## Proses  Kolaboratif  dalam  Perencanaan  Berbasis  Komunikasi pada  Masyarakat  Nonkolaboratif
ELY SUFIANTI, 1 DEWI SAWITRI, 2 KRISHNAI NUR PRIBADI, 3 TOMMY FIRMAN 4
1 Mahasiswa  Prodi  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Sekolah  Arsitektur,  Perencanaan,  dan  Pengembangan Kebijakan,  Institut  Teknologi  Bandung
2,  3,  4 Dosen  Prodi Perencanaan  Wilayah  dan  Kota, Institut  Teknologi  Bandung email: 1 esufianti@yahoo.com
Abstract.    The  collaborative  process  is  a  key  element  of  the  communicative-based planning. This process requires participations, equality of power, as well as adequate competence  of  the actors  who  engage  the  process.  This condition  seems  difficult  to occur in the societies, especially those in developing countries, in which people’s par- ticipation,  equality  of  power,  and  competence  are  considered  low  (uncollaborative society).  The  purpose  of  this  paper  is  to  explore  whether  the  collaborative  process can  occur  or  not  in  the  context  of  such  societies.    The  empirical  investigation  was conducted  by  using  the  qualitative  research  methods  with  a  case  study  approach  to sidewalk  vendors  arrangement  planning  at  Banjarsari,  Surakarta  City.  It  shows  that the planning involves the collaborative process stages and authentic dialogue, which are  the  key  aspects  of  collaborative  process

## Keywords: collaboration, planning, sidewalk vendors
Abstrak.      Proses  kolaboratif  merupakan  unsur  utama  dari  perencanaan  berbasis komunikasi.  Proses  kolaboratif  memerlukan  partisipasi,  kesetaraan  kekuasaan,  serta kompetensi yang memadai dari para pemangku kepentingan. Kondisi ini terlihat sulit terjadi  pada  masyarakat  yang  cenderung  memiliki  tingkat  partisipasi,  kesetaraan kekuasaan,  dan  kompetensi  rendah  (masyarakat  nonkolaboratif ),  suatu  kondisi masyarakat yang masih terjadi terutama di negara-negara berkembang. Tujuan artikel ini  adalah  untuk  melihat  secara  mendalam  apakah  proses  kolaboratif  dapat  terjadi pada konteks  masyarakat demikian.  Hal ini dilihat  melalui penelitian  empiris dengan kasus perencanaan penataan pedagang kaki lima Banjarsari di Kota Surakarta, dengan menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  memerlihatkan  bahwa  pada perencanaan tersebut terdapat tahapan-tahapan proses kolaboratif dan dialog otentik yang  merupakan  aspek  utama  dalam  proses  kolaboratif.
Kata kunci: kolaboratif, perencanaan,  pedagang kaki  lima

## Pendahuluan
Dalam  tataran  praktik,  pentingnya  ruang kolaborasi  dalam  pembangunan  dihadapi  oleh permasalahan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  dalam kaitannya dengan penataan ruang kota. Selama ini PKL menduduki ruang publik dan mengakibatkan kekumuhan  dan  kemacetan  lalu  lintas.  Dalam menyelesaikan masalah tersebut, seringkali terjadi keributan antara pemerintah dan PKL. Pemerintah melakukannya  dengan  alasan  penataan  kota, s em enta ra   P KL   m eras a   hak   m erek a  untuk berpenghasilan  dirampas  begitu  saja.  Mereka menganggap pemerintah hanya  mengusir  tanpa memikirkan  nasib  mereka.  Dengan  demikian, dalam  menyelesaikan  masalah  ini,  diperlukan keterlibatan  intensif  kedua  belah  pihak,  yaitu
pemerintah  dan  PKL.  Kedua  belah  pihak  perlu duduk bersama.
Kasus  tersebut  merupakan  sala h  satu co nt oh  ya ng  m eme rl ihat kan  bahwa  pros es pembangunan saat  ini tidak lagi  hanya menjadi dominasi pemerintah.  Kritik bahwa pembangunan hanya   menjadi   kepenti ngan  pihak  terte ntu, m eny adark an  pe me rint ah  a k an  pe rl uny a komunikasi  dan  tindakan  bersama  dengan  para pemangku  kepentingan.  Hal  ini  menimbulkan munculnya  pemikiran  collaborative  governance (Anshell  &  Gash,  2007;  Innes  &  Booher,  2010), dim ana  para  pe mangk u  kepentingan  duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan publik yang  merupakan  hasil  konsensus  melalui  suatu proses dialog tatap muka.
Sebagai bagian dari proses pembangunan
yang  telah  mengalami  pergeseran  paradigma, perencanaa n  j uga   m e ngal a mi   pe rge se ra n paradi gm a   k e  a ra h  pere nca na an  be rba si s komunikasi yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan berbasis kolaborasi, seperti dijelas kan  dalam  Gam bar  1.  Pada  a walnya, perencanaan  berlandaskan pada  rasionalitas  in- strumental, yang dikenal sebagai rational planning (Banfield, 1959).  Namun pendekatan ini  seringkali mengabaikan  realitas  politik,  sehingga  Charles Lindbloom (1959) mengajukan gagasan tentang disjointed incementalism dan Amitai Ezioni (1967) de ngan  gagasan  Mi xed-scanni ng.  Me sk ipun t erdapat   pe rubaha n  pende k at a n,  na mun perencanaan tetap hanya melibatkan para pemikir dan pengambil keputusan. Di lain pihak, diyakini bahwa  perencanaan  juga  harus  mem ikirkan k epenti nga n  s em ua   k e lo mpo k  ma sy a ra ka t sehingga kaum marjinal pun harus terwakili dalam perencanaan. Dalam situasi  ini, perencana perlu berperan sebagai seorang advokat, innovator, dan birokrat (Davidoff, 1965; Dyckman, 1961, Beckman, 1964). Berikutnya, Friedman (1973) mengemuka- kan  pemikiran  tentang  perencanaan  transaktif dim ana   pere nca na an  se yo gya ny a   di susun berdasarkan  dialog  antara  perencana  dengan klien-nya. Friedman (1987, dalam Friedman 2011) juga mengemukakan bahwa perencanaan dalam tataran  publik,  dimana  ba hwa  perencanaan merupakan suatu bentuk aplikasi atas pengetahuan k e  dal am   ti nda ka n  da n  me nge l om po k ka n perencanaan sebagai Social Reform, Policy Analy- sis,  Social  Learning,    dan  Social  Mobilization. P eruba ha n  pendek at a n  i ni   m e nj a di ka n perencanaan tidak hanya milik pemerintah, tetapi milik masyarakat.

