INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1510-1520 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Zakat dan Jizyah Dalam Pemikiran Abu Ubaid Serta Relevansinya di Indonesia
Yudistira Abdi 1 ✉ , Bunga Anggita Batubara 2
(1) Dosen STAI Al-Ishlahiyah Binjai
(2) Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah UINSU
Email: yudistiraabdi@ishlahiyah.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemikiran  ekonomi  islam  sudah  dipraktikkan  sejak  masa  Rasulullah  SAW  dan  terus  berkembang. Perkembangan ditandai dengan munculnya berbagai karya dari para pemikir ekonomi islam. Salah satunya adalah kitab Al-Amwal, karya dari seorang ahli  fuqaha dan ekonom bernama Abu Ubaid. Artikel ini mengkaji hasil pemikiran Abu Ubaid terkait zakat dan pajak serta relevansinya saat ini di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Adapun kesimpulan yang di dapat dari penulisan artikel ini, yaitu : 1)Zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau langsung kepada penerimanya, sementara zakat komoditas diwajibkan penyerahannya kepada pemerintah. 2)Prinsip keadilan dalam penyaluran zakat berdasarkan kebutuhan delapan ashnaf. 3)Pembebasan jizyah bagi non  muslim  yang  masuk  Islam  tidak  memperhitungkan  waktu.  4)Relevansi  zakat  dan jizyah  di Indonesia  berdasarkan pemikiran Abu Ubaid: a)Zakat sebagai penerimaan negara mendapat campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya selaras dengan pembentukan BAZNAS, b)Pengenaan pajak kepala juga diterapkan di Indonesia, hanya saja yang menjadi subjek pajak yang berbeda, c)Pemikiran Abu  Ubaid  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  Indonesia  untuk  melakukan  rekonstruksi  implementasi zakat dan pajak.
Kata Kunci : Zakat, Jizyah, Al-Amwal, Abu Ubaid

## Abstract
Islamic economic thought has been practiced since the time of Rasulullah SAW and continues to grow. The development is marked by the emergence of various works from Islamic economic thinkers. One of them is the book Al-Amwal, the work of a fuqaha expert and economist named Abu Ubaid. This article examines Abu Ubaid's thoughts on zakat and taxes and their current relevance in Indonesia. The method used is literature study. The conclusions that can be drawn from writing this article are: 1)Zakat on savings can be given to the state or directly to the recipient, while commodity zakat is required to be submitted to the government. 2)The principle of justice in the distribution of zakat is based on the needs of the eight ashnaf. 3)Jizyah exemption for non-Muslims who convert to Islam does not take into account the time. 4)The relevance of zakat and jizyah in Indonesia is based on Abu Ubaid's thoughts: a)Zakat as state revenue gets government intervention in its management in line with the formation of BAZNAS, b)The imposition of individual tax is also applied in Indonesia, only that it is a different tax subject, c)Abu Ubaid's thoughts can be used as material for evaluating Indonesia to carry out the reconstruction of the implementation of zakat and taxes.
Keyword: Zakat, Jizyah, Al-Amwal, Abu Ubaid

## PENDAHULUAN
Praktik ekonomi islam telah ada sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin, dan para  sahabat.  Perkembangan  ilmu  ekonomi  islam  sebagai  ilmu  pengetahuan  modern berlanjut hingga saat ini. Ilmu ekonomi islam terus tumbuh menyempurnakan diri di tengah- tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler.
Fase  pertama  perkembangan  pemikiran  ekonomi  islam  berada  pada  abad  ke-1 sampai masa keemasan  islam sekitar  abad  ke-11. Fase  kedua  berada pada  masa Daulah Abbasiyah II (450-850H/1058-1466 M) hingga masa kemunduran Baghdad. Pada saat itu Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Pada fase ketiga, yaitu Abad ke-15 sampai 20 Masehi (Al- Arif, 2015).
Pada sekitar abad ke-16, banyak buku-buku pemikir muslim yang hilang dan dikutip setelah dialihbahasakan (Amalia, 2018). Kontribusi pemikir muslim telah diabaikan. Padahal pengaruhnya sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi. Dari uraian diatas, terdapat kemungkinan alasan hilangnya penerapan kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan yang selama ini masih diperdebatkan eksistensinya.
Pandangan para sarjana dan ilmuwan muslim terhadap ilmu ekonomi islam sebagai ilmu  pengetahuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  ilmu  agama  diharapkan  dapat mengembalikan masa kejayaan islam. Hal ini sudah mulai tergambarkan dari perkembangan ilmu ekonomi islam masa sekarang. Perkembangan ilmu ekonomi islam ini dapat dijadikan
dasar  untuk  menjawab  kegagalan-kegagalan  dalam  menerapkan  ekonomi  konvensional (Arfah, 2020). Pendirian bank syariah sebagai wadah bagi umat muslim melakukan transaksi sesuai syariah merupakan salah  satu kemajuan dari perkembangan ilmu ekonomi  islam. Selain itu pendirian BAZNAS sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola zakat di Indonesia, merupakan implementasi riil dalam mendukung perkembangan ekonomi islam.
Dalam hal implementasi ekonomi islam diperlukan dasar-dasar pemikiran ekonomi islam yang telah ada. Salah satu hasil pemikiran ekonomi islam yang paling dikenal adalah Kitab Al-Amwal, karya Abu Ubaid. Kitab ini menitikberatkan pembahasan pada standar etika politik suatu pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya penulis akan membahas mengenai pandangan Abu Ubaid terkait zakat dan jizyah serta relevansinya di Indonesia saat ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  metode  studi Pustaka ( library research), dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada. Literatur  yang  maksud  adalah  sumber  yang  memiliki  hubungan  dengan  permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biografi Abu Ubaid
Abu Ubaid adalah seorang terkemuka yang ahli hadis ( muhaddits) dan fiqih (fuqaha) di masa hidupnya. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Qassem bin Salam bin Miskin bin Zayed Halawi Azadi al-Bahdadi. Ia lahir pada tahun 150 Masehi di Kota Hara Provinsi Khorasan, tepatnya di barat laut Afganistan. Ayahnya, Qassem ibn Salam ibn Miskin ibn Zaid al-Halavi Azadi al-Bahdadi, adalah keturunan Bizantium yang merupakan seorang mullah dari suku Azad. Pada usia 20 tahun, Abu Ubaid pergi ke berbagai kota termasuk Kufah, Basra, dan Bagdad untuk menuntut ilmu. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi tata Bahasa Arab, tafsir, hadis, qira’at da n hukum islam. Abu Ubaid diangkat sebagai qadi (hakim) di Tarsus oleh Gubernur Thugur pada masa pemerintahan Khalifah Tsabit bin Nasr bin Malik pada tahun 193 Masehi sampai tahun 210 Masehi, Setelah itu, penulis Al-Amwal  ini tinggal di Bagdad selama  10  tahun.  Beliau  tinggal  di  Mekkah  setelah  haji  pada  tahun  219  Hijriah  sampai kematiannya pada tahun 224 Hijriah (Adiwarman Azwar Karim, 2019).
Selama menjadi qadi di Tarsus, ia dengan sangat baik dapat menyelesaikan berbagai kasus  pertanahan  dan  perpajakan.  Karena  kasus  spesialisasinya  terkait  tanah  dan  pajak,
maka lahirlah karyanya Kitab Al-Amwal. Ia juga melakukan alih bahasa dari Bahasa Persia ke Bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya Abu Ubaid menguasai bahasa tersebut.
Abu Ubaid hidup pada masa khalifah Daulah Abassiyah, yakni pada masa Khalifah al Mahdi (158/775 M). Dalam penelitian Najatullah Siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan tiga tokoh  terkenal  yang  menuliskan  karya  dalam  bidang  ekonomi,  sedangkan  pada  masa Abassiyah pertama ini, ditemukan lebih dari 200 orang pemikir yang terdiri selain fuqaha juga  filusufis,  masa  Abassiyah  ini  merupakan  kegemilangan  dunia  Islam  atau  masa renaisance (Syamsuri, 2021). Sehingga di masa inilah para ulama dan saintis saling berlomba dalam membuat karya.
Pengetahuan dan wawasannya yang luas dalam berbagai ilmu, membuat beberapa ulama Syafi’iah dan Hanabilah mengakui bahwa Abu Ubaid berasal dari mazhab mereka, sementara fakta menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang independen. Disamping itu, banyak  pula  ulama  yang  menyanjung  dan  memujinya.  Diantaranya  ialah  Qudamah Sarkhasy, yang mengatakan Abu Ubaid adalah orang yang paling pintar berbahasa Arab (fasih). Menurut Ishaq, Abu Ubaid yang terpandai dibanding dirinya, Syafi’i, dan Ahmad bin Hambal. Sementara menurut Ibnu Rohubah: “ kita memerlukan orang  seperti Abu  Ubaid tetapi  Abu  U baid  tidak  memerlukan  kita” .  Ada  juga  menurut  Ahmad  bin  Hambal  yang mengatakan  bahwa  kebaikan  Abu  Ubaid  semakin  bertambah  setiap  harinya.  Adapun menurut Abu Bakar bin Anbari, malamnya Abu Ubaid dibagi menjadi tiga bagian, seperti bagian untuk tidur, sepertiga bagian kedua untuk shalat, dan sepertiga sisanya diisi dengan menulis (Amalia, 2018).
Sebuah karya yang terbesar dan terkenal adalah kitab Al-Amwal, merupakan hasil karangan Abu Ubaid dalam bidang fiqih. Kitab ini merupakan karya yang lengkap tentang keuangan  negara  dalam  Islam  (Amalia,  2018).  Dalam  kitabnya,  Abu  Ubaid  lebih  fokus terhadap permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan dibanding teknik efisiensi dalam pengelolaannya. Tentu saja hal ini yang membuat kitab Al- Amwal berbeda dengan kitab hasil karya Abu Yusuf, yakni Al-Kharaj. Kitab Al-Amwal dinilai lebih  lengkap  hadist  dan  pendapat  para  sahabat, tabi’in ,  dan tabi’it  tabi’in serta  tidak menyinggung kelemahan dari suatu sistem pemerintahan. Dalam kitab ini, Abu Ubaid juga memberikan  banyak  informasi  mengenai  keberhasilan  pemerintah  dalam  menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam menerapkan sistem pajak (Khoirunnisa & Ghozali, 2018). Masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz  juga  menjadi  pemerintahan  yang  berhasil  dalam  memberikan  kemaslahatan  sosial (Febriani & Jalaluddin, 2017).
Kitab Al-Amwal lahir pada masa Daulah Abassiyah sekitar tahun 220 H – 221 H atau 837 M – 838 M di Baghdad (Al-Qasim, 2009). Tepatnya pada masa kekuasaan khalifah Al- Mu’tasim . Namun diperkirakan, pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam Kitab Al-Amwal adalah buah hasil dari pengalamannya saat menjadi qadi di Tarsus, tepatnya pada masa kekuasaan  khalifah Al- Ma’mun. Sejarah  mengatakan,  kitab  ini  ditulis  oleh  Abu  Ubaid  di Baghdad sekitar tahun 220H-221H sebelum beliau pergi ke Mekkah (Ismail & Jaafar, 2015).
Dalam kitabnya, Abu Ubaid tidak hanya mengungkapkan pendapat orang lain, tetapi juga  mengungkapkan  suatu  preferensi  dari  beberapa  pandangan  yang  ada,  serta memberikan pendapatnya sendiri tentang dasar dan alasan syariahnya. Dalam menentukan suatu hukum, Abu Ubaid membatasi analoginya, mempertimbangkan maqasid al-syariah dan memberikan ruang pada hukum adat atau tradisi.
Filosofi  ini  merupakan  pendekatan  yang  bersifat  profesional  dan  bersandar  pada kemampuan teknis. Oleh karena itu, tidak menyimpang prinsip keadilan dan masyarakat beradab  sehingga  pandangan-pandangannya  mengedepankan  dominasi  intelektualitas islami yang berakar dari pendekatan yang bersifat holistik dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik individual maupun sosial.
Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi seorang cendikiawan muslim terkemuka  pada  awal  abad  ketiga  hijriah  (abad  ke  sembilan  masehi)  yang  menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Hadis melalui reformasi dasar- dasar kebijakan keuangan dan institusinya (Adiwarman Azwar Karim, 2019).

