## Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua
(2001-2021)

## Reflections on Twenty Years of Education Development in the Land of Papua (2001-2021)

## Anggi Afriansyah
Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional E-mail: afriansyah.anngi@gmail.com

## ABSTRACT
After the issuance of Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy in the Province of Papua, educational development still faces various problematic and complex situations. This situation has resulted in Papuan children not having full rights to obtain quality and quality education, education that is responsive to geographical, demographic, social, and cultural conditions. In this article, I argue that education as part of human rights and the promise of educating the nation's children has not been fully fulfilled in the Land of Papua. This can be seen from the implementation of policies that have not given priority to capacity building and are in favor of indigenous Papuans. This article aims to, first, explain the promise of education during the special autonomy period. Second, the imbalance between education policy mandates and policy implementation during the special autonomy period. And third, the image of future Papuan people through educational construction. Based on these three objectives, this article seeks to present reflections on twenty years of educational development in the Land of Papua.
Keywords: education, land of Papua, Papuannative, special autonomy.

## ABSTRAK
Pasca terbit Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pembangunan pendidikan masih menghadapi berbagai situasi problematik dan kompleks. Situasi tersebut menyebabkan anak- anak Papua belum mendapatkan hak yang utuh untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, pendidikan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografis, sosial, dan budaya. Dalam artikel ini, saya berargumen bahwa pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan janji pencerdasan bagi anak-anak bangsa belum sepenuhnya ditunaikan di Tanah Papua. Hal tersebut tampak dari implementasi kebijakan yang belum memberi prioritas kepada peningkatan kapasitas dan berpihak kepada orang asli papua.  Artikel ini bertujuan untuk, pertama, memaparkan janji pendidikan di masa otonomi khusus. Kedua, ketimpangan antara amanat kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan di masa otonomi khusus. Dan ketiga, imaji manusia papua masa depan melalui konstruksi pendidikan. Berdasar ketiga tujuan tersebut artikel ini berupaya untuk memaparkan refleksi dua puluh tahun Pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
Kata Kunci: pendidikan, tanah papua, OAP, otonomi khusus

## PENDAHULUAN
Beberapa studi mengemukakan bahwa pendidikan di Tanah Papua setelah lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 belum mengalami perkembangan yang signifikan dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari studi-studi tersebut, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dinilai belum meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua, utamanya
bagi Orang Asli Papua (OAP). Wanimbo (2015) berpendapat bahwa implementasi otonomi khusus belum memberikan jaminan bagi rakyat Papua khususnya dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan. Studi Amisim (2016) dalam studinya di Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa persepsi masyarakat  Distrik Alama, Kabupaten Mimika terhadap Otsus khususnya di bidang pendidikan masih buruk karena mereka
melihat sarana dan prasarana pendidik, jumlah tenaga pendidik, dan kualitas pendidik belum memadai dan mutu pendidikan belum meningkat. Sementara itu, Iha (2017) berargumen bahwa selama implementasi Otsus pendidikan bermutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan hanya dinikmati oleh masyarakat asli Papua yang tinggal di perkotaan, sementara masyarakat yang berada di kampung-kampung yang sulit akses belum mendapat layanan pendidikan yang memadai.
Katharina (2019) memaparkan, hadirnya gedung-gedung sekolah belum mampu mengentaskan buta huruf di Tanah Papua, karena pendidikan bagi penduduk asli Papua belum menjadi prioritas. Korain, Kaunang, dan Egetan (2020) berdasarkan studi di Sorong menyebutkan secara umum implementasi dari Otsus tidak berjalan sesuai harapan karena faktor sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan dan kinerja birokrasi yang kurang prima. Dari segi anggaran, berdasarkan laporan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dana Otsus di Provinsi Papua Tahun 2016-2018, pada tahun anggaran 2011-2012 penggunaan Dana Otsus belum optimal mendukung percepatan pembangunan bidang pendidikan. Kemudian memperlihatkan adanya temuan berulang dari hasil pemeriksaaan BPK RI pada Tahun Anggaran 2016–2018 di bidang pendidikan antara lain tidak ada pemonitoran dan evaluasi penerimaan beasiswa mahasiswa unggul Papua serta kesalahan penganggaran kegiatan pendukung pemberian beasiswa. Studi Tim Assesment ICS Papua dan Fitra Jakarta (2010)menyebutkan situasi angaran pendidikan di Papua dihadapkan sejumlah permasalahan seperti anggaran yang habis untuk keperluan birokrasi dan sedikit yang diterima masyarakat ataupun pengelolaan dana pendidikan, baik yang bersumber pada dana Otsus (melalui APBD) maupun pusat melalui dana dekosentrasi pendidikan (BOS) terindikasi menyimpang dan merugikan keuangan negara.
Selain kabar yang kurang baik, ada temuan yang ‘cukup’ positif terkait dengan Otsus dan pembangunan pendidikan. Berdasarkan artikel
dari Juliarini dan Hatmoko (2020) disampaikan bahwa dana Otsus memiliki hubungan positif dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat, namun dengan nilai yang sangat kecil. Juliarini dan Hatmoko (2020) berpendapat kecilnya pengaruh dana Otsus terhadap IPM dapat disebabkan oleh faktor geografis, demografis, dan sosiologis di Tanah Papua. Dapat juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi alam, budaya masyarakat, alokasi anggaran belanja, dan kinerja pemerintah daerah.  Selain peningkatan IPM, alokasi dana untuk beasiswa yang bersifat afirmatif baik  melalui  Afirmasi  Pendidikan  Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) juga cukup memberi kesempatan bagi anak-anak Papua untuk meraih pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.  Widayanti (2021) menyebut adanya ADEM dan ADIK merupakan bagian penting dalam upaya pemerataan pendidikan juga agar tidak ada kesenjangan pendidikan di masyarakat.  Studi Pardede (2019) mengenai kemiskinan di Provinsi Papua, menyebutkan bahwa upaya meningkatkan pendidikan akan berhubungan langsung dengan pekerjaan orang miskin, karena semakin tinggi pendidikan/ keterampilan semakin baik pekerjaan yang diperoleh sehingga harapannya kesejahteraan masyarakat miskin akan meningkat.
Tryatmoko dkk. (2021) Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2021 tidak menyelesaikan persoalan di Papua. Dalam pandangan Tryatmoko dkk. (2021), problem implementasi Otsus saangat kompleks, tidak hanya terkait dengan persoalan pasal-pasalnya tetapi juga proses pelembagaannya. Pemerintah daerah terlihat berupaya memanfaatkan Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan beasiswa pendidikan hingga pelayanan kesehatan hingga ke pedalaman. Namun, perlindungan hak sosial budaya yang terkandung dalam Otsus belum dirasakan optimal oleh OAP. IPM mengalami peningkatan, sementara tingkat ketimpangan (ratio gini) penduduk tetap tinggi,  konflik  komunal  dan  kriminalitas  juga cenderung meningkat selama Otsus, yang berarti tujuan Otsus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli masih belum tercapai dengan baik (Tryatmoko dkk., 2021).