## Proses  Kolaboratif  sebagai  Unsur  Utama Perencanaan Berbasis Komunikasi
Beberapa pendekatan  perencanaan,  yaitu perencanaa n  t ra ns a kt if  (Fri e dm an,  1 97 3) , pere ncana an  ko la bora ti f  ( He a le y,  19 9 6) , perencanaan  komunikatif  (Sager,  1994;  Innes, 1997),  perencanaan deliberatif  partisipatif  (For- ester, 2000),  dan perencanaan konsensus (Woltjer, 2000),  memiliki  karakteristik  yang  relatif  sama dalam  hal  menekankan  pentingnya  kerjasama dengan  didasari  komunikasi  antarpemangku kepentingan.  Proses  kerjasama  tersebut  akan berlangsung dengan baik jika terdapat komunikasi dal am   be nt uk  dia lo g  dida la mny a.  Da la m perencanaan transaktif, dialog yang terjadi adalah life  dialogue,  yang  dipertegas  oleh  Innes  dan Booher (1997) sebagai  authentic dialogue.   Dalam hal  ini, setiap aktor  yang  duduk bersama saling menghargai, empati, terjadi hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dengan demikian, dia- log  hanya  a kan  terjadi  jika  para  pemangku kepentingan  berpartisipasi  dan  duduk  bersama dalam  memecahkan  permasalahan.  Partisipasi sendiri  hanya akan terjadi jika mereka memiliki kepentingan  dan  memiliki  kesempatan  untuk menyuarakan  kepentingannya,  dan  partisipasi tersebut  hanya  akan  te rjadi  jika  ada  saling ketergantungan  dan  kepercayaan.  Kerjasama melalui  dialog  dan  partisipasi  diarahkan  pada pembentukan  konsensus  (Woltjer,  2000;  Innes, 1996).  Proses  yang  memuat  aktivitas  dialog, partisipasi,  dan  berorientasi  kepada  keputusan bersa m a,  t e ra ngk um   da la m   s ua t u  pro se s kol aborat if.  De ngan  demiki an,  da lam  suatu pendekatan  perencanaan  berbasis  komunikasi,
Proses  Pembangunan  Berbasis  Kolaborasi dan  Pergeseran  Paradigma  Perencanaan
Proses Pembangunan Berbasis Kolaborasi Rasionalitas Instrumental
Perencanaan berbasis komunikasi
Implementasi Evaluasi Rasionalitas komunikatif Perencanaan Dinamika Kepercayaan Collaborative Governance Krisis Demokrasi
terjadi proses  kolaboratif (Gambar  Perencanaan kolaboratif (Healey, 1997; Innes, 1998).
Proses kolaboratif merupakan suatu proses adaptive system dimana pendapat-pendapat yang berbeda  dari  berbagai  pi hak  yang  akhi rnya menghasilkan suatu  konsensus. Anshell dan Gash (2008) berupaya  memetakan suatu  model yang menggambarkan  bagaimana  proses  kolaboratif terjadi. Proses kolaboratif menurut model ini terdiri dari berbagai tahapan yaitu dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (face-to-face dialogue), m em ba ngun  k eperca ya an  (t rus t  buil ding) , membangun komitmen terhadap proses (commit- ment  to  t he  process) ,  berbagi   pem aham an ( share d  unders tandi ng),   da n  k e mudia n terbentuknya hasil sementara (intermediate out- come).    Tahapan  ini  merupakan  suatu  siklus sehingga terjadi proses pembelajaran didalamnya. Innes dan Booher (2010) mengembangkan model DIAD  Network  Dynamic  untuk  memerlihatkan bahwa proses kolaborasi menggambarkan jejaring kolaboratif  dimana  terdapat  keragaman,  saling ketergantungan dan dialog otentik didalamnya. Hal ini  berarti  bahwa:  pertama,  jejaring  kolaboratif memiliki keragaman agen-agen, kedua, agen-agen be ra da   dala m  si tuasi   m am pu  untuk  sa li ng mem enuhi   kepentinga n  mas ing-ma sing  dan menyadari adanya saling ketergantungan diantara mereka, dan ketiga, terdapat dialog otentik (au- thentic  dialogue)  dimana  komunikasi  mengalir
melalui jejaring secara akurat dan dapat dipercaya diantara  para  peserta.  Dalam  dialog  otentik, terdapat timbal balik (reciprocity), hubungan (re- lationship),  pembelajaran  (learning),  kreatifitas (creativity), dan menghasilkan adaptasi dari sistem yang  ada.  Hal  ini  berarti  bahwa  para  peserta ( ak to r)  berbi cara   m ew a ki l i  ke pent inga n kelompoknya, saling menghormati, dan berbicara dengan akurat. Tentu saja hal ini membutuhkan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman diantara para aktor.

## Permasalahan:  Kesenjangan  Pra-syarat Proses Kolaboratif
Dengan memerhatikan  bagaimana proses kolaboratif  dalam  perencanaan  terjadi,  dimana terjadi dialog otentik yang berorientasi konsensus didalamnya, maka dapat dikatakan bahwa proses kolaboratif terjadi jika terdapat beberapa prasyarat (Sufianti,  2013).  Prasyarat  tersebut  adalah:  (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan (Anshel  dan  Gash, 2008;  Healey,  2006;  Woltjer, 2000). Partisipasi yang sebenarnya adalah citizen po wer  se pe rt i    di ke kukak an  dala m  ta ngga pa rt is ipas i  m enurut   A rnste in  ( 19 69 ).  P ada umumnya, tingkat partisipasi tinggi muncul dalam masyarakat  yang  sudah  menjalankan  sistem demokrasi.  (2)  Terdapat  kondisi  dimana  ada kesetaraan  kekuasan  (Anshell  dan  Gash,  2008;
Kedudukan Proses Kolaborasi dalam  Perencanaan Berbasis  Komunikasi.
Perencanaan kolaboratif (Healey, 1997; Innes, 1998)
Perencanaan komunikatif (Innes, 1998)
Perencanaan berbasis konsensus (Woltjer, 2000) Perencanaan partisipatif (Forester, 2000) Perencanaan berbasis
komunikasi • dialog
• partisipasi • keputusan bersama Proses Kolaboratif
Perencanaan transaktif (Friedman,1973)
Healey,  2008;  Innes  dan  Booher,  2000).  Hal  ini berarti  tidak  ada  dominasi  oleh  pihak  tertentu, setiap aktor yang berdialog  tidak dihalangi  oleh bat a s  hi rark i,  da n  t erdapat   ra s a  sa l ing menghormati.  (3)  Terdapat  aktor-aktor  yang kompeten. Dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga  memerlukan  aktor  yang  mendukung, dal a m  art i  m em il i ki   ko mpe te nsi   da la m berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi  mencapai  tujuan  untuk  kepentingan bersama. Pentingnya peran aktor yang memeliliki kemauan dan kompetensi dinyatakan oleh de Roo dalam Actor Consulting Model (2007).
P ra s ya rat   s e pe rti   pa da  Ga m ba r  3 , memperlihatkan  bahwa  proses  kolaboratif  akan dapat berjalan dengan baik dengan partisipasi aktif masyarakatnya  diwakili  oleh  aktor-aktor  yang memiliki kemampuan berdialog. Hal ini hanya dapat t erj adi  di  negara -ne ga ra  ma j u  dan  s uda h demokratik.  Dengan  melihat  prasyarat  di  atas, maka proses kolaboratif tidak dapat dengan mudah terwujud pada masyarakat yang memiliki tingkat pa rt isi pa si  ma sya ra kat   y ang  rendah,  s erta kepemimpinan  yang  tidak  mendukung.    Kondisi seperti ini masih mudah dijumpai pada masyarakat tertentu, umumnya di negara-negara berkembang.
Hal ini umumnya terjadi karena berkaitan dengan m as al a h  buday a   dan  ti ngk at   pe ndi di ka n masyarakatnya.  Partisipasi  masyarakat  dalam mengikuti  proses  perencanaan  pembangunan masih  terdapat  banyak  kelemahan  terutama melalui  jalur  musrenbang  (Akadun,  2011),  dan konsep  pembangunan  yang  partisipatif  perlu dirumuskan dalam suatu strategi yang menyeluruh (Djoeffan,  2002).  Dalam  hal  ini,  masyarakat Surakarta yang  berlatar belakang  budaya  Jawa, digunakan sebagai kasus masyarakat yang secara umum berada dalam kondisi yang tidak memenuhi prasyarat  terjadinya  proses  kolaboratif,  dengan tingkat partisipasi rendah, kompetensi rendah, dan k es e ta ra a n  k ek ua s aa n  rendah.    Ada pun karakteristik masyarakat Surakarta dari sisi tingkat part is ipa si ,  k om pet e ns i ,  da n  k e se ta raa n kekuasaan, dapat dilihat pada tabel 1. Sedangkan Permasalahan dapat dilihat dalam gambar 3. Dari gambar  tersebut  terlihat  adanya    kesenjangan antara kondisi yang menjadi prasyarat tercapainya keberhasilan  proses  kolaboratif  dengan  kondisi nyata.
Berdasarkan latar belakang dan isu di atas, yang  menjadi permasalahan  adalah bagaimana proses kolaboratif pada masyarakat yang memiliki kesetaraan  kekuasaan,  tingkat  partisipasi,  dan

