How to cite:
Eka  Nurulia  Shinta  Dewi  &  Sri  Trisnaningsih  (2022)  Kebijakan  Pemanfaatan  Dana  Kelurahan  dalam Meningkatkan  Kegiatan  Pemberdayaan  Kelurahan, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10474 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Eka Nurulia Shinta Dewi, Sri Trisnaningsih Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia Email: ekanurulia1012@gmail.com, trisna.ak@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kelurahan  digunakan  sebagai  bentuk pelayanan  sosial  dasar  yang  memiliki  dampak  secara  lansung  terhadap  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat diperlukan  suatu  program  pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan mengoptimalkan  pemberdayaan  masyarakat.  Dukungan  pendanaan  untuk  kelurahan dari  alokasi  APBD  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Tambahan  diharapkan  mampu memenuhi pendanaan kelurahan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi anggaran kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidoharjo,  dengan  berdasarkan  pendekatan  manajemen  oleh  George  R.  Terry.  Dalam proses penelitian ini, menggunakan metode deskriptif dan pendekatan secara kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  dimensi  perencanaan,  Pelaksanaan, Pengorganisasian, Pengawasan di Kelurahan Sidoharjo dalam menyusun dan membuat rencana kerjanya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya rencana kerja yang telah dibuat  oleh  Perangkat  Kelurahan  dan  melibatkan  Lembaga  dan  Tokoh  Masyrakat melalui  Muskel.  Pada  tahap  pengorganisasian  terdapat  lembaga  yang  dibentuk  oleh Perangkat  Kelurahan.  Pada  tahap  pelaksanaan  beberapa  program  kegiatan  belum terlaksana  sesuai  dengan  RKA  diakibatkan  adanya  pandemic  covid-19  sehingga program  yang  terdapat  pada  RKA  dirubah  dengan  kegiatan  penanganan  covid-19. Penggunaan  alokasi  anggaran  kelurahan  juga  belum  sesuai  dengan  RKA,  semula anggaran  kegiatan  dialokasikan  pada  program  kegiatan  usulan  dari  Lembaga  dan pokmas,  setelah  terjadi  perubahan,  anggaran  dialokasikan  pada  kegiatan  posko penanganan  covid-19.  Walaupun  begitu  masyarakat  tetap  dapat  merasakan  manfaat langsung  dari  adanya  program  pemberdayaan  masyarakat.  Pada  tahap  pengawasan dilakukan oleh KPA, BPPn, inspektorat, PPK unit SKPD, PPTK dan pengawasan dari masyarakat. Terdapat Laporan setiap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berupa LPJ, dan terdapat evaluasi atas program kegiatan yang sudah terlaksana.
Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Kelurahan, Pemberdayaan.
Abstract
Village facilities and infrastructure development activities are used as a form of basic social  services  that  have  a  direct  impact  on  improving  the  quality  of  life  of  the community. To realize the welfare of  the entire community, a government program is needed  to  increase  development  and  optimize  community  empowerment.  Funding support for urban villages from APBD allocations and Additional General Allocation Funds  (DAU)  is  expected  to  be  able  to  meet  urban  village  funding.  The  aim  of  this study  was  to  determine  the  management  of  village  budget  allocations  for  community empowerment in Sidoharjo Village, based on the management approach by George R. Terry. In this research process, using a descriptive method and a qualitative approach. The  results  of  the  study  show  that  in  the  dimensions  of  planning,  implementing, organizing, supervising the Sidoharjo Village in preparing and making work plans it is quite good. This can be seen from the existence of a work plan that has been made by the  Kelurahan  apparatus  and  involves  community  institutions  and  leaders  through Muskel. At the organizing stage there is an institution formed by the Village apparatus. At  the  implementation  stage,  several  program  activities  had  not  been  carried  out  in accordance  with  the  RKA  due  to  the  Covid-19  pandemic  so  that  the  programs contained  in  the  RKA  were  changed  with  Covid-19  handling  activities.  The  use  of urban village budget allocations is also not in accordance with the RKA, originally the activity  budget  was  allocated  to  program  activities  proposed  by  Institutions  and Pokmas,  after  the  changes  occurred,  the  budget  was  allocated  to  the  activities  of  the co-19  handling  post.  Even  so,  the  community  can  still  feel  the  direct  benefits  of  the community  empowerment  program.  At  the  supervision  stage  carried  out  by  KPA, BPPn,  inspectorate,  PPK  unit  SKPD,  PPTK  and  supervision  from  the  community. There is a report on each Community Empowerment program and activity in the form of  LPJ,  and  there  is  an  evaluation  of  the  activity  programs  that  have  been implemented.
Keywords : Management, Village Funds, Empowerment.

## Pendahuluan
Indonesia memiliki wilayah yang luas terdiri dari beberapa Kota dan Daerah dimana setiap  daerah  mempunyai  kelurahan  maupun  desa  yang  didalamnya  terdapat  peran  yang sangat  penting  dalam  mengelola  daerah  tersebut  menjadi  daerah  yang  memiliki keistimewaan  dan  keunikan  (Risman  et  al.,  2016).  Otonomi  daerah  berdasarkan  Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau  kekuasaan  pada  suatu  wilayah  atau  daerah  yang  mengatur  dan  mengelola  untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri (Suharjono, 2014). Pengertian lebih luas  dapat  dipahami  sebagai  wewenang  atau  kekuasaan  pada  suatu  wilayah  atau  daerah yang  mengatur  dan  mengelola  untuk  kepentingan  wilayah  atau  daerah  masyarakat  itu
sendiri  mulai  dari  ekonomi,  politik,  dan  pengaturan  perimbangan  keuangan  termasuk pengaturan  sosial,  budaya,  dan  ideologi  yang  sesuai  dengan  tradisi  adat  istiadat  daerah lingkungannya (Sempo et al., 2020).
Kelurahan sebagai salah satu bagian organisasi pemerintahan di wilayah perkotaan yang  berada  di  garis  terbawah  dan  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat.  Wilayah Kelurahan  masuk  dalam  bagian  wilayah  kecamatan  yaitu  sebagai  perangkat  kecamatan yang  memiliki  tugas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan  pelayanan  publik  di  wilayah  kelurahan  tersebut  (Meidiana,  2021). Keberadaan kelurahan secara  yuridis  formal diakui  didalam  Undang  –  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerinrtahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang  Kelurahan.  Berdasarkan  ketentuan  ini  di  Kelurahan  diberi  pengertian  sebagai wilayah  kerja  Lurah  sebagai  perangkat  desa  Kabupaten/Kota  dalam  Wilayah  kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan diatas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan  yang  secara  politis  memiliki  kewenangan  tertentu  untuk  mengurus  dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya (Sempo et al., 2020).
Pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  17  Tahun  2018  pasal  30  mengenai pendanaan kelurahan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan  anggaran  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  Kelurahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di Kelurahan.  Alokasi  anggaran  dimasukkan  ke  dalam  anggaran  Kecamatan  pada  bagian anggaran  Kelurahan  untuk  dimanfaatkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk  pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran (Tirtanadi & Prianthara, 2021).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  8/PMK.07/2020  pendanaan kelurahan  selain  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  juga  bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Kelurahan atau  yang sering disebut dengan Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Tambahan  merupakan  komitmen  Pemerintah  Pusat  untuk membantu Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan.  DAU  tambahan  merupakan  dukungan  pendanaan  bagi  kelurahan  di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan  masyarakat  kelurahan.  Dana  kelurahan  diharapkan  bisa  menjadi  solusi dalam  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  hidup  masyarakat  seperti  pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan maupun kegiatan pelayanan masyarakat.
Pengalokasian  DAU  tambahan  tersebut  dibagi  kepada  setiap  kelurahan  di kabupaten/kota  sesuai  dengan  kategori  pelayanan  dasar  publik  daerah,  sehingga  setiap daerah akan menerima dana alokasi umum tambahan yang berbeda-beda dengan rincian 3 kategori sebagai berikut:
1. Kategori  "Baik",  dialokasikan  untuk  2.805  kelurahan  pada  91  kabupaten/kota  dengan alokasi Rp352,9 juta per kelurahan.
2. Kategori  "Perlu  Ditingkatkan",  dialokasikan  untuk  4.782  kelurahan  pada  257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp370,1 juta per kelurahan.
3. Kategori  "Sangat  Perlu  Ditingkatkan",  dialokasikan  untuk  625  kelurahan  pada  62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp384,0 juta per kelurahan (Meidiana, 2021).
Pelaksanaan  anggaran  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  lokal  Kelurahan dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan  melibatkan  kelompok  masyarakat  dan/  atau organisasi  kemasyarakatan  (Reski,  2021).  Anggaran  dialokasikan  untuk  Kelurahan  di daerah  kota  yang  tidak  ada  desanya  paling  sedikit  5%  (lima  persen)  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus.  Daerah  kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota (Kasenda et al., 2021).
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  130  Tahun  2018  tentang  Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana Kelurahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kelurahan,  dijelaskan  pada  pasal  3  ayat  1 bahwa  kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  kelurahan  juga  digunakan  sebagai bentuk pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara lansung terhadap peningkatan kualitas  hidup  masyarakat.  Program  pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan mengoptimalkan  pemberdayaan  masyarakat  adalah  cara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan seluruh masyarakat.
Pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan  dampak  positif  dan  bermanfaat  bagi  pembangunan  masyarakat  yang berkelanjutan,  harus  berusaha  menemukan  kecocokan  antara  kebijakan  yang  disusun  dan harapan  yang  ada  di  masyarakat  (Damanik,  2019).  Sumber  daya,  peraturan,  siklus manajemen,  staf,  harapan,  tujuan,  komunitas,  dan  komitmen  adalah  bagian  dari  kegiatan ini, yang dilakukan dengan pengamatan dan penelitian menyeluruh. Peluang atau hambatan lain juga ditemukan dan diperiksa.
Terdapat visi misi di Kabupaten Pacitan. Visi Kabupaten Pacitan adalah masyarakat pacitan yang sejahtera dan Bahagia. Sedangkan misi nya adalah:
1. Mewujudkan  percepatan  pemerataan  pembungan  infrastruktur  dan  pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
2. Mewujudkan  pembangunan  dan  peningkatan  daya  saing  Sumber  Daya  Manusia  yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
3. Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  sektor  agraris,  sektor  pariwisata,  serta sektor unggulan lainnya.
4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, professional, dan melayani.
Kabupaten  Pacitan  dalam  mewujudkan  visi  misi  harus  meningkatkan  kinerja pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  pendapatan,  pengelolaan  belanja,  dan pengelolaan  penerimaan  merupakan  bagian  dari  pengelolaan  keuangan  daerah  yang bersangkutan.  Penetapan  asumsi  yang  mendasari  rencana  pengelolaan  keuangan  daerah merupakan prasyarat  yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang  lebih  efisien  dan  efektif,  terutama  terkait  dengan  proyeksi  peningkatan  pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang tidak melebihi ambang batas sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Terdapat  dua  asumsi  yang  digunakan  dalam  penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
1. Perkembangan  ekonomi  makro  daerah  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi.
2. Pokok-pokok  kebijakan  fiskal  pemerintah,  seperti  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  perkiraan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Pada  Kelurahan  Sidoharjo  terdapat  beberapa  masalah  pengelolaan  dana  kelurahan, Ibu  Ervin  Dwilina  selaku  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  (BPP)  menjelaskan  yaitu pertama dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat terbatas, mengakibatkan usulan program kegiatan yang di berikan oleh lembaga dan kelompok masyarakat tidak semuanya diterima  dan  direalisasikan.  Kedua  adalah  kurangnya  staff  yang  mengakibatkan  kinerja tidak maksimal. Ketiga yaitu terdapat beberapa komponen atau kebutuhan yang tidak ada di dalam  sistem  informasi  perangkat  daerah  mengakibatkan  staff  harus  bersurat  untuk mengusulkan komponen atau kebutuhan yang tidak ada di dalam perangkat sistem tersebut dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  oleh  Ibu  Ervin  Dwilina  selaku  BPP  Kelurahan Sidoharjo  jika  sumber  dana  Kelurahan  Sidoharjo  berasal  dari  APBD,  maka  peneliti mengkhususkan penelitian ini membahas mengenai dana alokasi kelurahan yang bersumber dari  APBD  yang  disebut  juga  Alokasi  Anggaran  Kelurahan  (AAK).  Hal  ini  dikarenakan dana  Alokasi  Aggaran  Kelurahan  sudah  pasti  ada  dalam  setiap  tahunnya,  yang  mana Alokasi Anggaran Kelurahan digunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat Kelurahan dan berbagai program serta kegiatan kelurahan itu sendiri. Berikut adalah besarnya alokasi anggaran kelurahan di kelurahan sidoharjo tahun 2021:

## Tabel 1. Rincian APBD Tahun 2021 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan
No Uraian Jumlah I Pagu Anggaran Rp 1.192.800.000 II Kegiatan: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 73.443.200
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp 35.356.800 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rp 1.084.000.000
(Sumber: Data APBD Kelurahan Sidoharjo)
Penelitian  ini  terinsipirasi  dari  penelitian  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh (Tirtanadi  &  Prianthara,  2021)  yang  berjudul  “Mengkaji  Implementasi  Kebijakan  Dana Kelurahan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat”.  Peneliti  menyimpulkan  dalam  jurnalnya bahwa Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Buleleng sudah cukup baik. Berdasarkan  analisis  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  dengan  pendekatan implementasi menurut Edward III, indikator Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam  Implementasi  Kebijakan  Dana  Kelurahan  sudah  cukup  baik,  sedangkan  indikator sumberdaya  masih  belum  memenuhi  karena  masih  adanya  keterbatasan  sumberdaya manusia dan sarana prasarana di Kelurahan.
