Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 83-88 DOI: https://doi.org/10.29210/3003906000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Kebijakan publik:  konsep pelaksanaan
Desrinelti Desrinelti 1*) , Maghfirah Afifah 1 , Nurhizrah Gistituati 1 1 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT

## Article history:
Received Apr 13 th , 2021 Revised May 23 rd , 2021
Accepted Jun 12 th , 2021 Sebuah  negara  harus  melakukan  proses  pembangunan  agar  meningkatnya kesejahteraan  masyarakat.  Proses  pembangunan  tersebut  dapat  dituangkan dalam  kebijakan  yang  bersifat  terikat  dan  memaksa.  Agar  kebijakan  tersebut dapat  menunjang  keberhasilan  pembangunan  maka  diperlukan  pemahaman kebijakan  publik  lebih  mendalam.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah mengkaji konsep dasar kebijakan publik yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan  analisis  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  publik.  Metodologi penulisan  ini  menggunakan  metodologi  studi  kepustakaan.  Penulisan  artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 23 artikel nasional yang berhubungan dengan  kebijakan  publik  yang  terdapat  pada  database  google  scholar.  Hasil studi  kepustakaan  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  pada  keputusan  kebijakan. Pelaksanaan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  aspek  yaitu  disposisi,  sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi. Selain itu terdapat dimensi yang ada dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan  yaitu  efisiensi,  efektivitas,  keadilan, akuntabilitas,  transparansi  dan  konsistensi.  Untuk  mengetahui  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  maka  ada  tiga  tahapan  dalam  penilaian  pelaksanaan kebijakan yaitu penilaian ex-ante, on-going dan ex-post..
Keyword: Kebijakan Publik Konsep Pelaksanaanya
© 2021 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Desrinelti Desrinelti, Universitas Negeri Padang Email: desrinelti@gmail.com

## Pendahuluan
Sebuah negara harus memastikan proses pembangunan bangsa dapat terlaksana dengan baik  (Retnaningsih, 2015).  Pembangunan  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  secara  bersamaan,  konsisten  dan berkesinambungan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  seperti  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik dari aspek materil maupun aspek spritural (Wirawan and Nurpratiwi, 2015). Pembangunan sangat berhubungan erat dengan kebijakan. Sebuah pembangunan dilandasi oleh  kebijakan  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  proses  pelaksanaannya.  Didalam  kebijakan  tersebut terdapat  arahan  serta  larangan  yang  dapat  menjamin  terlaksananya  proses  pembangunan  yang  terarah  dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.
Kebijakan yang berhubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik (Sirajuddin, 2016). Kebijakan publik  lahir  dari  adanya  kebutuhan  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Pembuat  kebijakan publik disebut dengan stakeholder. Stake holder dalam pembuatakan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  azaz  kepentingan  masyarakat.  Kebijakan  publik dimaknai  sebagai  sebuah  hubungan  dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  dari  hasil  akhir  kegiatan  yang  di
selenggarakan oleh pemerintah (Coryanata, 2011). Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui setelah  kebijakan  tersebut  terlaksana  sedangkan  keberhasilan  dari  sebiuah  kebijakan  publik  tersebut  dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan.
Pelaksanaan  kebijakan  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  proses  dalam  mengimplementasikan  sebuah kebijakan.  Pelaksanaan  kebijakan  memiliki  luaran  berupa  aksi,  aktivitas,  mekanisme  dan  tindakan  yang  di bingkai dalam sebuah sistem  (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Pelaksanaan kebijakan dapat juga diartikan sebagai  sebuah  aktivitas  yang  terencana  dan  dilakukan  dengan  sunggih-sungguh  dengan  dilandasi  denagn acuan norma yang disesuaikan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati  (Afandi and Warijo, 2015).
Proses  pelaksanaan  kebijakan  tidak  hanya  semata  dilaksanakan  oleh  lembaga  adminstrasi  yang  telah ditetapkan. Namun  juga pelaksanaan  kebijakan  publik  juga  ditentukan  oleh  keterlibatan  masyarakat  berupa kekuataan  sosial,  ekonomi  dan  politik  serta  keterlibatan  berbagai  pihak  (Bakry,  2010;  Juliastuti,  2013). Pelaksanaan  kebijakan  yang  dilaksanakan  dengan  tepat  sasaran,  proa  katif  dan  berdaya  guna  akan menghasilkan  luaran  kebijakan  yang  dapat  memecahkan  berbagai  permasalahan  (Suryono,  2014;  Sururi, 2016).  Semakin  kompleks  permasalahan  yang  dihadapi  maka  diperlukan  proses  analisis  yang  lebih  dalam maka diperlukan teori-teori dan modal yang luas agar dapat memahami proses pelakanaan kebijakan tersebut. Proses analisis kebijakan perlu dilakukan agar dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilahirkan  (Alam, 2012). Pengkajian pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dengan tujuan agar kebijakan yang dilahirkan bersifat problem  solving  dan  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  (Aziz  et  al,  2020).  Hal  tersebut  lah  yang melatarbelakangi  penulisan  artikel  ini  agar  kebijakan  publik    yang  dilahirkan  dapat  mencapai  tujuan  yang dilandaskan kepentingan masyarakat.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar kebijakan publik yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik.

