Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 43-48| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4636.43-48
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBATALAN TIKET KEBERANGKATAN PENGANGKUTAN UDARA AKIBAT PANDEMI COVID-19 ( LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON CANCELLATION OF AIR TRANSPORTATION TICKETS DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC)
Putu Inten Kanaya, I Nyoman Putu Budiartha & Desak Gde Dwi Arini Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia nayaintan27@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com & arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Salah satu dari sektor transportasi umum yang terdampak pandemi covid-19 yakni angkutan udara. Banyak kota atau negara yang memberlakukan sistem lockdown atau social distancing pada wilayahnya mengakibatkan hampir seluruh penerbangan dibatalkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami pembatalan keberangkatan akibat pandemi covid-19? Dan membahas bentuk tanggung jawab pihak perusahaan transportasi udara terhadap kewajiban pengembalian dana tiket keberangkatan pengangkutan udara yang dibatalkan  akibat  pandemi  covid-19.  Kajian  ini  mempergunakan  hukum  normatif  sebagai  metodenya  dengan konseptual dan perundang-undangan sebagai pendekatannya. Sumber yang dipergunakan pada penelitian ini berjenis tiga sumber, yakni bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum itu berisi UUD 1945, KUHPer, UU perlindungan  konsumen,  UU  penerbangan,  dan  UU  penanggulangan  bencana,  Permen  Perhubungan,  Peraturan Pemerintah, jurnal hukum, dan literasi terkait hukum lainnya. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan cara teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis. Bentuk perlindungan hukum  yang  tertera  dalam  hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang mengalami pembatalan keberangkatan akibat pandemi covid-19 berupa hak dan kewajiban konsumen yang dijelaskan dalam  UU  No.  1  Tahun  2009  terkait  Penerbangan  dan  UU  No.  8  Tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen. Tanggung  jawab  pihak  perusahaan  transportasi  udara  terhadap  kewajiban  pengembalian  dana  tiket  keberangkatan pengangkutan  udara  yang  dibatalkan  akibat  pandemi  covid-19  menerapkan  mekanisme  pengembalian  dana  berupa voucher.
Kata Kunci: Konsumen, Pandemi Covid-19, Pembatalan Tiket, Perlindungan Hukum dan Pengangkutan Udara

## Abstract
One of the public  transportation sectors affected by the COVID-19 pandemic is air transportation. Many cities or countries have imposed a system of lockdown or social distancing in their territory, resulting in almost all flights being cancelled. The purpose of this study is to analyze the form of legal protection for consumers who experience cancellations  due  to  the  COVID-19  pandemic?  And  discussed  the  form  of  responsibility  of  the  air  transportation company towards the obligation to refund air transportation departure tickets that were canceled due to the covid-19 pandemic. This study uses normative law as its method with conceptual and legislation as its approach. There are three  sources  used  in  this  research,  namely  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  The  legal  materials contain the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Consumer Protection Act, the Aviation Law and the Disaster Management Law, the Minister of Transportation, Government Regulations, legal journals, and other legal-related literacy. These materials are collected by means of recording techniques, file systems, and document studies which will later be analyzed systematically. The forms of legal protection listed in the results of this study show a form of legal protection for consumers who experience cancellation of departures due to the COVID-19 pandemic in the form of  rights  and  consumer  obligations  described  in  Law  no.  1  of  2009  regarding  Aviation  and  Law  no.  8  of  1999 regarding  Consumer  Protection.  The  responsibility  of  the air  transportation  company  for  the  obligation  to  refund flight departure tickets that were canceled due to the covid-19 pandemic is to apply a refund mechanism in the form of vouchers.
