Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5 386 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Oprasional Mobil Angkutan   Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

## Ahmad Dodi Hidayat, Febrian Alwan Bahrudin
12 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Article Info Abstract Article history: Received : 12 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 This study examines the problem of the implementation planning process, implementation and results of  the  implementation  of  Regent  Regulation  No.  47  of  2018  concerning  restrictions  on  the operational  time  of  land  transport  cars  on  the  roads  of  Kresek  district,  Tangerang  regency.  The purpose of this study was to determine the process of planning, implementation and results of Regent Regulation  No.  47  of  2018  concerning  restrictions  on  the  operational  time  of  Land  Transportation cars  on  the  roads  of  Kresek  district,  Tangerang  regency.  The  research  method  used  is  descriptive method  using  qualitative  approach  by conducting  interviews. The  results  of  this study  indicate  that the  planning  process  for  the  implementation  of  Regent  Regulation  No.  47  of  2018  concerning restrictions  on  the  operational  time  of  land  transport  cars  on  the  roads  of  Kresek  subdistrict, Tangerang  regency,  is  based  on  the  Regent's  policy  so  that  the  state  conditions  in  the  tangerang Regency area can reduce the problems that occur, the implementation of most, less dust and slippery roads when it rains and less traffic accidents.
Keywords:
Implementation Planning Implementation Process Implementation Results
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima :12 Juny 2023 Publis : 07 July 2023 Penelitian  ini  mengkaji  masalah  proses  perencanaan  implementasi,  implementasi  dan  hasil implementasi  Peraturan  Bupati  No  47  Tahun  2018  tentang  pembatasan  waktu  oprasional  mobil Angkutan Tanah pada ruas jalan kecamatan Kresek kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan, implementasi dan hasil Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 tentang pembatasan  waktu  oprasional  mobil  Angkutan  Tanah  pada  ruas  jalan  kecamatan  Kresek  kabupaten Tangerang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan implementasi  Peraturan  Bupati  No  47  Tahun  2018  tentang  pembatasan  waktu  oprasional  mobil Angkutan  Tanah  pada  ruas  jalan  kecamatan  Kresek  kabupaten  Tangerang  yaitu  berdasarkan kebijakan  bupati  agar  kondisi  keadaan  di  wilayah  kabupaten  tangerang  dapat  mengurangi  masalah yang terjadi, implementasinya sebagian besar pengguna mobil muatan tanah sudah menaati peraturan yang  sudah  disahkan  oleh  bupati  dan  hasil  implementasi  yaitu  kurangnya  tingkat  kemacetan  yang terjadi  diruas  jalan,  berkurangnya  debu  dan  jalan  licin  saat  turun  hujan  serta  kurangnya  kecelakaan lalu lintas.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ahmad Dodi Hidayat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email : ahmaddodihidayat28@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  yaitu  hal  yang  sangat  mendukung  untuk  terlaksananya  aturan  yang  dapat menciptakan keadaan  yang aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan,  kita  akan  dikenalkan  beberapa  aturan  yang  dapat  memberikan  peringatan  kepada kita,  bahwa  ada  hal-hal  yang  harus  kita  ketahui  dan  kita  patuhi.  Karena  kita  sebagai  manusia haruslah  dapat  berprilaku  santun.  Menurut  Chazawi  (2007:12)  “santun  adalah  satu  kata sederhana  yang  memiliki  arti  banyak  dan  dalam,  berisi  nilai-nilai  positif  yang  dicerminkan dalam  perilaku  dan  perbuatan  positif”.  Santun  yang  dimaksud  disini  bahwa  manusia  harus menghargai dan memperhatikan nilai norma, nilai moral  dan nilai etik. Jika nilai-nilai tersebut dapat  dijalankan  dan  diimplementasikan  dengan  baik,  maka  kita  akan  menciptakan  sebuah kehidupan  aman  dan  tentran.  Tentu  saja  nilai-nilai  itu  tidak  mudah  untuk  dijalankan,  butuh proses  dan  pengawalan  yang  ketat  bagi  para  penegak  hukum.  Thoha,  M.  2005    mengatakan bahwa  “Kebijakan  publik  adalah  suatu  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  yang didasarkan  pada  kejadian  yang  timbul  dalam  masyarakat  itu  sendiri”  .    Hal  ini  selaras  dengan
pendapat  Nugroho  (2004)  “Kebijakan  publik  juga  diartikan  sebagai  suatu  visi  dan  misi  yang telah disepakati bersama”. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa “Implementasi  merupakan  tindakantindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu/pejabatpejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintahan  atau  swasta  yang  diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  1  ayat  (3)  menyatakan  bahwa Negara  Indonesia merupakan  negara  hukum.  Dimana  setiap  warga  negaranya  harus  menaati  peraturan  yang berlaku  di  Negara  Indonesia.  Untuk  menaati  hal itu  kita  harus  mempunyai  kesadaran  dan kepedulian  yang  besar.  Tanpa  kesadaran  masyarakat,  peraturan  atau  hukum  itu  tidak  dapat dijalankan dengan konsisten. Padahal peraturan atau kebijakan itu dibuat  memiliki tujuan yang baik. Maka kita sebagai masyarakat harus dapat menjalankan peraturam itu dengan baik.
Nabila  (2017:1)  menjelaskan  bahwa  “Permasalahan  hukum  yang  ada  di  Negara  Indonesia dapat terjadi karena beberapa hal yaitu  yang disebabkan oleh lemahnya pada sistem peradilan, buruknya  mentalitas  aparatur  hukum,  inkonsistensi  penegak  hukum,  intervensi  kekuasaan  dan rendahnya  kesadaran  serta  pemahaman  hukum  dari  masyarakat  itu  sendiri”.  Banyaknya  faktor mengenai  permasalahan  hukum  yang  tidak  mampu  dijalankan  dengan  baik,  ternyata  banyak dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor.  Kejadian  itu  seharusnya  dapat  menjadikan  evaluasi yang  mendasar  bagi  para  penegak hukum  dan  masyarakat.  Penegak  hukum,  pmerintah  dan masyarakat  harus  memiliki  kesadaran  yang  tinggi,  bahwa  hukum  harus  ditegakkan  dan diterapkan  dengan  seksama,  sehingga  produk  hukum  yang  dibuat  dapat  memberikan  manfaat yang positif bagi kehidupan manusia pada umumnya.
Hukum  dibentuk  atas  dasar  kebutuhan  masyarakat  dan  akan  memberikan  jaminan  untuk masyarakar itu sendiri. Jika hukum yang dibuat untuk masyarakat tidak ditaati oleh masyarakat, maka  masyarakat  itu  akan  merasakan  hukumannya  dan  jika  masyarakat  mampu  menerapkan hukum  itu  dengan  baik,  maka  niscaya  keadaan  yang  baik  akan  dirasakan  oleh masyarakat  itu sendiri.  Leon  Duguit  dalam  Muhamad  Sadi  (2017:59)  menyatakan  bahwa  “Hukum  adalah aturan  tingkah  laku  para  anggota  masyarakat,  aturan  yang  daya  penggunaannya  pada  saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika di langgar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”. Dalam  upaya  untuk  menerapkan  produk  hukum  tersebut tidak  cukup  jika  hanya  menunggu kesadaran  masyarakat  itu  sendiri,  sosialisasi  dan  informasi  oleh  Lembaga  hukum  serta pemerintah juga harus di kelakukan.  Dengan  demikian  upaya  pemerintah  untuk  menumbuhkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan baik.
Berdasarkan  Faktaindonesianews.com-“Dalam  berita  tersebut  bahwasannya  Peraturan Bupati  Nomor  47    Tahun  2018  masih  banyak  dilangar  terutama  oleh  oknum  yang  membawa mobil truk bermuatan tanah merah, sehingga para warga di wilayah Kecamatan Jayanti meminta kepada  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Tangerang  agar  memanggil  para  pengusaha  armada yang sengaja melanggar  Peraturan Bupati tersebut agar mereka diberikan tindakan yang tepat”.
Pada  tahun  2018  pemerintah  kabupaten  Tangerang  membuat  peraturan  bupati  (Perbup) mengenai  pembatasan  waktu  oprasional  truk  bermuatan  berat. Truk  bermuatan  berat  yang dimaksud  adalah  truk  yang  bermauatan  tanah,  batu,  dan  pasir.  Hal  ini  dilakukan  karena pemerintah  berharap  dengan  dibuatnya  peraturan  tersebut  dapat  mendukung  keamanan, keselamatan,  ketertiban  dan  dapat  menekan  angka  kecelakan  di  sepanjang  jalan  kecamatan Kresek  kabupaten  Tangerang.  Peraturan  bupati  (Perbup)  ini  termasuk  ke  dalam  Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No 46 Tahun 2018. Tentang pembatasan waktu operasional Mobil angkutan  Tanah  pada  ruas  Jalan  Kabupaten  Tangerang.  Peraturan  No  46  ini  pada  akhinya dilakukan  revisi  oleh  pemerintah  kabupaten  Tangerang  menjadi  Peraturan  Bupati  Kabupaten Tangerang  No  47  Tahun  2018.  Tentang  perubahan  atas  peraturan  bupati  tangerang  No  46 Tahun  2018  Upaya  revisi  tersebut  dilakukan  guna  menyempurnakan  peraturan  sebelumnya. Pembuatan  dan  penetapan  Perbup  ini  bukan  serta  merta  hanya  keinginan  pemerintah  semata, tetapi mempunyai landasan empiris yang pada akhirnya dapat menghasilkan peraturan tersebut. Disamping itu, lapisan elemen masyarakat juga mempunyai ruang untuk melakukan usulan serta
tanggapan pada proses pembuatan peraturan tersebut.
Menurut  Edi  Suharto  (2007:  4)  menjelaskan  bahwa  “Langkah  atau  tahapan  kebijakan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan,  menerapkan  kebijakan  dan  mengevaluasi  kebijakan”.
Untuk  memudahkan  pandangan  tersebut,  kita  dapat  melihat  bagan  di bawah  ini :
Gambar judul.
Prosedur pembuatan kebijakan.

## Sumber Gambar 1.1
Gambar  di  atas  tujuannya  agar  dapat  memudahkan  kita  dalam memahami  suatu  tahapan bahwa  kebijakan  itu  dapat dibentuk dan  diputuskan. Suatu  kebijakan  akan  diawali  dengan  isu dan  permasalahan,  tak  ada  suatu  kebijakan  atau  peraturan  dibentuk  tanpa  suatu  permasalahan yang jelas, semuanya pasti mempunyai maksud dan tujuan.
Senada dengan itu, Yanasari (2019:356) menjelaskan bahwa “Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu”. Permasalahan dan isu itu zakmakan di olah melalui berbagaimacam agenda,  seperti  mengkaji,  mengadvokasi  atau  menghimpuan  segala  kebuthan  masyarakat  yang dirasa  perlu.  Aganda-agenda tersebut  akan  dikomunikasikan  oleh  pihak-pihak  terkait,  seperti lembaga  hukum  dan  pemerintah.  Setalah  itu,  pemerintah  yang  didorong  dengan  berbagai macam aspirasi akan merumuskan kebijakan dan mengesahkannya.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  meneliti  bagaimana  proses  perencanaan  implementasi, implementasi  dan  hasil  dari  implementasi  serta  apa  saja  yang  menjadi  faktor  yang  mendukug dan  menghambat  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tangerang  No  47  Tahun  2018  Tentang Pembatasan  Waktu  Oprasional  Mobil  Angkutan  Tanah  Pada  Ruas  Jalan  Kecamatan  Kresek Kabupaten Tangerang.

## 2. METODE PENELITIAN
Creswell  (2016)  menjelaskan  bahwa  “Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini diartikan sebagai jenis penelitian yang  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  pada  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang yang berasal dari masalah social”. Pengumpulan data dalam metode ini tidak terpacu pada teori tetapi pada fakta-fakta yang ditemukan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat memperoleh    hasil  penemuan-penemuan  yang  tidak  mampu  dicapai  oleh  prosedur-prosedur atau dengan cara kuantifikasi yang lainnya.
Penelitian    dengan  pendekatan  kualitatif  lebih  menonjolkan  sebuah  proses  dan  juga pemaknaan..  Objek  penelitian  pada  artikel  ini  adalah  Kepala  pengelola  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Tangerang,  Kepala  Kecamatan  Kresek  Kabupaten  Tangerang  dan  Warga  Kresek Kabupaten Tangerang. Teknik penelitian yang dipilih adalah tenik triangulasi. Sugiyono (2016: 373)  menjelaskan  bahwa  teknik  triangulasi  digunakan  untuk  menguji  keabsahan  data  dalam penelitian. Teknik ini terdiri dari triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Peneliti menggunakan
teknik triangulasi sumber dengan menggunakan sumber data berbagai jenis  meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peraturan bupati merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan bersama oleh  dua  atau  lebih  Bupati.  Peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  tentang  jam  operasional mobil  muatan  tambang  yaitu  seperti  tanah,  pasir  dan  batu  merupakan  suatu  kebijakan  yang diterapkan  oleh  bupati  kabupaten  Tangerang  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  permasalahan yang  sering  terjadi  di  wilayah  kabupaten  Tangerang  yaitu  seperti  kemacetan,  jalan  berdebu, jalan licin  dan  kecelakaan  lalu  lintas,  dalam  mencapai  ujuan  yang  baik  maka  dibutuhkan  pula sistem perencanaan yang baik seperti pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004, pasal 1 Tentang sistem  perencanaan  pembagunan  nasional  yaitu  sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan  dalam  jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

## 1. Proses  perencanaan  implementasi  peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  tentang pembatasan  waktu  oprasional  mobil  angkutan  tanah  pada  ruas  jalan  kecamatan  kresek kabupaten
Tahap  perencanaan  merupakan  tahap  yang  paling  dasar  dalam  menentukan  suatu  aturan apapun.  Pada  tahap  perencanaan  ini  identifikasi  masalah  yang  terjadi  di  wilayah  kabupaten Tangerang  sangat  penting  untuk  merumuskan  peraturan  dan  kebjikan  apa  yang  akan dilaksanakan sehingga tujuan yang diinginkan berjalan dengan baik dan menimbulkan dampak baik kepada masyarakat.
Menurut  Tjokroamidjojo  (dalam  Syafalevi,  2011:28)  “Perencanaan  dalam  arti  seluas- luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu”.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pendapat  Menurut Terry  (dalam  Riyadi,  2005:3)  “Perencanaan  adalah  upaya  untuk  memilih  dan  menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang  akan datang dengan  jalan  mengambarkan  dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  di  perhatikan  untuk mencapai hasil yang di inginkan”.
Pada  tahap  perencanaan  peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  pihak  pemerintah  daerah kabupaten  Tangerang  menentukan  peraturan  berdasarkan  banyaknya  masalah  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat  terkait  mobil  angkutan  tambang  seperti  batu,  pasir  dan  tanah  yang membuat  masyarakat  resah  sehingga  meminta  pemerintah  setempat  harus  lebih  tegas  dalam mengatasi maslah tersebut, pihak pemeritah daerah kabupaten tangerang pun menemukan solusi agar  permasalahan  yang  terjadi  dapat  berkurang.  Pihak  pemerintah  kemudian  menetapkan peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  yang  mengatur  jam  operasional  bagi  pengendara angkutan  tambang  tersebut.  Sehingga  permasalahan  yang  terjadi  seperti  kemacetan,  jalan berdebu dan kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.
Adapun  perencanaan  peraturan  bupati  ini  ini  dirancang  dan  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
Pelaksanaan  peraturan  bupati  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  kerjasama  dengan semua  lemen  yang  bersangkutan  seperti  pihak  pengendata  dan  perusahaan,  pihak  dinas  yang bertugas sebagai pengelola dan pengawasan serta masyarakat yang ikut serta melapokan apabila ada pengendarai yang melanggar.
2. Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  47  Tahun  2018  Tentang  Pembatasan  Waktu Oprasional  Mobil  Angkutan  Tanah  Pada  Ruas  Jalan  Kecamatan  Kresek  Kabupaten Tangerang
Pelaksanaan  merupakan  tindakan  untuk  melakukan  atau  mengimplementasikan  apa  yang sudah  direncanakan  mulai  dari  waktu,  tempat  dan  lingkungan.  Implementasi  kebijakan merupakan  suatu  proses  dalam  kebijakan  publik  yang  mengarah  pada  pelaksanaan  kebijakan.( Agustino, 2006: 54) menjelaskan bahwa “Pada  praktik  pelaksanannya, kebijakan adalah  suatu
proses    yang  begitu  kompleks  atau  bahkan  sering  berisikan  suatu    politisi  karena  di  dalamya terdapat  intervensi  dari  berbagai  kepentingan.  Sedangkan  Menurut  Lester  dan  Stewart  dalam (Winarno, 2007 : 144) “Implementasi merupakan suatu hal yang memiliki pemaknaan yang luas dalam pelaksanaan kebijakan undang-undang untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut”. Implementasi  peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  diwilayah  kabupaten  Tangerang dilaksanakan  mulai  dari  tahun  2018  sampai  dengan  saat  ini.  Dalam  peraturan  bupati  ini  tidak hanya membicarakan mobil angkutan tanah, tapi membahas lebih luas tentang mobil angkutan tambang,  pasir  dan  batu.  Dari  segi  perencanaan  pihak  pemerintah  berupaya  melakukan pembahasan  dan  merevisi,  dikusi  dan  berkoordinasi  dengan  semua  stakeholder  yang bersangkutan  sehingga  harapannya  bisa  mendapkan  suatu  aturan  yang  bagus  dan  dapat diimplementasikan  dan  laksanakan  dengan  baik.  Dalam  Peraturan  bupati  ini  dijelaskan  bahwa Pengawasan  dilakukan  oleh  gabungan  seperti  polisi,  satpol  PP,  Dishub  dan  masyarakat. Pelaksanaan  peraturan  bupati  ini  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  maskipun  masih  ada beberapa perusahaan yang menolak karena bisa membuat pengiriman barang terhambat.
peraturan  bupati  nomor  47  tahun  20218  diwilayah  kabupaten  Tangerang  akan  terus berlangsung  sampai  semuanya  berjalan  kondusif,  tidak  terjadi  kecelakaan  yang  ditimbulkan akibat mobil angkutan tanah dan sampai ada alternetif lain yang dirasa lebih efektif.
Sasaran  utama  pada  peraturan  buati  ini  adalah  para  perusahaan  yang  beroperasi mengirimkan tambang khususnya tanah, yang dianggap menjadi salah satu mengapa aturan ini ditetapkan.  Sehingga  jalan  tidak  berdebu,  kemacetan  dan  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh mobil tanah berkurang.
Dalam  peraturan  peraturan  bupati  nomor  47  tahun  20218  diwilayah  kabupaten  Tangerang semua orang bertanggungjawab atas peraturan tersebut mulai dari pengawasan  yang dilakukan oleh gabungan seperti polisi, satpol PP, Dishub, perusahaan dan sopir mobil yang mengirimkan tanah dan masyarakat diwilayah kabupaten tangerang.

## 3. Hasil  Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  47  Tahun  2018  Tentang  Pembatasan Waktu  Oprasional  Mobil  Angkutan  Tanah  Pada  Ruas  Jalan  Kecamatan  Kresek Kabupaten Tangerang
Menurut  Asep  Jihad  dan  Abdul  Haris  (2012:12)  mengemukakan  bahwa  hasil  adalah pencapaian  dari  proses  yang  dilakukan  dalam  waktu  tertentu  yang  cenderung  menetap  dari meliputi  ranah  kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Nana Sudjana dan Ibrahim (2009:3) bahwa hasil pada hakikatnya adalah perubahan tingkah perilaku seseorang atau masyarakat yang mencakup kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pada  pencapaian  hasil  proses  Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  47  Tahun  2018 Tentang  Pembatasan  Waktu  Oprasional  Mobil  Angkutan  Tanah  Pada  Ruas  Jalan  Kecamatan Kresek  Kabupaten  Tangerang,  Setelah  pihak  pemerintah  menjalankan  peraturan  bupati  nomor 47  tahu  2018  wilayah  kabupaten  tangerang  sudah  mulai  kondusif  dari  beberapa masalah  yang sebelumnya sering terjadi mulai dari kemacetan, jalan berdebu dan licin serta kecelakaan yang sering terjadi.
Pencapaian  keberhasilan  ini  tidak  terlepas  dari  semua  yang  ikut  serta  menaati  peraturan tersebut,  mulai  dari  perencanaan  peraturan,  pelaksanaan  peraturan  dan  sampai  mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.
Dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial  dan  mengirimkan  surat  edaran  keada  perusahaan  yang  bersangkutan  serta  melakukan sanksi  tegas  bagi  pengguna  jalan  yang  masih  melanggar  peraturan  tersebut  membuat pelaksanaan  peraturan  ini  berjalan  dengan  lancar  dan  tujuannya  mendaatkan  hasil  yang diinginkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada ruas jalan Kecamatan Kresesk Kabupaten Tangerang mengenai implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu oprasional mobil angkutan tanah maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Proses  perencanaan  peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  tentang  pembatasan waktu  oprasional  mobil  angkutan  tanah  pada  ruas  jalan  kecamatan  kresek  kabupaten tangerang
Pada tahap perencanaan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 pihak pemerintah daerah kabupaten  Tangerang  menentukan  peraturan  berdasarkan  banyaknya  masalah  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat.  Pihak  pemerintah  kabupaten  kemudian  menetapkan  peraturan  yang mengatur jam operasional bagi pengendara angkutan tambang tersebut. Sehingga permasalahan yang  terjadi  seperti  kemacetan,  jalan  berdebu  dan  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  berkurang. Semua  pelaksanaan  peraturan  bupati  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya kerjasama dari semua pihak.
2. Implementasi  peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  tentang  pembatasan  waktu oprasional  mobil  angkutan  tanah  pada  ruas  jalan  kecamatan  kresek  kabupaten tangerang
Implementasi  peraturan  bupati  nomor  47  tahun  2018  dilaksanakan  mulai  dari  tahun  2018 sampai  dengan  saat  ini.  Dari  segi  perencanaan  pihak  pemerintah  berupaya  melakukan pembahasan  dan  merevisi,  dikusi  dan  berkoordinasi  dengan  semua  stakeholder  yang bersangkutan.  Pada  peraturan  bupati  ini  bagian  Pengawasan  dilakukan  oleh  dinas  gabungan yaitu  polisi,  satpol  PP,  Dishub  dan  masyarakat.  Pelaksanaan  peraturan  bupati  ini  diterima dengan baik oleh masyarakat maskipun masih ada beberapa perusahaan yang menolak karena bisa membuat pengiriman barang terhambat.
3. Hasil Implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu oprasional  mobil  angkutan  tanah  pada  ruas  jalan  kecamatan  kresek  kabupaten tangerang
Pada  pencapaian  hasil  proses  Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  47  Tahun  2018 Tentang  Pembatasan  Waktu  Oprasional  Mobil  Angkutan  Tanah  Pada  Ruas  Jalan  Kecamatan Kresek  Kabupaten Tangerang, Setelah  pihak pemerintah menjalankan peraturan bupati nomor 47 tahu 2018 wilayah kabupaten tangerang sudah mulai kondusif dari beberapa masalah yang sebelumnya sering terjadi mulai dari kemacetan, jalan berdebu dan licin serta kecelakaan yang sering terjadi.
Pencapaian  keberhasilan  ini  tidak  terlepas  dari  semua  yang  ikut  serta  menaati  peraturan tersebut,  mulai  dari  perencanaan  peraturan,  pelaksanaan  peraturan  dan  sampai  mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Bupati  Peraturan  Bupati  Nomor  46  Tahun  2018 Tentang  Pembatasan  Waktu Oprasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Tangerang . Peraturan  Bupati  Nomor  47  Tahun  2018 Tentang  Pembatasan  Waktu  Oprasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Tangerang.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Bentuk Dan Kedaulatan .
Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Bandung.
Edi Suharto. (2007:4). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Muhamad,  Sadi.  (2017). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  PT  Kharisma  Putra Utama. Nabila.  (2017). Peranan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Makassar  Dalam  Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017) diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.24 dari  http://repositori.uin- alauddin.ac.id/7723/1/Nabila.pdf
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Wahab,  2006:65.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Arena  Kami  4 Desember  2013  (Jones,1987).  Winarno,  Budi.  (2014). Kebijakan  Publik:  Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus .
Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
Yanasari,  Pebri.  (2019). Implementasi  Peraturan  Gubernur  (Pergub) DIY  Nomor  81  Tahun 2014  Tentang  Penanganan  Pasung  di  Kab.  Kulonprogo  Yogyakarta. Jurnal  Dakwah  dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan. Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 354-375.