## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota di Kota Tangerang
Selatan Tahun 2020
Zulkarnain Awat Amir 1 , Izzatusholekha 2 , Rahmat Salam 3 , Andriansyah 4
1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 1549, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
A B S T R A C T Received: 3 Okc 2023 Review : 4 Nov 2023 Revised : 4 Dec 2023 Accepted: 3 Jun 2024 Available online: 16 Jun 2024 This  research  aims  to  analyze  the  level  of  community participation  in  the  Regional  Head  Election  (Pilkada)  for Mayor  in  South  Tangerang  City  in  2020.  Community participation  in  the  regional  head  election  process  has  an important role in ensuring democratic representation and the legitimacy of the election results. The research method used is  qualitative  research  with  a  descriptive  approach.  The theory used in this community participation research comes from  Sherry  Arnstein  (informing,  consultation,  and placement).  Primary  data  was  obtained  through  interviews distributed  to  residents  of  South  Tangerang  City  who  have the right to vote in the Mayoral Election. This research also utilizes  secondary  data  from  relevant  agencies  and institutions to obtain a comprehensive picture of the political and  social  context  in  the  city.  The  results  of  the  analysis reveal  the  level  of  public  participation  in  the  South Tangerang  Mayoral  Election  in  2020,  including  the  level  of attendance  at  polling  stations,  the  level  of  participation  in candidate  debates,  political  campaigns,  and  other  election- related  activities.  Apart  from  that,  this  research  also identifies  factors  that  influence  community  participation  in the Pilkada, such as the level  of  political awareness, level  of education, and perceptions about the integrity of candidates. It is hoped that the results of this research can contribute to understanding  the  level  of  community  participation  in  the Mayor's Election process and the factors that influence it in South Tangerang City in 2020. It is hoped that these findings can become the basis for formulating more effective policies in increasing community participation in the process. politics and future regional head elections.

## KEYWORDS
Community Participation, Public Policy, General Election
TO CITE THIS ARTICLE : Amir,  Z,A.,  Izzatusholekha.,  Salam,  R., Andriansyah. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat  dalam  Pilkada  Walikota  di Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2020. Asia-pacific Journal of Public Policy, 10 (1), 1- 18. DOI: 10.52137/apjpp.v10i1.178

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  di  Indonesia  menjadi  sarana  pendidikan  politik  yang  sangat  berharga, sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan dan belajar tentang proses demokrasi. (Wibowo et al., 2022). Maka dari itu, dengan adanya program Relawan Demokrasi dapat membantu Komisi  Pemilihan  Umum  (general  election  commission)  untuk  mensosialisasikan  penyelenggaraan pemilu  dengan  memberikan  edukasi  kepada  pemilih  berharap  dapat  memiliki  pengaruh  terhadap keputusan sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pemilihan umum (Lengkoan et al., 2022).
Sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  pemilihan  kepala  daerah  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  daerah Indonesia,  hal  demikian  berbeda  dengan  pemilihan  kepala  daerah  sebelumnya  yang  dilaksanakan secara tidak serentak di setiap daerah. Selain itu, perbedaan juga ada pada kegiatan kampanye yang dibiayai  oleh  negara,  diantaranya  iklan  media  cetak  dan  elektronik,  debat  terbuka  antar  calon, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga (M. S. Maulana, 2018).
Pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun  2020  menjadi  tantangan  baru  bagi  KPU  dalam menjaga  demokratisasi  Indonesia  tetap  optimal  di  masa  pandemi  Covid-19  dengan  diadakan pengunduran tanggal pelaksanaan pemilu dari yang direncanakan pada tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sesuai keputusan bersama antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah,  dan  DPR  melalui  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Perubahan Ketiga atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun  2020  tidak  berjalan  mulus,  eksistensi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dipertanyakan  oleh banyak pakar, namun KPU berupaya mengatasi beberapa tantangan seperti masalah Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas, penundaan penambahan dana penyelenggaraan pemungutan suara ulang, profesionalisme  KPU  pada  aspek  administratif  dan  kualitas  petugas  di  lapangan  (Ardipandanto, 2022).
Lebih  lanjut,  terjadi  pelemahan  pada  aspek  antisipasi  atas  potensi  penurunan  partisipasi pemilih  dan  koordinasi  dengan  Lembaga  Keamanan  Negara  (TNI  dan  Polisi)  untuk  menciptakan situasi  kondusif,  serta  pekerjaan  rumah  (PR)  bagi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR-RI)  untuk  memperbaiki  Undang-Undang  Pemilu  (Ardipandanto,  2022).  Berdasarkan  Sa’ban pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  sebuah  arena  mewadahi  kompetisi  dan  konstestasi  antar  aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi rakyat untuk menentukan pilihan; dan liberalisasi hak- hak sipil dan politik warga negara (Sa’ban et al., 2020).
Partisipasi  publik  dimaksud  adalah  partisipasi  aktif  dalam  berbagai  pemilu  hingga pengawasan  akuntabilitas  kinerja  birokrasi  pemerintahan  baru  perlu  dilakukan  transparansi  agar meningkatkan  partisipasi  publik  dan  perhatian  publik  terhadap  wajah  baru  pemerintahan  daerah (Dairul  et  al.,  2021).  Pemilihan  kepala  daerah  menjadi  isu  sentral  dalam  demokratisasi  Indonesia dalam  mewujudkannya  di  tingkat  lokal  dengan  pengadopsian  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  dilakukan  secara  demokratis  oleh  konstituen  dan  para  pemilih  yang  sebetulnya memberikan  ruang  partisipasi  publik  lebih  besar  dengan  keterlibatan  rakyat  untuk  menentukan masing-masing  pemimpin  daerah,  namun  dalam  praktiknya  terdapat  temuan  kerangka  regulasi pemilihan  kepala  daerah  tidak  menyertakan  antisipasi  usaha  untuk  mencegah  potensi  masuknya sponsor  finansial  kepada  calon  kepala  daerah  untuk  melakukan  money  politic  demi  meningkatkan partisipasi  publik  namun  menyandera  nilai-nilai  demokrasi  (Ulum,  2021).  Selain  hal  demikian, kontestasi  politik  lokal  juga  sangat  kental  dengan  dinasti  politik  karena  mencerminkan  fenomena partisipasi  publik  menjadi  rendah  diminati  oleh  rakyat  namun isu  buruk  tersebut  dihalang  melalui pencitraan tokoh kontestan (Sukri, 2020).

