## PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA (Studi Kasus Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014)
Oleh:

## Deni Nugraha, M. Doddy Syahirul Alam, Anyualatha Haridison

## Abstrak:
Pemilihan Umum pada tahun 2014 ada dua Pemilu yakni Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2014. Fenomena yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara nasional.
Yang menjadi hal menarik untuk diteliti di Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Murung khususnya adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 sangat rendah dibawah rata-rata nasional. Di tingkat nasional rata-rata partisipasinya adalah 70 persen, sedangkan ditingkat Kabupaten Murung Raya adalah 57,48 persen serta di tingkat Kecamatan Murung adalah 61,65 persen.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel lokasi di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong turun/rendah dikarenakan faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan karena kurangnya informasi kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasa berkepentingan untuk memilih pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati. 2). Yang menjadi faktor penghambat utama KPU Kabupaten Murung Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor geografis, faktor demografis, faktor topografis, dan minimnya anggaran/dana operasional. Yang menjadi faktor pendukung utama bagi KPU Kabupaten Murung Raya adalah dukungan seluruh unsur pemerintah (kabupaten, kecamatan, desa) dan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) untuk mendorong masyarakat agar tidak golput.
Kata-Kata   Kunci: Peran,   KPU   Kab.   Murung   Raya,   Partisipasi   Politik Masyarakat