## Metode
Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji  sebanyak  23  artikel  nasional  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  publik  yang  terdapat  pada database google scholar .

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Publik
Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana progaram dan kuputusan yang dilakan oleh  para  aktor  (pihak  terkait)  sebagai  upaya  dalam  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  (Herdiana, 2018).  Sebuah  kebijakan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  mencapai  suatu  tujuan  pada  organisasi. Kebijakan  terdiri  dari  dua  aspek  yaitu  (a)  Kebijakan  merupakan  sebuah  bentuk  respon  mengenai  kejadian yang  terjadi  untuk  menghasilkan  harmonisasi  dari  pihak  yang  berkepentingan,  menciptakan  intensif  atas prilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah  praktik  sosial.  Kebijakan  bukan  lah  hal  yang  bersifat  tunggal  maupun  terisolir  (Iskandar,  2012). Artinya bahwa kebijkan merupakan suat hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.
Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  dan  juga  sebagai  bentuk  dalam  memecahkan  permasalahan  dengan  menggunakan  fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar. Hal ini dikarenakaan kebijakan dapat dijadikan pedomaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang  terdiri  dari  input,  proses  dan  output  (Hanafi  and  Ma`sum,  2015).  Input  kebijakan  adalah  agenda pemerintah  maupun  isu-isu  yang  terjadi.  Proses  kebijakaan  terdiri  dari  proses  perumusan  kebijakan  dan pelaksanaan  kebijakan. Proses  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dilaksanakan  oleh  kelompok  penekan atau  yang  dikenal  dengan  istilah  elit  politik.  Output  sebuah  kebijakan  merupakan  kinerja  kebijakan.  Oleh sebab  itu  sebuah  kebijakan  tidak  bersifat  permanen.  Kebijakan  dapat  dilahirkan  dalam  rentang  waktu  yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.

