Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 September 2010, hlm. 447–458 Terakreditasi  SK.  No.  167/DIKTI/Kep/2007
Korespondensi  dengan  Penulis: Ah m ad  Er an i  Yu st i ka: Telp. +62 341 418 871 E-mail:  erani@f e.unibraw.ac.id;  erani73@yahoo.com

## KEBIJAKAN MONETER, SEKTOR PERBANKAN, DAN PERAN BADAN SUPERVISI

## Ahmad Erani  Yustika
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No.165 Malang, 65145

## Eka Heni  Sulistiani
The Economic Reform Institute (ECORIST)

## Abstract
Besides fiscal policy, monetary policy was the main instrument in designing economic policy. of course, the role of central bank, in this case Bank Indonesia, was so vital in formulating monetary policy. Since some years ago, Bank Indonesia had decided that the target of monetary policy was only to keep inflation, known inflation targeting. This policy had a strong point because BI could focus in keeping economic stability. However, the weakness of this policy was its tendency not to be adaptive with national economic situation, such as poverty and unemployment problems. Anyway, BI independence also gave a good benefit because BI could formulate a policy as needed without any intervention from other interest, like politic. However, in the implementation, the independence should not come into management, including monetary policy manage- ment. This was the important thing in giving a chance for BSBI (Supervision Board of Bank Indonesia) to watch BI, including monetary policy, without disturbing BI independence in formulating a policy. Thus, the purpose of independence still became a domain owned by BI, but the implementation of the policy could be the object of watching.
Key words: monetary policy, inflation targeting, BI independence
Salah satu tugas terpenting yang harus diemban oleh setiap  pemerintah,  khususnya  di  bidang  ekonomi, adalah tercapainya stabilitas ekonomi. Sebab, dengan tercapainya  stabilitas  ekonomi  kegiatan-kegiatan pembangunan (ekonomi) lebih mudah untuk dijalan- kan. Stabilitas ekonomi suatu negara bisa diusahakan dengan  banyak  jalan,  namun  hampir  pasti  bersing- gungan dengan salah satu dari dua kebijakan berikut, yakni fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan  seluruh  instrumen  ekonomi  yang  menggu- nakan sumber daya anggaran negara (APBN). Semen-
tara itu, kebijakan moneter berurusan dengan pengen- dalian ekonomi yang memakai instrumen suku bunga, inflasi, uang beredar, nilai tukar, dan lain sebagainya. Kebijakan  moneter  ini  semuanya  berada  di  bawah kendali Bank Bentral (Bank Indonesia/BI). Kemajuan dan sekaligus instabilitas sektor keuangan yang luar biasa  dalam  beberapa  dekade  terakhir  turut  men- jadikan  kebijakan  moneter  sangat  relevan  untuk ditelaah sehingga nantinya berpotensi menyumbang- kan stabilitas ekonomi yang diidamkan.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 447–458

## KERANGKA KEBIJAKAN  MONETER

## Ragam Sasaran  Kebijakan Moneter
Dalam kaitannya dengan tujuan mencapai sta- bilitas ekonomi, kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan suatu nega- ra. Tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter (Pohan, 2008), yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan  pendapatan;  (2)  Kesempatan  kerja;  (3) Kestabilan harga; (4) Keseimbangan neraca pemba- yaran
Pertumbuhan ekonomi penting untuk mening- katkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja.  Kestabilan  harga  perlu  dijaga  untuk  mendu- kung kegiatan perekonomian dan ketenteraman ke- hidupan  masyarakat.  Demikian  pula  kondisi  neraca pembayaran yang menjadi rapor transaksi lalu lintas barang  dan  jasa  suatu  negara,  juga  sangat  penting untuk  melihat  sejauh  mana  kekuatan  ekonomi  na- sional.  Secara  ideal,  semua  sasaran  perekonomian tersebut dapat dicapai secara serempak dan optimal. Namun, kerap kali kebijakan yang diambil hanya ber- hasil pada sebagian sasaran ataupun bersifat kontra- diktif dengan kondisi sasaran yang lain. Sehingga sa- ngatlah sulit untuk mencapai semua sasaran secara serempak dan optimal.
Misalnya, jika bank sentral dalam momentum tertentu  hendak  melakukan  ekspansi  moneter (melalui  penambahan  jumlah  uang  beredar)  yang bertujuan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Langkah itu disa- tu  sisi  dapat  memenuhi  sasaran  yang  ingin  dicapai (pertumbuhan  ekonomi),  tetapi  tindakan  tersebut dapat  berdampak  tidak  menguntungkan  bagi  stabi- litas  harga  dan  keseimbangan  neraca  pembayaran karena langkah ekspansi moneter tersebut berpoten- si  menimbulkan  inflasi.  Sebaliknya,  perlakuan  ke- bijakan moneter  yang ketat akan  menunjang terca- painya  kestabilan  harga  dan  keseimbangan  neraca pembayaran, tetapi konsekuensinya adalah penurun- an  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  berakibat  pada meningkatnya tingkat pengangguran. Oleh karena itu,
pengambilan  kebijakan  moneter  haruslah  hati-hati dan dipertimbangkan  secara komprehensif.

## Problem  Kebijakan  Moneter
Senada dengan ultimate goal kebijakan moneter yang dikemukakan di muka, Indonesia juga berupaya mengatasi  problem  mendasar  seperti  yang  dialami oleh negara-negara lainnya. Kebijakan moneter yang diterapkan akan selalu berhadapan dengan tantangan globalisasi keuangan, sinkronisasi kebijakan fiskal, si- tuasi makro ekonomi, tata niaga, dan kondisi distribusi yang memengaruhi inflasi (misalnya volatile foods).
Di luar itu, strategi dan kebijakan yang ditem- puh pemerintah dalam upaya stabilitas ekonomi na- sional  mencakup  pula  sejumlah  langkah  kebijakan dan penataan  kelembagaan di bidang  moneter. Dari sisi  kebijakan,  langkah-langkah  kebijakan  moneter yang ditempuh  lebih diarahkan  kepada upaya  men- ciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Dengan ma- sih rentannya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya inflasi, kebijakan moneter yang hati-hati (prudent) pa- da mulanya lebih ditekankan pada pengendalian jum- lah uang beredar melalui pencapaian sasaran opera- sional uang primer.
Di  sini,  jenis  kebijakan  dan  sasaran  moneter yang dikawal BI mengalami evolusi sesuai dengan pa- sang-surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa  Indonesia.  Perkembangan  ekonomi  sangat berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  mo- neter, tidak hanya karena kebijakan moneter itu di- arahkan untuk memengaruhi berbagai variabel eko- nomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan eko- nomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan  bagaimana  reaksi  BI  dalam  merumus- kan kebijakan moneternya (Warjiyo & Solikin, 2004).
Tentu saja, kebijakan moneter yang ditetapkan BI memiliki pengaruh terhadap perekonomian, baik dalam  jangka  pendek  maupun  panjang.  Korelasi kebijakan moneter terhadap perekonomian nasional biasanya terdiri dari empat jalur, yaitu efek subtitusi, efek suku bunga, efek kekayaan, dan efek ekspektasi masyarakat (secara ringkas, korelasi kebijakan mone- ter dengan perekonomian dapat dilihat pada Tabel 1).

## Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi

## Ahmad Erani Yustika dan Eka Heni Sulistiani
Keempat jalur itulah yang menjadi hubungan sebab akibat antara kebijakan moneter dengan perekonomi- an secara makro. Relasi yang demikian kompleks ini pula yang harus menjadi pertimbangan bagi pengam- bil kebijakan moneter untuk menentukan target kebi- jakan moneter yang akan dituju dan bagaimana stra- tegi  pencapaiannya.

