Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, July 2017: 156 – 176 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 9 April 2017 | Reviewed: 30 Mei 2017 | Accepted: 29 Juli 2017

## SENGKETA TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

## Sudarsono 1

## Abstract
After the Reformation, several responsive laws were enacted, including Law Number 30 Year 2014 on  Government  Administration.  The  Government  Administration  Act  is  the  legal  basis  for  the government in carrying out governmental measures that provide legal protection for citizens for the actions  of  unlawful  bodies  /  government  officials.  In  the  context  of  legal  protection  for  the  people through juridical control by the State Administrative Court, since the enactment of the Administrative Administration  Law  the  competence that  became  the  object  of  dispute  in  the  State  Administrative Court is wider,  ie not only the Administrative  Decision of the State, but also  includes Government Action, Positive fictions, and testing of judgments of elements of abuse of authority. However, the extension  of  the  competence  of  the  State  Administrative  Court  under  the  Government Administration  Act  has  not  been  followed  by  the  amendment  of  the  State  Administrative  Justice Law,  so  in  some  cases  there  is  an  antinomy  between  the  two  laws.  Such  antinomies  are  about understanding the Decision of State Administration as well as about the enforcement of fictitious or negative  fictitious  lawsuits  /  requests.  In  the  case  of  the  subject  of  dispute,  the  provisions  in  the State  Administrative  Justice  Act  and  the  Administrative  Law  are  relatively  the  same,  in  which  the Plaintiff  is a Civil Legal Entity, the Defendant is the State Administrative Agency / Officer,  and the Intervention Party is a Civil Law Person . However, in the Government Administration Act there is a special case in the form of examination of the element of abuse of authority, where the Applicant is the State Administration Officers / Officers. Against the antinomy and disharmonization between the State Administrative Justice Act as the formal law and the Government Administration Law as the material  law,  this  paper  seeks  to  conduct  legal  studies  with  the  approach  of  legislation  and conceptual approach, which is intended to realize harmonization and synchronization Between the two laws and regulations, so that the legal protection for the people will be realized through better handling of State Administration dispute in the State Administrative Court.
Keywords:  antinomy;  object  of  state  administrative  dispute;  state  administrative  court; subject of state administrative disputes

## Abstrak
Sesudah  Reformasi,  diundangkanlah  beberapa  Undang-Undang  yang  berkarakter  responsif, diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  merupakan  dasar  hukum  untuk  pemerintah  dalam melaksanakan tindakan pemerintahan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga masyarakat  atas  tindakan  badan/pejabat  pemerintahan  yang  melanggar  hukum.  Dalam  konteks perlindungan  hukum  bagi  rakyat  melalui  kontrol  yuridis  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sejak berlakunya  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  kompetensi  yang menjadi  objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara semakin luas, yaitu bukan hanya Keputusan Tata Usaha Negara, namun  juga  meliputi  Tindakan  Pemerintahan,  permohonan  fiktif  positif,  dan  pengujian  atas penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Namun perluasan  kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara  berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  tersebut  belum  diikuti  dengan perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam beberapa hal terdapat antinomi  diantara  kedua  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Antinomi  tersebut  diantaranya adalah  tentang  pengertian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  maupun  tentang  keberlakukan ketentuan  gugatan/permohonan  fiktif  positif  atau  fiktif  negatif.  Dalam  hal  subjek  sengketa, ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan  relatif  sama,  dimana  Penggugat  adalah  Orang/Badan  Hukum  Perdata,  Tergugat adalah  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  dan  pihak  Intervensi  adalah  Orang/Badan  Hukum Perdata.  Namun,  dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  terdapat  perkara  khusus berupa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang, dimana Pemohonnya adalah Badan/Pejabat Tata  Usaha  Negara.  Terhadap  adanya  antinomi  dan  disharmonisasi  antara  Undang-Undang
1 Ditjen  Badilmiltun  Mahkamah  Agung  RI,  Jln.  Ahmad  Yani  Kav.  58  lt.  9-10,  Cempaka  Putih  Timur,  Jakarta Pusat 10510, Indonesia, email: darsono92@gmail.com, Telp. 081252445519.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai  hukum  formil  dan  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil tersebut, maka tulisan ini berupaya melakukan kajian hukum dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual,  yang dimaksudkan  mewujudkan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  diantara  kedua  peraturan  perundang- undangan tersebut, sehingga akan  terwujud perlindungan hukum bagi rakyat melalui  penanganan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih baik.
Kata  Kunci:  antinomi;  objek  sengketa  tata  usaha  negara;  pengadilan  tata  usaha  negara; subjek sengketa tata usaha negara
I.  Pendahuluan Amanat pembentukan suatu Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (TUN)
telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya pada  masa  Orde  Baru  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan  Kehakiman.  Pembentukan Peradilan  TUN  sendiri  baru  terwujud pada tanggal 14
Januari 1991
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  TUN, selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  UU Peradilan  TUN.  Lamanya  pembentukan Peradilan TUN pada saat itu menunjukkan belum kuatnya kehendak/politik hukum untuk
membentuk  suatu  Peradilan  TUN.  Pada masa tersebut, rezim yang dianut adalah eksekutif  yang  kuat  ( executive  heavy ).
Kuatnya  eksekutif  saat  itu  dimaksudkan untuk  mewujudkan  stabilitas  nasional. Stabilitas  nasional  adalah  poin  pertama dari Trilogi Pembangunan, yang meliputi: terwujudnya stabilitas nasional, pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,    dan pemerataan hasil-hasilnya. Stabilitas nasional menghendaki adanya ketertiban sosial  politik,  oleh  karenanya  segala  hal yang  dianggap  akan  memperlemah Pemerintah
(eksekutif) haruslah dieliminir,  termasuk  kekuasaan  yudikatif
sebagai  kontrol  yuridis  atas  tindak pemerintahan.
Dalam  kondisi  demikian,  maka demokrasi  yang  diberlakukan  hanyalah demokrasi prosedural, yaitu secara formal  memang  terlihat  adanya  lembaga dan  prosedur  demokrasi,  namun  tidak sampai  pada  substansi  demokrasi  itu sendiri.  Pada  saat  itu  terdapat  partai politik,  namun  dibatasi  hanya  sampai tingkat  Kecamatan;  terdapat  Dewan Perwakilan Rakyat, namun yang mengisinya adalah
orang-orang
Pemerintah yang dipilih maupun diangkat; dan terdapat lembaga peradilan  namun  dibatasi  baik  dari  segi kewenangan peradilannya, teknis peradilannya maupun pembatasan melalui administrasi umum lainnya. Dalam kondisi demikian, Undang- Undang Peradilan TUN diundangkan dan Peradilan TUN dibentuk.
Sesudah  Reformasi,  kekuasaan tidak  lagi  terpusat  di  tangan  eksekutif, namun  dipencar  dan  dibagi  agar  tidak terjadi  lagi  pemusatan  kekuasaan  yang rentan pada penyalahgunaan kekuasaan. Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Lembaga  Peradilan  diperkuat.  Undang- Undang  Peradilan  TUN  diubah,  pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan
TUN. Undang-Undang lain yang berkaitan  erat  dengan  Peradilan  TUN pasca Reformasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
dan selanjutnya  dalam  tulisan  ini  akan disebut sebagai UUAP, yang merupakan hukum materiil Peradilan TUN. 2
Maksud  diundangkannya  UUAP adalah  sebagaimana  telah  dinyatakan dalam Pasal 2 UUAP sebagai berikut:
“Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan  sebagai  salah  satu dasar  hukum  bagi  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga
Masyarakat,  dan  pihak-pihak  lain yang  terkait  dengan  Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan.”
