## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 77-94
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisis ketidakefektifan good corporate governance dalam pencegahan korupsi di BUMN
Prianto Budi Saptono * 1, a , Dwi Purwanto 2 b 1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Gedung Prajudi Atmosudirdjo Lantai 2, FIA UI Depok, 16424 Indonesia.
2 Pratama-Kreston Tax Research Institute, Jl. T.B. Simatupang No.1 Jakarta Selatan, Indonesia.
a prianto.saptono@ui.ac.id *; b dwipr4tama@gmail.com
* Corresponding Author
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  laporan singkat dan menganalisis ketidakefektifan Good  Corporate  Governance (GCG)  dalam  pencegahan  korupsi  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN). Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam. Temuan kami menunjukkan bahwa Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi (sikap), dan Faktor Birokrasi mempengaruhi ketidakefektifan GCG dalam pencegahan korupsi di BUMN. BUMN melaksanakan program pengendalian gratifikasi untuk mencegah korupsi dengan membentuk Unit Pengendalian  Gratifikasi  (UPG)  yang  berfungsi  sebagai  unit  pelayanan  dan  informasi  ( help  desk )  untuk pengendalian gratifikasi. Selain itu, perusahaan juga menyediakan whistleblowing system . Pegawai/pejabat BUMN  dan  masyarakat  yang  ingin  melaporkan  suatu  tindakan  yang  menunjukkan  pelanggaran  di lingkungan BUMN dapat melaporkannya melalui sistem ini. Namun, program tersebut belum efektif dalam mengurangi  dan  menghilangkan  perilaku  korupsi  pegawai/pejabat  BUMN  karena  kurangnya kepemimpinan, integritas, dan nilai-nilai dari pegawai/pejabat BUMN dalam mencegah korupsi. UPG juga tidak  fokus  pada  pencegahan  korupsi.  Selain  itu,  para  pelaksana  kebijakan  seringkali  gagal  dalam menjalankan tugasnya karena sungkan dan takut menerapkan kebijakan pengendalian korupsi.
Keywords : Good Corporate Governance; Korupsi; Badan Usaha Milik Negara
How  to  Cite :  Saptono,  P.  B.  &  Purwanto,  D.  (2022).  Analisis  Ketidakefektifan Good  Corporate Governance dalam  Pencegahan  Korupsi  di  BUMN. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi,  8 (1),  77-94. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870

## Pendahuluan
Indonesia menghadapi masalah yang menghabiskan banyak uang, waktu, pikiran, tenaga, dan emosi, yaitu korupsi. Hampir setiap hari pemberitaan di media massa menyajikan informasi ten- tang korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara (Natalia, 2019). Indonesia masih dipan- dang dunia internasional sebagai negara yang bermasalah dengan korupsi. Menurut survei Trans- parency International (TI), Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terendah. Indeks ini menilai sejauh mana persepsi korupsi secara umum, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pemang- ku kepentingan pemerintah dan politisi. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat IPK yaitu 102 dengan skor 37. Skor ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 40 (tahun 2019) dan 38 (tahun 2018). Posisi Indonesia berada di bawah negara sesama ASEAN, Singapura (Posisi 3, skor 85), Brunei (Posisi 35, skor 60), Malaysia (Posisi 57, skor 51), dan Timor Leste (Posisi 86, skor  40).  Penurunan  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  pada  tahun  2020  menjadi  37 menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari tujuan dan harapan bersama (Suyatmiko, 2021).
Kondisi ini diperparah, antara lain, dengan perilaku korup para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang juga dikenal sebagai perusahaan milik negara. Hikam (2020) menyebutkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Dewan Direksi dan Direktur Utama (Dirut) BUMN yang ter- masuk dalam penyalahgunaan wewenang atau penerimaan suap, yaitu: (1) Sofyan Basir (Dirut PT PLN  Persero)  ditetapkan  sebagai  tersangka  suap  kasus  PLTU  Riau-1;  (2)  Andra  Y  Agussalam (Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Persero) diduga menerima suap dari PT INTI (Persero); (3) Risyanto Suanda (Dirut Perum Perindo) diduga menerima suap terkait kuota ikan; (4) Dolly Pulungan (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III) dan I Kadek Kertha Laksana (Direktur
Pemasaran PT Perkebunan Nusantara III Persero) yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap distribusi gula; (5) Karen Agustiawan (Mantan Direktur PT Pertamina Persero), diduga ber- partisipasi dalam kasus dugaan korupsi pendanaan PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia, namun Mahkamah Agung (MA) membebaskan Karen Agustiawan dalam kasus ini; (6) Emirsyah Satar (Mantan Direktur PT Garuda Indonesia Persero) ditetapkan sebagai ter- sangka dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat; dan (7) RJ Lino (Mantan Direk- tur PT Pelindo II Persero) diduga melakukan korupsi dalam pengadaan crane . Kata “korupsi” berasal dari kata latin corruptio , corruptus , atau corrumpere , yang berarti busuk atau rusak. Istilah "korupsi" memiliki banyak arti, dan tidak ada definisi korupsi yang diterima secara umum (Gould & Amaro-Reyes, 1983). Para peneliti telah berusaha untuk mendefinisikan korupsi,  tetapi  masing-masing  memiliki  masalah  karena  perilaku  yang  dianggap  korup  oleh beberapa orang belum tentu korupsi bagi orang lain (Lancaster & Montinola, 1997). Sementara itu, Bullock & Jenkins (2020) mengutip definisi dari Transparency International tentang korupsi sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dipercayakan  kepadanya  demi  keuntungan  pribadi. Istilah penyalahgunaan, kekuasaan yang dipercayakan, dan keuntungan pribadi mengacu pada penyalahgunaan atau perlakuan buruk terhadap wewenang yang diberikan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (secara finansial, material, politik, atau sosial) dengan mengorbankan masyarakat secara umum. Manor et. al. (2021) meneliti korupsi dengan menggu- nakan psikologi sosial, ilmu politik, dan teori komunikasi. Penekanannya pada efek langsung dan gabungan dari hal yang diperantarai terhadap korupsi yang signifikan dan insentif moneter pada perilaku tidak jujur masyarakat. Manor et. al. (2021) lebih lanjut mendefinisikan korupsi sebagai fenomena yang rumit dan meluas dengan pengaruh ekonomi dan sosial yang berbahaya.
Istilah  korupsi  mulai  dikenal  di  Indonesia  pada  tahun  1957  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor PRT-PM-06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Otoritas militer, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut, mengeluarkan peraturan ini untuk mengatasi korupsi yang merajalela. Dan untuk pertama kalinya, istilah korupsi hanya dikenal secara yuridis dalam ranah perundang-undangan nasional karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak mampu lagi menangani penyebaran korupsi (Syauket, 2021).
Banyak ahli coba mendefinisikan istilah korupsi, salah satunya adalah peristiwa yang terjadi ketika seseorang mencari keuntungan ilegal dari suatu institusi dengan cara yang dapat memba- hayakan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut (Mistree & Dibley, 2018). Menurut Bratu dan Kazoka (2018), korupsi adalah fakta yang rumit dengan makna yang tidak jelas, diwakili oleh seperangkat  kiasan  yang  membuka  dan  menutupi  beberapa  karakteristiknya.  Sementara  itu, Deniozos  et.  al.  (2018)  mendefinisikan  korupsi  sebagai  konfigurasi  kejahatan  ekonomi  yang menyebabkan  masalah  keamanan  global  terkait  dengan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial. Namun, Duri (2021) menolak untuk mendefinisikan korupsi sebagai kejahatan ekonomi dan ber- pendapat bahwa fenomenanya berbeda. Kejahatan ekonomi adalah istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai pelanggaran, banyak di antaranya tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang yang merupakan bagian inti dari definisi korupsi.
Berdasarkan penjelasan yang peneliti berikan, dapat kita simpulkan bahwa setiap tindakan ko- rupsi adalah perilaku curang. Dengan begitu banyaknya definisi korupsi, peneliti menyimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik melalui berbagai skema penipuan dan digunakan demi keuntungan pribadi.
Kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  menunjukkan  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG) belum tercapai secara optimal (Aslam, 2021). Faktanya, sejak krisis keuangan Asia tahun 1998, Kementerian BUMN telah melakukan beberapa inisiatif untuk memperkuat GCG. Salah satu upaya memperkuat GCG adalah dengan terbitnya Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M- MBU/2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor:  PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG di BUMN.
Seperti terlihat pada Tabel 1, rata-rata skor GCG perusahaan-perusahaan BUMN berada di atas 75 dalam kategori Baik dan Sangat Baik. Namun, kepercayaan publik itu hilang dengan terungkap- ny a kasus korupsi di BUMN. Kredo GCG hanyalah “lipstik” bagi sebagian BUMN. Mereka menyata - kan kepatuhan terhadap aturan ini dengan menetapkan pedoman GCG di setiap BUMN. Namun, ketentuan tersebut hanya sebatas dicatat tanpa perlu dilaksanakan (Pranoto, 2019).
Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  seperangkat  aturan  yang  terkait  dengan  proses pengendalian perusahaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan terlaksananya  kinerja  perusahaan  dalam  mencapai  visi  dan  misi  organisasi  (Marciano,  Syam, Suyanto,  Ahmar,  &  Gayatri,  2018).  Penerapan  GCG  merupakan  suatu  keharusan  bagi  setiap perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang sehat. Hal ini penting karena tujuan pene- rapan GCG adalah untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer dan dapat meningkatkan nilai atau kinerja perusahaan (Putri I. A., 2012).
Tabel 1. Rata-rata Skor GCG BUMN Tahun Jumlah BUMN yang dinilai Rata-rata Skor Kategori 2018 48 BUMN 86,11 Sangat Baik 2017 58 BUMN 85,36 Sangat Baik 2016 92 BUMN 84,83 Baik 2015 97 BUMN 79,91 Baik 2014 83 BUMN 80,99 Baik Sumber: Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2019
Dalam penerapan tata kelola perusahaan, tujuh fungsi menjadi elemen penting: fungsi peng- awasan, fungsi manajerial, fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, fungsi hukum, fungsi penasihat keuangan, fungsi audit eksternal, dan fungsi pemantauan (Rezaee, 2009). Fungsi-fungsi ini meru- pakan elemen penting dari struktur tata kelola perusahaan. Implementasi yang seimbang dari ketujuh fungsi tata kelola yang saling terkait ini dapat menghasilkan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, laporan keuangan yang andal, dan layanan audit yang kredibel. Pendekatan terpadu  ini  menegaskan  kembali  dan  menekankan  kembali  tujuan  utama  perusahaan,  yaitu menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan tetap menjaga hak dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya (Anugerah, 2014).
Penelitian  Prastika  (2020)  menunjukkan  bahwa  GCG  dapat efektif mencegah  korupsi  di  PT Kereta  Api  Indonesia  (Persero).  Tidak  adanya  tindak  pidana  korupsi  yang melibatkan  seluruh elemen  perusahaan  selama  tiga  tahun  terakhir  menjadi  bukti  dari  pernyataan  tersebut.  Suatu kesatuan sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum dapat memaksimalkan kontribusi dalam menjalankan sistem GCG perusahaan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG mungkin tidak ada, karena GCG telah menjadi suatu sistem yang berjalan dan menjangkau seluruh elemen perusahaan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dari tahun ke tahun.
Namun, semua tujuan pasti memiliki kendala dalam proses realisasinya. Demikian pula dalam penerapan GCG, beberapa kendala terjadi. PT Nindya Karya (NK) masih terjerat kasus korupsi, meski perusahaan telah menerapkan GCG dan mengungkapkannya di situs resminya. KPK telah menetapkan PT NK sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan der- maga di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, untuk tahun anggaran 2006-2011. PT NK melalui Heru Sulaksono, selaku Kepala Cabang PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam juga merangkap sebagai Kepala Joint Operation Nindya Sejati, di- duga melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pengerja- an  proyek  senilai  Rp  793  miliar  dari  Anggaran  Negara  2006-2011  dengan kerugian  keuangan negara sekitar Rp 313 miliar. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan GCG di PT NK belum efektif dalam pencegahan korupsi (Susanti, Sarah, & Hilimi, 2018).
Sejalan dengan latar belakang penelitian dan belum efektifnya GCG dalam pencegahan korupsi di BUMN, terlihat bahwa pencapaian perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan laporan singkat dan menganalisis ke- tidakefektifan GCG dalam pencegahan korupsi di BUMN. Penulis tertarik menulis artikel ini untuk memberikan masukan bagi BUMN dalam hal kebijakan perusahaan khususnya di bidang Good Cor- porate Governance . Berdasarkan uraian tersebut, rumusan tujuan dari permasa-lahan penelitian adalah untuk melihat penyebab belum efektifnya GCG dalam pencegahan korupsi di BUMN.

