## STRATEGI PEMASARAN WISATA HALAL
Rahardi Mahardika
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, Indonesia Email: rahardimahardika@gmail.com

## Abstrak
Wisata  Halal  merupakan  salah  satu  bentuk  wisata  berbasis  budaya  yang mengedepankan  nilai-nilai  dan  Syariat  Islam  dan  tentunya  pada  endingnya  yang diharapkan  adalah  munculnya  kepribadian  akhlak  yang  unggul  sebagai  landasan dasarnya.  Sebagai  konsep  baru  didalam  industri  pariwisata  tentunya  wisata  syariah memerlukan  pengembangan  lebih  lanjut  serta  pemahaman  yang  lebih  komprehensif terkait  kolaborasi  nilai-nilai  keIslaman  yang  dingejawantahkan  dalam  kegiatan  wisata halal.  Dengan  jumlah  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia  maka  Indonesia  merupakan salah  satu  pasar  industri  wisata  Halal  terbesar  di  dunia  dan  sudah  seharunya  hal  ini disadari  oleh  pelaku  bisnis  pariwisata  di  Indonesia  hal  ini  dikarenakan  pengembangan wisata Halal yang berkelanjutan akan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan  bagi  seluruh  pelaku  yang  terlibat  didalamnya.  Informasi  online  pada  saat  ini merupakan pengaruh utama dalam pengambilan keputusan oleh konsumen (dalam hal ini pemakai jasa  pariwisata) dalam hampir  semua  pasar  utama  oleh  sebab  itu  e-marketing diharapkan dapat membuat jalur  sebagai  strategi  pemasaran  produk  yang  tepat  dalam hal  memberikan  informasi  yang  efisien  dan  efektif  bagi  para  calon  konsumen  yang merata .
Kata Kunci : Strategi, Pemasaran, Wisata Halal

## Abstract
Halal  tourism  is  one  form of  culture-based  tourism  that  prioritizes  Islamic  values and Sharia and of course the ending that is expected is the  emergence of superior moral personality as its basic foundation.  As  a  new  concept  in  the  tourism industry,  of  course, sharia tourism requires further development and a more comprehensive understanding of the  collaboration  of  Islamic  values  that  are  cooled  in  halal  tourism  activities.  With  the largest  Muslim  population  in  the  world,  Indonesia  is  one  of  the  largest  Halal  tourism industry  markets  in  the  world  and  this  should  be  realized  by  tourism  businesses  in Indonesia,  this  is  because  the  development  of  sustainable  Halal  tourism  will  be  able  to provide a significant economic contribution to all actors involved in it. Online information is currently the main influence in consumer decision making (in this case tourism service users)  in  almost  all  major  markets,  therefore  e-marketing  is  expected  to  make  the pathway  as  the  right  product  marketing  strategy  in  terms  of  providing  efficient  and effective information. for potential consumers who are evenly distributed . Keywords: Strategy, Marketing, Halal Tourism

## PENDAHULUAN
Urgensi  regulasi  pariwisata  berdasarkan  laporan Mastercard-Crescent Rating  Global  Travel  Market  Index (GMTI)  pada  2018.  Indonesia  saat  ini menempati  posisi  kedua  sebagai  destinasi  wisata  halal  terbaik  di  Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim di  dunia.  Posisi  Indonesia  pada  tahun  2018  lebih  baik  dari  tahun  sebelumnya, yaitu naik satu tingkat di mana pada tahun 2017 Indonesia berada di posisi ke tiga.
Posisi pertama tetap ditempati oleh negara tetangga Malaysia.
Pada  tahun  2019,  Menteri  Pariwisata  Arief  Yahya  menargetkan  Indonesia bisa menyalip Malaysia menempati di posisi pertama sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI).  Selanjutnya,  Kemenpar  juga    menargetkan    tahun  depan  Indonesia  bisa menggaet 5 juta wisatawan halal tourism. Angka itu tumbuh 42 persen dari tahun ini sekitar 3,5 juta atau mencapai 25 persen dari target 20 juta kunjungan wisman (Republika/12/2018), Indonesia diakui memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata  halal  di  skala  global  karena  didukung  dengan  keindahan  alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia.
Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Kemenpar dalam mempromosikan Indonesia  sebagai  pusat  destinasi  pariwisata  halal  juga  layak  untuk  diapresasi. Namun  penting  untuk  dipikirkan  bahwa  pengembangan  pariwisata  halal  tidak hanya semata dengan melakukan promosi secara masif saja guna mengejar posisi tertentu  di  skala  global,  tapi  juga  harus  didukung  dengan  regulasi  yang  kuat sebagai landasan dalam melangkah. Dari sisi regulasi, pariwisata halal di Indonesia tergolong lemah karena tidak aturan yang mengaturnya secara spesifik baik dalam bentuk  Undang-Undang  maupun  Peraturan  Menteri.  Hingga  saat  ini  aktivitas wisata  halal  berdasarkan  pada  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.
UU ini mengatur tentang kepariwisataan secara umum,  dan tidak mengatur pariwisata  halal.  Menurut  UU  tersebut,  pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,  pengusaha,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah.    (Pasal  1  butir  3). Usaha  pariwisata  mencakup  banyak  sektor,  antara  lain  jasa  transportasi  wisata, jasa  perjalanan  wisata,  jasa  makanan  dan  minuman,  penyelenggaraan  kegiatan hiburan  dan  rekreasi;  penyelenggaraan  pertemuan,  perjalanan  insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain. (Pasal 14).
