PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 4 No. 1 (Mei 2024) 157-164 DOI: 10.54259/pakmas.v4i1.2763

## Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Vivi Sylvia Purborini 1 , Tikka Dessy Harsanty 2 1*,2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia Email: 1 velioraps1@gmail.com, 2 tikkadessy17@gmail.com

## Abstract
Halal  products  are  all  goods  and/or  services  related  to  food,  drinks,  medicines,  cosmetics,  chemical products,  biological  products,  genetically  engineered  products  and  consumer  goods  used,  used  or exploited by the public which have been declared halal in accordance with Islamic law. This activity uses lecture  methods,  questions  and  answers,  and  online  registration  tutorials.  The  concept  of  this  service activity is in the form of a workshop or training related to socialization and assistance in registering for the  free  halal  certification  program  (Sehati)  through  a  self-declaration  scheme.  The  implementation  of the  self-declaration  process  in  this  halal  industry  covers  various  aspects,  starting  from  pre-service, ongoing  service,  to  post-service.  This process  is designed to provide holistic  support  to  MSMEs so  that they can understand, fulfill and apply halal standards independently, supporting their business growth in the context of the halal market. From this assistance it is very important to provide education to business actors  so  that  they  can  guarantee  that  their  products  are  halal  and  thayyib.  Socialization  about  the importance of halal products and procedures for halal certification using the self-declaration route must be further improved.
Keywords: Socialization, Halal, Self Delcare, Developing, Business, Drinks, Food.

## Abstrak
Produk  Halal  merupakan  semua  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait  dengan  makanan,  minuman,  obat, kosmetik,  produk  kimia,  produk  biologi,  produk  rekayasa  genetika  serta  barang  gunaan  yang  dipakai, digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat  Islam. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran secara daring. Konsep kegiatan  pengabdian  ini  dalam  bentuk  workshop  atau  pelatihan  terkait  sosialisasi  dan  pendampingan pendaftaran program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema self-declare. Implementasi proses self declare  pada  halal  industri  ini  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  pra  pengabdian,  pengabdian berlangsung, hingga pasca pengabdian. Proses ini dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada UMKM  agar  mereka  dapat  memahami,  memenuhi,  dan  menerapkan  standar  halal  secara  mandiri, mendukung pertumbuhan bisnis mereka dalam konteks pasar halal. Dari pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib. Sosialisasi tentang pentingnya  kehalalan  produk  dan  tata  cara  sertifikasi  halal  dengan  jalur  self  declare  harus  lebih ditingkatkan lagi.
Kata Kunci: Sosialisasi, Halal, Self Delcare, Berkembang, Bisnis, Minuman, Makanan.
A . PENDAHULUAN
Umat  Islam,  baik  mereka  merasa  membutuhkan atau  tidak,  memiliki  hak  untuk  mendapatkan informasi  dan  kepastian  tentang  halal  dan haramnya  sebuah  produk.  Terlebih  lagi  di  negara yang  mayoritas  penduduknya  muslim  seperti Indonesia ini, masalah halal dan haram semestinya dilihat  sebagai  hak  masyarakat  di  satusisi,  dan  di
sisi  lain  merupakan  kewajiban  negara  untuk menunaikannya.  Indonesia  merupakan  negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dengan  total  238,09  juta  jiwa  atau  86,93%  jumlah penduduk  Indonesia  pada  akhir  2021  (Kusnandar, 2022),  dengan  penduduk  mayoritas  beragama Islam Indonesia berperan penting dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia bahkan dunia. Sebagai  presidensi  G20  tahun  2022  menjadi
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 157 - 164
momentum  bagi  Indonesia  untuk  mengenalkan sebagai  pusat  ekonomi  syariah  dan  halal  dunia. Apalagi  saat  ini  G-20  adalah  forum  kerja  sama multilateral  yang  terdiri  dari  19  negara  utama  dan Uni  Eropa,  merepresentasikan  lebih  dari  60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% Product  Domestic  Bruto  (PDB)  dunia  (Haliding, 2022).  Pemerintah  Indonesia  terus  mendorong pengembangan  ekonomi  syariah  dimulai  dari terbitnya  peraturan  jaminan  produk  halal  hingga pengembangan industri halal di Indonesia termasuk  sektor usaha  mikro,  kecil dan  menengah (UMKM). Pengembangan industri halal tidak akan lepas  dari  UMKM  karena  sebagian  besar  bisnis UMKM  adalah  bisnis  yang  berada  di  sektor  yang termasuk  kategori  industri  halal.  Desa  Dagen Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar merupakan  salah  satu  daerah  yang  terletak  di Provinsi  Jawa  Tengah  yang  memiliki  sistem ekonomi  kearifan  lokal  yang  cukup  mumpuni. Dimana  diketahui  bahwasanya  perusahaan  sudah banyak  masuk  ke daerah Kabupaten  Karanganyar. Pengarahan terhadap sertifikasi halal pada di setiap daerah masih dikatakan minim dan tidak menjarah ke  seluruh  aspek  wilayah  sehingga  kesadaran terhadap sertifikasi halal belum bisa tersosialisasikan dengan baik.
