## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMIDANAAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL JALANAN DAN PENGARUHNYATERHADAP KEBIJAKAN PEMKOT
(Studi di Kota Malang, Jawa Timur)
Oleh:

## Ibnu Subarkah 1

## Abstract
This present study was intended to understand the peoples perception on the comdemnation of street prostitutes and to know and explain the influence of the comdemnation of the prostitutes on  the  municipal  government  in  formulating  policies  on  this  case  using  value  or  policy approaches. This study was based on the idea the criminal sanctions that have so far been given to  the  prostitutes.  The  peoples  perception  on  the  comdemnation  of  the  prostitutes  that  the concemnation is ineffective in terms of the aspect of criminal sanction. The perception is from social affairs department and also municipal police unit. However, according to the 2005 local regulation  no.  8  as  a  new  regulation  in  malang  municipality,  the  subject  of  the  actors  is widened. Therefore, the application of the local regulation is in line with the factors inherent in the doers (prostitutes), for example, economic or unhappy marriage factors. Based on the condition, it is necessary to maximize the guidance. Dealing with the influence on the malang municipality government, preventive action as a tool to avoid penal  actions is thought to be ineffective  in  line  with  the  application  of  the  regulation.  Therefore,  the  malang  municipality government  should  develop  a  certain  policy  i.e,  providing  a  rehabilitation  centre  as  a  non- penal prevention as suggested by the social affairs department and the municipal police unit.
Kata kunci: Persepsi, pemidanaan, pekerja seks komersial, kebijakan

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum ( rechtstaat ),  bukan  negara  yang  berdasarkan kekuasaan
belaka ( machstaat ). Konsekuensinya  bahwa  setiap  tindak  tanduk warga  negara  didasarkan  pada  aturan  yang dibuat oleh penyusun Undang-undang.
Adalah tugas negara berkewajiban menjamin kehidupan warga negaranya untuk mewujudkan  perlindungan  agar  tidak  terjadi victim (korban) dalam segala aspek kehidupan.  Sungguh  merupakan  impian bilamana  hal  itu  terjadi  di  Indonesia,  alhasil tidak  akan  nampak  sedikitpun  tentang
1 Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang.
penyakit  masyarakat, dimana  masing-masing warga negara di Indonesia tidak perlu berpikir panjang  untuk  menghidupi  dirinya,  karena untuk  masalah  sandang,  pangan,  dan  papan dibebankan pada negara.
Isyarat  sebagaimana  diamanatkan  dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam BAB X tentang HAM  disebutkan  setiap  warga  negara mempunyai hak untuk bekerja demi penghidupan  yang  layak  artinya  formulasi tersebut dilakukan ketika masyarakat mempunyai interpretasi bahwa pekerjaan, dan bekerja  merupakan  sepenuhnya  tanggungan pemerintah (antara departemen), yang kemudian  ketika  diimplementasikan  pada
kondisi realita  yang ada, malahan sebaliknya bekerja  dan  pekerjaan  adalah  hak  asasi manusia,  maka  setiap  warga  negara  di Indonesia mempunyai hak dan menyalurkannya  sesuai  dengan  asasinya. Sebagai  indikator,  menjamur  kehidupan Pedagang Kaki Lima, Gelandangan (peminta- minta),  muncul  komunitas  anak  jalanan,  dan Penjaja Seks baik yang dikelola maupun yang tidak  dikelola  yang  disebut  dengan  Pekerja Seks Komersial Jalanan.
Apapun  sasaran  pembangunan  yang dicanangkan  oleh  Pemerintah  mempunyai dampak  dari  hal  itu,  mulai  dari introduction bangunan  politik  adalah  panglima  ataukah yang  selanjutnya  bangunan  ekonomi  adalah panglima. Pada pemerintahan
Susilo Bambang  Yudoyono  ini, space untuk mencanangkan pola dan sasaran pembangunan  cukup  besar.  Strategi  politik telah berimbang, bahwa kekuatan rakyat dapat mengimbangi  kekuatan  pemerintah  baik eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Dalam Pembangunan  di  bidang  hukum  khususnya, hukum  yang  bersifat responsive ,  yang menanggalkan  hukum  represif  dan  otonom, secara  pragmatis  terimplementasikan  dalam tahapan  formulasi  peraturan,  baik  pusat maupun di daerah. Philippe Nonet dan Philip Selznick  (tanpa  tahun:  91)mengemukakan more  specifically,  responsive  law  fosters civility  in  two  basic    ways  :  overcoming  the parochialism  of  communal  morality;  and encouraging a problem-centered and socially integrative approach to crises of public order. Hanya saja persepsi terhadap Hak asasi yang keblabasan  berakibat  tidak  baik  menuju negara hukum yang dicita-citakan.
Wujud negara hukum yang dicita-citakan, yang  memperhatikan  hak-hak  asasi  manusia, yang  didasari  pada  reaksi  masyarakat  dalam penyusunan  kebijakan  negara  atau  daerah sebagaimana  dikemukakan  di  atas  yang bertujuan  diminimalisasi  terjadinya  korban dalam  pembangunan,  terhadap  permasalahan pekerja  seks  komersial  khususnya,  membuat Pemerintah  Kota  Malang  berpikir  panjang. Hal  ini  disebabkan  pelanggaran  ketertiban umum  yang  dilakukan  oleh    Pekerja  Sek
Komersial  (PSK)  pada  umumnya  karena sulitnya  mencari  lapangan  pekerjaan  dan tuntutan makan  setiap  hari. Penanggulangan dengan  cara repressive yang  dilakukan  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang dapat dikatakan memenuhi hasil, akan tetapi langkah tindak lanjut setelah represivitas  itu  tidak  seimbang,  dimana setelah  di  proses  di  Pengadilan  dan  diputus pidana  masih  saja  mereka  melakukan pelanggaran  ketertiban  umum  itu,  sebab  lain dikarenakan persoalan individu antara tuntutan  demi  kebutuhan  seks,  keretakan rumah tangga.(wawancara, 20 Oktober 2004)
Pada  tataran  penegakan  hukum  melalui penerapan  Perda,  pelanggaran  ketertriban umum  ini  menemukan  berbagai  kendala khususnya di tingkat penjatuhan sanksi pidana berupa denda. Perda yang sementara ini belum dilakukan  perubahan,  sanksi  pidananya menggunakan  Perda  No.  4  Tahun  1958, dimana Pasal 2 dari ketentuan itu disebutkan siapapun  yang  ada  di  jalan,  di  dekat  atau tempat-tempat  yang  kelihatan  dari  jalan, dilarang  membujuk  atau  memikat  orang  lain dengan  perkataan-perkataan,  isyarat-isyarat, tanda-tanda  atau  perbautan-perbuatan  lain yang  maksudnya  mengajak  melakukan  zina atau perbuatan cabul, secara langsung maupun tidak  langsung.  Selanjutnya  dalam  Pasal  11 disebutkan  pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal  2  tersebut  dihukum  dengan  hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1000,00.  Sedangkan  berdasarkan  suatu  data hasil  sidang  PSK  Tahun  2004  (Pemkot Malang:  data  hasil  operasi,  2004)  penerapan Perda  tersebut  disesuaikan.  yaitu  ditingkat penerapan  lama  dan  besarnya  sanksi  pidana berdasarkan suatu konvensi saja yang artinya belum ada pijakan hukum yang mampu untuk membuat  rasa  takut  pelaku  pelanggaran, dimana    dalam  prakteknya  pidana  berupa denda  rata-rata  minimum  Rp.  50.000,00 sampai  dengan  Rp.  100.000,00,  sedangkan pidana  kurungan  rata-rata  3  hari  sampai  1 bulan.
Di luar koridor masalah ekonomi, (Lutvi Cahyono,  2004  :  33)  upaya  pemberdayaan
masyarakat untuk sadar terhadap permasalahan  kotanya  khususnya  dari  aspek penyakit  masyarakat  berupa  Pekerja  Seks Komersial  ini  perlu  dicari  jalan  keluarnya, paling  tidak  untuk  meminimalisasi  korban (J.E  Sahetapy,  2002:  5)  yang  ada  dan  untuk suatu tujuan demi mensejahterakan masyarakat diperlukan suatu pemikiran untuk meninjau  ulang  kebijakan  terhadap  PSK selama ini.
Timbulnya  aksi  sepihak  akibat  kurang kontrolnya
pemerintah terhadap
permasalahan Pekerja Seks Komersial, misalnya seperti yang pernah dilakukan Front Pembela  Islam  tahun-tahun  lalu,  merupakan warning.  Tidak  cukup  itu  saja  akibat keberadaan Pekerja Seks Komersial, timbulnya  penyebaran  atau  menularnya penyakit kelamin dikalangan masyarakat yang untuk hal ini bantuan masyarakat dalam upaya penanggulangannya  tidak  sedikit  melalui LSM-LSM  anti  HIV  dan  LSM  Perempuan. Meskipun  telah  ada  upaya  sarana  dan prasarana,  hal  ini  tidak  langsung  dapat mencegah  keberadaan  PSK.  Hukum  positip yang  diupayakan  sebagai  sarana  untuk mencegah dan menakut-nakuti melalui sanksi pidananya, dimana menurut Muladi dan Arief (Masruchin  Ruba’i,  1983:  62)  pidana  harus melihat  kemuka  (bersifat  prospektif),  pidana mengandung pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun  unsur  pembalasan  tidak  dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan  untuk  kepentingan  kesejahteraan masyarakat,  dus  dikeluarkan  kebijakan  yang kurang  sistemik  dan  comprehensif  antara pemerintah  dan  masyarakat,  permasalahan tentang PSK ini tetap mengemuka. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Moch. Soedarmaji  operasi-operasi  digelar  untuk menjaring  para  PSK,  misalnya  pada  tanggal 11  Maret  2003.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  operasi  Yustisi  berhasil  menjaring  6 PSK dengan TKP di Jl. Pajajaran (4 PSK) dan Matahari  Plasa  (2  PSK).  Langkah  upaya Yustisi  yang  dilakukan  secara  periodik  dan berkelanjutan,  selanjutnya  dikatakan  oleh beliau ( www.pemkot malang, go.id.supernet, 22  September  2004)  merupakan  komitmen Pemerintah Kota untuk menegakkan
Peraturan  Daerah,  sebagai  langkah shock terapi serta penyadaran hukum, maka operasi dilanjutkan  dengan  sidang  Yustisi  pada  hari Rabu,  12  Maret  2003  bertempat  di  ruang sidang Satpol. PP.
Untuk  itu  dalam  upaya  paling  tidak memberi masukan guna memecahkan tumbuh suburnya  PSK  ini,  penulis  tertarik  untuk mengangkat demi bangunan hukum, kesejahteraan sosial serta realitas sosial yang ada  di  kota  Malang  menjadi  suatu  penelitian dari  aspek  pemidanaan,  dan  pengaruhnya terhadap kebijakan yang akan datang
Dengan  memahami dan  mencermati hal- hal tersebut di atas dengan  mengingat pokok permasalahannya adalah pada Persepsi Masyarakat  terhadap  Pemidanaan  PSK  dan Pengaruhnya  Terhadap  Kebijakan  Pemkot, maka  dapat  dirumuskan  beberapa  masalah antara lain, bagaimanakah persepsi masyarakat  terhadap  pemidanaan  Pekerja Seks  Komersial  Jalanan?  Bagaimanakah pengaruhnya  terhadap  kebijakan  Pemkot Malang ?

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan bercorak penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dijabarkan dengan pola pendekatan kebijakan Perda No. 4  Tahun  1958,  diasah  dengan  pendekatan nilai, kemudian dikontribusikan untuk perlunya kebijakan Pemkot yang akan datang. Fokus  atau  pokok  permasalahan  awal  yang dipilih  adalah  persepsi  masyarakat  terhadap pemidanaan  PSK  sesuai  dengan  metode dalam penelitian kualitatif. Sanapiah S Faisal (1990:  42)  mengemukakan  bahwa  dalam penggunaan  metode  penelitian  kualitatif didasarkan pada focus atau pokok permasalahan awal yang dipilih.
2.   Penetapan Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  dipilih  dengan  mengingat  dan mempertimbangkan penelitian yang berkarakteristik kualitatif  pada aspek tenaga dan  waktu  ini  dilakukan  di  Kota  Malang dengan  pertimbangan  lainnya  bahwa  Kota
Malang  adalah  kota  Metropolis,  dimana tingkat  mobilisasinya  tinggi  baik  ekonomi, sosial, budaya, hankam, hukum dan pendidikan  ataupun  sebagai  kota  pariwisata, pendidikan, industri. Akibat dari pembangunan yang pesat di Kota Malang ini, timbul  viktimasisasi  pembangunan  yang derajatnya  berbeda-beda  untuk  tiap-tiap  kota di  Jawa  Timur  yakni  tumbuh  suburnya komunitas PSK jalanan.
3.  Teknik Penentuan Sample dan Informan
Penentuan  sample  dilakukan  secara purposive  sampling atau  sampel  bertujuan yaitu sengaja dengan memperhatikan maksud dan  tujuan  penelitian,  dengan  kata  lain penentuan  informan  dilakukan  dengan  cara mengambil  subjek  bukan  didasarkan  pada strata,  random,  atau  daerah,    melainkan didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi informan itu sebagai berikut : 1. Satpol PP Kota Malang
2. Dinas Sosial Kota Malang
Dari sampel awal itu bergulir menggelinding laksana bola salju dan berhenti bilamana  telah  mencapai  titik  tertentu,  yaitu setelah  terdapat  indikasi  tidak  munculnya variasi atau informasi baru.
Sumber data
a. Data  Primer,  sebagai  data  utama  dalam penelitian ini, yang diperoleh langsung dari informan-informan di atas.
b. Data  Sekunder,  sebagai  data  penunjang yang  bersifat  dokumentatif,  melalui  studi pustaka  terhadap  literature-literatur  yang sesuai dengan informan dan permasalahan di  atas,  dan  hasil-hasil  penelitian  yang berkaitan dengan informan dalam penelitian di atas.
4. Teknik Pengambilan Data
Adapun  teknik  pengambilan  data  dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Wawancara ( interview )
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara baik struktur maupun tidak
terstruktur.  Menurut  Ronny  Hanitijo Soemitro  (1988:  61)  ,  wawancara  terstruktur disebut wawancara terarah ( directive interview ) yang menggunakan daftar pertanyaan  yang  sudah  dipersiapkan  terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak terstruktur yang disebut juga wawancara tidak terarah  adalah  seluruh  wawancara  tidak didasarkan  pada  suatu  sistem  atau  daftar pertanyaan yang telah disusun .
b.Kuesioner,  yaitu  pengumpulan  data  dari informan  diperoleh  melalui  pertanyaan- pertanyaan  yang  tertulis  yang  telah dipersiapkan terlebih dahulu.
c.Observasi,  dalam  pengumpulan  data  lebih lanjut  digunakan  teknik  observasi  atau pengamatan.  Observasi  yang  digunakan adalah  observasi  tidak  terlibat  (non participant observation) yang sesuai dengan karakteristik peneltian kualitatif.
5. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  cara  diskriptif  kualitatif  yang mengikuti prosedur
reduksi data, pengumpulan  data,  penyajian  data,  dan menarik  kesimpulan,  dimana  penganalisaan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keberadaan subjek dan objek penelitian  berdasarkan  fakta  yang  ada  tanpa menggunakan  angka-angka,  akan  tetapi mengutamakan  mutu  dari  data  yang  ada, sehingga  diperoleh  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang diteliti.  Menurut  Masri  Singarimbun  dan Sofyan  Effendi  (1989:  4-5)  penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk pengukuran  yang  cermat  terhadap  fenomena sosial dan budaya tertentu dengan mengembangkan  konsep  dan  menghimpun fakta  tetapi  tidak  melakukan  pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Persepsi masyarakat terhadap pemidanaan  Pekerja  Seks  Komersial Jalanan.
Pembahasan  pada  bab  ini,  merupakan hasil  penelitian  lapangan  yang  disesuaikan
dengan permasalahan penelitian. Terdapatnya kendala  selama  melakukan  wawancara  baik secara  lesan  maupun  tertulis  yang  mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disediakan, adalah hal yang wajar, dikarenakan kesibukan responden/informan.    Masa-masa  reformasi total  sungguh  berpengaruh  pada  saat  peneliti berada di lapangan yang ditandai adanya sikap responden  hakim,  lebih  banyak  menghindar serta sulitnya Lembaga Swadaya
Masyarakat/LSM  untuk  bisa  bertemu.  Sikap seperti ini merupakan hambatan dan mencerminkan  bahwa  dunia  peradilan  masih tertutup  terhadap  pentingnya  reformasi  di segala  bidang.  Memang  disadari  bahwa reformasi  itu  bertujuan  untuk  memperbaiki sistem yang buntu akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak didukung oleh pemerataan. Adanya perubahan adalah wajar apabila perubahan itu berpedoman  pada  tatanan-tatanan  sesuai dengan tuntutan reformasi itu sendiri. Sebagai bagian dari birokrasi negara, hakim seharusnya  menyambut  tuntutan  itu  akan tetapi  tidaklah  semudah  itu.  Sondang  P. Siagian, (1994: 44) mengemukakan rasa takut menghadapi  perubahan  adalah  suatu  obsesi mempertahankan status  quo  . Dan  hal  ini merupakan  patologi  pada  masa  orde  baru. Ketakutan  tersebut  dapat  diketahui  dengan adanya perubahan sosial dan budaya masyarakat kepada birokrasi negara termasuk hakimnya. Dikemukakan oleh Romli Atmasasmita(1992:  47) dengan  pendapatnya perubahan  penilaian  atas  suatu  tingkah  laku tidaklah  terlepas  dari  dukugan  sosial  budaya dimana  masyarakat bertumbuh. Reformasi di bidang hukum  sebagai  salah satu bagian dari reformasi secara keseluruhan adalah keinginan  luhur  untuk  memperbaiki  mental sumber  daya  manusianya.  Bagaimanapun juga  penegakan  hukum  itu  bisa  berjalan apabila  elemen  dari  sebuah  sistem  itu  turut mendukung,  yang  berarti  bersih  dari  segala korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Akibatnya antara  elemen  akademisi  dan  praktisi  secara langsung  dengan  adanya  reformasi  terjadi tarik ulur yang satu mendambakan perombakan  namun  yang  lain  mendambakan kemapanan.  Hal  inilah  penyebab  terjadinya
jarak pada diri peneliti dan hakim, Akibat lain dengan  adanya  reformasi  adalah  reorientasi keadaan  ekonomi  bangsa  Indonesia,  dari model  orde  baru  berusaha  memapankan ekonomi  kapitalis  ternyata  tidak  lama bertahan  dengan  tuntutan  kearah  ekonomi kerakyatan.  Kondisi-kondisi  inilah  yang secara  langsung  berpengaruh  pada  peneliti untuk  mendapatkan  data  seluas-luasnya, belum  lagi  masalah  mutasi  kerja  dari  hakim satu  daerah  ke  daerah  lain.  Disamping  itu lambatnya  dana  yang  diterima  oleh  peneliti merupakan hambatan untuk lancarnya penelitian ini.
Hasil  penelitian  ini  berpedoman  pada atribut  sistematika  usulan  penelitian.  Sesuai dengan  metode  penelitian  yang  digunakan, prinsip snow ball sampling tetap diperhatikan, yaitu  menggelinding  laksana  bola  salju  yang akhirnya  mendapatkan  sample  yang  dapat memberikan informasi dan tidak ada informasi lagi.
Untuk  memperoleh  data,  dilakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para satpol PP dan Bagian Sosial  Pemkot  Malang,  dimana  unit  datanya yaitu, berdasarkan identitas pribadi pengalaman,  pengetahuan  (kapasitas);  juga sejauh mana mereka mengambil keputusan.

## 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya PSK Jalanan.
Dikemukakan  oleh  Bagian  Sosial Pemkot  Malang  (wawancara,  Juni  2006) penyebab praktis mereka melakukan perbuatan  cabul  dengan  cara  menjadi  PSK Jalanan  adalah  karena  kurang  mampu  atau secara ekonomi miskin.
Di  era  orde  baru  dengan  Trilogi pembangunannya  yang  dicanangkan  sejak tahun 1969, pembangunan di bidang ekonomi merupakan  prioritas  utama.  Kepentingan pertumbuhan  ekonomi  merupakan  target utama daripada pemerataan ekonomi. Dampak  yang  terjadi  apabila  kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran utama, adalah  kesenjangan  ekonomi . Anggito Abimayu (1995 : 7) mengemukakan bahwa pertumbuhan dan pemerataan adalah
komponen  utama  tujuan  pembangunan  di Indonesia.  Terutama  daerah-daerah  yang dekat  dengan  pusat  kekuasaan,  dan  bidang ekonomi  sebagai  panglima,  maka  sumber konflik yang dikatakan dengan kekuasaan itu mengarahkan  pada  kekuasaan  ekonomi. Adanya  kolusi  penguasa  dan  pengusaha, menunjukkan  bahwa  pembangunan  bidang ekonomi  merupakan  salah  satu  cara  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal  sebaliknya,  banyak  daerah-daerah miskin  yang  memang  kurang  mendapat perhatian  pusat,  berarti  pemerataan  kurang mendapatkan  tempat  apabila  dibandingkan dengan  pertumbuhan.  Bidang  hukum  yang menopang  pembangunan  bidang  ekonomi tersebut  dalam  bekerjanya,  realitas  bias-bias merupakan akibatnya. Negara hukum ( rechtstaat )    hanyalah  sebuah  impian  karena lebih dominannya negara kekuasaan ( machtstaat )  .  Hukum  merupakan  sumber kekuasaan, disamping sumber-sumber lainnya seperti  kekuatan  (fisik  dan  ekonomi  ), kewibawaan  (rohaniah,  intelegensia,  dan moral ).
Suatu  kajian  untuk  mencari  sebab- sebab  terjadinya  kejahatan  telah  lama dikembangkan.    Mulai  dari  aliran-aliran positivisme  sampai  aliran  baru  dan  mutakhir yaitu  secara  kritis  mencari  faktor  penyebab terjadinya  kejahatan  atau  kriminologi  kritis. Yang  terakhir  ini  menjelaskan  bahwa  sebab- sebab  terjadinya  kejahatan  adalah  suatu proses.  Maka  dapat  dikatakan  pelaku kejahatan  adalah  produk  dari  proses  itu sendiri.  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, produk  itu  merupakan  hasil  akhir  apabila sistem  tersebut  tidak/dilaksanakan  dengan keterpaduan  ( Integrated  Criminal  Justice System ).
Kendala-kendala itu dapat diminimalkan apabila
pembangunan dilaksanakan  melalui  perencanaan  yang matang.  Era  Orde  Baru,  pembangunan diwujudkan  melalui  Trilogi  Pembangunan, dimana  faktor  pertumbuhan  lebih  menonjol daripada faktor pemerataan. Untuk menciptakan  pertumbuhan  maka  bidang ekonomi  turut  diprioritaskan  ketimbang
pembangunan bidang lainnya terutama pembangunan  bidang  hukum.  Pembangunan itu  sendiri  pada  hakikatnya  tidak  bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial. Hal ini terkandung maksud pembangunan itu sendiri lebih mengutamakan aspek pemerataan ketimbang aspek pertumbuhan.  Pembangunan  yang  tidak direncanakan  secara  rasional,  timpang  atau tidak  seimbang,  mengabaikan  nilai-nilai kultural  dan  moral  serta  tidak  mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral  dapat  meningkatkan  kriminalitas. Oleh  karena  itu  dapat  ditegaskan  bahwa masalah  strategis  yang  harus  ditanggulangi ialah  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi sosial  secara  langsung  atau  tidak  langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Mengacu  pada  paradigma  yang  ada, yaitu paradigma interaksionis, yang menyebutkan seseorang diberi cap jahat/diperlakukan  sebagai  penjahat  melalui proses interaksi maka terdapat kecenderungan dimana  seseorang  yang  dicap  sebagai penjahat  akan  bertingkah  laku  sebagaimana perlakuan/cap  itu  diberikan.  Hal  ini  dapat dimengerti  sebagaimana  penjelasan  teori exchange  dari  Homan    bahwa  dalam memberikan  arti  atau  nilai  kepada  tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor  (dalam  hal  ini  narapidana  anak), mengandung  arti makin bernilai bagi seseorang  sesuatu  tingkah  laku  orang  lain yang  ditujukan  kepadanya  makin  besar kemungkinan  atau  makin  sering  ia  akan mengulangi  tingkah  lakunya  itu  ataupun makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah  laku  orang  lain,  makin  sering  orang lain itu mengulangi tingkah lakunya itu.
Seorang  tokoh  teori Exchange ,  yaitu George Ritzer yang  mengutip pendapat dari George  Homan, tokoh  paradigma  perilaku sosial, menguraikan bahwa apa yang dijelaskan  oleh Homan merupakan  serangan terhadap  pendapat  dari Durkheim. Kajian
secara  sosiologi,  dikatakannya,  bahwa  objek studi  sosiologi  adalah  barang  sesuatu  dan sesuatu  yang  dianggap  sebagai  barang sesuatu.  Barang  sesuatu  yang  menjadi  objek studi  sosiologi  dapat  diterangkan  bila  dapat diketemukan fakta-fakta penyebabnya. Lebih khusus  lagi  suatu  fakta  sosial  lain  yang menjadi  penyebabnya.  Penemuan  demikian itu  belum  merupakan  suatu  penjelasan menurut Homan. Menurutnya  yang  perlu dijelaskan  adalah  hubungan  antara  penyebab dan  akibat  dari  hubungannya  itu  selalu diterangkan  oleh  proposisi  psikologi.  Perlu diterangkan  mengapa  fakta  sosial  satu menjadi  penyebab  fakta  sosial    yang  lain. Variabel-variabel psikologi di sini merupakan variable  perantara (intervening  variables ) diantara  dua  fakta  sosial.  Diakuinya  bahwa fakta  sosial  berperan  penting  terhadap perubahan  tingkah laku yang  bersifat psikologi  yang  menentukan  bagi  munculnya fakta  sosial  baru  yang  berikutnya.  Adapun secara garis besar George Homan mengajukan  lima  proposisi  keseluruhan muatan  teori Exchange ,  yaitu  :(Alimandan, op.cit.: 92-94)
1. Jika  tingkah  laku  atau  kejadian  yang sudah  lewat dalam konteks stimulus dan situasi  tertentu  memperoleh  ganjaran, maka  besar  kemungkinan  tingkah  laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus  dan  situasi  yang  sama  akan terjadi  atau  dilakukan.  Proposisi  ini menyangkut  hubungan  antara  apa  yang terjadi  pada  waktu  silam  dengan  yang terjadi pada waktu sekarang;
2. Menyangkut  frekuensi  ganjaran  yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu  dan  kemungkinan  terjadinya peristiwa yang  sama  pada  waktu sekarang.  Makin  sering  dalam  peristiwa tertentu tingkah laku seseorang memberikan  ganjaran  terhadap  tingkah laku orang lain, makin sering pula orang lain itu mengulang tingkah lakunya itu;
3. Memberikan  arti  atau  nilai  kepada tingkahlaku  yang  diarahkan  oleh  orang lain  terhadap  aktor.  Makin  bernilai  bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain yang  ditujukan  kepadanya    makin  besar
kemungkinan  atau  makin  sering  ia  akan mengulangi  tingkah  lakunya  itu.  Dalam proposisi yang ketiga Homan meletakkan tekanan dari teori exchange - nya.  Pertukaran  kembali  itu  berlaku terhadap  kedua  belah  pihak.  Ganjaran yang diberikan terhadap orang lain adalah yang mempunyai nilai yang lebih rendah menurut penilaian aktor, tetapi mempunyai  nilai  yang  lebih  berarti  bagi orang  lain.  Sebab  ganjaran  yang  akan diterimanya  seimbang  dengan cost yang dibayarkannya,  maka  sesuatu  tingkah laku masih akan bersifat problematis bagi orang tersebut;
4. Makin  sering  orang  menerima  ganjaran atas  tindakan  dari  orang  lain,  makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan  berikutnya.  Ide  proposisi  ni berasal  dari  hukum  Gossen  dalam  ilmu ekonomi;
5. Makin dirugikan seseorang dalam hubungannya  dengan  orang  lain,  makin besar  kemungkinan  orang  tersebut  akan mengembangkan  emosi.  Proposisi  ini berhubungan  dengan  konsep  keadilan relatif (relative  justice )  dalam  proses tukar menukar.
Sebab sebagai kausalitas yang mendahului daripada akibat, dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Pembahasan tentang ini  menurut teori-teori dengan tanpa  mencari teori  mana  yang  benar  adalah  relatif,  karena bersangkutan dengan jiwa manusia. Pandangan katakanlah terhadap remaja, dapat dikaji melalui orientasi-orientasi dari alamiah dan  naluriah,  orientasi  lingkungan  sosial, sampai pada orientasi konvergensi. Meskipun orientasi  lingkungan  sosial  bila  dipadukan dengan  sebab-sebab  kejahatan  ditemukan keklasikan  dan  bersifat  konvensional  maka hal tersebut cukup dapat digunakan mungkin bersifat    abadi  yang  sebenarnya  tergantung pada masa tertentu.
Pada masa dimana pemerataan  tidak rata, terjadinya kejahatan dinyatakan bahwa kejahatan merupakan respons-respons rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi
dominan yang  ditandai oleh persaingan serta pelbagai  bentuk  ketidakmerataan.(Charles  E. Reasons,  :  1974:  37)  Yang  berakibat  apabila kebutuhan  ekonomi  kurang  terpenuhi  yang tidak  dibarengi  dengan  keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan  maka  suatu  kejahatan dimungkinkan  akan  terjadi.  Salah  satu  teori yang tertua dan paling banyak diketahui orang ialah bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Ekonomi dalam arti yang seluas- luasnya memang merupakan potensi kejahatan  yang  tradisional,    lebih-lebih larcerny (pencurian).  Hasil  penelitian  secara umum,  dikemukakan  bahwa  sebab-sebab mereka  melakukan  PSK,  adalah  karena dilatarbelakangi  dari  keluarga  yang  tidak mampu.  Keadaan  seperti  ini  tidak  hanya terjadi di negara berkembang saja akan tetapi di  negara  majupun  demikian.  Kesepakatan negara-negara untuk mencegah tidak terjadinya faktor kondusif, penyebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka mencegah kejahatan  diadakan  usaha  memperbaiki keadaan  sosial,    ekonomi  masyarakat. Sebenarnya hal ini sudah diformulakan dalam kebijakan  penanggulangan  kejahatan  yang merupakan  bagian  dari  strategi  kebijakan kesejahteraan  sosial (social  welfare  policy) , sekaligus strategi pembangunan yang dicanangkan  dalam  landasan  operasional  di Indonesia. Standard ekonomi itu sendiri dapat dikategorikan  pada destitution,  proverty, normal, confort , dan luxury .
