p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## PENGATURAN  DAN RUANG LINGKUP CONTEMPT OF COURT

## DI INDONESIA
Syarif  Nurhidayat
Fakultas Hukum  Universitas Islam  Indonesia, Yogjakarta syarif.nurhidayat@uii.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  memetakan  kembali  pengaturan  dan  ruang  lingkup Contempt of Court (CoC) di  Indonesia.  CoC  adalah  istilah  yang  belum  memiliki istilah  yang  sama  persis  dalam  bahasa  Indonesia.  CoC  sering  disebut  sebagai tindakan  merendahkan  otoritas  atau  keadilan.  CoC  lebih  dipahami  sebagai kejahatan,  meskipun  cakupannya  harus  lebih  luas  dari  sekedar  kejahatan.  Ini membuatnya  menarik  dan  penting  untuk  memetakan  pengaturan  perbuatan  yang masuk  kategori  CoC  dan  pada  saat  yang  sama  memetakan  ruang  lingkup nya secara  komprehensif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan pendekatan  perundang- undangan  dan  konseptual.  Berdasarkan  hasil  penelitian, setidaknya  ada tiga  peraturan yang mengatur  tindakan  CoC,  yaitu Undang-Undang  Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah  Agung, Hukum Pidana di luar  KUHP,  perturan  persidangan,  dan  Kode  Perilaku  Hakim.  Sebagai konsekuensi dari berbagai peraturan  yang  mengatur, ruang  lingkup tindakan CoC dapat  dipetakan  menjadi  tindakan  di  bidang  etika,  peraturan  ketertiban, administrasi,  dan  pidana.  Studi  ini  bermaksud  memberikan  gambaran  besar tentang  CoC  sehingga  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  kebijakan  penyusunan peraturan  maupun  penegakan  hukum.
Kata kunci: Contempt Of Court ; Pengaturan;  Ruang  Lingkup.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## REGULATION AND SCOPE OF THE CONTEMPT OF COURT IN INDONESIA

## Abstract
This study aims to remap the regulation and scope of the Contempt of Court (CoC) in Indonesia. CoC is a term that does not yet have the exact same term in bahasa. CoC is often referred to as an act of degrading authority or justice. CoC is better understood as a crime, although its scope must be broader than just crime. This makes it interesting and important to map out the arrangements for actions that fall into the category of CoC and at the same time map the scope comprehensively. This research is a normative research with a statutory and conceptual approach. Based on  the  results  of  the  study,  there  a re  at  least  three  regulations  governing  CoC actions, namely the Criminal Law Act, Supreme Court Regulations, Criminal Law outside  the  Criminal  Code,  trial  rules,  and  the  Code  of  Judges'  Behavior.  As  a consequence of the various regulations that govern, the scope of CoC actions can be mapped into actions in the fields of ethics, order, administration, and criminal law. This study intends to provide a big picture of CoC so that it is expected to be a reference policy  for the preparation of regulations and law enforcement.
Keywords: Contempt Of Court; Regulation; Scope.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar  Belakang
Contempt  of  court (CoC)  merupakan  istilah  yang  belum  memiliki padanan  istilah  dalam  bahasa  indonesia  secara  pasti.  CoC  sering  disebuat sebagai  perbuatan  merendahan  kewibawaan  atau  martabat  peradilan.  Ada juga  yang  menyebutnya  dengan  perbuatan  menentang  kekuasaan kehakiman. 1 Istilah contempt  of  court dapat  ditemukan  pada  penjelasan umum  butir  ke  empat  alinea  ke  empat  Undang-Undang  Nomor  14  ttahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung  yang  menyebutkan  “bahwa  selanjutnya untuk  dapat  lebih  menjamin  terciptanya  suasana  yang  sebaik-baiknya  bagi
1 Sutanto Nugroho dkk., “ Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia” , Diponegoro Law Journal 6 (2),    2017, hal 9.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
penyelenggaraan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang mengatur  penindakan  terhadap  perbuatan,  tingkah  laku,  sikap  dan/atau ucapan  yang  dapat  merendahkan  dan  merongrong  kewibawaan,  martabat, dan kehormatan  badan peradilan  yang  dikenal  sebagai contempt of court” .
Bentuk  perbuatan  dari  CoC  sendiri  sampai  saat  ini  masih  belum bersifat  pasti.  Belum  lama  ini,  Komisi  Yudisial  melakukan  survei  persepsi secara  tertutup kepada para  hakim di tingkap pertama,  mengenai perbuatan apa saja  yang bisa disebut atau dikategorikan sebagai CoC. Hasilnya  meski masih  sementara  sudah  diterbitkan  secara  terbatas  dalam  kelas Training of Trainer Klinik  Etik  dan Hukum  di Bogor,  sebagai  berikut: 2
1. Membuat  onar  atau gaduh  di pengadilan  ( misbehaving in court ).
2. Mengalangi atau  mengabaikan putusan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)  ( disobeying court order ).
3. Demonstrasi  yang  mengganggu  proses  persidangan  ( obstracting justice ).
4. Terror/  ancaman/  intimidasi  ( obstracting justice ).
5. Pencemaran  nama  baik  hakim  atau  pengadilan  ( Scandalising Court ).
6. Kekerasan  fisik  terhadap  Hakim  ( obstracting justice ).
7. Perusakan  sarana  dan prasarana  pengadilan  ( misbehaving in court ).
8. Komentar  berlebih  terhadap  proses  pengadilan  maupun  putusan yang  belum  BHT  ( subjudice rule ). 3
Selain  perbuatan  di  atas,  ada  juga  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan sebagai  CoC  yang  masuk  dalam  ranah  pidana,  seperti  diatur  dalam  Pasal 218, 217, 316, 216, 221, 223, 224, 207, 212, 214 KUHP.
2 Bahan pelatihan ToT Program Klinik Etik dan Hukum, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tanggal  12-15 M aret 2018, di Bandung.
3 Bentuk-bentuk perbuatan ini, senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Amirudin, dia menyimpulkan “ada empat perbuatan pidana yang kerap terjadi: Perilaku tercela dan tidak pantas di peradilan; tidak mentaati perintah pengadilan, menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan; menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan ”. Lihat, Amirudin, “ Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt of Court) dalam Perkara Pidana di Indonesia” , Jurnal Penelitian Hukum Legalitas  9 (2),    2016,    hal 83.