Penelitian  ini  juga  terinspirasi  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Penelitian  oleh (Prasetyo  et  al.,  2017)  yang  berjudul  “Implementasi  Alokasi  Dana  Kelurahan  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Kelurahan  Malawele  Kabupaten  Sorong”,  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yaitu proses implementasi alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan social ekonomi  masyarakat  Kelurahan.  Dapat  dikatakan  demikian  karena  pada  kenyataanya alokasi  dana  Kelurahan  tersebut  lebih  diperioritaskan  atau  direalisasikan  pada pembangunan  fisik  saja  sedangkan  pembangunan  non  fisik  tidak  terlalu  banyak dianggarkan  padahal  kedua  aspek  tersebut  seharusnya  diperioritaskan  secara  berimbang sehingga  tidak  ada  ketimpangan  satu  dengan  lainnya  dan  dapat  tercipta  akselerasi pembangunan yang baik.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  (Sugiyono,  2018).  Metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut metode penelitian naturalistik karena Penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya,  dalam  situasi  normal  yang  tidak  dimanipulasi  keadaan  dan  kondisinya, menekankan pada deskripsi  secara  alami.  Terkait dengan metode penelitian, penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.
Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Analisa  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  permasalahan  yang  akan  dibahas  tidak berkenaan  dengan  angka-angka  tetapi  mendeskripsikan  secara  jelas  dan  terperinci  serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian. Penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap  suatu  masalah,  keadaan  atau  peristiwa  sebagaimana  adanya.  Hasil  penelitian diarahkan  dan  ditekapkan  pada  upaya  memberi  gambaran  secara  obyektif  dan  sedetail mungkin tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek studi. Penelitian kualitatif biasanya didesain  secara  longgar,  tidak  ketat,  sehingga  dalam  pelaksanaan  penelitian  berpeluang mengalami  perubahan  dari  apa  yang  telah  direncanakan.  Hal  itu  dapat  terjadi  bila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan. Meski demikian, kerja penelitian mestilah merancang langkah-langkah kegiatan penelitian.
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  dimana  proses  studi  yang  digunakan  untuk memperoleh  pemecahan  masalah  penelitian  berlangsung.  Lokasi  penelitian  yang  diambil penulis  berada  di  Kelurahan  Sidoharjo,  Kecamatan  Pacitan,  Kabupaten  Pacitan,  Jawa Timur.
Fokus  penelitian  menjelaskan  bagaimana  substansi  materi  kajian  penelitian  yang akan  dilakukan.  Fokus  penelitian  menjadi  unsur  yang  paling  penting  bagi  peneliti  karena kaitannya  dengan  rancangan  mengenai  analisis  hasil  penelitian  yang  akan  diarahkan  dan juga  para  prosesnya.  Penelitian  ini  berfokus  pada  pengelolaan  dana  kelurahan  untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidoharjo. Penelitian ini menggambarkan tentang  bagaimana  pengelolaan  dana  alokasi  anggaran  yang  meliputi  beberapa  indikator, seperti  Plannning,  Organizing,  Actuating,  dan  Controlling  yang  kaitannya  untuk  program pemberdayaan masyarakat.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang akan diambil adalah data terkait dengan pengelolaan dana dan penenerapannya di Kelurahan Sidoharjo. Sumber data pada penelitian dapat kita artikan sebagai tempat peneliti memperoleh  keterangan  penelitian.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui informan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Penyajian Data
Pengelolaan  alokasi  anggaran  Kelurahan  (AAK)  menggunakan  dimensi  dari teori  Pengelolaan  (Fungsi  Manajemen)  yang  dikemukakan  oleh  G.R.  Terry  yakni sebagai berikut:
a. Tahap Perencanaan (Planning)
Dalam  tahap  ini,  Perangkat  Kelurahan  yaitu  Lurah  (KPA),  Sekertaris Kelurahan,  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan  beserta LPMK  mengadakan  rapat  koordinasi  dengan  tujuan  untuk  mengadakan Musywarah  Kelurahan  (Muskel).  Selanjutnya  Perangkat  Kelurahan,  LPMK, beserta  lembaga  dan  tokoh  masyarakat  melakukan  Musyawarah  Kelurahan (Muskel)  yang  isinya  membahas  mengenai  penyampaian  anggaran  tahunan, penyampaian  berapa  anggaran  yang  diberikan  pada  masing-masing  bidang,  dan musyawarah mengenai usulan program kegiatan dari masing-masing lembaga dan tokoh masyarakat. Terakhir Perangkat kelurahan bersama LPMK melakukan rapat koordinasi  kembali  untuk  menentukan  kegiatan-kegiatan  yang  akan  diterapkan, lalu  setiap  pokmas  dipanggil  untuk  melengkapi  proposal  dan  diberitahu  usulan yang diterima dan pembagian anggaran dana untuk kegiatan yang akan dilakukan.
Hal  ini  selaras  dengan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  di Kelurahan  Sidoharjo,  diantaranya  adalah  Lurah,  Sekertaris  Kelurahan,  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa Informan tersebut menjelaskan bahwa:
“Pada  tahap  proses  perencanaan  yaitu  pertama  dengan  pemberitahuan adanya  musyawarah  kelurahan  melalui  surat  mengenai  pembahasan rencana  pengelolaan  dana  kelurahan  untuk  kegiatan  tahunan, penyampaian anggaran tahunan dan juga penyampaian anggaran yang di berikan  kepada  masing-masing  bidang.  Menurut  Lurah,  Sekertaris  lurah, dan  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Mayrakat  mengatakan  bahwa  yang terlibat dalam Muskel adalah Lembaga dan Tokoh Masyrakat.”
Pernyataan  diatas  diperkuat  oleh  pernyataan  informan  lain  yaitu  seperti LPMK,  PKK,  Karang  Taruna,  RW,  serta  RT,  informan  menjelaskan  dengan selaras yaitu:
“Yang  terlibat  dalam  Musyawarah  Kelurahan  adalah    lembaga  seperti LPMK,  PKK,  Gabungan  Kelompok  Tani,  Tim  Tanggap  Bencana,  Karang Taruna,  RW,  RT,  dan  tokoh  masyarakat,  pemberitahuan  adanya Musywarah  Kelurahan  adalah  melalui  surat  undangan  yang  tujuannya mengenai pembahasan pengelolaan dana kelurahan.”