Melalui artikel ini, berdasarkan penelusuran literatur baik buku, jurnal, maupun  aturan-aturan terkait, penulis berargumen bahwa pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia belum sepenuhnya diberikan kepada anak-anak Papua dan janji pencerdasan bagi anak-anak bangsa belum sepenuhnya ditunaikan di Tanah Papua. Hal tersebut tampak dari implementasi kebijakan yang belum berpihak sepenuhnya kepada OAP meski dari segi perspektif sudah berupaya untuk memberikan akomodasi kepada kepentingan OAP. Selain itu pemenuhan hak-hak pendidikan belum sepenuhnya  memperhatikan  aspek  demografi, geografis, sosial, dan budaya OAP. Artikel ini bertujuan untuk, pertama, memaparkan janji pendidikan di masa otonomi khusus.  Kedua, ketimpangan antara amanat kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan di masa otonomi khusus. Dan ketiga, imaji manusia papua masa depan melalui konstruksi pendidikan. Berdasar ketiga tujuan tersebut artikel ini berupaya untuk  memaparkan  refleksi  dua  puluh  tahun Pembangunan pendidikan di Tanah Papua.

## JANJI PENDIDIKAN DI MASA OTONOMI KHUSUS
Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa “sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi”. Selanjutnya pada pasal 56 terdiri dari enam ayat yang mengatur tentang pendidikan.    Pertama, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Kedua, pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi. Ketiga, setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan
beban masyarakat serendah-rendahnya. Keempat, dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua. Kelima, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/ atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan. Dan Keenam, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.
Enam ayat tersebut dapat disebut sebagai janji pendidikan yang coba diberikan kepada penduduk di Tanah Papua. Sesuatu yang perlu ditepati karena merupakan amanat yang diberikan kepada pemerintah untuk dipenuhi. Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001 sudah memberikan rambu-rambu terkait bagaimana kebijakan pendidikan pendidikan di Tanah Papua dijalankan. Pada aturan tersebut diatur mengenai peran dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang harus diselenggarakan oleh negara. Modouw (2013) berpendapat disahkannya Otsus berarti terdapat sejumlah prinsip penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu menghormati hak-hak dasar penduduk asli Papua, yaitu hak atas rasa keadilan, kesejahteraan, perlakuan yang sama dalam layanan umum maupun di depan hukum, dan penghargaan hak-hak asasinya sebagai manusia, termasuk pula hak masyarakat adat Papua atas pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua. Semua penduduk Papua yang selama ini terisolasi dan jauh dari fasilitas pendidikan, perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui berbagai program pendidikan. Widjojo dan Budiatri (2016) menyatakan bahwa UU Otsus Papua memberikan konsesi sosial ekonomi sangat besar terutama dalam pembagian hasil Sumber Daya Alam (SDA) prioritas pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua Tidak hanya pendekatan sosial ekonomi
UU Otsus juga memberikan konsesi politik dan HAM yang sangat luas.
Selain melalui aturan UU Otsus, terdapat beberapa regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua seperti Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat; Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat; dan  Instruksi Presiden Nomor No 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian, pada tahun 2020 dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat untuk mengawal pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan pada tahun 2021 dirilis Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022.
Dari berbagai aturan tersebut, untuk konteks pendidikan beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain: sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi; pemberantasan buta aksara dan penerapan kurikulum kontekstual Papua; penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru; peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan berbasis digital e-learning; pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri Orang Asli Papua; dan pemberian dukungan pendampingan, pelatihan, dan penyediaan dosen dan tenaga ahli.
Pada saat dirilis Inpres No. 9 Tahun 2020 terdapat beberapa tambahan seperti peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun antara lain dengan bantuan pendidikan untuk anak usia sekolah, penerapan sekolah berpola asrama, sekolah satu atap, sekolah alam, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah, kebutuhan masyarakat dan daerah, terutama di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, kepulauan, dan perbatasan negara; kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan dalam pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan; bersama-sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri mengembangkan pendidikan vokasi berkualitas sesuai dengan sektor prioritas di daerah; memberi kesempatan yang lebih luas untuk menempuh Afirmasi Pendidikan Menengah dan Tinggi bagi SDM Unggul Papua; membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara; pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua Youth Creative Hub); membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (biodiuersity) Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah; dan meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan Major Project PKSN Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024.
Pada tahun 2021, di tengah penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Papua, perubahan Undang-Undang Otsus No. 21 tahun 2001 dirilis. Tryatmoko dkk. (2021) menyebut, meski UU Nomor 2 tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas UU No. 21 tahun 2021 terlihat lebih komperhensif dengan perubahan pertama melalui UU Nomor 35 tahun 2008, namun nampak belum
cukup memadai untuk membenahi Otsus karena proses dan isi perubahan di dalamnya tampak belum sepenuhnya menyentuh roh Otsus sebagai instrumen resolusi konflik.
Dari segi substansi sebetulnya tidak ada perubahan mendasar dalam program percepatan pembangunan di bidang pendidikan. Hal tersebut karena memang apa yang menjadi program di aturan sebelumnya belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara presisi. Dalam berbagai kesempatan pemerintah menyampaikan beberapa kebijakan yang dinyatakan sebagai upaya mempercepat pembangunan, termasuk pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Meski demikian meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua tidak mudah dilakukan, apalagi jika selama ini pemerintah terkesan mengimplementasikan kebijakan secara seragam dan menyamakan layanan pendidikan di Tanah Papua dengan daerah lain yang lebih maju. Layanan pendidikan yang kurang memberi ruang pada persoalan di Tanah Papua menjadikan layanan pendidikan tidak pernah optimal dinikmati oleh anak-anak Papua. Meski memang, jika ditilik lebih jeli, aturan-aturan yang disampaikan dalam dokumen percepatan pembangunan sudah mulai memperhatikan keberagaman yang ada di Tanah Papua. Akan tetapi yang menjadi persoalan, janji-janji pendidikan yang sudah diprogramkan tidak mudah untuk direalisasikan karena dalam praktiknya cara pandang ‘ala Jakarta’ masih mewarnai imajinasi para pembuat kebijakan pendidikan di level pusat.
