## Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
Malasari Dewi 1) , Nia Sumiati 2) , Warman Suryaman 3)
1) Studi Administrasi Publik, Universitas Bandung
Email: 1) malasaridw@gmail.com , No. WhatsApp Author:

## PENDAHULUAN
Sistem  informasi  saat  ini  berkembang  dengan  pesat  dan  makin  bernilai  tinggi  dalam  sebuah organisasi.  Sistem  informasi  yang  dapat  berjalan  secara  online  memudahkan  penggunanya  untuk mengakses  data  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Dan  sistem  informasi  yang  dibangun  tepat  akan memberikan  sebuah  gambaran  kinerja  organisasi  yang  akurat  bagi  penggunanya  dalam  pengambilan keputusan.  Itulah  yang  saat  ini  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk  memantau  perkembangan pemerintah  dengan  membangun  sebuah  sistem  yang  disebut  sebagai  Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah  (SIPD).  Untuk  mendapatkan  informasi  tentang  pemerintah  daerah  dalam  pemerataan pembangunan  di  daerah,  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Cimahi  melaksanakan konsep  E-Government  untuk  memudahkan  koordinasi  antara  pemerintah  pusat  serta  memantau perkembangan  antar  instansi  pemerintah.  Sistem  informasi  ini  akan  berjalan  secara  online,  efisien  dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat yang akan memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan dimana faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validasi data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data melalui  sebuah  sistem  data  dan  informasi  yaitu  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD) (Deseverians & Wulandari, 2020).
Sistem  informasi  ini  berfungsi  untuk  mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta  mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat serta digunakan sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  kinerja pemerintah  daerah  khususnya  di  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Cimahi.  SIPD merupakan  amanat  dari  UU  23  Tahun  2014  Pasal  391  dimana  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan Informasi  Pemerintahan  Daerah,  yang  dikelola  dalam  suatu  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah. Penggunaan  SIPD  dipertegas  melalui  Permendagri  Nomor  70  tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah,  sehingga  pada  saat  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Tahun  Anggaran  2021,  SIPD  yang  dirancang  lebih  adaptif,  responsif,  dinamis,  inovatif  dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah (Akhmad et al, 2017).
Rencana  pembangunan  di  tingkat  pusat  serta  daerah  mempunyai  gagasan  penting  tentang harmonisasi  dalam  mewujudkan  visi,  misi  DPRD  Kota  Cimahi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat, khususnya  Kemendagri  Dirjen  Bangda  mengatur  penggunaan  SIPD  agar  dilaksanakan    pada  semua pemerintahan umum serta lingkungan wilayah/daerah yang dikelola negara. Dalam pemanfaatan SIPD di lingkungan  Pemerintah  Kota  Cimahi  masih  terdapat  sejumlah  kendala  pelaksanaannya.  Secara menyeluruh  variabel  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  kerangka  data  SIPD  terdekat  di  Kota  Cimahi
ARTICLE HISTORY
Received [10 Juli 2023] Revised [17 November 2023] Accepted [15 Desember 2023]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Implementasi Sistem Informasi Daerah terhadap  Kinerja  Pengelola  Keuangan  Pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kota  Cimahi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  explanatory  research.  Sampel  penelitian  ini  adalah  pegawai  pengelola keuangan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Cimahi  sebanyak  36 orang.  Pengolahan  data  menggunakan  software  SPSS  23.0.  Alat  uji  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif  dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  the  Implementation  of  SIPD  in  Financial Managers at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Cimahi City. The type of research used in this research is explanatory research. The sample of this study were 36 employees managing the finances of the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly of the City of Cimahi. Data processing using SPSS 23.0 software.  The  test  equipment  used  in  this  study  is  descriptive  statistics  and  multiple linear  regression  analysis.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of SIPD either simultaneously or partially has an effect on financial performance. KEYWORDS finance, implementation, management, performance, SIPD
This is an open access article under the CC –BY-SA license
adalah  tingkat  kesiapan  inovasi  (readiness).  Berdasarkan  PP  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Pasal  4  Ayat  1  menyatakan  bahwa  keuangan  daerah  dikelola  secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab    dengan    memperhatikan  asas    keadilan,    kepatutan,    dan    manfaat    untuk  masyarakat.  Badan pengelolaan  keuangan  bertugas  untuk  merumuskan  kebijakan  umum  dibidang  pengelolaan  keuangan dan  aset  daerah,  merumuskan  rumusan  kebijakan  teknis  dibidang  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah  dan  melaksanakan  perencanaan,  penganggaran,  pengendalian  dan  pelaporan  keuangan pemerintah (Hanafiah, 2016).
