INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3371-3378 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Validasi Data Nasabah Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa
Khidir Siregar 1 ✉ , Yusrizal 2
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Email: khidirsiregar29@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  analisis  validasi  data  pada  nasabah  di  BPJS Ketenagakerjaan.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  di  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan penelitian kualitatif. Teknik penelitian menggunakan tahap-tahap wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses validasi data nasabah sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan. Baik perusahaan yang berskala besar , menengah, dan kecil. Validasi  data  nasabah  di  BPJS  Ketenagakerjaan  haruslah  ditingkatkan  agar  nasabah  yang  ingin mengajukan klaim tidak menunggu lama.
Kata Kunci: Validasi, Nasabah, BPJS Ketenagakerjaan.

## Abstract
This  research  was  conducted  to  find  out  how  to  analyze  data  validation  for  customers  at  BPJS Employment. The type of research carried out in this study was qualitative research. The research technique  uses  interview  stages  and  documentation.  The  results  of  this  research  show  that  the customer data validation process has a big influence on company performance at BPJS Employment. Both large, medium and small scale companies. Validation of customer data at BPJS Employment must be improved so that customers who want to submit claims do not have to wait long.
Keyword : Validation, Customer, BPJS Employment.

## PENDAHULUAN
Untuk  hidup  di  zaman  sekarang,  setiap  orang  perlu  bekerja  keras.  Kegiatan  rutin berarti seseorang perlu mengatur waktu untuk melakukannya dengan cara yang efektif dan efisien. Saat aktivitas sudah penuh, harus bisa menyelesaikan aktivitas dalam waktu singkat, meminimalkan  waktu  tunggu,  dan  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Waktu  tunggu biasanya disebut sebagai antrian.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Antrian  merupakan  peristiwa  dimana  sering  terjadi  didalam  kehidupan,  dimana seorang harus menunggu agar mendapat  layanan.  Antrian biasa ditemukan  di  berbagai tempat seperti, mengantri untuk memebeli tiket, mengantri dalam pengambilan karcis di jalan  tol,  antrian  nasabah  di  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  lain-lain.  Agar  dapat  merasakan pelayanan,  membutuhkan  kesabaran,  dan  antrian  panjang  kadang  bisa  membuat  kita bosan.  Meningkatkan  jumlah  penduduk  menuntut  seseorang  menghargai  budaya mengantri.
Antrian  terjadi  dikarenakan  permintaan  akan  layanan  melebihi  kapasitas  layanan (capacity),  dan  penggunaan  fasilitas  layanan  tidak  memungkinkan  untuk  segera memberikan  layanan  kepada  pelanggan  yang  datang.  Proses  antrian  merupakan  proses dimana  berkaitan  dengan  menunggu  pelanggan  tiba  difasilitas  layanan  dan  menerima layanan hingga layanan akhirnya diberikan dan meninggalkan fasilitas layanan.
Seperti diketahui bahwa menurut Jaminan sosial (Jamsos) Indonesia, “Fungsi, Tugas dan  Wewenang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)“Situs  Resmi  Jamsos Indonesia.“Jaminan  sosial  merupakan  hak  setiap  warga  Negara  yang  dilindungi  oleh undang- undang”. Namun kenyataannya belum seluruh warga Negara mendapatkan akses jaminan sosial nasional tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea kelima, dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Sistem jaminan sosial tercantum dalam Pasal 34 UUD Amandemen keempat Tahun 2002.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992, maka semua tenaga kerja harus diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah dijelaskan bahwa setiap badan usaha yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih atau  membayar  total  upah  Rp  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  per  bulan,  wajib
mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan dasar bagi pekerja yang sifatnya saling membantu.
Negara  dalam  memberikan  pelayanan  harus  didasarkan  pada  setandar  pelayanan menjadi tolak ukur dimana menjadi panduan bagi penyelenggara pelayanan serta menjadi dasar penilaian kualitas pelayanan menjadi komitmen serta janji penyelenggara terhadap masyarakat  didalam  konteks  pelayanan  bermutu  tinggi,  cepat,  sederhana,  terjangkau, terukur. Standard pelayanan publik juga dijelaskan didalam UU No. 25 Thn. 2009 mengenai pelayanan  publik,  dimana  pelayanan  terhadap  masyarakat  sekurangnya  merupakan landasan peraturan, kebutuhan, kerangka, sistem, metodologi, jangka waktu pemenuhan, biaya, item administrasi, usulan dan landasan, kapasitas, pelaksanaan, pengendalian dalam, penanganan keberatan, gagasan, masukan, jumlah pelaksana, jaminan administrasi, jaminan keamanan, dan pelaksanaan evaluasi pelaksana yang memberikan kepastian waktu.
BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial seluruh Tenaga Kerja Indonesia (WNI) dimana didirikan pemerintah yang bertujuan melindungi seluruh TKI untuk mengatasi masalah serta risiko masyarakat mengenai hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai  jaminanmasyarakat  di  tempat  kerja.  1  Juli  2015,  BPJS  Ketenagakerjaan  hendak beroperasi  dan  seluruh  masyarakat  Indonesia  wajib  mendaftar  sebagai  anggota.  Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan hendak dikenakan biaya dimana akan ditentukan kemudian. Menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan penting bukan hanya bagi pekerja di sektor formal tetapi juga bagi pekerja di sektor informal. Karyawan harus daftar serta membayar iuran sesuai tingkat manfaat diinginkan. Departemen BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program: JKK ataupun Jaminan Santunan Kecelakaan Kerja, JHT ataupun Jaminan Hari Tua, JP ataupun Jaminan Pensiun serta JK ataupun Jaminan Kematian.
Berdasarkan penjabaran yang ada diatas maka penulis tertarik dengan judul “ANALISIS VALIDASI DATA NASABAH BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG TANJUNG M ORAWA”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian  kualitatif.  Menurut creswell,  J.  W  mengartikan  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang  digunakan untuk meneliti masalah manusia  dan  sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data  yang  didapatkan  di  lapangan,  kemudian  di  deskripsikan  dalam  laporan  penelitian secara rinci.
Teknik penelitian ini menggunakan tahap-tahap yaitu wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, memecahkan masalah yang di teliti dengan memaparkan data dari pengamatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam memberikan pelayanan, Negara harus menjadikan standar pelayanan sebagai tolok ukur,  pedoman bagi penyedia layanan  dan dasar penilaian  kualitas layanan yang merupakan  komitmen  dan  janji  penyedia  layanan  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  dalam  negeri.  Lanskap  layanan  berkualitas  tinggi  yang  cepat,  sederhana, terjangkau dan terukur. Standar pelayanan publik juga dijelaskan dalam UU No. 25 tahun. Tahun  2009  terkait  pelayanan  publik,  dimana  pelayanan  kepada  masyarakat  sekurang- kurangnya menjadi landasan peraturan, persyaratan, kerangka, sistem, metodologi,  waktu pelaksanaan, biaya, faktor operasional utama, usulan dan landasan, kapasitas, pelaksanaan, pengendalian internal, penanganan keberatan, gagasan, kontribusi, besaran pelaksanaan, jaminan administratif, jaminan keamanan dan pelaksanaan Tinjauan kinerja memberikan kepastian  dari  waktu  ke  waktu.  Antrian  yang  sangat  panjang  dan    panjang  merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan karena banyak membuang  waktu  menunggu. Selain itu, penyedia layanan juga menderita kerugian tidak langsung. Memang, hal tersebut mengurangi efisiensi dan efektifitas kerja, bahkan dapat menimbulkan citra negatif bagi pelanggan. Pelanggan merupakan individu yang mempunyai kebutuhan terhadap kualitas tertentu dan dapat memberikan pengaruh terhadap proses kerja perusahaan. Salah satu yang terlibat dalam antrian adalah kantor BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia (WNI) yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi seluruh TKI  guna  mengatasi  permasalahan  dan  risiko  bagi  masyarakat  yang  terlibat  dalam hubungan  kerja.  BPJS  Ketenagakerjaan  berperan  sebagai  penjaminan  bagi  masyarakat tempat kerja. Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan diluncurkan dan seluruh masyarakat  Indonesia  harus  mendaftar  menjadi  anggota.  Setiap  peserta  BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan biaya yang akan ditentukan kemudian. Menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan penting tidak hanya bagi pekerja di sektor formal tetapi juga bagi pekerja di  sektor informal. Karyawan harus mendaftar dan  berkontribusi sesuai  dengan tingkat tunjangan yang diinginkan.  BPJS Pelayanan Karir menyelenggarakan 4 program :
JKK atau Jaminan   Kecelakaan Kerja, JHT atau Jaminan Hari  Tua, JP atau  Jaminan Pensiun dan JK atau Jaminan Kematian. Pihak  service center meminta untuk mematuhi peraturan dan bersabar, khusus “Administrasi Jaminan Sosial  Cabang Makassar”, antrean
selalu padat karena masyarakat ingin mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, meminta sponsorship dan memenuhi kebutuhan masing-masing  peserta.
