## Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan
Aman
Notaris & PPAT Jln. KH. Hasyim Ashari No. 02 Kelurahan Sulanjana Kota Jambi Email: chyntiastefany@yahoo.com

## Abstrak
Ini  adalah  penelitian  yang  mempelajari  tentang  perlindungan  hukum  bagi  notaris  dalam  melaksanakan rahasia  jabatan.  Isu  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  bentuk-bentuk perlindungan  hukum  bagi  notaris  yang  beriktikat  dengan  baik  dalam  melakukan  rahasia  resmi  dan  apa alasan  untuk  kebutuhan  perlindungan  hukum  bagi  notaris  yang  bermaksud  baik  dalam  melakukan kerahasiaan  profesional.  Penelitian  ini  menggunakan  deskripsi  tindakan  normatif,  sistematisasi  dan penjelasan  isi  hukum  positif  secara  mendalam  dengan  menggunakan  konsep,  pendekatan  hukum  dan analisis  sinkronisasi  secara  sistematis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  dan  menganalisis  secara mendalam  bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  bagi  notaris  dalam  melaksanakan  rahasia  resmi sebagaiamana yang diatur dalam Undang-undang tentang jabatan notaris serta apa alasan adanya perlunya perlindungan  hukum  bagi  notaris  dalam  melaksanakan  Keluar  kerahasiaan  profesional.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  notaris  sebagai  pejabat  publik,  merupakan  salah  satu  posisi  profesional  yang memiliki peran sangat  besar  dalam mengakomodasi tindakan hukum  masyarakat  yang  dilakukan sesuai dengan  tuntutan  zaman.  Kewenangan  dan  kewajiban  negara  pemberi  notaris  melalui  hampir  mencakup semua  ruang  untuk  hubungan  hukum  yang  ada  di  masyarakat,  semua  organisasi  sosial  baik  asosiasi maupun  yayasan  adalah  badan  hukum  yang  mewajibkan  produk  notaris  dalam  pendiriannya.  Kepada notaris  dalam  melakukan  persyaratan  perlindungan  rahasia  resmi,  suatu  bentuk  perlindungan didefinisikan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  Pasal  66  bukan  untuk menempatkan posisi notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan jagatnya yang dilindungi, dengan cara memanggil yang bersangkutan harus secara jelas, untuk menghindari semua ketentuan yang berlaku, karena  Notaris  selalu  terikat  untuk  Kerahasiaan  kantor  selalu  dijaga.  Selain  itu,  untuk  melindungi protokol  notaris  yang  di  dalamnya  termasuk  huruf  dilekatkankan  pada  akta  minuta  (asli)  dan  notaris berkewajiban untuk selalu mengikuti sebaik sebaik itu, karena nantinya dinyatakan sebagai arsip negara. Notaris  sebagai  pejabat  publik  yang  berwenang  untuk  membuat  tindakan  otentik  dari  semua  akta, kesepakatan,  dan  ketentuan  yang  dipersyaratkan  oleh  undang-undang  dan  atau  yang  diinginkan  oleh pemangku kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dengan menjamin tanggal akta, menyimpan sertifikat,  memberikan  grosse,  salinan  dan  pejabat  Salinan,  semua  itu  sepanjang  permbuatan  perbuatan tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. Adanya lembaga pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) untuk menjaga keseimbangan dan  kewajiban,  dimana  hak  penolakan  yang  dimiliki  oleh  notaris  dan  proses  penegakan  hukum  adalah bagian  untuk  melindungi  kerahasiaan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  untuk  memberikan  perlindungan hukum.
