PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PERSPEKTIF KONVENSI ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) NO. 182 TAHUN 1999
Komang Tri Wahyu Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: tri.wahyu@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com , wayan.lasmawan@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur mengenai tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif Konvensi ILO ( International Labour Organization ) No. 182 Tahun 1999 dan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  serta  status  bagi  anak  anak  yang  direkrut  sebagai  tentara anak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ), pendekatan konseptual ( Conseptual Approah ), dan pendekatan kasus ( Case Approach ). Sumber bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier  serta  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 secara khusus konvensi ini mengatur dan melindungi  anak-anak  dari  segala  bentuk  pekerjaan  terburuk  dalam  Hukum  Internasional  terdapat beberapa regulasi hukum yang mengatur tentang hak anak dan tentara anak yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol  Tambahan  tahun  1977,  Konvensi  Hak  Anak  dan  Protokol  Tambahannya. Perlindungan  hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak yaitu yang pertama adalah perlindungan berdasarkan Prinsip  Pembeda,  perlindungan  berdasarkan  pasal-pasal  dalam  Konvensi  Jenewa,  Protokol  Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya. Selain itu ada beberapa. Instrumen hukum lainnya yang juga mengatur menganai perlindungan terhadap hak-hak anak. yang juga mengatur menganai perlindungan terhadap hak-hak anak.
Kata Kunci : Tentara Anak, Konflik Bersenjata, Kovensi ILO.

## Abstract
This study aims to (1) review and analyze the factors that cause children to become victims of narcotics abuse in Buleleng Regency; and (2) review and analyze efforts to protect children as victims of narcotics abuse in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research that is descriptive. The data and data sources used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this  study  are  document  study  techniques,  observations,  and  interviews.  The  sample  determination technique used in this research is nonprobability sampling with the sample type that is a purposive sample. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that (1) The factors that cause children to become victims of narcotics abuse in Buleleng Regency are the result of their actions that belong to individual factors as well as other supporting factors such as family factors, environmental factors, educational factors, and information technology development factors; (2) Legal protection efforts against children as victims of narcotics abuse in Buleleng Regency are carried out by the National Narcotics Agency of Buleleng Regency and the Buleleng Resort Police Drug Reserve Unit preventively as a form of prevention and repressively as a form of countermeasures. Keywords: Victimology, Victims, Narcotics Abuse, Children

## PENDAHULUAN
Perang atau konflik bersenjata merupakan sebuah aktifitas yang memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak yang bertikai. Banyak kerugian yang dapat yang ditimbulkan  tidak  hanya  berupa  material, tenaga,  pikiran  dan  yang  paling  parah adalah korban jiwa. Kerugian tersebut tidak hanya  dirasakan  dan  dialami  oleh  orang dewasa,  akan  tetapi  dirasakan  oleh  anak- anak  di  sebuah  negara  atau  wilayah  yang mengalami  peperangan.  Sangat  banyak dampak dari perang atau konflik bersenjata terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  anak  sejak lahir (Kelas Pintar, 2021:1).
Perekrutan anak sebagai tentara merupakan sebuah bentuk ekploitasi perbudakan modern oleh masyarakat dunia. Mereka  yang  dijadikan  tentara  anak  tidak akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan  dan  makanan  secara  layak, padahal dimasa anak-anak banyak memerlukan nutrisi bagi perumbuhan mereka  dan  menikmati  masa  kecilnya. Namun Mereka justru mendapatkan tindakan  kekerasan  pada  saat  mengikuti latihan  militer,  dan  pada  akhirnya  akan menyebabkan  mereka  mengalami  depresi hingga  bunuh  diri.  Kerinduan  terhadap keluarga juga menjadi salah satu penyebab dari  anak-anak mengalmai  depresi.  PBB dalam  menangani  kasus  perekrutan  anak sebagai  tentara  diwakili  oleh  UNICEF melakukan tindakan sebagai upaya penghapusan  perekrutan  tentara  anak. UNICEF membuat program-program khusus untuk  membantu  anak-anak  keluar  dari dunia  militer  dan  membantu  mereka  ke keluarganya  untuk  dapat  menjalani  hidup norma  menikmati  ha-hak  yang  dimilikinya sejak lahir (Levina, 2020:140).
Terhitung Sejak Abad Pertengahan dan pada saat Perang Napoleon,  banyak anak- anak  yang  seharusnya  menikmati  masa kecilnya  namun  harus  turut  bertempur dalam  Perang  Saudara  di  Amerika.  Anak- anak  juga  diketahui  secara  signifikan  turut berkontribusi pada saat Pertempuran Perang  Dunia I  dan  II.  Dalam  konflik bersenjata  tersebut  menewaskan  ribuan anak-anak dan sebagian diantaranya menjadi korban tidak langsung dari peperangan.  Pada  era  modern  saat  ini,
konflik  bersenjata  atau  peperangan  juga kerap  terjadi  di  beberapa  negara  seperti contohnya  perang  di  Suriah,  Palestina  dan negara  di  Afrika  lainnya.  Diketahui  jumlah korban  anak-anak  semakin  meningkat seiring  dengan  meningkatnya  proporsi korban sipil. Pada abad ke- 18  hingga  20, diketahui  sekitar  setengah  dari  korban perang adalah warga  sipil.  Anak-anak merupakan  sebagian  besar  dari  populasi yang  menjadi  korban dan  terkena  dampak dari  perang,  mengutip  data  dari American Psychology Association menunjukkan bahwasanya  95  persen  warga  sipil  tewas dalam beberapa  tahun  terakhir  oleh  konflik bersenjata  modern,  dan  sekitar  50  persen diantaranya  adalah  korban  anak-anak (Kelas Pintar, 2021:1).
