Rocky Marciano Ambar 1 , Budi Santoso 2 dan Hanif Nur Widhiyanti 3 1,2&3 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
1 Email: rocky.ambar@yahoo.co.id
Abstract :  Banks  in  credit  agreements  use  more  standard  agreements,  standard contracts  in  2  (two)  things,  (1)  There  is  an  unbalanced  position  between  banks  and debtors,  banks  that  have  a  more  dominant  position  and  debtors.  (2)  There  is  an understanding of the principle of freedom of contracting and without limits. The Bank has  the  freedom  to  seek  the  form  and  content  of  the  agreement.  Code  of  Ethics  in agreement.  The  provisions  of  the  Civil  Code  provide  types  of  compensation  for parties. Based on the background, then for problems the problem is written (1). Does the inclusion of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code on the banking system have  collected  the  principles  of  balance  and  justice.  (2)  What  are  the  legal implications  of  the  exclusion  clause.  The  research  method  is  normative  juridical research.  The  result  of  this  research  is  the  neglect  of  civil  law  and  the  principle  of compensation  is  the  principle  of  balance.  The  basic  principle  according  to  Rawls  is that it is unfair or more people. in the sense of "freedom of results", in other words. is the nature of the debtor in a bank credit agreement. For the legal implications of the clause that excludes Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code concerning the right of the debtor to the debtor. Legal efforts in finding and resolving problems that cannot  be made by a decision due to  the imbalance of  the parties in  the  agreement. For people who make changes, no party will be harmed.
Keywords: Article  1266  and  Article  1267  Civil  Code,  Canceled  Terms,  Credit Agreement
Abstrak  : Bank  dalam    perjanjian  kredit  menggunakan  lebih  banyak  standar perjanjian  kredit,  penggunaan  kontrak  standar  dalam  perjanjian  kredit  perbankan didasarkan  pada  2  (dua)  hal,  (1)  Adanya  posisi  yang  tidak  seimbang  (posisi  tawar), bank  memiliki  posisi  yang  lebih  dominan  daripada  debitur.  (2)  Ada  pemahaman prinsip kebebasan berkontrak secara mutlak dan tanpa batas sehingga bank memiliki kebebasan  mutlak  untuk  menentukan  bentuk  dan  isi  perjanjian.  Kode  Etik  dalam perjanjian. Ketentuan KUH Perdata menetapkan bahwa jenis-jenis kompensasi untuk para pihak. Rumusan masalah : (1). Apakah pencantuman Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata  pada  sistem  perbankan  telah  memenuhi  prinsip  keseimbangan  dan keadilan.  (2)  Apa  implikasi  hukum  dari  klausa  yang  mengecualikan  Pasal  1266  dan Pasal  1267  KUHPerdata  atas  dasar  perjanjian.  Metode  penelitian  adalah  yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengabaian hukum perdata dan prinsip ganti rugi adalah prinsip keseimbangan.
Kata  kunci :  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  KUHPerdata,  Ketentuan  Batal,  Perjanjian Kredit

## Kajian  Yuridis  Pengesampingan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267 Kitab  Undang -Undang  Hukum  Perdata  sebagai  Syarat  Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan

## Pendahuluan
Hukum  sebagai  suatu  sistem yang  memuat  berbagai  aturan  terkait tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat  pada  prinsipnya  bertujuan untuk  menciptakan  ketertiban  dan keadilan  serta  keteraturan  hidup  di dalam  masyarakat.  Hal  ini  sesuai dengan  adagium ubi  societas  ubi  ius yang  artinya  dimana  ada  masyarakat disitu ada hukum atau keadilan.
Secara kodrati, disamping sebagai  makhluk  individu  manusia juga  merupakan  makhluk  sosial  yang dalam  memenuhi  kebutuhannya  tidak dapat  hidup  sendiri  tanpa  bantuan  dari individu yang lainya. Kondisi demikian selanjutnya dapat memunculkan kesepakatan- kesepakatan kehendak antara yang satu dengan  yang  lainya  sebagai  upaya untuk memenuhi kebutuhannya disegala aspek kehidupan. Kesepakatan
kehendak dalam kehidupan  sehari-hari  dikenal  dengan istilah  perjanjian,  baik  yang  dibuat bersifat  lisan  maupun  tulisan,  yang dalam  konteks  hukum  perdata  disebut sebagai hukum perjanjian. 1
Hukum perjanjian dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam buku III
1 Ratna  Artha  Windari, Hukum  Perjanjian , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 1.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) , yang merupakan hukum  yang  bersifat  khusus  dalam melakukan  perjanjian  dan  perbuatan hukum  yang  bersifat  ekonomis  atau perbuatan  hukum  yang  dapat  dinilai dari  harta  kekayaan  seseorang  atau badan  hukum.  Buku  III  KUHPerdata menganut    sifat  terbuka  dan  asas kebebasan  berkontrak,  sifat  terbuka dan  asas  kebebasan  berkontrak  yang dimaksud  dimana  para  pihak  boleh membuat  perjanjian  dengan  siapa  saja dan  tentang  hal  apa  yang  akan diperjanjikan.  Namun,  harus  dipahami bahwa kebebasan berkontak sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1338 KUH  Perdata  bukan  merupakan  asas bebas  mutlak,  KUHPerdata  sendiri memberikan  pembatasan-pembatasan atas asas kebebasan berkontrak walaupun  dalam  perkembangan  dunia bisnis penerapan asas kebebasan berkontrak sangat longgar dan bervariasi  yang  dimana  perbedaan dalam penerapan ini telah menimbulkan ketimpangan-
ketimpangan dan ketidakadilan apabila para  pihak  yang  membuat  perjanjian tidak  dalam  posisi  yang  sama  kuat
kedudukannnya atau mempunyai bargaining position yang tidak sama. 2
Perjanjian dengan klausula baku  merupakan  salah  satu  bentuk perjanjian  yang  mengandung  unsur ketimpanganketimpangan
yaitu cenderung berat sebelah, tidak seimbang  dan  adil,  diibaratkan  dengan pertarungan  antara  “seorang  kesatria dengan orang biasa” dimana
berhadapan  dua  kekuatan  yang  tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining  position pihak yang  kuat  baik  karena  penguasa, pemilik  modal,  dana  dan  ternologi ataupun skill dengan pihak yang lemah bargaining postion nya. Dengan demikian pihak yang lemah bargaining postion nya  hanya  sekedar  menerima segala  isi  perjanjian  dengan  terpaksa (taken  for  granted) sebab  apabila melakukan  tawaran  dengan  alternatif lain kemungkinan besar akan menerima  konsekuensi  kehilangan  apa yang  dibutuhkan  bahkan  pihak  yang lemah  hanya  diberikan  dua  alternatif pilihan  yaitu  menerima  atau  menolak (take it or leave it). 3
Fenomena terjadinya ketimpangan  dalam  perjanjian  kredit
2 Daeng  Naja, Contract  Drafting , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 11.
3 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak
Komersial , (Jakarta: Kencana. 2010), hlm. 2.
dapat  dicermati  dari  beberapa  model perjanjian,  terutama  pada  perjanjian- perjanjian  yang  dibuat  antara  bank dengan debitur dalam bentuk perjanjian  kredit  baku  dimana  dalam perjanjian tersebut selalu mencantumkan  klausula-klausula  yang
“cenderung”  berat  sebelah.  Praktik
pemberian kredit dilingkungan perbankan,  bank  sebagai  pihak  yang memilik posisi kuat sering mencantumkan  klausula  mewajibkan nasabah  untuk  tunduk  kepada  segala petunjuk  dan  peraturan  bank,  baik yang  sudah  ada  atau  yang  akan  diatur kemudian,  bahkan  klausula yang membebaskan  bank  dari  kerugian nasabah  sebagai  akibat  dari  tindakan bank. 4
Terhadap perjanjian baku, terdapat  klausula  yang  menghapus hak-hak hukum debitur, seperti klaulusa  perjanjian  kredit  baku  yang mengesampingkan  Pasal  1266  dan Pasal 1267 KUHPerdata sebagai syarat batal  jika  terjadi wanprestasi. Pasal 1266  dan  Pasal  1267  KUHPerdata merupakan  ketentuan  yang  sifatnya memaksa dikarenakan ada kata “harus” dalam melakukan permohonan pembatalan kepada hakim atau melalui pengadilan,  oleh  sebab  itu  Pasal  1266
4 Ibid., hlm. 3.
dan  Pasal  1267  KUHPerdata  adalah ketentuan  hukum  yang  tidak  dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian. Suharnoko dalam bukunya Hukum  Perjanjian:  Teori  dan Analisa Kasus memiliki pendapat yang sedikit moderat. Pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat
dikesampingkan dalam semua kasus.
Pengesampingkan  Pasal  1266
dan  Pasal  1267  KUHPerdata  lebih memberikan
posisi yang
menguntungkan  bagi  bank  selaku kreditur,  dimana  kreditur  akan  lebih efesien dan tidak perlu untuk menunggu  adanya  putusan  pengadilan untuk  melakukan  tindakan-tindakan dalam  memenuhi  haknya  dengan prosesnya  yang  berlarut-larut,  dan tidak merugikan kreditur. Namun, pada posisi yang lain pengesampingan Pasal 1266  dan  Pasal  1267  KUHPerdata pada saat terjadinya wanprestasi menimbulkan  beberapa  permasalahan hukum,  yaitu  pengesampingan  Pasal 1266 KUHPerdata adalah bertentangan dengan  Pasal  1266  KUHPerdata  itu sendiri, Pasal 1266 KUHPerdata merupakan ketentuan  yang tidak dapat dikesampingkan
sebagaimana tercantum  pada  pasal  tersebut  bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka
pembatalan perjanjian harus dimintakan  ke  pengadilan.  Sedangkan pengesampingan  Pasal  1267  KUHP perdata  adalah  menghapuskan  atas hak-hak  debitur  untuk  melakukan gugatan  hukum  ganti  rugi  kepada bank,    dengan  demikian  debitur  tidak memiliki  hak-hak  hukum  melalui pengadilan  untuk  memintakan  bentuk suatu  ganti  rugi  kepada  bank  atas tindakan-tindakan bank yang merugikan debitur.
Berdasarkan  diuraikan  pada latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian ini bertujuan ntuk menganalisis apakah pencantuman klausula mengesampingkan  Pasal  1266  dan Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian kredit perbankan telah memenuhi asas keseimbangan dan keadilan. Selain itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menganalisis serta menguraikan
bagaimana implikasi yuridis pencantuman klausula
yang mengesampingkan  Pasal  1266  dan Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian kredit perbankan  terkait  dengan  hak  debitur dalam proses penyelesaian wanprestasi sebagai syarat batal dalam perjanjian.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  mengkaji  dan menganalisis  upaya  tuntutan  hak  yang dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang berkepentingan  terhadap  akta  notaris yang  cacat  yuridis  dengan  pendekatan perundang-undangan
( statute
approach ). Data diperoleh dari sumber
hukum primer, sumber hukum sekunder  dan  sumber  hukum  tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.
Hasil dan Pembahasan Teori Negara Hukum
Dalam  Ensiklopedia  Indonesia, istilah  “Negara  hukum” (rechtstaat)
yang dilawankan dengan Negara kekuasaan (machtstaat) dirumuskan,
Negara hukum (bahasa Belanda
rechtstaat) Negara  bertujuan  untuk menyelenggarakan  ketertiban  hukum, yakni  tata  tertib  yang  umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu  dan  agar  semuanya  berjalan menurut hukum 5 .
Aristoteles, merumuskan bahwa  negara  hukum  adalah  Negara
5 A.  Mukthie  Fadjar, Tipe  Negara  Hukum , (Malang:  Bayumedia  Publishing,  2004),  hlm. 5.
yang  berdiri  di  atas  hukum  yang menjamin  keadilan  kepada  warga negaranya.  Peraturan  yang  sebenarnya menurut  Aristoteles  ialah  peraturan yang  mencerminkan  keadilan  bagi pergaulan  antar  warga  negaranya. Maka  menurutnya  yang  memerintah Negara  bukanlah  manusia  melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang  hukum  dan  keseimbangan saja 6 .
Arief Sidharta Scheltema, 7
merumuskan  pandangannya  tentang unsur-unsur  dan  asas-asas  negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
1. Pengakuan,  penghormatan,  dan perlindungan  Hak  Asasi  Manusia yang berakar dalam penghormatan atas  martabat  manusia  ( human dignity ).
2. Berlakunya asas kepastian hukum.
Negara  Hukum  untuk  bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi,
6 Moh  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 154.
7 Arief  Sidharta, “Kajian  Kefilsafatan  tentang Negara  Hukum”, dalam  Jentera  (Jurnal Hukum), “Rule of Law” , Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), (Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004), hlm. 124-125.
Rocky  Marciano  Ambar,  Budi  Santoso  Dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  Kajian  Yuridis  Pengesampingan Pasal  1266  Dan  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Sebagai  Syarat  Batal  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’ .  Asas-asas yang  terkandung  dalam  atau terkait  dengan  asas  kepastian hukum itu adalah:
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat  peraturan  tentang cara  pemerintah  dan  para pejabatnya melakukan
tindakan pemerintahan;
c. Asas non-retroaktif perundang- undangan,  sebelum  mengikat undang-undang  harus  lebih dulu diundangkan dan
diumumkan secara layak;
d. Asas peradilan bebas, independent,  imparial,  dan objektif,  rasional,  adil  dan manusiawi;
e. Asas non-liquet ,  hakim  tidak boleh menolak perkara karena alasan  undang-undang  yang tidak ada atau tidak jelas;
f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam
undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya  Persamaan (Similia Similius atau Equality  Before The  Law) dalam  Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang  atau  kelompok  orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini,
terkandung (a). adanya jaminan persamaan bagi semua  orang  di  hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b). tersedianya  mekanisme untuk  menuntut  perlakuan yang  sama  bagi  semua  warga Negara.
4. Asas  demokrasi  dimana  setiap orang  mempunyai  hak  dan kesempatan  yang  sama  untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan- tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan  melalui  beberapa prinsip, yaitu:
a. Adanya mekanisme
pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat  langsung,  umum,
bebas,  rahasia,  jujur  dan adil yang diselenggarakan secara
berkala;
b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai
pertanggung jawaban
oleh  badan  perwakilan rakyat;
c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan
dan  kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan
politik  dan  mengontrol pemerintah;
d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi  kritik  dan  kajian
rasional oleh semua
pihak;
e. Kebebasan berpendapat/berkeyakina n dan menyatakan pendapat;
f. Kebebasan  pers  dan  lalu lintas informasi;
g. Rancangan undang- undang harus dipublikasikan untuk
memungkinkan
partisipasi  rakyat  secara efektif.
5. Pemerintah  dan  Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam
asas  ini  terkandung  hal- hal sebagai berikut:
a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
b. Syarat-syarat
fundamental
bagi
keberadaan  manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang- undangan, khususnya dalam konstitusi; c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna
Rocky  Marciano  Ambar,  Budi  Santoso  Dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  Kajian  Yuridis  Pengesampingan Pasal  1266  Dan  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Sebagai  Syarat  Batal  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
(doelmatig) . Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara  efektif  dan efisien.
Berdasarkan uraian diatas, maka  inti  suatu  negara  negara  hukum adalah  alat  pemaksa  untuk  mematuhi peraturan-peraturan agar tercapai keinginan  bersama.  Dimana  konsep pokok negara hukum itu adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan  oleh  penguasa  ataupun  oleh warga  negaranya  dibatasi  oleh  hukum itu sendiri.

## Teori Keadilan dan Keseimbangan
Keadilan  merupakan  salah  satu tujuan  hukum  yang  paling  banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah  filsafat  hukum.  Aristoteles menyatakan  bahwa  keadilan  adalah kebajikan  yang  berhubungan  dengan hubungan  antar  manusia,  aristoteles juga  menyatakan  bahwa  kata  adil mengandung  lebih  dari  satu  arti,  adil dapat  berarti  menurut  hukum  dan  apa yang  sebanding  yaitu  semestinya, maksud  disini  adalah  sesorang  yang dikatakan  tidak  adil  apabila  orang  itu
mengambil lebih dari bagian
semestinya. Orang yang tidak
menghiraukan  hukum  juga  termasuk orang yang tidak adil karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dianggap adil 8 .
Keadilan  berasal  dari  kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak  memihak:  memihak  pada  yang benar,  berpegang  pada  kebenaran: sepatutnya, dan tidak sewenang-
wenang.  Pada  hakikatnya,  keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai
dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya,  yang  sama  derajatnya, yang  sama  hak  dan  kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.
Kahar Masyhur, dalam bukunya  mengemukakan  pendapat- pendapat tentang apakah yang dinamakan  adil,  terdapat  3  (tiga)  hal tentang pengertian adil, yaitu: 9
1. “Adil”  ialah  :  meletakan  sesuatu pada tempatnya;
8 Darmodiharjo  Darji  dan  Shidarta, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana Filasafat Hukum Indonesia , (Jakarta: Gramedia 2008), hlm. 156.
9 Kahar  Masyhur, Membina  Moral  dan Akhlak ,  (Jakarta:  Kalam  Mulia,  1985),  hlm. 71.
2. “Adil”  ialah  :  menerimahak  tanpa lebih  dan  memberikan  orang  lain tanpa kurang;
3. “Adil”  ialah  :  memberikan  hak setiap  yang berhak secara lengkap tanpa  lebih  tanpa  kurang  antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman  orang  jahat  atau yang  melanggar  hukum,  sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”. Selanjutnya, Adam Smith
hanya menerima satu konsep atau teori keadilan adalah: 10
1. Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya
punya  satu  arti  yaitu  keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan,
keharmonisan  hubungan  antara satu  orang  atau  pihak  dengan orang atau pihak yang lain.
2. Keadilan legal sesungguhnya
sudah  terkandung  dalam  keadilan komutatif,  karena  keadilan  legal sesungguhnya  hanya  konsekuensi lebih  lanjut  dari  prinsip  keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan  keadilan  komutatif
10
Hada Siti, http://hadasiti.blogspot.co.id/2012/11/teori- keadilan-menurut-para-ahli.html ,
Diposkan 11th  November  2012  diakses  pada  tanggal  8 Maret 2017 Pukul 02.30 WIB.
negara  harus  bersikap  netral  dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.
3. Adam  Smith  menolak  keadilan distributif  sebagai  salah  satu  jenis keadilan.  Alasannya  antara  lain karena  apa  yang  disebut  keadilan selalu  menyangkut  hak  semua orang tidak boleh dirugikan haknya  atau  secara  positif  setiap orang  harus  diperlakukan  sesuai dengan haknya.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis  menyimpulan  bahwa  teori kedailan  dan  teori  keseimbangan memberikan kesetaraan dan keharmonisasian hak bagi setiap orang yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa  kurang  antara  sesama  yang berhak  dalam  keadaan  yang  sama sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya.
Pengesampingan  Pasal  1266  Dan Pasal 1267 KUHPerdata Pada

## Perjanjian Kredit Perbankan Dalam
Kajian Asas Keadilan
Keadilan  adalah  tujuan  utama hukum.  “Hukum  adalah  kehendak demi  untuk  keadilan”  kata  Gustav Radbruch (Recht Ist Wille Zur Gerechtigkeit). Pertanyaan  seputar  apa itu “keadilan” adalah suatu pertanyaan yang  sering  didengar,  demikian  juga
dengan  para  ahli,  dalam  memberikan pengertian tentang apa arti keadilan itu memiliki keberagaman.
Keadilan  menurut  Upianus, 11 adalah  sebagai “Justitia  Est  Constans Et Perpetua Voluntas Ius Suum Cuique Tribuendi” (keadilan  adalah  kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan  kepada  masing-masing apa  yang  menjadi  haknya)  atau “Tribuere  Cuique  Suum”  “To  Give Everybody  His  Own”, memberikan kepada  setiap  orang  yang  menjadi haknya.  Perumusan  ini  dengan  tegas mengakui  hak  masing-masing  person terhadap  lainnya  serta  apa  yang  harus menjadi  bagiannya,  demikian  pula sebaliknya.  Justianus 12 dalam corpus luris civilis: juris praecepta sunt haec: honeste  vivere,  alterum  non  laedere, suum cuique tribuere, bahwa peraturan-peraturan  dasar  dari  hukum adalah  terkait  dengan  hidup  dengan patut,  tak  merugikan  orang  lain  dan memberatkan  orang  lain  apa  yang menjadi bagiannya.
Sedangkan Rawls, 13 dalam penadangannya adalah tidak adil mengorbankan  hak  dari  satu  atau beberapa orang hanya demi
11 O.  Notohamidjojo, Masalah:  Keadilan , (Semarang, Tirta Amerta, 1971), hlm. 18-19.
12 Ibid., hlm. 9.
13 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., hlm. 55-56.
keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi  masyarakat  secara  keseluruhan. Sikap  ini  justru  bertentangan  dengan keadilan sebagai fairness, yang menurut  prinsip  kebebasan  yang  sama sebagai basis yang melandasi pengaturan  kesejahteraan  sosial.  Oleh karenanya  pertimbangan  ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip  kebebasan  dan  hak  yang  sama bagi  semua  orang.  Keputusan  sosial yang  mempunyai  akibat  bagi  semua orang  atau  masyarakat  harus  dibuat atas dasar hak (right based weight) dari pada  atas  dasar  manfaat (good-based weight). Dengan  demikian  keadilan sebagai fairness dapat  dinikmati  oleh semua  orang.  Dalam  konteks  ini  yang dimaksud  Rawls  adalah “justice  as fairness” yang ditandai  adanya prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  prinsip- prinsip keadilan yang lebih mengutamakan  asas  hak  daripada  asas manfaat.
Berdasarkan uraian diatas maka
penulis menggarisbawahi bahwa konsep kedilan sebagaimana pandangan  Rawls  harus  dipahami sebagai fairness, dalam arti “kesetaraan  kedudukan  dan  hak” bukan  dalam  arti  “kesamaan  hasil”
yang  dapat  diperoleh  semua  orang. Dimana kesamaan hasil bukanlah suatu alasan  untuk  membenarkan  prosedur atau hukum.
Pembasahan  tentang  hubungan kontraktual  para  pihak  hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan.  Kontrak  atau  perjanjian sebagai  wadah  yang  mempertemukan kepentingan  satu  pihak  dengan  pihak yang  lain  menuntut  bentuk  pertukaran kepentingan yang adil.
Menurut  Prof.  R.  Subekti, 14 jika  pelaksanaan  perjanjian  menurut hurufnya, akan memunculkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai kewenangan  untuk  menyimpang  dari isi perjanjian menururt hurufnya.
Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan  ketidakseimbangan  atau melanggar  rasa  keadilan,  maka  hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap  hak  dan  kewajiban  yang tercantum  dalam  perjanjian  yang dibuat oleh para pihak. Hakim berdasarkan  itikad  baik,  menggunakan kewenangan  untuk  mencampuri  isi perjanjian,  sehingga  tampaknya  itikad baik  bukan  saja  harus  ada  pada
14 Suharnoko, S.H., LL.M, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus , Cetakan Kedua 2004. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2004), hlm. 4.
pelaksanaan perjanjian, melainkan juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.
Dikaitkan  dengan  perjanjian kredit  baku  pada  dunia  perbankan dalam klausula perjanjian yang mengesampingkan  Pasal  1266  dan Pasal  1267  KUHPerdata  yaitu  sebagai upaya  dalam  penyelesaian  perkara melalui  lembaga  peradilan  untuk mencari keadilan fairness atau sebagai pure  procedure  justice tidak  menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh  prosedur  yang  sama  juga harus  mendapat  hasil  yang  sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang fair itu harus  diterima  sebagai  adil  juga apabila setiap orang tidak mendapatkan  hasil  yang  sama.  Namun keadilan yang dimaksud adalah memberikan  suatu  hak  mendasar  dan kedudukan  hukum  yang  sama  bagi setiap  nasabah  dan  debitur  dalam setiap perbuatan hukum.
Pasal 1266 KUHPerdata adalah merupakan  suatu  aturan  hukum  yang bersifat  wajib  dalam  arti  para  pihak dalam  perjanjian  timbal  balik  tidak dapat mengesampingkan dan melepaskan  diri  dari  Pasal  1266 KUHPerdata dalam klausula perjanjian yang  dibuat,  bahkan  dalam  ketentuan ini  dalam  hal  terjadi wanpretasi perjanjian  yang  dibuat  tidak  secara
otomatis  batal  tetapi  harus  diajukan kepada hakim untuk memperoleh suatu pembatalan  baik  atas  pembatalan perjanjian ataupun dalam hal ganti rugi sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  dari perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  para pihak.
Dalam teri keadilan
sebagimana  telah  penulis  uraikan bahwa  keadilan fairness atau  sebagai pure procedure justice mendasari pada terwujudnya  perlindungan  hak  dan kedudukan  yang  sama  dalam  suatu perbuatan  hukum.  Oleh  sebab  itu perjanjian kredit baku yang diterbitkan oleh  bank  selaku  kreditur  dimana debitur  hanya  didudukan  pada  psosisi yang  pasif  dengan  klausula  yang mengesampingkan  Pasal  1266  dan Pasal 1267 KUHPerdata sebagai syarat batal adalah menghapus hak-hak hukum debitur dan bertentangan dengan  teori  keadilan  yaitu  keadilan fairness atau  sebagai pure  procedure justice .
Pengesampingan  Pasal  1266  Dan Pasal 1267 KUHPerdata Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dalam
Kajian Asas Keseimbangan
Asas  kesimbangan dalam  suatu perjanjian kredit perbankan diperlukan untuk  menyeimbangkan  kepentingan para  pihak  yang  terikat  pada  suatu
perjanjian  yang  dibuat.  Dalam  hal  ini asas  kesimbangan  adalah  keadaan hening  atau  keselarasan  karena  dari berbagai  gaya  yang  bekerja  tidak satupun mendominasi yang lainya atau karena  tidak  satu  elemen  menguasai yang lainnya.
Asas keseimbangan dalam perjanjian  kredit  dijabarkan  dalam perumusan  hak  dan  kewajiban  para pihak, sebagai indikator penentu penjabarannya  tampak  pada  posisi seimbang  antara  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit.  Keseimbangan  para  pihak hanya  akan  terwujud  apabila  para pihak  berada  pada  posisi  yang  sama kuat,  namun  bank  sebagai  pihak  yang dominan  sedangkan  nasabah  pelaku usaha  kecil  sebagai  pihak  yang  lemah keseimbangan sulit terwujud.
Dalam asas keseimbangan menghendaki  kedua  pihak  memenuhi dan  melaksanakan  perjanjian  itu.  Asas keseimbangan  merupakan  kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai  kekuatan  untuk  menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan  prestasi  melalui  kekayaan debitur,  namun  kreditur  memikul beban  untuk  melaksanakan  perjanjian itu  dengan  itikad  baik,  sehingga
kedudukan kreditur dan debitur seimbang.  Kerja  Asas  kesimbangan yang  optimal  akan  menyeimbangkan kepentingan  pihak-pihak,  memberikan hukum  yang ideal  bagi  para pihak dan memberikan keadilan dalam perjanjian sebagaimana  yang  telah  dibuat  oleh para  pihak.  Oleh  sebab  itu  suatu perjanjian  kredit  perbankan  sangatlah beralasan  selain  melandasi  pada  asas- asas  umum  perjanjian  lainya  haruslah mendasari  pada  asas  kesimbangan dimana  memberikan  suatu  jaminan atas  posisi  yang  sama  antara  debitur dan kreditur.
Adapun  3  (tiga)  aspek  yang dapat digunakan dalam menguji berlakunya asas kekseimbangan dalam suatu perjanjian, yaitu:
1. Perbuatanya  sendiri  atau  pelaku individual;
2. Isi kontrak;
3. Pelaksanaan  dari  apa  yang  telah disepakati.
Hal  yang  selalu  dikedepakan dengaan  asas  kesimbangan  dalam suatu  penyusunan  perjanjian  kredit pada  suatu  bank  adalah  adanya  asas kebebasan berkontrak dimana dipahami  para  pihak  dapat  dengan leluasa  membuat  suatu  perjanjian. Kebebasan  berkontrak  sebagaimana menjadi  rumusan  dasar  para  pihak dalam  melakukan  suatu  hubungan
hukum  baik  antara  bank  selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur harus  berpangkal  pada  kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, sehingga  dapat  mewujudkan  suatu kesimbangan dalam kepentingan masing-masing, sedangkan dalam kenyataanya seringkali tidaklah demikian. Kedudukan para pihak  yang tidak  seimbang  yakni  tidak  sama  kuat kedudukannya  atau  tidak  mempunyai bargaining  position yang  sama  telah mempengaruhi daya kerja asas kebebasan berkontrak sehingga menimbulkan ketimpangan-
ketimpangan  dan  ketidakadilan  dalam pengaturan  hak  dan  kewajiban  para pihak dalam perjanjian.
Pembatasan hak dan ketidakseimbangan  kedudukan  dalam perjanjian sering terjadi pada perjanjian kredit perbankan, bank telah menyusun secara sepihak setiap perjanjian  kredit  yang  nantinya  akan mengikat  dan  berlaku  bagi  bank  itu sendiri  dengan  debitur.  Posisi  yang tidak  seimbang  antara  bank  dengan calon  debitur  memberikan  kedudukan yang  menguntungkan  bagi  bank,  hal ini  yang  melatarbelakangi  hadirnya suatu perjanjian baku dalam perjanjian kredit  dengan  klausula-klausula  yang telah  ditentukan  secara  sepihak  oleh bank.
Rocky  Marciano  Ambar,  Budi  Santoso  Dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  Kajian  Yuridis  Pengesampingan Pasal  1266  Dan  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Sebagai  Syarat  Batal  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
Perjanjian kredit baku
perbankan yang menjadi kajian penulis adalah  perjanjian  kredit  baku  dengan klausula yang mengesampingkan Pasal 1266  dan  Pasal  1267  KUHPerdata sebagai  syarat  batal  dalam  suatu perjanjian.  Pasal  1266  KUHPerdata menegaskan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi dapat dilakukan upaya  pembatalan  atau  ganti  rugi sebagai  akibat  dari  suatu  perjanjian yang  telah  di  buat  pada  pengadilan. Tentunya  Pasal  1266  KHUPerdata memberikan  penegasan  bahwa  bukan merupakan  suatu  hal  yang  dapat ditawar-menawar penyelesaian masalah wanpretasi melalui  lembaga
pengadilan, namun
dalam kenyataannya  pada  perjanjian  kredit baku  Pasal  1266  dan  Pasal  1267 KUHPerdata dengan
tegas disampingkan  dan  dinyatakan  tidak berlaku.
Pengesampingan  Pasal  1266 dan  Pasal  1267  KUHPerdata  dalam suatu perjanjian baku kredit perbankan ini juga menggambarkan dan membuktikan  bahwa  adanya  akibat yang tidak adil dimana tidak memberikan  suatu  kedudukan  yang seimbang  bagi  para  pihak  dalam kedudukan  hukum  maupun  hak  dan
kewajiban  yang  ditimbulkan  oleh perjanjian  yang  dibuat,  sedangkan dalam  konteks  Asas  kesimbangan dalam suatu perjanjian kredit perbankan adalah agar dapat menyeimbangkan  kepentingan  para pihak  yang  terikat    pada  suatu perjanjian  yang  dibuat  atau  dengan kata  lain  terciptanya  suatu  keselarasan dimana tidak ada satupun mendominasi  yang  lainya  atau  kerena tidak  satu  elemen  menguasai  yang lainnya.
Wanpretasi  sebagai  Syarat  Batal dalam  Perjanjian Kredit Perbankan atau Pembatalan Perjanjian Melalui Proses  Pengadilan  dan  Implikasi Yuridis atas Hak Debitur
Perikatan  yang  bersifat  timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan  sisi  pasif.  Sisi  aktif  menimbulkan hak  bagi  kreditur  untuk  menuntut pemenuhan  prestasi,  sedangkan  sisi pasif  menimbulkan  beban  kewajiban bagi  debitur  untuk  melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi  dan  kontra  prestasi  akan  salin bertukar,  namun  pada  kondisi  tertentu pertukaran  prestasi  tidak  berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan
kewajiban  ganti  rugi  berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1236 KUHPerdata (untuk
prestasi  memberikan  sesuatu)  dan Pasal 1239 KUHPerdata (untuk
prestasi berbuat sesuatu). Wanprestasi
(breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi  atau  kewajiban  sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak  terhadap  pihak-pihak  tertentu seperti  yang disebutkan  dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi  membawa  konsekuensi terhadap  timbulnya  hak  pihak  yang dirugikan  untuk  menuntut  pihak  yang melakukan wanprestasi untuk memberikan  ganti  rugi,  sehingga  oleh hukum  diharapkan  agar  tidak  ada  satu pihak  pun  yang  dirugikan  karena wanprestasi tersebut.
Wanprestasi timbul dari adanya persetujuan  atas agreement. Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus  ada  terlebih dahulu  suatu  perjanjian  yang  dibuat oleh  para  pihak  yang  telah  memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320
KUHPerdata,  baik  syarat  subjektif maupun syarat objektif.
Pasal 1266 KUHPerdata 15
menjadi salah satu pasal yang mengatur pembatalan perjanjian sebagai  akibat  adanya wanpretasi dilakukan pembatlan melalui pengadilan, yaitu: “Syarat batal dianggap selalu ditancumkan dalam persetujuan- persetujuan  yang  bertimbal  balik, manakalah  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajibannya”.“Dalam  hal demikian  persetujuan  tidak  batal  demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”.
“Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak terpenuhinya  kewajiban  dinyatakan  di dalam  perjanjian”.“Jika  syarat  batal tidak  dinyatakan  dalam  persetujuan, hakim  adalah  leluasa  untuk,  menurut keadaan,  atas  permintaan  si  tergugat, memberikan suatu jangka waktu mana, namun tidak lebih dari satu bulan”.
Syarat  batal  pada  pasal  ini hanya  khusus  mengatur  ketika  terjadi wanprestasi , tidak yang lain. Prinsipnya,  Pasal  1266  KUHPerdata ini  ingin  memberikan  suatu  kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para  pihak  mengatur  suatu  perjanjian timbal-balik ( das Sein ), namun apabila berkaitan  dengan  batalnya  perjanjian
15 Pasal 11266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Grahamedia Perss. 2013
Rocky  Marciano  Ambar,  Budi  Santoso  Dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  Kajian  Yuridis  Pengesampingan Pasal  1266  Dan  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Sebagai  Syarat  Batal  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
sebagai  akibat wanprestasi ,  perjanjian tersebut  harus  tunduk  pada  ketentuan Pasal  1266  KUHPerdata  ( das  Sollen ).
Kewajiban  yang  tidak  dapat  ditawar- tawar  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1266 KUHPerdata terlihat dari penggunaan  kata  “dianggap  selalu“.
Artinya,  ada  atau  tidaknya  klausula mengenai  batalnya  perjanjian  sebagai akibat wanprestasi ,  maka  ketentuan yang  berlaku  adalah  ketentuan  Pasal 1266 KUHPerdata tersebut.
Peranan lembaga peradilan atau Hukum  merupakan  suatu  kebijakan atau  aturan  yang  berfungsi  untuk mengatur  tingkah  laku  masyarakat serta menjadi salah satu  pedoman bagi penggerak  bangsa  dalam  melakukan tugasnya. Menurut Prof. Soebekti, S.H tujuan  dari  pada  didirikannya  hukum adalah  menyelenggarakan  keadilan demi  kehidupan  bermasyarakat  yang adil dan makmur.
Proses penyelesaian pemasalahan  melalui  pengadilan  dapat memberikan  jaminan  bahwa  hak-hak debitur dapat terlindungi secara hukum tanpa dipengaruhi oleh adanya kedudukan  yang  dominan  dari  para pihak  yang  terikat  dalam  hubungan hukum sebagai akibat yang ditimbukan oleh perjanjian yang dibuat. Dalam hal
perjanjian  kredit  tentunnya  posisi dominan  bank  akan  lebih  menentukan isi  suatu  perjanjian  itu,  oleh  sebab  itu sering dijumpai perjanjian kredit memiliki  sifat  berbentuk  baku  dengan klausula  yang  telah  ditentukan  oleh bank.
Dalam  kajian  teori  tradisional, tiap hak seorang individu mengandung “klaim”  atas  pelakuan  individu  lain, yakni atas perlakukan yang diwajibkan individu  kedua  kepada  individu  yang pertama 16 .  Oleh  sebab  itu  proses penyelesaian  sengketa wanprestasi diluar pengadilan yang mendasari pada perjanjian yang dibuat dengan mengesapingkan  Pasal  1266  dan  Pasal
1267
KUHPerdata memberikan implikasi-implikasi  yuridis  hilangnya hak-hak debitur, dimana debitur dalam kedudukan  lebih  lemah  dibandingakn dengan  bank  sebagai  kreditur  akan lebih  menguntungkan  dan  membuat bank  lebih  dominan  dalam  mengambil keputusan-keputusan  sebagai  solusi penyelesaian permasalahan wanprestasi. Pilihan-pilihan  alternatif yang  akan  diambil  lebih  dominan merupakan  pilihan  dari  pihak  bank dibandingkan  pilihan  pihak  debitur.
16 Han  Kelsen, Teori  Hukum  Murni  Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif , Cetakan  XVI 2014.  (Bndung:  Penerbit  Nusa  Media,  2014). hlm. 153.
Selain  itu  implikasi  yuridis  yang  lain atas  hak-hak  debitur  adalah    debitur kehilangan hak hukum untuk memperoleh  suatu  putusan  pengadilan yang  meberikan  kedudukan  yang seimbang, debitur tidak dapat melakukan upaya untuk
mempertahankan hak-hak hokum termasuk  gugatan-gugatan  ganti  rugi atas kerugian yang dialami debitur. Peranan  Hakim  untuk  Memberikan Perlindungan  Hak  Debitur  Dalam Proses Penyelesaian Wanpretasi Sebagai Syarat Batal pada Perjanjian Kredit Perbankan
Hakim  sebagai  pihak  pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu  masa  depan  hukum,  karena setiap  putusan  hakim  akan  menjadi pusat  perhatian  masyarakat.  Hakim tidak  hanya  berperan  sebagai  corong undang-undang,  tetapi  hakim  juga berperan  sebagai  penemu  hukum (recht  vinding) ,  sesuai  dengan  nilai- nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama  nilai-nilai  Pancasila.  Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara  yang  diajukan  kepadanya, hakim  tidak  boleh  menolak  suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau  belum  jelas,  melainkan  wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai  hukum  yang  hidup dalam masyarakat.
Hakim dalam memutus perkara perdata  harus  dapat  memenuhi  rasa keadilan  bagi  masyarakat,  dalam  hal memutus suatu perkara hakim mempunyai  kebebasan,  hal  ini  sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang  menyatakan,  bahwa  adanya peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak.
Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam
undang-undang juga memperhatikan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  serta  menggunakan hati  nurani  yaitu  berdasarkan  hakim dan rasa keadilan masyarakat.
Hakim memegang peranan yang  sangat  penting  dalam  suatu lembaga  peradilan.  Hakim  sebagai penegak  hukum  dan  keadilan,  serta sebagai pejabat Negara yang mempunyai tugas mulia dalam
mewujudkan Negara hukum, memberikan  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan  bagi  masyarakat  melalui putusan  hukumnya  di  pengadilan. Putusan  hakim  adalah  penemuan hukum dalam arti khusus mengandung pengertian  proses  dan  karya  yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan  benar  dan  tidak  benar menurut  hukum  dalam  suatu  situasi konkrit.
Tindakan hakim dalam
memerikasa  dan  memutuskan  perkara
adalah  merupakan  rangkaian  kegiatan penegakan  hukum  untuk  mengakhiri suatu  sengketa  yang  terjadi  dalam
kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan  suatu  keadilan  hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum,  Pasal  27  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970  tentang ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan kehakiman,  mewajibakan  hakim  untuk menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai-nilai  hukum  yang hidup  di  dalam masyarakat.
Adapun  peranan  hakim  dalam upaya-upaya  memberikan  perlidungan hukum  kepada  pihak-pihak  melalui lembaga  peradilan,  terbagi  menjadi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Bidang Non Litigasi
Bidang non litigasi yaitu berbagai  tindakan  yang  dilakukan hakim  (dalam  hal  ini  ketua  pengdilan negeri)  menangani  berbagai  masalah yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan perjanjian  kredit  bank.  Misalnya, penyampaian somasi, penyitaan barang jaminan, aannmaning, sita  eksekusi, pelelangan dan pengosongan; tindakan pencegahan  seperti  legalisasi  dan waarmerking tergolong  bidang  ini.
Tindakan  hakim  ini  dilakukan  tanpa didahulukan persidangan. 17

## 2.  Bindang Litigasi
Bidang litigasi, yaitu
pemutusan  sengketa  melalui  putusan hakim.  Litigasi  dalam  bahasa  inggris sebagai “to  bring  a  law  suit  against someone to have dispute settled”, yang artinya  diuraikan  sebagai  “upaya mengajukan gugatan terhadap seseorang untuk
mendapatkan putusan”.
Ditinjau dari peranan dan aspek hukum  atas  peran  hakim  dalam  kajian penulis  tentang  pengesampingan  Pasal 1266  dan  Pasal  1267  KUHPerdata dalam  perjanjian  kredit  bank  sebagai perjanjian  baku  serta  implikasi  yuridis bagi  hak-hak  debitur,  maka  mendasari pada pandangan Sluyter, 18 yang menyatakan  bahwa  hakim  memliki  3 (tiga)  peranan  sebagai  cara  melakukan kontrol terhadap
penggunaan perjanjian  kredit  baku “standard contract” dalam dunia  perbankan . yaitu sebagai berikut:
1. Pertama-tama dipertanyakan
apakah  formulir  sebagai  bentuk perjanjian  baku  atau standard contract dapat  diterapkan,  dalam
17 Dr. H. P Panggabean, S.H., M.S. Op. Cit. hlm. 87.
18 Ibid . hlm. 90.
hal seorang
debitur menandatangani  perjanjian  kredit yang  telah  dibuat  dalam  bentuk formulir  tanpa  memahami  terlebih dahulu  atau  mengerti  dengan  baik dan  benar  atas  isi  perjanjian.  Hal ini  dikarenakan  adanya  ketentuan dalam Pasal 6.5..1.3 N.B.W sebagai landasan  untuk  dapat  dilakukan pembatalan  jika  perjanjian  pihak lawan  pada  saat  menandatangani perjanjian  itu  merasa  tidak  cukup mendapatkan  penjelasan  dangan memahami  tentang  isi  perjanjian itu,  selain  itu  pembatalan  dapat dibenarkan  kerena  penerimaan  dari suatu  penundukan  secara  umum yang  dipaksakan (een  algemene onderwerping  van  de  adherent) mengandung  suatu  resiko  yang harus dipikul pihak lain.
2. Sebagai  alat  kontrol  atas  peraturan dalam  perjanjian,  ketentuan  yang mengatur “standard  contract”
yang bersifat meragukan (bij twiffel) harus menguntungkan pihak  lawan  yang  dipaksakan (contra preferenttem).
3. Pasal  6.5.1.3  N.B.W  hakim  dapat memutuskan  janji-janji  mana  yang telah  diterima  sebagai  kewajiban daan  janji-janji  mana  yang  harus ditolak  karena  dianggap  terlalu
berat atau tidak bisa untuk
dilaksanakan. Mengutip Sudikno Martokusumo, 19 dalam  pandangannya menyatakan bahwa “penegakan
hukum” adalah sebagai pelaksana atau
penegakan undang-undang.
Berdasarkan  pada  urain-uraian diatas bahwa peranan peradilan mengenai sengketa dan/atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan  dengan  perjanjian  kredit perbankan  adalah  untuk  memberikan suatu  perlindungan  hukum  bagi  pihak yang  lemah  kedudukannya  dalam proses  perjanjian  kredit  yang  dibuat baik  itu  sebagai  bank  sendiri  maupun sebagai nasabah bank.
Perlindungan hukum merupakan  gambaran  dari  bekerjanya fungsi  hukum  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan  yang  diberikan  kepada subyek  hukum  sesuai  dengan  aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan)  maupun  dalam  bentuk yang  bersifat  represif  (pemaksaan), baik  yang secara tertulis maupun tidak tertulis  dalam  rangka  menegakkan peraturan hukum.
19 Ibid . hlm. 88.
Selanjutnya  peranan  peradilan lainya  selain  sebagai  kotrol  dan  untuk memberikan suatu perlindungan hukum  bagi  pihak  yang  memiliki kedudukan yang lemah, peranan peradilan juga adalah untuk memberikan keseimbangan dan memberikan  kedudukan  hukum  atas hak-hak  hukum  pihak-pihak  yang lemah  atau  yang  dirugikan  sebagai bagian  dari  akibat  yang  ditimbulkan dari adanya perjanjian kredit perbankan  yang  dibuat  baik  pada proses  melaksanakan  isi  perjanjian maupun  dalam  proses  penyelesaian permasalahan  hukum  sebagai  akibat dari adanya perjanjian.
Oleh sebab itu sangatlah mendasar  bahwa  dalam  permasalahan wanprestasi sebagai syarat batal dalam perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal 1266  KUHPerdata  merupakan  suatu aturan  yang  wajib  dan  tidak  dapat ditawar  serta  dikesampingkan  oleh para  pihak  melalui  klausula-klausula dalam perjanjian baku kredit perbankan,    Pasal  1266  KUHPerdata merupakan pasal yang mengatur secara tegas  tentang  tatacara  penyelesaian permasalahan wanpretasi melalui lembaga  peradilan.  Selain  Pasal  1266 KUHPerdata,  demikian  juga  dengan
pasal
1267
KUHPerdata yang mengatur  tentang  tata  cara  ganti  rugi sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  dari adanya  suatu  perjanjian  dibuat  oleh para  pihak  dimana  melalui  lembaga peradilan  hakim  dalam  perannya  dan melalui  putusan  dapat  menentukan jenis dan bentuk ganti rugi tertanggung bagi  para  pihak  baik  sebagai  kreditur maupun sebagai debitur.

## Kesimpulan
Pengesampingan  Pasal  1266 dan  Pasal  1267  KUHPerdata  sebagai syarat dalam perjanjian adalah bertentangan dengan asas keadilan dan asas  keseimbangan.  Asas  keadilan sebagaimana  menurut  Rawls  adalah tidak  adil  mengorbankan  hak  dari  satu atau  beberapa  orang  hanya  demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bahkan  suatu  keadilan  menurutnya harus dipahami sebagai fairness, dalam arti  “kesetaraan  kedudukan  dan  hak” bukan  dalam  arti  “kesamaan  hasil” yang  dapat  diperoleh  semua  orang, dengan  kata  lain  keadilan  yang dimaksud adalah keadilan yang memberikan suatu jaminan atas kesetaraan  kedudukan  dan  hak  antara bank  selaku  kreditur  dengan  debitur dalam  perjanjian  kredit  perbankan sebagaimana  juga  merupakan  bagian
dari asas keseimbangan yang mewujutkan  kesetaraan  posisi  yang seimbang  antara  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit baik sejak awal perjanjian dibuat sampai  pada  pemenuhan  hak  dan kewajiban yang diperjanjikan termasuk secara  khusus  hak-hak  hukum  dalam hal  penyelesaian  permasalahan  hukum oleh karena wanpretasi pada pengadilan. Selaian itu, pengesampingan Pasal 1266
KUHPerdata  dalam  perjanjian  kredit juga  bertentangan  dengan  Pasal  1266 KUHPerdata  itu  sendiri,  Pasal  1266 KUHPerdata  mengatur  bahwa  dalam
hal terjadinya wanprestasi dicantumkan atau tidak dicantumkannya Pasal 1266 KUHPerdata pembatalan  perjanjian harus  dimintakan  pada  pengadilan dengan demikian Pasal 1266
KHUPerdata  adalah  pasal  yang  wajib dan tidak dapat dikesampingkan.
Implikasi  yuridis  pencantuman klausula yang mengesampingkan pasal 1266  dan  pasal  1267  kitab  undang- undang hukum perdata dalam perjanjian  kredit  perbankan  terkait dengan  hak  debitur  dalam  proses penyelesaian wanpretasi sebagai syarat batal pada perjanjian adalah menghapus  hak-hak serta upaya-upaya hukum debitur dalam mencari
keadilan. Wanprestasi membawa konsekuensi  terhadap  timbulnya  hak pihak  yang  dirugikan  baik  sebagai kreditur maupun debitur untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk  memberikan  ganti rugi,  sehingga  oleh  hukum  diharapkan agar  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

## Daftar Bacaan
Adrian Sutedi, 2014, Hukum
Perbankan, Jakarta  ,  Sinar Grafika.
Abdul  kadir  Muhammad, Hukum Perdata  Indonesia, Bandung, citra aditya bakti. 1993.
Agus  Yudha  Hernoko,  2010, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta., Kencana.
Ahmad  Sudiro  dan  Deni  Bram,  2013, Hukum  dan  Keadilan  (Aspek Nasional  dan  Internasional), Jakarta, Raja Grafindo Perdasa.
Budiono Herlien, Ajaran Umum
Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung:  Citra
Aditya, 200.
Budi Untung¸  2005, Kredit Perbankan di Indonesia , Yogyakarta, Andi.
Badrulzaman  Marium  Darus,  1980,
Pembentukan  Hukum  Nasional dan Permasalhannya,
Bandung, Alumni.
Badrulzaman  Mariam  Darus Hukum Perikatan  dan  KUH  Perdata
Rocky  Marciano  Ambar,  Budi  Santoso  Dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  Kajian  Yuridis  Pengesampingan Pasal  1266  Dan  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Sebagai  Syarat  Batal  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
Buku Tiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, 2015,  Bandung,  Citra  Aditya Bakti.
Badrulzama  Mariam  Darus,  2001, Kompilasi  Hukum  Perikatan, Bndung, Citra Aditya Bkati.
Badrulzaman  Marium  Darus,  1978, Perjanjian Kredit Bank. Bandung, Alumni.
Badrulzaman  Mariam  Darus,  2015, Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga,
Bandung, Citra Aditya Bakti.
Chatamarrasjid, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group. ______Ch.  Gatot  Wardoyo, Dalam Tulis Sekitar Klausula- Klausula Perjanjian Kredit. ______Daeng  Naja,  2008, Contract Drafting, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Darmodiharjo  Darji  dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum, Apa  dan  Bagaimana  Filasafat Hukum  Indonesia ,  Gramedia.
Jakarta.
Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Malang, Setara Press.
Herlian Budiono, 2010, Ajaran Hukum Perjanjian  dan  Penerapannya
Dibidang
Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya. Jimly  Asshiddiqie,  1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam
Konstitusi  dan Pelaksanaannya di  indonesia, ,  Jakarta,  Ichtiar Baru Van Hoeven. ______Kahar Masyhur, 1985, Membina  Moral  dan  Akhlak , Jakarta, Kalam Mulia. Kelsen  Hans,  2014, Teori  Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan XVI, Bandung, Penerbit Nusa Media.
Kelsen Hans, 2011, General Theory Of
Law  And  State ,  diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. ______Komaria, 2002, Hukum Perdata, Universitas Muhammadyah, Malang. Khairandy  Ridwan,  2003, Itikad  Baik Dalam  Kebebasan  Berkontrak,
Pascasarjana, FH UI.
______L.  Moleong,  2002, Metode Penelitian  Kualitatif ,  Bandung, Remaja Rosdakarya.
M.  Bahsan  S.H.,  S.E.,  2007., Hukum Jaminan  dan  Jaminan  Kredit Perbankan  Indonesia ,  Jakarta,
Raja Grafindo Persada. Mukti  Fajar  ND  dan  Yuliato  Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum  Normatif  dan  Hukum Empiris, Yogyakarta,  Pustaka
Pelajar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai  dengnan  Urutan  Bab, Pasal dan ayat), Jakarta, Sekertaris Jendral MPR RI.
Moh. Kusnardi dan Harmaily  Ibrahim,
1988, Hukum  Tata  Negara
Indonesia , Jakarta, Sinar Bakti.
Marzuki Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Munir  Fuady,  2009, Teori  Negara Hukum  Modern  (Rehctstaat),
Refika Aditama, Bandung.
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,
,  1998, Metode  Penelitian
So sial, Jakarta, LP3ES.
Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, 2003, Seri  Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya) , Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada.
______Notohamidjojo O., 1971,
Masalah:  Keadilan, Semarang, Tirta Amerta.
Panggabean,  2012, Pratik  Standar
Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Bandung, Alumni.
Prajudi  Atmosudirjo.  1994, Hukum Administrasi  Negara ,  Jakarta, Ghalia Indonesia.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono Soekanto, 1982, Renungan Tentang Filsafat Hukum , Jakarta, Rajawali.
Ratna  Artha  Windari,  2014, Hukum Perjanjian, Yogyakarta,  Graha Ilmu.
Rusli Hardijan, 1996, Hukum
Perjanjian Indonesia Dan Common  Law, Jakarta,  Pustaka Sinar Harapan.
______Robert  W.  Emerson,  2004, Buseness  Law, Fourth  Edition, Barron’s. United State.
Sentosa  Sembiring,  2012, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju. ______Subekti, 1996, Hukum Perjanjian , Jakarta,  Intermasa. ______Sutarno, 2003 Aspek-Aspek
Hukum Perkreditan Pada Bank , Bandung, Alfabeta. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2004, Penelitian Hukum
Normatif, Jakarta,  Grafindo
Persada.
______S.  Nasution,  2004, Metode Research, Jakarta, Bumi Aksara. Suharnoko,  S.H.,  LL.M,  2004, Hukum Perjanjian  Teori  dan  Analisa Kasus, Cetakan  Kedua  2004. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
______Sudikno  Mertokusumo,  2003, Mengenal  Hukum ,  Yogyakarta,
Liberty.
Suhrawardi  K.  Lunis,  2000, Etika Profesi Hukum , Cetakan Kedua, , Jakarta, Sinar Grafika. Sjahdeini Sutan Remy, 1993, Kebebasan  Berkontrak  Dan Perlindungan  Yang  Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia. Theo  Huijbers,  1995, Filsafat  Hukum dalam lintasan sejarah , Cetakan  ke-VIII,  Yogyakarta,
Kanisius.
Rocky  Marciano  Ambar,  Budi  Santoso  Dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  Kajian  Yuridis  Pengesampingan Pasal  1266  Dan  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Sebagai  Syarat  Batal  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
______Wacks Raymond, ,  1995,
Jurisprudence, London, Blackstone Press Limited.

## DISERTASI
Siti Hamidah, Perwujudan Asas Keseimbangan Ke Dalam Program  Linkage  Perbankan syariah, Ringkasan  Disertasi Program  Doktor  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universtas Brawijaya. 2017.

## TESIS
Arlina, Implikasi  Yuridis  Tentang Perjanjian  Jual  Beli  Tanah
Berikut  Bangunan  Yang  Masih Dalam  Status  Jaminan  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR-BTN), Tesis Program Magister Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas  Brawijaya  Malang, 2008. Latip, Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Perjanjian Baku Pemberian  Kredit  Di  Bank Pembangunan Deraha Kalaimantan Timur, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas  Brawijaya  Malang
Tahun 2010.

## KAMUS
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat
Bahasa  Edisi  Keempat,  PT.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.

## JURNAL
Arief Sidharta. 2004.

## “Kajian
Kefilsafatan  tentang  Negara
Hukum”, Jakarta, dalam Jentera (Jurnal  Hukum),  “Rule  of Law”,  Pusat  Studi  Hukum  dan
Kebijakan  (PSHK),  edisi  3
Tahun II.
______Pan  Mohamad  Faiz.  2009,
Teori  Keadilan  John  Rawls ,
Jurnal Konstitusi, Volue 6.
S.F  Marbun, Negara  Hukum  dan Kekuasaan  Kehakiman, Jurnal Hukum  Ius  Quian  Iustum,  No. 9 Vol 4-1997.

## INTERNET
Hada  Siti ,  2012, Teori  Keadilan Menurut  Para  Ahli .  Diambil  dari: http://hadasiti.blogspot.co.id/2012/11/t eori-keadilan-menurut-para-ahli.html , (8 Maret 2017).
Ugun  Guntari ,  2011, Teori  Keadilan Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional . Diambils dari: http://ugun- guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori- keadilan-dalam-perspektif-
hukum.html . (9 Maret 2017).
Adminerco, Mengenap Perjanjian Kredit. Diambil dari: http://www.ercolaw.com/index.ph
p?option=com_content&view=article& id=57:mengenal-perjanjian- kredit&catid=25:the- project&Itemid=50 (15 Maret 2017).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  tahun  1992  tentang Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  peraturan  Perundang undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  1970  tentang ketentuan-ketentuan pokok
kekuasaan kehakiman.