## Kebijakan publik :  konsep pelaksanaan
Kebijkan  publik  juga  dapat  diartikan  sebagai  :  1)  Tindakan  yang  bertujuan  pada  proses  pencapai  tujuan dari  pada  tindakan  yang  dilaksankan  secara  kebetulan;  2)  Tindakan  yang  saling  berhubungan  dan  terdapat pola-pola  yang  menuju  kepada  pencapaian  tujuan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  bukan  oleh keputusan  diri  sendiri;  3)  Kegiatan  yang  dilakukan  dengan  sadar,  sengaja,  dan  terarah  yang dilakukan  oleh pemerintah  dalam  suatu  bidang;  4)  Pedoman  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  tertentu  dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu (Jann and Wegrich, 2007).
Maka dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.
Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundangan-perundangan  (Safira, 2018). Hal ini dikarenakan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terdapat  sistem  yang  bersifat  memaksa  dan  mengikat. Sehingga dengan dimasukannya kedalam sistem perundang-undangan, setiap kebijakan yang dihasilkan harus dilaksankan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu sebelum kebijakan tersebut diterapkan perlunya proses legtimasi oleh lembaga yang memiliki wewenang.
Kebijakan  publik  yang  menghasilkan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  bagian  dari  komuditas politik  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  (Alam,  2012).  Namun  kebijakan  publik  dapat  diperbaiki apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan publik bersifat fleksibel yang bisai diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat.
Kebijakan  publik  tidak  akan  terlaksana  apabila  tidak  ada  proses  pelaksanaan  kebijakan  publik  tersebut. Pelaksanaan  kebijakan  publik  merupakan  rangkaian  tindakan  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan kebijakan.  Proses  pelaksanaaan  kebijakan  publik  didasari  pada  mekanisme,  sumber  daya  dan  keterkaitan program kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan (Mutiasari et al, 2016). Maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh  individu  maupun  kelompok  dalam  mencapai  suatu  tujuan  yang  didasari  oleh  kebijakan  yang  telah disahkan.  Dampak  dari  pelaksanaan  kebijakan  adalah  munculnya  konsekuensi  dari  pelaksanaan  kebijakan tersebut.  Hasil  pelaksanaan  kebijakan  yang  dievaluasi  akan  mendapatkan  hasil  yang  diharapkan  ( intended ) atau juga hasil yang tidak diharapkan ( spillover negative effect ). Maka dapat disimpulkan bahwa  setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak.
Pelaksanaan  kebijakan  terdiri  dari  tiga  unsur  utama  yaitu:  1)  Spesifikasi  rincian  program.  Spesifikasi rincian  program  berhubunagan  dengan  dimana  dan  bagaimana lembaga  melaksanakan program  dan  seperti apa program atau hukum ditafsirkan; 2) Alokasi sumber daya. Berhubungan dengan pembiayaan, personil dan organisasi  yaang  melaksanakan  serta  bertanggung  jawab  atas  keterlaksanaan  program;  3)  Keputusan. Berhubungan dengan ketetapan yang dilaksanakan, (Jann and Wegrich, 2007).
Pelaksanaan  kebijakan  akan  berdampak  kepada  keberhasilan  kebijakan  tersebut.  Sebuah  kebijakan dikatakan  berhasil  apabila  memberikan  penagruh  positif  kepada  masyarakat.  Artinya  bahwa  kebijakan mampu  mengarahkan  masyarakat  menjadi  lebih  terarah  dan  sesuai  dengan  keingginan  pemerintah.  Maka pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam  mengawasi  keterlaksanaan  kebijakan  melalui  perancangan  program dan  strukturisasi  proses  pelaksanaan.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan.

## Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik
Pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap  yang dilakukan seteah kebijakan dilahirkan dan  sebelum  diketahui  dampak  yang  dihasilkan.  Pelakasanaan  kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh  beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut adalah :

## Struktur Birokrasi/ kewenangan
Kewenanangan  diartikan  sebagai  otoritas  maupun legitimasi  bagi pihak  yang  melaksanakan kebijakan  yang ditetapkan  secara  politik.  Kewenangan  ini  berhubungan  dengan  posisi  individu  maupun  lembaga  dalam proses  pelaksanaan  kebijakan  (Suryono,  2014).  Kewenangan  ini  dituangkan  dalam  fragmentasi  organisasi maupu prosedur kerja seperti SOP.

## Komunikasi
Komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat membuat individu untuk menginterprestasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan maupun prilaku.  Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik  (Ruhimat, 2010; Subekti et al, 2017; Syani et al, 2018).
Komunikasi dapat memberikan dampak yang baik dan buruk tehadap pelaksanaan kebijakan. Apabila sebuah informasi  disampaikan  secara  jelas  kepada  masyarakat  maka  akan  mengurangi  resiko  resistensi  didalam masyarakat  dan  justru  sebaliknya  apabila  informasi  yang  disampaiakan  tidak  jelas  maka  memungkinkan terjadinya gejolak dalam kelompok masyarakat tersebut.

## Sumber daya
Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan  (Kartini, 2017; Fahri, 2017). Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila  dalam pelaksanaan  kebijakan kekurangan  sumber  daya  maka  kegiatan  tersebut  tidaka  akan terlaksana secara maksimal.

## Disposisi atau sikap dari pelaksana
Disposisi  merupakan  watak  atau  tabiat  dari  pelaksana  kebijakan.  Watak  tersebut  dapat  berupa  kejuruan, displin,  kecerdasan  dan  komitmen.  Apabila  pelaksanaa  kebijakan  memiliki  disposisi  yang  baik  maka  proses pelaksanaan kebijakan akan cendrung optimal dan apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksaaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.
Dari penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 4 aspek yang mepengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu  kewenangan,  komunikasi,  sumber  daya  dan  disposisi  yang  antar  komponen  saling  berkaitan  dan mempengaruhi.  Selanjutnya  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan  terdapat  dimensi  kebijakan  publik  yang harus diketahui.
Konsep  pelaksanaan  kebijakan  di  Indonesia  berlandaskan  good  governance.  Untuk  mencapai  good governance  tersebut  perlu  diketahui  dimensi  pencapaian  yaitu  (Hardiansyah,  2018):  1)  Konsistensi.  Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaanya dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan norma  dan  prosedur  yang  berlaku;  2)  Transparansi.  Transparansi  ada  jika  terdapat  kebebasan  akses  yang dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan . Transparansi informasi harus bersifat terbuka,  mudah  diakses,  mudah  dimengerti,  dan  tersedia  secara  memadai;  3)  Akuntabilitas.  Pelaksanaan sebuah  kebijakan  harus  dapat  di  pertanggung  jawabkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;  4) Keadilan. Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (tidak besikap deskriminatif); 5) Partisipatif. Partisipatif artinya bawah masyarakat berperan dalam  keterlibatanya  pada  pelaksanaan  kebijakan.  Selain  sebagai  penopang  pelaksanaan  kebijakan, masyarakat  juga  berperan  sebagai  sarana  untuk  evaluasi  dan  pengontrolan  terhadap  wawenang  pelaksana kebijakan; 6) Efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksana kebijakan dikatakan  efektif  apabila  tercapainya  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan;  7)  Efisiensi.  Efisiensi berhubungaan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, pengunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Dimensi-dimensi inilah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan.

## Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik
Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  publik  melibatkan  berbagai  stakeholder  secara  partisipatif  dan demokratis. Pembuat kebijakan dan stakeholder secara kolaboratif terlibat dalam proses analisis dan pelaksana kebijakan. Maka diperlukan evaluasi sebagai bentuk penilaian akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan publik yang dilaksanakan.  Ada tiga tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yaitu:

## Evaluasi pada tahapan perencanaan
Evaluasi  pada  tahapan  perencanaan  ini  disebut  juga  dengan  ex-ante  yang  artinya  bahwa  kebijakan dilaksanakan  dengan  maksud  mimilih  alternatif  prioritas  dari  berbagai  alternatif  yang  telah  dirumuskan (Kawengian  and  Rares,  2015).  Tujuan  evaluasi  tahapan  ini  adalah  untuk  menghindari  penilaian  awal  yang diberikan  kepada  kebijakan  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu  juga  sebagai  pemberi  informasi  tehadap kebijakan  yang  sedang  dilaksanakan.  Evaluasi  pada  tahapan  ini  juga  dapat  memberikan  pengkajian  awal pengaruh terhadap lingkungan.

## Evaluasi pada tahap pelaksanaan
Evaluasi  pada  tahapan  pelaksanaan  ini  disebut  juga  dengan  on-going.  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk menentukan kemajuan pelaksanaan yang dibandingkan dari proses awal kegiatan (Prastisha and Triharjanto, 2020).  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa pelaksanaan  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah ditetapkan.  Apabila  ada  kesalahan  yang  terjadi  pada  proses  pelaksanaan  evaluas  maka  akan  segera  diatasi melalui  penilaian  ongoing  ini  melalui  proses  rekomendasi.  Selain  itu  evaluasi  on  going  juga  dapat

## Kebijakan publik :  konsep pelaksanaan
memberikan  informasi  yang  berhubungan  dengan  proses  pelaksanaan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  tujuan yang telah ditetapkan.

## Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
Evaluasi  pada  tahapan  ini  disebut  juga  dengan  ex-post.  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan (Budiani and Suliyati, 2016).  Selain itu tahapan ini juga bertujuan untuk penganalisisan  tingkat  ketercapaian  luaran  kebijakan.  Selain  itu  pada  tahapan  ini  juga  dapat  diketahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.
Ketiga  tahapan  evaluasi  ini  harus  dilaksanakan  pada  proses  pelaksanaan  kebijakan  agar  dapat  menilai sejauh  mana  pelaksanaan  kebijakan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disepakati.  Proses  penilaian kebijakan  yang  dilakukan  di  Indonesia  menggunakan  gabungan  dari  ketiga  bentuk  penilaian.  Hal  ini dikarenakan  objek  kebijakan  yang  luas  dan  sumber  daya  yang  variatif  harus  dapat  memastikan  bahwa kebijakan tersebut harus tepat sasaran dalam memecahkan permalasahan.