kata kunci : notaris, rahasia jabatan

## Abstract
This  is  a  research  study  that  examines  the  legal  protection  for  a  notary  in  carrying  out  professional secrecy. Issues  raised in this  study discusses about how  the forms of legal protection for a notary who beriktikat well in carrying out official secret and what is the rationale for the need for legal protection for well-meaning  notary  in  carrying  out  professional  secrecy.  This  study  uses  normative  measures description, systematization and explanation of the content of positive law in  depth by using a concept,
approach  to  law  and  systematic  analysis  of  synchronization.  This  study  aims  to  assess  and  analyze  in depth the forms of legal protection for a notary in carrying out official secret sebagaiamana stipulated in the Law on the post of notary as well as what is the rationale for the necessity of legal protection for a notary in carrying out professional secrecy. The results showed that the notary as a public official, is one of  the  professional  positions  that  have  a  very  large  role  in  accommodating  community  legal  act performed  in  accordance  with  the  demands  of  the  times.  Authority  and  obligations  of  the  notary  given country  through  almost  covers  all  the  space  for  legal  relations  that  exist  in  society,  all  social organizations  both  associations  and  foundations  are  legal  entities  require  notary  products  in  the establishment. To the notary in performing official secret protection needs, a form of protection is defined in the provisions of the legislation. The provisions of Article 66 is not to put the position of the notary as a public official in performing his remains protected, by the procedures of calling on concerned should be clearly, to avoid all the provisions in force, because the Notary is always bound to  secrecy of office is always maintained. In addition, to protect the notary protocol in which includes letters dilekatkankan on minuta  (original)  deed  and  notaries  are  obliged  to  always  keep  up  with  sebaikbaiknya,  because  later declared  the  state  archives.  Notary  as  a  public  official  authorized  to  make  authentic  act  of  all  deeds, agreements, and provisions required by legislation and or desired by the stakeholders to be declared in an  authentic  deed,  by  guaranteeing  date  of  deed,  saving  certificates,  giving  grosse,  copies  and  official copies, all of it along permbuatan deeds were not also be assigned or excluded to other officials or those specified  by  law.  The  existence  of  as  a  supervisory  agency  referred  to  in  Article  66  paragraph  (1)  to maintain  balance  and  liabilities,  in  which  the  right  of  refusal  held  by  notaries  and  law  enforcement process is part to protect confidentiality. It therefore needed to provide legal protection.
Keywords: notary, officials Secrets

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  diberikan  perlindungan  hukum  oleh  undang- undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan  itu  adalah  Hak  Ingkar,  yaitu  hak  untuk  menolak  meberikan  kesaksian  di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya,  tetapi  keseluruhan  fakta  yang  terkait  dengan  akta  tersebut.  Hak  itu  tidak hanya terbatas pada hak itu sendiri saja, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara.
Menurut  Van  Bemmelen 1 , ada  tiga dasar  untuk  dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yaitu:
1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
3. Kedudukan, pekerjaan, dan rahasia jabatan. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No. Pol: B/1056/V/2006 No: 01/MOU/PPINI/V/2006) menyatakan  bahwa  tindakan-tindakan  hukum  yang  dilakukan  penyidik  berupa pemanggilan,  pemeriksaan,  penyitaan  dan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  baik  selaku  saksi  maupun  tersangka, terutama  dalam  kaitan  suatu  tindakan  pidana  dalam  pembuatan  akta  Notaris-PPAT,
1 G.H.S. Lumban Tobing,, Peraturan Jabatan Notaris , Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 120.
sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarus (UUJN).
Kewenangan  anggota  POLRI  sebagai  penyidik  untuk  melakukan  pemanggilan Notaris-PPAT  berlaku  ketentuan  khusus  yang  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  huruf  b UUJN yang berbunyi:
“Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah  berwenang  memanggil  Notaris dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  atau  Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”
Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No. Pol: B/1056/V/2006 No: 01/MOU/PPINI/V/2006) menyatakan bahwa pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan  dari  Majelis  Pengawas  yang  merupakan  suatu  badan  yang  mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
Menurut  Hoge  Raad,  seorang  pemegang  rahasia  jabatan  sekalipun  oleh kliennya yang  mempercayakan  suatu  rahasia  kepadanya  selaku  Notaris  telah  diberi  izin  dan dikehendakinya  untuk  bicara  namun  Notaris  yang  bersangkutan  dalam  hal  demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.
