## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## STUDY OF ISLAMIC LAW ON THE USE OF BITCOIN AS AN ELECTRONIC TRANSACTION TOOL

## KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK
Maulana Pensi Ega Saputra 1 Nabilla Dwi Kusanta 2 Rika Fitriany 3 Ruth Agitha Leviana Ginting 4 Akhmad Muslih 5 Kiki Amaliah 6 1,2,3,4,5,6 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu E-mail: maulanaega324@gmail.com 1 , nabilladwikusanta@gmail.com 2 , rikafitriany18@gmail.com 3 ,
ruthagitha23@gmail.com 4 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent
Maulana Pensi Ega Saputra maulanaega324@gmail.com Key words:
Bitcoin, Digital Currency, Electronic Transactions, Islamic Law, Muamalah Fiqh.
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 1734 – 1747
Bitcoin  is  a  digital  currency  that  has  become  a  global phenomenon in electronic transactions. Various countries have issued  regulations  related  to  the  use  of  bitcoin,  but  there  has been no comprehensive study from an Islamic law perspective. This research aims to examine the legal status of using bitcoin as  an  electronic  transaction  instrument  according  to  sharia principles.  By  using  literature  review  and  muamalah  fiqh analysis methods, this research explores the concept of money in Islam, the characteristics of bitcoin, and its implications for the validity of transactions. The research results indicate that the use of bitcoin as an electronic transaction instrument contains some  ambiguities  and  uncertainties  that  contradict  sharia principles,  such  as  the  unclear  source  and  intrinsic  value,  as well as the potential for speculation and fraud. However, bitcoin can be considered a legitimate medium of exchange if it meets certain  conditions,  such  as  having  strict  supervision  and regulation,  as  well  as  efforts  to  minimize  risks  and uncertainties. This research makes an important contribution to the  discourse  of  Islamic  law  related  to  electronic  transactions and digital currencies.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Maulana Pensi Ega Saputra maulanaega324@gmail.com
Kata kunci :
Bitcoin , Mata Uang Digital, Transaksi Elektronik,
Hukum Islam, Fiqih Muamalah. Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Hal: 1734 – 1747
Bitcoin merupakan  mata  uang  digital  yang  telah  menjadi fenomena  global  dalam  transaksi  elektronik.  Berbagai negara  telah  mengeluarkan  regulasi  terkait  penggunaan bitcoin ,  namun  belum  ada  kajian  komprehensif  dari perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  status  hukum  penggunaan bitcoin sebagai  alat transaksi  elektronik  menurut  prinsip-prinsip  syariah. Dengan  menggunakan  metode  kajian  kepustakaan  dan analisis  fiqih  muamalah,  penelitian  ini  mengeksplorasi konsep  uang  dalam  Islam,  karakteristik bitcoin ,  dan implikasinya  terhadap  keabsahan  transaksi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan bitcoin sebagai  alat  transaksi  elektronik  mengandung  beberapa kesamaran dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakjelasan sumber dan nilai  intrinsik,  serta  potensi  spekulasi  dan  penipuan. Namun, bitcoin dapat dipertimbangkan sebagai alat tukar yang  sah  jika  memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  seperti adanya pengawasan dan regulasi yang ketat, serta upaya untuk meminimalisir risiko dan ketidakpastian. Penelitian ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  diskursus hukum  Islam  terkait  transaksi  elektronik  dan  mata  uang digital.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  pesat  telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu fenomena baru yang muncul adalah mata uang virtual atau  kripto  seperti bitcoin . Bitcoin merupakan  mata  uang  digital  terdesentralisasi yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Tidak seperti mata uang konvensional  yang  dikelola  oleh  bank  sentral, bitcoin dikelola  secara terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer dan teknologi blockchain .
Penggunaan bitcoin sebagai alat  transaksi  elektronik terus meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun,  terdapat  pertanyaan  mengenai  status  hukum bitcoin dalam  perspektif Islam. Sebagian ulama memandang bitcoin sebagai mata uang yang tidak sah karena dianggap tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap spekulasi. Sementara itu,  sebagian  ulama  lainnya  melihat  potensi  positif bitcoin dalam  memfasilitasi transaksi keuangan yang efisien dan transparan.
Kajian ini berupaya untuk menganalisis penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi elektronik  dari  sudut  pandang  hukum  Islam.  Dengan  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  dan  pendekatan  ushul  fiqh,  kajian  ini  akan  menyelidiki fatwa-fatwa dan pandangan ulama terkemuka tentang bitcoin . Selain itu, kajian ini juga  akan  mengkaji  kesesuaian bitcoin dengan  prinsip-prinsip  transaksi  dalam
Islam,  seperti  larangan  riba, gharar (ketidakpastian),  dan  maysir  (perjudian). Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan panduan  bagi  umat  Muslim  dalam  menggunakan bitcoin dan  mata  uang  virtual lainnya.
Urgensi kajian ini semakin penting mengingat perkembangan bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang semakin meluas. Meskipun awalnya hanya dianggap sebagai eksperimen teknologi, bitcoin telah menjadi aset investasi yang diminati dan bahkan diterima sebagai alat pembayaran di beberapa negara. Namun, status hukumnya dalam  Islam  masih  belum  jelas  dan  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama  dan  cendekiawan  Muslim.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  khazanah  keilmuan  Islam,  terutama  dalam  bidang muamalah dan fikih kontemporer.
Selain itu, kajian ini juga akan mengupas potensi dan tantangan penggunaan bitcoin dalam  konteks  ekonomi  Islam.  Salah  satu  prinsip  utama  ekonomi  Islam  adalah larangan riba (bunga) dan penekanan pada keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis apakah bitcoin dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut atau justru bertentangan dengannya. Aspek- aspek seperti stabilitas nilai, perlindungan konsumen, dan dampak bitcoin terhadap perekonomian juga akan dikaji secara mendalam. Melihat fenomena ini, maka harus ada kajian dan analisis terhadap Pendapat hukum islam tentang penggunaan bitcoin sebagai  alat  transaksi  elektroni  dan  mekanisme  penggunaan bitcoin sebagai  alat transaksi elektronik dalam hukum Islam.
Bitcoin merupakan  sebuah  sistem  pembayaran  online  yang  terdesentralisasi  dan tidak memerlukan lembaga keuangan atau otoritas pusat sebagai perantara. Sistem ini menggunakan teknologi kas elektronik peer-to-peer (P2P), yang memungkinkan transfer dana secara langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.
Dalam sistem bitcoin , transaksi dilakukan secara digital melalui jaringan peer-to-peer yang  terdistribusi  secara  global.  Setiap  transaksi  diverifikasi  dan  direkam  dalam sebuah  buku  besar  publik  yang  disebut blockchain oleh  jaringan  komputer  yang terlibat  dalam  sistem  ini.  Proses  verifikasi  dan  pencatatan  transaksi  dilakukan secara  desentralisasi  oleh  para  penambang  ( miners )  yang  berpartisipasi  dalam jaringan bitcoin .
Dengan demikian, sistem pembayaran bitcoin memungkinkan transfer dana secara langsung  antara  dua  pihak  tanpa  keterlibatan  pihak  ketiga  seperti  bank  atau lembaga  keuangan  tradisional.  Hal  ini  memberikan  kecepatan,  keamanan,  dan transparansi dalam transaksi keuangan, serta menghilangkan biaya perantara yang biasanya  dibebankan  oleh  lembaga  keuangan.  Jaringan peer-to-peer merupakan sebuah konsep yang mungkin terdengar rumit dan canggih dalam dunia teknologi komputer, tetapi pada dasarnya merupakan sebuah gagasan sederhana yang telah ada sejak lama dalam praktik perdagangan tradisional. Istilah " peer-to-peer " dalam konteks ini berarti transaksi atau pertukaran yang terjadi secara langsung antara dua pihak tanpa melibatkan perantara atau pihak ketiga.
Konsep  di  balik  teknologi  peer-to-peer  sebenarnya  sama  tuanya  dengan  konsep perdagangan itu sendiri, yaitu menghapuskan biaya perantara agar barang atau jasa dapat  dijual  dengan  harga  yang  lebih  murah.  Dalam  dunia  perdagangan
konvensional, keberadaan perantara seperti distributor, agen, atau pedagang besar seringkali menambah biaya yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, dengan menghilangkan perantara, penjual dapat menawarkan barang atau jasa langsung kepada pembeli dengan harga yang lebih terjangkau.
Prinsip yang sama juga berlaku dalam jaringan peer-to-peer di dunia digital. Dengan memungkinkan pertukaran data atau transaksi keuangan secara langsung antara dua  pihak  tanpa  melibatkan  perantara  seperti  lembaga  keuangan  atau  penyedia layanan, biaya tambahan dapat dihilangkan, sehingga memberikan efisiensi biaya dan transparansi yang lebih besar bagi pengguna. Inilah yang menjadi dasar dari konsep peer-to-peer ,  yang  meskipun  terdengar  modern  dalam  konteks  teknologi, namun sebenarnya merupakan penerapan dari gagasan lama dalam perdagangan untuk  menghilangkan  biaya  perantara  demi  mendapatkan  transaksi  yang  lebih efisien dan murah. Bitcoin merupakan mata uang digital atau kripto pertama dan paling kuat di dunia dengan nilai tukar yang sangat tinggi, bahkan mencapai jutaan rupiah per koin. Salah satu keunggulan utama bitcoin adalah kemudahannya untuk ditransaksikan  ke  seluruh  penjuru  dunia  dengan  biaya  pengiriman  yang  sangat rendah,  bahkan  nyaris  gratis,  tanpa  memerlukan  bantuan  atau  perantara  pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan.
Konsep dasar yang melandasi bitcoin adalah menciptakan sebuah sistem transaksi yang terdesentralisasi ( decentralized authority transaction ), di mana tidak ada otoritas pusat atau pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi atau mengontrol jalannya transaksi. Sebagai gantinya, bitcoin menggunakan konsep digital signature atau tanda tangan  digital  pada  setiap  transaksi  untuk  memastikan  keamanan  dan  validitas transaksi tersebut.
Dalam sistem bitcoin , koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan melalui serangkaian siklus digital signature yang saling terhubung satu  sama  lain.  Setiap  transaksi  dilindungi  dengan  kriptografi  yang  kuat  dan diverifikasi oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia, sehingga tidak ada  satu  pihak  pun  yang  dapat  mengontrol  atau  memanipulasi  transaksi  secara sepihak.
