## RESENSI BUKU

## Identitas Buku
Uslaner, Eric M. The Historical Roots of Corruption: Mass Education, Economic Inequality, and State Capacity. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, xii + 204 hlm, ISBN: 978-1-108-40390-0.

## Ulasan Buku
Pendekatan untuk mengatasi korupsi tidak semata-mata melalui reformasi kelembagaan, tetapi juga melalui kebijakan publik yang mendukung program kesejahteraan sosial secara universal, terutama melalui pendidikan massal. Pendidikan memainkan peran penting untuk membebaskan rakyat dari ketergantungan pada pemimpin yang korup, sambil menanamkan rasa kebanggaan sebagai warga negara dan memperkuat persatuan nasional, yang semuanya dapat mengurangi tingkat korupsi secara efektif.
Dalam bukunya pada Bab Satu, Uslaner membahas dampak korupsi yang meluas terjadi di Yunani dan peranannya pada memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Dia menegaskan bahwa korupsi tidak hanya melanggar norma-norma kejujuran, tetapi juga menyebabkan penyelewengan yang tidak dapat diterima karena memperburuk ketidaksetaraan. Di Yunani, keluarga kaya memiliki pengaruh besar dalam mengontrol sektor-sektor kunci ekonomi dan membentuk struktur kekuasaan. Oligarki semacam ini menghambat persaingan ekonomi yang sehat, mendorong praktik kapitalisme kroni dan mengakibatkan masalah seperti korupsi.
Korupsi dan akarnya dalam ketidaksetaraan bukan fenomena baru di Yunani, karena telah menjadi perhatian sejak masa Aristoteles pada tahun 350 SM. Uslaner mengacu pada pernyataan Aristoteles yang menekankan kepentingan umum dalam pemerintahan yang baik. Menurut Aristoteles, ketidakpuasan masyarakat
www.theologiainloco.com
DOI: 10.55935/thilo.v5i2.298
tidak terletak pada ketidakikutsertaan mereka dalam pemerintahan, tetapi pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang menggelapkan uang rakyat.
Korupsi merupakan masalah yang sulit dihilangkan karena berakar pada struktur sosial dan sejarah politik. Pendidikan menjadi layanan kunci yang dapat mengurangi korupsi. Negara dengan pendidikan yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah karena pendidikan mendorong kesetaraan ekonomi dan nilai-nilai kewarganegaraan yang mendasari pemerintahan yang jujur. Pendidikan memberdayakan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan dari pemimpin korup dan mengurangi ketergantungan pada penguasa untuk mencari nafkah, sehingga meminimalisir toleransi terhadap korupsi yang dilakukannya.
Uslaner menjelaskan bahwa negara-negara dengan tinggat pendidikan yang tinggi pada akhir abad ke-19 cenderung memiliki distribusi kekayaan yang lebih merata dan kasus korupsi yang lebih sedikit, bahkan hingga tahun 2010. Di sisi lain, negara-negara yang pernah dijajah dan dieksploitasi oleh kolonial sering mengalami ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan karena minimnya pendidikan yang diberikan, dimanfaatkan oleh pemimpin yang tidak jujur beberapa tahun kemudian.
Akademisi seperti Michael Johnston dan Olken den Pande mendorong solusi praktis untuk mengatasi korupsi, seperti reformasi bertahap dengan meningkatkan tolok ukur kinerja dan transparansi pemerintah. Meskipun beberapa negara telah berhasil mengurangi korupsi, tingkat korupsi masih tetap tinggi secara global. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International (TI) pada tahun 2010, terdapat 131 dari 178 negara yang berada di tengah-tengah skala 10 poin. Survei Global Corruption Barometer 2013 juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dianggap sebagai masalah utama di banyak negara. Meskipun ada beberapa intervensi yang berhasil menurunkan tingkat korupsi dalam jangka pendek, dampak jangka panjang sering sekali kurang signifikan.
Dalam pemikiran Uslaner, korupsi dan ketidaksetaraan saling terkait. Ketidaksetaraan menciptakan rendahnya kepercayaan dan memicu korupsi, yang pada gilirannya menciptakan ketiaksetaraan lebih lanjut. Masyarakat miskin sering sekali menjadi korban korupsi, sementara orang kaya memanfaatkan kekuasaan
dan koneksi mereka untuk kepentingan pribadi. Korupsi dan ketidaksetaraan merusak rasa moral manusia dan sulit diatasi dalam waktu singkat. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi kesulitan meningkatkan pajak untuk program sosial karena rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana publik. Program kesejahteraan sosial universal dianggap sebagai kunci untuk membangun kepercayaan dan tata kelola yang baik. Pendidikan juga dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi korupsi dengan membebaskan anak-anak dari ketergantungan pada politisi yang koruptor. Pendidikan juga membentuk masyarakat menjadi lebih kritis dan peduli terhadap isu-isu korupsi yang dilaporkan oleh pers. Meskipun demikian, tantangan untuk keluar dari perangkap ketidaksetaraan tetap kompleks.
Uslaner mempertimbangkan institusionalisme historis dan faktor endowment sebagai penjelasan alternatif untuk korupsi. Ia menekankan masa lalu yang membentuk tingkat pembangunan di masa depan, bukan hanya tata kelola saat ini. Institusi yang baik di masa lalu akan menghasilkan kinerja ekonomi yang baik di masa depan. Sistem partai politik juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah, dengan partai program diharapkan memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah daripada partai politik klientelistik. Keputusan suatu negara untuk berinvestasi dalam pendidikan publik adalah tindakan politik sebagai respon terhadap tuntutan dari pihak yang diperintah dan kapasitas negara untuk melaksanakan program yang menyediakan kebaikan publik. Sejarah pendidikan menunjukkan bahwa di Eropa pada abad ke-16, pendidikan masih menjadi tanggung jawab gereja dan hanya segelintir elit yang mendapat akses. Sedangkan, di luar Eropa, Amerika Serikat menjadi pemimpin pendidikan.
