Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan

## DAMPAK  PERLAKUAN  PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR  46  TAHUN 2013 ATAS PAJAK  PENGHASILAN PADA UMKM DI GRESIK

## Faiqotul  Ilmia
Sri Andriani
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang Telp/Fax. 0341-558881 email: sriandrianiuin@gmail.com/No Telepon 081 333 689 915

## Abstract
In achieving the desired development by Indonesia, the government requires revenue from the State Tax Revenue and Non-Tax Revenues. One of the efforts undertaken by the Directorate General of Taxation (DGT) is enacted Govern- ment Regulation No. 46 of 2013, the tax base used is the gross turnover of each month at 1 % final income tax rates. The emergence of these regulations is to provide convenience for taxpayers in determining the amount of income tax payable, but enactment of these rules in the middle of giving trouble for tax- payers in the calculation, depositing and reporting taxes for the year 2013. Purpose of this study was to determine the impact of treatment of PP 46 of 2013 on  income  tax  on  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs)  in  Gresik skull cap industry. This study used a qualitative descriptive approach with the aim of obtaining a picture of the object that is easily observed in the form of words on the focus of research on the impact of the enactment of Regulation 46 of  2013.  The  3 (three)  object  of  research  is  no  skull cap  Industry  SMEs  in Gresik . Data analysis aims to simplify the data processed, making it easy to read and interpret. Data were collected by means of observation, interviews, documentation.  Analysis  of  the  data  through  three  stages:  data  reduction, data display, and conclusion. The results showed that the enactment of Regu- lation 46 of 2013 not only creates difficulties in terms of computation, depos- iting and reporting just as effective mid-year, but still there who do not know the regulations in terms of both has been the enactment of these regulations
and  in  terms  of  the  calculation  mechanism.  As  for  other  effects  of  the government’s enactment of legislation, namely the amount of income tax pay- able is higher than the income tax calculations using norm bookkeeping or net income.
Keywords: government regulation, income tax, PP No. 46 tahun 2013

## Abstrak
Dalam mencapai pembangunan yang diinginkan oleh Indonesia, pemerintah membutuhkan pendapatan dari Pajak Pendapatan Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, basis pajak yang digunakan adalah peredaran bruto setiap bulan sebesar 1% tarif pajak penghasilan final. Munculnya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang, tetapi diberlakukannya aturan ini di tengah-tengah memberikan masalah bagi wajib pajak dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak untuk tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari pengobatan PP 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) di  Gresik  tengkorak  industri  topi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh gambaran dari objek yang mudah diamati dalam bentuk kata-kata pada fokus penelitian mengenai dampak dari diberlakukannya Peraturan 46 dari 2013. 3 (tiga) obyek penelitian ada songkok UKM Industri di Gresik. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data diolah, sehingga mudah untuk membaca dan menafsirkan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap: reduksi data, display data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Peraturan 46 tahun 2013 tidak hanya menimbulkan kesulitan dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan tahun pertengahan sama efektif, tapi masih ada yang belum tahu peraturan baik dari segi telah diberlakukannya peraturan ini dan dalam hal mekanisme perhitungan. Adapun efek lain dari diberlakukannya pemerintah dari undang-undang, yaitu dengan jumlah hutang pajak penghasilan lebih tinggi dari perhitungan pajak penghasilan dan norma pembukuan atau laba bersih.
Kata kunci: regulasi pemerintah, pajak penghasilan, PP N. 46 tahun 2013