DOI: 10.31479/jphl.v9i2.107
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Perbedaan  pemahaan  dan  tidak  adanya  keseragaman  terjadi  bisa  jadi dikarenakan  tidak  adanya  norma  peraturan  yang  jelas  mengenai  CoC  ini. Perbedaan perspektif semakin meruncing ketika norma yang mengatur tidak bersifat  pasti.  Hal  ini  juga  berakibat  pada  sikap  ragu-ragu  hakim  dalam melakukan  implementasi  hukum  terhadap  pelaku  CoC. 4
Selain  kondisi  objektif  di  atas  yang  menunjukkan  ragam  pendapat tentang  CoC,  ada  beberapa  pertimbangan  mendasar,  mengapa  pengaturan CoC eksis  dan perlu  diperkuat.  Beberapa alasan  tersebut  antara  lain:
1. Fenomena distrust masyarakat  pada  lembaga  pengadilan  yang  tidak berkualitas.
2. Pengadilan  sebagai  tempat  mengadukan,  memperjuangkan  dan mendapatkan  keadilan
3. Keputusan  pengadilan  bersifat  mengikat
4. Menjaga  imparsialitas/  tidak  memihak  lembaga  pengadilan. 5
Beberapa  kajian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  CoC  lebih banyak  mengkaji  CoC  sebagai  sebuah  tindak  pidana  semata.  Misalnya, penelitian  yang  dilakukan  oleh Rhivent Marchel  Michael Samatara (2017) dengan judul “ Tindak  Pidana  Terhadap  Lembaga  Peradilan  ( Contempt Of Court ) Menurut  Hukum Positif Indonesia”. 6 Penelitian  ini  fokus  membahas CoC  dalam  konteks  hukum  pidana  yang  ditujukan  kepada  lembaga peradilan,  bukan  sebagai  sistem. Kemudian,  Sutanto  Nugroho  (2017)  juga melakukan penelitian dengan judul  “Pengaturan Tindak Pidana Contempt of
4 Ruby Hadiarti Johny, “Contempt Of Court (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya dalam Hukum Pidana)” , Jurnal Dinamika  Hukum 9 (2), 2009,    hal 143. DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.2.221
5 Pengaturan  secara  lebih  sistematis  dan  kuat  tentang Contempt  of  Court sebagai  “sebuah  pranata hukum pada sistem peradilan di Indonesia dipandang sebagai kebutuhan objektif. Hal ini dikarenakan makin banyaknya  praktek  perendahan  martabat  peradilan  dalam  berbagai  bentuk  perbuatan”.  Lihat,  Puslitbang Hukum dan Peradilan M ahkamah A gung, Naskah Akademik Contempt Of Court 2002, www.ma.go.id . hal 72.
6 Rhivent  Marchel  Michael  Samatara, “ Tindak  Pidana  Terhadap  Lembaga  Peradilan (Contempt of Court) Menurut Hukum Positif Indonesia” , Lex  Privatum 5 (9), 2017.
DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18351
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
court Berdasarkan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia ”. 7 penelitian  tersebut fokus  mengkaji  pengaturan  CoC  sebagai  sebuah  tindak  pidana.  Sementara, Amiruddin  (2016)  fokus  mengkaji  salah  satu  bentuk  CoC  dalam  konteks pidana  juga,  yaitu  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Delik  Penghinaan Terhadap  Pengadilan  ( Contempt  of  Court )  dalam  Perkara  Pidana  di Indonesia”. 8 Terakhir,  kajian  yang  dilakukan  oleh  Artaji  (2018)  dengan judul “Eksistensi Pranata Contempt of Court dalam Peradilan di Indonesia” . 9
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  bagaimana  CoC  terjadi  dan diselesaikan  melalui  sistem  peradilan  pidana.
Berdasarkan  pemaparan  beberapa  kajian  di  atas,  CoC  banyak  dikaji dan dipersepsikan dalam kerangka  tindak pidana. Padahal,  jika CoC adalah semua  perbuatan  yang  bersifat  dan  mengakibatkan  penghinaan  dan perendahan  terhadap  peradilan,  maka  mestinya  ruang  lingkup  CoC  lebih luas  daripada  sekedar  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  kajian  ruang  lingkup CoC ini  menjadi penting agar  tampak  jangkauan CoC bukan  hanya sekedar tindak pidana saja. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap bahan kajian tentang CoC dan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan  kebijakan  regulasi.  Mampu  memberikan  perspektif  kepada publik,  bahwa  CoC  bisa  jadi  terjadi  dari  rua ng  dalam  aktor  dan  sistem peradilan  itu  sendiri.  Penelitian  ini  bertujuan  memetakan  kembali pengaturan  dan  ruang  lingkup contempt of court (CoC) di  Indonesia.  CoC adalah  istilah  yang  belum  memiliki  istilah  yang  sama  persis  dalam  bahasa Indonesia.  CoC  sering  disebut  sebagai  tindakan  merendahkan  otoritas  atau keadilan.

## B. Perumusan  Masalah
7 Sutanto Nugroho dkk, “ Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Diponegoro Law Journal 6 (2), 2017, hal 9.
8 Amiruddin, Op.Cit. hal 83.
9 Artaji  dkk, “Eksistensi  Pranata  Contempt  of  Court  dalam  Peradilan  di  Indonesia”, Jurnal Pengabdian  Kepada M asyarakat 2 (8), 2018, hal 676. DOI: http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20309
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Berdasarkan  pemaparan  masalah  di  atas,  maka  penting  untuk diketahui  konsep  pengaturan  CoC  di  Indonesia  saat  ini,  sehingga  bisa dipetakan  dengan  pasti  ruang  lingkup  tindakan  yang  dapat  dikategorikan sebagai  CoC.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif. 10 Penelitian  ini dengan  kajian  hukum  berdasarkan  norma  yang  sudah  berlaku  dan  berada dalam  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan  digunakan  untuk  melakukan  analisis  dan  identifikasi normatif  terkait contempt  of  court dalam  peraturan  yang  ada.  Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa peta  peraturan sebagai bagian  dari  sistem  hukum  dan  memetakan  ruang  lingkup  dari contempt of court sehingga  dengan  mudah  dipahami  sebagai  sebuah  konsep yang  jelas.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka 11 sebagai  metode pengumpulan  data  sekunder  penelitian  berupa  bahan  hukum. 12 Teknik  ini dilakukan dengan  mengumpulkan peraturan,  naskah, buku atau  hasil  kajian
10 Bernard  Arief  Sidharta,  “ Penelitian  Hukum  Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  dan Dogmatikal” ,  dalam  Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta  (ed), “Metode  Penelitian  Hukum;  Konstalasi  dan Refleksi” , Yayasan Obor Indonesia, 2009, Jakarta, hal 142-149.
11 “Pemilihan teknik pengumpulan data bergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari penelitian itu sendiri.  Paling  tidak  ada  tiga  cara  pengumpulan  dat a,  yaitu  studi  dokumen  atau pustaka,  pengamatan  atau observasi, dan wawancara atau  interview. Ketiga teknik tersebut, dapat digunakan salah satu atau digabung ketiganya sekaligus”. Lihat Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” , Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal 66.
12 “Bahan  hukum  primer  adalah  semua  aturan  hukum  yang  dibentuk  dan/atau  dibuat  secara  resmi oleh  suatu  lembaga  negara,  dan/atau  badan-badan  pemerintahan,  yang  demi  tegaknya  akan  diupayakan berdasarkan  daya  paksa  yang  dilakukan  secara  resmi  pula  oleh  aparat  negara ”.  “Bahan  hukum  sekunder adalah  bahan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  sumber  hukum  materiil  yaitu  semua  informasi  yang  relevan dengan  permasalahan  hukum,  namun  tidak  dapat  dibilangkan  sebagai  aturan-aturan  hukum  yang  pernah diundangkan  atau  diumumkan  sebagai  produk  badan-badan  legislative,  yudisial,  eksekutif,  dan/atau administrasi negara”. “Bahan hukum    tertier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai  terbitan  yang  memuat  indeks  hukum,  dan  semacamnya.  Ia  berfungsi  sebatas  sebagai  informasi referensi,  sebagai  entri,  alias  pintu  masuk,  untuk  membukakan  akses  bagi  peneliti  yang  hendak  memas uki sumber-sumber  hukum  sebenarnya,  baik  formil  maupun  materiil”.  Lihat,  Soetandyo  Wignyosoebroto, “Hukum Konsep dan Metode” , Setara Press, 2013, M alang, hal 81-85.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
terkait  dengan  tema contempt  of court ,  kemudian  menganalisis  untuk kemudian disajikan dan disimpulkan.  Pada penelitian  normatif, pengolahan atau  analisis  data  pada  hakekatnya  adalah  mengadakan  sistematisasi terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis.  Sistematisasi  berarti  membuat klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  tertulis  tersebut,  untuk  memudahkan pekerjaan  analisa  dan konstruksi. 13
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif, 14 yaitu  “data  yang  diperoleh  disajikan  secara  deskriptif  dan dianalisis  secara  kualitatif  ( content analysis )  dengan  langkah  menganalisis dan  menyajikan  fakta  secara  sistematik  sehingga  dapat  lebih  mudah  unt uk difahami  dan  kemudian  disimpulkan.  Kesimpulan  yang  diberikan  selalu jelas  dasar  faktualnya  sehingga  semuanya  selalu  dapat  dikembalikan langsung  pada data yang  diperoleh”. 15

## II. PEMBAHASAN
A. Konsep dan Sejarah Contempt of Court di  Indonesia
Secara  etimologis, contempt  of  court terdiri  atas  dua  kata,  yakni contempt dan court . Contempt diartikan  sebagai  melanggar,  menghina, memandang  rendah.  Kata court diartikan  sebagai  pengadilan.  Dari pengertian tersebut secara singkat contempt of court dapat dimaknai sebagai upaya  untuk  melanggar,  menghina,  memandang  rendah  pengadilan. 16
Kata contempt dalam  bahasa  Inggris  mengandung  5 arti:
1. Lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike. (noun, feeling);
13 Ibid ., hal 251.
14 Ini  merupakan  konsekuensi  dari  pilihan  penggunaan  data  sekunder,  maka  lazimnya  analisa  dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Penyajian data dan analisis data kualitatif dilakukan sekaligus. Lihat, Ibid ., hal 69.
15 Saifuddin  Azwar, “Metode Penelitian” ,  Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar,  1999, Yogyakarta, hal 6.
16 Lilik M ulyadi dan Budi Suharyanto, “Contempt of Court di Indonesia” , Alumni, 2016, Bandung, hal 77.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
2. A manner that is generally disrespectul and contemptous. (noun, attribute);
3. Open disrespect for a person or thing. (noun, communication);
4. A wilful disobedience to or disrespect for the authority of a court or legislative body (non, act);
5. The  act  of  connecting  or  despising;  the  feeling  with  which  one regards that which is esteemed mean, vile, or worthless, disdain, scorn (noun). 17
Sementara Black  memberikan  makna pada Contempt of Court sebagai berikut:
“any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or  dignity.  Commited  bay  e  person  who  does  any  act  in  willful contravention  of  its  authority  or  dignity,  or  tending  to  impede  or frustrate the administration of justice, or by one who, being under the court’s authority as a partyto a proceeding therein, willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an undertaking which he has given.” 18
Lilik  dan  Budi  secara  konseptual  berusaha  memberikan  batasan pengertian contempt  of  court yaitu    “tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan oleh orang yang terlibat dalam  suatu proses perkara  maupun tidak, di dalam maupun di  luar pengadilan, dilakukan perbuatan s ecara aktif  maupun pasif, merendahkan  kewibawaan  dan  martabat  pengadilan  atau  menghalangi pejabat pengadilan  di  dalam  menjalankan  pengadilan”. 19
Dalam  literatur common law, criminal contempt secara  singkat  sering disebut  sebagai  ʺ offences  against  the  administration  of  justice ʺ.  Barda Nawawi  Arief  mengklasifikasikan  bentuk-bentuk  atau  ruang  lingkup criminal contempt sebagai  berikut: 20
17 Ibid ., hal 78.
18 Henry Black Campbell, “Black’s Law Dictionary” , Abridged Fifth Edition, ST. Paul. M INN. West Publishing Co., 1983, hal 168.
19 Lilik M ulyadi dan Budi Suharyanto, “ Contempt…” Op.Cit., hal 88.
20 Wahyu Wagiman dkk.,  “ Contempt of Court dalam Rancangan KUHP” , Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#2, Tim Elsam, 2005, Jakarta, hal 10.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
1. Gangguan  di muka  atau di  dalam  ruang  sidang  pengadilan;
2. Perbuatan-perbuatan  untuk  mempengaruhi  proses peradilan  yang tidak  memihak;
3. Perbuatan  yang  memalukan  atau menimbulkan  skandal  bagi pengadilan;
4. Mengganggu  pejabat  pengadilan;
5. Pembalasan  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  selama proses peradilan  berjalan;
6. Pelanggaran  kewajiban  oleh  pejabat  pengadilan;
7. Pelanggaran  oleh  pengacara.
Kasus contempt of court pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada saat persidangan H.R. Dharsono anggota Petisi 50 dengan advokatnya Adnan Buyung
Nasution. Adnan Buyung Nasution dinyatakan telah  melakukan contempt of court oleh Ketua Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat, karena advokat tersebut dianggap  menghina  pengadilan  dengan  aksi  protesnya  ketika  mengadakan pembelaan  dalam  perkara  H.R  Dharsono  atas  dakwaan  melakukan  tindak pidana  subversi.  Adnan  Buyung  Nasution  dianggap  membuat  keributan  di pengadilan yang  mengakibatkan advokat itu mendapat teguran, bahkan pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokat  itu  telah  melanggar  kode etik advokat.  Tindakan  itu ditindaklanjuti dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  yang menghentikan  acara profesinya  selama  1 (satu)  tahun. 21
Pengaturan contempt  of  court secara  eksplisit  pertama  kali  di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang  Mahkamah  Agung butir  4 alinea  ke-4 yang  berbunyi:
“Selanjutnya  untuk  dapat  lebih  menjamin  terciptanya  suasana  yang sebaik-baiknya  bagi  penyelenggaraan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila,  maka  perlu  pula  dibuat
21 Artaji dkk, Op. Cit. , hal 676.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah  laku,  sikap  dan/atau  ucapan  yang  dapat  merendahkan  dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  tampak  bahwa  ada  kesadaran  untuk membuat sebuah norma khusus berupa undang- undang  yang akan  mengatur tentang perbuatan yang disebut sebagai contempt of court. Dalam penjelasan tersebut, tidak disebutkan jenis perbuatan  tersebut apakah berupa perbuatan pidana  ataukah  bukan.  Pada  prinsipnya,  perlu  diatur  mengenai  segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong  kewibawaan,  martabat  dan kehormatan  badan peradilan.