Keywords: Air Transport, Consumers, Covid-19 Pandemic, Legal Protection, Ticket Cancellations

## I. PENDAHULUAN
Semakin kesini, transportasi menjadi hal yang semakin penting bagi masyarakat sebagai sarana penunjang kebutuhan  aktivitas  masyarakat  untuk  melakukan  perpindahan  tempat  guna  keperluan  pribadi  ataupun urusan  pekerjaan.  Guna  memenuhi  kebutuhan  akan  transportasi,  masyarakat  bisa  membeli  sendiri  atau menggunakan sarana transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu sektor transportasi umum yang berkembang pesat serta banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah transportasi udara. Dasar hukum yang meregulasi pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai transportasi udara atau angkutan udara yakni pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Kebutuhan  yang  semakin  mendesak  atas  angkutan  udara  memperlihatkan  urgensitas  regulasi  atas pengangkutan yang juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan umum terkait angkutan udara dipergunakan guna menghasilkan angkutan udara yang selamat, cepat, efisien, aman, teratur, nyaman, dan mampu  menunjang  serta  mendukung  sektor  pembangunan  yang  lain (Wiradipradja,  2006) .  Penumpang sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  penerbangan  komersial  yang  mana  ongkos  yang  dikeluarkan  oleh penumpang dapat digunakan untuk menutup biaya operasional dan keuntungan (Kamaluddin, 2003) . Pada  suatu  pengangkutan  udara akan  melibatkan  dua  pihak  yakni  pengusaha  maskapai  dan  pihak konsumen. Kedua pihak itu akan terjalin dan terikat pada perjanjian pengangkutan. Pihak maskapai yakni pelaku usaha yang menyediakan jasa bagi para konsumen yang mana konsumennya merupakan masyarakat sebagai  penumpang.  Menurut (Subekti,  2008) ,  perjanjian  pengangkutan  yakni  kesepakatan  yang  terjalin dari pihak penyedia jasa yang bersedia untuk membawa barang atau orang ke tempat lain dengan dan pihak lainnya  menyanggupi  untuk  menyanggupi  ongkos  yang  harus  dibayarkan  sesuai  kesepakatan.  Dalam perjanjian  pengangkutan  terdapat  hubungan  hukum  yang  bersifat  keperdataan  yang  mana  berisikan kewajiban  dan  hak  yang  harus  dipenuhi  serta  dilaksanakan  oleh  kedua  pihak  yang  dalam  konteks pengangkutan udara ini berbentuk tiket penerbangan.
Sejak akhir tahun 2019 seluruh dunia digempur oleh virus yang asal mulanya berawal dari Wuhan, Tiongkok.  Virus  ini  dikenal  dengan  nama  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19),  wabah  global  yang menyerang  sistem  pernapasan  manusia.  Sektor  transportasi  umum  juga  terdampak  dari  adanya  pandemi tersebut yakni angkutan udara. Banyak kota atau negara yang memberlakukan sistem lockdown atau social distancing ,  PSBB  maupun  PPKM  pada  wilayahnya  yang  mengakibatkan  hampir  seluruh  penerbangan dibatalkan  karena  kota  atau  negara  yang  dituju  menutup  akses  keluar  masuk  wilayahnya.  Kejadian  ini merugikan  pihak  penumpang  atau  konsumen  yang  sudah  menyanggupi  ongkos  yang  diperlukan  kepada maskapai angkutan udara. Hal ini kemudian mengakibatkan melonjaknya permintaan pengembalian dana oleh para konsumen yang mengalami pembatalan keberangkatan akibat pandemi covid-19.
Saat  pandemi  covid-19,  banyak  pembatalan  penerbangan  yang  terjadi  karena  kehendak  maskapai atau  konsumen.  Apabila  menilik  pada  regulasi  yang  ada,  keadaan  atau  peristiwa  yang  terjadi  dengan menimbulkan kerugian kepada konsumennya maka pihak penyedia jasa akan mengganti kerugian sebagai tanggung jawabnya. Tetapi, nyatanya hal tersebut tidak benar-benar terjadi karena para konsumen masih kesulitan guna mendapatkan hak-hak konsumennya.
