Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.347-351| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4942.347-351

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRODUKSI MINUMAN FERMENTASI KHAS BALI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
Nyoman Satria Bismantara, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia satriabismantara@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  marak  terjadi  beredarnya  minuman  fermentasi  khas  Bali  yang  tidak  memiliki  izin  edar.  Pemerintah Indonesia  sudah  mengatur  peraturan  terkait  dengan  peredaran  minuman  fermentasi  yang  tidak  memiliki  izin edar tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 serta Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 . Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai produksi minuman  fermentasi  khas  Bali  dan  untuk  menganalisis  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  minuman fermentasi  khas  bali  tanpa  memiliki  izin  edar.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum penelitian ini yakni: sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang bersinggungan lalu di kategorisasi atau  digolongkan  dan  diarsipkan,  ditulis,  dikutip,  disumir,  diselidiki  sesuai  kebutuhan  dengan  pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan hukum mengenai produksi minuman fermentasi khas Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan Gubernur Bali no. 1 Tahun 2020  merupakan  faktor  pendukung  penegakan  hukum  karena  menjadi  acuan  hukumnya  selain  itu  pada  faktor penegak  hukum  yaitu  aparat  kepolisian  dalam  hal  ini  polisi  pamong  praja  yang  memiliki  tugas  mendukung dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  dalam  bidang  keamanan  dan  ketertiban  serta  penegakan peraturan daerah dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol.
Kata Kunci : Minuman Fermentasi, Penegakan Hukum, Produksi

## Abstract
Currently, there is a rampant circulation of Balinese fermented drinks that do not have distribution permits. The Government of Indonesia has regulated regulations related to the circulation of fermented beverages that do not have a distribution permit in Presidential Regulation No. 74 of 2013 and Bali Provincial Governor Regulation No.  1  of  2020.  Therefore,  the  purpose  of  this  reserach  is  to  examine  the  legal  arrangements  regarding  the production of Balinese fermented drinks and to analyze law enforcement  against Balinese fermented beverage business  actors  without  a  distribution  permit.  This  reserach  uses  a  normative  legal  research  type,  using  a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials for this research are: primary, secondary  and  tertiary  sources  of  legal  materials.  This  research  data  collection  technique  is  a  literature reserach technique, namely by reviewing legal materials that intersect and then being categorized or classified and archived, written, quoted, summarized, investigated as needed with a qualitative approach. The researcher found that Legal arrangements regarding the production of Balinese fermented beverages are regulated in Bali Provincial Governor Regulation No. 1 of 2020. Bali Governor Regulation  No. 1 of 2020 is a supporting factor for law enforcement because it is a reference for the law in addition to law enforcement factors, namely police officers in this case pamong praja police who have the task of supporting in organizing local government in the field  of  security  and  order  and  enforcement  of  local  regulations  in  terms  of  controlling  the  circulation  of alcoholic beverages.
Keywords : Fermented Drinks, Law Enforcement, Production

## I. PENDAHULUAN
Minuman  beralkohol  merupakan  minuman  yang  memiliki  kandungan  etanol,  bahan  psikoaktif  dan yang mengonsumsi dapat mengalami turunnya rasa sadar. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung  etanol  yang  dihasilkan  dari  proses  destilasi  atau  biasa  disebut  fermentasi  ( Vito,  2021 ). Selain itu mengkonsumsi minuman beralkohol bisa mengakibatkan kemunduran fungsi ingatan pada otak akibat adanya kerusakan. Menurut WHO, mengonsumsi minuman beralkohol mengakibatkan 2,5
juta  orang  meninggal  dunia  tiap  tahunnya,  yaitu  diantaranya  320  ribu  orang  yang  berumur  15-29 tahun  ( Warda  &  Surajaningrum,  2013 ).  Pasal  3  Ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  74  tahun  2013 tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  dikelompokan  dalam  3  golongan  yaitu minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  sampai  dengan  5% (lima  persen)  termasuk  ke  dalam  golongan  A,  minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  atau  etanol (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  5%  (lima  persen)  sampai  dengan  20%  (dua  puluh  persen) termasuk ke golongan B, dan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar  lebih  dari  20%  (dua  puluh  persen)  sampai  dengan  55%  (lima  puluh  lima  persen)  termasuk dalam golongan C.
Alkohol  adalah  cairan  tidak  berwarna  yang  memiliki  bau  tersendiri,  mudah  menguap  dan bergerak serta mudah terbakar dengan api yang berwarna biru tanpa  asap. Alkohol merupakan salah satu yang acap kali disalahgunakan oleh kebanyakan  orang. Alkohol terbuat dari gula, madu, umbi- umbian atau sari buah yang sudah difermentasi. Dari fermentasi itu bisa menghasilkan alkohol sampai 15% namun menggunakan teknik desalinasi bisa menghasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi hingga mencapai 100 %. Darah dapat menyerap kadar alkohol dengan maksimal dalam waktu 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarkan ke semua jaringan dan cairan tubuh. Alkohol (ROH) sangat erat kaitannya dengan kebiasaan kita dan dipakai dalam minuman keras. Di dalam laboratorium dan industri, seluruh senyawa ini dipakai sebagai pelarut dan reagensia.
Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi  Dan/Atau  Destilasi  Khas  Bali  menyatakan  jenis  minuman  yang  diberi  perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan yaitu tuak bali, brem bali, arak bali, produk arsitanial, dan arak/brem untuk upacara adat.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Minuman Fermentasi  Dan/Atau  Destilasi  Khas  Bali  memiliki  tujuan  yang  diatur  pada  pasal  3  yaitu memanfaatkan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali sebagai sumber daya ekonomi  untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali, melakukan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman  fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  Bali,  mewujudkan  tata  kelola  bahan  baku,  produksi, distribusi,  pengendalian  dan  pengawasan  minuman  fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  Bali, membangun  standarisasi  produksi  untuk  menjamin  keamanan  dan  legalitas  produk  minuman fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  Bali,  serta  melindungi  masyarakat  dari  pangan  yang  tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak warga  negara.  Namun,  warga  negara  dituntut  untuk  mampu  berkontribusi  kepada  negara  yang terutang  dalam  bentuk  perintah  undang-undang  yang  selanjutnya  digunakan  sepenuhnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Kontribusi  yang  dimaksud  tidak  selalu  soal  uang,  Namun  juga  perilaku  warga negara salah satunya mengenai tertib administrasi khususnya para pelaku usaha. Pelaku usaha dituntut untuk  tertib  dalam  beradministrasi  khususnya  mengenai  pengurusan  izin  usaha,  tertib  administrasi membuat negara dalam hal ini pemerintah mudah untuk melakukan kontrol untuk menciptakan suatu keadilan dalam dunia usaha.
Ada  beberapa  penelitian  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian Serfiyani  et  al., (2020) membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  minuman  alkohol  tradisional  khas Indonesia  yang  disesuaikan  pula  dengan  karakteristiknya  dan  pengaruh  budaya  hukum  masyarakat Indonesia  terhadap  minuman  alkohol  tradisional  tersebut.  Selanjutnya  penelitian  yang  mengkaji mengenai  implementasi  ketentuan  pasal  8  ayat  1  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  terkait  pencantuman  label  pada  produk  minuman  beralkohol  khas  bali  di kabupaten buleleng ( Ariawan et al., 2021 ). Kemudian, penelian dari Sausan, (2018) Pengendalian Dan Pengawasan  Izin  Usaha  Perdagangan  Minuman  Beralkohol  (Studi  Di  Badan  Perijinan  Terpadu  Dan Penanaman  Modal,  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan,  Dan  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Mojokerto). Hingga peneliti memutuskan untuk mengkaji kajian yuridis terhadap produksi minuman  fermentasi  khas  bali  yang  tidak  memiliki  izin  edar.  Penelitian  ini  bertujuan  dari dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  mengenai  pajak  minuman fermentasi khas Bali serta untuk  mengetahui  penegakan hukum terhadap pengenaan pajak  minuman fermentasi khas bali tanpa memiliki izin edar.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  menganalisis  permasalahan  yang  terdapat  dalam  pengkajian  ini,  peneliti  memakai  tipe penelitian  hukum  normatif.  Hukum  normatif  adalah problem  solving ,  artinya  mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi efektif untuk mengatasinya. Aktivitas ini melahirkan argumen baru. Dalam menjalankan aktivitas ini, ilmu hukum membutuhkan legal sources yaitu bahan-bahan hukum, seperti  peraturan  perundang-undangan,  putusan  hukum  ( Atmadja  &  Budiartha,  2018:  100) . Penyusunan  penelitian  ini  memakai  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  Hukum  Primer  merupakan  bahan  hukum  yang  menjadi  pondasi  dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk menopang bahan hukum primer, yang bertujuan menghasilkan pemahaman, penjelasan,  serta  paham-paham  hukum  yang  didapat  lewat  uraian  dari  daftar  bacaan,  pendapat  ahli maupun  sarjana  yang  dipakai  menganalisis  masalah-masalah  yang  akan  diteliti dalam  penelitian ini. Bahan  Hukum  Tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  sumber  tambahan  yang  digunakan  sebagai petunjuk untuk bahan hukum yang lain ( Efendi & Ibrahim, 2016 ). Teknik yang peneliti pakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang  bersinggungan  lalu  di  kategorisasi  atau  digolongkan  dan  diarsipkan,  ditulis,  dikutip,  disumir, diselidiki sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Mengenai Produksi Minuman Fermentasi Khas Bali
Minuman fermentasi didefinisikan sebagai minuman yang telah melalui cara separasi bahan organik (gula)  oleh  mikroorganisme  untuk  memperoleh  energi  dan  memproduksi  senyawa  organik  seperti alkohol  dan  asam  organik.  Fermentasi  bisa  dikatakan  sebagai  cara  transfigurasi  molekul  kompleks jadi makin mudah dengan bantuan mikroorganisme. Hail-hasil fermentasi dari tumbuhan banyak yang digunakan menjadi minuman, dimana minuman tersebut mengandung alkohol seperti bir, tuak, cider dan wine.
