│Published: December 30, 2020
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code (Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP)
Erha Saufan Hadana Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan Beri Rizqi

## Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan
saufanhadana@gmail.com
Abstract: This  study  discusses  the  murder  offense  which  is  regulated  in  the  Criminal Code as a crime against human life. The regulation regarding the murder offense is also regulated  in  the  Alquran  and  the  hadith, both  of  which  regulate the type  of  offense  of murder,  sanctions,  and  how  the  punishment  is  carried  out.  Although  the  majority  of Indonesian people are Muslim, the law applied is the law of the Dutch heritage, which in reality  is  very  different  from  Islamic  law.  The  method  used  in  this  writing  is  library research on the Alquran, Hadith, the Criminal Code, and other laws and regulations. Then comparatively the author compares several concepts in positive law and Islamic law that are related to the problem to get a legal concept that is closer to the truth. From the results of the study, it was concluded that positive criminal law upholds universal human values, but to provide a sense of justice, it is determined by the judge's decision, without being asked for consideration from the victim's family. Islamic criminal law upholds universal human values and provides a balanced sense of justice by placing the victim's family as the determining element in imposing the death penalty on the perpetrators of the murder. The death penalty or being released from the death penalty is based on the good faith of the victim's family.
Keywords: Concept of Justice, Murder Cases, Islamic Law, Indonesian Criminal Code
Abstrak: Kajian ini membahas mengenai delik pembunuhan yang merupakan perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karenanya delik pembunuhan ini diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia. Pengaturan tentang delik pembunuhan ini diatur dalam Al Qur’an dan dipertegas oleh hadits, keduanya mengatur tentang  jenis  delik  pembunuhan,  sanksi,  serta  bagaimana  pelaksanaan  hukuman. Meskipun  masyarakat  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam,  hukum  yang  diterapkan adalah  hukum  peninggalan  Belanda,  yang  pada  kenyataannya  berbeda  sekali  dengan hukum Islam. Sehubungan dengan hal diatas, metode yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  studi  pustaka  (library  research)  terhadap  Al  Qur’an,  Hadits,  KUHP  serta peraturan  perundang-undangan  yang  lainnya.  Kemudian  secara  komparatif  penulis membandingkan  beberapa  konsep  dalam  hukum  positif  dan  hukum  Islam  yang  ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan konsep hukum yang lebih mendekati kebenaran.  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  Hukum  pidana  positif  menjunjung  nilai- nilai  kemanusiaan  yang  universal,  namun  untuk  memberikan  rasa  keadilan  sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai pertimbangan dari pihak keluarga korban. Hukum  pidana  Islam  menjunjung  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  universal  dan memberikan  rasa  keadilan  yang  seimbang  dengan  menempatkan  keluarga  korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada itikad baik keluarga korban.
Kata Kunci: Keadilan, Delik Pembunuhan, Hukum Islam, KUHP

## A. Pendahuluan
Kejahatan  merupakan  perilaku  seseorang  yang  melanggar  hukum  positif  atau hukum yang telah dilegitimasi  keberlakuannya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat  berbagai  model  perilaku  yang  sudah  dirumuskan  secara  yuridis  sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum. Kejahatan yang ada di masyarakat dapat muncul dalam beberapa bentuk. Dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan, telah disebutkan berbagai  bentuk  kejahatan  beserta  penjelasannya  lengkap  dengan  sanksi  hukumnya. Secara umum, kejahatan dalam Islam hadir dalam tiga bentuk; qishash diyat, hudud dan ta’zir. 1
Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha  pencegahan  dan  penanggulangan,  namun  dalam  kenyataan  masih  saja  muncul reaksi  sosial  bahkan  beberapa  tahun  terakhir  ini  tampak  bahwa  laju  perkembangan kejahatan  (pembunuhan  dan  sebagainya)  di  masyarakat  begitu  cepat  dan  cenderung
1 Juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 233.
meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Padahal, nyawa seseorang merupakan  urusan Tuhan.  Allah  SWT  adalah  satu-satunya  zat  yang memiliki  hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, di  mana tak  seorangpun  berhak  menghilangkan  nyawa  orang  lain,  kecuali  berdasarkan haq (yang dibenarkan) yang Allah terapkan.
Islam  memandang  tindakan  pembunuhan 2 sebagai  perbuatan  yang  pantas mendapat hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya  merugikan  si  korban  ( Al-Majna’alaih )  tapi  juga  terhadap  masyarakat  ( Al- Mujtama’ ).  Bahkan  Allah  menyatakan  membunuh  seseorang  sama  dengan  membunuh semua  orang . Lebih  dari  pada  itu,  membunuh  juga  secara  nyata  bertentangan  dengan tujuan dari pensyariatan. Larangan membunuh tersebar di beberapa ayat dan Sunah Nabi, satu di antaranya adalah firman Allah:
ۦِهِ يِل َوِل اَنۡلَعَج ۡدَقَف ا ٗموُل ۡظَم َلِتُق نَم َو  ِِّۗ قَحۡلٱِب  َّلَِإ ُ َّللَّٱ َم َّرَح يِتَّلٱ  َسۡفَّنلٱ ْاوُلُتۡقَت  َلَ َو ِِۖلۡتَقۡلٱ يِ ف ف ِر ۡسُي  َلََف اٗن ََٰطۡلُس

## ا ٗروُصنَم َناَك ۥُهَّنِإ
Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim,  Maka  Sesungguhnya  kami  Telah  memberi  kekuasaan  kepada  ahli warisnya,  tetapi  janganlah  ahli  waris  itu  melampaui  batas  dalam  membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. al-Isra’: 33) Jika dipahami ayat-ayat yang menerangkan tentang larangan pembunuhan, atau kewajiban penegakan qishash dalam kasus pembunuhan, nyatalah di sana suatu hikmah, di mana syariat hadir untuk melindungi, menjaga manusia dari pelecehan hak asasinya. Dalam  kasus  ini,  syariat  hadir  sebagai  pelindung  nyawa  manusia  baik  secara  individu maupun masyarakat. 3
Karena  pembunuhan  diyakini  oleh  siapa  saja  sebagai  perbuatan  tercela, mengancam  hak  hidup  seseorang  atau  masyarakat,  maka  tidak  hanya  hukum  Islam,
2 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 116.
3 Pada dasarnya, mashlahat (diserap dari bahasa Arab mashlahah ) akan selalu ada di setiap syariat Allah.  Al-Syatibi  menjelaskan  bahwa  hukum  syariat  tidak  disyari’atkan  kecuali  untuk  kemashlahatan manusia.  Menurutnya,  di  mana  ada  kemashlahatan,  di  situlah  tampak  syariat  Allah.  Lihat  Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya , 163.
hukum apa saja dan di mana saja tentu melarang perbuatan semacam ini. Terlepas dari itu,  yang  hendak  digaris  bawahi  di  sini  adalah,  bagaimana  pun  bentuk  kejahatan  itu, apakah  ia  berupa  pembunuhan,  pencurian,  perzinaan,  yang  secara  nyata  berlawanan dengan tujuan pokok syariat, maka Islam menetapkan sanksi-sanksi di setiap kejahatan, begitupun  dengan  KUHP 4 yang  bisa  saja  akan  sedikit  lambat  dalam  merespon perkembangan  kejahatan  karena asas  legalitas 5 yang  dianutnya.  Penjatuhan  sanksinya harus adil 6 agar hukuman yang diterapkan tidak merugikan salah satu pihak, melainkan tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Firman Allah:
ِب ْاوُمُك ۡحَت نَأ  ِساَّنلٱ َنۡيَب مُت ۡمَكَح اَذِإ َو اَهِل ۡهَأ َٰٰٓىَلِإ ِتََٰن ََٰمَ ۡلۡٱ ْاوُّدَؤُت نَأ  ۡمُك ُرُمۡأَي َ َّللَّٱ َّنِإ َعۡلٱ مُكُظِعَي اَّمِعِن َ َّللَّٱ َّنِإ  ِِۚلۡد

## ا ٗري ِصَب اََۢعيِمَس َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ِّٰۗٓۦِهِب
Artinya: Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. al-Nisa’: 58)
Hukum Islam dan juga KUHP tidak melihat siapa pelakunya akan tetapi dalam Islam  memegang teguh  prinsip  kesamaan  di  hadapan  hukum  dan  perlindungan  hukum tanpa  diskriminasi  dengan  begitu  jelas  dan  tegas. 7 Dalam  berbagai  ayat,  perintah menegakkan  keadilan  amat  sering  diulang  karena  nilainya  yang  universal.  Para  hakim
4 Dalam  Pasal  338  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  disebutkan, “Barangsiapa  sengaja merampas  nyawa  orang  lain,  diancam,  karena  pembunuhan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima belas tahun”. Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) , Cet. 29 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 123.
5 Principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai  demikian oleh suatu  aturan undang-undang (Pasal  1 Ayat  1 KUHP) atau setidaknya- tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 Ayat 2 UUDS dahulu) sebelum  orang  dapat  dituntut  untuk  dipidana  karena  perbuatannya.  Asas  ini  menafikan  perbuatan  yang dianggap  oleh  masyarakat  sebagai  pidana  karena  belum  dilegislasi  (diundangkan).  Sehingga, perkembangan kejahatan sering kali tidak terjangkau oleh suatu aturan karena sebab ini. Lihat Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , 5.
6 Seperti halnya kebenaran, adil tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Terbaginya manusia ke beberapa suku, agama, kelas, profesi, dan sebagainya, maka akan sebanyak itu pula ide  keadilan  muncul.  Jimly  Asshiddieqy  and  Ali Syafa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 18, 19.
7 Abdurrahman  al-Maliki  dan  Ahmad  Ad-Da’ur, Nidzam  Al-Uqubat  Dan  Ahkam  Al- Bayyinat/Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 4.
ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak. 8 Bagaimanapun suatu kejahatan harus mendapat hukuman, 9 karena hukuman selain dapat menjadi suatu balasan  atas  tindak  kejahatan  dapat  juga  sebagai  perbaikan  dan  pencegahan  bagi masyarakat  luas.  Karena  tujuan  inilah,  hukuman  dan  penjatuhannya  harus  ditegakkan dengan adil. Semua hukum di dunia mengidamkan hal yang sama.
Meski semua sistem hukum mengidamkan hal yang sama, namun, dalam banyak hal, hukum memberi batasan dan sanksi yang berbeda. Misalnya pada kasus pembunuhan, hukum  Islam  menetapkan qishash 10 sebagai  sanksi  yang  dianggap  adil  sekiranya  ahli waris korban tidak memberi pemaafan kepada pelaku. Namun, KUHP Indonesia  justru memberi sanksi berupa penjara. 11 Bahkan, terkadang, ada pula perbuatan yang dianggap sebagai delict/jarimah dalam suatu aturan, namun tidak dianggap demikian dalam aturan lain. Dalam hal perbedaan sanksi, tentu kita dapati perbedaan yang sangat banyak. Meski demikian, adil disetujui sebagai tujuan.
Adil atau keadilan pada dasarnya ditolak dalam perbincangan ilmu hukum murni. Keadilan dianggap sebagai sesuatu yang diluar rasio sehingga bagaimanapun pentingnya keadilan, ia tetap saja bukan subyek pengetahuan. 12 Aristoteles memberi pendapat bahwa keadilan  mesti  dipahami  dalam  pengertian  kesamaan,  karena  hukum  hanya  bisa ditetapkan dalam kaitannya keadilan. 13 Meski pun demikian, keadilan akan selalu masuk, dan  diidentikkan  dengan  hukum.  Pada  tataran  ini,  definisi  adil  beralih  ke  makna yang
8 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam (Bandung: Al-Syamil & Raja Grafindo, 2001), 103.
9 Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil’alamain, untuk memberi petunjuk dan pelajran kepada manusia. A. Djazuli, Fiqh Jinayah , Ed. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.
10 Secara  bahasa, qishash berarti al-musyawah (persamaan).Terkadang  di  dalam  hadits  kata qishash juga  disebut  dengan qawad. Maksudnya  adalah  semisal,  seumpama (al-mumatsilah). Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) , 125.
11 Pembunuhan dalam KUHP Indonesia memang ada yang diancam dengan pidana mati, seperti makar  membunuh  Kepala  Negara,  pembunuhan  terencana,  dan  sebagainya.  Lihat  Andi  Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia , Cet. 2 (Jakarta: Pramadya Paramita, 1993), 34. Sekalipun demikian, qishash yang menjadi  sanksi  dalam kasus pembunuhan  menurut Alquran, tidak dapat  disamakan karena makna qishash akan merujuk kepada persamaan cara. Maksudnya, qishash akan sangat tergantung dengan cara pembunuh membunuh korbannya, sehingga dengan cara demikian pula pembunuh dijatuhi sanksi.
12 Asshiddieqy and Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , 21.
13 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Persepektif Historis (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.
bukan  sebenarnya.  Maksudnya,  adil  akan  dialihkan  kepada  makna  lain  yang  mungkin dikaji  dan  dapat  dimasukkan  ke  dalam  ilmu  hukum. 14 Hal  ini  yang  menyebabkan  adil menjadi relatif maknanya di masyarakat. Karena perbedaan inilah kriteria (konsep) adil menjadi penting dibicarakan. Paling tidak, sebagai sebuah perbandingan sekalipun tidak mungkin  menentukan  aturan  mana  yang  adil.  Sebab,  hal  ini  akan  mudah  ditebak jawabannya dengan mengetahui latar belakang penulisnya.

## B. Konsep Keadilan Menurut KUHP
Berangkat  dari  pemikiran yang  menjadi  isu  para  pencari  keadilan terhadap problem yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan  hukum. Hal  ini  dikarenakan hukum atau  suatu bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  diterapkan  dan  diterimanya  dengan  pandangan  yang berbeda, pandangan yang  menganggap hukum  itu telah  adil  dan sebaliknya  hukum itu  tidak  adil.
1. Definisi Adil dan Dasar Hukum
Definisi adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, dalam hukum maksudnya jika seorang hakim memutuskan suatu perkara hendaklah berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. 15
Menurut Kahar Masyhur memberikan definisi tentang adil adalah: 16
1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
3. Adil  adalah  memberikan  hak  setiap  yang  berhak  secara  lengkap  tanpa  lebih  tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.
Untuk menilai sesuatu hal itu adil atau tidak adil, ada asas yang mendasarinya, antara
14 Friedrich, 23.
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia
16 Kahar Masyur, Membina Moral Dan Akhlak (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 71.
lain: 17
1. Persamaan, di  mana  setiap  orang  mendapatkan bagian  secara merata
2. kebutuhan,  di  mana  setiap  orang  mendapat  bagian  sesuai  dengan  kebutuhan  atau keperluannya.
3. kualifikasi,  berdasarkan  pada  kenyataan  bahwa  yang  bersangkutan  akan  dapat mengerjakan tugas  yang  diberikan  kepadanya.
4. Prestasi objektif, di mana apa yang menjadi bagian seseorang didasarkan pada  syarat- syarat objektif,  misalnya  kemampuan.
5. subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya ketekunan, kerajinan, dan  sebagainya.
Dari  definisi  di  atas  secara  umum  atau  gambaran  umum  yang  berlaku  di masyarakat tentang “pengertian adil”, maka bisa saya simpulkan bahwa “bersikap adil” berarti menunjukkan  sikap  berpihak  kepada  yang  benar,  tidak  berat  sebelah,  dan tidak memihak salah satunya.
Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan  adil menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang  berlaku umum yang  mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau  hukum  positif  (Indonesia) 18 Secara  konkret  hukum  adalah  perangkat  asas  dan kaidah-kaidah yang  mengatur hubungan antar  manusia dalam masyarakat,  baik  yang merupakan  kekerabatan,  kekeluargaan  dalam  suatu  wilayah  negara.  Dan  masyarakat hukum  itu  mengatur  kehidupannya  menurut  nilai-nilai  sama  dalam  masyarakat  itu sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu. 19

## 2. Konsep Keadilan Menurut Hukum Islam
Makna Keadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak- hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta  bendanya  dengan  jalan  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan  di  antara  sesama. Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan
17 Chainur Arrasid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 56.
18 Friedrich, Filsafat Hukum Persepektif Historis , 239.
19 Mochtar  Kusumaatmadja  and  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), 4.
rasa  aman  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  kepercayaan  yang  timbal  balik  antara pemerintah  dan  rakyat,  di  samping  menumbuhkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan. 20
Dalam  suasana  aman,  tertib  dan  tenang  masing-masing  pihak  dapat  bekerja  sepenuh tenaga,  pikiran  dan  hati  mengabdikan  diri  bagi  kepentingan  negara  dan  penduduknya tanpa kuatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya. 21

## 3. Definisi Adil dan Dasar Hukum
Dalam  bahasa  Arab  kata  adil,  yakni:  لدع  yang  bermakna:  istiqamah,  seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain.
M.  Quraish  Shihab  mengemukakan  bahwa  kata  adil  pada  awalnya  diartikan dengan  sama  atau  persamaan,  itulah  yang  menjadikan  pelakunya  tidak  memihak  atau berpihak  pada  yang  benar. 22 Makna  ini  menunjukkan  bahwa  keadilan  itu  melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak  mempunyai  hak  yang  patut  diperolehnya,  demikian  sebaliknya  masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. 23
Al-Quran  menggunakan  beberapa  lafaz  yang  bermakna  adil  yang  dipakai dalam  kontes  kalimat  yang  berbeda,  yakni:  lafaz   طسق ,لدع dan   نازيم yang  bermakna perintah  Allah  kepada  manusia  untuk  berlaku  adil, 24 Seperti  firman  Allah  SWT., pada surah al-A’raf ayat 29.
ِِۖط ۡسِقۡلٱِب يِ ب َر  َرَمَأ  ۡلُق. . .
Artinya: Katakanlah, Tuhanku memerintahkan al-qisth (keadilan) . . .
Adil dalam arti yang sama dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58:
ِب اوُمُكْحَت  ْنَأ  ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِإ َو اَهِلْهَأ  َٰىَلِإ ِتاَناَمَ ْلۡا اوُّدَؤُت  ْنَأ ْمُكُرُمْأَي َ َّاللَّ َّنِإ اَّمِعِن َ َّاللَّ َّنِإ ِۚ ِلْدَعْلا
اًري ِصَب اًعيِمَس َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ِّۗ ِهِب ْمُكُظِعَي
Artinya:.  .  .  dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu menetapkan dengan adil….
20 Nurdin, “Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat,” Media Syariah XIII, no. 1 (2011): 122.
21 Sayyid Sabiq, Sumber Kekuatan Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 198.
22 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat (Bandung: Mizan, 1998), 111.
23 Ambo Asse, “Konsep Adil Dalam Al-Qur’an,” Al-Risalah 10, no. 2 (2010): 274.
24 Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat , 113.
Pada  ayat  tersebut  Allah  SWT.  memerintahkan  manusia  berlaku  adil  apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.
Muthahhari 25 mengemukakan bahwa asas adil dikenal dalam empat hal;
1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan  kadar  yang  sama.  Keseimbangan  sosial  mengharuskan  kita  melihat  neraca kebutuhan  dengan  pandangan  yang  relatif  melalui  penentuan  keseimbangan  yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur’an  Surat  ar-Rahman  55:7  diterjemahkan  bahwa: “Allah  meninggikan  langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”.
2. adil  adalah  persamaan  penafian  terhadap  perbedaan  apa  pun.  Keadilan  yang dimaksudkan  adalah  memelihara  persamaan  ketika  hak  memilikinya  sama,  sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
3. adil  adalah  memelihara  hak-hak  individu  dan  memberikan  hak  kepada  setiap  orang yang  berhak  menerimanya.  Keadilan  seperti  ini  adalah  keadilan  sosial  yang  harus dihormati  di  dalam  hukum  manusia  dan  setiap  individu  diperintahkan  untuk menegakkannya.
4. adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

## C. Pembahasan
a. Keadilan Menurut KUHP
Pandangan  keadilan  dalam  hukum  positif  bersumber  pada  dasar  negara.  Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara ( filosofische grondslag ) sampai sekarang tetap dipertahankan  dan  masih  tetap  dianggap  penting  bagi  negara  Indonesia.  Secara
25 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam (Bandung: Mizan, 1995), 53–58.
aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila ( subscriber of values Pancasila ). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berperikemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.
Sebagai  pendukung  nilai,  bangsa  Indonesialah  yang  menghargai,  mengakui,  serta menerima  Pancasila  sebagai  suatu  bernilai.  Pengakuan,  penghargaan,  dan  penerimaan Pancasila  sebagai  sesuatu  yang  bernilai  itu  akan  tampak  merefleksikan  dalam  sikap, tingkah  laku,  dan  perbuatan  bangsa  Indonesia.  Kalau  pengakuan,  penerimaan,  atau penghargaan  itu  direfleksikan  dalam  sikap,  tingkah  laku,  serta  perbuatan  manusia  dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembangannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum  tertinggi  secara  irasional  dan  sebagai  rasionalitasnya  adalah  sebagai  sumber hukum nasional bangsa Indonesia
Pandangan keadilan dalam hukum positif bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Yang  menjadi  persoalan  sekarang  adalah  apakah  yang  dinamakan  adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.
b. Keadilan Terhadap Pelaku Pembunuhan
Efektivitas hukuman sebagai kebijakan Negara untuk mencegah kerugian yang lebih besar, tentu saja  masih  terbuka untuk  diperdebatkan. Yang jelas,  menjadikan akibat dari  hukuman  sebagai  cara  mempertanggung-jawabkan  hukuman  merupakan  gejala umum dalam  praktik hukum dan hukuman. Pendekatan seperti ini  disebut pendekatan (manfaat) utilitarian . 26 Teori utilitarisme 27 menekankan  pentingnya  akibat  baik  dari tindakan,  dalam  hal  ini  hukuman.  Apabila  akibat  dari  hukuman  itu  baik  bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman juga dapat diterima. Karena ketika hukuman
26 Andrea  Ata  Ujan, Filsafat  Hukum:  Membangun  Hukum,  Membela  Keadilan (Yogyakarta: Kanisus, 2009), 107.
27 Teori ini menjadi terkenal sejak disistematisasikan oleh filsuf Inggris bernama John Stuart Mill dalam  bukunya  yang  berjudul On  Liberty .  Sesuai  dengan  namanya  utilitarisme  berasal  dari  kata utility dengan  bahasa  latinnya utilis yang  artinya  “bermanfaat”.  Teori  ini  menekankan  pada  perbuatan  yang menghasilkan  manfaat,  tentu  bukan  sembarang  manfaat  tetapi  manfaat  yang  paling  banyak  membawa kebahagiaan  bagi  banyak  orang.  (http://aprillins.com/2010/1554/2-teori-etika-utilitarisme-deontologi/ diakses pada tanggal 16 Januari 2020).
dipandang  bermanfaat  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak  warga negara, dan  dengan demikian mengontrol kejahatan, maka hukuman dapat dibenarkan. Dengan  kata  lain,  hukuman  dapat  dibenarkan  karena  menciptakan  keamanan  dan kebahagiaan  publik. Hukuman penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak warga  negara.  Singkatnya,  hukuman  dari  sudut utilitarisme dibenarkan  semata-mata karena membawa efek sosial  positif bagi hak warga negara.
“Akibat  baik”  dari  hukuman  harus  selalu  menjadi  pertimbangan  dalam menjatuhkan hukuman  karena hukuman  apa pun bentuknya dan seberapapun beratnya akan selalu merupakan penderitaan bagi terhukum. Hukuman mencabut  secara paksa hal- hal  yang  dipandang  bernilai  oleh  terhukum.  Hukuman  membuat  terhukum  kehilangan kebebasan;  ia  ditempatkan  dalam isolasi.  Penderitaan  adalah  sesuatu  yang  buruk,  dan karenanya  perlu  dipertanggungiawabkan  meskipun  tertuduh  dipandang  pantas menanggungnya.  Bagi utilitarisme ,  penderitaan  hanya  dapat  dibenarkan  sejauh diperlukan  untuk  mencegah  penderitaan  atau  kerugian  yang  lebih  besar.  Penderitaan karena  hukuman  perlu  untuk  mencegah  kejahatan  lebih  lanjut  dan  sekaligus  menjamin kebaikan umum. 28
Dengan menjatuhkan hukuman, pelaku kejahatan sekurang-kurangnya dihambat untuk  melakukan  kejahatan.  Pengalaman  penderitaan akibat  hukuman dapat membuatnya  jera  untuk  menanggulangi  kejahatannya (special  deterrence). Hukuman bahkan  dapat  menciptakan  efek  jera  pada  pihak  lain  (publik)  sehingga  kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif secara umum dapat ditekan atau dikendalikan. Lebih dati itu, hukuman juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi terhukum untuk menyadari dan  mengubah  perilakunya.  Dengan  demikian,  hukuman  merupakan  metode  yang memberi  kesempatan  kepada  negara  untuk  mengusahakan rehabilitasi  dan  membantu pelaku  kejahatan  untuk  kembali  menjalani  hidupnya  secara  lebih  bermakna,  Dengan demikian, dari sudut utilitarisme terdapat dua fungsi hukuman:
1. Hukuman  membuat  si  terhukum  atau  orang  lain  menjadi  tidak  mampu  untuk melakukan kejahatan, dan
28 Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan , 107.
2. Fungsi rehabilitasi.
Secara praktis harus dikatakan bahwa orang yang bersalah harus dihukum  untuk menunjukkan  kepada  publik  bahwa  “hukum  pasti  menepati janjinya  (menghukum)”. Dengan  begitu,  melalui  hukuman,  Negara  justru  menegaskan  kembali  kredibilitasnya. Melalui  hukuman  Negara  memperlihatkan  dirinya  sebagai  otoritas  yang  mampu mencegah kejahatan, dan  karenanya mampu melindungi hak  setiap orang.  Dengan cara ini hukuman  justru merefleksikan  pentingnya sistem insentif dan disinsentif berkaitan dengan  perilaku  sosial.  Artinya,  Negara  menjamin  bahwa  setiap  perilaku  yang menyimpang  (melakukan  kejahatan)  harus  dibayar  dengan  harga  mahal  (hukuman setimpal).
c. Keadilan Terhadap Korban Pembunuhan
Dalam  hukum  pidana  konvensional,  pembunuhan  termasuk  ke  dalam  tindak pidana murni yang terlepas sama sekali dari unsur-unsur keperdataan. Ini artinya jika ada seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  maka  tidak  dikenal  upaya perdamaian dalam sistem hukum pidana, dengan kata lain proses peradilan pidana harus berjalan baik keluarga korban memaafkan ataupun tidak. Ini terjadi karena adanya asas kepastian hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana. Inilah yang kemudian menjadikan  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  tidak  memiliki  ruang  untuk berpartisipasi  karena  adanya  redistribusi  kekuasaan  yang  memosisikan  negara  sebagai korban sehingga peran korban diwakili oleh negara dalam hal ini polisi dan jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana.
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. 29
Kebijakan penal dalam hukum pidana positif yang masih belum berorientasi pada korban dalam arti konkret, menunjukkan masih kuatnya pengaruh aliran klasik dan aliran modern,  baik  terhadap  para  sarjana  hukum  asing  maupun  sarjana  hukum  kita.  Hal  itu dapat  dibuktikan,  yaitu  seperti  rumusan mengenai  tujuan  sistem  sanksi,  demikian  juga
29 Romli Atmasasmita, Teori Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: PT Eresco, 1992), 55–56.
dengan masih dianutnya pandangan mono-dualistik dalam hukum pidana, yang menurut Barda  Nawawi  Arief  biasa  dikenal  dengan  istilah  Daad-dader  Strafrecht,  yaitu  hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan ( daad ) dan juga segi-segi subjektif dari orang atau pembuat ( dader ). 30
Pandangan ini, didukung pula oleh Muladi. Menurut Muladi model ini merupakan model yang realistis, karena memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu meliputi kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. 31 Model yang  bertumpu  pada  konsep  Daad-dader  Strafrecht  ini,  oleh  Muladi  disebut  sebagai Model Keseimbangan Kepentingan.
Model keseimbangan kepentingan yang dikemukakan oleh Muladi, termasuk di dalamnya  kepentingan  korban,  maka  menurut  hemat  penulis  memasukkan  unsur kepentingan korban tersebut, sebenarnya baru pada tataran perlindungan terhadap calon korban, bukan pada korban aktual, sehingga sifatnya masih berat sebelah. Penamaan yang memperluas  makna  dari  konsep Daad-dader Strafrecht  tersebut,  tidak  secara  otomatis dapat  mengubah  atau  menambah  makna  yang  sebenarnya  tanpa  ditopang  dengan pengembangan kaidah hukumnya. Untuk itu, konsep Daad-dader Strafrecht seharusnya ditambahkan dengan aspek korban ( slachtoffer ), sehingga rumusannya menjadi: Daad- dader-slachtoffer Strafrecht .
Sehubungan dengan hal itu, Sudikno Mertokusumo menulis bahwa kaidah hukum itu  pada  dasarnya  ditujukan  terutama  kepada  si  pelaku  kejahatan,  tujuannya  untuk ketertiban  masyarakat,  agar  jangan  sampai  jatuh  korban  kejahatan. 32 Pada  bagian  lain, Mertokusumo  menulis  bahwa  kaidah  hukum  akan  berubah  mengikuti  perkembangan masyarakat. 33
30 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan  Pengembangan  Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 107, 108.
31 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995), 5.
32 Sudikno Mertokusumo and Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 12.
33 Mertokusumo and Pitlo, 34.
Oleh karena kaidah hukum itu berkembang, maka perlindungan terhadap korban seharusnya  tidak  saja  berorientasi  pada  keseimbangan  antara  segi  perbuatan  dan  segi orang (pelaku), tapi juga aspek korban.
d. Keadilan Menurut Hukum Islam
Keadilan diungkapkan oleh Alquran antara lain dengan kata-kata al-‘adl, al-qist, al-mizan, dan  dengan  menafikan  kezaliman,  walau  pun  pengertiannya  tidak  selalu menjadi antonim kezaliman. ‘Adl yang berarti “sama,” memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan.”
Qist arti  asalnya  adalah  “bagian”  (yang  wajar  dan  patut).  Ini  tidak  harus mengantarkan adanya “persamaan.” Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak?  Karena  itu  kata qist lebih  umum daripada  kata ‘adl, dan  karena  itu  pula  ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qist itulah yang digunakannya, 34 seperti terungkap dalam QS. Al-Nisa (4): 135
ْمُكِسُفْنَأ ىَلَع  ْوَل َو ِ َّ ِللَّ َءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنيِما َّوَق اوُنوُك اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  penegak al-  qist (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walau pun terhadap dirimu sendiri…
Mizan berasal dari akar kata wazn yang berarti timbangan. Karena itu, mizan, adalah alat  untuk  menimbang.  Namun  dapat  juga  berarti  keadilan,  karena  bahasa  sering  kali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.” 35
Dengan  demikian  keadilan  yang  dibicarakan  dan  dituntut  oleh  Alquran  amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang bertikai, tetapi Alquran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri. Hal yang sama juga ketika Alquran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya al-qist. (QS Ali Imran ayat 18).
e. Keadilan Terhadap Pelaku Pembunuhan
Berbeda  dengan  hukum  pidana  konvensional  yang  memandang  pembunuhan sebagai  tindak  pidana  murni  yang  terlepas  dari  penyelesaian  yang  bersifat  perdata,
34 Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat , 111.
35 Shihab, 112.
hukum pidana Islam memandang pembunuhan sebagai tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur keperdataan antara korban dan pelaku yang nantinya akan mempengaruhi proses hukuman yang akan diberikan kepada pelaku.
Jika  diperhatikan  lebih  lanjut  asas  kepastian  hukum  yang  senantiasa  berpijak pada legalitas aturan yang diperundangkan dalam hukum pidana positif, tidak jauh beda dengan hukum pidana Islam yang juga mewajibkan untuk berpijak pada legalitas aturan yang  telah  diatur  dalam  Alquran  maupun  Sunah.  Termasuk  dalam  tindak  pidana pembunuhan, dalam tindak pidana ini telah diatur dalam Alquran mengenai penerapan qishash, 36 diyat, 37 maupun pemaafan, sehingga fukaha dalam memformulasikan hukum tidak  banyak  mengalami  perbedaan,  termasuk  Imam  Syafi’i  yang  mendasarkan formulasi hukumnya pada Alquran, sunah, ijma’ dan qiyas .
Secara  substansi  proses  interpretasi  teks  yang  dilakukan  oleh  para  fukaha khususnya adalah untuk mendekati nilai-nilai keadilan yang telah diwahyukan. Hukum Islam memandang bahwa dalam tindak pidana pembunuhan terdapat hak manusia yang harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  sebelum  berbicara  mengenai  hak  Allah.  Ini membuktikan  bahwa  formulasi  hukum  dengan  pendekatan  teks  dalam  tindak  pidana pembunuhan bukanlah semata-mata sebagai metode yang kaku yang mengesampingkan hubungan antar manusia, akan tetapi pemulihan terhadap korban tindak pidana dalam hal ini juga mendapat prioritas yang harus didahulukan.
f. Keadilan Terhadap Korban Pembunuhan
Penanganan  terhadap  tindak  pidana  harus  semaksimal  mungkin  membawa pemulihan  bagi  korban.  Prinsip  ini  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  manakala pendekatan keadilan dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak  pidana.  Penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  membuka  akses  bagi  korban
36 Qishash ialah  pembalasan  yang  serupa  dengan  perbuatan  pembunuhan,  melukai/  merusakkan anggota badan/ menghilangkan manfaatnya (disesuaikan dengan pelanggarannya).
37 Diyat artinya  denda,  yaitu  denda  yang  diwajibkan  kepada  pembunuh  yang  tidak  dikenakan hukum/ qishash, dengan membayar sejumlah barang atau uang sebagai pengganti hukum qishash karena dimaafkan oleh pihak keluarga korban.
untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena  korban  adalah  pihak  yang  paling  dirugikan  dan  yang  paling  menderita.  Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respons positif bagi korban yang diarahkan  pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.
Dalam Islam Keluarga korban memiliki kewenangan memilih qishash atau diyat sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam kasus pembunuhan. Dan pelaku dituntut untuk memenuhi apa yang telah menjadi keinginan keluarga korban sebagai ganti atas perbuatannya. Dalam kasus pembunuhan yang tidak  berniat untuk membunuh dan pembunuhan  tersalah,  hukum  pidana  Islam  mewajibkan diyat kepada  pelaku  dengan memberikan sejumlah harta benda miliknya sebagaimana telah diatur dan dibahas dalam bab  sebelumnya.  Bahkan  hukum  pidana  Islam  juga  berbicara  mengenai  kemungkinan adanya pemaafan tanpa diyat jika keluarga korban merelakan atau mengikhlaskan.
ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلا َو  ِ رُحْلاِب  ُّرُحْلا ِۖ ىَلْتَقْلا يِف  ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع  َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ْنَمَف ِۚ  َٰىَثْنُ ْلۡاِب  َٰىَثْنُ ْلۡا َو ْمُكِ ب َر  ْنِم  ٌفيِفْخَت  َكِلََٰذ ِّۗ ٍناَسْحِإِب ِهْيَلِإ ٌءاَدَأ َو  ِفوُرْعَمْلاِب ٌعاَبِ تاَف ٌءْيَش ِهي ِخَأ  ْنِم ُهَل َيِفُع َٰىَدَتْعا ِنَمَف ِّۗ ٌةَمْح َر َو

## ٌميِلَأ  ٌباَذَع ُهَلَف  َكِلََٰذ َدْعَب
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  barang  siapa  yang  mendapat  suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar  (diat)  kepada  yang memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula).  yang  demikian  itu  adalah  suatu keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.  barang  siapa  yang  melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah ayat 178)
ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق :َلاَق دوعسم نب ِ َّاللَّ ِدْبَع  ْنَع
ُ َّاللَّ  َّلَِإ َهَلِإ  َلَ  ْنَأ ُدَهْشَي ٍمِلْسُم ٍئ ِرْما ُمَد ُّل ِحَي  َلَ َمَّلَس َو ِهْيَلَع
َِّاللَّ ُلوُس َر يِ نَأ َو
ِةَعاَمَجْلِل ُق ِراَفُمْلا ِهِنيِدِل ُك ِراَّتلا َو  ِسْفَّنلاِب  ُسْفَّنلا َو يِنا َّزلا  ُبِ يَّثلا ٍث َلََث ىَدْحِإِب  َّلَِإ
Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan  aku  adalah  utusan  Allah,  kecuali  satu  di  antara  tiga  orang  berikut  ini: Pertama, seorang janda yang berzina. Kedua, seseorang yang membunuh orang lain.  Ketiga,  orang  yang  meninggalkan  agama  dan  memisahkan  diri  dari jamaah.” (HR. Tarmizi). 38

## D. Analisis
Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menganut hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dan direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk membunuh,  artinya  pelaku  sadar  dan  mengetahui  akibat  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan-perbuatan  itu  sendiri,  yakni  menghilangkan  nyawa  seseorang  tanpa mendapatkan  legitimasi  hukum.  Maka  tindakan  tersebut  dipandang  sebagai  sebuah kezaliman atau  ketidakadilan,  sebab  ketidakadilan  dan  kezaliman menurut terminologi hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana  positif  adalah  tindakan  yang  sedemikian  rupa yang melewati batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas- batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya.  Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif.
Dalam  hukum  Islam  penuntutan  dari  keluarga  korban  sebagai  dasar  untuk memutuskan  apakah  pelaku  pidana  pembunuhan  dikenakan  hukuman  mati  atau dibebaskan  dari  hukuman  mati  dengan  memaafkan  pelaku  pidana  pembunuhan  dan hukuman  gantinya diat. Pelaku  pidana  pembunuhan  menebus  kesalahannya  dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban, atau dengan hukuman ta’zir yaitu hakim bebas  untuk  memilih  hukuman  mana  tetap  dan  membawa  kemaslahatan.  Apabila kesemua  hukuman  itu  tidak  disanggupi  maka  dengan  pemberian  maaf  dari  keluarga korban pelaku tindak pidana dibebaskan dari segala tuntutan hukuman pidana.
Sedangkan  dalam  hukum  pidana  positif hukuman  mati  atau  seumur  hidup atau dua  puluh  tahun  penjara  terhadap  pelaku  pidana  pembunuhan  diputuskan  oleh  hakim
38 M. Nashruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi , Buku Ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
dengan  didasarkan  bukti-bukti  materiil  dan  keyakinan  hakim.  Dalam  hukum  pidana positif walaupun pelaku tindak pidana pembunuhan telah dimaafkan oleh keluarga korban tetap  proses  pemidanaan  tetap  diteruskan  dan  pelaku  pidana  tetap  dihukum.  Dalam hukum pidana positif pembunuhan merupakan tindakan yang pantas dijatuhi hukuman. Ini  menunjukkan  apa  yang  disebut  sebagai  prinsip  keadilan  hukum.  Bahwa  tidak seorangpun  yang  dapat  lolos  dari  konsekuensi  hukum,  apakah  yang  membunuh  itu Muslim atau non-Muslim mereka tetap dikenai hukuman. Dalam konteks ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penetapan sanksi atas pelaku kejahatan pembunuhan semata- mata untuk menegakkan keadilan hukum. Oleh sebab itulah, antara hukum pidana Islam dan positif tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap siapapun, sehingga seseorang yang  telah  membunuh  mereka  tetap  diancam  dengan  hukuman  mati  dan  juga  dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mencakup keadilan sosial, adalah keadilan yang  merata  dalam  segenap  lapangan  kehidupan,  bidang  ekonomi,  bidang  sosial  dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, 39 ini berarti bahwa terciptanya suatu masyarakat yang seimbang, harmonis dalam pelbagai aspek kehidupan merupakan suatu bentuk dari keadilan sosial.
Dalam  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana  positif,  hemat  penulis, pembunuhan  atau  segala  bentuk  kejahatan  merupakan  anti  sosial.  Artinya,  tindakan tersebut  sudah  tidak  sesuai  dengan  semangat  keadilan  sosial.  Kejahatan  pembunuhan adalah  bukti  yang  paling  nyata  dari  kejahatan  sosial,  karena  pembunuhan  tidak  saja mengakibatkan  terdistorsinya  suatu  kehidupan  individu,  tetapi  memiliki  akibat  negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, karena  betapapun  manusia  telah mencapai  pendidikan  yang  tinggi,  dan  betapapun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan  dan  kesewenang-wenangan,  yang  tidak mungkin  bisa  dicegahnya  kecuali dengan hukuman yang kadang-kadang harus berat dan keras.
Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, tidaklah semata-mata menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap
39 Darijarkoro, Pidana Mati Di Indonesia (Jakarta: Ghalia, 1985), 21.
pelaku  kejahatan  pembunuhan,  tetapi  juga  demi  terciptanya  suatu  tatanan  masyarakat yang berkeadilan sosial yang dihiasi dengan nilai-nilai kedamaian, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terjamin. Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa apa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidakadilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi  suatu  hal  yang  mendasar,  demi  terciptanya  tatanan  hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu menurut hemat penulis dalam berbicara masalah keadilan dalam penyelesaian  delik  pembunuhan  sebagai  seorang  yang  semestinya  kita  merujuk  ke Alquran dan sunah dimana hukuman yang diberikan dan penyelesaian masalah perkara delik jelas memberi keadilan yang hakiki disebabkan dalam hukum Islam kita mengenal jika  hukum  di  atas  dunia  sudah  diselesaikan  maka  terbebaslah  kepadanya  hukuman  di akhirat kelak.

## E. Kesimpulan
Hukum pidana positif menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, namun untuk memberikan rasa keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai pertimbangan  dari  pihak  keluarga  korban.  Hukum  pidana  Islam  menjunjung  nilai-nilai kemanusiaan  yang  universal  dan  memberikan  rasa  keadilan  yang  seimbang  dengan menempatkan  keluarga  korban  sebagai  unsur  penentu  dalam  menjatuhkan  hukuman pidana  mati  terhadap  pelaku  pidana  pembunuhan.  Penjatuhan  hukuman  mati  atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada itikad baik keluarga korban.

## Daftar Kepustakaan
Ad-Da’ur,  Abdurrahman  al-Maliki  dan  Ahmad. Nidzam  Al-Uqubat  Dan  Ahkam  Al- Bayyinat/Sistem  Sanksi  Dan  Hukum  Pembuktian  Dalam  Islam .  Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
Al-Albani, M. Nashruddin. Shahih Sunan Tirmidzi . Buku Ke-2. Jakarta: Pustaka Azzam,
2006.
Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan  Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Arrasid, Chainur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Asse, Ambo. “Konsep Adil Dalam Al-Qur’an.” Al-Risalah 10, no. 2 (2010).
Asshiddieqy,  Jimly,  and  Ali  Syafa’at. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Atmasasmita, Romli. Teori Kapitaselekta Kriminologi . Bandung: PT Eresco, 1992.
Darijarkoro. Pidana Mati Di Indonesia . Jakarta: Ghalia, 1985.
Djazuli, A. Fiqh Jinayah . Ed. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
Friedrich,  Carl  Joachim. Filsafat  Hukum  Persepektif  Historis .  Bandung:  Nuansa  dan Nusamedia, 2004.
Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) . Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Hamzah,  Andi. Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan  Indonesia .  Cet.  2.  Jakarta:  Pramadya Paramita, 1993.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  and  B.  Arief  Sidharta. Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum . Bandung: Alumni, 2000.
Masyur, Kahar. Membina Moral Dan Akhlak . Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
Mertokusumo, Sudikno, and Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
———. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) . Cet. 29. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
Muthahhari, Murtadha. Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam . Bandung: Mizan, 1995.
Nurdin. “Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat.” Media Syariah XIII, no. 1 (2011).
Praja, Juhaya S. Teori Hukum Dan Aplikasinya . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Sabiq, Sayyid. Sumber Kekuatan Islam . Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam . Bandung: Al-Syamil & Raja Grafindo, 2001.
Shihab,  M.  Quraish. Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  Atas  Pelbagai  Persoalan Umat . Bandung: Mizan, 1998.
Ujan,  Andrea  Ata. Filsafat  Hukum:  Membangun  Hukum,  Membela  Keadilan . Yogyakarta: Kanisus, 2009.