Dengan  adanya  pendampingan  halal  terhadap masyarakat  sistem  yang  dijalankan  bagi  para UMKM dapat diorganisir dengan konkret. Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2014,  pada sertifikasi  ini  terdapat  Proses  Produk  Halal  (PPH) yang  didalamnya  merupakan  kegiatan  untuk menjamin  kehalalan  produk  yang  mencakup penyediaan  bahan,  pengolahan,  penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.Kegiatan untuk menjamin kehalalan produk harus memiliki dasar menganalisis masyarakat khususnya Desa Papayan, cara kerja yang dilakukan harus memiliki penggerak dalam mengkoordinir
UMKMSertifikasi  halal  adalah  sertifikasi  yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  Pengkajian  Pangan, Obat-obatan  dan  Kosmetika  (LPPOM-MUI)  yang menyatakan  suatu  produk  sudah  sesuai  dengan syariat Islam.
Produk  Halal  merupakan  semua  barang  dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik,  produk  kimia,  produk  biologi,  produk rekayasa  genetika  serta  barang  gunaan  yang dipakai,  digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai dengan  syariat  Islam.  Proses  Produk  Halal  (PPH) merupakan  kegiatan  untuk  menjamin  kehalalan produk  yang  mencakup  penyediaan  bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,  penjualan  dan  penyajian  produk sesuai  UU  No.  33  Tahun  2014.  Dengan pemberlakuan  Undang-Undang  tersebut,  pada
tahun 2019 diharapkan setiap produk yang beredar di  Indonesia  telah  bersertifikasi  Halal,  tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)  (Widayat,  Sulardjaka,  AlBaarri,  & Nurjannah,  2020).  Adapun  tujuan  sertifikasi  halal pada  produk  adalah  untuk  memberikan  kepastian status  kehalalan,  sehingga  dapat  menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Asrida, Hariyanti,  Musaid,  &  Hariyati,  2020)  yang  pada dasarnya  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen dalam  hal  ini  konsumen  Muslim.  Sertifikasi  halal MUI  bertujuan  untuk  menentukan  layak  atau tidaknya  suatu  produk  mendapat  sertifikat  halal (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019).
Halal  memang  sudah  menjadi  salah  satu  syarat produk  agar  dapat  menembus  pasar  global, termasuk  di  Indonesia.  Undang-undang  Republik Indonesia  No.  33  tahun  2014  tentang  jaminan produk  halal  telah  mempersyaratkan  di  pasal  4 tentang  kewajiban  sertifikasi  halal  untuk  semua produk  yang  masuk,  beredar  dan  diperdagangkan di wilayah Indonesia.
Sertifikasi  halal  merupakan  etika  bisnis  yang seharusnya  dijalankan  produsen  sebagai  jaminan halal bagi konsumen. Label halal juga memberikan keuntungan  ekonomis  bagi  produsen  diantaranya: (1)  Dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen karena  terjamin  kehalalannya,  (2)  Memiliki  USP (Unique  Selling  Point),  (3)  Mampu  menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk  di  pasar,  (5)  Investasi  yang  murah  jika dibandingkan  dengan  pertumbuhan  revenue  yang dapat dicapai.
Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun  dan  bisa  diperpanjangan.  Perusahaan  harus memberikan  jaminan  halal  dengan  selalu  menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam  bulan  sekali  harus  melaporkan  pelaksanaan Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  pada  perusahaannya. Labelisasi  halal  adalah  pencantuman  label  atau logo  halal  pada  kemasan  produk  halal.  Label  ini berfungsi  untuk  menunjukkan  kepada  konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus  halal.  Lembaga  yang  berwenang  untuk memberikan  izin  pencantuman  label  halal  adalah Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM). Sertifikasi  dan  labelisasi  merupakan  dua  hal  yang saling  berkaitan.  Sertifikat  halal  yang  dikeluarkan oleh  MUI  menjadi  syarat  untuk  mencantumkan logo  atau  label  halal  pada  produk.  Tanda  halal  ini menjadi  penting  sebab  memudahkan  konsumen muslim  untuk  memilih  dan  memilah  produk  yang akan dikonsumsi.
