At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

## MOnOPOlI DAlAM PReSPekTIf BISnIS SYARI‘AH
emi Chulaimi
Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang
Abstract
Islam come wishing to uphold justice below/under wings of  market norm. big Human respect small, strong assist weak, stupid learn from bright, and human being oppose brutality. Ih}tikār in modern economics defined as monopolistic process of  and supply of  demand commodity as a mean to get certain advantage. Monopolies and pricing can be conducted if situation of  marketing price leap highly. It is of  course, what more  entitled to control pricing and monopolies  power on condition that for the kemaslahatan of  throng. Monopolistic and pricing basically harm throng, but, both can be gone into effect in a pinch and unstable price. So that, requirement of  throng intention can overcome
Keywords: Ihtikār, supply of  demand, monopolistic
Pendahuluan
Beberapa tahun terakhir ini, sering terdengar kabar mengenai terjadinya kekurangan bahan makanan pokok, bahan bakar minyak, ketersediaan pasokan gas untuk memasak, dan berita-berita lain yang terkait dengan menipisnya ketersediaan kebutuhan pokok. Seringkali hilangnya kebutuhan pokok ini sedemikian parahnya, hingga menimbulkan pemandangan antrian yang cukup panjang.
Contoh kasus paling sering adalah hilangnya ketersediaan beras di beberapa daerah dan menghilangnya minyak tanah di pasaran. Hal tersebut menyebabkan harga beras dan minyak tanah menjadi naik. Akibatnya, di daerah-daerah tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli beras (yang harganya cukup terjangkau). Begitu juga dengan minyak tanah, antrian jerigen yang berjajar menjadi pemandangan yang memilukan.  Inisiatif pemerintah untuk melakukan impor beras dan menambah pasokan minyak tanah, ternyata tidak menjadikan antrian menjadi lebih pendek.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Bahkan, operasi pasar (penjualan dengan harga murah) yang dilakukan pemerintah, juga mengakibatkan terjadinya antrian penduduk yang cukup panjang. Dari hasil penelitian yang dilakukan pemerintah, ternyata ada beberapa distributor beras yang menimbun. Mereka sengaja melakukannya agar memperoleh keuntungan yang lebih, seperti yang telah terjadi. Harga beras yang sebelum mereka timbun, katakanlah seharga Rp 3500/kg, setelah mereka timbun (yang berakibat harga beras naik) harganya naik menjadi lebih dari Rp 4500/kg. Begitu juga dengan harga minyak tanah. Dan masih banyak lagi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, tiba-tiba menghilang dari peredaran.
Untuk itu perlu di buat peraturan yang mampu mengayomi hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, bagaimanakah pandangan Islam tentang penimbunan? Bolehkah menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat? Dan kalau tidak boleh, adakah pengecualian yang dapat dilakukan? Semisal penimbunan beras yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Bulog sehingga dapat mematok harga?
Islam datang ingin menegakkan keadilan di bawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.
Definisi Monopoli Monopoli dalam bahasa Arab disebut ihtikār. Dalam kamus-kamus bahasa Arab ihtikār mempunyai arti yang banyak, diantaranya sebagai berikut: menurut az-Zamakhsyari adalah ءلاغلل هسبتحﺍ : ﻡاعطلﺍ ركتحﺍ ( ihtakāra at-ta‘ām artinya: menimbun makanan sehingga harganya naik). Ibnu Manzur mengartikanya sebagai berikut امم ﻩوحنﻭ ﻡاعطلﺍ عمج ُﺭاكِتْحلاﺍ هِب ءلاَغلﺍ تقﻭ ِﺭاظِتْنﺍ ه ُسابتحﺍﻭ لكؤي ( al-ihtikār artinya: mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga).
Al-Jauhari mendefinisikan dengan ءلاغلﺍ هب صَّهبرَتُي هسْبَحﻭ هعْمَج : ﻡاعطلﺍ ُﺭاكِتْحﺍ ( ihtikār at-ta‘ām artinya: mengumpulkan dan menimbun dengan menunggu harganya naik).
Sedang s āhib tāj al-‘ārūs mengartikannya dengan ِﻡاَع َّهطلﺍ نم ِركُتْحﺍ ام : ر َكَلﺍ هِئلاَغل ًﺍﺭاظِتْنﺍ  َسِبُتْحﺍ ﻱَأ لَكْؤُي اّمِمم ﻩِوْحَنﻭ ( al-hakar artinya: mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga), dan masih banyak lagi. 1
Ulama fikih berbeda pendapat mengenai definisi tentang hakikat ihtikār yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab-mazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga
CD-ROM. Al-Maktabah as-Syamilah
1
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini dikarenakan mereka mempunyai sistem dan metode yang berbeda dalam memahami hukum.