## Partisipasi
(Anshel dan Gash, 2008; Healey, 2006;Woltjer, 2000)
Kesetaraan kekuasaan (Anshell dan Gash, 2008; Healey, 2008; Innes dan Booher, 2000)
Kompetensi aktor ( de Roo, 2007 ) Prasyarat A Perencanaan Berbasis Komunikasi Proses Kolaboratif Pemahaman bersama Hasil sementara Dialog tatap muka Membangun kepercayaan Komitmen terhadap proses Dialog otentik : -timbal balik -hubungan - pembelajar an Gambar  3
Prasyarat Keberhasilan  Proses Kolaboratif  dan Proses  Kolaboratif
(sumber: diadaptasi dari Ansell & Gash, 2008; Innes & Booher, 2000)
kom pete nsi  rendah?  D enga n  me liha t  ka sus perencanaan  penataan  PKL  Banjarsari,  maka t uj ua n  pe nuli s an  arti k el   ini  a da l ah  untuk menjelaskan bagaimana proses kolaboratif pada perencanaan  penataan  PKL  Banjarsari  di  Kota Surakarta, serta memberikan gambaran kontribusi pemikiran  yang  dapat  diberikan  terhadap  teori perencanaan  berbasis  komunikasi  khususnya berkaitan dengan proses kolaboratif berdasarkan data empirik. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan,  digunakan  penelitian  dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif (Creswell, 1998;  Yin, 2009) dan studi kasus  instrumental  (Denzin  dan  Lincoln,  2009).
Pengumpulan data dilakukan terhadap data primer dan sekunder.
Teknik pengumpulan data primer dilakukan denga n  w a wa nca ra   t e rs t rukt ur  denga n menggunakan pertanyaan terbuka serta observasi s ederhana  ( De nzi n  dan  L i ncol n,  2 00 9) . Wawancara dilakukan terhadap para aktor yang pe rna h  terlibat  dal am   prose s  pere ncana an penataan  PKL  Banjarsari tersebut.  Adapun  data sekunder  yang  dikumpulkan  adalah  peraturan- peraturan terkait, soft file dari surat kabar lokal, foto-foto  serta  dokumen-dokumen  resmi  yang pernah  diterbitk an  ol eh  K anto r  PPK L  untuk m el ak uka n  w aw a ncara   da n  pe nga m at an,
Tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah Kompetensi masyarakat umumnya rendah Adanya ketidaksetaraan kekuasaan Awalnya rendah, mulai meningkat setelah tahun 2001* Persentase penduduk yang tidak sekolah, belum tamat SD, tidak tamat SD, dan tamat SD yaitu 45.26% (2011)** Adanya latar belakang feodalisme
Tabel 1. Karakteristik Masyarakat Surakarta dari Sisi Tingkat Partisipasi, Kompetensi, dan Kesetaraan  Kekuasaan
* Kenyataan tentang rendahnya partisipasi masyarakat di Kota Surakarta sebelum 2001 terlihat setelah adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang terlihat keberhasilannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat setelah mengadopsi pendekatan partisipasi pada tahun 2001 melalui bantuan LogoLink international network for participatory planning (Sugiartoto dalam Widianingsih, 2005)
** Surakarta dalam angka (2011)
digunakan alat yaitu panduan wawancara, panduan observasi,  alat  perekam,  catatan,  dan  kamera. Strategi  untuk  menganalisis  data  yang  telah dikumpulkan, adalah dengan bersandarkan pada propisisi teoritis dan menggunakan deskripsi kasus. Data  dan informasi kemudian dicocokan dengan model kerangka teoritik yang dikembangkan dari teori/konsep yang relevan (analisis pattern match- ing,  Yin,  200 9).  Kera ngka   teo riti k  te rsebut dijelaskan pada gambar 3.

## Deskripsi Proses Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Banjarsari
Secara  umum,  tahapan  proses  Penataan PKL Monumen Banjarsari ’45 dapat digambarkan sebagai berikut:

## Persiapan: Pra Proses Kolaboratif
Dalam penataan PKL Banjarsari, pemerintah menginisiasi perencanaan dengan mengidentifikasi bahwa  permasalahan  PKL  merupakan  masalah yang sangat penting dalam penataan kota.  Dalam hal  ini,    identifikasi  masalah  dilakukan  selain dengan  memelajari  kegagalan  pemerintahan terdahulu, juga dengan memerhatikan kebutuhan penataan kota serta tuntutan masyarakat umum serta  kebutuhan  dari  PKL  itu  sendiri.  Dengan demikian identifikasi masalah pun dilakukan dengan me li ha t  ma sa la h  da ri  sudut  pa ndang  pa ra pemangku kepentingan. Selanjutnya, pemerintah kota mendata para pemangku kepentingan yang dapat  mempengaruhi  keberhasilan  mengatasi permasalahan penataan tersebut, terutama para PKL. Hal tersebut sesuai dengan penuturan mantan Kepala  Kantor  Pengelolaan  PKL,  Kepala  Dinas Pengelolaan  Pasar  yang  juga  mantan  Kepala Satpol  PP,  dan  seorang  staf  Satpol  PP  serta Subagyo (2007).
Persiapan dilakukan melalui pendataan dan pe rt em ua n-perte muan  untuk  menda pa tk an dukungan politik, anggaran, dan formulasi strategi dengan  pihak  DPRD  Kota  Surakarta.  Pendataan dilakukan  dengan  dikoordinasikan  oleh  Kantor Pengelolaan PKL.  Menurut seorang staf Satpol PP, pendataan dilakukan dengan mendatangi tiap kios, dilakukan  pada  bulan  September  2005.  Adapun hasil pendataan saat itu memerlihakan adanya 989 pedagang yang tergabung dalam 10 Paguyuban di lokasi  tersebut, dan  terdiri  dari  18  jenis  barang dagangan (Subagyo, 2007).
Sel a ma   pros e s  pendat a an,  t erj adi keresahan  dalam  diri  para  pedagang.  Mereka menolak dipindahkan karena menganggap bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah saat itu tidak ak an  berbe da  dengan  s ebel umnya.  Mere ka bereaksi  dengan  melakukan  konsolidasi  untuk m em e rk ua t   pe no l ak an  me rek a .  De nga n melakukannya secara door to door, mereka pada
akhirnya sepakat untuk  menolak. Salah seorang ketua  paguyuban  pada  saat  itu  mengatakan: “Ketika itu, kami melakukan pertemuan terbuka di lapangan,  diikuti  oleh  hampir  setengah  dari pedagang yang ada, dengan kesepakatan menolak pemindahan…”.
Bersamaan  dengan  proses  pendataan, ja jaran  pej aba t  K ota   Surak art a  m ela kuk an pendekatan kepada masyarakat secara informal. Salah satu PKL mengatakan: “..Akhirnya malam- malam pakai celana pendek, pak Jokowi tiba-tiba menyambangi kita naik motor, ya ngobrol-ngobrol atau  malah  bawa  gorengan  dan  dia  pergi  lagi. Pernah juga malah gak pakai helm, pakai celana pendek,  kaos,  gak  kelihatan  kalau  walikota.”
Pendekatan secara informal lebih dapat menggali keluhan dan keinginan para PKL. Hal yang sama juga  dilakukan  oleh  wakil  walikota  dan  kepala kantor PPKL.

## Pe la ksan aa n:  M emba ng un   K omun ikasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Untuk   m ewujudkan  rencana   re lo kas i, pemerintah kota terus menerus melakukan upaya unt uk   me li bat k an  k e pa da   pa ra   pe m angk u kepentingan. Terdapat dua pemangku kepentingan uta m a  da l am   pe re nca naa n  pena ta an  PK L Banjarsari, yaitu pemerintah dan PKL. Dari pihak pemerintah,  didalamnya  terlibat  hampir  seluruh Satuan  Kerja  Perangka  Daerah  (SKPD)  dalam Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, pihak yang satu  suara  ingin  menata  PKL  Banjarsari  adalah masyarakat,  yang diwakili  oleh  tokoh-tokohnya. Dari  pihak  PKL,  terdapat  Lembaga  Swadaya Masyarakat (Sompis, Leskap, Patiro, Yapi, Forkot) yang  menyuarakan  dan  memerkuat  posisi  PKL. Selain itu, pihak perguruan tinggi (UNS) terlibat untuk mendukung keberhasilan program penataan PKL dengan meningkatkan kualitas PKL. Paguyuban PKL yang  terlibat ada  9 paguyuban  dan terlibat juga para PKL non paguyuban. Tokoh masyarakat yang terlibat diantaranya Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota)  Kedung Lumbu, Ketua LPMK Pasar Semanggi, dan Budayawan.
Pendekatan secara formal dilakukan melalui konsultasi publik. Konsultasi publik yang diinisiasi oleh walikota, mengundang paguyuban-paguyuban yang  menaungi  PKL  Banjarsari,  terdiri  dari  10 paguyuba n.  D al am   ka rtu  unda nga n  y ang ditandatangani  oleh  Walikota,  tertulis  perihal Silaturahmi. Terdapat sambutan yang luar biasa terhadap undangan walikota,  dimana dari  pihak PKL, yang menghadiri pertemuan lebih banyak dari yang diundang.
Akti vitas  y ang  dil akukan  adalah  pada pertemuan-pertemuan  awal  dengan  walikota hanya berupa silaturahmi, makan, mendengarkan hibura n  cok ek an  (s e ma cam   k e ro nco ng) , penjelasan kondisi kota, persoalan-persoalan kota,
dan ada pembicaraan mengenai harapan-harapan ke depan tanpa melakukan pembicaraan mengenai rel o ka si ,  l a lu  pula ng.  Ka re na  bel um   ada pembicaraan mengenai relokasi, waktu itu belum ada reaksi dari PKL.
Pertemuan  terse but  berlanj ut  dengan pertemuan-pertemuan  lain  baik  di  Balai  Kota, rumah dinas walikota maupun Kantor PPKL. Waktu pertemuan dilakukan bisa pagi, siang atau malam ha ri .  Berla ngsung  se la ma  4-6  bulan.  Ya ng memimpin  pertemuan  kadang  walikota,  wakil waliko ta,  atau  K epala  Kant or  PPKL.  Sekitar pertemuan ke 5, 6, 7 ada reaksi mulai ada respon penolakan.  Setelah  mengetahui  akan  dipindah, para PKL menolak dan menginginkan tetap ditata di  sekitar  Monumen  Banjarsari,  dengan  alasan lahan masih luas. Tanggal 29 Desember 2005, PKL Banjarsari melakukan pertemuan dengan walikota untuk  menyampaikan  sikap  penolakan.  Tetapi dalam pertemuan tersebut, ada perubahan sikap pengurus  karena walikota memberikan sosialisasi yang  menjelaskan  secara  detail  konsep  dalam relokasi  tersebut.  Be berapa  pengurus  mulai menerima untuk direlokasi.
Tanggal  30  D esember  20 05,  walik ota mengundang seluruh PKL Banjarsari (1000 orang) ke  loji  Gandrung  untuk  memberikan  sosialisasi terhadap  wacana  relokasi  sekaligus  rencana sarana dan prasarana yang disiapkan pemkot di lokasi baru. Tawaran untuk memeroleh kios secara gratis beserta fasilitasnya (pengurusan SIUP gratis, kemudahan  akses  modal  dari  bank,  pinjaman bergulir)  merubah  pandangan  sebagian  besar anggota PKL  Banjarsari. Ada 3  paguyuban yang te rang-t era ng  meneri ma  rencana  t ers ebut. K em udi an  me la l ui   pe rt e mua n  be rik utnya , memertimbangkan  respon  PKL  untuk  direlokasi pengurus  PKL  Banjarsari  memutuskan  untuk menerima relokasi karena sebagian besar tuntutan mereka kepada pemkot diluluskan.
Pada pertemuan (kurang-lebih) ke 15, untuk lebih mengefektifkan berjalannya konsultasi publik tersebut, maka dibentuk perwakilan dari masing- masing  kelompok.  Mas ing-masing  k elompok memberikan tuntutan, diantaranya: minta trayek minibus  antarkota,  jalan  dilebarkan,  promosi, publikasi, bantuan modal koperasi, jaminan tidak ada PKL disana, kios gratis,  bebas retribusi selama 6 bulan, perijinan gratis, sampai pada  tuntutan jaminan bila  pindah pasti laris (tidak kehilangan pembeli), serta jaminan hidup dan minta dikirab pada  waktu  pindah  (pindah  dikawal  seluruh pejabat, mereka ingin pindah secara terhormat). Tuntutan  dari  masing-masing  kelompok  yang awalnya puluhan tersebut, kemudian diperas, dan kemudian  semuanya  dipenuhi  oleh  Walikota. Seperti  dikatakan  oleh  salah  seorang  pegawai Satpol PP saat itu, bahwa respon Walikota Jokowi adalah,”…  semua  diiyakan,  tak  satupun  ditolak,
karena mereka berpikiran mau pindah aja sudah luar  biasa artinya pemerintah  tidak hanya profit oriented  namun  empowering,  pemberdayaan…”. Dari sekian tuntutan yang dicukupi adalah: trayek minibus  antarkota,  jalan  dilebarkan,  promosi (me ngik la nka n  Pa sa r  K li ti ka n  yang  khus us dibangun untuk  relokasi selama  empat bulan  di televisi  dan  media  cetak  lokal),  bantuan  modal koperasi (lima juta rupiah per PKL), jaminan tidak ada PKL disana, kios gratis, surat ijin gratis, bebas retribusi selama 6 bulan.

## Analisis Proses Kolaboratif  Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Banjarsari di  Surakarta
Berdasarkan kenyataan di atas, berikut ini adalah analisis terhadap proses yang terjadi pada waktu  perencanaan  relokasi  PKL  dari  kawasan B anja rsa ri  ke   lo k as i  Sem a nggi ,  d enga n menggunakan  sudut  pandang  konsep  proses kolaboratif  dalam  kerangka  teori  perencanaan be rba sis   kom uni kas i.  Dari  desk rips i  pros es penataan  PKL  Banjarsari,  jika  dikaitkan  dengan proses  kolaboratif  menurut  (Anshel  dan  Gash, 2007; Innes & Boofer, 2000)  terdapat rangkaian proses  sebagai  berikut:  (1)  Mengidentifikasi permasalahan;  (2)  Mengidentifikasi  pemangku kepe ntinga n;  (3)   Membangun  ke percay aan, (4) Membangun pemahaman bersama; (5) Meng- hasilkan upaya pemecahan masalah bersama; dan (6)  Membangun komitmen  bersama. Dua  tahap pert am a  m erupa ka n  t a ha pa n  pra-pro se s kolaboratif,  sedangkan  empat  tahap  berikutnya merupakan bagian dari proses kolaboratif. Hal ini sesuai dengan definisi dari proses kolaboratif yaitu suatu  proses  yang  membawa  para  pemangku kepentingan baik publik maupun swasta, ke dalam suatu  forum  bersama  lembaga  publik,  untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berorientasi konsensus (Anshel dan Gash, 2007).  Empat tahap berikutnya merupakan proses kolaboratif.
P ro se s  ko la bo ra ti f  me rupa ka n  upay a membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan adalah ba gi an  dari  suat u  ko muni ta s  so si al   dal am perma s al aha n  t erse but   y a ng  m e me rluka n pengakuan  terhadap  keberadaannya.  Para  PKL sebagai bagian utama yang akan terkena dampak adalah  pemangku  kepentingan  utama.  Mereka adalah  agen  dalam  teori  Strukturasi  Giddens, ba gian  da ri  dual ita s  s truk tur,  y ang  mam pu melakukan praktik-praktik sosial secara berulang dan  be rk es i na m bunga n.  K o muni k as i   y ang dilakukan  antara  pemerintah  dengan  para  PKL sejalan dengan paradigma teori komunikasi, yang tidak lagi memahami subjektivitas sebagai subjek yang terisolasi, sebaliknya memahami subjektivitas dan ilmu pengetahuan sebagai hasil proses-proses
komunikasi intersubjektif. Pengetahuan adalah hasil konsensus dengan subjek lain. Hal ini merupakan konsep rasio komunikatif menurut Habermas.
Ada empat langkah utama yang dilakukan dal am   pros e s  perencanaa n  pena ta a n  PK L Banjarsari,  ya itu  me mbangun  kepercaya an, membangun  pemahaman  bersama,  menyusun upaya  pemecahan  bersama,  dan  membangun komitmen  bersama.  Keempat  langkah  tersebut dilakukan dalam suatu dialog tatap muka. Antara para  pejabat  pemerintah  dengan  PKL  dan  para pemangku kepentingan lainnya.
Jika  dilihat  lebih  dalam,  langkah-langkah proses  tersebut  “dijiwai”  oleh  hasil  dari  dialog otentik seperti dikemukakan oleh Innes dan Booher (2000) dalam DIAD Network theory, yaitu:
adanya timbal balik, hubungan, pembelajaran, dan adap tasi  t erhadap   sistem.  Misalnya  d alam membangun  kepercayaan, didalamnya  terdapat unsur-unsur  timbal  balik,  dalam  membangun pemahaman bersama didalamnya terdapat unsur- unsur  hubungan,  di  dalam  menyusun  upaya pemecahan bersama muncul unsur pembelajaran termasuk  kreativitas,  dan  dalam  membangun komitmen bersama muncul unsur-unsur adaptasi terhadap sistem.

## Membangun  Kepercayaan  melalui  Upaya Membangun Hubungan
Para  PKL  tidak  mau  dipindahkan  karena mereka  tidak  percaya  jika  pemerintah  memiliki kepedulian terhadap nasib mereka. Berkaca dari masalah  tersebut,  maka  pemerintah  berupaya untuk  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat. Tidak hanya saling percaya antara masyarakat dan pemerintah,  tetapi  juga saling  percaya diantara s el uruh  pem angk u  ke pe nt inga n.  Me nga kui kepedulian dan pengalaman yang mereka bagikan bersama, saling memahami, membangun empati, membangun  hubungan  profesional  yang  baru, saling menghargai, dan tidak saling berprasangka.
Terpenuhinya  kriteria  di atas  terlihat  dari ha l-ha l  beri kut:  Pi hak   pem eri nta h  da n  P KL merupaya membangun empati, dengan berusaha merasakan ketika berada pada posisi di pihak lain. Pemerintah berupaya membangun mindset bahwa “PKL sahabat Pemkot”, bukan musuh yang hendak dimusnahkan.  Upaya ini terlihat pada saat  awal pertemuan di Loji Gandrung, tidak ada pernyataan dari pihak pemerintah  mengenai relokasi, karena pemerintah memahami bahwa para PKL menolak relokasi. Pihak pemerintah menjelaskan rencana relokasi  setelah  saling  mengenal  PKL  melalui beberapa kali undangan makan bersama. Terjadi upaya saling menghargai dan tidak berprasangka dalam  proses  ini.  Upaya  menghargai  misalnya te rj adi  pa da   s aa t  pe ndat aa n  PK L.   Se l am a pendataan  pihak  pemerintah  melalui  petugas K ant or  P P KL   da n  duk unga n  Sat po l   P P
memerlakukan  para  PKL  sebagai  rekan. Bahkan para  pemangku  kepentingan  saling  mendukung satu sama lain, tidak saling menjatuhkan.

