Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor

## Risna Resnawaty dan Muhammad Fedryansyah

## Abstrak
The pattern of top-down development often create new problems for society, among others, issues of poverty that occurred in the area of   education Jatinangor. The local community were marginalized by the regional changes. Agriculture areas which is the place for working has transformed into educational and residential areas. The change didn’t considering the ability of society to change in accordance with the expected development. Various programs of addressing poverty has been done by the government but the level of unemployment and poverty in the region Jatinangor not significantly reduced. The low level of education of the community in reality that is ironic for an area  which has five colleges of higher education.  To  overcome  these  problems,  Community  development  is  one  strategy  for  urban  poverty reduction, Jatinangor has community-owned assets as capital that can be used to reduce the problems of poverty. There are two important issues relating to existing assets include “optimalization” strategy purposes to improve the functioning of the asset in improving the quality of life and solving problems of poverty, as well as the “revitalization” strategy purposes to improve existing assets or deemed less support or be the cause of the problem of poverty itself.
Keywords: Community Development, Assets Based Community Development, Poverty Reduction.

## Pendahuluan
Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan serius di provinsi Jawa Barat khusus- nya di Kabupaten Sumedang. Secara umum, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih tinggi. Persentasenya masih di atas rata-rata provinsi dan pusat. Dari persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi dan pusat rata-rata 8 persen, di Kabupaten Sumed- ang mencapai 12 persen. Secara khusus di kawasan kecamatan Jatinangor, gambaran kemiskinan terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam struktur pekerjaan. Sektor pertanian kini sudah tidak lagi mendominasi mayoritas profesi pekerjaan masyarakat Jatinangor. Kini secara revolusi telah terjadi peralihan menjadi sektor non pertanian seperti buruh/karyawan (23,9 %), PNS/TNI (22,5 %) serta wirausaha (21,1 %). Penduduk dengan mata pencahariaan yang telah disebutkan di atas persentasenya adalah 70%. Hasil sensus tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor yang meliputi 12 desa  menunjukkan bahwa lebih dari 21% penduduk di Jatinangor adalah penganggur atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas.
Secara  geografis,  wilayah  Jatinangor  termasuk  kawasan  strategis  yang  menuju  ke  area perkotaan karena wilayahnya yang strategis dalam mendirikan atau memperluas lapangan peker- jaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lapangan pekerjaan seperti usaha jasa, rumah makan, hotel dan lain-lain. Berdasarkan studi penelitian Theresia (1998) menunjukkan bahwa keberadaan empat perguruan tinggi di Jatinangor mempengaruhi banyaknya lapangan pekerjaan yang ada.
Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Mardianta (2001) menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seperti kegiatan penyerapan tenaga kerja lebih banyak dilakukan oleh pendatang (68,5 %) daripada penduduk lokal (31,5 %). Pendidikan para pekerja di Jatinangor memperlihatkan bahwa hampir 50% berlatar belakang pendidikan dengan tingkat lulusan SD dan hanya 4,1% lulusan per - guruan tinggi (Forum Jatinangor, 2004).
Melihat pada potensi dan masalah yang ada di kawasan Jatinangor, terutama terkait den- gan masalah penanggulangan kemiskinan perkotaan, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan kebijakan khusus yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang. Kebijakan terse- but memuat aturan-aturan dalam rangka sinergitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Ka- bupaten Sumedang.
Penanganan kemiskinan dengan Pola Top Down VS Berbasis Aset Masyarakat Berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu cenderung lebih bersifat sentralistik dengan mempergunakan pendekatan top down dimana yang menentukan pembangunan di daerah adalah pemerintah sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Pembangunan seperti ini cenderung melahirkan keseragaman pembangunan di se- tiap daerah yang memiliki perbedaan karakteristik, budaya serta kebutuhan yang ada. Kebijakan ini telah menimbulkan dampak berupa pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemajemukan masyarakat (Halligan dan Aulich dalam Hoessein, 2004:4).
Dalam pendekatan top-down tersebut pemerintah bertindak dengan menggunakan asumsi bahwa pemerintah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai kebijakan pembangunan dibentuk oleh pemerintah tanpa pernah mengetahui apakah program tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suwandi, 2000:3). Asumsi seperti ini kemudian menghambat mas- yarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan ketergantun- gan masyarakat terhadap pemerintah.
Pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut diim- plementasikan dengan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Padahal pembangunan tidak semata hanya pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Korten (2001:110), pembangunan merupakan proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat mening- katkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta merta dapat menciptakan kesejahter- aan masyarakat, sebaliknya justru menimbulkan berbagai masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut adalah kemiskinan yang mengakibatkan mas- yarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan (Kartasasmita,1996:234).
Selain dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan kemiskinan juga dapat dilakukan melalui pengembangan potensi yang ada di masyarakat. Pengembangan potensi ini dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat guna pencapaian tujuan peningka- tan kesejahteraan masyarakat. Glen (1993) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan bersama harus dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua komponen di dalam masyarakat termasuk pemerin- tah dan kelembagaan terkait, yang disebut sebagai praktik komunitas (community practice). Salah satu bentuk community practice tersebut adalah community development (pengembangan mas- yarakat). Pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai usaha yang terencana untuk memba- ngun aset yang meningkatkan kapasitas penghuni untuk memperbaiki kualitas hidup mereka (Green and Haines, 2002:8). Sedangkan, Kretzmann and McKnight (1993:25) mendefinisikan aset sebagai bakat, keterampilan, dan kapasitas dari individual, asosiasi, dan institusi dalam suatu komunitas. Lima tipe aset yaitu fisik, manusia, sosial, finansial, dan lingkungan. Pengembangan kelima tipe aset