Sedangkan tujuan diundangkannya UUAP  adalah  sebagaimana  ketentuan Pasal 3 UUAP sebagai berikut:
“Tujuan  Undang-Undang  tentang Administrasi Pemerintahan adalah:
a.  menciptakan
tertib
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; b.  menciptakan kepastian hukum; c.  mencegah terjadinya
penyalahgunaan Wewenang; d.  menjamin  akuntabilitas  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
2 Alinea  5  Penjelasan  Umum  UUAP.  Meski demikian,  ternyata  UUAP  bukan  hanya  berisi hukum  materiil  bagi  Peradilan  TUN,  namun juga  berisi  hukum  formil  (hukum  acara)  bagi Peradilan  TUN,  seperti  hukum  acara  tentang pengujian  penyalahgunaan  wewenang  atau tentang pemeriksaan Keputusan/Tindakan Fiktif Positif.
e.  memberikan pelindungan hukum kepada  Warga  Masyarakat  dan aparatur pemerintahan;
f.   melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan g.  memberikan  pelayanan  yang sebaik-baiknya  kepada  Warga Masyarakat.”
Dengan  demikian  meminjam  istilah Philipus  M.  Hadjon  tentang  tiga  aspek utama hukum administrasi, 3 maka UUAP adalah  hukum  untuk,  oleh  dan  terhadap pemerintah.  Hukum  untuk  pemerintah bermakna UUAP merupakan dasar kewenangan  hukum  bagi  pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintahan,  hukum  oleh  pemerintah bermakna UUAP mengatur tindak pemerintahan yang harus dilaksanakannya dalam melayani masyarakat, dan hukum terhadap pemerintah bermakna UUAP
memberikan jaminan perlindungan hukum  bagi  warga  masyarakat  atas tindakan  pemerintahan  yang  melanggar hukum,  diantaranya  adalah  dengan mengajukan gugatan di Peradilan TUN.
Salah  satu  perbincangan  paling mendasar  dalam  hukum acara  Peradilan TUN  adalah  mengenai  objek  dan  subjek dalam  sengketa  TUN.  Perbincangan mengenai  objek  dalam  sengketa  TUN akan menentukan kewenangan Peradilan TUN  dalam  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan suatu sengketa. Sedangkan perbincangan mengenai subjek  dalam  sengketa  TUN  akan
3 Philipus  M.  Hadjon,  dkk.,  2001. Hukum Administrasi  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, hlm. 5-6.
menentukan  siapa  yang  memiliki  hak gugat,  badan/pejabat  mana  yang  harus digugat,  dan  hak  untuk  mengajukan intervensi bagi pihak ketiga yang berkepentingan. UU Peradilan TUN telah menetapkan apa yang menjadi objek dan siapa  yang  menjadi  subjek  dalam sengketa  TUN.  Objek  dalam  sengketa TUN  adalah  Keputusan  TUN  dikurangi beberapa  pengecualian  sebagaimana Pasal  2  dan  Pasal  49  UU  Peradilan TUN. 4 Sedangkan subjek dalam sengketa  TUN  adalah  orang  atau  badan hukum  perdata  melawan  badan/pejabat TUN serta dimungkinkannya pihak ketiga sebagai pihak Intervensi. 5
Selain  itu,  dalam  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dikenal  adanya  gugatan fiktif  negatif  yang  diajukan  oleh  orang atau  badan  perdata  dalam  hal  adanya permohonan  yang  diajukan  ke  badan atau pejabat tata usaha negara. Meskipun  dalam  perkembangan  dengan adanya  UUAP  telah  berubah  dengan adanya  keputusan  fiktif  positif,  meskipun dalam  aturan  peralihan  tidak  disebutkan adanya perubahan terkait fiktif negatif ke fiktif positif. Akan tetapi dengan menggunakan  asas  hukum,  yaitu  asas posterior  derogate  legi  priori ,  maknanya adalah  undang-undang  yang  lebih  baru mengalahkan yang lebih lama pembuatannya.  Pada  asas  ini  berlaku terhadap  dua  peraturan  yang  mengatur masalah  yang  sama  dalam  hierarkhi yang sama, sehingga keberadaan gugatan  fiktif  positif  tidak  dijumpai  lagi
4 Pasal  1  angka  9  dan  Pasal  3  Undang-Undang Peradilan TUN.
5 Pasal 83 Undang-Undang Peradilan TUN.
kecuali  dalam  hal  kasuistis  dalam  masa peralihan undang-undang. 6
Keberadaan UUAP merupakan “keseluruhan  upaya  untuk  mengatur kembali  Keputusan  dan/atau  Tindakan Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”, tentu  mengakibatkan  banyak  perubahan pada  Peradilan  TUN  sebagai  Peradilan yang  menangani  sengketa  TUN  atau sengketa Administrasi
Negara/
Pemerintahan. 7 Semenjak berlakunya UUAP tersebut, objek dan  subjek  dalam sengketa TUN berubah dan berkembang menjadi lebih luas. Objek dalam sengketa  TUN  menurut  UUAP  adalah Keputusan/Tindakan Administrasi
Pemerintahan,  Keputusan  fiktif  positif dan permohonan penilaian penyalahgunaan  wewenang.  Sedangkan subjek
Penggugat/Pemohon dalam sengketa TUN berdasarkan UUAP adalah warga masyarakat, dan
Tergugat/Termohonnya adalah
Badan/Pejabat  TUN  yang  menerbitkan Keputusan/Tindakan, serta khusus dalam perkara
permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang maka pemohonnya  adalah  pejabat  atau  badan pemerintahan.
Perubahan  yang  sangat  signifikan atas  objek  dan  subjek  dalam  sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan
Undang-Undang Administrasi
7 Konsideran  Menimbang  huruf  a,  huruf  b,  dan huruf  c  UUAP  dan  Alinea  11  Penjelasan  Umum UUAP  juncto Pasal 144 UU Peradilan TUN.
Pemerintahan  tersebut  ternyata  belum diikuti dengan perubahan Undang- Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,
sehingga menimbulkan beberapa
antinomi diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, mulai dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara,  tentang  keberlakukan  ketentuan gugatan/permohonan
fiktif positif sebagaimana  UUAP  atau  fiktif  negatif sebagaimana UU Peradilan TUN, hingga mengenai  subjek  dalam  sengketa  TUN. Terjadinya antinomi antara UU Peradilan TUN dengan UUAP ini dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum, yang dapat merugikan warga masyarakat pencari  keadilan  maupun  badan/pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
Perubahan  yang  sangat  signifikan atas  objek  dan  subjek  dalam  sengketa TUN  tersebut  tentu  harus  disikapi dengan  cepat  oleh  semua  pihak  terkait, mulai  dari  Mahkamah  Agung  beserta jajaran  Peradilan  TUN,  para  pencari keadilan,  hingga  akademisi  khususnya yang  berkaitan  dengan  hukum  acara peradilan  TUN.  Hal  ini  berkaitan  dengan karakter dasar sebuah peraturan- perundang-undangan  yang  tidak  bisa
mengatur secara detail setiap permasalahan yang ada dan
menimbulkan  wilayah  abu-abu  ( grey area )  yang  harus  diselesaikan  oleh  para akademisi dan penegak hukum.
