## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  233-239  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7323.233-239

## PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) MEDAN DALAM PROSES PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
Dewi Ervina Suryani 1 , Yehezkiel Imanuel Hasibuan 2 , Friendy Jaya putra Lase 3 , Aiswarya Rai Kanu 4 , Ayu Efritadewi 5
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
5 Universitas Maritim Raja Ali Haji Medan, Tanjungpinang Riau, Indonesia
1 dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, 2 yehezkielhasibuan2@gmail.com, 3 friendylase2016@gmail.com,
4 aiswaryaraikanu@gmail.com, 5 ayuefritadewi@umrah.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  permasalahan  kasus  pelecahan  seksual  anak  yang  terjadi  di  Indonesia.  Tercatat kejahatan pelecehan seksual ini menjadi angka tertinggi pada kasus kekerasan seksual khususnya anak. Peneliti melakukan  penelitian  di  Yayasan  Peran  Kajian  Perlindungan  Anak.  Adapun  tujuan  penelitian  karena  PKPA merupakan  lembaga  perlindungan  anak.  Dalam  permasalahan  ini  PKPA  berusaha  melakukan  advokasi  dan inovasi  layanan  dalam  menghadapi  kasus  pelecahan  seksual  anak.  Metode  penelitian  kami  ini  merupakan metode empiris  yuridis  Peran dan upaya oleh PKPA dapat berpengaruh  besar bagi kehidupan anak  yang telah kehilangan hak nya dari manusia yang tidak bertanggungjawab sehingga anak dapat terlindungi atau dilindungi oleh  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  unsur  Perlindungan  Anak  menjadi  dasar  pertimbangan hakim, dan didasarkan pada banyak fakta yang terungkap di pengadilan yang berkaitan dengan putusan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Bahwa  peran  PKPA  dalam  hak  asasi  manusia, khususnya  bagi  anak,  sangatlah  penting.  PKPA  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa  mereka  serius menangani  masalah  ini.  PKPA  juga  bertujuan  untuk  memberikan  advokasi  dan  dukungan  hukum.  PKPA berharap pemerintah memperhatikan dan bertanggung jawab penuh atas hak-hak anak.
Kata Kunci : Anak, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum

## Abstract
This study discusses the problem of child sexual abuse cases that occurred in Indonesia. The recorded crime of sexual  harassment  is  the  highest  in  cases  of  sexual  violence,  especially  children.  Researchers  conducted research at the Child Protection Research Role Foundation. The research objective is because PKPA is a child protection institution. In this matter PKPA tries to advocate and innovate services in dealing with cases of child sexual  abuse. Our research method  is a juridical  empirical method. The role and efforts of PKPA can have a major impact on the lives of children who have lost their rights from irresponsible humans so that children can be protected or protected by law. The  results of the study show that the  element  of child protection forms the basis for judges' considerations, and is based on many facts revealed in  court  relating  to  the decision  of Law Number 23 of 2002 concerning  child protection. That  PKPA's role in human rights, especially for children, is very important. PKPA shows the community that they are serious about dealing with this problem. PKPA also aims to provide advocacy and legal support. PKPA hopes that the  government pays attention to and takes full responsibility for children's rights.

## Keywords: Child, Sexual Harassment, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Fenomena  yang  terjadi  seperti  kasus  menimpa  anak  sebagai  korban  kekerasasan  seksual  yang tidak  pernah  habis  beritanya  di  media  disebakan  kurangnya  pemahaman  dan  edukasi  khususnya mengenai  seksual  dan  menjadi  faktor  utama  selain  dari  faktor  kurangnya  pengawasan  orang  tua ataupun  lingkungan  sosial  anak  mempersulit  si  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan  baik  dari keluarga maupun badan hukum pemerintah.
Kasus  ini  murni  bertentangan  dengan  hak  azasi  anak,  mengakibatkan  trauma  terhadap korban(anak) merusak impian anak  juga mengganggu  ketertiban dan  kenyamanan masyrakat. Ricard J. Gelles di tahun 2012 mengungkapkan, kekerasan kepada anak adalah suatu perilaku yang disengaja dan menimbulkan bahaya ataupun kerugian bagi anak (baik fisik pun emosional) (Noviana, 2015).
KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia)  menyatakan  per  18  masalah  pada  anak  yaitu kekerasan  seksual  di  bidang  pendidikan  dibawah  kewenangan  Kemendikbudristek  terdapat  4  dari (22,22%)  kasus  yang  terdapat  ruang  pendidikan  menegah  ke  bawah,  pada  kewenangan  Kementerian Agama  14  dari  (77,78%)  terdapat  juga  bidang  pendidikan.  Terkumpul  data  dinyatakan  darii  awal Januari tanggal 2 dan sampai 27 Desember tahun 2021 semua jumlah anak korban ada 207 orang, 71 anak laki-laki dan 126 anak perempuan.Umur korban ada di angka 3-17 tahun, TK berada pada 4%, SD di 32%, SMP 36% dan SMA di 28% (Fajarta, 2021).
Sesuai  pada  datanya,  sebanyak  8.500  Jenis  kekerasan  seksual  yang  dialami  korban.  Lalu berdasarkan  usia  13-17  tahun  dengan  7.029  kasus.  Berdasarkan  pelaku  tercatat  hampir  menyentuh angka 12.427 kasus yang dimana pelaku kebanyakan adalah orang terdekat korban Dari data itu, anak yang  menjadi  korban  lebih  banyak  daripada  orang  dewasa,  yakni  56,5  persen,  data  KemenPPPA (Simfoni-PPA, 2022)
Direktur  Eksekutif  PKPA  yakni  Ibu  Keumala  Dewi  mengatakan  bahwa  proses  penanganan kasus  sangat  lamban  dan  kurang  sungguh-sungguh  para  penegak  hukum  untuk  menindaklanjuti permasalah ini. Dan alhasil anak trauma berkepanjangan karna hingga kini pelaku bebas berkeliaran, terlebih  pada  sistem  perlindungan  anak  yang  kurang  (Keumala,  2021).  Namun  disayangkan  sekali perlindungan hukum terkesan masih “setengah hati” dikarenakan dalam KUHP persetubuhan dilarang dan  baru  dijatuhi  hukuman  jika  hal  itu  dilaporkan  dengan  kata  lain  perilaku  ini  dimasukkan  oleh KUHP sebagai delik aduan (MediaPressindo, 2018).
Upaya  upaya  perlindungan  korban  pelecehan  seksual  anak  ini  juga  dapat  diberikan  kepada lembaga  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  PKPA  yakni  Yayasan  yang  melakukan  advokasi  pada  anak teruntuk di Sumatera Utara, Medan. Yakni PKPA Medan yang berdiri sejak 2001 telah aktif berperan membantu  masyarakat  dan  memberikan  pelayanan  sosial  terhadap  anak.  Beberapa  bentuk  perlakuan tak pantas terhadap seseorang terhadap anak  dan perempuan disebut pelecehan seksual  (Sunarto and Lapoliwa  2004).  Menangani  kasus-kasus  pelecehan  seksual  anak  dan  menjadi  badan  perlindungan hukum  anak  untuk  membantu  masyarakat  agar  semua  orang  mendapatkan  hak  untuk  memberi, melaporkan, melarang, ataupun belajar memahami bahwa seriusnya kasus ini.
Penelitian  ini  mempunyai  perumusan  masalah  yakni,  1)  Bagaimana  pertimbangan  hakim  pada putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN  Medan terkait perlindungan  terhadap anak dari  tindak pidana kekerasan seksual? 2) Bagaimana peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  Kekerasan  Seksual  dalam putusan  Nomor  1916/Pid.Sus/2021/PN  Medan?  3)  Bagaimana  kendala  dan  Upaya  Pusat  Kajian  dan Perlindungan  Anak  (PKPA)  Medan  dalam  memberikan  perlindungan  Hukum  terhadap  anak  sebagai korban  tindak  pidana  Kekerasan  Seksual  Nomor  1916/Pid.Sus/2021/PN  Medan? Maksud  dan  tujuan dari  penlitian  ini  yakni,  1)  Memahami  pertimbangan  hakim  pada  putusan  Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN  Medan  terkait  perlindungan  terhadap  anak  dari  tindak  pidana  kekerasan seksual.  2)  Memahami  peran  PKPA  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  korban tindak  pidana  Kekerasan  Seksual  3)  Untuk  mengetahui  kendala  ataupun  upaya  PKPA  dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis & Sifat Penelitian
Jenis  maupun  sifatnya  dilaksanakan  menggunakan  metode  normatif  empiris  merupakan  metode ilmiah  hukum  kepustakaan  nan  menggunakan  beberapa  bahan  pustaka  (data  sekunder)  dan  juga penelitian  empiris  yang  mana  diharuskan  berhadapan  dengan  tatap  muka  untuk  membuktikan hukum nyata atau juga meneliti cara kerja  hukum di lingkup masyarakat, Misalnya pada metode ini observasi di PKPA atau upaya PKPA dalam menyampaikan tentang perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Anak.

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber  Bahan  Hukum  diambil  untuk  pengerjaan  penelitian  ini  yakni  data  primer  dan  data sekunder.  Data  sekunder  ialah  merupakan  informasi  didapat  di  perpusatakaan  meliputi,  buku- buku,  majalah,  jurnal,  ataupun  arsip-arsip  yang  berhubungan  pada  skripsi.  Data  primer  yakni sumbernya  didapatkan  dari  penyelesaian  yang  diteliti  dari  pihak  yang  bersangkutan  yakni narasumber objek penelitian di (PKPA) Medan.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Dokumen  yang  studi  nya  memakai  Studi  Kepustakaan  (Library  Research)  dimana  mengambil sempel seperti beberapa buku huku, tulisan ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, dan lainnya. b. juga studi kedua memakai studi lapangan  (Field Research), yang dimana cara pengabilan data atau  cara  mengumpulkan  data  nya  dengan  menanyakan  beberapa  pertanyaan  terhaadp  informan atau narasumber dengan menggunakan alat rekam

## 2.4 Analisa Data
Teknik  dari  analisis  metode  hukum  penelitian  kami  yakni  Deskriptif  analisis  merupakan  uraian data hukum yang seadanya terhadap suatu posisi ataupun kondisi pada beberapa proposisi hukum (Ramdhan, 2021)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertimbangan  hakim  pada  putusan  Nomor  1916/Pid.Sus/PN  Medan  terkait  perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual
Pendapat  maupun  argumentasi  yang  dipakai  oleh  hakim  memutuskan  suatu  permasalahan  dan mempertimbangkan  beberapa  fakta  yang  terkuak  selama  proses  persidangan  yang  mejadi  dasar putusan  atau  disebut  pertimbangan  hakim  ( Ratio  decidendi )  (Asih  2021).  Sehubungan  dengan  pasal 197  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP  yaitu  “pengambilan  putusan  yang  ditata  dengan  ringkas  mengenai keadaan juga fakta beserta alat bukti, didapat dari pemeriksaan pada persidangan dan dasar penentuan kejahatan terdakwa
Hukum pidana(kita) awalnya bermula dibangun berdasarkan asas legalitas. Hasil penelitian dan analisa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat pada keputusan hakim dikatakan: Merumuskan  dari  Majelis  hakim  tidak  pidana  yang  paling  akurat  dan  cocok  dari  beberapa  fakta hukum  yang  dinyatakan  pada  sidang  yakni  dakwaan  alternatif  kedua  yang  dianggap  terbukti  yakni melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya ada Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 terdapat beberapa unsur yaitu:
a. Unsur Setiap Orang
b. Unsur  dilarang  membuat  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat melakukan serangkalan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
c. Unsur Yang dibuat oleh Orang tua, wali, pendidik tenaga pendidikan, atau juga pengasuh anak (Pea 2021).
