Vol. 2 No. 1  Bulan April  2018

## Kinerja Pengawas Pemilu Kab. Buton Selatan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018

## La Ode Marlan
Universitas Muhammadiyah Buton Email: mardan.ode24@gmail.com
Abstrak, Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kinerja  Panwaslu  dalam Menanggulangi  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  2018,  dan  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  Panwaslu.  Penelitian  inim engunakan  metode  survey  yang  desainya  dirancang  dengan  menggunakan  Desain Deskriptif Kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalaha nggota Panwaslu Kab. Buton Selatan,  Sementara  penarikan  sampelnya  menggunakan Non  Probability , Sampel  untuk tujuan  tertentu  saja  yang  dianggap  memiliki  keterkaitan  dengan  objek  yang  diteliti karena  tidak  semua  elemen  dalam  populasi  mendapat  kesempatan  yang  sama  untuk dapat menjadi Informan.
Hasil  penelitian  menunjukan,  Kinerja  Panwaslu  Kab.  Buton  Selatan  dalam menanggulangi  Pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  2018,  telah melaksanakan  fungsinya  secara  baik  dan  maksimal,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari pelaksaan  tahapan-tahapan  penyelenggaraan  Pemilu,  dari  pengawasan  pemutakhiran data  pemilu  (DPT),  pelaksanaan  kampanye,  pengadaan  Logistik,  pelaksanaan pemungutan  dan  penghitungan  suara,  pergerakan  surat  suara/rekapitulasi  surat  suara serta  pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan  tidak  ditemukan  adanya  Tindak  Pidana pemilu,  walaupun  masih  ada  terdapat  masalah-masalah  lain  seperti  :belum maksimalnya  kinerja  PPS  dalam  melakukan  pencoklitan,  masihadanyawajibpilih  yang belumterdaftartetapisudahmemenuhisyarat,  adanya  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana yang tidak terdeteksi, adanya pelanggaran terhadap prosedur pembukaan kotak suara, belum meratanya pemahaman stakeholder dalam melakukan pengawasan. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  :(1)  Kompetensi  Individu,  dari  hasil  penelitian  pada  Kantor Panwaslu Kab. Buton Selatan dimana Anggotanya memiliki pendidikan strata 1 (S1) dan Magister yang tentunya  mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat baik, dan pengalaman  yang  cukup  menunjang  serta  ditopang  dengan  pelatihan-pelatihan  yang telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumya  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  hasil  yang  sangat signifikan dimana tidak adanya ditemukan Pelanggaran Tindak pidana selama Pemilihan Gubernur  berlangsung.  (2)  Dukungan  Organisasi,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  mengidentifikasi  bahwasanya  Kantor  Panwaslu  Kab.  Buton  Selatan,  aspek sarana dan fasilitas kantor cukup baik, serta berbagai teknologi yang digunakan Anggota Panwaslu  sangat  menunjang  progres  dalam  melakukan  Pengawasan  Pemlihan Gubernur.  Dan  Terbukanya  akses  serta  dukungan  beserta  asistensi  yang  diberikan Stakeholder yakni  KPU  Kabupaten  Buton  Selatan,  dan  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi Tenggara.

## Kata Kunci: Kinerja, Badan Pengawas Pemilu

## Pendahuluan
Reformasi  politik  yang dimulai  pada  tahun  1999  dan  terus  berlanjut pada  masa transisi  memunculkan  optimisme  ketika  kehidupan  politik  memperlihatkan  berbagai kemajuan  substansial,  seperti  penyelenggaraan  Pemilu  1999,  2004,  2009,  dan  2014 yang  terus  mengalami  perbaikan  pada  tingkatan  proses  dan  hasil  dalam  rangka mengawal  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good  government )  transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif.
Peraturan  presiden  Nomor  80  Tahun  2018  Pasal  1  tentang  Organisasi,  tugas, Fungsi,  Wewenang,  dan  Tata  Kerja  Bawaslu,  Sekretariat  Bawaslu  Profinsi,  Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, menjelaskan Pembentukan :
a. Badan  Pengawas  Pemilu,  selanjutnya  disingkat  Bawaslu,  adalah  lembaga penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan  yang  dibentukoleh  Bawaslu  yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan Pemilu diwilayah provinsi;
c. Panitia  Pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota,  selanjutnya  disingkat  Panwaslu Kabupaten/Kota,  adalah  panitia  yang  dibentuk  oleh  Bawaslu  Provinsi  yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/kota;
d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah  panitia  yang  dibentuk  oleh  Panwaslu  Kabupaten/Kota  yang  bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah kecamatan atau nama lain;
e. Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu,  selanjutnya  disingkat  DKPP,  adalah lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  Etik  Penyelenggaraan Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi.
