## EFEKTIFITAS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERNIKAHAN SIRI
Yanuel Albert Faisan, Aji titin Roswitha N, Adi Wijaya Program S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long melvintristan55@yahoo.co.id
Submission   2020-04-10 Review 2020-05-03 Publication 2020-06-27

## Abstrak
Pernikahan sejatinya adalah menjadi momentum untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, membagikan legalitas dan romantisme kebahagiaan sebagai pasangan suami istri. Tetapi tidak jarang pasangan harus menutupi kebahagiaannya melalui nikah siri. Beberapa factor yang menyebabkan seseorang melakukan nikah siri seperti usia yang belum  cukup  seperti  yang  dianjurkan  pemerintah,  permasalahan  ekonomi  dan  yang paling  ironis  adalah  poligami.  Nikah  siri  adalah  bentuk  pernikahan  yang  dilakukan dibawah  tangan  berdasarkan  ajaran  agama,  adat  istiadat  dan  tanpa  pengakuan  resmi dari  hukum  Negara,  karena  memang  tidak  tercatat  di  lembaga  milik  Negara.  Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Kata Kunci : pernikahan siri, efektifitas penegakan, perkawinan

## Pendahuluan
Pernikahan  adalah  ikatan  batin  antara  laki  laki  dan  perempuan  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hukum  di  Indonesia  mengatur  tata  cara  perkawinan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Kata  Siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Nikah siri merupakan nikah  yang  tidak dicatatkan  di  Pemerintah  dalam hal  ini  KUA  (Kantor  Uusan  Agama). Selebih tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya. Alasan seseorang melakukan nikah sirri adalah:
1. Menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA dengan alasan selama masa   tunggu tersebut tidak terjadi perinahan.
2. Kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  calon  mempelai  belum  siap  atau  masih sekolah/kuliah  atau  masih  terikat  dengan  kedinasan  (sekolah)  yang  tidak diperbolehkan  menikah  terlebih  dahulu.  Dari  pihak  orang  tua  pernikahan  ini dimaksudkan  untuk  adanya  ikatan  resmi  dan  menghindari  perbuatan  yang melanggar ajaran agama seperti zina.
3. Kedua  atau  salah  salah  satu  pihak  calon  mempelai  belum  cukup  umur/dewasa, sementara  pihak  orang  tua  menginginkan  adanya  perjodohan  antara  keduanya, sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
4. Sebagai  solusi  untuk  mendapatkan  anak  apabila  dengan  istri  yang  ada  tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah  bersenang-senang  dengan  wanita  pujaannya.  Dikarenakan  dengan  alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri
5. Terpaksa  seperti  pihak  calon  pengantin  laki-laki  tertangkap  basah  bersenang- senang  dengan  wanita  pujaannya.  Dikarenakan  dengan  alasan  belum  siap  dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri. Selain itu,  ada juga yang  terhalang  karena  pihak  perempuan  secara  legal  formal  masih  terikat hubungan  dengan  laki-laki  lain,  semisal  beranggapan  bahwa  perempuan  tersebut telah janda secara hukum agama, tetapi belum mengurus perceraian di pengadilan.
6. Melegalkan  secara  agama  bagi  laki-laki  yang  sudah  beristri  karena  kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.
Adapun  sahnya  perkawinan  tertulis  dalam  Pasal  2  Ayat  (1),  yang  berbunyi  sebagai berikut:  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing -masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”  Sehingga  sepanjang  pernikahan  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  agama  yang  dianutnya,  maka  pernikahan  tersebut  dianggap sah  secara  hukum,  baik  pernikahan  tersebut  dilaksanakan  dihadapan  petugas  yang ditunjuk oleh undang undang maupun tidak (siri atau di bawah tangan).
Pada Kenyataannya menikah harus berada di bawah pengawasan PPN/Kepala KUA atau Penghulu  yang  diangkat  oleh  Kementrian  Agama  (Kemenag).  Pernikahan  siri  atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggar hukum. Hal  itu  dapat  melanggar  Undang-Undang  (UU)  Nomor  22  Tahun  1946,  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
Pada pasal 2 ayat (1) :
Pegawai  pencatat  nikah  dan  orang  yang  tersebut  pada  ayat  (3)  pasal  1  membuat catatan  tentang  segala  nikah  yang  dilakukan  di  bawah  pengawasannya  dan  tentang talak  dan  rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di  dalam  buku  pendaftaran  masing-masing  yang  sengaja  diadakan untuk    hal    itu,    dan    contohnya  masing-masing  ditetapkan  oleh Menteri  Agama.  yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu diserta sanksi berupa denda dan kurungan badan.

