## Efektifitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala di Dinas
Pehubungan Kabupaten Subang
Silvy Sondari 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang silvysondari.gadzali@gmail.com
Ade Suparman 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang suparmanade09@gmail.com

## Abstrak
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Efektivitas  Pelayanan  Pengujian  Kendaraan Bermotor  Berkala  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  dinilai  belum  efektif dikarenakan  :  1)  kondisi  petugas  pengujian  kendaraan  bermotor  belum  efektif  hal  ini dilihat dari belum adanya teknisi atau petugas yang bisa memperbaiki alat/mesin uji kendaraan. 2) partisipasi petugas pengujian kendaraan bermotor belum efektif hal ini dapat  dilihat  dari  belum  adanya  rapat  terbuka  yang  mengundang  masyarakat  dan seluruh  stakeholder  untuk  menyampaikan  aspirasinya.  3)  kesamaan  hak  yang  di berikan petugas pengujian kendaraan bermotor belum efektif hal ini dapat dilihat dari perbedaan hak yang didapat berdasarkan status sosial dan kedekatan pihak dalam.
Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, Pengujian Kendaraan Bermotor

## Abstract
The results showed that the effectiveness of the Periodic Motorized Vehicle Testing Service in the Subang District Transportation Office is considered not effective because : 1) The condition of the motor vehicle testing officer has not been effective as seen from the absence of a technician or an officer who can repair vehicle testing equipment / machines. 2) The participation of the motor vehicle testing officer is not yet effective, it can be seen from the absence of an open meeting that invites  the  public  and  all  stakeholders  to  express  their  aspirations.  3)  The  equality  of  rights granted by motorized vehicle testing officers has not been effective yet, this can be seen from the difference in rights obtained based on social status and proximity of an insider.
Keywords : Effectiveness, Service, Motor Vehicle Testing.

## Pendahuluan
Pelayanan  merupakan  tugas  utama  bagi  aparatur  negara  sebagai  abdi  negara  dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam Undang-undang dasar 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat  yang  berbunyi  :  Melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan upaya melalui konsep efektivitas  yang  menekankan  pada  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Tingkat  efektivitas  dapat  diukur  dengan  membandingkan  rencana  atau target  yang  telah  ditentukan  dengan  hasil  yang  dicapai,  apabila  rencana  atau  target yang telah ditentukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hal itu dikatan tidak efektif, karena pada dasarnya kata efektif sangat erat kaitannya dengan waktu. Dalam hal  ini  efektivitas  merupakan  pemanfaatan  sumberdaya,  sarana  dan  prasarana  dalam jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan sejumlah  pekerjaan  tepat  pada  waktunya  (  Abdurahmat  dalam  Othenk  2008  :  7). Pelayanan  masyarakat  dapat  dikategorikan  efektif  apabila  masyarakat  mendapat kemudahan  pelayanan  dengan  prosedur  yang  singkat,  tepat,  cepat,  dan  memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum dapat ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan .
Membangun  kepercayaan  masyarakat  atas  pelayanan  publik  yang  dilakukan penyelenggara  pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  seiring dengan  harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga  negara  dan  penduduk  tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap  warga  negara  dan  penduduk  serta  terwujudnya  tanggung  jawab  negara  dan korporasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  diperlukan  norma  hukum  yang memberi  pengaturan  secara  jelas,  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public.
Salah  satu  pelayanan  bagi  masyarakat  dari  pemerintahan  adalah  pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan yang di landasi undang-undang no.22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  dan  Peraturan  Mentri Perhubungan  No.  98  tahun  2013  tentang  SPM  (standar  pelayanan  minimal)  angkutan orang.  Dalam era  globalisasi dengan  kondisi  persaingan  yang  cukup  ketat  dan  penuh tantangan  aparatur  pemerintahan  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  sebaik- baiknya kepada masyarakat. Efektivitas pelayanan ini menjadi salah satu indicator dari tingkat keberhasilan  pemerintah dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi  yang sesuai dengan proses tujuan, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang bidang Pengujian Kendaraan  Bermotor  yaitu  menguji  kendaraan  angkutan  roda  empat  dengan  tahap tahap tertentu.
Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta  tempelan dan kendaraan  khusus dalam  rangka  pemenuhan terhadap  persyaratan  teknis  dan layak  jalan,  Pelaksanaan  Pengujian  Kendaraan Bermotor  di  Unit  PKB  dan  pemeriksaan  dilakukan  oleh  Penguji  yang  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  bagi  kendaraan  yang  memenuhi kelaykan  akan  disahkan  oleh  pejabat  lalu  akan  diberi tanda  uji.  Keselarasan  antara pengguna  angkutan  umum  dan  penyedia  angkutan  umum  idealnya  harus  baik  dan benar  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan,  telah  menetapkan  persyaratan  teknis  dan  layak  jalan  kendaraan bermotor  serta  mewajibkan  kendaraan  bermotor  yang  diimpor,  dibuat  dan  dirakit  di dalam  negeri  yang  akan  dioperasikan  di  jalan  wajib  dilakukan  pengujian  berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR). Sehingga kendaraan umum baik angkot,  bus,  maupun  kendaraan  barang,  kereta  gandengan,  kereta  tempelan  yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan dalam buku KIR pemilik kendaraan umum yang tidak di tes uji layak beroprasi dan  belum adanya Saat ini Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang masih mempunyai permasalahan yaitu  bagaimana  cara    menghadapi  pemberitahuan  bentuk  SMS  gateaway  kepada pemilik  kendaraan  yang  isi  di  dalamnya  berupa  pemberitahuan  kendaraan  untuk melukan  uji  layak  kendaraan  berkala  atau  selanjutnya  selama  6  bulan  kemudian  lalu permasalahan  adanya  ketidaksamaan  hak  dan  waktu  yang  di  berikan  oleh  petugas penguji  kendaraan  bermotor  pada  pemilik  kendaraan  yang  akan  di  uji  melalui perantara/calo.
Tabel 1 Data jumlah pemohon KIR melalui calo di Dinas Perhubungan Subang No Bulan Jumlah KIR Kendaraan Keterangan 1 Januari 1272 kendaraan 41,17 % 2 Februari 1130 kendaraan 35,93 % 3 Maret 1192 kendaraan 11,92 % 4 April 1131 kendaraan 9,82 % 5 Mei 1253 kendaraan 16,63 % 6 Juni 837 kendaraan 7,81 % 7 Juli 1462 kendaraan 11,88 % 8 Agustus 1259 kendaraan 11,83 % 9 September 1222 kendaraan 39,16 % 10 Oktober 1437 kendaraan 48,83 %
11 November 1391 kendaraan 10,54 % 12 Desember 1176 kendaraan 29,95 %
Sumber data : Dinas Perhubungan Subang 2018
Berdasarkan  hasil  penelitiann  pada  Dinas  Perhubungan  bidang  Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subnag belum optimal hal ini dapat di lihat bahwa akuntabilitas,    tidak  adanya  sistem  pemberitahuan  kepaada  pemilik  kendaraan berbentuk  SMS  gateaway  yang  di  dalamnya  pemberitahuan  mengenai  pengujian kendaraan  bermotor  berkala  untuk  selanjutnya    serta  kesamaan  hak,  dalam  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Subang  22,96%  bidang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  di kuasai oleh para calo. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola pelayanan belum efektif.

