## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME
Oleh: Sulistyani Eka Lestari Pengurus AP-HTN/HAN Jawa Timur Email : sulis_usb@yahoo.com

## Abstrak
Pancasila  sudah  lama  menjadi  ideologi  bangsa  Indonesia.  Meskipun demikian,  masih  banyak  subyek  bangsa  ini  yang  tidak  menempatkannya sebagai ideologi. Mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang berlawanan dengan  ideologi.  Salah  satu  sila  dalam  Pancasila  yang  dilanggar  atau dilecehkannya  adalah  sila  kedua  (kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab). Bentuk  perbuatan  yang  ditunjukkan  dengan  melecehkan  sila  kedua  dari Pancasila  ini  adalah  radikalisme  baik  secara  individual  maupun  kelompok. Pancasila  sebagai  penjaga  multikulturalisme  hanya  disikapi  sebagai kumpulan teks yang tidak bermakna.
Kata kunci: Pancasila, ideologi, radikalisme, multikulturalisme, Islam

## Abstract
Pancasila has long been the ideology of the Indonesian. Even so, there are still  many  subjects  of  this  nation  that  do  not  place  it  as  an  ideology.  They show attitudes  and behaviors that are contrary to  the ideology. One of  the principle in Pancasila that was violated or abused was the second principle (fair  and  civilized  humanity).  The  form  of  deeds  shown  by  insulting  the second  principle  of  the  Pancasila  is  radicalism  both  individually  or  in groups. Pancasila as the guardian of multiculturalism is only addressed as a collection of meaningless texts.
Keywords: Pancasila, ideology, radicalism, multiculturalism, Islamic

## PENDAHULUAN
Usia  negara  (Indonesia)  ini  dari  waktu  ke  waktu  makin  tua.  Dalam hidup bernegara ini, kita atau setiap subyek bangsa perlu dan bahkan harus sering  bertanya,  benarkah  kebijakan  pemerintah  (negara)  senyatanya memang  membebaskan  atau  menyejahterakan  orang  miskin,  ataukah  justru sebaliknya memiskinkan orang miskin?
Pertanyaan  itu  kemudian  bersifat  lebih  khusus  benarkah  negara  ini benar-benar  sudah  mengamalkan  salah  satu  sila  dari  ideologi  negara Pancasila  yang  berbunyi  “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”?  Tidakkah sila  “kemanusiaan  yag  adil  dan  beradab”  hanya  dijadikan  sebagai  hiasan individual, kultural dan struktural kehidupan kenegaraan?

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Dalam  ranah  idealitas,  Pancasila  sebagai  falsafah  pandangan  hidup bangsa,  seyogyanya  dicerminkan  ke  dalam  prinsip-prinsip  nilai  dan  norma kehidupan  dalam  berbangsa,  bernegara  dan  berbudaya. 1 Pancasila  sebagai dasar  negara  ini  merupakan  filsafat  kenegaraan  bangsa  Indonesia  yang menjadi  landasan  utama  semua  sistem  penyelenggaraan  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Ketika  di  masyarakat  masih  banyak  kondisi buruk,  maka  diantara  yang  perlu  dipertanyakan  adalah  ketaatan ideologisnya.
Berkaitan dengan hal itu, ada pepatah berbunyi “sesuatu yang buruk terjadi  di  masyarakat  itu  disebabkan  oleh  kondisi  buruk  yang mempengaruhinya”  ( evil  causis  evil  vallacy ).  Penyakit  sosial  tidak  akan sampai marak atau tumbuh subur di masyarakat kalau tidak dpengaruhi oleh kondisi buruk.
Berbagai  bentuk  kejahatan  atau  perilaku  radikalistik  dari  “orang kecil”  tidak  akan    sampai  atau  mudah  merebak  dimana-mana  kalau  di masyarakat  tidak  tersedia  atau  “disediakan”  akar  kriminogen  yang menyebabkannya.  Mereka  tidak  akan  jadi  pemarak  kriminalisasi “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”  kalau  mereka  tidak  sering dikorbankan oleh sekelompok orang yang hanya suka jadi penghafal, bukan pengamal  sila kedua Pancasila.
Sikap  dan  perilaku  patologis  terhadap  Pancasila  tidaklah  berdiri sendiri,  melainkan  ditentukan  oleh  aspek  lainnya.  Sikap  dan  perilaku demikian  bukan  disebabkan  faktor  hereditas,  tetapi  oleh  lingkungan  atau keadaan  buruk  yang  membuatnya  atau  mendidiknya   agar  menjatuhkan pilihan-pilihan  yang  kontra  produktif,  irasional,  disobyektifitas,  dan  tidak menghormati harkat manusia lainnya.
Sebagai  bahan  refleksi,  di  kota-kota  besar  belakangan  ini  sangat gampang dijumpai kasus-kasus yang bertemakan sebagai kejahatan bercorak blue crime ,  yang nota bene pelakunya berasal  dari  elemen masyarakat  dari kalangan  bawah  ( lower  class ).  Di  suatu  komunitas  yang  semula  distigma sebagai daerah aman atau tak pernah dirambah kasus kriminalitas, tiba-tiba muncul  serombongan  orang  (preman)  yang  dengan  kejinya  melakukan perampokan dan pembunuhan. Pembantu Rumah tangga atau tukang kebon yang  semula  di-PHK  sepihak  oleh  majikannya  bereaksi  melakukan pembalasan kepada majikan zalim ini dengan cara sadisme.
Komunitas  akar  rumput  yang  kehilangan  pondasi  ekonominya  itu masuk  dalam  babakan  baru  kehidupan  yang  menyakitkan  atau  menafikan keberdayaannya,  yakni  kondisi  kehidupan  serba  marjinal  dan  tidak
1 Laboratorium  Pancasila  IKIP  Malang, Refleksi  Pancasila  dalam  Pembangunan (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). 243.