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor
tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengentasan masalah kemiskinan di Jatinangor.
Community development dapat menjadi salah satu strategi dalam penanggulangan kemi- skinan perkotaan, dimana akan menekankan pada pengembangan aset-aset yang dimiliki komunitas atau masyarakat. Untuk menghasilkan sebuah model community development dalam penanggu- langan kemiskinan perkotaan di wilayah Jatinangor dilakukan mengingat perlunya memperhatikan karakteristik masyarakat, yang dilihat dari potensi dan masalah, dalam penanganan kemiskinan.
Melihat kepada pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa program-program pembangu- nan dan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini belum memberi- kan hasil yang sesuai harapan. Bahkan, angka kemiskinan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya program yang diluncurkan. Jika dilihat dari perspektif dependensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di negara berkembang, khususnya di Indone- sia, hanya mengakibatkan ketergantungan kepada negara-negara maju.
Memahami kemiskinan di jatinangor, arti kemiskinan dibatasi pada kemiskinan materi yang diukur dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemi- skinan materi disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang berdampak terhadap rendahnya daya jangkau terhadap pangan sehingga dapat mengakibatkan rendahnya status gizi dan kesehatan yang dapat mengakibatkan rendahnya intelegensi, pendidikan dan keterampilan dan dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja, dan mengakibatkan rendahnya pendapatan. Yang lebih memprihat- inkan dari gambaran tersebut adalah kemiskinan dapat menurun kepada generasi berikutnya (Supri- atna,2000:35).
Pada kenyataannya, banyak faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan tidak akan dapat dipahami secara utuh hanya dengan me- lihat permasalahan dari satu faktor saja.
Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dari kondisi yang ada ke kondisi yang lebih baik adalah inisiatif dan kerja keras dari masyarakat itu sendiri. Mengapa masyarakat menjadi kun- ci utama dari pelaksanaan perubahan bagi diri mereka sendiri karena pada dasarnya pendekatan pengembangan masyarakat memiliki asumsi bahwa masyarakat memiliki potensi dan kapasitas un- tuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakatlah yang paling memahami men- genai kondisi dan situasi yang dihadapi, serta paling memahami mengenai potensi-potensi apa yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah ataupun mengembangkan diri mereka.
Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama dalam pengembangan masyarakat dalam proses meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inisiatif yang muncul dari dalam diri mer- eka, hingga pada akhirnya masyarakat menjadi mandiri dan mengandalkan bantuan dari dalam diri mereka, hal ini dinilai lebih efektif untuk mencapai tujuan.
Pendekatan pengembangan masyarakat  memiliki tiga elemen utama antara lain:
1. Upaya  yang  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  mendefinisikan  kebutuhan  mereka  dan membuat ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Merupakan suatu proses kreatif dalam mengembangkan dan membuat jaringan kerjasa- ma antar individu dalam suatu komunitas.
3. Memungkinkan keterlibatan praktisioner dalam upaya-upaya tersebut, dengan cara-cara tidak mengarahkan atau mengatur.
Dalam melakukan pengembangan masyarakat, selain dikaitkan dengan kebutuhan mas- yarakat harus juga dikaitkan dengan potensi masyarakat. (Adi, 2014). Setiap masyarakat memiliki potensi berupa aset untuk meningkatkan kualitas hidup dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan bahwa masyarakat memiliki aset atau modal yang menjadi roda penggerak kehidupan. Asumsinya jika aset ini dikelola dengan baik maka kehidupan masyarakatpun akan dapat berjalan menjadi lebih baik.
Green dan Haines (2002:157) mengemukakan bahwa terdapat lima modal yang dimiliki masyarakat antara lain:
1. Modal fisik
Aset  fisik  merupakan  aset  dasar  meliputi  infrastruktur-infrastruktur  yang  ada  di  seti - ap desa untuk digunakan dalam membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui aset fisik yang dimiliki setiap desa berbeda, hal ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa.
2. Modal Finansial
Aset finansial merupakan aset dasar yang ada dan dimiliki masyarakat yang dapat di - manfaatkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
3. Modal Lingkungan Aset lingkungan merupakan aset yang berdasarkan kepada sumberdaya alam yang ada di setiap desa. Dari hasil temuan diketahui bahwa karakteristik dari aset lingkungan berbe- da-beda di setiap desa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis masing-masing desa.
4. Modal Sosial
Masyarakat memiliki nilai dan norma yang mengatur hubungan satu sama lainnya. Nilai dan norma tersebut dibentuk sebagai upaya mempertahankan eksistensi dari suatu kelompok masyarakat agar bisa bertahan ditengah modernisasi dan akulturasi budaya yang semakin hari semakin menekan budaya asli dari suatu masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, nilai dan norma termasuk kedalam aset sosial yang dimiliki oleh mas- yarakat.
5. Aset Modal Manusia
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan satu kawasan, penting sekiranya mengem- bangkan potensi sumberdaya manusia sebagai sasaran dalam pembangunan. Pontesi sumberdaya tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal seperti jumlah penduduk, perkem- bangan penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian penduduk.

## Aset Fisik, FInansial, Lingkungan, Manusia, dan Sosial Masyarakat Jatinangor
Terdapat 12 desa yang ada di Jatinangor, yaitu: Desa Cilayung, Desa Cileles, Desa Hegar- manah, Desa Cikeruh, Desa Sayang, Desa Cibeusi, Desa Jatiroke, Desa Cipacing, Desa Jatimukti, Desa Cintamulya, Desa Cisempur dan Desa Mekargalih.

