## Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial
Investigation of human trafficking through social media
Dian Sukma Purwanegara 
Polres Mojokerto Mojokerto, 61321, Jawa Timur, Indonesia E-mail of corresponding author: dian.sukma.purwanegara@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Human  trafficking  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  paling  tidak  disadari  oleh  korban.  Modusnya  seringkali bersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan finansial dengan menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan dan membuat  korban  tidak  berkesempatan  bersikap  kritis terhadap  pekerjaan  yang  ditawarkan  karena  terdesak untuk  hanya  berpikir  tentang  bagaimana  melanjutkan  hidup.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penyidikan  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  media  social.  Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus  ( case  study ).  Pelaku  perdagangan  orang melalui media sosial dengan modus prostitusi melakukan pendekatan pada korbannya melalui cara pemenuhan kebutuhan emosional sehingga terjalin hubungan yang baik antara pelaku dan korbannya. Selanjutnya  jika ada ketetarikan  maka  pelaku  menggunakan  Grup  Line  yang  berisi  akun-akun  pria  yang  bersedia  membooking. Modus  yang  paling  inti  selanjutnya  adalah  modus  TPPO  (Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang)  melalui  tenaga kerja ilegal. Disinilah perdagangan  orang di mulai. Kendala penanganan tindak pidana perdagangan orang dari faktor hukumnya adalah tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media  sosial  sebagai  sarananya  serta  adanya  ambiguitas  istilah  korban  dalam  UU  PTPPO  (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Kata kunci: kejahatan; modus; prostitusi; ilegal; pidana

## Abstract
Human  trafficking  is  a  crime  of  which  most  of  its  victims  are  not  aware  of.  It  hides  behind  poor  economic conditions and financial hardship, offering jobs that are desperately needed by those in such situation. It leaves its victims with no opportunity to be critical of the jobs offered because they are forced to only focus on how to make a living. The purpose of this research is to examine the investigation of human trafficking through social media. The research was done as a qualitative case study. The perpetrators of human trafficking for prostitution use social media to approach their victims by providing fulfillment for the victims’ emotional needs. Doing such, the  perpetrators  then  build  a  good  relationship  with  their  victims.  After  that,  if the victims  are  interested,  the perpetrators use Line Group which contains accounts of potential clients. Another practice of human trafficking is  for  illegal  labor.  This  is  where  the  actual  human  trafficking  begins.  The  study  also  identifies  some  legal factors  that  hinder  the  handling  of  human  trafficking  cases,  namely:  the  unavailability  of  a  specific  law  that controls human trafficking using social media and the ambiguity of how the term victim is defined in the Law on Elimination of Human Trafficking Crimes.
Keywords : crime; modus operandi; prostitution; illegal; criminal

## Pendahuluan
Human  trafficking  merupakan  masalah  nasional  dan  internasional  yang  sudah  terjadi  sejak  lama (Makarao  2014;  Winterdyk  &  Reichel  2010;  Sanchez  &  Stark  2014;  Carr  2012;  Whitman  &  Gray 2015;  Azad  2018;  Belanger  2014;  McClain  &  Garrity  2011). Sayangnya,  tindak  kejahatan  ini  jarang disadari  oleh  korban.  Modusnya  seringkali  bersembunyi  di  balik  kondisi  kesulitan  ekonomi  dan finansial  dengan  menawarkan  pekerjaan  yang  dibutuhkan  dan  membuat  korban  tidak  berkesempatan bersikap  kritis  terhadap  pekerjaan  yang  ditawarkan  karena  terdesak  untuk  hanya  berpikir  tentang bagaimana  melanjutkan  hidup (Wheaton  et al. 2010;  Prabuningrat 2015; Anggrahini 2016). Keadaan Indonesia yang belum baik secara ekonomi membuat masyarakat memiliki orientasi yang tinggi pada kehidupan  finansial.  Situasi  ini  mendorong  masyarakat  terutama  kalangan  bawah  untuk  melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Mereka amat beresiko terperosok
dalam  kondisi  sosial  berupa  perdagangan  orang.  Dorongan  untuk  hidup  layak  dengan  cara  apapun melemahkan  mereka  secara  psikis.  Apalagi  jika  dialami  oleh  para  remaja  dan  anak-anak,  bayangan tentang  kehidupan  yang  mapan  membuat  mereka  kurang  mampu  menyadari  bahaya  di  balik  kasus human trafficking tersebut.
Mayoritas korban perdagangan orang atau human trafficking adalah perempuan dan anak (Wulandari &  Wicaksono  2014;  Hanifah  2008;  Suyanto  2013;  Honeyman  et  al.  2016;  Plantika  2019).  Korban yang  dimaksud  dalam  kasus human trafficking adalah seseorang  yang  mengalami penderitaan psikis, mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Sementara yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun demikian, pria dewasa juga berpotensi menjadi korban, namun  kenyataannya  perempuan  dan  anak  memiliki  potensi  dan  resiko  yang  lebih  tinggi  untuk menjadi korban human trafficking .