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA
SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
memanusiakannya seperti kehilangan pengharapan kelayakan kesejahteraan, dan terpuruk dalam kemiskinan.
Lebih  memprihatinkan  lagi,  misalnya  suatu  ketika,  ada  pimpinan daerah  yang  menyarankan  kepada  rakyat  supaya  menyikapi  produk kebijakan-kebijakan  pemerintah,  khususnya  yang  memberi  beban  pada masyarakat,  dengan  sikap  arif,  iklas  berkorban,  lapang  dada,  atau  tidak dengan reaksi yang berlebihan, apalagi dengan perlawanan secara radikal.
Suatu  permintaan  yang  (barangkali)  wajar  dari  seorang  elitis kekuasaan  yang  punya  obsesi  mewujudkan  stabilitas  atau  tertib  sosial ( social  order )  di  daerahnya.  Pimpinan  daerah  ini  tidak  ingin  wilayahnya dimarakkan  oleh  aksi-aksi  perlawanan  massif,  yang  dinilainya  dapat mengganggu  ketenangan  dan  kedamaian,  apalagi  sampai  mengarah  pada tumbuhnya  horor.
Lain  halnya  jika  bersumber  dari  realitas  ketidakberdayaan  rakyat, tentulah  permintaan  pimpinan  daerah  itu  dianggapnya  berlebihan  dan melecehkan,  karena  selain  kalau  rakyat  berniat  dan  menunjukkan  protes, sebenarnya  apa  yang  dilakukan  sebagai  “hak”,  di  samping  sebagai  bagian dari atmosfir “manisnya” demokrasi di negeri ini, seperti memberi peluang bagi rakyat melakukan apa yang disebut Norcholis Majid  “oposisi cerdas” atas kebijakan pemerintah yang represip, yang merugikan, mendiskriminasikan,  dan menyengsarakannya.
Permintaan  pemerintah  itu  juga  mengesankan  kalau  yang  akan menjadi  pengganggu  atau  pembuat  kekacauan  ( chaos ) seperti  radikalisme di  tengah  masyarakat  adalah  rakyat  kecil  yang  sedang  menolak  terhadap kebijakan  pemerintah.  Seolah-olah  mereka  inilah  yang  telah  atau  sedang berdosa,  sehingga  layak  untuk  diingatkan,  disadarkan  atau  ditaubatkan supaya  menjadi  rakyat  yang  patuh  kepada  penguasa  ( umara’ ),  tidak menempatkan  dirinya  secara  berlawanan  ( vis  a  vis ) dengan  negara,  dan selalu tunduk pada perintah penguasa .
Saat  diposisikan  sebagai  pembuat  dosa  sosial  itulah,    rakyat  kecil identik  sudah  mendapatkan  stigma  sebagai  komponen  bangsa  yang  anti nasionalisme  atau  jauh  dari  sikap  mencintai  negara  atau  Pancasila.  Pijakan agama  yang  digunakan  “mencintai  negara  itu  bagian  dari  iman”,  sehingga diasumsikan    siapa  yang  mau  digolongkan  dan  berhak  mendapat  stigma sebagai mukmin haruslah menjadi orang yang benar-benar mencintai negara seperti tunduk pada kebijakan penguasa.
Pijakan agama itu digunakan untuk  menundukkan dan menciptakan relasi  represif  dengan  rakyat  kecil  agar  mereka  ini  tidak  melakukan  atau memproduk  sikap  dan  perilaku  yang  bercorak  ekstremis,  radikalis,  dan fundamentalis  ketika dihadapkan dengan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh negara.  Dalam tafsir negara ini,  agama diposisikan sebagai

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
sumber  doktrin  yang  memerintahkan  supaya  setiap  pemeluk  agama  sadar, rela, dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perintah negara.
Kondisi  itu  jelas  paradoksal  dengan  doktrin  keadaban  dan pemanusiaan  manusia  yang  digariskan  Pancasila.  Atmosfir  rentan, terpinggirkan,  dan  dikalahkan  ini  membuatnya  dan  memaksanaya  untuk melakukan  aktifitas  nekad  dan  bahkan  krimialistik.  Masalahnya,  siapakah yang sejatinya kehilangan keadaban dan prinsip pemartabatan manusia yang diajarkan dalam sila kedua Pancasila?

## PEMBAHASAN Negara Membutuhkan Ideologi
Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka.  Pancasila  merupakan  Ideologi  bangsa  Indonesia.  Secara  harfiah Pancasila  terdiri  dari  dua  kata  yaitu “Panca” yang  berarti  lima  dan “sila” yang berarti aturan  yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan  atau  perbuatan  sesuai  dengan  adab  yang  dijadikan  sebagai  dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip  petunjuk  perilaku  dan  perbuatan  masyarakat  bangsa indonesia.  Kelima  sila  tersebut  kemudian  berperan  menjadi  pandangan hidup,  keyakinan,  atau  cita-cita  bangsa  indonesia  yang  berfungsi  sebagai dasar  dalam  mengambil  suatu  keputusan  terhadap  berbagai  persoalan  yang dihadapi bangsa indonesia. 2
Melaksanakan doktrin Pancasila berarti menerapkan dan
menegakkan  norma-norma  yang  terkandung  dalam  setiap  sila  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Dalam  setiap  sila  dalam  Pancasila,  terdapat doktrin sakral atau suci, yang mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk memahami dan mengamalkannya secara maksimal.
Hal itu dapat dipahami dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya  alinea  ke  empat  yaitu: “Kemudianm  daripada  itu  untuk membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  Kemerdekaan Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
2 Tobroni dkk., Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme, (Malang: Pusapom, 2007), 8.