Dengan  demikian, bitcoin menawarkan  sebuah  sistem  pembayaran  dan  transfer nilai  yang  terdesentralisasi,  aman,  dan  transparan,  tanpa  memerlukan  perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Ini memungkinkan transaksi lintas batas dengan biaya yang jauh lebih rendah dan tanpa campur tangan pihak ketiga dalam  proses  verifikasi  dan  validasi  transaksi.  Setiap  transaksi bitcoin yang dilakukan  secara  individual  dan  telah  diterima  serta  diverifikasi  oleh  konsensus jaringan, pada akhirnya akan menyebabkan nilai rata-rata dari transaksi-transaksi baru  menjadi  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  transaksi-transaksi sebelumnya.
Hal ini terjadi karena bitcoin dirancang dengan jumlah total koin yang terbatas, yaitu hanya 21 juta koin. Seiring dengan waktu, semakin banyak transaksi bitcoin yang diverifikasi  dan  ditambahkan  ke  dalam blockchain (buku  besar  publik),  maka semakin sedikit pula sisa koin yang belum ditambang atau dilepas ke jaringan.
Ketika  penambangan bitcoin mendekati  batas  maksimum  21  juta  koin,  setiap penambangan  baru  hanya  akan  menghasilkan  jumlah  koin  yang  sangat  kecil dibandingkan  dengan  penambangan  sebelumnya.  Akibatnya,  nilai  rata-rata  dari
setiap transaksi baru yang diverifikasi oleh konsensus jaringan akan menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi-transaksi terdahulu.
Ini adalah mekanisme yang disengaja dalam desain bitcoin untuk membatasi jumlah total koin yang beredar dan menjaga kestabilan serta nilai dari bitcoin itu sendiri. Semakin sedikit koin baru yang ditambahkan ke jaringan, semakin berharga dan langka bitcoin tersebut, sehingga nilai tukarnya diharapkan akan terus meningkat seiring dengan permintaan yang terus bertambah.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini berupaya untuk menganalisis penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi elektronik  dari  sudut  pandang  hukum  Islam  dengan  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  dan  pendekatan  ushul  fiqh,  kajian  ini  akan  menyelidiki fatwa-fatwa dan pandangan ulama terkemuka tentang bitcoin . Selain itu, kajian ini juga  akan  mengkaji  kesesuaian bitcoin dengan  prinsip-prinsip  transaksi  dalam Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan panduan bagi umat Muslim dalam menggunakan bitcoin dan mata uang virtual lainnya.
Urgensi kajian ini semakin penting mengingat perkembangan bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang semakin meluas. Meskipun awalnya hanya dianggap sebagai eksperimen teknologi, bitcoin telah menjadi aset investasi yang diminati dan bahkan diterima sebagai alat pembayaran di beberapa negara. Namun, status hukumnya dalam  Islam  masih  belum  jelas  dan  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama  dan  cendekiawan  Muslim.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  khazanah  keilmuan  Islam,  terutama  dalam  bidang muamalah dan fikih kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Bitcoin
Al-Quran Ada  dua  ayat  yang  dijadikan  landasan  pembahasan  hukum  penggunaan bitcoin , baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa ayat 29 dan surat al-Maidah ayat 90. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dalam  perdagangan  yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh  Allah Maha Penyayang kepadamu”. “Wahai orang -orang yang beriman! Sesungguhnya minuman  keras,  maysir  (judi),  (berkurban)  untuk  berhala,  dan  mengundi  nasib dengan  anak  panah  adalah  perbuatan  keji  dan  termasuk  perbuatan  setan.  Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung”. Berdasarkan ayat -ayat tersebut, terdapat dua kata kunci yang perlu ditafsirkan dalam konteks penggunaan bitcoin , yaitu " batil " dan " maysir " (judi).
Kata " batil " dalam ayat pertama (QS. An-Nisa: 29) dapat diartikan sebagai segala hal yang tidak sah, tidak benar, atau tidak dibenarkan secara syariah. Dalam konteks ini, kata "batil" dapat diinterpretasikan sebagai larangan untuk mendapatkan harta atau keuntungan melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti penipuan,  eksploitasi,  atau  transaksi  yang  mengandung  unsur  riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian).
Kata " maysir " dalam ayat kedua (QS. Al-Maidah: 90) secara eksplisit merujuk pada perjudian atau permainan untung-untungan. Dalam konteks bitcoin , maysir dapat diartikan sebagai aktivitas spekulasi atau investasi yang sangat berisiko, di mana keuntungan atau kerugian ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak pasti atau di luar kendali manusia, seperti fluktuasi harga yang ekstrem atau manipulasi pasar.
Dari kedua ayat tersebut, terdapat dua kata kunci yang perlu diperhatikan dalam konteks  penggunaan bitcoin ,  baik  sebagai  instrumen  investasi  maupun  sebagai instrumen transaksi bisnis. Pertama, kata 'batil' yang merujuk pada segala sesuatu yang  tidak  sah  atau  tidak  dibenarkan  secara  syariah,  seperti  mendapatkan keuntungan  melalui  cara-cara  yang  melanggar  prinsip-prinsip  Islam,  seperti penipuan, eksploitasi, atau transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakpastian ( gharar ), atau perjudian ( maysir ). Kedua, kata 'maysir' yang secara eksplisit merujuk pada  perjudian  atau  permainan  untung-untungan,  di  mana  keuntungan  atau kerugian  ditentukan  oleh  faktor-faktor  yang  tidak  pasti  atau  di  luar  kendali manusia, seperti fluktuasi harga yang ekstrem atau manipulasi pasar dalam konteks investasi bitcoin .
Berdasarkan penjelasan tersebut, akad yang batil atau akad yang rusak dan tidak sah,  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  transaksi  yang  mengandung riba,  korupsi,  pengkhianatan,  dan  perjudian.  Konsep maysir mengacu  pada transaksi  yang  bergantung  pada  keadaan  yang  tidak  pasti  dan  bersifat  untung- untungan. Maysir identik dengan istilah qimar . Menurut Muhammad Ayub, baik maysir maupun qimar dimaksudkan  sebagai  permainan  yang  mengandalkan keberuntungan ( game of chance ). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maysir adalah perjudian.

## Landasan hadist Rasulullah SAW
Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  'anhu,  beliau  berkata:  "Rasulullah  shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang praktik jual beli dengan cara al- hashat , yaitu jual beli  dengan  cara  melemparkan  batu  atau  sejenisnya  untuk  menentukan kepemilikan  barang,  dan  beliau  juga  melarang  jual  beli  al- gharar ,  yakni  jual  beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan." Hadis ini tercantum dalam kitab Shahih Muslim, salah satu kitab hadis yang paling otoritatif, pada  juz  (jilid)  keempat  dengan  nomor  hadis  1513.  Dalam  hadis  tersebut,  Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi  wa  sallam  secara  tegas  mengharamkan  dua  jenis  transaksi  jual  beli  yang mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian. Yang pertama adalah al- hashat , yaitu  praktik  jual  beli  dengan  cara  melemparkan  batu  atau  sejenisnya  untuk menentukan pemenang atau pemilik barang yang diperjualbelikan. Ini merupakan bentuk perjudian karena kepemilikan barang ditentukan oleh faktor keberuntungan semata. Yang kedua adalah al- gharar , yaitu transaksi jual beli yang mengandung unsur  ketidakjelasan,  ketidakpastian,  atau  penipuan,  baik  pada  objek  yang diperjualbelikan, harga, ataupun konsekuensi dari transaksi tersebut.
Saat ini, dengan adanya internet dan media digital, kita dapat melakukan transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun tanpa harus bertemu langsung. Mengikuti tren ini,  sebagian  masyarakat  mulai  beralih  dari  penggunaan  uang  konvensional  ke penggunaan digital currency atau mata uang digital yang dilindungi oleh kriptografi. Salah  satu digital  currency yang  paling  terkenal  adalah bitcoin .  Namun,  dalam perjalanannya, bitcoin mengalami  berbagai  polemik  terkait  penggunaannya  di
dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan bitcoin belum diakui secara resmi dan belum ada regulasi yang jelas mengatur hal tersebut. Bahkan di kalangan ulama  Islam  sendiri,  terdapat  perdebatan  apakah bitcoin dapat  dikategorikan sebagai  halal  atau  haram  jika  dikaji  berdasarkan  Al-Quran,  hadits,  ijma,  dan sumber-sumber  Islam  lainnya.  Terdapat  pro  dan  kontra  terkait  status  kehalalan bitcoin dalam perspektif Islam.

## Ulama Indonesia
Terdapat  pro  dan  kontra  di  kalangan  ulama  Indonesia  mengenai  status  hukum bitcoin . Namun, dalam Ijtima' (persidangan) Ulama Komisi  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia,  telah  dilakukan  pembahasan  khusus  tentang  hukum cryptocurrency . Berdasarkan hasil Ijtima' tersebut, penggunaan cryptocurrency seperti bitcoin sebagai alat  tukar  atau  mata  uang  dihukumi  haram,  karena  mengandung  unsur gharar (ketidakjelasan)  dan dharar (bahaya).  Unsur gharar dalam  transaksi bitcoin disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:
1. Bitcoin diciptakan oleh seseorang dengan identitas yang tidak diketahui secara pasti,  menggunakan  nama  samaran  Satoshi  Nakamoto.  Informasi  mengenai penemu bitcoin yang  sebenarnya  masih  belum  jelas,  sehingga  terdapat unsur ketidakpastian ( gharar ).
2. Bitcoin adalah  sistem  pembayaran  terdesentralisasi peer-to-peer tanpa  otoritas pusat  atau  perantara.  Meskipun  cocok  untuk  komunitas  tertentu,  untuk diterapkan  secara  luas  diperlukan  otoritas  yang  memvalidasi  transaksi  guna menghindari  kemungkinan  penipuan.  Tidak  adanya  otoritas  pusat  ini menimbulkan unsur ketidakpastian ( gharar ).
3. Bitcoin menggunakan  sistem  kriptografi  fungsi  hash  yang  rentan  terhadap peretasan. Selain itu, bitcoin tidak memiliki bentuk fisik dan tidak memiliki nilai intrinsik karena tidak dapat ditukar dengan komoditas lain seperti emas. Hal ini menimbulkan unsur ketidakpastian ( gharar ).
4. Bitcoin tidak didukung oleh peraturan atau undang-undang pemerintah serta tidak  terikat  dengan  aset  berwujud,  sehingga  validitasnya  dalam  sistem ekonomi saat ini masih berada dalam status ketidakpastian ( gharar ).
5. Nilai bitcoin tidak  stabil  karena  tingkat  volatilitas  yang  tinggi,  sehingga pengoperasiannya  diklasifikasikan  sebagai  ketidakpastian  ( gharar )  dalam perspektif keuangan Islam.
6. Pembelian bitcoin bersifat  anonim  dan  sulit  untuk  melacak  pemilik  akun sebenarnya  jika  terjadi  aktivitas  mencurigakan.  Kondisi  ini  menciptakan ketidakpastian ( gharar ).
Selain itu, dharar dalam transaksi bitcoin disebabkan oleh:
1. Salah  satu  kerentanan bitcoin adalah  potensi  peretasan  yang  dapat  sangat merugikan para penggunanya. Dalam beberapa kasus keamanan bitcoin , mata uang digital yang terenkripsi ini telah berhasil diretas oleh para peretas handal. Akibatnya,  b itcoin milik  para  pengguna  dapat  dicuri  dan  diambil  alih  oleh pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Peristiwa  peretasan  ini menunjukkan bahwa sistem keamanan bitcoin masih memiliki celah yang dapat dieksploitasi, sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi para pemilik bitcoin .
2. Selain  rentan  terhadap peretasan,  harga bitcoin juga  dikenal  sangat fluktuatif dan tidak stabil. Nilai tukar bitcoin dapat mengalami lonjakan atau penurunan
drastis  dalam  waktu  singkat.  Sifat  harga  yang  sangat  fluktuatif  ini  dapat merugikan para penjual atau pemilik bitcoin apabila  terjadi penurunan harga besar-besaran  secara  tiba-tiba.  Ketidakstabilan  harga  ini  menjadikan bitcoin berisiko tinggi sebagai alat investasi atau alat tukar.
Kurangnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah di berbagai negara terhadap bitcoin menjadi faktor lain yang memperbesar risiko penggunaan bitcoin . Dengan tidak adanya kelegalan dan payung hukum yang jelas mengatur bitcoin , mata uang digital ini rentan terhadap penyalahgunaan dan penipuan. Para pengguna maupun investor bitcoin khawatir akan tidak adanya jaminan perlindungan atau ganti rugi jika terjadi kerugian akibat penipuan atau kasus-kasus ilegal lainnya terkait bitcoin .
Transaksi Jual Beli Cryptocurrency Transaksi jual  beli menggunakan cryptocurrency seperti bitcoin merupakan  sistem pembayaran  terbuka  ( open  source )  yang  memungkinkan  penggunanya  untuk melakukan  transaksi  secara  langsung  tanpa  perantara  pihak  ketiga  seperti  bank. bitcoin memiliki beberapa keunggulan, antara lain transfer dapat dilakukan secara langsung  tanpa  perantara,  transfer  dapat  dilakukan  ke  mana  saja  tanpa  dikenai biaya,  transaksi  yang  dilakukan  bersifat  anonim  dan  tidak  dikendalikan  oleh institusi  atau  pemerintah  karena  sistemnya  terdesentralisasi,  serta  pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah atau dibatalkan setelah proses dilakukan.
bitcoin memiliki  beberapa  karakteristik  unik,  seperti  transfer  dilakukan  secara langsung  tanpa  perantara,  dapat  ditransfer  ke  mana  pun  tanpa  dikenai  biaya, transaksi  yang  dilakukan  bersifat  permanen  dan  tidak  dapat  diubah  atau dibatalkan,  serta  transaksi  bersifat  anonim  karena  sistem  terdesentralisasi  tanpa dikendalikan institusi atau pemerintah. Konsep dasar bitcoin adalah menciptakan sistem  transaksi  terdesentralisasi  tanpa  pihak  ketiga  yang  memverifikasi  dengan menggunakan tanda tangan digital, meskipun semua transaksi tetap tercatat dalam jaringan cryptocurrency .
Dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  berdasarkan  hadits  Ubadah  bin  Shamit,  Nabi Muhammad  SAW  menyamakan  emas  dan  perak  sebagai  alat  tukar  yang  harus diperlakukan  sesuai  dengan  aturan  riba.  Seorang  ahli  ekonomi,  Dr.  Muhammad Syafi'i, menegaskan bahwa uang tidak selalu tepat sebagai alat penyimpanan nilai karena nilainya dapat berubah-ubah.
Oleh karena itu, untuk sementara, penggunaan bitcoin sebagai mata uang digital dalam hukum Islam dapat diperbolehkan dengan catatan. Namun, di Indonesia, bitcoin belum memiliki legalitas karena masih harus dikaji lebih lanjut dari berbagai perspektif dan belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana uang pada umumnya. Keputusan akhir mengenai status kehalalan bitcoin masih membutuhkan penelitian dan kajian lebih mendalam.
Bitcoin , Manfaat Atau Madharat Sebenarnya, bitcoin memiliki banyak potensi dan keunggulan, seperti keuntungan finansial,  kemudahan  dalam  bertransaksi,  dan  manfaat  lainnya.  Dalam  konteks muamalat  atau  transaksi  ekonomi,  salah  satu  tujuan  utama  yang  ingin  dicapai adalah kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, setelah ditinjau  lebih  mendalam,  ternyata  penggunaan bitcoin sebagai  mata  uang  digital untuk transaksi keuangan online justru memiliki lebih banyak dampak negatif atau madhorot dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.
Meskipun bitcoin menawarkan  kemudahan  dan  keuntungan  tertentu,  seperti transaksi  lintas  batas  yang  lebih  mudah  dan  biaya  yang  lebih  rendah,  namun terdapat  kekhawatiran  dan  risiko  yang  signifikan  terkait  penggunaan bitcoin sebagai  alat  pembayaran.  Beberapa  kekhawatiran  tersebut  antara  lain  volatilitas nilai bitcoin yang  tinggi,  potensi  penggunaan  untuk  aktivitas  ilegal,  kurangnya regulasi dan pengawasan, serta dampak lingkungan dari penambangan bitcoin yang membutuhkan banyak energi.
Oleh  karena  itu,  meskipun  terdapat  potensi  manfaat,  namun  madhorot  atau dampak negatif dari penggunaan bitcoin sebagai mata uang digital untuk transaksi keuangan  online  dinilai  lebih  besar  dan  lebih  berisiko  dibandingkan  dengan pemanfaatannya.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  memutuskan apakah bitcoin layak  digunakan  secara  luas  atau  perlu  diatur  dengan  lebih  ketat untuk meminimalkan dampak negatif tersebut..
Dalam upaya mencegah terjadinya kemadharatan atau dampak negatif, terdapat beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan dengan segala daya upaya yang mungkin:
1. Mengedepankan  sikap  kehati-hatian,  terutama  dalam  menggunakan  sesuatu yang  memiliki  risiko,  seperti  menggunakan bitcoin sebagai  alat  transaksi maupun komoditas investasi. Sikap hati-hati sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak buruk.
2. Menimbang  secara  cermat  dari  segi  risiko  yang  mungkin  diperoleh,  apakah lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Jika keuntungan yang diperoleh besar,  tetapi  risiko  kerugian  jauh  lebih  besar,  maka  perlu  dipertimbangkan kembali dengan saksama sebelum mengambil keputusan.
3. Segala  hal  yang  berkaitan  dengan  risiko  yang  sekiranya  membawa  dampak merugikan sebaiknya ditinggalkan atau dihindari. Tindakan pencegahan lebih baik daripada menghadapi risiko yang dapat menimbulkan kerugian besar.
4. Perlu memilah-milah secara teliti dalam hal bertransaksi maupun berinvestasi dalam bentuk komoditas, karena kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat sesuai dengan risiko dan manfaatnya.
Apabila dalam waktu yang sama dihadapkan pada suatu pilihan untuk menolak kemafsadatan (keburukan)  atau  meraih kemaslahatan (kebaikan),  maka  yang  harus didahulukan  adalah  menolak kemafsadatan .  Penggunaan bitcoin sebagai  alat transaksi  pembayaran,  khususnya  pada  transaksi  keuangan  online,  termasuk  ke dalam kategori syubhat (sesuatu yang belum jelas kedudukannya antara halal atau haram).  Dan  sesuatu  yang  syubhat  itu  hendaknya  ditinggalkan,  karena  tidak membawa  manfaat  sekaligus  bertentangan  dengan  tujuan  syariat  Islam  yaitu kemaslahatan itu sendiri yang tidak akan bisa terwujud.

## Hakikat Transaksi Jual Beli Bitcoin
Dalam ekonomi Islam, uang secara etimologi berasal dari kata al-naqdu yang berarti tunai. Pada masa lalu, bangsa Arab menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat  tukar. Uang  berfungsi  sebagai  standar  ukuran harga, unit  hitungan, media pertukaran, alat penyimpanan nilai, dan standar pembayaran tunda. Saat ini, jenis uang semakin bertransformasi, termasuk mata uang digital seperti bitcoin yang berbasis kriptografi ( cryptocurrency ) .
Hakikat bitcoin adalah  sebagai  mata  uang  digital  yang  digunakan  sebagai  alat transaksi. Keberadaan bitcoin sebagai mata uang virtual  dapat dianggap sah dan legal jika diakui oleh negara. Namun, bitcoin tidak diterbitkan dan diakui oleh Bank Indonesia.  Meskipun bitcoin bukan  pelanggaran,  pemerintah  perlu  membuat kebijakan untuk melegalkan atau melarang bitcoin di Indonesia. Dalam perspektif hukum  Islam, bitcoin tidak  hanya  dinilai  dari  bentuknya,  tetapi  juga  dari kegunaannya. Transaksi jual beli bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi ( maysir ), unsur judi, atau taruhan, tetapi tergantung pada pemilik dan penggunaan bitcoin itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, bitcoin tidak hanya dinilai dari bentuknya,  tetapi  juga  dari  kegunaannya.  Transaksi  jual  beli bitcoin tidak diperbolehkan  jika  terjadi  spekulasi  ( maysir ),  unsur  judi,  atau  taruhan,  tetapi tergantung pada pemilik dan penggunaan bitcoin itu sendiri.
Bitcoin sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia  tidak  dapat  diakui  keabsahannya secara umum. Namun, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang, penggunaan rupiah  tidak  wajib  dalam  transaksi  tertentu, seperti  anggaran  negara, hibah luar negeri,  perdagangan  internasional,  atau  simpanan  valuta  asing  di  bank.  Oleh karena itu, transaksi bitcoin di masyarakat masih dapat digunakan atau memiliki legalitas asalkan mengikuti Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Bitcoin berbeda  dengan  uang  elektronik  karena  terus  diproduksi  melalui  proses mining , sehingga tidak memenuhi persyaratan uang elektronik. Pengaturan hukum terkait  uang  sebagai  alat  pembayaran  diatur  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang,  yang  menyatakan  bahwa  mata  uang  adalah  uang  yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rupiah) dan merupakan alat pembayaran yang sah serta berlaku di wilayah tersebut.
Mekanisme  Penggunaan Bitcoin Sebagai  Alat  Transaksi  Elektronik  dalam Hukum Islam
Transaksi bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya harus memiliki 1 input dan 1 output . Bagian input merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan didalam output dari transaksi lain. Bitcoin sebagai salah satu alat transaksi secara online yang dimana jual-beli pun termasuk didalamnya, sehingga hal ini dihadapkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang ada, antara lain:
1. Akad atau perjanjian yang jelas dan mengikat. Sebelum melakukan transaksi menggunakan bitcoin ,  para  pihak  yang  terlibat  harus  melakukan  akad  atau perjanjian  yang  jelas  dan  mengikat  secara  syar'i.  Hal  ini  untuk  memastikan kerelaan dan kesepakatan di antara mereka.
2. Kecakapan dari pihak yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi haruslah dilihat dari usia, orang yang dipaksa, orang yang tidak cakap hukum, dan orang yang  berada  dibawah  pengampuan.  Sehingga  transaksi  yang bitcoin yang digunakan sebagai alat transaksi tidak disalahgunakan.
3. Kondisi  atau  situasi  dimana  transaksi  itu  akan  dilakukan  juga  diperlihatkan. Dimana jika terjadi jual beli yang tidak sah maka bitcoin dikatakan tidak halal, jika hal transaksi dilakukan secara sah maka bitcoin dikatakan halal.
4. Manfaat dari transaksi secara online juga dapat dilihat dari indikasi tanda telah selesainya  suatu  transaksi,  sehingga  apabila  terjadi  sesuatu  hal  yang  tidak
diinginkan  atau  lupa  melakukan  transaksi  apa  saja,  dapat  meliat  riwayat transaksinya.
5. Objek transaksi yang halal. Bitcoin hanya dapat digunakan untuk bertransaksi barang  atau  jasa  yang  halal  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam. Penggunaan bitcoin untuk  transaksi  yang  melibatkan  objek  haram,  seperti narkoba, judi, atau riba, adalah dilarang.
6. Menghindari  unsur gharar (ketidakjelasan).  Dalam  transaksi  elektronik menggunakan bitcoin , para pihak harus memastikan tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan  yang  dapat  menimbulkan  sengketa  atau  perselisihan  di kemudian  hari.  Informasi  terkait  objek  transaksi,  harga,  dan  mekanisme pembayaran harus jelas.
7. Menghindari  unsur maysir (perjudian).  Penggunaan bitcoin tidak  boleh dilakukan  untuk  aktivitas  yang  mengandung  unsur maysir atau  perjudian,
seperti  spekulasi  atau  transaksi  yang  mengandung  unsur  untung-untungan secara berlebihan.
8. Transparansi dan keamanan transaksi. Meskipun bitcoin bersifat desentralisasi, transaksi menggunakan bitcoin harus dilakukan secara transparan dan  aman. Para pihak harus memastikan keamanan data dan privasi mereka terlindungi dengan baik.
9. Kepatuhan  terhadap  hukum  dan  regulasi.  Selain  mematuhi  prinsip-prinsip syariah, transaksi elektronik menggunakan bitcoin juga harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di negara atau wilayah tempat transaksi dilakukan.
10. Pembayaran  zakat.  Jika bitcoin dianggap  sebagai  harta  yang  wajib  dizakati, maka pemilik bitcoin harus membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
11. Pengawasan  dan  perlindungan  konsumen.  Diperlukan  adanya  lembaga  atau badan  yang  dapat  mengawasi  dan  melindungi  konsumen  dalam  transaksi elektronik  menggunakan bitcoin agar  tidak  terjadi  pelanggaran  atau kecurangan.
Didalam perkembangan jaman dengan era globalisasi dan teknologi yang canggih, maka bitcoin juga dapat dikatakan untuk membantu masyarakat dalam keseharian, dimana  masyarakat  tidak  perlu  repot-repot  untuk  membawa  dompet  atau  tas, terlebih  kepada  generasi  milenial  yang  hanya  ingin  semuanya  praktis,  sehingga bitcoin atau alat transaksi digital sangatlah diperlukan dalam perkembangan jaman ini  terlebih  ada  beberapa  restoran  atau  tempat  jual  beli  yang  tidak  lagi menggunakan uang cash, tetapi mereka mengutamakan dan hanya menggunakan uang digital.
Dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan bitcoin sebagai  mata  uang  secara  hukum Islam dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat dan pengecualian. Dan harus dilihat  dari  aspek  transaksi  apa  yang  digunakan  atau  jual  beli  apa  yang  ingin dilakukan. Bitcoin masih sering dilihat sebagai transaksi yang haram karena bitcoin sering  diidentikan  dari  judi  online.  Tetapi  Majelis  Ulama  Indonesia  menegaskan bahwa bitcoin hukumnya  adalah  mubah  sebagai  alat  tukar  jika  transaksi  yang dilakukan  adalah  suatu  hal  yang  halal.  Tetapi  jika bitcoin dilakukan  sebagai investasi atau dilakukan untuk transaksi yang haram maka hukumnya tetap haram.

## SIMPULAN
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  memberikan  fatwa  terkait  status  hukum penggunaan bitcoin sebagai  alat  transaksi  elektronik  dalam  perspektif  Islam. Berdasarkan  kaidah-kaidah  syariah,  penggunaan bitcoin diperbolehkan  (mubah) selama  memenuhi  sejumlah  ketentuan  dan  syarat.  Pertama, bitcoin hanya  dapat digunakan untuk bertransaksi barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan  ajaran  Islam.  Kedua,  transaksi  harus  terhindar  dari  unsur  gharar (ketidakjelasan)  dan  maysir  (perjudian/spekulasi  berlebihan)  yang  dapat menimbulkan  perselisihan  dikemudian  hari.  Ketiga,  akad  atau  perjanjian  dalam transaksi harus jelas dan mengikat sesuai syariah untuk memastikan kerelaan para pihak.
Selanjutnya, transaksi bitcoin juga harus dilakukan secara transparan, aman, serta mematuhi  hukum  dan  regulasi  yang  berlaku  di  wilayah  tersebut.  Bagi  pemilik bitcoin yang hartanya terkena kewajiban zakat, maka zakat atas kepemilikan bitcoin harus  dibayarkan.  Terakhir,  diperlukan  adanya  lembaga  atau  badan  yang  dapat mengawasi dan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik menggunakan bitcoin . Meski begitu, apabila bitcoin digunakan untuk investasi atau transaksi yang diharamkan  seperti  judi  online,  maka  hukumnya  menjadi  haram.  Jadi,  status hukum bitcoin sangat  bergantung  pada  tujuan  penggunaannya  apakah  untuk kegiatan yang halal atau haram menurut ketentuan syariah.
Meskipun demikian, MUI juga mengingatkan bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat  transaksi  masih  mengandung  risiko  yang  cukup  besar  karena  sifatnya  yang terdesentralisasi dan tidak diatur oleh otoritas berwenang. Volatilitas nilai bitcoin yang tinggi juga berpotensi merugikan para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu,  MUI  mengimbau  umat  muslim  untuk  berhati-hati  dan  memprioritaskan keamanan  serta  kehalalan  dalam  setiap  transaksi  menggunakan bitcoin .  Ke depannya,  MUI  berharap  agar  pemerintah  dapat  membuat  regulasi  dan pengawasan  yang  memadai  terkait  penggunaan bitcoin dan  mata  uang  kripto lainnya di Indonesia. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat serta memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Meski masih terdapat pro dan kontra, bitcoin bisa menjadi terobosan baru di bidang keuangan asalkan diatur dengan baik dan sesuai kaidah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Siti Nur Azizah dan Irfan. 2020. Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum  Islam.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab dan Hukum Vol. 1 No.1, hlm 72-73
Apandi,  Ardhi  barkah,  dkk.  2022.  Legalitas  dan  Pandangan  Majelis  Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi. Jurnal Religion Education Social Laa Roiba, 4(2), 318
Ausop, Asep Zaenal & Elsa Silvia Nur Aulia. 2018. Teknologi Cryptocurrenchy Bitcoin Untuk  Investasi  dan  Transaksi  Bisnis  Menurut  Syariat  Islam.  Jurnal Sosioteknologi, 17(1), 79
Azizah, Andi Siti Nur dan Irfan. 2020. Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 1 (1), 72-73
Azzam, Abdul dan Aziz Muhammad. 2010. Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam. Jakarta: AMZAH.
Djazuli. 2011. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana, hlm. 164.7
Hamin, Dewi Indrayani. 2020. Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 3(2),
134
Jati,  H.  S.,  &  Zulfikar,  A.  A.  2021.  Transaksi Cryptocurrency dalam  Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(2), 137-148.
Kelly,  Brian.  2018. The  Bitcoin  Big  Bang :  Bagaimana  Mata  Uang  Alternatif  Akan Mengubah Dunia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Khofifah S. H., Purnama R. S., Khairina T., 2022. Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi Dalam  Perspektif  Islam.  JIKEM:  Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, 56-63
Luqman  Nurhisam.  2017.  Bitcoin  Dalam  Kacamata  Hukum  Islam  (UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta .Vol. 4, No. 1, hlm 176-177
Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
Masruron,  M.  2021.  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer. TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, 6(1), 52-65.
Mulyanto, Ferry. 2015. Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin . Indonesian Journal on Networking and Security, 4 (4), hlm 21
Nurhayati, S., & Wasilah. 2019. Akuntansi Syariah di Indonesia (5 th Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin. 2019. Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Indonesia.  Jurnal  Mahkamah, Vol. 4, No. 1, hlm 29-30
Rusydiana,  A.  S.,  &  Hasanah,  A.  2019.  Indeks  Kemiskinan  Islami  dan  Strategi Pengentasannya. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
Sholihuddin, M. 2018. Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I. Surabaya: UINSA Press.
Sisca  Ferawati,  Burhanuddin.  2022.  Transaksi  Cryptocurrency:  Bagaimana Pandangan  Hukum  Ekonomi  Islam  Memandang.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 7, hlm 2854
Suadi, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum. Jakarta: Kencana
Syafe'i, R. 2017. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Windiastuti, F. C., & Basri, M. M. 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual  ( Cryptocurrency )  Inacoin  (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Zulkifli,  M.  2021.  Transaksi  Elektronik  dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 112-130.