Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019, 1-13 p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2124

## TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM  INDONESIA

## Makhrus Munajat
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 e-mail: makhrus_munajat@yahoo.co.id Submit : 22 Januari 2019 Diterima : 13 Mei 2019 Revisi : 15 Maret 2019 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Bentuk formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia masih dan selalu diperdebatkan dari segi  legal  formal  atau  tegaknya the  Islamic  values ,  artinya  lebih  dipentingkan  aspek substansi ketimbang legal formalnya. Transformasi hukum pidana Islam adalah perubahan yang terjadi dalam penetapan hukum, baik yang menyangkut tentang jarīmah ataupun sanksi karena dinamika waktu dan sosial. Jarīmah dan sanksi adalah interkoneksitas antara hukum pokok  ( al-aḥkām  al-aṣliyyah )  yang  berisi  larangan  dan  hukum  pendukung  ( al-aḥkām  al- muayyidah )  yang  berisikan  sanksi.  Model  transformasi  hukum  pidana  Islam  di  Indonesia adalah  menjadikan  hukum  pidana  Islam  bersifat  obyektif  yang  dapat  diterima  oleh masyarakat  Indonesia,  dengan  tidak  membedakan  suku,  adat,  budaya  dan  agama. Obyektifikasi hukum pidana Islam di Indonesia dijadikan dasar pijakan bagi pembentukan hukum nasional yang masyarakatnya majemuk dengan ditawarkannya nilai-nilai universal, sehingga  dapat  diterima  oleh  seluruh  warga  negara  tanpa  mempersoalkan  asal  usul  nilai tersebut.
Kata kunci : jarīmah,  transformasi,  konteks  keindonesiaan,  al-aḥkām  al-aṣliyyah,  al- aḥkām al-muayyidah, obyektifikasi.

## Abstract
The formalization of Islamic criminal law in Indonesia is still and always debated in terms of its legal rules or the establishment of Islamic values, meaning that the substance is more important  than  the  formal  rules.  Transformation  of  Islamic  criminal  law  is  a  change  that occurs  in  the  determination  of  law,  both  concerning  the  type  of  crime  ( jarīmah )  or  its sanctions due to time and social dynamics. The criminal act ( jarīmah ) and its sanctions are interconnection  between  the  principal  law  ( al-aḥkām  al-aṣliyyah )  which  contains  the prohibition  and  supporting  law  ( al-aḥkām  al-muayyidah )  which  contains  sanctions.  The model of the transformation of Islamic criminal law in Indonesia is to make Islamic criminal law a law that can be accepted by Indonesian people, by not distinguishing ethnicity, adat (tradition), culture and religion. The objectivity of Islamic criminal law in Indonesia is used as  the  basis  for  the  formation  of  national  laws  whose  pluralistic  communities  are  offered universal values so that they can be accepted by all citizens without questioning the origin of the values.
Keywords : jarīmah,  transformation,  Indonesian  context,  al-aḥkām  al-aṣliyah,  al-al- aḥkām al-muayyidah, objectification.

## A. Pendahuluan
Upaya formalisasi syari’at Islam di Indonesia  telah  menjadi  diskursus  yang melelahkan,  bahkan  sebelum  berdirinya negara Republik Indonesia benih perdebatan  sudah  muncul  secara  terbuka pada  tahun  1940  ketika  terjadi  polemik antara  Soekarno  (nasionalis  sekuler) versus Muhammad  Natsir  (nasionalis Islam).  Soekarno  berpendirian  bahwa demi menjaga kemajuan suatu negara dan agama,  negara  dan  agama  harus  dipisah, sedangkan M. Natsir berpendirian sebaliknya  bahwa  hubungan  agama  dan negara  harus  menjadi  satu.  Dengan  kata lain,  agama  harus  diurus  oleh  negara, sedangkan  negara  diurus  berdasarkan ketentuan-ketentuan  agama. 1 Polemik  itu merupakan  kelanjutan  dari  perseteruan antara  kebangsaan  Jawa  (politik  dan agama  harus  terpisah)  dan  Serikat  Islam (gerakan  Islam  Nasionalis)  tahun  1918. Perdebatan tersebut bahkan masih berlanjut  sampai  sekarang,  yakni  dengan munculnya  keinginan  penegakan  syari'at Islam  dalam  suatu  negara  secara  legal formal dan penegakan syari'at Islam pada ranah  substansinya,  yaitu  tegaknya the Islamic values . 2 Dengan demikian, Islam diperjuangkan  pada  aspek  dan  nilai-nilai substantifnya bukan formalisasi simbolik- nya. 3
Polemik itu dilatarbekangi, bahwa Islam yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk persoalan politik dan hukum serta masalah kenegaraan,  sejak  awal  sejarahnya  tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bentuk  dan  konsep  penegakan  syari’at Islam dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya  berbagai  penafsiran  dan  upaya untuk merealisasikannya.
Transformasi  hukum  Islam  yang dilakukan  para  mujtahid  dalam  rangka penemuan  dan  penetapan  hukum  harus dilihat  sebagai  modal  berharga,  bukan sesuatu yang stagnan dan bukan perjuangan final. Penggalian huku melalui
ijtihad selalu  dan  terus  berproses  sesuai dengan  perubahan  dan  perkembangan serta  realitas kehidupan. 4 Sebagai konsekuensinya,  diperlukannya  ijtihad yang  bersifat  responsif, 5 karena persoalan-persoalan baru terus
berkembang sementara naṣṣ telah berhenti )ىهانـتت صوصنلاو ىهانتت لا ثداوـحلا نا( . 6 Upaya transformasi hukum pidana Islam  dalam  upaya  pembaruan  hukum pidana  merupakan  bagian  dari  tuntutan penerapan  syari’at  Islam  di  Indonesia. 7
Meskipun  adanya  anggapan,    bahwa hukum  pidana  Islam  ( al-fiqh  al-jināyah ) 8 adalah produk hukum yang out of date dan tidak humanis. Bahkan  ada  sebagian orientalis  melihat  sebagai  sebuah  hukum yang  kejam,  primitif  dan  konsepsi  balas dendam. 9 Kesan  seperti  itu  muncul karena  hukum  pidana  Islam  tidak  dilihat secara utuh atau parsial. Di balik persepsi negatif  seperti  di  atas,  ternyata  banyak kalangan  akademisi  dan  dunia  hukum (Islam)    memperhatikan  dan  mengkaji hukum pidana Islam, bahkan memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional.
Tawaran  mengenai  hukum  Islam model Indonesia sebenarnya sudah banyak  dikemukakan  oleh  pemikir- pemikir  Islam,  seperti  T.M.  Hasbi  Ash-
Shiddieqy dengan gagasan "Fikih Indonesia". 10 Hazairin memunculkan teori tentang  "Mazhab  Indonesia". 11 Munawir Sjadzali  mempunyai  gagasan  tentang
"Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia". 12 A. Qodri Azizy, mempunyai gagasan  tentang  "Positivisasi  Hukum Islam  di  Indonesia. 13 Moh.  Mahfud  MD mempunyai  gagasan  tentang  "Hukum Islam  berdasarkan  Pancasila". 14 Penulis sendiri  mempunyai  gagasan  tentang "Hukum  Pidana  Islam  dalam  Konteks Keindonesiaan". Gagasan-gagasan tersebut  merupakan  upaya  kontribusi secara  maksimal  bagi  pembentukan hukum  Nasional  di  setiap  bidang  dan bersifat umum.
