## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

## Ni Made Liana Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar E-mail : wahanadewi80@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2022 Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023
Keywords: Enforcement;
Persecution;
Criminology Not a few people are also involved in disagreements, fights that encourage them to commit mistreatment unintentionally so that it is felt that this criminal act of persecution can occur anywhere without knowing the  place  and  can  occur  in  public.  Based  on  this background,  the  problem  found  is  why  someone commits a criminal act of mistreatment in public in terms  of  a  criminology  perspective  at  the Karangasem  Resort  Police,  how  is  law  enforcement against  a  criminal  act  of  persecution  in  public  in terms  of  a  criminological  perspective  at  the Karangasem Resort Police.The type of research in this study is empirical research with descriptive research. Data  sources  come  from  primary  data  sources  and secondary  data  sources.  The  data  collection technique  used  is  Document  Study,  field  research, interviews, and sample determination. Based on the data obtained and collected, it will be processed using qualitative analysis methods and then analyzed using inductive thinking methods. The conclusion obtained from  this  research  is  that  there  are  several  factors that  cause  the  occurrence  of  criminal  persecution. These factors are divided into 2 types, internal factors and  external  factors.  The  form  of  law  enforcement against  criminal  acts  of  persecution  in  public  from the  perspective  of  criminology  at  the  Karangasem Resort  Police  is  divided  into  3  forms,  pre-emptive, preventive, and repressive.

## Abstrak
Kata kunci: Penegakan; Penganiayaan; Kriminologi.
Corresponding Author:
Ni  Made  Liana  Dewi e-mail  :
wahanadewi80@gmail.com Tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham,  perkelahian,  atau  pertengkaran  yang mendorong  dirinya  melakukan  penganiayaan secara tidak sengaja sehingga dirasa tindak pidana penganiayaan  ini  bisa  terjadi  dimana  saja  tidak mengenal  tempat  dan  bisa  terjadi  dimuka  umum.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka ditemukan  rumusan  masalah  yaitu  mengapa seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi di  Kepolisian  Resor  Karangasem  bagaimanakah penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penganiayaan  di  muka  umum  ditinjau  dari perspektif  kriminologi  di  Kepolisian  Resor Karangasem.Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  penelitian  empiris  dengan  sifat penelitian  deskriptif.  Sumber  data  berasal  dari sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah Studi  Dokumen,  penelitian  lapangan,  wawancara, penentuan  sample  dengan  menggunakan  Teknik purposive  sampling.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dan  dikumpulkan  akan  diolah  dengan metode analisa kualitatif dan selanjutnyadianalisisdengan metode berfikir indukatif. Hasil penelitian ini adalah ada beberapa faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tidak  pidana penganiayaan.  Faktor  tersebut  terbagi  menjadi  2 jenis  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan  di  muka  umum  ditinjau  dari perspektif  kriminologi  di  Kepolisian  Resor Karangasem  terbagi  menjadi  3  bentuk,  yaitu tindakan  pre-emtif,  preventif  (pencegahan),  dan upaya represif (penindakan).
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh di atur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  disebut  penganiayaan.  Kurangnya  kesadaran  hukum  didalam  masyarakat saat  ini  menyebabkan  terjadinya  ketidak  percayaan  antara  anggota  masyarakat maupun  ketidak  percayaan  masyarakat  dengan  aparat  penegak  hukum  dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang relatif sulit,
mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang  dilatarbelakangi  karena  kebutuhan  hidup  yang  semakin  meningkat  dalam masyarakat.
Kondisi  yang  sering  terjadi  dan  dialami  oleh  masyarakat  misalnya penjambretan,  penodongan,  pencurian,  perampokan,  penganiayaan,  perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Perangkat hukum yang  dibutuhkan  guna  untuk  menyelesaikan  masalah  atau  konflik  di  dalam masayarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. 1 Tindak kekerasan atau penganiyaan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang - terangan dan dengan  tenaga  bersama menggunakan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang.” Dapat  dilihat  dalam  pasal  tersebut  memiliki  unsur-unsur  yang  memberi  batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan. Banyak kasus,  orang  atau  sekelompok  orang  merencanakan  untuk  melakukan penganiayaan  terhadap  orang  lain  disebabkan  beberapa  faktor  seperti  dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat  dalam  perselisihan  paham,  perkelahian,  atau  pertengkaran  yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja sehingga dirasa tindak pidana penganiayaan ini bisa terjadi dimana saja tidak mengenal tempat dan bisa terjadi dimuka umum.