Pemikiran  lebih  lanjut  sebenarnya dalam  tataran  pemidanaan,  terdapat  metode dalam  mengurangi  jumlah  pengulangan kejahatan  ( repeated  crime )  dikenal  dengan metode reformation, selain tindakan preventif sering pula dilakukan  tindakan represif yaitu teknik  rehabilitasi,  dengan  menciptakan sistem  dan  program  yang  bertujuan  untuk menghukum  penjahat,  antara  lain  hukuman bersyarat,  hukumam  kurungan  dan  lebih ditekankan  pada  usaha  agar  penjahat  dapat berubah  menjadi  orang  biasa.  Memang apabila  disimak,  pengulangan  kejahatan merupakan  akibat  dari  beberapa  sebab,  dan untuk menentukan penyebabnya masih merupakan teka-teki yang tidak terselesaikan. Layaknya sebuah air sungai yang dibendung,
suatu  saat  bendungan  itu  bisa jebol apabila tidak  bisa  menahan  volume  air  yang  begitu banyak.  Yang  menjadi  persoalannya  bukan pada  efektifitas  dari  pemidanaan  terutama pidana  penjara  sebagaimana  dijelaskan  oleh Barda Nawawi  Arief, bahwa yang penelitian- penelitian  selama  ini  dilakukan  belum  dapat membuktikan  secara  pasti  apakah  pidana penjara  itu  merupakan    suatu  sarana  yang efektif  atau  tidak  efektif.(Barda  Nawawi Arief,  1994:  116)  Oleh  karena  itu  terjadinya pengulangan  kejahatan  bukan  disebabkan apakah  sistem  pemidanaan  yang  ada  efektif atau  tidak  efektif  dalam  menekan  jumlah pengulangan kejahaan.
Dalam  mencari  jalan  pemecahanya seperti  yang  dikemukakan Barda  Nawawi Arief ,  yang  mengutip M.  Cherif  Bassiouni bahwa  kita  tidak  tahu  dan  tidak  pernah  tahu secara pasti metode-metode tindakan perlakuan (treatment )  apa yang paling efektif untuk  mencegah  atau    memperbaiki  atau kitapun  tidak  mengetahui  seberapa  jauh efektivitas  setiap  metode  tindakan  perlakuan itu.  Untuk  menjawab  masalah-masalah  ini secara  pasti,  menurut Bassiouni ,    kita  harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.(Barda Nawawi Arief, : 117)  B.  Simandjuntak,    berpendapat  bahwa suatu penelitian etiologi kriminal mempunyai kesimpulan yang dapat dikelompokkan dalam dua  usaha,  yaitu pertama usaha  meneliti faktor  individu  yang  kriminogen  biologis kriminal,  dan kedua usaha  meneliti  faktor sosiologis yang kriminogen sosiologis kriminal.(Simanjuntak, 1981: 289)
Pendapat  yang  lebih  komprehensif, dalam  usaha  untuk  mengungkapkan  sebab- sebab  terjadinya  kejahatan  khususnya  yang diterapkan sebagai bahan kajian ilmiah begitu besar  manfaatnya.  Akan  tetapi  suatu  teori mana yang cocok tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Faktor-faktor yang menciptakan suatu kejahatan adalah multifaktors, sebagai berikut :
1. Faktor intern :
a. cacat keturunan yang bersiat biologis- psikis;
b. pembawaan yang negatif yang mengarah ke perbuatan nakal;
c. ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan  pokok  dengan  keinginan. Hal  ini  menimbulkan  frustasi  dan ketegangan;
d. lemahya  kontrol  diri  serta  persepsi sosial;
e. ketidakmampuan  penyesuaian  diri tehadap  perbahan  lingkungan  yang baik dan kreatif;
f. tidak  ada  kegemaran,  tidak  memiliki hobby yang sehat.
2. Faktor ekstern :
a. rasa cinta dari oang tua dan lingkugan;
b. pendidikan yang kurang menanamkan bertingkah  laku  sesuai  dengan  alam sekitar  yang  diharapkan  orang  tua, sekolah, masyarakat;
c. menurunnya  wibawa  orangtua,  guru, dan  pemimpin    masyarakat.  Hal  ini erat  hubungannya  dengan  ketiadaan tokoh identifikasi;
d. pengawasan  yang  kurang  efektif dalam  pembinaan  yang  berpengaruh dalam  domain  efektif,  konasi,  konisi dari orangtua, masyarakat, guru;
e. kurangnya penghargaan terhadap remaja  dari  lingkungan  keluarga, sekolah,  masyarakat.  Hal  ini  erat hubungannya dengan ketiadaan dialog antara ketiga lingkugan pendidikan;
f. kurangnya  sarana  penyaluran  waktu senggang. Hal ini berhubungan dengan ketidakpahaman pejabat yang berwenang mendirikan taman
rekreasi.  Sering  pejabat  mendirikan gedung  di  tempat  rekreasi  sehingga tempat rekreasi tidak lagi ada;
g. ketidaktahuan keluarga dalam menangani  masalah  remaja,  baik dalam  segi  pendekatan  sosiologik, psikologik,  maupun  pedagogik.  Hal ini  menuntut  lembaga  yang  berhak menangani mendalami psikologi remaja  khususnya  dan  ilmu  lain umumnya.(Simandjuntak, : 290-291)
Faktor-faktor  lainnya  yang  dinamakan faktor negatif adalah situasi politik yang tidak begitu  menguntungkan  dimana  sering  partai politik  saling  tuding-menuding  dan  curiga- mencurigai.  Pemimpin  yang  baik  tidak  perlu mengekspose pertikaian politik malahan harus meminta  peranan  mass  media  membantu mencipakan  kondisi  positip;  dan  keadaan ekonomi  yang  semakin  menurun,  krisis ekonomi, dan sebagainya.(Ibid)
Karena sebab-sebab terjadinya kejahatan  ditentukan  pada  faktor  individu, tidak  hanya  dari  segi  mereka-mereka  yang residivist  yang  melakukan hubungan  baik dan berkelakuan  baik kepada  Lembaga Pemasyarakatan  akan tetapi juga penggunaan sosiologi  yang  bertolak  pada  alasan-alasan lingkungan,  dan  meskipun  pemahamannya dilandasi  pada  perspektif-perspektif  dibawah ini ;
1. Perspektif konsensus ,  dengan praduga- praduga sebagai berikut :
a. Masyarakat  merupakan  suatu  struktur yang relatif stabil .
b. Masyarakat  telah  berintegrasi  secara baik .
c. Suatu fungsi struktur sosial dilandaskan pada kesepakatan atas nilai-nilai. Sedangkan landasan-landasannya :
1).  Hukum  mencerminkan  kehendak masyarakat banyak.
2). Hukum melayani pelbagai
kepentingan  dalam  masyarakat  secara adil/sama.
3).  Mereka  yang  melanggar  hukum adalah mewakili kelompok yang bersifat unik.
2. Perspektif  pluralis ,  dengan  landasan pokoknya :
a. Masyarakat  terdiri  dari  kelompok- kelompok sosial yang berbeda-beda.
b. Dalam masyarakat ini timbul perbedaan, dan kadang-kadang
sengketa tentang apa yang disebut benar dan tidak benar.
c. Terdapat persetujuan atau
kesepakatan  di  antara  mereka  dalam mekanisme penyelesaian sengketa.
d. System  hukum  adalah  mengandung nilai-nilai yang bersifat netral.
e. Sistem hukum dimaksud lebih
memperhatikan atau melindungi kepentingan-kepentingan  masyarakat banyak.
3. Perspektif konflik , beranggapan bahwa :
a. Setiap saat masyarakat berkembang;
b. Dalam  perkembangan  tersebut  juga terjadi    ketidaksepakatan  dan  konflik- konflik;
c. Tiap-tiap  unsur  (dalam  masyarakat) menunjang adanya perubahan;
d. Perubahan-perubahan  terjadi  karena adanya  paksaan  dari  satu  anggota masyarakat banyak. Sedangkan landasan-landasan  dari  perspektif  ini adalah :
1).  Masyarakat  terdiri  dari  kelompok- kelompok sosial yang berbeda;
2). Dalam masyarakat  timbul perbedaan tentang apa yang benar dan
dan tidak benar;
3).  Konflik  antara  kelompok-kelompok sosial adalah merupakan kon
flik kekuasaan politik;
4).  Hukum  disusun  untuk  menunjang kepentingan-kepentingan bagi
mereka  yang  memiliki  kekuasaan untuk membuatnya;
5). Kepentingan pokok bagi mereka yang memiliki  kekuasaan  untuk  membuat dan  melaksanakan  hukum  adalah memelihara
kekuasaan tersebut.(Romli Atmasasmita, : 89-93)
Dengan  suatu  perspektif  tertentu  di atas  mempengaruhi  suatu  paradigma  yang mencerminkan    cara  penafsiran  kejadian- kejadian.  Paradigma  ini  berisikan  aturan tertentu untuk melaksanakan penelusuran dan pencarian kebenaran ilmiah ( scientific- inquiry )    dan    pada  saat  yang  sama mencerminkan pengaruh dari perspektif yang lebih luas.
Pada  saat  seorang  ditangkap,  maka kewajiban  penegak  hukum  untuk  menjamin hak-hak  tersangka.  Hak-hak  ini  sabagai manifestasi dari dibukukannya Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, bahwa sebagai karya  agung  yang  memandang  tersangka sebagai  subjek  yang  berbeda  pada  waktu diperlakukannya  HIR  dimana  tersangka sebagai  objek,  terutama  apabila  pelaku kejahatan  adalah  seorang  anak.  Suatu  dasar pemikiran  mengapa  disahkannya  Undang- undang tentang Pengadilan Anak karena pada anak  terkandung  sifat-sifat  khusus.,  dan jaminan  sifat-sifat  khusus  tersebut  melalui perlindungan  hak-haknya  baik  ditingkat pemeriksaan  kepolisian,  kejaksaan  maupun pengadilan.  Oleh  kerena  itu  bertentangan dengan  ide  dasar  apabila  pemeriksaan dilakukan  tanpa  menghiraukan  perlindungan hak-hak  tersangka  anak  tidak  dipungkiri residivist  anak.  Disamping  itu  karena  dilihat dari jenis kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan kondisi ekonomi tidak saja merupakan bahan pembicaraan tehadap pelaku itu sendiri akan tetapi proses-proses pemeriksaan berpengaruh pula bagi aparat penegak hukum.

## 2.  Penjatuhan  Pidana  Terhadap  PSK Jalanan
Untuk menganalisis item
permasalahan pertama ini, bertitik tolak pada ruang lingkup pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan  di  sini  terdiri  dari  sub-sistem pemidanaan, yang meliputi lamanya pemidanaan,  berat  ringannya  pemidanaan, yang berpengaruh pada tujuan pemidanaan.
a. Jenis Pidana
Soedarti ,(1993 : tanpa tahun)
mengemukakan,  yang  dikutip  oleh Richard Wahjoedi , dan Didik Endro Purwoleksono , bahwa  tindakan  yang  cenderung  dilakukan oleh  hakim  adalah  penjatuhan  pidana.  Kasie Penyidikan  Satpol  PP  menjelaskan  bahwa sanksi  bagi  PSK  Jalanan  diterapkan  2  jenis yaitu pembinaan, dan tindakan (tindak pidana ringan/tipiring).(wawancara, Juni 2006)
Selanjutnya hakim dengan asas legalitasnya  untuk  kepastian  hukum  dan
keadilan  diterapkan  Pasal  10  KUHP  yang berbunyi :
Ayat (1), pidana pokok terdiri dari ;
a. pidana mati,
b. pidana penjara,
c. pidana kurungan,
d. pidana denda.
Ayat (2), pidana tambahan :
a. Pencabutan hak-hak tertentu,
b. Perampasan barang tertentu,
c. Pengumumuan keputusan
hakim.
Putusan dari hakim tersebut dirasakan kurang  mengandung  aspek  bahwa  pidana menurut  teorinya  tidak  hanya  pembalasan /atau  seabsolut  yang  telah  dilakukan  akan tetapi pembinaaanlah yang seharusnya diutamakan  sesuai  dengan  aliran  pemikiran modern.  Pada  dasarnya  memutus  pidana penjara  itu,  mengandung  aspek social defence . Interpretasi yang kuno atau tradisional,  yang  membatasi  pengertian perlindungan  masyarakat  itu  dalam  arti penindasan  kejahatan (repression  of  crime) . Social defence diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan ( the protection  of  society  against  crime  ) . Kecenderungan masyarakat dewasa ini menggunakan  konsepsi  modern    terhadap social  defence tersebut  dengan  penafsian perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan  kejahataan  dan  pembinaan  para pelanggar (the  prevention  of  crime  and  the treatment  of  offenders) .  Pandangan  ini menampakkan  sebagai  suatu  reaksi  terhadap sistem pembalasan samata-mata. Oemar Seno Adji (1980: 8) tidak salah untuk mengemukakan  bahwa  kebebasan        hakim bukanlah  kebebasan  mutlak  tanpa  batas, kebebasan  hakim  harus  dipergunakan  oleh hakim  untuk  memperhitungkan  sifat  dan seriusnya  tindak  pidana.  Efek  sampingnya apabila  kebebasan  hakim  itu  mutlak  tanpa batas, maka hakim dikuatirkan dapat menetapkan  jenis  pidana  apapun  termasuk pilihannya pidana penjara, padahal tidak pelak untuk  dipungkiri  sebagaimana  pendapat Barda  Nawawi  Arief,(1994:  87-88)  bahwa tanpa terlebih dahulu menetapkan tujuan yang
ingin  dicapai  kita  tidak  dapat  menyatakan pidana  penjara  itu  merupakan  sarana  yang rasional  atau  tidak,  demikian  pula  kita  dapat menyatakan  apakah  pidana  penjara  itu merupakan sarana yang efektif dan bermanfaat  atau  tidak.  Selanjutnya  berarti pula,  kita  tidak  dapat  memberikan  dasar pembenaran  pada  setiap  jenis  pidana  yang dipilih, termasuk pidana penjara.
Dari  perbuatannya  itu  apakah  ada kesalahan ( asas culpabilitas ). Kejahatan yang diancam  hukuman  berat,  bilamana  bagi perbuatan tersebut telah diatur atau dirumuskan  oleh  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana  dengan ancaman  berat, yang artinya secara  legalitas, hukum  menghendaki bahwa  mereka  melakukan  kejahatan  yang diancam hukuman berat, bukan berarti mereka yang diperberat hukumannya. Perlu ditekankan  di  sini  bahwa  faktor  pemberat ancaman pidana pada recidive karena pelaku telah mendapatkan peringatan berupa penjatuhan  pidana  tetapi  masih  mengulangi melakukan  tindak  pidana  lagi,  dan  ini diartikan  sebagai  prevensi  khusus.  Sehingga bila hal ini dipersepsikan berbeda oleh hakim, maka  akan  mengurangi  arti  dan  tujuan  dari pemidanaan  itu  sendiri.  Tujuan  pemidanaan bagi pengayoman kehidupan masyarakat,(Saleh,  Roeslan,  :6)  sebagai tujuan ketiga  disamping koreksi, dan resosialisasi,  telah  mengisyaratkan  bagi manusia  yang  telah  melakukan  kejahatan berat,  dan  dikuatirkan  akan  terjadi  lagi, walaupun terhadapnya telah dilakukan upaya- upaya  resosialisasi.  Oleh  karena  itu  dapat dikemukakan bahwa selama ini hakim dalam menjatuhkan  putusan  masih  mengikuti  pola- pola  tradisional,  dengan  dari  sudut  pandang pembalasan semata, yang tidak sejalan dengan artikel  2  Konggres  PBB  kelima  Tahun  1975 yang  berbunyi  sesungguhnya  setiap  tindakan penyiksaan  atau  tindakan  perlakuan  atau pidana  lainnya  yang  kejam,  tidak  manusiawi dan merendahkan martabat manusia merupakan suatu penolakan terhadap prinsip- prinsip dari Piagam PBB ( any act of torture or  other  cruel,  inhuman  of  degrading treatment  of  punishment  is  an  offence  to human  dignity  and  shall  be  condemned  as  a
denial  of  the  principles  of  the charter  of  the United Nations ).
b. Berat-ringannya Pemidanaan . Terhadap    pemidanaan  PSK  Jalanan ini dalam prakteknya mengacu pada Perda No. 8  Tahun  2005,  pidana  denda  maksimal  200 ribu atau kurungan 7 hari. Pada PSK Jalanan ini.  (wawancara  dengan  Kasie  Penyidikan Satpol PP Kota Malang).
Apabila  disimak  lebih  lanjut,  bahwa ketentuan pemberatan ini sebenarnya mengandung  aspek  pencegahan  khusus. Gagasan tentang pencegahan khusus di dalam sistem hukum terletak pada tingkat kriminalisasi. Seberapa besar efek pencegahan  itu  tidaklah  penting,  selama sistem  tersebut,  secara  keseluruhan  atau sebagian, mempunyai  efek  pencegahan (preventif) . Suatu temuan mengatakan bahwa pencegahan  umum  tampaknya  tidak  begitu berhasil  dengan  baik,  tetapi  hal  ini  tidak pernah menjadi alasan untuk menyusun suatu sistem hukum dengan cara memberi pertimbangan-pertimbangan  lain  (misalnya pencegahan khusus) sebagai peran utama.
Penalaran tentang pencegahan khusus mensyaratkan bahwa  pelanggar hukum diidentifikasi.
Tetapi tujuan utama kriminalisasi  adalah  untuk  membuat  orang tidak  melakukan  apa  yang  dikriminalisasi. Jadi ini bertentangan dengan tujuan kriminalisasi,  untuk  mengidentifikasi  orang sebagai  para  kriminil,  dan  dalam  berbagai kasus, adalah tidak mungkin untuk mengetahui  dulu  apa  tipe  orang  yang melakukan  kejahatan.  Pencegahan  khusus menurutnya  pada  tingkat  kriminalisasi  akan memberikan  kontribusi  pada  pembentukan persepsi  orang  tentang  sifat  ancaman hukuman, sedangkan bila dilihat pada tingkat hukuman, pencegahan khusus ini mengususlkan metode-metode yang mungkin untuk  menetapkan  seberapa  besar  suatu hukuman (jumlah retribusi).
Pencegahan kejahatan dapat
digolongkan  dalam  tiga    dasar,  yang merupakan suatu model pencegahan kesehatan, yaitu pencegahan pokok, pencegahan  kedua,  dan  ketiga. The  main
preventive strategies into three groups based on the public health model of prevention-  (i) primary,  (ii)  secondary,  and  (iii)  tertiary prevention. Pembicaran  tentang  residivist merupakan tertiary prevention
yang
disebutkan  bahwa tertiary  prevention  of recidivism  by  the  police  and  other  agents  of the criminal justice system.
Berat  ringannya  pidana,  tidak  dapat dilihat  pada  satu  sudut  pandang  sikap-sikap terdakwa  selama  persidangan  akan  tetapi dilihat  juga  pada  keadaan-keadaan  obyektif mengenai perbuatan dan pembuatnya. Hal ini disebabkan  bahwa  jalinan  mata  rantai pemberian  pidana  dengan  tujuan  pidana  dan terhadap  pelaksanaan  pidana  tidak  perpadu atau terputus artinya hakim harus memperhatikan  atau  mengutamakan  faktor- faktor  yang  menyangkut  diri  terdakwa. Tujuan dan sasaran seyogyanya menggunakan prinsip proporsionalitas yang mempunyai arti bahwa  prinsip  ini  digunakan  sebagai  alat untuk  mengekang  penggunaan  sanksi  yang bersifat  menghukum  dalam  arti  membalas semata-mata.
B. Pengaruhnya terhadap kebijakan Pemkot Malang.
Kebijakan  Pemkot  Malang  melalui Perda  No.  8  Tahun  2005  tentang  Larangan Tempat  Pelacuran  dan  Perbuatan  Cabul dipandang  cukup  efektif  walaupun  hanya meminimalisir. Hanya saja kebijakan ini harus didukung  oleh  system  peradilan  yang berjalan,  termasuk  hakimnya.  Kebijakan  ini perlu  didukung  juga  dengan  adanya  tempat yang  terfokus  yakni  tempat  rehabiltasi  yang sementara  belum  ada.  (wawancara  dengan Bagian Sosial Pemkot Malang Juni 2006).
Suatu organisasi memang mempengaruhi lingkungan eksternalnya dalam  dua  realitas  khusus  yaitu output dan outcomes .(Sahat  Simamora,  1991:  54-56)
Output adalah  barang-barang  dan  jasa  yang dihasilkan oleh organisasi (misalnya perolehan  gelar  kesarjanan  dari  Universitas), sedangkan outcomes adalah  cara  melalui mana  barang-barang dan  jasa  ini  mengangsir klien  yang  berkenaan.  Pembahasan  tentang output dianggap  sangat  penting  sebab
perencanaan  berurusan  dengan  tujuan-tujuan resmi.
Suatu  organisasi  pengadilan  dalam bekerjanya  berhubungan  dengan  seperangkat tujuan-tujuan hukum pidana dan pemidanaan itu  mempunyai  dua  sifat,  di  satu  pihak  alat- alat  dalam lingkungan  hukum  pidana mempunyai tugas mengatur kelakuan warganya,  hal  tersebut  termasuk  tujuan instrumental,  di  lain  pihak  mempunyai kewajiban  dalam  pelaksanaan  tugasnya memperhatikan  sejumlah  nilai  etis  dan  asas- asas  hukum  yang  mengatur  tindakan  itu sendiri.  Hal  ini  termasuk  dalam  tujuan intrinsik hukum pidana. Tujuan-tujuan tersebut  merupakan  tujuan-tujuan    khas hukum  pidana,  tetapi  perwujudannya  terjadi dalam suatu konteks organisasi. Di dalam dan dengan organisasi tujuan-tujuan ini mendapat bentuk  nyata,  bekerja  dalam  suatu  ikatan organisasi meliputi pula bahwa tujuan-tujuan organisasi  itu  diperjuangkan  oleh  manusia, dengan  menggunakan  sejumlah  alat-alat pembantu  yang  bersifat  materiil,  dengan menerapkan sejumlah atuan administratif, dan disaksikan masyarakat.
Semua faktor ini termasuk pula organisasi itu  sendiri  adalah  upaya-upaya  mencapai tujuan  instrumental  dan  intrinsik  yang  telah ditetapkan.  Dengan  singkat  dapat  dikatakan bahwa  dia  telah  menantang  penegak  hukum pidana  baik  secara  peroangan  maupun kolektif  begitu  banyak  persoalan  sehingga mencari  penyelesaian    untuk  ini  juga  dapat dianggap  sebagai  tujuan  kelompok tersendiri pula.  Untuk  membedakan  dari  tujuan-tujuan yang  bersifat  instrumenal  dan  tujuan-tujuan intrinsic maka disebut tujuan organisasi.
Organisasi  pengadilan  sebagai  suatu unstitusi terikat atuan main yang dikembangkan. Aturan main tersebut didasarkan para perangkat perundang- undangan  yang  berlaku.  Disampimg  itu organisasi  pengadilan  merupakan  cerminan keadilan, berarti keadilan pengadilan dipandang  juga  keadilan  masyarakat.  Oleh karena  itu  kredibilitas  pengadilan  dapat dievaluasi dari kepatuhan masyarakat terhadap  hukum.  Semakin  tinggi  tingkat
penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan, semakin  besar  kepatuhan  hukum  bagi masyarakat. Rasa percaya kepada Pengadilan merupakan juga hasil kerja/produktifitas kerja para  hakim-hakimmya.  Secara    otomatis pemidanaan  dalam  rangkaian  dengan  tujuan- tujuan  dari  organisasi  pengadilan  tersebut, yang  diharapkan  bahwa  putusan  hakim- hakimnya mencerminkan rasa  keadilan birokrasi.  Hal  inilah  dapat  dikemukakan bahwa tujuan organisasi pengadilan berkenaan  dengan  pemidanaan  PSK  yang recidive  merupakan  usaha  prevensi  khusus, yang dapat dilakukan  orang dengan berbagai cara, antara lain dengan membatasi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-esempatan malakukan delik; dengan  jalan  menakutkan;  dengan  apa  yang oleh buku-buku Anglosaxon  disebut correction (yaitu  mengubah  tendensi- tendensi yang bersifat kriminal).
Bertitik  tolak    pada  tujuan  pendek yaitu keinginan organisasi pengadlan mempunyai data sendiri tentang PSK, adalah hanya sekedar harapan belaka, dan dimungkinkan  kearah  itu  dapat    diwujudkan apabila    hasil    penelitian  mendapatkan  hasil yang bersifat umum.  Suatu kondisi yang patut untuk dikoreksi bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana adalah tidak  hanya  upaya  nyata  akan  tetapi pertimbangan  data  statistik  dipandang  perlu dan sebagai bagian dari sistem. Dalam hal ini seperti  yang  dikemukakan  Muladi  (1995 :loc.cit) grafik yang salah satu  bentuk statistik adalah penting artinya, sebab negara Indonesia  yang  sangat  luas  dan  bersifat pluralistik juga membutuhkan data baik yang bersifat national  crime  figure/crime  profile maupun yang bersifat local crime figure . Hal ini  sangat  dibutuhkan  guna  meningkatkan daya guna strategi penanggulangan kejahatan. Di  Amerika  Serikat  pentingnya  statistik kriminal  dapat  ditunjukkan  yakni  adanya Uniform  Crime  Reports  (UCR) dan National Crime Survey (NCS)). Sebenarnya yang tidak kalah  pentingnya  adalah  adanya Automated Crime  Information  System .  Jaringan  yang bersifat nasional akan sangat membantu untuk
mengetahui
informasi-informasi yang berkaitan  dengan  kejahatan  dan  penjahat dengan  cepat  dan  akurat,  termasuk  data residivis.
Menurut    I.  S  Susanto(  1994:  3-12), adanya  statistik  kriminal  terutama  karena pengaruh  aliran  pemikiran  positivisme  yang mengarahkan  studinya  untuk  mencari  sebab- sebab  kejahatan  dengan  mendasarkan  pada asusmi  dasar  :    bahwa  penjahat  berbeda dengan  bukan  penjahat.  Akibatnya  studi kejahatan  (etiologi  kriminal)  diarahkan  pada data  resmi  tentang  penjahat  atau  statistik kriminal  dengan  anggapan  bahwa  statistik kriminal dapat mencerminkan kejahatan yang ada  dalam masyarakat,  baik  terhadap perkembangannya, jenis-jenis kejahatan yang dilakukan maupun pelakunya.
Data  statistik  ini  dipengaruhi  dan mempengaruhi  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  sistem peradilan pidana, dalam  hal  ini pada  pemeriksaan  di  pengadilan.  Pengaruh bekerjanya  hukum  membatasi  diri  terhadap sarana  penalnya  bahwa  hukum  pidana  harus menjaga  keserasian  antara  moralis  komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil.(Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992: 74) Pada  tataran  moralis  kelembagaan, recidive dipandang  sebagai  pihak  yang  dikategorikan subjek.  Akan  tetapi  bekerjanya  hukum  yang dipengaruhi  oleh  suatu  kelompok  yang memiliki kekuasaan,  maka subjektifitas akan beralih  ke  objektifitas  apabila  keadilan  yang diharapkan  tidak  menampakkan  moralis komunal dan sipil. Berperannya kekuasaan ini berakibat pada upaya-upaya masyarakat untuk melakukan  koreksi  pada  pengadilan,  dan  ini sejalan  dengan  tuntutan  hukum  modern, dimana  keadilan  yang  dicari  masyarakat adalah keadilan yang mengharapkan moralitas dari birokrasi pengadilan.
Oleh  karena  itu  secara  makro,  dalam rangkaian  pengawasan  sosial,  kehendak negara dapat diwujudkan dalam bentuk suatu kebijakan  yang  bersifat  integral  di  dalam menanggulangi suatu kejahatan, dimana suatu upaya  penanggulangan    kejahatan  perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yang berarti  terdapat    keterpaduan  (integralitas)
antara politik kriminal dan politik sosial; dan ada  keterpaduan  (integralitas)  antara  upaya penanggulangan  kejahatan  dengan penal dan non- penal. Penegasan perlunya upaya penanggulangan  kejahatan  diintegrasikan dengan  keseluruhan  kebijakan  sosial  dan perencanaan pembangunan nasional. Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan kejahatan (antara lain penanggulanan  kejahatan),  maka  hendaknya dilihat  dalam  hubungannya  keseluruhan politik kriminal atau sosial defence planning , dan  harus  merupakan  bagian  integral  dari rencana pembangunan nasional.
Pengalaman  dalam  kelompok  ini adalah  rangkaian  pembicaraan  terhadap bagian dari kelompok itu terutama hubungan antara pribadi dalam kelompok kerja.
Untuk  itu  kajian  hubungan  antar pribadi  dalam  kelompok  kerja  didasarkan pada kepribadian kelompok, yaitu keseluruhan atau rata-rata kepribadian masing-masing  anggota  organisasi.  Dalam khasanah sosiologi organisasi dikenal beberapa  konsep  dasar,  antara  lain erratic (konsep  yang  menjelaskan  penyimpangan hubungan  antarpribadi  dalam  kelompok); apathetic (konsep  yang menjelaskan kelompok  yang  kurang  bermotivasi,  kurang bergairah); strategic (yang  menjelaskan kelompok  yang  memegang  tugas/fungsi utama dan yang strategis/penentu organisasi); konservatif (yang  menjelaskan  kelompok kerja yang tetap memegang tatanan organisasi secara kaku-tidak  luwes). Konsep-konsep  ini berguna untuk memahami kedudukan individu  dan  hubungan  kerja  yang  mereka bentuk dalam organisasi.(Alo Liliweri, op.cit: 9)
Hubungan  antarpribadi  dalam  suatu kelompok  itu  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor. Salah satu faktor yang menarik dalam pembahasan  ini  adalah  faktor  pengaruh persepsi  antarpribadi    antara  lain  faktor situasional, faktor personal, dan pembentukan dan pengelolaan kesan. Motivasi, kepribadian dan  pengalaman  adalah  faktor  personal. Seorang hakim dalam suatu organisasi formal
yaitu  Pengadilan  Negeri  diliputi  oleh  faktor personal  yang  berupa  pengalaman.  Baik buruknya Pengadilan adalah dipundak hakim Pengadilan.  Karena  apabila  dilihat  dari, Undang-undang  tentang  Peradilan  Umum menyatakan bahwa hakim pengadilan   negeri merupakan jabatan yang melaksanakan tugas kekuasaan  kehakiman.  Maka  seperti  yang dikemukakan  oleh Emile  Durkhein, suatu komunitas  professional  merupakan  faktor yang bertanggung jawab atas peningkatan dan kemunduran  kohesivitas  dan  solidaritas kelompok.(Ibid,  :  175)    Istilah  kohesi  dan kohesivitas  mengacu  pada  kecenderungan para anggota kelompok agar tetap bersatu. Hal ini  dapat  diukur  dengan  ada  atau  tidaknya semangat kita kerja sama dalam satuan waktu tertentu.  Untuk  mengukur  rasa  kita  maka dalam sosiologi digunakan metode pengukuran  sosiometri  yang  menghasilkan perasaan in  group dan out  group terhadap kelompok.  Sebagai  bahan  perbandingan terhadap penelitian  ini adalah penelitian yang dilakukan Deutcher memberikan  terhadap Komite  Kolombia  untuk  Keseimbangan Rasial    terdapat  kesimpulan  yang  menarik, yaitu bahwa ukuran kelompok yang semakin kecil, frekuensi pertemuan, kejelasan perumusan  tujuan,  dapat  dikatakan  sebagai instrumen yang bermanfaan untuk menciptakan kohesi kelompok.
Barda  Nawawi  Arif menyatakan  bahwa merupakan  prinsip  umum  yang  wajar, pertanggungjawaban  pidana  bersifat  pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada orang/si pelaku itu  sendiri  (asas  personal)  dan  hanya dikenakan  kepada  orang  yang  bersalah  (asas kesalahan/asas culpabilitas), penerapan prinsip umum yang demikian (yaitu pertanggungjawaban  individual)    terhadap orang  dewasa  merupakan  hal  yang  wajar, karena  orang  dewasa  memang  selayaknya dipandang  sebagai  individu  yang  bebas  dan mandiri (independent) dan betanggung jawab penuh atas perbuatan  yang dilakukannya.
Di lain sisi  dalam instrumentalia total administrasi  peradilan    pidana,  rasionalias hukum  telah  kehilangan  banyak  otonominya dan  ciri  khasnya.  Hukum  tidak  lagi  menjadi
sumber utama untuk menentukan batas-batas pertanggungjawaban  kejahatan,  rasionalitas organisasi. Organisasi Pengadilan ini terbentuk karena masing-masing  anggotanya mempunyai kekuasaan. Sehingga kepentingan kelompok  kekuasaan  keahlian  diharapkan untuk  untuk  meninggalkan  aliran  hukum klasik.  Kekuasaan  karena  keahlian  ini merupakan  kristalisasi  dua  pihak  yang berhadapan  yaitu antara hakim dan terdakwa yang memungkinkan pengetahuan mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak/kuang karena keahlian.
Namun  patut  juga  untuk  dimaklumi bahwa kekuatan dan kekuasaan dalam lingkup birokrasi,  untuk  melindungi    ideologinya semakin  jelas,  dengan  cara  memaklumi persidangan    yang  bertentangan  dengan kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  itu sendiri. Munculnya hukum modern membawa karakteristik perubahan pada aspek pengadilan, segalanya berubah dan pengadilan  menjadi  struktur  yang  formal rasional,  prosedural  dan  birokratis.  Apabila pengadilan mempunyai tujuan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagaimana yang  dialami  oleh  residivist,  maka  cara-cara penyelesaian  yang  bersifat  birokratis  banyak dipakai,  Erik  Wolf    sebagaimana  dikutip Djoko  Prakoso    mengemukakan  bahwa seorang  ahli  hukum  bilamana  mereka  ingin melakukan  pekerjaan  yang  dilimpahkan kepadanya,  akan  sulit  sekali  untuk  tidak berpangkal  tolak  dari  anggapan-anggapan tertentu  mengenai  hukum.  Sikap  demikian inilah yang menghalangi ahli hukum dari jalan menuju  hakekat  keadilan  itu  sendiri.(Djoko Prakoso, loc.cit)  Kegiatan ahli hukum hampir dapat dihubungkan dalam dunia bisnis.(E.Sumaryono, 1995: 75)
Pada  pemikiran  berikutnya  disadari bahwa  perkembangan  hukum  pidana  dewasa ini seiring dan selaras dengan perkembangan ilmu-ilmu  bantunya.  Di  dalam  usaha  untuk mencapai  suatu  penegakan  hukum  pidana yang  berintikan  keadilan  yang  seimbang antara unsur birokratnya, dengan masyarakatnya dalam hal ini pelaku kejahatan
dibutuhkan  profesionalisme  pada  struktur penegak  hukumnya.  Suatu  kenyataan  bahwa tatanan  masyarakat  industri  yang  kompleks dan  berorientasi  ke  masa  depan  telah mengundang  kebutuhan  akan  hukum  positip dan profesionalisme baru dibidang hukum dan penegakan  tatanan  sosial.  Praktisi-praktisi dengan  kemahirannya,  tidak  hanya  yang cendekia  dalam  pemikiran  akan  tetapi  juga amat  piawi  dalam  penguasaan  kaidah-kaidah positif yang telah dibakukan secara nasional.(Soetandyo Wignjosoebroto,
1991:3)
Penegak  hukum  dalam  hal  ini  hakim adalah jabatan yang merupakan suatu profesi. Hakekatnya,  profesi    adalah  suatu  lapangan pekerjaan (okupasi) yang berkualifikasi yang menuntut syarat keahlian tertentu kepada para pengemban dan pelaksanaannya. Pada dasarnya  ada  tiga  kriteria  utama  untuk mengkualifikasi    apakah  suatu  lapangan pekerjaan  itu  boleh  dibilang  suatu  profesi ataukah  tidak. Yang pertama ialah bahwa profesi itu berbeda dengan okupasi biasa akan dilaksanakan atas dasar keahlian yang tinggi, dan  karena  itu  hanya  dapat  dimasuki  oleh mereka  yang telah  menjalani pendidikan dan pelatihan  tehnis  yang  amat  lanjut; yang kedua , ialah mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya  selalu  berkembang  secara  nalar dan  dikembangkan  dengan  teratur  seiring dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  diminta dilayani oleh profesi tidaklah akan statis dan konservatif,  melainkan  selalu  dinamik  dan progresif,  bersejalan  dengan  perkembangan masyarakat  yang  harus  dilayani  oleh  profesi itu; ketiga , profesi itu selalu mengembangkan pranata  dan  lembaga  untuk  mengontrol  agar keahlian-keahlian professional didayagunakan  secara  bertanggung  jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tidak  berpamrih,  dan  semua  itu  dipikirkan untuk keselamatan sesama.(Ibid, : 1-2)
Apabila  upaya  untuk  merealisasikan tujuan welfare tidak terwujud maka hubungan antara  penegakan  hukum  yang  melihat subjektif  pelaku,  aparat  penegak  hukumnya dengan  keinginan  untuk  merealisasikan sistem yang benar (due proses model ) hanya
sebagai impian belaka . Studi teoritik tentang asal  muasal kejahatan terus berkembang dari waktu  ke  waktu.  Pada  mulanya  teori-teori kriminologi menekankan pada dimensi perilaku  dan  menjelaskan  dalam  kerangka diferensiasi  individual.  Munculnya  teori anomic,  kemudian  teori  subkultur  yang dikaitkan  dengan  lingkungan  perkotaan
(urban ecology) , yang selanjutnya berkembang apa yang dinamakan teori proses sosial ( social process theory ), ini menunjukkan  bahwa  masalah  kejahatan memperoleh perhatian sentral.
Kebijakan  perundang-undangan  yang menciptakan  apa  yang  dinamakan legislated environment, yakni sejauh mana kecermatan dalam melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses  untuk  menjadikan  suatu  perbuatan, yang  semula  bukan  tindak  pidana  menjadi tindak  pidana  disamping  itu  berkenaan dengan  ini  adalah  pada  tujuan  pemidanaan yang tidak jelas dalam hukum materiil. Untuk mengatasi  hal  ini,  perumusan  yang  jelas tentang  tujuan  pemidanaan  menjadi  sengat penting, sebab akan mendasari baik penyelenggaraan  hukum  pidana  materiil, hukum  pidana  formil,  maupun  hukum pelaksanaan pidana. Pandangan yang semata- mata  pembalasan  ini  akan  menghasilkan pemidanaan  yang  tidak  bermanfaat  dan menjadikan  seseorang  sebagai  residivist. Dampaknya antara lain berupa pilihan pidana yang  sangat  sedikit,  untuk  memudahkan penerapannya.
Ternyata  efektifitas  system  peradilan pidana,  penuh  dengan  kelemahan-kelemahan dan tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan professional aparat penegak  hukumnya,  serta  budaya  hukum masyarakatnya.  Kelemahan  infrastruktur  ini pertama-tama  akan  mengurangi  masukan (input) dalam  sistem  peradilan  pidana,  atau dengan  perkataan  lain  pelaku  tindak  pidana yang  dapat  dideteksi  akan  berkurang, sehingga hidden criminal semakin meningkat.
Seperti  juga,  munculnya  disparitas pidana (disparity  of  sentencing  ) ,  yang diartikan  sebagai  penerapan  pidana  yang
berbeda-beda  baik  terhadap  pelaku  tindak pidana  yang  sama,  terhadap  pelaku  tindak pidana yang berbeda-beda tetapi berat ringan ancaman  pidananya  dapat  diperbandingkan, maupun  terhadap  para  pelaku  peserta  tindak pidana;  stigma  sosial,  proses  stigmatisasi  ini sudah terjadi sejak hakim menyatakan sidang terbuka  untuk  umum;  dan  prisonisasi (prisonization) ,  dalam  kaitan  dengan  hal  ini, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya merupakan dinding-dinding dan ruji besi, sel- sel  dan  kunci-kunci.  Penjara  harus  dilihat sebagai  sistem  sosial  tersendiri,  yaitu hubungan-hubungan sosial yang dikendalikan oleh norma. Sistem sosial ini diciptakan oleh terpidana  atau  bahkan  serta  merta  tercipta, untuk  meningkatkan  status  terpidana  dan bahkan  mengurangi  penderitaan  mereka. Sistem sosial ini dengan proses sosialisasinya yang khas apabila tidak dipantau dengan baik akan menimbulkan kontaminasi perilaku yang cenderung menghasilkan residivist.
Dari  sudut  pengaruh  pidana  terhadap terpidana,  yang  dikatakan  bahwa  lembaga pemidanaan
belum menunjukkan keefektifannya,  Barda  Nawawi  Arief  , menyatakan  bahwa  efektifvitas  pidana  yang lebih  menitikberatkan  pada  perbaikan  si pelaku,  maka  suatu  pidana  efektif  apabila pidana  itu sebanyak  mungkin dapat merubah si  pelaku  menjadi  orang  baik.  Dalam  hal demikian  menurutnya,  menjadi  pentinglah perbandingan  antara  jumlah  orang  yang mengulangi lagi perbuatan jahatnya (residivist)  dengan  jumlah  yang  tidak mengulangi  lagi.  Jadi  ada  tidaknya  residivist merupakan  indikator  yang  menonjol  untuk mengukur  efektivitas  pidana.  Berdasarkan indicator  inilah  R.M.  Jackson, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan,  suatu  pidana  adalah  efektif apabila  si  pelanggar  tidak  dipidana  dalam suatu  periode  tertentu.(Barda  Nawawi  Arief, 1994: 111)
Ditegaskan  oleh  beliau,  sebagaimana mengutip pendapat dari M. Cherif Bassiouni, bahwa  kita  tidak  tahu  dan  tidak  pernah  tahu secara pasti metode-metode tindakan perlakuan ( treatment )  apa yang paling efektif
untuk  mencegah  atau  memperbaiki  atau kitapun  tidak  mengetahui  seberapa  jauh efektivitas  setiap  metode  tindakan  perlakuan itu.  Untuk  menjawab  masalah-masalah  ini, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan, dan  memerlukan  pengetahuan  yang  lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.(Ibid : 117). Seperti yang dikemukakan oleh Bagian Sosial Pemkot Malang, yang ditegaskan oleh Satpol  PP  bahwa  Rehabilitasi  bagi  PSK Jalanan dalam menyikapi Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan  cabul  amat  penting,  Menekan jumlah dari aspek kuantitas adalah sulit, yang beroperasinya menyebar
Oleh karena itu dilihat dari karakteristik yang ada, Satjipto
Rahardjo,(1998:
98-99) mengemukakan bahwa sifat-sifat keberlakuan umum dan sifat otonom  memberi  ciri  penting  pada  hukum modern,  yang  membedakan  dari  tipe  hukum sebelumnya,  pekerjaan  hukum  yang  menjadi otonom, misalnya memasukkan unsur birokrasi ke dalam hukum.

## KESIMPULAN
Bahwa dalam upaya pemidanaan pada PSK  Jalanan  ini  dipandang  tidak  efektif terutama dari aspek pemberian sanksi pidana, baik  dari  pendapat  Bagian  Sosial  Pemkot maupun Sarpol PP Kota Malang. Akan tetapi pada  peraturan  Perda  No.  8  Tahun  2005 sebagai  Perda  Baru  di  Kota  Malang,  subjek pelaku  diperluas.  Oleh  karena  itu,  secara aplikatif  penerapan  Perda  ini  mengikuti faktor-faktor  yang  terdapat  pada  diri  pelaku PSK  Jalanan,  misal  karena  faktor  ekonomi, keretakan  rumah  tangga.  Dilihat  dari  hal  itu pintu  besar  diupayakan  untuk  dilaksanakan yakni  memaksimalkan  pembinaan  pada  PSK Jalanan, dengan diadakannya tempat rehabilitasi,  agar  sanksi  pidana  dipandang tidak  membuat  jera  pada  aspek  pencegahan, menjadi aspek pengobatan berupa pembinaan.
Pencegahan sebagai saranan
penanggulangan
penal
berdasarkan analisisnya  dipandang  tidak  efektif,  dalam penerapan Perda No. 8 Tahun 2005 tersebut. Oleh  karena  itu  kebijakan  Pemkot  Malang
yang
perlu dikembangkan sebagai disampaikan oleh Satpol PP dan Bagian Sosial adalah  langkah  pembinaan  dalam  tempat rehabilitasi  sebagai  penanggulangan  non penal.

## Saran
Dalam paparan dan kesimpulan sebagaimana  di  atas,  suatu  masukan  yang dihasilkan  oleh  peneliti  adalah  tanggung jawab  penyakit  masyarakat  ini  dalam  hal  ini PSK  merupakan  tanggung  jawab  bersama, khususnya bagi pengambil kebijakan Pemkot Malang  upaya  pembinaan  di  maksimalkan dengan bekerjasama antarsektor dengan ruang lingkup sebagai langkah penanggulangan non penal  yang  dilakukan  secara  terus  menerus, dan bilaman perlu peraturan harus ditegakkan sebagai penjeraan dalam lingkup pencegahan umum maupun khusus.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abimanyu, Anggito. (et, al). 1995. Pembangunan Ekonomi  dan  Pemberdayaan  Rakyat , suntingan, Yogyakarta : PAU-SE bersama BPFE
Alimandan.  1992. Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan Berparadigma  Ganda,  dari  George
Ritzer,  Sociology  :  A  Multiple  Paradigm
Science , Jakarta : Rajawali Pers
Arief,  Barda  Nawawi.  1996. Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung  : Citra Aditya Bakti
Atmasasmita, Romli d. k. k. 1997. Peradilan Anak di Indonesia , Bandung :Mandar Maju
Cahyono, Lutvi. 2004. Efektivitas Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum yang  Dilakukan  Oleh  Pekerja  Seks Komersial, Malang : FH-UWG
Faisal,  Sanapiah  S..  1990. Penelitian  Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi , Malang :Y.A.3
Gibson,  Ivancevich,  dkk.  1987. Organisasi, Perilaku,  Struktur,  Proses, Jakarta  : Erlangga
Hamdan, M. 1997. Politik Hukum Pidana , Jakarta : Raja Grafindo Persada
Hamzah,  Andi  .  1987. Pengantar  Hukum  Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia
Karjadi M. dkk.1997. KUHAP , Bogor :Politea
Kartono, Kartini . 1981. Pathologi Sosial, Jakarta
: CV. Rajawali
Lamintang, P.A.F. 1990. HukumPidana Indonesia, Bandung : tanpa penerbit Liliweri, Alo.1997. Sosiologi Organisasi , Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti Muladi,  Barda  Nawawi  Arief.  1992. Teori-teori dan  Kebijakan  Pidana ,  edisi  revisi,
Bandung : Alumni
Muladi.  1995. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana,  cetakan  I ,  Semarang  :  Universitas
Diponegoro
N.  Dunn,  William.  1998.  terjemahan, Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik ,  edisi  kedua, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
Nonet, Philippe, Philip Selznick, Law and Society in  Transition,  Toward  Responsive  Law , Harper  &  Row  Publishers,  New  York, Hagerstone, San Fransisco
O.  Jones,  Charles  .  1994.  terj., Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) , Jakarta
: Raja Grafindo Persada
Plano, Jack .tanpa tahun. Kamus Analisa Politik , Jakarta : CV. Rajawali, Jakarta
Prakoso,  Djoko.  1984 .  Masalah  Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek , Jakarta
: Ghalia Indonesia
Rakhmat,    Jalaluddin.  Tanpa  tahuin. Psikologi Komunikasi,  Edisi  Revisi, Bandung  :  PT Remaja Rosdakarya
Rahardjo, Satjipto. 1986. Hukum dan Masyarakat , Bandung : Angkasa
Rahardjo,  Satjipto. Tanpa  Tahun,  Masalah
Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru Ruba’I,Masruchin, 1994 . Pidana dan
Pemidanaan , cet-1, Malang : IKIP Malang
Saleh,  Roeslan.  1984. Segi  Lain  Hukum  Pidana , Jakarta : Ghalia Indonesia
Seno  Adji,  Oemar  .1980. Hukum  dan  Hakim Pidana, Jakarta : Erlangga
Siagian,  P.  Sondang,  1994. Patologi  Birokrasi, Analisis,  Identifikasi,  dan  Terapinya , Jakarta : Ghalia Indonesia.
Simandjuntak,  B.  1981. Pengantar  Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung : Tarsito
Singarimbun, Masri dkk. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3ES
Soemitro, Ronny  Hanitijo.1988. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri , Jakarta : Ghalia Indonesia
Zamroni.1992. Pengantar  Pengembangan  Teori Sosial, cetakan-I,  Yogyakarta  :  PT.  Tiara Wacana

## Makalah-makalah :
Arief,  Barda  Nawawi  .  2002.    Batas-batas
Kemampuan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Kejahatan,  Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi,
Aspehupiki  bekerja  sama  dengan  Fak. Hukum Univ. Surabaya, Prigen
Arief, Barda Nawawi . 1994. Sistem Pemidanaan menurut  Konsep  KUHP  Baru  dan  Latar Belakang  pemikirannya,  Edisi  Revisi, makalah  dalam  Penataran  Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandungan Ambarawa 14-30 Nopember
Sahetapy,  J.E.    dalam  makalahnya  Viktimologi  : Sebuah  Catatan  Pengantar,  Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, FH Ubaya, 2002
Susanto,  IS,  1994, Aliaran-aliran  Pemikiran
Kriminologi  dan  Pengaruhnya  Dalam Sudti Kejahatan, makalah dalam penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan
Krimonologi , Bandungan Ambarawa, 14- 30 Nopember.
Jurnal Ilmiah : Harkrisnowo,  Harkristuri.  2002. Korupsi, Konspirasi,  dan  Keadilan  di  Indonesia, LeIP,  dalam  Dictum,  Jurnal  Kajian Putusan Pengadilan, ISSN : 1412-7059, Edisi 1
Ruba’I,  Masruchin.  1999. Pidana  Ganti  rugi sebagai
Perwujudan Perlindungan Kepentingan  Korban  Tindak  Pidana,
dalam  Jurnal  Ilmiah  Arena  Hukum  ,  FH Unibraw,  Nomor  8  Tahun  3,  Juli  1999, ISSN 20126-0235
Susanto,  I.S.  1992. Pemahaman  Kritis  Terhadap Realitas Sosial, dalam Majalah Masalah- masalah  Hukum No.  9  tahun  1992, Semarang : FH Undip
Tongat.2004. Reorientasi dan Reformulasi Sistem Perumusan  Ancaman  Pidana  Penjara Dalam  KUHP, FH  Unmuh,  Legality,
Jurnal ilmiah Hukum, Akreditasi 23a/Dikti/2004,    Volume  12,  No.  2, September  2004-Februari  2005,  ISSN  : 0854-6509, Malang : Unmuh
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  1991. Profesi  dan Profesionalisme dalam  Yuridika  No.  6 Tahun  VI,  Fakultas  Hukum  Unair, November-Desember

## Wawancara :
Wawancara. Bagian Sosial Pemkot Malang,  Juni 2006
Wawancara,Kasie  Penyidikan  Satpol  PP  Kota Malang, Juli 2006
Internet : www .  Pemkot-malang .  go.  id    Supernet,  tanggal 22-09-2004 Undang-undang : UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  PEMDA, Bandung : Citra Umbara