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
Permusyawaratan/  Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”. Dari  perumusan  di  atas  dapat diketahui  adanya  tujuan  “perlindungan  masyarakat” (social  defence) dan “kesejahteraan  masyarakat ”  (social  welfare), yang  harus  tercermin  dalam tujuan. 3
Berpijak  pada  doktrin  dalam  Pembukaan  UUD  itu,  idealitasnya setiap  subyek  bangsa,  apalagi  kalangan  elitis  seharusnya  mengerti,  bahwa dalam  realitas  sejarah  telah  mengajarkan,  bahwa  ujian  terhadap  ideologi Pancasila    tidaklah  ringan,  namun  seabagai  amanat  yang  sangat  mulia, karena  ada  saja  pihak-pihak  yang  berkeinginan  menggantikannya  dengan ideologi lain atau berbagai bentuk pelanggaran terhadapnya.
Dapat  terbaca  kondisi  riil,  bahwa    dalam  perjalanan  ideologi Pancasila,  tidak  sedikit  model  perilaku  manusia  Indonesia  atau  elemen masyarakat yang menunjukkan pola berfikir, bersikap, dan berperilaku yang berseberangan  dan  bertentangan  dengan  doktrin  Pancasila,  dan  bahkan membahayakan  negara  kesatuan  republik  Indonesia  (NKRI).    Akibatnya, ideologi  Pancasila  seperti  menjadi  sebuah  ideologi  yang  gagal melaksanakan tugasnya guna membangun keragaman bangsa.
Pancasila,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 dalam  perjalanan  sejarah  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  telah  mengalami persepsi  dan  interpretasi  sesuai  dengan  kepentingan  rezim  yang  berkuasa. Pancasila  telah  digunakan  sebagai  alat  untuk  memaksa  rakyat  setia  kepada pemerintah  yang  berkuasa  dengan  menempatkan  Pancasila  sebagai  satu- satunya  asas  dan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Masyarakat  tidak  diperbolehkan  menggunakan  asas  lain  sekalipun  tidak bertentangan  dengan  Pancasila.  Nampak  pemerintah  Orde  Baru  berupaya menyeragamkan  paham  dan  ideologi  bermasyarakat  dan  bernegara  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  pluralistik.  Oleh  sebab  itu, MPR  melalui  Sidang  Istimewa  tahun  1998  dengan  Tap.  No. XVIII/MPR/1998 tentang  Pencabutan  Pedoman  Penghayatan  dan Pengalaman Pancasila (P4) dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pembukaan  UUD  1945  adalah dasar  negara  dari  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 4 .
Mantan  Ketua  Mahkamah  Konstsitusi  Mahfud  MD  pernah menyatakan bahwa terdapat problem serius yang melanda pembentukan dan penegakan  hukum  di  Indonesia,  hukum  dibuat  dan  ditegakkan  seolah kehilangan  nyawa,  hukum  dengan  mudah  dirasuki  oleh  kepentingan  sesaat
3 Muladi  dan  Diah  Sulistyani, Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi (Bandung PT Alumni, 2013), 33.
4 Bambang Satriya, Filsafat Pancasila, (Jakarta: Nirmana Media, 2016), 27.
yang  justru  bertentangan  dengan  cita  dan  tujuan  hukum  (Pancasila). 5 Pancasila  merupakan  ideologi  yang  “berharga  mati”  di  negara  ini.  Bukan hanya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  saja  yang  bernilai “harga  mati”.  Dengan  pertaruhan  apapun,  Pancasila  harus  dibela  sebagai ideologi  negara.    Dilihat  dari  aspek  filosofis  seluruh  sistem  hukum Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pandangan  yang  menyatakan  bahwa Pancasila  sebagai Philosophische  Grondslag  (Grundnorm) . 6 Hal  ini membuktikan kemuliaan dan urgensinya Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga sampai pada aspek pembentukan atau pembangunan sistem hukum hingga ke seluruh aspek kehidupan di Negara ini, Pancasila yang dijadikan sebagai sandaran atau rujukan utamanya.
Pancasila  sebagai  sistem  nilai  harus  dijadikan  dasar  pembentukan hukum  dan pola penegakan hukum  di  Indonesia. Hal  ini disampaikan pada pidato  Seokarno  yang  menyatakan  bahwa  Pancasila  sebagai  pandangan hidup (weltanschauung) terdiri  dari  lima  dasar  atau  lima  azas. 7
Pembentukan  sumber  nilai  yang  mewadahi  sumber  sistem  falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah panjang yang melibatkan kaum cendekia dan  benar-benar primus  inter  pares, di  samping  masyarakat.  Proses  yang demikian  panjang  ini  menjadi  tidak  sia-sia  atau  tidak  sampai  kehilangan makna  karena  dogma  yang  terkandung  dalam  Pancasila  berisikan  tentang ajaran kemuliaan dan memuliakan hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, seperti bagaimana menjadi manusia yang mampu “memanusiakan  manusia”  atau  membuat  “Tuhan  selalu  hidup  setiap aktifitas manusia”, sehingga diidealisasikan manusia tetap berjalan di jalan yang  benar.  Dalam  ranah  demikian,  Pancasila  merupakan  lima  dasar  yang berisi  pedoman  atau  aturan  tentang  tingkah  laku  yang  penting  dan  baik, 8 yang membuat manusia mengabdi pada kebaikan.
Menurut  Teguh  Prasetyo  bahwa  Pancasila  mempunyai  fungsi konstitutif  dan  regulatif. 9 dengan  ditetapkannya  Pancasila  sebagai philosophische  grondslag  (grundnorm) maka  pembentukan  hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai
5 Mahfud  MD, Pancasila  Sebagai  Tonggak  Konvergensi  Pluralitas  Bangsa, Sarasehan  Nasional  2011  “Impelementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, (Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI, 2011), 17.
6 Yopi  Gunawan,  Kristian, Perkemangan  Konsep  Negara  Hukum  dan  Negara Hukum Pancasila, (Bandung: Refika Aditama, 2015). 2.
7 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  hakim  Barkatullah, Filsafat  Teori  dan  Ilmu  Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 387.
8 Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran PPKN , (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 23, dan lihat Ari Tri Soegiti, dkk, Pendidikan Pancasila , (Semarang: Unnes Press, 2016),  2.
9 Teguh  Prasetyo,  Ari  Pornomosidi, Membangun  Hukum  Hukum  Berdasar Pancasila, (Bandung: Nusa Media, 2014). 36,

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA
SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
yang terkandung dalam Pancasila. Disamping itu posisi yang demikian telah menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  dari  sistem  hukum  bangsa  Indonesia yang  mencakup  4  hal  yaitu, philosophical,  political,  cultural, dan sociological .
Dalam sistem hukum berdasar Pancasila, teori keadilan bermartabat menemukan  bahwa  tidak  ada  Undang-undang  yang  berlaku  di  Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang tidak mencantumkan irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, sehingga menurut Cicero sumber hukum adalah kehendak Tuhan. 10 Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat  bahwa  keadilan  bermartabat  merupakan  suatu  usaha  untuk memahami  dan  mendekati  pikiran  atau  yang  disebutkan  dalam  “ayat-ayat” Tuhan.
Dalam  konteks  ini  teori  keadilan  bermartabat  menolak  arogansi namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum dalam  hal  ini  adalah  sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila.  Maka  dari  itu teori ini meletakkan tujuan hukum sebagai keadilan secara sistemik, hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti. 11
Norma  hukum    dalam  teori  ini  identik  dengan  keadilan,  artinya norma  yuridis  dibuat  adalah  bertujuan  untuk  menegakkan  keadilan.  Pada siapa  keadilan  akan  diberikan,  didisribusikan,  atau  ditujukan,  maka  norma hukum  yang  dibuat  oleh  negara  diarahkan  atau  dialamatkan  untuk menegakkan  (mengabdi)  pada  keadilan.  Dalam  ranah  demikian  setiap subyek bangsa, apalagi kalangan elitisnya mempunyai tanggungjawab besar untuk  mewujudkannya.  Kalau  keadilan  bisa  ditegakkan,  maka  kebinekaan tidak akan menjadi ancaman.
Dalam  kehidupannya  manusia  selalu  membutuhkan  kebenaran, keteraturan,  dan  keindahan/  kenikmatan.  Oleh  karena  itu  ada  logika,  etika dan  estetika  yang  mencakup  penalaran  kaidah-kaidah.  Kaidah-kaidah tersebut  mencakup  kaidah  agama,  kesopanan,  kesusilaan  dan  hukum.  Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum; pertama , orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut  dilanggar.  Hukum  yang  demikian  memerlukan  sistem  pengawasan dari  pejabat  hukum  bukan  dari  masyarakat.  Begitu  sistem  pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. Kedua , orang mentaati hukum  antara  menjaga  hubungan  baik  dengan  warga-warga  masyarakat lainnya.  Hal  ini  terutama  dalam  masyarakat  dimana  hubungan  pribadi  dan batiniyah antara warganya sangat kuat. Ketiga , orang menaati hukum karena
10 Teguh  Prasetyo, Keadilan  Bermartabat,  Perspektif  Teori  Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2015). 25.
11 Ibid. 103.
merasa  bahwa  kepentingannya  terpenuhi  atau  tidaknya  terlindungi  hukum . Keempat, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya. 12
Sistem  norma  hukum  Indonesia  berada  dalam  suatu  sistem  yang berlapis-lapis  dan  berjenjang-jenjang  sekaligus  berkelompok-kelompok, dimana  norma  tersebut  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang lebih  tinggi,  dan  norma  hukum  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan berdasar  pada  norma  hukum  yang  lebih  tinggi  pula,  demikian  seterusnya sampai  pada  suatu  norma  dasar  negara  ( Staatfundamental  norm )  Republik Indonesia,  yaitu:  Pancasila. 13 Sistem  norma  hukum  yang  bersifat  heirarkis tersebut  bertujuan  menentukan  derajatnya  masing-masing,  dengan konsekuensi  jika  ada  norma  hukum  (peraturan)  yang  bertentangan  maka yang dinyatakan berlaku adalah  yang derajatnya  lebih tinggi,  dalam hal  ini berlaku  asas lex  superiori  derogat  legi  inferiori (hukum  yang  derajatnya lebih  tinggi  mengesampingkan  hukum  yang  derajatnya  lebih  rendah). 14
Peghormatan  terhadap  norma  yang  lebih  tinggi  ini  identic  dengan mengajarkan pada setiap subyek bangsa, terlebih anggota DPR, Menteri dan anggota DPD untuk menghormati Pancasila.
Kemerdekaan  Indonesia  yang  dinyatakan  dalam  proklamasi  17 Agustus  1945  memberi  pengertian  bahwa  mulai  berlakunya  tata  hukum nasional  dan  tidak  berlakunya  hukum  kolonial.  Tata  hukum  yang  baru tersebut  dilandaskan  pada  nilai-nilai  luhur  Pancasila,  sehingga  tata  hukum itu  dapat  disebut  sebagai  sistem  hukum  Pancasila.  Teorisasi  hukum  secara dan  atas  dasar  Pancasila  akan  memunculkan  teori  hukum  Pancasila. Teorisasi  tersebut  terjadi  atas  dasar  kesadaran  bahwa  pengorganisasian masyarakat  didasarkan  pada  Pancasila,  termasuk  sistem  hukumnya. Penyusunan  sistem  hukum  Pancasila  sudah  diamanatkan  sejak  proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Hukum adalah  bidang  yang  paling  jelas  mendapatkan  tugas  untuk  berbenah  atas dasar  Pancasila.  Hukum  dalam  menjalankan  tugasnya  banyak  tergantung dan  ditentukan  pula  oleh  interaksinya  dengan  proses  dan  kekuatan  lain dalam masyarakat. 15
Pancasila merupakan general  acceptance of  the  same philosophy of government dari konstitusi, dengan demikian Pancasila  yang menjadi dasar
12 Riduan Syahrani, Rangkuman intisari Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra  Aditya Bakti, 2011), 17.
13 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-dasar  dan Pembentukannya , (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 39.
14 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 206.
15 Sacipto Rahardjo , Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009), 124-125.

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
norma-norma  konstitusional  dan  harus  menjadi  pedoman  dan  orientasi dalam  melakukan  penafsiran  norma  konstitusi. 16 Segala  bentuk  interpretasi baik  ketika  melakukan  suatu  perumusan  norma  yuridis  maupun  ketika norma  yuridis  sudah  berhasil  dibentuk,  tetaplah  mengacunya  pada konstitusi,  karena  dalam  bangunan  konstitusi  ini  terkandung  nilai-nilai Pancasila.
Guruh  Sukarno  Putra  (2005)  dalam  tulisannya  berjudul, “ Sekali Pancasila, Tetap Pancasila ” menyebutkan, bahwa hingga kini, kita masih diliputi  keprihatinan  karena  hampir  seluruh  sila  Pancasila  belum  terwujud. Lihat saja, banyak warga mengalami kesulitan menjalankan ibadah menurut keyakinannya.  Sila  Kerakyatan  atau  demokrasi  belum  dihayati,  terbukti banyak  kekerasan  dan  kerusuhan.  Dampak  belum  dihayatinya  Pancasila, yaitu  kebobrokan  moral,  berdampak  pada  manusia,  alam,  dan  lingkungan. Alam murka akibat perilaku manusia tidak ramah lingkungan. Bencana alam kecil  sampai  besar  terus  terjadi,  dari  Aceh  hingga  Yogyakarta.  Sebagian orang  religius  menganggap  ini  adalah  pertanda  azab.  Orang  spiritual menyebut  ini  karma  karena  ada  sebab-akibat,  sedangkan  orang  yang berpancasila akan menilai, hal ini sebagai pertanda ketidak-adaban manusia yang merajalela.
Pakar  bidang  antropologi  dan  budaya  I  Gusti  Putu  Artha (2006) dalam  tulisannya  berjudul “Mewaspadai  Delegitimasi  Pancasila ”, juga mendeskripsikan, bahwa  perilaku elite politik dan pengelola bangsa ini pun tak  sepenuhnya  mendukung  suburnya  semangat  kebangsaan  itu.  Pada praktik  wacana,  memang  benar  komitmen  para  elite  untuk  mengamankan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pancasila,  UUD  1945  dan  Bhinneka Tunggal  Ika.  Bukalah  dokumen  kampanye  para  kandidat  presiden  RI,  para calon  gubernur  dan  kepala  daerah,  komitmen  menegakkan  negara kebangsaan  itu  pasti  terpatri  rapi.  Tengok  pula  komitmen  dan  sumpah jabatan  para  wakil  rakyat  kita,  niscaya  komitmen  kebangsaan  itu  mereka ucapkan  sebelum  memangku  jabatan.  Namun,  di  wilayah  praksis,  kita menangkap  sebuah  paradoks.  Pada  satu  sisi  mereka  mengakui  negara Pancasila,  pada  sisi  lain  elite  politik  kita  mengesahkan  (membenarkan) perbedaan.
Setiap  elemen  bangsa  semestinya  memahami,  bahwa  Pancasila sebagai  dasar  negara  merupakan  hasil  kesepakatan  para founding  fathers yang  kemudian  sering  disebut  sebagai  “perjanjian  luhur”  bangsa
16 Mahfud  MD,  dalam  “ Ceramah  Kunci  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Pada Kongres  Pancasila  Pada  Tanggal 30  Mei  2009 ”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi  Isra,  Sindung  Tjahyadi,  dan  Yudi  Latif  (ed), Proceeding  Kongres  Pancasila: Pancasila  Dalam  Berbagai  Perspektif, (Jakarta:  Sekjend  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, 2009), 12-13.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
Indonesia.10 Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia  yang  menjadi  sumber  inspirasi  dan  motivasi  para  pendiri  bangsa untuk  membentuk  suatu  negara  merdeka  yang  lebih  baik.  Pancasila  lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada  hakikatnya  Pancasila  merupakan  manifestasi  bangsa  Indonesia  yang sudah  tumbuh  dalam  jiwa  manusia  Indonesia  dan  kemudian  diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 17
Soal  idealitas  negara  ini,  Siswono  Yodo  Husodo  menyebut,  bahwa negara  kebangsaan  Indonesia  terbentuk  dengan  ciri  yang  amat  unik  dan spesifik.  Berbeda  dengan  Jerman,  Inggris,  Perancis,  Italia,  Yunani,  yang menjadi  suatu  negara  bangsa  karena  kesamaan  bahasa.  Atau  Australia, India,  Sri  Lanka,  Singapura,  yang  menjadi  satu  bangsa  karena  kesamaan daratan.  Atau  Jepang,  Korea,  dan  negara-negara  di  Timur  Tengah,  yang menjadi satu negara karena kesamaan ras. 18
Banyak pakar yang mengagumi negeri ini. Nurcholis Madjid (1999) misalnya  dalam  bukunya  berjudul Cita-cita  Politik  Islam  era  Reformasi menyatakan,  bahwa    pluralitas  masyarakat  Indonesia  di  berbagai  aspek telah  menjadi  kekayaan  tersendiri,  yang  sebenarnya  membuat  bangsa  ini besar.  Kekayaan  ini  adalah  pesona    yang  bisa  dinikmati,  jika    dapat  dijaga dengan  sebaik-baiknya,  tidak  dirusak  dan  dikorbankan  oleh  kepentingan egoisme  sektoral.  Perbedaan  seharusnya  menjadi  aspek  mendasar  yang mempertemukan persatuan. 19 Pengakuan cendekiawan ini menguatkan fakta tentang  Indonesia,  yang  sangat  pantas  dicintai,  yang  bentuk  kecintaan diantaranya  harus  ditunjukkan  dengan  mengakui  kebinekaan  dan merawatnya  secara  progresif,  yang  langkah  ini  menjadi  tanggungjawab seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya di kalangan elitisnya.

## Sila Kedua, Multikulturalisme, dan Islam
Jika kalangan pembelajar memahami bacaan Indonesia, tentulah ada pengakuan  kalau  Indonesia  negara  besar  dan  kaya.  Merawat  kekayaan seperti  multikulturalime    bukan  hal  mudah,  karena  perbedaan  dalam menyikapi  kebinekaan  terkadang  membawa  pada  kondisi  ketidakdewasaan dan ketidakcerdasan sebagian elemen bangsa yang terseret pada pengakuan bahwa  etnis  atau  daerah  dan  kelompoknya  yang  paling  unggul,  paling istimewa,  paling  berhak,  atau  paling  memiliki  sumberdaya  tertentu,
17 M. Noor Syam, “ Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio- Kultural, Filosofis dan Konstitusional)”, edisi II (Malang: Laboratorium Pancasila, 2000), 3 18 Farhan  Abrori, Menjaga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Perspektif Multidimensi), (Jakarta: Hilamcom, 2016), 3. 19 Ibid , 5.

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA
SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
sehingga  terseret  pada  klaim-klaim  yang  menyudutkan  kebersamaan  dan keindonesiaan,  serta  menggugat  kesatuan  atau  berkecenderungan  ingin melakukan disintegrasi atau memisahkan diri dari NKRI.
Jika kita membaca konstruksi realitas sumberdaya negara Indonesia, dapat kita pahami dan syukuri, bahwa Indonesia menjadi satu negara bangsa meski terdiri dari banyak bahasa, etnik, ras, dan kepulauan. Hal itu terwujud karena  kesamaan  sejarah  masa  lalu,  nyaris  kesamaan  wilayah  selama  500 tahun Kerajaan Sriwijaya dan 300 tahun Kerajaan Majapahit dan sama-sama 350 tahun dijajah Belanda serta 3,5 tahun oleh Jepang.
Meskipun  realitas  multikulturalisme  seperti  itu,  tidak  sedikit  ujian berbentuk  pola-pola  radikalitas  atau  berkecenderungan  radikalisme  yang terjadi,  yang  kondisi  ini  mestinya  lebih  bisa  diprevensi,  khususnya radikalitas yang dilakukan oleh  rakyat kecil atau subyek bangsa yang tidak atau belum memahami makna kebinekaan.
Pilar-pilar  negara  tidak  akan  mudah  mencegah  “orang  kecil”  dari kemungkinan ketersesatan opsi yang dijatuhkannya (orang miskin) ke dalam wilayah  abu-abu  atau  kriminalitas  baru,  bilamana  mereka  terbiarkan terpuruk dalam ketidakberdayaannya. Realitas demikian ini
mengindikasikan kegagalan negara dalam membumikan kesaktian Pancasila yang berorientasi membebaskan atau menjaga kebinekaan.
Ketidakberdayaan itu dapat dibaca sebagai kondisi buruk yang dapat menggiring  seseorang  atau  sekelompok  orang  terjerumus  dalam  perbuatan kriminalitas  dan  radikalisme.  Seseorang  bisa  terbentuk  dirinya  menjadi preman  akibat  lingkaran  sosial  laten  bercorak  defek,  memiskinkan,  tidak berkeadilan,  dan  tidak  berkeadaban.  Kata  Sosiolog  A.  Halim  Mahfudz (2007),  orang  miskin  jadi  preman,  “orang  bayaran”  seperti  pembunuh berdarah dingin  atau melakukan kekacauan tertentu sejatinya bukan karena kemauannya,  tetapi  karena  ”digiring”  oleh  kondisi  buruk  yang  bernama disparitas,  ketidakadilan  kebijakan,  dan  “kelalaian”  pemerintah  (negara), khususnya  ketika/telah    terbaca  kuat  lebih  memanjakan  kaum  kaya  atau kelompok tertentu. 20
Langkah  khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz,  yang  dikenal  sufis  ini, barangkali  perlu  dicontoh  oleh  pemerintah  Indonesia.  Umar  memang  tidak kenal  Pancasila,  namun  ia  menunjukkan  kepemimpinan  Pancasilais. Misalnya  Umar  selalu  melarang  anak  buahnya  hendak  memboroskan anggaran  belanja  negara  untuk  kepentingan  pembangunan  benteng  dengan kalimat  ”apalah  gunanya  membangun  benteng  kota,  kalau  kebutuhan masyarakat  belum  dipenuhi.  Bentengilah  kehidupan  masyarakat  dengan keadilan (pemenuhan hak-haknya)”
20 Ibid , 13.
Belajar dari peringatan tersebut menunjukkan, bahwa menggencarkan pembangunan fisik  perkotaan  atau memboroskan anggaran demi  membangun  gedung-gedung  pemerintahan  supaya  wajahnya  menjadi lebih  menarik  dalam  pandangan  mata,  apalagi  sekedar  untuk  dijadikan investasi kepentingan politik atau menaikkan gengsi elit pejabatnya, jelaslah bukan  sebagai  model  pembangunan  dan  perilaku  elit  yang  sejalan  dengan kepentingan riil masyarakat yang sedang hidup susah dan bersahabat dengan beragam  ketidakberdayaan  ( empowerless ).  Kondisi  demikian  potensial mendestruksi  kedamaian  masayarakat  dalam  menjalani  dan  menikmati multikulturalismenya,  karena  mesti  ada  banyak  orang  yang  dikorbankan, sementara yang lainnya diuntungkan. Semestinya mereka ini paham, bahwa keberagaman  ini  harus  diutamakna  untuk  dijaga.    Dalam  pasal  36  A Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  setelah  diamandemenkan  empat  kali, yaitu  pada  tahun  1999,  2000,  2001  dan  2002,  dicantumkan  kalimat “lambang Negara ialah garuda pancasila dengan semboyan Bhineka tunggal ika”. 21
Masyarakat  tidak  akan  sering,  terus  menerus,  atau  secara  rutin (sistemik dan terstruktur) menjadi korban dan tumbal hingga menjadi sosok dan  komunitas  radikalistik,  kalau  saja  subyek  kekuasan  menunjukkan kemauan  dan  kemampuannya  dalam  melakukan  aksi-aksi  cerdas  atau menggalakkan  pola  manajemen  bernegara  berbasis  sufisme  sosial  terhadap derita empirik masyarakat, atau elit pemimpi tidak memberi contoh praktik- praktik neoanimalisme (berkebinatangan gaya baru).
Selama  subyek  kekuasaan  belum  juga  memperkaya  pola  praksis sufisme  (penyucian  diri)  kenegaraan  atau  masih  meliberalismekan kedurjanaan  dalam  pengambilan  kebijakan,  niscaya  sulit  problem  riil masyarakat  berhasil  diatasinya,  termasuk  mengakomodsi  macam  derita orang  miskin.  Memberi  solusi  tepat  sararan  kepada  masyarakat  yang terhimpit  masalah  penderitaan  dan  ketidakberdayaan  haruslah  diawali dengan  pembacaan  dan  pembedahan  obyek  secara  adil  dan  berkeadaban, bukan  asal  memproduk  kebijakan,  apalagi  yang  berpola  dehumanistik  dan diskriminatif.
Derita  masyarakat  miskin  Indonesia  atau  berpenghasilan  rendah sebenarnya  sangat  mudah  dibaca.  Laporan  Bank  Dunia  terbaru  misalnya menunjukkan, sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia  .  Lebih  dari  110  juta  orang  Indonesia  hidup  dengan  penghasilan kurang dari USD 2 dolar atau kurang dari Rp 19.000 per hari. Jumlah orang sebanyak  itu  sama  dengan  total  penduduk  Malaysia  ditambah  seluruh penduduk Vietnam dan Kamboja). 22
21 Maulana Arafat Lubis, Op.Cit, 36 22 Farhan Abrori, Op. Cit , 13.