Tentu saja peristiwa tindak pidana penganiayaan di muka umum ini memerlukan perhatian  yang  lebih  dari  pihak  kepolisian  yang  dimana  dalam  tindak  pidana penganiayaan bisa terjadi dimana saja dan disebabkan oleh berbagai hal, tak jarang karena  salah  paham  seseorang  bisa  langsung  melakukan  penganiayaan  di  muka umum, bahkan karena ketersinggungan karena adu bicara seseorang bisa langsung memukul lawan bicaranya saat berbicara. Fungsi Kepolisan adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan  hukum,  perindungan  dan  pengayoman  serta  pelayanan  kepada masyarakat.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :
1) Apakah faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau dari perspektif kriminologi?
2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka  umum  ditinjau  dari  perspektif  kriminologi  di  Kepolisian  Resor Karangasem?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakanJenis  penelitian yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  empiris.  Sumber  bahan
1 Muladi dan Barda Nawawi, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, hlm. 148
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer sebagai sumber bahan hukum yang  mengikat,  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  penelitian  bahan  hukum dilakukan  dengan  Studi  Dokumen,  penelitian  lapangan,  wawancara,  penentuan sample, dan teknik pengolahan data dilakukan dengancara analisa kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Faktor-Faktor  Seseorang  Melakukan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi
Kejahatan  merupakan  suatu  fenomena  komplek  yang  dapat  dipahami  dari berbagai  sisi  yang  berbeda  itu  sebabnya  dalam  keseharian  kehidupan  dapat menangkap  berbagai  komentar  tentang  suatu  peristiwa  kejahatan  yang  berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum senantiasa ditemani oleh ilmu kriminologi.
Kriminologi  yang  menunjuk  pada  pada  studi  ilmiah  tentang  sifat,  tingkat, penyebab,  dan  pengendalian  perilaku  kriminal  baik  yang  terdapat  dalam  diri individu  maupun  dalam  kehidupan  sosial,  budaya,  politik,  dan  ekonomi.  Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang. 2
Modus kejahatan semakin berkembang seiring moderisasi dan perkembangan teknologi  baik  di  bidang  komunikasi,  transportasi,  dan  informatika  modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius. 3
Kejahatan  Penganiayaan  sendiri  sudah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dimuka umum, disebabkan oleh beberapa penyebab yaitu:
a) Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat
b) Faktor ekonomi
c) Terbukanya Peluang Melakukan Tindak Pidana
d) Faktor Emosional
e) Faktor Lingkungan
Ada  dua  jenis  delik  sehubungan  dengan  pemrosesan  perkara,  yaitu  delik aduan  dan  delik  biasa.  Dalam  delik  biasa  perkara  tersebut  dapat  diproses  tanpa adanya  persetujuan  dari  yang  dirugikan  (korban).  Jadi,  walaupun  korban  telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk  memproses  perkara  tersebut.  Berbeda  dengan  delik  biasa,  delik  aduan artinya  delik  yang  hanya  bisa  diproses  apabila  ada  pengaduan  atau  laporan  dari orang  yang  menjadi  korban  tindak  pidana.  Penganiayaan  termasuk  delik  aduan, artinya hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari pihak korban.
2 Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi . Thafa Media. Yogyakarta. hlm.1
3 Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan. hlm.
Apabila  telah  terjadi  kesepakatan  damai,  tetapi  pihak  korban  tetap melaporkannya ke pihak yang berwajib, maka masih bisa diproses secara hukum. Namun  demikian,  perjanjian  kesepakatan  damai  dapat  dijadikan  dasar  di persidangan  untuk  bukti  atau  sebagai  pertimbangan  hakim  yang  dapat meringankan  hukuman  pelaku.  Kalaupun  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa perjanjian  damai  itu  dapat  menghapuskan  pidananya  sebagai  alasan  pemaaf,  itu kembali kepada pertimbangan hakimnya dalam memberikan putusan.
Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan  adalah  hal  yang  dapat  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Disisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. 4 Adapun aliran Antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah  mempunyai  tipe-tipe  tertentu  sebagai  seorang  penjahat.  Jadi  orang melakukan  kejahatan  tersebut  memang sudah  ada  dari  dalam pribadinya  sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori atau aliran Sosiologis yang mengatakan bahwa sebab  orang  melakukan  kejahatan  itu  kerena  dipengaruhi  atau  ditentukan  oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut muncul lah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau  kombinasi  dari  keduanya,  yaitu  teori  atau  aliran  Bio-sosiologis.  Aliran  ini mengatakan  bahwa  sebab  orang  itu melakukan  kejahatan  karena  faktor  individu orang  yang  bersangkutan  ditambah dengan  adanya  pengaruh  lingkungan.  Bahwa semua  perbuatan  manusia  itu  adalah  hasil  dari  unsur-unsur  inividu  ditambah lingkungan. 5
Secara Umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain;
1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat
Banyak  anggota  masyarakat  menginginkan  agar  setiap  pelaku  kejahatan dapat  dihukum  dengan  hukuman  yang  seberat-beratnya  bahkan  harus  dijatuhi pidana  mati.  Beberapa  peraturan  yang  berisikan  sanksi  pidana  bagi  pelaku kejahatan  tidak  memiliki  pidana  minimal,  sehingga  pelaku  kejahtan  dapat  saja dipidana dibawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana  khusus  memiliki  pidana  minimal,  namun  pidana  minimalnya  dirasakan kurang  membuat  jera  dan  tidak  menyurutkan  niat  seseorang  untuk  melakukan kejahatan.
2. Penegakan hukum yang lemah
Penegakan  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  kebijakan  penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan social yang telah  digariskan.  Tiadanya  percantuman  pidana  minimal  didalam  beberapa peraturan  mengisyaratkan  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat dijatuhi  pidana  dibawah  pidana  maksimal  yang  telah  ditetapkan  sebelumya, padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh  masyarakat  adalah  pelaku  harus  dijatuhi  hukuman  yang  seberat-beratnya atau  dijatuhi  hukuman  mati.  Terkadang  vonis  yang  dijatuhkan  hakim  kepada
4 Nursariani Simatupang Faisal, Op.Cit ., hlm. 153.
5 M. Hamdan, 1997 . Politik Hukum Pidana , Jakarta:  PT RajaGrafindo, hlm. 44-45.
terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh,  dan  atau  uang.  Sebaliknya  hukum  dianggap  tidak  berpihak  kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
3. Kerusakan moral G.P.  Hoefnagels  dalam  buku  Nursariani  Simatupang  Faisal  yang  berjudul Kriminologi,  menyatakan  bahwa  hubungan  antara  kejahatan  dalam  arti  yuridis dengan  moral  dapat  digambarkan  sebagai  dua  buah  lingkaran  dengan  berbagai bentuk sebagai berikut:
a. Pandangan  ini  menganggap  bahwa  semua  tindak  pidana  merupakan perbuatan yang melanggar moral.
b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral.
c. Pandangan  ini  menganggap  bahwa  hanya  kejahatan  yang  sangat  berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentang dengan moral.
d. Pandangan  ini  memisahkan  antara  moral  pribadi  dengan  kelompok  dan hukum pidana.
4. Kuranganya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan
Kejahatan  menimbulkan  dampak  yang  sangat  merugikan  bagi masyarakat,  terutama  bagi  korban  dan  keluarganya.  Namun  di  sisi  lain masih  ada  di  antara  anggota  masyarakat  yang  kurang  menyadari  bahaya dari  kejahatan.  Hal  ini  terlihat  dari  sikap anggota  masyarakat  yang  masih kurang  berupaya  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya  kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.
5. Pembangunan
Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:
a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang;
b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
c. Tidak  mencakup  strategi  perlindungan  masyarakat  yang  menyeluruh  atau integrasi
6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan
Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  kejahatan  untuk  melakukan  kejahatan. Misalnya:
a. Perilaku demonstratif kekayaan dan perilaku konsumtif.
b. Pulang larut malam atau saat dini hari.
c. Berpergian ke tempat yang sepi.
d. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat terutama bagi perempuan.
e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
f. Ucapan yang tidak senonoh.
g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain.
h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
j. Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.
k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.
l. Pengamanan yang tidak maksimal.