## Pemikiran Abu Ubaid
Secara khusus, kitab Al-Amwal memfokuskan pembahasan tentang keuangan publik ( public finance). Analisisnya menitikberatkan pada praktik yang dilakukan Rasulullah SAW, Khulafaurasyidin, terutama Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik melalui institusi yang disebut dengan Baitul Mal.
Pada awalnya, sumber penerimaan negara berasal dari ghanimah, shodaqoh, dan fa’i . Namun setelah perkembangan beberapa saat, sumber penerimaan negara bertambah seperti kharaj, ‘usyr, dan khumus. Menurut takwir Umar bin Khattab, ada tiga harta yang masuk ke dalam penerimaan negara (keuangan publik), yaitu : shodaqoh, fa’i, dan khumus.
1. Shodaqoh/Zakat
Shodaqoh  wajib  disebut  dengan  zakat  harta  seperti  zakat  emas,  perniagaan, unta,  sapi,  kambing,  biji-bijian  dan  buah-buahan.  Zakat  harta  dialokasikan  kepada delapan  golongan  yang  Allah  sebutkan  dalam  Al-Quran.  Dan  zakat  harta  menjadi kewajiban bagi orang yang hartanya telah mencapai hisab dan haul. Pada tahun kedua hijriyah, zakat harta mulai diterapkan sebagai syariat.
Abu Ubaid mengungkapkan ketentuan yang sudah disepakati bagi orang yang wajib  membayar  zakat  apabila  orang  tersebut  memiliki  paling  tidak  salah  satu diantaranya mulai dari awal haul sampai akhir seperti 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing.
Dalam pemikirannya, Abu Ubaid menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip dasar  dalam  misi  kekhalifahan  demi  kemashlahatan  umat  sehingga  terselenggara kegiatan  ekonomi  yang  berkeadilan.  Bagaimanapun  pendistribusian  harta  menjadi sangat  penting  mengingat  Rasulullah  telah  memberikan  batasan-batasan  yaitu seseorang  yang  memikul  tanggungan  kaumnya,  seseorang  yang  tertimpa  musibah besar dimana seluruh hartanya musnah, dan seseorang yang tertimpa kemiskinan. Bagi Abu  Ubaid,  yang  terpenting  dalam  distribusi  harta  adalah  pemenuhan  kebutuhan- kebutuhan dasar, seberapa pun besarnya, sehingga dapat menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Dalam waktu yang bersamaan, bagi Abu Ubaid tidak berlaku pemberian hak zakat kepada seorang yang telah memiliki harta 40 dirham atau harta lain yang nilainya setara. Hal ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu :
a. Golongan kaya yang terkena wajib zakat;
b. kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak atas zakat;
c. kalangan penerima zakat (Adiwarman Azwar Karim, 2019).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Abu  Uba id  mengadopsi  prinsip  “  bagi  setiap orang  adalah  menurut  kebutuhannya  masing- masing”.  Sementara  dalam  hal  jumlah zakat yang diberikan, prinsip yang dipegang adalah “bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya.”
Dalam pendistribusian zakat sendiri, menurut Abu Ubaid tidak harus sama rata kepada delapan ashnaf. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan:
“ Dari  Hudzaifah,  ia  berkata,”Apabila  engkau  telah  menyerahkan  zakat  harta kepada  salah  satu  diantara  ashnaf  yang  delapan,  maka  yang  demikian  itu  sudah diperbolehkan (sah).” (Al-Qasim, 2009).
Kemudian Abu Ubaid mengutip keterangan Umar bin Abdul Aziz yang dapat disimpulkan olehnya bahwa mengenai penyaluran zakat, dapat dibagikan dengan sama rata  untuk  seluruh  delapan ashnaf,  hal  yang  demikian  merupakan  cara  bagi  yang mampu  melakukannya  (Al-Qasim,  2009).  Dengan  demikian,  seorang  pemimpin diberikan kebebasan memilih antara membagikan merata atau kepada sebagian saja selama mengacu pada ijtihad kemaslahatan.
Disisi  lain,  Abu  Ubaid  mengatakan  bahwa  zakat  tabungan  dapat  diberikan kepada  negara  atau  langsung  kepada  penerimanya,  sementara  zakat  komoditas diwajibkan penyerahannya kepada pemerintah, apabila tidak maka diasumsikan bahwa kewajiban  agama  tidak  ditunaikan.  Pernyataan  ini  muncul  berawal  dari  adanya perdebatan mengenai kewajiban zakat itu sendiri. Sebagian besar kaum Badui menolak untuk  terus  membayar  zakat  setelah  wafatnya  Rasulullah,  karena  menurut  mereka perjanjian itu telah gugur bersamaan dengan meninggalnya Rasul, dan banyak sahabat termasuk Umar sendiri yang setuju dengan hal ini (Suharto, 2004).
2. Jizyah
Jizyah  merupakan  pajak  tahunan  yang  wajib  dibayarkan  oleh  non  muslim khususnya ahli  kitab sebagai  jaminan  perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam.
Ahli  kitab  yang  membayar jizyah  diantaranya  yaitu  penduduk  Najran  yang beragama Kristen dan kewajiban ini akan hilang apabila masuk Islam. Persamaan dari kharaj  dan  jizyah  yaitu  sama-sama  merupakan  kewajiban  atas  ahli  dzimmah  dan pembelanjaannya  berdasarkan  penggunaan  harta fa’i ,  sementara  perbedaannya terletak pada objeknya, kharaj dikenakan atas tanah dan jizyah dikenakan atas kepala,
jizyah akan hilang jika masuk Islam sementara kharaj tidak demikian.
Dalam pemungutan jizyah, perdebatan yang terjadi adalah ketika seorang non muslim masuk Islam, maka dipertanyakan mengenai kewajiban jizyahnya. Maka dalam pemikiran Abu Ubaid, jizyah akan luntur bersamaan dengan masuknya non muslim ke agama Islam. Tidak diperhitungkan kapan saja waktunya, mengingat jizyah dipungut tahunan. Hal ini dikutip Abu Ubaid sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan,
“ Tidak ada kewajiban bagi kaum muslim untuk membayar jizyah”. Selain itu, Abu Ubaid juga memperkuat pernyataannya dengan Riwayat Umar yaitu ketika seorang laki-laki dari kalangan Syu’ub (bangsa non Arab) masuk Islam dan dia diwajibkan membayar jizyah, pada saat yang sama Khalifah Umar bin Khattab membebaskan lelaki itu dari kewajiban jizyah (Al-Qasim, 2009). Namun telah ditegaskan bahwa hanya laki-laki yang diwajibkan untuk membayar jizyah (Ismail & Jaafar, 2015).
Abu  Ubaid  juga  menyinggung  tentang  pentingnya  keseimbangan  antara kekuatan  finansial  non  muslim  atau  yang  disebut  dengan capacity  to  pay  atau kemampuan  membayar.  Hal  ini  disampaikannya  terkait  dalam  penentuan  tarif  atau persentase untuk kharaj dan jizyah.

## Relevansinya di Indonesia
Relevansi pemikiran Abu Ubaid di Indonesia, kita dapat ketahui terkait filosofi hukum dari  sisi  ekonomi  yang  menekankan  pada  prinsip  keadilan.  Implementasi  dari  prinsip keadilan tersebut dapat menciptakan kesejahtaraan ekonomi dan keselarasan sosial. Sama halnya  dengan  Indonesia.  Berdasarkan  isi  Pancasila  pada  sila  kelima  yang  berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengartikan bahwa prinsip keadilan merupakan hal yang utama demi kesejahteraan rakyat. Hal ini juga ditunjukkan dalam Pasal 33  ayat  4  Undang- undang  Dasar  1945  yang  berbunyi,  “Perekonomian  nasi onal diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pada kata efisiensi berkeadilan, menunjukkan  bahwa  perekonomian  Indonesia  diselenggarakan  secara  efisien  dengan menuntut keadilan.
Dalam  hal  zakat,  menurut  pandangan  Abu  Ubaid,  zakat  merupakan  salah  satu penerimaan  negara,  artinya  zakat  menjadi  sumber  keuangan  publik  yang  dikelola  oleh pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  zakat  mendapat  campur  tangan pemerintah. Begitu juga di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, zakat dikelola oleh  suatu  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Bernama  BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat Nasional). Artinya, zakat di Indonesia juga mendapat campur tangan pemerintahan dalam pengelolaannya. Untuk mendapatkan pengelolaan yang efektif dan efisien perlu dilakukan manajemen zakat yang baik dengan adanya edukasi tentang zakat baik bagi masyarakat dan badan pemerintahan (Warsito & Pujiati, 2022).
Menyangkut pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki peran penting dalam hal pemungutan dan pendistribusian. Dalam pandangan Abu Ubaid, pendistribusian zakat menuntut prinsip keadilan yang belum tentu besarnya sama atau merata. Tetapi lebih kepada kebutuhan, artinya pembagian kepada ashnaf yang delapan tidak sama besar. Pembagian zakat pada masa kehidupan Abu Ubaid juga masih perorangan, sementara saat ini pembagian zakat sudah  mulai  berkembang  dengan  sebutan  zakat  produktif.  Pengembangan  zakat  telah membuahkan  hasil,  menggunakan  dana  zakat  sebagai  modal  usaha,  memberdayakan penerimanya secara finansial, memungkinkan masyarakat miskin untuk mempertahankan atau membiayai hidupnya secara berkelanjutan. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan  mendapatkan  penghasilan  yang  stabil,  meningkatkan  usahanya,  mengembangkan usahanya dan dapat menyimpan penghasilannya untuk ditabung. Dan pada akhirnya akan melahirkan muzakki baru untuk mengembangkan kembali ekonomi para mustahaq. Artinya, pendistribusian perorangan sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia. Namun
prinsip  keadilan  dalam  pandangan  Abu  Ubaid  masih  bisa  dijadikan  dasar  dalam pendistribusian zakat produktif.
Selain  itu,  terdapat  beberapa  yang  relevan  terkait  pajak.  Menurut  pemikiran  Abu Ubaid, pajak sebagai penerimaan negara dikenakan atas pajak kepala ( jizyah). Berdasarkan UU  Nomor  36  Tahun  2008,  pajak  sebagai  penerimaan  negara  juga  dikenakan  atas perorangan. Namun terdapat perbedaan dalam hal implementasinya. Salah satunya adalah yang  menjadi  subjek  pajak.  Dalam  pemikiran  Abu  Ubaid, Jizyah  dikenakan  kepada penduduk  Non  Muslim.  Bagi  penduduk  muslim,  kewajibannya  adalah  zakat,  sehingga apabila  non  muslim  menjadi  mualaf,  maka  lepaslah  kewajiban jizyah-nya.  Sementara  di Indonesia, yang menjadi subjek pajak adalah masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat perpajakan.
Penerapan pajak tentu saja relevan, karena sudah diterapkan di Indonesia. Namun, dari relevansi dalam hal zakat dan pajak, terdapat benturan yang masih menjadi polemik. Yang  perlu  diingat  adalah  zakat  bukanlah  pajak  yang  dapat  berganti-ganti  mengikuti pemerintahan,  melainkan  tetap  sepanjang  zaman,  serta  zakat  merupakan  sumber pendapatan negara bersifat khusus, karena tidak dicampurkan dengan pendapatan lainnya (Suharto, 2004). Implementasi pajak dan zakat bagi masyarakat Indonesia belum tuntas. Hal ini dinilai masih perlu dilakukannya rekonstruksi. Pengenaan kewajiban pajak dan zakat bagi masyarakat  Indonesia  dianggap  menjadi dualism  kewajiban.  Walaupun  pada  dasarnya, hukum yang mengatur berbeda. Namun, lebih baik jika pengenaan terhadap zakat dapat mengurangi  kewajiban  dalam  membayar  pajak.  Saat  ini  penerapan  di  Indonesia  adalah zakat  sebagai  pengurang  pendapatan  kena  pajak.  Sementara  dapat  kita  ketahui  bahwa negara tetangga, negeri Jiran sudah memberlakukan zakat sebagai kredit pajak.