Meskipun dalam pasal di atas kata pariwisata halal tidak disebutkan  secara eksplisit,  namun  apabila  diamati  kata  “berbagai  macam  kegiatan  wisata”  dalam definisi  pariwisata  tersebut  mengindikasikan  dibolehkannya  melakukan  kegiatan pariwisata  berdasarkan  kepada  prinsip-prinsip  syariah  Kegiatan  usaha  pariwisata halal  mempunyai  karakterisitik  yang  berbeda  dengan  kegiatan  usaha  pariwisata pada  umumunya.  Kegiatan  usaha  pariwisata  halal  merupakan  konsep  yang mengintegrasikan  nilai-nilai  syariah  ke  dalam  kegiatan  pariwisata  dengan menyediakan  berbagai  fasilitas  dan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  ketentuan syariah.  Dalam  memfasilitasi  dan  mendukung  kegiatan  usaha  pariwisata  halal tersebut,  maka  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
Peraturan  Menteri  ini  dikeluarkan  berdasarkan  Nota  Kesepahaman  antara Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dengan  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  NK.11/KS.001/W.PEK/2012,  dan Nomor  B–459/DSN-MUI/XII/2012  tentang  Pengembangan  dan  Sosialisasi Pariwisata  Syariah.  Secara  umum  Peraturan  Menteri  di  atas  memberikan pedoman  dan  standarisasi  penyelenggaraan  usaha  hotel  syariah.  Namun,  pada tahun  2016,  Peraturan  Menteri  No.  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini.
Menteri  Pariwisata  juga  telah  menyusun  Peraturan  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Penyelenggaraan  Sertifikasi  Usaha  Pariwisata.  Peraturan  ini  mengatur mengenai  sertifikasi  usaha  pariwisata  halal.  Namun  Pasal  mengenai  sertifikasi usaha  pariwisata  halal  dalam  peraturan  tersebut  juga  dicabut  dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
Adanya pencapbutan beberapa peraturan Menteri di atas praktis tidak ada lagi  peraturan  yang  mengatur  pariwisata  halal.  Tentu  hal  ini  membuat  bingung para pelaku pariwisata halal ketika akan menjalankan usahanya karena tidak ada pedoman  yang  harus  dikuti.    Pernah  satu  waktu  di  salah  satu  provinsi,  ketika pemerintah daerahnya ingin menjalankan usaha hotel syariah tidak jadi dilakukan karena tidak ada pedoman yang bisa diikuti lagi berhubung Peraturan Menterinya sudah  dicabut.  Adanya  beberapa  travel  yang  mengklaim  memiliki  fasilitas  hotel
syariah  hanyalah  merupakan  pengklaiman  sepihak  saja  ( self-claim )  tanpa sertifikasi yang jelas.
Tahun  2016,  Dewan  Syariah  Indonesia  Majelis  Ulama  Indonesia  DSN-MUI
mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya  antara  lain:  hotel,  spa,  sauna,  dan  massage,  objek  wisata,  dan  biro perjalanan.  Namun  demikian  fatwa  tersebut  tidak  akan  berlaku  secara  efektif apabila  tidak  dipositifkan  ke  dalam  bentuk  peraturan  menteri  pariwisata.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  diharapkan  untuk  segera  membuat  standar  peraturan terkait dengan hotel, spa , sauna dan message, objek wisata dan biro perjalanan berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut. 1

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif  guna  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  latar  belakang  hingga operasionalisasi  kebijakan  strategi  pemasaran  wisata  halal  di  lapangan.  Untuk menjelaskan  fenomena  tersebut,  penelitian  ini  mengunakan  teori  Competitive Advantage  of  Nations  yang  dicetuskan  oleh  Michael  Porter. Penelitian  jenis kualitatif  sendiri,  tergolong  jenis  penelitian  yang  baru  dimana  hal  tersebut berlandaskan  pada  faham  post-positivistik  yang  mempercayai  adanya  maksud dibalik hal yang tidak terlihat. 2 Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk  mendeskripsikan  fenomena  nasional  maupun  tingakat  internasional  yang dinamis dan bersifat egaliter.
Sumber Data
Sumber  data  yang  dihimpun  dalam  penulisan  ini  terdiri  dari  dua  sumber, yaitu:
Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  dari  sumber  pertama  baik  dari individu  atau  perseorangan  seperti  hasil  dari  wawancara  atau  hasil  pengisian kuisioner.  Sumber  ini  adalah  sumber  pokok  yang  yang  dijadikan  rujukan  utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi  yang  berisi  materi  dan  teori  yang  mendukung  masalah  yang  akan  diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan
1 Abdul  Rasyid, Urgensi  Regulasi  Pariwisata  Halal ,  Di  Uploeud  pada  30  Desember  2018.
https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/ . Diakses 02
Desember 2019 Pukul 12:48 WIB
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , (Bandung:Alfabeta, 2010), 7.
baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. 3
Teknik Pengolahan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dikenal  adalah  studi  kepustakaan; pengamatan  ( observasi ),  wawancara  ( interview ),  dan  daftar  pertanyaan (kuesioner).  Sesuai  dengan  sumber  data  seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan  mencari,  mengumpulkan  serta  mengkaji  kebijakan-kebijakan  wisata  halal di  Indonesia  baik  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan politik ekonomi Islam.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Syariah
Dalam  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia),  Pariwisata  adalah  yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan. 4 Menurut Undang- undang  Nomor  10  tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  Bab  I  disebutkan  bahwa wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dengan  mengunjungi  tempat  tertentu  untuk  tujuan  rekreasi, pengembangan  pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang dikunjungi  dalam  jangka  waktu  sementara.  Pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 5
Dalam  dekade  ini,  istilah  wisata  syariah  sudah  menjadi  trend  di  berbagai dunia  seiring  perkembangan  teknologi  yang  berkembang  sangat  cepat.  Istilah wisata syariah dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti Islamic  tourism,  syari’ah  tourism,  halal  travel,  halal  friendly  tourism destination,  Muslim friendly  travel  destinations,  halal  lifestyle,  dan  lain-lain. Dari sisi  industri,  wisata  syariah  merupakan  suatu  produk  pelengkap  dan  tidak menghilangkan  jenis  pariwisata  konvensional.  Sebagai  cara  baru  untuk mengembangkan  pariwisata  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  budaya  dan  nilai- nilai  Islami  tanpa  menghilangkan  keunikan  dan  orisinalitas  daerah.  Pariwisata
3 Husein  Umar, Metode  Penelitian  untuk  Penelitian  dan  Tesis  Bisnis, (Jakarta  :  PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 41.
4 KBBI  Online.  https://kbbi.web.id/pariwisata  diakses  Diakses  02  Desember  2019  Pukul 13:06 WIB
5 Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
syariah  mulai  diperkenalkan  sejak  tahun  2000  dari  pembahasan  pertemuan  OKI (Organisasi  Konferensi  Islam).  Pariwisata  syariah  merupakan  suatu  permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu,  pariwisata  syariah  merupakan  pariwisata  yang  fleksibel,  rasional,  sederhana dan  seimbang.  Pariwisata  ini  bertujuan  agar  wisatawan  termotivasi  untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah SWT.
Ketentuan  hotel  syariah  ini  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  108/DSN- MUI/X/2016  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan  Prinsip Syariah sebagai berikut: 6
a. Hotel  syariah  tidak  boleh  menyediakan  fasilitas  akses  pornografi dan tindakan asusila;
b. Hotel  syariah  tidak  boleh  menyediakan  fasilitas  hiburan  yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila:
c. Makanan  dan  minuman  yang  disediakan  hotel  syariah  wajib  telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
d. Menyediakan  fasilitas,  peralatan  dan  sarana  yang  memadai  untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
e. Pengelola  dan  karyawan/karyawati  hotel  wajib  rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
f. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur  pelayanan  hotel  guna  menjamin  terselenggaranya  pelayanan  hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalarn melakukan pelayanan.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif (Kemenparekraf), Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan  pemerintah  daerah  yang  memenuhi  serta  tidak  menyimpang  dengan ketentuan syariah. Pariwisata syariah memiliki karakteristik produk dan jasa yang universal, keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Produk dan jasa wisata,  objek  wisata,  dan  tujuan  wisata  dalam  pariwisata  syariah  adalah  sama dengan  produk,  jasa,  objek  dan  tujuan  pariwisata  pada  umumnya  selama  tidak
6 Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, tidak terbatas hanya pada wisata religi. 7
Menurut  Ma’ruf  Amin 8 ,  Ketua  MUI  menegaskan  bahwa  bagi  turis  muslim, wisata  syariah  adalah  bagian  dari  dakwah.  Bagi  turis  yang  non-muslim,  wisata syariah dengan  produk halal  ini  adalah jaminan sehat sertifikasi halal MUI sudah melewati  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  jadi  pasti  dijamin  sehat dan bersih. Yang muslim tak perlu khawatir  akan kehalalannya, yang non-muslim bisa yakin bahwa makanan ini pasti bersih.
Sofyan  definisi  berpendapat  bahwa  wisata  syariah  lebih  luas  dari  wisata religi  yaitu  wisata  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  syariah  Islam.  Seperti  yang dianjurkan  oleh World  Tourism  Organization (WTO),  wisata  syariah  sangat mengedepankan  produk-produk  halal  dan  aman  untuk  dikonsumsi  turis  muslim. Namun,  bukan  berarti  turis  nonmuslim  tidak  bisa  menikmati  wisata  halal  dan kearifan lokal. 9
Sedangkan  Pariwisata  syariah  menurut  Tohir  Bawazir 10 yaitu  wisata  yang prosesnya  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  nilai  syariah  Islam,  baik  dimulai  dari niatnya  semata-mata  untuk  ibadah  dan  mengagumi  ciptaan  Allah,  selama  dalam perjalannya  tidak  meninggalkan  ibadah  dan  setelah  sampai  tujuan  wisata,  tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halalan  thayyiban,  hingga  kepulangannya  pun  dapat  menambah  rasa  syukur  kita kepada Allah SWT.
Pendapat  dari  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dan  Dewan Syariah  Nasioal-Majelis  Ulama  Indonesia  pariwisata  syariah  memiliki  standar kriteria sebagai berikut: 11
1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
3. Menghindari kemusyrikan dan khurofat
7 Kementerian  Pariwisata,  Kemenparekraf  promosikan  Indonesia  sebagai  destinasi pariwisata syariah dunia. 20 Desember 2012, dalam
http://www.kemenpar.go.id/post/kemenparekraf-promosikan-indonesia-sebagai-destinasi- pariwisata-syariah-dunia diakses 12 November 2019 Pukul 13.01 WIB
8 Tohir  Bawazir,  Panduan  Praktis  Wisata  Syariah.  (Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar,  2013),  hal. 21-22
9 Riyanto Sofyan, Prospek Bisnis Pariwisata Syariah , (Jakarta: Republika, 2012), hal 12
10 Tohir Bawazir, Panduan Praktis Wisata Syariah . hal. 22
11 Maulana  Hamzah  dan  Yudi  Yudiana, Analisis  Komparatif  Potensi  Industri  Halal  dalam Wisata  Syariah  dengan  Konvensional, di  Uploud  pada  09  Februari  2015.  Dalam  Http://catatan- ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html diakses 02 November 2019 pukul 13: 11 WIB.
