http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press
ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan
Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep)
Astri Furqani 1 , Rusnani 2
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja 1 astri@wiraraja.ac.id, 2 rusnani08@gmail.com
Keywords: Abstract Regional Inspectorate, industrial revolution 4.0, mutual-brackets Many  local  governments  have  implemented  information technology-based systems in their business processes such as e- budgeting,  e-procurement,  electronic  licensing  and  other applications.  This  phenomenon  must  be  anticipated  by  the
Regional Inspectorate. The use of information technology by the Regional  Inspectorate  in  Internal  Supervision  of  the implementation of Regional government is a necessity in the era of the industrial revolution 4.0. The purpose of this research is to  determine  the  readiness  of  the  Inspectorate  of  Sumenep Regency  in  the  use  of  information  technology  in  the  internal supervision of the implementation of the regional government of Sumenep  Regency.  This  research  uses  a  qualitative  approach with a descriptive type case study method. The informants in the study were four people, namely one structural official and three functional  auditors,  with  a  minimum  work  experience  of  four years.  The  process  of  testing  the  validity  of  the  data  uses triangulation. The data analysis in this study used the Mutula and
Brakel  models.  Based  on  the  results  of  the  analysis  using  the Mutula-Brakel  model  with  5  components,  there  are  2 components  that  are  not  fully  ready,  namely  the  information readiness  for  the  application  of  IT  under  supervision, represented  by  server  availability  and  insufficient  information management  guidelines.  Server  procurement  is  constrained  by refocusing due to the COVID-19 pandemic, but this has been re- budgeted for in 2021. In addition, infrastructure readiness for IT implementation under supervision is not fully adequate. Kata Kunci: Abstrak Inspektorat Daerah, Revolusi Industry 4.0, Mutula-Brakel Pemerintah  daerah  telah  banyak  yang  menerapkan  sistem berbasis  teknologi  informasi  dalam  proses  bisnisnya  seperti  e- budgeting,  e-procurement,  perijinan  secara  elektronik  dan aplikasi-aplikasi  lainnya.  Fenomena  ini  harus  diantisipasi  oleh
Inspektorat  Daerah.  Penggunaan  teknologi  informasi  oleh Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Internal
penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah  merupakan  suatu keniscayaan di era revolusi industri 4.0. Tujuan dalam penelitian ini  yaitu  untuk  mengetahui  kesiapan  Inspektorat  Kabupaten Sumenep  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  pada pengawasan  internal  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kabupaten  Sumenep.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metoda  studi  kasus  tipe  deskriptif.  Informan dalam  penelitian  itu  empat  orang  yaitu  satu  orang  pejabat struktural  dan  tiga  orang  pejabat  fungsional  auditor,  dengan pengalaman  kerja  minimal  empat  tahun.  Proses  pengujian keabsahan  data  menggunakan  triangulasi.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  model  Mutula  dan  brakel. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan model Mutula- Brakel  dengan  5  komponen  terdapat  2  komponen  yang  belum sepenuhnya  siap  yaitu  pada  Kesiapan  informasi    (information readiness) untuk penerapan TI dalam pengawasan yang diwakili oleh  ketersediaan  server  dan  pedoman  pengelolaan  informasi masih  belum  memadai.  Pengadaan  server  terkendala  oleh adanya refocusing akibat pandemi covid 19, namun hal tersebut sudah dianggarkan kembali di tahun 2021.  Selain itu juga pada Kesiapan  infrastruktur  untuk  penerapan  TI  dalam  pengawasan belum sepenuhnya memadai.

## Pendahuluan
Pengawasan  internal  Pemerintah  adalah  Seluruh  proses  audit,  reviu,  evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi  pemerintah.  Kegiatan  tesebut  dilakukan  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  bahwa  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan tujuan  organisasi  untuk  kepentingan  pimpinan  dalam  mewujudkan  tata  pemerintahan yang  baik  (PP  60/2008).  Pengawasan  internal  yang  baik  dan  memadai  sangat  penting dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  karena  banyaknya  permasalahan  yang timbul dan semakin rumit.
Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  menjelaskan bahwa  Inspektorat  Daerah merupakan salah satu unsur APIP (Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah)  sehingga  Inspektorat  Daerah  yang  melakukan pengawasan  internal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  APIP  terdiri  dari BPKP, Inspektorat Kementrian/ Lembaga, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Pengawas Internal yang ada di masing-masing lembaga pemerintah.
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  nomor  12  tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  semakin  mempertegas  kembali
peran  Inspektorat  Daerah  dalam  pengawasan  terhadap  penyelenggaran  pemerintahan daerah.  PP  12/2017  menyebutkan  bahwa  Pembinaan  dan  pengawasan  kepala  daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana  dimaksud  dilaksanakan  dalam  bentuk  audit,  reviu,  monitoring,  evaluasi, pemantauan,  dan  bimbingan  teknis  serta  bentuk  pembinaan  dan  pengawasan  lainnya. Boynton, et  al .  (2003)  dalam  Gamar  dan  Djamhuri  (2015)  menyebutkan  bahwa pengawasan internal berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi perbaikan.  Akuntabilitas  penyelenggaraan  suatu  organisasi  dapat  terwujud  melalui pengawasan internal sebagaimana disebutkan dalam Togiman (2000) dan Sawyer, et al . (2006).
Perkembangan dunia pada saat ini berada pada era Revolusi Industri 4.0. Salah satunya  ditandai  dengan  perubahan  lanskap  proses  bisnis  pemerintahan  yang  berbasis internet  dan  teknologi  informasi  memberikan  tantangan  yang  cukup  berat  dalam pengawasan  internal  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Pemerintah  daerah  telah banyak yang menerapkan sistem berbasis TI dalam proses bisnisnya seperti e-budgeting, e-procurement ,  perijinan  secara  elektronik  dan  aplikasi-aplikasi  lainnya.  Fenomena  ini harus  diantisipasi  oleh  Inspektorat  Daerah.  Pengawasan  Internal  terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah di waktu mendatang akan menggunakan berbagai macam teknologi informasi.
Penggunaan  teknologi  informasi  oleh  Inspektorat  Daerah  dalam  Pengawasan Internal  penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah  merupakan  suatu  keniscayaan  di  era revolusi industri 4.0, oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai kesiapan Inspektorat Daerah  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  pada  pengawasan  internal.  Penelitian yang mendekati yaitu dilakukan oleh Ahmi, Saidin dan Abdullah (2014) mengenai adopsi Teknologi  informasi  oleh  auditor  internal  sektor  publik  di  Malaysia  Kesimpulan  dari penelitian tersebut yaitu pentingnya Teknologi Informasi bagi auditor internal, terutama dalam  mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  audit,  dan  secara  tidak  langsung  akan meningkatkan produktivitas audit yang memberikan dampak besar bagi perekonomian .
Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  dijadikan  sebagai  situs  penelitian  dalam penelitian  ini.  Pemilihan  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  sebagai  situs  penelitian dikarenakan  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  sudah  mendapatkan  predikat  level  3 Kapabilitas APIP pada tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Predikat  level  3  Kapabilitas  APIP  yang  diperoleh  Inspektorat  Kabupaten
Sumenep ini merupakan sebuah capaian yang prestisius, dimana hanya terdapat 4 (empat) Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkannya. Kapabilitas APIP  Level  3  berarti  APIP  diharapkan  berperan  sebagai  penjamin  mutu,  mengawal pencapaian tujuan strategis daerah dan sebagai consulting yang dapat memberikan nilai tambah  bagi  Pemerintah  Daerah.  Selanjutnya,  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  telah berhasil  mengawal  maturitas  penyelenggaraan  SPIP  di  Kabupaten  Sumenep,  dengan didapatkannya predikat Level 3 Maturitas SPIP pada tahun 2019.

## Metode

## 1.  Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus tipe deskriptif. Alasan peneliti memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi  kasus  tipe  deskriptif  karena  peneliti  berusaha  mengungkapkan  secara  mendalam tentang kesiapan Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep dan menganalisis permasalahan tersebut sehinga dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan.

## 2.  Informan Penelitian
Peneliti menentukan 4 (empat) orang informan dalam penelitian ini yang dianggap paling  mengetahui  tentang  penelitian  yang  dilakukan.  Empat  orang  informan  tersebut terdiri dari satu  orang Pejabat  Struktural  dan tiga orang Pejabat  Fungsional  Auditor di Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan pengalaman kerja minimal empat tahun.

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  triangulasi  (gabungan)  antara observasi  (pengamatan), in  depth  interview (wawancara  mendalam)  dan  dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu buku catatan, alat perekam audio/ video dan kamera.

## 4. Analisis Data
Analisis  data  ditujukan untuk  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  kesiapan beserta  kendala  yang  dihadapi  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  dalam  penggunanan
teknologi  informasi  dalam  pengawasan  internal.  Analisis  data  menggunakan  model Mutula dan Brakel. Model Mutula-Brakel menganalisis kesiapan penggunaan Teknologi Informasi  pada  Suata  Lembaga  menggunakan  5  komponen  yaitu  :  Kesiapan  Informasi ( Information Readiness ), Kesiapan Lembaga ( Enterprise Readiness ), Kesiapan Sumber Daya  Manusia  ( Human  Resources  Readiness ),  Kesiapan  Infrastruktur  ( ICTReadiness ) dan  Kesiapan  Lingkungan  Eksternal (external  environment  readiness (Mutula  dan Brakel,2006). Proses analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut seperti membuat transkrip data hasil wawancara dengan informan. Menyusun data hasil wawancara  dari  informan.  Data  dikelompokkan  dan  diklasifikasikan  sesuai  dengan kesamaan  jenis  data.  Data  hasil  wawancara  yang  telah  dikelompokkan  digabungkan dengan  data  hasil  observasi  dan  analisis  dokumen.  Selanjutnya  data-data  tersebut dianalisis  sesuai  dengan  5  komponen  dalam  model  Mutula-Brakel  sekaligus mengidentifikasi  kendala  yang  dihadapi.  Setelah  analisis  selesai  maka  diperoleh kesimpulan untuk menjawab Rumusan masalah.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sumenep
Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  pada  awal  terbentuknya  bernama  Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumenep. Selanjutnya nama tersebut mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir kali pada tahun 2004 sampai dengan sekarang menggunakan nama  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep.  Akhir  tahun  2019,  terdapat  perubahan  struktur organisasi  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  dengan  adanya  penambahan  1  (satu) Inspektur Pembantu yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Sumenep  Nomor  21  Tahun  2018  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat  Kabupaten Sumenep.  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  merupakan  APIP  di  Kabupaten  Sumenep yang melakukan pengawasan internal seperti dimaksud dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## 2.  Kesiapan  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Pada  Pengawasan  Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Kabupaten Sumenep
Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  selama  ini  sudah  memanfaatkan  Teknologi Informasi  dalam  pelaksanaan  tugas  dalam  berbagai  bentuk  aplikasi.  Aplikasi  yang
dikelola dan dikembangkan sendiri oleh Inspektorat yaitu website pengaduan atau whistle blowing  system dengan  alamat  wbs.sumenepkab.go.id.  Selain  itu  terdapat  juga  Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP) yang dikembangkan oleh BPKP dan digunakan  di  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  sejak  tahun  2015.  SIM  HP  ini  bersifat intranet.
Aplikasi lainnya yaitu aplikasi dari pihak eksternal atau dikembangkan oleh OPD lainnya namun juga dioperasikan di Inspektorat. Aplikasi ini antara lain Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) milik BAPPEDA dan BPPKAD,  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  milik  BKPSDM, Sistem  Informasi  Manajemen  Arsip  Daerah  (SIMARDI)  milik  dinas  Perpustakaan  dan Kearsipan dan banyak lainnya. Selain itu Inspektorat  Kabupaten Sumenep mempunyai website  dengan  alamat  www.inspektorat.sumenepkab.go.id.  Inspektorat  Kabupaten Sumenep merencanakan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang bersifat lebih teknis ke pengawasan.
Analisa  kesiapan  penggunaan  Teknologi  Informasi  pada  pengawasan  internal penyelenggaraan pemerintahan daerah di Inspektorat Kabupaten Sumenep menggunakan model  Mutula-Brakel  dengan  5  komponen  yaitu  :  Kesiapan  Informasi  ( Information Readiness ), Kesiapan Lembaga ( Enterprise Readiness ), Kesiapan Sumber Daya Manusia ( Human  Resources  Readiness ),  Kesiapan  Infrastruktur  ( ICT  Readiness )  dan  Kesiapan Lingkungan  Eksternal (external  environment  readiness) .  Pembahasan  mengenai  hal tersebut disajikan dalam pembahasan sebagai berikut :

## a. Kesiapan Lembaga (Enterprise Readiness)
Bagian  ini  membahas  kesiapan  organisasi  dalam  hal  ini  Inspektorat  Kabupaten Sumenep  dalam  implementasi  teknologi  informasi  pada  pengawasan  internal.  Peneliti untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  kesiapan  lembaga  mewawancarai  bapak  FF selaku kasubbag di Sekretariat yang menangani masalah Teknologi Informasi (TI). Hal yang  pertama  kali  ditanyakan  yaitu  apakah  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  sudah mempunyai  dokumen  rencana  penerapan  TI  ?  Menurut  narasumber  FF,  Inspektorat Kabupaten  Sumenep  mempunyai  Rencana  Pengembangan  Teknologi  Informasi Komunikasi Tahun 2019-2022. Hal tersebut sebagaimana pernyataan FF berikut ini :
“Kami  sudah  menyusun  Rencana  Pengembangan  Teknologi  Informasi Komunikasi  Tahun  2019-2022.  Dokumen  tersebut  menjadi  pedoman  dalam hal  pengembangan  TI  di  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep.  Dokumen
tersebut  disusun  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  TI  kami  ke depan mulai dari aspek kebijakan, infrastruktur, SDM dan aplikasi” Pernyataan FF di atas menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan pedoman dalam  pengembangan  IT  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  untuk  beberapa  tahun  ke depan. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa saja yang tercantum dalam dokumen tersebut  ?  FF  menjelaskan  bahwa  dalam  Dokumen  tersebut  terdapat  beberapa aplikasi yang akan digunakan maupun dikembangkan oleh Inspektorat. Selain itu  aplikasi  tersebut  juga  menjelaskan  tahapan-tahapan  per  tahun  mengenai apa yang harus dilakukan dan dicapai dalam rangka pengembangan TI
Sebagaimana  dokumen  yang  kami  dapatkan  dari  Bapak  FF,  pengembangan TIK  di  lingkungan  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  mempertimbangkan beberapa komponen utama yaitu:
1) Pengembangan  Kebijakan . Fungsi  dan  tujuannya  adalah  untuk menyediakan  payung  hukum  dari  pengembangan  TIK  agar  selaras dengan tugas dan fungsi di Inspektorat Kabupaten Sumenep.
2) Infrastruktur, Pengembangan  TIK  tidak  akan  berjalan  tanpa  kualitas layanan infrastruktur yang baik. Rencana pengembangan TIK ini juga mencakup pengembangan infrastruktur.
3) Aplikasi,  Salah  satu  dari  wujud  pengembangan  TIK  di  lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah peningkatan kualitas aplikasi untuk  e-goverment.  Oleh  karena  itu  pengembangan  dan  pengelolaan aplikasi menjadi salah satu fondasi utama pada rencana pengembangan TIK.
4) SDM  (Sumber  daya  Manusia)  dan  informasi, Tujuan  dari pengembangan  ini  adalah  untuk  melakukan  peningkatan  dari  SDM serta  data  dan  informasi  sehingga  pengembangan  TIK  dapat  berjalan dengan baik.
Pengembangan  IT  yang  direncanakan  terutama  terkait  pengembangan  Sistem Informasi,  menurut  FF  diarahkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  pengawasan  internal sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  inspektorat  Kabupaten  Sumenep.  Sistem  informasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Sistem Informasi yang berkaitan dengan teknis pengawasan  dan  Sistem  Informasi  pendukung  pengawasan.  Selanjutnya  FF menambahkan  bahwa  Sistem  Informasi  yang  berkaitan  dengan  teknis  pengawasan
contohnya  yaitu  e-audit,  e-controlling,  aplikasi  pemantauan  tindak  lanjut.  Sedangkan Sistem Informasi pendukung pengawasan antara lain arsip digital, SIMWAS dan masih banyak lainnya
Selanjutnya FF menjelaskan, seharusnya menurut dokumen perencanaan tersebut pada tahun ini sudah beroperasi aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan dan arsip digital karena  pengembangan  aplikasi  tersebut  sudah  dianggarkan,  namun  belum  terlaksana akibat adanya refocusing anggaran terkait pandemic covid 19.
Hal selanjutnya yang menjadi pembahasan yaitu Keberadaan bagian manajemen informasi  di  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep.  Bapak  FF  mengakui  bahwa  keberadaan bagian  manajemen  informasi  yang  dibentuk  secara  tertulis  dan  khusus  menangani manajemen informasi sampai dengan saat ini belum ada. FF selama ini hanya ditunjuk secara  informal  untuk  menangani  manajemen  informasi,  khususnya  terkait  dengan aplikasi-aplikasi yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan. Bapak FF selama ini berperan sebagai orang yang mempersiapkan penerapan TI di lingkungan Inspektorat  Kabupaten  Sumenep.  Sehubungan  tugasnya  tersebut,  Bapak  FF  bersama  2 (dua)  orang  rekannya  melakukan  studi  banding  Sistem  Informasi  Manajemen Pengawasan (SIMWAS) ke Inspektorat Kabupaten Lumajang .
Kesiapan lembaga dalam penerapan TI terhambat dengan adanya pandemi covid 19.  Pengembangan  TI  sebenarnya  sudah  berjalan  dengan  baik  yang  dimulai  dengan proses  penyusunan  dokumen  perencanaan  pengembangan  TI.  Mengenai  bagian manajemen informasi yang khusus menangani TI, bapak FF menyatakan di akhir tahun 2020  atau  paling  lambat  awal  tahun  2021  tim  tersebut  akan  dibentuk.  Pengembangan Sistem  Informasi  yang  tertunda  pelaksanaannya  di  tahun  2020,  sudah  dianggarkan kembali di tahu 2021. Kesiapan Lembaga dalam penerapan TI untuk pengawasan internal sudah cukup siap, tinggal menunggu pelaksanaannya pada tahun 2021.

## b. Kesiapan Sumber Daya Manusia (Human Resources Readiness)
Jumlah  personil  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  sebanyak  59  (lima  puluh Sembilan)  orang.  Dari  jumlah  tersebut  terdapat  25  (dua  puluh  lima)  orang  pejabat fungsional auditor. Pejabat fungsional auditor atau selanjutnya disingkat auditor adalah PNS  yang  mempunyai  keahlian  dan  keterampilan  khusus  yang  dibuktikan  dengan sertifikat  dalam  hal  melaksanakan  pengawasan  internal.  Auditor  nantinya  yang  akan memanfaatkan penerapan teknologi informasi dalam tugasnya sebagai pengawas internal.
Sebagaimana data kepegawaian yang didapatkan  peneliti, dari 25 auditor, yang berlatar belakang pendidikan bidang IT hanya 1 (satu) orang yaitu Bapak AK, sedangkan sisanya dari berbagai latar belakang seperti akuntansi, teknik, administrasi dll. Bapak AK merupakan auditor muda dengan pengalaman kerja selama 12 (dua belas) tahun.
Peneliti  selanjutnya  mewawancarai  bapak  AK  dalam  rangka  mendapatkan informasi tentang kesiapan SDM Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam penerapan TI untuk pengawasan Internal. Menurut AK, auditor cukup siap dalam penerapan IT untuk pengawasan.  Dari  pernyataan  AK  juga  menegaskan  bahwa  auditor  di  Inspektorat Kabupaten Sumenep pasti bisa menerapkan TI dalam pengawasan internal walau yang berlatar  belakang  pendidikan  TI  hanyalah  dirinya.  Hal  tersebut  dikarenakan  semua auditor sudah bisa mengoperasikan komputer seperti aplikasi word dan excel, dimana hal tersebut  merupakan  syarat  minimal  untuk  dapat  menerapkan  TI.  Namun  AK  juga menambahkan bahwa mungkin pada  awalnya, auditor yang lain masih kesulitan untuk dapat langsung sempurna dalam penerapan TI tersebut. Sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan terus menerus mengenai TI tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh KH, auditor madya dengan pengalaman kerja 14 (empat belas) tahun sebagai berikut :
“teman-teman  pasti  bisa  menggunakan  TI  dalam  pengawasan.  Contohnya saya….saya berlatar belakang pendidikan administrasi, namun saya yakin pasti bisa  dan  mampu  menggunakan  TI  dalam  pengawasan.  Sehari-hari  saya  juga bekerja  dengan  komputer.  Selain  itu,  teman-teman  juga  berpengalaman  dalam memanfaatkan  TI,  lihat  saja  waktu  reviu  RKA  di  SIMRAL  dan  SIPD.  Teman- teman  mungkin  hanya  awalnya  saja  yang  masih  kesulitan,  lama-lama  pasti terbiasa”
Peneliti juga mengkonfirmasi auditor bernama HR terkait kesiapan SDM Auditor Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  dalam  penerapan  TI  untuk  pengawasan.  HR  juga menjelaskan  sebagai  berikut  bahwa  semua  harus  siap  dalam  penerapan  TI  untuk pengawasan  karena  hal  tersebut  adalah  suatu  keniscayaan.  Salah  satu  contohnya  yaitu penggunaan  SISWASKEUDES  (Sistem  Informasi  Pengawasan  Keuangan  Desa)  untuk pengawasan pengelolaan dana desa dan penggunaan aplikasi lainnya seperti SIMWAS. Walaupun HR berlatar belakang sarjana kimia, tetapi melek TI karena baginya TI itu bisa dipelajari.  Mungkin  yang  menjadi  hambatan  terbesar  karena  malas  belajar  saja  dan mindset masih menggunakan mindset lama.
Beberapa narasumber dari kalangan auditor menyatakan bahwa terkait kesiapan SDM  untuk  penerapan  TI  dalam  pengawasan,  auditor  sudah  sangat  siap.  Hal  tersebut dikarenakan  semua  auditor  sudah  mampu  dalam  mengoperasikan  komputer  dan  juga sebelumnya  sudah  pernah  bersentuhan  dengan  TI.  Namun  kesulitan  di  tahap  awal dimungkinkan  terjadi  dan  akan  semakin  mudah  seiring  berjalannnya  waktu.  Hal  yang paling penting terkait kesiapan SDM yaitu adanya sosialisasi dan pelatihan terus menerus terkait penerapan TI tersebut.
Jika  pada  sisi  SDM  auditor  sudah  cukup  siap,  bagaimana  dengan  kesiapan pegawai di sekretariat sebagai admin dari setiap pengoperasian TI atau sistem informasi penunjang  pengawasan  seperti  arsip  digital  dan  SIMWAS  ?  Peneliti  kembali mewawancarai  bapak  FF  selaku  Kasubbag  di  Sekretariat  mengenai  hal  tersebut.  FF menyatakan bahwa untuk di sekretariat, hanya 1 (satu) orang yang bisa diandalkan untuk menjadi  admin dari TI/Sistem  Informasi  karena  yang bersangkutan merupakan lulusan D3 Sistem Informasi. Namun AF juga menambahkan bahwa jika hanya 1 (orang) tenaga ahli TI, maka akan kesulitan, sehingga direncanakan untuk merekrut tenaga khusus yang menangani TI sebagaimana yang ada di Inspektorat Kabupaten Lumajang. Hal tersebut untuk memperlancar pengoperasian TI.
Selanjutnya, menurut FF dalam pengembangan kompetensi SDM terkait TI maka akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan TI dalam pengawasan, baik yang  diselenggarakan  secara  internal  maupun  dengan  mengirimkan  personil  ke pelatihan/Bimtek  yang  diselenggarakan  pihak  eksternal.  Agenda  terdekat  yaitu Bimbingan  Teknis  SISWASKEUDES  dengan  mendatangkan  narasumber  dari  BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

## c. Kesiapan Informasi (Information Readiness)
Pada bagian ini, akan dibahas kesiapan  Inspektorat  Kabupaten Sumenep  dalam bidang informasi. Salah satu yang penting dari bagian ini yaitu ketersediaan infrastruktur penyimpanan informasi (server). Menurut bapak FF, pembelian server sebenarnya sudah dianggarkan  pada  tahun  ini  (2020)  namun  karena  adanya  refocusing  anggaran  sebagai dampak  dari  pandemic  covid  19,  maka  anggaran  tersebut  dihapus.  Pembelian  server dianggarkan kembali pada tahun 2021.
Selanjutnya,  bapak  FF  menjelaskan  bahwa  walaupun  sebelumnya  Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah menggunakan aplikasi  berbasis TI seperti SIM HP,  namun diakui  pedoman  pengelolaan  informasi  masih  belum  pernah  dibuat.  Hal  tersebut
disebabkan  karena  faktor  ketidaktahuan  bahwa  setiap  penerapan  TI  diperlukan  adanya pedoman  tertulis  tentang  pengelolaan  informasi.  Pedoman  tersebut  berfungsi  sebagai pegangan  bagi  setiap  pengguna  informasi.  Pedoman  tersebut  juga  berisi  prosedur pengelolaan informasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak FF sebagai berikut :
“kami belum mempunyai pedoman pengelolaan informasi. Termasuk juga SOP terkait penyimpanan dan sharing informasi. Memang kami belum terpikir ke hal tersebut  karena  selama  ini  kami  menjalankan  beberapa  aplikasi  tanpa memperhatikan hal tersebut. Ke depan kami memang harus mempunyai pedoman itu karena akan semakin kompleksnya jenis aplikasi dan penerapan TI lainnya di kami. Insyaallah awal tahun depan kami sudah menyusun pedoman tersebut”
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesiapan  informasi Inspektorat  Kabupaten  Sumenep  yang  diwakili  oleh  ketersediaan  server  dan  pedoman pengelolaan informasi masih belum memadai. Pengadaan server terkendala oleh adanya refocusing akibat pandemi covid 19, namun hal tersebut sudah dianggarkan kembali di tahun 2021.  Sedangkan belum tersedianya pedoman pengelolaan informasi disebabkan oleh ketidaktahuan dari pengelola informasi terhadap pentingnya ketersediaan pedoman tersebut sebagai acuan bagi setiap pengguna informasi. Pengelola Teknologi Informasi merencanakan pembuatan pedoman pengelolaan informasi pada awal tahun 2021.

## d. Kesiapan Infrastruktur (ICT Readiness)
Salah  satu  bagian  terpenting  dari  kesiapan  penerapan  TI  yaitu  kesiapan infrastruktur. Kesiapan infrastruktur ini terdiri dari ketersediaan jaringan internet, kualitas dan  bandwith  jaringan  internet,  akses  internet  bagi  setiap  pegawai,  koneksi  antar computer (LAN), ketersediaan komputer dan tingkat keamanan jaringan.
Inspektorat Kabupaten Sumenep menggunakan jaringan internet dari speedy atau indiehome. Pada masing-masing ruangan, mulai dari sekretariat sampai dengan 5 (lima) ruangan inspektur pembantu sudah terpasang jaringan internet semua melalui kone wifi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh FF :
“jaringan  internet  sudah  terpasang  pada  masing-masing  ruangan  mulai  dari secretariat sampai dengan di ruangan masing-masing Irban dengan menggunakan speedy dan koneksi wifi. Rata-rata jaringan internetnya kami ambil yang 2 mbps. Namun  sepertinya  kualitas  jaringan  speedy  akhir-akhir  ini  berkurang,  koneksi sering tersendat”
Selanjutnya  narasumber  lainnya  bapak  AK  menambahkan  bahwa  kendala  pada jaringan internet  yang terpasang di  ruangan masih  terbatas karena kapasitas Mbps-nya sehingga terkendala pada kecepatan pada saat browsing. Terkait permasalahan tersebut, bapak FF mengaku akan menghubungi pihak Telkom untuk mengecek kembali kondisi jaringan internet di Inspektorat Kabupaten Sumenep. FF juga menambahkan bahwa jika memang diperlukan untuk menambah kapasitas bandwith nternet, maka hal tersebut akan dilakukan.  Selain  itu,  solusi  lainnya  yaitu  berlangganan  dedicated  internet  kepada provider  lainnya.  Solusi  lainnya  yaitu  dengan  menggunakan  jaringan  internet  yang disediakan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  sebagai leading  sector penyediaan infrastruktur TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Kesiapan infrastruktur lainnya berupa koneksi  antar computer (LAN). Menurut FF,  dari  computer  yang  ada,  hanya  10  %  saja  yang  terkoneksi  LAN,  sisanya  tidak. Komputer  yang  terkoneksi  LAN  tersebut  hanya  untuk  mengakses  SIM  HP  saja. Walaupun  terkoneksi  LAN,  namun  tidak  diatur  untuk  bisa  berbagi  file.  Jadi  semua Komputer  yang  ada  tidak  dapat  berbagi  file.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  belum adanya  kebijakan  tentang  pengelolaan  informasi  dan  sharing  informasi  sehingga  hal tersebut tidak dilaksanakan. Kesiapan infrastruktur berupa ketersediaan jumlah komputer sudah  sangat  memadai.  Menurut  FF,  tersedia  54  unit  komputer  dan  laptop  bagi  58 pegawai  Inspektorat  Kabupaten  Sumenep.  Itu  berarti  hamper  semua  pegawai menggunakan 1 (satu) unit komputer atau laptop kecuali pegawai bagian pengantar surat dan supir. Selanjutnya mengenai keamanan data, hal tersebut baru akan dipikirkan pada tahun depan bersamaan dengan pengoperasian aplikasi-aplikasi baru terkait pengawasan. Keamanan data tersebut akan diatur dalam pedoman pengelolaan informasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari Pembahasan di atas yaitu kesiapan infrastruktur dalam penerapan TI  untuk  pengawasan  belum  sepenuhnya  memadai.  Infrastruktur  yang  memadai  yaitu jumlah  komputer  dan  ketersediaan  jaringan  internet  yang  baik.  Hal  yang  masih  belum memadai yaitu terkait jaringan LAN dan keamanan data, namun kedua hal tersebut dapat segera teratasi karena bukan merupakan hal yang sulit.

## e. Kesiapan Lingkungan Eksternal (external environment readiness)
Kesiapan  lingkungan  eksternal  dimulai  dengan  Ketersediaan  kebijakan  serta peraturan tentang pelayanan informasi di Inspektorat Kabupaten Sumenep. Sebagaimana telah  dibahas  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  kebijakan  tentang  pedoman  dan pengelolaan informasi masih belum ada dan baru akan dibuat pada awal tahun 2020.
Selanjutnya mengenai dukungan ekstermal dalam hal ini pemerintah, pemerintah menerbitkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE  adalah  penyelenggaraan  layanan  pemerintahan  yang  menggunakan  teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, menurut FF Kabupaten  Sumenep  telah  mencanangkan  diri  sebagai smart  city .  Kota  pintar (smart city) merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan Kabupaten/kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat, tentunya dengan memanfaatkan TI.
Hambatan  yang  dirasakan  saat  ini  yaitu  mengenai  kualitas  provider  jaringan internet yang akhir-akhir ini sering mengalami gangguan, sehingga diperlukan alternative lain  atau  perbaikan  jaringan.  Hambatan  lainnya  yaitu  kurangnya  daya  listrik  di Inspektorat Kabupaten Sumenep yang menyebabkan sering terjadinya korsleting listrik. Menurut FF, di tahun 2021 sudah dianggarkan untuk penambahan daya tersebut.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  bahwa  kesiapan  lingkungan  eksternal  dalam mendukung penerapan TI sudah sangat memadai. Dari aspek regulasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat mendukung sekali kebijakan penggunaan TI dalam layanan pemerintahan. Hambatan yang ada hanya seputar kondisi jaringan internet dan PLN, yang perbaikannya sudah diagendakan selesai pada awal tahun 2021.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu :
1. Kesiapan lembaga untuk penerapan TI dalam pengawasan terhambat dengan adanya pandemi covid  19. Pengembangan TI sebenarnya sudah berjalan dengan  baik  yang dimulai  dengan  proses  penyusunan  dokumen  perencanaan  pengembangan  TI. Pengembangan Sistem Informasi yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020, sudah dianggarkan kembali di tahun 2021. Kesiapan Lembaga dalam penerapan TI untuk pengawasan internal sudah cukup siap, tinggal menunggu pelaksanaannya pada tahun 2021.
2. Kesiapan  SDM  untuk  penerapan  TI  dalam  pengawasan  sudah  cukup  memadai, terutama  di  kalangan  auditor.  Kemungkinan  ada  kesulitan  pada  awal  pelaksanaan, namun dengan sosialisasi dan pelatihan terus menerus, kesulitan tersebut akan dapat diatasi.
3. Kesiapan  informasi  untuk  penerapan  TI  dalam  pengawasan  yang  diwakili  oleh ketersediaan  server  dan  pedoman  pengelolaan  informasi  masih  belum  memadai. Pengadaan server terkendala oleh adanya refocusing akibat pandemi covid 19, namun hal  tersebut  sudah  dianggarkan  kembali  di  tahun  2021.    Pedoman  pengelolaan informasi direncanakan dibuat pada awal tahun 2021
4. Kesiapan  infrastruktur  untuk  penerapan  TI  dalam  pengawasan  belum  sepenuhnya memadai.  Infrastruktur  yang  memadai  yaitu  jumlah  komputer  dan  ketersediaan jaringan  internet  yang  baik.  Hal  yang  masih  belum  memadai  yaitu  terkait  jaringan LAN dan keamanan data, namun kedua hal tersebut dapat segera teratasi karena bukan merupakan hal yang sulit.
5. Kesiapan lingkungan eksternal untuk penerapan TI dalam pengawasan sudah sangat memadai.  Dari  aspek  regulasi,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sangat mendukung sekali kebijakan penggunaan TI dalam layanan pemerintahan. Hambatan yang ada hanya seputar kondisi jaringan internet dan PLN, yang perbaikannya sudah diagendakan selesai pada awal tahun 2021.

## Daftar Pustaka
Amani, Tatik., Vidiyastutik, E.D. dan Hudzafidah, Khusnik. (2017). Dampak Teknologi Informasi  Terhadap  Audit  Internal.  Prosiding  Seminar  Nasional  dan  Call  For Paper Ekonomi dan Bisnis. Universitas Panca Marga Jember.
Ahmi, Aidi., Saidin, Siti Zabedah dan Abdullah, Akilah. (2014). IT adoption by internal auditors in public sector: A conceptual study. Procedia  - Social and Behavioral Sciences, 164  (2014), 591–599.
Gamar,  Nur.  Dan  Djamhuri,  Ali.  (2015).  Auditor  Internal  Sebagai  “Dokter”  Fraud  Di Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  6(1),  107-123. http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6009
Mahzan, N. &Veerankutty, F. (2011). IT auditing activities of public sector auditors in Malaysia.  African  Journal  of  Business  Management.  5(5),  1551–1563.  DOI: 10.5897/AJBM09.423
Media Auditor. (2019). APIP Bersiap Menyongsong Era Industrial 4.0. Jakarta. Penerbit Inspektorat Jendral Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
Mutula, S. M., & van Brakel, P. (2006). An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: Towards an integrated information rich tool.
International Journal of Information Management, 26(3), 212– 223. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2006.02.004
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  PER-1633/K/JF/2011  tentang  Pedoman  Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP
Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  6  tahun  2015  Tentang  Grand  Design  Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019
Sawyer, B.L., Dittenhofer, M. And Scheiner, J. (2006). Sawyer’s Internal Audit. Cetakan ke-3. Penerjemah : Ali Akbar. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Subkie,  Hasan.  (2019). Peran  IACM  Dalam  mencetak  auditor  4.0.  Media  Auditor.
Inspektotat Kementrian Pertanian, 50(4), 10-–14.
Togiman,  H.  (2000).  Pengaruh  Peran  Auditor  Internal  Serta  Faktor-Faktor  Pendukung Terhadap  Upaya  Peningkatan  Pengendalian  Internal  dan  Kinerja  Perusahaan. Tesis (tidak dipublikasikan). UNPAD. Bandung.
Yin, Robert K. (2011). Studi Kasus : Desain dan Metode. Rajagrafindo Persada. Jakarta.