## PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  PEMERINTAH DI LEMBAGA  PENYIARAN  PUBLIK  RADIO  REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
Oleh: Gusti Ngurah Mardika Seputra 1 dan Dewa Made Joni Ardana 2

## Abstraksi
Pengadaan  barang/jasa  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa  konsultansi  dan  jasa  lainnya  yang  dilaksanakan  dengan  swakelola  dan/atau  penyedia. Penelitian  ini  meneliti:  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  kendala  yang dihadapi, dan upaya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, informan adalah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI Singaraja, penelitian menggunakan sumber data informan dan data catatan,  dokumen,  dan  laporan,  fokus  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  Pengadaan  Barang dan Jasa, kendala serta upaya penyelesaian, lokasi penelitian di LPP RRI Singaraja, tiga cara yang digunakan mengumpulkan data yaitu wawancara,  observasi, dan metode dokumentasi, analisis data adalah metode kualitatif.
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  jasa  pada  LPP  RRI  Singaraja  menggunakan dasar  pelaksanaan  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa    dan  pelaksanaannya  mengikuti  petunjuk  teknis.  Dalam  proses  pengadaan barang/jasa ada tahapan yaitu analisis kebutuhan, melaksanakan rapat perencanaan, KPA dan PPK  menugaskan  kepada  operator  SIRUP  untuk  melaksanakan  penginputan  data,  PPBJ membuat  HPS  untuk  melakukan  Pengadaan,  Kendala  yaitu  sering  terjadi  trouble  system dikarenakan  ada  perbaikan  system,  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten. Upaya penyelesaian masalah yaitu dengan mengikutkan beberapa karyawan untuk mengikuti berbagai  pelatihan  dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  berupaya  memfasilitasi pegawai  yang akan mengikuti pelatihan.

## Kata Kunci : Pengadaan, Barang/Jasa Pemerintah.
1 Staf RRI Singaraja Mardikaseputragustingurah@gmail.com
2 Staf Pengajar UNIPAS email joni.ardana@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Pengadaan  barang/jasa  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  lainnya  yang  prosesnya dimulai  dari  perencanaan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh barag/jasa.  Pengadaan  barang/jasa  dimulai  dari  adanya  transaksi  pembelian  dan  penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu  pembayaran,  dengan  membuat  dokumen  pertanggungjawaban  (pembeli  dan  penjual), dan  pada  akhirnya  melalui  pengadan  proses  pelelangan(Adrian  Sutedi.  2008  :  1).  Dalam
prosesnya  pengadaan  barang/jasa  melibatkan  beberapa  pihak  terkait  sehingga  perlu  etika, norma  dan  prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  dapat  mengatur  atau  dijadikan  dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa. Pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang  yang  dibutuhkan,  yang  selanjutnya  akan  diserahkan  kepada  penyedia  barang  agar mengajukan penawaran ( Musa Darwin Pane. 2017 : 148).
Untuk mendukung aktifitas pengadaan barang/jasa di Pemerintahan di bentuklah Unit Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  selanjutnya  disingkat  UKPBJ  merupakan  unit  kerja  di Kementrian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  yang  menjadi  pusat  keunggulan  pengadaan barang/jasa. UKPBJ merupakan perubahan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) perubahan  ini  terjadi  sejak  diundangkannya  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  UKPBJ  memiliki  tugas  menyelenggarakan  dukungan pengadaanbarang/jasa pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengaturan Unit Kerja Pengadaan  Barang/Jasa  berpedoman  pada  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  Nomor  14  Tahun  2018.  Selama  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  Pemerintah  melalui  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  pasti  timbul permasalahan.  Permasalahan  tersebut  tidak  hanya  berkenaan  di  bidang  hukum  administrasi negara  saja  tetapi  juga  dibidang  hukum  perdata  dan  di  bidang  hukum  pidana.  kemampuan pihak penyedia di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang di tawarkan dalam dokumen tender,  kurangnya  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  bersertifikasi  ahli  pengadaan barang/jasa  di  UKPBJ  dan  kurangnya  keahlian  sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan pengadaan  secara  Elektronik.  Pengadaan  barang/jasa  di  lingkungan  Kementrian/ Lembaga/Perangkat  Daerah  menggunakan  anggaran  belanja  yang  bersumber  dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa  konsultansi  dan  jasa  lainnya  yang  dilaksanakan  dengan  cara  swakelola  dan/atau penyedia.
