## S U R Y A    A B D I M A S
Vol. 7 No. 3 (2023) pp. 531 - 539
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/index p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN: 2581-0162
Edukasi Electronic  Money ( e-money )  dan  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen
Itok Dwi Kurniawan  , Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Kristiyadi, Harjono, Muhammad Rustamaji
Universitas Sebelas Maret Jl. Ir Sutami No.36, Kentingan, Kec.Jebres, Kota Surakata, Jawa Tengah 57126, Indonesia | itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id | DOI: https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i3.2981 |

## Abstrak
Perkembangan zaman di era industri dan digitalisasi mendorong transaksi keuangan dilakukan secara non tunai sala satunya melalui e-money. Namun demikian e-money belum banyak digunakan oleh masyarakat dan  cenderung  menggunakan  dana  tunai/  cash.  Masyarakat  belum  mengetahui  secara  detail  terkait penggunaan  e-money,  perlindungan  konsumen,  dan  permasalahan-permasalahan  yang  dapat  muncul sebagai dampak dari penggunaan e-money tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi  kepada  masyarakat  kelurahan  Siswodipuran,  kecamatan  Boyolali  terkait  dengan  penggunaan  e- money, perlindungan konsumen, serta permasalahan yang timbul. Metode yang digunakan yaitu built in participatory.  Hasil  kegiatan  menunjukkan  masyarkat  telah  memahami  tentang  pemanfaatan  e-money dalam transaksi keuangan. Kegiatan edukasi bagi masyarakat ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap data pribadi, pelayanan dan privacy transaksi yang dewasa ini kerap ditemukan adanya kebocoran data konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Elektronik, e-money
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  telah  membantu perkembangan  uang  elektronik,  yang  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  alat  non- pembayaran  tunai  yang  dapat  menjangkau  masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  dapat mengakses  sistem  perbankan.  Alat  pembayaran  telah  berevolusi  dari  uang  tunai  dalam bentuk logam dan kertas tradisional menjadi alat pembayaran elektronik. Alat pembayaran elektronik  dengan  menggunakan  kartu  telah  berkembang  menjadi  bentuk  yang  lebih dinamis,  dan  alat  pembayaran  yang  dikenal  dengan  nama  uang  saat  ini  sedang berkembang  di  Indonesia.  Teknologi  informasi  yang  berkembang  begitu  pesatnya menyebabkan  perubahan  pada  pola  kegiatan  dan  kehidupan  manusia  sehingga  secara langsung  mempengaruhi  munculnya  jenis  perbuatan  dan  peristiwa  hukum  baru.  Salah satunya  adalah  melakukan  transaksi  melalui  dunia  internet  atau  melakukan  transaksi elektronik  ( online  transaction ). Online  transaction merupakan  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  jaringan  komputer,  media  elektronik  lainnya  dan komputer itu sendiri (Trijono, 2016) .
Kehadiran e-money dalam  dunia  transaksi  keuangan  global  khususnya  Indonesia menjadi  sebuah  tren  dari  kehidupan  masyarakat  yang  mendambakan  kemudahan  dan efisiensi.  Sebagai suatu alat  pembayaran, platform e-money seperti OVO, Gopay, LinkAja, Flip, Dana, Shopeepay, dan sebagainya menawarkan fasilitas-fasilitas kemudahan mulai dari praktis, pendaftaran singkat, jangkauan lebih luas seperti transfer dengan mudah dan lain sebagainya.  Bahkan  pembayaran  menggunakan  uang  elektronik  ini  tidak  memerlukan semacam teknik otorisasi dan tidak pula terkait dengan rekening bank penerbit, sehingga aplikasi maupun kartu e-money begitu mudah untuk dialihkan atau dipindah tangankan serta uang yang ada di platform ini bukan bagian dari simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan (Tazkiyyaturrohmah, 2018) . Kegiatan yang khususnya terkait transaksi melalui media elektronik tentu perlu dilindungi melalui instrumen hukum dalam melindungi masyarakat.