Menurut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  yang  menaungi  mengenai hal  anak- anak  baik  dari  segi  hak  dan  kewajiban secara Hukum Internasional, menurut United  Nations  Children’s  Fund ,  (UNICEF) memperkirakan  jumlah  korban  anak-anak dalam  perang  selama  dekade  terakhir mencapai  2  juta  jiwa  tewas,  4-5  juta  jiwa mengalami  cacat,  12  juta  jiwa  kehilangan tempat tinggal, lebih dari 1 juta jiwa menjadi yatim  piatu  atau  terpisah  dari  orang  tua mereka,  dan  lebih  dari  10  juta  jiwa mengalami trauma psikologis. terdapat lebih dari  dua  juta  pengungsi  anak  yang melarikan  diri  dari  Suriah  dan  lebih  dari 870.000 pengungsi dari Somalia. Bahkan, di antara  100.000  orang  yang  terbunuh  di Suriah,  setidaknya  10.000  jiwa  diantaranya adalah anak-anak. Dari jumlah korban anak- anak  di  zona  konflik  bersenjata  mencapai 250  juta,  diantaranya  menghadapi  bahaya fisik dan mental dari pengalaman perang.Kondisi yang sangat paling memprihatinkan  dari  kondisi  anak-anak  di zona perang dapat bertindak sebagai pelaku dalam perang bahkan menjadi tentara anak- anak. Diperkirakan terdapat sekitar 300.000 tentara anak di  seluruh dunia dan 40 persen di  antaranya  adalah  perempuan.  Secara global,  dampak  langsung  atas  konflik bersenjata atau perang terhadap anak-anak diantaranya  adalah  kematian  dan  cedera serta  kekerasan  seksual  (Kelas  Pintar, 2021:1).
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) melalui  UNESCO mencatat  banyaknya jumlah  anak-anak  yang  terdampak  dalam peperangan  selain  mengalami  cacat  fisik dan mental anak juga mengalami “kekerasan seksual terkait konflik”. Diantara kekerasan  seksual  tersebut  mengalami pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran  paksa,  kehamilan  paksa,  aborsi paksa,  sterilisasi  paksa,  pernikahan  paksa, dan  segala  bentuk  kekerasan  seksual lainnya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi  seksual  dewasa  ini  semakin merajalela.  Bahkan,  kasus  kekerasan, pelecehan,  dan  eksploitasi  tidak  hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran  yang  cukup  signifikan  terkait kekerasan,  pelecehan,  dan  eksploitasi kepada anak. Anak-anak perempuan dijadikan  sebagai  objek  komoditas  atau pemuas  nafsu.  Hal  ini  tentu  sangat memprihatinkan  sebagai  bangsa  Pancasila yang  menjunjung  tinggi  nilai  agama  dan moralitas.  Kejahatan  seksual  bisa  terjadi  di mana  saja,  baik  di  lingkungan  pekerjaan maupun  di  lingkungan  keluarga  (Suryana, 2018:1).
UNESCO  mencatat  lebih  dari  20.000 gadis  dan  wanita  Muslim  telah  mengalami pemerkosaan  di  Bosnia  sejak  tahun  1992. UNESCO juga menemukan banyak kasus di Rwanda, selama masa peperangan tersebut menunjukkan  bahwa  setiap  gadis  remaja yang  masih  hidup  diperkosa.  Dalam kekerasan seksual tersebut juga menyebabkan  banyak  penyakit  menular seksual  seperti  HIV/AIDS  (Kelas  Pintar, 2021:1).
Konvensi  ILO  nomor  182  tahun  1999 merupakan sebuah konvensi yang melindungi  segala  bentuk  hak-hak  yang dimiliki  anak  di  seluruh  dunia konevensi ini mengatur tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan  Terburuk  Untuk  Anak  berusaha untuk  menjaga  dan  melindungi  hak-hak anak  dari  kemungkinan  keadaan  terburuk yang  mereka  alami.  Solusi  yang  tepat digunakan  melihat    permasalahan  yang kerap  terjadi  baik karena konflik  bersenjata atau  perang  serta  industrialisasi  dan modernisasi adalah eksploitasi dan kejahatan  terhadap  anak  dalam  bentuk ketenagakerjaan. Dibawah  pengawasan
Organisasi  Internasional  ILO  ( International Labour Organization ) setiap negara anggota ILO wajib memperhatikan dan menjalankan keputusan  dan  kebijakan-kebijakan  ILO dalam perannya melindungi anak-anak yang bekerja  dari  kondisi  terburuk  apapun  dan bagaimanapun.  Tidak  dapat  dipungkiri keberadaan  anak-anak  yang  bekerja  patut diketahui  dan  disadari  keberadaannya disetiap  negara  manapun.  Dari  negara konflik  hingga  negara  yang  merdeka sekalipun, dari negara miskin hingga negara maju,  tidak  terlepas  dari  permasalahan yang meliputi pekerja anak di seluruh dunia. Oleh  karena  itu  permasalahan  anak  yang kompleks  ini  tidak  hanya  di  tangani  oleh organisasi  internasional  UNICEF  ( The United Nations Children’s  Fund ), tetapi juga mendapat  perhatian  dan  jangkauan  dari peran  ILO  yang  didirikan  untuk  menangani permasalahan  ketenagakerjaan  di  seluruh dunia .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  melakukan  sebuah  penelitian  yang mengkaji  mengenai  perlindungan  Hukum terhadap  penggunaan  tentara  anak  dalam konflik bersenjata dalam pandangan Konvensi  ILO  No.  182  tahun  1999  dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGUNAAN TENTARA
ANAK  DALAM  KONFLIK  BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN 1999”

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif.  Pada penelitian  hukum  normatif  yang  diteliti adalah  hanya  bahan  pustaka  atau  data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian  hukum  sekunder,  penyusunan kerangka  konsepsionil  mutlak  diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsionil,  maka  dapat  dipergunakan perumusan-perumusan  yang  terdapat  di dalam  peraturan  perundang-undangan yang  dijadikan  dasar penelitian,  atau  yang hendak diteliti (Soekanto. 2015:52-53).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi  Hukum  Internasional  Dalam Mengatur Mengenai Tentara Anak
Hukum internasional melindungi tentara  anak  dengan  melarang  perekrutan dan  penggunaan  mereka  dalam  konflik bersenjata. Larangan perekrutan dan penggunaan tentara anak di bawah usia 15 tahun  merupakan  bagian  dari  hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian:  Statuta  Roma  dari  Pengadilan Kriminal  Internasional  mengkriminalisasi perekrutan dan penggunaan tentara anak di bawah  15  tahun  dengan  melabelinya sebagai kejahatan perang. Protokol Tambahan  Konvensi  Jenewa  melarang perekrutan anak-anak di bawah 15 tahun ke dalam  angkatan  bersenjata  dan  partisipasi langsung  mereka  dalam  permusuhan,  dan Konvensi  Hak  Anak  melarang  perekrutan tentara  anak  di  bawah  15  tahun  ke  dalam angkatan bersenjata (Steinl, 2017:7-8).
Perlindungan Berdasarkan Konvensi
Jenewa 1949 Konvensi Jenewa tahun 1949
merupakan  sumber  regulasi  hukum  utama dalam  hukum  humaniter,  yang  mengatur mengenai  perlindungan  terhadap  para korban-korban  perang.  Dalam  Konvensi Jenewa  terdiri  dari  empat  konvensi  yaitu, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota  angkatan  perang  yang  luka  dan sakit  dalam  angkatan  bersenjata  di  medan pertempuran darat, Konvensi Jenewa memiliki peran memperbaiki keadaan anggota  angkatan  bersenjata  militer  di  laut yang  mengalami  luka,  sakit  dan  korban karam, Konvensi Jenewa mengatur tentang perlakuan  bagi  tawanan  perang  dan  yang terakhir Konvensi Jenewa mengatur tentang perlindungan  orang  sipil  di  waktu  perang (Pade, 2021:2).
Prinsip  pembedaan  yang  terdapat pada  Hukum  Humaniter  Internasional, berfungsi  untuk  menggolongkan  penduduk yang sedang turut serta terlibat dalam suatu konflik  bersenjata  atau  peperangan  yang menjadi  kombatan  dan  penduduk  sipil, berpedoman dari prinsip tersebut maka anak dapat  digolongkan menjadi  2  (dua)  bagian, yaitu child  civilian dan child  soldier tentara
anak. Tentara anak  merupakan anak yang direkrut  dan  turut  serta  dalam  konflik bersenjata  atau  peperangan  dan  tentara anak  dijuluki  sebagai  kombatan.  Hal tersebut  dikarenakan  mereka  memenuhi persyaratan untuk dikatakan menjadi sebagai kombatan sesuai dengan ketentuan yang  telah  diatur  dalam  pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  prinsip  pembedaan, yaitu terdapat pada pasal 1, 2 dan 3 Hague Regulation Konvensi Den Haag 1907, pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II 1949, dan pasal 43  Protokol  Tambahan  11977  (Naomi. 2016:74).
Ketentuan-ketentuan yang telah berlaku  mengenai  tentara  anak    sama seperti  ketentuan  yang  berlaku  pada kombatan  dikarenakan  telah  berstatus sebagai  tentara  maka  dapat  digolongkan sebagai kombatan. Maka untuk perlindungan  bagi  tentara  anak  berlaku juga  sama  halnya  seperti  tentara  pada umumnya.  Dalam  hal  ini  tentara  anak mempunyai  hak  yang        diatur  dalam Konvensi  Jenewa  III  tahun  1949    dimana apabila tentara ditangkap oleh pihak musuh maka  ia  akan  diperlakukan  sebagai tawanan  perang.  Prinsip  Pembedaan  ini diperlukan  untuk  mengetahui  siapa  yang boleh  turut  dalam  pertempuran  dan  siapa yang  tidak,  prinsip    pembedaan  itu  juga digunakan  untuk  menentukan  siapa  yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan  siapa  yang  harus  dilindungi.  Dengan adanya  prinsip  pembeda  tersebut  dapat ditentukani  siapa  yang  boleh  turut  dalam pertempuran  dan  dapat  dijadikansebagai objek kekerasan (dibunuh), dan siapa yang harus  dilindungi  atau  tidak  boleh  diserang karena tidak turut serta dalam permusuhan. Mengenai  masalah  ini Manual  of  Military Law dari kerajaan Inggris  yang dikutip oleh Draper menyatakan bahwa: kedua golongan ini, yaitu kombatan dan penduduk sipil, masing-masing mempunyai privileges duties disabilities. Kemudian dalam prinsip tersebut menyatakan bahwa seorang harus memilih  dalam  golongan  mana  ia  masuk, dan  ia  tidak  diperbolehkan  untuk  masuk dari  kedua  golongan  sekaligus.  Dalam cetakan  tahun  1985  Prinsip  Manual tersebut menambahkan bahwa pembedaan  antara  kombatan  dan  non- kombatan  sekarang  menjadi  tidak  jelas
( blurred ).  Pada  masa  itu,  yaitu  dekade terakhir  abad  ke-19  tidaklah  sulit  untuk menentukan  siapa  yang  turut  dalam permusuhan  dan  siapa  golongan  sipil. Karena Angkatan Bersenjata atau kombatan  memakai  seragam  yang  jelas dan  berbeda  dari  pakaian  penduduk  sipil (Sintya, 2019:45).
Seseorang  dengan  status  sebagai kombatan akan menerima perlakuan sebagai  tawanan  perang  apabila  secara langsung    dia  tidak    dapat    melanjutkan pertempuran di medan perang dan jatuh ke tangan  musuh.  Perlindungan  yang  harus diberikan kepada orang-orang yang berstatus
kombatan, termasuk perlindungan  dari  ketidakadilan  yang berbahaya  yang  mungkin  timbul  dalam konflik  bersenjata,  dan  harus  dilakukan dengan  cara  yang  manusiawi  dan    tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, politik afiliasi atau cerita lain, dan melarang segala upaya untuk  melibatkan  hidup  mereka  atau kekerasan  terhadap  mereka  yang    sakit, terluka  dan  mengalami  kecelakaan.  Jadi jika  tentara  anak  ditangkap  oleh    musuh, maka  tentara  anak  dieksekusi  sebagai tawanan perang. Namun, ketentuan Konvensi  Jenewa  I,  II  dan  III  1949  tidak memuat ketentuan yang berkaitan dengan tentara  anak,  dan  tidak  ada  satupun  yang memberikan  perlindungan  khusus  bagi tentara  anak.  Perlindungan  Konvensi Jenewa tahun 1949 disediakan dan hanya diberikan  kepada  tentara  anak-anak  yang ditawan.  Perlindungan  yang  lebih  spesifik untuk tentara anak terdapat dalam Protokol Tambahan I  Konvensi Jenewa 1949, yang melengkapi  dan  melengkapi  ketentuan- ketentuan Konvensi Jenewa 1949.
Perlindungan Hukum Berdasarkan Protokol Tambahan 1977 Berdasarkan  perlindungan  Protokol Tambahan  I tahun 1977 membuat perlindungan    lebih  spesifik  dibandingkan Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya ketentuan  untuk  tentara  anak.  (Naomi. 2016:7)  Pada  Pasal  77  Protokol  ini merupakan  ketentuan  bagi  tentara  anak dan berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang  direkrut  sebagai  tentara  anak
mendapat perlindungan yang lebih khusus adalah:
a)  Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari
perbuatan- perbuatan yang tidak layak dan pihak yang  berkonflik  harus  dan  wajib menyediakan  bantuan  dan  perawatan yang  mereka  butuhkan. Perlindungan khusus  yang  diberikan  kepada  anak- anak ini diterapkan pada saat mereka dalam status tahanan maupun tidak. b)  Apabila  tentara  anak  yang  telah ditangkap ditahan atau ditawan, ataupun  diasingkan  karena  hal-hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata, mereka harus
ditempatkan  ditempat  yang  terpisah dengan orang dewasa, kecuali orangorang  dewasa  tersebut  adalah keluarganya.
c)  Anak-anak yang ditahan atau menjadi tawanan  perang  tidak  boleh  dihukum mati.  Republic  Demokrat  Kongo  telah meratifikasi Protokol Tambahan I 1977 pada  3  Mi  1981.  Oleh  karena  itu anakanak yang direkrut sebagai tentara  anak  di  Republik  Demokrat di Kongo berhak mendapatkan perlindungan (Naomi. 2016:74). Perlindungan Hukum
Berdasarkan

## Konvensi Hak Anak 1989
Konvensi  Hak  Anak  1989  adalah konvensi  yang  menetapkan  hak-hak  yang menjadi  hak  anak-anak  di  seluruh  dunia. Konvensi  tersebut  tidak  secara  khusus membahas tentara anak. dalam Konvensi ini menjamin  hak  atas  perlindungan    anak, salah  satunya  adalah  perlindungan    dalam konflik  bersenjata.  Perlindungan  dalam konflik bersenjata tercakup dalam Pasal 38, tetapi  perlindungan  dalam  pasal  ini  hanya mencakup  anak-anak  sipil,  bukan  tentara anak.  Dalam  perlindungan  yang  diatur dalam Pasal 38, Negara-negara Pihak pada konvensi  wajib  melindungi  dan  merawat anak-anak  yang  menjadi  korban    konflik bersenjata. Dalam pasal ini, Negara-negara Pihak  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  ini juga  berkewajiban  untuk  menghormati  dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional  yang  berlaku  bagi  anak-anak
di Negara-negara di mana konflik bersenjata terjadi. Dapat disimpulkan bahwa Konvensi Hak Anak merupakan ketentuan umum yang mencakup  anak-anak  di  negara-negara  di mana  konflik  bersenjata  terjadi.  Ketentuan- ketentuan khusus yang mengatur keikutsertaan  anak-anak  dalam  konflik bersenjata  termuat  dalam  protokol  prioritas Konvensi  tentang  partisipasi  anak-anak dalam  konflik  bersenjata.  Konvensi  Hak Anak telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia (Naomi. 2016:75).
Hak-hak  anak  dalam  Konvensi  Hak Anak (1989), secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori (Adnan, 2006: 37) Pertama, hak adalah hak semua anak tanpa memandang usia, tetapi dalam  konvensi  ini  ,  dideklarasikan  dan ditentukan ulang. Misalnya, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas warga negara, atau hak atas jaminan sosial.
Kedua,  daftar  hak  asasi  manusia bersifat umum, tetapi konvensi menekankan,  bahwa  jaminan    hak  harus diperkuat  dan  diterapkan  secara  khusus, seperti hak dan persyaratan  anak (remaja). ingin bekerja, atau hak anak dalam konteks perampasan kemerdekaan (penahanan/pe menjaraan).
Ketiga,  hak  yang  memiliki  hubungan spesifik  dengan  anak-anak  seperti  adopsi, hak    pendidikan    dan  komunikasi  dasar (tautan)  dengan  orang  tua  mereka.  Selain itu,  konferensi  Hakhak  juga  mengandung jaminan    untuk  memberikan  perlindungan anak  dan  pencegahan  untuk  menghindari pemerasan  dan  penyalahgunaan  daya. Secara khusus, ini juga mencakup perhatian khusus  dan  perlindungan    khusus,  seperti anak-anak  penyandang  cacat,    keluarga tidak  memiliki  pertanian  keluarga  atau pengungsi, termasuk anak-anak dari kelompok    asli  atau  minoritas.  Konvensi  ini juga  mendorong  untuk  mencapai  hak  anak untuk berpartisipasi, seperti mengekspresikan ide dan  kehidupan politik dan  sosial    di  lingkungan  mereka.  Saat  ini, telah  diadopsi  oleh  2  protokol  opsional Konvensi,  terutama  yang  berkaitan  dengan komersialisasi,  prostitusi  dan  pornografi anak.  dan  Protokol  Partisipasi  Anak  dalam Konflik  Bersenjata.  Perlindungan  tersebut didasarkan pada Konvensi Hak Anak dalam
Protokol  Pilihan  Kedua  tentang  Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata.
Dalam Protokol ini, opsi ini merupakan alternatif  dari  Konvensi  Hak  Anak  1989, yang menambahkan ketentuan terkait anak di  negara-negara  yang  terkena  konflik bersenjata.  Protokol  istimewa  ini  telah diratifikasi  oleh  lebih  dari  120  negara  di seluruh dunia. Protokol opsional ini mempunyai  fungsi dan tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang telah direkrut sebagai tentara anak dan selanjutnya  dimobilisasi  atau  diberhentikan sebagai  tentara  anak  dan  anak-anak tersebut  harus  memperoleh  manfaat  dari bantuan  dalam  rangka  pemulihan  fisik  dan psikisnya, serta reintegrasi sosial. Perlindungan  yang diberikan oleh klausul ini lebih  luas  dari  perlindungan  yang  diberikan di  atas.  Memang  dengan  memberikan perlindungan  yang  diberikan  tidak  hanya untuk memobilisasi atau melepaskan anak- anak  tersebut  dari  dinas  militer,  tetapi  juga memberikan  bantuan  kepada  mereka, bahkan  dalam  bentuk  penyembuhan  fisik, dan  psikologis  setelah  terkena  dampak konflik bersenjata, terutama dampak tentara anak.  perekrutan  serta  reintegrasi  mereka ke  dalam  masyarakat  sehingga  mereka dapat menikmati hak-hak yang menjadi  hak anak
berdasarkan peraturan. (Naomi.2016:75).
Perlindungan Hukum Berdasarkan Protokol Tambahan Tahun 2000 Konvensi  Hak  Anak  1989  dilengkapi dengan Protokol Opsional tentang Keterlibatan dalam Konflik Bersenjata dengan  Konvensi  Hak  Anak,  juga  dikenal sebagai Protokol Tambahan 2000, ditandatangani  pada    25  Mei  Mei  2000. Terdiri  dari  13  pasal  dan,  sesuai  dengan namanya, protokol ini berlaku khusus untuk anak-anak  yang  terlibat  dalam  konflik bersenjata.  Protokol    juga  melengkapi  dan memperjelas standar yang mengatur partisipasi  anak  dalam  konflik  bersenjata. Diantara  tiga  belas  hal  penting  yang  akan dibahas  adalah  Pasal  1,  2,  3,  4  dan  6. Ketentuan  tersebut  mengatur    kewajiban Negara  untuk  memastikan  bahwa  anak- anak  berusia  18  tahun  tidak  terlibat langsung  dalam  perilaku  permusuhan. Protokol    juga  menetapkan  kewajiban
kepada Negara-negara Anggota untuk tidak merekrut  secara  paksa  orang-orang  di bawah  usia  18  tahun  ke  dalam  angkatan bersenjata mereka. Ketentuan ini merupakan  penyempurnaan  dari  Konvensi Hak  Anak  tahun  1989  yang  menetapkan usia  minimum  perekrutan  anak    adalah  15 tahun. (Sintya, 2019:56-59).
Status  Hukum  Anak  Yang  Direkrut menjadi Tentara Anak
Dalam  ketentuan  isntrumen  hukum internasional  mengenai  anak,  seseorang anak dapat membedakan statusnya sebagai seorang  pejuang,  seperti  seorang  sipil  dan tahanan  perang.  Untuk  menentukan  status anak yang direkrut sebagai Angkatan Darat, kita  dapat  melihatnya  dari  sejumlah  alat internasional  yang  relevan,  yaitu  (Sintya, 2014:46-49) :
a.  Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907: "Hukum,  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok  sukarelawan  yang  memenuhi persyararatan-persyaratan sebagai berikut:
1.  Dipimpin  oleh  seorang  komandan yang  bertanggung  jawab  atas  anak buahnya;
2.  Mempunyai  suatu  lambang  pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3.  Membawa  senjata  secara  terbuka; dan
4.  Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturandan kebiasaan- kebiasaan  perang.  Di  Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian  dari  tentara,  maka  mereka termasuk dalam pengertian "Angkatan Darat".
b.  Pasal 2 Konvensi Den Haag 1907: "Penduduk di wilayah yang belum diduduki, yang  pada  saat  musuh  akan  menyerang, yang  secara  spontan  mengangkat  senjata untuk memberikan perlawanan tanpa sempat  mengorganisir  diri  mereka  sendiri sesuai  dengan  Pasal  1,  harus  dianggap sebagai Belijeren apabila mereka mengangkat  senjata  secara  terbuka  dan apabila  mereka  mematuhi  hukum  dan kebiasaan perang."
c.  Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907: "Angkatan Bersenjata dari pihak-pihak yang berperang  dapat  terdiri  dari  kombatan  dan non-kombatan. Jika tertangkap oleh musuh maka  keduanya  mempunyai  hak  untuk diperlakukan sebagai tawanan perang."
d.  Pasal  13  Konvensi  Jenewa  I  Tahun 1949:
"Konvensi  ini  akan  berlaku  terhadap  yang luka  dan  yang  sakit  yang  termasuk  dalam golongan-golongan berikut:
1)  Anggota-anggota  angkatan  perang  dari suatu  Pihak  dalam  sengketa.  Begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan.  sukarela,  yang  merupakan bagian dan angkatan perang itu.
2)  Anggota-anggota  milisi  serta  anggota- anggota  dari  barisan  sukarela  lainnya termasuk  gerakan  perlawanan  yang diorganisir,  yang  tergolong  pada  suatu Pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam  atau  di  luar  wilayah  mereka, sekalipun wilayah itu. diduduki, asal saja milisi  atau  barisan  sukarela  tersebut, termasuk  gerakan  perlawanan  yang terorganisir, memenuhi syarat-syarat: a.  Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
b.  Mempunyai tanda pengenal khusus yang  tetap  yang  dapat  dikenal  dari jauh;
c.  Membawa senjata terang-terangan;
d.  Melakukan  operasi-operasi  mereka sesuai  dengan  hukum-hukum  dan kebiasaan-kebiasaan perang."
Pasal 43 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977: "Angkatan perang,  dari  suatu  Pihak  dalam sengketa terdiri dari semua angkatan,  kelompok-kelompok  dan satuan-satuan bersenjata yang terorganisir  yang  berada  di  bawah suatu  komando  yang  bertanggung jawab kepada pihak tersebut diwakili oleh sebuah Pemerintah atau suatu kekuasaan  yang  tidak  diakui  oleh suatu Pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan  disiplin  tentara,  yang interen  alias,  harus  berlaku  sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata."
e.  Pasal  43  ayat  (1)  Protokol  Tambahan  I
Tahun 1977:
"Angkatan  perang,  dari  suatu  Pihak dalam  sengketa  terdiri  dari  semua angkatan, kelompok-kelompok dan
satuan-satuan bersenjata yang terorganisir yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab
kepada  Pihak  tersebut  diwakili  oleh sebuah Pemerintah atau
suatu kekuasaan  yang  tidak  diakui  oleh  suatu Pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus  tunduk  pada  suatu  peraturan disiplin tentara, yang interen alias, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional  yang  dapat  diterapkan dalam sengketa bersenjata.
f.  Pasal  43  ayat  (2)  Protokol  Tambahan  I Tahun 1977:
"Anggota-anggota  angkatan  perang  dari suatu  pihak  dalam  sengketa  (selain  dari tenaga-tenaga kesehatan dan rokhaniawan-rokhaniawan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi Ketiga)  adalah  kombatan,  yaitu  mereka yang  mempunyai  hak  untuk  turut  serta secara langsung dalam permusuhan."
g.  Pasal  44  ayat  (3)  Protokol  Tambahan  I Tahun 1977:
"Untuk  meningkatkan perlindungan  bagi penduduk sipil dari akibat akibat peperangan,  maka  kombatan-kombatan wajib  membedakan  diri  dari  penduduk sipil ketika mereka sedang terlibat dalam suatu serangan atau dalam suatu operasi militer  sebagai  persiapan  untuk  suatu serangan. Akan tetapi dengan mengakui bahwa terhadap keadaan-keadaan didalam  sengketa  bersenjata  di  mana seorang kombatan kombatan  bersenjata tidak  dapat  membedakan  diri  dari penduduk  sipil  disebabkan  oleh  sifat peperangan  itu  maka  ia  harus  tetap mendapatkan  kedudukannya  sebagai kombatan  asalkan  saja  dalam  keadaan seperti  itu  ia  membawa  senjatanya secara terang-terangan."
Ketentuan di atas dijelaskan ketika anak-anak diklasifikasikan sebagai pejuang,  yaitu  ketika  mereka  memiliki simbol khusus khusus, membawa senjata terbuka  dan  kegiatan  militer  sesuai dengan peraturan dan kebiasaan nasional. Alat alat yang dijelaskan di atas
dapat  diterapkan  pada  pasukan  anak- anak  lima  belas  tahun  atau  lebih. Melawan pasukan anak-anak bukan lima belas    atau  lebih  atau  seorang  prajurit anak-anak  di  bawah  lima  belas  tahun masih belum dapat diidentifikasi (pejuang ilegal)  karena  aturan  belum  dibentuk (Sintya, 2014:49).
Meskipun terlibat ke dalam angkatan bersenjata, tentara anak dapat digolongkan  sebagai  penduduk  sipil dengan  melihat  tugas  yang  diberikan kepada mereka dan merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977:
"  Sipil  berarti  setiap  orang  yang  tidak termasuk dalam salah satu kategori yang ditetapkan  dalam  Pasal 44  A (1), (2)  (3) dan (6) Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43    Protokol  ini.  Jika  ada  keraguan apakah  seseorang  adalah  warga  sipil, orang  itu  harus  diperlakukan  sebagai warga sipil. Oleh karena itu, tentara anak yang  statusnya  tidak  diketahui  akan dianggap sebagai warga sipil. menerima status  tawanan  perang  sesuai  dengan apa yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (5) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Dalam pasal ini ditunjukkan  unsur-unsur  yang  harus dirangkai menjadi tawanan perang, yaitu seorang pejuang, menyerah atau ditangkap,  baik  yang  terlibat    dalam operasi  militer  maupun  tidak  (Sintya, 2014:49).
Seseorang yang  berstatus sebagai kombatan  otomatis  dianggap  sebagai tawanan  perang  jika  tidak  mampu  lagi melanjutkan  pertempuran  dan  jatuh  ke tangan  musuh,  serta  anak-anak  yang direkrut  sebagai  tentara  anak.  Oleh karena itu, perlindungan bagi anak yang direkrut  sebagai  tentara  anak    adalah perlindungan terhadap ketidakadilan dari bahaya  konflik  bersenjata,  perlindungan manusiawi  dan  non-diskriminatif  ras, agama,  golongan,  gender  dan  politik. Serta  memberikan  perlindungan  dengan menetapkan larangan melakukan tindakan  yang  dapat  membahayakan jiwanya,  atau  melakukan  kekerasan terhadap  orang  yang  sakit  atau  terluka. Konvensi Jenewa I, II dan III tahun 1949 tidak    secara  khusus  menjelaskan ketentuan tentara anak dan perlindungan
hukum yang diberikan kepada anak-anak itu  sendiri  yang  direkrut  sebagai  tentara anak.  Karena  Konvensi  Jenewa  1949 hanya menjelaskan perlindungan hukum bagi anak-anak tawanan perang (Sintya, 2014:49).
Perlindungan Hukum
Internasional Terhadap  Penggunaan  Tentara  Anak Perspektif  Konvensi  ILO  No.  182  Tahun 1999
Analisis  pekerja  anak  dalam  konteks keluarga dan pertanian menunjukkan bahwa anak-anak (remaja) dan orang dewasa lebih cenderung  dipekerjakan  sebagai  barang pelengkap, sementara tenaga kerja dewasa yang  tidak  terampil    adalah  pengganti. (Secara informal, barang pelengkap adalah barang  yang  harus  dikonsumsi  dengan barang  lain;  misalnya,  printer  dan  kartrid tinta. Barang pengganti dapat menggantikan barang lain, seperti mentega dan margarin.) Perbedaan  tugas  antara  anak  kecil  dan orang dewasa menunjukkan komplementaritas  antara  pekerja  anak  dan pekerja  dewasa  dalam    organisasi  militer. Contoh sejarah klasik penggunaan pembantu  pekerja  anak    dalam  organisasi militer  terlihat  jelas  pada  pengawalan (pelayan  ksatria)  di  Eropa  feodal  atau banyak  ABK  kelas  menengah  muda  yang aktif    di  kapal  perang  di  zaman  maritim. (Simon, 2009:78).
Dalam pertimbangan mengenai perlunya menyetujui instrumen
ketenagakerjaan yang baru yang bertujuan untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk kerja anak, sebagai prioritas utama untuk aksi nasional dan  internasional,  termasuk  kerja  sama dan bantuan internasional, untuk melengkapi  Konvensi  dan  Rekomendasi yang  berkenaan  dengan  Usia  Minimum untuk Diperbolehkan dalam Bekerja, 1973, yang  merupakan instrumen  dasar  tentang kerja  anak,  dan  Menimbang,  bahwa penghapusan  secara  effektif  bentuk- bentuk  terburuk  kerja  anak  diperlukan sebuah tindakan segera dan komprehensif, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dasar  secara  cuma-cuma  dan kebutuhan  untuk  membebaskan  anak- anak  dari  segala  bentuk  terburuk  kerja anak  itu  dan  untuk  mengupayakan
rehabilitasi  dan  integrasi  sosial  mereka dengan memperhatikan kebutuhan keluarga  mereka, dan Mengingat, resolusi mengenai  penghapusan  kerja  anak  yang diterima  oleh  Konferensi  Perburuhan Internasional  pada  sidangnya  yang  ke  83 pada  tahun  1996,  dan  Memperhatikan, bahwa kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan,  kepentingan  perang,  dan eksploitasi anak lainnya ( ILO K-182).
Organisasi Perburuhan Internasional , sejak awal, telah menjadikan pekerja anak sebagai  salah  satu  perhatian  utamanya, pekerjaan  ILO  tentang  pekerja  anak selama beberapa dekade terutama mengambil isyarat dari frasa "perlindungan anak-anak" dalam Pembukaan
Konstitusinya.  Alat  utama  ILO  dalam mengupayakan penghapusan pekerja anak  selalu,  dan  sampai  hari  ini,  adalah standar ketenagakerjaan yang mewujudkan  konsep  usia  minimum  untuk memasuki  pekerjaan.  Pendekatan  ini menanggapi dua masalah: untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang mengganggu perkembangan penuh mereka  dan  untuk  mengejar  efisiensi ekonomi  melalui  pasar  tenaga  kerja dewasa  yang  berfungsi dengan  baik (ILC, 2002:7).
Konvensi  ILO  ( International  Labour Organization )  yang  merupakan  menjadi sebuah  organisasi  buruh  yang  berada  di bawah  naungan  PBB  yang  memberikan perhatian khusus, khususnya untuk pekerja  anak-anak  yang  menjadi  korban trafficking dengan membuat sebuah Konvensi  Nomor  182 Tahun  1999  yang mengatur  mengenai  Pelarangan  dan Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk- bentuk  Pekerjaan  Terburuk  Untuk  Anak. Dalam rangka turut serta dalam melindungi dan mencegah anak-anak menjadi korban trafficking. Dari awal dibentuknya konvensi ILO,  telah  disadari  dengan  pentingnya masalah  penanggulangan  buruh  anak yang menjadi salah satu masalah perburuhan  anak  yang  harus  ditangani oleh  ILO  dalam  rangka  menciptakan perdamaian  dunia  yang  bersifat  universal dan abadi. Telah dijelaskan dalam pasal 3 Konvensi Nomor 182 Tahun 1999
mengenai bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk  bagi  anak  antara  lain  adalah
sebagai berikut:
a) segala  bentuk  perbudakan  atau praktik-praktik  sejenis  perbudakan, seperti  penjualan  dan  perdagangan anak-anak, kerja ijon dan
perhambaan serta kerja paksa atau wajib  kerja,  termasuk  pengerahan anak-anak secara  paksa  atau  wajib untuk  dimanfaatkan  dalam  konfl  ik bersenjata;
b) pemanfaatan, penyediaan atau pena-waran  anak  untuk  pelacuran, untuk  produksi  pornografi,  atau untuk pertunjukan-pertunjukan
porno;
c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran  anak  untuk  kegiatan haram,  khususnya  untuk  produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internsional yang relevan;
d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan  tempat  pekerjaan  itu dilakukan  dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anakanak.
Konvensi  ILO  182  tentang  Pekerja Anak, merupakan hukum perburuhan internasional  yang  melarang  perekrutan anak  untuk  menjadi  tentara  dalam  konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk  pekerja anak, serta Statuta Roma adalah hukum pidana internasional. Undang-undang ini mengklasifikasikan perekrutan  dan  penggunaan  anak-anak sebagai  kejahatan  perang  ( War  Crime ) (Pomantow, 2014:36).
Pada  tahun  1992,  ILO  membentuk program penghapusan pekerja anak, umumnya  dikenal  sebagai  International Programme  on  The  Elimination  of  Child Labour  (IPEC),  untuk  membantu  negara- negara  mengambil  langkah-langkah  untuk mengatasi  masalah  perburuhan  mereka, pekerja  anak  dan  aksi  global  untuk memerangi  dan  mengakhiri  pekerja  anak. Tujuan  utama  IPEC  adalah  melaksanakan kegiatan di berbagai tingkatan,  dari program individu  di  tingkat  komunitas,  dari  program nasional hingga program di tingkat internasional.  Sasaran  prioritas  program IPEC  adalah  anak-anak  yang  dipaksa bekerja,  anak-anak  yang  bekerja  dalam
situasi  berbahaya  dan  anak-anak  di  bawah usia 12 tahun. Fokus pada anak perempuan karena  mereka  lebih  berisiko  mengalami eksploitasi dan kekerasan (Darious. 2013:8).
Dalam  konvensi  ILO  Nomor  182 Tahun  1999  yang  mengatur  tentang Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan Terburuk  Untuk  Anak,  bentuk-bentuk pekerjaan terburuk  untuk  anak mencakup dalam  segala  bentuk  perbudakan  atau praktik-praktik sejenis perbudakan, dengan pemanfaatan  anak-anak  untuk  kegiatan pornografi  dan porno  aksi,  pemanfaatan anak-anak  untuk  kegiatan  produksi  dan distribusi  obat-obatan terlarang, serta segala  bentuk  pekerjaan  yang  sifat  atau lingkungannya dapat menggangu kesehatan, keselamatan atau moral anak ( ILO K-182).
Dalam  bahasan  Pokok-pokok  isi konvensi  ini  menyebutkan  semua  anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi  dari  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk  untuk  anak  dan  mewajibkan negara-negara anggota mengambil langkah untuk penghapusan bentuk- bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa sebagaimana tersebut diatas.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
1.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1 Konvensi  Den  Haag  1907  Telah menjabarkan  pada  saat  kapan  anak digolongkan  sebagai  kombatan,  yaitu ketika mereka memiliki lambang pembeda  khusus,  membawa  senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer  sesuai  dengan  peraturan  dan kebiasaan internasional.
2.  Hukum  Internasional  dengan  berbagai instrument  dan  ketentuan  hukumnya telah melarang dengan keras penggunaan tentara anak dalam peperangan diantaranya Konvensi Jenewa  1949  yang  dimana  dalam konvensi  ini  telah  dijelaskan  bahwa anak  digolongkan  sebagai  penduduk sipil  yang  harus  dilindungi,  Protokol Tambahan  tahun  1977,  Konvensi  Hak
Anak dan Protokol tambahanya namun pada kenyataanya masih banyak Negara didunia yang melanggar ketentuan-ketentuan
hukum internasional tersebut.
Konvensi  ILO  No.  182  Tahun  1999  secara Khusus  mengatur  tentang  pekerja  anak  di seluruh  dunia  dalam konvensi  ini  mengatur tentang  tindakan  segera  penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak masalah penggunaan anak sebagai tentara anak  atau  pemanfaatan  anak  dalam peperangan telah diatur dalam konvensi ini yaitu dalam pasal 3 ayat (a) namun lebih dari itu konvensi ini dapat melindungi anak-anak dari  segala  bentuk  pekerjaan  terburuk  bagi anak  dalam  kondisi  apa  pun  itu.  Sehingga dengan  konvensi  ILO  No.  182  Tahun  1999 akan  terjaminya  hak-hak  anak  di  seluruh dunia.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka terdapat beberapa saran yaitu:
1.  Sangat  diperlukannya  sosialisai  di seluruh Negara di Dunia oleh berbagai organisasi  social  mengenai  Hukum Humaniter inetrnasional dengan berbagai  isntrumen  hukumnya  yang mengatur  tentang  perlindungan  hak anak  guna  terjaminnya  hak-hak  anak diseluruh dunia karena anak merupakan  peradaban  bangsa  dan dunia.
2.  Aturan-aturan  dari  instrument  hukum inetrnasional  belum  biasa  secara maksimal  menjamin  tercapainya  hak- hak  anak  diseluruh  dunia  khususnya tindakan  eksploitasi  anak  dalam situasi konflik
bersenjata atau peperangan, maka untuk biasa menjamin  kesejahteraan  kehidupan anak di seluruh dunia maka dibutuhkan sebuah pembaharuan
aturan-aturan  hukum  internasional yang lebih jelas beserta sanksi-sanksi yang  tegas  kepada  Negara  maupun aktor selain Negara yang melanggarnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  penyusun  panjatkan  ke hadapan  Ida  Sang  Hyang  Widhi  Wasa Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  atas  asung
kerta  wara  nugraha  dan  tuntunan-Nya-lah, penulis  dapat  menyelesaikan  artikel  ini dengan  baik  dan  lancar.  Ucapan  terima kasih  juga  disampaikan  kepada  Bapak  Dr. Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  S.H.,  LL.M. dan  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  S.H.,  M.H.  serta kedua orang tua penulis Bapak Ketut Wirasa dan  Luh  Piadi  atas  segala  dukungan  yang telah  diberikan  baik  berupa  moral  maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Child  Soldiers. 2021. Which  are  the  Worst Countries  for  Recruiting  Underage Children , http://www.ibtimes.co.uk/child- soldiers-which-are-worst-countries- recruiting-underage-fighters-1453833, diakses  pada  tanggal  8  November 2021.
International Labour Organitation . 2020. Ab out ILO No.182 , https://www.ilo.org/S earch5/search.do?search Language= en&searchWhat=Convention+ILO+Co nvention+No.+182+of+1999, diakses pada tanggal 8 November 2021.
International Laws and Child Rights. 2021. I nternational laws and child rights . https://www.childsoldiers.org, diakses pada tanggal 8 November 2021.
Kelas,  Pintar.  2021.  "Dampak  Konflik Bersenjata  atau  Perang  Terhadap Anakanak", https://www.kelaspintar.id /blog/inspirasi/dampak- konflik-
bersenjata-atau-perang-terhadap- anak-anak-12147/,  diakses  pada  5 September 2021.
Konvensi  Den  Haag  1899  ( Hague Convention  of  1989 ).  Konvensi  hak Anak 1989 ( Convention of The Right of The Child 1989 ).
Konvensi  ILO  ( ILO  Convention  Nr.  138: minimum  Age  Concention  and  ILO Convention  Nr.  182:  Worst  Forms  of Child Labour Convention ).
Konvensi  Jenewa  1949  Bagian  IV  tentang Perlindungan Orang-orang Sipil dalam Waktu  Perang  ( Geneva  Convention (IV)  on  Civilians,  1949.  Convention  ( IV) relative to the protection of Civilian Presons in Time of War. Geneva ).
Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona  Non  Grata  (Hubungan Diplomatik  Antara  Malaysia  dan Korea Utara). Jurnal Advokasi , 7 (2), 135-148.
Pade,  Sri  Rahayu  Lestari.  2021. Kejahatan Seksual  Sebagai  Kejahatan  Sebagai Kejahatan  Perang  dalam  Pandangan Hukum  Internasional .  Gorontalo:  CV. Cahaya Arsh Publisher Protokol  Tambahan  I  dan  II  Tahun  1977 ( The  convention  is  supplemented  by the  Additional  Protocol  1977  that governs  the  victims  of  international armed  conflict  (Additional  Protocol  I 1977) and victims of non-international armed  conflict  (Additional  Protocol  II 1977 ) Protokol  Tambahan  Tahun  2000  ( Optional Protocol  to  the  Convention  on  the Right of the Children on the Involvement  of  Childern  in.  ned Conflict ). Ramadany, Deny. et. al. 2015. Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter internasional Kontemporer .
Jakarta: Rajawali Pers Reich,  Simon.  2009. Child  Soldires  in  The Age Of Fracturd States . United States: University of Pittsburgh Press Rosen , David M. 2005. Armies of the Young Child  Soldiers  in  War  and  Terrorism . United  States:  Rutgers  University
Press
Stenil,  Leonie.  2017. Child  Soldiers  as Agents of War
and Peace. Netherlands: Asser Press Suryadi Bakry, Umar. 2019. Hukum Humaniter Internasional . Jakarta: Kencana Suryokumoro,  herman,  Ikaningtyas  Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati M, Fransiska A.S. 2020. Hukum Humaniter  internasional .  Malang:  UB Press Wessells,Michael. 2009 . Child Soldiers Fro m  Violence  To Protection .  United States of America : Harvard University
Press
Widayanti,  I  Gusti  Ayu  Sintya.  2019.
Penggunaan  Tentara  Anak  Dalam
Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter
Internasional  (Studi  Kasus:  Konflik Bersenjata  di  Sri  langka) .  Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Pendidikan Ganesha Yuningsih,  Yuyun.  2017. Perlindungan
Sosial  Pekerja  Anak .  Yogyakarta: Vandiva Buku.