InFestasi Vol 19 No. 1 Juni 2023 Hal. 39-50

## Kesediaan
Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah
The Willingness of Micro Merchants to Pay Merchant Discount Rates and Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Settlement Fees: An Exploration Study in Micro, Small, and Medium Enterprises
Made Irma Lestari 1
1 STIE Wiyatamandala, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 12 April 2023
Revised 22 June 2023
Publish 26 June 2023

## Keywords:
Merchant Discount Rate, micro merchants, settlement cost, Quick Response Code Indonesian Standard,, willingness.
Corresponding Author: irmalestarimade@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695

## A B S T R A C T
Building upon the phenomenon related to the relaxation policy by Bank Indonesia regarding the application of the 0.7% merchant discount rate cost  for  each  payment  transaction  through  Quick  Response  Code Indonesian Standard (QRIS) for micro merchants. This research aims to determine the willingness of micro merchants to pay both the Merchant Discount Rate (MDR) and settlement costs of QRIS. This research is a qualitative research with in-depth interviews, focus group discussions, and  literature  studies  data  collection  methods.  The  data  are  analyzed inductively from specific phenomena and drawn general conclusion. This research concludes that in fact micro merchants are willing to pay the 0.7% MDR and the settlement costs that has been standardized by BI by considering the materiality of the income and net profit of the business. To the best of researcher’s knowledge there is none study addressing this issue related to the application of MDR and settlement costs for using Quick Response Code (QR code). Researchers hope that this research can increase knowledge and research literacy regarding costs and willingness to pay MDR and settlement costs, especially by micro merchants. The results of this study can be considered by BI in implementing MDR and settlement costs for using QRIS of micro merchants in Indonesia.

## A B S T R A K
Berangkat dari fenomena terkait kebijakan relaksasi oleh Bank Indonesia terkait  penerapan  biaya  merchant  discount  rate  0,7%  tiap  transaksi pembayaran melalui  Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai  kanal  pembayaran  untuk  micro  merchants.  Peneliti  bertujuan mengetahui  kesediaan  micro  merchants  membayar  biaya  Merchant Discount  Rate  (MDR)  dan  biaya  settlement  QRIS.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif dengan  metode pengumpulan data  in- depth  interviews,  focus  group  discussion,  dan  studi  literatur.  Data dianalisis secara induktif dari fenomena khusus dan menarik kesimpulan secara  general.  Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa,  dalam praktinya,  micro merchants bersedia membayar biaya 0,7% MDR dan biaya  settlement  yang  telah  distandarkan  oleh  BI  dengan mempertimbangkan  materialitas  biaya  tersebut  terhadap  pendapatan dan  laba  bersih  usaha.  Sampai  saat  ini,  belum  ada  penelitian  yang mengangkat  terkait  kesediaan dalam  membayar biaya MDR  dan biaya settlement  penggunaan  Quick  Response  Code  (QR  Code).  Peneliti

## 1. PENDAHULUAN
Literasi  keuangan  digital  khususnya  dalam  sistem  pembayaran  menjadi  semakin  banyak berkembang. Quick  Response  Code  Indonesian  Standard (QRIS)  menghasilkan  sentimen  positif  dari masyarakat.  Bank  Indonesia  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  melakukan  sosialisasi  untuk  tujuan memperkenalkan  QRIS  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat.  Perguruan  Tinggi  bersama  generasi  baru Indonesia (GenBI) melakukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran ( Yuliati & Handayani, 2021). Komunitas masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja bahkan memiliki program khusus  dalam  memberikan  sosialisasi  implementasi  QRIS  di  daerah  tersebut.  Sosialisasi  langsung, distribusi  poster  penggunaan  QRIS,  serta  pendampingan  dan  dukungan  penuh  diberikan  kepada masyarakat sehingga dapat menikmati kemudahan dari transaksi digital melalui kanal pembayaran QRIS (Basmantra & Liman, 2022).
QRIS  memberikan  manfaat  bagi merchant dalam  menjalankan  usahanya,  selain  sebagai  kanal pembayaran,  yaitu  untuk  meningkatkan  penjualan,  meningkatkan branding, lebih  praktis,  mengurangi biaya pengelolaan kas, menghindari risiko keberadaan uang palsu, otomatisasi dan tranparansi pencatatan transaksi,  pemisahan  dana  usaha  dengan  dana  pribadi,  memudahkan  rekonsiliasi,  mencegah  tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai, dan membangun informasi credit profile untuk kemudahan memperoleh  kredi t .  Hal  yang  membedakan merchant dengan  toko  lain  yaitu  sistem  pembayaran  yang diterima  (Bank  Indonesia,  2022).  Umumnya, merchant bekerja  sama  dengan  Penyedia  Jasa  Sistem Pembayaran  (PJSP)  dalam  penyediaan  layanan  pembayaran  melalui e-money yang  bersangkutan.  PJSP yang dimaksud dapat berbentuk bank dan non-bank (ASPI, 2022).
Dalam  penggunaan  QRIS,  kebijakan  biaya  yang  telah  ditetapkan  untuk  dibayar  oleh merchant yaitu Biaya MDR ( Merchant Discount Rate ) dan biaya Settlement . MDR merupakan biaya yang dikenakan oleh penyelenggara  sesuai  standar  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia,  sedangkan  biaya settlement merupakan biaya administrasi transfer dana ke rekening merchant untuk setiap kali transfer dalam satu hari.  Berikut  skema  biaya  yang  diperoleh  dari  QRIS.id,  salah  satu  penerbit  QRIS  oleh  PT  Interaktif Internasional, sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:
Tabel 1
Skema Biaya Penggunaan QRIS
Jenis Transaksi Rincian Biaya Biaya MDR (Merchant Discount Rate) Transaksi Reguler (Transaksi Pembelian Produk, UMKM) 0,7% dari nilai transaksi Transaksi Reguler (Transaksi Pembelian Produk, UMKM) 0,7% dari nilai transaksi Transaksi Bidang Pendidikan 0,6% dari nilai transaksi Transaksi Bidang Pendidikan 0,6% dari nilai transaksi Transaksi di SPBU 0,4% dari nilai transaksi Transaksi di SPBU 0,4% dari nilai transaksi Transaksi Yayasan/Organisasi Nirlaba/Bantuan Sosial 0% dari nilai transaksi Transaksi Yayasan/Organisasi Nirlaba/Bantuan Sosial 0% dari nilai transaksi Biaya Settlement Akumulasi transaksi Rp25.000 – Rp50.000 Rp2.000/settlement Akumulasi transaksi Rp25.000 – Rp50.000 Rp2.000/settlement Akumulasi transaksi di atas Rp50.000 Rp3.000/settlement Akumulasi transaksi di atas Rp50.000 Rp3.000/settlement Transaksi pembayaran dari selain Bank BCA, Mandiri, dan BRI Tambahan biaya SKN
Transaksi pembayaran dari selain Bank BCA,
Mandiri, dan BRI Tambahan biaya SKN
berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literasi riset terkait  biaya  dan  kesediaan  membayar  biaya  MDR  dan  settlement khususnya  oleh  micro  merchants.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi pertimbangan  BI  dalam  menerapkan  kebijakan  biaya  MDR  dan settlement penggunaan QRIS pada micro merchants di Indonesia.