Dalam prakteknya, uang elektronik (e-money) menggunakan perangkat yang disebut dengan Stored Value Card (kartu simpanan dana), atau dikenal juga dengan kartu prabayar. Jenis alat pembayaran ini diatur secara terpisah dari alat pembayaran lainnya seperti Kartu Debit (debit card), Kartu Kredit (credit card), dan Automated Teller Machines Card (kartu ATM). Transaksi  pembayaran dengan e-money biasanya  dilakukan  dengan menempelkan  kartu pada sensor yang disediakan oleh penjual sehingga dapat terpotong dana yang tersimpan pada  kartu  elektronik.  Sistem  pembayaran  seperti  ini  sangat  memudahkan  konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran, dan konsumen yang bukan nasabah bank juga dapat  diuntungkan  karena  alat  ini  dapat  diterbitkan  oleh  lembaga  non  bank,  dan kepemilikannya  tidak  harus  melalui  proses  otorisasi  dari  bank  sebagai  penerbit  uang elektronik (Purnomo et al ., 2012) . Di Indonesia ketentuan mengenai e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik ( e-money ) pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik ( Electronic Money ). Termasuk ketentuan software dan pelayanannya. Namun e-money yang terus berkembang dengan inovasi tidak terbatas dinilai masih banyak masalah mulai dari kebocoran  data  pengguna, software dari  uang  elektronik  yang  tiba-tiba down sampai hilangnya nilai uang dari pengguna. Sehingga banyak pengguna yang merasa bahwa hak- hak dan data mereka tidak dilindungi dengan jelas. Sejatinya terkait hal  ini  sebenarnya sudah diatur lebih lanjut dalam Peratuan Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lainnya.
Dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik, perlu diketahui bahwa teknologi yang  digunakan  merupakan  ciptaan  manusia  dengan  berbagai  celah  keamanan  dan kekurangan dalam penerapannya, sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi para penggunanya.  Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  kartu e-money harus  diberikan  atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dalam kegiatan pembayaran dengan  menggunakan  sistem  elektronik (e-payment  system) ,  guna  mencegah penyalahgunaan  kartu e-money oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Untuk menjamin  aspek  keadilan  bagi  pemegang  kartu  uang  elektronik  dalam  melakukan transaksi  pembayaran  sesuai  dengan  kebijakan  dan  peraturan  pemelrintah  yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  pengawas  kegiatan  keuangan, diperlukan suatu bentuk pengaturan dan perlindungan hukum (Candrawati, 2014) . Transaksi  dengan  menggunakan e-money dapat  dilakukan  tanpa  melalui  proses otorisasi  terlebih  dahulu  selain  itu  tansaksi  menggunakan e-money tidak  ada  hubungan dengan rekening nasabah  pada suatu bank maka dari itu nasabah pengguna e-money tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan e-money tersebut.
Uang Elektronik (electronic money ) yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak sama dengan alat  pembayaran  eletronik  lainnya  meskipun  sama-sama  berbentuk  kartu  namun  alat pembayaran  elektronik  berupa e-money berbeda  dengan  alat  pembayaran  seperti  kartu kredit dan kartu debet. Terdapat dua istilah dalam alat pembayaran elektronis yaitu ada istilah prepaid  products dan access products . Pada kartu debet dan kartu kredit merupakan produk elektronis yang bersifat acces products (Almaida & Imanullah, 2013) . Penggunaan uang  elektronik (e-money) memiliki  banyak  manfaat  dalam  kehidupan  manusia. Menggunakan  uang  elektronik  sebagai  pengganti  uang  tunai  memiliki  banyak keuntungan,  seperti  dalam  transaksi  dalam  jumlah  kecil.  Manfaat  terpenting menggunakan uang adalah mencegah konsumen dan pedagang salah menghitung uang kembalian (Tumantara, 2016) .
