Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016

## PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM KERJASAMA

## PADA KOMISI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TIMUR DI KOTA SURABAYA
Anindyo Hanugrah Octavian Universitas Hang Tuah anindyohc@gmail.com
Abstract
The  Research  aims  to  understand  how  have  program  good  governance  on cooperation on commission public service the province of east java the cooperation between  commission  public  service  east  java  in  the  city  surabaya  by  radio, television, legal aid institutions and ngos of the society in creating good governance ).The  kind  of  research  descriptive,  namely  is  research  intended  to  described  and analyze.The  locus  the  study  is  done  in  commission  public  service  the  province  of east java, surabaya.The east ngagel no. 56, surabaya.
The  result  of  this  research  the  implementation  of  the  good  governance  in cooperation  between  commission  public  service  by  a  community  complaint  post  , represented  the  radio  ,  television  ,  legal  aid  institutions  and  ngos  in  indicators information  ,  data  ,  consultation  ,  negotiation  ,  presenting  ,  reported  ,  and  in  the aspect of mutually beneficial and develop between the two sides are engaged , are already done enough for kpp in support the kpp so far .This is proven would know the community in the existence of kpp and a community complaint post in helping people who have trouble administration .
But  cooperation  do  kpp  and  a  community  complaint  post  still  it  has  not optimal,  this  can  be  seen  as  follows:  (1)  dialogue,  interactive  done  kpp  with  a community complaint post represented the radio and television perceived less than optimal, because hampered by intensity, caused budget problems. (2) compensation, kpp had difficulty budget, which will the budget affect operational activities done by a community complaint post.Compensation to a community complaint post already provided, troubled about abuse authority. (3) efficiency , in budget cuts done kpp to a  community  complaint  post  ,  influence  on  the  the  socialization  a  community complaint  post  represented  the  television  .This  is evidenced  in  budget cuts  which was  previously  rp .3.000.000 ,  --  earned the right  siar six  times  live  telecast ,  and when budget cuts to rp .2.000.000 , -just earned the right siar socialization live twice telecast .( 4 ) the effectiveness of , complaints about the problem , is still being felt by less  .Because  target  of  kpp  in  one  year  the  period  cooperation  with  a  community complaint post across the province of east java wanted reach of 864 complaints , this troubled about suply given a community complaint post .
Keywords :  Good  Governance,  Cooperation,  The  Commission  Public  Service Surabaya City

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
I. Pendahuluan Aspek  kerjasama  dalam Good Governance (tata  pemerintahan  yang  baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Apalagi di era demokrasi seperti sekarang. Kendati pemahaman mengenai good governance berbeda-beda, sebagian besar memahami bahwa dengan good governance dapat meningkatkan kualitas  kerjasama  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Banyak  di  antara  mereka setuju mengenai pemahaman tentang prinsip kerjasama dalam good governance , dengan  adanya  prinsip  kerjasama  dalam good  governance maka  kualitas pelayanann publik semakin baik, tingkat angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah semakin lebih peduli tentang kepentingan publik yang menjadi kunci utama dalam prinsip good governance.
Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur adalah lembaga yang dibentuk  pertama  kalinya  pada  tahun  2006.  KPP  hadir  sebagai  bentuk implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Jatim No. 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan  Publik.  Dalam  peraturan  daerah  yang  merupakan  amanat  bagi pelaksanaan  pelayanan  publik  prima  di  Jawa  Timur  tersebut,  diamanatkan tentang  berdirinya  KPP  selaku  lembaga  independen  yang  mengawasi pelaksanaan  pelayanan  publik.  Lembaga  ini  memiki  fungsi  sebagai  pengawas eksternal  pelayanan  publik  dengan  tugas  utama  menangani  pengaduan masyarakat.Dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan  pelayanan  publik    KPP menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  elemen stakeholders pelayanan  publik. Beberapa  diantaranya  dari  unsur  pemerintah,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  atau Civil  Society  Organizations (CSO)  yang  bergerak  dalam  pelayanan publik, lembaga profesi dan masyarakat secara langsung.
Saat  ini  terbentuk  34  Pos  Pengaduan  masyarakat    yang  tersebar  di  34 kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu : Tabel 1 Pos Pengaduan No Kota Pos Pengaduan 1. Bangkalan Radio Amanna FM 2. Sampang Radio Salsabillah 3. Pamekasan Radio Karimata FM 4. Sumenep Radio Nada FM 5. Sidoarjo STIH 6. Lamongan Radio Prameswara Swara FM 7. Tuban Radio Bonang Megah Swara FM 8. Bojonegoro Radio Madani FM 9. Mojokerto Kota Lembaga Kajian dan Advokasi dan Kebijaksanaan Publik 10. Mojokerto Kab. Radio Maja FM 11. Jombang Jombang Correction World 12. Nganjuk LAKPESDAM NU 13. MadiunKab Sakti TV 14. Madiun Kota JTV Biro Madiun 15. Ngawi Radio Bahana FM 16. Magetan Radio Citra Baghaskara FM 17. Ponorogo Radio 18. Pacitan JTV Biro Pacitan 19. Trenggalek Forum Peduli Trenggalek 20. Tulungagung Radio Perkasa FM
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
21. Blitar Media Online Brain Metro 22. Kediri Kab Perkumpulan SUAR 23. Kediri Kota Radio Jayabaya 24. Batu Kota Komunitas Batu untuk Demokrasi 25. Malang Kota Media Malang Express 26. Malang Kab Radio Andalus FM 27. PasuruanKab Radio Suara Pasuruan FM 28. Pasuruan Kota Radio Warna FM 29. Probolinggo Kota Radio Suara Kota FM 30. Situbondo Radio Situbondo 31. Bondowoso Radio Rama FM 32. Lumajang Radio Suara Semeru FM 33. Jember Yayasan Bina Bangsa 34. Banyuwangi JTV Biro Banyuwangi Sumber: Komisi Pelayanan Pubik 2014 Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  maka  peneliti  tertarik  untuk mengangkat kerjasama  antara  Komisi  Pelayanan Publik  dengan  Pos  Pengaduan Masyarakat,  dalam  bentuk  penelitian  dengan  judul  “Pelaksanaan Good Governance dalam Kerjasama pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya”.
II. Landasan Teori
United Nation Development Program (UNDP) mengartikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan  masyarakat  (Dwiyanto,  2005:82),  kemudian  Ganie  (2000:142)  mejelaskan good governance merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial  yang  melibatkan  pengaruh  sektor  Negara  dan  sektor  non  negara  dalam suatu  kolektif.  Prinsip-Prinsip  Kerjasama  dalam Good  Governance sebagai berikut:
a. Transparasi.
Pemerintahan Daerah yang telah bersepakatan untuk melakukan kerjasama harus  transparan  dalam  memberikan  berbagai  data  dan  informasi  yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutup.
b. Akuntabilitas. Permerintah  Daerah  yang  telah  bersepakat  untuk  melakukan  kerjasama harus  bersedia  untuk  mempertanggungjawabkan,  menyajikan,  melaporkan dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  terikat  dengan kegiatan  kerjasama,  termasuk  kepada  DPRD  sebagai  wakil  rakyat,  atau kepada para pengguna pelayanan publik.
c. Partisipatif. Dalam lingkup kerjasama, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi,  dialog,  dan  negosiasi  dalam  menentukan  tujuan  yang  harus dicapai,  cara  mencapainya  dan  mengukur  kinerjanya,  termasuk  cara membagi kompensasi dan risiko.
d. Efisiensi. Dalam    melaksanakan    kerjasama  ini  harus  dipertimbangkan  nilai  efisiensi yaitu  bagaimana  menekan  biaya  untuk  memperoleh  suatu  hasil  tertentu,

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
e. Efektivitas. Dalam melaksanakan kerjasama ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu  selalu  mengukur  keberhasilan  dengan  membandingkan  target  atau tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kerjasama  dengan  hasil  yang  nyata diperoleh.
f. Konsensus. Dalam  melaksanakan  kerjasama  tersebut  harus  dicari  titik  temu  agar masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam  kerjasama  tersebut  dapat menyetujui suatu keputusan atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.
g. Saling menguntungkan dan memajukan.
Dalam kerjasama harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling  menghargai.  Prinsip  ini  harus  menjadi  pengangan  dalam  setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  menggunakan    prinsip-prinsip good  governance  dalam  kerjasama,  yang  dipakai  adalah:  1.Transparansi,  2. Akuntabilitas,  3.  Partisipatif,  4.  Efisiensi,  5.  Efektifitas,  6.  Konsensus,  7.  Saling menguntungkan  dan  memajukan.  Untuk  menjadikan  landasan  teori  yang  akan dipakai penelitian kali ini. Kemudian konsep dalam penelitian ini adalah:
Gambar 1. Kerangka Konsep
Sumber : diolah oleh peneliti
KPP Radio & Radio Televisi
LBH
& LSM
Good Governance dalam kerjasama – Transparasi
– Akuntabilitas
– Partisipatif – Efisiensi – Efektifitas – Konsensus
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yakni  pendekatan  yang menjawab  permasalahan  penelitiannya  memerlukan  pemahaman  secara mendalam  dan  menyeluruh  mengenai  objek  yang  diteliti  untuk  menghasilkan kesimpulan-kesimpulan  penelitian  dalam  konteks  waktu  dan  situasi  yang bersangkutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  “Bagaimana Pelaksanaan Good Governance dalam  Kerjasama  pada  Komisi  Pelayanan  Publik Provinsi  Jawa  Timur”.  Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  dari penelitian  yang  ada  maka  penelitian  ini  termasuk  kedalam  jenis  penelitian deskriptif ,  yaitu  merupakan  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  Pelaksanaan Good  Governance dalam Kerjasama pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tentang Pelaksanaan Good Governance dalam Kerjasama pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur. Dalam penulisan penelitian ini, variabel dan indikator yang sesuai untuk digunakan di sebagai berikut :
a. Kerjasama dalam good governance :
· Transparasi: (1) Memudahkan mengakses data,
(2) Memperoleh informasi.
· Akuntabilitas:   (1) Mempertanggung jawabkan, (2) Menyajikan,
(3)Melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas dan  kegiatan  yang  terikat  dengan  kegiatan kerjasama.
· Partisipatif: (1) Konsultasi,
(2) Dialog,
(3)  Negosiasi  dalam  menentukan  tujuan  yang  harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, (4) Cara membagi kompensasi dan risiko. · Efisisensi:
(1)  Menekan  Biaya  untuk  memperoleh  suatu  hasil tertentu. (2)  Menggunakan  biaya  yang  sama  tetapi  dapat mencapai hasil yang lebih tinggi. · Efektivitas:
(1) Membandingkan  target atau tujuan dengan hasil. · Konsensus:
(1) Menyetujui suatu keputusan (2)  Keputusan  yang  sepihak  tidak  dapat  diterima dalam kerjasama tersebut.
· Saling Menguntungkan dan memajukan : (1) Saling menguntungkan
(2) Saling menghargai dalam mekanisme kerjasama.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
IV. Hasil  dan Pembahasan Komisi  Pelayanan  Publik  (KPP)  merupakan  lembaga  pengawas eksternal  satu-satunya  yang  berkedudukan  di  Ibukota  Jawa  Timur  (Surabaya) dengan  cakupan  kerja  meliputi  seluruh  organisasi penyelenggaraan Pelayanan Publik  di  Jawa  Timur.Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  KPP bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun.  Apabila masyarakat ingin melaporkan  tentang Pelayanan Publik  dapat  di  sampaikan ke kantor  Komisi  Pelayanan  Publik  berada  di  jalan  Ngagel  Timur  56,  Jawa  Timur kode  pos  60245,  Telepon  (031)  5022097.    Komisi  Pelayanan  Publik  (KPP) Provinsi Jawa Timur adalah lembaga yang dibentuk pertama kalinya pada tahun 2006.KPP  hadir  sebagai  bentuk  implementasi  dari  Peraturan  Daerah  (Perda) Jatim No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik.
Dalam  Peraturan  Daerah  yang  merupakan  amanat  bagi  pelaksanaan Pelayanan Publik prima di Jawa Timur tersebut, diamanatkan tentang berdirinya KPP selaku lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan  Pelayanan Publik. Lembaga  ini  memiliki  fungsi  sebagai  pengawas  eksternal  Pelayanan  Publik dengan tugas utama menangani pengaduan masyarakat.
A. Transparansi
Komisi  Pelayanan  Publik  dalam  melaksanakan  kerjasama  harus  dapat melakukan publikasi secara transparansi dalam memberikan berbagai data dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  kerjasama  tanpa  ditutup- tutup. Berikut ini temuan informasi dan data yang ditemukan dilapangan.
· Data
Data  juga  menjadi  aspek  penting  dari  Pos  Pengaduan  masyarakat untuk  membantu  peran  KPP  dalam  menindaklanjuti  keluhan  dari masyarakat. Maka dari itu masyarakat harus jelas memberikan data pribadi maupun  data  keluhan  terhadap  instansi  yang  dirasa  melakukan  patologi birokrasi,  sehingga  nantinya  Pos  Pengaduan  memberikan  data  yang  jelas kepada KPP dan nantinya KPP bisa memberikan Follow up tentang kasus yang terjadi, Dan nantinya dalam semester satu laporan hasil kinerja KPP dapat diplubikasikan.
· Informasi informasi yang  diterima KPP dari Pos Pengaduan Masyarakat, tidak menemui  kendala  yang  berarti,  dikarenakan  Pos  Pengaduan  Masyarakat yang  selama  ini  tersebar  di  Provinsi  Jawa  Timur,  setiap  Pos  Pengaduan memiliki  korwil  masing-masing,  di  setiap  daerahnya,  yang  diwakili  oleh anggota  komisioner.  Jumlah  informasi  pengaduan  dari  setiap  Pos Pengaduan Masyarakat yang selama ini tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tabel 2. Jumlah Informasi Pengaduan Berdasarkan Daerah Terlapor No Daerah Terlapor Jumlah Prosentase 1  Surabaya 133 78.70 % 2  Sidoarjo 9 5.33% 3  Mojokerto Kab. 5 2.96 % 4  Gresik 4 2.37%
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
5  Malang kota 3 1.78 % 6  Lamongan 2 1.18 % 7  Probolinggo Kab. 2 1.18 % 8  Banyuwangi 1 0.59 % 9  Batu 1 0.59% 10  Jombang 1 0.59 % 11  Lumajang 1 0.59 % 12  Malang Kab. 1 0.59 % 13  Nganjuk 1 0.59 % 14  Ngawi 1 0.59 % 15  Pamekasan 1 0.59% 16  Pasuruan 1 0.59 % 17  Ponorogo 1 0.59% 18  Sumenep 1 0.59 % TOTAL PENGADUAN 169 100 %
Sumber: Komisi Pelayanan Publik Semester 1 Tahun (2015)
Banyaknya  pengaduan  yang  masuk  pada  tabel  diata  menunjukkan tingginya  tingkat  kesadaran  masyarakat.  Masyarakat  semakin  sadar  akan haknya  dalam  memperoleh  kualitas  pelayanan  publik  yang  prima.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  sebaran  kota  pengaduan  tidak  lagi  di dominasi oleh daerah yang dekat dengan Kantor Komisi Pelayanan Publik Provinsi  Jawa  Timur,  karena  pos  pengaduan  masyarakat  dan  kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mulai meningkat di seluruh kabupaten  /  kota  di  Jawa  Timur.  Informasi  yang  didapatkan  dari  Pos Pengaduan  seperti  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kinerja  Pos Pengaduan membantu KPP dalam melaksanakan tugasnya
Setiap  bulannya  informasi  yang  didapatkan  dari  Pos  Pengaduan Masyarakat  langsung  diterima  oleh  pihak  KPP,  disetiap  daerah  yang terdapat  Pos  Pengaduan  Masyarakat,  setiap  laporan  yg  diterima masyarakat berbeda-beda  tentang keluhan yang dirasakan, serta keluhan yang  lebih  tepatnya  masyarakat  yang  mengalami  mal  administrasi  dalam bentuk pelayanan, yang ada di instansi setiap daerah Jawa Timur.
Berdasarkan  tabel  4.2    di  atas  dapat  kita  lihat  terdapat  169    yang diproses  penyelesaiannya  oleh  KPP,  pelayanan  BPJS  kesehatan  menjadi instansi yang banyak diadukan oleh publik.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Tabel 3. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Instansi Terlapor No Instansi Terlapor Jumlah Prosentase 1 BPJS 63 37.28 % 2 Desa/Kelurahan 21 12.43 % 3 Kantor Pertanahan 17 10.06 % 4 DISNAKER 10 5.92 % 5 Pengadilan 7 4.14% 6 SWASTA 7 4,14% 7 Kepolisian 6 3,55 % 8 RSUD 5 2,96 % 9 Bupati/Walikota 4 2,37 % 10  Dinas Pendidikan 3 1,78% 11  Koperasi 3 1,78% 12  KPKNL 3 1,78% 13   PUSKESMAS 3 1,78% 14  PDAM 2 1,18% 15  PLN 2 1,18% 16   BPLS 1 0,59% 17   Dinas PU 1 0,59% 18   DISHUB 1 0,59% 19  DISPENDA 1 0.59 % 20  DISPENDUK CAPIL 1 0.59 % 21  KKG Unair 1 0.59 % 22  KUA 1 0.59 % 23  Lain-Lainnya 1 0.59 % 24  PT. KAI 1 0.59 % 25  Satpol PP 1 0.59 % 26  SMKN 1 1 0.59 % 27  SMKN 4 1 0.59 % 28  UPTSA 1 0.59 % JUMLAH 169 100 %
Sumber: Laporan Hasil Kinerja KPP Prov Jatim-Semester 1 Tahun 2015

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Berikutnya  pelayanan  di  tingkat  Desa/  Kelurahan  tentang pengurusan E-KTP menjadi  instansi yang juga  masih  mendapatkan  banyak pengaduan.  Hal  ini  juga  dapat  kita  lihat  bahwa  masih  banyak  masyarakat yang  mengalami  mal  administrasi  ataupun  juga  kurang  tahu  masyarakat mengenai  program  pemerintahan  yang  sekarang  sedang  dilakukan.  Selain itu kita dapat melihat juga bahwa KPP dan Pos Pengaduan harus melakukan sinergi dan upaya dalam membantu masyarakat. Karena masyarakat selama ini masih  ada  sebagian yang  belum paham  bagaimana mereka melaporkan jika mengalami hal yang bersifat mal administrasi.
B. Akuntabilitas Secara  garis  besar    akuntabilitas  berhubungan  dengan  kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku . Akuntabilitas  menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas. Dalam  hal  ini  bagaimana  nanti  kerjasama  antara  KPP  dan  Pos  Pengaduan masyarakat  saling  dapat  mempertanggungjawabkan,  menyajikan    dan melaporkan hasil kinerja antara Pos Pengaduan Masyarakat  dan KPP. Selama satu periode kerjasama yang dibina KPP dan Pos Pengaduan Masyarakat. Pos Pengaduan Masyarakat mempunya andil dalam membantu KPP  dalam  bidang  laporan pengaduan,  untuk  itu  dalam  hal  kerjasama  Pos Pengaduan Masyarakat harus memberikan peran yang optimal. Dari  hasil  penelusuran  peneliti  Pos  Pengaduan  yang  paling  sedikit dalam  bentuk  laporannya  terhadap  KPP, Terjadi di  wilayah    Pacitan. Salah satu  faktor  yang  melandasi  adalah  akses  yang  terlalu  jauh  dengan  KPP. Apalagi  KPP  juga  dibatasi  masalah  anggaran.  Selain  itu  dari  hasil penelusuran  peneliti  di  wilayah  Pacitan  bentuk  pelayanan  publik  sudah dirasa  masyarakat  sudah  optimal.Oleh  karena  itu  dalam  waktu  satu  bulan sampai  tiga  bulan  KPP  melakukan  evaluasi  terhadap  Pos  Pengaduan Masyarakat  yang  tersebar  di  wilayah  Jawa  Timur  dalam  aktivitas  sidak langsung  ke  lokasi  Pos  Pengaduan  Masyarakat  yang  tersebar  di  wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut aktivitas KPP dalam mengevaluasi kinerja Pos Pengaduan Masyarakat dengan cara melakukan sidak langsung. Radio Warna FM Kota Pasuruan dan Radio Suara Kota Probolinggo, melakukan evaluasi KPP dengan cara melakukan sidak langsung dengan Pos Pengaduan  yang  ada  di  wilayah  Jawa  Timur.  KPP  langsung  melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dari hasil tersebut biasanya KPP langsung menindaklanjuti  bagaima  nantinya    kedua  belah  pihak  dapat menyelesaikannya  dengan  baik.  Atau  dengan  KPP  tidak  kembali memperpanjang kontrak mereka di tahun berikutnya.
Pos  pengaduan  Masyarakat  dalam  hal  menyajikan  dan  melaporkan kepada  KPP  harus  secara  optimal,  dikarenakan  nantinya  KPP  dapat menindaklanjuti segala aktifitas yang dilakukan Pos Pengaduan Masyarakat, selama  satu  tahun  periode  kerjasama,  Oleh  karena  itu  KPP  meminta  agar pihak  Pos  Pengaduan  Masyarakat  dalam  hal  menyajikan  serta  melaporkan data dan proses sosialisasinya harus akurat.
Pos  Pengaduan  masyarakat  dalam  hal  menyajikan  dan  melaporkan pertanggungjawabannya  kepada KPP, tidak lupa menyertakan bukti bahwa mereka  sudah  melakukan  proses  sosialisasi.  Seperti  yang  terlihat  dalam

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
proses sosialisasi yang dilakukan pihak Sakti TV Madiun. Proses sosialisasi yang  dilakuan  pihak  Pos  Pengaduan  Masyarakat  disini  adalah  dari  pihak Sakti TV. Proses sosialisasi disini adalah tayangan langsung yang dialkukan Sakti TV. Proses ini sangat penting bagi KPP, agar nantinya dengan tayangan live event mengenai KPP, setidaknya masyarakat wilayah Kota Madiun dapat mengetahui keberadaan KPP dan mengetahui bahwa Sakti TV mendapatkan mandat dari KPP sebagai tempat Pos Pengaduan Masyarakat.
C. Partisipatif Dalam  lingkung  kerjasama,  prinsip  partisipasi  digunakan  dalam  bentuk konsultasi,  dialog,  dan  negoisasi  dalam  menentukan  tujuan,  termasuk dengan cara membagi kompensasi dan resiko. Badaimana nanntinya peran Pos Pengaduan Masyarakatat dalam hal ini nantinya membantu juga kinerja KPP.
· Konsultasi Selama ini Pos Pengaduan masyarakat dan KPP tidak bisa berjalan sendiri, kedua belah pihak harus dapat saling membantu, lebih khususnya disini  dalam  hal  kerjasama  yang  dilakukan  Pos  Pengaduan  Masyarakat dalam  membantu  peran  KPP.  Tidak  dapat  dipungkiri  Pos  Pengaduan Masyarakat ditengah jalan nantinya mendapatkan kendala. Oleh sebab itu peran  KPP  dan  Pos  Pengaduan  Masyarakat  dalam  hal  kerjasama  harus sinergi mempunyai visi dan misi yang sama untuk membantu masyarakat dalam  hal  pengaduan.  Jika  nantinya  mendapatkan  kendala,  tidak dipungkiri konsultasi antara kedua belah pihak harus dilakuakan. Bahwa  yang  sering  terjadi  saat  Pos  Pengaduan  masyarakat mengalami  kendala  dalam  hal  pengaduan  yang  dilakukan  masyarakat, biasanya  Pos  Pengaduan  melakukan  konsultasi  kepada  anggota komisioner sesuai dengan korwil daerah Pos Pengaduan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Konsultasi  dalam  hal  ini  tidak  kalah  pentingnya  bagi  kedua  belah pihak,  baik  itu  KPP  dan  Pos  Pengaduan.  Konsultasi  bertujuan  untuk mengetahui  masalah  yang  terjadi  di  lapangan  atau  di  daerah  yang memiliki  Pos  Pengaduan,  tidak  menutup  kemungkinan  pengaduan masyarakat  bersifat  absrud  (tidak  jelas)  misalnya  bentuk  keluhannya ataupun  siapa  yang  terlaporkan,  dalam  hal  ini  peran  Pos  Pengaduan menjadi  sangat  vital.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  konsultasi  kedua  belah pihak harus saling mengevaluasi masalah yang sering terjadi dilapangan. · Dialog
Dalam  hal  kerjasama,  seperti  yang  ada  dalam  klausul  MOU (memeorandum  of  understanding)  disebutkan  bahwa  Pos  Pengaduan harus  melakukan  kegiatan  sosialisasi,  yang  bertujuan  agar  masyarakat mengetahui keberadaan KPP dan peran Pos Pengaduan. Selama ini dalam hal  dialog  interaktif  yang  dilakukan  antara  Pos  Pengaduan  dengan  KPP dirasa  cukup  membantu,  karena  dalam  dialog  interaktif  tersebut  dapat langsung  bertannya  ataupun  mengadu  tentang  masalah  yang  dihadapi masrakat dalam hal mal administrasi, dan dalam dialog interaktif tersebut permasalahan  yang  ada  langsung  bisa  ditindaklanjuti  oleh  narasumber, ataupun  ditampung  dan  nantinya  ditindaklanjuti  oleh  KPP.  Oleh  karena

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
itu  dialog  interaktif  yang  dilakukan  Pos  Pengaduan  Masyarakat  harus semakin ditingkatkan intensitasnya.
· Negoisasi
Dalam hal kerjasama tidak menutup kemungkinan Pos Pengaduan Mayarakat  mengalami kendala dilapangan. Peran KPP dalam membantu kendala tersebut dilapangan sangat diperlukan oleh Pos Pengaduan. Salah satu perannya adalah dalam hal negoisasi. Negoisasi inilah yang nantinya menjadi solusi antara Pos Pengaduan Masyarakat dan KPP. Dapat disimpulkan, bahwa poin negoisasi dalam hal kerjasama, jika mengalami kendala sangat diperlukan. Nantinya dengan adanya negoisasi tersebut  masalah  ataupun  kendala  dapat  diambil  solusinya.  Negoisasi yang  dilakukan  Pos  Pengaduan  dan  KPP  bersifat  fleksibel,  maksudnya hanya  saling  bertukar  pendapat  untuk  mencari  solusi  yang  tepat,  guna nantinya kerjasama dapat berjalan kembali dengan baik.
· Cara Membagi Kompensasi dan Resiko
Kerjasama  yang  terjadi  anatara  KPP  dan  Pos  Pengaduan Masyarakat  dapat  terjalin  selama    ini  tidak  terlepas  dari  adanya kompensasi  yang  diberikan  pihak  pertama  yang  disini  adalah  KPP, kepada  pihak  kedua  yaitu  Pos  Pengaduan  Masyarakat,  sehingga kerjasama yang dilakukan selama satu periode kerjasama, dapat berjalan dengan  baik.  Oleh  karena  itu  kompensasi  yang  diberikan  kepada  Pos Pengaduan Masyarakat harus sesuai yang dibutuhkan, untuk melakukan kegiatan operasional. Tabel 4. Anggaran Komisi Pelayanan Publik Berdasarkan APBD Provinsi Jatim No APBD Tahun 1. 2,8 M 2012 2. 2,150 M 2013 3. 2,150 M 2014 Sumber : Komisi Pelayanan Publik, (2015) Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa  anggaran operasional yang  diterima KPP lewat APBD dari tahun 2012 sampai 2014 semakin  turun,  hal  inilah  yang  nantinya  dapat  menyebabkan  anggran kerjasama  KPP  kepada  Pos  Pengaduan  Masyarakat  juga  mengalami perubahan. Hal inilah juga yang dapat mempengaruhi kerjasama KPP dan Pos Pengaduan Masyarakat  yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Nantinya  lewat  anggaran  APBD  Provinsi  Jawa  Timur  yang  telah diterima  KPP.  KPP  dalam  hal  kerjasama  dengan  Pos  Pengaduan Masyarakat  meninjau  kembali  berapa  nantinya  slot  anggaran  yang diberikan  kepada  Pos  Pengaduan  Masyarakat  dalam  satu  tahun  perode kerjasama,  yang  nantinya  dipergunakan  Pos  Pengaduan  Masyarakat dalam  kegiatan  operasional.  Berikut  slot  anggaran  yang  diberikan  KPP kepada Pos Pengaduan Masyrakat dalam satu tahun periode kerjasama :

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Tabel 5.  Anggaran KPP Kepada Pihak MOU Tahun 2014 No Kota Pos pengaduan Anggaran 1.  Bangkalan Radio Amanna FM 2.000.000 2.  Sampang Radio Salsabillah 2.000.000 3.  Pamekasan Radio Karimata FM 2.000.000 4.  Sumenep Radio Nada FM 2.000.000 5.  Sidoarjo STIH 2.000.000 6.  Lamongan Radio Prameswara Swara FM 2.000.000 7.  Tuban Radio Bonang Megah Swara FM 2.000.000 8.  Bojonegoro Radio Madani FM 2.000.000 9.  Mojokerto kota Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  dan Kebijaksanaan Publik 2.000.000 10.  Mojokerto kab Radio Maja FM 2.000.000 11.  Jombang Jombang Correction World 2.000.000 12.  Nganjuk LAKPESDAM NU 2.000.000 13.  Madiun kab Sakti TV 2.000.000 14.  Madiun kota JTV biro Madiun 2.000.000 15.  Ngawi Radio Bahana FM 2.000.000 16.  Magetan Radio citra Baghaskara FM 2.000.000 17.  Ponorogo Radio 2.000.000 18.  Pacitan JTV biro Pacitan 2.000.000 19.  Trenggalek Forum Peduli Trenggalek 2.000.000 20.  Tulungagung Radio Perkasa FM 2.000.000 21.  Blitar Media Online Brain Metro 2.000.000 22.  Kediri kab Perkumpulan SUAR 2.000.000 23.  Kediri kota Radio jayabaya 2.000.000 24.  Batu kota Komunitas Batu untuk Demokrasi 2.000.000 25.  Malang kota Media Malang Express 2.000.000 26.  Malang kab Radio Andalus FM 2.000.000 27.  Pasuruan kab Radio Suara Pasuruan FM 2.000.000 28.  Pasuruan kota Radio Warna FM 2.000.000 29.  Probolinggo kota  Radio Suara Kota FM 2.000.000 30.  Situbondo Radio Situbondo 2.000.000 31.  Bondowoso Radio Rama FM 2.000.000 32.  Lumajang Radio Suara Semeru FM 2.000.000 33.  Jember Yayasan Bina Bangsa 2.000.000 34.  Banyuwangi JTV Biro Banyuwangi 2.000.000 Sumber : Komisi Pelayanan Publik tahun, (2015) Dapat dilihat dari tabel  di atas anggaran kerjasama yang diberikan KPP,  saat  kerjasama  terjalin  anggaran  yang  diberikan  KPP  kepada  Pos Pengaduan  Masyarakat  dipergunakan  dalam  kegiatan  operasional,  seperti halnya tercantum dalam nota kesepakatan. KPP meminta syarat kepada Pos Pengaduan  Masyarakat,  saat  kerjasama  terjalin  dan  anggaran  sudah diberikan KPP dan diterima oleh Pos Pengaduan Masyarakat.
D. Efesiensi Saat  melaksanakan  kerjasama    kedua  belah  pihak  harus memepertimbangkan  nilai  efesiensi,  bagaimana  menekan  biaya  untuk

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
memperoleh suatu hasil tertentu, selain itu bagaimana menekan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
· Menekan Biaya Untuk Memperoleh Suatu Hasil Tertentu
Kerjasama  dengan  Pos  Pengaduan  Masyarakat    menjadi  peran penting  bagi  KPP,  apalagi  bagi  masyarakat  jika  mengalami  mal administrasi  yang  dilakukan  oknum  tertentu  dikalangan  instansi pemerintah yang tersebaar di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu peran Pos  Pengaduan  Masyarakat  menjadi  penting  dalam  membantu  kinerja KPP. Kegiatan kerjasama yang dilakukan KPP dan Pos Pengaduan menjadi senjata yang ampuh dalam mengenalkan peran KPP kepada masyarakat. Tapi perlu diingat kerjasama yang dilakukan menggunakan anggaran atau biaya,  yang  nantinya  biaya  tersebut  oleh  Pos  Pengaduan  Masyarakat dikelola  untuk  kegiatan  operasional.  Tetapi  perlu  diingat  jika  nantinya dikemudian  hari  bisa  terjadi    pemangkasan  atau  penurunan  anggaran yang  dilakukan  KPP  berdampak  kepada  kegiatan  operasional  yang dilakukan Pos Pengaduan Masyarakat. Tabel  6    Pemotongan  Anggaran  Yang  Mempengaruhi  Hak  Siar  Dalam Proses Sosialisasi No Media Anggaran Jadwal Hak Siar 1. TV Rp. 3.000.000,- 6 Kali Siaran 2. TV Rp. 2.000.000,- 4 Kali Siaran 3. Radio Rp. 3.000.000,- Kondisional 4. Radio Rp. 2.000.000,- Kondisional Sumber: Diolah Oleh Peneliti (dari data KPP) Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  kita  lihat  pemotongan  anggaran biaya  yang  dilakukan  oleh  KPP,  mempengaruhi  kegiatan  operasional yang dilakukan Pos Pengaduan Masyarakat dalam hal sosialisasi. Lebih khususnya    hal  ini  terjadi  dari  media  elektronik  yaitu  Televisi.  KPP memaklumin  penggurangan  anggaran  dapat  mempengharuhi  proses sosialisasi yang dilakukan Media Televisi, dikarenakan anggaran dalam melakukan proses sosialisasi lewat media Televisi tidak murah, apalagi kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan secara live. Dari anggaran awal senilai    Rp.  3.000.000,-  KPP  mendapatkan  hak  siar  sebanyak  6  kali penanyangan  secara  live,  tetapi  saat  anggaran  dipotong  senilai  Rp. 2.000.000,-  hak  siar  penayangan  KPP  dibatasi  hanya  4  kali  live.  Lain pula dari pihak Media Elektronik lainnya, yaitu pihak Radio, walaupun ada pemotongan anggaran mereka tetap melakukan kegiatan sosialisasi dalam  bentuk  dialog  interaktif,  saat  memang  ada  sebuah  issue  dalam ranah  publik  yang  lagi  banyak  diperbincangkan,  dan  saat  anggota komisioner melakukan sidak  langsung.
· Menggunakan Biaya Yang Sama Dalam  hal  pembiayaan,  KPP  tidak  selalu  melakukan  pemotongan anggaran  dalam  setiap  periode  kerjasama  yang  dilakukan  kepada  Pos Pengaduan  Masyarakat.  Terkadang  anggaran  tersebut  berubah  setiap periode  kerjasama,  ataupun  tetap  dalam  periode  berikutnya.  Berikut anggaran kerjasama KPP dalam kurun waktu 4 tahun kerjasama dengan Pos Pengaduan Masyarakat :

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Tabel 7. Tabel  Anggaran Kerjasama KPP No Tahun Anggaran 1. 2012 Rp. 2.000.000,- 2. 2013 Rp. 3.000.000,- 3. 2014 Rp. 2.000.000,- 4. 2015 Rp. 2.000.000,- Sumber : Diolah Oleh Peneliti (dari data KPP)
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat, anggaran KPP dari tahun ke tahun  yang diberikan kepada Pos Pengaduan Masyarakat, rata-rata senilai  Rp.  2.000.000,-,  dan  dengan  nilai  sebesar  itu,  dipergunakan dalam  kegiatan  operasional  bagi  Pos  Pengaduan  Masyarakat  dalam membantu kinerja KPP. Dalam hal anggaran kepada Pos Pengaduan Masyarakat, KPP sudah mencantumkan  di  dalam    nota  kesepakatan  bersama,  yang  nantinya ditandatanganin  oleh  kedua  belah  pihak  yang  saling  menyepakati kerjasama  antara  kedua  belah  pihak  dalam  waktu  kurun  satu  periode kerjasama. E. Efektivitas
Dalam  melaksanakan  kerjasama    harus  dipertimbangkan  nilai efektivitas, dengan mengukur tingkat keberhasilan  dengan membandingkan target  atau  tujuan    yang  telah  ditetapkan    dalam  kerjasama,  dengan  hasil yang nyata diperoleh.
· Membandingkan Target Atau Tujuan Dengan Hasil Kerjasama yang dilakukan KPP dengan Pos Pengaduan Masyarakat, nantinya harus mendapatkan hasil yang optimal. Agar peran KPP dalam membantu  masyarakat  yang  mengalami  mal  administrasi  dapat langsung ditindak lanjuti oleh KPP. Tabel 8.  Laporan Pengaduan No Pos Pengaduan Tahun Jumlah Pengaduan 1.  LSM Ngajuk 2014 15 Pengaduan 2.  LSM Suar Kediri 2014 6 Pengaduan 3.  LBH JCW Jombang 2014 30 Pengaduan 4.  JTV Madiun 2014 1 Pengaduan 5.  JTV Banyuwangi 2014 7 Pengaduan 6.  Radio Rama FM Bondowoso 2014 12 Pengaduan 7.  Suara Kota Probolinggo 2014 212 Pengaduan Total 283 Pengaduan Sumber : Data Base KPP 2014 Dapat dilihat dari tabel di atas, menunjukkan total pengaduan dari beberapa  Pos  Pengaduan  Masyarakat  yang  tersebar  di  wilayah  Jawa Timur  sebesar  283  pengaduan,  dari  7  Pos  Pengaduan  Masyarakat.
Supply paling besar datang dari Radio Suara Kota Probolinggo sebesar 212 pengaduan di satu tahun periode kerjasama di tahun 2014. Dari 7 Pos  Pengaduan  Masyarakat  yang  dijadikan  acuan  dalam  hal  target

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
pengaduan  yang  diinginkan  KPP  sebanyak  864  pengaduan,  dapat dikatakan  masih  sangat  jauh,  dalam  hal  target  pencapaian  pengaduan yang diharapkan KPP.