Berikut  merupakan  tabel  daftar  kelembagaan  yang  turut  serta  dalam kegiatan Musyawarah Kelurahan di kelurahan Sidoharjo:
Tabel 2. Daftar Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidoharjo
Tahun 2021 No Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat 1. LPMK 2. PKK 3. Gabungan Kelompok Tani 4. Karang Taruna 5. Tim Tanggap Bencana
(Sumber: Data Keluarahan Sidoharjo Tahun 2021)
Berikut  merupakan  usulan  program  kegiatan  oleh  lembaga  dan  tokoh masyarakat pada saat musyawarah kelurahan pada tahun 2021:
Tabel 3. Daftar Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidoharjo
Tahun 2021 No Bidang Uraian Kegiatan Pengusul 1. Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Kesenian Lomba Bulu Tangkis Kartar Lomba Catur Kartar Lomba Sepak Bola Kartar Lomba Tenis Meja   Kartar Lomba Bola Voly Kartar HUT RI Kartar 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan Lomba Permainan Tradisional PKK Lomba senam PKK  PKK 3. Bidang Peningkatan Ekonomi Pembinaan UMKM  PKK 4. Bidang Peduli Lingkungan Lomba kebersihan antar lingkungan LPMK 5. Bidang Keagamaan Takbir Keliling LPMK Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
LPMK
Peringatan Hari Besar Islam RW 6. Bidang Penguatan Kelembagaan Pembinaan Linmas LPMK Sosialisasi Pembinaan Peran dan Fungsi RT/RW 7. Bidang Keamanan Wilayah Sosialisasi Tanggap Bencana Tim tanggap bencana 8. Bidang Peningkatan Ekonomi
Pembinaan
Kelompok Tani
Gapoktan (Sumber: Data Kelurahan Sidoharjo tahun 2021)
Berikut  merupakan  dokumentasi  pada  saat  kegiatan  Musyawarah Kelurahan Pada Tahun 2021 oleh Kelurahan Sidoharjo:

## Gambar 1. Pra Muskel
(Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sidoharjo)
b. Tahap Pengorganisasian (Organizing)
Tahap selanjutnya setelah proses perencanaan adalah Tahap Pengorganisasian.  Maksud  dari  pengorganisasian  disini  yakni  mulai  adanya pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada  masing-masing  individu  yang terkait,  mengingat  dalam  perencanaan  baru  dibuat  rencana  detail  yang  berisi anggaran  kegiatan,  kelompok  sasaran  kegiatan,  dan  lembaga  pemberdayaan masyarakat yang terlibat.
Dalam  Tahap  Pengorganisasian,  Peneliti  melakukan  wawancara  dengan dua  Infroman,  yakni  Sekretaris  Lurah  dan  Kasie  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pembangunan  Kelurahan  Sidoharjo.  Menanggapi  pertanyaan  peneliti  mengenai apa  saja  kelembagaan  yang  dibentuk  oleh  Kelurahan  Sidoharjo  yang  kaitannya dengan  Pemberdayaan  masyarakat,  para  informan  menjelaskan  dengan  jawaban yang sama bahwa:
“Di Kelurahan Sidoharjo terdapat lembaga mitra kerja kelurahan seperti LPMK, PKK, Karang Taruna, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Tim tanggap bencana kelurahan.”
Hal ini juga didukung oleh dokumen Kelurahan Sidoharjo mengenai daftar kelembagaan pemberdayaan masyarakat yakni:
Tabel 4. Daftar Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidoharjo
Tahun 2021 No Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah 1. LPMK 10 2. PKK 26 3. Gabungan Kelompok Tani 15 4. Karang Taruna 5 5. Tim Tanggap Bencana 30 (Sumber: Data Kelurahan Sidoharjo Tahun 2021)
Berdasarkan  wawancara  dan  dokumen  pendukung  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sidoharjo telah memiliki kelembagaan masyarakat yang telah berjalan.
c. Tahap Penggerakan/Pelaksanaan (Actuating)
Setelah  Tahap  Perencanaan  kegiatan  dan  kebutuhan  detail  mengenai kegiatan  atau  program  telah  dibuat  dan  telah  adanya  Pengorganisasian  atau pembagian  tugas,  maka  Kelurahan  dapat  melaksanakan  kegiatan  yang  telah direncanakan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  program  yang  telah  dibuat  sebelumnya, dituntut  bagaimana  usaha  atau  cara  yang  dilakukan  perangkat  Kelurahan khususnya  kasi  pemberdayaan  masyarakat  dan  anggotanya  untuk  merealisasikan agar program berjalan baik. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, LPMK, Kader PKK, Karang Taruna,  RW,  RT  mengenai  pertama  telah  terlaksananya  program  kegiatan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan  yang dibuat, kedua apakah penggunaan  AAK  sudah  sesuai  dengan  program  yang  direncanakan,  ketiga manfaat  langsung  yang  didapat  masyarakat  dari  adanya  program  pemberdayaan masyarakat,  keempat  apakah  program  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dibuat sudah  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  serta  apakah  ada  capaian  sasaran  dari pengelolaan  alokasi  anggaran  dana  Kelurahan.  Berikut  merupakan  jawaban  dari para  informan  sebagai  penguatan  pelaksanaan  program  kegiatan  pemberdayaan masyarakat:
Para  informan  memberi  jawaban  atas  pertanyaan  selaras  dan  peneliti menyimpulkan bahwa:
Pertama,  program  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  belum  terlaksana sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  dibuat  oleh  masing-masing  lembaga, kegiatan  yang  tidak  terlaksana  sesuai  dengan  perencanaan  awal  disebabkan  oleh pandemic  covid-19.  Kegiatan  Posko  Penanganan  covid-19  merupakan  kegiatan tambahan  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  menggeser  program  kegiatan  yang diusulkan  oleh  Lembaga  dan  Tokoh  Masyarakat  pada  perencanaan  awal. Penambahan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan intruksi Bupati Pacitan yang mengacu  pada    Surat  Edaran  Kementrian  Keuangan  RI  Nomor  SE-2/PK/2021 tentang  penyesuaian  Penggunaan  Anggaran  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa tahun  anggaran  2021  untuk  penanganan  pandemic  covid  19,  selain  itu  juga berdasarkan  Instruksi  Menteri  dalam  Negeri  nomor  03  Tahun  2021  tentang pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid- 19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19
Pernyataan diatas dapat dikuatkan oleh jawaban dari Kasie PM, yaitu:
“Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan awal,  yang  disebabkan  oleh  pandemic  covid-19,  terjadi  pergeseran kegiatan  yang  diusulkan  oleh  Lembaga  dan  Tokoh  masyarakat.  Kegiatan yang diusulkan digeser dengan kegiatan posko penanganan covid-19. Hal itu  dilakukan  karena  adanya  instruksi  bupati  yang  mengacu  pada  Surat Edaran  Kementrian  Keuangan  RI  Nomor  SE-2/PK/2021  dan  Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 03 Tahun 2021.”
LPMK, PKK, Kartar, RW, dan RT juga berpendapat bahwa:
“Program  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  LPMK,  Kartar,  PKK,  RW  serta RT  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  awal  dikarenakan  adanya pandemic covid-19.”
Kedua,  penggunaan  Anggaran  Dana  Kelurahan  kurang  sesuai  dengan perencanaan  awal,  penyebab  dari  hal  itu  adalah  adanya  perubahan  kegiatan, semula  anggaran  di  alokasikan  pada  kegiatan  usulan  Lembaga  dan  masyarakat tetapi pada pelaksanaannya anggaran dialokasikan pada kegiatan tambahan (Posko Penanganan Covid-19).
Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  dikuatkan  oleh  jawaban  hasil wawancara dari Kasie PM, yaitu:
“Sebenernya kurang sesuai dengan rencana awal, karena di pertengahan pelaksanaan  terdapat  perubahan  kegiatan  sehingga  terjadi  perubahan anggaran dana di setiap kegiatan.”
LPMK, PKK, Kartar, RW, dan RT juga menyatakan yaitu:
“Anggaran  yang  diberikan  oleh  kelurahan  untuk  program  kegiatan masing-masing  lembaga  kurang  sesuai,  karena  pada  pertengahan pelaksanaan  terjadi  perubahan  program  kegiatan  sehingga  program kegiatan  yang  direncanakan  pada  awal  tahun  tidak  terealisasi  dan anggaran  dialokasikan  pada  kegiatan  yang  lain  yaitu  Posko  Penanganan Covid-19.”
