## MODIFIKASI MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BERBASIS PARTISIPASI  PUBLIK
Ahmad Sururi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Serang Raya Email: ahmadbroer@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to analyze how the typology of policy formulation solutions in solving public problems and how to model public policy formulation of development planning based on  public  participation.  Research  method  in  this  research  use  qualitative  method.  This  research was  conducted  in  Wanasalam  District,  Lebak  Regency,  exactly  in  Cilangkap  Village.  Data collection  techniques  through  interviews,  observation,  documentation  and  review  of  documents from various sources and references. Data analysis techniques performed through data reduction, data  presentation  and  data  verification.  The  results  and  discussion  in  this  research  there  are  5 (five)  solution  typology  in  solving  public  problem  that  is:  1)Inducment,  policy  step  that  is persuading  or  pressing  over  certain  issue;  2)Rules,  policy  measures  that  emphasize  the establishment of rules in the form of regulations that must be adhered to by the community; 3)Facts, policy  steps  in  the  form  of  use  of  information  paths  to  persuade  target  groups  to  want  to  do something that is  considered to  solve the problem;  4)Right, policy measures in  the form of  giving rights or duties to the community; 5)Power. policy efforts in the form of additional weight of power caused by certain demands. Then, the process of modifying the formulation of a public-based rural development planning policy requires synergy between the village government and the community through  policy  recommendations  to  the  formal  policy  actors  in  development  planning  forums  and citizens' debates. The synergy of the three components within the framework of modification of the policy  formulation  is  a  continuous  process  called  input  (consisting  of  public  choices),  the  policy process (through Musrenbang and Rembug rakyat forums) and output/outcome (policy formulation of public participation based development planning).
Keywords :  Modification  of  Policy  Formulation,  Policy  of  Development  Planning  and  Public Participation

## PENDAHULUAN
Potensi daerah perdesaan di Indonesia dengan beragam sumber daya yang dimilikinya  merupakan  modal  yang  sangat penting  dalam  pengembangan  tata  kelola pembangunan perdesaan. Dukungan semangat kegotongroyongan,  kebersamaan  dan  nilai- nilai  tradisional  masyarakat  diharapkan  dapat menjadi  daya  ungkit  dalam  mendorong paradigma  pembangunan  desa  yang  bersifat bottom  up sehingga  memberikan  dorongan terhadap penguatan aktor kebijakan pembangunan desa dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan desa sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang
Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  disusun sesuai  dengan  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  untuk  jangka  6  (enam)  tahun  dan Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa  (RKPD) sebagai  penjabaran  dari  RPJMDesa  untuk jangka  waktu  1  (satu)  tahun.  Dalam mekanisme  perencanaan  pembangunan  maka musyawarah perencanaan pembangunan  desa dilaksanakan  untuk    menetapkan  prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
Sebagai  forum  dialog,  pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan  untuk  membahas  permasalahan
strategis
pembangunan desa antara pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat.  Sinergitas  antara  pemerintah desa  dan  masyarakat  menjadi  bagian  yang sangat  penting dalam  merumuskan kebijakan perencanaan  pembangunan.  Akan  tetapi faktanya  proses  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  tidak  berjalan  sesuai dengan prinsip-prinsip sinergitas yang diharapkan, pengambilan keputusan sentralistik  masih  menjadi  faktor  dominan dalam proses musyawarah termasuk pengambilan keputusan.
Fakta  yang  ditemukan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  masyarakat  yang  hadir dalam  musyawarah  desa  kurang  dilibatkan secara  aktif,  hal  tersebut  disebabkan  karena keputusan program pembangunan desa terlebih  dahulu  sudah  ditetapkan  oleh  aparat pemerintahan  desa  sehingga  musyawarah perencanaan pembangunan desa hanya menjadi  forum  seremonial  bagi  aparat pemerintahan desa.
