pakaian  atau  tempat  tinggal.  Keempat, ada  laporan  berkala  kepada  publik  (khususnya  para  muzakki)  sehingga pengelolaan  dana  tersebut  dapat  diketahui  (transparan).  Di  sinilah  terdapat banyak kelemahan dari badan atau lembaga amil yang sekarang mengelola dana zakat. Sistem pelaporan yang tidak akurat bisa menimbulkan fitnah di kalangan umat  sehingga  mereka  tidak  percaya  lagi  pada  amil  tersebut.  Atau  pihak  amil sendiri  yang  tidak  diawasi  langsung  oleh  publik  bisa  saja  bekerja  secara sembrono,  karena  menganggap  tidak  ada  tuntutan  atau  pertanggungjawaban
yang  memadai.  Kelima,  disetujui  oleh  semacam  dewan  syari'ah  ya  terdiri  dari para pakar/ulama, tidak diputuskan sendiri oleh badan amil yang bersangkutan.

## C. PENUTUP
Bahwa  keberadaan  lembaga  zakat  di  Indonesia  dalam  hal  ini  lembaga pemerintah  BAZNAS  sebagai  nahkodanya  dan  lembaga  swasta  LAZ  bagian daripada kelembagaan yang sangat  mendukung  perzakatan di Indonesia, secara nasional  masih  belum  signifikan  dalam  mengentaskan  berbagai  persoalan  di Indonesia,  terkhusus  masalah  kemiskinan.  Walaupun  beberapa  penelitian mengatakan  atau  membuktikan  peran  serta  lembaga  zakat  swasta  sangat berperan dalam mengurangi persoalan ekonomi di beberapa daerah. Hal ini bisa dipaparkan  dalam  penjelasan  bahwa  pemerintah  dalam  hal  ini  belum memasukkan  lembaga zakat atau perzakatan di Indonesia khususnya BAZNAS ke  dalam  pogram  penyelesaian  persolan  sosial  ekonomi  di  Indonesia.  Hal  ini menandakan  masih  belum  percayanya  pemerintah  atau  ketidakberanian pemerintah kepada lembaga zakat di Indonesia.
Begitupula dalam pola distribusi zakat yang berkeadilan nampaknya masih sebatas konsep  atau  teori  bahwa   zakat  ini  jika  dikelola  dengan  baik,  jujur  dan profesionalisme  maka  akan  menghasilakan  pola  distribusi  yang  adil  bagi  para mustahiq.  Walaupun  demikian  keberadaanya  lembaga  zakat di  Indonesia,  yang jelas  kelembagaan  zakat  yang  dinahkhodai  oleh  BAZNAS  sudah  ada  usaha dalam memperbaiki perzakatan di Indonesia hal ini dibuktikan pada tahun 2016 diluncurkannya Index Zakat Nasioanal (IZN).

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Pirhat. 2009. “Dawam Raharjo (Ekonomi Islam Antara Kapitalisme Dan Sosialisme).” Media Akademika 24 (2).
Amirudin, K. 2015. “Model-model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim.”
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 3 (1).
Ayuniyyah, Qurroh. 2015. “Factors Affecting Zakat Payment Through Institution Of Amil: Muzakki’s Perspectives Analysis (Case Study Of
Badan Amil Zakat Nasional [Baznas]).” Al-Infaq 2 (2).
Beik, Irfan Syauqi. 2016. “Menyambut Indeks Zakat Nasional.”
republika.co.id. 2016. http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/12/23/oin2kk387- menyambut-indeks-zakat-nasional.
BPS. 2018. “Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen.” bps.go.id. 2018.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase- penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html.
Daud, Muhammad Ali. 1988. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Press.
Disfiyant Glienmourinsie. 2016. “BPS Catat Gini Ratio Maret 2016 Turun ke 0,397.” sindonews.com. 2016.
https://ekbis.sindonews.com/berita/1132327/33/bps-catat-gini-ratio- maret-2016-turun-ke-0397.
Djaelani. 2003. “Strategi Bazis dalam Menyiasati Implementasi Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: ZIS sebagai Kontribusi Dana Pembangunan Umat di Pripinsi DKI Jakarta.” In Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik . Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
Fuadi, Ariza. 2010. “Apakah Zakat Menjawab Problem Kemiskinan???”
sedekahpinjaman.wordpress.com. 2010.
https://sedekahpinjaman.wordpress.com/2013/03/16/apakah-zakat- menjawab-problem-kemiskinan/.
Hasibuan, Ahmad Supardi. 2018. “Pengelolaan Zakat.” kemenag.go.id.
2018. http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398.
Hertog, Johan Den. 1999. General Theories of Regulation . Utrecht: Utrecht University.
Kahf, Monzer. 1999. “The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice.” In The International Conference in Islamic Economics
Towards the 21st Century . Kuala Lumpur. Mashudi. 2012. “Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia.”
infoislamicbaning. 2012.
https://infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/evaluasi- pengelolaan-zakat-di-indonesia.pdf.
Misanam, Munrokhim. 2008. Ekonomi Islam . Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Mubarok, Abdulloh, dan Baihaqi Fanani. 2014. “Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat).” Permana 15 (2).
Mustofa, dan Ahmad Khoirul Fata. 2015. “Zakat and Tax: From the Synergy to Optimization.” Al-Ulum 15 (1): 43–56.
Noor, Abdun. 2008. “Ethics, Religion, And Good Governance.” JOAAG 3 (2).
Peltzman, Sam. 1976. “Toward a More General Theory of Regulation.” The Journal of Law and Economics 19 (2): 211–40. Qaradhawi, Yusuf. 2006. Fiqh al-Zakat I . Qahirah: Maktabah Wahbah.
RI, Kementrian Agama. 2013. Standarisasi Amil Zakat di Indonesia; Menurut UU nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
Sabiq, Sayyid. 1982. Fiqh al-Sunnah I . Beirut: Dar al-Fikr. Salim, Arskal. 2008. Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia . Hawaii: University of Hawaii Press. Widarwati, E., N.C. Afif, dan M. Zazim. 2016. “Strategic Approach for Optimizing of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management.” Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 9 (1). Widyawati, Nurul Islami Rahayu. 2015. “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember.” KARSA: Journal of Social and Islamic Culture 22 (2).
Yusanto, Muhammad Ismail. 2003. “Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam.”
In Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik . Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
Zainudin. 2013. Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan
Keadilan Sosial . Ciputat: Agra Dina Mulia.