## TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJUDIAN ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Oleh
Enik Isnaini Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Fenomena  perjudian  merupakan  suatu  bentuk  permasalahan  sosial  yang  telah  ada sejak zaman dahulu. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat. seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan bersaranakan teknologi atau perjudian online tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat- alat  komunikasi  elektronik  yang  berbasis  internet.  Pemerintah  dalam  fungsinya  sebagai pengawasan sosial ( social control ) telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian  telah  diatur  dalam  Pasal  303  KUHP  dan  Pasal  303  bis  KUHP.  sedangkan  sanksi pidanannya diperberat sesuai dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Apabila telah terbukti melakukannya maka dapat diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  perjudian  online, dilaksanakan  dengan  berdasarkan  kepada  ketentuan  pasal  27  ayat  (2)  dan  pasal  45  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. namun pada  kenyataannya  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  masih  sering menggunakan pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan  pasal  43  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  yaitu  yaitu  adanya ketentuan  penyidik  dalam  melakukan  penangkapan  dan  penahanan  melalui  penuntut  umum meminta penetapan Ketua Pengadlan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.  maka  sudah  sepatutnya  diperlukan  pembuatan  undang-undang  atau  penyempurnaan ketentuan yang telah ada.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perjudian Online,Hukum Positif Indonesia .

## PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Kemajuan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi  (IPTEK) telah meningkatkan pula modus kejahatan  yang  ada.  saat  ini  modus kejahatan  tidak  hanya  dilakukan  di dunia  nyata,  melainkan  juga  melalui internet,  atau  sering  disebut  dengan kejahatan  dunia cyber ( cyber  crime ).
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi pula yang turut mempengaruhi  cara  berpikir,  bersikap
dan bertindak. perubahan cara pandang dan penilaian dalam masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran  hukum  akan  penilaian terhadap suatu perilaku, apakah perbuatan tersebut dianggap patut atau bahkan  sebaliknya,  merupakan  suatu ancaman bagi ketertiban umum.
Fenomena  perjudian  memang telah  ada  sejak  dahulu  kala.  bahkan dalam masyarakat adat tertentu, perjudian  dianggap  sebagai  suatu tradisi  warisan  leluhur  yang  harus
dilestarikan. tetapi sebenarnya perjudian  merupakan patologi sosial karena  bertentangan  dengan  nilai  dan norma yang ada di masyarakat.
Dengan  semakin  banyaknya situs–situs  perjudian  di  internet  juga kemudahan  akses  dan  transaksinya, yaitu  melalui  transaksi  elektronik perbankan,  membuat  aparat  penegak hukum kesulitan
dalam pengusutannya. dengan bermacam
kemudahan  yang  ditawarkan  melalui situs–situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan
besar.  namun  secara  tidak  disadari perjudian  menyebabkan  bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan  untuk  ingin  terus menerus mencoba, sehingga
melupakan  kewajiban  dan  tanggung jawabnya  dalam  kehidupan  pribadi maupun  dalam  bermasyarakat.  bagi pelaku  yang  kalah  berjudi  akan menimbulkan  rasa  penasaran  ingin mencoba  lagi  hingga  mengakibatkan hutang dan kemiskinaan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. maka  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung perjudian tetap menimbulkan  dampak  negatif  yang merugikan bagi kehidupan.

## METODE PENELITIAN Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  di gunakan dalam penelitian ini adalah metode  penelitian  hukum  normatif atau  peneltian  hukum  kepustakaan. yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  yaitu  data  primer maupun  sekunder.  bahan-bahan hukum  tersebut  disusun  secara sistematis guna mempermudah dalam  mengambil  kesimpulan  dari permasalahan yang diteliti.