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan proses pilkada memiliki fungsi penting sebagai mewujudkan  kepedulian  dan  dukungan  untuk  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  keberhasilan pembangunan  di  daerahnya  dengan  melibatkan  peran  Perguruan  Tinggi  dalam  mensosialisasikan kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  daerah  secara  sistematis  dan berkesinambungan melalui program di bidang pengabdian kepada masyarakat (Affan, 2020).
Konsep  partisipasi  sendiri  pertama  kali  dipetakan  oleh  Sherry  Arnstein  (1969)  yang menjabarkan  partisipasi  sebagai  sebuah  istilah  kategoris  untuk  kekuasaan  masyarakat.  Dia mendefinisikan  partisipasi  sebagai  redistribusi  kekuasaan  yang  memungkinkan  masyarakat  yang tidak  terlibat  dalam  proses  politik  dan  ekonomi  dapat  terlibat  dalam  menentukan  masa  depan, dengan terlibat dalam proses kebijakan. Dengan pernyataanya partisipasi masyarakat identic dengan kekuasaan masyarakat ( citizen participation is citizen power ).
Proses partisipasi publik dalam pemilu, misalnya selama ini hanya dipahami dengan datang ke TPS  telah  menunjukkan  bahwa  tingkat  kualitas  partisipasi  masyarakat  belum  sampai  pada  tataran civil society yang mana setiap rakyat mampu mempengaruhi dan mengawasi proses kebijakan publik, namun lebih luas lagi partisipasi publik perlu dilibatkan dalam kegiatan pembuatan dan pembahasan Rancangan  Undang-Undang  atau  Peraturan  Daerah,  implementasi  peraturan  perundang-undangan, dan  melibatkan  peran  serta  organisasi  masyarakat  di  daerah  (Syafingi,  2009),  hal  demikian  juga didukung oleh Sofwan yang mana masyarakat perlu dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah sebagai sarana sosialisasi peraturan kepada publik, sarana negosiasi dengan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah, mengurangi tingkat resistensi dari masyarakat dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan  (Sofwan,  2022).  Namun,  tidak  hanya  Indonesia  yang  mengalami  pesta demokrasi  di  tengah-tengah  kondisi  pandemi  Covid-19,  ada  beberapa  negara  salah  satunya  Korea Selatan  mendapat  perhatian  publik  dunia  karena  cara  melakukan  tindakan  yang  luar  biasa  dengan strategi  manajemen  pemilu  diberlakukan  oleh  National  Election  Commission  (NEC)  Korea  Selatan diantaranya 1) pemungutan suara dilakukan pada tanggal yang berbeda 10 hingga  15 April 2020, 2) memperbolehkan pemungutan suara dilakukan melalui pos, 3) melaksanakan protokol kesehatan di setiap TPS, 4) mengkomunikasikan kepada masyarakat tata cara pelaksanaan pemungutan suara, 5) menjaga  transparansi  dalam  pemungutan  dan perhitungan suara,  dan 6)  metode  kampanye  melalui media sosial (The Guardian, 2020).
Oleh  sebab  itu,  Kota  Tangerang  Selatan  pada  tahun  2020  termasuk  dalam  wilayah  yang melakukan Pilkada serentak bersama 270 wilayah di Indonesia, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.354.350 orang (BPS Kota Tangerang Selatan, 2020) terdapat jumlah pemilih yang didasarkan data dari  KPU  Kota  Tangerang  Selatan  pada  saat  pilkada  2020  sebanyak  976.019  orang  yang  terbagi  ke dalam  7  Kecamatan  (KPUD,  2020)  atau  lihat  tabel  1.1,  hal  demikian  menjadi  tantangan  besar  bagi KPU  Kota  Tangerang  Selatan  ditambah  situasi  adanya pandemi  Covid-19  menyebabkan  perubahan kondisi sebelum pesta demokrasi diselenggarakan dengan penerapan social distancing dan physical distancing (Hergianasari, 2020).
Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pemilih Kota Tangerang Selatan
No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah TPS Jumlah Pemilih Laki- Laki Perempuan Total 1 Serpong 9 395 53.789 55.548 109.337 2 Serpong Utara 7 285 45.688 47.898 93.586 3 Pondok Aren 11 646 102.561 105.252 207.813 4 Ciputat 7 457 74.221 75.965 150.186 5 Ciputat Timur 6 353 60.657 63.069 123.726 6 Pamulang 8 714 114295 117.087 231.382

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
7 Setu 6 183 29.832 30.157 59.989 Jumlah Total 54 3.033 481.043 494.976 976.019

## Sumber: KPU Kota Tangerang Selatan
Bagaimana kondisi pandemi Covid-19 saat Pilkada 2020 menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam  penyelenggaraan  pesta  demokrasi,  terutama  peningkatan  partisipasi  masyarakat  untuk memilih,  mencoblos,  dan  ikut  andil  terhadap  perubahan,  buktinya  tingkat  partisipasi  masyarakat Kota Tangerang Selatan dari total pemilih sebanyak 976.019 orang dan pemilih yang melakukan hak pilih sebanyak 594.711 orang atau sekitar 60,48% jumlah partisipasi lihat Gambar 1.1.
Gambar 1. 1 Jumlah Suara Peserta Pilkada 2020

## Sumber: KPU Kota Tangerang Selatan
Sementara  itu  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.2  di  bawah  ini  dapat  dirangkum  suatu  gambaran Pilkada Kota Tangerang Selatan dari masa ke masa untuk melihat tingkatan partisipasi masyarakat terhadap ajang pesta demokrasi.
Tabel 1.2 Pemilihan Kepala Daerah Dari Masa ke Masa
Jumlah Pemilih Jumlah Hak Pilih Jumlah Tingkat Partisipasi 2010 732.165 406.829 50,24% 2015 913.437 512.128 56,86% 2020 976.019 594.711 60,48%

## Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Pada tahun 2010 Pilkada Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah pemilih sebanyak 732.165 orang  dari  7  Kecamatan  dengan  jumlah  pemilih yang  menggunakan hak  pilihnya  sebanyak  406.829 orang dengan 50,24% tingkat partisipasi (Rivai, 2014). Pilkada 2015 Kota Tangerang Selatan jumlah pemilih  tercatat  sebanyak  913.437  orang  dari  7  Kecamatan  dan  pemilih  yang  melakukan  hak  pilih sebanyak 512.128 orang atau sekitar 56,86% jumlah partisipasi (Kominfo Tangsel, 2015).
Maka dari itu dari tabel di atas dapat disimpulkan dengan adanya pertumbuhan penduduk, perkembangan zaman, dan perbedaan cara berpolitik kontestan dan partainya menyebabkan tingkat partisipasi  masyarakat  pada  saat  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  meningkat, namun selalu meleset dari target yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 seharusnya  tingkat  partisipasi  sudah  mencapai  70%  ke  atas  yang  menjadi  pekerjaan  rumah  KPUD (tangerangnews.com, 2019).