Uslaner menyoroti faktor endowment, seperti iklim dan kondisi geografis, dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Negara-negara dengan iklim sedang cenderung memiliki ekonomi yang lebih merata dan produktif, sementara yang beriklim tropis cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih tidak merata, dan didominasi oleh perkebunan besar dan tambang oleh pemimpin yang berkuasa. Selain itu, faktor-faktor seperti keberadaan malaria
juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran. Namun, penjelasan ini dianggap terlalu deterministik, karena geografi bukanlah sebuah takdir. Uslaner juga mencatat bahwa penyebaran penduduk berkorelasi dengan tingkat pendidikan di negara-negara berkembang pada tahun 1870, terutama di wilayah koloni. Selain faktor geografis, perkembangan pendidikan juga dipengaruhi oleh pilihan politik yang bergantung pada tekanan kelas bawah. Penyediaan pendidikan umum yang luas sering kali merupakan respons terhadap tuntutan dari bawah, bahkan dalam negara tanpa pemerintahan demokratis. Kesetaraan ekonomi yang lebih besar mendorong masyarakat untuk menuntut pendidikan umum, dan kepentingan ekonomi masyarakat luas tidak selalu bertentangan.
Pada Bab Dua, Uslaner menyajikan data kuantitatif yang menunjukkan hubungan antara pendidikan dan korupsi, menekankan bahwa pendidikan adalah faktor terkuat dalam mengurangi korupsi. Meskipun sejarah pendidikan rendah dapat mendorong korupsi kontemporer, pengingkatan kualitas pendidikan berpotensi mengurangi kasus korupsi, sebab orang yang berpendidikan cenderung aktif dalam politik dan berani mengkritisi rezim otoriter.
Korupsi masih menjadi masalah serius di banyak negara. Sekitar 41% dari 78 negara pada tahun 2010 memiliki skor rendah dalam IPK TI. Korupsi terus bertahan karena orang miskin di masyarakat yang tidak setara sangat bergantung pada patron korup untuk mencari nafkah.
Pendidikan memainkan peran penting untuk mengurangi korupsi. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan pendidikan tinggi pada tahun 1870 cenderung memiliki masyarakat yang lebih terdidik 140 tahun kemudian. Selain itu, korupsi pada tahun 2010 juga sangat terkait dengan tingkat pendidikan pada tahun 1870 daripada dengan pendapatan nasional bruto pada tahun yang sama. Beberapa faktor instotusional seperti, demokrasi dan sistem pemilihan juga mempengaruhi tingkat korupsi, meskipun tidak sebesar pendidikan dan pendapatan nasional bruto.
Uslaner juga menganalisis akar dari tingkat pendidikan pada tahun 1870 dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; kesetaraan, demokratisasi, sejarah kolonial, populasi Protestan, dan latar belakang populasi Eropa. Pandangan
Galor, Moav, dan Vollrath yang dikutipnya menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam pemilikan tanah menyebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah. Dia juga menyoroti perbedaan penting antara negara bekas koloni dan negara merdeka, dengan tingkat pendidikan di tahun 1870 cenderung lebih tinggi di negara merdeka yang memiliki persentase populasi Protestan yang tinggi.
Uslaner melakukan model variabel instrumental untuk menghubungkan tingkat pendidikan pada tahun 1870 dengan korupsi pada tahun 2010. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan historis dan perubahan dalam tingkat pendidikan memengaruhi korupsi pada masa kini. Kebebasan pers juga terkait dengan tingkat pendidikan historis yang menunjukkan bahwa masyarakat yang melek huruf mungkin lebih mampu melawan korupsi melalui pemberitaan pers. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan dampak signifikan dari demokrasi atau sistem partai politik terhadap tingkat pendidikan atau korupsi.
Uslaner juga menekankan bahwa kerentanan terhadap malaria dan iklim memiliki dampak negatif pada tingkat pendidikan, terutama melanda di negara- negara Afrika, sebab berdampak pada tingginya angka kematian dan kemiskinan. Penyebaran malaria membatasi sumber daya untuk investasi dalam pendidikan, terutama karena pengaruhnya pada permukiman orang Eropa di negara jajahan yang berperan dalam penyediaan pendidikan.
Uslaner percaya bahwa masa lalu memiliki pengaruh besar pada masa kiniterutama dalam hal pendapatan, ketimpangan, dan hubungan antara tingkat sekolah dan ketidaksetaraan pendidikan selama periode panjang yaitu tahun 1870- 2010. Meskipun begitu, beberapa negara berhasil mengejar ketertinggalan mereka dalam pendidikan dan menggunakannya sebagai strategi untuk mengatasi korupsi.
Pada Bab Tiga, Uslaner mengulas perkembangan pendidikan di Eropa dengan berfokus pada perbedaan antara Eropa Utara dan Selatan. Pendidikan universal pertama kali diperkenalkan di Eropa Utara, dimulai di Prusia dan menyebar ke negara-negara lain di wilayah tersebut. Eropa Utara, memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kesetaraan yang lebih besar, terutama di negara-negara di mana mayoritas penduduknya menganut agama Protestan. Gereja Protestan
mendorong literasi melalui membaca Alkitab. Sebaliknya, gereja Katolik cenderung hirarkis dan kurang mendukung pendidikan secara luas, karena khawatir-takut terhadap orang awam yang menggugat otoritasnya, menyebabkan rendahnya tingkat literasi di Eropa Selatan.
Eropa Utara juga memiliki keunggulan karena pemilikan tanah yang lebih merata, mendorong masyarakat untuk menekan pemerintah untuk menyediakan pendidikan. Negara kerja sama antara negara sekuler dengan gereja Protestan di Eropa Utara dalam menyebarkan pendidikan menyebabkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kesetaraan lebih besar dibandingkan Eropa Selatan, yang didominasi oleh gereja Katolik. Perbedaan tajam dalam tingkat pendidikan rata- rata antara kedua wilayah ini tergambar pada tahun 1870, dengan Eropa Utara mencapai 5,1 tahun dan Eropa Selatan hanya mencapai 2,1 tahun.