Pendekatan Masalah
Dalam  pendekatan  masalah ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan  ini  adalah  pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. pendekatan Undang- Undang ( statue approach ) dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut-paut  dengan  isi  hukum yang sedang ditangani. 25
Pendekatan  masalah  yuridis normatif  merupakan  pendekatan yang  digunakan  dengan  melakukan pendekatan  peraturan  perundang– undangan ( statue approach ), pendekatan tersebut melakukan pengkajian  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan  permasalahan  yang  diteliti. selain itu juga digunakan pendekatan konsep ( conseptual approach )  untuk  melihat  konsep– konsep  hukum  yang  terkait  dengan permasalahan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut KUHP
.Pemidanaan  dalam  kasus perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP  dan  Pasal  303  bis  KUHP. dalam  penjelasan  Undang–Undang Nomor  7  tahun  1974  pasal  1 menyatakan  adanya  pengklasifikasian terhadap  segala  macam  bentuk  tindak pidana  perjudian  sebagai  kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya.  ancaman  yang  berlaku terdahulu  ternyata  sudah  tidak  sesuai lagi  dan  tidak  membuat  pelakunya jera. 26
Salah  satu  ketentuan  yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian ada dalam pasal 303
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011. h.93
26 Sugeng Tiyarto, Op.Cit . h.28
dan  303  bis  KUHP  yang  telah  diubah dalam  Pasal  2  ayat  (1),  (2)  dan  (3) Undang–Undang  Nomor  7  Tahun 1974 . dalam Pasal tersebut menyatakan :
(1) Merubah ancaman hukuman dalam  pasal  303  ayat  (1)  Kitab
Undang-  Undang Hukum Pidana, dari  hukuman  penjara  selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau  denda  sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi  hukuman  penjara  selam- lamanya  sepuluh  tahun    atau denda  sebanyak-banyaknya  dua puluh lima juta rupiah.
(2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303bis ayat (1) Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana,
dari  hukuman  kurungan  selama- lamanya  satu  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya  empat  ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya  sepuluh  juta rupiah. (3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303bis ayat (2) Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana, dari  hukuman  kurungan  selama- lamanya  tiga  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya  tujuh  ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak- banyaknya lima belas juta rupiah.
Salah  satu  ketentuan  yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana  perjudian  yaitu  pasal  303  ayat (1)  yang  didalamnya  memuat  unsur tanpa  izin,  dengan  demikian  maka perjudian  dapat  digolongkan  menjadi dua macam yaitu :
1. Perjudian  yang  bukan  merupakan tindak  pidana  kejahatan  apabila pelaksanaannya  telah  mendapat izin  terlebih  dahulu  dari  pejabat yang berwenang, seperti :
a. Kasino  dan  Petak  Sembilan  di Jakarta  dan  Sari  Empat  di  jalan kelenteng Bandung.
b. Toto  (Totalisator)  Grey  Hound  di Jakarta  (ditutup  1  Oktober  1978 oleh pemerintah DKI).
c. Undian harapan yang sudah berubah  menjadi  Undian  Sosial Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. di  Surabaya  ada  undian  Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul  Danau  Toba  di  Medan,
Sampul Sumber Harapan di
Jakarta,  semuanya  berhadiah  80 juta rupiah. 27 Dari contoh perjudian
tersebut bukanlah merupakan kejahatan  karena  sudah  mendapatkan izin  dari  pemerintah  daerah  atau pemerintah setempat dengan berlandaskan  pada  Undang–Undang Nomor  22  Tahun  1954  tentang Undian.  menurut  Pasal  1  dan  2 Undang–Undang  Nomor  22  Tahun 1954  mengizinkannya  apabila  undian yang  diadakan  tersebut  diadakan  oleh :
a. Negara;
b. Oleh  suatu  perkumpulan  yang diakui  sebagai  badan  hukum,  atau oleh  suatu  perkumpulan  yang terbatas  pada  para  anggota  untuk keperluan  sosial,  sedang  jumlah harga  nominal  dari  undian  tersebut tidak  lebih  dari  Rp.  3.000,00  (Tiga Ribu Rupiah).
Undian tersebut harus
diberitahukan kepada instansi pemerintah  yang  berwajib  dalam  hal ini kepalah daerah,  izin untuk mengadakan  undian  hanya  dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
2. Perjudian  yang  merupakan  tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya  tanpa  mendapat izin  terlebih  dahulu  dari  pejabat yang  berwenang.  dalam  pasal  303 bis KUHP menyebut unsur– unsurnya sebagai berikut :
27 Kartini Kartono, Op.Cit . h.61
a. Menggunakan  kesempatan  untuk main judi;
b. Dengan  melanggar  ketentuan  pasal 303 KUHP.
