## GERAKAN SOSIAL NELAYAN DI SUMATRA BARAT: ISU, AKTOR, DAN TAKTIK GERAKAN
Fishermen Social Movements in West Sumatra: Issues, Actors, and Tactics of the Movement
Dwi Retno Hapsari 1*) , Rilus A Kinseng 1) , Sarwititi Sarwoprasodjo 1) , Asnika Putri Simanjuntak 2) , Khairil Anam 2) , Andri Sarifuddin 2) , Iin Sulistiyowati 2)
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi, Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.
2 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.
*) E-mail: retnokpm@apps.ipb.ac.id

## ABSTRACT
The objectives of this study are to examine the main issue that provoke social movement of fishermen in West Sumatra, to identify the related actors, and to analyze the advocacy strategy carried out by fishermen. This research was conducted in July 2019 and took place in two locations, namely the City of Padang and West Pasaman Regency. The study used qualitative approach. From this study, it is revealed that the main issue that provoke social movements in West Sumatra was the issue of Regulation No. 71 of 2016 by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries related to the prohibition of certain fishing gear. This regulation prohibits the use of 4 mm mesh size of the net and the use of lamps in operating the liftnet which reaches up to 25-30 thousand watts of power. This regulation has created a huge burden to fisherman’s work. The Other issue that is also triggering the movement was the arrestment of 6 fishing boats on June 11, 2016. Meanwhile, the main actors who are directly related to this movement are fishermen who are using liftnet (bagan). These actors can be divided into two main categories, namely movers and "participants". The main tactic used in social movements was demonstration.
Keywords: Conflict, Fishermen, Social Movements, West Sumatra

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu yang memicu gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat, aktor- aktornya, dan taktik gerakan sosial yang mereka lakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di dua lokasi, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa isu utama yang memicu gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan (API). Isi peraturan tersebut adalah melarang penggunaan mata jaring ukuran 4 mm dan  penggunaan  lampu  bagan  yang  mencapai  daya  sekitar  25-30  ribu  watt.  Para  nelayan  merasa  bahwa kebijakan tersebut membatasi usaha mereka. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya sebagai pemantik terjadinya gerakan adalah adanya penangkapan 6 kapal nelayan pada tanggal 11 Juni 2016. Sementara itu, aktor-aktor utama yang terlibat dalam gerakan ini adalah para nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan. Keterlibatan  para  aktor  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  utama,  yakni  aktor  penggerak  dan “peserta”. Taktik yang mereka gunakan dalam gerakan sosial ini terutama adalah demonstrasi.
Kata kunci: Konflik, Nelayan, Gerakan Sosial, Sumatra Barat
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University ISSN 2302-7517 | EISSN 2302-7525

## PENDAHULUAN
Sebagian besar (75 persen) wilayah Republik Indonesia adalah laut sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Selain laut, Indonesia memiliki lebih dari 17.000  pulau dengan panjang garis pantai  mencapai  95.181  km.  Tidak  mengherankan  jika  banyak  penduduk  Indonesia  memiliki  mata pencaharian  bersumber  dari  atau  berhubungan  dengan  laut.  Salah  satu  kelompok  penduduk  tersebut adalah nelayan.
Kota  Padang  memiliki  potensi  perikanan  yang  besar,  baik  perikanan  laut  maupun  perairan umum.  Potensi  ini  dinyatakan  dalam  kontribusi  yang  dihasilkan  bagi  perekonomian  daerah.  Hal  ini ditandai dengan tingginya produksi dan nilai yang dihasilkan bagi peningkatan ekonomi daerah. Usaha perikanan  tangkap  laut  di  Kota  Padang  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  perekonomian daerah. Sejalan dengan Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah bahari yang memiliki pantai sepanjang lebih kurang 72,56 km. Sebagai daerah bahari, sebagian besar aktifitas masyarakatnya berpaku  pada  hasil  laut.  Kegiatan  yang  bersumber  dari  laut  dianggap  lebih  cepat  menghasilkan dibandingkan  dengan  kegiatan  lain.  Meskipun  demikian  tidak  sedikit  diantara  masyarakat  Pasaman Barat  juga  yang  berprofesi  sebagai  petani,  buruh, Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  dan lain  sebagainya. Sebagai daerah bahari tantangan yang acapkali dihadapi oleh nelayan tak ubahnya dengan masyarakat nelayan  pada  umumnya,  yakni  tentang  jaminan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  nelayan  dalam menjalankan aktivitasnya untuk melaut. Sebab itu, mereka sangat sensitif dalam merespon kebijakan yang  berkenaan  dengan  perikanan  dan  kelautan,  karena  ini  menyangkut  hajat  banyak  masyarakat Pasaman Barat. Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan sosial.
Menurut Sztompka (1994), gerakan sosial mengandung beberapa ciri, yakni: (1) kolektivitas orang  yang  bertindak  bersama,  (2)  tujuan  bersama  tindakannya  adalah  perubahan  tertentu  dalam masyarakat  mereka  yang  ditetapkan  partisipan  menurut  cara  yang  sama,  (3)  kolektivitasnya  relatif tersebar  namun lebih  rendah  derajatnya  daripada  organisasi  formal,  dan  (4)  tindakannya  mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.  Mirip dengan itu, Mc Adam dan Snow mengatakan bahwa “we can define a social movement as a collectivity acting with  some  degree  of  organization  and  continuity  outside  of  institutional  channels for  the  purpose  of promoting or resisting change in the group, society, or world order of which it s a part” (McAdam, Tarrow, dan Tilly 1997). Jadi gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan atau menentang perubahan dalam masyarakatnya. Beberapa strategi  dan  taktik  yang  umum  digunakan  dalam  gerakan  sosial  adalah  boikot,  mogok,  demonstrasi, protes, blokade, dan sejenisnya, yang berada di luar jalur institusional.
Della Porta dan Diani (1999) menawarkan sedikitnya empat karakteristik utama gerakan sosial, yakni (1) jaringan interaksi informal; (2) perasaan dan solidaritas bersama; (3) konflik sebagai fokus aksi kolektif; dan (4) mengedepankan bentuk-bentuk protes. Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan  informal  yang  mendasarkan  diri  pada  perasaan  dan  solidaritas  bersama,  yang bertujuan memobilisasi isu-isu konfliktual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara terus menerus.  Harper  (1989)  memahami  gerakan  sosial  sebagai  kolektifitas-kolektifitas  yang  tidak konvensional  dengan  berbagai  tingkatan  organisasi  yang  berusaha  mendorong  maupun  mencegah perubahan. Sztompka (1994) mengemukakan perubahan yakni berasal dari bawah, yang artinya gerakan manifest dari bawah dicirikan oleh bersatunya orang-orang untuk mengorganisir diri dalam tujuannya membuat perubahan dalam masyarakat. Dalam perubahan sosial, gerakan sosial, bisa menjadi penyebab, efek maupun mediator yang mempengaruhi jalannya perubahan sosial.
Rubin (2001) menggarisbawahi kontinum lanjut dari bergabungnya banyak aktor dan banyak organisasi  dalam  melawan  ketidakadilan  dan  ketimpangan  akan  melahirkan  agenda  gerakan  sosial. Konsekuensi  lanjutan  dari  kontinum  tersebut  adalah  gagasan  alternatif  yang  menggabungkan kepentingan ekonomi dengan analisis relasi sosial. Secara teoritis perlawanan dapat dilakukan secara halus, tanpa mengubah struktur yang sudah ada, atau dengan cara dekonstruksi sosial. Perlawanan yang mempertahankan kemapanan dalam terminologi Scott (1981) dikenal dengan perlawanan tersembunyi, atau  perlawanan  dengan  cara  dekonstruksi.  Sukmana  (2016)  menjelaskan  bahwa  setiap Social Movement  Organization harus  mampu  mengelola  sumber-sumber  material,  seperti  pekerjaan  ( jobs ), penghasilan  ( income ),  tabungan  ( saving ),  serta  sumber-sumber  non-material  seperti  wewenang ( authority ),  komitmen  moral  ( moral  commitment ),  kepercayaan  ( trust ),  persahabatan  ( friendship ), kemampuan ( skill ) dan sebagainya. McCarthy dan Zald (1977) juga mengungkapkan bahwa strategi dan taktik  dalam  mobilitas  sumberdaya  sangat  penting.  Mobilitas  sumberdaya  tidak  hanya  dalam  bentuk interaksi antara gerakan dan otoritas yang diterima, tetapi organisasi gerakan sosial juga harus memiliki
langkah-langkah strategis. Contohnya seperti mobilitas pendukung, menetralkan dan mentransformasi pemimpin publik menjadi simpatisan dan mencapai tujuan.
Pada tataran empiris, penelitian Fauzi (2005) tentang gerakan rakyat di beberapa Negara Dunia ketiga berhasil memotret bentuk karakter perlawanan. Perlawanan dimulai dengan konfrontasi terhadap dominasi pemerintah, pengusaha, atau penguasa. Strategi yang dikembangkan adalah mobilisasi rakyat. Dalam bukunya, menggambarkan dinamika ringkas masing-masing gerakan, terdapat tiga pokok utama yang membingkai gerakan masing-masing, yakni (1) tafsir atas situasi yang dimusuhi, (2) kesempatan politik yang memungkinkan para aktor gerakan menetapkan pilihan-pilihan strategis; dan (3) pilihan jenis aksi kolektif yang diandalkan para pelaku gerakan (Fauzi 2005).