Sistem pendidikan massal di Denmark, Prancis, Prusia, dan Swedia dibangun atas prinsip universalisme dan egalitarianisme untuk menjamin kesetaraan dalam kewarganegaran. Sebagai contoh, Swedia menetapkan pendidikan massal gratis pada tahun 1842 dengan prinsip kesetaraan gender dalam perlakuan. Prancis dan Prusia melihat pendidikan massal sebagai langkah penting dalam pembangunan negara dan persatuan nasional. Mereka menganggap sekolah sebagai alat untuk membangun pemerintahan nasional yang bersatu, khususnya di Pruisia yang merupakan negara tanpa bangsa.
Negara-negara Protestan Eropa seperti Noregia, Denmark, Swedia, dan Belanda adalah pengadopsi awal pendidikan universal. Di Norwegia, gereja memainkan peran sentral dalam memajukan pendidikan massal, dengan kewajiban mengikuti pendidikan dasar selama tujuh tahun secara gratis yang berfokus pada membaca dan menulis. Pendidikan dianggap sebagai prasyarat bagi perkembangan warga negara yang mampu mengatur dirinya sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gaff bahwa masyarakat yang bebas dan mandiri haruslah berpendidikan, mampu membaca, menulis, dan memiliki keterampilan kritis untuk melaksanakan tugas-tugas kewarganegaraan yang bertanggung jawab.
Di Denmark, pendidikan universal berfondasi pada keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi negara bergantung pada pendidikan. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkannya. Undang-undang yang mewajibkan ujian pendidikan bagi setiap anak berusia 14 tahun diberlakukan pada tahun 1814, menegaskan komitmen Denmark untuk menyediakan pendidikan yang memadai bagi semua warga negara. Christen Kold mendirikan sekolah rakyat pada tahun 1830-an, dengan keyakinan bahwa pendidikan harus tersedia bagi semua individu untuk memahami identitasnya dan memperkuat masyarakat.
Negara Protestan seperti Inggris dikenal mewariskan institusi-institusi yang baik kepada negara jajahannya. Meskipun pada tahun 1870 tingkat pendidikan di Inggris hanya 3,59 tahun rata-rata, dikarenakan kurangnya alokasi dan untuk pendidikan awal, yang hanya sekitar 59% dari total anggaran pendidikan publik, lebih rendah dari Amerika Serikat yang mengalokasikan sekitar 90%. Selain itu, pada abad ke-19, Inggris juga menghadapi ketimpangan yang signifikan, dengan hanya 5% lahan pertaniannya dimiliki oleh keluarga atau individu. Namun, Inggris mampu mengejar ketertinggalan dan memiliki IPK sebesar 7,6, lebih tinggi dari IPK Amerika Serikat yang hanya 7,1. Narasi pendidikan di Inggris menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan dapat memengaruhi pendidikan dan tingkat korupsi di suatu negara.
Di negara-negara dengan populasi Protestan dan Katolik bercampur, pendekatan dalam sistem pendidikan dapat berbeda. Di Swiss, sistem pendidikan pendidikan sekuler dikembangkan tanpa memihak kepada kedua agama tersebut. Setiap provinsi memiliki kendali atas pendidikan. Pada 1874, Konstitusi Federal menetapkan pendidikan gratis yang wajib dijalankan oleh provinsi, tanpa memandang latar belakang agama. Di sisi lain, Belanda membagi sekolah antara kedua agam tersebut, dengan setiap gereja bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak muda mereka sendiri. Meskipun pendekatannya berbeda, kedua negara ini berhasil mencapai tingkat pendidikan yang tinggi pada 1870.
Berbeda dengan negara-negara Protestan, gereja Katolik yang dominan di Eropa Selatan minim berinvestasi di bidang pendidikan pada negara-negara seperti
Italia, Spanyol, dan Portugal. Pada akhir abad ke-19, Italia memiliki IPK 3,9, rata-rata tahun sekolah 0,84, dengan tingkat ketidaksetaraan yang tinggi, sebab hanya 18% lahan pertaniannya dimiliki oleh keluarga. Spanyol dan Portugasl, dengan populasi Katolik lebih dari 90% memiliki tingkat pendidikan 1,51 dan 0,46, berturut-turut pada tahun 1870, dan sejarah ketidaksetaraan di mana pada tahun 1868 hanya 15% lahan pertanian Spanyol dan 20% di Portugal dimiliki oleh keluarga. Tingkat buta huruf di Italia mencapai 13% pada tahun 1951, sementara di Spanyol mencapai 75% pada akhir abad ke-19.
Prancis dan Belgia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Katolik, gereja tidak memiliki pengaruh besar dalam pendidikan karena negara bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Keduanya memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi, yaitu 4,12 tahun dan 4,17 tahun, serta merupakan negara paling setara dengan 29% dan 22% lahan pertaniannya dimiliki keluarga. Tingkat pendidikan historis yang tinggi di kedua negara ini berpengaruh pada kondisi yang relatif bebas dari korupsi, dengan IPK Belgia sebesar 7,1 dan Prancis sebesar 6,8. Prancis berhasil meningkatkan tingkat pendidikannya melalui sistem yang didirikan untuk mengajarkan sentiment nasional dan patriotic, sedangkan Belgia menetapkan kebebasan pendidikan yang memungkinkan berdirinya sekolah yang didanai oleh negara, tidak hanya gereja. Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Eropa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 1870 karena lebih setara, dan negara-negara yang paling setara memiliki akses pendidikan yang lebih luas.
