AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## ANALISIS PENERAPAN METODE BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT FISKAL UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PAJAK TERHUTANG

## ABU HASAN

## RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan

## ABSTRAK
Rekonsiliasi  fiskal  dilakukan  oleh  wajib  pajak  karena  terdapat  perbedaan penghitungan  khususnya  total  akumulasi  penyusutan  aktiva  tetap  menurut  metode  fiskal (perpajakan) dan menurut metode komersial (akuntansi). Tujuan dari penelitian  ini adalah (1)  Untuk  mengetahui  total  akumulasi  penyusutan  aktiva  tetap  yang  diperoleh  menurut metode  fiskal  dengan  menggunakan  metode  garis  lurus,  (2)  Untuk  mengetahui  besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kuantitatif, dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Rumah Sakit  Umum  Daerah  Slamet  Martodirdjo  Kabupaten  Pamekasan.  Kesimpulan  pada penelitian  ini  adalah;  Tarif  yang  dikenakan  alat  angkut  sepeda  motor    12,5%  menurut ketentuan penyusutan dalam Rumah Sakit Slamet Martodirjo tersebut sebesar 15.000.000,00 sedangkan  menurut  fiskal  tarif    sebesar  25%  menurut  UU  No  36  Tahun  2008  sebesar 22.500.000,00 sehingga menimbulkan perbedaan laba setelah pajak antara rumah sakit dan fiskal, sehingga dalam pembayaran pajaknya rumah sakit lebih kecil dari pada pajak yang dikenakan  fiskal.  Berdasarkan  kebijakan  pajak  /  fiskal  ini  pengenaan  tarifnya  lebih  besar dibanding  rumah  sakit  sehingga  dapat  mengurangi  perolehan  laba  rumah  sakit  slamet martodirjo.
Kata Kunci: biaya penyusutan, aktiva tetap, kebijakan fiskal, pajak terhutang

## PENDAHULUAN
Dalam Era Globalisasi seperti saat ini kita dapat melihat bahwa setiap perusahaan yang ada  dimanapun  juga  harus  membuat  apa  yang  dinamakan  dengan  laporan  keuangan ( Financial  Statement ).  Dengan  adanya  laporan  keuangan  ini  maka  pihak-pihak  yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik modal dan pihak lain yang terkait dapat mengetahui kinerja dari perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang.
Berbicara mengenai aktiva tetap tidak terlepas dari kebijakan dan metode penyusutan. Membahas  penyusutan  itu  sendiri  tidak  hanya  membahas  metode  penyusutan  yang  ada berapa macam itu tapi juga dapat membahas tentang penentuan umur ekonomis dari aktiva tetap.
Pemilihan  metode  penyusutan  haruslah  dilakukan  dengan  benar  dan  tepat  dan mempertimbangkan untung ruginya untuk masa mendatang. Karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematik agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah  berlaku  umum.  Beban  penyusutan  aktiva  tetap  harus  dialokasikan  sepanjang  umur ekonomis aktiva tersebut dalam menghasilkan pendapatan.
Pajak  secara    umum  merupakan  iuran  dari  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan Undang-undang  yang  dapat  dipaksakan  kepada  subjek  pajak  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal  balik  atau  kontrapretasi  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran umum.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan  baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  masyarakat  guna membiayai  pengeluaran  rutin  serta  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan  untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
Rekonsiliasi  fiskal  dilakukan  oleh  wajib  pajak  karena  terdapat  perbedaan penghitungan  khususnya  total  akumulasi  penyusutan  aktiva  tetap  menurut  metode  fiskal (perpajakan) dan menurut metode komersial (akuntansi).
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah  pokok dalam  penelitian    ini  adalah  (1)  Berapakah  biaya  penyusutan  aktiva  tetap  yang  diperoleh menurut fiskal dengan menggunakan metode garis lurus pada  RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten  Pamekasan?  (2)  Berapakah  penghasilan  kena  pajak  menurut  fiskal  yang dihasilkan RSUD Slamet Martodirdo Kabupaten Pamekasan ? (3) Berapakah  besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martordidjo Kabupaten Pamekasan?
Tujuan dari penelitian  ini adalah (1) Untuk mengetahui total akumulasi penyusutan aktiva tetap yang diperoleh menurut metode fiskal dengan menggunakan metode garis lurus, (2)  Untuk  mengetahui    besarnya  pajak  terutang  yang  harus  dibayar  oleh  RSUD  Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian  Penyusutan
Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, Penyusutan atau depresiasi merupakan konsep  alokasi  harga  perolehan  harta  tetap  berwujud,  dan  amortisasi  merupakan  konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan  harta sumber alam (Perpajakan Edisi Revisi 2003).