## Metode
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan laporan singkat dan menganalisis ketidakefektifan Good Corporate  Governance (GCG) dalam pencegahan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap paling cocok, terutama mengenai  masalah  pengendalian  korupsi.  Bryman  (2012)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif sebagai jenis penelitian yang berfokus pada kata-kata daripada angka ketika mengumpulkan dan menggambarkan data. Metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis yang mencirikan dan menggambarkan suatu fenomena (Nassaji, 2015). Untuk memberikan gam- baran tentang penyebab utama korupsi di BUMN, kami menggunakan data dari wawancara men- dalam. Penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih spesifik mengenai tujuan penelitian.
Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci. Narasum- ber pertama adalah Direktur Keuangan & Manajemen Risiko (BUMN A). Kedua, Direktur Supply Chain (BUMN B). Selanjutnya, informan ketiga adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (BUMN  C).  Keempat,  Direktur  Utama  (BUMN  D).  Narasumber  terakhir  adalah  Direktur  Utama (BUMN E). Seluruhnya adalah pimpinan BUMN.
Analisis  data  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  beberapa  kegiatan,  seperti  penjelasan  (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pertama, kami mengkategorikan data yang lebih kritis, bermakna, dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian setelah melakukan wawancara dan memperoleh data tertulis  dari  lapangan.  Kedua,  setelah  peneliti  menyelesaikan  pengolahan  data,  data  disajikan (ditampilkan) sehingga baik peneliti maupun orang lain dapat memahaminya. Kami memberikan data dalam teks naratif, gambar, dan tabel. Ketiga, setelah memverifikasi temuan penelitian, kami menyimpulkannya dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), perusahaan membutuhkan Good Corporate Governance (GCG) untuk membantu menciptakan pasar yang ekonomi, terbuka, dan stabil dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, tiga pilar yang saling terkait harus mendu- kung penerapan GCG, yaitu negara dan aparaturnya sebagai alat pengatur, dunia usaha sebagai pelaksana pasar, dan masyarakat sebagai konsumen perusahaan. Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku pasar. Upaya pencegahan KKN khususnya korupsi di BUMN dilakukan melalui beberapa kebijakan, sebagaimana dirangkum dari pendapat informan yaitu: (1) kebijakan pengendalian gratifikasi; (2) whistleblowing system (WBS); (3) pengelolaan benturan kepentingan; (4) pelaporan harta kekaya- an dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara); (5) Penerapan Kode Etik; dan (6) ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti-Suap/Kebijakan SMAP).
Edwards III menegaskan bahwa masalah utama kebijakan publik adalah implementasi praktis- nya (Akib, 2010). Tanpa implementasi yang efektif, tidak akan berhasil melaksanakan keputusan pembuat kebijakan. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak efektifnya pencegahan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penulis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980). Berdasarkan model ini, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor dispo- sisi (sikap), dan faktor struktur birokrasi akan mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan publik.
Penulis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) karena ter- dapat  kesamaan  asumsi  yang  mendasari  konsep  pengendalian  korupsi  di  BUMN.  Selanjutnya, BUMN  menggunakan  pendekatan top-down hingga bottom-up dalam  melaksanakan  kebijakan publik. Selain itu, model ini menawarkan kerangka yang jelas untuk memahami keterkaitan atau hubungan antar elemen implementasi kebijakan publik (Arief, Jumadi, & Abdullah, 2016). Uraian berikut menjelaskan cara menggunakan model ini:

## Faktor Komunikasi
Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi yaitu banyaknya aturan yang ada.  Senator  dan penulis Kerajaan Rowawi, Cornelius Tacitus  (56-117 M) pernah  menyatakan:
“ corruptissima res publica, plurimae leges ” (Sumarga, 2020). Ketika republik menjadi sangat korup, hukum menjadi sangat banyak. Atau bisa juga berarti: Semakin korup suatu negara, semakin ba- nyak hukumnya. Saat ini, Indonesia memiliki 42.000 peraturan perundang-undangan, dan 3.000
peraturan  daerah  yang  berindikasi  bermasalah.  Mardihanto  menegaskan  kondisi  ini  sebagai berikut:
Saat ini terjadi obesitas regulasi. Sepanjang tahun 2000-2015, 916 UU, 49 Perpu, 2.446 PP, 2.258 Perpres, 247 Inpres dan 8.311 Permen atau setingkatnya. Selain itu, kalau ada peraturan berma- salah,  maka  harus  dilakukan  evaluasi  dan  review.  Mekanisme  review  ini  pun  belum  diwadahi dalam peraturan (Tjokrowasito, 2016).
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga menyebut banyak aturan dan regulasi yang ada di Indonesia. Banyaknya peraturan perundang-undangan menyebabkan pejabat negara seperti menteri, direktur jenderal, inspektur jenderal, dan sekretaris jenderal menjadi koruptor. Berbagai regulasi  membuat  pemerintah  tidak  bisa  bertindak  dan  mengambil  keputusan  dengan  cepat, sehingga banyak orang terjebak dalam kasus hukum. Oleh karena itu, berbagai aturan yang ada di Kementerian/Lembaga harus disederhanakan seperti yang disampaikan Presiden berikut ini: Kita adalah kapal besar dan negara besar. Kita telah membuat diri kita terjerat dalam aturan kita sendiri. Selama ini pemerintah Indonesia belum bisa bertindak cepat dalam memutuskan suatu kejadian karena banyaknya peraturan yang berlaku di Indonesia secara bebas. Karena itu [kita] harus  menyederhanakan  semua  aturan  yang  ada.  Berapa  banyak  menteri  kita  yang  korup? Bappeda,  Sekjen,  Inspektur  Jenderal  salah  satunya  karena  kita  terlalu  banyak  aturan.  Saya mendesak Kementerian untuk tidak menambahkan peraturan baru tetapi menyederhanakannya sesederhana mungkin. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan lebih cepat (Kusuma, 2016)
Dalam pengendalian korupsi di BUMN, banyaknya regulasi juga tidak menjamin BUMN bebas dari kasus korupsi. Semua informan yang kami wawancarai menjelaskan beberapa faktor penye- bab korupsi, antara lain gaya hidup yang tinggi, kualitas integritas individu yang rendah, kelemah- an sistem pengendalian internal, kolusi, permintaan VIP, konflik kepentingan, perilaku memper- kaya diri sendiri, dan direksi yang memiliki target tinggi.
Upaya pemberantasan korupsi gagal karena banyaknya peraturan dan lemahnya implementasi undang-undang yang ada. Meski menghadapi berbagai kendala, pemerintah harus terus melaku- kan  perubahan  dan  pembenahan  untuk  memberantas  korupsi.  Dalam  pemberantasan  korupsi perlu dilakukan penegakan terpadu, kerjasama internasional, dan regulasi yang harmonis. Selain itu, meski tidak menjamin pengurangan korupsi, perlu dipertimbangkan revisi UU Pemberantas- an Korupsi secara komprehensif (Setiadi, 2018).

