## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 02, Juni 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG AKIBAT KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT
Bakti Trisnawati a,1 , a UNIMAR AMNI Semarang, Indonesia 1 bakti.trisnawati@gmail.com; *email korespodensi : bakti.trisnawati@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Kepulauan,  maka  fungsi  angkutan  laut  sangat  penting dalam  pembangunan.  Sebagai  Negara  Kepulauan  yang  mempunyai  luas  sekitar  1,5  juta  Km2 dengan wilayah laut empat kali luas daratan, maka sudah sewajarnya bila Negara maritim ini menempatkan  perhubungan  laut  dalam  kedudukan  yang  amat  penting  karena  dalam  wilayah seluas itu tersebar 17.508 pulau baik besar maupun kecil dan hampir setengahnya dihuni oleh manusia yang mutlak saling berhubungan. Dengan kepulauan Indonesia memiliki kekayaan alam, darat maupun laut yang sangat melimpah, yang dapat digunakan bagi kesejatheraan masyarakat Bangsa dan Negara. 1
Berdasarkan Pasal 6 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas: Angkutan  Laut,  Angkutan  Sungai  dan  Danau,  dan  Angkutan  Penyeberangan.Dengan  adanya sarana  prasarana  transportasi  laut  untuk  pemindahan  barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat
1 Ilham Razak, Yahya Antu, and Sofyan Alhadar, ‘PEMANFAATAN TRANSPORTASI LAUT TRADISIONAL DALAM MENUNJANG AKTIVITAS MASYARAKAT’, Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (J-AEIS) , 1.2 (2022), pp. 49 – 52, doi:10.37606/jaeis.v1i2.39.
I N F O R M A S I A R T I K E L

## AB S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan
2024-07-01
Diterima 2024-07-04 Dipublikasikan 2024-07-04 By article 41 paragraph 3 of Law No. 17 of 2008 concerning shipping, maritime transportation companies are obliged to insure their liability and  carry  out  basic  general  passenger  protection  insurance  by  the provisions of statutory regulations." The carrier is obliged to protect the goods it transports. Public and company trust in carrier services is the key to the existence of a transportation service facility. In practice, it  turns  out  that  not  all  transportation  services  carry  out  their responsibilities  by  providing  compensation,  for  example  PT.  SBT Semarang Shipping, which carried 67,500 sacks of goods or 2,700 tons of  Tonosa  Cement,  belongs  to  HS  as  the  owner  of  the  goods  which suffered losses due to a maritime accident. Still, the owner of the goods did not receive compensation as regulated in Article 40 paragraphs 1 and 2 of Law No. 17 of 2008 concerning Cruise. The company does not guarantee its cargo, because the shipping company already knows that the owner of the goods has insured the goods themselves.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci Akibat Kecelakaan; Pengangkutan Laut; Tanggung Jawab Pengangkut