KUHP  secara  spesifik  telah mengatur  tindak  pidana  perjudian  dan menggolongkan  perjudian  kedalam buku  II  bab  XIV  sebagai  kejahatan kesusilaan.
Larangan–larangan
perjudian  telah  dirumuskan  ancaman pidana dan penjelasannya dalam pasal 303 KUHP sebagai berikut :
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  sepuluh  tahun  atau
pidana denda paling  banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat
izin; 1. Dengan  sengaja  menawarkan atau  memberikan  kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja  turut  serta  dalam  suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan  sengaja  menawarkan atau member kesempatan kepada  khalayak  umum  untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan  untuk  itu,  dengan tidak  perduli  apakah  untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan  turut  serta  pada permainan judi sebagai percaharian. (2) Kalau  yang  bersalah  melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka  dapat  dicabut  haknya untuk  menjalankan  pencaharian itu. (3) Yang  disebut  dengan  permainan judi  adalah  tiap–tiap  permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena  pemainnya  lebih  terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang  keputusan  perlombaan atau permainan lain–lainnya
yang  tidak  diadakan  antara mereka yang turut berlomba atau
bermain.  Demikian  juga  segala pertaruhan lainnya.” ermain  judi  hanya  sebagai hiburan belaka.
Sedangkan dalam pasal 303 bis
KUHP juga mengatur tentang perjudian yang menyatakan :
(1) Diancam dengan pidana penjara  paling  lama  empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
1. Barangsiapa  menggunakan kesempatan main judi,
yang diadakan dengan melanggar  ketentuan  pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta main  judi  di  jalan  umum atau di pinggir jalan umum atau  di  tempat  yang  dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa  yang  berwenang yang  telah  memberi  ijin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran  belum  lewat  dua tahun  sejak  ada  pemidanaan yang  menjadi  tetap  karena salah satu dari pelanggaran  ini, dapat dikenakan pidana penjara paling  lama  enam  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak lima belas juta rupiah.”
Melihat  rumusan  peraturan hukum  pidana  tersebut  berarti  sudah jelas  bahwa  perjudian adalah  dilarang oleh  norma  hukum  pidana  karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. sejak diberlakukannya Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981, pemerintah  telah  melarang  pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan illegal maka dapat dikenakan sanksi  pidana  yang  pelaksanaannya diproses  sesuai  dengan  hukum  acara pidana. 28
Kebijakan  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana perjudian online
.  Kebijakan  penegakan  hukum pada  hakikatnya  merupakan  bagian dari  politik  kriminal  yang  pada hakekatnya  menjadi  bagian  integral dari  kebijakan  sosial  ( social  policy ),
kemudian
kebijakan
ini diimplementasikan  kedalam  sistem peradilan  pidana  ( criminal  juctice system ).  sistem  peradilan  pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan  tertentu  ( crime  containment system ),  dilain  pihak  sistem  peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder ( secondary prevention ) yaitu
mencoba mengurangi  kriminalitas  di  kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana  dan  mereka  yang  bermaksud melakukan  kejahatan  melalui  proses deteksi,  pemidanaan  dan  pelaksanaan pidana. 29 Sistem  peradilan  pidana tersebut didalam operasionalnya melibatkan sub sistemnya yang bekerja  secara  koheren,  koordinatif, dan  integratif,  agar  dapat  mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal.  Oleh  karena  itu  efisiensi maupun efektifitasnya sangat tergantung  pada  faktor-faktor  sebagai berikut :
a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
b. Profesionalisme  aparat  penegak hukum dan;
c. Budaya hukum masyarakat.
Secara  konsepsional  inti  dari arti  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara
29 Ibid . h.56
dan mempertahankan kedamaian pergaulan  hidup.  sebagai  suatu  proses penegakan  hukum  pada  hakekatnya merupakan  penerapan  diskresi  yang menyatakan  pembuat  keputusannya tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah hukum  akan  tetapi  mempunyai  unsur penilaian pribadi.
Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :
a. Faktor hukumnya sendiri;
b.Faktor penegak hukum;
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum;
d.Faktor masyarakat;
e. Faktor kebudayaan. 30
Kelima faktor diatas merupakan faktor-faktor  yang  terkait  satu  sama lain. Merupakan esensi dari penegakan  hukum  dan  bekerjanya hukum  dalam  masyarakat.  kaitannya dengan  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana perjudian online, efisiensi  maupun  efektifitasnya juga  tergantung  kepada  faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi :
a. Faktor Perundang-Undangan
Salah satu asas dalam hukum pidana  menentukan  bahwa  tiada perbuatan yang dilarang dan diancam  dengan  pidana  jikalau  hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan  dalam  suatu  Peraturan Perundang-Undangan (asas legalitas). Secara opersional perundang-undangan pidana mempunyai  kedudukan  strategis terhadap  system  peradilan  pidana. Sebab  hal  tersebut  memberikan definisi tentang perbuatan-
perbuatan  apa  yang  dirumuskan sebagai tindak
pidana.
Mengendalikan
usaha-usaha pemerintah untuk  memberantas kejahatan  dan  memidana  si  pelaku,
30 Ibid
memeberikan batasan tentang pidana  yang  dapat  di  terapkan untuk  setiap  kejahatan  .  dengan perkataan lain Perundang- Undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur  segala  prosedur  dan  tata cara  yang  harus  dipatuhi  didalam berbagai peringkat
system peradilan  pidana. 31 pengaturan  atas tindak pidana perjudian online telah dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2) Juncto  Pasal  45  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
b. Faktor Penegak Hukum Keberhasilan  misi  hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana  perjudian online tidak hanya ditentukan oleh sempurnannya postulat hukum yang  dirumuskan  dalam  hukum positif.  Melainkan  telah  lebih  dari itu keberhasilannya sangat tergantung  kepada  aparat  yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai  dari  tingkat  penyidikan hingga  tingkat  eksekusi.  aparat penegak  hukum  harus  memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan  maupun  dalam  proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan  yang  luas  atas  delik materiil maupun peristiwa hukumnya  serta  kedisiplinan  dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.
c. Faktor  Infrastruktur  Pendukung Sarana dan Prasarana
Faktor  ini  dapat  dikatakan sebagai tulang punggung penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  perjudian online. Sebab eksistensinya  merupakan  penopang keberhasilan  untuk  menemukan
suatu  kebenaran  materiil.  Oleh karena  jalinan  kerjasama  yang haromis  antara  lembaga  penegak hukum  dengan  beberapa  pakar  dan spesialis  di  bidangnya  seperti  ahli forensik,  pakar  telematika,  serta dana  operasional  yang  memadai adalah merupakan faktor pendukung  guna  mengadili  dan memidana atau mempersempit ruang  gerak  pelaku  tindak  pidana perjudian online.
d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Faktor budaya hukum masyarakat  memiliki  pengaruh  dan memainkan  peranan  yang  penting dalam  proses  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  perjudian. pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat  merupakan  fenomena yang  unik  dan  mengandung  resiko yang  potensial,  sehingga  seringkali menempatkan  posisi  dan  profesi aparat  penegak  hukum  kedalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya  dapat  mengakibatkan ambivalensi  dalam  melaksanakan peranan aktualnya. Kepatuhan semua
masyarakat terhadap hukum,
ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur  oleh  suatu  bentuk  perjudian yang menawarkan keuntungan diluar  kelaziman  dan  sebagainya. adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum  yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian. Syarat–syarat agar hukum lebih  efektif  dalam  penerapannya, antara  lain :
1. Undang-Undang  harus  dirancang dengan baik.
2. Undang-Undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur.
3. sanksi  yang  dicantumkan  harus sepadan  dengan  sifat-sifat  undang- undang yang dilanggar.
4. berat  sanksi  yang  diancamkan kepada  si  pelanggar  tidak  boleh keterlaluan.
5. kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan  yang  dilanggar  undang- undang harus ada.
6. hukum yang mengandung
larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras  dengan  kaidah  moral,  atau yang netral.
7. mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana  hukum  harus menunaikan tugasnya dengan baik.
Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus
dirumuskan  secara  rinci  dan  jelas mengatur  dan  member  sanksi  agar tidak  menimbulkan  keraguan  dalam penerapannya  agar  tercipta  suatu keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi pihak  pihak  yang  berperkara.  ada banyak  aktivitas  yang  dilakukan perlengkapan
Negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk  undang-undang,  institusi pemerintah  dan  aparat  pelaksana pidana, yang kesemuanya mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.
Memperhatikan
masalah
penegak  hukum  ini  jika  dikaitkan dengan  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  perjudian  online,  maka aktifitas  atau  kegiatan  yang  dapat dilakukan  sebagai  upaya  menghadapi masalah-masalah  yang  timbul  dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. tersedianya aparat penegak hukum  yang  memadai  baik  secara kuantitas  maupun  secara  perorangan maupun kelompok.
Bedasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan  diatas  dapat  dilihat  bahwa efektifitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online tidak  hanya  terletak pada  efisiensi  dan  efektifitas  kinerja masing-masing  sub  sistem  dalam peradilan  pidana.  melainkan  juga tergantung  pada  dukungan  sosial maupun  kelembagaan  dalam  rangka pembentukan opini masyarakat
tentang tindak pidana perjudian online dan  sosialisasi  hukum  nasional  secara luas.
Tindak pidana perjudian online hanya  dikenakan  ketentuan  hukum yang  ada  dalam  hal  ini  pasal  303 KUHP,  padahal  saat  ini  telah  ada ketentuan  yang  mengatur  tentang perjudian  online  dalam  pasal  27  ayat (2)  dan  pasal  45  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  elektronik. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi menegenai peraturan mana  yang  dapat  diberlakukan  atas tindak pidana perjudian online. Penerapan  pasal  303  KUHP  atas tindak pidana perjudian online menimbulkan sulitnya proses pembuktian  Karena  dalam  KUHP Tidak diatur adanya unsur-unsur  yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian online semua  dilakukan  dengan  melalui media  internet (cyber ).  Sementara  itu, tidak  diterapkannya  pasal  27  ayat  (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008,  disebabkan adanya  prosedur  penyidikan  dalam pasal  43  ayat  (6)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  yang  sulit dilaksanakan,  yaitu  adanya  ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan  dan  penahanan  melalui penuntut  umum  meminta  penetapan Ketua  Pengadlan  Negeri  setempat dalam  waktu  satu  kali  dua  puluh empat  jam.  dan  hal  tersebut  tidak mungkin dilakukan, sehingga
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik terpaksa menetapkan ketentuan  pasal  303  KUHP  untuk menangani  kasus  perjudian  online termaksud.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya,  maka  penulis  dapat menyimpulkan :
1. Bahwa pengaturan hukum terhadap  tindak  pidana  perjudian telah  diatur  dalam  Pasal  303 KUHP  dan  Pasal  303  bis  KUHP. sedangkan  sanksi  pidanannya diperberat  sesuai  dalam  Pasal  2 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor  7  tahun  1974  tentang Penertiban  Perjudian.  Salah  satu ketentuan yang merumuskan ancaman  terhadap  tindak  pidana perjudian  dalam  pasal  303  ayat (1) yaitu adanya unsur tanpa izin, dengan  demikian  perjudian  dapat digolongkan  menjadi  2,  yaitu perjudian  yang  bukan  merupakan tindak pidana apabila pelaksanaannya telah mendapatkan  izin  dari  pejabat yang  berwenang  dan  perjudian yang  merupakan  tindak  pidana yaitu dengan melanggar ketentuan  dalam  pasal  303  ayat (1)  yaitu  tanpa  mendapat  izin. Apabila telah terbukti melakukannya maka dapat diproses  sesuai  dengan  hukum acara yang berlaku.
2. Bahwa kebijakan penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana perjudian online merupakan bagian  dari  politik  kriminal  yang diimplementasikan ke dalam sistem  peradilan  pidana  yang berfungsi  sebagai  penahan  dan pengendalian  terhadap  kejahatan
dan sebagai pencegahan sekunder.  yang  berfungsi  untuk menyerasikan  hubungan  nilai- nilai  dalam  kaidah-kaidah  yang berlaku  dengan  tujuan  untuk menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Yang dilaksanakan oleh alat perlengkapan Negara yaitu Kepolisian,  kejaksaan,  hakim, pembentuk undang-undang, institusi  pemerintah  dan  aparat pelaksana  pidana.  dalam  upaya penegakan hukum terhadap tindak perjudian online,
dilaksanakan  dengan  berdasarkan kepada  ketentuan  pasal  27  ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. namun pada kenyataannya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering
menggunakan  pasal  303  KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian  online  karena  kesulitan menerapkan  pasal  43  ayat  (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum  meminta  penetapan  Ketua Pengadlan Negeri setempat dalam waktu  satu  kali  dua  puluh  empat jam.  maka  sudah  sepatutnya diperlukan  pembuatan  undang- undang atau penyempurnaan ketentuan yang telah ada.
Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah:
1. Seharusnya  pengaturan  hukum terhadap  tindak  pidana  perjudian bukan  ditentukan  kepada  unsur tanpa  izin  tetapi  harus  ditentukan
oleh  unsur  obyeknya,  artinya pemidanaan  terhadap  para  pelaku tindak pidana perjudian ditentukan karena memang perbuatan bermain  judi  adalah  dilarang  dan bersifat  melawan  hukum.  Dan sifat pertanggung jawaban pidananya  harus  pula  dibebankan kepada korporasi ( rechtpersoonlijkheid )  dan  bukan hanya  dibebankan  kepada  orang- perorangan ( natuurlijke person ).
2. Kebijakan penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  perjudian online  harus  dilakukan  dengan perumusan  peraturan  perundang-
undangan yang baru dan pernyempuranaan  ketentuan  yang telah  ada.  selain  itu  diperlukan upaya  pencegahan  yaitu  dengan pemblokiran  terhadap  situs-situs yang  memiliki  muatan  perjudian sebagai bagian dari upaya pemerintah  dalam  pemberantasan tindak pidana perjudian online.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Adami Chazawi, Tindak Pidana
Informasi  &  Transaksi  Elektronik,
Media  Nusa  Creative,  Malang,
2015.
Carson  Butcher, Abnormal  Psychology And Modern Life , Collins Publisher
Inc , New York, 1992.
C.S.T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum Dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Ensiklopedia  Indonesia,  Cipta  Adi Pustaka, Jakarta, 1980.
Kartini  Kartono,  Patologi  Sosial,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian
Hukum, Kencana, Jakarta, 2011
R.  Abdoel  Djamali,  Pengantar  Hukum Indonesia,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2013.
Sugeng  Tiyarto,  Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak Pidana Perjudian,
Genta Press, Yogyakarta, 2015.

## Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1981  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang Penertiban Perjudian.

## INTERNET
Andri  Kristiawan,  (2013),  Kebijakan
Hukum Cybercrime, http://etikadalamduniait.blogsp ot.com/,  Diakses  Pada  Tanggal
19 Juni 2017.
http://dasarkepo.com/sejarah-judi-di-
indonesia-dari-zaman- kerajaan/, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2017.
http://freelist.org/cgi-
bin/judi:hiprokrisi,lokalisasi,leg alisasi/,  Diakses  Pada  Tanggal 11 Juni 2017.
Joshua  Sitompul,  (2013),  Landasan Hukum Penanganan Cyber
Crime, http://m.hukumonline.com/, Diakses  Pada  Tanggal  17  Juni 2017.
Johanes Papu, (2002), Perilaku Berjudi,  http://epsikologi.com/, Diakses  Pada  Tanggal  13  Juni
2017.
http://kbbi.web.id/internet/,
Diakses
Pada Tanggal 11 Juni 2017.
http://kbbi.web.id/judi/,  Diakses  Pada Tanggal 11 Juni 2017.
http://kbbi.web.id/distribusi/,  Diakses
Pada Tanggal 06 Juli 2017.
http://kbbi.web.id/transmisi/, Diakses
Pada Tanggal 06 Juli 2017. http://kbbi.web.id/akses/,  Diakses  Pada
Tanggal 06 Juli 2017.
http://kominfo.go.id/pengguna- internet-indonesia-nomor-
enam-dunia/, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2017. M. Yamin, (2012), Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, http://teknologi.news.viva.co.id
/, Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2017. Onno  W.  Purbo,  (2007),  Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis
Teknologi Informasi, Computer Network  Research  Group,  ITB, http://yc1daf@garuda.drn.go.id/
, Diakses Pada Tanggal 19 Juni
2017.
http://purplenitadyah.wordpress.com/,
Diakses  Pada  Tanggal  12  Juni 2017.