## (1) Aset Fisik
Kecamatan Jatinangor dikenal sebagai wilayah pendidikan, sarana dan prasarana pendi- dikan dapat dikatakan sangat lengkap meliputi Paud, TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Universitas.

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor
Meskipun tidak setiap desa memiliki infrastruktur pendidikan tersebut namun untuk akses untuk menjangkau tempat pendidikan cukup mudah. Warga memiliki kesadaran akan pentingnya pendi- dikan bagi anak usia dini, setiap desa telah membangun Paud untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Paud dibangun berdasarkan swadaya dari masyarakat dan pemerintah desa yang dikelola oleh war- ga. Tenaga pengajar dari Paud biasanya adalah warga asli yang memiliki minat dan kemampuan dalam pendidikan anak usia dini. Kondisi dari Paud tersebut berbeda-beda, beberapa telah memiliki bangunan dan sisanya masih memakai bangunan milik warga atau desa.
Setelah menyelesaikan pendidikan usia dini, anak-anak diarahkan untuk masuk ke jenjang pendidikan TK. Dalam peraturan pemerintah, setiap warga negara wajib untuk mendapatkan pen- didikan  dimulai dari jenjang pendidikan Sekolah dasar. Untuk memenuhi  kebutuhan tersebut di Kecamatan Jatinangor terdapat Sekolah Dasar di setiap desa. Secara keseluruhan di Kecamatan Jatinangor terdapat 16 buah TK, 32 sekolah dasar, 12 Sekolah Menengah Pertama,  serta 12 Sekolah Menengah Atas.
Kecamatan Jatinangor sebagaimana disebutkan sebelumnya dikenal sebagai kawasan pen- didikan. Melekatnya istilah pendidikan di Kecamatan Jatinangor karena kecamatan ini memiliki 5 perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Jatinangor antara lain yaitu Universitas Padjadjaran yang berada di wilayah Desa Hegarmanah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Institut Koperasi dan Manajemen Indonesia (IKOPIN) yang berada di Desa Cibeusi, ITB kam- pus Jatinangor yang baru dibangun berada di Desa Cikeruh, dan yang terakhir perguruan tinggi milik yayasan Ma’soem yaitu AMIK Al-Ma’soem di Desa Cipacing. Perubahan-perubahan yang ada di Jatinangor tak lepas dari peran perguruan tinggi, mahasiswa yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia membuat Kecamatan Jatinangor menjadi beragam secara kultural.
Terdapatnya beberapa infrastruktur pendidikan yang berada di Kecamatan Jatinangor mem- buat akses masyarakat kepada pendidikan menjadi lebih mudah, meskipun tidak semua penduduk dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Kehadiran perguruan tinggi dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk mendapatkan skill dan pengetahuan serta menciptakan peluang usaha dalam mengurangi pengangguran di wilayah kerja Kecamatan Jatinangor. Oleh sebab itu Kecamatan Jatinangor merupakan Kecamatan Paling besar dalam menyumbang pendapatan daerah di Kabupat- en Sumedang.
Kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh tingkat kesehatan masyarakat. Pe- merintah Kabupate Sumedang dalam hal ini Dinas Kesehatan berupaya untuk meningkatkan kese- hatan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur kesehatan yang telah didirikan yaitu Puskesmas sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu 3 unit, Posyandu sebanyak 127 unit. Infrastruktur kesehatan tersebut tersebar di setiap desa di Kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam pengobatan kesehatan. Puskesmas yang berjumlah satu unit berada di desa Hegarmanah. Dalam praktiknya un- tuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari ibu kota kecamatan, didirikan Puskesmas Pem- bantu yang berjumlah 3 unit berada di Desa Cikeruh, Desa Cisempur dan Desa Cileles. Sedangkan untuk menjamin kesehatan bagi anak dan orang lanjut usia, di setiap desa telah didirikan Posyandu dan Polindes. Posyandu dan Polindes tersebut biasanya bersinergi dengan kegiatan dari kelompok PKK di setiap desa. Untuk mendukung terciptanya kesehatan masyarakat di Kecamatan Jatinangor, terdapat tenaga medis dan paramedis yang tersebar di setiap desa di Kecamatan Jatinangor.
Selain infrastruktur kesehatan yang didirikan oleh pemerintah, beberapa infrastruktur kes- ehatan juga telah dibangun oleh pihak swasta. Dalam hal ini Universitas Padjadjaran yang memiliki fakultas Kedokteran membangun klinik Pajajaran yang ditujukan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. IPDN juga memfasilitasi mahasiswanya dan masyarakat dalam mengakses keseha- tan melalui didirikannya balai pengobatan IPDN.
Untuk menunjang perekonomian masyarakat Jatinangor hanya terdapat satu pasar tradision- al yang berada di Desa Cibeusi. Pasar tersebut yang menyediakan kebutuhan premier dan sekunder seperti sayur mayur, daging, ikan, beras, perlengakapn rumah tangga sampai perlengkapan sekolah anak. untuk menarik banyak konsumen, pasar traditional tersebut di renovasi pada tahun 2013 untuk ditata ulang agar lebih bersih dan para pembeli merasa lebih nyaman. Pedagang yang berjualan  di pasar tersebut berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari kecamatan jatinangor namun juga dari kecamatan tanjungsari, kecamatan cileunyi dan Kecamatan Cicalengka. Letak dari pasar traditional Cibeusi ini cukup strategis karena berada di samping jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten sumedang atau lebih jelasnya berada di samping pintu masuk Kabu- paten Sumedang. Selain pasar traditional terdapat berbagai tempat perbelanjaan modern. Seiring berkembangnya Kecamatan Jatinangor sebagai pusat pendidikan dan industri, usaha mini market terus berjamuran. Berbagai merk dagang supermarket seperti Alfamart dan Indomart berdampingan menghiasi pinggir-pinggir jalan di sekitar jalan Kolonel Ahmad Syam yang menghubungkan jalan raya Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung dengan Kabupat- en Garut.
Kegiatan ekonomi di Kecamatan Jatinangor lambat laun semakin pesat seperti halnya di kota-kota besar. Kegiatan ekonomi tersebut mengundang para pendatang untuk melakukan aktivitas di sekitaran Wilayah Kecamatan Jatinangor, akibatnya adalah kebutuhan akan hotel semakin mende- sak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibangunlah beberapa hotel yang berdiri wilayah Kecamatan Jatinangor. Saat ini hotel yang telah didirikan di Kecamatan Jatinangor berjumlah 8 ho- tel tersebar di beberapa desa. Di Desa Cibeusi terdapat tiga buah hotel yaitu Hotel Jatinangor, Hotel Puri Khatulistiwa, dan Hotel La Fassa. Di Desa Hegamanah juga terdapat hotel Guest House d’Kost 265, Hotel Airy Unpad, dan Hotel City Edge Guest House. Di Desa Cikeruh terdapat hotel Bandung Giri Gahana Golf & Resort, dan Guest House Pusdiklat Gerkopin.
Infrastruktur Apartemen, pembangunan di wilayah Kecamatan Jatinangor saat ini salah sa- tunya berpusat kepada pembangunan hunian atau tempat tinggal. Sampai saat ini setidaknya ada 11 apartemen yang sudah mengantongi ijin operasional, 4 diantaranya sudah berdiri sejak tahun 2010. Pembangunan apartemen tersebut tersebar di beberapa desa di Kecamatan Jatinangor. Saat ini sedang dalam pembangunan dua buah apartemen di desa Cileles yang diketahui sebagai apartemen AdeDe Park dan Apartemen Boulevard. Sedangkan apartemen yang telah berdiri adalah apartemen Easton Park yang terdapat di Desa Cibeusi, Apartemen Pinewood yang berada di Desa Cikeruh, serta Apartemen Taman Melati dan Apartemen Skyland City di Desa Hegarmanah. Awal pemban- gunan Apartemen Pine Wood ini sebenarnya diperuntukan sebagai rumah susun sewa (rusunawa), tapi seiring berjalannya waktu rusun ini berubah menjadi apartemen yang dihuni oleh mahasiswa dan orang-orang menengah keatas. Di desa Hegarmanah terdapat dua buah apartemen yaitu Skyland City dan Apartemen Taman Melati. Target marketing dari para investor tersebut adalah mahasiswa

