Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index
CHECK AND BALANCES KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)
Sulardi & Irmayadi Sastra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Email : sulardi.mgl@gmail.com

## Abstrak
Perubahan  UUD  1945  adalah  merupakan  awal  dari  pencarian  sebuah  solusi demi  mewujudkan  kesetabilan  dan  kesempurnaan  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya sistem chek and balances ini diharapkan dapat  memberikan  sebuah  regulasi  baru  sehingga  dalam  menjalankan  roda pemerintah tidak tumpang tindih antara eksekutif dengan legislatif. Dengan demikian, check  and  balances    adalah  sebagai  solusi  terahir  yang  ditawarkan  guna menciptakan  sistem  pemerintahn  yang  baik  (good  government).  Namun  hakikatnya yang terjadi hari ini check and balances  tersebut juga belum mampu mengatasi dan menyempurkan  keseimbangan  antara  kekuasaan  eksekutif  dan  legisltaif.  Adapun landasan  keseimbangan  kekuasaan  lembaga  negara  telah  dituangkan  dalam  UUD 1945  setelah  amandemen.  Namun  kemudian,  kebjikan  ini  belum  berjalan  secara maksimal  dan  efiktif  karena  dalam  peranan  masing-masing  lembaga  memiliki kekuasaan  yang  berbeda  sehingga  selalu  ada  pengaruh  yang  terjadi  dalm  sistem pemerintah di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif yakni Presiden dan DPR.
Kata Kunci: Kekuasaan, chek and balances, Presiden dan DPR.

## Abstrac
The amendment of the 1945 Constitution is the beginning of the search for a solution  to  realize  stability  and  perfection  in  the  Indonesian  system  of  government.
Therefore, the existence  of the system of chek and balances is expected to provide a new  regulation  so  that  in  running  the  government  does  not  overlap  between  the executive and the legislature. Thus, check and balances are the last solution offered to create  a  good  government  system.  Yet  the  reality  of  today's check and  balances  has not been able to overcome and to strike a balance between executive and legislative power. The basis of the balance of power of state institutions has been poured in the 1945  Constitution  after  the  amendment.  But  then,  this  praise  has  not  run  optimally and  effectively  because  in  the  role  of  each  institution  has  different  powers  so  that there  is  always  influence  that  occurs  in  the  system  of  government  in  Indonesia conducted by the Executive and Legislative institutions ie the President and the House of Representatives.
Keywords: Power, check and balances, President and House of Representatives.

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai Konstitusi  Negara  Indonesia.  UUD  1945  merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum yang mangatur tatanan (konstelasi) kehidupan masyarakat maupun kehidupan ketatanegaran  Indonesia.  Dalam  perjalanan  panjang  tata  negara  Indonesia  telah membawa perubahan yang sangat kompleks dari masa kemasa, mengalami perubahan yang  signifikan  khususnya  dalam  perubahan  kedaulatan  kekuasaan  pada  lembaga- lembaga negara.
Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pada era  reformasi  demi  menemukan  titik  kesempurnaan  untuk  menyeimbangkan  (check and  balances)  kekuasaan  negara.  Namun  perubahan  konstitusi  tersebut  juga  belum memberikan  konsep  yang  matang  terhadap  jalannya  sistem  pemerintahan  dalam rangka  megelola rumah  tangga  pemerintahan yang baik.  Justru  perubahan  konstitusi ini  tidak  jelas  arahnya  kemana,  apakah  konstitusi  ini  dibentuk  hanya  sebagai semboyan  belaka  atau  hanya  sebagai  simbol  bahwa  Indonesia  memiliki  kedaulatan hukum  agar  diakui  oleh  negara  lain.  Tetapi,  dalam  implementasinya  tidak  terarah bagaikan buih yang terombang-ambing ditengah lautan.
Mari kita menelisik kebelakang, Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia UUD 1945  sudah  mengalami  perubahan  yaitu  sudah  sebanyak  4  tahap.  Periode  perubahan tersebut yakni pada Sidang Umum MPR Tanggal 19 Oktober 1999, Sidang Tahunan MPR  Tanggal  18  Agustus  2000,  Sidang  Tahunan  MPR  Tanggal  10  November  2001 dan Sidang Tahunan MPR Tanggal 10 Agustus 2002. 1
Perubahan terhadap  Konstitusi  tersebut  dari  amandemen  pertama  hingga keempat  telah  melahirkan  Hukum  Tata  Negara  yang  baru,  yakni  adanya  Lembaga- Lembaga  Negara  yang  baru  bernama  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Komisi Yudisial  (KY)  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  serta  Dewan  Pertimbangan  Agung dihapus  (DPA).  Selain  adanya  Lembaga-Lembaga  Negara  baru  yang  dilahirkan,  ada juga suatu Sistem Tata Negara yang baru bernama check and balances karena dengan adanya  amandemen  yang  memisahkan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  Lembaga- Lembaga Negara yang ada. 2
Namun,  seperti  yang telah  dijelaskan  diatas  sebelumnya  bahwa  sistem  negara tersebut  tidak  serta  merta  berjalan  dengan  baik  dan  efektif,  masih  saja  terlihat tumpang  tindih  dalam  menjalankan  kekuasaan  sehingga  pelaksanaannya  dilapangan sering  terjadi  tarik  ulur  kekuasaan.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Jaendjri  Gaffar bahwa  sistem check and  balances atau  sistem  saling  mengawasi  dan  mengimbangi antar  lembaga  negara  ini  mempersempit  ruang  gerak  lembaga-lembaga  dalam melaksanakan  tugas,  fungsi,  hak  dan  kekuasaan  atau  wewenang  untuk  masuk  dalam praktik  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  “ abuse  of  power ”  dan  penyalahgunaan wewenang atau “ detournement de pouvoir ”,  Lord Acton mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. 3
Mekanisme check and  balances pada  awalnya  dapat  dilacak  dari  teori pemisahan  kekuasaan.  Prinsip  atau  mekanisme  ini  lahir  agar  dalam  pemisahan keuasaan  tidak  terjadi  kebuntungan  hubungan  antar  cabang  kekuasaan  serta  untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di dalam suatu cabang kekuasaan. 4
1 Hezky  Fernando  Pitoy,  2014. Mekanisme Check And  Balances Antara  Presiden  Dan  Dpr Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,Lex et Societatis, Vol. II/No. 5/Juni/2014, hal 28
2 Ibid, hal, 29
3 Janedjri  M.  Gaffar,  “ Demokrasi  Konstitusional  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah Perubahan UUD 1945” , Jakarta, Konstitusi Press, 2012, hlm.109.
4 Ibid, hal 20
Dalam ketatanegaraan Indonesia, mekanisme ini lahir ketika adanya perubahan terhadap  Konstiusi  1999  hingga  2002  yang  telah  menganut  prinsip  pemisahan kekuasaan  (separation  of  power) 5 berdasarkan check and  balances dan  bukan  lagi pembagian  kekuasaan  (distribution  of  power atau  division  of  power).  Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu sistem yang ada dan dianut oleh berbagai negara di dunia.  Teori  pemisahan  kekuasaan  pada  mulanya  dikemukakan  oleh  dua  orang  ahli tata negara yakni John Locke dan Monstesquieu.
John Locke  dalam  bukunya Two  Treaties  in  Civil  Government (1690) memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) fungsi kekuasaan dari tiap-tiap negara dan ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu dari yang lainnya yakni :
1. kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan
3. kekuasaan federatif sebagai kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. 6
Selanjutnya,  Montesquie  dengan  teori Trias  Politica-nya  dalam  bukunya “L’Esprit des Lois” (1748) yaitu mengikuti jalan pikiran dari John Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang meliputi :
1. kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
2. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan
3. kekuasaan menghakimi atau kekuasaan yudikatif. 7
Montesquieu berpendapat  bahwa  dalam  sistem  suatu  pemerintahan  negara, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai  alat  perlengkapan  (organ)  yang  melaksanakan.” 8 Konstitusi  telah memberikan  pemisahan  tugas,  fungsi,  hak  dan  kekuasaan  atau  wewenang  masing- masing  lembaga  negara  dalam  hal  ini  Presiden  dan  DPR,  serta  dalam penyelenggaraanya  mengimplementasikan  mekanisme check and  balances dalam menjakankan kewenangannya masing-masing.
Namun dalam kenyataan  atau  praktik  ketatanegaraan  seringkali  sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita yaitu sistem presidensial seakan-akan telah
5 Jimly Asshidddiqie, “ Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II ”, Jakarta, Konsistusi Pre ss, 2006, hlm. 20.
6 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil,  “ Latihan  Ujian  Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia ”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 109.
7 Jimly Asshidddiqie, Op. Cit., hlm. 13.
8 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op. Cit., hlm. 110.
bergeser  pada  sistem  pemerintahan  parlementer  dan  tidak  lagi  mencerminkan mengenai  kaidah-kaidah  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  tersebut.  Dalam menjalankan  kewenangannya,  Presiden  dan  DPR  dihubungkan  dengan  mekanisme check and  balances itu  sendiri,  sehingga  anatara  Presiden  dan DPR  memiliki mekanisme check and  balances dalam  hubungan  kerjanya,  tetapi  DPR  terlihat memiliki  kekuasaan  yang  lebih  besar  dan  sering  memasuki  wilayah  eksekutif. Kewenangan  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi  bisa  saja  disalahlgunakan  oleh lembaga-lembaga  negara  yang  ada,  dalam  hal  ini  mengenai  Lembaga  Presiden  dan Lembaga DPR.
Konstitusi atau UUD dibentuk untuk membatasi kekuasaan yang terdapat dalam setiap  negara,  apabila  kekuasaan  tidak  diberi  limitasi  akan  menimbulkan penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  negara,  sedangkan  penyalahgunaan  kekuasaan dapat berakibat terjadinya tindakan atau perbuatan sewenang-wenang. 9 I Gede Panjta Astawa  dan  Suprin  Na’a  mengutip  pendapat  “George  Jellineck  yang  mengatakan bahwa  negara adalah organisasi  kekuasaan  dari  sekelompok  manusia  yang  telah berkediaman  yang  tertentu.”  Akan  tetapi,  walaupun  sebagai  organisasi  kekuasaan , negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.
Ada begitu banyak permasalahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  kenegaraan  di Indonesia, DPR yang terlalu kuat membuat lembaga perwakilan tersebut secara tidak langsung  menunjukan  sistem  pemerintahan  yang  parlementer.  Perkembangan  atas ketatanegaraan  Indonesia  yaitu  atas  lembaga  negara  dan  fungsi  serta  wewenangnya seiring dengan perkembangan negara dan kompleksitas masyarakat yang ada. 10
Oleh karena  itu  setiap  negara  selalu  mengalami  perkembangan  dalam  sistem pemerintahannya.  Perkembangan  ini  mempengaruhi  kewenangan  setiap  lembaga sekaligus antar lembaga yang terkait yakni Presiden dan DPR.
Ada  dua  hal  yang    dibahas  dalam  tulisan  ini pertama mengenai    pengaturan mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan di  Indonesia; Kedua tentang  efektifitas  penerapan  mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia?
9 Ellydar Chaidir,  “ Hukum dan Teori Konstitusi ”, Yogyakarta, Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007, hlm. 87
10 Hezky  Fernando  Pitoy,  2014. Mekanisme Check And  Balances Antara  Presiden  Dan  Dpr Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,Lex et Societatis, Vol. II/No. 5/Juni/2014, hal

## II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Mekanisme Check and  Balances antara  Presiden  dan  DPR dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat atau The Rule of Law) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), hal ini terlihat dalam Pasal 1  Ayat  (3)  UUD  1945  yaitu  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Oleh  karena itu,  hukum  selalu  megatur  dan  beperan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Begitupun dengan Mekanisme check and balances Antara Presiden dan DPR. Sebagai Lembaga  Negara,  Presiden  dan  DPR  diberikan  kewenangan  berdasarkan  Konstitusi yang ada. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Kewenagan Presiden dan DPR diatur oleh hukum positif di Indonesia, yaitu UUD 1945 serta DPR dalam UU No. 17 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Setelah  amandemen  UUD  1945  Pemerintah  Indonesia  menganut  prinsip check and balances. Prinsip check and balances relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah amandemen UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara ataupun dengan komisi negara yang ada.
Mekanisme check and balances merupakan salah satu tuntutan reformasi. Salah satu  tujuan  utama  mekanisme  ini adalah  untuk  menghindari  pemusatan  kekuasaan pada  satu  lembaga  saja.  Mekanisme  ini  cocok  diterapkan  di  Indonesia,  karena Indonesia  dikenal  memiliki  tiga  cabang  kekuasaan  yakni,  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif.
Sekalipun  di  Indonesia  terdapat  3  cabang  kekuasaan  yang  terlihat  dalam aturannya,  namun  dalam  praktiknya  di  Indonesia,  system  ini  tidak  benar-benar diterapkan secara murni, hal ini dikarenakan sistem yang dianut di Indonesia bukanlah sistem pemisahan dalam arti separation of power melainkan sistem pemisahan dalam arti formil atau disebut division of power.
Jika  pemusatan  kekuasaan  hanya  ada  di  tangan  satu  cabang  kekuasaan  saja, maka akan terjadi banyak gesekan negatif dan akan menimbulkan otoriterisme, serta penyalahgunaan  kekuasaan  dan  wewenang.  Sehingga  dengan  adanya  mekanisme  ini dapat mencegah ataupun meminimalisir hal-hal tersebut.
Mekanisme check and  balances Presiden  dan  DPR  terdapat  dalam  berbagai bidang,  yaitu  legislasi,  anggaran,  pengawasan.  Dalam  bidang  pengawasan  yakni
terhadap  jalannya pemerintahan,  pemberian  keputusan  dan  persetujuan  terhadap agenda  kenegaraan,  pemberian  pertimbangan  pada  agenda  kenegaraan,  serta  dalam pengisian  dan  pemilihan  beberapa  jabatan  strategis  kenegaraan  oleh  DPR  terhadap Presiden.
Mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan dan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam bidang legislasi dan anggaran diatur dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945, sebagai berikut :
1. Pasal 5 ayat (1) “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat ”
2. Pasal 21  ayat  (2)  “ Jika  rancangan  itu,  meskipun  disetujui  oleh  DPR,  tidak disahkan  oleh  Presiden,  maka  rancangan  tadi  tidak  boleh  diajukan  lagi  dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu ”
3. Pasal 22 ayat (1) “ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang.”
4. Pasal 23  ayat  (2)  “ Rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah .”
5. Pasal 23 ayat (3) “ Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diusulkan  oleh  Presiden, Pemerintah  menjalankan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  tahun  yang lalu.
Selain  diatur  dalam  UUD  1945, check and  balances di  bidang  legislasi  dan anggaran antara Presiden dan DPR juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu Pasal 71 huruf : 11
1. Membentuk  undang-undang  yang  dibahas  dengan  Presiden  untuk  mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan  persetujuan  atau  tidak  memberikan  persetujuan  terhadap  peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
11 Amandemen UUD 1945
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. Membahas  rancangan  undang-undang  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c bersama  Presiden  dan  DPD  sebelum  diambil  persetujuan  bersama  antara  DPR dan Presiden;
5. Membahas  rancangan  undang-undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  atau  DPR yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
6. Memperhatikan  pertimbangan  DPD  atas  rancangan  undang-undang  tentang APBN dan  rancangan undang-undang  yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
7. Membahas  bersama  Presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPD dan memberikan  persetujuan  atas  rancangan  undang-undang  tentang  APBN  yang diajukan oleh Presiden;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
9. Membahas  dan  menindaklanjuti  hasil  pengawasan  yang  disampaikan  oleh  DPD terhadap  pelaksanaan  undang-undang  mengenai  otonomi  daerah,  pembentukan, pemekaran,  dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
10. Memberikan  persetujuan  kepada  Presiden  untuk  menyatakan  perang,  membuat perdamaian  dan  perjanjian  dengan  negara  lain,  serta  membuat  perjanjian internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara  dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
11. Memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  pemberian  amnesti  dan abolisi;
12. Memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  hal  mengangkat  duta  besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
13. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
14. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
16. Memberikan  persetujuan  calon  hakim  agung  yang  diusulkan  Komisi  Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
17. Memilih  3  (tiga)  orang  hakim  konstitusi  dan  mengajukannya  kepada  Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
18. Memberikan  persetujuan  terhadap  pemindahtanganan  aset  negara  yang  menjadi kewenangannya  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
19. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. 12
Selanjutnya,  mekanisme check and  balances antara  Presiden  dan  DPR  dalam bidang pengawasan, diatur dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945, yakni :
1. Pasal 7A  “ Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa jabatannya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau  perbuatan  tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”
2. Pasal 7B  ayat  (1)  “ Usul pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat diajukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada  Majelis  Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memututs  pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela;  dan/atau  pendapat  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”
12 UU No. 17 Tahun 2009.
3. Pasal 7B ayat (2) “ Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ”
4. Pasal 7B  ayat  (3)  “ Pengajuan  permintaan  Dewan  Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah  Konstitusi  hanya  dapat  dilakukan  dengan  dukungan  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ”
5. Pasal 7B  ayat  (4)  “ Mahkamah Konstitusi wajib  memeriksa,  mengadili,  dan memutus dengan  seadil-adilnya  terhadap  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ”
6. Pasal 7B  ayat  (5)  “ Apabila Mahkamah Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  Dewan Perwakilan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang  paripurna  untuk  meneruskan  usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ”
7. Pasal 11  ayat  (1)  “ Presiden.  dengan  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ” 8. Pasal 11 ayat (2) “ Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau pembentukan  undang-undang  harus  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat ”
9. Pasal 13  ayat  (2)  “ Dalam  hal  mengangkat  duta,  Presiden memperhatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ”
10. Pasal 13  ayat  (3)  “ Presiden menerima penempatan  duta  negara  lain  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ”
11. Pasal 14 ayat (2) “ Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ”
12. Pasal 22 ayat (1) “ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ”
13. Pasal 22  ayat  (2)  “ Peraturan  pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut ”
14. Pasal 24A  ayat  (3)  “ Calon  hakim  agung  diusulkan  Komisi  Yudisial  kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden ”
15. Pasal 24B  ayat  (3)  “ Anggota  Komisi  Yudisial  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ”
16. Pasal 23F  ayat  (1)  “ Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden ”; dan
17. Pasal 24C  ayat  (3) “ Mahkamah Konstitusi mempunyai  Sembilan  orang  anggota hakim  konstitusi  yang  ditetapkan  oleh  Presiden,  yang  diajukan  masing-masing tiga  orang  oleh  Mahkamah  Agung,  tiga  orang  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden .”
Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana mekanisme check and balances atau mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan dan kewenangan yang erat antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia ini.
Oleh karena itu pada regulasi seperti yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya telah  memberikan  aturan  yang  sangat  jelas  dalam  rangka  untuk  menata  sistem perkembangan  di  Indonesia.  Kemudian  dengan  keseimbangan  kekuasaan  ini diharapkan mampu membawa perubahan yang baik dan efektif.
Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana mekanisme check and balances atau mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan dan kewenangan yang erat antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia ini.
B. Efektifitas Penerapan Mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia
Jika sebelumnya ditentukan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan untuk membentuk  perundang-undangan  berada  di  tangan  Presiden  dan  dilakukan  dengan persetujuan DPR, maka dalam perubahan pertama dan kedua UUD 1945 Pasal 20 ayat
(1) kekuasaan untuk membentuk UU itu ditegaskan berada di tangan DPR, sedangkan Presiden  menurut Pasal 5  ayat  (1)  yang  baru  ditentukan  hanya  berhak  mengajukan RUU  kepada  DPR.  Perubahan  ini  menegasakan  terjadinya  pergeseran  kekuasaan legislatif  dari  Presiden  ke  DPR,  dengan  konsekuensi  berubalah  pula  pengertian  kita tentang  anutan  prinsip  pembagian  kekuasaan  menjadi  pemisahan  kekuasaan  seperti dipahami selama ini. 13
Check and  balances  merupakan  prinsip  pemerintahan  presidensial  yang  paling mendasar dimana dalam negara yang menganut sistem presidensial merupakan prinsip pokok  agar  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  stabil.  Didalam  prinsip check and balances terdapat  dua  unsur  yaitu  unsur  aturan  dan  unsur  pihak-pihak  yang berwenang. 14 Untuk-unsur aturan sudah diatur dalam UUD 1945, dimana dalam unsur aturan  didalam  pemerintahan  di  Indonesia  dinilai  cukup  baik  dan  namun  dalam pelaksanaanya belum optimal, hal ini disebabkan karena para pihak-pihak yang tidak profesional  dalam  menjalankan  wewenangnya.  Seperti  contoh,  pada  masa pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  periode  pertama,  partai  yang mendukung  adalah  partai  kecil,  sehingga  yang  masuk  di  lembaga  legislatif  hanya sebagian kecil, dan sebagian besar ditempati oleh partai lain. 15
Ketika  Presiden  mengajukan  suatu  kebijakan,  DPR  sering  kali  menolak kebijakan tersebut, hal itu disebabkan karena pihak DPR banyak yang tidak berpihak pada  Presiden  karena  lebih  mengutamakan  kepentingan  partainya  dari  pada profesionalisme  dalam  kewenangannya  sebagai  DPR.  Hal  ini  menunjukan  bahwa pihak – pihak  yang  memegang  kewenanganlah  yang  sangat  berperan  dalam menentukan  pemerintahan  berjalan  sesuai  dengan  prinsip check and  balances atau tidak, sehingga perlu adanya pengoptimalan terhadap pelaksanaan prinsip check and balances, karena check and balances merupakan cerminan dari sistem presidensial. 16
Apabila check and  balances itu  dapat  berjalan  sesuai  dengan  kaidah pengertiannya,  maka  sistem  pemerintahan  presidensial  akan  berjalan  dengan  stabil. Sistem check and  balances itu  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  lancar  yaitu  apabila
13 Jimly Asshidddiqie, “ Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi ”, Jakarta, Konsistusi Press, 2006, hlm. 20.
14 http://pugara.blogspot.com/2010/06/mengoptimalkan-check-and-balances.html ditelusuri tanggal 10 Mei 2014.
15 Ibid.
16 Janedjri M. Gaffar, Op. Cit., hlm. 117.
antar  lembaga  negara  dapat  saling  mengontrol  dan  mengimbangi  antar  lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara konstitutional.
Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, untuk mengimbangi dan mengawasi  kekuasaan  Presiden,  terdapat  DPR  dan  DPD  sebagai  lembaga  parlemen atau  lembaga  legislatif  yang  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan. Melalui fungsi legislasi,  kekuasaan Presiden menjalankan pemerintahan dibatasi dan diimbangi  melalui  undang-undang  yang  dibuat  bersama-sama  Presiden,  serta  untuk beberapa bidang tertentu juga melibatkan DPD sebagai representasi daerah.
Pengimbangan  terhadap  kekuasaan  Presiden  juga  terjadi dalam  proses pembuatan  APBN  sebagai  acuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan sebagai bagian dari fungsi anggaran. Untuk ditetapkan sebagai APBN, setiap  Rancangan  APBN  harus  disetujui  DPR,  dengan  masukan  atau  pertimbangan dari  DPD.  Dengan  demikian,  sesungguhnya  DPR  dan  DPD  juga  ikut  menentukan kebijakan program pemerintahan dan penganggaran yang tertuang dalam APBN. 17
Selain  dalam  hal  proses  pembuatan  APBN,  pengimbangan  kekuasaan  juga terlihat  ketika  proses  pemilihan  dan  pelantikan  anggota  BPK,  dimana  anggota  BPK dipilih  oleh  DPR  dengan  memperhatikan  pertimbangan DPD yang  nantinya  akan diresmikan oleh Presiden. Begitupun dalam hal pemilihan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, DPR dan Presiden. 18
Penerapan check and  balances dalam  sistem  pemerintahan  di  Indoensia  oleh Presiden  dan  DPR,  seringkali  tidak  sesuai  lagi  dengan  mekanisme  yang  ada,  seperti yang diatur dalam Konstitusi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dimana ini terlihat jelas dalam hukum positif di Indonesia yamg diatur dalam UUD 19454 dan UU No. 17 Tahun 2009, yaitu check and balances dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan.
Format politik Era Reformasi 1998 sampai sekarang merupakan  format politik transisi.  Oleh  karena  itu  format  politik  era  ini  masih  bersifat  instabilitas  atau  tidak stabil. Namun dibalik instabilitas politik tersebut, terungkap adanya keinginan untuk lebih  memberdayakan  DPR.  Pemberdayaan  DPR  yang  dimaksud  nyatanya  diiringi
17 Pasal 1 dan 2 UUD 1945 (setelah amandemen).
18 Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen).
oleh  pembatasan  kekuasaan  secara  limitatif,  akhirnya  jadilah  kekuasaan  DPR  yang menjadi tidak terkendali atau lebih bersifat parlementaris.
Atas  dasar  ini  ditetapkan  UU.  Nomor 23  Tahun  2003  tentang  mekanisme Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung,  dengan  maksud  Presiden tidak  terikat  secara  politik  dengan  DPR  sehingga  Prinsip  Presidensil  terus ditingkatkan.  Walaupun  dalam  banyak  hal,  otoritas  Presiden  dalam  hal  tertentu bergeser  ke  DPR.  Parlemen  menjadi  sangat  kuat,  dan  bahkan  seringkali  masuk  ke ranah kerja  eksekutif.  Sementara  Presiden  tidak  punya  hak  veto.  Tidak  salah  kalau dikatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  memang  presidensial  tapi  memberikan  ruang bagi  sistem  parlementer.  Berbeda  dengan  sistem  parlementer,  konteks  koalisi  dalam demokrasi  presidensial  bukanlah  dalam  rangka  membentuk  kabinet.  Dalam  sistem presidensial,  pembentukan  kabinet  adalah  otoritas  presiden,  walaupun  di  beberapa negara membutuhkan konfirmasi parlemen. Koalisi dalam konteks presidensial  yang dikombinasikan  sistem  multipartai  lebih  diperlukan  untuk  mengefektifkan presidensialisme  itu  sendiri.  Karena  itu,  persentase  dukungan  partai  politik  di parlemen  adalah  salah  satu  cara  untuk  mengokohkan  sistem  presidensial  Indonesia. Dalam praktiknya, kekuasaan DPR yang terlalu kuat seakan-akan membuat Lembaga Eksekutif terkesan ragu dalam mengambil keputusan dan membuat mekanisme check and balances tidak berlansung dengan efektif.

## III. PENUTUP
A. Sesungguhnya  keberadaan    sistem check  and  balances tersebut  guna memperbaiki dan menata kembali pemerintahan yang baik (good government).
B. Pengaturan  mekanisme check and  balances antara  Presiden  dan  DPR  terdapat dalam  berbagai  bidang,  yaitu  legislasi,  anggaran,  pengawasan  yang  diuraikan sebagai  berikut  berbagai Pasal baik  yang  mengatur  mengenai  kekuasaan legislatif, maupun yang mengatur mengenai kekuasaan legislatif.
C. Kekuasaan  Presiden  dalam  hal  tertentu  bergeser  ke  DPR.DPR    menjadi  sangat kuat,  dan  bahkan  seringkali  masuk  ke  ranah  kerja  eksekutif.  Oleh  karena  itu, perwujudan daripada mekanisme check and balances sebenarnya sudah berjalan namun  hanya  saja  tidak  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dikarenakan  masih  ada anggapan  yaitu  lembaga  perwakilan  rakyat  dalam  hal  ini  DPR  terlihat  bahwa
dirinyalah  yang  lebih  berkuasa  sehingga  cita-cita  daripada check and  balances tidak terwujud dan terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshidddiqie,  Jimly, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Konsistusi Press, Jakarta, 2006.
--------------------------, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konsistusi Press, Jakarta, 2006.
--------------------------, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
Atawa, I Gde Pantja dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
Chaidir, Ellydar, Hukum  dan  Teori  Konstitusi,  Kreasi  Total  Media  Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
Gaffar,  Janedjri  M, Demokrasi  Kosntitutional  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
Kansil,  CST  dan  Christine  S  T Kansil, Latihan  Ujian  Hukum  Tata  Negara  di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Mahfud MD, Moh, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Syafiie,  Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
Tutik, Ttitk Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.

## Sumber Lain
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen)

## UU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Bahan Ajar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
Bahan  Ajar  Hukum  Tata  Negara,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi

## Manado
Bahan  Ajar  Praktek  Peradialan  Tata  Usaha  Negara,  Fakultas  Hukum  Universitas Sam Ratulangi Manado
Internet
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Presidensial