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  melalui  swakelola  adalah  cara  memperoleh barang/jasa  yang  dikerjakan  sendiri  oleh  Kementrian/  Lembaga/  Perangkat  Daerah, Kementrian  /Lembaga  /Perangkat  Daerah  lain,  organisasi  kemasyarakatan  atau  kelompok masyarakat.  Pengadaan  barang/jasa  melalui  penyedia  adalah  cara  memperoleh  barang/jasa yang  disediakan  oleh  pelaku  usaha  berdasarkan  kontrak.  Pengadaan  barang/jasa  Pemerintah
merupakan  kegiatan  rutin  tahunan  di  setiap  instansi  Pemerintah  termasuk  pada  Unit  Kerja Pengadaan  Barang/Jasa  (UKPBJ).  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  pada Lembaga  Penyiaran  Publik  RRI  Singaraja  untuk  mengetahui  pelaksanaannya  sudah  sesuai atau  belum  dengan  pedoman  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  alasan pemilihan studi kasus di Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja adalah LPP RRI Singaraja merupakan salah satu Stasiun Radio milik Pemerintah yang berlokasi strategis yang terletak di  tengah  Kota  Singaraja  di  Kabupaten  Buleleng  Provinsi  Bali.  Oleh  karena  itu  peneliti menetapkan  judul  penelitian  ini  “Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja”
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  dirumuskan  masalah-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada LPP RRI Singaraja ?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah pada LPP RRI Singaraja dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1 Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana  telah  mengalami  perubahan  pertama  menjadi  Peraturan  Presiden  Nomor  35 Tahun  2011  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan  diubah  kembali  menjadi perubahan  kedua  menjadi  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (selanjutnya  disebut  sebagai  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010). Pengertian-pengertian  didalam  Peraturan  Presiden,  pengadaan  barang/jasa  pemerintah terdapat  pada  pasal  1  (satu)  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memproleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  yang  prosesnya  dimulai  dari perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh barang/jasa.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan  Barang  dan  Jasa  mempunyai  arti  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah kegiatan  pengadaan  barang/jasa  oleh  kementrian/lembaga/perangkat  daerah  yang  dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

## 2.2  Makna  dan  Pengertian  Kontrak  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah
Kontrak  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu prestasi atau lebih (RR  Dewi  Anggraeni.  2021:1).  Dalam  pengertian  demikian  kontrak  merupakan  perjanjian. Yang merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Dalam Black’s Law Dictionary kontrak disebutkan: An agreement betwen two or more persons which creates an obligation to do or not  to  do  a  peculiar  thing” (  Adrian  Sutedi.  2010:  23).  Dengan  demikian,  dalam  kontrak terkandung unsur-unsur: pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  humanistik,  serta  dapat  menjelaskan perspektif  naturalistic  dan  perspektif  interpretif  pengalaman  manusia.  Menurut  Moleong, (2000:05) menyebutkan bahwa :
“Penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  didasarkan  oleh  beberapa pertimbangan.  “ Pertama ,  menyesuaikan  metode  kualitatif  lebih  mudah  apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua , metode ini menyajikan secara langsung hakekat  hubungan  antara  peneliti  dan  responden;  dan ketiga ,  metode  ini  lebih  peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”
Di  dalam  melakukan  pemilihan  informan  dipilihkan  orang  yag  benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa    di  LPP  RRI Singaraja. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2000:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.  Informan  merupakan  orang  yang  memberi  data  lewat  kata-kata  melalui  wawancara dan data pengamatan secara langsung.
Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  memenuhi  kebutuhan  sarana  dan prasarana penyiaran pada Radio Republik Indonesia Singaraja, meliputi :
a) Kesiapan  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  melaksanakan  proses pengadaan barang dan jasa
b) Kecakapan  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  melaksanakan  proses pengadaan barang dan jasa.
c) Kesesuaian  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  melaksanakan  proses pengadaan barang dan jasa dengan aturan yang berlaku.
2) Hal-hal  yang  menjadi  kendala  serta  mengetahui  upaya  penyelesaian  kendala  dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah pada LPP RRI Singaraja, meliputi :
a) Kendala  :  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  di  bidang pengadaan dan yang bersertifikat.
b) Upaya Penyelesaian : mengikutkan beberapa karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah baik melalui e-Learning maupun pelatihan khusus tatap muka
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada LPP RRI Singaraja
4.1.1 Kesiapan  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  (PBJP)  adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN  /APBD  yang prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan,  sampai  dengan  serah  terima  hasil  pekerjaan. Kesiapan  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  keseluruhan  kondisi  untuk menanggapi dan mempraktekkan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Hasil  wawancara  dengan  Tri  Umi  Setyawati  selaku  Kepala  RRI  Singaraja  pada tanggal 15 mei 2023 menyatakan bahwa :
“Dalam proses pengadaan barang/jasa ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu ; analisis  kebutuhan  artinya  apa  aja  yang    dibutuhkan    RRI  singaraja,  apakah  berupa barang jadi ,jasa ataupun pekerjaan konstruksi yang mana semua akan tertuang dalam rencana  umum  pengadaan  (RUP),  melaksanakan  rapat  perencanaan  dengan  kasubag Tata  usaha  dengan  bidang  keuangan  dalam  menetapkan  Rencana  Umum  Pengadaan (RUP), setelah itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen mengugaskan kepada operator SIRUP ( Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
untuk  melaksanakan  pennginputan  data  rencana  pengadaan  pada  Aplikasi  SIRUP, setelah  itu  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ)  membuat  HPS  (  Harga Perkiraan Sendiri) untuk melakukan Proses Pengadaan.”
