JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  14-19  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6660.14-19

## KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR
I Kadek Aryatmaja 1 , I Nyoman Gede Sugiartha 2 , I Made Minggu Widyantara 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Indonesia kadekaryatmaja69@gmail.com , nyomansugiartha14@gmail.com , mademinggu12@gmail.com

## Abstrak
Pemberantasan korupsi  merupakan  masalah  yang  perlu diberantas  melalui pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan  masyarakat,  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mencegah  korupsi  dan  memastikannya  ditangani dengan  benar.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  “bagaimanakah  pengaturan  hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor dan bagaimanakah kekuatan mengikat keterangan ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor untuk mengetahui efektifitas keterangan ahli dalam penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi, dan menilai keandalan keterangan tersebut. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  normatif.”  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  penegakan  hukum kesaksian  saksi  ahli  mengenai  keyakinan  hakim  dalam  putusan  korupsi  akan  meyakinkan  hakim. kekuasaan  keterangan  ahli  untuk  membantu  penyelesaian  perkara  korupsi  di  pengadilan  tindak  pidana korupsi akan berdampak signifikan terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi.
Kata Kunci: Keterangan Ahli, Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
The  eradication  of  corruption  is  a  problem  that needs  to  be  eradicated  through  trial  examinations  and public examinations, taking into account the laws and regulations in force in Indonesia. This is done as an effort to prevent corruption and ensure it is handled properly. The problems are: 1) What is the legal arrangement for expert testimony as evidence in settling corruption cases in the Corruption Court? And 2)  What  is  the  binding  power  of  expert  testimony  in  settling  corruption  cases  at  the  Corruption  Court? The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effectiveness  of  expert  testimony  in  resolving  corruption cases  at  the  Corruption  Court,  and  to  assess  the  reliability  of  this  information.  The  method  used  is  the normative  method.  Law  Enforcement  The  testimony  of  an  expert  witness  regarding  the  judge's  belief  in the corruption decision will convince the judge. The power of expert testimony to help resolve corruption cases at the Corruption Court will have a significant impact on judge decisions in corruption cases.
Keywords: Expert Statement, Evidence, Corruption Crime

## I. PENDAHULUAN
Korupsi  mengikis  ekonomi  negara,  merusak  masyarakat,  dan  melemahkan  kemampuan pemerintah  untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Dengan  memerangi  korupsi,  kami memperbaiki  kerugian  ini  dan  melindungi  warga  negara  kami (Najemi,  2020) .  Perkembangan tindak  pidana  suap  terus  meningkat  dari  masa  ke  masa,  dalam  banyaknya  pelanggaran  yang terlihat  serta  banyaknya  jumlah  dan  kualitas  kerusakan  perekonomian  negara,  tindak  pidana korupsi  secara  sistematis  semakin  meningkat  dan  mempengaruhi  seluruh  bidang  kehidupan masyarakat (Surya  Krishna,  Sugiartha,  2021) .  Ada  hubungan  yang  jelas  antara  korupsi  dan keterlibatan  negara.  Pejabat  dan  perusahaan  milik  negara  seringkali  dapat  menyalahgunakan
kekuasaan  mereka  untuk  mengambil  keuntungan  dari  mereka  yang  membutuhkan  layanan mereka (Putra, I Wayan Werasmana Sancaya, 2021) . Memerangi korupsi adalah upaya bersama untuk  menjaga  akuntabilitas  pemerintah  dan  mencegahnya  mengambil  keuntungan  dari warganya. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa setiap orang mengikuti hukum, dan  individu  yang  korup  akan  diadili.  Tindak  pidana  korupsi  ini  “dilakukan  dengan  berbagai modus  dengan  dukungan  tipu  muslihat  yang  telah  tersistem  sedemikian  kuat  sehingga  telah berkembang menjadi kejahatan yang susah sekali dilawan.