Pertama, menurut Hanafiyah ihtikār diartikan dengan penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi.
Kedua, menurut Syafi‘iyah ihtikār adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga diatas normal, sehingga menyulitkan orang banyak.
Ketiga, menurut Malikiyah ihtikār ialah penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil.
Keempat, menurut Ibnu Hazm az-Zahiri ihtikār yaitu penimbunan yang membahayakan manusia adalah haram baik itu dalam pembelian dan menahan barang yang dijual.
Kelima, ihtikār menurut Imamiyah adalah mengumpulkan dan menimbun bahan makanan dengan menunggu harganya membumbung.
Keenam, menurut Yusuf  Qaradawi ihtikār ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. 2 Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 Bab I Pasal 1 monopoli ( ihtikār ) didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. 3
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud monopoli adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. 4
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ihtikār (monopoli) adalah menyimpan barang-barang yang dibutuhkan orang banyak baik dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok dengan tujuan menjualnya kembali di atas harga normal serta dapat mengendalikan harganya sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.
Hukum Monopoli Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum ihtikār antara haram dan makruh. Mereka tidak bersepakat tentang definisi hakikat ihtikār yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab- mazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini dikarenakan mereka mempunyai sistem pemahaman 2 Yusuf  Qaradawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 190. 3 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 94. 4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 664.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
hukum yang berlainan. 5 Pendapat pertama , dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Jumhur ulama Syafi‘i, Hanbali, az-Zahiri, Zaidiyah, Abadiyah dan kebanyakan Imamiyah. Menurut mereka melakukan ihtikār hukumnya haram. 6 Dasar hukum pelarangan ihtikār yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al  -Qur`an  yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya ihtikār , diharamkan. 7 Mereka mengemukakan alasan tentang haramnya ih}tikār berdasarkan ayat Al-Qur`an dan hadis berikut ini. Pertama, dasar pengharaman ihtikār menurut Al-Qur`an terdapat dalam surat al-Haj ayat 25.
ٍميِلَأ  ٍﺏﺍَذَع ْنِم ُهْقِذُن  ٍمْل ُظِب ٍﺩاَ ْلِإِب ِهيِف ْﺩِرُي ْنَمَﻭ Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih” (QS. Al-Haj: 25).
Ayat ini menjelaskan bahwa ihtikār adalah haram. Karena ihtikār adalah perbuatan zalim dan aniaya. Dan berbuat zalim adalah dilarang. Perbuatan zalim jika dilakukan akan menyebabkan seseorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah karena melakukan hal yang dilarang. Maka dari itu ihtikār adalah haram. Ulama mengatakan pada dasarnya bahwa ayat di atas di sebagian maknanya berfungsi untuk mengharamkan ih}tikār. Kedua, dalil-dalil yang berdasarkan dari hadis. Hadis-hadis yang bersifat mutlak.
لا َﻝاَق َمَّهل َسَﻭ ِهْيَلَع ُ َّهللهﺍ ىَّهل َص ِ َّهللهﺍ ِﻝو ُسَﺭ ْنَع ِ َّهللهﺍ ِدْبَع ِنْب ِرَمْعَم ْنَع  ِبَّهي َسُْلمﺍ ِنْب ِديِع َس ْنَع ( ملسم ﻩﺍﻭﺭ ) ٌئ ِطاَخ  َّهلاِإ ُرِكَتْحَي “Dari Sa’id bin Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah” (HR. Muslim).
Istinbāt hukum dari hadis ini adalah tidak bolehnya melakukan ihtikār , karena dijelaskan bahwa muhtakir (orang yang menimbun) adalah orang yang salah, disebut juga dengan ‘ āsin (orang yang bermaksiat) dan orang yang bersalah adalah muz\nib (orang yang berdosa). Pada zahirnya hadis ini menerangkan bahwa ihtikār adalah haram tanpa dibedakan antara makanan manusia, makanan hewan dan lainnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang diharamkan adalah bahan makanan saja. Alasannya, di sebagian hadis hanya disebutkan kata “ ta‘ām ”. ىلغي ﻥأ ديري ةركح ركتحﺍ نم : ملسﻭ هيلع للهﺍ ىلص للهﺍ ﻝوسﺭ ﻝاق : ﻝاق ، ةريره يبأ نع
5 Ahmad Mustafa Afifi, Al-I h tikār wa Mauqif  asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah minhu fi I t ār al-‘Ilāqāh al-Iqti s adiyyah al-Mu‘a s irah (Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2003), hlm. 102. 6 Ibid. 7 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.