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor
yang datang dari kalangan menengah ke atas.
Infrastruktur Mall, perkembangan Kecamatan Jatinangor menuju wilayah perkotoan dibu- tikan dengan hadirnya mall di kawasan tersebut. Jatinangor Town Square atau yang lebih dikenal dengan nama JATOS adalah salah satu pusat perbelanjaan/mall yang dibangun di atas area seluas 30.000 m² yang terdiri dari 4 lantai (LGF, GF, FF, SF) dengan luas bangunan ± 24.000 m² yang be- rada di lokasi sangat strategis, di Jalan Raya Jatinangor No. 150 Sumedang.
Infrastruktur Pabrik, selain dikenal sebagai kawasan pendidikan, wilayah lainnya dari Ke- camatan Jatinangor adalah Kawasan industri. Sejak tahun 1980 kawasan Jatinangor mulai didiri- kan pabrik-pabrik berskala nasional. Pabrik yang pertama kali muncul adalah parik tekstil, antara lain Five Star, Kewalram,  sedangkan Pabrik Kahatex terhitung sebagai pabrik paling besar yang ter- letak di desa Cintamulya. Kawasan pabrik yang saat ini beroperasi  berada di Desa Cisempur, Desa Cintamulya yaitu pabrik Kahatex, pabrik Yogi Saputra, Supratek dan Banon, di Desa Mekargalih yaitu Pabrik Insan Sindang dan Desa Cipacing yaitu Pabrik Wiska dan Polypin Canggih.
Sementara itu Masyarakat Jatinangor masih tergolong sebagai masyarakat agamis. Kegia- tan-kegiatan keagamaan masih banyak dilakukan di setiap desanya. Mayoritas pemeluk agama di Kecamatan Jatinangor adalah Islam, sisanya beragama Katolik, Protestan, Budha, dan Hindu. Untuk memenuhi kebutuhan spiritual warga masyaraka Jatinangor, masyarakat desa melalui swadaya dan pemerintah membangun masjid dan mushola yang tersebar di setiap desa di Kecamatan Jatinangor. Sedangkan masyarakat yang beragama selain Islam, di dalam kampus IPDN terdapat gereja kato- lik dan Gereja Protestan, serta vihara untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Selain di IPDN, terdapat pula gereja di Desa Hegarmanah yang diperuntukan bagi jamaah pemeluk agama kristen Protestan.

## (2) Aset Finansial
Aset finansial yang dimiliki masyarakat Jatinangor terbagi ke dalam dua kelompok, kelom - pok pertama merupakan aset finansial yang muncul dari dalam masyarakat dan yang kedua adalah aset finansial yang berasal dari luar masyarakat. Aset finansial yang muncul dari dalam masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan, keinginan dan adanya par- tisipasi masyarakat. Sebagai gambaran, aset ekonomi tersebut seperti koperasi, BUMdes, lumbung pangan serta kelompok arisan. Koperasi sejak dulu dikenal sebagai lembaga keuangan yang dibentuk untuk membantu perekonomian anggotanya. Di Kecamatan Jatinangor terdapat beberapa koperasi yang sampai dengan saat ini masih berjalan kegiatannya. Koperasi tersebut yaitu KUD Cikeruh yang berada di Desa Cikeruh, KPS Mitra Usaha di Desa Cisempur, Koperasi Wanita di Desa Cikeruh. Se- dangkan koperasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif dari luar masyarakat Jatinangor adalah Kop- erasi Guru Agama di desa Cikeruh, Koperasi PKRI-PGRI di Desa Cikeruh, Koperasi Ikopin di Desa Cibeusi, Koperasi Tekun Makmur dan Koperasi Kahatex di Desa Cisempur, serta Koperasi Pengra- jin Senapan Angin (KPSA) Bina Karya di Desa Cipacing. Kehadiran koperasi-koperasi sebagai cara alternatif dalam usaha mencapai kesejahteraan anggota masyarakat Kecamatan Jatinangor.
Inisiatif dari pemerintah desa juga telah dilakukan dengan berdirinya beberapa badan usaha milik desa. Hasil keuntungan dari badan usaha milik desa tersebut diperuntukan bagi pembangunan di setiap desanya masing-masing. Terdapat 9 (sembilan) Badan usaha desa atau Bumdes Kecamatan
Jatinangor yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam modal serta penyewaan dari tanah milik desa.
Selain Bumdes, inisiatif lain masyarakat dan pemerintah desa adalah dengan didirikannya lumbung pangan. Lumbung pangan merupakan kegiatan dari masyarakat untuk menyimpan hasil pertanian untuk digunakan menghadapi musim kemarau yang panjang atau gagalnya hasil pertani- an. Selain itu juga terdapat kegiatan simpan pinjam dalam setiap lumbung pangan. Sampai saat ini hanya tersisa 3 lumbung pangan di Kecamatan Jatinangor yaitu lumbung pangan Subur Makmur di Desa Hegarmanah, lumbung pangan Desa Cikeruh, dan lumbung pangan Desa Cipacing.
Di dalam masyarakat Kecamatan Jatinangor juga terdapat bank keliling. Bank keliling tersebut merupakan orang atau lembaga yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Bunga yang diberikan oleh setiap bank keliling antara 15 sampai dengan 20 persen. Praktik dari bank kel- iling ini perlu diketahui masih berlangsung di dalam kehidupan masyarakat Jatinangor. Kebutuhan akan modal usaha yang cepat dan mudah menjadi alasan kenapa bank keliling sampai saat ini masih menjamur di masyarakat.
Perkembangan pesat di wilayah Jatinangor juga memancing pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut dikarenakan adanya perguruan tinggi dan pabrik-pabrik yang mengundang pendatang untuk beraktivitas di Jatinangor. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan dari pendatang dan warga masyarakat Jatinangor maka munculah usaha-usaha kecil dan besar. Usaha-usaha tersebut di sisi lain juga mengundang bank-bank yang notabene se- bagai lembaga pemberi modal untuk beroperasi di Kecamatan Jatinangor. Berbagai bank nasional telah ada saat ini seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bukopin, Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank CIMB, Bank BJB, Bank Perkreditan Rakyat BPR berada di Desa Cibeusi, serta Bank Pembangunan Daerah Jabar di Desa Hegarmanah. Bank-bank tersebut pada umumnya berlokasi di sekitar wilayah pendidikan, karena tingkat kebutu- han uang tunai yang lebih banyak di wilayah tersebut. Selain itu juga letaknya cukup strategis kare- na berada di samping jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang.

## Tabel Rekapitulasi Lembaga Keuangan di Kecamatan Jatinangor
No Bank Koperasi Bumdes Lumbung Pangan 1 Bank Rakyat Indonesia KUD Cikeruh Bumdes Hegar- manah Subur Makmur desa Hegarmanah 2 Bank Negara Indonesia KPS Mitra Usaha Cisempur Bumdes Jatimukti Lumbung Pangan Desa Cikeruh 3 Bank Mandiri Koperasi Wanita Cikeruh Bumdes Sayang Lumbung Pangan Desa Cipacing 4 Bank Tabungan Negara Koperasi Guru Agama Cikeruh Bumdes Cikeruh 5 Bank CIMB Koperasi PKRI- PGRI Cikeruh Bumdes Cileles

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor
6 Bank Perkreditan Rakyat Koperasi IKOPIN Bumdes Cilyung 7 Bank Pembangunan Daerah Jabar Koperasi Tekun Makmur Bumdes Cipacing 8 Bank Bukopin Koperasi Khatex Bumdes Cisempur 9 Bank BJB Pengrajin Sen- apan Angin (KPSA) Cipacing Bumdes Jatiroke 10 Bumdes Cibeusi

## Sumber: Penelitian, 2016
Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan lembaga keuangan telah membantu kemandi- rian pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya. Selain itu meningkatnya perhatian lem- baga  keuangan bank/non bank terhadap perkembangan UMKM tersebut dicirikan dengan sema- kin banyaknya program bantuan/penyaluran kredit baik dari bank/non bank yang diberikan kepada pelaku UMKM. Di wilayah Jatinangor terdapat beberapa desa yang mempunyai sentra produksi dari satu jenis prodak seperti Desa Cipacing. Di desa tersebut mayoritas masyarakatnya memproduk- si kerajinan tangan dan senapan angin. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengrajin senapan angin di desa tersebut mencapai 121 orang dan telah mempunyai koperasi yang bernama Kopera- si Pengrajin Senapan Angin (KPSA) Bina Karya. Di Cibeusi mayoritas masyarakat memproduksi ukiran-ukiran kayu seperti patung, ukiran binatang, alat musik, dan sebagainya. Selanjutnya, dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa hampir setiap desa mempunyai pengrajin handycraft (kerajinan tangan), namun masih belum tersentuh oleh permodalan dan pembinaan yang intensif dari pihak pemerintah desa dan kecamatan.