## Jenis-Jenis Penyusutan Aktiva Tetap
Ada beberapa jenis penyusutan aktiva tetap, antara lain :
a. Penyusutan ( Depreciation ) adalah alokasi sistematik jumlah yang dapatdisusutkan dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya.
b. Amortisasi ( Amortization ) adalah alokasi sistematik biaya perolehan aktivatak berwujud (misalnya patent,  goodwill,  trademark,  franchise )  selamamasa  manfaatnya.  Menurut PSAK,  periode  amortisasi  tidak  boleh  melebihi20  tahun  berdasarkan  pertimbangan bahwa  dalam  20  sudah  banyakperkembangan  yang  terjadi  sehingga  untuk  tenggang waktu  selebihnya  aktiva  tidak  berwujud  diprediksi  tidak  lagi  memiliki  manfaat keekonomian.
c. Deplesi  ( Depletion ) adalah proses penyusutan biaya perolehan atas sumberdaya alam yang  dimiliki  perusahaan  ke  dalam  periode  akuntansi  yang  memperoleh  manfaatnya. Biaya  yang  dikapitalisasi  biasanya  meliputi  biayapenguasaan,  eksplorasi,  dan pengembangan.

## Penyusutan Menurut Pajak
a. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan
Undang-Undang  pajak  penghasilan  secara  khusus  menetapkan  saat  mulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan.Penyusutan harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut:
1. Harta/aktiva dalam pengerjaan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Untuk  harta/aktiva  tetap  dalam  proses  pengerjaan,  penyusutannyadimulai  pada  tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi walaupun pada umunya penyusutan atas harta/aktiva dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aktiva yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta/aktiva yang bersangkutan.
2. Harta/aktiva dalam usaha leasing. Penyusutan terhadap harta/aktiva dalam usaha leasing khususnya sewaguna usaha tanpa hak opsi pada bulan harta tersebut disewa guna Usahakan
3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak,  apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan.
Menurut  Rusjd  (2009:17),  metode  penyusutan  yang  diperbolehkan  berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan adalah :
1. Metode garis lurus
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian  yang  sama  besar  selama  masa  manfaat  yang  telah  ditentukan  bagi  harta tersebut.
2. Metode saldo menurun
Penyusutan  atas  pengeluaran  harta  berwujud  sebagaimana  dimaksud  dalamayat  (1) selain  bangunan,  dapat  juga  dilakukan  dalam  bagian-bagian  yang  menurun  selama  masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan taat asas.
Menurut  Mardiasmo  (2011:160),  metode  penyusutan  yang  digunakan  adalah  metode garis lurus ( straight line method ) dan metode saldo menurun ( declining balance method ). Wajib  pajak  diperkenankan  untuk  memilih  salah  satu  metode  untuk  melakukan penyusutan.Mtode  garis  lurus  diperkenankan  dipergunakan  semua  kelompok  harta  tetap berwujud.Sedangkan  metode  saldo  menurun  hanya  diperkenankan  digunakan  untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.
Menurut  penjelasan  pasal  11  ayat  (1  dan  2)  Undang-Undang  No.  7  Tahun1983  dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan :
1. Dalam bagian-bagian yang sama beasar selama masa manfaat yang ditetapkanbagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method ); dan (metode saldo menurun atau declining balance method ).
2. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.
Menurut Muljono (2009:135), Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang dimiliki  dan  digunakan  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara:
a. Bagian-bagian  yang  sama  besar  selama  masa  manfaat  yang  ditentukan  bagi  harta tersebut (metode garis lurus atau straight line method ).
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
b. Bagian-bagian yang menrun selama masa manfaat yang dihitung dengan menerapkan tarif  penyusutan  atas  nilai  sisa  buku  (metode  saldo  menurun  atau declining  balance method ), dan pada akhir masa manfaat nilai bukuakan disusutkan sekaligus, terkecuali untuk bangunan yang hanya menggunakan metode garis lurus.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  PPh,  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  penyusutan antara lain adalah :
a. Penyusutan  dimulai  pada  bulan  dilakukannya  pengeluaran,  kecuali  untuk  harta  yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
b. Tarif penyusutan ditentukan sebagai berikut: Berdasarkan  Pasal  11  UU  Pajak  Penghasilan  terdapat  dua  metode  penyusutan  yang resmi  disahkan  oleh  Dirjen  Pajak  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penyusutan terhadap aktiva tetap bangunan dan bukan bangunan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.
Syarat dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap untuk kedua metode tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (6) sebagai berikut :
Tabel 1 Tarif Penyusutan Fiskal Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun I.  Bukan Bangunan Kelompok I 4 Tahun 25% 50% Kelompok II 8 Tahun 12.5% 25% Kelompok III 16 Tahun 6.25% 12.5% Kelompok IV 20 Tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 Tahun 5% - Tidak Permanen 10 Tahun 10% -
Sumber : zain,Manajemen Perpajakan, Edisi 3 , 2007