Kebijakan  untuk  menentukan  sistem  pengadaan  barang/jasa  yang  akan  dilakukan harus  dilakukan  melalui  perencanaan  pengadaan.  Perencanaan  pengadaan  meliputi identifikasi  kebutuhan,  penetapan  barang/jasa,  cara,  jadwal,  dan  anggaran  pengadaan barang/jasa(W  Riawan  Tjandra.2019  :  52).  Jika  dikaitkan  rencana  kerja  dengan  teori perencanaan  dalam  Hukum  Administrasi  Negara,  RUP  (rencana  umum  pengadaan)  dalam sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat  menghubungkan  siklus  pengadaan  barang  dan  jasa dengan  rencana  kerja  kementrian/lembaga  (Renja  K/L)  dan  pada  akhirnya  dengan  siklus pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melaui penyedia meliputi :
a. Persiapan pengadaan Barang/Jasa;
b. Persiapan pemilihan penyedia;
c. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi
Poin-poin yang bisa diambil dari definisi PBJP tersebut, diantaranya:
1. PBJP  adalah  kegiatan  pembelian  barang  dan/atau  jasa  oleh  instansi  pemerintah.  Kata pengadaan dimaksudkan sebagai istilah yang memilki makna sama dengan pembelian.
2. Instansi  pemerintah  yang  dimaksud  adalah  Kementerian  Negara,  Lembaga  Pemerintah, dan/atau Perangkat Daerah, yang biasa disingkat K/L/PD.
a) Kementerian  Negara  (ke  depan  disebut  Kementerian  saja)  adalah  perangkat pemerintah  yang  membidangi  urusan  tertentu  dalam  pemerintahan.  Contohnya: Kementerian  Dalam  Negeri  membidangi  urusan  di  dalam  negeri,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  membidangi  urusan  pendidikan  dan  kebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia, dan sebagainya.
b) Lembaga  Pemertihan  (ke  depan  disebut  Lembaga  saja)  adalah  organisasi  non- Kementerian  Negara  dan  instansi  lain  pengguna  anggaran  yang  dibentuk  untuk melaksanakan  tugas  tertentu  berdasarkan  Undang-  Undang  Dasara  Negera  Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  dan  merumuskan kebijakan PBJP
c) Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Kepala  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah. Contohnya Dinas Pertanian dan Perikanan di suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tugasnya membantu Gubernur atau Bupati/Walikota mengurusi urusan pertanian dan perikanan di daerah tersebut.
3. Biaya  dalam  kegiatan  PBJP  didanai  dari  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
4. Proses PBJP diawali dengan instansi melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk kegiatan organisasi pemerintah, sampai dengan proses serah terima hasil pekerjaan atau hasil pengadaan.
Berkenaan  dengan  poin  ke-4  di  atas,  proses  PBJP  terdiri  atas  3  (tiga)  tahapan,  yaitu Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan PBJP.
Bagan 5.1
1. Pada tahap perencanaan, Pemerintah menyiapkan kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli, dan kemudian mengumumkannya pada para pelaku usaha.
2. Pada  tahap  persiapan,  Pemerintah  mempersiapkan  bagaimana  pembelian  atau  pengadaan akan dilakukan.
3. Setelah  itu  pada  tahap  pelaksanaan,  Pemerintah  mulai  melakukan  proses  pengadaan, diantaranya pemilihan penyedia (vendor), penandatanganan kontrak, sampai dengan serah terima barang/jasa hasil pekerjaaan

## 4.1.2 Kecakapan  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Melaksanakan  Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Hasil wawancara dengan Gede Setiawan selaku penyedia dari CV. Mitra Indah pada tanggal 16 mei 2023 menyatakan bahwa : kecakapan proses pengadaan barang dan jasa pada LPP  RRI  Singaraja  sudah  baik,  dan  sudah  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  atau  prosedur- prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa
Pengadaan  barang/jasa  mempunyai  peranan  penting  dalam  suatu  instansi  atau organisasi.  Pengadaan  barang/jasa  menurut  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan barang/jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan
Perencanaan Persiapan Pelaksanaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai  dengan  serah  terima  hasil  pekerjaan.  Pedoman  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa melalui  penyedia  meliputi  kegiatan  persiapan  pengadaan  barang/jasa  melalui  penyedia, persiapan  pemilihan  penyedia,  pelaksanaan  pemilihan  penyedia,  pelaksanaan  kontrak  dan serah  terima  hasil  pekerjaan.  Berikut  merupakan  model  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa melalui e-Procurement di LPP RRI Singaraja.