Pemenuhan janji pendidikan bagi anak-anak Papua masih belum tergenapi karena berbagai situasi. Tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah memang mampu meningkatkan partisipasi penduduk Papua untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Selain itu, kesediaan OAP untuk melakukan investasi pendidikan anak demi masa depan yang lebih baik pun sudah nampak terlihat (Surtiari, dkk., 2020). Tetapi problem struktural seperti pengelolaan dana Otsus yang terkait dengan relasi politik dan adminsitratif, juga terkait dengan visi dan implementasi pembangunan pendidikan masih runyam dan sulit untuk dijalankan (Tryatmoko, dkk., 2021). Hal mendasar yang juga masih luput
untuk diperhatikan adalah rekognisi Papua yang merupakan tanggapan dari proses sosial yang selama ini mengakibatkan dislokasi, marjinalisasi, dan  obyektifikasi  OAP  (Widjojo,  dkk.,  2009). Kondisi tersebut menyebabkan, meskipun sudah banyak program dilakukan dan dana dialokasikan, masih tetap menempatkan sebagian besar OAP berada dalam strata kehidupan terendah secara sosial maupun ekonomi (Widjojo, dkk., 2009). Konsistensi dalam pengembangan kebijakan strategis yang terarah dan konsisten untuk pemberdayaan OAP, berpijak pada ragam aturan yang sudah dilahirkan menjadi sangat penting. Widjojo, dkk. (2009) menyebut rekognisi dan pemberdayaan OAP merupakan satu paket strategi kebijakan dan agenda politik afirmatif yang khusus mendorong, dan menciptakan proses sosial agar OAP dapat meningkatkan kemampuan dalam perebutan, penguasaan, dan pengelolaan sumber daya simbolik, budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat dan sejahtera dalam lingkungan sosial yang semakin heterogen dan kompleks. Merujuk pada paparan tersebut, pembangunan pendidikan semakin relevan untuk diwujudkan untuk menunaikan janji-janji pencerdasan untuk anak-anak Papua.

## KETIMPANGAN ANTARA AMANAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI MASA OTONOMI KHUSUS
Ketimpangan yang terjadi antara apa yang ada di dalam regulasi dengan implementasi tentu merupakan persoalan serius yang perlu diberikan solusi. Perjalanan selama dua puluh tahun bukan waktu yang sebentar, sehingga dalam periode tersebut berbagai persoalan yang ada harus dipetakan secara seksama dan kemudian dicarikan solusinya. Ketimpangan antara amanat UU Otsus dengan implementasinya dapat ditinjau dari berbagai sisi antara lain terkait dengan optimalisasi anggaran Otsus, pemenuhan hak pendidikan, desain pendidikan di masa Otsus, dan capaian pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Pertama, dari segi optimalisasi anggaran. Berdasarkan laporan Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang merujuk pada data Kemendagri (2019) dalam rentang 2014-2018 penggunaan data Otsus Provinsi Papua untuk pembiayaan pendidikan masih di bawah 30 persen dan tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 dan Perdasus No. 12 Tahun 2016. Sementara itu pada tahun 2019 pembiayaan pendidikan telah mencapai 31,5 persen. Intinya, menurut laporan tersebut dalam implementasinya penyerapan dana Otsus belum sepenuhnya sesuai dengan aturan UU Otsus atau Perdasus. Hal tersebut bukan hanya di pembiayaan pendidikan tetapi juga kesehatan, infrastruktur, maupun pemberdayaan ekonomi rakyat. Sumule, dkk. (2021) berbasis data Kemendagri juga menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan dana otsus, masih banyak kabupaten/kota di Tanah Papua yang belum memenuhi alokasi minimal 30 persen untuk pendidikan. Kondisi tersebut diduga berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja yang rendah di bidang pendidikan.
Kedua, berdasarkan pemenuhan hak pendidikan. Sumule dkk. (2022) menyebutkan beberapa problem pendidikan di Tanah Papua antara lain, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, meliputi kondisi sarana prasarana eksisting dan kesiapan lokasi; SDM pendidikan, meliputi ketersediaan guru, pelatihan guru, sertifikasi guru, bimtek, dan kualitas pengelola asrama pada sekolah berasrama; Kurikulum dan manajemen sekolah, meliputi standar penyediaan makanan bergizi di asrama, standar belajar terintegrasi, dan standar keamanan; dan sistem pembiayaan, yang meliputi biaya pembangunan, operasional, pemeliharaan, dan skema pembiayaan. Sementara itu, Bustang, Supriyadi, Tanjuang, dan Rocman (2018) menyampaikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur serta konektivitas jika tidak diiringi percepatan pembangunan SDM akan menyebabkan keduanya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh OAP dan justru akan dimanfaatkan oleh orang luar Papua untuk berinvestasi dan mengambil kekayaaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di bumi Papua. Di sisi lain, Alfasisromarakap dkk. (2021) berdasarkan riset di Biak mencatat beberapa persoalan yang masih mengemuka di dalam pembangunan pendidikan di Papua antara
lain kurangnya guru, sarana dan prasarana yang tidak dimanfaatkan secara optimal, penempatan guru yang kurang merata, kurangnya peningkatan kapasitas guru, minimnya pengawasan, dan terbatasnya dukungan masyarakat. Kemudian, riset dari Suharyadi dan Sambodho (2017) tingkat kehadiran guru di Papua sangat tinggi. Berdasarkan riset tersebut disampaikan ketidakhadiran guru jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, selain itu juga rentang waktu ketidakhadiran guru di Papua jauh lebih panjang dibanding ketidakhadiran guru di daerah lain. Jika guru di daerah lain absen mengajar hanya beberapa hari, guru di Papua dapat absen selama beberapa bulan (Suharyadi dan Sambodho, 2017))
Ketiga, terkait desain pendididikan. Wahyudin dan Sumule (2021) menyebut perlunya strategi penyesuaian implementasi pendidikan di Tanah Papua antara lain dengan memperhatikan: tingkat capaian pendidikan di kedua provinsi tersebut relatif tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia; secara historis terbentang dinamika perjalanan panjang pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak lepas dari dinamika politik lokal dan politik nasional dan hal tersebut memberi pengaruh pada pendidikan bagi masyarakat di Tanah Papua; capaian pendidikan berkorelasi dengan latar belakang budaya yang dianut; secara umum masih rendahnya budaya belajar (learning culture) yang ada di masyarakat Tanah Papua, karena sebagian masyarakat Papua masih hidup dalam pola budaya nomaden (berburu dan meramu) sehingga menyebabkan angka partisipasi sekolah masih rendah; dan wilayah Tanah Papua merupakan dua provinsi yang mendapat Otsus, sehingga perlu dikembangkan lembaga-lembaga formal dan informal serta peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) serta instrumen pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan perundang-undangan yang dimaksud; terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mengamanatkan perlunya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal,
infrastruktur digital, serta konektivitas guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera.