## Metode
Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian  hukum normatif.

## Bahan Hukum
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

## Bahan Hukum dan Analisis
Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,  majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan
Salah  satu  kerangka  awal  untuk  mendapatkan  jaminan  hukum  dalam  sebuah perkawinan adalah mencatatkannya pada sebuah instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya  bagi  orang  yang  beragama  Islam  saja,  melainkan  juga  bagi  mereka  yang beragama  Kristen,  Katolik,  Hindu  dan  Budha.  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
Pasal 1 (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh  pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama  atau  pegawai yang  ditunjuk  olehnya.  Talak  dan  rujuk  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam, selanjutnya  disebut  talak  dan  rujuk,  diberitahukan  kepada  pegawai  pencatat nikah.
(2) Yang  berhak melakukan  pengawasan  atas  nikah  dan  menerima  pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
(4) Seorang  yang  nikah,  menjatuhkan  talak  atau  merujuk,  diwajibkan  membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang  dapat  menunjukkan  surat  keterangan  tidak  mampu  dari  kepala  desanya (kelurahannya)  tidak  dipungut  biaya.  Surat  keterangan  ini  diberikan  dengan percuma.  Biaya  pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk  dimasukkan  di  dalam  Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
(5) Tempat  kedudukan  dan  wilayah  (ressort)  pegawai  pencacat  nikah  ditetapkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
(6) Pengangkatan  dan  pemberhentian  pegawai  pencatat  nikah  diumumkan  oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.
Terdapat  juga  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Ditegaskan didalam pasal 2 Ayat (2) : Tiap – tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundangan Yang berlaku. Diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tantang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6. Pasal 5 :
(1).  Agar  terjamin  ketertiban  Perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan harus dicatat.
(2). Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 1946 Jo.UU No 32 Tahun 1954. Pasal 6.
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2)  Perkawinan  dilakukan  diluarPengawasan  Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai kekuatan hukum.
Adapun syarat sahnya nikah adalah :
1.Antara suami Istri tidak hubungan nasab.
2. sighat Ijab Qabul tidak dibatasi waktu.
3. Adanya persaksian.
4. Tidak ada persaksian.
5. Tidak ada paksaan.
6. Ada kejelasan calon suami istri.
7. Tidak sedang ihram.
8. Ada mahar.
9. Tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah.
10. Salah satu mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis.
11. Adanya wali.
Dari persyaratan diatas maka tidak ada penyebutan pencatatan, namun kebadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan.
Tetapi  mengapa  pernikahan  siri  masi  menjadi  alternative  bagi  masyarakat  yang  tidak faham  hukum  dan  memiliki  ekonomi  lemah.  Tanpa  melalui  prosedur  dan  biaya  besar pernikahan bisa dilaksanakan.
Meskipun sah dimata agama Islam, nikah siri tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Contoh  Kasus;  Seorang  perempuan  berinisial  EJS,  mengaku  terpaksa  menjalani pernikahan secara siri. Hanya pihak keluarganya dan terbatas beberapa orang keluarga suaminya  saja  yang  tahu,  tanpa  dicatatkan  pula  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA). Pasalnya, usianya sudah hampir berkepala empat saat menikah. Sementara itu, laki-laki idaman  yang  telah  menjalin  asmara  selama  lima  tahun  dengannya,  baru  ia  ketahui belakangan  ternyata  sudah  memiliki  istri.  Saat  saya  tanya  ini  jawab annya:  ““Ya, bagaimana lagi. Mungkin ini memang sudah jalan hidup saya. Saya sudah terlanjur cinta dengan dia. Secara ekonomi juga dia mapan dan siap menjamin hidup saya, anak kami, dan orang tua serta adik-adik saya. Kalaupun saya tidak menikah secara siri, saya tidak yakin bisa mendapatkan laki- laki lain yang semapan dia,”
Bagi EJS, sepertinya tak ada pilihan lain. Situasi percintaannya yang rumit membuatnya berani  memutuskan  untuk  menikah  siri.  Baginya,  yang  terpenting  pernikahannya  sah secara  agama  dan  suaminya  mau bertanggung  jawab  secara  ekonomi.  Namun,  setelah melahirkan  anak  pertama,  EJS  baru  tersadar  banyak  konsekuensi  hukum  yang  harus dihadapinya lantaran status pernikahannya tak diakui oleh negara.
EJS tentu tak sendiri, masih banyak pelaku nikah siri lain di Indonesia. Belum lama ini misalnya,  ada  sebuah  situs  internet  yang  menawarkan  jasa  sebagai  penghubung  bagi yang  ingin  menikah  siri.  Masalahnya,  nikah  siri  menimbulkan  banyak  dampak  hukum bagi para pelakunya.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  memang mengatur  bahwa “Perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing - masing  agamanya  da n  kepercayaannya  itu” . Namun,  dalam  ayat  selanjutnya  UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Akta  perkawinan  adalah  bukti  telah  terjadinya/berlangsungnya  perkawinan,  bukan yang  menentukan  sah  tidaknya  perkawinan.  Hanya  saja,  ketiadaan  bukti  inilah  yang menyebabkan  anak  maupun  istri  dari  perkawinan  siri  tidak  memiliki  legalitas  di hadapan negara. Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan  hukum  dan  karenanya  dianggap  tidak  pernah  ada  dalam  catatan  negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.