Pemikiran  atau  gagasan  umat Islam Indonesia tentang penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, setidaknya ada klaster  pemikiran,  yaitu  pemikiran  Islam modern dengan gagasan penerapan hukum Pidana  Islam  di  Indonesia  adalah  nilai nilai  substansi,  yakni  nilai  keadilan  dan universal,  seperti  pezina  dilarang  dan pelakunya  dihukum,  tetapi  tidak  harus dirajam,  atau  pencuri  adalh  bentuk kejahatan  dan  pelakunya  harus  dipidana, tetapi  tidak  harus  dengan  potong, hukuman  disesuaikan  dengan  kondisi  di Indonesia.  Pemikiran  ini  adalah  gagasan pemikiran  Islam  modern  seperti  NU, ICMI,  Muhamaiyah  dan  MUI.  Adapaun gagasan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia  harus  normatif  sebagaimana bunyi teks al-Quran, artinya legal formal. Gagasan ini diwakili oleh paham keagamaan  yang  ekstrim,  seperti  HTI. MMI, FPI.
Perdebatan penerapan hukum pidana  Islam  di  Indonesia  sampai sekarang belum final dan terus menyisakan
masalah. Misalnya
beragamnya  pemikiran  dan  persepsi ormas-ormas  Islam  dalam  menyikapi model penegakan hukum pidana Islam di Indonesia. 15 Model dan format seperti apa yang  dapat  diterapkan  dan  bisa  diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa memandang dan membedakan  suku,  adat,  budaya  dan agama. Permasalahan yang sesungguhnya harus  segera  dijawab  adalah  bagaimana agar  hukum  pidana  Islam  dapat  memberi kontribusi maksimal  terhadap  pembinaan dan pembentukan hukum pidana Nasional

## B. Transformasi Norma-norma Hukum Pidana Islam
Transformasi hukum pidana Islam adalah  perubahan  yang  terjadi  dalam penerapan  tindak  pidana,  pertanggung- jawaban pidana maupun ketentuan pidana karena dinamika waktu dan sosial. Bentuk transformasi  hukum  pidana  Islam  terjadi
karena  adanya  interkoneksitas  antara hukum  pokok  ( al-aḥkām  al-aṣliyyah ), yakni  adanya  larangan  berbuat  jahat  dan hukum pendukung ( al-aḥkām al- muayyidah ),  yakni  sanksi  bagi  yang melanggarnya  dan  ini  sesuai  dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah . Transformasi hukum Islam menghimpun tiga pengertian yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu dengan yang lain, yakni: Pertama , sesuatu itu  berubah  karena  diperbarui,  pada mulanya  pernah  ada  dan  pernah  dialami. Kedua ,  sesuatu  yang  diperbarui  adalah yang  usang  dan  ketinggalan  zaman,  dan ketiga ,  sesutau  yang  diaktualkan  dan ditransformasikan  dalam  bentuk  kreasi baru. 16
Perubahan mendasar dalam kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan  zaman  selalu  menuntut pembaruan,  reformasi  dan  reformulasi rumusan hukum. Jika tidak, maka hukum yang  ada  tidak  akan  mampu  melahirkan kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia. Yang  terjadi  justru  sebaliknya,  hukum menjadi  pengekang  dalam  kemajuan umat.  Pertanyaannya  adalah  bagaimana cara  melakukan  perubahan,  tetapi  masih dalam  batas-batas  yang  dibenarkan  oleh Allah. 17 Secara  metodologis,  upaya pemahaman ajaran syari'ah harus meliputi dua  model  pendekatan. 18 Pertama pendekatan doktriner-normatif. Artinya memahami ajaran syari'ah yang menyangkut  teks-teks  yang  datang  dari Allah  yang  diyakini  sebagai  pedoman pokok kehidupan yang bersifat sakral dan transenden.  Pemahaman  terhadap  suatu teks akan sangat dipengaruhi oleh  banyak faktor, baik bahasa maupun konteks sosial dari  teks  itu  sendiri.  Bahkan  sekarang semakin  dirasakan  pentingnya  kajian hermeneutika hukum ( legal hermeneutic ) yang  dalam  kajian  hukum  konvensional kurang mendapat perhatian. 19
Kedua pendekatan empiris- induktif ,  artinya  pemahaman  Al-Qur’an dan  as-Sunnah  tidak  absolut,  melainkan relatif, sesuai dengan sifat relatif manusia
itu sendiri. 20 Lebih lanjut ditegaskan hasil hukum dari suatu proses berijtihad melalui model logika sangat bersifat relatif, luwes, fleksibel dan sekaligus dipandang mampu mengikuti denyut jantung dan perkembangan umat dengan tetap berlandaskan pada prinsip yang telah ada. Model  pendekatan  empiris-  historical- induktif  yang  bercirikan dialectical  logic sepadan  dengan  model  kajian  ilmu pengetahuan  lainnya  seperti  dikenal  di Barat  dengan  istilah scientific  approach dengan hasil yang bersifat relatif.
Kedua model baik normatif maupun  empirik  mempunyai  implikasi jauh  terhadap  teori-teori  ijtihad  yang berkembang  selama  ini,  tidak  jarang misalnya, sebagian mujtahid lebih menekankan pada pola pertama (normatif) dan  tidak  memberi  perhatian  pada  pola kedua  (empiris).  Akibatnya,  hasil  ijtihad cenderung  tidak  membumi  dan  tidak menyentuh  persoalan  umat.  Sebaliknya, sebagian mujtahid lebih menekankan pada pola  kedua  (empiris)  dengan al-aql yang lebih  dominan,  baik  dalam  bentuk maṣlaḥah,  istiḥsān,  qiyās atau  lainnya. Dengan alasan untuk menjawab persoalan riil  di  masyarakat,  mujtahid  model  ini sering  terjebak  pada  pola  pragmatisme dan utilitarianisme yang justru membawa mereka  semakin  jauh  dari  ketentuan teks. 21
Penerapan  hukum  pidana  Islam dalam sejarah setidaknya dapat dikelompokan  menjadi  tiga  periode. Periode pertama , Periode  Nabi,  yakni Pada  periode  awal (daur  al-tasyrī’) , syari’ah  Islam  identik  dengan  wahyu Allah dalam al-Qur’an ditambah Sunnah. Sunnah  merupakan  otoritas  teks  kedua setelah al-Qur'an yang berarti Nabi diakui sebagai  suara  otoritatif.  Nabi  dipandang sebagai penerima wahyu Tuhan atau ṣāḥib al-syarī’ah (pemilik  syari’ah).  Nabi secara efektif berperan sebagai pemegang otoritas  wahyu  pada  periode  awal  Islam yang mempunyai otoritas penafsiran teks- teks  wahyu  yang  diterimanya  dari  Allah
dalam  bentuk  al-Qur’an. Periode  nabi, Syari'ah identik dengan  hukum.