## Faktor Sumberdaya
Implementasi  kebijakan  pencegahan  korupsi  di  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  belum memadai, terutama dari staf pelaksana kebijakan. Meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan, namun seringkali mereka gagal dalam menjalankan tugasnya  karena  takut  akan  serangan  balasan  dari  penerapan  kebijakan  pencegahan  korupsi. Pernyataan ini mengacu pada salah satu narasumber yang menjawab “Ya” ketika kami bertanya, “Menurut Anda, apakah karyawan takut melaporkan dugaan pelanggaran me lalui Whistleblowing System (WBS) di perusahaan Anda?” Aspek sumber daya lain yang menjadi kendala dalam pelak - sanaan kebijakan pencegahan korupsi di BUMN adalah:
Kurangnya Kualitas dan Kapabilitas Satuan Pengawas Intern (SPI)
Permasalahan  yang  mempengaruhi  kinerja  pengendalian  intern  adalah  rendahnya  kualitas dan kapabilitas Satuan Pengawas Intern (SPI). The Institute of Internal Auditor-IIA mengembang- kan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) pada lima faktor SPI: lingkungan pengen- dalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan ada- lah  salah  satu  cara  untuk  menentukan  kekuatan  SPI.  Tabel  2  menunjukkan  skema  penilaian efektivitas SPI. Sementara itu, Gambar 1 menunjukkan tingkat IA-CM.
Hasil pemetaan kapabilitas SPI seperti terlihat pada Gambar 1 yang diadopsi oleh Badan Peng- awasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menunjukkan kuatnya kapasitas dan profesional- isme SPI. Berdasarkan hasil penilaian, kapabilitas 12 SPI yang telah dilakukan oleh BPKP hingga akhir tahun 2019 menggunakan IACM, 1 SPI berada pada Level V ( Optimizing ), 7 SPI berada pada level IV ( Managed ), dan 4 SPI berada pada level III ( Integrated ), seperti yang ditunjukkan Tabel 3.
Tabel 2. Skema Evaluasi Efektivitas SPI No. Rentang Skor Efektivitas Level Predikat 1. Nilai di atas 85 5 Sangat Efektif 2. 75 < s kor ≤ 85 4 Efektif 3. 60 < s kor ≤ 75 3 Cukup Efektif 4. 50 < s kor ≤ 60 2 Kurang Efektif 5. S kor ≤ 50 1 Tidak Efektif Sumber: Badan Pengawas Keuangan dan Pengawasan (BPKP) (2019)
Sumber: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) (2009)
Gambar 1. Proses Peningkatan Kapabilitas SPI disesuaikan dari IA-CM Levels
Tabel 3. Efektivitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2019 No. Nama Badan Usaha Milik Negara Level 1 2 3 4 5 1. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) √ 2. PT Pelindo I √ 3. PT Perkebunan Nusantara XII √ 4. PT Hutama Karya (Persero) √ 5. PT Semen Padang √ 6. PT Semen Tonasa √ 7. PT Timah Tbk √ 8. PT Perkebunan Nusantara III √ 9. PT Sang Hyang Seri (Persero) √ 10. PT Perkebunan Nusantara IX √ 11. PT Perkebunan Nusantara VIII √ 12. PT Pertani (Persero) √
Sumber: Lampiran IX hal. 1 (BPKP, 2019)
Namun fakta tersebut (Tabel 3) menunjukkan bahwa efektifitas SPI tidak menjamin program atau kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari sisi kualitas, SPI tidak  menjamin  dapat mencegah  korupsi  di  perusahaan  karena hanya  12 BUMN  yang menilai efektivitas SPI, dari sebanyak 114 BUMN milik pemerintah.
Ke depan, untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas SPI, seluruh BUMN harus menilai kuali- tas dan kapabilitas SPI berdasarkan IACM. Melalui penilaian ini, setiap unit SPI akan mengetahui tingkat kapabilitasnya dan mengetahui informasi tentang bidang-bidang yang masih memerlukan pengembangan sebagai dasar penyusunan rencana aksi untuk mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi menuju SPI yang efektif.
Tidak ada kemampuan yang berkelanjutan dan dapat diulang -
tergantung pada upaya
Praktik dan prosedur IA yang berkelanjutan dan berulang
Manajemen IA dan praktik profesional diterapkan secara seragam IA mengintegrasikan informasi dari seluruh organisasi untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko
LEVEL 5
Optimizing
Internal Audit (IA) belajar dari dalam dan luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan

## LEVEL 4 Managed

## LEVEL 3
Integrated
LEVEL 2 Infrastructure
LEVEL 1 Initial
Selain menilai kualitas dan kapabilitas SPI Berbasis  IACM, untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas SPI, BUMN dapat melakukan review sistem secara berkala dan bekerja sama dengan pihak  eksternal  atas  efektivitas  pengendalian  internal  perusahaan,  sebagaimana  diungkapkan oleh informan sebagai berikut:
“Untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal, perusahaan dapat meninjau sistem yang sedang  berjalan  secara  berkala,  bekerja  sama  dengan  pihak  eksternal  mengenai  efektivitas pengendalian internal perusahaan.” (Wawancara dengan Direktur Keuangan dan  Manajemen Risiko BUMN A, 24 April 2022).
Salah  satu  informan  menjawab  pertanyaan  yang  sama,  “Bagaimana  meningkatkan  kualitas pengendalian internal di perusahaan Anda untuk menahan korupsi?” dari perspektif bisnis perusa - haan, seperti yang dinyatakan berikut ini:
"Untuk memberikan ruang yang lebih terbatas bagi pelanggaran, perusahaan dapat meningkat- kan pemahaman mereka tentang proses bisnis dan tantangan bisnis nyata untuk melihat dengan cermat  kelemahan  dalam  prosedur  dan  kebutuhan  bisnis,  untuk  memberikan  masukan  pada perbaikan sistem." (Wawancara dengan Direktur Supply Chain BUMN B, 24 April 2022).
Informan lain mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting  dalam meningkatkan kualitas  pengendalian internal di  perusahaan.  Lebih  lanjut informan menyatakan sebagai berikut:
“Perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan meningkatkan kompe - tensi SDM, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mempercepat tindak lanjut temuan audit.” (Wawancara dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN C, 24 April 2022). Informan BUMN D mengungkapkan bahwa perusahaan harus melakukan sosialisasi dan me- nandatangani surat pernyataan antikorupsi untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal:
"Untuk mencegah korupsi, perusahaan harus menyebarluaskan perilaku dan kegiatan pencegah- an korupsi, menandatangani pernyataan anti korupsi, dan juga memantau kegiatan tersebut."
(Wawancara dengan Direktur Utama BUMN D, 25 April 2022).
Menurut informan lain, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan menilai kualitas SPI dan menambah auditor. Hal tersebut disampaikan oleh informan berikut:
“Untuk  meningkatkan  kualitas  pengendalian  internal,  perusahaan  dapat  melakukan  penilaian kualitas  SPI  dan  me nambah  auditor  tetapi  harus  sesuai  dengan  program  pengawasan.” (Wawancara dengan Direktur Utama BUMN E, 27 April 2022).

## Kinerja Aparat Penegak Hukum Kurang Maksimal
Efektivitas hukum harus memperhatikan dua faktor esensial yaitu faktor hukum dan faktor penegakan hukum. Kedua bagian ini akan mempengaruhi efektivitas upaya pemberantasan ko- rupsi.  Selain  memiliki  reputasi  hukum  yang  sangat  baik,  aparat  penegak  hukum  juga  harus profesional  dan  sepadan  dalam  menangani  kasus  korupsi  (Indrawan  &  Syaufi,  2016).  Aparat penegak hukum berada di garis depan pemberantasan korupsi secara holistik. Kejaksaan Agung, Kepolisian,  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  merupakan  lembaga  yang  bertugas melakukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia.
Penguatan undang-undang korupsi di Indonesia saat ini banyak dibaca, didengar, dan dilihat di  berbagai  sumber  media  massa.  Pelaporan  penyidikan,  penuntutan,  persidangan  di  tingkat Pengadilan Negeri, kasasi, bahkan peninjauan kembali (PK) seringkali bermasalah dengan putus- an  hakim  terhadap  vonis  korupsi.  Berbagai  kasus  korupsi  kerap  datang  dari  kasus  prestisius hingga skandal korupsi di daerah. Namun, seringkali penyidik tidak melakukan penyidikan kare- na maraknya penegakan hukum yang terlibat kasus korupsi.
Selama Semester I Tahun (2020), Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari 370 ter- sangka,  kejaksaan  memeriksa  91  kasus  (54%),  polisi  memeriksa  72  kasus  (43%),  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memeriksa.  6  kasus  (3%).  Keseluruhan  penyidikan  tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 18,1 triliun, seperti terlihat pada Gambar 2.
Selama tahun 2016-2020, penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kejaksaan  Agung, Kepolisian,  dan  KPK  mengalami  fluktuasi  jumlah  penuntutan  kasus  korupsi.
Namun seperti terlihat pada Tabel 4, penanganan korupsi oleh KPK menunjukkan depresiasi dari semester I-2018 hingga semester I-2019, kemudian menurun drastis pada semester I-2020.
Gambar 2. Penanganan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2020 oleh Penegak Umum (Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020)
Tabel 4. Vonis Korupsi Tahun 2016-2019
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020)
Tabel 5. Penanganan Kasus Korupsi Semester I 2020 Instansi Anggaran (dalam miliar rupiah) Target Penanganan Korupsi Realisasi Penanganan Korupsi Kejaksaan 75,3 566 kasus/tahun 91 kasus Polisi 277,0 1.539 kasus/tahun 72 kasus KPK 29,3 120 kasus/tahun 6 kasus Total 381,6 2.225 kasus/tahun 169 kasus Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020)
Tabel 5 merangkum penjelasan kinerja aparat penegak hukum terkait penanganan kasus ko- rupsi  pada semester  pertama  tahun  2020.  Keterlibatan  Kejaksaan,  Kepolisian,  dan  KPK  dalam mencapai target penyidikan belum tercapai jika dibandingkan dengan sasaran penuntutan perka- ra korupsi dan realisasinya. Pada semester 1 2020, Kejaksaan Agung hanya menangani 91 kasus korupsi, atau hanya 16,1 persen dari target 566 penanganan korupsi per tahun. Sementara itu, pada semester 1 2020, polisi hanya menangani 72 kasus korupsi atau hanya 4,7 persen dari target penanganan kasus korupsi 1.539 per tahun. Selanjutnya, KPK pada semester I-2020 hanya mena- ngani enam kasus korupsi atau hanya 5 persen dari target penanganan kasus korupsi sebanyak 120 kasus per tahun. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja kejaksaan, kepolisian, dan KPK dalam menangani kasus korupsi buruk.
Peneliti ICW Wana Alamsyah kecewa dengan kinerja KPK. Sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020, kinerja KPK dipantau melalui jalur aparat penegak hukum atau media, dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Menurut Wana Alamsyah, buruknya kinerja KPK berlangsung selama enam bulan. Se- cara lengkap dinyatakan sebagai berikut:
Tahun Kejaksaan Agung Polisi KPK Kerugian Negara (Miliar rupiah) Kasus  Tersangka  Kasus  Tersangka  Kasus  Tersangka Semester I 2016 133 306 59 133 18 50 889,50 Semester I 2017 135 281 140 243 21 58 1.500,00 Semester I 2018 68 144 41 72 30 135 1.000,00 Semester I 2019 43 84 51 105 28 61 6.100,00 Semester I 2020 91 198 72 136 6 38 18.100,00
“Sejak semester I 2019 hingga semester I 2020, kinerja KPK terjun bebas. Terjun bebas dalam konteks negatif” (Fadhilah, 2020).
Kejadian tersebut menunjukkan bahwa institusi pemberantasan korupsi dan penegakan hu- kum di Indonesia yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK kurang optimal dalam menangani kasus  korupsi.  Melalui  revisi  UU  KPK,  beberapa  pembatasan  menghambat  kemampuan  KPK memberantas korupsi. Lebih lanjut, peran pimpinan KPK yang gagal memberantas korupsi turut andil dalam penurunan kinerja KPK (Alamsyah W. , 2020).

## Faktor Disposisi (Sikap)
Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksana kebijakan. Implementasi suatu kebijakan adalah menerapkan suatu kebijakan melalui suatu program, kegiatan, tindakan, atau aksi dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sis- tem  tertentu  (Ramdhani & Ramdhani, 2017).  Agar  kebijakan  dapat  berjalan  secara efektif  dan efisien, pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikannya. Jika para pelaksana kesepakatan kebijakan setuju dengan isi kebijakan, mereka akan dengan senang hati melaksanakannya. Namun, jika prinsip mereka menyimpang dari pembuat kebijakan, penerapan metode dan strategi pencegahan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menghadapi banyak kendala (Kamarasyid, 2017).
Ada tiga jenis sikap para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan pencegahan korupsi, yaitu (1)  Sadar  untuk  menerima  dan  menjadi  anti  korupsi  di  kalangan  pelaksana  kebijakan,  serta memahami bahwa korupsi akan berdampak pada diri sendiri, masyarakat, dan negara; (2) Dari sisi keseriusan kebijakan anti korupsi, pelaksana kebijakan bersikap menunggu ( wait and see ); dan  (3)  Sebagian  pelaksana  kebijakan  masih  terus  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  namun dengan cara yang lebih hati-hati dan canggih. Mereka memahami maksud dan tujuan program tetapi  menolak  maksud  yang  ada  di  dalamnya,  sehingga  secara  diam-diam  membelokkan  dan menghindari program kebijakan (Achmad, 2018).
Disposisi (sikap) pejabat (pemimpin) dan pelaksana kebijakan sangat diperlukan dalam kebi- jakan. Keberhasilan perusahaan dalam mengatasi risiko yang muncul memerlukan keterlibatan seluruh karyawan, mulai dari level manajemen tertinggi hingga pelaksana (Kurnia, 2017). Jika pe- laksana kebijakan memiliki sikap positif atau mendukung pelaksanaan kebijakan, keputusan awal adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan memiliki sikap buruk atau menolak untuk melaksanakan prosedur karena adanya benturan kepentingan, maka akan sangat menghambat kinerja kebijakan tersebut (Pramono, 2020). Beberapa kondisi di BUMN yang menunjukan pentingnya faktor kepemimpinan adalah sebagai berikut:

## Kurangnya Ketegasan dan Pemimpin Teladan
Salah satu faktor penting dalam mempengaruhi para bawahan adalah kepemimpinan  (Abijaya, Wildanu, & Jamaludin, 2021). Kepemimpinan ini terlihat dari kapasitas dan kapabilitas pemimpin untuk mempelajari hal-hal baru secara terus menerus ( love to learn ), memberdayakan sumber daya  yang  dimiliki  ( empower ),  gesit  cekatan  dan  cerdas  dalam  menghadapi  tantangan  tugas ( agile ), berani berpikir jauh ke depan. ( dare to dream ), kemauan untuk berempati dengan orang lain ( empathy ), dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ( responsible ) (Achmad, 2018). Salah satu langkah penting dalam menegakkan budaya antikorupsi adalah dengan memberikan keteladanan atau yang lebih dikenal dengan istilah tone at the top (Sinaga, 2018). Seorang pemim- pin perusahaan harus mampu menunjukkan bagaimana memimpin secara etis. Semakin etis dan bertanggung jawab gaya kepemimpinan, semakin besar kemungkinan bawahan akan menang- gapinya dan berperilaku etis dan bertanggung jawab. Di sisi lain, jika pemimpin menunjukkan sedikit perhatian terhadap perilaku jujur dan etis, bawahannya akan mengikuti. Misalnya, jika se- orang pemimpin melakukan korupsi, kemungkinan besar bawahan akan mengikuti dan menggu- nakan diskresi yang sama dengan atasannya (Hardinto, Urumsah, Wicaksono, & Cahaya, 2020).
Fenomena  tersebut  menunjukkan  bahwa  faktor  kepemimpinan,  terutama  yang  berkaitan dengan ketegasan dan keteladanan kepemimpinan, merupakan elemen penting dalam kegiatan pengendalian  korupsi.  Pemimpin  harus  berbicara  tentang  anti  korupsi  dan  memberi  contoh dengan tidak melakukan korupsi atau mengabaikan perilaku korup. Pernyataan ini mengacu pada
semua informan yang kami wawancarai. Ketika kami bertanya, “Apakah faktor kepemimpinan, terutama yang terkait dengan ketegasan dan keteladanan kepemimpinan, penting dalam kegiatan pengendalian korupsi?” semua informan menjawab “Ya”.

## Komitmen Anti Korupsi dari Pimpinan yang Lemah
Dalam sebuah organisasi, sikap pimpinan dalam menghadapi fraud yang terjadi akan sangat menentukan karena, di Indonesia, pemimpin masih menjadi model panutan ( role model ) bagi staf- nya. Menurut Presiden Republik Indonesia, Jokowi, keteladanan kepemimpinan merupakan salah satu cara pencegahan korupsi:
“Langkah -langkah komprehensif diperlukan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, kuncinya adalah rakyat terlibat. Kuncinya adalah lembaga penegak hukum bekerja sama bahu membahu. Kuncinya adalah kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Kuncinya adalah pimpinan pusat dan daerah memberi keteladanan” (Humas Setkab, 2015).
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga mengungkapan bahwa pemberantasan korupsi me- merlukan komitmen nyata dari pimpinan:
“Pencegahan korupsi adalah pekerjaa n yang menantang. Upaya pemberantasan korupsi harus dikoordinasikan  dan  membutuhkan  komitmen  nyata  dari  tingkat  pemerintahan  tertinggi” (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)
Karena tidak mewakili masalah yang sama, hubungan antara kepemimpinan dan korupsi sukar untuk bertemu karena tidak mewakili masalah yang sama. Namun, pemimpin dapat melahirkan dan menyebabkan terjadinya korupsi. Dalam hal ini, penting untuk menghadirkan kedua kata ini laksana dua isu yang dapat mendukung lebih-lebih melengkapi satu sama lain. Tentu saja, kepe- mimpinan yang unggul dan sukses, tentunya akan disebut sebagai sumber hasil positif dalam ber- bagai hal, tergantung pada ruang lingkup kepemimpinannya. Sedangkan, kepemimpinan yang ga- gal dan buruk akan diakui sebagai pemicu konsekuensi (kejahatan) dalam berbagai hal (Hidayanto, 2005).
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  maka  komitmen  pimpinan  dalam  pengendalian korupsi dalam organisasi sangatlah penting. Indonesia memiliki budaya panutan ( patrons ) yang masih memandang kepemimpinan sebagai figur yang harus diikuti, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pernyataan ini mengacu pada semua informan yang kami wawancarai. Ketika kami bertanya, “ Apakah upaya pemberantasan korupsi di BUMN memerlukan komitmen antikorupsi dari pimpinan perusahaan?” semua informan menjawab “Ya.”

## Kurang Integritas Pegawai
Kata “integritas” adalah istilah luas yang mengacu paada kekompakan atau kelengkapan sesua - tu, diidentifikasi dari reaksinya terhadap rangsangan dari lingkungannya (Endro, 2017). Integritas identik dengan kejujuran, jadi jika seseorang dikatakan memiliki integritas berarti maka orang ter- sebut jujur. Mengapa sebuah organisasi membutuhkan orang-orang yang jujur untuk menjalankan organisasi ? Istilah “Integritas” berasal dari Bahasa Latin intangere ( not touching ) yang berarti “tak tersentuh” (Nieuwenburg, 2002). Istilah ini mengacu pada sesuatu atau seseorang yang tidak ter- cemar, tidak rusak. Dalam konteks organisasi, integritas mengacu pada penerapan nilai dan norma yang diterima secara umum dalam praktik aktivitas sehari-hari.
Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi adalah kegagalan pemimpin karena ketidakjujur- an  (integritas)  dalam  memimpin  (Ayuningtyas,  Parinduri,  &  Susanti,  2018).  Contohnya  adalah dugaan  korupsi  antara  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  khususnya  PT  Angkasa  Pura  II (Persero) dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), merupakan contoh buruknya integritas seorang oknum pegawai/pejabat BUMN. Kasus bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka: Andra Agussalam sebagai Direktur Keuangan PT Ang- kasa Pura II (Persero) dan Taswin Nur, sebagai tangan kanan pejabat PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Sebagai imbalan atas “mengawal” proyek pengadaan baggage handling system (BHS) di enam bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero), Andra Agussalam menda- pat suap sebesar SGD 96.700 atau sekitar Rp 994.000.000.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa nilai dan norma, terutama integritas, sangat penting dalam pengendalian korupsi. BUMN harus meningkatkan dan menegakkan integritas  pegawainya agar
korupsi tidak terjadi silih berganti. Upaya penguatan dan penerapan integritas pegawai dapat dila- kukan melalui beberapa program, sebagaimana diungkapkan oleh seluruh informan berikut ini:
“Untuk  meningkatkan  dan  menegakkan  integritas  karya wan,  perusahaan  dapat  melalui  nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).” (Wawancara dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN A, 24 April 2022).
Salah satu informan memiliki pendapat yang sama dengan informan sebelumnya; perusahaan dapat mensurvei nilai-nilai AKHLAK untuk meningkatkan integritas karyawan. Penjelasan lengka- pnya adalah sebagai berikut:
“Untuk meningkatkan integritas pegawai, dapat dilakukan melalui survei nilai -nilai AKHLAK, diisi secara  mandiri  dan  dinilai  langsung  oleh  atasan.  Sedangkan  untuk  menegakkan  integritas pegawai dapat dilakukan dengan menerapkan reward and punishment yang tegas, dan pemimpin yang  menunjukkan  komitmen  untuk  menjadi  panutan.” (Wawancara  dengan  Direktur  Supply Chain BUMN B, 24 April 2022).
Menurut informan dari BUMN C, perusahaan harus melakukan audit khusus melalui evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan integritas karyawan. Sedangkan untuk menegakkan integritas karyawan, perusahaan dapat menerapkan role model dan reward and punishment , seperti diung- kapkan berikut ini:
“Perusahaan dapat meningkatkan integritas karyawan dengan pemantauan berkelanjutan, peng - ukuran berdasarkan KPI, evaluasi oleh  rekan kerja, inspeksi, dan audit  khusus. Sementara itu, perusahaan dapat menerapkan kepemimpinan (role model), reward, dan punishment yang dapat diteladani  untuk  menegakkan  integritas  karyawan.” (Wawancara  dengan  Direktur  Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN C, 24 April 2022).
Informan lain mengungkapkan bahwa perusahaan harus melakukan survei dan penilaian untuk meningkatkan integritas karyawan melalui mitra dan pihak independen. Sedangkan untuk mene- gakkan integritas, seluruh karyawan harus mematuhi peran yang ditetapkan perusahaan:
“Untuk meningkatkan integritas karyawan, perusahaan d apat melakukan survei dan penilaian melalui mitra dan pihak independen. Sedangkan untuk menegakkan integritas karyawan, seluruh karyawan  harus  mematuhi  peran  yang  telah  ditetapkan  perusahaan.” (Wawancara  dengan Direktur Utama BUMN D, 25 April 2022).
Menurut informan lain, integritas pegawai dapat ditingkatkan melalui penilaian integritas mela- lui  pihak  independen  dan  survei  melalui  budaya  AKHLAK.  Sementara  itu,  dapat  menegakkan integritas  karyawan  melalui penghargaan  dan hukuman  yang ketat.  Pendapat ini sama dengan pendapat informan sebelumnya, seperti yang diungkapkan berikut ini:
“Untuk  meningkatkan  integritas  karyawan,  perusahaan  dapat  melakukan  penilaian  integritas melalui pihak independen dan survei melalui budaya AKHLAK. Sementara itu, dapat dilakukan penegakan integritas pegawai melalui reward and punishment yang tegas.” (Wawancara dengan Direktur Utama BUMN E, 27 April 2022).

## Kurangnya Budaya Organisasi
Di Indonesia, yang dibutuhkan adalah pola budaya dan perubahan norma. Menurut (Pradiptyo, Wirotomo, Hilman, & Azzani, 2015), yang membedakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing adalah terbentuknya budaya intoleransi terhadap korupsi. Seseorang dari negara di mana korupsi  merajalela  akan  melanggar  hukum  dan  membayar  suap,  bahkan  jika  orang  tersebut sekarang tinggal di negara lain yang tingkat korupsinya rendah.
Selain terkait dengan individu, korupsi juga terkait dengan budaya organisasi. Menurut (Hasuti & Wiratno, 2020), budaya organisasi merupakan landasan bagi peningkatan pertumbuhan dan perkembangan dalam lingkungan perusahaan yang terus berubah. Budaya organisasi yang baik akan menanamkan perilaku yang baik pada karyawannya. Selain itu, dapat menumbuhkan budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan kualitas kerja yang tinggi. Di sisi lain, ketika budaya organisasi buruk, orang akan lebih mungkin untuk melakukan kejahatan korupsi.
Penelitian Rustandy, Sukmadilaga, & Irawady (2020) juga mengungkapkan bahwa budaya orga- nisasi, good corporate governance “(GCG)”, dan pengendalian internal, secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan korupsi di perusahaan. Menurut peneliti-
annya, semakin baik penerapan budaya organisasi, GCG, dan pengendalian internal, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan korupsi di perusahaan.
Sementara  itu,  penelitian  menunjukkan  bahwa  karakter  jahat  berdampak  positif  terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi lebih mungkin terjadi pa- da perusahaan dengan standar etika yang rendah (Wilopo, 2006). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah sebagai berikut:
“Upaya  pemberantasan  korupsi  meliputi  penindakan  terhadap  pelaku  dan  upaya  pencegahan melalui peruba han sistem dan perilaku serta budaya anti korupsi” (Ghivarianto, 2020).
Dalam pencegahan dan pengendalian korupsi, budaya integritas dan anti korupsi merupakan pondasi yang harus dibangun jika perusahaan ingin mewujudkan integritas karyawannya. Budaya integritas dan anti korupsi akan mempersempit kemungkinan terjadinya korupsi di suatu perusa- haan. Sedangkan disposisi (sikap) terhadap implementasi kebijakan pengendalian korupsi harus diubah dengan membangun kepatuhan di perusahaan. Untuk menentukan hal tersebut, kita dapat mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan tingkat kepatuhan dari ba- wahan kepada atasan, atau kepatuhan pelaksana kebijakan, terhadap peraturan dalam melaksa- nakan  suatu  program.  Kepatuhan  itu  sendiri  mengacu  pada  standar,  prosedur,  dan  peraturan kebijakan. Akibatnya, jika pelaksana kebijakan mengikuti aturan yang ditetapkan, implementasi kebijakan akan berhasil.

