Karakteristik  Hukum  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) dari  Tahun  2015  Hingga  2022  Terkait  Perlindungan  Hak  Anak Pascaperceraian pada Peradilan Agama
Ikhsanur Fajri 1 , Murjani 2 , Akhmad Haries 3 1,2,3 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

## ikhsanfajri6@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan hak anak merupakan merupakan perlindungan hak asasi manusia dari segala macam  bentuk  diskriminasi  termasuk  dalam  keluarga.  Perceraian  orangtua  sering  kali menjadikan anak sebagai korban, hak-haknya sering terabaikan bahkan tidak dipenuhi oleh orangtua terutama ayah.  Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang Perkawinan, serta  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  hak  anak  pasca  perceraian  hanya  diatur  namun  tidak dengan  peraturan  teknis  dalam  rangka  pemenuhan  dan  perlindungannya,  dimasa  ini, Mahkamah  Agung  dengan  kewenangannya  telah  menerbitkan  pelbagai  SEMA  yang  menjadi pedoman  teknis  dalam  penanganan  perkara  bagi  hakim  sebagai  landasan  norma  dalam putusan.  SEMA  yang  mengatur  perlindungan  hak  anak  pascapercraian  yang  berlaku  pada lembaga  peradilan  agama  tentu  merupakan  norma  hukum  yang  memiliki  ciri-ciri  sesuai dengan  teori  hukum  yang  berkembang  saat  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui dan mendeskripsikan urgensi pengaturan perlindungan anak pasca perceraian orangtuanya dan karakteristik hukum dalam sema terkait perlindungan hak anak setelah perceraian pada peradilan  agama.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Normatif  artinya  mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  diteliti.  Dari  hasil penelitian  yang  ditemukan  penulis,  pengaturan  sanksi  atas  pelanggaran  hak  anak  pada lembaga  peradilan  agama  akibat  adanya  perceraian  sebagai  bentuk  perlindungan,  tidak diatur  secara  tegas  baik  dalam  undang-undang  perkawinan  hingga  peraturan  pemerintah selaku  regulasi  pelaksananya.  Hal  terebut  menjadi  keadaan  yang  sudah  urgen  (daruriyat) untuk    pemerintah  membuat  sistem  yang  saling  terkoneksi  antar  layanan  pemerintah  yang dapat  didahului  dengan  diterbitkannya  payung  hukum  mengatur  mekanisme  sistem  yang saling  terinterkoneksi  layanan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  pemerintah.  Pelbagai  SEMA yakni SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 4 tahun 2016, SEMA Nomor 2 tahun 2019, SEMA Nomor 5 tahun 2021, dan SEMA Nomor 1 tahun 2022. Memiliki karakteristik hukum yang  lebih  progresif  dengan  berlandaskan  pancasila,  prikemanusian,  keadilan  sosial,  asas kepentingan anak dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, Hak Anak Pascaperceraian, Surat Edaran Mahkahmah Agung (SEMA) Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perempuan dan anak sering dianggap sebagai kaum yang rentan akan kejahatan sehingga perlu  untuk dilindungi. Anak merupakan generasi penerus kehidupan manusia dalam  sebuah  kelompok.  Melalui  kedudukan  dan  peran  strategis  tersebut,  Indonesia sebagai negara yang belandaskan hukum, melalui konstitusinya negara menjamin bahwa anak memiliki  hak untuk tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan dari bentuk

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
macam  kekerasan  dan  diskriminasi.  Sehingga  perlindungan  terhadap  anak  merupakan kepentingan utama bagi keberlangsungan generasi seterusnya.
Hak asasi yang melekat pada diri manusia merupakan hak yang di berikan secara kodrati, oleh sebab itu hak tersebut wajib di lindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh  terabaikan  dalam  setiap  kondisi  dan  keadaan  serta  siapa  pun.  Dengan penghormatan terhadap hak kodrati tersebut mewujudkan manusia yang dimanusiakan, saling menghargai dan toleransi. Implementasi dari seluruh pelbagai ketentuan hukum di Indonesia  termasuk  tentang  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  anak  setelah  perceraian dimasa  sekarang  ini,  adalah  hal  yang  terpenting  demi  kepuasan  masyarakat  terhadap penegakan hukum itu sendiri. Pemikiran bahwa saat ini hukum itu tumpul ke atas tajam kebawah,  menandakan  bahwa  masyarakat  merasa  penegakan  dan  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  masyarakat  masih  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  negara,  justru  hukum dijadikan oleh negara melalui pemerintah untuk kepentingan politiknya.