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam  rangka  mengembangkan  dan  mengadakan  perubahan  ke  arah  yang  lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Untuk  bisa  mencapainya  pemerintah
Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan
membutuhkan pendapatan Negara yang diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu Peneri- maan  Pajak  dan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  seperti  penerimaan dari sumber  daya alam, setoran laba  dari Badan Usaha Milik  Negara (BUMN). Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  utama  pendapatan  Negara,  hampir  78% (tujuh puluh delapan persen) pendapatan Negara diterima dari pajak dan 70% (tujuh puluh persen) penerimaan pajak mendanai belanja Negara. Oleh karena itu, Negara mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.
Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh kesadaran masyarakat baik Wajib Pajak orang pribadi, badan, dan BUT untuk melaksanakan kewajiban perpa- jakannya, salah satu jenis penerimaan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak peng- hasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan. Untuk bisa menentukan besarnya Pajak Pengha- silan (PPh), Wajib Pajak terlebih dahulu harus menentukan dasar pengenaan pajak- nya. Menurut Mardiasmo (2011:143), untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau yang lebih  sering  dikenal  dengan  PTKP.  Sedangkan  untuk  Wajib  Pajak  badan  dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto.
Besar kecilnya penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang bergantung  pada  omzet  yang  dihasilkan  oleh Wajib  Pajak  dalam  1  (satu)  tahun kalender. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersang- kutan. Selanjutnya, bagi Wajib Pajak yang tidak memberitahukan pada DJP untuk menggunakan perhitungan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasil- an neto dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Itulah salah satu bentuk keluasan yang diberikan oleh DJP pada Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dalam menentukan besarnya pajak terutang.
Berbagai  alternatif  telah  diberikan oleh  DJP  untuk  memberikan  kemudahan bagi Wajib Pajak, dengan kemudahan tersebut secara tidak langsung akan berdam- pak pada tingkat penerimaan pajak. Mengingat 5 (lima) tahun terakhir ini potensi penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik di bawah ini:
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peneri- maan pajak yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diper- oleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini berlaku bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  Wajib  Pajak  badan  tidak  termasuk  bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan  ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dengan tarif sebesar 1 % bersifat final. Adapun dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
Industri songkok merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh warga masyarakat Kota Gresik, dengan skala usaha yang berbeda-beda. Dengan banyak- nya potensi industri songkok ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai pendapatan Negara dan sudah saatnya mereka sadar akan kewajiban perpa- jakan sebagai  partisipasi dalam pembangunan  Negara. Menurut  Cak Imin  salah satu  pemilik industri  songkok di  Gresik, banyak  para UMKM  songkok ini  yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus  ribu  rupiah)  dalam  1  (satu)  tahun,  sehingga  sangat  memungkinkan  untuk memberlakukan  peraturan  pemerintah  terbaru.  Oleh  karena  itu,  penulis  memilih UMKM songkok sebagai obyek penelitian melihat potensi dalam bidang tersebut sangat  memadai  yang  akan  memperlihatkan  dampak  dari  berlakunya  peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut.
Munculnya peraturan pemerintah ini membuat para pemilik UMKM songkok kesulitan dalam melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang, mengingat

## Gambar 1. Pergerakan Penerimaan Pajak
Sumber:http://www.anggaran.depkeu.go.id/
Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan
peraturan pemeritah  nomor 46  efektif di  pertengahan periode  pajak. Di  mana, 6 (enam)  bulan  pertama  menggunakan  peraturan  yang  lama  sedangkan  6  (enam) bulan kedua menggunakan peraturan pemerintah yang bersifat final ini dan akan menghasilkan perbedaan dalam perhitungan, penyetoran serta pelaporan dibanding- kan  dengan  periode  pajak  sebelumnya.  Selain  itu,  dengan  efektifnya  peraturan pemerintah  di  pertengahan  tahun  2013  ini  tidak  menutup  kemungkinan  adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai berlakunya peraturan tersebut yang bertujuan untuk  memberikan  kemudahan  dalam  menentukan  besarnya  pajak  terutang. Sehingga akan memberikan suatu pemikiran positif bagi mereka, dalam hal ini para pelaku  UMKM  untuk  lebih  taat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana dampak perla- kuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 atas pajak penghasilan Pada UMKM Industri Songkok di Gresik?

## ANALISIS DATA

## Songkok Baitullah
Songkok Baitullah memang berdiri sejak 2008, akan tetapi pembuatan label sendiri baru di tahun 2012. Meskipun tergolong label baru, akan tetapi kuantitas produksi songkok Baitullah sebanyak 150 kodi per bulan atau 3000 buah songkok. Atas penjualan songkok dengan kuantitas tersebut menghasilkan peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun.