## LATAR BELAKANG MASALAH
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan media untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tiga kategori yaitu:  Pemilu Legeslatif (DPR, DPD, DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil dari pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat dalam memimpin negara yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia     Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dengan kata lain, baik atau buruknya penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU. Dalam hal penyelenggaran Pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini disebabkan karena Pemilu adalah titik awal dan kunci strategis dalam  mewujudkan pemerintahan yang betul-betul pro rakyat sebagai pemilik bangsa dan negara. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu yang Jujur, Adil, dan Bersih (Jurdil) akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.
Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah.
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Untuk itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan KPU ini ada ditingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
Akan tetapi upaya KPU dalam mendorong terwujudnya demokrasi pada saat Pemilu di Indonesia masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat banyak. Keluhan- keluhan tersebut khususnya dapat kita temukan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.  Beberapa  wilayah  Kalimantan  Tengah  seringkali     setiap
menjelang Pemilu akan menyampaikan berbagai keluhan kepada KPU baik itu secara langsung maupun melalui media massa. Keluhan tersebut diantaranya  yakni tidak terdaftarnya penduduk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya kesalahan dalam pemutakhiran data yakni orang yang sudah pindah alamat maupun yang sudah meninggal dunia masih tercantum namanya di dalam DPT. Sedangkan penduduk baru yang sudah mendaftarkan namanya, tidak tercantum di dalam DPT.
Hal tersebut justru akan mengurangi nilai-nilai demokrasi dikarenakan warga yang berhak memilih dan pasti dapat memilih ialah warga yang terdaftar di dalam DPT. Tidak hanya itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan  hak pilih pun masih relatif rendah. Fenomena ini dibuktikan dengan maraknya politik uang dan mobilisasi terhadap pemilih. Artinya pemilih dipaksa untuk memilih seseorang yang mungkin belum tentu memiliki kredibilitas yang baik. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi, karena kita ketahui bahwa KPU memiliki peran untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Persoalan seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama dalam hal peningkatan peranan dari KPU.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaran Pemilihan Umum pada tahun 2014 ada dua Pemilu yakni Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2014. Fenomena yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara nasional. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi ilmuwan dan penyelenggara Pemilu, untuk bisa menjelaskan penyebab partisipasi politik masyarakat menurun dibanding pada Pemilu Legislatif. Secara jelas KPU RI mengakui tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli  2014 lalu menurun dibandingkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) April 2014 dan Pilpres 2009 (Kompas.com, 23 Juli 2014). Berikut kutipan pendapat dari Komisioner KPU RI (Sigit Pamungkas):
“ Partisipasi (Pilpres 2014) sekitar 70 persen. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan,“ kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas  di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).
Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,11 persen, sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Namun, dia mengatakan, angka 70 persen bukan angka yang buruk.
Sigit mengatakan, secara kuantitatif, partisipasi masyarakat memang menurun. Namun, secara kualitas justru mengalami peningkatan. Hal itu, kata dia, tampak dari partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal Pemilu.
“Kesukarelawanan warga negara untuk terlibat dalam proses ini mengalami peningkatan. Itu terlihat dari banyaknya relawan yang tidak terafiliasi kekuatan politik,” kata Sigit.
Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi  itu, 24,89 persen memilih tak menggunakan hak pilihnya.
Pada Pilpres, Capres Prabowo Subianto memperoleh 62.576.444 suara tau 48,85 persen, sedangkan pasangan nomor urut 2 capres Joko Widodo memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari total suara sah 133.574.277
Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.
Pendapat lain menyatakan bahwa penurunan pemilih pada Pilpres 2014 disebabkan karena penurunan jumlah pemilih pada DPT. Jumlah pengguna hak pilih di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 adalah 69,58% dari 193.944.150 nama yang terdata dalam daftar pemilih total. Persentase ini menurun dibandingkan Pilpres 2009 (72%) dan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014 (75,11%). Tapi kualitas partisipasi pemilih dinilai lebih berkualitas. (ww.rumahpemilu.org, 27 Juli 2014).
“Jumlah partisipasi menurun secara kualitas meningkat,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik saat pengumuman hasil Pilpres 2014 dan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli malam. Partisipasi yang dimaksud Husni berupa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan Pemilu di tahap pungut-hitung dan rekapitulasi suara. Hal senada disampaikan komisioner KPU lain, Hadar Nafis Gumay. Setelah menanggapi petisi #DukungKPU di Media Center KPU (18/7/2014) Hadar mengatakan, kendati menurut secara kuantitas, kualitas partisipasi masyarakat dalam Pilpres relatif meningkat.
Untuk mengetahui lebih lanjut fenomena menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014, peneliti mengajukan daerah pemilihan Kabupatan Murung Raya. Sebagai salah satu kabupaten dengan penduduk yang majemuk dengan jumlah yang relatif sedikit dibanding kabupaten lain di Kalimantan  Tengah serta lokasi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan yakni di wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Tengah, maka Kabupaten Murung Raya juga menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kalo secara nasional tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 adalah 70 persen, maka di Kabupaten Murung Raya adalah 57,48 persen. Hal ini tentu cukup jauh dari rata- rata partisipasi pemilih secara nasional.
Berdasarkan latarbelakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menyusun penelitian  berjudul: “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Murung Raya (Studi Kasus Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014)”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Peran
Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor- aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori    ini,
seseorang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru, orang tua, anak, wanita, pria, dan lain sebagainya, diharapkan agar seorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati orang yang sakit yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial, kemudian sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) dalam ( www.repository.usu.ac.id ) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya dinamakan “ life-course ” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. contohnya, sebagian besar warga masyarakat negara kita Indonesia akan menjadi murid sekolah ketika berusia lima atau enam tahun, menjadi peserta pemilu pada usia tujuh belas tahun, bekerja usia dua puluh tahun, dan pensiun lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan tahapan usia “ age grading ”. Dalam masyarakat kontemporer kehidupan dibagi kedalam empat tahap, yaitu tahap kanak-kanak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap dua, dimana setiap tahap mempunyai bermacam-macam pembagian lagi.
Selanjutnya peranan ( role ) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto 2009:212-213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang  yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran tersebut disebut sebagai perangkat peran ( role-set ). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.
Wiruutoma (1981:99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.
Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang- orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban- kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat  dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

## Partisipasi
Andrea Cornwell and John Gaventa (2001) mengemukakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan diantara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Secara sederhana “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “ the act of taking part or sharing in something ”. Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi” adalah keterikatan ( engagement ) dan keterlibatan ( involvement ). Pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjosoemantri dalam Karianga (2011) sebagai berikut:
a. Memberikan informasi kepada pemerintah.
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adanya perbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek  tertentu yang diinginkan masyarakat melalui informasi dari masyarakat itu sendiri maupun dari ahli yang dimintai tanggapan oleh masyarakat tentang masalah yang mungkin timbul merupakan masukan partisipasi masyarakat bagi proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kualitas tindakan negara di bidang yang direncanakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek tertentu yang diinginkan masyarakat melalui informasi dari masyarakat itu sendiri maupun dari ahli yang dimintai tanggapan oleh masyarakat tentang masalah yang mungkin timbul merupakan masukan partisipasi masyarakat bagi proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan  kualitas tindakan negara di bidang yang direncanakan.
b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan cenderung memperlihatkan kesediaan menerima keputusan yang lebih besar dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keputusan itu. Dengan demikian dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asal partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat.
c. Membantu perlindungan hukum
Jika keputusan diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung maka  setelah  keputusan  diambil  maka  keberatan  dari  warga  akan     kecil
kemungkinannya karena semua alternatif sudah dibicarakan setidaknya sampai tingkat tertentu.
d. Mendemokrasikan pengambilan keputusan
Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.
Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berpartisipasi dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai  partisipasi politik. Oleh Huntington dan Nelson dalam Karianga (2011) partipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil ( private citizen ) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan. Ada beberapa konsep partisipasi yaitu:
a. Partisipasi sebagai kebijakan, yaitu konsep yang memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek keuangan daerah.
b. Partisipasi sebagai strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
c. Partisipasi sebagai alat komunikasi, konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat.
d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, konsep yang melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada dimasyarakat.

## Tipologi Partisipasi
Tipologi partisipasi menurut Pretty (1995) dalam Karianga (2011) :
a. Partisipasi pasif atau manipulatif.
Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana kegiatan tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.
b. Partisipasi informatif.
Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian  untuk proyek,
namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
c. Partisipasi konsultatif.
Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. Belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
d. Partisipasi insentif.
Masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
e. Partisipasi fungsional
Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal,
masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
f. Partisipasi interaktif
Masyarakat berpartisipasi dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Cenderung  melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-  keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
g. Partisipasi mandiri
Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak  dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumber daya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

## Prinsip-Prinsip Partisipasi
Prinsip partisipasi masyarakat juga dikemukakan oleh Richard C. Box dalam Karianga (2011) yang mengemukakan bahwa partisipasi publik harus sampai pada tingkat daerah dengan alasan:
a. Prinsip jangkauan
Ada beberapa fungsi yang lebih tepat diatur pemerintah pusat dan ada beberapa fungsi yang lebih tepat diatur pemerintah daerah. Jika penyelenggaraan suatu fungsi ingin melibatkan partisipasi yang lebih besar sebaiknya diberikan pada tingkat daerah karena lebih memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara lebih aktif dan efektif.
b. Prinsip demokrasi
Pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip ini menekankan perlunya pembahasan kebijakan    dan
pengambilan keputusan secara terbuka dan bebas. Partisipasi masyarakat merupakan kunci penyelenggaraan prinsip demokrasi ini.
c. Prinsip akuntabilitas
Pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat oleh karena itu, akuntabilitas publik berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai  pemilik pemerintahan. Untuk mencapai akuntabilitas publik dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan bersama dengan para wakilnya dan para administrator publik. Akuntabilitas publik menuntut adanya keterkaitan langsung antara warga dengan penyusunan dan pelaksanaan program-program publik.
d. Prinsip rasionalitas
Proses partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah harus ditanggapi secara rasional. Pengertian rasional dalam hal ini lebih mengacu pada kesadaran dan pengakuan bahwa proses partisipasi membutuhkan waktu yang memadai, pemikiran yang cermat, kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya perlunya mendengar beragam pendapat yang muncul serta penghargaan atas perbedaan pendapat.

## Partisipasi Politik
Menurut Meriam Budiardjo (1998) dalam Wahyu (2007:129), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah ( public policy ). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan ( contacting ), dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.
McClosky dalam Wahyu (2007:129), menyebut partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kemudian Nie dan Verba, mengemukakan partisipasi politik adalh kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat- pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka (dikutip Budiardjo,1998) dalam Wahyu (2007:129).
Huntington dan Nelson (1994) dalam Wahyu (2007:129), mendefinisikan partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara pribadi ( private citizen ) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Beberapa aspek dari definisi inti ini, yaitu: Pertama , ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Kedua , yang diperhatikan adalah kegiatan politik warga negara pribadi, atau lebih tepat lagi, perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. Ketiga , yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan  pemerintah. Kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan  dan yang  final  mengenai  pengalokasian  nilai-nilai  secara  otoritatif  di
dalam masyarakat. Keempat , mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar  mempunyai efek atau tidak. Kelima , mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dapat dinamakan partisipasi otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan.
Relevan dengan yang diatas, Surbakti (1999) dalam Wahyu (2997:130), menyebutnya dengan istilah ‘rambu-rambu’ partisipasi politik, yaitu: Pertama , partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua , kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. Ketiga , kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Keempat , kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk kedalam kategori partisipasi. Kelima , kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan ( nonviolence ), seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk-rasa), pembangkangan halus (seperti memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah, huru-hara, mogok, pembakangan sipil, serangan bersenjata dan gerakan-gerakan politik, seperti kudeta dan revolusi.

## Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
Berdasarkan perwujudannya, Huntington dan Nelson (1994) dalam Wahyu (2007:131), membedakannya kedalam bentuk-bentuk yang berbeda jenis perilakunya, yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan- sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan;
2. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh- contoh  yang  jelas  adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan
dukungan bagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu;
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahanya kepada kepentingan- kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam.
4. Mencari koneksi ( contacting ) merupaka tindakan perorangan yang  ditujuak terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, dan mencari koneksi, semuanya dapat berbentuk legal atau illegal. Penyuapan, intimidasi, dan pemalsuan hasil-hasil pemilihan, sejauh hal itu dilakukan oleh orang-orang pribadi dan bukan oleh orang-orang profesional, jelas merupakan partisipasi politik, sama seperti memberikan suara menghadiri rapat-rapat umum partai atau menempelkan poster-poster kampanye;
5. Tindak kekerasan ( violence ), juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politk, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huru hara), pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).
Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Konvensional Non Konvensional Pemberian suara (voting) Pengajuan petisi Diskusi politik Berdemonstrasi Kegiatan kampanye Konfrontasi Membentuk dan bergabung dalam  Mogok kelompok kepentingan Tindak kekerasan politik terhadap   harta- Komunikasi   individual   dengan  pejabat  benda (perusakan, pengeboman, politik dan administratif pembakaran) Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya dan revolusi
Sumber: Almod, 1978 dalam Wahyu (2007:134)
Pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suarat terdapat dihampir semua sistem politik, baik yang demokratik maupun otoriter. Namun pemilihan umum dalam negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih merupakan alat bagi     penguasa
daripada  alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu. Pemilihan umum di negara-negara berpartai tunggal tidak dimaksud untuk memberi kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi kebijaksanaan  pemerintah, tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elit yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasikan rakyat. Jadi pemberian suara itu merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa.
Goel dikutip Faturrahman dan Sobari (2002) dalam Wahyu (2007;134), mengemukakan dengan mengidentifikasi 7 (tujuh) bentuk partisipasi politik  secara individual, yaitu sebagai berikut:
1. Aphatetic inactives : individu yang tidak beraktifitas secara partisipatif, dan tidak pernah memilih;
2. Passive supporters : individu yang memilih secara regular/teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, dan mencintai negara;
3. Contact specialist : pejabat penghubung lokal (daerah), provinsi, dan nasional dalam masalah-masalah tertentu;
4. Communicators : individu yang mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi, menulis surat pada editor surat khabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik;
5. Party and campaign workers : individu yang bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih menjadi kandidat partai politik;
6. Community activists : individu yang bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggota aktif dalam organisasi- organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial;
7. Protesters : individu yang bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan- pertemuan protes, menolak pemerintah mematuhi peraturan-peraturan.

## Tingkatan Partisipasi Politik
Secara prakteknya, partisipasi politik warga negara di antara negara-negara berbeda-beda, hal ini terjadi karena kondisi sosial politik yang ada di negara tersebut. Namun secara umum tingkat partisipasi politik warga negara diklasifikasikan berdasarkan bentuk piramida, seperti gambar dibawah ini:

## Gambar 2.1
Piramida Partisipasi Politik
Roth dan Wilson (1980) dalam Wahyu (2007:137), membagi jenis partisipasi ini berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Menurutnya orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak  menyita waktu dan biasanya yang tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, jumlah orangnya banyak. Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.
Berdasarkan gambar diatas juga menunjukkan warga negara yang berpartisipasi politik terbagi kedalam tiga klasifikasi, yaitu aktivis, partisipan, pengamat dan orang yang apolitis. Aktivis menduduki perikat teratas dalam piramida itu karena keterlibatannya dalam politik lebih intensif, tetapi jumlah orang yang menduduki pada posisi ini sedikit. Partisipan menduduki peringkat kedua dibawah aktivis, hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam politik dalam ukuran sedang, tetapi jumlah orang yang menduduki posisi ini lebih banyak dari jumlah aktivis. Pengamat menduduki peringkat ketiga dibawah partisipan, hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik tidak terlalu intensif, tetapi jumlah orang yang menduduki posisi ini lebih banyak dibandingkan posisi partisipan. Terakhir yang menduduki peringkat keempat adalah orang yang apolitis, hal ini dikarenakan orang apolitis adalah orang anti dengan politik atau tidak samasekali melibatkan diri dalam kegiatan politik. Sehingga jumlah orang yang apolitis ini lebih banyak dibandingkan peringkat lainnya. Kebiasannya  orang
yang apolitis adalah kelompok masyarakat yang buta huruf dan tinggal di daerah pedalaman.
Berbagai jenis partisipasi yang tergambar dalam piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Diantara basis dan puncak terdapat berbagai kegiatan yang berbeda-beda intensitas; berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari orang yang bersangkutan. Termasuk didalamnya memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan sosial, contacting atau lobbying pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye; dan yang paling intensif, sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan dan pekerja sepenuh waktu (Budiardjo,1998) dalam Wahyu (2007:138).
Dalam konteks yang sama dengan praktek partisipasi politik diatas, Rush dan Althoff (2001), mengemukakan pendapatnya mengenai tingkat partisipasi politik berdasarkan posisi hirarkhis. Baginya hirarkhi yang paling sederhana dan paling berarti ialah hirarkhi yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi. Hirarkhi yang dinyatakan dalam gambar 5 dibawah ini, dimaksudkan untuk mencakup seluruh jajaran partisipasi politik dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe sistem politik. Arti berbagai tingkat ini, tentunya, mungkin berbeda dari sistem politik dengan yang lain, dan tingkatan-tingkatan khususnya menyebabkan akibat besar pada suatu sistem, dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya.

## Gambar 2.2

## Hirarkhi Partisipasi Politik
Pada puncak hirarkhi terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan  dalam sistem politik,  baik  pemegang-pemegang  jabatan    politik
maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka dibedakan dari partisipasi politik lainnya, dalam hal, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal.
Dibawah para pemegang atau pencari jabatan di dalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau semu politik. Istilah organisasi politik dimaksudkan untuk mencakup baik partai politik maupun kelompok kepentingan yang raison d’etre- nya bersifat politis, dan istilah organisasi quasi politik mencakup kelompok-kelompok kepentingan yang fungsinya hanya sebagian saja bersifat politik. Partai politik dan kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, yaitu  suatu organisasi, melalui mana anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, lewat sistem politik yang bersangkutan.
Karena berbagai macam alasan, individu mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi politik atau suatu organisasi semu-politik, tetapi mereka dapat dibujuk untuk berpartisipasi dalam suatu rapat umum atau demonstrasi. Kemudian satu bentuk partisipasi politik yang sebentar-sebentar adalah bentuk diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing; di tempat- tempat bekerja atau di antara sahabat-sahabat. Akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau berdiskusi politik dengan siapapun; namun demikian mungkin dia mempunyai sedikit minat dalam soal-soal politik, dan mempertahankan minat tersebut lewat media massa.
Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi  politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Orang-orang apatis total merupakan mereka yang tidak berpartisipasi samasekali dalam proses politik, hal ini disebabkan oleh pilihan individu atau karena faktor diluar kontrol individu.

## Pengukuran Partisipasi Politik
Kebiasaannya dalam mengukur tingkat partisipasi politik individu dalam suatu negara, seringkali menggunakan pengukuran yang mudah dan sederhana melalu proses pemilihan umum, di mana dalam proses pemilihan umum tersebut individu sangat terlihat atau nyata melakukan perilaku dengan memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
Sebagai contoh dapat dilihat hasil penelitian yang dilakukan Lipset (1960), melalui data pemilihan umu di Amerika Serikat, yaitu lihat tabel dibawah ini:

## Tabel 2.2

## Karakteristik Sosial dan Pemilu
Sumber: Lipset, 1960 dalam Wahyu (2007;141) Dari tabel diatas menunjukkan variasi yang berbeda dari partisipasi politik individu, misalnya individu yang berpendapatan dan berpendidikan tinggi, tingkat partisipasi politiknya lebih tinggi daripada individu yang berpendapatan rendah; kemudian pekerjaan individu juga dianggap berpengaruh dalam partisipasi politik, yang lainnya warna kulit, jenis kelamin, umur, situasi, status, dan organisasi.

## Komisi Pemilihan Umum
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pada ketentuan umum undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) / KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan Pemilu dengan berpedoman pada azas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. KPU Kabupaten/Kota beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan  di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. Menetapkan  dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang  disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Ayat (2): Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaran
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan  laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Ayat (3): Tugas dan wewenangn KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaran pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
e. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan    pemilihan    bupati/walikota    berdasarkan     ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU Provinsi;
o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati,  dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada DPRD      Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Ayat (4): KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan serata;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap  TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU  Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

## Kerangka Pikir Penelitian

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif diharapkan peneliti dapat menggali informasi dan data secara lebih mendalam tentang peran KPU Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Murung   Raya.   Data   yang   diharapkan   terutama   berupa   informasi  kualitatif
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Murung Raya PERAN KPU KABUPATEN MURUNG RAYA KEWAJIBAN TUGAS WEWENANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT Partisipasi Tinggi Partisipasi Rendah
didukung dengan data-data kuantitatif. Adapun pendekatan studi kasus digunakan dengan alasan bahwa kasus adalah sesudah peristiwa terjadi ( ad post facto ) berbeda dengan pengertian kasus sehari-hari yang bertendensi negatif. Studi kasus berupaya untuk mempelajari sesuatu yang telah terjadi. Setiap hari terjadi kasus, karena setiap hari selalu ada peristiwa. Tetapi setiap peristiwa ada yang mempunyai nilai dan makna, ada yang tidak. Studi kasus mencoba mempelajari peristiwa yang memiliki nilai dan makna bagi kehidupan umat manusia. (Wasistiono, 2014:5.3). Nilai dan makna itu adalah tingkat partisipasi politik masyarakat.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini mengambil fokus pada variabel Peran dan variabel  partisipasi politik masyarakat:
1. Peran meliputi: tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Murung Raya.
2. Partisipasi  politik  masyarakat  meliputi:  tingkat  partisipasi,  tipologi partisipasi, demokrasi partisipatif.
3. Faktor penghambat dan faktor pendukung peran KPU Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal yang menarik dipilihnya lokasi tersebut dengan mempertimbangkan keadaan geografis dan demografis Kabupaten Murung Raya. Secara geografis Kabupaten Murung Raya memiliki wilayah yang sangat luas dengan keadaan tanah yang terjal berbukit-bukit, sedangkan secara demografis masyarakat tersebar di berbagai pelosok desa yang relatif sulit diakses oleh informasi dan transportasi. Untuk itu peneliti tertarik mengetahui bagaimana KPU Kabupaten Murung Raya menghadapi berbagai tantangan tersebut.

## Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan (Moleong, 2005). Selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen  dan lain-lain. Penelitian ini sumber datanya ialah sebagai berikut:
1. Data Primer
Yaitu data utama yang dijadikan penulis dalam penelitian. Data Primer diperoleh dari narasumber dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung. Narasumber dimaksud adalah: Ketua KPU Kabupaten Murung Raya (Izharudin, S.Fil.), Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya (Fernando, S.Hut.), Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Murung Raya (Rudi), Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK (Darmi), Tokoh Masyarakat/Kepala Desa Saripoi (Saryatno, S.AN.), Masyarakat (Hartawan, S.Sos., Acong, S.AN.).
2. Data Sekunder
Yaitu data pendukung yang digunakan penulis sebagai pelengkap untuk menelaah aspek-aspek subyektif dari penelitian yang dianalisis. Data sekunder dapat berupa laporan kegiatan KPU Kabupaten Murung Raya, foto-  foto kegiatan, laporan BPS Murung Raya, liputan media massa lokal, dan lain-lain.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara dimana peneliti dapat memperoleh dengan berbagai cara agar data yang kita peroleh lebih akurat dan relevan dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi
Diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap masalah yang tampak pada objek penelitian yang ditinjau secara langsung ketempat penelitian.
b. Wawancara
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi dan mengadakan komunikasi atau bertatap muka dengan narasumber.
c. Dokumentasi
Untuk melengkapi data yang diperoleh wawancara dan observasi, peneliti mengambil beberapa gambar kegiatan, mempelajari arsip dan dokumen- dokumen yang telah ada.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai sepanjang penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang lebih dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:5-20) mengemukakan analisis model interaktif dengan 3 (tiga) prosedur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.
1. Reduksi Data
Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian  pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul, dan catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dilapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, kemudian dari data itu mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian.
Data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.
2. Penyajian Data Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari  data
tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian  ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan ( network ) dan bagan ( chart ) atau bentuk teks naratif (kumpulan kalimat). Semuanya dirancang, digunakan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.
3. Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung, dan dilakukan secara kontinu sepanjang penelitian. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menganalisis dan  mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesa dan disimpulkan secara tentatif, sehingga terbentuk proporsi tertentu, yang bisa mendukung teori atau penyempurnaan teori.
Prosedur analisis dengan 3 (tiga) fase tersebut digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20) yang disebut sebagai model interaktif seperti digambarkan sebagai berikut:
Bagan 3.1 Prosedur Analisis Data

## Sumber : Miles dan Huberman (2009:20)
Penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut : Untuk membangun wawasan analisis, ada tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak di antara “empat” kumparan itu selama pengumpulan data dan selanjutnya bergerak bolak-balik diantara   kegiatan

## PENGUMPULAN DATA
PENARIKAN KESIMPULAN / VERIFIKASI

## PENYAJIAN DATA
REDUKSI DATA
reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.

## PEMBAHASAN

## Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden memiliki daya tarik yang berbeda masyarakat/pemilih. Pilpres lebih banyak menyajikan informasi kepada masyarakat berkaitan isu-isu nasional. Dimana isu-isu tersebut terkadang tidak terlalu relevan dengan keadaan di Kabupaten Murung Raya. Seperti persoalan kemiskinan, kelaparan, atau kurangnya lapangan pekerjan. Persoalan tersebut relatif tidak terjadi di Kabupaten Murung Raya. Meski ada beberapa isu yang berkaitan seperti pembangunan infrastruktur, ketersediaan listrik, persoalan perkebunan dan  lain- lain.
Selain itu upaya untuk menarik perhatian sampai dengan masyarakat berpartisipasi untuk mencoblos, antara Pilpres dan Pileg/Pilbup sangat berbeda. Kalo Pilpres masyarakat hanya mendapat informasi dan dorongan dari media massa, tapi kalo Pileg dan Pilbup peserta Pemilu mendatangi satu persatu masyarakat untuk diajak memilih peserta Pemilu. Pada Pileg dan Pilbup masyarakat “dirayu”  sedemikian rupa oleh Tim Sukses untuk mau mencoblos. Dengan demikiaan partisipasi politik masyarakat pada Pileg dan Pilbup kurang mandiri, karena adanya dorongan lebih peserta dengan berbagai cara. Termasuk kemungkinan terjadinya Money Politics . Pada Pilpres, sentuhan Tim Sukses tidak terlalu besar, tidak sampai datang ke daerah seperti Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.

## Tugas Pokok, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Murung Raya
Sebagaimana dikemukakan pada landasan teori, bahwa ketika kita membahas tentang peran atau peranan maka tidak terlepas dari tugas, wewenang, dan kewajiban dari orang atau organisasi. Selain itu peran tersebut akan berkaitan dengan harapan-harapan masyarakat atau lingkungan di sekitar seseorang atau organisasi. Bilamana peran tersebut dipahami terdiri atas unsur tugas, wewenang, dan kewajiban, maka ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling mempengaruhi. Sehingga akan lebih jika kita mengkaji tentang peran, maka sebaiknya secara utuh meliputi pelaksanaan tugas pokok, wewenang, dan kewajiban.
Pelaksanaan tugas pokok, wewenang, kewajiban KPU Kabupaten Murung Raya telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang berkaitan dengan KPU Kabupaten.
Peneliti berpendapat bahwa dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya secara administratif sebagaimana diatur dalam PKPU dan peraturan perundangan yang lain. Bahkan para anggota KPU Kabupaten Murung Raya tak jarang melaksanakan tugasnya diluar jam kerja atau diluar hari kerja seperti:   pada
malam hari dan hari Minggu. Hal tersebut dilakukan dalam upaya  untuk memberikan pelayanan lebih kepada peserta Pemilu dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

## Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Peran KPU Kabupaten Murung Raya Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Murung Raya
Faktor penghambat secara jelas ditemui oleh peneliti pada saat melakukan observasi di lapangan. Keadaan geografis dengan medan yang terjal menjadi tantangan yang cukup berat bagi anggota KPU Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Terlebih ketersediaan anggaran/dana operasional yang terbatas cukup mempersempit ruang gerak anggota KPU Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga KPU Kabupaten Murung Raya berupaya menjalankan komunikasi yang efektif dengan melibatkan peran serta pemerintah desa di wilayah Kecamatan Murung.
Faktor pendukung berupa dukungan Pemerintah Kecamatan Murung dan beberapa Pemerintah Desa sangat membantu mendorong partisipasi politik masyarakat pada Pilpres 2014. Dukungan lain adalah dari para Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama, Tokoh Adat, mereka ini sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk mau menunaikan hak suara pada tanggal 9 Juli 2014.  Meski  ada faktor penghambat dalam mendorong partisipasi masyarakat, tapi masih ditemukan faktor pendukungnya. Kedua hal tersebut juga sudah cukup disadari oleh Ketua KPU Kabupaten Murung Raya. Sehingga beliau dan tim tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Pilpres sesuai tahapan dan program yang telah ditetapkan.

## Partisipasi Politik Masyarakat
McClosky dalam Wahyu (2007:129), menyebut partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa partisipasi itu bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. Sehingga ketika ada masyarakat yang menunaikan suaranya dengan mencoblos, maka hal tersebut seharusnya didasari pada kesadaran sendiri bukan karena dorongan dari pihak lain dan juga bukan karena diiming-iming sesuatu dari peserta Pemilu.
Partisipasi masyarakat Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya pada Pilpres 2014 bisa dikatakan partisipasi murni, aktif, dan mandiri karena tidak ada sentuhan dari Tim Sukses capres-cawapres. Meski diakui hal tersebut mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Murung. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena fenomena itu terjadi secara nasional. Tingkat partisipasi pemilih di tingkat nasional rata-rata 70 persen, sedangkan di Kecamatan Murung sebesar 61,65 persen.

## Tingkatan Partisipasi Politik
Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Murung jika ditinjau dari frekuensi intensitasnya tergolong pengamat. Karena sebagian masyarakat Kecamatan Murung hanya sebatas memberikan suara pada Pemilu,  mendiskusikan masalah politik, dan memperhatikan perkembangan politik. Meski ada sedikit anggota masyarakat yang terlibat sebagai anggota partai politik, sebagai anggota PPK, sebagai anggota Panwaslu, dan lain sebagainya.
Pengamatan di lapangan juga tidak nampak ada sekelompok masyarakat yang secara terang-terangan mendukung capres-cawapres tertentu. Seperti yang terjadi di wilayah lain ada yang membuat umbul-umbul, ada yang membuat kaos, ada yang membuat gardu, atau atribut lainnya sebagai bentuk dukungan kepada pasangan capres-cawapres. Sehingga fenomena ini memperkuat pendapat bahwa masyarakat Kecamatan Murung tergolong “Pengamat”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong turun/rendah dikarenakan faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan karena kurangnya informasi kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasa berkepentingan untuk memilih pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati.
2. Yang menjadi faktor penghambat utama KPU Kabupaten Murung Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor  geografis, faktor demografis, faktor topografis, dan minimnya anggaran/dana operasional. Yang menjadi faktor pendukung utama bagi KPU Kabupaten Murung Raya adalah dukungan seluruh unsur pemerintah (kabupaten, kecamatan, desa) dan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) untuk mendorong masyarakat agar tidak golput.

## SARAN
Sebagaimana kesimpulan tersebut diatas maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat agar pelaksanaan Pilpres dapat berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil pada masa yang akan datang.
2. KPU Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan para tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) agar kedepan Pilpres dapat  diikuti  oleh  masyarakat  Kabupaten  Murung  Raya  dengan jumlah
yang lebih banyak lagi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur:
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik.  2013. Buku  Pedoman  Penulisan  Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan . Palangka Raya: Jurusan Ilmu Pemerintahan.
Karianga, Hendra. 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi), Bandung: PT. Alumni Bandung.
Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Wahyu, Prof. Dr. H. MS. 2007. Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep . Jogjakarta: IRCiSod.
Wasistiono, Sadu dan Simangunsong Fernandes. 2014. Metodologi Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Universitas Terbuka.
Peraturan Perundangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat  KPU Kabupaten/Kota.
Internet : http://www.nasional.kompas.com/.../ 2014 /.../Ternyata.Tingkat. Partisipasi .dalam. Pilpr ..., diakses tanggal 18 Maret 2015. http://www.rumahpemilu.org/.../ Pilpres - 2014 -Pengguna-Hak-Pilih-6958-
Partis ..., diakses 18 Maret 2015.