## Membangun  Pemahaman  Bersama  melalui Timbal Balik
Upaya  membangun  hubungan  dilakukan dengan  hubungan  timbal  balik  diantara  para pemangku kepentingan, yang berarti adanya saling memberi dan menerima diantara mereka. Hal ini terlihat dalam hal, ketika proses konsultasi publik, perw ak il a n  dari   pe me ri nta h  m e mfa si li t as i te rja dinya  di skusi  dengan  pa ra  pe rwa kil an paguyuban PKL. Mereka memerhatikan apa yang diusul ka n  ol e h  pa ra  PK L ,  te rbukt i  denga n disetujuinya beberapa hal yang disampaikan oleh PKL.  Selai n  itu,  Organisasi  kemasyara katan memberikan bantuan pendampingan kepada para PKL baik saat dialog berlangsung maupun di luar dia lo g.  SOMPIS  m e ndam pingi   PK L   utuk menyuarakan  penolakan  terhadap  relokasi  dan menyiapkan  strategi  yang  akan  dilakukan  jika upaya penolakan gagal. Serangkaian pertemuan se banyak  ena m  k ali   dil akukan  untuk  tet ap mengawal  rencana  penolakan  sekaligus  untuk k ons ol ida si   di   ba si s     del apa n  paguy uba n (Handayani, 2006). Hal lainnya adalah ketika para PKL sudah menyepakati untuk pindah, perwakilan pe rgurua n  t inggi  menja di  fas ili tat or  dal am pengundian  kios  yang  akan  ditempati,  karena mereka  dianggap  netral.  Setelah  itu,  mereka memberikan  pelatihan  kepada  para  PKL  yaitu pelatihan manajemen bisnis. Terjadi upaya saling menghargai dan tidak berprasangka dalam proses ini, yaitu ditandai dengan para PKL mau menghadiri undangan dari pemerintah, terbukti dari kehadiran sekitar 150 orang, padahal yang diundang hanya 50 orang.

## Me ny usu n  U pa ya  Pe mec ah an  Ber sa ma melalui Proses Pembelajaran dan Kreativitas
Dalam proses perencanaan terdapat upaya unt uk  me m eca hk an  pe rma sa l aha n  se cara bersama,  melalui  suatu  proses  pembelajaran diantara para pemangku kepentingan. Didalamnya terdapat:  (a)  pembelajaran,  interaksi,  diskusi berkaitan dengan kepentingan, masalah, strategi yang paling mungkin; (b) melakukan brainstorm- ing, membangun skenario; (c) saling melengkapi satu  sama  lain  mengajak  peserta  tidak  hanya berpikir out of the box untuk memecahkan masalah, t et api   j uga   m e mbua t   m ere ka   t i da k   ragu mengeluarkan ide-ide yang dirasa belum matang; (d) dan pembentukan kreativitas.
Dalam  proses  perencanaan  relokasi  para PKL  di  Banjarsari,  proses  pembelajaran  terjadi secara  formal  maupun  informal.  Secara  formal terjadi  pada  saat  penguatan  kapasitas  yang diberikan oleh LSM, serta oleh pemerintah kota.
Proses  pembelajaran  secara  formal  oleh  LSM SOMPIS  t e rj adi   pa da   s a at   (1 )  pel a ti ha n penge m ba nga n  e ko no m i  pro duk ti f  y ang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Maret 2006 di Wi sm a  Subud  Taw angma ngu;  (2)   a dvo ka si Kebijakan  terhadap  beberapa  paguyuban  PKL (Handayani, 2006).
Proses pembelajaran informal terjadi pada saat konsultasi publik di Loji Gandrung dan Kantor PPKL,  yang  dicirikan  oleh  adanya  perubahan pemikiran  dari  penolakan  terhadap  rencana relokasi menjadi menyetujui rencana relokasi, yang disebabkan adanya kejelasan alasan dan rencana yang rinci serta konsekuensi yang akan diterima oleh  para PKL  jika mereka mau pindah.  Disana terjadi diskusi antara pihak pemerintah dan para perwakilan PKL.
Para  aktor  yang  terlibat  dalam  proses perencanaan  berusaha  untuk  sali ng  belajar. Diantaranya, terlihat dari cara mereka menyadari keterbatasan yang dimiliki masing-masing pihak, yaitu: ketika pemerintah menawarkan pemindahan ke lokasi tertentu (karena lokasi itulah yang paling mem ungkinkan  s ecara  tata  ruang  kota  dan terdapat kemungkinan pengembangan yang baik), para  P KL   m e ny e tujui   dengan  m e nga juka n persyaratan  tertentu yang  cukup banyak.  Untuk lebih mengefektifkan proses pengajuan usulan dari para  P KL ,  pem e ri nt a h  m enge l om pok ka n perwakilan  PKL  yang  hadir,  dan  kemudian  tiap kelompok mengerucutkan persyaratan tersebut.
Selain itu, proses pembelajaran juga terjadi pa da  sa at  terjadi  int era ks i  a nta ra  pe jabat pemerintah  kota  dengan  para  PKL  di  tempat me re ka   berda ga ng.  Pa ra   pej abat   t erse but mendatangi  PKL  untuk  melakukan  pendekatan secara  informal,  menjadikan  mereka  sebagai te man,  bukan  sebagai   “m usuh”  y ang  perlu “dihilangkan” keberadannya. Proses ini menjadikan para  pejabat  dan PKL semakin  saling mengenal dan  PKL   menjadi  menyadari  bahwa   mereka dihargai, dan pejabat kota menyadari bahwa PKL adalah bagian dari kota yang tidak akan disingkirkan keberadaannya.
Prose s  perencana n  y ang  te rj adi   juga mengajak peserta berpikir kreatif, dalam arti tidak hanya berpikir out of the box untuk memecahkan masalah, tetapi juga membuat mereka tidak ragu mengeluarkan ide-ide yang dirasa belum matang. Da lam  pros es  perencana an  relok asi  PKL  di Banjarsari,  kepemimpinan  yang  ada  berhasil m em ancing  para   P KL   unt uk   be rdi sk us i memecahkan masalah yang ada. PKL yang hadir dalam pertemuan  tidak  ragu  untuk mengajukan ide-ide berkaitan dengan tempat baru yang akan mereka  tempati.  Mereka mengajukan  ide  untuk mengantar kepergian PKL ke tempat baru melalui kirab (yang pada akhirnya oleh pihak pemerintah kota dikemas menjadi bentuk kirab budaya), serta
memberi  masukan  dalam  hal  desain  bangunan seperti penempatan letak tangga, serta warna cat bangunan (penuturan seorang mantan staf Satpol PP).