Perencanaan  pengadaan  dan  penentuan  kebutuhan  logistik  merupakan  kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan dalam upaya untuk  mengadakan kebutuhan logistik, baik berkaitan  dengan  penentuan  kebutuhan,  cara-cara  pengadaan,  tata  cara  atau  prosedur pengadaan,  maupun  aturan-aturan  yang  harus  diperhatikan  dan  dipatuhi  dalam  pelaksanaan pengadaan  logistik.  (Dwiantara,  L.,  dan  Sumarto.  2015  :  21).  Sejalan  dengan  I  Ketut  Toya selaku  Pejabat  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  menjelaskan  bahwa  :“Perencanaan  pengadaan dilaksanakan oleh PPK serta KPA di LPP RRI Singaraja. Ruang lingkup perencanaan terdiri dari  identifikasi  kebutuhan,  riset  pasar  atau  survei  pasar,  penetapan  barang/jasa  yang  akan dibutuhkan, cara pengadaan, membuat jadwal dan membuat anggaran pengadaan”.
Hasil  wawancara  dengan  I  Ketut  Toya  selaku  Pejabat  Pengadaan  Barang/Jasa  pada tanggal  17  mei  2023  menyatakan  bahwa  :  Ruang  lingkup  pengadaan  terdiri  dari  tiga  mata rantai, satu perencanaan, dua persiapan, tiga pelaksanaan. Untuk lingkup perencanaan terdiri dari  identifikasi  kebutuhan,  kemudian  penetapan  Barang/Jasa  yang  akan  dibutuhkan, kemudian  memilih  cara  pengadaan  seperti  apa  mau  tender  atau  non  tender  kemudian membuat  jadwal  dan  anggaran  pengadaan.  Kegiatan  pengadaan  barang/jasa  dimulai  dari proses  perencanaan  pengadaan.  Proses  perencanaan  pengadaan  meliputi  penentuan  cara pengadaan,  penentuan  jenis  pengadaan,  penentuan  metode  pengadaan,  penentuan  rencana pemindahan,  penentuan  rencananya  penggunaan,  penentuan  anggaran  yang  dibutuhkan. Setelah menentukan hal-hal tersebut,  akan memasukkan rencana tersebut  ke dalam Rencana Umum  Pengadaan  (RUP).  Lalu  PA  mengumumkan  rencana  oleh  PPK.  Selanjutnya  PPK berhak melakukan proses persiapan pengadaan.
Hasil  wawancara  dengan  I  Ketut  Toya  selaku  Pejabat  Pengadaan  Barang/Jasa  pada tanggal 17 mei 2023 menyatakan bahwa :
Pengadaan  barang  dimulai  dari  proses  perencanaan  pengadaan,  meliputi  cara pengadaan,  jenis  pengadaan,  metode  pengadaan,  rencana  pemindahan  sama rencananya  penggunaan,  termasuk  juga  anggaran  yang  dibutuhkan,  anggaran  ya,
kemudian  kalau  sudah  memasukkan  dan  dimasukkan  ke  RUP,  maka  PA mengumumkan rencana tadi, nah pengguna anggaran itu Kepala RRI diumumkan apa yang sudah direncanakan oleh PPK. Kalau sudah diumumkan maka PPK juga berhak melakukan proses selanjutnya yaitu persiapan pengadaan.
Proses  pengadaan  barang/jasa  terdiri  dari  beberapa  tahap.  Tahap  pertama  dalam proses pengadaan barang/jasa adalah perencanaan pengadaan. Kegiatan perencanaan dimulai dari  mengajukan  rencana  kebutuhan,  setelah  itu  mengunggah  rencana  kebutuhan  ke  dalam system  informasi  rencana  umum  pengadaan  (SIRUP).  rencanaan  pengadaan  yang  telah dilaksanakan  oleh  Pengguna  Anggaran  (PA)  atau  Ketua  Pengguna  Anggaran  (KPA). PA/KPA/Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)/Kelompok  Kerja  (Pokja)  pemilihan  dalam melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  melalui  penyedia,  dapat  dibantu  oleh  tim  teknis, tim/tenaga ahli, atau tim pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tim teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau  seluruh  tahapan  pengadaan  barang/jasa.  Tim/tenaga  ahli  dapat  berbentuk  tim  atau perorangan  dalam  rangka  memberi  masukan  dan  penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap  sebagian  atau  seluruh  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa.  Tim  pendukung  dapat dibentuk dalam rangka membantu  untuk  urusan yang bersifat  administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja  pemilihan.  PPTK  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui,  pengadaan  barang/jasa  yang  kontraknya  harus  ditandatangani  pada  awal  tahun, persiapan pengadaan dan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran  lembaga  atau  persetujuan  RKA  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:
1. Penetapan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penetapan HPS.
3. Penetapan rancangan kontrak.
4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga.
Hasil wawancara dengan I Ketut Toya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal  17  mei  2023  menyatakan  bahwa  :    “Proses  selanjutnya  yaitu  persiapan  pengadaan,
ada yang memasukkan spekteknis, ada yang memasukkan draft kontrak, KAK sama HPS itu di SPSE. Tapi ini konteksnya tender, bukan e-purchasing. Nah kalau sudah Pokja baru akan melaksanakan  proses  pemilihan”.  Hasil  wawancara  dengan  I  Ketut  Toya  selaku  Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 17 mei 2023 menyatakan bahwa : “Persiapan pengadaan barang/  jasa  di  RRI  Singaraja  meliputi  :  reviu  dan  penetapan  spesifikasi  teknis,  penetapan spesifikasi  teknis,  setelah  itu  penyusunan  dan  penetapan  HPS,  kemudian  penyusunan  dan penetapan rancangan kontrak “.
Persiapan  pemilihan  penyedia  oleh  Pokja  pemilihan  atau  pejabat  pengadaan dilaksanakan  setelah  Pokja  pemilihan  atau  pejabat  pengadaan  menerima  permintaan pemilihan  penyedia  dari  PPK  yang  dilampiri  dokumen  persiapan  pengadaan  barang/jasa melalui  penyedia  yang  disampaikan  oleh  PPK  kepada  pejabat  pengadaan.  Persiapan pengadaan  barang/jasa  melalui  penyedia  yang  dilakukan  oleh  Pokja  pemilihan  atau  pejabat pengadaan. Sejalan dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang menjelaskan bahwa kegiatan  pokok  dalam  proses  persiapan  pemilihan  adalah  koordinasi  antara  PPK  dan  Pokja pemilihan.
Sebelum  melaksanakan  proses  pemilihan  penyedia  akan  dilakukan  proses  persiapan pemilihan  terlebih  dahulu.  Proses  persiapan  pemilihan  meliputi  koordinasi  antara  PPK  dan Pokja  pemilihan.  Koordinasi  antara  PPK  dan  Pokja  pemilihan  berisi  kaji  ulang  atau  reviu. Koordinasi  tersebut  akan  menghasilkan  berita  acara  reviu.  Berita  acara  reviu  memuat masukkan  dari  Pokja  pemilihan,  misalnya  penambahan  jangka  waktu,  pengurangan  lingkup pekerjaan  karena  jangka  waktu  yang  terbatas.  Kemudian  setelah  adanya  berita  acara  reviu, PPK  membuat  dokumen  yang  baru,  lalu  mengunggahnya  ke  SPSE.  Setelah  itu  Pokja  akan membuat dokumen pengadaan sesuai dengan dokumen persiapan yang sudah diunggah oleh PPK dan Pokja pemilihan juga menyaratkan kualifikasi,  kewajiban pajak, ijin  usaha, tenaga ahli, peralatan, dukungan. Persyaratan tersebut akan diunggah oleh Pokja pemilihan ke LPSE.
Pelaksanaan  pemilihan  penyedia  dilakukan  oleh  PPK  dan  pokja  pemilihan  atau pejabat pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:
1. PPK  melaksanakan  e-Purchasing  dengan  nilai  pagu  paling  sedikit  di  atas  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pejabat  pengadaan  melaksanakan  e-Purchasing  dengan  nilai  pagu  paling  banyak  Rp 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah).  Pengadaan  langsung  dan  penunjukan  langsung
untuk  pengadaan  barang  atau  pekerjaan  konstruksi  atau  jasa  lainnya  dengan  nilai  HPS paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  atau  Jasa  Konsultansi  yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Pokja pemilihan melaksanakan tender atau seleksi, tender cepat, dan penunjukan langsung.
4. Pelaku  pelaksanaan  pengadaan  khusus  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  LKPP  terkait pengadaan khusus.
PBJ  menugaskan  Pokja pemilihan  untuk  menayangkan  paket  pekerjaan.  Penayangan paket pekerjaan dilakukan dengan cara membuat pengumuman melalui LPSE supaya peserta dapat melihatnya. Selanjutnya Pokja pemilihan akan melaksanakan tahap evaluasi, klarifikasi atau  negosiasi,  pengumuman  pemenang,  dan  sanggahan.  Dalam  proses  pelaksanaan pemilihan  Pokja  pemilihan  menayangkan  paket  pemilihan,  memasukkan  dokumen penawaran,  dan  membuat  jadwal  lelang  di  SPSE.  Lalu  Pokja  pemilihan  mengevaluasi dokumen  pengadaan  yang  diunggah  oleh  peserta  lelang  secara  administrasi,  teknis,  dan kualifikasi  harga.  Hasil  evaluasi  berisi  alasan  mengapa  perusahaan  tersebut  tidak  lolos  dan akan  dijabarkan  melalui  SPSE.  Selanjutnya  Pokja  pemilihan  mengambil  tiga  penawar terendah dari semua peserta lelang.
