Jurnal Sinar Manajemen E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022

## Analisis Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Dalam Bumdesa “Bina Sejahtera” Desa Dadapkuning, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik
Analysis of Entrepreneurial Management Capacity in Bumdesa “Bina Sejahtera” Dadapkuning Village, Cerme District, Gresik Regency
1 Diajeng Putri Yanuardani *, 2 Lukman Arif
1,2 Program Studi Admisitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
(*) Email Korespondensi: 1804101010@student.upnjatim.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kapasitas  manajemen  kewirausahaan  Bumdesa  “Bina Sejahtera”  Desa  Dadapkuning,  Kecamatan  Cerme,  Kabupaten  Gresik.  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dari  (Muhammad,  2007)  yang  menuliskan  dalam  disertasinya  bahwa  kapsitas  manjemen kewirausahaan  digambarkan  melalui  dua  unsur  yakni  kapasitas  manajer  dan  sistem  manajemen.  Desain penilitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data didapatkan dengan melakukan kegiatan  observasi  lapangan,  wawancara  serta  dokumentasi.    Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  aspek kapasitas  manajer  dianggap  cukup  baik  meliputi  aspek  profesionalitas,  sistem  kompetisi,  penilaian  dan perbaikan  kinerja,  desentralisasi  kewenangan,  partisipasi  dan  transparansi.  Sedangkan  dalam  sistem manajemen  kapasitas  yang  dimiliki  cukup  baik  dalam  prosedur  pelayanan,  perilaku  petugas  dan  kepastian biaya,  meskipun  juga  belum  optimal  dalam  struktur  hirarki  pelayanan  dibuktikan  melalui  belum  adanya ketentuan struktur hirarki pelayanan secara tertulis meskipun dalam menjangkau pelayanan BUM Desa Bina Sejahtera dinilai cukup mudah.
Kata Kunci: Kapasitas, Manajemen, Kewirausahaan, Bumdesa, Desa Dadapkuning

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  entrepreneurial  management  capacity  of  Bumdesa  "Bina Sejahtera"  Dadapkuning  Village,  Cerme  District,  Gresik  Regency.  The  theory  used  in  this  study  is  from (Muhammad,  2007)  who  wrote  in  his  dissertation  that  entrepreneurial  management  capacity  is  described through two elements, namely the capacity of managers and management systems. The research design uses a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Data  were  obtained  by  conducting  field  observations, interviews  and  documentation.  The  results  show  that  the  managerial  capacity  aspect  is  considered  quite good  including  aspects  of  professionalism,  competition  system,  performance  appraisal  and  improvement, decentralization of authority, participation and transparency. Meanwhile, the capacity management  system that is owned is quite good in service procedures, officer behavior and cost certainty, although it is also not optimal  in  the  service  hierarchy  structure  as  evidenced  by  the  absence  of  written  service  hierarchical structure provisions, although reaching BUM Desa Bina Sejahtera services is considered quite easy.
Keywords: Capacity, Management, Entrepreneurship, Bumdesa, village dadapkuning
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  suatu  wilayah  yang memiliki  otonomi  dalam  melaksanakan pemerintahan  di  wilayahnya,  dengan  kata lain desa merupakan suatu kesatuan masyarakat  hukum  yang  berhak  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  adat istiadat  setempat.  Pengelolaan  otonomi  desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan desa (Undang-Undang RI Nomor 6, 2014). Dalam perekonomianya  desa  memiliki  berbagai sumber  keuangan  yang  digunakan  untuk pengelolaan anggaran di desa. Sumber utama penghasilan desa dinamakan dengan Pendapatan Asli Desa atau (PADesa). Untuk dapat  menunjang  pendapatan  asli  desa  maka pemerintah juga memberikan otonomi terhadap  desa  agar  dapat  membentuk  suatu badan  usaha  layaknya  pada  pemerintahan pusat  dan  provinsi.  Berdasarkan  otonomi yang telah diberikan tersebut maka terbentuklah  suatu  badan  usaha  yang dinamakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau sering disebut dengan (BUM Desa).
Di  Kabupaten  Gresik  pendirian  BUM Desa telah didukung secara positif,
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik
menetapkan  pendirian  BUM  Desa  sebagai salah  satu  wadah  kegiatan  ekonomi  yang dikelola  pemerintahan  desa  baik  secara mandiri  maupun  bersama-sama  (Peraturan Derah  Kabupaten  Gresik  Nomor  3,  2017). Namun  melalui  tesis  terkait  pengelolaan ekonomi  pemerintahan  untuk  desa  di Kabupaten  Gresik  yang  terlihat  kurang optimal  tesis  tersebut  berjudul  “ Backward Mapping dalam  Implementasi  Kebijakan BUM  Desa  di  Desa  Ngembung  Kecamatan Cerme,  Gresik.”  menunjukkan  bahwa  dari data  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa Kabupaten Gresik adanya pertambahan jumlah  pendirian  BUM  Desa  dari  tahun 2014,  2017,  dan  2018  hampir  setiap  desa memiliki  BUM  Desa,  namun  dari  sekian banyak  bumdes  hanya  beberapa  yang memiliki  omset  yang  baik  sisanya  terlihat mati suri. (Arif, 2020)
Kegagalan BUM
Desa dalam mencapai  omset  usaha  yang  baik  tentu
menjadi  kendala  bagi  para  pengurus  jika tidak  segera  diatasi.  Agar  hal  ini  tidak berkepanjangan  maka  perlu  adanya  sistem manajemen  yang  baik  pada  sebuah  BUM Desa,  untuk  nantinya  BUM  Desa  dapat berkontribusi  meningkatkan  PADesa  dan mensejahterahkan masyarakat, (Senjani, 2019). Selain permasalahan omset, kebanyakan  BUM  Desa  juga  seringkali terkendala dengan jenis usaha yang didirikan BUM  Desa  memilih  untuk  melakukan  usaha simpan pinjam yang banyak terjadi kemacetan  dalam  proses  pelaksanaan-nya sehingga  menghambat  perputaran  modal dalam BUM Desa (Putra et al., 2017) Sebenarnya  sistem  manajemen  dalam
BUM  Desa  telah  banyak  dikupas  pada penelitian  seputar  topik  tersebut.  Dalam penelitian terkait Analisis Sistem Manajemen Dalam  Pengelolaan  Bumdes  Di  Desa  Bluluk didapatkan  hasil  yang  menunjukkan  bahwa modal  usaha,  sektor  usaha  dan  teknologi secara individu dan secara bersama memiliki peran dalam mengembangkan UMKM Taman  Wisata  Airlangga  sebagai  sistem manajemen yang dibentuk dalam pengelolaanya,  (Susanti  et  al.,  2021). Penelitian  tersebut  dilaksanakan  sebagai kegiatan  riset  kuliah  kerja  nyata  di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Pada  salah  satu  penelitian  juga mengungkapkan bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan BUM Desa, diperlukan  strategi  manajemen  BUM  Desa yang  lebih  baik.  Sistem  Manajemen  BUM Desa  yang  perlu  diperbaharui  terdiri  dari Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi,
Manajemen  Distribusi,  dan  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Strategi  tersebut diperoleh  berdasarkan  hasil  survey  yang dilakukan  di  Desa  Kerten  selama  periode penelitian  dan  informasi  yang  diperoleh  dari BUM  Desa  Ponggok  yang  merupakan  salah satu  BUM  Desa  terbaik  di  Indonesia khususnya di Jawa, (Senjani, 2019).
Berbeda  lain  dari  kedua  contoh fenomena  sebelumnya,  pada  penelitian  yang berjudul  “Sistem  Informasi  Manajemen Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)” mencoba  membuat  sebuah  Sistem  Informasi Manajemen  untuk  Badan  Usaha  Milik  Desa