Sumber: Data diolah, 2022, https://interactive.co.id/
Di sisi lain, usaha mikro saat ini menjadi sorotan pemerintah. Berdasar PP UMKM Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro merupakan kelompok usaha yang memiliki kekayaan bersih atau modal usaha paling banyak Rp1 miliar dan memperoleh rata-rata omzet tahunan paling banyak Rp2 miliar. Sejak diubahnya kebijakan  kategori  UMKM  pada  Undang-Undang  UMKM  Nomor  20  Tahun  2008  ke  dalam  PP  UMKM Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah berkomitmen untuk mengelompokkan lebih banyak usaha ke kelompok mikro,  dengan  tujuan  agar  peningkatan  berfokus  pada  usaha  mikro  untuk  dapat  naik  kelas.  Namun perkembangan digitalisasi pembayaran usaha mikro seakan terhambat. Industri jasa keuangan mencatat adanya keluhan dari micro merchant s mengenai pengenaan biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,7% dari transaksi yang menggunakan QRIS (Wiratmini, 2020).
Bank  Indonesia  menilai  bahwa  biaya  transaksi  atau  MDR  0,7%  tergolong  murah,  namun  Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia atau Akumindo meminta agar transaksi QRIS bebas biaya (Setyowati, 2019). Menanggapi permintaan tersebut, Bank Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Desember 2022 mengumumkan perpanjangan tarif 0% MDR hingga 30 Juni 2023 untuk kategori transaksi reguler pada usaha mikro (yang selanjutnya disebut micro merchan). Tujuan Bank Indonesia masih memberikan kebebasan biaya MDR terhadap micro merchants adalah meningkatkan antusiasme micro merchants untuk menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran. (Suheriadi, 2022) Berdasarkan fakta tersebut, permasalahan yang terjadi adalah tingkat keinginan ( willingness to use ) micro merchants dalam  menggunakan  QRIS  dianggap  oleh  pemangku  kebijakan  masih  belum  sejalan  dengan kesediaan micro  merchants untuk  berinvestasi  dalam  QRIS. Micro  merchants belum  memiliki  kesediaan untuk membayar ( willingness to pay ) biaya-biaya yang ditimbulkan atas penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran.  Terlebih  lagi,  sampai  saat  ini  belum  ada  kepastian  sampai  kapan  dan  berapa  kali  lagi kebijakan relaksasi MDR tarif 0% tersebut akan terus diperpanjang. Permasalahan inilah yang akan diteliti pada penelitian ini, yakni mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu kesediaan micro m erchants membayar biaya MDR dan biaya settlement QRIS Penggunaan  QRIS  mencapai  angka  yang  cukup  tinggi  terjadi  pada merchants di  Provinsi  Bali.  Data spasial diperoleh peneliti dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali per 31 Desember 2022,  menunjukkan  bahwa  terdapat  595.218 merchants di  Bali  yang  sudah  menggunakan  QRIS  sebagai kanal pembayaran. Dari data tersebut diketahui bahwa merchants tersebut terdiri dari 59,34% usaha mikro, 27,6% usaha kecil, 8,92% usaha menengah, 3,75% usaha besar, dan 0,38% jenis usaha lainnya.
Gambar 1. Merchant QRIS di Provinsi Bali Sumber: Data diolah, 2022, Bank Indonesia KPw Provinsi Bali
Antusiasme usaha mikro untuk menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran didukung oleh adanya ekspektasi kebermanfaatan konsumen dalam menggunakan QRIS (Saputri, 2020). Berdasarkan data spasial yang diperoleh dari KPw BI Provinsi Bali, jumlah merchant terbesar berdasarkan wilayah sebesar 45,07%
59,34% 27,60%
8,92% 3,75% 0,38% USAHA MIKRO USAHA KECIL USAHA MENENGAH USAHA BESAR LAINNYA
Persentasi (%)
berada  di  daerah  Kota  Denpasar.  Data-data  ini  yang  menjadi  dasar  untuk  peneliti  mengambil  sampel responden pada kelompok micro merchant s di wilayah Kota Denpasar.
Gambar 2. Jumlah Merchant QRIS di Tiap Kabupaten/Kota

## Sumber: Data diolah, 2022, Bank Indonesia KPw Provinsi Bali
Hal ini terlihat pada penerapan sistem pembayaran QRIS untuk instrumen pembayaran berbasis server yang menggunakan Quick Response Code (QR Code) telah dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM di Medan (Sihaloho, Ramadani, & Rahmayanti, 2020). Carera (2022) dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM memberikan peningkatan yang positif terhadap omset penjualan yang  diterima  oleh  pelaku  usaha.  Penelitian  lebih  lanjut  mengungkap  bahwa  manfaat  dan  kemudahan penggunaan QRIS menjadi faktor pengaruh signifikan terhadap persepsi penggunaan QRIS (Mahyuni & Setiawan, 2021; Saputri, 2020; Silalahi, Tambunan, & Batubara, 2022).
Penelitian terdahulu mengenai QRIS telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian fokus pada pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital. Beberapa diantaranya adalah  penelitian Sihaloho  dkk  (2020)  yang  meneliti  mengenai  penerapan  sistem  pembayaran  QRIS  untuk  instrumen pembayaran berbasis server oleh beberapa pelaku UMKM di Medan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM memberikan peningkatan yang positif terhadap omzet penjualan yang  diterima  oleh  pelaku  usaha.  Selanjutnya  adalah  penelitian  Mahyuni  dan  Setiawan  (2021)  yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi UMKM dalam menggunakan QRIS. Hasil penelitian  tersebut  membuktikan  secara  empiris  bahwa  pemahaman,  pengaruh  pihak  ekternal  serta kemudahan  penggunaan  QRIS  merupakan  faktor  yang  dapat  meningkatkan  intensi  UMKM  dalam menggunakan QRIS. Seputri dan Yafiz (2022) menganalisis pengaruh budaya, kepercayaa, gaya hidup dan literasi keuangan terhadap keputusan generasi Z dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi digital pada generasi Z. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor tersbut secara simultan mempengaruhi keputusan generasi Z dalam menggunakan QRIS sebagai alat trasaksi digital.
Penelitian  kali  ini  fokus  pada willingness  to  pay (WTP)  atas  biaya-biaya  yang  ditimbulkan  dari penggunaan jenis QR Code sebagai kanal pembayaran. Analisis WTP telah dilakukan dalam banyak studi kasus dan topik yang sangat beragam. Penelitian dengan analisis WTP biasanya dilakukan dengan metode contingent  valuation  method (CVM),  dengan  pengumpulan  data  dalam  bentuk  kuesioner.  Penelitian terdahulu  yang  menggunakan  CVM  dilakukan  oleh  Damanik  (2019)  yang  meneliti  tentang  kesediaan wisatawan ( willingness to pay ) untuk membayar lebih tinggi harga tiket masuk yang telah ditetapkan dalam upaya pelestarian warisan budaya di Museum Simalungun; dan Riana (2019) dengan topik penelitian WTP konsumen beras organik di Gelael Signature Kota Semarang. Adapun penelitian ini menggunakan metode yang berbeda selain CVM, yaitu in-depth interview s dan focus group discussion yang menjadi research gap penelitian ini dengan penelitiam sebelumnya .
25,50%
6,03% 9,67% 2,45% 2,70% 1,91% 5,13% 45,07% 1,55% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Persentasi (%) Kab. Badung
Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Bangli
Penelitian  ini  akan  menjawab  permasalahan  pada  latar  belakang  di  atas  mengenai  kesediaan micro merchants dalam membayar biaya Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya settlement sebagaimana skema yang telah distandarkan oleh Bank Indonesia, serta pada jumlah berapa micro merchants bersedia untuk membayar penggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran. Penting untuk mengetahui tingkat tarif tersebut untuk membantu para pemangku kebijakan, khususnya Bank Indonesia, dalam menentukan tarif MDR yang sesuai untuk micro merchants .

## 2. TELAAH LITERATUR
Manfaat QRIS sebagai kanal pembayaran di setiap merchants sudah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.  Inklusivitas  QRIS  ini  harus  didukung  oleh  aturan  dan  kebijakan  yang  jelas  dari  para pemangku kebijakan. Namun, kebijakan relaksasi tarif MDR menjadi isu keseragaman pembebanan biaya oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang bekerjasama dengan Bank Indonesia. Seperti diketahui bahwa Quick  Response  Code  Indonesian  Standard (QRIS)  merupakan  penyatuan  berbagai  macam  QR  dari berbagai  perusahaan  Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran  (PJSP)  menggunakan  QR  Code.  QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan  QR  Code  dapat  lebih  mudah,  cepat,  dan  keamanan  yang  lebih  terjaga.  Semua  PJSP  yang  akan menggunakan QR Code Pembayaran diwajibkan menerapkan QRIS (Bank Indonesia, 2022).
Beberapa  media  elektronik  yang  juga  didukung  artikel  penelitian  terdahulu  mencatat  beberapa masalah yang timbul karena pengenaan biaya penggunaan QRIS di masyarakat, diantaranya penelitian Tobing  dkk  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  permasalahan  tarif  QRIS  ini  tak  kunjung  selesai  karena tarifnya yang sering berubah, serta penelitian Rifani (2023) yang menyataan bahwa pengenaan tarif QRIS ini memberatkan dan memberikan ketidakpuasan bagi UMKM karena pendapatan yang diterima menjadi lebih kecil daripada penggunaan transaksi tunai. Penetapan biaya MDR 0,7% per transaksi pada merchat UMKM seharusnya jelas dan dapat digunakan sebagai dasar penerapan oleh para PJSP. Namun seperti yang dipaparkan bahwa sampai saat ini Bank Indonesia masih memutuskan pemberian relaksasi kebijakan biaya  MDR  tarif  0%  untuk  kategori  transaksi  regular  untuk micro  merchant .  Kebijakan  relaksasi  biaya transaksi MDR sudah dimulai sejak 2020 dan berulang kali dilakukan perpanjangan. Pada implementasi awal, relaksasi biaya MDR seharusnya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 (Bisnis Bali, 2020), namun kemudian  dilakukan  perpanjangan  hingga  31  Maret  202 1 (CNN,  2021).  Dalam  rapat  Dewan  Gubernur Bank  Indonesia,  kebijakan  tersebut  diperpanjang  kembali  hingga  31  Desember  2021  (Katadata,  2021). Kebijakan tarif 0% MDR untuk micro merchants kembali diperpanjang hingga 30 Juni 2022 (Paydia, 2021) dan pengumuman perpanjangan kembali hingga 31 Desember 2022 (Febrian, 2022). Saat ini, berdasar hasil Rapat  Dewan  Gubernur  (RDG)  BI  periode  Desember  2022,  Bank  Indonesia  kembali  mengumumkan perpanjangan tarif 0% MDR hingga 30 Juni 2023 (Suheriadi, 2022).
Micro  merchants semakin  ingin  dan  bersedia  menggunakan  QRIS  sebagai  kanal  pembayaran  digital. Peneliti mencoba mengaitkan konsep kesediaan untuk menggunakan ( willingness to use ) dengan konsep kesediaan untuk membayar ( willingness to pay ). Willingness to pay, disingkat WTP, adalah harga maksimum yang bersedia dibayar pelanggan untuk suatu produk atau layanan yang digunakan  (MBN, 2022). WTP biasanya  diwakili  oleh  satuan  mata  uang.  Meskipun  calon  pelanggan  cenderung  bersedia  membayar kurang dari ambang ini, penting untuk dipahami bahwa, dalam kebanyakan kasus, pelanggan tidak akan membayar  harga  yang  lebih  tinggi  (Stobierski,  2020).  Penjual  atau  penyedia  jasa  masih  sering  tidak memperhatikan  respon  para  calon  pembeli  terhadap  harga  yang  akan  bersedia  untuk  dikorbankan (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2015).