II. Analisis dan Pembahasan
A. Objek dalam Sengketa TUN Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya UUAP 1.  Objek dalam Sengketa TUN Sebelum Berlakunya UUAP
Sebelum  berlakunya  UUAP,  objek yang menjadi kompetensi Peradilan TUN adalah  Keputusan  TUN  ( beschikking ) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9  (ditambah  Pasal  3)  dan  dikurangi dengan  Pasal  2  dan  Pasal  49  UU Peradilan TUN, sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN:
“Keputusan  Tata  Usaha  Negara adalah  suatu  penetapan  tertulis yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang berisi  tindakan  hukum  tata  usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang  atau  badan  hukum perdata”.
Pasal 3 UU Peradilan TUN:
(1)  Apabila  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan  hal  itu  menjadi kewajibannya, maka hal tersebut  disamakan  dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2)  Jika suatu Badan atau Pejabat
Tata  Usaha  Negara  tidak mengeluarkan  keputusan  yang dimohon,  sedangkan  jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-
undangan dimaksud telah
lewat, maka Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3)  Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu
sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2),  maka  setelah  lewat jangka  waktu  empat  bulan sejak  diterimnya  permohonan,
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan  dianggap  telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Pasal 2 UU Peradilan TUN:
“Tidak  termasuk  dalam  pengertian Keputusan  Tata  Usaha  Negara menurut Undang-Undang ini: a.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara
yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  merupakan  pengaturan yang bersifat umum;
c.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara
yang masih memerlukan persetujuan; d.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  dikeluarkan  berdasarkan ketentuan Kitab
Undang-
Undang  Hukum  Pidana  dan
Kitab  Undang-Undang  Hukum
Acara  Pidana  atau  peraturan perundang-undangan  lain  yang bersifat hukum pidana;
e.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  dikeluarkan  atas  dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan
ketentuan peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
f.   Keputusan  Tata  Usaha  Negara mengenai  tata  usaha  Tentara Nasional Indonesia;
g.  Keputusan  Komisi  Pemilihan
Umum  baik  di  pusat  maupun  di daerah mengenai hasil
pemilihan umum.”
Pasal 49 UU Peradilan TUN:
“Pengadilan tidak berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha  Negara  tertentu  dalam  hal keputusan  yang  disengketakan  itu dikeluarkan:
a.  Dalam  waktu  perang,  keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau  keadaan  luar  biasa  yang membahayakan, berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
b.  Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.
Dari  rumusan  objek  sengketa  di Peradilan  TUN  sebelum  berlakunya UUAP  tersebut  diatas,  terbaca  bahwa kompetensi  Peradilan  TUN  hanyalah Keputusan  TUN  ( beschikking )  dengan banyak  pembatasan,  baik  dari  kriteria Keputusan  TUN  itu  sendiri  sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN maupun pembatasan melalui
pengecualian Keputusan TUN sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  dan  49 UU Peradilan TUN. Bruggink
menyatakan adanya dua dalil ( vuistregel )
berkaitan  dengan  isi-pengertian  (intensi) dan lingkup-pengertian (ekstensi), dimana:  “intensi  menentukan  ekstensi” dan  “intensi  berbanding  terbalik  dengan ekstensi”. 8 Dengan  demikian,  banyaknya kriteria  Keputusan  TUN  sebagaimana Pasal  1  angka  9  UU  Peradilan  TUN  dan banyaknya pengecualiannya sebagaimana  Pasal  2  dan  49  UU Peradilan TUN membuat wilayah keberlakuan Keputusan TUN yang dapat digugat  menjadi  semakin  sempit  dan terbatas.Dengan banyaknya pembatasan kriteria  Keputusan  TUN,  maka  sangat sedikit
Keputusan/Tindakan
Pemerintahan yang dapat diuji di Peradilan  TUN.  Kewenangan  Peradilan TUN  berdasarkan  UU  Peradilan  TUN sangatlah terbatas, bukan Peradilan TUN pada  umumnya  yang  semestinya  bisa mengadili semua gugatan atas Keputusan/Tindakan  Pemerintahan  yang merugikan  warga  masyarakat.  Dengan objek sengketa yang menjadi kompetensi Peradilan  yang  sangat  terbatas  seperti ini,  maka  Peradilan  TUN  sebelum diundangkannya  UUAP  adalah  peradilan TUN  khusus  yang “super  khusus”, mengingat  tidak  semua  Keputusan  TUN dapat menjadi objek sengketa di Peradilan TUN. 9
8 J.J.  H.  Bruggink.  1999. Refleksi  Tentang  Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54-55.
9 Maftuh  Effendi. 2014.  ”Peradilan  Tata  Usaha Negara  Indonesia  Suatu  Pemikiran  Ke  Arah Perluasan  Kompetensi  Pasca  Amandemen Kedua  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara .” Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, 3  (1), hlm.  25.
2.  Objek dalam Sengketa TUN Sesudah Berlakunya UUAP
Sesudah  berlakunya  UUAP,  maka kompetensi  Peradilan  TUN  berubah, yakni  meliputi:  pengujian  atas  semua Keputusan Pemerintahan, Tindakan Pemerintahan,  Keputusan  fiktif  positif, dan permohonan
penilaian penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut: a.  Pengujian Atas Keputusan Pemerintahan Pengujian atas Keputusan Pemerintahan dalam UUAP ini merupakan  perluasan  dari  kompetensi Peradilan  TUN  sebelum  berlakunya UUAP yang hanya berupa pengujian atas Keputusan  TUN  sebagaimana  dimaksud Pasal  1  angka  9  UU  Peradilan  TUN. Ketentuan  Peralihan  Pasal  87  UUAP menyatakan:
“Dengan berlakunya Undang- Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009 harus dimaknai sebagai:
a.  penetapan  tertulis  yang  juga mencakup tindakan faktual;
b.  Keputusan Badan dan/atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di lingkungan  eksekutif,  legislatif, yudikatif,  dan  penyelenggara negara lainnya;
c.  berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d.  bersifat  final  dalam  arti  lebih luas;
e.  Keputusan yang berpotensi
menimbulkan akibat hukum;
dan/atau f.   Keputusan  yang  berlaku  bagi warga m asyarakat.” Dengan adanya Ketentuan Peralihan Pasal 87 UUAP tersebut, maka kriteria Keputusan TUN dimaknai kembali dan diperluas yang bukan hanya Keputusan  TUN  yang  bersifat  kongkrit, individual dan final serta berakibat hukum sebagaimana UU Peradilan TUN, namun juga  meliputi  tindakan  faktual,  kongkrit umum,  final  dalam  arti  luas,  dan  yang masih  berpotensi  menimbulkan  akibat hukum.
