## ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA 1945

## Oleh: Fabian Fadhly
Magister Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung Email: fabianfadhly@ymail.com

## Abstract
The debate of certain circles who tend to appoint Indonesian Islamic society is desirous to restore the seven words of the 1945 Constitution, as a nation-state foundation like the Medina Charter which is the benchmark for how Islam behaves during the time of the Prophet Muhammad became a continuous growing issue. This allegation should not be raised continuously, as it is well known that Islam has a strong influence on the birth of the  1945  Act.  This  paper  is  put  forward  as  an  attempt  to  provide  a  proper understanding and meaning, regarding the influence of Islam on the emergence of the 1945 Constitution. In this paper is a historical method with a juridical approach, with the  specification  of  literature  research  approach  The  influence  of  Islam  in  the  1945 Constitution  came  from  the  nine  committee  which  has  8  members  who  are  Muslims. Another  influence  is  reflected  in  the  sincerity  of  the  emergence  of  editorial  changes from the opening of the 1945 Constitution, from the initial agreement. The change is related to the loss of seven words known as the Jakarta Charter.
Keywords: Islam, 1945 constitution .

## Abstrak
Perdebatan kalangan tertentu yang cenderung  menunjuk masyarakat Islam Indonesia berkeinginan untuk mengembalikan tujuh kata dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan berbangsa bernegara layaknya Piagam Madinah yang menjadi tolak ukur bagaimana Islam berperilaku pada masa Nabi Muhammad saw menjadi isu yang  terus  menerus  ditampilkan.  Tuduhan  ini  sepatutnya  tidak  dimunculkan  terus menerus, karena patut diketahui Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap lahirnya Undang-Undang  1945.  Tulisan  ini  dikedepankan  sebagai  usaha  untuk  memberikan pemahaman dan pemaknaan yang tepat, mengenai pengaruh Islam terhadap munculnya Undang-Undang  Dasar  1945.  Metode  yang  dikedepankan  dalam  tulisan  ini  adalah metode  historis  dengan  pendekatan  juridis,  dengan  spesifikasi  pendekatan  penelitian kepustakaan Pengaruh Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 muncul bermulai dari komite  sembilan  yang  memiliki  8  anggota  yang  beragama  Islam.  Pengaruh  lain tercermin  dari  keikhlasan  munculnya  perubahan  redaksi  dari  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945,  dari  kesepakatan  awal.  Perubahan  tersebut  terkait  hilangnya tujuh kata yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta.
Kata-kata kunci: Islam, konstitusi 1945.

## A. PENDAHULUAN
Tatanan  dalam  negara  modern  saat ini  dikenal  dengan  konstitusi  ( constitution ). Konstitusi tidak sepenuhnya muncul dari realitas kolonialisme yang terjadi di berbagai negara  muslim,  melainkan  didasari  pula  oleh  kesadaran  akan  pentingnya  nilai-nilai Islam  dalam  Negara.  Gambaran  dari Ammar  Moazzam memperlihatkan  Pakistan melalui Legal Reform (pembaharuan hukum) oleh Zia-ul-Haq mengadaptasi Nizam–e- Mustafa 1 dengan  menggabungkan  identitas  muslim  melalui  praktek  kesehariannya dengan upaya mempertahankan kesatuan Bangsa dan Negara Pakistan melalui legalitas konstitusi. 2
Legalitas  peran  negara  melalui  konstitusi  sebagaimana  yang  terjadi  di  Pakistan dengan pengaruh  Islam  di dalamnya, berlaku pula di  Indonesia dengan  menempatkan Indonesia  bukan  sebagai  negara  sekuler  yang  memisahkan  antara  negara  dan  agama. Makna pemisahan antara agama dan negara, bukan yang berdasarkan pada suatu agama tertentu,  akan  tetapi  didasari  negara  kesatuan  yang  memberikan  kebebasan  kepada warga  negaranya  untuk  memiliki  suatu  keyakinan  dan  menganut  agama  tertentu. 3 Puncak  dari  perkembangan  dan  kebertahanan  tersebut  muncul  melalui  Konstitusi Indonesia  yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  sebagai  sebuah  prinsip kedaulatan negara. 4
Prinsip  kedaulatan  negara  melalui  legalitas  Undang-Undang  Dasar  1945 mengalami  pasang  surut  terhadap  pemaknaan  yang  sebenarnya,  keadaan  ini  mulai terlihat jelas dengan semakin berkembangnya perbedaan-perbedaan yang ditampakkan melalui  berbagai  macam  kegiatan-kegiatan  masyarakat,  terkait  dengan  pandangan
1 Nizam –e-Mustafa adalah  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  kehidupan  berbansa  dan bernegara yang diwahyukan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril selama 23 Tahun masa Kenabian dan Kerasulannya. Aturan ini baik diwahyukan pada periode Mekkah maupun periode Madinah.
2 Ammar  Moazzam, Resurgence  of  Islam  :  Role  of  the  Peoples  and  the  State in  Islam  and Contemporary  Muslim  World,    (New  Delhi:  Light  &  Life  Publishers,  ,  1981),  pp.  8.  Konstitusi ditempakkan  sebagai  legalisasi  bagi  terlaksananya  kebijakan-kebijakan  Pakistan.  Salah  satu  kebijakan tersebut  terkait  dengan  pelaksanaan  Zakat dan Ushur ,  yang  kemudian  di  ikuti  oleh  berbagai  macam kebijakan-kebijakan di bidang lain.
3 Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No.19/PUUVI/2008 tentang “Tafsir Resmi UUD 1945” soal hubungan antara negara dan agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), hlm. 24.
4 Anonim, Pancaran al-Quran Terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia , (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 18. Redaksi ayat yang memiliki keterkaitan dengan makna ini ditujunkan oleh Q;S al-An’am: 165.
يِﺬﱠﻟا  َ ﻮُھ َ و
ٌرﻮُﻔَﻐَﻟ ُﮫﱠﻧِإ َ و ِبﺎَﻘِﻌْﻟا ُﻊﯾ ِ ﺮَﺳ  َﻚﱠﺑَر  ﱠنِإ ْﻢُﻛﺎَﺗآ ﺎَﻣ ﻲِﻓ ْﻢُﻛ َ ﻮُﻠْﺒَﯿِﻟ  ٍتﺎَﺟَرَد  ٍ ﺾْﻌَﺑ  َق ْ ﻮَﻓ ْﻢُﻜَﻀْﻌَﺑ  َﻊَﻓَر َ و  ِ ض ْ رَ ْ ﻷا  َ ﻒِﺋ َ ﻼَﺧ ْﻢُﻜَﻠَﻌَﺟ ٌﻢﯿ ِ ﺣَر
masyarakat  Islam  Indonesia  tidak  setia  atau  berusaha  untuk  memisahkan  diri  dari konstitusi,  dan  berupaya  untuk  mengembalikan  Undang-Undang  Dasar  1945  sesuai dengan Naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. 5
Relevansi  yang  terus  menerus  mengaitkan  Piagam  Jakarta  dengan  Piagam Madinah,  sebagai  sebuah  legalitas  formal  konstitusi  dalam  membangun  tatanan  ideal ( ideal  order )  suatu  negara  meskipun  pendirian  negara,  termasuk  agama  negara,  tidak diartikulasikan  secara  tegas  oleh  nabi,  walaupun  persyaratan  sebagai  negara  telah terpenuhi: wilayah, pemerintahan, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi. 6
Fearness atau ketakutan kembalinya Piagam Jakarta sebagai sebuah dasar negara yang  bernama  konstitusi,  seharusnya  tidaklah  muncul  sebagaimana M.  Natsir menegaskan bahwa: 7
“Negara  bukanlah  tujuan  akhir  Islam,  melainkan  hanya  alat  untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah, ia menyebutkan bahwa di antara aturan-aturan tersebut yaitu kewajiban belajar, kewajiban zakat, pemberantasan perzinaan dan lain-lain. Menurutnya, negara di sini  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan‚  kesempurnaan  berlakunya undang-undang  Ilahi,  baik  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  manusia  sendiri,
(sebagai individu) ataupun sebagai anggota masyarakat” .
