## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  255-261  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7775.255-261

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK PADA APLIKASI JUAL BELI SECARA ONLINE
Suhaila Zulkifli 1 , Jeremia Maruli Simbolon 2 , Mutiara Henramawati Christin Waruwu 3 , Deviana Br. Haloho 4 , Tajuddin Noor 5
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan
5 Universitas Islam Sumatera Utara Email: 1 suhailazhamar@gmail.com, 2 jeremiasimbolon9@gmail.com,
3 mutiarachristinwaruwu@gmail.com, 4 devianahaloho26@gmail.com, 5 tajuddinhasy@yahoo.com

## Abstrak
Hadirnya  transaksi  jual-beli online lewat  aplikasi  setidaknya  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  pelaku  usaha  yang berperan  menyediakan  barang/jasa,  dan  pihak  konsumen  yang  berperan  sebagai  pengguna  barang/jasa  yang ditawarkan.  Berangkat  dari  bentuk  upaya  dalam  menjamin  kepastian  hukum  guna  mewujudkan  perlindungan terhadap pelaku konsumsi, dihadirkanlah UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kulitatif. Bertujuan untuk memahami ketentuan dan bentuk perlindungan hukum serta tanggungjawab pelaku usaha atas barang yang hilang atau rusak. Adapun bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen dapat dilihat ketika barang yang dibeli hilang atau rusak, pelaku usaha akan memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi, Pelaku Usaha

## Abstract
The presence of online buying and selling transactions through applications involves at least two parties, namely business actors whose role is to provide goods/services, and consumers who act as users of the goods/services offered.  Departing  from  the  form  of  efforts  to  guarantee  legal  certainty  in  order  to  realize  protection  for consumers, the Consumer Protection Law was presented which is regulated in Law no. 8 of 1999. This research is  a  normative  research  with  a  qualitative  approach.  Aims  to  understand  the  provisions  and  forms  of  legal protection  and  the  responsibility  of  business  actors  for  lost  or  damaged  goods.  The  form  of  accountability  of business actors to consumers can be seen when the goods purchased are lost or damaged, the business actor will fulfill the agreed guarantee or warranty.

## Keywords: Consumer Protection, Transactions, Business Players

## I. PENDAHULUAN
Sejak  zaman  pemerintah  Hindia-Belanda,  Indonesia  telah  mengatur  perihal  masalah  terkait perlindungan  konsumen.  Adapun  hal  berkaitan  dapat  dilihat  dan  dirasakan  lewat  dikeluarkannya peraturan-peraturan terkait, yang banyak diantaranya tidak lagi diberlakukan.
Permasalahan  terkait  perlindungan  konsumen  dimulai  pada  1970-an  di  Indonesia.  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dikenal dengan YLKI yang lahir pada Mei di tahun 1973, menjadi penanda  hadirnya  perlindungan  bagi  konsumen  di  negara  ini.  Ide  yang  tercetus  dan  meluas  di masyarakat  lewat  aksi  dari  advokasi  konsumen,  baik  dari  segi  pendiidkan,  pengadaan  pengujian, penelitian, hingga lewat publish melalui media-media yang dapat diakses konsumen.
Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  hadir  dimasa  gencarnya  negara  mengkampanyekan pembelian dan penggunaan produk sendiri, akan tetapi perkembangan masa ke masa akhirnya hal ini disuarakan lewat standar hukum yang notabene lebih mutlak dan mengikat, dimana pelaku konsumsi diberikan bantuan perlindungan.
Sejak 1980-an, upaya peneggakkan Undang-undang (UU) terkait perlindungan konsumen telah diperjuangkan.  Orde  baru  menjadi  masa  dimana  pemerintah  menjabat  hingga  Dewan  Perwakilan
Rakyat (DPR), menjadi pesimis dalam melakukan gebrakan terkait hal tersebut, mengingat penundaan dalam pengesahan rancangan UU terkait. Era Reformasi akhirnya menjadi titik diwujudkannya UU ini. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUUPK) disahkan pada 20 April 1999 di masa BJ Habibie menjabat sebagai presiden, berkat hal tersebut jaminan atas perlindungan terkait hal yang menyangkut  hak  pelaku  konsumsi  dipenuhi  lebih  baik,  dan  masuk  ke  dalam  perlindungan  hukum nasional (Guntoro, 2015).