## D
lainnya,  diharapkan  akan  dapat  diikuti  oleh  aktifitas  ekonomi  masyarakat  yang  berdampak positif dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah.
Melihat betapa pentingnya  peranan transportasi  di Indonesia, maka  harus ditata  dalam suatu sistem  transportasi  nasional  secara  terpadu  dan  mampu  mewujudkan  tersedianya  jasa transportasi yang seuai dengan tingkat kebutuhan dan harus memiliki pelayanan angkutan yang tertib,  nyaman, cepat,  teratur,  lancar  dan  biaya  yang  terjangkau  serta  yang  lebih  penting  jasa pengangkutan  harus  memiliki  asuransi  atas  barang  yang  ada  di  dalam  kapal  karena  untuk menjamin bahwa jika pengangkutan mengalami masalah kecelakaan atau rusaknya barang pihak dari jasa pengangkutan mampu bertanggung jawab.
Sesuai  dalam  pasal  41  ayat  3  UU  No.17  Tahun  2008  tentang  pelayaran  bahwa  perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya  dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan”.
Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap aspek kemaritiman sehingga berakibat usaha usaha pengangkutan yang di prakarsai rakyat tidak terkontrol dengan baik, sehingga banyak kapal yang dioperasikan  baik  oleh  perorangan  maupun  korporasi  kurang  memperhatikan  aspek Keselamatan  Pelayaran,  disamping  itu  proses  penegakan  hukum  dan  penerapan  peraturan  di bidang Pelayaran juga tidak dilaksanakan secara optimal maka akibatnya peristiwa kecelakaan di  laut  kerap  terjadi,  jika  demikian  maka  masyarakat  pengguna  transportasi  laut  lah  yang dirugikan. 2
Pengangkut  sejatinya  wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  barang  yang  diangkutnya. Kepercayaan  masyarakat  maupun  perusahaan  terhadap  jasa  pengangkut  merupakan  kunci utama dari eksistensi suatu sarana transportasi jasa pengangkut. Jadi pengangkut adalah siapa saja  yang  berperan  dan  ikut  dalam  proses  pengangkutan,  sekalipun  meraka  tidak  ikut  secara langsung. Pengangkut memegang peran penting dalam proses pengangkutan karena dialah yang bertanggungjawab atas terpenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut. 3
Dalam  praktiknya  ternyata  tidak  semua  jasa  pengangkutan  memberikan  ganti  rugi,  sebagai contoh PT. Pelayaran SBT Semaramg  yang mengangkut barang 67.500 Sak atau 2.700 Ton Semen Tonosa Milik HS selaku pemilik barang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan laut, namun pemilik barang tidak mendapatkan ganti rugi seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No.17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  menyatakan:’  1.  Perusahaan  angkutan  di  perairan bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dan  keamanan  penumpang  dan/atau  barang  yang diangkutnya;  2.  Perusahaan  angkutan  di  perairan  bertanggung  jawab  terhadap  muatan  kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian kontrak  pengangkut  yang  telah  disepakati”. Dalam    hal  ini  perusahaan  pengangkutan  PT. Pelayaran SBT Semarang  tidak menjaminkan muatannya, karena perusahaan pelayaran sudah tahu bahwa si pemilik barang telah mengasuransikan sendiri barangnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Akibat Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut” 4
2 Hari Utomo and TNIA Laut, ‘Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident)’, Jurnal Legislasi Indonesia , 14.1 (2017), pp. 59 – 60. 3 Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, and Mohammad Ghufron Az, ‘Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia’, Bhirawa Law Journal , 2.1 (2021), pp. 45 – 52, doi:10.26905/blj.v2i1.5853.
4 Taufik Gunawan, Rudi Kurniawan, and Muhaddis Muhaddis, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe)’, Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10.1 (2023), pp. 155 – 66, doi:10.37606/publik.v10i1.585.

## D
Dalam  penelitian  ini,  penulis  membatasi  pada  masalah  tanggung  jawab  pengangkut,  dalam pengangkutan  melalui  laut  khususnya  pengangkutan  laut  dari  Perusahaan  Pelayaran  PT. Pelayaran SBT Semarang. Dan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah tanggung  jawab  pengangkut  PT.  Pelayaran  SBT  Semarang  terhadap  pemilik  barang  apabila terjadi kerusakan barang akibat kecelakaan dalam pengangkutan laut ?

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, artinya penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan – bahan  hukum  yang  mencakup  teori – teori  hukum 5 azas – azas  hukum,  kaidah – kaidah hukum,  dan peraturan – peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan masalah Tanggung Jawab  Pengangkut  Terhadap  Pemilik  Barang  Akibat  Kecelakaan  Dalam  Pengangkutan  Laut melalui proses pemeriksaan perkara perdata, dengan dilengkapi data lapangan untuk masalah terkait. Spesifikasi  penelitian  ini  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif  yang  menyangkut  permasalahan  tersebut  di  atas.  Untuk  memperoleh  data  dalam penulisan makalah ini menggunakan Data sekunder (sumber data utama). Data  Primer sebagai data  pendukung..  Sedangkan  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan – bahan  yang  memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian data yang telah terkumpul diolah lagi yaitu dengan memeriksa dan meneliti kembali untuk menjamin apakah sudah diperoleh data yang lengkap, yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan secara  benar,  kemudian  data  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  uraian  peristiwa  yang  disusun secara sistematis dan teratur sesuai permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang berupa data primer  maupun  data  sekunder  selanjutnya  dianalisa  dengan  menggunakan  analisa  kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara deskriptif untuk selanjutnya dianalisa dengan  menggunakan  teori – teori  hukum,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memberikan kejelasan terhadap pokok permasalahan  yang  diteliti  dan  akhirnya  dapat  diperoleh  kesimpulan  yang  menjawab permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengertian Pengangkutan Laut
Pengangkutan  merupakan  kegiatan  transportasi  dalam  memindahkan  barang  dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai Terdapat beberapa pengertian pengangkutan menurut para ahli yaitu : H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan/atau orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  sedangkan  pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 6
Menurut  R.  Soekardono  berpendapat  pengangkutan  berisikan  perpindahan  tempat  baik mengenai  benda-benda  maupun  mengenai  orang-orang,  karena  perpindahan  itu  mutlak perlu  untuk  mencapai  dan  meninggikan  manfaat  serta  efisien.  Adapun  proses  dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal  dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri. 7
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cet. 3 (UI Press, 1986).
6 Sendy Anantyo, Herman Susetyo, and Budiharto, ‘Pengangkutan Melalui Laut’, Diponegoro Law Journal , 1.4 (2012), pp. 1 – 9, doi:10.14710/dlj.2012.1026. 7 Sukardono, Hukum Dagang Indonesia , Cet. 4 (Rajawali Pers, 1994).