Ketiga,  masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  langsung  dari  adanya program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh Anggaran Dana Kelurahan karena  tujuan  dari  kegiatan  pemberdayaan  ini  adalah  dari  masyarakat  untuk masyarakat,  contoh  pembangunan  Infrastruktur  Rabat  Jalan. Namum berdasarkan wawancara  dengan  ketua  RT  01  Lingkungan  Tamperan  menyatakan  bahwa masyarakat belum seluruhnya merasakan manfaat langsung dari program kegiatan, contoh  kegiatan  yaitu  kegiatan  yang  berbentuk  sosialisasi  pembinaan,  hal  itu dikarenakan  adanya  pembatasan  peserta.  Pembatasan  peserta  dilakukan  karena anggaran dana yang terbatas.
Hal  ini  dikuatkan  oleh  LPMK,  PKK,  dan  Kartar  serta  RW  atas  dengan jawaban:
“Bahwa  masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  langsung  dari  program kegiatan yang dibuat oleh masing-masing lembaga.”
Namun  berbeda  dengan  pernyataan  dari  Ketua  RT  01  Lingkungan Tamperan, Ketua RT menjelaskan bahwa:
“Masyarakat  belum  seluruhnya  merasakan  manfaat  langsung  dari program  kegiatan,  contoh  kegiatan  yang  tidak  bisa  dirasakan  langsung manfaatnya  oleh  masyarakat  yaitu  kegiatan  yang  berbentuk  sosialisasi pembinaan.”
Keempat,  program  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sebagian  besar sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  karena  program  kegiatan  dibuat  berdasarkan usulan  dari  masyarakat,  meskipun  menurut  Ketua  RT  01  dan  Ketua  RW  10 Lingkungan  Tamperan  program  kegiatan  belum  sesuai  dengan  harapan masyarakat.  Misal,  program  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Gabungan  Kelompok Tani, tidak sesuai dengan penduduk yang berada di wilayah pesisir pantai, dan ada beberapa  kegiatan  dari  masyarakat  yang  tidak  terealisasi  karena  terbatasnya anggaran sehingga harapan masyarakat juga tidak terpenuhi.”
Sebagai penguat pernyataan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Kasie PM, LPMK, Karta dan PKK, informan menjelaskan bahwa:
“Program  kegiatan  telah  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  karena program  kegiatan  dibuat  berdasarkan  usulan  masyarakat  meskipun  ada beberapa  kegiatan  dari  masyarakat  yang  tidak  terealisasi  karena terbatasnya anggaran dan adanya pandemic covid-19.”
Berbeda dengan pernyataan Kartar, Kartar menjelaskan bahwa:
Ketua RT 01 dan RW 10 Lingkungan Tamperan memberi pernyataan yang berbeda yaitu:
“Tidak  semua  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  karena  setiap  warga berada  diwilayah  yang  berbeda  pasti  memiliki  keinginan  dan  harapan yang  berbeda-beda  pula,  contoh  :  Kegiatan  Pembinaan  Kelompok  Tani tidak  cocok  untuk  warga  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  pesisir pantai.”
Kelima,  sasaran  yang  dicapai  dari  pengelolaan  Alokasi  Anggaran  Dana Kelurahan  adalah  kepuasan  masyarakat  atas  program  kegiatan  dan  menciptakan masyarakat yang mandiri dan kreatif. Peneliti melakukan wawancara dengan Kasie PM, Kasie PM menyatakan bahwa:
“Sasaran  dari  pengelolaan  dana  adalah  kepuasan  masyarakat  dan menumbuhkan masyrakat yang mandiri dan kreatif.”
Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari DAU dan DAU

## Tambahan Tahun 2021 di Kelurahan Sidoharjo
No Uraian Kegiatan Anggaran Dana DAU dan DAU Tambahan (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah/ Berkurang (Rp) Presentas e Realisasi Anggaran (%) 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 250,000,000 333,677,600 83,677,600 80% 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 834,000,000 730,322,400 99,987,600 80%

## (Sumber: Data Kelurahan Sidoharjo)
Dilihat  dari  uraian  Tabel  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  Anggaran  DAU yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan sebesar Rp. 1.084.000.000 yang terbagi  menjadi  2  program  utama  pembangunan  dan  pemberdayaan  yaitu  untuk kegiatan  sarana  prasarana  sebesar  Rp.  250.000.000  dan  untuk  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  sebesar  Rp.  834.000.000,  sudah  terealisasi  dengan jumlah  anggaran  Rp.  1.064.000.000  untuk  kegiatan  sarana  prasarana  sebesar  Rp. 333.677.600  dan  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sebesar  Rp. 730.322.400  dengan  presentase  realisasi  anggaran  sebesar  80%.  Berkurangnya jumlah  anggaran  yang  bersumber  dari  DAU  dan  DAU  Tambahan  adalah  akibat dari  adanya  recofusing  kegiatan  percepatan  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten Pacitan. Adapun jenis kegiatan yang terealisasi tersebut tersaji seperti pada tabel 3 di bawah ini:
Tabel 6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dari dana DAU dan DAU Tambahan di
Kelurahan Sidoharjo Tahun 2021 No Program Kegiatan Jenis Kegiatan 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Normalisasi Saluran Air di Lingkungan Balong Rabat Jalan dan Talud di Lingkungan Jaten Talud Badan Jalan di Lingkungan Plelen Talud Badan Jalan di Lingkungan Pojok
Talud Badan Jalan di Lingkungan Tuban
Kendaraan  Pengangkut  Sampah  TPS3R  Kel. Sidoharjo 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Posko Penanganan Covid-19 Sosialisasi  Pembinaan  Peran  dan  Fungsi  RT  dan RW Lomba  Kebersihan  antar  Lingkungan  Kelurahan
Sidoharjo
Sosialisasi Pembinaan Kelompok Tani
(Sumber: Data Kelurahan Sidoharjo)
d. Tahap Pengawasan (Controling)
Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi termasuk ke dalam tahap Pengawasan dalam  Manajemen  Alokasi  Anggaran  Kelurahan  (AAK).  Dalam  tahap  ini, Pengawasan  manajemen  Alokasi  Anggaran  Kelurahan  untuk  Pemberdayaan masyarakat  dilakukan  Secara  Administrasi  dilakukan  oleh  Kuasa  Pengguna Anggaran,  BPPn  dan  inspektorat  dan  secara  pelaksanaan  diawasi  oleh  PPK  unit SKPD, PPTK dan pengawasan dari masyarakat.
Mengenai  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  kegiatan  dan program  pemberdayaan  masyarakat  peneliti  wawancara  dengan  Lurah  Sidoharjo dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dengan penjelasan yang selaras bahwa:
“Pengawasan  secara  admisintrasi  dilakukan  oleh  KPA,  BPPn  dan inspektorat  dan  secara  pelaksanaan  diawasi  oleh  PPK  unit  SKPD,  PPTK dan pengawasan dari masyarakat.”