Peradilan  di  dalamnya  mengandung  makna  bukan  saja  institusi pengadilan  sebagai  lembaga,  namun  juga  kehormatan  dan  marwah  aparat penegak  hukum  yang  menyelenggarakan  sistem  peradilan  itu  sendiri  yang meliputi  proses  pemeriksaan  saksi-saksi,  pemeriksaan  terdakwa,  dan pemeriksaan  barang  bukti. 22 Dilihat  dari  konteks  peradilan  pidana,  Barda Nawawi Arief secara eksplisit  menyatakan  “bahwa sistem peradilan pidana identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang  hukum  pidana  yang diimplementasikan dalam empat  subsistem,  yaitu (1) kekuasaan penyidikan oleh  lembaga  penyidik;  (2)  kekuasaan  penuntutan  oleh  lembaga  penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan  (4)  kekuasaan  pelaksanaan  hukum  pidana  oleh  aparat  pelaksana eksekusi”. 23
Dengan  memahami  bahwa  peradilan  adalah  sebuah  sistem  yang termasuk  di  dalamnya  organ  yang  menjalankan  sistem,  maka  menjaga marwah  peradilan  berarti  pula  menjaga  marwah  dan  kehormatan  para penegak  hukum  dan  ogrnaisasinya  meliputi  kepolisian,  kejaksaan  dan
22 Oly  Viana  A gustine, “Sistem  Peradilan  Pidana:  Suatu  Pembaharuan” ,  Rajawali  Pers,  2019, Depok, hal 119.
23 Ibid ., hal 5.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
kehakiman,  baik  polisi,  jaksa,  maupun  hakim,  termasuk  juga  kehormatan tenaga  penyelenggara  sistem  peradilan.
Hingga  saat  ini,  belum  ada  perundang-undangan  khusus  yang mengatur  tentang contempt  of  court sebagaimana  diamanahkan  oleh  UU Mahkamah  Agung.  Namun  begitu,  di  beberapa  bentuk  norma,  dapat diidentifikasi  sebagai  aturan  yang  mengatur  tentang  perilaku,  perbuatan, sikap  dan/atau  ucapan  yang  merendahkan  peradilan.  Mulai  dari  aturan norma  etika  perilaku,  tata  tertib,  administrasi,  hingga  norma  pidana.
Bagi  semua  profesi  hukum  sebagai  bagian  dari  pelaksana  sistem peradilan, semuanya telah  memiliki kode etik profesi  masing- masing,  mulai dari  kode  etik  kepolisian,  advokat,  jaksa,  hingga  kode  etik  dan  perilaku hakim. Kode etik disusun dalam rangka (1) sebagai alat untuk membina dan pembentukan  karakter  serta  pengawasan  dari  penegak  hukum;  (2)  sebagai sarana  kontrol  sosial,  dimana  masyarakat  dapat  turut  melakukan  kontrol terhadap  perilaku  penegak  hukum  dan  mencegah  adanya  campur  tangan ekstra  yudisial;  (3)  sebagai  jaminan  bagi  peningkatan  moralitas  hakim  dan kemandirian  fungsional  bagi  hakim;  dan  (4)  untuk  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  pada lembaga  penegak  hukum. 24
Semua penegak  hukum  terikat pada kode etik profe si  masing- masing. Pelanggaran  atas  kode  etik  secara  otomatis  menjadikan  masyarakat  tidak percaya  dan  memandang  rendah  hasil  proses  peradilan.  Misalnya,  ket ika hakim  dipandang  tidak  profesional  dalam  mengadili  sebuah  kasus,  maka putusan yang dihasilkan tidak akan diindahkan oleh masyarakat. Banyaknya pelanggaran  etika,  menjadikan  marwah  lembaga  dan  legitimasi  proses menjadi  jatuh.  Dengan  demikian,  pada  dasarnya  kode  etik  adalah  norma yang  selain  menjaga  marwah  personal,  juga  marwah  proses  dan kelembagaan  peradilan.  Hal  ini  bias  diartikan  bahwa  kode  etik  adalah
24 Wildan Suyuthi M ustofa, “Kode Etik Hakim” , Edisi Kedua, Kencana, 2013, Jakarta, hal 127-128.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
bagian  dari  norma contempt  of  court yang  dimaksudkan  dalam  UU Mahkamah  Agung  di atas.
Selain  diatur  dalam  kontek  kode  etik  profesi  penegak  hukum,  aturan contempt  of  court juga  dapat  ditemukan  dalam  aturan  norma  tata  tertib persidangan dalam rangka memberikan penghormatan dan menjaga marwah peradilan.  Misal  di  Pengadilan  Negeri  Sleman,  diatur  sedemikian  rupa terkait  tata  tertib  sidang.  Beberapa  pasal  dalam  KUHP  dapat  diidentifikasi pengaturan  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai contempt of court , yaitu  antara  lain  dan  tidak  terbatas  pada   Pasal  207,  Pasal  217,  juga  Pasal 224.
Berdasarkan  kajian  di  atas,  pada  dasarnya  pengertian contempt  of court dapat  diartikan  dalam  konsep  yang  luas  dan  konsep  yang  sempit. Dalam  konsep  luas, contempt  of  court meliputi  semua  perbuatan  yang bersifat  melecehkan  dan  merendahkan  martabat  peradilan  maupun  aktor penyelenggara  peradilan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  peradilan. Sementara  pengertian contempt  of  court yang  lebih  sempit,  lebih  sering dipahami  dalam  konteks criminal contempt  of  court ,  yakni  tindak  pidana berupa merendahkan dan/atau melecehkan martabat peradilan maupun aktor penyelenggara  peradilan  baik di  dalam  ruang  persidangan  maupun  di  luar.
Secara  garis  besar  dapat  dinyatakan  bahwa contempt  of  court di Indonesia  diatur  dalam  berbagai  bidang  peraturan.  Ada  yang  diatur  dalam bentuk  peraturan  tata  tertib,  ada  juga  yang  sudah  diatur  dalam  norma undang-undang  pidana.  Namun  begitu,  istilah contempt  of  court lebih dikenal  dalam  kalangan  sarjana  hukum  pidana,  sehingga  begitu  disebutkan contempt of court , selalu  yang  dibahas  adalah criminal contempt of court .
B. Pengaturan Contempt of Court di Indonesia
Ada  berbagai  peraturan  yang  ada  di  Indonesia,  yang  memuat  di dalamnya  larangan  atau  konten  terkait  larangan contempt of court sebagai berikut.
1. Undang-Undang  Nomor  14 tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Penelusuran  istilah contempt of court dalam peraturan perundangan  di Indonesia,  pertama  kali  disebut  dalam  Undang-undang  Nomor  14  tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung.  Namun  dalam  UU  Kehakiman  ini  belum diatur  mengenai  norma  tentang contempt  of  court ,  melainkan  hanya mengamanahkan saja perlunya dibuat peraturan khusus  mengenai contempt of court .  Pada  penjelasan  umum  UU  Kehakiman  ini,  pada  angka  4  secara eksplisit  disebutkan:
“Untuk  memperoleh  hakim  agung  yang  merdeka,  berani  mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Undang- undang ini.  Pada  dasarnya  pengangkatan hakim  agung  berdasarkan  sistem karier  dan tertutup. Namun  demikian  dalam  hal-hal  tertentu  dapat  pula  dibuka kemungkinan  untuk mengangkat Hakim Agung  yang tidak didasarkan sistem  karier.  Untuk  hakim  agung yang  didasarkan  sistem  karier berlaku  ketentuan  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1974
(Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  55,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor  3041).  Selanjutnya  untuk  dapat  lebih  menjamin terciptanya  suasana  yang sebaik-baiknya  bagi  penyelenggaraan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan
Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang- undang yang mengatur penindakan  terhadap  perbuatan,  tingkah  laku,  sikap  dan/atau  ucapan yang dapat  merendahkan dan  merongrong kewibawaan,  martabat, dan kehormatan badan peradilan  yang dikenal  sebagai  " contempt of court ". 25
Pada  UU  Kehakiman  di  atas,  ada  filosofi  yang  dibangun  bahwa kepentingan  menyusun  undang-undang  yang  mengatur  tentang contempt of court yaitu dalam rangka menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi  penyelenggaraan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila.  Selain  itu,  bentuk  aturan  yang  dimaksudkan  adalah aturan  tentang  penindakan.  Secara  eksplisit  tidak  disebutkan  apakah undang-undang  yang  dimaksud  adalah  undang- undang  pidana,  ataukah undang-undang  administrasi.  Sementara  perbuatan  yang  dimaksud  untuk
25 Penjelasan umum angka  4, UU No. 14 tahun 1985 tentang M ahkamah Agung.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
diatur  dan  ditangani  adalah  perbuatan,  tingkah  laku,  sikap  dan/atau  ucapan yang  dapat  merendahkan  dan  merongrong  kewibawaan,  martabat,  dan kehormatan  badan  peradilan  yang  di  dunia  internasional  dikenal  dengan contempt of court . UU Kehakiman  ini dapat dikatakan  merupakan  landasar filosofi  sekaligus  yuridisi  atas  urgensi  keberadaan  undang- undang  yang mengatur  tentang contempt of court .

## 2. Peraturan  Kode Etik Profesi Penegak Hukum
Peradilan  di  dalamnya  mengandung  makna  bukan  saja  institusi pengadilan  sebagai  lembaga,  namun  juga  kehormatan  dan  marwah  aparat penegak  hukum  yang  menyelenggarakan  sistem  peradilan  itu  sendiri  yang meliputi  proses  pemeriksaan  saksi-saksi,  pemeriksaan  terdakwa,  dan pemeriksaan  barang  bukti. 26 Dalam  konteks  peradilan  pidana,  Barda Nawawi Arief secara eksplisit  menyatakan  “bahwa sistem peradilan pidana identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang  hukum pidana  yang diimplementasikan dalam empat  subsistem,  yaitu (1) kekuasaan penyidikan oleh  lembaga  penyidik;  (2)  kekuasaan  penuntutan  oleh  lembaga  penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan  (4)  kekuasaan  pelaksanaan  hukum  pidana  oleh  aparat  pelaksana eksekusi”. 27 Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penyelenggara  sistem peradilan  meliputi  kepolisian,  advokat,  kejaksaan,  dan  kehakiman.  Secara personal,  ada polisi,  advokat,  jaksa, dan hakim.
Pada kode etik advokat, antara  lain disebutkan bahwa  “Dalam perkara perdata  yang  sedang  berjalan,  advokat  hanya  dapat  menghubungi  hakim apabila  bersama-sama  dengan  advokat  pihak  lawan,  dan  apabila  ia menyampaikan  surat,  termasuk  surat  yang  bersifat ad informandum maka hendaknya  seketika  itu  tembusan  dari  surat  tersebut  wajib  diserahkan  atau dikirimkan pula kepada advokat pihak  lawan.” Pada bagian  lain disebutkan,
26 Oly Viana  Agustine, Sistem.. Op. Cit., hal 119.
27 Ibid ., hal 5.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
“advokat  tidak  dibenarkan  mengajari  dan  atau  mempengaruhi  saksi-saksi yang  diajukan  oleh  pihak  lawan  dalam  perkara  perdata  atau  oleh  jaksa penuntut  umum  dalam  perkara  pidana”. 28 Pelangggaran  atas  kode  etik  ini, seorang advokat akan diperiksa dan dijatuhi sanksi etik oleh sebuah  Dewan Kehormatan.  Dewan  Kehormatan  ini  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara pelanggaran  Kode Etik  yang  dilakukan  oleh  Advokat. 29
Kode  etik  kepolisian  yang  disebut  Kode  Etik  Profesi  Polri  (KEPP) diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia nomor  14  tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia. Dalam KEPP dikenal  adanya  Etika  Kenegaraan;  Etika Kelembagaan;  Etika  Kemasyarakatan;  dan  Etika  Kepribadian. 30 Pada beberapa  ketentuan  KEPP  ini,  diatur  norma  larangan  dan  kewajiban  etik bagi  anggota  polri  sebagai  individu,  sebagai  pimpinan,  maupun  sebagai anggota, yang  mengharuskan setiap anggota kepolisian berlaku professional dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dalam pasal 14 KEPP diatur bahwa setiap  anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  sebagai penyelidik,  penyidik  pembantu,  dan  penyidik  dilarang  merekayasa  isi keterangan  dalam  berita  acara pemeriksaan.
Kode etik profesi jaksa, diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode Perilaku  Jaksa  atau  Perja,  di  dalamnya  mengatur  tentang  larangan  dan kewajiban  etik  seorang  jaksa  dalam  menjalankan  profesinya,  dan  juga ketentuan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  jaksa  yang  menjalankan  kode etik  tersebut.  Salah  satu  contoh  norma  etik  adalah  Pasal  7  ayat  (1),  bahwa dalam  melaksanakan  tugas  profesinya,  seorang  jaksa  dilarang  melakukan
28 Pasal  7  huruf  c,  d,  e,  “ Kode  Etik  Advokat.  Lihat,  Komite  Kerja  Advokat  Indonesia,  Kode  Etik Advokat Indonesia” , Jakarta, 23 M ei, 2002.
29 Pasal 10 ayat (1) “ Kode Etik Advokat ”. Lihat, Ibid .
30 Pasal 4, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia”.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
permufakatan secara  melawan hukum dengan para pihak yang terkait da lam penanganan  perkara.
Kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim  diatur  dalam  Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung  RI dan Ketua Komisi Yudisial  RI  nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P/KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pada bagian pembukaan, dinyatakan  secara  jelas latar  belakang  urgensi  keberadaan  KEPPH  ini,  bahwa, 31 “Pengadilan  yang mandiri,  netral  (tidak  memihak),  kompeten,  transparan,  akuntabel  dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian  hukum  dan  keadilan  merupakan conditio  sine  qua  non atau persyaratan  mutlak  dalam  sebuah  negara  yang  berdasarkan  hukum. Pengadilan sebagai pilar  utama dalam penegakan  hukum dan keadilan  serta proses  pembangunan  peradaban  bangsa.  Tegaknya  hukum  dan  keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya  martabat  dan integritas  Negara.”
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  jelas  bahwa  kehormatan lembaga  penegak  hukum,  hadir  dalam  wujud  paling  konkretnya  adalah profesionalitas aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga keberadaan kode etik  profesi  penegak  hukum  menjadi  signifikan  keberadaannya  dalam rangka  menjaga  marwah  proses  penegakan  hukum,  atau  dalam  ruang  yang sempit  lagi  marwah  peradilan.
3. Peraturan  Tata Tertib  Persidangan
Norma contempt of court juga  dapat  ditemukan  dalam  aturan  norma tata  tertib  persidangan  dalam  rangka  memberikan  penghormatan  dan menjaga  marwah  peradilan.  Misal  di  Pengadilan  Negeri  Sleman,  diatur
31 Lihat  bagian  pembukaan  dalam  “Keputusan  Bersama  Ketua  M ahkamah  Agung  RI  dan  Ketua Komisi  Yudisial  RI  nomor  047/KM A/SKB/IV/2009  dan  02/SKB/P/K Y/IV/2009  tentang  Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim”.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
sedemikian  rupa  terkait  tata  tertib  sidang.  Terhadap  para  pengunj ung diberlakukan  aturan  sebagai  berikut: 32
a. Dilarang  berbicara  dengan  pengunjung  yang  lain  selama  sidang berlangsung.
b. Dilarang  berbicara  memberikan  dukungan  atau  mengajukan keberatan  atas  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  selama persidangan.
c. Dilarang  memberikan  komentar/saran/tanggapan  terhadap  sesuatu yang  terjadi  selama  persidangan  tanpa ijin  Majelis  Hakim.
d. Dilarang  berbicara  keras  di  luar  ruang  sidang  yang  dapat menyebabkan  suara  masuk  ke  ruang  sidang  dan  mengganggu jalannya  persidangan.
Atas pelanggaran tata tertib di atas, petugas pengadilan dapat meminta atau  mengingatkan  pihak  pelanggar  untuk  menghentikan  pelanggarannya, dan  jika  masih  tidak  mengindahkan  peringatan,  maka  petugas  pengadilan dapat  mengusir  keluar  secara  paksa  pelanggar  tata  tertib  dari  lingkungan peradilan.
4. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
Dalam  sebuah  sesi  wawancara,  Wakil  Ketua  MA,  Sunarto, menyebutkan bahwa konten contempt of court sejauh  ini dapat diidentifikasi antara  lain  dalam  Pasal  217-218  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP). 33 Pasal 217 KUHAP, Hakim Ketua berfungsi memimpin dan  memelihara tata tertib sidang. Pada ayat (2) tegas disebutkan kewajiban bagi  setiap  orang,  bahwa  segala  hal  yang  diperintahkan  oleh  Hakim  Ketua Sidang  dalam  rangka  memelihara  ketertiban  wajib  dilaksanakan  dengan segera  dan cermat.
Pasal 218 KUHAP secara rinci juga disebutkan tentang menjaga sikap hormat  kepada  pengadilan.  “(1)  Dalam  ruang  sidang  siapapun  wajib
32 http://pn-sleman.go.id/new//link/2015092911230228117560a58763de55.html ,  diakses  pada  hari Jumat, 18 Januari 2019, pukul 06.00 WIB.
33 Tiga Hal yang Harus Kita Ketahui soal " Contempt of Court "",”  dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/09061931/tiga-hal-yang-harus-kita-ketahui-soal-contempt-of-c ourt?page=all , diakses pada 3 Agustus 2019.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan; (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan  bersikap  tidak  sesuai  dengan  martabat  pengadilan  dan  tidak mentaati  tata  tertib  setelah  mendapat  peringatan  dari  hakim  ketua  sidang, atas  perintahnya  yang  bersangkutan  di  keluarkan  dari  ruang  sidang.  (3) Dalam  hal  pelanggaran  tata  tertib  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) bersifat  suatu  tindak  pidana,  tidak  mengurangi  kemungkinan  dilakukan penuntutan  terhadap  pelakunya”.
5. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
KUHP  melalui  delik-deliknya  yang  digolongkan  sebagai  kejahatan terhadap  penyelenggaraan  peradilan,  dan  perbuatan contempt of court oleh kebanyakan  pendapat  disamakan  dengan  jenis  kejahatan  jenis  tersebut. Ketiadaan  nomenklatur contempt  of  court dalam  KUHP  bukanlah  berarti undang-undang  tersebut  tidak  mengakui  adanya  perbuatan contempt  of court .  Perbedaan  sistem  hukum  menjadikan  istilah contempt of court yang dikenal  dalam  sistem  hukum common  law tidak  dikenal  di  Indonesia.
Namun  ada  padanan  istilah  lain  dengan  konotasi  yang  sebenarnya  sama, yakni  kejahatan  terhadap  peradilan. 34
Beberapa  ketentuan  pasal-pasal  dalam  KUHP  berikut  dapat digolongkan  sebagai  norma contempt of court , meliputi:
a. Pasal 207;  tentang penghinaan kepada penguasa atau badan  umum yang  termasuk  di dalamnya  peradilan  dan penyelenggara  peradilan.
b. Pasal  210  dan  Pasal  420;  tentang  pemberian  suap  kepada  hakim maupun advokat untuk mempengaruhi pertimbangan dan keputusan hukum,  diancam  kepada pemberi  suap,  maupun  penerima  suap.
c. Pasal  217;  mengenai  perbuatan  yang  menimbulkan  kegaduhan dalam  sebuah  peradilan.
d. Pasal  221,  Pasal  222,  Pasal  223  dan  Pasal  417;  pada  pokoknya mengatur  tentang  perbuatan  menghalangi  jalannya  peradilan
34 Andi  Hamzah, “Kejahatan  Terhadap  Penyelenggaraan  Peradilan  (Contempt  of  Court)” ,  PT. Alumni, 2017, Bandung, hal 12.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
( obstructing justice), mulai  dari  menyembunyikan  buronan, menghalangi Tindakan forensik, melepas atau memberi pertolongan orang  yang  sedang  dalam  tahanan,  dan  perusakan  alat  bukti kejahatan.
e. Pasal  224,  Pasal  225,  Pasal  226,  dan  Pasal  227;  pada  pokoknya mengatur perbuatan ketidakpatuhan terhadap perintah atau putusan hakim  yang  dominan,  perbuatan  demikian  sebagaimana  yang dikenal dalam salah satu bentuk contempt of court dalam teori, yaitu disobeying a court order.
f. Pasal 231 dan Pasal 232; pada pokoknya mengatur perbuatan terkait barang  bukti  dan  barang  sitaan.
6. Peraturan  Pidana  di  Luar  KUHP
Sebagaimana  ketentuan contempt  of  court dalam  KUHP,  beberapa pengaturan contempt of court dalam ketentuan undang- undang di luar KUHP juga  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  dalam  pasal-pasalnya  mengenai pelanggaran contempt of court .  Penggunaan  istilah contempt of court hanya diberlakukan secara praktikal dalam sidang pengadilan, selebihnya beberapa norma  mengenai contempt of court di  luar ketentuan KUHP  ini  juga dinilai masih  menuai  banyak  pro  dan  kontra  terkait  kedudukannya  sebagai ketentuan contempt  of  court .  Di  luar  dari  berbagai  persoalan  mengenai penegakan  hukum  norma contempt of court dalam beberapa  undang-undang, pengaturan contempt of court dalam beberapa undang- undang khusus dinilai sangat  membantu  dalam  menjaga  integritas  dan  martabat  peradilan,  selain juga dalam penegakan  hukum  terhadap kasus-kasus khusus dengan potensi pelanggaran contempt  of  court yang  juga  lebih  dari  pada  kasus-kasus konvensional  biasanya.  Beberapa  delik contempt  of  court dalam undang-undang  di  luar  KUHP  setidaknya  dapat  dilihat  dalam  5  (lima) ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  meliputi:
a. UU  Tipikor  (Undang-Undang  Nomor  Nomor  31  Tahun  1999  jo.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Tindak Pidana Korupsi): Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal  35, dan Pasal  22 jo. Pasal  36.
b. UU  TTPO  (Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang): Pasal 20, Pasal 21, Pasal  22 dan Pasal  23.
c. UU  Narkotika  (Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika):  Pasal  138 dan Pasal  143.
d. UU  TPPU  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang): Pasal  87.
e. UU  Terorisme  (Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15
Tahun  2003  sebagaimana  telah  dirubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2018):  Pasal  20, Pasal  21 dan Pasal  22.
7. Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
Ketentuan contempt  of  court selain  diatur  dalam  beberapa  norma peraturan  yang  eksis dan berlaku, dalam  RKUHP ternyata  juga ada. Hal  ini dikarena  RKUHP  merupakan  reinkarnasi  dari  KUHP  yang  saat  ini  ada, sehingga ada beberapa pasal  yang diubah, ditambah,  atau dihapuskan.  Ada beberapa  peraturan  di  dalam  KUHP  saat  ini  masih  dipertahankan  dalam RKUHP  yang  terbaru.  Dalam  RKUHP  semakin  diperjelas  kedudukan berbagai pasal yang semula berada di berbagai lokasi dalam KUHP menjadi satu bab khusus  yaitu Bab Tindak Pidana  Terhadap Proses Peradilan,  mulai dari  Pasal  281  sampai  dengan  Pasal  303.  Ini  artinya  ada  paling  tidak  22 Pasal dalam RKUHP  yang  mengatur tentang tindak pidana  terkait contempt of court . 35
35 Lihat RKUHP versi akhir tanggal  15 September 2019.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Berdasarkan kajian di atas, peraturan  terkait dengan contempt of court di Indonesia  dapat digambarkan  sebagai  berikut:
Bagan  1: Sekema  Peraturan  Terkait Contempt of Court di Indonesia
C. Peta dan  Ruang Lingkup Contempt of Court
Indonesia  dengan  konsep  negara  hukumnya, 36 kekuasaan  tertinggi ada  dan  ditempatkan  pada  hukum  ( supremacy  of  law ). 37 Termasuk  di dalamnya  adalah  menjadikan  hukum  sebagai  sumber  utama  dalam menanggulangi  jenis  pelanggaran  tersebut.  Dianutnya  konsep contempt of court sebagai  produk  sistem  hukum common  law pada  negara civil  law seperti  Indonesia  tentunya  memberikan  dimensi  baru  dalam  memahami kedudukan contempt  of  court tersebut.  Adanya  perbedaan  sistem  hukum yang  dimiliki,  Indonesia  sebagai  negara  penganut  sistem  hukum  eropa kontinental  ( civil law ) 38 menempatkan contempt  of  court sebagai
36 Pasal 3 UUD NRI 1945.
37 Teguh  Prasetyo, “Rule  of  Law  dalam  Dimensi  Negara  Hukum  Indonesia” ,  Refleksi  Hukum,
Fakultas Hukum UKSW, 2010, Slatiga,  hal 133. URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3221
38 Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia  Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum” , M imbar Hukum 20 (2),    hal 214. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.31169
UU Pidana Khusus UU MA tahun 1985 Contempt  of Court Peraturan Etika KUHP Hukum Acara Peradilan Tata Tertib Persidangan RKUHP
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
pelanggaran  hukum  yang  pengaturannya  diatur  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  tertulis. 39
Meskipun  telah  diatur  dalam  berbagai  macam  aturan  tertulis,  tidak dapat  diolak  lagi  bahwa  sampai  saat  ini  istilah contempt  of  court di Indonesia  masih  menuai  berbagai  problematika  keterbatasan  norma  dan implementasinya. 40 Terlepas  dari  persoalan  tersebut,  memahami  ruang lingkup perbuatan  yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan contempt of court merupakan  hal  yang  penting  untuk  dapat  mengimplementasikan sebagaimana  mestinya.  Setidaknya  terdapat  tiga  kelompok  ruang  lingkup perbuatan contempt of court dalam sistem peraturan perundang- undangan di Indonesia  yang  terdiri  dari; pertama ,  dimensi  perbuatan contempt of court sebagai  pelanggaran  etik; kedua ,  perbuatan contempt  of  court sebagai domain  pelanggaran  tata  tertib;  dan ketiga ,  perbuatan contempt  of  court sebagai  suatu  tindak  pidana.  Secara  skematis  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Bagan  2. Skema Ruang  Lingkup Contempt of Court
39 Hasbullah  F.  Sjawie, “Sekelumit  Catatan  Mengenai  Tindak  Pidana  “Contempt  of  Court”  di Indonesia” , Jurnal Hukum dan Pembangunan  24 (4) 1994, hal 328.
DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol24.no4.452
40 Ibid ., hal 327.
CONTEMPT OF COURT PELANGGARAN  ETIKA PELANGGARAN  TATA TERTIB PERSIDANGAN
PELANGGARAN  PIDANA Kode Etik Advokat; Polisi; Jaksa; Hakim Tata Tertib Persidangan dan KUHAP
KUHAP;  KUHP; UU Pidana Khusus; RKUHP
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Ragam  pelanggaran  yang  masuk  dalam  kategori contempt  of  court , menjadikan peta penyelesaiannya juga beragam. Pelanggaran atas kode etik, pada  masing- masing  satuan  profesi  penegak  hukum,  diselesaikan  melalui komisi  etik.  Bentuk  sanksinya  juga  berupa  sanksi  etik.  Sanksi  ini  bersifat evaluatif  dan  disiplin.  Lembaga  penegakan  bersifat  internal,  kecuali  untuk profesi  hakim, karena sudah ada Komisi  Yudisial  yang  mengawasi perilaku hakim.  Karena  sifatnya  internal,  seringkali  hasil  keputusan  dinilai  kurang memuaskan  publik.
Contempt  of  court dalam  bentuk  pelanggaran  atas  tata  tertib, diselesaikan  secara  langsung  oleh  otoritas  yang  berwenang.  Pihak  yang berwenang  bisa  petugas  peradilan  maupun  hakim  atau  manajemen pengadilan secara langsung. Sanksi yang diberikan, dapat berupa pemberian peringatan  sampai  dengan  tindakan  tertentu  seperti  pengusiran,  atau larangan  memasuki  ruang  persidangan.  Sifat  pelanggaran  ini  bersifat pelanggaran atas tata tertib, sehingga bentuk sanksinyapun bersifat  tindakan untuk  memastikan  ketertiban  terjaga.