Produk  halal  merupakan  semua  bentuk  barang dan/atau  jasa  yang  berkaitan  dengan  makanan, minuman,  obat,  kosmetik,  produk  kimia,  produk biologi,  produk  rekayasa  genetika  serta  barang
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 157 - 164
gunaan  yang  dipakai  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai dengan  syariat  Islam.  Melalui  program  “Sehati” tahap  1,  pemerintah  talah  mencanangkan  25.000 sertifikat gratis untuk UMK. Kewajiban bersertifikat  Halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan kecil  (UMK)  yang  didasarkan  atas  pernyataan pelaku  (self-declare)  usaha  mikro  dan  kecil tercantum  dalam  PMA  No.  20  Tahun  2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.  Disamping  tuntutan  Undang-undang  JPH yang  mewajibkan/mandatorysertifikasi  halal  bagi produk  UMKM.  Menurut  berbagai  penelitim sertifikasi  halal  pada  produk  dapat  meningkatkan kepuasan  pelanggan  yang  bermanfaat  bagi peningkatan  omzet  bisnis  (Mardhotillah  et  al., 2022).  Sejalan  dengan  penelitian  Oktaniar  et al.,(2020)  menyebutkan  bahwa  adanya  logo  halal pada  kemasan  produk  akan  berdampak  langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim. Namun demikian, di pentingnya  dan  manfaat  sertifikasi  halal  bagi produk  UMK  ini  belum  sepenuhnya  disadari  oleh masyarakat pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di Desa Dagen Kecamatan Jaten  Kabupaten  Karanganyar  masih  banyak  yang belum  memiliki  sertifikat  halal  dan  belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema  self-declare  yang  sedang  diluncurkan  oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Disamping itu, minimnya kesadaran  UMKM  tentang  pengelolaan  sertifikasi halal  bermula  dari  kurangnya  sosialisasi  dan pemahaman  mereka  tentang  mekanisme  saat mengajukan  sertifikasi  halal.  Padahal  Desa  Dagen merupakan desa yang memiliki potensi usaha yang banyak  yang  memicu  tumbuhnya  industri  skala rumahan  dengan  lingkungan  industri.  Program SEHATI  (sertifikat  halal  gratis)  yang  diluncurkan oleh BPJPH bertujuan untuk UMKM melalui Jalur Self  Declare.  Self  declare  merupakan  pernyataan independen tentang kehalalan produk dari UMKM (Ilham, 2022).
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  peran  pendampingan dalam  proses  sertifikasi  halal  self  declare  bagi UMKM  di  Desa  Dagen  Kecamatan  Dagen Kabupaten  Karanganyar  untuk  meningkatkan jumlah  UMKM  yang  mendapatkan  sertifikasi halal, meningkatkan kepercayaan konsumen memberikan  jaminan  produksi  bagi  produsen, meningkatkan daya saing produk, omset penjualan, serta  memperluas  pemasaran  produk  hingga  ke pasar global.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Kegiatan  Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan di  Desa  Dagen,  Kecamatan  Jaten,  Kabupaten Karanganyar,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kegiatan  ini
menggunakan  metode  ceramah,  tanya  jawab,  dan tutorial  pendaftaran  secara  daring.  Konsep kegiatan  pengabdian  ini  dalam  bentuk  workshop atau pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pendaftaran  program  sertifikasi  halal  gratis (Sehati)  melalui  skema  self-declare.  Lokasi Pengabdian  tepatnya  di  salah  satu  lokasi  gudang distribusi  Yakult  di  Desa  Dagen.  Dengan berkolaborasi  dengan  kegiatan  seminar  kesehatan makanan  dan  minuman,  yang  mengundang  20 perwakilan  dari  UMK  yang  ada  di  sekitar  Desa Dagen.  Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  terbagi menjadi  3  tahapan,  yaitu:1)  Tahap  Persiapan Kegiatan  persiapan  ini  berupa  koordinasi  dengan Tim  Dosen  pengabdian  masyarakat  Fakultas Hukum  Universitas  Wisnuwardhana  Malang terkait  alur  dan  proses  kegiatan  sosialisasi  dan pendampingan pendaftaran sertifikasi Halal dengan  metode  Self  Declare  untuk  Usaha  Mikro dan  Kecil  dalam  bidang  Makanan  dan  Minuman. Tim pengabdian masyarakat selanjutnya melakukan sosialisasi dan undangan kepada pelaku usaha  mikro  dan  kecil  di  lokasi  pengabdian. 2)Tahap pelaksanaan penyampaian materi Pelaksanaan  penyampaian  materi  sertifikasi  halal gratis  (Sehati) yang diikuti oleh  17 peserta pelaku usaha  maknan  dan  minuman  skala  kecil  Desa Dagen. Kegiatan dilakukan secara offline pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 mulai pukul 09.00 WIB – 12.00.  Kegiatan  workshop  dilakukan  di  Aula utama  gudang  distribusi  yakult  Desa  Dagen  oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana  beserta  tim  pegawai  gudang yakult  yang  berjumlah  3  orang,  dan  bekerja  sama dengan  salah  satu  sebagai  Pendamping  Proses Produk Halal (PPH) UI Halal Center.
Sementara  itu,  materi  yang  diberikan  selama pelatihan berlangsung, yaitu:
a. Pentingnya  sertifikasi  halal  bagi  usaha  mikro dan kecil pasca berlakunya UU JPHb.
b. Sertifikasi  halal  gratis  bagi  usaha  mikro  dan kecil  dengan  skema  self-declare  3)Tahap tutorial  pendaftaran  sertifikasi  halal  gratis pelaku  usaha  (PU)Tahap  ini  menjelasakan persyaratan,  dokumen,  dan  tahapaan-tahapan yang  harus  dipersiapkan  pelaku  usaha  (PU) untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis di laman ptsp.halal.go.id.
Pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM tak bisa dipandang  sebelah  mata.  Hal  ini  tidak  hanya berkaitan  dengan  kepatuhan  terhadap  norma keagamaan,  tetapi  juga  merupakan  salah  satu strategi  bisnis  untuk  menjangkau  konsumen  yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan kualitas produk.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi  mengenai sertifikasi  halal  dan  proses  pembuatan  nomor  izin berusaha  bagi  UMKM  menjadi  hal  yang  sangat relevan.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 157 - 164

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Halal  dan  haram  merupakan  substansi  hukum  dan kebutuhan  yang  harus  diperhatikan  bagi  umat Islam.Dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi yang menyuguhkan berbagai produk makanan,  minuman,  kosmetik  dan  obat-obatan, masyarakat  sulit  mendeteksi  halal  dan  haramnya. Titik  kritis  keharaman  suatu  produk  bisa  berasala dari bahan baku, proses, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusiannya.
Pencantuman label halal sangat penting bagi kedua pihak,  yaitu  produsen  dan  konsumen  Adapun pemberian  sertifikat  halal  harus  memenuhi  tahap sebagai  berikut:  Hasil  pemeriksaan  (audit)  di lokasi  produsen  srta  hasil  analisis  di  serahkan kepada  MUI  untuk  dikeluarkan  fatwa  halalnya. Setelah  mendapatkan  fatwa  halal  dari  MUI, sertifikat  halal  dikeluarkan  oleh  LPPOM-MUI. Produsen  yang  mendapatkan  sertifikat  halal  dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI. Beberapa ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal  berdasarkan  pada  Pasal  42  Undang-Undang No.33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal adalah  sebagai  berikut:  pertama,  sertifikat  halal hanya  berlaku  selama  2(dua)  tahun.  Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan,  Kedua,  tiga  bulan  sebelum  berahir masa  berlakunya  sertifikat,  LPPOM-MUI  akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen  yang  bersangkutan.  Ketiga,  dua  bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat maka produsen  harus  kembali  untuk  Sertifikat  Halal yang baru.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  adalah  kewajiban untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Bentuk  tanggung jawab  pelaku  usaha  diatur  dalam  Undang  Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.  Di  dalam  Pasal  8  UUPK  hal-hal  yang dilarang  bagi  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi atau  memperdagangkan  barang  atau  jasa:  Tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Tidak  sesuai  dengan  isi bersih,  berat  bersih  atau  neto,  jumlah  yang  tertera dalam  label  atau  etiket  barang.  Tidak  sesuai dengan  ukuran,  takaran,  timbangan,  kondisi, jaminan,  keistimewaan,  kemanjuran,  yang  sesuai dengan  label  pada  barang  atau  jasa  tersebut. Banyaknya  larangan  bagi  pelaku  usaha  tersebut karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut juga  sangat  memperhatikan  kepentingan  bagi pelaku usaha.
Sertiikasi  halal  adalah  suatu  fatwa  tertulis  dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan
kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan  syariat islam.  Kegiatan  pengujian  sistematik  untuk mengetahui  apakah  suatu  produk  yang  diproduksi suatu  perusahaan  telah  memenuhi  ketentuan  halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya  sertifikat  halal  yang  menandakan  bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output  dari  terbitnya  sertifikasi  halal  adalah dicantumkannya  label  halal  di  produk  yang  di produksi  dalam  bentuk  kemasan.  Dasar  hukum yang  terkait  sertifikasi  halal  adalah  UU  No.  18 Tahun  2012  tentang  pangan,  UU  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo 924/Menkes/SK/VII/996  tentang  perubahan  atas
Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  82 Menkes/SK/I/1996  tentang  Pencantuman  Tulisan Halal  pada  Label  Makanan.  Pemberian  sertifikat halal  melalui  tabel  dan  iklan  pangan  pada  produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen  tentang  suatu  produk  pangan  karena konsumen  tidak  dapat  langsung  bertemu  dengan pelaku  usahanya.  Namun  dapat  juga  di  gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan  pilihan  dan  melakukan  perbandingan dengan  produk  yang  lain  dari  segi  komposisi, berat, bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan  menjatuhkan  pilihanImplementasi  proses  self declare  pada  halal  industri  ini  mencakup  berbagai aspek,  mulai  dari  pra  pengabdian,  pengabdian berlangsung,  hingga  pasca  pengabdian.  Proses  ini dirancang  untuk  memberikan  dukungan  holistik kepada  UMKM  agar  mereka  dapat  memahami, memenuhi,  dan  menerapkan  standar  halal  secara mandiri,  mendukung  pertumbuhan  bisnis  mereka dalam  konteks  pasar  halal.  