## AKSES INFORMASI BPJS KESEHATAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI PADA KELOMPOK DEAF )

## Sinta Swastikawara
Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Brawijaya Jl Veteran, Kota Malang, 65145 E-mail: sintaswastika@ub.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  akses  informasi  kelompok deaf atas  informasi  terkait  BPJS  Kesehatan. Penelitian  ini  dilakukan  merujuk  pada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  melakukan  pada  kelompok deaf pada lingkup health  literacy namun  belum  dilakukan  penelitian  terkait  akses  informasi  asuransi  kesehatan  publik  yang  juga diperoleh  kelompok  ini.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  akses  informasi  kelompok deaf terkait  BPJS  Kesehatan  masih  menggantungkan  pada  keberadaan pendamping  mereka.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  organisasi  kesehatan  masih  berkisar  pada  pemberian  brosur  informasi maupun penjelasan melalui teknik tulisan tangan. Hal ini berimplikasi pada persepsi kelompok deaf atas BPJS Kesehatan yang  dianggap  masih  kurang  memenuhi  kebutuhan  mereka  terkait  informasi  asuransi  publik.  Di  sisi  lain,  kelompok deaf juga memandang bahwa tenaga kesehatan yang berada di bawah naungan BPJS Kesehatan harusnya paham dan mengerti tentang cara berkomunikasi yang tepat dengan mereka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan anggapan negatif pada tenaga kesehatan yang menangani mereka.
Kata Kunci: Akses Informasi, Deaf, BPJS Kesehatan, Berkebutuhan Khusus

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016  telah mengatur  tentang  hak  yang  diperoleh  oleh  difabel, termasuk  diantaranya  mengatur  pula  tentang  hak  atas memperoleh  informasi  terkait  kesehatan.  Hak  tersebut tercantum dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2016  diantaranya  yaitu  pasal  12  terkait  Hak Kesehatan, pasal 73 terkait Bagian Kesehatan, dan pasal 124  terkait  Bagian  Komunikasi  dan  Informasi.  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  juga  menjadi  salah  satu cerminan  dari  upaya  dijalankannya  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik yang mewajibkan setiap institusi wajib memberikan  informasi  terhadap  publik.  Adapun  kriteria terkait  informasi  publik  tersebut  adalah  Informasi  yang Wajib  Disediakan  dan  Diumumkan  Secara  Berkala, Informasi  yang  Wajib  Diumumkan  secara  Serta  Merta, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
Sejalan  dengan  peraturan  tersebut,  maka  menjadi konsekuensi  yang  mengikat  bagi  seluruh  elemen  dan instansi  yang  bergerak  di  bidang  kesehatan  untuk memberikan  akses  informasi  yang  mudah  bagi  difabel, termasuk  diantaranya  adalah  BPJS  Kesehatan.  BPJS Kesehatan sebagai lembaga asuransi publik milik negara bertugas untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah  melalui  3  tingkat  fasilitas  kesehatan (https://bpjs-kesehatan.go.id,  diakses  pada  1  Mei  2018). Dengan  tugas  tersebut,  maka  BPJS  Kesehatan  menjadi
salah  satu  lembaga  yang  paling  banyak  dibutuhkan informasinya  oleh  masyarakat.  BPJS  Kesehatan  telah melakukan beberapa upaya dengan  memberikan fasilitas berupa  webiste, leaflet ,  poster  hingga  iklan  layanan masyarakat yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas untuk  mengetahui  fasilitas  dan  layanan  yang  diberikan oleh BPJS Kesehatan.