Lahirnya  Undang-Undang  (UU)  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjadi harapan agar mengedukasi masyarakat untuk sadar atas hak serta kewajiban apa saja yang dimiliki atas pelaku  usaha.  Peningkatan  perihal  harkat  dan  martabat  pelaku  konsumsi  yang  ditingkatkan  lewat kesadraan, rasa peduli, skill, ilmu pengetahuan, hingga upaya konsumen dalam melindungi diri sendiri secara  mandiri,  hingga  hadirnya  rasa  tanggungjawab,  telah  dinyatakan  lewat  konsiderasi  UU Perlindungan Konsumen.
Kemajuan  masa  zaman modern, membawa  dampak  pada  system  pemasaran  khususnya  terkait kegiatan  jual-beli.  Hal  ini  lebih  nyata  jika  dilihat  pada  masa  hadirnya pandemic covid-19,  dimana masyarakat  lebih  cenderung bertransaksi  secara online mengingat  adanya pembatasan secara berkala dan meminimalisir tingkat bersentuhan secara langsung. Hal ini menjadi babak dimana ekonomi digital lebih  digandrungi  masyarakat,  baik  tua  terlebih  kalangan  muda-mudi,  dimana e-commerce atau perdagangan elektronik menjadi media yang lebih banyak digunala dalam bertransaksi. Adapun salah satu  kegiatan  yang  digandrungi  pelaku  konsumsi  dalam  bertransaksi  secara online disebabkan  lebih mudah dan efisien, baik dalam waktu maupun kegiatan promosi produk-produk pada penjualan dengan stimasi perbandingan harga yang banyak sehingga pelaku konsumsi dapat memilih barang dan atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diperlukan. Jarak jauh bukanlah kendala pada system transaksi online tanpa  mempertemukan  pihak-pihak  terkait  dalam  bertransaksi  khususnya  interaksi  fisik  pada masa pandemic. System perdagangan konvensional digantikan oleh hadirnya e-commerce Definisi e-commerce sendiri  ialah  setiap  bentuk  transaksi  dalam  kegiatan  dagang/niaga  yang menggunakan  media  elektronik  dalam  penggunaannya.  Adapun  perkembangan  dari  internet  sebagai bentuk kemajuan teknologi digunakan dalam media transaksi ini. Pelaku konsumsi menjadi lebih kritis dan lebih  selektif dalam  menentukan produk  yang tepat dengan harga yang  sesuai dalam  berbelanja. Tentunya hal ini menjadi gebrakan positif dan efesien dalam kegiatan sehari-hari.
Kelebihan yang dimiliki pastinya tidak lepas dari sisi kekurangannya sendiri. Faktanya terdapat banyak bentuk kecurangan dan tindakan-tindakan yang cenderung dapat merugikan pelaku konsumsi. Hal  ini  ditandai  lewat  kesalahan  pengiriman  barang  yang  tidak  sesuai,  barang  yang  dipesan  ternyata palsu, transaksi berhasil dilakukan namun barang tidak pernah sampai ke tangan pembeli, hingga barang yang  dipesan  rusak  atau  bahkan  hilang  dalam  ekspedisi.  Kerugian  yang  timbul  akhirnya  berujung kepada  pertanyaan,  “Apakah  penjual  dapat  dituntut  untuk  mengembalikan  uang  atau  melakukan pergantian barang yang tidak sesuai?”.
Berkaitan dengan hal itu, maka penelitian ini akan memaparkan perihal bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan produsen dalam menghadapi persoalan yang kerap terjadi pada kegiatan jual-beli online ( e-commerce ). Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan yang mengatur perihal jual-beli melalui aplikasi online ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian  kegiatan jual-beli secara online ?