Pada  tahap  pra pengabdian  ini,  pendamping  melakukan  observasi terkait  UMKM  yang  sudah  tersertifikasi  halal  dan pengetahuan para pelaku usaha mengenai sertifikasi  halal  khususnya  jalur  self  declare. Pendamping  menjumpai  pelaku  UMKM  di  desa Dagen  kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karanganyar yang  belum  menerapkan  sertifikasi  halal  pada produknya.  Sebagai  tindak  lanjut,  pendamping melakukan  upaya  penyuluhan  terkait  urgensi  dan relevansi  penerapan  sertifikasi  halal  pada  produk makanan dan minuman yang dipasarkan oleh para pelaku UMKM. Selain penyampaian secara verbal, pendamping juga mendistribusikan materi informasi  berupa  brosur  yang  menjelaskan  proses dan  manfaat  dari  sertifikasi  halal  kepada  para pelaku UMKM. Pada saat pengabdian berlangsung, dilanjutkan dengan pendataan pelaku UMKM  yang  memenuhi  kriteria  sertifikasi  halal self  declare  dan  ketentuan  lainnya  yang  sudah pendamping  tetapkan.  Dari  17  pelaku  usaha  yang terdata,  semuanya  telah  memenuhi  ketentuan pendampingan  sertifikasi  halal  self  declare  yang akan pendamping. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memenuhi kriteria sertifikasi  halal  self  declare  sebagaimana  yang
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 157 - 164
telah  ditentukan  oleh  peneliti.  Beberapa  ketentuan dalam  pemilihan  sampel  adalah  memiliki  satu lokasi  outlet  dan/atau  fasilitas  produksi  sebagai maksimal,  telah  aktif  berproduksi  selama  minimal satu  tahun  sebelum  mengajukan  sertifikasi  halal, berlokasi di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Tahap awal pendampingan
dilakukan  dengan  membantu  pelaku  usaha  dalam proses  pendaftaran  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB) sebagai  bagian  dari  aspek  legalitas  usaha  yang mereka  jalankan.  Dalam  rangka  ini,  pendamping berinteraksi  secara  langsung  dengan  instansi terkait,  yaitu  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jawa Tengah, untuk memberikan bimbingan dalam proses  pendaftaran  NIB.  Setelah  memperoleh Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  pelaku  usaha memasuki tahap di mana mereka dapat mengajukan  sertifikasi  halal  dengan  langkah  awal berupa pembuatan akun dan pengisian data pelaku usaha  pada  platform  website  SIHALAL.  Dalam konteks  ini,  pendamping  memberikan  bantuan kepada  pelaku  usaha  untuk  mengelola  dan melengkapi  informasi  yang  diperlukan  tentang pelaku usaha serta persyaratan yang terkait dengan Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH),  yang diperlukan untuk proses pengajuan sertifikasi halal self  declare.  Setelah  data  pelaku  usaha  tercatat dalam  akun  sistem  Pendampingan  Produk  Halal (P3H),  pendamping  memulai  proses  pemeriksaan terhadap  data  yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha. Sertifikat  halal  dalam  Pasal  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Sertifikat halal adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan  BPJPH  berdasarkan  fatwa  halal tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI”.  Kewajiban sertifikasi  halal  bagi  UMKM  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  yakni dalam Pasal 4a menyebutkan bahwa “untuk pelaku usaha  mikro  dan  kecil  kewajiban  sertifikasi  halal. Dalam  konteks  ini,  pendamping  melakukan verifikasi langsung terkait dengan jenis bahan yang digunakan  dalam  produksi  produk  yang  akan dipasarkan  oleh  pelaku  usaha.  Selain  itu, pendamping  juga  mengawasi  proses  produksi secara langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari tahap awal produksi hingga tahap akhir penyajian produk. Pendamping bertanggung jawab untuk  memastikan  kesesuaian  bahanbahan  yang digunakan  oleh  pelaku  usaha  dengan  informasi yang  tercantum  dalam  pernyataan  yang  diajukan oleh mereka. Hal ini meliputi pengecekan terhadap kehalalan  bahan  yang  telah  dijamin  dengan sertifikat  halal  atau  termasuk  dalam  daftar  bahan yang  terkecuali  dari  persyaratan  sertifikasi  halal, sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Agama  Nomor  1360  Tahun  2021.  Upaya  ini dilakukan  guna  memastikan  bahwa  seluruh  bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang  ditetapkan.  Setelah  tahap  pemeriksaan
langsung  terhadap  bahan-bahan  yang  digunakan dan proses produksinya, pendamping melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha.  Pendamping bertanggung  jawab  dalam  proses  pengolahan pengajuan  sertifikasi  halal  hingga  tahap  status pengajuan  yang  akan  diajukan  kepada  komite fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Langkah selanjutnya,  pendamping  bersama  pelaku  usaha menanti  hasil  dari  proses  sidang  fatwa  MUI  yang akan  menghasilkan  keputusan  terkait  penerbitan sertifikat halal.
Tahapan  ini  membutuhkan  koordinasi  erat  antara pendamping  dan  pelaku  usaha  untuk  memantau dan  menunggu  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh MUI terkait sertifikasi halal yang diajukan. Secara umum,  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  menambah keilmuan mengenai sertifikasi halal dan bagaimana cara  mendaftarkannya  untuk  UMKM  yang  ada  di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten
Karanganyar.  Melalui  sosialisasi  sertifikasi  halal untuk mewujudkan produk UMKM produk olahan yang halal untuk konsumen. Untuk itu, diinginkan dengan  terlaksananya  sosialisasi  ini  pelaku UMKM  bisa  mengerti  dengan  jelas  dan  mengerti pentingnya  sertifikasi  halal  bagi  produk-produk UMKM  yang  di  pasarkan.  Untuk  itu  kepercayaan konsumen pada produk-produk UMKM meningkat. Agar hubungan konsumen dan UMKM akan  terus  terjalin  dengan  baik  oleh  karena  itu dalam  usaha  meningkatkan  perekonomian  pada Desa  Dagen  Kabupaten  Karanganyar.  meliputi pemanduan  akan  halal  dan  haram  suatu  produk olahan,  pentingnya  mendaftarkan  sertifikasi  halal untuk  produk  UMKM,  dan  juga  pemahaman  pada hal mekanisme sertifikasi halal sebagai wujud dari tanggung  jawab  dan  kepedulian  oleh  semua  orang untuk amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  NKRI harus  memiliki  sertifikat  halal.  UMKM  di  Desa Dagen Kabupaten Karanganyar umumnya dikembangkan dengan pengolahan yang menghasilkan  produk  pangan  tertentu  seperti  es, dan olahan tepung tapioka dan juga tahu, Terdapat banyak  produk  olahan  makanan  yang  telah dihasilkan  seperti  makanan  rumahan,  aneka masakan,  aneka  gorengan,  cireng,  keripik  pisang dan  masih  banyak  lagi,  namun  demikian  tidak adanya  sertifikasi  dan  label  halal  pada  produk membuat  kualitasnya  tidak  terjamin.  Oleh  kerena itu,  perlu  ditingkatkan  kualitasnya  agar  terjamin keamanan dan kesehatannya melalui sertifikasi dan labelisasi  halal.  Hal  ini  diperlukan  supaya  produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM bisa berdaya saing di pasaran. Dan juga kebanyakan (mayoritas) masyarakat  Desa  Dagen  Kabupaten  Karanganyar beragama  islam,  dan  hal  itu  menjadi  tanggung jawab  oleh  kitasemua  agar  mendirikan  dan menjaga  nilai-nilai  syari’ah  pada  setiap  aktivitas ekonomi  oleh  produsen  maupun  pembeli.  Hal
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 157 - 164
tersebut  sangat  penting  karena  untuk  seorang beragama  islam,  mengkonsumsi  makanan  yang mempunyai  sertifikasi  halal  dapat  menjamin kebersihan  dan  higienisitas  untuk  menjalankan pola  hidup  sehat.  Kegiatan  pengabdian  yang  telah dilaksanakan dapat  berjalan sesuai dengan program  yang  telah  direncanakan.  Kegiatan Penyuluhan  mendapatkan  respon  yang  baik  dan beberapa  kader  pelaku  UMKM  bersedia  untuk dibina  dalam  pengurusan  sertifikasi  self  declare. Ada  peningkatan  pemahaman  tentang  sertifikasi self declare.
Ada  dua  skema  sertifikasi  halal  yang  ditentukan oleh  Undang-undang  yaitu,  pernyataan  mandiri pelaku  usaha  atau  self  declare  dan  regular. Ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  (UU  JPH)  tentang  pernyataan  halal secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro (UKM)  atau  sering  disebut  self  declare.  “Self declare  ini  bukan  berarti  tidak  melalui  proses Komisi Fatwa MUI. Penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, tidak boleh sembarangan  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Pernyataan  halal  sepihak  atau  self  declare  wajib memenuhi  syarat  tertentu.  Antara  lain  harus  ada pendampingan  oleh  ahli,  serta  ada  proses  Komisi Fatwa  MUI.  Meski  bersifat  self  declare,  sertifikat halal  tetap  harus  dikeluarkan  untuk  memudahkan masyarakat  mengetahui  kehalalan  suatu  produk. (halalmui.org,  2021)  Skema  self  declare,  biaya permohonan  sertifikasi  halal  dikenakan  tarif  nol rupiah  atau  gratis.  Tarif  layanan  gratis  tersebut bukan  berarti  proses  sertifikasi  halal  tidak membutuhkan  biaya.  Dalam  proses  pelaksanaan self  declare,  terdapat  pembebanan  biaya  layanan permohonan  sertifikasi  halal  pelaku  usaha  sebesar Rp 300 ribu, namun pembebanan biaya layanan itu berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, APBD,  pembiayaan  alternatif  untuk  UMK, pembiayaan  dari  dana  kemitraan,  bantuan  hibah pemerintah  dan  lembaga  lain,  dana  bergulir.  Bisa juga dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini menghasilkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi  halal  gratis  dengan  skema  self-declare bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Adapun poin-poin  utama  yang  dihasilkan  dari  kegiatan iniadalah  sebagai  berikut:  1)  Meningkatnya kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK);2)  Masyarakatpelaku  usaha  mikro  dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis  dengan  skema  self-declarebagi  untuk  usaha mikro dan kecil (UMK) yang biayanya dibebankan