Dalam menghadapi situasi konflik tersebut J. E. Jonkers berpendapat bahwa dalam melakukan  pemilihan,  hendaknya  harus  dipertimbangkan  untuk  memenuhi  kewajiban yang  lebih  tinggi. 2 Wirjono  Prodjodikoro  pada  pokoknya  berpendapat  sama,  bahwa kepentingan  yang  lebih  berat  tidak  boleh  dikorbankan  untuk  kepentingan  yang  lebih ringan.  Menurut  beliau,  apabila  kepentingan  yang  diselamatkan  jauh  lebih  berat  dari yang  dikorbakan,  maka  perbuatan  tersebut  tidak  lagi  wederrechtelijk,  tetapi  menjadi perbuatan  yang  halal. 3 Dalam  pertimbangan  hakim  harus  diungkapkan  bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi  akta  yang  dibuatnya  adalah  untuk  kepentingan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  kewajiban  merahasiakan  sesuai  dengan  kewajiban  Notaris.  Di  sisi  lain,  bagi Notaris  harus  mengemukakan  alasan  yang  kuat  sebagai  dasar  permintaan  dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.
Dalam  praktek  terutama  dalam  perkara  pidana,  Notaris  berhadapan  pada kenyataan  bahwa  penyidik  sering  mengabaikan  adanya  kewajiban  Notaris  untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Alasan penyidik yaitu karena dengan datang ke pengadilan,  belum  tentu  Notaris  membuka  rahasia  jabatan  Notaris.  Pada  umumnya, banyak penyidik tidak memahami makna dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta  sesuai  dengan  isi  sumpah  jabatan  Notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  4  UUJN. Sehubungan  dengan  kewajiban  Notaris  yang  kurang  diakui  atau  dipahami  oleh penyidik,  hal  tersebut  mengakibatkan  Notaris  secara  terpaksa  harus  memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris.

## Permasalahan
2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan dari Handboek V.H. Ned.Ind. Strafrecht, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA, Yogyakarta, 1997, hal 60.
3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Djambatan Jakarta, 1992, hal. 70.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengapa  perlu  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dalam  melaksanakan  rahasi jabatan?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dalam  melaksanakan  rahasia jabatan?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normative  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Objek penelitian ini adalah hukum positif mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan.
Dalam  penelitian  ini  ada 2  (dua)  pendekatan pokok  yang dapat  digunakan  yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( normative  approach )  dan  pendekatan  konsep ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( normarive  approach ) digunakan untuk menelaah aturan-aturan atau ketentuan hukum tentang segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  perlindungan  hukum  dan  pentingnya  perlindungan  hukum tersebut diberikan kepada notaris. Pendekatan konsep ( conceptual approach ) digunakan untuk menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun abstraksi hukum yang merupakan ratio decidendi dari suatu aturan tentang bentuk perlindungan hukum.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  menganalisis,  mengkaji  dan  menilai pendapat-pendapat, teori dan rumusan atau dalil-dalil tentang perlindungan hukum dan sejauh mana perlindungan hukum tersebut bermanfaat dalam penegakan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Bahan  hukum  primer,  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti  seperti  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  jabatan notaris,  segala  peraturan  perundang-undangan  menyangkut  hak  asasi  manusia, beserta semua peraturan pelaksananya.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  buku  teks,  jurnal-jurnal,  pendapat  para sarjana, serta hasil simposium yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam melaksanakan rahasia jabatan bagi notaris.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dianalisa  dengan  langkah-langkah  meliputi deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. Langkah deskripsi meliputi “isi maupun struktur hukum positif” 4 , sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur  atau  hubungan  hierarki  antara  aturan-aturan  hukum.  Pada  tahap  eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisa terhadap makna yang terkandung dalam aturan hukum sehubungan  dengan  isu  hukum  dalam  penelitian  ini  sehingga  keseluruhannya
4 Phillipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam Yuridika, 1994, hal. 6.
membentuk  satu  kesatuan  yang  saling berhubungan  secara  logis.  Dengan  pola  analisa bahan  hukum  yang  demikian  ini,  akan  mudah  diamati  atau  dianalisa  tentang perlindungan hukum dan urgensinya bagi notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan.