Penelitian tentang informasi  kesehatan dan  kaitanya dengan  kelompok deaf telah  banyak  dikaji  utamanya terkait  hambatan  yang  ditemui  terkait  pemberian informasi  kesehatan  pada  kelompok  ini.  Merujuk  pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Naseribooriabadi, Sadoughi,  dan  Sheikhtaheri  (2017) literature  review yang  dilakukan  pada  73  jurnal  mulai  tahun  1987-2016 menunjukkan  adanya  beberapa  pola  terkait  kebutuhan kelompok deaf dan  informasi  kesehatan  yaitu  literasi kesehatan  yang  tidak  memadai,  hambatan  dan  fasilitator untuk  mengakses  informasi  kesehatan  serta  layanan kesehatan  yang  dapat  diperoleh  setiap  orang  dengan kondisi deaf .  Hambatan  bahasa  ikut  menjadi  semakin kompleksnya  permasalahan  ini.  Napier  dan  Kidd  (2013) menunjukkan  bahwa  ketidaksamaan  bahasa  yang digunakan  oleh  kelompok deaf dengan  bahasa  yang digunakan  oleh  kelompok non-deaf pada  akhirnya menciptakan jarak informasi sehingga membuat kelompok deaf “dipaksa”  untuk  memahami  pesan kesehatan yang tidak mereka pahami bahasanya.
Dalam  beberapa  penelitian  yang  lain,  ditemukan bahwa  ada  beberapa  metode  yang  dinilai  efektif  dalam menyampaikan  informasi  kesehatan  kepada  kelompok deaf .  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haricharan,  Heap, Hacking  dan  Lau  (2017)  di  wilayah  Afrika  Selatan menunjukkan  bahwa  layanan  SMS  ( short  message service ) dinilai efektif dalam meningkatkan pengetahuan kelompok deaf terkait  hipertensi  dan  cara  hidup  sehat. Selain  itu,  internet  juga  dianggap  sebagai  salah  satu media  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  informasi kelompok deaf .  Hal  ini  diutarakan  oleh  Smith,  Massey- Stokes, dan Lieberth (2012) bahwa akses informasi yang dilakukan  oleh  remaja  perempuan  dengan  kondisi deaf melalaui website berkisar pada kondisi fisik selama masa puber, aktivitas fisik dan nutrisi, dan hubungan.
Berkaca  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  yang  masih  banyak  berkisar  pada  akses informasi  kesehatan,  maka  penelitian  ini  berusaha mengkaji  akses  informasi  yang  dapat  diperoleh kelompok deaf terkait  informasi  mengenai  asuransi publik  BPJS  Kesehatan.  Merujuk  pada  UU  nomor  18 tahun  2016  mengenai  hak  difabel,  maka  menjadi  hak kelompok deaf pula  untuk  dapat  mengakses  informasi terkait  asuransi  publik.  Permasalahannya  adalah  apakah media  yang  sudah  ada  mampu  menjawab  kebutuhan informasi kelompok deaf .
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan research  gap yang  peneliti  temukan  pada  penelitian  atas  kelompok deaf yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Penelitian  yang telah dilakukan sebelumnya, masih melakukan pemusatan  perhatian  mereka  pada  kehadiran  fasilitas fisik  di  tempat  pelayanan  kesehatan  beserta  probabilitas untuk  mengakses  layanan  kesehatan  (Firdaus  dan Iswahyudi,  2010;  Syukria  dan  Supriyanto,  2016),  akses informasi  terkait  pelayanan  kesehatan  (Haryono  dan Mas’udah,  2013;  Smith,  Massey-Stokes,  dan  Lieberth, 2012;  Orsi,  Margellos-Anast,  Perlman,  Giloth,  dan Whitman,  2007);  kampanye  kesehatan  (Sadler,  Branz, Fager, Seegers, dan Shimasaki, 2012; Haricharan, Heap, Hacking  dan  Lau,  2017);  kebutuhan  komunikasi kelompok deaf dan hambatannya (Megan dan Magowan,