Penggunaan jejaring sosial seperti Facebook, instagram atau media sosial lainnya dimotivasi oleh dua kebutuhan  primer  yaitu  kebutuhan  untuk  bersama  dan  kebutuhan  untuk  presentasi  diri  (Engkus  & Saminnurahmat  2017).  Remaja  memiliki  kebutuhan  untuk  memiliki  dan  bersama  daarn  jaringan sosialnya  serta  meningkatkan  hubungan  interpersonal  untuk  mengaktualisasikan  diri  melalui keterampilan  interpersonal.  Pengungkapan  diri  merupakan  ketrampilan  interpersonal  yang  penting dalam  perkembangan  remaja.  Namun  sebagian  besar  dari  remaja  memiliki  ketrampilan  sosial  yang rendah. Sedangkan hal-hal yang berkontribusi secara positif terhadap kebutuhan presentasi diri adalah neurotisisme, narsisme, rasa malu, dan harga diri.
Dengan  berbagai  aktivitas  di  media  sosial  itulah  menyebabkan  kerentanan  bagi  remaja  untuk terjerumus  dalam  lingkaran  perdagangan  orang  (Whiters  2019;  Sarkar  2015;  Latonero  2011;  Fraser 2016). Sebagaimana kejadian perdagangan orang dengan menggunakan media sosial yang juga kerap terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Misalnya mengenai kasus pada tahun 2007 mengenai dua warga  Surabaya  ditangkap  karena  menjajakan  anak  di  bawah  umur  lewat  media  sosial  Facebook. Korban  yang  ditawarkan  rata-rata  masih  berusia  14-17  tahun,  dengan  tarif  rata-rata  Rp  1  juta. Penangkapan ini menambah panjang daftar kasus perdagangan anak yang terungkap di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pola rekrutmen korban berdasarkan penjelasan tersangka adalah melalui media sosial. Ia memanfaatkan kerentanan anak dan remaja yang tanpa dibekali pemahamam penggunaan media sosial yang cukup. Pengungkapan, penanganan serta upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakkan melalui  media  sosial  perlu  mendapat  porsi  khusus  melalui  suatu  penelitian  ilmiah  untuk mengungkapkan  berbagai  sebab  kendala  dalam  penegakan  hukumnya.  Oleh  karena  itu  berdasarkan uraian latar belakang  yang telah  dikemukakan  diatas penulis tertarik untuk  mengangkat tema tentang “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial”.
Tindak  pidana  perdagangan  orang,  istilah  perdagangan  orang  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  1 ayat  (1),  (7),  dan  (8)  yang  dimaksud  dengan:  (1)  Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  (7 ) Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa dengan  perbudakan  atau  praktik  serupa  dengan  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi organ  dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak  lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, (8) Eksploitasi seksual adalah segala bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk  mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Media  sosial  sendiri  didefinisikan  sebuah  media  online,  dengan  para  penggunanya    bisa    dengan mudah  berpartisipasi,  berbagi,  dan  menciptakan  isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia  virtual.  Blog,  jejaring  sosial  dan  wiki  merupakan  bentuk  media  sosial  yang  paling  umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kaplan & Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai  sebuah  kelompok  aplikasi  berbasis  internet  yang  membangun  di  atas  dasar  ideologi  dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.
Media  sosial  adalah  media  online  yang  mendukung  interaksi  sosial.  Sosial  media  menggunakan teknologi  berbasis  web  yang  mengubah  komunikasi  menjadi  dialog  interaktif  (Ardianto  2004). Beberapa    situs  media    sosial  yang  populer  sekarang  ini  antara    lain:  Blog,  Twitter,  Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh  Van Dijk media sosial  adalah  platform  media  yang  memfokuskan  pada  eksistensi    pengguna    yang    memfasilitasi mereka    dalam    beraktivitas    maupun  berkolaborasi.  Karena  itu,  media  sosial  dapat  dilihat  sebagai fasilitator  online  yang  menguatkan  hubungan  antar  pengguna  sekaligus  sebagai  sebuah  ikatan  sosial (Nasrullah 2017).
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang- undangan,  walaupun  di  dalam  kenyataan  di  Indonesia  kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga pengertian law  enforcement begitu  populer.  Selain  itu,  ada  kecenderungan  yang  kuat  mengartikan penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  keputusan-keputusan  hakim.  Perlu  dicatat,  bahwa  pendapat- pendapat  yang  agak  sempit  tersebut  mempunyai  kelemahan-kelemahan,  apabila  pelaksanaan perundang-undangan  atau  keputusan-keputusan  hakim  tersebut  malahan  mengganggu  kedamaian  di dalam pergaulan hidup.
Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  disebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  adalah:  (1)  Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  di  dalam  hal  ini  akan dibatasi  pada  undang-undang  saja,  (2)  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk maupun  menerapkan  hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang  mendukung penegakan hukum, (4) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan,  (5)  Faktor kebudayaan, yakni sebagai  hasil  karya, cipta, dan rasa yang  didasarkan pada karsa manusia di  dalam pergaulan hidup (Soekanto 2011).

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  sosiologi  hukum.  Penelitian  yang  menggunakan  pendekatan hukum dalam melihat fakta empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan  menggunakan  metode studi kasus ( case study ) (Sanapiah 1990; Bungin 2004). Sementara itu pendekatan  masalah  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep dan  studi  kasus.  Pendekatan  perundang-undangan  yaitu  dengan  meneliti  perundang-undangan  yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana perdagangan orang (Yin 2011).
