## PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN PRAKTEKNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT *
Yofi Permana. R Pascasarjana Strata II Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang e-mail : yoppi.permana@yahoo.co.id

## Abstrak
The Notary Protocol is a collection of documents that is a state archive that must be stored and  maintained  by  a  Notary.  Regarding  the  Notary  protocol  and  its  submission  are  regulated  in article 63 UUJN and UUJN. If the Notary dies, the Notary protocol shall be submitted by the heir to the MPD or other Notary Public. The purpose of this writing is to analyze the provisions of the Law on the Submission of Notary Protocols who have died, their practices and the responsibilities of the heirs to the Notary Protocol and legal actions taken by the MPD for the Notary Protocol that have not been submitted. This research uses an empirical juridical approach method. Article 63 UUJN and UUJNP  have  been  explained  regarding  the  surrender  of  the  notary  protocol  that  has  died,  but  in practice there is a discrepancy with the applicable regulations, this is due to the lack of education and  socialization  from  the  Notary  himself  to  the  heirs  or  his  family.  If  the  Notary  Protocol  is  not immediately  submitted  to  the  Notary  Recipient  of  the  protocol,  then  the  MPD  as  a  Notary supervisory agency is authorized to take the notary protocol that has not been submitted and give it to the Notary recipient of the Notary protocol. In carrying out his position as the notary recipient of the protocol, of course there must be a legal basis in the form of a Decree from the Minister of Law and Human Rights regarding the appointment of a Notary Public receiving the Notary Protocol, but in  practice  there  are  still  notaries  who  have  not  yet  received  the  Decree,  this  is  due  to  the inadequacy of the decision of the MPD by the Minister of Justice and Human Rights.
Keywords: Notary Protocol; Notary; Notary Heir; MPD.

## Abstrak
Protokol  Notaris  adalah  kumpulan  dokumen  yang  merupakan  arsip  negara  yang  harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Mengenai protokol Notaris dan penyerahannya diatur dalam pasal  63  UUJN  dan  UUJN.  Apabila  Notaris  meninggal  dunia  maka  protokol  Notaris  diserahkan oleh  ahli  waris  kepada  MPD  atau  Notaris  lain.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis ketentuan  Undang-undang  mengenai  Penyerahan  protokol  Notaris  yang  telah  meninggal  duni, prakteknya  serta  tanggungjawab  ahli  waris  terhadap  protokol  Notaris  dan  tindakan  hukum  yang dilakukan  oleh  MPD  terhadap  protokol  Notaris  yang  belum  diserahkan,  Penelitian  ini menggunakan Metode pendekatan secara yuridis empiris. Pada pasal 63 UUJN dan UUJNP telah dijelaskan  mengenai  penyerahan  protokol  Notaris  yang  telah  meninggal  dunia,  akan  tetapi  dalam prakteknya di lapangan terjadi ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena  minimnya  edukasi  dan  sosialisasi  dari  Notaris  itu  sendiri  kepada  ahli  waris  atau keluarganya. Apabila Protokol Notaris tersebut tidak segera diserahkan kepada Notaris Penerima protokol,  maka  MPD  selaku  lembaga  pengawas  Notaris  berwenang  untuk  mengambil  protokol Notaris  yang  belum  diserahkan  tersebut  dan  memberikan  kepada  Notaris  penerima  protokol Notaris.  Dalam  menjalankan  jabatannya  selaku  Notaris  penerima  protokol  tentunya  harus  ada dasar hukum berupa Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM tentang pengangkatan Notaris penerima Protokol Notaris, tetapi dalam prakteknya masih ada Notaris yang belum menerima Surat Keputusan tersebut, hal ini dikarenakan kurang terakomodirnya keputusan dari MPD oleh Menteri Hukum dan HAM.
Kata kunci : Protokol Notaris; Notaris; Ahli Waris Notaris; MPD.
* Naskah diterima: 12 Januari 2019, direvisi: 12 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.120

## PENDAHULUAN
Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara. Dalam Pasal 1 butir  1  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  dijelaskan  mengenai  pengertian Notaris  dikaitkan  dengan  tugas  jabatan yang dibebankan kepadanya. Dari penjelasan Pasal 1 butir 1 UU Nomor  30
Tahun  2004  jo.  UU  Nomor  2  Tahun 2014  tersebut  mengatakan  bahwa  tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta  autentik.  Adapun  akta  autentik menurut  Pasal  1868  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata (untuk
selanjutnya  disebut  KUH  Perdata)  adalah suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat dimana  akta  itu  dibuatnya.  Hal  ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut  dalam  akta  autentik  itu  pada pokoknya dianggap benar.
Jabatan  Notaris  tidak  selamanya dapat di jabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi  seorang  Notari  dalam  menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan
jabatannya  sebagai  Notaris  seperti  yang telah ditentukan oleh UUJN. Dalam Pasal 8  ayat  (1)  UU  Nomor  30  Tahun  2004 disebutkan bahwa:
“Notaris  berhenti  atau  diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
a. Meninggal dunia;
b. Telah  berumur  65  (enam  puluh lima) tahun;
c. Permintaan sendiri;
d. Tidak  mampu  secara  rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris  secara  terus  menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. Merangkap  jabatan sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 3 huruf g.”
Dari  Pasal  diatas  dijelaskan  bahwa ada  beberapa  hal  yang  menjadi  alasan seorang  Notaris  tidak  lagi  menjabat. Misalnya  saja  karena  Notaris  yang bersangkutan  telah  meninggal  dunia  dan atau  telah  berakhir  masa  jabatannya, dalam  hal  ini  telah  memasuki  usia  65 (enam puluh lima) tahun.
