DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 23 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tinjauan Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap
Pengalihfungsian Cagar Budaya Lapangan Merdeka oleh Pemko Medan (Studi Kasus No 756/PDT.G/2020/PN MDN)
Bagas Apria Dwi 1 , Muklis 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, bagasapriadwi03@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, muklis@umsu.ac.id
Corresponding Author: bagasapriadwi03@gmail.com
Abstract: Since culture is an integral part of human beings, we often think of culture as being passed  down  from  generation  to  generation.  Customs,  language,  religion,  politics,  tools, clothing, houses, and artworks are some of the components of a complex culture. A work plan designed  to  support  the  preservation  of  cultural  heritage,  including  maintenance,  is  called cultural heritage preservation planning. In this research, normative legal research methods are  used.  This  research  looks  at  legislation  and  secondary  sources  such  as  books,  theses, scientific journals,  and articles. One of  the objectives of  this research approach is  to  use a statutory  approach.  The  plaintiffs  believed  that  the  government  should  maintain  the credibility and authenticity of  the historical location for  the public interest.  In addition,  the purpose of the lawsuit was to prevent the function of Merdeka Square, which was considered detrimental  to  the  community,  from  being  diverted.  The  ruling  recognizes  the  principle  of citizen lawsuit as a citizen's right of action. This principle allows a person or citizen to act in the general interest of citizens or the public interest, including in cases where the defendant files a lawsuit against government actions deemed unlawful. The panel of judges rejected the defendant's exception due to this principle.
Keyword: Cultural Heritage, Citizen Lawsuit, Medan.
Abstrak: Karena kebudayaan adalah bagian integral dari manusia, kita sering berpikir bahwa kebudayaan  diturunkan  dari  generasi  ke  generasi.  Adat  istiadat,  bahasa,  agama,  politik, peralatan, pakaian, rumah, dan karya seni adalah beberapa komponen budaya yang kompleks. Rencana  kerja  yang  dirancang  untuk  mendukung  pelestarian  warisan  budaya,  termasuk pemeliharaan, disebut perencanaan pelestarian warisan budaya. Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum  normatif digunakan.  Penelitian ini melihat peraturan perundang-undangan dan  sumber  sekunder  seperti  buku,  skripsi,  jurnal  ilmiah,  dan  artikel. Salah  satu  tujuan  dari pendekatan penelitian ini adalah untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan. Para penggugat percaya bahwa pemerintah harus menjaga kredibilitas dan keaslian lokasi sejarah tersebut demi kepentingan umum. Selain itu, tujuan dari gugatan ini adalah untuk mencegah fungsi Lapangan Merdeka yang dianggap merugikan masyarakat dialihkan. Putusan tersebut
mengakui  prinsip  gugatan  warga  negara  sebagai  hak  gugat  warga  negara.  Prinsip  ini memungkinkan seseorang atau warga negara untuk bertindak demi kepentingan umum warga negara atau kepentingan publik, termasuk dalam kasus di mana tergugat mengajukan gugatan terhadap  tindakan  pemerintah  yang  dianggap  melanggar  hukum.  Majelis  hakim  menolak eksepsi tergugat karena prinsip ini.
Kata Kunci: Cagar Budaya, Citizen Lawsuit, Medan.

## PENDAHULUAN
Karena  kebudayaan  adalah  bagian  integral  dari  manusia,  kita  sering  berpikir  bahwa kebudayaan  diturunkan  dari  generasi  ke  generasi.  Adat  istiadat,  bahasa,  agama,  politik, peralatan, pakaian, rumah, dan karya seni adalah beberapa komponen budaya yang kompleks. Terbentuknya unsur-unsur material dalam kebudayaan membantu menjadikan kebudayaan itu sendiri sebagai entitas yang benar-benar berkembang pada masanya. Unsur-unsur material ini dikenal  sebagai  artefak  dan  merupakan  peninggalan  budaya  yang  harus  dilindungi  dan dilestarikan sebagai warisan budaya. Perencanaan pelestarian warisan budaya adalah rencana kegiatan yang dirancang untuk mendukung pelestarian warisan budaya, seperti pemeliharaan, perlindungan, restorasi,  dokumen pendanaan, panduan dan saran, penyelidikan, dan jaminan keamanan benda, perabot, dan bangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. tujuan yang disebutkan(Perkara et al., 2023)
