Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN E-RETRIBUSI DI KOTA BUKITTINGGI
Yesica Handayani 1* , Ria Ariany 2 , Kiki Ameliza 3
1 Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia Email : yesicahandayani55@gmail.com
2 Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia email : riaariany@soc.unand.ac.id
3 Amik Mitra Gama email : qqameliza@gmail.com

## Abstract
The use of the  e-retribution system in Bukittinggi since the beginning of 2020 has an effect on the local  revenue  (PAD)  from  the  retribution  sector.  This  study  aims  to  find  out  and  analyze  the implementation  of  the  Bukittinggi  Mayor  Regulation  Number  39  of  2020  regarding  the  payment, deposit  and  payment  procedures  for  wholesale  and/or  shop  levies  electronically  analyzed  using Edward III's theory. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data. The data collection technique used was  obtained by  field  research  and  library  research.  Data  analysis  was  carried  out  by  qualitative analysis and using purposive sampling technique in determining the sources. Testing the validity of the  data  is  done  by  triangulation  method.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the electronic  retribution  collection  policy  at  the  Department  of  Small  And  Medium  Business Cooperatives  And  Trade  when  viewed  from  the  Eward  III  theory  had  not  been  implemented optimally.  In  terms  of  resources,  there  is  a  shortage  of  personnel  in  managing  user  fees electronically.  In  addition,  the  absence  of  specialized  personnel  in  the  field  of  information  and technology  has  resulted  in  the  slow  development  of  the  electronic  levy  receipt  application  system. The  absence  of  a  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  made  by  the  Department  of  Small  And Medium  Business  Cooperatives  And  Trade  is  also  an  obstacle  in  implementing  the  policy.  The  e- retribution  has  not  yet  been  implemented  as  a  whole  because  the  collection  of  retribution  before 2019 is still collected manually.
Keywords : Public policy, e-retribution and Edward III theory

## Abstrak
Penggunaan sistem e-retribusi di Kota Bukittinggi semenjak awal tahun 2020 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi dari sektor retribusi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 39 Tahun 2020 tentang  tata  cara  pembayaran,  penyetoran  dan  tempat  pembayaran  retribusi  pasar  grosir  dan/atau pertokoan  secara elektronik dianalisis dengan menggunakan  teori Edward  III. Penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai diperoleh dengan cara penelitian  lapangan  dan  penelitian  pustaka.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  analisis  kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan narasumber. Pengujian keabsahan data  dilakukan  dengan  metode  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan  pemungutan  retribusi  secara  elektronik  pada  Dinas  Koperassi  UKM  dan  Perdagangan apabila ditinjau dari teori Eward III belum terlaksana secara optimal. Dari segi sumber daya terdapat kekurangan tenaga dalam mengelola penerimaan retribusi secara elektronik. Selain itu belum adanya tenaga  khusus  dalam  bidang  informasi  dan  teknologi  menyebabkan  lambatnya  pengembangan sistem aplikasi penerimaan retribusi secara elektronik. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (  SOP  )  yang  dibuat  oleh  Dinas  Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  juga  menjadi  kendala  dalam pengimplementasian kebijakan. Belum diimplementasikannya e-retribusi secara menyeluruh karena pemungutan retribusi sebelum tahun 2019 masih dipungut dengan cara manual.
Kata Kunci : Kebijakan publik, e-retribusi, Teori Edward III
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Amanah Undang–Undang
Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang menyatakan  bahwa  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  yang  penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan  daerah.  Oleh  karena  itu, pengelolaannya  dilaksanakan  berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,  peran  serta  masyarakat,  dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi  daerah.  Retribusi  daerah  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan  (28,  2009). Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  objek retribusi  ada  3  yaitu  a).  Retribusi  Jasa Umum,  b).  Retribusi  Jasa  Usaha  serta  c). Retibusi Perizinan Tertentu.
Retribusi  pasar  berperan  dalam meningkatkan  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki  oleh  pasar  tradisional.  Retribusi pasar  merupakan  pungutan  terhadap pengguna  toko  /  kios  yang  dimanfaatkan oleh  masyarakat  untuk  melaksanakan transaksi  ekonomi  di  wilayah  pasar. Retribusi  pasar  juga  sangat  potensial untuk  ditingkatkan  penerimaannya.  Hal tersebut  dapat  terlihat  dari  indikator antara  lain  penerimaan  izin  penempatan los/kios,  balik  nama  los/kios,  penerimaan pengelolaan  MCK  pasar,  penerimaan sewa kios bulanan (Absor, 2014).