Masyarakat  di  wilayah  kampung  Surodadi,  kelurahan  Siswodipuran,  sebagian bergerak di bidang ekonomi  produktif,  hal  ini dapat dilihat dari  adanya ragam produk yang jual antara lain adanya toko jual beli komputer, servis komputer, bengkel, dan cafe serta restoran. Para pengusaha bidang ekonomi produktif ini tidak ada kendala ataupun permasalahan yang cukup berarti, dalam bidang manajemen telah berjalan dengan sangat baik. Namun dalam pemasarannya, hanya sedikit yang telah menggunakan pembayaran e-money, meskipun cafe serta restoran telah menggunakan aplikasi Gojek dan Grab sebagai media pemasarannya. Akan tetapi sebagian para pengguna aplikasi online belum mengerti dengan baik tentang bagaimana  dasar perlindungan hukumnya, sehingga perlu adanya sosialisasi baik bagi yang telah menggunakan e-money maupun calon pengguna yang akan menggunakan e-money dalam  kegiatan  usaha  mereka.  Hal  tersebut  juga  terjadi  pada sebagian  generasi  muda  terkhususnya  karang  taruna  di  kampung  Surodadi  telah menggunakan e-money (Gopay, Ovo, Link Aja, Dana, Flip, Shopeepay) dalam kegiatan ekonomi mereka, namun banyak yang belum mengetahui secara detail terkait dengan penggunaan e-money terhadap perlindungan konsumen. Disinilah pentingnya sosialisasi  dan edukasi kepada  mitra  di  kampung  Surodadi,  kelurahan  Siswodipuran,  Boyolali,  agar  dapat menyikapi dengan baik dan bijak akan perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini agar terhindar  dari  dampak  negatif  dari  teknologi  komunikasi  seperti  penipuan  identitas pengguna e-money dengan basis aplikasi pay later yang mengatasnamakan nama orang lain. Berkaitan  dengan  hal  diatas,  Grup  Riset  Penegakan  Hukum  dan  Globalisasi memandang  perlu  melaksanakan  pengabdian  untuk  memberikan  pemahaman  serta menyampaikan  pengetahuan  mengenai  perlindungan  dan  jaminan  hukum  pengguna e- money pada  masyarakat.  Melalui  kegiatan  sosialisasi  yang  nantinya  akan  dilaksanakan, harapannya mitra dapat ikut berpartisipasi dalam mengikuti sosialisasi mengenai e-money dan perlindungan hukumnya. Mereka bisa mengajukan pertanyaan, dan juga memperoleh ilmu  baru  untuk  mereka  terapkan  dalam  aktivitas  ekonomi  mereka.  Sehingga  dengan dilaksanakannya  program  ini,  dapat  memberikan  manfaat  bagi  mitra,  dan  juga perekonomian yang ada di lingkungan mitra itu sendiri.

## 2. Metode
Sasaran  pengabdian  adalah  masyarakat  generasi  muda  atau  generasi  millennial yakni  mitra  yang  ada  di  lokasi  pengabdian  yakni  pengguna  atau  konsumen  yang menggunakan electronic  money sebagai  platform  pembayaran.  Dimana  pendekatan conseptual  approach dengan  melakukan  pendekatan  integrasi  keilmuan  antara  perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait.
Dalam  pengabdian  ini  metode  ceramah  atau  sosialisasi  ditujukan  untuk mempertajam  pemahaman  serta  pengetahuan  bagi  masyarakat  mitra  mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengguna atau konsumen electronic money sebagai platform  pembayaran  non  tunai  terutama  pengguna shopeepaylater dan crypto  currency . Selanjutnya, memberikan sebuah opsi atau langkah-langkah strategis dalam menggunakan dan mengaplikasikan metode pembayaran melalui electronic money secara aman. Kemudian metode built in participatory dilakukan secara langsung dalam identifikasi masalah mitra melalui  wawancara  dan  identifikasi  permasalahan. Analisa  masalah  dilakukan    dengan melakukan  pendekatan    perundang-undangan  dimana  memanfaatkan    pengkajian terhadap  regulasi  serta  undang-undang  terkait  isu  hukum  yang menjadi perhatian.