## Kerangka Teori

## a. Pengertian Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang di hendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989: 149). Efektif  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  dapat  membawa  hasil, berhasil  guna.  Sedangkan  menurut  Handoko  (1993:  7)  efektivitas  adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  kenyataannya,  sulit  sekali merinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian  efektivitas  dalam  suatu  organisasi  mempunyai  arti  yang  berbeda- beda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu administrasi, efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kinerja  organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Richard  M.  Steers  (1985:  1) mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  cara  yang  terbaik  untuk  meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling  berhubungan  yaitu  :  a)  Paham  mengenai  optimasi  tujuan  :  efektivitas dinilai  menurut  ukuran  seberapa  jauh  sebuah  organisasi  berhasil  mencapai tujuan  yang  layak  dicapai;  b)  Perspektif  sistematika  :  tujuan  mengikuti  suatu daur  dalam  organisasi;  dan  c)  Tekanan  pada  segi  perilaku  manusia  dalam susunan  organisasi  :  bagaimana  tingkah  laku  individu  dan  kelompok  akhirnya dapat  menyokong  atau  menghalangi  tercapainya  tujuan  organisasi  (Steers, 1985:4-7)  .  Georgepoulus  Tenenbaum  (Richard  M.  Steers,  1985:20)  berpendapat bahwa  konsep  efektivitas  kadang-kadang  disebut  sebagai  keberhasilan  yang biasanya  digunakan  untuk  menunjukan  pencapaian  tujuan.  Sangat  jelas  dalam suatu organisasi efektivitas adalah keadaan yang oleh organisasi di perjuangkan untuk di capai.  Menurut  Emerson dalam Handayaningrat (1985:16 : 19) definisi lain yang dapat dijadikan acuan adalah Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran  uji  KIR  telah  tercapai  sesuai  dengan  aturan    yang  tertera  ,  hal  ini
dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan,  maka  pekerjaan  itu  dikatakan  tidak  efektif.  Efektivitas  pelayanan publik merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah  ditemukan  sebelumnya.  Menurut  Emerson  yang  dikutip  oleh  Soewarno (1996:16)    Sedangkan  Sondang  P.  Siagian  (1997:151),  “Efektivitas  pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan”.

## b. Pengertian pelayanan
Pengertian  pelayanan  umum  atau  pelayanan  public  tidak  terlepas  dari masalah-masalah  kepentingan  umum.  Kepentingan  umum  dan  pelayanan umum  saling  berkaitan.  Pelayanan  public  dalam  perkembanganya  dapat  juga timbul  karena  adanya  kewajiban  suatu  proses  penyelenggaraan  kegiatan pemerintah dan organisasi. Maupun pelayanan adalah segala bentuk jasa, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pengertian  pelayanan publik  menurut  Dwiyanto  (2006:136)  pelayanan  public  adalah  serangkaian aktivitas  yang  dilakukan  oleh  birokrasi  public,  untuk  memenuhi  kebutuhan warga  negara  pengguna.    Berdasarkan  definisi  di  atas,  pengguna  yang  di maksud disisna yaitu pemilik kendaraan yang akan di uji layak kendaran yang membutuhkan  surat  keterangan  layak  berkendara  dan  tanggal  uji  layak selanjutnya  agar  pengujian  kendaran  di  lakukan  berkala.  Jadi  arti  pelayanan publik  adalah  salah  satu  cara  dari  pemerintah  atau  pemberi  pelayanan  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atau  penerima  pelayanan.  Sedangkan keputusan Mentri Pendayagunaan Apatur Negara nomor 63 tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh nstansi  pemerintah  di  pusat  atau  di  daerah,  dan  di  lingkungan  badan  usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Mengikuti definisi diatas,  pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  dapat  di  definisikan  sebagai segala  bentuk  jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang    maupun  jasa  publik yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan  dilaksanakan  oleh  intansi pemerintah pusat di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  upaya  pemenuhan  ketentuan  perundang- undangan (Ratminto dan Atik Septi Winarsih,2007:4-5).  Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasisrtiono (2005:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada  masyarakat.  Dalam  definisi  ini  pelayanan  publk  diatrikan  sebagai
pemberian  jasa  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  guna  memenuhi kepentingan masyrakat dengan atau tanpa pembayaran.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  yang  telah  diuraikan  dalam  konteks pemerintahan  daerah  pelayanan  publik  dapat  disimpulkan  sebagai  pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat  dana atau organisasi lain  yang  mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  di  tentukan  dan  di  untukan  untuk  memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:19) pelayanan  publik  merupakan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah sebagai  penyelenggara  negara  terhadap  masyarakat  nya  guna  memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Jadi  pemerintah  menyediakan  pelayanan  yang  baik dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk mengurangi jumlah  kecelakaan  kendaraan  muatan  dan  kendaraan  umum.  Hall  dalam Tangkilisan  (2005:67)  mengartikan  bahwa  dengan  tingkat  sejauh  mana  suatu organisasi  merealisasikan  tujuannya,  semua  konsep  tersebut  hanya menunjukkan  pada  pencapaian  tujuan  organisasi.  Sedangkan  bagaimana  cara mencapainya  tidak  dibahas.  Yang  membahas  bagaimana  mencapai  tingkat efektivitas  adalah  Argris  dalam  Tangkilisan  (2005:68)  yang  mengatakan ”Organizational  effectiveness  then  is  balanced  organization  optimal  emphasis upon  achieving  object  solving  competence  and  human  energy  utilization”  atau dengan  kata  lain  efektivitas  organisasi  adalah  keseimbangan  atau  pendekatan secara  optimal  pada  pencapaian  tujuan,  kemampuan  dan  pemanfaatan  tenaga manusia.  Amirullah  dan  Ribdyah  Hanafi  (2002)  efektivitas  menunjukkan kemampuan  suatu  perusahaan  dalam  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan secara  tepat.  Pencapaian  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dan  ukuran  maupun standar  yang  berlaku  mencerminkan  suatu  perusahaan  tersebut  telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

## c. Standar Pelayanan Publik
Menurut  Ridwan  dan  Sudrajat  (2009:103)  setiap  penyelenggaraan  pelayanan publik  harus  memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan  sebagai  jaminan adanya  kepastian  bagi  penerima  pelayanan.  Standar  pelayanan  adalah  ukuran yang  diberlakukan  dalam  peyelenggaraan  pelayanan  yang  wajib  ditaati  oleh pemberi  dan  atau  penerima  pelayanan.  adapun  standar  pelayanan  yakni meliputi sebagai berikut:
1) Prosedur pelayanan
2) Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pegaduan.
3) Waktu peyelesaian
4) Waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat  pengajuan  permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
5) Biaya pelayanan
6) Biaya  atau  tarif  pelayanan  termasuk  rincian  yang  ditetapkan  dalam  proses pemberian pelayanan.
7) Produk pelayanan
8) Hasil  pelayanan  yang  akan  diterima  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
9) Sarana dan prasarana
10) Penyedian  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
11) Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat berdasarkan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap,  dan  perilaku  yang dibutuhkan.  Sedangkan  standar  pelayanan  menurut  Kasmir  (2005:  18-21)  yaitu dasar-dasar pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan agar dapat membuat penerima layanan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, antara lain  seperti  :  Berpakaian  dan  berpenampilan  rapi  dan  bersih,  Percaya  diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyuman, dan menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah mengenal satu sama lain.
1) Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan sikap pembicaraan.
2) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar.
3) Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya.
4) Jangan menyela atau memotong pembicaraan.
5) Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan.
6) Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan.
7) Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani. Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penyusunan standar  pelayanan  publik  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  pedoman  dan pelayanan  public  oleh  intansi  pemerintah.  Dengan  adanya  standar  pelayanan publik  ini  diharapkan  masyarakat  bisa  mendapatkan  pelayanan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  proses  yang  memuaskan  serta  tidak  menyulitkan masyarakat. kriteria pelayanan yang dikemukakan oleh Sinambela (2010:6) ada enam  dimensi  untuk  mengukur  pelayanan  pada  sektor  publik,  yaitu  : Transparansi,  Akutabilitas,  Kondisional,  Partisipatif,  Kesamaan  Hak,  serta Keseimbangan hak dan kewajiban.
1) Transparansi  adalah  keterbukaan  atas  semua  tindakan  dan  kebijakan  yang diambil  oleh  pemerintah.  Prinsip  transparansi  menciptakan  kepercayaan timbal-balik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  melalui  penyediaan informasi  dan  menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang akurat dan memadai.
2) Akuntabilitas s  adalah  pertangungjawaban  pejabat  publik  terhadap masyarakat  yang  memberinya  kewenangan  untuk  mengurusi  kepentingan mereka.  Para  pengambil  keputusan  di  pemerintah,  sektor  swasta  dan organisasi-organisasi  masyarakat  bertanggung  jawab  baik  kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk
pertanggungjawaban  tersebut  berbeda  satu  dengan  lainnya  tergantung  dari jenis  organisasi  yang  bersangkutan.  Instrumen  dasar  akuntabilitas  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  dengan  komitmen  politik  akan akuntabilitas  maupun  mekanisme  pertanggungjawaban,  sedangkan instrumen-instrumen  pendukungnya  adalah  pedoman  tingkah  laku  dan sistem  pemantauan  kinerja  penyelenggara  pemerintahan  dan  sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3) Kondisional    adalah  suatu  keadaan  dimana  penyesuaian  dengan  kondisi yang  sedang  di  alami  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  pemberi  dan penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan efektifitas.
4) Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participation” adalahpengambilan  bagian  atau  pengikutsertaan.  Menurut  Keith  Davis, partisipasi  adalah  suatu  keterlibatan  mental  dan  emosi  seseorang  kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
5) Kesamaan Hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, dan agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6) Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban  yaitu  seimbangnya  antara  hak  dan kewajiban  dimana  kita  tidak  boleh  terus-menerus  menuntut  hak  tanpa melakukan  kewajiban  kita  dan  tidak  boleh  terus  menyuruh  yang  lain melakukan kewajibannya tanpa kita memberikan haknya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.  Menurut  Creswell  (2010:  4)  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting  seperti  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan  dan  prosedur-prosedur  mengumpulkan  data  spesifik  dari  partisipan, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data.
Tujuan  utama  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  fenomena  atau gejala  sosial  dengan  lebih  menitik  beratkan  pada  gambaran  yang  lengkap  tentang fenomena  yang  dikaji  dari  pada  memerincinya  menjadi  variabel-variabel  yang  saling terkait.  Harapannya  ialah  diperoleh  pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena untuk selanjutnya dihasilkan. Adapun alasan pemilihan metode kualitatif adalah untuk mendalami  proses  pelaksanaan  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  berkala    yang kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan dan kemudian  dijadikan  dasar  bagi  pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan  kembali program agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

## Hasil dan Pembahasan
a. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Subang
Sejak  pemerintah  Hindia  Belanda,  sektor  transportasi  khususnya lalulintas  jalan  di  tangani  oleh Department  Weg  Verkeer  en  Water  Staat (Departemen  Lalu  Lintas  dan  Pengairan  Negara)  sebagai  aturan  hukum  dan pelaksanaanya  tercantum  dalam Weg  Verkeer  Ordonantie (WVO)  Staat  Blad Nomor : 86 tahun 1933.
Pada  tahun  1942  samai  tahun  1945  dpartemen  yang  mengatur  lalu  lintas  tidak berfungsi  secara  maksimal,  hal  ini  karena  alasan  politis  serta  kndisi pemerintahan pada saat itu dalam situasi perang kemerdekaan, kemudian baru aktif  kembali  pada  tahun  1950  dan  berada  pada  Departemen  Lalu  Lintas  dan Pengairan Negara.
Pada tahun 1957 indonesia mengeluakan Undang-Undang nomor 1 : tahun 1957 tentang  pokok-pokok  pemerintahan  di  daerah,  dengan  berpedoman  pada Undang-Undang  ini8  pemerintah  memberikan  kebijakan  untuk  menyerahkan sebagian  urusan  lalu  lintas  kepada  pemerintah  daerah  tingkat  1,  atas  dasar tersebut  daerah-daerah  yang  diserahi  urusan  lalu  lintas  untuk  membentuk jawatan lalu lintas jalan. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1958  akhirnya  Undang-Undang  WVO  pada  tanggal  1  April  1965  dinyatakan tidak  berlaku  kemudian  pemerintah  mengesahkan  Unang-Undang  tersebut  di ganti dengan Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Pada  tanggal  23  juli  1974  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  5 tahun  1974  tentang  pokok-pokok  pemerintahan  di  daerah.  Pemerintah  daerah Tk. I Jawa Barat mengeluarkan Perda Nomor 2/PO.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  LLAJ  Provinsi  Daerah  Tk.  I  Jawa  Barat  untuk cabang  Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya  diatur  dengan  Peraturan Daerah  Tk.  I  Jawa  Barat  Nomor  8  tahun  1984.    Bertolak  dari  otonomi  daerah tingkat  I  dan  daerah  tingkat  II  pemerintah  RIS  tingkat  III,  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun  1990    tentang  penyerahan  sebagian urusan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  kepada  daerah  tingkat  I  dan  daerah tingkat II. Tindak lanjut dari PP no 22 tahun 1990 keluarlah Keputusan Bersama Mentri Perhubungan dan Mentri Dalam Negri KM 109 tahun 1990 no 95 tahun 1990 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, peyerahan sebagian urusan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  kepda  daerah  tingkat  I  dan  daerah tingkat  II  berdasarkan  PP  ini  pula  lahirnya  istilah  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.    Berdasarkan  Undang-Undang  Nomer  22  tahun  1999  tentang pemerintahan  daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomer  25  tahun  2000  tentang Kewenangan  dan  Provinsi  sebagai  daerah  Otonomi,  Peraturan  Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah  Lingkugan  Kabupaten  Subang,  maka  Dinas  Perhubungan  Kabupaten
Subang  sesuai  dengan  surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomer  28  thun  2001 tentan  Tugas  Pokok  dan  Pungsi  Dinas  Perubungan  Kabupaten  Subang,  dan terakhi  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomer  7  tahun  2008  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja.  Visi  jangka  panjang  Kabupaten  Subang  tahun  2005- 2025 adalah :
“Terwujudnya  Kabupaten  Subang  sebagai  Daerah  Agribisnis,  Pariwisata  dan Industri  yang  Berwawasan  Lingkungan  dan  Religius  serta  Berbudaya  melalui Pembangunan  Berbasis  Gotong  Royong  pada  Tahun  2025.”  Sedangkan  visi jangka  menengah  Kabupaten  Subang  tahun  2014-2018  adalah:  “Terwujudnya Kabupaten  Subang  yang  Religius,  Berilmu,  Mandiri,  Berbudaya  dan  Bergotong Royong.”  Berdasarkan  Visi  Pemerintah  Kabupaten  Subang  tersebut,  maka  Visi Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  yang  ditetapkan  adalah:  “Tercapainya Sistem  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  yang  Bekualitas  dan  Akuntabel.”  Visi tersebut  mempunyai  maksud  sebagai  berikut:  Sistem  Pengujian  Kendaraan Bermotor berkala di Dinas perhubungan Kabupaten Subang ingin menciptakan citra  positif  terhadap  seluruh  element  masyarakat  dan  stakeholder  dengan proses  yang  berkualitas  dan  dapat  di  pertanggungjawabkan.  Untuk mewujudkan  visi  tersebut,  maka  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  telah menetapkan misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan kompetensi pengujiyang handal, berkualitas dan profesional
2) Melakukan perbaikan sarana dan prasarana secara berkelanjutan
3) Menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien
4) Menciptakan  lingkungan  kerja  yang  lebih  kondusif  dalam  rangka meningkatkan mutu pelayanan
b. Efektivitas  Pelayanan  Pengujian  Kendraan  Bermotor  Berkala  di  Dinas Perhubungan Kabupaten Subang
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, penelitian ini dilaksanakan  untuk  mengkaji  tentang  bagaimana  efektivitas  pelayanan Pengujian  Kendaraan  Bermotor  Berkala  yang  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah kabupaten subang melalui dinas perhubungan dengan menganalisa menggunakan  kriteria  pelayanan  yang  dikemukakan  oleh  Sinambela  (2010:6) ada  enam  dimensi  untuk  mengukur  pelayanan  pada  sektor  publik,  yaitu  : Transparansi,  Akutabilitas,  Kondisional,  Partisipatif,  Kesamaan  Hak,  serta Keseimbangan hak dan kewajiban.
