Rizki Nugraha, Ayuning Budiati, Kandung Sapto Nugroho (2024) Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang , (6) 1, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v6i1.2923 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL ESELON IV KE JABATAN FUNGSIONAL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
Rizki Nugraha 1 , Ayuning Budiati 2 , Kandung Sapto Nugroho 3
1,2,3 Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 7775210010@untirta.ac.id, ayoekomara@gmail.com, kandung.sapto@untirta.ac.id

## Abstrak
Indonesia  sedang  berupaya  mencapai  good  governance  dengan  melakukan  reformasi birokrasi  sebagai  instrumen  utama.  Meskipun  telah  ada  upaya  reformasi,  beberapa permasalahan  utama  seperti  organisasi  yang  belum  tepat  fungsi,  tumpang  tindihnya peraturan  perundang-undangan,  masalah  SDM  aparatur,  kewenangan  yang  belum terkelola baik, pelayanan publik yang belum memadai, dan budaya kerja birokrat yang belum  mendukung  efisiensi  masih  menghambat  kemajuan.  Penelitian  ini  membahas implementasi  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi,  fokus  pada  perubahan  struktur organisasi  dan  penyetaraan  jabatan  administrasi,  serta  dampaknya  terhadap  efektivitas pemerintahan  dan  pelayanan  publik  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pandeglang. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mendalaminya  dengan  tiga  aspek  utama,  yaitu mendalami implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, dan mengeksplorasi upaya penanganan faktor penghambat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman holistik mengenai dinamika implementasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional di instansi tersebut. Selain manfaat teoritis bagi literatur administrasi publik, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis sebagai bahan analisis untuk melihat pelaksanaan penyetaraan jabatan di konteks Reformasi  Birokrasi,  berpotensi  mendukung  perbaikan  dan  pengembangan  sistem administrasi publik di Indonesia.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, Penyetaraan jabatan struktural eselon IV, Jabatan fungsional, Sekretariat Daerah, Kabupaten Pandeglang

## Abstract
Indonesia is currently striving to achieve good governance through bureaucratic reform as a primary instrument. Despite reform efforts, several key issues such as misalignment of  organizational  functions,  overlapping  regulations,  human  resources  challenges, unmanaged authorities, inadequate public services, and a bureaucratic work culture that does  not  support  efficiency  continue  to  hinder  progress.  This  research  discusses  the implementation  of  bureaucratic  simplification  policies,  focusing  on  changes  in organizational  structure  and  the  equalization  of  administrative  positions,  and  their
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 1, January 2024
impact  on  the  effectiveness  of  governance  and  public  services  in  the  Secretariat  of Pandeglang Regency. The study aims to delve into three main aspects: exploring policy implementation, identifying supporting and inhibiting factors, and examining efforts to address inhibiting factors. Thus, this research contributes to a holistic understanding of the  dynamics  of  implementing  policies  equalizing  structural  positions  at  level  IV  to functional  positions  in  that  agency.  In  addition  to  theoretical  benefits  for  public administration  literature,  this  study  also  provides  practical  benefits  as  analytical material  to  assess  the  implementation  of  position  equalization  in  the  context  of Bureaucratic Reform, potentially supporting improvements and the development of public administration systems in Indonesia.
Keywords: Policy implementation, Equalization of level IV structural positions, Functional positions, Regional Secretariat, Pandeglang Regency

## PENDAHULUAN
Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  di  dunia,  tengah  berupaya  keras  untuk mencapai good governance, sebuah konsep pemerintahan yang mengedepankan prinsip profesionalitas,  demokrasi,  transparansi,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  pelayanan  prima kepada masyarakat (Anggara, 2012). Good governance juga diartikan oleh World Bank sebagai manajemen pemerintahan yang solid, akuntabel, dan mampu mencegah korupsi baik  secara  politis  maupun  administratif.  Reformasi  Birokrasi  menjadi  salah  satu instrumen  utama  pemerintah  dalam  mencapai  good  governance  dengan  melakukan perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan,  terutama  aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Namun,  perubahan  dalam  sistem  birokrasi,  terutama  aspek  SDM,  seringkali terjadi lebih lambat dibandingkan dengan organisasi bisnis. Tantangan ini muncul karena pembentukan  SDM  sangat  bergantung  pada  pola  pikir  yang  telah  terbentuk  lama, sehingga  resistensi  terhadap  perubahan  dapat  menjadi  hal  yang  sulit  diatasi  (Haning, 2018). Sejak tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagai panduan utama dalam upaya menciptakan birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, dan bebas dari praktik korupsi.
Meskipun  upaya  reformasi  birokrasi  telah  dilakukan,  beberapa  permasalahan utama terus menghambat kemajuan, seperti organisasi yang belum tepat fungsi, peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, masalah SDM aparatur, kewenangan yang belum terkelola dengan baik, pelayanan publik yang belum memadai, dan budaya kerja birokrat yang belum sepenuhnya mendukung efisiensi dan efektivitas (Kemenpan RB,  2010).  Selain  itu,  sistem  politik  Orde  Baru  dan  akar  sejarah  kultural  feodalistik birokrasi turut mempengaruhi struktur dan budaya kerja yang masih terasa hingga saat ini (Dwiyanto, 2021).
Permasalahan  tersebut  menciptakan  citra  negatif  terhadap  birokrasi,  yang tercermin dalam lambatnya proses kerja, ketidakinovatifan, ketidakpekaan, inkonsistensi, dan biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan (Maruf, 2018). Dalam  konteks  global,  daya  saing  Indonesia  juga  terus  dipantau,  dan  posisinya  dalam
Global  Competitiveness  Index  menunjukkan  perluasan  upaya  untuk  meningkatkan efisiensi  pemerintahan,  bisnis,  dan  infrastruktur  (Kementerian  Sekretariat  Negara Republik Indonesia, 2019).
Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi dalam rangka  peningkatan  efektivitas  pemerintahan  dan  investasi  untuk  penciptaan  lapangan kerja.  Melalui  pidatonya  pada  tahun  2019,  Presiden  mengarahkan  penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi tingkatan eselon dan mengganti jabatan administrator dan pengawas dengan jabatan fungsional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020). Upaya ini kemudian terwujud dalam Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2021 yang mengatur penyetaraan jabatan dan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah.