## Faktor Birokrasi
Akibat  inefisiensi  dalam  struktur  birokrasi  yang  ada,  implementasi  kebijakan  menjadi  tidak efektif. Lagi pula, kebijakan yang kompleks membutuhkan kolaborasi banyak orang. Sebagai pelak- sana kebijakan, birokrasi harus bekerja sama dengan politisi untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan secara efektif. Aspek yang dapat mendorong struktur birokrasi menjadi lebih baik, yaitu dengan melaksanakan dua hal berikut. Pertama , Standard Operating Procedurs (SOPs) : yaitu kegiatan sehari-hari yang memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melakukan Tindakan- nya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kedua , Framentasi: yaitu upaya untuk menditri- busikan tanggungjawab atas tindakan dan  aktivitas pegawai di  antara  beberapa unit. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan Struktur Birokrasi sebagai berikut (Achmad, 2018):
Tidak ada sanksi bagi yang tidak melaporkan LHKPN
Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  yang  progresif  diperlukan  untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien (Suryono, 2017). Isti- lah  yang  digunakan  di  berbagai  negara  adalah  pengungkapan  aset  atau  pelaporan  kekayaan, sedangkan di Indonesia istilahnya adalah LHKPN. Kewajiban melaporkan harta kekayaan dinilai memadai  sebagai  media  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  pejabat  dan lembaga publik. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, ada tujuan lain yang ingin dicapai, antara lain: (1) menguji integritas Penyelenggara Negara; (2) menimbulkan ketakutan di kalangan Penyelenggara Negara untuk melakukan korupsi; (3) mena- namkan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab (karakter etis) di antara Penyelenggara Ne- gara; (4) mendeteksi (potensi) benturan kepentingan antara tugas publik Penyelenggara Negara dengan kepentingannya; (5) memberikan bukti permulaan dan bukti pendukung penyidikan dan penuntutan perkara korupsi; dan (6) meningkatkan kontrol publik atas Penyelenggara Negara.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK), Isnaini, menekankan pentingnya pelaporan harta kekayaan untuk mendapat- kan pejabat yang jujur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pelaporan harta kekayaan juga bisa menjadi instrument akuntabiltas bagi penyelenggara negara. Secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:
“Tujuan  utama  LHKPN,  menurut  undang -undang,  adalah  untuk  mendapatkan  penyelenggara yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN.  Selain  itu,  ada  tujuan  tambahan  yaitu  ketika  pertama  kali menjabat  sebagai  alat  untuk  transparansi.  Kementerian/lembaga  juga  dapat  memanfaatkan LHKPN sebagai alat pengelolaan SDM, artinya dapat digunakan sebagai prosedur promosi. Pada akhir masa jabatan, penyelenggara negara dapat membandingkan kekayaannya sebelum menja- bat, selama menjabat, dan setelah menjabat atau pensiun. Apakah ada peningkatan yang signifi-
kan  atau  tidak.  Apakah  sesuai  dengan  profiling  penghasilan  jabatannya  atau  tidak.  Sehingga dapat menjadi instrument pertanggungjawaban penyel enggara negara”. (Kumparan, 2020). Setidaknya ada empat aturan hukum di pemerintahan Indonesia yang mengarahkan pejabat publik untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK, yaitu: UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, serta SE/03/M.PAN/01/2005. Peraturan pemerin- tah yang mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan kekayaannya tidak sepenuhnya dipatuhi oleh semua pejabat publik. Salah satu pejabat publik tersebut adalah Budi Waseso. Sejak diangkat menjadi Kabareskrim Polri pada Februari 2015, ia tidak segera menyerahkan LHKPN kepada KPK. Yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak akan membuat LHKPN karena merasa yakin tidak akan ada tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Budi Waseso bahkan meminta KPK un- tuk mencatat hartanya karena pencatatan oleh KPK akan lebih obyektif dan akurat dibandingkan pencatatan  yang  dilakukan  sendiri.  Hal  ini  dikatakan  Budi  Waseso  seperti  dikutip  dari  CNN Indonesia pada tanggal 29 Mei 2015:
“Ini bukan tindak pidana. Jadi saya tidak akan mengajukan laporan. KPK memiliki tim penyidik. Hasilnya mungkin berbeda jika petugas yang mengisi” (Utama & Stefanie, 2015) Secara keseluruhan, menurut Ipi Maryati Kuding, Plt Juru Bicara KPK, 704 dari total 1.396 lem- baga di seluruh Indonesia atau kurang lebih 50% lembaga sudah mencapai 100% kepatuhan terha- dap LHKPN. Namun, hingga bulan Mei 2020, 26.209 Penyelenggara Negara (PN) (sekitar 7,19%) belum melaporkan LHKPN. Dari jumlah tersebut, 92,36% merupakan pejabat eksekutif, 98,62% pejabat  yudikatif,  89,39%  pejabat  legislatif,  serta  95,78%  BUMN  dan  BUMD  (Komisi Pemberantasan  Korupsi,  2020).  Ketidakpatuhan  PN  dalam  melaporkan  harta  kekayaan  karena tidak ada sanksi tegas terhadap PN yang tidak patuh.
Wakil  Ketua  KPK,  Alexander  Marwata,  membenarkan  bahwa  pejabat  yang  tidak  mematuhi aturan pelaporan aset kekayaan tidak dikenakan sanksi. Namun, dia menilai sanksi tersebut efektif mendorong penyelenggara negara untuk lebih tertib dalam melaporkan harta kekayaannya. Sanksi yang akan disiapkan bersifat administrasi, misalnya penundaan kenaikan jabatan atau pencopotan jabatan (Puspitasari, 2016). Menurut Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan ada penerbitan peraturan dalam wujud Surat Edaran (SE) atau Per- aturan Pemerintah (PP) untuk mewajibkan penyelenggara negara menyampaikan aset kekayaan- nya. Kebijakan tersebut berupa aturan peringatan dan sanksi, seperti penghentian tunjangan kerja dan penundaan kenaikan jabatan, bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. Ekstremnya adalah mencopot jabatannya.

