## TAX PLANNING SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PDAM KOTA TEGAL)
Maulida Dwi Kartikasari 1) , Sumarno 2) , dan Prita Oktaviani 3)
1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal
1,2,3 Jl Halmahera KM 1 Tegal E-mail: kartikasari.maulida@gmail.com 1) Sumarnofe20@gmail.com 2) , prita.okta@gmail.com 3)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning sebagai upaya efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada  PDAM  Kota  Tegal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dan kuantitatif  serta  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  ketidak efisiensi pajak pada tahun 2016 sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat  melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama  di  beban  penyisihan  piutang.  Untuk  tahun  2017  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  ketidak  efisiensi  pajak  sebesar 4,78%.  Namun  demikian  pada  tahun  2018  terjadi  efisiensi  pajak    sebesar  1,05%.  Jumlah  kewajiban  PPh  pada  PDAM berbeda  ketika  melakukan  perhitungan  secara  efektif  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan.
Kata Kunci: Efisiensi Pajak Penghasilan Badan,  Penghematan, Beban Pajak, PPh Terutang, Laporan Keuangan

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  dalam  pengelolaan  kewajiban  perpajakan guna  meminimalisir  beban  pajak  dapat  dilakukan  secara legal  menggunakan  perencanaan  pajak  ( Tax  Planning ). Tahap  awal  yang  dilakukan  manajemen  pajak  yaitu dengan  mengadakan  dokumentasi  dan  pemeriksaan  atas peraturan  perpajakan  supaya  mampu  diseleksi  bentuk tindakan  penghematan  pajak  yang  dapat  meminimalkan kewajiban  beban  pajak  yang  harus  dibayarkan  tetapi masih  dalam  ketentuan  dan    perundangan-undangan perpajakan di Indonesia yang disebut dengan perencanaan pajak.
Seiring  dengan  perkembangan  perekonomian  di Indonesia akan menyusul dengan kebijakan-kebijakan di bidang  pajak.  Pajak  merupakan  sumber  penerimaan negara  yang  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Arifin, dkk,  2017).  Pada  perkembangan  pajaknya,  pemerintah menargetkan  setiap  tahunnya  penerimaan  pajak  di Indonesia  meningkat  hingga  85,5%  dari  keseluruhan pendapatan  negara  Indonesia  atau  sekitar  Rp  1.618,1 triliun.  Peningkatan  pajak  yang  di  targetkan  ini  di dukung  oleh  pertumbuhan  positif  dari  berbagai  sektor, terutama sektor perdagangan dan pengolahan. Pertahunya  pemerintah  menerbitkan  dan  menetapkan kebijakan  baru  perpajakan  di  Indonesia  (Direktorat Jendral Pajak, Klik Pajak, 2019). Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, wajib pajak berusaha menekan  besarnya  pembayaran  pajak  dengan  aturan yang legal maupun ilegal.
Ada  beberapa  cara  meminimalisir  pembayaran pajak, salah satunya yaitu dengan sistem yang ditetapkan oleh  direktorat  jendral  pajak. Self  Assessment  System yang  bertujuan  memberikan  kesempatan  kepada  wajib pajak  dalam  menghitung,  melunasi,  menyampaikan besarnya  pajak  yang  terutang  maka  diharapkan  wajib pajak  bisa  mendapatkan  keuntungan  dalam  usahanya tetapi  tidak  menghindari  kewajiban  dalam  membayar pajak  (Juniawaty,  2018).  PPh  21  menurut  Peraturan Direktur  Jenderal  (Perdirjen)  Pajak  Nomor  PER- 32/PJ/2015  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh  orang  pribadi  subjek  pajak  dalam  negeri  atau disebut dengan wajib pajak.
PDAM Kota Tegal merupakan badan usaha milik daerah  yang  bergerak  dalam  bidang  pendistribusian  air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi,  kabupaten,  dan  kota  madya  yang  terdapat  di Indonesia. PDAM merupakan badan usaha yang diawasi oleh  aparat-aparat  eksekutif  maupun  legislatif  daerah. PDAM melakukan kegiatan operasional yang sangat erat dengan pajaknya. PDAM memiliki beberapa beban pajak yang harus dilaporkan dan disetorkan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 29, dan PPN Sambungan Baru.
Banyaknya pelanggan yang menunggak menyebabkan PDAM Kota Tegal membutuhkan perencanaan  pajak  guna  meminimalkan  beban  pajak
penghasilan  badan.  Berbagai  cara  telah  dilakukan  untuk mengatasi  penunggak  tagihan  termasuk  denda  di dalamnya,  namun  demikian  belum  memberikan  hasil yang  signifikan.  Salah  satu  menekan  beban  pajak penghasilan  diperlukan  adanya  perencanaan  pajak dengan  menambahkan  beban  penyisihan  piutang. Perencanaan  pajak  boleh  dilaksanakan  selama  tidak melanggar  peraturan  dan  hasilnya  masih  dalam  batas kewajaran.  Untuk  dapat  mengetahui  seberapa  efisien penyusunan  laporan  laba  rugi  diperlukan  langkah  yang tepat untuk mendapatkan hasil koreksi positif
Perencanaan  pajak  adalah  langkah  awal  yang dilakukan  dalam  upaya  efisiensi  pajak  penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat  diketahui  jenis  upaya  efisiensi  pajak  penghasilan yang akan dilakukan ke depannya.
Kebijakan  yang  diberlakukan  di  PDAM  Kota Tegal dalam menghitung beban pajak penghasilan badan sudah  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  nomor  23 tahun 2018. PDAM Kota Tegal dalam menghitung Pajak Penghasilan  Pasal  21  (PPh  Pasal  21)  dengan menggunakan  metode gross yaitu  pegawai  menanggung beban pajak terutangnya sendiri. Pajak Penghasilan Pasal 25  (PPh  Pasal  25),  Pajak  Penghasilan  Pasal  29  (PPh Pasal 29), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sambungan Baru  menggunakan  metode  yang  sudah  ditetapkan  oleh Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Suandy  (2011)  menyatakan,  manajer  wajib menekan  biaya  pajak  seoptimal  mungkin  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  daya  saing  perusahaan dengan  melakukan  pengelolaan  kewajiban  perpajakan. Pengelolaan  kewajiban  perpajakan  ini  dilakukan  dengan melakukan  suatu  manajemen  pajak  ( tax  management ) yang  merupakan  bagian  dari  manajemen  keuangan, sehingga  tujuan  dari  manajemen  pajak  harus  sejalan dengan  tujuan  dari  manajemen  keuangan,  yaitu memperoleh  likuiditas  dan  laba  yang  memadai. Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Suwardi  (2010)  diperoleh  kesimpulan  bahwa  setelah diterapkan  perencanaan  pajak  menggunakan  G ross  Up Method dapat  menghemat  beban  Pajak  Penghasilan Badan.  Begitu  pula  penelitian  Nabilah  (2019)  diperoleh hasil  bahwa  metode gross mampu  menghemat  pajak penghasilan.
Menurut  penelitian  Rahmasari  (2017)  tentang Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi  Beban  Pajak  Penghasilan  Badan  Pada  PDAM Tirta  Pakuan  Bogor  menunjukkan  bahwa  beban  pajak yang  dilakukan  oleh  PDAM  Tirta  Pakuan  Bogor  belum efisien.  Diketahui  PDAM  Tirta  Pakuan  Bogor  masih menggunakan  metode  garis  lurus,  apabila  menggunakan metode saldo menurun maka beban pajak dapat dihemat.
Berbeda dengan penelitian  (Hanifah, dkk, 2019) tentang Tax  Planning Atas  Pajak  Penghasilan  Badan  Pada PT.SCI  yang  bertujuan  untuk  melihat  besarnya  beban pajak  yang  terutang  sebelum  dan  sesudah  dilakukan perencanaan  pajak.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah perencanaan  pajak  dengan  metode gross  up untuk  PPh Pasal  21  terbukti  dapat  meminimalkan  beban  pajak terutang.
Begitu  pula  penelitian  Herlisnawati  (2013) menyatakan  bahwa tax  planning pada  perusahaan  PT Akasha  Wira  Internasional  mampu  mengurangi  beban pajak  penghasilan.  Namun  demikian  berbeda  dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Dian (2014) diperoleh hasil  bahwa  upaya  penghematan  pajak  masih  belum maksimal  karena  masih  banyaknya  po-pos  yang seharusnya  bias  dibuat  untuk  menghemat  pengeluaran tarif  pajak.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  adalah  metode  yang  digunakan.  Pada penelitian  ini  untuk  menghitung  penghematan  beban pajak penghasilan menggunakan gross method.
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  Kurniawan (2019).  Setelah  menggunakan  metode gross ,  diperoleh hasil  bahwa  akun  beban  di  PPh  21  dapat  digunakan sebagai  pengurang  di  laporan  rugi  laba,  sehingga  pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

## 2. RUANG LINGKUP
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diceritakan diatas,  dapat  dirumuskan  beberapa  pokok  permasalahan antara  lain  bagaimana  penerapan tax  planning pada PDAM  Kota  Tegal  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan yang  berlaku  di  Indonesia,  bagaimana  penerapan  PPh Pasal 21 pada PDAM Kota Tegal dalam mengoptimalkan pajak  penghasilan  terutangnya,  dan  dampaknya  dari penggunaan metode perhitungan perpajakannya terhadap laporan keuangan fiskal PDAM Kota Tegal.
American Accounting Associations yang dikutip oleh Soemarso  S.  R(2011)  menyatakan  bahwa  akuntansi sebagai  suatu  proses  mengidentifikasikan,  mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan  adanya  penilaian  dan  keputusan  yang jelas  dan  tegas  bagi  mereka  yang  menggunakan informasi  tersebut.  Menurut  (Karuniawan,  dkk,  2017) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi  ekonomi  untuk  membuat  pertimbangan  dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.
Definisi  pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari pihak  rakyat  kepada  kas  Negara  untuk  membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang  merupakan  sumber  utama  yang  membiayai public  investment .  Akuntansi  perpajakan  merupakan sebagai  bagian  dari  akuntansi  yang  menekankan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.  Akuntansi  perpajakan  secara  khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. (Karuniawan, dkk, 2017).
Perhitungan PPh Pasal 21 ada beberapa metode yang dapat  digunakan,  yaitu  metode Gross .  Metode gross merupakan  metode  pemotongan  pajak  yang  dilakukan oleh  pemberi  kerja  dengan  memotong  PPh  Pasal  21 secara langsung dari gaji karyawannya. Padacmetode ini, PPh  Pasal  21  ditanggung  oleh  karyawan.  Metode  ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang baru berdiri. Metode  berikutnya  adalah  metode  Net.  Metode  net merupakan  metode  pemotongan  pajak  yang  dilakukan oleh  pemberi  kerja  dengan  jumlah  PPh  Pasal  21 ditanggung  oleh  perusahaan  pemberi  kerja.  Dalam metode  ini,  karyawan  menerima  gaji  bersih  dan  PPh Pasal  21  ditanggung  oleh  perusahaan  pemberi  kerja. Menurut Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ/2008 pasal 8 ayat 1 yang dijelaskan bahwa  penghasilan bukan  wajib pajak yang  dipotong  pajak  penghasilan  pasal  21  atau  pajak penghasilan pasal 26 termasuk penerimaan dalam bentuk natura  dan  kenikmatan  yang  diperoleh  dalam  nama  dan bentuk  apa  pun.  Pada  pasal  8  ayat  2  yang  menegaskan dari  pernyataan  pasal  sebelumnya  bahwa  penerimaan dalam bentuk kenikmatan adalah pajak penghasilan yang ditangguh  oleh  pemberi  kerja  serta  pajak  penghasilan yang  ditanggung  oleh  pemerintah.  Adapun  metode  yang lain  adalah  metode Gross  Up .  Metode gross  up merupakan  metode  pemotongan  pajak  yang  dilakukan oleh  pemberi  kerja  di  mana  perusahaan  memberikan tunjangan  pajak  kepada  karyawannya  sesuai  dengan jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Pada  metode  ini, karyawan  mendapat  tambahan  tunjangan  sesuai  dengan jumlah PPh Pasal 21.
Menurut    Juniawaty    (2018)  dengan  judul  Tax Planning  PPh  Pasal  21  Sebagai  Upaya  Efisiensi  Pajak Perusahaan  bahwa  penerapan  metode gross  up pada perusahaan  yang  dikenakan  pajak  non  final  merupakan metode  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk melakukan  efisiensi  pajak  dengan  cara  yang  legal  yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan tentang pajak
penghasilan  diatur  oleh  Undang-undang  Nomor  36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan  (PPh)  merupakan  pajak  yang  diberikan kepada  orang  pribadi  atau  badan  berdasarkan  jumlah perhitungan  penghasilan  selama  satu  tahun.  Sebelum adanya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1983  adalah  ketentuan  yang dibuat pertama  kali  mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh).  Pada  Pasal  12  ayat  (1)  UU  KUP  yang menyatakan, “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak
menggantungkan  pada  adanya  surat  ketetapan  pajak”. Dan  Pasal  12  ayat  (2)  UU  KUP  yang  menyatakan, “Jumlah pajak yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak adalah  jumlah  pajak  yang  terutang  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Arifin, dkk, 2017).
Begitu  pula  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Manangkalangi,  dkk,  2019)  yang  berjudul  “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi  Pajak  Penghasilan  Badan  Usaha  Pada  PT. Asuransi  Asei  Indonesia  Cabang  Manado”.  Pada penelitian  ini  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data kualitatif  dan  data  kuantitatif,  sedangkan  untuk  sumber data  menggunakan  metode  data  primer,  dan  metode analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis deskriptif.  Hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa lebih  efisien  dalam  membayar  pajak  adalah  dengan menggunakan  metode gross  up ,  daripada  menggunakan metode  perencanaan  pajak  saat  ini,  Metode  Net.  Karena metode gross  up ,  perusahaan  PT.  Asuransi  Asei Indonesia  Cabang  Manado  akan  memberikan  manfaat pajak yang sama dengan pasal 21 pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan, tanpa perlu koreksi fiskal  dan  untuk  kasus  ini  tunjangan  yang  dapat disediakan  perusahaan  melalui  metode gross  up -nya sebesar Rp 132.718.489.
Usaha dalam pengelolaan kewajiban perpajakan guna meminimalisir  beban  pajak  dapat  dilakukan  secara  legal menggunakan  perencanaan  pajak  ( tax  planning ).  Tahap awal  yang  dilakukan  manajemen  pajak  yaitu  dengan mengadakan dokumentasi dan pemeriksaan atas peraturan  perpajakan  supaya  mampu  diseleksi  bentuk tindakan   penghematan  pajak  yang  dapat  meminimalkan kewajiban  beban  pajak  yang  harus  dibayarkan  tetapi masih  dalam  ketentuan  dan   perundangan-undangan perpajakan di Indonesia yang disebut dengan perencanaan pajak.

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan  landasan  filsafat  positivisme,  digunakan  dalam penelitian tertentu,
analisis
data bersifat kuantitatif/statistik,  dan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menguji hipotesis. (Sugiyono, 2014) sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan  untuk  menganalisis  satu  atau  lebih  variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan  antar  variabel  yang  satu  dengan variabel  yang  lain.  Jika  menggunakan  analisis  statistik alat  analisis  yang  digunakan  cukup  menggunakan analisis  statistik  deskriptif  ( mean , standart deviasi, modus, range , dan lain-lain).
Pada  penelitian  ini  pula,  saya  menggunakan pendekatan  studi  kasus,  di  mana  yang  dijelaskan  oleh Nawawi  ialah  penelitian  ini  memusatkan  diri  secara intensif  pada  satu  obyek  tertentu  yang  mempelajarinya sebagai  suatu  kasus.  Penelitian  in  menggunakan pendekatan  studi  kasus.  Populasi  pada  penelitian  ini adalah  penelitian  ini  adalah  data  keuangan  pada  PDAM Kota  Tegal    pada  tahun  2016-2018..  Data  yang digunakan  adalah  Rekonsiliasi  Laba  Rugi  PDAM  Kota Tegal pada tahun 2016-2018. Metode pengumpulan data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

## 4. PEMBAHASAN
Berikut  pada  tabel  1  sampai  3  merupakan  hasil perhitungan  rekonsiliasi  fiskal  tahun  2016,  2017,  dan 2018.

## Tabel 1. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2016 PDAM Kota
Tegal Rekonsiliasi Fiskal Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 (Dalam Rupiah ) Laba komersial 3.931.553.222 Koreksi Fiskal positif Beban Penjualan Beban penyisihan piutang 368.376.356 Beban representasi 71.000.000 Beban bantuan dan sumbangan 19.165.000 Beban pakaian dinas 54.177.000 Beban biiaya rapat dan tamu 52.299.737 Beban langganan media cetak 3.480.000 Beban  makan  dan  minum karyawan 40.106.000 Jumlah koreksi positif 608.604.093 Koreksi fiskal negatif Pendapatan bunga deposito 97.254.570 Pendapatan jasa giro 159.157.952 Jumlah koreksi negatif 256.412.522 Laba setelah koreksi fiskal 4.283.744.793 Penghasilan Kena Pajak 4.283.744.793 Pajak penghasilan sesuai UU
PPh Pasal 17
25% x Rp. 4.283.744.793 1.070.936.198
Dari  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan  dapat  dilihat laba  tahun  berjalan  sebelum  pajak  menurut  perusahaan (Laporan
Keuangan Komersial) sebesar Rp 3.931.553.222 sementara penghasilan kena pajak setelah koreksi  fiskal  diperoleh  jumlah  laba  sebesar  Rp 4.283.744.793. Untuk  menghitung  persentase  efisiensi pajak  setelah  dilakukan  perencanaan  pajak  dengan menggunakan(1)
(1)
Keterangan (1) T = Besarnya % efisiensi pajak. P 0 =Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak. P 1 = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak. Sehingga  dapat  dihitung  besarnya  efisiensi  pajak  tahun 2016 yaitu sebagai berikut (2)
(2)
Berdasarkan  perhitungan  (2)  dapat  diketahui  bahwa terjadi  ketidak  efisiensi  pajak  pada  tahun  2016    sebesar 8,96%.  Jumlah  kewajiban  PPh  pada  PDAM  berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  belum dapat melakukan  penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan  adanya  koreksi  positif  yang  cukup  besar terutama  di  beban  penyisihan  piutang  yaitu  sebesar  Rp. 368.376.356.

## Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017 PDAM Kota Tegal untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 2017 (Dalam Rupiah)
L a b a   k o m e r s i a l 5 . 6 6 9 . 3 8 0 . 6 4 9 K o r e k s i F i s k a l
p o s i t i f
B e b a n   P e n j u a l a n B e b a n p e n yi s i h a n p i u t a n g 3 0 1 . 9 5 6 . 6 8 8 B e b a n   r e p r e s e n t a s i 8 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B e b a n   b a n t u a n   d a n s u mb a n g a n 4 1 . 3 4 0 . 0 0 0 B e b a n p a k a i a n d i n a s 7 3 . 0 1 5 . 2 0 0 B e b a n   b i i a y a   r a p a t d a n   t a m u 2 4 . 0 3 2 . 1 9 0 B e b a n l a n g g a n a n m e d i a   c e t a k 7 . 0 5 0 . 0 0 0 B e b a n   m a k a n   d a n m i n u m  k a r y a w a n 6 0 . 5 2 8 . 0 0 0 B e b a n   b a n k 4 6 . 7 2 5 . 1 9 9 J u ml a h   k o r e k s i p o s i t i f 6 3 7 . 1 4 7 . 2 7 7 K o r e k s i   f i s k a l n e g a t i f P e n d a p a t a n   b u n g a d e p o s i t o 1 3 3 . 1 1 2 . 0 8 8 P e n d a p a t a n   j a s a g i r o 2 3 3 . 0 2 5 . 9 9 1 J u ml a h   k o r e k s i n e g a t i f 3 6 6 . 1 3 8 . 0 7 9 L a b a   s e t e l a h k o r e k s i   f i s k a l 5 . 9 4 0 . 3 8 9 . 8 4 7 P e n g h a s i l a n   K e n a 5 . 9 4 0 . 3 8 9 . 8 4 7

## P a j a k
P a j a k   p e n g h a s i l a n s e s u a i   U U   P P h P a s a l   1 7
2 5 %   x   R p .
5 . 6 6 9 . 3 8 0 . 6 4 9 1 . 4 8 5 . 0 9 7 . 4 6 2
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan dapat  dilihat  pada  tabel  2,  laba  tahun  berjalan  sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan
Komersial) sebesar Rp 5.669.380.649 sementara penghasilan  kena  pajak  setelah  koreksi  fiskal  diperoleh jumlah  laba  sebesar  Rp  5.940.389.847.  Berdasarkan Peraturan  Perpajakan,  untuk  menghitung  persentase efisiensi  pajak  setelah  dilakukan  perencanaan  pajak dengan  menggunakan  (1).  Sehingga  dapat  dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu sebagai(3)
(3)
Dari  perhitungan  (3)  dapat  diketahui  bahwa  terjadi ketidak efisiensi pajak pada tahun 2017  sebesar 4,78%. Jumlah  kewajiban  PPh  pada  PDAM  berbeda  ketika melakukan  perhitungan  secara  efektif  berdasarkan peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  belum dapat melakukan  penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan  adanya  koreksi  positif  yang  cukup  besar terutama  di  beban  penyisihan  piutang  yaitu  sebesar  Rp. 301.956.688.

## Tabel 3. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018 PDAM Kota tegal untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah)
Laba komersial 5.097.470.670 Koreksi Fiskal positif Beban Penjualan Beban penyisihan piutang 179.643.265 Beban representasi 90.000.000 Beban bantuan dan sumbangan 24.645.000 Beban pakaian dinas 74.270.000 Beban  biaya  rapat  dan tamu 32.702.950 Beban  langganan  media cetak 7.450.000 Beban makan dan minum karyawan 62.326.000 Beban bank 120.000 Jumlah koreksi positif 471.157.215 Koreksi fiskal negatif Pendapatan bunga deposito 123.011.599 Pendapatan jasa giro 401.630.073 Jumlah koreksi negatif 524.641.672 Laba setelah koreksi fiskal 5.043.986.213 Penghasilan Kena Pajak 5.043.986.213 Pajak penghasilan sesuai UU PPh Pasal 17 25% x Rp. 5.043.986.213 1.260.996.553
Dari  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan  dapat dilihat  pada  tabel  3,  laba  tahun  berjalan  sebelum  pajak menurut  perusahaan  (Laporan  Keuangan  Komersial) sebesar  Rp  5.097.470.670  sementara  penghasilan  kena pajak setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp  5.043.986.213.  Untuk  menghitung  persentase efisiensi  pajak  setelah  dilakukan  perencanaan  pajak dengan  menggunakan  (1).  Sehingga  dapat  dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu sebagai (4)

## (4)
Dari  perhitungan    (4)  dapat  diketahui  bahwa  terjadi efisiensi  pajak  pada  tahun  2018    sebesar  1,05%.  Jumlah kewajiban  PPh  pada  PDAM  berbeda  ketika  melakukan perhitungan  secara  efektif  berdasarkan  peraturan perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  perhitungan  perencanaan  pajak  di tahun  2016  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  ketidak efisiensi pajak pada tahun 2016  sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban  PPh  pada  PDAM  berbeda  ketika  melakukan perhitungan  secara  efektif  berdasarkan  peraturan perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  belum  dapat melakukan    penghematan  beban  pajak  penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan  adanya  koreksi  positif  yang  cukup  besar terutama di beban penyisihan piutang  yaitu  sebesar Rp. 368.376.356.
Hasil  perhitungan  perencanaan  pajak  tahun  2017 bahwa  terjadi  ketidak  efisiensi  pajak  sebesar  4,78%. Jumlah  kewajiban  PPh  pada  PDAM  berbeda  ketika melakukan  perhitungan  secara  efektif  berdasarkan peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  belum dapat melakukan  penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan  adanya  koreksi  positif  yang  cukup  besar terutama  di  beban  penyisihan  piutang  yaitu  sebesar  Rp. 301.956.688.
Namun  demikian  berbeda  dengan  perencanaan pajak  di  tahun  2018  dengan  menggunakan  beban penyisihan  piutang  bahwa  terjadi  efisiensi  pajak  pada tahun 2018  sebesar 1,05%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM  berbeda  ketika  melakukan  perhitungan  secara efektif  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku, sehingga  dapat  melakukan    penghematan  beban  pajak penghasilan badan.

## 6. SARAN
Melalui  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan,  maka peneliti  memberikan  saran  pada  penelitian  selanjutnya untuk menggunakan beban perencanaan pajak yang lain sebagai  upaya  efisiensi  beban  pajak  penghasilan. Penggunaan  akun  lain  sebagai  upaya  efisiensi  beban pajak penghasilan diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dalam efisiensi pajak penghasilan

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Arifin, M., Syafi'i, & Pudjowati, J. 2017. Penerapan Tax
Planning  Pada  Perusahaan  Jasa  Konstruksi  Pada CV.  AK  Karya  Surabaya. Jurnal  Ekonomi Akuntansi, Vol. 3. Issue. 3 , 79-93. fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php.equity/article/view/5 12
Dian,  W.  2014.  Penerapan  Strategi  Perencanaan  Pajak (tax  planning)  Dalam  Upaya  penghematan  pajak Penghasilan (studi pada Pt. BPR tulus puji rejeki, kediri). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 2(1).
Direktorat  Jendral  Pajak.  2018. Online  Pajak .  Retrieved from onlinepajak.com: https://www.online- pajak.com/uu-no-36-tahun-2008 Direktorat  Jendral  Pajak.  2019. Klik  Pajak .  Retrieved fromklikpajak.com: https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/informasi- kebijakan-perpajakan-terbaru-2019 Herlisnawati  dan  Ahmad.  2013.  Analisis  Perencanaan Pajak
(Tax Planning) Dalam Upaya
Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan  Pada  Pt  Akasha  Wira  Internasional  Tbk. https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/article/ viewFile/712/605 Juniawaty,  R.  2018.  Tax  Planning  PPh  PASAL  21 Sebagai  Upaya  Efisiensi  Pajak  Perusahaan. sosio
e-kons, Volume 10, No. 3 , 234.244.http:dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v10i
3.2843
Karuniawan,  S.,  Morasa,  J.,  &  Walandouw,  S.2017. Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan  (PPh  PASAL  25)  Pada  PT.  Bank Sulutgo. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern ,220232.https://doi.org/1032400/gc.12.01 .17208.2017. Kurniawan  dan  Dewi.  2019.  Analisis  Penerapan Perencanaan  Pajak  Pph  21  Karyawan  Tetap Menggunakan  Metode  Gross  Up  Sebagai  Upaya Penghematan  Beban  Pajak  Penghasilan  Badan
Pada Rumah Sakit Asih Abyakta.
http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view /3656/1946
Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarso, N. S. 2019. Analisis  perencanaan  pajak  penghasilan  pasal  21 sebagai  upaya  efisiensi  pajak  penghasilan  badan usaha  pada  pt.  Asuransi  asei  indonesia  cabang manado.  Going  concern:  jurnal  riset  akuntansi, 14(3).Nabilah, Mayowan, Hapsari. 2016. Analisis penerapan  PPH  21sebagai  Upaya  Penghematan pajak
Penghasilan. http://perpajakan.studentjournal.ub.a c.id/index.php/perpajakan/article/view/242
Rahmasari,  F.  2017.  Penerapan  Perencanaan  Pajak  Atas Aset  Tetap  Terhadap  Efisiensi  Beban  Pajak Penghasilan  Badan  pada  Pdam  Tirta  Pakuan Bogor. 1-13.jom.inpak.ac.id
Soemarso,  R.  Herawati.  2013.  Akuntansi  Suatu Pengantar. Rineka Cipta. Jakarta
Suwardi,  Aprillia  K.  2010.  Perencanaan  PPh  21 Karyawan Untuk Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan  Pada  Wajib  Pajak  Badan  (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri  Nganjuk).  Skripsi.  Malang:  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
Suandy,  Erly.  2011.  Perencanaan  Pajak.  Jakarta: Salemba Empat.