Berdasarkan penelusuran literatur, peneliti menemukan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Beberapa penelitian yang dianggap sesuai  meliputi:  1)  penelitian  pengembangan  karier  jabatan  fungsional  oleh  Lia Fitrianingrum,  Dina  Lusyana,  dan  (Fitrianingrum  et  al.,  2020)  di  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  dengan  temuan  bahwa  faktor  komunikasi  dan  struktur birokrasi masih belum optimal; 2) penelitian efektivitas penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional di Provinsi Maluku Utara (2022) oleh Hadi Tuasamu, Hartaty Hadady, dan Johan Fahri, yang menunjukkan kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara efektif; 3) penelitian implementasi penyetaraan jabatan administrator dan pengawas ke fungsional di  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh  (2022)  oleh  Saifuddin  dan  Nelliraharti,  dengan penyetaraan  dianggap  sebagai  strategi  pengisian  jabatan  fungsional;  4)  penelitian implementasi  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  fungsional  di  Universitas  Negeri Surabaya  (2022)  oleh  Widya  Timur  Panca,  yang  menunjukkan  kecemasan  dan ketidakpastian  dihadapi  oleh  pejabat  yang  dialihkan;  dan  5)  penelitian  efektivitas penyetaraan jabatan administrator di Sekretariat Daerah Kabupaten Majene (2021) oleh Muh. Ikram Pratama, yang mencatat bahwa proses pelayanan pegawai belum sepenuhnya dipahami dan sosialisasi jabatan fungsional belum berjalan optimal.
Penelitian ini akan membahas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, fokus  pada  perubahan  struktur  organisasi  dan  penyetaraan  jabatan  administrasi,  serta dampaknya  terhadap  efektivitas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Melalui  analisis mendalam terhadap permasalahan dan solusi yang diusulkan oleh pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik mengenai kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  kebijakan  penyetaraan jabatan  struktural  eselon  IV  ke  jabatan  fungsional  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Pandeglang. Tujuan yang telah ditetapkan melibatkan tiga aspek utama, yaitu: Pertama, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  mendalam  tentang  implementasi kebijakan  tersebut  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pandeglang.  Kedua, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  pendukung  dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan struktural eselon  IV  ke  jabatan  fungsional  di  lingkungan  tersebut.  Terakhir,  penelitian  ini  ingin
mengeksplorasi  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  faktor-faktor penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Pandeglang.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  secara  keseluruhan  ditujukan  untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika implementasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional di instansi tersebut.
Penelitian ini memiliki dampak yang sangat penting, terutama dalam memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, dari segi manfaat teoritis,  penelitian  ini  memiliki  kontribusi  signifikan  dalam  memperkaya  literatur  di bidang administrasi publik, terutama fokus pada hubungan antara reformasi birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural eselon IV ke dalam jabatan fungsional. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat teori yang telah ada mengenai administrasi publik dan birokrasi. Kedua, dari segi manfaat praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  berguna  sebagai bahan  analisis  dalam  melihat  pelaksanaan  penyetaraan  jabatan  struktural  eselon  IV  ke dalam jabatan fungsional di Indonesia, khususnya dalam konteks Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga memberikan  kontribusi  nyata  untuk  mendukung  perbaikan  dan  pengembangan  sistem administrasi publik di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan  Struktural  Eselon  IV  ke  Jabatan  Fungsional  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Pandeglang.  Tujuan  penelitian  melibatkan  pemahaman  implementasi  kebijakan,  faktor pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi hambatan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pandeglang, dengan jadwal penelitian dari Januari hingga Desember 2023. Fenomena  yang  diamati  adalah  implementasi  Kebijakan  Permenpan  RB  No.  17  tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  George  C.  Edward  III.  Variabel  penelitian  melibatkan  aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan  dan  membahas  permasalahan  terkait  implementasi  kebijakan penyetaraan jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  melalui  studi  kepustakaan,  wawancara,  dan observasi.
Pertama,  pengamatan  (observasi)  dilakukan  dengan  cara  melakukan  observasi partisipan, di mana peneliti secara langsung mengamati objek penelitian terkait dengan penyetaraan  jabatan  struktural  eselon  IV  ke  jabatan  fungsional  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Pandeglang.  Pengamatan  dilakukan  pada  informan  yang  terlibat  dalam aktivitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama rentang waktu
tertentu.  Hasil  pengamatan  disajikan  melalui  catatan-catatan  yang  dirangkum  untuk kemudian dijadikan dasar analisis dan refleksi.
Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka terkait  dengan  implementasi  kebijakan  penyetaraan  jabatan.  Wawancara  dilakukan dengan  pendekatan  budaya  dan  bahasa  yang  relevan  dengan  masyarakat  setempat. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan penelitian dan pertanyaan penelitian untuk memastikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.
Ketiga, studi kepustakaan atau dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder.  Data  sekunder  ini  diperoleh  melalui  pemahaman  dokumen  terkait,  seperti laporan  penyetaraan  jabatan  struktural  eselon  IV  ke  jabatan  fungsional  di  Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Data ini membantu dalam menjawab rumusan penelitian dan memberikan konteks terhadap masalah yang dibahas.
Selanjutnya,  proses  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  model  analisis data  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman.  Tahapan  analisis  melibatkan pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus, memastikan data sudah jenuh dan hasil penelitian kredibel.
Dalam  upaya  meningkatkan  kredibilitas  data,  penelitian  ini  menerapkan triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencari kebenaran dari berbagai sumber data informan. Triangulasi teknik melibatkan pengujian keabsahan data dengan cara berbeda, seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi waktu dilakukan untuk memastikan kredibilitas data melalui pengecekan pada waktu atau situasi  yang  berbeda.  Proses  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  hasil  penelitian  dan menjamin keakuratan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan
Penyetaraan  jabatan  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yaitu Deputi Bidang  Kelembagaan  dan  Tata  Laksana  dan  Deputi  Bidang  Sumber  Daya  Manusia Aparatur. Adapun Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas melaksanakan tugas  pemerintahan  di  bidang  manajemen  kepegawaian  negara  sesuai  ketentuan perundang-undangan.  Implementasi  dapat  diartikan  sebagai  proses  pelaksanaan  atau penerapan. Bentuk asli yang nyata dari implementasi yaitu menjalankan rencana yang telah  dirancang  sebelumnya.  Implementasi  seyogyanya  dilakukan  sesuai  dengan rancangan  sesuai  dengan  amanat  (Tachjan,  2006)  bahwa  implementasi  merupakan aktivitas  penyelesaian  atau  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.
