## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 163 − 167 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1721 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Efektivitas Penerimaan Retribusi IMB dan Kontribusinya Terhadap PAD
Miftha Rizkina * , Nina Andriany Nst, Nur Aliah
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia Jalan Gatot Subroto No. Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara Email Penulis Korespondensi: miftha@dosen.pancabudi.ac.id Submitted: 20/06/2022; Accepted: 27/06/2022; Published: 30/06/2022
Abstrak −Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Aceh Barat Daya dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif mengenai efektivitas Penerimaan Retribusi IMB berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Data primer diambil melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat Daya. Data Sekuder dirangkum dari catatan dan dokumen, maupun arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat  Daya.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  tahun  2017  sampai  tahun  2021  penerimaan retribusi IMB efektif   meskipun pada tahun 2016 kurang efektif. Adapun kontribusi retribusi Izin Mendirikan  Bangunan  tahun 2016  sampai  tahun  2021 memberikan  kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya relatif kecil.
Kata Kunci :  Efektivitas; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.
Abstract− The purpose of the study was to analyze the effectiveness of IMB retribution receipts in Aceh Barat Daya Regency and its  contribution  to  PAD  revenue  in  Aceh  Barat  Daya  Regency.  The  method  used  in  this  study  uses  a  quantitative  descriptive approach regarding the effectiveness of IMB Retribution Receipts based on the facts and data obtained. Primary data was taken through direct observation from observed sources and recorded for the first time at the Investment and One Stop Service Office (DPMPTSP) of Southwest Aceh Regency. Secondary data are summarized from records and documents, as well as archives at the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Southwest Aceh Regency. Based on the research that has been done, the results show that from 2017 to 2021 the receipt of IMB retribution is effective even though in 2016 it is less effective. The contribution of the building permit levy from 2016 to 2021 contributed to the relatively small contribution of the Southw est Aceh Regency's Original Revenue.
Keywords : Effectiveness; IMB Retribution; Contribution; Local Own Revenue.

## 1. PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  dihasilkan  dari   dipungutan   berdasarkan    peraturan daerah   sesuai   dengan   peraturan perundang  –  undangan (Sari, 2019).  Sumber  pendapatan  asli  daerah  berasal dari  retribusi daerah, pajak  daerah,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  (meliputi  hasil  penjualan kekayaan  daerah  yang tidak  dipisahkan,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap  mata    uang  asing  dan  komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan/atau pengadaan barang dan/atau  jasa oleh daerah (Rofingatun & Wamafma, 2018). Pendapatan   Asli   Daerah   sebagai sumber   pendapatan   dari      daerah tersendiri  perlu  terus ditingkatkan  supaya  mampu  membantu  dalam  memikul sebagian  beban  biaya  yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan dan  kegiatan  pembangunan  yang semakin  meningkat,  sehingga  kemandirian  dan  otonomi  daerah  yang  luas,  dan  bertanggung  jawab  dapat dilaksanakan (Zia & Khan, 2014) .
Retribusi  Daerah  merupakan  Pendapatan  Daerah  selain  Pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  yang tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi dapat memacu peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat (Mauri, 2017) . Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus  yang  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  pribadi/badan  dan  diharapkan  dapat mendukung  pembiayaan  daerah  dalam  menyelenggarakan  pembangunan  Daerah  (Marlina  &  Pratiwi,  2021).  Salah satu  Retribusi  Daerah  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  adalah  Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu  sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat  Daya.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  memungut  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  35  Tahun  2017  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan.
Keberhasilan  pada  realisasi  pendapatan  atau  efektivitas  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dapat dilihat  dari  realisasi  pencapaian  target  dan  tingkat  kenaikan  pendapatan  dari  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Dalam  kurun  waktu  5  tahun  (tahun  2017  sampai  tahun  2021)  penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami fluktuasi. Naik turunnya penerimaan dikarenakan ada hambatan yaitu kurangnya  kesadaran  masyarakat  yang  masih  belum  mengetahui  pentingnya  suatu  bangunan  memiliki  Izin Mendirikan Bangunan Banyak masyarakat yang buta akan hukum sehingga masyarakat belum mengetahui arti penting Izin Mendirikan Bangunan (Saputri, 2019).
Selain  itu  kurangnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  sehingga  mengakibatkan  masyarakat  enggan  untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kantor penerimaan