Sumber  data  atau  informasi  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  mentah  kemudian  di  analisis  lebih  lanjut,  berasal  dari  masyarakat  secara  langsung atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat. Selain itu, salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis  data  yang  telah  diperoleh.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dapat dikonstruksi sebagai satu strategi penelitian yang biasanya menekankan  kata-kata  daripada  kuantifikasi  dalam  pengumpulan  dan  analisis  data,  menekankan pendekatan  induktif  untuk  hubungan  antara  teori  dan  penelitian,  yang  tekanannya  pada  penempatan penciptaan teori (generation of theory).

## Hasil dan Pembahasan

## Modus operandi perdagangan orang melalui media sosial
Pertama, perdaganan orang dengan modus prostitusi atau ekspolitasi seksual. Pelaku perdaganan orang selain  mengetahui  sisi  sisi  emosional  korbannya  juga  mengetahui  benar  bagaimana  memanfaatkan media  sosial  untuk  memuluskan  aksinya.  Teknologi  memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam perdagangan  manusia,  hal  ini  memungkinkan  beberapa  pelaku  perdagangan  untuk  dapat mengeksploitasi anak muda tanpa bertemu langsung. Tetapi setelah relasi dan kepercayaan terbangun maka para pelaku perdagangan  orang  ini akan  mengajak bertemu  calon  korbannya. Mengenai  modus penawaran  Pelaku  perdagangan  orang  pada  calon  “pengguna  jasanya”  penulis  melakukan  observasi lanjutan dari berbagai kasus yang ditangani di Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim sehingga didapatkan  modus  utama  yang  digunakan  oleh  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk menawarkan  jasanya  terkait  maraknya  peggunaan  media  sosial  saat  ini  yakni  dengan  memanfaatkan fitur pada aplikasi media sosial yakni fitur “Grup” sebagai rekrutmen korban serta penawaran transaksi seksual.
Kedua,  perdagangan  orang  dengan  modus  tenaga  kerja  ilegal.  Untuk  modus-modus  pemanfaatan tenaga atau kemampuan secara ilegal yang biasa dilakukan pelaku agar iklannya menarik berdasarkan informasi  dari  informan  antara  lain  melalui  rekrutmen  tenaga  kerja  palsu  di  medsos  yang  bisa  jadi modus perdagangan orang terselubung. Untuk  menghindarinya  masyarakat harus mengetahui cirinya, diantaranya  gaji  yang  ditawarkan  selangit  tapi  tidak  membutuhkan  pengalaman  kerja,  menggunakan alamat email gratisan sebagai informasi pekerjaan misalnya pakai yahoo atau gmail. Masyarakat juga harus  bisa  cross  cek  keberadaan  perusahaan  penampung  tenaga  kerja,  apakah  legal  atau  abal-abal. Terkadang  mereka  mencatut  perusahaan  legal  tapi  pakai  kontak  info  dengan  nomer  HP.  Kan  ndak masuk  akal.  Harus  benar-benar  dianalisis  dengan  matang  dan  banyak  bertanya  pada  yang  lebih  ahli. Masyarakat yang tahu itu palsu jangan asal share .
Ketiga, perdagangan  orang  dengan  modus adopsi secara ilegal. Proses pengangkatan anak yang tidak mengikuti  prosedur  yang  semestinya  tentunya  akan  menyebabkan  minimnya  pengawasan  terhadap kasus  penelantaran  anak.  Menurut  catatan  Kementerian  Sosial,  sepanjang  tahun  2009  ada  50  orang anak diadopsi  oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya di tahun 2010 tercatat 48 anak, dan di tahun 2011  tercatat  29  anak  diadopsi.  Sementara  untuk  adopsi  lintas  negara  pada  tahun  2009  dan  2010 masing-masing  11  orang  anak,  pada  tahun  2012  sebanyak  8  orang  anak  dengan  9  orang  lagi  masih menunggu  proses.  Namun  demikian,  jumlah  jelas  bukan  angka  sebenarnya,  karena  realitasnya  pasti lebih  besar.  Dari  penelusuran  tim Cyber  Troops Polda  Jatim  terhadap  akun  Instagram  bernama "Konsultasi  Hati"  ini,  polisi  menemukan  bukti  penjualan  anak  yang  dilakukan  empat  orang  tersebut. Bayi yang dijual tersebut dipatok dengan harga Rp 22 juta. Dari harga tersebut, bidan mendapat Rp 5 juta serta sisanya untuk pelaku AP. Saat melakukan aksinya, pelaku menyasar kepada calon ibu yang tidak  menghendaki  bayi  maupun  tidak  memiliki  biaya  persalinan  dan  perawatan.  Setelah  berhasil merebut perhatian korbannya, pelaku meneruskan aksinya melalui percakapan di WhatsApp.
Dalam  aksinya  ini,  pelaku  berhasil  menarik  perhatian  600  pengguna  yang  mengikuti  akun Instagramnya. Pemilik akun Instagram tersebut membuat tulisan beberapa point untuk menarik minat korbannya,  seperti  merawat  anak  lahir  di  luar  nikah,  kehamilan  yang  tidak  dikendaki  ibu  maupun kelahirannya dan anak terlantar. Modus itu digunakan pelaku dengan berdalih agar bayi-bayi tersebut tidak digugurkan dan terlantar.
Pelaku  juga  browsing  mengenai  siapa  yang  mau  mengadopsi  anak  untuk  kemudian  dilakukan penawaran  olehnya.  Dari  beberapa  pengikut  instagramnya,  ia  kemudian  berhasil  menarik  perhatian pengguna  Instagram  bernama  LR.  Karena  tertarik,  LR  menawarkan  bayinya  yang  berumur  11  bulan lantaran tidak bisa merawat. Kemudian pelaku mengajak LR untuk bertemu di Bungurasih, Surabaya, untuk  menyerahkan  bayinya.  Setelah  mendapatkan  bayi,  pelaku  membawanya  ke  Bali  untuk diserahkan ke pembelinya bernama NS, dan seorang bidan KS. Dari hasil penyelidikan dan identifikasi polisi,  AP  menjadi  dalang  dari  pemilik  akun  tersebut.  Dari  keterangannya,  pelaku  mengaku
mengetahui aksinya itu  melanggar hukum, sebab layanan  konsultasi  dan sistem adopsi bayi itu tidak berbadan  hukum.  Niatnya  membuat  layanan  konsultasi  itu  didapatkannya  setelah  lulus  dari  jurusan Kesejahteraan Keluarga di sebuah kampus di Surabaya.

## Praktik  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  sarana media sosial
Untuk mengimbangi laju perkembangan tingkat kejahatan yang dilakukan melalui media sosial maka perlu adanya Tim khusus dari penegak hukum yang secara intensif memantau berbagai isyu, tranding topic, serta berbagai potensi kriminal yang terjadi di dunia maya. Termasuk dengan maraknya praktik tindak pidana perdagangan orang melakui media sosial, maka pada tahun 2017 Bidhumas Polda Jatim membentuk Cyber Troops . Salah satu tugas cyber troops adalah melakukan cyber patrol yakni patroli atau  jelajah  dunia  maya  untuk  mengetahui  atau  mencegah  informasi  hoax,  pendeskriditan  Institusi, hate  speech  atau  ujaran  kebencian . ,  radikalisme  serta  tindak  pidana  lain  seperti  perdagangan  atau prostitusi online.
Langkah  pertama  dalam  mengorganisasikan cyber  troops adalah  dengan  membuat  dan mengintegrasikan  akun  media  online  maupun  media  sosial  yang  dimiliki  masing-masing  wilayah. Saling  terintegrasi  antara  Polda  dengan  Polres  dengan  Polsek,  dengan  cara  saling  berteman,  follow antar  media  sosial  yang  dimiliki  (Facebook/fanpage  facebook,  lnstagram,  Twitter,  dll).  Selanjutnya membuat  group  WA/Telegram/Line  dan  menunjuk  1  anggota  yang  berkompeten  mengetahui  IT. Penulis memberikan mengenai gambaran mengenai penyidikan kasus yang menjerat pelaku yakni PFA (21 tahun), KSN (47 Tahun) dan dengan korban atas nama EL (16 tahun) serta AS (20 tahun) terkait praktik perdagangan orang dengan menggunakan sarana media sosial.
Dalam  praktik  penanganan  kasus  tersebut,  Tim Cyber  Troops Polda  Jatim  saat  melakukan  kegiatan cyber patrol, mengindikasikan  adanya  transaksi  yang  mengarah  pada  kegiatan  perdagangan  orang melalui  Group  Watsapp  (WA)/LINE.  Tim  Cyber  Troops  kemudian  melakukan  penyelidikan  secara tertutup  terhadap  dugaan  perdagangan  orang  ini.  Selanjutnya  kegiatan  penyelidikan  lanjutan  dalam kasus  perdagangan  orang  sebagaimana  temuan  awal  oleh  Tim  Cyber  Troops  tersebut  dilakukan penyidik  Subdit  IV  Renakta  Ditreskrimum  Polda  Jatim  dengan  mendatangi  TKP  yakni  di  Hotel Malibu yang diduga terjadi tindak pidana. Hal ini sebagaimana berdasarkan Pasal 24 Perkap 14 Tahun 2012  yang  menyatakan  bahwa  penyelidikan  dilaksanakan  melalui  kegiatan  pengolahan  TKP  untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk  kepentingan  penyelidikan  selanjutnya;  mencari  hubungan  antara  saksi/korban,  tersangka,  dan barang bukti; dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.
Penyelidikan  lanjutan  dengan  mendatangi  TKP  dilakukan  pada  tanggal  4  September  2017  Kanit  1 Renakta  beserta  team  menuju  Hotel  Malibu  Jl.  Raya Ngagel  No.  127  Surabaya  yang  diduga  sebagai tempat  yang  diduga  terjadi  tindak  pidana  Perdagangan  Orang  dan  atau  Pelacuran  anak. Penyelidikan ini  disertai  dengan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  :  SP.  Gas/2016/IX/2017/Ditreskrimum,  tanggal  4 September 2017.
Selanjutnya  di  Ditreskrimum  Polda  Jatim  dilakukan  pemeriksaan  kasus  dengan  dibuatnya  laporan Polisi  oleh  Unit I Renakta Subdit IV. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Laporan Polisi/ Pengaduan terdiri dari Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B. Mengenai Laporan Polisi Model A adalah Laporan  Polisi  yang  dibuat  oleh  anggota  Polri  yang  mengalami,  mengetahui  atau  menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/ pengaduan yang diterima dari masyarakat. Untuk kasus ini digunakan Laporan  Polisi  Model  A,  yang  mana  tindak  pidananya  diketahui  berdasarkan  cyber  patrol  dari  Tim Cyber  Troops  Bidhumas  yang  kemudian  dilakukan  penanganan  lanjutan  oleh  Subdit  IV  Renakta Ditreskrimum  Polda  Jatim  dengan  membuat  laporan  Polisi  Nomor:  LP.A/58/  IX/2017/UM/JATIM tanggal 4 September 2017.
Proses  berikutnya  Direktur  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Jatim  menerbitkan  surat  perintah penyidikan  Nomor:  SP.  Sidik/1387/IX/2017/Ditreskrimum,  tanggal  4  September  2017  untuk kepentingan  penyidikan  peristiwa  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka.  Hal  tersebut  telah  sesuai dengan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  penyidik  telah  mulai melakukan  penyidikan  suatu  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  penyidik  memberitahukan  hal itu  kepada  penuntut  umum”.  Surat  tersebut  memuat  informasi  mengenai  nama  dan  jabatan  penyidik yang diperintahkan untuk menangani kasus tersebut serta wewenang yang dimiliki oleh tiap penyidik yakni  melakukan  tindakan  penyidikan  terkait  dugaan  adanya  TPPO,  membuat  rencana  penyidikan serta  melaporkan  setiap  perkembangan  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  pada  kesempatan pertama kepada pimpinan.
Keluarnya  Surat  Penyidikan  mengharuskan  Direktur  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Jatim menerbitkan  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  Nomor:  B/434/IX/2017/Ditreskrimum,  tanggal  4 September  2017.  Surat  ini  merupakan  pemberitahuan  kepada  Kepala  Kejaksaan  tentang  dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.
Dikeluarkannya  Surat  Perintah  Penyidikan  dan  SPDP  mengharuskan  setiap  penyidik  yang  namanya telah tercantum mengadakan pertemuan untuk membahas manajemen serta rencana penyidikan dalam kasus  tersebut  yang  mencakup  jadwal  dan  kegiatan  penyidikan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1 angka (3) dan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang  menyatakan  bahwa  “Manajemen  Penyidikan  adalah  serangkaian  kegiatan  penyidikan  yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”  dan “Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan”.
Setelah  proses  penyidikan  dimulai,  Penyidik  menetapkan  PFA  (21  Tahun)  dan  KSN  (47  Tahun) sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan  orang. Terhadap tersangka PFA dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/104/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 5 September  2017  sejak  tanggal  5  September  2017  sampai  dengan  24  September  2017  dan  telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 5 September 2017.
Untuk penanganan bagi korban Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim akan melayani korban di unit  PPA/  RPK.  Mengenai  BAP  terhadap  korban,  penyidik  memprioritaskan  menggunakan  BAP Sumpah  dan  di  rekam  video,  hal  ini  mengingat  adanya  traumatik  yang  mungkin  masih  dirasakan korban. Penyidik wajib merahasiakan identitas korban.
Penyidik  dalam  hal  ini  wajib  memberikan  informasi  mengenai  hak  restitusi  yang  merupakan  hak pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Bila  korban  menuntut  hak  restitusi  maka  penyidik  membantu  mengajukan tuntutan restitusi dalam BAP. Jika korban sakit/trauma maka penyidik harus merekomendasikan pada Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT).  Bila  korban  butuh  perlindungan  maka  harus  direkomendasikan  ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## Kendala-kendala penyidikan tindak pidana perdagangan manusia melalui sosial media
Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  jukum,  disebutkan  oleh  soerjono  soekanto  (2004:8) adalah :
Faktor  hukumnya  sendiri:  (1)  Tidak  adanya  aturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai perdagangan  orang  dengan  media  sosial  sebagai  sarananya.  Ketiadaan  aturan  khusus  yang  mengatur penggunaan  media  sosial  sebagai  sarana  kejahatan  perdagangan  orang,  membuat  penyidik  terkadang mengalami kesulitan untuk menentukan ancaman pasal yang digunakan, yakni antara penggunaan UU PTPPO  dan  UU  ITE,  (2)  Ambiguitas  Istilah  Korban  Dalam  UU  PTPPO  Korban    juga    didefinisikan oleh  van  Boven dalam Rena Yulia (2010:51),  yang  merujuk  kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut : Orang yang secara individual  maupun  kelompok  telah  menderita  kerugian,  termasuk  cedera  fisik  maupun  mental,
penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau  perampasan  yang  nyata  terhadap  hak-hak  dasarnya, baik  karena  tindakannya  ( by  act )  maupun  karena  kelalaian  ( by  omission ).  Menurut  J.E.  Sahetapy dalam Muhadar (2006.) Seseorang yang tidak mengalami viktimisasi, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai  korban.  Artinya  ada  permasalahan  dalam  penerapan  UU  PTPPO  dalam  penanganan  kasus TPPO yang mana beberapa korban ternyata tidak dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1  ayat  3  UU  PTPPO  yakni  kondisi  dimana  seorang  korban  adalah  seseorang  yang  mengalami penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana perdagangan  orang.  Hal  ini  tentunya  menjadikan  berbagai  opini  negatif  terhadap  institusi  Polri  yang akan dianggap berat sebelah dalam penanganan kasus TPPO dengan kondisi semacam itu. Padahal hal ini dikarenakan penjeratan menggunakan UU PTPPO harus ada unsur pelaku dan korban, yang mana untuk  memenuhi  syarat  adanya  korban  tersebut  satu  satu  jalan  adalah  dengan  menjadikan  seseorang sebagai  korban  walaupun ia pada dasarnya tidak  merasa mengalami penderitaan psikis,  mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial.
Faktor  penegak  hukum,  dalam  kajian  penelitian  ini  penulis  memaparkan  kendala  dari  Tim  Cyber Troops dan anggota Subdit IV Renakta Polda Jatim yaitu: (1) Pengetahuan ( Knowledge ), masih adanya sebagian  anggota  tim cyber  troops kurang  memiliki  pengetahuan  detil  mengenai search  engine optimization (SEO)  untuk  memonitoring  big  data  di  medsos  dan  media online dalam  rangka meminimalisir  akun  fiktif,  berita  hoax,  ujaran  kebencian,  dan  terutama  terhadap  berbagai  hal  terkait indikasi pidana misalnya perdagangan orang yang terselubung dengan bebagai iklan pekerjaan ataupun modus  lain.  (2)  Keterampilan  ( Skill ),  kurang  terampil  melakukan  penetrasi  dalam  grup  grup  media sosial yang terindikasi digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan orang secara terselubung. (3) Sikap/perilaku  ( Attitude ),  adanya  sebagian  personel  yang  bersikap  jenuh  dalam  mencari  postingan, sehingga  kurang  jeli  dan  termotivasi  membuat  maupun  mengintegrasikan  akun  medsos  yang  dimiliki dengan saling berteman, ataupun follow antar medsos yang dimiliki. Kemudian, Kendala Personil Sudit IV  Renakta:  Kendala  utama  pada  indikator  penegak  hukum  ini  adalah  karena  kurang  maksimalnya pelayanan  konseling  untuk  korban  TPPO.  Penyebab  utamanya  adalah  personil  Subdit  IV  tidak  ada yang mempunyai background pendidikan psikologi.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, berdasarkan observasi penulis, sarana dan  prasarana  yang  ada  saat  ini  tidak  memadai  sehingga  menyulitkan  dalam  proses  penyidikan. Terbatasnya fasilitas RPK di  Unit PPA Subdit IV Renakta Polda Jatim yang  hanya  memiliki 2 (dua) ruangan  yang  digunakan  dalam  penanganan  perkara, dari  5  (lima)  ruangan  yang  seharusnya  dimiliki Unit PPA.
Faktor  kendala  pada  faktor  masyarakat  adalah  pada  tingkat  literasi  media  masyarakat  saat  ini khususnya remaja. Dengan minimnya tingkat literasi media khsuusnya di kalangan remaja hal tersebut tentunya  memicu  kekhawatiran  tersendiri  akan  maraknya  kejahatan  TPPO  melalui  media  sosial. Sebagaimana  telah  dijelaskan  pula  diatas  bahwa  saat  ini  perekrutan  korban  TPPO  atau human trafficking sudah  tidak  lagi  terfokus  di  jalanan  atau  tempat-tempat  umum.  Sasaran  mereka  sekarang adalah  dunia online yang  banyak  diakses  oleh  calon  korban  potensial  yang  mana  kebanyakan  dari calon  korban  potensial  itu  adalah  anak-anak  dan  remaja  pemilik  akun  media  sosial  yang  mereka operasikan sendiri dengan berbagai keterbatasan literasi media yang mereka dapatkan.
Faktor  budaya,  kenyataan  kini  masalah  trafficking  bukan  hanya  disebabkan  oleh  kemiskinan,  utang piutang, riwayat dalam keluarga dan rendahnya kontrol sosial. Akan tetapi dengan perkembangan dan kemajuan jaman, masalah trafficking dipengaruhi dengan munculnya gaya hidup hedonisme seseorang untuk mendapatkan persepsi status sosialnya di masyarakat (Subarisman, 188). Jika budaya hedonisme tetap mengakar kuat di jiwa masyarakat atau lebih khusus bagi remaja saat ini maka akan tetap tumbuh subur pulalah kasus-kasus TPPO karena sebagaimana dalam penelitian diatas disebutkan bahwa akibat budaya  hedonisme  adalah  adanya  pergaulan  bebas  serta  sikap  yang  ingin  mendapat  banyak  uang dengan cara cepat dan mudah.
Berkaitan  dengan  pemecahan  masalah  dalam  kendala  penegakan  hukum, pemecahan  masalah  faktor hukum,  hukum  pidana  harus  lebih  responsif  terhadap  berbagai  modus  kejahatan  prostitusi  yang
berkembang  di  masyarakat.  Hukum  responsif  harus  dilakukan  dengan  cara  mendorong  instrumen- instrumen  hukum  yang  lebih  dinamis  bagi  penataan  sosial  dan  perubahan  sosial.  Hukum  harus menjawab  keresahan  masyarakat  atas  berbagai  fenomena  yang  melanggar  tatanan  sosial.  Untuk  itu, masyarakat membutuhkan perubahan UU terkait karena prostitusi online adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam masyarakat.
Pemecahan  Masalah  Faktor  Penegak  Hukum    ada  du  yakni  bagi  personil  tim  cyber  troops  dan  bagi personil subdit iv renakta. Solusi bagi personil tim cyber troops,  menurut penulis kemampuan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  Tim Cyber  Troops Di  Polda  Jatim  idealnya  adalah  sebagai  berikut:  (1) Kuantitas, dari segi kuantitas diharapkan anggota tim cyber troops tidak  dibebani tugas rangkap agar dapat saling  memberikan feed back antar tim  yang ada pada tingkat Polsek, Polres  hingga  Polda. (2) Kualitas,  pentingnya  melakukan  pembinaan  agar  dapat  meningkatkan  kompetensi.  Maka  diharapkan pimpinan  dapat  melakukan  pembinaan  personel  melalui  pemberian  pendidikan  kejuruan  maupun peningkatan pelatihan secara kontinyu dengan menyelenggarakan kegiatan tersebut secara terprogram, sistematis  dan  berlanjut,  sehingga  diharapkan  mampu  mengusai  teknologi  informasi  dan  komukasi (TIK).
Solusi bagi personil subdit iv renakta, beberapa materi pelatihan konseling yang menurut penulis harus diajarkan agar meningkatkan kompetensi anggota sebagaimana disarikan penulis dari beberapa jurnal, antara  lain  pelatihan  kepribadian,  pelatihan  menjadi  konselor  yang  efektif,  pelatihan  pemahaman terhadap  korban  dalam  hal  mengungkap  masalah  dan  memahami  masalah.  Penyidik  yang  menguasai minimal mengetahui sedikit tentang ilmu psikologi, tidak hanya bisa berguna untuk penangan korban dalam  konseling  saja,  tetapi  lebih  jauh  dapat  dengan  mudah  mengenal  watak,  pribadi  tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi.
Pemecahan  Masalah  Sarana,  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  dalam  mengatasihambatan di  sarana  prasarana  adalahdengan  melengkapi  fasilitas  di  RPK  adalah  dengan  ruangan  untuk penanganan  perkara  seperti,  ruang  konseling  dan  pemeriksaan  korban,  agar  korbanmerasa  nyaman untuk  memberikan keterangan serta terlindungi privasinya. Selain  itu agar penanganan  korban TPPO di  RPK  bisa  menjadi trauma  healing bagi  korba,  n  maka  usulan  fasilitas  yang  harus  tersedia  dalam ruang tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Perkap No. 3 Tahun 2008.
Pemecahan Masalah dari Faktor Masyarakat, humas dan Subdit IV Renakta harus mempunyai capaian konsep  keberhasilan  masyarakat  cerdas  media  dengan  mengarahkan  pada  kemampuan  untuk  mem- “BUKAMATA”. Adagium ini mengartikan bahwa masyarakat harus bisa untuk:
B – Belajar berbagai modus kejahatan di media sosial U - Unggah hal yang positif, benar dan berguna  di Media Sosial K - Keamanan akun dan koneksi jaringan tidak disembarang tempat A - Arahkan member/ follower untuk berhati-hati dengan media sosial M - Mudahlah untuk selalu curiga
A - Analisa kebenaran info yg diterima dan yg disebarkan T - Teman di dunia maya belum pasti teman sejati A - Awasi anak kita dalam gunakan teknologi
Capaian  konsep  ini  menurut  penulis  harus  di  lakukan  secara  masif  dengan  mengunggah  berbagai konten yang mengajak untuk selalu berhati-hati di dunia maya melalui akun media sosial Resmi Polda Jatim  dan  seluruh  jajarannya.  Serta  dilakukan  pula  melalui  program  Bhabinkamtibmas  yang  menjadi garda  terdepan  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  masyarakat  dan  selain  itu  harus  sering diadakan berbagai  workshop  dengan  konsep untuk  mem  -“BUKAMATA”  masyarakat untuk  menjadi masyarakat  cerdas  media.  Sehingga  output  yang  diharapkan  adalah  kesadaran  masyarakat  dalam memahami  bahaya  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  saat  ini  menjalankan  modusnya  melalui media sosial.
Pemecahan  masalah  dari  faktor  budaya, subdit  IV  Renakta  harus  bekerja  sama  dengan  Bidhumas Polda  Jatim  melalui  personil  Bhabinkamtibmasnya  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  persuasif melalui  berbagai  program  yang  sifatnya  edukasi  keluarga,  sekolah  dan  masyarakat  untuk  menangkal budaya hedonisme.

## Simpulan
Pelaku perdagangan orang melalui media sosial dengan modus prostitusi melakukan pendekatan pada korbannya melalui cara pemenuhan kebutuhan emosional calon korbannya sehingga terjalin hubungan yang  baik  antara  pelaku  dan  calon  korbannya.  Selanjutnya  jika  korban  sudah  terjerat  maka  pelaku melakukan  penawaran-penawaran  dilakukan  pada  Korban  untuk  bisa  mendapatkan  penghasilan tambahan.  Untuk  kemudian  jika  ada  ketetarikan  maka  pelaku  menggunakan  Grup  Line  yang  berisi akun-akun pria yang bersedia membooking untuk  menawarkan wanita wanita tersebut. Modus TPPO berikutnya adalah melalui tenaga kerja ilegal. Ciri modus ini adalah dengan membuka iklan di media sosial  dengan  kriteria  yang  tidak  masuk  akal,  misalnya  gaji  yang  ditawarkan  selangit  tapi  tidak membutuhkan  pengalaman  kerja,  menggunakan  alamat  email  gratisan  sebagai  informasi  pekerjaan misalnya pakai yahoo atau gmail serta kontak info yang dipakai adalah dengan nomer HP. Selanjutnya mengenai  modus  perdagangan  orang  dengan  modus  Adopsi  ilegal  saat  ini  banyak  menggunakan instagram  dengan  menyamarkan aksinya  misalnya  menggunakan akun “Konsultasi Hati” yang  mana ternyata  modusnya  adalah  menampung  bayi  bayi  hasil  luar  nikah  untuk  kemudian  dilakukan penawaran adopsi secara ilegal pada orang lain. Mekanisme penyelidikan berbagai modus TPPO yang dilakukan  di  media  sosial  awalnya  diketahui  dari  cyber  patrol  Tim  Cyber  Troops  yang  kemudian meneruskan penyelidikan ke Subdit IV Renakta.
Kendala  penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dari  faktor  hukumnya  adalah  tidak  adanya aturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  perdagangan  orang  dengan  media  sosial  sebagai sarananya serta adanya ambiguitas istilah korban dalam UU PTPPO. seharusnya DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama UU ITE dan UU Perdagangan Orang  agar  kegiatan  prostitusi  online  dapat  dipidana  tanpa  melanggar  asas  legalitas  dan  hak  asasi manusia.  Kendala  penegakan  hukum  dari  penegak  hukumnya  adalah  dikarenakan  kurang  terampilnya anggota Tim Cyber Troops  melakukan penetrasi dalam  grup grup media sosial, timbulnya kejenuhan, serta kurang terampilnya pengetahuan tentang search engine optimization.

## Daftar pustaka
Anggrahini NK (2016) Human Trafficking dan Kemiskinan. Dalam: allennelbercerita.wordpress.com. Diakses pada 15 Januari 2020.
Ardianto E (2004) Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Azad  A  (2018)  Recruitment  of  migrant  workers  in  Bangladesh:  Elements  of  human  trafficking  for labor exploitation. Journal Human Trafficking 5 (2):1-21.
Belanger  D  (2014)  Labor  migration  and  trafficking  among  vietnamese  migrants  in  asia.  American Academy of Political and Social Science 653 (1):87-106.
Bungin B (2004) Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo, Persada. Carr B (2012) When federal and state systems converge: Foreign  national  human & trafficing  victim whitin juvenile and family court. Juvenile and Family Court Journal 63 (1):77-90. Engkus H & Saminnurahmat K (2017) Perilaku narsis pada media sosial di kalangan remaja dan upaya penanggulangannya. Jurnal Penelitian Komunikasi 20 (2):121-134.
Fraser C (2016) An analysis of the emerging role of social media in human trafficking: Examples from labour and human organ trading. International Journal of Development Issues 15 (2):98-112 Hanifah  A  (2008)  Perdagangan  perempuan  dan  anak:  Kajian  faktor  penyebab  dan  alternatif pencegahannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 13 (2):46-60.
Honeyman  KL,  Stukas  AA  &  Marques  MD  (2016)  Human  trafficking:  Factors  that  influence willingness to combat the issue. Journal of Applied Social Psychology 46 (9):529–43.
Kaplan  AM  &  Haenlien  M  (2010)  Users  of  the  world,  Unite!  The  challenges  and  opportunities  of social media. Business Horizons 53 (1):59-68.
Latonero  M  (2011)  Human  Trafficking  Online:  The  Role  of  Social  Networking  Sites  and  Online Classifieds. Los Angeles: University of South California.
Makarao MT (2014) Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Veritas 5 (1):1-27. McClain  NM  &  Garrity  SE  (2011)  Sex  trafficking  and  the  exploitation  of  adolescents.  Journal  of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 40 (2):243-252.
Nasrullah  R  (2017).  Media  Sosial:  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  dan  Sosioteknologi.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Plantika Y (2019) Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota.  Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):9-15.
Prabuningrat RG (2015) Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di Kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi. Gloria Yuris 3 (2):11-21.
Sanapiah F (1990) Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi). Malang: YA3 Malang. Sanchez R & Stark SW (2014) The hard truth about human trafficing. Nursing Management 45 (1):19-
23.
Sarkar  S  (2015)  Uses  of  technology  in  human  trafficking  networks  and  sexual  exploitation:  A  Cross sectional multi-country study. Transnational Social Review 5 (1):55-68.
Suyanto B (2013) Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Wheaton  EM,  Schauer  EJ,  &  Galli  TV  (2010)  Economics  of  human  trafficking.  International Migration 48 (4):114–41.
Whiters  M  (2019)  Social  Media  Platforms  Help  Promote  Human  Trafficking.  Dalam: https://www.psychologytoday.com/us/blog/modern-day-slavery/201911/social-media- platforms-help-promote-human-trafficking. Diakses 13 Desember 2019.
Whitman A & Gray DH (2015) Transnational human trafficking. Global Security Study 6 (3):11-18. Winterdyk  J  &  Reichel  P  (2010)  Introduction  to  special  issue:  Human  trafficking  issuees  and perspectives. European Journal of Criminology 7 (1):5-10.
Wulandari  C  &  Wicaksono  SS  (2014)  Tindak  pidana  perdagangan  orang  (human  trafficking) khususnya  terhadap  perempuan  dan  anak:  Suatu  permasalahan  dan  penanganannya  di  Kota Semarang. Yustisia 90:15 – 26.
Yin RK (2011) Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.