Di Indonesia, mudah untuk menemukan berbagai macam jenis minuman tradisional beralkohol, seperti  tuak,  arak,  sopi,  dan  badeng,  minuman  tersebut  sering  dikonsumsi  dan  hal  itu  telah  menjadi bagian  dari  tradisi  suatu  kebudayaan,  dimana  arak  sendiri  diproduksi  dari  Tuak  yang  digunakan sebagai bahan pembuatan gula di Bali. Masyarakat Bali mengenal arak sebagai sarana tetabuh yang dipersembahkan  kepada  para  dewa  selama  ritual  keagamaan,  ritual  yang  diadakan  di  rumah  atau  di tempat  ibadah  seperti  pura.  Di  dalam  upacara  agama,  arak  digunakan  sebagai  sarana  penyembahan, yang  tidak  hanya  dipersembahkan  di  hadapan  Tuhan Yang  Maha  kuasa  tetapi  metafora  utama  yang juga digunakan sebagai persembahan di dalam upacara Mecaru (Pengorbanan Suci untuk Bhuta Kala). Hal ini ditahbiskan akan menciptakan keselarasan di alam semesta, yaitu antara Bhuana Alit (Tubuh manusia) dengan Bhuana Agung (alam semesta) ( Astuti et al., 2020: 32-41 ).
Produksi merupakan satu aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru. Minuman beralkohol  merupakan  minuman  yang  diproduksi  melalui  proses  fermentasi  dengan  mengubah  gula menjadi etil alkohol atau disebut etanol. Etil alkohol atau etanol merupakan cairan jernih yang tidak memiliki  warna,  yaitu  senyawa  organik  dengan  rumus  kimia  C2H5OH  yang  didapat  melalui  cara peragian dan desalinasi serta dengan cara sintesis kimiawi ( Cahyawati, 2008: 134 ).
Menurut  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI,  yakni  minuman  beralkohol  merupakan  minuman yang  memiliki  kandungan  etanol  yang  dihasilkan  melalui  bahan  hasil  dari  pertanian  yang  berisi karbohidrat  melalui  atau  tanpa  melalui  proses  fermentasi  dan  desalinasi.  Pemberlakuan  pajak  pada minuman beralkohol diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di Bali. Bali memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mengenai minuman beralkohol yakni Peraturan Gubernur Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Minuman  Fermentasi/Destilasi  Khas  Bali.  Terkait dengan  proses  produksi,  dalam  pergub  tersebut  khususnya  dalam  pasal  7  telah  diamanatkan  bahwa proses  produksi  minuman  fermentasi  dan/atau  desalinasi  Khas  Bali  tetap  memakai  metode  secara tradisional dan alamiah. Bahan baku dalam proses pembuatan minuman fermentasi juga bahan yang sudah terstandarisasi dan diperoleh melalui suatu kerjasama dengan koperasi tertentu.
Mengenai dampak ekonomi dan hukum yang timbul akibat berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Minuman  Fermentasi/Destilasi  Khas  Bali  dari  segi ekonomi  mengakibatkan  makin  banyaknya  bermunculan  pedagang  arak  Bali.  Hal  ini  dikarenakan banyak  masyarakat  menganggap  pemerintah  khususnya  pemerintah  Provinsi  Bali  telah  melegalkan
arak Bali, tetapi kenyataanya berbeda dari yang masyarakat yang hanya melihat sekilas saja dari berita ataupun  hanya  sekedar  membaca judul  dari  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1 Tahun  2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali.
Berlakunya  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Minuman Fermentasi/Destilasi  Khas  Bali  ini  dapat  memberi  payung  hukum  terhadap  pengrajin  minuman alkohol  khususnya  arak  Bali  yang  telah  memiliki  ijin  edar.  Sehingga  dapat  meniadakan  oknum instansi terkait guna memungut dana dari para pengrajin arak.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Minuman Fermentasi Khas Bali Tanpa Memiliki Izin Edar
Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik tentunya juga dikarenakan penegak hukum yang profesional, mentalitas yang baik dari setiap petugas penegakan hukum diantaranya  meliputi hakim, polisi,  jaksa  pembela,  petugas  pemasyarakatan  dan  sebagainya  sangatlah  diperlukan.  Namun  bila ketentuan  yang  dibuat  telah  baik,  tetapi  para  penegak  hukum  memiliki  kekurangan  dalam  hal intelektual,  maka  dapat  menimbulkan  adanya  gangguan  di  dalam  sistem  penegakan  hukum.  Dalam artikel ini yang dimaksud mengenai penegakan hukum akan dikurangi bagi orang-orang yang secara langsung  berkiprah  dalam  bidang  penegakan  hukum  yang  tidak  sekedar  meliputi  law  enforcement, namun  juga  peace  maintenance.  Orang-orang  itu  juga  meliputi  mereka  yang  bertugas  di  bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan pemasyarakatan ( Soekanto, 2007: 8 ).
Pemungutan  pajak  oleh  negara  terhadap  penjual  minuman  fermentasi  selain  digunakan  untuk menyokong  pembangunan  nasional  juga  untuk  membatasi  jumlah  atau  penyebaran  minuman fermentasi. Pengontrolan yang dimaksud adalah dengan diberlakukannya izin edar terhadap penjualan minuman  tersebut,  sehingga  negara  dapat  mengontrol  pengedaran  minuman  fermentasi  agar  tetap berada dalam batas-batas normal dan tidak menimbulkan suatu permasalahan. Izin adalah suatu wujud ketentuan pemerintah yang kerap diterapkan dalam bidang hukum tata usaha untuk memusatkan dan membagikan lagam aktivitas usaha warga. Dalam perannya sebagai komponen strategi pemerintahan, maka esensi izin adalah sebagai wujud aktual perbuatan hukum pemerintahan yang bersifat satu pihak yang  ditentukan  bersumber  pada  wewenang  yang  dipakai  untuk  memperbolehkan  suatu  aktivitas usaha  menurut  hukum  bagi  orang  atau  badan  hukum.  Dengan  kata  lain,  perangkat  perizinan  amat dibutuhkan  pemerintah  untuk  memanifestasi  wewenang  untuk  mengelola  aktivitas  usaha  yang dilaksanakan masyarakat dengan keinginan-keinginan tertentu. Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020  merupakan  suatu  perangkat  hukum  yang  dirancang  untuk  memberikan  suatu  kepastian  hukum terhadap pelaku usaha minuman di Bali khususnya minuman fermentasi.
Peraturan  Gubernur  Bali  no.  1  Tahun  2020  merupakan  faktor  pendukung  penegakan  hukum karena  menjadi  referensi  hukumnya  melainkan  pada  faktor  penegak  hukum  yaitu  aparat  kepolisian pada hal ini polisi pamong praja yang bekerja dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pasal  1  Angka  2  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Satuan Polisi Pamong Praja.
Satpol PP memiliki peran menopang dalam  menyerahkan jalan pemerintahan daerah di bidang keamanan  dan  ketertiban  serta  penegakan  peraturan  daerah  dalam  hal  ini  Peraturan  Gubernur  No. 1 Tahun  2020.  Pasal  7  UU  Nomor  39  Tahun  2007  jo.  UU  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai, mengatur  bahwa  pelunasan  cukai  dilakukan  saat  dikeluarkannya  cukai  tersebut  dari  pabrik  apabila barang  tersebut  diproduksi  di  Indonesia.  Pelunasan  tersebut  pada  dasarnya  adalah  perlengkapan prasyarat  dalam  rangka  menyelamatkan  hak-hak  negara  yang  menempel  pada  barang  yang  terkena cukai,  sehingga  barang  yang  terkena  cukai  itu  bisa  diijinkan  untuk  diterbitkan  dari  pabrik,  tempat penyimpanan. Barang yang terkena cukai yang sudah usai diproduksi dan dipakai sebelum diterbitkan dari  pabrik,  dirasa  sudah  digunakan  dan  wajib  dilunasi  cukainya.  Barang  yang  terkena  cukai  yang sudah  dilunasi  dan  ditempelkan  pita  cukai,  sesuai  dengan  ketetapan  yang  berlaku.  Untuk  produk keluaran  Indonesia  yang  terkena  cukai,  penempelan  pita  cukai  wajib  dilaksanakan  sebelum  produk yang terkena cukai itu diterbitkan dari pabrik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan hukum terkait minuman fermentasi  di  Bali  telah  memiliki  peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  minuman  beralkohol melalui  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Minuman
Fermentasi/Destilasi  Khas  Bali  yang  telah  mengatur  mulai  dari  perlindungan,  kemitraan  usaha, pembinaan,  pengawasan,  hingga  sanksi  administratif  apabila  terjadi  pelanggaran.  Mengenai  dampak ekonomi  dan  hukum  yang  timbul  akibat  berlakunya  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang  Tata  Kelola  Minuman  Fermentasi/Destilasi  Khas  Bali  diharapkan  dapat  menumbuhkan ekonomi berbasis lokal namun juga budaya tertib hukum dalam masyarakat.
Penegakan  hukum  terhadap  minuman  fermentasi  khas  Bali tanpa  memiliki  izin edar berkaitan dengan  Peraturan  Gubernur  Bali  no.  1  Tahun  2020  yang  merupakan  faktor  pendukung  penegakan hukum  karena  sebagai  referensi  hukumnya  juga  pada  faktor  penegak  hukum  yaitu  aparat  kepolisian dalam  hal  ini  polisi  pamong  praja  yang  bekerja  dalam  hal  pengendalian  peredaran  minuman beralkohol. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20l8 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

## 2. Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran  yaitu  kepada  pemerintah  diharapkan  agar  lebih  mengawasi  terkait  peredaran  minuman fermentasi, peredaran dan penjualan minuman alkohol secara bebas yang dapat menimbulkan dampak negatif  yang  besar  bagi  masyarakat.  Serta  diharapkan  pemerintah  dapat  menyusun  peraturan mengenai  minuman  alkohol  yang  mengatur  mengenai  standarisasi  kualitas  minuman  beralkohol, adanya batasan bagi masyarakat untuk bisa berdagang, berbelanja, dan minum minuman alkohol, serta menyusun  hukuman  untuk  peminum  minuman  alkohol  yang  menyebabkan  keributan,  gangguan, maupun tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Hukuman berat untuk para penyebar dan pedagang minuman alkohol yang tidak melengkapi kriteria wajib digunakan secara efisien supaya pengedar dan pedagang merasa kapok dan tidak melakukan hal yang sama. Kepada masyarakat diharapkan dengan diberikannya  penyuluhan  hukum  mengenai  bahaya  minuman  keras  bagi  masyarakat  wajib diberikan selaku usaha meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat mematuhi aturan yang akan disusun demi  kepentingan  masyarakat  bersama.  Pengetahuan  akan  bahaya  mengonsumsi  minuman  alkohol dapat  menimbulkan  adanya  kerjasama  yang  baik  di  antara  penegak  hukum  dan  masyarakat  dalam mengurangi akibat negatif yang diciptakan dengan adanya minuman alkohol.

## DAFTAR BACAAN
Ariawan, I. W., Yuliartini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , Vol.4 (1). Astuti,  N.  W.  W.,  Yulianthi,  A.  D.,  Ginaya,  G.,  &  Susyarini,  N.  P.  W.  A.  (2020).  Selling  Arak  is  a  Business Opportunity in Sidemen Village. International Journal of Linguistics, Literature and Culture , 6 (1). Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
Cahyawati,  A.  E.  (2008). Himpunan  Lengkap  Undang-Undang  Bea  Materai,  Cukai,  dan  Kepabeanan . Yogyakarta : Andi.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Kencana, Jakarta. Sausan,  H.  (2018). Pengendalian  Dan  Pengawasan  Izin  Usaha  Perdagangan  Minuman  Beralkohol  (Studi  Di Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto) . Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Serfiyani,  C.  Y.,  Hariyani,  I.,  &  Serfiyani,  C.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Minuman  Alkohol Tradisional Khas Indonesia. Jurnal Negara Hukum , Vol.11 (2). Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Vito, I. R. (2021). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanggul) . Fakultas hukum. Universitas Muhammadiyah jember.
Warda,  F.  R.,  &  Surajaningrum,  E.  R.  (2013).  Pengaruh  Ekspektansi  pada  Minuman  Beralkohol  terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol. Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental , Vol.2 (2).