Pelaporan  Kegiatan  Pemberdayaan  Masyarakat  dibuat  dalam  bentuk Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ),  berisi  rincian  kegiatan,  rincian  belanja  dan bukti pembayaran yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan (lembaga atau pokmas), LPJ  tersebut  di  berikan  kepada  KPA  sebagai  bentuk  pertanggungjawab penggunaan  anggaran  oleh  Pelaksana  Kegiatan  (lembaga  atau  pokmas)  kepada KPA/Lurah,  dan  selanjutnya  LPJ  tersebut  diberikan  ke  BPP  dan  kepala  seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk di periksa. Lalu  LPJ disusun per-rekening  belanja  di  sesuaikan  dengan  DPA  Kelurahan  Sidoharjo  yang kemudian  dijadikan  satu  dalam  Surat  Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  Progam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai laporan KPA mengenai Pertanggungjawaban  penggunaan  Anggaran  Dana  Kelurahan  kepada  PA (Pengguna  Anggaran)  atau  Camat,  yang  kemudian  disatukan  dengan  Laporan Kinerja Kecamatan.
Untuk  bentuk  pelaporan  yang  dilakukan  terhadap  kegiatan  dan  program pemberdayaan  masyarakat  peneliti  wawancara  dengan  Lurah  Sidoharjo  dan Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan  sebagai  informan dengan penjelasan yang sama yaitu:
“Laporan dari setiap pokmas yaitu berupa Laporan Pertanggunjawaban.”
Selanjutnya  mengenai  Evaluasi,  peneliti  menemukan  bahwa  di  Kelurahan Sidoharjo mengadakan Evaluasi setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan program kegiatan dari masing-masing pokmas yang telah terealisasi. Dalam hal ini peneliti berasumsi dari temuan dilapangan berdasarkan wawancara dengan KPA dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, informan menjelaskan yaitu:
“Evaluasi  diadakan  di  akhir  tahun  terkait  program-program  yang  telah terlaksana yang dilakukan oleh lembaga dan tokoh masyarakat dan kedua evaluasi yang berbentuk laporan pertanggungjawaban keuangan.”
Berikut merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing lembaga di kelurahan Sidoharjo Tahun 2021:
Tabel 7. Laporan Penggunaan Anggaran Biaya Kegiatan Musyawarah Kelurahan No Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Harga Satuan Jumlah 1 Narasumber 4 Org / Jam 300.000 1.200.000 2 Honorarium Panitia Penyelenggara Penanggung Jawab 1 Org 450.000 450.000 Ketua Panitia 1 Org 400.000 400.000 Sekretaris 1 Org 300.000 300.000 Anggota 4 Org 300.000 1.200.000 3 Snack 50 Org 15.000 750.000 4 Nasi Box 50 Org 30.000 1.500.000 5 Transport Peserta 50 Org 75.000 3.750.000 Total 9.550.000
Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
(Sumber: Laporan Pertanggungjawan LPMK Tahun 2021)
Tabel 8. Laporan Penggunaan Anggaran Biaya Kegiatan Lomba Kebersihan Tingkat
Rw/Lingkungan Se-Kelurahan Sidoharjotahun 2021 No Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Harga Satuan Jumlah 1 Honor Juri Penilai 6 Org 350.000 2.100.000 2 Honor Panitia Penyelenggara Penanggung Jawab 1 Org 450.000 450.000 Ketua Panitia 1 Org 400.000 400.000 Sekretaris 1 Org 300.000 300.000 Anggota 4 Org 300.000 1.200.000 3 Hadiah Lomba Juara 1 1 Kategori 3.000.000 3.000.000 Juara 2 1 Kategori 2.000.000 2.000.000 Juara 3 1 Kategori 1.000.000 1.000.000 4 Snack Kotak 50 Box 15.000 750.000 5 Nasi Box 50 Box 30.000 1.500.000 6 Transport Panitia 50 Orang 75.000 3.750.000 Total 16.450.000
Terbilang :  Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban LPMK Tahun 2021)

## Tabel 9. Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Tp Pkk Kelurahan Sidoharjo Tahun
2021 No Jenis Barang Vol Satuan Harga Satuan Jumlah 1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.205.000 Lem Kertas besar 10 Buah 7.000 70.000 Ballpoint AE 7 4 Box 23.500 94.000 Boardmarker 5 Box 95.000 475.000 Pensil Mars Lumograph 2B 3 Box 42.000 126.000 Buku Tulis Buku Bukti Kas 1/2F 50 lb 10 Buah 15.200 152.000 Odner Folio 12 Buah 21.000 252.000 Tip X kertas 6 Buah 6.000 36.000 2 Belanja Alat Cetak 786.500 Buku Agenda Cover Binder A5 Isi 200 Lbr 13 Buah 60.500 786.500 3 Belanja Kertas dan Cover 929.000 Kertas warna cover 49 lmb 1.000 49.000
HVS 70 gram F4 16 Rim 55.000 880.000 4 Belanja Laptop 1 unit 4.685.600  4.685.600 5 Belanja Konsumsi Rapat 2.250.000 Snack 50 Kotak 15.000 750.000 Nasi Box 50 Kotak 30.000  1.500.000 Total  9.856.100
Terbilang : Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah
(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban PKK Kelurahan Sidoharjo Tahun 2021)

## Tabel 10. Laporan Penggunaan Anggaran Biaya Karang Taruna Persida Kelurahan
Sidoharjo Tahun 2021 No Jenis Barang Volume Satuan Harga Satuan Jumlah 1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 517.000 Ballpoint AE 7 10 Box 23.500 235.000 Buku Tulis Buku Bukti Kas 1/2F 50 lb 15 Buah 15.200 228.000 Tip X kertas 9 Buah 6.000 54.000 2 Buku Agenda Isi 100 Lbr 5 Buah 60.500 302.500 3 HVS 70 gram F4 10 Rim 71.390 713.900 4 Belanja Laptop 1 unit 4.685.600 4.685.600 5 Belanja Peralatan Olahraga 22.630.800 - Net Voli 12 Buah 649.600 7.795.200 - Bola Voli 15 Buah 750.400 11.256.000 - Bola Sepak 4 Buah 894.900 3.579.600 6 Belanja Konsumsi Rapat 2.250.000 Snack 50 Kotak 15.000 750.000 Nasi Box 50 Kotak 30.000 1.500.000 J U M L A H 31.099.800
Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah (Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Karang Taruna Tahun 2021)

## Tabel 11. Laporan Keuangan Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Di Kelurahan
Sidoharjo Tahun 2021 No Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Harga Satuan Jumlah 1 Narasumber 4 Org / Jam 300.000 1.200.000 2 Honorarium Panitia Penyelenggara Acara Penanggung Jawab 1 Org 450.000 450.000
Ketua Panitia 1 Org 400.000 400.000 Sekretaris 1 Org 300.000 300.000 Anggota 4 Org 300.000 1.200.000 3 Snack 130 Org 15.000 1.950.000 4 Nasi Box 130 Org 30.000 3.900.000 5 Transport Peserta 130 Org 75.000 9.750.000 TOTAL 19.150.000
Terbilang : Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Gapoktan Tahun 2021)
Tabel 12. Laporan Penggunaan Anggaran Biaya Kegiatan Pembinaan Peran Serta