Berhentinya jabatan seseorang sebagai  Notaris  salah  satunya  disebabkan karena  Notaris  yang  bersangkutan  telah meninggal  dunia.  Dengan  meninggalnya seorang  Notaris  mengakibatkan  segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang
bersangkutan  harus  segera  diserahkan kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  (untuk selanjutnya  disebut  MPD)  melalui  ahli warisnya  untuk  kemudian  disimpan  oleh Notaris  pemegang  protokol  yang  telah ditunjuk.  Keterangan  tersebut  ditegaskan dalam  Pasal  63  ayat  (2)  UU  Nomor  30
Tahun  2004  jo.  UU  Nomor  2  Tahun 2014 yaitu:
“Dalam  hal  terjadi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  62  huruf  a,
penyerahan Protokol Notaris
dilakukan  oleh  ahli  waris  Notaris kepada  Notaris  lain  yang  ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”
Protokol  Notaris  merupakan  arsip negara,  sehingga  wajib  disimpan  dan dipelihara  oleh  Notaris  dengan  penuh tanggung  jawab.  Pasal  1  butir  13  UU Nomor  30  Tahun  2004  dan  UU  Nomor  2 Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan  dokumen  yang  merupakan arsip  negara  yang  harus  disimpan  dan dipelihara  oleh  Notaris  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Penyimpanan  dan pemeliharaan  Protokol  Notaris  tersebut terus  berlangsung  walaupun  Notaris  yang bersangkutan  telah  memasuki  usia  65 (enam  puluh  lima)  tahun  atau  telah meninggal  dunia.  Berakhirnya  masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula
kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris  sebagai  suatu  jabatan,  akan  tetap ada dan akta-akta  yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris  yang bersangkutan akan tetap  diakui  dan  akan  disimpan  (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang  protokolnya.  (Habieb  Adjie,
2008: 40).
Penjelasan  Pasal  65  UUJN  menurut Habib Adjie bahwa: (Habieb Adjie, 2009:
5)
1. Setiap  orang  yang  diangkat  sebagai Notaris,  Notaris  pengganti,  Notaris
pengganti khusus, dan pejabat sementara  Notaris  dianggap  sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur  hidup  sehingga  tanpa  batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban  Notaris,  Notaris pengganti,  Notaris  pengganti  khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap  melekat,  kemana  pun  dan dimana  pun  mantan  Notaris,  mantan Notaris  pengganti,  mantan  Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.
Hal ini berbeda dengan  pendapat dari Sjaifurrachman, bahwa di  Indonesia tidak dikenal  tanggung  jawab  secara  mutlak tanpa  batas  waktu,  sehingga  dapat diartikan  tidak  ada  jabatan  di  Indonesia yang  tanggung  jawabnya  tanpa  batas. Oleh  karena  itu  setiap  jabatan  apapun mempunyai  batasan waktu  tanggung jawab  sepanjang yang  bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku  seseorang  telah  habis,  yang bersangkutan  berhenti  pula  tanggung jawabannya  dalam  jabatan  yang  pernah dipangkunya.  (Sjaifurrachman,  2011:192- 193) Jika dibandingkan  antara  kedua pendapat  tersebut,  terlihat  bahwa  adanya perbedaan  yang  mendasar. Menurut Habib  Adjie  tanggung  jawab  tidak  akan berakhir  karena  tanggung  jawab  melekat pada diri  pribadi  seorang  Notaris,
sedangkan menurut Sjafurrachman tanggung  jawab  tidak  ada  yang  tidak memiliki  batas  waktu.  Apabila  melihat tanggung jawab dari segi pembuatan  akta, seorang Notaris akan selalu  dilekati  oleh tanggung  jawab  secara  materil  manakala
suatu saat (meskipun telah  berakhir  masa jabatannya) akta yang dibuat oleh seorang Notaris didapati bermasalah dan diperlukan  adanya  pertanggungjawaban dari Notaris  yang bersangkutan.
Tanggung  jawab  seorang  Notaris secara  administrasi  adalah  menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta  yang merupakan Protokol Notaris  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara supaya  tidak  terjadi  kehilangan,  protokol Notaris  tersebut  berakhir  bersamaan dengan  dengan  berakhirnya  masa  jabatan seorang  Notaris.  Sehingga,  tanggung jawab seorang Notaris terhadap penyimpanan  akta  dapat  berakhir  namun pertanggungjawaban atas adanya
kesalahan  dalam  pembuatan  akta  tidak akan  pernah  berakhir  meskipun  Notaris yang  bersangkutan  telah  berakhir  masa jabatannya.
Notaris dalam menjalankan
profesinya  senantiasa  diawasi  oleh  suatu majelis  yang  disebut  Majelis  Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut MPN) selama  menjalankan  jabatannya.  MPN menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap segala  kegiatan  Notaris.  Pengawasan dilakukan  dengan  membentuk  3  (tiga) lembaga pengawas, yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang
berkedudukan di Pusat, Majelis Pengawas Wilayah  (MPW)  yang  berkedudukan  di wilayah  Propinsi,  serta  Majelis  Pengawas Daerah  (MPD)  yang  berkedudukan  di wilayah  Kabupaten/Kota.  Keberadaan majelis  pengawas  dibentuk  oleh  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  67  ayat
(1)  UU  Nomor  30  Tahun  2004  dan  UU Nomor 2 Tahun 2014.
Majelis  Pengawas  Notaris  yang dalam hal ini dilakukan oleh MPD berhak menunjuk Notaris lain dan/atau berdasarkan  usulan  dari  Ahli  Waris Notaris  yang  telah  meninggal  dunia tersebut  yang  diteruskan  kepada  Menteri sebagai Notaris pemegang protokol
Notaris yang telah meninggal dunia. Notaris penerima protokol mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  masyarakat,  sesuai dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  dan  d undang-undang Jabatan Notaris atau yang lazim dikenal sebagai UUJN, mewajibkan setiap  Notaris  untuk  menyimpan  minuta akta  sebagai  bagian  dari  protokol  Notaris dan  mewajibkan  setiap  Notaris  untuk mengeluarkan  grose  akta,  salinan  akta, atau  kutipan  akta  berdasarkan  pada minuta  akta  atas  permintaan  para  pihak atau ahli waris dari para pihak. Dalam hal ini  Notaris  penerima  protokol  perlu berhati-hati  dalam  penyimpanan  setiap protokol Notaris yang diserahkan terimakan  kepadanya.  Menurut  Habib Adjie, (Habib Adjie, 2008:45)
“Penyimpanan  protokol  Notaris  oleh Notaris pemegang protokol Notaris merupakan  suatu  upaya  untuk  menjaga umur  yuridis  akta  Notaris  sebagai  alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli  warisnya  tentang  segala  hal  yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika  di  simpan  oleh  yang  bersangkutan, dan  dalam  bentuk  minuta  juga  akan  ada selamanya,  yaitu  yang  disimpan  oleh
Notaris sendiri atau oleh Notaris
pemegang protokol atau majelis
Pengawas  Daerah.  Meskipun  Notaris meninggal  dunia  tetapi  akta  Notaris  akan tetap  ada  dan  mempunyai  umur  yuridis, melebihi umur biologis Notaris.’’
Dewasa  ini,  dengan  perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak luput juga  dengan  ketentuan  atau  batasan  umur dari  seorang  manusia,  menyimpang  dari ketentuan  masa  pensiun  seorang  Notaris yaitu  dengan  meninggalnya  seseorang merupakan suatu hal yang tidak lepas dari kehidupan,  karena  penulis memiliki pandangan  dengan  adanya  kehidupan pasti  akan  ada  kematian,  tetapi  penulis sendiri  tidak  tahu  kapan  datangnya kematian tersebut.
Dalam  hal  Notaris  meninggal  dunia maka protokol Notaris tersebut diserahkan oleh ahli waris kepada  MPD atau Notaris lain,  dengan  tujuan  apabila  masyarakat membutuhkan  salinan  akta  dari  protokol Notaris  yang  meninggal  dunia  tersebut dapat diberikan, akan tetapi pada
kenyataannya penyerahan Protokol Notaris tersebut tidak dilakukan
sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang  Jabatan  Notaris  dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Maka  dari  itu  penulis  dengan  ini menguraikan  berdasarkan  hal  tersebut  di atas  bahwa  protokol  Notaris  yang  telah meninggal  dunia  wajib  di  serahkan kepada Notaris lain melalui ahli warisnya. Dalam  hal  penyerahan  protokol  Notaris tersebut  oleh  ahli  warisnya  tentu  tidak lepas  dari  peranan  dan  tanggungjawab, mulai  dari  proses  penunjukan  protokol
Notaris  oleh  ahli  waris  yang  di  ajukan kepada  MPD,  sampai  dengan  penyerahan protokol  Notaris  kepada  Notaris  yang telah  ditunjuk  oleh  MPD.  Berdasarkan kenyataan  seperti  inilah  dianggap  perlu untuk ditelaah demi mendapatkan kesesuaian  antara  peraturan  yang  telah diberlakukan  dengan  praktek  yang  terjadi sebenarnya.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis empiris, yaitu suatu penelitian di samping melihat aspek hukum  positif juga melihat seperti  apa  penerapan  di  lapangan  dan masyarakat,  data  yang  diteliti  awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan,  yaitu  penelitian  terhadap  para pihak-pihak  yang  terkait  dalam  hal-hal Praktek penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia.
Untuk  meneliti  suatu  permasalahan mengenai hukum, maka pembahasan yang sangat  relevan  mengenai  hukum  tersebut adalah mengkajinya dengan menggunakan teori-teori  tentang  hukum,  konsep-konsep hukum  dan  asas-asas  hukum  tersebut. Teori  hukum  tersebut  dapat  digunakan untuk  menganalisa  dan  menerangkan suatu  pengertian  tentang  hukum  dan konsep  yuridis  dari  hukum  tersebut,  yang relevan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dan muncul dalam penelitian hukum. (Salim, HS, 2010: 54)
Dalam  penulisan  penelitian  artikel ini,  jenis  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan
( statute  approach ),  pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  dan  pendekatan perbandingan  ( comparative  approach ).
Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dilakukan  untuk  meneliti aturan-aturan  hukum  yang  menjadi  fokus penelitian, (Johnny Ibrahim, 2005: 302)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Di Provinsi Sumatera Barat
Protokol  Notaris  adalah  kumpulan dokumen  yang  merupakan  suatu  arsip Negara  yang  harus  disimpan  dan  dijaga keberadaannya, sebagaimana  yang di  atur dalam  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan pada Pasal  65 UUJN, terkait tanggung jawab Notaris terhadap protokol-protokolnya, Notaris
berkewajiban serta bertanggungjawab
secara  penuh  terhadap  seluruh  protokol yang  dimilikinya,  pertanggungjawaban tidak  hanya  sebatas  telah  usainya  masa jabatan seorang Notaris melainkan tanggung jawabnya melekat seumur hidup Notaris  tersebut.  (Putra  Topan  Adiya,
2014).
Subekti  mengemukakan  pendapatnya
menenai pengertian penyerahan, Penyerahan  yang  sering  juga  disebut dengan istilah “ Levering ”
atau “ overdracht ”  yang  mempunyai  dua  arti, yang  pertama  perbuatan  yang  berupa penyerahan  kekuasaan  belaka  (“ feitelijke levering ”),  kedua  perbuatan  hukum  yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang  lain  (juridische  levering).  (R. Subekti, 1980: 71)
Pendapat  Subekti  tersebut  relevansi dengan  Praktek  Penyerahan  Protokol Notaris yang telah meninggal dunia, yang mana  merupakan  suatu  perbuatan  hukum untuk  dapat  memindahkan  kepemilikan dan  tanggung  jawab  terkait  dengan protocol- protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris penerima Protokol Notaris. Dengan telah diserahkannya  protokol  Notaris  tersebut kepada  Notaris  penerima  protokol  maka Notaris  penerima  protokol  mempunyai tanggung  jawab  untuk  menjaga  dan menyimpan protokol tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap protokol  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah diberikan oleh Undang-undang. (Cut Era Fitriyeni, Desember 2012: 391-404).
Pada  prinsipnya,  setiap  kali  ada Notaris  yang  meninggal  dunia  maka seluruh  arsip  atau  protokolnya  harus dipindahkan  kepada  Notaris  lain  selaku Notaris penerima Protokol oleh ahli waris dari  Notaris  yang  telah  meninggal  dunia tersebut,  sebagaimana  penjelasan  pada Pasal  35  Undang-undang  Jabatan  Notaris Perubahan  atas Undang-Undang  No.  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN),  Apabila  Notaris  meninggal dunia,  suami/istri  atau  keluarga  sedarah dalam  garis  lurus  keturunan  semenda sampai  derajat  kedua  warisnya  wajib memberitahukan  kepada  MPD  Notaris ditempat  wilayah  kerja  Notaris  yang meninggal  tersebut,  paling  lambat  7 (tujuh) hari kerja.
Apabila  Notaris  meninggal  dunia pada  saat  menjalankan  cuti,  maka  tugas jabatan  Notaris  dijalankan  oleh  Notaris
Pengganti  sebagai  Pejabat  Sementara Notaris  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. (Lentera Hukum, Tengku Erwinsyahbana, Melinda, 2018: 317) Dan Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris  yang  meninggal  dunia  tersebut kepada MPD dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris tersebut meninggal dunia. (Hukum Online, 2018: ).
Dalam  hal  Notaris  meninggal  dunia tersebut,  maka  protokol  Notaris  tersebut akan  diserahkan  kepada  Notaris  lain selaku  Notaris  penerima  Protokol  Notaris (Pasal  62  huruf  a  UU  Jabatan  Notaris). Penyerahan  protokol  dalam  hal  Notaris meninggal  dunia,  dilakukan  oleh  ahli waris  Notaris  kepada  Notaris  lain  yang ditunjuk oleh MPD Notaris (Pasal 63 ayat (2)  UUJNP).  Melalui  pasal  ini  dapat  kita lihat  bahwa  Notaris  lain  yang  akan menerima protokol Notaris yang meninggal  dunia  adalah  Notaris  yang telah  ditunjuk  oleh  MPD  berdasarkan usulan  dari  ahli  waris.  Penyerahan protokol  tersebut  dilakukan  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari  dengan  pembuatan berita  acara  penyerahan  protokol  Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol  Notaris  (Pasal  63  ayat  (1)  UU
Jabatan Notaris). ( Brinda Anitha Wirastuti dan J. Andi Hartanto. 2017 : 13 )
Menurut  pendapat  Alexander,  S.H., M.Kn,  dari  Notaris  yang  telah  meninggal dunia  tersebut,  terdapat  dua  perbedaan dalam  hal  proses  penyerahan  protokol
Notaris,  yang  akan  dilalui  oleh  Ahli Waris  Notaris  atau  karyawan  Notaris, adapun perbedaannya yaitu:
1) Proses yang pertama, apabila seorang Notaris  meninggal  dunia  maka  ahli waris  melakukan  pengajuan  Notaris penerima  protokol  kepada  MPD, yang mana prosesnya meliputi:
a) Ahli Waris wajib
memberitahukan  secara  manual maupun  elektronik  kepada  MPD di  wilayah  jabatan  Notaris  yang meninggal dunia  tersebut  perihal meninggalnya  Seorang  Notaris, dalam  jangka  waktu  paling  lama 7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak Notaris  meninggal  dunia  (Pasal 35  ayat  (2))  UUJNP  ,  sedangkan pada  Pasal  39  PerMen  Hukum dan  HAM  nomor  25  tahun  2014 menyebutkan ‘’Dalam hal Notaris  meninggal  dunia  ahli waris wajib memberitahukan secara  manual  atau  elektronik kepada  MPD  di  Wilayah  jabatan Notaris  yang  meninggal dunia tersebut  dalam  jangka  waktu paling lama 30 (tiga puluh).
b) Dalam hal Notaris tidak memiliki ahli  waris  maka  pemberitahuan secara  manual  atau  elektronik kepada  MPD  dilakukan  oleh karyawan Notaris yang
meninggal  dunia  tersebut  dalam jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga  puluh)  sebagai  mana  yang tertuang  dalam  Pasal  39  PerMen Hukum  dan  HAM  nomor  25 tahun 2014 .
2) Proses yang kedua, dengan meninggalnya  seorang  Notaris  maka ahli  waris  atau  karyawan  Notaris melakukan penunjukan terhadap
Pejabat  Sementara  Notaris  yang ditujukan kepada MPD dan diteruskan kepada Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan kepada  rekomendasi    dari  ahli  waris atau  karyawan  Notaris  maka  MPD
menunjuk  Pejabat  Sementara  Notaris paling  lama  dalam  jangka    waktu  14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.  Protokol  yang  tidak diserahkan  oleh  ahli  waris  atau karyawan  Notaris  kepada  MPD Notaris, maka MPD tetap mengajukan Pejabat Sementara Notaris (Pjs.Notaris) kepada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  Setelah adanya  pengajuan  Pejabat  Sementara
Notaris (Pjs.Notaris) oleh MPD maka Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Pejabat Sementara Notaris
(Pjs.Notaris)  dalam  jangka  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  pengajuan  oleh  MPD kepada Menteri. (Alexander,2018).
Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Sementara  Notaris  (Pjs.Notaris)  harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut (Pasal  40  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  PerMen Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2014 :
1) Warga Negara Indonesia (WNI);
2) Berijazah Sarjana Hukum; dan
3) Telah bekerja sebagai karyawan Kantor  Notaris  paling  singkat 24  (dua  puluh  empat)  bulan berturut-turut.  Dengan  disertai dokumen pendukung, seperti:
a. Fotokopi Ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisasi;
c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
d. Asli  surat  keterangan  sehat jasmani  dari  dokter  rumah sakit dan asli surat keterangan  sehat  rohani  dari psikiater rumah sakit;
e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm  sebanyak  4  (empat) lembar;
f. Daftar riwayat hidup; dan
g. Surat keterangan telah bekerja  sebagai  karyawan kantor Notaris paling singkat 24  (dua  puluh  empat)  bulan berturut-turut.
Sebelum menjalankan jabatannya Pejabat  Sementara  Notaris  (Pjs.Notaris) wajib mengucapkan sumpah/janji  jabatan Notaris  dengan  lafal  sesuai  dengan ketentuan  pada  Pasal  8  ayat  (4)  PerMen Hukum  dan  HAM nomor 25 tahun 2014 , di  hadapan Menteri  atau  pejabat  yang berwenang  yang  telah  ditunjuk  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan. Dalam hal mengusulkan atau mengajukan Notaris  lain  sebagai  penerima  protokol Notaris, ahli waris  atau  karyawan Notaris dapat  mengusulkan  Notaris  pemegang Protokol  Notaris  kepada  MPD  dan  MPD meneruskan  atau  menyampaikan  kepada Menteri secara manual atau
elektronikdalam  jangka  waktu  14  (empat belas)  hari  terhitung  sejak  masa  jabatan Pejabat sementara Notaris berakhir. Penyampaian  penunjukan  Notaris  lain sebagai  pemegang  protokol  oleh  Majelis Pengawas  Daerah  dengan  melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi  Keputusan  pengangkatan sebagai Notaris pengganti yang telah dilegalisasi;
3. Fotokopi
Kutipan Akta
kematian/Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir;
4. Asli  surat  penunjukan  Notaris  lain sebagai  Pemegang  protokol  Notaris; dan
5. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari  pejabat  yang  berwenang  dan telah  dilegalisir  (dalam  hal  Notaris yang  meninggal  dunia  mempunyai ahli waris).
Menurut  Pendapat Iwan  Maulana, S.H.,  M.Kn, Sebelum  melakukan  serah terima  atau  penyerahan  protokol  Notaris, maka  harus  memastikan  bahwa  semua protokol  Notaris  sudah  lengkap,  Notaris penerima  protokol  Notaris  juga  harus menghitung  serta  memeriksa  berapa jumlah  akta  beserta  data-data  atau warkahnya dan mencocokkannya sebagaimana  yang  tertera  dalam  Berita Acara  Serah  terima  Protokol  Notaris. Dalam  hal  penyerahan  protokol  Notaris yang meninggal dunia  tersebut  dapat dilakukan  oleh  ahli  waris,  Pejabat sementara  Notaris  dan  Notaris  pengganti untuk  menyelesaikan  semua  protokol Notaris  tersebut.  Penyerahan  protokol
Notaris tersebut sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  62  UUJN-P dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak Notaris Pembuat akta meninggal  dunia  dengan  pembuatan berita  acara  penyerahan  protokol  Notaris yang ditandatangani oleh Notaris penerima  protokol  Notaris,  serta  pihak yang  menyerahkan  dan  Ketua  MPD Notaris. (Iwan Maulana, 2018)
Berkaitan dengan Praktek penyerahan Protokol  Notaris  yang  meninggal  dunia tersebut, maka protokol Notaris berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Nyonya  Resty  Handayani.  S.H.,  M.Kn (Notaris/PPAT  di  Kota  Pariaman  selaku penerima protokol Notaris dari Almarhumah  Ibu  Rita  Yusneli,  S.H) menyatakan  bahwa  praktek  penyerahan protokol  Notaris  yang  meninggal  dunia telah  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal 63  ayat  (2)  UUJN,  dimana  penunjukan sebagai  penerima  Protokol  Notaris  yang dilakukan oleh MPD pada saat itu, setelah penunjukan dilakukan oleh MPD, Notaris penerima  Protokol  mengurus  segala sesuatunya  kepada  Kanwil  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat,  untuk  menentukan  jadwal  untuk serah  terima  Protokol  Notaris  yang dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Sumatera Barat, setelah dilakukan  serah  terima  protokol  Notaris dan  penandatanganan  Berita  Acara  Serah terima  Protokol  Notaris  yang  dilakukan pada  tahun  2016.  (Resty  Handayani, 2018).
Notaris  Penerima  Protokol  Notaris mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  masyarakat,  menurut pendapat  Ja’afar,  SH,  salah  satu Notaris/PPAT  senior  di  Kota  Padang sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal 16  ayat  (1)  huruf  b  dalam  UUJN  yaitu mewajibkan setiap Notaris untuk
menyimpan  minuta  akta  sebagai  bagian dari  protokol  Notaris  dan  mewajibkan setiap  Notaris  untuk  mengeluarkan  Grose Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta berdasarkan  minuta  Akta  atas  permintaan para pihak. (Ja’afar, 2018)
Setiap  Notaris  penerima  protokol Notaris haruslah berhati-hati dalam
bertindak terutama dalam hal penyimpanan setiap protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Setiap calon Notaris  pada  saat  mendaftarkan  diri sebagai  Notaris  kepada  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  harus membuat  dan  menandatangani  Surat Pernyataan  yang  mana  isinya  “Bersedia menerima  Protokol  Notaris  dari  Notaris lain”,  jadi  tidak  ada  alasan  lain  bagi seorang  Notaris  untuk  menolak  sebagai penerima  Protokol  Notaris  yang  telah ditunjuk  oleh  MPD  untuk  menerima  dan memelihara serta menjaga protokol Notaris  tersebut.  (J urnal  Akta,  Roeri Andriana,  Munsyarif  Abdul  Chalim.
2017: 226 ).
Menurut Pasal 1 angka 2 UUJN yang dimaksud  dengan  Pejabat  Sementara Notaris  adalah  seorang  yang  sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal  dunia,  diberhentikan  atau
diberhentikan sementara.  Notaris dalam menjalankan  tugas  jabatannya  diberikan wewenang tertentu. Notaris yang meninggal dunia berarti sudah tidak dapat menjalankan kewenangan apapun, sehingga  dengan  demikian  tidak  dapat jabatan notaris yang disandangnya digantikan oleh orang lain.

## 2. Pertanggungjawaban  Ahli  Waris Terhadap  Protokol  Notaris  Yang Telah Meninggal Dunia Di Provinsi Sumatera Barat
Notaris berkewajiban secara langsung terhadap  protokol  Notaris.  Namun  pada kenyataannya  yang  terjadi  di  masyarakat saat  ini, tidak seluruhnya Notaris tersebut memahami  prosedur  penyerahan  protokol Notaris  dan  melaksanakan  kewajibannya untuk  menyerahkan  protokol  Notaris kepada  Notaris  yang  telah  ditunjuk  oleh Majelis  Pengawas  Daerah.  Sama  halnya apabila  ada  Notaris  yang  meninggal dunia,  ahli  waris  dari  Notaris  yang bersangkutan  kadang  tidak  memahami tata cara atau prosedur peralihan protokol Notaris.  Hal  ini  disebabkan  karena minimnya  sosialisasi  mengenai  protokol Notaris,  baik  itu  dari  Notaris  itu  sendiri kepada  keluarganya,  Notaris  kepada  para karyawan,  dari  MPD  dan  organisasi Notaris  kepada  para  Notaris  maupun  dari MPD  dan  organisasi  Notaris  kepada masyarakat luas.
Minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan  protokol  yang  seharusnya bisa  disimpan  dan  diserahkan  kepada Notaris  yang  telah  ditunjuk  oleh  Majelis
Pengawas  Daerah.  Secara  tidak  langsung dapat  berakibat  fatal  bahkan  dapat menimbulkan  kerugian  material  yang sangat  besar  terhadap  masyarakat  yang akan  atau  masih  membutuhkan  akta  yang terdapat  di  dalam  protokol  Notaris  yang purna  tugas  atau  yang  telah  meninggal dunia  tersebut  untuk  keperluan  dan memperoleh kepastian hukumnya.
Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan  yang  tertunda  tentunya  juga akan  meninggalkan  permasalahan  lainnya terkait dengan protokol Notaris. Di dalam UUJN  dan  UUJNP  Pasal  1  butir  13 disebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan protokol  Notaris    adalah  kumpulan dokumen  yang  merupakan  arsip  negara yang  harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Penyimpanan  dan pemeliharaan  Protokol  Notaris  tersebut terus  berlangsung  walaupun  Notaris  yang bersangkutan  telah  pensiun  atau  bahkan sudah  meninggal  dunia.  Protokol  Notaris tersebut  diserahkan  kepada  Notaris  lain sebagai Pemegang Protokol Notaris.
Pada  Pasal  35  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris, secara tegas menjelaskan bahwa  Ahli  waris  dan/atau  keluarga  dari Notaris yang telah meninggal dunia wajib memberitahukan
kepada Majelis
Pengawas  Daerah  (MPD)  Notaris  paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja. Sebagaimana ketentuan  dalam  Pasal  62  huruf  a  UUJN menjelaskan  bahwa  dalam  hal  Notaris meninggal  dunia,  maka  protokol  Notaris tersebut  diserahkan  kepada  Notaris  lain.
Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia akan dilakukan oleh ahli waris  kepada  Notaris  lain  yang  ditunjuk oleh  MPD  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN.
Kewajiban ahli waris notaris meninggal  dunia  selain  memberitahukan kepada  Majelis  Pengawas  Daerah,  juga wajib untuk menyerahkan protokol notaris kepada Notaris penerima protokol
Notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris  yang ditandatangani oleh yang  menyerahkan  dan  yang  menerima protokol notaris. protokol Notaris tersebut terdiri atas:
1) Bundel minuta akta;
2) Buku daftar akta protes;
3) Buku daftar wasiat;
4) Buku daftar akta atau repertorium;
5) Buku  daftar  surat  dibawah  tangan yang disahkan;
6) Buku  daftar  surat  dibawah  tangan yang dibukukan;
7) Klapper untuk daftar akta, dan;
8) Klaper  untuk  daftar  surat  dibawah tangan yang disahkan; serta
9) Buku-buku  lain  yang  harus  dibuat, diisi  dan  disimpan  oleh  Notaris  yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya  apabila  ahli  waris  tidak menyerahkan  protokol  notaris  dalam jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1)  UUJN,  maka  tindakan  yang  harus dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah adalah mengambil protokol Notaris
tersebut karena hal itu adalah kewenangan Majelis  Pengawas  Daerah,  sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJN. (Jurnal Ilmiah  Brinda  Anitha  Wirastuti  dan  J. Andi Hartanto, 2017: 282)
Didalam  prakteknya  masih  ada  Ahli waris  Notaris  yang  belum  atau  terlambat menyerahkan  protokol  Notaris  tersebut kepada Notaris penerima protokol Notaris.  Hal  ini  dapat  menimbulkan kesimpangsiuran  bagi  masyarakat  yang membutuhkan
keterangan atau
membutuhkan  salinan  dari  minuta  akta yang  telah  dibuatnya,  bahkan  dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini ahli waris memiliki peranan dan tanggungjawab tetapi tidak ada konsekwensi  ataupun  sanksi  yang  dapat diberikan  kepada  ahli  waris  Notaris apabila terjadi keterlambatan dan ataupun kelalaian  dalam  penyerahan  Protokol Notaris,  karena  sifat  dalam  menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib
menjunjung  tinggi  kode  etik  seorang Notaris  yaitu  menjaga  kerahasiaan  akta yang  dibuatnya  kepada  siapapun  juga termasuk  istri,  keluarga,  maupun  pihak lain  yang  tidak  terkait  dalam  akta  yang dibuatnya  tersebut.  Dengan  tidak  adanya sanksi  bagi  ahli  waris  yang  terlambat menyerahkan  Protokol  Notaris  dengan sengaja melalaikan atau tidak menyerahkan,  maka  sangat  diperlukan sikap yang proaktif bagi Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  Notaris,  karena Dalam  UUJN  dan  UUJNP  Tidak  adanya aturan yang mengatur tentang sanksi yang ditujukan  kepada  ahli  waris  Notaris apabila tidak segera menyerahkan
protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.
3. Tindakan Hukum  Yang  Dilakukan Oleh  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  Terhadap  Protokol  Notaris Yang Meninggal Dunia Di Provinsi Sumatera Barat
Setiap  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri.  Dengan  berlakunya  UUJN, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan,  dan  penjatuhan  sanksi Notaris,  tugas  tersebut  dilakukan  oleh Menteri  Hukum  dan  HAM  dengan membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris. Dengan  tujuan  untuk  menjaga  dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang  merupakan  bagian  dari  protokol Notaris,  berkaitan  dengan  peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.
Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai satu-satunya  instansi  yang  berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan  dan  menjatuhkan  sanksi terhadap Notaris, secara umum pengawasan  dalam  hal  ini  merupakan suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh lembaga  atau  badan  pengawas  dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol,  menilik,  dan  menjaga  serta memberikan pengarahan terhadap Notaris.
(Ria Trisnomurti, I Gusti Bagus Suryawan, 2017:127-140)
Fungsi  Majelis  Pengawas  seperti yang  dimaksud  untuk  melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap
Notaris.  Dalam  kaitan  ini,  menghimbau kepada  para  Notaris  agar  berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, agar bekerja  sesuai  peraturan  yang  berlaku, serta bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga  keluhuran  dan    martabat  jabatan seorang Notaris.
Majelis  pengawas  dalam  UUJN  dan UUJN Perubahan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :
Menurut  ketentuan  umum  Pasal  1 ayat (6) UUJN Perubahan:
“Majelis  Pengawas  adalah  suatu badan  yang  mempunyai  kewenangan dan  kewajiban  untuk  melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Notaris”.
Kewenangan MPD berdasarkan ketentuan Pada Pasal 70 UUJN adalah:
a. Menyelenggarakan  sidang  untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran  Kode  Etik  Notaris atau  pelanggaran  pelaksanaan Jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu)  kali  dalam  1  (satu)  tahun atau  setiap  waktu  yang  dianggap perlu;
c. Memberikan  izin  cuti  untuk waktu  sampai  dengan  6  (enam) bulan;
d. Menetapkan  Notaris  Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. Menentukan
tempat
penyimpanan  Protokol  Notaris yang  pada  saat  serah  terima
Protokol    Notaris    telah  berumur 25  (dua  puluh  lima)  tahun  atau lebih;
f. Menunjuk  Notaris  yang  akan bertindak sebagai pemegang sementara  Protokol  Notaris  yang
diangkat  sebagai  Pejabat  Negara sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 11 ayat (4);
g. Menerima laporan dari masyarakat  mengenai  adanya dugaan  pelanggaran  Kode  Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan  dalam  Undang-undang ini; dan
h. Membuat  dan  menyampaikan laporan  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c, huruf  d,  huruf  e,  huruf  f  dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Mengenai  tempat  dan  jangka  waktu penyimpanan Protokol Notaris pada pasal 70  UUJN  huruf  e,  sudah  sepantasnya diperlukan  penyimpanan  dalam  bentuk elektronik,  pengalihan  Protokol  Notaris dalam  bentuk  elektronik  penting  untuk diimplementasikan  karena  Notaris  dalam menjalankan kewajibannya  untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif, dan efisien dibandingkan  dengan  dokumen  dalam bentuk  kertas/surat  yang  rentan  terhadap kerusakan  dan  mudah  hilang.  (Jurnal Repertorium,  Mohamat  Riza  Kuswanto, 2017;64).
Kewajiban  dari  MPD  sebagai  mana yang  terdapat  dalam  Pasal  71  UUJN, yaitu:
a. Mencatat pada buku daftar  yang termasuk    dalam    protokol Notaris  dengan  menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta  jumlah  surat  di  bawah tangan  yang  disahkan  dan  yang dibukukan sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya  kepada  MPW
setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris,
dan MPP;
c. Merahasiakan  isi  akta  dan  hasil pemeriksaan;
d. Menerima  salinan  yang  telah disahkan  dari  daftar  akta  dan daftar  lain  dari  Notaris  dan merahasiakannya;
e. Memeriksa  laporan  masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW  dalam  waktu  30  hari,
dengan  tembusan  kepada  pihak yang  melaporkan,  Notaris  yang bersangkutan, MPP dan
organisasi Notaris;
f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
Selain itu kewenangan dari MPD juga
diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi Manusia  Republik Indonesia  nomor:  M.02.PR08.10  Tahun 2004,  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata
Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Notaris, dan juga diatur dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  nomor: M.39-PW.07.10  Tahun  2004  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Majelis Pengawas Notaris.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan jabatan  Notaris  di  tingkatan  yang  paling tinggi  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas Pusat,  yang  berkedudukan  di  ibukota negara, yang memiliki kewenangan untuk: (Jurnal  Ilmiah  Brinda  Anitha  Wirastuti dan J. Andi Hartanto, 2017:278).
1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam  tingkat  banding  terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2) Memanggil  Notaris  terlapor  untuk dilakukan pemeriksaan;
3) Menjatuhkan  sanksi  pemberhentian sementara; dan
4) Mengusulkan  pemberhentian  sanksi berupa  pemberhentian  dengan  tidak hormat kepada Menteri.
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  63 ayat (6) UUJNP yang menegaskan bahwa: “Dalam  hal  Protokol  Notaris  tidak diserahkan  dalam  jangka  waktu  30  (tiga puluh)  hari  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  Majelis  Pengawas  Daerah berwenang  untuk  mengambil  Protokol Notaris”,  apabila  ada  Notaris  yang meninggal  dunia  dan  protokol-protokol Notarisnya  belum  diserahkan  oleh  para ahli  waris  Notaris  kepada  MPD  atau bahkan  belum  ada  Notaris  pemegang protokol  maka  seharusnya  MPD  segera bertindak  proaktif  dan  segera  mengambil langkah  untuk  menyelesaikan  protokol Notaris  yang  telantar.  Undang  -  undang telah  memberikan  kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan  permasalahan  protokol Notaris  yang  belum  terselesaikan.  Di sinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan  protokol-protokol  Notaris yang  telah  meninggal  dunia  tersebut  agar sesuai  dengan  peraturan.  (Alexander, 2018).
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, UUJN  telah  memberikan  kewenangan
kepada majelis pengawas Notaris,
masyarakat  dan  organisasi  Notaris,  untuk melakukan pengawasan melalui
mekanisme  dan  tata  cara  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas,  terhadap  akta Notaris  dan  Notaris  dalam  pelaksanaan jabatannya  sebagai  pemegang  protokol Notaris.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal 63  UUJN  dan  UUNJ-P  dijelaskan bahwa  penyerahan  protokol  Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari  dengan  pembuatan  berita  acara penyerahan  protokol  Notaris  yang ditandatangani
oleh yang menyerahkan  (ahli  waris)  dan  yang menerima  Protokol  Notaris  (Notaris penerima  Protokol  Notaris).  Dalam hal ini ahli waris Notaris bertanggungjawab tidak hanya
sebatas  pemberitahuan  kepada  MPD tetap  juga  bertanggungjawab  dalam hal  pemberkasan  protokol  Notaris tersebut selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Notaris meninggal dunia.  Kewenangan  MPD  dalam  hal ini  tidak  saja  sebatas  dalam  hal pengawasan  dan  pembinaan,  serta menunjuk  Notaris  penerima  Protokol Notaris tetapi juga memberi kepastian tentang  keberadaan  dan  kepada  siapa protokol  Notaris  tersebut  diserahkan sampai  dengan  batasan  waktu  yang telah  ditetapkan  oleh  UUJN  dan UUJN-P.
2. Dalam  UUJN  dan  UUJNP  hanya mengatur  tentang  prosedur  peralihan protokol Notaris saja, tetapi tidak ada
mencakup  sanksi  baik  kepada  ahli waris  ataupun  Pejabat  sementara Notaris yang lalai dalam hal penyerahan  Protokol  Notaris  yang telah  meninggal  dunia  tersebut.  Hal ini  disebabkan  karena  Kurangnya sosialisasi  dari  Pihak  MPD  dan Organisasi Ikatan Notaris (INI) kepada Notaris yang masih aktif serta anggota keluarga dari Notaris,
sehingga  ahli  waris  tidak  memahami dan  tidak  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman tentang pentingnya Protokol  Notaris  tersebut.  dengan kekurangan pemahaman atas protokol tersebut mengakibatkan Protokol
Notaris tersebut telantar atau terlambatnya diserahkan kepada Notaris  lain.  sehingga  hak-hak  klien terkait  dengan  alat  bukti  akan  sulit atau bahkan tidak bisa terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Waluyo,  2008, Penelitian
Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta.
Habib Adjie (I), 2008, Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai  Pejabat  Publik ,  PT.Refika
Aditama, Bandung.
, 2009, Hukum Notaris Di
Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung.
R.Subekti  1980, Pokok-pokok  Hukum
Perdata , PT.Intermasa, Jakarta.
Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, CV.
Mandar Maju, Surabaya.

## Jurnal Ilmiah
Cut  Era  Fitriyeni, Tanggung  Jawab Notaris  Terhadap Penyimpanan Minuta  Akta  sebagai  Bagian  dari Protokol  Notaris ,  Kanun  Jurnal Ilmu Hukum
50.58.Th.XIV
(Desember 2012).
Jurnal Ilmiah, Brinda Anitha Wirastutidan J.  Andi  Hartanto Akibat  Hukum
Protokol
Notsris  yang  tidak  diserahkan  oleh  Ahli waris  kepada  Notaris  lain, Al- Qanun,  Vol.20,  No.2,  Desember 2017.
Jurnal  Notariil,  Ria  Trisno  Murti,  I  Gusti Bagus Suryawan, Tugas dan Fungsi
Majelis  Pengawas  Daerah  dalam Menyelenggarakan Pengawasan,  Pemeriksaan,  dan Penjatuhan Sangksi Terhadap Notaris ,  Vol.2,  No.2,  November 2017. Tengku Erwinsyahbana, Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksana Tugas dan
Jabatan  Berakhir ,  Lentera  Hukum,
Volume  5  Issue  2  (2018).pp.305-
321.
Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris
dalam bentuk Elektronikl dan Kepastian  Hukumnya  di  Indonesia , Jurnal Repertorium, Volume IV.No.2, Juli-Desember 2017. Putra  Topan  Adiya, Tinjauan  Yuridis terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris  atas  Minuta  Akta  yang Rusak , Jurnal.2014.
Roeri Andriana, Munsyarif Abdul
Chalim, Akibat Hukum Bagi Notaris Yang  Meniolak  Protokol  Dari Notaris  Lain ,  Jurnal  Akta,  Vol.4 No.2, Juni 2017.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitan  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM
Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004
Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  HAM
Republik          Indonesia          Nomo  : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM nomor  M.03.HT.03.10.Tahun  2007 tentang  Pengambilan  Minuta  Akta dan Pemanggilan Notaris,
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia  nomor:  M.HH- 06.AH.02.10.  Tahun  2009  tentang Sekretariat Majelis Pengawas
Notaris.
Peraturan  Meneri  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia, nomor 25 tahun
2014 Tentang Tata cara Pengangkatan,
perpindahan, pemberhentian,  dan  Perpanjangan
Masa Jabatan Notaris. Internet http://www.hukumonline.com/klinik/detai l/lt5 1665a7f58572/prosedur-
penyerahan-prot  okol-notaris-yang- meninggal-dunia, hari selasa tanggal 07 Agustus 2018, jam 15.30WIB.
http://www.m.hukumonline.com/klinik/de tail/  golongan-ahli-waris-menurut- KUHPerd ata, hari jumat tanggal 26 Oktober 2018, jam 14.00WIB.