Zakat  dan  pajak  (terutama jizyah)  merupakan  pendapatan  negara  yang  dapat menyejahterakan rakyat. Ketika kedua instrumen tersebut dikumpulkan dalam baitul maal, penggunaannya  sudah  jelas.  Zakat  disalurkan  untuk  delapan  golongan  yang  sudah ditetapkan  dalam  Al-Quran  sementara jizyah  digunakan  untuk  keperluan  pemerintahan (Nugroho  et  al.,  2019).  Jika  Indonesia  mampu  melakukan  rekonstruksi  atau  modifikasi penerimaan  negara,  maka  terdapat  kemungkinan  bahwa  Indonesia  mampu menyejahterahkan  masyarakat  dengan  mengurangi  angka  kemiskinan.  Misalnya  potensi pengumpulan  zakat  dimanfaatkan  dan  pengenaan  pajak-pajak  yang  sudah  ada  tetap dijalankan bagi masyarakat serta pajak dapat menjadi kredit pajak bagi masyarakat yang mendapat  kewajiban  zakat.  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  juga  bisa  membangun kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada instansi pemerintah dengan menunjukkan kinerja yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meminimalisir praktik
korupsi di Indonesia.
Dalam  hal  ini,  dasar  pemikiran  Abu  Ubaid  tentunya  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan  untuk  mengevaluasi  penerapan  pajak  dan  zakat  di  Indonesia.  Lebih  lagi evaluasi ini dapat mendukung  prinsip  keadilan negara Indonesia  demi menyejahterakan rakyat.

## SIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pemungutan zakat bahwa zakat  tabungan  dapat  diberikan  kepada  negara  atau  langsung  kepada  penerimanya, sementara zakat komoditas diwajibkan penyerahannya kepada pemerintah, apabila tidak maka  diasumsikan  bahwa  kewajiban  agama  tidak  ditunaikan.  Prinsip  keadilan  dalam penyaluran  zakat  berdasarkan  kebutuhan  delapan ashnaf.  Pembebasan  Jizyah  bagi  non muslim yang masuk Islam tidak memperhitungkan waktu.   Relevansi zakat  dan jizyah di Indonesia  berdasarkan pemikiran Abu Ubaid yang pertama yaitu zakat sebagai penerimaan negara  mendapat  campur  tangan  pemerintah  dalam  pengelolaannya  selaras  dengan pembentukan  BAZNAS  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengelola  zakat  di  Indonesia. Kedua,  pengenaan  pajak  kepala  juga  diterapkan  di  Indonesia,  hanya  saja  yang  menjadi subjek pajak yang berbeda. Dan yang terakhir, pemikiran Abu Ubaid terkait zakat dan pajak dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Indonesia untuk melakukan rekonstruksi implementasi zakat dan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman Azwar Karim. (2019). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Rajagrafindo Persada. Al-Arif, N. R. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik (1st ed.). Pustaka Setia.
Al-Qasim, A. U. (2009). Ensiklopedia Keuangan Publik (Al-Amwal) (H. Kurniawan (ed.); 1st ed.). Gema Insani.
Amalia, E. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Pustaka Astratus.
Arfah, T. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In Jurnal ISLAMIKA (Vol. 3, Issue 2).
Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL-BAGHDADI. Jurnal Syariah, 9(2).
Ismail, A. G., & Jaafar, A. B. (2015). Government Revenue in the Eyes of Abu Ubaid  - An Analysis. International  Journal  of  Asian  Social  Science,  5(1),  1 – 17. https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.1/1.1.1.17
Khoirunnisa,  R.,  &  Ghozali,  M.  (2018).  Konsep  Pengelolaan  Keuangan  Islam  Menurut Pemikiran Abu Ubaid. Jurnal Ekonomi Islam, 9(2).
Nugroho, W., Syamsuri, S., Arif, S., & Fadli, D. (2019). Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem  Moneter:  Sebuah  Kajian  Konseptual. Islamic  Economics  Journal,  5(2),  163. https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.3809
Suharto, U. (2004). Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Pusat Studi Zakat. Syamsuri,  S.  (2021).  Strategi  Dalam  Menciptakan  Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah kritis dari Kitab Al-Amwal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2057
Warsito,  C.,  &  Pujiati.  (2022). Implementation  of  Tax  Practices  on  Zakat  as  a  Solution  … Ijtimā’iyya: Journal of Muslim Society Research Implementation of Tax Practices on Zakat  as  a  Solution  to  Increase  Zakat  Effectiveness  in  Indonesia.  7(1). https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6360