## Analisis Pajak
Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007:
1. Pasal 2 bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat  kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pasal 39 menyatakan setiap orang  yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana  dengan pidana penjara paling  singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah  pajak terutang  yang  tidak  atau kurang  dibayar  dan  paling banyak  4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Menghitung
6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya PP 46, berikut perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh songkok Baitullah 6 (enam) bulan sebelum berlakunya PP 46:
Tabel 1. Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan Sebelum Berlakunya PP 46
Sumber: Songkok Baitullah, diolah
Songko k Baitullah (Rp) Status Pajak TK/0 Penghasilan / Omzet (6 bulan) 337.500.000 (x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah) 12,5 % Keuntungan bersih usaha 42.187.500 (+) Penghasilan lain-lain - Keuntungan bersih total 42.187.500 (-) PTKP 24.300.000 Penghasilan Kena  Pajak 17.887.500 Tarif P Ph Terutang 5%   x (0 s/d 50.0 00.000) 894.375 15% x (50.000.000 s/d  250.000.000) 25% x (250.000.000 s/d 500.000.000) 30% x (di atas 500.000.000) (-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21) - (-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25) - Total Pengurangan PPh - PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar 894.375
6 (enam) bulan setelah diberlakukannya PP 46, berikut pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh songkok Baitullah per bulan atau masa di tahun 2013:
Tabel 2. Perhitungan PPh Final 6 (enam) bulan Setelah Berlakunya PP 46
Sumber: Songkok Baitullah, diolah
No Bulan
Peredaran Bruto Tarif PP h Terutang 7 Juli Rp        56.250.000 1% Rp               562.500 8 Agustus Rp        56.250.000 Rp               562.500 9 September Rp        56.250.000 Rp               562.500 10 Oktober Rp        56.250.000 Rp               562.500 11 November Rp        56.250.000 Rp               562.500 12 Desember Rp        56.250.000 Rp               562.500 TOTAL Rp      337.500.000 Rp            3.375.000
Dari perhitungan di atas, total besarnya pajak penghasilan terutang pada tahun 2013 sebesar Rp.4.269.375 (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga
Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan
ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan PPh final untuk bulan juli sampai desember Rp.3.375.000 dan PPh yang kurang bayar senilai Rp.894.375 yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Formulir 1770. Maka, dapat dikatakan besarnya PPh terutang menggunakan norma penghasilan neto menghasilkan PPh terutang yang lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan PP 46 karena masih ada PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Selain  PPh  kurang  bayar  sebesar  Rp.894.375  yang  akan  dilaporkan  dalam SPT Tahunan Formulir 1770, masih ada denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan pasal  39  dengan denda  paling  sedikit 2  (dua)  kali lipat  jumlah pajak  yang  terutang  atau  kurang  bayar.  Maka,  total  besarnya  pajak  yang  harus disetor oleh Wajib Pajak tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 3. Total PPh Terutang dan Denda yang Harus Disetor
No Kewajiban Paja k yang Harus Dibayar Jumlah 1 PPh Kurang Bayar Rp. 894.375 2 Denda (Sesuai UU KUP Ps 39) Rp. 1.788.750 TOTAL Rp. 2.683.1 25
Total  pajak  yang  harus  disetor  oleh  songkok  Baitullah  adalah  sejumlah Rp.2.683.125 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan pidana penjara paling singkat selama 6 (enam) bulan.

## Songkok Mitra
Songkok Mitra merupakan industri songkok yang berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki omzet kurang Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.Dalam mengawasi keuangan usaha songkok ini, pemilik hanya mengandalkan nota penjualan dan tidak melakukan pencatatan sama sekali. Sehing- ga selama menjalankan usaha ini, beliau tidak membuat pembukuan seperti yang dinyatakan  dalam  pasal  1  ayat  29  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.

