This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tradisi Grindadrap: Pelanggaran Hukum Internasional Berkedok Indigenous People?
Meylin Theresia Tutuarima; Arman Anwar &  J.A.Y. Wattimena Universitas Pattimura *Corresponding author: meylien20@gmail.com
Submission : 16 Agustus 2022 Revision : 29 Januari 2023 Publication : 20  Februari 2023

## Abstract
Dolphins  are  protected  animals,  but  dolphin  hunting  is  still  found  in several  countries,  one  of  which  is in  the  Faroe  Islands,  Denmark.  The tradition  of  hunting  dolphins  in  this  country  is  part  of  the  rights  of indigenous peoples called grindadrap. The grindadrap tradition can be categorized  as  Aboriginal  Subsitence  Whaling  (ASW),  where  this activity  is  an  act  of  hunting  whales  and  dolphins  for  the  benefit  of culture or traditions that exist in a country. However, this activity is a violation of the International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW).  This  article  uses  normative  legal  research  and  sources  of written  legal  material  as  its  analysis.  The  results  showed  that  this paradigm shift in the grindadrap tradition has deviated from its main goal,  namely  as  part  of  meeting  people's  food  needs  which  are  now turning  into  commercial  needs  and  sports  events  so  that  there  is  a violation of law in the realm of international law. As one of the states parties to the ICRW, Denmark has an obligation to abide by the agreed rules.  For  this  reason,  Denmark  has  a  responsibility  in  solving  this violation problem. one of the middle ways to overcome this problem is through the development of conservation-based programs, namely the Conservation Committee Strategic Plan 2016-2026. This effort is more effective relying solely on hunting stops.  The move was used to arouse the enthusiasm of other countries and urged the commission to develop the  International  Whaling  Commission  (IWC)  into  a  capable organization to stop whaling and dolphin poaching.
Keywords: dolphin preservation; grindadrap tradition; positive law

## Abstrak
Lumba-lumba  merupakan  satwa  yang  dilindungi  keberadaannya, namun masih ditemukan perburuan lumba-lumba di beberapa negara salah  satunya  di  Kepulauan  Faroe,  Denmark.  Tradisi  perburuan lumba-lumba  di  negara  ini  merupakan  bagian  dari  hak  masyarakat hukum  adat  yang  dinamakan  grindadrap.  Tradisi  grindadrap  dapat dikategorikan sebagai Aboriginal Subsitence Whaling (ASW), dimana kegiatan  ini  merupakan  suatu  tindakan  perburuan  terhadap  satwa paus dan lumba-lumba demi untuk kepentingan budaya atau tradisi yang  ada  pada  suatu  negara.  Akan  tetapi,  kegiatan  ini  merupakan bentuk  pelanggaran  terhadap  International  Convention  for  the Regulation  of  Whaling  (ICRW).  Artikel  ini  menggunakan  penelitian hukum  normatif  dan  sumber  bahan  hukum  tertulis  sebagai analisanya.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pergeseran paradigma  tradisi  grindadrap  ini  telah  melenceng  dari  tujuan utamanya  yaitu  sebagai  bagian  dari  pemenuhan  kebutuhan  pangan masyarakat  yang  kini  berubah  menjadi  kebutuhan  komersial  dan ajang  olahraga  sehingga  terjadi  pelanggaran  hukum  dalam  ranah hukum internasional. Sebagai salah satu negara pihak ICRW, Denmark memiliki  kewajiban  untuk  menaati  aturan  yang  telah  disepakati. Untuk  itu  Denmark  memiliki  tanggung  jawab  dalam  menyelesaikan permasalahan  pelanggaran  ini.  salah  satu  jalan  tengah  untuk mengatasi  masalah  ini  lewat  pengembangan  program-program berbasis  konservasi,  yaitu  Conservation  Committee  Strategic  Plan 2016-2026. Upaya ini lebih efektif hanya mengandalkan perhentian perburuan.  Langkah ini digunakan untuk membangkitkan antusiasme negara-negara  lain    ikut  mendesak  komisi  agar  mengembangkan International  Whaling  Commission  (IWC)  menjadi  organisasi  yang kapabel dalam menghentikan perburuan paus dan lumba-lumba.
Kata  Kunci:  hukum  positif;  pelestarian  lumba-lumba;  tradisi grindadrap
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  pernyataan  dari 1 World  Wide  Fund  (WWF), populasi  lumba-lumba  dan  ikan  paus  berukuran  kecil  sedang berada dalam fase kepunahan. Hal ini terjadi karena spesies ini kurang  mendapat  perhatian  internasional  bila  dibandingkan dengan  spesies  paus  berukuran  besar.  Sehingga  otomatis  isu tentang  perlindungan  dan  pelestarian  lumba-lumba  menjadi hal  yang  perlu  disoroti  dan  lebih  diperhatikan  saat  ini.  Oleh sebab  itu  banyak  upaya  yang  dilakukan  dalam  usaha melindungi  pelestarian  lumba-lumba.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  dalam  ranah  internasional  adalah  dengan dibentuknya konvensi untuk mewujudkan tujuan perlindungan dan  pelestarian  lumba-lumba  yang  dinamakan  International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW).
Sebagai  bentuk    komitmen  bersama,  didirikannya organisasi  internasional  bernama  International  Whaling Commission (IWC) pada tanggal 2 Desember 1946. Organisasi ini dibentuk untuk mencapai tujuan dari ICRW. 2 Setelah adanya organisasi ini, masyarakat internasional mulai menyadari akan pentingnya  melindungi  dan  melestarikan  satwa  laut  lumba- lumba. 3 Bahkan  dalam  perkembangannya,  masyarakat
1 World  Wide  Fund  (WWF):  Mamalia  laut  (cetacea). https://www.wwf.id/spesies/mamalia-laut diakses  pada  8  januari 2022. 2 International  Whaling  Commission:  History  and  Purpose https://iwc.int/history-and-purpose . diakses pada 8 januari 2022.
3 Wayan  Parthiana.  Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya. 2014. hal. 160.
internasional  tidak  setuju  dengan  pelaksanaan  tradisi grindadrap 4 .  Hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  organisasi pecinta  hewan  yang  mengecam  tradisi  ini.  Salah  satunya organisasi konservasi kehidupan laut, Sea Sepherd.
Perburuan  terhadap  ikan  paus  dan  lumba-lumba merupakan  kegiatan  yang  mengancam  populasi  hewan tersebut, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan ekosistem laut. 5 Sehingga  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  keberadaan populasi  ikan  paus  dan  lumba-lumba  mempengaruhi  alam maupun  makhluk  hidup  lainnya. 6 Sehingga  setiap  kegiatan harus  berdasarkan  pada  kaidah  hukum  untuk  mencapai terciptanya suatu keadaan lingkungan hidup yang baik. 7
Peristiwa  yang  terjadi  pada  15  September  2021  telah membuat  fakta  tak  terbantahkan,  karena  telah  terjadi pembunuhan terhadap 1.428 ekor lumba-lumba di Kepulauan Faroe, Denmark. Tindakan ini didasari oleh tradisi grindadrap
4 Grindadrap merupakan sebuah tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Denmark, tepatnya wilayah Kepulauan Faroe untuk melakukan  perburuan  lumba-lumba  dilaut  pada  wilayah  kepulauan tersebut.
5 Rencana  Aksi  Nasional  (RAN).  Konservasi  CETACE  Indonesia. Direktorat  Konservasi  dan  Keanekaragaman  Hayati  Laut:  Ditjen Pengelolaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. hal. 1.
6 Popi Tuhulele: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://fh.unpatti.ac.id/kearifan-lokal-masyarakat-adat-maluku- dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/ . diakses pada 8 agustus 2022.
7 Siswanto  Sunarso,  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005. hal. 1
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
yang  merupakan  kebiasaan  turun-temurun  masyarakat Denmark yang diberikan oleh orang-orang Viking pada abad ke- 9  di  kepulauan  Faroe. 8 Tradisi  grindadrap  merupakan kebiasaan  tahunan  masyarakat  Denmark  untuk  melakukan perburuan  terhadap  paus  pilot  dan  lumba-lumba  untuk dikonsumsi disetelah kegiatan ini selesai. 9
Alasan  utama  kenapa  tradisi  ini  menjadi perhatian,  ialah jumlah  dari  paus  maupun  lumba-lumba  yang  diburu  di Kepulauan Faroe. Ahli Biologi Kelautan dari Kepulauan Faroe, Bjarni  Mikkelsen  menyatakan  bahwa  Perburuan  paus  dan lumba-lumba di Kepulaun Faroe rata-rata mencapai 900–1.000 ekor  setiap  tahunnya. 10 Komisi  Penangkapan  Ikan  Paus Internasional juga mengklaim bahwa tingkat pembunuhan saat ini  diperkirakan  naik  sekitar  0,1%  dari  populasi,  yang kemungkinan  besar  dapat  dianggap  berkelanjutan  oleh International Union for Conservation Alam (IUCN).
Grindadrap  merupakan  tradisi  yang  berasal  dari  Suku Norse,  dimana  suku  ini  terbiasa  untuk  melakukan  kekerasan
8 Tim  Betahita:  Kala  seribu  lebih  lumba-lumba  dibantai  di
Kepulauan
Faroe. https://betahita.id/news/lipsus/6554/kala- seribu-lebih-lumba-lumba-dibantai-di-kepulauan- faroe.html?v=1631901797 . diakses pada 9 januari 2022.
9 Joshua Nevett BBC News: Pembantaian massal lebih dari 1.400 lumba-lumba, yang meronta-ronta dan laut memerah karena darah di
Kepulauan Faroe dalam
sehari memicu kemarahan.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58557505 . diakses pada 9 januari 2022.
10 Hanna Maria Mamzer. Ritual Slaughter: The tradition of Pilot Whale Hunting on the Faroe Islands. Frontiers in Veterinary Science, Vol. 8. 2021. hal. 5
dan pembunuhan terhadap lumba-lumba maupun paus untuk di  konsumsi  dagingnya.  Karena  hal  inilah  masyarakat  Faroe menganggap  tradisi  ini  merupakan  hal  biasa  dan  wajar. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan sejak tahun 1970- an,  ditemukan  bahwah  terdapat  kandungan  merkuri  dan kandungan racun lainnya yang didalam daging paus dan lumba- lumba. Kandungan merkuri dan racun yang terdapat didalam daging  hewan  ini  dikarenakan  cara  menangkap  yang menggunakan  bahan-bahan  berbahaya  dalam  bentuk  metil- merkuri (MeHg). 11
Cara  menangkap  seperti  ini    lama-kelamaan  membuat polusi  di  air  dan  mencemari  hewan  yang  ada  di  wilayah tersebut,  termasuk  paus  dan  lumba-lumba.  Karena  paus  dan lumba-lumba di Kepulauan Faroe telah terkontaminasi bahan kimia, akan berbahaya jika daging hewan ini dikonsumsi secara terus-menerus.  Bahkan  pada  tahun  yaitu  pada  tahun  2008, Kepala  Petugas  Medis  Faroe  secara  terbuka  menganjurkan masyarakat Faroe untuk berhenti mengkonsumsi daging paus dan lumba-lumba 12 .  Namun sampai pada tahun 2021, kegiatan pembunuhan dan pembantaian lumba-lumba untuk dikonsumsi masih terus dilakukan di Kepulauan Faore.
11 Russell Fielding. Environmental Change as a Threat to the Pilot Whale hunt in the Faroe Islands. Polar Research. Vol. 29 No. 3. 2010. hal. 431
12 Benedict Singleton. Love-iathan, the meat-whale and hidden people:  ordering  Faroese  pilot  whaling.  Journal  of  Political  Ecology. Vol .23 No.1. 2016. hal. 43.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Secara  normatif,  kegiatan  tradisi  grindadrap  ini  tidak sejalan  dengan  hukum  internasional  yang  berlaku,  hal  ini dikarenakan  hukum  internasional  melarang  tindakan pembunuhan  terhadap  paus  ataupun  lumba-lumba,  kecuali untuk  kepentingan  penelitian  saja.  Dalam    International Convention  for  the  Regulation  of  Whaling  pada  Article  VIII  (1) yang dijelaskan bahwa:
“Notwithstanding  anything  contained  in  this  convention any  contracting  government  may  grant  to  any  of  its nationals a special permit authorizing that national to kill, take  and  treat  whales  or  purposes  of  scientific  research subject to such restrictions as to number and to such other conditions as the contracting government thinks fit and the killing, talking, and treating of whales in accordance with the  provisions  of  this  article  shall  be  exempt  from  the operation of this convention”.
Menurut  hukum  internasional,  jika  suatu  negara  telah menandatangai dan meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka  secara  hukum  negara  tersebut  harus  patuh  dan  tidak melakukan pelanggaran.  Sebagaimana    negara  Denmark  yang telah  menandatangani  dan  meratifikasi  International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)  pada 23 Mei 1950.  Berdasarkan  pada  perjanjian  tersebut,  seharusnya Denmark mendukung semua bentuk kegiatan pelestarian dan perlindungan  terhadap  paus  dan  juga  lumba-lumba.  menurut ICRW,  seharusnya  Denmark  memiliki  tanggungjawab  dalam mematuhi aturan pada perjanjian ini.
Kepulauan  Faroe  merupakan  salah  satu  bagian  dari wilayah kerajaan Denmark. Untuk itu, keberlakuan ICRW juga harus diterapkan diwilayah Kepulauan Faroe. Akan tetapi, jika tradisi grindadrap ingin terus dilakukan, Denmark seharusnya menarik  dirinya  dari  bagian  ICRW,  sebagaimana  Jepang melakukan  hal  ini  pada  28  Desember  2018. 13 Permasalahan yang  timbul  ialah,  tradisi  ini  tetap  dilaksanakan  secara  legal sampai  sekarang,  namun  Kerajaan  Denmark  secara  hukum masih  terikat  dengan  ICRW.  Dan  yang  lebih  menariknya, pelaksanaan tradisi grindadrap mendapatkan persetujuan oleh Menteri  Perikanan  Denmark,  Jacob  Vestergaard  pada  7  juli 2021  untuk  melakukan  perburuan  lumba-lumba  dengan ketentuan  bahwa  setiap  orang  harus  menaati  protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan besar  orang demi pencegahan virus covid-19. Oleh karena itu adanya kontradiksi antara hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku maka penulis merasa tertarik dan telah melakukan penelitian serta  analisis  untuk  mengkaji  masalah  tersebut  dalam penulisan ini.

## B. Pembahasan
Pengaturan  ICRW  terhadap  satwa  lumba-lumba  yang dilindungi
13 Fynn  Holm.  After  Withdrawal  from  the  IWC:  The  Future  of Japanese Whaling. The Asia-Pasific Journal: Japan Focus. Vol. 17, No. 4,4. 2019. Hal. 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Perlindungan  dan  pelestarian  terhadap  satwa  lumba- lumba merupakan isu internasional yang sangat penting untuk diwujudkan  demi  untuk  mempertahankan  populasi  lumba- lumba di dunia ini. Sebab satwa ini sering kali menjadi sasaran perburuan  untuk  di  konsumsi  dagingnya.  Isu  perburuan terhadap  paus  dan  lumba-lumba  juga  berkaitan  erat  dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana rezim hukum internasional menyatakan, ada beberapa macam isu  lingkungan  hidup  yang  meliputi;  penipisan  ozon,  hujan asam,  pembuangan  limbah  beracun secara  sembarangan,  dan perburuan  paus,  baik  itu  jenis paus  besar maupun  jenis  paus kecil. 14
Karena perlindungan lumba-lumba berkaitan erat dengan lingkungan  hidup,  hal  ini  akan  berdampak  pada  kerusakan lingkungan  dan  berubahnya  tatanan  lingkungan,  seperti perubahan iklim, runtuhnya perikanan, degradasi, fragmentasi, dan hilangnya habitat terrestrial. 15 Sehingga sudah selayaknya setiap manusia memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk melindungi lingkungan hidup yang didasarkan pada 21 prinsip yang  lahir  dari 16 Deklarasi  Stockholm  1972;  “Man  has  the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions
14 Roberth Jackson & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. hal. 327.
15 Russell  Fielding.  Whalers  in  A  Post-Whaling  World: Sustainable  Conservation  of  Marine  Mammals  and  Sustainable Development of Whaling Communities—With a Case Study from the Eastern Caribbean. Suistainability. Vol. 14 No. 14. 2022. hal. 1.
of life, in an environment of a quality... responsibility to protect and improve the environment”.
Deklarasi  Stockholm  1972  memberikan  hak  kepada masyarakat  internasional  untuk  menggunakan  segala  macam sumber  daya  yang  ada  di  dalam  lingkungan  hidup  dengan kewajiban untuk tetap menjaga, melindungi dan melestarikan ekosistem  yang  ada.  Baik  itu  ekosistem  yang  ada  di  darat maupun  yang  ada  di  laut.  Namun,  tradisi  grindadrap  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Kepulauan  Faroe,  Denmark  tidak menerapkan  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  deklarasi Stockholm  ini.  Secara  ekologis,  paus  dan  lumba-lumba memberikan  manfaat  bagi  kelangsungan  hidup  di  dalam ekosistem laut.
Sejak  deklarasi  Stockholm  dilaksanakan,  banyak perdebatan  yang  terjadi  karena  adanya  tuntutan  untuk melakukan  penyesuaian  ulang  terhadap  hak  dan  kewajiban negara yang didasarkan pada kebiasaan internasional dengan perjanjian  internasional  yang  relevan. 17 Salah  satu  tuntuan tersebut    ialah  mewajibkan  negara  untuk  menjamin pelaksanaan tanggungjawab negara akibat kegiatan yang telah merusak  lingkungan  diwilayahnya.  Tanggungjawab  ini merupakan  sebuah  bentuk  pelaksanaan  prinsip  21  Deklarasi
17 M. Daud. Silalahi. Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa Ini. Indonesia Journal of International Law. Vol.2 No. 2. 2005. hal. 253.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Stockholm 197.  Sehingga sudah selayaknya manusia memiliki rasa tanggung jawab dalam menanggapi masalah lingkungan.
Tuntutan  akan  pelaksanaan  prinsip  21  deklarasi Stockholm sudah menjadi permasalahan, karena sistem hukum internasional  yang  berlaku  saat  ini  dianggap  masih  belum mampu  menjawab  semua  kebutuhan  hukum  untuk menyelesaikan  masalah  lingkungan  yang  ada,  khususnya perlindungan  lingkungan  laut  terhadap  pelestarian  lumba- lumba.  Sehingga  mulai  banyak  upaya  yang  dilakukan  salah satunya  dibuktikan  dengan  banyaknya  negara-negara  yang memiliki  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang melarang  keras  penangkapan  dan  penyiksaan  terhadap mamalia  laut  khususnya  lumba-lumba,  serta  dalam  ranah internasional  dibentuknya    International  Convention  for  the Regulation  of  Whaling  (ICRW)  pada  26  november  1945  yang berfungsi untuk melindungi semua jenis paus dan lumba-lumba dari  tindakan  perburuan  maupun  tindakan  lain  yang menggangu ekosistem satwa ini.
ICRW 18 merupakan  perjanjian  internasional  yang berfungsi sebagai perlindungan dan pelestarian lumba-lumba. Sehingga dalam upaya mewujudkannya, ada beberapa prinsip yang  ditetapkan  ICRW  yang  harus  ditaati  dan  diikuti  oleh negara-negara anggota, yaitu antara lain:
1. Mengakui  kepentingan  bangsa-bangsa  di  dunia  dalam menjaga sumber daya alam besar yang diwakili oleh stok ikan paus untuk generasi mendatang;
2. Menimbang bahwa sejarah penangkapan ikan paus telah melihat  penangkapan  ikan  yang  berlebihan  dari  satu daerah ke daerah lain dan dari satu spesies ikan paus ke lainnya  sedemikian  rupa  sehingga  penting  untuk melindungi  semua  spesies  ikan  paus  dari  penangkapan ikan yang berlebihan lebih lanjut;
3. Mengakui  bahwa  stok  ikan  paus  rentan  terhadap peningkatan  alami  jika  penangkapan  ikan  paus  diatur dengan  benar  dan  peningkatan  ukuran  stok  paus  akan memungkinkan  peningkatan  jumlah  paus  yang  dapat ditangkap  tanpa  membahayakan  sumber  daya  alam tersebut;
4. Mengakui  bahwa  adalah  kepentingan  bersama  untuk mencapai  tingkat  optimum  stok  ikan  paus  secepat mungkin tanpa menyebabkan kesulitan ekonomi dan gizi yang meluas;
5. Mengakui bahwa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, operasi penangkapan ikan paus harus dibatasi pada spesies-spesies  yang  paling  mampu  mempertahankan eksploitasi  untuk  memberikan  jeda  waktu  pemulihan bagi  spesies  paus  tertentu  yang  sekarang  jumlahnya berkurang;
6. Berkeinginan  untuk  menetapkan  sistem  regulasi internasional  untuk  perinakan  paus  untuk  memastikan konservasi dan pengembangan stok paus yang tepat dan efektif  berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung dalam  ketentuan  perjanjian  internasional  untuk International Convention for the Regulation of Whaling, yang ditandatangani di London pada tanggal 8 juni 1937, dan  protokol-protokol  perjanjian  itu  ditandatangani  di London pada 24 juni 1938, dan 26 november 1945;
7. Setelah  memutuskan  untuk  menyepakati  sebuah konvensi untuk menyediakan konservasi yang tepat dari stok  ikan  paus  dan  dengan  demikian  memungkinkan pengembangan industri perburuan paus yang teratur.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Selain prinsip-prinsip diatas yang memuat tentang upaya mewujudkan  tujuan  perlindungan  lumba-lumba,  ICRW  juga menegaskan  agar  tidak  diperbolehkannya  melakukan  segala tindakan  yang  berkaitan  pembunuhan  terhadap  paus  dan lumba-lumba  selain  untuk  kepentingan  penelitian  saja. Walaupun  demikian,  tindakan  perburuan  terhadap  paus  dan lumba-lumba  yang  terjadi  di  Kepulauan  Faroe  merupakan bentuk tradisi yang telah dijalankan oleh masyarakatnya sejak dulu, yang dinamakan Grindadrap.
Awalnya  tradisi  ini  dijalankan  dengan  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  masyarakatnya  yang  kala  itu masih kesusahan karena letak geografis Kepulauan Faroe yang hanya terdiri dari pulau-pulau kecil di Samudera Atlantik Utara. Seiring  berjalannya  perkembangan  zaman  dan  teknologi, masyarakat  Faroe  sudah  mulai  bisa  memenuhi  kebutuhan pangan  masyarakatnya  tanpa  harus  bergantung  pada  daging paus  dan  lumba-lumba.  Sehingga  tujuan  utama  dari  tradisi grindadrap mulai disalahgunakan, masyarakatnya menjadikan tradisi  grindadrap  sebagai  ajang  olahraga  dan  mencari keuntungan  lewat  praktik  industri  komersial.  Akibatnya populasi  paus  dan  lumba-lumba  tidak  menunjukan  banyak perkembangan.
Menurut data yang dikeluarkan oleh International Whaling Commission  (IWC)  serta  National  Oceanis  and  Atmospheric Administration  (NOAA  Fisheries),  populasi  lumba-lumba  dan paus  di  Samudera  Atlantik  Utara  tidak  menunjukan  banyak
peningkatan  populasi.  Hal  karena  tindakan  eksploitasi  serta pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  aktivitas  manusia.  Karena perburuan  dan  pembunuhan  terhadap  satwa  ini,  populasi lumba-lumba dan paus sedang berada dalam fase kepunahan. Berdasarkan  jenisnya,  fase  kepunahan  populasi  lumba-lumba dan  paus  ini  dapat  dibagi  menjadi  3  kategori,  yaitu  sangat terancam punah, terancam punah, dan rentan. Berikut ini tabel populasi  lumba-lumba  dan  paus  berdasarkan  3  kategori tersebut, yaitu antara lain:
Tabel 1. Populasi Lumba-lumba dan Paus di Atlantik Utara
Jenis Satwa Kategori Detail 1. Lumba- lumba  Sisi Putih Atlantik (Lagenorhy nchus Acutus) Terancam Punah Spesies  lumba-lumba  ini  masuk dalam  kategori  terancam  punah karena  berdasarkan data dari  NOAA,
setidaknya masih ada sekitar 92.233 populasi lumba-lumba ini di Atlantik Utara.  Namun  karena  eksploitasi yang  berlebihan  karena  aktivitas manusia,  yaitu  memburu  dengan tujuan  untuk  diambil  dagingnya sebagai makanan dan minyak di drive perikanan di beberapa tempat seperti di  Kepulauan  Faroe,  Greenland,
Kanada dan Norwegia dapat menjadi suatu  ancaman  besar  bagi  populasi lumba-lumba  sisi  putih  atlantik  ke depannya.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
2. Lumba- lumba Paruh Putih (Lagenorhy nchus) Albirostris) Sangat Terancam Punah Spesies  lumba-lumba  ini  masuk dalam  kategori  sangat  terancam punah  karena  menurut  data  yang dikeluarkan oleh NOAA, diperkirakan populasi  lumba-lumba  ini  hanya sekitar  2.000  ekor  saja  di  Atlantik Utara. Hal ini dikarenakan spesies ini sering  kali  terjerat  alat  tangkap komersial  seperti  gillnet,  sehingga menyebabkan lumba-lumba ini terluka hingga menyebabkan kematian.  Selain  itu  juga  ancaman terbesar  bagi  populasi  lumba-lumba paruh  putih  ialah  karena  terkadang spesies ini menjadi sasaran pemburu untuk diburu dan dikonsumsi. Seperti yang terjadi di Kepulauan Faroe. 3. Lumba- lumba Bungkuk Atlantik (Sousa Teuszii) Sangat Terancam Punah Spesies  lumba-lumba  ini  masuk dalam  kategori  sangat  terancam punah  karena  berdasarkan  data terakhir tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Endangered Species Act  (Daftar  merah  spesies  langka),
populasi spesies ini berkurang hingga 80%. Hal ini sebabkan karena selain tindakan perburuan yang berlebihan,
hal  ini  juga  dikarenakan  spesies  ini sering  kali  menjadi  tangkapan  yang tidak  sengaja  oleh  perikanan,  dan diperkirakan  jenis  satwa  ini  hanya tersisa 1.500 ekor saja. 4. Lumba- lumba Hidung Botol Rentan Spesies  lumba-lumba  ini  masuk dalam  kategori  rentan  karena berdasarkan data dari NOAA, spesies ini  menjadi  salah  satu  jenis  lumba- lumba  yang  boleh  diburu  dalam
(Tursiops truncatus) tradisi  ini,  dan  spesies  ini  rentan terhadap  perusakan  habitat  dan terjerat  alat  tangkap  komersial  yang dapat  memberikan  pengaruh  pada populasi. 5. Paus  Pilot Sirip Panjang (Globicepha la Melas) Sangat Terancam Punah Spesies  paus  ini  masuk  dalam kategori  sangat  terancam  punah karena  berdasarkan  data  yang dikeluarkan  oleh  NOAA,  spesies  ini menjadi  langganan  pemburu  untuk diburu  yaitu  sudah  semenjak  abad ke-19  dan  bahkan  sampai  saat  ini
Kepulauan  Faroe  terus  menargetkan spesies  paus  ini  untuk  bantai  pada tradisi mereka. Selain itu juga hal ini dikarenakan  spesies  ini  juga  sering kali  tersangkut  pada  alat  tangkap yang akhirnya mengakibatkan spesies  paus  ini  mengalami  cedera parah  atau  bahkan  sampai  pada kematian. 6. Paus Sperma Pygmy (Kogia Breviceps) Rentan Spesies  paus  ini  masuk  dalam kategori  rentan  karena  spesies  paus ini  terbatas  dan  mereka  dianggap langka.  Namun  demikian,  spesies paus  ini  sering  kali  diburu.  Menurut sejarahnya  spesies  paus  sperma sudah  diburu  sejak  abad  ke-19. Namun  dibeberapa  negara  sudah tidak lagi diburu, seperti di Amerika dan Indonesia. Namun karena spesies ini juga hidup di Atlantik Utara yang tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  bisa saja  spesies  ini  menjadi  sasaran
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
pemburu  ke  depannya,  sehingga spesies ini anggap rentan.
Sumber : https://www.fisheries.noaa.gov/species-directory/threatened- endangered
Merujuk  pada  tabel  diatas,  antara  pelaksanaan  tradisi grindadrap serta jumlah lumba-lumba dan paus yang mati pada tradisi  ini  yang  selalu  mengalami  peningkatan,  (walaupun kadang kala juga mengalami penurunan). Hal ini dapat menjadi suatu  ancaman  bagi  pelestarian  dan  perlindungan  lumba- lumba  serta  dikhawatirkan  dapat  mengganggu  keseimbangan lingkungan  hidup. 19 Pelaksanaan  tradisi  grindadrap  dianggap sebagai  tradisi  usang,  biadab,  brutal,  sadis,  dan  tidak  perlu. 20 banyak  organisasi  lingkungan  yang  menolak  pelaksanaan tradisi  ini,  dan  negara  Inggris  pun  mengusahakan  upaya negosiasi  dengan  Kepulauan  Faroe  terhadap  pelaksanaan tradisi grindadrap. 21
Dalam  perkembanganya,  ditemukan  juga  praktek perburuan  terhadap  paus  dan  lumba-lumba  yang  juga dilakukan  di  beberapa  negara  selain  di  Denmark.  Praktek perburuan  terhadap  satwa  laut  yang  dilindungi  ini  juga
19 Elisabeth  Skarðhamar  Olsen.  Making  degrowth  locally meaningful:  the  case  of  the  Faroese  grindadráp.  Journal  of  Political Ecology. Vol. 24 No. 1. 2017. hal. 505.
20 Russell Fielding. Contemporary Whaling in the Faroe Islands: Its  History,  Challenges,  and  Outlook.  Senri  Ethnological  Studies.  Vol. 104. 2021. hal. 134.
21 Elena Ares, Ilze Jozepa, Sasha Gorb, Matthew Ward. Debate on an e petition relating to the UK trade agreement with the Faroe Islands and whale and dolphin hunts. Inggris: Research Briefing. 2022. hal. 14
dilakukan  di  beberapa  negara  seperti;  Jepang,  Norwegia, Kanada, dan bahkan Indonesia (Nusa Tenggara Timur). Praktek perburuan paus dan lumba-lumba yang dilakukan di beberapa negara  ini  juga  memiliki  alasan  yang  sama,  yaitu  untuk kepentingan  tradisi  serta  budaya  masyarakatnya  yang mengkonsumsi daging  paus  dan  lumba-lumba  sebagai  bagian dari tradisi serta untuk kepentingan komersial.
Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  tepatnya  di  Pulau  Lembata merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga telah lama terlibat dalam kegiatan perburuan paus. 22 Masyarakat nelayan Lamalera  di  Pulau  Lembata  NTT  sudah  menjalankan  praktek perburuan paus sejak ratusan tahun silam karena merupakan bagian dari karakter budaya lokal masyarakatnya secara turun temurun.  Setiap  tahunnya  praktek  penangkapan  paus dilakukan  sejak  bulan  mei  sampai  oktober,  dan  bulan-bulan tersebut  disebut  sebagai  musim  penangkapan  paus  atau  lefa nuang.  Sehingga  banyak  pengunjung  yang  datang  untuk menyaksikan  pelaksanaan  tradisi  ini,  mulai  dari  proses penangkapan paus, sampai pada sistem pembagian daging ke masyarakatnya.  Walaupun  demikian  praktek  perburuan  paus dan lumba-lumba yang dilakukan ini tetap memberi efek yang sama, yaitu pada populasi lumba-lumba.
22 Maria Matildis Banda, Masyarakat Nelayan Ikan Paus Lamalera dalam  Pembelajaran  Sastra  Berbasis  Lingkungan.  Yogyakarta: Interlude. 2016. hal. 45
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Berdasarkan  hasil  penelitian  oleh  Sandra  Alther  dan Jennifer  Lonsdale  yang  berjudul  “Denmark  goes  it  alone  in whaling  policy”,  dijelaskan  bahwa  tradisi  grindadrap  dapat dikategorikan  sebagai  Aboriginal  Subsitence  Whaling  (ASW). ASW merupakan suatu tindakan perburuan dan pembunuhan terhadap  satwa  paus  dan  lumba-lumba  demi  untuk kepentingan budaya atau tradisi yang ada pada suatu negara. Tindakan  perburuan  dengan  kepentingan  budaya  ini  tetap memungkinkan  untuk  melakukan  perburuan  terhadap  satwa paus  dan  lumba-lumba  yang  langka,  namun  harus  tetap memperhatikan  ketentuan  dari  International  Whaling Commission (IWC) agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dengan  demikian  International  Whaling  Commission mengeluarkan  ketentuan  pada  tiap  negara  anggotanya  untuk menetapkan batasan pada satwa paus dan lumba-lumba yang bisa ditangkap dalam ASW. Batas tangkapan didasarkan pada saran  dari  komite  ilmiah  International  Whaling  Commission (IWC)  dengan  menggunakan  algoritma  batas  teguran  untuk menghitung batas tangkapan yang aman.
Dari  ketentuan  pembatasan  oleh  IWC,  pemerintah Denmark  selaku  anggota  dari  IWC  juga  harus  menetapkan batasan  perburuan  pada  tradisi  grindadrap.  Berdasarkan aturan pemerintah Denmark, tradisi grindadrap diperbolehkan memburu lebih dari 850 ekor paus tiap tahunnya, namun pada ketentuan  IWC  yang  didasarkan  pada  perhitungan  algoritma
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1  (2023)
IWC,  hanya  diperbolehkan  menangkap  500  ekor  saja. 23
Sehingga dari ketidaksesuaian aturan ini menyebabkan tindak perburuan dan pembunuhan terhadap satwa paus dan lumba- lumba  secara  tidak  teratur  dibeberapa  tahun  terakhir, sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Data Penangkapan Paus dan Lumba-lumba
Tahun Musim Penangkapan Jenis PP LSP  LPP  LHB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Agustus 2016 23 Mei – 21 Agustus 12 September 2018 5 Agustus 2019 30 Juli 2020 Januari Awal – 15 september 2021 40 1203 - 539 539 615 - 48 8 10 0 7 35 14 28 - - - - - - - 1 -
- 11 -
(Sumber: Seashepherdglobal.org)
Keterangan: PP : Paus Pilot LSP : Lumba-lumba Sisi Putih LPP : Lumba-lumba Paruh Putih
23 Galuh  Purborini.  Kajian  mengenai  Perburuan  paus  pilot (Grindadrap  Tradition)  di  Kepulauan  Faroe  Atlantik  Utara berdasarkan International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW). Belli Ac Pacis. Vol. 1 No. 1. 2015. hal. 78.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
LHB

## : Lumba-lumba Hidung Botol
Pada  dasarnya  ASW  hanya  boleh  dilakukan  untuk kepentingan  budaya  atau  tradisi  saja.  Untuk  itu,  tradisi grindadrap  dapat  dikategorikan  sebagai  kegiatan  pemenuhan kebutuhan  konsumsi  nasional  masyarakat  Denmark.  Namun, pada  praktinya,  tidak  hanya  kebutuhan  konsumsi  saja  yang dilakukan.  Ditemukan  bahwa,  daging  lumba-lumba  juga diperdagangkan  di  beberapa  tempat  di  Kepulauan  Faroe dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran dagingnya. 24

## Pertanggungjawaban  Denmark  dalam  kaitannya  dengan Hukum Internasional
Pada  dasarnya,  tradisi  grindadrap  merupakan  bentuk mempertahankan budaya serta kebiasaan yang sudah ada sejak lama  dan  dijalankan  oleh  masyarakat  Faroe  secara  turun temurun.  Inti  dari  tradisi  ini  ialah  melakukan  perburuan terhadap paus dan lumba-lumba untuk memenuhi kebutuhan pangan  masyarakatnya.  Walaupun  pada  kenyataannya Kepulauan  Faroe  sudah  sangat  mudah  untuk  mendapatkan berbagai  akses  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan masyarakatnya. 25 Hal  inilah  yang  kemudian  memunculkan
24 Saving Earth Encylopedia Britannica. The Faroe Island Whale Hunt. https://www.britanica.com/explore/savingearth/the-faroe- island-whale-hunt (diakses pada 11 Januari 2022).
25 Olivia  Martha  Setyonugrohoÿ,  I  Gede  Pasek  Eka  Wisanjayaÿ, Made  Maharta  Yasaÿÿÿ.  Tradisi  Perburuan  Ikan  Paus  Adat  di Kepulauan Faroe di bawah Hukum Internasional. Udayana Journal of Law and Culture. Vol. 2 No. 3. 2019. hal. 186
perspektif bahwa perburuan lumba-lumba merupakan hal yang wajar untuk dilakukan karena merupakan bagian dari budaya dan sejarah mereka sehingga mereka memiliki hak untuk terus menjalankannya (Indigenous People).
Indigenous  People  merupakan  hak  yang  dimiliki  suatu masyarakat adat untuk menentukan dan menjalankan nasibnya sendiri,  mulai  dari  hak  masyarakat  adat  untuk  mengatur hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya sampai pada tradisi atau  adat  mereka  sendiri.  Indigenous  people  didasarkan  pada Article III United Nations Declaration on the Right of Indigenous People  (UNDRIP)  yang  menegaskan  hal  tersebut;  “Indigenous people have the right to self determination. By virtue of that right they freely determination their political status and freely pursue their economic, sosial, and cultural development”.
Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Chris Wold dalam jurnalnya  yang  berjudul  “The  Legal  effect  of  Greenland’s Unilateral  Aborigininal  Subsistence  Whale  Hunt”  ditegaskan bahwa  tindakan  perburuan  paus  dan  lumba-lumba  ini  juga berkaitan  erat  dengan  Indigineous  People,  karena  dilakukan dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan masyarakatnya. “Aboriginal subsistence whaling means whaling for purposes of local consumption carried out by or on behalf of aboriginal,  indigenous,  or  native  peoples  who  share  strong community,  familial,  social,  and  culturalties  related  to  a continuing  traditional  dependence  on  whaling  and  the  use  of whales”.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Berdasarkan  pada  undang-undang  Parlemen  Atlantik  di Kepulauan Faroe (LØgtingslÓg um grind og annan smáhval, sum seinast  broytt  viÕ  lØgtingslÓg  nr.  91  frá  7.  Juni  2020 GrindalÓgin),  tradisi  grindadrap  merupakan  tradisi  yang dilegalkan.  Aturan  tersebut  melegalkan  segala  hal  yang berkaitan  dengan  penangkapan  dan  pembunuhan  terhadap paus serta lumba-lumba pada tradisi grindadrap.   Berikut ini merupakan Fevnd og allýsingar atau cakupan dan definisi dari undang-undang ini:
1. LØgtingslÓgin  er  galdandi  í  Øllum  skeiÓum,  sum  hoyra einum grindadŕapi ella ØÓrum lÓglium dŕapi av smáhvali til. LØgtingslÓgin  ásetur  heimildir,  rættindi  og  skyldur  teirra, sum  viÕ  lÓg  og  siÕvenju  hava  myndugleika  at  fyriskipa grindadŕap  umframt  rættindi  og  skyldur  teirra,  sum  eru  í grind á sjÓgvi og landi.
(Undang-undang yang diadopsi oleh Parlemen ini berlaku untuk  semua  tingkatan  yang  terkait  dengan  perburuan paus  pilot  atau  kegiatan  sah  lainnya  untuk  menangkap paus  kecil.  Undang-undang  ini  menetapkan  kekuasaan, hak, dan kewajiban yang diberikan kepada mereka yang memiliki  wewenang  berdasarkan  undang-undang  dan kebiasaan yang ditetapkan untuk bertanggungjawab atas perburuan  paus  pilot  dan  lumba-lumba  serta  hak  dan kewajiban  mereka  yang  mengambil  bagian  dalam perburuan ini di laut dan di pantai).
Stk.  2.  LØgtingslÓgin  er  eisini  galdandi  fyri  onnur,  sum fremja  gerÕir  ella  inntriv,  hvØrs  ætlan  ella  fylgja  er,  at grindadrápiÕ verÕur ÓrÓgvaÕ, darvaÕ, ella sum viÕ sinum Óvirkni eru atvoldin til sama.
(Selain itu, undang-undang ini berlaku bagi orang lain yang melakukan  tindakan  atau  campur  tangan  dengan  tujuan atau  akibat  menggangu,  menghalangi,  atau  mencegah
perburuan  paus  pilot  dan  lumba-lumba  karena  tidak bertindak merupakan penyebab dari akibat tersebut).
Stk. 3. Reglurnar í stk. 1 og 2 eru eisini galdandi, tá grind verÕur merkt til visindaligt endamál og ikki skal drepast. (Ketentuan  dalam  ayat  1  (1)  dan  (2)  juga  berlaku  ketika paus pilot ditandai ilmiah dan tidak untuk dibunuh).
Stk.  4.  ViÕ  hesi  lØgtingslÓg  eru  ásettar  heimildir  hja lØgrerluni  og  ØÕrum  persÓnum  viÕ  myndugleika  at  gera inntriv mÓtvegis persÓnum og lutum undir teirra ræÕi, sum verÕa brÚktir at ÓrÓgva, darva ella forÕa grindadrápi. (Undang-undang  parlemen  ini  menetaplam  kekuasaan polisi  dan  orang  lain  yang  berwenang  untuk  mengambil tindakan  terhadap  orang  dan  objek  di  bawah  kendali mereka, yang digunakan untuk menggangu, menghalangi, atau mencegah penangkapan paus pilot dan lumba-lumba).
2. Sambært hesi lØgtingslÓg er loyvt at taka ella veiÕa grind og hest  smáhvalaslØg  (Berdasarkan  ketentuan  undang- undang  parlemen  ini  dizinkan  melakukan  penangkapan dan  pembunuhan  terhadap  paus  pilot  dan  species  paus kecil berikut ini) :
1) LangbØkslutan grindahval, Globicephala melas (Paus pilot sirip panjang).
2) SkjÓrutan springara, Lagenorhynchus acutus (lumba- lumba sisi putih).
3) Kjafthvitan  springara,  Lagenorhynchus  albirostris (lumba-lumba paruh putih).
4) Hvessing,  Tursiops  truncates  (lumba-lumba  hidung botol).
Stk.  2.  TaÕ  er  loyvt  at  skjÓta  nísu,  Phocoena  phocoena (diizinkan untuk membunuh lumba-lumba pelabuhan).
Stk. 3. ViÕ grind og grindadŕap skilst í hesi lÓg taÕ virksemi, sum sambært lÓg og siÕvenju fer fram, tá grind er funning, rikin, hildin til, merkt, skorin upp, skift og rovini burturbeind.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
HugtakiÕ  fevnir  í  hesi  lÓggávu  eisini  um  lÓglila  tØku  og veiÕu av teimum í stk. 1 nevndu smáhvalaslØgum.
(Untuk  tujuan  undang-undang  ini,  perburuan  paus  pilot dan  lumba-lumba  berarti  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kebiasaan yang sudah  ditetapkan  yaitu  meliputi  kegiatan  mendorong, membunuh, memotong, dan didistribusikan. Untuk tujuan undang-undang  ini,  konsep  tersebut  juga  mencakup mengemudi  dan  menangkap  secara  sah  jenis-jenis  paus kecil sebagaimana tercantum dalam ayat 2 (1)).
Stk.  4.  LandsstýrismaÕurin  kann  í  kunngerÕ  áseta  neyvari reglur  um  veiÕu,  veiÕihátt,  veiÕiuppgerÕ,  avmarking  av veiÕinØgd, friÕingartiÕir o.a. av teimum í stk. 1 og 2 nevndu hvalaslØgum.
(Menteri  Faroe  yang  bertanggung  jawab  dapat mengeluarkan perintah eksekutif yang menetapkan aturan khusus  tentang  penangkapan,  metode  penangkapan, penilaian penangkapan, pembatasan volume penangkapan yang  diizinkan,  periode  konservasi  dan  lain-lain, sehubungan dengan spesies paus kecil atau lumba-lumba sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  (1)  dan  2  (2)).
Dari  pasal-pasal  tersebut,  dapat  dilihat  adanya ketidakselarasan  antara  hukum  nasional  dan  internasional yang berlaku yaitu antara ICRW dan hukum nasional kepulauan Faroe. Dilain sisi HI melarang tindak perburuan lumba-lumba, namun  di  sisi  lain  HN  melegalkan  hal  tersebut.  Benar  bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi dan memelihara eksistensi  dalam  masyarakat  internasional,  akan  tetapi  hak tersebut  sama  sekali  tidak  menjadi  pembenaran  terhadap tindakan dari suatu negara yang bertentangan dengan hukum internasional.  Setiap  pelanggaran  terhadap  kewajiban internasional menimbulkan kewajiban lain untuk memperbaiki
keadaan karena pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, negara yang melanggar memiliki kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan tindakannya.
Terhadap  persoalan  tentang  ketidakselarasan  antara hukum  nasional  dan  hukum  internasional  yang  berkaitan dengan  masalah  perlindungan  lumba-lumba  ini,  terdapat dua aliran yang dapat memberikan jawaban atas hal tersebut, yakni Pandangan  Monisme  dan  Pandangan  Dualisme. 26 Teori monisme  melihat  bahwa  antara  HI  dan  HN  merupakan  dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum  pada  umumnya,  sedangkan  Teori  dualisme  melihat bahwa antara HI dan HN merupakan dua sistem hukum yang sangat berbeda satu sama lain. Sehingga apabila terjadi konflik maka yang muncul bukanlah masalah hirarki mana yang harus diutamakan, melainkan masalah transformasi.
Hukum  internasional  sendiri  tidak  memberi  pengaturan bahwa suatu negara harus menganut aliran monisme ataupun aliran dualisme. Namun, Hukum internasional mengisyaratkan bahwa  aturan-aturan  yang  berlaku  di  secara  internasional haruslah dihormati dan dipatuhi oleh negara-negara di dunia yang sudah memutuskan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional. Kepulauan Faroe sebagai bagian dari Denmark yang sudah menandatangani ICRW memiliki tanggung jawab  serta  kewajiban  untuk  mematuhi  aturan  internasional
26 Sefriani.  Hukum  Internasional  suatu  Pengantar.  Depok:  PT Rajagrafindo Persada. 2010. hal. 76.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
yang  berlaku.  Sebab,  jika  terjadi  pelanggaran 27 terhadap kewajiban-kewajiban  internasional  maka  suatu  negara memiliki kewajiban lain untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan melihat pada 2 teori pertanggungjawaban negara; teori risiko (risk theory) dan teori kesalahan (fault theory). 28
Lebih  lanjut,  Georg  Schwarzenberger  (1960:38-39) memberikan  definisi  mengenai  pertanggungjawaban  negara merupakan  salah  satu  prinsip  fundamental  dalam  hukum internasional.  Hal  ini  karena  pertanggungjawaban  tersebut merupakan  salah  satu  pedoman  penting  dan  memberi karakteristik dan keberadaan hukum. Adapula pengertian lain menurut Komisi Hukum Internasional dalam laporannya pada tahun  1962,  pertanggungjawaban  negara  diartikan  sebagai segala  perbuatan  yang  dapat  memberikan  kerugikan  kepada negara  lain,  baik  itu  perbuatan  yang  memberikan  kerugian secara langsung (directly) lewat perbuatan satu atau beberapa organ  negara  dan  kerugian  secara  tidak  langsung  (indirectly) lewat perbuatan-perbuatan warga negara suatu negara (United Nations Yearbook of International Law Commission, 1962:8-). 29
Agar  suatu  tindakan  dapat  dikategorikan  sebagai pelanggaran  dan  memerlukan  pertanggungjawaban  negara, maka harus memnuhi unsur-unsur ini, yaitu :
27 Adji  Samekto.  Negara  dalam  Dimensi  Hukum  Internasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009. hal. 101
28 Dedi Supriyadi. Hukum Internasional. Bandung: Pustaka Setia. 2013. hal.160
29 Ibid, hal. 102
1. Adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional  atau  tidak  dikehendaki  oleh  pihak  yang dirugikan.
2. Adanya  kerusakan  atau  kerugian  yang  diderita  oleh pihak negara lain.
Kedua  unsur  ini  harus  dipenuhi  secara  kumulatif  untuk bisa  melimpahkan  pertanggungjawaban  pada  suatu  negara. Dengan  demikian,  pertanggungjawaban  negara  lebih ditentukan  oleh  hukum  atau  norma-norma  internasional, terlepas  dari  masalah  apakah  fakta-fakta  yang  terjadi sebenarnya  tidak  bertentangan  dengan  hukum  internasional. Hal ini memberikan implikasi bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan  hukum  nasionalnya  sebagai  pembenar  atau alasan untuk menghindari pertanggungjawaban negara. 30
Mengacu pada fakta-fakta yang sudah dipaparkan, Artikel ini  menarik  benang  merah  bahwa  Kepulauan  Faroe  sebagai bagian dari Denmark memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk mematuhi aturan internasional yang berlaku. Walaupun dalam perspektif hukum nasionalnya melegalkan hal tersebut. Akan  tetapi  karena  Denmark  sudah  menjadi  bagian  dari  IWC maka  negara  tersebut  memiliki  tanggungjawab  dalam mewujudkan tujuan perlindungan serta pengawasan terhadap satwa  paus  dan  lumba-lumba.  Selain  itu  pelaksanaan  tradisi grindadrap sudah mulai melenceng dari tujuan yang awalnya untuk  kepentingan  budaya  dan  konsumsi  masyarakatnya
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
menjadi  kepentingan  komersial  dan  sering  disalahgunakan. Daging  paus  dan  lumba-lumba  sudah  tidak  layak  untuk dikonsumsi secara komersil serta perburuan paus dan lumba- lumba juga berbahaya bagi kelangsungan ekosistem laut. 31
Walaupun sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas dari pihak  IWC  terhadap  pelanggaran  oleh  Denmark,  tetapi sudah banyak upaya yang dilakukan dalam menanggapi masalah ini. salah  satu  upaya  tersebut  lewat  pengembangan  program- program berbasis konservasi dibandingkan hanya mengandalkan  perhentian  perburuan  seperti  Conservation Committee Strategic Plan 2016-2026. 32 Langkah ini digunakan untuk  membangkitkan  antusiasme  negara-negara  lain    ikut mendesak  komisi  agar  mengembangkan  IWC  menjadi organisasi yang kapabel dalam menghentikan perburuan paus dan  lumba-lumba.  Usaha  ini  pun  berhasil  menarik  perhatian masyarakat  internasional,  seperti  Inggris  yang  melayangkan petisi  agar  menghentikan  pelaksanaan  tradisi  grindadrap. 33
31 Giulia  Domiziana  Toffoli.  Cultural  Specificity  and  the Grindadráp  of  the  Faroe  Islands. https://www.byarcadia.org/post /cultural-specificity-and-the-grindadr%C3%A1p-of-the-faroe- islands . diakses pada 29 agustus 2022.
32 Rahmarilla, Mawaddah Dhuha, Najamuddin Khairur Rijal, and Hamdan Nafiatur Rosyida. Transformasi Rezim Internasional: Kasus International  Whaling  Commission  dalam  Menghentikan  Perburuan Ikan  Paus.  Hasanuddin  Journal  of  International  Affairs.  Vol.  2  No.  2. 2022. hal. 136.
33 Redaksi. Petisi untuk Mengakhiri Perburuan Paus dan Lumba- Luba  di  Kepulauan  Faroe. https://darilaut.id/berita/petisi-untuk- mengakhiri-perburuan-paus-dan-lumba-lumba-di-kepulauan-faroe (diakses pada 25 Februari 2022)
Langkah ini dapat dikatakan sangat berani, karena pemerintah Inggris  dapat  membatalkan  atau  memundurkan  perjanjian kerjasama dengan Kepulauan Faroe sampai pelaksanaan tradisi grindadrap  dihentikan.  Meskipun,  sampai  saat  ini  belum  ada tanggapan dari Kepulauan Faroe atas hal ini.
Pemerintah  Denmark  pun  sempat  turun  tangan  untuk berkoordinasi  dengan  Kepulauan  Faroe  terkait  pelaksanaan tradisi ini. Langkah pemerintah Denmark ini dilakukan karena banyaknya  protes  dari  masyarakat  internasional  yang memandang  bahwa  Denmark  juga  turut  mengambil  bagian dalam  pelaksanaan  tradisi  grindadrap,  walaupun  Denmark secara de jure  dan de facto merupakan anggota dari IWC yang memiliki  tanggungjawab  dalam  usaha  perlindungan  dan pelestarian  lumba-lumba.  Namun  nyatanya  usaha  koordinasi ini  tetap  gagal,  sebab  Kepulauan  Faroe  berlandaskan  pada aturan  hukum  nasional  yang  melegalkan  pelaksanaan  tradisi grindadrap ini.
Berdasarkan  pada  argumen-argumen  diatas,  artikel  ini memandang  bahwa  tradisi  grindadrap  bertentangan  dengan aturan  International  Convention  for  the  Regulatin  of  Whaling karena sudah melenceng dari tujuan utama yang awalnya untuk kepentingan  budaya  (subsisten  aborigin)  dan  penelitian (subsiten ilmiah) berubah menjadi kepentingan komersial yang dilarang. Namun Pemerintah Denmark tidak bisa sepenuhnya disalahkan  dalam  pelaksanaan  tradisi  grindadrap,  sebab Kepulauan Faroe juga memiliki hak dalam menjalankan tradisi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
mereka  sendiri  dan  tidak  terikat  langsung  pada  konvensi internasional  yang  berlaku.  Namun  Denmark  bisa  menerima sanksi  internasional  salah  satunya  sanksi  diplomatic  sebab Pemerintah  Denmark  tidak  konsisten  dalam  usaha perlindungan dan pelestarian lumba-lumba. Pemberian sanksi ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan Denmark seperti pemberian  izin  kepada  Kepulauan  Faroe  dalam  menjalankan tradisi  perburuan.  selain  itu,  dalam  praktiknya  Kepulauan Faroe  mempunyai  hak  otonom  untuk  menentukan  sendiri tradisi  mereka,  mjuga  harus  meninjau  ulang  terhadap ketentuan  hukum  nasional  yang  mengarah  pada  kebijakan global. 34 Sehingga  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Kepulauan Faroe dapat sejalan dengan hukum internasional.

## C. Penutup
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini menyimpulkan bahwa Tradisi grindarap merupakan kebiasaan tahunan  di  Kepulauan  Faroe  yang  diakui  keeksistensiannya dalam  hukum  internasional  karena  berkaitan  dengan  hak masyarakat  adat  untuk  menjalankan  tradisinya  sendiri (Indigenous People) dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakatnya  dan  bukan  untuk  dikomersialkan  (Aboriginal Subsitence Whaling).  Namun kenyataannya pelaksanaan tradisi
34 Setyonugroho, Olivia Martha, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, and Made  Maharta  Yasa.  Indigenous  Whaling  Tradition  in  Faroe  Islands under International Law. Vol. 3. 2019. hal. 196.
ini sudah mulai melenceng dari tujuan utama yang seharusnya untuk  pemenuhan  kebutuhan  pangan  berubah  menjadi kebutuhan komersial sehingga pelaksanaan tradisi grindadrap ini telah bertentangan dengan International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) yang berlaku.

## Referensi
Alther,  Sandra  &  Jennifer Lansdale.  Denmark  goes  it  alone  in Whaling Policy, Shifting Values, Austria. Vol. 2011.
Article  VIII  (1)  International  Convention  for  the  Regulation  of Whaling (ICRW).
Article III United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP).
Ares, Ilze Jozepa, Sasha Gorb, Matthew Ward, Debate on an e petition  relating  to  the  UK  trade  agreement  with  the Faroe  Islands  and  whale  and  dolphin  hunts.  Inggris: Research Briefing. 2022.
Banda, Maria Matildis. Masyarakat Nelayan Ikan Paus Lamalera dalam  Pembelajaran  Sastra  Berbasis  Lingkungan. Yogyakarta: Interlude. 2016.
BBC News: Pembantaian massal lebih dari 1.400 lumba-lumba, yang meronta-ronta dan laut memerah karena darah di Kepulauan  Faroe  dalam  sehari  memicu  kemarahan. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58557505 .
diakses pada 9 januari 2022.
Betahita,  Tim:  Kala  seribu  lebih  lumba-lumba  dibantai  di
Kepulauan
Faroe.
https://betahita.id/news/lipsus/6554/kala-seribu-
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
lebih-lumba-lumba-dibantai-di-kepulauan faroe.html?v=1631901797 . diakses pada 9 januari 2022.
Domiziana  Toffoli,  Giulia.  Cultural  Specificity  and  the
Grindadráp of the Faroe Islands. https://www.byarcadia.org/post/cultural-specificity- and-the-grindadr%C3%A1p-of-the-faroe-islands . diakses pada 29 agustus 2022.
Fielding, Russell. Environmental change as a threat to the pilot whale hunt in the Faroe Islands, Polar Research. Vol. 29 No. 3. 2010.
Fielding, Russel. Contemporary Whaling in the Faroe Islands: Its History,  Challenges,  and  Outlook.  Senri  Ethnological Studies. Vol. 104. 2021.

## Fielding,  Russell.  Whalers  in  “A  Post-Whaling  World:
Sustainable  Conservation  of  Marine  Mammals  and Sustainable  Development  of  Whaling  Communities— With  a  Case  Study  from  the  Eastern  Caribbean. Suistainability. Vol. 14 No. 14. 2022.
Holm,  Fynn,  “After  Withdrawal  from  the  IWC:  The  Future  of Japanese Whaling. The Asia-Pasific Journal: Japan Focus. Vol. 17, No. 4,4. 2019.
International  Whaling  Commission:  History  and  Purpose https://iwc.int/history-and-purpose .  diakses  pada  8
januari 2022.
International Whaling Commission: Members. https://iwc.int/members . diakses pada 9 januari 2022.
International  Whaling  Commission:  Membership  and Contracting  Governments https://iwc.int/members . diakses pada 8 januari 2022.
Jackson,  Robert  and  Georg  Sorensen.  Pengantar  Studi Hubungan  Internasional.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
2005.
LØgtingslÓg um grind og annan Smáhval, sum seinast broytt viÕ lØgtingslÓg nr. 91 frá 7. June 2020 GrindalÓgin
Mamzer, Hanna Maria. Ritual Slaughter: The tradition of Pilot Whale  Hunting  on  the  Faroe  Islands.  Frontiers  in Veterinary Science. Vol. 8. 2021
Olsen,  Elisabeth  Skarðhamar.  Making  degrowth  locally meaningful: the case of the Faroese grindadráp. Journal of Political Ecology. Vol. 24 No. 1. 2017.
Parthiana, Wayan. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya. 2014.
Tuhulele, Popi: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. https://fh.unpatti.ac.id/kearifan-lokal-masyarakat-adat- maluku-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan- lingkungan-hidup/. diakses pada 8 agustus 2022.
Purborini,      Galuh.  Kajian  mengenai  Perburuan  paus  pilot (Grindadrap  Tradition)  di  Kepulauan  Faroe  Atlantik Utara  berdasarkan  International  Convention  for  the Regulation of Whaling (ICRW). Belli Ac Pacis. Vol. 1 No. 1. 2015.
Rahmarilla, Mawaddah Dhuha, Najamuddin Khairur Rijal, and Hamdan  Nafiatur  Rosyida.  Transformasi  Rezim Internasional: Kasus International Whaling Commission dalam  Menghentikan  Perburuan  Ikan  Paus.  Hasanuddin Journal of International Affairs. Vol. 2 No. 2. 2022.
Rencana  Aksi  Nasional  (RAN).  Konservasi CETACE  Indonesia. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut:
Ditjen Pengelolaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015.
Robert, Jackson & Sorensen Georg. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
Samekto,  Adji.  Negara  dalam  Dimensi  Hukum  Internasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009
Sea Shepherd: Grindadrap. https://www.seashepherdglobal.org .  diakses  pada  19
April 2022.
Sefriani.  Hukum  Internasional  suatu  Pengantar.  Depok:  PT Rajagrafindo Persada. 2010.
Setyonugrohoÿ,  Olivia  Martha,  I  Gede  Pasek  Eka  Wisanjayaÿ,
Made  Maharta  Yasaÿÿÿ.  Tradisi  Perburuan  Ikan  Paus Adat di Kepulauan Faroe di bawah Hukum Internasional. Udayana Journal of Law and Culture. Vol. 2 No. 3. 2019
Singleton,  Benedict.  Love-iathan,  the  meat-whale  and  hidden people:  ordering  Faroese  pilot  whaling.  Journal  of Political Ecology.  Vol .23 No.1. 2016.

## Silalahi, M. Daud. Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan
Internasional  Dewasa  Ini.  Indonesia  Journal  of International Law. Vol.2 No. 2. 2005.
Sunarso,  Siswanto.  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
Supriyadi, Dedi. Hukum Internasional. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
World  Wide  Fund  (WWF):  Mamalia  laut  (cetacea). https://www.wwf.id/spesies/mamalia-laut . diakses pada 8 januari 2022.