Hasil penelitian terhadap kriteria “Transparansi” dapat dijelaskan sebagai berikut  :  bahwa  Transparansi  merupakan  Keterbukaan  kepada  masyarakat mengenai  segalahal  dalam  melakukan  tahapan  proses  maupun  biaya adminisratif.    Transparansi  juga  merupakan  salah  satu  acuan  dalam good governance .  Adanya  transparansi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembuatan  kebijakan  dapat  menjadi entery  point bagi  masyarakat  untuk mendapatkan  informasi  sehingga  dapat  melakukan check  and  balance terhadap jalannya  pemerintahan.  Sejalan  dengan  pemaparan  di  atas,  berikut  ini
merupakan  hasil  dari  wawancara  dengan  bapak  Dudi  Rukandi  sebagai  Kepala Seksie Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang mengenai transparansi pogram : “Transparansi program di Dinas Perhubungan Kabpuaten Subang menurut saya sudah sangat transparan semua sudah lengkap dan  mengeahui  tentang  program  yang  telah  uji  layak  kendaraan  di  kantor  ini dan sudah ada lengkap tahapan proses yang harus dilalui oleh kendaraan yang sedang  di  uji.  maupun  tahapan  pelaksanaan  dari  awal  hingga  akhir  semuanya sudah  sangat  terbuka  bagi  siapapun  yang  melakukan  Uji  layak  kendaraan”. Dari  hasil  wawancara  di  atas  peneliti  dengan  Kepala  Seksie  bidang  Pengujian Kendaraan  Bermotor  berkala  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang, transparansi  di  sini  sudah  di  terapkan  dan  sudah  berjalan  dengan  efektif  dan efisien  diihat  dari  aspek-aspek  sarana  dan  prasarana  yang  telah  di terapkan/dipasang  di  Dinas  Perubungan  Kabupaten  Subang.    Berikut  ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Deni Setiawan selaku Staf Pengujian Kendaraan  Bermotor  berkala  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang mengenai  keterbukaan  sarana  dan  prasaana:    “Upaya  transparansi  sarana  dan prasarana  sudah  dilaksanakan  di  Dinas  Perhubungan  dengan  telah  di fasilitasinya bank BJB untuk pemohon KIR melakukan pembayaran langsung ke bank,  jadi  ada  MOU.  Dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  untuk  melengkapi pembayaran akan mempersempit korupsi sekala kecil maupun sekala besar dan pendapatan  langsung  masuk  ke  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)”.  Dari  hasil wawancara  di  atas  peneliti  dengan  masyarakat  atau  pemohon  uji  layak kendaraan  (KIR)  mengenai  program  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  di  Dinas Perubungan  Kabupaten  Subang,  program  yang  diterapkan  untuk  masyarakat oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  sudah  terbilang  cukup  baik  bisa kita  lihat  dari  jumlah  pemohon  KIR  yang  semakin  bertambah  setiap  tahunya, maka  sosialisasi  mengenai  program  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  bisa dikatakan berhasil. Berikut hasil wawancara dengan bapak Asan Kusnadi selaku masyarakat  .  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  langsung  di lapangan,  pneliti  dapat  menyimpulkan  usaha  untuk  membuat  membuat transparansi  program  Pengujian  Kedaraan  Bermotor  efektif  memang  sudah banyak  diterapkan  dari  hal  sosialisasi,  sarana  dan  prasarana  maupun transparansi  dalam  administratif  sehingga  konsep  pelayanan  menurut Sinambela (2010:5) tedapat 6 indikator yang mengacu pelayanan bisa di katakan baik salah satunya transparansi sudah bisa dikatakan baik. Efektivitas pelayanan Pengujian  Kendaraan  Bermotor  berkala  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Subang sudah menerapkan transparansi yang baik dilihat dari aspek terteranya papan  pengumuman  biaya,  langsungnya  pembayaran  melalui  bank  BJB terbukanya  proses  uji  layak  berkendara  dari  semua  bagian-bagian  tersebut Pengujian Kendaraan Bernotor dalam transparansi dapat dikatakan efektif.
Hasil  kajian  terhadap  kriteri  “Akuntabilitas”  dapat  dejlaskan  sebagai berikut : bahwa Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  agenda. Akuntabilitas  publik  yang  dilakukan organisasi  sektor  publik  terdiri  atas  empat  dimensi  akuntabilitas  yang  mesti dipenuhi organisasi sektor publik (Ellwood, 1993).
1) Accountability  for  probity  and  legality, akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum. Akuntabilitas  hukum  terkait  dengan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan yang diterapkan.
2) Process  accountability, akuntabilitas  proses.  Akuntabilitas  proses  terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup  baik  dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem informasi  manajemen,  dan  prosedur  administrasi.  Akuntabilitas  ini diterjemahkan  melalui  pemberian  pelayanan  publik  yang  cepat,  responsif, dan  murah  biaya.  Pengawasan  dan  pemeriksaan  dapat  dilakukan  terhadap akuntabilitas  proses,  untuk  dapat  menghindari  kolusi,  korupsi  dan nepotisme.