## Lemahnya Regulator Pasar Modal
Salah satu jenis kasus korupsi yang termasuk dalam model baru adalah korupsi terkait mani- pulasi saham. Kerugian keuangan negara hampir mencapai enam belas triliun rupiah dari kasus manipulasi saham tersebut. Pada tahun 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) memetakan ka- sus korupsi yang sebagian berasal dari kasus penggelapan yaitu 47 kasus, dan manipulasi saham sebanyak 4 kasus. Tabel 6 merangkum penjelasan singkat ICW tentang pemetaan kasus korupsi berdasarkan modusnya.
Dalam hal manipulasi saham, kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT. Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) merupakan jenis  kasus  kejahatan pasar modal dengan modus operandi manipulasi saham. Menurut estimasi kerugian negara oleh BPK, perkara korupsi Jiwasraya merugikan negara 16,81  triliun rupiah,  dengan  penyertaan saham 4,56  triliun rupiah dan reksadana  12,16 triliun rupiah (Kontan, 2020).
Kasus korupsi Jiwasraya bermula saat investasi saham, dan reksa dana pada 2014-2018, yang dikelola manajer investasi dari 13 korporasi. Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro telah melaku- kan markup portofolio saham di reksa dana yang ditawarkan 13 manajer tersebut. Sementara itu, sebagai Kepala Departemen Pengawasan  Pasar  Modal 2A  Otoritas Jasa Keuangan  (OJK),  Fakhri Hilmi  diduga  melihat  kejahatan  tersebut.  Tetapi,  Fakhri  Hilmi,  tidak  melakukan  pemeriksaan dengan membenarkan informasi tentang manipulasi saham (CNBC Indonesia, 2020).
Tabel 6. Modus Korupsi No. Modus Jumlah Kasus Nilai Kerugian Negara (dalam Miliar rupiah) Nilai Suap/Gratifikasi (dalam Miliar Rupiah) Nilai Pungutan Liar (dalam Miliar Rupiah) 1.  Penggelapan 47 233,70 - - 2. Mark up 33 509,00 - - 3.  Kegiatan/Proyek Fiktif 26 376,10 - - 4.  Laporan Fiktif 14 48,40 - - 5.  Pungutan Liar 12 - - 44,60 6.  Penyalahgunaan wewenang 9 78,60 - - 7.  Penyalahgunaan anggaran 8 2,60 - - 8.  Suap 6 - 1,10 - 9.  Penyunatan/pemotongan 6 8,50 - - 10.  Manipulasi Saham 4 16.900,0 - - 11.  Gratifikasi 2 - 19,10 - 12.  Anggaran Ganda 1 1,50 - - 13. Mark Down 1 - - - Jumlah 169 18.158,40 20,20 44,60 Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020) Menurut  Piter  Abdullah,  Direktur  CORE  Indonesia  ( Center  of  Reform  on  Economics ),  kontrol Jiwasraya oleh OJK rapuh, berdasarkan angka kerugian dalam seluruh perkara korupsi di Indo- nesia. OJK menunjukan kerapuhan dengan mengizinkan pilihan produk berisiko tinggi:
Kasus Jiwasraya juga menunjukkan bahwa OJK gagal mengawasi lembaga keuangan non Bank, khususnya asuransi. Jika Anda mengatakan keterlaluan, ini sulit. Seharusnya tidak terjadi. Ada begitu  banyak  faktor  dalam  hal  ini.  Intinya,  kasus  Jiwasraya  saat  ini  membuktikan  lemahnya pengawasan OJK (Aryanto, 2020).
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, juga mengungkapan bahwa kasus Jiwasraya tidak ada jika peng- awasan OJK benar. Secara lengkap ST Burhanuddin menyampaikan sebagai berikut:
Masalah OJK berada di luar institusi kami. Namun, kami akan mengevaluasi apakah pengawasan ini dilakukan dengan benar atau tidak. Tapi saya disini bukan untuk mengatakan itu. Itu adalah sesuatu yang sedang kami jajaki. Mungkin dari OJK yang sebelumnya (Bapepam) dan oknum- oknum tertentu ini kami selidiki. Jika pengawasan OJK benar, saya yakin ini tidak akan terjadi (Putri, 2020)
Data tersebut menunjukan bahwa OJK sebagai regulator pasar modal lemah dalam melakukan pengawasan (Falihah, Abrini, & Paraya, 2020). Namun kelalaian yang dilakukan oleh OJK tersebut tidak ada sanksi atau hukumannya karena belum ada peraturan perundang-undangan yang meng- aturnya. Dalam hal ini, negara harus mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan refor- masi hukum dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat OJK atas kelalai- an yang dilakukan, guna menciptakan keterpaduan dalam proses pengawasan dan mewujudkan keadilan dalam kepastian hukum (Suryono & Rahadat, 2020).