Kebijakan penyetaraan dari jabatan struktural Eselon IV ke jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan hal yang baru, pelantikan pertama dalam  rangka  penyederhanaan  birokrasi  menuju  postur  ideal  dilakukan  pada  bulan Desember  2021  dimana  terdapat  21  pejabat  struktural  eselon  IV  yang  dilakukan
penyetaraan.  Adapun  data  penyetaraan  jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional  di lingkungan Setda Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional
Jenjang Golongan Pendidikan Jumlah III / a III / b III / c III / d S1  S2  S3 Analis Hukum 2 2 Analis Kebijakan Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 1 2 Analis SDM Aparatur 1 Arsiparis 1 1 Perencana 1 1 Pranata Hubungan Masyarakat 1 Jumlah 21 Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Pandeglang
Dari data diatas dapat dilihat jabatan Struktural Eselon IV yang paling banyak disetarakan menjadi jabatan fungsional Analis Kebijakan.
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  memfokuskan  pada  dimensi  yang mengacu pada Teori Edward III yang mana dalam menganalisis implementasi kebijakan yang  ada  menggunakan  dimensi  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur Birokrasi.
1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada komunikan.  Informasi  mengenai  kebijakan  publik  perlu  disampaikan  kepada  pelaku kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka persiapkan  dan  lakukan  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut  sehingga  tujuan  dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal kebijakan penyetaraan jabatan ini pejabat struktural Eselon IV rata-rata sudah mendapat informasi mengenai  adanya  penyederhanaan  birokrasi  yang  berimbas  pada  hilangnya  jabatan struktural di unit kerja, tetapi sosialisasi atau informasi mengenai apa itu penyetaraan kemudian  seperti  apa  proses  penyetaraan,  kriteria  jabatan  struktural  yang  mana  saja yang disetarakan, akan menjadi jabatan fungsional apa setelah disetarakan, jenjang karir jabatan fungsional hasil penyetaraan, pembayaran tunjangan kinerja pasca penyetaraan, proses diklat dan uji kompetensi yang harus diikuti para pejabat struktural Eselon IV ini tidak dipaparkan sebelum terjadinya penyetaraan ke Jabatan Fungsional. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pandeglang Bapak Mohammad Amri, S.H bahwa ’’ Di Kabupaten Pandeglang tidak mengadakan sosialisasi, belum semua melaksanakan diklat.” .
Komunikasi kebijakan sendiri memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi  ( transmission) ,  kejelasan  ( clarity) ,  dan  konsistensi (consistency ).  Dimensi transmisi,  bahwa  kebijakan  harus  disampaikan  tidak  hanya  disampaikan  kepada pelaksana kebijakan tetapi disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kebijakan  PermenPAN-RB  Nomor  28  Tahun  2019  tentang  Penyetaraan  Jabatan Administrasi  tidak  tersosialisasi  dengan  baik  mulai  dari  Level  Eselon  II,  Eselon  III sampai  dengan  pejabat  struktural  Eselon  IV  yang  terdampak,  jadi  masih  terkesan terburu-buru untuk dilakukan. Sosialisasi yang tidak pernah dilakukan atas kebijakan penyetaraan  membawa  dampak  pada  ketidaktauhuan  esensi  dari  penyetaraan  bagi pejabat struktural Eselon IV itu sendiri.
Dimensi Kejelasan ( clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut maka masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan  efisien.  Terkait  dengan  kebijakan  penyetaraan  ini  karena  kurang  tersosialisasi dengan  baik,  kejelasan  informasi  untuk  uji  kompetensi  belum  ada  yang  mewadahi padalah  uji  kompetensi  ini  hal  yang  sangat  penting  bagi  jenjang  karir  suatu  jabatan fungsional. Hal ini dituturkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang
“ Namun memang sekarang masih susah untuk informasi pelaksanaan ukom tersebut baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) saja yang kemarin ada informasi nya dari instansi pembina nya memfasilitasi dan menyiapkan anggaran dari instansi pembina nya.”.
Hal ini dituturkan juga oleh ibu Icah Habsah, SE., MA (Kepala Bagian Umum) dimana menurutnya “yang sudah jelas itu di Setda hanya di bagian Pengelola Barang dan  Jasa  (PBJ)  aja  karena  memang  instansi  pembina  nya  berkomitmen  tinggi  jadi sudah juknis nya sudah sesuai.”
Dimensi konsistensi ( consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak – pihak  yang  berkepentingan.  Tidak  adanya  informasi  yang  jelas  secara  konsisten menimbulkan  kegalauan  tersendiri  untuk  para  pejabat  fungsional  mengenai pengembangan  karir  dan  perolehan  tunjangan  kinerja  ssetelah  disetarakan.  Hal  ini diakui  oleh  Bapak  Sobirin  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  bahwa  “ Hambatan dalam  pekerjaan  sih  tidak  ada  cuman  hambatan  dalam  pembayaran  hak  tunjangan sebagai  jafung,  hak  dalam  pangkat  dan  karir  yang  belum  jelas.” ,  berdasarkan pengakuan  ini  masih  terkesan  adanya  kegalauan  tersendiri  mengenai  hak-hak  yang mestinya diperoleh pasca penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
Komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  penyetaraan  jabatan  struktural Eselon  IV  ke  jabatan  fungsional  merupakan  faktor  yang  penting  untuk  terwujudnya penyederhanaan  birokrasi,  kejelasan  komunikasi  publik,  konsistensi  informasi  yang diberikan  dapat  dilakukan  melalui  pendampingan  atau  sosialisasi  yang  menambah wawasan para pejabat fungsional dalam menentukan langkah karirnya kedepan. Hal ini diungkapkan juga oleh Ibu Neneng Nurhasanah, S.Sos., M.Si (Pejabat Fungsional hasil penyetaraan) dimana beliau merasa “setelah kita dilantik jadi seperti dilepas begitu saja harusnya ada pembinaan dari BKPSDM ataupun instansi pembina masing-masing.” . Komunikasi yang berjenjang topdown dan atau bottom up diyakini mampu mendorong dan mempersiapkan diri bagi pejabat fungsional untuk dapat mengembangkan karir di jabatan barunya.