Langkah-langkah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini meliputi: (1)  Langkah  persiapan,  yaitu  komunikasi  dan  identifikasi  permasalahan  yang mendominasi  dalam  penggunaan electronic  money pada  mitra  yang  dipilih.  Dimana ditemukan  permasalahan  berupa  perlindungan  hukum,  layanan  dan  fasilitas  yang menjelaskan  perlindungan  bagi  konsumen  dan  fasilitas  pengaduan.  (2)  Langkah  teknis, yaitu  diadakan  pemilihan  tema  sosialisasi  berdasarkan  pada  permasalahan  mitra  yang dominan  tersebut,  yaitu  Sosialisasi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pengguna  atau Konsumen Electronic  Money sebagai  Platform  Pembayaran.  Sekaligus  menyebarluaskan informasi melalui video dokumentasi kegiatan pengabdian. (3) Langkah komulatif, yaitu bersama-sama  masyarakat  dalam  memberikan  konsultasi  maupun  arahan  mengenai penyelesaian  permasalahan  yang  diidentifikasi  dan  diharapkan  dapat  membantu masyarakat.  Disisi  lain  kegiatan  sosialisasi  ini  akan  memberikan  nilai  tambah  berupa pengetahuan dan kecermatan masyarakat dalam penggunaan electronic money.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi mendorong industri perbankan di Indonesia berlomba-lomba berinovasi dengan produknya. Berbagai macam produk  perbankan  yang  membantu  masyarakat  antara  lain  produk  tabungan,  kredit kepada  masyarakat,  kartu  kredit,  kartu  debit,  dan  lain-lain.  Setiap  produk  bank  harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana bank harus  mempertanggungjawabkan  produk  yang  dijual  ke  masyarakat.  Kartu  kredit merupakan salah satu produk bank yang banyak digunakan oleh masyarakat.
Konsep penggunaan kartu dalam sistem pembayaran muncul sekitar sekade 1970-an. Kemajuan  teknologi  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  telah  memaksa  industri perbankan  Indonesia  untuk  berinovasi  dengan  produk-produknya.  Produk  tabungan, pinjaman  umum,  kartu  kredit,  kartu  debet,  dan  produk  perbankan  lainnya  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  adalah  contohnya.  Setiap  produk  bank  harus  sesuai  pada Peraturan  Bank  Indonesia  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan  bank  harus mempertanggungjawabkan  produk  yang  dijual  kepada  masyarakat.  Salah  satu  produk yang paling banyak digunakan adalah kartu kredit. Sekitar tahun 1970-an, muncul konsep penggunaan kartu dalam sistem pembayaran (Pranoto & Salsabila, 2018 ). Transaksi  pembayaran  elektronik (electronic  payment  atau  e-payment) digunakan  di internet  sebagai  bagian  dari  kemajuan  teknologi  yang  dialami  masyarakat  Indonesia. Sedangkan e-payment adalah layanan pembayaran online yang disediakan oleh aplikasi atau operator sistem elektronik untuk memfasilitasi pembayaran dalam bentuk kantong saldo elektronik dimana konsumen atau pembeli tersebut tidak perlu menggunakan uang tunai. Meski layanan e-payment masih tergolong baru, namun sudah cukup dikenal di kalangan
masyarakat umum. Berbagai bentuk e-payment tidak hanya digunakan oleh bank seperti kartu debit atau kredit, tetapi juga oleh penyedia sistem elektronik lainnya, seperti layanan e-payment, Sebagai suatu alat pembayaran, platform e-money seperti OVO, Gopay, LinkAja, Flip, Dana, Shopeepay dan lain sebagainya menawarkan fasilitas-fasilitas kemudahan mulai dari praktis, pendaftaran singkat, jangkauan lebih luas seperti transfer dengan mudah dan lain sebagainya .