3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap barang yang hilang atau rusak pada jual beli melalui aplikasi online ?

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  hukum  ini  berjenis  penelitian  normatif.  Dimana  melakukan  kajian  terhadap  studi Pustaka,  serta  sumber  bahan  hukum  lainnya,  baik  dari  perundang-undangan,  teori  dari  ahli  hukum, maupun dari penelitian sebelumnya.

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
1. Bahan hukum primer
Bersumber  pada  aturan  perundang-undangan  yang  mengikat,  terutama  UU  yang  berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia
2. Bahan hukum sekunder Bersumber pada kajian literatur, baik dari jurnal penelitian terdahulu, buku-buku hukum, maupun artikel terkait.
3. Bahan hukum tersier
Bersumber pada bahan penelitian hukum yang merupakan pelengkap dalam menguraikan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Data diperoleh lewat kajian kepustakaan, baik yang diperoleh dari lemari perpustakaan maupun media elektronik seperti internet, lewat bahan-bahan hukum terkait

## 2.4 Analisis Data
Analisa  data  yang  digunakan  mengadaptasi  pendekatan  secara  kualitatif  yang  dimana  data  tersebut dapat diuraikan seusia dengan pokok masalah terkait, dimana nantinya akan dapat ditarik kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Jual Beli Melalui Aplikasi Online
Perkembangan  teknologi  mengahadirkan  system  penjualan  secara  media  elektronik menggunakan internet. Istilah ini lebih umum dikenal dengan kata e-commerce , yang bermakna setiap bentuk dari transaksi yang berkaitan dengan kelompuk maupun personal yang mengadaptasi suara, teks, hingga gambar, dalam bentuk digital. Transaksi ini tentunya merubah kebiasaan yang dilakukan saat enggunaka  cara  konvensional,  dimana  orang-orang  yang  berperan  sebagai  pelaku  konsumsi  dengan pelaku  usaha,  tidak  lagi  berinteraksi  secara  langsung,  melainkan  secara online .  Perkembangan  yang pesat  membuat  pemerintah  menghadirkan  UU  No. 11  Tahun  2008  perihali  Informasi  danLTransaksi Elektronik, yang turut disertai dengan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No. 82 Tahun 2012 mengenai  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Adapun  kegiatan  transaksi  berbasis elektronik  dipahami  menjadi  bentuk  dari  suatu  perbuatan  hukum  dimana  pengoperasiannya memerlukan perangkat komputers, maupunmedia elektronikz yang lain.
Berdasarkan  penjabaran  terkait  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  pelaku  konsumsi  dalam UU No. 8 Tahun 1999, bunyi dari Pasal 1 ayat (1) yang tentang perlindungan untuk pelaku konsumsi ialah setiap upaya untuk menjaminkan kepastian hukum dalam memberikan bentuk perlindungan secara pasti. Konsumen  yang  dimaksud  dan  dimuat  dalam  UU  ini  iala,  yakni  setiap  individu  yang menggunakan barang ataupun jasa yang disediakan, dalah hal memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan.
Bahwa produsen dan atau penjual wajib menguraikan jenis produk yang dijajakan, dan karenanya setiap  pelaku  usaha  dibebankan  tanggung  jawab  terkait  produk  tersebut.  Berkaitan  dengan  aturan tersebut,  bagian  produsen  maupun  pelaku  usaha/penjual  wajib  mencantumkan  dan  atau  menjelaskan klausula baku dan atau ketentuan yang terkait produk yang diperjual belikan sesuai Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999. Sehingga  aturan itu menyelaraskan pelaku konsumsi  dan usaha pada prinsip kebebasan berkontra.
Setiap Konsumen wajib dilindungi oleh hukum sesuai dengan aturan tersebut. Menurut PP No. 4 Tahun 2019, menjabarkan tentang perihal kedudukan konsumen serta perlindungan konsumen sendiri. Aturan tersebut menegaskan status dari badan perlindungan konsumen dalam negeri dimana bertujuan dalam menegakkan perlindungan pada pelaku konsumsi (Ibrahim, 2016).
Adanya kegiatan transaksi dalam aplikasi jual beli online setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pihak  yang  menwarkan  barang/jasa  serta  pihak  yang  melakukan  konsumsi  dimana  berperan  sebagai pengguna barang/jasa. Pelaku usaha sendiri merujuk kepada personal atau company yang diikat badan hukum yang jelas dan kehadirannya berperan pada penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dalam negara, uraian ini tercantum pada Pasal 1 ayat (3) pada UU Perlindungan Konsumen.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  khususnya  pada  Pasal  1457  yang  diatur, mengemukakan  bahwa  kegiatan  jual-beli  ialah  bentuk  dari  suatu  perjanjian  dimana  salah  satu  pihak terikat untukz menyerahkanz atau memberikan barang berupa benda, dan pihak lainnya terikat untuk membayar sesuai dengan harga yang ditentukan kepada pihak penyedia barang. Sedangkan pada Pasal 1313  KUHPer  menjabarkan  bahwa  arti  dari  suatu  perjanjian  ialah  suatu  bentuk  perbuatan  dimana seseorang  atau  lebih  mengikatkan  diri  kepada  satu  pihak  atau  lebih.  Kegiatan  jual-beli  juga
dikumandangkan  dalam  Pasal  1458  KUHPer,  dimana  kegiatan  jual-beli  sendiri  merupakan  hal  yang terjadi  pada  kedua  belah  piahk,  dimana  saat  sepakat  atas  harga  yang  ditentukan,  baik  sebelum melakukan pembayaran maupub sesudahnya (Afian, 2013).
Kegiatan jual-beli bukan hanya semata terwujudnya persetujuan antara kedua pihak, melainkan kegiatan menyerahkan barang kepada pihak pembeli dan melakukan perpindahan hak milik lewat syarat pembayaran pada Hukum Adat di Indonesia.
Perjanjian sendiri dianggap sah dan bersifat mengikat jika syarat yang ditentukan telah terpenuhi seusia pada Pasal 1320 KUHPer. Adapun syarat tersebut ialah:
1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya
Klausula “sepakat mengikatkan diri” terbukti lewat serius atau tidaknya seseorang melakukan pemesanan  barang  yang  dibuktikan  lewat  pembayaran,  dimana  setiap  transaksi  berlangsung tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan secara sadar.
2. Cakap dalam perikatan
Penjual  perlu  membuktikan  dirinya  cakap  lewat  sertifikat  produksi  yang  diperlukan  Ketika membuka  atau  menjadi  produsen.  Sertifikat  ini  tentunya  sesuai  dengan  identitas  penjual sehingga meminimalisir tindak kejahatan.
3. Suatu Hal Tertentu
Pemesanan  produk  dalam  lingkup  besar  yang  dijadikan  suatu  perjanjian  untuk  disetujui Bersama oleh kedua pihak, yang dimana persoalan perihal harga, telah dimuat pada Pasal 1465 KUHPer  yang  mengemukakan  harga  dari  suatu  barang/jasa  disetujui  bersama,  dan  dapat ditaksir oleh pihak ketiga.
4. Suatu Sebab yang Halal
Pelaku konsumsi bertransaksi terhadap kegiatan jual-beli pada produk Forum Jual Beli (FJB) yang digunakan untuk keperluan personal maupun menjadi souvenir acara.

## 3.2 Bentuk Perlindungan Hukumm Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online
Dampak hadirnya globalisasi lewat adanya kegiatan perdagangan bebas, ditunjang lewat majunya perangkat  teknlogi  yang  hadir  untuk  masyarakat,  hal  ini  memperluas  jangkauan  sitem  transaksi barang/jasa  ini  hingga  menjangkau  negara  dan  wilayah  kecil  sekalipun.  Bukan  hal  yang  sulit  untuk mendapatkan produk dari luar negeri.
Pelaku konsumsi sendiri menjadi tujuan pelaku usaha dalam melakukan promosi, ataupun kiat- kiat penjualan lainnya. Namun hal ini ternyata menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan pe laku konsumsi  dalam  mengetahui  hak  yang  dimilikinya.  Namun  UU  Perlindungan  Konsumen  menjadi pegangan hukum atau landasan yang kuat dalam meberikan perlindungan tersebut.
Berangkat dari pemaparan kondisi yang telah dijabarkan, sangat diperlukan upaya yang sekiranya mewujudkan  pemberdayaan  pelaku  konsumsi  lewat  hadirnya  UU  yang  menjamin  perlindungan terutama  perihal  kepentingan  konsumen  yang  bersineergi  untuk  diupayakan  di  tengah  masyarakat. Hukum  bukanlah  alat  untuk  membungkam  para  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  ekoomi,  namun sebagai alat pendorong hadirnya usaha-usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan usaha satu sama  lain  untuk  meningkatkan  kualitas  di  pasar  perdagangan.  Selain  itu,  UUPK  diharapkan  dapat memberikan  perhatian  khusus  terhadap  para  pelau  usaha  kecil  hingga  menengah.  Hal  ini  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian  binaan  hingga  penegakkan  sanksi  atas  pelanggaran  yang dilakukan (Primayoga & Saptono, 2019).
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 membebankan dan atau menitikberatkan pertanggungjawaban  atas  pelaku  usaha  atau  produsen  dan  atau  penjual  sehingga  tata  cara pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999.
Adapun  perlindungan  yang  diberikan  tersebut  dapat  dilihat  telah  diatur  proses  penyelesaian perselisihan  atau  sengketa  yang  terjai,  baik  di  muka  pengadilan  maupun  diliuar  daripada  itu.  Hal  ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat (11) dan ayat (12). Adapun hal-hal yang diatur dan dimuat pada pasal 45 perihal penyelesaian sengketa ialah:
1. Hak  yang  dimiliki  konsumen  untuk  melayangkan  gugatan  atas  pelaku  usaha  yang merugikannya lewat Lembaga bertugas.
2. Permasalahan yang berlangsung dapat diupayakan terselesaikan dengan menempun jalur hukum maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang berlangsung diluar ranah pengadilan tidak serta-merta menghilangkan  tanggungjawab  pidana  yang  harus  diselesaikan  sesuai  dengan  UU  yang mengatur.
4. Upaya  penyelesaian  persengketaan  yang  terjadi  di  luar  proses  pengadilan  hanya  dapat menempuh  atau  di  bawa  ke  muka  hukum  jika  kesepakatan  yang  dibuat  awalnya  tidak disetujui atau dikerjakan oleh salah satu pihak.
Perlindungan  konsumen  yang  notabene  dimuat  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  tidak  selalu mengahdirkan kepuasan dalam pemberian perlindungan terhadap konsumen. Dukungan dari Lembaga lain juga diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun Lembaga yang dapat berperan ialah Badan Penyeklesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang didirikan di Ibu Kota/kabupaten, ataupun daerah kota yang bertugas dalam melakukan penanganan permasalah yang terjadi antara pelaku konsumsi dengan pelaku usaha, baik lewat cara konsiliasi, mediasi hingga arbitrase (Marshaal NG, 2019).
Penyelesaian sengketa Konsumen tidaklah selalu berujung pada perdamaian kedua belah pihak yang  bersengketa,  walaupun  setiap  langkah  yang  diambil  diharapkan  berakhir  pada  upaya  damai. Perdamaian yang dimaksud dalam persengketaan ini dimaksudkan agar proses penyelesaian seteru yang terjadi tidak perlu dibawa ke muka pengadilan serta tetap bersesuaian di koridor UU yang mengatur.
Didalam  hal  upaya  perlindungan  yang  dihadirkan,  berdasarkan  PP  Republik  Indonesia  No.58 Tahun 2001 terkait pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, juga turut  serta  mengambil  andil  dalam  upaya  memberikan  jaminan  atas  hak-hak  serta  kewajiban  yang dimilikki oleh pelaku konsumsi serta pelaku usaha.
Upaya  perlindungan  yang  berusaha  diwujudkan  memiliki  asas-asas  yang  perlu  diperhatikan. Perlindungan terhadap konsumen yang diberikan merupakan bentuk dari usaha yang diwujudkan antar masyarakat  sebagai  pelaku  konsumsi,  pelaku  usaha,  juga  pemerintah  selaku  pembentuk  peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini juga dimuat dalam ketentuan pasal 2 UUPK, Adapun asas yang dimuat ialah:
1. Asas Manfaat
Berarti upaya perlindungan yang dihadirkan haruslah memberikan manfaat besar teruntuk kepentingan kedua pihak secara menyeluruh.
2. Asas Keadilan
Berarti  bahwa  setiap  partisipasi  dari  masyarakat  diharapkan  secara  maksimal  dalam mewujudkan hak-hak serta kewajiban secara adil.
3. Asas Keseimbangan Berarti bahwa perlu mewujudkan keseimbangan atas kepentingan setiap pihak dari wujud materiil maupun rohani.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Berarti bahwa pelaku konsumsi berhak merasa aman dan nyaman dalam pemakaian serta pemanfaatan barang/jasa yang digunakan
5. Asas Kepastian Hukum Berarti bahwa setiap pihak terkait perlu untuk bersama-sama menaati hukum, serta sama- sama mendapatkan perlindungan yang adil yang dijamin oleh Negara (Tri Setiady, 2021). Adapun  beberapa  hak  dan  kewajiban  dari  pihak  pelaku  konsumsiyang  dimana  dimuat  dalam UUPK ialah:
1. Hak Pelaku Konsumsi:
a. Hak  merasa  nyaman,  aman  dan  selamat  ketika  melakukan  kegiatan  konsumsi barang/jasa
b. Hak bebas dalam memilih barang/jasa yang diperlukan  berdasarkan keterangan yang dijabarkan beserta jaminan/garansinya
c. Hak mendapatkan informasi yang benar dan  sesuai dengan  kondisi barang/jasa yang ditawarkan
d. Hak untuk didengarkan pendapat ataupun kritikkan atas barang/jasa yang digunakan;
e. Hak untuk dilindungi secara hukum lewat prosedur perlindungan yang sesuai
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen;
g. Hak untuk dilayani dan tidak didikriminasi
h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan keterangan awal
i. Hal-hal lain terkait hak yang diatur dalam UU berlaku
2. Kewajiban Konsumen adalah:
a. Membaca  informasi  yang  dicantumkan  dan  mengikuti  intrsuksi  dari  petunjuk penggunaan agar tetap aman dan selamat.
b. Menjalankan itikad baik dalam transaksi yang diperlukan
c. Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan bersama
d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa lewat prosedur berlaku.
Untuk  melakukan  pengembangan  dalam  upaya  perlindungan  yang  diberikan,  dibentuklah Lembaga Badan Perlindungan Konsumen Nasional  yang berpusat di ibu kota dan bertanggungjawab kepada  presiden.  Lembaga  ini  berfungsi  untuk  meberi  saran  serta  pertimbangan  kepada  pemerintah dalam mewujudkan pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Adapun tugas yang dimiliki Lembaga ini ialah:
a. Melakukan penelitian dan pengkajian tatas UU terkait
b. Berperan melakukan penelitian atas barang/jasa agar keselamatan konsumen terjamin
c. Membantu mewujudkan perkembangan Lembaga perlindungan konsumen
d. Menyebarkan informasi lewat media perihal perlindungan konsumen
e. Menerima keluhan terkait perlindungan konsumen dari pihak manapun yang bersengketa
f. Melakukan surveiterkait kebutuhan dari konsumen.
Tuas yang dilakukan dapat dikolaborasikan dengan organisasi Konsumen internasional.

## 3.3  Bentuk  Pertanggung Jawaban  Penjual Terhadap Barang  yang  Hilang  atau  Rusak Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Online
Aturan  terkait  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  pelaku  konsumsi  berkaitan  erat  dengan mempertimbangkan  filosofi  pembangunan  nasional  termasuk  dari  segi  hukum  untuk  membangun masyarakat Indonesia yang berlandas pada ideologi negara.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  pada  UUPK  adapun  tanggungjawab  dari  pelaku  usaha ialah:
a. Pelaku  usaha  bertanggungjawab  menganti  rugi  setiap  hal  yang  merugikan  yang  dialami konsumen karena barang/jasa yang dijajakan
b. Adapun  ganti  rugi  yang  dimaksud  berupa  materi  ataupun  penggantian  barang/jasa  yang nilainya sejenis, serta perawatan Kesehatan, atau upaya lain sesuai aturan terkait
c. Proses  pemberian  ganti  rugi  diselesaikan  dalam  7  hari  lamanya  terhitung  sejak  tanggal transaksi
d. Pemberian ganti rugi tidak menghilangkan tuntutan pidana
e. Jika ternyata terbukti kesalahan ada di pihak konsumen, makan pelaku usaha terlepas dari tanggungjawab terkait
Pelaku  usaha  bertanggungjawab  dalam  jaminan  atau  garansi  yang  ditetapkan  jika  barang/jasa yang diminati konsumen hilang ataupun rusak ssebelum sampai ke tangan konsumen.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Adanya kegiatan transaksi dalam aplikasi jual beli online setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu  pelaku  usaha  sebagai  pihak  penyedia  barang  atau  layanan  jasa,  serta  pihak  pelaku konsumsi sebagai pengguna barang atau jasa.
2. Upaya Perlindungan Hukum Konsumen diatur dalma UU No. 8 Tahun 1999. Dimana Pasal 1 ayat (1) menjelaskan kedudukan Konsumen serta Pasal 1 ayat (2) menjelaskan hal terkait dengan Konsumen.
3. Pertanggung  jawaban  yang  diberikan  pelaku  usaha  atas  hilang  atau  rusaknya  barang, diwujudkan dalam pemenuhan jaminan atau garansi yang disepakati di awal.
4.2 Saran
1. Perlunya  perbaikan  serta  penambahan  substansi  perihal  perlindungan  yang  diberikan terhadap  konsumen  mengingat  perkembangan  teknologi  semakin  pesat,  untuk meminimalisir kerugian akibat hal tersebut
2. Perlunya  penjabaran  lebih  jelas  terkait  sarana  UUPK  yang  digunakan  dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak konsumen.
3. Perlunya  perlindungan  khusus  terhadap  konsumen  mengingat  rentannya  hal-hal  yang merugikan ketika bertansaksi, terutama jika tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha

## DAFTAR PUSTAKA
Afian, A. N. (2013). Perjanjian Jual Beli Online Studi Kasus e-commerce Forum Jual Beli Pada Situs . Surakarta: Forum Jual Beli Kaskus.co.id.
Andhika Mediantara Primayoga, Hendro Saptono, R. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai  Pesanan Dalam Transaksi  Jual  Beli Online . Bandung:  Diponegoro Law Journal.
Guntoro, G. S. (2015). Sejarah Perlindungan Konsumen . Jakarta: Wordpress.
Ibrahim, M. Y. (2016). Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Situbondo: Jurnal Ilmiah FENOMENA 2016) , 1 (1), 1456–1457. Marshaal NG, R. (2019). Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sumatera Selatan . Palembang: Varia Hukum.
Tri Setiady, S. S. (2021). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System. Indramayu: Jurnal Yustitia , 1 (1), 64–65.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Undang-Undang  Nomor  57  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen