## PERAN  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Cahaya Warman FKIP Universitas Mulawarman Jl. Muara Pahu Gn. Kelua Samarinda. e-mail: cahaya.warman@gmail.com
Abstract :  This paper explain: (1) Background of civic education in Indonesia (2) Problems in  implementing  civic  education  in  Indonesia  (3)  How  the  character  of  civic  education  in Economic Asean Society (MEA) is. Civic education in Indonesia as the background by along history  of  Indonesian  since  colonialism  era  until  filling  independence  era  that  can  make different  ruled  based  on  each  era.  Many  problems  in  implementing  civic  educatioan  in Indonesia is : (a) study more give high knowledge but less application, (b) some teacher not able  to  manage  classroom  efectivety,  (c)  between  material  of  civic  educatioan  and  time allocation  is  not  balance,  (d)  civic  education  in  Indonesia  can  make  negative  effect  for students  perceptions,  (e)  some  teacher  teach  still  use  the  conventional  model,  (f)  activities teachers  more  dominant  than  students.  The  role  of  civic  education  in  the  face  of  Economic Asean Society (EAS) : (a) increasing awareness and sense of nationalism to local products, (b)  propose  an  appropriate  legal  products  to  create  a  fovorable  regulatory  Indonesia  for example, every citizen of a foregin working in Indonesia should be able to speak Indonesian, invested capital should be in rupiah. (c) mainting an attitude independent and active foreign policy  and  not  fixated  on  intra-Asean  trade,  (d)  promote  and  introduce  the  Pancasila economic system is Indonesian economic condition in order to stay awake.
Keywords: Civic education, Economic Asean Society
Abstrak. Makalah  ini  menjelaskan:  (1)  Latar  belakang  pendidikan  kewarganegaraan  di Indonesia,  (2)  Permasalahan  dalam  menerapkan  pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia (3)  Bagaimana  karakter  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA).  Pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia  berlatar  belakang  sejarah  Indonesia  yang panjang  sejak  era  penjajahan  hingga  era  kemerdekaan  yang  mana  tiap-tiap  era  memliki peraturan  yang  berbeda.  Berbagai  masalah  dalam  menerapkan  pendidikan  kewarganegaraan di  Indonesia  diantaranya  adalah:  (a)  pelajaran  lebih  banyak  memberi  pengetahuan  namun kurang  aplikasinya,  (b)  beberapa  guru  tidak  dapat  mengelola  kelas  secara  efektif,  (c)  tidak seimbang  antara  banyaknya  materi  ajar  pendidikan  kewarganegaraan  dan  alokasi  waktu,  d) Pendidikan  kewarganegaraan di Indonesia dapat menimbulkan dampak  negatif bagi persepsi siswa,  (e)  beberapa  guru  masih  mengajar  menggunakan  model  konvensional,  (f)  kegiatan guru  lebih  dominan  daripada  siswa.  Peran  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  menghadapi Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA):  (a)  meningkatkan  kesadaran  dan  rasa  nasionalisme terhadap  produk  lokal,  (b)  mengajukan  produk  hukum  yang  sesuai  untuk  menciptakan peraturan yang mengatur Indonesia misalnya, sebagai contoh, setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia, modal yang diinvestasikan harus dalam rupiah. (c) mempertahankan kebijakan politik luar negeri yang independen dan aktif dan tidak terpaku  pada  perdagangan  intra-ASEAN,  (d)  mempromosikan  dan  mengenalkan  bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah kondisi ekonomi Indonesia agar tetap mawas diri.
