## PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

## Juangga Saputra Dalimunthe
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Email: saputrajuangga@yahoo.com

## Artikel info
Artikel history:
Diterima 11 September
2020 Diterima dalam bentuk revisi 17 September 2020
Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2020
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kerugian Keuangan Negara, Perampasan Aset, Tindak
Pidana Korupsi, Pihak Ketiga, Putusan Pengadilan
Abstrak: Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadiancaman  tersendiri  bagi  bangsa  ini  untuk  mewujudkan  tujuan nasional  yang  telah  diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945.  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  diharapkan  mampu memenuhi  dan  mengantisipasi  perkembangan  kebutuhan  hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat  merugikan  Keuangan Negara  atau  perekonomian  negara  pada  khususnya  serta  masyarakat  pada umumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana pengaturan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  hasil  tindak  pidana korupsi?  Kedua,  Bagaimana  mekanisme  perampasan  aset  terhadap  hasil tindak  pidana  korupsi  yang  dikuasai  pihak  ketiga?,  ketiga,  Bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pengadilan  negeri  nomor: 06/Pid.Tipikor/2012/PN.TTE?  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang mengacu kepada norma¬-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan.  Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan  data  yang  merupakan  umpan  balik  atau  modifikasi  yang  tetap  dari teori  dan  konsep  yang  didasarkan  pada  data  yang  dikumpulkan.  Saran yang  diperoleh  bahwa  perlunya  Pemerintah  Republik  Indonesia  didalam membuat peraturan tentang aturan dan mekanisme perampasan aset dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  pada  setiap  pasal-pasal  yang  terkait dengan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  harus  dipertegas  dan dipertajam  lagi  agar  menjadi  pedoman  bagi penegak  hukum  kedepannya. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan harusl berlaku seadil adilnya
Koresponden author: Juangga Saputra Dalimunthe
Email: saputrajuangga@yahoo.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  menjadi  ancaman  tersendiri  bagi bangsa  ini  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  yang  telah  diamanatkan  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945.  Maraknya  praktik  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  akan berdampak  pada  terhambatnya  program  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.
Karakteristik  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  berdampak meluas,  menempatkan  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime)
(Atmasasmita,  2002) . Untuk  itu,  maka  upaya  penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak pidana korupsi seyogyanya bersifat luar biasa yaitu dilakukan dengan cara-cara  yang berbeda dari  penanggulangan  kejahatan  lainnya.  Penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yang  bersifat  luar  biasa  dilaksanakan  atas  dasar  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak pidana  korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  bukan  hanya  sekedar  merugikan  keuangan  negara  dan perekonomian negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas (Rukmini, 2006).
Korupsi  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa (Extra  –  Ordinary  Crime) (Adji, 2009),  sehingga  tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  akut  dirasakan  tidak  cukup  hanya  dengan perluasan  perbuatan yang dirumuskan  sebagai korupsi sebagaimana  yang semula diatur dalam KUHP  yaitu  Pasal  209,  210,  387,  388,  415  416,  417,  418  dan  419,  kemudian  Pasal-  Pasal tersebut  dimasukkan  dalam  Undang-Undang  No.  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi  yang diatur dalam  Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11  dan  12,  namun  upaya  ini  masih  dianggap  cara-cara  yang  konvensional,  sehingga diperlukan metode dan cara baru agar mampu membendung meluasnya korupsi.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  khusus.  Sebab  tindak  pidana  korupsi memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana secara umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan untuk merampas aset negara hasil korupsi. Oleh sebab itulah, Konvensi PBB mendiskripsikan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan institusi, dan merusak demokrasi (Mulyadi, 2007).
Pola  tindak  pidana  korupsi  bertitik  tolak  pada  tingkah  laku  atau  tindakan  yang  tidak bermoral, tidak  etis  dan  atau melanggar  hukum  untuk  kepentingan  pribadi  dan  atau  golongan yang merugikan keuangan negara,  maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, di samping  mengoptimalkan  hukum  pidana,  juga  harus  menggunakan  sarana  hukum  perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen  civil  forfeiture  yang  merupakan  amanah  dari  Konvensi  Anti  Korupsi  (KAK)  PBB 2003 (Nainggolan, n.d.).
Penegakan  hukum  merupakan  pusat  dari  seluruh  “aktivitas  kehidupan”  hukum  yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda  dalam  bingkai  aturan  yang  telah  disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan  hukum  sebagaimana  pendapat  kaum  legalistik.  Namun  proses  penegakan  hukum mempunyai  dimensi  yang  lebih  luas  daripada  pendapat  tersebut,  karena  dalam  penegakan hukum  akan  melibatkan  dimensi  perilaku  manusia.  Dengan  pemahaman  tersebut  maka  kita dapat  mengetahui  bahwa  problema-problema  hukum  yang  akan  selalu  menonjol  adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books” (Wahab Ahmad, 2010) .
Pada  saat  ini  dapat  diamati,  dilihat  dan  dirasakan  bahwa  penegakan  hukum  berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, pelanggaran hukum dalam pengelolaan APBN dan APBD dikalangan birokrasi, serta dalam pengelolaan  BUMN maupun BUMD.
Penegakan  hukum  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  pada  awalnya  bersifat umum,  namun  menjadi  istilah  hukum  sejak  dirumuskannya  Peraturan  Penguasa  Militer  No.
PRT/PM/06/1957  tentang  pemberantasan  korupsi.  Dalam  konsiderans  peraturan  tersebut dikatakan antara lain berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas pada perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara  yang  oleh khalayak  dinamakan  korupsi  perlu  segera  menetapkan  sesuatu  tata  cara  kerja  untuk  dapat menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi dan seterusnya (Yunara, 2005).
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  diharapkan  mampu  memenuhi  dan mengantisipasi  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  dalam  rangka  mencegah  dan memberantas  secara  lebih  efektif  setiap  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
Perekonomian  negara  merupakan  salah  satu  kehidupan  perekonomian  yang  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  ataupun  usaha  masyarakat  secara mandiri yang berlandaskan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
Pengembalian keuangan negara atau aset negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala  kecil  maupun  skala  besar  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  sangat  rahasia,  terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan  korupsi  melalui  manipulasi  hukum, rekayasa  hukum,  dan  masa  bodoh  para  pejabat negara  terhadap  kepentingan  rakyat.  Bahkan  harta  kekayaan  dari  hasil  jarahan  para  koruptor sudah  sampai  melewati  lintas  negara  melalui  transfer  antar  rekening ke  negara  lain  sebagai antisipatif  dan  untuk  mengaburkan  asal-usul  kekayaan  tersebut  (Oka,  2006).  Oleh  sebab  itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut.
Dirampasnya  asset  harta  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  sangatlah  tidak mudah,  oleh  karenanya  diperlukan  asas  pembuktian  terbalik,  sehingga  beban  pembuktian  ini tidak  hanya  dibebankan  kepada  Penuntut  Umum,  menurut  pendapat  Indriyanto  Seno  Adji, sangat  sulit  pemberantasannya  karena  memiliki  kualitas  pembuktian  yang  juga  sangat  sulit (Adji,  2009).  Selain  itu  tindak  pidana  ini  biasanya  dilakukan  oleh  para  professional  yang memiliki  pendidikan  tinggi.  Karenanya  diperlukan  sistem  pembalikkan  beban  pembuktian untuk  menjerat  para  koruptor.  Asas  pembalikan  beban  pembuktian  memiliki  manfaat  yang sangat  komprehensif  mengingat  salah  satu  kendala  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  ini adalah  sulit  dilakukannya  pembuktian  terhadap para pelaku,  sehingga perlu  perubahan sistem pembuktian  yang  semula  dibebankan  kepada  penuntut  umum  beralih  kepada terdakwa. Sistem pembalikan pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut. Artinya, hanya dapat  diterapkan  secara  terbatas,  yaitu  terhadap  delik  yang  berkenaan  dengan gratifikasi  dan juga berkaitan dengan suap.
Penegakan hukum  merupakan syarat  mutlak bagi upaya penciptaan negara yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat tujuan masyarakat yang bekerja dengan baik  untuk  pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu perbaikan pada  aspek  keadilan akan memudahkan untuk mencapai hidup sejahtera dan damai. Perampasan aset sebagai bagian dari  sistem  peradilan  pidana  dalam  rangka  penegakan  hukum  dilakukan  oleh  negara  dalam bentuk  Undang-Undang tentang perampasan aset  yang dilaksanakan melalui aparatur penegak hukumnya  terhadap  aset  yang  dianggap  hasil  dari  tindak  pidana  tertentu  (Wahab  Ahmad,
2010).
Mengingat  perkembangan  modus  operandi  tindak  pidana  korupsi  yang  semakin berkembang  dan  bersifat  komplikatif,  sehingga  pihak  koruptor  dalam  melakukan  korupsinya menggunakan  pihak  ketiga  untuk  melakukan  pengamanan  ataupun  pengalihan  aset  hasil korupsinya, dengan begitu akan menghilangkan jejak aset kejahatannya agar sulit dilacak oleh pihak  yang  berwenang.  Pengamanan  atau  pengalihan  aset  kejahatan  korupsi  oleh  koruptor kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk apapun, seperti salah satu bentuknya adalah penanaman dan penyertaan modal usaha (investasi), kegiatan usaha perdagangan saham, forex, obligasi  dan  akta  berharga  lainnya,  pemberian  piutang,  serta  kegiatan-kegiatan  usaha  lain  di dalam  perekonomian  makro  maupun  mikro  yang  terkait  pihak  ketiga  dalam  kegiatan (Batubara, 2018).
Tentunya  pihak  ketiga  ini  sangatlah  luas  pengertiannya,  sebagaimana yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam makalahnya bahwa dalam hal tertentu pihak ketiga bisa  sebagai  orang  perorangan  dan  juga  badan  hukum  ataupun  Negara  sebagai  korporasi didalam  hubungannya  pada  perekonomian  (Negara  bisa  sebagai  pihak  ketiga  dalam  hal kegiatan obligasi atau pembelian hutang Negara) (Fauzi Eddo, 2018).
Perampasan  harta  kekayaaan  hasil  tindak  pidana  merupakan  cara  yang  paling  efektif dalam  memberantas  tindak  pidana  khususnya  yang  termasuk  dalam  kategori  kejahatan  serius dengan motif ekonomi  seperti  korupsi. Hipotesa ini didasarkan dengan tindakan tindak pidana korupsi  yang  dilakukan  dalam  perkembangannya  mengikutsertakan  pihak  ketiga  dalam melakukan  pengalihan  aset  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dengan  tujuan  pelaku  untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatannya tidak dapat diketahui dan menjadikan hasil tindak pidananya  merupakan  aset  legal.  Dengan  ini  kedudukan  pihak  ketiga  dalam  hak-hak  dan kewajibannya  terhadap  tindakan  perampasan  aset  tersebut  harus  memiliki  kepastian  hukum dalam  melakukan  upaya-upaya  hukum  dan  perlindungannya  sehingga  tindakan  perampasan aset  tidak  menimbulkan  kesengsaraan  atau  kesulitan  pada  pihak  lain.  Karena  tujuan perampasan  aset  adalah  selain  bertujuan  untuk  pemulihan  aset  negara  juga  agar pelaku  tidak dapat menikmati hasil/keuntungan kejahatan, dan bukanlah tujuan perampasan aset menjadikan pihak lain menjadi sengsara.

## METODE PENELITIAN
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis (Lubis, 1994) Kerangka teori  merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari  pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk  memecahkan  atau  membahas  masalahnya,  untuk  itu  perlu  disusun  kerangka  teori  yang memuat  pokok-pokok  pikiran  yang  menggambarkan  dari  mana  massalah  tersebut  diamati (Nawawi,  1993).  Berkenaan  dengan  tindak  pidana  korupsi,  maka  dalam  menganalisis permasalahan  dalam  penelitian  ini  digunakan  teori  yang  relevan,  yaitu  Teori  Lawrence  M. Friedman yang mengenai sistem hukum. Menurut  Friedman (Friedman, 2001) pada inti  sistem hukum  itulah  beradanya  aturan  yang  benar-benar  berjalan.  Karena  salah  satu  fungsi  sistem hukum  berkaitan dengan perilaku mengontrol, yaitu  memerintahkan orang apa yang  harus dan jangan  dilakukan,  dan  sistem  hukum  itu  menjunjung  perintah-perintahnya  dengan  paksa (Hukum & Indonesia, 2011).
Teori  lain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  penegakan  hukum
sebagaimana  dirumuskan  secara  sederhana  oleh  Satjipto  Rahardjo,  penegakan  hukum merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan (Satjipto  Rahardjo,  1983).  Keinginan-keinginan  hukum  yang  dimaksudkan  di  sini  yaitu  yang merupakan  pikiran-pikiran  badan  pembentuk  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam peraturan-  peraturan  hukum  itu.  Perumusan  pikiran  pembuat  hukum  yang  dituangkan  dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (communis opinion).  Hakim  harus  mengkonstatir  peristiwa  dan  mengkualifisirnya  sehingga  tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.  Tujuan  pembuktian  ialah  putusan  hakim  yang  didasarkan  atas  pembuktian  tersebut. Walaupun  putusan  itu  diharuskan  objektif,  namun  dalam  hal  pembuktian  dibedakan  antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan (Mertokusumo, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini telah merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara  serta  menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi harus diberantas demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah  dilakukan  dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi (Natasurya, 2019).
Peraturan  perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Reformasi  hukum  dalam  rangka  pemberantasan  korupsi  tidak  saja  menyangkut reformasi  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  menyangkut  penegakan  dan  struktur hukum. Essensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif tersebut terkait  dengan  adanya  pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  harapannya masyarakat  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Langkah  represif  meliputi  pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bisa kembali (Natasurya, 2019).
Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian  keuangan negara.  Terhadap  kerugian  keuangan  negara  ini  membuat  Undang-Undang  No.  31  tahun 1999  jo  Undang-Undang  No.  20  tahun  2001,  menetapkan  kebijakan  bahwa  kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Natasurya, 2019).
Berikut dikemukakan beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi: (Kasehung, 2015)
1. Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui  kedua  jalur  tersebut  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dilacak,  dibekukan, dirampas,  disita,  diserahkan  dan  dikembalikan  kepada  Negara  korban  tindak  pidana
korupsi;
4. Pelacakan,  pembekuan,  perampasan  penyitaan,  penyerahan  dan  pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri;
5. Sistem  penegakan  hukum  dilakukan  oleh  Negara  korban  tindak  pidana  korupsi  yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
b. Mencegah  penggunaan  atau  pemanfaatan  aset-aset  tersebut  sebagai  alat  atau  sarana oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  melakukan  tindap  pidana  lainnya,  misalnya, tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas Negara lainnya;
c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi. Peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  mengenai  penggantian  kerugian keuangan  negara  atau  dikenal  dengan  istilah  uang  pengganti.  Penyelesaian  kerugian  negara dilakukan  untuk  mengembalikan  kekayaan  negara  yang  hilang  atau  berkurang  akibat  tindak pidana  korupsi.  Pengaturan  mengenai  uang  pengganti  dalam  Undang-Undang  No.  31  tahun 1999  jo  Undang-Undang  No.  20  tahun  2001tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi diatur dalam Pasal 34 huruf c, bahwa:
“Selain  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dimaksud  dalam  KUHP  maka  sebagai hukuman  tambahan  dikenakan  pula  pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak- banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi”.
Undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas kapan pembayaran uang pengganti itu harus  dilakukan  serta  batas  waktu  pembayaranya.  Ketidakjelasan  pengaturan  mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:
“jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.
Kemudian  dalam  ayat  selanjutnya  dijelaskan  bahwa,  “apabila  terpidana  tidak mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti  sebagaimana, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.
Berdasarkan ketentuan peruandang-undangan tersebut terlihat jelas bahwa pengembalian  kerugian  keuangan  menjadi  sesuatu  yang  sangat  ditekankan  untuk  dilakukan dalam rangka memulihkan kembali perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 59 yang mengatur bahwa:
(1) Setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan  melanggar  hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  karena  perbuatannya melanggar  hukum  atau  melalaikan  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  secara  langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
(3) Setiap  pimpinan  kementerian  negara/lembaga/kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  dapat
segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi,  setelah  mengetahui  bahwa  dalam  kementerian negara/lembaga/satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  bersangkutan  terjadi  kerugian  akibat perbuatan dari pihak mana pun.
Aturan  tersebut  telah  menjelaskan  bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan  negara merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  dan  apabila  tidak  dikembalikan  akan  mendapatkan  sanksi  baik  administrasi maupun pidana.
Merujuk  pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004,  Pasal  64  dijelaskan  bahwa "Bendahara, Pegawai  Negeri  bukan  bendahara  dan  pejabat  lain  yang  telah  ditetapkan  untuk mengganti  kerugian  negara/daerah  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  dan/atau  sanksi pidana". Dari  hal  tersebut  jelas  terlihat  bahwa  penyelesaian  pengembalian  keuangan  negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek baik secara administrasi maupun pidana.
Pengaturan  pengembalian  keuangan  negara  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Negara Terhadap  Bendahara.  Adapun  informasi  tentang  kerugian  negara  dapat  diketahui  dari pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  pengawasan  aparat  pengawasan  fungsional, pengawasan  dan/atau  pemberitahuan  atasan  langsung  bendahara  atau  kepala  kantor/satuan kerja, serta perhitungan ex officio (Indonesia, 2007) .
Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  tersebut  terbukti  ada  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja  maupun  lalai,  BPK  mengeluarkan  surat  kepada  pimpinan  instansi  untuk  memproses penyelesaian  kerugian  negara  melalui  Surat  Keterangan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SKTJM) (Indonesia, 2007). Tetapi apabila hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum  baik  sengaja  maupun  lalai,  BPK  mengeluarkan  surat  kepada  pimpinan  instansi  agar kasus  kerugian  negara  dihapuskan  dan  dikeluarkan  dari  daftar  kerugian  negara  (Indonesia, 2007).
Bentuk  penyelesaian  kemudian  dilakukan  dengan  penandatanganan  Surat  Keterangan Tanggung  Jawab  Mutlak  (SKTJM)  oleh  bendahara  dengan  menyerah  jaminan  berupa  bukti kepemilikan  barang  dan/atau  kekayaan  lain  atas  nama  bendahara,  serta  surat  kuasa  menjual dan/atau  mencairkan  barang  dan/atau  kekayaan  lain  dari  bendahara  (Indonesia,  2007). Penggantian  kerugian  negara  kemudian  dilakukan  secara  tunai  selambat-lambatnya  40  (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
Apabila  bendahara  telah  mengganti  kerugian  negara,  TPKN  mengembalikan  bukti kepemilikan  barang dan surat  kuasa menjual.  Kemudian dalam hal  bendahara  telah  mengganti kerugian  negara,  BPK  mengeluarkan  surat  rekomendasi  kepada  pimpinan  instansi agar  kasus kerugian  negara  dikeluarkan  dari  daftar  kerugian  negara.(Indonesia,  2007)  Penyelesaian pengembalian  kerugian  keuangan  negara  selain  itu dapat  pula  dilakukan melalui jalur perdata maupun  pidana.  Melalui  jalur  perdata  dapat  dilihat  dalam  Undang-  Undang  Tindak  Pidana Korupsi  No.  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  tentang tindak pidana korupsi atau yang disebut dengan Tipikor.
Ketika  penyidik  menemukan  dan  berpendapat  bahwa  satu  atau  lebih  unsur  tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka dapat  dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 32 ayat (1) bahwa:
Dalam  hal  penyidik  menemukan  dan  berpendapat  bahwa  satu  atau  lebih  unsur  tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
Menunjukkan  bahwa  meskipun  tidak  dapat  dituntut  melalui  jalur  pidana  karena  tidak cukupnya  bukti-bukti  yang  diperoleh,  namun  apabila  telah  ditemukan  kerugian  negara  maka perkara  tersebut  dapat  dilimpahkan  untuk  dilakukan  gugatan  perdata  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan.
Gugatan  perdata  juga  dapat  dilakukan  apabila  pada  saat  penyidikan  tersangka meninggal  dunia,  atau  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tersangka meninggal  dunia,  sedangkan secara nyata telah ada kerugian  keuangan negara,  maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata  terhadap  ahli  warisnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34  dan  Pasal  35  Undang- Undang Tipikor.
Pasal 34 Undang-Undang Tipikor:
Dalam  hak  tersangka  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyidikan,  sedangkan secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  atau  diserahkan  kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Pasal 35 Undang-Undang Tipikor:
Dalam  hal  terdakwa  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi  yang dirugikan untuk  dilakukan gugatan  perdata terhadap ahli warisnya.
Setelah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi maka dapat  dilakukan  gugatan  perdata  terhadap  terpidana  atau  ahli  warisnya.  Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 C Undang-Undang Tipikor:
Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih  terdapat  harta  benda  milik  terpidana  yang  diduga  atau  patut  diduga  juga  berasal  dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38  B  ayat  (2), maka negara  dapat melakukan  gugatan  perdata  terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
Selanjutnya  bahwa  tuntutan  ganti  kerugian  masih  dapat  dilakukan  meskipun  terdakwa mendapatkan  putusan  bebas  dari  pengadilan,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (2) bahwa  “putusan  bebas  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  menghapuskan  hak  untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.
Terkait masalah kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
Pasal 2 Undang-Undang Tipikor:
“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda  paling sedikit
Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Pasal 3 Undang-Undang Tipikor:
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah)”.
Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang  pengganti  tersebut.  Serta apabila  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang pengganti,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman maksimum dari pidana pokoknya (Undang-Undang, 2001).
Hakim dapat menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita apabila terdakwa meninggal  dunia  sebelum  putusan  dijatuhkan  dan  terdpat  bukti  yang  cukup  kuat  bahwa  yang bersangkutan  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  (Undang-Undang,  2001).  Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan  seluruh  atau  sebagian  harta  benda  tersebut  dirampas  untuk  negara  (Undang- Undang, 2001).
Berdasarkan  uraian  diatas  mengenai  pengaturan  pengembalian  kerugian  keuangan negara  hasil  tindak  pidana  korupsi,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  kita  telah mengetahui  beberapa  hal  mengenai  pengembalian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia baik  secara  pidana dan  secara  perdata,  sehingga  diharapkan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara tersebut dapat dilakukan secara baik dan konsekuen.

## B.  Mekanisme  Perampasan  Aset  Terhadap  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dikuasai Pihak Ketiga
Pengalihan aset hasil kejahatan pada dekade ini sangatlah luar biasa dalam tindakannya, hal itu dapat dilakukan dengan  cepat dan mudah  hanya dengan menekan tombol saja, sehingga hasil kejahatan  hilang dari penglihatan aparatur penegak  hukum  atau dapat memindahkan  aset di seluruh dunia dalam hitungan detik (Sadeli, 2010).
Secara  perkembangan teknologi  dan  informatika  tentunya  modus  pengalihan  aset  hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada pihak ketiga tentunya semakin berkembang  modus  dan  tekhniknya  sesuai  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukungnya. Tentunya  dengan  melihat  kepada  kondisi  dan  keadaan  saat  ini  di  Indonesia,  dapat  dirasakan bahwa  perekonomian  tidak  berubah  seperti  yang  kita  harapkan.  Hal  tersebut  menimbulkan indikasi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum mencapai titik maksimalnya untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini  banyak  modus  tindak pidana  korupsi  yang belum dapat ditanggulangi menggunakan mekanisme hukum yang ada.
Mengingat  sistem  perundang-undangan  yang  tidak  fleksibel  dan  selalu  dituntut  untuk dilakukan  perubahan  dan  pembaharuan sesuai keadaan yang  terjadi.  Menjadi  sebuah polemik
ketika  pelaku  tindak  pidana  korupsi  menikmati  hasil  kejahatannya  (aset)  dengan  digunakan untuk  kepentingan pribadi  atau  bahkan kepentingan bersama dengan  pihak lainnya. Maka dari itu akan terjadi pencampuran kepentingan-kepentingan yang ada, serta adanya penyatuan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan andil dalam sebuah  persekutuan  untuk  usaha,  sehingga  adanya  penggabungan  aset  yang  akan  digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini telah ada pihak yang terkait dalam kepentingannya.
Adapun  terhadap  perampasan  secara  pengaturan  dan  mekanisme  ataupun  tata laksananya  tidak jauh  berbeda  dengan  penyitaan,  hanya  saja tindakan  perampasan merupakan tindakan  yang  dilakukan  secara  paksa  untuk  menguasai  secara  permanen.  Dalam  hal  ini perampasan  dilakukan  berdasarkan  sebuah  putusan  hakim  yang  telah  memiliki  kekuatan  tetap sebagai  sanksi  pidana  terhadap  terpidana,  yang  didasarkan  atas  tuntutan  penuntut  umum  pada sidang pengadilan (Undang-Undang, n.d.).
Mekanisme  perampasan  aset  terhadap  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  dikuasai  pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh  aparatur  penegak  hukum  sehingga  kejahatan  tidak  dapat  terungkap.  Dengan ini ada upaya yang  dapat  dilakukan  pihak  aparatur  penegak  hukum  untuk  melakukan  tindakan  dari  modus- modus  yang  secara  umum  maupun  secara  khusus  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana korupsi.
Adapun  mekanisme  perampasan  aset  terhadap  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang dikuasai  pihak ketiga oleh  pelaku  tindak pidana  korupsi yang  digunakan  oleh  penegak hukum dengan modus dan/atau mekanismenya antara lain: (Sadeli, 2010).
1. Ketika  para  pejabat  korupsi  atau  pelaku  kejahatan  yang  menghasilkan  banyak  uang cenderung  menggunakan  dana-dana,  maka  modus  yang  digunakan  penegak  hukum menyelidiki  hasil  korupsi  yang  didapat  dari  hasil kejahatannya  untuk  membeli  benda  tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikut-sertakan pihak ketiga dalam nama  seseorang  kerabat  atau  sekutunya.  Transaksi-transaksi  properti  dapat  dimanipulasi untuk  menggunakan  hasil-hasil  modal  yang  tampak  untuk  menyamarkan  dana-dana  gelap tesebut.
2. Penggeledahan  atas  tersangka  dan  tanah  bangunan  terkait  dapat  mengenali  dokumen- dokumen atau referensi-referensi atas propeti pertanahan. Properti tersebut dapat disamakan dengan  nama  orang  lain.  Catatan  harian  tersangka  dapat  mengacu  ke  seseorang  agen petanahan atau pegawai sah terkait. Misalnya, menanyakan orang tersebut mengenai sumber dana yang mereka gunakan untuk membeli properti tersebut.
3. Penggeledahan  atas  catatan-catatan  bank  yang  berkaitan  dengan  tersangka  dapat memberikan bukti atas properti yang dimiliki. Misalnya, suatu  arsip  permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk memuat perincian properti yang dijadikan sebagai jaminan
4. Melakukan “interview  staff” dan  melakukan  identifikasi  catatan  yang  terkait  pada  divisi administrasi  pertanahan;  Setelah  propertinya  diketahui  lokasinya,  penjual  properti  untuk menentukan  sifat  transaksi  dengan  pembeli  yang  merupakan  tersangka  (misalnya,  apakah pembeliannya tunai dalam bentuk angsuran atau dibayar sekaligus) dan; menanyakan kepada tersangka mengenai properti tersebut (Sadeli, 2010).
Mekanisme  dan/atau  modus  tersebut  digunakan  para  aparatur  penegak  hukum menggunakan  modus  yang diberi  kewenangan dalam  melakukan penelusuran  atau  penyidikan untuk  mendapat  pembuktian dengan melakukan tindakan. Dana-dana korupsi  dapat  digunakan
juga  untuk  membeli  barang-barang  berharga  seperti  mobil,  logam  mulia dan  perhiasan, sehingga  pihak  penyidik  dan  penuntut  harus  menentukan  kepemilikan,  nilai  dan  sumber  dana yang  digunakan  untuk  membeli  barang  tersebut,  maka  aparatur  penegak  hukum  akan melakukan tindakan. Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali adanya  barang-barang  berharga  dan  dokumentasi  atau  catatan-catatan  terkait.  Seperti  dibahas sebelumnya, safe deposit box dapat  digunakan untuk  menyimpan  item-item  lebih kecil seperti emas;  Identifikasi  pembeli  dari  itemberharga  tersebut  jika  mungkin  dan  tentukan  sifat transaksinya  dengan  pembeli  tersangka  (misalnya,  jika  membeli  sebuah  mobil,  dengan  cara wawancarai  pembelinya untuk  menentukan metode pembayaran dan para pihak yang terlibat); Penggeledahan atas catatan-catatan bank yang terkait dengan tersangka dapat memberikan bukti atas  barang-barang  berharga  yang  disimpan.  Misalnya,  satu  arsip  permohonan  pinjaman  dapat meminta tersangka untuk membuat daftar  atas seluruh asetnya; menanyakan kepada tersangka mengenai barang-barang  berharganya (Bontis et al., 2000).
Aset  korupsi  dapat  juga  dikuasai  oleh  pihak  ketiga  dengan  mengalihkan  dalam  bentuk saham-saham  domestik.  Dalam  hal  ini  saham-saham  domestik  yang  terdaftar  secara  publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan -pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari  mitra  yang  menjual-belikan  saham-saham  dengan  klien.  Bila  dua  pihak  setuju  untuk bejual-beli  saham,  pesanan  beli/jual  ditanda  tangani  oleh  para  pihak  bersangkutan.  Setelah transaksi  disepakati,  satu  dokumen  didaftarkan  pada  bursa  saham.  Dokumen  berisi  perincian mengenai  pembeli  dan  penjual,  dan  syarat-syarat  dan  ketentuan-  ketentuan  jual  belinya.  Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para  pialang  adalah  1,5  %  (satu  koma  lima  persen)  dari  total  haga  penjualan.  Pajak  mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat  dalam  proses  ini  mencakup  satu  profil  terperinci  mengenai  para  pembeli  dan  penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat,  tanda  tangan,  jabatan,  nomor  telpon  dan  nama bapak  dan  kakek.  Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya (Mudzakir, 2009).
Modus-modus  lainnya  masih  bisa  terjadi  dalam  rangka  melakukan  pengalihan  hasil tindak pidana korupsi  dalam  bentuk dan cara-cara yang baru  atau  berkembang  seiring dengan kecanggihan  teknologi  dan  perkembangan  media  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  digunakan untuk  mendukung  pengalihan  aset  kejahatan  tersebut.  Dengan  semua  ini  tentunya  tidak  dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi suatu kegagalan atau kekurangan dalam melakukan upaya-upaya pengemabalian hasil tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  kenyataan  dalam  praktek  upaya-upaya  tersebut  dapat  dilihat  beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka mekanisme perampasan aset untuk pemulihan aset (recovery aset) dari terjadinya tindak pidana korupsi.  Problematik  tersebut  iantaranya  adalah  dalam  hal  pemenuhan  uang  pengganti  oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, terkendala disebabkan harta-harta tersebut  sudah  beralih  atas  nama  pihak  ketiga,  sedangkan  untuk  menelusuri  asal  usul  pihak ketiga  tersebut,  kejaksaan  tidak  mempunyai  kewenangan  menyidiknya.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  pada  ikatan  antara  pelaku  dengan  pihak  ketiga  dapat  terjadi  dengan  didasarkan asas-asas  perdata  yang  memang  harus  dinilai  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah  (Mudzakir, 2009).
Pada perihal sistem peradilan pidananya terdapat kendala, lamanya penanganan perkara
menyebabkan  aset  yang  disita  menjadi  turun  nilainya  atau  sangat  jauh  nilai  ekonomisnya dan Pasal 18 Undang-Undang   No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999  tentang  tindak  pidana  korupsi  memberikan  limitasi  pembebanan  pembayaran  uang pengganti hanya sebatas yang dinikmati oleh terdakwa atau terpidana.
Tidak  dapat  dipungkiri  dari  pihak  aparatur  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  memiliki keterbatasan  sumber  daya.  Harus  diakui  bahwa  negeri  ini  begitu  kurang  sumber  daya  dalam upaya  pemberantasan  korupsi.  Dalam  hal  pengembalian  aset,  keterbatasan  sumber  daya  ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan teknologi. Sumber daya manusia yang kurang dapat tercermin  dari  minimnya  ahli  hukum  yang  mengerti  sistem  peradilan  negara  yang  menjadi sarang  penyimpanan  aset  koruptor.  Karena  korupsi  bukan  lagi  kejahatan  lokal, tetapi  telah menjadi  kejahatan  internasional  karena  aliran  aset  telah melewati  batas  negara (cross  border). Sedangkan  sumber  daya  teknologi  harus  canggih  tanpa  adanya  keterbatasan  akses  untuk melacak aset yang berada di luar negeri (Sadeli, 2010).
Juga  apabila  modus  peralihan  tersebut  terjadi  pada  antar  batas  yurisdiksi  yang berlainan, yaitu adanya kendala yang datang dari negara tempat penyimpanan aset (negara yang diminta).  Negara  yang  diminta  biasanya  memberikan  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara peminta.  Misalnya  negara  peminta  harus  dapat  membuktikan  secara  hukum  bahwa  aset-aset yang  disimpan  di  negara  yang  diminta  benar  hasil  kejahatan  korupsi.  Dalam  hal  melacak ataupun mencari informasi mengenai  keberadaan aset yang tersimpan di  suatu bank, tentu akan terbentur oleh mekanisme kerahasiaan bank (bank secrecy).
Selanjutnya  permasalahan  yang  dapat  terjadi  adalah  permasalahan  waktu  dan  biaya. Sudah terbukti bahwa upaya pemberantasan korupsi telah memakan waktu yang lama dan biaya yang  besar.  Ditambah  lagi  dengan  upaya  pengembalian  aset,  tentu  waktu  dan  biaya  yang dibutuhkan  akan  lebih  besar.  Secara  kedudukannya  pihak  ketiga  didalam  mekanisme perampasan asset  secara putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (in rem), secara prinsip memiliki pandangan yang berbeda satu  sama lain  (Sadeli, 2010). Pada perampasan aset  secara putusan  pidana  maka  kedudukan  pihak  ketiga  adalah  mereka  pihak  selain  dari  pada  pihak pelaku/intelektual  dari  suatu  perkara  tindak  pidana  korupsi,  yang  dengan  ini  mereka  (pihak ketiga)  terkait  dengan  asset  yang  akan  dirampas  berdasarkan  putusan  pidana  tersebut. Sedangkan  pada  perampasan  tanpa  pidana (in  rem) yang  memiliki  objek  asset  maka  pihak ketiga  dapat  pula  sipelaku  tindak  pidana/pemilik  dari  aset,  dan  pihak  yang  merasa berkepentingan dengan asset yang akan dirampas tersebut. Karena pada perampasan aset in rem yang dituju merupakan aset itu sendiri tanpa mementingkan siapa pemilik atau pun siapa yang menguasai.
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN.TTE Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte,  peneliti  akan  menguraikan  dalam  hal  ini  membahas  mengenai teori-teori  terkait  isu  hukum,  fakta,  beserta  analisis  yang  akan  menjawab  permasalahan- permasalahan terkait  isu  hukum perolehan keuntungan negara yang  melebihi kerugian negara. Peneliti  juga  akan  menjawab  isu  hukum  terkait  apakah  pengembalian  aset  secara  sukarela ataupun  perampasan  yang  dilakukan  kepada  pihak  ketiga  dalam  tindak  pidana  korupsi  bisa dilakukan.
Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini terhadap  terdakwa I H. Isnain Ibrahim,
S.Mn,  MM  dalam  jabatannya  sebagai  Sekretaris  Daerah  dan  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah Kota  Ternate  dan  terdakwa  II  ade  Mustafa,  SIP,  dalam  jabatannya  sebagai  kepala  bagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Ternate dan juga sebagai kuasa pengguna anggaran pada bagian  pemerintahan  sekretariat  daerah  Kota  Ternate  serta  juga  sebagai  panitia  pengadaan tanah  pemerintah  Kota  Ternate  telah  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  PT.  Nelayan Bhakti  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  penempatan  mesin  PLN  dengan  cara membayar  hutang  PT.  Nelayan  Bhakti  yang  sudah  tidak  berhak  atas  tanah  HGB No.1  Kayu Merah, pada intinya telah melakukan pengeluaran sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta pengeluaran-pengeluaran lainnya pembayaran pajak PPh 5% sebesar Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya Notaris untuk  proses  Akta  Jual  Beli  sebesar  Rp.67.000.000,-  (enam  puluh  tujuh  juta  rupiah),  biaya perpanjangan  sertifikat  sebesar  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  biaya  pengosongan lahan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II ini (Pengadilan, 2012).
Pertimbangan  hakim  Sesuai  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan  yaitu KPKNL  Jakarta  II  menyetujui  penawaran  Pemerintah  Kota  Ternate  atas  tanah  SHGB No.1/Kayu  Merah  tersebut  seharga  Rp.3.350.000.000,-  (tiga  miliar  tiga  ratus  lima  puluh  juta rupiah) yang lebih murah dan harga penilaian atas dasar  Nilai Jual  Obyek  Pajak (NJOP) yang dibuat oleh KPKNL Ternate sebesar Rp.3.485.952.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima  juta  sembilan  ratus  lima  puluh  dua  ribu  rupiah)  sesuai  surat  jawaban  KPKNL  Ternate kepada KPKNL Jakarta II (surat No.S-452/WKN.16/KNL.04/2011 tanggal 1 Juli 2011/menjadi barang bukti surat dalam perkara ini).
Fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan  ternyata  tanah  seluas  29.165  M2  dengan SHGB No.1 Kayu Merah atas nama PT. Nelayan Bhakti wajar objek penilaian berupa sebidang tanah  dengan  luas  29.165  M2  (sesuai  dengan  Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Ternate No.593.5/210/2007 luas tanah menjadi 24.721 M2) senilai Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar  dua ratus  juta  rupiah)  dan  selanjutnya  setelah  menerima  Surat  Walikota  Ternate tersebut  pada tanggal  18  April  2011  Drs.  JOHNNY  HARY  SOETANTYO  selaku  penanggungjawab  PT. Nelayan  Bhakti  mengirimkan  Surat  No.JHS/025/KPKNL/IV/2011  tanggal  18  April  2011 kepada KPKNL Jakarta II dengan maksud menjual asset milik Nelayan Bakti berupa sebidang tanah  seluas  29.165  M2  dengan  SHGB  No.1/Kayu  Merah  dengan  harga  penawaran  sebesar Rp.3.200.000.000,-  (tiga  milyar  dua  ratus  juta  rupiah)  serta  segala  biaya  yang  timbul  akibat penjualan  tersebut  antara  lain  pengurusan  perpanjangan  sertifikat,  pajak  penjual,  tunggakan PBB,  biaya  pengosongan  lahan  dan  lain-lain  dengan  perincian  biaya  sebesar Rp.3.619.500.000,-  (tiga  milyar  enam  ratus  Sembilan  belas  juta  rupiah)  dengan  perincian sebagai berikut:
a. Harga tanah sesuai persetujuan Rp. 3.350.000.000,-
b. Pembayaran pajak pph 5% Rp 167.500.000,-
c. Notaris (biaya proses akta jual beli) Rp 67.000.000,-
d. Biaya perpanjangan sertifikat Rp 10.000.000,-
e. Biaya pengosongan lahan Rp 25.000.000,-
Selanjutnya  atas  perintah  Terdakwa  I  H.  ISNAIN  IBRAHIM,  S.Mn,  MM,  dalam disposisi  Nota Dinas  tertanggal 22  Agustus  2011  tersebut,  Bendahara  Pengeluaran Sekretariat Kota  Ternate  Wiwik  A.  Puasa  mengajukan  permintaan  biaya  sebesar  Rp.3.619.500.000,- (tiga milyar  enam  ratus  sembilan  belas  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  bersumber  dari  DPA Perubahan  No.1.20.03.30.00  7  5  tanggal  12  September  2011  pada  kode  rekening  :  5.2  kepada
Dinas Keuangan Pemerintah Kota Ternate, selanjutnya setelah dana tersebut cair dalam bentuk SP2D  maka  pada  tanggal  24  Agustus  2011  Bendahara  Pengeluaran  Wiwik  A.  Puasa  atas perintah  langsung  dari  H.  ISNAIN  IBRAHIM,  S.Mn,  MM,  dalam  jabatan  Walikota  Ternate meminta  bantuan  Bank  Maluku  untuk  melakukan  pembayaran  melalui  transfer  ke  rekening KPKNL  Jakarta  II  di  PT.  BRI  (Persero)  Tbk  Cabang  Jakarta  Cut  Mutiah No.0230.01.000874.30.3  sebesar  Rp.3.350.000.000,-  (tiga  milyar  tiga  ratus  lima  puluh  juta rupiah)  dan  setelah  uang  sebesar  Rp.3.350.000.000,-  (tiga  milyar  tiga  ratus  lima  puluh  juta rupiah)  tersebut  masuk  ke  rekning  KPKNL  Jakarta  II  selanjutnya  atas  permintaan  KPKNL Jakarta II kepada PT. BRI maka uang sebesar Rp.304.545.455,- (tiga ratus empat juta lima ratus empat  puluh  lima  ribu  empat  ratus  lima  puluh  lima  rupiah)  dipindahbukukan  ke  Kas  Negara sebagai  penerimaan  Negara  bukan  pajak (PNBP)  dan  uang  sebesar  Rp.3.045.454.545,-  (tiga milyar  empat  puluh  lima  juta  empat  ratus lima  puluh  empat  ribu  lima  ratus  empat  puluh  lima rupiah) dipindahbukukan ke rekening penyerah hutang yaitu PT. BRI sebagai nilai pembayaran hutang PT. Nelayan Bhakti kepada PT. BRI (Pengadilan, 2012).
Sesuai  fakta  hukum  pula  bahwa  transaksi  peralihan  hak  atas  tanah  SHGB  No.1/Kayu Merah tersebut dilakukan dalam bentuk pelepasan hak di hadapan Notaris Refizal,SH.,M,Hum., dan hal itu lazim terjadi oleh karena Pemerintah Daerah hanya dapat mempunyai hak atas tanah dalam  bentuk  Hak  Pakai  dan  bukan  Hak  Guna  Bangunan  sehingga  cara  peralihan  haknya adalah melalui mekanisne pelepasan hak.
Kemudian  sesuai  fakta  juga  bahwa  Pemerintah  Kota  Ternate  telah  mentransfer  harga tanah  tersebut  sebesar  Rp.3.350.000.000,-  ke  rekening  KPKNL  Jakarta  II  lalu  dipindah- bukukan ke rekening Bank BRI sebesar Rp.3.045.454.545,- (tiga miliar empat  puluh lima juta empat  ratus  lima  puluh  empat  ribu  lima  ratus  empat  puluh  lima  rupiah)  sebagai  pelunasan piutang  Negara  setelah  dipotong  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  10%  yaitu  sebesar Rp.  304.454.545,-  (tiga  ratus  empat  juta  empat  ratus  lima  puluh  empat  ribu lima ratus empat puluh  lima  rupiah)  yang  disetor  ke  Kas  Negara  sebagai  bukti  bahwa  KPKNL  memiliki kewenangan  untuk  memberi  izin  menjual  tanpa  lelang,  sehingga  pembayaran  harga  barang jaminan  tersebut  harus  disetor  terlebih  dahulu  ke  rekening  KPKNL  Jakarta  II  dalam  rangka melaksanakan  tugas  Negara  dibidang  penagihan  dan  pelunasan  piutang  Negara  (Pengadilan, 2012).
Secara fakta hukum bahwa landasan yuridis dari Pasal Pasal 40 huruf a Undang- Undang No.5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  berbunyi  :  “Hak  Guna Bangunan  hapus  karena  :  a.  jangka  waktunya  berakhir  “  Jo.  Pasal  37  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi  :  Apabila Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara hapus  dan tidak diperpanjang  atau  tidak  diperbaharui  maka  bekas  pemegang  Hak  Guna  Bangunan  wajib membongkar  bangunan  dan  benda-benda  yang  ada  di  atasnya  dan  menyerahkan  tanahnya kepada  Negara  dalam  keadaan  kosong  selambat-lambatnya  dalam  waktu  satu  tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan (Pengadilan, 2012).
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas  maka  amatlah  terbukti  bahwa  ada pelanggaran hukum atau sifat  melawan  hukum yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Ternate ketika melaksanakan transaksi pelepasan hak atas tanah SHGB No.1/Kayu Merah tersebut oleh karena  Negara  melalui  organnya  yaitu  KPKNL  Jakarta  II  telah  memberi  izin  sesuai  aturan kepada Pemerintah Kota Ternate untuk membeli tanah tersebut  yang telah  dilaksanakan dalam bentuk transaksi pelepasan hak sesuai Akta No.38 Notaris Refisal,SH.,M.Hum.
Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Pertimbangan  hakim  dalam  perbuatan  terdakwa  I  H.  Isnain  Ibrahim,  S.Mn,  MM, terdakwa  II  Ade  Mustafa,  SIP,  H.  Burhan  Abdulraham,  SH,  MH,  bersama-sama  dengan  Drs. Johnny Hary Soetantyo sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat
(1) jo  Pasal  18  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  akan  menganalisa  pertimbangan  hakim  dalam putusan  pengadilan  negeri  nomor  06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte,  bahwa  dalam  Pasal  18  UU No.31  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  selain  pidana  tambahan  sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan adalah; a. Perampasan barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana  tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-  banyaknya  sama  dengan  harta benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Perppu  No.  24  Tahun  1960  tentang Pengusutan,  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Perpu  ini  merupakan aturan tertulis pertama yang mengatur mengenai uang pengganti terdapat dalam Pasal 16.
Pasal 16 berbunyi bahwa;
1) Barang  siapa  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  dimaksud  dalam  pasal  1  sub  a  dan  b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi- tingginya satu juta rupiah.
2) Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
Berdasarkan  putusan  pengadilan  nomor  register  perkara:  06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte ini  yang  sebenarnya  yang  menjadi  terdakwa  adalah  terdakwa  I  H.  Isnain  Ibrahim, S.Mn,  MM dan  terdakwa  II  :  Ade  Mustafa,  SIP.  Namun  disebutkan  bahwa  terdapat  berapa  orang  yang mengembalikan  uang  secara  sukarela  baik  para  terdakwa  (termasuk  terdakwa  lain  dalam dakwaan terpisah), maupun pihak ke III dalam proses penyidikan.
Menurut  peneliti  perbuatan  pengembalian  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  tidak wajar dikarenakan mekanisme pengembalian sukarela tidak pernah diatur dalam hukum positif kita.  Penjatuhan  pidana  seperti  itu  dapat  menimbulkan  double  counting  apabila  terdapat persinggungan antara perampasan barang atau uang dengan pengembalian uang secara sukarela Oleh  sebab  dari  itu  penentuan  besaran  uang  pengganti  yang  akan  dijatuhkan  harus  dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan.
Menurut Junaedi Adhikarna,(Adnan Pasliadji, 2015) tidak ada aturan yang menyatakan diperbolehkan  atau  tidaknya  negara  mendapatkan  keuntungan,  namun  jika  dilihat  dari penyusutan  dan  nilai  barang  pada  saat  dikorupsi  dibandingkan  dengan  nilai  barang  pada  saat ditangkapnya  koruptor,  maka  seharusnya  perolehan  negara  dapat  lebih  besar.  Hal  terpenting lainnya  adalah  bagaimana  kenikmatan  koruptor  dirampas  kembali  untuk  memulihkan  dalam konteks social recovery .
Adnan  menegaskan  bahwa  kerugian  negara  itu  hanya  memulihkan,  tidak  lebih.  Tapi negara boleh mendapatkan lebih dari kerugian negara apabila hasil uang tindak pidana korupsi tersebut menghasilkan/terus bertambah seiring berjalannya waktu sehingga jumlahnya semakin
lama  menjadi  besar.  Adnan  mencontohkan  misalnya  hasil  korupsi  tersebut  disimpan  di  bank kemudian  berbunga,  maka  bunga  tersebut  bisa  dikatakan  termasuk dari  hasil  korupsi  juga,  dan bisa dikenakan  perampasan. Jadi  yang diperoleh dan  yang  merupakan hasil  dari  tindak  pidana korupsi  bisa  ikut  dirampas.  Dari  kedua  pendapat  tersebut  maka  peneliti      dapat menyimpulkan  bahwa  negara  dapat  merampas  seluruh  aset  tindak  pidana  korupsi  berikut bunganya/ keuntungannya.
Menurut  R.Wiryono  dengan  adanya  surat  tersebut,  pengadilan  lalu  mengadakan penelitian  dengan  cara  meminta  keterangan,  baik  dari  Penuntut  Umum  maupun  “dari  pihak yang  berkepentingan”.  Apabila  keberatan  ternyata  tidak  benar,  pengadilan  dengan  penetapan menolak   keberatan   itu.   Apabila  keberatan diterima, pengadilan dengan penetapan membenarkan  keberatan  pihak  ketiga  tersebut.  Jika  lewat  tenggang  waktu  2  bulan  setelah putusan  pengadialn  diucapkan  disidang  terbuka  untuk  umum,  dengan  sendirinya  keberatan diajukan  melalui  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  kompetensi  relatifnya. Berdasarkan  uraian  diatas, maka  peneliti  berkesimpulan,  jika  memang  pihak  ketiga  tersebut diduga  terlibat  tindak  pidana  yang  didakwakan,  maka  seharusya  pihak  tersebut didakwa  juga dalam  dakwaan  terpisah.  Penjatuhan  hukuman  kepada  pihak  yang  bukan terdakwa  tentulah melanggar  prinsip-prinsip fair  trial. Hal  ini  dikarenakan  pihak  tersebut  tidak  pernah diberikan  kesempatan  untuk  membela  diri  dalam  persidangan,  tidak  memiliki  kesempatan untuk mengajukan upaya hukum jika menurutnya putusannya tidak tepat.

## KESIMPULAN
Pengaturan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  telah  diatur  dengan  dikeluarkannya peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana korupsi, Pasal  3 ayat (1) jo Pasal  18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  No.20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mekanisme  perampasan  aset  terhadap  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  dikuasai  pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi yang digunakan oleh penegak hukum dengan modus dan/atau mekanismenya antara lain; a) Ketika para pejabat korupsi atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana; b) Penegak hukum melakukan penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau  referensi-referensi  atas  propeti  pertanahan;  c)  Properti  tersebut  dapat  disamakan  dengan nama  orang  lain;  d)  Modus  ini  dapat  dilakukan  pembuktian  dan  perolehan  informasi  dari tersangka dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dokumen-dokumen yang terkait; e)  Khususnya  dokumen-dokumen  yang  disimpan  atas  nama  selain  tersangka,  seperti  kerabat atau pihak ketiga lainnya.
Hakim dalam pertimbangannya menggunakan fakta hukum, alat-alat bukti yang sah dan berlaku adil serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi. Putusan pengadilan negeri nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, hakim mempertimbangkan bahwa PT Nelayan Bhakti (pihak ketiga) telah terbukti dan sah menyakinkan mendapat keuntungan dari kedua terdakwa sehingga harus dilakukan perampasan aset yang dikuasai pihak ketiga tersebut.

## Bibliografi
Adji, I. S. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum . Diadit Media.
Adnan Pasliadji. (2015). Hukuman Terhadap Yang Bukan Terdakwa . MaPPI-FHUI. Atmasasmita,
R.  (2002). Korupsi,  good  governance,  dan  komisi  anti  korupsi  di
Indonesia . Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Batubara,  S.  A.  (2018).  Urgensi  Civil  Forfeiture  Untuk  Meningkatkan  Pengembalian  Kerugian Keuangan Negara. Ilmu Hukum Prima (IHP) , 2 (1).
Bontis,  N.,  Keow,  W.  C.  C.,  &  Richardson,  S.  (2000).  Intellectual  capital  and  business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capital .
Fauzi Eddo. (2018). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Empiris Pada Industri Surat Kabar Cetak Kompas) . Universitas Gunadarma.
Friedman,  L.  M.  (2001).  Hukum  Amerika. Sebuah  Pengantar,  Terjemahan  Wishnu  Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta .
Hukum,  B.  P.  H.  N.  K.,  &  Indonesia,  H.  A.  M.  R.  (2011).  Efektivitas  Undang-Undang  Money Laundring. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .
Indonesia, P. B. P. K. R. (2007). Nomor 01 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara .
Kasehung,  J.  (2015).  Hak  Menuntut  Kerugian  Keuangan  Negara  Setelah  putusan  bebas  dalam tindak pidana korupsi. Lex administratum , 3 (1).
Lubis, M. S. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju .
Mertokusumo, S. (2010). Hukum acara perdata Indonesia . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Mudzakir. (2009). Penelusuran, Penyitaan, Perampasan, Dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana .
Mulyadi,  L.  (2007). Asas  pembalikan  beban  pembuktian  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003 . Alumni.
Nainggolan, T. (n.d.). Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar .
Natasurya,  I.  M.  (2019). jurnal  analisis  terhadap  pertanggungjawaban  jabatan  notaris dalam  pembuatan  akta  autentik  yang  berindikasi  tindak  pidana .  Perpustakaan Pascasarjana.
Nawawi, H. (1993). Metode penelitian bidang sosial . Gadjah Mada University Press.
Oka,  M.  (2006).  Kerjasama  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam  Pengembalian  Aset  Hasil Korupsi”.
Makalah Dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa , 4 .
Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan. (2012). Putusan Pengadilan .
Rukmini,  M.  (2006). Aspek  hukum  pidana  dan  kriminologi:  sebuah  bunga  rampai .  Alumni.
Sadeli,  H.  (2010).  Wahyudi,  â€  œImplikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga yang
Terkait  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsiâ€. Program  Pasca  Sarjana  Magister  Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
Satjipto  Rahardjo.  (1983). Masalah  Penegakan  Hukum .  Sinar  Baru.  Undang-Undang.  (n.d.). Perubahan tindak pidana korupsi .
Undang-Undang. (2001). Perubahan Undang-Undang .
Wahab  Ahmad.  (2010). Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia . UMI.
Yunara, E. (2005). Korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi: berikut studi kasus . Citra Aditya Bakti.