Hadi  Alamri,  ahli  hukum  pidana,  bersaksi  bahwa  informasi  yang  diberikan  oleh  orang yang berkompeten merupakan bagian penting dari proses pidana (Alamri, 2017) . Pendapat ahli adalah  informasi  yang  diperlukan  untuk  menjelaskan  proses  pidana  dan  yang  memiliki pengetahuan spesialisasi khusus. Aturan Tindak Pidana Korupsi tidak memperkenankan adanya keistimewaan khusus dalam hal keterangan ahli-hal ini berarti bahwa keterangan mereka dapat dijadikan  alat  bukti  untuk  membuktikan  adanya  tindak  pidana  korupsi.  Dapat  disimpulkan bahwa  ahli  memiliki  peran  dalam  pemeriksaan  perkara  karena  keahliannya,  memungkinkan hakim  untuk  memiliki  perspektif  terhadap  perkara  yang  dipersoalkan  dan  meyakini  apa putusannya  berdasarkan  bukti-bukti  lain  yang  dihadirkan  kemudian.  dalam  persidangan  di pengadilan.  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  mengatur  bahwa  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini.  Artinya, berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  Undang-undang  tindak pidana  korupsi  tidak  mengatur  lain,  maka  semua  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  terdapat dalam KUHAP berlaku bagi proses peradilan pidana korupsi. Berbagai  upaya dilakukan  untuk memberantas tindak pidana korupsi ini.
Untuk  mendapatkan  putusan  dari  hakim  berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah,  salah  satu pembuktiannya adalah pendapat ahli. Dengan cara ini, juri dapat lebih memahami pengetahuan, pengalaman,  dan  keahlian  khusus  lainnya  yang  dimiliki  oleh  ahli  tersebut.  Laporan  ahli  juga berperan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  untuk  membenarkan  kerusakan ekonomi  negara  akibat  tindakan  korupsi,  dan  hakim  sebagai  pengambil  keputusan  dapat memeriksa  fakta  dari  persidangan  yang  sebenarnya  dan  mendapatkan  kepercayaan  dalam penyelesaian kasus korupsi untuk kasus korupsi demi keadilan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Bagaimanakah pengaturan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi  di  pengadilan  tipikor  dan  kekuatan  mengikat  keterangan  ahli  dalam  penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor.

## II. METODE PENELITIAN
Ada  berbagai  cara  agar  penelitian  hukum  normatif  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  jenis penelitian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka, berkonsultasi dengan sumber sekunder lainnya, dan menggunakan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Jenis  penelitian  ini  dirancang  untuk  menemukan  solusi  yang  memungkinkan (Muhammad, 2004) .
Sumber  yang  digunakan  dalam  pasal  ini  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Bahan  hukum  primer  digunakan  sebagai  dasar  penulisan  esai  sastra,  sedangkan  bahan  hukum sekunder,  seperti  jurnal  hukum,  juga  disertakan.  Teknik  pengumpulan  data  hukum  yang digunakan dalam artikel ini meliputi studi kepustakaan dan studi dokumenter, dimana berbagai literatur,  seperti  artikel,  buku,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  masih  berlaku  dan terkait dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian diteliti, dikumpulkan, dan baca ini. Bahan  hukum  yang  digunakan  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Kualitatif  mengacu  pada kegiatan  yang  menganalisis  informasi  secara  komprehensif,  yaitu.  H.  bahan  sekunder  hukum dari  berbagai  perpustakaan  dan  literatur,  serta  berupa  buku,  peraturan  perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor.
Korupsi  adalah  perbuatan  pidana  yang  merugikan  perekonomian  negara  dengan  menggunakan kekuasaan  yang diberikan  kepada  seseorang  untuk  kepentingan dirinya  sendiri  atau orang atau golongan lain (Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, 2020) . Alat bukti ahli dalam  pengertian  KUHAP  bukanlah  satu-satunya  jenis  alat  bukti  yang  sah.  Alat  bukti  lain, seperti  pendapat  ahli,  dapat  digabungkan  dengannya  untuk  menetapkan  tersangka.  Penetapan seseorang  sebagai  tersangka  hanya  berdasarkan  keterangan  ahli  tidak  memungkinkan  penyidik memiliki alat bukti lain yang sah sebelum mengambil keputusan.