2014;  Naseribooriabadi,  Sadoughi,  dan  Sheikhtaheri, 2017;  Napier  dan  Kidd,  2013).  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  hadir  untuk  memberikan  pandangan  lebih mendalam  lagi  terkait  pengalaman  yang  dimiliki  oleh kelompok deaf untuk  mengakses  informasi  terkait asuransi kesehatan.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  akses  terhadap informasi  asuransi  kesehatan  juga  dianggap  penting selain  informasi  atas  layanan  kesehatan  yang  bersifat fisik.  Merujuk  pada  penelitian  sebelumnya  terkait kehadiran  fasilitas  fisik  di  tempat  pelayanan  kesehatan beserta  probabilitas  untuk  mengakses  layanan  kesehatan bagi  masyarakat deaf (Firdaus  dan  Iswahyudi,  2010; Syukria  dan  Supriyanto,  2016),  akses  informasi  terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat deaf (Haryono dan Mas’udah,  2013;  Smith,  Massey-Stokes,  dan  Lieberth, 2012;  Orsi,  Margellos-Anast,  Perlman,  Giloth,  dan
Whitman,  2007),  maka  penelitian  ini  hadir  dengan melakukan  tinjauan  atas  kedua  hal  ini  secara  bersamaan yaitu  fasilitas  informasi  asuransi  publik  dan  juga  akses informasi  asuransi  publik.  Tinjauan  atas  kedua  hal  ini didasarkan  pada  pandangan  atas  dibutuhkannya  akses informasi  yang  jelas  terkait  asuransi  publik  bagi kelompok deaf ,  merujuk  pada  UU  No.  8  tahun  2016 bahwa  hak  untuk  memperoleh  informasi  kesehatan  juga dimiliki  oleh  masyarakat  difabel.  Tidak  hanya  terkait informasi  kesehatan  semata,  namun  juga  meliputi fasilitas kesehatan yang dapat mereka akses.

## 2. RUANG LINGKUP
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  dibatasi  dalam beberapa hal yang tertuang dalam cakupan permasalahan dan  batasan  penelitian.  Selanjutnya,  luaran  dari  hasil penelitian  ini  juga  diarahkan  untuk  membangun  saran selanjutnya  bagi  instansi  yang  terkait.  Berikut  adalah penjabaran ruang lingkup dalam 3 poin utama, yaitu:
1. Cakupan Permasalahan
Dalam  penelitian  ini,  permasalahan  yang  dibahas mencakup  akses  yang  diperoleh  kelompok deaf terkait informasi BPJS Kesehatan. Lebih lanjut lagi, penelitian  ini  berusaha  menggali  tentang  persepsi yang  dimiliki  oleh  kelompok deaf terkait  dengan akses  informasi  yang  mereka  miliki  atas  BPJS Kesehatan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan banyak  mengulas  pada  akses  informasi  baik  yang bersifat  online  maupun  offline  terkait  BPJS Kesehatan oleh kelompok deaf .
2. Batasan Penelitian
Penelitian  ini  dibatasi  pada  kelompok deaf saja, sehingga  hasilnya  tidak  bisa  dijadikan  patokan  bagi bentuk  difabel  yang  lain.  Selain  itu,  penelitian  ini juga membatasi pada akses informasi yang diberikan BPJS  Kesehatan,  sehingga  tidak  membahas  pada layanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  BPJS Kesehatan.
3. Rencana Hasil yang Didapatkan Rencana  hasil  yang  akan  didapatkan  dalam penelitian  ini  adalah,  dapat  memetakan  persepsi kelompok deaf terkait  informasi  asuransi  kesehatan publik  BPJS  Kesehatan.  Selain  itu,  penelitian  ini juga  diharapkan  dapat  dipetakannya  kebutuhan bentuk  informasi  terkait  asuransi  publik  BPJS Kesehatan bagi kelompok deaf , sehingga pemberian informasi  dapat  disampaikan  dalam  bentuk  yang tepat dan terarah.