Menimbang,  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  yakni  keterangan  saksi yang  satu  dengan  yang  lain  telah  bersesuaian  dan  dihubungkan  dengan  identifikasi  terdakwa  bahwa pertama  kali  tanggal  O1  Februari  2020  sekira  jam  13.00  WIB  di  Jl.  Setia  Gg.  Pertama  nmr.  9 keluaran.  tanjung  Rejo  Kec.  Medan  Sunggal  ketika  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  dan Terdakwa bersama adik Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN yang bernama KELVIN berada di rumah  dan  baru  selesai  makan  lalu  adik  saksi  KELVIN  hendak  tidur  siang  namun  Terdakwa menyuruh KELVIN tidur di ruang tamu. Dan Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN pun tidur di kamar,  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  mengatakan  kepada  Terdakwa  akan  tidur  dengan KELVIN  tidur  di  ruang  tamu  namun  Terdakwa  tidak  mengizinkan  dan  tetap  menyuruh  adik  saksi KELVIN  untuk  tidur  di  ruang  tamu.  Sehingga  KELVIN  keluar  dan  tidur  di  ruang  tamu  sementara Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  dan  Terdakwa  ketika  di  kamar.  Lalu  Terdakwa  menutup pintu kamar dan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga Terdakwa telanjang, lalu  Terdakwa mendekati  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  dan  memeluk  Anak  korban  NIKEL  NAOM SIAHAAN  dan  menimpa  badan  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  saat  di  kamar  (tempat tidurnya),  lalu  terduga  menciumi  pipi  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  dan  terduga  berkata  “nikel  sini bapak  ajarin  ngentot  biar  bapak  carikkan  suamimu.  Tapi  jangan  kasih  tau  siapa-siapa  ya  setelah  itu
tersangka  membuka  celana  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  dan  tersangka  seketika memasukkan  batang  kemaluannya  di  alat  vital  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN,  Anak  korban  NIKEL NAOMI  SIAHAAN  pun  kesakitan  dan  mengatakan  “sakit  pak  sakit”  namun  tersangka  tidak  mau mendengarkan  omongan  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  dan  tetap  mendorong  batang kemaluan  Terdakwa  ke  alat  vitak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  hingga  keluar  masuk,  setelah itu  handphone  Terdakwa  berbunyi  dan  adik  saksi  KELVIN  mengetuk  dari  luar  sehingga  Terdakwa mengangkat  teleponnya  dan  memakai  pakaiannya.  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  pun tidak  memberitaukan  kepada  ibu  Anak  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  kemudian  kejadian terakhir kalinya terjadi di hari Rabu tepatnya di 13 Jan 2021 kurang lebih pukul 11.00 WIB di Jl Setia Gg.  Pertama  Nmr.  9  Keluaran.  Tanjung  Rejo  Kec.  Medan  Sunggal  ketika  Anak  korban  NIKEL NAOMI SIAHAAN sedang bemain-main dengan adek saksi KELVIN lału Terdakwa menyuruh adik saksi  untuk  membeli  rokok  dan  minyak  di  indomaret  sehingga  KELVIN  pergi  dan  Anak  korban NIKEL NAOMI SIAHAAN tinggal berdua dengan Terdakwa. Lau setelah KELVIN pergi Terdakwa mengunci  pintu  dan  menutup  semua  jendela  Lalu  Terdaka  menarik  tangan  Anak  korban  NIKEL NAOMI SIAHAAN dan mengajak Anak korban NIKEL NAOMI SIAHAAN ke kamar lalu di dalam kamar  Terdakwa  mengunci  pintu  kamar,  kemudian  Terdakwa  membuka  pakaian  Terdakwa  hingga telanjang dan berkata kepada Anak korban NiKEL NAOMI SIAHAAN “Jangan kasih tau sama siapa- siapa ya, nanti sempet kau kasih tau adik bapak masukin ke kolam ikan abis itu bapak bunuh dia. Siap itu  nikel  bapak  usir  dari  rumah  bawa  koper  sehingga  Terdakwa  langung  membuka  celana  Anak korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  dan  seketika  memasukkan  batang  kemaluannya  ke  dalam  alat vital  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  Hingga  keluar  masuk,  Anak  korban  NIKEL  NAOMI SIAHAAN  pun  kesakitan  namun  Terdakwa  tetap  memasukkan  hingga  keluar  masuk  ke  dalam kemaluan Anak koban NIKEL NAOMI SIAHAAN, Tidak beberapa lama KELVIN datang dan masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa cepat-cepat memakal pakaianya dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi.
Menimbang, bahwa kejadian pertama kali tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di JI, Setla Gg. Pertama No 9 Kel. Tariung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya dalam kamar, sementara kejadian  kedua  sampai keempat tidak ingat lagi pada Rabu tgl 13 Jan2021 kurang lebih pukul 11.00 WIB di J. Setia Gg. Pertama No. 9 Kel, Tarjung Rejo Kec Medan Sunggal tepatrnya dalam kamar.