Ada  beberapa  hal  yang  harus diketahui  mengenai  status  hukum  anak  yang  dilahirkan dari Pernikahan Siri. yaitu:
1. Sahnya pernikahan dimata hukum, dalam pernikahan siri, pernikahan akan disebut sah jika pengantin sudah dianggap cukup umur, ada dua saksi dan ada Ijab Kabul. Dengan  cara  ini  memang  sudah  dianggap  sah  secara  agama  tetapi  tidak  dimata hukum.
2. Status  anak dalam Pernikahan  Siri,  status anak dalam pernikahan  siri  tidak dapat disebut  sebagai  anak  dalam  pernikahan  yang  sah  secara  hukum.  Dimata  hukum status kelahirannya akan sama seperti anak diluar nikah. Hal ini ada dalam Pasal 43 ayat  (1)  yang menyebutkan  “Anak Yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
3. Hukum  Warisan,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  waris  Pasal  186  yang berbunyi “Anak yang lahir di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya” . Suatu hari anak maupun istri tidak dapat menuntut hak warisan dari ayah kandungnya, sekalupun tes DNA menunjukkan bahwa ia adalah anak biologis sang ayah.
4. Status  harta,  dari  ayah  keanak  hasil  pernikahan  sirinya,  bukanlah  warisan melainkan wasiat biasa, melainkan wasiat biasa.  Harta yang diberikan lewat surat wasiat jumlahnya tidak boleh lebih dari1/3 harta pewaris, dalam hal ini adalah sang ayah.  Sedangkan dengan ibunya anak ini akan memiliki hak mewaris sepenuhnya.
5. Seputar Surat Wasiat, dasar  hukum wasiat lisan ini terdapat pada Pasal 49 ayat© UUNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Selain  itu,  jika  di  kemudian  hari  salah  satu  pasangan  dalam  pernikahan  siri  ingin berpisah dan menikah lagi secara sah dengan orang lain, status pernikahan siri juga bisa menjadi  ganjalan.  Tidak  adanya  legalitas  berupa  buku  nikah  sebagai  bukti  diakuinya pernikahan oleh negara, berdampak pada proses perceraian.
Pernikahan  siri  yang  sempat  menjadi  fenomenal  adalah Pernikahan  Machica  Mochtar. Terkenal  sebagai  penyanyi  dangdut  Tanah  Air.  Pelantun  lagu  Ilalang  ini  sudah  mulai terjun  ke  industri  musik  sejak  era  1980-an  dan  melejit  di  era  1990-an.  Di  tengah popularitasnya  sebagai  penyanyi,  hubungan  asmaranya  pun  disorot. Bagaimana  tidak, saat  itu,  dia  dikabarkan  dekat  dengan  Menteri  Sekretaris  Negara  pada  masa pemerintahan  Presiden  Soeharto,  Moerdiono.  Mereka  berdua  kemudian  menikah  siri pada 20 Desember 1993. Pernikahan mereka ini menghasilkan satu orang putra yakni Muhammad Iqbal Ramadan yang lahir pada 5 Februari 1996.
Sayangnya, pernikahan Machica Mochtar dan Moerdiono kandas pada 1998. Perceraian mereka tersebut diwarnai oleh berbagai drama. Salah satunya pada 2010, saat Machica Mochtar mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan anak biologisnya  dengan  Moerdiono.  Sebab  sebelumnya  di  2008  keluarga  besar  Moerdiono mengadakan  jumpa  pers,  yang  isinya  tidak  mengakui  Iqbal  sebagai  anak  Moerdiono. demi  memperjuangkan  hak  Iqbal  sebagai  seorang  anak,  wanita  asal  Makasar  itu melayangkan judicial review ke MK. Machica menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal itu mengatur anak yang dilahirkan di  luar  pernikahan  yang  hanya  memiliki  hubungan  dengan  perdata  dengan  ibu  dan keluarga ibu.
Setelah  melewati  serangkaian  pemeriksaan,  akhirnya  uji  materi  itu  diputus  pada  17 Februari  2012.  Majelis  hakim  MK  mengabulkan  permohonan  uji  materi  Machica Mochtar. Dengan begitu seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Ketua Majelis Hakim Prof. Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan  pernikahan  atau  di  luar  hubungan  resmi  tetap  memiliki  hubungan  dengan ayahnya.  Setelah  adanya  putusan  ini,  wanita  bisa  menuntut  pria  yang  menghamilinya untuk  memberi  nafkah  sang  anak.  "Karena  itu,  sang  ayah  biologis  harus  bertanggung jawab.  Perempuan  juga  bisa  menuntut  pria  yang  menghamilinya  untuk  menafkahi anaknya," kata Mahfud kala itu.
Dengan dikabulkannya uji materi pasal ini, tidak lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan  maupun  lembaga  formal  lainnya  akibat  tidak  memiliki  keterangan  siapa ayahnya.  Secara  resmi,  MK  sudah  menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan masih punya hubungan dengan ayah secara perdata. Kemudian, status anak tersebut tetap sah secara hukum. Machica Mochtar merasa lega dengan dikabulkannya uji  materi  tersebut.  Menurut  Machica,  putusan  MK  ini  adalah  angin  surga  bagi  anak- anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan.  Dalam  putusan  MK  disebutkan,  "anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga  ayahnya." Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, dalam diktumnya me-review  ketentuan  pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974.