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
(BUM  Desa).  Selain  itu  sistem  juga  yang dapat  membantu  manajemen  BUM  Desa, membantu  laporan  keuangan  BUM  Desa, membantu  pengoperasian  simpan  pinjam, membantu  pengoperasian  penyewaan  barang dan  membantu  pengoperasian  penjualan barang, (Iqbal et al., 2021). Hal tersebut tentu nantinya perlu menjadi terobosan pada setiap BUM  Desa  untuk  dapat  meningkatkan kualitas pengelolaan.
Menurut  (Fatimah:  2018)  BUM  Desa adalah  bisnis,  meskipun  memiliki  beberapa dimensi  sosial.  Tetapi  tanpa  adanya  seorang tokoh  yang  memiliki  “otak  dan  mental” wirausaha,  BUM  Desa  tidak  akan  bisa tumbuh  dan  berkembang.  BUM  Desa  harus dikelola  dan  dipimpin  orang  yang  memiliki mental  wirausaha  (Wahyuningtyas,  2021). Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  jiwa entrepreneur juga dibutuhkan dalam pemerintahan  dalam  hal  ini  adalah  BUM Desa. Sejalan dengan pendapat tersebut perlu ada  kajian  mendalam  mengenai  aktor-aktor pemangku  kepentingan  di  desa,  serta pengkajian potensi untuk pengembangan unit usaha desa yang baru agar kemandirian desa dapat  lebih  cepat  tercapai  sesuai  amanat
Undang-Undang Desa (Kusuma & Purnamasari, 2016). Dalam  pendapat  lain  menyatakan bahwa
stagnansi dalam organisasi pemerintahan dapat disebabkan oleh kurangnya  kapasitas  aparatur  pemerintahan dan  pengurus  di  sektor  publik  yang  belum memiliki  jiwa  dan  budaya  pelayanan  yang diharapkan  masyarakat  atas  pelayanan  dari pemerintahan dan sektor publik lainnya. Tak terkecuali  di  sektor  publik  seperti  badan usaha  milik  negara  atau  BUMN,  dan  terjadi pula di badan usaha milik desa (BUM Desa). Hal ini didukung pendapat Eko (2005) dalam (Takdir & Jusniaty, 2016)bahwa ada beberapa kapasitas yang perlu
dikembangakan  dalam  desa  yaitu:  kapasitas regulasi, kapasitas ekstraksi, kapasitas distribusi,  kapasitas  responsif  dan  kapasitas jaringan.
Berdasarkan hasil disertasi (Muhammad,  2007)  kapasitas  manajemen kewirausahaan dapat dipengaruhi 2 (dua) sub variabel  yakni  kemampuan  manajer  dan sistem  manajemen  organisasi  yang  nantinya akan  dapat  menjadi  alat  ukur  terkait  suatu
kapasitas  manajemen  kewirausahaan  pada suatu lembaga  atau  organisasi.  (1) Kapasitas Manajer,  Kapasitas  manajer  dilihat  sebagai kemampuan  mencapai  hasil  dan  tujuan dengan  perspektif  manajemen  dengan  nilai kewirausahaan  yaitu  profesionalitas,  sistem kompetisi,  penilaian  dan  perbaikan  kinerja, desentralisasi  kewenangan,  partisipasi  dan transparansi.  (2)  Sistem  Manajemen,  Sebuah Sistem Manajemen direpresentasikan melalui peraturan  atau  prosedur  yang  ada  (Struktur hirarki, Persyaratan, Perilaku Petugas, Biaya) prosedur seharusnya dijalankan secara fleksibel sehingga dapat memudahkan masyarakat  namun  apabila  dijalankan  secara kaku maka akan menyebabkan Red Tape . Paradigma  pengelolaan  sektor  publik harus  direformasi  dan  diarahkan  pada paradigma baru yaitu New Public Management (NPM),  yaitu  manajemen sektor  publik  yang  menekankan  pada pengendalian  atau  kontrol  atas  output kebijakan  pemerintah,  desentralisasi  otoritas manajemen,  pengenalan  pada  pasar  dan mekanisme  pasar,  serta  layanan  yang berorientasi  customer  atau  alam  hal  ini adalah  masyarakat.  Dengan  konsep  baru NPM  tersebut  diharapkan,  BUM  Desa  lebih lincah  dan  berorientasi  kepada  masyarakat (Hidayat, 2016). Di sektor publik, timbulnya New  Public  Management (NPM)  telah sedemikian  berkembang  menjadi  gerakan yang  mengusung  tujuan  pokok  untuk mengefesiensikan  pengelolaan  pemerintahan serta  memasukkan  nilai  entrepreneur  dan keungulan kompetitif terhadap sektor publik. Oleh  karena  itu,  manajemen  pemerintahan yang  mengimplementasikan  pemikiran  NPM ini  berorientasi  pada  jiwa  dan  semangat kewirausahaan,  sehingga  NPM  di  tubuh pemerintahan dapat disebut sebagai kapasitas manajemen  kewirausahaan  dalam  konsep Entrepreneurial  Government (Arlennora  M,
2013 ) Entrepreneurial Government di sektor publik  bukanlah  konsep  baru,  sebelumnya David  Osborne  dan  Ted  Gabler  telah mengkaji  konsep  tersebut  dalam  bukunya yang berjudul “ Reiventing Government: How the  entrepreneurial  spririt is  transforming the  public  sector” dan  diterjemahkan  ulang sebagai  konsep  mewirausahakan  birokrasi. Pendekatan  manajerial  modern  memiliki banyak  sebutan  misalnya  managerialism,

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
new  public  management,  market-based public administration, post-bureaucratic paradigm,  dan  entrepreneurial  government sebagai  bagian  sejarah  lahirnya  NPM  dan Konsep  Reinventing  Government  (Niode, 2014).
Di  Indonesia  sendiri  konsep  ini belum  banyak  diterapkan  oleh  para  birokrat, namun  bukan  berarti  tidak  ada.  Dalam sebuah Buku Jurnalisme Bisnis memaparkan contoh  studi  kasus  Belitung  Timur  periode tahun 2010-2015 dalam usaha menggait para investor untuk membangun daerahnya menjadi  daerah  wisata  yang  potensial  agar dapat  mensejahterakan  masyarakat  daerah Belitung  Timur  (Abrar,  2018).  Tidak  hanya itu  Provinsi  Gorontalo  Periode  pada  Tahun 2001-2009  telah  menerapkan Entrepreneur Government berhasil  menaikan  pendapatan asli  daerah  secara  signifikan  sebanyak sepuluh  kali  lipat  melalui  BUMD  Jagung daerah Kabupaten Gorontalo yang dituliskan dalam disertasinya (Arlennora, 2013). Berhasil  atau  tidaknya  suatu  organisasi dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  jika
dikaitkan dengan konteks kapasitas manajemen kewirausaahaan dalam organisasi pemerintah  (publik)  menurut  (Muhammad: 2007)  dalam  disertasinya  menyebutkan bahwa  kapsitas  manejemen  kewirausahaan terbentuk  dari  2  (dua)  hal  yaitu  kapasitas manajer dan sistem manejemen.

## METODE
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  berguna untuk  memberi  gambaran  rinci  mengenai Analisis Kapasitas
Manajemen Kewirausahaan  Dalam  Badan  Usaha  Milik Desa  “Bina  Sejahtera”  di  Desa  Dadapkung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan non-probability  sampling . Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik  observasi,  wawancara,  dokumentasi. Sedangkan  teknik  pemeriksaan  keabsahan data melalui triangulasi dan observasi secara terus-menerus. Teknik analisis data menggunakan  teknik  reduksi  data,  penyajian data,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.

## HASIL

## Kapasitas Manajer
Pada  dimensi  kapasitas  manajer  ada beberapa sasaran kajian yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Desa Dadapkuning,  Ketua  BUM  Desa  Bina Sejahtera,  Sekretaris  BUM  Desa  Bina Sejahtera, serta Pengurus dan Anggota BUM Desa Bina Sejahtera.  Salah satu aspek untuk mengetahui  profesionalitas  dari  kedisiplinan para  manajer  dalam  hal  ini  pengurus  BUM
Desa Bina Sejahtera yakni apakah menjalankan program unit usaha secara rutin sehingga  dapat  memastikan  kegiatan  terus berlangsung  dan  berkembang.  Berdasarkan hasil  wawancara  yang  disampaikan  oleh  Ibu Nurhayati,  S.Pd,  M.M  selaku  Ketua  BUM Desa  Bina  Sejahtera  berkaitan  dengan profesionalitas para pengurus dalam melaksanakan  kegiatan  secara  rutin  dapat dipastikan  kebenaranya  melalui  kegiatan yang  diadakan  oleh  BUM  Desa  Bina Sejahtera  pada  tanggal  3  setiap  bulanya secara  rutin.  Kegiatan  dilaksanakan  sesuai waktu  yang  ditentukan  dengan  pertemuan pengurus  serta  anggota  di  Balai  Desa
Dadapkuning.  Hal  ini  untuk  dapat  menjaga keberlangsungan  BUM  Desa  agar tidak  mati suri. Pengurus melihat ini sebagai solusi agar tidak  seperti  BUM  Desa  kebanyakan  yang tidak memiliki kegiatan rutin sehingga lama- lama  menjadi  tidak  terurus  dengan  baik karena  tidak  adanya  perhatian  lebih  yang diberikan.
Gambar 1. Kegiatan Rutin BUM Desa Bina Sejahtera
Sumber: (Dokumetasi Pribadi)
Pada  Gambar  diatas  dapat  dilihat bahwa BUM Desa Bina Sejahtera melaksanakan kegiatan rutin. Dalam kegiatan ini,  umumnya  dilakukan  khusus  untuk

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
layanan  simpan  pinjam  dimana  setiap masyarakat  yang  akan  melakukan  simpan pinjam harus mengahadiri kegiatan ini untuk melakukan  transaksi  secara  langsung  untuk menghindari adanya kecurangan bagi pribadi tertentu.  Pembayaran  maupun  peminjaman dilaksanakan  secara  langsung  oleh  pengurus jika  nasabah  atau  anggota  telah  memenuhi persyaratan  yang  ada.  Untuk  layanan  BUM Desa lainya bisa dilakukan setiap hari seperti pembayaran PDAM dan Listrik atau Pengumpulan Minyak Goreng Bekas.
Untuk dapat melihat kapasitas manajer perlu  diketahui  terkait  kejelasan  delegasi wewenang  antar  para  manajer  sebagai pelaksana  kegiatan.  Kejelasan  tugas  tersebut dapat  dilihat  pada  struktur  organisasi  yang disusun dan juga standar kapasitas yang perlu dimiliki  oleh  setiap  pengurus.  Wawancara yang  dilakukan  dengan  BUM  Desa  Bina Sejahtera  menyatakan    kejelasan  struktur organisasi  dalam  profil  BUM  Desa.  Struktur organisasi terkait dengan para pengurus yang ada,  oleh  karena  itu  hal  ini  terikat  dengan ketetapan  surat  keputusan  kepala  desa terhadap para pengurus. Berdasarkan berbagai
data
yang didapatkan
menggambarkan  bahwa kapasitas yang perlu dimiliki  oleh  pengurus  bumdes  adalah bersifat jujur, aktif, terampil, dan berdedikasi.  Selain  itu  juga  perlu  adanya wawasan  yang  cukup  untuk  mengelola  serta mengembangkan bumdes.
Selain  daripada  profesionalitas  serta kejelasan  struktur,  perlu  ditinjau  terkait perilaku inovatif dari para manejer pengelola bumdes.  Inovasi  dalam  hal  ni  dapat  berupa sesuatu  yang  baru  dan  belum  pernah  ada ataupun  dapat  menjadi  sebuah  modifikasi terhadap sebuah ide. Berdasarkan wawancara yang  dilakukan  peneliti  didapatkan  sebagai berikut:
Saat ini BUM Desa Bina Sejahtera memiliki 3 jenis Unit Usaha, yakni:
i. Simpan Pinjam ii.
Pembayaran PDAM dan Listrik
iii. Pengumpulan Minyak Goreng Bekas
Selanjutnya  perlu  diketahui  inovasi pengembangan apa saja yang telah dilkukan.
Pengumpulan minyak goreng bekas dilatarbelakangai  oleh  banyak  masayarakat yang  membuang  minyak  goreng  bekas  di lingkngan.  Hal  ini  tentu  dapat  mencemari lingkungan  yang  ada.  oleh  karena  itu  desa berinisiatif untuk membelinya dari masyarakat  lalu  nanti  dijual  ulang  kepada pengepul  untuk  dijadikan  bahan  bakar biodiesel. Berbeda dengan pernyataan diatas, pada  wawancara  lainya  menyatakan  inovasi pada  pemasaran  BUM  Desa  Bina  Sejahtera. Berdasarkan  pendapat  yang  ada  dapat dibuktikan  melalui  akun-akun  dari  berbagai platform  milik  BUM  Desa  Bina  Sejahtera. Seperti yang ada dibawah  ini akan dicantumkan  beberapa  dokumentasi  yang didapatkan oleh peneliti.
Gambar 2. Platform Instagram BUM Desa
Sumber: (@bumdes.binasejahtera)
Dapat dilihat
pada Gambar menunjukkan  bahwa  BUM  Desa  Bina Sejahtera  memiliki  akun  instagram  dengan 67  pengikut  dan  23  postingan  semenjak pertama kali dibuat hingga sekarang. Dengan penulisan “Succes  Together” di  kolom  bio akun  serta  menambahkan  informasi  bahwa ini  merupakan official  account badan  usaha milik  desa  Dadapkuning,  Cerme-Gresik. Pada  akun  ini  terdapat  berbagai  informasi kegiatan  yang  dilakukan  BUM  Desa  dengan membuat  berbagai  postingan.  Akun  ini dikelola  oleh  salah  satu  pengurus  bumdes untuk  mengikuti  trend  saat  ini  berbagi informasi  melalui  media  sosial.  Selain  dari akun  instagram,  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya  bahwa  ada  dua  media  sosial lainya yaitu Youtube dan juga Facebook
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
Pengelolaan  sebuah  organisasi  dalam hal  ini  merupakan  badan  usaha  milik  desa, perlu  adanya  sebuah  wadah  komunikasi antara  masyarakat  dan  pengurus.  Dengan adanya komunikasi diharapkan setiap masyarakat mengetahui,
memahami pengelolaan  BUM  Desa.  Jika  hal  ini terwujud maka akan menciptakan kepercayaan  masyarakat  kepada  BUM  desa karena  adanya  transparansi.    Dari  penuturan Ketua Bumdesa Bina Sejahtera dapat dikatan bahwa wadah komunikasi dalam BUM Desa dilakukan  melalui  secara  bebas.  Masyarakat dapat  melakukan  komunikasi  kapan  saja melalui  para  pengurus  yang  ada.  Hal  ini menunjukan  keterbukaan  para  pengurus terhadap  kritik  atau  saran  yang  diberikan. Sedikit  berbeda  dalam  pendapat  tersebut didapati  perspektif  lain  tentang  komunikasi yang  ada.  Pernyataan  Pengawas  BUM  Desa Bina  Sejahtera  bahwa  kegiatan  rutin  yang dijalankan  oleh  BUM  Desa  juga  dapat menjadi  adah  komunikasi  masyarakat.  Jika masyarakat  ingin  menyampaikan  sesuatu dapat  dilakukan  ketika  ada  kegiatan  rutin yang diselenggarakan.
Sebuah  evaluasi  diperlukan  sebagai penilaian  terhadap  suatu  kapasitas  dalam pengelolaan  sebuah  badan  usaha  milik  desa. Evaluasi  ini  dapat  mengetahui  kendala  apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan serta solusi yang diambil. Oleh karena hal itu maka  juga  perlu  diketahui  apakah  sebuah BUM  Desa  melakukan  evaluasi  atau  tidak, serta  bagaimana  mereka  menanggapinya. Menurut  pendapat  Ketua  BUM  Desa menyatakan  bahwa  setiap  tahunya  dilakukan evaluasi  kinerja.  Ini  dianggap  penting  sebai perbaikan  kinerja  pengurus  BUM  Desa. Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  sekretaris BUM  Desa  Bina  Sejahtera  menuturkan pendapatnya  dibawah  ini.  Banyak  pendapat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menuturkan pendapat yang sejalan satu sama lain.  Dapat  dikatakan  bahwa  memang evaluasi  dilakuakan  setiap  tahun  oleh  para pengurus  sebagai  peningkatan  kinerja  yang ada dari sebelumnya. Evaluasi biasa dilakukan  melalui  kegiatan  seperti  rapat internal oleh para pengurus.
Evaluasi  yang  ada  juga  mencakup pembahasan  terkait  kendala  yang  dihadapi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Ketua  BUM Desa  Bina  Sejahtera  yang  didapatkan informasi    kendala  yang  sering  dihadapi adalah  adanya  kredit  macet  dari  masyarakat. Apabila  hal  ini  tidak  ditangani  secara  baik maka  dapat  menyebabkan  kemacetan  juga dalam  perputaran  modal  usaha  yang  ada. Maka  dari  itu  peru  adanya  solusi  yang dilakukan jika hal tersebut terjadi.
Beliau tidak  hanya  menuturkan  terkait kendala,  tetapi  juga  menambahkan  pendapat dengan  solusi  yang  biasanya  ditawarkan dalam  BUM  Desa  bila  ada  masyarakat  yang mengalami  hal  tersebut.  Langkah  awal  yang diambil adalah dengan mengajak
berkomunikasi
masyarakat untuk mengknfirmasi  dan  menanyakan  kepada masayarakat,  kenapa  belum  melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Hal itu akan dilakukan  secara  berulang  apabila  nasabah tidak  kunjung  membayar.  Namun  apabila jika  sudah  diberi  kesempatan  tetapi  tetap tidak ada respon atau mencoba berkelit maka permasalahan  akan  diangkat  keatas  kepada Kepala  Desa  untuk  melakukan  dialog mencari jalan keluar terbaik. Dan masyarakat juga mendapat konsukensi berupa  denda atau  blacklist  nama  dari daftar pinjaman selanjutnya. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, kendala yang dihadapi tidak  hanya  ada  pada  unit  usaha  simpan pinjam juga ada pada lainya.

## Sistem Manajemen
Salah  satu  aspek  yang  perlu  ditinjau dalam sistem manajemen merupakan kemudahan  masyarakat  dalam  menjangkau pelayanan. Para pengurus diharuskan membentuk  atau  membuat  sistem  pelayanan yang  pasti  serta  dapat  dipahami  masyarakat sebagai  pengguna  layanan  pada  BUM  Desa. Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  hal tersebut  didapatkan    bahwa  pelayanan  yang ada belum memiliki struktur hirarki pelayanan yang jelas karena masih sederhana.  pada  pendapat  lain  menyatakan bahwa  pelayanan  yang  diberikan  dibuat semudah  mungkin  agar  tidak  menyulitkan masyarakat.  Hal  ini  berguna  juga  bagi masyarakat  supaya  bisa  mudah  memahami proses  pelayanan  yang  diberikan.  Sedikit berbeda  dari  kedua  pendapat  sebelumnya,

