## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERATURAN MENTERI PUPR NO. 16/PRT/M/2017 TAHUN 2017

## TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL

## Jelisa Awaliyah Humaedi

## Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bamdung

## ABSTRACT
PUPR Ministerial Regulation No.16 / PRT / M / 2017 concerning Non-cash Toll Transactions on Toll Roads. Electronic Toll (E-Toll) is a program in the form of an electronic toll payment service in the form of an electronic card used to make payments for entering toll roads. The use of e-toll is only by using a card that is pasted and finished within 4 seconds. The e-toll card is issued by PT. Jasa Marga. The technology used by E-Toll cards is RFID (Radio Frequency Identification) where transactions can be done remotely (contactless). Toll cards do not need a PIN or signature. E-toll is made because of the congestion that always occurs at the toll gate with the aim of shortening the toll payment time so that there  is  no longer a long queue. The research framework in this study is  to analyze the phenomenon of the emergence of PUPR Ministerial Regulation No.16 / PRT / M / 2017 concerning  Transaction  of  Non-toll  Toll  Roads,  which  is  linked  to  Law  No.7  of  2011  concerning Currency  in  relation  to  the  Al-Hurriyyah  Principle.  The  writing  method  used  is  the  empirical juridical  method.  That  is  research  on  legal  identification  (unwritten  law)  based  on  the  laws  that apply in society, namely customary law and Islamic law. In this study, researchers must deal with citizens who are the object of research so that many regulations are not written in the community. The results of this study indicate that (1) The birth of PUPR Ministerial Regulation No.16 / PRT / M  /  2017  concerning  Transaction  of  Non-cash  Toll  Roads,  is  an  effort  to  realize  a  transparent, participatory  government  and  also  to  develop  electronic-based  governance  in  the  framework  of improve the quality of public services effectively and efficiently.  (2) Non-cash transactions  on the toll road, provide more benefits than mafsadat. So basically the government program has provided a way out of traffic congestion problems, although at the same time it reduces user freedom.

## KEYWORDS
Electronic money, E-Toll, al-Hurriyyah principle

## PENDAHULUAN
Maraknya  transaksi  non  tunai  pada masa  sekarang  membuat  masyarakat cenderung  beralih  dari  transaksi  manual yang  menggunakan  uang  tunai  ke  tran- saksi  elektronik.  Bank  Indonesia  sendiri bersama  dengan  instansi  terkait  pelaku sistem  pembayaran  Indonesia  menyeleng- garakan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014.  Gerakan  tersebut  dinamakan  Gerak- an Nasional Non Tunai  (GNNT) yang ber- tujuan  untuk  mendorong  masyarakat  un- tuk  mengurangi  transaksi  menggunakan uang  tunai  (less  cash  society). Cash  less  so- ciety adalah  masyarakat  yang  menerapkan transaksi non tunai. Menurut Ricardus Eko Indrajit, ketua Organizing Committe Apconex 2008,  ada  beberapa  alasan  mengapa  cash less  society perlu  diterapkan  yaitu,  adanya daya  saing,  mencetak  uang  tunai  membu- tuhkan biaya yang lebih mahal, bank tidak hanya  sebagai  lembaga  untuk  menyimpan uang  tapi  juga  sebagaisarana  bertransaksi, tren  global  pada  saat  ini  mengarah  pada cash  less  society ,  Konvergensi  bank  dan lembaga keuangan dengan industri lain.
Perkembangan  teknologi  yang  terjadi saat  ini  tidak  hanya  berdampak  pada sektor  teknologi  saja  tapi  juga  berdampak pada  sektor-sektor  lain,  seperti  contohnya yang  terjadi  pada  sektor  transportasi. Kemacetan  yang  terjadi  di  jalan  tol  yang seharusnya  merupakan  jalan  bebas  ham- batan.  Fungsi  jalan  tol  sebagai  jalan  alter- natif  bagi  pengguna  keadaan  berroda empat  atau  lebih  untuk  mempersingkat waktu  tempuh  dibandingkan  dengan melalui  jalan  non-tol  yang  mengalami kepadatan kendaraan yang sangat parah.