Pandangan Natsir ini menunjukkan Islam tidak selalu menuntut suatu masyarakat dipimpin melalui mekanisme negara Islam, melainkan nilai-nilai ajaran Islam menjadi lebih  penting  untuk  diterapkan  dalam  masyarakat  sebagai  sebuah  kemajemukan berinteraksi. Nilai-nilai ini yang seringkali disalahartikan oleh kalangan tertentu, bahwa umat  Islam  berkeinginan  untuk  merubah  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  telah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagai sebuah konsesus nasional pada saat
5 J. C. T. Simorangkir, tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945 , (Jakarta: Djambatan, 1966), hlm. 12. A.G. Pringgodigdo memberikan pernyaataan terhadap peristiwa perubahan yang terjadi dalam  Piagama  Jakarta.  Pernyataan  tersebut  yaitu:  Berhubungan  dengan  berachirnja  perang  dengan kekalahan  Djepang  dan  supaja  Negara  Indonesia  merdeka  diakui  oleh  sekutu,  maka  rantajangan  dari Badan  Penjelidik  itu  diubah  seperlunja,  misalnja  Declaration  of  independence  jang  panjang  itu  dan Pembukaannja dihapuskan dan diganti dengan Pembukaan baru (istilah ini dipilih antara tiga istilah, jaitu Mukaddimah,  Kata  Pembukaan  dan  Pembukaan,  pada  waktu  Panitya  Ketjil  jang  terdiri  atas  9  orang menentukan  naskah  Pembukaan  itu  jang  oleh  Muh.  Yamin  HS  dinamakan  Djakarta  charter),  yang bunjinja hampir sama dengan naskah Pembukaan dari tanggal 22 Djuni 1945 itu.
6 Rijal Mumazziq Zionis, Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas , (Dalam Jurnal Falasifa. Volume. 1 No. 2 September 2010), hlm. 115.
7 Saoki, Islam  Dan  Negara  Menurut  M.  Natsir  Dan  Abdurrahman  Wahid ,  (Dalam Jurnal  al- Daulah Vol.ume 4, No.2, Oktober 2014), hlm. 350.
itu.  Pandangan  dari  kalangan  tertentu  ini  menyebabkan  munculnya  stigma buruk terhadap  masyarakat  Islam  Indonesia,  yang  secara  lahiriah  telah  membantu kemerdekaan  Indonesia  melalui  berbagai  cara,  baik  itu  melalui  organisasi  masyarakat seperti  Serikat  Islam,  Muhammadiyah,  Nahdhatul  Ulama,  Persatuan  Islam,  maupun lembaga-lembaga yang berkembang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia.
Tulisan  ini  dikedepankan  sebagai  usaha  untuk  memberikan  pemahaman  dan pemaknaan yang tepat, mengenai pengaruh Islam terhadap munculnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konsesus yang lahir dari berbagai macam latar belakang dari anggota-anggota komite sembilan PPKI.
Metode  yang  dikedepankan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  historis  dengan pendekatan juridis. Historis digunakan untuk menunjukkan perjalanan Undang-Undang Dasar  1945,  sebagai  sebuah  dasar  hukum  Indonesia  yang  lahir  tidak  serta  merta melainkan melalui proses  yang memakana waktu. Metode juridis untuk menunjukkan legalitas  dan  legitimasi  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  sebuah  pedoman berbangsa  dan  bernegara  selain  dari  Pancasila.  Spesifikasi  tulisan  ini  menggunakan pendekatan penelitia kepustaan atau yang lebih dikenal dengan library research.

## A. PEMBAHASAN

## 1. Islam Dan Negara
Islam dalam pandangan Ahmad Amin 8 merupakan kabar yang besar dengan dua sisi  yang  berbeda.  Sisi  pertama,  dilekatkan  pada  makna  langsung  yaitu  suatu pengetahuan  yang  datang  dengan  membawa  perbedaan  tehadap  keyakinan  (aqidah) bangsa  Arab  pada  saat  ittu.  Sisi  kedua,  Islam  dimaknai  sebagai  sebuah  tempat  yang selamat (terbebas) dari kekuasaan bangsa Persia dan kekuasaan bangsa  Romawi pada masa itu.
Islam  secara  terminologis  adalah  agama  wahyu  berintikan  tauhid  atau  keesaan Tuhan  yang diturunkan  oleh Allah swt kepada  Nabi Muhammad saw sebagai utusan- Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Wahyu  yang  diurunkan  oleh Allah  swt  kepada  Rasul-Nya  untuk  disampaikan  kepada  segenap  umat  manusia
8 Ahmad Amin, Fajrul Islam , (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 69. Persia dan Romawi pada masa Islam muncul atau lahir merupakan dua imperium yang menguasai dunia dengan batas wilayah yang luas, yang kedua memiliki pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat sebaga
sepanjang  masa  dan  setiap  persada.  Suatu  sistem  keyakinan  dan  tata-ketentuan  yang mengatur  segala  perikehidupan  dan  penghidupan  asasi  manusia  dalam  pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. 9
Seluruh  alam  dalam  makna  Islam  termasuk  di  dalamnya  manusia  merupakan gambaran atau representasi kehendak Allah swt, setiap kejadian yang berlansung baik yang telah terjadi maupun belum terjadi bahkan akan terjadi menunjukkan makna Islam yang sesungguhnya, berserah, menyerahkan diri demi kehendak-Nya. 10 Kehendak Allah swt  terhadap  Islam  tidak  hanya  ditujukkan  kepada  kelompok-kelompok  manusia tertentu, melainkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Islam sebagai rahmat tanpa pengecuali  termanifestasikan  dari  Nabi  Muhammad  saw  sebagai  utusan-Nya  untuk menunjukkan Islam menjadi agama samawi yang terakhir 11
Argumentasi  agama  samawi  terakhir  yang  memberikan  kelengkapan  terhadap ajaran-ajaran  sebelumnya,  yaitu:  Agama  Yahudi  dan  Nasrani  diungkapkan  oleh Muhammad  Quthb  dengan  memaknai  Islam  sebagai  sebuah  keharmonisan  yang mencakup sistem ekonomi yang adil, organisasi kemaysrakatanyang seimbang, hukum perdata,  hukum  pidana  maupun  hukum  internasional,  pandangan  filosofis  terhadap kehidupan beserta cara pelaksanaannya, yang semuanya terpancar dari dasar yang sama, yakni kepercayaan dan watak moral dan spritual Islam. 12
Islam  sebagai Way  of  life yang  mengatur  ritualitas  keagamaan  serta kemasyarakatan,  yang  menuntut  setiap  komunikasi  yang  terjadi  di  antara  manusia  itu sendiri. Abul Kalam Azad memberikan pandangan bahwa Islam tidak hanya dipandang sebaagi way of life , melainkan code of life sebagai prinsip-prinsip  yang  mengarahkan manusia untuk melakukan sesuatu. Prinsip-prinsip ini menjadi sebuah panduan dalam menafsirkan suatu kejadian yang pada akhirnya menentukan hukum terhadap kejadian
9 Misbahuddin Jamal, Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur’an , (Dalam Jurnal Al- Ulum Volume. 11, No. 2, Desember 2011), hlm. 287.