## Analisis Pajak
Berdasarkan  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Nomor  28 Tahun  2007  pasal  39 bahwa  setiap  orang  yang dengan  sengaja  tidak menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  atau  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan dan/atau  keterangan  yang  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  sehingga  dapat menimbulkan kerugian pada  pendapatan negara dipidana dengan  pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Menghitung
6  (enam)  bulan  sebelum  diberlakukannya  PP  46,  berikut  perhitungan  pajak penghasilan yang terutang sebelum berlakunya PP 46 untuk bulan januari sampai juni 2013 dengan menggunakan norma perhitungan neto:
Tabel 4. Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan Sebelum Berlakunya PP 46
Songko k Mitra (Rp) Status Pajak K/3 Penghasilan / Omzet (6 bulan) 456.895.000 (x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah) 12,5 % Keuntungan bersih usaha 57.111.875 (+) Penghasilan lain-lain - Keuntungan bersih total 57.111.875 (-) PTKP 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak 24.711.875
Tabel 4. Lanjutan
6 (enam) bulan setelah diberlakukannya PP 46, berikut jumlah pajak penghasilan final yang harus dibayar per masa oleh songkok Mitra untuk bulan juli-desember 2013:
Sumber : Songkok Mitra, diolah Songkok Mitra (R p) Tarif PPh Terutang 5%   x (0 s/d 50.000.000) 1.235.550 15% x (50.000.000 s/d 250.000.000) 25% x (250.000.000 s/d 500.000.000) 30% x (di atas 500.00 0.000) (-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21) - (-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25) - Total Pengurangan PPh - PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar 1.235.550
Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan
Besarnya  pajak  penghasilan  yang  terutang  untuk  tahun  2013  dengan  total Rp.7.580.265 (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian untuk PPh finalnya sebesar Rp. 6.344.715 dan PPh kurang bayar Rp. 1.235.550 yang akan dilaporkan secara dalam SPT Tahunan Wajib pajak orang pribadi Formulir 1770. Sedangkan untuk rincian total besarnya pajak yang harus disetor oleh songkok Mitra adalah:
Tabel 5. Perhitungan PPh 6 (enam) bulan Setelah Berlakunya PP 46
Sumber: Songkok Mitra, diolah
No Tanggal / Bulan
Peredaran Bruto Tarif PPh PPh Terutang Final 1 Juli Rp        251.857.500 1% Rp      2.518.575 2 Agustus Rp          24.800.000 Rp         248.000 3 September Rp          78.350.000 Rp         783.500 4 Oktob er Rp          86.864.000 Rp         868.640 5 November Rp        107.000.000 Rp      1.070.000 6 Desember Rp          85.600.000 Rp         856.000 TOTAL Rp        634.471.500 Rp      6.344.715
Tabel 6. Total PPh Terutang dan Denda yang Harus Disetor
No Kewajiban Paja k yang Harus Dibayar Jumlah 1 PPh Kurang Bayar Rp. 1.235.550 2 Denda (Sesuai UU KU P Ps 39) Rp. 2.471.100 TOTAl Rp. 3.706.6 50
Selain besarnya pajak yang harus disetor, ada pidana paling singkat 6 (enam) bulan yang harus dijalani karena dengan tidak menyampaikan SPT Tahunan. Ber- beda halnya mengenai besarnya peredaran bruto sampai tahun 2013 yang dijadikan sebagai ukuran dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak atau  bisa  disebut  sebagai  PKP  bagi  pengusaha  yang  memiliki  peredaran  bruto minimal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) per tahun, sehingga berkewajiban melapor untuk dikukuhkannya sebagai PKP. Namun, songkok Mitra mempunyai omzet  lebih dari  Rp.600.000.000 per  tahun  dan tidak  melaporkan dirinya  untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai  PKP  tetapi  tidak  melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai  PKP akan  dikukuhkan  sebagai  PKP  secara  jabatan  dan  dikenakan  sanksi  perpajakan seperti  dalam  pasal  39  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## Songkok Ulama
Songkok Ulama merupakan industri songkok yang berdiri sejak tahun 2005 serta mempunyai omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus  juta  rupiah),  akan  tetapi  dalam  pembuatan  label  sendiri  seperti  songkok Baitullah masih tergolong  baru sehingga beliau sangat  memperhatikan kuantitas produksi.  Seperti  industri  songkok  lainnya,  dalam  mengawasi  keuangan  usaha songkok  Ulama  ini  tidak  ada  pencatatan  maupun  pembukuan  dengan  menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi seperti yang diatur dalam Pasal  1  ayat  29  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## Analisis Pajak
6 (enam) bulan sebelum diberlakukannya PP 46, berikut hasil perhitungan pajak penghasilan  untuk  peredaran  bruto  bulan  januari-juni  tahun  2013  dengan menggunakan norma penghasilan neto:
Tabel 7. Perhitungan PPh 6 (enam) Bulan Sebelum Berlakunya PP 46
Songkok Ulama (Rp) Status Pajak K/3 Penghasilan / O mzet (6 bulan) 132.516.000 (x) % keuntungan (ditetapkan pemerintah) 12,5 % Keuntungan bersih usaha 16.564.500 (+) Penghasilan lain-lain - Keuntungan bersih total 16.564.500 (-) PTKP 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (15.835.500) Tarif PPh Terutang 5%   x (0 s/d 50.000.000) 15% x (50.000.000 s/d 250.000.000)
25% x (250.000.000 s/d 500.000.000)
30% x (di atas 500 .000.000) (-) PPh dipotong pihak lain (PPh 21) - (-) Angsuran PPh yang telah dibayar (PPh 25) 60.000 Total Pengurangan PPh 60.000 PPh yang masih harus / (kelebihan) bayar (60.000)
Sumber: Songkok Ulama, diolah
6 (enam) bulan setelah diberlakukannya PP 46, berikut pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh songkok Ulama selama masa juli sampai Desember 2013:
Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan
Total besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh songkok Mitra yaitu sebesar Rp.1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk PPh final,  sedangkan  untuk  pajak  penghasilan  sebelum  diberlakukannya  PP  46  telah mengalami lebih bayar Rp.60.000 (enam puluh ribu) atas kredit pajak yang dibayar oleh songkok ulama karena keuntungan yang diperoleh oleh Wajib Pajak berdasarkan norma yang ditetapkan oleh pemerintah lebih besar dibandingkan PTKP sehingga tidak ada pajak yang harus dibayar selain PPh final ynag disetorkan per masa.

## PEMBAHASAN
Penyusunan  laporan  laporan  keuangan  suatu  entitas  akan  bermanfaat  bagi pihak yang berkepentingan atas informasi-informasi yang ada dalam laporan tersebut. Seperti halnya laporan laba rugi, dengan laporan tersebut pemilik akan mengetahui besarnya laba yang diperoleh dalam menjalankan usaha tersebut atas pendapatan yang diperoleh dengan beban-beban yang dikeluarkan. Selain itu, dengan laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) yang terutang dengan menggunakan pembukuan. Perhitungan PPh terutang menggunakan  pembukuan  akan  lebih  memperlihatkan  kondisi  yang  sebenarnya dalam menjalankan usaha. Namun, diperlukan pengetahuan serta kemampuan yang ekstra bagi UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangan. Berdasarkan analisis laporan keuangan yang dilakukan yaitu laporan laba rugi 3 industri songkok tersebut, rata-rata menghasilkan laba yang berada dikisaran 6% dari peredaran bruto yang diperoleh selama tahun 2013.
Berbeda halnya  dengan Peraturan Pemerintah No.  46 Tahun 2013,  di mana peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak dengan tanpa menyusun laporan keuangan bisa menghitung besarnya PPh terutang karena bukan laba yang dijadikan sebagai dasar pengenaannya. Adapun dampak dari berlakunya peraturan tersebut menghasilkan pajak penghasilan yang terutang lebih besar, selain itu munculnya
Tabel 8. Perhitungan PPh Final 6 (enam) Bulan Setelah Berlakunya PP 46
Sumber: Songkok Ulama, diolah
No Tang gal / Bulan Peredaran Bruto Tarif PPh PPh Terutang Final 1 Juli Rp     32.200.000 1% Rp     322.000 2 Agustus Rp     35.750.000 Rp     357.500 3 September Rp     21.550.000 Rp     215.500 4 Oktober Rp     19.950.000 Rp     199.500 5 November Rp     17.900.000 Rp     179.000 6 Desember Rp     16.150.000 Rp     161.500 To tal Rp    143.500.000 Rp  1.435.000
dari peraturan yang berada di pertengahan tahun 2013 sempat memberikan kesulitan atau keraguan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Berlakunya peraturan tersebut juga banyak tidak diketahui oleh industri songkok baik dari segi adanya peraturan itu sendiri maupun mekanisme perhitungan pajaknya.
Atas analisis perbandingan yang dilakukan, dapat dilihat secara jelas bahwa perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang akan lebih kecil jika menggu- nakan pembukuan karena setiap beban yang dikeluarkan bisa menjadi pengurang penghasilan yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. selain itu, kelebihan dengan  menggunakan  pembukuan  yaitu  adanya  PTKP  yang  bisa  memperkecil penghasilan  kena  pajak.  Akan  tetapi,  dengan  menggunakan  pembukuan  akan membutuhkan kemampuan untuk menyusun pembukuan berupa laporan keuangan secara  terperinci.  Undang-Undang  No.  28  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  pasal  28  menyatakan  bahwa  pembukuan  sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan beban, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Untuk perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghasilan neto akan lebih sederhana daripada dengan menggunakan pembukuan, pertimbangan lain menggunakan metode ini yaitu adanya PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di mana Wajib Pajak tidak harus membuat laporan keuangan melainkan kisaran  besarnya  keuntungan  yang  diperoleh  Wajib  Pajak  telah  ditentukan  oleh pemerintah yaitu sebesar 12,5%. Jika dibandingkan dengan menggunakan pembu- kuan, besarnya norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk industri tekstil belum bisa mencerminkan keuntungan yang sebenarnya. Hal tersebut terlihat dari perbedaan yang jauh akan besarnya pajak penghasilan dengan menggunakan pem- bukuan jika dibandingkan dengan menggunakan norma penghasilan neto. Berdasar- kan  Undang-Undang  No.36  tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan  menyatakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta  rupiah)  boleh  menghitung  penghasilan  neto  dengan  menggunakan  Norma Perhitungan  Penghasilan  Neto  dengan  syarat  memberitahukan  kepada  Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini, diberlakukannya peraturan tersebut untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Peraturan ini bersifat final dengan dasar pengenaan pajak peredaran bruto, besarnya tarif PPh final ini adalah 1% (satu persen). Dilihat dari  segi  mekanisme  perhitungan  memang  mudah,  akan  tetapi  jika  dilihat  besar kecilnya pajak penghasilan yang terutang akan terlihat paling besar jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan dan norma penghasilan neto.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  akan  lebih  menguntungkan bagi Wajib Pajak sebagai salah satu  upaya untuk melakukan perencanaan pajak
Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan
dengan penghematan pajak jika menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan pembukuan karena menghasilkan jumlah PPh terutang yang paling kecil. Apabila Wajib Pajak merasa kesulitan dalam membuat pembukuan, Wajib Pajak  dapat  menggunakan  alternatif  kedua  yaitu  perhitungan  pajak  penghasilan dengan  menggunakan  norma  penghasilan  neto  karena  terlihat  dengan  metode tersebut menghasilkan PPh terutang yang lebih kecil dibandingkan dengan meng- gunakan peraturan pemerintah terbaru. Jika Wajib Pajak masih merasa kesulitan dengan  menggunakan norma  penghasilan  neto, Wajib pajak  dapat  menggunakan peraturan pemerintah sebagai alternatif perhitungan PPh terutang. Pada dasarnya 3 (tiga) metode perhitungan pajak penghasilan tersebut diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak dalam menentukan besarnya PPh yang terutang, sehingga menum- buhkan kesadaran bagi para Wajib Pajak untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi rakyat kepada Negara.
Berbagai kemudahan telah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  baik  dari  kewajiban  menghitung,  menyetor  dan  melapor. Dari  segi  perhitungan,  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pemerintah  telah memberikan keluasan bagi Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan pembukuan atau norma penghasilan neto atau peraturan  pemerintah  yang  bersifat  final.  Dari  segi  penyetoran,  atas  berlakunya PP 46 pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 37/PJ/2013 yang berisi mengenai atas pajak penghasilan yang bersifat final tersebut dapat  disetorkan  melalui Ajungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  dengan  memasukkan NPWP,  Masa  Pajak  dan  jumlah  nominal  Pajak  Penghasilan  yang  akan  dibayar dengan  BPN  (Bukti  Penerimaan  Negara)  sebagai  sarana  administrasi  lain  yang kedudukannya  disamakan Surat  Setoran Pajak.  Dari  segi pelaporan,  pemerintah memberikan aplikasi e-Filing yaitu sistem pelaporan SPT yang menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa beban apapun melalui efiling.pajak.go.id yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pengisian dan penyerahan SPT.

## Kajian Perspektif Islam
Ada alasan dimana keharusan kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat 59:
ْ ﻢُﺘﻨُﻛ نِإ  ِلﻮ ُ ﺳﱠﺮﻟا َ و ِﻪّﻠﻟا  َﱃِإ ُﻩوﱡد ُ ﺮَـﻓ  ٍء ْ ﻲَﺷ  ِ ﰲ  ْ ﻢُﺘ ْﻋَزﺎَﻨَـﺗ نِﺈَﻓ  ْ ﻢُﻜﻨ ِﻣ ِﺮ ْ ﻣَﻷا  ِ ﱄ ْ وُ أ َ و َلﻮ ُ ﺳﱠﺮﻟا ْاﻮ ُﻌﻴِﻃَأ َ و َﻪّﻠﻟا ْاﻮ ُﻌﻴ ِﻃَأ ْاﻮُﻨ َ ﻣآ  َ ﻦﻳ ِﺬﱠﻟا ﺎ َﻬﱡـﻳَأ ﺎ َ ﻳ ًﻼﻳِوْﺄَﺗ  ُ ﻦ َ ﺴْ ﺣَأ َ و  ٌ ﺮ ْ ـﻴ َﺧ  َﻚِﻟَذ ِﺮ ِﺧﻵا  ِ م ْ ﻮ َ ـﻴْﻟا َ و ِﻪّﻠﻟﺎِﺑ َنﻮُﻨ ِﻣ ْﺆُـﺗ