Contempt  of  court dalam  bentuk  pelanggaran  pidana,  diselesaikan secara  hukum.  Ranah pelanggaran  ini dipandang sebagai pelanggaran  yang paling  serius.  Mekanisme  secara  hukum  adalah  mekanisme  yang  paling rigid,  yang  tidak  jarang  dikeluhkan  oleh  para  pengak  hukum.  Hal  ini  tidak lepas dari permasalahan belum adanya  hukum acara  yang pasti  untuk kasus contempt of court yang  masuk  ranah  pidana.  Selain  itu,  keberadaan  norma yang saat ini ada, sifatnya sangat subjektif. Misalnya, dalam praktek, ukuran perbuatan  menghambat,  merendahkan,  dan  mengalangi  proses  peradilan sangat  ditentukan  oleh  sikap  pihak  aparat  penegak  hukum  terhadap perbuatan  yang  dilakukan.  Perusakan  sarana  umum  yang  kebetulan  adalah gedung  peradilan  dapat  dipandang  sebagai contempt of court. Norma  yang ada  saat  ini,  baik  dalam  KUHAP,  KUHP,  maupun  UU  pidana  khusus, bersifat terbuka.  Unsur subjektif pelaku, bahwa dia bermaksud  merongrong kewibawaan  atau  menghalangi  proses  peradilan  perlu  dipertegas,  sehingga sifat kejahatan terhadap peradilan  ini, benar-benar khusus diarahkan kepada
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
peradilan, baik aktor penegak hukumnya, prosesnya, maupun kehormatannya.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: pertama , bahwa contempt of court di Indonesia belum  diatur  secara  terpadu  dalam  satu  peraturan  perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 1985  tentang Mahkamah Agung.  Sementara  pengaturan  tentang  CoC  dapat  ditemukan  dalam beberapa  norma  yaitu  (1)  Peraturan  Kode  Etik  Penegak  Hukum;  (2) Peraturan Tata Tertib Persidangan; (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  (4)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana;  (5)  Peraturan  Pidana  di Luar KUHP;  (6)  Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana. Kedua , ruang  lingkup contempt of court sebagai  sebuah  perbuatan  yang  dilarang, ternyata dapat diidentifikasi berdasarkan peraturan  yang  mengatur dan sifat larangannya  menjadi  beberapa  kategori.  (1) Contempt  of  court sebagai pelanggaran etik. Penegakan atas pelanggaran ini dilakukan oleh dewan etik masing- masing  profesi  penegak  hukum.  (2) Contempt  of  court sebagai pelanggaran  tata  tertib.  Pelanggaran  atas  ini  dapat  dikenakan  teguran langsung  atau  sampai  pada  tindakan  pengusiran  dan  pelarangan  memasuki ruang  sidang  atau  lingkungan  peradilan.  (3) Contempt  of  court sebagai pelanggaran  pidana  dengan  mekanisme  penyelesaian  melalui  sistem peradilan pidana. Berdasarkan kajian  yang dilakukan, beberapa saran dapat disampaikan  agar  dapat  menjadi  pertimbangan  perbaikan  pengaturan contempt  of  court ke  depan  di  Indonesia.  (1)  Perlu  diadakan  kesepakatan penggunaan  istilah  yang  baku  dalam  bahasa  Indonesia  untuk  istilah contempt  of  court ,  mengingat  istilah  ini  berasal  dari  negeri  seberang;  (2) Perlu  dikaji  lebih  lanjut  ruang  lingkup  perbuatan  dan  kemungkinan  norma aturannya, sehingga secara politik  legislasinya akan jelas, apakah dibuatkan undang-undang  tersendiri  sebagaimana  amanat  UU  No.  14  tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung,  ataukah  cukup  dimasukkan  dalam  satu  bab khusus  dalam  rancangan  KUHP ke depan.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Andi  Hamzah, “Kejahatan  terhadap  Penyelenggaraan  Peradilan  (Contempt  of Court)” , PT. Alumni,  2017, Bandung.
Henry  Black  Campbell, “Black’s  Law  Dictionary” ,  Abridged  Fifth  Edition,  ST. Paul.  MINN. West Publishing  Co., 1983.
Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, “Contempt of Court di Indonesia” , Alumni, 2016, Bandung.
Oly  Viana Agustine, “Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan” , Rajawali Pers, 2019, Depok.
Saifuddin  Azwar, “Metode  Penelitian” ,  Ctk.  Kedua,  Pustaka  Pelajar,  1999, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” , Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia,  2012, Jakarta.
Soetandyo  Wignyosoebroto, “Hukum  Konsep  dan  Metode” ,  Setara  Press,  2013,
Malang.
Sulistyowati Irianto & Shidarta  (ed), “Metode Penelitian Hukum; Konstalasi dan Refleksi” , Yayasan  Obor Indonesia,  2009, Jakarta. Wahyu Wagiman dkk.,  “ Contempt of Court dalam Rancangan KUHP” , Position Paper Advokasi  RUU  KUHP Seri#2,  Tim  Elsam,  2005, Jakarta.
Wildan  Suyuthi  Mustofa, “Kode  Etik  Hakim” ,  Edisi  Kedua,  Kencana,  2013,
Jakarta.

## Jurnal
Amirudin,  “ Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan  (Contempt of Court) dalam Perkara  Pidana  di  Indonesia” ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  Legalitas  9  (2), 2016.
DOI:  10.31479/jphl.v9i2.107 Artaji dkk, “Eksistensi Pranata Contempt of Court dalam Peradilan di Indonesia”, Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat  2 (8), 2018. DOI: http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20309 Choky  R.  Ramadhan, “Konvergensi  Civil  Law  dan  Common  Law  di  Indonesia dalam  Penemuan  dan  Pembentukan  Huk um” ,  Mimbar  Hukum  30  (2), 2018. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.31169
Hasbullah  F.  Sjawie, “Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana “Contempt of Court” di Indonesia” , Jurnal  Hukum  dan Pembangunan  24 (4), 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol24.no4.452
Rhivent  Marchel  Michael  Samatara,  “Tindak  Pidana  Terhadap  Lembaga Peradilan  (Contempt  of  Court)  Menurut  Hukum  Positif  Indonesia” ,  Lex Privatum  5 (9)    2017. Manado.
DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18351
Ruby  Hadiarti  Johny, “Contempt  Of  Court  (Kajian  tentang  Ide  Dasar  dan Implementasinya dalam  Hukum Pidana)” ,  Jurnal  Dinamika  Hukum  9  (2), 2009.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.2.221 Sutanto  Nugroho  dkk.,  “ Pengaturan  Tindak  Pidana  Contempt  of  Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia” , Diponegoro Law Journal 6 (2), 2017.
Teguh  Prasetyo, “Rule  of  Law  dalam  Dimensi  Negara  Hukum  Indonesia” , Refleksi  Hukum,  2010.
Peraturan  Perundang-Undangan UUD  NRI 1945 Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana Undang-Undang  Nomor  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.
Undang-Undang  Nomor 35 Tahun  2009 tentang  Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang  telah  ditetapkan  sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah  menjadi Undang-Undang  Nomor 5 Tahun  2018
Kode Etik  Advokat.  Lihat, Komite Kerja Advokat Indonesia, Kode Etik  Advokat Indonesia,  Jakarta,  23 Mei, 2002.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2011 tentang  Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Republik  Indonesia.
Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  RI nomor  047/KMA/SKB/IV/2009  dan  02/SKB/P/KY/IV/2009  tentang  Kode Etik  dan Pedoman  Perilaku  Hakim.
RKUHP tanggal  15 September  2019.

## Lain-Lain
Bahan Pelatihan ToT Program Klinik Etik dan Hukum, yang diselenggarakan oleh Komisi  Yudisial  pada tanggal  12-15 Maret 2018, di  Bandung
Internet www.ma.go.id . http://pn-sleman.go.id/new//link/2015092911230228117560a58763de55.html https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/09061931/tiga- hal- yang-harus-kita- ketahui-soal-contempt-of-court?page=all