Penempatan pemaknaan (penafsiran  sistematis)  Keputusan  TUN sebagaimana  Pasal  1  angka  9  UU Peradilan
TUN dalam Ketentuan Peralihan  UUAP  menunjukkan  bahwa UU  Peradilan  TUN  akan  diubah,  karena Ketentuan  Peralihan  dalam  hal  ini dimaksudkan  sebagai  jaminan  kepastian hukum  dan  mengatur  hal  yang  bersifat transisional  atau  bersifat  sementara. 10
Yodi Martono Wahyunadi dan Dani Elpah menyatakan bahwa penempatan pemaknaan Keputusan TUN yang berarti memperluas  norma  Keputusan  TUN dalam Ketentuan Peralihan sebagaimana Pasal  87  UU  Peradilan  TUN  adalah bentuk perubahan terselubung, 11
sebagaimana  dimaksud  Lampiran  II
10 Angka 127 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
11 Yodi  Martono  Wahyunadi.  2016.  Kompetensi Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang  Administrasi  Pemerintahan ,  Ringkasan
Disertasi ,  Program  Pasca  Sarjana  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 26.
Angka  135  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan,  yang menyatakan:
“Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan
lain.  Perubahan  ini  hendaknya dilakukan dengan membuat
batasan  pengertian  baru  di  dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat
Peraturan Perundang-undangan perubahan.”
Dalam  praktek  pengujian  oleh hakim  Peradilan  TUN,  biasanya  hakim dalam  putusannya  mempertimbangkan formalitas gugatan berupa
kompetensi/Keputusan objek sengketa di Peradilan TUN, yaitu unsur-unsur Keputusan objek sengketa.
Unsur-unsur Keputusan objek sengketa  sebagaimana  Pasal  1  angka  9 UU  Peradilan  TUN  juncto  Pasal  87 UUAP  yang  biasanya  dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya adalah:
- Unsur  penetapan  tertulis  yang juga mencakup tindakan faktual;
- Unsur  dikeluarkan  oleh  Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara  di  lingkungan  eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan penyelenggara negara lainnya;
- unsur  berisi  tindakan  hukum Tata Usaha Negara;
- unsur  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik;
- Unsur kongkret;
- unsur final dalam arti luas;
- Unsur  berpotensi  menimbulkan akibat hukum;
- Unsur  keputusan  yang  berlaku bagi warga masyarakat;
Ternyata  pengertian  Keputusan TUN  tidak  hanya  dirumuskan  dalam Pasal  1  angka  9  UU  Peradilan  TUN juncto  Pasal  87  UUAP,  namun  juga dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  7 UUAP.  Adapun  yang  dimaksud  dengan
Keputusan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 UUAP adalah: “Keputusan Administrasi Pemerintahan  yang  juga  disebut Keputusan  Tata  Usaha  Negara atau Keputusan Administrasi Negara  yang  selanjutnya  disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Berbeda dengan
pengertian Keputusan  TUN  sebagaimana  dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN yang memiliki  8  unsur,  maka  Keputusan sebagaimana  Pasal  1  angka  7  UUAP hanya memiliki tiga unsur, yaitu:
1.  Ketetapan tertulis
dimana  ketetapan  menunjuk  kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan
dalam
Keputusan yang
bersangkutan,  yang  dapat  berupa: kewajiban-kewajiban  untuk  berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu  atau untuk
membiarkan sesuatu,
pemberian suatu subsidi atau
bantuan, pemberian izin, atau
pemberian suatu status. 12
Sedangkan  persyaratan  tertulis  itu dimaksudkan  sebagai  kemudahan segi  pembuktian,  oleh  karenanya sebuah  nota  atau  memo  dapat memenuhi  syarat  tertulis  apabila sudah  jelas:  badan/pejabat  yang menerbitkannya, maksud serta mengenai  hal  apa  tulisan  itu,  dan kepada  siapa  tulisan  itu  ditujukan serta apa yang ditetapkan
didalamnya. 13
2.  Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah  unsur  yang  melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, dimana  yang  dimaksud  dengan fungsi  pemerintahan  adalah  fungsi dalam  melaksanakan  administrasi pemerintahan  yang  meliputi  fungsi pengaturan, pelayanan,
pembangunan,  pemberdayaan,  dan pelindungan. Administrasi
pemerintahan  sendiri  adalah  tata laksana dalam pengambilan keputusan  dan/atau  tindakan  oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 14 3.  Dalam penyelenggaraan pemerintahan,  yaitu  melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif.
Dengan  mengunakan  dua  dalil ( vuistregel )  sebagaimana  disampaikan
12 Indroharto.  2004. Usaha  Memahami  Undang- Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Buku  I. Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  hlm.
164.
13 Penjelasan  Pasal  1  angka  (3)  UU  Nomor  5 Tahun 1986.
Bruggink berkaitan dengan isi-pengertian (intensi) dan
lingkup-pengertian
(ekstensi),  dimana:  “intensi  menentukan ekstensi” dan “intensi berbanding terbalik dengan  ekst ensi”,  maka  ruang  lingkup keberlakuan  ketentuan  tentang  Objek Sengketa  di  Peradilan  TUN  menurut Pasal  1  angka  7  UUAP  yang  hanya memuat  tiga  kategori-kriteria  Keputusan TUN adalah jauh lebih luas dibandingkan dengan  kategori-kriteria  Keputusan  TUN dalam  Pasal  1  angka  9  UU  Peradilan TUN  juncto  Pasal  87  UUAP.  Sampai pada  titik  ini,  terbaca  adanya  antinomi mengenai  pengertian  Keputusan  TUN, yaitu  antara  pengertian  Keputusan  TUN dalam  Pasal  1  angka  9  UU  Peradilan TUN  juncto  Pasal  87  UUAP  dengan pengertian  Keputusan  dan  Tindakan TUN  dalam  Pasal  1  angka  7  UUAP. Untuk  itu  demi  adanya  kepastian  dan kesatuan  hukum  serta  tidak  adanya perubahan terselubung atas UU Peradilan TUN, maka UU Peradilan TUN
harus  segera  diubah  dan  pengertian Keputusan TUN agar disesuaikan dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  7 UUAP.
Sebagai panduan dalam praktek di lapangan  pada  saat  ini,  hingga  nanti direvisinya UU Peradilan TUN,
Mahkamah  Agung  dengan  bijak  telah menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2016, yang  diantaranya  menyatakan  bahwa objek  gugatan  pada  Pengadilan  TUN meliputi:
1)  Penetapan  tertulis  dan/atau tindakan faktual. 2)  Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. 3)  Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan  dan/atau  asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan  tata  usaha  negara dan/atau Tindakan yang bersumber  dari  kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
4)  Bersifat:
- Konkret-Individual  (contoh: keputusan  izin  mendirikan bangunan, dan sebagai).
- Abstrak-Individual  (contoh: keputusan  tentang  syarat- syarat  pemberian  perizinan, dan sebagai).
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang
penetapan  upah  minimum regional, dan sebagai).
5)  Keputusan  Tata  Usaha  Negara dan/atau  Tindakan  yang  bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  sudah  menimbulkan  akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi  atasan  atau  instansi  lain (contoh: perizinan tentang fasilitas  penanaman  modal  oleh Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM),  Izin  Lingkungan, dan sebagai).