Disisi  lain  perencanaan  pembangunan yang tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat menyebabkan kapasitas masyarakat  desa  tidak  dapat  berkembang sehingga  pembangunan  yang  dilaksanakan kurang  memiliki  faktor  dampak  dan  manfaat yang mendorong penguatan kapasitas masyarakat  baik  secara  individu  maupun kelompok.  Oleh  sebab  itu  urgensi  penguatan kapasitas  masyarakat  melalui  tata  kelola formulasi kebijakan perencanaan pembangunan menjadi penting dan perlu terus untuk  didorong.  Konsep  pendekatan  yang memandang  inisiatif  kreatif  dari  rakyat sebagai  sumber  daya  pembangunan  yang utama dan memandang kesejahteraan material dan  spiritual  mereka  sebagai  tujuan  yang ingin  dicapai  oleh  proses  pembangunan (Korten dan Corner, 1987:61), dapat terealisasikan  melalui  tata  kelola  kebijakan perencanaan
pembangunan dengan mengedepankan kekuatan kolektif dari berbagai individu dan komunitas yang berasal dari ide dan gagasan masyarakat lokal dengan
menempatkan  anggota  masyarakat  selaku aktor kebijakan pembangunan
Pembangunan  adalah  suatu  usaha  atau perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat
serta individu-individu
didalamnya yang berkehendak dan melaksanakan  pembangunan  itu.  (Riyadi,
1981  dalam  Mardikanto  dan  Soebiato,
2014:3).  Sebagai  sebuah  upaya  menuju tercapainya kesejahteraan, masyarakat perdesaan adalah subjek perencanaan pembangunan karena pembangunan
mensyaratkan pelibatan atau partisipasi seluruh  warga  masyarakat  sejak  pengambilan keputusan  perencanaan  pembangunan  sampai pada  pelaksanaan  dan  pengawasan  kegiatan serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2014:5).
Pentingnya  perencanaan  pembangunan yang  melibatkan  masyarakat  merupakan sebuah kondisi objektif dikarenakan masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui  kebutuhan  pembangunan  dan memahami permasalahan-permasalahan sehingga  dalam  hal  ini  terdapat  5  (lima)  tipe solusi  yang  perlu  diformulasikan  dalam kebijakan  yaitu  :  1) Inducment ,  langkah kebijakan  yang  bersifat  membujuk  atau menekan  atas  isu  tertentu;  2) Rules ,  langkah kebijakan yang menekankan pada pembentukan  aturan-aturan  dalam  bentuk regulasi-regulasi  yang  harus  ditaati  oleh masyarakat;  3) Facts ,  langkah  kebijakan berupa  penggunaan  jalur  informasi  untuk mempersuasi  kelompok  target  agar  mau melakukan sesuatu yang dianggap menyelesaikan  masalah;  4) Right ,  langkah kebijakan  berbentuk  pemberian  hak-hak  atau tugas-tugas pada masyarakat; 5) Power , upaya kebijakan berupa penambahan bobot kekuasaan  yang  disebabkan  adanya  tuntutan tertentu.  (Deborah  Stone  dalam  Lester  dan Stewart,
2000 dalam Kusumanegara, 2010:87).  Kelima  tipe  solusi  tersebut  dapat menjadi problem  solving bagi  pemangku kebijakan  dalam  memecahkan  permasalahan-
permaslahan  publik dalam  tahap perencanaan pembangunan.
Pembangunan dengan berbasis partisipasi  masyarakat  dimaknai  sebagai the continued  active  involvment  of  citizen  in making  which  affect  them (Antoft  dan Novack,  1988).  Proses  keberlanjutan  tersebut menjadi sesuatu yang penting guna mendukung
keberhasilan tujuan pembangunan  melalui  masyarakat  sebagai aktor  perencana.  Hasil  penelitian  dari  Ricky Irawan,  Mardiyono  dan  Ratih  Nurpratiwi (2015)  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan daerah menyebutkan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  Musrenbang  adalah  hadir  dan  aktif serta terdapat sinergi antar pemerintah dengan masyarakat  dalam  kegiatan  perencanaan pembangunan.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa sinergitas dalam meningkatkan kualitas  perencanaan  desa  diperlukan  tata kelola  formulasi  kebijakan  yang  tepat  dan terukur  serta  melibatkan  masyarakat  sebagai stakeholder pembangunan.
Kemudian dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Armando  Soares,  Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur (2015)
memberikan  kesimpulan  bahwa  pemerintah daerah berperan sebagai entrepreuneur, koordinator,  fasilitator  dan  stimulator  yang melibatkan semua stakeholder untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  daerah untuk  melakukan  verifikasi,  mengevaluasi dan  supervisi  terhadap  program  prioritas perencanaan  pembangunan  daerah.  Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa partisipasi  masyarakat  merupakan  instrumen penting  dalam  proses  pembangunan  melalui berbagai potensi dan sumber daya yang ada.
Formulasi kebijakan akan sangat membantu  para  analis  kebijakan  untuk menemukan
asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebagian- penyebagian  masalah  publik,  memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan  yang  baru  (Dunn,  1999:26  dalam
Agustino, 2006:97). Dalam kaitannya dengan perencanaan  pembangunan  perdesaan,  maka model  formulasi  kebijakan  melalui  pilihan publik  merupakan  salah  satu  opsi  yang  tepat karena  pada  intinya  setiap  kebijakan  publik yan  dibuat  oleh  pemerintah  harus  merupakan pilihan  dari  publik  yang  menjadi  penguna (beneficiaries  atau  customer  dalam  konsep bisnis).  Proses  formulasi  kebijakan  publik dengan  demikian  melibatkan  publik  melalui kelompok-kelompok kepentingan (Riant Nugroho,  2003:132).  Publik  dalam  hal  ini dimaknai  sebagai  masyarakat  desa  yang terdiri  dari  berbagai  kelompok  seperti kelompok tani, kelompok pedagang, kelompok wanita, kelompok pemuda, kelompok buruh tani, dan berbagai komunitas lainnya  yang mempunyai kepentingan.  Selain itu  dalam  analisis  formulasi  kebijakan terdapat  modifikasi  model  sistem  dalam proses  kebijakan  sebagaimana  dikemukakan oleh  Jenkins  (2003)  dalam  Kusumanegara (2010:95)  bahwa  dalam  model  sistem pembuatan  keputusan  terletak  dalam  sistem politik dimana di  dalamnya terdapat  berbagai aktor-aktor  formal  perumusan  kebijakan publik yaitu aparat pemerintah desa, tuntutan- tuntutan, sumber daya dukungan dan dukungan,  kelompok-kelompok  kepentingan, sistem keputusan, output dan hasil kebijakan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis bagaimana tipologi solusi formulasi  kebijakan  dalam  penyelesaian masalah  publik  dan  bagaimana  model formulasi kebijakan
perencanaan pembangunan  perdesan  berbasis  partisipasi publik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati (Bogman  dan  Taylor  dalam  Moleong, 2005:3). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan  Wanasalam  Kabupaten  Lebak tepatnya di Desa Cilangkap dimana
pelaksanaan musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa yang dilaksanakan belum berdampak  terhadap  akses  kebutuhan  dasar masyarakat  desa.  Teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi dan  telaah  dokumen-dokumen  dari  berbagai sumber  dan  referensi.  Teknik  analisis  data dilakukan  melalui  reduksi  data,  penyajian data dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tipologi  Formulasi  Kebijakan  dalam penyelesaian permasalahan
perencanaan  pembangunan  berbasis partisipasi masyarakat.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  analisis tipologi  formulasi  kebijakan  yang  perlu dilakukan  dalam  penyelesaian  permasalahan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi publik di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam adalah sebagai berikut :
a. Inducment ,  sebuah  langkah  kebijakan yang bersifat  membujuk  dalam mengatasi isu-isu  tertentu  yang  berkembang  di masyarakat.  Posisi  masyarakat yang cenderung  pasif  dan  tidak  merespon upaya-upaya  perencanaan  pembangunan merupakan akibat dari kurangnya langkah-langkah persuasif dari pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat.
Berdasarkan data wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa selama  ini  masyarakat  tidak  mengetahui bagaimana  perencanaan  pembangunan dilakukan,  untuk  apa  dan  bermanfaat untuk  siapa.  Masyarakat  diposisikan secara  pasif  dalam  proses  pembangunan dan  tidak  pernah  dilibatkan  dalam musyawarah  dan  rembug  warga  untuk membahas permasalahan kebutuhan pembangunan.
b. Rules , langkah kebijakan yang menekankan  pada  pembentukan  aturan- aturan  dalam  bentuk  regulasi-regulasi yang  harus  ditaati  oleh  masyarakat  dan diinisasi  oleh  pemerintah  desa  menjadi salah  satu  prasyarat  dalam  kebijakan
perencanaan  pembangunan  akan  tetapi berdasarkan data observasi dapat disimpulkan  bahwa  aturan  dan  regulasi yang  dibuat  tidak  melibatkan  masyarakat dalam proses pembuatannya. Kewenangan pemerintah  desa  sebagai  regulator  dalam hal  ini  dimaknai  secara  absolut  dan kurang  memperhatikan  aspirasi  yang berkembang  di  masyarakat  sehingga berdampak pada ketidaktaatan masyarakat terhadap  aturan  dan  regulasi  yang  telah dibuat.  Hasil  wawancara  menyebutkan bahwa  masyarakat  tidak  setuju  dengan aturan  dan  regulasi  yang  dibuat  karena hanya  menguntungkan  beberapa  pihak saja  atau  kelompok-kelompok  tertentu saja  sedangkan  kelompok-kelompok  lain merasa dirugikan seperti kebijakan pemilihan  pembangunan  akses  jalan kampung  yang  dilakukan  secara  tidak merata dan hanya dilakukan pada beberapa  jalan  kampung  yang  berdekatan dengan  pemerintah  desa  sedangkan  akses jalan  kampung  ke  rumah-rumah  warga tidak diperhatikan.
c. Facts , langkah kebijakan berupa penggunaan jalur informasi untuk mempersuasi  masyarakat  atau  kelompok- kelompok  dalam  masyarakat  agar  mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan  pemerintahan  desa  berupa sosialiasi dan komunikasi kepada masyarakat belum dilakukan secara transparan,  akuntabel  dan  konsisten.
Masyarakat mengetahui beberapa
sosialisasi  yang  ditempel  di  kantor pemerintah desa akan tetapi tidak menjelaskan  maksud  dan  tujuan  dari  isi sosialisasi tersebut. Data hasil wawancara kepada beberapa warga masyarakat menyebutkan sosialisasi dan pengumuman  tidak  hanya  berlangsung beberapa  hari  saja  dan  tidak  ada keterbukaan  dari  pemerintahan  desa tentang sosialisasi tersebut.
d. Right , langkah kebijakan berbentuk pemberian  hak-hak  atau  tugas-tugas  pada masyarakat  agar  terlibat  dalam  proses
Lingkungan Rekomendasi dalam
Musrenbang/Rembug Warga
perencanaan pembangunan tidak
melibatkan secara aktif masyarakat. Representasi  masyarakat  yang  terdiri  dari berbagai  profesi,  kelompok  dan  berbagai kampung  tidak  dilakukan,  pemerintah desa  hanya  memberikan  tugas  kepada sebagian  kecil  warga  saja.  Hal  tersebut menyebabkan  terjadinya  kecemburuan sosial  di  masyarakat  karena  tidak  pernah merasa dilibatkan.
e. Power , upaya kebijakan berupa penambahan bobot kekuasaan yang disebabkan  adanya  tuntutan  tertentu. Secara praktis masyarakat dengan berbagai  saluran  komunikasi  melalui tokoh-tokoh masyatakat, tokoh agama dan tokoh pemuda berupaya untuk mendorong proses  perencanaan  pembangunan  yang transparan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  dapat  disimpulkan,  upaya- upaya  tersebut  sudah  dilakukan  akan tetapi  masih  belum  dapat  terealisasikan, masyarakat  sebagai  pihak  yang  paling mengetahui permasalahan kebutuhan pembangunan berupaya agar setiap proses perencanaan pembangunan dilakukan secara  transparan  dan  akuntabel  sehingga dapat memuaskan semua pihak.
2. Modifikasi Model Formulasi Kebijakan

## Perencanaan  Pembangunan  Perdesaan Berbasis Partisipasi publik
Model  pilihan  publik  merupakan  opsi yang  tepat  dalam  formulasi  kebijakan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi publik. Proses formulasi kebijakan publik  dengan  demikian  melibatkan  publik melalui kelompok-kelompok kepentingan (Riant Nugroho, 2003:132). Di Desa Cilangkap  Kecamatan  Wanasalam  terdapat berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai  kepentingan  secara  langsung terhadap  proses  pembangunan,  kelompok- kelompok  tersebut  yaitu,  kelompok  petani, kelompok  buruh  tani,  kelompok  pengusaha, kelompok  perempuan,  kelompok  pemuda, kelompok  pengajian,  kelompok  buruh  ladang dan  kebun  dan  kelompok  pedagang.  Dalam penelitian ini, pengelompokan perlu
dilakukan  dengan  tujuan  mengakomodir berbagai kepentingan dengan tetap memperhatikan bahwa masing-masing kelompok  tersebut  tersebar  dan  bertempat tinggal  di  berbagai  dusun  tetap  menjadi perhatian  fokus  perencanaan  pembangunan. Berikut  adalah  modifikasi  model  pilihan publik dan model sistem Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan berbasis publik.

## Gambar 1
Modifikasi Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Berbasis Partisipasi Publik (diadaptasi dari model sistem Easton, (1982) dan Jenkis (1993)
Dari gambar 1 tersebut dapat dijelaskan  bahwa  proses  formulasi  kebijakan perencanaan
pembangunan perdesaan berbasis  publik  diawali  dengan  adanya tuntutan-tuntutan dari berbagai elemen dengan  didukung  oleh  ketersediaan  sumber daya.  Ketiga  elemen  tersebut  merupakan faktor  pendorong  bagi  kelompok-kelompok yang terdapat di masyarakat untuk mendorong dan  menekan  pemerintahan  desa  agar dilibatkan  dan  ambil  bagian  dalam  proses kebijakan  perencanaan  pembangunan  melalui rekomendasi  kebijakan  dalam  forum-forum musyawarah  perencanaan  pembangunan  dan rembug-rembug  warga,  kelompok-kelompok di  masyarakat  tersebut  adalah kelompok tani, buruh  tani,  kelompok  pedagang,  kelompok perempuan, kelompok pemuda dan kelompok pengajian.  Selanjutnya  hasil  rekomendasi
Tuntutan/ sumber daya dan dukungan Kelompok- kelompok dalam masyarakat Sistem keputusan Jaringan Kerja Organisasi antar desa Input kebijakan Piihan- pilihan publik
Proses Kebijakan Output & outcome Kebijakan Formulasi kebijakan berbasis publik
tersebut  diajukan  kepada  aktor  formal kebijakan  dalam  hal  ini  adalah  aparat pemerintah  desa  untuk  mengambil  keputusan melalui jaringan kerja organisasi antara desa.
Sinergitas  ketiga  komponen  tersebut dalam kerangka modifikasi formulasi kebijakan merupakan sebuah proses berkelanjutan  yang  terdiri  dari  input  (terdiri dari  pilihan-pilihan  publik),  proses  kebijakan (melalui  forum  Musrenbang  dan  Rembug warga) dan output/outcome (formulasi kebijakan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi publik).

## KESIMPULAN
Tipologi  solusi  formulasi  kebijakan dalam  penyelesaian  masalah  publik  dan model  formulasi  kebijakan  perencanaan pembangunan  perdesan  berbasis  partisipasi publik  merupakan  sebuah  proses  kebijakan yang  berkelanjutan  dalam  sebuah  mekanisme yang  sinergis  antar  stakeholders  yang  terdiri dari  publik  sebagai  aktor  non  formal kebijakan perencanaan pembangunan perdesaan  dan  pemerintahan  desa  sebagai aktor  formal  kebijakan.  Proses  keberlanjutan tersebut  akan  berjalan  dengan    baik  dimulai dari  tahapan  penyelesaian  permasalahan publik  sampai  dengan  modifikasi  formulasi kebijakan publik.
Sebagai sebuah opsi kebijakan perencanaan, model pilihan publik dan model sistem dianggap cukup tepat dalam kebijakan perencanaan  pembangunan  dengan  publik sebagai  aktor  utama  pembangunan.  Secara empiris, publik
Perencanaan  Pembangunan  perdesaan perlu dilakukan melalui sinergitas antar aktor- aktor kebijakan formal dan non formal secara konsisten  dan  berkelanjutan.  Diperlukan dorongan  dan  kesadaran  dari  berbagai  aktor tersebut  untuk  berperan  sesuai  dengan kapasitas  dan  kapabilitasnya.      Dengan demikian  pembagian  peran  yang  dilakukan secara  sinergis  akan  menciptakan  tata  kelola perencanaan pembangunan yang mengedepankan asas kebersamaan dan
prinsip-prinsip  akomodatif  demi  tercapainya tujuan pembangunan.
Model pilihan publik dan terintegrasinya  sebuah  sistem  kebijakan  yang terdiri  dari  input,  proses  dan  output  dapat menjadi  sebuah  pilihan  bagi  perencaanaan kebijakan pembangunan dengan tetap mengutamakan  prinsip-prinsip  transparansi dan akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo,  2014.  Dasar-dasar  Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
Antoft  K,  &  Novack  J,  1998. Grassroots
Democracy:  Local  Government  in  the Maritimes , Nova Scotia Henson College Dollhouse University
Kusumanegara,  Solahudin,  2010.  Model  dan
Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta. Korten David & Syahrir, 1987. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta,
Yayasan Obor Indonesia Mardikanto    T    dan    Soebiato    P,    2013, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif Kebijakan Publik . Alfabeta, Bandung. Nugroho,  Riant,  2003.  Kebijakan  Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta. Ricki  Irawan,    Mardiyono,  Ratih  Nurpratiwi, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan  Pembangunan  Daerah, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik ISSN.  2442  -6962,  Vol.  4,  No.  2 (2015)
Armando  Soares,  Ratih  Nurpratiwi  dan  M.
Makmur,  Peranan  pemerintah  daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  ISSN.    2442-6962  Vol.  4,  No.
2 (2015)