3) Program  accountability, akuntabilitas  program,  untuk  pertimbangan  apakah tujuan  yang  ditetapkan  dapat  tercapai,  dan  apakah  ada  alternatif  program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
4) Policy acounttabillity, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban  pemerintah  atas  kebijakan  yang  diambil  terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  atas  proses  atau  tindakan  yang telah kita perbuat untuk manapun. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan  bapak  Dudi  Rukandi  sebagai  Kepala  Seksie  Pengujian  Kendaraan Bermotor  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  mengenai  akuntabilitas pelaksanaan  program  PKB  :  “dalam  akuntabilitas  yang  beararti pertanggungjawaban  kami  telah  menjalankan  semua  ketentuan  berdasarkan Standar  Oprasional  Prosedur  yang  ada  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Subang  bidang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor.  Semua  proses  proses  dan tahapan  yang  staf  lalui  sebisa  mungkin  harus  berdasarkan  aturan  agar  proses dan tujuan bisa efektif dan efisien”.  Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dengan  Kepala  Seksie  bidang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  di  Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dapat disimpulkan berarti pertanggungjawaban  atau  akuntabilitas  disini  sudah  di  laksanakan  dengan sebaik  mungkin  karena  dilihat  dari  Standar  Oprasional  Prosedur  (SOP)  yang sudah  staf  dan  petugas  lakukan  setiap  harinya  kepada  pemohon  uji  layak kendaraan  (KIR).    Selanjutnya  peneliti  mewawancarai  bapak  Deni  Setiawan sebagai  staf  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  mengenai  akuntabilitas  dalam sarana  dan  prasarana  :  “akuntabel  sarana  dan  prasarana  sudah  kami  lakukan berdasarkan  aturan  dan  ketentuan,  dalam  segi  pemeriksaan  mesin  peralatan untuk  menguji  kami  rutin  bersihkan  dan  periksa  kelayakan  fungsinya  agar beroprasional  dengan  baik  ketika  sedang  di  oprasikan”.    Berdasarkan  hasil wawancara peneliti di atas dengan staf Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas
Pehubungan  Kabupatern  Subang  mengenai  akuntabilitas  sarana  dan  prasarana memang akuntabel dalam sarana dan prasarana sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan setiap jam pulang kerja mesin peralatan di bersihkan dan di  bungkus  terpal  agar  menghindari  dari  kerusakan-kerusakan  yang  di akibatkan  oleh  alam  seperti  cipratan  air  hujan  di  malam  hari  dan  banyak  hal lainya.  Selanjutnya  peneliti  mewawancarai  bapak  Ricko  Fadilah  sebagai  staf administrasi  mengenai  akuntabilitas  pelaksana  program  :    “akuntabilitas pelaporan program Pengujian Kendaraan Bermotor sudah kami lakukan dengan membuat  laporan  pembukuan  perhari  perbulan  dan  di  rekup  di  ahir  tahun untuk  mengetahui  peningkatan  atau  penurunan  angka  kendaraan  yang  masuk uji KIR pertahunya”.  Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dengan staf administrasi  yang  membuat  laporan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  program sudah  dilakukan  dengan  baik  dapat  kita  lihat  dari  bentuk  pendataan  jumlah kendaraan yang masuk perhari, jenis kendaraan dan uji kendaraan baru di KIR maupun berkala  yang berkelanjutan, dari hasil laporan itu makan akuntabilitas pelaksanaan  program  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, pneliti dapat menyimpulkan upaya untuk mencapai akuntabilitas di Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Pehubungan  Kabupaten  Subang  sudah  bisa  dikatakan  mencapai  angka  baik meskipun  ada  beberapa  petugas  pengujian  yang    belum  menerapkasn  sistem senyum,  sapa,  sopan  dan  salam  akan  tetapi  pada  keseluruhan  bisa  dikatakan baik.  Sehingga    konsep  pelayanan  menurut  Sinambela  (2010:5)  tedapat  6 indikator  yang  mengacu  pelayanan  dapat  dikatakan  baik  yaitu  salah  satunya akuntabilitas  sudah  baik.  Hal  tersebut  bisa  di  lihat  dari  pengoprasionalan  alat- alat  pengujian  kendaraan  bermotor,  datangnya  langsung  ke  lokasi  kejadian kecelakaan  bilamana  ada  kecelakaan  angkutan  umum  yang  di  sebabkan  oleh kerusakan  teknis,  pembersihan  dan  perawatan  kembali  alat-alat  uji  dan  sarana prasarana.
Hasil  kajian  terhadap  kriteria  “Kondisional”  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
Kondisional  adalah  suatu  keadaan  dimana  penyesuaian  dengan  kondisi  yang sedang  di  alami sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Berikut hasil  kutipan  wawancara  peneliti  dengan  bapak  Dudi  Rukandi  sebagai  Kepala Seksie  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  mengenai  kondisi  yang  berpgang  pada efektiv dan efisien : “pengujian kendaraan bermotor mengenai efektif dan efisien sesuai  dengan  kondisi  sekarang  memang  masih  belum  sepenuhnya  berhasil. Dapat  dilihat  dari  kondisi  waktu  yang  tertera  di billboard yang  seharusnya  25 menit berikut dengan administrasi tetapi masih ada dan lumanyan banyak yang melebihi waktu tersebut. Keterlambatan bisa dikarenakan faktor teknis maupun faktor  kerusakan  kendaraan.”  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  diatas dengan  Kepala  Seksi  bidang  pengujian  kendaraan  bermotor  mengenai  kondisi yang berpegang pada efektif dan efisien. Keterlambatan atau kesesuaian waktu
tergantung  kondisi  yang  ada  disana  karena  banyak  terdapat  masalah  ketika pengujian  sang  berlangsung  mayoritas  kesalahan  terdapat  di  kendaraan  yang sedang di uji. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan kondisional dapat  dikatakan  baik  tetapi  masih  banyak  catatan  yang  harus  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Subang  perbaiki  mengenai  kurangnya  kemampuan petugas Pengujian Kendaraan Bermotor  dalam memperbaiki masalah kerusakan mesin  atau  alat-alat  uji  yang  ada  di  gedung  pengujian.  Sehingga    konsep pelayanan  menurut  Sinambela  (2010:5)  tedapat  6  indikator  yang  mengacu pelayanan dapat dikatakan efektif yaitu salah satunya Kondisional yang belum baik.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  kurangnya  kemampuan  petugas  untuk memperbaiki mesin atau alat-alat untuk menguji jika dimana adanya kerusakan. Harus  selalu  memanggil  tenaga  ahli  untuk  memperbaiki  sehingga  bisa mengurangi pemasukan untuk Dinas Perhubungan tersebut.
Hasil kajian terhadap kriteria “Partisipasi” dapat dijelaskan sebagai berikut : Partisipasi berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  “participation”  adalahpengambilan bagian  atau  pengikutsertaan.  Menurut  Keith  Davis,  partisipasi  adalah  suatu keterlibatan  mental  dan  emosi  seseorang  kepada  pencapaian  tujuan  dan  ikut bertanggung  jawab  di  dalamnya.  Dalam  defenisi  tersebut  kunci  pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi  dimana orang diikutsertakan  dalam  suatu  perencanaan  serta  dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan  dan  tingkat  kewajibannya.  Partisipasi  itu  menjadi baik  dalam  bidang-bidang  fisik  maupun  bidang  mental  serta  penentuan kebijaksanaan.  Jadi  dari  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  partisipasi  adalah  keterlibatan mental dan emosi serta  fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses  belajar  mengajar  serta  mendukung  pencapaian  tujuan  dan  bertanggung jawab  atas  keterlibatanya.  Berikut  hasil  kutipan  wawancara  peneliti  dengan bapak  Dudi  Rukandi  sebagai  Kepala  Seksie  Pengujian  Kendaraan  Bermotor mengenai  pencapaian  aspek  aspirasi  masyarakat  :  “mengenai  aspek  aspiasi masyarakat  kami  belum  memperhatikan  aspek  itu  karena  kami  belum mengadakan rapat tebuka yang mengundang seluruh stakeholder dan masyarakat untuk  menyampaikankan  pendapatnya  melalui  rapat  tersebut.  Kemungkinan besar kami akan adakan hal seperti itu”.  Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas  dengan  Kepala  Seksie  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  mengenai pencapaian aspek aspirasi masyarakat memang belum diadakanya rapat terbuka dengan  mengundang  seluruh stakeholder dan  masyarakat  mengenai  pengujian kendaraan    bermotor  agar  bagaimana  pencapaian  dan  proses  bisa  saling  lebih menguntungkan  untuk  pemberi  dan  penerima  pelayanan.  Berikut  hasil wawancara peneliti dengan bapak Asan Kusnadi sebagai masyarakat mengenaik kesesuaian  pelayanan  dengan  kebutuhan  masyarakat  :  “menrut  saya  yang  kita butuhkan  dengan  yang  di  berikan  oleh  intansi  ini  sudah  cukup  puas  karena
masyarakat tidak banyak meminta ini itu hanya saja mayoritas masyarakat ingin pelayanan  cepat  mudah  dan  murah  tapi  balik  lagi  ke  kondisi  kendaraan  dan keadaan di gedung pengujian”.  adanya staf yang tidak ada di lokasi dalam jam kerja  dan  benar  juga  Dinas  Perhubngan  bidang  Pengujian  Kenaraan  Bermotor belum mengadakanya rapat terbuka yang mengundang seluruh stakeholder dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan hasrapan yang masyarakat inginkan untuk membuat lebih saling menguntungkanya di pemberi pelayanan  dan  penerima  pelayanan.  .  Sehingga    konsep  pelayanan  menurut Sinambela  (2010:5)  tedapat  6  indikator  yang  mengacu  pelayanan  dapat dikatakan  efektif  yaitu  salah  satunya  Partisipatif  yang  belum  baik.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  belum  mengadaka  rapat terbuka  yang  mengundang  seluruh stakeholder dan  masyarakat  mengenai penyampaian  aspirasi  masyarakat  untuk  saling  menguntungkanya  antara penerima pelayanan dan pemberi pelayanan.