7. Iman yang Lemah
Perkembangan  zaman  saat  ini  tidak  diikuti  oleh  masyarakat  dengan perbaikan  dan  peningkatan  ibadah  serta  nilai-nilai  moral.  Masyarakat  lebih memikirkan  kehidupan  duniawi  dibandingkankehidupan  akhirat.  Masyarakat terbiasa  meninggalkan  kebaikan  dan  melakukan  ketidakbaikan.  Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupkan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.  Semakin  besar  keimanan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  maka  ia  akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan  tidak  dibenarkan.  Keimanan  merupakan  kekuatan  yang  mampu  menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.
8. Teknologi Canggih
Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak  dikenal,  tidak  mudah  diperoleh,  atau  tidak  cepat  kita  ketahui,  dengan teknologi  canggih  akan  mudah  untuk  merealisasikannya.  Di  satu  sisi,  teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan  berkomunikasi,  akses,  dan  memasukkan  informasi.  Saat  ini,  oranng dapat  melakukan  komunikasi  tanpa  batas  dan  tanpa  mengganggu  mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.
Semakin  tinggi  kemampuan  manusia  dalam  ilmu  pengetahuan  dan mengembangkan teknologi membawa dampak negatif di samping dampak positif. Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan peningkatan nilai-nilai moral menyebabkan banyak manusia yang terhanyut dalam dampak negatif teknologi. Semakin  canggih  teknologi  maka  berdampak  kepada  modus  kejahatan  yang semakin canggih pula. Kejahatan saat ini tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi transnasional, bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir. 6
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Kubu AKP I Nengah  Sona,  Pada  hari  senin  tanggal  4  April  2021  pukul  10.30  wita,  beliau mengatakan  bahwa  proses  dilaporkanya  suatu  kasus  penganiayaan  di  polres karangasem:
Masyarakat bisa menelpon atau datang ke Kantor Polisi terdekat (SPKT) untuk melapor atau mengadu, selanjutnya SPKT akan kordinasi dengan Piket Reskrim dan laporan  atau  pengaduan  diterima  diteruskan  kepada  Kasat  Reskrim  selanjutnya dilaporkan  Kepada  Kapolres  selanjutnya  turun  disposisi  ke  Kasat  Reskrim kemudian  di  Lakukan  Penyelidikan  dari  hasil  penyelidikan  dikirimkan  SP2HP  A1 kepada pelapor selanjutnya dilakukan  gelar perkara I  untuk menentukan apakah laporan tersebut merupakan Tindak Pidana atau Bukan Tindak Pidana ,jika Laporan
6 Nursariani Simatupang Faisal, Op.Cit ., hlm. 181-188.
Tersebut bukan merupkan Tindak Pidana dikirmkan SP2HP A2 kepada pelapor,jika Laporan  tersebut  merupkan  Tindak  Pidana  maka  Penyidik  akan  mengirimkan SP2HP A3 Kepada Pelapor untuk dilaksanakan Gelar Perkara II untuk status laporan ke tingkat Penyidikan Apakah laporan tersebut Cukup Bukti atau tidak cukup bukti, jika laporan tersebut tidak cukup bukti maka  penyidik akan menrbitkan SP3,dan jika  laporan  tersebut  cukup  bukti  maka  penyidik  akan  melakukan  Pemeriksaan Saksi,  Pemeriksaan  Tersangka,  Pemeriksaan  Ahli,  Pemeriksaan  Konfrontasi, Pemeriksaan Rekontruksi selanjutnya dilakukan gelar Perkara III kemudian Proses Pemberkasan  dan  mengirimkan  SP2HP  A4  kepada  pelapor,turun  P21  dari Kejaksaan  selajutnya  dilakukan  Pengiriman  Tersangka  dan  Barang  Bukti selanjutnya mengirim SP2HP A5 kepada Pelapor. 7
3.2. Bentuk  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Karangasem
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  dimana  segala  sesuatunya  diatur  dan dilindungi oleh hukum. 8 Negara hukum adalah berdasarkan Kepastian dan Keadilan hukum hal ini termuat pada pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi Kepastian hukum yang Adil. 9
Pasal  170  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur  mengenai penganiayaan didepan umum, dan sanksi yang dijatuhkan yaitu:
(1) Barangsiapa  yang  dimuka  umum  bersama-sama  melakukan  kekerasan terhadap  orang  atau  barang,  dihukum  penjara  selama-lamanya  lima  tahun enam bulan. (K.U.H.P. 336).