Pada Bab Empat, Uslaner menelusuri perkembangan pendidikan di negara- negara di luar Eropa. Ia menegaskan bahwa kunci pembangunan pendidikan di Eropa adalah kesetaraan ekonomi, protes masyarakat, dan kapasitas negara. Kesetaraan ekonomi mendorong masyarakat untuk menuntut layanan publik, termasuk pendidikan, dari negara. Lahirnya protestanisme juga mendorong upaya untuk meningkatkan pendidikan sekuler dan sekolah untuk semua orang. Faktor- faktor ini juga menjadi dasar untuk mengendalikan korupsi, karena pendapatan yang merata mengurangi kesempatan pemimpin politik untuk memanfaatkan
sistem klientelistik. Kapasitas negara juga berperan penting dalam memberantas korupsi. Negara yang kuat mampu mengendalikan korupsi lebih efektif, sementara negara yang lemah memberi ruang bagi pemimpin lokal untuk mengeksploitasi situasi untuk kepentingan pribadi.
Pada 1870, situasi pendidikan di negara-negara di luar kelompok negara maju, baik yang masih dijajah maupun yang sudah merdeka, cenderung serupa. Hanya sebagian kecil dari penduduk yang memiliki akses pendidikan dan sekolah-sekolah lebih banyak dikelola oleh otoritas keagamaan, daripada oleh pemerintah. Uslaner mengeksplorasi sejumlah negara merdeka seperti Jepang, Turki, Rusia, Bulgaria, dan Hungaria, serta membahas India, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan argument keseluruhan Uslaner dan ketersediaan informasi historis.
Di Jepang, pendidikan pada masa feodal didominasi oleh penguasa yang memprioritaskan anak-anak samurai atau anggota militer tinggi. Sekolah untuk rakyat biasa sering memerlukan pembayaran biaya pendidikan. Baru pada 1872, Jepang mendirikan sistem sekolah dasar nasional yang memberikan kesempatan pendidikan bagi laki-laki, dan pendidikan perempuan baru diberikan pada tahun 1941. Di Turki, masa Kekaisaran Ottoman (1299-1922) mencerminkan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Mayoritas sekolah adalah sekolah agama oleh otoritas Muslim dan wakaf, dengan kurikulum yang bersifat religius, dan lainnya dijalankan oleh militer. Baik dalam sistem agama maupun militer, pendidikan hanya tersedia bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kaya. Pada tahun 1928, hanya 3,7% penduduk yang bersekolah, dengan tingkat melek huruf yang kurang dari 11%. Praktik korupsi juga meluas dalam pengelolaan dana Wakaf di Turki, yang merupakan lembaga amal keagamaan umumnya dikelola oleh pemilik tanah kaya. Penyalahgunaan dana wakaf menjadi hal yang biasa dan diterima di Turki, bahkan hingga zaman modern, di mana pendidikan seringterpengaruholeh korupsi. Pada 2010-2011, pendidikan dianggap sebagai salah satu institusi pemerintah yang paling korup oleh masyarakat.
Di Rusia, Bulgaria, dan Hungaria, pendidikan di bawah rezim komunis ditandai oleh penekanan ideologi komunis dan pendekatan penghafalan. Sebelum revolusi Komunis di Rusia, tingkat pendidikan terbilang rendah, terutama di pedesaan. Mobilitas dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di Rusia sebelum revolusi sangatlah terbatas dan hanya kurang dari 20% yang dapat membaca dan menulis di akhir abad ke-19. Bulgaria, selama periode kekuasaan Ottoman (1392- 1878) tidak memiliki sistem pendidikan formal yang terorganisir, namun fokus pada hafalan teks-teks agama. Di Hungaria, gereja mengendalikan pendidikan hingga abad ke-19, dengan sedikit kesempatan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin, sehingga hanya seperempat dari anak-anak di Hungaria yang menyelesaikan kelas 4, dan biasanya berasal dari keluarga kaya sebelum PD I.
Kurikulum pendidikan di ketiga negara tidak didesain untuk pemikiran independen atau nilai-nilai moral yang mendasari kejujuran dalam pemerintahan, melainkan mengajarkan dan memperkuat ideologi Komunis serta menanamkan pemahaman yang sesuai dengan pemerintahan otoriter tersebut. Meskipun tingkat pendidikan rata-rata relatif tinggi, sekolah tidak menjadi jalan menuju kejujuran dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penekanan pada pembelajaran moral dan etika, kurangnya kebebasan akademik, serta kontrol yang ketat dari rezim otoriter terhadap kurikulum dan penyampaian informasi. Pendidikan hanya digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi rezim dan mempertahankan kekuasaan, bukan untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
India pada 1870 menghadapi tantangan besar dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang merata. Rata-rata lamanya pendidikan di India saat itu hanya sekitar 0,08 tahun. Hal ini disebabkan oleh pengabaian dari kekuasaan kolonial yang minim dalam investasi pendidikan, bahkan menghapuskan sekolah- sekolah tradisional India dan menggantikannya dengan kurikulum yang diimpor dari Inggris yang hanya ditujukan pada masyarakat kasta atas.
Afrika, sebagai benua yang mengalami eksploitasi kolonial paling dramatis turut mengalami tantangan serupa. Pada 1870, rata-rata tahun sekolah di Afrika
hanya sekitar 0,16 tahun. Kekuatan kolonial utama yang menguasai Afrika, seperti Inggris dan Prancis, memberikan sedikit layanan pendidikan, sehingga sebagian besar penduduk Afrika hanya mendapatkan pendidikan dari misionaris Protestan. Namun, upaya misionaris terbatas oleh sumber daya yang terbatas dan perlawanan dari penduduk setempat, terutama karena perbedaan agama dan bahasa, sehingga hanya sedikit orang Afrika yang mendapatkan pendidikan.