Pasal  25(2)  peraturan  kepala  kepolisian  negara  republik  Indonesia  menyatakan  bahwa suatu  tindak  pidana  harus  ditentukan  sebelum  seseorang  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka berdasarkan  dua  alat  bukti  yang  sah.  Jika  kasusnya  ketahuan,  kasusnya  akan  segera  ditangani. Kesaksian  ahli  didasarkan  pada  kewenangan  penyidik  untuk  menilainya  pada  tingkat penyidikan,  dan  pada  tingkat  penuntutan  merupakan  kewenangan  kejaksaan,  sedangkan  pada tingkat pengadilan hakimlah yang menilai kekuatan pembuktian.
Ketidakadilan  dalam  dunia  keadilan  berkisar  pada  pembuktian  kesalahan  seseorang. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam suatu persidangan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Ini berisi ketentuan yang merinci pedoman yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan seseorang. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah mengatur  tentang  alat  bukti  yang  dibenarkan  oleh  undang-undang  yang  dapat  digunakan  oleh hakim  dalam  memidana  seseorang.  Dengan  demikian,  majelis  hakim  tidak  bisa  objektif  dalam menghukum terdakwa.
Pakar  memberikan  informasi  yang  objektif  dan  tidak  memihak  berdasarkan keahliannya.  Penyidik  dapat  berkonsultasi  dengan  ahli  untuk  membantu  mereka  memilih tersangka,  dan  keterangan  ahli  tidak  mengikat  hakim  dalam  menentukan  apakah  jaksa  telah memenuhi  beban  pembuktian  dalam  menuntut  terdakwa  dengan  kejahatan  tersebut (Sofian, 2020) .  Laporan  ahli  adalah  dokumen  yang  meyakinkan  karena  dikeluarkan  atas  permintaan pejabat  pemerintah,  dan  karenanya  dikecualikan  dari  kategori  perbuatan  melawan  hukum.  Isi berita  acara  ahli  mencerminkan  tingkat  kewenangan  penyidik  dan  penuntut  umum,  sedangkan hakim akan menentukan kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan ahli.
KUHAP  tidak  mengamanatkan  syarat-syarat  seorang  ahli  dapat  dipanggil  untuk bersaksi  di  persidangan,  tetapi  dalam  praktiknya  keahlian  tersebut  dapat  ditunjukkan  melalui pengalaman  dan/atau  pengetahuan  seorang  ahli  dalam  bidang  tertentu.  Namun,  KUHP  tidak secara  eksplisit  mengatur  syarat-syarat  tersebut,  sehingga  diserahkan  kepada  kebijaksanaan pengadilan (Harahap, 2010) . Bukti adalah masalah utama ketika memeriksa kasus dalam proses pengadilan.  Di  dalamnya  terdapat  ketentuan  tentang  pedoman  tata  cara  hukum  pembuktian kesalahan  terdakwa  terhadap  terdakwa.  Mengenai  pasal  179  ayat  (1)  KUHAP,  M.  Yahya Harahap  pada  bukunya  membahas  masalah  dan  penerapan  KUHAP  mengatakan  bahwa  pada umumnya  yang  dimaksud  dengan  ahli  kedokteran  kehakiman  adalah  ahli  forensik  atau  ahli bedah post-mortem. Namun, pasal itu sendiri tidak membatasi ahli medis yudisial.
Bukti dapat digunakan untuk membuktikan tuduhan atau dalam kasus pidana, misalnya. Itu  bisa  menjadi  sesuatu  yang  telah  dibuktikan  dengan  cara  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung klaim atau digunakan sebagai bukti di pengadilan (Hamzah, 2009) . Dalam KUHAP pasal  184  ayat  (1)  dijelaskan  alat  bukti  yang  sah.  Penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  di pengadilan  tipikor  melalui  beberapa  tahapan  antara  lain  ;  pertama,  melakukan  administrasi perkara,  kemudian  tahapan  penyelesaian  perkara  dengan  pra  penuntutan,  pembacaan  dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan hakim.
Tindak  pidana  korupsi  melanggar  hak-hak  baik  ekonomi  maupun  sosial.  Korupsi  kini telah  menjadi  kejahatan  luar  biasa,  dan  akibatnya  rakyat  terus  menderita  baik  secara  ekonomi maupun sosial. Kecerdikan manusia untuk mengelak dari sistem yang melindungi integritas ide dan proses tampaknya tidak ada habisnya, dan jika dibiarkan, korupsi kemungkinan besar akan
meningkat.  Rasa  malu  sudah  menjadi  komoditas  langka  di  negeri  ini,  akibatnya  korupsi  kerap tak terkendali (Rambey, 2016) .

## 2. Kekuatan  Mengikat  Keterangan  Ahli  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor
Kejahatan  adalah  istilah  hukum  untuk  tindakan  yang  dianggap  salah  atau  ilegal.  Bergantung pada  yurisdiksi,  ini  dapat  mencakup  hal-hal  seperti  melanggar  hukum,  menyerang  seseorang, atau  bahkan  berada  di  tempat  yang  salah  pada  waktu  yang  salah.  Kejahatan  juga  dapat dikategorikan  berdasarkan  tingkat  keparahan,  dengan  pelanggaran  ringan  yang  kurang  serius dibandingkan  tindak  pidana  berat (Mertokusumo,  1999) .  Kata  “kejahatan”  digunakan  dalam perundang-undangan,  dimana  kata  “perbuatan”  lebih  pendek  dari  “perbuatan”,  tetapi “perbuatan”  mengacu  pada  suatu  keadaan  yang  konkrit,  seperti  suatu  peristiwa,  dengan perbedaan  bahwa  suatu  perbuatan  adalah  tingkah  laku,  sikap  seseorang  perilaku  isyarat,  atau postur.  Perbuatan  bisa  menjadi  kriminal  jika  melanggar  hukum,  tetapi  juga  bisa  menjadi kriminal jika secara moral salah (Arief, 1984) .
Sebelum  menyelidiki  tindak  pidana  korupsi,  perlu  dipahami  apa  arti  istilah  tersebut. Istilah  kejahatan berasal dari istilah  hukum pidana Belanda yang dikenal dengan  strafbaar feit. Meskipun istilah ini ditemukan dalam bahasa Belanda Wetboek van Strafrecht (WvS), dan juga WvS Hindia Belanda, tidak ada penjelasan yang disepakati mengenai arti istilah tersebut. Oleh karena  itu,  para  ahli  hukum  berusaha  memberikan  arti  dan  isi  dari  istilah  tersebut,  namun sampai  saat  ini  belum  ada  konsistensi  pendapat  tentang  rumusan  ilmiah  dari  istilah  tersebut. Pembentukan  hukum  Indonesia  telah  menerjemahkan  kata  strafbaar  feit  sebagai  tindak  pidana dalam KUHP, tanpa memberikan penjelasan apa maksud istilah tersebut.
Kejahatan  strafrecht  feit  didefinisikan  dalam  rumusan  Simons  dan  juga  diatur  dalam asas  hukum  pidana  Indonesia,  yaitu  asas  legalitas.  Asas  ini  menyatakan  bahwa  tidak  ada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  undang-undang  jika  tidak  ditentukan  terlebih dahulu  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Istilah  tindak  pidana  sering  digunakan  dalam perundang-undangan meskipun  kata  'tindakan' lebih pendek dari  tindakan tetapi tindakan  tidak mengacu  pada  sesuatu  yang  abstrak  seperti  perbuatan,  tetapi  hanya  menyatakan  keadaan  yang konkrit,  sebagaimana  adanya.  dengan  suatu  peristiwa.  Korupsi  adalah  penyalahgunaan  atau penggelapan  dana  pemerintah  atau  perusahaan  ketika  seseorang  dimotivasi  oleh  keuntungan pribadi atau motif tersembunyi lainnya. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah perilaku yang merugikan  orang  lain  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  yang  melewati  batas  hukum menjadi perbuatan tercela (Arsyad, 2017) . Tindak pidana korupsi merupakan pengayaan pribadi atau golongan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara.
Korupsi adalah hal yang kotor dan jahat yang dapat menghancurkan segalanya. Ketika Anda  berbicara  tentang  korupsi,  Anda  akan  menemukan  bahwa  itu  benar-benar  ada  karena melibatkan  aspek  moral,  karakter  buruk,  dan  keadaan.  Itu  juga  bisa  muncul  dari  posisi kekuasaan  karena  orang  sering  diberi  hadiah  untuk  mempengaruhi  mereka.  Selain  itu,  korupsi dapat  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dan  politik,  dan  dapat  menempatkan  keluarga  atau kelompok pada posisi otoritas.
Korupsi  adalah  tindakan  atau  praktik  yang  bertentangan  dengan  prinsip  dan  tujuan lembaga pemerintah, baik karena citra publik negatif yang mungkin ditimbulkannya atau karena keuntungan finansial yang dapat diperoleh darinya. Itu juga bisa melibatkan pelanggaran aturan perilaku  pribadi.  Tindak  pidana  korupsi  biasanya  melanggar  hak-hak  masyarakat  baik  secara ekonomi maupun sosial. Korupsi kini telah menjadi kejahatan luar biasa, dan akibatnya rakyat, terutama  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan,  terus  menderita.  Kemampuan  manusia  untuk menghindari  sistem  dan  proses  perlindungan  integritas  tampaknya  tidak  ada  habisnya.  Jika dibiarkan, korupsi kemungkinan akan meningkat, karena rasa malu adalah komoditas langka di masyarakat  saat  ini (Rambey,  2016). Menurut  pasal  184  ayat  1  KUHAP,  kekuatan  alat  bukti yang  sah  adalah  pendapat  ahli.  Sebab,  sebelum  KUHAP  berlaku,  ahli  tidak  dijadikan  sebagai alat bukti.
Kesaksian  ahli  juga  memiliki  ciri  khusus  yaitu  adanya  saksi  yang  dapat  diidentifikasi. Pada  era  HIR,  keterangan  ahli  tidak  dianggap  sebagai  bukti  dalam  penyidikan  tindak  pidana. HIR tidak menganggap keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Namun anggaplah sebagai pendapat  ahli  untuk  dijadikan  hakim  dalam  pendapatnya  sendiri,  jika  hakim  menganggap pendapat  ahli  tersebut  dapat  diterima  olehnya.  Padahal,  tempat  itu  berada  di  urutan  kedua setelah  kesaksian.  Di  satu  sisi  berfungsi  sebagai  pendapat  ahli,  di  sisi  lain  dapat  berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. pendapat  ahli adalah informasi dari  seseorang dengan keahlian khusus.  Metode  kejahatan  telah  berkembang  secara  signifikan  selama  bertahun-tahun,  begitu pula  kualitas  bukti  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  sebuah  kasus.  Hal  ini  menyebabkan perlunya menjaga keseimbangan antara penggunaan metode pembuktian yang berkualitas, yang membutuhkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  keahlian,  dengan  metode  yang  lebih  mudah diakses oleh masyarakat luas (Harahap, 1985) .
Kesaksian  “ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seseorang  yang”  telah berpengalaman  dalam  bidang  tertentu.  Informasi  ini  dapat  sangat  membantu  dalam  membuat keputusan  tentang  situasi  tertentu.  Mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  khusus  dalam penyidikan perkara pidana. Informasi ini bisa sangat membantu saat mencoba memahami kasus kriminal,  terutama  jika  digunakan  bersamaan  dengan  informasi  lain  (seperti  laporan  polisi  dan bukti  lainnya).  Jika  penyidik,  penuntut,  atau  hakim  membutuhkan  informasi  semacam  ini, mereka  biasanya  dapat  mencari  ahli  yang  dapat  membantu.    Kesaksian  ahli  memiliki  bobot khusus  di  pengadilan;  itu  bisa  berupa  bukti  persuasif  dan  kesaksian  ahli.  Kesaksian  ahli didefinisikan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yang menyatakan bahwa ahli adalah orang yang memiliki  pengetahuan  khusus  tentang  suatu  topik  yang  dapat  membantu  memperjelas  suatu perkara pidana. Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan ahli persis seperti yang dikatakan ahli di pengadilan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Keterangan  ahli  di  pengadilan  tentang  tindak  pidana  korupsi  dimaksudkan  untuk  meyakinkan hakim.  Keterangan  ahli  merupakan  alat  bukti,  dan  pasal  ini  tidak  menjelaskan  seberapa  baik keterangan ahli tersebut dimasukkan dalam keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184  ayat  (1)  KUHAP.  Dalam  hal  pemeriksaan  keterangan  ahli  di  sidang  pengadilan,  maka keterangan  ahli  itu  didengar  terlebih  dahulu  baru  kemudian  disusul  keterangan  saksi  dalam perkara  itu  untuk  melihat  ada  tidaknya  kesesuaian.  Kekuatan  pendapat  yang  mengikat  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjadi penting dalam meyakinkan hakim untuk memenangkan penuntutan dalam putusan tindak pidana korupsi.  Apabila  pendapat  seorang  ahli  dapat  mempengaruhi  hakim  tentang  kebenaran keterangan  seorang  saksi  dalam  hubungannya  dengan  pendapat  ahli  lain  atau  alat  bukti  lain, maka  hal  ini  berkaitan  dan  menambah  beban  pembuktian  keabsahan  keterangan  ahli  tersebut. Apabila keterangan ahli digabungkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapat hakim dalam memutus terhadap terdakwa.

## 2. Saran
Pada  penulisan  penelitian  ini  penulis  memberikan  beberapa  saran  diantaranya:  Untuk Pemerintah,  pengesahan  undang-undang  oleh  Dewan  Negara  memerlukan  perubahan  segera terhadap  Undang-Undang  Acara  Pidana,  Undang-Undang  tentang  Korupsi  dan  peraturan  lain yang  terkait  dengan  sistem  peradilan  pidana,  yang  menjadikan  saksi  sebagai  saksi  yang menguntungkan  dalam  kasus  TIPIKOR.  Kami  membutuhkan  produk  hukum  yang  melindungi hak-hak  tersangka  dalam  peraturan  tersebut.  Untuk  masyarakat,  masyarakat  harus  menjadi peserta  aktif  dalam  proses  peradilan  agar  menjadi  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  dan efektif.  Permintaan  saksi  dari  terdakwa  harus  dihormati  jika  saksi  memenuhi  kewajiban hukumnya  untuk  hadir  di  pengadilan.  Untuk  Penegak  Hukum,  putusan-putusan  yang  dibuat hendaknya  disamping  mencerminkan  kepastian  hukum,  juga  rasa  keadilan  dalam  masyarakat jangan diabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamri,  H.  (2017).  Kedudukan  Keterangan  Ahli  Sebagai  Alat  Bukti  Menurut  Kitab  Undang-  Undang Hukum Acara Pidana. Lex Privatum .
Anak  Agung  Gede  Budhi  Warmana  Putra,  Simon  Nahak,  I.  N.  G.  S.  (2020). Pemidanaan  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System . Denpasar.
Arief, B. N. (1984). Saru Kuliah Hukum Pidana II . Bandung. Arsyad, J. H. (2017). Korupsi Dalam Perspektif HAN . Jakarta: Sinar Grafika . Hamzah, A. (2009). Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, M. Y. (1985). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP . Jakarta: Pustaka Kartini. Harahap, M. Y. (2010). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika. Made  Mahadwiva  Surya  Krishna,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  N.  M.  S.  K.  (2021).  Sistem  Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2). Mertokusumo, S. (1999). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: Penerbit Nusa Media. Najemi, W. dan A. (2020). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. PAMPAS: Journal Of Criminal Law , 1 (1). Putra,  I  Wayan  Werasmana  Sancaya,  I.  M.  A.  M.  putra. (2021).  Tanggungjawab  Perusahaan  Angkutan Terhadap  Kerugian  Yang  Ditimbulkan  Akibat  Kelalaian  Pengemudi  Selama  Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. Jurnal Kertha Wicaksana , 15 (1). Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi . Yogyakarta. Sofian, A. (2020). Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana . Jakarta.