## D
Defenisi  pengangkutan  Laut  yang  dikemukakan  dalam  Pasal  466  KUHD  tersebut  dapat diartikan  secara  umum  bahwa  pengangkutan  adalah:  Barang  siapa  yang  melakukan penawaran umum bagi siapa saja untuk menyelenggarakan pengangkutan sehingga ia wajib memenuhi  permintaan  atau  tidak  menolak  untuk  mengangkut.  Kata  barang  siapa  dalam ketentuan ini dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengangkutan. 8
Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan  nilai  guna  yang  sebesar-besarnya  dalam  dunia  perdagangan.  Serta  dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.

## 3.2 Jenis-jenis Angkutan Laut
Berdasarkan pasal 7 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, jenis angkutan laut terdiri atas: Angkutan  Laut  Dalam  Negeri,  Angkutan  Laut  Luar  Negeri,  Angkutan  Laut  Khusus,  dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. 9

## A. Angkutan Laut Dalam Negeri
Adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi:
a. Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil laut.
b. Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 m3 isi kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.
c. Pelayaran Rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar.
B. Angkutan Laut Luar Negeri Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Pelayaran luar negeri, yang meliputi:
a. Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan;
b. Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke- dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.
8 Putra Halomoan Hsb, ‘PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN’, Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram , 9.01 (2017), pp. 151 – 72, doi:10.20414/alihkam.v9i01.1159. 9 Valentino Ferdinand Otto Rondonuwu, ‘KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DARI DAN KE LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN NASIONAL ATAU ASING ASING’, LEX PRIVATUM , 13.2 (2024).

## D

## C. Angkutan Laut Khusus
Adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
D. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Adalah  usaha  rakyat  yang  bersifat  tradisional  dan  mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

## 3.3 Fungsi Pengangkutan
Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat  lain.  Kebutuhan  Akan  angkutan  penumpang  tergantung  fungsi  bagi  kegunaan seseorang  (personal  place  utility).  Peranan  transportasi  tidak  hanya  untuk  melancarkan barang  atau  mobilitas  manusia.  Transportasi  juga  membantu  tercapainya  pengalokasian Dalam  kehidupan  sehari-hari  kebutuhan  terhadap  angkutan  adalah  bagian  yang  integral. Peningkatan  kehidupan  masyarakat  yang  tumbuh  dan  berkembang  menuntut  kemajuan sistem  angkutan  untuk  dapat  menyediakan  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  tinggi mobilitasnya. 10
Pengangkutan pada pokoknya  berfungsi membawa barang-barang yang dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan ditempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Juga mengenai orang, dengan adanya pengangkutan maka orang akan berpindah dari satu tempat yang dituju dengan waktu yang relatif singkat.

## 3.4 Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan
Di dalam ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan setidaknya dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:
Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan.
A. Konsep tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (base on fault liability) Berdasarkan konsep tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (based on fault liability), prinsip ini dikenal pada tahap awal pertumbuhan hukum romawi termasuk dalam doktrin “culpa” dalam lex aquilia. Lex aquilia menentukan bahwa kerugian baik disengaja ataupun tidak harus selalu diberikan santunan.
B. Tanggung  jawab  hukum  kepada  orang  yang  menderita  kerugian  tidak  hanya  terbatas kepada  perbuatan  sendiri,  melainkan  juga  perbuatan  karyawan,  pegawai,  agen, perwakilannya  apabila  menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain,  sepanjang  orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut. Tanggung jawab yang telah disebutkan ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata.
C. Tanggung  jawab  semacam  ini  juga  dikenal  dalam  common  law  system,  apabila penumpang  selaku  konsumen  ingin  memperoleh  ganti  rugi  atas  kerugian  yang dideritanya, maka penumpang wajib membuktikan kesalahan pengangkut selaku pelaku usaha tersebut. Ketentuan ini senada dengan bunyi Pasal 143 UUP, yang menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya
10 Jufrianto Letunaung, James A Timboeleng, and Lucia IR Lefrandt, ‘Analisis Tingkat Pelayanan Transportasi Laut Dengan Pengguna Jasa Pada Pelabuhan Manado (Studi Kasus: Manado- Tahuna)’, Jurnal Ilmiah Media Engineering , 11.1 (2021).