Beberapa  penelitian  terdahulu,  membahas  mengenai  Perlindungan  Hukum  bagi  Pengguna  Jasa Penerbangan  di  Tengah  Pandemi  Covid-19 (Hutapea,  2021) .  Selanjutnya,  penelitian  dari Mailawati  & Wahyuni, (2021) yang membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terkait tiket pesawat yang  dibatalkan  maskapai  penerbangan  masa  pandemi  Covid-19.  Kemudian,  penelitian  yang  mengkaji mengenai Tanggung Jawab PT Indonesia AirAsia Terhadap Penumpang Dalam Hal Pengembalian Dana Melalui  Sistem  Voucher  ( Wiraditya,  2021) .  Dan  penelitian  yang  membahas  mengenai    Refund  Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz- Dzari'ah ( Rofiq & Oktavianti, 2021 ). Maka dari itu, peneliti melalui penelitian ini bertujuam untuk mecari tahu  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  mengalami  pembatalan keberangkatan akibat pandemi covid-19 dan bentuk tanggung jawab pihak perusahaan transportasi udara terhadap keberangkatan angkutan udara yang dibatalkan akibat pandemic covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif dipergunakan pada penulisan ini guna menganalisa kepustakaan dengan dasar dari bahan hukum melalui pendekatan secara konseptual serta perundang-undangan. Pendekatan konseptual sendiri  yakni  pandangan  atau  doktrin  yang  terdapat  dalam  ilmu  hukum  yang  mampu  memunculkan pengertian  hukum  serta  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas.  Sedangkan  untuk pendekatan  perundang-undangan  yakni  pendekatan  dengan  menganalisa  semua  regulasi  perundang- undangan  yang  memiliki  keterhubungan  topik  yang  sedang  dibahas.  Sumber  yang  dipergunakan  pada penelitian ini berjenis tiga sumber, yakni bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum itu berisi  UUD  1945,  KUHPer,  UU  perlindungan  konsumen,  UU  penerbangan,  dan  UU  penanggulangan bencana, Permen Perhubungan, Peraturan Pemerintah, jurnal hukum, dan literasi terkait hukum lainnya. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan cara teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen  yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis dan mempergunakan interpretasi hukum dan argumentasi hukum guna mencari kesimpulannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  Mengalami  Pembatalan Keberangkatan Akibat Pandemi COVID-19
Konsumen, menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, yakni tiap pengguna barang dan/atau  jasa  yang  ada  dalam  masyarakat  untuk  kepentingan  individu,  keluarga,  orang  lain,  ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjualbelikan. Lebih lanjut lagi, konsumen dibedakan menjadi tiga kelompok  yakni commercial  consumer,  intermediate  consumer, dan ultimate  consume. Konsumen komersial atau commercial consumer yakni individu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari memproduksi barang atau jasa yang didapatkannya. Konsumen antara atau intermediate consumer yakni individu  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  menjual  kembali  barang/jasa  yang didapatkannya. Sedangkan konsumen akhir atau ultimate consumer yakni individu yang bertujuan untuk memenuhi  kebutuhannya  dari  barang/jasa  yang  didapatkan  dan  memiliki  keinginan  untuk  mendapatkan keuntungan kembali dari hal tersebut.
Perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan keberadaan perlindungan hukum, keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  merupakan  tujuan  yang  coba  dihasilkan  dari  adanya  sebuah perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  atas  konsumen  merupakan  hal  yang  penting  guna  menjaga kesetaraan dari pihak pelaku usaha dengan konsumennya yang mana diperlukan prinsip dari perlindungan hukum yang mampu menjadi pilar dalam pemberian perlindungan hukum pada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki aspek hukum terkait dengan materi untuk memperoleh suatu perlindungan, yang bukan hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Prabowo, 2010) . Regulasi  perlindungan  konsumen  yang  berjalan  di  Indonesia  berdasar  hukum  yang  sudah dicetuskan  oleh  pemerintah.  Melalui  landasan  hukum  yang  jelas,  optimisme  mendapatkan  perlindungan hak konsumen dapat diharapkan. Sesuai Pasal 3 di UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan hukum mempunyai maksud  guna  memberikan  peningkatan  atas  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandiriannya  dalam melindungi  hak-haknya  sebagai  konsumen.  Hukum  konsumen  meliputi  hukum  perlindungan  konsumen yang mana mengontrol serta melindungi dari kesewenang-wenangan pihak pelaku usaha dan tindakan tidak bertanggung  jawab  yang  bisa  mereka  lakukan  kepada  pihak  konsumen.  Dasar  hukum  yang  bisa dipergunakan untuk memberi perlindungan bagi konsumen, antara lainnya UUD 1945 Pasal 33, UU No. 8 Tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen,  PP  Nomor  57  Tahun  2001  terkait  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional, dan PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Sunyoto, 2016) .
Perlindungan konsumen juga berisikan perlindungan atas kepentingan konsumen atas hak-haknya tidak hanya melindungi secara fisik. Umumnya, terdapat empat hak konsumen yang secara internasional sudah diakui yakni hak guna mempunyai informasi yang jelas, keamanan, memilih, dan didengar. Selain
itu, organisasi dari para konsumen yang masuk dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU)  menambah  hak-hak  yang  sekiranya  masih  dibutuhkan  seperti  edukasi  terkait  konsumen, penggantian rugi, serta lingkungan yang sehat dan baik. Pada pasal 4 dan pasal 5 dalam BAB III UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen sejatinya sudah menentukan terkait kewajiban dan hak-hak konsumen.
Secara teoritis ada dua sarana perlindungan hukum bagi masyarakat yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan guna mengurangi resiko terjadinya perselisihan yang mana represif digunakan untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa (Atmadja & Budiartha, 2018) . Bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan guna mengupayakan supaya tidak terjadi pembatalan keberangkatan akibat pandemi covid-19 yakni pihak perusahaan angkutan udara melakukan pencegahan secara hukum dengan dibuatnya perjanjian pengangkutan antara pihak perusahaan angkutan udara dengan pihak konsumen. Sedangkan untuk bentuk perlindungan represif didapatkan konsumen yang  mengalami pembatalan  keberangkatan  akibat  pandemic  covid-19  yakni  konsumen  mempunyai  hak  mendapat pembayaran ganti rugi dari perusahaan angkutan udara sesuai ketentuan pasal 4 angka 8 Undang-Undang No.  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen,  hak  atas  ganti  kerugian  ini  bermaksud  agar mengembalikan keadaan yang sudah tidak berimbang karena penggunaan jasa yang tidak sesuai harapan konsumen. Perlindungan hukum represif bisa pula tertera pada pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang bisa  berupa  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana  apabila  pihak  perusahaan  angkutan  udara  tidak memenuhi kewajibannya hak-hak konsumen khususnya dalam hal pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami pembatalan keberangkatan.

## 2. Tanggung Jawab Pihak Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Kewajiban Pengembalian Dana Tiket yang Dibatalkan Akibat Pandemi COVID-19
Hukum  pengangkutan  yakni  hukum  yang  meregulasi  hubungan  hukum  yang  terjadi  sebab  adanya kepentingan pengangkutan yaitu perpindahan barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan jasa orang lain. Pelaksanaan pengangkutan yang menggunakan jasa orang lain tentu akan menimbulkan  suatu  hubungan  keperdataan.  Sedangkan,  bila  pelaksanaan  pengangkutan  tidak menggunakan  jasa  orang  lain,  maka  tidak  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  atau  suatu  perjanjian karena hanya dilakukan oleh satu pihak.
Beberapa  pihak  yang  masuk  dalam  kategori  pengangkutan  udara  yakni  pelaku  usaha  yang berbentuk perusahaan penyedia pengangkutan udara dan penumpang sebagai konsumennya. Kesepakatan yang terjalin dari pelaku usaha dan konsumen biasanya biasanya disebut dengan perjanjian pengangkutan. Suatu  perjanjian  yang  sudah  dibuat  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  para  pihak  karena perjanjian  tersebut  bersifat  pihak-pihak  yang  sudah  sepakat  yang  mana  sudah  diatur  dalam  pasal  1338 KUHPerdata.
Umumnya, kesepakatan pengangkutan berisikan informasi terkait pengangkut dan pemilik barang, ketentuan  hukum  yang  berjalan,  kewajiban  serta  hak  dari  pemilik  barang  maupun  pengangkut,  bentuk tanggung  jawab  dari  penyedia  jasa,  masa  berlakunya  tanggung  jawab  tersebut,  ketentuan  dari  tanggung jawab tersebut serta beban pembuktian, aturan atas penggantian rugi, serta cara menyelesaikan sengketa. Kesepakatan  tersebut  biasanya  dapat  berbentuk  tiket  penerbangan  yang  mana  menjadi  bukti  dari kesepakatan  yang  sudah  terjadi  serta  ongkos  angkutan  yang  sudah  dibayarkan.  Terdapat  klausa-klausa standar (klausa baku) yang sudah ditetapkan oleh pengangkut, dan penumpang dalam dokumen tiket yang tidak  dapat  merubah  isi  dari  klausa  tersebut.  Walaupun  pada  hakikatnya  penumpang  selaku  konsumen mempunyai  hak  untuk  menyetujui  ataupun  menolak  perjanjian  yang  diajukan  oleh  pihak  pengangkut kepada penumpang selaku konsumen. Klausa baku pada prinsipnya dibuat oleh pelaku usaha agar lebih efisien, karena melihat jumlah konsumen angkutan udara begitu membludak dan banyak.
Asas yang mendasari dalam perjanjian pengangkutan udara, yakni asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme dilakukan oleh kedua pihak yang mana menjadi syarat sah dari terjalinnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer). Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPer) yang mana penumpang diberikan kesempatan untuk memilih, selain itu para pihak diberikan kebebasan dalam hal bentuk perjanjian. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik dikarenakan adanya kewajiban dan hak
yang  wajib  terpenuhi  oleh  dua  pihak.  Para  pihak  diberikan  kebebasan  dalam  hal  bentuk  perjanjian pengangkutan  yang  dapat mempunyai  bentuk  tertulis  yang  mana  dalam  bentuk  akta  otentik  seperti  akta notaris atau akta dibawah tangan atau tidak tertulis (lisan).
Terjadinya penerbangan  yang  batal  masuk  dalam  peristiwa  yang  susah  untuk  diperkirakan  yang mana dapat memberikan kerugian bagi konsumen maupun pihak penyedia jasa. Terdapat beragam faktor yang bisa mengakibatkan perihal tersebut terjadi, yakni faktor niaga, operasi, cuaca, dan teknik operasional. Terjadinya pembatalan penerbangan membuat perusahaan penyedia jasa harus bertanggung  jawab dalam hal ganti rugi kepada konsumen yang sudah tertera pada UU No.1 Tahun 2009 terkait Penerbangan. Pada hukum pengangkutan, prinsip yang terdapat terkait tanggung jawab yakni fault liability, presumption of liability, dan absolute liability. Jenis tanggung jawab pihak penyedia jasa angkutan udara sudah tertera pada Pasal  2  Permenhub  No.  77  Tahun  2011  terkait  Tanggung  Jawab  Pengangkutan  Angkutan  Udara, pengangkut memiliki kewajiban atas kerugian dalam bentuk penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka; hilang atau rusaknya bagasi kabin; hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat; hilang, musnah, atau rusaknya kargo; keterlambatan angkutan udara; dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Maka dari itu, perusahaan angkutan udara bertanggung jawab kepada penumpang angkutan udara dari naik sampai turunnya penumpang tersebut.
Dalam masa pandemi covid-19 seperti ini, terjadi pembatasan ruang udara serta keluar masuknya orang  dalam  daerah  tertentu  guna  mengurangi  penyebaran  yang  lebih  luas.  Selain  penerbangan internasional,  domestik  pun  juga  mempunyai  regulasi  yang  sama  ketika  daerahnya  masuk  dalam  zona merah  atau  ketika  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dilaksanakan.  Kementerian  Perhubungan melalui Permenhub No. 25 Tahun 2020 menjelaskan regulasi atas kendali transportasi pada masa Idul Fitri yang  mana  berdampak  pada  angkutan  udara  dalam  bentuk  pembatalan  penerbangan  yang  mana menghimbau perusahaan maskapai harus mengembalikan biaya tiket secara penuh.
Mengenai mekanisme penggantian biaya yang sudah tertera dalam Permenhub No. 25 Tahun 2020, sebagian  dari  konsumen  sudah  memaklumi  kondisi  yang  ada  dan  tidak  mempermasalahkan  regulasi penggantian biaya yang terdapat dalam peraturan tersebut. Namun, sebagian yang lain merasa bahwasannya penggantian biaya tiket dalam bentuk non-uang merupakan sesuatu yang merugikan mereka. Umumnya, penggantian biaya tiket pada pembatalan penerbangan akan berbentuk biaya dari tiket tersebut. Sedangkan dalam pandemi ini, pihak maskapai yang mana tidak bisa memprediksi pandemi tersebut kesusahan jika harus menggantinya dalam bentuk uang. Maka dari itu, para maskapai mencoba melakukan penggantian dalam bentuk voucher tiket terbang atau poin yang mana hal tersebut menyebabkan beberapa penumpang merasa dirugikan. Pelaksanaan penggantian tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam regulasi yang dibikin oleh pemerintahan yang mana pemerintah memandang maskapai di negara- negara lain pun juga kesusahan jika harus mengganti kerugian tersebut dalam bentuk uang.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bentuk perlindungan hukum konsumen yang mengalami pembatalan keberangkatan akibat pandemi covid- 19  dilihat  dari  segi  perlindungan  hukum  preventif  maupun  perlindungan  hukum  represifnya  yakni perlindungan  hukum  preventif  konsumen  yang  mengalami  pembatalan  keberangkatan  akibat  pandemi covid-19 yakni berupa kontrak atau perjanjian yang dilakukan sebelum keberangkatan, dituangkan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen,  khususnya  mengenai  pemberian  hak  ganti  rugi kepada konsumen jika terjadi pembatalan keberangkatan yang disebutkan dalam Pasal 4 angka 8 Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen.  Bentuk  perlindungan  represif  yang  diberikan  kepada  konsumen  yang mengalami pembatalan keberangkatan akibat pandemic covid-19 yakni konsumen mempunyai hak guna mendapat  ganti  rugi  dari  perusahaan  angkutan  udara,  hak  atas  ganti  kerugian  ini  bermaksud  guna mengembalikan  keadaan  yang  sudah tidak  seimbang  karena  ada  penggunaan jasa  yang  tidak  memenuhi harapan  konsumen.  Perlindungan  hukum  represif  bisa  pula  dituangkan  dalam  bentuk  pemberian  sanksi kepada  pelaku  usaha  yang  berupa  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana  apabila  pihak  perusahaan
angkutan udara tidak memenuhi kewajibannya hak-hak konsumen khususnya dalam hal pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami pembatalan keberangkatan.
Tanggung jawab pihak maskapai terhadap kewajiban pengembalian dana tiket yang dibatalkan akibat pandemi  covid-19  yakni  bentuk  tanggung  jawab  pihak  perusahaan  angkutan  udara  dengan  menerapkan mekanisme pengembalian dana berupa voucher . Pemberian voucher tiket dengan total nominal ongkos yang sama dengan yang sudah dibayarkan oleh konsumen. Voucher tersebut bisa dipergunakan untuk periode satu tahun kedepan pada penerbangan yang lain dan masa tersebut dapat diperpanjang lagi satu kali. Banyak pihak maskapai yang harus memutar otak dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang mana maskapai tersebut juga memerlukan biaya operasional guna menjalankan usahanya. Maka dari itu, beberapa maskapai mempergunakan  poin  atau voucher sebagai  solusi  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya  atas penggantian rugi terhadap konsumen.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  kepada  pemerintah,  terutama  dinas perhubungan,  yakni  sepatutnya memberi sanksi tegas untuk perusahaan angkutan udara yang tidak mampu memenuhi hak konsumen agar konsumen  tidak  merugi  akibat  penerbangan  dibatalkan.  Kepada  pelaku  usaha,  yaitu  pihak  perusahaan angkutan udara, sepatutnya lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada konsumen, supaya memberi rasa  puas  dan  meminimalkan  konflik  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  akibat  pembatalan penerbangan. Kepada masyarakat, harus lebih cerdas dalam memahami hak mereka selaku penumpang agar bisa optimal dalam memperjuangkan hak jika ada pelanggaran yang dilaksanakan pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Hutapea, P. W. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Penerbangan di Tengah Pandemi Covid-19. Jurist- Diction , Vol.4 (3). Kamaluddin, R. (2003). Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Mailawati,  F.,  &  Wahyuni,  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Konsumen  Terkait  Tiket  Pesawat Yang Dibatalkan Maskapai Penerbangan Masa Pandemi Covid-19. Krtha Bhayangkara , Vol.15 (2). Prabowo, M. S. (2010). Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia . Rangkang, Yogyakarta.
Rofiq, M.  A.,  & Oktavianti,  N. D. (2021). Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  dan  Metode  Adz-Dzari’ah. Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial  Islam , Vol.9 (2). Sunyoto, D. (2016). Aspek Hukum Dalam Bisnis . Nuha Medika, Yogyakarta. Wahyuni, E. (2021). Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang . Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur.
Wiradipradja, E. S. (2006). Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis , 25 (1), 5.
Wiraditya,  M.  S.  (2021).  Tanggung  Jawab  PT  Indonesia  AirAsia  Terhadap  Penumpang  Dalam  Hal  Pengembalian Dana Melalui Sistem Voucher. Prosiding Seminar Nasional Hukum .