## 3. BAHAN DAN METODE
Berikut  disajikan  bahan  kajian  dan  metode  yang dilakukan

## 3.1 Pendekatan Tradisional dan Kontemporer dalam Komunikasi Kesehatan
Pendekatan  tradisional  dan  kontemporer  dalam komunikasi  kesehatan  merujuk  pada  peran  teknologi komunikasi  sebagai  media  penyampaian  informasi
kesehatan  (Thomas,  2008).  Pada  pendekatan  tradisional difokuskan  pada  penerapan  pendekatan  komunikasi kesehatan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  target yang  berbeda-beda  dan  bentuknya  sederhana  (misalkan penyebaran  informasi  dan  rujukannya)  hingga  pada tataran  yang  lebih  kompleks  (misalkan  inisiasi  untuk melakukan perubahan perilaku).
Adapun  ragam  metode  tradisional  ini  meliputi distribusi  materi,  informasi  dan  rujukannya, public relations , penggunaan komunikasi formal, penjangkauan komunitas,  relasi  dengan  pemerintah, networking , sales promotion ,  iklan, personal  sales , direct  mail,  social marketing, dan spokepersons (Thomas,  2008,  h.  119- 132).  Pada  pendekatan  kontemporer,  peran  teknologi komunikasi yang berbasis elektronik sangat memberikan peran  besar  karena  terjadi  pergeseran  dari direct-to- consumer mengarah  pada e-marketing  campaigns (Thomas, 2008).

## 3.2 Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  studi  kasus  tipe single  instrumental case  study dimana  peneliti  berfokus  pada  sebuah  isu, kemudian  memilih  salah  satu  kasus  dengan  batasan tertentu untuk mengilustraasikan kasus tersebut (Creswell,  2007) . Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah categorigal  agregation (Stake  dalam  Creswell, 2007,  h.  163)  di  mana  dalam  teknik  analisis  ini  peneliti diberikan  ruang  untuk  mencari  data  dan  menentukan makna  yang  relevan  atas  isu  yang  muncul.  Dengan menggunakan  teknik  analisis  data  ini,  maka  setelah peneliti memperoleh data maka peneliti memetakan poin penting  untuk  digiring  menjadi  beberapa  kategori  dan diringkas menjadi beberapa tema (Creswell, 2007).
Wawancara  dilakukan  pada  5  orang deaf dengan identitas  disamarkan.  Keterlibatan  5  orang deaf ini didasarkan  pada  keterlibatan  mereka  selama  mengakses layanan  BPJS  Kesehatan,  baik  di  Fasilitas  Kesehatan Tingkat 1 hingga 3. Adapun identitas narasumber dalam penelitian  ini  telah  disamarkan.  Peneliti  juga  melakukan dokumentasi  pada  situs  online  BPJS  Kesehatan  sebagai pelengkap data dalam penelitian ini.

## 4 PEMBAHASAN
Pada pembahasan ini, peneliti akan membagi dalam beberapa  bagian  yang  merujuk  pada  fokus  penelitian yaitu  hambatan  akses  informasi  BPJS  Kesehatan  bagi kelompok deaf dan  persepsi  atas  akses  informasi  BPJS Kesehatan bagi kelompok deaf .
4.1 Hambatan  Akses  Informasi  BPJS  Kesehatan Bagi Kelompok Deaf Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti, ditemukan  data  bahwa  narasumber  penelitian  ini  masih sering  mendapatkan  kesulitan  ketika  mengakses informasi  terkait  BPJS  Kesehatan.  Kesulitan  yang ditemui  oleh  narasumber  banyak  berkaitan  dengan ketidaktahuan  mereka  atas  cara  mengakses  informasi
BPJS  Kesehatan.  Berikut  adalah  beberapa  potongan wawancara terkait hal ini:
“belum  pernah  buka  website  BPJS.  Saya  tahu informasi  BPJS  dari  orang  orang  sekitar” (NS, wawancara 10 Oktober 2018)
“informasi  BPJS  hanya  dapat  dari  orang  tua  dan volunteer” (TH, wawancara 10 Oktober 2018) “sudah lihat website tapi isinya tidak paham, hanya lihat alur saja” (SY, wawancara 13 Oktober 2018) “BPJS  tahu  untuk  berobat  ke  klinik,  lihat  brosur saja  tapi  bahasanya  sulit  paham” (KH,  wawancara  15 Oktober 208)
“di  klinik  dan  rumah  sakit  ada  poster  BPJS,  tapi masih  harus  dibantu  orang  tua  atau  kalau  tidak  ada pendamping  untuk  bantu  jelaskan  agar  bisa  mandiri” (HF, wawancara 15 Oktober 2108)
Merujuk  pada  hasil  wawancara  di  atas,  hambatan yang  dihadapi  oleh  kelompok deaf atas  akses  informasi BPJS  Kesehatan  banyak  berkaitan  dengan  kurangnya pemahaman  cara  melakukan  akses  informasi  BPJS Kesehatan  secara online. Temuan  ini  didapatkan  dari hasil  data  di  atas  bahwa  kelompok deaf mengalami kesulitan  ketika  mengakses  informasi  terkait  BPJS Kesehatan. Hal ini berlaku pada informasi yang sifatnya secara  daring.  Merujuk  pada  hal  tersebut,  peneliti  juga telah  melakukan  dokumentasi  terkait  situs online BPJS Kesehatan.