6)  Keputusan  Tata  Usaha  Negara
dan/atau Tindakan yang berpotensi  menimbulkan  akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sebagai).
b.  Pengujian Atas Tindakan Pemerintahan Berbeda dengan Keputusan
Pemerintahan  yang  telah  diatur  secara rinci  pada  bagian  tersendiri  dalam UUAP, 15 Tindakan  Pemerintahan  tidak diatur  secara  rinci  dan  tersendiri.  Jika pengujian  atas  Keputusan  Pemerintahan sudah  menjadi  hal  yang  lazim  dalam pemeriksaan sengketa TUN sejak berdirinya  Peradilan  TUN,  Tindakan Pemerintahan  adalah  hal  baru  bagi Peradilan  TUN,  yang  hingga  ditulisnya penelitian ini belum ada satu pun perkara dengan objek gugatan Tindakan Pemerintahan.  Menurut  UUAP,  terdapat dua  macam  Tindakan,  yaitu  tindakan faktual sebagai  perluasan  “penetapan tertulis”  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 87 UUAP, dan tindakan administrasi  pemerintahan  sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP dan 23 pasal lainnya di UUAP, sebagai berikut:
Pertama, tindakan faktual, Pasal 87 huruf  a  UUAP  menyebutkan  rumusan yang tidak lazim, yaitu “penetapan tertulis yang  juga  mencakup  tindakan  faktual”. Dalam  UUAP,  nomenklatur  “tindakan faktual” hanya ada dalam Pasal 87 huruf a ini. Penjelasan Pasal 87 huruf a hanya menyatakan  “cukup  jelas”,  meski  pada kenyataannya banyak yang tidak mengetahui  makna  tindakan  faktual tersebut:  apakah  termasuk  penetapan tertulis,  ataukah  berupa  tindakan  yang bukan  penetapan  tertulis.  Philipus  M. Hadjon telah mempertanyakan hal ini:
“Menjadi  tanda  tanya besar  bahwa penetapan  tertulis  juga  mencakup tindakan faktual. Apakah hal 15 UUAP, Bab IX: Keputusan Pemerintahan.
tersebut bukan merupakan contradictio in termino ?
(bandingkan: yang dimaksud
kambing juga mencakup kucing). 16
Secara  harfiah  dalam  khazanah Hukum Administrasi, nomenklatur
“tindakan  faktual”  paling  dekat  adalah sebagai terjemahan dari feitelijkehandelingen . Van Wijk dan Willem  Konijnenbelt  membagi  tindak pemerintahan  ( bestuurs  handelingen )
menjadi
tindakan hukum ( rechtshandelingen ) dan tindakan nyata/faktual ( feitelijke handelingen ). 17 Tindakan  hukum  adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, 18 atau
een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten (tindakan  hukum  adalah  tindakan  yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban) . 19 Adapun  tindakan  nyata adalah  tindakan-tindakan  yang  tidak  ada relevansinya  dengan  hukum  sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. 20 Koentjoro Purbopranoto menerjemahkan feitelijkehandelingen sebagai  “tindak  pemerintahan  yang berdasarkan fakta”, dan mendefinisikannya sebagai tindakan
yang  tidak  mempunyai  hubungan  dan akibat langsung dengan kewenangannya, seperti upacara/seremonial pembukaan
16 Philipus  M.  Hadjon.  2017. “Kompetensi  Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ”, Makalah Disampaikan  Dalam  HUT  Peradilan  TUN  ke-26, di Hotel Mercure Ancol , Jakarta, 26 Januari.
Acara Peradilan Administrasi , Surabaya:
Airlangga University Press, hlm. 19.
20 Ibid.
jembatan  atau  pelebaran  jalan  raya. 21
Utrecht menerjemahkan
feitelijkehandelingen sebagai  “golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum” yang menurutnya dalam hukum administrasi  ter masuk  “irrelevant  (tidak berarti)”,  seperti  pembuatan  jembatan atau  lapangan  olah  raga,  yang  pada dasarnya  adalah  perbuatan  konstruksi ( constructie handeling ). 22
Dari  definisi  para  ahli  hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal  87  huruf  a  UUAP  di  atas,  maka dapat  diketahui  bahwa  “perbuatan faktual” sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf a UUAP tersebut adalah feitelijkehandelingen. Dengan  demikian, setiap  tindakan  faktual  yang  bukan dimaksudkan  untuk  menimbulkan  akibat hukum,  namun  dalam  kenyataannya telah/berpotensi menimbulkan akibat hukum,  maka  tindakan  tersebut  dapat menjadi  objek  sengketa  di  Peradilan TUN.  Sebagai  contoh:  tindakan  Dinas Pekerjaan Umum suatu kota melebarkan jalan  raya,  yang  ternyata  dilaksakan secara  tidak  profesional  (waktunya  lama berbulan-bulan  tidak  dikerjakan  dan mengakibatkan  lobang-lobang  di  pinggir jalan yang membahayan) sehingga merugikan warga yang rumahnya berada di  tepi  jalan  raya  tersebut  maupun pengguna jalan pada umumnya.
Kedua, tindakan administrasi pemerintahan, berbeda dengan
nomenklatur  “tindakan  faktual”  yang hanya  ada  pada  Pasal  87  huruf  a,
21 Koentjoro  Purbopranoto, Beberapa  Catatan Hukum  Tata  Pemerintahan  Dan  Peradilan
Administrasi  Negara, Bandung,  Alumni,  1978, halaman: 44.
22 E. Utrecht. 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara  Indonesia. Surabaya:  Penerbit  Pustaka Tinta Mas,  hlm. 87-88.
nomenklatur “Tindakan”  terdapat  dalam 23  Pasal  di  UUAP,  yang  kesemuanya merujuk pada Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud  Pasal 1 angka 8 UUAP,  yang  memberikan  pengertian
Tindakan sebagai:
“Tindakan Administrasi Pemerintahan  yang  selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk  melakukan  dan/atau  tidak melakukan perbuatan konkret dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan. ”
Sebagai pengantar untuk memasuki konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan  sebagai objek sengketa di Peradilan  TUN,  dapat  disebutkan  salah satu  pasal  yang  menyebut  Tindakan, yaitu Pasal 19 UUAP sebagai berikut: (1)  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  secara  sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3)  tidak  sah  apabila  telah  diuji  dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang ditetapkan dan/atau dilakukan
dengan mencampuradukkan Wewenang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal  18  ayat  (2)  dapat  dibatalkan apabila  telah  diuji  dan  ada  Putusan
Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. 23
Meskipun  Pasal  19  UUAP  tersebut telah  menunjukkan  dengan  jelas  bahwa Keputusan  dan/atau  Tindakan  adalah objek sengketa di Peradilan TUN, hingga saat  ini  belum  ada  kejelasan  konsep Tindakan  dalam  UUAP  tersebut.  Dalam praktek,  hingga  ditulisnya  penelitian  ini juga  belum  diketahui  adanya  gugatan atas Tindakan Administrasi Pemerintahan  ini.  Oleh  karena  itu,  perlu diperjelas  definisi  Tindakan  ini,  yaitu dengan  memberikan  perincian  atas unsur-unsurnya dan perumusannya dalam objek sengketa.
Berangkat  dari  Pasal  1  angka  8 UUAP, unsur-unsur tindakan adalah:
1.  perbuatan pejabat pemerintahan
atau penyelenggaran negara
lainnya.
2.  melakukan dan/atau tidak
melakukan perbuatan kongkret.
3.  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan.
Dari  unsur-unsur  yang  bersifat kumulatif  tersebut,  dan  dihubungkan dengan  pembagian  tindak  pemerintahan ( bestuurshandelingen ) oleh van Wijk dan Konijnenbelt,terbaca bahwa yang dimaksud  dengan  tindakan  administrasi pemerintahan  adalah  tindakan  hukum ( rechtshandelingen )  oleh  administrasi pemerintahan  yang  dimaksudkan  untuk melakukan  suatu  perbuatan  kongkret dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.  Sebagai  tindakan  hukum, maka sedari awal administrasi pemerintahan  memang  menghendaki 23 Pasal 1 angka 18 UUAP menyatakan:
“Pengadilan  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha
Negara”.
adanya  akibat  hukum  tertentu  dengan tindakan tersebut.
Sebagai contoh dan ilustrasi perbuatan  yang  dapat  dikategorikan Tindakan  adalah  perbuatan  kongkret dalam  penyelenggaraan  pemerintahan oleh Badan/Pejabat Dinas Pertambangan Kabupaten  XX  yang  secara  nyata menghentikan  sementara  penambangan PT YY di Desa ZZ berdasarkan paksaan pemerintahan  ( bestuur  dwang )  yang dimilikinya,  ataupun  tindakan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  yang  menertibkan Pedagang  Kaki  Lima.  Kedua  contoh tersebut secara kumulatif telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga  dapat  diajukan  gugatan  di Peradilan TUN.
c.  Keputusan Fiktif Positif
Pasal 53 UUAP menyatakan:
(1)  Batas  waktu  kewajiban  untuk
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(2)  Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari  kerja  setelah  permohonan diterima  secara  lengkap  oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(3)  Apabila  dalam  batas  waktu sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4)  Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan  untuk  memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5)  Pengadilan  wajib  memutuskan permohonan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (4)  paling lama  21  (dua  puluh  satu)  hari kerja sejak permohonan diajukan. (6)  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan  Keputusan  untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  paling Lama  5  (lima)  hari  kerja  sejak putusan Pengadilan ditetapkan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas, terbaca  bahwa  apabila  Badan/Pejabat mendiamkan  (melalaikan  kewajibannya untuk menerbitkan keputusan / melakukan  suatu  tindakan)  atas  suatu permohonan  yang  diajukan  oleh  warga masyarakat, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan.  Meski  secara  hukum  suatu permohonan yang diajukan telah dianggap  dikabulkan,  namun  terdapat
prosedur  yang  harus  ditempuh  untuk mendapatkan  Keputusan/Tindakan  dari badan/pejabat  dimaksud,  yaitu  harus dilakukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan TUN. Selanjutnya Pengadilan TUN  akan  memutusnya  paling  lama  21 hari  kerja,  dan  tidak  ada  upaya  hukum atas Putusan tersebut. 24
Meski  telah  ada  ketentuan  tentang fiktif positif sebagaimana dimaksud Pasal 53 UUAP tersebut diatas, namun ketentuan  fiktif  negatif  sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN hingga saat ini masih berlaku dan belum dicabut.  Ketentuan  tentang  fiktif  negatif sebagaimana Pasal 3 UU Peradilan TUN tersebut berbunyi:
(1)  Apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi  kewajibannya,  maka  hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
(2)  Jika  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan
dimaksud  telah  lewat,  maka  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara tersebut  dianggap  telah  menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3)  Dalam  hal  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  tidak menentukan jangka waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat
24 Pasal  16  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.
(2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan,  Badan  atau  Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap
telah mengeluarkan keputusan penolakan. Dari  kedua  ketentuan  yang  sama-sama mengatur  tentang  permohonan  (fiktif) tersebut  jelas  terlihat  adanya  antinomi, dimana yang UU Peradilan TUN menganut  fiktif  negatif  dan  UUAP menganut  fiktif  positif,  sehingga  dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat  pencari  keadilan  berkaitan dengan  gugatan/permohonan  fiktif,  yaitu apakah  menggunakan  gugatan  fiktif negatif ataukah menggunakan permohonan fiktif positif.
Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu: Pertama,  pandangan  bahwa  ketentuan fiktif  negatif  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  3  UU  Peradilan  TUN  sudah  tidak berlaku  lagi,  karena  norma  yang  diatur adalah  hal  yang  sama  yaitu  Keputusan Fiktif,  dimana  yang  satu  adalah  Negatif sedangkan  yang  lainnya  adalah  Positif, sehingga  berdasarkan  asas  preferensi lex  posterior  derogat  legi  priori maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan tentang fiktif positif
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  53 UUAP,  dan  pandangan  ini  dikuatkan dengan  adanya  SEMA  Nomor  4  Tahun 2016  yang  menyebut  “Keputusan  Tata Usaha  Negara  dan/atau  Tindakan  Fiktif- Positif” sebagai objek sengketa TUN dan sebaliknya  tidak  menyebut  Keputusan TUN Fiktif-Negatif.
Kedua, pandangan bahwa
ketentuan  fiktif  negatif  dan  fiktif  positif masih berlaku, karena ketentuan Pasal 3
UU  Peradilan  TUN  yang  mengatur tentang fiktif negatif tersebut tidak pernah dicabut  dan  dibatalkan,  sehingga  masih tetap berlaku, dan dalam praktek saat ini, ternyata  masih  ada  gugatan  fiktif  negatif yang diajukan ke Peradilan TUN. Pandangan ini didasarkan pada pembedaan  jenis  karakter  gugatan  fiktif negatif  sebagaimana  dimaksud  Pasal  3 UU Peradilan TUN dan karakter permohonan  fiktif  positif  sebagaimana dimaksud  Pasal  53  UUAP,  dimana ternyata  karakter  fiktif  negatif  di  UU Peradilan TUN adalah gugatan, sedangkan  karakter  fiktif  positif  dalam UUAP adalah permohonan. Secara teori, terdapat  perbedaan  mendasar  antara permohonan dan gugatan, dimana permohonan hanya melibatkan kepentingan satu pihak, tidak mengandung sengketa dan produk akhirnya  berupa  penetapan,  sedangkan gugatan  melibatkan  kepentingan  dua pihak  atau  lebih,  mengandung  sengketa dan  produk  akhirnya  berupa  putusan. Berdasarkan hal tersebut, sambil menunggu revisi Undang-Undang Peradilan TUN kelak, maka untuk saat ini kedua pasal tentang fiktif positif dan fiktif negatif  tersebut  dapat  diberlakukan, dengan  batasan  adanya  kepentingan pihak  yang  beracara,  dimana  jika  yang berkepentingan  hanya  sepihak  dan  tidak menyangkut  hak  pihak  lain,  maka digunakanlah  Permohonan  Fiktif  Positif, sedangkan  apabila  yang  berkepentingan dan  terkait  dengan  suatu  sengketa  lebih dari  satu  pihak  maka  digunakanlah gugatan fiktif negatif.
Dengan adanya antinomi ini, sudah seyogyanya segera dilaksanakan
harmonisasi  melalui  revisi  UU  Peradilan

## TUN.  Sambil  menunggu  revisi  UU
Peradilan TUN
tersebut, untuk sementara ini dalam praktek di Peradilan TUN  menghendaki  peran  dan  kearifan Kepaniteraan  Perkara  Pengadilan  TUN dalam  tahap  awal  proses  administrasi perkara  (periode sub  iudice )  dan  peran Ketua  Pengadilan  TUN  melalui  lembaga prosesdismissal  untuk  menyelesaikan dan  mengharmonisasikan  permasalahan antinomi  sengketa  fiktif  positif  dengan fiktif negatif ini. 25
d.  Permohonan

## Penilaian
Penyalahgunaan  Wewenang
Pasal 21 UUAP menyatakan:
(1)  Pengadilan  berwenang  menerima,
memeriksa,  dan  memutuskan  ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan  Wewenang  yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. (2)  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  dapat  mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk  menilai  ada  atau  tidak  ada unsur  penyalahgunaan  Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. (3)  Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  paling  lama  21  (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan diajukan.
(4)  Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  dapat  diajukan  banding  ke
25 Tahap sub-iudice sebagai  tahap  pematangan perkara  dapat  dilihat  dalam  Indroharto.  2004.
Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Buku  II.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.  81-82. Sedangkan proses  dismissal  oleh  Ketua  Pengadilan  TUN adalah  penyebutan  umum  atas  kewenangan Ketua  PTUN  sebagaimana  dimaksud  Pasal  62
UU Peradilan TUN.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (5)  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  wajib  memutus  permohonan banding sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4)  paling  lama  21  (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
(6)  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata
Usaha
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, Peradilan  TUN  berwenang  melakukan pengujian  atas ada  atau  tidak  ada  unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan dalam  menerbitkan  Keputusan  dan/atau melakukan
suatu tindakan.
Menindaklanjuti  pasal  ini,  Mahkamah Agung  telah  menerbitkan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan
Wewewenang,  dimana  pemeriksaannya dilakukan secara sepihak ( voluntair ).
Kelaziman  selama  ini,  kompetensi Peradilan  TUN  adalah  pengujian  atas tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas suatu tindak pemerintahan,  yang  meliputi  wewenang, prosedur dan substansi. Dengan diberikannya kewenangan bagi Peradilan TUN  untuk  melakukan  pengujian  atas ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan
Wewenang yang dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan, maka  Peradilan  TUN  bukan  hanya menguji  mengenai  legalitas,  namun sudah melakukan pengujian atas tanggung jawab pribadi berkaitan dengan perilaku (maladministrasi) seorang
pejabat. 26 Selanjutnya,  mengingat  dalam pengujian penilaian penyalahgunaan wewenang  ini  adalah  berkaitan  dengan perilaku si pejabat, maka asas pengujian ex-tunc yang  selama  ini  lazim  dalam pengujian  legalitas  tindak  pemerintahan di  Peradilan  TUN  saja  tidak  akan  cukup dan  harus  ditambahi  dengan  pengujian ex-nunc ,  mengingat  saat  untuk  menguji dan  mengetahui  ada  atau  tidaknya penyalahgunaan wewenang berupa maladministrasi  (terlebih  maladministrasi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara) adalah sesudah
diterbitkannya keputusan atau tindakan. 27 B. Subjek Dalam Sengketa TUN Sebelum  Dan  Sesudah  Berlakunya UUAP 1.  Subjek Dalam Sengketa TUN

## Sebelum Berlakunya UUAP
Ketentuan  yang  mengatur  tentang Subjek  dalam  sengketa  TUN  sebelum berlakunya  UUAP  adalah  UU  Peradilan TUN,  yaitu  dalam  Pasal  1  angka  10 dan Pasal  83  ayat  (1)  UU  Peradilan  TUN, sebagai berikut:
Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN:
“Sengketa  Tata  Usaha  Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang  tata  usaha  negara  antara orang  atau  badan  hukum  perdata dengan  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara,  baik  di  pusat maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha  negara,  termasuk  sengketa kepegawaian berdasarkan
26 Phillipus  M.  Hadjon,  dkk.  2012. Hukum Administrasi  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 16-17.
27 SF  Marbun.  1997. Peradilan  Administrasi
Negara  Dan  Upaya  Administratif  Di  Indonesia,
Yogyakarta: Liberty. hlm.  201.
peraturan perundang-undangan yang berlaku.“
Pasal 83 UU Peradilan TUN:
“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap  orang  yang  berkepentingan dalam  sengketa  pihak  lain  yang sedang  diperiksa  oleh  Pengadilan, baik  atas  prakarsa  sendiri  dengan mengajukan  permohonan,  maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: a. pihak yang membela haknya;
atau
b. peserta yang bergabung dengan
salah satu pihak yang bersengketa.”
Dari  rumusan  pasal  tersebut  di atas, terbaca bahwa yang menjadi subjek dalam sengketa TUN sebelum berlakunya UUAP adalah:
- Subjek  Penggugat:  orang/badan hukum perdata, yang
kepentingannya  dirugikan  oleh suatu Keputusan TUN.
- Subjek  Tergugat:  badan/pejabat
TUN, yang menerbitkan Keputusan TUN. - Subjek  Intervensi:  orang/badan hukum perdata, yang
berkepentingan dalam suatu sengketa TUN.
2.  Subjek Dalam Sengketa TUN

## Sesudah Berlakunya UUAP
Selanjutnya,  berdasarkan  UUAP, terdapat  beberapa  pasal  yang  juga mengatur  tentang  subjek  dalam  gugatan TUN,  yaitu  Pasal  1  angka  3dan  angka 15, Pasal 4 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 87 huruf f UUAP, sebagai berikut:
Pasal 40 UUAP:
“Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi  Pemerintahan  terdiri atas: a.  Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan; dan b.  Warga  Masyarakat  sebagai
pemohon  atau  pihak  yang terkait.”
Pasal 1 angka 3 UUAP:
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  adalah  unsur  yang melaksanakan Fungsi
Pemerintahan,  baik  di  lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.” Pasal 4 ayat (1) UUAP:
(1)  Ruang lingkup pengaturan Administrasi  Pemerintahan  dalam Undang-Undang  ini  meliputi  semua aktivitas: a.  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; b.   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; c.  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan d.  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan  yang  disebutkan Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan/atau undang-undang.
Pasal 1 angka 15 UUAP: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.” Pasal 87 huruf f UUAP:
“Keputusan  yang  berlaku  bagi Warga Masyarakat.”
Berdasarkan  rumusan  Pasal-Pasal dalam  UUAP  tersebut  diatas,  terbaca bahwa  yang  menjadi  Subjek  dalam sengketa  TUN  sebelum  berlakunya UUAP adalah:
- Subjek penggugat: warga masyarakat,  yaitu  seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan
dan/atau Tindakan
- Subjek tergugat: badan dan/atau
pejabat pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan fungsi  pemerintahan,  baik  di lingkungan  pemerintah  maupun penyelenggara negara lainnya.
- Subjek  intervensi:  orang/badan hukum  perdata  sebagai  pihak yang terkait.
Salah  satu  hal  menarik  mengenai subjek Badan/Pejabat yang dapat menjadi  Tergugat  di  Peradilan  TUN berdasarkan  UUAP  ini  adalah  semua Badan/Pejabat  yang  secara  fungsional melaksanakan  fungsi  eksekutif,  baik berada  pada  lembaga  legislatif,  lembaga yudikatif, maupun lembaga negara lainnya. Fungsi eksekutif biasanya dimaknai  sebagai  fungsi  penguasa  yang tidak  termasuk  pembentukan  undang- undang (legislatif) dan peradilan
(yudikatif). 28 Dengan  penegasan  ini, maka  DPR/DPRD  ketika  menjalankan fungsi  pemerintahannya  (seperti  dalam menentukan  anggota  Komisi  Informasi, yang  tidak  termasuk  tugas  pokoknya berupa  legislasi,  kontrol  dan  anggaran) dapat digugat di Peradilan TUN. Sudarsono menyatakan:
“Keputusan  DPR/DPRD  dalam  hal penunjukan anggota Komisi Informasi  merupakan  pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh DPR/DPRD, dimana keputusan DPR/DPRD tersebut termasuk tindakan hukum pemerintahan ( bestuursrechtshandeling ), sehingga  kedudukan  DPR/DPRD dalam  hal  penunjukan  anggota Komisi Informasi ini bukanlah sebagai  lembaga  legislatif,  namun termasuk  sebagai  Badan  TUN (eksekutif)  yang  dapat  digugat  di muka sidang Peradilan TUN.” 29
Selanjutnya  dalam  UUAP  dikenal
adanya sengketa khusus berupa
pengujian unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 21  UUAP  yang  telah  ditindaklanjuti dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  4  Tahun  2015,  dimana  dalam sengketa ini pemohonnya adalah Badan/Pejabat  Pemerintahan. 30 Dengan
demikian, dalam sengketa TUN dimungkinkan Badan/Pejabat TUN dalam jabatan publik bertindak sebagai
28 Phillipus  M.  Hadjon,  dkk., Pengantar  hukum administrasi  negara, Yogyakarta,  Gajahmada University Press, 1993, halaman. 4.
30 Pasal  1  angka  5  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2015.
pemohon  yang  berinisiatif  mengajukan permohonan ke Peradilan TUN. 31
Dengan  menyandingkan  subjek hukum dalam UU Peradilan TUN dengan subjek  hukum  dalam  UUAP,  diketahui beberapa hal, yaitu:
a.  Penggugat adalah warga masyarakat,  yaitu  orang  atau badan hukum perdata;
b.  Tergugat  adalah  Badan/Pejabat TUN,  dimana  Badan/Pejabat TUN  bukan  diartikan  secara struktural-organisatoris,  namun diartikan secara fungsional, yaitu didasarkan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan; c.  Dimungkinkan adanya pihak ketiga  untuk  masuk  sebagai pihak intervensi dalam sengketa TUN;
d.  Terdapat  sengketa  TUN  dalam UUAP yang menempatkan
Badan/Pejabat TUN sebagai Pemohon di Peradilan TUN.

## III. Penutup

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan:
1.  Sejak  berlakunya UUAP, objek sengketa  di  Peradilan  TUN  semakin luas,  yaitu  bukan  hanya  Keputusan TUN  dalam  arti  luas,  namun  juga meliputi Tindakan  Pemerintahan, fiktif  positif,  dan  pengujian  atas penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Perluasan objek 31 Sebelumnya, dalam Sengketa Informasi sebagaimana  dimaksud  UU  Nomor  14  Tahun 2008,  dimungkinkan  Badan  Publik  Negara mengajukan  permohonan  ke  Peradilan  TUN apabila  keberatan  terhadap  Keputusan  Komisi Informasi.
sengketa di Peradilan TUN berdasarkan  UUAP  tersebut  belum diikuti dengan perubahan UU
Peradilan  TUN,  sehingga  dalam beberapa  hal  terdapat  antinomi diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya tentang penentuan kriteria Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tentang pemberlakuan  gugatan  fiktif  negatif dan/atau  permohonan  fiktif  positif  di Peradilan TUN; 2.  Sejak berlakunya
UUAP, Badan/Pejabat  TUN  dapat  menjadi Pemohon  hanya  dalam  permohonan pengujian  unsur  penyalahgunaan wewenang. Sedangkan untuk
sengketa  lainnya,  Badan/Pejabat TUN hanya dapat menjadi Tergugat, yang digugat oleh warga masyarakat yang dirugikan akibat Keputusan/Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakannya.

## B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat disarankan:
1.  Agar  dilakukan  revisi  atas  UU Peradilan TUN, diantaranya mengenai objek sengketa di Peradilan  TUN  agar  disesuaikan dengan  Ketentuan  Umum  dalam UUAP,  dan  ditentukan  manakah yang  harus  diberlakukan  antara gugatan  fiktif  negatif  dengan  fiktif positif;
2.  Revisi UU Peradilan TUN juga harus menegaskan  kriteria  yang  lebih tegas atas subjek
Penggugat/Pemohon,
Tergugat/Termohon, dan pihak ketiga yang terkait.

## Bibliografi
Buku:
Bruggink, J.J. H., 1999. Refleksi Tentang Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Hadjon, Phillipus M., dkk. 1993. Pengantar Hukum Administrasi
Negara. Yogyakarta:  Gajahmada University Press. .,  2012. Hukum  Administrasi
Dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Indroharto,  2004. Usaha  Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara,  Buku  I  dan Buku  II .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Koentjoro Purbopranoto. 1978. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan
Dan Peradilan Administrasi
Negara. Bandung: Alumni.
Ridwan  HR.  2006. Hukum  Administrasi Negara. Jakarta: PT.  Rajagrafindo Persada . SF Marbun. 1997. Peradilan Administrasi  Negara  Dan  Upaya Administratif Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Subur  MS,  dkk.,  2014. Bunga  Rampai Peradilan Administrasi
Kontemporer. Yogyakarta:  Genta Press, 2014. Suparto  Wijoyo. 1997. Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi. Surabaya:  Airlangga University Press.
Utrecht,  E.,  1986. Pengantar  Hukum
Administrasi Negara Indonesia.
Surabaya:  Penerbit  Pustaka  Tinta Mas.

## Jurnal:
Maftuh  Effendi. 2014.  “Peradilan  Tata Usaha  Negara  Indonesia  Suatu Pemikiran  Ke  Arah  Perluasan Kompetensi  Pasca  Amandemen Kedua  Undang-Undang  Peradilan Tata  Usaha  Negara ”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 3 (1).
Budiamin  Rodding.  2017.  “Keputusan
Fiktif  Negatif  dan  Fiktif  Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan  Publik”, Tanjungpura Law Journal , 1 (1), hlm: 26-37.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079). UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  292,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5601).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2015  tentang  Pedoman Beracara  Dalam  Penilaian  Unsur Penyalahgunaan Wewewenang (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 1267).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5
Tahun  2015  tentang  Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan  Atau  Pejabat  Pemerintahan (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 1268)
Disertasi: Yodi Martono Wahyunadi. 2016. Kompetensi  Absolut  Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , Ringkasan
Disertasi .  Program  Pasca  Sarjana Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Trisakti, Jakarta.

## Makalah:
Hadjon,  Philipus  M., 2017.  “Kompetensi Absolut  Peradilan  Tata  Usaha Negara ” , Makalah disampaikan dalam  HUT  Peradilan  TUN  ke-26, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 26 Januari.