Pelaksanaan  kontrak  dilaksanakan  oleh  para  pihak  sesuai  ketentuan  yang  termuat dalam  kontrak  dan  peraturan  perundang-undangan  bahwa  proses  pelaksanaan  kontrak dilaksanakan  setelah  Pokja  pemilihan  menetapkan  pemenang  lelang.  Kontrak  tersebut ditandatangani oleh pemenang lelang sebagai penyedia dan PPK. Lalu PPK membuat SPPBJ berdasarkan  hasil  penetapan  pemenang  lelang  oleh  Pokja  pemilihan  dan  PPK  membuat kontrak antara penyedia dan PPK. Kontrak tersebut akan dimasukkan ke dalam e-Contracting yang  memuat  hasil  dari  proses  pemilihan  pengadaan,  nomor  kontrak,  dan  jangka  waktu pengerjaan.
4.1.3 Kesesuaian  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Melaksanakan  Proses

## Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Aturan Yang Berlaku
Pengadaan  barang  dan  jasa  hanya  merupakan  salah  satu  siklus  dalam  pengelolaan barang  milik  negara/daerah.  Pengelolaan  barang  milik  negara  meliputi  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan pemeliharaan, penilaian,  pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian,  lingkup  pengelolaan(W  Riawan  Tjandra.2019  :
3).  Hasil  wawancara  dengan  Komang  Agus  Yusa  Ariawan  selaku  Operator  Sirup  RRI Singaraja pada tanggal 19 mei 2023 menyatakan bahwa :
“Dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  jasa  pada  LPP  RRI  Singaraja  menggunakan dasar pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa    dan  dalam  pelaksanaannya  mengikuti  petunjuk-petunjuk  teknis  yang diatur  dalam  perpres  tersebut  serta  mengikut  peraturan  –  peraturan  yang  mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa”
Peraturan  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  berlaku  saat  ini  adalah Peraturan  Presiden  No.  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Selain Peraturan  Presiden  tersebut,  PBJP  juga  diatur  melalui  serangkaian  regulasi  yang  diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya :
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
4. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Tender  Internasional  untuk  Pengadaan  Barang,  Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
5. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
6. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  Dikecualikan  pada  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  13  Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat
8. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  14  Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
9. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
10. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
11. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2018  tentang  Layanan  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
13. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2018 tentang Pengadaan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
4.2 Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Pada LPP RRI Singaraja dan Upaya Penyelesaiannya

## 4.2.1 Kendala Yang Dihadapi
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa tidak mungkin  selalu berjalan sesuai  target  yang diharapkan oleh suatu instansi. Hal ini dikarenakan, setiap instansi dipastikan selalu menemui hambatan-hambatan  dalam  kegiatan  pengadaan  barang/jasa.  Setiap  instansi  juga  pasti memiliki  upaya  dalam  mengatasi  kendala  tersebut.  Berbagai  macam  upaya  juga  memiliki tingkat efektivitas masing-masing.
Hasil  wawancara  dengan  Emiyati  Makaramah  selaku  Analisis  Pengelola  Keuangan APBN/Ahli Muda tanggal 22 mei 2023 menyatakan bahwa :
kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di LPP RRI  Singaraja  yaitu  dikarenakan  system  pengadaan  saat  ini  menggunakan  system online,  sering  terjadi  trouble  system  dimana  system  susah  diakses  dikarenakan  ada perbaikan  system,  setelah  itu  kendala  selanjutnya  yaitu  kurangnya  sumber  daya manusia yang berkompeten di bidang pengadaan dan yang bersertifikat.
Pejabat  pengadaan  barang/jasa  RRI  Singaraja  menjelaskan  bahwa  kendala  kegiatan pengadaan  barang/jasa  di  RRI  Singaraja    terkait  sistem  online.  Kendala  tersebut  antara  lain sering terjadi trouble dikarenakan pemadaman listrik dan perbaikan system.selain itu kegiatan pengadaan  barang/jasa  di  RRI  SIngaraja  terkait  terbatasnya  jumlah  pegawai  bersertifikat sebagai pelaku pengadaan.