pada  DIPA  BPJPH;3)  Masyarakat  pelaku  usaha mikro  dan  kecil  (UMK)  memahami  prosedur  dan mekanisme  pendaftaran  program  sertifikasi  halal gratis  untuk  UMK  dengan  skema  self-declare melalui laman website si HALAL (http://ptsp.halal.go.id).  Pendampingan  sertifikasi halal ini dilakukan di Desa Dagen Kecamatan jaten Kabupaten  Karanganyar  dengan  mendampingi  17 pelaku UMKM. Kegiatan pendampingan dilakukan  dalam  bentuk  focus  group  discussion (FGD)  dengan  rangkaian  kegiatan  sosialisasi sertifikasi  halal  mandiri  (self  declare)  dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Berdasarkan  kegiatan  pendampingan  ini  dapat diambil  kesimpulan  bawasanya  sangat  penting untuk  melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada pelaku  UMKM  Desa  Dagen  Kecamatan  jaten Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk pemberian edukasi  terkait  pentingnya  sertifikasi  halal  atau jaminan  produk  halal.  Selain  itu  masih  banyak  di antar  pelaku  UMKM  yang  tidak  mengetahu perosedur serta pesyaratan-persyaratan pendaftaran sertifikasi  halal  mandiri  (self  declare),  beberapa pelaku usaha juga belum memiliki NIB dan masih mengalami  kendala  dan  keterbatasan  dalam penerbitannya.
Kemudian  pendaftaran  sertifikasi  halal  mandiri (self  declare)  bagi  pelaku  UMKM  Desa  Dagen Kecamatan jaten Kabupaten Karanganyar membutuhkan pendampingan yang intensif, karena penguasaan tegnologi yang masih kurang, sehingga pelaku UMKM memutuhkan
pendampingan  dalam  pengisian  Sistem  Jaminan Produk Halal (SJPH).
Perbedaan  lain  dari  jalur  reguler  dan  self  declare, jika  jalur  reguler  dan  proses  auditnya  dilakukan oleh  auditor  dengan  persyaratan  yang  ketat, sedangkan  untuk  jalur  self  declare  prosesnya didampingi  oleh  pendamping  dengan  persyaratan yang  mudah.  Jalur  reguler  ini  diperuntukkan  bagi pelaku  usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  dan  Besar. Sedangkan  jalur  self  declare  diperuntukkan  bagi pelaku  usaha  Mikro  dan  Kecil  sesuai  dengan keputusan kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020”. Bagi  pelaku  usaha  yang  ingin  mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, bisa mengakses akun SI HALAL melalui “ptsp.halal.go.id
Penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  tidak  akan bisa  dilaksanakan  dengan  maksimal  tanpa  adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan  pengawasan  terhadap  produk  yang beredar.  Memperhatikan  masa  berlaku  sertifikat halal  pada  produk  yang  dibeli,  pencantuman  logo halal dan non halal pada kemasan.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 157 - 164

## Saran
Dari  pendampingan  ini  sangat  penting  edukasi kepada  pelaku  usaha  agar  dapat  menjamin produknya  yang  halal  dan  thayyib.  Sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk dan tata cara sertifikasi  halal  dengan  jalur  self  declare  harus lebih  ditingkatkan  lagi.  Beberapa  pelaku  usaha mikro  masih  terbatas  dalam  hal  penerbitan  NIB, penguasaan  teknologi  dan  pengisian  sistem jaminan produk halal (SJPH) sehingga memerlukan  pendampingan  yang  intensif.  Jumlah pendamping  proses  produk  halal  (PPH)  di  daerah harus ditingkatkan jumlahnya agar dapat menjangkau  lebih  banyak  pelaku  usaha  mikro. Selain  itu,  diperlukan  dukungan  dan  kerjasama semua pihak dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro khususnya pada sektor makanan dan  minuman.  Peran  aktif  pendamping  Proses Produk  Halal  (PPH)  di  daerah  Kabupaten Karanganyar  perlu  ditingkatkan  agar  dapat menjangkau  lebih  banyak  pelaku  UMKM  dan dapat  mengoptimalkan  intensifitas  pendampingan pada pelau UMKM. Selain itu jumlah pendamping PPH harus ditingkatkan untuk jangkaun yang lebih luas.  Kemudian  dibutuhkan  kerjasama  serta dukungan  dari  semua  pihak  yang  berperan  dalam pendampingan  sertifikasi  halal  bagi  UMKM,  agar UMKM  yang  mendapatkan  sertifikat  halal  dapat dioptimalkan  selama  program  SEHATI  (Sertifikat Halal  Geratis)  ini  berlangsung  serta  dapat selangkah  lebih  maju  untuk  UMKM  Kabupaten Karanganyar Naik Kelas.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  mengucapkan  terima  kasih  atas  kesediaan dan  partisipasi  para  pelaku  UMKM  yang  menjadi peserta pendampingan sertifikasi halal self declare di  Desa  Dagen  Kecamatan  jaten  Kabupaten Karanganyar.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Desa Dagen  Kecamatan  jaten  Kabupaten  Karanganyar yang telah hadir dan antusias mengikuti sosialisasi dan  pendampingan  sertifikasi  halal  gratis.  Penulis juga  menyampaikan  terimakasih  kepada  Program studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Wisnuwardhana  Malang  yang  telah  memberi kesempatan dan dukungan pada kegiatan pengabdian ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  &
Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan  Produk Halal  Untuk  Usaha  Kecil  Menengah (UKM). Jurnal  Graha  Pengabdian ,  139– 150.