## (3) Aset Lingkungan
Satu-satunya hasil sumberdaya alam yang ada di Jatinangor adalah sumberdaya di sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Jatinangor saat ini sudah mulai berkurang. Berkurangnya lahan pertanian tersebut dikarenakan para pemilik tanah menjual kepada para pemilik modal yang nantinya untuk dibangun memenuhi kebutuhan  pen- didikan, perumahan, apartemen ataupun kost-kostan. Keberadaan perguruan tinggi mengakibatkan pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor jasa dan perdagangan. Penduduk yang kehilangan matapencaharian sebagai petani terpaksa meninggalkan Jatinangor atau pindah kedaerah pinggiran agar bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai buruh tani. Dari data tahun 2012 bahwa luas tanah pertanian di kecamatan Jatinangor hanya tinggal 2.102 Ha atau kurang lebih 9% dari luas wilayah Jatinangor secara keseluruhan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 2.767 jiwa atau 9% dari jumlah penduduk yang bekerja. Saat ini lahan pertanian yang tersisa di antaranya berada di desa Cilayung, Cileles, dan Jatiroke. Di desa-desa yang berubah menjadi kawasan industri seperti Cisempur, Cintamulya, Mekargalih, dan Cipacing lahan pertanian hanya tinggal tersisa be- berapa hektare saja. Di wilayah tersebut, lahan pertanian telah berubah menjadi bangunan-bangunan penunjang sektor ekonomi.
Wilayah Jatinangor dulunya merupakan wilayah perkebunan teh yang sangat luas, namun
ketika Indonesia merdeka perkebunan teh tersebut dinasionalisasi dan menjadi milik negara. Oleh pemerintah wilayah perkebunan teh tersebut dialih fungsikan menjadi beberapa sektor, seperti pen- didikan, pertanian dan perumahan. Saat ini perkebunan teh sudah tidak ada lagi di Kecamatan Jati- nangor. Beberapa peninggalan sumberdaya alam yang masih ada hanya perkebunan jati, perkebunan kopi di kaki gunung Manglayang, meskipun beberapa wilayahnya tidak termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Jatinangor. Di kaki gunung lainnya, yaitu Gunung Geulis beberapa mas- yarakat masih memanfaatkan sumberdaya alamnya seperti hasil hutan. Lahan hutan di gunung terse- but masih subur dan memiliki sumber mata air yang tidak mengalami kekeringan pada musim kema- rau. Beberapa desa yang masih memanfaatkan hasil hutan dari Gunung Geulis ini antara lain Desa Cisempur, Desa Jatimukti, dan Desa Jatiroke.

## (4) Aset Sosial
Masyarakat Jatinangor mayoritas merupakan suku sunda yang menerapkan nilai, bahasa dan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai sunda yang masih diterapkan yaitu “Sabilulungan” yang berarti  seiya, sekata, seayun selangkah, sepengertian sepemahaman, sena- sib sepenanggungan, saling mendukung, saling menyayangi, dan saling membantu. Dengan de- mikian kegiatan yang ada di masyarakat haruslah mengendapankan kegotong royongan. Beberapa desa masih memegang teguh nilai tersebut seperti di Desa Cileles, Desa Cilayung, Desa Jatimukti yang secara demografi masih belum terlalu banyak pendatang yang tinggal dan menetap disana. Hadirnya pendatang memiliki pengaruh dalam perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, mengingat Kawasan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan dan industri yang menjadi daya tarik dari pendatang untuk tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Kegiatan gotong-royong yang masih berlangsung di setiap desa adalah kegiatan ronda, membersihkan kampung, perayaan hari kemerdekaan, perayaan kegamaan.
Kegiatan lainnya yang ada di masyarakat adalah pengajian rutin yang dilakukan di seti- ap desa. Walaupun berbeda-beda hari pelaksanaannya, pengajian merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat. pengajian untuk orang dewasa biasanya dilakukan pada malam hari, sedangkan untuk anak-anak dilakukan di surau pada sore hari. Kegiatan pengajian ini dimaksudkan untuk memperdalam ilmu kegamaan serta ajang silaturahmi dari setiap masyarakat untuk mengeta- hui keadaan satu sama lainnya masing-masing.
Aset sosial yang dimiliki masyarakat Jatinangor adalah kegiatan kesenian. Kesenian mer- upakan media aktualisasi untuk menyalurkan minat bakat, emosi, berosialisasi dan berkomunikasi. Didalam kegiatan kesenian tersebut terdapat banyak manfaat, lestarinya budaya sunda agar tidak hi- lang dan putus pada satu generasi, mengantisipasi kenakalan remaja serta mengembangkan potensi dalam pelaku kesenian. Beberapa jenis kesenian yang setiap desa miliki adalah reak, kuda renggong, marawis, dan qasidahan.
Selanjutnya adalah kelompok karang taruna. Di setiap desa terdapat karang taruna namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna bersifat pasif. Maksud dari pasif adalah kegia- tannya yang masih sedikit dan insidental dan hanya untuk acara acara besar saja seperti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia selain itu perayaan keagamaan. Di setiap desa terdapat kelompok kemasyarakatan seperti karang taruna dan kelompok PKK. Dalam aktifitasnya kelompok PKK lebih

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor
banyak kegiatan kemasyarakatannya walaupun masih terbatas. Kegiatan tersebut seperti aksi sinergi dengan posyandu untuk melakukan kegiatan imunisasi dan penimbangan bayi.

## (5) Aset Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk di Kecamatan Jatinangor didominasi oleh penduduk pada usia produktif yaitu pada usia 16 sampai 45 tahun sebanyak 6.447 orang atau 43 % dari jumlah penduduk. Usia produktif memegang peran penting dalam pembangunan di Kecamatan Jatinangor. Disamping den- gan banyaknya usia produktif, tingkat pendidikan masyarakat Jatinangor juga bisa dijadikan sebagai potensi sumberdaya manusia. Tingkat potensi sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Jati- nangor  menurut tingkat pendidikan menunjukan bahwa tingkat pendidikan rendah karena tingkat pendidikan penduduk sebagian besar tamat SMP yaitu sebanyak 2.554 orang. Namun tingkat pen- didikan yang relatif masih rendah ini selain sebagai aset dapat pula menjadi permasalahan, ketika warga dengan usia produktif tidak dapat bersaing di pasar kerja dan menjadi pengangguran. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Jatinangor.
Tingkat potensi sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Jatinangor menurut mata pencaharian dapat dilihat bahwa, mata pencaharian penduduk sebagian besar terdiri dari buruh karyawan  sebesar 15.155 orang dan wiraswasta sebesar 11.161 orang.

## D. Model Pengembangan Masyarakat dengan Memanfaatkan Aset
Pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan aset dapat dilakukan dengan melihat ket- ersediaan aset yang terdapat pada masyarakat tiap desa di Kecamatan Jatinangor, berikut ini keter- sediaan aset di desa di Kecamatan Jatinangor:

## Tabel Sebaran Aset Komunitas di Kecamatan Jatinangor
No Desa Aset Fisik Aset Manusia Aset Sosial Aset Finansial Aset Lingkungan 1 Cikeruh √ √ √ √ - 2 Hegarmanah √ √ √ √ - 3 Cibeusi √ √ √ - - 4 Cipacing √ √ √ √ √ 5 Sayang √ √ √ √ - 6 Mekargalih √ √ √ - √ 7 Cintamulya √ √ √ - √ 8 Jatimukti √ √ √ √ √ 9 Cisempur √ √ √ √ √ 10 Jatiroke √ √ √ - √ 11 Cileles √ √ √ √ √ 12 Cilayung √ √ √ √ √

## Sumber : Diolah dari hasil penelitian, 2016
Cikeruh merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor. Desa ini memiliki kelengkapan aset fisik baik dari segi pendidikan, kesehatan dan juga ekonominya. Keleng -
kapan aset fisik berupa pendidikan antara lain seperti Sekolah Dasar yang berjumlah 4 buah dan Ta - man Kanak-Kanak yang berjumlah 4 buah. Desa Cikeruh sendiri tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sehingga keberadaan sekolah lanjutan tersebut menjadi pent- ing terkait aksesibilitas. Sedangkan untuk aset fisik lainnya berupa kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas sudah ada. Meskipun Puskesmas terbesar bukan berada di Desa Cikeruh setidaknya desa ini memiliki tiga Puskesmas pembantu yang bersedia melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk sarana penunjang kebutuhan lainnya seperti olahraga, desa ini memiliki lapangan futsal dan lapangan volley. Fasilitas keagamaan tersedia berupa rumah ibadah yang mendukung pemenuhan spiritualitas penduduk. Di desa ini terdapat masjid dan mushola yang cukup. Akan tetapi fasilitas ekonomi lainnya berupa pasar tidak ada.
Aset lain yang terdapat di desa ini yakni dalam bentuk fasilitas ekonomi berupa bank dan layanan perbankan seperti koperasi KUD Cikeruh, Koperasi Wanita di Desa Cikeruh dan juga Ko- perasi PGRI Desa Cikeruh. Di desa ini juga terdapat aset ekonomi berupa hotel dan mall tunggal di Kecamatan Jatinangor. Aset sosial sendiri sudah tidak terlalu nampak pada masyarakat Desa Ciker- uh,  hal  ini  dikarenakan  secara  geografis  menjadi  wilayah  pemukiman  mahasiswa  sehingga  nilai luhur budaya sudah mulai terkontaminasi. Aset sosial lainnya yaitu kesenian. Kesenian  yang setiap desa miliki adalah reak, kuda renggong, marawis, dan qasidahan. Aset manusia yang dimiliki desa ini antara lain yaitu dominasi penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan mata penca- harian terbesar berada pada sektor wiraswasta.
Desa Hegarmanah secara aset fisik memiliki kelengkapan seperti Desa Cikeruh terutama dari segi pendidikan. Aset pendidikan di desa ini meliputi 4 buah Sekolah Dasar, 3 buah Sekolah Menengah Pertama, 2 buah Sekolah Menengah Atas dan 1 buah Perguruan Tinggi. Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut juga diikuti dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang salah satunya adalah Puskesmas Kecamatan yang berada di desa ini. Selain itu aset sosial desa kurang nampak karena letaknya yang berada di wilayah pemukiman mahasiswa sehingga terkontaminasi. Fasili- tas ekonomi yang tersedia berupa warung dan toko waralaba. Aset manusia yang dimiliki desa ini berupa  banyaknya  kader  kesehatan  yang  mencapai  76  orang. Aset  finansial  yang  tersedia  yakni banyaknya Bank baik swasta maupun pemerintah yang membuka layanan jasa keuangan. Secara keseluruhan aset lingkungan tidak terdapat di desa ini karena hampir seluruh wilayahnya menjadi daerah kost atau hunian bagi mahasiswa. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Sayang dan Mekarga- lih yang memiliki kelengkapan secara aset finansial, fisik dan juga manusia.
Lain halnya dengan Desa Hegarmanah, Desa Cibeusi memiliki aset fisik berupa pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dari fasilitas pendidikan, desa ini memiliki 2 Taman Kanak-Kanak, 2 Se- kolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama, 2 Sekolah Menengah Atas dan 2 Perguruan Tinggi. Kelengkapan fasilitas pendidikan itu juga diiringi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti lapan- gan untuk sarana olahraga. Selain itu aset finansial berupa Bumdes terdapat di desa ini. Tidak hanya Bumdes tetapi juga Koperasi Cibeusi yang berdiri atas inisiatif masyarakat sendiri. Hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat Desa Jatiroke yang tidak memiliki aset finansial. Kelebihan Desa Jat - iroke adalah ketersediaan aset lingkungan berupa areal persawahan dan perkebunan sehingga mas- yarakatnya mayoritas sebagai petani.

