## PENYEDIAAN SARANA PRASARANA AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
Andi H. Rizal 1 ( dayat_rizal@yahoo.co.id )
Andi Kumalawati 2 ( kumalawatirizal@gmail.com )

## ABSTRAK
Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  merupakan  program  pembangunan dengan  menggunakan  pendekatan  pemberdayaan  dan  partisipasi  masyarakat,  yang  dilakukan melalui : (i) pembangunan yang berkualitas, (ii) keberpihakan kepada yang miskin, (iii) otonomi dan  desentralisasi,  (iv)  partisipatif,  (v)  keswadayaan,  dan  (vi)  keterpaduan  pembangunan.  Studi ini mengkaji pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat.  Tujuan  dari  pengkajian  ini  adalah  memberikan  gambaran  umum  model pemberdayaan masyarakat pada pekerjaan penyediaan sarana prasarana  air minum dan sanitasi. Simpulan  yang  diperoleh,  bahwa  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  pada  pekerjaan pembangunan  penyediaan  sarana  prasarana  air  minum  dan  sanitasi  dilakukan  dengan  metode pendekatan partisipatif (pasticipatory approach), pendekatan kemanusiaan (humanity approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## Kata kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Air Minum; Sanitasi

## ABSTRACT
Community  based  potable  water  supply  system  and  sanitation  is  a  program  which  engages spesific approach of empowering the target community and increasing their partisipation in the implementation  of  the  program.  This  approach  is  put  into  effect  through  the  followings  :  (i) quality  development;  (ii)  in  favour  with  the  poor;  (iii)  autonomous  and  decentralized;  (iv) participative; (v) autoactivit, and  (vi) compositeness. This study aimed at showing general mode of community empowering, in the program of potable water supply system and sanitation. It was concluded  that  methods  for  the  approach  of  community  empowering  in  the  construction  of potable  water  supply  and  sanitation  system  are  :  participatory  approach,  humanity  approach and conceptual approach.

## Key Words : Empowering; Community; Potable Water; Sanitation

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  pokok  dalam  pembangunan  di  Indonesia.    Ada  tiga faktor  penyebab  kemiskinan  :  (i)  kebijakan  dan  aturan  pemerintah  yang  tidak  memihak  kepada masyarakat  miskin;  (ii)  rendahnya  kapasitas  masyarakat  dalam  mengelola  sumber-sumber  daya pembangunan;  (iii)  kondisi  geografis  (keterisolasian  dan  keterpencilan)  yang  menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat tersebut dengan masyarakat lainnya.
Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah (Inpres Nomor 5 Tahun 1993) yang dikenal dengan Program  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  banyak  program  penanggulangan  kemiskinan  yang berbasis  pemberdayaan  masyarakat  telah  diluncurkan,  diantaranya:  Pembangunan  Prasarana Pendukung  Desa  Tertinggal  (P3DT),  Program  Pemberdayaan  Daerah  Dalam  Menanggulangi Dampak  Krisis  Ekonomi  (PDM-DKE),  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK),  Program Penaggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2PK),  Proyek  Pemberdayaan  Masyarakat  untuk Pembangunan Desa (PMPD/CERD), dan berbagai program dilakukan oleh pemerintah daerah.
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.
Berbagai  kebijakan  dan  program  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  tersebut,  upaya penanggulangan  kemiskinan  menunjukan  hasil  yang  cukup  menarik,  namun  dengan  adanya krisis moneter  yang melanda Indonesia pertengahan 1997 dan berkembang menjadi krisis multi dimensi, menyebabkan bertambahnya penduduk miskin Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  tersebut  dilaksanakan  dengan  pendekatan  pemberdayaan masyarakat, yakni memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat turut serta dalam proses  pembangunan  dengan  mendapat  kesempatan  yang  sama  dan  menikmati  hasil pembangunan.  Pendekatan  tersebut  diperkuat  dengan  GBHN  2000-2004  dan  Propenas  2001- 2004,  yaitu  bahwa  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dilakukan  dengan  pendekatan  bahwa masyarakat  memperoleh  ruang  untuk  menentukan  pilihan  kegiatan  yang  paling  sesuai  bagi kemajuan diri mereka masing-masing.  Ini artinya dalam perwujudan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan, diperlukan partisipatif masyarakat.
Strategi  penanggulangan  kemiskinan  nasional  memuat  4  pilar  yaitu;  (1)  perluasan  kesempatan kerja dan usaha, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) peningkatan kemampuan pemerintah, swasta dan  masyarakat,  dan  (4)  perlindungan  sosial,  yang  pelaksanaannya  harus  didukung  dengan implementasi program.
Program  penanggulangan  kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  seperti: Pembangunan  Prasarana  Pendukung  Desa  Tertinggal  (P3DT  1995-2000)  dan  Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D 2000-2003), Pilot Project PKP2D (2003-2005), Program PDM-DKE, Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK  1998/1999-2004),  Program  Penaggulangan Kemiskinan  Perkotaan  (P2PK  1999-2005),  Proyek  Pemberdayaan  Masyarakat  untuk Pembangunan  Desa  (PMPD/CERD  2001-2005),  merupakan  suatu  model  pembangunan partisipatif.
Secara model konseptual, mempunyai basis terapan di tiga aspek sekaligus, yaitu aspek Sektoral (Sectoral Based), aspek Regional (Regional Based), dan aspek Masyakarat (Community Based). Secara  model  operasional,  menawarkan  suatu  pendekatan  yang  partisipatif  (Participatory Approach)  melalui  suatu  optimasi  koordinasi  (Optimum  Coordination)  yang  transparan (Transparancy Process) dalam rangka mencapai tujuan secara terukur (Accountability).
Pengkajian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  memberikan  gambaran  umum  tentang  program penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