## Gambar 1. Tampilan halaman utama Situs BPJS Kesehatan
Gambar 2. Tampilan Informasi JKN Ada Dalam Aplikasi Mobile pada Situs BPJS Kesehatan

## Gambar 3. Tampilan Fasilitas Informasi Foto dan Video Pada Situs BPJS Kesehatan
Pada  dasarnya,  merujuk  pada  Gambar  1,  Gambar  2 dan  Gambar  3  tampilan  situs  BPJS  Kesehatan  cukup ramah  bagi  pengguna  internet,  namun  bagi  kelompok deaf situs  tersebut  kurang  familiar  bagi  mereka  karena mereka  menganggap  ada  bagian  yang  membingungkan ketika mereka sendiri yang mengakses. Hal ini dikaitkan dengan informasi yang ramah bagi kelompok deaf. Pada akhirnya,  kelompok deaf lebih  memilih  menggunakan media yang sifatnya tradisional seperti poster dan brosur terkait  BPJS  Kesehatan  untuk  memperoleh  informasi yang  mereka  butuhkan.  Selain  itu,  penggunaan  brosur lebih  mudah  mereka  peroleh  terutama  ketika  mereka sedang berada di fasilitas kesehatan.
Alternatif lain selain menggunakan media tradisional berupa  poster  dan  brosur  adalah  dengan  mengandalkan orang  tua,  pendamping,  dan  atau volunteer untuk membantu  mereka  dalam  memahami  informasi  BPJS Kesehatan.  Selain  itu,  mereka  juga  mengandalkan metode  lain  yaitu  metode  tulisan  tangan  ketika  mereka berhadapan  dengan  tenaga  kesehatan  yang  tidak  paham tentang bahasa isyarat.
Penggunaan  media  online  sebagai  media  untuk mencari  informasi  terkait  informasi  kesehatan  dan  cara mengakses  layanan  kesehatan  sebenarnya  menjadi  salah satu solusi yang paling baru pada saat ini. Merujuk pada Wright, Sparks, O’Hair (h.185, 2013) bahwa “ consumer can  find  a  variety  of  websites  sponsored  by  government organizations,  such  as  the  National  Institute  of  Health (NIH)  and  the  Center  for  Disease  Control  (CDC),  and on-line  medical  journals,  and  they  can  even  pose questions  and  receive  information  from  healthcare specialists  on  some  websites” .  Berdasarkan  hal  tersebut maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya  akses informasi kesehatan dan layanan kesehatan secara online dapat  menjadi  solusi  yang  cukup  baik.  Namun,  hal  ini bertolak  belakang  dengan  kondisi  kelompok deaf yang menganggap  bahwa  informasi  online  tidak  selalu membantu menjawab kebutuhan mereka.