Ariska,  Nenda,  Romi  Adetio  Setiawan,  K.  Z.
(2023).  Implementasi  Proses  Sertifikasi Halal  Self  Declare  dalam  Mendukung Pertumbuhan UMKM. Jurnal Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat (JP2M) , 4 (4), 807–815. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335
Dewi, G.  (2022). Analisis  Maṣlahah pada Konsep Halal  Self-Declare  Sebelum  dan  Pasca enactment  Undang-Undang  Cipta  Kerja . https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenk opukm
Ilham,  B.  U.  (2022).  Pendampingan  Sertifikasi Halal  Self  Declare  pada  Usaha  Mikro  dan
Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi  Selatan. Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia , 5 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jp
m.v5i1.1753
Indra,  Regina,  E.  N.  (2023).  Sosialisasi  dan Pendampingan  Sertifikasi  Produk  Halal (Self Declare) Bagi Pelaku UMKM di Desa Papayan. Jurnal ABDIMAS , 4 (1).
Khadijatul,  Ade,  Sari  Fitri,  Y.  B.  (2024). Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Mandiri (Self  Declare)  pada  UMKM  Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal BUDIMAS , 6 (1).
Mukroji, Mochamad Fathoni, and U. C. Z. (2019). Sosialisasi  Dan  Implementasi  Program Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Mandiri (Self-Declare)  Bagi  Pelaku  UMKM  Di Desa  Laren,  Brebes  Terhadap  Peningkatan Pendapatan Usaha. Concept and Communication Null , 23 , 301–16. https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.0
09
Pardiansyah,  Elif,  Muhammad  Abduh,  N.  (2022).
Sosialisasi  dan  Pendampingan  Sertifikasi Halal  Gratis  (Sehati)  Dengan  Skema  Self- Declare  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  di  Desa Domas. Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia ,
1 (2), 101–110.
Siswara,  H.  N.,  Huda,  K.,  &  Aini,  L.  N.  (2023). Socialization  and  Post-harvest  Training  of Laying  Chicken  Products  in  Bojonegoro
Regency. ABDIMAS:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 6 (1), 3000–3007. https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i1.2783 Siswara,  H.  N.,  Wulandari,  K.,  Huda,  K., Mubarok, A., Saputro, T. H., Atho’illah, M.
A. (2023). Reformulasi pie susu menggunakan  bahan  lokal  menuju  produk unggulan  Bojonegoro. Jurnal  Abdi  Panca
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 157 - 164
Marga , 4 (2), 21–28. https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v 4i2.1722 Siswara,  Hamzah  Nata,  Kartika  Wulandari,
Khoirul  Huda,  Tri  Hadi  Saputro,  A.  A.  D.
(2023).  Sosialisasi  Halal  untuk  Pengajuan Sertifikasi Halal Self Declare dan Peningkatan Kesadaran Konsumen terhadap Produk Halal. Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas , 3 (2). http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/cha ritas.
Siswara  HN,  Erwanto  Y,  S.  E.  (2019).  Study  of
Meat  Species  Adulteration  in  Indonesian Commercial  Beef  Meatballs  Related  to Halal  Law  Implementation.  Front.  Sustain. Food Syst . https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.882031
Warto,  &  S.  (2020).  Sertifikasi  Halal  dan Implikasinya  Bagi  Bisnis  Produk  Halal  di
Indonesia. Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking , 2 (1), 98.
https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803
Zaki,  K.,  Suhirman,  Marhani,  Q.  Z.,  Husnawiyah,
&  I.  M.  (2023).  Penguatan  Standard Operating Procedure (Sop) Layanan Sertifikasi  Halal  Di  Universitas  Perspektif Employe  Branding. International  Journal
Mathla’ul Anwar Of Halal Issues , 3 (1).

## Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021
Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk Halal (Pasal 79)
Undang-Undang  (UU)  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 4).
Keputusan  Kepala  BPJPH No  57  Tahun  2022, Pub.  L.  No.  57,  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2022).
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan  Produk  Halal ,  Pub.  L.  No.  33,
Lembar Negara RI No.295 (2014).
Undang-Undang  Cipta  Kerja,  Pub.  L.  No.  UU
Nomor  11  Tahun  2020,  LN.2020/No.245, TLN  No.6573,  jdih.setneg.go.id :  769 (2022).

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021
Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk Halal .