Kemacetan saat ini yang terjadi di jalan tol  timbul  karena  volume  kendaraan  yang terus  meningkat,  namun  tidak  dibarengi dengan  pembangunan  jalan  yang  mema- dai, sehingga menyebabkan ruas jalan non- tol  menjadi  sangat  padat.  Hal  tersebut berimbas  pada  penumpukkan  kendaraan yang  ingin  menggunakan  jalan  tol  ter- masuk  gerbang  atau  pintu  tol  karena proses  pembayaran  yang  harus  dilakukan oleh  setiap  kendaraan  yang  ingin  mema- suki  jalan  tol.  Antrian  kendaraan  yang terlihat  pada  setiap  gerbang  atau  pintu  tol membuat  pemerintah  mencari  cara  bagai- mana  jalan  keluar  yang  terbaik  dan  dapat mempermudah  proses  transaksi  pemba- yaran tol bagi para pengguna tol.
Jasa  Marga  melakukan  kerjasama  de- ngan  Bank  Mandiri  untuk  mengeluarkan produk  perbankan  berupa  kartu  pintar ( smart  card )  dengan  tujuan  utama  yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam  melakukan  transaksi  pembayaran tol.  Keberadaan e-Toll  Card bertujuan  agar masyarakat  menjadi  lebih  mudah  dan praktis dalam melakukan transaksi pemba- yaran tol.
Seiring  dengan  diberlakukannya  pene- rapan  transaksi  nontunai  di  seluruh  jalan tol  per  31  Oktober  2017,  mengacupada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  16/PRT/M/2017 Tahun  2017  tentang  Transaksi  Tol  Non- tunai  di  Jalan  Tol,  dimana  penggunaan uang  elektronik  merupakan  salah  satu bentuk  teknologi  dalam  Transaksi  Tol Nontunai  di  Jalan  Tol.  Peraturan  tersebut dinilai  bertentangan  denganUndang-un- dang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata
Uang, Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2).
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  16/PRT/M/ 2017  Tahun  2017  tentang  Transaksi  Tol Nontunai  di  Jalan  Tol.  melalui  kebijakan tersebut dapat memaksa masyarakat peng- guna tol untuk wajib beralih menggunakan uang  elektronik  untuk  transaksi  nontunai. Dalam  penerapan  dilapangan  kebijakan tersebut  muncul  berbagai  pro  dan  kontra mulai  dari  ketidaksiapan  masyarakat  da- lam penggunaannya, ancaman PHK peker- ja tol, perdebatan skema harga untuk tran- saksi  pengisian  ulang  ( top-up )  uang  elek- tronik,  hingga  dasar  hukum  tentang  uang elektronik  yang  bertentangan  dengan Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2011 tentang mata uang. Maka dengan ini dapat diambil  pertanyaan:  Latar  belakang  dan alasan  lahirnya  Peraturan  Menteri  Peker- jaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017  Tahun  2017  tentang  Tran- saksi  Tol  Nontunai  di  Jalan  Tol?,  dan Bagaimana  analisis  Hukum  Ekonomi  Sya- riah terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 16/PRT/M/2017  Tahun  2017  tentang  Tran- saksi  Tol  Nontunai  di  Jalan  Tol  di hubungkan  dengan  Undang-undang  No.7 Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  dalam kaitannya  dengan  asas  kebebasan  ( Al- Hurriyah )?
Beberapa  tujuan  yang  ingin  dalam  pe- nelitian  ini  yaitu:  Pertama,  Untuk  me- ngetahui  latar  belakang  dan  alasan lahirnya  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 16/PRT/M/2017  Tahun  2017  tentang  Tran-
saksi  Tol  Nontunai  di  Jalan  Tol.  Kedua, Untuk  mengetahui  analisis  Hukum  Eko- nomi  Syariah  terhadap  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi  Tol  Nontunai  di  Jalan  Tol  dihu- bungkan  dengan  Undang-undang  No.7 Tahun  2011  tentang  Mata  uang  dalam kaitannya  dengan  asas  kebebasan  ( Al- Hurriyah ).
Sedangkan  Kegunaan  Teoritis  dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu  pengetahuan  dan  dapat  menjadi sumbangan  pemikiran  bagi  pihak-pihak yang  membutuhkan.  Bagi  pemerintah diharapkan  dapat  memberikan  sumbang- sih  pemikiran  dalam  pengimplementasian produk,  pengembangan  produk,  maupun optimalisasi  produk  yang  tetap  mem- perhatikan prinsip syariah.