4. Menghindari  maksiat,  seperti  zina,  pornografi,  pornoaksi,  minuman keras, narkoba dan judi.
5. Menjaga  perilaku,  etika  dan  nilai  luhur  kemanusiaan  seperti  tidak bersikap hedonis dan asusila
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
7. Bersifat universal dan inklusif
8. Menjaga kelestarian lingkungan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan
Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) berikut ini merupakan  3 tema penilaian  GMTI  2016  tentang  wisata  syariah  yaitu  diantaranya  Destinasi  yang aman  dan  ramah  untuk  aktifitas  liburan  keluarga,  Destinasi  wisata  yang  ramah keluarga,  Kemanan  secara  umum  maupun  khusus  untuk  wisatawan  muslim, Fasilitas  dan  pelayanan  yang  ramah  muslim,  Pilihan  dan  jaminan  kehalalan makanan, Fasilitas sholat, Pilihan akomodasi, Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata syariah, Kemudahan berkomunikasi, Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan  muslim  dan  usaha  untuk  memenuhinya  Transportasi  Udara, Persyaratan Visa. 12
Adanya  nilai-nilai  Islam  yang  melekat  tersebut  menjadikan  para  wisatawan dalam  melakukan  kagiatan  wisata  di  samping  memperoleh  kesenangan  yang bersifat  duniawi,  juga  mendapatkan  kesenangan  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai yang  selaras  secara  dan  seiring  dengan  tujuan  dijalankannya  syari’ah,  yaitu memelihara  kesejahteraan  manusia  yang  mencakup  perlindungan  terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. 13
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Halal  adalah  terminologi  dalam  hukum  Islam,  yang  secara  harfiah  berarti diperbolehkan,  bahwa  seseorang  boleh  melakukan  suatu  kegiatan  atau  objek tertentu  yang  lazimnya  dipakai  seperti  menunjukkan  pada  makanan  atau minuman  yang  halal  dikonsumsi  masyarakat.  Halal  sering  dilawankan  dengan Haram,  yaitu  segala  objek  atau  kegiatan  yang  dilarang  menurut  syariat  Islam. Sebagai terminologi hukum Islam, maka istilah dan pengertian Halal berada dalam lingkup hukum Islam atau syariat Islam yang menjadi pedoman dan atau tuntutan bagi  umat  Islam  khususnya  dalam  mengonsumsi  makanan  dan  minuman.
12 Global Muslim Travel Index (GMTI), 2017.
https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index- gmti-2017.html Diakses 02 Desember 2019
13 Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar,  Maqasid  Syariah  Fii  Al-Islam  (Maqasid  Syariah),  terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2013), Mukadimah hal. xiii
Beberapa  sumber  hukum  yang  mengatur  keharusan  mengonsumsi  produk  yang halal antara lain yang dimuat dalam :
Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena  sesungguhnya  syaitan  itu  adalah  musuh  yang  nyata  bagimu (Al- baqarah Ayat 168).
Dan  makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  Allah  telah rezekikan  kepadamu,  dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  kamu  beriman kepada-Nya .(Surat Al-Ma’idah Ayat 88).
Kedua dasar hukum tersebut menitik beratkan pada kehalalan makanan dan minuman sebagai objek konsumsi manusia yang dibolehkan menurut syariat serta menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Doktrin halalan thayyiban (halal  dan  baik)  sangat  perlu  untuk  diinformasikan  dan  diformulasikan  secara efektif  dan  operasional  kepada  masyarakat  disertai  dengan  tercukupinya  sarana dan  prasarana.  Salah  satu  sarana  penting  untuk  mengawal  doktrin  halalan thayyiban  adalah  dengan  hadirnya  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). 14
Undang-undang Jaminan Produk Halal adalah sebuah undang-undang yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia  maupun diluar  wilayah  hukum  Indonesia,  yang  mememiliki  akibat  hukum  di  Indonesia maupun diluar Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. 15
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  ini mengatur  salah  satunya  hak  dan  kewajiban  Pelaku  Usaha  degan  memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal  dari  bahan  yang  diharamkan  dengan  kewajiban  mencantumkan  secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Produk.  Di  samping  itu,  untuk  menjamin  penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, ditetapkan  sanksi administratif dan sanksi pidana.
14 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).
15 Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, (t.p, Sinar Grafika, 2015), hal 3.
Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan, merupakan hal yang pasti bagi  umat  Islam  karena  mengonsumsi  yang  halal  merupakan  hak  dasar  setiap muslim  dan  implikasi  kewajiban  syariat.30  Ketersediaan  pangan  yang  cukup, aman,  bergizi,  bervariasi  sesuai  dengan  daya  beli  masyarakat  serta  tidak bertentangan  dengan  nilainilai  agama,  budaya  maupun  keyakinan  adalah  hak warga  negara  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  dan UndangUndang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999.  Hal  ini  juga merupakan  bentuk  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  hak-hak  warga  negara sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yakni Negara  Indonesia  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia. 16
Beberapa faktor yang  mendasari pentingnya UUJPH antara lain, pertama, berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  yang  mengatur  atau yang  berkaitan  dengan  produk  halal  belum  memberikan  kepastian  hukum  dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam  membedakan  antara  produk  yang  halal dan  haram.  Selain  itu  pengaturan  produknya  masih  sangat  terbatas  hanya  soal pangan  belum  mencakup  obat-obatan,  kosmetik,  produk  kimia  biologis  dan rekayasa  genetik.  Kedua,  tidak  ada  kepastian  hukum  kepada  institusi  mana keterlibatan  negara  secara  jelas  di  dalam  jaminan  produk  halal.  Sistem  yang  ada belum  secara  jelas  memberikan  kepastian  wewenang,  tugas  dan  fungsi  dalam kaitan  implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di  pasar  domestik  makin  sulit  dikontrol  akibat  meningkatnya  teknologi  pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia  belum  memiliki  standar  dan  tanda  halal  resmi  (standar  halal  nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia.  Kelima,  sistem  informasi  produk  halal  belum  sesuai  dengan  tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal. 17 Substansi Hukum Jaminan Produk Halal
UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  dirinci  atas  XI Bab dan 68 Pasal adalah ketentuan peraturan perundangan yang bertujuan untuk menjamin  setiap  pemeluk  agama  beribadah  dan  menjalankan  ajaran  agamanya, memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi
16 Amirsyah  Tambunan,  “ Hak  Konsumen  dalam  Perspektif  UU  No.  8  Tahun  1999” Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), hal. 6
17 Sofyan  Hasan, Sertifikasi  Halal  dalam  Hukum  Positif,  Regulasi  dan  Implementasinya  di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 351
dan  digunakan  masyarakat  sesuai  dengan  asas  pelindungan,  keadilan,  kepastian hukum,  akuntabilitas  dan  transparansi,  efektivitas  dan  efisiensi,  serta profesionalitas.  Selain  itu,  penyelenggaraan  sistem  produk  halal  bertujuan memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan  Produk, serta  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  Pelaku  Usaha  untuk  memproduksi  dan menjual Produk Halal. 18
Sudah termaktub dalam penjelasan atas UU No. 33 Tahun 2014 dalam Bab I pasal 2 yaitu: 19
a. Yang di maksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa  dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
b. Yang  dimaksud  dengan  asas  “keadilan”  adalah  bahwa  dalam penyelenggaraan  JPH  harus  mencerminkan  keadilan  secara  proporsional bagi setiap warga negara.
c. Yang  dimaksud  dengan  asas  “kepastian  hukum”  adalah  bahwa penyelenggaraan  JPH  bertujuan  memberikan  kepastian  hukum  mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
d. Yang  dimaksud  dengan  asas  “akuntabilitas  dan  transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara  sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Yang  dimaksud  dengan  asas  “efektivitas  dan  efisiensi”  adalah bahwa  penyelenggaraan  JPH  dilakukan  dengan  berorientasi  pada  tujuan yang  tepat  guna  dan  berdaya  guna  serta  meminimalisasi  penggunaan sumber  daya  yang  dilakukan  dengan  cara  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan atau terjangkau.
f. Yang  dimaksud  dengan  asas  “profesionalitas”  adalah  bahwa penyelenggaraan  JPH  dilakukan  dengan  mengutamakan  keahlian  yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.
Terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.  Pelaku  Usaha  semacam  ini  wajib  mencantumkan  keterangan  tidak  halal pada produk.
18 Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal , hal. 64
19 Undang-undang Jaminan Produk Halal.., hal. 30
Fatwa  DSN-MUI  No.  108/DSN-MUI/X/2016  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
Ada  beberapa  perkara  yang  melatarbelakangi  lahirnya  fatwa  DSN-MUI Nomor  108/DSNMUI/X/2016  yaitu;  Pertama,  semakin  berkembangnya  sektor parawisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan  pariwisata  berdasarkan  prinsip  syariah;  Dan  kedua,  belum adanya  ketentuan hukum  mengenai  pedoman  penyelenggaraan  pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.
Alasan  pertama  yang  disampaikan  DSN-MUI  pada  fatwa  ini  tidaklah  tanpa alasan,  karena  saat  ini  terdapat  tujuh  sektor  ekonomi  Islam  yang  tengah meningkat  secara  signifikan,  diantara  tujuh  sektor  tersebut  yang  banyak mengalami  pertumbuhan  dan  menjadi  perhatian  banyak  kalangan  adalah pariwisata  halal.  Dalam  hal  ini  pariwisata  halal  terus  mengalami  perkembangan yang  signifikan  dibandingkan  dengan  parawisata  konvensional  yang  ada.  Untuk alasan  kedua,  terbitnya  fatwa  ini  ialah  karena  tidak  adanya  aturan  mengenai pengembangan parawisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Usaha  Hotel  Syariah  melalui  Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi  yang  mengatur  tentang  parawisata  halal  perlu  untuk  dibuat,  sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.
Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan parawisata  syariah,  dari  ketentuan  akad  (perjanjian)  yang  dilakukan,  ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini  dijelaskan  mengenai  istilah-istilah  yang  berkaitan  dengan  industri  parawisata berdasarkan  perspektif  DSN-MUI,  adapun  beberapa  istilah  tersebut  adalah sebagai berikut :
1. Wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dengan  mengunjungi  tempat  teftentu  untuk  tujuan rekreasi,  pengembangan  pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau  lebih  wilayah  administratif  yang  di  dalamnya  terdapat  daya  tarik wisata,  fasilitas  ibadah  dan  umum,  fasilitas  pariwisata,  aksesibilitas,  serta masyarakat  yang  saling  terkait  dan  melengkapi  terwu.iudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial  yang  mengatur,  dan  rnenyediakan  pelayanan  bagi  seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah; 20
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha  Pariwisata  adalah  orang  atau  sekelompok  orang  yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam  suatu  bangunan  yang  dapat  dilengkapi  dengan  jasa  pelayanan makan  dan  minum,  kegiatan  hiburan  dan  atau  fasilitas  lainnya  secara harian  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  yang  dijalankan  sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi danlatau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
13. Akad ijarah adalah akad penrindahan hak guna (manfaat) atassuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad  ju'alah  adalah  janji  atau  komitmen  (iltizam)  perusahaan  untuk memberikan  imbalan  (reward/'iwadh/ju'l)  tertentu  kepada  pekerja  ('amil) atas  pencapaian  hasil  (prestasilnatijah)  yang  ditentukan  dari  suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).
Dalam  Fatwa  ini  dijelaskan  bahwa  segala  bentuk  penyelenggaraan pariwisata  berdasarkan  prinsip  syariah  boleh  dilakukan  dengan  syarat  mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Adapun Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar  dari  kemusyrikan,  kemaksiatan,  kemafsadatan,  tabdz  ir/israf, dan kemunkaran ;
20 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasioanal-Majelis  Ulama  Indonesia  No:  108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 4
2. Menciptakan  kemaslahatan  dan  kemanfaatan  baik  secara  material maupun spiritual
Ketentuan  terkait  Para  Pihak  dan  Akad  Pihak-pihak  yang  Berakad  Pihak- pihak dalarn penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
a. Wisatawan;
b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
c. Pengusaha Pariwisata:
d. Hotel syariah;
e. Pemandu Wisata:
f. Terapis.
Akad antar Pihak
Adapun akad diantaranya :
a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
b. Akad  antara  BPWS  dengan  Pemandu  Wisata  adalah  akad  ijarah atau ju'alah;
c. Akad  antara  Wisatawan  dengan  Pengusaha  Pariwisata  adalah ijarah;
d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
e. Akad  antara  hotel  syariah  dengan  BPWS  untuk  pemasaran  adalah akad wakalah bil ujrah;
f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
g. Akad  untuk  penyelenggaraan  asuransi  wisata,  penyimpanan  dan pengelolaan  serta  pengembangan  dana  pariwisata  wajib menggunakan  akad-akad  yang  sesuai  fatwa  dengan  DSNMUI  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait Hotel Syariah
a. Hotel  syariah  tidak  boleh  menyediakan  fasilitas  akses  pornografi dan tindakan asusila;
b. Hotel  syariah  tidak  boleh  menyediakan  fasilitas  hiburan  yang mengarah  pada  kemusyrikan,  maksiat,  pornografi  danlatau  tindak asusila:
c. Makanan  dan  minuman  yang  disediakan  hotel  syariah  wajib  telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
d. Menyediakan  fasilitas,  peralatan  dan  sarana  yang  memadai  untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
e. Pengelola  dan  karyawan/karyawati  hotel  wajib  rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
f. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman danlatau panduan mengenai prosedur  pelayanan  hotel  guna  menjamin  terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalarn melakukan pelayanan
Ketentuan terkait Wisatawan a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah denga menghindarkan  diri  dari  syirik,  maksiat,  munkar,  dan  kerusakan (fasad);
b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
c. Menjaga akhlak mulia;
d. Menghindari  destinasi  wisata  yang  bertentangan  dengan prinsipprinsip syariah.
Ketentuan Destinasi Wisata
Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
e. Memelihara kebersihan. kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
Destinasi wisata wajib memiliki:
a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
b. Makanan  dan  minuman  halal  yang  terjamin  kehalalannya  dengan Sertifikat Halal MUI
c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
d. Kernusyrikan dan khurafat;
e. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman  keras, narkoba dan judi;
f. Pertunjukan  seni  dan  budaya  sefta  atraksi  yang  bertentangan prinsip-prinsip syariah.
Ketentuan Spa, Sauna dan Mussage
a. Spa,  sauna,  dan  massage  yang  dilakukan  wajib  memenuhi ketentuan berikut: Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
c. Terjaganya kehormatan wisatawan;
d. Terapis  laki-laki  hanya  boleh  rnelakukan  spa,  sauna,  dan  massage kepada  wisatawan  laki-laki;  dan  terapis  wanita  hanya  boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah
Biro  Perjalanan  Wisata  Syariah  wajib  memenuhi  ketentuanketentuan berikut:
a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah;
b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Memiliki  daftar  penyedia  makanan  dan  minuman  halal  yang memiliki Serlifikat Halal MUI.
d. Menggunakan  jasa  Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam  melakukan pelayanan  jasa  wisata,  baik  bank,  asuransi,  lembaga  pembiayaan,
lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun;
e. Mengelola  dana  dan  investasinya  wajib  sesuai  dengan  prinsip syariah;
f. Wajib  merniliki  panduan  wisata  yang  dapat  mencegah  terjadinya tindakan  syirik,  khurafat,  maksiat,  zina,  pornografi,  pornoaksi,
minuman keras, narkoba dan judi.
Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuanketentuan berikut:
a. Memahami  dan  mampu  melaksanakan  nilai-nilai  syariah  dalam menjalankan  tugas;  terutama  yang  berkaitan  dengan  fikih pariwisata;
b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungfawab;
c. Memiliki  kornpetensi  kerja  sesuai  standar  profesi  yang  berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip- prinsip syariah
Respon
Respon  berasal  dari  kata  response,  yang  berarti  balasan  atau  tanggapan (reaction).  Respon  adalah  istilah  psikologi  yang  digunakan  untuk  menamakan reaksi  terhadap  rangsang  yang  di  terima  oleh  panca  indra.  Hal  yang  menunjang dan  melatarbelakangi  ukuran  sebuah  respon  adalah  sikap,  persepsi,  dan partisipasi.  Respon  pada  prosesnya  didahului  sikap  seseorang  karena  sikap merupakan  kecendrungan  atau  kesediaan  seseorang  untuk  bertingkah  laku  jika menghadapi  suatu  rangsangan  tertentu.  Jadi,  berbicara  mengenai  respon  atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian,  pengaruh  atau  penolakan,  suka  atau  tidak  suka  serta  pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu.
Wisata Halal
Secara harfiah wisata berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti perjalanan berpergian. Dari pengertian ini wisata berarti perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat yang ingin dikunjungi, yang menurut Bahasa Ingggris di sebut Tour. Dalam Bahasa Arab, perjalanan wisata atau pariwisata sering diistilahkan dengan kata as- siyahah yang  diambil  dari  ungkapan saaha  al-maa’ (air  mengalir,  mencair, meleleh). Ungkapan tersebut digunakan menyebut air yang mengalir dan berjalan di  atas  permukaan  tanah,  kemudian  digunakan  untuk  konteks  manusia  yang berarti  berpergian  di  atas  permukaan  bumi  dalam  rangka  beribadah, meningkatkan kesalehan atau tanpa tujuan apapun. 21
Dengan demikian, as-siyahah identik dengan melancong. Wisatawan muslim merupakan  segmen  baru  yang  sedang  berkembang  pesat  dalam  industri pariwisata. Menjelajahi dunia seperti wisatawan lain dengan tidak mengorbankan kebutuhan  dasar  mereka  berupa  pemenuhan  makanan  halal  dan  kemudahan pelaksanaan  ibadahnya  berupa  shalat.  Jadi,  secara  umum 22 pariwisata  syari’ah dan pariwisata konvensional tidak beda, hanya kebutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan dan minuman memenuhi ketentuan nilai-nilai Islam dimana hal  ini  dapat  juga  dinikmati  oleh  semua  kalangan  karena  secara generic tidak berbeda.  Istilah  wisata  halal  dalam  literatur  pada  umumnya  disamakan  dengan beberapa  istilah  seperti Islamic  tourism,  syari’ah  tourism , halal  travel,  halal friendly tourism destination, Muslim-friendly travel destinations, halal lifestyle , dan lain-lain. Dari sisi industri, wisata syariah merupakan suatu produk pelengkap dan tidak  menghilangkan  jenis  pariwisata  konvensional.  Sebagai  cara  baru  untuk
21 Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pariwisata (Jakarta: Mandar Maju, 2009), h. 15
22 . Fahad Salim Bahamman, Panduan Wisatawan Muslim (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2012), h. 6
mengembangkan  pariwisata  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  budaya  dan nilainilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.
Stategi Pemasaran Wisata Halal
Strategi  Pemasaran  Menurut  Para  Ahli  Beberapa  ahli  pernah  menjelaskan tentang  definisi  strategi  marketing,  diantaranya  adalah  Kotler  dan  Amstrong Menurut  Kotler  dan  Amstrong  (2008),  pengertian  strategi  pemasaran  adalah logika  pemasaran  dimana  unit  bisnis  berharap  untuk  menciptakan  nilai  dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen.
Kemudian  menurut  Kurtz  Menurut  Kurtz  (2008),  pengertian  strategi pemasaran  adalah  keseluruhan  program  perusahaan  dalam  menentukan  target pasar  dan  memuaskan  konsumen  dengan  membangun  kombinasi  elemen  dari marketing mix; produk, distribusi, promosi, dan harga.
Ada  juga  Philip  Kotler  Menurut  Philip  Kotler,  mendefinisian  bahwa  strategi pemasaran  adalah  suatu  mindset  pemasaran  yang  akan  digunakan  untuk mencapai  tujuan  pemasaran,  dimana  di  dalamnya  terdapat  strategi  rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran.
Tjiptono  Menurut  Tjiptono,  pengertian  strategi  pemasaran  adalah  alat fundamental  yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang  dimasuki,  dan  progam  pemasaran  yang  digunakan  untuk  melayani  pasar target tersebut.
Stanton  Menurut  Stanton,  pengertian  strategi  pemasaran  adalah  sesuatu yang  melingkupi  semua  sistem  yang  memiliki  hubungan  dengan  tujuan  untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk (barang atau jasa) yang dapat memuaskan konsumen.
Fungsi Strategi Pemasaran
Secara  garis  besar  ada  4  fungsi  strategi  pemasaran,  diantaranya  untuk Meningkatkan Motivasi untuk Melihat Masa Depan Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar,  namun  terkadang  perusahaan  juga  harus  memiliki  gebrakan  dengan sesuatu yang baru.
Kedua  Koordinasi  Pemasaran  yang  Lebih  Efektif  Setiap  perusahaan  pasti memiliki  strategi  pemasarannya  sendiri.  Strategi  pemasaran  ini  berfungsi  untuk
mengatur  arah  jalannya  perusahaan  sehingga  membentuk  tim  koordinasi  yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Ketiga  Merumuskan  Tujuan  Perusahaan  Para  pelaku  usaha  tentunya  ingin melihat  dengan  jelas  apa  tujuan  perusahaan  mereka.  Dengan  adanya  strategi pemasaran maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kempat  Pengawasan  Kegiatan  Pemasaran  Dengan  adanya  strategi pemasaran  maka  perusahaan  akan  memiliki  standar  prestasi  kerja  para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif.
Tujuan Strategi Pemasaran
Secara  umum,  setidaknya  ada  4  tujuan  strategi  pemasaran,  diantaranya adalah:  Untuk  meningkatkan  kualitas  koordinasi  antar  individu  dalam  tim pemasaran Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah  ditentukan  Sebagai  dasar  logis  dalam  mengambil  keputusan  pemasaran Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran.
Banyak  para  ahli  dalam  bidang  marketing  mengatakan  bahwa  kepuasan pelanggan  adalah  kunci  utama  dari  konsep  pemasaran  dan  marketing  strategy. Dengan  kata  lain,  setiap  perusahaan  memiliki  cara  tersendiri  dalam  melakukan proses  marketing,  sesuai  karakteristik  dan  kesanggupan  masing-masing.  Pada dasarnya  tujuan  akhir  dari  marketing  itu  tetap  akan  bermuara  pada  tercapainya kepuasan konsumen. Berikut ini adalah 5 Konsep Strategi Pemasaran:
1. Segmentasi
Pasar  Setiap  konsumen  pasti  memiliki  kebutuhan  dan  kebiasaan  yang berbeda.  Perusahaan  harus  melakukan  klasifikasi  pasar  yang  sifatnya  heterogen menjadi satua-satuan pasar yang bersifat homogen.
2. Market Positioning
Tidak ada perusahaan yang bisa  menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa  perusahaan  harus  punya  pola  spesifik  untuk  mendapatkan  posisi  kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan.
3. Market Entry Strategy
Ini  adalah  strategi  perusahaan  untuk  bisa  masuk  pada  segmen  pasar tertentu. Bebebrapa cara yang sering dilakukan adalah: Membeli Perusahaan Lain Internal Development Kerjasama Dengan Perusahaan Lain Marketing Mix Strategy Marketing Mix (baca: Pengertian Marketing Mix) adalah kumpulan dari beberapa variabel  yang  telah  digunakan  perusahaan  untuk  mempengaruhi  tanggapan
konsumen.  Beberapa  variabel  tersebut  diantaranya;  Product  Price  Place Promotion  Participant  Process  People  Physical  Evidence  5.  Timing  Strategy Pemilihan  waktu  dalam  melakukan  pemasaran  juga  sangat  penting  untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi,  dan  menentukan  waktu  yang  tepat  untuk  mendistribusikan  produk  ke pasar.