## Membangun  Komitmen  Bersama  melalui Proses  Adaptasi
Melalui proses di atas, kemudian dihasilkan ko mi tm en  be rs ama   t erha dap  pro ses   unt uk memecahkan masalah PKL melalui penataan.  Hal ini dicirikan dengan adanya pemaknaan bersama terhadap permasalahan yang dihadapi, identitas bersama, adanya perubahan perilaku baru sebagai hasil  pembelajaran,  serta  munculnya  ide-ide kreat if  yang  ditemuka n  dalam  dialog  untuk kemudian menjadi praktik.
Proses adaptasi dapat dilihat dari adanya perubahan.  Pada awalnya, mereka berpandangan bahwa mereka tidak membutuhkan taman, yang membutuhkan  taman  adalah  orang  kaya;  yang mereka butuhkan adalah mereka dapat berjualan dan mendapatkan keuntungan untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Namun setelah melakukan dialog, mereka mau memahami bahwa kawasan Banjarsari  bukanlah  tempat  yang  diperuntukan untuk  mereka  berdagang,  berdagang  di  sana adalah melanggar hukum, dan mau dipindahkan dengan mengajukan persyaratan tertentu kepada pemerintah  kota.  Sebaliknya,  pihak  pemerintah k ot a  y ang  s ebe lumny a  bel um   me m aham i sepenuhnya  apa  yang diinginkan  oleh  para  PKL sehingga mereka tidak mau pindah, pada akhirnya memahami apa yang diinginkan oleh mereka dan bersedia memenuhi permintaan para PKL. Kedua belah pihak pada akhirnya memaknai secara sama permasalahan yang dihadapi.
Setelah  saling  memahami  permasalahan yang dihadapi, maka para PKL dan pemerintah kota menyadari  bahwa  mereka  berada  dalam  posisi y ang  s am a ,  ha rus   be rs a ma -s a ma   untuk memecahkan permasalahan penataan Banjarsari. P em eri nt a h  se baga i  ini si a to r  m el a kuka n pe ndek atan  ya ng  dapat   menggugah  nura ni masyarakat untuk mau bekerja sama. Mereka yang pada  a wa l ny a  m enol a k,  pa da   ak hirny a berkomitmen sepakat untuk melaksanakan. Dia- log yang dilakukan telah mampu mengembangkan sikap  dan  perilaku  baru,  dimana  para  PKL  mau mendengarkan  dan  mau  mencari  kemanfaatan bersama  dari  upaya  penataan  PKL  kawasan B anja rsa ri  te rse but .  Terj adi   pe ruba ha n pandangan/sikap  dari  yang  tadinya  menentang menjadi menyetujui, meskipun ada yang merasa awalnya terpaksa.
Ide-ide yang muncul dari para PKL mampu diwujudkan oleh pemerintah kota, baik dalam hal promosi, kepemilikan kios gratis, bahkan sampai kirab budaya yang telah menarik perhatian banyak
piha k.  Ide-i de   t e rs e but   ham pir  se mua ny a diakomodir oleh pemerintah kota.
Dari  penjelasan  di  atas,  terlihat  bahwa proses kolaboratif pada perencanaan penataan PKL Ba nj arsa ri  te la h  te rja di .  De nga n  de mi ki an meskipun masyarakat berada pada kondisi  tingkat partisipasi, kompetensi, dan kesetaraan kekuasaan rendah, namun proses kolaboratif berjalan.
Proses kolaboratif yang terjadi adalah proses yang terjadi melalui dialog tatap muka dan dijiwai oleh hasil dialog otentik seperti yang dikemukakan oleh  Innes dan Booher. Dialog tatap muka  tidak menjadi bagian dari  tahapan proses  kolaboratif, tetapi  dialog  tatap  muka  terjadi  dalam  setiap tahapan yang dilalui (Gambar 5). Hal inilah yang membedakan  hasil  penelitian  ini  dengan  model proses kolaboratif Collaborative Governance Model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007).

## Simpulan dan Saran
Proses  kolaboratif  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari perencanaan berbasis komunikasi, yang terdiri dari beberapa tahap dan terdapat dia- log otentik didalamnya.   Proses ini memerlukan partisipasi  tinggi,  kesetaraan  kekuasaaan,  dan para aktor yang kompeten.  Kondisi ideal ini terlihat sulit terjadi pada masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi rendah, ketidaksetaraan kekuasaan, dan kompetensi yang redah. Namun hasil penelitian ini memerlihatkan  bahwa  proses  kolaboratif  telah terjadi pada masyarakat dengan tingkat partisipasi rendah,  adanya  ketidaksetaraan  kekuasaan, kompetensi  rendah.  Proses  ini  dimulai  dengan membangun  kepercayaan  melalui  hubungan, membangun pemahaman bersama melalui timbal balik, memecahkan masalah melalui pembelajar- a n,  da n  m em bangun  ko m it me n  untuk mengimpleme ntas ikan  pem ecahan  m asal ah melalui  adaptasi  terhadap  sistem.  Serangkaian tahapan    tersebut  terjadi  melalui  suatu  proses dialog tatap muka. Dengan demikian, dialog tatap muka  bukan  merupakan  bagian  dari  tahapan,
tetapi terjadi pada semua tahapan. Artikel ini juga menemukan  bahwa  proses  kolaboratif  dapat terjadi pada masyarakat demikian karena adanya peran  kepemimpinan.  Kepemimpinan  tersebut mampu  memotivasi  dan  membawa  mereka  ke dalam proses kolaboratif, membuat mereka terlibat aktif,  meningkatkan  tingkat  partisipasi,  serta me ningkat kan  ke mampuan  ko munikas i  dan substansi dengan cara memotivasi mereka untuk membicarakan apa yang mereka butuhkan.
Kontribusi  penelitian  ini  terhadap  teori perencanaan  berbasis  komunikasi  khususnya dalam kerangka proses kolaboratif adalah bahwa dialog tatap muka yang dijiwai oleh dialog otentik, bukan  merupakan  salah  satu  tahapan  proses, t et api   m e wa rna i  s el uruh  t ahapa n  pro se s kolaboratif.  Hal ini merupakan kontribusi penelitian ini    terhadap  proses  kolaboratif  dalam  model Collaborative  Governance    yang    dikembangkan oleh  Ansell  dan  Gash  (2007)  serta  memberikan k ontribusi   da la m  me nam ba h  penge t ahua n terhadap   DIAD  Network  Theory  dalam  konteks proses kolaboratif.

## Daftar Pustaka
Banfield, E.C. (1959) Ends and Means in Planning dalam Andreas Faludi (ed.) A Reader in Plan- ning Theory (1973), pp 139-149., Pergamon Press Ltd, Oxford.
Beckman, Norman. (1964). The Planner as a Bu- reaucrat dalam Andreas Faludi (ed.) A Reader in  Planning  Theory  (1973),  pp  251-264., Pergamon Press Ltd, Oxford.
Creswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing among Five  Tra- dition, Sage Pub, California.
Creswell, John W. (2009). Reseach Design: Quali- tative, Quantitative,  and Mixed Methods Ap- proaches, 3 rd ed., Sage Pub. Inc., California.
Membangun kepercayaan (1)
-> hubungan Membangun pemahaman bersama (2)
Menyusun pemecahan masalah bersama (3) -> pembelajaran
Membangun komitmen bersama
(4)
-> adaptasi Dialog tatap muka

## Proses kolaboratif
Gambar  5
Proses Kolaboratif terjadi melalui dialog tatap muka dengan dijiwai hasil dialog otentik
Davidoff, Paul. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning dalam Andreas Faludi (ed.) A Reader in  Planning  Theory  (1973),  pp.  277-296., Pergamon Press Ltd, Oxford.
De  Roo,  Gert.  dan  Porter,  Geoff.  (2007).    Fuzzy
Planning, The Role of Actors in a Fuzzy Gov- ernance Environment, Ashgate Publ. Limited,
Hampshire.
Denzin, Norman K. dan Lincoln Yvonna S. (2009).
Hand book of Qualitative Research, Dariyatno dkk .  ( pe nerje m ah),  Pus ta ka   Pe l aj ar, Yogyakarta.
Dyckman, John W. (1973).   What makes Planner’s
Plan? dalam Andreas Faludi (ed.) A Reader in Planning  Theory,  pp.  243-250.,  Pergamon Press Ltd, Oxford.