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
Kalau negara (subyek kekuasaan) memang punya kemaupun politik ( political  will )  yang  serius  dalam  mempancasilaisasi  secara  empirik  ke ranah  masyarakat,  negara  tidak  akan  kesulitan  mencari  dan  menemukan orang miskin. Sayangnya, selama ini masyarakat miskin lebih sering berada dalam  atmosfir  yang kurang  menjadi  prioritas  di  tangan  sejumlah  subyek kekuasaan  sang  rezim  yang  kehilangan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan keadaban yang sudah digariskan Pancasila.
Semestinya  setiap  subyek  kekuasaan  paham,  bahwa  UUD  Tahun 1945 adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai Ideologi nasional (Weltanschauung), asas  kerohanian  negara  dan  jati  diri  bangsa.  Karenanya menjadi  asas  normatif-filosofis-ideologis  konstitusional  bangsa,  menjiwai dan  melandasi  cita  budaya  dan  moral  politik  nasional,  terjabar  secara konstitusional:
1. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV)
2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III) ditegakkan sebagai NKRI
3. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial, oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V) sebagai negara hukum Pancasila.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradap (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI., ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.
5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat
Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V) ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila. 23
Jika  mereka  paham  dengan  amanat  yang  harus  dijalankannya, mestinya  relasi  kekuasaan  yang  dibangunnya  wajib  mengutamakan  rakyat, khususnya  yang  masih  hidup  kesulitan  ekonomi.  Masyarakat  miskin demikian  ini  identic  telah  jadi  korban  kebijakan  atau  perlakuan  oknum elemen  rezim  yang  sudah  lama  mematikan  ruh  Pancasila.  Mereka  tidak memerintah  dengan  jiwa  populis  dan  mental  akuntabel,  dan  sebaliknya bangga  mengidap  penyakit  malversasi,  yang  mengakibatkan  masyarakat miskin  menjalani  kehidupan  keseharian  dalam  ketidakberdayaan  dan keprihatinan.
Sejarah  telah  mengungkapkan  bahwa  Pancasila  adalah  jiwa  seluruh rakyat  Indonesia,  yang  memberi  kekuatan  hidup  kepada  bangsa  Indonesia
23 Noor Syam, Op.Cit , 3

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
serta  membimbingnya  dalam  mengejar  kehidupan  lahir  yang  makin  baik didalam  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur.  Menyadari  bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara  nyata  dan  terus  menerus  penghayatan  dan  pengamalan  nilai-nilai luhur  yang  terkandung  didalamnya  oleh  setiap  warga  negara  Indonesia, setiap  penyelenggara  negara  serta  setiap  lembaga  kenegaraan  dan  lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah. 24
Elemen  rezim  itu  berkewajiban  mengubah  paradigma  hidupnya berbasis  Pancasila.    Mereka  berkeharusan  untuk  mengalahkan  berbagai bentuk  gaya  hidup  dan  target-target  bercorak  pengabsahan  status  sosial- politik  atau  perjalanan  karir  strukturalnya  yang  monologis  dan  eksklusif menjadi  basis  amanat  kerakyatan  (kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab). Mereka  wajib  menghentikan  pola-pola  permisifisme  seperti  kebiasaan mengabaikan  amanat  membebaskan  orang  miskin  atau  memenangkan liberalisme  (memainkan)  ”penyimpangan”  atas  nama  negara,  atau    praktik pengeliminasian “kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Nabi  Muhammad  SAW  dan  para  pendahulu,  tidak  sedikit  yang memberikan  teladan  empirik  mengenai  praktik  Islam  Non-Misoginisme (tanpa  kebencian).  Pemikir  kenamaan  Bawa  Muhayyadin  dalam Islam  for World Peace: Eksplanations of A Sufi (1987) menceritakan, ketika Khalifah Umar  memasuki  kota  Jerussalem,  Uskup  dari  Makam  suci  Kristus menawarkan  untuk  menunaikan  shalat  di  dalam  gereja,  namun  Umar memilih salat di luar pintu. 25
Uskup itu bertanya pada Umar, “mengapa tuan tidak mau masuk ke gereja kami?”. “Jika Saya sudah salat di  tempat  suci  kalian, para pengikut saya dan orang-orang yang datang ke sini pada masa yang akan datang akan mengambil  alih  bangunan  ini  dan  mengubahnya  menjadi  sebuah  masjid. Mereka  akan  menghancurkan  tempat  ibadah  kalian.  Untuk  menghindari kesulitan-kesulitan  ini  dan  agar  gereja  kalian  tetap  terjaga,  maka  saya memilih salat di luar”, demikian penjelasan Umar. 26
Khalifah  Umar  itu  mengingatkan  Uskup  itu  tentang  makna multikulturalisme  dan  kebebasan  beragama  atau  cara  berelasi  dengan Tuhan  secara  inklusif-humanistik,  meski  Khalifah  Umar  juga  memberikan peringatan  ( warning )  mengenai  kemungkinan  adanya  sekelompok  orang yang berlaku radikal dan bermaksud menggsur tempat ibadah.
24 Kansil  dan  Christin  S.T  Kansil, Modul  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,
(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 21
25 Abdul  Wahid,  Sunardi,  Dwi  Ari  Kurniawati, Kebinekaan  dalam  Perspektif Islam, (Jakarta: Nirmana Media, 2017), 56.
26 Ibid.

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA
SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
Jika  memahami  dialog  Umar  tersebut,  khalifah  Umar  sepertinya menilai,  bahwa  tempat  ibadah  merupakan  cermin  suci  dan  mendasar  bagi komunitas  beragama,  sehingga  ketika  Uskup  itu  menawarkan  shalat  di dalam  gereja,  khalifah  tidak  semata  berfikir  tentang  agama  yang  sedang dipeluknya,  tetapi  juga  menjatuhkan  sikap  politik  keagamaan  yang  arif, bening,  demokratis,  dan  prospektif  humanistik  dan  futuristik  (bermasa depan  da  berkemanusiaan),  artinya  kondisi  demikinian  inilah  idealitasnya di  kemudian  hari,  yang  harus  ditegakkan  pemeluk  agama  apapun (kesalehan dalam keragaman).
Keputusan  khalifah  juga  bukan  dimaksudkan  untuk  tidak  toleran dan  apalagi  melecehkan  terhadap  demokratisasi  keagamaan  yang ditawarkan  pihak  Uskup,  tetapi  sebagai  wujud  advokasi  kepentingan komunitas  beragama  lain  dari  kemungkinan  tangan-tangan  radikal  dari kelompok lainnya.
Nabi  Muhammad  SAW  pernah  mengingatkan  relasi  universalitas atau  multikulturalisme  dalam  sabdanya, ”tidak  disebut  beriman  diantara kalian,  sehingga  mencintai  saudaranya  sama  dengan  mencintai  dirinya” , yang  sabda  ini  mengajarkan  tentang  kewajiban  mencintai  sesama  manusia tanpa  sekat  etnis,  politik,  budaya,  dan  agama.  Beliau  meminta  setiap manusia untuk berusaha maksimal menegakkan hak-hak orang lain.
Memahami  hal  itu,  jika  pemeluk  agama  itu  memang  benar-benar beragama (beriman), maka terlarang hukumnya menciptakan gaya beragama yang mendehumanisasikan dan menterorismekan sesamanya. Setiap subyek kekuasaan negeri ini yang setia pada Pancasila haruslah ditunjukkan dengan model  perilaku  yang  mencitai  rakyat  dengan  sebenar-benarnya  dalam ”memberikan yang terbaik”.
Pemeluk  agama  lain  (yang  selain  Islam),  wajib  diperlakukan sebagai subyek yang bertmartabat seperti pola perlakuan yang diberlakukan pada  dirinya  sendiri,  yang  sangat  memuliakan  atau  memartabatkan kemanusiannya.  Artinya,  secara  universal  atau  multikulturalisme,  pemeluk agama  dari  manapun,  pastilah  mencintai  hidup  harmoni  dan  damai  dengan sesamanya,  sehingga  tidak  selayaknya  menjadikan  orang  lain  menjalani hidup  dalam  keprihatinan  dan  ketidakberdyaan,  apalagi  kalau  berposisi sebagai  subyek  kekuasaan  (khalifah),  maka  tentu  kewajibannya  menjadi lebih istimewa lagi
Konstruksi  relasi  kemanusiaan  ( habluminannas )  berbasis  kearifan, kecerdasan,  dan  cinta  kasih  dengan  sesama  dalam  multikulturalisme,  jelas bukan dilandasi oleh kebencian atau dendam, seperti tidak mendisparitaskan status  perbedaan  agama,  etnis,  budaya,  dan  lainnya,  karena  agama  apapun yang dipeluknya atau aspek apapun  yang disukai, membuat orang lain bisa hidup  bahagia,  sejahtera,  dan  bebas  dari  bahaya  yang  menakutkan  dan

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
mematikan  adalah  kewajiban  fundamental  juga  yang  didoktrinkan  setiap agama  di  bumi  ini.  Doktrin  ”kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab” mengajarkan  setiap  subyek  bangsa  Indonesia  untuk  melakukan  hal  ini. Tidak  layak  dusebut  Pancasilais  jika  sesama  atau  banyak  anggota masyarakat yang menjadi korban radikalismenya atau adanya diskresi  yang menjauhkannya dari keadilan dan kemanusiaan.

## PENUTUP
Tidak  ada    negara  yang  tidak  punya  ideologi,  termasuk  Indonesia. Pancasila  sudah  lama  menjadi  ideologi  bangsa  Indonesia.  Kesaktian Pancasila sudah teruji. Meskipun demikian, masih banyak subyek bangsa ini yang  tidak  menempatkannya  sebagai  ideologi  yang  diikuti  atau  ditaati. Mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang berlawanan dengan ideologi, sehingga  layak  dikategorikan  sebagai  pelanggar  atau  melakukan  pelecehan padanya.
Salah  satu  sila  dalam  Pancasila  yang  dilanggar  atau  dilecehkannya adalah  sila  kedua  (kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab).  Doktrin  keadaban dan  kemanusiaan  ini  sangat  urgen,  karena  berpengaruh  besar  terhadap bangunan  dan  keberlanjutan  hidup  manusia  dalam  kaitannya  dengan manusia lainnya.
Bentuk  perbuatan  yang  ditunjukkan  dengan  melecehkan  sila  kedua dari  Pancasila  ini  adalah  radikalisme  baik  secara  individual  maupun kelompok.  Pancasila  sebagai  penjaga  multikulturalisme  hanya  disikapi sebagai  kumpulan  teks  yang  tidak  bermakna.  Bangunan  multikulturalisme atau  kebinekaan  menjadi  rentan  terkoyak  akibat  perilaku  sebagian  elitis bangsa yang tidak melaksanakan atau menegakkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, 2017, Kebinekaan dalam Perspektif Islam, Jakarta: Nirmana Media. Ari Tri Soegiti, dkk, 2016, Pendidikan Pancasila , Semarang: Unnes Press. Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press. Bambang Satriya, 2016, Filsafat Pancasila, Jakarta: Nirmana Media. Farhan  Abrori,    2016, Menjaga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Perspektif Multidimensi), Jakarta: Hilamcom
Kansil  dan  Christin  S.T  Kansil,  2005, Modul  Pancasila  dan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Laboratorium  Pancasila  IKIP  Malang,  1997, Refleksi  Pancasila  dalam Pembangunan Surabaya: Usaha Nasional. Mahfud  MD,  2011, Pancasila  Sebagai  Tonggak  Konvergensi  Pluralitas Bangsa, Sarasehan  Nasional  2011  “Impelementasi  Nilai-Nilai

## KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA
SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME (Sulistyani Eka Lestari)
Pancasila  Dalam  Menegakkan  Konstitusionalisme  Indonesia, Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI, 2011.
Mahfud  MD,  2009,  dalam  “ Ceramah  Kunci  Ketua  Mahkamah  Konstitusi Pada  Kongres  Pancasila  Pada  Tanggal  30  Mei  2009 ”,  Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi  Latif  (ed), Proceeding  Kongres  Pancasila:  Pancasila  Dalam Berbagai  Perspektif, Jakarta:  Sekjend  dan  Kepaniteraan  Mahkamah
Konstitusi.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  1998, Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar- dasar dan Pembentukannya , Yogyakarta: Kanisius.
Maulana  Arafat  Lubis,  2018, Pembelajaran  PPKN ,  Yogyakarta:  Samudra Biru.
M.  Noor  Syam,  2000, Pancasila  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (Wawasan  Sosio-Kultural,  Filosofis  dan  Konstitusional), edisi  II, Malang: Laboratorium Pancasila.
Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
Bandung: PT Alumni. Riduan  Syahrani,  2011, Rangkuman  intisari  Ilmu  Hukum, Bandung:  PT
Citra Aditya Bakti.
Satjipto Rahardjo , 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia,
Yogyakarta: Genta Publishing
Teguh  Prasetyo,  2015, Keadilan  Bermartabat,  Perspektif  Teori  Hukum, Bandung: Nusamedia.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Hakim  Barkatullah,  2012, Filsafat  Teori  dan Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
Teguh  Prasetyo,  Ari  Pornomosidi,  2014, Membangun  Hukum  Hukum
Berdasar Pancasila, Bandung: Nusa Media.
Tobroni  dkk., 2007, Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil
Society dan multikulturalisme, Malang: Pusapom.
Yopi  Gunawan,  Kristian,  2015, Perkemangan  Konsep  Negara  Hukum  dan Negara Hukum Pancasila, Bandung: Refika Aditama.