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
Oleh sebab itu, partisipasi pada tingkatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan berjalan maju terdepan terbukti dari hasil partisipasi Pilkada 2010, 2015, dan  2020  setiap  periode  Pilkada  mengalami  kenaikan  (Kominfo  Tangsel,  2015;  KPUD,  2020; Mahmud,  2021;  Rivai,  2014).  Partisipasi  masyarakat  menjadi  indikator  cukup  penting  untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan. Meski, tinggi rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  tidak  selalu  berkorelasi  secara  linier  dengan  kualitas pemilihan  itu  sendiri,  karena  kualitas  yang  lebih  bersandar  kepada  upaya  untuk  memberikan pemahaman  tentang  pemilihan  melalui  pendidikan  politik,  sosialisasi,  dan  komunikasi  serta artikulasi dan agregasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas (Mahmud, 2021).
Peran  publik,  pemilih  dan  warga  negara  tidak  bisa  diabaikan.  Tingkat  partisipasi  publik dalam  pemilihan  umum  adalah  salah  satu  faktor  untuk  menilai  sejauh  mana  kualitas  pemilu  itu diselenggarakan. Partisipasi tidak sekadar persoalan seberapa tinggi tingkat pemilih menggunakaan hak  pilihnya  di  bilik  suara,  tetapi  juga  sejauh  mana  penggunaan  hak  pilih  tersebut  dilakukan  atas kesadaran sebagai pemilih/masyarakat.
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dapat diwujudkan,  diantaranya  (1)  Melaksanakan  sosialisasi  pemilihan  kepala  daerah;  (2)  Melaksanakan pendidikan pemilih; (3) Memilih calon atau pasangan calon partai politik dan membahas rencana visi, misi dan program partai; (4) Memberikan suara sebagai pemilih; (5) Menulis atau menyiarkan berita tentang  pemilihan;  (6)  Mendukung  peserta  pemilu/calon  tertentu;  (7)  Mengorganisasi  warga  lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu; (8)  Menyampaikan  hasil  pemantauan  atas  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran; (9) Melakukan survei dan menyebarluaskan hasil  survei  tentang  pendapat  atau  persepsi  pemilih  tentang  peserta  pemilihan  kepala  daerah;  (10) Melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat (quick count) (Ramadhanil, 2015).
Berangkat  dari  itu,  tingkat  partisipasi  pemilih  mestinya  menjadi  entitas  penting  yang  mesti dijaga dan ditingkatkan  di dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa peningkatan angka partisipasi pemilih  menjadi  penting  untuk  diupayakan?  Sebab  tingginya  angka  partisipasi  pemilih  menjadi potret  pelaksanaan  demokrasi  yang  berkualitas.  Adapun  partisipasi  masyarakat  Kota  Tangerang Selatan  sebagaimana  bentuk  partisipasi  di  atas  dalam  melaksanakan  sosialisasi  pemilihan  kepala daerah  terdapat  indikasi  bahwa  penyebab  rendahnya  partisipasi  tersebut  adalah  adanya  ketakutan dan kekhawatiran yang masih meliputi masyarakat terkait penularan Covid-19 yang hingga saat itu masih mencapai tingkat yang cukup tinggi.
Pengawasan dalam proses pemilihan kepala daerah merupakan aspek integral yang meliputi seluruh  tahapannya,  yakni  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Semua  tahapan  ini memiliki peran krusial dalam memastikan terciptanya pemilu yang adil dan demokratis. Memastikan adanya  pemilihan  kepala  daerah  yang  berjalan  secara  adil  bukanlah  sekadar  kekhawatiran  tanpa dasar, melainkan sebuah keharusan yang esensial. Kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  hasil  itu  sendiri.  Jika  kita  merenung  pada  sejarah pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah,  akan  terlihat  bahwa  pelanggaran  hampir  selalu  hadir, menggarisbawahi kompleksitas  tugas  pengawasan  dan penegakan aturan  dalam  konteks  pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat dan efektif terhadap seluruh tahapan pemilu

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
diperlukan  untuk  memastikan  integritas  dan  kepercayaan  publik  terhadap  hasilnya,  serta  untuk menjaga fondasi demokrasi yang kokoh.
Pengawasan  pemilihan  kepala  daerah  diadakan  agar  kedaulatan  rakyat  yang  diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Namun, konteks partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 mencerminkan upaya demokratisasi, kenyataannya, praktik money politics masih  tetap  berakar  dalam  proses  politik  tersebut.  Imbalan  finansial,  dalam  beberapa  kasus, terungkap  bahwa  oknum  politisi  mengiming-imingi  pemilih  dengan  fasilitas  atau  insentif  lainnya sebagai  bagian  dari  strategi  kampanye  mereka  (Marasabessy  et  al.,  2021).  Fenomena  ini  turut memengaruhi  dinamika  pilihan  politik  masyarakat,  di  mana  keputusan  pemilih  tidak  selalu didasarkan pada pertimbangan ideologi partai politik, tingkat pendidikan, kesamaan etnis atau suku, melainkan cenderung lebih dipengaruhi oleh janji imbalan finansial.
Masalah  dalam  partisipasi  dari  sebagian  masyarakat  Indonesia  yang  didapat  dari  beberapa sumber jurnal yaitu kurang kesadaran masyarakat dalam setiap ajang pesta demokrasi (Haluana’a et al.,  2020),  perilaku  bad  governance  oleh  sebagian  daerah  Indonesia  masih  tampak  terlihat  (Saiin, 2020), perilaku kontestan Pilkada berbeda sebelum dan sesudah dilakukan pesta demokrasi (Yusuk, 2021),  dan  pengetahuan  masyarakat  Indonesia  dalam  kepemiluan  hanya  ajang  “ikut-ikutan”,  faktor geografis  dimaksud  adalah  kondisi  masyarakat  pada  suatu  wilayah  yang  jauh  dari  TPS  dan/atau tipikal masyarakat urban, tidak independen dalam memilih pasangan calon kontestan (Widhiastini et al., 2019).
Dalam  meningkatkan  partisipasi  bersumber  dari  beberapa  jurnal  yang  dapat  disimpulkan untuk  melakukan  hal  tersebut  adalah  dengan  menaikkan  citra  para  kontestan  misalnya  dari kepemimpinan  (Andriliani  et  al.,  2021;  Prastio  et  al.,  2021),  kualitas  para  kontestan  Pilkada  juga mempengaruhi  pola  partisipasi  masyarakat  (Adawiyah,  2017),  partai  politik  juga  turut  andil  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dengan  ikut  mengadakan  pendidikan  politik  bagi  kader  dan masyarakat  di  luar  kader  untuk  menciptakan  interest  terhadap  partai  politik  (Daud,  2019;  A.  S. Maulana,  2020),  melakukan  kegiatan  kampanye  jauh  sebelum  masa  Pilkada  dengan  memanfaatkan media sosial, direct selling, dan pendekatan kepada kaum pemuda (Fauzi, 2022), dan terakhir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan peningkatan pertahanan citra bagi calon petahana (Zeliana et al., 2021).
Partisipasi  politik  di  negara-negara  yang  menerapkan  sistem  politik  demokrasi  merupakan hak  warga  negara,  tapi  tidak  semua  warga  negara  berperan  serta  dalam  proses  politik.  Menurut pendapat  beberapa  ahli  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  orang  mau  atau  tidak  mau  ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:
1. Status sosial dan ekonomi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam  pelapisan  masyarakat  berdasarkan  pemilikan  kekayaan.  Seseorang  yang  memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
2. Situasi  Menurut  Ramlan  Surbakti,  situasi  politik  juga  dipengaruhi  oleh  keadaan  yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran  orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
3. Afiliasi  politik  orang  tua  Afiliasi  berarti  tergabung  dalam  suatu  kelompok  atau  kumpulan. Afiliasi  politik  dapat  dirumuskan  sebagai  keanggotaan  atau  kerjasama  yang  dilakukan individu  atau  kelompok  yang  terlibat  ke  dalam  aliran-aliran politik  tertentu. Afiliasi  politik mendorong tumbuhnya  kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat  untuk menggunakan hak  politiknya  secara  bebas  dan  bertanggungjawab  dalam  melakukan  berbagai  aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.
4. Pengalaman  berorganisasi  Organisasi  merupakan  suatu  sistem  yang  mengatur  kehidupan masyarakat  atau  bisa  diartikan  sebagai  suatu  prilaku  yang  terpola  dengan  memberikan jabatan  pada  orang-  orang  tertentu  untuk  menjalankan  fungsi  tertentu  demi  pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu Kencana, partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya,  sehingga  pada  akhirnya  mendorong  individu  tersebut  untuk  berperan  serta dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  serta  ambil  bagian  dalam  sikap  pertanggung  jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.
5. Kesadaran politik Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.
6. Kepercayaan  terhadap  pemerintah  Kepercayaan  terhadap  pemerintah  ialah  penilaian seseorang  terhadap  pemerintah  apakah  ia  menilai  pemerintah  dapat  dipercaya  dan  dapat dipengaruhi  atau  tidak,  baik  dalam  pembuatan  kebijakan-kebijakan  atau  pelaksanaan pemerintahan.
7. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas  maka  penelitian  ini  ingin  menganalisis Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota di Kota Tangerang Selatan.