## Kesimpulan
Pernikahan siri lebih banyak membawa masalah ketimbang manfaat, nikah siri memang sah  secara  agama  asalkan  syarat  dan  rukun  nikah  terpenuhi.  Namun,  ia  mengatakan bahwa para ulama sepakat, pernikahan harus dicatatkan secara resmi ke administrasi
Negara  yaitu,  KUA  atau  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kementerian  Dalam Negeri.
Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  17 Pebruari  2012,  dalam  diktumnya  me-review  ketentuan  pasal  43  ayat  (1)  Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi:
“Anak  y ang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  bukti  lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk Hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”
Dihimbau  kepada  masyarakat  agar  menikah  secara  resmi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang- undangan.  “Nikah  siri  dapat  disahkan  hukumnya  apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Meski begitu, pernikahan tetap bisa dapat dikatakan haram apabila menimbulkan mudharat (dampak negatif).”

## Referensi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Fathudin AW Syukri dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, Penelitian, 2008. Suyanto  Bagong, Nikah  Siri,  Bagaimana  Menyikapinya? Majalah  Tempo,  Tanggal  24 Februari 2010
Kisah Machica Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK. Merdeka.com, Sabtu 8 Desember 2012.
Kisah Asmara Machica Mochtar, Menikah Siri dengan Menteri di Era Soeharto Berakhir Perceraian
https://www.inews.id/lifestyle/seleb/kisah-asmara-machica-mochtar-menikah- siri-dengan-menteri-di-era-soeharto-berakhir-perceraian.
Begini  Repotnya  Dampak  Hukum  Nikah  Siri,  Merdeka  .com,  13  Oktober  2017.