## PENGKAJIAN

## Pemberdayaan.
Menurut  Edi  Suharto,  (2004)  secara  konseptual  pemberdayaan  atau  pemberkuasaan (empowerment)  berasal  dari  kata  ‘power’  (kekuasaan  atau  keberdayaan).  Karena  ide  utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa  yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.
1. Model Pendekatan Pemberdayaan
Pelaksanaan  proses  dan  pencapaian  tujuan  pemberdayaan  dicapai  melalui  penerapan pendekatan  pemberdayaan.  Parsons  (1994)  menyatakan  bahwa  proses  pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses  pemberdayaan  terjadi  dalam  relasi  satu  lawan  satu  antara  pekerjan  dan  klien  dalam setting pertolongan perseorangan.
Karenanya,  dalam  konteks  sosial,  pemberdayaan  dapa  dilakukan  melalui  tiga  dimensi pendekatan yakni :
a. Pendekatan Mikro.
Pemberdayaan  dilakukan  terhadap  klien  secara  individu  melalui  bimbingan, konseling,  stress  management,  crisis  intervension.  Tujuan  utamanya  adalah membimbing  atau  melatih  klien  dalam  menjalankan  tugas-tugas  kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
b. Pendekatan Mezzo.
Pemberdayaan  dilakukan  terhadap  sekelompok  klien.  Pemberdayaan  dilakukan dengan  menggunakan  kelompok  sebagai  media  intervensi.  Pendidikan  dan  pelatihan dinamika  kelompok  biasanya  digunakan  sebagai  strategi  dalam  meningkatkan kesadaran,  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap-sikap  klien  agar  memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang diahadapi.
c. Pendekatan Makro.
Pendekatan  ini  disebut  juga  sebagai  Strategi  Sistem  Besar  (large  system  strategy) karena  sasaran  perubahan  diarahkan  pada  sistem  lingkungan  yang  lebih  luas. Perumusan  kebijakan    perencanaan  sosial,  kampanye,  aksi  sosial,  lobbying, pengorganisasian, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan  ini  memandang  klien  sebagai  orang  yang  memiliki  kompetensi  untuk memahami  situasi-situasi  mereka  sendiri  dan  untuk  memilih  serta  menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.
2. Dimensi Pemberdayaan
Kieffer (1984) mengemukakan ada tiga dimensi pemberdayaan yakni :
a. kompetensi kerakyatan
b. kemampuan sosiopolitik
c. kompetensi partisipatif
Sedangkan menurut Parsons (1994), pemberdayaan sedikitnya mencakup tiga dimensi :
a. Sebuah  proses  pembangunan  yang  bermula  dari  pertumbuhan  individual  yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang  lemah  tersebut  untuk  memperoleh  kekuasaan  dan  mengubah  struktur- struktur yang masih menekan.

## Perubahan Pola Perencanaan Pembangunan.
Pada  tahun  1980-an,  dalam  penyusunan  APBN  digunakan  model  perencanaan  yang  ditetapkan dari atas (top down planning) yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah yang ada di  daerah.  Sejak  diterbitkan  Instruksi  Mendagri  No.  4  tahun  1979  yang  kemudian  diperkuat menjadi  Peraturan  Mendagri  No.  2  tahun  1982  tentang  Perencanaan  Pengawasan  dan Pengendalian Proyek Pembangunan di Daerah (P5D), diatur proses perencanaan tahunan sebagai suatu proses dari bawah sampai ke pusat sebagai berikut :
a. Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes)
b. Diskusi UDKP di tingkat kecamatan
c. Rakorbang II di tingkat Pemda Tingkat II (Kabupaten/Kota)
d. Rakorbang I di tingkat Pemda Tingkat I
e. Rapat Konsultasi Regional antar Propinsi
f. Rapat Konsultasi Nasional di Pusat
Dalam  rangkaian  proses  tersebut,  diusulkan  berbagai  proyek,  sesuai  dengan  keinginan  daerah mulai dari tingkat desa.
Sejak awal Repelita VI, sebagai pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II setelah PJP I  selesai,  timbul  gagasan  untuk  mempercepat  upaya  penurunan  jumlah  penduduk  miskin.  Ada kebijakan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat miskin di desa tertinggal berupa bantuan modal dan pendampingan.
Setelah  pemberian  bantuan  berjalan,  tahun  1994/1995  dipandang  perlu  untuk  mendukung  desa tersebut  dengan  pembangunan  prasarana,  maka  mulai  tahun  1995/1996  diadakan  upaya pembangunan  prasarana  untuk  mendukung  desa  tertinggal  dikenal  dengan  nama  Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT).
Pada  pelaksanaan  P3DT,  kebijakan  perencanaan  diubah  secara  drastis.  Program  ini  tidak menggunakan  lagi  pola  top  down  planning    tapi  dibalik  menjadi  bottom  up  yang    prosesnya ditempuh adalah :
a. Diskusi UDKP-1 : Informasi akan ada proyek dalam kecamatan.
b. Penetapan  hamparan  kegiatan  ekonomi  dan  pembentukan  Kelompok  Diskusi  Sektor (KDS).
c. Diskusi  dalam  KDS  melalui  analisa  SWOT  untuk  mengidentifikasi  prasarana  yang akan mendukung kegiatan ekonomi.
d. Diskusi  UDKP-2  untuk  penilaian  usulan.  Diterapkan  kriteria  penilaian  untuk prioritas, kemudian ditetapkan Renstra.
e. Rapat UDKP-3, melalui proses analisa kategorisasi prasarana, analisa sosial ekonomi, teknik dan lingkungan ditetapkan rencana 3 tahun.
f. Penyusunan  DED  dan  Rencana  Teknis  melalui  investigasi  teknis  dan  kemampuan OMS, pembuatan desain serta RAB.
g. Diskusi UDKP-4, penatapan bentuk pelaksanaan yaitu : Pola KSO atau pola SP3
Pada hakekatnya pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi ini akan berjalan sesuai roh  P3DT  yakni  pola  bottom  up  planning  atau  lebih  populer  dikenal  pola  pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan  pembangunan  sarana  prasarana  air  minum  dan  sanitasi  didasarkan  pada  konsep pemberdayaan  masyarakat  yaitu  dengan  mengembangkan  potensi  masyarakat  yang  ada  melalui kegiatan pembelajaran kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk dengan:
a. Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga masyarakat, akses  yang  lebih  banyak  kepada  pelaku  lain  supaya  dapat  mengembangkan  potensi yang  ada  dan  membuka  diri  terhadap  peluang  yang  disediakan  oleh  pelaku-pelaku lain yang terkait dengan kondisi mereka.
b. Meningkatkan  kapasitas  masyarakat  berupa  penciptaan  peluang  pelatihan  dan pendidikan baik teknis maupun non teknis.
c. Memberikan  peluang  kepada  msyarakat/  kelompok  masyarakat/lembaga  masyarakat untuk dapat menguasai  aset  yang ada, terutama pada hal pengelolaan  agar prasarana yang telah dibangun dapat menjadi aset yang berkelanjutan.
Pemberdayaan  masyarakat  dimulai  dengan  pengelompokan  masyarakat  berdasarkan  kebutuhan prasarana  yaitu  dengan  membentuk  Lembaga  Keswadayaan  Masyarakat  (LKM)  dan  Badan Pengelola (BP) untuk setiap jenis prasarana.
Badan  Pengelola  (BP)  adalah  organisasi  warga  masyarakat  yang  merupakan  bagian  dari Lembaga  Keswadayaan  Masyarakat  (LKM)  yang  bertugas  mengelola  seluruh  prasarana  di desanya,  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pembangunan,  dan  pemeliharaan  prasarana  serta mengusulkan kebutuhan penanganan prasarana tersebut kepada LKM.
Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  BP  melibatkan  peran  serta  masyarakat  dan  menumbuhkan semangat  swadaya  dalam  masyarakat  agar  prasarana  yang  telah  dibangun  dapat  memberikan pelayanan yang baik dan berkelanjutan.

## Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
Ada  3  (tiga)  pendekatan  untuk  meningkatkan  kapasitas  warga  komunitas  (masyarakat)  dan sistem  kelembagaan  agar  mempunyai  kemampuan  menanggulangi  permasalahan  yang  mereka hadapai,  yakni  pendekatan  partisipatif  (pasticipatory  approach),  pendekatan  kemanusiaan (humanity approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## Pendekatan Parsipatif (Participatory Approach)
Dalam  penanggulangan  masalah  pengelolahan  komoditas  dan  masalah  lainnya  oleh  suatu komunitas,  warga  diajak  untuk  memahami  permasalahannya  menurut  persepsi  mereka  sendiri, mengetahui  sebab  akibat  timbulnya  permasalahan  tersebut,  mengetahui  dan  menyadari,  serta mengajak  mereka  untuk  memecahkan  permasalahan  tersebut  berdasarkan  potensi  yang  ada  dan mengakses  potensi  sumberdaya  luar(dana,  teknologi,dan  pasar  serta  informasi  lainnya).  Untuk menanggulanginya  metode  yang  digunakan  untuk  melakukan  hal  tersebut  diatas  adalah  dengan Participatory  Action  Research  (PAR).  Berbagai  media  yang  dikenal  masyarakat  setempat digunakan  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan.  Tenaga  lapangan  (fasilitator) dalam  proses  perencanaan  dan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  bertindak  sebagai  katalisator, fasilitator  dan  networking  dengan  berbagai  pihak  yang  mempunyai  potensi  untuk  bekerja  sama atau  bermitra  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  masih  membutuhkan  bantuan  pihak  luar.

## Pendekatan Kemanusiaan (Humanity Approach)
Manusia  pada  hakekatnya  (fitrahnya)  adalah  pelaku  atau  subyek,  bukan  penderita  atau  obyek, yang bertindak secara sadar untuk mengatasi permasalahan dan realita yang dihadapinya. Karena permasalahan  dan  realita  yang  ada  bukan  sesuatu  yang  ada  dengan  sendirinya,  dan  harus diterima menurut apa adanya sebagai suatu takdir atau nasib yang tak terelakan, semacam mitos. Manusia harus menggeluti permasalahan dan realitas tersebut dengan penuh sikap kritis dan daya cipta.  Hal  ini  berarti  perlunya  sikap  orientatif  yang  merupakan  pengembangan  bahasa  pikiran, yang mampu memahami keberadaan dirinya dengan lingkungannya untuk melakukan perubahan dan pikiran dan tindakan-tindakan nyata.
Manusia  mempunyai  naluri,  kesadaran,  kepribadian  dan  eksistensi  dirinya,  disamping  memiliki keterbatasan.  Dengan  fitrah  kemanusiaannya  seseorang  harus  mampu  mengatasi  situasi-situasi batas yang mengekangnya. Jika seseorang menyerah pasrah pada situasi batas itu, apalagi tanpa ikhtiar dan kesadaran sama sekali, maka ia tidak manusiawi lagi.
Dan seseorang hidup didunia dengan orang-orang lain sebagai suatu komunitas, maka kenyataan “  ada  bersama  “  (being  together)  itu  harus  dijalani  dalam  proses  “menjadi  “  (becoming)  secara terintegrasi untuk menjadi manusia seutuhnya.
Proses pembebasan manusia dari situasi yang mengekangnya dengan proses penyadaran tentang realita  diri  dan  lingkungannya  melalui  proses  belajar  dengan  dasar  bertindak  dan  berpikir  yang berlangsung secara terus menerus.
Adapun gambaran daur belajar tersebut sebagai berikut :

## Gambar 1. Proses pendekatan kemanusiaan

## Pendekatan Konseptual / pendekatan jalan tengah.
Terdapat  dua  pendekatan  konseptual  yang  sering  digunakan  dalam  proses  pembangunan,  yakni bottom up dan top down . Pada pendekatan bottom up, segala  aspek manajemen sesuai dengan usulan dari bawah, sementara itu top down, segala aspek manajemen ditetapkan dari atas.
Dalam  konteks  pekerjaan,  pendekatan  bottom  up  belum  terbiasa  dilaksanakan  dan  akan menyebabkan  keberlangsungan  kemanfaatan  prasarana  yang  akan  dibangun  tidak  terjamin. Sementara  itu  pendekatan  top  down  sangatlah  sulit  dikembangkan  peran  serta  masyarakat, apalagi  masyarakat  sudah  bisa  menilai  sendiri  mutu  dari  jenis  pekerjaan  yang  selama  ini dikerjakan secara “terpaksa” dengan tidak melibatkan peran serta masyarakat.
Dengan  demikian  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  ini,  digunakan  pendekatan  konsepsi  “jalan tengah” yaitu penggunaan bottom up dan top down secara proporsional, dalam artian bahwa :
(i) Segenap usulan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah tersebut, danyang tahu tentang permasalahan dan potensi yang ada adalah masyarakat setempat.
(ii) Dalam proses penyusunan usulan proyek telah dikenal lama dengan menggunakan bottom up planning  yaitu  dengan  adanya  proses  rakorbang  dari  tingkat  paling  bawah  sampai  dengan atas.
(iii)Dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  tenaga  kerja  baik  terampil,  setengah  terampil  maupun  tidak terampil cukup tersedia terutama pada saat masyarakat tidak sedang dalam pekerjaan sesuai dengan musimnya.
Ketiga hal tersebut diatas pendekatan bottom up akan banyak manfaatnya.
Pada aspek yang lain perlu adanya pertimbangan diantaranya :
(i) Meskipun  pembangunan  prasarana  adalah  prasarana  sederhana,  tetap  diperlukan  adanya standard teknis dan pengawas teknis yang mumpuni.
(ii) Bahwa  proyek  ini  tidak  berdiri  sendiri  dalam  arti  bahwa  proyek-proyek  lain  sehingga diperlukan adanya koordinasi dalam pemilihan prasarana yang dibangun
(iii)Dibutuhkan  adanya  pertanggung-jawaban  baik  administratif  maupun  keuangan  yang memadai standar nasional.
Dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka penggunaan metode tersebut akan memberikan manfaat:
(i) Kebutuhan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat.
(ii) Penyerapan tenaga kerja dan sumber daya alam, sesuai dengan potensi yang ada dilokasi.
(iii)Masyarakat  yang  memperoleh  proyek  akan  tetap  merasa  memiliki  terhadap  prasarana  yang dibangun yang tentunya akan memberikan nilai lebih dalam pemeliharaan pasca proyek.
(iv) Tidak terjadinya tumpang tindih antar proyek baik regional maupun sektoral
(v) Terjaminnya standar teknis konstruksi
(vi) Terjaminnya standard administrasi dan pelaporan keuangan.

## Gambar 2. Proses pendekatan jalan tengah (konseptual)

## Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
Tiga  tingkatan  perhatian  terkait  dengan  upaya  peningkatan  kapasitas  kemampuan  Pemerintah Daerah  (Capacity  Building).  Ketiga  tingkatan  perhatian  tersebut  adalah  tingkat  Sistem,  tingkat Institusi (Kelembagaan) dan tingkat Individu.

## Gambar 3. Capacity building dalam 3 tingkatan
Seperti  terlihat  pada  gambar  diatas,  perspektif  substansi  Capacity  Building  terkait  pada  aspek perencanaan, aspek pelaksanaan,  pemanfaatan dan  peaspek Pengendalian.
(i) Tingkat tertinggi adalah tingkatan SISTEM, kemudian berturut-turut tingkatan LEMBAGA, dan  tingkatan  INDIVIDU.  Ketiga  tingkatan  yang  disebutkan  memiliki  durasi  waktu penanganan  yang  berbeda,  serta  dampak  pada  satu  tingkat  memberikan  pengaruh  kepada tingkat lainnya.
(ii) Tingkatan  sistem  memiliki  kebutuhan  penanganan  yang  lebih  luas  dan  kompleks,  serta perubahan  pada  kinerja  SISTEM  dipengaruhi  oleh  perubahan  pada  tingkatan INSTITUSI/LEMBAGA,  demikian  juga  perubahan  pada  tingkat  INSTITUSI/LEMBAGA dipengaruhi oleh tingkatan INDIVIDU.
(iii)Dikarenakan durasi waktu penanganan serta kompleksitasnya yang berbeda, maka diperlukan metode penanganan yang disesuaikan  pada setiap tingkatan.
Dalam  implementasinya  perlu  menerapkan  tiga  jenis  metode  penanganan  pada  setiap tingkatannya,  yaitu  metode  Pendukungan  (supporting),  metode  Mediasi  (facilitating),  serta metode Pembantuan (Assissting).

## Gambar 4. Konsep keterlibatan dalam 3 tingkatan
Membangun  kapasitas  harus  dilihat  dari  kemampuan  untuk  mencapai  suatu  kinerja  tertentu sebagai  suatu  sasaran  yang  ingin  dicapai.    Dalam  pencapaian  ini  akan  memberikan  keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Di samping itu, upaya membangun kapasitas harus ditempatkan
pada suatu kerangka kerja yang dinamis, serta harus dikaji secara terus menerus sepanjang upaya tersebut  dilakukan.  Karakter  kegiatan  Capacity  Building  adalah  dinamis,  sehingga  diperlukan suatu strategi manajemen pelaksanaan yang cukup fleksibel denga perkembangan dan perubahan yang  terjadi,  baik  yang  menyangkut  variasi  issues  pada  beberapa  kabupaten  yang  dicakup, maupun  perkembangan  situasi  selama  pelaksanaan  program  di  suatu  Kabupaten  tertentu. Keluaran akhir dari setiap tingkatan tersebut  seperti gambar berikut.

## Gambar 5. Strategi manajemen 3 tingkatan

## Tingkat Sistem,
Memberikan  suatu  kerangka  kerja  kebijakan  dan  pengaturan  bagi  perangkat  pengambil keputusan Pemerintah Daerah (Eksektutif dan Legislatif) dalam upaya melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pembangunan wilayah.

## Tingkat Lembaga/Institusi,
Memberikan  suatu  kerangka  kerja  pengelolaan  (manajemen)  bagi  perangkat  pelaksana  sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pembangunan wilayah dan sektor daerah

## Tingkat Individu,
Memberikan  suatu  kerangka  pengembangan  etos  dan  kemampuan  kerja  serta  kompetensi personil di dalam melaksanakan tugas-tugasnya
Ketiga  pola  penanganan  tersebut  memberikan  fleksibilitas  atas  tuntutan  kebutuhan  di  masing- masing tingkatan, sehingga sesuai dengan karakter kegiatan Capacity Building yang dinamis.

## Mendukung (Supporting),
Pola  ini  memberikan  masukan  berupa  dukungan  atas  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat “formulation  policy  and  decision  making  process”.    Tim  Pendamping  hanya  memberikan masukan-masukan  materi  serta  dukungan  yang  bersifat  strategis  agar  proses  tersebut  dapat berjalan  dengan  baik  dan  lancar.    Dan  tidak  terlibat  di  dalam  prosesnya  sendiri,  karena  hal tersebut menyangkut keputusan-keputusan normatif dan kadangkala bersifat politis.

## Mediasi (Facilitating),
Agak  berbeda  dengan  pola  Pendukungan,  maka  pola  kerja  Mediasi  ini  menitikberatkan kepada  keterlibatan  kerja  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  dan  tugas  lembaga/instansi perencanaan. Karena itu, pola kerja mediasi (fasilitasi) mengarahkan kegiatannya kepada hal-
hal  yang  bersifat  “strenghtening  activities  work  process  prior  to  its  function  and  role”. Dalam  hal  ini,  Tim  Pendamping  akan  turut  terlibat  pada  beberapa  kegiatan  kerja  untuk meningkatkan kinerja fungsi dan tugas instansi perencanaan tersebut.

## Bantuan (Assisting),
Pola kerja pembantuan ini merupakan pola yang lebih aktif dan mempunyai sasaran langsung kepada individu atau personil yang terkait dengan tugas-tugas perencanaan.   Dalam hal ini, Tim Pendamping memberikan bantuan yang berupa kerja bersama langsung kepada individu- individu  terkait  sehubungan  dengan  penyelesaian  tugas-tugasnya.    Karena  itu,  pola  kerja terakhir  ini  mengarahkan  kegiatannya  lebih  kepada  ”transfering  attitudes,  skills,  and knowledges to each individu in order to improve their job’s performance”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengkajian, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :
3. Program  penanggulangan  kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  merupakan suatu model pembangunan partisipatif.
4. Pelaksanaan  pembangunan  sarana  prasarana  air  minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat dilakukan  dengan  metode  pendekatan  partisipatif  (pasticipatory  approach),  pendekatan kemanusiaan (humanity approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
5. Tiga tingkatan perhatian terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kemampuan Pemerintah Daerah (Capacity Building) adalah tingkat sistem, tingkat institusi (kelembagaan) dan tingkat individu

## REKOMENDASI
1. Sebelum  dilakukannya  suatu  pelaksanaan  pekerjaan  dengan  melibatkan  masyarakat,  perlu diadakan  sosialisasi  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  seluk  beluk  rencana  kegiatan  dan bentuk keterlibatan mereka.
2. Agar  pemberdayaan  dapat  berjalan  optimal,  perlu  diadakan  pendekatan  kepada  tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh agama di masing-masing lokasi.
3. Walaupun  masyarakat  telah  dipercayakan  mengelola  kegiatan,  namun  masih  perlu  adanya bimbingan dan evaluasi dari instansi yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS/Badan Pusat Statistik, 2002. Penduduk Miskin Indonesia.  BPS Jakarta
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2008  Petunjuk  Pelaksanaan  Program  Penyediaan  Air  Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Jakarta.
Edi  Suharto,  Ph.D,  2004,  Pendekatan  Pekerjaan  Sosial  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin, Centre for Policy Studies Bandung.
Kieffer  C.H.,  1984  Citizens  Empowerment  A  Developmental  Perspective  Prevention  in  Human Service Vol. 3 . USA
Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, santos H. Hernandez, 1994 The Integration of Social Work Practice  Wadsworth, California.