## Pembahasan

## Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Dalam  Melaksanakan  Rahasia Jabatan
Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan  jabatannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  sumpah  jabatan  yang  diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya  untuk  membuka  rahasia  jabatannya.  Sumpah  jabatan  tersebut ditegaskan  sebagai  salah  satu  kewajiban  Notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  f,  yang  menyatakan  dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang- undang menentukan lain.
Kewajiban  tersebut  menjadi  sebuah  kewajiban  ingkar  yang  melekat  pada  tugas jabatannya. Seorang Notaris dianggap sebagai pejabat tempat di mana seseorang dapat memperoleh  nasihat  yang  dapat  diandalkan,  dan  segala  sesuatu  yang  ditulis  serta ditetapkannya adalah benar, sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Hubungan  yang  terjalin  antara  Notaris  dengan  kliennya  terjadi  ketika  klien  datang  ke Notaris meminta agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai  dengan  kewenangannya.  Kemudian,  Notaris  membuat  akta  tersebut  sesuai permintaan  atau  kehendak  kliennya.  Tujuan  dibuatnya  akta  otentik  semata-mata  agar akta  itu  dapat  digunakan  sebagai  bukti  yang  kuat  jika  suatu  saat  terjadi  perselisihan antar  para  pihak  atau  terdapat  gugatan  dari  pihak  lain.  Hal  ini  karena  akta  otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil.
Tujuan Notaris diberikan hak ingkar berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  adalah  untuk  melindung  rahasia  jabatan.  Namun  faktanya,  hak ingkar ini tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan kepentingan proses peradilan. Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  khususnya  dalam Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  tidak  memberikan  kejelasan  mengenai kewajiban  ingkar  Notaris.  Kehadiran  Notaris  memegang  peranan  penting  dalam  lalu lintas  hukum,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat  otentik.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  yang  dibutuhkan  masyarakat  terkait  alat  bukti  tertulis  yang memiliki  sifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum, sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Kewajiban ingkar ini dapat berakhir manakala terdapat peraturan perundang-undangan yang  memerintahkan  Notaris  untuk  membuka rahasia jabatannya. Sekalipun  demikian kewajiban  Notaris  masih  dapat  merahasiakannya  dengan  mempergunakan  hak  ingkar ( verschoningsrecht ) yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
-Pasal  1909  ayat  (2)  butir  3e  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang berbunyi:
“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang  diwajibkan  merahasiakan  sesuatu,  namun  hanyalah  semata-mata mengenai  hal-hal  yang  pengetahuannya  dipercayakan  kepadanya  sebagai demikian.”
-Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi:
“Mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya  diwajibkan menyimpan  rahasia,  dapat  minta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
Keberadaan  Notaris  selama  ini  di  mata  hukum  seolah-olah  tidak  ada  bedanya dengan  masyarakat  umum.  Seringkali  terjadi  persamaan  perlakuan  terhadap pemeriksaan  Notaris  sebagai  saksi  baik  dalam  tahap  penyidikan  hingga  persidangan, Notaris diposisikan seolah-olah sebagai warga negara masyarakat umumnya yang tidak memiliki rahasia jabatan yang wajib dirahasiakannya.
Sekalipun mekanisme pemanggilan Notaris telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan  baik  dalam  UUJN  dan  Peraturan  Menteri  tetap  belum  cukup memberikan  perlindungan  serta  kepastian  hukum  bagi  Notaris  khususnya  terkait kewajiban  menjaga  rahasia  jabatannya,  ketika  Notaris  dipanggil  sebagai  saksi  dalam peradilan  pidana.  Sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya  pada  bagian  awal, seyogyanya  kepada  Notaris  sebagai  jabatan  kepercayaan  yang  diwajibkan  menjaga rahasia jabatannya khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, diberikan kejelasan mengenai batas kewajiban ingkar Notaris yang berhubungan erat dengan hak ingkar Notaris yang dapat digunakan sebagai solusi ketika dipanggil sebagai saksi dalam suatu proses peradilan pidana. Akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris berlaku sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam  persidangan  baik  perdata  maupun  pidana,  hanya  saja  nilai  pembuktiannya berbeda.
Dalam  Hukum  Acara  Pidana  yang  menganut  sistem  pembuktian  berdasarkan undang-undang  secara  negatif  ( negative  wettelijk )  serta  adanya  batas  minimum pembuktian  ( minimum  bewijs )  menyebabkan  alat  bukti  berupa  akta  otentik  saja  tidak dapat  dijadikan  dasar  hakim  untuk  memutus  suatu  perkara.  Adanya  prinsip  bahwa hukuman  dapat  dijatuhkan  harus  memenuhi  dua  syarat,  yaitu  alat  bukti  yang  sah ( wettige bewijsmiddelen ) dan keyakinan hakim ( overtuiging des rechts ). 5 Kedua hal ini saling terhubung artinya syarat yang terakhir terlahir dari syarat yang pertama, sehingga diperoleh keyakinan yang sah. Hakim tidak hanya akan melihat apa yang terurai dalam akta tersebut, hakim akan mencari alat bukti lain berupa keterangan saksi guna melihat kebenaran materill atas peristiwa hukum yang terjadi agar ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan.
5 Djoko  Prakoso, Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  dalam  Proses  Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, h a l.36.
Berkaitan  dengan  pemanggilan  Notaris  sebagai  saksi  khususnya  dalam  proses peradilan  pidana  harus  berdasarkan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Hal  ini bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya. Perlindungan yang diberikan tersebut berkaitan untuk menjaga keseimbangan Notaris  dalam  menjaga  kerahasian  akta  dengan  kepentingan  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  sebagaimana  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  66  Undang- Undang  Jabatan  Notaris 6 .  Majelis  Kehormatan  Notaris  sebelum  memberikan  izin kepada  Notaris  untuk  diperiksa  sebagai  saksi  baik  di  tahap  penyidikan  maupun persidangan  terlebih  dahulu  akan  memanggil  Notaris  untuk  melaksanakan  sidang melalui  Majelis  Pengawas  Daerah  guna  meminta  keterangannya  sehubungan  dengan adanya  surat  permohonan  pemanggilan  Notaris  baik  dari  pihak  penyidik  ataupun pengadilan.  Hasil  keputusan  dari  sidang  tersebut  bisa  menyetujui  atau  menolak pemanggilan Notaris tersebut.
Apabila  Majelis  Kehormatan  Notaris  memberikan  persetujuannya  atas pemanggilan  Notaris  sebagai  saksi,  maka  Notaris  yang  bersangkutan  wajib memenuhinya.  Namun  apabila  tidak  memberikan  izin  atas  pemanggilan  Notaris tersebut,  tetapi  Notaris  yang  bersangkutan  tetap  hadir  memenuhi  panggilan  tersebut, segala  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  menjadi  tanggung  jawab  yang  bersangkutan, artinya Majelis Kehormatan Notaris tidak akan ikut bertanggung jawab apabila terjadi tindakan-tindakan  yang  sewenang-wenang  dari  para  penegak  hukum  kepada  Notaris ketika menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi.
Adapun  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  memberikan  izin pemanggilan  Notaris  baik  sebagai  saksi  ataupun  tersangka  apabila  terpenuhi  alasan- alasan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  15  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan  Notaris,  antara  lain  adanya  dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan  akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris,  belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Di samping alasan- alasan di atas yang dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuannya,  hal  lain  yang  juga  dipertimbangkan  apabila  akta-akta  Notaris  yang merupakan  alat  bukti  atau  fakta  sangat  relevan  dengan  peristiwa  pidana  yang  diduga kuat  terjadi 7 .  Notaris  sebagai  jabatan  kepercayaan  wajib  merahasiakan  isi  akta  dan segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta.  Kewajiban  ini  merupakan instrument dari kewajiban ingkar bagi Notaris yang melekat pada tugas jabatannya.
Sekalipun  demikian,  Notaris  masih  dapat  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  dengan  menggunakan  hak  ingkar/hak  undur  diri sebagai saksi yang diberikan kepadanya, khusus dalam peradilan pidana pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menyatakan:
6 Lihat Pasal 66 UUJN.
7 Pieter  E.  Latumeten, Seputar  Masalah  Hukum  Penerapan  Pasal  66  UU  Jabatan  Notaris, RENVOI, III,  edisi September, Jakarta, 2005, hal.27.
1. Mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya  diwajibkan menyimpan  rahasia,  dapat  diminta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
Kewajiban  untuk  tidak  bicara  didasarkan  pada  sumpah  rahasia  jabatan,  Pasal  4 ayat  (2),  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  dan  Pasal  54  UUJN  yang  mengesampingkan kewajiban  umum  untuk  memberikan  kesaksian.  Ketentuan-ketentuan  itu  memberikan penegasan  bahwa  Notaris  tidak  dibolehkan  untuk  memberi  kesaksian  mengenai  apa yang  termuat  dalam  akta  yang  dibuatnya,  baik  yang  merupakan  partij  akta  maupun ambtelijke  akta.  Apabila  dilihat  secara  konsep  mengenai  kewajiban  ingkar  yang ditegaskan  baik  dalam  sumpah  jabatan  maupun  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  tidak  dapat ditemukan secara jelas batasan dari kewajiban ingkar.
Mengacu pada bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf f hanya ditegaskan bahwa yang wajib dirahasiakan  adalah  “segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji/jabatan”, padahal  kejelasan  makna  dari  bunyi  pasal  ini  menjadi  tolak  ukur  penting  untuk mengetahui jangkauan hak ingkar Notaris yang dapat digunakan dalam persidangan.
Bukan  menjadi  persoalan  untuk  mengetahui  batasan  Notaris  diwajibkan merahasiakan  apabila  berkaitan  dengan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, karena penjabaran kalimat ini dapat dilihat lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 54 UUJN. Ketentuan ini melarang tegas bagi  Notaris  untuk  memberikan  grosse,  salinan  atau  memperlihatkan  atau memberitahukan  isi-isi  akta-aktanya  selain  kepada  orang-orang  yang  langsung berkepentingan  pada  akta  itu,  para  ahli  waris  dan  para  penerima  hak  mereka,  kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum.
Notaris  wajib  merahasiakan  seluruh  isi  akta  tanpa  terkecuali  karena  merupakan kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang sebagai jabatan kepercayaan.
Melis berpendapat bahwa:
baik  sifat  dari  jabatan  Notaris  itu  sendiri  maupun “de  eer  en  de waardigheid” dari  jabatan  Notaris  itu  sendiri,  demikian  juga “de zorgvuldigheid,  welke  in  het maatschappelijk  verkeer  betaamt  ten aanzien van eens anders person of goed” , sebagai suatu perjanjian secara tidak diungkapkan yang diadakan mengenai itu dengan kliennya, mengharuskan juga dalam hal itu kewajiban merahasiakan serapatrapatnya” 8 .
Pemanggilan  Notaris  sebagai  saksi  terkait  adanya  dugaan  tindak  pidana  atas akta yang dibuat di hadapannya dalam proses peradilan pidana menjadi hal yang penting untuk  memperoleh  keterangan  secara  langsung  dari  Notaris  yang  bersangkutan mengenai  akta  yang  dibuat  dihadapannya  atas  permintaan  para  pihak  (klien)  yang berperkara. Hal ini didasarkan berdasarkan fungsi hukum acara pidana itu sendiri yang berbeda dengan hukum acara perdata. Van Bemmelen berpendapat bahwa terdapat tiga fungsi  hukum  acara  pidana,  salah  satunya  yang  merupakan  tujuan  pokoknya  mencari
8 Melis dalam G.H.S., Op.Cit , hal. 116-117.
serta memperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapnya secara utuh dan menyeluruh 9 . Hakim  tidak  bisa  hanya  puas  terhadap  kebenaran  formil  yang  ditunjukan,  pengujian terhadap  bukti-bukti  formil  tersebut  dimuka  persidangan,  serta  fakta-fakta  yang ditemukan  dalam  persidangan  menjadi  bahan  pertimbangan  guna  memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.Sehingga akta otentik yang diajukan sebagai alat  bukti  di  persidangan  wajib  didampingi  alat  bukti  lain  dan  biasanya  berupa keterangan saksi. Sekalipun kondisi di atas terjadi pada Notaris diberikan perlindungan hukum  oleh  Undang-Undang  dalam  rangka  memberikan  kesaksian  di  persidangan. Bentuk  dari perlindungan  hukum  ini adalah  hak ingkar  Notaris  yang  dapat  digunakan agar kewajiban menjaga rahasia jabatannya tetap terjaga. Hak ingkar Notaris ini hanya sebatas kewajiban ingkar yang ditegaskan dalam sumpah jabatan Notaris maupun Pasal 16 ayat (1) huruf f, berupa akta yang dibuatnya berikut isi aktanya maupun keseluruhan fakta  yang  diperoleh  Notaris  dari  kliennya  dalam  proses  pembuatan  akta  baik  yang tercantum  ataupun  tidak  tercantum  dalam  akta.  Kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia pada  umumnya  hanya  berkaitan  dengan  hak  untuk  menolak  memberi  kesaksian  yang dimiliki seorang wajib penyimpan rahasia yang merupakan orang kepercayaan.
Sekalipun  keputusan  akhir  berada  ditangan  hakim  tetap  harus  diberikan kebebasan  tertentu,  karena  Notaris  bersangkutan  yang  lebih  memahami  dan  harus menentukan,  apakah  akan  tetap  merahasiakan  atau  memberitahukan  hal-hal  yang diketahuinya  itu.  Apabila  dirasakan  berada  dalam  kondisi  yang  serba  salah  dan  tidak ingin memihak pihak manapun Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya.
Kewajiban  menyimpan  rahasia  jabatan  Notaris  bersifat  relatif,  artinya  dapat dilepaskan  apabila  terdapat  kepentingan  yang  lebih  tinggi  yaitu  demi  kepentingan umum atau negara.
Tuntutan  untuk  menggunakan  hak  ingkar  harus  dinyatakan  secara  tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan  bahwa  untuk  menjawab  pertanyaan  yang  ditujukan  kepadanya,  sangat menyakitkan  baginya,  menurut  Hooge  Raad  tidak  cukup  untuk  dapat  diterima  sebagi pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya 10 .
Menurut pendapat yang umum dianut, hak ingkar tidak hanya dapat diberlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan 11 .

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan
Notaris  dalam  posisinya  sebagai  pejabat  umum  dan  sekaligus  sebagai  profesi bertugas  membuat  alat  bukti  tertulis  berupa  akta  otentik  yang  dapat  mewujudkan pembuktian  hukum  yang  kuat  dan  sempurna.  Untuk  itu,  Notaris  dalam  melaksanakan rahasia jabatan perlu diberikan perlindungan hukum, guna:
9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal.9.
10 Putusan Hooge Raat  H.R. 26 Juli 1927, N.J. 1929 Nomor 1151.
11 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit .,hlm.122.
a. menjaga  keluhuran,  harkat,  martabat,  kehormatan  jabatan  Notaris  termasuk  ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan di persidangan;
b. merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta; dan
c. menjaga  minuta  atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dalam  melaksanakan  rahasia jabatan,  secara  umum  telah  diatur  dalam  peraturan  umum,  seperti  yang  dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Pasal  1909  ayat  (2)  butir  3e  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang berbunyi:
“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang  diwajibkan  merahasiakan  sesuatu,  namun  hanyalah  semata-mata mengenai  hal-hal  yang  pengetahuannya  dipercayakan  kepadanya  sebagai demikian.”
2. Pasal 146 ayat (1) butir 3e Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berbunyi: “Semua  orang  yang  karena  kedudukan  pekerjaan  atau  jabatannya  yang  syah, diwajibkan  meyimpan  rahasia  jabatan;  tapi  semata-mata  hanya  mengenai  hal demikian yang dipercayakan padanya.”
1. Pasal 277 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berbunyi: “Orang-orang,  yang  diwajibkan  menyimpan  rahasia  karena  kedudukannya, pekerjaannya,  atau  jabatannya  yang  sah  dapat  meminta  mengundurkan  diri  dari memberikan  kesaksian;  akan  tetapi  hanya  mengenai  hal  yang  diketahui  dan dipercayakan kepadanya itu saja.”
2. Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi:
“Mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya  diwajibkan menyimpan  rahasia,  dapat  minta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
Perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dalam  melaksanakan  rahasia  jabatan  selain diatur  secara  umum  juga  telah  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang- undangan sebagai berikut:
1. Pasal  17  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
(1) Pihak  yang  diadili  mempunyai  hak  ingkar  terhadap  hakim  yang  mengadili perkaranya.
(2) Hak  ingkar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  hak  seseorang  yang diadili  untuk  mengajukan  keberatan  yang  disertai  dengan  alasan  terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
2. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:
(1) Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang:
a. mengambil fotokopi  Minuta Akta dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
(3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung  sejak  diterimanya  surat  permintaan  persetujuan  sebagai  mana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberikan  jawaban  menerima  atau  menolak permintaan persetujuan.
Dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, Notaris  selain  mempunyai  Hak  Ingkar,  di  sisi  lain  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pembuatan  akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.
Di  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  UUJN  dinyatakan  bahwa  Notaries  hanya  dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau  kutipan  akta,  kepada  orang  yang  berkepentingan  langsung  pada  akta,  ahli  waris, atau  orang  yang  memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Selain  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas,  Notaris  dalam  sumpah  melalui  janji akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan jabatannya. 12

## Penutup

## Kesimpulan
Notaris  sebagai  pejabat  umum  berwenang  membuat  alat  bukti  tertulis  berupa  akta otentik guna mewujudkan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, para  ahli  waris,  maupun  orang  yang  akan  memperoleh  haknya  perlu  diberikan perlindungan hukum, guna:
1. menjaga  keluhuran,  harkat,  martabat,  kehormatan  jabatan  Notaris  termasuk  ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan di persidangan;
2. merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta; dan
3. menjaga  minuta  atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  merupakan  jabatan  profesi  yang  mempunyai  peranan besar  dalam  mengakomodasi  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  masyarakat. Kewenangan  melalui  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  hampir  meliputi  semua  ruang gerak hubungan hukum yang ada di masyarakat. Untuk itu notaris dalam menjalankan rahasia  jabatan  perlu  mendapat  perlindungan.  Bentuk  perlindungan  hukum  tersebut dirumuskan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  secara  umum  yaitu  Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 146 ayat (1) butir 3e dan Pasal 277 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-
12 Pasal 4 ayat (2) UUJN.
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  akta.  Keberadaan  Majelis  Pengawas  Daerah  sebagai lembaga  pengawas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjaga keseimbangan dan kewajiban, di mana hak ingkar yang dimiliki oleh notaris dan proses penegakan hukum merupakan bagian untuk melindungi kerahasian. Hal demikian dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum.

## Saran
1. Mengingat  bahwa  jabatan  notaris  merupakan  jabatan  profesi  yang  di  dalamnya sangat kuat kerahasian jabatan, maka kepada pembentuk Undang-undang disarankan untuk  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dalam  melaksanakan  jabatan, untuk  itu  perlu  segera  menetapkan  peraturan  pelaksana  yang  khusus  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  notaris  dalam  melaksanakan  rahasia jabatan.
2. Agar pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris di setiap daerah baik kota maupun kabupaten guna  pemenuhan  Pasal  66A  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  yang  telah diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris. Lembaga  tersebut  memberi  pengawasan  dan  pembinaan  kepada  notaris  terhadap tindakan  penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim  pengadilan  harus  mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

## Daftar Pustaka

## BUKU
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988.
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Cetakan Kedua , Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.
Latumeten, Seputar  Masalah  Hukum  Penerapan  Pasal  66  UU  Jabatan  Notaris , RENVOI, III, September 2005.
Phillipus  M.  Hadjon, Pengkajian  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif), dalam  Yuridika,
1994.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Djambatan,  Jakarta, 1992.
Peraturan Perundang-Undangan
_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. LN No. 3  Tahun 2014, TLN No. 5491.
_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Reglement op Het Notaris Ambts in Indonesie (STB 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1945 Nomor 101.
Putusan Hooge Raad  H.R. 26 Juli 1927, N.J. 1929 Nomor 1151.