## Pengertian Aktiva Tetap
Aktiva  tetap  adalah  aktiva  berwujud  yang  diperoleh  dalam  bentuk  siap  pakai  atau dengan  dibangun  lebih  dahulu,  yang  digunakan  dalam  operasi  perusahaan,  tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat  lebih  dari  satu  tahun.Masa  manfaat  adalah  periode  suatu  aktiva  diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan ( non depreciable )  dan  aktiva  yang  dapat  disusutkan  ( depreciable )  mencakup  tanah,  bangunan, mesin  serta  peralatan  lainnya,  ataupun  sumber-sumber  alam.Aktiva  tetap  pada  awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan." (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain).
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## Karakteristik Aktiva Tetap
Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:16.6), suatu aktiva tetap harus memiliki karakteristik-karakteristik berikut:
a. Aktiva  yang  hanya  digunakan  dalam  operasi  normal  perusahaan  saja  yang  dapat diklasifikasikan  sebagai  aktiva  tetap  (misalnya  kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  oleh diler mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sabagai persediaan).
b. Aktiva tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang atau lebih dari satu periode.
c. Aktiva  tersebut  memiliki  ciri-ciri  substansi  fisik  kasat  mata  sehingga  dibedakan  dari aktiva tak berwujud seperti hak paten dan merk dagang.

## Pengertian Pajak
Pajak merupakan suatu  kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan untuk tujuan  kesejahteraan  bangsa  dan  negara.  Ada  beberapa  ilmuwan  yang  merumuskan pengertian  pajak  sebagaimana  dinyatakan  Zain  (2003  :  10)  bahwa:    “Pajak  adalah  iuran masyarakat  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintah”.

## Pengertian Pajak Penghasilan
Menurut  Resmi  (2014:74)  Pajak  Pengahasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.  Pengertian  pajak  penghasilan  (PPh)  menurut  UU  PPh  No.  36  Tahun  2008  Pasal  1 didefinisikan sebagai “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak  subjektif.Artinya  pajak  dikenakan  karena  ada  subjeknya,  yakni  mereka  yang  telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pasal 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 memuat dua pernyataan yaitu:
1. Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun  Pajak  adalah  jangka  waktu  1(satu)  tahun  kalender  kecuali  bila  Wajib  Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

## Pengertian  Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan  Fiskal
Laporan  keuangan  komersial  adalah  laporan  keuangan  yang  disusun  berdasarkan Standar  Akuntansi  Keuangan  yang  berlaku  umum,  yang  bertujuan  untuk  menyediakan informasi  keuangan  yang  bermanfaat  bagi  pengambilan  keputusan  bisnis  dan  ekonomi, khususnya informasi tentang prospek  arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.
Laporan  keuangan    fiskal  adalah  laporan  keuangan  yang  disusun  sesuai  peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan  pajak. Undang-Undang Pajak tidak
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
mengatur  secara  khusus  bentuk  dari    laporan  keuangan,  hanya  memberikan  pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly , 2013:75).
Akibat  dari  perbedaan  pengakuan  ini  menyebabkan  laba  akuntansi  dan  laba    fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.
Perusahaan  dapat  menyusun  laporan  keuangan  akuntansi  (komersial)  dan  laporan keuangan  fiscal  secara  terpisah  atau  melakukan  koreksi  fiskal  terhadap  laporan  keuangan akuntansi  (komersial).  Laporan  keuangan  komersial  yang  direkonsiliasi  dengan  koreksi fiskal  akanmenghasilkan  laporan  keuangan  fiskal.    Standar  Akuntansi  Keuangan  khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

## Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal
Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun  laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan  keuangan yang dilampirkan pada Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  yang disampaikan ke Direktorat  Jendral  Pajak.  Perbedaan  tersebut  tidaklah  dimaksudkan  untuk  tujuan-tujuan tertentu,  seperti  penyelundupan  pajak,  akan  tetapi  lebih  cenderung  kepada  penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik  dan  sering  berbeda,  aturan  yang  mana  yang  digunakan  untuk  melaporkan penghasilan  dan  tujuan  pajak,  meskipun  kedua  pendapatan  dilaporkan  berdasarkan  pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara  mekanis  karena  mereka  berhubungan  dengan  suatu  perbedaan  yang  jelas  di  dalam peraturan.Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Zain, 2008:3).
Salah satu  alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena:  tujuan  akuntansi  keuangan  adalah  pemberian  informasi  penting  kepada  para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk  melindungi  pihak-pihak tersebut  dari informasi  yang  menyesatkan.  Sebaliknya,  tujuan  utama  system  perpajakan  (termasuk akuntansi  pajak)  adalah  pemungutan  pajak  yang    adil  dan  merupakan  tanggung  jawab Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  melindungi  para  pembayar  pajak  dari  tindakan  semena- mena.
Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan  overstatement.  Disamping  perbedaan  acuan    yang  dianut  dalam  penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan,  dari  sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang ( Zain, 2008:118-119).