## D
bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan  oleh  tindakan  pengangkut  atau  orang  yang  dipekerjakannya.  Dengan demikian  dapat  diketahui  bahwa  terhadap  kerugian  bagasi  kabin,  untuk  mengajukan klaim,  penumpang  harus  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  akibat  kesalahan tindakan  pengangkut  atau  orang  yang  dipekerjakannya.  Tanggung  jawab  atas  dasar kesalahan harus memenuhi unsur:
a. Konsep  tanggung  jawab  hukum  atas  dasar  kesalahan  (base  on  fault  liability) Berdasarkan  konsep  tanggung  jawab  hukum  atas  dasar  kesalahan  (based  on  fault liability), prinsip ini dikenal pada tahap awal pertumbuhan hukum romawi termasuk dalam  doktrin  “culpa”  dalam  lex  aquilia.  Lex  aquilia  menentukan  bahwa  kerugian baik disengaja ataupun tidak harus selalu diberikan santunan.
Tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada  perbuatan  sendiri,  melainkan  juga  perbuatan  karyawan,  pegawai,  agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut  bertindak  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajiban  yang  dibebankan  kepada orang  tersebut.  Tanggung  jawab  yang  telah  disebutkan  ini  sesuai  dengan  isi ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata.
Tanggung  jawab  semacam  ini  juga  dikenal  dalam  common  law  system,  apabila penumpang  selaku  konsumen  ingin  memperoleh  ganti  rugi  atas  kerugian  yang dideritanya,  maka  penumpang  wajib  membuktikan  kesalahan  pengangkut  selaku pelaku  usaha  tersebut.  Ketentuan  ini  senada  dengan  bunyi  Pasal  143  UUP,  yang menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh  tindakan  pengangkut  atau  orang  yang dipekerjakannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terhadap kerugian bagasi kabin,  untuk  mengajukan  klaim,  penumpang  harus  membuktikan  bahwa  kerugian tersebut  akibat  kesalahan  tindakan  pengangkut  atau  orang  yang  dipekerjakannya. Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur:
1. Adanya kekhilafan.
2. Kerugian.
3. Kerugian tersebut ada dengan kekhilafan.
Konsep  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  melemahkan  hak-hak  penumpang, karena penumpang tidak punya keahlian untuk membuktikan kesalahan pengangkut. Tanggung  jawab  pengangkut  terbatas  setinggi-tingginya  sebesar  kerugian penumpang.  Konsep  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  dirasakan  adil  apabila kedudukan  kedua  belah  pihak  (penumpang  selaku  konsumen  dan  pengangkut) mempunyai  ke  mampuan  yang  sama  sehingga  mereka  dapat  saling  membuktikan kesalahan.
b. Konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah
Konsep  tanggung  jawab  praduga  bersalah  ( presumption  of  liability  concept ), penumpang atau pengirim barang tidak perlu membuktikan kesalahan pengangkut sebab  pengangkut  telah  dianggap  bersalah.  Tergugat  dianggap  selalu  bersalah kecuali  tergugat  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah  atau  dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi

## D
terbalik  yaitu  pada  tergugat  untuk  membuktikan  bahwa  tergugat  tidak  bersalah. Dalam  KUH  Dagang,  prinsip  tanggung  jawab  atas  dasar  praduga  bersalah  dapat ditemukan  dalam  Pasal  468  yang  menyatakan  perjanjian  pengangkutan menjanjinkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.
c. Konsep tanggung jawab pengangkut mutlak ( absolute liability principle ) Dalam  prinsip  ini,  penekanannya  adalah  pada  penyebabnya,  bukan  kesalahannya. Menurut  asas  ini  pengangkut  harus  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang timbul  dalam  pengangkutan  yang  dilakukan  tanpa  perlu  dibuktikan  ada  atau tidaknya  kesalahan  pada  pengangkut.  Asas  ini  tidak  mengenal  beban  pembuktian, unsur  kesalahan  tidak  perlu  dipertanyakan.  Pengangkut  tidak  dapat  bebas  dari tanggung  jawab  atas  alasan  apapun  yang  menyebabkan  kerugian.  Asas  ini  dapat dirumuskan  dengan  kalimat:  pengangkut  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian yang  timbul  dari  setiap  peristiwa  dalam.penyelenggaraan  angkutan  ini,  dalam peraturan  perundang-undangan  tentang  pengangkutan  ternyata  tidak.diatur  asas tanggung jawab mutlak, mungkin dengan alasan pengangkut yang bergerak di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun, bukan berarti  para  pihak  tidak  boleh.menggunakan  prinsip  ini  dalam  perjanjian pengangkutan.  Para  pihak  dapat  berjanji  untuk  menggunakan  prinsip  ini  untuk tujuan  praktis  penyelesaian  tanggung  jawab,  berdasarkan  prinsip  kebebasan berkontrak.  Jika  prinsip  ini  digunakan  maka  perjanjian  pengangkutan  harus dinyatakan dengan jelas, misalnya dalam dokumen pengangkutan. 11
3.5 Tanggung  Jawab  Pengangkut  PT.  Pelayaran  SBT  Akibat  Kecelakaan  Dalam Pengangkutan Laut.
Tanggung  jawab  menurut  kamus  umum  Bahasa  Indonesia  adalah  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya.  Berkewajiban  menanggung,  memikul  tanggung  jawab, menanggung  segala  sesuatunya,  atau  memberikan  jawab  dan  menanggung  akibatnya. 12 Sedangkan  pengangkut  adalah  pihak  yang  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha.
Menurut  Purwosutjipto,  berdasarkan  Pasal  466  KUHD  dan  Pasal  521  KUHD  dapat digambarkan  bahwa  pengangkut  (pengusaha  kapal)  bukanlah  pemilik  kapal  yang bersangkutan, sehingga perlu ditegaskan bagaimana pengangkut itu mendapat kapal yang dipakai untuk mengangkut, ialah dengan cara menutup perjanjian carter kapal, baik menurut waktu, maupun menurut perjalanan, ataupun dengan perjanjian jenis lain. 13
Jadi  pengertian  tanggung  jawab  pengangkut  adalah  kewajiban  perusahaan  yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga 14
Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan laut untuk mengganti kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  dan/atau  pengirim  barang  serta  pihak  ketiga.
11 Novela Pattipawaej, Merry Tjoanda, and Agustina Balik, ‘Tanggung Jawab Pengangkut Terkait Ketersediaan Fasilitas Penumpang Di Atas Kapal’, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 2.2 (2022), pp. 149 – 57, doi:10.47268/tatohi.v2i2.906.
12 Khairunnisa Khairunnisa, ‘Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi’ (Universitas Sumatera Utara, 2008).
13 Nindya Ayu Rahmadita and Siti Nurbaiti, ‘TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT KEPADA PEMILIK BARANG DALAM PERISTIWA TUBRUKAN KAPAL ANTARA KM. DEWARUCI PERKASA DENGAN KM. DOLPHIN NUSANTARA DAN KM. TRIJAYA LESTARI DI ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN NOMOR HK. 210/3/I/MP.18)’, Reformasi Hukum Trisakti , 1.1 (2019), doi:10.25105/refor.v1i1.10508.
14 Soegijatna Tjakranagara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang , Cet. 1 (Rineka Cipta, 1995).

## D
Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 15
Menurut  Pasal  1367  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disingkat KUHPerdata,  tanggung  jawab  hukum  kepada  orang  yang  menderita  kerugian  tidak  hanya terbatas  kepada  perbuatan  sendiri,  melainkan  juga  perbuatan,  karyawan,  pegawai,  agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut[#15] Ketika  proses  pengangkutan  tanggungjawab  sipengangkut  terhadap  keamanan  dan keselamatan  baik  orang  ataupun  barang  adalah  prioritas  utama  yang  harus  diutamakan. Beberapa kasus seperti; kecelakaan kapal, hilangnya  nyawa dan cedera  seseorang karena akibatnya,  rusaknya  barang  adalag  faktor  yang  menyebabkan  moda  transportasi  ini bermasalah.  Apabila  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  atas  terjadi,  maka  sudah  menjadi kewajiban  bagi  pihak  perusahaan  pengangkutan  perairan  untuk  bertanggungjawab  atas insiden tersebut. 16
Sebetulnya, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kecelakaan. Pertama, faktor teknis. Hal  ini  lebih  disebabkan  karena  kekurangcermatan  di  dalam  desain  kapal,  penelantaran perawatan  kapal  sehingga  mengakibatkan  kerusakan  atau  bagian-bagian  kapal  yang menyebabkan  kapal  mengalami  kecelakaan  atau  pelanggaran  terhadap  ketentuan  dan peraturan atau prosedur yang ada. Kedua, faktor cuaca buruk seperti badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak  pandang  yang  terbatas.  Ketiga,  faktor  manusia.  Kecerobohan  di  dalam  menjalankan kapal,  kekurangmampuan  awak  kapal  dalam  menguasai  berbagai  permasalahan  yang mungkin timbul dalam operasional kapal, secara sadar memuat kapal secara berlebihan.
Selain  itu  Kecelakaan-kecelakaan  bisa  terjadi  pada  transportasi  laut  seperti  Insiden  yang terjadi  biasanya  adalah  tenggelamnya  kapal    akibat  kelebihan  muatan,  terbakar  atau meledak,  ataupun  tenggelam  akibat  dari  faktor  alam.  Tetapi  berdasarkan  data  dari Mahkamah  Pelayaran  faktor  kesalahan  manusia  adalah  penyebab  utama  dari  kecelakaan transportasi laut yang ada. Menurut data KNKT Sebanyak 80% kecelakaan disebabkan oleh human error. 17
Sebetulnya jika kita perhatikan Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang sudah  dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang  (pengirim)  dimulai  sejak  barang  diterima  untuk  diangkut  sampai  diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima. Yang dimana tanggung jawab tersebut dikarenakan Telah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda. Tanggung Jawab Pengangkut juga diatur dalam Pasal   40 (1) UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi : (1.)  Perusahaan  angkutan  di  perairan  bertangggung  jawab terhadap    keselamatan  dan/atau barang yang diangkutnya.  (2) Perusahaan angkutan di perairan  bertanggung  jawab  terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah  yang
15 Ni Made Trevi Radha Rani Devi and I Wayan Parsa, ‘Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut’, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 5 (2016).
16 H. K. Martono and Eka Budi Tjahjono, Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 , Cetakan ke-2, Mei 2017 (PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

## D
dinyatakan   dalam   dokumen   muatan   dan/atau  perjanjian   atau   kontrak   pengangkutan yang   telah  disepakati.
Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan  tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan    melaksanakan    asuransi    perlindungan    dasar  penumpang umum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan.
Dalam hukum pengangkutan juga dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab pengangkut yaitu:
A. Tanggung Jawab Praduga Bersalah ( Presumtion of Liabelity )
Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan  bahwa  dia  tidak  bersalah,  maka  dia  dibebaskan  dari  tanggung  jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan  dan  bukan  pada  pengangkut.  Hal  ini  diatur  dalam  pasal  1365  KUHPerdata tentang  perbuatan  melawan  hukum  (illegal  act)  sebagai  aturan  umum  dan  aturan khususnya  diatur  dalam  undang-undang  tentang  masing-masing  pengangkutan. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault or Negligence) Dapat  dipahami,  dalam  prinsip  ini  jelas  bahwa  setiap  pengangkut  harus  bertanggung jawab  atas  kesalahannya  dalam  penyelenggaraan  pengangkutan  dan  harus  mengganti rugi  dan  pihak  yang  dirugikan  wajib  membuktikan  kesalahan  pengangkut.  Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.
B. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak ( Absolut Liability )
Pada  prinsip  ini,  titik  beratnya  adalah  pada  penyebab  bukan  kesalahannya.  Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan  yang  diselenggarakan  tanpa  keharusan  pembuktian  ada  tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.
C. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut ( Limitation of Libelity )
Bila  jumlah  ganti  rugi  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  pasal  468  KUHD  itu  tidak dibatasi,  maka  ada  kemungkinan  pengangkut  akan  menderita  rugi  dan  jatuh  pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan  ganti  rugi  dapat  dilakukan  oleh  pengangkut  sendiri  dengan  cara mengadakan  klausula  dalam  perjanjian  pengangkutan,  konosemen  atau charter  party , dan oleh pembentuk undang-undang.
D. Presumtion of Non Liability
Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan  berarti  pengangkut  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawabnya  ataupun dinyatakan  bebas  tanggungan  atas  benda  yang  diangkutnya,  tetapi  terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam  angkutan.  Prinsip-prinsip  tanggung  jawab  perusahaan  pengangkut  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Pelayaran  yang  terdapat  pada  Pasal  40  dan  Pasal  41  tersebut menyebutkan  bahwa  perusahaan  angkutan  menggunakan  prinsip  tanggung  jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah.
Dengan  membaca  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  PT.  Pelayaran  SBT Semarang, selaku pengangkut tidak melaksanakan salah satupun dari tanggung jawab tersebut. Seharusnya setiap pengangkut wajib bertanggung jawab terhadap apapun yang diangkutnya, yaitu dengan mengasuransikannya.

## D
Atau Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, maka dalam hal ini pengangkutan menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan  atas  praduga  bersalah  ( Presumption  of  liability  principle ).  Bahwa  disini pihak  pengangkut  dianggap  selalu  bertanggung  jawab  atas  setiap  kerugian  yang ditimbulkan dari pengangkutan yang diselenggarakan oleh pihaknya.
Namun  dalam  kenyatannya  tidak  semua  jasa  pengangkutan  memberikan  ganti  rugi, termasuk PT. Pelayaran SBT semarang  yang mengangkut barang 67.500 Sak atau 2.700 Ton  Semen  Tonosa  Milik  HS  selaku  pemilik  barang  yang  mengalami  kerugian  akibat kecelakaan laut, namun pemilik barang tidak mendapatkan ganti rugi seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan:’ 1. Perusahaan  angkutan  di  perairan  bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya; 2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian kontrak pengangkut yang telah disepakati”. 18
Alasan  perusahaan  pengangkut  PT.  Pelayaran  SBT  Semarang  tidak  menjaminkan muatannya,  karena  perusahaan  pelayaran  sudah  tahu  bahwa  si  pemilik  barang  telah mengasuransikan sendiri barangnya. Seharusnya PT. Pelayaran SBT Semarang jika tahu kalau  Pemilik  Barang  sudah  mengasuransikan,  maka  PT.  Pelayaran  SBT  Semarang memberikan uang sebagai penggantinya.
Disini PT. Pelayaran SBT Semarang sebagai Pngangkut wajib mengganti kerugian pemilik barang, apabila barang yang diangkutnya tidak diserahkan atau rusak , tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pemilik barang, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena: a. Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.  b.  Sifat,  keadaan  atau  cacat  dari  barang  itu  sendiri.  c.  Suatu  kelalaian  atau kesalahan pengirim sendiri. 19

## 4. KESIMPULAN
Tanggung  Jawab  Pengangkut  PT.  Pelayaran  SBT  Semarang  Terhadap  Pemilik  Barang  Apabila Terjadi Kerusakan Barang Akibat Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut, harusnya sama seperti yang  diatur  dalam  Pasal  40  ayat  1  dan  2  UU  No.17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  yang menyatakan:’ 1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya; 2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung  jawab  terhadap  muatan  kapal  sesuai  dengan  jenis  dan  jumlah  yang  dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian kontrak pengangkut yang telah disepakati”.
Namun  kenyataannya  sudah  tahu  bahwa  si  pemilik  barang  telah  mengasuransikan  sendiri barangnya. Pengangkut PT. Pelayaran SBT  Semarang tidak memberikan ganti rugi sama sekali, dengan alasan PT Pelayaran tersebut sudah tahu bahwa si pemilik barang telah mengasuransikan sendiri barangnya. Seharusnya PT. Pelayaran SBT Semarang jika tahu kalau Pemilik Barang sudah mengasuransikan,  maka  PT.  Pelayaran  SBT  Semarang  tetap  memberikan  uang  sebagai penggantinya.
Sebelum  perjanjian  pengangkutan  dibuat,  hendaknya  PT.  Pelayaran  SBT    Semarang  sudah berkoordinasi lebih dulu dengan Pemilik Barang apakah barang yang diangkut tersebut sudah
18 Aurelia Meagan Tan, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra, ‘Pertanggung Jawaban Pengangkut Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Akibat Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 7.1 (2023), pp. 1874 – 80. 19 Budi Hariyanto, ‘Analisis Hukum Tentang Asuransi Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengiriman Melalui Laut’, IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , 8.1 (2020), pp. 42 – 53.