Perubahan  yang  cukup  signifikan  atas  alat  pembayaran  yang  dapat  memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan (Pranoto  &  Sekar,  2018) .  Uang  Elektronik  biasanya  disimpan  sebagai  nilai moneter yang diwakili oleh klaim pada penerbit dan diterbitkan pada penerimaan dana untuk tujuan melakukan transaksi pembayaran dan  diterima oleh orang selain penerbit (Ramos et  al .,  2016) .  Semua  kegiatan  masyarakat  seperti  perbankan,  perdagangan,  dan hiburan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi informasi (Munir, 2017) . Selain berpotensi  memberikan  dampak  positif  pada  teknologi  informasi,  teknologi  ini  telah membawa pengaruh baru ke dalam kehidupan masyarakat, seperti pembajakan, penipuan transaksi  elektronik,  dan  kejahatan  dunia  maya (Budhijanto,  2017) .  Uang  elektronik merupakan  suatu  inovasi  baru  yang  bertujuan  untuk  member  kepraktisan  dalam melakukan  transaksi  pembayaran.  Uang  elektronik  tidak  dapat  disamakan  dengan  alat pembayaran  berbentuk kartu seperti kartu ATM atau kartu debit, dan kartu kredit,  karena penerbitannya tidak hanya dilakukan melalui bank tetapi juga lembaga selain bank, nilai uang elektronik dalam kartu disimpan dalam media untuk proses transaksi pembayaran Pengabdian  tentang e-money dan  perlindungan konsumen  merupakan  bagian  dari penerapan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  dan  bertujuan  untuk  memberikan  dampak langsung ditengah-tengah masyarakat. Dewasa ini, isu terkait virtual money sebagai metode pembayaran  yang  hadir  di  masyarakat  membawa  efisiensi  sekaligus  per  masalahan  di masyarakat.  Transaksi  bisnis  digital  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  merupakan  sebuah kelaziman bagi konsumen maupun penjual di bidang ekonomi, hampir seluruh transaksi bisnis  yang  menggunakan  cara  konvensional  lama  yaitu  menggunakan  mata  uang konvensional  berubah  drastis  dengan  lahirnya  platform electronic  money dan  kembali berkembang dengan kelahiran virtual currency (mata uang virtual) berbasis Bitcoin dalam dunia komersial. Metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah Cryptocurrency dan Shopeepaylater.
Berkenaan  dengan  tren  transaksi  keuangan  menggunakan  elektronik,  maka diperlukan adanya ketentuan hukum yang diharapkan dapat memberdayakan konsumen pemegang  uang  elektronik  dan  meningkatkan  kesadaran  penerbit  agar  kepentingan konsumen  dapat  dilindungi  baik  secara  integratif  maupun  komprehensif  serta  dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.
Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen mentaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen,  serta  negara  menjamin  kepastian  hukum.  Untuk  melindungi  pengguna e- money, suatu  bentuk  hukum  harus  memuat  kepastian  hukum,  salah  satunya  adalah perjanjian,  kekuatan  mengikat  perjanjian,  sehingga  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat mentaati hukum dan memperoleh keadilan. Uang elektronik memegang peranan penting bagi sebagian orang, kecepatan, kemudahan, dan ketepatan dalam bertransaksi menjadi beberapa alasan mengapa masyarakat menggunakan produk ini, dan jumlah masyarakat yang menggunakan kartu uang elektronik terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun, penggunaan  kartu  uang  elektronik  memiliki  sejumlah  keunggulan.  Potensi  resiko  yang bisa terjadi dalam pembayaran atau melakukan transaksi dengan kartu uang elektronik adalah seperti pencurian kartu, pemalsuan, dan duplikasi kartu.
Untuk  mengurangi  risiko  penyalahgunaan  tersebut  menurut (Sitorus,  2018) , penyelenggara  uang  elektronik  harus  memperhatikan,  menciptakan  kepastian  hukum yang kuat, transparan, dan mampu melindungi pemegang kartu uang elektronik. Pihak penerbit  uang  elektronik  harus  mengutamakan  prinsip  perlindungan  pemegang  kartu dalam  menjalankan  aktivitasnya  dengan  menyampaikan  informasi  yang  jelas  kepada pemegang kartu secara tertulis. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pemegang kartu uang elektronik didasarkan pada kenyataan bahwa kedudukan penyelenggara  dan  pemegang  kartu  tidak  seimbang,  dan  kepentingan  pemegang  kartu sangat rentan terhadap niat penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian. yang tidak  dimiliki  pemegang  kartu.  Perlindungan  konsumen  diharapkan  dapat  mendorong iklim yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  dengan  sasaran  pengguna platform  e-money sebagai media atau metode pembayaran terutama kaum muda dan generasi millennial di tempat  pengabdian  dilaksanakan.  Pengabdian  ini  dilaksanakan  melalui  penyampaian informasi  kepada  masyarakat  terkait  bagaimana  melakukan  langkah-langkah perlindungan  data  pribadi  dan  mekanisme  klaim  atas  sengketa  atau  terjadinya pelanggaran hokum selama menggunakan platform e-money, seperti disajikan pada Gambar 1 .  Metode  sosialisasi  pengabdian e-money juga  ditujukan  pada  organisasi  kepemudaan seperti  Karang  Taruna  kelurahan  Siswodipuran,  kemudian  menghadirkan  juga  Forum Anak  Boyolali,  Forum  GenRe  (Generasi  Berencana)  kabupaten  Boyolali  yang  dianggap memiliki pengaruh cukup besar terhadap penggunaan e-money .