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis  data  dan  membuat  kesimpulan,  Teknik  data  yang  digunakan  berupa  :  Obeservasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun penentuan informan ini dilakukan dengan Teknik pusposive sampling,  dimana  pemilihan  informan  dipilih  secara  sengaja  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang terdapat pada tujuan penelitian dengan lebih jelas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Informing (Pemberitahuan)
Dari perspektif masyarakat bahwa penyampaian informasi pemilihan umum, pasangan calon, dan  sebagainya  dilakukan  secara  variatif  baik  itu  menggunakan  alat  bantu  teknologi  berupa pemanfaatan  media  sosial  dan  menggunakan  alat  bantu  konvensional  berupa  baliho,  spanduk, pamphlet,  dan  bendera  partai.  Namun  yang  menjadi  perhatian  bagi  indikator  informing  ini  adalah penyampaian dari penyelenggara dapat tersalurkan dengan baik dan masyarakat mendapatkan timbal balik  yang  bermanfaat.  Karena  hal  demikian  tidak  tercermin  tindakan  tersebut  dalam  pemilihan walikota  Tangerang  Selatan  yang  menjadi  ajang  5  tahunan  ini.  Walaupun  penyelenggara  telah

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
melakukan variasi dalam bertindak untuk menyebarkan informasi pemilihan umum, sejatinya belum dirasakan semua unsur kalangan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  observasi  lingkungan  politik  yang  terbangun  di  Kota  Tangerang  Selatan mencirikan  perbedaan  hasil  di  lapangan  daripada  kinerja  penyelenggara  pemilihan  umum  di  atas kertas. Pada dasarnya, sebagian masyarakat beranggapan tidak memberikan respond atas terjadinya penyelenggaraan pemilihan umum semuanya janji-janji belaka. Namun, sebagian masyarakat antusias menanggapi program-program dari para pasanagan calon.
Berdasarkan  hasil  dokumentasi  yang  didapatkan  selama  penelitian  dapat  dinarasikan bahwasanya  penyelenggaran,  pemilihan  umum,  pihak  pemerintah  dalam  hal  ini  KPU  melakukan sosialisasi  semaksimal  mungkin  mengenalkan  figur  paslon  kepada  masyarakat  hingga  program- programnya.  Oleh  sebab  itu,  dari  indikator  informing  dapat  dianalisis  bahwa  tingkat  partisipasi masyarakat sudah meningkat dengan adanya sosialisasi secara langsung dan secara modern dengan penggunaan  teknologi  media  sosial  dapat  dengan  mudah  pemberian  kesempatan  untuk  berbicara, bertanya,  dan  menanggapi tersalurkan  dengan  baik.  Namun,  pada  tingkatan  informing,  masyarakat tidak memiliki keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi, dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak berwenang. Meskipun masyarakat  mungkin  memiliki  pengetahuan  tentang  keputusan  yang  akan  diambil,  mereka  tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembentukan kebijakan atau implementasi keputusan tersebut.
Tingkatan  informing  sering  dikritik  karena dianggap sebagai bentuk  partisipasi  masyarakat yang  pasif  dan  tidak  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  berkontribusi  secara  aktif  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Partisipasi  masyarakat  yang  lebih  substansial  membutuhkan  lebih dari sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menggabungkan elemen-elemen seperti pendapat, rekomendasi, dan kekuatan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

## Consultation (Konsultasi)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  disampaikan  informan  dikatakan  bahwa  penyelenggara baik itu dengan Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tangerang Selatan  keduanya  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasinya  dalam  proses  pemilihan  umum.  Komisi  Pemilihan Umum  secara  aktif  melakukan  sosialisasi  dan edukasi  kepada  masyarakat  tentang  tahapan  pemilu, hak-hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Mereka juga bertugas menerima  masukan  dan  keluhan  dari  masyarakat  terkait  pemilu,  sehingga  masyarakat  dapat menyampaikan  saran,  kritik,  atau  pertanyaan  yang  kemudian  akan  ditindaklanjuti  dengan  baik. Selain  itu,  Komisi  Pemilihan  Umum  berperan  dalam  memastikan  bahwa  seluruh  warga  yang memenuhi  syarat  terdaftar  sebagai  pemilih  melalui  proses  pendaftaran  pemilih.  Melalui  fasilitasi debat  publik,  Komisi  Pemilihan  Umum  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  lebih memahami  calon-calon  dan  program  yang  ditawarkan  dalam  pemilihan.  Dengan  demikian,  Komisi Pemilihan  Umum  berperan  sebagai  garda  terdepan  dalam  mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat dan memastikan proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan berintegritas.
Sedangkan  informan  lainnya  mengatakan  bahwa  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  wilayah  Kota  Tangerang  Selatan  memiliki  berbagai  saluran  untuk  memfasilitasi penyampaian  saran,  aspirasi,  dan  kritikan  dari  masyarakat.  Masyarakat  dapat  langsung  datang  ke

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
kantor  badan  pengawas  pemilihan  umum  untuk  menyampaikan  pendapat  mereka.  Selain  itu,  ada saluran tidak langsung melalui telepon, email, website, dan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook,  Twitter,  Youtube,  Tiktok,  dan  Whatsapp  hotline.  Media  sosial  ini  tidak  hanya  sebagai sarana informasi dan edukasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui surat, komentar, direct message, dan lainnya. Setiap saran dan kritikan dari masyarakat dipelajari dan dinilai  untuk  kemungkinan implementasi  di  masa  depan,  sementara  informasi  tentang  pelanggaran juga disaring dan dianalisis sebelum ditindaklanjuti dengan proses penanganan sesuai prosedur yang berlaku.  Dengan  adanya  saluran  komunikasi  yang  beragam  ini,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Kota Tangerang Selatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi  dalam  menjaga  integritas  pemilu  dan  meningkatkan  kualitas  pengawasan  pemilihan umum ke depan.
Adapun informan lainnya mengatakan bahwa dalam partai politik peserta pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan dalam hal Penyampaian aspirasi melalui mekanisme reses memang memiliki tahapan, waktu, dan mekanisme yang  diatur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota  Tangerang  Selatan.  Namun,  tidak  ada  batasan  baku  atau  mekanisme  khusus  dalam menyampaikan  aspirasi  kepada  fraksi  partai,  sehingga  masyarakat  dapat  menyampaikan  aspirasi kapan  pun.  Partai  membuka  ruang  terbuka  bagi  anggota  fraksi  dan  kader  partai  untuk  sering melakukan  turba/kundapil  (kunjungan  dapil)  di  waktu-waktu  senggang,  memperkuat  interaksi dengan masyarakat. Monitoring dan evaluasi atas setiap aduan masyarakat dilakukan melalui rapat- rapat fraksi dan rapat partai yang rutin dilaksanakan setiap minggu sekali.
Partai memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di kantor DPC  Partai  dan  ruang  Fraksi  partai  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan, agar  persoalan-persoalan  kerakyatan  dapat  diangkat  dan  diselesaikan  bersama.  Interaksi  dengan masyarakat  juga  dapat  dilakukan  melalui  media  sosial,  baik  di  akun  anggota  fraksi  maupun  akun media sosial partai dan fraksi partai. Layanan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan website disediakan untuk memudahkan masyarakat berinteraksi dengan para anggota fraksi. Lebih sering,  partai  menerima  aduan  masyarakat  melalui  layanan  pesan  WhatsApp.  Dengan  berbagai mekanisme dan akses yang tersedia, partai juga berupaya menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan  inklusif  dengan  masyarakat,  memastikan  bahwa  suara  rakyat  didengar  dan  menjadi pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Partisipasi  aktif  masyarakat  diharapkan  dapat memperkaya  proses  demokrasi  dan  memberikan  kontribusi  positif  dalam  perjuangan  bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Namun,  informan  lainnya  mengatakan  bahwa  dalam  ranah  publik,  proses  tingkatan konsultasi  Proses  penyampaian  aspirasi  dalam  sistem  demokrasi  semakin  bertransformasi  dengan adanya  media  sosial.  Masyarakat  memiliki  kemampuan  yang  sangat  efektif  dalam  membangun argumen  dan  menyuarakan  pendapat  melalui  platform  digital  ini.  Media  sosial  telah  menjadi alternatif  yang  efektif  untuk  menyampaikan  aspirasi  kepada  pihak  yang  berwenang,  termasuk pemerintah,  lembaga  masyarakat,  atau  organisasi  lainnya,  guna  merespons  berbagai fenomena yang ada di lingkup masyarakat.
Kemampuan  masyarakat  dalam  menggunakan  media  sosial  memungkinkan  informasi  dan pendapat tersebar dengan cepat, mencapai khalayak yang lebih luas, dan mengatasi batasan geografis. Dengan fitur-fitur interaktif seperti komentar, like, dan share, masyarakat dapat membentuk diskusi