Mekanisme  berarti  pelaksanaan  tidak  sekedar  suatu  kegiatan  tetapi  juga  suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk tujuannya berdasarkan  standar  tertentu  (Afrial,  2009).  Menurut  Kakiay  (2004),  sistem  antrian merupakan bagian dari situasi yang terjadi pada tahap operasional operasional, dimana terjadi secara acak pada fasilitas pelayanan. Sistem antrian adalah seperangkat konsumen, pelayanan  (loket)  dan  aturan  mengenai  kemunculan  konsumen  serta  dampak  antrian pelayanan yang dicirikan oleh lima komponen, yaitu: modus kedatangan konsumen, pola kedatangan  pelanggan,  model  pelayanan,  jumlah  layanan,  kapasitas  fasilitas  untuk menampung  pelanggan,  dan  aturan  pelayanan  pelanggan.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan bahwa sistem antrian adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan antrian mulai  dari  urutan  kedatangan  pelanggan,  menunggu  pelayanan,  memberikan  fasilitas pelayanan kepada setiap pelanggan, dan keluar dari sistem setelah menerima pelayanan.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan usaha milik negara yang melindungi pekerja Indonesia dari risiko  terkait urusan masyarakat dan hubungan kerja. BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai penjaminan bagi masyarakat  tempat kerja. BPJS  adalah PT Jamsostek (Persero) menurut undang-undang no. 24 tahun. 2011. Kota. Jamsostek akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.
Pendaftaran  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  dilakukan  secara  online  melalui halaman  aplikasi  JMO  (Jamsostek  Mobile).  Anggota  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  dibagi menjadi empat kategori, yaitu pekerja penerima upah (PPU), pekerja mandiri (BPU), pekerja jasa konstruksi (JAKON), dan pekerja impor, Imigrasi Indonesia (PMI).
Sistem antrian online merupakan sistem antrian yang menggunakan teknologi online. Sistem  antrian  tradisional  yang    menggunakan  nomor  antrian  atau  kertas    langsung  di tempat  antrian  akhir-akhir  ini  telah  tergantikan  oleh  sistem  antrian  yang  menggunakan aplikasi Android yang bisa mendapatkan nomor antrian dari mana saja dan tidak perlu hadir di depan antrian.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa saat ini sedang menerapkan kerangka riset internet  untuk anggota. Khususnya bagi peserta yang memiliki hak Jaminan Hari Tua (JHT). Oleh karena itu, setiap anggota dapat mengatur keputusan waktunya melalui saluran Internet.  Persyaratan  untuk  mengajukan  antrian  online  BPJS  Pekerjaan  adalah  sebagai berikut:
1. Usia pensiun 56 tahun
2. Anggota mengundurkan diri
3. Menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Investasikan selama lebih dari 10 tahun (tarik 10%)
5. Anggota meninggalkan wilayah Negara  Republik Indonesia (WNI)
Langkah-langkah  untuk  mendaftar  antrian  online  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

## 1. Buka website BPJS Ketenaga kerjaan
Hal utama yang dilakukan anggota saat mendaftar di website BPJS Ketenagakerjaan adalah membuka website dan mendaftar secara online di www.bpjsketenagakerjaan,go,id.
Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, koreksi data dapat dilakukan dengan pemutakhiran data dengan menghubungi manajer SDM perusahaan. Peserta juga dapat melakukan  koreksi  data  dengan  mengunjungi  cabang  jika  keanggotaannya  sudah  tidak aktif. Apakah data BPJS Ketenagakerjaan bisa diedit secara online?
Bagi    yang  ingin  memperbarui  atau  mengubah  data  BPJS  Ketenagakerjaan,  dapat dilakukan secara online melalui aplikasi JMO atau Jamsotek Mobile. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda ikuti:
Download aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile melalui App Store atau Play Store. Apa saja syarat pemutakhiran data BPJS Ketenagakerjaan?
Minta update data pekerjaan BPJS
• KTP,
• KK,
• Kartu BPJS Pekerjaan,
• Surat   pengunduran  diri apabila dilakukan perubahan  data  oleh  peserta  yang mengundurkan diri (keluar dari perusahaan),
• Surat lamaran berisi data perusahaan yang telah diperbaiki.
Mengapa Anda perlu memperbarui data?
Keuntungan dari selalu memperbarui data adalah untuk menjamin keamanan finansial dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga, misalnya terkait data nomor ponsel atau alamat tempat tinggal. Selain itu, pemutakhiran data juga dilakukan untuk meningkatkan fitur dan layanan  perbankan.
Apa yang dimaksud dengan memperbarui data pelanggan?
Pemutakhiran data adalah proses pemutakhiran data nasabah yang telah bergabung pada perusahaan  jasa keuangan. Umumnya data yang perlu diperbarui adalah data pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, alamat rumah, dll.
Apa fungsi update data BPJS? Setelah peserta berhasil login ke aplikasi JMO, mereka akan  diminta  untuk  memperbarui  datanya.  Pemutakhiran  data  ini  dimaksudkan  untuk
membantu peserta lebih mudah mengakses layanan komprehensif di Jamsotek Mobile App (JMO).
Bisakah pekerjaan BPJS  dicairkan tanpa kontrak?
Mengingat aturannya, Anda  bisa mengajukan permohonan BPJS Jaminan Hari Tua (JHT)  dengan memenuhi seluruh syarat yang ditentukan, termasuk pembayaran. Namun, status tertutup perseroan tidak memungkinkan perseroan menerbitkan surat penutupan. Apa yang dimaksud dengan surat promosi?
Surat tawaran kerja  bukan  sekadar surat yang diberikan  perusahaan ketika Anda memutuskan untuk resign atau keluar. Alasannya karena surat tawaran kerja merupakan suatu  dokumen  yang  memuat  informasi  tentang  pengalaman  seseorang,  termasuk pernahkah ia bekerja pada suatu perusahaan, serta informasi terkait jabatan dan lamanya bekerja.
Untuk  lebih  jelasnya,  isi    dokumen  surat  lamaran  adalah  surat  yang  menjelaskan perjalanan karir seseorang, mulai dari  awal masa kerjanya hingga berakhirnya masa kerja.
Misalnya, pada awal bekerja, seorang karyawan baru mengambil posisi Jr., kemudian setahun kemudian ia dipromosikan menjadi manajer hubungan. Setelah dua tahun bekerja, beliau akhirnya diangkat menjadi Relationship Manager, karena kinerjanya yang baik dan ketika jabatan manajemennya berakhir, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri.
Apa fungsi surat promosi?
Tidak  hanya  berguna  saat  melamar    pekerjaan  baru  atau  menempuh  pendidikan tinggi, fungsi dan manfaat surat tawaran kerja  juga memiliki fungsi lainnya.
Untuk bantuan melamar pekerjaan baru?
Fungsi  surat  paklaring  yang    paling  sering  digunakan  selanjutnya  adalah  untuk melamar pekerjaan di tempat baru. Meski tidak semua,  di beberapa perusahaan surat ini juga  sering  diminta,  selain  CV,  portofolio,  sertifikat  dan  lain-lain,  sebagai  bukti  bahwa seseorang benar-benar pernah bekerja di  perusahaan tersebut.
Sementara itu, surat pemasaran seringkali wajib dilampirkan saat melamar pekerjaan baru, untuk posisi tertentu  seperti supervisor dan atasan, sebagai bukti. Nah, di sinilah surat tersebut dijadikan peluang untuk mendapatkan posisi di kantor  baru.
Oleh karena itu, surat ini  sangat penting untuk perkembangan karir Anda di masa depan.  Apalagi  jika  Anda  tiba-tiba  harus  berhenti  dari  pekerjaan  atau  meninggalkan pekerjaan  lama karena suatu hal yang tidak terduga, seperti saat pandemi ini.
Dalam uraian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan BPJS  Ketenagakerjaan  secara  online  dapat  memberikan  dampak  yang  baik  terhadap pelayanan  dan  kualitas  dari  validasi  data  nasabah,  karena  tingkat  kepuasan  nasabah terhadap  penerapan  sistem  online  dapat  dinilai  meningkatkan  kepuasan.  Pihak  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa agat dapat memaksimalkan manajemen sistem online  dalam  hal  kevalidasian  data  nasabah  dalam  arti  memaksimalkan  kepuasan  para nasabah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.
Afrial, R. (2009). Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan
Fungsi  Camat  Sebagai  Perangkat  Daerah.  Jurnal  Adminstrasi  Dan Organisasi,[Internet], 16(2), 87
Solichin,  A.  W.  (1997).  Analisis  Kebijaksanaan:  dari  formulasi  ke  implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara, 114.
Sutabri, T. (2012). Analisis sistem informasi. Penerbit Andi .
Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 34 UUD Amandemen keempat Tahun 2002.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992,
UU No. 25 Thn. 2009 mengenai pelayanan publik,
UU No. 24 Thn. 2011. PT. Jamsostek akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.