Dalam  hal  pengelolaan  warisan  budaya  sebagai  objek  wisata,  pemerintah  daerah melakukan  banyak  hal,  seperti  membuat  kebijakan  untuk  mengelola  daya  tarik  wisata  dan memantau  kegiatan  pariwisata,  sehingga  mereka  dapat  memaksimalkan  pengelolaan  daerah untuk  mencapai  tujuan  pariwisata.  Medan,  pusat  warisan  budaya  Sumatera  Utara,  adalah salah  satunya.  Lapangan  Merdeka  adalah  salah  satu  dari  banyak  tempat  bersejarah  di  Kota Medan. Pada tahun 1869, Deli Maatschappij, N.V. membeli Lapangan Merdeka seluas 4,88 hektar. Sayangnya, alun-alun bersejarah ini sangat ramai karena banyaknya bangunan baru di sekitarnya,  seperti  tempat  parkir,  toko  buku  titi  bobrok,  kantor  pemerintahan,  dan  pusat perbelanjaan Merdeka Walk, yang sering membuat suara gaduh dan polusi. Wali Kota Bobby Nasution merencanakan program konservasi dan restorasi  yang akan dimulai pada Juli 2022 untuk  mengembalikan  fungsi  kota  sebagai  pusat  dan  ruang  publik.  Pemulihan  direncanakan selesai  pada  Desember  2024,  dan  Presiden  Joko  Widodo  sendiri  melakukan  peletakan  batu pertama  pada  7  Juli.  Setelah  menerima  gugatan  warga  negara  (citizen  lawsuit),  wali  kota mulai  menerapkan  revitalisasi  ini.  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Medan-Sumatera  Utara  Peduli Lapangan  Merdeka  Medan,  yang  diketuai  oleh  Miduk  Hutabarat,  sebelumnya  mengajukan gugatan tersebut. Perseorangan seperti profesor Usman Pelly, profesor Johannes Tarigan, dan sejarawan Ichwan Azhari termasuk dalam koalisi.(Sudiarawan et al., 2022)
Di dalam gugatan tersebut, para penggugat telah memberi kuasa khusus kepada DR. Redyanto Sidi, SH.MH., Novri Andi Akbar, S.H., Ramadianto, S.H., Jaka Kelana, S.H., Para Advokat  dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  HUMANIORA  yang  berdomisili  di  Perumahan Menteng  Indah  Blok  B1  No.  31  Kelurahan  Menteng,  Kecamatan  Medan  Denai,  Medan 20228,  Provinsi  Sumatera  Utara  Bahwa  Para  Penggugat,  mengajukan  gugatan  perbuatan melawan  hukum  dengan  menggunakan  mekanisme  gugatan  warga  negara  (Citizen  Lawsuit) atas  tidak  ditetapkannya  Tanah  Lapang  Merdeka  Medan  sebagai  Cagar  Budaya.   Apa  yang menjadi  latar  belakang  para  penggugat  disini  adalah  mereka  sebagai  warga  negara,  sebagai masyarakat  Kota  Medan  merasa  dirugikan  atas  tidak  ditetapkannya  Lapangan  Merdeka sebagai  cagar  budaya.  Gugatan  warga  negara  ini  merupakan  upaya  hukum  warga  negara khusunya masyarakat di Kota Medan untuk menuntut tanggung jawab pemerintah yang telah gagal  memelihara  dan  atau  melindungi  lapangan Merdeka  Medan  sebagai  tempat  yang
memiliki nilai sejarah. Para penggugat menganggap tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.  Dalam  hal  ini,  mereka  mengacu  pada  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige Overheidsdaad).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  apakah  pemerintah  kota  melanggar  hukum  dengan menolak  untuk  menetapkan  Lapangan  Merdeka  Medan  sebagai  cagar  budaya?  Jika  Benar, apa  konsekuensi  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  penolakan  ini?  Oleh  karena  itu,  penelitian dengan judul  "Tinjauan  Yuridis  Gugatan Citizen  Lawsuit Terhadap Pengalihfungsian Cagar Budaya  Lapangan  Merdeka  oleh  Pemko  Medan  (Studi  Kasus  No  756/PDT.G/2020/PN MDN)" menarik perhatian penulis.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam  karya  ilmiah  ini.  Ini menggunakan  sumber  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  data  sekunder seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  yang  mencakup  pendekatan  perundang- undangan  dan  analisis  aplikasi  hukum.  Sumber  bahan  hukumnya  berasal  dari  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  penelitian  yang  terkait dengan pokok masalah. Metode penganalisisan yang digunakan adalah kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  Gugatan  Citizen  Lawsuit  Atas  Pengalihfungsian  Cagar  Budaya  Lapangan Merdeka Oleh Pemko Medan.