F. Konsensus
Dalam melaksanakan kerjasama antara kedua belah pihak, kegiatan tersebut jika dikemudian hari menemui kendala, harus dicari titik temu, agar masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam  kerjasama  tersebut,  dapat menyetujui suatu keputusan, yang nantinya diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. · Menyetujui Suatu Keputusan
KPP  dalam  melakukan  kegiatan  kerjasama  selama  satu  tahun periode dengan Pos Pengaduan Masyarakat tidak bisa dibilang mudah, kendala  kecil  pastilah  selalu  ada.  Tidak  dipungkiri  kegiatan  yang dilakukan KPP dan Pos Pengaduan saat melakukan kegiatan kerjasama tidaklah  mudah.  Belum  lagi  yang  diadukan  oleh  masyarakat  adalah oknum  dari  sebuah  instansi  pemerintahan  yang  tersebar  diwilayah Prov. Jawa Timur. · Keputusan Yang Sepihak Tidak Dapat Diterima Dalam Kerjasama Saat  menjalin  kerjasama  dengan  Pos  Pengaduan  Masyarakat,  KPP sadar  jika  kerjasama  yang  terjalin  antara  kedua  belah  pihak  tidak  lah mudah.  Apa  lagi  jika  pihak  kedua  sudah  berbeda  visi  dan  misi  dalam membina  kerjasama,  selain  itu  sering  terjadinya  penyalahgunaan kewenangan pada pihak kedua, menjadi indikator bagi KPP tidak dapat lagi melakukan kerjasama dengan pihak kedua.
G. Saling Menguntungkan  dan Memajukan Kerjasama antara kedua belah pihak, mempunyai prinsip  untuk saling menguntungkan  dan  menghargahi.  Jika  ingin  kerjasama  dalam  periode berikutnya  dapat  kembali  terjadi.  Seperti  juga  yang  diinginkan  KPP, kerjasama  yang  terjalin  nantinya  saling  menguntungkan,  bagi  pihak  KPP maupun  Pos  Pengaduan  Masyarakat.  Salah  satunya  bagi  KPP  dan  Pos Pengaduan  Masyarakat,  mereka  dapat  dikenali  perannya  maupun  fungsi mereka bagi masyarakat wilayah Jawa Timur.
· Saling Menguntungkan dalam Mekanisme Kerjasama
Dalam  setiap  satu  tahun  periode  kerjasama  KPP    dan  Pos Penghaduan  Masyarakat  harus  dapat  saling  menguntungkan.  Kinerja kedua  belah  pihak  dalam  melakukan  kerjasama  nantinya  mempunyai peran  untuk  signifikan  dalam  membantu  masyarakat  yang  mengalami mal  administrasi.  Jadi  antara  KPP  dan  Pos  Pengaduan  Masyarakat dalam bekerjasama harus dapat saling menguntungkan.
· Saling Menghargahi  Dalam Mekanisme Kerjasama
Selama satu tahun periode kerjasama yang dilakukan KPP dan Pos Pengaduan  Masyarakat.  Peran  KPP  dibantu  dengan  didirikannya  Pos Pengaduan  Masyarakat,  hal  ini  dibuktikan  semakin  meningkatnya kesadaran masyarakat tentang tugas dan fungsi KPP. Peran central bagi Pos Pengaduan Masyarakat menjadi elemen yang penting. Untuk itu KPP dalam  laporan  publik  yang  diselenggrakan  dalam  waktu  satu  tahun, selalu memberi apresiasi dan reward bagi Pos Pengaduan Masyarakat.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Dapat kita simpulkan  bahwa KPP sebagai pihak pertama dalam hal kerjasama  dengan  Pos  Pengaduan  Masyarakat,  selalu  memberikan apresiasi  kepada  Pos  Pengaduan  Masyarakat  yang  terbaik  dalam melakukan  kerjasama  dengan  KPP.  Selain  itu  KPP  akan  kembali melakukan kerjasama ditahun berikutnya, dan tidak lupa dalam setiap tahunnya  melakukan  kerjasama    dengan  Pos  Pengaduan  Masyarakat,
KPP    membuat  laporan  data  yang  berupa  rekapitulasi.  Berikut  data rekapitulasi MOU KPP denagn Pos Pengaduan Masyarakat.

## V. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan Pelaksanaan good  governance dalam  kerjasama    antara  Komisi Pelayanan  Publik  dengan  Pos  Pengaduan  Masyarakat,  yang  diwakili  pihak Radio,  Televisi,  Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat dalam indikator informasi, data, konsultasi, negoisasi,  menyajikan, melaporkan, dan  dalam  aspek  saling  menguntungkan  dan  memajukan  antara  kedua  belah pihak  yang  bekerjasama,  sudah  cukup  bagi  KPP  dalam  membantu  peran  KPP selama ini.
Hal ini terbukti semakin tahu masyarakat akan keberadaan KPP dan Pos Pengaduan  Masyarakat  dalam  membantu  masyarakat  yang  mengalami  mal administrasi.  Masyarakat  dapat  melaporkan  keluhannya  tersebut  kepada  KPP ataupun  Pos  Pengaduan  Masyarakat,  yang  nantinya  ditindaklanjuti  langsung oleh KPP. Bagi Pos Pengaduan Masyrakat yang bekerjasama dengan KPP, hal ini sangat  menguntungkan  dalam  nama  kredibilitas,  yang  nantinya  mendapatkan masukan dengan adanya sponsor yang memasang iklan kepada mereka. Akan tetapi  kerjasama  yang dilakuakan KPP dan  Pos  Pengaduan  Masyarakat dalam indikator lainnya  masih dirasa kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
1. Partisipatif
a. Dialog Dalam  hal  ini  dialog  interaktif  yang  dilakukan  KPP  dengan  Pos Pengaduan  Masyarakat    yang  diwakili  Pihak  Radio  dan  Televisi dirasakan  kurang  optimal,  dikarenakan  terkendala  oleh  intensitas, yang disebabkan masalah anggaran. b. Cara Membagi Kompensasi dan Resiko Dalam  hal  kompensasi  KPP  mengalami  kendala  anggaran,  yang nantinya  anggaran    tersebut  mempengaruhi  kegiatan  operasional yang dilakukan oleh Pos Pengaduan Masyarakat. Selain itu dalam hal syarat  saat  pemberian  kompensasi  kepada  Pos  Pengaduan Masyarakat  sudah  diberikan,  terkendala  masalah  penyalahgunaan kewenangan.
2. Efesiensi
· Menekan Biaya Untuk Memperoleh Suatu Hasil Tertentu Dalam hal ini efesiensi dalam pemotongan anggaran yang dilakukan KPP  kepada  Pos  Pengaduan  Masyarakat,  mempengaruhi  proses sosialisasi yang dilakukan Pos Pengaduan Masyarakat yang diwakili pihak Televisi. Hal tersebut dibuktikan dalam pemotongan anggaran yang  sebelumnya    Rp. 3.000.000,- mendapatkan hak  siar 6  kali live penayangan, dan saat pemotongan anggaran menjadi  Rp. 2.000.000,-

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
hanya  mendapatkan  hak  siar  sosialisasi  secara live 2  kali penayangan.
3. Efektivitas · Membandingkan Target atau Tujuan dengan hasil Dalam  hal  segi  efektivitas,  proses  sosialisasi  dirasa  cukup  walupun kurang  optimal  karena  terkendala  anggaran.  Akan  tetapi  dalam proses  efektifitas  tentang  masalah  pengaduan,  masih  dirasakan kurang. Karena target dari KPP dalam satu tahun periode kerjasama dengan  Pos  Pengaduan  Masyarakat  yang  tersebar  di  wilayah Provinsi  Jawa  Timur  menginginginkan  pencapai  sebesar  864 pengaduan,  hal  ini  terkendala  masalah  suply  yang  diberikan  Pos Pengaduan Masyarakat Saran Berdasarkan  hasil  kesimpulan  diatas,  beberapa  saran  yang  diajukan untuk  meningkatkan  keberhasilan  pelaksanaan good  governance dalam kerjasama    antara  Komisi  Pelayanan  Publik  dengan  Pos  Pengaduan Masyarakat, yang diwakili pihak Radio, Televisi, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat  adalah sebagai berikut :
a. Bahwa sehubungan  dalam hal intensitas dialog interaktif  yang dilakukan KPP  dan  Pos  Pengaduan  Masyarakat  yang  terkait  masalah  kendala anggran,  tidak  perlu  memperngaruhi  masalah  intensitas,  hal  ini  bisa tercapai  jika    KPP  saat  membangun  kerjasama  dengan  Pos  Pengaduan Masyarakat  ,  sinergi  dalam  membangun  visi  dan  misi  untuk  membantu masyarakat yang mengalami mal administrasi b. Bahwa  sehubungan  dengan  masalah    anggaran  KPP  hendaknya melakukan negoisasi terlebih dahulu  kepada Pos Pengaduan Masyarakat, agar  nantinya  dengan  anggaran  yang  kecil,  kegiatan  operasional  yang dilakukan Pos Pengaduan Masyarakat tidak terkendala  masalah kegiatan operasional yang nantinya dilakukan Pos Pengaduan Masyarakat.
c. Bahwa  sehubungan  dengan  masalah  penyalahgunaan  kewenangan  yang dilakukan    Pos  Pengaduan  Masyarakat.  Pos  Pengaduan  Masyarakat hendaknya  sebelum  melakukan  kesepakatan  dan  penandatanganan kerjasama,  membaca  terlebih  dahulu  Nota  Kesepakatan  Bersama  yang tercantum  dalam  pasal  3,  4,  dan  6.  Tentang  mekanisme  kerja,  masa berlaku, dan lain-lain.
d. Bahwa sehubungan dengan pemotongan anggaran yang memepengaruhi hak  siar    KPP  dalam  proses  sosialisasi,  hendaknya  Gubernur  Provinsi Jawa  Timur  agar    mendorong    anggaran  APBD  kepada  KPP  harus ditingkatkan  ,  khususnya  dalam    masalah  anggaran  yang  nantinya diberikan KPP kepada Pos Pengaduan Masyrakat.
e. Bahwa  dalam    rangka  peningkatan  efektivitas  Kualitas  penanganan pengaduan,  Komisi  Pelayanan  Publik  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Pos Pengaduan  Masyarakat  diperlukan  Komitmen    untuk  memberikan dukungan demi terciptanya penanganann pengaduan yang prima. Selain itu  perlu  peningkatan  kemitraan  penyelenggara  pelayanan  publik  yang menyelenggarakan layanan administrasi publik di tingkat Kota/Kabupaten  sampai  tingkat  Kelurahan/Desa  untuk  memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.19 No. 2 Desember 2016
Daftar Referensi Andi Wahyudi, dkk. (2012, Kerjasama AntarProvinsi Untuk Pembangunan Regional Kalimantan Yang Terintegrasi. Portal Garuda. Diakses dari www.portalgaruda. org. Pada tanggal 16 Februari 2016 Bella  Marista  Ratnasari,  Tjahjanulin  Domai  dan  Ainul  Hayat  (2011), Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pasuruan . Portal Garuda. Diakses dari, www.portalgaruda.org. Pada tanggal 16 Februari 2016 Bungi, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Dwiyanto,  Agus.  2006.  Mewujudkan Good  Governance Melalui  Palayanan  Publik: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Domai,  Tjahjanulin.  2011. Sound Governance .  Malang:  Universitas  Brawijaya  Press (UB Press).
Fitria Andalus  Handayani.  2015. Implementasi Kebijakan Kerjasama Daerah (Studi tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Miskin  Di kabupaten Sidoarjo Dan Kabupaten Pasuruan) . Diakses dari www.journal.unair. ac.id pada 16 februari 2016 J.S Edralin, The new local governance and capacity building , vol.3, 1997.
Oktavianto, Deni. 2013. Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pasar Di Kota Surabaya (Studi  Kasus  Kolaborasi  dalam  Pengelolaan  Pasar  Modern  Tambak  Rejo  Kota Surabaya (todak diterbitkan). Surabaya: Universitas Hang Tuah Surabaya. Soebroto., Sasmito Jati Utama. 2000. Pengantar Ilmu Administrasi Publik . Surabaya:
Hang Tuah University Press. Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:  Alfa Beta. UNDP.  2002. Human  Development  Report  2002:  Deepening  Democracy  in  a Fragmented World. New York: Oxford University Press. Widodo,  Joko.  2001.  Good  Governance    Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  Dan Kontrol  Birokasi  Pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah . Surabaya: Insan Cendiakia.
Laporan Hasil Kinerja Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.