Periode kedua ,  periode  ijtihad  di mana  syari’ah  ini  tidak  lagi  berfungsi sebagai  hukum  dalam  arti  bersifat langsung, melainkan berkembang menjadi sumber  hukum.  Pada  tahap  ini  harus dibedakan  antara  syariah,  pemahaman terhadap syariah, dan penerapan terhadap pemahaman syariah.
Pemahaman terhadap syari'ah dalam  pemikiran  hukum  Islam    pada umumnya  disebut  dengan  istilah  fikih. Adapun  penerapan  terhadap  fikih  tidak lain  adalah  pandangan  relatif  manusia terhadap  ajaran  syari'ah  yang  absolut disebut  dengan  istilah taṭbīqu  aḥkām  al- fiqh (penerapan  terhadap  hukum-hukum fikih), bukan taṭbīq al-syarī’ah (penerapan  terhadap  syariat).  Definisi tersebut  memberi  pengertian  bahwa  fikih merupakan  produk  pemikiran  manusia yang  bersifat  temporal,  lokal,  dan kontekstual. Lokalitas dan konstektualitas pada dasarnya merupakan sifat dasar dari fikih , dan  ini  yang  membedakan  dengan syari’ah
Periode ketiga ,  periode  legislasi (daur  al-taqnīn) .  Pada  periode  ini, formalisasi  syariah  Islam  sebenarnya adalah qānūn . Dengan demikian, penerapan  syariah  Islam  ( taṭbīq  al- syarī’ah ) sesungguhnya adalah penerapan terhadap  keputusan  atau  hukum-hukum fikih ( taṭbīq aḥkām al-fiqh ) yang tidak lain adalah  hasil  ijtihad.  Dengan  demikian berbeda  antara  syari’ah , fikih  maupun qānūn.  Qānūn merupakan  aspek  yang paling jelas tentang formalisasi,
sedangkan  syariah  Islam  adalah  aspek yang  paling  jelas  tentang  ajaran  Tuhan. Jika  aturan  Tuhan  diundangkan  oleh negara,  maka  itu  disebut qānūn, yang sifatnya relatif (żannī).
Kontekstualisasi  hukum  pidana Islam dapat di lihat adanya pertimbangan suatu perbuatan dianggap kejahatan, yakni merugikan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.
Perlindungan terhadap agama sama  artinya  dengan  larangan  orang merusak  atau  meninggalkan  agama, sehingga penghinaan terhadap agama atau kepercayaan dikenai sanksi. Perlindungan terhadap  jiwa  berimplikasi  terhadap penerapan  hukuman  bagi  pelaku  yang mengganggu jiwa seseorang. Oleh karena itu,  hukum  Islam  melarang  membunuh dan  melukai  anggota  badan.  Proteksi terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam dibahas dalam jarīmah qiṣāṣ diyat . 22
Perlindungan  terhadap  keturunan diimplementasikan dengan adanya larangan  berzina,  karena  perbuatan  zina akan  menjadikan  kaburnya  keturunan. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan keturunan,  maka  hukum  pidana  Islam melarang berbuat zina.
Perbuatan  yang  dapat  merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Oleh karena itu, pencurian,  penipuan,  penggelapan,  dan penipuan  timbangan  termasuk  perbuatan yang  dilarang.  Hukum  pidana  Islam menggolongkannya  ke  dalam  hukum pidana pencurian dan ḥirābah (penyamunan) dan jarīmah ta’zīr .
Kontekstualisasi norma-norma hukum  pidana  Islam  tidak  lepas  dari persoalan  kajian  larangan  dan  ketentuan sanksi.  Larangan  melakukan  kejahatan dalam  Islam  disebut  dengan  istilah al- aḥkām  al-aṣliyyah (ajaran  pokok)  yakni hukum  asal  yang  harus  dipertahankan dalam bentuk larangan yang harus ditaati oleh  seluruh  komponen  masyarakat. Tujuan  larangan  ini  agar  manusia terhindar  dari  madharat.  Namun,  ada kecenderungan  tidak  taat larangan  kalau larangan  tersebut  tidak  ada  konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan dari maqāṣid al-syarī'ah diperlukan  hukum  pendukung  guna memaksa  untuk  mematuhi al-aḥkām  al- aṣliyyah (ajaran pokok).
23 Aturan pendukung  itu  disebut al-aḥkām  al- mu'ayyidah (hukum  pendukung),  yaitu sanksi-sanksi  yang  dikenakan  kepada
siapa  saja  yang  tidak  mentaati al-aḥkām al-aṣliyyah (ajaran pokok). Perbuatan dianggap delik (jarīmah) bila terpenuhi syarat dan rukun.
Adapun unsur jarīmah dapat dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu  unsur umum.  Artinya  unsur-unsur  yang  harus terpenuhi  pada  setiap jarīmah. Adapun yang  termasuk  dalam  unsur  umum jarīmah adalah: Pertama ,  Unsur  formil ( al-rukn  al-syar’i )  yaitu  adanya  undang- undang atau naṣṣ . Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan  pelakunya  tidak  dapat  dipidana kecuali  adanya naṣṣ atau  undang-undang yang  mengatur  sebelum  perbuatan  itu dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah:
ْي ِ َي  وَ ْ َت  ْوَ  وَ ََْلِع  ُ ا َََبِتْعِا  ُنِكْمُي َلا و ٍَّنِن بلاِلا إ  َََم ٌٍَّّن ْد ِ َي  ْمـَـل  ْنِإَع  ََ ْ بتلا ِوَ  ََْلِفْلا ُم ِ َحُي وحْي ِ َص َ اَ ِع َلا َو َ بَََََََـِل ْوُئْسَم َلاَع  ََ ْ بتلا ِوَ  ََْلِفْلا ٌم ِ َحُي
وَ ِ اَت  ْوَ  وَِعاَع يَلَع
Tidak  mungkin  menganggap  sikap berbuat  atau  sikap  tidak  berbuat sebagai  suatu  jarīmah  kecuali adanya nash   tegas  yang  melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat, jika  tidak  ada  nash  yang  melarang untuk  berbuat  atau  meninggalkan perbuatan, maka tidak ada pertanggungjawaban  dan tidak ada pidana atas soseorang yang berbuat atau meninggalkan sesuatu
perbuatan . 24
ََِِْلَد  ِمْ َع ىَلَع ا إ ِداَِ َناََ  ْنَم بلاِلا اإع ْ  َََََش  ُفِ لَكُيَلا بلاِلا اإع ْ  َ ََََََش  ُفِ لَكُيَلا َو ِ َِن  َفِ لَُ َا َِمل إلاْهَ   ِفَِْلْكبتلا اإمْلِع ُ َل وم ْوُلْلَم ِفِ لَكُمْلِل  و  ْوُدْ َم ونِكْمُم وَْلِفِن ْحَي ُ ُلِم ِ ِلاَثـِتْما ىَلَع
Menurut  syara’,  seseorang  tidak dapat  dikenai  taklīf  (pembebanan), kecuali orang yang mampu memahami  dalil-dalil  pembebanan dan menurut syara’ pembebanan itu hanyalah  pekerjaan  yang  mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat melaksanakan . 25
Kedua , unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarīmah , baik  dengan  sikap  berbuat  maupun  sikap tidak  berbuat.  Unsur  ini  dalam  hukum pidana  Islam  disebut  dengan al-rukn  al- mādī . Ketiga, Unsur  moril  (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku jarīmah adalah orang  yang  dapat  dimintai  pertanggung- jawaban  pidana  terhadap jarīmah yang dilakukannya. Dalam syari’at Islam, unsur moril  disebut  dengan al-rukn  al-adabī . Adapun unsur khusus, artinya unsur-unsur yang  harus  terpenuhi  pada  jenis jarīmah tertentu. 26
Penerapan  hukum  pidana  Islam sangat  dipengaruhi  oleh  dinamika  waktu dan  sosial.  Contoh  penerapan  sanksi pezina. Di awal sejarahnya, sanksi pezina adalah cercaan dan hinaan (surat  an-Nisa ayat  16),  selanjutnya  kurungan  dalam rumah  (surat  an-Nisa  ayat  15),  tahap berikutnya  hukuman  dera  (surat  an-Nur ayat  2).  Sementara  hukum  rajam  yang sumbernya  hadis  Nabi  diperdebatkan keautentikannya.  Terlebih  jika  hukum rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25  dan  surat  al-Ahzab  ayat  30.  Dengan demikian,  para  fuqaha  di  samping menerapkan teori graduasi juga
merasionalisasikan prinsip nasakh .
Ketentuan sanksi di atas menunjukkan  adanya  putusan  hukum yang  berbeda  yang  dilakukan  Nabi terhadap pezina. Artinya
Nabi menerapkan  hukum  berdasarkan  situasi dan  kondisi,  baik  dari  segi  materi kejahatan maupun pelakunya. Maka dapat dipahami  bahwa  Nabi  selalu  berijtihad dalam  menetapkan  suatu  hukum  bagi pelaku  tindak  kejahatan  demi  tegaknya hukum yang berkeadilan.
Transformasi dalam  tindak pidana pencurian,  sebagaimana  ketentuan    al- Quran  surat  al-Maidah  ayat  (38)  pencuri dihukum  hukum  potong.  Praktiknya, ketika  ada  pencuri  yang  mencuri  buah- buahan dan dimakan di tempat, Rasulullah SAW  meminta  pencuri  mengganti  harga
buah yang dimakan atau tidak menghukum  apa-apa  bagi  pencuri  buah- buahan  yang  dimakan  di  tempat  jika diikhlaskan  oleh  pemiliknya. 27 Umar  ibn al-Khattab  membebaskan  hukum  potong tangan  pada  musim  paceklik. 28 Sikap Umar  bukan  mengkhianati  hukum  Allah, melainkan  semangat  menangkap  ruh syari’at  Islam  dengan  pemahaman  yang kontekstual.
Tindak pidana yang terkait dengan jiwa,  dan  dalam  Islam  dianggap  hukum yang kejam dan konsepsi balasa denadam yakni qiṣāṣ diyat , 29 juga terjadi transformasi  pemikiran.    Ketentuan hukuman qiṣāṣ  diyat , 30 diterapkan  secara berkeseimbangan dan berkeadilan, seperti hukum qiṣāṣ biasa berubah menjadi diyat , hukuman diyat menjadi  dimaafkan  dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

## C.  Kedudukan  Hukum  Islam  dalam Tata Hukum Nasional
Hukum  nasional,  sebagaimana negara-negara  lain  termasuk  di  barat, diperlukan  berbagai  sumber  hukum. Karena  itu  dalam  rangka  pembinaan  dan pembentukan  hukum  nasional  perlu diperhatikan  dan  digali  sumber-sumber yang  ada  di  Indonesia,  bahkan  dalam situasi  tertentu  digunakan  pula  bahan- bahan yang berasal dari mancanegara atau sumber yang berasal dari hukum internasional. Sumber-sumber yang berasal dari hukum yang ada di Indonesia adalah  hukum  Barat  yang  berasal  dari Eropa  Kontinental,  hukum  Adat  yang beraneka  ragam  dan  hukum  agama  yang ada di Indonesia. 31
Pembinaan  hukum  nasional  ini telah  dilaksanakan  dalam  waktu  yang lama.  GBHN  (Garis-Garis  Besar  Haluan Negara)  dari  tahun  1973  sampai  dengan tahun 1998 sudah melakukan pembangunan hukum dan mengupayakan ke  arah  pembentukan  hukum  nasional. Dalam GBHN tahun 1999, yang merupakan  produk  masa  reformasi,  juga
menegaskan arah kebijakan hukum nasional ini, yang antara lain menyatakan bahwa  penataan  sistem  hukum  nasional yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan mengakui  dan  menghormati  hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui
perundang-undangan warisan  kolonial.  Pernyataan  GBHN tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan  hukum  nasional  secara garis  besar  bersumber  pada  1)  hukum Agama,  2)  hukum  Adat,  dan  3)  hukum dari  mancanegara,  khususnya  hukum Barat. 32
Bahwa  hukum  Islam  menjadi sumber  hukum  nasional  bersama  hukum barat  dan  hukum  adat,  bukan  berarti  ia menjadi  hukum  formal  dengan  bentuk sendiri  yang  eksklusif,  kecuali  sifatnya untuk  melayani  (bukan  memberlakukan dengan  imperatif)  terhadap  yang  sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan  sehari-hari.  Di  sini  hukum Islam  harus  diartikan  sebagai  sumber hukum materiil dalam arti menjadi bahan isi  untuk  sumber  hukum  formal. 33 Untuk memperjelas  masalah  tersebut  dapat dikemukakan,  bahwa  sumber  hukum  ada dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan  sumber  hukum  formal.  Sumber hukum  materiil  adalah  bahan-bahan hukum  yang  belum  mempunyai  bentuk tertentu dan belum mengikat, namun dapat dijadikan  isi  hukum  dengan  bentuk tertentu agar menjadi mengikat.
Sedangkan  sumber  hukum  formal  adalah sumber  hukum  yang  telah  mempunyai bentuk  tertentu  dan  mengikat  berlakunya sebagai hukum. Salah satu sumber hukum formal  adalah  undang-undang  dalam  arti meteriil  yang  terdiri  dari  berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun  secara  hirarkis.  Selain  itu  ada juga  undang-undang  dalam  arti  formal (yang  sudah  mempunyai  bentuk  tertentu) yang menjadi bagian dari undang-undang dalam  arti  materiil.  Artinya  menjadi bagian dari peraturan perundang- undangan  yang  masing-masing  sudah
mempunyai  bentuk  dan  posisi  hirarki tertentu. 34
Sistem  hukum  pidana  nasional  di Indonesia  sesungguhnya  hukum  yang berdasarkan  norma-norma  agama  yang dianut  dan  berlaku,  karena  negara memberi  tempat  kepada  agama-agama yang dianut di Indonesia menjadi sumber hukum  atau  memberi  bahan  terhadap produk hukum nasional. Dengan demikian hukum  Islam  sebagai  sumber  hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus  menjadi  sumber  hukum  formal (dalam bentuk tertentu menurut peraturan perundang-undangan). 35
D. Kontekstualisasi Norma-norma

## Hukum Pidana Islam di Indonesia
Transformasi hukum pidana Islam di  Indonesia  ditempuh  dengan  jalan obyektifikasi hukum Islam, yaitu bagaimana  penerapan  hukum  (pidana) Islam  dalam  suatu  tatanan  kehidupan bermasyakat,  berbangsa  dan  bernegara harus  bersifat  obyektif  dengan  tidak membedakan suku, budaya, kelompok dan agama. Dalam obyektifikasi hukum Islam ditawarkan  suatu  jalan  keluar  agar  nilai- nilai syari'ah Islam sebagai nilai universal tidak  hanya  diterima  oleh  umat  Islam sendiri,  melainkan  oleh  umat  agama  lain tanpa harus mempermasalahkan nilai-nilai itu berasal. Norma-norma hukum (pidana) Islam harus diterjemahkan dalam kategori-kategori  yang  obyektif  sehingga dapat  diterima  oleh  semua  komponen bangsa  (pihak). 36 Dengan  Obyektifikasi ini, hukum (pidana) Islam lebih membumi dalam  merespon  dan  menyelesaikan persoalan-persoalan  konkrit  dan  riil tentang  hukum  pidana  yang  ada  dalam masyarakat Indonesia. Teori obyektifikasi hukum  di  atas  sebagai  upaya  adanya konkritisasi  hukum    pidana  Islam  di Indonesia,  yakni  norma-norma  hukum yang  ada  dan  diakui  keberadaanya  oleh seluruh  masyarakat  Indonesia,  termasuk hukum  pidana  Islam  dapat  dijadikan
hukum  konkrit  (positif)  melalui  tahapan proses, formulasi dan legislasi.
Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia  harus  memperhatikan  sistem hukum  nasional  Indonesia,  yaitu  sistem hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yang meliputi semua unsur hukum: isi, stuktur, budaya,  sarana,  peraturan  perundang- undangan  dan  semua  sub  unsurnya. 37 Dalam  membangun  hukum  di  Indonesia, semua  pihak  seharusnya  menghargai  tata hukum  nasional,  mengingat  Indonesia adalah  negara  kebangsaan  yang  relegius ( relegious  nation  state )  yang  menjadikan agama  sebagai  dasar  moral  dan  sumber hukum  materil  dalam  penyelanggarakan negara.  Negara  Pancasila  menggariskan empat  prinsip  dasar  yang  menjadi perhatian  utama  dalam  penataan  hukum nasional: pertama , hukum nasional  harus menjamin integrasi dan keutuhan bangsa, oleh  karena  itu  tidak  boleh  ada  hukum yang  diskriminasi  berdasarkan  ikatan primordial  dan  tidak  boleh  ada  hukum yang  mengancam  disintegrasi  bangsa. Kedua , hukum nasional
harus mencerminkan  asas  demokratis  dan nomokratis
berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Ketiga, hukum  harus mendorong  terciptanya  keadilan  sosial. Keempat hukum harus menghargai pluralitas, artinya tidak ada hukum publik yang  didasarkan  pada  agama  tertentu, sebab negara hukum Pancasila mengharuskan  tampilnya  hukum  yang menjamin toleransi hidup beragama yang beradab. 38
Di Indonesia, perjuangan sebagian umat Islam  untuk  memberlakukan  "dasar negara"  dan  "Hukum  Islam"  sudah  sejak lama  dilakukan  dan  hasilnya  adalah kompromi (modus vivendi ) dalam bentuk negara Pancasila. Oleh karena perjuangan yang dilakukan adalah menegakkan amar ma'ruf  nahi  munkar  adalah  bukan membangun  negara  Islam  melainkan membangun  masyarakat  yang  Islami. Sebab  setelah  diperjuangkan  secara konstitusional, negara Indonesia akhirnya
dibangun  sebagai  negara  Pancasila.  Jika kita  tak  dapat  memformalisasikan  Islam dalam ranah hukum kita dapat memperjuangkan substansi ajaran Islam.
Nilai-nilai  substansi  ajaran  Islam yang dapat diperjuangkan dan sudah pasti tidak  akan  ditolak  oleh  golongan  lain karena sifatnya universal, yakni menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demokrasi, membangun kepemimpinan yang amanah,
melindungi hak-hak asasi manusia, menjamin kebersamaan dan sikap toleransi. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan  sebagai  sumber  hukum  dan jalinan  yang  eklektik  dengan  sumber hukum lainnya untuk kemudian dilahirkan hukum  nasional,  itulah  yang  disebut hukum Islam berdasarkan Pancasila. 39
Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia
dilakukan dengan
mengakomodir norma-norma hukum
pidana  yang  ada  di  dalam  al-Quran  ke dalam  bahasa  undang-undang.  Artinya, perbuatan yang dianggap jarīmah dalam al-Qur'an oleh undang-undang dimasukan sebagai  tindak  pidana  dan  pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.  Contoh jarīmah zina  telah  diatur Al-Quran tentang ketentuan tindak pidana dan  pidananya  (QS.  al-Isra'  ayat:  32  dan an-Nur  ayat:  2). Jarīmah zina  dalam konteks  hukum  pidana  di  Indonesia disebut sebagai "Tindak Pidana Perzinaan" dan pelakunya dapat  dipidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  284
KUHP. 40 Jarīmah qażf yang diatur dalam al-Quran  surat  an-Nur  ayat:  4,  dalam hukum  positif  dirumuskan  dalam  KUHP sebagai delik pencemaran nama baik dan pelakunya  dapat  dipidana  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  310  KUHP. Jarīmah as-sariqah yang  diatur  dalam  Al-Quran surat  an-Mā’idah  ayat:  38,  oleh  hukum positif dirumuskan  dalam KUHP  sebagai delik  pencurian. Jarīmah  al-ḥirābah dalam  hukum  pidana  Islam  diatur  dalam al-Quran  surat  an-Mā’idah  ayat:  33, hukum  positif  dirumuskan  dalam  KUHP
sebagai delik pencurian dengan kekerasan,  bahkan  dalam  aturan  lain dikategorikan  sebagai  tindak  pidana "terorisme"  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor:15  Tahun  2003 tentang penetapan Perpu Nomor: 1 tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. 41 Jarīmah al-baghyu yang  telah  diatur  dalam  al- Quran  surat  al-Ḥujurāt  ayat:  9,  oleh hukum  positif  dimasukan  sebagai  tindak pidana  makar  sebagaimana  diatur  dalam KUHP  Pasal  104 42 dan  107 43 . Jarīmah Riddah yang  disebutkan  dalam  al-Quran sebagai bentuk ketidak istiqamah an (tidak konsisten)  dalam  beragama  diatur  dalam surat  al-Baqarah ayat:  217, oleh  KUHP 44 dimasukan sebagai tindak pidana dan juga diatur dalam UU Nomor 1/PNPS /1965 45 tentang: Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Demikian jarīmah qiṣāṣ  diyat yang  diatur  dalam  al-Quran surat  al-Baqarah  ayat  178-179,  oleh hukum  positif  dianggap  sebagai  tindak kejahatan  terhadap  jiwa  manusia  yang diatur  dalam  pasal  338-350  KUHP. Meskipun  RUU  KUHP  tidak  ada  diktum yang berbunyi bahwa pelaku pembunuhan dapat dikenakan hukum qiṣāṣ , akan tetapi di  Indonesia  dikenal  adanya  hukuman mati sebagai alternatif terakhir (hukuman khusus  atau  eksepsional).  Prinsip  ini termasuk  kolaborasi  dengan  doktrin maqāṣid  al-syarī'ah ,  bahwa  tujuan  dari hukum  adalah  merelaisir  kemaslahatan umat manusia. 46
Dalam  rangka  pembaruan  hukum pidana Islam di Indonesia selalu diupayakan  agar  rancangan  undang- undang tentang KUHP mampu mengakomodir dan memperjuangkan masuknya  nilai-nilai  hukum  Islam  dalam konteks perundang-undangan di
Indonesia. Upaya mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam pembentukan  hukum  nasional  pada tahapan  penerapan  secara  substansif, yakni jarīmah  zina , qażf,  sariqah, ḥirābah,  baghy,  riddah dan qiṣāṣ  diyat ,
adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam dan dimasukan  sebagai  suatu jarīmah dan pelakunya  diancam  dengan  hukuman. 47 Oleh  karena jarīmah-jarīmah tersebut telah  dianggap  sebagai  suatu  kejahatan (tindak  pidana)  dalam  hukum  pidana  di Indonesia  dan  pelakunya  dapat  dikenai sanksi.  Proses  ini  menurut  peneliti merupakan  upaya  strategis legislasi hukum  Islam  yang  bersifat  bertahap  dan sejalan dengan kaidah:
لَ َ ـــتي لا  لَ َ دي لا ام . 48
Sesuatu  yang  tidak  dapat  dicapai seluruhnya  jangan  ditinggalkan seluruhnya.

## E. Penutup
Transformasi hukum pidana Islam adalah  perubahan  yang  terjadi  dalam penerapan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun ketentuan  pidana  karena  dinamika  waktu dan  sosial.  Bentuk  transformasi  hukum pidana  Islam  terjadi  karena  adanya interkoneksitas  antara  hukum  pokok  ( al- aḥkām al-aṣliyyah ), yakni adanya larangan  berbuat  jahat  dan  hukum pendukung  ( al-aḥkām  al-muayyidah ), yakni sanksi bagi yang melanggarnya. Kontekstualisasi  hukum  pidana
Islam  di  Indonesia  mempertimbangkan model obyektifikasi hukum, yakni menjadikan  hukum  pidana  Islam  bersifat obyektif  sehingga  dapat  diterima  oleh seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia, dengan  tidak  membedakan  suku,  adat, budaya  dan  agama.  Obyektifikasi  hukum pidana  Islam  di  Indonesia  dijadikan landasan  disamping  hukum  Islam  secara resmi  menjadi  sumber  hukum  Nasional juga  dijadikan dasar  pijakan bagi pembentukan  hukum  nasional  yang masyarakatnya majemuk dengan ditawarkannya nilai-nilai universal, seperti  nilai  keadilan  dan  kesamaan  di depan hukum, sehingga nilai-nilai tersebut diterima oleh seluruh warga negara tanpa
mempersoalkan  asal  usul  dari  nilai tersebut.
Model  transformasi  norma-norma hukum  pidana  Islam  di  Indonesia,  secara substansial  mengacu  kepada  prinsip- prinsip  syari'ah,  yakni  hukum  yang berkeadilan  dan  berkeseimbangan  antara kejahatan dan sanksi, antara si korban dan
1 Moh.  Mahfud  MD, Hukum  dan  Pilar- Pilar  Demokrasi (Yogyakarta:  Gama  Media, 1999), 55.
2 Monouchehr Paydar, Aspects of Islamic State Religious Norms and Political Realities , ed.
M.  Maufur  (Yogyakarta:  Fajar  Pustaka  Baru, 2003), vii.
3 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata  Negara  Paska  Amandemen  Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007), 244.
4 Yudian  Wahyudi, is  Islamic  Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi’s Legal Philosophy (Yogyakarta: Nawesea, 2005), 32.
5 Asjmuni  A.  Rahman,  “Sorotan Terhadap  Berbagai  Masalah  Sekitar  Ijtihad,”  in Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996).
6 Muhammad  Abū  Zahrah, Tārīkh  al- Mażāhib al-Islāmiyyah , Juz 1 (Cairo: Dār al-Fikr, n.d.), 5.
7 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana  Islam (Yogyakarta:  Logung  Pustaka, 2004), v.
8 Jināyah dalam  pemikiran  sebagian fuqaha mempunyai pengertian yang sama dengan istilah jarīmah . Jināyah secara etimologi berasal dari kata janā berarti memetik . Janā juga murādif dengan irtikāba  zanban artinya  berbuat  dosa, Ahmad Warsun Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta:  PP.  Al-Munawwir, 1988)  233.  Abd.  Al-Qadir  ‘Awdah  berpendapat bahwa jināyah artinya  “perbuatan  yang  dilarang syara’,  baik  berkenaan  dengan  jiwa,  harta  atau lainnya”.  Adapun  istilah jarīmah menurut  al- Mawardi  mengandung  pengertian  larangan- larangan  syara'  yang  diancam  olah  Allah  dengan hukum ḥadd atau ta’zīr. Sementara al-Sayid Sābiq mendefinisikan jināyah sebagai  berikut  “segala tindakan  yang  dilarang  oleh  syari’at  untuk dilakukan".  Perbuatan  yang  dilarang  ialah  setiap perbuatan  yang  bila  dilakukan  menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan  harta  benda.  Abd  al-Qadīr  Audah, al-Tasyrī’ al-Jinā’ī’  al-Islāmī ,  Juz  1  (Beirut:  Dār  al-Fikr, 1963)  63.  Abu  Hasan  al-Māwardī, al-Aḥkām  al- Sulṭāniyyah  wa  al-Wilāyah  al-Dīniyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978), 219. Al-Jurjānī, al-Ta`rīfāt (Beirut:  Dār  al-Fikr,  n.d.),  70.  Al-
si  pelaku.  Transformasi  hukum  pidana Islam  dalam  konteks  keindonesiaan  telah terakomodir pada formulasi hukum, yakni perbuatan  yang  dianggap jarīmah maka dalam  KUHP  disebut  sebagai  perbuatan pidana.
Catatan Akhir:
Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Juz 2 (Beirūt: Dār al-Fikr,  1972),  427.  Ahmad  Hanafi, Asas-Asas Hukum  Pidana  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1976), 1.
9 Anwar  Haryono, Hukum  Islam: Keluasan  Dan  Keadilannya (Jakarta:  Bulan Bintang, 1968), 151.
10 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 43.
11 Hazairin, Tujuh  Serangkai  Tentang
Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 153.
12 Munawir Sjadzali, Polemik
Reaktualisasi  Ajaran  Islam (Jakarta:  Pustaka
Panjimas, 1988), 5.
13 A.  Qodry  Azizy, Hukum  Nasional: Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Umum (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), 298.
14 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi , 242-4.
15 Nurkholis  Setiawan,  “Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Penelusuran, Pemetaan, Dan Pengujian Respon  Serta  Pemikiran  Majelis  Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front  Pembela  Islam  (FPI),  Majlis  Ulama Indonesia  (MUI),  Muhammad”  (Jakarta:  LIPI, 2006), 74.
16 Rifyal  Ka’bah  and  Bustami  Sa’id, Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf (Jakarta: Minaret, 1987), 52.
17 Akh. Minhaji, “Tradisi Islah dan Tajdid dalam  Hukum  Islam,” Profetika:  Jurnal  Studi Hukum Islam , no. Yogyakarta (2001), 246-7.
18 Minhaji, 248.
19 Minhaji.
20 Akh.  Minhaji,  “Perubahan  Sosial Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam (Kerangka Metodologi),” Dinamika:  Jurnal  Dialektika Peradaban Islam , no. Yogyakarta (2003), 20-1.
21 Akh.  Minhaji,  “Tradisi  Ijtihad  Dalam Islam:  Dulu,  Kini  dan  Masa  Mendatang,” Jurnal Hukum , no. June (2001), 15.
22 Jarīmah qiṣāṣ diyat adalah  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran terhadap  jiwa  atau  anggota  tubuh  seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah kisa s ,
(yaitu  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada terpidana  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  ia lakukan,  misalnya  membunuh  dibalas  dengan hukuman mati) atau diyat yaitu ganti rugi dengan harta  melalui  keputusan  hakim,  Al-Jurjānī, Al- Ta`rīfāt , 354. 23 Satria  Effendi  M.  Zein,  “Kejahatan Dalam Harta Dalam Perspektif Hukum Islam,” in Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia:  Peluang, Prospek  Dan  Tantangan ,  ed.  Satria  Effendi  M. Zein  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  2001),  111. Musṭafā Al-Zarqā, al-Fiqh al-Islāmī fī Ṡaubih al- Jadīd ,  Juz  2  (Damascus:  Matba’ah  Tarafain, 1965), 114.
24 Zein,  “Kejahatan  Dalam  Harta  Dalam Perspektif Hukum Islam.”
25 Audah, al-Tasyrī’  al-Jinā’ī’ al-Islāmī , 87.
26 Audah, 110-1.
27 Abū  Yūsuf, al-Radd  ‘alā  Siyār  Al- Auzā’Ī (Cairo: Dār al-Qalam, 1357), 50.
28 Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, I’lām al- Muwaqqi’īn  ’an  Rabb  al-‘Ālamīn ,  Juz  3  (Beirut: Dār  al-Fikr,  1977),  22.  Subhi  Mahmasani, Falsafah  al-Tasyrī’  fī  al-Islām (Cairo:  Dār  al- Qalam, 1945), 167.
29 Qiṣāṣ ialah  perbuatan  yang  diancam dengan  hukum qisas atau  semisal  dengan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terpidana,  al- Jurjānī, al-Ta`rīfāt, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 173.  Adapun  yang  dimaksud  dengan diyat ialah hukuman  ganti  rugi  dengan  cara  membayar sejumlah  harta  benda  yang  diberikan  terpidana kepada  si  korban  atau  walinya  berdasarkan keputusan hakim, Sābiq, Fiqh al-Sunnah , 107. 30 Qiṣās ̣ diyat ada beberapa jenis, yaitu (a) membunuh sengaja ( al-qatl al-amd ), (b) membunuh semi sengaja ( al-qatl sibh al-amd ), (c) membunuh keliru (al-qatl  al-khaṭa’ ), (d) penganiayaan  sengaja  ( al-jarḥ  al-amd ),  (e) penganiayaan salah ( al-jarḥ al-khaṭa’ ) . Qiṣāṣ diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan  nyawa)  dan  anggota  badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman serupa atau hukum  ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada  si  korban  atau  walinya.  Kejahatan  yang masuk  golongan  ini  dalam  hukum  pidana  barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan  jiwa.  Dalam  hukum  pidana  Islam,  yang termasuk dalam jarimah qiṣāṣ diyat ini adalah (1) pembunuhan  dengan  sengaja;  (2)  pembunuhan semi  sengaja;  (3)  menyebabkan  matinya  orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan. Audah, al-Tasyrī’ al-Jinā’ī’ al-Islāmī , 149-53.
31 Azizy, Hukum  Nasional:  Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum , 137-8.
32 Azizy, 208.
33 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi , 240-2.
34 Mahfud MD.
35 Mahfud MD.
36 Kuntowijoyo, Identitas  Politik  Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), 70-1.
37 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2006),  20-1.  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum Tata  Negara  Paska  Amandemen  Konstitusi ,  239- 40.
38 Mahfud  MD, Membangun  Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , 22.
39 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi , 243-4.
40 Pasal  284  KUHP  adalah  delik  aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika  tidak  ada  yang  mengadukan  dari  pihak  yang dirugikan  (suami  atau  istri  yang  dikhianati pasangannya).  Pandangan  ini  yang  bertentang dengan  prinsip  dasar maqāṣid al-syarī'ah .  Upaya ke arah kontribusi pemikiran hukum pidana Islam secara  maksimal  tentang  delik  perzinaan  tela dirumuskan  dalam  RUU  KUHP  2008  Bab  XVI: tentang  Tindak  Pidana  Kesusilaan,  tepatnya  pada bagian  keempat,  zina  dan  perbuatan  cabul,  Pasal 485 ayat (1) Dipidana karena zina, dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun:
a. Laki-laki  yang  berada  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
b. Perempuan  yang  berada  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
c. Laki-laki  yang  tidak  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan  perempuan,  padahal  diketahui  bahwa perempuan  tersebut  berada  dalam  ikatan perkawinan;
d.    Perempuan  yang  tidak  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki- laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
e. Laki-laki  dan  perempuan  yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
41 Pasal  6  Undang-Undang  Nomor:15 Tahun  2003  menegaskan  "  Setiap  orang  yang dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  menimbulkan  suasana  teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan  korban  yg  bersifat  masal,  dengan cara  merampas  kemerdekaan  atau  hilangnya nyawa  dan  harta  benda  orang  lain  atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap  obyek-obyek  vital  yang  strategis  atau
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,  dipidana  dengan  pidana  mati  atau penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
42 Pasal  104  KUHP  berbunyi:  "Makar yang  dilakukan  dengan  maksud  membunuh Presiden  yang  sedang  memerintah  atau  dengan maksud  menjadikan  Presiden  tidak  mampu memerintah dihukum dengan hukuman mati, atau hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  penjara selama-lamanya dua puluh tahun".
43 Pasal  107  ayat  (1)  KUHP  berbunyi: "Makar  yang  dilakukan  dengan  maksud  akan meruntuhkan  pemerintahan  dihukum  dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  belas tahun".  Pasal  107  ayat  (2)  KUHP  berbunyi: "Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan  dalam  ayat  (1)  dihukum  dengan hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  penjara selama-lamanya dua puluh tahun".
44 Pasal 156a KUHP berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa  dengan  sengaja  di  muka  umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b.  dengan  maksud  agar  supaya  orang tidak  menganut  agama  apapun  juga,  yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
45 Pasal  1  UU  Nomor  1/PNPS  /1965 berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka  umum  menceritakan,  menganjurkan  atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang  dianut  di Indonesia  atau  melakukan  kegiatan-kegiatan keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana  menyimpang  dari  pokok-pokok  ajaran agama itu".
46 Muhammad  Khalid  Mas’ud, Filsafat Hukum  Islam  Dan  Perubahan  Sosial ,  ed.  Yudian Wahyudi (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 225.
47 Arskal  Salim,  “Politik  Hukum  Pidana Islam Di Indonesia: Eksistensi Historis, Kontribusi Fungsional Dan Prospek Masa Depan,” in Pidana Islam  Di  Indonesia:  Peluang  Prospek  dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 259.
48 Abd  al-Ḥamīd  Ḥakīm, Mabādī’ Awwaliyyah:  Uṣūl  Al-Fiqh  wa  al-Qawā’id  al- Fiqhiyyah (Jakarta:  Maktabah  Sa’adiyyah  Putra, n.d.), 269.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Jauziyyah,  Ibn  al-Qayyim. I’lām  al- Muwaqqi’īn ’an Rabb al-‘Ālamīn . Beirut: Dār al-Fikr, 1977. al-Jurjānī. Al-Ta`rīfāt . Beirut: Dār al-Fikr,
n.d.
al-Māwardī,  Abu  Hasan. Al-Aḥkām  al- Sulṭāniyyah  wa  al-Wilāyah  al-
Dīniyyah . Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1978.
al-Zarqā,  Musṭafā. Al-Fiqh  al-Islāmī  fī Ṡaubih al-Jadīd . Juz 2. Damascus: Matba’ah Tarafain, 1965. Ash-Shiddieqy,  T.M.  Hasbi. Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman .  Jakarta:  Bulan  Bintang,
1966.
Audah,  Abd  al-Qadīr. Al-Tasyrī’  al- Jinā’ī’  al-Islāmī .  Juz  1.  Beirut: Dār al-Fikr, 1963.
Azizy,  A.  Qodry. Hukum  Nasional: Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan
Hukum  Umum .  Jakarta:  Penerbit Teraju, 2004. Ḥakīm, Abd al-Ḥamīd. Mabādī’ Awwaliyyah: Uṣūl al-Fiqh wa al-
Qawā’id  al-Fiqhiyyah .  Jakarta: Maktabah Sa’adiyyah Putra, n.d. Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam .  Jakarta:  Bulan  Bintang,
1976.
Haryono, Anwar. Hukum Islam: Keluasan dan  Keadilannya .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1968.
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum .  Jakarta:  Bina  Aksara,
1985.
Ka’bah,  Rifyal,  and  Bustami  Sa’id.
Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf . Jakarta: Minaret, 1987.
Kuntowijoyo. Identitas  Politik  Umat Islam . Bandung: Mizan, 1997.
Mahfud  MD,  Moh. Hukum  dan  Pilar-
Pilar  Demokrasi .  Yogyakarta:
Gama Media, 1999. Mahfud  MD,  Moh. Membangun  Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi . Jakarta: LP3ES, 2006. Mahfud  MD,  Moh. Perdebatan  Hukum Tata  Negara  Paska  Amandemen Konstitusi . Jakarta: LP3ES, 2007. Mahmasani, Subhi. Falsafah al-Tasyrī’ fī al-Islām .  Cairo:  Dār  al-Qalam,
1945.
Mas’ud,  Muhammad  Khalid. Filsafat Hukum  Islam  dan  Perubahan
Sosial . Edited by Yudian
Wahyudi.  Surabaya:  Al-Ikhlas,
1995. Minhaji,  Akh.  “Perubahan  Sosial  dalam Perspektif  Sejarah  Hukum  Islam (Kerangka Metodologi).” Dinamika: Jurnal Dialektika
Peradaban Islam , no. Yogyakarta (2003).
Minhaji,  Akh.  “Tradisi  Ijtihad  dalam Islam:  Dulu,  Kini  dan  Masa Mendatang.” Jurnal  Hukum ,  no.
June (2001).
Minhaji,  Akh.  “Tradisi  Islah  dan  Tajdid dalam  Hukum  Islam.” Profetika: Jurnal  Studi  Hukum  Islam ,  no.
Yogyakarta (2001).
Munajat,  Makhrus. Dekonstruksi  Hukum
Pidana Islam . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. Munawwir, Ahmad Warsun. Al- Munawwir: Kamus Arab-
Indonesia .  Yogyakarta:  PP.  Al- Munawwir, 1988.
Paydar,  Monouchehr. Aspects  of  Islamic
State Religious Norms and Political  Realities .  Edited  by  M. Maufur. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
Rahman,  Asjmuni  A.  “Sorotan  Terhadap
Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad.” In Pidato  Pengukuhan  Guru Besar .  Yogyakarta:  IAIN  Sunan Kalijaga, 1996.
Sābiq,  al-Sayyid. Fiqh  al-Sunnah .  Juz  2. Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
Salim,  Arskal.  “Politik  Hukum  Pidana Islam  di  Indonesia:  Eksistensi Historis,  Kontribusi  Fungsional dan  Prospek  Masa  Depan.”  In
Pidana Islam di Indonesia:
Peluang  Prospek  dan  Tantangan . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. Setiawan, Nurkholis. “Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembentukan
Hukum  Nasional  (Penelusuran, Pemetaan,  dan  Pengujian  Respon Serta Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majlis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad.” Jakarta: LIPI, 2006.
Sjadzali, Munawir. Polemik Reaktualisasi Ajaran  Islam .  Jakarta:  Pustaka Panjimas, 1988.
Wahyudi,  Yudian. is  Islamic  Law Secular?  A  Critical  Study  of Hasan Hanafi’s Legal Philosophy . Yogyakarta: Nawesea, 2005. Yūsuf, Abū. al-Radd ‘alā Siyār al-Awza’ī .
Cairo: Dār al-Qalam, 1357.
Zahrah,  Muhammad  Abū.  Tārīkh  al- Mażāhib  al-Islāmiyyah .  Juz  1.
Cairo: Dār al-Fikr, n.d.
Zein, Satria Effendi M. “Kejahatan dalam Harta  dalam  Perspektif  Hukum Islam.” In Hukum Pidana Islam di Indonesia:  Peluang,  Prospek  dan Tantangan ,  edited  by  Satria Effendi  M.  Zein.  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2001.