655.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
( ﻙﺭدتسلمﺍ ىف مكالﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ئطاخ وهف ، ينملسلمﺍ ىلع اهب
Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah” (HR. Hakim).
Hadis ini menerangkan bahwa orang yang menimbun dengan maksud supaya harganya melonjak tinggi maka ia adalah orang yang salah dan Allah telah melepaskan naungan darinya”.
Hadis-hadis yang bersifat muqayyad. ِ َّهللهﺍ ْنِم َئِرَب ْدَقَف ًةَلْيَل َينِعَبْﺭَأ اًماَعَط َرَكَتْحﺍ ْنَم َمَّهل َسَﻭ ِهْيَلَع ُ َّهللهﺍ ىَّهل َص ِّيِبَّهنلﺍ ْنَع َرَمُع ِنْبﺍ ِنَع
( دمحأ ﻩﺍﻭﺭ ) ُهْنِم ىَلاَعَت ُ َّهللهﺍ َئِرَبَﻭ ىَلاَعَت Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: “Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya” (HR. Ahmad). مكالﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﻡاعطلﺍ ركتحي ﻥأ ىهن ملسﻭ هيلع للهﺍ ىلص ىبنلﺍ ﻥأ ىلهابلﺍ ةمامأ وبأ ىﻭﺭ ( ﻙﺭدتسلمﺍ ىف
“Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah  melarang penimbunan makanan” (HR. Hakim).
Lafal umum kedua hadis ini menunjukkan atas haramnya ihtikār, dan sesungguhnya azab di neraka, ancaman dan laknat, tidaklah ada kecuali bagi orang yang melakukan hal-hal yang haram. 8
Syarat-syarat ihtikār yang diharamkan di antaranya: 9
Menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi. Menimbun pada waktu yang dibutuhkan. Sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya. Sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli. Sesuatu yang ditimbun adalah bahan makanan. Menimbun pada waktu tertentu.
Pendapat kedua, dianut oleh sebagian pengikut Syafi‘i, Isma‘iliyah dan sebagaian Imamiyah. Menurut mereka ihtikār adalah makruh. Alasannya, seseorang mempunyai kekuasaan atas hartanya dan mereka bebas melakukan jual beli yang sesuai dengan kehendak mereka. 10
Sikap Ahli Fikih Tentang IhTikār Yang Makruh, Ja`Iz Dan Mandub Secara garis besar sikap dan pandangan ahli fikih mengenai ihtikār adalah sebagai berikut.
Syarat-syarat ihtikār makruh:
1. Menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi.
2. Menimbun pada waktu barang itu banyak.
3. Menimbun untuk keperluannya dan keluarganya.
8 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 103-106. 9 Ibid., hlm. 120. 10 Ibid., hlm. 108.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haram bagi seseorang yang menimbun makanan dan pakaian, masing masing mempunyai dalil, jika terpenuhi syarat-syarat haram maka hukumnya haram, dan jika tidak maka hukumnya makruh.
Menimbun yang diperbolehkan atau mubah yaitu:
1. Menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya.
2. Boleh menimbun manisan, minyak, dan makanan hewan. Keadaan diperbolehkannya menimbun:
1. Menimbun pada waktu yang lapang.
2. Seseorang menyimpan untuk kebutuhannya dan keluarganya.
3. Menimbun di negara yang penduduknya musyrik. Menimbun yang mandub:
Yang diperbolehkan yaitu jika menimbun untuk kemaslahatan umum, seperti dijelaskan oleh Subkhi, Qadi Husain, Royani dan Khamili: bahwasanya jika harga barang itu sedang murah dan barang itu tidak sedang dibutuhkan masyarakat, maka tidak dilarang untuk menimbun sampai barang itu dibutuhkan, dan hal ini baik karena bermanfaat bagi masyarakat. 11

## Jenis Produk IhTikār
Definisi-definisi di atas berbeda tentang jenis produk yang disimpan atau ditimbun di gudang, sekalipun dalam esensi ihtikār tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu menyimpan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak, barang itu baru dipasarkan. Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf  dan Abidin menyatakan bahwa larangan ihtikār tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi ‘ illat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikār tersebut adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudaratan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang. 12 Senada dengan pendapat di atas, Yusuf  Qaradawi mengatakan bahwa dilarang melakukan monopoli terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, atau perabot kantor. Alasannya adalah umumnya lafal atau redaksi hadis yang berbunyi “Tidak ada seorangpun yang memonopoli kecuali orang-orang yang bersalah”. Jadi, intinya, barang siapa melakukan monopoli, ia berdosa. Redaksi hadis ini bersifat umum, sedangkan nas} tentang pelarangan monopoli yang dikhususkan terhadap makanan saja bersifat khusus. Redaksi
11 Ibid., hlm. 120-167 12 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi…, hlm. 654.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
yang khusus tidak bisa menafikan redaksi yang umum. 13
Sebagian ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Gazali mengkhususkan keharaman ihtikār pada jenis produk makanan saja. Alasannya, karena yang dilarang dalam nas} hadis hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah ihtikār menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nas saja. 14
Sedangkan ulama dari kalangan Mazhab Syafi‘i dan Hanafi membatasi ihtikār pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi. 15
Rekayasa Pasar Dalam Supply (IhTikār) Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikār biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen/ penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikār dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ihtikār. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ihtikār. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan mengusai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai ihtikār. Ihtikār terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun
1.
stock atau mengenakan entry-barries.
Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum
2. munculnya kelangkaan.
Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan
3. sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. 16
Adapun kemunculan praktek monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara:
Pertama, ia dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbullah apa yang disebut sebagai monopoly by law. UUD 1945 pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 13 Yusuf  Qaradawi, Norma…, hlm. 191. 14 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi…, hlm. 655.
15 Ibid.
16 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian menurut UUD 1945, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor-sektor lain yang karena sifatnya yang memberi pelayanan untuk masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.
Sayangnya masih banyak pihak yang menyalahartikan maksud mulia yang dikandung UUD 1945, seperti asas kekeluargaan ditafsirkan sebagai “keluarga” sendiri. Sehingga sering kita lihat pada suatu instansi atau perusahaan hanya kerabat mereka saja yang dilibatkan. Pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak cipta, hak paten, merk dagang, dan lain-lain juga merupakan bentuk monopoli yang di akui undang-undang.
Kedua, monopoly by nature. Yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Kita dapat melihat bentuk monopoli seperti ini yaitu tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. Mereka menjadi besar karena memiliki sifat-sifat yang cocok dengan tempat dimana mereka tumbuh. Selain itu karena berasal dan didukung bibit yang unggul serta memiliki faktor- faktor yang dominan.
Ketiga, monopoly by licence . Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan  mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah yang diingini oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut. 17
Pematokan Harga ( Tas‘īr ) Secara bahasa tas‘īr adalah رعسلا ريدقت (mengukur harga). 18 Sedang secara istilah adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum. 19 Dalam Islam harga harus mencerminkan al-‘adl/ price equivalence dari sesuatu icon / produksi. Pemerintah harus menghilangkan monopolistic rent dengan kebijakan menetapkan price intervention untuk menuju harga yang adil. Akan tetapi, price intervention pada saat yang tidak tepat akan mendorong black market. 20 17 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis…, hlm. 5-6.
18 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 220. 19 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif  Islam (Surabaya: Risalah Gusti,
1996), hlm. 212.
20 Abd. Salam. Arief, Kuliah Fikih Ekonomi/Bisnis Kontemporer disampaikan pada Program Pascasarjana
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Selanjutnya, ada dua pendapat mengenai penetapan harga ini. Dalam hal ini ada dua masalah. Masalah pertama, tas‘īr dalam keadaan stabil, kedua, tas‘īr dalam keadaan harga menjulang tinggi.
Masalah pertama, tas‘īr dalam keadaan stabil. Pendapat pertama, kebanyakan dari ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali bersepakat tidak bolehnya tas‘īr dalam keadaan stabil. Ini bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah.
ِ َّهللهﺍ َﻝو ُسَﺭ اَي َﻝاَقَف ٌلُجَﺭ ُﻩَءاَج َّهمُث وُعْﺩَأ ْلَب َﻝاَقَف ْرِّع َس ِ َّهللهﺍ َﻝو ُسَﺭ اَي َﻝاَقَف َءاَج  ًلاُجَﺭ َّهﻥَأ َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع ( ﺩﻭﺍﺩ وبأ ﻩﺍﻭﺭ ) ُعَفْرَيَﻭ  ُضِف ْخَي ُ َّهللهﺍ ْلَب َﻝاَقَف ْرِّع َس Dari Abu Hurairah, “Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: “(Tidak) justru, biarkan saja”. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan” (HR. Abu Dawud). 21
Hadis ini menunjukkan haramnya pematokan harga, dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Apabila tersebut melakukannya, maka di sisi Allah dia telah berdosa, sebab dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sementara bagi tiap rakyat, berhak mengadukan kepada mahkamah maz} alim (semacam pengadilan tata usaha negara) terhadap tindakan penguasa yang melakukan pematokan harga tersebut. 22
Pendapat kedua, seperti diriwayatkan oleh Sa‘id bin Musayyab, Rubai‘ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa‘id al-Ansari mengatakan bahwa tas‘īr dibolehkan secara mutlak sekalipun dalam keadaan biasa (stabil). Alasannya, karena tas‘īr merupakan kemaslahatan bagi masyarakat dan dengan pematokan harga akan menstabilkan harga, dengan demikian harganya tidak melonjak tinggi. 23
Masalah kedua, tas‘īr dalam keadaan harga menjulang tinggi. Pendapat pertama, kebanyakan ahli fikih Syafi‘i, Hanbali dan Maliki mengatakan bahwa tas‘īr dalam keadaan harga menjulang tinggi tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi dengan hadis-hadis berikut ini.
ُعَفْرَي َّهلَجَﻭ َّهزَع َ َّهللهﺍ َّهﻥِإ َﻝاَقَف ْرِّع َس َﻝاَقَف َمَّهل َسَﻭ ِهْيَلَع ُ َّهللهﺍ ىَّهل َص ِّيِبَّهنلﺍ ىَلِإ َءاَج  ًلاُجَﺭ َّهﻥَأ َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع ( ﺩﻭﺍﺩ وبأ ﻩﺍﻭﺭ ) ٌةَمِل ْظَم ﻱِدْنِع ٍدَحَ ِلأ  َسْيَلَﻭ َّهلَجَﻭ َّهزَع َ َّهللهﺍ ىَقْلَأ ْﻥَأ وُجْﺭَ َلأ يِّنِكَلَﻭ  ُضِف ْخَيَﻭ Dari Abu Hurairah, “Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: “(Tidak) justru, biarkan saja”. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menerangkan bahwa tas‘īr dianggap sebagai pemaksaan kepada
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 4 April 2008. 21 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 225. 22 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem…, hlm. 213.
23 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 225.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
orang-orang agar menjual apa yang mereka miliki tanpa persetujuan dari mereka dan ini merupakan kezaliman bagi mereka.
ِ َّهللهﺍ َﻝو ُسَﺭ اَي  ُﺱاَّهنلﺍ َﻝاَقَف َمَّهل َسَﻭ ِهْيَلَع ُ َّهللهﺍ ىَّهل َص ِ َّهللهﺍ ِﻝو ُسَﺭ ِدْهَع ىَلَع ُرْع ِّسلﺍ  َلاَغ َﻝاَق  ٍكِلاَم ِنْب  ِسَنَأ ْنَع ُﻕﺍَّهﺯَّهرلﺍ  ُط ِساَبْلﺍ  ُضِباَقْلﺍ ُرِّع َسُْلمﺍ َوُه َ َّهللهﺍ َّهﻥِإ َمَّهل َسَﻭ ِهْيَلَع ُ َّهللهﺍ ىَّهل َص ِ َّهللهﺍ ُﻝو ُسَﺭ َﻝاَقَف اَنَل ْرِّع َس ُرْع ِّسلﺍ  َلاَغ ( دمحأ ﻩﺍﻭﺭ ) ٍﻝاَم  َلاَﻭ ٍﻡَﺩ يِف ٍةَمَل ْظَِبم يِنُبُل ْطَي ْمُكْنِم ٌدَحَأ  َسْيَلَﻭ َّهلَجَﻭ َّهزَع َ َّهللهﺍ ىَقْلَأ ْﻥَأ وُجْﺭَ َلأ يِّنِإ Dari Anas bin Malik berkata: “Harga pada zaman Rasulullah SAW menjulang tinggi”. Lalu orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga menjulang tinggi, tetapkanlah harganya”, beliau menjawab: “Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Menentukan Harga dan Maha Memberi Rezeki. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah darah dan harta” (HR. Ahmad).