Cagar  budaya  mencakup  beragam  artefak,  struktur,  dan  wilayah  yang  memiliki  nilai historis, artistik, atau arkeologis yang signifikan. Sejarah cagar budaya sering kali merupakan cerminan  dari  perkembangan  masyarakat,  teknologi,  seni,  dan  budaya  sebuah  wilayah  atau bangsa.  Cagar  budaya  bisa  berupa  situs  arkeologis,  bangunan  bersejarah,  monumen,  taman, atau  bahkan  kawasan  perkotaan  yang  memiliki  nilai  budaya  tertentu.  Cagar  budaya  tidak hanya sekadar benda atau tempat, tetapi juga simbol dari identitas lokal dan warisan budaya suatu  komunitas  atau  bangsa.  Mereka  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  jati  diri sebuah  masyarakat  dan  melestarikan  ingatan  kolektif  akan  masa  lalu.  Warisan  budaya  ini sering kali menjadi tonggak sejarah  yang mempersatukan orang-orang dalam suatu wilayah, merangsang  kebanggaan,  dan  menginspirasi  kreativitas.  Pelestarian  cagar  budaya  menjadi penting karena melibatkan tanggung jawab untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Ini  melibatkan  pemeliharaan,  restorasi,  dan  dokumentasi  cagar  budaya  untuk  memastikan keberlangsungan  nilai-nilai  historis  dan  estetika  yang  mereka  wakili.  Pelestarian  ini  juga membuka kesempatan bagi pendidikan publik, penelitian ilmiah, dan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Cagar budaya tidak hanya memiliki nilai intrinsik sebagai bagian dari warisan budaya  manusia,  tetapi  juga  memiliki  peran  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Mereka dapat menjadi sumber inspirasi bagi desain arsitektur modern, pemeliharaan lingkungan, dan pembangunan  komunitas  yang  berkelanjutan.  Melestarikan  cagar  budaya  dapat mempromosikan  identitas  lokal,  meningkatkan  kualitas  hidup,  dan  meningkatkan  daya  tarik ekonomi suatu wilayah. Meskipun pentingnya cagar budaya diakui secara luas, mereka sering kali terancam oleh pembangunan perkotaan yang cepat, konflik bersenjata, perubahan iklim, pencurian  artefak,  dan  aktivitas  manusia  lainnya.  Pengalihan  fungsi  cagar  budaya,  seperti yang  Anda  sebutkan  dalam  gugatan  tersebut,  merupakan  salah  satu  bentuk  ancaman  yang sering  dihadapi.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  degradasi  nilai  historis  dan  budaya,  serta kehilangan warisan yang tidak dapat digantikan(Syofiarti, 2022)
Lapangan Merdeka di Kota Medan memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai tempat yang  menyaksikan  berbagai  peristiwa  penting  dalam  sejarah  lokal,  regional,  dan  nasional. Sebagai  ruang  terbuka  publik,  Lapangan  Merdeka  telah  menjadi  saksi  bisu  dari  berbagai
peristiwa bersejarah, mulai dari perjuangan kemerdekaan nasional hingga peristiwa-peristiwa sosial  dan  politik  penting.  Namun,  pengalihan  fungsi  Lapangan  Merdeka  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  setempat  tidak  memperhatikan  nilai-nilai  sejarah  dan  simbolisme  budaya yang  melekat  pada  tempat  tersebut.  Misalnya,  jika  Lapangan  Merdeka  dialihfungsikan menjadi  area  komersial,  pusat  perbelanjaan,  atau  pengembangan  properti  yang  tidak memperhatikan  karakter  historis  dan  keberadaan  lapangan  tersebut  sebagai  warisan  budaya, hal ini dianggap merugikan masyarakat Kota Medan.(Gracia, 2023) Para penggugat, sebagai warga  negara  dan  masyarakat  Kota  Medan,  merasa  dirugikan  atas  kegagalan  pemerintah dalam  menjaga  dan  melindungi  Lapangan  Merdeka  sebagai  tempat  yang  memiliki  nilai sejarah.  Mereka  percaya  bahwa  Lapangan  Merdeka  harus  dihormati  dan  dipelihara  sebagai bagian  tak  terpisahkan  dari  identitas  kota  mereka,  dan  pengalihan  fungsi  yang  tidak  tepat merupakan  pelanggaran  terhadap  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melestarikan  warisan budaya  yang penting bagi  masyarakat. Dengan demikian, sebagai  bagian  dari upaya hukum warga  negara,  gugatan  ini  bertujuan  untuk  menegakkan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam memelihara  dan  melindungi  Lapangan  Merdeka  sebagai  situs  bersejarah  yang  penting  bagi masyarakat  Kota  Medan.  Ini  mencerminkan  kepedulian  masyarakat  terhadap  pelestarian warisan  budaya  mereka  dan  penolakan  terhadap  pengalihan  fungsi  yang  dianggap  merusak nilai-nilai sejarah dan budaya yang dimiliki oleh tempat tersebut. (Mahka et al., 2022)