Pengelolaan retribusi secara manual menimbulkan kendala yang harus dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah.  Di Kota  Surakarta  misalnya,  pengelolaan retribusi  pasar  secara  manual  menemui kendala berupa banyaknya petugas penarik  retribusi,  waktu  yang  dibutuhkan dalam  proses  pemungutan  retribusi  pasar,
pelaporan hasil retribusi pasar yang lama, serta  biaya  pencetakan  kartu  retribusi pasar untuk pedagang. Selain itu, pemungutan retribusi pasar secara manual dimungkinkan terjadi penyimpangan setoran.  Di  sisi  lain  rendahnya  tingkat kesadaran  pedagang  untuk  membayar retribusi  wajib,  mengakibatkan  pedagang kurang  mandiri  dan  kurang  bertanggung jawab  dalam  membayar  retribusi  (Ratna Sari, 2019).
Semakin  pesatnya  perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Salah satunya adalah dengan penggunaan internet  yang  berkembang  dengan  sangat signifikan  apalagi  semenjak  pandemi Covid-19 melanda  dunia  pada  akhir triwulan  ke-4  tahun  2019.  Digunakannya internet  dalam  pengelolaan  pemerintahan mendorong  penyajian  data  secara  lebih aktual dan akuntabel. Dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  diharapkan  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  menjadi lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan  kepuasan  masyarakat  atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
E-retribusi  hadir  sebagai  jawaban atas pengelolaan pemerintah yang menerapkan  sistem  teknologi  informasi berbasis  internet.  Kota  Bukittinggi  telah mulai menerapkan sitem e-retribusi semenjak Februari 2020 dalam mengelola penerimaan  retribusi  yang  ada  di  3  pasar yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah serta Pasar Simpang Aur. Menurut Peraturan Walikota  Bukittinggi  Nomor  39  Tahun 2020  pengertian  e-retribusi  adalah  sistem host  to  host penerimaan  retribusi  daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari  proses  pemungutan,  pembayaran sampai dengan pelaporan yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
berhubungan  dengan  penerimaan  daerah. Sistem host  to  host adalah  sistem  antar server  yang  terhubung  satu  sama  lain secara  langsung.  Lebih  sederhananya yaitu komunikasi atau hubungan di dalam sebuah  jaringan  komputer  yang  terjadi antar  host,  yaitu  komputer  dengan perangkat  lain  yang  terhubung  satu  sama lain.
Penelitian yang
menjadikan retribusi  pasar  sebagai  objek  penelitian sudah pernah diteliti sebelumnya. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yunita Ratna  Sari  (2019)  menemukan  bahwa Pemerintah  Kota  Surakarta  menggunakan Tape  Pasar  dalam  pemungutan  retibusi pasar.  Adapun  manfaat  yang  didapatkan oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta  yaitu mampu  menyiapkan  pelaporan  yang akuntabel untuk mempermudah pengelolaan
retribusi pasar,
meminimalisasi penyimpangan dalam pungutan  retribusi  pasar,  efektivitas dalam  penagihan  retribusi  pasar  serta dapat  membantu  mengurangi  peredaran uang kartal.
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Saudahwati  (2019)  menyimpulkan bahwa  Implementasi  inovasi  pelayanan Publik  melalui  ER-USIP  (Electronik Retribusi  Pasar)  pada  Pasar  Tradisional Kayu  Besi  Kecamatan  Namang  di  Dinas Perindagkop-UKM  di  Kabupaten  Bangka
Tengah menjadi solusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat/pedagang terhadap
pelaksanaan retribusi pasar.
Penelitian  oleh  Elsa  Yuli  Asri
(2019)  bahwa  implementasi  e-retribusi pada Pasar Depok dan Pasar Gading Kota Surakarta  sudah  berjalan  dengan  baik, karena dari target pendapatan pasar secara menyeluruh yang ditetapkan selalu meleibihi target.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka fokus  penelitian  adalah  implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 39 Tahun 2020 tentang tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
retribusi  pasar  grosir  dan/atau  pertokoan secara elektronik.

## Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi  Nomor  39  Tahun  2020 tentang  tata cara  pembayaran,  penyetoran dan  tempat  pembayaran  retribusi  pasar grosir dan/atau pertokoan secara elektronik dianalisis dengan teori Edward III?

## Tinjauan Teoritis Implementasi Kebijakan Pubik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam pengantar kebijakan publik  (Suaib, 2016) menyebutkan bahwa  implementasi adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh  individu/pejabat  atau  kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada  tercapainya  tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Dalam buku yang berjudul Implementing Public Policy yang diterbitkan  pada  tahun  1980,  Edwards  III menyatakan  bahwa  proses  implementasi sebagai:
“…the  state  of  policy  making between  the  establishment  of  a policy  (such  as  the  passage  of  a legislative  act,  the  issuing  of  an executive  order,  the  handing  down of  a  judicial  decision,  or  the promulgation  of  a  regulatory  rule) and  the  consequences  of  the  policy for the peple whom it effect.”
Menurut  Edwards,  implementasi diartikan  sebagai  tahapan  dalam  proses kebijaksanaan,  yang  berada  di  antara tahapan  penyusunan  kebijaksanaan  dan hasil  atau  konsekuensi  yang  ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome).
Adapun  faktor  –  faktor  yang mempengaruhi  implementasi  menurut
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
Edward  III  diperlihatkan  pada  gambar  di bawah ini :
Gambar  1.1  Model  Hubungan Antarvariabel  Implementasi  Kebijakan Edward III

## 1. Komunikasi
Agustino dalam  (Suaib, 2016) mengemukakan  bahwa  kebijakan yang  dikomunikasikan  pun  harus tepat,  akurat,  dan  konsisten. Komunikasi
(pentransmisian informasi)  diperlukan  agar  para pembuat  keputusan  dan  para implementor  semakin  konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan  yang  akan  diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, ia mengemukakan  tiga  indikator keberhasilan  komunikasi  dalam konteks kebijakan publik, yaitu:
a) Transmisi Masalah transmisi sering terjadi  ketika  pelaksana  tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. b) Kejelasan (Clarity)
Kejelasan  tujuan  dan  cara yang  akan  digunakan  dalam
sebuah  kebijakan  merupakan hal  yang  mutlak  agar  dapat
diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. c) Konsistensi Implementasi  yang  efektif selain membutuhkan komunikasi  yang  jelas,  juga yang konsisten. Proses transmisi  yang  baik,  namun dengan  perintah  yang  tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. 2. Sumber Daya Edwards III mengemukakan bahwa sumber daya yang diperlukan  dalam  implementasi adalah: a. Staf, Sumber  daya  utama  dalam implementasi kebijakan adalah  staf  atau  pegawai (street-level bureaucrats). b. Informasi
Berkaitan dengan cara melaksanakan  kebijakan  dan data  yang  berkaitan  dengan kebijakan yang akan dilaksanakan
c. Kewenangan Pada  umumnya  kewenangan harus  bersifat  formal  agar perintah  dapat  dilaksanakan secara  efektif.  Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan  yang  ditetapkan secara politik. Ketika wewenang  tidak  ada,  maka kekuatan  para  implementor  di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga  dapat  menggagalkan implementasi kebijakan publik.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
d. Fasilitas Tanpa  fasilitas  fisik  yang memadai,  implementasi  juga tidak akan efektif. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas  pendukung  (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

## 3. Disposisi
Disposisi  adalah  sikap  dan komitmen dari pelaksana terhadap  kebijakan  atau  program yang  harus  dilaksanakan.  Unsur utama yang mempengaruhi
kemampuan  dan  kemauan  aparat pelaksana  untuk  melaksanakan kebijakan yaitu:
i. Kognisi,  yaitu  seberapa  jauh pemahaman
pelaksanan
terhadap kebijakan
ii. Arahan dan tanggapan
pelaksanaan
iii. Intensitas respons atau
tanggapan pelaksana
4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi Edwards III
adalah  mekanisme  kerja  yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Ia menekankan perlu adanya Standart  Operating  Procedure
(SOP)  yang  mengatur  tata  aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan  program  melibatkan lebih dari satu institusi. Dengan  menggunakan  SOP, para
pelaksana dapat
mengoptimalkan waktu yang tersedia  dan  dapat  berfungsi
untuk  menyeragamkan  tindakan- tindakan pejabat dalam organisasi yang  kompleks  dan  tersebar  luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan  yang  besar  dalam penerapan peraturan.
Sifat  kedua  dari  struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi.  Edward  III  dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa  fragmentasi  merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan  kepada  beberapa  badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. E-retribusi
E-retribusi merupakan sistem elektronik  retribusi  yang  didefinisikan pada Perwako No. 39 Tahun 2020 sebagai sistem host  to  host penerimaan  retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur  mulai  dari  proses  pemungutan, pembayaran  sampai  dengan  pelaporan yang  berhubungan  dengan  penerimaan daerah.  Sistem host  to  host adalah  sistem antar  server  yang  terhubung  satu  sama lain  secara  langsung.  Pada  sistem  e- retribusi,  pedagang  dapat  melakukan pembayaran  retribusi  melalui teller atau E-channel Bank  Nagari.  Bank  Nagari merupakan satu-satunya Bank yang bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kota Bukittinggi  dalam  penerapan  sistem  e- retribusi ini.

## Tempat Pembayaran e-Retribusi
Peraturan  Walikota  Nomor  39 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembayaran,  Penyetoran  Dan  Tempat Pembayaran Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Secara Elektronik Di Kota  Bukittinggi  menjelaskan  bahwa tempat  yang  bisa  digunakan  sebagai pembayaran  retribusi  setelah  adanya aturan ini adalah:
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
Tabel 1.1 Tempat Pembayaran e-retribusi No Wilayah Lokasi Pembayaran 1 Pasar Atas Melalui Teller dan E- Channel Bank Penerima 2 Pasar Bawah Melalui Teller dan E- Channel Bank Penerima 3 Pasar Simpang Aur Melalui Teller dan E- Channel Bank Penerima
Sumber : Perwako Nomor 39 Tahun 2020

## Kerangka Konseptual
Adapun  kerangka  konseptual dalam  penelitian  ini  dirancang  sebagai berikut :
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  yang berlokasi  di  Jln.  Cindua  Mato  No.  7 Kelurahan  Benteng  Pasar  Atas  Kota Bukittinggi.  Adapun  Dinas  Koperasi UKM  dan  Perdagangan  membawahi Bidang Pengelolaan Pasar yang mengelola  3  pasar  yang  ada  di  Kota Bukittinggi yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur yang kesemuanya telah menerapkan sistem e-retribusi semenjak awal tahun 2020 dalam pemungutan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
Berdasarkan  kebutuhan  data,  maka jenis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data  primer  adalah  data  pokok  dari penelitian,  sedangkan  data  sekunder adalah data tambahan yang berguna untuk menjelaskan data primer.
Teknik  pengumpulan  data  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  diperoleh dengan  2  cara  yaitu  dengan  cara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. 1. Teknik pengumpulan Data primer Diperoleh dengan melakukan penelitian  lapangan.  Teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  lapangan ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi
b. Wawancara
c. Studi Dokumen
2. Teknik Pengumpulan Data sekunder Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan  data  dan  informasi dari  literatur  yang  mempunyai  kaitan dengan  penelitian  ini.  Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di  Bukittinggi  serta  didukung  upaya pencarian  data  dengan  menggunakan internet.
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013
Perwako Nomor 39 Tahun 2020 Implementasi Kebijakan ( Teori Edward III) Komuni kasi
Struktur Birokrasi Sumber daya Disposisi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
Analisis data dilakukan dengan cara analisis  kualitatif.  Maksudnya  bahwa terhadap  data  yang  ada  akan  dipelajari dan dilakukan pembahasan dengan menggunakan  argumentasi  yang  terurai dalam kalimat-kalimat. Penguraian dilakukan  dengan  penalaran  induktif maupun deduktif.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan narasumber. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu yaitu orang – orang yang terlibat langsung dalam
implementasi e-retribusi.
Pengujian keabsahan data
dilakukan  sebagai  pembuktian  apakah penelitian yang dilakukan benar merupakan  penelitian  ilmiah  sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Salah satu  pengujian  keabsahan  data  dapat dilakukan  dengan  metode  Triangulasi yang diartikan sebagai
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang telah ada  (Sugiyono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan  sistem  E-retribusi  di Kota  Bukittinggi  telah  dilaksanakan semenjak bulan Februari 2020 yang mana baru memasuki tahun ke-2 pada tahun ini. Dalam  pelaksanaannya  Dinas  Koperasi UKM  dan  Perdagangan  bekerjasama dengan  Bank  Nagari  dalam  memungut retribusi secara elektronik. Wajib retribusi datang  langsung  ke  Bank  Nagari  terdekat untuk melakukan pembayaran di teller .
Penerimaan retribusi secara
elektronik  dapat  dilihat  dalam  tabel dibawah ini:
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan
Retribusi Pasar
Potensi Retribusi Pasar Realisasi Retribusi Pasar (rupiah) (rupiah) 1 2021 13.688.146.904 5.342.129.062 39,03% Pasar Atas 1.987.316.720 1.507.531.427 75,86% Pasar Bawah 2.540.828.500 1.248.315.293 49,13% Pasar Simpang Aur 9.160.001.684 2.586.282.342 28,23% 2 2020 13.926.743.520 3.469.189.719 24,91% Pasar Atas 1.348.022.400 690.610.180 51,23% Pasar Bawah 2.850.084.000 759.523.000 26,65% Pasar Simpang Aur 9.728.637.120 2.019.056.539 20,75% 3 2019 13.803.092.040 9.232.196.306 66,88% Pasar Atas 1.339.022.400 1.133.337.340 84,64% Pasar Bawah 2.836.152.000 2.110.974.906 74,43% Pasar Simpang Aur 9.627.917.640 5.987.884.060 62,19% 4 2018 5.490.902.658 3.590.635.470 65,39% Pasar Atas 843.072.960 797.313.381 94,57% Pasar Bawah 1.433.975.796 1.092.109.824 76,16% Pasar Simpang Aur 3.213.853.902 1.701.212.265 52,93% 5 2017 5.703.315.785 3.917.951.715 68,70% Pasar Atas 2.054.051.307 950.891.670 46,29% Pasar Bawah 1.332.275.796 1.008.132.293 75,67% Pasar Simpang Aur 2.316.988.682 1.958.927.752 84,55% No Pasar Tahun Persentase realisasi terhadap potensi (%)
Dari  tabel  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa pencapaian realisasi semenjak tahun 2020 belum  mencapai  50%  dari  target  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Hal  ini mengindikasikan  adanya  kendala  yang dihadapi  dalam  pemungutan  retribusi secara elektronik.
Implementasi Peraturan Walikota Nomor  39  Tahun  2020  Tentang  Tata Cara  Pembayaran,  Penyetoran  Dan Tempat  Pembayaran  Retribusi  Pasar
Grosir  Dan/Atau  Pertokoan  Secara Elektronik Di Kota Bukittinggi Ditinjau dari teori Edward III 1. Komunikasi Adapun indikator keberhasilan
komunikasi  dalam  konteks  kebijakan publik, yaitu:
a. Transmisi
Pentransmisian informasi dari Dinas Koperasi  UKM  dan  Perdagangan kepada  pedagang  dilakukan  dengan pemasangan  spanduk  di  tempat  – tempat strategis yang ada di wilayah pasar hingga memberikan pengumuman melalui pengeras suara  sehingga  bisa  di  dengar  oleh orang  banyak.  Bahkan  petugas  dari dinas mendatangi pedagang langsung ke tokonya guna memberikan  informasi  mengenai pemungutan retribusi secara elektronik ini. Hal ini menunjukkan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
bahwa  dinas  memiliki  komitmen untuk mengkomunikasikan kebijakan yang telah dibuat. b. Kejelasan ( Clarity )
Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan  dalam  sebuah  kebijakan merupakan  hal  yang  mutlak  agar
dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  Dinas
Koperasi  UKM  dan  Perdagangan melalui  penghentian  pembayaran retribusi secara manual untuk retribusi yang dibayar  sebagai iuran tahun 2020 dan seterusnya.
c. Konsistensi Dinas  Koperasi  UKM  dan
Perdagangan belum konsisten dalam menerapkan  pembayaran  retribusi secara  elektronik.  Hal  ini  ditandai dengan  pembayaran  retribusi  secara manual  masih  diterima  pada  loket yang  disediakan  karena  belum seluruh  pembayaran  retribusi  bisa dilakukan secara elektronik.
Pembayaran retribusi sebelum tahun 2019  hanya  bisa  dilakukan  secara manual  pada  loket  pembayaran. Sedangkan  pembayaran  retribusi setelah  tahun  2020  baru  bisa dilakukan secara elektronik ke Bank Nagari.

## 2. Sumber Daya
Edwards III mengemukakan bahwa  sumber  daya  yang  diperlukan dalam implementasi adalah:
a. Staf Dari  hasil  observasi  serta
wawancara  di  lapangan  ditemukan bahwa  Bidang  Pengelolaan  Pasar khususnya  Seksi  Retribusi  belum memiliki staf yang cukup.
Banyaknya  toko  /  kios  yang  harus dikelola  sedangkan  petugas  yang
tersedia  sangat  terbatas  sehingga petugas  harus  melakukan  beberapa pekerjaan  sekaligus.  Hal  ini  tentu akan mempengaruhi kinerja petugas dalam  implemenentasi  kebijakan pemungutan retribusi secara elektronik.
Selain itu, tidak adanya tenaga sumber  daya  manusia  yang  mampu untuk  mengembangkan  aplikasi  e- retribusi  membuat  pengembangan sistem  retibusi  secara  elektronik terhambat.  Saat  ini  aplikasi  e- retribusi  tersebut  berada  pada  Bank Nagari  sehingga  Dinas  Koperasi UKM dan Perdagangan perlu berkoordinasi dengan tim dari pihak Bank  Nagari  yang  berlokasi  di Padang apabila ingin perbaikan atau mengembangkan  sistem  aplikasi  e- retribusi. Terkadang hal ini menjadi kendala yang menghambat kelancaran implementasi e-retribusi. Pada Peraturan
Walikota Nomor  39  Tahun  2020  dinyatakan bahwa  pembayaran retribusi secara elektronik  bisa  dilakukan  melalui teller  dan  e-channel Bank  Nagari. Sampai  saat  ini,  pedagang  hanya bisa melakukan pembayaran melalui teller yang  berada  pada  Bank Nagari.  Pembayaran  melalui e- channel belum  bisa  dilakukan sampai saat penelitian ini dilakukan.
b. Informasi
Informasi mengenai cara pelaksanaan kebijakan perlu
disampaikan kepada pelaksana kebijakan  sehingga  implementasi kebijakan  dapat  berjalan  dengan baik.  Dinas  Koperasi  UKM  dan Perdagangan
telah
menginformasikan  kepada  seluruh petugasnya  mengenai  tata  cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pasar Grosir  Dan/Atau  Pertokoan  Secara Elektronik sehingga seluruh petugas
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
yang ada dapat mendukung implementasi peraturan sesuai tugas dan tanggung jawab masing–masing personil.
c. Kewenangan
Dari hasil observasi di lapangan  diketahui  bahwa  Dinas Koperasi  UKM  dan  Perdagangan membagi  kewenangannya  untuk memungut  retribusi  di  wilayah pasar  kepada  Bank  Nagari.  Pada pemungutan retribusi secara manual kewenangan untuk memungut retribusi  sepenuhnya  dimiliki  oleh Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan sementara pada sistem retribusi  secara  elektronik  tidak hanya  Dinas  Koperasi  UKM  Dan
Perdagangan yang berwenang untuk memungut  retribusi  tetapi  Bank Nagari juga memiliki kewenangan.
d. Fasilitas
Dari hasil pengamatan diketahui  bahwa  fasilitas  yang dimiliki  oleh  Dinas  Koperasi  UKM dan  Perdagangan  sudah  cukup memadai.  Hal  ini  terlihat  dari bangunan  gedung  kantor  yang  ada di setiap pasar. Selain itu sarana dan prasarana  berupa  peralatan  kantor seperti  komputer,  lapotop,  printer sudah  tersedia  dan  mencukupi kebutuhan.  Hal  ini  dapat  dilihat melalui observasi di  lapangan bahwa  setiap  kantor  pasar  sudah memiliki  peralatan  kantor  yang mencukupi.
Peralatan  dan  perlengkapan
kantor yang memadai akan mempengaruhi sukses atau tidaknya implementasi kebijakan. Dalam implementasi e-retribusi dibutuhkan dukungan  jaringan  internet  yang bagus sehingga petugas dapat memproses penyetoran retribusi yang  telah  dibayar  oleh  pedagang.
Di  setiap  kantor  pasar  sudah
dilengkapi  dengan  jaringan  internet sehingga para petugas dapat bekerja dengan maksimal.

## 3. Disposisi
a. Kognisi
Kognisi  artinya  seberapa  jauh pemahaman  pelaksana  terhadap kebijakan. Semakin paham seorang petugas terhadap kebijakan yang akan dijalankannya maka peluang implementasi  kebijakan  berhasil dengan baik semakin meningkat.
Pada  Dinas  Koperasi  UKM dan Perdagangan pemahaman tersebut  didapatkan  dari  adanya rapat  internal  yang  mengenai pengelolaan  dan  pelaksanaan  e- retribusi.  Dengan  meningkatnya pemahaman  petugas  pelaksana mengenai  penerapan  kebijakan  e- retribusi  diharapkan  petugas  dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan e-
retribusi.
b. Arahan dan tanggapan pelaksana
Hal  ini  meliputi  penerimaan,
ketidakberpihakan ataupun
penolakan pelaksana dalam menyikapi  kebijaksanaan.  Dari hasil observasi di lapangan tanggapan pelaksana terhadap kebijakan  pemungutan  retribusi secara  elektronik  sangat  positif dimana seluruh petugas
mendukung  kebijakan  tersebut. Hal ini dikarenakan petugas merasakan  manfaat  adanya  e- retribusi.
c. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana
Dalam  penjelasan  terdahulu telah  dijelaskan  bahwa  petugas pelaksana  yang  terlibat  langsung dengan  implementasi  kebijakan sangat  mendukung  penerapan  e-
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
retribusi  karena  merasa  sistem  e- retribusi yang ada mampu meringankan  beban  kerja  yang ditanggung selama ini.
4. Struktur Birokrasi
a. Standar Operational Prosedure (SOP)
Sayangnya  dalam  implementasi  e-
retribusi belum dibuatkan Standart Operating  Procedure (SOP).  Temuan  ini diungkapkan oleh Sub Koordinator
Pengelolaan Retribusi yaitu:
“SOP pelaksaan perwako ini belum  ada, ........” (  Hasil  wawancara  dengan  Sub Koordinator Pengelolaan Retribusi) Belum  adanya Standart  Operating Procedure (SOP)  ini  menjadi  salah  satu kekurangan dalam implementasi pemungutan  retribusi  secara  elektronik karena  belum  tergambar  secara  jelas  tata aliran  pekerjaan  diantara  petugas  yang melaksanakan pemungutan retribusi secara  elektronik  sehingga  menghambat suksesnya  implementasi  retribusi  secara elektronik  sehingga  penerimaan  retribusi yang didapatkan belum maksimal.
b. Fragmentasi
Dalam  implementasi  kebijakan  e- retribusi  terdapat  fragmentasi  dimana penyebaran tanggung jawab suatu
kebijakan  kepada  beberapa  badan  yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.
Penyebaran tanggung jawab yang dimaksud adalah pemberian tanggungjawab  kepada  Bank  Nagari untuk  melakukan  pemungutan  retribusi kepada  pedagang  sehingga  hal  ini membutuhkan  koordinasi  yang  intens antara Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan dengan Bank Nagari.
Melalui  koordinasi  tersebut  diharapkan segala  permasalahan  dan  kendala  yang terjadi  dalam  pemungutan  e-retribusi dapat  diatasi  sehingga  implementasi kebijakan  Peraturan  Walikota  Nomor  39
dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan yang diharapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya  serta  mengacu  pada  teori maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  kebijakan  pemungutan retribusi secara elektronik pada Dinas Koperassi  UKM  dan  Perdagangan apabila  ditinjau  dari  teori  Eward  III belum  terlaksana  secara  optimal karena  dibutuhkan  sosialisasi  yang lebih luas kepada pedagang 2. Dari segi sumber daya Dinas Koperasi mengalami kekurangan tenaga  sumber  daya  manusia  dalam membantu  mengelola  penerimaan retribusi  secara  elektronik.  Selain  itu belum  adanya  tenaga  khusus  dalam bidang  informasi  dan  teknologi menyebabkan lambatnya
pengembangan sistem aplikasi penerimaan retribusi secara elektronik.
3. Belum  adanya  Standar  Operasional
Prosedur  (  SOP  )  yang  dibuat  oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  juga  menjadi  kendala dalam pengimplementasian kebijakan.
4. Belum diimplementasikannya e- retribusi  secara  menyeluruh  karena pemungutan  retribusi  sebelum  tahun 2019  masih  dipungut  dengan  cara manual.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait implementasi Peraturan  Walikota  Nomor  39  Tahun 2020  Tentang  Tata  Cara  Pembayaran, Penyetoran  Dan  Tempat  Pembayaran Retribusi
Pasar Grosir Dan/Atau
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
Pertokoan  Secara  Elektronik  Di  Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pemungutan retribusi  secara  elektronik  sehingga disarankan  kebijakan  yang  diambil oleh  Dinas  Koperasi  UKM  dan Perdagangan  yaitu  tetap  menggunakan kedua  metode  baik  secara  manual maupun secara elektronik dalam pemungutan retribusi.
2. Agar  Dinas  Koperasi  UKM  dan Perdagangan  mengajukan  penambahan personil pada seksi retribusi khususnya tenaga  ahli  di  bidang  teknologi  agar pengembangan  aplikasi  retribusi  dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
3. Agar  Dinas  Koperasi  UKM  dan
Perdagangan membuat Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  mengenai pemungutan retribusi secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan  Walikota  Nomor  39  Tahun 2020  Tentang  Tata  Cara  Pembayaran, Penyetoran  Dan  Tempat  Pembayaran
Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau
Pertokoan  Secara  Elektronik  Di  Kota Bukittinggi
4. Agar menyediakan dana atau anggaran pembuatan aplikasi yang bisa
digunakan oleh seluruh Bank sehingga pemungutan  retribusi  dapat  lebih optimal.
5. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan melakukan penelitian mengenai penerimaan retribusi dengan menggunakan  sistem  elektronik  agar menambahkan  penelitian  mengenai unsur  –  unsur  eksternal  yang  belum dikaji dalam penelitian ini.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  dan  penulisan  jurnal  ini  dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu penulis  ingin  mengucapkan  terimakasih kepada
: 1. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota  Bukittinggi beserta seluruh personel yang  telah  bersedia  memberikan  data
yang penulis butuhkan dan bersedia untuk diwawancarai terkait penelitian ini. 2. Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salin  Bukittinggi  yang  telah  membekali penulis  dengan  ilmu  yang  dibutuhkan guna merampungkan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
28,  2009  UU  No.  (2009). UU  No.  28 Tahun 2009 . 2 (5)
Rusli,  B.  (2013). Kebijakan  publik membangun  pelayanan  publik  yang responsif . Hakim Publishing.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018).
Metodologi Penelitian Kualitatif . CV Jejak.
Nugroho, R. (2019). Membangun
Kebijakan  Publik  Unggul  Di  Era Demokrasi. Academia Praja.
Arikunto,  S.  (1997). Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka Cipta .
Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah .  UII
Press .
Nordiawan,  D.,  &  Hertianti,  A.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik .  Salemba Empat.
Phuk Tjilen, A. (2019). Konsep, Teori dan
Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik . Nusamedia.
Syahruddin. (2019). Implementasi Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Terhadap Masyarakat Kampung
Salor  Indah  Kabupaten  Merauke. Ilmu  Ekonomi  Dan  Sosial , 10 (1),  1– 7.
Wahab, S. W. (2001). Analisis Kebijaksanaan . Bumi aksara.
Absor, U. (2014). Analisis Kontribusi dan Efektivitas  Retribusi  Pasar  Terhadap
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Brebes. Jurnal Permana , VI , 35–36.
Astri, E. Y. (n.d.). Implementasi Kebijakan  E-Retribusi  Pasar  Depok dan  Pasar  Gading  Kota  Surakarta . 0–14. https://scholar.google.com/scholar?hl =id&as_sdt=0%2C5&q=Implementa si+Kebijakan+E- Retribusi+Pasar+Depok+dan+Pasar+ Gading+Kota+Surakarta&btnG=
Atthahara,  H.  (2018).  Inovasi  Pelayanan
Publik Berbasis E-Government : Studi  Kasus  Aplikasi  Ogan  Lopian Dinas. Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 3 No. 1 , 3 (1), 66–77.
Christianto, P. A., Nurhayati, S., Mujiyono, M., Imtikhanah, S., Angkasa,  P.,  Rismawati,  S.  D.,  &
Latief,  V.  N.  (2017).  Pengembangan Smart  Economy  Kota  Pekalongan Melalui Penerapan E-Retribusi Pelayanan  Pasar. Jurnal  Litbang Kota  Pekalongan , 13 (38),  56–61. https://doi.org/10.54911/litbang.v13i 0.55
Doloksaribu,  T.  A.,  &  Sudarma,  M. (2019).  2019. South  East  Asia Journal  of  Contemporary  Business, Economics  and  Law , 18 (5),  335– 343.
Ilham,  M.  Y.,  &  Purnawan,  A.  (2019). Implementation  Of  Withdrawal  Of
Retribution Based On Kudus Regency Regulation No. 14 Of 2012 On  The  Market  Services  Retribution
In  Kliwon  Market  Kudus. Jurnal Daulat  Hukum , 2 (2),  215–222. http://lppm- unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/in dex.php/RH/article/view/5426%0Aht tp://lppm-
unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/in dex.php/RH/article/download/5426/3 347
Magdalena, M., Sediyono, E., & Marwata, M. (2018). Analisis Penerimaan  Teknologi  E-retribusi Pasar  dengan  Pendekatan  Theory  of
Reasoned  Action. Jurnal  Sistem Informasi Bisnis , 8 (2), 60. https://doi.org/10.21456/vol8iss2pp6 0-66
Novitasari,  D.,  Hidayat,  R.,  &  Azhari,  A. K. (2019). Daya Dukung Kesiapan E
- Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi ( Supporting Capacity of E - Retribution Readiness  in  Blambangan  Market Banyuwangi  Regency  ). Jurnal Sospol , VI (April), 40–48.
Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi  Pasar  Oleh  Unit  Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun
Anggaran  2017. Studi  Administrasi Publik , 117–126.
Pemerintah  Kota  Bukittinggi.  (2020).
Peraturan Walikota Nomor 39
tentang tentang tata cara pembayaran,  penyetoran  dan  tempat pembayaran  retribusi  pasar  grosir dan/atau  pertokoan  secara  elektronik di Kota Bukittinggi.
Ratna  Sari,  Y.  (2019).  Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar  di  Kota  Surakarta. Matra
Pembaruan , 3 (1), 13–23. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019 .13-23 Riandales,  H.  (2019).  Analisis  Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  Di  Kota  Malang. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,
8 (3), 125–129.
Rofik, M. (2012). Analisis Pengembangan Model  Kebijakan  Tentang  Retribusi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 256-268 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.91
Pelayanan  Pasar  Dalam  Rangka Meningkatkan  PAD  di  Kabupaten Jombang. Jurnal Jejaring Administrasi Publik , 1 (8), 131–142.
Sevima.  (2016). Pengertian  dan  fungsi host to host payment .
https://sevima.com/pengertian-dan- fungsi-host-to-host/
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik .
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kualitatif (Edisi ke-3). Alfabeta.
Wati,  S.  (2019).  Implementasi  Inovasi Pelayanan  Publik  Melalui  Er-  Usip (Elektronik  Retribusi  Pasar  )  Di Dinas  Perindagkop-Ukm  Kabupaten
Bangka  Tengah  Public  Service
Innovation  Implementation  Through Er-Usip  (  Elektronik  Retribusi  Pasar )  at  the  Department  of  Perindagkop. Jurnal Inspirasi , Vol. 10 (No. 2), 117
Peraturan  Daerah  Nomor  13  tahun  2015 tentang  pemungutan  retribusi  pasar grosir dan / atau pertokoan.