## Koreksi fiskal
Koreksi  fiskal  terjadi  karena  adanya  perbedaan  pengakuan  secara  komersial  dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:
a. Perbedaan Waktu ( Timing/Temporary Difference )
Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan  ketentuan  perpajakan  dalam  menghitung  laba.Suatu  biaya  atau  penghasilan  telah diakui  menurut  akuntansi  komersial  tapi  belum  diakui  menurut  fiskal,  atau
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
sebaliknya.Biasanya  perbedaan  ini  bersifat  sementara.  Perbedaan  ini  diakibatkan  oleh perbedaaan metode dalam hal: Akrual dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal.
Menurut  Resmi  (2014  :  403)  “perbedaan  waktu  terjadi  karena  perbedaan  waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui  menurut  akuntansi  komersial  dan  belum  diakui  menurut  fiskal,  atau  sebaliknya. Perbedaan inibersifat sementara akan tertutup pada periode sesudahnya, contoh perbedaan ini, antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta bewrujud, amortisasi harta tak  berwujud  atau  hak,  penilaian  persediaan,  dan  lain-lain.  Jenis-jenis  beda  temporer dijelaskan pada tabel di bawah ini:
b. Perbedaan Tetap ( Permanent Difference )
Perbedaan  tetap  terjadi  karena  transaksi-transaksi  pendapatan  dan  biaya  diakui menurut  akuntansi  komersial  dan  tidak  diakui  menurut  fiskal.Perbedaan  tetap mengakibatkan  laba  (rugi)  menurut  akuntansi  berbeda  secara  tetap  dengan  laba (penghasilan) kena pajak menurut fiskal.
Menurut Mulyono (2009 : 145) “perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan  perpajakan  menghitung  laba  fiskal  berbeda  dengan  perhitungan  laba  menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari”.
Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan danbeban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yangdiakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atausebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (Pre TaxIncome ) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal ( Taxable Income ).
Koreksi atas beda waktu akan menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tergantung metode yang digunakan. Koreksi fisikal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.
Koreksi fiskal dapat berupa:
1. Koreksi positif
Koreksi  Fiskal  Positif  adalah  koreksi  atau  penyesuaian  yang  akan  mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.
Menurut  Djoko  dan  Baruni  (2012:219),  koreksi  positif  terjadi  apabila  laba  menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya:
a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense).
b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
2. Koreksi negatif
Koreksi  Fiskal  Negatif  adalah  koreksi  atau  penyesuaian  yang  akanmengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badanterhutangnya juga akan menurun.
Koreksi negatif menurut Mulyono (2009 : 155) adalah  “koreksi fiskal yang berakibat dengan  adanya  penambahan  biaya  yang  telah  diakui  dalam  laporan  laba  rugi  komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan”.
Beberapa  transaksi  yang  dapat  mengakibatkan  adanya  koreksi  fiskal  negatif  antara lain:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti: Penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memilih  obyek  penelitian  pada  Rumah  Sakit  Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jalan Raya Panglegur No.4 Pamekasan.
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriftif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antara variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan literatur yang berhubungan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari  laporan  keuangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Slamet  Martodirdjo  Kabupaten Pamekasan.  Sumber  data    yang  digunakan  dalam  penelitian    ini  adalah  data  kuantitatif berupa  laporan  keuangan,  yaitu  laporan  keuangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.
Teknik analisis data yang digunakan adalah:
1. Membuat daftar penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus.
2. Menyusun laporan laba rugi.
3. Melakukan  rekonsiliasi  fiskal  untuk  mengoreksi  laporan  laba  rugi  sehingga  diketahui jumlah  penghasilan kena pajak.
4. Menghitung  pajak  penghasilan  wajib  pajak  badan  dengan  menggunakan  UU  No.36 Tahun 2008.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perhitungan Penyusutan Aset Tetap RSUD Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan dan Perhitungan Sesuai Perpajakan
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  mengenai penyusutan aset tetap dan laba rugi selama 3 tahun yakni 2012-2014. Dalam penelitian ini, analisis penyusutan aset tetap dalam penghitungan PPh hanya dibatasi pada penghitungan, pengelompokan tarif dan masa manfaat suatu aset tetap dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Dalam hal ini RSUD Slamet Martodirjo menggunakan metode garis lurus serta menerapkan masa manfaat 8 tahun untuk segala aset tetap di RSUD Slamet Martodirjo.
Dari  data  penyusutan  aktiva  tetap  tahun  2012-2014,  ditemukan  bahwa  penerapan tarif  perhitungan  penyusutan  RSUD  Slamet  Martodirjo  belum  sesuai  dengan  aturan perpajakan.  Hal  tersebut  mempengaruhi  laba  kena  pajak  pada  laporan  laba  rugi.  Harus dilakukan  koreksi  fiskal  untuk  mengetahui  laba  kena  pajak  yang  sesuai  dengan  aturan perpajakan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Tabel 2 Daftar Aset Tetap - Alat Angkut Menurut Rumah Sakit Umur Ekonomis 8 Th PH 12,5 % (dalam ribuan rupiah) NO NAMA BARANG TH BELI NILAI PEROLE HAN PH 2012 AKUM. PH PER 31 DES 2012 PH 2013 AKUM. PH PER 31 DES 2013 PH 2014 AKUM. PH PER 31 DES 2014 1 2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
Mobil  Ambulance Mobil  Ambulance Mobil  Ambulance
Mobil  Kijang
Mobil Ambulance Mobil Carry
Mobil  Ambulance Mobil Ambulance Ambulance Kijang Ambulance Kijang Silver Toyota  Avanza Mobil  Ambulance Mobil  Ambulance Mobil  Ambulance Mobil  Ambulance Perlehan  Tahun
2010
Mobil  Ambulance Perlehan  Tahun 2012 Sepeda  Motor Mobil  Ambulance 2007 2008 2008 2008 1997 2000 2008 2008 2003 2003 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2012 2012 2012 2012 117,000 120,000 22,500 80,000 950,000 950,000 70,000 198,000 198,000
317,596
60,000 769,876 14,625 87,750 14,625 102,375 14,625 117,000 15,000 75,000 15,000 90,000 15,000 105,000 2,812,5 14,062,5 2,812,5 16,875 2,812,5 19,687,5 10,000 50,000 10,000 60,000 10,000 70,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,750 593,750 118,750 712,500 118,750 831,250 118,750 593,750 118,750 712,500 118,750 831,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750 35,000 8,750 43,750 8,750 52,500 24,750 99,000 24,750 123,750, 24,750 148,500 24,750 99,000 24,750 123,750 24,750 148,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,699,5 119,098,5 39,699,5 158,798 39,699,5 198,497,5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500 7,500 7,500 15,000 7,500 22,500 96,234,6 96,234,6 96,234,6 192,469,2 96,234,6 288,703,8 JUMLAH 3,852,972  481,621,6  1,870,145,6  481,621,6  2,351,767,2  481,621,6  2,833,388,8

## Sumber: Daftar Aset RSUD
Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut  tahun 2012    RSUD    menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar  Rp  481,621,600.00 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1.870,145,600
Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut  tahun 2013  RSUD  menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar  Rp 481,621,600.00 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 2,351,767,200,00
Dari  data  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  perhitungan  penyusutan  alat  angkut  tahun 2014  RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp  481,621,600.00 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 2,833,388,800.00
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Tabel 3
Daftar Aset Tetap - Jaringan Umur Ekonomis  10 Tahun PH 10 %
(dalam ribuan rupiah)
NO JENIS AKTIVA TAHUN NILAI PEROLEH AN PH 2012 AKUM. PH PER 31 DES 2012 PH 2013 AKUM. PH PER 31 DES 2013 PH 2014 AKUM.PH PER 31 DES 2014 1 2 3 4 5 6
7 8
9 Jaringan  induk instalasiair bersih Instalasi  air bersih supply Instalasi air bersih return
Outlet oksigen  ICU Jarinan autociav Instalasi  Listrik PEROLEHAN  TAHUN 2012 Konstruksi  Jaringan  Air konstruksi  Jaringan  air minum Konstruksi  jaringan  air bersh 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2012 2012 2012 292,620 0.00 0.00 0.00 0.00 2,551,088 277,240 10,873 8,943 29,262 0.00 0.00 0.00 0.00 255,108 0.00 27,724 1,087 894 117,048 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275,544 0.00 27,724 1,087 894 29,262 0.00 0.00 0.00 0.00 255,108 0.00 27,724 1,087 894 146,310 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,652 0.00 55,4480 2,174 1,788 29,262 0.00 0.00 0.00 0.00 255,108 0.00 27,724 894, 175,572 0.00 0.00 0.00 0.00 1,785,761 0.00 83,172 3,261 2,682 Jumlah 3,140,76 4 314,076  1,422,297  314,076  1,736,374 314,076  2,050,450

## Sumber: Daftar Aset RSUD
Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2012 RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp  314,076,417.70 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1,422,297,688.50
Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2013 RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp  314,076,417.70 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1,736,374,106.20
Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2014 RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp  314,076,417.70 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 2,050,450,523.90

## Tabel 4 DAFTAR ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER  2012
UMUR EKONOMIS  8 TAHUN PH 12,5 %
NO JENIS BARANG  / NAMA  BARANG TAHUN PEROL EHAN NILAI PEROLEHAN PH 2012 AKUM.  PER 31 DES 2012 PH 2013 AKUM.  PER 31 DES 2013 PH 2014 AKUM. PER 31 DES 2014 1 2 3 Barang Bercorak  Kesenian Market/Miniatur/Diorama Barang bercorak  kesenian, Kebudayaan Market/Miniatur/Diorama 2011 2008 2009 5,026,189 6,500,000 9,975,000 628,273 0 0 812,500 0 1,246,875 1,256,547 0 0 4,062,500 0 4,987,500 628,273 0 0 812,500 0 1,246,875 1,884,82 0 0 4,875,000 0 6,234,375 628,273 0 0 812,500 0 1,246,875 2,513,094 0 0 5,687,500 0 7,481,250 Jumlah 21,501,189  2,687,648  10,306,547 2,687,648  12,994,195  2,687,648 15,681,844 Sumber: Daftar Aset RSUD
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Dari data tabel  di  atas diketahui bahwa perhitungan  penyusutan aset  tetap lainnya tahun  2012  RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp  2,687,648 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 10,306,547
Dari data tabel  di  atas diketahui bahwa perhitungan  penyusutan aset  tetap lainnya tahun  2013  RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp  2,687,648 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 12,994,195
Dari data tabel  di  atas diketahui bahwa perhitungan  penyusutan aset  tetap lainnya tahun  2012  RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp  2,687,648 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 15,681,844

## Table 5 DAFTAR ASET TETAP - GEDUNG  &  BANGUNAN
UMUR EKONOMIS  20 TH  PH 5 %
No Nama Aset Tahun Perol ehan Nilai Perolehan PH 2012 Akumulasi PH Per 31Des 2012 PH 2013 Akumulasi PH Per 31Des 2013 PH 2014 Akumulasi PH Per 31Des 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ruang Ranap Rajal dan Kantor
Rumah Genset Perbaikan Gedung
Pagar keliling dan pintu samping Selasar penghubung Rehab gedung RSUD Gedung Bank Darah Ruang CT.SCAN Ruang Poli Urologi Ruang Orthopedi Ruang Inap NICU/PICU
Rehab gedung RSUD Rawat Inap Hemodialisa Penambahan R.Inap Hemodialisa 2004 2007 2007 2007 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 85,734,000 730,796,826 237,254,216 182,903,018 282,462,776 762,740,000 390,946,000 459,890,000 25,755,000 30,408,000 98,900,000 167,755,000 377,771,300 19,882,700 4,286,700 36,539,841 11,862,710 9,145,150 14,123,138 38,137,000 19,547,300 22,994,500 1,287,750 1,520,400 4,945,000 8,387,750 18,888,565 994,135 38,580,300 219,239,047 71,176,264 54,870,905 84,738,832 190,685,000 78,189,200 91,978,000 5,151,000 6,081,600 19,780,000 33,551,000 56,665,695 1,988,270 4,286,700 36,539,841 11,862,710 9,145,150 14,123,138 38,137,000 19,547,300 22,994,500 1,287,750 1,520,400 4,945,000 8,387,750 18,888,565 994,135 38,580,300 219,239,047 71,176,264 54,870,905 84,738,832 190,685,000 78,189,200 91,978,000 5,151,000 6,081,600 19,780,000 33,551,000 56,665,695 1,988,270 4,286,700 36,539,841 11,862,710 9,145,150 14,123,138 38,137,000 19,547,300 22,994,500 1,287,750 1,520,400 4,945,000 8,387,750 18,888,565 994,135 47,153,700 292,318,730 94,901,686 73,161,207 112,985,110 266,959,000 117,283,800 137,967,000 7,726,500 9,122,400 29,670,000 50,326,500 94,442,825 3,976,540 Jumlah 3,853,198,836  192,659,941  952,675,115  192,659,941  952,675,115  192,659,941  1,337,994,999
Dari  data  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  perhitungan  penyusutan  gedung  dan bangunan    tahun  2012  RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp 192,659,941 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 952,675,115
Dari  data  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  perhitungan  penyusutan  gedung  dan bangunan    tahun  2012  RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp 192,659,941 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 952,675,115
Dari  data  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  perhitungan  penyusutan  gedung  dan bangunan    tahun  2012  RSUD  menggunakan  metode  garis  lurus,  penyusutan  sebesar    Rp 192,659,941 sedangkan akumlasi penyusutan sebesar Rp 1,337,994,999
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Tabel 6

## Perhitungan penyusutan alat angkut menurut rumah sakit
Umur ekonomis 8 th ph 12,5 %
NO NAMA BARANG NILAI PEROLEHAN PH 2012 AKUMULASI PH PER 31 DES 2012 PH 2013 AKUMULASI PH PER 31 DES 2013 PH 2014 AKUMULASI PH PER 31 DES 2014 1 MOBIL AMBULANCE 117,000,000 14,625,000 87,750,000 14,625,000 102,375,000 14,625,000 117,000,000 2 MOBIL AMBULANCE 120,000,000 15,000,000 75,000,000 15,000,000 90,000,000 15,000,000 105,000,000 3 MOBIL AMBULANCE 22,500,000 2,812,500 14,062,500 2,812,500 16,875,000 2,812,500 19,687,500 4 MOBIL KIJANG 80,000,000 10,000,000 50,000,000 10,000,000 60,000,000 10,000,000 70,000,000 5 MOBIL AMBULANCE 0 0 0 0 0 0 6 MOBILCARRY 0 0 0 0 0 0 7 MOBIL AMBULANCE 950,000,000 118,750,000 593,750,000 118,750,000 712,500,000 118,750,000 831,250,000 8 MOBIL AMBULANCE 950,000,000 118,750,000 593,750,000 118,750,000 712,500,000 118,750,000 831,250,000 9 AMBULANCE KIJANG 0 0 0 0 0 0 10 AMBULANCE KIJANG SILVER
0 0
0 0 0 0 11 TOYOTA AVANZA 0 0 0 0 0 0 12 MOBIL AMBULANCE 0 0 0 0 0 0 13 MOBIL AMBULANCE 70,000,000 8,750,000 35,000,000 8,750,000 43,750,000 8,750,000 52,500,000 14 MOBIL AMBULANCE 198,000,000 24,750,000 99,000,000 24,750,000 123,750,000 24,750,000 148,500,000 15 MOBIL AMBULANCE 198,000,000 24,750,000 99,000,000 24,750,000 123,750,000 24,750,000 148,500,000 16 PERLEHAN TAHUN 2010 0 0 0 0 0 0 17 MOBIL AMBULANCE 317,596,000 39,699,500 119,098,500 39,699,500 158,798,000 39,699,500 198,497,500 18 PERLEHAN TAHUN 2012 0 0 0 0 0 0 19 SEPEDA MOTOR 60,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 15,000,000 7,500,000 22,500,000 20 MOBIL AMBULANCE 769,876,800 96,234,600 96,234,600 96,234,600 192,469,200 96,234,600 288,703,800 JUMLAH 3,852,972,800 481,621,600 1,870,145,600 481,621,600 2,351,767,200 481,621,600 2,833,388,800
Sumber : data olahan
Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,870,145,600.
Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp  481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,351,767,200.
Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp  481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,833,388,800.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## Perhitungan PPh RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Pamekasan
Menurut  UU.  No.  36  tahun  2008,  dalam  pengenaan  pajak  PPh  badan  laba  bruto dikalikan  dengan  tariff  yang  sudah  ditetapkan  sesuai  aturan  perpajakan  ,  tarif  PPh  untuk badan sebagai berikut :
Tabel 7
RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Kabupaten Pameksan Laporan aktivitas (fiskal) Tahun 2012 - 2014 (dalam rupiah) Uraian Catatan Nomor Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 PENDAPATAN Pendapatan jasa layanan Pendapatan APBD Pendapayan APBD Pemprop jatim
Pendapatan APBN Pendapatan lain-lain Jumlah pendapatan

## BIAYA Biaya operasional
Biaya layanan Biaya administrasi dan umum Biaya Penyusutan Jumlah biaya operasional Biaya non operasional Jumlah biaya
Surplus (Defisit Periode Berjalan) 31,112,998,345 26,279,402,855
0
0 743,501,038 58,135,902,239 39,714,309,237 3,839,926,522 4,762,821,435 48,317,057,194 0 9,818,845,044 37,149,560,878 32,454,543,200 4,273,900,000 0 560,731,103 74,438,735,181 44,228,854,290 3,839,926,522 4,762,821,435 52,831,602,247 0 21,607,132,934 35,137,483,345 26,279,402,855 597,820,135 62,014,706,336 41,714,309,237 3,839,926,522 4,762,821,435 50,317,057,194 0
11,697,649,141
Sumber : data olahan
Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% (karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00)
= 4,800,000,000.00 31,112,998,345.52 x 100% = 15% 9,818,845,044.90 x 15% = 1,472,826,756.74 50% x 25% x 1,472,826,756.74 = 184,103,344.59 25% x 8,346,018,288.17 = 2,086,504,572.04 PPh badan (pasal 25) tahun 2012 = 2,270,607,916.63
Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% (karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00)
= 4,800,000,000.00 37,149,560,878.05 x 100% = 13%
21,607,132,934.68 x 13% = 2,808,927,281.51 50% x 25% x 2,808,927,281.51 = 351,115,910.19 25% x 18,798,205,653.17 = 4,699,551,413.29 PPh badan (pasal 25) tahun 2013 = 5,050,667,323.48
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% ( karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00)
= 4,800,000,000.00 35,137,483,345.41 x 100% = 14% 11,697,649,141.79 x 14% = 1,637,670,879.85 50% x 25% x 1,637,670,879.85 = 204,708,859.98 25% x 10,059,978,261.94 = 2,514,994,565.48 PPh badan (pasal 25) tahun 2014 = 2,719,703,425.47
Tabel 8

## Koreksi fiskal
NO TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI KOREKSI KOMERSIAL FISKAL 1 2012 1,870,145,600 2,324,329,700 -454,184,100 2 2013 2,351,767,200 2,359,267,200 -7,500,000 3 2014 2,833,388,800 2,840,888,800 -7,500,000 Jumlah 7,055,301,600 7,524,485,700 -469,184,100
Sumber : data olahan
Dari tabel ini, nilai PPh fiskal menjadi lebih dan selisih nilainya cukup signifikan per tahunnya.  Hal  tersebut  disebabkan  mengecilnya  nilai  penyusutan  setelah  adanya pengoreksian  tarif  pada  tabel  penyusutan  aset  tetap  yang  sudah  dijelaskan  pada  tabel sebelumnya. Dengan mengecilnya nilai aset tetap, berkurang pula jumlah beban usaha pada laba rugi yang berakibat bertambahnya laba sebelum pajak yang didapatkan dari selisih laba kotor dengan jumalah beban operasi.

## PENUTUP Kesimpulan
Tarif  yang  dikenakan  alat  angkut  sepeda  motor    12,5%  menurut  ketentuan penyusutan  dalam  Rumah  Sakit  Slamet  Martodirjo  tersebut  sebesar  15.000.000,00 sedangkan  menurut  fiskal  tarif    sebesar  25%  menurut  UU  No.36  Tahun  2008  sebesar 22.500.000,00 sehingga menimbulkan perbedaan laba setelah pajak anatra rumah sakit dan fiskal, sehingga dalam pembayaran pajaknya rumah sakit lebih kecil dari pada pajak yang dikenakan fiskal. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi ke penyusutan pada alat angkut sehingga menimbulkan laba yang lebih besar pada rumah sakit slamet martodirjo dari pada kebijakan  yang  dikenakan  oleh  pajak  /  fiskal  yang  lebih  tinggi  sesuai  dengan  UU  No  36 tahun 2008, hal ini dapat mengecilkan laba yang di peroleh rumah sakit slamet martodirjo.
Berdasarkan  kebijakan  pajak  /  fiskal  ini  pengenaan  tarifnya  lebih  besar  dibanding rumah sakit sehingga dapat mengurangi perolehan laba rumah sakit slamet martodirjo.

## Saran
Sebaiknya rumah sakit harus lebih teliti dalam menerapkan ketentuan perhitungan bagi  laporan  keuangannya  terutama  dalam  hal  penyusutan  aset  tetap  karena  hal  tersebut mempengaruhi nilai PPh yang akan dibayar dan harus memiliki staff pajak khusus mengenai
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
penghitungan  laporan  keuangan  fiskal.  rumah  sakit  juga  sebaiknya  menyesuaikan  saja laporan komersialnya dengan ketentuan fiskal agar tidak perlu melakukan koreksi fiskal lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Nulyo. 2009. Perpajakan Indonesia Seri PPN,PPnBM, dan PPh Badan Teori dan Aplikasi Edisi 2 . Jakarta. Mitra Wacana Media.
Indriantoro, Nur.2002. Metodologi Penelitian Bisnis . Jogjakarta. BPSI Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi . Jogjakarta. Andi.
Maria P Purba. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan ,  Bandung. Graha Ilmu. Resmi,Siti.2014. Perpajakan:Teori dan Kasus I E8 , Jakarta. Salemba Empat. Sukrisno,Agus. 2010. Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas   Undang-Undang Nomor   7   Tahun   1983   tentang   pajak   Penghasilan. Yogyakarta.   BPFE
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2008
Tentang      Pajak      Penghasilan,      Direktorat      Jenderal      Pajak,  Departemen  Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2013.
Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha Yang  Diterima Atau  Diperoleh Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu,  Direktorat    Jenderal    Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
Zain Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan Edisi 3 Jakarta. Salemba Empat.