Gambar 1. Sosialisai kepada Karang Taruna Kelurahan Siswodipuran
Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa secara umum  anak-anak  muda  yang  mendominasi  penggunaan e-money untuk  keperluan pembayaran  menggunakan platform seperti OVO,  ShopePay,  Pay  Later,  LinkAja .  Selama pengabdian juga menunjukkan adanya keluhan dari pengguna seperti tertutupnya akun secara  otomatis  sehingga  penggunaan  aplikasi  dengan  data  pribadi  mereka  tidak  bisa digunakan  lagi  dan  harus  melakukan  konfirmasi  ulang  ataupun  bertanya  pada service center / customer  service. Adapun  materi  yang  disampaikan  dalam  sosialisasi  adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later . Dalam pembahasannya terdapat hubungan kerjasama diantara pihak Shopee dengan PT. Lentera dalam hal  pengelolaan fitur Shopee Paylater , hubungan hukum yang  berupa pemberian kuasa antar PT. Lentera dengan pemberi pinjaman serta hubungan hukum yang dalam hal pinjam meminjam oleh pemberi pinjaman serta hubungan hukum diantara PT. Lentera yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha dengan pengguna Shopee Paylater yang
berperan sebagai penerima pinjaman atau konsumen. Paparan materi yang disajikan pada kegiatan ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2 .
Dengan adanya alat pembayaran nontunai seperti e-money dalam sistem pembayaran Bank Indonesia akan dapat mengoptimalkan daya beli masyarakat yang akan berdampak positif bagi perekonomian negara. (Sofyan, 2015: 4). Tetapi hal ini akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat akan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai yang sebelumnya sudah banyak digunakan. Namun, hal ini akan berdampak pada kurangnya  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  kartu  kredit  sebagai  metode pembayaran  non  tunai  yang  sebelumnya  banyak  digunakan.  Hal  ini  dikarenakan  saat menggunakan  kartu  kredit  diperlukan  otorisasi  dengan  PIN  atau  tanda  tangan  karena terhubung dengan rekening bank nasabah. Sedangkan dengan e-money tidak perlu otorisasi karena tidak perlu rekening nasabah di bank untuk mempercepat transaksi, e-money terus berkembang dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah, transaksi, maupun volume.
Gambar 2 . Video Luaran Pengabdian
Hal ini sangat kontras dengan pertumbuhan kartu kredit dan ATM yang stagnan. Menurut data Bank Indonesia e-money menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang amat potensial untuk meningkatkan perekonomian Indonesia (Pranoto & Salsabila, 2018) . Untuk  menjawab  permasalahan  yang  dimungkinkan  timbul  di  kemudian  hari  yaitu adanya penipuan terkait identitas pengguna e-money dapat ditempuh melalui OJK yakni melalui jalur mediasi pengaduan sekaligus sebagai payung lembaga keuangan non-bank. Hingga ke ranah pihak berwajib (kepolisian) karena adanya tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan IT. Untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan mitra dilakukan identifikasi  masalah  dan  menganalisis  aspek-aspek  penting  kemudian  dilakukan Sosialisasi  dan  Pemahaman  kepada  Masyarakat  tentang  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  atau  Pengguna Electronic  Money sebagai platform pembayaran  non  tunai. Menyebarluaskan  muatan  sosialisasi  dalam  bentuk  video  yang  isinya  ajakan persuasive kepada  masyarakat  agar  menyadari  betapa  pentingnya  perlindungan  hukum  dalam penggunaan e-money agar tidak menjadi korban penipuan.
Dalam  Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  jika  dalam  hal  ini  pihak  pemberi pinjaman  merasa  dirugikan  karena  pengguna Shopee  Paylater (konsumen)  tidak  dapat membayar hutangnya maka dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi. Dan jika dalam praktiknya konsumen serta pelaku usaha merasa masih dirugikan karena salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  tersebut  maka  dapat  menyelesaikannya  melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri atau BPSK.