Sebagai penjajah, Prancis menyediakan pendidikan hanya kepada orang asing dan orang Afrika yang sudah berbicara bahasa Prancis. Baik Inggris maupun Prancis juga memiliki pandangan rasis terhadap orang kulit hitam Afrika. Di banyak wilayah Afrika, pendidikan tradisional bersifat lisan daripada tertulis, bertujuan untuk mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam masyarakat agraris. Namun, penjajah jarang menghormati warisan pendidikan tradisional ini. Kolonialisme menyebabkan penurunan standar hidup dan ketidaksetaraan yang meningkat karena eksploitasi sumber daya mineral dan pertanian, serta pengambilan tanah oleh kekuatan kolonial. Ada juga eksploitasi manusia dalam bentuk perdagangan budak ke Barat. Kekuasaan kolonial yang memperburuk ketidaksetaraan jangka panjang telah mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan, yang memperbesar masalah korupsi
Pengalaman dari Rusia, Bulgaria, dan Hungaria di bawah rezim Komunis, serta Afrika Selatan menunjukkan bahwa hanya memberikan akses pendidikan formal kepada anak muda tidak cukup untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk kemajuan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Meskipun pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan upaya melawan korupsi, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai secara otomatis hanya dengan memberikan akses ke sekolah. Yang penting adalah kualitas pendidikan yang disediakan, serta konteks sosial, politik, dan ekonomi pengimplementasian pendidikan tersebut. Kurikulum yang berkualitas, pendekatan pembelajaran yang inklusif, dan penekanan pada nilai-nilai moral dan etika merupakan komponen krusial dalam menjadikan pendidikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai kemajuan dan membawa perubahan sosial yang positif.
Berbeda dengan negara-negara di luar Eropa, Amerika Latin mendapatkan kemerdekaan lebih awal, dan kekuatan kolonial yang menjajah mereka, seperti Spanyol, cenderung proaktif dalam mempromosikan pendidikan di wilayah jajahannya. Spanyol bahkan menerapkan undang-undang yang menetapkan pendidikan publik gratis di wilayah jajahannya, sehingga tingkat pendidikan di Amerika Latin lebih tinggi daripada di negara-negara koloni lainnya.
Secara historis, ketimpangan di Amerika Latin lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara di Eropa atau Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Negara-negara Amerika Latin juga memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan negara koloni lainnya, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 1820 sebesar $651, dibandingkan dengan $511 pada negara koloni lainnya. Tingkat pendidikan mereka juga lebih tinggi, yaitu mencapai 0,79 dibandingkan dengan 0,27. Meskipun negara-negara Amerika Latin menghabiskan lebih sedikit biaya pendidikan dasar dibandingkan dengan negara dengan pendapatan yang sama, namun kekayaan mereka secara keseluruhan dan ketidaksetaraan yang lebih rendah menyebabkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, negara-negara Amerika Latin memiliki populasi orang Eropa yang cukup besar, mencapai sekitar 30% di 15 negara pada tahun 1900. Hal ini juga berkontribusi pada perkembangan pendidikan di wilayah tersebut.
Di Amerika Latin, terdapat sebuah anomali besar di mana dua negara dengan tingkat populasi Eropa tertinggi, yaitu Argentina dan Uruguay (sekitar 60%), memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan serupa, namun Uruguay memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih rendah dibandingkan Argentina. Pada tahun 2010, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Uruguay mencapai 6,9, sementara Argentina hanya sebesar 2,9. Faktor-faktor endowmen seperti iklim dan sumber daya antara kedua negara tersebut relatif sama sehingga tidak mempengaruhi perbedaan ini. Sebagian ahli, seperti Uslaner, mengarahkan perhatian pada ketidaksetaraan sebagai faktor utama.
Ketimpangan secara konsisten lebih tinggi di Argentina. Berdasarkan indeks Gini, Argentina memiliki nilai 52,2 sementara Uruguay memiliki nilai 48,1 pada
1870. Selain itu, persentase penduduk yang bersekolah di Uruguay lebih tinggi, yaitu 8,48%, sedangkan di Argentina hanya sebesar 6,57% pada tahun 1895. Uruguay juga terus berkomitmen untuk meratakan pendapatan dan kebijakan publiknya difokuskan pada mengurangi ketimpangan. Selain itu, pada tahun 1991- 2001, tingkat kemiskinan di Uruguay hanya 5,6% dibandingkan dengan 18,7% di Argentina. Data ini menunjukkan bahwa faktor yang mendasari pendidikan, yaitu ketidaksetaraan, berdampak pada tingkat korupsi.
Dengan demikian, kolonialisme yang menciptakan ketidaksetaraan historis dan kegagalan pemerintah kolonial untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan kepada penduduk lokal memiliki dampak yang berjangka panjang. Sistem pendidikan yang lemah di negara-negara bekas jajahan, termasuk di negara- negara yang masih menjadi jajahan atau sudah merdeka, mengakibatkan rakyat bergantung pada patron dalam sistem klientelistik, yang pada gilirannya dapat memperkuat dan mempertahankan korupsi.
Pada Bab Lima, Uslaner mengeksplorasi negara-negara bekas jajahan Inggris, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang memiliki kondisi pendidikan yang berbeda dari negara bekas jajahan lainnya. Mereka memiliki tingkat pendidikan tertinggi berdasarkan rata-rata tahun sekolah pada 1870 dan juga dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah menurut IPK TI pada 2010. Uslaner akan memfokuskan pada Amerika Serikat karena ketersediaan informasi historis baik kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan pendidikan universal, ketidaksetaraan dan korupsi, yang menurutnya memiliki keterkaitan.
Acemoglu, Johnson, dan Robinson berpendapat bahwa kunci keberhasilan dan faktor yang lebih penting dalam perkembangan negara bekas jajahan Inggris, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintahan Inggris hanya memberikan sedikit investasi dalam bidang pendidikan di negara koloninya. Oleh karena itu, Uslaner berpendapat bahwa pendidikan publik yang dibangun di atas struktur sosial yang egaliter, terutama di Amerika Serikat yang tidak pernah memiliki sejarah feodalisme, mendorong
tingkat pendidikan yang membawa kesetaraan lebih besar. Selain itu, Uslaner juga berargumen bahwa kesetaraan ekonomi berkontribusi pada partisipasi sekolah yang lebih besar, yang memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi pendidikan universal sehingga menghasilkan tingkat korupsi yang rendah.
Pemerintahan daerah, terutama di Amerika Utara, mengenakan pajak pada warga negaranya untuk menyediakan pendidikan universal. Di Amerika Serikat, sistem pendidikan dijalankan dengan ketersediaan yang luas tanpa memandang pendapatan, menekankan kesetaraan gender yang lebih besar, dan mempertahankan pemisahan antara gereja dan negara, sehingga terdapat pemisahan kurikulum. Sekolah di Amerika Serikat bukanlah sistem elit yang diperuntukkan bagi sejumlah kecil anak laki-laki yang cerdas, tetapi terbuka untuk semua orang, termasuk perempuan. Sebagai hasilnya, tingkat melek huruf perempuan di negara bagian Utara Amerika Serikat melebihi tingkat melek huruf di Eropa. Selain itu, pendidikan di Amerika juga mempromosikan pengajaran nilai-nilai moral dan kewarganegaraan yang partisipatif.
Para imigran yang datang ke Amerika Serikat sering menjadi korban dari mesin politik. Mereka tergantung pada pemimpin yang korup untuk mendapatkan pekerjaan, layanan sosial, dan bantuan hukum, sehingga mereka merasa terpaksa untuk setia dan toleran terhadap korupsi sebagai imbalan. Korupsi berkembang subur di tengah ketidaksetaraan dan kurangnya pendidikan masyarakat. Namun, pada abad ke-20, mesin politik yang korup kehilangan pengaruhnya, sehingga menyebabkan penyelenggaraan politik hampir merata. Kondisi ini terjadi seiring peningkatan pendaftaran di perguruan tinggi. Meskipun sulit menetapkan hubungan antara korupsi dan pendidikan di perguruan tinggi, Uslaner memberikan argument bahwa pendidikan di perguruan tinggi seperti City University of New York (CUNY) yang diselenggarakan secara gratis, menghasilkan mahasiswa yang tidak bergantung pada pemimpin politik yang korup untuk membiayai kuliah, sehingga setelah lulus, mereka tidak bergantung pada pemimpin yang korup.
Wisconsin yang merupakan negara bagian Amerika Serikat menjadi negara persemakmuran yang paling efisien di Amerika Serikat, meskipun pada
abad ke-19 dan 20 memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Para legislator di sana memiliki kejujuran dan administrasi negara berjalan dengan baik. Hal ini terjadi setelah diterapkannya gagasan Wiscosin yang menekankan nilai-nilai seperti integritas, kesetaraan, kebenaran, dan kepercayaan antarpribadi, serta melibatkan kontribusi keahlian dari universitas dan pendidikan umum untuk meningkatkan dan mengevaluasi kebijakan publik. Gagasan ini diadopsi dari Jerman sebagai pelopor pendidikan universal. Hal ini terjadi karena pada tahun 1880, terdapat 14% penduduk Wisconsin memiliki orang tua yang lahir di Jerman. Perkembangan negara bagian Amerika juga dipengaruhi oleh gerakan politik yang mendorong pendidikan dan pemerintahan bersih, seperti Partai Sosialis Milwaukee yang memperhatikan pendidikan, perpustakaan, taman, dan kepentingan buruh.
Kanada, Australia, dan Selandia Baru sebagai negara Anglo-Amerika bersama Amerika Serikat memiliki kesamaan penting dalam pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah kebijakan untuk mengalihkan sekolah dari pengelolaan gereja ke pemerintah, untuk memastikan dana publik untuk pendidikan, serta mewajibkan semua anak untuk bersekolah dengan standar pendidikan yang seragam di seluruh negara. Sekolah dianggap sebagai sumber pendidikan moral dan pengembangan keterampilan bagi kaum muda untuk memperoleh pekerjaan. Keempat negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang rendah, dengan Amerika Serikat menduduki peringkat 1, Australia peringkat 4, Kanada peringkat 5, dan Selandia Baru peringkat 11 pada 2010 menurut TI. Keempat negara tersebut memiliki komitmen terhadap kesetaraan melalui pengambangan awal transfer sosial sebagai pembeda dari negara-negara lain di Eropa Utara. Meskipun, memang masih terdapat wariran perbudakan di Amerika Serikat yang memengaruhi kesetaraan pendidikan.
Pada Bab Enam, Uslaner menekankan bahwa meskipun warisan masa lalu seperti pendidikan, ketidaksetaraan, dan kondisi suatu negara berpengaruh pada tingkat korupsi di masa depan, namun kondisi tersebut dapat diubah. Meskipun, sebagian besar negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi pada awal abad ke-20 cenderung tetap korup pada awal abad ke-21, fakta menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antar negara telah berkurang sejak tahun 1870. Meskipun
demikian, banyak negara dengan tingkat pendidikan rendah pada tahun 1870 tidak berhasil mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju dan peningkatan dalam hal kejujuran terjadi terutama di negara-negara yang sudah unggul sebelumnya.
Seperti yang telah diungkapkan oleh Uslaner, ketimpangan yang tinggi cenderung memicu rendahnya kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat korupsi dan menghasilkan lebih banyak ketimpangan. Siklus ini sulit untuk diputuskan, sehingga berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Data dari V-DEM (Verieties of Democracy) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan suatu negara memiliki dampak signifikan terhadap tingkat korupsi pada tahun 1990, dan dampak ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah pada tahun 1900 umumnya masih mempertahankan pemerintahan yang terhormat gingga saat ini. Selain itu, negara-negara yang mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat pendidikan dari 1870 hingga 2010 cenderung memiliki sistem pendidikan yang luas pada 1870, yang menunjukkan hubungan antara pendidikan dan tingkat korupsi.
Negara-negara seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan berhasil mengurangi tingkat korupsi dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial melalui program-program yang mempromosikan pendidikan secara luas. Mereka juga menghadapi ancaman eksternal yang mendorong reformasi dalam negeri dan memperbaiki pemerintahan guna memenangkan loyakitas warga negara. Ketiga negara ini berhasil meningkatkan skor IPK mereka secara signifikan melebihi ekspektasi berdasarkan tingkat pendidikan mereka pada 1870. Korea Selatan, misalnya, memandang pendidikan sebagai kunci pembangunan ekonomi, sehingga pengeluaran pendidikan ditingkatkan, pendidikan dasar diwajibkan, dan buku pembelajaran disediakan secara gratis. Hal serupa terjadi di Jepang pasca kekalahan dalam Perang Dunia II, sementara di Finlandia, reformasi pendidikan dilakikan sebagai respon terhadap kemerdekaan dari Rusia pada 1917. Hasilnya, Finlandia menduduki peringkat 4, jepang peringkat 18, dan Korea Selatan peringkat 40 dari 178 negara paling tidak korup berdasarkan TI pada 1870, yang menunjukkan
penekanan yang kuat pada pendidikan sebagai bagian ddari usaha membangun negara setelah mengalami ancaman eksternal.
Namun, terdapat beberapa negara seperti Australia, Bulgaria, dan lainnya, di mana, meskipun terjadi peningkatan dalam pendidikan, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Faktor-faktor seperti bentuk negara, sistem pendidikan, dan stabilitas politik, dapat memainkan peran penting dalam menjelaskan fenomena ini. Dengan demikian, pendidikan memiliki dampak yang paling  signifikan  ketika  diimplementasikan  sebagai  bagian  dari  serangkaian reformasi sosial yang lebih luas, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar, yang memicu efek pergerakan (rally effects) dan identifikasi yang lebih besar dengan negara yang kemudian berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik.
Negara-negara seperti Botswana, Georgia, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan telah berhasil mengurangi korupsi secara signifikan melalui upaya terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial terutama dalam bidang penidikan, serta menghadapi ancaman dari luar. Singapura dan Hong Kong khususnya dikenal karena berhasil menekan tingkat korupsi dengan peringkat 3 dan 13 berdasarkan skor TI pada 2010. Meskipun begitu, keduanya bukan negara demokrasi. Kedua negara ini mendirikan lembaga anti-korupsi yang kuat, memberlakukan penegakan hukum yang ketat, memberlakukan sanksi berat bagi pelanggar, dan memberikan gaji yang tinggi bagi pegawai negeri untuk mencegah mereka tergoda melakukan korupsi.
Singapura dan Hongkong menghadapi ancaman eksternal dari China sebagai penghalang sumber otoritas. Para pemimpin kedua negara tersebut berupaya mendapatkan dukungan masyarakat untuk mengadopsi perpaduan antara pasar bebas dan kebijakan ekonomi yang berpusat pada negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketidaksetaraan. Alasan untuk tingkat efektivitas pemerintah yang tinggi di Singapura dan Hong Kong adalah konteks kebijakan yang mendukung. Kedua negara tersebut merupakan negara kota dengan populasi kecil, PDB yang tinggi, tidak ada kekurangan tempat tinggal, pengeluaran pemerintah yang tinggi untuk pendidikan, dan stabilitas politik.
Taiwan melaksanakan reformasi lahan yang memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, yang berdampak pada peningkatan pendidikan, serta menghasilkan kesetaraan dan mengurangi pemimpin yang klientelistik. Boswana, sebagai negara yang sukses dalam memerangi korupsi di Afrika, mengikuti jejak Singapura dan Hong Kong dengan membangun pemerintahan yang jujur dan ekonomi yang terbuka bagi investasi asing, serta investasi besar-besaran pada bidang pendidikan. Georgia berhasil memerangi korupsi melalui protes yang menentang rezim yang korup dan menindas, serta melakukan reformasi yang membatasi pengeluaran partai untuk pemilihan umum dan membuat pendanaan partai menjadi transparan. Hasilnya, Georgia menempati peringkat 55 dari 177 negara pada 2014, yang sebelumnya pada tahun 2003 berada di peringkat 122 dari 133 negara berdasarkan IPK.
Selain negara-negara tersebut, ada juga negara-negara lain yang berhasil mengurangi tingkat korupsi, Seperti Barbados (7,8), Israel (6,1), Mauritius (5,4), Qatar (7,7), Slovenia (6,4), dan Uni Emirat Arab (6,3). Barbados menekankan kerjasama sosial dan visi bersama sebagai pendorong kejujuran dalam pemerintahan. Estonia, dengan warisan kejujuran dari etnis Nordiknya, memiliki tingkat toleransi yang rendah terhadap korupsi. Mauritius mencapai keberhasilaan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan program reformasi sosial yang menekankan pada pendidikan. Israel, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga berhasil menekan korupsi melalui tingkat pendidikan yang tinggi.
Ancaman dari luar, kekayaan sumber daya, dan distribusi pendapatan yang adil dianggaap sebaagai jalur potensial untuk mengurangi korupsi. Namun, terdapat juga kemungkinan bahwa beberapa negara, meskipun memiliki karakteristik yang lebih baik, tidak mampu memanfaatkannya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Uslaner menekankan bahwa korupsi dan pendidikan saling terkait. Negara- negara dengan sejarah pendidikan yang baik dan pemerintahan yang jujur selama satu abad atau lebih cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat korupsi yang lebih rendah saat ini. Reformasi melalui peningkatan pendidikan dianggap sebagai upaya untuk mengubah situasi tersebut, meskipun
membutuhkan kemampuan politik dan investasi besar di bidang pendidikan. Pertumbuhan tingkat pendidikan dan ekonomi akan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mengendalikan nasib mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan tergantung pada pemimpin yang korup untuk kesejahteraan mereka.

## Refleksi Kritis
Buku ini berhasil mencapai tujuannya dengan menyelidiki akar historis korupsi dan hubungannya dengan pendidikan, kesetaraan ekonomi, dan kapasitas negara. Penekanan pada pentingnya pendidikan dalam mengurangi tingkat korupsi serta penggunaan pendekatan interdisipliner untuk memahami kompleksitas isu korupsi adalah langkah yang signifikan. Memfokuskan upaya pada peningkatan pendidikan sebagai strategi pemberantasan korupsi dianggap lebih efektif daripada melakukan rekayasa struktural (transformasi eksternal) seperti melakukan perbaikan hukum belaka. Rekayasa struktural yang bersifat eksternal justru akan mengkerdilkan masyarakat Indonesia sendiri, sebab masyarakat tidak didorong untuk menjadi agen-agen rasional. Para pelaku korupsi tidak melakukan korupsi semata-mata karena mereka menginginkan imbalan (reward) atau merasa takut untuk dihukum, bukan dikarenakan kesadaran bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan secara moral. 1 Selain itu, upaya penanganan korupsi melalui pendekatan hukum yang berfokus pada penghukuman pelaku korupsi tidak memberikan efek jera, justru berpotensi mendorong pelaku korupsi untuk melakukan korupsi secara tersembunyi. 2 Sebaliknya, pendidikan dianggap berperan penting untuk membangun kesadaran terhadap pentingnya tata kelola yang baik dan integritas, menciptakan budaya antikorupsi sejak dini, dan membentuk generasi yang kritis dan bertanggung jawab dalam memerangi korupsi. Tingkat pendidikan yang tinggi
1 Paulus S. Widjaja, “Korupsi, Nosi Moral, Dan Transformasi Internal,” in Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa , ed. Asnath N. Natar and Robert Setio (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012), 24–25.
2 Romeo Ronni Panly Sinaga and Alokasih Gulo, “Korupsi Dan Budaya Malu,” Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian 8, No.2 (2023): 152.
di masyarakat diyakini dapat meningkatkan kesadaran akan etika, moralitas, dan hukum, serta mengurangi tingkat korupsi. 3
Dalam pengamatan saya, Uslaner tampaknya belum mempertimbangkan peran pengajaran agama yang sering sekali memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, dan integritas dalam masyarakat sebagai faktor pencegahan korupsi. Ini penting, karena faktannya pada saat ini, negara dengan masyarakat yang erat kaitannya dengan simbol-simbol religius, seperti Indonesia, memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi.
Di Indonesia, hak setiap orang untuk mendapatkan telah dijamin oleh konstitusi yaitu tertuang dalam Pasal 28C ayat 1 UUD 1945, tetapi pembangunan manusia di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada tahun 2023, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 74,39 dan rata-rata lama sekolah hanya 8,77 tahun. Tingkat pendidikan di Indonesia masih mengkhawatirkan, dengan hanya 10,15% penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi 4 dan rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia sebesar 0,45%. 5 Meskipun, terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, sektor pendidikan rentan mengalami korupsi. Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) sejak 2015 -2019, korupsi dalam sektor pendidikan terus terjadi dengan kerugian yang signifikan. 6
Rendahnya tingkat pendidikan memiliki dampak yang sangat signifikan pada pemilihan umum, terutama pemilihan presiden dan wakil presiden yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Pada pemilu 2024 yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024, hampir 60% calon pemilih memiliki pendidikan hanya sampai SMP, sementara hanya 6,8% berpendidikan sarjana. 7 Individu dengan tingkat
3 Nugroho SBM, “Korupsi Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia,” Media Ekonomi dan Manajemen 26, No.2 (2012): 28.
4 BPS 2022, “Statisti Pendidikan 2023,” Badan Pusat Statistik 1101001 (2023): 163.
5 Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Jokowi Kaget Rasio Penduduk Berpendidikan Tinggi Di RI Sangat Rendah,” DetikNews , last modified 2024, accessed March 9, 2024, https://news.detik.com/ berita/d-7141915/jokowi-kaget-rasio-penduduk-berpendidikan-tinggi-di-ri-sangat-rendah.
6 Rizki  Zakariya,  “Pencegahan  Korupsi  Melalui  Optimalisasi  Tata  Kelola  Rehabilitasi  Dan Pembangunan Ruang Kelas Di Indonesia,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 6, No.1 (2020): 53.
7 Sonny Harry B. Harmadi, “Demografi Pemilu 2024,” Kompas , last modified 2023, accessed March 9, 2024, https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/27/demografi-pemilih-2024.
pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman terbatas tentang politik dan kebijakan publik. Pemimpin yang mencari perolehan suara dengan berfokus pada orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah berpotensi untuk melahirkan kepemimpinan yang kurang peka terhadap isu korupsi.

## Fredi Ardo Purba
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta frediardopurba@gmail.com

## Daftar Acuan
BPS 2022. “Statisti Pendidikan 2023.” Badan Pusat Statistik 1101001 (2023): 790. Harmadi, Sonny Harry B. “Demografi Pemilu 2024.” Kompas. Last modified 2023.
Accessed March 9, 2024. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/27/ demografi-pemilih-2024.
Permana, Rakhmad Hidayatulloh. “Jokowi Kaget Rasio Penduduk Berpendidikan Tinggi Di RI Sangat Rendah.” DetikNews. Last modified 2024. Accessed March 9, 2024. https://news.detik.com/berita/d-7141915/jokowi-kaget-rasio- penduduk-berpendidikan-tinggi-di-ri-sangat-rendah.
SBM, Nugroho. “Korupsi Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia.” Media Ekonomi dan Manajemen 26, No.2 (2012).
Sinaga, Romeo Ronni Panly, and Alokasih Gulo. “Korupsi Dan Budaya Malu.” Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian 8, No.2 (2023).
Widjaja, Paulus S. “Korupsi, Nosi Moral, Dan Transformasi Internal.” In Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa, edited by Asnath N. Natar and Robert Setio. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012.
Zakariya, Rizki. “Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi Dan Pembangunan Ruang Kelas Di Indonesia.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 6, No.1 (2020).