10 Lihat  Waqar  Ahmed  Husaini, Sistem  Pembinaan  Mayarakat  Islam (terj.  Anas  Muhyidin), (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 1.
11 QS: al-Anbiya (21): 107:
َﻦﯿِﻤَﻟﺎَﻌْﻠِﻟ ًﺔَﻤْﺣَر  ﱠ ﻻِإ َكﺎَﻨْﻠَﺳ ْ رَأ ﺎَﻣ َ و
12 Muhammad Qutb, Salah Paham Terhadap Islam (terj. Hersri), (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 2.  Islam  dalam  Pandangan  Muhammad  Qutb  dijadikan  sebagai  duta  sejarah  yang  telah  lam  di paripurnakan  tugasnya,  dengan  menghapuskan  penyembahan  berhala,  menyambungkan  hubungan persaudaraan  yang  muncul  akibat  permusuhan  yang  telah  lama  terjadi  di  berbagai  suku-suku  di  tanah Arab  dengan  mengedepankan  konsep Ummah ,  menghilangkan  perbudakan  dengan  cara-acara  yang merendahkan manusia seperti: kekerasan atau menakut-nakuti, memaksa manusia melakukan kekeliruan, merampas martabat manusia, kehormatan, kesejahteraan, bahkan hidup manusia.
tersebut. prinsip-prinsip tersebut terbagi kepada tiga bagian: Pertama , prinsip tersebut mengidentifikasi  atas  sebuah  situasi  atau  sebuah  kejadian. Kedua ,  prinsip  tersebut termasuk  di  dalamnya  norma-norma  dan  nilai-nilai  tertentu. Ketiga ,  Prinsip  tersebut melihat  hubungan  antara  luasnya  pengaruh  dari  suatu  peristiwa  dengan  akibat  yang muncul dari peristiwa itu. 13
Maurits  Berger 14 menyatakan  Islam  yang  muncul  dari  para  pendakwah  muslim menunjukkan Islam hanya tidak terbatas pada sisi retorika (argumentasi yang didasari oleh ajaran sebuah agama), melainkan di dalamnya terkandung aspek sosial, ekonomi dan pandangan (tindakan) politik. 15
Ciri  integralitas  atau  saling  keterpanduan  dari  berbagai  aspek  yang  terkandung dalam  makna  Islam,  sebagai  sebuah  agama  yang  paripurna  menegaskan  kembali  ke- rahmatan  lil  alamin- annya.  Penegasan  ini  dinyatakan Quraish  Shihab,  mengomentari redaksi  ayat  107  Surat  al-Anbiyā'.  Menurutnya  ayat  tersebut  sangatlah  ringkas,  tetapi mengandung  makna  yang  luas.  Hanya  denga  lima  kata  ayat  ini  menyebut  empat  hal pokok,  yaitu; utusan Allah swt. dalam hal ini Nabi Muhammad saw.,  yang mengutus beliau  yaitu  Allah  swt.,  yang  diutus  kepada  mereka  ( al-  'ālamīn ),  serta  risalah,  yang kesemuanya  mengisyaratkan  sifat-sifatnya,  yakni  raḥmat  yang  sifatnya  sangat  besar sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah ( indefinite ) dari kata tersebut, ditambah lagi dengan menggambarkan kecakupan sasaran dalam semua waktu dan tempat. 16
Islam sebagai konsep penyerahan diri kepada Allah swt dalam pandangan Francis Fukuyama  menempatkan  Islam vis  a  vis dengan  liberalisme  dan  komunisme  yang memiliki  nilai-nilai  akhlak  (moral), 17 pandangan  politik  begitu  pula  dengan  doktrin- doktrin  kemasyarakatan. Fukuyama  lebih  kanjut  mengungkapkan  Islam  yang
13 Md Abul Kalam Azad, Principle Of Human Communication: Islamic Perspective , (Dalam RA Journal of Applied Research Volume 1 Issue 06 July 2015), pp. 228.
14 Maurits Berger, Religion and Islam in Conteporary International Relations , (Dalam Diplomacy Papers No. 27, Netherlands Insitute of International Relations “Clingendael”, The Hague, 2010), pp.5.
15 Pandangann  (tindakan)  politik  terhadap  sesuatu  pilihan  yang  akan  menuntun  Islam  sebagai sebuah  pergerakan  ditunjukkan  dalam  keadaan  dan  situasi  tertentu,  dikarenakan  Islam  sesungguhnya merupakan  ajaran  Agama  yang  mnegedepankan  aspek  Tauhid  penghargaan  terhadap  manusia  dan kemanusian
16 Kasan  Bisri, Membedah  Makna  Raḥmatan  lil  Ālamīn;  Sebuah  Evolusi  Tafsi r,  (Dalam  Jurnal Tasamuh Volume 1 No. 2, September 2010), hlm. 34
17 Akhlak memiliki perbedaan dengan moral. Akhlak berasal dari tutunan llhiyah yang bersumbers dari  al-Quran  dan  al-Hadits,  sedangkan  moral  berasal  dari  konsensus  (kesepakatan)  akan  sikap    atau tindakan yang berasal dari kebiasan-kebiasan masyarakat yang dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri. Lihat  Adibah Binti  Abdul  Rahim, Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building ,  (Dalam  International  Journal  of  Social  Science  and  Humanity,  Volume  3,  No.  6,  November 2013).
mengandung  universalitas  nilai  menjadi  penantang  serius  bagi  demokrasi  liberal  dan liberalisme barat, yang kadang kala menjadi tantangan pula bagi komunitas-komunitas muslim. 18
Islam  melalui  pandangan Fukuyama menunjukkan  Islam  dibangun  melalui komunitas-komunitas  kemasyarakatan,  yang  muncul  melalui  proses  interaksi  antara sesama  individu.  Islam  merupakan  agama  yang  berisikan  ajaran-ajaran  sosial, disamping berbicara tentang hubungan secara personal anatara manusia  dengan Allah swt.  Hubungan  ini  terbentuk  melalui  manifestasi  Iman,  Islam  dan  Ihsan.  Iman menunjukkan karakteristik ketauhidan, Islam menunjukkan karakteristik kafiyyah , dan Ihsan  menunjukkan  karakteristik  akhlak  sebagai  titik  puncak  Islam  dalam  terminolgi ad-Din . 19 Terminologi ad-Din dalam  pandangan  orientalis  sebagai  kesatuan  aspek spritual, politik, sosial serta bagaimana ketiganya di terapkan di kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. 20
Kompleksitas  keberagaman  dalam  terminologi ad-Din ,  yang  melekat  terhadap Islam  tidak  hanya  berkaitan  dengan  sisi  spritual,  politik,  sosial,  melainkan  sisi kenegaraan  menjadi  salah  satu  titik  penting  dalam  memaknai  Islam  sebagaia  sebuah ajaran kaffah .  Argumentasi  ini  tidak  muncul  tanpa  landasan  yang  dibenarkan  secara nalar  manusia  ( dalil  aql )  maupun  wahyu  ( dalil  naql ).  Nalar  manusia  menunjukkan manusia  memerlukan  bantuan  dari  manusia  lain,  dalam  membangun  struktur masyarakat  dengan  tujuan  akhir  dari  struktur  tersebut  berbentuk  negara.  Wahyu menunjukkan  pentingnya  penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  pemimpin  yang telah dinyatakan oleh al-Quran 21 maupun al-Hadits dalam melakukan interaksi sosial.
18 Hamid  Fahmy  Zarkasyi, Libralism,  Liberalization  and  Their  Impacts  of  Muslim  Education , (Dalam Jurnal Tsaqafah, Volume 8, No.1, April 2012), hlm. 191. Francis Fukuyama mengatakan: Indeed, the Islamic world would seem more vulnerable to liberal ideas in the long run than the reverse, since such liberalism has attracted numerous and powerful Muslim adherent over the past century and a half. Part of the reason for current, fundamentalist revival is the strength of the perceived threat from liberal, Western values to traditional Islamic societies .
19 QS 20 Yasmeen Mahnaz Faruqi, Islamic View Of Nature And Values: Could These Be The Answer To Building Bridges Between Modern Science And Islamic Science , (Dalam International Education Journal, Volume 8 No. 2 2007), hlm. 462.
21 QS an-Nisa (4): 55.
Dalam  hubungan  agama  dan  negara,  agama  menduduki  posisi  penting  sebagai kebenaran  yang  harus  diwujudkan  pada  realitas  dan  menjadi  landasan  pembangunan suatu negara. Agama memiliki empat peran dalam sebuah negara; agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas. 22
Empat  posisi  yang  mengaitkan  agama  dengan  aspek  kehidupan  terutama  dalam kerangka Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dilihat atau dipengaruhi setidaknya oleh dua paradigma yaitu: 23
a. Paradigma integralistik ( unified paradigm ), yang menyatukan agama dan negara  ( integrated ).  Negara  merupakan  lembaga  politik  dan  keagamaan secara bersamaan, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan  politik.  Pemerintahannya  diselenggarakan  atas  dasar “ Kedaulatan Ilahi ”, atau dikenal dengan Teokrasi.
b. Paradigma  simbiotik  ( symbiotic  paradigm ),  agama  dan  negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal- balik  dan  saling  memerlukan.  Paradigma  ini  menunjukkan  agama memerlukan  negara  karena  dengan  negara,  agama  dapat  berkembang, demikian pula sebaliknya. Negara juga memerlukan agama karena dengan agama  negara  dapat  berkembang  dalam  bimbingan  etika  dan  moral spiritual.
Kedua paradigma beragama dan bernegara dalam realitas Indonesia memunculkan tiga konsep, yang dimaksudkan untuk memetakan hubungan antara agama dan negara dalam  ruang  lingkup  ke-Indonesia-an  atau  lebih  singkatnya  dikatakan  sebagai  model negara dengan nuansa Indonesia.
Hilmi Muhammadiyah memberikan rincian terhadap konsep itu sebagai berikut: 24 Pertama ,  model Islamic  Democratic  State ( IDS )  yang  diprakarsai  oleh Muhammad  Natsir.  Model  ini  mendorong  adanya  keseimbangan  antara  Islam  sebagai sebuah  tuntunan  agama  dengan  kebutuhan  masyarakat  akan  negara  dalam  pandangan
22 Cecep  Supriadi, Relasi  Islam  dan  Negara:  Wacana  Keislaman  dan  Keindonesiaan ,  (Dalam Jurnal Kalimah Volume 13, No. 1 Maret 2015), hlm. 206.
23 Nasaruddin, Pemikiran  Islam  Tentang  Hubungan  Negara  Dengan  Agama ,  (Dalam  Jurnal Hunafa, Volume 6, No.2 Agustus 2009), hlm. 214 dan 215.
24 Hilmi Muhammadiyah, The Relation between Religion and State in Indonesia , (Dalam Journal Asian Social Science;Volume 11, No. 28 2015), pg. 99.
negara  sekuler.  Negara  melalui  model  ini  mengembangkan  paham  bahwa  demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri.
Kedua , model Democratic Religious State ( RDS ) yang berkembang kuat pada era pemerintahan  Soeharto.  Model  ini  dibangun  berdasarkan  konsep  kemajemukan Indonesia  yang  pengaruhi  oleh  nilai-nilai  Pancasila,  sebagai  landasan  beragama masyarakat Indonesia pada saat itu. Model ini juga menjadi upaya pemerintahan Orde Baru untuk menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan atau berlawanan dengan ajaran Islam, sehingga Muslim tidak memiliki alasan-alsan untuk menolak keberadaan Pancasila.
Ketiga ,  model Liberal  Democratic  State ( LDS )  yang  diperkenalkan  oleh Nurcholish  Madjid  dan  Abdurrahman  Wahid.  Model  ini  mengedepankan  pemisahan yang jelas antara agama dan negara, dalam kerangka kenegaraan. Pandangan ini muncul untuk memetakan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara ajaran agama Islam sebagai  acuan  moralitas,  dengan  realitas  keadaan  dalam  bernegara  yang  sepenuhnya tidak dapat dipengaruhi oleh ajaran moralitas tersebut.
Ketiga  model  ini  menunjukkan  kompleksitas  hubungan  yang  muncul  anatara agama  dan  negara  dalam  memahami  peta  kemajemukan  Indonesia.  Model  pertama menuntut  Indonesia  menempatkan  Islam  sebagai  negara  yang  dibimbing  oleh  ajaran- ajaran  Ketuhidan  dalam  setiap  gerak  langkahnya,  dengan  tidak  meninggalkan  konsep dari  demokrasi  yang  mengedapankan  peran  serta  masyarakat  dalam  membangun kerangka bernegara. 25
Model kedua menunjukkan Islam dan ajarannya dipahami sebagai bagian negara dalam membentuk suatu tatanan kemasyarakatan di Indonesia, dengan catatan Pancasila tetap  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  memahami  Islam  dan  dalam merealisasikan  ajaran-ajarannya,  baik  dalam  sisi  kehidupan  perekonomian,  sosial maupun budaya. Politik menjadi bagian yang dominan dalam persentuhan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai dasar negara. 26
25 Sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya bertumpu dengan memenuhi keinginan masyarakat, melalui perannya dalam menentukan pola negara dan bernegara. Sejarah mencatat pula  bagaimana  Khalifah  Utsman  ibn  Affan  dipilih  melalui  demokrasi  yang  dirangkai  dalam  metode musyawarah, yang dikenal dengan perwakilan pada saat ini. Musyawarah tersebut beranggotakan
26 Lihat  Hilmi  Muhammadiyah, The  Relation  between  Religion  and  State  in  Indonesia ,  (Dalam Journal Asian Social Science Volume 11, No. 28 2015), pp. 100.
Model  ketiga  memberikan  persepsi  dan  pemahaman  yang  menunjukkan  Islam terpisah dengan negara, atau dengan kata lain Islam hanya mengatur ritualitas-ritualitas keagamaan  yang  berkaitan  dengan  peribadatan  Muslim  tanpa  dipengaruhi  dan mempengaruhi  tindakan  atau  kebijakan  negara.  Negara  pun  terlepas  dari  unsur-unsur ajaran  Islam  dalam  perilaku  negara  atau  lebih  tepatnya  negara  muncul  dalam  tatanan negara sekuler.

## 2.  Koneksitas Islam dan Konstitusi Indonesia 1945
Konstitusi  selalu  terkait  dengan  paham  konstitusionalisme  dalam  arti  landasan pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan ( consensus ) di antara mayoritas rakyat  mengenai  bangunan  yang  diidealkan  berkenaan  dengan  negara.  Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. 27
UUD sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang disepakati  bersama  sebagai  sumber  referensi  hukum  yang  tertinggi  dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Konstitusi sering digambarkan sebagai suatu kontrak sosial antar warga ( social contract ), atau suatu konsensus politik antar warga ( gesamte-akt )  untuk  membangun  kehidupan  bersama  dalam  satu  wadah  negara. Konsitusi  sebagai  hasil  kesepakatan,  didalamnya  beraneka  ragam  kepentingan  dan aspirasi  yang  berbeda-beda  yang  akhirnya  dicapai  melalui  proses  ‘menerima-dan- memberi’  ( takes-and-gives ).  Naskah  UUD  1945  harus  dipandang  sebagai  konsensus atau  kontrak  sosial  yang  terlepas  dari  kesempurnaan  atau  ketidaksempurnaan rumusannya, harus dipandang sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. 28
Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana interaksi sosial dalam berbangsa dan bernegara, lahir dari hubungan yang saling melengkapi antara nalar dan dalil yang
27 Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi , (Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, tt) hlm. 5.
28 Jimly  Asshidiqie, Undang-Undang  Dasar  1945:  Konstitusi  Kemajemukan  Berbangsa  Dan Bernegara , Makalah Disampaikan dalam rangka Gus Dur Memorial Lecture yang diselenggarakan oleh Indonesian  Conference  on  Religion  and  Peace  (ICRP),  di  Jakarta,  15  Agustus  2011,  hlm.  3.  Jimly Asshidiqie    selanjutnya  menyatakan  bahwa  tidak  ada  konstitusi  yang  ideal,  yang  ada  hanya  konsensus maksimal  dari  pelbagai  kemungkinan  kesepakatan  yang  dianggap  paling  mungkin  disepakati  untuk kepentingan bersama.
dingejawantahkan dalam bentuk Konstitusi 1945, atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsitusi ini munul sebagai sebuah pergulatan untuk memisahkan diri dari kolonialisme,  yang  telah  berada  di  Indonesia  mulai  dari  abad  ke  17  M  dengan dipelopori oleh VOC ( Vereenigde Oostindische Compagnie ).
UUD  1945  dalam  Perpektif  Islam  memiliki  makna: Pertama ,  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sebagai  landasan  spiritual  yang  direfleksikan  dalam  UUD  1945  sejalan dengan nilai keislaman. Kedua , kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang  direfleksikan  dalam  Hak  Asasi  Manusia,  memandang  manusia  sebagai  makhluk yang  dimuliakan  oleh  Allah  SWT. Ketiga ,  persatuan  sebagai  landasan  sosial  bangsa dengan  semangat  kekeluargaan  untuk  saling  berbagi,  saling  bekerjasama dalam kebaikan  dan  ketakwaan  demi  mencapai  tujuan  mulia. Keempat ,  Kerakyatan  sebagai acuan  politik  bangsa  dan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  sebagai  prinsip  dasar dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  antara  pihak  yang  berkepentingan  dan dipertanggungjawabkan  secara  moral  kepada  Allah  SWT. Kelima ,  keadilan  sebagai tujuan bersama dalam bernegara  yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan  ekonomi,  dan  sebagainya,  yang  diikuti  dengan  tujuan  untuk  kesejahteraan rakyat. 29
Kemerdekaan Indonesia dari rezim kolonial mengantarkan pemikiran pentingnya pembentukan sebuah konsitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dipergunakan untuk menentukkan tindakan-tindakan, atau pegangan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Konstitusi  tidak  hanya  memuat  suatu  norma  tertinggi  ( een hoogste normen ), tetapi pedoman konstitual ( een constitutionale richtsnoer ) bagi warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 30
Konstitusi  merupakan  refleksi  dari  hadir  dan  kehadiran  negara,  hadir  diartikan konstitusi  muncul  sebagai  pengejawantahkan  akan  adanya  atau  munculnya  negara sebagai  sebuah  entitas  legalitas  dalam  menentukan  tindakannya  dalam  melindungi masyarakat. Kehadiran negara diartikan negara muncul sebagai pelindung dan pembela terhadap masyarakat yang telah dicederai haknya oleh pihak-pihak tertentu.
29 MPR-RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI- 6 Agustus 2012), hlm/ 6.
30 Wendy Melfa, Menggagas Amandemen UUD 1945 Dari Pemilukada , (Dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 No. 1 Januari 2013),  hlm. 175.
Hadir  dan  kehadiran  negara  yang  direfleksikan  melalui  konsitusi  didorong  oleh dua  unsur  fundamental  dari  konstitusi,  yaitu  batas-batas  hukum  terhadap  kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggung jawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada  yang  diperintah.  Sebuah  negara  atau  sistem  pemerintahan  apapun  harus didirikan  berdasarkan  hukum,  ketika  kekuasaan  dalam  negara  dilaksanakan  mesti disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur hukum. 31
Ketentuan  dan  prosedur  hukum  dalam  pandangan M.  Natsir,  dimaknai  sebagai sebuah  pemahaman  bahwa  “dalam  satu  negara  yang  berdasarkan  Islam  umat  dari agama-agama  lain  mendapat  kemerdekaan  beragama  dengan  luas;  dan  mereka  tidak akan  berkeberatan  kalau  negara  itu  berlaku  hukum  Islam  mengenai  soal-soal kemasyarakatan. Hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengibat bahwa dalam agama mererka tidak ada peraturan yang berlaku semacam itu. 32
Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea Pembukaan UUD 1945 berisikan tentang: Pertama , perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul  tanggung  jawab  kekhalifahan  Allah  di  muka  bumi. Kedua ,  perihal  tujuan berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  adil,  dan makmur. Ketiga ,  perihal  semangat  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai landasan  spiritual  moral  seluruh  gerak  dan  perjuangan  bangsa  dalam  membangun negara. Keempat , perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun. 33
Konstitusi/Undang-undang  Dasar  1945  merupakan  dokumen  formal  yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Idealnya dokumen tersebut ditetapkan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun dokumen tersebut baru ditetapkan keesokan harinya setelah Indonesia Merdeka yaitu  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Adapun  yang  menetapkan  konstitusi/Undang- undang Dasar 1945 adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 34
31 Zulqadri  Anand, Implikasi  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  Terhadap  Sistem Ketatanegaraan Indonesia , (Dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013), hlm. 269.
32 Munawair Sjadzali, Islam Dan Tata Negara , (Jakarta, Ui-Press, 1990), hlm. 193.
33 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam , (Jakarta: PT Pustaka Alvabert, Cet. III, 2013), hlm. 5.
34 Abu  Tamrin, Perubahan  Konstitusi  dan  Reformasi  Ketatanegaraan  Indonesia ,  (Dalam  Jurnal Cita Hukum. Volume II No. 1 Juni 2015), hlm. 93.
Pengesahan  UUD  1945  oleh  PPKI  dilakukan  dengan  proses  panjang  dengan melibatkan  berbagai  macam  unsur-unsur  kebangsaan,  yang  dilibatkan  dalam menentukan arah atau dasat sebagai legitimasi munculnya bangsa dan negara baru, yang terpisah dengan Belanda atau melepaskan diri dari sebutan Hindia Belanda ( Nederland- Indie ). Langkah ini terrealisasikan dengan baik melalui Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang diketuai dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai permulahan dari langkah PPKI dalam mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 35
Penyusunan  naskah  Rancangan  Undang-Undang  Dasar  1945  dimulai  dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang-sidang  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  masa  persidangan;  Sidang pertama  mulai  dari  tanggal  29  Mei  1945-1  Juni  1945  dan  masa  persidangan  kedua tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan BPUPKI tersebut berhasil disusun  naskah  komplit  Rancangan  Undang-Undang  Dasar  meliputi  pernyataan Indonesia  merdeka,  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar,  dan  Undang-Undang  Dasar terdiri atas pasal-pasal. 36
Langkah  PPKI  dalam  mengesahkan  Undang-Undang  Dasar  1945,  sedikit banyaknya dipengaruhi pergulatan antara berbagai macam kepentingnya. Kepentingan- kepentingan  yang  berbeda  menimbulkan sebuah  anggapan,  yang  menyatakan  bahwa kompromi  dalam  pengesahan  Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  penghianatan terhadap Islam sejak kemerdekaan ( the great betrayal of Islam since independence ) bagi sebagian  kalangan  umat  Islam.  Pandangan  sebagaian  umat  Islam  ini  muncul  sebagai reaksi  perubahan  yang  signifikan  dari  naskah  awal  UUD  1945,  yang  dikenal  dengan Piagam Jakarta. 37
Piagam Jakarta muncul setelah bergumul selama lebih kurang 21 hari, akhirnya pada  22  Juni  1945  suatu  sintesis  dan  kompromi  politik  dapat  diwujudkan  antara  dua
35 Ricklefs. Sejarah Indonesia Moderen 1200-2004 ,  (Jakarta, Serambi, 2005), hlm. 471-472. PPKI diisi  oleh  9  orang  komite  yaitu:  Ir.  Soekarno,  Mohammad  Hatta,  Alexander  Andries  Maramis,  Abi Koesno Tjokrosoejono, Abdul Kahar Muzakkar, H.  Agus  Salim,  Achmad Subarjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin. Komite ini mulai mengadakan rapat 22 Juni 1945. Lihat: Ardiansah, Islam as The State  Official  Religion:  A  Comparative  Study  on  Indonesian  and  Malaysian  Constitutions ,  (Dalam Scientific Journal of PPI-UKM (Peratuan Pelajar Indonesia-Universiti Kebangsaan Malaysia Volume 2 No. 2 2015), pp. 65.
36 Kus Eddy Sartono, Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi , (Dalam Humanika Volume 9 No. 1 Maret 2009), hlm. 97.
37 Simon Butt, Islam, The State And The Constitutional Court In Indonesia , (Dalam Pacific Rim Law & Policy Journal Volume 19 No. 2 April 2010), pp. 282.
pola pemikiran yang berbeda. Sintesis inilah yang kemudian dikenal, dalam piagam ini terdapat  anak  kalimat  pengiring  pada  sila  pertama:  “dengan  kewajiban  menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 38
Piagam Jakarta merupakan representasi keinginan umat  Islam untuk menegakan syariat  yang  dianjurkan  oleh  al-Quran  dan  al-Hadits.  perubahan  yang  tampak  jelas terkait dengan pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa umat Islam diberikan keleluasaan dalam melakukan aktifitas kegiatan peribadatannya. Kegiatan ini dimaknai tidak dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah swt) atau hubungan secara vertikal, melainkan pula kegiatan peribadatan yang berhubungan dengan manusia atau hubungan secara horizontal. 39
Mohammad Hatta sebagai bagian dari PPKI mencoba menengahi keinginan umat Islam  dengan  hubungan  vertikal  dan  horizontal  dalam  peribadatan,  dengan menghilangkan  kata-kata  yang  menunjukkan  konstitualisasi  Syariat  Islam  dalam Piagam  Jakarta  yang  berbunyi  “dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluknya”.  Perubahan  ini  dilakukan  setelah  melakukan  diskusi  dan  konsultasi dengan Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. 40 Pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  perubahan  sikap  Hatta  tercermin  dari keinginnanya  mempertahankan  kesatuan  antara  Islam,  Katolik  dan  Protestan  dalam ranah  kesatuan.  Imran  Amrusi  Jailani  memberikan  tiga  faktor  yang  mempengaruhi perubahan sikap Hatta tersebut:
a. Konsensus  nasional  tentang  Preambul  yang  sudah  dicapai  dengan  susah payah  dalam  Badan  Penyelidik  dimentahkan  oleh  usul  seorang  opsir Angkatan Laut Jepang.
b. Kedua,  dari  keterangan  Hatta  dapat  diketahui  bahwa  keberatan  opsir  itu yang  mengatasnamakan  go-longan  Katolik  dan  Protestan  atas  klausul Islami dalam Preambul saja, ia tidak menyinggung batang tubuh Undang- Undang Dasar.  Namun  yang dicoret oleh Panitia Persiapan bukan hanya
38 Rif’at  Husnul  Ma’afi, Politik  Islam  Di  Indonesia  Pasca  Kemerdekaan  Hingga  Demokrasi Terpimpin , (Dalam Jurnal al-Daulah Volume. 3, No.1, April 2013), hlm. 80.
39 Lihat Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. (Djakarta: Jajasan Parapantja, 1959). Pergulatan yang menghasilkan perubahan UUD 1945, terkait dengan ketidaksetujuaan kaum  Nasrani  dengan  matan  (redaksi)  yang  mengandung  atau  menunjukkan  kekhususan  Islam  sebagai agama  yang  memiliki  peran  dalam  kemerdekaan  Indonesia,  serta  dengan  adanya  rekasi  tersebut menghilangkan peran yang dilakukan umat agama lain terutama kaum Nasrani.
40 Ardiansah, loc . cit .
klausul  Islami  yang  terdapat  dalam  Preambul,  melainkan  juga  kalusul Islami dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.
c. alasan  Hatta  untuk  mencoret  klausul  Islami dalam  Preambul  dan  dalam batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  supaya  tidak  merusak  perasaan golongan Kristen dan Protestan dan su-paya bangsa Indonesia yang baru mer-deka tidak terpecah-belah. 41
d. Kesepakatan  dan  kesediaan  golongan  Islam  untuk  menerima  perubahan Piagam  Jakarta  tertanggal  22  Juni  1945  juga  menunjukkan  dengan  jelas kuatnya  kehendak  dekolonisasi,  bahkan  melebihi  peneguhan  identitas- kultural. 42
Pengaruh  ketiga  tokoh  ini  tidak  mengurangi  keinginan  umat  Islam,  untuk memunculkan kembali dalam konstitusi Indonesia, upaya ini tampak pada tahun 1956- 1959  yang  dibuat  oleh  konstitusnte  walaupun  tidak  tercapai  kespakatan  setelah Soekarno  menggunakan  kekuasaanya  sebagai  presiden,  dengan  mengeluarkan  Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 43
Kenyataan yang tampak dari munculnya dekrit ini membawa kepada kesadaran umat Islam untuk tidak memaksakan kehendak, untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan  dalam  tatanan  Republik  Indonesia  yang  memiliki  nama  lengkap  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keinsafan  dan  keikhlasan  untuk  menerima  apa  yang diputuskan  oleh  lembaga  eksekutif  pada  tahun  1959,  menuntun  umat  Islam  untuk menyadari  bahwa  suatu  keinginan  yang  luhur  tidak  selalu  menunjukkan  bahwa keinginan  tersebut  dapat  terkabul  dan  dikabulkan  dengan  mudah,  melainkan memerlukan proses  negosiasi  yang  memunculkan  kepentingan  bersama  sebagai  titik tolaknya.
Permasalahan yang muncul pada tahun 1945 tidak hanya yerkait dengan Undang- Undang  Dasar  1945,  melainkan  pula  dengan  sistem  ketatanegaraan  Indonsesia  yang masih  mengalami  perubahan  atau  berubah-ubah.  Perubahan  ini  muncul  tercermin
41 Imam  Amrusi  Jailani, Pergolakan  Politik  Antara  Tokoh  Muslim  Dan  Nasionalis  Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia , (Dalam Jurnal Karsa, Volume 22 No. 2, Desember 2014), hlm. 255-256.
42 Aidul  Fitriciada  Azhari, Ideologi  Dan  Konstitusi  Dalam  Perkembangan  Negara-Bangsa Indonesia:  Rekonstruksi  Tradisi,  Dekolonisasi,  Dan  Demokratisasi ,  (Dalam  Jurnal  Media  Hukum Volume 20 No.1 Juni 2013), hlm. 103.
43 Deni Indarayana, Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari’at Perspektif Hukum Tata Negara , (Dalam Jurnal Yustisia Edisi 81 September-Desember 2010), hlm. 95.
dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 6 Oktober 1945, yang berisi  penyerahan  tugas  kepada  KNIP  (Komite  Nasional  Indonesia  Pusat).  Tugas  ini terkait dengan KNIP bertindak sebagai lembaga legislatif untuk bersama-sama, dengan Presiden  menetapkan  GBHN  (Garis-garis  Besar  Haluan  Negara)  dan  menetapkan undang-undang sebagai landasn hukum bertindak bagi penguasa. 44
Titik  tolak  dari  negosiasi  yang  memunculkan  kesepakatan  pada  18  Angustus 1945 oleh komite sembilan PPKI berupa Undang-Undang Dasar 1945, dengan rincian sebagai berikut:
Pertama : Mukaddimah Konsitusi sebagai bagian Pembukaan
Kedua : Batang Tubuh Konstitusi terdiri atas 115 Bab yang memuat 36
Pasal. Ketiga :  Bagian  penutup  konstitusi  yaitu  bab  XVI  yang  memuat  pasal  37 tentang  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  ditambah  dengan aturan  peralihan  yang  memuat  4  pasal  dan  aturan  tambahan  yang terdiri dua ayat. 45
Ketiga  bagian  ini  merupakan  satu  bagian  yang  tidak  terpisah  antara  satu dengan  lainnya.  Pemisahan-satu  bagian  dengan  bagian  lainnya  akan  meghilangkan unsur legalitas formal dan legitimasi UUD 1945, as legal documents (sebagai dokumen- dokumen hukum) dan as a politico legal documents (sebagai dokumen-dokumen hukum politik). 46 Kedua unsur ini menentukkan arah yang akan dituju oleh bangsa Indonesia, baik  sebagai  bangsa  atau  sebagai  negara  yang  mengedepankan  kesatuan  dalam kemajemukan ( bhineka tunggal ika ).
44 M.  Agus  Santoso, Perkembangan  Konstitusi  Di  Indonesia ,  (Dalam  Jurnal  Yustisia  Edisi  87 September-Desember 2013), hlm. 122.
45 Lihat  Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  1945  :  Kajian Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam  Masyarakat  yang  Majemuk (Jakarta:  UI  Press, 1995, hlm. 57-58.
46 Widodo  Ekatjahjana, Pengujian  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Sistem  Peradilannya  di Indonesia , (Jakarta: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 13-14. dua unsur fundamental dari konstitusi, yaitu batas- batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggung jawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah. Sebuah negara atau sistem pemerintahan apapun harus didirikan berdasarkan  hukum,  ketika  kekuasaan  dalam  negara  dilaksanakan  mesti  disesuaikan  dengan  ketentuan dan  prosedur  hukum.  Struktur  lembaga-lembaga  pemerintah  harus  menjamin  bahwa  kekuasaan  yang diberikan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  guna  mencapai  tujuan  bersama  yakni  menuju  kesejahteraan bersama. Disini gagasan sebuah konstitusi mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan  karena  itu  kekuasaannya  harus  diperinci  secara  tegas.  Terdapat  penekanan  bahwa  pemegang kekuasaan  hanya  mempunyai  kekuasaan  yang  sudah  dirinci.  Tidak  ada  kekuasaan  penguasa  di  luar kekuasaan yang sudah dirinci. Lihat Zulqadri Anand, Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia , (Dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013), hlm. 269.
Kesatuan dalam kemajemukan dapat muncul tidak hanya terkait dengan hukum dan politik, melainkan pembagian peran, hak dan kewajiban yang disusun berdasarkan keadilan dengan pendekatan propsional. Pendekatan proposional diutarakan oleh Imam al-Mawardi,  bahwa  keadilan  menjadi  tanggungjawab  setiap  warga  negara  sebagai berikut: 47
Pertama , keadilan pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Keadilan ini tidak hanya berkaitan dalam ruang lingkup politis, melainkan segi sosial, ekonomi menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang dilahirkan.
Kedua ,  keadilan  masyarakat  terhadap  pemimpin.  Keadilan  ini  terkait  dengan hak  pemimpin  untuk  dihormati  dan  dihargai,  dalam  setiap  kebijakan  yang  lahir  demi memenuhi kebutuhan, keingina dan kepentingan masyarakatnya.
Ketiga , keadilan antara sesam yang memiliki status sosial yang sama. Keadilan ini  terkait  dengan  persamaan  perlakuan  antara  organ-organ  pemimpin  yang  ada  di pemerintahan  atau  suatu  negara,  atau  pun  antara  masyarakat  dengan  amsayarakat lainnya.
Keadilan  dengan  menggunakan  pandangan Imam  al-Mawardi  sebagai pemaknaan  kesatuan  yang  diikat melalui  peran,  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  bagi para  pemiliki  kepentingan  dalam  berbangsa  dan  bernegara  memberikan  suatu pemahaman bahwa satu tujuan dapat terpenuhi dengan mengedepankan keseimbangan yang bertanggungjawab melalui pendekatan proporsional (proporsionalitas).
Proporsionalitas  dalam  kesatuan  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dapat  dilihat,  bagaimana  Jimly  Asshiddiqie  memberikan  makna  Indonesia sebagai negara persatuan yang warga negaranya erat bersatu, mengatasi segala paham perseorangan  ataupun  golongan  yang  menjamin  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan  dengan  tanpa  kecuali.  Otonomi individu  diakui  kepentingannya  secara  seimbang  dengan  kepentingan  kolektivitas rakyat.  Kehidupan  orang  per  orang ataupun  golongan-golongan  dalam  masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain- lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan
47 Munawair Sjadzali, Islam Dan Tata Negara , (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 63.
lain  dalam  masyarakat.  Negara  persatuan  mengakui  keberadaan  masyarakat  warga negara karena kewargaanya ( civility ). 48

## B. PENUTUP
Konstitusi  Indonesia  1945  yang  lebih  dikenal  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945,  muncul  sebagai  sebuah  realitas  keinginan  bangsa  Indonesia  untuk  melepaskjan diri sari penjajahan Kolonial Belanda. Realitas ini tidak muncul serta merta, melainkan lahir  dari  peran-peran  komponen  bangsa  Indonesia  yang    berada  di  komite  sembilan. Pengaruh Islam dalam komite tersebut terlihat dari 8 anggotanya beragama Islam, yang sedikit  banyak  memberikan  pengaruh  kuat  dalam  membentuk  Undang-Undang  Dasar 1945 bernuansa Islam.
Nuansa ini terlihat dengan terdapatnya tujuh kata yang dikenal dengan Piagam Jakarta  merepresentasikan  keinginan  umat  Islam  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945,  tentang  penekanan  syariat  Islam  dipraktekan  secara  benar  sesuai  dengan tuntunan  al-Quran  dan  al-Hadits,  walaupun  pada  penetapan  tanggal  18  Agustus  1945 tujuh  kata  tersebut  dihilangkan  bukan  tanpa  tujuan  tertentu  melainkan  untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahim, Adibah Binti, “Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character  Building”,  Dalam International  Journal  of  Social  Science  and Humanity , Volume 3, No. 6, November 2013.
Amin, Ahmad, Fajrul Islam , Beirut, Darul Fikr, tt.
48 Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945 ,  Makalah  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  Tema  Penegakan  Hukum  Dalam  Era Pembangunan  Berkelanjutan  Diselenggarakan  Oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, (Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 11.
Anonim, Pancaran  al-Quran  Terhadap  Pola  Kehidupan  Bangsa  Indonesia ,  Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983.
Ardiansah, “Islam as The State Official Religion: A Comparative Study on Indonesian and Malaysian Constitutions”, (Dalam Scientific Journal of PPI-UKM (Peratuan Pelajar Indonesia-Universiti Kebangsaan Malaysia) Volume 2 No. 2 2015.
Asshiddiqie,  Jimly, Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat Uud Tahun 1945 , Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan  Hukum  Dalam  Era  Pembangunan  Berkelanjutan  Diselenggarakan Oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Dan  Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
-------------, Undang-Undang  Dasar  1945:  Konstitusi  Kemajemukan  Berbangsa  Dan Bernegara ,  Makalah  Disampaikan  dalam  rangka  Gus  Dur  Memorial  Lecture yang  diselenggarakan  oleh  Indonesian  Conference  on  Religion  and  Peace (ICRP), di Jakarta, 15 Agustus 2011.
---------------, Ideologi,  Pancasila,  Dan  Konstitusi ,  Jakarta,  Mahkamah  Konsitusi Republik Indonesia, 2015.
Azad,  Md  Abul  Kalam,  Principle  Of  Human  Communication:  Islamic  Perspective,
Dalam RA Journal of Applied Research Volume 1 Issue 06 July 2015.
Azhari,  Aidul  Fitriciada, “ Ideologi  Dan  Konstitusi  Dalam  Perkembangan  Negara- Bangsa  Indonesia:  Rekonstruksi  Tradisi,  Dekolonisasi,  Dan  Demokratisasi”, Dalam Jurnal Media Hukum , Volume 20 No.1 Juni 2013.
Berger, Maurits, Religion and Islam in Conteporary International Relations , Diplomacy Papers  No.  27,  Netherlands  Insitute  of  International  Relations  “Clingendael”, The Hague, 2010.
Bisri, Kasan, “Membedah Makna Raḥmatan lil Ālamīn; Sebuah Evolusi Tafsir”, Dalam Jurnal Tasamuh . Volume 1 No. 2, September 2010.
Butt,  Simon, Islam,  The  State  And  The  Constitutional  Court  In  Indonesia ,  Dalam Pacific Rim Law & Policy Journal , Volume 19 No. 2 April 2010.
Ekatjahjana,  Widodo, Pengujian  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Sistem Peradilannya di Indonesia , Jakarta, Pustaka Sutra, 2008.
Faruqi, Yasmeen Mahnaz, “Islamic View Of Nature And Values: Could These Be The Answer To  Building Bridges  Between Modern Science And  Islamic Science”, Dalam Jurnal International Education Journal , Volume 8 No. 2 2007.
Hilmi,  “Muhammadiyah:  The  Relation  between  Religion  and  State  in  Indonesia”, Dalam Journal Asian Social Science ;Volume 11, No. 28; 2015.
Husaini,  Waqar  Ahmed, Sistem  Pembinaan  Mayarakat  Islam (terj.  Anas  Muhyidin), Bandung: Pustaka, 1983.
Indarayana,  Deni, Kompleksitas  Peraturan  Daerah  Bernuansa  Syari’at  Perspektif Hukum  Tata  Negara ,  Dalam Jurnal  Yustisia ,  Edisi  81  September-Desember 2010.
Ismail,  Tk.  Takib, Dakwah  Islam  dan  Kepastian  Hukum dalam  Dakwah  Islam  dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
Jailani,  Imam  Amrusi,  “Pergolakan  Politik  Antara  Tokoh  Muslim  Dan  Nasionalis Dalam  Penentuan  Dasar  Negara  Republik  Indonesia”,  Dalam Jurnal  Karsa , Volume 22 No. 2, Desember 2014.
Jamal,  Misbahuddin,  “Konsep  Al-Islam  Dalam  Al-Qur’an”,  Dalam Jurnal  Al-  Ulum Volume. 11, Nomor 2, Desember 2011.
MPR-RI,  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara,  Jakarta,  Sekretariat Jenderal MPR RI, 6 Agustus 2012.
Ma’afi,  Rif’at  Husnul, Politik  Islam  Di  Indonesia  Pasca  Kemerdekaan  Hingga Demokrasi Terpimpin , Dalam Jurnal al-Daulah Volume 3, No.1, April 2013.
Mas’udi, Masdar Farid, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam , Jakarta: Pustaka Alvabert, Cet. III, 2013.
Melfa, Wendy, “Menggagas Amandemen UUD 1945 Dari Pemilukada”, Dalam Jurnal Dinamika Hukum , Volume 13 No. 1 Januari 2013.
Moazzam, Ammar, Resurgence of Islam : Role of the Peoples and the State in Islam and Contemporary Muslim World,  New Delhi: Light & Life Publishers, 1981.
Mumazziq, Rijal, “Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas”, Dalam Jurnal Falasifa. Volume 1 No. 2 September 2010.
Nasaruddin,  “Pemikiran  Islam  Tentang  Hubungan  Negara  Dengan  Agama”,  Dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009.
Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No.19/PUUVI/2008.
Qutb,  Muhammad, Salah  Paham  Terhadap  Islam (terj.  Hersri),  Bandung,  Pustaka, 1980.
Ricklefs. Sejarah Indonesia Moderen 1200-2004 ,  Jakarta: Serambi, 2005.
Santoso,  M.  Agus,  “Perkembangan  Konstitusi  Di  Indonesia”,  Dalam Jurnal  Yustisia Edisi 87 September-Desember 2013.
Sartono, Kus Eddy, “Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi”, Dalam Jurnal Humanika Volume 9 No. 1, 94 Maret 2009.
Simorangkir,  J.  C.  T, tentang  dan  Sekitar  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Djakarta, Djambatan, 1966.
Sjadzali, Munawair, Islam Dan Tata Negara , Jakarta, UI-Press, 1990.
Sukardja,  Ahmad, Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  1945  :  Kajian Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam  Masyarakat  yang Majemuk . Jakarta, UI Press, 1995.
Supriadi,  Cecep,  “Relasi  Islam  dan  Negara:  Wacana  Keislaman  dan  Keindonesiaan”,
Dalam Jurnal Kalimah Vol. 13, No. 1, Maret 2015.
Tamrin, Abu, “Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, Dalam Jurnal Cita Hukum ,Volume II No. 1 Juni 2015.
Zarkasyi,  Hamid  Fahmy,  “Libralism,  Liberalization  and  Their  Impacts  of  Muslim Education”, Dalam Jurnal Tsaqafah , Volume 8, No.1, April 2012.
Saoki, “Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid”, Dalam Jurnal al-Daulah , Volume 4, No.2, Oktober 2014.
Anand, Zulqadri, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan  Indonesia”,  Dalam Jurnal  Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu  Hukum , Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013.