Kinerja  Pengelola  keuangan  yaitu  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh seseorang aparatur/pegawai pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang  diberikan kepadanya. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang  dituntut  agar  lebih  baik  dibandingkan  sebelum  otonomi  daerah.  Aspek  pertama  adalah  bahwa daerah  diberi  kewenangan  mengurus  pembiayaan  daerah  dengan  kekuatan  utama  pada  kemampuan Pendapatan  Asli  Daerah  (Desentralisasi  Fiskal).  Aspek  kedua  yaitu  di  sisi  manajemen  pengeluaran daerah,  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  lebih  akuntabel  dan  transparan  tentunya  menuntut daerah  agar  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  pengeluaran  daerah.  Kedua  aspek  tersebut  dapat  disebut sebagai  reformasi  pembiayaan  atau  Financing  Reform.  Jadwal  proses  perencanaan  dan penganggaran dilakukan  melalui  admin  perencanaan  dan  admin  penganggaran  dalam  menentukan  waktu  yang  akan digunakan dalam SIPD, dimana proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD).  Pelaksanaan  Musrenbang  secara  berjenjang  untuk  menerima masukan atas rancangan Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilanjut pelaksanaan Musrenbang Rancangan  Akhir  RKPD  secara  berjenjang  untuk  menerima  masukan  atas  rancangan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diakhiri dengan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses  Perencanaan  dijalankan  sesuai  dengan  tahapan  yang  telah  ditentukan  sampai  dengan  selesai berdasarkan  jadwal  dalam  sistem  SIPD  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahapan  evaluasi.  Oleh karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk  mengambil  penelitian  tentang  Pengaruh  Implementasi  SIPD  terhadap Kinerja Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

## LANDASAN TEORI
Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  merupakan  salah  satu  tools  penting  dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk  analisis  perencanaan  pembangunan  dan  pemetaan.  Tujuan  dikelolanya  SIPD  adalah  agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara profesional seperti yang terdapat didalam UU  Nomor  23  Tahun  2014  bahwa  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan  informasi  Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai  pegawai  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  atau  diberikan  kepadanya.  Kinerja pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  dua  segi,  yaitu  kinerja  pegawai  (per  individu)  dan  kinerja  organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi (Kurnianto, 2018). Kinerja dapat diukur  dan  dilihat  dari  indikator-indikator  yang  berkaitan  dengan  kinerja  pegawai  itu  sendiri.  Menurut Robbins  (2006)  dalam  Lie  (2018)  mengemukakan  bahwa  dimensi  dan  indikator  kinerja  dapat  diukur dengan 1) Kualitas Kerja, 2) Kuantitas Kerja, 3) Tanggung jawab, 4) Kerjasama dan  5) Inisiatif.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  eksplanatori  (explanatory research).  Menurut  Sugiyono  (2017)  dalam  Lestari  &  Sunarsih  (2020)  mengatakan  bahwa  penelitian eksplanatori  adalah  penelitian  yang  menjelaskan  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel  penelitian melalui  pengujian  hipotesis.  Karena  alasan  utama  dari  penelitian  eksplanatori  adalah  untuk  menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan melalui penelitian ini dapat dijelaskan hubungan dan pengaruh dari  variabel-variabelnya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survei.  Metode survei  adalah  penelitian  yang  dilakukan  pada  suatu  populasi  dengan  menganalisis  data yang  diperoleh dari  populasi  itu  sendiri.  Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Cimahi  yang  terdiri  dari  36  orang.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji statistik regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  dalam  bagian  pendahuluan  diatas,    penelitian  ini  bertujuan untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  terdapat    pada  rumusan    masalah    yaitu  Pengaruh Implementasi  SIPD  terhadap  Kinerja  Pengelola  Keuangan  pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kota  Cimahi.  Untuk   menjawab pertanyaan  penelitian  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian regresi pada tabel di bawah ini.
Tabel  1.  Pengaruh  Implementasi  SIPD  terhadap  Kinerja  Pengelola  Keuangan  pada  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .672 a .451 .435 7.509
a. Predictors: (Constant), Implementasi SIPD b. Dependent Variable: Kinerja sumber: data primer diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  untuk  variabel  Implementasi  SIPD menghasilkan  nilai  R  Square  sebesar  0,451  yang  berarti  bahwa  Implementasi  SIPD    berpengaruh terhadap Kinerja Pengelola Keuangan sebesar 45,1%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 54,9%.