Selanjutnya,  penelitian  Fakih  (2000)  juga  mencoba  menggambarkan  perlawanan  terhadap pemerintah  dengan  melihat  keterkaitan  antara  arus  besar  model  pembangunan  dengan  tumbuhnya gerakan  sosial.  Menurut  Fakih  (2000) developmentalism menjadi  landasan  gerakan  sosial.  Diskursus gerakan  sosial  pembangunan  juga  dituliskan  oleh  Korten  (2001)  yang  menunjukkan  bahwa  masalah pembangunan dalam perspektif dialektis menunjukkan saling keterkaitan antara persoalan eksploitasi, dominasi dan penindasan politik. Gerakan sosial diposisikan dalam upaya perjuangan transformasi yang menyangkut  tiga  persoalan  dasar  yakni  masalah  keadilan,  kesinambungan  sumber  daya  alam,  dan partisipasi.  Dengan  demikian  gerakan  sosial  menjadi  syarat  untuk  melakukan  transformasi  rakyat ( people-centered development ).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purwandari,  Kolopaking,  dan  Tonny  (2014)  melihat  bahwa gerakan sosial yang terjadi pada petani, yakni dengan membentuk pola perlawanan yang tidak mengubah struktur yang ada, melainkan mempergunakan struktur yang ada dan menjadi bagian dari sistem tersebut yang kemudian memperbaiki sistem dari dalam. Perlawanan ini disebut sebagai perlawanan tersamar dimana  tujuannya  menghindari  menguatnya  resistensi  pemerintah.  Terminologi  dari  perlawanan  ini adalah untuk memperlihatkan bahwa musuh (pemerintah) sebetulnya mengetahui tindakan petani.
Kasus  gerakan  perlawanan  juga  pernah  terjadi  pada  masyarakat  di  Toba  Samosir.  Gerakan perlawan tersebut diinisiasi karena dianggapnya tidak layak dan riskan lokasi pabrik milik perusahaan PT Inti Indorayon Utama yang berada di hulu sungai Asahan dan dekat dengan pemukiman padat. Pabrik ini dalam proses produksinya sarat dengan penggunaan bahan kimia berbahaya yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Bentuk dari gerakan perlawanan masyarakat Porsea  dan  Toba  pada  akhirnya  menghasilkan  pembuatan  dan  perubahan  kebijakan  publik,  dimana gerakan sosial tersebut tidak dimotori dan diinisiatif oleh aktor-aktor negara (birokrasi dan parlemen). Dalam  kasus  ini  gerakan  sosial  menjadi  alternatif  yang  lebih  efektif  dalam  mendesak  terjadinya perubahan kebijakan publik ketika berbagai mekanisme dan jalur formal sangat rumit, minim akses dan terkesan tertutup (Manulu 2016).
Berbeda  lagi  dengan  Gerakan  Muncar  Rumahku  (Gemuruh)  yang  terjadi  pada  nelayan Kecamatan  Muncar,  Banyuwangi  dimana  mengalami  krisis  dalam  melakukan  aktivitas  di  Selat  Bali akibat  penggunaan  teknik  penangkapan  ikan  secara  destruktif  seperti illegal  fishing yang  merusak kesinambungan alam. Gerakan sosial yang dilakukan oleh Gemuruh merupakan bentuk dari kesadaran sekelompok masyarakat yang ingin mengembalikan fungsi alam dari kerusakan yang selama ini terjadi. Seperti  yang  diungkapkan  Kusumah  (2015)  bahwa  tindakan  sosial  nelayan  menjadi  manifestasi kesadaran  kelompok  nelayan  atas  lingkungannya.  Peran  Gemuruh  sebagai  organisasi  gerakan  sosial dapat  dikategorikan  dalam  beberapa  aksi  penyelamatan  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan,  yakni dengan patroli pengawasan, pelestarian rumah ikan ( fish appartment ), penanaman terumbu karang dan mangrove.  Dalam  strategi  aksinya  Gemuruh  didukung  dengan  sumberdaya  yang  ada,  diantaranya pengetahuan,  uang,  media,  tenaga  kerja,  kesetiakawanan,  legitimasi  dan  dukungan  internal  serta eksternal dari elit penguasa (Maarif 2014).
Aksi yang diperjuangkan oleh organisasi gerakan sosial kadangkala memunculkan simpati dari masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  aksi  yang  dilakukan  oleh  organisasi.  Bentuk  simpati masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam aksi gerakan sosial menciptakan legitimasi atas organisasi gerakan sosial tersebut, sedangkan aktor dalam hal ini menunjukkan sikap sukarelawan berlebihan yang disebut  dengan hyper  voluntary .  Para  aktor  dengan  sukarela  mengorbankan  waktu,  tenaga,  pikiran bahkan uang yang mereka miliki dalam mencapai tujuan organisasi gerakan sosial tersebut. Gemuruh sebagai  gerakan  sosial  sendiri  memiliki  tujuan  untuk  memberdayakan  para  nelayan  baik  pada peningkatan  kehidupan  ekonomi  maupun  pemberdayaan  dalam  literasi  pengetahuan  dan  praktik bernegosiasi  yang  ditujukan  agar  para  nelayan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  sehingga  dapat memelihara dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencaharian mereka.
Di kalangan masyarakat pesisir, penelitian Muldi, Sugihen, et al. (2019) menunjukkan bahwa dominasi sumber daya alam menjadi pemicu konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Pantai Utara di Kabupaten Serang. Ketidakefektifan komunikasi pemerintah dan perusahaan dalam mengelola potensi  konflik  membuat  masyarakat  pesisir  merasa  kegiatan  penambangan  pasir  laut  negatif. Masyarakat pesisir memperjuangkan kepentingan mereka dalam berbagai hal bentuk-bentuknya yaitu demonstrasi,  anarkisme,  konflik  sosial  antar  lapisan  dan  pelanggaran  HAM.  Penelitian  Muldi, Sumardjo, et al. (2019) selanjutnya menunjukkan bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara pihak yang  terlibat  dalam  konflik,  bentuk  komunikasi  yang  manipulatif  dan  instruktif  adalah  pendekatan komunikasi yang tidak efektif dalam mengelola potensi konflik. Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat  dalam  konflik  bekerja  secara  efektif  dengan  pendekatan  komunikasi  dialogis  karena memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai untuk saling memahami, mencapai kesepakatan, dan berbagi peran.
Penelitian  Alkhudri,  Dharmawan,  dan  Kinseng  (2018b)  menunjukan  bahwa  gerakan  nelayan versus  perusahaan-negara  muncul  karena  masalah  sosial  dan  ekologis  (penambangan  pasir  laut  dan pencemaran  daerah  aliran  sungai).  Secara  genealogis,  gerakan  nelayan  bermetamorfosis  dalam organisasi, masalah, dan skala gerakan. Peran aktor kunci menempati posisi sentral dalam efektivitas gerakan nelayan, peran sentral dari aktor terlihat jelas dalam metamorfosis organisasi dan penyebaran aktor pengikut ke berbagai isu gerakan dan organisasi. Penelitian Alkhudri, Dharmawan, dan Kinseng (2018a); Alkhudri et al. (2018b) selanjutnya menunjukan bahwa terjadi metamorfosis gerakan sosial di Banten sejak era kolonial hingga reformasi, baik dari sisi isu, aktor, dan ideology. Aktor gerakan yang dominan  adalah  kaum  bangsawan,  ulama,  dan  jawara,  dengan  semangat  ideologi  pembebasan  dari penjajahan kolonial ( freedom and religious heavy) . Aktor yang berperan dominan pada era ini antara lain: rakyat, ulama, dan jawara. Ciri gerakannya sporadis, parsial, tidak sistemik dan tidak ditopang oleh ideologi yang kuat (pseudo populism heavy) .
Pada dasarnya organisasi merupakan alat perjuangan. Oleh sebab itu, tidak heran jika organisasi seringkali  juga  terkait  erat  dengan  gerakan  sosial.  Kinseng  misalnya  mengatakan  bahwa  “ Fishers’ organizations indentified in this study are all well established and have been actively fighting in the fishers’ interests since the end of the New Order ” (Kinseng 2017). Dijelaskan pula bahwa gerakan sosial di  kalangan  nelayan  di  Indonesia  semakin  sering  terjadi  setelah  berakhirnya  era  Orde  Baru.  Namun demikian, studi mendalam tentang gerakan sosial nelayan di Indonesia ini masih sangat kurang. Hingga saat  ini,  kajian  kenelayanan  kebanyakan  menyangkut  tema  ketakberdayaan,  kemiskinan,  strategi bertahan,  dan  perubahan  kelembagaan  atau  formasi  sosial.  Isu-isu  tersebut  dikaji  oleh  Mubyarto, Soetrisno, dan Dove (1984), Christy (1987), Indrizal (2014), Kusnadi (2003), dan Arief (2007). Dalam hubungannya dengan kebijakan, program, dan pemberdayaan nelayan telah dilakukan oleh Ary (2001) dan  Hanif  (2008).  Nelayan  sebagai  entitas  pedesaan  yang  berkompetisi  baik  dengan  sesama  nelayan maupun dengan pihak lain, sehingga menimbulkan konflik sosial dikaji oleh Jufri (2005), Agusta (2009), Kinseng (2007), Duwit (2013), Muawanah, Pomeroy, dan Marlessy (2012). Berdasarkan uraian di atas, maka  kajian  mengenai  organisasi  dan  gerakan  sosial  nelayan  di  Sumatra  Barat  ini  menjadi  sangat menarik dan penting.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  di  Provinsi  Sumatra Barat,  yaitu  di  Kota  Padang  dan  Kabupaten  Pasaman  Barat  (Gambar  1).  Data  primer  dikumpulkan dengan  beberapa  metode,  yakni  wawancara  mendalam, Focus  Group  Discussion (FGD)  dan pengamatan.  Wawancara  mendalam  dilakukan  pada  informan  kunci  seperti  tokoh  nelayan,  nelayan “biasa”, aparat desa, tokoh perempuan, para pengurus organisasi nelayan, para aktifis gerakan sosial nelayan. Data kualitatif dianalisis dengan cara mereduksi data, mengklasifikasi dan mengelompokkan data,  serta  menjelaskan  fenomena  yang  diperoleh  secara  logis.  Penjelasan  ini juga dilakukan  dengan cara menghubungkan fenomena yang diperoleh (data) dengan teori maupun hasil-hasil studi yang lain. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif.
Sumber: Google
Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Isu Pemicu Gerakan Sosial
Sebagai  daerah  bahari  tantangan  yang  acapkali  dihadapi  oleh  nelayan  tidak  berbeda  dengan masyarakat nelayan pada umumnya yang berkaitan dengan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya untuk melaut. Oleh sebab itu, mereka sangat sensitif dalam merespon  kebijakan  yang  berkenaan  dengan  perikanan  dan  kelautan,  karena  ini  menyangkut  hajat banyak masyarakat Pasaman Barat. Dalam studi gerakan sosial, Johnston (2014) memetakan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama, ketiga hal tersebut adalah: 1) Struktur Sosial, meliputi aliansi jaringan; 2) Ideasional gerakan, meliputi framing, identitas, dan basis ideologi; 3) Repretoar gerakan atau  pertunjukan  dalam  gerakan,  meliputi  gaya  dan  atau  bentuk  gerakan  (demo,  rapat  dan lain-lain). Pada bagian ini akan diulas terlebih dahulu isu yang menjadi perhatian bersama masyarakat nelayan di Pasaman Barat khususnya di Nagari Air Bangih yang merupakan kenagarian dengan luas pesisir pantai terpanjang se-Pasaman Barat,  yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Ada dua isu besar yang sedang dan pernah ramai menjadi polemik bagi masyarakat nelayan Pasaman Barat yang membangkitkan  keterlibatan  nelayan  dalam  melancarkan  aksi  protes  kepada  pemerintah  setempat, yakni:  1)  Isu  mengenai  Kebijakan  Peraturan  Menteri  KKP  No  71  tahun    2016,  tentang  Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 2) Adanya potensi pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit yang berlokasi di sekitar garis pantai di Pasaman Barat.
Gerakan masyarakat Padang yang mencuat ke permukaan merupakan rentetan permasalahan. Mulai dari Peraturan Menteri (Peraturan Menteri) 42 tahun 2014, Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016 sampai berbagai persoalan seperti penangkapan yang disebabkan persoalan BPJS. Sebelum masuk pada  penjelasan  persoalan  tersebut,  akan  dijabarkan terlebih  dahulu  mengenai  bagan itu  sendiri;  alat tangkap yang dilarang penggunaannya. Latar masuknya kapal bagan kurang lebih sekitar tahun 1981 yang diawali oleh orang Bugis. Selanjutnya orang-orang dari suku Bugis bertempat tinggal di kawasan pesisir selatan pulau Sumatra. Suku Bugis kemudian membuatkan dan mengajarkan kepada masyarakat Padang untuk membuat bagan. Seiring perkembangan pengetahuan masyarakat, teknologi penangkapan ini terus mengalami pengembangan sampai sekarang, antara lain penggunaan mesin untuk penggerak dan  lampu  penerangan.  Namun  demikian,  untuk  penarikan  jaring  (jaring)  masih  digunakan  tenaga manusia.
Seiring berjalannya waktu, telah terjadi banyak kerusakan ekosistem laut yang dilakukan oleh oknum  masyarakat.  Ada  diantaranya  yang melakukan  penangkapan  dengan  menggunakan  bom  yang merusak  habitat  ikan.  Sejalan  dengan  itu,  maka  berbagai  peraturan  mengenai  penangkapan  ikan diterbitkan, termasuk bagan. Permasalahan awal adalah Peraturan Menteri 42 tahun 2014 yang mendapat protes dari masyarakat karena dalam Peraturan Menteri tersebut nelayan bagan dilarang untuk berlayar serta bagan harus ditiadakan.  Hal ini tentu menuai pro dan kontra. Selanjutnya, melalui proses protes dan negosiasi yang panjang, maka lahirlah Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016 (sebagai revisi) yang  di  dalamnya  bagan  telah  dibolehkan.,  namun  dengan  berbagai  catatan  tambahan  di  dalamnya, seperti untuk penerangan harus satu lampu tiap jarak 20-25 meter. Sementara itu, panjang kapal bagan milik masyarakat hanya sekitar 20-25 meter berarti kurang lebih hanya ada tiga lampu penerangan yang dibolehkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Salah seorang informan (WR 63 tahun) mengatakan bahwa:
“Jika kami ikuti pemerintah punya mau, bagaimana kami bisa dapat ikan. Jarak lampu yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan SOP kami. Kami di sini biasanya mengatur jarak lampu antara satu sampai satu setengah meter. Jadi kalau ikuti pemerintah entah kami bisa dapat ikan atau tidak. Padahal ikan hanya tertarik dengan cahaya lampu dan kalau lampunya redup di tengah laut yang gelap gulita, mana bisa dapat ikan. Belum lagi dengan aturan jaring  harus  2,5  inch.  Ukuran  jaring semacam  itu  sangat  besar  sedangkan  ikan yang kami butuhkan bukan yang besar besar, lagi pula kalau yang besar kami sudah kalah dengan teknologi yang dipakai oleh perusahaan ibu menteri (WR 63 tahun)”.
Sementara untuk kapal yang ukuran 30 GT ke atas menggunakan kurang lebih 50 lampu sorot berkekuatan 4.000-8.000 w sebagai penerangan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut juga diatur bahwa lubang jaring yang digunakan harus ukuran 2,5 inci. Kedua hal itupun tentu menuai berbagai macam protes dari para nelayan karena jika mengikuti aturan itu akan sangat berpengaruh pada hasil tangkapan. Penerangan yang kurang juga mengurangi tangkapan. Begitupun dengan penggunaan jaring 2,5 inci maka ikan yang selama ini menjadi andalan yaitu teri tidak dapat lagi terperangkap dengan jaring. Masalah selanjutnya dengan diperketatnya pemberlakuan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2009 mengenai zonasi pengurusan surat-surat. Dimana pengurusan SIPI dibagi berdasar ukuran GT.
a) Ukuran 0-7 GT perijinan di Kabupaten/Kota digratiskan
b) 7-30 GT pengurusan SIPI di Provinsi dengan biaya Rp 4.000/GT
c) 30 ke atas dikenakan biaya Rp 412.000/GT dengan pengurusan di pusat yaitu Jakarta
Mengenai  pembayaran  Rp  412.000/GT  bukan  hasil  dari  verifikasi  pemerintah  pusat  melainkan penyamaan dengan bouke ami ; dimana bouke ami ini juga merupakan alat tangkap yang menyerupai bagan  namun  jaringnya  hanya  ada  dalam  satu  sisi.  Rentetan  Peraturan  Menteri  yang  menuai  protes nelayan  adalah  Peraturan  Menteri  No.  42  tahun  2014  mengenai  pelarangan  penggunaan  bagan  dan Peraturan  Menteri  No.  71  tahun  2016  mengenai  alat  tangkap  dan  penggunaan  lampu.  Masalah  lain adalah adanya permainan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah DKP provinsi, serta adanya koordinator-koordinator yang oportunis dalam hal ini yang ada di Air Bangis, merupakan penyebab dari penetapan pembayaran yang tidak jelas ini. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya sebagai pemantik terjadinya gerakan adalah adanya penangkapan enam kapal nelayan pada tanggal 11 Juni 2016. WR (63 tahun) berkata:
“ Sebelum terjadinya penangkapan salah satu oknum petinggi Polairut meminta ikan ke kami. Tepatnya pada hari Kamis lima hari sebelum penangkapan dan pada hari Sabtu kami memberinya ikan yang lumayan banyak (dua hari sebelum penangkapan). Hubungan kami dengan Polairut tersebut seolah bagus sampai sebelum penangkapan. Selanjutnya penangkapan  dihari  Senin  terjadi.  Kami  menghubungi  petinggi  Polairut  untuk  dibantu menjelaskan  bagaimana  kejadian  ini  bisa  prosesnya  dipercepat  dimeja  hijaukan  atau bagaimana  sebaiknya.  Saat  itu  oknum  tersebut  menerima  kami  diruangannya.  Saat bertemu dengan kami, ia meminta agar kami menunggu diruangannya dan iapun meminta izin  keluar  sebentar  mengecek  pelanggaran  dari  kapal  tersebut.  Alhasil  dari  jam  12.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, oknum tersebut tak kunjung kembali menemui kami yang  menunggu  dalam  ruangan  tersebut,  sehingga  kami  mengambil  inisiatif  untuk mengecek  keluar  dan  yang  terjadi  adalah  ketika  oknum  tersebut  dikonfirmasi  ke bawahannya yang berada di dermaga, ia mengatakan bahwa bosnya telah berangkat dari tadi  dan  oknum  hanya  sekitar  5  menit  berada  di  luar  dan  langsung  menelepon  supir pribadinya dan lekas pergi (WR 63 tahun)”.
Masyarakat  telah  melakukan  koordinasi  dengan  berbagai  instansi.  Hal  ini  dilakukan  demi mendapat  kejelasan  mengenai  kapal  tersebut,  mengingat  bahwa  ada  banyak  masyarakat  yang menggantungkan kehidupannya di kapal yang sedang ditangkap tersebut. Baik melalui Ombudsman dan Kapolda, mereka telah menanyakan dan tak kunjung mendapatkan kejelasan. Masyarakat hanya ingin kejelasan kalau memang mau dimejahijaukan percepat dan beri kejelasan ini justru masyarakat hanya diberikan  harapan  tanpa  ada  kejelasan.  Peristiwa  penangkapan  ini  adalah  rangkaian  puncak  pemicu terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatra Barat.
Proses terjadinya konsolidasi sebelum dilakukan demonstrasi dimulai sejak tanggal 11 sampai dengan  sebelum  meledaknya  demonstrasi  pada  tanggal  25  Juni  2016.  Konsolidasi  yang  dilakukan bertempat  di  “pusat  pengolahan  ikan  pasie  nan  tigo”  sebanyak  dua  kali  secara  besar  besaran  dan selebihnya ketika ada anggota yang berasal dari Kabupaten lain yang datang untuk berkoordinasi telah disediakan  warung  untuk  beristirahat  oleh  koordinator  demo  dalam  hal  ini  WR.  Beberapa  hal  yang disepakati dalam rapat tersebut adalah penggunaan pita dilengan supaya anggota dapat diketahui dan tidak boleh berpisah dengan anggota kelompoknya. Tiap Kabupaten atau daerah yang ikut diwajibkan minimal 5 kendaraan serta pembiayaan ditanggung oleh pemilik kapal dengan minimal Rp250.000 tiap pemilik  karena  mereka  harus  menyediakan  transport  untuk  anggota  mereka.  Mengingat  bahwa demontrasi  yang  dilakukan  bertepatan  dengan  bulan  Ramadhan,  maka  tidak  ada  penetapan  biaya konsumsi yang disediakan.
Titik aksi demo berada di DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), Kantor Gubernur dan DPRD. Aksi dilakukan dengan tujuan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan seluruh stakeholders . Oleh sebab itu, pada pagi hari demo dilakukan di jalanan depan DKP, dan berlanjut di depan gedung DPRD serta  gedung  DPR.  Saat  melakukan  aksinya  masyarakat  yang  jumlahnya  lebih  dari  5.000  orang meneriakkan  kembalikan  bagan,  bagan  adalah  alat  tradisional,  bagan  tidak  merusak.  Dalam  proses terjadinya aksi di bawah terik matahari dengan kondisi sedang berpuasa, terdapat tiga orang penyusup yang  kemudian  ketahuan  oleh  masyarakat  karena  penyusup  ini  berbeda  sendiri  dibandingkan  yang lainnya.  Saat  ketiganya  ketahuan  masyarakat  tidak  menghakiminya  namun  memintanya  untuk bergabung dengan syarat mengurungkan niatnya yang tadinya ingin membuat chaos . Setelah terjadinya demo, maka para nelayan diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan kementerian; waktu itu hasil dari pertemuan  pada  tanggal  26  Juni  mengatakan  bahwa  segala  aturan  mengenai  bagan  ditangguhkan sebelum adanya PP yang baru. Pada pukul 15.00 WIB setelah bertemu dengan Dirjen dan para nelayan bertemu juga dengan Ibu Susi (Menteri) di kediaman Ibu Susi dan membahas juga masalah nelayan dan mempertegas mengenai apa yang dikatakan oleh Dirjen. Keseluruhan dari aktifitas ini merupakan hasil dari  jerih  payah  masyarakat  yang  dijembatani  oleh  Badan  Intelejen  Nasional  (BIN)  demi  suatu permintaan  agar  tidak  melakukan  demo  di tanggal  25  hari  kedatangan  Presiden.  Namun  masyarakat tetap melakukan demo pada waktu itu. Meskipun telah mendapatkan janji untuk bertemu dengan pihat Dirjen, namun masyarakat tidak percaya dan itulah yang menjadi alasan mengapa demo tetap dilakukan.
Setelah demo berakhir, dari 6 kapal yang ditangkap empat diantaranya telah dilepaskan dan dua lagi sengaja ditahan karena pemiliknya adalah orang kaya. Hal itu pun dicari solusinya oleh masyarakat ternyata setelah berkoordinasi dengan BIN mereka diarahkan berkoordinasi lagi dengan kementerian terkait, alhasil terjadilah pergantian Kapolda Sumatra Barat waktu itu. Setelah Kapolda diganti maka kapal  yang  satu  itu  dibebaskan.  Ketika  demo  berakhir  sore  hari  sekitar  pukul  16.00  WIB,  dikirim perwakilan dari nelayan untuk bertemu dengan pihak Dirjen terkait perikanan. Waktu itu yang berangkat sekitar 20 orang. Pertemuan dengan Dirjen dijadwalkan sekitar jam 08:30 WIB namun Dirjen baru hadir sekitar 10:30 WIB dan berakhir pada jam 12:00 WIB bertepatan dengan adzan Dzuhur.
Hasil pertemuan dengan Dirjen adalah dikeluarkannya surat edaran untuk izin melaut kembali untuk nelayan bagan dan tidak membayarkan pajak apapun sebelum diterbitkan PP yang baru terkait dengan pembayaran SIPI. Oleh karena itu, Dirjen meminta waktu sekitar 15 hari untuk mengundang pihak  terkait  dan  membahas  mengenai  persoalan  bagan.  Setelah  bertemu  dengan  Dirjen,  maka perwakilan  nelayan  ini  selanjutnya  dipertemukan  dengan  Ibu  Susi  pada  pukul  15.00  WIB  sore  dan mempertegas kembali berbagai macam kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Dirjen. Sebelum 15 hari tiba, tepatnya di bulan Juli 2016 pihak pusat mengirim gerai untuk melakukan verifikasi terhadap nelayan  bagan  ternyata  momen  itu  selanjutnya  dimanfaatkan  oleh  DKP  Provinsi  dan  salah  seorang perwakilan Sumatra Barat yang berada di pusat untuk menjebak nelayan. Kondisi di Air Bangis terjadi ketimpangan  informasi  dimana  koordinator  yang  waktu  itu  kelihatan  acuh  tak  acuh  dan  tidak menyampaikan hasil dari pertemuan yang dilakukan di Jakarta kepada nelayan.
Pihak DKP Provinsi dan Perwakilan Provinsi yang berada di pusat tersebut menyampaikan di Air  Bangis  bahwa  gerai  yang  datang  untuk  menerima  pembayaran  SIPI  yang pada  waktu itu  karena masyarakat nelayan bagan Air Bangis ingin mencari aman sehingga memilih untuk membayar maka dicarikanlah alat tangkap yang hampir mirip dengan bagan yaitu bouke ami yang mana pembayaran SIPI waktu  itu  Rp  412.500.  Pihak  Air  Bangis  menyetujui  hal  tersebut  karena  mereka  tidak  tahu  menahu mengenai  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  perwakilan  sewaktu  di  Jakarta.  Inilah  yang  menjadi penyebab sehingga banyak nelayan bagan dari daerah lain yang meskipun mengetahui aturan tersebut juga ikut membayar Rp 412.500/GT. Meski demikian, penangkapan pun terus menerus terjadi dimana masyarakat menjadi bulan bulanan dari Airut dan juga Kamla. Hingga saat ini, pihak pemerintah tidak juga  menerbitkan  PP  yang  baru,  yang  sejak  tahun  2016  dijanjikan.  Selanjutnya  mengenai  Peraturan Menteri  71 nelayan  mendapatkan  dispensasi  di  bulan Januari  2018  secara  tertulis  dan tanggal  16-19 Januari  akan  ada  gerai  untuk  melakukan  verifikasi  ulang  yang  juga  sama  saja  hanya  dimanfaatkan sebagai tempat pembayaran untuk ukuran 30 GT keatas.
Hingga saat ini, persoalan nelayan tidak ada habisnya karena PP yang dijanjikan tidak kunjung diterbitkan. Pada tanggal 26 Juni 2019 dilakukan rapat di gedung DPRD untuk membahas perbaikan PP 71,  namun  tim  ahli  yang  tadinya  ingin  berpihak  ke nelayan  justru  “menusuk  nelayan  dari  belakang” dengan mengatakan bahwa bagan merusak lingkungan karena menangkap anak ikan yang masih kecil. Persoalan lain yang belakangan menjadi alasan penangkapan terhadap nelayan yaitu BPJS. Tiap ABK harus  memiliki  BPJS  dan  dibayarkan  oleh  pemilik  karena  bagan  dianggap  merupakan  sebuah “perusahaan”.  Hal  ini menjadi masalah  karena  yang mengambil  alih  adalah  pusat perikanan  Bungus dengan tarif yang tidak normal, ditambah dengan pengurusan SKK yang tak kunjung selesai. Seorang nahkoda ada yang telah mengurus SKK dari bulan Januari 2019 sampai sekarang belum keluar juga. Selain itu, soal radio masih dipermasalahkan karena harus ada ijinnya. Permasalahan lain adalah awal bulan Juli terjadi penangkapan 15 kapal oleh KAMLA. Memang ada upaya dari oknum untuk mencari- cari kesalahan nelayan agar dapat menerima tambahan pendapatan. Meskipun BPJS telah distop pada tahun 2018 mereka tetap diharuskan untuk mengurusnya dan ketika terjadi sweeping baik dari pihak KAMLA atau Polairut nelayan bagan harus menunjukkan BPJS tersebut.
Selanjutnya,  isu  pemicu  gerakan  sosial  yang  berada  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  adalah Peraturan  Menteri  KKP  No  71  tahun  2016. Peraturan  ini  cukup  menguras  energi  seluruh  nelayan  di Indonesia, karena ada beberapa pasal yang dianggap merugikan dan menghambat penghasilan nelayan, tidak terkecuali pada masyarakat nelayan di Pasaman Barat. Secara umum poin yang tertuang dalam Peraturan  Menteri  KKP  No. 71  tersebut  mengatur  tentang  jalur  penangkapan  ikan  yang  termasuk  di dalamnya  adalah  wilayah  perairan  yang  merupakan  bagian  dari  WPPNRI,  selanjutnya  pengaturan mengenai alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) dengan tujuan agar pemanfaatan  sumber  daya  ikan  yang  ada  dilakukan  secara  bertanggung  jawab,  optimal  dan berkelanjutan. 1 Namun, maksud baik dari peraturan tersebut berbanding terbalik dengan realita yang ada pada nelayan terutama nelayan di Nagari Air Bangis yang sudah bertahun-tahun mengandalkan kapal bagan  berperahu  sebagai  kapal  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  ikan.  Peraturan  tersebut  justru mematikan “urat nadi” nelayan.
Ada tiga alasan yang melatarbelakangi penolakan nelayan terhadap Peraturan Menteri tersebut, yakni ukuran mata jaring yang harus 2,5 inchi, lampu penerangan malam hari dibatasi maksimal 16.000 watt, serta pajak hasil perikanan yang ditentukan sebesar Rp 412.000/GT kapal/tahun. Akibatnya apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh nelayan, maka surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk melaut tidak dapat dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Tiga alasan tersebut tidak mampu dipenuhi oleh nelayan, mereka menganggap bahwa apabila ukuran mata jaring diperbesar sesuai permintaan pemerintah, justru mengancam nelayan tidak mendapatkan penghasilan jenis ikan yang sesuai dengan laut di perairan Air Bangis. Artinya, pemerintah seharusnya tidak menyamaratakan semua nelayan dalam hal ukuran mata jaring; masing-masing daerah memiliki keunikan kondisi alamnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak IA selaku tokoh nelayan di Air Bangis, Pasaman Barat, beliau menuturkan sebagai berikut:
“... Ya waktu itu pernah ada pejabat Pemerintah Pusat KKP turun investigasi untuk mengecek soal tangkapan nelayan lokasi persis pengecekkan di Pesisir Selatan, tentu ya berbeda  Pesisir  Selatan  dan  Air  Bangis,  karena  sebagian  masyarakat  Pesisir  Selatan melaut dekat dengan pulau Mentawai dimana hasil tangkapannya cukup besar, sehingga
1 Peraturan    Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia    Nomor  71/Peraturan  Menteri-Kp/2016  Tentang  Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
sesuai  penggunaan  mata  jaring  dengan  ukuran  2,5  inch,  berbeda  dengan  kultur masyarakat nelayan Air Bangis yang udah biasa pakai mata jaring berukuran kecil, karena tidak selamanya hasil tangkapan adalah ikan-ikan besar, kadangkala ikan-ikan kecil juga ikut terjaring ...”
Akibat dari pemberlakukan Peraturan Menteri tersebut, nelayan mengalami beban yang cukup berat,  baik  di  sisi  psikologis  mereka  merasa  dihantui  oleh  keberadaan  aparat  patroli  laut  yang  terus mengawasi gerak-gerik nelayan dan tidak segan-segan dalam menindak nelayan yang tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Kondisi tersebut juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan nelayan yang sepenuhnya mengandalkan dari hasil tangkap ikan, bahkan tidak sedikit diantara nelayan/pemilik kapal memilih untuk menjual kapal-kapal miliknya dan meninggalkan profesi sebagai nelayan. Kondisi tersebut diperparah dengan pemberlakuan pajak yang harus ditanggung oleh pemilik kapal. Imbas dari penggunaan kapal bagan tersebut, mereka harus membayar dengan nominal yang tidak murah, yakni sekitar Rp 412.000/GT/ perbulan. Jumlah tersebut tidak selamanya sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh para pemilik modal, yang harus menanggung banyak pengeluaran untuk operasional kapal, kesejahteraan nelayan (ABK) dan nahkoda, belum lagi dengan iuran lainnya yang harus dibayar oleh pemilik kapal.
Situasi  ini  membangkitkan  gejolak  dikalangan  para  nelayan  dan  pemilik  kapal,  mereka menganggap apa yang mereka bayar dan patuhi terhadap aturan tersebut tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan selama ini. Mereka dibatasi ruang lingkup kehidupannya oleh pemerintah. Bukannya menyejahterakan kehidupan nelayan, pemerintah justru melemahkan sumber pendapatan mereka. Selain beban pajak, para pemilik kapal juga diminta untuk melengkapi kapal yang dimilikinya dengan VMS ( Vessel Monitoring System) sebagai sarana pemerintah dalam memperkuat keamanan laut dari tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh oknum , dengan cara memonitor keberadaan nelayan melalui pantaun VMS .  Namun menurut Bapak  Datuk  (Pemilik  Kapal)  justru  nelayan  merasa  diberatkan  karena  harus membeli dengan harga yang tidak murah berkisar antar 18-20 juta, belum termasuk dengan pajak yang dibayar di setiap pembelian VMS . Bapa Datuk YD mengatakan:
“... Dalam Peraturan Menteri itu juga diatur soal penggunaan VMS katanya sih untuk monitor kapal, tapi yang bikin geleng-geleng soal harga yang tidak murah yakni 18-20 juta belum termasuk dengan pajak yang dibayar di setiap pembelian VMS. Tambah lagi dengan  adanya  pemberlakuan  biaya  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi  para  ABK  yang dibebankan  kepada  pemilik  kapal  sebagai  asuransi  kesehatan  nelayan.  Saya  menilai langkah  ini  bagus  tapi  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing  pemilik kapal, karena tidak semua pemilik kapal cukup dalam keuangan tapi juga banyak yang kekurangan  sehingga  kami  merasa  sudah  menjalani  aturan  yang  diminta  pemerintah seperti  bayar  pajak  yang  tidak  kecil,  vms  dan  yang  lainnya,  padahal  nelayan  sudah memiliki kartu BPJS kesehatan sendiri juga, ditambah nelayan memiliki asuransi lewat Kartu Nelayan. ..”
Seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, kapal bagan berperahu tercatat dalam kategori nomenklatur yang diperbolehkan untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Beragam aksi penolakan dilakukan oleh aliansi nelayan se-Sumatra Barat. Hal ini mendapat simpati dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, sehingga mereka membolehkan  penggunaan  kapal  bagan  sebagaimana  biasanya.  Selanjutnya,  pemerintah menyelenggarakan  Gerai  Perizinan  Kapal  Perikanan  hasil  ukur  ulang  di  Sumatra  Barat  pada  6-11 Februari  2017.    Selama  ini  izin  kapal  tersebut  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi.  Namun setelah program pengukuran ulang kapal perikanan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan yang merupakan  program  Gerakan  nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  KPK,  maka  kapal-kapal tersebut ukurannya menjadi lebih dari 30 GT. Penerbit izin pun beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Aktor Gerakan Sosial Nelayan
Aktor tentu saja memegang peranan sangat penting dalam sebuah gerakan sosial. Pentingnya peranan aktor dalam gerakan sosial nelayan di Jawa misalnya ditunjukkan oleh studi Nasution, Kinseng, dan Adiwibowo (2019) dan Alkhudri et al. (2018b). Selanjutnya, dalam konteks peran aktor ini, maka
peran  seorang  tokoh  atau  pemimpin  sangat  menentukan.  Dalam  konteks  Sumatra  Barat,  peranan pemimpin dalam kehidupan nelayan di Sumatra Barat ditekankan oleh  Stanford et al. (2014). Demikian juga halnya dengan gerakan sosial nelayan bagan di Sumatra Barat, peranan seorang pemimpin atau tokoh juga sangat penting.
Tokoh  utama  dalam  gerakan  sosial  nelayan  di  Sumatra  Barat  adalah  WR  (63  tahun),  dan didukung oleh beberapa orang kawannya yang berperan sebagai “koordinator”. Dalam gerakan sosial ini, WR dan kawan-kawan juga menggunakan KNKT sebagai wadah organisasi perjuangan. WR dahulu merupakan nelayan bagan yang memiliki beberapa kapal. Namun akibat berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap nelayan, membuatnya memutuskan untuk menjual kapal dan fokus melakukan gerakan  mengawal  berbagai  isu  terkait  nelayan  bagan.  Ketertarikannya  pada  organisasi  telah terlihat sejak  ia  duduk  di bangku SD dengan  aktif  dalam sejumlah  kegiatan  ekstrakurikuler  sampai  ia  tamat SMA.
Gerakan  nelayan  yang  pertama  kali  WR  pimpin  adalah  demo  BBM  pada  tahun  1998.  Ia memiliki pengalaman terlibat di berbagai organisasi yang terkait nelayan, seperti Kelompok Nelayan Koto  Tangah,  Koperasi  Nelayan  Bagan,  Himpunan  Nelayan  Seluruh  Indonesia  dan  Aliansi  Nelayan Bagan  Sumatra  Barat.  Dalam  berbagai  organisasi  tersebut  ia  selalu  menduduki  posisi  strategis  dan karena kegigihannya mengorganisir massa membuatnya amat berpengaruh, baik di kalangan nelayan maupun pejabat dinas terkait. Dalam kehidupan sehari-hari, ia berposisi sebagai kepala rumahtangga dengan tiga orang anak.  Aktifitas setiap pagi dan sore adalah mencari rumput untuk ternak sapi.  Setiap pagi setelah mencari rumput, ia berangkat ke pasar ikan untuk membeli ikan dan kemudian dibuatnya menjadi  ikan  kering.  WR  memiliki  kecakapan  dalam  membaca  situasi.  Akibat  luasnya  jaringan pertemanan  semasa  SMA  yang  kini  banyak  menjadi  birokrat  pemerintahan,  ia  relatif  lebih  mudah mengakses  informasi  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  nelayan. Selain itu WR  juga  mengkader salah  seorang  kepercayaannya  untuk  menjadi  seorang  anggota  dewan.  Sebelum  DM  (37  tahun) dicalonkan, WR memberinya peluang untuk magang pada salah seorang anggota DPRD sahabat WR Selanjutnya WR mengajukan DM dalam pemilihan anggota DPRD selama dua periode (2014 sampai 2024)  dengan  dukungan  penuh  hingga  terpilih.  Sebagai  anggota  DPRD,  DM  gigih  memperjuangkan kepentingan nelayan, sebagaimana yang dikemukakannya sebagai berikut:
“...Sangat  susah  di  DPRD,  apalagi  saya  cuma  sendiri  yang  ingin  menyuarakan nelayan. Tiga kali saya berdiskusi di pusat namun tidak didengarkan. Itu semua karena saya  minoritas  di  parlemen  mas  yah  jadinya  begitu.  Namun  bukan  berarti  kita  harus berkecil hati, kita terus suarakan sampai sejauh ini ada beberapa bantuan untuk nelayan kecil perbaikan jalan dan lainnya. Tapi itu bukan tujuan utama karena yang utama adalah bagaimana mensejahterakan nelayan Padang…”  (DM 37 tahun).
Kedua tokoh di Kota Padang ini merupakan inti utama dari gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat. Namun yang merupakan penggerak utama gerakan adalah WR yang mengoordinir semua gerakan sosial nelayan yang “mengangkat” nama Sumatra Barat.
Selanjutnya, gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat melibatkan peranan berbagai pihak, yakni para nelayan itu sendiri dan aktivis organisasi. Berikut uraian secara lebih rinci keterlibatan mereka.
1. Nelayan
IA merupakan tokoh/pemuka bagi nelayan di Air Bangis, selain berprofesi sebagai nelayan, ia merupakan mantan Wali Nagari dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman sebelum adanya pemekaran menjadi Pasaman Barat dan Timur. Saat itu ia maju melalui jalur partai politik PPP namun seiring  perjalanannya  sebagai  anggota  legislatif  ia  memilih  untuk  mengundurkan  diri  sebagai caleg dengan alasan tidak banyak waktu secara bebas untuk beraktifitas. Oleh karena kedudukannya sebagai tokoh, IA pernah mendapat amanat dari dinas DKP Pasaman Barat untuk menerima bantuan kapal purse sein dengan nominal harga lebih dari Rp 1 miliar. Namun demikian spesifikasi kapal yang diberikan tidak  sesuai  dengan  yang  diminta.    Oleh  sebab  itu,  ketika  kapal  itu  diberikan,  IA  menolaknya. Menurutnya, kapal akan percuma karena tidak dapat digunakan oleh nelayan.
Terkait dengan Peraturan Menteri KKP tahun 2016 tentang alat tangkap, IA berpendapat:
“... Secara prinsip saya menolak Peraturan Menteri KKP tersebut dilihat dari sudut pandang manapun, jika yang menjadi alasan pemerintah adalah penggunaan kapal bagan dapat  merusak  lingkungan,  saya  menolak  hal  tersebut  lantaran  yang  menjadi  argumen
pemerintah  hanya  sebatas  teoritis  tapi  tidak  berdasarkan  fakta  di  lapangan.  Alasannya kalau  memang  merusak  harusnya  ikan  dari  tahun  ke  tahun  sudah  habis,  tapi  berbeda dengan fakta yang ada, sampai saat ini ikan masih bisa dijaring oleh nelayan ...”
Kemudian,  jika  merujuk  Peraturan  Menteri  KKP  tahun  2016  pemberlakukan  zonasi  wilayah tangkap pada ikan juga dianggapnya tidak masuk akal, karena menurutnya pemerintah seharusnya lebih memberi  perhatian  kepada  nelayan  30  GT  ke  bawah  yang  kewenangannya  ada  pada  Pemerintah Provinsi.  Perhatian harus lebih diberikan kepada mereka karena wilayah tangkap nelayan 30 GT ke bawah  ini  lebih  dekat  dengan  terumbu  karang  hidup,  tempat  ikan-ikan  hidup  dan  bertelur.  IA menganggap  bahwa  pemerintah  saat  ini  lebih  peduli  pada  pelestarian  lingkungan  dibandingkan melestarikan manusianya. Dalam Peraturan Menteri KKP tahun 2016 tersebut juga diuraikan tentang penggunaan mata jaring dengan ukuran 4 inch sedangkan yang digunakan saat ini berukuran lebih kecil yakni 4 mili meter. Jika ukuran tersebut digunakan, maka potensi mengurangi pendapatan ikan akan banyak, karena mata jaring tersebut berlaku untuk ikan-ikan yang berukuran lebih besar. Ukuran watt pada lampu yang digunakan pada kapal bagan juga dibatasi pada penggunaan 16 000 watt, sedangkan mayoritas nelayan menggunakan lebih dari 1 600 watt.
Terkait dengan aturan ini, IA menganggap positif apabila pemerintah memperketat pengawasan. Hal  ini  karena  di  satu  sisi  menguntungkan  nelayan  karena  tidak  harus  mengeluarkan  lebih  banyak bensin. Namun IA menyayangkan Peraturan Menteri KKP tahun 2016 diterbitkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada para nelayan. Para nelayan baru mengetahui saat telah diumumkan pada media dan menganggap bahwa tindakan pemerintah cenderung otoriter tidak melibatkan masyarakat nelayan dalam penyusunan aturan. Sebagai reaksi atas pemberlakukan Peraturan Menteri tersebut, para nelayan berbondong-bondong  melakukan  aksi  ke  ibukota  Provinsi  Sumatra  Barat,  yakni  Kota  Padang  yang dikoordinir  oleh  masing-masing  pemilik  kapal.  IA  sendiri memberangkatkan  seluruh  ABKnya  untuk ikut dalam aksi tersebut.
Selain  IA,  tokoh  nelayan  lainnya  adalah  ID.    Ia  adalah  pemilik  kapal  bagan  yang  merasa dirugikan akibat Peraturan Menteri No. 71 Tahun 2016. ID saat ini memiliki 5 buah kapal bagan yang semua berukuran di atas 30 GT.    Tiga kapal lainnya sudah dijual imbas dari diberlakukannya Peraturan Menteri  KKP  No.71/2016  ini.  Jenis  tangkapan  ikan  milik  ID  adalah  ikan  tongkol,  kerapu  dan sebagainya. Saat ini fokus kapal yang sedang beroperasi adalah kapal dengan ukuran 30 GT ke bawah. Ia  menganggap  pemerintah  tidak  mempermudah  nelayan  dalam  melaut  serta  selalu  mempersulit kehidupan para nelayan, sejak dari pengurusan izin hingga administrasi lainnya. Padahal, semua proses sudah dijalani oleh para pemilik kapal. Saat ini pemerintah mempersulit dengan adanya log book (sebuah aplikasi yang mengharuskan nelayan/nahkoda untuk mengisi semua hal yang berkaitan dengan nelayan) apalagi pengurusan izin harus ke kota Padang dengan jarak yang tidak dekat dan memerlukan tambahan biaya, tenaga dan waktu.
Baginya, selalu yang dipikirkan oleh pemerintah bukan peningkatan produktivitas nelayan  tapi lebih  mempersulit  dan  mempersempit  ruang  gerak  nelayan  saja,  yang  dipikirkan  bagaimana  mereka mengeluarkan  aturan  untuk  mendapatkan  sanjungan  dari  atasannya.  Sayangnya,  saat  mengeluarkan aturan mereka tidak ada sosialisasi sedikitpun kepada nelayan. Saat ini, yang dikeluhkan oleh ID adalah soal  pengurusan e-log  book yang  berfungsi  untuk  mendeteksi  posisi kapal  nelayan,  menginput  hasil tangkapan.  ID menganggap e-log book itu akan mempersempit jalur tangkapan ikan dan ini berbeda dengan VMS yang berfungsi sama untuk mengetahui posisi nelayan.
Menanggapi  Peraturan  Menteri  No  71  tentang  API  dan  Jalur  Tangkapan  Nelayan,  ID mengatakan bahwa dia merasa setuju kalau kapal cantrang dilarang beroperasi apalagi untuk perairan Sumatra Barat, karena merugikan nelayan. Cantrang itu mengeruk habitat ikan yang ada di dalam laut, merusak terumbu karang. Berbeda dengan cantrang yang jelas merusak, baginya cara kerja bagan jauh lebih  efisien  dan  tidak  merusak.  Seharusnya  pemerintah  meninjau  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di lapangan bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang berdasarkan sumber buku atau analisa tekstual. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh ID sewaktu aksi penolakan mengenai Peraturan Menteri KKP tahun 2016 di Kota Padang. Saat itu dia lantang berbicara kepada DKP Sumatra Barat dan mengatakan kepada DKP bahwa mereka adalah musuh nelayan Air Bangis. Seharusnya DKP berani menghantarkan utusan dari pusat untuk meninjau langsung cara penangkapan nelayan di Air Bangis, bukan ke Kota Padang dimana sebagian nelayan di kota Padang menjadikan ikan-ikan besar sebagai target tangkapan. Namun hal itu berbeda dengan nelayan yang ada di Air Bangis, mereka tidak selamanya mendapatkan ikan-ikan besar yang cocok untuk mata jaring berukuran 4 inch.
Asumsi  pemerintah  bahwa  adanya  bagan  akan  merusak  habitat  dan  ekosistem  bawah  laut, dianggap nelayan sebagai asumsi yang salah kaprah, karena cara kerja kapal bagan sesungguhnya hanya berdiam  di  satu  titik  kemudian  menunggu  ikan  menghampiri  kapal.    Apabila  ikan  sudah  terdeteksi berkumpul  di  bawah  kapal  kemudian  jaring  diturunkan  lalu  diangkat  dengan  mesin  katrol.  Hal  ini berbeda  dengan  cantrang  yang  jaringnya  ditarik  sepanjang  jarak  tertentu,  sehingga  berbahaya  bagi keberlanjutan ekosistem laut. Mengenai aksi protes yang dilakukan oleh nelayan Air Bangis, saat itu ID merasa  kesal  dengan  sikap  IA  karena  menandatangani  kesepakatan  dengan  Pemerintah  Daerah mengenai  penangguhan  izin  sementara  melaut  bagi  nelayan.  Menurut  ID,  kesepakatan  nelayan sebelumnya  akan  menolak  menandatangani  apabila  dalam  kesepakatan  tersebut  pemerintah  masih bersikap tetap memberlakukan VMS dan pajak bagi para nelayan. IA melanggar kesepakatan tersebut dengan alasan “yang terpenting nelayan bisa melaut”, kemudian  ia sebagai perwakilan menandatangani kesepakatan tersebut tanpa ada kompromi dengan nelayan lainnya. Kesalahan berpikir dari pemerintah adalah  menganggap  bahwa  kapal  bagan  dapat  mengekspor  ikan  dengan  skala  yang  besar,  sehingga merugikan negara.
2. Aktivis Organisasi
SM (Aktivis KTNA Pasaman Barat)
SM merupakan putra Nagari Air Bangis yang cukup aktif sebagai pengurus di tingkat KTNA Cabang Pasaman Barat, dan berperan sebagai Ketua 1. SM dahulu pernah aktif di organisasi HNSI namun karena merasa ada ketidakcocokan dengan ketua HNSI, ia kemudian memilih untuk mundur dari organisasi. Diakui oleh SM bahwa umumnya anggota KTNA merupakan anggota nelayan yang inovatif, berprestasi dan handal di bidang masing-masing. Profesi SM selain sebagai nelayan juga saat ini menjadi petani aktif. Saat pertama kali aktif sebagai pengurus di KTNA, ia menjabat sebagai Kepala Perikanan dan Kelautan.  Pada periode pemilihan selanjutnya, ia diangkat menjadi Ketua 1.
Adapun kegiatan yang dilakukan KTNA secara rutin adalah rembug bersama nelayan, petani, dan pengurus KTNA serta sarasehan bersama pengurus, nelayan, petani dan juga kepala dinas terkait. Dalam  kegiatan  tersebut  masing-masing  peserta  menyampaikan  program  yang  berkaitan  dengan peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani di Kabupaten Pasaman Barat sehingga masing-masing peserta dapat saling mensinkronkan setiap agenda yang dilakukan untuk kemudian menjadi arahan bagi organisasi  di  bawahnya.  Cara  kerja  organisasi  bersifat bottom  up dimana  peran  pengurus  ditingkat grassroot sangat berarti dalam membantu instansi menyesuaikan dengan keinginan masyarakat bawah. Terkait  keanggotaan  nelayan  dalam  KTNA,  SM  merasa  ini  tantangan  baginya  untuk  tetap mengakomodir  setiap  nelayan  dalam  kegiatan  KTNA  yang  lebih  banyak  menyoroti  isu-isu  tentang pertanian,  misalnya  ketika  akan  ada  kegiatan  Penas  (Pekan  Pertunjukan  Petani)  SM  juga  meminta kepada Dinas Pertanian untuk mengikutsertakan nelayan sebagai peserta kegiatan.
Walaupun SM setuju dengan beberapa kebijakan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri No 71 tahun 2016 maupun tentang penggunaan VMS , namun sebagai aktivis nelayan di Air Bangis, SM mengaku bahwa dirinya tetap terlibat untuk membantu kepentingan nelayan di Air Bangis, termasuk saat ramai-ramai nelayan memprotes kebijakan tersebut di Kantor Gubernur Sumatra Barat pada bulan Januari  2018  lalu.  SM  menjadi  perwakilan  nelayan  yang  bertemu  dengan  Gubernur  untuk menyampaikan aspirasi nelayan di atas 30 GT yang meminta pengurangan pajak SIPI sebesar Rp 400 ribu  per  GT,  serta  meminta  kemudahan  izin  melaut.  Pertemuannya  dengan  Gubernur  saat  itu berlangsung dua kali.  Pertemuannya dengan DKP Sumbar menghasilkan kesepakatan bahwa nelayan diberi penangguhan untuk tetap dapat melaut dengan beberapa catatan yang harus dipatuhi oleh nelayan.

## Taktik dan Bentuk Gerakan Sosial
Gerakan  yang  baik  adalah  gerakan  yang  di  dalamnya  tidak  ditunggangi  oleh free  rider (penumpang  gelap).  Keberadaan free  rider memang  sangat  berbahaya  untuk  suatu  gerakan.  Arena gerakan  dapat  dibuat  menjadi chaos. Lantas  apa  yang  dilakukan  oleh  koordinator  gerakan  untuk mengantisipasi adanya free rider? Gerakan nelayan di Sumatra Barat yang meledak pada tahun 2016 dalam  rangka  memprotes  Peraturan  Menteri  No.  71  tahun  2016  memiliki  taktik  tersendiri  dalam mengantisipasi free  rider .  Taktik  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  semua  anggota  dari  berbagai daerah harus menggunakan pita dan tidak terpisah dari kelompok masing-masing. Cara yang dilakukan oleh  aktor  dalam  mengumpulkan  massa  dengan  membentuk  koordinator  masing-masing  daerah  dan membuat grup WhatsApp (WA). Dalam grup WA semua dikoordinasikan, termasuk informasi mengenai
rapat. Selain menggunakan grup WA juga digunakan komunikasi tatap muka dan juga jaringan seluler untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selanjutnya setelah koordinator daerah terbentuk, maka dibentuk lagi koordinator berdasarkan pemilik kapal (juragan) atau biasanya langsung berdasarkan nakhoda masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengintsruksikan agar ketika demo terjadi mereka tidak berjauhan dengan kelompok kecilnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika ada free rider yang mencoba masuk dan merusak gerakan. Selanjutnya, taktik dan bentuk gerakan sosial nelayan di Kabupaten Pasaman Barat adalah melakukan aksi  protes  menuntut  revisi  secara  menyeluruh  isi  pasal  yang  bermasalah  dan  tidak  sesuai  dengan kebiasaan nelayan Pasaman Barat, yang merugikan kehidupan nelayan terutama di Air Bangis. Gerakan sosial adalah ujung tombak dari segala kekesalan dan kekecewaan nelayan dan para pemilik kapal di Pasaman  Barat,  mereka  tidak  memiliki  cara  lain  selain  turun  ke  jalan,  berteriak,  berorasi  serta membacakan  tuntutan  yang  ditujukan  kepada  instansi  terkait  baik  di  tingkat  lokal,  provinsi  maupun pemerintah pusat. Setelah disahkannya Peraturan Menteri KKP No. 71 tahun 2016 sekitar tanggal 31 Desember 2016, secara otomatis semua kapal dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka SIPI yang secara rutin harus diurus tidak dapat diterbitkan ketika terdapat kriteria yang tidak memenuhi aspek  legalitas.  Saat  itulah,  para  nelayan  dan  pemilik  kapal  mendiskusikan  dan  juga  merencanakan strategi  agar  pendapatnya  didengar  dan  menjadi  perhatian  publik  bahwa  nelayan  merasa  dirugikan dengan pemberlakuan aturan tersebut.
Di Air Bangis, gerakan sosial nelayan berlanjut hingga ke tahun 2017. Gerakan sosial tahun 2017 tersebut diawali dengan konsolidasi berupa musyawarah antar semua nelayan di Air Bangis yang dilaksanakan  di  Aula  Kantor  HNSI  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang  tidak  jauh  lokasinya  dari  TPI (Tempat  Pendaratan  Ikan)  Air  Bangis.  Aktor  yang  bertindak  memobilisasi  massa  adalah  IA,  yang merupakan seorang tokoh nelayan di Air Bangis. Ia dibantu oleh para pemilik kapal. Tak luput juga peran serta organisasi HNSI. Setelah rapat usai, para nelayan Air Bangis sepakat untuk melakukan aksi di  Pusat  Pemerintahan  Simpang  Ampek,  Pasaman  Barat.  Saat  aksi  di  Puspem  Simpang  Ampek,  IA sebagai juru bicara mewakili aspirasi nelayan meminta kepada DPRD untuk menerima para nelayan, dan saat itu para nelayan diterima langsung oleh anggota Komisi B DPRD di ruang rapat hearing gedung DPRD  Pasaman  Barat.  Sebagai  mantan  Anggota  Legislatif  DPRD  Pasaman,  IA  mengakui  faktor kedekatan secara personal adalah kunci diterimanya aspirasi mereka.
Langkah  itu  memudahkan  terjadinya  audiensi  secara  langsung.  Saat  proses hearing berlangsung, IA yang mewakili nelayan meminta untuk dipertemukan dengan Bupati Pasaman Barat, permohonan tersebut dikabulkan oleh DPRD, sehingga terjadilah pertemuan dengan Bupati Pasaman Barat. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati, didampingi oleh DPRD dan Kepala Dinas terkait juga beberapa  perwakilan  masyarakat  nelayan  dari  Air  Bangis.  Total  yang  hadir  dari  pertemuan  tersebut berjumlah 13 orang. Para nelayan meminta kepada pejabat terkait untuk dicarikan solusi masalah yang ada di Nagari Air Bangis. Pokok yang dibahas adalah seputar pemberlakukan Peraturan Menteri KKP yang merugikan seluruh nelayan, baik yang terlibat langsung maupun tidak. Setelah pertemuan dengan Bupati  dan  Anggota  DPRD  Pasaman  Barat,  maka  dihasilkan  kesepakatan  bahwa  para  nelayan  Air Bangis  dapat  menjumpai  secara  langsung  Anggota  DPRD  Provinsi,  Anggota  DKP  serta  Gubernur Sumatra Barat. Sejak saat itu, kontak dengan seluruh perwakilan nelayan yang berada di Sumatra Barat dilakukan secara intensif sehingga para nelayan bersepakat untuk menjadi satu kesatuan dan membentuk aliansi  bersama   yang  saling mengikat satu  sama  lain.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengatur  bagaimana perencanaan upaya tuntutan, diskusi secara rutin, meninjau kelemahan dari sisi legalitas, juga mengukur kekuatan sumberdaya manusia yang dapat dihadirkan apabila aksi dibutuhkan.
Sejauh mana gerakan sosial di Sumatra Barat ini mencapai tujuan yang mereka perjuangkan? Keberhasilan sebuah gerakan sosial antara lain ditentukan oleh tujuan dari gerakan sosial itu sendiri dan ada tidaknya faksi-faksi dalam organisasi gerakan sosial tersebut (Frey, Dietz, dan Kalof 1992). Dalam hal tujuan, dijelaskan bahwa jika tujuan gerakan itu adalah “ displacement ” atau penggantian, gerakan sosial itu cenderung gagal. Sementara itu, faksionalisme juga mengurangi keberhasilan sebuah gerakan sosial, sebagaimana dinyatakan bahwa, “ Above all, organizations must remain unified to achieve their goals ”  (Frey  et  al.  1992).  Walaupun  tujuan  gerakan  sosial  nelayan  di  Sumatra  Barat  bukan  berupa “ displacement ” dan tidak terjadi faksional yang berarti, namun sejauh ini gerakan sosial mereka belum mencapai  tujuan  yang  signifikan.  Kebijakan  yang  merugikan  mereka  hingga  saat  ini  masih  belum direvisi  atau  dicabut.  Ini  menunjukkan  lemahnya  posisi  nelayan  disatu  pihak,  dan  kuatnya  posisi pemerintah dipihak yang lain.

## KESIMPULAN
Gerakan  sosial  nelayan  di  Sumatra  Barat  merupakan respon  terhadap  rentetan  permasalahan yang  dihadapi  oleh  para  nelayan  tersebut.  Isu-isu  yang  memicu  gerakan  sosial  tersebut  antara  lain adanya  Peraturan  Menteri  No.  42  tahun  2014,  Peraturan  Menteri  KKP  No.71  tahun  2016  sampai berbagai  persoalan  seperti  penangkapan  dan  persoalan  BPJS.  Intinya,  gerakan  sosial  nelayan  ini utamanya  dipicu  oleh  kebijakan-kebijakan  maupun  praktik-praktik  yang  mengganggu  sumber penghidupan ( livelihood ) para nelayan tersebut.
Selanjutnya,  gerakan  sosial  nelayan  ini  terjadi  karena  ada  aktor-aktor  kunci  yang  mampu menggerakkan  para  nelayan  untuk  melakukan  gerakan  atau  perlawanan  secara  massal.  Aktor-aktor kunci ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di kalangan para nelayan, baik yang masih aktif  bekerja  sebagai  nelayan  maupun  tidak.  Berkaitan  dengan  itu,  organisasi  sosial  nelayan  seperti KNKT dan HNSI juga memegang peranan yang penting dalam gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat ini.  Para  tokoh  kunci  gerakan  sosial  nelayan  ini umumnya  juga  aktif  sebagai pengurus  di  organisasi sosial nelayan tersebut. Selain para aktor kunci, tentu saja gerakan sosial nelayan ini melibatkan para nelayan  bagan  itu  sendiri,  baik pemilik  maupun  buruh,  dan  juga  pedagang  ikan.  Keterlibatan massa nelayan hingga para pedagang ikan ini utamanya terjadi pada saat dilaksanakan demonstrasi ke jalan- jalan dan kantor-kantor.
Sebagaimana gerakan sosial di berbagai tempat dan komunitas lainnya, gerakan sosial yang dilakukan oleh para nelayan di Sumatra Barat juga menggunakan beragam strategi dan taktik. Strategi dan taktik tersebut  diantaranya  berupa  dialog  dengan  pihak  Pemerintah  Daerah  termasuk  Dinas terkait,  DPRD, DPR, maupun Kementerian KKP. Merasa belum mencapai tujuan yang diharapkan melalui berbagai dialog tersebut, nelayan kemudian melakukan protes dalam bentuk demonstrasi besar-besaran ke jalan dan  kantor-kantor  daerah  yang  dianggap  relevan,  baik  di  tingkat  Kota/Kabupaten  maupun  Provinsi Sumatra Barat. Dalam melakukan gerakan sosial ini, nelayan menghindari adanya free rider dengan cara membuat penanda kepada setiap anggotanya, ABK tidak boleh terpisah dari kelompok mereka, serta nakhoda bertanggungjawab terhadap anggotanya sendiri.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami mengucapkan terimakasih kepada DIKTI dan LPPM IPB yang telah menyediakan dana penelitian ini melalui skema PDUPT. Tulisan ini merupakan salah satu hasil dari penelitian tahun kedua (2019). Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini, baik Dinas-Dinas, para nelayan dan pihak-pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta, Ferry. 2009. Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Laut: Kasus Nelayan Di Perairan Utara Jawa Timur . Yogyakarta.
Alkhudri,  Ahmad  Tarmiji,  Arya  H.  Dharmawan,  and  Rilus  A.  Kinseng.  2018a.  “Genealogy  and Effectiveness of Fishermen Movements In North Banten – Indonesia.” International Journal of Research in Social Sciences 25(1):11–18.
Alkhudri, Ahmad Tarmiji, Arya H. Dharmawan, and Rilus A. Kinseng. 2018b. “Metamorfosis Gerakan Sosial  Di  Banten:  Dari  Romantisme  Identitas  Ke  Isu  Agraria  Lingkungan.” Sodality:  Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6(1):24–31.
Arief, A. Andri. 2007. “Artikulasi Modernisasi Dan Dinamika Formasi Sosial Pada Nelayan Kepulauan Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Nelayan Pulau Kambuno).” Universitas Hasanuddin.
Ary, Wahyono. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan . Yogyakarta: Media Pressindo.
Christy,  FT.  1987. Hak  Pengusahaan  Wilayah  Pada  Perikanan  Laut:  Definisi  Dan  Kondisi,  Dalam Ekonomi Perikanan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Duwit, Alexander. 2013. “Konflik Nelayan: Studi Tentang Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Nelayan Pendatang Di Kabupaten Sorong Selatan.” Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Fakih,  Mansour.  2000. Masyarakat  Sipil  Untuk  Transformasi  Sosial:  Pergolakan  Ideologi  LSM Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fauzi, Noer. 2005. Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga . Yogyakarta: Insist PressY.
Frey, R. Scott, Thomas Dietz, and Linda Kalof. 1992. “Characteristics of Successful American Protest Groups: Another Look at Gamson’s Strategy of Social Protest.” American Journal of Sociology 98(2):368–87.
Hanif, Hasrul. 2008. Mengembalikan Daulat Warga Pesisir . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harper, Charles L. 1989. Exploring Social Change . New Jersey: Prentice Hall.
Indrizal, Edi. 2014. “Mitos Orang Kalah: Orang Laut Dan Pola Pemukimannya.” Antropologi Indonesia (6):60–70.
Johnston. 2014. What Is Social Movement . United Kingdom: Polity Press:Cambridge.
Jufri, Muhammad. 2005. “Konflik Kenelayanan Di Kepulauan Spermonde: Analisis Terhadap Peristiwa Konflik Antar Nelayan Sulawesi Selatan.” Universitas Indonesia.
Kinseng,  Rilus  A.  2007.  “Konflik-Konflik  Sumberdaya  Alam  Di  Kalangan  Nelayan  Di  Indonesia.” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 1(1):87–104.
Kinseng, Rilus A. 2017. “Decentralisation and the Living Conditions and Struggle of Fishers: A Study in West Java and East Kalimantan.” Journal of Sustainable Development 10(2):71–82.
Korten, David C. 2001. Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan . Yogyakarta: LKis.
Kusumah, Maulana S. 2015. “Perjuangan Nelayan Atas Laut: Studi Tentang Kontruksi Relasi Nelayan, Pelembagaan  Nilai  Konflik  Dan  Resileinsi  Sosial-Ekologis  Nelayan  Muncra  Banyuwangi.” Universitas Brawijaya.
Maarif, Syamsul. 2014. Perilaku Kolektif Dan Gerakan Sosial . Yogyakarta: Gress Publishing.
Manulu,  Dimpos.  2016.  “Gerakan  Sosial  Dan  Perubahan  Kebijakan  Publik  Kasus  Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama,Di Porsea, Sumatera Utara.” Populasi 18(1):27– 50.
McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. 1997. “Toward an Integrated Prespective on Social Movements and Revolution.” Cambridge University Press.
McCarthy, John D. and Mayer N. Zald. 1977. “Resorce Mobilization and Social Movements: A Partial Theory.” The American Jurnal of Sociology 82(6):1212–41.
Muawanah, Umi, Robert S. Pomeroy, and Cliff Marlessy. 2012. “Revisiting Fish Wars: Conflict and Collaboration over Fisheries in Indonesia.” Coastal Management .
Mubyarto, Loekman Soetrisno, and Michael R. Dove. 1984. Nelayan Dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi Di Dua Desa Pantai . Jakarta: Rajawali Press.
Muldi,  Ali,  Basita  Ginting  Sugihen,  Sumardjo,  and  Rilus  A.  Kinseng.  2019.  “Communication  and Conflict of North Coast Resources Utilization in Serang Regency.” Komunitas 11(1):85–98.
Muldi,  Ali,  Sumardjo,  R.  A.  Kinseng,  and  B.  G.  Sugihen.  2019.  “The  Role  of  Communication  In Resources and Environmental Conflicts In Coastal Communities of Banten Bay.” Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences .
Nasution, Charity Naysa, Rilus A. Kinseng, and Soeryo Adiwibowo. 2019. “Analysis of Strategies and Success Factors Jurnal Ilmu Sosial.” Jurnal Ilmu Sosial 18(1):62–80.
Della Porta, Donatella and Mario Diani. 1999. Social Movements: An Introduction . Oxford: Blackwell.
Purwandari, Heru, Lala M. Kolopaking, and Fredian Tonny. 2014. “Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Sinergi Antara Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Gerakan Sosial.” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 6(3).
Rubin, Herbert J. 2001. Community Organizing and Development . Massachusetts.
Scott, James C. 1981. Moral Ekonomi Petani . Jakarta: LP3ES.
Stanford, Richard J., Budy Wiryawan, Dietriech G. Bengen, Rudi Febriamansyah, and John Haluan. 2014. “Improving Livelihoods in Fishing Communities of West Sumatra: More than Just Boats and Machines.” Marine Policy 45:16–25.
Sukmana,  Oman.  2013.  “Konvergensi  Antara  Resource  Mobilization  Theory  Dan  Identity  Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru.” Jurnal Sosiologi Reflektif 8(1):39–62.
Sztompka, Piotr. 1994. The Sociology of Social Change . Oxford: Blackwell Publishers.