Pada zahirnya hadis ini sebagaimana yang dianut oleh kebanyakan ahli fikih menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak mematok harga sekalipun harganya membumbung tinggi. As-Syaukani menambahkan bahwa secara eksplisit hadis tersebut tidak membedakan antara keadaan harga tidak stabil dan stabil. 24 Pendapat kedua, diwakili oleh pengikut Hanafi, sebagian Maliki, Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka mengatakan bahwa tas‘īr dibolehkan jika harga naik. Alasannya, sebagaimana dikatakan oleh S{āhib al-Fatāwā al-Hindiyah , “tas‘īr” tidak dibolehkan secara ijmak, namun jika pemilik makanan menaikkan harga dan hakim tidak mampu menjaga hak-hak orang muslim kecuali dengan tas‘īr, maka tidak masalah menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan para ahli, dan itu yang harus dipilih dan di fatwakan”. 25
Analisis Terhadap Monopoli Dalam Bisnis Syariah Ihtikār dalam perekonomian modern didefinisikan sebagai proses monopoli atas supply dan demand komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. 26 Menurut salah seorang ahli ekonomi Amerika, orang yang melakukan ihtikār menjadikan harta sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Dampak monopoli bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi, hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi. Akan muncul sebuah tindakan eksploitatif orang yang berkuasa terhadap golongan yang membutuhkan, mereka akan dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka untuk menumpuk harta. 27 Banyak negara-negara Muslim seperti Pakistan, telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya 24 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 228.
25 Ibid.
26 al-Misri Abdul Sami, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terj. Dimyauddin Djuwaini    (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 93. 27 Ibid., hlm. 94.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen. 28
Pembahasan masalah monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna. Monopoli dapat terjadi dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:
Monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara sendiri/ tanpa saingan di suatu pasar.
Monopoli perusahaan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh satu kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif  sama.
Monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran. 29 Ulama fikih yang melarang tindakan ihtikār menyatakan apabila penimbunan barang telah terjadi pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut mereka barang yang ditimbun oleh para pedagang tersebut dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak berhak untuk mengambil untung, sebagai hukuman terhadap tindakan mereka tersebut. Kemudian, ulama fikih juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan ihtikār enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang itu dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. 30
Menurut mereka, pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikār dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pihak pemerintah seharusnya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Harga yang adil tersebut, menurut jumhur ulama, adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Bahkan Fathi ad-Duraini berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi masyarakat, sehingga membawa mudarat bagi masyarakat. Pada hakikatnya pengeksporan barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut sama dengan ihtikār dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. 31 28 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Praktek dan Teori, Terj. Potan Arif  Harahap (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 154. 29 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif  Islam (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 384- 385. 30 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi…, hlm. 657.
31 Ibid.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Pernyataan Fathi ad-Duraini ini didasarkan pada kaidah fikih yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu “tasarruf  al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūtun bi al-maslahah” (tindakan penguasa harus senantiasa mengacu pada kemaslahatan orang banyak). 32
Dengan demikian, monopoli dan penetapan harga bisa dilakukan jika keadaan harga dipasaran melonjak tinggi. Tentunya, yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun, keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil. Sehingga, kebutuhan hajat orang banyak dapat teratasi.
Kesimpulan
Dengan demikian, monopoli dan penetapan harga bisa dilakukan jika keadaan harga dipasaran melonjak tinggi. Tentunya, yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun, keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil. Sehingga, kebutuhan hajat orang banyak dapat teratasi.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Muhammad. Ekonomi Islam: Praktek dan Teori. Terj. Potan Arif Harahap. (Jakarta: Intermasa, 1992).
Afifi, Ahmad Mustafa. Al-Ihtikār wa Mauqif  asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah minhu fi Itār al-‘Ilāqāh al-Iqtisadiyyah al-Mu‘as}irah. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2003.
an-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif  Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Dahlan, Abdul Aziz (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
32 Ibid.
At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013
Muhammad. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif  Islam. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2004.
Qaradawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Sami, al-Misri Abdul. Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Terj. Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
CD-ROM. Al-Maktabah as-Syamilah.