Menimbang  bahwe  akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut  kortban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN menderita selaput dara/hymen sudah koyak dan vagina merah, sesual dengan Visum et Repertum No, RID8VER  OBN/2021/RS  Bhayangkara  tanggal  19  Januari  2021  yang  dibuat  oleh  Dr.  HULMAN SITOMPUL SpOG, Dokter RS Bhayangkara Tk II Medan, dengan hasil pemeriksaan menunjukan Status Present : Sensorium Sadar
Status Lokalis / Genitalia   : Vagina merah, Selaput dara / hymen koyak pada jam lima, enam, dan tujuh
Dengan kesimpulan
: Selaput dara/hymen sudah koyak, vagina merah dan diduga trauma dengan benda tumpul.
Menimbang,  keterangan  beberapa  saksi  yang  diajukan  penasehat  hukum  tersebut  juga  tidak dapat  mematahkan  keterangan  saksi  korban,  sehingga  dengan  demikian  keterangan  saksi-saksi tersebut harus dikesampingan.
Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, terduga (terdakwa ini) memaksa dan meminta Korban Nikel  Naomi  Siahaan  untuk  melakukan  perbuatan  seperti  tersebut  diatas  yang  berhubungan  dengan kesusilaan  (kesopanan)  dalam  lingkupan  nafsu  birahi  kelamin  serta  usia  Nikel  Naomi  Siahaan dibawah  18  Tahun  pada  akta  kelahiran  No.  4399/DKC/X/2011  an.  Nikel  Naomi  Siahaan  lahir  pada tanggal 20 September 2011. Oleh karena itu unsur ini sudah terpenuhi:
Menimbang,  unsur  diatas  bersifat  alternatife  jika  salah  satu  sub  unsur  terbukti,  maka terpenuhi juga unsur diatas.
Menimbang,  bahwa  beberapa  fakta  yang  terpapar  dipersidangan  yakniketerangan  beberapa saksi yang sudah berkesinambungan dengan satu sama lain dan juga keterangan terdakwa merupakan anak kandung terdakwa yakni Nikel Naomi.
Menimbang,  berdasarkan  uraian  dan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  terdakwa  patut dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman sesuai dari perbuatannya.
Menimbang,  persidangan  tidak  membenarkan  alasan  pembenar  atas  perbuatan  terdakwa tersebut, dan karna terdakwa wajib mempertangung jawbkan perbuatan nya
Menimbang,  dengan  dinyatakan  adanya  bukti,  maka  pembelaan  penasehat  hukum  terdakwa secara mutatis mutandis harus dikesampingkan begitu juga pembelaan yang diminta terdakwa sendiri yang pada intinya membantah perbuatannya namun terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan nya, maka majelis menggangap terdakwa meminta pembelaananya dikecualikan dulu.
Menimbang,  dinyatakan  tersyarat  hukuman  denda  dan  penjatuhan  hukuman  penjara,  maka kepada  terdakwa  harus  dijhukum  penjara  dan  hukuman  denda  sebagaimana  disebutkan  dalam  amar putusan diatas.
Menimbang,  selanjutnya  mengenai  masa  penanganan  yang  sudah  dijalankan  oleh  terdakwa akan dikurangi sepenuhnya daripidana yang dikenakan.
Menimbang, oleh sebab itu, terdakwa ada dalam tahanan, maka sudah seharusnya penahanan terdakwa wajib dipertahankan.
Menimbang,  terdakwa  telah  dinyatakan  bersalah  juga  dijatuhi  pidana,  maka  dibebani  pula pembayaran perkara ini;
Keadaan yang dianggap merugikan;
a. Perbuatan terdakwa dianggap merugikan orang sekitar/lingkungannya;
b. Tindakan  terdakwa  merugikan  impian  anak  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN  yang tergolong anak anak;
c. Tindakan  terdakwa  mengakibatkan  saksi  korban  NIKEL  NAOMI  SIAHAAN mengalami trauma;
d. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
e. Bahwa terdakwa merupakan seorang tenaga pengajar/guru (PNS);
f. Bahwa terdakwa tidak pernah terkena pidana sebelumnya;
Hukum acara pidana juga peraturan perundang-undangan yang relevan maka dapat dinyatakan; Mengadili
1. Dinyatakan  terdakwa  NIKSON  SIAHAAN  telah  sah  terbukti  dan  meyakinkan  sikap salah  menyebabkan  tindak  pidana  “melakukan  perbuatan  cabul  kepada  anak” sebagaimana dakwaan ke 2.
2. Dijatuhkan pidana terhadap nya NIKSON SIAHAAN maka pidana penjara selama 15 (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  senilai  Rp.100.000.000,-  (Seratus  Juta  Rupiah) dengan catatan jika terdakwa tidak membayar maka dialihkan dengan 6(Enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa wajib ditahan
4. Menyatakan tahanan yang sudah dilewati terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana sebelumnya.
5. Menyatakan barang bukti: KOSONG (nihill).
6. Menghukum  terdakwa  agar  membayarkan  uang  atau  biaya  senilai  Rp. 5.000,-  (Lima Ribu Rupiah).
Maka  penelitian  mengenai  pertimbangan  hakim  pada  saksi  pidana  tentang  perubahan atas UU nomor 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak (Utami 2018).
3.2 Peran  pusat  kajian  dan  perlindungan  anak  (pkpa)  medan  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  putusan  nomor 1916/pid.sus/2021/pn medan
a) Pengertian PKPA
Yayasan atau lembaga non-pemerintah berada di Medan yang ada sejak tahun 1996 tepatnya 21 Oktober, Tercatat di Departemen Hukum (HAM) untuk melindungi dan memperjuangkan hak- hak  khususnya  anak  di  Indonesia  terkhusus  di  SUMUT  dan  Aceh.  Yayasan  ini  sendiri berkecimpung di bidang sosial, perlindungan bagi anak dan advokasi (Zega 2016).
b) Peran PKPA
Lembaga(yayasan)  ini  mengutamakan  keadilan  yang  harus  diperoleh  anak  yang  mengalami kekerasan seksual dan memulihkan haknya sebagaimana perlindungan hukum  yang berlaku di Indonesia.  PKPA  memperjuangkan  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak  dengan  advokasi kebijakan  yang  dipakai  untuk  menaikkan  kesejahteraan  dan  perlindungan  juga  untuk menegakkan hak-hak korban khususnya anak (Siregar 2018).
c) Visi
Pada tahun 2032, Yayasan PKPA menjadi lembaga perlindungan anak bereputasi di tingkat nasional dan international.
d) Misi
Memberikan kontribusi pada system perlindungan anak melalui:
1) Membangun kompetensi internal, sinergi dan kemitraan dalam perlindungan anak
2) Memerangi dampak negative perkembangan teknologi digital.
3) Menginisiasi kajian dan pelaporan pelaksanaan implemementasi perlindungan anak
4) Melakukan Advokasi  dan  Inovasi  layanan  untuk  pemenuhan  hak  anak  Indonesia (Siburian and Maendrofa 2021).
3.3 Kendala dan Upaya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual
a. Kendala
Permasalahan  di  PKPA  berada  di  eksternal  maupun  internya.  Kurangnya  perhatian  dari pemerintah dalam menangani ataupun beberapa kesalahan yang dilakukan penegak hukum. Salah satu kesalahan penegak hukum ialah ekspos identitas anak ke publik.
Berdasarkan  data  yang  diambil  dari  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dnPerlindungan Anak (Kemen-PPPA) sejak Januari 2022 hingga saat ini telah mencapai 14.451 kasus kekerasan yang terjadi.  Berdasarkan  jenis,  kekerasan  seksual  menjajaki  angka  tertinggi  diantara  7  jenis  kekerasan yang telah diklasifikasikan oleh KemenPPPA. 3 jenis kekerasan dengan angka kasus tertinggi adalah kekerasan  seksual  mencapai  6.191  kasus,  diikuti  kekerasan  fisik  sebanyak  4.901  kasus,  kemudian disusul  dengan  angka  kekerasan  psikis  yang  mencapai  4.799  kasus,  sisanya  merupakan  jenis kekerasan  penelantaraan,  trafficking,  eksploitasi  dan  kekerasan  jenis  lainnya.  Salah  satu  faktor  ialah perkembangan  teknologi  informasi  yang  telah  menyebabkan  masyarakat(dunia)  menjadi  tak  terbatas hingga menjadi sarana efektif bagi predator anak (Barkatullah 2019).
b. Upaya
PKPA  memberikan  upaya  yaitu  PKPA  melakukan  Advokasi  ataupun  layanan  untuk mendampingin  anak  dimana  jika  terjadi  kasus  atau  laporan.  PKPA  mendampingi  anak  dari  awal proses  perkara  kepolisiaan,  di  kejaksaan,  pengadilan  hingga  pada  pendampingan  untuk  pemeriksaan psikologinya jika anak tersebut mengalami trauma (Asror 2018).
Strategi juga dilakukan PKPA dalam upaya mendampingi anak yaitu melakukan membantu dan mendorong  pemerintah  agar  penegak  hukum  dapat  lebih  tepat  sasaran  dalam  menanggani permasalahan agar menjadi efek jera bagi predator-predator diluar sana.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Dasar  pertimbangan  hakim  merupakan  Unsur-Unsur  Perlindungan  Anak  yang  di  dasari  atas beberapa  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  yang  relevan  dengan  putusan  UU  No.  23  Thn  2002 tentang  perlindungan  anak.  Bahwa  juga  peranan  PKPA  sangat  penting  mengenai  hak  asasi  manusia khususnya  anak.  PKPA  membuktikan  kepada  masyarakat  bahwa  mereka  serius  menangani permasalahan  ini.  PKPA  juga  berupaya  memberikan  pelayanan  advokasi  ataupun  pendampingan hukum.  PKPA  berharap  pemerintah  memberi  perhatiannya  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  hak anak.

## 4.2 Saran
Terhadap  penegak  hukum  agar  selalu  bisa  melakukan  tugas  dan  tanggung  jawabnya, memutuskan segala keputusan sesuai aturan dan pasal yang berlaku di Negara ini . Hendaknya penulis menginginkan  PKPA  tetap  melakukan  visi  dan  misi  nya  yang  dimana  hal  tersebut  berdampak  besar dan  baik  bagi  kehidupan  anak.  Hendaknya  PKPA  juga  tetap  mengupayakan  hak-hak  anak  dapat terjamin  tidak  hanya  pendampingan  hukum  tetapi  sampai  anak  tersebut  dapat  pulih  dan  kembali seperti anak-anak pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Tia  Juliasari  Nim.  2020.  “Kendala  Penyelesaian  Perkara  Anak  Melalui  Diversi  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor Put.No.1/Pidsus-Anak/2015 Pengadilan Negeri Mempawah ).” Jurnal Fatwa Hukum 3(3).
Asih, Wahyu Sari. 2021. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt).” Verstek 9(2). Doi: 10.20961/Jv.V9i2.51073.
Asror, Meytry Pangestika. 2018. “Pemenuhan  Hak Anak  Melalui Program Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pkpa Di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal.”
Barkatullah, Abdul Halim. 2019. Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia . Edited By M. Zulaeha. 2021. Fajarta, Carlos Roy. 2021. “Kpai Sebut Anak Usia Sd Dan Smp Paling Tinggi Jadi Korban Kekerasan Seksual.”
Nasional.Sindonews.Com . Keumala, Dewi. 2021. “Proses Hukum Yang Lambat Akan Mempengaruhi Psikologi Korban.” Mediapressindo.  2018. Penerapan  Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  -  Google  Books . Edited By Ismantoro Dwi Yuwono.
Noviana, Ivo. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” Sosio Informa . Pea,  Renaldo.  2021.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.” Lex Privatum 9(12). Ramdhan, M. R. M. 2021. Metode Penelitian . Cipta Media Nusantara (Cmn).
Siburian, Maurice, And Arozatulo Maendrofa. 2021. “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan  Kasus  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak.” Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3(1):100–106.
Siregar, Hotma. 2018. “Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau  Dari  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.” Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 15(1):9–18. Doi: 10.21831/Jc.V15i1.17709.
Utami,  Trisny  Wahyu.  2018.  “Implementasi  Pemberian  Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Deli Serdang).”
Zega,  Arman  Zeti.  2016.  “Strategi  Komunikasi  Pkpa  Dalam  Melakukan  Upaya  Perlindungan  Anak  (Studi Deskriptif Penggunaan Media Oleh Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Di Kota Medan).”
UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal (1) angka (4)
Wawancara  dengan  Ibu  Dija  selaku  Pengawas  dari  Yayasan  Pusat  Kajian  Perlindungan  Anak  pada tanggal  22 September 2022