Kata kunci: Pendidikan kewarganegaraan, Masyarakat Ekonomi Asean.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA) dapat  membuka  akses  pasar  yang  lebih  luas
dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  untuk meningkatkan kemakmuran, serta untuk memperkuat  daya  saing  kawasan  dalam
menghadapi  kompetisi  global  dan  regional. Disisi  lain,  berlakunya  MEA  juga  membuka peluang  sekaligus  tantangan  yang  berat  dalam ketenagakerjaan  dan  kehidupan  ekonomi, sehingga  salah  satu  faktor  penting  dalam menghadapi  MEA  adalah  mempersiapkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan  yang  dapat  disetarakan  dengan kemampuan  tenaga  kerja  dari  negara  lain. MEA  adalah  tujuan  akhir  integrasi  ekonomi seperti  yang  dicanangkan  dalam  ASEAN Vision  2020  adalah :"To  create  a  stable, prosperous  and  highly  competitive  ASEAN economic  goods,  services,  investment,  skill labor
economic development and reducedpoverty and socio-economic disparities in year 2020" (Rofiq, 2015:252). Pendidikan
sebagai wahana meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia yang  berdaya  saing  dalam  pembangunan bangsa.  Dalam  pembukaan  Uudang-Undang  Dasar 1945 alenia ke empat menyatakan “mencerdaskan kehidupan  bangsa”,  pernyataan  tersebut menunjukkan  pendidikan  merupakan  salah  satu aspek  penting  dalam  pembangunan,  dimana pernyataan tersebut didukung presiden Republik Indonesia  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam pidatonya  pada  hari  pendidikan  nasional  2 Mei  2013  menyatakan  “pendidikan  adalah bekal kemajuan bangsa.
Isu  MEA  jika  dikaitkan  dengan  PKn, menggambarkan  bahwa  tantangan  persaingan ekonomi berpengaruh terhadap sistem pendidikan  khususnya  PKn.  Oleh  karena  itu, sistem  PKn  harus  mengantisipasi  perubahan zaman,  dan  siap  menghadapi  MEA  dengan langkah-langkah strategis untuk mengaktualisasikan  identitas  bangsa  yang relevan di segala zaman.
Sebagai  agen  perubahan  sosial,  PKn  di era  globalisasi  dewasa  ini  dituntut  untuk mampu  memainkan  perannya  secara  dinamis dan  proaktif.  Keberadaan  PKn    diharapkan mampu    membawa  perubahan  dan  kontribusi yang berarti bagi
bangsa,  baik  pada  tataran  intelektual teoritis maupun praktis. Selain itu, keberadaan PKn  diharapkan  bukan  saja  sebagai    proses penanaman  nilai  moral  untuk  membentengi diri  dari  ekses  negatif  globalisasi,  tetapi  yang paling  penting  adalah  bagaimana  nilai-nilai moral  yang  telah  ditanamkan  PKn  tersebut mampu  berperan  sebagai  kekuatan  pembebas dari  himpitan  kemiskinan,  kebodohan  dan keterbelakangan  sosial  budaya  dan  ekonomi. Dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka  tulisan  ini akan membahas tentang bagaimana peran PKn dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi Asean.

## PEMBAHASAN
Dunia pendidikan saat ini masih dihadapkan  pada  berbagai  persoalan,  mulai dari  soal  rumusan  tujuan  pendidikan  yang kurang  sejalan  dengan  tuntutan  masyarakat, sampai  kepada  persoalan  guru,  metode, kurikulum dan lain sebagainya.  Selain itu juga berbagai isu, antara lain pendidikan diharapkan  membawa  masyarakat  pada civil society (Nursalim,  2016).  Makalah  ini  akan membahas secara konseptual tentang apa yang melatar
belakangi pendidikan
kewarganegaraan (PKn) di Indonesia, permasalahan  apa  saja  dalam  implementasi PKn  di  Indonesia,  dan  bagaimana  peran  PKn dalam menghadapi masyarakat ekonomi  Asean (MEA).
Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak  era sebelum dan selama  penjajahan,  kemudian  dilanjutkan dengan  era  perebutan  dan  mempertahankan kemerdekaan  sampai  dengan  era  pengisian kemerdekaan,  menimbulkan  kondisi  dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya.