## D
diasuransikan atau belum. Bahkan akan lebih baik lagi kalau PT. Pelayaran SBT Semarang sudah mempunyai peraturan atau tata tertib, yang salah satu isinya antara lain jika barang yang akan diangkut sudah diasuransikan oleh pemiliknya, maka jika terjadi sesuatu pengangkut hanya akan menambah uang gantirugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantyo,  Sendy,  Herman  Susetyo,  and  Budiharto,  ‘Pengangkutan  Melalui  Laut’, Diponegoro  Law Journal , 1.4 (2012), pp. 1–9, doi:10.14710/dlj.2012.1026
Devi,  Ni  Made  Trevi  Radha  Rani,  and  I  Wayan  Parsa,  ‘Tanggung  Jawab  Perusahaan  Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut’, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 5 (2016)
Gunawan,  Taufik,  Rudi  Kurniawan,  and  Muhaddis  Muhaddis,  ‘IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN TENTANG  PENERBITAN  SURAT  PERSETUJUAN  BERLAYAR  (SPB)  (Studi  Pada  Kantor Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe)’, Publik:  Jurnal  Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik ,  10.1  (2023),  pp.  155–66, doi:10.37606/publik.v10i1.585
Hariyanto, Budi, ‘Analisis Hukum Tentang Asuransi Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengiriman Melalui Laut’, IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , 8.1 (2020), pp. 42–53
Hatta,  Muhammad,  Dewi  Astutty  Mochtar, and  Mohammad  Ghufron  Az, ‘Prinsip  Tanggung  Jawab Pengangkut  Pada  Pengangkutan  Laut  Di  Indonesia’, Bhirawa  Law  Journal ,  2.1  (2021),  pp.  45–52, doi:10.26905/blj.v2i1.5853
Hsb,  Putra  Halomoan,  ‘PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PENGANGKUTAN  TERHADAP PENUMPANG  DAN  BARANG  ANGKUTAN  DISEBABKAN  KELALAIAN’, Al-IHKAM:  Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram , 9.01 (2017), pp. 151–72, doi:10.20414/alihkam.v9i01.1159
Khairunnisa, Khairunnisa, ‘Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi’ (Universitas Sumatera Utara, 2008)
Letunaung,  Jufrianto,  James  A  Timboeleng,  and  Lucia  IR  Lefrandt,  ‘Analisis  Tingkat  Pelayanan Transportasi  Laut  Dengan  Pengguna  Jasa  Pada  Pelabuhan  Manado  (Studi  Kasus: Manado-Tahuna)’, Jurnal Ilmiah Media Engineering , 11.1 (2021)
Martono,  H.  K.,  and  Eka  Budi  Tjahjono, Transportasi  Di  Perairan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 , Cetakan ke-2, Mei 2017 (PT. RajaGrafindo Persada, 2017)
Pattipawaej,  Novela,  Merry  Tjoanda,  and  Agustina  Balik,  ‘Tanggung  Jawab  Pengangkut  Terkait Ketersediaan Fasilitas Penumpang Di Atas Kapal’, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 2.2 (2022), pp. 149– 57, doi:10.47268/tatohi.v2i2.906
Rahmadita,  Nindya  Ayu,  and  Siti  Nurbaiti,  ‘TANGGUNG  JAWAB  PENGANGKUT  KEPADA PEMILIK  BARANG  DALAM  PERISTIWA  TUBRUKAN  KAPAL  ANTARA  KM.  DEWARUCI PERKASA  DENGAN  KM.  DOLPHIN  NUSANTARA  DAN  KM.  TRIJAYA  LESTARI  DI  ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN NOMOR HK. 210/3/I/MP.18)’, Reformasi Hukum Trisakti , 1.1 (2019), doi:10.25105/refor.v1i1.10508
Razak,  Ilham,  Yahya  Antu,  and  Sofyan  Alhadar,  ‘PEMANFAATAN  TRANSPORTASI  LAUT TRADISIONAL  DALAM  MENUNJANG  AKTIVITAS  MASYARAKAT’, Jurnal  Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (J-AEIS) , 1.2 (2022), pp. 49–52, doi:10.37606/jaeis.v1i2.39

## D

## Rondonuwu, Valentino Ferdinand Otto, ‘KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN ANGKUTAN
LAUT DARI DAN KE LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN NASIONAL ATAU ASING ASING’, LEX PRIVATUM , 13.2 (2024)
Soegijatna Tjakranagara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang , Cet. 1 (Rineka Cipta, 1995)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cet. 3 (UI Press, 1986)
Sukardono, Hukum Dagang Indonesia , Cet. 4 (Rajawali Pers, 1994)
Tan,  Aurelia  Meagan,  Gunardi  Lie,  and  Moody  Rizqy  Syailendra  Putra,  ‘Pertanggung  Jawaban Pengangkut  Atas  Kerusakan  Yang  Ditimbulkan  Akibat  Pengangkutan  Barang  Melalui  Jalur  Laut’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 7.1 (2023), pp. 1874–80
Utomo, Hari, and TNIA Laut, ‘Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident)’, Jurnal Legislasi Indonesia , 14.1 (2017), pp. 59– 60