## ETIKOMEDIKOLEGAL

## Penulisan Resep

## Mahesa Paranadipa M
Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

## PErtANYAAN:
Salam, Yth TS Dr. Mahesa, saya seorang dokter umum yang baru lulus dari fakultas kedokteran. Saat ini saya hanya berpraktik swasta di klinik. Setiap hari dalam praktik saya selalu mengkhawatirkan mengenai dokumen resep yang saya serahkan kepada pasien. Adakah informasi yang perlu saya ketahui dari aspek hukum terkait resep tersebut. Terima kasih.

## JAWAbAN:
TS yang saya hormati,
Pemberian obat kepada pasien dengan tujuan untuk mengobati penyakit atau gejala-gejala yang muncul dan dirasakan oleh pasien merupakan satu langkah penting dalam upaya pengobatan. Pemberian obat kepada pasien tentunya didasarkan kepada dasar diagnosis serta yang terpenting adalah keselamatan pasien (patient safety). Obat yang diberikan dapat secara langsung diberikan untuk kondisi darurat atau pada kondisi-kondisi tertentu, dapat juga diberikan secara tidak langsung dengan menggunakan resep yang harus ditukarkan di apotek.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan RESEP adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.
Di dalam Permenkes ini disebutkan beberapa definisi, yaitu:
a.  Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
b.  Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
c.  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
Di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter atau dokter gigi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya, salah satunya menulis resep obat dan alat kesehatan, dengan syarat telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Resep dari dokter atau dokter gigi berlaku di apotek seluruh Indonesia yang memiliki izin operasional di bawah tanggung jawab apoteker. Pada pasal 35 ayat (1) butir i disebutkan kewenangan dokter adalah menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan. Penjelasann ayat ini menyebutkan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi dokter dan dokter gigi untuk menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien. Obat tersebut diperoleh dokter atau dokter gigi dari apoteker yang memiliki izin untuk mengelola apotek. Jumlah obat yang disediakan terbatas pada kebutuhan pelayanan.
Tidak terdapat aturan mengenai ukuran dan jenis kertas yang digunakan. Namun, terdapat komponen resep yang wajib tercantum, yaitu :
1.  Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon;
2.  Tanggal penulisan resep;
3.  Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan sediaan, nama obat atau komposisi obat (invocatio), dan aturan pakai obat, serta paraf dokter;
4.  Nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan.
Dalam penerimaan resep dan pemberian obat, apoteker dapat dibantu oleh apoteker
pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik, atau Surat Izin Kerja. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. Melihat ketentuan ini, maka apoteker harus selalu bertugas di apotek meski dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.
Pemberian resep merupakan bagian dari rangkaian tindakan kedokteran. Oleh karenanya, terdapat beberapa aspek etik dan aspek hukum di dalamnya, antara lain:
1.  Aspek Etik
 Dokter tidak menjual obat kepada pasien
 Peresepan tidak boleh dikaitkan dengan pemberian komisi/keuntungan dari perusahaan farmasi/alat/produk/jasa kesehatan tertentu.
 Dokter tidak boleh mencantumkan gelar profesor atau gelar akademik atau sebutan keanggotaan profesi yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis.
 Dokter tidak menyuruh pasien atau keluarga pasien mengambil obat di apotek tertentu
 Resep memuat rahasia pasien yang patut dijaga.
 Pelanggaran rahasia kedokteran dapat dikenakan sanksi etik karena melanggar Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).
2.  Aspek Hukum
 Terdapat unsur kerahasiaan di dalam resep yang harus dijaga oleh dokter dan apoteker. Pelanggaran terhadap rahasia kedokteran dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP, dan sanksi disiplin berdasarkan Pasal 48 UU Praktik Kedokteran.
 Pemberian resep obat (bukan situasi darurat) harus tetap mendapat persetujuan pasien (informed consent).
Tindakan yang dilakukan tanpa informed
mahesa.98@gmail.com

## ETIKOMEDIKOLEGAL
consent dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
 Kesalahan dalam penulisan resep yang menimbulkan kerugian bagi pasien berupa kecacatan atau kematian dapat dikenakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kecacatan atau kematian.
Selain sanksi pidana, pelanggaran- pelanggaran di atas dapat digugat oleh pasien melalui jalur perdata dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum), Pasal 1239 (wanprestasi),
Pasal 1366 (kelalaian menyebabkan kerugian), dan Pasal 1367 (kelalaian sebagai penanggung jawab).
Demikian semoga dapat dipahami. Terima kasih.