## Penargetan  Inflasi
Krisis keuangan dan moneter yang terjadi pada medio  1997/1998  lalu  telah  banyak  mendorong  re- formasi di bidang ekonomi, termasuk reformasi dalam strategi  kebijakan  moneter  yang  diarahkan  untuk mengemban  amanat  pencapaian  target  stabilitas harga. Secara singkat, sejak 2001 (dan mulai intensif dilaksanakan pada 2005) kebijakan moneter dikon- sentrasikan  untuk  meraih  sasaran  tunggal,  yakni mengendalikan inflasi (inflation targeting/IT). Pera- lihan strategi kebijakan moneter menuju IT ini diem- ban untuk menggantikan amanat-amanat lama yang kurang realistis dipanggul oleh otoritas moneter, mi- salnya  pencapaian  target  pertumbuhan  ekonomi, pengurangan  pengangguran,  dan  lain-lain.
Secara singkat, penargetan inflasi ini melayani dua fungsi penting: (1) memerbaiki komunikasi an- tara  pengambil  kebijakan dan  publik  (masyarakat); dan (2) menyelenggarakan praktik pembuatan kebi- jakan  moneter  yang  disiplin  dan  akuntabel (Bernanke, et. al., 1999). IT dilakukan dengan meng- umumkan kepada publik mengenai target inflasi jang-
ka menengah dan komitmen BI untuk mencapai stabi- litas harga sebagai tujuan jangka panjang kebijakan moneter. Demikian pula, penentuan suku bunga yang dapat memengaruhi permintaan agregat juga bagian penting  dalam  formulasi  kebijakan  moneter.  Pada aspek  ini,  pengaruh  perubahan  suku  bunga  jangka pendek  ditransmisikan  pada  suku  bunga  jangka menengah dan panjang. Terakhir, BI juga memutus- kan jumlah uang beredar yang dicapai melalui pene- tapan sasaran peredaran uang primer di masyarakat.
Pencapaian target inflasi yang rendah merupa- kan  agenda  besar  yang  saat  ini  diemban  oleh  Bank Indonesia. Target ini tentunya tidak terlepas dari ke- rangka  kebijakan  moneter  yang  diimplementasikan Bank  Indonesia,  yaitu  inflation  targeting.  Namun, menyadari  adanya  hal  yang  bersifat  trade-off  pada pencapaian sasaran perekonomian, otoritas moneter biasanya  harus  memilih  berbagai  alternatif  yang paling memungkinkan  dan menguntungkan.  Menu- rut Pohan (2009), alternatif pertama adalah memilih salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal dan mengabaikan  sasaran  lainnya.  Alternatif  kedua  de- ngan mengupayakan mencapai semua target dengan risiko tidak ada satupun yang tercapai. Untuk dapat menggapai  sasaran  inflasi  yang  diinginkan,  BI memiliki  instrumen  yang  memungkinkan  pengen- dalian tersebut. Instrumen tersebut di antaranya: (1) Operasi pasar terbuka (open market operation), yang ditujukan untuk memengaruhi uang inti yang beredar di masyarakat. (2) Fasilitas diskonto (discount loans),
Jalur Efek yang Timbul Akibat Efek substitusi (substitution effect) Kelebihan uang akan dibelanjakan barang dan jasa  Permintaan terhadap barang dan jasa meningkat  Produksi meningkat Efek suku bunga (interest rates effect) Kelebihan uang dibelikan financial assets  Permintaan terhadap financial assets meningkat Efek kekayaan (wealth effect) Karena inflasi, masyarakat yang memiliki aset riil merasa lebih kaya  Perasaan lebih kaya masyarakat akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa Efek ekspektasi masyarakat (expectation effect) Masyarakat melakukan antisipasi terhadap inflasi  Pengusaha meningkatkan harga
 Pekerja meminta kenaikan upah
Tabel 1. Korelasi Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian
Sumber: Pohan, 2008.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 447–458
yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh BI  dengan  sistem  diskonto.  Dalam  instrumen tersebut,  BI  berfungsi  sebagai  the  lender  of  the  last resort  jika  ada  salah  satu  bank  yang  membutuhkan dana  talangan  bersifat  penting  dan  berpotensi sistemik jika tidak dipinjamkan.Giro wajib minimum atau  cadangan  wajib  (reserved  requirements),  yaitu kebijakan BI untuk jumlah dana cadangan yang wajib ditaruh bank umum di bank sentral.
Terdapat empat ciri pokok kebijakan moneter dengan inflation targeting framework (ITF). Pertama, inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter. Artinya,  inflasi  merupakan  prioritas  pencapaian (overriding objectives) dan acuan (nominal anchor) bagi kebijakan moneter. Kedua, kebijakan moneter bersifat
antisipatif  (forward  looking).  Mengingat  dampak kebijakan  moneter  memerlukan  waktu  hingga mencapai tujuan akhir (time lag), maka kebijakan mo- neter harus memerhatikan sasaran inflasi ke depan. Ketiga, kaidah atau pertimbangan respons kebijakan moneter. Misalnya,  dalam hal terjadi  tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia mau tidak mau harus me- ningkatkan  suku  bunga.  Keempat,  mengacu  kepada prinsip tata kelola yang sehat (good governance). Dalam artian  harus  ada  kejelasan  tujuan,  transparan,  dan akuntabel (Pohan, 2008).
Sungguh  pun  begitu,  selama  pelaksanaan  ke- bijakan IT ini, kinerja pencapaian target inflasi yang dicanangkan oleh BI relatif tidak dapat dicapai, entah disebabkan oleh faktor domestik maupun luar negeri
Gambar 1. Kerangka Kebijakan Moneter
Sumber: Satria, 2009
OPT
Fas. Diskonto GWM Imbauan, dll Sk bunga jk pendek Uang primer Sk bunga jk pj M1, M2, kredit Inflasi Pertumbuhan ek. Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Sasaran Akhir Kerangka Operasional Kerangka Strategis Instrumen Sasaran Antara Sasaran Operasiona l Nilai tukar Besaran moneter Inflation targeting Output nominal
No explicit nominal anchor
Jangkar Nominal Penargeta

## Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi
Ahmad Erani Yustika dan Eka Heni Sulistiani
yang tidak mampu terprediksi sebelumnya. Selain itu, rendahnya  pencapaian  kinerja  pencapaian  target inflasi  juga  disebabkan  oleh  lemahnya  efektivitas instrumen moneter yang digunakan dalam pencapai- an  target  inflasi.  Dalam  konteks  ini,  instrumen moneter  (base  money)  dianggap  kurang  dapat dikendalikan  jumlahnya  oleh bank  sentral,  sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pencapaian tar- get  inflasi  yang  ditetapkan  oleh  BI.  Meskipun  demi- kian, kebijakan moneter tidak selamanya berdimensi positif, baik sasaran moneter kuantitas, sasaran infla- si,  dan  sasaran  kurs  memiliki  keunggulan  dan  kele- mahan (ikhtisarnya bisa dilihat pada Tabel 2).
Dari deskripsi tersebut  bisa dikatakan bahwa secara teoritis  menempatkan inflasi  sebagai anchor kebijakan moneter dalam beberapa aspek memberi- kan manfaat (walaupun tentu saja bukan tanpa kele-
Sasaran Kuantitas Sasaran Inflasi Sasaran Kurs Keunggulan Kebijakan moneter yang independen Dapat dipusatkan pada fenomena domestik Ada signal dari sasaran antara dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kebijakan moneter yang independen Dapat dipusatkan pada fenomena domestik Penentuan sasaran jelas dan sederhana Tidak tergantung pada kestabilan hubungan antara uang dan inflasi Meningkatkan akuntabilitas bank sentral Dapat mengurangi efek kejutan yang bersifat inflasioner Dapat secara langsung mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh barang- barang yang diperdagangkan secara internasional
Berperan secara otomatis dalam pengelolaan kebijakan atau sasaran moneter Penentuan sasaran jelas dan sederhana Kelemahan Tergantung pada definisi atau konsep uang yang digunakan Tergantung pada stabilitas hubungan antara uang dan inflasi dan/atau permintaan uang Kelambatan signal atau indikasi tentang pencapaian sasaran Dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi keluaran (output), jika sasaran terfokus pada inflasi Kebijakan moneter yang tidak independen Terbuka untuk motif-motif spekulasi
Keterlambatan dan kemungkinan kehilangan signal atau indikasi perilaku kurs
Tabel 2. Keunggulan dan Kelemahan Sasaran Moneter Kuantitas, Sasaran Inflasi, dan Sasaran Kurs
Sumber:  Insukindro, 2003.
mahan),  di  antaranya:  (i)  mudah  dipahami  oleh masyarakat, karena masyarakat hanya akan melihat ukuran keberhasilannya pada pencapaian laju inflasi; (ii)  dapat  menciptakan ekspektasi  yang  rendah  ter- hadap inflasi sehingga pada akhirnya dapat mengha- silkan tingkat  inflasi aktual sesuai  yang diinginkan; (iii) dapat menghindari kemungkinan munculnya ke- bijakan  yang  dapat  menimbulkan  deviasi  terhadap pencapaian target inflasi (discretionary policy). Namun yang  perlu  digarisbawahi  adalah,  meskipun  hanya satu tujuan implementasi kebijakan inflation  target- ing  tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Di  antara penyebabnya adalah banyaknya faktor-faktor mone- ter dan non-moneter, termasuk di luar faktor ekono- mi, yang sangat sulit dikendalikan oleh bank sentral sebagai institusi yang bertanggungjawab atas imple- mentasi  kebijakan  moneter  (Sabirin,  2002;  Ismail, 2003).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 447–458

## DINAMIKA  SEKTOR  PERBANKAN

## Urgensi  Stabilitas Sektor  Keuangan
Stabilitas keuangan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam formulasi kebijakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Stabilitas keuangan yang bermakna menjaga sistem keuangan tetap stabil dan efisien merupakan perhatian utama bank sentral ka- rena  keberadaannya  sangat  berpengaruh  terhadap efektivitas  kebijakan  moneter  (Plenderleith,  2009). Goeltom (2007) juga menyatakan, stabilitas keuangan menjadi  bagian  yang  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi  setidaknya  dikarenakan  dua  hal.  Pertama, stabilitas keuangan menyediakan jaminan dan ling- kungan pendukung bagi nasabah dan investor yang menempatkan dananya di dalam institusi keuangan. Dengan  stabilitas  ini,  di  satu  sisi  terdapat  proteksi keamanan  dan  di  sisi  yang  lain  institusi  keuangan lebih  mempunyai  pilihan  atas  kelebihan  likuditas yang dimilikinya untuk disalurkan kepada beberapa sektor ekonomi. Kedua, stabilitas keuangan akan men- jadi  stimulus  penting  dalam  memperlancar  fungsi intermediasi,  memperkuat  operasional  dari  market force, meningkatkan alokasi sumber daya pendukung pertumbuhan ekonomi, dan menambah kesinambung- an investasi dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi.
Di sini Indonesia pernah berpengalaman meng- alami krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada pertengahan  Juli  1997,  yang  merupakan  contagion effect regional dari krisis yang dialami negara Asia lain, yaitu Thailand. Krisis tersebut diawali dengan jatuh- nya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Timbulnya krisis ini mengakibatkan kepercayaan internasional pada perekonomian Asia, termasuk Indonesia, men- jadi goyah. Contagion effect yang terjadi ini wajar ka- rena  pada  dasarnya  perekonomian  negara-negara Asia  mempunyai  karakteristik  serupa  (Prasetian- tono; dalam Maski, 2007), seperti: (1) overinvestment yang  mengakibatkan  kredit  macet;  (2)  overheating yang  ditandai  dengan  defisit  transaksi  berjalan;  (3) utang  luar  negeri  swasta  dengan  jumlah  besar  dan dalam jangka pendek segera jatuh tempo; (4) praktik
moral hazard yang mengakibatkan adanya bank-bank bermasalah
BI memiliki wewenang memberikan dan men- cabut izin atas lembaga dan kegiatan usaha tertentu (bank), menetapkan peraturan, melaksanakan peng- awasan  bank,  serta  mengenakan  sanksi  terhadap bank.  Wewenang  tersebut  berfungsi  mengatur  dan mengawasi  bank  yang  diarahkan  untuk  mengopti- malkan fungsi perbankan Indonesia sebagai: (1) lem- baga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya seba- gai lembaga penghimpun dan penyalur dana; (2) pe- laksana  kebijakan  moneter;  (3)  lembaga  yang  ikut berperan  dalam  membantu  pertumbuhan  ekonomi serta  pemerataan
Oleh karena itu, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyelu- ruh maupun individual, dan mampu memelihara ke- pentingan masyarakat dengan baik, maka untuk men- capai tujuan tersebut BI menyusun pendekatan yang dilakukan  dengan  menerapkan  (Bank  Indonesia, 2009): (1) kebijakan  yang memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi). (2) Kebijakan prinsip kehati- hatian  bank  (prudential  banking).  (3)  Pengawasan bank yang mendorong bank melaksanakan secara kon- sisten  ketentuan  internal  yang  dibuat  sendiri  (self regulatory  banking)  dalam  melaksanakan  kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

## Sektor Perbankan: Belajar dari Krisis
Sektor perbankan merupakan bagian vital da- lam perekonomian yang berfungsi melakukan inter- mediasi keuangan serta menjamin sistem pembayar- an  yang  mendukung  dalam  proses  pembangunan ekonomi.  Seiring  dengan  perjalanan  waktu,  sektor perbankan  mengalami  transformasi  dan  perubahan yang  memengaruhi  aktivitas  bisnis  intinya,  yang seharusnya menjadi lembaga intermediasi yang ber- peran aktif mendukung kegiatan bisnis yang produktif dengan memberikan pinjaman modal kerja ataupun investasi.
Pada saat krisis 1997/1998 dan memasuki re- formasi ekonomi, pemerintah dan BI mengeluarkan

## Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi

## Ahmad Erani Yustika dan Eka Heni Sulistiani
berbagai kebijakan di bidang perbankan. Kebijakan tersebut  antara  lain  program  penjaminan  pemerin- tah dengan memberikan dana talangan kepada bank- bank  yang  mengalami  rush,  pembentukan  Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan restruk- turisasi perbankan (Suseno & Abdullah, 2004).
Dalam mengatasi krisis perbankan sendiri, ada empat kebijakan utama yang dilakukan oleh pemerin- tah dan BI (Satria, 2009), yakni: pemberian bantuan likuiditas  bank  Indonesia,  program  penjaminan  pe- merintah,  pendirian  badan  penyehatan  perbankan nasional (BPPN), dan restrukturisasi perbankan.
Pada saat itu krisis tersebut, pemerintah (mela- lui  BI)  membekukan  kegiatan  operasional  16  bank umum di Indonesia (Zulverdi, et. al., 2007). Penutupan bank tersebut telah mengakibatkan terjadinya pena- rikan dana besar-besaran (bank runs) pada sejumlah bank. Hal ini bila tidak disikapi tentu akan menimbul- kan risiko sistemik pada perekonomian. Argumentasi itu  pula  yang  mendasari  BI  dan  pemerintah  untuk memberikan  BLBI.  Pemberian  BLBI  secara  umum dilakukan untuk mengembalikan tingkat kepercaya- an masyarakat,  sehingga dapat  mengurangi potensi terjadinya bank runs.
Dalam  memonitor  kondisi  dan  aktivitas  per- bankan,  BI  dapat  melihat  pada  laporan  berkala  dan laporan lainnya yang diterbitkan oleh bank. Laporan berkala  dapat  berdurasi  harian,  mingguan,  bulanan, triwulanan,  semesteran,  tahunan,  dan  tiga  tahunan. Sementara itu, laporan lainnya dapat berupa laporan kelembagaan,  kepengurusan,  operasional,  pembina- an dan pengawasan, transaksi keuangan mencuriga- kan,  serta  produk  dan  aktivitas  baru  bank.  Dengan adanya laporan tersebut BI diharapkan dapat meng- awasi kondisi bank maupun dapat mengendus keti- dakberesan yang menjangkiti tubuh bank bersangkutan.
Di luar itu, BI juga dihadapkan pada problem implementasi Basel I yang kemudian digantikan oleh Basel  II.  Tiga tujuan  utama  dalam  mengembangkan kesepakatan Basel I adalah: (1) meningkatkan kekuat- an dan stabilitas sistem perbankan internasional. (2) Menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal
dari  bank-bank  yang  aktif  secara  internasional.  (3) Membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan  untuk mengurangi ‘ketidaksetaraan  dalam  persaingan’  (competitive  in- equalities) antara bank-bank yang aktif secara inter- nasional.
Meskipun demikian, Basel I dinilai masih memi- liki beberapa kelemahan, di antaranya (Idroes, 2008): pendekatan portofolio belum diakomodasi, netting be- lum diizinkan, eksposur risiko pasar pada Basel I di- regulasi secara samar-samar, dan pendekatan Basel I memberikan  pembobotan  pada  bobot  risiko  aktiva yang sama terhadap semua pinjaman korporat tanpa memedulikan peringkat kredit dari debitur
Kemudian pada 1999 Komite Basel mulai me- ningkatkan kerjasama dengan bank-bank utama dari negara anggota untuk mengembangkan kesepakatan modal (capital accord) yang baru. Tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan semua risiko perbankan ke dalam suatu kerangka pemikiran kecukupan modal secara menyeluruh. Kesepakatan baru yang ditetap- kan dikenal dengan nama kesepakatan Basel II.

## Desain  Pengawasan  Perbankan
Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI me- liputi  wewenang  sebagai  berikut  (Bank  Indonesia, 2009):  (1)  kewenangan  memberikan  izin  (right  to license), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata ca- ra perizinan dan pendirian suatu bank. (2) Kewenang- an  untuk  mengatur  (right  to  regulate),  yaitu  kewe- nangan  untuk  menetapkan  ketentuan  menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan. (3) Kewenang- an  untuk  mengawasi  (right  to  control),  yaitu  kewe- nangan  untuk  mengawasi  bank.  (4)  Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan  perundang-undangan.
Dalam  menjalankan  tugas  pengawasan  bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya ber- dasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervi- sion/RBS). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 447–458
bukan berarti mengesampingkan pendekatan berda- sarkan  kepatuhan,  namun  merupakan  upaya  untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga da- pat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  peng- awasan  perbankan.  Secara  bertahap,  pendekatan pengawasan yang diterapkan BI akan beralih menja- di sepenuhnya  pengawasan berdasarkan  risiko.
Tugas  BI  untuk  mengawasi  bank  menurut Undang-undang No. 23/1999 bersifat sementara. Na- mun,  mengingat  amanat  pembentukan  lembaga pengawasan  sektor  jasa  keuangan,  yaitu  selambat- lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, sehingga pada Undang-Undang No. 3/2004 ditegas- kan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan  yang  independen  yang  akan  dibentuk  se- lambat-lambatnya  pada  31  Desember  2010.  Peng- unduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut ditetapkan dengan  memerhatikan kesiapan  sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga tersebut da- lam menerima pengalihan pengawasan bank dari BI. Dengan demikian, peran BI akan lebih difokuskan pa- da  permasalahan  kebijakan  moneter.
Sementara  itu,  hal  lain  yang  juga  perlu  dicer- mati adalah keberadaan Arsitektur Perbankan Indo- nesia (API). API sendiri merupakan suatu kerangka dasar  sistem  perbankan  Indonesia  yang  bersifat menyeluruh  dan  memberikan  arah  bentuk  dan  ta- tanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun  ke  depan.  Arah  kebijakan  tersebut  dilandasi oleh visi untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem  keuangan  dalam  rangka  membantu  mendo- rong pertumbuhan ekonomi nasional (Bank Indone- sia, 2009:26). Masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dari otoritas moneter adalah jumlah bank asing yang menjalankan  aktivitas usahanya di Indonesia,  baik  melalui  kepemilikan  langsung  mau- pun  secara  tidak  langsung,  di  mana  sampai  dengan 2005 sebanyak 11 bank. Jumlah bank asing di Indo- nesia ini jauh di atas rata-rata jumlah bank asing di negara berkembang yang hanya sekitar 8 bank di se- tiap negara. Namun, jumlah bank asing di Indonesia
ini  bukanlah  jumlah  bank  asing  terbesar  di  negara berkembang,  tepatnya  pada  peringkat  ke  9.  Brazil merupakan negara berkembang dengan jumlah bank asing  terbanyak  di  dunia,  yakni  sejumlah  56  bank. Kemudian secara berurut-turut disusul oleh Panama, Polandia,  Rusia,  Uruguay,  Mexico,  Argentina,  dan Hungaria,  di  mana  jumlah  bank  asing  yang  ada  di negara  tersebut  masing-masing  adalah  43,  34,  28, 25, 24, 23, dan 21 bank (Van Horen, 2007).

## DESAIN FUNGSI BADAN SUPERVISI

## Ruang  Lingkup Pengawasan  BSBI
Pada  masa  lalu  banyak  peristiwa  pahit  yang membuat posisi BI terpuruk, meskipun dalam bebe- rapa aspek tertentu kebijakan itu tidak dapat dilepas- kan dari kebijakan lain yang lebih besar (yang diiniasi oleh pemerintah). Kasus kebijakan BLBI dan bailout Bank Century merupakan contoh kebijakan BI yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan desain kebijak- an  pemerintah.  Dari  pengalaman  tersebut,  publik mendesak perlunya lembaga  yang dapat mengawasi BI. Desakan itu disambut oleh DPR RI, dengan dima- sukkannya salah satu pasal revisi UU BI No. 3/2004 sebagai  amandemen  atas  UU  No.  23/1999  tentang Bank Indonesia. Pasal tersebut tertuang dalam Pasal 58A yang menetapkan adanya lembaga pengawas BI tersebut, yang dikenal dengan sebutan Badan Super- visi Bank Indonesia (BSBI).
BSBI  dibentuk  untuk  membantu  DPR  dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, yang bertujuan mengupayakan pening- katan  akuntabilitas,  independensi,  transparansi,  dan kredibilitas  BI.  Maksud  dari  pengawasan  di  bidang tertentu di sini adalah melaksanakan tugas (Bank In- donesia, 2009:3): (1) telaahan atas laporan keuangan tahunan  BI;  (2)  telaahan  atas  anggaran  operasional dan  investasi  BI;  (3)  telaahan  atas  prosedur  peng- ambilan  keputusan  kegiatan  operasional  di  luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.
Di  samping  itu,  dalam  menjalankan  tugasnya BSBI  tidak  melakukan  penilaian  terhadap  kinerja dewan  gubernur,  tidak  ikut  mengambil  keputusan,

## Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi
Ahmad Erani Yustika dan Eka Heni Sulistiani
serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebi- jakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan  bank  serta  bidang-bidang  yang  meru- pakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan mone- ter. Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang  BI  tersebut  disampaikan  kepada  DPR, khususnya kepada Komisi XI. Selanjutnya, DPR meng- evaluasi BI sesuai laporan yang disampaikan BSBI.
Dari  obyek  penelaahan  yang  menjadi  tugas BSBI, dikaitkan dengan akuntabilitas BI kepada DPR, dan  kewajiban  BI  menyampaikan  laporan  kepada DPR  untuk  kemudian  dievaluasi  oleh  DPR,  terlihat bahwa  pembentukan  BSBI  diharapkan  dapat  mem- perkuat  fungsi  pengawasan  DPR  terhadap  kegiatan operasional dan investasi BI. Dalam kaitannya dengan tugas  BI  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan moneter, perbankan dan sistem pembayaran, eksis- tensi  badan  ini  tidak  mengurangi  independensi  BI. Hal ini mengingat dalam melaksanakan tugasnya itu BSBI  tidak  boleh  mencampuri  dan  tidak  menilai kebijakan  BI  (di  bidang  sistem  pembayaran,  peng- aturan  dan  pengawasan  bank,  serta  bidang-bidang yang  merupakan  penetapan  dan  pelaksanaan  kebi- jakan moneter), serta tidak mengevaluasi kinerja De- wan Gubernur (Santoso & Koentoadji, 2005).
Kedudukan BSBI ini sangat berbeda dengan ke- dudukan 2 (dua) badan yang ada pada tatanan kelem- bagaan yang digariskan pada UU No. 13/1968. Perta- ma, Komisaris Pemerintah sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 22 s/d 24 UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral, karena Komisaris Pemerintah bertang- gung  jawab  kepada  Presiden  dan  tugasnya  adalah mengawasi BI selaku perusahaan. Dalam kedudukan- nya yang demikian itu, Komisaris Pemerintah mem- punyai hubungan kerja yang bersifat langsung dengan BI, sedangkan dalam hal kedudukan BSBI tidak mem- punyai hubungan kerja langsung dengan BI, melain- kan dengan DPR. Dalam konteks ini, dalam hal BSBI mempunyai keperluan untuk berhubungan langsung dengan BI, maka tentunya badan ini terlebih dahulu harus memeroleh penugasan dari DPR.
Kedua, BSBI juga berbeda dari Dewan Moneter sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 8 sd 14 UU
No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, mengingat Dewan Moneter  yang beranggotakan  menteri-men- teri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia bertugas membantu pemerintah  dalam  merencanakan  dan  menetapkan kebijakan  moneter,  sedangkan  kedudukan  BSBI adalah  sebagai  pembantu  DPR  untuk  menelaah laporan/prosedur yang terkait dengan kegiatan/ang- garan operasional BI, di luar kebijakan di bidang mo- neter, perbankan, dan  sistem pembayaran (Santoso & Koentoadji, 2005).

## Desain  Penguatan Badan  Supervisi
Fungsi pengawasan yang dilakukan BSBI ber- beda  dengan  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  BI terhadap bank. BSBI hanya bertindak sebagai super- visor yang melaporkan hasil pengawasannya kepada DPR,  khususnya  Komisi  XI.  Sementara  BI,  selain mengawasi  juga  berfungsi  mengatur  perbankan. Berdasarkan UU No. 3/2004, BSBI memiliki keterba- tasan karena tidak melakukan penilaian atas langkah kebijakan moneter yang diambil BI. Dalam praktek- nya,  sulit  untuk  memisahkan  antara  kebijakan  (ki- nerja) operasional BI dengan kebijakan moneter. Ke- duanya itu memang terpisah tapi saling terkait antara satu dengan lainnya, sehingga seharusnya BSBI dapat menelaah  juga  kepada  kebijakan  moneter  agar  su- pervisi  yang  dilakukan  dapat  optimal.  Misalnya,  ke- bijakan  moneter  BI  yang  hendak  melakukan  kebi- jakan sterilisasi ekses likuiditas melalui SBI (Sertifikat Bank  Indonesia)  pasti  akan  berpengaruh  terhadap neraca keuangan BI. Jadi, di sini sulit untuk menelaah secara utuh laporan keuangan/anggaran operasional BI tanpa masuk ke kebijakan moneter.
Setelah  mencermati  hal  tersebut,  tampaknya supervisi yang dilakukan BSBI belum bersifat menye- luruh. Hal ini dikarenakan secara langsung tidak ter- masuk  pengawasan  terhadap  kebijakan  moneter, perbankan,  dan  sistem  pembayaran  yang  menjadi domain independensi BI sesuai undang-undang. BSBI juga tidak dapat memberikan penilaian terhadap ki- nerja Gubernur BI, mengambil keputusan, dan tidak bisa  memberikan  penilaian  terhadap  berbagai

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 14, No. 3 September 2010: 447–458
kebijakan  BI.  Poin-poin  terebut  nantinya  dapat  di- pertimbangkan sebagai bahan untuk melakukan opti- malisasi  peran  BSBI.  Harapannya,  penguatan  peran BSBI tersebut dapat meningkatkan kredibilitas BI itu sendiri.  Sebab,  survei  yang  dilakukan  oleh  Blinder (2000) dalam Stella (2005) menyebutkan bahwa pi- hak bank sentral maupun para ekonom sepakat bah- wa kredibilitas merupakan hal yang sangat penting dicapai  oleh  bank  sentral  lewat  penguatan  reputasi (apa yang dikatakan, itu yang dikerjakan).
Akhirnya, mengacu kepada tugas pengawasan BSBI, pengawasan yang baik dapat dilakukan dengan mengombinasikan  pengawasan  off  site  (tidak  lang- sung) dan on site (langsung). Dengan begitu, di luar penguatan  supervisi  kebijakan  moneter,  pengawas- an yang dilakukan BSBI dapat diformulasikan sebagai berikut  (Warjiyo,  2004).  Pertama,  BSBI  melakukan kontak secara teratur dengan BI dan memiliki pema- haman yang saksama terhadap alur dan kerangka ke- bijakan  BI.  Kedua,  kegiatan  BSBI  setidak-tidaknya mencakup  tahapan  pengumpulan  data,  pengkajian, dan analisis kebijakan BI. Ketiga, BSBI melakukan ke- giatan  pembuktian  terhadap  kebenaran  informasi pengawasan melalui on site examination maupun jasa auditor (BPK). Keempat, BSBI memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi dengan BI.

## PENUTUP
Kebijakan dan istrumen moneter dalam bebe- rapa  decade  terakhir  ini  dirasakan  menjadi  sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mem- perkuat  perkembangan  sector  keuangan.  Integrasi ekonomi dan sektor keuangan yang berkembang ce- pat  makin  menambah  bobot  dari  nilai  strategis  ke- bijakan moneter dalam konstelasi perekonomian na- sional. Di luar itu, kian beragamnya instrumen sektor keuangan membuat kualitas kebijakan moneter mes- ti terus menerus diperbaiki agat tidak menimbulkan instabilitas  perekonomian.  Dalam  kasus  Indonesia, beberapa  kali  pengalaman  terperosok  dalam  krisis ekonomi dan keuangan menjadi pelajaran yang ber- harga  untuk  mengelola  kebijakan  moneter  secara lebih baik. Tentu saja, salah satu fokus dari kebijakan
moneter tersebut terkait dengan perkembangan sek- tor  perbankan  sebagai  kontributor  terbesar  dalam memberikan akses modal terhadap kegiatan ekonomi nasional.  Di  sini,  sektor  perbankan  menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dari efektif tidaknya kebijakan moneter yang diproduksi oleh BI. Dalam rangka mem- bantu  pengawasan  DPR  terhadap  BI  dan  memper- baiki mutu kebijakan BI sendiri, UU No. 3/2004 telah memberi ruang  untuk membentuk  Badan Supervisi Bank  Indonesia  (BSBI).  Jika  melihat  tugas  yang  di- emban BSBI, maka peran dan keberadaan BSBI dalam pengawasan  terhadap  BI memang  dirasakan  belum optimal  karena  tidak mencakup  pengawasan  dalam kebijakan  moneter.  Padahal,  dalam  banyak  aspek, kebijakan moneter merupakan kunci kewenangan BI yang berdampak terhadap perekonomian, juga terha- dap  kinerja  keuangan.  Oleh  karena  itu,  diharapkan ke  depan  supervisi  BSBI  bisa  diperluas  ke  lingkup pengawasan  moneter  juga.  Walaupun  begitu,  peran sebagai  pengawas  dan  penelaah  tidak  berarti  BSBI berkuasa  mengutak-atik  kebijakan  BI.

## DAFTAR  PUSTAKA
Bank  Indonesia.  2009.  Booklet  Perbankan  Indonesia  2009.
Vol. 6, Maret 2009. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. Jakarta.
Bernanke, B.S. et. al. 1999. Inflation Targeting: Lessons from the  International  Experience.  Princeton  University Press. New Jersey (USA)
Goeltom,  M.  2007.  Essay  in  Macroeconomics  Policy:  The Indonesian  Experience.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.

## Idroes, F.N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman
Pendekatan  3  Pilar  Kesepakatan  Basel  II  Terkait Aplikasi  Regulasi  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.
Insukindro. 2003. Kebijakan Moneter yang Tidak Diantisipasi dan  Pengaruhnya  terhadap  Komponen  Pasar  Uang di  Indonesia.  Makalah disampaikan  dalam  Kongres ISEI Ke-XV di Batu, 13-15 Juli. Tidak dipublikasikan.
Maski, G. 2007. Transmisi Kebijakan Moneter: Kajian Teoritis dan  Empiris.  Badan  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Brawijaya.  Malang

## Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi
Ahmad Erani Yustika dan Eka Heni Sulistiani
Plenderleith, I. 2009. Re-evaluating Functions: What Should a Central  Bank  Do?  Dalam  John  Mendzela  dan  Nick Carver (eds.). Central Bank Management. Central Bank Publications.  UK.
Pohan, A. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
Santoso,  A.  &  Koentoadji,  H.  2005.  Badan  Supervisi  Bank Indonesia:  Badan  Baru  yang  Membantu  Komisi  XI DPR-RI  dalam  Melaksanakan  Fungsi  Pengawasan  di Bidang  Tertentu  terhadap  Bank  Indonesia.  Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol.  3, No. 2, Agustus. www.bi.go.id (diakses pada 17 November 2009)
Satria, D.  2009. Ekonomi  Uang  dan  Bank:  Catatan  Teoritis dan Praktis. Universitas Brawijaya Press. Malang.
Stella, P. 2005. Central Bank Financial Strength, Transparency, and Policy Credibility. IMF Staff Papers. Vol.52, No.2.
Suseno  &  Abdullah,  P.  2004.  Kebijakan  Perbankan.  Dalam
Perry  Warjiyo  (ed.).  Bank  Indonesia,  Bank  Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
Tempo Interaktif. 2003. Pembahasan Amendemen UU BI Alot. Edisi 17 Desember 2003. www.tempo.co.id (diakses pada 19 November 2009).
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia.
Van Horen, N. 2007. Foreign Banking in Developing Countries: Origin Matter. Emerging Market Review, Vol.8, pp.81- 105.
Warjiyo, P. & Solikin. 2004. Kebijakan Moneter. Dalam Perry Warjiyo.  Bank  Indonesia  Bank  Sentral  Republik Indonesia:  Sebuah  Pengantar.  Jakarta.  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
Zakaria, S. 2006. (Cetakan Kedua). Kebijakan Moneter dan Perkembangan  Ekonomi  Indonesia. Dalam  Ahmad Erani  Yustika.  (ed.).  Perekonomian  Indonesia: Deskripsi,  Preskripsi,  dan  Kebijakan.  Bayumedia. Malang
Zulverdi, D., et. al. 2007. Bank Portofolio Model and Monetary Policy  in  Indonesia.  Journal  of  Asian  Economics, Vol.18,  pp.158-174.