Berdasarkan  Keputusan  Dirjen    Dikti No.267/Dikti/2000,  (Takwin,  2011:1)  tujuan
Pendidikan  Kewarganegaraan    adalah:  (1) tujuan  umum  memberikan  pengetahuan  dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai  hubungan  antara  warga  negara dengan  negara  serta    Pendidikan  Pendahuluan Bela Negara agar dapat menjadi warga  negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. (2)  Tujuan  khusus:  (a)  agar  mahasiswa  dapat memahami    dan  melaksanakan  hak  dan kewajiban secara santun,  jujur dan demokratis serta  ikhlas  sebagai  warga  negara  Republik Indonesia
yang terdidik dan bertanggungjawab, (b) agar mahasiswa menguasai    dan  memahami  berbagai  masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara    serta  dapat mengatasinya  dengan  pemikiran  kritis  dan bertanggungjawab yang berlandaskan Pancasila,  wawasan  nusantara  dan  ketahanan nasional,  (3)  agar  mahasiswa  memiliki  sikap dan  perilaku  yang  sesuai    dengan  nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Perkembangan  kehidupan  kenegaraan Indonesia  mengalami  perubahan  yang  sangat besar  terutama  berkaitan  dengan  gerakan reformasi,  serta  perubahan  Undang-undang termasuk  amandemen  UUD  1945  serta  Tap MPR NO.XVIII/MPR/1998, yang menetapkan mengembalikan  kedudukan  Pancasila  pada kedudukan  semula,  sebagai  dasar  filsafat Negara. Hal ini menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam,  akibatnya  akhir-akhir  ini bangsa  Indonesia  menghadapi  krisis  ideologi. Dewasa  ini  banyak  kalangan  elit  politik  serta sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa Pancasila  merupakan  label  politik  Orde  Baru sehingga  mengembangkan  serta  mengkaji Pancasila  dianggap  akan  mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta  upaya  melemahkan  peranan  ideologi Pancasila pada era Reformasi dewasa ini akan berakibat  fatal  bagi  bangsa  Indonesia  yaitu melemahnya  kepercayaan  rakyat  terhadap ideologi negara yang kemudian pada
gilirannya  akan  mengancam  persatuan  dan kesatuan  bangsa  Indonesia  yang  telah  lama dibina,  dipelihara  serta  didambakan  bangsa Indonesia  sejak  dahulu.  Oleh  karena  itu,  agar kalangan  intelektual  terutama  mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan  kewajibannya  untuk  menjadi  warga Negara  Indonesia  yang  cerdas,  terampil  dan berkarakter  sesuai  dengan  yang  diamanatkan oleh  Pancasila  dan  UUD  1945,  maka diperlukan  pendidikan  kewarganegaraan  di berbagai tingkatan pendidikan.

## Permasalahan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam pasal 37 ayat (1) dan (2), UU No. 20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  adalah  salah  satu mata  pelajaran  yang  wajib  diajarkan  di Indonesia  di  semua  jenjang  pendidikan  dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Namun, faktanya tidak semua sekolah mampu memberikan  kesan  tentang  makna  pendidikan termasuk  pendidikan  kewarganegaraan.  Saat ini  sekolah  belum  menjadi  sarana  pendidikan yang menyenangkan dan memberikan pengetahuan  yang  bermakna  bagi  peserta didik,    tetapi    sekolah  lebih  banyak membebani  siswa  dengan  pengetahuan  yang banyak,  tetapi  kurang  bermakna  (Takwin, 2011:1).    Pernyataan  ini  terkait  dengan pemahaman  siswa  terhadap  materi  ajar, termasuk PKn, dimana siswa mampu menyajikan tingkat hapalan yang baik terhadap  materi  yang  diterima,  tetapi  sulit untuk  mengaplikasikan  dalam  kehidupan sehari-hari.    Suryadi  dan  Somardi  (2000) dalam  Takwin,  M.  (2011)  berpandangan bahwa  sistem  kehidupan  bernegara  (sebagai bidang  kajian  PKn)  merupakan  struktur  dasar bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan.    Moh.  Mujib  Zunun (Takwin, M. 2011)  mengatakan seorang siswa sebelum menerima pembelajaran telah
mempunyai  konsep  awal  tentang  berbagai fenomena  di  sekitarnya  dan  jika  konsep  baru yang diterima disekolah tersebut ada kaitannya dengan konsep awal siswa, maka pembelajaran tersebut akan mudah untuk diterima, sebaliknya  jika  bertentangan  antara  konsep awal  dan  konsep  baru,  maka  siswa  akan kesulitan untuk menerimanya bahkan cenderung  untuk  menolak  seperti  pura-pura tidak mendengar, cuek atau keluar kelas.
Persoalanya adalah bagaimana menemukan  pendekatan  yang  terbaik  untuk menyampaikan  berbagai  konsep  PKn  agar siswa  dapat  menggunakan  dan  mengingat lebih lama konsep tersebut. Apakah guru PKn telah  dapat  berkomunikasi  secara  efektif dengan  siswa  yang  selalu  bertanya  tentang alasan  dari  sesuatu.  Bagaimana  membuka wawasan  berfikir  dan  beragam  dari  seluruh siswa  agar  konsep  yang  dipelajarinya  dapat dikaitkan  dengan  kehidupan  nyata.  Inilah tantangan kita bagi guru, khususnya guru PKn, yang  pada  ulasan  berikut  akan  penulis  coba paparkan  Problematika  dan  Tantangan  Guru PKn di Sekolah.

## Problematika  Guru  Dalam  Implementasi PKn
Guru  Pkn  adalah  dua  kata  yang  jika diterjemahkan  secara  bebas  adalah  guru  dan PKn. Guru, dalam pengertian sederhana adalah orang  yang  memberikan  ilmu  pengetahuan kepada  anak  didik.  Guru  dalam  pandangan masyarakat  adalah  orang  yang  melaksanakan pendidikan  di  tempat-tempat  tertentu,  tidak mesti  di  lembaga  pendidan  formal,  tetapi  bisa juga  di  masjid,  di  suarau/mushalla,  di  rumah dan  sebagainya.  Syaful  Bahri  Djamarah (Takwin,  2011:2).  Sedang  kata  PKn  adalah merujuk  pada  mata  pelajaran  pendidikan kewarganegaraan  yang  wajib  diajarkan  di sekolah-sekolah (kurikulum 2006/KTSP), dengan  materi  pokok  menyangkut  hubungan antara warganegara dan Negara serta pendidikan  pendahuluan  bela  Negara.  Oleh
UU  No.20  Tahun  2003  pada  penjelasan  pasal 37  ayat  (1)  dimaksudkan  untuk  membentuk peserta  didik  menjadi  manusia  yang  memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Guru  Pkn  adalah  orang  yang  berfungsi melaksanakan dan memberikan ilmu pengetahuan  kepada  peserta  didik  mengenai hubungan  antara  warga  Negara  dan  Negara serta pendidikan pendahuluan bela negera agar anak  didik  tersebut  nantinya  menjadi  manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Beberapa  problematika  yang  dihadapi Guru dalam implementasi PKn, antara lain:

## Problem Dalam Pengelolaan Kelas
Pengelolaan  kelas  merupakan  masalah yang  kompleks,  dimana  guru  PKn  dituntut untuk  menciptakan  dan  mempertahankan kondisi kelas untuk mencapai tujuan pengajaran  secara  efisien  dan  efektif,  yang memungkinkan  anak  didik  dapat  belajar dengan  baik.  Pengelolaan  kelas  adalah keterampilan  seorang  guru  menciptakan  dan memelihara  kondisi  belajar  yang  optimal. Namun  faktanya,  masih  ada    beberapa  guru PKn  yang  masih  belum  mampu  mengelola kelas secara efektif.  Hal ini disebabkan antara lain  oleh  factor  guru  itu  sendiri,  dan  factor kebijakan  rekruitmant.    Oleh  karena  itu  perlu ada prioritas program pembinaan guru melalui pendidikan  dan  pelatihan,  dan  perlu  evaluasi kebijakan  terkait    dengan  proses  rekruitman pegawai  dengan  menerapkan  prinsip the  right man on the right   place (penerimaan pegawai sesuai keahlian) .

## Perbandingan Materi dengan Alokasi Waktu Pembelajaran
Keluasan  materi  PKn  yang  tidak seimbang  dengan  alokasi  waktu  yang  tersedia pada  jam  pelajaran  efektif  di  sekolah-sekolah, yakni  sekitar  2  JP minggu  (Catatan  1 JP  =  35 menit:  SD/MI.  40  menit:SMP/MTs,  45  menit :SMA/MA)  akan  berdampak  pada  mutu  hasil belajar. Materi PKn sangat luas dan mencakup hubungan  warga  Negara  dengan  Negara  dan
pendidikan pendahuluan bela Negara yang dari masa  ke  masa  ruang  lingkup  materinya mengalami perubahan sejalan dengan dinamika  dan  kepentingan  politik.  Dalam kurikulum 1957, isi pelajaran Kewarganegaraan
membahas cara-cara memperoleh  kewarganegaraan  dan  cara-cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia; sedangkan  isi  materi  mata  pelajaran  Civics pada  tahun  1961  adalah  sejarah  kebangkitan nasional,  UUD,  pidato  politik  kenegaraan, yang  terutama  diarahkan  untuk  " nations  and character  building" bangsa  Indonesia.  Dalam kurikulum  1968,  muatan  bahan  PKN  ( Civic Education )  sangat  luas,  karena  bukan  hanya membahas Civics dan  UUD  1945,  tetapi meliputi  pula  muatan  sejarah  kebangsaan Indonesia  dan  bahkan  di  Sekolah  Dasar mencakup ilmu bumi.
Selanjutnya,  dalam  standar  kompetensi kurikulum  PKn  2004  dan  KTSP  2006 diuraikan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditekankan pada bidang kajian Sistem Berbangsa dan Bernegara  dengan  aspek-aspeknya  sebagai berikut:  (1)  Persatuan  bangsa;  (2)  Nilai  dan norma  (agama,  kesusilaan,  kesopanan  dan hukum);    Hak  asasi  manusia;  (3)  Kebutuhan hidup  warga  negara;  (4)  Kekuasaan  dan politik;  (5)    Masyarakat  demokratis;  (6) Pancasila  dan  konstitusi  negara;  dan  (8) Globalisasi.
Dilihat dari struktur keilmuannya, Pendidikan  Kewarganegaraan  paradigma  baru mencakup  tiga  dimensi  keilmuan,  yaitu dimensi  pengetahuan  kewarganegaraan  (civic knowledge),  keterampilan  kewarganegaraan (civic  skills),  dan  karakter  atau  watak kewarganegaraan (civic dispositions).
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan guna mengatasi  ketimpangan-ketimpangan  yang terjadi.  Selain  itu,  guru  PKn  juga  harus berperilaku  kreatif  dan  inovatif  memiliki wawasan luas dan mampu mengikuti
perkembangan  pengetahuan  regional  dan global  yang  bisa  diperoleh  melalui  beragam bahan  bacaan  dan  penguasaan  teknologi informasi seperti mengakse di internet.
Keberadaan PKn dalam Penentuan

## Kelulusan
Tidak  dimasukannya  PKn  pada  mata pelajaran  yang  di  UN  (ujian  nasional)  kan dalam penentuan kelulusan siswa dalam satuan pendidikan  dasar  dan  menengah  berdampak pada  persepsi  negatip  bagi    siswa,  orang  tua siswa,  dan  sebagian  guru.    Mereka  menilai bahwa    mata  pelajaran  PKn  kurang  penting jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang di  UN  kan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya kecenderungan  untuk  mengabaikan  mata pelajaran  PKn,  baik  oleh  siswa,  orang  tua siswa,    maupun  pihak  sekolah.  Para  siswa cenderung  lebih  banyak  mengalokasikan waktu  untuk  belajar  mata  pelajaran  yang  di UN  kan.  Begitu  juga  orang  tua  siswa,  sulit ditemui  orang  tua  siswa  yang  memberikan biaya  untuk  belajar    tambahan  pada  mata pelajaran PKn, tetapi yang  pasti untuk belajar tambahan  pada  mata  pelajaran  yang  di  UN kan.  Begitu  juga    pihak  sekolah,  ketika menjelang  UN,  mata  pelajaran  PKn  kadang- kadang  diabaikan  demi  kegiatan  pemadatan untuk  materi  pelajaran  yang  akan  di  UN  kan. Demikian  juga  halnya  pada  saat  pelaksanaan Ujian Nasional, proses untuk mencapai standar kompetensi  lulusan  kadang-kadang  dilakukan dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  tujuan PKn  dan  bahkan  bertentangan  dengan  tujuan pendidikan nasional. Jika kondisi terebut tidak segera  dievaluasi  dan  ditindak  lanjuti,  maka akan  terjadi  pembentukan  karakter  anak bangsa  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  PKn dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan nasional,  yaitu  membentuk  manusia  yang berbudi pekerti luhur, berahklak mulia, cerdas, terampil dan bertanggung jawab.
Minimnya
Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran
Problem  keempat  dari  guru  adalah kurang  kreatifnya  guru  PKn  dalam  membuat alat  peraga,  media  dan  penggunaan  metode pembelajaran. Selama ini masih ada guru PKn yang  menggunakan  metode  ceramah  saja dalam  pembelajarannya.  Akibatnya,  proses belajar mengajar (PBM) terkesan sangat kaku, kurang fleksibel, kurang demokratis, dan guru cenderung lebih dominan dalam proses belajar mengajar.  Guru  PKn  mengajar  lebih  banyak mengejar  target  yang  berorientasi  pada  nilai ujian  akhir,  masih  menggunakan  model konvensional  yang  monoton,  aktivitas  guru lebih  dominan  daripada  siswa,  akibatnya  guru seringkali  mengabaikan  proses  pembinaan tatanan  nilai,  sikap,  dan  tindakan;  sehingga mata  pelajaran  PKn  tidak  dianggap  sebagai mata  pelajaran  pembinaan  warga  negara  yang menekankan  pada  kesadaran  akan  hak  dan kewajiban  tetapi  lebih  cenderung  menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan, Takwin,  2011:4).  Oleh  karena  itu,  guru  dapat memanfaatkan  sumber  belajar  lainnya  yang tidak  hanya  berada  di  dalam  kelas.  Guru  Pkn harus  selalu  meningkatkan    kompetensi pedagogik;  (b)  tidak  enggan  memanfaatkan TIK;  (c)  guru  PKn  harus  menyukai  dan melakukan  penelitian  tindakan  kelas  (PTK); (d)  fasilitas  pendukung,  seperti  alat  peraga, peralatan praktikum PKn perlu dilengkapi.

## Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Menghadapi MEA
Pertemuan  negara-negara  ASEAN  di Kuala  Lumpur  Malaysia  pada  Agustus  2006 sepakat mengembangkan masyarakat ekonomi ASEAN.  Pertemuan  tersebut  menghasilkan deklarasi masyarakat ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Community ) yang di tanda tangani  pada  20  November  2007  memuat  isi deklarasi  tersebut  salah  satunya  adalah ASEAN  sebagai  pasar  tunggal  dan  berbasis produksi  internasional  dengan  elemen  aliran bebas  barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja terdidik  dan  aliran  modal  yang  lebih  bebas
(ditjenkpi.kemendag.go.id).  Pada  tahun  2015 negara-negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN ( Association  of  South  East  Asian  Nation ) mengimplementasikan  kerjasama  masyarakat ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Community ). Salah satu poin deklarasi tersebut adalah penyediaan tenaga terdidik.  Persaingan tenaga kerja di dalam MEA akan sangat ketat. Bagaimanapun  di  dalam  dunia  pasar  bebas MEA,  Indonesia  akan  di  banjiri  oleh  tenaga kerja  dan  pelaku  usaha  dari  Negara  asing  di kawasan  ASEAN.  Apa  lagi  ukuran  SDM masyarakat  Indonesia  berada  rata-rata  di bawah  SDM  masyarakat  warga  negara  asing kawasan  ASEAN.  Tanpa  SDM  yang  trampil, mumpuni dan professional yang di miliki oleh masyarakat  Indonesia,  maka  dapat  di  pastikan Negara  Indonesia  hanya  akan  menciptakan para  tenaga  kerja  kasar,  seperti  buruh,  dan pembantu rumah tangga. Hal serupa juga akan di  alami  para  pelaku  usaha  anak  bangsa  yang akan  menjadi  penonton  dalam  MEA.    Untuk menciptakan  tenaga  kerja  yang  trampil, memiliki kopetensi yang tinggi, mumpuni dan profesional,  maka  dunia  pendidikan  juga mempunyai tanggungjawab dalam membenahi tingkat  SDM  bangsa  Indonesia  agar  dapat bersaing dengan para tenaga kerja dari negara- negara ASEAN.
Pendidikan  kewarganegaraaan  adalah pendidikan  demokrasi  yang  bertujuan  untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir  kritis  dan  bertindak  demokratis, melalui  aktivitas  menanamkan  kesadaran kepada  generasi  baru,  bahwa  demokrasi  itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat  yang  paling  menjamin  hak-hak dari warga masyarakat”. Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan  mata  pelajaran yang  memfokuskan  pembentukan  warga negara  yang  dapat  memahami  dan  bisa melaksanakan  hak-hak  serta  kewajiban  untuk menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  cerdas, terampil,  dan  berkarakter  yang  di  amanatkan oleh  Pancasila  dan  UUD  1945  (Depdiknas,
2006:49). Pendidikan kewarganegaraan diharapkan  dapat mempersiapkan  pesertadidik menjadi  warga  negara  yang  mempunyai komitmen  yang  kuat  dan  konsisten  untuk mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Negara kebangsaan merupakan  negara  yang  pembentukannya didasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan  dan  nasionalisme  yakni  tekad suatu  masyarakt  untuk  membangun  masa depan  bersama  di  bawah  satu  negara  yang sama,  walaupun  warga  masyarakaat  itu berbeda-beda  dalam  agama,  ras,  etnik,  atau golongannya.  Pendidkan  kewarganegaraan sebagai  benteng  moral  warganegara  berfungsi mencegah  persebaran  dampak  buruk  MEA. Dalam  dunia  internasional  Masyarakat  warga memiliki  peran  kelompok  yang  memimpin membangun  kepentingan  dan  nilai  umum  dan luas  untuk  menarik  dukungan  kelompok  lain. Artinya apabila kelompok ini berhasil mempengaruhi masyarkat untuk mempertahankan
kedaulatan dalam
menggunakan  produk  lokal  maka  MEA  tidak akan  terlalu  berbahaya  bagi  masyarakat  kecil dan menengah.
Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi MEA:
pertama meningkatkan kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap produk lokal. Kesadaran ini dapat dilakukan melalui institusi pendidkan formal seperti sekolah dan perkantoran,  atau  melalui  sosialisai  tidak langsung  seperti  iklan  dan  jargon  sehari-hari. Kedua mengusulkan produk hukum yang tepat untuk membuat sebuah regulasi yang menguntungkan  Indonesia  misalnya  setiap warganegara  asing  yang  akan  bekerja  di Indonesia  harus  bisa  berbahasa  Indoenesia, modal yang di tanam harus menggunakan mata uang  rupiah. Ketiga mempertahankan  sikap politik  luar  negeri  bebas  aktif,  sikap  politik yang  telah  dianut  bangsa  Indonesia  sejak merdeka  hendaknya  tetap  di  pertahankan  dan tidak  terpaku  pada  perdagangan  intra-Asean
saja. Keempat menggalakkan dan mengenalkan  system  ekonomi  pancasila    agar kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga, yaitu prinsip  ekonomi  yang  bedasarkan  pada  UUD 1945 pasal 33, yaitu:
1. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian  nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang.

## Kesimpulan
Peran PKn dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA)
daiantaranya adalah   meningkatkan kesadaran dan  rasa  nasionalisme  terhadap  produk  local, mengusulkan  produk  hukum  yang  tepat  untuk membuat sebuah regulasi yang menguntungkan  Indonesia,  mempertahankan sikap politik luar negeri bebas aktif yang telah dianut  bangsa  Indonesia  sejak  merdeka, menggalakkan dan mengenalkan system ekonomi  pancasila    agar  kondisi  ekonomi Indonesia tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas.  (2006). Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun 2003 . Jakarta: Depdiknas. Kemendikbud.  (2013). Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  65
Tahun 2013 Standar Proses Pendidikan  Dasar  dan  Menengah .
Jakarta: Kemendikbud.
Siamanjuntak,  Desmon.  (2013).  Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam  Kurikulum  2013. Jurnal Pendidikan Penabur , 21: 78-81.
Takwin,  M.  (2011). Problem  dan  Tantangan
Pembelajaran PKn di Sekolah .
http://tanjungpelayar.blogspot.co.id/2 011/04/problem-dan-tantangan- pembelajaran-pkn.html.  diakses  20 September 2016.
Rofiq,  A.  A.  (2014).  Menakar  Pengaruh Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015 Terhadap  Pembangunan  Indonesia. Salam;  Jurnal  Filsafat  dan  Budaya Syar’I ,  1(2): 249-256.
Nursalim,  E.  (2016).    Pendidikan  Islam
Menuju  Masyarakat  Madani  di  Era Globalisasi (Suatu Ikhtiar Menghadapi  Tantangan  Masyarakat Ekonomi  Asean/MEA). At-turats;
Jurnal  Pemikiran  Pendidikan  Islam , 10(1): 43-51.