Keabsenan  dalam  memperhatikan willingness  to  pay kastamer  dapat  menyebabkan  kegagalan  dalam mencapai strategi pemasaran atas produk yang ditawarkan. Stoetzel dalam Breidert (2015), menyatakan dalam  teori  WTP  terdapat  suatu  harga  maksimum  dan  minimum  untuk  setiap  produk  yang  dapat diketahui dengan menanyakan secara langsung kepada kastamer. Merbau  (2015) menambahkan bahwa teori tersebut dapat diperkuat dengan mengajukan dua (2) pertanyaan kepada kastamer yaitu: 1. “Above which price w ould you definitely not buy the product, because you can’t afford it or because you didn’t think it was worth the money?; 2. “Below which price would you say you would not buy the product because you would start to suspect the quality?” (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2015) .

## 3. METODE PENELITIAN
Studi  eksploratif  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan melalui wawancara mendalam ( in-depth interview ), pengolahan data spasial dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Wilayah Provinsi Bali , serta studi literatur terkait. Wawancara dilakukan secara semi- terstruktur kepada lima pelaku usaha mikro di wilayah Kota Denpasar. Tabel di bawah menunjukkan data pelaksanaan in-depth interviews kelima pelaku usaha mikro sebagai responden penelitian ini.
Tabel 2. Data Pelaksanaan In-Depth Interviews No. Kode Responden Sektor Usaha Timeline 1. 1FJ Kuliner 2 Januari 2023 2. 2LSC Kuliner 3 Januari 2023 3. 3MP Kuliner 6 Januari 2023 4. 4KK Kuliner 7 Januari 2023 5. 5WA Kuliner 8 Januari 2023
Sumber: Data primer, diolah 2023
Peneliti melakukan wawancara untuk menanyakan responden secara langsung mengenai berapa tarif yang dapat diterima oleh micro merchants (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2015) dalam memperoleh data terkait willingness  to  pay oleh micro merchants terhadap  biaya  MDR  dan  biaya settlement QRIS.  Adapun naskah wawancara semi-terstruktur disusun dengan mendefinisikan variabel-variabel dan menjabarkan ke dalam beberapa dimensi. Pertanyaan wawancara kemudian diturunkan dari dimensi-dimensi tersebut. Proses triangulasi data dilakukan dengan mencocokkan jawaban dari responden berbeda dengan kata-kata kunci yang sama untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Hasil  pelaksanaan  wawancara  semi-terstruktur  merupakan  transkrip  yang  disusun  dan  dianalisis secara tematik dengan memberi kode atas respon yang diberikan dan mengelompokkan kode berdasarkan tema  (Creswell,  2009).  Masing-masing  data  transkrip  diverifikasi  berdasarkan  tema  dan  dilakukan triangulasi data. Penarikan kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan analisis secara  deskriptif.  Transkrip  disusun  oleh  pihak  independen  berdasarkan  hasil  rekaman  pelaksanaan wawancara.  Pemilihan  responden  wawancara  dilakukan  pada  situasi  dan  kondisi  terbaiknya,  sehingga tidak  memengaruhi  pemberian  tanggapan.  Responden  dipilih  dengan  beberapa  kriteria  yaitu  (1) responden  memahami  QRIS  sebagai  kanal  pembayaran;  (2)  responden  dalam  usia  produktif;  dan  (3) responden memiliki pendidikan minimal SMA/SMK/sederajat.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Willingness to Pay
Peneliti mendapati bahwa pelaku usaha mikro memiliki kemauan yang kuat untuk berkembang. Pelaku usaha mikro tersebut mengakui bahwa cashless mulai menjadi suatu trend , kebiasaan yang kekinian yang mewah dan simple, hal ini didukung dalam Karniawati, dkk. (2021). Kesadaran tersebut timbul dari pelaku usaha sendiri bahwa dengan hanya membawa ponsel pintar saja akan lebih mudah untuk bertransaksi. Pendayagunaan ponsel pintar memang menjadi penunjang keberhasilan sistem pembayaran digital.
“Yang beli di sini kan juga banyak ya anak -anak mudanya. Mereka lebih seneng bayar dari hp. Kayak saya juga kemana- mana sekarang jarang bawa uang, apalagi kalau gak ada kembalian.” - (5WA-5) Di sisi lain, ketimpangan generasi saat ini dengan terdahulu (baby boomers), kesenjangan teknologi dan literasi digital dapat menjadi penarung bagi sistem pembayaran digital. Menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, saat ini generasi tua di pedesaan lebih sulit berpindah ke dunia digital, yang dikarenakan tidak ada faktor yang menuntut mereka untuk bermigrasi ke sana atau pekerjaan mereka tidak berkaitan dengan digital (Republika, 2020).
Pemanfaatan  QRIS  juga  memberikan  kepraktisan  dalam  transaksi.  Berdasarkan  studi  kualitatif  oleh Setiawan dan Mahyuni (2020) kemudahan menjadi salah satu faktor pembentuk intensi penggunaan QRIS oleh  UMKM.  Ahwal  kemudahan  dan  kepraktisan,  ketersediaan  uang  kecil  acap  menjadi  masalah  bagi pelaku usaha mikro saat bertransaksi dengan pelanggan.
“Ini kan tujuannya sup aya gak susah ngasi susuk (arti: uang kembalian). Kadang kan kalo baru buka gitu belum punya susuk, pake QRIS jadi langsung pas” – (2LSC-4)
Kepraktisan  dalam  bertransaksi  dengan  QRIS  menyelesaikan  penyalahgunaan  uang  kembalian  dengan permen,  gorengan,  atau  hal  lainnya  yang  menurut  Bank  Indonesia  tidak  wajar  dilakukan.  Direktur Eksekutif  Departemen  Pengelolaan  Uang  BI,  Marlison  Hakim,  menegaskan  semua  transaksi  wajib menggunakan rupiah termasuk uang kembalian, tidak diperbolehkan menggunakan permen maupun hal lainnya (Liputan 6, 2023). Perlindungan konsumen ini juga terkait dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Uang.  Dwilaksmi  dan  Griadhi  (2015)  secara  normatif  menjelaskan penggunaan barang lain sebagai kembalian tidak dibenarkan, bahwa permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.
Pembeli, dalam hal ini masyarakat, juga telah merasakan manfaat dari pembayaran menggunakan QRIS.  Penelitian  yang  dilakukan  Karniawati  dkk.  (2021)  di  daerah  Kabupaten  Jembrana  dan  Kota Denpasar mengungkap bahwa keinginan masyarakat bertransaksi secara non-cash sejak pandemi covid-19 sangat diminati dengan alasan mengurangi kontak langsung dan penghindaran dari virus. Setiawan dan Mahyuni  (2020)  mendapati  bahwa  persepsi  kegunaan  dan  persepsi  kemudahan  QRIS  menjadi  faktor pendorong intensi pada UMKM. Maka dari itu jelas akan semakin besar kesediaan pelaku usaha untuk membayar tarif biaya MDR dan settlement yang telah ditetapkan.
Pengusaha mikro menyatakan adanya peningkatan penjualan sejak diaplikasikan QRIS sebagai kanal pembayaran, sejalan dengan penelitian dari Carera (2022). Manfaat tersebut menjadi pendukung kesediaan usaha mikro menanggung biaya penggunaan QRIS.
“0,7 persen ya? Ngga banyak sih. Yang penting lebih banyak yang belanja ke sini sejak pakai QRIS ini” - (5WA-4)
“Yaa itu mba kalau (biaya transaksi) masih lebih kecil dari 100 perak mah gapapa.. asal penjualan say a bisa lancar terus kan sama- sama senang.” – (1FJ-7)
Pendapatan usaha secara cepat dimungkinkan dengan penggunaan QR Code dengan adanya kolaborasi layanan  dalam  proses  mempromosikan  bisnis  (Clarysse,  Wright,  Bruneel,  & Mahajan,  2014).  Didukung dalam  Aharania  dkk.  (2016)  bahwa  sistem  pembayaran  non  tunai  lebih  cepat  dalam  menyelesaian pembayaran, efisien, dan memberi keuntungan dalam bentuk diskon yang dapat digunakan merchant- merchant tertentu.

## Pengalokasian Biaya
Kesediaan  usaha  mikro  juga  didukung  dengan  pernyataan  mereka  untuk  tidak  mengenakan  biaya transaksi pada harga jual produk. Pengenaan biaya transaksi pada harga jual produk dapat memengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli produk.
“Ya  kalau  ditambahin ke  harga  jual  nanti  lari  pelanggan saya,  toh  gak  seberapa  yaa  selisihnya,  yang  saya terima” - (5WA-6)
Namun  di  sisi  lain,  ternyata  pembeli  pun  sebenarnya  juga  tidak  keberatan  untuk menambah  beberapa ratus rupiah pada nominal yang akan dibayarkan secara digital. Maka dalam hal ini konsep materialitas menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya penggunaan QRIS.
“Setau saya ada toko kain yang saya kemarin beli itu, pas mau bayar penjualnya bilang kalau bayar pakai Q RIS nanti tambahin lagi 200rupiah yaa. Yaa saya gak keberatan juga sih sebagai pembeli” - (5WA-7) Keputusan  pengalokasian  biaya  transaksi  QRIS  merupakan  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  penjual. Merujuk kepada konsep materialitas, bahwa apakah sejumlah nilai uang yang dibayarkan bersifat material bagi micro merchant.
“Kasian pembeli yaa kalo masih di bawah 100 perak aja gapapa lah” – (1FJ-5)
“Makanya tergantung mba.. kalo memang ke depan ini QRIS banyak peminatnya. Misal orang -orang udah gak pake uang kertas lagi gitu kan, yaa mau gak mau harus pakai. Biayanya jangan mahal- mahal lah.” – (1FJ-
6)
Tidak seperti biaya settlement yang pasti akan dialokasikan sebagai biaya periodik, pengalokasian biaya MDR dapat dilekatkan pada salah satu, sebagai biaya periodik atau sebagai biaya produk. Biaya periodik merupakan  pengorbanan  yang  dikeluarkan  dalam  satu  periode  dan  tidak  termasuk  dalam  kos produk terjual, disebut juga sebagai noninventoriable cost (Hansen & Mowen, 2007) . Noninventoriable cost dapat terdiri dari biaya administrasi dan biaya penjualan. Apabila pengalokasian biaya MDR dilekatkan sebagai
biaya periodik berarti bahwa biaya MDR ditanggung sendiri oleh penjual ( micro merchants ). Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah penambahan biaya tersebut akan memengaruhi marjin laba secara material bagi pelaku usaha.
Sesuai  konsep  biaya  produk  bahwa  segala  jenis  biaya  yang  dapat  ditelusuri  langsung  nilainya dalam rangka penciptaan suatu produk dan dilekatkan langsung sebagai biaya produksi barang atau jasa tersebut (Hansen & Mowen, 2007; Rohma & Febrianti, 2022; Rohma & Wahyu, 2022; Rohma & Sholihah, 2022;  Rohma,  2022).  Apabila  pengalokasian  biaya  MDR  dilekatkan  sebagai  biaya  produk  maka  akan mempengaruhi pricing . Yemeri (2019) menjelaskan bahwa harga memiliki pengaruh yang kuat terhadap loyalitas pelanggan. Suatu harga yang wajar ( price fairness ) mampu mempengaruhi secara signifikan positif terhadap  loyalitas  pelanggan  (Marina,  Kartini,  Sari,  &  Padmasasmita,  2016).  Apabila  keputusan pembebanan biaya MDR diberikan kepada pembeli berarti seharusnya sudah diyakini bahwa nilai tersebut tidak akan mempengaruhi loyalitas dan kemauan pembeli untuk berbelanja.

## Materialitas Biaya
Konsep materialitas biaya menjadi penting dalam menentukan nilai biaya yang bersedia ditanggung oleh pelaku usaha maupun pelanggan, bergantung dari apakah biaya MDR akan dilekatkan pada produk atau dialokasikan sebagai biaya periodik. Materialitas bersifat relatif, bukan absolut, bergantung pada besaran yang digunakan  sebagai benchmark atas suatu nilai materialitas  (Arens, Elder, Beasley, & Hogan, 2017). Dalam  hal  ini,  biaya merchant  discount  rate (MDR)  dan  biaya settlement sebaiknya  dapat  dibandingkan dengan pendapatan dan laba bersih di masing-masing micro merchant . “Yaaa  semasih  potongannya  it u  kecil  dan  tetap  menguntungkan  dalam  artian  penjualan  saya  bisa meningkat, gapapa.” – (1FJ4)
“Waduh ada biaya lagi? Perasaan udah ada kok potongannya.. kalo ada biaya lagi yaa rugi nanti cuma jualan pecel ayam kecil- kecilan gini pendapatan gak seberapa.” - (2LSC-3) Selama pelaksanaan wawancara, micro merchants menyatakan bahwa sudah ada pemotongan yang terjadi. Potongan tersebut tidak dipermasalahkan karena nilainya kecil dan sebelumnya dengan sistem penjualan pesan antar online juga terdapat potongan yang nilainya bahkan lebih besar. Hal ini menyebabkan biaya MDR  dirasa  tidak  material.  Menimbang  dari  karakteristik  usaha  mikro  berdasar  PP  UMKM  Nomor  7 Tahun 2021, bahwa usaha mikro merupakan kelompok usaha yang memiliki kekayaan bersih atau modal usaha  paling  banyak  Rp1  miliar  dan  memperoleh  rata-rata  omzet  tahunan  paling  banyak  Rp2  miliar, cakupan omzet dan  modal usaha pada kelompok usaha mikro akan sangat beragam. Mulai dari usaha mikro dengan omzet dan modal usaha paling minimal hingga usaha mikro dengan omzet dan modal usaha yang  mendekati  batas  atas.  Maka  dalam  hal  ini  konsep  materialitas  menjadi  sangat  penting  untuk dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya penggunaan QRIS, yaitu berdasar pada laba bersih (omzet setelah  dikurangi  biaya  atau  modal  usaha).  Selanjutnya  materialitas  atau  tidaknya  tarif  biaya  yang dikenakan pada micro merchants ini akan terkait dengan perumusan biaya ideal dan jumlah yang bersedia dibayar oleh micro merchants selaku pengguna QRIS sebagai kanal pembayaran.

## Perumusan Biaya Ideal
Peneliti  melakukan  wawancara  pada  responden  yang  memenuhi  kriteria  sehingga  didapat  simpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jika diasumsikan responden adalah pelaku usaha mikro dengan pendapatan rata-rata Rp80.000.000 per bulan dan rata-rata laba bersih Rp1.500.000 per hari.
“Total biaya transaksi menggunakan QRIS (biaya MDR + biaya settlement) hanya 1,48% dari rata -rata laba bersih usaha per hari, maka skema biaya masih bisa diterima. Biaya itu tidak material dibanding dengan benefit menggunakan Q RIS di zaman sekarang yang mana pelanggan sudah mulai melek digital” - (FGD1- 2)
“Biaya 7% MDR dan biaya settlement tersebut masih bersedia kita tanggung dengan syarat omzet dan laba bersih rata- rata seperti pada simulasi ini.” - (FGD1-3)
Jika  diasumsikan  respnden  adalah  pelaku  usaha  mikro  dengan  pendapatan  rata-rata  Rp9.000.000  per bulan, rata-rata laba bersih Rp50.000 per hari.
“Jika kondisi saya pada simulasi 2, saya tidak setuju karena biayanya mencapai 10,2% dari rata -rata laba bersih per hari. Itu mat erial dan cukup membebankan usaha kami.” - (FGD2-1)
Sesi wawancara berlangsung interaktif dengan banyak pertimbangan cost-benefit dari penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran. Responden sadar bahwa QRIS akan membantu keberlanjutan usaha dengan potensi  gaya  hidup  yang  serba  digital  saat  ini.  Namun  di  sisi  lain,  faktor  gaya  hidup  juga  akan mempengaruhi minat pembayaran secara non-tunai. Kepercayaan, budaya dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan QRIS pada generasi Z  (Seputri & Yafiz, 2022). Intensi dalam menggunakan QRIS dipengaruhi oleh hedonic motivation masyarakat (Mayanti, 2020), yang mana pola hedonik itu sendiri dipengaruhi oleh kemampuan finansial masyarakat.
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa angka ideal untuk biaya penggunaan QRIS dipengaruhi oleh kemampuan finansial yang dapat dilihat dari pendapatan dan laba bersih usaha micro merchant itu sendiri. Oleh karena itu, materialitas biaya akan bersifat relatif yang tidak dapat disamakan antara satu usaha mikro dengan usaha mikro lainnya. Bank Indonesia, selaku pembuat kebijakan, tentu seharusnya sudah memiliki data yang lebih relevan dan realiable dalam merumuskan dan menetapkan angka standar biaya 0,7% MDR dan biaya settlement khususnya untuk usaha mikro. Peneliti berharap bahwa pemangku kebijakan telah mempertimbangkan perbedaan kemampuan finansial dan materialitas biaya pada masing- masing kelompok usaha.

## Gambar 3. Model Hubungan Antar Tema Hasil Analisis
Sumber: Data primer, diolah 2023
Berdasarkan  hasil  wawancara,  peneliti  juga  menemukan  bahwa  masih  banyak merchant yang menggunakan QRIS lebih dari satu PJSP. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan karena merchant harus menanggung  biaya  yang  diterapkan  oleh  masing-masing  PJSP  tersebut.  Pemahaman  literasi  keuangan merchant  terkait QRIS  masih sangat kurang. Perlu dilakukan sosialisasi penggunaan QRIS secara lebih menyeluruh  kepada  para  merchant,  khususnya  di  Provinsi  Bali,  bahwa  cukup  dengan  satu  QRIS  bisa untuk  pembayaran  dari  semua  jenis  dompet  digital.  Adanya  potensi  bahwa  biaya  MDR  0,7%  ternyata sudah dialokasikan untuk ditanggung oleh merchants .
“Loh bukannya memang sudah ada potongan ya biasanya dari harga, ngga bulet yang masuk ke rekening saya. Yaa sama kayak jual di shopeefood, gofood, grabfood kan juga ada potongan, bahkan lebih besar.” - (1FJ- 3) Nilai  “potongan” yang  dimaksud  di  sini  perlu  diklarifikasi,  apakah  beberapa  PJSP  memang  telah menerapkan sistem potongan untuk biaya MDR atau memiliki kebijakan tersendiri, yang mana potongan tersebut  belum  termasuk  biaya  MDR  dan  biaya settlement .  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Vice  President
willingness to pay kepraktisan kemudahan teknologi peningkatan trend penjualan pengalokasian biaya biaya produk biaya periodik materialitas biaya toleransi terhadap biaya jangkauan omzet dan modal usaha perumusan biaya ideal kemampuan finansial (omzet dan modal usaha)
Bukalapak, salah satu PJSP QRIS, Rahmat Danu Andika, bahwa saat itu Bukalapak belum memutuskan MDR QRIS akan ditanggung oleh korporasi atau mitra  (Setyowati, 2019). Adanya potensi bahwa biaya MDR 0,7% sudah dialokasikan untuk ditanggung oleh merchants sebelum adanya pengumuman yang pasti dari Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa beberapa jenis QR  code pembayaran  lain  dari  PJSP  yang  belum  tergabung  sebagai  penyelenggara  QRIS  masih digunakan oleh merchant. Adapun QR code pembayaran tersebut seperti QR Code Boost’Biz dari Myboost dan QR  Code Pertamina  dari  MyPertamina.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  bahwa  QRIS  belum sepenuhnya merupakan satu kanal pembayaran merchant regular (UMKM) dan merchant dengan bentuk transaksi lainnya.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Analisis telah dilakukan terhadap data penelitian yang diperoleh melalui metode in-depth interviews, focus group discussion , dan studi literatur. Analisis data dijelaskan secara deskriptif yang terbagi ke dalam beberapa tema yaitu willingness to pay , pengalokasian biaya, materialitas biaya, dan perumusan biaya ideal dalam menjawab pertanyaan penelitian. Diketahui bahwa pelaku usaha mikro ( micro merchants ) bersedia membayar biaya merchant discount rate /MDR dan biaya settlement seperti standar yang ditetapkan Bank Indonesia  dengan  melihat  potensi  penggunaan  uang  digital  di  masyarakat  saat  ini  yang  berpotensi meningkatkan penjualan micro merchants . Adapun keputusan pengalokasian biaya MDR dapat dilekatkan pada biaya periodik, yang mana ditanggung sendiri oleh penjual, atau dilekatkan sebagai biaya produk. Apabila keputusan pengalokasian  biaya MDR dilekatkan pada biaya produk  maka akan memengaruhi pricing produk. Konsep pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan perlu diperhatikan dalam hal ini. Penentuan  standar  biaya  MDR  dan  biaya settlement sebaiknya  disesuaikan  dengan  pendapatan  dan modal usaha, serta laba bersih yang diperoleh micro merchants . Mengingat sejak dikeluarkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang UMKM, jangkauan pendapatan atau omzet usaha untuk kelompok usaha mikro semakin luas, yaitu maksimal Rp2 miliar. Bank Indonesia dapat membuat jangkauan tarif biaya MDR dan settlement dengan berdasar pada tingkatan omzet dan modal usaha micro merchants . Sebagai contoh, range 0,5%-0,7% MDR untuk usaha mikro tingkat terendah, 0,8-1% MDR untuk usaha mikro berkembang, dan 1%-1,2%  MDR  untuk  usaha  mikro  maju.  Adapun  pengelompokkan  tingkat  usaha  mikro  rendah, berkembang,  dan  maju  didasarkan  range  omzet  dan  modal  usaha  mikro.  Sehingga  dengan  adanya penetapan biaya MDR yang pasti dari Bank Indonesia dapat memberikan informasi yang pasti juga kepada PJSP dalam menetapkan biaya MDR kepada micro merchants .
Penelitian ini tentu akan menambah topik bahasan yang baru terkait penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran  dan  diharapkan  dapat  membantu  pembuat  kebijakan,  khususnya  Bank  Indonesia,  untuk menentukan penerapan kebijakan biaya MDR dan biaya settlement untuk usaha mikro. Keterbatasan waktu dan wilayah dapat menjadi bias penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat didukung dengan studi kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner pada jangkauan wilayah yang lebih luas dan dianalisis secara statistik untuk mengetahui tingkat kesediaan micro merchants dalam membayar biaya MDR dan biaya settlement penggunaan QRIS.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, A., Rukmana, L., & R., W. W. (2022). Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response  Indonesian  Standard  (QRIS)  dalam  Mempengaruhi  Inklusi  Keuangan  Mahasiswa. Jurnal , 73-83.
Afiyanti,  Y.  (2008,  Maret).  Focus  Group  Discussion  (Diskusi  Kelompok  Terfokus)  Sebagai  Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia, 12 (1), 58-62.
Ahriana, Yani, A., & Maruf, U. (2016). Studi Analisis Hubungan Antara Self Efficacy dengan Hasil. Jurnal Pendidikan Fisika, 4 (2), 223 – 238.
Arens, A., Elder, R., Beasley, M., & Hogan, C. (2017). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach 16th Edition. USA: Pearson. ASPI.  (2022,  Desember  15). Satu  QRIS  untuk  seluruh  pembayaran .  Retrieved  from  Asosiasi  Sistem Pembayaran Indonesia: https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qris/
Bank Indonesia. (2022, Desember 30). QR Code Indonesian Standard (QRIS), Apa itu QRIS? Retrieved from Kanal dan Layanan: https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx Basmantra,  I.  N.,  &  Liman,  N.  (2022).  Quick  Response  Code  Indonesian  Standard  (QRIS)  Educational.
Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat .
Bisnis Bali. (2020). MDR QRIS Nol Persen Bagi Merchant UMI dan UMKM Diperpanjang. Denpasar, Bali, Indonesia.  Retrieved  from  http://bisnisbali.com/mdr-qris-nol-persen-bagi-merchant-umi-dan- umkm-diperpanjang/
Breidert, C., Hahsler, M., & Reutterer, T. (2015). A Review of Methods for Measuring Willingness-To-Pay.
Innovative Marketing .
Carera, W. B., Gunawan, D. S., & Fauzi, P. (2022). Analisis Perbedaan Omset Penjualan UMKM Sebelum dan Sesudah Menggunakan QRIS di Purwokerto. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA), 24 (1), 48-57.
Clarysse,  B.,  Wright,  M.,  Bruneel,  J.,  &  Mahajan,  A.  (2014).  Creating  value  in  ecosystems:  Crossing  the chasm between knowledge and business. Research Policy,
43 (7), 1164 – 1176.
doi:https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.04.014
CNN. (2021, Februari 18). Gratis MDR QRIS Usaha Mikro Diperpanjang ke 31 Desember 2021. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210218180158-78-608057/gratis-mdr-qris- usaha-mikro-diperpanjang-ke-31-desember-2021
Creswell, J. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Damanik, D. (2019). WILLINGNESS TO PAY (WTP) PENGUNJUNG MUSEUM SIMALUNGUN DI KOTA PEMATANGSIANTAR. Jurnal IKRA - ITH Ekonomi, 2 (3), 9-16. Dwilaksmi,  N.,  &  Griadhi,  N.  (2015). KEABSAHAN  PERMEN  DALAM  TRANSAKSI  PEMBAYARAN. Denpasar: Universitas Udayana.
Febrian, A. (2022, Mei 30). Dilarang keras menyalin, memodifikasi, produksi ulang, menerbitkan ulang, upload ulang, serta mendistribusikan ulang semua konten Business Insight dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kontan. Semua konten dalam Business Insight ad. Retrieved from https://insight.kontan.co.id/news/mendorong-transaksi-usaha-mikro-bi-perpanjang- relaksasi-biaya-qris-1
Hansen, D., & Mowen, M. (2007). Managerial Accounting (8th ed.). South-Western: Thomson.
Karniawati, N., Darma, G. S., Mahyuni, L. P., & Sanica, I. (2021). Community Perception of using QR Code Payment in Era New Normal. ParArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18 (1), 3986-3999. Katadata.  (2021,  November  18).  BI  Perpanjang  Tarif  QRIS  0%  untuk  Usaha  Mikro  Hingga  Juni  2022. Retrieved from https://katadata.co.id/
Lehoux P., B. P. (2006). Focus group research and "the patient's view". Social Science and Medicine, 63 , 2091- 2104.
Liputan 6. (2023). Marak Uang Kembalian Pakai Permen, BI: Masyarakat Berhak Menolak. Indonesia. Mahyuni, L. P., & Setiawan, I. A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? sebuah model untuk memahami intensi UMKM menggunakan QRIS. Forum Ekonomi, 23 (4), 735-747.
Marina, S., Kartini, D., Sari, D., & Padmasasmita, S. (2016, December). Customer Loyalty as the implication of price fairness determined by relationship marketing and service quality of airline services. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 11 (2), 43-51.
Mayanti,  R.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Penerimaan  User  Terhadap  Penerapan  Quick Response Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompet Digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25 (2), 123-135.
MBN.  (2022). Willingness  to  pay – definition  and  meaning .  Retrieved  from  Market  Business  News: https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/willingness-pay-definition-meaning/ Nisa,  Y.  (2019). Customer  Loyalty  -  Does  pricing  matter?  A  study  of  the  manager s’  perspective. Lulea:  Lulea University of Technology, Department of Business Administration.
Paydia. (2021, November 5). Daftar QRIS Merchant Meningkat, BI Perpanjang Tarif 0%. Retrieved from https://paydia.id/daftar-qris-merchant-meningkat-bi-perpanjang-tarif-0/
Republika. (2020). Realita Kesenjangan Digital Antargenerasi. Indonesia.
Riana, E. T., Mukson, & Roessali, W. (2019). Analisis kesediaan membayar (willingness to pay) konsumen terhadap berbagai jenis beras organik di kota semarang (kasus di pasar modern gelael signature). Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), 3 (4), 689-700.
Rohma,  F.  F.,  &  Febrianti,  A.  V.  (2022).  The  Implementation  of  Differential  Analysis  in  Ultra-Micro Manufacturing Business. Best Journal of Administration and Management , 1(2), 75-79.
Rohma, F. F., & Wahyu, P. E. A. N. (2022). The analysis of process costing method: a case study in ultra micro business. Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi) , 10(02), 1-12.
Rohma,  F.  F.  &  Solihah.  (2022).  The  Urgency  of  Determining  Accurate  Costing  Methods  in  the  Cost  of Goods Manufactured. Neo Journal of economy and social humanities , 1(2), 105-109.
Rohma, F. F. (2022). Akuntansi Biaya: Pengelolaan Informasi Biaya . Eureka Media Aksara: Purbalingga.
Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital. KINERJA, 17 (2), 237-247.
Seputri, W., & Yafiz, M. (2022). QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisi Faktor. ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10 (02), 139-148.
Setiawan, I., & Mahyuni, L. (2020). QRIS DI MATA UMKM: EKSPLORASI PERSEPSI DAN INTENSI. E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 921-946.
Setyowati,  D.  (2019,  September  18). BI:  Biaya  Transaksi  Kode  QR  0,7%  Tergolong  Murah .  Retrieved  from Digital:  https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e6d6b217/bi-biaya-transaksi-kode- qr-07-tergolong-murah
Sihaloho,  J.  E.,  Ramadani,  A.,  &  Rahmayanti,  S.  (2020,  April).  Implementasi  Sistem  Pembayaran  Quick Response  Indonesia  Standard  Bagi  Perkembangan  UMKM  di  Medan. Jurnal  Manajemen  Bisnis, 17 (2), 287-297.
Silalahi, P. R., Tambunan, K., & Batubara, T. R. (2022). Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi. Jurnal Ilmah Multidisiplin, 1 (2), 122-128.
Stobierski, T. (2020, Oktober 20). WILLINGNESS TO PAY: WHAT IT IS & HOW TO CALCULATE . Retrieved from Harvard Business School Online: https://online.hbs.edu/blog/post/willingness-to-pay Suheriadi.  (2022,  Desember  23).  BI  Perpanjang  Relaksasi  Pengguna  Kartu  Kredit  hingga  30  Juni  2023.
Retrieved from https://www.fortuneidn.com/finance/suheriadi/bi-perpanjang-relaksasi- pengguna-kartu-kredit-hingga-30-juni-2023
Wiratmini,  N.  P.  (2020,  Februari  5). Implementasi  QRIS:  Merchant  Keluhkan  Biaya  0,7  Persen .  (A.  S.  Rini, Editor) Retrieved from Bisnis.com:
https://finansial.bisnis.com/read/20200205/90/1197655/implementasi-qris-merchant- keluhkan-biaya-07-persen
Yuliati,  T.,  &  Handayani,  T.  (2021).  Pendampingan  Penggunaan  Aplikasi  Digital  QRIS  Sebagai  Alat Pembayaran Pada UMKM. Community Development Journal, 2 (3), 811-816.