## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence
Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T
Atika Puji Rahmawati
Universitas Islam Sultan Agung atikar493@gmail.com
Article History received 20/9/2021 revised 20/10/2021 accepted 20/11/2021

## Abstract
In 1966 Indonesia sent teachers to Malaysia to improve education in the country (Malaysia), in this case, it is certain that education in Indonesia is more advanced than education in Malaysia. But in reality, Malaysia is far more advanced. It is known that education in Indonesia is still low, especially in the 3T (Front, Outermost and Disadvantaged) areas. This is certainly inseparable from  various  factors  that  affect  the  low  quality  of  education  and  cause  educational  inequality. Educational problems in the 3T area are very complex, one of which is the problem of educators or teachers. Such as, lack of many teachers, lack of competence, qualifications that are below quality standards, and an unbalanced distribution.
Keywords: 3T area, inequality, even distribution

## Abstrak
Pada tahun 1968 Indonesia mengirim guru ke Malaysia untuk  memperbaiki pendidikan dalam negeri  (Malaysia),  dalam  hal  ini  sudah  pasti  pendidikan  di  Indonesia  lebih  maju  daripada pendidikan  di  Malaysia.  Namun  pada  kenyataannya,  Malaysia  jauh  lebih  maju.  Diketahui bersama  bahwasanya  pendidikan  di  Indonesia  masih  rendah  khususnya  di  daerah  3T (Terdepan,  Terluar  dan  Tertinggal).  Hal  ini  tentu  tidak  terlepas  dari  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  rendahnya  kualitas  pendidikan  serta  menimbulkan  ketimpangan  pendidikan. Permasalahan pendidikan di daerah 3T sangat kompleks, salah satunya adalah permasalahan pendidik atau guru. Seperti, kurangnya jumlah pengajar, minimnya kompetensi, kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, serta distribusi yang tidak merata.
Kata kunci: daerah 3T, ketimpangan, pemerataan
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence

## PENDAHULUAN
Untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara berkembang menjadi  negara  maju  harus  didukung  dengan  sumber  daya  manusia  yang  unggul secara  kualitas.  Dengan  cita- cita  mulia  “...  Mencerdaskan  kehidupan  bangsa ...” (Pembukaan  UUD  1945,  alinea  4)  perlu  memperhatikan  salah  satu  faktor  dalam mencerdaskan,  yaitu  guru.  Negara  harus  menjamin    pendidikan  untuk  setiap warganya,  hal  ini  termaktub  dalam  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Pasal  5  Ayat  1 “Setiap  warga  negara mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu.”  Kenyataannya  kualitas  pendidikan  tidak merata  di  beberapa  daerah  dalam  wilayah  negara  Indonesia,  hal  ini  menyebabkan pendidikan Indonesia lebih rendah daripada negara lain.
Hasil  survei  Programme  for  International  Student  Assessment  (PISA)  yang diterbitkan pada Maret 2019, Indonesia menduduki urutan ke-74 dari 79 negara angka yang  sangat  memperihatinkan,  sementara  Malaysia  yang  notabenenya  pernah meminta  tim  pengajar  ditahun  1969  menduduki  urutan  ke-39,  hal  ini  menurut  penulis sangat memalukan faktor  utamanya  kualitas pendidikan Indonesia lebih rendah.
Sudah  76  tahun  Indonesia  merdeka,  masih  masuk  dalam  kategori  negara berkembang.  Padahal  Indonesia  terkenal  kaya  akan  tenaga  kerja,  namun  naasnya kualitas  pendidikan  masih  sangat  rendah.  Banyak  tenaga  kerja  Indonesia  hanya menjadi  buruh  kasar  sampai  pembantu  rumah  tangga,  hal  ini sangat  memprihatinkan karena  sangat  berhubungan  dengan  pendidikan.  Negara  dengan  sumber  daya manusia ini belum mampu bersaing dengan negara yang lain melalui jalur pendidikan. (Suprayogo, 2014:16)
Menurut  anggota  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP),  penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia masih terdapat disparitas layanan pendidikan antar  daerah  di  Indonesia,  khususnya  antara  Pulau  Jawa  dan  luar  Jawa.  Hal  ini ditandai  dengan  adanya  daerah  3T  (Terdepan,  Terluar  dan  Tertinggal).  Daerah Terdepan,  Terluar,  dan  Tertinggal  (3T)  mencakup  122  Kabupaten/Kota (Kemendikbud).
Permasalahan  pendidikan  di  daerah  3T  umumnya  sulit  dijangkau  dikarenakan berhadapan  dengan  semua  keterbatasan  yang  ada,  diantaranya  kurangnya  jumlah pengajar  atau  guru,  minimnya  kompetensi,  kualifikasi  guru  yang  berada  di  bawah standar mutu serta distribusi guru yang tidak merata. Permasalahan pada pendidikan di daerah 3T yang berkelanjutan dapat menimbulkan ketimpangan yang sangat besar dengan  pendidikan  yang  ada  di  daerah  perkotaan.  Serta  dapat  meningkatkan popularitas  arus  urbanisasi  dari  desa  ke  perkotaan  guna  mendapatkan  pendidikan yang lebih baik. (Rigantara, 2016)
Kementrian  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  (2005)  memaparkan  bahwa  yang dapat  mempengaruhi  suatu  daerah  dikatakan  tertinggal  dapat  dilihat  dari  perspektif sarana  dan  prasarana,  apabila  suatu  daerah memiliki  keterbatasan  pada  sarana  dan prasarananya,  dapat  dipastikan  daerah  tersebut  akan  mengalami  kesenjangan  atau kesulitan  dalam  melaksanakan  kegiatan  atau  aktivitas  ekonomi  maupun  sosialnya. Sulitnya  menjangkau  akses  sarana  dan  prasana  pada  suatu  daerah  akan  menjadi pertimbangan  bagi  guru  yang  mengajar  di  daerah  tersebut.  Kendati  demikian,  setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan yang bermutu sebagaimana  yang  termaktub  dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  dengan  begituehingga  pemerintah  wajib  untuk  melaksanakan pemerataan di bidang pendidikan di seluruh wilayah Indoneia.
Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  setiap  tahunnya  mengeluarkan  formasi CPNS,  di  tahun  2021  formasi  CPNS  untuk  guru  PPPK  sebanyak  1.002.616. Sementara  jumlah  guru  di  Indonesia  menurut  data  Dapodik  Kemendikbud  sebanyak 3.207.995.    Kendati  demikian,  seperti  yang  sudah  dipaparkan  bahwa  pendidikan  di

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence
Indonesia belum merata.  Sejak awal  terbentuknya Indonesia,  pembangunan  nasional serta pendidikannya hanya berpusat di daerah Jawa. Sementara daerah 3T (Terdepan, Terluar  dan  Tertinggal)  terutama  Indonesia  bagian  timur  masih  banyak  yang  belum mendapatkan  pendidikan  dengan  layak.  Hal  ini  sungguh  miris  untuk  warga  negara Indonesia.  Untuk  itu  perluasan  serta  pemerataan  akses  pendidikan  di  daerah  3T menjadi fokus bersama untuk mencari solusi agar ketimpangan dapat segera teratasi. Maka dari itu artikel ini dibuat untuk memberikan pandangan sebagai salah satu upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  pemerataan  pendidikan,  dalam  hal  ini  pemerataan persebaran  guru  yang  memenuhi  kualifikasi  guru.  Pemerataan  persebaran  guru sebagai  salah  satu  strategi  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Dari  kondisi  umum  yang  sudah  dipaparkan,  maka  dapat  diambil  rumusan masalahnya  adalah  sebagai  berikut,  (1)  Bagaimana  sistem  pendidikan  di  Indonesia? (2) Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T? (3) Bagaimana penerapan sistem pendidikan dalam hal ini pemerataan guru di daerah 3T?  Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  untuk  mengetahui  ketimpangan  pendidikan  di daerah 3T serta penerapan sistem pendidikan khususnya pemerataan guru daerah 3T.

## METODE
Menurut  Sugiyono  (2007:1)  metode  penelitian  kualitatif  yang  menjadi  instrumen kunci  adalah  peneliti  itu  sendiri  hal  yang  digunakan  penelitian  untuk  teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dan menganalisis data yang bersifat induktif  dan  lebih  menekan  makna  dibanding  generalisasi  pada  objek  yang  alamiah. Membuat deskripsi adalah Tujuan dari penelitian deskriptif, hubungan antar fenomena yang  diselidiki  melalui  gambar  atau  lukisan  dengan  sistematis,  faktual  dan  akurat dengan sifat-sifat menentukan fakta-fakta.
Dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Dengan  narasumber penelitian  adalah  beberapa  masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  pendidikan  di wilayah  3T  khususnya  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan  latar  belakang  yang berbeda.
Narasumber  yang  pertama  adalah  Jubirman.  Dengan  latar  belakang  sebagai alumni Universitas Islam Sultan Agung Semarang (asal Kab. Konawe Kepulauan) dan guru  SMPN  4  Wawonii  Tenggara  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Untuk  narasumber kedua  adalah  Jabal  Nur.  Dengan  latar  belakangnya  sebagai  mahamurid  Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan berasal dari Kabupaten Bombana, dengan kondisi geografis  rumah  yang  berhadapan  dengan  SDN  120  Tahiite  dan  sering  mengamati permasalahan pendidikan di daerah tersebut.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  kepada narasumber,  serta  kajian  dokumen.  Sumber  data  yang  diperoleh  dalam  penulisan  ini yaitu  data  utama,  diperoleh  dari  narasumber  secara  langsung  maupun  melalui perantara  media  telefon.  Sementara  untuk  data  tambahan  diperoleh  dengan  kajian dokumentasi  dari  jurnal,  buku,  dan  referensi  pendukung  lainnya.  Kajian  dokumentasi diperlukan memperdalam pemahaman masalah yang akan diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  data  survey  yang  dikeluarkan  oleh  Programme  for  International  Student Assessment  (PISA)  ditahun  2018  posisi  Indonesia  menduduki  nomor  74  dari  78 negara. Penilaian dilakukan melalui pengumpulan data atau  kuesioner yang targetnya adalah  murid  dan  kepala  sekolah.  Untuk  mengumpulkan  data  atau  informasi  tentang latar  belakang,  respon  murid  terhadap  proses  pembelajaran,  maupun  dilingkungan sekitar.  Hasil dari kuesioner yang disimpulkan menemukan faktor penyebab indonesia menduduki posisi 4 terbawah. Tiga hasil utama penilaian PISA: (1) profil batas bawah

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence
ketermapilan dan pengetahuan murid sebsagai Indikator-indikator dasar. (2) beragam variabel demografi berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki murid, sosial ekonomi, dan  pendidikan,  serta  hasil  pencapaian  tingkat  pendidikan  dan  kesejahteraan.  (3) dimulai  dengan  keikutsertaan  negara  untuk  ke  tujuh  kalinya  dalam  tes  PISA,  yang menunjukkan  perubahan  dalam  nilai  tengah  hasil  tes  PISA,  dalam  variasi  hasil  di antara  murid,  dan  dalam  hubungan  antara  hasil  dengan  berbagai  variabel  khusus murid, sekolah, dan sistem. (Laporan Nasional PISA 2018 Indonesia)
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengkembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No. 20 Tahun 2003).
Yang  harus  diperhatikan  adanya  4  masalah  utama  untuk  diprioritaskan penanganannya terhadap pendididikan nasional (Ujiyanti, Tatak Prapti; 2009). Secara umum  terdapat  beberapa  faktor  atau  permasalahan  yang  mempengaruhi  rendahnya kualitas  pendidikan  Indonesia,  yaitu  ekuitas  untuk  mendapatkan  akses  pendidikan, kualitas  pendidikan  yang  masih  rendah,  masalah-masalah  lain  berhubungan  dengan pendidikan, efektifitas dalam sistem manajemen pendidikan (Yuliani, 2016)