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor
Desa Cileles dan Cilayung merupakan desa dengan aset terlengkap mulai dari fisik, manu - sia, sosial, finansial bahkan lingkungan. Kedua desa ini memiliki aset lingkungan seperti persawa - han dan perkebunan. Hampir di setiap desa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan kecuali di Desa Cilayung. Pada dasarnya Desa Cisempur, Cintamulya dan Mekargalih merupakan daerah pabrik industri. Hal tersebut dapat menjadi salah satu aset finansial yang ada. Kawasan pabrik di Kecamatan Jatinangor yang saat ini beroperasi  berada di Desa Cisempur, Desa Cintamulya yaitu pabrik Kahatex, pabrik Yogi Saputra, Supratek dan Banon, di Desa Mekargalih yaitu Pabrik Insan Sindang dan Desa Cipacing yaitu Pabrik Wiska dan Polypin Canggih. Aset sosial yang ada di ketiga desa tersebut antara lain berupa kesenian dan tradisi gotong royong yang masih dijunjung tinggi.
Desa Cipacing merupakan desa dengan aset sumber daya manusia terbesar. Hal ini lantaran jumlah penduduk di Desa Cipacing paling besar diantara desa yang lainnya. Desa ini juga memiliki aset finansial berupa kegiatan ekonomi lokal masyarakatnya yang berfokus pada kerajinan.
Berdasarkan paparan hasil penelitian mengenai sebaran asset yang ada di masyarakat, maka dapat dirancang model community development yang memanfaatkan asset di komunitas untuk pen- anggulangan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Jatinangor. Berikut rancangan modelnya:

## Gambar 1.

## Model Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Berbasis Aset
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Jatinangor, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan community develop- ment (pengembangan masyarakat). Adapun pendekatan tersebut diarahkan pada pemanfaatan as- set-asset yang komunitas yang ada di masyarakat. Adapun asset-asset tersebut antara lain asset fisik, asset manusia, asset sosial, asset lingkungan, dan asset finansial.
Untuk kasus di Kecamatan Jatinangor, asset fisik, asset manusia, dan asset sosial merupa - kan asset yang merata ada di setiap desa di Jatinangor. Oleh karena itu, dalam pengembangan mas-
Vol. 5 No. 1 Juni 2016
yarakat yang memanfaatkan asset, strategi yang dapat dilakukan adalah optimalisasi ketiga asset tersebut. Diharapkan apabila asset tersebut dapat dikelola dengan baik, maka secara tidak langsung akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, untuk kedua asset lainnya, yakni asset lingkungan dan asset finansial, yang dapat dilakukan adalah revitalisasi asset. Adapun yang dimaksud dengan revitalisasi asset tersebut adalah bagaimana pendekatan community development dapat diarahkan pada peningkatan asset finansial serta asset lingkungan yang ada di masyarakat.

## Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor

## Bibliografi
Chambers, Robert. 1987. “Rural Development Putting the Last First”. New York : Jhon Wiley dan Son.
Colby, Ira. 2008. “Comprehensive Handbook of Social Work and Social Welfare”. Volume 4. Canada: John Wiley&Sons, Inc.
Hall, Anthony & James Midgley. 2004. “Social Policy for Development”. London: Sage Publications. Hilgartner, S. & Bosk, C.L. 1988. “The Rise and fall of social problems: A Public arena model”. The American Journal of Sociology, 94 (1), 53-78.
Kartasasmita, Ginanjar. 1993. “Kemiskinan”. Jakarta : Balai Pustaka Korten, David C. 2001. “Menuju Abad ke-21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global”. Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia
Mardimin, Johanes (edd). 1996. “Dimensi Krisis Proses Pembangunan di Indonesia”. Yogyakarta :
Penerbit Khusus
Soetrisno, Loekman. 2001. “Menuju  Masyarakat Partisipatif”. Yogyakarta :  Kanisius.
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. “Kemiskinan : Teori, Fakta dan Kebijakan”. Jakarta : Penerbit IMPAC
Supriatna, Tjahya. 2000. “Strategi Pembangunan dan Kemiskinan”. Bandung : Humaniora Utama Press
Suwandi, Made. 2000. “Struktur Pemerintah Daerah”. Jakarta Thompson, Neil. 2005. “Understanding Social Work”. London : Palgrave.