Hasil  kajian  terhadap  dikriteria  “Kesamaan  Hak”  dapat  dikemukakan bahwa : Kesamaan Hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,  ras,  dan  agama,  golongan,  gender  dan  status  ekonomi.  Berikut  hasil wawncara peneliti dengan Kepala Seksie bidang Pengujian Kendaraan Bermotor bapak  Dudi  Rukandi  mengenai  perlakuan  adil  dalam  pelayanan  :  “adil  dalam pelayanan menurut saya, saya pribadi sudah berlaku sangat adil bagi siapapun. Saya  tidak  membedakan  dari  segi  status  sosial  maupun  orang  kaya.  Saya perlakukan  semua  dengan  sama  begitupun  di  pengujian  semua  diperlakukan sama tidak ada perbedaan”. Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dengan Kepala Seksie Pengujian Kendaraan Bermotor mengenai perlakuan adil terhadap pemberi  pelayanan  mungkin  memang  Kepala  Seksie  sudah  berlaku  adil terhadap  siapapun  masyarakat  yang  sedang  melakukan  pengujian  kendaraan bermotor  namun  kemungkinan  ada  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab menggunakan pungli sebagai mata pencaharian lebih akan tetapi Kepala Seksie tidak  mengetahuinya.  Berikut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  bapak  Deni Setiawan  selaku  staf  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  mengenai  perbedaan pelayanan menurut status sosial : “saya melakukan proses pengujian kendaraan bermotor tidak ada yang di bedakan sama sekali semua saya layani berdasarkan prosedur  dan  aturan  yang  ada  di  Dinas  Perhubungan.  Kemungkinan  ada  saja yang  membedakan  pelaynan  yang  di  berikan  tetapi  saya  pribadi  melakukan proses  pengujian  dengan  sama  rata”.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti diatas  dengan  staf  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  mengenai  perbedaan pelayanan  menurut  status  sosial  para  staf  melaukan  proses  pengujian  dengan memperhatikan  prosedur  dan  aturan  kemungkinan  ada  oknum  yang memanfaatkan  ketika  masyarakat  yang  tidak  tahu  ketentuan  dan  persyaratan akan  tetapi  staf  teknisi  tidak  mengeahuinya.  Berikut  hasil  wawancara  peneliti dengan  bapak  Ricko  Fadhilah  sebagai  staf  administrasi    mengenai  tindakan diskriminiasi  non  verbal  dalam  pelayanan  :  “diskriminasi  non  verbal  menurut
saya  tidak  ada.  Karena  semua  saya  layani  dengan  rata  kecuali  memang  yang melalui  perantara  lebih  di  kedepankan  dan  memang  cenderung  lebih  cepat ketika  proses  pengujian  sedang  berlangsung  tapi  perbedaaan  antara  yang melalui perantara dan yang langsung hanya berbeda sedikit yaitu dalam proses pengujian  sedang  berlangsung”.    Berdasarkan  hasil  pengamatan  langsung dilapangan  dalam  pengujian  kendaraan  bermotor  perantara  menang  di unggulkan dan tidak bisa di pungkiri ini sudah menjadi rahasia umum dimana yang  mempunya  status  sosial  tinggi,  uang  yang  lebih  dan  mempunyai  orang dalam  akan  relatif  lebih  cepat  namun  biaya  bisa  cenderung  lebih  mahal. Sehingga    konsep  pelayanan  menurut  Sinambela  (2010:5)  tedapat  6  indikator yang mengacu pelayanan dapat dikatakan efektif yaitu salah satunya Kesamaan Hak, belum baik. Dapat dilihat dari perbedaan perbedaan diatas.
Selanjutnya  berdasarkan  kriteria  “Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban” dapat  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  adalah  seimbangnya  antara  hak  dan kewajiban  dimana  kita  tidak  boleh  terus-menerus  menuntut  hak  tanpa melakukan kewajiban kita dan tidak boleh terus menyuruh yang lain melakukan kewajibannya tanpa kita memberikan haknya. Berikut hasil kutipan wawancara peneliti  dengan  Kepala  Seksie  bapak  Dudi  Rukandi  mengenai  aspek  keadilan bagi pemberi pelayanan : “mengeneai keadilan kami memperlakukan semua staf pegawai  kami  dengan  sama  dengan  adil  akan  tetapi  akan  berbeda  jika  mereka yang berbeda jabatan karena saya selalu berusaha perlakukan adil untuk semua karyawan  atau  bawahan  saya”.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  diatas dengan  Kepala  Seksie  Pengujian  Kedaraan  Bermotor  mengenai  aspek  keadilan bagi  pemberi  pelayanan  memang  dalam  pelakuan  adil  sudah  di  usahakan semaksimal mungkin akan tetapi perbedaan pasti akan terasa dengan perbedaan jabatan  namun  sebisa  mungkin  sebagai leader harus  bisa  berprilaku  adil  dalam memberikan  tugas  apapun  kepada  siapapun.  Berikut  hasil  wawancara  peneliti dengan  bapak  Deni  Setiawan  selaku  staf  Pengujian  Kendaraan  Bermotor mengenai  aspek  keadilan  bagi  penerima  pelayanan  :  “perlakuan  adil  bagi penerima  pelayanan  sudah  sangat  saya  utamakan  karena  memang  sesuai dengan SOP dan saya sebisa mungkin akan berperilaku adil seadil-adilnya agat terjalin dan bisa menambah citra baik utuk Dinas Perubungan terutama bidang Pengujian  Kendaraan  Bermotor”.    Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  diatas dengan staf pengujian mengenai aspek keadilan bagi penerima pelayanan sudah di  terapkan  untuk  keadilan  bagi  penerima  pelayanan  mereka  berpacu  pada Standar  Oprasional  Prosedur  yang  ada.  Akantetapi  berbeda  lagi  jika  mereka melakukan  pendafataran  pengujian  yang  melalui  perantara,  waktu  yang  lebih cepat  namun  pembayaran  yang  relatif  lebih  mahal.  Berikut  hasil  wawancara peneliti  dengan  bapak  Ricko  Fadhilah  sebagai  staf  administrasi  mengenai keseimbangan  hak  dan  kewajiban  :    “sudah  sangat  seimbang  antara  hak  yang harus  didapat  dan  kewajiban  yang  harus  masyarakat  penuhi  sudah  seimbang. Semua sudah pernah kami rundingkan antara hak dan kewajiban dan semuanya sudah  kami  lakukan  untuh  berupaya  bagaimana  caranya  mengunggulkan  hak
yang  harus  mereka  atau  masyarakat  dapakan”.    Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti  diatas  dengan  staf  administrasi  mengenai  keseimbangan  hak  dan kewajiban  staf  Dinas  Perhubungan  sudah  mengadakan  perundingan sebelumnya yang nenbicarakan tentan hak dan kewajiban untuk pemohon KIR yang lebih di dominasikan semua pegawai staf Pengujian Kendaraan Bermotor sudah mengutamakan hak yang di dapat oleh pemohon KIR dan mereka tetap berpacu  pada  SOP.  Selanjutnya  peneliti  mewawancarai  bapak  Syarif  Nurjamin selaku  masyarakat  mengenai  pertimbangan  aspek  keadilan  bagi  masyarakat  : “menurut  saya  keadilan  sudah  sesuai  dengan  kewajiban  yang  harus  kita keluarkan,  semua  sesuai  dengan  apa  yang  harus  pemohon  keluarkan, tergantung  bagaimana  kita  dan  kepada  siapa  kita  akan  membawa  kendaraan tersebut”.    Berdasarkan  hasil  wawancara  keseluruhan  berdasarkan  hasil wawancara  yang  saya  rangkum  keadilam  yang  sudah  di  lakukan  oleh  intansi sudah  dapat  memuaskan  masyarakat  dan  harapan  dilihat  dari  usaha  yang mereka  lakukan  dengan  merundingkanya  terlebih  dahulu  sebelum  pengujian kendaraan  benar  benar  beropasi  namun  terdapat  adanya  perbedaan  yang membedakan  dalah  segi  waktu  dan  biaya  yaitu  pemohon  KIR  yang  melalui perantara  dan  yang  tidak  melalui  perantara.    Berdasarkan  hasil  pengamatan langsung  dilapangan  memang  benar  keadilang  yang  sudah  di  berikan  oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Contoh nya jika  kita  mendaftar  melalui  perantara  atau  biro  jasa  kita  akan  mempercepat waktu proses pengujian dengan pengeluaran biaya yang cenderung lebih mahal begitu  pula  sebaliknya  jika  kita  mendaftar  langsung  sendiri  proses  pengujian akan  berjalan  normal  terlebih  jika  ada  permasalahan  dalam  kendaraan, kendaraan  tersebut  biosa  tidak  lulus  pengujian.  Sehingga    konsep  pelayanan menurut Sinambela (2010:5) tedapat 6 indikator yang mengacu pelayanan dapat dikatakan  efektif  yaitu  yang  terakhirnya  Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban, sudah baik. Dapat dilihat dari keadilan yang masyarakat keluarkan dengan yang mereka dapatkan.
Efektivitas  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Subang  salah  satu  pelayanan  yang  diberikan  pemerintahan  pusat melalui  Dinas  Perhubungan  ke  berbagai  daerah  yang  berhubungan  dengan administrasi,  proses  pengujian  dan  buku  KIR  hasil  dari  proses  pengujian kenaraan yang mana keberlakuan buku KIR hanya berlaku selama enam bulan dan  bilamana  masa  berlaku  buku  KIR  sudah  habis  diharuskan  kembali masyarakat  untuk  menguji  kendaraanya  kembali  atau  yang  sering  kita  sebut Pengujian  Berkala.  Namun  pemberi  pelayanan  tidak  bisa  semena-mena memberikan  pelayanan  tanpa  adanya  pemasukan  dari  masyarakat.  Dalam  hal ini  berarti  kesesuaian  antara  hak  dan  kewajiban  sangat  berperan  dominan. Pelayanan  yang  efektif  dapat  dinilai  dari  dimensi-dimensi  pelayanan  sebagai berikut :  Dimensi Transparansi , dimensi transparansi disini dimana keharusan keterbukaan apa yang seharusnya masyarakat mengetahui dan untuk dilengkapi keharusanya  untuk  memenuhi  persyaratan  sebelum  pengujian  kendaraan
bermotor  berlangsung.  Keterbukaan  disini  juga  bukan  hanya  dalam  prihal persyaratan  namun  juga  dalam  hal  rincian  biaya  pengluaran  yang  man  aharus masyarakat  keluarkan  untuk  bisa  masyrakat  mengetahui  patokan  keharusan yang  harus  mereka  keluarkan.  transparansi  juga  bukan  hanya  di  Dinas Perhubungan  bagin  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  saja,  Transparansi  juga merupakan  salah  satu  pilar  dalam good  governance .  Adanya  transparansi  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entery point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check  and  balance terhadap  jalannya  pemerintahan.    Sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Sinambela (2010:5) mengenai Transparansi, transparansi yang ada  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  sudah  diusahakan  semaksimal mungkin  dengan  mengadakanya  langsung  bank  BJB,  papan  pengumuman persyaratan,  papan  pengumuman  rincian  biaya,  proses  pelaksanaan  pengujian sampai  tahapan  ahir  pengecatan  tanggal  di  bagian  kendaraan  dan  penyerahan buku  KIR.  Jadi  Transparansi  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sudah eafektif.
Dimensi Akuntabilitas ,  akuntabilitas  yang  berarti  pertanggung  jawaban petugas teknisi maupun adminiatrasi sudah menerapkan pertanggung jawaban kepada  setiap  yang  mereka  lakukan.  Petugas  teknisi  sudah  bertanggung  jawab dengan mengurus dan merawatnya peralatan untuk menguji kendaraan dengan sebelum  jam  kerja  selesai  mereka  membersihkan  kembali  peralatan  dan membungkusnya  kembali  agar  alat  pengujian  menjadi  lebih  awet  dan  tahan lama.  Bagian  petugas  administrasi  mereka  melakukan  perekupan  data  untuk laporan  bulanan  dan  tahunan  yang  di  input  dari  kegiatan  pemasukan  sehari- hari.  Akuntabilitas juga berperan sangat penting bagi good governance. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi  yang  bersangkutan.  Instrumen  dasar  akuntabilitas  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  ada,  dengan  komitmen  politik  akan  akuntabilitas maupun  mekanisme  pertanggungjawaban,  sedangkan  instrumen-instrumen pendukungnya  adalah  pedoman  tingkah  laku  dan  sistem  pemantauan  kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas .
Dimensi Kondisional ,  kondisional  ini  berdasarkan  kondisi  kenyataan  di lapangan  langsung,  kondisional  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang memang sudah tercukupi karena kondisional disini keharusan ketika pengujian sesuai  dengan  kondisi  SOP  yang  ada  dan  kondisional  pada  pelayanan  sudah diterapkan  oleh  seluruh  pegawai  yang  baik.Sesuai  dengan  apa  yang  telah dikemukakan oleh Sinambela (2010:5) mengenai Kondisional, kondisional yang sudah  diterapkan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  sudah  baik karena  mereka  berpacu  kepada  SOP  yang  ada  dan  mereka  sudah  melayani pemohon  KIR  dengan  sesuai  aturan  bilamana  ada  kendaraan  yang  belum memenuhi  kriteria.  Dimensi Partisipatif ,  dimensi  partisipatif  disini  semua  ikut serta  ikut  andil  dalam  mewujudkan  pelayanan  yang  baik  dan  efketif.