Implementasi e-Procurement membutuhkan  adanya  keterampilan  sumber  daya manusia  dalam  menjalankannya.  Terkait  hal  tersebut,  Katz  (Robbins,  2001)  berpendapat suatu technical  skills adalah  kemampuan  dalam  mengaplikasi  pengetahuan.  Keterampilan teknis  adalah  keterampilan  yang  biasanya  sering  berhubungan  dengan  segala  sesuatu  yang bersifat  administratif  organisasi  sebagai  penunjang  sarana  bisnis  seperti  komputer,  mesin maupun  peralatan  lain  (Coates,  2006).  Sedangkan  menurut  Baloh  dan  Trkman  (2003), internet  dan  teknologi  informasi  tidak  hanya  mempunyai  efek  pada  professional  teknologi informasi  namun  juga  para  pegawai  lainnya  yang  menggunakan  teknologi  informasi  pada pekerjaan sehari – harinya,  dimana mereka telah diarahkan untuk mendapatkan posisi kerja yang bagus dalam organisasi karena di nilai  dapat menjadi sukses bagi organisasi tersebut

## 4.2.2 Upaya Penyelesaian
Hasil  wawancara  dengan  Ida  Ketut  Parta  selaku  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  pada tanggal  23  Mei  2023      menyatakan  bahwa,  “Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hal tersebut  dengan  mengikutkan  beberapa  karyawan  untuk  mengikuti  berbagai  pelatihan
dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  baik  melalui  e-Learning  maupun  pelatihan khusus tatap muka”.
Pengertian  pelatihan  secara  sederhana  didefinisikan  oleh  Pramudyo  (2017)  sebagai: “Proses  pembelajaran  yang  dirancang  untuk  mengubah  kinerjaorang  dalam  melakukan pekerjaannya”.  Yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  adanya  empat  hal  yang  harus diperhatikan.  Yaitu,  proses  pelatihan,  peserta  pelatihan,  kinerja,  dan  pekerjaan.  Harus dipahami  bahwa  proses  pelatihan  mengacu  kepada  suatu  perubahan  yang  harus  terjadi  pada peserta pelatihan. Menurut Mathis (2002), pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Tujuan umum pelatihan sebagai berikut :
(1) untuk  mengembangkan  keahlian,  sehingga  pekerjaan  dapat  diselesaikan  dengan  lebih cepat dan lebih efektif
(2) untuk  mengembangkan  pengetahuan,  sehingga  pekerjaan  dapat  diselesaikan  secara rasional, dan
(3) untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman- teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan) (Dessler, 2009).
Hasil  wawancara  dengan  Ida  Ketut  Parta  selaku  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  pada tanggal  24  mei  2023  menyatakan  bahwa  :  “RRI  Singaraja  berupaya  memfasilitasi  pegawai pegawai  yang  akan  mengikuti  pelatihan  dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sehingga  terpenuhi  kebutuhan  SDM  yang  memiliki  sertifikat  keahlian  dibidang  pengadaan barang dan jasa pemerintah”.
E-Procurement sebuah  sistem  yang  melibatkan  teknologi  baru,  “teknologi  informasi dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan”  (Wijayanti  & Ardana, 2021:  52)  dan perubahan dari pengadaan yang bersifat  tradisional  kebutuhan untuk melatih  staf  dalam  praktik  pengadaan  barang  dan  penggunaan  alat E-Procurement menjadi hal yang penting dalam kesuksesan sistem (World Bank, 2003). Peran sumber daya manusia sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  RRI  Singaraja, karena  tanpa  sumber  daya  manusia  yang  qualified  mustahil  bisa  dilaksanakan.  Karena  e-
procurement  adalah  produk  teknologi.  Jadi  sebelum  dilaksanakan  ada  pelatihan-pelatihan penggunaan  sistem,  ini  berlaku  ke  semua  stake  holder  pengadaan.  Jika  dilihat  dari  sudut pandang  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  produksi,  diperlukan  manajemen  yang dapat memberikan keamanan kepuasan kerja, agar kontribusinya dalam proses produksi dan mencapai  keuntungan  yang  kompetitif  secara  terus  menerus  dapat  diperbaiki  dan ditingkatkan.
Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi penerapan  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  mencapai  keberhasilan  Seiring  dengan perkembangan zaman dan teknologi pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut sumber daya manusia bergerak  secara  aktif,  kreatif,  dan  inovatif.  Peran  sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di RRI Singaraja, karena tanpa sumber daya manusia yang qualified mustahil bisa dilaksanakan. Jadi sebelum dilaksanakan ada pelatihan- pelatihan penggunaan sistem, ini berlaku ke semua stake holder pengadaan.

## 5. Penutup

## 5.1 Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada  Bab  V  maka  dirumuskan  simpulan, sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  LPP  RRI  Singaraja  yaitu  Dalam pelaksanaan  pengadaan  barang  jasa  pada  LPP  RRI  Singaraja  menggunakan  dasar pelaksanaan  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa    dan  dalam  pelaksanaannya  mengikuti  petunjuk-petunjuk  teknis  yang  diatur dalam  perpres  tersebut.  Dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  ada  beberapa  tahapan  yang harus dilalui yaitu :
a. analisis  kebutuhan  artinya  apa  aja  yang    dibutuhkan    RRI  singaraja,  apakah  berupa barang jadi ,jasa ataupun pekerjaan konstruksi yang mana semua akan tertuang dalam rencana umum pengadaan (RUP).
b. Melaksanakan  rapat  perencanaan  dengan  kasubag  Tata  usaha  dengan  bidang keuangan dalam menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
c. Setelah  itu  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  dan  Pejabat  Pembuat  Komitmen mengugaskan kepada operator SIRUP ( Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) untuk melaksanakan pennginputan data rencana pengadaan pada Aplikasi SIRUP.
d. Setelah  itu  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ)  membuat  HPS  (  Harga Perkiraan Sendiri) untuk melakukan Proses Pengadaan.
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada LPP RRI Singaraja dan Upaya Penyelesaiannya. yaitu
a. Kendala  yaitu  Ada  beberapa  kendala  yang  di  hadapi  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  di  LPP  RRI  Singaraja  yaitu  dikarenakan  system  pengadaan saat  ini  menggunakan  system  online,  sering  terjadi  trouble  system  dimana  system susah diakses dikarenakan ada perbaikan system, setelah itu kendala selanjutnya yaitu kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  di  bidang  pengadaan  dan  yang bersertifikat.
b. Upaya yaitu Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengikutkan beberapa  karyawan  untuk  mengikuti  berbagai  pelatihan  dibidang  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah  baik  melalui  e-Learning  maupun  pelatihan  khusus  tatap  muka. RRI  Singaraja  berupaya  memfasilitasi  pegawai    pegawai  yang  akan  mengikuti pelatihan  dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  sehingga  terpenuhi kebutuhan  SDM  yang  memiliki  sertifikat  keahlian  dibidang  pengadaan  barang  dan jasa pemerintah

## 5.2 Saran
Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu
1. Bagi  RRI  Singaraja  dapat  menggalakkan  pentingnya  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah. Selain  itu pemerintah pusat  hendaknya memberikan insentif kepada pegawai sebagai  pelaku  pengadaan  barang/jasa  mengingat  kompleksitas  dan  tingginya  risiko pekerjaan.  Selain  hal  tersebut  sebaiknya  melakukan  penetapan  ulang  persyaratan  bagi penyedia  yang  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan.  Selain  itu  pemerintah  juga  dapat membuat  sistem  pendukung  untuk  membantu  kegiatan  pelaksanaan  pemilihan,  misalnya sistem pelacak ketersediaan barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
2. Untuk  meningkatkan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  RRI  Singaraja    adalah:  Menambah dan memperbanyak jumlah sumber daya manusia / Anggota ULP. Dengan cara mengikuti
Bimtek  tentang  pengadaan  barang  jasa  dan  ujian  sertifikasi,  memberikan  reword  kepada anggota  ULP  harus  sebanding  dengan  resiko  yang  dihadapinya  serta  memberikan perlindungan hokum terhadap anggota unit layanan pengadaan.
3. Bagi  instansi  terkait  hendaknya  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk  memperbaiki pelaksanaan  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa.  Perbaikan  pelaksanaan  pengelolaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menempatkan server di tempat lain dan memperbesar bandwidth.  Selain  itu  LPSE  dapat  mengadaan  bimbingan  teknis  ujian  sertifikasi pengadaan  barang/jasa  dan  sosialisasi  penggunaan  sistem  kepada  pelaku  usaha  dengan intensitas yang lebih tinggi supaya mendapatkan hasil yang optimal

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi. 2010. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Sinar Grafika
Adrian,  Sutedi.  2008. Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya . Jakarta : Sinar Grafika
Anggraeni, RR Dewi. 2021. Hukum Kontrak Bisnis . Jakarta : CV. Iqralana
Coates,  D.  E.  2006. People  Skill  Training:  Are  You  Getting  a  Return  On  Your Investment. New Jersey : Performance Support System Inc
Dessler, G. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia , Edisi Kesepuluh Jilid 2
Dwiantara,  L.,  dan  Sumarto,  S.H.  2015. Manajemen  Logistik  Pedoman  Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi . Jakarta: Grasindo
Koentjaraningrat. 1994. Metode  Penelitian  Masyarakat .  Jakarta : Gramedia
Mathis Robert, Jackson  John.  2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta :  Salemba empat
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung. Remaja   Rosda Karya
Musa  Darwin  Pane.  2017. Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pramudyo, G. N. 2017. Etika Ilmiah dan Penelitian. Malang: Universitas Brawijaya
Robbins, Stephen, P. 2001. Organizational Behaviour .New Jersey: Prentice Hall
Silalahi, Gabriel Amin. 2009. Metodologi Penelitian dan Studi Kasus . Sidoarjo Citra  Media
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung. Alfabeta
Tjandra, W Riawan. 2019. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa . Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
Wijayanti, Putu Asri dan Dewa Made Joni Ardana, 2021. “Implementasi Electronic Procurement Dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan DI RSUD Kabupaten Buleleng”. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Volume 13 No.1- Pebruari 2021 P. 52
World  Bank.  2003.  E lectronic  Government  Procurement  (e-GP):  World  Bank  Draft Strategy . Washington, DC: Author