Keempat, dari segi capaian kuantitatif dan kualitatif. Studi dari Afriansyah, dkk. (2019) menyebut bahwa meskipun secara kuantitatif ada beberapa progress dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), mapun Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) akan tetapi secara kualitatif pendidikan di Tanah Papua masih memiliki beragam keterbatasan. Selain itu, berdasarkan analisa statistik data AMH di Papua Barat, AMH yang lebih rendah lebih banyak ditemui di wilayah-wilayah yang didominasi oleh penduduk OAP. Selain itu dari segi APS untuk OAP usia 7-12 tahun (85,15 persen dan 95,63 persen) dan 13-15 tahun (82,87 persen dan 89,93) masih lebih rendah dibanding  penduduk bukan OAP. Hal tersebut menunjukkan, pemanfaatan layanan pendidikan belum merata antara OAP dan penduduk bukan OAP (Afriansyah, dkk., 2019).  Dari segi RLS misalnya dibanding dengan kondisi lima tahun lalu, ada peningkatan RLS meski sangat kecil, seperti dapat dilihat pada tabel 1:
Tabel 1. Perbandingan RLS tahun 2021 dan 2016 Provinsi RLS 2016 2021 Papua Barat 9,83 10,03 Papua 7,12 7,05 Sumber: Potret Pendidikan 2016 dan Statistik Pen- didikan 2021, BPS
Meskipun secara kuantitatif terdapat peningkatan capaian pendidikan, namun dari segi kualitas, mutu pendidikan di Tanah Papua masih cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian menyeluruh dari pemerintah. Artikel dari Anderson (2013) misalnya menyebutkan bahwa ada kegagalan dalam proses pembangunan
pendidikan di Tanah Papua, terutama di wilayah pegunungan. Secara gamblang Anderson (2013) menyebut Otsus telah gagal terutama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Anderson (2013) berpendapat di wilayah pegunungan Papua dari segi struktural terjadi penyalahgunaan dana Otsus, manajemen sumber daya manusia yang bermasalah, pemahaman lokal yang kurang memadai mengenai pendidikan, yang kemudian menghancurkan sistem pendidikan.
Terkait potret guru misalnya, seperti diungkap Bless (2014) para guru memiliki keterbatasan mulai tidak memiliki tempat tinggal, kesejahteraan yang rendah, listrik dan air bersih yang tidak ada, serta tantangan dengan kurikulum yang selau berubah-ubah sementara buku dan penunjang lainnya tidak dimiliki. Para guru yang hadir di pedalaman Papua Barat, memegang moto Anu Beta Tubat yang berarti mari membangun sesama, sebagai spirit perjuangan pencerdasan anak-anak Papua Barat (Bless, 2014). Kualitas literasi dan numerasi di Tanah Papua juga masih memiliki keterbatasan. Observasi dan refleksi penulis selama perjalanan riset (2019- 2022) ke Papua Barjat dan Papua (Kabupaten Tambrauw,  Kabupaten Sorong, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Manokwari Selatan) menemukan situasi di mana anak-anak Papua masih memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis. Situasi tersebut, dari amatan penulis, terjadi karena tingginya ketidakhadiran guru, minimnya pendampingan baik di sekolah dan keluarga, dukungan masyarakat yang terbatas. Selain itu ada konteks internal seperti situasi politik dan ekonomi yang juga mempengaruhi akselerasi anak-anak untuk belajar membaca dan menulis. Misal, keadaan gizi dan asupan makanan sangat berpengaruh pada ketidakhadiran, motivasi, dan rentang perhatian terhadap kegiatan pembelajaran (ACDP, 2013). Selain itu, kemiskinan di Papua yang tinggi (tiga puluh lima persen dialami oleh anak-anak Papua, bandingkan dengan di Jakarta enam persen) menyebabkan situasi yang timpang dalam mengakses berbagai fasilitas pembangunan termasuk terkait dengan pendidikan (UNICEF, 2020). Rifanto (2021) memaparkan bahwa perlunya perhatian pada literasi yang kontekstual
sesuai dengan kondisi OAP, karena ada berlapis masalah baik dalam perkara buta aksara atau kecakapan literasi penduduk Papua. Pendekatan kontekstual menjadi sangat penting agar menjadikan anak-anak tidak merasa asing dengan lingkungannya sendiri (Rifanto, 2021).
Dalam pembangunan pendidikan, jika merujuk pada paradigma baru pembangunan (Wirutomo, 2022) disampaikan tiga prinsip dasar. Pertama, menciptakan keadilan, dalam bentuk yang paling kongkret dengan memberi kesempatan kerja dan kehidupan yang layak pada semua orang. Kedua, kelestarian sumber daya alam sehingga kehidupan manusia dapat berlanjut di masa depan. Ketiga, memberi kesempatan setiap anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Jika merujuk pada tiga prinsip dasar tersebut maka, pertama, akses pendidikan harus adil dan memberi kesempatan pada setiap penduduk di Tanah Papua untuk menempuhnya. Kedua, pendidikan perlu memperhatikan kondisi sumber daya alam, dan anak-anak Papua perlu dididik untuk menjaga kelestarian alam yang ada di lingkungan mereka. Problem yang terjadi hari ini adalah pendidikan formal cenderung meninggalkan atau kurang memperhatikan konteks lingkungan sekitar. Ketiga, partisipasi setiap penduduk di Tanah Papua untuk menikmati proses pendidikan menjadi hal utama. Pemerintah perlu berupaya mengajak seluruh warga Papua untuk mengakses berbagai jenjang pendidikan dan jenis pendidikan (formal, non formal, informal).

## IMAJI MANUSIA PAPUA MASA DEPAN MELALUI KONSTRUKSI PENDIDIKAN
Pada 10 Oktober tahun 2018 diselenggarakan Deklarasi Manokwari “Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua” antara pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Deklarasi tersebut berbasis pada hasil Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada nota kesepahaman antara Provinsi Papua dan Papua Barat. Deklarasi tersebut menyatakan visi bersama yaitu” Tanah Papua Damai,
Berkelanjutan, Lestari, dan Bermartabat.  Spesifik terkati dengan pengembangan sumber daya manusia disampaikan pada poin ketujuh:
Berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan, termasuk masyarakat adat dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan penting untuk mendukung proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, manajemen kawasan lindung, ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan serta mengembangkan sistem manajemen informasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
Poin tersebut menandakan kesadaran tentang pendidikan sudah menjadi penting yang menjadi perhatian dari seluruh elemen yang ada di Tanah Papua. Bahwa tanpa peningkatan kapasitas, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan, sumber daya alam yang ada tidak dapat diolah dan tidak dapat dioptimalkan, juga tidak dapat dijaga secara berkelanjutan. Selain dalam deklarasi tersebut, Pamungkas (2017) mencatat, dalam rangkaian kampanye dalam yang dilakukan oleh Jaringan Damai Papua untuk Tanah Papua Damai, terdapat pembahasan mengenai persoalan pendidikan. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa di bidang layanan pengajaran, disarankan untuk membuat kurikulum khusus di Papua yang menjangkau daerah terpencil mengingat ketidakmampuan beberapa suku untuk berbicara dengan bahasa Indonesia dan tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain.
Pendidikan memang menjadi bagian penting dalam pembangunan suatu wilayah. Pendidikan di Tanah Papua masih menghadapi berbagai kompleksitas dan problematika sehingga sampai saat ini masih perlu dicarikan solusi konkrit untuk membangun pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal. Widjojo dkk. (2008) misalnya berharap terjadinya proses Papuanisasi merupakan proses sosial bagi individu dan bagi lembaga-lembaga lokal di Tanah Papua, sehingga semakin banyak orang Papua yang mampu mewakili dan melindungi kepentingan mereka secara mandiri dalam memperjuangkan
kepemilikan sumber daya alam yang merupakan milik mereka. Dalam konteks tersebut, Widjojo dkk. (2008) menyebut pentingnya rekognisi, yang berarti membekali orang Papua dengan jenjang pendidikan yang baik, yang akan menjamin terciptanya orang Papua terdidik sesuai dengan standar nasional Indonesia.  Widjojo dkk. (2018) juga berpendapat, di bidang ekonomi, adanya rekognisi atau pengakuan berarti memberikan kesempatan yang luas untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk menciptakan kelas baru orang Papua yang memiliki kapasitas untuk menjadi pengusaha. Widjojo dkk. (2008) berpendapat, kebijakan pemerintah perlu menyediakan jembatan yang diperlukan untuk mempersiapkan orang Papua bersaing secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya.
Jika merujuk pada Bagir (2019) yang menyebut bahwa segenap proses pendidikan perlu ditujukan untuk pengembangan keseluruhan potensi manusia demi mencapai kehidupan sejahtera baik secara fisik, mental dan spiritual. Maka, pendidikan di Tanah Papua perlu mengedepankan pembangunan keseluruhan potensi penduduk Papua agar mereka dapat hidup sejahtera secara fisik, mental dan spiritual. Artinya proses pendidikan perlu memanusian manusia Papua secara menyeluruh.  Dalam pandangan Bagir (2019) tujuan setiap upaya pendidikan adalah memanusiakan manusia, mengaktualkan berbagai potensi untuk menjadi sosok yang sejahtera, berbahagia dan bermakna. Jika merujuk pada pandangan tersebut nampak pendidikan di Tanah Papua belum optimal dalam membangkitkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak Papua.
Kemudian, jika merujuk pada paparan dari Tim PGRI (2014) yang menyampaikan bahwa proses pendidikan sebagai proses pembudayaan yang merupakan proses emansipasi dan humanisasi yang harus disesuaikan dengan tantangan sosio-historis masyarakat, nampak hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Di Tanah Papua seringkali pendidikan tidak kontekstual dan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  demografis, geografis, dan sosial budaya (Afriansyah dkk., 2019). Dalam konteks yang lebih luas,
pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Tilaar (2012) peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia masih terkendala karena kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah dan akibat hal tersebut sumber daya manusia Indonesia sulit untuk bersaing dalam kehidupan global yang sangat terbuka dan berubah dengan cepat. Dalam pandangan Tilaar (2012) disampaikan untuk menyikapi kondisi tersebut maka pentingnya pedagogik kesetaraan di mana proses pendidikan menghormati kesetaraan dari berbagai jenis budaya yang pluralistik di dalam masyarakat Indonesia. Dalam implementasinya, Tilaar (2005) berpendapat pendidikan harus demokratis dan tidak memarjinalisasi rakyat. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yaitu menyadari akan manusia yang merdeka, hidup dalam budayanya, mencipta, merekonstruksi budayanya sendiri (Tilaar, 2005). Kembali kepada konteks implementasi pendidikan di Tanah Papua, apa yang disampaikan oleh Tilaar masih sangat nampak terlihat. Misal belum terwujudnya pedagogik kesetaraan yang menghormati adat istiadat OAP yang memungkinkan mereka hidup berbasis budayanya dan melalui pendidikan yang berkualitas dapat meningkat kesejahteraannya.
Pembangunan pendidikan sangat penting bagi masa depan OAP. Wahyudin dan Sumule (2021) berpendapat bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan di berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain) dapat dilihat dari capaian sektor pendidikan. Dalam proses pendidikan tersebut, menurut Wahyudin dan Sumule (2021) sangat ditentukan oleh ketersediaan/ketercukupan jumlah dan kualitas guru. Pembangunan pendidikan tidak dapat hanya ditunjukkan dengan pembangunan gedung-gedung sekolah. Di sisi lain perlu juga perhatian terhadap kesempatan belajar yang lebih baik, praktik hidup sehat dan konsumsi makanan yang bergizi (Wahyudin dan Sumule, 2021). Apa yang disampaikan Wahyudin dan Sumule (2021) sangat penting untuk diwujudkan dalam ruang pendidikan di Tanah Papua. Pembangunan pendidikan yang tidak komprehensif hanya semakin memarjinalkan OAP. Apalagi, merujuk pandangan Buchori
(2011) pendidikan perlu memampukan siswa untuk mencapai pengetahuan, keterampilan dan kearifan. Pengetahuan disampaikan melalui pelajaran (schooling), keterampilan dipelajari melalui latihan (training), dan kearifan dicapai melalui pendidikan yang utuh dan komprehensif (comprehensive and holistic education).
Surakhmad (2009) menyebut pendidikan merupakan usaha membangun sejarah masa depan. Pendidikan dalam pandangan Surakhmad (2009) merupakan potensi pembuat cetak biru masa depan yang dikehendaki dan direncanakan. Jika menginginkan anak-anak Papua meraih masa depan gemilang dan mampu mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Meski, seperti sudah dipaparkan sebelumnya masih banyak persoalan yang mengemuka dalam ruang pendidikan di Tanah Papua. Untuk mengenal dirinya sendiri, Suryawan (2017) berpendapat pendidikan sangat berkaitan dengan revolusi kesadaran historis dan sekaligus kritis manusia akan hakikat hidupnya. Dalam konteks Papua, arah pendidikan memiliki arah tidak hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi pada usaha pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya. Suryawan (2017) menyebut bahwa pendidikan merupakan salah satu siasat kebudayaan yang semestinya dihayati oleh orang- orang Papua untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Dalam pandangan Suryawan (2017) untuk konteks Papua diperlukan pondasi pendidikan beridentitas dan berbudaya Papua. Pendidikan perlu menyatu dengan bagaimana masyarakat mengkonstruksi budayanya (Suryawan, 2017). Agar anak-anak Papua dapat belajar tanpa kehilangan identitasnya, Suryawan (2017) menyebutkan dibutuhkan media-media kebudayaan yang dipentaskan dalam ruang-ruang kebudayaan termasuk di sekolah.
Hampir senada dengan Suryawan, Modouw (2021) berpendapat, pendidikan di Tanah Papua perlu memahami tumbuh kembang anak Papua. Dalam pandangan Modouw (2021) diperlukan pendidikan kontekstual yang menjadi pembelajaran yang berfungsi mengembangkan penalaran anak Papua melalui objek yang berada di lingkungan sekitar. Pendidikan model ini perlu memperhatikan keunggulan lokal yang terdapat
di wilayahnya serta memenuhi asas adil dan merata. Ruang untuk melakukan diferensiasi kurikulum sesungguhnya terbuka lebar, hanya saja, dalam implementasinya tidak mudah untuk dilakukan. Pada praktiknya pendidikan di Tanah Papua masih berjibaku dengan pemenuhan hal- hal mendasar seperti ketersediaan guru, bahan ajar yang kontekstual, buku, dan infrastruktur. Meskipun dalam beberapa aspek pemerintah berupaya menggali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menjadi solusi pendidikan di Tanah Papua adalah sekolah berasrama. Dalam beberapa sesi misalnya pemerintah selalu mengedepankan pendidikan berbasis sekolah berasrama. Dalam riset di Paniai yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek (2021) disampaikan perlunya pendidikan konteks sekolah berasrama yang mengedepankan pengembangan potensi sekolah alam; pengembangan pengembangan potensi hutan, kebun, dan pangan; pengembangan potensi peternakan; pengelolaan potensi tambang; pengelolaan potensi seni budaya; potensi pariwisata alam dan seni budaya; perhatian pada penyediaan air bersih dan dapat menggali potensi baru yang ada di dalam anak- anak dan lingkungan. Melihat catatan dari tim Pusat Kurikulum dan Pembelajaran nampak, untuk penyiapan pendidikan sekolah berasrama perlu juga memperhatikan aspek-aspek mendasar yang tidak hanya terkait dengan layanan pendidikan. Layanan pendidikan tidak akan mampu operasional jika hak-hak dasar penduduk lainnya seperti air bersih, pangan, dan kebutuhan ekonomi belum dapat dipenuhi.
Isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah pendidikan bagi perempuan Papua. Hal ini sudah disampaikan oleh Widjojo (2017) yang menyampaikan bahwa keterbukaan satu kelompok suku di Papua ditentukan oleh derajat pengaruh ada dan derajat pendidikan. Situasi empirik yang terjadi adalah kondisi antara di kampung dengan dengan di kota menentukan akses perempuan Papua untuk mengakses pendidikan. Perempuan yang berada di kota mendapatkan akses yang lebih mudah sementara sebaliknya di perkampungan minim fasilitas pendidikan dan kemudian lebih mengutamakan tugas domestik. Adanya akses infrastruktur yang lebih baik
membuat para perempuan mengakses pendidikan modern dan mereka cenderung berasal dari keluarga yang memiliki pendidikan yang baik. Widjojo (2017) berpendapat bahwa tersedianya infrastruktur yang lebih baik membuat mereka relatif mudah mengakses pendidikan modern. Pandangan yang membolehkan perempuan mengenyam pendidikan modern menunjukkan pengaruh adat yang lebih lemah. Jika pun ada, perempuan yang terdidik bisa menegosiasikannya. Biasanya, perempuan terdidik adalah perempuan dengan latar belakang keluarga (orang tua) yang berpendidikan pula. Selain itu, pendidikan dalam pandangan Widjojo (2017) membuka wawasan dan cara pandang adat terhadap posisi dan peran perempuan di Papua. Dalam catatan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2017) disampaikan bahwa arah dan aliran kebijakan pendidikan di Tanah Papua perlu menggunakan kerangka transformasi budaya yang meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan dan juga menguatkan literasi dasar, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan.
Pada praktik pendidikan di Papua, tidak hanya pemerintah tetapi berbagai elemen mulai dari Yayasan Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, ataupun dunia usaha cukup aktif untuk melakukan pembangunan pendidikan (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2017).  Yayasan Keagamaan yang lama melakukan pendidikan di Tanah Papua adalah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) (Afriansyah, dkk. (2019).  YPK yang sebelumnya bernama asli Stchting Voor Christelyk Onderwys, kemudian berubah nama menjadi Yayasan Persekolahan Kristen, lalu menjadi Pendidikan Kristen lahir pada 8 Maret 1962 (www.smpypkkotaraja.sch.id/sejarah). Sementara YPPK seperti yang disampaikan oleh Silvester Lobya Direktur Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Fransiskus Asisi Jayapura (di monitorpapua.com) didirikan pada tanggal 22 Agustus 1974 sesuai dengan Akta Notaris YPPK. Namun, dalam konteks kesejarahan baik YPK maupun YPPK sudah hadir memberi jalan terang melalui pendidikan, masing-masing melalui pendidikan Kristen dan Pendidikan Katolik, jauh
sebelum lembaga tersebut lahir. Sementara, dalam catatan Pamungkas (2016) YAPIS didirikan oleh para pejabat pemerintah daerah Papua pada tahun 1968 yang prihatin dengan kondisi minimnya sekolah-sekolah Islam di Tanah Papua. Para pejabat tersebut kemudian bersepakat untuk mendirikan YAPIS yang tidak mengikatkan diri pada ormas Islam di luar Papua, karena mereka berasal dari ormas Islam yang berbeda-beda. Setelah 2003 adanya pemberlakukan Otonomi Khusus Papua Berimplikasi pada pengangkatan pejabat-pejabat publik dan pemilihan pimpinan organisasi kemasyarakatan di Papua dari orang asli Papua, sehingga pada musyawarah YAPIS Pusat 2006, Ketua YAPIS yang merupakan non- Papua diganti oleh orang asli Papua agar dapat memberikan legitimasi tentang YAPIS yang memberi ruang akomodasi aspirasi perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua (Pamungkas, 2016).
Dalam konteks pendidikan di Provinsi Papua, Pardede (2019) misalnya menyebutkan bahwa meningkatkan pendidikan merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh pemerintah di Provinsi   Papua, sehingga kebijakan   pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur sekolah di wilayah pedalaman, meningkatkan jumlah guru yang   mengajar,   dan   meningkatkan   kualitas guru dengan berbagai pelatihan-pelatihan, menyediakan   buku-buku di  perpustakaan  di sekolah  dan  memberikan kesempatan   untuk masyarakat   melanjutkan pendidikan mereka di level yang lebih tinggi di luar dari tempat tinggalnya menjadi sangat relevan dengan upaya memajukan OAP. Selain itu, Pardede (2019) menyebut bahwa perhatian pada mereka yang tidak bersekolah dan memiliki pendidikan rendah perlu diberi peningkatan keterampilan dan promosi program lanjut pendidikan bagi mereka yang putus sekolah.
Menurut Rahail (2020)  misalnya mengajukan konsep sekolah kampung. Dalam pandangannya, sekolah kampung merupakan upaya pendekatan untuk memberikan kekuatan diri ke anak-anak Papua, membangkitkan rasa pecaya diri, dan membangun visi masa depan. Melalui sekolah kampung warga belajar dibangun keinginan belajar dan menjadikannya sebagai kebutuhan
bukan beban. Pendekatan sekolah kampung mengedepankan pemahaman bahwa pendidikan merupakan investasi yang murah secara sosial sehingga membangun optimisme masyarakat di tengah keterbatasan pendidikan di Papua (tidak ada kepala sekolah dan guru di tempat tugas, juga tiadanya buku paket dan media pembelajaran. Menurut Rahail (2020) kebijakan pendidikan tidak perlu membawa baju baru, tetapi menggali beragam nilai yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran.
Imaji masa depan Papua dibangun, salah satunya, melalui proses pembangunan pendidikan yang memprioritaskan perhatian pada yang marjinal. Pedagogi yang diberikan kepada anak- anak Papua, meminjam Freire, pedagogy of hope, yang memberikan harapan pada kalangan tertindas dan termarjinalkan (Freire, 2014). Mimpi anak Papua masa depan dapat dibangun melalui pendidikan yang berkualitas dan berpihak pada mereka. Merujuk pandangan Driyarkara (2006) pendidikan yang diberikan harus membentuk manusia-manusia muda Papua sehingga mereka menjadi keseluruhan yang utuh, menjadi manusia yang mengerti diri, menempatkan diri pada situasinya, mengambil sikap dan menentukan dirinya, juga nasibnya di tangan sendiri. Negara perlu hadir untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak-anak Papua.

## SIMPULAN
Pembangunan pendidikan di Tanah Papua membutuhkan agenda yang terstruktur dan penuh tanggung jawab akan nasib anak-anak Papua. Desain pembangunan pendidikan perlu memperhatikan ruang hidup anak-anak Papua termasuk  kondisi  geografis,  demografi,  sosial, budayanya. Perjalanan implementasi UU Otsus di Tanah Papua dalam rentang dua puluh tahun menghadapi banyak persoalan. Janji-janji pencerdasan melalui pendidikan yang bermutu dan berkualitas masih ‘gagal’ dihadirkan oleh negara. Secara paradigmatik memang sudah nampak perhatian terhadap konteks demografi, geografi,  sosial  dan  budaya.  Namun,  dalam implementasinya layanan pendidikan yang memberi ruang bagi aktualisasi anak-anak Papua untuk meraih haknya masih jauh dari harapan.
Untuk konteks pembangunan pendidikan ketimpangan antara amanat UU Otsus dengan implementasinya dapat ditinjau dari berbagai sisi antara lain terkait dengan optimalisasi anggaran Otsus, pemenuhan hak pendidikan, desain pendidikan di masa Otsus, dan capaian pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Sementara itu, imajinasi masa depan anak- anak Papua belum didukung oleh pendidikan yang mampu membuat mereka mengenali diri sendiri, sumber daya alam yang dimiliki, dan tantangan dunia luar yang sedang mereka hadapi saat ini. Pendidikan yang membangkitkan rasa percaya diri akan diri dan idetitas budaya, sesuai dengan kebutuhan alam, serta relevan dengan tantangan zaman semakin dibutuhkan kehadirannya oleh anak-anak Papua. Setelah melewati dua puluh tahun, berbagai catatan terkait problem dan kompleksitas persoalan pendidikan di Tanah Papua perlu diperhatikan secara seksama oleh berbagai pihak. Jika ingin anak-anak di Tanah Papua menikmati pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta memperhatikan akar budayanya, maka semua pihak harus bersinergi secara aktif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih untuk redaksi Jurnal Masyarakat Indonesia, terutama untuk Prof. Cahyo Pamungkas dan Dr. Obing Katubi, M.Hum atas kesempatannya untuk memuat artikel saya. Selain itu saya berterima kasih untuk Saudara Dayu Rifanto yang memberikan beragam referensi mengenai pendidikan di Tanah Papua, yang kemudian saya rujuk dalam artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Ach- mad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan dan Tantangan dalam Penyeleng- garaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di Era Otonomi Khusus Papua. Jurnal Review Pendidikan dan Penga- jaran (JRPP), 4(1), 141-153.
Anderson, B. (2013). The failure of education in Papua’s highlands. Inside Indonesia, 113, 1-7.
Amisim, K. (2016). Persepsi masyarakat dalam pelak- sanaan otonomi khusus bidang pendidikan di Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Politico, 6(4). Bustang, B., Supriyadi, R., Tanjuang, I., & Rocman, A. B. N. (2018). Analisis kinerja pembangunan- indeks pembangunan manusia (ipm) ditinjau dari aspek pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Bappenas Working Papers, 1(1), 104-124.
Iha, C. (2017). Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Distrik Kayuni Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat. JURNAL POLITICO, 7(1).
Juliarini, A., Hatmoko, A.W. (2020). Pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Tanah Papua. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020.
Katharina, R. (2019). Menakar capaian otonomi khusus Papua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M. (2020).
Implementasi kebijakan dana otonomi khusus bidang pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Jurnal Administrasi Publik, 5(86). Pamungkas, C. (2016). Muslim papua dan muslim pendatang: pertarungan identitas antara ke- indonesia-an dan ke-papua-an. Jurnal Kawis- tara, 6(3), 249-264.
Pamungkas, C. (2017). The campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 147-159.
Pardede, P. G. R. (2021). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Papua Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM) Tahun 2019. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 20(3), 257-268. https://doi.org/10.31105/jpks. v21i3.2768 Rahail, J. (2020). Pemodelan Pembelajaran Lokal Sekolah Formal dengan Pendekatan Sekolah Kampung.  BaktiNews Edisi 176 |Oktober -
November 2020. https://baktinews.bakti.or.id/ penulis/john-rahail
Surtiari, G. A. K., Romdiati, H., Katherina, L. K., Kusumaningrum, D., & Prasojo, A. P. S. (2020).
Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered: Studi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong. Masyara- kat Indonesia, 46(1), 1-14.
Wanimbo, D. (2015). Implementasi otonomi khusus dalam proses pelayanan publik (studi tentang proses pelayanan bidang pendidikan dan kes- ehatan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua).
Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1064.
Widjojo, M. S., Amiruddin, A. R. E., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2008). Papua road map. Indone- sian Institute of Sciences, Jakarta, 0-33. Widjojo, M. S., Elisabeth, A.,  Amiruddin, A. R.., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2009). Papua road map: negotiating the past, improving the pres- ent and securing the future. Jakarta: Yayasan Tifa dan Yayasan Obor Indonesia.
Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2016). UU otonomi khusus bagi Papua: masalah legitimasi dan kemauan politik. Jurnal Penelitian Politik, 9(1), 22.
Widjojo, M. S. (2017). Perempuan Papua dan peluang politik di era otsus Papua. Masyarakat Indone- sia, 38(2), 297-327.
Widayanti, R. S. (2021). Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra di Daerah Istimewa Yogyakarta. Media Manaje- men Pendidikan, 4(2), 290-310.

## Buku
Afriansyah, A., Kusumaningrum, D.D., Baskoro, A.A; & Prasojo, A.P.S. (2019). Pendidikan Sebagai Jalan Terang: Membangun Pendidikan yang Responsif terhadap Kondisi Geografis, Demografi,  Sosial,  dan  Budaya  Orang  Asli Papua. Jakarta: Pustaka Obor.
Bagir, H. (2019). Memulihkan sekolah memulihkan manusia: meluruskan kembali falsafat pendi- dikan kita. Bandung: Mizan.
Bless, S.A. (editor) (2014). Kalau bukan kami, siapa lagi?: potret nasib guru dan pendidikan di pedalaman Papua Barat. Yogyakarta: Kanisius dan Yayasan OYO Papua.
Driyarkara, N. (2006). Karya lengkap Driyarkara: esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya. Jakarta: Grame- dia Pustaka Utama.
Freire, P. (2014). Pedagogy of hope: reliving peda- gogy of the oppressed. London: Bloomsbury Publishing.
Modouw, J. (2013). Pendidikan dan peradaban Papua: suatu tinjauan kritis transformasi sosial. Yog- yakarta: Bajawa Press.
Modouw, J. (2021). Pendidikan kontekstual Papua: untuk daerah terpencil, pengasuhan anak, kurikulum operasional, proses belajar dan penilaian. Yogyakarta: UNY Press.
Rifanto, D. (2021). Pendidikan kontekstual di Papua dan tantangannya. Dalam (Fiharsono, A. dkk). Mendidik ala Papua: kumpulan esai pendidi-
kan kontekstual Papua. Papua Barat: Papua Cendikia. Surakhmad, W. (2009). Pendidikan nasional: strategi dan tragedi. Jakarta: Penerbit Kompas. Suryawan I.N. (2017). Papua versus Papua: Perubahan dan perpecahan budaya. Yogyakarta: Labirin (Basabasi).
Tilaar. H.A.R. (2005). Manifesto pendidikan nasional: tinjauan dari perspektif postmodernisme dan studi kultural. Jakarta: Penerbit Kompas.
Tilaar, H.A.R. (2012). Kaleidoskop pendidikan nasi- onal. Jakarta: Penerbit Kompas.
Wahyudin, D. & Sumule, A. (2021). Etnopedagogi: falsafah bakar batu di Tanah Papua. Bandung: UPI Press.
Wirutomo, P. (2022). Imajinasi sosiologi: pembangu- nan sosietal. Jakarta: Penerbit Kompas.

## Laporan
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Per- wakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Penelaahan atas dana otonomi khusus provinsi papua. Jakarta: Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokakd/doku- men/BAKN-55-fff47ff1666a28f0fe03fa87e- fa749a2.pdf
Monitor Papua. (2019). YPPK 45 tahun berkarya di bumi Papua.https://monitorpapua.com/yppk-
45-tahun-berkarya-dii-bumi-papua/
Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP). (2013). Evaluasi program pemberian makanan tam- bahan bagi anak sekolah (PMT-AS). Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pen- didikan dan Kebudayaan. (2017). Layanan kurikulum 2013. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek. (2021). Menghadirkan kembali pusat perada- ban: model implementasi kurikulum sekolah berasrama di Kabupaten Painai, Papua. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemen- terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Sumule, A.I, Moudow, J.  Bauw, L.,  Sidik, M., Nurkholis, Chalil, T.M. (2022). Kajian Pen- ingkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas Pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menen- gah di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk
Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemi- traan Pemerintah Australia-Indonesia. https:// sikompak.bappenas.go.id/detail-pustaka/ kajian-peningkatan-pelayanan-pendidikan- berkualitas-pada-tingkat-sekolah-dasar-dan- menengah-di-provinsi-papua-dan-papua-barat. Suryahadi, A. P. S., & Sambodho, P. (2017). Penilaian Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Guru dan Mengurangi Ketidakhadiran Guru. The SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/
id/file/1609/download?token=k3Sdo3kQ.
SMP YPK Kotaraja. (2020). Sejarah YPK. https:// www.smpypkkotaraja.sch.id/sejarah Tim Assesment ICS Papua dan Fitra Jakarta. (2010). Hasil pemetaan permasalahan dan kebutuhan dalam pengelolaan dana otsus untuk pendidi- kan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Biak Numfor. Yogyakarta: Tim Assesment ICS Papua, Fitra Jakarta, Uni Eropa. Tryatmoko, M.W., Pamungkas, C., Dewi, R., Fene- teruma, L., Afriansyah, A., Maulana, Y. (2021). Pembenahan otonomi khusus untuk penyelesa- ian konflik Papua. Jakarta: Kedeputian IPSK LIPI.  https://most-unesco.brin.go.id/2021/09/ policy-paper-pembenahan-otonomi-khusus- untuk-penyelesaian-konflik-papua/
United Nations Children’s Fund. (2020). Situasi anak di Indonesia: tren, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak-hak anak. Jakarta: UNICEF Indonesia.

## Peraturan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Per- cepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Percepatan Pem- bangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Percepatan Pemban- gunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Instruksi Presiden Nomor No 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Keputusan Presiden nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengawal pelaksanaan
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasi- onal/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pem- bangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022.