Fungsi Lembaga Rt Dan Rw Di Kelurahan Sidoharjo Tahun 2021 No Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Harga Satuan Jumlah 1 Narasumber 4 Org / Jam 300.000 1.200.000 2 Honorarium Panitia Penyelenggara Penanggung Jawab 1 Org 450.000 450.000 Ketua Panitia 1 Org 400.000 400.000 Sekretaris 1 Org 300.000 300.000 Anggota 4 Org 300.000 1.200.000 3 Snack 50 Org 15.000 750.000 4 Nasi Box 50 Org 30.000 1.500.000 5 Transport Peserta 50 Org 75.000 3.750.000 Total 9.550.000 Terbilang : Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Sumber: Laporan Pertanggungjawaban RT/RW 2021)

## 2. Analisis Data
a. Tahap Perencanaan (Planning)
Tahap  perencanaan  di  Kelurahan  Sidoharjo  sudah  berjalan  dengan  baik yaitu  dibuktikan  dari  adanya  perencanaan  yang  dibuat  Perangkat  Kelurahan  dan LPMK  dan  mengikutsertakan  Lembaga  dan  Tokoh  Masyrakat  pada  saat Musywarah Kelurahan. Musyawarah Kelurahan merupakan wadah yang diberikan oleh Kelurahan untuk lembaga dan tokoh masyarakat dalam mengusulkan program kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Program  kegiatan  yang  telah  disepakati selanjutnya  di  input  pada  SIPD  dan  disebut  sebagai  RKA.  RKA  kemudian dilanjutkan  ke  tingkat  kecamatan.  Dari  tingkat  kecamatan  kemudian  digunakan
sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
b. Tahap Pengorganisasian (Organizing)
Pihak  Kelurahan  Sidoharjo  khususnya  kasi  pemberdayaan  masyarakat dalam  pengorganisasian  sudah  baik.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  pembagian tanggung  jawab  kepada  setiap  kelembagaan  yang  telah  dibentuk  di  Kelurahan Sidoharjo.  Kelembagaan  itu  ada  LPMK,  PKK  Kelurahan,  Gabungan  Kelompok Tani (Gapoktan), Tim Tanggap Bencana, dan Karang Taruna. Masing-masing dari kelembagaan tersebut bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada.
c. Tahap Penggerakan/Pelaksanaan (Actuating)
Pihak  Kelurahan  Sidoharjo  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan alokasi  anggaran  Kelurahan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  sudah  cukup  baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan awal  yang disebabkan oleh pandemic  covid-19 dan kegiatan  yang diusulkan oleh lembaga  dan  pokmas  diganti  dengan  kegiatan  Posko  penanganan  covid-19.  Pada alokasi anggaran kelurahan juga berubah yang semula pada rencana awal yaitu Rp. 834.000.000 berubah menjadi Rp.730.322.400.
Dengan  adanya  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  di  danai  oleh AAK,  masyarakat  dapat  merasakan  langsung  manfaatnya,  contoh  nya  adalah contoh  pembangunan  Infrastruktur  Rabat  Jalan.  Namum  ada  pula  masyarakat belum seluruhnya merasakan manfaat langsung dari program kegiatan, contohnya yaitu pada kegiatan yang berbentuk sosialisasi dan pembinaan, hal itu dikarenakan adanya  pembatasan  peserta.  Pembatasan  peserta  dilakukan  karena  terbatasnya dana anggaran kelurahan.
Program kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagian besar sesuai dengan harapan  masyarakat  meskipun  ada  program  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan masyarakat dikarenakan letak geografis lingkungan  yang berbeda. Misal  program kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Gabungan  Kelompok  Tani,  tidak  sesuai  dengan penduduk  yang  berada  di  wilayah  pesisir  pantai,  dan  beberapa  kegiatan  dari masyarakat  yang  tidak  terealisasi  karena  terbatasnya  anggaran  sehingga  harapan masyarakat juga tidak terpenuhi.
d. Tahap Pengawasan (Controling)
Pada tahap pengawasan, Kelurahan Sidoharjo dalam kegiatan pengawasan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat dinilai  baik  karena  secara  admisintrasi  pengawasan  di  Kelurahan  Sidoharjo dilakukan  oleh  KPA,  BPPn  dan  inspektorat  dan  secara  pelaksanaan  diawasi  oleh PPK  unit  SKPD,  PPTK  dan  pengawasan  dari  masyarakat.,  begitu  pula  dengan Pelaporan  kegiatan,  bentuk  pelaporan  dari  setiap  pokmas  yaitu  berupa  LPJ,  LPJ
kegiatan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  laporkan  ke  kelurahan  sudah  berjalan cukup  baik,  begitu  pula  dengan  Evaluasi,  di  Kelurahan  Sidoharjo  juga mengadakan  Evaluasi  yang  dilakukan  setelah  selesainya  kegiatan  berlangsung. Evaluasi merupakan aspek yang sangat penting guna perbaikan dan Improvement dalam kegiatan mendatang.

## B. Pembahasan
Langkah  selanjutnya  dalam  proses  analisis  data  adalah  melakukan  kegiatan interprestasi  hasil  penelitian.  Interprestasi  hasil  penelitian  merupakan  penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli. Berikut merupakan pembahasan dalam penelitian ini:
1. Perencanaan
Pada  tahap  perencanaan  Perangkat  Kelurahan  dan  LPMK  mengadakan  rapat koordinasi  dengan  tujuan  untuk  mengadakan  Musywarah  Kelurahan.  Kedua  tahap pelaksanaan, pada tahap  pelaksanaan Perangkat  Kelurahan,  LPMK, beserta lembaga dan  tokoh  masyarakat  melakukan  Musyawarah  Kelurahan  (Muskel)  yang  isinya membahas  mengenai  penyampaian  anggaran  tahunan  dan  musyawarah  mengenai usulan program kegiatan dari masing-masing lembaga dan tokoh masyarakat. Ketiga tahap  penetapan,  pada  tahap  penetapan  Perangkat  kelurahan  bersama  LPMK melakukan rapat koordinasi kembali untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan diterapkan,  lalu  setiap  pokmas  dipanggil  untuk  melengkapi  proposal  dan  diberitahu usulan  yang  diterima  dan  pembagian  anggaran  dana  untuk  kegiatan  yang  akan dilakukan.  Hasil  yang  telah  disepakati  di  input  di  SIPD  dan  disebut  sebagai  RKA. RKA kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Penyusunan  RKA-SKPD  dilakukan  di  BAPEDA (Badan  Perencanaan  Daerah)  Kabupaten  Pacitan  dan  penyusunan  RKA-SKPD disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  masing-masing  Kelurahan.  Setelah disetujui  dan  ketok  palu,  maka  disebut  DPA  atau  Dana  Pengguna  Anggaran  yang dapat diambil di Badan Keuangan Daerah.
2. Pengorganisasian
Dalam  dimensi  pengorganisasian,  di  Kelurahan  Sidoharjo  sudah  ada pembagian  tanggung  jawab  kepada  setiap  kelembagaan  yang  telah  dibentuk  di Kelurahan  Sidoharjo.  Dan  kelembagaan  tersebut  berjalan  sesuai  tupoksinya. Kelembagaan  pemberdayaan  Masyarakat  ini  adalah  LPMK,  PKK,  Gapoktan,  Tim Tanggap Bencana, dan Karang Taruna.
3. Pelaksanaan
Dalam dimensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan untuk  pemberdayaan  masyarakat  tidak  terlaksana  sesuai  dengan  perencanaan  awal (RKA). Hal itu terjadi dikarenakan adanya pandemic covid-19. Pada Anggaran untuk
kegiatan juga tidak sesuai dengan perencanaan awal (RKA). Anggaran untuk kegiatan dirubah  dialokasikan  pada  kegiatan  Posko  Penanganan  Covid-19.  Masyarakat  juga sebagian  besar  telah  merasakan  manfaat  langsung  dari  program-program  kegiatan tersebut, walaupun ada kegiatan yang tidak terealisasi sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Pengawasan
Dalam  dimensi  pengawasan,  di  Kelurahan  Sidoharjo  pengawasan  dilakukan secara  administrasi  dan  secara  pelaksanaan.  Pengawasan  secara  admisintrasi dilakukan oleh KPA, BPPn dan inspektorat dan secara pelaksanaan diawasi oleh PPK unit  SKPD,  PPTK  dan  pengawasan  dari  masyarakat.  Bentuk  pelaporan  dari  setiap pokmas yaitu berupa LPJ. Evaluasi dilakukan setelah selesainya kegiatan pada akhir tahun.

## Kesimpulan
Kebijakan pemanfaatan dana kelurahan dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan  kelurahan  di  Kelurahan  Sidoharjo,  Kecamatan  Pacitan,  Kabupaten  Pacitan telah  sesuai  dengan  Teori  George  R  Terry  dilihat  dari  beberapa  indikator.  Dalam  dimensi perencanaan,  Pelaksanaan,  Pengorganisasian,  Pengawasan  di  Kelurahan  Sidoharjo  dalam menyusun  dan  membuat  rencana  kerjanya  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rencana kerja  yang  telah  dibuat  oleh  Perangkat  Kelurahan  dan  melibatkan  Lembaga  dan  Tokoh Masyrakat  melalui  Muskel.  Di  dalam  Muskel  Perangkat  Kelurahan  memasukan  kegiatan yang  merupakan  keinginan  atau  usulan  warga  mengenai  pemberdayaan  masyarakat.  Pada tahap  Pengorganisasian  dibuktikan  dengan  adanya  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Perangkat Kelurahan.
Pada tahap pelaksanaan beberapa program kegiatan belum terlaksana sesuai dengan RKA  diakibatkan  adanya  pandemic  covid-19  sehingga  program  yang  terdapat  pada  RKA dirubah  dengan  kegiatan  penanganan  covid-19.  Penggunaan  alokasi  anggaran  kelurahan juga  belum  sesuai  dengan  RKA,  semula  anggaran  kegiatan  dialokasikan  pada  program kegiatan  usulan  dari  Lembaga  dan  pokmas,  setelah  terjadi  perubahan,  anggaran dialokasikan pada kegiatan posko penanganan covid-19. Walaupun begitu masyarakat tetap dapat merasakan manfaat langsung dari adanya program pemberdayaan masyarakat.
Pada  tahap  pengawasan  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  Pengawasan  yang dilakukan  oleh  KPA,  BPPn,  inspektorat,  PPK  unit  SKPD,  PPTK  dan  pengawasan  dari masyarakat.  Dan  juga  dibuktikan  dengan  adanya  Laporan  setiap  program  dan  kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berupa LPJ, dan yang terakhir yaitu dengan adanya evaluasi ata program kegiatan yang sudah terlaksana.

## BIBLIOGRAFI
Arfianto,  A.  E.  W.,  &  Balahmar,  A.  R.  U.  (2014).  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 2(1), 53-66.
Asmawati, I., Basuki, P., & Riva’i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  Pada  Desa  Dore  Kecamatan  Palibelo  Kabupaten  Bima).  E-Jurnal Akuntansi, 25, 2379.
Assa,  C.  M.,  Lapian,  M.,  &  Singkoh,  F.  (2020).  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Kelurahan Dalam  Pembangunan  Sarana  Dan  Prasarana  Di  Kelurahan  Sendangan  Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 2(5).
Astuti,  H.  K.  (2022).  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Melalui  Model  Industri  Genteng Rumahan (Studi Kasus Desa Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo).
Auditya,  L.,  Husaini,  H.,  &  Lismawati,  L.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Jurnal Fairness, 3(1), 21-42.
Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid  19  (Kasus  Pada  Pemerintah  Provinsi  Riau).  Jati:  Jurnal  Akuntansi  Terapan Indonesia, 4(1), 33–48.
Bilote,  D.  N.  (2020).  Efektivitas  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Dana  Kelurahan  Di  Kecamatan  Lembeh  Utara  Kota  Bitung.  Publikauma:  Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 8(2), 96-102.
Biswan, A. T., & Agfi, N. M. (2020). Dana Kelurahan: Pemetaan Pada Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat, 1(1), 9-15.
Boedijono,  B.,  Wicaksono,  G.,  Puspita,  Y.,  Bidhari,  S.  C.,  Kusumaningrum,  N.  D.,  & Asmandani,  V.  (2019).  Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso.
Damanik,  S.  E.  (2019). Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Sekitar  Kawasan  Hutan .  Uwais Inspirasi Indonesia.
Kasenda,  H.,  Sambiran,  S.,  &  Sumampow,  I.  (2021).  Transparansi  Pengelolaan  Dana Kelurahan  Dalam  Pembangunan  Di  Kelurahan  Ranomea  Kecamatan  Amurang  Timur Kabupaten Minahasa Selatan. GOVERNANCE , 1 (2), 1–9.
Meidiana,  G.  F.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Pemanfaatan  Dana  Kelurahan  dalam
Peningkatan  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Pagentan  Kecamatan  Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur . IPDN Jatinangor.
Prasetyo,  Z.  N.  D.,  Pabalik,  D.,  &  Bintari,  W.  C.  (2017).  Implementasi  Alokasi  Dana Kelurahan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kelurahan  Malawele  Kabupaten Sorong. Gradual , 6 (2), 42–53.
Reski, K. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo. Journal I La Galigo: Public Administration Journal , 4 (2), 53–59. https://doi.org/10.35914/ilagaligo.930.
Risman,  A.,  Wibhawa,  B.,  &  Fedryansyah,  M.  (2016).  Kontribusi  Pariwisata  Terhadap Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Indonesia. Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1).
Sempo,  J.  S.,  Laloma,  A.,  &  Londa,  V.  (2020).  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan  Bahu  Kecamatan  Malalayang  Kota  Manado. Jurnal  Administrasi  Publik , 6 (9), 61–73.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (19), 240052.
Tirtanadi,  K.,  &  Prianthara,  I.  B.  T.  (2021).  Mengkaji  Implementasi  Kebijakan  Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora , 5 (2), 233–244.

## Copyright holder:
Eka Nurulia Shinta Dewi, Sri Trisnaningsih (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: