Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## KAJIAN TERHADAP RENCANA PENGATURAN DISGORGEMENT DALAM PASAR MODAL INDONESIA 
* Raysa Mayasonda 1 , Lastuti Abubakar 2 , Ema Rahmawati 3
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
 e-mail: raysamysnd@gmail.com 1 e-mail: l.abubakar1962@gmail.com 2
e-mail: ema.rahmawati@unpad.ac.id 3

## Abstract
Various  kind  of  capital  market  violations  show  the  characteristics  of  capital  market violations that the loss is rarely realized by the investor. Currently, the regulation provides a way to resolve  investor  loss  of  capital  market  and  the  practice  of  resolving  violations  of  the  law  in  the capital  market  through  the  investor  protection  regulation  is  sometimes  not  satisfactory  for  the harmed investors. As a step to strengthen the law enforcement instruments, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) issued a Draft Regulation (RPOJK) on OJK regarding Disgorgement  and  Disgorgement  Fund  to  facilitate  investor’s  legal  protection  against  losses internally by itself. The purpose is to analyze the disgorgement mechanism regulation plan through the study of RPOJK so that it can be applied as a new settlement in the capital market and suitable with  existing  ways.  The  research  method  uses  a  normative  juridical  approach  that  is  through  the existing  study  of  the  rule  of  law  that  apply  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials,  also from existing electronic literature. Based on the result of the study, it is concluded the plan of the disgorgement  mechanism  regulation  as  a  form  of  refund  through  administrative  mechanism  is different  from  civil  compensation  and  it  can  be  applied  as  one  of  the  investor’s  legal  protections because the form of the order in disgorgement as a refund is considered effective, proportional and can be preventive.
Keywords: Disgorgement Arrangement Plan; The Protection of Investor; Investor Loss.

## Abstrak
Berbagai pelanggaran pasar modal sangat memungkinkan menimbulkan kerugian investor namun  jarang  disadari.  Regulasi  perlindungan  investor  yang  ada  saat  ini  terkadang  belum memuaskan bagi investor yang dirugikan. Sebagai langkah penguatan instrumen penegakan hukum, Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  RPOJK  tentang  Disgorgement  dan  Disgorgement  Fund untuk  memfasilitasi  perlindungan  hukum  investor  terhadap  kerugian  yang  dialaminya.  Tujuan penelitian  ini  untuk  menganalisis  rencana  pengaturan  mekanisme  disgorgement  melalui  kajian terhadap RPOJK agar dapat diterapkan sebagai upaya penyelesaian baru dalam pasar modal dan berkesesuaian dengan upaya yang sudah ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif  yaitu  melalui  penelaahan  serta  pengkajian  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  melalui bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier,  serta  kepustakaan  elektronik.  Berdasarkan  hasil  kajian dapat  dikemukakan  rencana  pengaturan  mekanisme  disgorgement  oleh  OJK  sebagai  bentuk pengembalian dana melalui upaya administrasi yang berbeda dengan mekanisme ganti rugi perdata dapat  menjadi  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  investor  karena  bentuk  perintah  dalam disgorgement sebagai pengembalian dana dinilai efektif, proporsional dan dapat bersifat preventif.
Kata kunci: Rencana Pengaturan Disgorgement; Perlindungan Investor; Kerugian Investor.
 Naskah diterima: 20 Juli 2020, direvisi: 18 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.279

## PENDAHULUAN
Dalam  mewujudkan  kemakmuran rakyat  maka  perlu  adanya  pertumbuhan ekonomi  dari  berbagai  sektor,  salah satunya  sektor  pasar  modal  Indonesia. Pasar  modal  merupakan  suatu  sarana pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Saskia&Rani, 2015). Diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  yang hadir  sebagai  amanat  dari  Undang Undang Dasar 1945. Pasar modal sebagai tempat (dalam artian abstrak) bertemunya penawaran  dan  permintaan  dana  jangka menengah  dan  jangka  panjang  sehingga fungsinya  adalah  untuk  mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan ( saving surplus unit ) kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan (Adrian Sutedi, 2009).
Kegiatan  ekonomi  dipasar  modal tidak akan bisa terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan  di  pasar  modal  itu  sendiri. Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau yang lebih dikenal  dengan  Undang-Undang  Pasar Modal (UUPM) tercantum pelanggaran di pasar modal yang terbagi atas:
1. Pelanggaran
administratif
sebagaimana  dimaksud  di  dalam Pasal 102 UUPM;
2. Pelanggaran pidana sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  103  sampai dengan Pasal 110 UUPM; dan
3. Pelanggaran  perdata  sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.
Karena  berkaitan  dengan  kegiatan perekonomian,  maka  pelanggaran  hukum baik administrasi, perdata maupun pidana ini sangat berpeluang dan banyak menimbulkan kerugian finansial bagi para pihak  di  pasar  modal  terutama  investor.
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan, terdapat  beberapa  pokok  konsep  dan struktur  penyelesaian  sengketa,  yaitu Penyelesaian  secara  internal  ( internal dispute  resolution )  dimana  pengaduan wajib  diselesaikan  terlebih  dahulu  oleh masing-masing  lembaga  jasa  keuangan. Kemudian,  penyelesaian  secara  eksternal ( external  dispute  resolution )  dalam  hal tidak  tercapai  kesepakatan  penyelesaian pengaduan dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara:  di luar pengadilan; atau melalui pengadilan (Ema&Rai, 2016)
Terhadap  kerugian  investor  yang timbul akibat adanya pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di  pasar modal  sudah  difasilitasi  melalui  hukum pasar  modal  Indonesia  terkait  upaya penyelesaian dengan menjamin penegakan  prinsip  keterbukaan  informasi dan  perlindungan  investor,  begitu  pula pada kaidah internasional dalam Internasional  Organization  of  Securities Commission (IOSCO)  yang  mengatur  3 prinsip  utama  dalam  pasar  modal  yakni:
1. The  Protection  of  Investors; 2. Ensuring  that  markets  are  fair,  efficient and  transparent; 3. The  reduction  of systemic risk ( Objective and Principles of Securities  Regulation  IOSCO ,  2017).
Wujud  dari  perlindungan  hukum  itu sendiri  berupa  legal  structure  dan  legal substance dimana keduanya saling bersinergi  dalam  memberi  kepastian  dan perlindungan  hokum  (Haidar&Fadilah,
2015)
Hukum  pasar  modal  Indonesia  pun mengenal  upaya  penyelesaian  secara perdata didasarkan dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  pasal  111  yang  memberikan hak bagi pihak yang dirugikan pelanggaran  undang  undang  pasar  modal maupun  peraturan  pelaksanaannya  untuk menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  yang harus  bertanggung  jawab,  yang  pada prinsipnya  dapat  diselesaikan  melalui pengadilan/litigasi.
Namun
selain penyelesaian  melalui  litigasi,  sebagai bagian  dari  sektor  jasa  keuangan  maka ketentuan  yang  berlaku  dalam  pasar modal juga dapat tunduk pada aturan yang lebih  khusus  melalui  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014 tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  yang mengarahkan  agar  setiap  sengketa  dalam sektor jasa keuangan di selesaikan melalui LAPS  dalam  setiap  sektor,  tentunya ketentuan  ini  berlaku  juga  dalam  pasar modal  dengan  penyelesaian  terhadap kerugian investor secara perdata diarahkan  untuk  dibawa  dan  diselesaikan dalam  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia  (BAPMI)  agar  lebih  cepat  dan sederhana.  Upaya  perlindungan  hukum investor terhadap kerugian akibat pelanggaran peraturan perundang-
undangan  pasar  modal  juga  diperkuat
dengan  adanya  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Keuangan,  perlindungan  konsumen  tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat  (Evelyn,  2020).  Sebagai  bagian sektor  jasa  keuangan  maka  perlindungan konsumen  yang  dalam  pasar  modal menggunakan  istilah  investor  bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam setiap aktivitas di pasar modal serta agar  investor  memiliki  pemahaman  atas hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada dirinya  sebagai  subjek  hukum  pasar modal.  Namun  faktanya  perlindungan yang diberi hukum pasar modal Indonesia belum sepenuhnya dapat menjamin keamanan  investor  dalam  berinvestasi (Elvira dkk, 2020)
Pelanggaran  di  bidang  pasar  modal bersifat unik dilihat dari sisi pelanggarannya, pelakunya serta akibatnya  (Jusuf  Anwar,  2008).  Hal  ini yang  menyebabkan  pada  kenyataan  nya jarang  bahkan  sedikit  kasus  di  pasar modal  yang  diselesaikan  hingga  ke pengadilan  maupun  melalui  non  litigasi sendiri,  tentunya  terjadi  karena  banyak faktor yang melatarbelakangi. Pada umumnya  pelanggaran  dipasar  modal lebih  banyak  diselesaikan  secara  internal dengan  menjatuhkan  sanksi  administratif maupun jika membahayakan sistem pasar modal baru dilanjutkan ke tahap penyidikan.  Namun  penegakan  hukum terhadap  kejahatan  pasar  modal  belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ( das  sollen )  (Iskandar&Dadang,  2017). Begitu pula terhadap perlindungan hukum
investor    terhadap  kerugian  akibat pelanggaran peraturan perundang- undangan di pasar modal sendiri pada saat ini terutama untuk pengembalian kerugian masih  sangat  jarang,  investor  masih belum  banyak  yang  mengajukan  tuntutan hak  nya  berupa  ganti  rugi  baik  ke pengadilan, maupun BAPMI dan lembaga lainnya  sehingga  dalam  praktik  sekarang ini  aturan-aturan  tentang  perlindungan hukum  investor  terhadap  kerugian  yang sudah ada belum terlaksana secara efektif dan optimal bagi investor untuk mendapatkan  kembali  dananya  melalui ganti rugi.
Berbagai  aturan  yang  berlaku  hingga saat  ini  sebagai  bentuk  kepastian  hukum dalam  upaya  perlindungan  hukum  bagi investor terhadap kerugian yang dialaminya akibat dari adanya pelanggaran peraturan perundang- undangan  dalam  pasar  modal.  Namun berbagai  kerugian  yang  timbul  akibat pelanggaran  hukum  pasar  modal  saat  ini sangat  jarang  yang  dapat  terfasilitasi melalui aturan perlindungan investor yang ada  secara  perdata  ini.  Salah  satu  alasan terkuat  belum  efektifnya  perlindungan hukum  investor  terhadap  kerugian  akibat pelanggaran  hukum  pasar  modal  karena mindset dari  investor  yang  beranggapan bahwa  setiap  kerugian  yang  terjadi merupakan  risiko  serta  konsekuensinya dalam berinvestasi yang tentunya
mengakibatkan  tidak  adanya  motivasi serta inisiatif dari investor untuk mengajukan  ganti  rugi  serta  meminta pertanggung  jawaban  kepada  pelaku pelanggaran peraturan perundang-
undangan  di  pasar  modal,  namun  tidak jarang  juga  investor  tidak  sadar  akan kerugian yang dialaminya karena karakteristik  pelanggaran  di  pasar  modal yang dilakukan secara rapih dan sempurna sehingga mengakibatkan investor  tidak  menyadari  pelanggaran maupun kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.
Kemudian  dari  sisi  investor  juga terkesan  malas  untuk  melakukan  upaya perdata  guna  menuntut  ganti  rugi  karena dalam pemikiran investor pengajuan ganti rugi yang ada saat sekarang membutuhkan  prosedur yang  masih belum  sederhana  dan  belum  efektif,  serta mengingat  ganti  rugi  dalam  pasal  111 UUPM  sama  dengan  perbuatan  melawan hukum yang membutuhkan upaya pembuktian  maka  dirasa  sulit  untuk dilakukan oleh investor, sehingga memungkinkan  investor  untuk  pasrah menerima  kerugian  dan  menyerahkan penyelesaian  pada  otoritas  pasar  modal secara  administrasi  hingga  dilanjutkan  ke tahap  pidana  bila  diperlukan.  Hal  ini  lah yang menggambarkan kelemahan pengaturan  perlindungan  investor  saat  ini yang  mengakibatkan  jarangnya  masuk tuntutan  ganti  rugi  oleh  investor  ke pengadilan,  maupun  ke  BAPMI  sebagai penyelesaian  yang  disarankan  dalam sengketa  bisnis  dan  lembaga  non  litigasi lainnya.
Dalam era pengawasan dan pengaturan  sektor  jasa  keuangan  secara terintegrasi dibawah Otoritas Jasa Keuangan,  maka  sektor  pasar  modal merupakan salah satu sektor jasa
keuangan  yang  tunduk  pada  pembinaan, pengawasan  dan  pengaturan  oleh  OJK (Ema&Lastuti, 2019). Upaya perlindungan  hukum  investor  terhadap kerugian  terus  dilaksanakan dengan dikeluarkannya rencana pengaturan
melalui draft Rancangan Peraturan
Otoritas  Jasa  Keuangan  (RPOJK)  tentang
Disgorgement dan Disgorgement  fund
yang sudah rampung dan tinggal
menunggu pengesahan agar menjadi suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) agar  dapat  berlaku  sebagai  upaya  baru dalam  penyelesaian  terhadap  kerugian yang  dialami  investor.  Dalam  bagian menimbangnya, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitas penegakan hukum  di  bidang  Pasar  Modal,  perlu adanya  penguatan  instrumen  penegakan hukum  yang  dapat  menciptakan  efek  jera bagi  Pihak  yang  melakukan  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di  bidang Pasar Modal. Disgorgement sebagai suatu remedial action diharapkan dapat mencegah pihak yang melakukan
pelanggaran  menikmati  keuntungan  yang diperolehnya secara ilegal,
mengkompensasi  kerugian  dari  korban pelanggaran,  mengandung  unsur  korektif, dan  diharapkan  dapat  memberikan  efek jera.
Terkait  rencana  OJK  ini,  perlu dilakukan kajian terhadap rencana pengaturan mekanisme disgorgement serta  bagaimana  nantinya  pelaksanaan mekanisme ini diakomodasi dalam aturan. Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan kajian  untuk  melihat  bagaimana  rencana
pengaturan mekanisme disgorgement dalam  pasar  modal  agar  dapat  menjadi salah  satu  upaya  perlindungan  hukum investor  yang  efektif  dan  optimal  dalam memberikan  ganti  rugi  terhadap  kerugian investor  yang  timbul  akibat  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di  pasar modal  Indonesia  agar  berkesesuaian dengan  regulasi-regulasi  perlindungan hukum investor yang sudah ada.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penyusunan  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  Yuridis  Normatif , Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian Yuridis  Normatif  sebagai  suatu  metode hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  Dengan  spesifikasi  Deskriptif Analitis  yang  menggambarkan,  menelaah dan menganalisis secara sistematis tentang keadaan tertentu guna menggambarkan  suatu  keadaan  dengan tepat. Bahan hukum yang digunakan:
a. Bahan Hukum Primer Berupa Peraturan Perundang-
Undangan  yaitu  Undang  Undang Dasar  1945,  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal, Undang  Undang  No.  21  tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Rancangan  Peraturan  Otoritas  Jasa keuangan  Tentang Disgorgement dan
Disgorgement  fund ,  serta  peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
b. Bahan Hukum Sekunder Sebagai bahan yang memberi penjelasan  erat  hubungannya  dengan bahan  hukum  primer  seperti  buku- buku  ilmu  hukum  yang  ditulis  oleh para  ahli,  hasil  penelitian  dan  hasil karya  ilmiah  baik  yang  diambil  dari media cetak maupun media
elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Disgorgement Sebagai Sarana Perlindungan Investor Rencana pengaturan mekanisme
disgorgement ini  terinisiasi  dari  T he Securities  and  Exchange  Commission (SEC ) sebagai regulator untuk melakukan perlindungan  investor  di  pasar  modal Amerika  Serikat  yang  telah  lebih  dahulu menerapkan  dan  mengenal  ketentuan disgorgement . Dalam Black's Law
Dictionary,  Disgorgement as  " the  act  of giving  up  something  (such  as  profits illegally obtained) on demand or by legal compulsion”. Pengenaan disgorgement menjadi wewenang komisi untuk memilih jalan  melalui  gugatan  perdata  pengadilan federal  atau  melalui  hakim  peradilan administratif SEC. Mekanisme
disgorgement yang  ada  dalam  SEC  pun juga mengatur bahwa disgorgement bukan merupakan  sebuah  hukuman  namun sebagai  sarana untuk  mencegah kekayaan yang  tidak  adil  sehingga  jumlah  uang yang  dikembalikan  kepada  pihak  yang dirugikan  juga  riil  sejumlah  keuntungan yang diperoleh nya secara ilegal dan tidak boleh dilebihkan jumlahnya.
Berkaitan dengan disgorgement, terdapat  ketentuan fair  fund yang  dikenal pada  tahun  2002, fair  fund bagi  investor diberlakukan sebagai tempat/wadah keuntungan investor yang telah kehilangan  uang  karena  aktivitas  ilegal dari  individu  atau  perusahaan  yang melanggar  aturan  sekuritas. Fair  fund dikenal  saat  pemberlakuan Sarbanes- Oxley  Act yang  memperluas  kekuatan SEC  untuk  mengkompensasi  investor yang  ditipu,  pada  bagian  308(a)  dari ketentutannya,  mengotorisasi  SEC  untuk menambahkan denda sipil yang dibayarkan  dalam  tindakan  penegakan hukum  melalui disgorgement  fund yang disebut  dengan  istilah Fair  fund ,  dan mendistribusikannya  kepada  para  korban pelanggaran  sekuritas,  kekuasaan  ini menjadi  unik  diantara  lembaga-lembaga federal (Urska, 2015)
Dikarenakan pengaturan perlindungan  investor  saat  ini  masih memiliki  kelemahan  terhadap  kerugian investor  dalam  memberikan  ganti  rugi menjadikan disgorgement sebagai langkah  baru  yang  akan  diterapkan  oleh OJK. Kajian terhadap rencana pengaturan mekanisme disgorgement pada  pasar modal  Indonesia  dilakukan  berdasarkan pada  ketentuan  yang  ada  dalam  rencana pengaturan  terkait Disgorgement dan Disgorgement  Fund .  OJK  menggunakan istilah disgorgement sebagai  bentuk pengembalian  dana  yang  diperintahkan kepada  pelaku  pelanggaran  peraturan perundang-undangan  di  pasar  modal melalui  suatu  perintah  tertulis.  Sebagai bentuk  pengembalian  dana,  maka  jumlah
dana yang dikembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum, sehingga pengembalian dilakukan dengan  jumlah  yang  riil  serta  tidak  bisa dikurangi maupun dilebihkan.
Secara  hukum,  istilah disgorgement yang  digunakan  OJK  merupakan  dua  hal yang  berbeda  dengan  istilah  ganti  rugi. Mekanisme  ganti  rugi  merupakan  upaya hukum  yang  berdiri  sendiri  dan  termasuk dalam  upaya  penyelesaian  secara  perdata di  pasar  modal  yang  dilakukan  dengan mengajukan  gugatan  ganti  rugi  baik melalui  pengadilan  maupun  lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hukum  acara  perdata  mengatur  tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan  dari  putusannya  (Sudikno Mertokusumo,  2013).  Dalam  hal  ganti kerugian,  sebagai  tuntutan  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dapat mengajukan gugatan  atas  perbuatan melawan  hukum  maupun  wanprestasi yang  petitum  nya  meminta  ganti  rugi, sehingga  dibutuhkan  proses  pembuktian sebagai proses penting untuk menentukan seseorang  bersalah,  melanggar  hukum atau  tidak  serta  berakibat  dijatuhkan sanksi  atau  tidak.  Pada  saat  itu  hakim dibutuhkan untuk menyelidiki, mempertimbangkan atau memberi alasan- alasan  atas  kebenaran  hubungan  hukum sehingga dapat menjatuhkan putusan yang mengabulkan  ganti  rugi  terhadap  pihak yang dirugikan.
Dalam  mekanisme  ganti  rugi  juga mengenal  ganti  rugi  materil,  hitungan
kerugian  sejumlah  uang  yang  dirugikan dan  dimungkinkan  pula  kesempatan  bagi pihak  yang  dirugikan  untuk  mengajukan tuntutan  ganti  rugi  secara  immateril  yang melebihkan  jumlah  hitungan  kerugian yang  diperkirakan  oleh  korban.  Di  lain sisi,  mekanisme disgorgement sebagai bentuk  pengembalian  dana  merupakan sebuah  bentuk  upaya  penyelesaian  baru yang  difasilitasi  oleh  OJK  secara  internal yang dilakukan dalam penyelesaian secara administrasi, yang mengakibatkan pengenaan disgorgement ini  tidak  dapat berdiri  sendiri  melainkan  melekat  pada saat OJK menjatuhkan sanksi administrasi kepada  pelaku  pelanggaran  peraturan perundang-undangan pasar modal.
Rencana  pengaturan disgorgement dipertimbangkan oleh OJK sebagai bentuk  penegakan  hukum  yang  efektif, proporsional,  dan  yang  paling  penting sebagai  tindakan  preventif,  dimana  setiap OJK  melakukan  penyelesaian  terhadap pelanggaran pasar modal secara internal/administrasi dengan mengeluarkan  sanksi  administrasi,  OJK juga  dapat  memberikan  perintah  kepada pelaku  pelanggaran  untuk  melakukan pengembalian  dana  yang  diperoleh  atau dihindarinya  secara  melawan  hukum tersebut,  karena  biasanya  pada  sanksi administrasi  yang  dijatuhkan  oleh  OJK lebih  banyak  menjatuhkan  denda  sebagai bentuk pembayaran sejumlah uang ke kas negara  namun  biasanya  jumlahnya  juga tidak  terlalu  besar  sehingga  dengan adanya  pengembalian  dana  secara  riil yang  sesuai  dengan  jumlah  keuntungan yang  diperoleh  atau  kerugian  yang
dihindari oleh pelaku pelanggaran hukum pasar  modal  maka  tujuan  OJK  dalam rencana pengaturan mekanisme
disgorgement untuk  menciptakan  serta
memberikan  efek  jera  kepada  pelaku pelanggaran  diharapkan  dapat  tercapai dan terlaksana.
Apabila dilihat dari segi mekanismenya, disgorgement dikenakan pada  saat  OJK  menjatuhkan  sanksi administrasi  namun  belum  langsung diberikan  kepada  investor  maupun  pihak yang  dirugikan. Disgorgement sebagai bentuk pengembalian dana yang
kemudian bila dana yang terkumpul sudah memadai  barulah  dibentuk disgorgement fund sebagai  wadah  yang  akan  menerima klaim  dari  pihak-pihak  yang  dirugikan lalu  mendistribusikannya  kepada  pihak tersebut. Sehingga pada prinsipnya pengaturan mekanisme disgorgement
merupakan upaya yang juga dimaksudkan untuk  penegakan  hukum  yang  disiplin bagi  pelaku  pelanggaran  hukum  pasar modal yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera, sangat memungkinkan  tidak  ada  pihak  yang merasa  dirugikan  karena  akibat  dari pelanggaran dipasar modal yang terkadang  tidak  bisa  dirasakan  secara langsung.  Hal  ini  menujukkan  bahwa rencana pengaturan mekanisme disgorgement tidak  hanya  sebatas  untuk perlindungan  hukum  investor  terhadap kerugian yang dialaminya akibat pelanggaran peraturan perundang-
undangan  di  pasar  modal  namun  lebih jauh lagi memiliki tujuan untuk keseimbangan  dan  menciptakan  pasar
yang  sehat  agar  dapat  memberikan perlindungan  hukum,  kepastian  hukum serta  meningkatkan  kepercayaan  investor dalam pasar modal Indonesia.
Praktik  penyelesaian  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di  pasar modal  salah  satunya  dapat  dilihat  dari praktik insider trading yang marak terjadi dan  sangat  memungkinkan  menimbulkan kerugian  investor,  seperti  dalam  dugaan praktik insider  trading dalam  kasus  PT. Gas  Negara  Tbk.  dimana  otoritas  pasar modal pada saat itu menyelesaikan secara administrasi  dengan  memberikan  sanksi administratif  berupa  denda  terhadap  PT. Gas  Negara  Tbk  (PGAS)  berdasar pelanggaran keterbukaan informasi dalam UUPM  dan  tidak  terbukti  sebagai  suatu pelanggaran  pidana  yang  mengakibatkan investor sebagai pihak yang memungkinkan dirugikan tidak
menyadari  kerugian  yang  ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, sehingga penyelesaian perdata pun jarang terlaksana. Hal ini sebagai salah satu yang menggambarkan pelaksanaan
penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal lebih banyak diselesaikan secara internal otoritas  dan  diberikan  sanksi  administrasi namun  jarang  menyangkut  ranah  perdata untuk  melindungi  investor  dari  kerugian yang dapat dialaminya.
Berdasarkan pertimbangan OJK dalam  rencana  pengaturan  mekanisme disgorgement ini, tentunya sangat relevan dengan  kondisi  yang  menggambarkan kelemahan terhadap penyelesaian kerugian  akibat  pelanggaran  peraturan
perundang-undangan  di  pasar  modal, dimana  OJK  sebagai  Otoritas  di  pasar modal  lebih  paham  dan  lebih  dulu mengetahui ada tidaknya dugaan pelanggaran,  pengenaan disgorgement tentunya  lebih  efektif  daripada  hanya sebatas denda administratif untuk memberikan  efek  jera  kepada  pelaku pelanggaran peraturan perundang- undangan  pasar  modal  serta  lebih  efektif dari  pada  mengajukan  gugatan  ganti  rugi perdata  ke  pengadilan  maupun  luar pengadilan  yang  lebih  sulit  dalam pembuktiannya. Begitupun dari sisi investor  yang dirugikan, jangankan untuk mengajukan  ganti  rugi  secara  perdata, terhadap  kerugian  yang  dialami  akibat pelanggaran saja sulit  untuk  disadari oleh investor, dengan adanya pengenaan disgorgement diharapkan dapat meningkatkan  kesadaran  investor  akan kerugian  sebagai  akibat  dari  adanya pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan  di  pasar  modal  dan investor  memiliki  kesempatan  untuk menerima pengembalian dana yang mereka miliki melalui mekanisme
Disgorgement dan Disgorgement  fund nantinya.
2. Kewenangan  OJK  Dalam  Rencana
Pengaturan Mekanisme Disgorgement Dalam  rencana  pengaturannya,  OJK berwenang  mengenakan disgorgement terhadap Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan  di bidang  Pasar  Modal,
didasarkan  pada  keputusan  administratif yang  ditetapkan  oleh  OJK  dalam  bentuk
Perintah  Tertulis.  Penetapan  Perintah Tertulis sehubungan dengan disgorgement ini dilakukan bersamaan dengan ditetapkannya sanksi administratif kepada Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di  bidang
Pasar Modal. Pengeluaran rencana pengaturan  terkait Disgorgement dan Disgorgement fund ini tentunya berangkat dari  kewenangan  yang  dimiliki  OJK dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan pasal  8  untuk  melaksanakan  tugas pengaturan serta pasal 9 untuk melaksanakan  tugas  pengawasan,  yang lebih  spesifiknya  dalam  pasal  8  huruf  i, OJK  berwenang  “menetapkan  peraturan mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang  undangan  di  sektor  jasa keuangan.”
Namun pengenaan sanksi yang dilakukan oleh OJK terbatas dalam upaya administrasi  sebagaimana  diatur  dalam pasal 9 huruf g, yakni “menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan  perundang-undangan  di  sektor jasa  keuangan”  Bentuk  sanksi  ini  pun limitatif, yakni hanya dapat berupa:
a. Peringatan tertulis
b. Denda
c. Pembatasan kegiatan usaha
d. Pembekuan kegiatan usaha
e. Pencabutan izin usaha
f. Pembatalan persetujuan
g. Pembatalan pendaftaran
Apabila  diartikan  secara  kalimat, perintah  tertulis  pengenaan disgorgement
belum  dapat  digolongkan  ke  dalam  salah satu  bentuk  sanksi  administrasi.  Akan tetapi  memungkinkan  untuk  diartikan bahwa dalam melakukan upaya penyelesaian secara administrasi (internal)  terhadap  pelanggaran  peraturan perundang-undangan di pasar modal yang mengakibatkan  adanya  kerugian  secara materil bagi investor, dalam mengeluarkan  keputusan  administratifnya
OJK dapat menjatuhkan sanksi
administratif  dan  sekaligus  mengeluarkan perintah  tertulis  pengenaan disgorgement agar pelaku pelanggaran dapat melakukan pengembalian  keuntungan yang diperoleh atau  kerugian  yang  dihindari  secara  tidak sah/melawan  hukum  yang  dilakukannya kepada para investor.
Berkaitan dengan perintah tertulis  ini lah  mengarah  pada  kewenangan  dalam pasal  9  huruf  d,  “memberikan  perintah tertulis  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan dan/atau  pihak  tertentu;”  namun  dari beberapa kewenangan yang telah disebutkan  diatas  tidak  dicantumkan batasan  kewenangan  dalam  penjelasan pasalnya.  Adapun  karena  kewenangan yang  dimiliki  OJK  dalam  pasal  8  saling berkaitan  dengan  pasal  9,  maka  dalam penjelasan  pasal  8  huruf  f  dapat  dilihat bahwa  yang  dimaksud  dengan  “perintah tertulis”  adalah  perintah  secara  tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan  kegiatan  tertentu  guna memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen,
masyarakat,  dan  sektor  jasa  keuangan.
Perintah  tertulis  diberikan  antara  lain untuk  mengganti  pengurus  atau  pihak tertentu  di  Lembaga  Jasa  Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi,  menghentikan  atau  mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen,  masyarakat,  dan  sektor  jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.
Berdasarkan penjelasan pasal mengenai perintah tertulis, secara tersurat sudah  dibatasi  dan  diberikan  bentuk bentuk  tindakan  yang  dapat  dilakukan dalam pemberian perintah tertulis, namun dapat  diperluas  karena  perintah  tertulis diberikan  untuk  melaksanakan  atau  tidak melaksanakan  kegiatan  tertentu  guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan
mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat,  dan  sektor  jasa  keuangan, sehingga  bagi  OJK  dimungkinkan  untuk diperluas  dengan  melakukan  perintah melaksanakan kegiatan tertentu dalam hal ini mengembalikan sejumlah uang ( Disgorgement ) guna mencegah/ mengurangi  kerugian  konsumen  yang dalam  pasar  modal  biasanya  pihak  yang rawan untuk dirugikan adalah  investor.
Melihat  berbagai  pasal  yang  telah dijabarkan dan saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya, maka yang dilakukan OJK merupakan bentuk perluasan  kewenangan  terhadap  Undang- Undang  OJK  dalam  rencana  pengaturan
mekanisme Disgorgement dan Disgorgement fund ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan, mengingat
pentingnya  sektor  pasar  modal  dalam perekenomian  suatu  negara,  dibutuhkan pasar  yang  sehat  dan  dapat  menjamin perlindungan  investor.  Maka  penulis menyimpulkan:
1. Perlindungan hukum
terhadap investor atas kerugian akibat pelanggaran  peraturan  perundang- undangan  di  pasar  modal pada  saat ini  belum  efektif  dan  optimal  karena belum  terdapatnya  mekanisme  yang sederhana untuk dapat menuntut ganti kerugian  dalam  rangka  perlindungan investor  pasar  modal,  selain  itu sebagian  besar  investor  menganggap kerugian  merupakan  bagian  dari risiko investasi.
2. Mekanisme disgorgement sebagai rencana yang masih berbentuk Rancangan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  dapat  menjadi  salah  satu bentuk  perlindungan hukum  terhadap investor  atas  kerugian  yang  timbul
akibat pelanggaran peraturan
perundang-undangan  di  pasar  modal,
karena bentuk perintah dalam
disgorgement dinilai efektif, proporsional,  dan  dapat  bersifat preventif.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada :
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu  Hukum  (STIH)  Putri  Maharaja Payakumbuh

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  (2009).  Segi-Segi  Hukum
Pasar Modal, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Elvira  Fitriyani  Pakpahan,  Vivi  Prisilla, Dicky,  Yuni  Adriana,  dan  Malau. (2020).  Peran  dan  Kewenangan Profesi  Penunjang  Pasar  Modal (Notaris)  dalam  Menghadapi  Era Globalisasi. Jurnal
Cendekia Hukum, Vol 5 No. 2.
Ema  Rahmawati  dan  Lastuti  Abubakar, (2019). Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu
Tinjauan  Atas  Perkara  Perdata Terkait  Transaksi  Repo. Jurnal Bina    Mulia    Hukum ,  Vol  4  No.  1,
P-ISSN:  2528-7273  E-ISSN:  2540- 9034
Ema Rahmawati dan Rai  Mantili, (2016).
Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga  Alternatif  Jasa  Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum .
Vol  3  No.  2.    ISSN  2460-1543  e- ISSN 2442-9325
Evelyn  Larissa  Florentia  Wijaya,  (2020). Perlindungan  Hukum  Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis. Jurnal  Cendekia  Hukum.
Vol 5 No. 2.
Haidar dan Fadilah, (2015). Perlindungan Hukum  Bagi  Investor  Terhadap Praktik  Kejahatan  Insider  Trading
Pada  Pasar  Modal  di  Indonesia.
Jurnal Cita Hukum. Vol 3 No. 1.
Iskandar  dan  Dadang,  (2017)  Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan  Orang  Dalam  ( insider trading. Jurnal Yustisi. Vol 4 No. 1.
Jusuf  Anwar,  (2008).  Penegakan  Hukum dan  Pengawasan  Pasar  Modal.
Bandung: PT. Alumni.
Objectives  and  Principles  of  Securities
Regulation , Internasional Organization of Securities Commission (IOSCO), May 2017 .
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  tentang Disgorgement dan Disgorgement Fund
Saskia  dan  Rani,  (2015).  Kajian  Hukum
Terhadap Perspektif Peranan
Pengawasan Hukum Pasar Modal di
Indonesia. Jurnal  Lex  Et  Societatis . Vol 3 No. 2.
Sudikno  Mertokusumo,  (2013).  Hukum
Acara Perdata Indonesia.
Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka,
Cet. Pertama.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Urska Velikonja, (2015). Public
Compensation  For  Private  Harm: Evidence  From  The  SEC’s Fair fund Distribution. Stanford  Law Review Vo. 67, Iss 2.