## Artinya:
” Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rasulullah saw  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Dari ayat diatas, terlihat sangat jelas bahwa Allah SWT menyeru pada umat manusia untuk taat kepada ulil amri atau bisa disebut pemimpin yaitu pemerintah selain pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Seperti halnya mengenai kewajiban perpa- jakan ini, dimana pemerintah membuat undang-undang untuk dipatuhi atau ditaati rakyat  sebagai  sumber  pendapatan  Negara  yang  akan  dikelola  dan  dialokasikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk belanja keperluan Negara Indonesia.
Seperti Allah SWT memberikan petunjuk dan perintah-Nya yang terutang dalam Al-Qur’an,  sedangkan  Rasul-Nya  yang  bersabda  dalam  sunnahnya  begitu  juga dengan ulil amri yang menyangkut Negara tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur segala hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada diantaranya mengenai kewajiban perpajakan oleh rakyat kepada Negaranya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai Undang-Undang yang berlaku maka ada hukuman yang diatur baik dengan materi (uang) atau denda maupun pidana. Di samping itu, telah dijelaskan sebelumnya dalam surat An-Nisa’ ayat 59 bahwa Allah SWT telah memerintah umat manusia untuk taat juga kepada ulil amri dalam hal ini pemerintah yang terutang dalam Undang-Undang untuk dijalankan dan ditaati sebagaimana  mestinya,  dengan  begitu  jika  umat  manusia  tidak  menjalankannya maka selain hukuman yang bersifat materi maka mendapat dosa bagi yang tidak menjalankannya.