Setelah menerima gugatan warga negara, wali kota mulai menerapkan revitalisasi ini. Koalisi  Masyarakat  Sipil  Medan-Sumatera  Utara  Peduli  Lapangan  Merdeka  Medan,  yang diketuai  oleh  Miduk  Hutabarat,  sebelumnya  mengajukan  gugatan  tersebut.  Perseorangan seperti  profesor  Usman  Pelly,  profesor  Johannes  Tarigan,  dan  sejarawan  Ichwan  Azhari termasuk  dalam  koalisi.  Penggugat  telah  memberikan  kuasa  khusus  kepada  DR.  Redyanto Sidi, SH.MH., Novri Andi Akbar, SH., Ramadianto, SH., dan Jaka Kelana, SH., para advokat dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  HUMANIORA,  yang  berada  di  Perumahan  Menteng  Indah Blok  B1  No.  31  Kelurahan  Menteng,  Kecamatan  Medan  Denai,  Medan  20228,  Provinsi Sumatera  Utara.  Penggugat  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  melalui mekanisme  gugatan  warga  negara  Koalisi  juga  memiliki  beberapa  lembaga,  seperti  Badan Warisan  Sumatera,  Angkatan  '45  Medan,  Ikatan  Ahli  Arkeologi  Indonesia  Sumut  Aceh, Ikatan  Arsitek  Indonesia  Sumut,  dan  Himpunan  Pengembang  Jalan  Indonesia  Sumut.  Para penggugat  menganggap  tergugat  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Dalam  hal  ini, mereka  mengacu  pada  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  penguasa. (Sinaga  et  al.,  2022).  Tujuan  dan  ruang  lingkup  gugatan  dalam  konteks  pengalihan  fungsi Lapangan  Merdeka  di  Kota  Medan  mencerminkan  upaya  warga  negara  untuk  menegakkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya yang penting bagi masyarakat.  Berikut adalah penjelasan detail tentang tujuan dan ruang lingkup gugatan tersebut:
1. Tujuan Gugatan:
a. Menuntut Tanggung Jawab Pemerintah:
Salah  satu  tujuan  utama  gugatan  ini  adalah  menegakkan  tanggung  jawab pemerintah  dalam  memelihara  dan  melindungi  Lapangan  Merdeka  sebagai  situs bersejarah  yang penting bagi masyarakat Kota Medan. Para penggugat percaya bahwa pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  integritas  dan  keaslian  situs  sejarah tersebut untuk kepentingan publik.
b. Mencegah Pengalihan Fungsi yang Merugikan: Gugatan  ini  juga  bertujuan  untuk  mencegah  pengalihan  fungsi  Lapangan Merdeka  yang  dianggap  merugikan  masyarakat.  Para  penggugat  ingin  memastikan bahwa penggunaan Lapangan Merdeka tetap sesuai dengan nilai-nilai sejarah, budaya, dan  sosialnya,  dan  tidak  diubah  secara  sembrono  demi  kepentingan  komersial  atau pembangunan yang tidak memperhatikan warisan budaya.
c. Menetapkan Perlindungan Hukum untuk Warisan Budaya: Melalui  gugatan  ini,  para  penggugat  berharap  untuk  menetapkan  perlindungan hukum  yang  lebih  kuat  untuk  warisan  budaya  di  Kota  Medan,  termasuk  Lapangan Merdeka.  Mereka  ingin  memastikan  bahwa  keputusan  terkait  penggunaan  dan pelestarian  situs-situs  bersejarah  di  masa  depan  didasarkan  pada  pertimbangan  yang cermat  terhadap  nilai-nilai  budaya  dan  sejarah  yang  dimiliki  oleh  tempat-tempat tersebut.(Alawiyah et al., 2022)
2. Ruang Lingkup Gugatan:
a. Penetapan Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya: Salah satu ruang lingkup utama gugatan ini adalah menuntut penetapan Lapangan Merdeka  sebagai  cagar  budaya  oleh  pemerintah  setempat.  Dengan  penetapan  ini, Lapangan  Merdeka  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat  sebagai situs bersejarah yang harus dipelihara dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
b. Pembatalan atau Pembatasan Pengalihan Fungsi: Gugatan  ini  juga  dapat  mencakup  permintaan  pembatalan  atau  pembatasan keputusan  pengalihan  fungsi  Lapangan  Merdeka  yang  telah  diambil  oleh  pemerintah. Para penggugat mungkin meminta agar pengalihan fungsi tersebut ditinjau kembali atau diubah  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai  warisan  budaya  yang  dimiliki  oleh  Lapangan Merdeka
c. Kompensasi atau Restorasi:
Selain itu, ruang lingkup gugatan ini juga bisa mencakup permintaan kompensasi atau restorasi jika Lapangan Merdeka telah mengalami kerusakan atau kerugian akibat pengalihan fungsi yang tidak sesuai. Para penggugat mungkin berharap agar pemerintah bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dan  melakukan  langkah-langkah untuk  memulihkan  integritas  Lapangan  Merdeka  sebagai  situs  bersejarah.  (Yuridis  et al., 2023)

## Mekanisme  Pengajuan  Gugatan  Citizen  Lawsuit  Terhadap  Pengalihfungsian  Cagar Budaya Lapangan Merdeka Oleh Pemko Medan.
Perundang-undangan  nasional  dan  lokal  di  Indonesia  mengatur  perlindungan  cagar budaya.  Dengan  kata  lain,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya adalah  undang-undang  utama  yang  mengatur  perlindungan,  pelestarian,  pengembangan,  dan pemanfaatan  cagar  budaya  di  Indonesia.  Undang-undang  ini  menetapkan  prinsip-prinsip dasar,  standar,  dan  prosedur  yang  berkaitan  dengan  penetapan,  pemeliharaan,  dan pengelolaan  cagar  budaya.  Selain  itu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Cagar  Budaya,  yang  dibuat  setelah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010, memberikan  pedoman  lebih  rinci  tentang  mekanisme  perlindungan,  pemanfaatan,  dan pengawasan terhadap cagar budaya. Peraturan ini juga menetapkan sanksi untuk pelanggaran undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  cagar  budaya.  Ada  dasar  hukum  yang kuat  bagi  pemerintah  nasional  dan  lokal  untuk  melindungi,  menjaga,  dan  mengembangkan cagar  budaya  di  seluruh  Indonesia,  termasuk  di  Kota  Medan  dan  Lapangan Merdeka.( Galiehd,+7.Riana , n.d.)
Dalam sistem hukum  civil  law di  Indonesia, tidak ada bentuk  gugatan  warga negara terhadap  penyelenggara  negara  atas  hak  kepentingan  umum,  yang  juga  dikenal  sebagai gugatan  warga  negara.  Negara-negara  dengan  sistem  hukum  common  law  seperti  Amerika Serikat adalah tempat pertama gugatan sipil ini muncul. (Abubakar, 2019)Namun, pada tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan warga negara. Ini berarti, meskipun tidak  diatur  oleh  undang-undang,  gugatan  warga  negara  telah  diakui  secara  praktis.14 Gugatan  warga  negara  memberikan  hak  bagi  setiap  warga  negara  untuk  menggugat pemerintah  atau  siapa  saja  yang  telah  lalai  jika  kelalaian  itu  dianggap  sebagai  pelanggaran
hukum yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas. 15 Setelah gugatan diajukan ke  pengadilan,  pemerintah  diminta  untuk  memperbaiki  kinerjanya  dan  mengeluarkan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan umum.(Abrianto et al., 2020).
Ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum gugatan sipil dapat diajukan. Pertama, Penggugat  harus  memiliki  dasar  hukum  untuk  melakukan  gugatan.  Ini  berarti  dia  harus memiliki  kepentingan  hukum  untuk  mengalami  kerugian.  Tergugat  dapat  mengajukan pembatalan  gugatan  jika  tidak  ada  standing  tersebut.  Kedua,  sebelum  pengajuan  gugatan didaftarkan  ke  Pengadilan  Negeri,  harus  ada  notifikasi  atau  somasi  terlebih  dahulu  kepada penyelenggara  negara.  Notifikasi  atau  somasi  harus  menjelaskan  pelanggaran  apa  dan tuntutan yang akan digunakan untuk mengajukan gugatan.19 Lampiran dari Keputusan Ketua Mahkamah  Agung  RI  Nomor  36/KMA/SK/II/2013  tentang  Pemberlakukan  Pedoman Penanganan  Perkara  Lingkungan  Hidup,  juga  menegaskan  beberapa  persyaratan  untuk mengajukan gugatan warga negara,adalah sebagai berikut:
1. Penggugat  adalah  satu  orang  atau  lebih  Warga  Negara  Indonesia,  dan  bukan  merupakan badan hukum;
2. Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga Negara
3. Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
4. Objek gugatan adalah adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
5. Notifikasi atau somasi wajib diajukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dalam jangka waktu 60 (enam  puluh) hari kerja sebelum dilakukannya gugatan dan hal tersebut sifatnya  adalah  wajib.  Apabila  tidak  ada  notifikasi  atau  somasi  kepada  calon  tergugat, maka gugatan tersebut wajib dinyatakan tidak diterima;
6. Notifikasi atau somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat, memberikan tembusan kepada Ketua Pengadilan setempat;
7. Jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  kerja  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  calon tergugat  atau  pemerintah  agar  memiliki  kesempatan  untuk  melaksanakan  kewajiban hukumnya  sebagaimana  diminta  atau  dituntut  oleh  calon  penggugat.  (Cetera  & Rahmawan, 2023)
Sebagaimana disebutkan di  atas, notifikasi  atau somasi adalah langkah penting  yang harus  dilakukan  sebelum  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri.  Dalam  kasus  ini, notifikasi atau somasi dimaksudkan untuk tujuan berikut:
1. Memberikan kesempatan atau dorongan kepada pelanggar untuk melakukan penataan;
2. Memberikan tergugat kesempatan yang adil untuk memberikan bantahan pada tahap awal proses penanganan perkara;
3. Memberikan keyakinan kepada para pihak dengan mengajukan banding;
4. Memberikan kepastian kepada pihak dengan mengajukan banding.
Dalam  kasus  gugatan  sipil  di  peradilan  umum,  prosedur  persidangan  sama  dengan prosedur gugatan perdata. Mediasi, pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban tergugat, replik dan  duplik,  pembuktian,  kesimpulan,  dan  pembacaan  keputusan.  Secara  normatif,  undang- undang  Indonesia  tidak  mengatur  gugatan  sipil.Namun,  fakta  bahwa  beberapa  kasus  citizen lawsuit  telah  diajukan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  peradilan  memiliki  legitimasi  dan kasus  tersebut  telah  diputuskan,  yang  menjadi  yurisprudensi  di  Indonesia.  Warga  negara memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan  dan  pengembangan  kebijakan melalui mekanisme gugatan warga negara.(Nurmedina, 2021)
Analisis  Putusan  (No  756/Pdt.G/2020/PN.Mdn)  Terhadap  Gugatan  Citizen  Lawsuit Akibat Pengalihfungsian Cagar Budaya Oleh Pemko Medan
Menimbang,  bahwa  pada  prinsipnya  Citizen  Lawsuit  adalah  suatu  hak  gugat  yang dimiliki  oleh  warga  negara,  yang  pada  hakikatnya  memberikan  akses  kepada  individu  atau warga  negara  untuk  bertindak  demi  kepentingan  seluruh  warga  negara  atau  kepentingan
publik.  Citizen  Lawsuit  memungkinkan  warga  negara  untuk  mengajukan  gugatan  di pengadilan  dengan  tujuan  agar  pemerintah  menjalankan  penegakan  hukum  yang  menjadi kewajibannya.  Dengan  kata  lain,  Citizen  Lawsuit  memberikan  kewenangan  kepada  warga negara  untuk  menggugat  pihak  swasta  yang  melanggar  undang-undang,  serta  memberikan kekuatan  kepada  warga  negara  untuk  menggugat  negara  dan  lembaga  pemerintahan  yang melakukan  pelanggaran  undang-undang  atau  yang  gagal  dalam  memenuhi  kewajibannya dalam  implementasi  undang-undang.  (Efendi  &  Hariri,  2023)  Dari  beberapa  pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, majelis hakim mengadili dalam eksepsi:
1. Menolak kompetensi eksepsi tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan kelas IA khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 756/pdt.G/2020/PN Medan.
Dan mengadili Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan tindakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad)
3. Memerintahkan  tergugat  untuk  menerbitkan  penetapan  Tanah  lapangan  Merdeka  Medan sebagai cagar budaya melalui : Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas Tanah Lapang Merdeka Medan, sebagai cagar budaya.
4. Menolak gugatan para penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati tuntutan hukum atau petitum gugatan Para Penggugat, yaitu:
1. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menuntut  agar  Tergugat  menerbitkan  dasar  hukum  yang  menetapkan  secara  tegas  Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya melalui langkah-langkah berikut:
a. Melakukan  Revisi  atau  Peninjauan  Kembali  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  13 tahun  2011  tentang  RTRW  Kota  Medan  Tahun  2011-2031  dan  memasukkan  Tanah Lapang Merdeka Medan seluas 4,88 Ha ke dalam daftar Cagar Budaya; atau
b. Menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  dan/atau  Keputusan  Walikota  Medan dan/atau  Peraturan  Walikota  Medan  yang  menetapkan  secara  tegas  Tanah  Lapang Merdeka Medan seluas 4,88 Ha sebagai Cagar Budaya.
3. Menghukum  Tergugat  untuk  meminta  maaf  secara  terbuka  dan  mempublikasikan  setiap upaya  dan  hasil  dari  tindakan  tersebut  kepada  seluruh  warga  masyarakat  Kota  Medan melalui:
a. Media cetak: Harian Kompas, Harian Tribun Medan, Harian Sumut Pos Medan, Harian Waspada, Harian Analisa, dan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB);
b. Media online: Detik.com, CNN Indonesia, Kompas.com;
c. Media  elektronik  televisi:  TVRI  Medan-Sumatera  Utara,  Metro  TV,  TV  One,  Inews TV;
d. Tiga media elektronik radio: Radio Republik Indonesia (RRI) Medan-Sumatera Utara, Most FM, Prambors FM.
Putusan  tersebut  diatas,  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Medan,  pada  hari  Senin  tanggal  12  Juli  2021,oleh  Majelis  Hakim  : Dominggus  Silaban,  SH.MH.,  selaku  Hakim  Ketua  Majelis,  Dahlia  Panjaitan,  SH.,  dan Martua Sagala, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana pada hari Rabu,  tanggal  14  Juli  2021  diucapkan  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  oleh Hakim  Ketua  Majelis  dengan  didampingi  oleh  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut,  dengan dibantu oleh Eridawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat melalui applikasi persidangan e-litigasi / e-court.
Dalam  putusan  (No  756/Pdt.G/2020/PN.Mdn)  terkait  gugatan  citizen  lawsuit  akibat pengalihan  fungsi  cagar  budaya  Lapangan  Merdeka  oleh  Pemko  Medan,  terdapat  beberapa poin yang telah dianalisis lebih detail:
Prinsip  Citizen  Lawsuit:  Putusan  tersebut  mengakui  prinsip  citizen  lawsuit  sebagai hak  gugat  yang  dimiliki  oleh  warga  negara.  Prinsip  ini  memberikan  akses  kepada  individu atau warga negara untuk bertindak demi kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik,  termasuk  dalam  hal  mengajukan  gugatan  terhadap  tindakan  pemerintah  yang dianggap melanggar hukum.
Kompetensi  Pengadilan:  Majelis  hakim  menolak  eksepsi  tergugat  dan  menyatakan bahwa  Pengadilan  Negeri  Medan  kelas  IA  khusus  berwenang  untuk  memeriksa  dan mengadili  perkara  perdata  tersebut.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  perkara  tersebut  memiliki dasar hukum yang cukup untuk diajukan di pengadilan yang bersangkutan.
Putusan  Dalam  Pokok  Perkara:  Majelis  hakim  mengabulkan  sebagian  gugatan  para penggugat  dengan  menyatakan  bahwa  tindakan  tergugat  telah  melanggar  hukum (onrechtmatige  overheidsdaad).  Kemudian,  majelis  hakim  memerintahkan  tergugat  untuk menerbitkan  penetapan  Tanah  Lapangan  Merdeka  Medan  sebagai  cagar  budaya  melalui peraturan  walikota  Medan  yang  menetapkan  secara  tegas  tanah  tersebut  sebagai  cagar budaya. Namun, gugatan para penggugat untuk sebagian lainnya ditolak oleh majelis hakim.
Tuntutan Hukum Para Penggugat: Para penggugat menuntut agar tergugat diakui telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Mereka  juga  menuntut  agar  tergugat  menerbitkan dasar hukum yang menetapkan secara tegas Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya, entah melalui revisi atau peninjauan kembali terhadap peraturan daerah yang relevan atau  melalui  penerbitan  peraturan  daerah  baru  yang  khusus  menetapkan  tanah  tersebut sebagai  cagar  budaya.  Selain  itu,  mereka  juga  menghukum  tergugat  untuk  meminta  maaf secara  terbuka  dan  mempublikasikan  upaya  dan  hasil  dari  tindakan  tersebut  kepada  seluruh warga  masyarakat  Kota  Medan  melalui  media  cetak,  online,  elektronik,  dan  radio  tertentu (Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, 2021)
Tanggal  dan  Pelaksanaan  Putusan:  Putusan  tersebut  diputuskan  dalam  rapat permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  pada  tanggal  12  Juli  2021. Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  pada  tanggal  14  Juli 2021  oleh  Hakim  Ketua  Majelis,  dengan  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  terlibat  melalui aplikasi  persidangan  e-litigasi  /  e-court.  Dengan  demikian,  putusan  tersebut  memberikan penegasan  atas  pentingnya  prinsip  citizen  lawsuit  dalam  perlindungan  hukum  terhadap kepentingan publik, serta menetapkan kewajiban bagi tergugat untuk menerbitkan penetapan resmi mengenai status cagar budaya Lapangan Merdeka Medan

## KESIMPULAN
1. Tujuan  utama  gugatan  ini  adalah  untuk  menegakkan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk menjaga  dan  melindungi  Lapangan  Merdeka,  yang  merupakan  situs  bersejarah  penting bagi  masyarakat  Kota  Medan.  Para  penggugat  percaya  bahwa  pemerintah  harus  menjaga keaslian dan integritas situs sejarah tersebut demi kepentingan umum. Selanjutnya, tujuan gugatan  adalah  untuk  mencegah  fungsi  Lapangan  Merdeka  yang  dianggap  merugikan masyarakat  dialihkan  ke  tempat  lain.  Para  penggugat  ingin  memastikan  bahwa penggunaan  Lapangan  Merdeka  tetap  sesuai  dengan  nilai-nilai  sejarah,  budaya,  dan sosialnya  dan  tidak  diubah  secara  sembrono  untuk  keuntungan  perdagangan  atau pembangunan yang mengabaikan warisan budaya.
2. Jika  tergugat  tidak  memiliki  dasar  hukum  untuk  melaksanakan  gugatan,  tergugat  dapat membatalkan. Kedua, sebelum pengajuan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri, harus ada notifikasi atau somasi terlebih dahulu kepada penyelenggara negara.
3. Putusan  tersebut  mengakui  prinsip  gugatan  warga  negara  sebagai  hak  gugat.  Konsep  ini memungkinkan  seseorang  atau  warga  negara  untuk  bertindak  demi  kepentingan  umum atau  kepentingan  publik,  termasuk  mengajukan  gugatan  terhadap  tindakan  pemerintah yang  dianggap  melanggar  hukum.  Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  Pengadilan  Negeri Medan  kelas  IA  khusus  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  kasus  perdata tersebut.  Mereka  menolak  eksepsi  tergugat.  Ini  menunjukkan  bahwa  perkara  tersebut memiliki dasar hukum yang cukup untuk diajukan ke pengadilan yang relevan.

## REFERENSI
Abrianto,  B.  O.,  Nugraha,  X.,  &  Grady,  N.  (2020).  Perkembangan  Gugatan  Perbuatan Melanggar  Hukum  oleh  Pemerintah  Pasca-Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014. Negara Hukum , 11 (30), 43–62.
Abubakar, M. (2019). Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (1), 93–108. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766 Alawiyah,  T.,  Dwisvimiar,  I.,  &  Arifinal,  M.  (2022).  Eksekusi  Gugatan  Sederhana  Di Pengadilan  Negeri  Serang  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Serang  Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 9 (4),  1087–1106. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27073
Cetera, K., & Rahmawan, A. B. (2023). Prospek Citizen Lawsuit Dalam Sengketa Tata Usaha Negara  Terkait  Isu  Perubahan  Iklim  Di  Indonesia. Jurnal  Yudisial , 15 (2),  145. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506
Efendi, A. B., & Hariri, A. (2023). Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan  Waduk  Sepat  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  No. 200/Pdt.G/2019/Pn.  Sby  jo  No.  544/Pdt/2020/Pt). Res  Judicata , 5 (2),  110. https://doi.org/10.29406/rj.v5i2.4922
galiehd,+7.Riana . (n.d.).

## Gracia.  (2023).  GUGATAN  CITIZEN  LAW  SUIT:  PROGRESIVITAS  PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Indonesia , 13 (1), 104–116.
Humaira  Khoirunnisa,  Shafa  Amalia  Choirinnisa,  R.  M.  A.  I.  (2021).  QUO  VADIS : PENERAPAN  CITIZEN  LAWSUIT  SEBAGAI  UPAYA  PERLINDUNGAN TERHADAP  LINGKUNGAN  HIDUP  QUO  VADIS :  IMPLEMENTATION  OF CITIZENS  ’  S  LAWSUIT  ACTION  AS  hidup  .  Berdasar  hal  tersebut  perihal kelestarian  lingkungan  hidup  menjadi  penting  untuk  dipertahankan. LITRA:  Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria , 1 (1), 117–137.
Mahka,  M.  F.  R.,  Mirfan,  &  Herman.  (2022).  Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Gugat  Warga Negara  Melalui  Gugatan  Citizen  Law  Suit  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar No.246/Pdt.G/2007/Pn.Mks.
Buletin Poltanesa , 23 (2), 488–497. https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1965
Nurmedina,  L.  (2021).  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  melalui Mekanisme  Gugatan  Warga  Negara  (Citizen  Lawsuit)  di  Indonesia  dan  Amerika Serikat. Simbur Cahaya , 28 (2), 245. https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1236 Perkara, P., Hidup, L., & Lawsuit, C. (2023). Sifat Eksekutorial Putusan CLS… (Destri, dkk) Halaman 95 SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA ( . 95– 103.
Sinaga, P. H. W., Wiratama, F. P. B., Indriati, F., Rahayu, D. A., & Sunarjo, S. (2022). Social control of government policy through the citizen lawsuit mechanism. Jurnal Cakrawala Hukum , 13 (2), 123–134. https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.7875
Sudiarawan, K. A., Karunian, A. Y., Mangku, D. G. S., & Hermanto, B. (2022). Discourses on  Citizen  Lawsuit  As  Administrative  Dispute  Object:  Government  Administration
Law  Vs.  Administrative  Court  Law. Journal  of  Indonesian  Legal  Studies , 7 (2),  449– 486. https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60166
Syofiarti, S. (2022). Peran Serta Masyarakat  Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan  Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan. Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 19–36. https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36
Yuridis, A., Pelaksanaan, T., Perbuatan, G., Hukum, M., & Darmawan, S. P. (2023). Analisis Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  …-716  JIGE  4 (2) (2023) 716-721 . 4 (2), 716–721.