Untuk  menjamin  semua  rekrutmen  politik  itu  dilaksanakan  secara  demokratis yang dalam Perbawaslu RI Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 6, perubahan atas Perbawaslu Nomor  12  Tahun  2017,  tentang  Pengawasan  Kampanye  peserta  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota menjelaskan :
a. Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dibantu  oleh Panwas  Kecamatan  dan  PPL  melaksanakan  pengawasan  Kampanye  untuk
memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Materi  dan/atau  ujaran  Kampanye  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak memuat antara lain :
1. Mempersoalkan  dasar  Negara  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras,  golongan,  Calon  Gubernur,  Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik;
3. Menghasut,  memfitnah,  mengadu  domba  Partai  Politik,  perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; dan/atau
5. Mengancam  dan  menganjurkan  penggunaan  kekerasan  untuk  mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
Untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemilu  demokratis,  Perbawaslu  RI  Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum, Pasal 7 dan 8, menjelaskan sebagai berikut :
a. Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada :
1. Setiap tahapan Pemilu; dan
2. Aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu.
b. Identifikasi  dan  pemetaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditentukan berdasarkan:
1. Perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berpotensi  menimbulkan multitafsir;
3. Perbuatan  yang  belum  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
4. Subjek  atau  pelaku  yang  berpotensi  melakukan  pelanggaran  dan  sengketa proses; dan
5. Wilayah  pengawasan  dengan  mempertimbangan  tinggi  rendahnya  tingkat kerawanan  dan  besarnya  potensi  pelanggaran  dan  sengketa  proses  pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
c. Berdasarkan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2),  Pengawas  Pemilu  menentukan  fokus  dan  strategi  pengawasan. Selanjutnya Pasal 8 menjelaskan sebagai berikut :
a. Pengawas  Pemilu  dapat  melakukan  tindakan  pencegahan  terhadap  potensi pelanggaran  dan  sengketa  proses  berdasarkan  hasil  identifikasi  dan pemetaan.
b. Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. penguatan  koordinasi  antar  lembaga  dalam  mencegah  terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;
2. peningkatan kerja sama antar lembaga;
3. pelaksanaan  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan/atau  potensi  kerawanan  terjadinya  pelanggaran  dan  sengketa proses; dan
4. kegiatan  lain  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1, menjelaskan pelanggaran pemilihan adalah sebagai berikut :
a. Pelanggaran  Pemilihan  adalah  tindakan  yang  bertentangan  atau  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan;
b. Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilihan  adalah  pelanggaran  terhadap etika  penyelenggara  Pemilihan  yang  berpedomankan  sumpah  dan/atau  janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan;
c. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur,  dan  mekanisme  yang  berkaitan  dengan  administrasi  pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
d. Tindak  Pidana  Pemilihan  adalah  tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Wali Kota;
e. Hari adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari.
Perbawaslu  RI  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan  Temuan  dan  Laporan Pelanggaran  pemilihan  umum  Pasal  9,  menjelaskan  kajian  awal  duagaan  pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut :
a. Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang  dituangkan  dalam  formulir  model  B.5,  paling  lama  2  (dua)  hari  sejak Laporan diterima.
b. Kajian  awal  Pengawas  Pemilu  atas  Laporan  Dugaan  Pelanggaran  Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis  pelanggaran,  penentuan  Laporan  dapat  registrasi  atau  tidak,  pelimpahan Laporan  sesuai  dengan  tempat  terjadinya  dugaan  Pelanggaran  Pemilu  dan/atau Laporan  Dugaan  Pelanggaran  Pemilu  telah  ditangani  dan  diselesaikan  oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
c. Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
2. pihak terlapor;
3. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui  terjadinya  dan/atau  ditemukannya  dugaan  Pelanggaran  Pemilu; dan
4. kesesuaian  tanda  tangan  dalam  formulir  Laporan  Dugaan  Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
d. Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. peristiwa dan uraian kejadian;
2. tempat peristiwa terjadi;
3. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
4. bukti.
e. Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Tindak Pidana Pemilu; dan/atau
4. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  melalui  pendekatan  kualitatif. Artinya  data  yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka-angka,  melainkan  data  tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. penelitian ini ada beberapa jenis pengumpulan yang digunakan peneliti  yaitu  Observasi/Pengamatan,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Teknik  analisis data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  Kualitatif, Menurut Miles dan Huberman (1992)  bahwa analisis deskriptif melalui tiga alur, yaitu a) Data reduction ; b) Data display ; c) Conclusion drawing/verification .

## Pembahasan
Kinerja  panwaslu  kab.  Buton  Selatan  dalam  Menanggulangi  Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018.
Panwaslu  Kab.  Buton  Selatan  merupakan  lembaga  yang  yang  bersifat Ad  hoc (sementara)  berbeda  dengan  Bawaslu  yang  bersifat  permanen.  Yang dimaksud  dengan ad  hoc adalah  Pengawas  Pemilu  yang  dibentuk  sebelum  tahapan  pertama  pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik.  Pengawasan  Pilkada  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tenggara 2018,cukup  baik  dan  dapat  berjalan  lancar,  selama  proses  pengawasan  berlangsung tidak ada laporan-laporan ataupun temuan yang berararti terkait tindak pidana Pilkada. Lancarnya  pengawasan  pilkada  ini  karena  adanya  solideritas  lembaga  itu  sendiri, kerjasama  dengan  mitra/ Stakeholder ,  sosialisasi  guna  menjadikan  masyarakat  untuk menjadi pengawas partisipatis.
Salah  satu  bentuk  upaya  pencegahan  pelanggaran  sebagaimana  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016,  Panwas  Kabupaten  Buton  Selatan  menyelenggarakan program/kegiatan  koordinasi  dengan stakeholders pengawasan  pemilu,  melalui  Rapat Koordinasi  (Rakor) Stakeholders .  Tujuan  dari  rakor stakeholders yaitu  sebagai  alat deteksi  dini  mencegah  pelanggaran,  mencegah  potensi  konflik  dan  praktik  pragmatis atau  politik  transaksional  dalam  setiap  Pemilu/Pemilihan.  Juga  diharapkan  dapat mencegah secara dini Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik Pemilu/Pemilihan. Peserta Rakor  (rapat koordinasi) Stakeholder adalah para Pasangan
Calon,  tim  Sukses,  Partai  Politik  pengusung,  kelompok  Masyarakat,  Pemda,  Pers, Penyelenggara dan pengawas Pemilu/Pemilihan.
Bentuk  pencegahan  lain  yang  dilakukan  oleh  Panwas  Kab.Buton  Selatan  adalah dengan  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  dengan  masyarakat,  ASN  (aparatur  sipil negara) dan Pemilih Pemula. Berikut Kegiatan Rakor dan Sosilaisasi Panwas Kabupaten Buton Selatan :
a. Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif dengan masyarakat;
b. Sosialisasi Netralitas ASN;
c. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder ;
d. FGD Pengawasan Partisipatif;
e. Pengawasan Partisipatif Perempaun Anti Politik Uang; dan
f. Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula.
Panwas  Kabupaten  Buton  Selatan  juga  membangun  koordinasi  dan  kerjasama dengan  berbagai  pihak  Kepolisisan  dan  Kejaksaan  untuk  menegakkan  hukum  dalam pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  2018,  yang kemudian  direalisasikan  dalam  bentuk  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (GAKKUMDU).
a. Kerjasama.
Dalam  meningkatkan  pengawasan  yang  maksimal,  diperlukan  hubungan kelembagaan  dan  kerjasama  dengan  berbagai  lembaga  lain.  Hal  tersebut  didasarkan pada  keterbatasan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pengawas  pemilu  dalam  melakukan pengawasan.  Selain  itu,  membangun  hubungan  kelembagaan  dan  kerjasama  dengan lembaga lain terkait kepemiluan, juga penting dalam meningkatkan kemampuan dalam pengawasan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  dalam  rangka  mewujudkan  penguatan peran  dan  kewenangan  bawaslu  RI  dalam  memaksimalkan  tugas  dipengawasan Pemilu/Pilkada  yang  bersih,  berintegritas  dan  damai,  bawaslu  berinisiatif  menjalin kerjasama  dengan stakeholder diantaranya  yakni  dengan  Media  Masa,  dan  Lembaga yang berkaitan dengan Pengawasan Pemilihan. Tujuan dilaksanakannya hubungan antar lembaga oleh Bawaslu RI adalah sebagai berikut :
a. Melakukan  koordinasi  hubungan  kelembagaan  dan  kerjasama stakeholders terkait  dalam  rangka  memaksimalkan  pengawasan  pemilu/Pemilihan  kepala Daerah;
b. Mensinergikan  kewenangan  yang  dimiliki  masing-masing  lembaga  terkait pengawasan Pemilu/Pemilihan;
c. Tukar  menukar  informasi  dengan stakeholder terkait  tentang  regulasi pengawasan Pemilu/Pilkada dalam rangkah pencegahan;
d. Melakukan penyamaan presepsi terkait fungsi dan peran masing-masing lembaga dalam  pengawasan  Pemilu/Pilkada  yang  aman,  damai,  dan  berkualitas  dalam mengawal terpilihnya pemimpin berintegritas;
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  tersebut,  Bawaslu  melibatkan pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  dan  masyarakat  berpartisipasi  mengawasi pemilihan  tersebut  guna  terwujudnya  efektifitas  pengawasan  serta  terwujudnya pemilihan  yang  bersih,  berkualitas  dan  bermartabat,  serta  melahirkan  pemimpin  yang amanah dan bersih.
Lembaga  pengawas  pemilu  dibentuk  untuk  mengawasi  pelaksanaan  tahapan pemilu,  menerima  pengaduan,  serta  menangani  kasus-kasus.  pelanggaran  administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ketika akan di adakan  pemilihan  umum  baik  itu  pemilihan  Kepala  Daerah  (Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota), Anggota DPD, DPRD, DPR dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.
Dalam pelaksanaan tugas Panwaslu Kab. Buton Selatan berpedoman pada Tugas dan  Fungsi  Pengawasan  Pemilu  yang  dikeluarkan  oleh  Bawaslu  RI.  Secara  umum seluruh  rangkaian  Pengawasan  Pemilihan  Umum  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sulawesi  Tenggara  2018  dapat  berjalan  lancar,  masalah-  masalah  yang  timbul  sebagai perkembangan  dinamika  dalam  setiap  pemyelenggaraan  pemilu  dapat  di  selesaikan dengan  memaksimalkan  kordinasi  dengan  pihak-  pihak  terkait  dengan  penanganan pelanggaran yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam wadah sentra GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu).
Kajian tindak pidana gakkumdu yang diadakan setiap bulanya dan menjadi pusat aktivitas  penegakan  tindak  pidana  pemilu  yang  terdiri  dari  unsur  Bawaslu,  Bawaslu prov,  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/KotaKepolisian  RI,  Kepolisian  Daerah,  dan/atau Kepolisian  Resor,  Kejaksaan  Agung  RI,  Kejaksaan  Tinggi  dan/atau  Kejaksaan  Negeri untuk  memaksimalkan  penanganan  pelanggaran-pelanggaran.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Panwaslu Kab. Buton Selatan, 2018 dalam  melakukan  pengawasan  yakni  semua  tahapan  perlu  diawasi,  mulai  dari  proses
penetapan  DPT  sampai  dengan  pengawasan  tahapan  pemungutan,  penghitungan  dan rekapitulasi hasil perolehan suara.
Adapun kegiatan-Kegiatan yang diawasi selama proses pengawasan berlangsung adalah sebagai berikut :

## a. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih berpedoman pada Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Republik  Indonesia  nomor  9  Tahun  2017  Tentang Pengawasan  Pemutakhiran  Data  Dan  Daftar  Pemilih  Dalam  Pemilihan  Gubernur  Dan Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Serta  Walikota  Dan  Wakil  Walikota  serta pelaksanaan teknisnya berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Selama  proses  pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  Panitia  Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Buton  Selatan  agar  mengingatkan  kepada  PPDP  dan  PPS  sebelum  masa  akhir pemutakhiran daftar pemilih agar melakukan pencermatan tehadap: (1) Pemilih pemula yang  sudah  berumur  17  tahun  pada  tanggal  27  Juni  2018  yang  belum  terdaftar,  (2) mencoret pemilih yang sudah meninggal dunia dari daftar pemilih, (3) mencoret pemilih yang  telah  pindah  domisili,  (4)  mengeluarkan  pemilih  yang  telah    berubah  status  dari masyarakat  sipil  menjadi  anggota  TNI/Polri  atau  sebaliknya  dari  TNI/Polri  menjadi masyarakat  sipil,  (5)  menginventarisir  penduduk  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk memilih  namun  belum  terdaftar  dalam  daftar  pemilih,  (6)  pemilih  Fiktif/ganda,  (7) pemilih  yang  dicabut  hak  pilihnya  oleh  peraturan  perundang-undangan,  (8)  pemilih yang hilang ingatan, dan (9) pemilih yang berumur 16 tahun tetapi sudah menikah.
Berdasarkan  hasi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Panwaslu  Buton  Selatan diperoleh bahwa Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Buton Selatan dalam Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  adalah  7  Kecamatan,  70 Desa,  161  TPS,  Wajib  Pilih  Laki-laki  sejumlah  27.417  dan  Wajib  Pilih  Perempuan sejumlah  27.996  sehingga  total  DPT  yang  ditetapkan  oleh  KPU  Buton  Selatan  adalah 55.413 Wajib Pilih dandituangkan dalam tabel berikut :
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2018

## Tabel.1
Rekapitulasi Penetapan DPT.
Sumber :Data Olahan KantorPanwaslu Kab. Buton Selatan, 2018. Selain  itu,  beberapa  sub  tahapan  Pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  pada Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Tahun  2018,  tidak ditemukan adanya tindak pidana dan dapat diakui bahwa kelemahan dalam pengawasan terhadap  tahapan  Pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  serta  pada  tahapan  lainnya adalah  kurangnya  jumlah  personil  dalam  pengawasan  yang  tidak  sebanding  dengan luasnya wilayah yang diawasi.
Selanjutnya  Proses  tahapan  pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, masalah yang muncul yaitu :
a. Pada saat sub tahapan Pencocokan dan Penelitian ditemukan ada beberapa Desa yang  belum  melakukan  proses  coklit  sehingga  Panitia  Pengawas  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Tahun  2018melalui Panwascam  dan  PPL  melakukan  himbauan  lisan  kepada  PPS  untuk  segera menugaskan PPDP untuk melakukan pencoklitan;
b. Selama  Proses  Pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  masih  banyak  ditemukan permasalahan  seperti  adanya  wajib  pilih  yang  belum  terdaftar  tetapi  sudah memenuhi  syarat  untuk  menjadi  pemilih  disebabkan  oleh  identitas kependudukan  yang  tidak  lengkap,  masih  ditemukan  wajib  pilih  ganda,  masih ditemukan  dalam  daftar  pemilih  penduduk  yang  sudah  pindah  domisili,  masih
ditemukan  dalam  daftar  pemilih  wajib  pilih  yang  telah  meninggal  dunia  serta berbagai indikator lainnya yang sudah dijelaskan pada bagian awal laporan ini;
c. KPU  Buton  Selatan  dalam  melakukan  Pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih menggunakan Aplikasi SIDALIH sehingga ketika ada permasalahan dalam Daftar Pemilih tidak bisa dilakukan penyelesaian dengan cepat karena Aplikasi SIDALIH bersifat Nasional dan berbasis IT;
d. Secara  garis  besar  dalam  proses  pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  tidak ditemukan  adanya  masalah  yang  signifikan  yang  dapat  menghambat  jalannya proses tahapan;
e. Tidak ada regulasi spesifik untuk dapat mengawasi sistem kerja SIDALIH.
Berdasarkan  laporan  akhir  Divisi  pengawasan  dan  hubungan  antar  lembaga, Seluruh tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun  2018  adalah    dapat  diawasi  oleh Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Buton  Selatan    dengan  pemberdayaan aparatur  kelembagaan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Buton  Selatan yakni optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL selama proses Pengawasan terhadap Tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
Tahapan Kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017  tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota  dan  Wakil  Walikota,  Perbawaslu  RI  Nomor  12  Tahun  2018,  perubahan  atas Perbawaslu  Nomor  12  Tahun  2017,  tentang  pengawasan  Kampanye peserta  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota. Yang menjadi kerawanan dalam tahapan kampanye adalah sebagai berikut :
1. Kampanye diluar jadwal;
2. Keterlibatan ASN dalam kampanye;
3. Pelibatan anak dibawah umur;
4. Penggunaan fasilitas negara dan sarana ibadah;
5. Kampanye diuar zona yang ditentukan oleh KPU;
6. KPU tidak berlaku adil dan setara pada papan/laman KPU, kampanye hitam oleh pasangan calon;
Kerawanan  pada  massa  tenang  dan  pembersihan  Alat  Peraga  Kampanye  adalah kampanye  dimasa  tenang,  masih  terpasang  alat  peraga  kampanye,  dan  money
politik.Sebagai  kegiatan  Pencegahan  dalam  kegiatan  kampanye  yang  dilakukan  oleh Panwas Pemilihan Buton Selatan adalah sebagai berikut :
a. Panwaslu  Buton  Selatan  menggelar  kegiatan  sosialisasi  Pilkada  tanpa  money politik dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras);
b. Panwaslu  Buton  Selatan  menggelar  rapat  koordinasi  dengan stakeholder terkait perihal  penertiban  Alat  peraga  sosialisasi  berupa  baliho  dan  spanduk  dalam rangka  menghadapi  kampanye  pasangan  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
c. Panwaslu  Buton  Selatan  mengadakan  kegiatan  Bimbingan  teknis  kepada Panwascam dan PPL dalam rangka menghadapi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun 2018.
Selama Proses pelaksanaan kampanye berlangsung  hasil-hasil dari pengawasan pada  tahapan  kampanye  telah  dimuat  dalam  alat  kerja  A2.K-4  yang  dikirimkan  secara periodik  kepada  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  menyatakan  Tidak  adanya temuan pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 oleh Panwas Kabupaten Buton Selatan.
Dalam  temuan  lainnya,  tidak  ada  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Panwaslu Buton  Selatan  selama  masa  kampanye  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun  2018  yang  disebabkan  oleh  ritme  kampanye  yang sangat minim oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Wilayah Kabupaten Buton  Selatan.  Ketua  sekaligus  Koordinator  Divisi  pengawasan  dan  hubungan  antar lembaga  Jumadi,S.Pd  mengatakan  Dalam  pelaksanaan  tahapan  kampanye  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang menjadi dinamika danpermasalahan adalah :
a. Rentang  Wilayah  Pengawasan  di  Kabupaten  Buton  Selatan  yang  terdiri  atas Kepulauan dengan fasilitas Listrik dan jaringan telekomunikasi terbatas sehingga menghambat dalam proses pelaporan adanya dugaan pelanggaran;
b. Adanya  Dugaan  tindakan  money  politik  yang  tidak  dapat  terdeteksi  oleh Pengawas Pemilihan dari berbagai tingkatan.
Dengan SDM yang ada pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan berupaya secara optimal dalam melakukan pengawasan dalam berbagai tahapan
yang  diantaranya  saling  beririsan,  sehingga  sangat  tidak  menutup  kemungkinan  ada bagian sub-sub tahapan yang luput dari pengawasan Pengawas Pemilihan.
Dalam persiapan Pengawasan terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara adalah :
a. Mengingatkan  KPU  agar  waktu  pendistribusian  perlengkapan  pemungutan  dan penghitungan suara sesuai dengan waktu yang ditentukan;
b. Melakukan  koordinasi  dengan  KPU  terkait  waktu  pendistribusian  perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
c. Melakukan  pengawasan  melekat  pada  saat  pensortiran  surat  suara  dan pengepakan surat suara kedalam kotak suara beserta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kedalam kotak suara.
Aktifitas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Panwaslu  Kab.  Buton  Selatan  adalah sebagai berikut :
a. Melakukan  pengawasan  distribusi perlengkapan  pemungutan  dan  penghitungan suara dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Buton Selatan;
b. Pengawasan  melekat  dalam  pensortiran  Surat  Suara  dan  Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya;
c. Pengawasan terhadap pendistribusian C6-KWK;
d. Pada  saat  pendistribusian  logistik  dukungan  pemungutan  dan  penghitungan surat suara tidak luput dari pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  Buton Selatan  dengan  keterlibatan  aktif  Pengawas  Pemilihan  tingkat bawah yakni Panwascam, PPL dan PTPS;
e. Pengawasan  melekat  terhadap  perpindahan  kotak  suara  dari  KPU  ke  PPK,  dari PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS demikian sebaliknya dari KPPS ke PPS, PPS ke PPK dan PPK ke KPU Kabupaten Buton Selatan.
Berdasarkan laporan akhir Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Pada Tahapan  Logistik  ada  beberapa  hal  yang  tidak  dapat  diawasi  oleh  Panitia  Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, yaitu pada proses lelang Pengadaan Logistik Kampanye  Pemilihan  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Buton  Selatan  karena  proses  lelang dilakukan oleh ULP pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan dapat diakui bahwa  Proses  lelang  (LPSE  maupun  dengan  cara  konvensional)  dan  korporasi pemenang sering luput dari pengawasan lembaga pengawas pemilu.
Keberhasilan  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Buton  Selatan  dalam melakukan tracking terhadap  bagian  yang  mungkin  agak  sulit  untuk  dilakukan  proses tracking dan  pengawasan  melekat  (waskat)  sebagai  metode  yang  dilakukan  dalam pengawasan tahapan Logistik adalah dengan membangun komunikasi  yang baik antara sesama  Penyelenggara  Pemilihan  yakni  antara  KPU  Kabupaten  Buton  Selatan  dan Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
Menurut,  Ketua  Panwaslu  sekaligus  Koordinator  Divisi  Pengawasan  dan Hubungan  antar  Lembaga  Jumadi,  S.Pd  Menyatakan  Dinamika  dalam  Produksi perlengkapan  penyelenggara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
a. Proses produksi oleh rekanan, yang lelang, langsung maupun penunjukan minim pengawasan dan pengamanan;
b. Kurang  cermatnya  petugas  validasi  yang  melakukan  verifikasi  terhadap  master perlengkapan    pemilihan  yang  akan  dicetak,  sehingga  masih  ditemui  kesalahan pasca barang cetak;
c. Jadwal  produksi    yang  tdak  tepat  waktu  berdampak  terganggunya  proses berikutnya;
d. Faktor  wilayah,  dijumpainya  kondisi  yang  berbeda  antar  titik  distribusi menyangkut  tentang jarak tempuh, kondisi geografis, kontur wilayah dan akses jalan serta kesesuaian moda trans;
e. Keamanan  :  Jaminan  pengamanan  percetakan  perlengkapan  pemilhan  terutama surat  suara,  sejak  proses  pencetakan  oleh  rekanan,  pengamanan  film/sparasi surat suara.
Berdasarkat data laporan akhir Divisi pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menerangkan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  Tahapan  Logistik  ada  sub-sub  bagian yang  memang  tidak  dapat    diawasi  atau  terhadap  prosesnya  sehingga tracking dan pengawasan  melekat  terhadap  salah  satu  sub  tahapan  logistik    menjadi  sesuatu  yang luput oleh pengawasan Panwaslu Buton Selatan disisi lain hal tersebut adalah hak yang diemban  oleh  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Perubahan  Regulasi  yang  tidak  di sertai  dengan  perubahan  strategi  dalam  melakukan  pengawasan  adalah  menjadi penghambat  dalam  menyesuaikanmetode  pengawasan  terhadap  tahapan  yang  sedang
berlangsung. Persiapan pengawasan dalam pemungutan dan perhitungan suara sebagai berikut :
a. Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Buton  Selatan  dalam  dalam melakukan  pencegahan  terhadap  tahapan  pemungutan,  penghitungan  dan rekapitulasi  suara  adalah  mendeteksi  sedini  mungkin  adanya  TPS  Rawan  pada saat pelaksanaan pungut hitung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
b. Mempersiapkan  personil  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 secara vertikal dari Panwas Kabupaten, Panwascam, PPL dan PTPS;
c. Mengadakan Bimbingan Teknis Pungut Hitung kepada PTPS agar PTPS memiliki kapasitas  dalam  melakukan  pengawasan  pada  saat  pemungutan  dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018.
Adapun  hasil  dari  tahapan  persiapan  Pengawasan,  perencanaan  Pengawasan, hingga kegiatan Pengawasan Mengidentifikasi :
a. Hasil  dari  Pemilihan  berdasarkan  hasil  pengawasan  Panwas  Kabupaten  Buton Selatan, diketahui Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. H. Ali Mazi, SH – DR. Lukman Abunawas, SH., M.Si = 21.915 atau 60, 52%;
2. DR. Ir. ASRUN, M.Eng.Sc – Ir. HUGUA = 5.982 atau 16,52%;
3. RUSDA MAHMUD – Ir.H.L.M. SJAFEI KAHAR = 8.312 atau 22,96 %;
4. Suara sah seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan adalah 36.209 suara;
5. Partisipatif pemilih sejumlah 65,55 %.
b. Hasil  Rekapitulasi  Data  penggunaan  hak  pilih  dan  penggunaan  surat  suara  dan hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Buton Selatan di tuangkan dalam Formulir A2.PS-5 terlampir dalam laporan.
Dalam  Tahapan  Pemungutan,  Penghitungan,  dan  Rekapitulasi  Hasil  Perolehan Suara tidak ada Tindak Pidana yang terjadi namun ada ditemukan adanya pelanggaran terhadap  prosedur  pembukaan  kotak  suara  yang  menyebabkan  lahirnya  rekomendasi Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  yang  terjadi  pada  7  (tujuh)  TPS    di  dua  Kecamatan  di Kabupaten  Buton  Selatan  diantaranya  :  (1)  Kecamatan  Batauga  pada  TPS  4  Kelurahan
Laompo,  (2)  Kecamatan  Siompu  Barat  pada  TPS  1  Desa  Molona,  TPS  1,  TPS  2,  dan  (3) TPS 3 Desa Watuampara TPS 1 dan TPS 2 Desa Mbanua.
Atas temuan pelanggaran tersebut, Panwascam Batauga dan Panwascam Siompu Barat  merekomendasikan  PSU  kepada  PPK  Kecamatan  Batauga  dan  PPK  Kecamatan Siompu Barat. Terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwacam Batauga, maka KPU  segera  menindak  lanjuti  Rekomendasi  PSU  dan  menggelar  Rapat  bersama  antara KPU  Kabupaten  Buton  Selatan,  Panwaslu  Buton  Selatan,  Kepolisian  Resort  Buton,  PPK Batauga  dan  PPK  Siompu  Barat  yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Nomor  : 31/PY.039.1.KPT/7415/KPU-KAB/VI/2017  (BA  terlampir  dalam  laporan  ini).  Jadwal PSU  dilaksanakan  pada  1  Juli  2018.  Sejumlah  dinamika  dan  permasalahan    terdapat dalam  tahapan  pemungutan,  penghitungan  dan  rekapitulasi  hasil  perolehan  suara adalah bersifat teknis dan administrasi yang menyebabkan terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada 7 (tujuh), dua Kecamatan diKabupaten Buton Selatan.
Pengawasan  tahapan  Pemungutan,  penghitungan  dan  rekapitulasi  hasil  suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 menjadi salah  satu  bagian  dari  elemen  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Panitia  Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan menjadi tanggung jawab sebagai pengawas Pemilihan  dalam  rangka  mengsukseskan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sulawesi  Tenggara  Tahun  2018  sebagai  bagian  dari  Pilkada  Serentak  Nasional  Tahun 2017.
Panwaslu merupakan lembaga Negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai  Pengawas  Pemilu  dalam  setiap  penyelenggaraan  Pemilu.  Faktor-factor  yang memepengaruhi kinerja panwaslu Kab. Buton Selatan  sebagai berikut :
a. Kompetensi  Individu,  dari  hasil  penelitian  pada  Kantor  Panwaslu  Kab.  Buton Selatan  dimana  Anggotanya  memmiliki  pendidikan  strata  1  (S1)  dan  magister yang  tentunya    mempunyai  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  sangat  baik,  dan pengalaman  yang  cukup  menunjang  serta  ditopang  dengan  pelatihan-pelatihan yang telah dijelaskan pada bab sebelumya hal ini dapat dilihat dengan hasil yang sangat  signifikandimana  tidak  adanya  ditemukan  Pelanggaran  Tindak  pidana selama Pemilihan Gubernur berlangsung;
b. Dukungan Organisasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengidentifikasi bahwasanya Kantor Panwaslu Kab. Buton Selatan,aspek sarana dan fasilitas kantor cukup baik, serta berbagai teknologi yang digunakan Anggota
Panwaslu  sangat  menunjang  progres  dalam  melakukan  Pengawasan  Pemlihan Gubernur.  Dan  Terbukanya  akses  serta  dukungan  beserta  asistensi  yang diberikan Stakeholder yakni KPU Kabupaten Buton Selatan, danBawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka dapatditarik  kesimpulan,  Peran  Panwaslu  Kab.  Buton  Selatan  dalam  menanggulangi pelanggaran  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  2018,  sudah baik  dalam  memaksimalkan  fungsi  pengawasan,  walaupun  masih  ada  terdapat permasalahan-permasalahan lain yang ditemukan.

## Daftar Pustaka
Abdullah, R. (2009). Mewujudkan Pemilu Yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif) . Bernardin,  Jhon,  and  Russel,  E.  A.  Joyce.(1998). Human  Resource  Management.
AnExperiental Aproach.
Darmawan. B. (2005). Persepsi Penyuluhan Pertanian Terhadap Penilaian Kinerja. Bogor : MMA IPB.
Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho.  (2004). Kebijakan  publik  :  Formulasi  Implementasi,  dan Efaluasi, Jakarta : PT. ELEX Media Komputindo. Dedi  Mulyadi,  (2012), Kebijakan  Legislasi  tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia , Jakarta, Gramata Publishing.
..............  (2012), Kebijakan  Legislasi  tentang  Sanksi  Pidana Pemilu  Legislatif  di  Indonesia dalam Perspektif Indonesia, Jakarta, Gramata Publishing. H, M. R. (2006). Human Resource Management. Jakarta : Edisi Sepuluh Salemba Empat. Lutnas, R.l, (2005). Oraganizational Behavioral . New York : McGraw-Hill. Moleong,  Lexy.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya.
Marsono.  (1996). Pemilihan  Umum  1997  (Pedoman,  Peraturan,  dan  Pelaksanaan). Yogyakarta : Djambatan.
Mangkunegara, Anwar Prabu, (2005). Evaluasi Kinerja SDM, Bandung, Refika Aditama.
Prawirosentono, S. (2004). Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE. Prof. Dr. S. Nasution, M.A, (2004). Metode Research , Bumi Aksara, Jakarta.
Soehartono, Irawan. (2004). Metode Penelitian Sosial. PT.Remaja rosdakarya Bandung. Sudijono, S. (1995). Pilaku Politik. Semarang : IKIP, Semarang Press Sianipar, MM. (2000). Perencanaan Peningkatan Kinerja , LAN.
Simanjuntak, Payaman, (2005). Manajemen dan Evaluasi Kinerja , Jakarta :
LPFE UI.
Ruky,  Ahmad  S,  (2004) .  Sistem  Manajemen  Kinerja ,  Jakarta,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Widodo. (2006). Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik , Gramedia Yogyakarta.

## Dokumen Pemerintah :
Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2018,  Pasal  1  tentang Organisasi,  tugas,  Fungsi, Wewenang,  dan  Tata  Kerja  Bawaslu,  Sekretariat  Bawaslu  Profinsi,  Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
Perbawaslu  RI  Nomor  14  Tahun  2017,  tentang Penanganan  Laporan  Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 1.
Perbawaslu  RI  Nomor  12  Tahun  2018  Pasal  6,  perubahan  atas  Perbawaslu  Nomor  12 Tahun  2017,  tentang pengawasan  Kampanye  peserta  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Perbawaslu  RI  Nomor  20  Tahun  2018,  tentang Pencegahan  Pelanggaran  dan  Sengketa Pemilihan Umum.
Perbawaslu  RI  Nomor  7  Tahun  2018,  tentang Penanganan  Temuan  dan  Laporan Pelanggaran pemilihan umum.
PerbawasluRINomor  9  Tahun  2017,  Tentang Pengawasan  Pemutakhiran  Data  Dan Daftar  Pemilih  Dalam  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017, tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.