## HUKUM ISLAM DAN HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA, SERTA ISU-ISU MENARIK TERHADAP PERKEMBANGANNYA (SEBUAH STUDI KOMPARATIF)

## Hidayat bin Muhammad
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-Mail: hidayat@um.edu.my
Abstract: In generally, the law of proof used in civil law by Indonesian Justice does not violate the law Islam. However there are certain spaces that need to be repaired. By it to further explore the Indonesian Civil Law, the author tried to comparated the Indonesian Civil Law with Islam law. This is considered important because of changes in society caused by the change of time, space, science, technology and others can give more or less influ- ence the civil rules of evidence of this. Number of evidence used in civil law officially and by law are limited, namely: letters, testimony, presumption, recognition and oath. Sticking with this opinion, the evidence in Islam is not tertbatas with the principle of what can be to deliver justice there he was allowed to be taken. In contrast to the evidence used in Indonesia are adhered to the principle of a closed and limited system.
Keywords: Evidence, Islam Law, Civil Law, Evidence in Islam is not limited
Abstrak: Secara umum, undang-undang pembuktian yang digunakan dalam hukum perdata oleh Peradilan Indonesia tidak menyalahi hukum Islam. Meskipun demikian, masih ada ruang-ruang tertentu yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu untuk lebih mendalami hukum Perdata Indonesia, penulis mencoba untuk meng- koparasikannya dengan hukum Islam. Hal ini  dianggap penting karena perubahan yang terjadi di maIslamat yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, sains, tekhnologi dan lain-lain dapat memberikan pengaruh sedikit banyaknya kepada hukum pembuktian perdata ini. Jumlah alat bukti yang terpakai dalam hukum per- data secara resmi dan menurut undang-undang adalah terbatas yaitu: surat, kesaksian, anggapan, pengakuan dan sumpah. Berpegang dengan pendapat ini, maka alat bukti dalam Islam adalah tidak tertbatas dengan prinsip apa saja yang dapat untuk memberikan keadilan maka ia dapat digunakan. Berbeda dengan alat bukti yang dipakai di Indonesia yang berpegang dengan prinsip sistem tertutup dan terbatas.
Kata Kunci : Pembuktian, Hukum Islam, Hukum Perdata, alat bukti dalam Islam tidak terbatas

## Pendahuluan
Dari pembacaan penulis, secara umum un- dang-undang pembuktian yang digunakan da- lam hukum perdata oleh Peradilan Indonesia tidak menyalahi hukum Islam. Bagaimanapun masih ada ruang-ruang tertentu yang perlu
diperbaiki. Oleh itu untuk lebih mendalami hukum Perdata Indonesia ini, Penulis coba mencari perbedaan dan persamaannya dengan hukum Islam. Ini bertujuan untuk penambah- baikan terhadap undang-undang ini sekiranya terdapat kekurangan dan ketidak seimbangan
di dalamnya. Ini  dianggap penting karena pe- rubahan yang terjadi di maIslamat yang dis- ebabkan oleh perubahan waktu, tempat, sains, tekhnologi dan lain-lain dapat memberikan pengaruh sedikit banyaknya kepada hukum pembuktian Perdata ini.

## Perbedaan antara Hukum Pembuktian Perdata dan Hukum Islam

## A. Aspek Jumlah Alat Bukti yang Terpakai
Jumlah alat bukti yang terpakai dalam hukum perdata secara resmi dan menurut undang ada- lah terbatas yaitu: Surat, kesaksian, anggapan, pengakuan dan sumpah. 1 Dibandingkan den- gan hukum Islam, berasaskan pendapat Ibn Qayyim yang menyatakan apapun yang boleh menzahirkan keadilan adalah merupakan dalil dan keterangan. Berpegang dengan pendapat ini, maka alat bukti dalam Islam adalah tidak tertbatas dengan prinsip apa saja yang dapat untuk memberikan keadilan maka ia diboleh- kan untuk diambil. Berbeda dengan alat bukti yang dipakai di Indonesia yang berpegang dengan prinsip system tertutup dan terbatas. 2
Bagaimanapun dari sekian banyak alat- alat pembuktian yang disebutkan para ulama, adalah dapat dikategorikan kepada dua golon- gan yaitu yang disepakati dan tidak disepaka- ti. Alat pembuktian yang disepakatipun para ulama juga berbeda pendapart tentang jum- lahnya. Pembuktian yang dijalankan melalui shahadah dan iqrar semua ulama tidak ber- beda pendapat tentangnya. Dengan arti kata semua ulama menerimanya sebagai alat yang dapat membantu hakim di mahkamah ketika membuat perbicaraan.
Adapun alat bukti yang disepakati oleh
1  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 dan Pasal 164 (HIR) juga Pasal 284 (RBg) 2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Ja- karta: Sinar Grafik, 2004), hlm.  555.
ulama tetapi jumlahnya berbeda seperti yang disebutkan oleh Muhammad Mustafa al- Zuhayli dalam kitabnya berjumlah tiga yaitu shahadah, al-yamin dan iqrar . 3 Ulama lain, sekalipun mereka sepakat akan jumlahnya (tiga) tetapi berbeda alat pembuktiannya. Seperti menurut ‘Abd al-Karim Zaydan ianya berjumlah tiga yaitu: iqrar, shahadah dan al- nukul . 4
Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek alat bukti ada tiga macam yaitu shahadah, iqrar dan qasamah . 5 Menurut Dr. Abd al-Rah- man Ibrahim‘Abd al-‘Aziz pula menyatakan bahwa alat bukti yang disepakati berjumlah empat yaitu iqrar, shahadah, al-yamin dan tu- lisan (al-mustanadat al-khatiyyah al-maqtu‘ biha). 6 Sedangkan menurut ensklopedia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kuwait ber- jumlah lima buah yaitu iqrar, shahadah, al- yamin, al-nukul dan qasamah . 7
Adapun selainnya dan alat bukti yang tidak disebutkan di atas maka ulama juga berbeda pendapat tentangnya. 8 Terdapatnya
3 Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 608.
4  ‘Abd al-Karim Zaydan, Nizam al-Qada’ fi al- Shara‘ah al-Islamiyyah, cet. ke-2, (Beirut: Muas- sasah al-Risalah, 1989), hlm.155.
5  Ahmad Ibrahim Bek, Turuq al-Ithbat al-Shar‘iyyah, (Mesir: Maktbah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003), hlm. 42
6  ‘Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, al-Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah, (Mam- lakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Jami‘ah Umm al-Qura, 1989), hlm. 393 7  Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al- Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wa- zarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 233
8  Silakan rujuk kitab-kitab yang menerangkan alat pembuktian yang disepakati yang telah di sebut- kan di atas. Bagaimanapun alat-alat pembuktian yang tidak disepakati tersebut, ulama juga ber-
perbedaan ulama terhadapnya mungkin dis- ebabkan perbedaan masa dimana di zaman Rasulullah dan para sahabat tidak memer- lukan alat pembuktian yang banyak. Ini dis- ebabkan tingkat keimanan dan kesadaran be- ragama pada masa itu masih kuat. Seterusnya di zaman berikutnya dan khususnya sekarang adalah sangat tepat dan sudah waktunya, bila diadakan ijtihad dan kajian yang mendalam dengan menambah alat pembuktian yang di- pakai. 9

## B. Aspek Kesaksian
1. Agama Saksi Sebagaimana telah disebutkan sebe- lumnya bahwa pembuktian dengan saksi merupakan pembuktian yang paling uta- ma dalam kasus-kasus Pidana. Di bawah ini, pembuktian dengan saksi tersebut coba dibandingkan dengan hukum Islam.
Sekalipun pembuktian dengan saksi yang digunakan di Peradilan Agama ter- dapat kesamaan dengan hukum pembuk- tian Islam, tetapi tidak seratus persen sama dengan hukum Islam. Ini karena menurut hukum pembuktian Indonesia siapapun boleh menjadi saksi sedangkan dalam Islam untuk menjadi saksi di mahkamah adalah sangat ketat dan melalui proses dan tahapan yang agak panjang. Dengan kata lain dalam Islam ada terpakai kon- sep kesaksian seumpama undang-undang hukum pembuktian Indonesia tetapi tidak sebaliknya.
Dalam kasus Tabi bin Rua (peng- gugat) melawan Supinah binti Sutikno
beda pendapat tentang penerimaannya. 9 Hamid Muhammad Abu Talib, al-Tanzim al- Qadaiyy al-Islami, (t.tp: Matba‘ah al-Sa‘adah,
1982), hlm. 29. Dan Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, Op. Cit., hlm. 393. Lihat ‘Abd al- Karim Zaydan, Op. Cit. , hlm.155.
(tergugat) yang didaftarkan di Peradilan Agama Jayapura (Irian Jaya), bekas sua- mi menuntut agar lori Toyota Rino dibagi sama dengan Supinah dan harta lain be- liau tidak keberatan dan bersetuju dengan tergugat. Dalam bantahannya, tergugat mengatakan, mobil truk tersebut bukan harta bersama tetapi harta tergugat yang dibeli dengan menggunakan duit keluar- ganya (patungan) dengan tergugat. Un- tuk mengkuatkan hujahnya itu, tergugat telahpun membawa saksi keluarga yaitu ayah dan saudara-saudara kandung tergu- gat sendiri, dimana semuanya adalah be- ragama Kristien. Bagaimanapun majelis hakim menolak para saksi berkenaan dan menyebutkan para saksi yang dibawa oleh tergugat tidak diterima dan ditolak karena mereka adalah saksi keluarga yaitu ayah dan saudara kandung tergugat. Dengan kata lain kesaksian mereka tidak diterima bukan sebab mereka beragama Kristien.
Dalam menjawap dalil-dalil kedua pihak, mejelis hakim mengatakan: me- lihat dari bukti-bukti yang dibawa oleh tergugat, jelas bahawa truk yang menjadi sengketa adalah dibeli pada tahun 1995 sedangkan surat perjanjian antara tergugat dan keluarganya dibuat pada tahun 1996, maka berdasarkan keterangan tergugat dan para saksi keluarga, ini bermakna ketika truk tersebut dibeli, hubungan ke- luarga kedua-dua pihak (suami-isteri) masik baik dan perkawinan mereka masih harmoni. Kemudian pada waktu timbul- nya bibit pertengkaran diantara keduanya maka akhirnya dibuat surat perjanjian tersebut, dengan tujuan sekiranya terjadi perceraian maka status truk tersebut ada- lah jelas.
Adapun isu menarik dalam kasus ini ialah sekalipun di Pengadilan band-
ing, penggugat berhasil meyakinkan ha- kim tentang truk tersebut dan keputusan memihak kepadanya, namun mengenai kelayakan saksi Kristien sebagai saksi tidak dipermasalahkan langsung oleh ma- na-mana pihak.
Dari kasus ini juga dapat diambil satu pengajaran bahwa perundangan Indone- sia khususnya hukum pembuktian yang dipakai di Peradilan Agama, tidak me- wajibkan saksi harus beragama Islam. Ini dikuatkan oleh pendapat seorang hakim Agung, Abdul Manan, mengatakan dalam bukunya bahwa saksi non-muslim diteri- ma kesaksiannya di Peradilan Agama. 10
Merujuk dan mengambil perbandin- gan dengan hukum Islam, dalam hukum syahadah semua saksi yang dibawa ke mahkamah khususnya dalam kasus orang Islam adalah mesti beragama Islam. 11 Ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang sahih yang hanya didapati dari se- orang muslim yang adil. 12 Ini karena, Is- lam meyakini bahwa semua orang Islam itu adalah amanah dan adil terhadap mus- lim yang lain. 13 Bagaimanapun, Ulama tidak sepakat dalam hal saksi yang bukan Islam apakah diterima dalam kasus-kasus keluarga yang beragama Islam. Menu- rut jumhur ulama 14 saksi yang bukan Is-
10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Pre- nada Media Group, 2006), hlm. 254.
11  Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, al-Mudaw- wanah al-Kubra, Jilid ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 21 .
12 Ahmad Mustafa al-Muraghi, al-Muragi, Jilid ke-3, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Baba al-Halabi waawladih, 1946), hlm. 70.
13 Ahmad Fathi Bahnasiyy, Nazariyyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jinaiyy al-Islamiyyah, (Dar al-Syuruq, t.t), hlm. 19.
14 Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah
lam tidak diterima dalam masalah orang Islam, 15 dengan dalil al-Qur’an surah al- Baqarah, ayat: 182 yaitu mimman tardaw- na min al-syuhada’. Juga hadith dalam Sahih Bukhari tepatnya pada topik ‘tidak boleh orang musyrik diminta atau dipang- gil menjadi saksi’, Abu Hurairah meri- wayatkan dari Rasulullah s.a.w. Baginda bersabda la tusaddiqu alh al-kitab.... 16 Bagaimanapun dalam kasus-kasus tertentu, ada Ulama (mazhab Imam Ah- mad) yang membolehkan kesaksian orang ka fi r terhadap orang Islam. Di antaranya dalam perkara wasiat seorang musa fi r yang tidak ada saksi muslim. 17 Sedangkan menurut Imam Malik, tidak boleh kesak- sian orang ka fi r terhadap orang Muslim sekalipun dalam kasus wasiat seperti di atas. 18
2.  Cara Memberikan Kesaksian
Sekalipun istilah yang diberikan ada- lah sama yaitu saksi, tetapi saksi dalam konsep Islam yang memberikan keteran-
al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 128.
15 Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyah, al-Turuq al- Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah, alih ba- hasa Muhammad Jamil (Ghazi Beirut: Matba‘ah al-Madani, 1995), hlm. 470.
16 Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, cet. ke-3, (al-Sa‘udiyyah: Dar al-Salam, 2000), hlm. 213
17 Muhammad bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, al-Mustadrak ‘ala Majmu‘ al-Fatawa Syekh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah, jilid ke-5,
(t.tp: t.p., t.t), hlm. 205. Shams al-Din Abi ‘Abd Al- lah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jaw- ziyyah, I‘lam al-Muwaqq‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), hlm. 172.
18 Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, al-Mudaw- wanah al-Kubra, Jilid ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 21.
gan di mahkamah, dengan saksi dalam is- tilah perundangan Indonesia, sangat jauh berbeda. Di antara perbedaan yang tam- pak dan jelas adalah kebanyakan ulama sepakat bahwa untuk memberikan kesak- sian mestilah menggunakan lafat ashadu 19
ataupun yang sama dengannya. Berbeda dengan perundangan di Indonesia, pene- kanan berkenaan lafaz yang hendak digu- nakan tidak menjadi satu kemestian. Ba- gaimanapun hukum kesaksian Indonesia ini ini nampaknya adalah sesuai dengan pendapat Imam Ibn Qayyim al-Jawzi- yyah. 20 Beliau berkata:
َﺪَ ْﲪَٔا ِم َ َكلا َﺮِﻫﺎ َﻇَو َﺔَﻔﻴِﻨَﺣ ِﰊَٔاَو ُ َّللها ُﻪَ ِﲪَر ٍ ِلكﺎَﻣ َﺐَﻫ ْﺬَﻣ َّنَٔا ْﻞَﺑ ، ُﺪَﻬ ْﺷَٔا ُﻆْﻔَﻟ ِةَدﺎَﻬ َّﺸﻟا ِﺔَّ ِﲱ ِﰲ ُطَ َﱰ ْﺸُﻳ َﻻ ُﻪَّﻧَٔا : ٍﻞَﺒْﻨ َﺣ ِﻦْﺑ َ ِلكَذ َﻮْ َﳓ ﺖْﻌِ َﲰ ْؤَا ،اَﺬَﻛَو اَﺬَﻛ ﺖْﻳَٔاَر ُﺪِﻫﺎ َّﺸﻟا َلﺎَﻗ َﱴَﻣ ُﻪْﻨِﻣ ُﻪُﺗَدﺎَﻬ َﺷ ْﺖَﻧ َﰷ
Merujuk ungkapan Ibn Qayyim di atas, sekalipun ada mazhab yang tidak bersetuju berkenaan amalannya akan tetapi kesaksian di Indonesia adalah tidak menyalahi hukum Islam.
3.  Kasus-kasus yang Membolehkan Kesak- sian
Perundangan Indonesia mengakui bahwa semua keterangan  dengan kesak- sian boleh digunakan kecuali peruntukan- peruntukan yang ditentukan lain oleh undang-undang. 21 Dengan arti kata bahwa
19 Menurut pengarang kitab Badai‘ al-Sanai‘ menggunakan lafaz ashhadu adalah syarat diteri- manya kesaksian, dan menggunakan perkataan selainnya adalah tidak sah. Imam ‘Ala’ al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hanafi, Kitab Badai‘ al-Sana’i‘, jilid ke-6, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986) hlm. 273.
20 Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun, Tabsirah al-hukkam fi usul al-aqdiyyah wa ma- nahij al-ahkam, jilid ke-1, (Kairo: Matba‘ah al- Kulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 223 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seksyen
tidak semua alat bukti saksi dapat digu- nakan menjadi hujah dalam perbicaraan. Seperti untuk mendirikan sebuah perse- roan atau perusahaan hanya disahkan den- gan bentuk Akta Otentik. 22 Agak berbeda dengan pembuktian menurut Islam dima- na pembuktian dengan saksi merupakan keterangan yang mengikat dan juga ter- pakai untuk semua kasus tanpa kecuali. 23
4.  Jenis Kelamin Saksi
Laki-laki atau perempuan bukan syarat menjadi saksi di perundang-un- dangan Indonesia. Ini artinya lelaki atau perempuan adalah sama, perempuan mempunyai kelayakan yang sama dengan laki-laki dalam membuat kesaksian di mahkamah. Sekalipun ada disebutkan da- lam perundangan Indonesia yaitu Kompi- lasi Hukum Islam bahwa, mensyaratkan saksi harus lelaki, tetapi itu bukan syarat memberikan kesaksian di Mahkamah. Syarat saksi mesti laki itu hanya sebagai syarat bagi sahnya nikah. 24 Hal ini mung- kin mesti menjadi keutamaan kepada pihak yang berkecimpung dalam undang- undang syariah di Indonesia untuk mem- buat perubahan. Terutama dalam kasus- kasus berkenaan aurat perempuan, seperti saksi dalam kasus pemerkosaan ataupun pemeriksaan mengenai kedaraan seorang anak perempuan. Walaupun Peradilan Agama tidak mempunyai wewenang un-
1895 menyatakan: pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dengan segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.
22 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
23 Mustafa  al-Zuhayli, Op. Cit., hlm. 134. Dan Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, jilid ke-1, cet. ke-2,
(al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al- Islamiyyah, 1983),  hlm. 236.
24 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 dan 25.
tuk mendengar kasus-kasus Pidana tetapi dengan nasehat para hakim, pengacara dan semua orang yang beragama Islam dalam contoh kasus di atas dapat mem- pengaruhi jalan persidangan. Setidaknya mereka ini memberikan masukan supaya yang menjadi saksi dalam kasus-kasus be- gini di Pengadilan Negeri juga hendaknya perempuan.
Dibandingkan dengan hukum Islam, berkenaan jenis kelamin saksi sangat mengambil berat. Di antara kasus-kasus berat yang tidak boleh dari golongan perempuan menjadi saksi padanya adalah kasus zina, hudud 25 dan qisas 26 dan juga kasus-kasus aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh kaum pria. 27
Setelah melihat hukum pembuktian dengan saksi di antara kedua-dua perun- dangan di atas maka dalam hal ini prak- tek hukum kesaksian di Indonesia sangat jauh berbeda dengan hukum Islam. Oleh itu untuk mencapai tujuan penghakiman yang baik maka semua pihak dituntut un- tuk bekerja sama dan lebih terbuka untuk menerima pembaharuan.
25  Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Naysaburi, al-Ijma‘, cet. ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, (‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 89.
26 al-Imam Shaikh Abi Bakr bin ‘Ali bin Muham- mad bin Haddad al-Yamaniyi, al-Jawharah al- Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, jilid ke-2, (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t.), hlm. 325-326. Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Nasr al-Marwaziy, Ikhtilaf al-Ulama’, alih baha- sa al-Sayyid Subhi al-Samiraiyi, (Beirut: ‘Alam al-kutub, 1985), hlm. 283.
27 Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Idris al- Shafi‘iyi, al-Umm, jilid ke-8, alih bahasa Rif‘at Fawzi ‘Abd al-Mutallib, (t.tp: Dar al-Wafa’ li al- Taba‘ah wa al-Nashar wa al-Tawzi‘, 2001) hlm. 117.

## 5. Bilangan Saksi
Dalam UU Indonesia tidak men- erima saksi yang hanya satu orang, ini dengan Pasal 169 HIR dan KUHP Pasal 1905. Sedangkan dalam Islam, menurut jumhur ulama, untuk menjaga kemaslaha- tan umat, seorang hakim boleh menerima kesaksian hanya satu orang pada kes-kes selain hudud. 28 Malahan Rasulullah s.a.w. pernah membuat keputusan dalam satu kasus berkenaan harta dengan mengguna- kan keterangan seorang saksi dan sumpah pendakwa. Ibn ‘Abbas meriwayatkan: anna Rasul Allah SAW qada bi yamin wa syahid. 29
Bilangan dan juga penentuan jenis kelamin saksi-saksi, Ulama telah mem- bincangkannya dengan panjang lebar da- lam kitab-kitab al-qada’. 30 Hal ini telah dibahagikan ke dalam dua bahagian, yaitu hak Allah dan hak manusia. Kasus-kasus yang berhubungkait dengan hak Allah dapat dikategorikan kepada tiga kelom- pok yaitu pertama kasus zina hanya dapat diputuskan dengan empat orang laki-laki yang adil. 31 Selain itu, menurut al-Hasan
28 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Firasah, alih baha- sa Salah Ahmad al-Samraiy, (Baghdad: Matba‘ah Izman, 1986), hlm. 62
29 Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, cet. ke-3, (al-Sa‘udiyyah: Dar al-Salam, 2000), hlm. 1491
30 Abu al-Husayn Yahya bin al-Khayr bin Salim al- ‘Imrani al-Shafi‘iy al-Yamaniy, al-Bayan fi Mad- hhab al-Imam al-Shafi‘iy, jilid ke-13, alih bahasa Qasim Muhammad  Nuri, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 324-330. Lihat Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jaw- ziyyah, I‘lam al Muwaqq‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996) hlm. 172-175.
31 Satu riwayat menyatakan, Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab pernah memukul sekumpulan orang yang telah membuat kesaksian zina tetapi jum- lahnya tidak cukup empat orang saksi. Sila lihat
al-Basri, dalam kasus pembunuhan menu- rut beliau hanya jatuh dengan sekurang- kurangnya empat orang saksi. 32 Kedua, kasus-kasus yang berhubungkait den- gan hak Allah seperti minum arak, mur- tad maka ianya hanya boleh diputuskan dengan kesaksian dua orang lelaki. Ke- tiga, kasus-kasus yang meliputi hak Al- lah (al-iqrar bi al-zina) maka dalam hal ini ada dua pendapat: yaitu dapat disabit- kan dengan dua orang laki-laki karena merupakan pengakuan dan juga dapat di- jatuhkan hukumnya dengan empat orang saksi laki-laki dalam kasus zina. Adapun kasus-kasus yang berhubungan dengan manusia maka ianya dapat dibagi kepada beberapa bahagian. Pertama, kasus-kasus mengenai harta, seperti jual-beli, pinjam- meminjam, jaminan, perampokan dan sebagainya maka ianya dapat diputus- kan dengan kesaksian dua orang laki-laki ataupun seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Kedua, kasus-kasus selain harta seperti nikah, talak, rujuk, hudud, qisas 33 dan sebagainya maka ianya tidak jatuh dengan kesaksian seorang laki-laki
al-Shaikh al-Imam Abi al-Mahasin ‘Abd al-Wa- hid bin Isma‘il al-Ruyani, Bahr al-Madhhab, alih bahasa Ahmad ‘Izzw ‘Inayah al-Damshiqi, Jilid ke-12, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turab al-‘Arabiy/i, 2002), hlm. 133.
32  Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mu- hammad bin Qudamah al-Hanbaliy, al-Mughniy, jilid ke-12, cet. ke-3, alih bahasa ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy dan ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, (Sa‘udi: Dar ‘Alam al- Kutub, 1997), hlm. 229. Lihat Abi Bakr Muham- mad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Naysaburi, al-Ijma‘, cet. ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, (‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 89.
33 al-Imam Shaikh Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniy, al-Jawharah al-Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, Jilid ke-2, (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t.), hlm. 325-326.
dan dua orang perempuan. Akan tetapi ianya hanya boleh dijatuhkan hukumnya dengan kesakain dua orang laki-laki.
Adapun satu orang saksi maka boleh digunapakai dalam melihat anak bulan Ramadhan, ini adalah pendapat mazhab Sya fi ‘i dan Hanbali. 34 Sedangkan menu- rut mazhab Hana fi pula ia sah dengan satu orang saksi sekiranya ada ‘illah di lang- it. 35 Sedangkan menurut mazhab Maliki, ia hanya sah dengan dua orang saksi yang adil. 36
6.  Kesaksian yang Tidak Diterima
Menurut hukum acara Indonesia ada pihak-pihak tertentu yang boleh menarik diri menjadi saksi. 37 Ini menandakan ada ruang-ruang tertentu kepada seseorang yang semestinya layak menjadi saksi untuk menyembunyikan kebenaran dan keadilan. Sedangkan dalam Islam tidak ada peluang seperti ini. karena menurut Islam sebagaimana yang dijanjikan oleh Islam bahwa menjadi saksi adalah peker- jaan yang sangat mulia apa lagi tidak ada orang yang keluar untuk menjadi saksi pada masalah-masalah tertentu. Maka dalam hal ini menjadi wajib kepada ses- eorang yang mengetahui dan menyaksihi perkara tersebut untuk tampil menjadi saksi, sesuai dengan fi rman Allah yang 34 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy, Op.,Cit, hlm. 250. Lihat Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid ke-2., alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy, (t.tp: ‘Alam al- Kutub, t.t.), hlm. 127.
35 Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, al-Mabsut, jilid ke-3., alih bahasa Khal- il Muhyi al-Din al-Mays, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1989), hlm. 139
36  Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, al-Mudaw- wanah al-Kubra, jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 266-267.
menyebutkan la taktumu al-shahadah. 38
Salah satu tujuan kehakiman menu- rut Islam adalah untuk menegakkan kea- dilan. Kemudian menegakkan keadilan adalah tanggungjawap semua orang tanpa pandang bulu sekalipun akibat kesak- sian yang akan dibuat itu akan memberi- kan pengaruh yang tidak baik untuk diri sendiri adalah digalakkan untuk dibuat. Di sinilah perbedaan diantara hukum yang dibuat oleh manusia dengan hukum yang dibuat oleh Yang Maha Adil. Kalau falsafah pembuktian dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan sedangkan undang-undang Indonesia belum seratus persen melaksanakan falsafah ini. Den- gan kata lain, seorang notaries, saudara, (keluarga) maka bagi mereka ini dibole- hkan untuk menutupi rahasia rekan-rekan dan saudara mereka. Inikah yang dinama- kan keadilan? 39 Permasalahan ini pernah diangkat oleh M. Yahya Harahap yaitu seorang pakar undang-undang Indonesia yang tahu dan sadar akan ketidak adi- lan dan kelemahan yang di bawa oleh undang-undang ini. Beliau menghendaki agar Pasal-Pasal yang tidak adil ini hen- daknya dihilangkan. 40
Untuk mendapatkan keterangan yang sahih dan kuat dari saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian, seorang hakim diberikan otoritas penuh untuk mempelajari dan mencari latar belakang saksi. Dalam hal ini HIR Pasal 172 me- nyatakan: “…dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah ha- kim memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara ke- saksian-kesaksian itu;… akan cara hidup,
38 Al-Baqarah (2): 283 39 HIR: 146, RBg: 174 40 M. Yahya Harahap, Op. Cit ., hlm. 670-672
kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam maIslamat sekitarnya dan secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi….” Hakim dalam men- cari maklumat latar belakang kehidupan saksi diupayakan untuk mencarinya baik melalui lawan sengketanya ataupun me- nanyakan sendiri kepada saksi tersebut. Usaha-usaha yang demikian juga ada dis- ebutkan dan dibahas secara luas dalam Is- lam. Menurut hukum pendakwaan dalam Islam hal ini disebut tazkiyah al-syuhud. 41 Sekalipun ianya ada persamaan iaitu un- tuk mencari maklumat yang sebenar dari- pada saksi namun dalam Islam ianya dia- tur lebih mendetil dan  rahasia.
7. Kekuatan kesaksian
Menurut Islam, alat bukti yang pal- ing kuat adalah kesaksian 42 dan juga pen- gakuan 43 tetapi dalam hukum perdata In- donesia alat pembuktian yang paling kuat adalah surat. Bagaimanapun meletakkan alat bukti surat di Indonesia sebagai nom- bor pertama sebagai alat bukti yang pal- ing kuat adalah diakui dan disetujui oleh DR. Muhammad Mustafa al-Zuhayli. Malahan beliau menambahkan, ini juga telah dipakai oleh beberapa Negara Islam seperti Egypt dan Syria. 44
Dalam hukum Pidana Indonesia pula
41 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyum al-Jawziyyah, al-Turuq al- Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah, alih ba- hasa Nayif bin Ahmad al-Hamad, (Jeddah: Dar al-‘Alam wa al-Fawaid, t.t), hlm. 534.
42 Abd al-Karim Zaydan, Ibid, hlm. 163.
43 Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid ke-6, cet. ke-2, (al-Kuwait: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al- Islamiyyah, 1983)  hlm. 48.
44  Muhammad Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al- Madaniyyah wa al-Ahwal al-Shakhsiyyah, (Bei- rut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 228.
alat bukti yang paling kuat dan urutan pertama adalah kesaksian. 45 Prinsip ini adalah sama dan sesuai dengan hukum Islam 46 di mana dengan kesaksian ses- eorang yang telah memenuhi syarat dan kritera sebagai saksi yang diterima dalam Islam adalah mengikat seorang hakim un- tuk membuat keputusan berdasarkan kes- aksian tersebut.

## C. Aspek Pengakuan
1. Pengertian Pengakuan
Pengakuan menurut hukum acara Indonesia adalah agak unik. Seseorang yang dijadikan sebagai saksi dalam per- bicaraan dan kesaksian yang dibuatnya itu adalah dibenarkan oleh mana-mana pihak yang bertikai maka contoh ini juga dikategorikan sebagai pengakuan. Ini dapat di lihat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi, 47 dimana tuntutan penggugat yaitu bekas suami di- terima dan talakpun dijatuhkan (talak satu bain kubra). Kemudian yang tergugat (be- kas isteri) tidak setuju dengan keputusan tersebut, dia kemudian banding ke Penga- dilan Tinggi Agama Bandung. Keputusan
45  Kitab Undang-Undang Hukum Acar Pidana (KU-
HAP) Pasal 184. Tapi dalam Islam untuk men- jadi saksi di sesebuah perbicaraan adalah sangat ketat dan memerlukan waktu. Ini bertujuan untuk menghasilkan kesaksian yang sebenar dan bukan kesaksian palsu.Tetapi prakteknya di Indonesia untuk menjadi saksi jauh lebih mudah dan tidak memerlukan banyak prosedur dan syarat yang ketat.
46 al-Baqarah ayat 282 dan hadith Nabi SAW, al- bayyinah ‘ala al-mudda‘i wa al-yamin ‘ala man ankar. Lihat juga Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid ke-1, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 236.
47 Putusan Mahkamah Agung , Nomor 387 K/
AG/2010.
Pengadilan Agama Sukabumi itu akhitnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan penggugat (bekas suami) pihak yang dikalahkan.
Selanjutnya bekas suami telah pergi ke Mahkamah Agung (memohon kasasi) dan meminta kasusnya dibicarakan lagi. Di Mahkamah Agung pemohon kasasi cuba mengangkat isu pengakuan yang tergugat terhadap kesaksian para saksi keluarga yaitu ayah dan ibu Tergugat. Pemohon telah memberi hujah bahwa pengakuan kedua-dua saksi sepatutnya diterima dan mengikat karena di buat dihadapan majelis hakim. Beliau telah mengambil pendapat Yurisprudensi Mah- kamah Agung No. 546 K/Sip/1983 dan No. 3459 K/Sip/1984 yang mengatakan, “Pengakuan yang disampaikan di muka Hakim adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum”. Namun semua hujah-hujah pemohon ditolak oleh Mah- kamah Agung dan telah memberikan keputusan dengan menyokong keputusan Peradilan Tinggi Agama Bandung. 48
Cara memberikan pengakuan ini di lihat dari kaca mata Islam adalah agak sedikit berlainan. Ini karena merujuk ke- pada takrif pengakuan yang dibuat oleh para Ulama, menyatakan bahwa yang dinamakan pengakuan adalah suatu pen- gakuan yang datang dan dibuat oleh pihak yang mengaku (al-muqirr) . Pengarang kitab al-Ikhtiyar li Ta‘lil al-Mukhtar mis- alnya telah mentakrifkan pengakuan se- bagai berikut:
َﺐْﻠَﻗ ُﻦ ُﻜ ْﺴَﻴَﻓ ٌﺖِﺑ َثا ٌّﻖ َﺣ ِﻪِﺑ ُﺮَﻬ ْﻈَﻳ ِّﺮِﻘُﻤْﻟا َﻦِﻣ ٌرِدﺎ َﺻ ٌفاَ ِﱰْﻋا
48 Lihat Ibid , hlm. 6-7 dan 11-12.

## ِلكَذ َﱃِٕا ُ َله ِّﺮَﻘُﻤْﻟا
Pengakuan yang datang daripada orang yang membuat pengakuan atau al-muqirr, dengan adanya pengakuan itu maka nyatalah hak (ke- pada siapa ia diberikan) oleh itu  tenanglah hati al-muqirr lah disebabkan pengakuan itu. 49
Juga dalam kitab al-Fatawa al-Hindi- yyah yang terkenal dengan al-Fatawa al- ‘Alam Ghiriyyah juga menyebutkan:
ِﻪ ِﺴْﻔَﻧ ﲆﻋ ِ ْﲑَﻐْﻠِﻟ ِّﻖ َﺤْﻟا ِتﻮُﺒُﺛ ﻦﻋ ٌرﺎَﺒ ْﺧٕا ُراَﺮْﻗِٕ ْﻻا
Iqrar adalah suatu pemberitahuan tentang hak orang lain terhadap dirinya. 50
Pandangan Ulama lain yang berbe- za mazhab dengan yang di atas. Seperti Imam al-Sharbayni dan al-Ramli men- takrifkan pengakuan sebagai berikut:
ِﱪ ْﺨُﻤْﻟا َﲆَﻋ ٍﺖِﺑ َثا ٍّﻖ َﺣ ْﻦَﻋ ٌرﺎَﺒ ْﺧٕا
Suatu pemberitahuan tentang sabitnya satu hak terhadap orang yang membuat kenyataan terse- but. 51
49  ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, al-Ikhtiyar li Ta‘lil al-Mukhtar, Jilid ke-2, alih bahasa Shaikh Mahmud Abu Daqiqah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 127. Lihat  Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wajiz,
(Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah: Wizarah al- Tarbiyyah wa al-Ta‘lim, 1994), hlm. 615.
50 Lihat al-‘Allamah al-Hummam Mawlana Shaikh Nizam, al-Fatawa al-Hindiyyah al-Ma‘rufah al- Fatawa al-‘Alamghiriyyah fi Mazhab al-Imam al-A‘zam Abi Hanifah al-Nu‘man, Jilid ke-4, Tashih ‘Abd al-Latif Hasan ‘Abd al-Rahman, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 170
51 Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al- Sharbayni, Mughni al-Muhtaj ilaMa‘rifah al- Ma‘ani al-Fazi al-Minhaj, jilid ke-2, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), hlm. 308. Lihat Shams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, Nihayah al- Muhtaj  ila Sharh al-Minhaj ,  Jilid ke-5, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1992), hlm. 64
Semua takrif di atas menunjukkan bahwa pengakuan itu dilafazkan oleh orang yang bersangkutan. Bukan ses- eorang (orang lain) yang membuat pen- gakuan bahwa ada hak si Pulan kepada seseorang. Ini karena pengakuan yang dipakai di Peradilan tersebut lebih me- mudahkan seseorang untuk membuat pe- nipuan disebabkan kesilapan oleh pihak lawan. Terlebih-lebih lagi sekiranya di antara pihak yang bersengketa tidak mengikuti dari awal apa yang didakwa- kan dan diperkatakan oleh para pihak. 2.  Kekuatan Alat Bukti Pengakuan
Penyenaraian pengakuan di bab ini tidaklah mengikut urutan sebagaimana di sebutkan dalam undang-undang. Ianya di letakkan setelah alat bukti saksi oleh Penulis hanya karena menurut Islam ia adalah alat bukti yang paling kuat. Ini disetujui oleh Ibn Rushd. Menurut beliau, iqrar wajib diambil sekiranya ia dibuat dengan jelas (tiada paksaan). 52
Pengakuan (iqrar) merupakan alat bukti yang paling kuat sama seperti ke- saksian dan juga kekuatannya sebagai salah satu keterangan, ulama semua sepa- kat. Berbeda dengan hukum pembuktian Indonesia, pengakuan masih menjadi khilaf dikalangan para pakar undang-un- dang. Sebagian (Profesor Subekti) men- gatakan pengakuan tidak tepat dijadikan sebagai alat bukti. 53 Alasannya kata Pro- fessor itu adalah dengan diakuinya apa yang yang didakwakan oleh seseorang itu menyebabkan pihak pendakwa dibebas-
52 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Mu- hammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubiyy, Bi- dayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, jilid ke-2, cet. ke-6, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982), hlm. 471.
53 Abdul Manan, Op. Cit., hlm.  258
kan daripada memberikan pembuktian. Menurut Profesor Subekti, semua yang membuat dakwaan mesti memberikan bayyinah, samada ada pengakuan atau tidak. Sedangkan dalam Islam apabila pengakuan sudah dibuat oleh terdakwa atas apa yang dituntut oleh Penggugat be- rarti permasalahan atau perbicaraan sele- sai. Ini karena menurut Islam pengakuan yang telah dibuat itu sudah menjadi ket- erangan yang kuat untuk memberikan keputusan sesuatu hukum.
3. Syarat-syarat Pengakuan Sebagaimana telah disebutkan dia-
tas bahwa perundangan Indonesia tidak mengambil penekanan yang serius berkenaan syarat alat bukti pengakuan. 54 Dibandingkan dengan al-iqrar dalam Islam, para Ulama telah membincang- kannya dengan panjang lebar. Di antara syarat-syarat diterimanya sebuah pen- gakuan menurut Ulama adalah berakal, mukallaf, 55 tidak terhalang untuk mem- buat pengakuan (ghair al-mahjur), tidak ada tohmah, tidak dipaksa (al-taw‘), 56
orang yang membuat pengakuan adalah tahu akan yang diakuinya. 57
54 Adapun syarat penerimaan alat bukti pengakuan menurut perundangan Indonesia adalah ianya harus dibuat di hadapan hakim. Ini diatur dalam pasal 1923, 1925 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga pasal 174 (HIR).
55 Sebahagian Ulama menggunakan perkataan mu- kallaf, rujuk Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahu- ti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid ke-5, alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy/i,
(t.t.p., ‘Alam al-Kutub, t.t.), hlm. 391.
56 Imam al-Ramli menggunakan perkataan lain iaitu
‘la yasihhu iqrar mukrih’, Shams al-Din Muham- mad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shi- hab al-Din al-Ramli, Nihayah al-muhtaj ila Sharh al-Minhaj, Jilid ke-7, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1992), hlm. 71.
57 ‘Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kassani al-
4.  Hak Memberikan Pengakuan
Menurut perundangan Indonesia pengakuan datang setelah di dahului oleh dakwaan. Juga ianya harus dibuat di mah- kamah. Dengan arti kata sekiranya tiada seorangpun yang datang membuat tuntu- tan di mahkamah berkenaan satu barang seperti jam tangan yang berada di tangan seseorang. Maka barang tersebut diang- gap milik yang memegang jam tangan tersebut sekalipun ianya diperoleh mela- lui jalan yang tidak sah. Dalam Islam ses- eorang yang mau membuat pengakuan tidak perlu menunggu orang lain datang membuat dakwaan barulah dia membuat pengakuan dan membagi hak orang terse- but. Juga seseorang yang sadar akan aki- bat mengambil hak orang lain maka tidak perlu menunggu dan datang ke mahkamah dan menyerahkan barang yang dia ambil tersebut kepada yang berhak. Oleh itu alat bukti pengakuan adalah sah sekalipun tidak ada pertikaian berlaku dan tidak ada orang yang ditarik sebagai pihak lawan. 58 5.  Praktek Pengakuan di Pengadilan Konsep pengakuan dalam Islam dan juga penggunaanya adalah agak berlainan dengan di Indonesia. Ini dapat di lihat ke- pada, akibat dari pengakuan yang dibuat oleh para pihak yang bertikai. Menurut Is- lam pengakuan yang dibuat oleh seseorang akan mendamaikan dan menyejukkan hati al-muqirr lahu (orang yang menda- pat pengakuan). Ini dapat di lihat daripada takrif al-iqrar yang disebutkan oleh ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud (seorang
Hanafi, Kitab Bada’i‘ al-Sanna’i‘ fi Tartib al-
Syara’i‘, cet. ke-3, Jilid ke-7, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 222-223.
58 al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad al- Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, cet. ke-2,
(Damshiq: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 395
Ulama Hana fi ) sebagai berikut:
َﺐْﻠَﻗ ُﻦ ُﻜ ْﺴَﻴَﻓ ٌﺖِﺑ َثا ٌّﻖ َﺣ ِﻪِﺑ ُﺮَﻬ ْﻈَﻳ ِّﺮِﻘُﻤْﻟا َﻦِﻣ ٌرِدﺎ َﺻ ٌفاَ ِﱰْﻋا ِلكَذ َﱃِٕا ُ َله ِّﺮَﻘُﻤْﻟا
Pengakuan yang datang dari al-muqirr, den- gan zahirnya pengakuan itu sabitlah hak maka merasa tenanglah hati al-muqirr lah disebab- kan pengakuan itu. 59
Di lihat dari takrif di atas maka di- antara tujuan pengakuan adalah untuk menenangkan hati orang-orang yang ber- tikai. Dikaitkan dengan pengakuan yang dibuat oleh yang bersengketa di Peradilan ternyata kesan dari pengakuan itu tidak dapat di jumpai. Ini dapat di lihat dari ka- sus yang sudah dibicarakn dan putusan sudahpun dijatuhkan oleh majelis Hakim dengan berasaskan alat bukti pengakuan. Tetapi masih banyak yang tidak berpuas hati dan kemudian banding ke Mahkamah yang lebih tinggi. Ini bermakna, walaupun perkara tersebut diputuskan berdasarkan alat bukti pengakuan tetapi sebenarnya itu bukanlah pengakuan yang ikhlas yang datang daripada hati nurani pembuatnya. Juga karena pengakuan yang di dapat oleh hakim lebih kepada pemaksaan dan sedikit ada unsur-unsur helah.
Dari beberapa kasus yang telah dibaca oleh Penulis ternyata yang dika- takan pengakuan kebanyakannya kesim- pulan yang dibuat sendiri oleh hakim dari tanya-jawap di masa proses perbicaraan. Oleh karena tidak puas hati dengan hujah dan kesimpulan yang dibuat oleh hakim tersebut maka tidak sedikit yang telah membuat banding.
59 ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, Op. Cit., hlm.127. Lihat  Mujamma‘ al-Lughah al-
‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wajiz, (Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al- Ta‘lim, 1994), hlm. 615.
Ini dapat di lihat dalam perkara pembahagian warisan, Uki Lati Papu- tungan bin Lati Paputungan (Penggugat) melawan Hagi Lati Paputungan dkk. 60 Gugatan Penggugat terhadap salah satu lot tanah (no. 5.4) sebagai harta pening- galan si mati adalah tidak diterima oleh Hakim tingkat pertama. Tetapi Tergugat membantah dakwaan Penggugat terhadap sebidang tanah (5.4.)  tersebut sebagai ta- nah pusaka si mati. Maelis Hakim telah berhujah bahwa berasaskan keterangan saksi Tergugat dan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat maka tanah (5.4.) adalah bukan harta warisan si mati. 61
Dalam kasus ini, Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa Penggu- gat telah membuat pengakuan berasaskan kesaksian yang dibuat oleh saksi yang dibawa oleh Tergugat. Pada hal Pemohon tidak ada melafazkan sendiri ‘pengakuan’ tersebut, tetapi hanya orang lain (saksi dari Tergugat) yang membuat keterangan kesaksian.

## D. Aspek Alat Bukti Sumpah
1.  Pihak yang Bersumpah Sumpah merupakan alat bukti yang unik khusus di Indonesia. Selain digu- nakan di Mahkamah Syariah juga ianya dipakai di Peradilan Negeri. Tetapi da- lam kasus tertentu, sumpah di Mahkamah Syariah adalah berbeda dengan Peradilan
60 Lihat Putusan Pengadilan Agama Kotamabagu No. 70/Pdt.G/1996/PA.Ktg. Lihat juga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 02/ Pdt. G/1997/PTA.Mdo. Lihat juga Putusan Mah- kamah Agung Nomor 315/K/AG/1997. Lihat De- partemen Agama (2002), Yurisprudensi Peradi- lan Agama, hlm. 147-293.
61 Lihat Departemen Agama, Yurisprudensi Peradi- lan Agama, 2002, hlm. 198.
lain. Dengan arti kata, sumpah yang di- maksud di Pengadilan Agama dalam ka- sus cerai adalah berbeda dengan makna sumpah secara umum. Ini karena yang dimaksud dengan sumpah dalam gugatan perceraian adalah bersumpah laknat di- antara dua pihak yaitu suami dan isteri. 62
Dalam pengertian ini maka sumpah terse- but tidak berlaku di Peradilan Negeri. Di bawah ini akan dibahas berkenaan sump- ah secara umum yang dipakai di Pengadi- lan Agama juga Pengadilan Negeri.
Perundangan Indonesia tidak mem- berikan de fi nisi terang apakah itu sump- ah. Maksud sumpah dalam hukum Pem- buktian Indonesia hanya dikenal melalui takrif yang dibuat oleh para pakar perun- dangan Indonesia. 63 Sumpah di Peradi- lan Indonesia tidak mengenal sistem apa yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. bahwa pembuktian dibebankan kepada pendak- wa dan sumpah atas pihak yang di dakwa. Tetapi dalam praktek di mahkamah, sia- papun boleh di arahkan untuk bersumpah. RBg Pasal 182 menyebutkan:
Bila dasar gugatan dan pembelaan yang dia- jukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada ke- mungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jaba- tannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah ...
Pasal 182 di atas bermaksud, sekiran- ya seseorang yang membuat dakwaan tidak dapat membuktikan dakwaannya juga yang kena dakwa tidak dapat mem- buktikan keberatannya terhadap dak-
62 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 126. Li- hat juga Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989,
Pasal 88 ayat (1)
63 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Ac- ara Perdata, cet. ke-2, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004), hlm. 94-95
waan tersebut maka menurut Pasal 182 ini, Hakim akan membebankan kepada sesiapa sahaja menurut pilihannya untuk bersumpah. Agak berbeda dengan hukum Islam, menurut Ibn Farhun, 64 sumpah ada beberapa bentuk. Pertama, sump- ah untuk menolak dakwaan (li daf‘ al- da‘wa) , yaitu dakwaan yang tidak dapat dibuktikan oleh pendakwa maka untuk mena fi kan dakwaan tersebut terdakwa diarahkan untuk bersumpah. Sumpah ini adalah bersesuaian dengan yang disab- dakan oleh Nabi s.a.w. bayyinah kepada pendakwa dan sumpah kepada terdakwa. 65 Kedua, sumpah untuk membenarkan dak- waan (li tashih al-da‘wa), yaitu sumpah yang dibuat oleh saksi. 66 Ketiga, sump- ah pendakwa (al-yamin al-mardudah) , yaitu sumpah yang dikembalikan kepada pendakwa karena yang kena dakwa eng- gan untuk bersumpah (al-nukul) . 67 Keem- pat, sumpah penyempurna (li tatmim al- hukm), yaitu sumpah pembebasan setelah semua keterangan selesai dibuat. 68
Sumpah pemutus (dalam Islam dikenal dengan yamin al-batt ) adalah mengikat, sekiranya ia dibuat maka pihak

## 64 Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun,
Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyyah wa Ma- nahij al-Ahkam, Jilid ke-1, (Kairo: Matba‘ah al- Kulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 157.
65 Imam Shihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman al-Sanhajiy al-ma‘ruf al-Qarafiy, Op.Cit., hlm. 1227. Lihat Khayr al- Din al-Zirikliy, Op.Cit., 2002, hlm. 106.
66 Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mu- hammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op.,Cit., Jilid ke-14, hlm. 132. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad bin Habib al-Mawardiy al-Basariy,
Op.Cit., Jilid ke-17, hlm. 110.
67 Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mu- hammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Ibid, hlm. 233-234.
68 Abd al-Karim Zaidan, Op,Cit., hlm. 204.
lawan dianggap  kalah. 69 Pasal 183, RBg. (3) menyebutkan:
Barangsiapa diminta melakukan sumpah tetapi menolak dan juga tidak mengembalikannya ke- pada pihak lawan, dan juga barangsiapa yang minta agar lawannya disumpah tetapi lawan itu mengembalikan sumpah itu kepadanya namun ditolaknya, harus dinyatakan kalah.
Berpandukan Pasal 183 di atas, maka satu pengajaran dapat diambil bahwa sistem hukum pembuktian di Indonesia adalah sekiranya pihak lawan enggan ber- sumpah maka pihak yang satu lagi akan diperintahkan untuk bersumpah. 70 Ini se- suai dengan mazhab Imam Sya fi ‘i dan Imam Malik, tetapi dengan syarat apabila yang enggan bersumpah tersebut adalah terdakwa (menurut Islam sumpah meru- pakan hak yang kena dakwa). 71
Dari segi konsep, sumpah merupak- an alat bukti yang tidak langsung. Ini ada- lah sesuai dengan pandangan M. Yahya Harahap seorang bekas Hakim dan pakar perundangan Indonesia. Menurut beliau sumpah adalah bukan alat bukti karena ia merupakan indirect evidence. 72 Menurut beliau sumpah itu bukan berbentuk yang dapat di lihat ( fi zikal) sebagaimana tulisan
69  Dalam Islam, jenis sumpah seperti ini ulama ber- beda pendapat.
70 Dalam Islam hakim akan memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah disebabkan pihak yang lain menolak untuk bersumpah. Sedikit berlainan dengan Indonesia, apabila pihak lawan menolak untuk bersumpah dia akan dikalahkan kecuali dia meminta pihak yang satu lagi untuk berbuat yang demikian. Dalam perkara ini sekiranya pihak lawan mau menerima untuk bersumpah barulah pihak yang enggan untuk bersumpah itu dikalah- kan
71 Abu ‘Amr Yusuf bin ‘Abd Allah bin Muham- mad bin Abd al-Barr al-Namiriyi al-Andalusiy, al-Istidhkar, Jilid ke-22, (Beirut: Dar Qutaybah li al-Taba‘ah wa al-Nashr, t.t.), hlm. 70-71
72 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 558
dan kesaksian. Berbeda dengan pandan- gan Hakim Zayd Hansh ‘Abd Allah (se- orang Qadi Mahkamah Tinggi Yaman). Menurut Qadi Yaman ini, ia adalah bayyi- nat mubasharah. Menurutnya 73 adapun keterangan langsung adalah di antara adalah kesaksian, pengakuan, tulisan dan sumpah. Menurut beliau, sumpah dikate- gorikan sebagai alat bukti langsung karena ia terus berkait langsung dengan pertika- ian. Dengan kata lain sekiranya sumpah dibuat maka perbicaraan selesai.
2. Syarat Sumpah
Perbedaan syarat sumpah dengan perundangan Indonesia diantaranya ada- lah dilafazkan dengan lidah, di hadapan majelis hakim 74 dihadiri oleh pihak lawan 75 dan tidak ada keterangan, 76 permintaan salah satu pihak 77 dan perbuatan yang di- lakukan sendiri oleh pihak yang melaku- kan sumpah. 78
Sedangkan syarat sumpah yang dise- butkan oleh Ulama 79 diantaranya: mukal-
73 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”, Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah , Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 119
74 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1929 dan 1944. Lihat HIR, Pasal 158 ayat (1). Bagaimanapun dibolehkan bersumpah di luar mahkamah dengan sebab-sebab dan alasan yang masuk akal. Lihat Pasal 185 (Rbg).
75 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1945 dan Pasal 158 ayat (2) HIR.
76 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1930 ayat (2), Pasal 1941, dan juga Pasal 156 ayat (1) HIR.
77 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1929.
78 HIR Pasal 156 ayat (1), bagaimana pun menurut Pasal 185 (Rbg) menyebutkan bahawa dengan izin hakim dibolehkan mewakilkan sumpah.
79 Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al- Shafi‘i, Jilid 5, Tahqiq Muhammad al-Zuhayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hal. 477.
laf, tidak dipaksa atau kemauan sendiri, 80 sengaja, 81 Islam 82 dan Orang yang ber- sangkutan (tidak boleh diwakilkan), 83
bersumpah dengan nama Allah, tidak al-ifrat (berlebih-lebihan). DR. Mustafa al-Zuhayli menambahkan di antaranya: al-mudda‘a ‘alayh mena fi kan dakwaan Pendakwa, permintaan yang bertikai melalui hakim, bukan sumpah dalam perkara hak Allah seperti hudud dan juga pertikaian yang dibolehkan mengguna- kan alat bukti pengakuan. 84 Kemudian Hhakim, Zayd Hansh ‘Abd Allah (Hakim Mahkamah Tinggi Yaman) menambah- kan syaratnya diantaranya sumpah dibuat di hadapan majelis hakim. 85 Juga Ulama sepakat bahwa tidak boleh dibuat sump-
80 Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op. Cit. ,
hlm. 436
81 Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-
Shafi‘i, Jilid ke-4, alih bahasa Muhammad al-Zu- hayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hlm. 477
82  Ibn Qudamah membolehkan sumpah orang kafir.
Lihat Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op. Cit., hlm. 436. 83 Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 352-353. Bagaimanapun Ulama tidak sepakat berkenaan hal ini, satu pendapat membolehkan dengan beberapa syarat, pendapat yang lain tidak membolehkan. Lihat Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi al- Damsiqi, Rawdah al-Talibin, Jilid ke-8, alih bahasa Shaikh ‘Adil Ahmad a’Abd al-Mawjud dan Shaikh ‘Ali Mu‘awwad, (Mamlakah al- ‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), hlm. 318
84 Mustafa al-Zuhayli, Ibid.
85 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”,
Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 101.
ah sekiranya masih ada alat bukti lain. 86 Dengan kata lain bahwa di antara syarat sumpah adalah tidak ada bukti yang da- pat dihadirkan lagi oleh mana-mana pihak. Shaikh al-Islam Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad al-Haddad al-Yamaniy/i mengatakan dalam kitab beliau:
َلﺎَﻗ اَذٕا ُﺮِﻜْﻨُﻤْﻟا َﻒِﻠْ َﳛ َﻻ ْنَٔا َﺔَﻔﻴِﻨَﺣ ِﰊَٔا ِﻞ ْﺻَٔا ْﻦِﻣ َّنَٔا ِﰲ ُﺔَﻨِّﻴَﺒْﻟا ْﺖَﻧ َﰷ اَذٕا ﺎَّﻣَٔاَو ... 87 ٌةَ ِﴐﺎَﺣ ٌﺔَﻨِّﻴَﺑ ِﱄ : ﻲِﻋَّﺪُﻤْﻟا 88 ﺎًﻋﺎَ ْﲨٕا ْﻒَﻠ ْﺤَﺘ ْـﺴُﻳ ْﻢَﻟ ِ ْﲂ ُﺤْﻟا ِﺲِﻠ ْﺠَﻣ
Membandingkan kedua-dua perun- dangan di atas maka satu pengajaran da- pat diambil bahwa, semua syarat yang diperkenalkan oleh perundangan Indone- sia adalah disebutkan dalam Islam. Akan tetapi tidak semua yang dijadikan syarat sumpah dalam Islam digunapakai dan diamalkan di Peradilan Indonesia.

## Persamaan antara Hukum Pembuktian Perdata dan Hukum Islam

## A. Aspek Makna Pengakuan
Setelah membahas perbedaan diantara hukum pembuktian Indonesia dengan hukum Islam, maka di bawah ini penulis coba mengkaji, bagian-bagian yang manakah dari hukum pembuktian perdata yang sama dengan hu- kum Islam.
Kekuatan alat bukti pengakuan tidak memberi pengaruh kepada orang lain tetapi ia hanya mengikat si pembuatnya saja. Ini adalah berdasarkan kaedah fi qh yang menyebutkan: 89
86  Shaikh al-Islam Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad al-Haddad al-Yamaniy, al-Jawharah al-Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, Jilid ke-2, (Maktabah Haqqaniyyah: Pakistan, t.t), hlm.  311
87 Ibid, 310 88 Ibid, 311 89 al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad al- Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, cet. ke-2,

## ٌةَ ِﴏﺎَﻗ ٌﺔَّﺠ ُﺣ ُراَﺮْﻗِ ْﻻاو ٌﺔَﻳِّﺪَﻌَﺘُﻣ ٌﺔَّﺠ ُﺣ ُﺔَﻨِّﻴَﺒْﻟا
Malahan kaedah di atas juga telah dijadi- kan sebagai satu Pasal dalam Majallah al-Ah- kam al-‘Adliyyah yaitu satu Undang-Undang bertulis yang dibuat berdasarkan mazhab Hana fi pada masan Kerajaan ‘Utsmaniyyah di Turki. 90 Penggunaan pengakuan di Indonesia nampaknya adalah sesuai dengan kaedah ini.

## B. Aspek Bilangan Minimal Saksi
Dari segi jumlah bilangan saksi, terutama berkenaaan dalam perkara harta, mesti disak- sikan sekurang-kurangnya dua orang. Ini dap- at di lihat dalam Kompilsi Hukum Islam Pasal 14 (d), Pasal 24 (2), Pasal 195 (1), (4), Pasal 199 (2) dan (3), Pasal 204 (1), Pasal 218 (1), Pasal 223 (3). Juga dalam Undang-undang lain seperti RBg Pasal 306, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1905 dan  HIR Pasal 169 menyatakan saksi satu orang tidak diterima. Semua Pasal-Pasal di atas adalah sesuai dengan fi rman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 282. 91

## C. Beban Pembuktian
Hukum beracara Indonesia di lihat dari segi siapa yang yang dibebani memberikan pem- buktian adalah lebih kurang sama dengan hu- kum Islam. BW seksyen 1865 menyatakan:
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mem- punyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, di- wajibkan membuktikan adanya hak atau peris- tiwa itu.
(Damshiq: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 395
90 Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah , Pasal 78.
91 Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyah, I‘lam al- Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Ibn Jawziyyah , 1423 H.).
Pernyataan yang sama juga dapat di li- hat dalam HIR Pasal 163. 92 Dari pernyataan ini jelas bahwa untuk mengelakkan dakwaan palsu maka salah satu cara menghindarkan- nya adalah bukti dan keterangan harus dibawa oleh yang membuat dakwaan itu. Rasulullah sebagai panduan dalam hal ini bersabda seki- ra-kira artinya: bukti wajib kepada orang yang mendakwa dan sumpah terletak kepada yang kena dakwa. 93
Bagaimanapun hadith ini tidak digu- napakai selurahnya di Indonesia. Ia hanya dipakai kepada ‘pendakwa’ yang dibebankan untuk membuktikan dakwaannya tetapi sump- ah tidak dijelaskan sebenarnya tanggungan siapa. Sebab merujuk peruntukan-peruntukan yang mengatur berkenaan sumpah, ianya ada- lah wewenang Hakim untuk menunjuk siapa lebih dahulu untuk bersumpah. 94

## D. Aspek Batas Umur Baligh
Syarat saksi di antaranya adalah baligh, menu- rut RBg Pasal 172 ayat 1 menyebutkan bahwa batas umur baligh adalah 15 tahun. Ini arti- nya saksi anak-anak tidak diterima. Namun merujuk Pasal berikutnya yaitu Pasal 173 me- nyatakan saksi anak-anak merupakan inisi- atif sendiri hakim untuk mendengarnya tetapi kekuatannya hanya sebatas penjelasan. Dalam Islam batas umur baligh adalah tidak sama. Melihat perundangan Indonesia yang berpe- gang kepada umur baligh 15 tahun merupakan satu pendapat yang dipelopori oleh jumhur, imam Sya fi ’i dan Ahmad. 95 Sedangkan batas
92 Bambang  Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,
1991), hlm. 44
93 Hadits ini dapat ditemukan dalam  sahih Bukhari kitab syahadah. Lihat Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Op. Cit ., hlm. 207-208.
94 HIR Pasal 156.
95 Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-
umur baligh menurut Abu Hanifah, anak laki- laki 18 atau 19 tahun dan untuk anak perem- puan adalah 17 tahun. Menurut majoriti Ma- likiyah pula baik lelaki maupun perempuan batasnya adalah sama yaitu17 atau 18 tahun.
Sebagaimana telah disebutkan sebel- umnya kesaksian anak-anak adalah diterima tetapi khususus dalam permasalahan yang ter- jadi di antara mereka. 96 Membandingkan ked- ua-dua system perundangan ini, nyata bahwa menurut Islam, semua yang dapat menyokong tercapainya tujuan kehakiman yaitu menegak- kan keadilan adalah tidak ditinggalkan begitu saja.

## E. Pemeriksaan Setempat atau al- Mu‘ayanah
Satu pemeriksaan (Survey) terhadap objek yang didakwakan sebelum keputusan yang mengikat akan dibuat adalah sangat penting untuk dibuat. Oleh karena fungsi dan man- faatnya tidak dina fi kan lagi, sehingga bukan hanya dalam undang-undang 97 disebutkan akan ‘Pemeriksaan Setempat’ (dikatakan se- bagai salah satu alat bukti dalam perundangan di Indonesia) 98 bahkan oleh karena banyaknya aduan dan ketiadakpuasan diantara pihak yang bersengketa, sehingga mau tidak mau Mahkamah Agung mengeluarkan surat arahan
‘Asqalaniy, Fath al-Bari bi Syarh  Sahih al- Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il al- Bukhari, Jilid ke-5, (Riyad: Maktabah al-Mulk Fahad al-Wataniah athna’ al-Nasyar, 2001), hlm. 326-328.
96 Siddiq Hasan Khan, al-Ta‘liqat al-Radiyyah al- Nadiyyah, Jilid ke-3, alih bahasa ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abd al-Hamid, (Saudi: Dar ibn ‘Af- fan, 2003), hlm. 253
97 Ini disebutkan dalam Pasal 153  HIR, juga RBg Pasal 180.
98 Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 273 dan lihat M.
Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Si- nar Grafika, 2003), hlm. 47.
kepada seluruh mahkamah di bawahnya untuk menjalankan hal tersebut.
Di pandang dari hukum Islam ianya tidak bertentangan dan sememangnya ianya patut dibuat sebelum apa-apa keputusan dijatuhkan. Juga tujuannya adalah baik diantaranya untuk menghindarkan tersalah terhadap objek yang didakwakan. Menurut Penulis ianya merupak- an bahagian daripada proses pemeriksaan ter- hadap perkara tersebut yang dikenal dengan istilah al-mu‘ayanah. 99 Dr. Muhammad Mus- tafa al-Zuhayli menyatakan al-mu‘ayanah adalah:
َ ْﲔَﺑ عاَﲋﻟا َﻞَﺤَﻣ ﻪﻨﻴَﻣٔا ﺔ َﻄﺳاَﻮﺑ ْؤَا ﻪﺴْﻔَﻨﺑ ﴈﺎَﻘْﻟا َﺪﻫﺎ َﺸُﻳ ْنَٔا ﻪْﻴﻓ ﺮْﻣَٔ ْﻻا ﺔَﻘ ْﺴﻘ َﺤْﻟا ﺔَﻓﺮْﻌَﳌ ْﲔَﲳﺎ َﺨَﺘُﻤْﻟا
Melihat atau memeriksa tempat yang menjadi pertikaian diantara dua yang bersengketa sama ada qadi itu sendiri ataupun melalui peran- taraan orang yang amanah, untuk memastikan perkara yang sebenar.
Menurut Zayd Hansh ‘Abd Allah, se- orang Hakim Mahkamah Tinggi Yaman, al-mu‘ayanah adalah sangat penting untuk mengkuatkan keyakinan Mahkamah. Beliau menambahkan dengan melihat sendiri tem- pat (objek) perbalahan itu maka hasil kepu- tusan hukumpun akan mencapai yang ter- baik. 100 Dengan kata lain sudah sepatutnya pihak Mahkamah memeriksa dan menganal- isa semua kebenaran apa yang didakwakan oleh kedua-dua pihak. Bukan hanya apa yang disebutkan pihak yang berperkara di majelis pernicaraan tetapi juga letak, jumlah, luas dan lain-lain objek yang didakwakan harus dibuat survey ulang lagi.
99 Mustafa  al-Zuhayli, Op. Cit., hlm. 590. Lihat Nasr Farid Wasil, Nazariyah al-Da‘wa wa al- Ithbat fi Fiqh al-Islami, (Qahirah: Dar al-Syuruq ,
2002), hlm. 160.
100 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”, Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 77-157.
Sekalipun ulama memperkatakan dan membahas berkenaan al-mu‘ayanah tetapi kita-kitab fi qh kebanyakannya tidak menjadi- kannya sebagai salah satu alat bukti. 101 Ini kar- ena di lihat dari segi prakteknya sememangnya ‘Pemeriksaan Setempat’  kurang tepat dikat- egorikan sebagai alat bukti (turuq al-ithbat) kerana ia adalah ahad ijraat al-da‘wa. 102

## Isu-isu Menarik
Setelah dibuat perbandingan antara perun- dangan Indonesia dengan hukum Islam, maka ternyata masih banyak hukum beracara Is- lam yang tidak diambil oleh undang-undang Indonesia. Dalam bahagian ini, Penulis coba mengkaji apakah ada pembuktian lain yang tidak dimasukkan dalam undang-undang In- donesia tetapi sebenarnya dianggap sebagai kategori alat bukti menurut Islam. Ini sebab, daripada pembacaan yang telah dibuat terh- adap perundangan Indonesia, terdapat beber- apa ungkapan yang pada hakikatnya adalah alat bukti yang sangat dominan di bincangkan dalam Islam. Malahan ia merupakan alat bukti penting yang dibuat penekanan oleh para Ula- ma, di antaranya:

## A. Enggan Bersumpah
Secara formal bahwa alat bukti dalam kasus- kasus perdata di Indonesia adalah terbatas. Ini sesuai yang diberikan oleh undang-undang
101  Di lihat dari bilangan alat bukti yang ditawarkan oleh para Ulama tidak ada yang menyebutkan Pemeriksaan Setempat sebagai alat bukti. Mu- hammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jilid ke-8, alih bahasa ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, (al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003), hlm. 23.
102 Mustafa al-Zuhayli, Ibid, hlm. 590.
yang ada. 103 Tetapi sekalipun tidak dinyata- kan dalam perundangan, namun dalam pem- bacaan penulis, ternyata masih ada alat bukti lain yang boleh dikategorikan sebagai alat pembuktian yang berdiri sendiri yang tidak digembor-gemborkan oleh para peneliti atau- pun penulis undang-undang. Sekalipun hanya diselipkan dalam Pasal berkenaan sumpah, namun dipandang dari hukum Islam ianya merupakan satu alat bukti yang selalu dibahas dengan panjang lebar oleh para ulama dalam perundangan Islam. Pada Pasal 156 (3) HIR, disebutkan:
Barang siapa yang dibebani untuk mengu- capkan sumpah menolak melakukannya atau menolak mengembalikannya atau juga barang siapa yang telah membebankan sumpah itu kepada pihak lawan akan tetapi oleh pihak la- wannya pengucapan sumpah itu dikembalikan kepadanya ternyata menolak untuk bersumpah sendiri, maka ia harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah. 104
Merujuk Pasal 156 (3) di atas, dari per- katan ‘menolak melakukannya’ adalah dapat dimasukkan sebagai salah satu alat bukti. Ini kemudian di penghujung dari Pasal tersebut dapat di lihat kesan daripada perkataan terse- but dengan dinyatakan ‘pihak yang kalah’. Dari pernyataan di atas dapat diambil pen- gajaran bahwa sesorang yang enggan untuk bersumpah setelah di perintahkan oleh Hakim untuk berbuat yang demikian maka dia dinya- takan sebagai pihak yang kalah.
Di lihat dari sudut perundangan Islam, ketentuan ini merupakan satu alat pembuktian yang dikenal dengan nukul al-yamin. Keeng-
103 HIR Pasal 164, Rbg Pasal  284 dan BW, Pasal 1866.
104 Pernyataan ini adalah hampir sama dengan yang disebutkan dalam kitab al-Mawsu‘ah al- Fiqhiyyah . Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid ke-41, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 361
ganan untuk bersumpah merupakan satu pembuktian penting dalam Islam. Sekalipun Indonesia tidak memasukkan nukul al-yamin menjadi salah satu alat bukti dalam hukum pembuktiannya namun dalam praktek setiap perkara ia telah digunakan secara luas di Pera- dilan.

## B. Undian atau al-Qar‘ah
Dalam perundangan Indonesia tidak ada me- nyebut bahawa al-qar‘ah merupakan alat buk- ti. Tetapi secara tidak sadar telahpun menggu- nakan undian ini sebagai salah satu asas untuk membuat keputusan di mahkamah. Misalnya, pada situasi derajat pembuktian di antara para pihak adalah sama juga kemaslahatan yang akan dijatuhkan kepada kedua-dua pihak ada- lah sama maka disunatkan 105 untuk dibuat un- dian. Ini dapat di lihat dalam kasus Sanggup a/p Tarigan (Penggugat) melawan Badan Ke- naziran Masjid (tergugat). 106 Penggugat telah menuntut nazir Masjid Masiah al-Ikhlas untuk merobohkan Masjid dan sekolah yang ada di tanah sengketa karena ia merupakan hak milik Penggugat yang di dapat dari pemberian Hjh. Masiah kepada Penggugat (hibah).
Pihak Nazer (Terguggat) telah memban- tah tuntutan tersebut dan telah membuat jawa- pan:
1.  Akta hibah yang disebutkan dan dibawa oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan adalah sebenarnya bukan akta hibah (karena for- mulir untuk membuat akta hibah bukan begitu). Surat yang dibawa oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan yang dibuat oleh
105 Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ah- mad al-‘Aynay, ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, Jilid ke-13, alih bahasa ‘Abd Allah Mahmud Muhammad ‘Amar, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 79.
106 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2842/K/
Pdt/2010
Camat sebenarnya adalah surat pelepasan hak (sebagaimana dinyatakan dalam su- rat tersebut, ‘APH’ yaitu Akta Pelepasan Hak, dengan ganti rugi).
2.  Juga dalam surat yang dibawa oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan disebutkan di muka surat 2 sebelah bawah, “Bidang tanah tersebut dalam akta hibah ini un- tuk diwakafkan untuk kepentingan umat Islam sebagai pengelolanya ialah yang menerima hibah”.
a.  Dengan pernyataan bahwa tanah itu sebenarnya untuk diwakafkan maka yang berkompeten membuat sijil wakaf adalah Kantor Urusan Agama yaitu KUA. Karena itu yang berhak untuk mendengar dan menilai Akta wakaf itu adalah Mahkamah Syariah bukan Pengadilan Negeri Medan.
b. Akta No. 27/3/APH/MTT1983 tanggal 30 Mei 1983 yang dijadikan sebagai surat sokongan kepada dakwaannya oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan ditanda tangan tetapi tidak dicantumkan nama (bermakna ia adalah palsu). Oleh itu pihak Badan Kenaziran Masjid telah mengadukan hal ini ke pihak polisi untuk memastikan siapakah yang membuat surat berkenaan (surat Polisi: LP/321/ K.19/VIII/2000, tanggal 1 Ogos tahun 2000). Perbuatan memalsukan dokumen merupakan kesalahan pidana karanenya pihak Badan Kenaziran Masjid sedang membawa kasus tersebut ke Polsek Medan Sunggal untuk dibuat dakwaan di Pengadilan Negeri.
c. Juga pada halaman surat satu bernombor, 27/3/APH/MTT1983 tersebut dikatatakan, “Diwakafkan/ melalui S.K. NO. 72/3/0097/83
tanggal 3 September 1983”, Juga ianya tidak ditanda tangan. Oleh itu menurut Badan Kenaziran Masjid, pihak Polisi harus mencari siapa yang membuat surat berkenaan. Karena ianya tidak logik disebabkan: (1) Akta itu dibuat pada bulan September sedangkan Hjh. Masyiah (pemberi hibah) meninggal 3 bulan sebelumnya yaitu 23 Juni 1983. (2) Pada Akta berkenaan jugs terdapat cap jari, karena itu pihak Polisi harus membuat penyidikan siapakah yang membuat cap jari tersebu; apakah cap jari itu kepunyaan orang yang hidup ataupun sudah meninggal. Ini karena ketika kematian  Hjh, Masyiah di dapati atau terdapat tinta stempel pada jari-jarinya.
Di Mahkamah Agung kasus ini di da- pati bahwa kekuatan pembuktian kedua-dua pihak adalah sama. Ini di  lihat daripada para Hakim (tiga orang) yang mendengar kasus inipun berbeda pendapat. Salah seorang Ha- kim (H.M.Imron Anwari) menolak hujah- hujah tergugat (Nazer Masjid). Oleh karena para hakim berbeda pendapat menilai kasus ini, mereka kemudian telah membuat undian pendapat siapakah yang terbanyak. Maka da- lam undian tersebut di dapati dua hakim (Dr. Artidjo Alkostar dan Dr. Mohammad Saleh) memihak kepada tergugat (Nazer Masjid). Kedua-dua hakim tersebut bersetuju bahwa tanah yang dihibahkan oleh pemberi hibah adalah tanah wakaf untuk kegunaan orang Is- lam. Pemakaian pengundian (dissenting opin- ion) dalam perundangan Indonesia adalah disebutkan dalam prosedur Undang-undang Pidana. Undang-undang ini menyatakan seba- gai berikut:
Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat
kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.  Putusan diambil dengan suara terbanyak b.  Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih ada- lah pendapat hakim yang paling mengun- tungkan bagi terdakwa. 107
Dari kasus di atas dapat diambil satu pen- gajaran bahwa pengundian dalam system pe- rundangan di Indonesia adalah dikenal seka- lipun ia tidak dinyatakan dalam perundangan sebagai alat bukti. Tetapi agak sedikit berbeda bahwa yang dimaksud dengan (dissenting opinion) adalah perbedaan pendapat terhadap dalil-dalil yang di bawa oleh para pihak.
Adapun dalam prakteknya, jumlah Hakim dalam mendengar satu kasus di Mahkamah adalah berbeda-beda. Setiap perbicaraan har- us didengar oleh Hakim yang berjumlah gan- jil yaitu satu, 108 tiga, 109 lima, 110 tujuh ataupun sembilan orang. 111 Dalam membuat keputu-
107 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Pasal 182 ayat (6).
108  Dalam kasus anak-anak di bawah umur, jumlah hakim yang mendengar kasus ini adalah satu orang. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak, Pasal 11 ayat (1).
109  Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1). Lihat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 40 ayat (1).
110  Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 32 ayat (2)
111  Mahkamah Konstitusi jumlah hakim yang men- dengar sesebuah perkara berjumlah sembilan orang, kecuali dalam keadaan tertentu maka yang akan membicarakan kasus tersebut ber- jumlah tujuh orang. Ini bermakna jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kasus-kasus yang didengar di Mahkamah lain. Tetapi jum- lahnya mesti ganjil, ini bertujuan untuk menge- lakkan dari pada sama kuat ketika hendak memberikan putusan terhadap sesuatu kasus.
san, semua hakim akan ditanya pendapat mer- eka. Keputusan majelis hakim akan diambil berdasarkan kemuwafakatan. Sekiranya kata sepakat tidak dapat diambil dari semua hakim maka akan diadakan voting. Pendapat terban- yak merupakan keputusan mahkamah, tetapi sekiranya dengan  cara ini juga tidak dapat dilakukaan maka diadakan pengundian. Pen- gundian di sini yaitu dengan melalui pemili- han pendapat yang mana yang lebih memihak kepada yang kena dakwa maka itulah yang menjadi hasil keputusan majelis hakim.

## C. Ta‘arud al-Bayyinat
Ta‘arud al-Bayyinat adalah keterangan yang dibuat oleh yang bersengketa adalah sangat susah untuk menyatukannya, 112 ini karena ket- erangan keduanya saling berlawanan. Dengan arti lain bahwa salah satu pihak dapat meng- hadirkan bukti seumpama bukti yang dibawa oleh pihak yang satu lagi. Apabila terjadi ka- sus yang sama seperti ini maka Hakim me- merlukan pemerhatian dan penghayatan yang sangat mendalam. Ini karena para waktu itu keterangan kedua-dua pihak di lihat sama- sama benar. Oleh itu para ulama telah mem- bahas masalah ini dengan panjang lebar.  ‘Ali al-Zila‘iy/i al-Hana fi y/i 113 misalnya telah men- takrifkannya dengan: ِﻦْﻴَﺘ ﱠﺠ ُﺤ ْﻟﺍ ُﻞُﺑﺎَﻘَﺗ (Berlawanan dua hujah/ keterangan).
Takrif lain, yang lebih panjang daripada
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 ten- tang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4). 112  Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid ke-5, alih baha- sa Muhammad Amin al-Dinnawiy, (t.tp: ‘Alam al-Kutub, t.t), hlm. 344
113 Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy al- Hanafiy, Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq ,
Jilid ke-5, (Misr: Matba‘ah al-Kubra al-Amiri- yyah, 1315 H), hlm. 178.
di atas ialah:
ْؤَا ىَﺮ ْﺧُٔ ْﻻا ُﻪْﺘَﺘَﺒْﺛَٔا ﺎَﻣ ِﻲْﻔَﻨِﺑ ﺎَ ُﳘاَﺪ ْﺣِٕا َﺪَﻬ َﺸَﺗ ْنَٔا : ﺎَﻤُﻬ ُﺿُرﺎَﻌَﺘَﻓ ِﺲ ْﻜَﻌْﻟ ِبا Ta‘arud adalah salah satu dari kedua yang ber- tikai saling membantah apa yang didakwa oleh yang lain atau sebaliknya. 114
Di bandingkan dengan Peradilan Perdata Indonesia, sekalipun ta‘arud tidak disebutkan dalam hukum pembuktiannya namun dalam contoh kasus sebelumnya yaitu Nyonya Sang- gup a/p Tarigan (Penggugat) melawan Badan Kenaziran Masjid (Tergugat). 115 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa keteran- gan di antara Penggugat dan Tergugat di Mah- kamah Agung adalah hampir sama. Sehingga majelis Hakim terpaksa bermusyawarah un- tuk mencari keputusan di antara tiga orang Hakim yang mendengar kasus tersebut. Ini karena ketiga-tiga Hakim mempunyai penila- ian dan pendapat yang yang berbeda berke- naan perkara ini.

## D. Istifadah
Salah satu cara mendapatkan maklumat ada- lah melalui pendengaran. Melalui pendenga- ran juga dapat menghasilkan keterangan yang diubah menjadi bukti yang boleh dihadirkan di mahkamah. Keterangan melalui pendengaran ini di dalam kitab-kitab fi qh disebut dengan al-istifadah. Sebagaimana alat lain, ia meru- pakan pembuktian tidak langsung atau ghair al-mubasharah yang mana Ulama berbeda pendapat mengenai penggunaannya dalam peradilan. Para Ulama sepakat untuk mengam-
114  Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Muham- mad bin ‘Abd Allah bin Muhammad Ibn al-Mu- flih al-Hanbaliy, al-Mubdi‘ Sharh al-Muqni‘, Jilid ke-8, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 269
115 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2842/K/
Pdt/2010
bil keterangan ini dalam kasus berkenaan nas- ab dan al-wiladah. 116 Sedangkan selain dalam kedua-kedua perkara tersebut Ulama tidak sepakat. 117 Menurut Mazhab Hanbali, dibole- hkan menggunakan keterangan al-istifadah dalam masala perkawinan, wakaf, pemerde- kaan dan lain-lain. 118 Dalam praktek Penga- dilan Agama Indonesia yang mempunyai we- wenang mendengar permasalahan keluarga Islam adalah mengambil al-istifadah sebagai salah satu hujah untuk membuat keputusan, sekalipun dalam undang-undang ia tidak din- yatakan sebagai salah satu alat bukti. Ini da- pat di lihat dalam kasus wakaf yaitu Ijudin Tau fi killah melawan Hj. Komaruddin bin Hj. Anwar dkk. 119
Menurut saksi Sali bin Sairin (92 ta- hun), Dadat Muhammad (41 tahun) dan Hj. Utomi Bustomi (65 tahun), mereka menga- takan, bahwa berita tanah yang diperikaikan itu sebagai tanah wakaf  adalah sudah men- jadi berita umum dan diketahui oleh orang ramai. Komen hakim, pesan secara turun temurun tentang wakaf yang tidak ada surat tanda wakaf adalah diterima dan sah menurut hukum. Ini sesuai dengan Yurisprudensi Mah- kamah Agung tanggal 25 November 1975 No. 239 K/Sip/1873, yang menyatakan bahwa “apabila peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, akan tetapi berdasar- kan pesan turun temurun, sedang saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu sudah tidak ada dan telah meninggal dunia, maka dari pesan turun temurun itulah dapat dinilai sebagai keterangan saksi”.
116  Abu al-Qasim ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Samnaniy, Rawdah al-Qada’ wa Tariq al-Na- jah, Jilid ke-1, alih bahasa Salah al-Din al-Nahi,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984). 117  ‘Abd al-Karim Zaydan, Op. Cit., hlm. 174-175.
118 Ibid 119 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, hlm.
5.

## Penutup
Sekalipun banyak undang-undang Indone- sia yang berasal dari pada undang-undang klasik peninggalan bangsa Eropa, tetapi ba- gaimanapun tidak dina fi kan ada di beberapa segi ianya perlu dikekalkan. Pengkekalan ini perlu di buat karena ia tidak berlawanan den- gan hukum Islam dan dari sudut-sudut tertentu ia unik yang perlu dijaga.
Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, putusan para hakim da- lam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta ditambah dengan minimal dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepa- da seorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia mem- peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Ini dapat di lihat dalam kasus Taharudin (Penggugat) melawan Firma Medan Jaya. 120 Penggugat adalah perantara diantara bank dengan pengusaha  untuk peminjaman uang. Setelah diminta beberapa kali, pihak tergugat (Firma Medan Jaya) enggan untuk memba- yarnya hutangnya. Akibatnya Pemohon harus membayar keterlambatan bayaran tersebut kepada syarikat Primkopad. Karena tidak ada penyelesaiannya, penggugat telah membuat dakwaan di Pengadilan Negeri Medan. Dan putusan memihak kepadanya, dan mengarah- kan pihak tergugat untuk membayar hutang- hutang tersebut.
Tergugat kemudian tidak puas hati den- gan putusan itu dan telah banding ke Pengadi- lan Tinggi Negeri Medan. Akhirnya Putusan banding lebih memihak kepada pihak tergu- gat dan memutuskan membatalkan keputu-
120 Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/ Sip/1973, hlm. 276
san Pengadilan Negeri Medan. Oleh kerana tidak puas dengan keputusan tersebut peng- gugat asli telah membuat kasasi ke Mahka- mah Agung. Di Mahkamah Agung penggugat dapat membuktikan dakwaaannya tersebut dan memberikan putusan bahwa tergugat asal adalah bersalah dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah.
Dintara hujah dan dalil-dalil menolak dakwaan itu ialah tergugat 2 telah mengelu- arkan chek atas nama tergugat 3. Alasan ini telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Negeri Medan.
Dalil-dalil tergugat ini bagaimanapun tidak cukup, karena Hakim Mahkamah Agung menyatakan satu surat saja tanpa dikuatkan dengan keterangan lain adalah tidak diterima. Juga karena menurut surat kuasa No. 40 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 1968 bahwa ter- gugat 2 hanya dapat membuat peminjaman duit untuk kepentingan tergugat 3 kepada bank dengan syarat disetujui oleh Direktur Firma Medan Jaya.
Juga yang agak menarik dalam perun- dangan Indonesia adalah berkenaan jumlah alat bukti yang digunakan di mahkamah dan perkara-perkara tertentu. Sekalipun di Peradi- lan perdata pemakaian alat bukti adalah terba- tas tetapi dalam kasus-kasus berat atau pidana maka pemakaian alat-alat bukti adalah tidak di batasi.

## Bibliogra fi

## Literatur
‘Abd al-Karim Zaydan, Nizam al-Qada’ fi al- Shara‘ah al-Islamiyyah, Cet. Ke-2., Bei- rut: Muassasah al-Risalah, 1989. ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, al- Ikhtiyar li Ta‘lil al-Mukhtar, Jil. Ke-2., Ta‘liqat: Shaikh Mahmud Abu Daqiqah,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Per- data di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Prenada Media Group, 2006. Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, al- Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Jami‘ah Umm al-Qura, 1989.
‘Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, al- Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Jami‘ah Umm al-Qura,
1989.
Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al- Mundhir al-Naysaburi, al-Ijma‘, Cet. Ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, ‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999.
Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, al-Ka fi , Jil. Ke-6., alih bahasa ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin, Hajr li al-Taba‘ah wa al-Nashr wa al-I‘lan, ttp.
Abi al-Mahasin ‘Abd al-Wahid bin Isma‘il al-
Ruyani, Bahr al-Madhhab, alih bahasa Ahmad ‘Izzw ‘Inayah al-Damshiqi,  Jil.
Ke-12, Beirut: Dar Ihya’al, 2002.
Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyum al-Jawziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al- Syar‘iyyah aw, alih bahasa Nayif bin Ah- mad al-Hamad, Jeddah: Dar al-‘Alam wa al-Fawaid, t.t.
Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy/i, al-Mughniy, Jil. Ke-14, Cet. Ke-3, Tahq- iq ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al- Turkiy/i dan ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, Sa‘udi: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Nasr al-Mar-
waziy, Ikhtilaf al-Ulama’, alih bahasa al-Sayyid Subhi al-Samiraiy/i, Beirut: ‘Alam al-kutub, 1985.
Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Idris al-
Sha fi ‘iy/i, al-Umm, Jil. Ke-8., alih ba- hasa Rif‘at Fawzi ‘Abd al-Mutallib, ttp., Dar al-Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Nashar wa al-Tawzi‘, 2001.
Abu ‘Amr Yusuf bin ‘Abd Allah bin Mu- hammad bin Abd al-Barr al-Namiriyi al-Andalusiy/i, al-Istidhkar, Jil. Ke-22,
Beirut: Dar Qutaybah li al-Taba‘ah wa al-Nashr, t.t.
Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-
‘Asqalaniy, Fath al-Bari bi Syarh  Sa- hih al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Jil. Ke-5, Riyad:
Maktabah al-Mulk Fahad al-Wataniah athna’ al-Nasyar, 2001.
Abu al-Husayn Yahya bin al-Khayr bin Salim al-‘Imrani al-Sha fi ‘iy/i al-Yamaniy/i, al- Bayan fi Madhhab al-Imam al-Sha fi ‘iy/i, Jil. Ke-13, alih bahasa Qasim Muham- mad  Nuri, Beirut: Dar al-Minhaj, 2000. Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al- Qurtubiyy, Bidayah al-Mujtahid wa Ni- hayah al-Muqtasid, Jil. Ke-2., Cet. Ke-6., Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy/i, al-Wajiz
fi Fiqh al-Imam al-Sha fi ‘iy/i, Jil. Ke-2., alih bahasa ‘Ali Mu‘awwid e.t., Beirut: Shirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam,
1998.
Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badi-
yy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Sha fi ‘i, Jil. Ke-5, Taqiq Mu- hammad al-Zuhayli , Beirut: al-Dar al- Shamiyyah, 1996.
Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Mu- hammad bin ‘Abd Allah bin Muhammad
Ibn al-Mu fl ih al-Hanbaliy/i, al-Mubdi‘ Sharh al-Muqni‘, Jil. Ke-8, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
Abu al-Qasim ‘Ali bin Muhammad bin Ah- mad al-Samnaniy/i, Rawdah al-Qada’ wa Tariq al-Najah, Jil. Ke-1, Tahqiq: Salah al-Din al-Nahi, Beirut: Muassasah al-Ri- salah, 1984.
Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Damsiqi, Rawdah al-Talibin, Jil. Ke-8, Tahqiq: Shaikh ‘Adil Ahmad a’Abd al- Mawjud dan Shaikh ‘Ali Mu‘awwad, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003.
Ahmad bin Shaikh Muhammad al-Zarqa,
Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, Cet. Ke-2, Damshiq: Dar al-Qalam, 1989. Ahmad Fathi Bahnasiyy, Nazariyyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jinaiyy al-Islamiyyah, (t.t): Dar al-Syuruq.
Ahmad Ibrahim Bek, Turuq al-Ithbat al- Shar‘iyyah, Misr: Maktbah al-Azhari- yyah li al-Turath, 2003.
Ahmad Mustafa al-Muraghi, al-Muragi, Jil. Ke-3., (Misr: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Baba al-Halabi waawladih, 1946.
‘Ali Haydar khawajah amin afnada, Diraru al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam,
Jil. Ke-1, alih bahasa al-Mahami Fahmi al-Husayni, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.t.
‘Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kassani al-Hana fi , Kitab Bada’i‘ al-Sanna’i‘ fi Tartib al-Islami‘, Cet. Ke-3., Jil. Ke-7., Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986. Al-‘Allamah al-Hummam Mawlana Shaikh Nizam, al-Fatawa al-Hindiyyah al- Ma‘rufah al-Fatawa al-‘Alamghiriyyah fi Mazhab al-Imam al-A‘zam Abi Hani- fah al-Nu‘man, Jil. Ke-4, Tashih ‘Abd al-Latif Hasan ‘Abd al-Rahman, Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000. Al-Imam al-Ha fi z Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah al-Tirmidhiy/i, Sunan al- Tirmidhiy/i, Tahqiq: Muhammad Nasr al- Din al-Albani/i, Riyad: t.t.
Al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad al-
Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah,
Cet. Ke-2, Damshiq: Dar al-Qalam, 1989.
Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian da- lam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Gra fi ka, 1991.
Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ah- mad al-‘Aynay, ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, Jil. Ke-13, Tashih: ‘Abd Allah Mahmud Muhammad ‘Amar, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001. Departemen Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, 2002.
Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy/i al- Hana fi y/i, Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq, Jil. Ke-5, Misr: Matba‘ah al-Ku- bra al-Amiriyyah, 1315 H.
Hamid Muhammad Abu Talib, al-Tanzim al-Qadaiyy al-Islami, t.tp: Matba‘ah al- Sa‘adah, 1982. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Firasah, alih bahasa Salah Ahmad al-Samraiy/i, Bagh- dad: Matba‘ah Izman, 1986.
Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun,
Tabsirah al-hukkam fi usul al-aqdiyyah wa manahij al-ahkam, Jil. Ke-1, Kairo: Matba‘ah al-Kulliyah al-Azhariyyah,
1986.
Imam Shihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman al-Sanhajiy/i al-ma‘ruf al-Qara fi y/i, Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, Ju- zuk 4, Tahqiq Muhammad Ahmad Sarraj dan ‘Ali Jumu‘ah Muhammad, Qaherah: Dar al-Salam li al-Taba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ wa al-Tarjamah, 2001.
Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, al- Mudawwanah al-Kubra, Jil. Ke-4, Bei- rut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994. Imam ‘Ala’ al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hana fi , Kitab Badai‘ al- Sana’i‘, Jil. Ke-6., Cet. Ke-2., Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Jakar- ta: Sinar Gra fi ka, 2003.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,
Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2004.
Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, Pasal  78.
Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kash- shaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jil. Ke-2, alih bahasa Muhammad Amin al- Dinnawiy/i, ‘Alam al-Kutub, ttp. Muhammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abidin,
Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jil. Ke-8, Tahqiq ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003.
Muhammad bin ‘Abd al-Rahman bin Muham- mad bin Qasim, al-Mustadrak ‘ala Ma- jmu‘ al-Fatawa Syekh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah, Jil. Ke-5, ttp, 1418 H. Muhammad bin Husayn bin ‘Ali al-Turiy/i al- Qadiriy/i al-Hana fi y/i (1997), Takmilah al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz Daqaiq, Jil. Ke-7, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
t.t.
Muhammad bin Muhammad bin Khalil Badr al-Din al-Ma‘ruf bi Ibn al-Ghars al- Hana fi , al-Majani al-Zahriyyah ‘ala al- Fawakih al-Badriyyah fi al-Aqdiyyah al- Hukmiyyah, Misr: Matba‘ah al-Nayl, t.t. Muhammad Nasir al-Din al-Albani, al- Ta‘liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah, Juz 3, Saudi: Dar ibn ‘Affan, 2003.
Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al- Mu‘jam al-Wajiz, Jumhuriyyah Misr al- ‘Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-
Ta‘lim, 1994. Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982. Nasr Farid Wasil, Nazariyah al-Da‘wa wa al- Ithbat fi Fiqh al-Islami, Qahirah: Dar al- Syuruq , 2002.
Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, Cet. Ke-3., al-Sa‘udiyyah: Dar al-Salam, 2000.
Shaikh Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniy/i, al-Jawharah al-Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri,
Jilid Ke-2, Pakistan: Maktabah Haqqani- yyah, t.t.
Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lam al-Muwaqq‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Jil.
Ke-2., Beirut: Dar al-Kutub, 1996.
Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, al-Mabsut, Jil. Ke-3, alih bahasa Khalil Muhyi al-Din al-Mays, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1989.
Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyah,
al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah, Tahqiq Muhammad Ja- mil Ghazi Beirut: Matba‘ah al-Madani,
1995.
Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-
Sharbayni, Mughni al-Muhtaj ilaMa‘rifah al-Ma‘ani al-Fazi al-Minhaj, Jil. Ke-2, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997. Shams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-muhtaj ila Sharh al-Minhaj, Jil. Ke-7., Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1992.
Shihab al-Din Ahmad Ibn Hajar al-Haytamiy/i,
Hawashi Tuhfah al-Muhtaj bi Sharh al-
Minhaj , Jil. Ke-10, Misr: al-Maktabah al- Tijariyyah al-Kubra, 1983.
Siddiq Hasan Khan, al-Ta‘liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah, Jil. Ke-3, Tahqiq: ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abd al-Hamid, Sau- di: Dar ibn ‘Affan, 2003.
Syihab al-Din al-Qalyubiy dan Syekh ‘Um- airah, Hashiyatan al- Qalyubiy wa  ‘Um- arah, Jil. Ke-4, Misr: Sharikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1982.
Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Cet. Ke-2, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004.
Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”,
Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil.
7, Juni 2007
Zayn al-Din bin Ibrahim, al-ma‘ruf bi Ibn Nu- jaym, al-Ashbah wa al-Nazair, Tahqiq Muhammad Muti‘ al-Ha fi z, Suriyyah: Dar al-Fikr, 1983.
Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islami- yyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jil. Ke-1., Cet. Ke-2., al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983.

## Lain-lain
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981. Kompilasi Hukum Islam pasal  24 dan 25. Putusan Mahkamah Agung  No. 665 K/
Sip/1973.
Putusan Mahkamah Agung no. 315/K/
AG/1997.
Putusan Mahkamah Agung No. 387 K/
AG/2010.
Putusan Mahkamah Agung  No. 2842/K/ Pdt/2010
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado
No. 02/Pdt. G/1997/PTA.Mdo. Putusan  Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, Putusan Pengadilan Agama Kotamabagu No. 70/Pdt.G/1996/PA.Ktg.