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
kedua  pendapat  yang  lain  mengarah  pada alur  pelayanan  pada  kegiatan  BUM  Desa. Dapat di katakan atas pendapat diatas bahwa kejelasan  struktur  hirarki  pelayanan  belum ada tetapi pelayanan dilakukan cukup mudah, dapat  langsung  mendatangi  kegiatan  rutin BUM  Desa  yang  dilakukan  setiap  bulanya tanggal 3 di Balai Desa Dadapkuning. Ketika masyarakat  telah  datang  maka  disana  akan dijelaskan  oleh  para  pengurus  terkait  proses pelayanan yang ada.
Selain daripada struktur hirarki pelayanan,  aspek  ketentuan  pelayanan  yang mengatur  juga  harus  ada.  Hal  ini  mencegah kerancuan  dalam  proses  pelayanan,  maka dari itu perlu dibuatkan ketentuan pasti yang mengatur alur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan  pada  pengurus  BUM  Desa  Bina Sejahtera  Dadapkuning  terkait  ketentuan pasti pelayananya. Pada formulir BUM Desa Bina  Sejahtera  tercantum  persyaratan  sebagi berikut:  Peminjam  hadir  pada  kegiatan  rutin bumdes  yang  diadakan  sebulan  sekali, peminjam yang hadir tidak boleh diwakilkan oleh  orang  lain  saat  pencairan  dana. Peminjam  yang  hadir  mengisi  formulir pendaftaran  anggota  bagi  anggota  baru. Membayar  simpanan  pokok  pada  awal menjadi anggota sebesar Rp. 50.000,-  secara langsung. Melampirkan fotocopy KTP Suami dan  Istri.  Jasa  peminjaman  sebesar  1%  per bulan.  Angsuran  dibayar  selama  10x  (  10 bulan). Bagi anggota yang menunggak wajib membayar  denda  sebesar  Rp.  5.000,-  per bulan.  Bagi  yang  menunggak/Pembayaran yang  tidak  rutin,  pada  pencairan  berikutnya akan diturunkan besar pinjamanya. Selain itu berdasarkan  pendapat  Sekretaris  BUM  Desa hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti dapat  disimpulkan  bahwa  ketentuan  terkait pelayanan  yang  ada  di  BUM  Desa  Bina Sejahtera  sudah  ada.  Ketentuan  tersebut tercantum dalam anggaran dasar  dan anggaran  rumah  tangga  BUM  Desa  Bina Sejahtera.  Selanjutnya  ketentuan  tersebut dibuat  oleh  para  pengurus  untuk  dapat memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik kepada masyarakat.
Dalam sebuah sistem manajemen perlu dipastikan  terkait  apakah  sistem  manajemen pelayanan  tersebut  dibuat  secara  baik  serta
tidak diskriminatif. Untuk itu perlu diketahui apakah  dalam  sistem  manajemen  pelayanan BUM Desa Bina Sejahtera telah melaksanakan  hal  tersebut.  Pada  pendapat Ibu Novianti, S.M meyakini bahwa pelayanan  yang  telah  diberikan  tidak diskriminatif.  Hal  ini  karena  tujuan  BUM Desa  adalah  untuk  mengedepankan  rasa sosial  pada  masyarakat  desa.  Kalaupun  ada perbedaan  misalnya  pada  jumlah  pinjaman yang diberikan itu dipengaruhi oleh anggaran yang  tersedi  pada  saitu  di  keuangan  BUM Desa.
Dapat  di  katakan  bahwa  pengurus BUM Desa Bina Sejahtera berusaha memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin secara  ramah  kepada  masyarakat  Desa Dadapkuning.  Prioritas  dalam  hal  ini merupakan  masayarakat  sebagai  pelanggan dan  dilayani  sebaik  mungkin.    Jika  pada pendapat  Ibu  Asrining  Rino  Wahyuni  juga menyetujui  bahwa tidak  adanya  diskriminasi dalam  pelayanan.  Tetapi  ada  pengecualian untuk  para  pengkredit  macet,  karena  untuk lebih  mencegah  terjadinya  hal  yang  sama. Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  dari pendapat  para  pengurus  bahwa  pada  aspek ini  BUM  Desa  Bina  Sejahtera  berusaha melaksanakan  pelayanan  secara  baik  dan tidak diskriminatif.
Aspek terakhir pada sistem manajemen  diperlukan  adanya  pelayanan BUM  Desa  dilakukan  dengan  adanya jaminan  kepastian  biaya  agar  terhindar  dari pennyelewengan dana. Berdasarkan wawancara  yang  telah  dilakukan  terkait  hal tersebut  didapati  beberapa  penuturan    pada pendapat Ibu Nurhayati, S.Pd. yang menyataan  bahwa  kepastian  biaya  pada pelayanan  BUM  Desa  Bina  Sejahtera  sudah dilakukan.  Biaya  tersebut  masih  mencakup aturan pengambilan keuntungan pada pinjaman  saja.  Hal  itu  tercantum  pada anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga BUM  Desa  Bina  Sejahtera.  Sedikit  berbeda dengan  pendapat  sebelumnya,  pendapat selanjutnya ini mengungkapkan terkait pentingnya penentuan harga harus mempertimbangkan kemampuam masyarakat desa.  Yang  paling  penting  adalah  agar  tidak memberatkan meskipun bertujuan mengambil  keuntungan.  Selain  itu  ada

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
pendapat  yang  lain  menuturkan  lebih  detail terkait kepastian harga yang ditetapkan terait beberapa  pelayanan  yang  ada.  Hal  itu mencangkup  biaya  atau  keuntungan  yang diambil  dari  setiap  jasa  yang  diberikan  pada pelayanan  pembara  listrik  an  air  serta penjualan  minyak  goreng  bekas.  Maka  dari berbagai pendapat yang ada dapat disimpulkan  adanya  ketetapan  biaya  pada setiap layanan.

## PEMBAHASAN Kapasitas Manajer
Kapasitas  manajemen  kewirausahaan dalam  dimensi  kapasitas  manajer  dalam  hal ini  adalah  para  pengurus  BUM  Desa  Bina Sejahtera di Desa Dadapkuning, Kecamaatan Cerme,  Kabupaten  Gresik  berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  didapatkan  dapat dinyatakan  sudah  memiliki  kapasitas  yang baik dan cukup dalam pengelolaanya. Hal ini dikarenakan  telah  mencukupi  aspek-aspek dalam  kapasitas  manajer  dari  para  pengurus BUM  Desa.  Menurut  (Muhammad,  2007) kemampuan  atau  kapasitas  yang  harus dimiliki seorang manajer merupakan pencapaian  hasil  tujuan  melalui  persepktif manajemen  dengan  nilai  kewirauahaan  yang mencakup  profesionalitas,  sistem  kompetisi, penilaian dan perbaikan kinerja, desentralisasi  kewenangan,  partisipasi  dan transparansi.
Dalam  profesionalitas  menurut  hasil wawancara Ketua BUM Desa Bina Sejahtera ditunjukkan  melalui  keseriusan  mereka dalam  melaksanakan  kegiatan  secara  rutin pada  tanggal  3  setiap  bulanya  bertempat  di Balai  Desa  Dadapkuning.  Kegiatan  ini menjaga  agar  unit  usaha  terus  berjalan melalui kedisiplinan yang dibangun baik dari sisi  pengurus  maupun  masyarakat  desa selaku anggota BUM Desa. Nilai profesionalitas  para  pengurus  memberikan semangat  positif  yang  mencerminkan  jiwa kewirausahaan.  Profesionalitas  yang  ada menciptakan  keaktifan  BUM  Desa  dan mencegah  dari  mati  suri  nya  sebuah  badan usaha.
Pada  aspek  atau  nilai  kedua  dari kapasitas  manajer  adalah  desentralisasi kewenangan  yang  ditinjau  melalui  struktur organisasi  yang  ada  dalam  BUM  Desa  Bina
Sejahtera dan syarat dalam menjadi pengurus.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang didapatkan dari wawancara bersama Sekretaris  BUM  Desa  Bina  Sejahtera  bahwa para  pengurus  telah  menyusun  struktur organisasi  sebagai  pembagian  tugas  dan wewenang  setiap  pengurus.  Selain  dari  telah adanya kejelasan struktur organisasi, pemilihan  setiap  pengurus  didalamnya  perlu diketahui  apakah  ada  syarat  khusus  untuk memilih  seorang  pengurus  BUM  Desa  Bina
Sejahtera. Untuk persyaratan pengurus BUM Desa berdasarkan hasil wawancara ditemukan  bahwa  ada  persyaratan  secara umum  yang  mencangkup  memiliki  sikap jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap  BUM  Desa  Bina  Sejahtera  serta mempunyai  wawasan  yang  cukup  untuk dapat  mengelola  dan  mengembangkan  BUM Desa  Bina  Sejahtera.  Persyaratan  itu  tidak menjelaskan  secara  detail  terkait  wawasan yang  diperlukan  dalam  mengelolan  BUM Desa.
Aspek  yang  ketiga  merupakan  sistem kompetisi yang dianalisis melalui kemampuan  para  pengurus  berinovasi  dalam BUM  Desa  Bina  Sejahtera.  Dari  penuturan Kepala Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme,  Kabupaten  Gresik  pada  aspek  ini juga  dinilai  bahwa  kapasitas  yang  dimiliki oleh  para  pengurus  BUM  Desa  Bina Sejahtera cukup baik, dalam inovasi program yang  awalanya  hanya  simpan  pinjam bertambah adanya pembayaran air listrik dan pengumpulan  minyak  goreng  bekas  sebagai bahan  bakan  diesel  meskipun  unit  usaha  ini tidak  sebesar  unit  usaha  simpan  pinjam  tapi patut dihargai karena sudah mecoba berinovasi.  Selain  dari  itu  juga  ditemukan inovasi pada pengelolaan BUM Desa dengan adanya  platform  media  sosial  yang  ada seperti Facebook, Youtube dan Instagram.
Hal  ini  menunjukan  kapasitas  yang dimiliki  pengurus  sudah  berkembang  karena tidak  hanya  melakukan  kegiatan  secara langsung  melainkan  juga  mampu  melakukan dokumentasi  dan  membagikan  informasi melalui  sosial  media.  Aspek  ini  tentu  dapat dinilai  sebagai  kemampuan  yang  cukup bagus  untuk  bersaing  dengan  BUM  Desa lainya  dengan  sistem  kompetisi  yang  sehat. Kemampuan  ini  pun  mendapat  penghargaan

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
dalam  perlombaan  Desa  Brillian  yang diselenggarakan  oleh  BRI  karena  telah mencoba  terjun  dalam  media  digital  yang ada.
Partisipasi  dan  transparansi  yang  ada pada  BUM  Desa  Bina  Sejahtera  ditinjau melalui  kapasitas  para  pengurus  melalui pemberian  wadah  komunikasi  terhadap  para masyarakat desa sebagai bentuk interaksi dua arah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang didapatkan menunjukkan adanya komunikasi yang fleksibel dapat dilakukan secara formal dalam  kegiatan  rutin  yang  dilakukan  BUM Desa  Bina  Sejahtera  atau  juga  dapat dilakukan secara non-formal melalui komunikasi  terhadap  pribadi  pengurus. Selain komunikasi secara langsung juga bisa dilakukan  secara  tidak  langsung  melalui media  sosial  yang  milik  BUM  Desa  Bina Sejahtera  yang  ada.  Kegiatan  sebagai  wadah komunikasi  yang  diberikan  telah  membuka pintu  transparansi  kepada  masyarakat  dan membuktikan  partisipasi  para  pengurus  pada keaktifan pelansanaan kegiatan dalam pengelolan BUM Desa Bina Sejahtera.
Analisis aspek terakhir dalam kapasitas  manajer  adalah  penilaian  dan perbaikan  kinerja.  Dalam  penilaian  dan perbaikan  kinerja  para  pengurus  BUM  Desa Bina  Sejahtera  ditinjau  melalui  ada  atau tidaknya evalusi kerja serta kendala apa yang dialami  dalam  pengelolaannya.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan  bahwa  evaluasi  dilakukan  setiap tahumya.  Selain  itu  juga  dalam  prosesnya terdapat  kegiatan  rapat  internal  sebagai evalusi  rutin  dalam  lingkup  pengurus.  Pada peninjauan  kendala  didapati  adanya  kredit macet dari masyarakat namun hal ini dapat di atasi  melalui  keaktifan  para  pengurus  dalam menagih  dan  juga  perhatian  pengurus  dalam mencoba  memberikan  solusi  bagi  para pengkredit macet.

## Sistem Manajemen
Dalam  meninjau  kapasitas manajemen kewirausahaan melalui unsur sistem manajemen  ditinjau  melalui  peraturan  dan prosedur  yang  ada.  sistem  manajemen organisasi  mengacu  pada  struktur  hirarki pelayanan,  persyaratan  pelayanan,  perilaku petugas,  dan  kepastian  biaya.  Menurut pendapat  (Muhammad,  2007)  prosedur  yang
ada  seharusnya  dijalankan  secara  fleksibel sehingga  dapat  memudahkan  masyarakat namun  apabila  dijalankan  secara  kaku  akan menyebabkan  red  tape.  Menurut  Bozeman, red  tape  merupakan  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  prosedur yang  berlaku  tapi akhirnya  tidak  melayani  secara  maksimal terhadap  tujuan  yang  seharusnya  terpenuhi. Berdasarkan  teori  tersebut  maka  sistem manajemen  dapat  dianggap  baik  apabila tidak  menjadi  sebuah  red  tape  atau  prosedur pelayanan yang berlebihan sehingga mempersulit masyarakat.
Pada  sistem  manajemen  organisasi ditinjau  terkait  struktur  hirarki  pelayanan yang  ada  pada  BUM  Desa  Bina  Sejahtera. Bedasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan menunjukkan  belum  adanya  struktur  hirarki pelayanan  secara  tertulis  atau  tercantum secara resmi namun pelayanan yang diberikan  cukup  mudah  dan  tidak  berbelit- belit.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  penuturan para  pengurus  bahwa  masyarakat  cukup mendatangi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BUM Desa di Balai Desa Dadapkuning pada  tanggal  3  setiap  bulannya  dan  nanti akan  diarahkan  oleh  para  pengurus  untuk bisa  mendapatkan  pelayanan  yang  ada. Melihat pada bukti yang ada peneliti melihat struktur  hirarki  yang  diberikan  belum maksimal  karena  tidak  ada  keterangan  yang mengatur  secara  tertulis  meskipun  mudah dijangkau masyarakat karena adanya kejelasan pelayanan dengan adanya kepastian kegiatan yang diadakan.
Persyaratan  merupakan  salah  satu aspek  dalam  sistem  manajemen  organisasi selain  dari  struktur  hirarki  pelayanan, persyaratan  yang  ada  dicantumkan  dalam sebuah  pengaturan  terkait  pelayanan  secara tertulis  dan  diketahui  oleh  masyarakat  yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, persyaratan  unit  usaha  simpan  pinjam  telah ada  secara  tertulis  dalam  formulir  yang dibuat oleh para pengurus sebagai salah satu persyaratan untuk mengisinya sebelum melakukan pinjaman. Dalam formulir tercantum persyaratan sebagai berikut, Peminjam  hadir  pada  kegiatan  rutin  bumdes yang  diadakan  sebulan  sekali,  peminjam yang hadir tidak boleh diwakilkan oleh orang lain  saat  pencairan  dana.  Peminjam  yang hadir  mengisi  formulir  pendaftaran  anggota

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
bagi  anggota  baru.  Membayar  simpanan pokok  pada  awal  menjadi  anggota  sebesar Rp.  50.000,-  secara  langsung.  Melampirkan fotocopy  KTP  Suami  dan  Istri.  Jasa peminjaman sebesar 1% per bulan. Angsuran dibayar selama 10x (10 bulan). Bagi anggota yang  menunggak  wajib  membayar  denda sebesar  Rp.  5.000,-  per  bulan.  Bagi  yang menunggak/Pembayaran  yang  tidak  rutin, pada  pencairan  berikutnya  akan  diturunkan besar  pinjamanya.  Untuk  unit  usaha  lainya tidak  memiliki  persyaratan  khusus  karena jasa  yang  diberikan  tidak  bersifat  jangka panjang  layaknya  simpan  pinjam.  Hal  ini dirasa peneliti sudah optimal dalam menerapkan  persyaratan  melalui  pelayanan yang diberikan dan tidak berlebihan. Perilaku petugas  pada  sistem  manajemen  organisasi perilaku pengurus BUM Desa Bina Sejahtera dilihat pada pelayanan yang diberikan terkait adakah  diskriminasi  pada  pelayanan  dan keramahan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian  melalui  wawancara  dan  observasi peneliti  di  lapangan  pada  kegiatan  rutinan BUM  Desa  Bina  Sejahtera  didapati  bahwa pelayanan  dilakukan  dengan  baik  dan ramah serta  pada  asapek  diskriminasi  tidak  ada unsur  terbut  didalamnya.  Semua  pelayanan yang  diberikan  sama  pada setiap  masyarakat namun  hal  ini  sedikit  berbeda  bagi masyarakat  yang  mengaami  kredit  macet. Bagi  masyarakat  yang  mengalami  kredit macet  mendapatkan  sanksi  yang  telah disetujui  bersama  pada  awal  peminjaman tercantum  dalam  formulir  bahwa  mereka akan dikenakan denda dan penurunan jumlah yang dapat dipinjam pada pencairan berikutnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perilaku pengurus BUM Desa Bina Sejahtera di  Desa  Dadapkuning  Kecamatan  Cerme Kabupaten  Gresik  sudah  terbentuk  dengan baik  memberikan  pelayanan  secara  ramah, tidak diskriminatif serta tegas dalam pengelolaanya.
Aspek  biaya  pada  pelayanan  BUM
Desa Bina Sejahtera dintinjau untuk
mengetahui apakah ada kepastian biaya yang diberikan kepada masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat  diketahui  bahwa  pelayanan  yan diberikan  telah  memberikan  kepastian  biaya pada  unit  usaha  pelayanan  yang  diberikan. Seperti  hal-nya  yang  telah  dijelaskan
sebelumnya  unit  usaha  simpan  pinjam menetapkan  biaya  simpanan  pokok  pada awal  menjadi  anggota  sebesar  sebesar  Rp. 50.000,-  serta  mengambil  jasa  peminjaman sebesar  1%  per  bulan  dari  jumlah  yang dipinjam  dan  bagi  anggota  yang  menunggak wajib  membayar  denda  sebesar  Rp.  5.000,- per  bulan.  Selain  itu  untuk  unit  usaha pengumpulan  minyak  goreng  bekas  dibeli dari masyarakat seharga Rp 7.000,-/botol dan dijual ke pengepul dengan harga Rp 10.000,- /botol, sisanya Rp 3.000,- keuntunganya kita dibagi  50%:50%  untuk  yang  menerima minyak dan  masuk  kas, sama halnya dengan pembayaran  air  atau  listrik  keuntungan  Rp 2.000,-  dari  harga  awal  tagihan  yang dibayarkan  lalu  dibagi  dua  antara  pengurus yang  menangani  saat  itu  dengan  sisanya dimasukkan  ke  kas.  Secara  keseluruhan  dari hasil dan pembahasan yang dipaparkan tentu penelitian ini memiliki keterbatasan. Berdasarkan semua temuan mengenai kapasitas  manajemen  kewirausahaan  dalam BUM  Desa  Bina  Sejahtera  terkait  kapasitas manajer  dan  sistem  manajemen  nya  sudah dilaksanakan  cukup  baik  meskipun  belum optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang didapatkan melalui observasi,  wawancara  serta  dokumentasi terkait Kapasitas Manajemen Kewirausahaan BUM  Desa  Bina  Sejahtera,  di  Desa Dadapkuning  Kecamatan  Cerme  Kabupaten Gresik  didapati  kesimpulan  bahwa  kapasitas yang  dimiliki  cukup  baik  meskipun  ada beberapa  aspek  yang  belum  optimal.  Hal  ini dibuktikan  dengan  data  yang  didapatkan selama  penelitian  terkait  kapasitas  manajer dan sistem manajemen yang ada. Kemampuan  atau  kapasitas  yang  dimiliki para  pengurus  BUM  Desa  Bina  Sejahtera telah  dianggap  cukup  baik.  Meliputi  seluruh aspek  yakni  pertama,  profesionalitas  melalui keaktifan  menjalan  kegiatan  rutin  pada tanggal  3  setiap  bulannya.  Sistem  kompetisi melalui  inovasi  yang  dilakukan  dengan membuat  program  baru  menerima  penjualan minyak goreng bekas dan membuat platform akun  media  sosial,  kekurangan  dalam  aspek ini  adalah  akun  yang  dikelola  belum  aktif secara  maksimal  dalam  pembuatan  konten

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
untuk  dapat  menunjukkan  lebih  banyak terkait  BUM  Desa.  Penilaian  dan  perbaikan kinerja melalui rapat internal serta pelaporan setiap  tahunya  pada  pemerintahan  desa, namun  yang  masih  sering  menjadi  kendala adanya  kredit  macet  dari  masyarakat. Desentralisasi  kewenangan  melalui  adanya struktur  organisasi dan  pembagian  tugas  dan fungsi  yang  jelas  pada  pengurus,  namun kekuranganya  belum  ada  syarat  kemampuan khusus  yang  harus  dimiliki  oleh  pengurus. Partisipasi  dan  transparansi  melalui  wadah komunikasi yang diberikan kepada masyarakat  baik  secara  formal  lewat  forum kegiatan ataupun non formal dengan komunikasi  pada  salah  satu  penguru  sdan juga dilakukan melalui media sosial.
Selain dari kapasitas manajer atau para pengurus  juga  ditinjau  terkait  kapasitas  dari sistem manajemen organisasi. Sistem manajemen  dianggap  baik  apabila  tidak berlebihan dalam prosedur yang ada sehingga  menghambat  pencapaian  tujuan. Dalam dimensi ini pun peneliti menyimpulkan bahwa kapasitas yang dimiliki  cukup  baik  meskipun  juga  belum optimal.  Analisis  terhadap  aspek-aspek meliputi struktur hirarki pelayanan dibuktikan  melalui  belum  adanya  ketentuan struktur  hirarki  pelayanan  secara  tertulis meskipun  dalam  menjangkau  pelayanan BUM  Desa  Bina  Sejahtera  dinilai  cukup mudah  hanya  melalui  kegiatan  rutinnya. Persyaratan pelayanan  telah ditetapkan secara  tertulis  dalam  formulir  keanggotaan sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk mengetahui  serta  memmahaminya.  Perilaku petugas  dianggap  baik  berdasarkan  hasil observasi lapangan secara langsung masyarakat  dilayani  secara  ramah  dan berdasarkan  wawancara  pengurus  tidak  ada pembedaan  dalam  melayani  masyarakat, kecuali  bagi  yang  memiliki  riwayat  kredit macet.  Aspek  terakhir  yakni  kepastian  biaya dibuktikan  melalui  penentuan  harga  yang
telah ditetapkan pada layanan yang diberikan tergantung pada jenis unit usahanya.

## SARAN
Perihal  tentang  adanya  kekurangan pada  aspek  kompetisi  melalui  inovasi  baik pada  pembuatan  program  unit  usaha  baru ataupun  pembuatan  media  sosial  perlu adanya  keaktifan  lebih  dari  para  pengurus. Disarankan  jika  ingin  membuat  sebuah program  unit  usaha  baru  untuk  dapat mencoba menggali dari potensi yang dimiliki oleh desa. Selain itu untuk media digital yang telah  dibuat  kedepanya  diharapkan  dapat lebih  aktif  dalam  pembuatan  kontennya sehingga  sekaligus  dapat  mempromosikan unit  usaha  yang  ada.  Selain  daripada  itu diharapkan  kedepanya  nanti  ada  syarat kemampuan  khusus  yang  harus  dimiliki untuk  menjadi  pengurus  secara  detail  pada jabatan-jabatan  tertentu,  misalnya  adanya ketentuan  untuk  merekrut  seseorang  yang pandai membuat konten di sosial media agar dapat  megelola  platorm  yang  ada,  atau kemampuan dalam pembukuan serta pelaporan  akutansi  sebagai  manajer  unit usaha  dan  lain-lain.  Saran  lain  apabila  tidak ada  syarat  khusus  yang  diberlakukan  maka bisa  dengan  cara  peningkatan  kapasitas  para pengurus  melalui  seminar  atau  workshop tentang  kapasitas  yang  diperlukan  dalam manajemen  pengelolaan  badan  usaha  milik desa.
Kedepanya  diharapkan  perlu  adanya struktur  hirarki  pelayanan  secara  tertulis untuk  dapat  diketahui  baik  oleh  pengurus maupun  masyarakat,  sisanya  dapat  lebih dikembangkan  lagi  sistem  manajemennya agar  dapat  memajukan  BUM  Desa  Bina Sejahtera  di  Desa  Dadapkuning,  Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar,  A.  N.  (2018). Jurnalisme  Bisnis: Upaya  Membangkitkan  Nalar  dan Naluri Bisnis . UGM Press.
Arif,  S.  (2020). Backward  Mapping  Dalam
Implementasi  Kebijakan  Badan  Usaha
Milik  Desa  Di  Desa  Ngembung Kecamata  Cerme  Kabupaten  Gresik . Universitas Airlangga.
Arlennora  M.  (2013).  Kapasitas  Manajemen
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel 5
Volume 09, Nomor 01, Maret 2022
Kewirausahaan dan Kinerja Organisasi. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara , 12 (2), 115–122.
Hidayat,  Y.  (2016).  Peran  Bumdes  Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa (Studi Kasus Bumdes  Mugirahayu,  Desa  Lebak Herang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat). Jurnal Manajemen , 9 (1), 71–84.
Iqbal, A., Salim, B., Hadjaratie, L., & Olii, S. (2021).  Sistem  Informasi  Manajemen Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).
Diffusion  Journal  Of  System  And Information Technology , 1 (2), 1–12.
Kusuma,  G.  H.,  &  Purnamasari,  N.  (2016).
BUMDES:  Kewirausahaan  Sosial  yang Berkelanjutan .
Muhammad,  F.  (2007). Signifikansi  Peran Manajemen  Kewirausahaan  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kasus Provinsi Gorontalo . Universitas Gadjah
Mada.
Niode, I. Y. (2014). Enterpreneurial
Goverment.  In  A.  Tahir  (Ed.), UNG
Press . https://repository.ung.ac.id/get/simlit_re s/1/307/Implementasi-Entrepreneurial- Government-dan-Kinerja-Pemerintah- Daerah-Suatu-Tinjauan-Teoritis-dan- Pengalaman-Empiris.pdf
Peraturan Derah Kabupaten Gresik Nomor 3.
(2017). Tentang  Badan  Usaha  Milik Desa .
Putra,  I.  M.  T.  D.,  Atmadja,  A.  T.,  &
Herawati, N. T. (2017). Analisis Sistem Penyaluran  Kredit  Pada  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) Muncul Sari Aji Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten  Buleleng. e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2).
Senjani,  Y.  P.  (2019).  Peran  Sistem
Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa. Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada  Masyarakat , 2 (1),  23–40. https://doi.org/http://10.24198/kumawul a.v1i3. 23698
Susanti,  I.,  Imam,  M.,  &  Yunifa,  H.  (2021). Analisis  Sistem  Manajemen  Dalam Pengelolaan  Bumdes  Di  Desa  Bluluk. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 5 (2), 701–710.
Takdir,  M.,  &  Jusniaty.  (2016).  Kapasitas Pemerintah  Desa  Dalam  Mewujudkan Program  Prioritas  Desa  di  Desa Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Sinjai.
Jurnal  Ilmiah  Administrasita , 10 (2),
120–130.
Undang-Undang  RI  Nomor  6.  (2014).
Tentang Desa (hal. 1–103). https://doi.org/10.1145/2904081.29040 88
Wahyuningtyas, I. K. (2021). Peran Strategis BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Desa. Jurnal  Jendela  Inovasi  Daerah , IV (1), 91–101.