Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PENGAYOMAN PANCASILA
Oleh: Ade Arif Firmansyah ade.firmansyah@fh.unila.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Malicia Evendia malicia.evendia@fh.unila.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Naskah Diterima : 8 Agustus 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  globalisasi  dan  teknologi,  telah  memberikan dampak  yang  nyata,  bagi  tata  hubungan  manusia  di  dunia.  Karenanya  sangat berpengaruh  pada  perubahan  hukum,  baik  yang  bersifat  hukum  privat  maupun hukum publik seperti hukum pidana. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya, teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasinya,  maka  setiap  negara  melakukan  penyesuaian  dalam pembaharuan  hukum  pidananya.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan menguraikan Turning  point hukum  pidana  Indonesia  yang  berbasis  cita  hukum pengayoman  Pancasila.  Hasil  analisis  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa: Turning  point hukum  pidana  Indonesia  yang  berbasis  cita  hukum  pengayoman Pancasila sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada, berlandaskan pada dua dimensi yang membentuk karakter cita hukum pengayoman  Pancasila,  yaitu  dimensi  perlindungan  dan  dimensi  pertolongan. Muatan dimensi perlindungan dan pertolongan sangat penting dalam pembaruan hukum  Pidana  Indonesia,  yang  terutama  akan  berfungsi  sebagai volkgeist (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana ke depan.
Kata Kunci: Pancasila, Cita Hukum, Pengayoman, Hukum Pidana.

## Abstract
The development of science, globalization and technology, has had a real impact on  human  relations  in  the  world.  Therefore,  it  is  very  influential  on  legal changes,  both  private  law  and  public  law  such  as  criminal  law.  Crime  also develops  in  line  with  the  rapid  development  of  information  technology  and electronics,  so  that  in  anticipating  it,  each  country  makes  adjustments  in updating its criminal law. This paper aims to analyze and describe the Turning point  of  Indonesian  criminal  law  based  on  the  legal  ideals  of  the  protection  of Pancasila.  The  results  of  the  analysis  and  discussion  show  that:  The  turning point of Indonesian criminal law, which is based on the legal ideals of protecting
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pancasila as an effort in the midst of globalization and existing legal pluralism, is  based  on  two  dimensions  that  shape  the  character  of  the  legal  ideals  of protecting Pancasila, namely the dimensions of protection and the dimensions of assistance.  The  content  of  the  dimensions  of  protection  and  assistance  is  very important  in  reforming  the  Indonesian  criminal  law,  which  will  primarily function as a volkgeist (soul of the nation) in the substance of criminal law in the future.
Keywords: Pancasila, Idea of Law, Protection, Criminal Law.

## I. PENDAHULUAN
Refleksi  hukum  pidana  Nasional,  yang  tercermin  dalam  KUHPidana,  adalah warisan  masa  kolonial  bangsa  Eropa,  dan  sejak  kemerdekaan  hendaknya  telah mengalami  persesuaian  dengan  kebutuhan  bangsa  yang  Merdeka,  walaupun sungguh  tidak  mudah,  dan  mengalami  pergolakan  pemikiran  yang  panjang, dengan pandangan pandangan ahli hukum pidana dari masa ke masa, hingga saat ini.  Bagaimana  pembaruan  hukum  pidana  terjadi,  itulah  problematika  para  ahli hukum dan Politik di Lembaga legislatif. Isu terkini tentang hukum pidana, tidak hanya masalah pidana, pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan yang ideal, humanistis  dan  rasional.  Tetapi    bagaimana  pembaruan  hukum  pidana  dapat terjadi melalui serangkaian politik kriminal, guna meneguhkan prinsip dan watak hukum nasional. 1
Pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  yang  diarahkan  kepada  mengakomodasi hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  kedalam  materi  muatan  peraturan  hukum pidana  merupakan  bentuk  dari  politik  kriminal  melalui  upaya  kriminalisasi perbuatan.  Upaya  yang  demikian  merupakan  usaha  menekan  kejahatan  yang terjadi  di  masyarakat,  sekaligus  linier  dengan  upaya  menciptakan  kesejahteraan karena  kondusifitas  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  menjadi  salah  satu penunjang  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat.  Kemajemukan  hukum merupakan  suatu  keuntungan  namun  juga  menjadi  permasalahan  karena kemajemukan  hukum  apabila  tidak  diakomodir  didalam  peraturan  perundang- undangan dapat menjadi pemicu tidak efektifnya hukum, karena hukum tersebut tidak  sejalan  dengan  kultural  masyarakat  atau  dapat  diartikan  masyarakat  tidak