2. Sumber Daya
Faktor  sumberdaya  menurut  Edward  III  mempunyai  peranan  penting  dalam implementasi  kebijakan  (Widodo,  2010).  Sumberdaya  tersebut  meliputi  sumberdaya manusia  (staff),  sumberdaya  anggaran,  sumber  daya  peralatan,  dan  sumberdaya kewenangan.  Sumber  daya  manusia  (SDM/  staff)  merupakan  aset  atau  modal  utama ( human  capital )  dalam  organisasi  dan  salah  satu  variabel  yang  memengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  kebijakan  penyetaraan  jabatan  struktural Eselon  IV  ke  jabatan  fungsional  di  Setda  Kabupaten  Pandeglang  ini,  SDM  yang disetarakan  jabatanya  rata-rata  sudah  sesuai  dengan  pendidikan  minimal  di  jabatan fungsional hasil penyetaraan.
Dilihat dari segi kuantitas,
“Jumlah jafung di Setda awalnya sudah sesuai dan memenuhi tapi seiring dengan berjalan waktu Jafung ini kan ga bisa di gantikan atau di isi kembali dengan  mudah  karena  harus  ukom  terlebih  dahulu  sedangkan  jafung  di setda ini kurang peminatnya. Karena jafung ini harus melakukan ukom dan belum  pastinya  karir  dan  kedepan  nya  seperti  apa  karena  belum  ada turunan aturan yang secara pasti mengatur Jafung yang ada di Setda. Jadi sekarang  kondisi  nya  belum  memenuhi  karena  kemarin  juga  ada  yang promosi jadi ada beberapa jafung yang kosong.”
hal ini dikatakan oleh Icah Habsah, SE., MA (Kepala Bagian Umum) Sumberdaya  anggaran  menurut  Edward  III  adalah new  towns  studies  suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program (Edward,  1980) . Apabila  dikaitkan  dengan  kebijakan  penyetaraan  jabatan struktiral  Eselon  IV  ke  Jabatan  Fungsional,  anggaran  di  Pemerintah  Kabupaten Pandeglang  sendiri  mendukung  dan  tidak  kekurangan  dalam  pembayaran  tunjangan fungsional hasil penyetaraan. Namun, meskipun begitu sampai saat ini kenyataan yang terjadi di lapangan masih belum terealisasinya pemberian tunjangan jabatan fungsional yang seharusnya dibayarkan, tetapi masih menggunakan perhitungan tunjangan jabatan struktural Eselon IV. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Pandeglang  Bapak  Septian
Machendra,  SE  dimana  beliau  menjelaskan  bahwa  pemberian  tunjangan  jabatan fungsional saat ini belum sesuai dikarenakan belum adanya regulasi baru yang mengatur pemberian tunjangan jabatan fungsional hasil penyetaraan ini, sehingga saat ini “ Untuk pembayaran  tunjangan  jafung  penyetaraan  sampai  sekarang  masih  kita  gunakan regulasi lama masih menggunakan perhitungan setara jabatan struktural”.
Selain sumber daya manusia, ada juga sumber daya peralatan dan infrastruktur di Setda Kabupaten Pandeglang sendiri yang sangat mendukung kinerja para pejabat fungsional maupun pejabat struktural. Tata kelola Setda sudah menggunakan digitalisasi sehingga  sangat  memudahkan  pegawai  dalam  melakukan  aktivitas  pekerjaan  sehari- hari.  Fasilitas  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  tetap  dapat  digunakan  walaupun orang  itu  sudah  tidak  menjabat  sebagai  pejabat  struktural  Eselon  IV  seperti  halnya fasilitas laptop dinas yang tetap difasilitasi oleh Setda Kabupaten Pandeglang. Hal ini ditegaskan  oleh  Ibu  Icah  Habsah,  SE.,  MA  yang  merupakan  Kepala  Bagian  Setda dimana menurutnya fasilitas yang diberikan kepada jafung hasil penyetaraan “masih sama seperti ketika mereka menjabat Kasubag seperti laptop”.
Sumberdaya  wewenang  diperlukan  untuk  tercapainya  tujuan  penyetaraan jabatan  struktural  Eselon  IV  ke  jabatan  fungsional.  Kewenangan  merupakan  otoritas atau  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan secara  politik  (Widodo,  2010).  Dalam  hal  ini  merupakan  kewenangan  BKPSDM Kabupaten  Serang  untuk  mengimplementasikan  proses  pelantikan  pejabat  fungsional hasil penyetaraan dari jabatan struktural Eselon IV. Dimana pada praktiknya menurut Mohammad Amri, S.H (Kepala BKPSDM Kabupaten Serang)
“ Jabatan  fungsional  hasil  penyetaraan  yang  serentak  di  laksanakan Desember  2021  kita  laksanakan  sesuai  aturan  dari  Kemendagri  sana bahwa semua OPD tidak ada Eselon IV di Dinas kecuali Kasubag PEP dan Umum & Kepegawaian.”
3. Disposisi
Disposisi  menurut  (Edward,  1980)  merupakan  kemauan,  keinginan  dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan penyetaraan jabatan Struktural Eselon IV ke jabatan fungsional jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana ( implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan yang tercermin dalam sikap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini kebijakan penyetaraan di Setda  Kabupaten  Pandeglang  termasuk  masih  kurang  responsif  dalam mengimplementasikannya,  tercermin  dari  beberapa  sikap  yang  masih  ditemukan  di lapangan mengenai alur birokrasi yang terjadi.
Tujuan  Presiden  Joko  Widodo  melakukan  reformasi  birokrasi  penyetaraan jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional  salah  satunya  adalah  untuk  menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi  untuk  mendukung  kinerja  pelayanan  pemerintah  kepada  publik.    Salah  satu
hasil  penyetaraan  jabatan  struktural  Eselon  IV  ke  jabatan  fungsional  adalah  dengan terhapusnya satu tingkatan Eselon sehingga struktur birokrasi menjadi lebih cepat.