## Etzioni, Amitai. (1967).  Mixed Scanning: A Third Appriach  to Decision  Making dalam  Andreas
Faludi  (Ed.)  A  Reader  in  Planning  Theory (1973),  pp.  217-229.,  Pergamon  Press  Ltd, Oxford.
Faludi, Andreas (Ed.) A Reader in Planning Theory
(1973). Pergamon Press Ltd, Oxford.
Forester,  John.  (1989).  Planning  in  the  Face  of Power, The Univ. of California Press, Califor- nia.
Forester, John. (2000). The Deliberative Practitio-
ner  Encouraging  Participatory  Planning  Pro- cesses,  2 nd printing, Massachusetts Institute of Technology, London.
Friedmann,  John. (1987).  Planning  in the  Public
Domain: From Knowledge to Action, Princeton Univ. Press, New Jersey.
Friedman,  John.  (2011).  Insurgencies,  Essay  in Planning Theory. Routledge, London and New York.
Graham, S. dan Healey, P. (1999) : Relational Con- cepts of Space and Place: Issues for Planning Theory and Practice, European Planning Stud- ies, 7(5), pp. 623-646.
Habermas,  Jurgen.  (2009 ).    Teo ri  T indakan
Kom uni kat if,  Ras i o  dan  Rasi o nali s as i Masyarakat, Nurhadi (Penerjemah), buku ke- 1, cetakan ke-3., Kreasi Wacana, Bantul.
Handayani, Suci. (2006).  Merajut Harapan Menuju Perubahan, KOMPIP Solo,  Solo.
Healey,  Patsy.  (2006).    Collaborative  Planning,
Shaping  Places in  Fragmented  Societies,  2 nd ed. Palgrave Macmillan, New York.
Innes, J.E. dan Booher, D.E. (2010).   Beyond Col- laboration Democratic Governance for a Re- silient Society dalam Planning with Complex-
ity, An Introduction to collaborative rationality or public policy, pp 196-215., Routledge, Oxon.
Pemerintah Kota Surakarta. (2008).  Empowering the Informal Sector (Street Vendors Manage- ment),  Proceedings  of  Dubai  International Award dengan kategori for Best Practices to Improve the Living Environment, Dubai.
Pemerintah  Kota  Surakarta.  (2012).  Surakarta dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta,  Surakarta.
Subagyo, P. (2007).  Memboyong 989 PKL, Badan Informasi  dan  Komunikasi  Pemerintah  Kota Surakarta,  Surakarta.
Sufianti,  E.  (2013).    The  Role  of  Traditional L ea de rshipi n  C ol la borat i ve   P roce ss es : Javanese Leadership Case, dalam de Vries and Bouckaert  (Ed.),  Training  for  Leadership, pp121-134. Bruylant, Bruxelles.
Woltjer, Johan. (2000). Consensus Planning, The relevance of Communicative Planning Theory in Dutch Infrastructure Development, Ashgate Publ. Limited., Hampshire.
Yin, Robert K. (2009).  Case Study Research, De- sign  and Methods,  4 th ed.,  Aplied Social  Re- search Methods,  5,  Oaks, Sage  Inc,  Califor- nia.
Pustaka dari Situs Internet:
Akadun.  (2011).  Revitalisasi  Forum  Musrenbang sebagai  Wahana  Parttisipasi  Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, MIMBAR, Jurnal  Sosial dan  Pembangunan,  Vol.  XXVII, No.2   ( De s em ber  20 11 ) :  hal .  1 83 -19 1 ‘Terakreditasi’  SK Dikti No. 64a/DIKTI/Kep/ 2010. http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ mimbar/article/view/327.    Diunduh  pada tanggal 8 September 2013
Ansell,  C.  dan  Gash,  A.,  (2007).    Collaborative Governance  in  Theory and  Practice,  Journal of Publik Administration Research and Theory, 18:543-571.,  doi:  10.1093/jopart/mum032 First published, November 13, 2007. Diunduh pada tanggal 26 Oktober 2010.
D jo e ffan,  S.  ( 2 00 2) .    Strat e gi   Pa rti si pas i Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di  Indonesia.  MIMBAR,  Jurnal  Sosial  dan P em bangunan, 18 , m ar. < ht t p:/ / ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/ar- ticle/view/63>.  Diunduh  pada  tanggal  18 Januari 2014.
Hardi man,  F.  B.  (2008 ).  Teori   Dikursus  dan Demokrasi: Peralihan dari Habermas ke dalam
Filsafat Politik, Diskursus, vol 17  no 1,  April 2008 :  1-27.,  http://www.diskursus.com/ index.php/ tema-diskursus/47-v ol-7-no-1- april-2008/82-teori-diskursus-dan-demokrasi- peralihan-habermas-ke-dalam-filsafat-politik. Diunduh pada tanggal 19 Nopember 2011.
Innes, J.E. (1996).  Planning Through Consensus
Building, a New View of Comprehensive Plan- ning Ideal, Journal of American Planning As- sociation  Vol.  62  Issue  4.  http://www.cip- icu.ca/ _C MS/ Fi les /Innes,%2 0Judi th.pdf. Diunduh pada tanggal 13 Desember 2010.
Innes, J.E. (1998).  Information in communicative planning,    American  Planning  Association. Journal of the American Planning Association,
1 :6 4.,  A B I/ INFORM Glo bal .  htt p:/ / www.tandfonline.com/doi/pdf/10.  Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2011.
Innes, J.E. dan Booher, D.E. (2000).  Collaborative
Dialogue as  a Policy  Making Strategy, Insti- tute of Urban and Regional Development UC Be rke le y,  IURD   Working  Pape r,  ht tp:/ / escholarship.org/uc/item/8523r5zt.  Diunduh pada tanggal 13 Desember 2010.
Innes, J.E. & Booher, D.E. (2002).  Network Power in Collaborative Planning, Journal of Planning
Education and  Research, 21:221-236.,  Asso- ciation of Collegiate Schools of Planning. http:/ / es cho l arshi p.o rg/ uc/ it e m/ 2m m 27 0 mp . Diunduh pada tanggal 30 Oktober 2011.
Sager,  T.  (2005).    Communicative  Planners  as Naïve Mandarins of Neo-liberal State?, Euro- pean  Journal  of  Spatial  Development,  ISSN 1650-9544.  http://www.nordregio.se/EJSD/. Diunduh pada Desember 2010.
Umar, Musni. (2011).  Partisipasi Masyarakat Solo dan  De mo kras i  (B agia n  ke  IV) ,  ht tp:/ / musniumar.wordpress.com/2011/03/07/dr- musni-umar-partisipasi-masyarakat-solo-dan- dem okra si-bagia n-ke -iv/ .  Di unduh  pa da tanggal 26 Desember 2011.
Widianingsih, Ida. (2005).  Local Governance, De- centralization  and  Participatory  Planning  in Indonesia: Seeking a New Path to a Harmoni- ous  Society,  Makalah  dipresentasikan  pada Workshop  on  Enlarging  Citizen  Participation and Increasing Local  Autonomy in Achieving Societal Harmony Workshop, Network of Asia- Pacific Schools and Institutes of Public Admin- istration and Governance (NAPSIPAG) Annual Conference  2005.,  http://www.ehs.unu.edu/ file/get/9998.pdf.  Diunduh  pada  tanggal  13 Desember 2011.