Hal ini disebabkan karena fitur yang tidak ramah bagi kelompok deaf ,  terutama  terkait  konten  yang  termuat. Berkaitan  dengan  konten,  maka  hambatan  yang  ditemui oleh  kelompok deaf adalah  bahasa  yang  bukan  menjadi bahasa  asli  mereka.  Hal  ini  senada  dengan  dengan temuan  Napier  dan  Kidd  (2013)  yang  menunjukkan bahwa perbedaan bahasa tutur asli antara health provider
yang  menggunakan  Bahasa  Inggris  dengan deaf yang menggunakan  bahasa Auslan menjadi  permasalahan utama  sehingga  yang  harus  dilakukan  adalah  mengubah konten  informasi  menjadi  bahasa  tutur  asli  kelompok deaf .
Dickson  dan  Magowan  (2014)  juga  menyatakan bahwa  “ people  whose  first  language  is  British  Sign Language  find  contact  with  the  NHS  problematic” .  Hal ini  menunjukkan  bahwa,  bahasa  tutur  asli  kelompok deaf ,  baik  berupa  tulis  dan  oral,  yang  berbeda  dengan bahasa  asli  kelompok non  deaf menjadi  permasalahan yang  cukup  pelik.  Maka,  dibutuhkan  jembatan  yang mampu  menghubungkan  antara  kebutuhan  kelompok deaf atas  informasi  yang  dimiliki  oleh  kelompok non deaf .
4.2 Persepsi  Atas  Akses  Informasi  BPJS  Kesehatan Bagi Kelompok Deaf Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti, ditemukan  bahwa  implikasi  yang  muncul  akibat hambatan  yang  dihadapi  oleh  kelompok deaf atas  akses informasi  BPJS  Kesehatan  adalah  persepsi  mereka  yang cenderung menilai bahwa BPJS Kesehatan masih kurang memenuhi  kebutuhan  mereka.  Berikut  adalah  beberapa potongan wawancara terkait hal ini:
“Iya,  pernah  karena  kurangnya  informasi  ,  sudah tanya-tanya ke orang disitu tapi dialihkan ke orang lain” (NS, wawancara 10 Oktober 2018)
“Iya,  pernah  sulit  berkomunikasi  dengan  dokter karena  saya  Tuli,  biasanya  komunikasi  dengan  dokter pakai tulisan. Tapi saat dibaca, tulisan dokter tidak bisa dibaca  .  kadang  kalau  saya  baca  mulut  dokter,  sulit dibaca  karena  dokter  bicara  terlalu  cepat.  Saran  , harusnya 1 ruangan ada 1 dokter dan 1 perawat, nanti perawat  yang  jelasin  ke  teman  Tuli” (TH,  wawancara 10 Oktober 2018)
“Dulu orangtua saya sudah menjelaskan ke dokter bahwa  saya  Tuli,  sehingga  dokter  di  klinik  langganan saya  sudah  sadar  bagaimana  caranya  berkomunikasi dengan saya. menurut saya, cara komunikasi dokter itu sudah baik.” (SY, wawancara 13 Oktober 2018) “Dokter  salah  mendiagonsa karena  saya  kesulitan komunikasi  sehingga  saya  tidak  jadi  mengikuti  ajuran dokter” (KH, wawancara 15 Oktober 208) “Harus ada video tentang prosedur pendaftaran”
(HF, wawancara 15 Oktober 2108)
Merujuk  pada  hasil  wawancara  diatas,  menunjukkan bahwa  persepsi  atas  akses  informasi  BPJS  Kesehatan pada  kelompok deaf mengarah  pada  layanan  pemberian informasi  pada  mereka  yang  dianggap  masih  tidak memenuhi  kebutuhan  mereka.  Informasi  yang  harusnya disediakan  oleh  BPJS  Kesehatan,  bagi  kelompok deaf , harusnya  disediakan  dalam  bentuk  video  alur  yang menunjukkan  tentang  cara  akses  layanan  dan  apa  saja yang harus disiapkan untuk mengakses layanan tersebut. Di sisi lain,  kelompok deaf memandang kemampuan health  provider yang  ada  pada  lingkup  BPJS  Kesehatan untuk  menjelaskan  informasi  tentang  kondisi  kesehatan
mereka harus lebih diasah lagi. Hal ini berkaitan dengan munculnya  rasa  percaya  kelompok deaf terhadap penyedia  informasi,  dalam  hal  ini  adalah  kelompok health  provider .  Menimbulkan  rasa  percaya  pada  pasien menjadi  nilai  penting  dalam  konteks  pemberian  layanan kesehatan,  termasuk  diantaranya  adalah  informasi kesehatan.