Dalam praktiknya, diharapkan pejabat fungsional hasil penyetaraan beserta staf pelaksana  menjadi  tim  kerja  dan  bekerja  dibawah  pimpinan  Eselon  III  langsung/ bertanggung jawab ke Kepala Bagiannya seperti yang dituturkan oleh Ibu Dra.H. Melly Dyah  Rahmalia  (Kabag  Perencanaan  dan  Keuangan  Setda  Kab.  Pandeglang)  yang menyatakan  bahwa  dengan  adanya  kebijakan  penyetaraan  jabatan  ini “Berdampak (pada  percepatan  birokrasi)  karena  sekarang  mah  jadi  langsung  koordinasi  dengan Eselon  III.” .  Namun  pada  praktiknya  dari  22  pejabat  struktural  Eselon  IV  yang disetarakan  menjadi  pejabat  fungsional  di  Setda  Kab.  Pandeglang  tidak  semua menerapkan  kerja  tim  yang  diharapkan.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  berbagai  sumber menyatakan bahwa “belum berdampak masih sama kayak dulu. Masih jafung yang rasa struktural” (H.  Ali  Fahmi  Sumanta,  S.H.,  M.H  /  Sekda  Kab.  Pandeglang), “belum terlalu berpengaruh karena jafung nya masih merasa pejabat Eselon IV” (Icah Habsah, SE., MA / Kepala Bagian Umum), “ Sama aja seperti sebelumnya sih.” (Zaenal Arifin, SH. / Jafung penyetaraan Analis Kebijakan Ahli Muda), “Untuk saat ini kurang lebih masih  dalam  proses  penyesuaian  sehingga  terkadang  jafung  masih  memiliki  rasa sebagai atasan (Eselon IV)” Ramaezha Amino, S.Tr.IP / Staff Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan).  Perubahan  pola  berpikir  yang  selanjutnya  tercermin  dalam  sikap  ini menjadi penting tidak hanya sekedar melaksanakan kebijakan, mengingat substansinya berbeda antara pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam berkinerja dan mencapai target kinerjanya.
4. Struktur Birokrasi
Meskipun  sumber-sumber  untuk  mengimplementasikansuatu  kebijakan  cukup dan para pelaksana ( implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukanya, namun Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi (Edward, 1980). Dua  karakteristik, menurut Edward III dalam Leo Agustino (2008:  153-154)  yang  dapat  mendongkrak    kinerja    struktur    birokrasi/    organisasi kearah  yang  lebih  baik adalah: Pertama, Melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan kedua, melaksanakan Fragmentasi.
SOPs  adalah  suatu  kegiatan  rutin  yang  memungkinkan  para  pegawai  (atau pelaksana  kebijakan/administrasi/birokrat)  untuk    melaksanakan    kegiatan  – kegiatannya  pada  tiap  harinya  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  (atau  standar minimum  yang  dibutuhkan  warga).  SOPs  tergambar  dalam  mekanisme  kerja  yang dimiliki  Sekretariat  Daerah.  Ilustrasi  alur  pelaksanaan  tugas  dalam  mekanisme  kerja untuk unit organisasi ini disampailakn pada gambar berikut:

## Gambar 1. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah dengan Kepala Bagian sebagai Pejabat Pemilik Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi
Sumber: Perbup No 41 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja
Struktur  ini  sudah  sangat  efektif  dan  efisien  yang  masing-masing  fungsinya menjalankan tugas dan peranya masing-masing dan struktur ini tidak berjenjang artinya bahwa  Kelompok  Jabatan  Fungsional  tidak  hirarkis  terhadap  Kelompok  Jabatan Pelaksana  dan  masing-masing  jabatan  ini  bertanggung  jawab  langsung  ke  Kepala Bagian.
Pelaksanaan  fragmentasi  adalah  upaya  penyebaran  tanggungjawab  kegiatan  – kegiatan  atau  aktivitas  –  aktivitas  pegawai  diantara  unit  kerja.  Tata  kelola  jabatan fungsional pasca penyetaraan adalah sebagai berikut:
a. Koordinator- ahli madya
b. Subkoordinator-ahli muda
Mekanisme  ini  bersifat  sementara  untuk  koordinator  dan  subkoordinator,  yang prinsip dasarnya sebagai peran bukan jabatan yang artinya boleh mengganti koordinator dan  subkoordinaroe  sesuai  penilaian  kinerja.  Pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan berperan sebagai koordinator atau subkoordinator bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pejabat  tersebut  dan  tentu  saja  dari  aspek  kesejahteraan  tidak  menurun.  Tata  kelola organisasi pasca penyetaraan di Setda Kabupaten Pandeglang berubah menjadi kelompok kerja yang saling mendukung berbasis networking terkait jenjang jabatannya, bukan lagi hubungan hirarki .  Target-target  kinerja  pejabat  pasca  penyetaraan  normal  dimana penilaianya sama dengan fungsional pada umumnya dan harus mengikuti aturan jabatan fungsional masing-masing. Hal ini dituturkan juga oleh Helmi Faisal Alfarizz, S.H. (Staff Pelaksana)  bahwa  “ dalam  pembagian  tugasnya  jafung  dituntut  untuk  mencapai  angka kredit,  yang  didapat  dari  pelaksanaan  tugas.  Sehingga  jafung  dan  pelaksana  dalam pelaksanaan  tugas  sama-sama  terjun  langsung  kelapangan.” Begitu  juga  menurut Achmad Zukhrova, S.IP., M.AP (Staff pelaksana) bahwa
“ Pembagian tugas yang di berikan sepertinya kurang lebih sama tapi ada yang di titik beratkan bagi jafung karena kan memang jafung ini punya keahlian  yang  lebih  dari  staf  pelaksana  untuk  tugas  sendiri  jafung  ini punya beban kerja yang lebih berat meskipun kita dalam bekerja bersama- sama.”
1. Faktor  Pendukung  implementasi  kebijakan  penyetaraan  jabatan  struktural Eselon IV ke jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Neneng Nurhasanah, S.Sos., M.Si yang  merupakan  Pejabat  Fungsional  hasil  penyetaraan  dengan  jabatan  Analis Kebijakan  Ahli  Muda  yang  mengatakan  bahwa “Menpan-RB  juga  mengelurakan Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk  Penyederhanaan  Birokrasi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2022 nomor  181)  dan  disusul  oleh  Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  nomor 100.2.2.6/4520/OTDA,  Hal:  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Penyesuaian  Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi tanggal 23 Juni 2023 yang mengatur tentang mekanisme kerja. Sehingga Bagian ogranisasi Setda sudah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 Tahun 2023 tentang sistem kerja.” .
Sehingga ditetapkannya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 tahun 2023 tentang  Sistem  Kerja  ini    dapat  digunakan  sebagai  instrumen  bagi  pegawai  ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau Unit Organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.
Sistem  kerja  adalah  serangkaian  prosedur  dan  tata  kerja  yang  membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyesuaian sistem kerja  adalah  perbaikan  dan  pengembangan  mekanisme  kerja  dan  proses  bisnis pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektonik dimana penyesuaian sistem kerja bertujuan untuk:
a. Mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien
b. Memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Dengan  adanya  Perbup  Pandeglang  Nomor  41  tahun  2023  tentang  Sistem
Kerja,  mekanisme  kerja  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  pasca penyetaraan jabatan struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional menjadi lebih jelas. Meknisme  kerja  sendiri  merupakan  proses  dan  cara  kerja  organisasi  yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan atau keterampilan.
Struktur penugasan pada Sekretariat Daerah dengan Kepala Bagian sebagai pejabat  Penilai  Kinerja  dan  Pimpinan  Unit  Organisasi  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Gambar 4. Struktur penugasan pada Sekretariat Daerah dengan Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi.
Sumber: Perbup Pandeglang No 41 tahun 2023 tentang Sistem Kerja
Dalam struktur penugas diatas, berlaku beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah menetapkan Kinerja Asisten Daerah
b. Asisten Daerah menetapkan kinerja Kepala Bagian
c. Kepala  Bagian  memberikan  penilaian  kinerja  sekaligus  memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana
d. Kepala Bagian berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan Unit Organisasi
pada  unit  organisasi  Sekretariat  Daerah  dengan  struktur  ini,  kedudukan  Pejabat Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Level III yaitu Kepala Bagian, maka dari itu Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah Kepala Bagian.
2. Faktor  Penghambat  implementasi  kebijakan  penyetaraan  jabatan  struktural Eselon IV ke jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Persepsi yang muncul di benak orang-orang ketika membicarakan birokrasi berkait dengan urusan-urusan menjengkelkan berkenaan dengan perolehan izin yang harus melalui rangkaian yang panjang, aturan ketat dimana mengharuskan seseorang melewati  banyak  sekat  formalitas.  Birokrasi  sesungguhnya  dimaksudkan  sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat (Simatupang, 2018). Momentum penting penyederhanaan birokrasi ini bersamaan dengan pembangunan SDM, tantangan tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui transformasi digital. Hal ini tentunya menuntut ASN sebagai SDM dipemerintahan untuk memiliki keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif serta inovatif (Kemenpan RB,
2019). Namun dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan terdapat berbagai kendala yang terdiri dari segi regulasi maupun budaya birokrasi.
a. Regulasi
Berdasarkan  urutan  tatanan  hukum  yang  tertulis  secara  hirarkis, penyetaraan jabatan diatur dalam regulasi berikut ini:
1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Didalamnya diatur mengenai Manajemen ASN dan Manajemen PNS.
Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu  diatur  secara  menyeluruh  dengan  menerapkan  norma,  standar  dan prosedur. Adapun manajemen PNS (terdiri dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional  dan  Pejabat  Pimpinan  Tinggi)  yang  meliputi  penyusunan  dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan jaminan hari tua, dan perlindungan.
Penyetaraan jabatan administrasi berpengaruh pada beralihnya jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, sedangkan sebagai salah satu dasar pertimbangan  diundangkannya  Permenpan  No  28  Tahun  2019  adalah  UU ASN dimana didalamnya masih mengatur 3 (tiga) jenis jabatan yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Maka dari itu perlu dilakukan revisi atau penyesuaian pada UU ASN sehingga aturan yang terpengaruh dengan penyetaraan jabatan tidak tumpang tindih.
2. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 tahun 2020 Perubahan Atas tentang Manajemen PNS Manajemen  PNS  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  berisi  ketentuan mengenai  penyusunan  dan  penetapan  kebutuhan,  pengadaan,  pangkat  dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian  dan  tunjangan,  penghargaan,  disiplin,  pemberhentian,  jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan bagi Pejabat Administrasi,
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi.
Terdapat  empat  pokok-pokok  perubahan  dalam  PP  No  17/  2020. Pertama, terkait kewenangan Presiden dikatakan bahwa Presiden, berwenang menetapkan  pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentian  PNS.  Kedua, terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain bisa dilakukan dalam satu instansi maupun antar-instansi. Ketida,  ketentuan  Batas  Usia  Pensiun  (BUP)  bagi  pejabat  fungsional  yang diberhentikan sementara. Keempat, terkkait pengembangan karir PNS yang bisa dilakukan melalui penugasan.
Perubahan atas manajemen PNS masih terdapat penaturan mengenai jabatan  administrasi  yang  diantaranya  memuat  pelaksanaan  pengembangan kompetensi  manajerial  yang  dilakukan  melalui  jalur  pelatihan.  Dimana pelatihan  yang  dimaksud  terdiri  dari  kepemimpinan  madya,  pratama, administrator  dan  kepemimpinan  pengawas.  Hal  tersebut  bertentangan
dengan  tahapan  penyederhanaan  birokrasi  melalui  penyetaraan  jabatan dimana  harusnya  tidak  ada  aturan  yang  berkaitan  dengan  jabatan administrator.
3. Permenpan  RB  Nomor  28  tahun  2019  tentang  Penyetaraan  Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Ruang  lingkup  penyetaraan  jabatan  pada  instansi  pemerintah, menurut peraturan ini meliputi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan pelaksana (Eselon V). Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, tugas dan  fungsi  jabatan  dapat  dilaksanakan  oleh  pejabat  fungsional  dan  jabatan yang  berbasis  keahlian/  keterampilan  tertentu.  Peraturan  Menteri  ini  juga menyebutkan,  Jabatan  Administrasi  dapat  dipertimbangkan  untuk  tidak dilakukan  Penyetaraan  Jabatan  harus  memperhatikan  kriteria  diantaranya memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/ jasa, memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  berkaitan  dengan  kewenangan/  otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen atau kewenangan kewilayahan.
4. SE Menteri PANRB nomor 384, 390 dan 391 tahun 2019 Didalam Surat Edaran Menteri PANRB mengatur beberapa tahapan penyederhanaan birokrasi, diantaranya:
a) Mengidentifikasi  unit  kerja  Eselon  III,  IV  dan  Eselon  V  yang  dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strujturalnya sesuai peta jabatan di lingkungan instansi masing-masing.
b) Melakukan  pemetaan  jabatan  dan  pejabat  struktural  Eselo  III,  IV  dan Eselon  V  pada  unit  kerja  yang  terdampak  peralihan  dan  sekaligus mengidentifikasi  kesetaraan  jabatan-jabatan  tersebut  dengan  jabatan fungsional yang akan diduduki
c) Memetakan  jabatan  fungsional  yang  dapat  dan  dibutuhkan  untuk menampung peralihan pejabat dan kebijakan penyederhanaan birokrasi
d) Melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi
e) Melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai  terkait  kebijakan  penyederhanaan  birokrasi,  sehingga  setiap pegawai  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  struktur  organisasi  yang dinamis, agile ,  dan  profesional  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja organisasi dna pelayanan publik
f) Hasil identifikasi dan pemetaan sekiranya diisampaikan kepada Menpan- RB paling lambat minggu ke-IV bulan Desember 2019
5. Belum  diatur  Peraturan  Presiden  sebagai  peraturan  pelaksana  tentang Penyetaraan Jabatan, serta yang mengatur Penghasilan Jabatan Administrasi yang terdampak Penyetaraan Jabatan menjadi Jabatan Fungsional
Fungsi  Peraturan  Presiden  diantaranya  adalah  menyelenggarakan pengaturan  secara  umum  dalam  rangka  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintahan, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan  Pemerintah  yang  tegas  menyebutnya,  dan  menyelenggarakan pengaturan  lebih  lanjut  ketentuan  lain  dalam  Peraturan  Pemerintah meskipun tidak tegas menyebutnya.(Indrati, 2007)
“Hanya saja satu yang belum dilaksanakan yaitu PP atau aturan teknisnya yang belum kita terima untuk kita mengacu tentang bagaimana perlakuan jafung ini dalam kenaikan pangkat, pembayaran tunjangan dan sebagainya.” tutur  Bapak  H.  Ali  Fahmi  Sumanta,  S.H.,  M.H  selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
b. Budaya birokrasi Sistem birokrasi menggunakan spesifikasi yang rinci-unit-unit fungsional,
aturan  prosedur,  dan  uraian  pekerjaan,  untuk  membentuk  hal-hal  yang  harus dikerjakan  pegawai.  Spesifikasi  itu  membuat  inisiatif  jadi  beresiko  apabila pegawai terbiasa dengan kondisi seperti itu, akibatnya mereka menjadi pembawa budaya  itu.  Mereka  menjadi  reaktif,  menggantungkan  diri,  takut  mengambil terlalu banyak inisiatif sendirian. (Osborne & Plastrik, 2004)
Budaya  organisasi  adalah  seperangkat  perilaku,  perasaan,  dan  kerangka psikologis  yang  terinternalisasi  sangat  mendalam  dan  dimiliki  bersama  oleh anggota  organisasi.  Setiap  aspek  dalam  organisasi,  strukturnya,  uraian pekerjaannya, dan prosedur operasi standarnya, bahasanya kebijakannya, bahkan teknologinya,  berkontribusi  terhadap  budayanya.  Organisasi  pemerintah  adalah cipataan  sektor  politik.  Organisasi  pemerintah  adalah  ciptaan  sektor  politik. Organisasi  pemerintah  terus  menerus  menjadi  sasaran  tuntutan  publik  yang disalurkan menjadi pejabat terpilih.
Tantangan yang dihadapi dalam proses penyederhanaan birokrasi tersebut antara lain merubah pola pikir dan budaya kerja. Beberapa hal yang dipersiapkan dalam membentuk SDM Aparatur yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Budaya  birokrasi  yang  berbelit  dan  lamban  dalam  memberi  pelayanan  kepada masyarakat  perlu  diubah  mulai  dari  paradigma  pada  aparatur.  Sebagian  besar asumsi yang melekat pada birokrasi, diantaranya adalah peraturan kepangkatan, risiko  harus  dihindari  dengan  segala  cara,  setiap  kekeliruan  harus  dihukum, keputusan  harus  dilempar  ke  atas.  Hal-hal  yang  sangat  sulit  dilakukan  karena orang berpegang teguh pada paradigma yang telah ada. Pelaksanaan penyetaraan jabatan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keterkaitan  dengan  budaya  birokrasi  dan manajemen PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (Widjanarko, 2020). Adanya kendala budaya organisasi dalam penyetaraan jabatan diantaranya
pada Mind  set dimana  kecenderungan  pola  pikir  yang  berorientasi  bahwa keberhasilan  karier  seseorang  hanya  bisa  diperoleh  melalui  jabatan  struktural.
Seperti dikatakan Bapak H. Ali Fahmi Sumanta, S.H., M.H (Sekretaris Daerah
Kabupaten Pandeglang) dimana ”Awalnya secara moral mereka masih merasa belum puas karena jafung itu kurang bergengsi beda dengan pejabat struktural.” Merubah  struktural  menjadi  fungsional  merupakan  hal  yang  tidak  mudah karena  dibutuhkan  perubahan profesional  mindset yang  menjadi  tolak  ukur keberhasilan seorang pejabat fungsional (Umum et al., 2019).

## Pembahasan Hasil dan Temuan Penelitian
Reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  tuntutan reformasi  telah  menjadi  awal timbulnya kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan  menjadi  tonggak  kesadaran  pemerintah  untuk  menata  sistem  pemerintahannya. Semangat  reformasi  yang  mewarnai  pendayagunaan  aparatur  negara  diarahkan  untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan guna menghadapi tantangan globalisasi. Upaya untuk mewujudkannya  adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good  governance (tata pemerintahan yang baik) (BPPN, 2002).
Permasalahan  utama  yang  perlu  diperbaiki  adalah  belum  efektif  dan  efisiennya birokrasi. Struktur birokrasi yang gemuk dinilai menyulitkan birokrasi dalam bergerak dan berubah sesuai tuntutan lingkungannya. Penataan struktur birokrasi masih cenderung mengakomodasi  sebanyak  mungkin  aparatur  untuk  ditempatkan  pada  masing-masing jabatan  struktural.  Reformasi  birokrasi  diarahkan  untuk  menciptakan  aparatur  yang bersih, bertanggung jawab, profesional, birokrasi yang  efisien  dan efektif,  menciptakan pelayanan  prima  kepada  masyarakat.  SDM  aparatur  sebagai  penggerak  dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan memegang peranan penting dalam suatu sistem pemerintahan.  Oleh  karenanya,  pondasi  dasar  reformasi  birokrasi  seutuhnya  harus dimulai dari reformasi terhadap  pengelolaan/  manajemen  SDM  aparaturnya.
Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur  sebagai  bagian  dari  area  perubahan  reformasi  birokrasi.  Sebagai  bagian  dari upaya  reformasi  birokrasi,  penyetaraan  jabatan  tidak  diatur  secara  tersurat  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand Design  Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  maupun  Peraturan  Pemerintah Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen PNS  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Dasar hukum pelaksanaan penyetaraan jabatan  kemudian diatur dalam Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  28  Tahun  2019  tentang  Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional adalah instrumen untuk memberikan peluang
pengembangan karier guna mendukung penyederhanaan birokrasi agar organisasi tetap dapat  berjalan  dengan  sistem  karier  berbasis  fungsional.  Tujuan  penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan lembaga negara adalah dalam upaya mewujudkan birokrasi yang  lebih  dinamis,  selain  itu  juga  mewujudkan  profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN),  percepatan  sistem  kerja  dan  fokus  pada  pekerjaan  fungsional.  Selain  itu  juga untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah. (Kemenpan RB, 2020)
Implementasi  Kebijakan  Penyetaraan  Jabatan  Struktural  Eselon  IV  ke  Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
Sebagai salah satu langkah konkret dalam penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan  memegang  peranan  yang  penting,  setelah  sebelumnya  ditentukan  kriteria penyederhanaan  birokrasi,  mengindentifikasi  unit  yang  dapat/tidak  dapat disederhanakan,  menyusun  peraturan  perundang-undangan  untuk  penataan  organisasi. Langkah  konkret  selanjutnya  yaitu  terdiri  dari  penataan  jabatan  fungsional  dan transformasi  jabatan  sebagai  dampak  dari  penyetaraan  jabatan  yang  telah  selesai dilakukan.
Penyetaraan  jabatan  sebagai  bagian  dari  penyederhanaan  birokrasi  karena berkaitan dengan fungsi manajerial yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya. Pejabat  administrasi  yang  mengalami  penyetaraan  jabatan  dapat  diberikan  kegiatan tugas  dan  fungsi  koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas  dan  fungsi  koordinasi  pada  jabatan  fungsional  hasil  penyetaraan  jabatan  tidak bersifat menetap dan didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja instansi pemerintah.
Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  Implementasi  Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  dalam Implementasi  Kebijakan  Penyetaraan  Jabatan  Struktural  Eselon  IV  ke  Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

## KESIMPULAN
Meskipun telah ada upaya reformasi, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang  menghambat  kemajuan,  seperti  organisasi  yang  belum  tepat  fungsi,  tumpang tindihnya  peraturan  perundang-undangan,  masalah  SDM  aparatur,  kewenangan  yang belum terkelola baik, pelayanan publik yang belum memadai, dan budaya kerja birokrat yang tidak mendukung efisiensi. Penelitian ini secara khusus membahas implementasi kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pandeglang, dengan fokus pada perubahan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi. Tujuan  utama  penelitian  adalah  mendalami  implementasi  kebijakan,  mengidentifikasi faktor  pendukung  dan  penghambat,  serta  mengeksplorasi  upaya  penanganan  faktor penghambat.
Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa pemahaman holistik terhadap dinamika implementasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional di instansi tersebut dapat memberikan kontribusi penting. Selain memberikan manfaat teoritis bagi literatur administrasi publik, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis sebagai  bahan  analisis  untuk  melihat  pelaksanaan  penyetaraan  jabatan  dalam  konteks Reformasi  Birokrasi.  Hasil  penelitian  ini  berpotensi  mendukung  perbaikan  dan pengembangan sistem administrasi publik di Indonesia, sehingga mencapai tujuan good governance menjadi lebih mungkin.

## BIBLIOGRAFI
Anggara,  S.  (2012). Perbandingan  administrasi  negara (Vol.  1,  Issue  1).  CV  Pustaka Setia.
BPPN. (2002). Tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik . Badan perencanaan pembangunan nasional.
Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia . Ugm Press.
Edward. (1980). Implementing Publik Policy . Congressional Quarterly Press.
Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. Civil Service Journal , 14 (1 Juni), 43–54.
Haning,  M.  T.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Tinjauan  Dari  Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 25– 37.
Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan . PT Kanisius.
Kemenpan RB. (2010). Grand Design I Reforntasi Birokrasi 2010- 2025.
Kemenpan  RB.  (2019). Penyederhanaan  Birokrasi  Jadi  Momentum  Penting . https://menpan.go.id/site/berita-terkini/penyederhanaan-birokrasi-jadimomentum- penting-pemerintah ,
Kemenpan RB. (2020). Menteri Tjahjo: Pembubaran Lembaga untuk Penyederhanaan Birokrasi, Bukan hanya efisiensi anggaran . https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/menteri-tjahjo-pembubaran-lembaga-untuk-penyederhanaan-
birokrasi- bukan-efisiensi-anggaran, d
Osborne,  D.,  &  Plastrik,  P.  (2004). Memangkas  Birokrasi:  Lima  strategi  menuju pemerintahan wirausaha . PPM Manajemen.
Simatupang, T. H. (2018). Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM  dalam  Pengelolaan  dan  Pelayanan  Database  Peraturan  Perundang- Undangan di Daerah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 3 , 9.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Ed.). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
Umum,  D.  J.  A.  H.,  Manusia,  K.  H.  D.  H.  A.,  &  Indonesia,  R.  (2019). Sekjen Menkumham;  Berfikir  Inovatif  Sebagai  Tolak  Ukur  Keberhasilan  Pemegang Jabatan Fungsional . https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2446- profesional-mindset-tolak-ukur-keberhasilan-pemegang-jabatan-fungsional
Widjanarko,  T.  (2020). Penyetaraan  jabatan  administrasi  dalam  rangka  mendukung penyederhanaan birokrasi . PT Buku Kita.
Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik . Bayumedia.

## Copyright holder:
Rizki Nugraha, Ayuning Budiati, Kandung Sapto Nugroho (2024)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: