## Latar Belakang
Mudah dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Dari sisi ekonomi, dapat dikatakan kemampuan masyarakat untuk dapat  menikmati  pendidikan  secara  layak masih kurang karena penduduk masih terjerat kemiskinan (Zakiyah, 2004). Dilihat dari segi politik, komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan rakyat belum diimplementasikan secara memadai.
Publikasi  yang  dikeluarkan  oleh The International Baccalaureate Organization (IBO) menunjukkan  dari  169.147  SD  dan  MI  di Indonesia hanya delapan sekolah yang masuk dalam kategori The Primary Years Program (PYP) ,  sedangkan  untuk  tingkat  SMP  dari
32.322  SMP  dan  MTs  di  Indonesia  hanya delapan sekolah yang masuk dalam kategori The Middle Years Program (MYP) (Supriyoko, 2005).  Kajian  IBO  menegaskan  sangat sedikitnya jumlah sekolah di Indonesia, baik tingkat  SD  maupun  SMP,  yang  dapat dikategorikan memiliki kualitas internasional.
Penyelenggaraan  pendidikan  selalu menjadi  prioritas  pembangunan  karena pendidikan menjadi dasar bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu butir kesepakatan yang tertuang dalam dokumen  MDGs  ( Millenium  Development Goals ) menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan. Dengan MDGs akan dicapai pendidikan dasar secara universal dengan memastikan setiap anak laki-laki dan perempuan  akan  mendapatkan  hak  untuk

## KOMITMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KOTA PENDIDIKAN YOGYAKARTA MASIH BELUM MENCAPAI 20 PERSEN
1
Triyastuti Setianingrum 2

## Abstract
It is always interesting to observe the face of education in Indonesia. One interesting factor is related to bugdeting on education in Indonesia has not reach 20% of the national budget. It is in connection to the political will of the local government to improve the educational level in Yogyakarta. Many obstacles have to be faced by the government to pursuit this 20%. At the end this will remain as a homework to the governemnt to reach the target budgeting of  20% for education. The goals to provide a cheap, but high quality education should be achieved to increase the quality of our children in the future.
Keywords: education, commitment, budgeting
1 Tulisan ini merupakan salah satu bab dari tugas akhir penulis di Program Magister Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan judul Analisis Biaya Pendidikan dan Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar.
2 Mahasiswa pada Program Magister Studi  Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
dapat menyelesaikan tahap pendidikan dasar. 3
Sebagai salah satu negara yang menyepakati MDGs,  Pemerintah  Indonesia  berusaha mencapai target tersebut (lihat Tabel 1).
Berdasarkan data Susenas 2005 terlihat nilai tingkat partisipasi sekolah memang sudah cukup  tinggi  di  D.  I.  Yogyakarta.  Di  Kota Yogyakarta angka partisipasi sekolah juga jauh lebih bagus lagi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2003 telah berhasil dituntaskan program wajib belajar 9 tahun dan dalam tahun 2005 telah dicanangkan program wajib belajar 12 tahun. Keberhasilan  menuntaskan  program  wajib belajar  9  tahun  tersebut  menunjukkan pembangunan  bidang  pendidikan  di  Kota Yogyakarta telah mampu menjangkau seluruh anak usia pendidikan dasar.
Dalam  melihat  keberhasilan  bidang pendidikan,  indikator  lain  yang  dapat digunakan,  antara  lain,  adalah  Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Suatu daerah dikatakan berhasil menuntaskan wajib belajar Tuntas Paripurna apabila  capaian APM  di  atas  95  persen.
Sampai dengan akhir tahun 2005, persentase APM dan APK di Kota Yogyakarta untuk jenjang pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD)  sampai dengan Sekolah Menengah (SM) adalah di atas 100 persen. Untuk mengetahui rata-rata persentase APM dan APK di Kota Yogyakarta tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.
Secara  politis,  komitmen  pemerintah  di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan  keinginan  Pemerintah  Indonesia sebagaimana  tertuang  dalam  amandemen UUD  1945  dan  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tampak jelas salah satu tugas negara adalah mencerdaskan  bangsa.  Hal  ini  kemudian tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi sebagai berikut. (1)  Setiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan,  (2)  setiap  warga  negara  wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib  membiayainya,  (3)  pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem  pendidikan  nasional,  yang
3 Kesepakatan itu merujuk pada landasan hukum internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 pasal 26 ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya adalah Deklarasi Dakkar yang dirumuskan dalam Forum Pendidikan Dunia di Senegal, 26-28 April 2000 dan berisi kesepakatan sebagai berikut. 1) Pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini, 2) pada 2015 semua anak  harus  memperoleh  akses  kepada  pendidikan  dasar  yang  bermutu  secara  gratis,  3)  menjalankan program pembelajaran dan life skills , serta 4) pada tahun 2005 terhapus kesenjangan gender di sekolah dan di tahun 2015 sudah terjadi kesetaraan gender di sekolah.
Tabel 1
Tingkat Partisipasi Sekolah Kasar (GER) DIY, Kota Yogyakarta, DKI, dan Indonesia.
7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-20 tahun GER L P L P L P L P DIY 98 99 95 95 76 74 44 38 DKI Jakarta 98 99 99 89 74 61 23 16 Indonesia 96 97 83 84 54 53 13 11
Sumber: Susenas 2005
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan undang-undang;  dan  (4)  negara memprioritaskan  anggaran  pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Namun  dalam  kondisi  perekonomian negara  yang  masih  terpuruk  akibat  krisis ekonomi yang melanda Indonesia, pemenuhan biaya  pendidikan  secara  gratis  (sesuai  UU Sisdiknas  pasal  34)  sangat  tidak  mungkin dilakukan  (Akhmadi,  2005).  Dalam kenyataannya  pemenuhan  pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap (penjelasan pasal 49 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003). Pemerintah memprediksi pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari
APBN  di  luar  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan  kedinasan  akan  tercapai  pada tahun  2009.  Seorang  anggota  DPR menyatakan sebagai berikut.
Biaya pendidikan semakin meningkat dari SD, SLTP, SMU, dan tertinggi SMK, tetapi biaya di Indonesia ini masih belum apa-apa dibandingkan  dengan  di  negara-negara lain, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan sebagainya. Berdasarkan kesepakatan pemerintah  dengan  DPR  1999/2004, diharapkan bahwa alokasi APBN sebesar minimal 20 persen untuk bidang pendidikan akan tercapai tahun 2009 (Akhmadi, 2005).
Pada  tahun  2007  anggaran  pendidikan dialokasikan sebesar Rp42 triliun atau 8,86 persen dari belanja pusat sebesar Rp473,7 triliun. 4 Di Provinsi D.I. Yogyakarta peningkatan kualitas  pendidikan  melalui  peningkatan alokasi anggaran sebesar 20 persen dilakukan pada  tahun  2009  (Arah  Kebijakan  Umum
4 Nota kesepakatan anggaran pemerintah dan DPR dalam Panitia Kerja B tentang Belanja Negara 2007 yang diungkapkan Ketua Panja B, Hafiz Zamawi, Senin, 5 Juni 2006 di Jakarta.
138.07 146.21 146.27 151.93 134.48 107.33 112.98 113.06 118.94 106.07 100 110 120 130 140 150 160 2001 2002 2003 2004 2005 Tahun Pers en ta se APM APK Grafik 1
Rata-Rata Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah (SM) Tahun 2001-2005
Sumber: Laporan Pertanggungjaw aban Walikota Yogy akarta tentang
Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah, 2006.
Belanja Daerah, pasal 9). Pencapaian tersebut dilakukan  dengan  cara  peningkatkan  mutu lulusan sebesar 5 persen, meningkatkan animo masuk perguruan tinggi sebesar 3 persen, dan meningkatkan  budaya  baca  masyarakat sebesar 20 persen. Lebih lanjut di dalam Arah Kebijakan  Umum  (AKU)  tidak  disebutkan mengenai sasaran yang akan dicapai.

## Tingginya Biaya Pendidikan
Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD yang baru dapat dicapai pada tahun 2009 berimplikasi pada semakin tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua pada saat ini, bahkan nilainya melebihi biaya keseluruhan pendidikan (Grafik 2). Dari grafik tersebut dapat diketahui untuk tingkat pendidikan dasar, persentase Biaya  Satuan  Pendidikan  (BSP)  orang  tua murid  terhadap  Biaya  Satuan  Pendidikan Keseluruhan  (BSPK)  yang  ditanggung pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap lebih tinggi. Semakin sedikitnya anggaran  pemerintah  yang  dialokasikan  di bidang  pendidikan  akan  semakin memperbesar  porsi  alokasi  yang  harus ditanggung oleh masyarakat.
Tingginya  biaya  pendidikan  yang  harus ditanggung oleh orang tua murid tentunya akan semakin  menyulitkan  masyarakat  dengan status sosial ekonomi rendah. Buchori (2004) mengungkapkan pendidikan Indonesia tengah mengalami proses involusi dan bergerak tanpa arah  yang  jelas.  Kebijakan  pendidikan  di negara  kita  tidak  pernah  jelas,  pendidikan hanya  melanjutkan  pendidikan  yang  elite eksklusif dengan kurikulum elitis yang hanya dapat ditangkap oleh 30 persen anak didik. Borrong (2004) juga berpendapat sama, akses terhadap  pendidikan  yang  bermutu,  murah
(umumnya pendidikan negeri yang dibiayai pemerintah), dan mudah memasuki bursa kerja lebih  banyak  dinikmati  oleh  kelompok menengah  ke  atas.  Sebaliknya,  anak-anak miskin  justru  harus  berjuang  memasuki lembaga pendidikan swasta yang relatif lebih mahal,  kurang  bermutu,  dan  lebih  sulit mendapatkan  lapangan  kerja. Akibatnya adalah  banyak  anak  orang  miskin  yang semakin tidak mampu melanjutkan pendidikan dan semakin tertinggal secara intelektual dan ekonomi. Akibat lanjutannya adalah mereka semakin terpuruk dan dilibas kemiskinan serta kemelaratan. Ini merupakan lingkaran setan yang tidak berujung pangkal sehingga tidak salah apabila dikatakan dunia pendidikan kita telah  dikuasai  oleh  semangat  kapitalistik. Hanya orang-orang bermodal yang mampu membayar  biaya  pendidikan  dan  dapat mengakses pendidikan dengan baik.
Berdasarkan hasil data jejak pendapat yang dilakukan harian Kompas (9 Juni 2003), 42 persen responden berpendapat biaya sekolah di SD saat ini sangat mahal. Sementara itu, 45 persen lainnya menganggap biaya SMP saat ini mahal dan 51 persen menyatakan biaya SMU saat ini mahal. Menurut mereka, biaya pendidikan di perguruan tinggi jauh lebih mahal lagi. Walaupun dasar hukum konstitusional menyatakan negara mengeluarkan anggaran 20 persen untuk biaya pendidikan, di sisi lain ada desakan untuk pelaksanaan otonomi dan pengurangan  subsidi.  Kedua  kebijakan  ini saling bertolak belakang yang nantinya akan membawa korban masyarakat umum.
Sementara itu, dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan setiap warga negara yang berusia 6  tahun  dapat  mengikuti  program  wajib belajar. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah
daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa  memungut  biaya .  Wajib  belajar merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat. Biaya pendidikan yang semakin tinggi tentu saja akan semakin menjauhkan pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembebasan manusia dari keterbelakangan dan kebodohan (Siregar, 2004).

## Pengelolaan Anggaran Pendidikan
Penganggaran  pada  dasarnya  adalah masalah  pembuatan  berbagai  pilihan  atau prioritas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (cf. Dye, 1972). Pembuatan berbagai pilihan tadi tentu saja tidak dapat dianggap sebagai proses teknokratis semata- mata, dengan asumsi pilihan-pilihan dilakukan secara  rasional  dengan  menggunakan pertimbangan  kelayakan  administratif  dan ekonomi yang bebas politik. Dalam praktiknya
penganggaran sangat terkait dengan masalah- masalah politik, yaitu posisi tawar-menawar antara berbagai kekuatan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak (penganggaran adalah  suatu  pilihan  dan  pilihan  berkaitan dengan kekuasaan dan politik).
Karena penganggaran juga dapat dilihat sebagai aktivitas politik, baik proses maupun produknya dapat dinilai sebagai produk politik. Oleh  karena  itu,  dengan  mencermati bagaimana  anggaran  dibuat  dan  prioritas- prioritas yang muncul dalam anggaran, akan dapat dipahami bagaimana praktik politik yang sebenarnya dilakukan oleh suatu negara atau pemerintahan. Dengan kata lain, apabila kita dapat  memahami  bagaimana  proses penganggaran  dan  pelaksanaan  hasil- hasilnya,  akan  diketahui  apakah  suatu pemerintahan  itu  demokratis  atau  tidak.  Di negara  yang  demokratis,  prioritas-prioritas program  yang  muncul  dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  tentunya  adalah
73,5 62,2 70,9 62,9 83,1 65,6 76,5 62,7 0 20 40 60 80 100 SD MI SMP MTs Negeri Sw asta Keterangan: BSP  (Biaya Satuan P endidikan) adalah biaya pendidikan per tahun per siswa.
BSP K (Biaya Satuan P endidikan Keseluruhan) adalah BSP  yang dibayar orang tua dan pemerintah.
Sumber : Abbas Gozali, 2004 dalam Ki Supriyoko, 2005.

## Grafik 2

## Persentase BSP Orang Tua dibandingkan dengan BSPK
rencana kegiatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.  Sebaliknya,  di  negara  yang dikuasai oleh rezim otoriter program-program yang  dirancang  cenderung  yang menguntungkan  sekelompok  elite  politik tertentu saja.
Bagaimana  yang  terjadi  di  Indonesia? Pengalaman dalam tiga dekade Orde Baru memperlihatkan proses penyusunan anggaran masih jauh dari aspiratif. Anggaran yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih banyak mencerminkan kepentingkan elite politik  yang  berkuasa  daripada  memenuhi kehendak masyarakat. Selain tidak aspiratif, sistem  penganggaran  kita  juga  terbelit persoalan  kronis,  seperti  pemborosan, kebocoran, penyimpangan, dan penyelewengan. Sinyalemen Prof. Soemitro Djojohadikusumo bahwa setiap tahun terjadi kebocoran  sekitar  30  persen  dari  total anggaran  pembangunan  negara  kita menunjukkan  praktik  buruk  dalam  sistem penganggaran kita.
Pada  era  otonomi  daerah  pengelolaan anggaran ini termasuk bidang pendidikan telah didesentralisasikan  kepada  pemerintah kabupaten/kota.  Penyusunan  anggaran pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab  pemerintah  pusat.  Dalam  kerangka otonomi daerah tanggung jawab daerah sama dengan pemerintah pusat, mulai dari kewajiban untuk memberikan layanan, terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara, serta kewajiban ketersediaan dana bagi setiap warga  negara  (usia  7-15  tahun). Apabila pendidikan  disepakati  sebagai  jembatan memperbaiki harkat dan martabat manusia, pemerintah  harus  menjadikan  sektor pendidikan  sebagai  prioritas  dan  perlu menyediakan  dana  yang  cukup  untuk
pengelolaannya.  Danim  (2003)  melihat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan kita, di antaranya terkait dengan pendanaan. Komitmen pemerintah di dalam mengalokasikan dana pendidikan dinilai belum memadai oleh masyarakat.
Menanggapi  tuntutan  berbagai  pihak, pemerintah melalui amandemen UUD 1945 telah mengamanatkan alokasi untuk bidang pendidikan adalah 20 persen. Untuk menilai kinerja anggaran pendidikan ada tiga anggaran publik yang harus diperhatikan, yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikelola oleh pemerintah pusat, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan APBS  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Sekolah)  yang  dikelola  oleh  sekolah.
Anggaran-anggaran
tadi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mulai  dari  proses  perencanaan  sampai penggunaan atau pengalokasiannya.

## Komitmen Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta
Visi Kota Yogyakarta adalah mendorong terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan yang berkualitas dan terpercaya. Adapun misi yang diembannya, antara lain, ialah meningkatkan peran instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam mendorong pengembangan pendidikan dan pengajaran. Untuk meningkatkan pendidikan tidak hanya dari pemerintah, sekolah, maupun orang  tua  siswa  yang  diharapkan  muncul, namun diharapkan dunia usaha juga turut serta terlibat  di  dalamnya.  Dalam  realitasnya keterlibatan dunia usaha masih sangat minim meskipun ada beberapa yang sudah mencoba memberikan  perhatiannya  dalam  bentuk
beasiswa. Hal ini diungkapkan oleh seorang kepala  sekolah  SD  negeri  di  Yogya  timur sebagai berikut.
...  SGM  (PT.  Sari  Husada)  itu  sudah dimintai  sumbangannya  dan  disetujui bantuan  untuk  sekolah  yang  berada  di kanan kiri sungai yang dapat aliran limbah pabrik susu tersebut. Lumayan ... dapat 30 murid  maupun  50  murid.  Yang  jelas pemerintah sudah cukup berusaha dengan adanya dudi (dunia industri) berperan lebih besar  dalam  mendukung  pendidikan. Namun pada kenyataannya kita juga belum pernah didatangi mereka (PT. Sari Husada) ... (N, wawancara pada Desember, 2006).
Meskipun keterlibatan dunia usaha masih belum  optimal,  pada  dasarnya  pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi di atas kertas untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Kabag  Keuangan  Dinas  Pendidikan  Kota Yogyakarta sebagai berikut.
selama ini kita berpedoman pada landasan 20 persen dan itu bukan berarti segalanya. Karena kita kan, mengutip dari pernyataan Pak Herry (Walikota) bahwa anggaran 20 persen itu bukan masalah, tapi bagaimana konsep  yang  diajukan  oleh  Dinas Pendidikan terhadap pengembangan untuk bidang pendidikan di Kota Yogyakarta itu. Nah  itu  harus  dilandasi  landasan konseptual yang benar sehingga kita harus melihat konteksnya.
Political will Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dengan mudah dapat direalisasikan tanpa dukungan kesiapan anggaran yang memadai. Itulah mengapa suatu komitmen yang besar belum tentu tercapai dalam implementasinya, hal inilah yang dialami oleh Pemerintah Kota Yogyakarta  yang  dalam  implementasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen masih belum mencapai target.
Berdasarkan  Laporan  Pertanggung- jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
0.82 0.87 3.12 4.53 6.86 4.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun P ers en A ngk a P endidik an Grafik 3 Persentase Anggaran Pendidikan terhadap Total APBD Kota Yogyakarta, 2001-2005
Sumber: LPPD Walikota Yogy akarta, 2001-2006.
Populasi, 18(1), 2007, ISSN: 0853 - 0262
2001-2006 (LPPD) Walikota Yogyakarta terlihat persentase anggaran pendidikan selama 2001- 2006 tidak pernah mencapai angka 10. Angka tertinggi  yang  pernah  dicapai  adalah  6,86 persen  yang  terjadi  pada  tahun  2005, sedangkan yang terendah adalah pada 2001, yaitu hanya 0,82 persen. Namun jika dilihat dari tahun ke tahun persentase anggaran memang cenderung meningkat. Hanya pada 2006 terjadi penurunan dari 6,86 persen (2005) menjadi 4,3 persen (2006) karena peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006. Pada tahun ini sebagian besar biaya  pemerintah  dialokasikan  untuk membantu korban bencana gempa (lihat Grafik 3).
Besarnya  anggaran  pendidikan  yang terdapat dalam APBD (Grafik 3) adalah jumlah dana  yang  dialokasikan  khusus  di  Dinas Pendidikan untuk membiayai kegiatan dinas selama  satu  tahun.  Kegiatan  di  Dinas Pendidikan  meliputi  banyak  kegiatan  tidak hanya ditujukan untuk memberikan bantuan dana bagi sekolah, namun juga untuk kegiatan di  Dinas  Pendidikan  sendiri.  Dapat dibayangkan  berapa  proporsi  yang  akan didapatkan  oleh  setiap  sekolah  setelah anggaran itu didistribusikan dan yang pasti anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan di  sekolah  tidaklah  sedikit.  Hal  itu membutuhkan sumber pembiayaan tersendiri.
Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 2005/2006, sumber dana kegiatan sekolah di 93 SD di Kota Yogyakarta rata-rata sejumlah 55 persen diperoleh dari dana BOS (Bantuan Operasional  Sekolah).  Selain  itu,  rata-rata sebesar 24 persen dari dana BOSN (Bantuan
Operasional Sekolah Negeri) dan rata-rata 23 persen  diperoleh  dari  iuran  komite.  Dana iuran  komite  adalah  sumbangan  yang dipungut dari orang tua murid. 5 Sekolah masih mengharapkan subsidi yang lebih besar dari pemerintah  agar  proses  pendidikan memberikan hasil yang bermutu tinggi.
Sekolah menghadapi suatu dilema besar antara  hasrat  yang  kuat  untuk menyelenggarakan pendidikan yang terjamin kualitasnya  di  satu  sisi  dengan  kenyataan minimnya dana yang diperoleh dari pemerintah di sisi lain. Seorang kepala sekolah SD negeri menyatakan sebagai berikut.
Terkadang sekolah sendiri menghadapi dilema.  Tuntutan  jabatan  untuk  loyal kepada pemerintah di satu sisi dan desakan publik untuk menyelenggarakan pendidikan murah di sisi yang lain. Belum lagi kondisi ekonomi  masyarakat  yang  anaknya bersekolah di SDN ini. Sebenarnya sekolah sangat  membutuhkan  biaya  tambahan untuk  operasional  pendidikan  maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah, tetapi sering tidak tega untuk selalu menarik iuran dari orang tua murid. Bahkan dahulu sebelum  adanya  program  BOS  SDN  ini tidak mampu untuk mengadakan kegiatan- kegiatan ekstrakurikuler. Setelah adanya program  BOS  sekolah  mampu mengadakan  kegiatan,  seperti  kursus komputer, latihan tari, pramuka, dan lain- lain (Kepsek SD Wdr, 2006).
Dilihat  dari  penggunaannya,  di  setiap sekolah rata-rata sebesar 22 persen anggaran dipakai untuk pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Setelah itu,
5 Pungutan-pungutan terhadap orang tua murid biasanya hanya seperempatnya saja yang digunakan langsung untuk menunjang proses pembelajaran, sedangkan seperempat lainnya dipakai untuk sesuatu yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pembelajaran (Darmaningtyas, 2004).
secara  berturut-turut  rata-rata  sejumlah  20 persen  digunakan  untuk  keperluan  rumah tangga  sekolah,  19  persen  untuk  kegiatan belajar-mengajar  (KBM),  16  persen  untuk honor, 16 persen untuk kesiswaan, 4 persen untuk humas, dan 3 persen untuk keperluan lain-lain.
Besarnya kontribusi biaya pendidikan dari masyarakat di Kota Yogyakarta (berupa iuran komite) dapat dimaknai dari berbagai sisi. Pertama , komitmen dan perhatian warga Kota Yogyakarta  terhadap  masalah  pendidikan sangat  tinggi.  Jika  diperiksa  dari  sisi pengeluaran per kapita, maka pengeluaran per kapita rumah tangga D.I. Yogyakarta adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 6 persen. Hal ini apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang rata-rata hanya 2,4 persen (BPS, 2004). Ini juga dapat dibuktikan dari  tingginya Angka  Partisipasi  Sekolah. Kedua , sumbangan dan dukungan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap program-program pembangunan pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan sangat menonjol. Ketiga , masih  kecilnya  anggaran  pendidikan  yang dialokasikan oleh pemerintah menimbulkan keraguan  terhadap  implementasi  anggaran pendidikan 20 persen yang belum mencapai targetnya meskipun di atas kertas komitmen Pemerintah  Kota  Yogyakarta  untuk  bidang pendidikan cukup baik, sesuai dengan amanah konstitusi,  yaitu  negara  berkewajiban mencerdaskan  bangsa.  Jika  implementasi terhadap anggaran pendidikan belum tercapai, akan bertambah lagi beban masyarakat secara luas untuk menyokong biaya pendidikan.

## Kesimpulan
1. Anggaran  pendidikan  Kota  Yogyakarta belum mencapai target 20 persen sesuai
amanah konstitusi, namun di atas kertas kesungguhan  untuk  mencapai  amanah konstitusi tersebut tetap terlihat.
2. Kecilnya proporsi anggaran pendidikan dari pemerintah  membawa  akibat  secara langsung pada meningkatnya beban biaya pendidikan  yang  harus  ditanggung  oleh masyarakat,  terutama  pada  keluarga- keluarga yang tidak mampu (miskin). Pada gilirannya,  semakin  tingginya  biaya pendidikan akan berdampak pada semakin menyempitnya akses warga masyarakat miskin  untuk  menikmati  pelayanan pendidikan.
3. Meskipun  anggaran  pendidikan  belum mencapai  amanah  konstitusi,  ini  tidak mengecilkan  arti  pentingnya  partisipasi sekolah.  Masyarakat  tetap  mempunyai semangat  yang  cukup  tinggi  untuk mencapai pendidikan dasar.
4. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, terutama  tokoh-tokoh  dunia  pendidikan, dunia  usaha,  kalangan  legislatif,  partai politik, dan semua pihak yang peduli pada perkembangan  dunia  pendidikan  untuk mencari jalan keluar dari kecenderungan semakin  menggilanya  komersialisasi pendidikan ini.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Ghazali.  2004. Studi  Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah . Jakarta: Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
Akhmadi,  Heri.  2005.  Mungkinkah  dana pendidikan  murah?.  Diskusi  mengenai Pendidikan  Murah  untuk  Rakyat: Mungkinkah? Yogyakarta:  Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, UMY.
Biaya Pendidikan Lebih Banyak Ditanggung Orang Tua Siswa. 2004. Kompas , http:// w w w . a t m a j a y a . a c . i d / content.asp?f=0&id=783, 29 Oktober.
Borrong,  R.  P.  2005.  Pendidikan nondiskriminatif, Suara  Pembaharuan Daily , http:www.smeru.or.id/beritadaerah/ files/20040803didiknodiskrimpbhruan.htm.
Buchori,  Mochtar.  2004.  Pendidikan  di Indonesia alami proses involusi, Kompas ,
4 September.
Danim,  Sudarwan.  2003. Agenda Pembaharuan  Sistem  Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmaningtyas.  2004. Pendidikan  yang Memiskinkan . Yogyakarta: Galang Press.
Dunn, William. 1994. Public Policy Analysis: an Introduction . New Jersey: Prentice-Hall.
Kumorotomo,  Wahyudi  dan  Erwan Agus Purwanto (ed.). 2005. Anggaran Berbasis Kinerja:  Konsep  dan  Aplikasinya . Yogyakarta: Magister Administrasi Publik.
Nota Kesepakatan Anggaran Pemerintah dan DPR dalam Panitia kerja B tentang Belanja Negara  2007,  yang  diungkapkan  Ketua Panja B, Hafiz Zamawi, Senin 5 Juni 2006 di Jakarta.
Siregar, Barita E. 2004. Mempertimbangan pendidikan, http://www.pikiran-rakyat.com/ cetak/0904/08/0801.htm.
Supriyoko.  2005.  Pendidikan  murah  untuk rakyat Indonesia: sebuah analisis kritis. Makalah  pada Rountable  Discussion tentang Pendidikan Murah untuk Rakyat: Mungkinkah? Yogyakarta:  Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Zakiyah, Wasingatu. 2004. Sekolah Tak Terbeli, Menyoal  Pendidikan  dan  Anggaran .
Yogyakarta: Idea.