## Bagaimana sistem pendidikan Indonesia?
Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri, yang ada  dalam  konstitusi,  Sistem  Pendidikan  Nasional  UU  RI  No  20  Tahun  2003.  Dalam sistem  pendidikan  nasional  terdapat  beberapa  aspek    diantaranya  yaitu  aspek masyarakat,  sarana-prasarana,  lingkungan  serta  sumberdaya.  Dimana  aspek-aspek tersebut  memiliki  keterkaitan  dalam  mendukung  tercapainya  tujuan  pendidikan nasional.
Wajah sistem pendidikan di Indonesia dikelola secara sentralistik, yang artinya berlaku  untuk  seluruh  daerah  di  Indonesia.  Komponen  dalam  pembelajaran  yang berupa  tujuan  pendidikan,  materi  ajar,  metode  pembelajaran,  bahan  ajar,  warga sekolah-guru,  karyawan serta  murid-  di  sekolah, persyaratan  penerimaannya, jenjang kenaikan  pangkat,  bahkan  hingga  penilaiannya  diatur  oleh  pemerintah  pusat  dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air.
Dalam  pengendalian  dan  pengelolaan  sistem  pendidikan  nasional  dilakukan oleh pemerintah. UU Sitem Pendidikan Nasional, masyarakat adalah mitra pemerintah dalam  menjalankan  pendidikan,  tetapi  kenyataannya  semua  hal  ditentukan  oleh pemerintah.  Sudah  seharusnya  pemerintah  membuat  sistem  distribusi  guru  secara merata tanpa mengecualikan daerah 3T. Diketahui bersama Kemdikbud mengeluarkan statistik  jumlah  daerah  3T  sebanyak  122  kabupaten/kota,  andil  pemerintah dipertanyakan karena masalah tersebut.
BKN (Badan Kepegawaian Nasional) setiap tahun mengeluarkan formasi CPNS untuk guru. Pada tahun 2021 mengeluarkan formasi CPNS untuk guru PPPK sebanyak 1.002.616.  Sementara  jumlah  guru  di  Indonesia  menurut  data  Dapodik  Kemendikbud sebanyak  3.207.995.  Dibandingkan  dengan  jumlah  Tentara  Nasional  Indonesia sebanyak 1.080.000 personil, tetapi jumlah yang lebih sedikit ini bisa merata di seluruh penjuru  Indonesia.    Maka  dari  itu  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan pendidikan,  baik  yang  diadakan  oleh  masyarakat  dan  atau  pemerintah,  dalam  hal pembinaan  dan  perkembangan  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan  adalah tanggung jawab pemerintah.

## Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T?
Seperti  yang  sudah  dipaparkan,  adanya  permasalahan  dalam  pendidikan  di Indonesia yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia, dengan masalah

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence
kondisi  sosial  dan  wilayah  di  Indonesia  dengan  luas  wilayah  1,9JT  kilometer  yang terbagi dari berbagai pulau dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara sistem pendidikan di Indonesia. (United Nations, 2017a; BPS, 2017). Dimana terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia (Indonesia.go.id, 2019) dan 652 bahasa daerah (Kemdikbud, 2018).
Di Indonesia terdapat 122 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daerah 3T (Terdepan,  Terluar,  dan  Tertinggal).  (Yuliani,  2016)  Masalah  utama  pendidikan  di daerah 3T:
1.  Kurangnya jumlah pengajar dan minimnya kompetensi
Untuk  mencapai  suatu  pendidikan  yang  lebih  maju,  maka  guru  yang profesional  dibutuhkan.  Setiap  guru  diwajibkan  memiliki  kemampuan  dalam memahami  materi,  bahan  ajar  secara  luas  dan  mendalam.  Di  daerah  3T kekurangan  tenaga  pendidik  atau  pengajar  yang  memiliki  kompetensi  sesuai dengan kebutuhan.
2.  Kualifikasi yang di bawah standar mutu Di  Kabupaten  Bombana  Sulawesi  Tenggara  rata-rata  tenaga  pengajar hanya  memiliki  jenjang  pendidikan  sebatas  tamatan  SMA.  Sebagai  contoh  pada SDN  120  Tahiite,  Bombana.  Guru  yang  PNS  hanya  2  dari  guru  yang  mengajar disana.  (Nur,  J.  2021,  9)  Adapun  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan,  selain  guru yang mengajar hanya tamatan SMA terdapat guru yang sarjana, hanya saja bukan sarjana  pendidikan.  Sarjana  ekonomi  mengajar  sebagai  guru  SD.  Dengan  begitu kualifikasi tenaga pendidik di daerah 3T di bawah standar mutu. (Jubirman, 2021) Berikut perbandingan kualifikasi guru Kabupaten Demak tidak termasuk daerah 3T dengan Kabupaten Bombana yang termasuk dalam daerah 3T.

## Gambar 1. Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud 2019
3.  Distribusi yang tidak merata.
Pendistribusian  guru  yang  tidak  merata  menjadi  salah  satu  penghambat kemajuan  pendidikan  di  Indonesia.  Distribusi  guru  berkaitan  dengan  kebijakan pemerintah, pengelolaan sistem informasi kependidikan serta pengawasan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya kekurangan guru  di  suatu  daerah.  Distribusi  yang  tidak  merata  akan  menyebabkan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

## Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN)
Sistem  Pemerataan  Guru  Nasional  (SPGN)  adalah  sistem  yang  mengatur formasi  guru  dalam  CPNS  dengan  tujuan  pemerataan  tenaga  pengajar  di  Indonesia. Sistem  ini  dirancang  agar  dapat  dilakukan  pembenahan  maksimal  terhadap  sistem

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence
pendidikan  dari  hulu  ke  hilir.  Adapun  sistematika  dalam  pelaksaan  SPGN  adalah sebagai berikut.
1.  Menanamkan  rasa  cinta  tanah  air  dan  semangat  pengabdian  yang  kuat  kepada calon  guru  sejak  mereka  mengenyam  pendidikan  di  bangku  perkuliahan.  Guru atau  ASS  sebagai  aparatur  sipir  negara  harus  memahami  dengan  baik  fungsi pelayanan  dan  pengabdian  mereka  kepada  negara.  Sehingga  calon  guru  atau ASN siap ditempatkan dimanapun untuk mengabdi kepada negara.
2.  Menempatkan guru di daerah minimal 2 tahun. Setiap guru yang telah lolos CPNS akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia selama minimal 2 tahun mengabdi, setelahnya guru diperbolehkan untuk tetap tinggal atau kembali ke daerah masing- masing.
3.  Diberikan  akses  yang  lebih  besar  untuk  melanjutkan  Pendidikan.  Setelah  selesai masa wajib pengabdian, guru diberikan akses pendidikan yang lebih besar untuk melanjutkan  jenjang  pendidikannya  (beasiswa).  Dengan  begitu  tidak  hanya sebagai motivasi tetapi juga dapat memperbaiki kualitas guru.
4.  Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Seorang guru yang diberi tugas ke daerah diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum agar merasa aman  dari  segala  macam  ancaman  dan  gangguan  di  daerah  tugasnya.  Sebagai contoh,  seorang  guru  di  SMAN  1  Torjun  yang  bernama  Ahmad  Budi  Cahyono meninggal  diduga  karena  tindak  kekerasan  dari  seorang  murid  ketika  jam pelajaran  berlangsung.  Tidak  lama  kemudian  disusul  berita  kekerasan  yang dilakukan oeh orang tua murid di SMP 4 Lolak, Sulawesi Utara karena tidak terima dengan  hukuman  menandatangani  sebuah  pernyataan  yang  diberikan  kepada anaknya.  (Jendela  Pendidikan,  2021)  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  kepastian  dan perlindungan hukum yang jelas untuk masing-masing guru yang ditugaskan.
5.  Memberikan  tunjangan  yang  memadai.  Memberikan  tunjangan  yang  memadai sebagai  bentuk  apresiasi  negara  terhadap  guru  dan  dalam  upaya mensejahterakan tenaga pengajar di Indonesia. Hal ini bertujuan agar profesi guru menjadi    pekerjaan  professional.  Salah  satu  penyebab  turunnya  kualitas  guru disebabkan  oleh  aktivitas  lain  guru  selain  mengajar  yang  berkaitan  dengan pemenuhan  kebutuhan  sehari-harinya,  seperti  berdagang,  bertani,  beternak,  dan lain-lain  yang  membuat  fokus  seorang  guru  terhadap  profesi  utamanya  terbagi. Seorang  guru  bisa  menjadi  tenaga  professional  ketika  kebutuhan  dasarnya sebagai guru terpenuhi.
6.  Memberikan  kontrak  yang  jelas.  Memberikan  kontrak  yang  jelas  adalah  upaya untuk  mengetahui  sejauh mana pemerintah  menjamin  keamanan,  kesejahteraan, kualitas pengajar. Dimana dalam kontrak tersebut sudah mencakup beberapa poin penting di atas.
Dengan  adanya  Sistem  Pemerataan  Guru  Nasional  (SPGN)  diharapkan  tidak ada lagi daerah yang kekurangan guru serta daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah.  SPGN  diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  dapat mengatasi ketimpangan pendidikan antar daerah di Indonesia.

## SIMPULAN
Kualitas  Pendidikan  Indonesia  masih  rendah  dikarenakan  beberapa  faktor, diantaranya  1)  Masalah  pemerataan  kesempatan  dan  akses  pendidikan;  2)  Masalah peningkatan  mutu;  3)  Masalah  relevansi  pendidikan;  4)  Masalah  efisiensi  dan  sistem manajemen  pendidikan.  Dalam  hal  ini  mengakibatkan  adanya  ketimpangan pendidikan.  Di  Indonesia  terdapat  daerah  3T  (Terdepan,  Terluar,  dan  Tertinggal), dimana pada daerah 3T terdapat berbagai permasalahan dalam pendidikan, seperti (1)

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence
Kurangnya  jumlah  pengajar;  (2)  Minimnya  kompetensi;  (3)  Kualifikasi  yang  berada  di bawah standar mutu; (4) Distribusi yang tidak merata.
Persebaran  guru  yang  tidak  merata,  merupakan  masalah  yang  tidak  bisa dianggap  sepele.  Banyak  sekolah  yang  kekurangan  guru,  sehingga  proses  belajar mengajar  tidak  berjalan  dengan  baik.  Kualifikasi  guru  yang  di  bawah  standar  mutu dapat  mempengaruhi  mutu  atau  kualitas  pendidikan  murid,  karena  seorang  guru seharusnya  memenuhi  standar  kualifikasi  seperti  yang  termaktub  dalam  UU SISDIKNAS pasal 42 ayat 1 dan ayat 2.
1.  Pendidik  harus  memiliki  kualisikasi  minimum  dan  sertifikasi  sesuai  dengan jenjang  kewenangan  mengajar,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2.  Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
Penulis  merumuskan  Sistem  Pemeratan  Guru  Nasional  (SPGN)  sebagai  wujud inovasi dan pembaruan dalam sistem pemerataan guru agar tercapainya pemerataan guru  yang  maksimal,  memperbaiki  pendidikan  di  Indonesia,  serta  mengatasi ketimpangan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Jubirman.  (2021,  9  9).  Kondisi  Guru  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  (A.  P.
Rahmawati, Interviewer)
Kemendikbud. (2018, Juli). Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa Daerah di Indonesia.
Retrieved from Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652- bahasa-daerah-di-indonesia Kemendikbud.  (2019).  Laporan  Nasional  PISA  2018.  Retrieved  from  Pusat  Penilaian Pendidikan Balitbang: http://repositori.kemdikbud.go.id/16742/1/Laporan%20Nasional%20PISA%20201 8%20Indonesia.pdf
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Repu blik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria  Daerah  Khusus  Dan  Pemberian  Tunjangan  Khusus  Bagi  Guru” (Kemendikbud, 2012).
Nur,  J.  (2021,  9  9).  Pandangan  Pendidikan  di  SDN  120  Tahiite.  (A.  P.  Rahmawati, Interviewer)
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta.
Suprayogo,  P.  I.  (2014).  Menghidupkan  Jiwa  Ilmu.  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Ujiyanti,  T.  P.  (2009).  Reformasi  Pendidikan  Dasar  di  Indonesia.  The  Indonesian Institute, Police Assesment .
Yuliani.  (2016).  Pendidikan  Di  Indonesia  Dalam  Human  Development  Index  (HDI). Jurnal Rontal Keilmuan PPKn Volume 2/No. 2 Roshonah, A. F., Sutihat, & Alam, A. 2020. Penerapan Model Blended Learning Untuk Meningkatkan  Prestasi  Belajar  Matematika  Di  SDN  Pisangan  01. Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ , 1 – 10. Sahara,  R.,  Sofya,  R.  2020.  Pengaruh  Penerapan  Model Flipped  Learning Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa. Jurnal Ecogen, 3 (3): 419-431. Sari,  I.  K.  2021. Blended  Learning sebagai  Alternatif  Model  Pembelajaran  Inovatif  di Masa Post-Pandemi di  Sekolah  Dasar. Jurnal  Basicedu,  5 (4):  2156-21632. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1137

## Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (SNIP) 2021 dan Seminar Nasional Guidence
Sugiyono. 2015. Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta
Suprihatiningrum, J. 2013. Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: AR- RUZZ Media.
Suprijono, A. 2010. Cooperative Learning . Yogyakarta. Pustaka Media. Trianto.  2010. Model  Pembelajaran  Terpadu,  Konsep,  Strategi  dan  Implementasinya dalam KTSP . Jakarta: Bumi Aksara.
UU No. 20 Tahun 2003.
Widyaningsih,  O.,  Yudha,  C.B.,  &  Nugraheny,  D.  C.  2019.  Pengembangan  Model Blended Learning Untuk Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar, 10 (2).