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 163 − 167 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1721 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
retribusi. Pendapatan ini digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.
Penelitian ini berfokus untuk menganalisis retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana pada riset sebelumnya dalam aspek retribusi pasar ditemukan kecenderungan bahwa bahwa retribusi pasar belum begitu berperan optimal dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Selain  itu  kontribusi  retribusi  pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat rendah (Muzakir & Damayanti, 2021).  Melihat  fakta  bahwa  kontribusi  retribusi  pasar  masih  minim,  maka  sektor  Izin  Mendirikan Bangunan  perlu didorong guna mengakselerasi pertumubahn tingkat retribusi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu, tujuan penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  efektivitas penerimaan retribusi  IMB di  Kabupaten Aceh Barat  Daya dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kabupaten Aceh Barat Daya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  yaitu  dengan  melakukan  analisis  efektivitas  penerimaan retribusi IMB dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan fakta dan data yang relevan. Analisis kuantitatatif digunakan untuk memberikan gambaran realita yang terjadi secara umum (Abdillah et al., 2015). Jenis data yang dikumpulkan yaitu Data Primer dan Data sekunder. Data Primer, sumber data ini melalui pengamatan langsung dari  sumber yang diamati dan dicatat untuk  pertama kalinya di  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya yang dijadikan objek penelitian. Data sekuder, sumber data itu berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, maupun arsip-arsip  dan laporan-laporan yang ada di  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan desain analisis deskriptif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Penerapan  sistem  desentralisasi  atau  yang  disebut  otonomi  daerah  merupakan  pendelegasian  urusan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang  bersifat  operasional  dalam  rangka  sistem  birokrasi,  yang dituangkan dalam   Undang-undang  Nomor   32   Tahun  2004.   Undang-undang   nomor  32 tahun 2004 mengatur mengenai “kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  diarahkan  untuk  mempercepat  kesejahteraan  rakyat,  termasuk  kewenangan untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  sendiri.  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah didanai  dari  dan  atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  yang disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pangastuti & Nalle, 2022).
Retribusi Daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh  pemerintah  sebagai  akibat  adanya kontra  prestasi  yang  diberikan oleh  pemerintah  daerah  atau  pembayaran  tersebut  didasarkan  atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warna masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. retribusi daerah sesuai  dengan  undang-undang  No.18 tahun  1997  tentang  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa atau pemberian izin tertentu  yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan   perundang- undangan  retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan pembayaran   retribusi   termasuk   pungutan   atau   pemotongan retribusi tertentu.

## 2.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan,  Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  selanjutnya  disingkat  IMB  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  mendirikan  bangunan  kepada  Pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru, mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan  persyaratan  administratif dan  persyaratan  teknis  yang  berlaku.  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  dipungut  sebagai  pembayaran  atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

## 2.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi
Efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya  keterkaitan  antara  nilai-nilai  yang  bervariasi.  Dengan  biaya  yang  dianggarkan,  waktu  yang  ditetapkan  dan jumlah  orang  yang  telah  ditentukan.Apabila  ketentuan  tersebut  berjalan  dengan  lancar,  maka  tujuan  yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Efektivitas penerimaan retribusi merupakan perbandingan antara Realisasi Retribusi Daerah dengan Target Retribusi Daerah (Ramadhan, 2019).
Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ∗ 100%
(1)
Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah
Efektivitas Retribusi Daerah                                 Kriteria Lebih Dari 100%                                            Sangat Efektif

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 163 − 167 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1721 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Efektivitas Retribusi Daerah                                 Kriteria
90% – 100%                                                   Efektif
80% – 90%                                                     Cukup Efektif
60% – 80%                                                     Kurang Efektif Kurang dari 60%                                            Tidak Efektif

## 2.3 Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah. Kontribusi retribusi merupakan seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Ramadhan, 2019). Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan retribusi daerah daerah dalam hal ini IMB, terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kontribusi IMD= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐼𝑀𝐵
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 ∗ 100%
(2) Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Kriteria > 50                                                  Sangat Baik 40 – 50                                                Baik 30 – 40                                                Sedang 20 – 30                                                Cukup 10 – 20                                                Kurang < 10                                                  Sangat Kurang

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Efektifitas  Penerimaan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Berikut ini merupakan penghitungan tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi IMB.
Tabel 3. Efektivitas Realisasi Penerimaan IMB di Kabupaten Aceh Barat Daya
NO   TAHUN  REALISASI            TARGET             RETRIBUSI               KRITERIA IMB (Rp)               IMB (Rp)                 IMB                    EFEKTIVITAS 1        2016        20.209.061           28.000.000               72,18%                     Efektif 2        2017        29.978.896           29.000.000             103,37%                 Sangat Efektif 3        2018        37.473.750           25.000.000             149,90%                 Sangat Efektif 4        2019        41.522.500           30.000.000             138,41%                 Sangat Efektif 5        2020        42.412.000           40.000.000             106,03%                 Sangat Efektif 6        2021        78.373.750           60.000.000             130,62%                 Sangat Efektif
Dari tabel 3  dapat diketahui bahwa tingkat persentase dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yang paling tinggi terjadi  pada  tahun  2021  yaitu  sebesar  130,62%  meskipun  pada  tahun  2016  hanya  sebesar  72,18% sehingga  target penerimaan tahun 2016 belum tercapai, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sangat serius dalam menangani Izin Mendirikan Bangunan sehingga pada tahun 2021 tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  dapat  naik  secara  signifikan.  Dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021 efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya sangat efektif. Dengan  demikian  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  khususnya  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga target penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan bisa tercapai selama sembilan tahun ini dan diharapkan juga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat lebih meningkat lagi pada tahun ini dan pada tahun selanjutnya.    Dengan  kata  lain,  efektivitas  realisasi  penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kabupaten Aceh  Barat  Daya  dapat  dinyatakan  efektif  meskipun  pada  tahun  2016    dierpoleh  hsil  kurang  efektif.  Hasil  ini berlawanan dengan temuan penelitan terhadap retribusi pasar oleh Muzakir & Damayanti (2021) yang memperoleh fakta bahwa retribusi pasar belum begitu berperan optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