Tabel  2.  Hasil  Uji  Anova  (F)  Pengaruh  Implementasi  SIPD  terhadap  Kinerja  Pengelola  Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi ANOVA b
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1575.741 1 1575.741 27.945 .000 a Residual 1917.148 34 56.387 Total 3492.889 35 a. Predictors: (Constant), Implementasi SIPD
b. Dependent Variable: Kinerja sumber: data primer diolah
Jika diperhatikan hasil uji Anova pada Tabel 2 di atas dapat pula dilihat bahwa hasil  signifikansi pengaruh  menunjukan    angka    0,000a  yang    artinya  kebenaran  kesimpulan  hasil  uji  regresi  ini  dapat dipercaya sampai 100%.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian tentang pengaruh implementasi SIPD terhadap kinerja pengelola keuangan dalam pengelolaan  keuangan  pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Cimahi  telah membuktikan bahwa  secara simultan terdapat pengaruh implementasi SIPD terhadap kinerja pengelola keuangan dalam pengelolaan keuangan. Secara simultan pengaruh  implementasi SIPD terhadap kinerja pengelola  keuangan  menghasilkan  angka  signifikansi  0,000    dengan  nilai  R  Square  sebesar  0,451. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kontribusinya  terhadap  pengelolaan  keuangan    adalah    sebesar 45,1%.  Dengan  demikian,  berdasarkan    uraian    tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  simultan implementasi  SIPD  memiliki  pengaruh  yang    signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  nagari pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
Dengan memperhatikan  hasil  dari  penelitian ini  dapat  dipahami bahwa hasil  penelitian   ini    dapat memperkuat  dan  ikut membuktikan  teori-teori  dan  temuan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Dona  Primasari  (2017)  bahwa  implementasi  SIKD  dapat  membantu  pekerjaan  lebih efisien  selaras  dengan  kesesuaian  tugas,  sehingga  disimpulkan  bahwa  penerapan  SIKD  akan meningkatkan  kinerja.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sri  Asyrafil  Mustaqmah  (2022)  yang  menunjukan  bahwa  sistem  informasi  pemerintah daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Selanjutnya    hasil    dari penelitian  Rasyidah  Nadir,  dkk  (2021)    juga    dapat    memperkuat    dan    membuktikan    teori  ini  yang berpendapat  bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah akan tinggi jika memiliki sistem informasi pemerintah daerah dan komitmen organisasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dia  atas, maka  dapat disimpulkan    bahwa    variabel    implementasi    SIPD    secara  parsial  berpengaruh    signifikan    terhadap kinerja pengelola keuangan dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  Cimahi.  Secara    simultan    variabel    implementasi    SIPD    memiliki  pengaruh    yang    signifikan terhadap    kinerja    pengelola  keuangan  dalam    pengelolaan  keuangan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yaitu sebesar 45,1%.

## Saran
1.    Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel implementasi SIPD berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  pengelola  keuangan  dalam  pengelolaan  keuangan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Cimahi dengan kontribusi  sebesar  45,1%. Sementara  sisanya  54,9%  yang  belum dimaksimalkan  oleh  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.  Dengan  demikian disarankan    kepada    setiap    pegawai  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Cimahi agar  lebih  memahami  maksud  dan  tujuan  dari  pengimplementasian SIPD.  Apabila  Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Cimahi    kurang  memahami  maksud  dan  tujuan  dari  SIPD tersebut  maka  kinerja  pengelolaan  keuangan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Cimahi  tidak  tercapai.  Selanjutnya  disarankan  kepada  Pemerintah  Kota  Cimahi      agar      lebih memberikan        perhatian  yang  serius  terhadap  implementasi  SIPD  sehingga  permasalahan  dalam pengelolaan keuangan tidak terjadi.
2.   Peneliti  menyadari  bahwa  hasil  dari  penelitian  ini  masih  memiliki  kelemahan tertentu,  maka untuk    itu    diharapkan    kepada    peneliti    selanjutnya    untuk    lebih  menyempurnakan    penelitian  ini dengan  melibatkan  berbagai  variabel  lain  yang  mungkin  juga  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Kabupaten  Enrekang. Sosial Politik & Ekonomi, 7(1), 89-103.
Deseverians,  R.,  &  Wulandari,  S.  (2020).  Efektivitas  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD) Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Tahunan  Daerah  Di  Kota  Pontianak  Provinsi  Kalimantan Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(1), 13-30.
Hanafiah,  R.  R.,  Abdullah,  S.  A.  S.,  &  Saputra,  M.  (2016).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi, Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  dan  Pengawasan  Intern  terhadap  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Studi  Di  SKPK  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara).  Jurnal  Administrasi  Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 5(4).
Lestari, M., & Sunarsih, U. (2020). Pengaruh Rasio Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Pengungkapan Islamic Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating (Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia  Tahun  2014-2018)  (Skripsi,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia, Jakarta).
Lie, T. F. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja pada CV. Union Event Planner. Agora, 6(1).
Mustaqmah,  S.  A.,  &  Putri,  D.  P.  (2022).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (Sipd)  Dan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMD) Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bukittinggi.  Jurnal  Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 8(2), 181-197.
Nadir,  R.,  Tawakkal,  T.,  Yusrianti,  E.,  &  Arsyad,  M.  (2021).  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Informasi Pemerintah  Daerah  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi Penyusunan  Anggaran  Dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemda  Kabupaten Wajo). In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (Vol. 6, No. 1, pp. 127-132).
Pemerintah Pusat. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  Tersedia di : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005 (20 Desember 202)
Pemerintah  Pusat.  (2014).  Undang-undang  (UU)  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Tersedia  di  : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014 (20 Desember 2022).
Primasari, D. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(1), 153-166.