## SIMPULAN
Dalam penelitian ini, penulis melakukan 3 (tiga) analisis yaitu:
1. Analisis Laporan Keuangan, dapat dikatakan bahwa dengan membuat laporan keuangan khususnya laporan laba rugi, akan memberikan informasi-informasi bagi pemilik mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh selama tahun 2013 atas pendapatan yang diperoleh dengan beban-beban yang telah dikeluarkan.
Selain itu, dengan menyusun laporan keuangan dapat dijadikan dasar sebagai pengambilan  keputusan  entitas  dan  perhitungan  pajak  penghasilan  terutang dengan  pembukuan.
2. Analisis  Pajak,  pada  analisis  ini  peneliti  memberikan  ilustrasi  mengenai perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan yang terutang di tahun 2013, mengingat adanya kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan
Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan
tersebut di tahun 2013 dikarenakan efektifnya Peraturan Pemerintah No. 46 di pertengahan periode.
3. Analisis Perbandingan, atas perbandingan yang telah dilakukan atas perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan pembukuan, norma perhitungan penghasilan neto dan PP 46 Tahun 2013.
Dari penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak diberlakukannya peraturan pemerintah No.46 tahun 2013 ini yang berada di perte- ngahan tahun selain memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan juga belum banyak diketahui oleh industri songkok baik dari segi berlakunya peraturan pemerintah itu sendiri maupun segi mekanisme perhi- tungannya. Adapun dampak lain yaitu perhitungan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasil- an dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah menghasilkan pajak penghasilan terutang yang paling tinggi jika  dibandingkan  dengan  menggunakan  pembukuan  dan  norma  perhitungan penghasilan neto.
Begitu juga PPh terutang menggunakan pembukuan menghasilkan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan perhitungan penghasilan neto, ini menunjukkan bahwa besarnya tingkat keuntungan dengan norma yang telah ditetap- kan  oleh  pemerintah  belum  bisa  mencerminkan  keadaan  industri  songkok  yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari besarnya omzet yang diperoleh selama tahun 2013 oleh industri songkok Baitullah sebesar Rp. 675.000.000 dengan PPh terutang meng- gunakan pembukuan senilai Rp. 676.625, sedangkan menggunakan norma perhi- tungan Rp.4.011.250 dan jika menggunakan PP 46 sebesar Rp. 6.750.000 atau 9 kali lipat dari pembukuan. Untuk songkok Mitra besarnya peredaran bruto yang diperoleh  Rp.  1.091.366.500  dengan  PPh  terutang  menggunakan  pembukuan sebesar  Rp.2.154.575,  sedangkan  dengan  menggunakan  norma  Rp.  10.603.122 dan PP 46 Rp. 10.913.665 mencapai 5 atau 7 kali lipat dari PPh terutang dengan menggunakan pembukuan. Sedangkan untuk songkok Ulama’ besarnya omzet yang diperoleh  Rp.  276.016.000  per  tahun  dengan  besarnya  pajak  penghasilan  yang terutang  menggunakan  norma  perhitungan  Rp.  105.100  dan  PP  46  sebesar  Rp. 2.760.260.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Karim dan Terjemahan. http://www.anggaran.depkeu.go.id/, diakses 30 Desember 2013. http://www.pajak.go.id/, diakses 15 Desember 2013. http://www.pajakonline.com, diakses 15 Desember 2013 Kholis, Nur. 2010. Pajak dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya di Indonesia. http:// nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara- produktif-di-indonesia/ , diakses 29 Desember 2013.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: CV Andi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Ajungan Tunai Mandiri (ATM)
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Priyantarno, M. 2013. PP 46/2013 Pisau yang Bermata Dua. http://www.pajak.go.id/con- tent/article/pp-462013-pisau-yang-bermata-dua , diakses 07 Desember 2013. Pusparini, I.A., dkk. 2013. Implementasi Tax Planning dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan , Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
Tambunan, R. 2013. Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil. http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51 , diakses 09 Desember 2013. Tim FE UIN MALIKI. 2012. Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Malang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Zain, M. 2007. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.