## 4. Kesimpulan
Pelaksanaan program dilakukan melalui sesi diskusi maupun tanya jawab pada saat kegiatan berlangsung. Diskusi tersebut tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pemahaman  masyarakat  terkait  dengan  keamanan  penggunaan e-money serta perlindungan hukum terhadap data pribadi. Keberlanjutan program di Lapangan setelah kegiatan  pengabdian  masyarakat  selesai  dilaksanakan  yaitu  dengan  mendampingi masyarakat yang menjadi korban dalam penggunaan e-money yakni melalui jalur Mediasi Pengaduan  di  OJK  yang  merupakan  payung  lembaga  keuangan  non-bank.  Adanya masukan dari  penulis  untuk mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa Papahan dengan beberapa point meliputi (1) Penguatan kelembagaan desa (2) Penguatan sumber daya manusia desa, (3) Prospek Self-Governing Community dan Local Self-Government . Upaya tersebut  dilakukan  agar  BUM  Des  dapat  optimal  dan  meningkatkan  pendapatan  asli daerah.

## Acknowledgement
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  Partisipasi  Mitra  dalam  Pelaksanaan Program dan  peserta  karang  taruna  siswodipuran  Boyolali,  perwakilan  Duta  Genre  dan  Forum Anak Boyolali.

## Daftar Pustaka
Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. Privat Law, 9( 1), 218-226.
Asmadi,  E.  (2018).  Aspects  of  Legal  Protection  for  Consumers  in  the  Use  of  Electronic Payment Applications. Doktrina: Journal of Law, 1 (2), 90 – 103.
Anita  Candrawati,  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Kartu  E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial. Jurnal Hukum. 3 (3)
Budhijanto, D, (2017), Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016,

## Bandung, PT. Refika Aditama
Candrawati,  N.  N.  A.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Erlindungan  Hukum Terhadap  Pemegang  Kartu  E-Money  Sebagai  Alat  Pembayaran  Dalam  Transaksi Komersial. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 3 (1), 1 – 16. Eri Susanti, N. D. M., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. A. S. W. (2019). Perlindungan Hukum Bagi  Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transasksi Non  Tunai. Kertha Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum,  7 (3),  1.  https://doi.org/10.24843/ km.2019.v07.i03.p15
Munir, N. (2017), Pengantar Hukum Siber Indonesia, Depok, PT. RajaGrafindo Persada . Muhammad Sofyan Abidin. (2015). Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru. Jurnal Akuntansi UNESA. 3 (2)
Pranoto, & Salsabila, S. S. (2018). Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat. Jurnal Privat Law, 6 (1), 24 – 33.
Pranoto & Sekar Salma S. (2018). Eksistensi Kartu Kredit dengan adanya Electronic Money (E- Money) sebagai Alat Pembayaran yang Sah. Private Law, 6 (1): 24-33. Purnomo, S. D., Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Simatur, Z. (2012). Untung dengan kartu kredit, kartu ATM-Debit, & uang elektronik. Visimedia, Jakarta . Ramos,  D.,  Solana,  J.,  Buckley,  R.  P.,  &  Greenacre,  J.  (2016).  Protecting  mobile  money customer  funds  in  civil  law  jurisdictions. International  &  Comparative  Law Quarterly, 65 (3), 705-739.
R. U. Djoni Ghazali. (2012). Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika .
Serfianto,  R.,  Hariyani,  I.,  &  Serfiani,  C.  Y.  (2012).  Untung  Dengan  Kartu  Kredit,  Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik. Jakarta: Visimedia . Shidarta. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Prenada .
Sitorus,  R.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Kartu  Uang  Elektronik  Ketika Hilang. Novum: Jurnal Hukum, 5 (2), 179-186. Trijono, R. (2016), Kamus Hukum, Jakarta, Pustaka Kemang .
Tazkiyyaturrohmah,  R.  (2018).  Eksistensi  Uang  Elektronik  Sebagai  Alat  Transaksi Keuangan Modern. Muslim Heritage, 3 (1), 23-44.