(2) Tersalah dihukum: 1e.  dengan  penjara  selama-lamanya  tujuh  tahun,  jika  ia  dengan  sengaja merusakkan  barang  atau  jika  kekerasan  yang  dilakukannya  itu menyebabkan sesuatu luka; (K.U.H.P. 406 s, 412).
2e.  dengan  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun,  jika  kekerasan  itu menyebabkan luka berat pada tubuh; (K.U.H.P. 90).
3e.  dengan  penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun,  jika  kekerasan  itu menyebabkan matinya orang.
(3) Pasal 89 tidak berlaku. (K.U.H.P. 336). Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1951 berbunyi:
(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
7 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kepolisian  Sektor  Kubu  AKP  I  Nengah  Sona,  Pada  hari  senin tanggal 4 April 2021 pukul 10.30 wita
8 I Wayan Arka. (2022). Implementasi Perjanjian Dalam Pengelolaan Lahan Parkir Antara Desa Adat Denpasar Dengan Pemerintah Kota Denpasar. Kerta Dyatmika , 18 (2), 33-47. hlm. 38
9 I Made Wahyu Chandra Satriana, & Luh Putu Eka Pramestiani. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Era Teknologi 4.0 . Kerta Dyatmika , 17 (2), 12-22. hlm. 15
(2) Dalam  pengertian  senjata  pemukul,  senjata  penikam  atau  senjata  penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).
Pada  kasus  penganiayaan  dimuka  umum  dalam  putusan  Nomor 46/Pid.B/2021/PN Amp, Semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa  dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana.  Sesuai  denga  nisi  putusan  tersebut,  maka  Pengadilan  Negeri Karangasem menjatuhkan vonis berupa:
1. Menyatakan Terdakwa I I Ketut Mustika alias Doyok dan Terdakwa II I Kadek Rama  tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang menyebabkan  luka  dan  Terdakwa  I  I  Ketut  Mustika  alias  Doyok  tanpa  hak membawa  dan  mempergunakan  senjata  penusuk  sebagaimana  dalam dakwaan  primer;  Halaman  38  dari  38  Putusan  Nomor  46/Pid.B/2021/PN Amp
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  oleh karena  itu  dengan  pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1  (satu)  buah  pisau  lipat  warna  silver  bermata  dua  yang  masing-masing berbilah satu dengan panjang keseluruhan 30 cm; - Pecahan gelas kaca warna bening; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat, warna putih dengan nomor rangka:  MH1JF5129CK992853  dan  nomor  mesin:  JF51E2989451; Dikembalikan kepada Terdakwa II I Kadek Rama;
6. Membebankan  kepada  Para  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing- masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Dalam  putusan  ini,  penjatuhan  pidana  yang  diberikan  kepada  Terdakwa  I  I Ketut Mustika dan Terdakwa II I Kadek Rama adalah selama 5 bulan. Pidana penjara 5 bulan ini memang tidak melewati hukuman yang dimuat didalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  ataupun  dalam  pasal  2  Undang-Undang  Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, namun hukuman ini terlampau sangat jauh  dari  hukuman  maksimalnya.  Hal  ini  adalah  hasil  dari  interpretasi  hakim  itu sendiri  terhadap  kasus  yang  diputuskan  ini  berdasarkan  berbagai  macam pertimbangan dan kesaksian yang ada.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP Aris  Setiyo      Pada  hari  Rabu  tanggal  13  April  2021  pukul  09.00  wita,  beliau mengatakan  Kendala-kendala  atau  hambatan  dalam  proses  penyidikan  pelaku Tindak  Pidana  Penganiayaan  di  Polres  Karangasem  memang  tidak  mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur  tersendiri  dan  sedemikian  rupa  dalam  KUHAP.  Dalam  pelaksanaannya
penyidik mengalami beberapa masalah teknis dilapangan. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu:
1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian  bukti-bukti  awal  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan dikarenakan  saksi  yang  melihat  atau  yang  mengetahui  peristiwa  pidana tersebut merasa takut atau tidak mau terlibat memberikan keterangan dalam proses penyelidikan ataupun Penyidikan.
2. Dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  kepada  pelaku merasa  dalam posisi  benar karena melakukan tindakan dalam keadaan emosi atau harga dirinya tercemar sehingga  pelaku  merasa  bahwa  perbuatan  yang  telah  dilakukan  tidak melanggar hukum,padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur bahwa melakukan  penganiayaan  merupakan  suatu  kejahatan  Sehingga  hal  ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif
2 Dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  penyidikan  di  Polres  Karangasem  bahwa suatu  ketika  pelaku  di  duga  mengalami  gangguan  kejiwaan  sedangkan penyidik  tidak  mempunyai  keterampilan  atau  ilmu  pengetahuan  tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
3 Rendahnya  Pendidikan  terhadap  pelaku  yang  diduga  melakukan  tindak pidana Penganiayaan sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan  yang  jelas  dikarenakan  pelaku  penganiayaan  memiliki keterbatasan pengetahuan. 10
Selain kendalan tersebut diatas, juga di pengaruhi oleh beberapa Faktor antara lain:
1. Faktor internal
a. Kekurangan  personil  Penyidik  karena  perbandingan  jaumlah  kasus dengan  dengan  jumlah  penyidik  belum  sesuai  sehinggai  satu  orang penyidik bisa menangani beberapa kasus yang menyebabkan penydik tidak fokus dalam menangani perkara.
b. Kurangnya  Fasilitas  Sarana  Dan  Prasarana  Untuk  Penyidikan Penegakan  hukum  memerlukan  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Seperti  minimnya  ruang penyidikan  karena  gedung  kurang  maemadai  sehingga  apa  bila menangani  kasus  dengan  saksi  atau  tersangka  yang  lebih  dari  2 orangterasa tidak persentatif.
2. Faktor eksternal
a. kesulitan  mengambil  keterangan  saksi  yang  melihat  atau  yang mengetahui  secara  langsung  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi walaupun yang bersangkutan berada di TKP.
b. Keterangan  tersangka  yang  membingungkan  Diantara  berbagai kendala dalam penyidikan, hambatan yang sering muncul adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Setiap orang wajar untuk
10 Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP Aris Setiyo, S.I.K   Pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 pukul 09.00 wita
membela  dirinya  yaitu  dengan  memberikan  keterangan  yang berbelitbelit untuk menutup-nutupi kesalahan. 11
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Karangasem AKBP Ricko A.A. Taruna Pada hari selasa tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 wita, beliau  mengatakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  polres  karangasem  agar pelaku tidak melakukan penganiayaan sebagai berikut: 12
1. Tindakan pre-emtif
Tindakan  pre-emtif  merupakan  tindakan  kepolisian  untuk  melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat  dengan  tujuan  menghindari  munculnya  potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakah pre- emtif  Polri  ini  dilakukan  dengan  komunikasi  yang  bersifat  persuasif  dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  menurut  aturan  dan  norma  sosial kemasyarakatan.  Tindakan  pre-emtif  ini  dilakukan  oleh  fungsi  pembinaan masyarakat  (Binmas).  Contoh  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.
2 Tindakan Preventif (Pencegahan)
Tindakan  preventif  adalah  suatu  perbuatan  atau  upaya  untuk  mencegah terjadinya  kejahatan  yang  dilakukan  jauh  sebelum  kejahatan  itu  terjadi, dengan  melibatkan  sel-sel  organisasi  kemasyarakatan  agar  dapat diberdayakan  secara  bersama-sama  dalam  rangka  pengawasan  terhadap kelompok  atau  orang-orang  yang  berpotensi  melakukan  tindak  kejahatan. Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau  sebab-sebab  terjadinya  kejahatan  tersebut.  Adapun  upaya  preventif yang dilakukan dengan cara yaitu:
1. Cara  Abolisionistik,  yaitu  suatu  cara  atau  upaya  penanggulangan kejahatan  dengan  cara  menghilangkan  atau  mengurangi  faktor-faktor yang  dapat  menimbulkan  kejahatan.    Dan  upaya  ini  dapat  dilakukan dengan usaha pencegahan seperti:
a. Menggerakan Bhabin Kamtibmas untuk selalu menjalin komunikasi dengan  masyarakat  sehingga  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat segera tertangani dengan baik.
b. patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara
c. Menggerakan  unit  intelkam  untuk  menyerap  informasi  dilapakan untuk mencegah konplik yang terjadi.
d. Mencegah  peredaran  minuman  beralkohol  yang  dapat  memicu terjadinya kejahatan.
2. Cara Moralistik, yaitu suatu upaya penganggulangan kejahatan dengan cara memberikan  penyuluhan  hukum,  bimbingan  agama,  pembinaan  mental dengan  tujuan  agar  masyarakat  tidak  menjadi  anggota  pelanggaran peraturan.
3 Upaya Represif (Penindakan)
11 Ibid
12 Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Karangasem AKBP Ricko A.A. Taruna  Pada hari selasa tanggal 12 April 2021 pukul 10.00 wita
Selain  tindakan  pre-emtif,  preventif  ada  juga  upaya  represif  dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan.  Seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan  menerima  vonis  dari  hakim  yang  apabila  terbukti  bersalah  akan dijatuhi hukuman dengan mengasingkannya dari lingkungan masyarakat ke suatu tempat yang disebut “Lembaga Permsyarakatan”. Pemberian hukuman ini adalah merupakan suatu upaya pengekangan terhadap pelaku kejahatan agar tidak tercampur dengan lingkungan masyarakat. Jadi hukuman berupa pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi logis dilakukan kejahatan  karena  sudah  barang  tentu  setiap  kejahatan  harus  dijatuhi hukuman.
4.   Upaya Reformatif
Upaya  Reformatif  adalah  suatu  bentuk  usaha  untuk  merubah  kembali seseorang  yang  telah  melakukan  kejahatan  dan  kejahatan  itu  tidak  akan terulang kembali apabila dia telah kembali ke masyarakat. Upaya reformatif ini meliputi antara lain:
a. Mengadakan  pengawasan  secara  terpadu  terhadap  perkembangan tingkah  laku  dari  pelaku  kejahatan  setelah  menjalani  hukuman  di lembaga permasayarakatan.
Melakukan  edukasi  kepada  mantan  pelaku  kejahatan  dan  melibatkan  mantan pelaku kejahatan dalam kegiatan yang positif di tengah-tengah masyarakat.

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana penganiayaan. Faktor tersebut terbagi menjadi 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor  internal  terdiri  atas  kondisi  sosial,  perasaan  dendam,  gangguan tempramental (emosi), dan ketersinggungan atau harga diri merasa di lecehkan. Kemudian faktor eksternal adalah faktor ekonomi.
2. Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum ditinjau  dari  perspektif  kriminologi  di  Kepolisian  Resor  Karangasem  terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu tindakan pre-emtif dengan mengedepankan himbauan dan  pendekatan  kepada  masyarakat,  tindakan  preventif  (pencegahan),  yaitu upaya  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  yang  dilakukan  jauh  sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan, dan upaya represif (penindakan) yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan.

## Saran
Pihak kepolisian agar meningkatkan kembali upaya pre-emtif dan preventif dalam menangani tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan didepan umum untuk meminimalisasi adanya korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Adolf, Huala, 1991, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, RajaGarfindo Persada, Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi,  1998,  Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Alumni, Bandung,
Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media. Yogyakarta. Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan.
M. Hamdan, 1997. Politik Hukum Pidana, Jakarta:  PT RajaGrafindo

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). The Crime of Sexual Intercourse Against Children Criminology and Victimology Perspective. LEGAL BRIEF , 11 (1), 196- 205.
Chandra  Satriana,  I.,  &  Dewi,  N.  (2022).  Law  Enforcement  in  The  Process  of Investigation  on  The  Crime  of  Skimming  by  Foreign  Nationals. Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal),  11 (1),  13-27. doi:10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p02
Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Law Brakes to Protect Victims of Sexual Violence Against Children and Women in the Private Field. Journal Equity of Law and Governance , 2 (2), 115-122.
SATRIANA,  I  Made  Wahyu  Chandra.  Kebijakan  Formulasi  Pemidanaan  Terhadap Penyebar Selebaran Mengandung Unsur Provokatif Dalam  RKUHP. Kertha Patrika , [S.l.], v. 44, n. 1, p. 105-115, apr. 2022. ISSN 2579-9487. I Made Wahyu Chandra Satriana, & Luh Putu Eka Pramestiani. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Era Teknologi 4.0. Kerta Dyatmika, 17(2), 12-22. hlm. 15