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
dan memobilisasi dukungan untuk isu-isu yang mereka anggap penting. Melalui media sosial, suara- suaranya  didengar  dan  diakui,  dan  aspirasi  yang  disampaikan  menjadi  bagian  dari  dinamika demokrasi yang lebih inklusif. Selain itu, media sosial juga memberikan akses bagi masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemimpin dan pejabat, serta memberikan respons cepat atas berbagai isu yang muncul. Proses ini membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara  masyarakat  dan  pihak  yang  berwenang,  memperkuat  hubungan  yang  lebih  dekat  dalam pengambilan  keputusan  publik.  Dengan  demikian,  penting  untuk  diingat  bahwa  meskipun  media sosial memberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi, tanggung jawab atas penggunaan platform ini tetaplah penting. Masyarakat harus bijaksana dalam menyampaikan pendapat, berdasarkan informasi yang  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Kritikalitas  dan  kesadaran  akan  isu-isu  yang berkembang  di  media  sosial  perlu  dijaga  agar  proses  penyampaian  aspirasi  tetap  konstruktif  dan berdampak positif dalam memperkuat proses demokrasi secara keseluruhan.
Penyelenggara  pemilihan  juga  berperan  dalam  menyediakan  berbagai  saluran  komunikasi yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Misalnya,  penyelenggara  bisa  mengadakan  forum  diskusi, debat publik, atau pertemuan dengan calon kepala daerah untuk memberikan kesempatan langsung bagi  masyarakat  untuk  bertanya,  menyampaikan  pandangan,  atau  menyoroti  isu-isu  penting  yang perlu  diangkat  dalam  pemilihan.  Dengan  demikian,  masyarakat  memiliki  akses  yang  lebih  mudah untuk menyampaikan aspirasi dan berinteraksi dengan calon kepala daerah secara lebih personal.
Selain  itu,  penyelenggara  pemilihan  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan netralitas  dan  profesionalisme  dalam  mengelola  seluruh  proses  pemilihan.  Mereka  harus  menjaga integritas  proses  dan  menindak  tegas  segala  bentuk  pelanggaran  yang  dapat  mengganggu keterwakilan  aspirasi  masyarakat.  Dengan  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  bahwa proses  pemilihan  berjalan  adil  dan  transparan,  penyelenggara  dapat  mendorong  partisipasi  publik yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan.
Secara  keseluruhan,  peran  penyelenggara  pemilihan  kepala  daerah  dalam  memberikan kesempatan  aspirasi  kepada  publik  sangat  vital  dalam  menjalankan  prinsip  demokrasi.  Melalui keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat, dan pemastian integritas proses, penyelenggara pemilihan dapat  menciptakan  platform  yang  inklusif  bagi  publik  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka  dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dalam hasil pemilihan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  peranan  KPU,  Bawaslu,  dan Kesbangpol untuk wilayah Kota Tangerang Selatan adalah dalam tahapan pilkada di Kota Tangerang Selatan  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dan  memberikan  ruang  bagi  mereka  untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat dapat memberikan tanggapan secara tertulis langsung ke kantor KPU dengan melampirkan bukti dan identitas diri, atau melalui surat dengan salinan KTP elektronik. KPU akan melakukan konfirmasi terhadap laporan yang berkaitan dengan persyaratan atau integritas penyelenggara  ad  hoc  dengan  mempertimbangkan  praduga  tak  bersalah.  Bawaslu  juga  berperan penting  dalam  menerima  saran  dan  kritik  masyarakat,  baik  secara  langsung  di  kantor  maupun melalui telepon, email, website, dan media sosial. Kesbangpol sebagai institusi modern menggunakan media  sosial  sebagai  sarana  utama  untuk  mendorong  partisipasi  politik  masyarakat.  Aspirasi  dan kritik  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  akan  dikaji,  dan  kritik  yang  membangun  akan diimplementasikan  untuk  perbaikan  ke  depan.  Jika  terdapat  dugaan  pelanggaran,  informasi  awal

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
akan  ditindaklanjuti  dan  jika  terdapat  bukti  yang  cukup,  akan  dijadikan  temuan  pelanggaran  dan ditangani secara serius.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  dari  perspektif  masyarakat  bahwa dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Kota  Tangerang  Selatan,  pasangan  calon  biasanya  mengunjungi komplek perumahan untuk memperkenalkan diri kepada warga. Upaya ini dilakukan di lingkungan yang  aman  dan  nyaman  agar  mereka  dapat  dengan  mudah  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Jika terjadi  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum,  masyarakat  dapat  melaporkannya  kepada  Ketua  RT untuk  tindak  lanjut.  Penyampaian  program  dalam  sosialisasi  dilakukan  dengan  mengundang masyarakat  untuk  hadir  dan  mendengarkan  pasangan  calon.  Umumnya,  jarang  ditemui  pasangan calon yang terlibat dalam politik kotor. Jika ada pelanggaran, hal tersebut biasanya sudah dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses politik yang berlangsung.
Oleh  sebab  itu,  dari  indikator  consultation  dapat  dianalisis  bahwa  tingkat  konsultasi masyarakat  dapat  dipanggil  untuk  memberikan  masukan  dan  pendapat  mereka  melalui  berbagai mekanisme  seperti  pertemuan  publik,  forum  diskusi,  atau  survei.  Pihak  berwenang  biasanya menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami isu yang sedang  dibahas  dan  memberikan  tanggapan  yang  lebih  terinformasi,  tujuannya  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  mendengarkan  pandangan  dan  aspirasi  mereka, serta  memperhitungkan  perspektif  mereka  sebelum  keputusan  diambil.  Konsultasi  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  legitimasi  keputusan  yang  diambil  oleh  pihak  berwenang  dan mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat  yang  terlibat.  Namun,  dalam  tingkatan  konsultasi, masyarakat  hanya  berperan  sebagai  penyumbang  ide  dan  masukan,  tetapi  keputusan  akhir  tetap berada  di  tangan pihak  berwenang. Meskipun pendapat masyarakat  dapat diperhitungkan, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi keputusan atau merubah arah kebijakan yang diambil.

## Placation (Penentraman)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  disampaikan  informan  dikatakan  bahwa  penyelenggara baik itu dengan Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tangerang Selatan keduanya memiliki peranan dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah akan pentingnya menerima  respon,  saran,  dan  aspirasi  dari  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaksanaan pemilu.  Mereka  berkomitmen  untuk  membuka  diri  dan  mendengarkan  dengan  seksama  masukan dari  berbagai  pihak.  Jika  masukan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  aturan  yang  mengaturnya, penyelenggara  siap  mengakomodasi  perbaikan  tersebut  demi  memastikan  proses  pemilu  berjalan lebih  baik  dan  lebih  transparan.  Tindakan  ini  mencerminkan  sikap  inklusif  dan  responsif  dari penyelenggara  pemilihan,  yang  memahami  bahwa  pelibatan  masyarakat  merupakan  kunci  dalam memperkuat  integritas  dan  kepercayaan  terhadap  proses  demokrasi.  Dengan  memberdayakan partisipasi publik, diharapkan pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan.
Melalui  pendekatan  kolaboratif  dan  komunikasi  yang  terbuka,  penyelenggara  pemilihan dapat  memastikan  bahwa  pelaksanaan  pemilu  terus  mengalami  perbaikan  yang  berkelanjutan. Dengan  mendengarkan  suara  masyarakat,  penyelenggara  memiliki  kesempatan  untuk  memahami

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
tantangan  dan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pemilih  dan  calon,  sehingga  kebijakan  dan  keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Sedangkan  informan  lainnya  mengatakan  bahwa  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  Kota  Tangerang  Selatan  menunjukkan  komitmen  dalam  mendengarkan  aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang terbuka dan seluas-luasnya. Dalam era digital ini, Bawaslu menggunakan pesan digital melalui aplikasi Instagram, WhatsApp, dan jaringan telepon untuk menerima tanggapan dan masukan dari warganet. Setiap pertanyaan, saran, atau aspirasi yang diberikan oleh masyarakat akan selalu diberikan feedback jawaban dengan segera dan terbuka.
Selain  itu,  Bawaslu  juga  menerima  masukan  melalui  surat  atau  kunjungan  langsung  dari masyarakat  yang  ingin  menyampaikan  aspirasi  secara  langsung.  Penerimaan  aspirasi  dilakukan dengan hangat dan baik, menunjukkan sikap inklusif dan responsif dari Bawaslu terhadap partisipasi masyarakat  dalam  proses  pemilihan.  Dengan  pendekatan  komunikasi  yang  transparan  dan penerimaan aspirasi secara aktif, Bawaslu berharap dapat membangun hubungan yang erat dan saling percaya  dengan  masyarakat.  Hal  ini  akan  membantu  memperkuat  peran  Bawaslu  sebagai  lembaga pengawas  pemilihan  yang  independen  dan  menjaga  integritas  proses  pemilu  di  Kota  Tangerang Selatan.  Dengan  melibatkan  masyarakat  secara  aktif,  diharapkan  setiap  tahap  pemilihan  kepala daerah dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berdasarkan kehendak rakyat secara nyata.
Adapun informan lainnya mengatakan bahwa dalam partai politik peserta pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan dalam hal peran partai politik memiliki peranan penting sebagai kontrol terhadap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang diusungnya. Keberadaan  partai  politik  sebagai  wakil  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  menjadi  landasan  utama untuk  menyalurkan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  menggandeng  partisipasi  aktif masyarakat, partai politik menjadi sarana untuk menghimpun dan mewakili suara rakyat di tingkat dewan perwakilan rakyat daerah.
Melalui  mekanisme  fraksi  partai  politik  di  dewan,  aspirasi  masyarakat  dapat  diajukan  dan didengarkan dengan lebih sistematis. Partai politik menjadi jembatan antara masyarakat dan proses pengambilan  keputusan  di  lembaga  legislatif,  sehingga  aspirasi  yang  relevan  dan  substansial  dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Dengan demikian, partai politik berfungsi sebagai perangkat penting  dalam  mengawal  implementasi  program  pembangunan  yang  responsif  dan  berlandaskan pada  kepentingan  masyarakat  secara  luas.  Dalam  konteks  ini,  partai  politik  perlu  mengedepankan transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  kinerjanya.  Dukungan  dan  kepercayaan  dari  masyarakat menjadi pondasi utama untuk menjalankan peran kontrol ini dengan baik. Dengan terus memperkuat hubungan antara partai politik dan masyarakat, diharapkan aspirasi masyarakat dapat berkontribusi secara  positif  dalam  membangun  tatanan  pemerintahan  yang  lebih  inklusif  dan  berpihak  kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Pertanyaan  yang  diajukan  kepada  informan  untuk  melihat  seberapa  besar  peran penyelenggara  pemilihan  kepala  daerah  dalam  memberikan  rasa  aman  dalam  berdemokrasi  adalah Bagaimana  penyelenggara  pemilihan  kepala  daerah  menindaklanjuti  respon/saran/aspirasi masyarakat?  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  disampaikan  informan  dikatakan  bahwa penyelenggara baik itu dengan Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Tangerang Selatan keduanya memiliki Karena penyelenggara pemilihan kepala daerah bersifat kolektif  dan  kolegial,  maka  input  atau  aspirasi  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  akan  menjadi

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
bagian dari diskusi yang diadakan dalam forum pleno penyelenggara. Proses diskusi ini merupakan wujud dari prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi publik dan transparansi dalam setiap keputusan  yang  diambil.  Penyelenggara  pemilihan,  yang  terdiri  dari  berbagai  anggota  dan perwakilan,  akan  mempertimbangkan  dengan  seksama  setiap  aspirasi  dan  masukan  yang  diterima dari masyarakat.
Forum pleno menjadi ajang yang relevan bagi penyelenggara untuk berdiskusi, berdebat, dan menyepakati  keputusan-keputusan  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah. Partisipasi aktif dari masyarakat melalui aspirasi yang disampaikan akan membantu meningkatkan akurasi  dan  representativitas  kebijakan-kebijakan  yang  diambil.  Pendekatan  kolegial  dalam  proses pengambilan  keputusan  juga  dapat  meminimalisir  risiko  adanya  keputusan  sepihak  dan  lebih memperhatikan sudut pandang yang beragam dari berbagai pemangku  kepentingan. Melalui forum pleno penyelenggara, penyelenggara pemilihan akan mencari konsensus dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Dengan  begitu,  diharapkan  penyelenggaraan  pemilihan kepala  daerah  dapat  berjalan  lebih  transparan,  adil,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  keinginan masyarakat secara keseluruhan.
Sedangkan informan lainnya mengatakan bahwa respon, saran, dan aspirasi dari masyarakat ditampung  oleh  Bawaslu  Kota  Tangerang  Selatan,  langkah  tindak  lanjut  yang  diambil  adalah memberikan  feedback  dalam  bentuk  jawaban  lisan  maupun  tulisan  kepada  masyarakat  yang  telah menyampaikan  aspirasi  tersebut.  Selanjutnya,  Bawaslu  mengadakan  briefing  internal  yang melibatkan  pimpinan  dan  staf  untuk  membahas  dan  mencari  jalan  keluar  yang  tepat  dalam menindaklanjuti respon masyarakat.
Jika aspirasi yang disampaikan berupa ide-ide atau gagasan, maka Bawaslu akan mencatatnya sebagai  bahan  untuk  pengembangan  program  ke  depannya.  Ide-ide  tersebut  dapat  menjadi  dasar untuk merumuskan inisiatif baru yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga. Namun, jika respon masyarakat  berisi kritikan atau perihal-perihal krusial  yang  memerlukan  penanganan  lebih  serius,  maka  Bawaslu  akan  membawa  hal  tersebut  ke rapat  pleno  pimpinan.  Rapat  pleno  pimpinan  menjadi  forum  untuk  mengambil  keputusan  dan langkah-langkah strategis dalam menanggapi isu-isu kritis yang diajukan oleh masyarakat.
Hasil  dari  rapat  pleno  pimpinan  kemudian  diimplementasikan  dalam  bentuk  surat  balasan kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi, atau dapat menjadi dasar untuk merumuskan program atau kebijakan tertentu. Selain itu, jika diperlukan, Bawaslu dapat melakukan diskusi lebih lanjut  dengan  masyarakat  yang  menjadi  pemberi  respon/saran/aspirasi  untuk  memperdalam pemahaman  dan  memastikan  upaya  tindak  lanjut  yang  diambil  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat.  Dengan  pendekatan  ini,  diharapkan  Bawaslu  dapat  menjalankan  fungsi kontrol  dan  pelayanannya  dengan  lebih  efektif,  responsif,  dan  berorientasi  pada  kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Adapun informan lainnya mengatakan bahwa dalam partai politik peserta pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan dalam hal pola atau cara yang dijalankan oleh partai politik untuk merespon  aspirasi  masyarakat  adalah  dengan  mengadopsi  pendekatan  yang  langsung  dan  proaktif. Partai  politik  berupaya  untuk  menghubungi  dan  mendatangi  masyarakat  secara  aktif  guna memberikan  tanggapan  terkait  tindak  lanjut  atau  kejelasan  dari  aspirasi  yang  telah  disampaikan.

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
Dengan melakukan komunikasi langsung dan melayani aspirasi masyarakat, partai politik berusaha memastikan bahwa setiap masukan dan keluhan dari masyarakat dipahami secara mendalam.
Melalui proses ini, partai politik membuka ruang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap  setiap  aspirasi  masyarakat  yang  telah  disampaikan.  Diskusi  dan  pembahasan  atas  hasil monitoring  dan  evaluasi  ini  menjadi  wujud  dari  komitmen  partai  politik  untuk  memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang responsif dan interaktif, partai politik berharap dapat membangun hubungan yang erat dengan masyarakat dan menjadi  perwakilan  yang  akurat  dari  suara  rakyat.  Tindakan  proaktif  ini  juga  mencerminkan semangat  partisipasi  publik  yang  kuat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  aspirasi masyarakat  dapat  terakomodasi  dengan  baik  dalam  setiap  tahapan  pembuatan  kebijakan  dan program  partai  politik.  Melalui  kerja  sama  yang  sinergis  antara  partai  politik  dan  masyarakat, diharapkan  tercipta  kebijakan  yang  lebih  responsif,  relevan,  dan  berdampak  positif  bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Pertanyaan  yang  diajukan  kepada  informan  untuk  melihat  seberapa  besar  peran penyelenggara  pemilihan  kepala  daerah  dalam  memberikan  rasa  aman  dalam  berdemokrasi  dalam kaca mata publik adalah Bagaimana harapan publik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah? Informan mengatakan bahwa dalam ranah publik, proses tingkatan placation adalah masyarakat Kota Tangerang Selatan memiliki harapan besar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar kota ini  dapat  mencapai  kemajuan  yang  lebih  baik.  Harapan  tersebut  mencakup  pembangunan  yang dirasakan  oleh  seluruh  warga,  terutama  dari  segi  ekonomi  dan  sosial.  Masyarakat  berharap  bahwa pemimpin  yang  terpilih  dapat  mengimplementasikan  kebijakan  dan  program  yang  mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi lokal.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar permasalahan banjir yang sering menghantui kota ini dapat diatasi dengan serius. Ketersediaan infrastruktur yang baik dan efisien dalam mengelola air menjadi  kunci  untuk  mengurangi  risiko  banjir  dan  memastikan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan nyaman bagi warga. Oleh sebab itu, dari indikator placation dapat dianalisis bahwa tingkat placation masyarakat dalam memberikan rekomendasi umumnya meminta masukan dan saran dari masyarakat mengenai  keputusan  yang  akan  diambil.  Masyarakat  dapat  menggunakan  berbagai  mekanisme partisipatif, seperti kelompok diskusi, panel, atau komite, untuk merumuskan rekomendasi mereka. Rekomendasi ini dapat berupa saran, pendapat, atau solusi yang dianggap relevan dan berharga oleh masyarakat  dan  juga  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses pengambilan  keputusan  dengan  memberikan  sumbangsih  mereka.  Pihak  berwenang  dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut dalam merumuskan keputusan akhir. Namun, keputusan akhir  tetap  berada  di  bawah  kendali  dan  keputusan  pihak  berwenang,  dan  masyarakat  tidak memiliki pengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Meskipun  tingkatan  merekomendasikan  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk memberikan  masukan  dan  rekomendasi,  kelemahan  utamanya  adalah  bahwa  rekomendasi masyarakat  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat.  Masyarakat  mungkin  merasa  bahwa  meskipun mereka telah memberikan saran yang baik dan berharga, keputusan akhir dapat tetap berbeda dari apa  yang  mereka  rekomendasikan.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  rasa  ketidakpuasan  dan  mereduksi rasa  memiliki  terhadap  kebijakan  yang  dihasilkan.  Dalam  upaya  untuk  mencapai  partisipasi masyarakat  yang  lebih  substansial,  Arnstein  berpendapat  bahwa  tingkatan  partisipasi  yang  lebih

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
tinggi,  seperti  negosiasi,  daya,  dan  kendali,  lebih  diinginkan  karena  memberikan  masyarakat pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

## KESIMPULAN
Menggarisbawahi  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah untuk memperkuat demokrasi suatu negara. Indikator-indikator seperti informing, consultation, dan placation  memainkan  peran  penting  dalam  mengevaluasi  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Di  Kota Tangerang  Selatan,  meskipun  terdapat  tantangan  seperti  komunikasi  yang  searah  dan  pengaruh pandemi  Covid-19,  terlihat  peningkatan  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2020. Media sosial dan kampanye publik memiliki dampak besar dalam meningkatkan partisipasi ini. Lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol memiliki peran sentral dalam memastikan pemilihan yang adil  dan transparan,  sementara  pemerintah dan institusi terkait perlu menciptakan lingkungan  yang  kondusif  untuk  partisipasi  masyarakat.  Meskipun  rekomendasi  masyarakat  pada tingkatan  placation  tidak  memiliki kekuatan mengikat,  peran mereka  dalam  memberikan  masukan tetap penting dalam memperkuat demokrasi. Seiring dengan upaya mencapai pemilihan umum yang bermartabat,  partisipasi  aktif  masyarakat  dan  komunikasi  yang  baik  antara  pemerintah  dan  warga adalah kunci untuk kemajuan demokrasi dalam konteks Kota Tangerang Selatan.
Proses  pemilihan  seperti  yang  terjadi  di  Kota  Tangerang  Selatan  adalah  bagian  dari  upaya menuju  demokrasi  sejati.  Partisipasi  aktif  masyarakat,  komunikasi  dua  arah  yang  efektif,  dan keterbukaan pemerintah adalah unsur-unsur penting yang harus dipertahankan untuk memperkuat sistem politik yang inklusif dan responsif. Selain itu, pemilihan yang bermartabat dan terjamin adalah landasan  untuk  mencapai  perwujudan  demokrasi  yang  mewakili  kepentingan  seluruh  warga.  Oleh karena itu, peran aktif dan kritis masyarakat, bersama dengan komitmen lembaga-lembaga pemilihan, adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan proses demokratis yang sejati.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab  S.  1997.  Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. Journal of Political Economy , 127 (1), 47–100. https://doi.org/10.1086/700936
Adawiyah,  R.  (2017).  Kualitas  Tokoh  Dan  Perilaku  Memilih:  Analisis  Terhadap  Perilaku  Memilih Masyarakat  Kecamatan  Ciputat  Timur  pada  Pilkada  Tangerang  Selatan  2015.  In Repository.Uinjkt.Ac.Id . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Affan,  I.  (2020).  Urgensi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. DE LEGA LATA: Jurnal Lmu Hukum , 6 (1), 127–138. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5318 Andriliani,  S.  N.,  Jatnika,  A.,  &  Sutrisno,  B.  (2021).  Kepemimpinan  Walikota  Perempuan  Di  Kota Tangerang  Selatan  Pada  Periode  2011–2019. Jurnal  Administrasi  Pemerintahan  (Janitra) , 1 (1),  23–39. https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33024
Ardipandanto, A. (2022). Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang PILKADA 2020: Perspektif Profesionalisme KPU. Kajian , 27 (1), 1–12.
Arnstein,  S.  R.  (1969).  A  Ladder  Of  Citizen  Participation. Journal  of  the  American  Institute  of  Planners ,
35 (4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Bahri,  S.  (2014).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
Riau  Putaran  ke  Dua  di  Kota  Pekanbaru  Tahun  2013  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Air  Hitam Kecamatan Payung Sekaki). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 1 (1), 1–15.
Bol, D., Giani, M., Blais, A., & Loewen, P. J. (2021). The effect of COVID-19 lockdowns on political support:  Some  good  news  for  democracy? European  Journal  of  Political  Research , 60 (2),  497–505. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12401 BPS Kota Tangerang Selatan. (2020). Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan 2020 .
Dairul,  Akbar,  B.,  Djaenuri,  A.,  &  Lukman,  S.  (2021).  Model  Baru  Partisipasi  Masyarakat  Pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 Di Provinsi Banten. Jurnal Education and Development ,
9 (3), 446–451.
Daud,  M.  D.  (2019).  Pendidikan  Politik  dan  Partai  Politik  (Studi  atas  Program  Pendidikan  Politik Partai  Golongan  Karya  Kota  Tangerang  Selatan).  In Repository.Uinjkt.Ac.Id .  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Fauzi, M. W. (2022). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahteran Pada Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2020. In Repository.Uinjkt.Ac.Id . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Febriansyah, M., Ismail, M. T., & Noor, N. M. (2020). Competing not complementing: KPU, Bawaslu, and the  dynamic of  election  monitoring  in  PEMILU  2019. Asian Journal of Political Science , 28 (3),
275–293. https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1781670
Haluana’a,  F.  J.,  Nasution,  I.,  &  Batubara,  B.  M.  (2020).  Analisis  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Orahili  Kecamatan  Pulau-Pulau  Batu  Kabupaten  Nias  Selatan. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  Administrasi  Publik,  Dan  Ilmu  Komunikasi  (JIPIKOM) , 2 (1),  46–52. https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i1.180
Hartina,  A.  (2014).  Partisipasi  Politik  Pemilih  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur 2013 Di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
Jurnal Administrasi Negara , 5 (3), 1544–1554.
Hergianasari,  P.  (2020).  Electoral  Distancing:  Alternatif  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1),
112–121. https://doi.org/10.24246/jms.v1i12020p112-121
Kominfo Tangsel. (2015). JUMLAH DPT PILKADA SERENTAK MENCAPAI 913.437 JIWA . Kompas. (2019). Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit . KPU. (2019). Data Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS Pada Pemilu 2019 . KPUD. (2020). Rekapitulasi Data Pemilih Kota Tangerang Selatan . KPU Kota Tangerang Selatan.
Lengkoan, I. C. J., Liando, D., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum  2019  Di  Kota  Bitung. Jurnal Governance , 2 (1), 1–12.
Mahmud,  T.  A.  (2021).  Partisipasi  Pemilih  Masyarakat  Pada  Pemeilihan  Walikota  Dan  Wakil Walikota  Tangerang  Selatan  Tahun  2020. Pro  Patria:  Jurnal  Pendidikan,  Kewarganegaraan,  Hukum, Sosial, Dan Politik , 4 (1), 82–91. https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1115
Marasabessy,  A.  C.,  Nurdiyana,  Setiawati,  &  Utami,  I.  S.  (2021).  Perilaku  pemilih  pada  pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 21 (1), 8–19. https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22147
Mariana,  D.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Kebijakan. CosmoGov , 1 (2),  216. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 1-18
Masitoh, D., Utomo, S., & Widayati, W. (2013). Fenomena Golput pada Pilkada Pati 2011. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 1–9.
Maulana,  A.  S.  (2020).  Pendidikan  Partai  Politik  (Studi  Tentang  Pendidikan  Politik  DPC  Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan 2014-2019). In Repository.Uinjkt.Ac.Id . Universitas Ilsam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Maulana, M. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel di Kota Tangerang) . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Prastio,  L.  O.,  Abdillah,  A.,  Nurlia,  E.,  &  Tati,  T.  (2021).  Kepemimpinan  Perempuan  di  Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 3 (2), 103–114. https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.261 Ramadhanil, F. D. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat. In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di  Indonesia .  https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat- dalam-pemantauan-pemilu.pdf Rivai,  A.  (2014). Partisipasi  Politik  Masyarakat  Pada  Pemilukada  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  di  Kota Tangerang Selatan 2010-2011 . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sa’ban,  L.  M.  A.,  Wijaya,  A.  A.  M.,  &  Doli,  L.  (2020).  Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  Melalui Komunikasi  Politik. JISIP :  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 9 (2),  90–97. https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2227
Saiin,  A.  (2020).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Terhadap  Pemilihan  Umum  Perspektif  Good Governance. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , 2 (1), 130–147.
Sofwan, S. (2022). Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jatiswara , 37 (1), 118–126. Sukri,  M.  A.  fahjri.  (2020).  Dinasti  Politik  di  Banten :  Familisme,  Strategi  Politik  dan  Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 10 (2), 169–190.
Syafingi,  H.  (2009).  Urgenti  Pendidikan  Politik  Dalam  Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat Dalam Pemilu. Jurnal Konstitusi , 11 (1), 41–57. tangerangnews.com. (2019). Tingkat Partisipasi Pemilih Jadi Pekerjaan Rumah KPU Tangsel . The Guardian. (2020). South Korea’s ruling party wins election landslide amid coronavirus outbreak .
Ulum,  M.  B. (2021).  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia Setelah  Reformasi:  Kesinambungan  dan Perubahan. Undang: Jurnal Hukum , 4 (2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343 Wibawa,  K.  C.  S.  (2019).  Pengawasan  Partisipatif  untuk  Mewujudkan  Good  Governance  dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak  di  Indonesia. Administrative  Law  and  Governance Journal , 2 (4), 615–628. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628
Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (2), 3217–3225.
Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) ,
8 (1), 1–11. https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019
Yusuk,  Y.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pilkada  2018  Di  Kelurahan  Karang  Mulia  Distrik
Samofa Kabupaten Biak Numfor. Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi , 3 (2), 36–49. Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs , 76 (6), 22–43.
Zeliana, Y.,  Sulastri,  E.,  Sumarno, S., & Andriyani, L. (2021). Strategi Politik Pemenangan Petahana Pasangan Hj. Airin Rachmi Diany Dan Benyamin Davnie Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan

## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024) 1-18
Tahun 2015. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global , 2 (1), 8–20. https://doi.org/10.24853/independen.2.1.9-20