Hal  ini  lah  yang  mendasari  salah  satu  pemikiran  hukum  progresif  di  Indonesia yakni  Prof.Satjipto  Rahadjo  melalui  pendekatan sosiolegal guna  menjawab  dan  mencari solusi  dalam  tantangan  persoalan  hukum  di  Indonesia,  adapun  prinsip  dasar  dari pemikiran tersebut yakni sebagai berikut.(Sastiono Kesek, 2014:29-30):
a. Sikap  atau  prilaku  masyarakat  sebagai  pondasi  dalam  menilai  keberadaan (eksistensi)  baik  atau  buruknya  hukum  terutama  penilain  perilaku stackholder selaku pembentuk  undang-undang,  institusi  penegak  hukum  (peradilan,  kejaksaan,  kepolisian atau advokad). Oleh sebab itu, pendidikan dan pembinaan sikap personal masyarakat dan sosial  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  kehidupan  hukum  yang  tidak  hanya berpacu pada urusan hukum formil (teknis).
b. Dalam  implementasi  hukum,  para  penegak  hukum  harus  menjalankan  dan menggunkaan  cara  berpikir  yang  lebih  komprehensip  dengan  mencari  maksud, makna, dan nilai yang tersembunyi hal ini dikenal dengan nama kecerdasan spiritual.
c. Pandangan  mendasar  pemikiran  hukum  progresif  bahwa  hukum  dibuat  untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh sebab itu, keberadaan hukum bukan untuk dirinya  sendiri,  tetapi  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas.  Maka  setiap  kali  ada  persoalan dengan implementasi hukum, hukum tersebut lah yang di perbaiki, bukan justru manusia yang di paksakan masuk ke dalam sistem hukum tersebut.
d. Tujuan  hukum  dikehendaki  harus  berpihak  pada  masyarakat  dan  nilai  keadilan diatas  segalanya.  Sehingga  hukum  memberikan  kebahagian  dan  kemanfaatan  kepada manusia, dalam pengertian singkatnya hukum pro rakyat dan pro keadilan.
e. Hukum wajib mengembangkan sikap yang responsip dalam mencapai tujuan hukum kebahagiaan dan kesejahtraan bagi masyarakat. Sehingga implementasi hukum oleh para penegak hukum tidak kaku yang hanya bersandar pada ketentuan formil atau prosedur malinkan bersifat fleksibel dalam mencari solusi dan mengatasi isu hukum yang muncul ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.
f. Hukum  selalu  berkembang  dan  berproses  bukan  sebagai  pembentuk    ( law  as  a proses , bukan in the making )
Namun  dimasa  sekarang  ini  bahwa  dimana  dinilai  selama  ini  bahwa  dalam regulasi dasar terkait hak anak yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  ataupun dalam  Kompilasi  Hukum Islam masih  minim  terkait aturan  praktis dan  pelaksanaannya  masih  belum  memberikan  kepastian  hukum.  Sehingga  Mahkamah Agung  benyak  menerbitkan  surat  edaran  (SEMA)  yang  memuat  aturan  praktis  dalam pelaksanaan  pemenuhan  hak  anak  yang secara  hukum  SEMA  ini  hanya mengikat secara Internal  pada  lembaga  peradilan  khususnya  hakim,  sehingga  guna  memahami  dengan lebih mendalam  terkait  perlindungan  hak  anak  pasca  terjadinya  perceraian  dalam surat edaran Mahkamah Agung yang dimasa sekarang ini menjadi panduan praktis bagi hakim dalam memutus perkara perceraian dan akibat hukumnya.
Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  persoalan  tersebut  diatas  maka  perlu  untuk mengkaji  dan  menganalisis  secara  mendalam  tentang  urgensi  pengaturan  perlindungan anak  pasca  perceraian  orangtuanya  dan  bagaimana  karakteristik  hukum  dalam  SEMA terkait  perlindungan  hak  anak    setelah  perceraian  pada  peradilan  agama,  dengan  judul penelitian “karakteristik hukum dal am surat edaran mahkamah agung (sema) dari tahun 2015 hingga 2022 terkait perlindungan hak anak pascaperceraian pada peradilan agama”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  adalah  proses penelitan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip  hukum,  doktrin  hukum,  teori  hukum  dan  kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab permasalahan hukum yang diteliti.(Muhaimin, (2020:48) Didasarkan pada jenis penelitian yakni  Normatif  maka  penulis  menggunakan  metode  pendekata n  penelitian  yakni pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan Pendekatan  analistis  dan pendekatan konseptual (conseptual approach) .(Muhaimin,(2020:55).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi pengaturan perlindungan anak pasca perceraian orangtuanya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2005  tentang  Pengesahan  International Covenant on Civil And Political Rights (Konvenan Internasilan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)    menyebutkan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  harus  dilindungi  menentukan bahwa  negara  harus  mengambil  langkah-langkah  yang  memadai  untuk  menjami persamaan  hak  dan  tanggung  jawab  pasangan  suami  istri  tentang  perkawinan,  selama perkawinan  dan  pada  saat  berakhir  perkawinan.  Dalam  hal  berakhirnya  perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.(Pasal 23 ayat (4).
Melalui  dasar  negara  Indonesia  yakni  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945, telah mencantumkan pelbagai jenis hak-hak asasi yang harus di lindungi dan  dipenuhi  dan  harus  dimuat  dan  menjadi  materi  dalam  setiap  pembuatan  peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.)
Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  menyebutkan  bahwa  perlindungan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak  tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia.
Dari ketentuan hukum tersebut diatas, jelas hak anak merupakan hak asasi manusia yang  harus  dipenuhi  oleh  orangtuanya  hingga  anak  bisa  mandiri  atau  dewasa.  sejak diterbitkannya  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  telah  di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga kurang lebih 45 tahun baru terjadi  perubahan  atas  undang-undang  perkawinan  di  Indonesia  dengan  materi perubahan  hanya  sebatas  pada  usia  minimal  perkawinan  bagi  calon  mempelai  wanita yakni awalnya berusia 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun.
Memperhatikan ketentuan Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  penjelasannya  ditentukan bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  memuat  salah  satu asas yakni bahwa peraturan dapat dilaksanakan yang artinya setiap hukum yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan itu sendiri dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Hukum merupakan aturan tertulis yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi  pelanggarnya.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  hukum  sebagai  alat  mengatur  kehidupan dalam  berkehidupan.  Dari  karakteristik  hukum  tersebut  apabila  dikorelasikan  pada ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur hak anak yakni;
1. Anak dipelihara oleh ibu atau ayahnya. (pasal 41 huruf a Jo Pasal 45 ayat (1)).
2. Anak mendapatkan biaya atas kehidupan dan pendidikan hingga anak dewasa atau telah menikah. (Pasal 41 huruf b Jo Pasal 45 ayat (2)).
3. Harta  benda  yang  menjadi  hak  anak  tidak  boleh  di  alihkan  atau  digadaikan  oleh orangtuanya kecuali untuk kepentingan si anak.(Pasal 48).
