## PERAHU (Penerangan Hukum)

## Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk)
Baharudin 1 , Angga Alfian 2 , Muhammad Iqbal Rofif 3 ,
1 Baharudin    Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung    Jln.  ZA.  Pagar Alam  No.  Labuhan  Ratu    Bandar  Lampung  Provinsi  Lampung  email: baharudin03031961@gmail.com
2 Angga Alfian Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA. Pagar Alam  No.  26  Labuhan  Ratu    Bandar  Lampung  Provinsi  Lampungemail: angga.alfian@ubl.ac.id.
3 Muhammad Iqbal Rofif Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  Jln. ZA.  Pagar  Alam  No.  26  Labuhan  Ratu    Bandar  Lampung  Provinsi Lampungemail: muhammadiqbalrofif@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel
Diterima:
Direvisi:
Diterima:
Diterbitkan:
Abstrak
Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang  umum  terjadi  di  masyarakat,  dan  dengan berkembangnya  teknologi  serta  intensnya  interaksi yang  terjadi  dengan  sifat  individu  manusia,  manusia sebagai  makhluk  sosial  selalu  berinteraksi  sebagai individu  dan  saling  membutuhkan.Setiap  orang mempunyai  kepribadian  yang  unik  dan  berbeda dengan  orang  lain,  meliputi  perbedaan  kepribadian, tujuan,  dan  pandangan  hidup.Perbedaan  tersebut dalam  beberapa  hal  dapat  mempengaruhi  proses
Keywords: Pertanggung  Jawaban;Penganiayaan;Luka Berat.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
interaksi,  sehingga  menimbulkan  konflik  karena perbedaan kepentingan ( conflictissue ), dan selanjutnya menimbulkan  bentuk-bentuk  kekerasan,  baik  yang bersifat halus berupa pertentangan gagasan (violence) Faktor Penyebab Pelaku Penganiayaan dalam Putusan  Nomor  584/Pid.B/2023/PN  Tjk  yang didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa narasumber  (  kepolisian,  jaksa  penuntut  umum,  dan hakim  )  menyatakan  bahwa  terdakwa  tersebut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami  luka  berat  dikarnakan  mendapatkan bisikan  dari  dirinya  bahwa  kuburan  wak  terdakkwa digali dengan orang yang terdakwa lihat pada saat dia melintasi  kuburan  uwaknya  yang  baru  dikubur beberapa hari sebelum si terdakwa melintasi kuburan tersebut.

## Abstract
Persecution  is  a  form  of  crime  that  commonly  occurs  in  society,  and  with  the development  of  technology  and  the  intense  interactions  that  occur  with  individual human nature, humans as social creatures always interact as individuals and need each other.  Every  person  has  a  unique  personality  and  is  different  from  other  people, includes differences in personality, goals and outlook on life. These differences can in some cases influence the interaction process, giving rise to conflict due to differences in interests (conflict issue), and subsequently giving rise to forms of violence, both subtle in the form of clashes of ideas (violence). Causative Factors The Perpetrator of Persecution  in  Decision  Number  584/Pid.B/2023/PN  Tjk  obtained  from  interviews with several sources (police, public prosecutor and judge) stated that the defendant carried out the abuse which resulted in the victim suffering serious injuries because he received whispers from him. that the defendant's wak grave was dug by the person the defendant saw when he passed his uwak grave, who had only been buried a few days before the defendant crossed the grave.
Keywords: Liability; Persecution; Serious Injury.

## PENDAHULUAN
Penganiayaan  adalah  perbuatan  kriminal  yang  sering  terjadi  di lingkungan  masyarakat  mulai  dari  penganiayaan  ringan,  penganiayaan sedang, penganiayaan berat bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian pada  korban  penganiayaan  tersebut.  Di  dalam  KUHP  tindak  pidana  pada tubuh  dapat  disebut  “penganiayaan”.  Adapun  pengertian  penganiayaan
berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  suatu  perlakuan  yang sewenang-wenang.  Di dalam KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun  secara  umum  kata  penganiayaan  mengacu  pada  tindak  pidana terhadap tubuh. Dari segi bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”  sedangkan  penganiaya  berasal  dari  kata  benda  yang  berasal  dari  kata aniaya yang menunjukan subyek atau pelaku penganiayaan. 1
Hukum  menurut  W.Levensbergen,  pertama-tama  merupakan pengaturan,  khususnya  untuk  mengaturan  perbuatan  manusia  di  dalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agendi yaitu peraturan untuk  perbuatan  manusia.  Norma    agendi  adalah  norma  perbuatan.  Kata agenda  dari  kata  “agree”  kemudian  menjadi  “agendum”,  yang  bearti “perbuatan”.  Dari  batasan  hukum  tersebut,  nampaklah  bahwa  menurut W.Levenbergen, yang menjadi obyek hukum ialah perbuatan manusia yang di dalam masyarakat. 2
Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas hukum  ( rechtstaat ),  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan  ( machtstaat ).  Hal  ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara pembagiannya,  yaitu  menurut  sumbernya,  isinya,  kekuatan  mengikatnya, dasar  pemeliharaannya,  keadaannya,  tempat  berlakunya,  bentuknya, penerapannya, dan sebagainya. Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering  di  definisikan  dalam  istilah  “Hukuman”  atau  dengan  definisi  lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara- negara  pada  seseorang  atau  beberapa  orang  sebagai  akibat  hukum  (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. 3
Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang- undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau  penderitaan  yang  sengaja  dikenakan  kepada  seseorang  pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui  oleh  hukum.  Sanksi  yang  tajam  inilah  yang  membedakan  dengan
1 Kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2 R. Soeroso, S.H . 2018. Penghantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta. hlm 30
3 H.  Suyanto,  S.H.,  MKn.  2018, Penghantar  Hukum  Pidana .  CV  Budi  Utama,  Yogyakarta, Hlm.1.
hukum-hukum  yang  lain.  Ialah  sebabnya  hukum  pidana  harus  dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai. 4
Hukum  Pidana  merupakan  bagian  dari  hukum  publik  yang  berisi ketentuan tentang: Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu  yang  disertai  dengan  ancaman  berupa  sanksi  pidana  bagi  yang melanggar  larangan  itu.  Aturan  umum  hukum  pidana  dapat  dilihat  dalam KUHP maupun yang lainnya. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si  pelanggar  untuk  dapat  dijatuhkannya  sanksi  pidana.  Berisi  tentang: Kesalahan/ schuld . Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/ toerekeningsvadbaarheid . Dalam hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld (tiada pidanan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada  Pasal  44  KUHP  tentang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  bagi  si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak di pidananya si pembuat  karena  dalam  keadaan  daya  paksa  ( overmacht ),  kedua  keadaan  ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP. 5
Contoh  kasus  nasional  tentang  penganiayaan  yang  korbannya mengalami  luka  berat  mengutip  dari  detik  news.com  "Berawal  adanya  info dari  Saudari  A  kepada  MDS  bahwa ada  yang  memperlakukan  kurang  baik terhadap  A  (teman  MDS)  Aduan  A  tersebut  membuat  (MDS)  emosional. kemudian mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada David, namun tidak dijawab dan tidak bisa bertemu. Anak pejabat panjak itu lantas mendatangi langsung korban yang tengah main ke rumah temannya. Penganiayaan terjadi pada  Senin  (20/02/2023)  sekitar  pukul  20.30  WIB.  Bermula  ketika  saksi  A menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. David kemudian menjawab dan mengabarkan bahwa dirinya sedang main ke rumah temannya,  R  di  Kompleks  Grand  Permata,  Ulujami,  Pesanggrahan. MD bersama A dan saksi S lalu menemui David dengan menaiki Jeep Rubicon bernopol B-120-DEN. Tersangka bersama A dan S mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Polisi mengungkap saat itu korban juga tak mau keluar rumah untuk menemui tersangka. Setelah korban keluar dari rumah R, anak  pejabat  pajak  tersebut  kemudian  membawanya  ke  belakang  mobil Rubicon. Anak pejabat pajak itu awalnya hendak menanyakan informasi yang
4 Niniek Suparni. 1993, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaa n. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11
5 H. Suyanto. S.H., MKn. 2018, Penghantar Hukum Pidana . CV Budi Utama, Yogyakarta. hlm. 5
didengarnya dari mantan pacarnya, perempuan A, kepada korban.Kemudian perdebatan  pun  terjadi  antara  tersangka  Mario  Dandy  dan  korban  David. Polisi menuturkan tersangka lalu menendang dan memukuli korban setelah terlibat perdebatan tersebut.Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan  cara  pelaku  menendang  kaki  korban  sehingga  korban  terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku” 6
Pada  Hari  Kamis  tanggal  18  Mei  2023  sekira  Pukul  21.00  Wib  atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso  (Gang  Ogan),  Kel.  Panjang  Utara,  Kec.  Panjang,  Kota  Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini, “Telah  Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan Luka- Luka Berat.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa yang baru pulang melayat dari rumah saudaranya melintas di Jl. Yos Sudarso  tepatnya  didepan  tempat  pemakaman  umum  tempat  saudara terdakwa dimakamkan, lalu pada saat terdakwa masuk ke area pemakaman, terdakwa  melihat  kuburan  saudara  terdakwa  yang  baru  dikubur  nampak tidak  ada  gundukan  dan  menurut  terdakwa  kuburan  tersebut  habis  digali orang.  Lalu  terdakwa  mengira  jenazah  saudara  terdakwa  telah  digali  oleh orang, lalu terdakwa pulang kerumah tempat saudara yang baru dikuburkan dan menghampiri anak almarhum yaitu saudara ANIS dan terdakwa bertanya kepada  saudara  ANIS  “MEMANG  MAKAM  ALMARHUM  SEPERTI  ITU YA”, lalu dijawab oleh saudara ANIS “YA” Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Mei  2023  sekira  pukul  yang  sudah  tidak  diingat  lagi,  ketika  terdakwa mengikuti  acara  tahlilan  di  rumah  saudaranya,  terdakwa  ada  berbincang- bincang  dengan  saudaranya  di  rumah  almarhum  di  Kampung  Baru  Gang Ogan, lalu setelah acara tahlilan selesai terdakwa pergi keluar kedepan dengan mengendarai sepeda motor dan langsung kembali lagi kerumah, lalu terdakwa berbincang-bincang lagi dengan saudaranya, lalu terdakwa pergi keluar lagi ke  Jalan  Ogan,  lalu  pada  saat  tersebut  terdakwa  ada  melihat  saksi  LEMAN BUTAR BUTAR A. d AMON BUTAR BUTAR di Jl. Yos Sudarso (Gang Ogan), Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lamung yang dimana pada saat itu  saksi  LEMAN  BUTAR  BUTAR  A.  d  AMON  BUTAR  BUTAR  sedang menunggu  saksi  ROSMA  TOBING  A.  d  T.  LUMBAN  TOBING  pulang  dari gereja.  Lalu  terdakwa  langsung  terpikirkan  bahwa  saksi  LEMAN  BUTAR
6 https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif-penganiayaan-david-oleh- mario-dandy-anak-pejabat-pajak ( diakses tanggal 17 Oktober 2023 )
BUTAR  A. d  AMON  BUTAR BUTAR  yang  telah  menggali  makam  saudara terdakwa, lalu terdakwa dengan posisi sudah membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat dari kain warna biru yang diselipkan di pinggang sebelah kanan langsung kembali kerumahnya yang beralamat di Kampung Suka Baru, RT. 006, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dan dilakban warna hitam yang berada digantung diatas tembok disamping ruang keluarga. Lalu saksi SULAIMAN MN Bin M. NAWAWI  terkejut  dan  bertanya  kepada  terdakwa  “UNTUK  APA  BAWA BAWA  GOLOK”,  tetapi  terdakwa  langsung  pergi  keluar  rumah,  lalu  saksi SULAIMAN MN Bin M. NAWAWI berkata kembali “UNTUK APA ITU”, lalu terdakwa  menjawab  “KUBURAN  UWAK  USUP  DIBONGKAR  SAMA ORANG  BATAK,  MAU  IKUT”.  Lalu  pada  hari  Kamis  tanggal  18  Mei  2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Yos Sudarso (Gang Ogan), Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, terdakwa langsung menghampiri saksi LEMAN  BUTAR-BUTAR  A.d  AMON  BUTAR  BUTAR  yang  pada  saat  itu masih berada diatas sepeda motor miliknya dan terdakwa langsung membuka 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dari sarungnya yang  terbuat  dari  kayu  warna  cokelat  dan  dilakban  warna  hitam  dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah kepala saksi LEMAN BUTAR- BUTAR A.d AMON BUTAR BUTAR yang pada saat itu masih memakai helm sebanyak 2 (Dua) kali,  lalu  terdakwa  langsung  menusuk  bagian  belakang  pinggang  sebelah kanan  sebanyak  1  (Satu)  kali  dan  menusuk  bagian  punggung  sebelah  kiri sebanyak  1  (Satu)  kali.  Lalu  setelah  diserang  oleh  terdakwa,  saksi  LEMAN BUTAR BUTAR A.d AMON BUTAR BUTAR lari untuk menyelamatkan diri dan  teriak  minta  tolong  dengan  posisi  terdakwa  masih  mengejar,  lalu sesampainya di halaman rumah milik saksi AHMAD BURLIAN Bin MAT ROI, terdakwa  langsung  dipisah  dan  senjata  tajam  jenis  golok  milik  terdakwa langsung  diamankan  oleh  saksi  SULAIMAN  MN  Bin  M.  NAWAWI,  lalu terdakwa  kemudian  mencabut  senjata  tajam  jenis  pisau  yang  diselipkan dipinggang sebelah kanan dan langsung diambil oleh saudara ADRIANSYAH dan  selanjutnya  terdakwa  dibawa  pulang  kerumah  oleh  saksi  SULAIMAN MN  Bin  M.  NAWAWI  dan  setelah  itu  diserahkan  ke  Polsek  Panjang  untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis  melakukan  penelitian  dan  untuk  itu  tertarik  memilih  judul: “Pertanggung  Jawaban Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang
Mengakibatkan  Korban  Mengalami  Luka  Berat    (Studi  Kasus  Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk)”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Apakah  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana
penganiayaan  yang  mengakibatkan  korban  mengalami  luka  berat  Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk?
b. Bagaimana  pertanggung  jawaban  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat Berdasarkan Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk?

## A. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  literatur  yang  sifatnya  tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa  buku-buku,  hasil  penelitian  sebelumnya  maupun  peraturan perundang-undangan  baik  cetak  maupun  online  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  ditelit,  Untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif ( comparative approach ).
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah,  laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya
yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang  sudah  terkumpul,  selanjutnya  diklasifikasi,  diseleksi  dan  dipastikan tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  untuk  memudahkan  menganalisis  dan mengkonstruksikannya

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Hukum Pidana
Secara pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti  hal  yang  “dipidanakan”,  yaitu  yang  oleh  instansi  yang  berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan  juga  hal  yang  tidak  sehari-hari  dilimpahkan. 7 Hukum  pidana  dapat didefinisikan  sebagai  keseluruhan  peraturaan  hukum  yang  menentukan perbuatan-perbuatan  yang  pelaku-pelakunya  seharusnya  dipidana  dan pidana-pidana  yang  seharusnya  dikenakan.  Definisi  ini  mencakup  empat pokok  yang  terkait  erat  satu  dengan  yang  lain,  yaitu  peraturan,  perbuatan, pelaku dan pidana. 8

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana
Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal  dan  kematangan  psikis  yang  membawa  tiga  macam  kemampuan untuk:  (a)  Memahami  arti  dan  akibat  perbuatannya  sendiri;  (b)  menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. 9

## 3. Pengertian Tindak Pidana
Menurut  R.  Subekti  dalam  bukunya  “ Kamus  Hukum  Pidana” tindak  pidana merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana  (yuridis  normantif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis,
7 Wirjono Prodjodikoro. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia . Eresco, Bandung. hlm. 1
8 Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 2.
9 Admaja  Priyanto.  2004. Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Kooporasi Di Indonesia . Utomo, Bandung. hlm. 15.
kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normantif adalah perbuatan seperti yang terwujud in absctracto dalam peraturan pidana. 10
A. Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan  yang mengakibatkan  korban  mengalami  luka  berat  (  Studi  Putusan  Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik di Polsek Panjang dan Jaksa Penuntut  Umum  di  Cabang  Kejaksaan  Negeri  Pelabuhan  Panjang mengatakan, Bermula pada hari Rabu bertepatan pada tanggal 17 Mei 2023 terdakwa  melintasi  Jl  Yos  Sudarso  tepatnya  depan  kuburan  yang  menjadi tempat pemakaman saudara dari terdakwa. Pada saat terdakwa Risky Saputra Bin Sulaiman MN melihat Kuburan saudaranya yang rata tidak ada gundukan tanah  yang  seperti  layaknya  kuburan  baru.  Padahal  baru  beberapa  hari dikubur terdakwa menganggap jenazah saudaranya baru digali dengan orang lain.  Lalu  terdakwa  pulang  kerumah  saudaranya  dan  bertemu  anak  dari saudaranya  yang  telah  meninggal  dan  bertanya  pada  saudara  Anis  selaku anak dari saudara terdakwa “ MEMANG MAKAM ALMARHUM SEPERTI ITU YA” anaknya Menjawab “YA”. Pada hari berikutnya sekitar waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa setelah terdakwa mengikuti tahlilan di rumah saudaranya, terdakwa berbincang-bincang oleh saudaranya di rumah almarhum yang bertepatan di Kampung Baru Gang Ogan, lalu setelah tahlilan terdakwa  pergi  menggunakan  sepedah  motornya  dan  balik  lagi  kerumah almarhum, lalu terdakwa pergilagi menggunakan sepedah motornya keluar kea rah Jalan  Ogan, pada  saat itu terdakwa melihat korban  saudara Leman Butar-Butar di Jalan Yos Sudarso (Gang Ogan), Kelurahan Panjang Utara. Kota Bandar  Lampung  yang  dimana    pada  saat  itu  korban  Leman  Butar-Butar sedang Menunggu Saksi Rosma Tobing yang hendak pulang dari gereja, lalu terdakwa mempunyai pikiran bahwa Korban Leman Butar-Butar yang telah menggali  makam  saudaranya,  pada  saat  itu  yang  dimana  terdakwa  sudah membawa 1 buah  pisau yang diselipi di pinggang terdakwa, lalu terdakwa pulang  kerumahnya  yang  beralamat  di  Kampung  Suka  Baru,  RT.  006, Kelurahan.  Panjang  Utara,  Kec.  Panjang,  Kota  Bandar  Lampung  untuk mengambil 1 buah golok beserta sarungnya, lalu saksi Sulaiman MN selaku ayah dari terdakwa bertanya kepada terdakwa “ UNTUK APA BAWA BAWA GOLOK”  terdakwa  tidak  menjawab  pertanyaan  dari  ayahnya  itu,  kedua kalinya  ayah  terdakwa  menanyakan  “  UNTUK  APA  ITU”  lalu  terdakwa menjawab  “  KUBURAN  UWAK  USUP  DIBONGKAR  SAMA  ORANG
10 R. Subekti. 2022. Kamus Hukum , Yudistira, Jakarta. hlm. 67.
BATAK,  MAU  IKUT”.  Lalu  pada  jam  21.00  WIB  di  Jl.  Yos  Sudarso  (  Gang Ogan),  Kelurahan.  Panjang  Utara,  Kecamatan.  Panjang,  Kota  Bandar Lampung, terdakwa langsung menghampiri korban Leman Butar-Butar yang pada  saat  itu  masih  berada  di  atas  sepedah  motornya  ,  lalu  pada  saat  itu terdakwa  langsung  mengeluarkan  goloknya  lalu  langsung  menyabetkan goloknya  kea  rah  korban  Leman  Butar-Butar  yang  pada  saat  itu  sedang menggunakan  helm  sebanyak  dua  kali,  lalu  langsung  menusuk    pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali. Lalu korban Leman Butar-Butar lari untuk menyelamatkan  dirinya  dan  teriak  minta  tolong  dengan  posisi  terdakwa masih mengejarnya, lalu  sesampainya dihalamn rumah milik saksi ahmad , lalu terdakwa kemudian dan goloknya diamankan oleh ayah terdakwa, lalu terdakwa  mengeluarkan  pisau  yang  ada  di  selipan  pinggang  terdakwa  lalu langsung saksi Adriansyah setelah itu terdakwa di bawa pulang kerumah oleh ayah terdakwa dan setelah itu terdakwa diserahkan ke polsek Panjang untuk di periksa lebih dalam lagi.
Hasil wawancara dengan penyidik polsek Panjang Mengatakan bahwa pada tanggal 17 Mei terdakwa melintasi Kuburan dari saudaranya terdakwa. Pada  terdakwa melihat bahwa kuburan saudaranya terdakwa tidak adanya gundukan  seperti  tidak  ada  yang  abis  dikubur  pada  saat  itulah  terdakwa berfikir  bahwa  ada  yang  menggali  kuburan  saudaranya  terdakwa  dan mengambil  jenazah  almarhum  saudara  terdakwa  yang  di  kubur  di pemakaman  tersebut  yang  bertepatan  di  Jalan  Yos  Sudarso,  setelah  itu terdakwa  menanyakan  kebenarannya  pada  anak  almarhum  “  MEMANG MAKAM ALMARHUM SEPERTI ITU YA” jawab anak almarhum “YA” lantas tak  membuat  terdakwa  percaya  terdakwa  tetap  mengira  bahwa  kuburan saudaranya  ada  yang  menggali.  Besoknya  terdakwa  Kembali  melintasi kuburan tersebut dan terdakwa melihat ada korban Leman Butar-Butar yang sedang  menunggu  istrinya  yang  hendak  pulang  gereja,  pada  saat  itulah terdakwa langsung ada berfikir bahwa korban Leman Butar-Butar yang telah menggali Kuburan dari saudara terdakwa. Pada saat itulah terdakwa Pulang mengambil golok dari rumah terdakwa dan langsung saja menyampari korban Leman Butar-Butar yang sedang duduk diatas sepedah motornya yang sedang menunggu istrinya saksi Rosma Tobing yang hendak pulang dari gereja, pada saat  itu  terdakwa  menyampari  korban  Leman  Butar-Butar  dan  langsung menyabatkan  goloknya  kearah  korban  sebanyak  2  kali,  lalu  terdakwa menusukan  ke  belakang  pinggang  sebanyak  1  (satu)  kali  dan  kearah punggung  sebanyak  1  (satu)  kali.  Menurut  penyidik  polsek  Panjang  faktor terdakwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban  mengalami  luka  berat  adalah  penyakit  kejiwaan  yang  membuat terdakwa selalu berfikir yang engak-engak (berhalusinasi).
Menurut jaksa penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri  Pelabuhan Panjang menyatakan hal yang serupa dengan penyidik polsek Panjang bahwa terdakwa ini bisa dikatakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dikarnakan pada saat di sidik oleh Jaksa dari Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang jawaban terdakwa selalu berubah-ubah (ngawur). Jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa pada saat menanyakan kepada keluarga terdakwa apakah terdakwa memiliki penyakit gangguan jiwa. Tetapi keluarga tidak ada yang mengetahui  bahwa  salah  satu  anggota  keluarganya  memiliki  penyakit gangguan  jiwa.  Berbeda  dengan  pendapat  dari  Min  Ops  Polresta  Bandar Lampung  dan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Tanjung  Karang mengatakan bilamana terdakwa faktor dari terdakwa Orang Dalam Gangguan Jiwa atau yang lebih sering disebut penyakit skizofrenia. Berdasarkan Pasal 44 KUHP Terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana apapun termasuk pidana penjara faktor itu hanyalah alas an pelaku saja untuk meringankan hukuman dari  pelaku.  Dikarnakan  sampai  sidang  selesai  tidak  terdapat  fakta persidangan yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki penyakit skizofenia hanya  faktor  emosi  yang  menyebabkan  terdakwa  menganiaya  yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.

## B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan  Korban  Mengalami  Luka  Berat  (Studi  Putusan  Nomor 584/Pid.B/2023/PN. Tjk).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Panjang, Min Ops Polresta Bandar Lampung dan Jaksa Penuntut Umum di Cabang Kejaksaan Negeri  Pelabuhan  Panjang  menyatakan  pertanggung  jawaban  untuk  setiap pelaku pidana itu harus melewati tahapan-tahapan proses hukum seperti;
1. Penyelidikan
Proses penyelidikan adalah tahap awal proses hukum. Penyelidikan ini dilakukan oleh apparat penegak hukum salah satunya kepolisian untuk  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  menunjukan  adanya dugaan  tindak  pidana.  Selama  penyelidikan  petugas  akan memeriksa  tempat  kejadian  perkara,  mengumpulkan  keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.
2. Penangkapan
Proses  penangkapan    adalah  proses  hukum  yang  kedua.  Jika berdasarkan  hasil  penyelidikan  ditemukan  cukup  bukti  yang menunjukan  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana  dan  adanya kebutuhan  penahanan,  tersangka  dapat  ditangkap.  Penangkapan dilakukan  untuk  menjaga  ketertiban,  mencegah  pelarian  dan melindungi  terdakwa  dari  bahaya.  Setelah  terdakwa  berhasil  di tangkap  polisi  sebagai  aparat  pengak  hukum  wajib  memberikan
informasi  kepada  keluarga  terdakwa  bahwa  terdakwa  sedang dilakukan proses hukum dengan memberikan surat penahanan.
3. Penahanan
Proses hukum yang ke tiga adalah proses penahanan. Jika tersangka ditangkap  tersangka  dapat  di  tahan  sementara  untuk  proses selanjutnya.
4. Penyidikan
Proses hukum yang ke 4 adalah proses hukum penyidikan. Setelah tahapan  tahapan  diatas  telah  di  lalui  oleh  terdakwa  seperti penyelidikan, penangkapan dan penahana proses yang selanjutnya terdakwa  lalui  adalah  penyidikan.  Setelah  penyidikan  dimulai aparat penegak hukum memberikan Surat Pemberitahu Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidik dilakukan oleh aparat penegak hukum yang  ditugaskan  untuk  mengumpulkan  bukti  bukti  yang  lebih mendalam  tentang  tindak  pidana  yang  diduga  terjadi.  Selama penyidikan tersangka, saksi dan barang bukti akan diperiksa lebih lanjut  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  diperlukan.  Setelah semua  lengkap  berkas  perkara  lengkap  dan  informasi  tentang tindak  pidana  lengkap  selanjutnya  pidak  penyidik  menyerahkan terdakwa,  berkas  perkara,  dan  barang  bukti    ke  kejaksaan  untuk dilaksankan tahap II.
5. Penuntutan
Proses hukum ini proses hukum yang ke 5 (lima). Ditahap ini jaksa penuntut umum yang akan selanjutnya memeriksa berkas perkara terdakwa  yang  diserahkan  oleh  penyidik  ke  Kejaksaan.  Ditahap inilah  jaksa  mempertimbangkan  kekuatan  bukti  dan  kesesuaian hukum  dalam  menuntuk  atau  meberhentikan  suatu  perkara. Apabila  jaksa  memeriksa  kelengkapan  dari  penyidik  di  nyatakan lengkap.  Jaksa  memberitahu  ke  penyidik  bahwa  semuanya  sudah lengkap dengan kode (P-21). Setelah jaksa membuat surat dakwaan untuk  melimpahkan  perkara  tersebut  ke  pengadilan  dan menyampaikan tuntutan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang dan memanggil saksi dengan surat panggilan.
6. Persidangan
proses  persidagan  ini  adalah  proses  hukum  ke  6  (enam)  yang dijalankan oleh terdakwa. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk  menuntut,  persidangan  akan  di  dilakukan  di  pengadilan. Persidangan  melibatkan  para  pidak  yang  terlibat  seperti  jaksa penuntut  umum,  pengacara  terdakwa,  saksi  dan  hakim.  Selama persidangan  bukti  bukti  dan  argument  akan  disajikan  dan  hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

## 7. Putusan dan Vonis
Proses  hukum  ini  adalah  proses  hukum  yang  terakhir  untuk menuntut hak pertanggung jawaban oleh terdakwa. Didalam proses yang  terakhir  ini  hakim  akan  memberikan  Vonis  atau  hukuman yang  harus  terdakwa  pertanggung  jawabkan  atas  kesalahan terdakwa.  Vonis  dapat  berupa  hukuman  penjara,  denda  dan hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam  wawancara  dengan  penyidik  polsek  Panjang  dan  Jaksa  Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang mengatakan bahwa ada pertanggung jawaban dari pihak keluarga terdakwa kepada pihak korban.
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung  Karang  Pertanggung  Jawaban  Pidana  dalam  perkara  Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang memutusankan putusan pengadilan, sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  Risky  Saputa  Bin  Sulaiman  Mn  tersebut  diatas, terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka berat”;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  Risky  Saputra  Bin  Sulaiman  Mn oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat  dari kayu warna coklat dan dilakban warna hitam.
-1 (satu) bilah senjata tanjam jenis pisau yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat dari kain warna biru.
-1 (satu) buah helm warna hitam, motif gambar burung hantu dan terdapat pecah dibagian belakang dan sebelah kanan.
-1 (satu) helai baju kemeja Panjang, warna hijau yang terdapat bercak darah.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  terdakwa  dalam  perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat  dalam  putusan  nomor  584/Pid.B/2023/PN  Tjk  telah  dilakukan sesuai  fakta-fakta  hukum  baik  dari  keterangan  saksi,  keterangan terdakwa, surat perdamaian, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa  melanggar  ketentuan  pidana  dalam  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Risky Saputra Bin Sulaiman MN  secara  sah  dan  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 Tahun
2. Pertimbangan  hakim  berdasarkan  alat-alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan  oleh  penuntut  umum  serta  fakta  fakta  yang  lengkap dipersidangan,  diperkuat  dengan  keyakinan  hakim  itu  sendiri. Disamaping  itu,  sebelum  hakim  menjatuhkan  pidana  terlebih  dahulu mempertimbangkan  hal-hal  yang  dapat  memberatkan  danmeringankan terdakwa guna menerapkan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

## Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Jaksa penuntut umum agar lebih berhati-hati dalam membuat dakwaan agar benar-benar memberikan gambaran yang jelas dalam  mengenai tindak pidana yang di dakwakan agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan tersebut.
2. Diharapkan  kepada  Hakim  dalam  mengambil  keputusan  untuk menjatuhkan  Pidana  kepada  terdakwa  harus  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  yang  adil  dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya kesalahan dari terdakwa, sehingga Nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan  dengan  penalaran  hukum  hakim  tentang  berat  ringannya pidana yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku : Admaja Priyanto. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi Di Indonesia . Utomo, Bandung.
Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta.
H.  Suyanto,  S.H.,  MKn.  2018, Penghantar  Hukum  Pidana .  CV  Budi  Utama, Yogyakarta.
https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif- penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak  (  diakses tanggal 17 Oktober 2023 )
Niniek  Suparni.  1993, Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan Pemidanaa n. Sinar Grafika, Jakarta.
R. Soeroso, S.H . 2018. Penghantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.
R. Subekti. 2022. Kamus Hukum , Yudistira, Jakarta.
Wirjono  Prodjodikoro.  1989. Asas-asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Eresco, Bandung.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  1995  tentang pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.