Hal  ini  didukung  oleh  Orsi,  Margellos-Anast, Perlman,  Giloth,  Whitman  (2007)  yang  menyatakan bahwa  akses  terhadap  deteksi  kesehatan  dini  (terutama pada kanker) selayaknya diakses oleh deaf , namun  yang menjadi  permasalahan  adalah  etika,  kualitas  pelayanan yang  diberikan,  dan  pendidikan  kesehatan  yang mengikuti  pemberian  informasi  layanan  kesehatan. Pemberian  informasi  kesehatan  bagi  kelompok deaf sesungguhnya  sama  pentingnya  dengan  pemberian informasi kepada kelompok non-deaf . Namun permasalahan  yang  muncul  adalah,  kemampuan  para health  provider atas  skill  komunikasi  dengan  mereka sangat  rendah  dan  bahkan  mereka  merasa  cenderung diabaikan.
Bentuk  pengabaian  ini  dapat  ditemukan  dalam beberapa  bentuk  yaitu  pelemparan  tanggung  jawab pemberian  informasi  kepada health  provider lain,  serta pemberian  informasi  yang  tidak  tepat  bagi  kelompok deaf dan  mereka  mengindikasikan  sebagai  bentuk pembohongan.  Pelatihan  atas  hal  ini  dirasakan  masih kurang bagi kelompok deaf sehingga dokter dan perawat masih sering gagap ketika harus menghadapi mereka.
Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Dickson dan Magowan (2014) terkait 5 poin utama permasalahan yang  dihadapi  oleh  kelompok deaf yaitu  rendahnya kemampuan  komunikasi  yang  dimiliki  oleh  kelompok non  deaf ,  perbedaan  bahasa  tutur  antara  kelompok deaf dan non  deaf ,  rendahnya  panduan  bagi  perawat  dan dokter  untuk  berkomunikasi  dengan  kelompok deaf , rendahnya  pelatihan  dan  pemahaman  bagi  dokter  dan perawat atas  kondisi  kelompok deaf , dan dibutuhkannya penelitian  lebih  banyak  terkait  pengalaman  kelompok deaf dalam mengakses layanan kesehatan.
Merujuk pada Thomas (2008), pendekatan komunikasi kesehatan secara tradisional dan kontemporer tidak akan selalu bisa dilakukan pada setiap kelompok  orang.  Pendekatan  komunikasi  kesehatan secara  kontemporer  yang  berbasis  teknologi  komunikasi melalui  internet  tidak  selalu  tepat  bagi  kelompok deaf karena  mereka  menghadapi kendala besar terkait bahasa dan  fitur  yang  ada.  Pendekatan  komunikasi  secara tradisional  di  satu  sisi  juga  menjadi  penting  bagi kelompok deaf karena  melalui  pendekatan  ini  membuat mereka  melibatkan  pendamping  untuk  menjelaskan kepada  mereka.  Namun  di  sisi  lain,  tidak  dapat dipungkiri bahwa ada  keinginan bagi  mereka  untuk bisa mandiri  dan  tidak  bergantung  pada  pendamping.  Oleh karena  itu,  pengelolaan  materi  informasi  terkait  BPJS Kesehatan  harus  diolah  lebih  mendalam  termasuk  juga sistem penyampaiannya.

## 5 KESIMPULAN
Akses  informasi  kelompok deaf terkait  BPJS Kesehatan  masih  menggantungkan  pada  keberadaan pendamping  mereka.  Upaya  yang  dilakukan  oleh organisasi  kesehatan  masih  berkisar  pada  pemberian brosur  informasi  maupun  penjelasan  melalui  teknik tulisan  tangan.  Hal  ini  berimplikasi  pada  persepsi kelompok deaf atas  BPJS  Kesehatan  yang  dianggap masih  kurang  memenuhi  kebutuhan  mereka  terkait informasi  asuransi  publik.  Di  sisi  lain,  kelompok deaf juga memandang bahwa tenaga kesehatan yang berada di bawah  naungan  BPJS  Kesehatan  harusnya  paham  dan mengerti  tentang  cara  berkomunikasi  yang  tepat  dengan mereka,  sehingga  tidak  menimbulkan  kecurigaan  dan anggapan negatif pada tenaga kesehatan yang menangani mereka.

## 6 SARAN
Media  informasi  terkait  layanan  kesehatan  bagi kelompok deaf harus  dipertimbangkan  lagi  terkait pengelolaannya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  penggunaan bahasa dan media yang digunakan dalam pembuatannya. Selain  itu,  diperlukannya  pelatihan  bagi health  provider terkait kemampuan mereka untuk menghadapi kelompok deaf sehingga akan menekan rasa ketidakpercayaan yang timbul.

## 7 DAFTAR PUSTAKA
Dickson,  M.,  &  Magowan,  R.  2014.  Meeting  Deaf Patient’s  Communication  Needs.  Nursing  Times, 110 (49), 12-15.
Firdaus,  F.,  &  Iswahyudi,  F.  2010.  Aksesibilitas  dalam Pelayanan Publik Khusus untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. 6 (3). 1-16.
Haricharan,  H  J.,  Heap,  M.,  Hacking,  D.,  &  Lau,  Y  K. 2017.  Health  Promotion  Via  SMS  Improves Hypertension  Knowledge  for  Deaf  South  Africans. BMC Public Health, 17 (663), 1-17.
Haryono, T S H., Kinasih, S E., & Mas’sudah, S. 2013. Akses  dan  Informasi  bagi  Perempuan  Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan  Seksualitas.  Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik, 26 (2), 65-79.
Naseribooriabad,  T.,  Sadough,  F.,  &  Sheikhtaher,  A. 2017.  Barriers  and  Facilitators  of  Health  Literacy among D/deaf Individuals: A Review Article. Iran J Public Health, 46 (11), 1465-1474.
Napier,  J.,  &  Kidd,  M  R.  2013.  English  Literacy  as  a Barrier to Health Care Information for Deaf People Who  Use  Auslan.  Australian  Family  Physician,  42  (12), 896-899.
Orsi, J M., Anast, H M., Perlman, T S., Giloth, B E., & Whitman,  S.  2007.  Cancer  Screening  Knowledge, Attitudes,  and  Behaviors  Among  Culturally  Deaf Adults:  Implications  for  Informed  Decision Making.  Cancer  Detection  and  Prevention,  31 (2007), 474-479.
Sadler,  G  R.,  Branz,  P.,  Fager,  M.,  Seegers,  S.,  &
Shimasaki,  S.  2012.  Health  Promotion  via  Deaf Friendly  Ministries.  J  Canc  Educ,  27  (2012),  606- 611.
Smith,  C  E.,  Massey-Stokes,  M.,  &  Lieberth,  A.  2012.
Health  Information  Needs  of  D/Deaf  Adolescent Females: a Call to Action. American Annals of the
Deaf, 157 (1), 1-9.
Syukria,  O  A.,  dan  Supriyanto,  S.  2016.  Determinan Pemanfaat  Puskesmas  Pada  Anak  Penyandang Disabilitas. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 4 (1), 37-47. Thomas, R K. 2008. Health Communication. New York: Springer.
Wright,  K  B;  Sparks,  L;  O’hair,  H  D.  2013.  Health Communication  in  the  21st  Century.  United Kingdom: Wiley Blackwell.