## Simpulan
Penelitian ini menggunakan model implementasi Kebijakan Edward III, yang melihat faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi (sikap), dan faktor struktur birokrasi yang mem- pengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Berdasarkan model yang dimaksud, pe- nulis menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, Faktor komunikasi, salah satu kendala pengendali- an  korupsi  di  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  adalah  banyaknya  peraturan  dan  lemahnya implementasi undang-undang yang ada, membuat kegiatan pemberantasan korupsi tidak efektif. Kedua, Faktor Sumber Daya, beberapa kendala yang mempengaruhi kebijakan pemberantasan korupsi di BUMN, adalah kurangnya kualitas dan kapabilitas Satuan Pengawas Intern (SPI), dan kinerja aparat penegak hukum yang belum optimal. Ketiga, Faktor Disposisi (sikap), ada dua sikap pelaksana yang mengganggu  pelaksanaan kebijakan pengendalian korupsi:  (a) pelaksana yang menunggu  ( wait  and  see )  tentang  keseriusan  kebijakan  antikorupsi,  dan  (b)  para  pelaksana kebijakan terus melakukan tindakan korupsi namun dengan cara yang lebih hati-hati dan canggih. Mereka memahami maksud dan tujuan program tetapi menolak niatnya, sehingga secara diam-
diam mendistorsi dan menghindari program kebijakan. Keempat, faktor struktur birokrasi, salah satu hal yang menghambat pengendalian korupsi di BUMN adalah tidak adanya sanksi bagi yang tidak  melaporkan  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara  (LHKPN).  Selain  itu,  terkait fungsi  pengawasan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku  regulator  pasar  modal  lemah  dalam pengawasan sehingga merugikan negara.
BUMN  melaksanakan  program  pengendalian  gratifikasi  untuk  mencegah  korupsi  dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berfungsi sebagai unit pelayanan dan infor- masi  ( help  desk )  pengendalian  gratifikasi.  Selain  itu,  perusahaan  juga  menyediakan whistle- blowing system . Pegawai/pejabat BUMN dan masyarakat yang ingin melaporkan suatu tindakan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan BUMN dapat melaporkannya melalui sistem ini.
Program tersebut belum efektif dalam mengurangi dan menghilangkan perilaku korupsi pega- wai/pejabat BUMN karena kurangnya kepemimpinan, integritas, dan nilai antikorupsi dari pega- wai/pejabat BUMN dalam pencegahan korupsi. UPG juga tidak fokus pada pencegahan korupsi. Selain itu, para pelaksana kebijakan sering gagal dalam menjalankan tugasnya karena sungkan dan takut menerapkan kebijakan pengendalian korupsi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi yang telah ber- sedia menangani dan menerbitkan penelitian sederhana ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Pratama-Kreston Tax Research Institute yang telah mendukung kedua penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Abijaya, S., Wildanu, E., & Jamaludin, A. (2021). Peranan kepemimpinan dalam organisasi (studi kasus peran pimpinan dalam menjaga soliditas karyawan di pt nippon indosari Corpindo). Jurnal Soshum Insentif, Volume 4, Nomor 1, 17-26.
Achmad, N. (2018, Juni 7). Menggagas model pengendalian korupsi di Kementerian Keuangan. Depok, Jawa Barat, Indonesia.
Akib,  H.  (2010).  Implementasi  kebijakan:  apa,  mengapa  dan  bagaimana.  Jurnal  Administrasi Publik, Volume 1 No. 1, 1-11.
Alamsyah,  W.  (2020).  Tren  penindakan  kasus  korupsi  semester  I  2020.  Jakarta:  Indonesia Corruption Watch.
Anugerah,  R.  (2014).  Peranan  good  corporate  governance  dalam  pencegahan  Fraud.  Jurnal Akuntansi Volume 3 Nomor 1, 101-113.
Arief, S., Jumadi, & Abdullah. (2016, Oktober 29). Pengembangan model implementasi kebijakan program  penangaan  anak  jalanan  untuk  pengentasan  kemiskinan  di  Kota  Makassar.
Makassar. Aryanto,  A.  (2020,  Januari  27).  Kasus  jiwasraya,  ekonom:  pengawasan  lemah,  OJK  harus bertanggung jawab! Retrieved from wartaekonomi.co.id:
https://www.wartaekonomi.co.id/read268678/kasus-jiwasraya-ekonom-pengawasan- lemah-ojk-harus-bertanggung-jawab
Aslam,  N.  (2021).  Pencegahan  korupsi  di  sektor  BUMN  dalam  perspektif  pelayanan  publik  di Indonesia. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 7, Nomor 2, 359-372.
Ayuningtyas, D., Parinduri, S. K., & Susanti, F. A. (2018). Integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 4 Nomor 1, 1-28.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  (2018,  Oktober  01).  Pedoman  teknis penilaian mandiri kapabilitas SPI Korporasi. Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
BPKP. (2019). Laporan kinerja tahun 2019: memperkuat kompetensi pengawasan intern yang berkelanjutan demi bakti untuk negeri. Jakarta: BPKP.
Bratu,  R.,  &  Kazoka,  I.  (2018).  Metaphors  of  corruption  in  the  news  media  coverage  of  seven European Countries. European Journal of Communication, Vol. 33 (1), 57-72.
Bryman, A. (2012). Social research methods fourth edition. New York: Oxford University Press Inc. Bullock, J., & Jenkins, M. (2020). Corruption and marginalisation. Transparency International, 1- 24.
CNBC Indonesia. (2020, June 25). Tersangka jiwasraya, apa 'Dosa' Fakhri Hilmi Versi Kejagung?
Retrieved from www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625195003-17-168141/tersangka- jiwasraya-apa-dosa-fakhri-hilmi-versi-kejagung Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2020,  Mei  04). Batas  akhir  penyampaian  LHKPN,  kepatuhan nasional capai 92,81%. Diperoleh dari www.kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1611-batas-akhir-penyampaian-lhkpn- kepatuhan-nasional-capai-92-81
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020, Februari 11). Tiga strategi mencegah korupsi. Diperoleh dari  www.kpk.go.id:  https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi- mencegah-korupsi
Deniozos, N., Vlados, C. M., & Chatzinikolaou, D. (2018). Corruption as form of economic crime and government  effectiveness.  3rd  International  Conference  of  Development  and  Economy I.CO.D.ECON, 1-11.
Duri,  J.  (2021).  Corruption  and  economic  crime.  Transparency  International  Anti-Corruption Helpdesk, 1-16.
Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
Endro,  G.  (2017).  Menyelisik  makna  integritas  dan  pertentangannya  dengan  korupsi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 3 Nomor 1, 131-152.
Fadhilah.  (2020,  September  30).  ICW:  kinerja  KPK  semester  I  2020  sangat  buruk  dalam penindakan. Retrieved from https://beta.kompas.tv/: https://beta.kompas.tv/article/112214/icw-kinerja-kpk-semester-i-2020-sangat-buruk- dalam-penindakan
Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). Fungsi pengawasan oleh lembaga otoritas jasa keuangan  terhadap  sektor  perasuransian  ditinjau  dari  hukum  pengawasan.  Jurnal Fundamental Justice Volume 1 Nomor 2 , 28-38.
Ghivarianto,  R.  D.  (2020,  Februari  11).  Bangun  budaya  antikorupsi  di  kementerian,  Menaker Gandeng KPK.  Retrieved from https://news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d- 4895279/bangun-budaya-antikorupsi-di-kementerian-menaker-gandeng-kpk
Gould, D. J., & Amaro-Reyes, J. A. (1983). The effects of corruption on administrative performance: illustrations from developing countries. Washington D.C.,: World Bank.
Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi gelap pemimpin dalam memotivasi tindakan korupsi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 334-354.
Hasuti,  A.  T.,  &  Wiratno,  A.  (2020).  Pengaruh  budaya  organisasi,  tekanan,  kesempatan,  dan rasionalisasi terhadap perilaku korupsi. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntasi.
Hidayanto, M. F. (2005). Kepemimpinan dan korupsi (simbiosis mutualisme). Al-Mawarid Edisi XIII, 34.
Hikam,  H.  A.  (2020,  Juli  26).  Sederet  bos  BUMN  di  pusaran  kasus  korupsi.  Retrieved  from www.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5108771/sederet- bos-bumn-di-pusaran-kasus-korupsi/1
Humas Setkab. (2015, Desember 10). Pidato tertulis presiden joko widodo yang dibacakan oleh menko  polhukam  pada  puncak  peringatan  Hari  Anti  Korupsi  Internasional,  di  Gedung Sabuga, Bandung, 10 Desember 2015. Retrieved from setkab.go.id:
https://setkab.go.id/pidato-tertulis-presiden-joko-widodo-yang-dibacakan-oleh-menko- polhukam-pada-puncak-peringatan-hari-anti-korupsi-internasional-di-gedung-sabuga- bandung-10-desember-2015/
Indonesia Corruption Watch. (2020). Tren penindakan kasus korupsi semester I 2020. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
Indrawan, R., & Syaufi, H. A. (2016). Kinerja Aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan. Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016, 30.
Kamarasyid,  A.  (2017).  Impelementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  kinerja pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan nasional- badan  penyelenggara  jaminan  sosial  kesehatan.  Mawa'izh:  Jurnal  Dakwah  dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 275-292.
Kontan. (2020, Maret 09). BPK: Kerugian negara akibat Jiwasraya capai Rp 16,81 triliun. Retrieved from kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-kerugian-negara-akibat- jiwasraya-capai-rp-1681-triliun.
Kumparan.  (2020,  Mei  5).  LHKPN,  transparansi,  integritas,  dan  berita.  Retrieved  from www.kumparan.com:  https://kumparan.com/sabir-laluhu/lhkpn-transparansi-integritas- dan-berita-1tMCsKfSYZm
Kurnia,  T.  (2017).  Kepemimpinan  Model  The  Way  Inspirasi  bagi  Terwujudnya  Budaya  Risiko Perusahaan Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk . Bina Ekonomi Volume 21 Nomor 2 , 79-92.
Kusuma,  H.  (2016,  Maret  22).  Okefinance.  Retrieved  from  www.okezone.com: https://economy.okezone.com/read/2016/03/22/20/1342691/jokowi-ekonomi-ri-tak- lincah-karena-aturannya-sendiri.
Lancaster, T. D., & Montinola, G. R. (1997). Toward a methodology for the comparative study of political corruption. Crime, Law & Social Change , 185-206.
Manor,  I.  W.,  Moy,  P.,  Neumann,  R.,  &  Shechnick,  M.  (2021).  Does  corruption  corrupt?  the behavioral  effects  of  mediated  exposure  to  corruption.  International  Journal  of  Public Opinion Research, 1-21.
Marciano,  B.,  Syam,  A.,  Suyanto,  Ahmar,  N.,  &  Gayatri,  M.  (2018).  Penerapan  good  corporate governance terhadap pencegahan Fraud: Sebuah Literatur review. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 1 Nomor 1, 152-161.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014).  Qualitative  Data  analysis:  a  methods sourcebook edition 3. United States of America: Sage Publication, Inc.
Mistree,  D.,  &  Dibley,  A.  (2018).  Corruption  and  the  paradox  of  transparency.  Working  Paper Series, 1-31.
Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. language teaching research.
Natalia,  D.  L.  (2019).  Media  massa  dan  pemberitaan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. INTERGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 57-73.
National  Committe  for  Governance  Policy  (KNKG).  (2006).  Pedoman  umum  good  corporate governance Indonesia. Jakarta: National Committe for Governance Policy.
Nieuwenburg, P. (2002). Emotion and perception in Aristotle's rhetoric. Australasian Journal of Philosophy.
Pradiptyo, R., Wirotomo, A., Hilman, R. M., & Azzani, M. (2015). Prakarsa Bulaksumur anti korupsi. Naskah Akademik.
Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: Unisri Press.
Pranoto, T. (2019, April 19). Quo va korup Q BUMN. Retrieved from www.mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/276495/quo-va-korup-q-bumn Prastika,  R.  Y.  (2020).  Efektivitas  penerapan  good  corporate  governance  (GCG)  dalam  upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Jurnal Idea Hukum Volume 6 Nomor 1, 96-112.
Puspitasari,  M.  A.  (2016,  Maret  18).  Pejabat  Tak  kirim  LHKPN,  Menteri  Yuddy  ancam  copot.
Retrieved from https://nasional.tempo.co/:
https://nasional.tempo.co/read/754972/pejabat-tak-kirim-lhkpn-menteri-yuddy-ancam- copot
Putri, C. A. (2020, Januari 20). Kejagung: jika pengawasan OJK benar, kasus jiwasraya tak ada!
Retrieved from www.cnbcindonesia.com:
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200120144752-17-131283/kejagung-jika- pengawasan-ojk-benar-kasus-jiwasraya-tak-ada
Putri, I. A. (2012). Peranan good corporate governance dan budaya terhadap kinerja organisasi.
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 7 Nomor 2, 193-204.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  umum  pelaksanaan  kebijakan  publik.  Jurnal Publik, Volume 11, Nomor 01, 1-12.
Ramdhani,  A., & Ramdhani, M.  A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, Volume 11, Nomor 01 , 1-12.
Rezaee, Z. (2009). Corporate Governance and ethics. John Wiley & Sons.Inc.
Rustandy, T., Sukmadilaga, C., & Irawady, C. (2020). Pencegahan Fraud melalui budaya organisasi, good corporate governance, dan pengendalian internal. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Volume 8, Nomor 2, 232-247.
Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15, Nomor 3, 249-262.
Sinaga, H. (2018, Agustus 04). Menegakkan budaya antikorupsi dengan keteladanan pemimpin.
Retrieved from www.kabar24.bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20180804/15/824190/opini-menegakkan-budaya- antikorupsi-dengan-keteladanan-pemimpin
Sumarga,  S.  K.  (2020,  Desember  10).  Mental  korup  dan  revolusi  mental.  Retrieved  from www.tribunnews.com: https://m.tribunnews.com/tribunners/2020/12/10/mental- korup-dan-revolusi-mental?page=2
Suryono,  A.  (2017).  Laporan  harta  kekayaan  penyelenggara  negara  (LHKPN)  Progesif  sebagai tindakan pencegahan korupsi. Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum Dan HAM PWM Jateng), 297-308.
Suryono, K. E., & Rahadat, B. A. (2020). Tanggung jawab hukum PT Jiwasraya Terhadap Nasabah.
Jurnal Meta Yuridis Volume 3 Nomor 2 , 47-70.
Susanti,  D.  S.,  Sarah,  N.,  &  Hilimi,  N.  (2018).  Korporasi  Indonesia  melawan  korupsi:  strategi pencegahan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Volume 4 Nomor 2, 207-232.
Suyatmiko,  W.  H.  (2021).  Memaknai  turunnya  skor  indeks  persepsi  korupsi  Indonesia  Tahun 2020. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Volume 7, Nomor 1, 161-178.
Syauket, A. (2021). Buku ajar pendidikan anti korupsi. Bekasi: Ubhara Jaya Press. Tjokrowasito,  M.  (2016,  Maret  17).  www.bappenas.go.id.  Retrieved  from  TAK  Bappenas  Usul Pembentukaan  Komite  Regulasi:  https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran- pers/tak-bappenas-usul-pembentukan-komite-regulasi/
Utama, A., & Stefanie, C. (2015, Mei 29). Budi Waseso Tolak Laporkan Hartanya ke KPK. Retrieved from www.cnnindonesia.com:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529190046-32-56610/budi-waseso- tolak-laporkan-hartanya-ke-kpk
Wilopo,  W.  (2006).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi:  Studi  pada  Perusahaan  Publik  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  di Indonesia. The Indonesian Journal of Accounting Research Volume 9, Nomor 3, 346-366.