AIDA ( Attention, Interest, Desire, Action )
AIDA  merupakan  salah  satu  teori  dasar  yang  banyak  dipakai  dalam  dunia marketing  sebagai  tahapan  yang  harus  diingat  dalam  proses  penjualan  sebuah produk  atau  jasa.  Menurut  model  ini,  alat  promosi  harus  menarik  perhatian, mendapatkan  dan  mendorong  minat,  membangkitkan  keinginan,  dan menghasilkan  tindakan.Teori  keputusan  pembelian  dalm  model  AIDA  dijelaskan dalam empat tahap:
a. Tahap  Menaruh  Perhatian  ( Attention )  adalah  tahapan  dimana  kita  harus bisa  membuat  para  konsumen  sadar  akan  keberadaan  produk  kita.  Baik promosi  menggunakan  iklan  cetak,  radio,  TV,  atau  jaringan  personal lainnya.
b. Tahap  Ketertarikan  ( Interest ),  setelah  berhasil  meraih  perhatian konsumen, harus dilakukan follow up yang baik. Yaitu tahapan lebih dalam memberikan informasi produk, membujuk dan mampu memberikan alasan kenapa konsumen harus membeli produk yg kita tawarkan.
c. Tahap  Berhasrat/Berniat  atau Desire adalah  tahapan  memberikan penawaran  yang  tidak  dapat  ditolak  si  kosumen,  dimana  agar  timbul keinginan dan hasrat untuk membeli produk kita.
d. Tahap Memutuskan untuk aksi beli (Action), tahapan dimana si konsumen agar mengambil tindakan untuk mulai membeli produk kita sekarang
e. Tahap  Satisfaction  ,  yaitu  tahapan  akhir  dimana  konsumen  merasa  puas dengan produk kita dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita lagi
Jadi  proses  AIDA  bisa  digambarkan  sebagai  proses:  pengenalan  produk- penciptaan ketertarikan terhadap produk -mengakibatkan timbulnya hasrat untuk membeli  produk  dan  akhirnya  pengambilan  keputusan  untuk  membeli  produk tersebut.
DOT ( Destination, Origin, Time )
DOT  merupakan  salah  satu  teori  Penunjang  yang  banyak  dipakai  dalam dunia  marketing  Pariwisata  Wonderful  Kepri  sebagai  tahapan  yang  harus  diingat dalam  proses  penjualan  sebuah  produk  Pariwisata.  Menurut  model  ini,  alat
promosi harus Melihat Tempat, keaslian  dan waktu . Teori keputusan pembelian dalm model DOT dijelaskan dalam tiga tahap:
Destination, destinasi  juga  terdiri  dari  berbagai  elemen-elemen.  Di  dalam membuat strategi terhadap sebuah destinasi terdapat beberapa faktor yang harus dianalisis. Origin, daerah Asal Wisatawan, Time , Waktu yang tepat untuk berwisata, BAS, Branding, Advertising, Selling , Formulasi Pemasaran Pariwisata Indonesia.

## SIMPULAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  dan  bahkan  Negara  yang  terdiri  dari beberapa  kepulauan  yang  sudah  harus  mempromosikan  pariwisata  halal  dengan menggunakan  digital  marketing.  Pendekatan  strategi  promosi  perlu  ditingkatkan dengan  menggunakan  media  promosi  seperti  iklan  media  Elektronik  dan  media cetak  misalnya  di  negara  tersebut,  mengadakan  kerjasama  dengan  agensi  untuk membuat event di Indonesia dan mengundang travel agent dan travelling di kota tersebut untuk mengunjungi Indonesia.   Pada  Pasar Timur tengah tetap menarik bagi  Indonesia  karena  mereka  sangat  berpotensi,  mengapa  hal  ini  tidak  bisa dipungkiri, karena Indonesia memiliki potensi untuk membelanjakan kualitas yang tinggi  yaitu  dengan  adanya  wisata  halal  atau  pariwisata  berbasis  syariah. Kemudian  terkait  strategi  komunikasi  pemasaran  sebaiknya  disesuaikan  dengan karakteristik  usia  dan  motivasi  perjalanannya  yang  sebagian  besar  untuk  bisnis perlu  diaktifkan  sebagai  pemberi  informasi,  mengenai  produk  yang  ditawarkan haruslah  yang  kompetble  produk-produk  yang  diminati  oleh  para  calon wisatawan,  tidak  hanya  untuk  kaum  Timur  tengah  saja,  akan  tetapi  diharapkan untuk  para  touris  seluruh  mancanegara  melalui  Teknologi  E-marketing,  Semua bisa  melalui  sarana  website,  social  media,  online  advertising,  email  direct marketing, forum discussion, mobile applications dan lain sebagainya.

## REFERENSI
Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-undang Jaminan Produk Halal.
Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, (t.p, Sinar Grafika,
2015
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasioanal-Majelis  Ulama  Indonesia  No:  108/DSN-
MUI/X/2016  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan Prinsip Syariah.
Fahad Salim Bahamman, Panduan Wisatawan Muslim (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2012).
Riyanto  Sofyan, Prospek  Bisnis  Pariwisata  Syariah ,  (Jakarta:  Republika,  2012) Sofyan  Hasan, Sertifikasi  Halal  dalam  Hukum  Positif,  Regulasi  dan Implementasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar,  Maqasid  Syariah  Fii  Al-Islam  (Maqasid  Syariah), terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2013.
Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pariwisata (Jakarta: Mandar Maju, 2009)
Tohir  Bawazir,  Panduan  Praktis  Wisata  Syariah.  (Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar, 2013).
Tambunan, “ Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999” Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013). Global Muslim Travel Index (GMTI), 2017. https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating- global-muslim-travel-index-gmti-2017.html Diakses 02 Desember 2019 Kementerian  Pariwisata,  Kemenparekraf  promosikan  Indonesia  sebagai  destinasi pariwisata syariah dunia. 20 Desember 2012 http://www.kemenpar.go.id/post/kemenparekraf-promosikan-indonesia- sebagai-destinasi-pariwisata-syariah-dunia diakses  12  November  2019 Pukul 13.01 WIB
Maulana  Hamzah  dan  Yudi  Yudiana, Analisis  Komparatif  Potensi  Industri  Halal dalam  Wisata  Syariah  dengan  Konvensional, di  Uploud  pada  09  Februari 2015. Dalam Http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis- komparatif-potensi-industri.html diakses  02 November 2019  pukul 13: 11
WIB
Abdul  Rasyid, Urgensi  Regulasi  Pariwisata  Halal ,  Di  Uploeud  pada  30  Desember 2018. https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi- pariwisata-halal/ . Diakses 02 Desember 2019 Pukul 12:48 WIB
KBBI  Online.  https://kbbi.web.id/pariwisata  diakses  Diakses  02  Desember  2019 Pukul 13:06 WIB