Kerangka berfikirnya bahwa, berdasar- kan  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2008Jo  Undang-undang  Nomor  19  tahun 2016  Pasal  1  ayat  2  tentang  ITE,  transaksi elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  kompu- ter,  jaringan  komputer,  dan  atau  media elektronik  lainnya.  Regulasi  dalam  tran- saksi elektronik bukan hanya berdasar dari undang-undang  saja  akan  tetapi,  sebagai- mana  dalam  hukum  perjanjian  menurut KUHPerdata  yang  mengenal  asas  kebe- basan  berkontrak,  asas  personalitas,  dan asas itikad baik. Asas Al-Hurriyah (Kebebasan)
Asas  ini  memiliki  arti  bahwa  para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad  ( freedom  of  making  contract ).  Bebas menentukan  suatu  objek  perjanjian  dan
bebas  menentukan  dengan  siapa  akan membuat  perjanjian,  serta  bebas  menen- tukan  bagaimana  cara  menentukan  penye- lesaian sengketa jika terjadi kemudian hari. Asas Al-hurriyah dijelaskan  bahwa  setiap orang  bebas  untuk  melakukan  perjanjian atau akad.
Kebebasan  dalam  arti  luas  yang  men- cakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual  maupun  komunal;  kebebasan beragama,  kebebasan  berserikat  dan  kebe- basan  berpolitik.  Kebebasan  individual meliputi kebebasan dalam melakukan sua- tu  perbuatan  atau  tidak  melakukan  suatu perbuatan.  Kebebasan  beragama  dalam islam  dijamin  berdasarkan  prinsip  Tidak ada paksaan di dalam beragama (la’ikra’ha fi’al-di’n)  sebagaimana  dinyatakan  al- Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  256  dan  al- Kafirun ayat 5 :
اَل ٓ ا كِإ ٓ اَهاَر ا اِف ا اِنيِّدلٱ ٓ ا دَق ا اََّيَّ بَّ ت ا شُّرلٱ ٓ ا دا اَنِم ا لٱ ٓ اِّيَغ ٓ ا نَمَف ا كَي ٓ ر ف ٓ ااِب ؤ يَوا ِتو غََّّٰطلٱ ٓ نِم ٓ ا اِهَّللٱِب ا اِدَقَ ف ا سٱ ٓ اَت ٓ اَكَس ا لٱِب ٓ ر ع ٓ اِةَوا لٱ ٓ ث و ٓ اَّٰىَق ا اَلا اَماَصِفنٱ ا اََلَ ٓ ا ا هَّللٱَو ا ا عيَِسَ ا ا ميِلَع ا ا ا “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama  (Islam);  sesungguhnya  telah  jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Karena  itu  barangsiapa  yang  ingkar kepada  Thaghut  dan  beriman  kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpe- gang  kepada  buhul  tali  yang  amat  kuat yang  tidak  akan  putus.  Dan  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Maslahah  dalam  bahasa  arab  adalah perbuatan-perbuatan  yang  mendorong  ke- pada  kebaikan  manusia.  Dalam  arti umumnya  setiap  segala  sesuatu  yang bermanfaat  bagi  manusia,  baik  dalam  arti menarik  atau  menghasilkan  keuntungan,
atau  dalam  arti  menolak  atau  menghin- darkan seperti menolak kerusakan.
Dengan  kata  lain,  dapat  dipahami bahwa  esensi  maslahah  itu  ialah  tercip- tanya  kebaikan  dan  kesenangan  dalam kehidupan  manusia  serta  terhindar  dari hal-hal  yang  bisa  merusaknya.  Namun demikian,  kemaslahatan  itu  berkaitan dengan  tatanan  nilai  kebaikan  yang  patut dan  layak  yang  memang  dibutuhkan manusia.
Selain  itu,  imam  al-Ghazali  mendefi- nisikan maslahah} sebagai berikut:
“Maslahah  pada  dasarnya  ialah  ber- usaha  meraih  dan  mewujudkan  manfaat atau menolak kemudharatan.”
ةصاخلا ةحلصم ىلع ةمدقم ةماعلا ةحلصملا
“Kemaslahatan publik lebih diproritas- kan daripada kemaslahatan privat.”
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  yuridis  empiris,  Yaitu penelitian  terhadap  identifikasi  hukum (hukum tidak tertulis) berdasarkan hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat  yaitu hukum adat dan hukum islam.

## PEMBAHASAN
E-Toll adalah  pelayanan  pembayaran masuk  tol  yang  menggunakan  sistem elektronik. Bayar tol dengan e-Money , yaitu menerapkan  sistem  pembayaran  cashless alias nontunai, dalam hal ini menggunakan kartu E-Toll . E-Toll merupakan  bentuk kerjasama  antara  PT.  Jasa  Marga  (Persero) dengan  lima  bank  besar  yakni  Bank Mandiri,  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI), Bank  Negara  Indonesia  (BNI),  Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Central
Asia  (BCA)  Bayar  tol  dengan  kartu  e- Money,  yaitu  menerapkan  sistem  pemba- yaran cashless alias nontunai, yakni meng- gunakan  kartu e-Money .  Nantinya,  peng- guna  jalan  tol  tak  perlu  repot  lagi  me- nyiapkan  uang  tunai  untuk  membayar  tol. Cukup sediakan kartu e-Money yang sudah terisi  saldo.  Penerapan e-Toll ini  akan sangat terasa dengan berkurangnya antrian yang  ada  pada  gerbang  tol,  semakin  cepat mengantri.  Pelayanan  pembayaran  tol secara  elektronik  ( e-Toll )  akan  diterapkan secara serentak pada hari Selasa tanggal 31 Oktober  2017  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  PUPR  Nomor  16/PRT/M/2017 tentang  Transaksi  Tol  Non  Tunai  di  jalan tol. Pemerintah secara resmi akan member- lakukan  penggunaan  uang  elektronik  di gerbang  tol  secara  penuh.  Pelaksanaan  pe- layanan  pembayaran  tol  secara  elektronik akan  sangat  mempermudah  masyarakat secara umum.
Berawal dari  masalah  dan keluh kesah dari  khalayak  masyarakat  dari  setiap daerah  tentang  keluhan  kemacetan  yang panjang  dan  bisa  memakan  waktu  lama, proses  pengembalian  uang  yang  membu- tuhkan  waktu,  sehingga  terjadi  penum- pukkan  pengguna  jalan  tol.  Hal  ini  lah menjadikan  Humas  PT  Jasa  Marga  menso- sialisasikan E-Toll  Card bagi  pengguna yang  tunai  dan  dapat  beralih  menggu- nakan media non tunai.
Lingkup  Peraturan,  Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai, Waktu Penerapan, Persyaratan  Teknis,  Pengelolaan  Transaksi Tol  Nontunai,  Pengawasan  dan  Pengen- dalian.  Cara  negara  memanfaatkan  kema- juan  teknologi  informasi  adalah  dengan
menggiatkan  Sosialiasai  tentang  Gerakan Nasional  Non  Tunai  (GNNT).  Gerakan Nasional  Non  Tunai  yaitu  program  atau gerakan  yang  di  canangkan  Pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mengurangi transaksi  menggunakan  uang  tunai,  se- hingga  diharapkan  berangsur-angsur  ter- bentuk  masyarakat  yang  lebih  meng- gunakan  pembayaran  non  tunai  dalam kegiatan ekonomi ( E-Money ).
Terkait  persoalan  karyawan  jelang pemberlakuan  100%  nontunai  dijalan  tol, sama  sseperti  BUJT  lainnya.  Bapa  Yudi menegaskan bahwa Jasa Marga melakukan Pemutusan Hubungan Kerrja (PHK) sebagaimana  yang  sering  disampaikan sebagai dampak diberlakukannya program pemerintah tersebut.
Sebagai  bentuk  antisipasi  terhadap pengurangan SDM yang berdampak kebijakan  elektronifikasi,  menurut  bapa Yudi,  Jasa  Marga  telah  menyiapkan  pro- gram  Alih  Profesi  ( A-Life ).  Program A-life menyediakan  lebih  dari  900  formasi dikantor  Pusat  Jasa  Marga,  cabang,  anak perusahaan  atau  menjadi  entrepreneur yang  dapat  dipilih  oleh  para  karyawan yang ingin mengubah haluan karirnya Mengacu kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka konsumen  masih  diberi  kebebasan  untuk membayar  secara  tunai  maupun  nontunai. Dengan  demikian,  konsumen  tidak  akan dirugikan,  selama  Undang-undang  Mata Uang masih mengatur tentang uang logam dan uang kertas.
Operator  tol  atau  siapapun  yang menolak  pembayaran  secara  tunai  dengan menggunakan  mata  uang  Rupiah  dapat
dijerat  dengan  pasal  pidana  dengan ancaman  1  (satu)  tahun  kurungan  dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.  Demikian  diatur  dalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Pengecualian  apabila  uang  rupiah  yang diserahkan  diragukan  keasliannya,  diluar itu,  tidak  ada  alasan  menolak  atau  mela- rang  pembayaran  memakai  uang  tunai. Mengapa demikian, karena Undang- undang  ini  mewajibkan  setiap  transaksi yang  mempunyai  tujuan  pembayaran  atau untuk  menyelesaikan  kewajiban  atau transaksi  keuangan  diwilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) Nmenggunakan  mata  uang  Rupiah  (Pasal 21 ayat (1)).
Dalam  kaitannya  dengan  asas al- hurriyyah sama  dengan  artinya  kebebasan mudah  difahami  bahwa  setiap  orang  atau individu,  rakyat  memiliki  hak  kebebasan dalam  berpendapat.  Dalam  ekonomi  Islam kebebasan  merupakan  hal  yang  esensial karena  sah  atau  tidaknya  akad  terletak pada  kebebasan  untuk  meneruskan  atau tidak aktifitas ekonomi tersebut. Kebebasan yaitu dibingkai dengan tauhid yang artinya tidak bebas sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan yang diberikan oleh Allah.
Setelah  menganalisis  maslahat  dan mafsadat  bagi  konsumen  dan  pemerintah terhadap e-toll card maka terlihat pada tabel diatas  bahwa e-toll card  membawa  kemas- lahatan  dari  sisi  konsumen  yaitu,  praktis (tidak  perlu  membawa  uang  tunai), mengurangi  kemacetan  digerbang  tol, kartu e-toll mudah  digunakan,  tidak  perlu repot  menghitung  uang  kembalian,  meng-
hemat  waktu  antrian,  menghemat  peng- gunaan  kertas  yang  dapat  mengancam kerusakan  lingkungan.  Tetapi  dari  waktu yang  sama  juga  memberikan  mafsadat yaitu,  susah  cek  saldo,  transaksi  tol  harus cashless ,  kurangnya  sosialisasi  tentang kebijakan e-toll harus  menggunakan  non- tunai, harga pertama membeli kartu mahal, kartu  berjenis  unregistered,  jika  kartu hilang  maka  uangnya  pun  akan  hilang, tidak adanya kebebasan dalam melakuikan transaksi cash atau cashless ,  tidak  mengerti cara cek saldo, adanya biaya isi ulang kartu ( Top-up ),  program  GNNT  yang  memaksa untuk menggunakan e-money , dampak dari GNNT menibulkan PHK sektor industri.
Kemudian  bukti  pemerintah  dalam kemaslahatannya yaitu, praktis (tidak perlu menyiapkan uang kembalian), mengurangi kemacetan  digerbang  tol,  terhindar  dari bahaya  uang  palsu,  berkurangnya  biaya cetak  uang,  mendorong  investasi  baru pada  bidang  jasa  keuangan,  keuntungan dari  biaya  isi  ulang  ( Top-up ).  Bentuk kemafsadatannya yaitu, kurangnya Sosiali- sasi  Pemerintah  tentang  Peraturan  tran- saksi  nontunai  dijalan  tol,  adanya  pro  dan kontra  dari  masyarakat  tentang  peraturan transaksi  nontunai  dijalan  tol.  Kesim- pulannya  bahwa  maslahat  dan  mafsadat terhadap  transaksi  nontunai  dijalan  tol, lebih  memberikan  maslahat  daripada mafsadat.  Jadi  pada  dasarnya  program pemerintah  itu  telah  memberikan  jalan keluar  pada  permasalahan  kemacetan dijalan  tol,  walaupun  pada  waktu  yang sama mengurangi kebebasan pengguna.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap Peraturan  Menteri  PUPR  No.  16/PRT/M/ 2017  tentang  Transaksi  Tol  Nontunai Dijalan  Tol,  penulis  akhirnya  dapat  mena- rik kesimpulan sebagai berikut:
Lahirnya  Peraturan  Menteri  PUPR No.16/PRT/M/2017  tentang  Transaksi  Tol Nontunai  Dijalan  Tol,  merupakan  upaya untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang transparan,  partisipatif  dan  juga  mengem- bangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang  berbasis  (menggunakan)  elektronik dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. E- Toll diharapkan  membuat  pengguna  jalan
tol  aman,  akurat,  praktis,  dan  lebih  cepat. Tapping  dengan  kartu  kurang  dari  3  detik berbeda  dengan  tunai  bisa  lebih  dari  7 detik.  Apalagi  jika  ada  kembalian  uang. Sementara  dari  sisi  operator,  bakal  terjadi efisiensi  dalam  biaya  operasi  gerbang  tol, costhandling ,  risiko  uang  palsu,  dan  tidak perlu menyiapkan uang kembalian.
Transaksi  nontunai  dijalan  tol,  lebih memberikan  maslahat  daripada mafsadat . Jadi  pada  dasarnya  program  pemerintah itu  telah  memberikan  jalan  keluar  pada permasalahan kemacetan dijalan tol, walaupun pada waktu yang sama mengurangi kebebasan pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhurriyyah , http://handokoaji.wordpress.com ,
Ali, Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Jumanatul ‘Ali. 2005. Al- Quran dan Terjemahan . Bandung: Departemen Agama RI.
Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Aprianiza,  Humaerah .  Perjanjian  Kerjasama  Pengembangan  Sistem  Pembayaran : http://Anisisyuridis.com/
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Penerbit Rineka Cipta.
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Penerbit Renika Cipta.
Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj Abdul Hyyie al-kattani et,al, juz 5. Jakarta: Gema Insani.
Bank Mandiri, Tbk “Transformasi Bank Mandiri” http://bankmandiri.co.id/ corporate/,
Basyir,  Ahmad  Azhar.  2000. Asas-Asas  Hukum  Muamalat .  Yogyakarta:  Bag  Penerbit  Fak Hukum UII.
Biscom, Aponex 2008; Dari cash ke non cash http://apcnex2008/2008/coverage.com//
Bisri, Cik Hasan. 2003. Peraturan Penyusunan Rencana Penelitian  dan Penulisan Skripsi. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
Dewan  Syariah  Nasional,  Fatwa  DSN  MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  tentang  Janji (Wa’ad) dalam transaksi keuangan dan Bisnis Syariah. https://dsnmui.or.id/produk/fatwa//
Dewi, Gembala. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Djamil,  Fathurrahman.  2012.  Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika.
Djazuli, Acep. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih . Jakarta: PT Raja Persada.
Efendi,Satria. 2005. Ushul Fiqh . Jakarta: Prenada Media.
GNNT, http://www.gerakannasionalnontunai.com/
Hariri,  Wawan  Muhwan.  2011. Hukum  Perikatan  Dilengkap  Hukum  Perikatan  Dalam Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.
Hasil wawancara dengan Bapak Susilo selaku Kepala Gerbang Tol Pasteur
Hasil wawancara dengan Bapak Usep selaku General Manager TCM PT.Jasa Marga.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Yudi  Gunawan  selaku  KSPT  (Kepala  Shift  Pengumpul Tol)
Janwari, Yadi. 2005. Asuransi Syariah . Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Karim,  Adiwarman  A.  2011. Bank  islam : Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Cet  IV.  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government Kemenkominfo http://kominfo.go.id/ , Koto, Alaiddin. 2004. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih . Jakarta: Raja Grafindo Persada Mardani, 2013. Ushul Fiqh . Jakarta : Rajawali Pers.
Mas’adi, Ghufran A. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Miru, Ahmadi. 2013. Hukum Kontrak Bernuansa Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanuddin.  2017. Fiqh  Muamalah  Maliyyah  Akad  Jual Beli.  Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Muhammad  Azzam,  Abdul  Aziz.  2014. Fiqh  Muamalat . (Sistem  Transaksi  dalam  Islam) . diterjemahkan Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah.
Muslich, Ahmad Wardi. 2013. Fiqh Muamalat , Cet II. Jakarta : Amzah.
Nurhayani, Neng Yani. 2015. Hukum Perdata. Bandung: CV Pustaka Setia.
Pasal  1  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
Pasal  2  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
Pasal  3  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
Pasal  7  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  No.16/PRTM/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol
Penjelasan  Atas  Peraturan  Bank  Indones  ia  Nomor  11/12/PBI/2009, Tentang  Uang Elektronik .
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009/Tentang  Uang  Elektronik  ( Elektronik  Money ).Praja, Juhaya S. 1995. Filsafat Hukum Islam . Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM.
Rivai.  Veithal  dkk.  2001. Bank  and  financial  Instituation  Management .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
SA, Romli. 1999. Muqaranah Mazahib Fil Usul . Jakarta: Gaya Media Pertama.
Subekti, R. 2014. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Jakarta: Balai Pustaka.
Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers.
Suma,  Muhammad  Amin.  2004. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DSAP, Perihal Uang Elektronik
Syafei, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.
Transaksi e-toll di tol Jasamarga, http://tribunnews.com
Undang-undang No 11 tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
Undang-undang No.7 Tahun2011 tentang mata uang
UU  Nomor  23  Tahun  2011  Pasal  1  angka  2  UU RINo.23Tahun  2011  tentang  Zakat,  Infaq dan Shodaqoh.
Zaydan, Abdul Karim. 2009. Ushul Fiqh . Surabaya: Arloka.