Keikutsertaan  keseluruhan  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  belum sepenuhnya  merata  hal  ini  bisa  dilihat  dari  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Subang  bidang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  belum  mengadakan  rapat  yang mengundang  seluruh  masyarakat  dan stakeholder untuk  merundingkan  dan menyampaikan  keluhan  dan  aspirasi  masyarakat  beserta stakeholder agar Pengujian  Kendaraan  Bermotor  bisa  beroprasi  dengan  saling  menguntungkan juga  efektif  dan  efisien.Ketidak  sesuaian  dengan  apa  yang  telah  dikemukakan oleh Sinambela (2010:5) mengenai Partisipatif, partisipatif di Dinas Perhubungan Kabupaten  Subang  bidang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  belum  sepenuhnya berpartisipasi  dengan  baik  bisa  dilihat  dari  belum  mengadakanya  rapat  yang mengundang  seluruh stakeholder dan  masyarakat  mengenai  pencapaian pelayanan yang baik juga efektif dan efisien. Dimensi Kesamaan Hak , kesamaan hak disini mereka mendapatkan perlakuan pelayanan yang sama tanpa di beda- bedakan tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, dan agama, golongan,  gender  dan  status  ekonomi  dan  status  sosial.  Pemohon  KIR  harus mendapatkan pelayanan yang sama dari pemberi pelayanan.  Ketidak sesuaian dengan  apa  yang  telah  dikemukakan  oleh  Sinambela  (2010:5)  mengenai Kesamaan  Hak,  perbedaan  hak  yang  didapat  oleh  masyarakat  biasa  dengan masyarakat  yang  mempunyai  status  sosial  yang  tinggi  merupakan  salah  satu penyebab ketidak samaan hak dan kewajiban artinya perbedaan yang di rasakan oleh  masyarakat  mengenai  status  sosial  dan  orang  dalam.  Dimensi Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban ,  keseimbangan  disini  merupakan seimbangnya antara apa yang dikeluarkan oleh pemohon KIR dengan hak yang seharusnya  mereka  dapatkan  yang  berati  masyarakat  memenuhi  persyaratan dan  melakukan  pembayaran  untuk  menguji  kendaraanya  dan  mereka  ber  hak mendapatkan  hasil  dari  uji  kendaraan  tersebut  seperti  pelayanan  yang  baik sopan,  buku  KIR,  pengencatan  pada  bagian  kendaraan  mengenai  tanggal habisnya masa berlaku KIR. Dan juga di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang bidan  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  dimana  ada  kendaraan  yang  akan  di  uji milik seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi, kendaraan tersebut milik salah satu teknisi penguji kemungkinan besar proses pengujian akan relatif lebih  singkat  karena  mereka  memiliki  pengaru  terhadap  kesamaan  hak.  Tidak sesuai  dengan  apa  yang  telah  dikemukakan  oleh  Sinambela  (2010:5)  mengenai Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban,  msyarakat  seharusnya  mendapatkan perlakuan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  yang  mereka  keluarkan.  Artinya masyarakat  membayar  biaya  memenuhi  persyaratan  langsung  atau  melalui perantara  dan  masyarakat  yang  mempunyai  status  sosial  tinggi  semua  itu seharusnya  diberikan  pelayanan  yang  sama  karena  mereka  sama-sama memenuhi kewajiban untuk mendapatkan haknya yang mereka harapkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,  peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa  efektivitas  pengujian  kendaraan bermotor berkala di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang belum sepenuhnya efektif yang mengarah pada teori pelayanan yang dikemukakan oleh Sinambela, hal ini dilihat dari adanya 3 (tiga) dimensi yang belum efektif dan (tiga) 3 dimensi yang sudah efektif. Untuk leibh jelasnya bisa dilihat sebagai berikut :
a) Transparansi  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  sudah  di  terapkan dengan  baik,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  terteranya  papan  pngumuman  ( billboard ) mengenai  persyaratan,  rincian  pembayaran,  waktu  pengujian  dan  penyediaan fasilitas bank BJB yang ada di dalam lingkungan kantor Dinas Perhubungan.
b) Akuntabilitas  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  sudah  di  terapkan dengan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengoprasionalan  peralatan  pengujian yang  dikuasai  oleh  petugas  yang  memiliki  lisensi  teknisi,  petugas  pengujian langsung  datang  ke  Tempat  Kejadian  Perkara  bilamana  ada  terjadi  kecelakaan angkutan kendaraan maupun angkutan barang, petugas membersihkan kembali peralatan pengujian ketika jam kerja sudah selesai.
c) Kondisional  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  belum  diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidak mampuan petugas teknisi untuk memperbaiki bilamana ada peratlatan pengujian yang rusak petugas tidak bisa memperbaikinya  hanya  bisa  mengoprasionalkanya,  pihak  Dinas  Perhubungan harus memanggil tenaga ahli untuk memperbaiki kerusakan alat pengujian.
d) Partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder untuk menyampaikan aspirasinya mengenai pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang mana nantinya timbul sebuah  saling  menguntungkanya  antara  pemohon  dan  pemberi  dengan mengadakan rapat terbuka.
e) Kesamaan  Hak  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  belum  di  terapkan dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perbedaan  pelayanan  yang  melalui perantara dan pemohon yang mendaftar langsung, perbedaan pelyanan menurut status sosial dan perbedaan pelayanan yang di berikan bilamana ada kendaraan angkutan milik pegawai teknisi.
f) Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang sudah di terapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sesuainya antara yang harus  dikeluarkan  oleh  pemohon  KIR  dengan  apa  yang  mereka  dapatkan  hak nya,  berarti  sudah  sesuainya  antara  yang  dikeluarkan  oleh  pemohon  yang melalui perantara dengan biaya yang mahal tetapi waktu pengerjaan yang relatif singkat.  Sebaliknya  pemohon  yang  mendaftar  tidak  melalui  perantara  dengan biaya yang sesuai dan proses yang seadanya.

## Referensi
Creswell, J.W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Bandung: Pustaka Pelajar
Dr.Nuasa Putra, 2013, metode penelitian kualitatif manajemen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Georgopolousdan Tannembaum, 1985. Efektivitas Organisasi , Jakarta: Erlangga Gibson, Jamaes L 2005. Transformasi Pelayanan Publik , Jakarta: Erlangga
Harbani Paslong, 2013, Teori Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta Kasmir, 2005 etika kostumer servis , Jakarta : PT. Raja grafindo bersada
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003.
Margaretha, 2004 k ualitas pelayanan dan aplikasi , Bandung: Mundur Maju
Martini dan Lubis, 1987, teori organisasi, Bandung : Ghalia Indonesia
Moelong Lexy, 2007, metode penelitian kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosada Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik . Bandung : CV Pustaka Setia, 2015
Peraturan Mentri Perhubungan No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan orang
Peraturan Daerah Kabupaten Subang No.05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Richard M Steers, efektivitas organisasi (kaidah dan prilaku) Jakarta : Erlangga 1985 (jilid II)
Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, achmad. 2009 . Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa
Siagian S.P, 1982, manajemen modern, Jakarta : Gunung Agung
Sinambela, Poltak Lijan 2010, reformasi pelayanan publik teori kebijakan dan implementasi , Jakarta PT. Bumi Aksara
Scott M. Cutlip, 2009, effective public relations, Edisi Kesembilan, cetakan ke-3, PT. Dian Rakyat, Jakarta
Sudarwan Danim, 2012, motivasi kepemimpinan dan efetivitas kelompok , PT. Rineka Cipta Jakarta perkantoran Mitra Mataram
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV. Alfabeta The Liang Gie, 2002, ensiklopedia administrasi, Jakarta : PT. Gunung Agung Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan
Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.