## 3.2  Kontribusi  Penerimaan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Berikut ini merupakan kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 163 − 167 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1721 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Tabel 4. Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
REALISASI                                         KONTRIBUSI NO     TAHUN             IMB (Rp)              PAD (Rp)            RETRIBUSI IMB
1          2016             20.209.061          80.496.800.924,32         0,025% 2          2017             29.978.896          83.468.426.211,06         0,036% 3          2018             37.473.750          90.348.940.272,37         0,041% 4          2019             41.522.500          91.571.494.831,20         0,045%
5          2020             42.412.000          91.756.420.320,22         0,046%
6          2021             78.373.750        111.763.379.942,52         0,070%
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selama sepuluh tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun  2021  relatif    kecil.  Pada  tahun  2016  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  memberikan  kontribusi  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,025% dan hal tersebut merupakan kontribusi paling rendah  selama  kurun  waktu  enam  tahun  mulai  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2021  sedangkan  kontribusi  tertinggi terjadi  pada  tahun  2021  sebesar  0,070%.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  kontribusi  realisasi  penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten masih relatif kecil. Hasil ini selaras dengan temuan penelitan terhadap retribusi pasar oleh Muzakir & Damayanti (2021) yang memperoleh fakta bahwa retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat rendah.

## 3.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerimaan Retribusi
Faktor  penghambat  internal  meliputi:  sanksi  hukum  yang  kurang  tegas  dan  kurangnya  sosialisasi  dari  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Faktor  penghambat  eksternal  meliputi:  kurangnya  minat  masyarakat  atau  kurangnya kesadaran  wajib  retribusi  untuk  mengurus  Izin  Mendirikan  Bangunan,  dalam  rangka  kegiatan  membangun  banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan serta adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan  bahwa dari  tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 efektivitas realisasi  penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat  Daya  dapat dikatakan  efektif meskipun pada tahun 2016 kurang efektif.  Adapun kontribusi realisasi  penerimaan retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selama sepuluh tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020  masih tergolong relatif kecil. Penelitian ini menggunakan  variabel  retribusi  IMB  dalam  tinjauannya  sehingga  saran  bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan menggunakan variabel lainnya yang relevan seperti retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, retribusi  tempat khusus parkir, dan lain sebagainya. Selain itu, saran praktis bagi pangambil kebijakan yaitu meminimalisasi  faktor penghambat internal meliputi: sanksi hukum yang kurang tegas dan kurangnya sosialisasi, serta faktor penghambat eksternal  meliputi:  kurangnya  minat  masyarakat  atau  kurangnya  kesadaran  wajib  retribusi  untuk  mengurus  Izin Mendirikan  Bangunan,  dalam  rangka  kegiatan  membangun  banyak  masyarakat  yang  belum  mempunyai  Izin Mendirikan Bangunan serta adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi.

## REFERENCES
Abdillah, Willy, & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (1st ed.). Penerbit ANDI Yogyakarta.
Marlina, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (3).
Mauri, A. P. (2017). DAERAH PADA KABUPATEN SOPPENG Analysis of the Effect Local Retribution and Local Tax Income to Increase Local Revenue ( Study on Soppeng Regency ) PAD Kab . Soppeng . 2 .
Muzakir,  &  Damayanti,  C.  (2021).  Pengaruh  Kontribusi  Penerimaan  Retribusi  Pasar  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen , 5 (1), 143–149.
Pangastuti,  M.  D.,  &  Nalle,  F.  W.  (2022).  Analisis Kontribusi  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pendahuluan. Jurnal Ekopem , 5 (1), 18–28. https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744
Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Akuntans , 5 (1), 81–87. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455
Rofingatun, S., & Wamafma, I. (2018). ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH ( Studi Pada Dinas Pendapatan , Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Keerom ). JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH , 3 (2), 84–100.
Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Jurnal

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 163 − 167 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1721 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
EkonomiPembangunan , 5 (1), 1–13. Sari, W. P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017 ) . 5 .
Zia, Y. A., & Khan, M.  Z. (2014). A Comparative Review of Traditional and New Public Administration and Critique of New
Public Management. In Dialogue (1819-6462) . qurtuba.edu.pk. http://qurtuba.edu.pk/thedialogue/The Dialogue/9_4/Dialogue_October_December2014_428-442.pdf