## Simpulan
Berdasarkan  kajian  kepustakaan  disimpulkan  bahwa  pelaksaan  kebijaka  merupakan  upaya  yang  dilakukan dalam  melaksanakan  kebijakan  dalam  pencapaian  tujuan.  Pada  pelaksaan  kebijakan  di  pengaruhi  oleh disposisi, sumber data, komunikasi dan struktur birokrasi yang berkaitan satu sama lainnya. Selain itu dalam proses  pelaksanan  kebijakan  harus  memperhatikan  dimensi-dimensi  yang  berpengaruh  terhadap  kebijakan tersebut. Proses pelaksanaan kebijakan harus dievaluasi agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

## Referensi
Afandi, M. I., & Warjio, W. (2015).  Implementasi  Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011  Tentang  Pajak  Daerah  Dalam  Pencapaian  Target  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan  (Studi  Deskriptif  Di  Kelurahan  Bunut  Barat  Kecamatan  Kota  Kisaran  Barat). Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal , 5 (2), 132-153.
Alam,  A.  S.  (2012).  Analisis  kebijakan  publik  kebijakan  sosial  di  perkotaan  sebagai  sebuah  kajian implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (3), 78-92.
Coryanata,  I.  (2011).  Akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  publik  sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Journal of Accounting and Investment , 12 (2), 110-125.
Fahri,  L.  N.  (2017).  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa  terhadap  Manajemen  Keuangan  Desa dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program  Pembangunan  Desa. Jurnal  Publik:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Ilmu Administrasi Negara , 11 (1), 75-88.
Hanafi, I., & Ma’sum, M. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 34 (1),1-10.
Hardiyansyah,  H.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan  Implementasinya.
Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (1), 39-45. Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik , 1 (3), 13-26. Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(2), 1-10. Juliastuti, A. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap  hubungan  pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  dengan  pengawasan  keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi , 1 (1), 1-10.
Kartini,  W.  (2017).  Pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  tentang  puskesmas  dan  dukungan  sarana  prasarana terhadap manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara , 11 (2), 146-156.
Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan  Pemberantasan Perdagangan Manusia  (Trafficking)  Terutama  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  Provinsi Sulawesi Utara. Acta Diurna Komunikasi , 4 (5),1-10
Mutiasari,  M.,  Yamin,  M.  N.,  &  Alam,  S.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Perizinan  Dan  Pemberitahuan Kegiatan  Masyarakat  Pada  Kepolisian  Resort  (Polres)  Kota  Kendari. Publica:  Jurnal  Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik , 7 (1), 1-10.
Pratistha, B., & Triharjanto, R. H. (2020). Evaluasi On Going Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016–2040. Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa , 1 (1), 36-49.Budiani, R., & Suliyati, T.  (2016).  Analisis  Kegiatan  Evaluasi  Layanan  Informasi  Publik  oleh  Komisi  Informasi  Jawa  Tengah Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmu Perpustakaan , 5 (3), 71-80.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1-12.
Retnaningsih,  H.  (2015).  Permasalahan  corporate  social  responsibility  (csr)  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 6 (2), 177-188.
Ruhimat,  I.  S.  (2010).  Implementasi  kebijakan  kesatuan  pengelolaan  hutan  (KPH)  di  Kabupaten Banjar. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 7 (3), 169-178. Safira, M. E. (2018). Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan  perundangan-undangan  menurut  Undang-Undang  nomor  12  tahun  2011  perspektif  Fiqh  Siyasah Dusturiyah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 4 (1), 1-14.
Subekti,  M.,  Faozanudin,  M.,  &  Rokhman,  A.  (2017).  Pengaruh  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  terhadap  efektifitas  implementasi  program  bantuan  operasional  sekolah  pada  satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 3 (2), 58-71.
Sururi,  A.  (2016).  Inovasi  Kebijakan  Publik  (Tinjauan  Konseptual  dan  Empiris). Sawala:  Jurnal  Administrasi Negara , 4 (3), 1-10.
Suryono,  A.  (2014).  Kebijakan  publik  untuk  kesejahteraan  rakyat. Transparansi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi , 6 (2), 98-102.
Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. Khazanah Pendidikan , 11 (1), 1-10
Wirawan,  R.,  &  Nurpratiwi,  R.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 1-10