1 Syaiful Bakhri, Problematika  Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Makalah, hlm. 1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
menginginkan  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  masyarakat,  termasuk  dalam konteks hukum pidana. 2
Hukum pidana tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa sisi, namun hukum pidana  telah  mempunyai  suatu  konsentrasi  pada  seluruh  alam  semesta, disebabkan  hanya  pikiran  sempitlah  yang  menyatakan  hukum  pidana,  hanya bersentuhan  dengan  pesoalan  manusia,  dan  perkembangan  terkini  mengenai hukum pidana, adalah bagaimana bentuk terbaik dari hukum pidana mendatang, yang  bersesuaian  dengan  keadaan  di  masyarakat.  Sehingga  pembaruan  hukum pidana, justru membawa peradaban, khususnya politik hukum pidana. 3
Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  globalisasi  dan  teknologi,  telah  memberikan dampak  yang  nyata,  bagi  tata  hubungan  manusia  di  dunia.  Karenanya  sangat berpengaruh  pada  perubahan  hukum,  baik  yang  bersifat  hukum  privat  maupun hukum publik seperti hukum pidana. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya, teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasinya,  maka  setiap  negara  melakukan  penyesuaian  dalam pembaharuan  hukum  pidananya.  Dalam  hukum  pidana,  dapat  diketahui  dari berbagai pendapat, yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana, adalah untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sekunder,  terutama  tentang  penjatuhan hukuman terhadap masyarakatnya. Karena secara primer hukum pidana, berguna untuk  menginsyafkan  perbuatan  yang  keliru  agar  tidak  mengulangi  lagi perbuatannya. 4
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  para  ahli  hukum  pidana  untuk mengakomodasi  arus  globalisasi  dan  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana, namun  terakhir  masih  kandas  di  Tahun  2019  dengan  RUU  KUHP  yang  batal disahkan  dikarenakan  arus  demonstrasi  dan  tekanan  politis.  Diperlukan  upaya ekstra dalam melakukan turning point pembaruan hukum pidana Indonesia saat ini,  utamanya  dengan  menjadikan  cita  hukum  pengayoman  Pancasila  sebagai
2 Yaris  Adhial  Fajrin,  Ach.  Faisol  Triwijaya, Arah  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia  di Tengah  Pluralisme  Hukum  Indonesia ,  EKSPOSE:  Jurnal  Penelitian  Hukum  dan  Pendidikan,  18 (1), June 2019 – hlm. 735.
3 Rosylin Muraskin dan Albert R.Roberts. Vision For Change Crime and Justice In The Twenty –First Century. (USA; Prantice- Hall, Inc, 1996) P. 1.
4 Op. Cit. Syaiful Bakhri.... hlm. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
basisnya.  Selain  itu,  dukungan  dari  berbagai  sektor  kelembagaan  termasuk eksekutif, legislatif dan yudisial akan sangat berperan dalam pembaruan hukum pidana  Indonesia.  Tulisan  ini  lebih  lanjut  akan  menguraikan  cita  hukum pengayoman  Pancasila  sebagai  basis  dalam  melakukan turning  point hukum pidana Indonesia sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penulisan  artikel  ilmiah  ini adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Peter  Mahmud  Marzuki mengemukakan  pendapatnya  “bahwa  metode  penelitian  hukum  normatif merupakan  langkah-langkah  yang  digunakan  untuk  mencari  kebenaran  dengan menggunakan  aturan  hukum,  doktrin  dan  prinsip-prinsip  ilmu  hukum  dengan tujuan  menjawab  permasalahan  yang  ada”. 5 Sedangkan  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Melalui  teknik  studi  pustaka  yang  akan  membantu  penulisan  artikel  ini  dengan menggunakan  bahan-bahan  hukum  baik  berupa  bahan  hukum  primer  yakni peraturan-peraturan  terkait,  bahan  hukum  sekunder  yakni  buku  atau  literatur, karya tulis atau junal hukum dan bahan hukum tersier yaitu artikel pada internet, kamus-kamus  hukum.  Kemudian,  setelah  seluruh  bahan  telah  terkumpul,  maka akan  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  Teknik  analisis  deskriptif  yang dikaji secara sistematik. 6
5 Karma,  M. Et.al. “Sanksi  Administratif  Dan  Penyelesaiannya  Bagi  Pejabat  Pemerintahan  Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun”. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2, (2021), hlm. 266.
6 Finanto  Valentino,  Cokorda  Dalem  Dahana,  “Pencegahan  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Kriminalisasi  Jabatan  Notaris”, Acta Comitas: Jurnal  Hukum  Kenotariatan 7,  no. 2,  (2022),  hlm. 334.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hukum  Pidana  Indonesia  di  Tengah  Pluralisme  Hukum  dan  Arus Globalisasi
Bagaimanapun  juga,  hukum  pidana  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini tidak  terlepas  dari  pengaruh  pluralisme  hukum  dan  globalisasi. Berkenaan  dengan  aspek  pluralisme  hukumnya,  menurut  Sulistyowati Irianto,  pandangan      pluralisme      hukum      dapat      menjelaskan bagaimanakah  hukum    yang  beranekaragam  secara    bersama-sama mengatur  suatu  perkara. Bagi  kebanyakan  sarjana  hukum,  kenyataan adanya  sistem  hukum  lain  di samping  hukum   negara  masih  sulit diterima.      Padahal    dalam      kenyataan  sehari-hari      tidak      dapat dipungkiri      terdapat      sistem-sistem      hukum      lain      di  luar      hukum negara.  Melalui    pandangan      pluralisme    hukum  dapat    diamati bagaimanakah  semua  sistem  hukum  tersebut   “beroperasi" bersama- sama  dalam   kehidupan   sehari-hari. 7
Griffiths  membedakan  adanya dua  macam  pluralisme hukum  yaitu: weak  legal  pluralism dan strong    legal    pluralism .  Menurut  Griffiths pluralisme     hukum    yang    lemah     itu     adalah    bentuk     lain     dari sentralisme    hukum   karena   meskipun   mengakui   adanya    pluralisme hukum,  tetapi    hukum  negara    tetap  dipandang    sebagai  superior, sementara  hukum-hukum   yang   lain   disatukan   dalam   hierarki   di bawah      hukum      negara.  Sementara    itu    konsep    pluralisme      hukum yang    kuat  adalah    pengamatan  ilmiah    mengenai      fakta  adanya kemajemukan    tatanan    hukum    yang    terdapat  di    semua  (kelompok) masyarakat.  Semua  sistem      hukum        yang        ada  dipandang    sama kedudukannya    dalam    masyarakat,      tidak    terdapat    hierarki  yang rnenunjukkan  sistem  hukum  yang  satu  lebih  tinggi  dari  yang  lain. Kemudian  berkembang  konsep    pluralisme    hukum    yang    tidak    lagi menonjolkan  dikotomi  antara  sistem    hukum  negara  di  satu  sisi    dan
7 Sulistyowati  Irianto, Sejarah    Dan  Perkembangan    Pemikiran  Pluralisme  Hukum    Dan Konsekuensi Metodologisnya , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun xxxiii,  hlm. 493.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
sistem  hukum    rakyat    di    sisi    yang    lain.    Pada    tahap    ini    konsep pluralisme  hukum lebih   menekankan   pada  apakah yang  terkandung dalam  keanekaragaman  hukum  tersebut, bagaimanakah sistem-sistem hukum  tersebut  saling  berinteraksi      (mempengaruhi)  satu  sama    lain, dan    bagaimanakah    keberadaan    dari    sistem-sistem    hukum    yang beragam    itu    secara    bersama-sama    dalam    suatu  lapangan    kajian tertentu. 8
Dalam  konteks  kajian  pluralisme  hukum  yang  lebih  luas,  Menurut Werner Menski dalam bukunya Comparative Law in A Global Context , pluralisme  hukum  diartikan  sebagai  garis  penghubung  antara  berbagai sistem  hukum  dalam  masyarakat  tertentu,  termasuk  kultur  hukum. Argumentasi tersebut diperoleh pada saat meneliti tentang perbandingan hukum  negara-negara  di  Asia  dan  Afrika.  Menski  menyimpulkan penegakan  hukum  di  Asia  dan  Afrika  berbeda  dengan  penegakan hukum di Barat, khususnya di Eropa. Penegakan hukum di Eropa tidak terlalu  dipengaruhi  unsur-unsur  non  hukum,  seperti  moral,  etika  dan agama.  Bangsa-bangsa  di  eropa  sangat  nyaman  dengan state  law .
Berbeda  dengan  bangsa-  bangsa  di  Asia  dan  Afrika  yang  sangat dipengaruhi  oleh  moral,  etika  dan  agama  dalam  cara  berhukumnya. Menski berpendapat untuk melihat efektivitas cara bekerjanya hukum di Asia  dan  Afrika  menggunakan  pendekatan  pluralisme  hukum  yang mengandalkan pertautan antara state ( positive law ), aspek kemasyarakatan  ( socio-legal  approach )  dan  moral,  etika  dan  agama ( natural law ). 9
Senada  dengan  aspek  pluralisme  hukum,  dari  aspek  globalisasi sebagaimana  dijelaskan  oleh  Robert  B.  Seidman  bahwa  transplantasi hukum  dari  suatu  negara  kepada  negara  lain,  terlebih  yang  memiliki karakter  yang  sangat  berbeda  seperti  negara-negara  barat  pada  negara-
8 Ibid, Sulistyowati Irianto,......  hlm. 494.
9 Werner  Menski, Comparative  Law  in  A  Global  Context, New  York  Cambridge  University  Press 2006, P. 795.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
negara  timur  tidak  kan  memberikan  hasil  yang  baik  karena  adanya infiltrasi hukum yang tidak sesuai dengan volkgeist bangsa tersebut.
Sebagai  contoh  perbandingan,  Robert  B.  Seidman  menggambarkan bahwa kekurangan-kekurangan di bidang pengaturan hukum administrasi  yang  formal,  telah  diisi  oleh  ethos  yang  dihayati  oleh seluruh  anggota-anggota  lembaga  informal  yang  terdiri  dari pejabatpejabat  kolonial  kulit  putih  Inggris.  Tanpa  dukungan  ethos seperti  itu,  hukum  administrasi  yang  dijalankan  di  Afrika  jajahan Inggris, tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan peristiwa demikian itu terbukti ketika Inggris meninggalkan jajahannya di Afrika itu. Mulai saat  itu  kehidupan  hukum  di  tempat-tempat  itu  jauh  merosot dibandingkan  semasa  masih  dijajah  oleh  Inggris.  Kesimpulan  bahwa hukum  suatu  bangsa  tidak  dapat  dialihkan  begitu  saja  kepada  bangsa lain  oleh  Robert  B.  Seidman  didasarkan  pada  analisis-analisis  sebagai berikut: 10
1. Untuk mengetahui bagaimana seseorang pemegang peran di dalam masyarakat  akan  bertindak,  harus  ditinjau  dalam  hubungannya dengan  fungsi-fungsi  dari  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan peran  yang  diharapkan  ( role  expectation )  dari  orang  itu.  Fungsi- fungsi itu adalah:
a. Peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada orang itu;
b. Sanksi-sanksi peraturan hukum tersebut;
c. Aktivitas  lembaga  penerap  sanksi  seperti:  pengadilan, kejaksaan, kepolisian;
d. Seluruh  komplek  kekuatan-kekuatan  sosial,  politik,  ekonomi yang mempengaruhinya.
2. Bila  peraturan  hukum  tertentu  sudah  berhasil  menggerakkan perilaku anggota-anggota masyarakat, maka keadaan itu merupakan sesuatu yang bersifat khas dalam masyarakat terebut.
10 Bambang  Santoso, Relevansi  Pemikiran  Teori  Robert  B  Seidman  Tentang  ‘The  Law  Of  Non Transferability  Of  The  Law’  Dengan  Upaya  Pembangunan  Hukum Nasional  Indonesia ,  Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007, hlm. 4.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
3. Penggunaan  peraturan-peraturan  hukum  sama,  berikut  sanksinya, harus ditempatkan dalam konteks waktu dan tempat tertentu.
Oleh karena itu penggunaan peraturan hukum tersebut untuk waktu dan tempat  yang  berbeda  dan  juga  dengan  lembaga  penerap  sanksi  yang berbeda  serta  kompleks  kekuatan  sosial,  politik,  ekonomi,  yang mempengaruhi  pemegang  peran  yang  berbeda  pula,  tidak  dapat diharapkan  akan  menimbulkan  aktivitas  pemegang  peran  yang  sama dengan  yang  terjadi  di  tempat  asal  dari  peraturan-peraturan  hukum tersebut.
Eksplanasi  teoretis  di  atas  sesuai  dengan  kondisi  hukum  pidana Indonesia  hari  ini.  Hukum  pidana  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini berada  pada  posisi  peninggalan  hukum  Belanda  yang  notabene  di belanda sana sudah banyak perubahan berkenaan. Dari aspek pluralisme Menski  dan  globalisasi  yang  berkenaan  dengan  transplantasi  hukum dari Robert B. Seidman di atas, kebutuhan untuk memposisikan hukum pidana  berada  di  tengah  pertautan  antara positive  law,  socio  legal approach dan natural law sudah sangat mendesak untuk
mengembalikan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ruh  hukum  pidana Indonesia.

## B. Turning  Point  Hukum  Pidana  Indonesia  Berbasis  Cita  Hukum

## Pengayoman Pancasila
Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, hakikatnya  merupakan  pembaharuan  terhadap  pokok-pokok  pemikiran sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar bukan sekedar  mengganti  perumusan  pasal  secara  tekstual.  Meski  paparan tekstualnya  tak  bisa  diabaikan,  nilai  dasar  dibalik  yang  tekstual  itu adalah  kepentingan  prioritasnya.  Artinya,  dalam  pembaharuan  hukum, termasuk  dalam  pembaharuan  hukum  pidana,  pembaharuan  terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tata  nilai.  Hukum  bukanlah  rangkaian  kata-kata  mati  dan  kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi  kualitas  sebagai  hukum,  manakala  tidak  berisi  dan  tidak menjelmakan sebuah tata nilai. 11
Upaya  pembaharuan    hukum  pidana    Indonesia    mempunyai    suatu makna    yakni    untuk    menciptakan    suatu  kodifikasi    hukum    pidana nasional    untuk    menggantikan    kodifikasi    hukum  pidana  yang merupakan  warisan  kolonial  belanda  yakni Wetboek  van  Strafrecht Voor    Nederlands    Indie  1915 ,    yang    merupakan    turunan    dari Wetboek    van  Strafrecht Negeri    Belanda  tahun  1886.  Hal  tersebut  di atas,  terkandung  tekat  dari  bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan  suatu pembaharuan  hukum  pidana  yang    dapat    diartikan    sebagai    suatu upaya    dalam    melakukan    reorientasi    dan  reformasi    hukum    pidana yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral  sosiopolitik, sosiofilosofi,  dan sosiokultural    yang    melandasi    dan    memberi    sisi    terhadap  muatan normatif   dan   substansi   hukum   pidana   yang   dicita-citakan. 12
Secara konseptual, terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi  dan  menjadi  rambu-rambu  dalam  pembaharuan  hukum pidana  nasional.  Muladi  menyebut  setidaknya  ada  lima  pokok  pikiran atau  rambu-rambu  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  nasional. Masing-masing adalah: 13
1. Pertama,  pembaharuan  hukum  pidana  selain  dilakukan  atas  alasan sosiologis,  politis  dan  praktis,  secara  sadar  harus  disusun  dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Kedua,  pembaharuan  hukum  pidana  tidak  boleh  mengabaikan aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  kondisi  manusia,  alam  dan
11 Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 4
12 Ni  Putu  Yulita  Damar  Putri  dan  Sagung  Putri  M.E  Purwani, Urgensi  Pembaharuan    Hukum Pidana Di Indonesia , JurnalKertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020, hlm. 1-13.
13 Tongat,  Said  Noor  Prasetyo,  Nu’man  Aunuh,  Yaris  Adhial  Fajrin, Hukum  yang  Hidup  dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat  baik  sebagai  sumber  hukum  positif  maupun  sebagai sumber hukum yang bersifat negatif.
3. Ketiga,  pembaharuan  hukum  pidana  harus  disesuaikan  dan diadaptasikan dengan kecenderungankecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu  tujuan  pemidanaan  yang  bersifat  pencegahan,  maka pembaharuan  hukum  pidana  harus  memikirkan  pula  aspek-aspek yang bersifat preventif.
5. Kelima,  pembaharuan  hukum  pidana  harus  selalu  tanggap  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  guna  peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.
Sesuai  dengan  pembaharuan  hukum  pidana  yang  secara  sadar  harus disusun  dalam  kerangka  ideologi  nasional  Pancasila,  menurut  Arief Sidharta,  Pancasila  sebagai  cita  hukum  untuk    mewujudkan pengayoman 14 bagi  manusia,  yakni  melindungi  manusia  secara  pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan  proses  kemasyarakatan  berlangsung  secara  wajar sehingga  secara  adil  tiap  manusia  memperoleh  kesempatan  yang  luas dan  sama  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi  kemanusiaannya secara  utuh.  Pelaksanaan  pengayoman  itu  dilaksanakan  dengan  upaya mewujudkan: 15
1. ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
2. kedamaian yang berketenteraman;
3. keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
4. kesejahteraan dan keadilan sosial; dan
14 Daniel  S.  Lev, The  Lady  and  the  Banyan  Tree:  Civil-Law  Change  in  Indonesia,  The  American Journal of Comparative Law , Vol. 14. No. 2 ( spring , 1965). P. 282. 15 Bernard  Arief  Sidharta, Ilmu  Hukum    Indonesia , Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat , Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. hlm. 105.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
5. pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Cita  hukum  pengayoman  pada  dasarnya  pertama  kali  diperkenalkan dalam  bidang  hukum  oleh  Sahardjo.  Menurut  Daniel  S.  Lev, in  1960 Sahardjo was  replaced  the  blindfolded  lady  with  scales  by  a  stylized Banyan  tree  as  Indonesia’s  symbol  of  justice,  that  inscribed  with  the Javanese word Pengajoman-protection and succor . It also represented a quickening of the process of transformation of the heritage of Dutch colonial  law  into  Indonesian  law .  Jadi,  ada  dua  dimensi  cita  hukum pengayoman  Pancasila  yaitu  dimensi  perlindungan  dan  dimensi pertolongan. Kedua dimensi inilah yang  idealnya menjadi basis dalam pembaruan  hukum  Pidana  Indonesia  di  tengah  kondisi  pluralisme hukum  dan  arus  globalisasi  yang  ada  saat  ini.  Dua  dimensi  tersebut sedapat  mungkin  telah  dimuat  dalam  RUU  KUHP  2019,  hanya diperlukan  momentum  yang  ideal  untuk  mengesahkannya  menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat.

## IV. PENUTUP
Turning  point hukum  pidana  Indonesia  yang  berbasis  cita  hukum  pengayoman Pancasila sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada, berlandaskan pada dua dimensi yang membentuk karakter cita hukum pengayoman  Pancasila,  yaitu  dimensi  perlindungan  dan  dimensi  pertolongan. Muatan dimensi perlindungan dan pertolongan sangat penting dalam pembaruan hukum  Pidana  Indonesia,  yang  terutama  akan  berfungsi  sebagai volkgeist (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana ke depan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November  2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Santoso, Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ‘The Law Of Non Transferability Of The Law’ Dengan Upaya Pembangunan Hukum  Nasional  Indonesia ,  Yustisia  Edisi  Nomor  70  Januari  -  April 2007.
Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2005.
Bernard  Arief  Sidharta, Ilmu  Hukum    Indonesia , Upaya  Pengembangan  Ilmu Hukum  Sistematik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan  Masyarakat , Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. Daniel S. Lev, The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia, The  American  Journal  of  Comparative  Law ,  Vol.  14.  No.  2  ( spring , 1965).
Ni  Putu  Yulita  Damar  Putri  dan  Sagung  Putri  M.E  Purwani, Urgensi Pembaharuan  Hukum  Pidana Di Indonesia , JurnalKertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020.
Rosylin Muraskin dan Albert R.Roberts. Vision For Change Crime and Justice In
The Twenty –First Century. (USA; Prantice- Hall, Inc, 1996). Sulistyowati Irianto, Sejarah  Dan Perkembangan  Pemikiran Pluralisme Hukum Dan    Konsekuensi  Metodologisnya ,  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan,
Nomor 4 Tahun xxxiii.
Syaiful Bakhri, Problematika  Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Makalah. Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin, Hukum yang Hidup  dalam  Masyarakat  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional , Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020. Werner  Menski, Comparative  Law  in  A  Global  Context, New  York  Cambridge University Press 2006.
Yaris  Adhial  Fajrin,  Ach.  Faisol  Triwijaya, Arah  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia  di  Tengah  Pluralisme  Hukum  Indonesia ,  EKSPOSE:  Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 18 (1), June 2019.