Akan  tetapi  perlindungan  terhadap  hak  anak  tersebut  dalam  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada pengaturan sanksi atas pelanggaran hak tersebut yang dapat ditegakkan secara hukum perdata. Hal mana dapat dilihat dalam Undang-Undang  tentang  Perkawinan  tidak  ada  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  hak tersebut,  sehingga  apabila  dikorelasikan  dengan  ciri-ciri  suatu  hukum  maka  Undang- Undang  Perkawinan  ini masih  belum memenuhi ciri-ciri hukum  yang  bersifat memaksa. Hal  yang  lebih  menarik  ketika  persoalan  hak  anak  ini  hingga  berproses  ke  Pengadilan Agama  akibat  adanya  perselisihan  kedua  orangtuanya,  sering  kali  hakim  pengadilan agama  menjatuhkan  putusan  yang  mewajibkan  suami  untuk  memberikan  nafkah  untuk anak  pasca  perceraian  kedua  orangtuanya  namun  akan  bermasalah  ketika  dalam pemenuhan  suami  tidak  memilik  kemampuan  ataupun  telah  memiliki  kewajiban  lain. Persoalan daya paksa dalam pemenuhan hak anak ini lah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  tidak  diatur  sehingga  menjadikan  hal  tersebut menjadi keadaan daruriat terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian orangtuanya agar  ada  daya  paksa  yang  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  ayah  yang  melalaikan kewajibannya.  Walaupun  pelanggaran  hak  tersebut  bagi  seorang  ayah  dapat  disanksi melalui sanksi pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam (UU PKDRT) Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT menyebutkan bahwa :
“lingkup  rumah  tangg a  dalam  Undang-Undang  ini  meliputi:  b.  orang-orang  yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menerap dalam rumah tangga.”
Kemudian  pelarangan  penelantaran  tersebut  ditentukan  dalam  Pasal  9  ayat  (1), ditentukan  bahwa  “setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.
Mengacu pada ketentuan pasal 9 UU PKDRT, secara gramatikal makna setiap orang dapat  diartikan  bah wa  yang  dimaksud  “termasuk    suami”  sedangkan  “menurut  hukum yang  berlaku  baginya”  diartikan  bahwa dalam  aturan  yang  sifatnya  mengikat  atau  pun berdasarkan  putusan  pengadilan  dibebankan  kewajiban  untuk  memberikan  kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, maka bagi seorang suami berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat  (1  dan  2)  yang  menyebutkan  bahwa  “kedua  o rang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya,  dan  kewajiban  orang  tua  tersebut  berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan  kedua  orangtua  putus”.  Sedangkan  berdasarkan putusan  pengadilan  pula dianggap  sebagai  menurut  hukum,  sebab  pada  kedudukan  putusan  pengadilan  adalah hukum yang mengikat.

## Karakteristik  hukum  dalam  SEMA  terkait  perlindungan  hak  anak  setelah perceraian pada Peradilan Agama.
Lembaga  peradilan  agama  merupakan  istansi  yudikatif  yang  melaksanakan ketentuan  undang-undang  secara  materiil  yang  berlaku  secara  nasional  dan  yang mengikat mereka secara internal seperti SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Peran  Sema  dapat  didudukkan  sebagai  sebuah  perangkat  tingkah  laku  yang  dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum dalam konteks pengembangan hukum
Indonesia,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Sema  sangat  penting  dalam  konteks  pengisi kekosongan  hukum  di  Indonesia  sebagai  wahana “judge  made  law” hakim  membentuk hukum. Kalau demikian halnya maka produk Sema merupakan instrumen pengembangan hukum  Indonesia  yang  harus  diketahui  oleh  publik  baik  penegak  hukum,  kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat umum dan akademisi (M.Fauzan, (2013:7) Dijadikannya  SEMA  sebagai  objek  kajian  dan  dianggap  sebagai  salah  satu norma  hukum  selain  diterbitkan  berdasarkan  kewenangannya  oleh  Mahkamah  Agung yakni  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  dan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  , yakni  peradilan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  memutus  perkara menggunakan  seluruh  norma-norma  hukum  baik  yang  bersifat  nasional  sesuai  hirarkie perundang-undangan  maupun  internal  seperti  SEMA.  Hakim  pada  seluruh  lembaga peradilan  tidak  terkecuali  hakim  pada  peradilan  agama,  yang  mana  mengadili  perkara menggunakan semua norma hukum baik bersifat nasional ataupun internal bahkan hakim sendiri dengan kewenangan melalui pertimbangannya dalam putusan dapat menciptakan hukum.  Oleh  karenanya  pertimbangan  hukum  yang  didasarkan  pada  SEMA  kemudian dituangkan  dalam  pertimbangan  putusan  pengadilan  menjadikan  SEMA  memiliki kekuatan hukum mengikat bahkan dapat menjadi rujukan bagi hakim selanjutnya dalam memputus perkara (Yurisprudensi).
Persoalan perlindungan hak anak dalam SEMA sejak tahun 2015 telah diatur dalam  oleh  Mahkamah  Agung,  yang  berisi  tentang  pedoman  teknis  bagi  hakim  dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak anak, yakni sebagai berikut;
1) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Dalam  ketentuan  SEMA  ini,  bahwa  nafkah  terhadap  anak  dapat  diberikan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini ditegaskan dalam rumusan hukum kamar agama huruf C angka 14.
Dari  ketentuan  SEMA  Nomor  3  tahun  2015  ini,  dimana  Mahkamah  Agung  memberikan panduan  bagi  hakim  bahwa  anak  berhak  mendapatkan  jumlah  tambahan  dengan ketentuan  maksimum  nafkah  tiap  tahunnya  yang  dapat  dicantumkan  dalam  putusan, melihat  secara  gramatikan  konsep  norma  tersebut  jelas  bahwa  Mahkamah  Agung memperhatikan  bahwa  pemenuhan  dan  penjaminan  hak  anak  dalam  sektor  ekonomi adalah  hak  asasi  manusia  yang  harus  dijamin  pemenuhannya  hingga  anak  dewasa, sehingga melihat SEMA Nomor 3 tahun 2015 yang khusus berlaku pada lembaga Peradilan Agama  dikarenakan  diatur  dalam  Rumusan  Kamar  Agama,  maka  dapat  dipahami karakteristik dari SEMA ini bersifat lebih progresif dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam.
2) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Dalam SEMA ini, rumusan hukum kamar agama huruf C angka 5 mengatur bahwa
“anak memiliki hak dinafkahi oleh ayahnya apabila secara nyata anak di asuh oleh ibunya. Hakim  secara ex  officio dapat  menentukan  hal  tersebut sebagaimana  diatur  dalam  pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Dalam rangka pemenuhan hak anak pula, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 tahun 2016,  memberikan  penegasan  kembali  bahwa  hakim  karena  kedudukan  dapat memberikan hak nafkah atas anak dalam putusannya secara ex officio, disini menunjukkan hakim pada peradilan agama diberikan kewenangan untuk memutus sesuatu yang tidak diminta (ultra petita) yang berkaitan hak anak walaupun tidak dimintakan namun dalam praktik  tetap  diminta  persetujuan  terhadap  suami,  sehingga  sifat  hakim  menjadi  aktif
dalam pemeriksaan perkara. Hal ini pula menunjukkan ketentuan SEMA No. 4 tahun 2016, sebagai  ketentuan  praktik  menjadi  bersifat  progresif  dalam  pemenuhan  hak  anak  pasca perceraian orangtuanya.
3) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tanggal 27 November 2019
Pada  SEMA  ini,  dalam  rumusan  hukum  kamar  agama  angka  1  yang  mana  memberikan panduan bahwa:
a. Nafkah Madhiyah anak yang dilalaikan oleh ayah, dapat diajukan gugatan oleh ibu nya atau orang yang secara nyata mengasuh atau menjadi wali anak tersebut;
Dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019, hal ini merupakan norma yang memberikan regulasi secara  teknis  terkait  legal  standing  dalam  mengajukan  tuntutan  atas  hak  anak  yang dilalaikan  oleh  ayah,  sebab  anak  dianggap  belum  cakap  dalam  melakukan  perbuatan hukum  (sebelum  usia  21  tahun),  maka  siapapun  yang  memelihara  anak  tersebut  maka dapat  menjadi  pihak  yang  memiliki  legalstanding  mewakili  anak  dalam  mengajukan tuntutan.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  SEMA  selalu  memberikan  jalan  bagi  siapa  saja untuk  dapat  bertindak  dalam  memperjuangkan  kepentingan  anak  yang  dilalaikan  oleh ayahnya. SEMA ini pun dapat dikatagorikan sebagai norma yang bersifat progresif dengan memberikan  aturan  yang  menjadi  hambatan  seorang  anak  ingin  menuntut  hak  nafkah terhadap ayahnya.
4) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021
Dalam rumusan kamar agama angka 1 huruf a, menentukan bahwa guna memenuhi asas kepentingan  terbaik  bagi  anak (the  best  interest  of  child) dan  merupakan  pelaksanaan PERMA  Nomor  3  tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan  penetapan  sita  terhadap  harta  milik  suami  sebagai  jaminan  pemenuhan nafkah  bagi  anak  dan  objek  jaminan  tersebut  diuraikan  secara  terperinci  dalam  uraian gugatan  (posita)  dan  dalam  tuntutan  (petitum)  gugatan.  Baik  itu  dalam  konvensi, rekonvensi atau gugatan tersendiri.
SEMA  ini  sekali  lagi  memberikan  panduan  acuan  teknis  dalam  memenuhi  ketentuan hukum  dan  sebagaimana  disebutkan  berdasarkan  asas  kepentingan  anak,  apabila  suami tidak  memberikan  nafkah  bagi  anak  maka  dapat  meminta  sita  jaminan  atas  harta  milik suami  sebagai  jaminan  pemenuhan  hak  anak,  yang  apabila  suami  tidak  melaksanakan putusan secara iktikad baik dan suka rela maka jaminan tersebut dapat dilakukan lelang dan  diperhitungkan  penjualannya  untuk  pemenuhan  hak  anak  sesusai  dengan  putusan Pengadilan Agama.
5) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022
Dalam  rumusan  kamar  agama  huruf  C  angka  1  poin  (a)  menyebutkan  bahwa  “untuk menjamin  terwujudnya  asas  kepentingan  bagi  anak  dalam  perkara  harta  bersama  yang objeknya  terbukti satu-satunya  tempat  tinggal  anak,  gugatan  tersebut dapat  dikabulkan, akan  tetapi  pembagiannya  dilaksanakan  setelah  anak  tersebut  dewasa  (berusaia  21 tahun) atau sudah menikah.
Secara gramatikal SEMA Nomor 1 tahun 2022, bahwa demi menjamin terwujudnya asas  kepentingan  anak,  secara  jelas  bahwa  makna  tersebut  tidak  perlu  ditafsirkan  lain, bahwa pemenuhan hak anak menjadi tujuan utama dalam setiap putusan pengadilan yang mana guna menjamin hak  anak  tidak  dilanggar  oleh  orantuanya  walaupun  dari situ  ada hak orangtuanya yakni harta bersama dalam objek/rumah yang ditempati namun menjadi tempat  tinggal  satu-satunya  bagi  anak,  yang  apabila  dijual  justru  akan  menyebabkan kekekhwatiran kehidupan anak tidak terjamin. Hal ini dapat dianggap bahwa Mahkamah Agung semakin kesini lebih mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh negara dalam undang-undang dasar 1945.
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  dipahami  bahwa  SEMA  tahun  2015, SEMA tahun 2016, SEMA tahun 2019, SEMA tahun 2021, dan SEMA Nomor 1 tahun 2022.
Memiliki  karakteristik  hukum  yang  lebih  progresif  dengan  berlandaskan  pancasila, keadilan sosial, asas kepentingan anak dan prikemanusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa;Dengan  telah diakuinya hak asasi manusia dalam hak-hak sipil dan politik di Indonesia, maka kewajiban negara  melalui  pemerintah  memberikan  perlindungan  terhadap  pelaksanaan  hak-hak perempuan selaku isteri dan anak  Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  telah  di  ubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2019, sehingga kurang lebih selama 45 tahun baru terjadi perubahan atas undang-undang perkawinan di Indonesia.  Dalam regulasi nasional ketentuan pelanggaran atas hak anak yang memuat  ketentuan hukuman pemidanaan hanya diatur dalam ketentuan UU PKDRT dan Undang-Undang tentang Perlindungan anak. Sedangkan sanksi atas pelanggaran hak anak  pada  lembaga  peradilan  agama  akibat  adanya  perceraian  sebagai  bentuk perlindungan,  tidak  diatur  secara  tegas  baik  dalam  undang-undang  perkawinan  hingga peraturan  pemerintah  selaku  regulasi  pelaksananya.  Sudah  sepatutnya  pemerintah membuat sistem  yang saling  terkoneksi antar  layanan  pemerintah  yang  dapat  didahului dengan  diterbitkannya  payung  hukum  mengatur  mekanisme  sistem  yang  saling terinterkoneksi  layanan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  pemerintah  tersebut  sesuai dengan amanat undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
SEMA  Nomor  3  tahun  2015,  SEMA  Nomor  4  tahun  2016,  SEMA  Nomor  2  tahun 2019, SEMA Nomor 5 tahun 2021, dan SEMA tahun 2022. Memiliki karakteristik hukum yang  lebih  progresif  dengan  berlandaskan  pancasila,  keadilan  sosial,  asas  kepentingan anak dan prikemanusia.

## REFERENSI
Afriadi,  Arial  Ical  &  Sarmadan,  Juhaepa,  (2020),  “Catatan  Kelurga  Broken  Home  dan Dampaknya  terhadap  Mental  Anak  di  Kabupaten  Kolaka Timur,” Jurnal  of  Social Welfare 1, (1):31-41. http://ojs.uho.ac.id/index.php/wellbeing/article/view/12136 Amrunsyah, (2017),”Tindak Pidana Perlindungan Anak.” Al Qadha:Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 4, (1):79-94. Https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177 Burhanudin  &  Achmad  Asfi,  (2015)  ”Kewajiban  Orang  Tua  Atas  Hak -hak  anak  Pasca Perceraian.” Jurnal E Jaournal Kopertais: 577. https://onesearch.id/Record/IOS3343.article-648/TOC Farida,  Any,  (2016) “Teori  Hukum  Pancasila  Sebagai  Sintesa  Konvergensi  Teori -Teori Hukum Di Indonesia,” Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Perspektif, Faculty Of Law Universitas Wijaya Kusuma XXI, (1) : 67. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.%20Any%20Fa rida%20dan%20Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Fauzan, M. (2013), Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju  Terwujudnya  Peradilan  Yang  Agung ,  1st  ed.  Jakarta:  PT.Fajar  Interpratama Mandiri.
Haysimzum & Yusnani, (2021), “ Hak-hak Konstitusional anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian.” Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusi 1,  (1):27-35.
Https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/416
Kurniati, Esti, (2018),”Perlindungan hak anak pascaperceraian orangtua .”Jurnal Authentica 1,(1):24-41. Http://authentica.fh.unsoed.ac.id/index.php/atc/article/view/7
Muhibbin,  Moh.  &  Abdul  Wahid,  (1994)  Hukum  Kewarisan  Islam:  sebagai  Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafita.
Muhaimin, (2020) Metode Penelitian Hukum , 1, Mataram-NTB: Mataram Universitas Press
Nadya  Elsa  Putri  &  Anak  Agung  Sri  Indrawati,  (2022),  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak  Anak  Akibat  Dari  Perceraian  Orangtua”,  Jurnal  Kertha  Wicara,  11,  (06):1227, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84632/45957 Sastiono  Kesek,(2014), “Prinsip  Hukum  Progresif  Sebagai  Paradigma  Pembaharusan Sistem Peradilan Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Univestias Batanghari Jambi 14, (3): 29 – 30 https://www.neliti.com/id/publications/225433/prinsip-hukum-progresif-
sebagai-paradigma-pembaharuan-sistem-peradilan-di-indone
Turiman,  (2010),  Memahami  Hukum  Progresif  Prof  Satjipto  Raharjo  Dalam  Paradigma “Thawaf’  (sebuah  kompetemplasi  Bagaimana  Mewujudkan  Teori  Hukum  Yang Membumi/Graunde  Theory  Meng-Indonesia),  Disertasi,  Universitas  Dipenogoro, Semarang.https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku/Jurnal/Memahami_Paradigma_Huk um_Progresif_Prof.pdf
Yumna  Sabila  &  Kamaruzaman  Bustamam,  (2018) “Landas an  Teori  Hak  Asasi  Manusia Dan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal  Justisia 3,  (2):  205.  Https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929
Zulkarnain  Ridlwan,  (2012) “Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat,” Jurnal  Fiat  Justitia  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung 5,(2):  143. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985  tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Dalam
Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Covenant  on Civil And Political Rights (Konvenan Internasilan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  tahun  2015  tentang  Pemberlakuan  Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Copyright Holder :
© Ikhsanur Fajri, Murjani, Akhmad Haries (2022)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: