Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Analysis of Land Rights Cancellation Process Due to Administrative Non-Compliance with Applicable Law in Indonesia
Analisis Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Akibat Ketidaksesuaian Administrasi dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia
Rendra Adi Wibowo 1a (*) Bambang Eko Turisno 2b
12 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
a Mr.rendraadi@gmail.com

## (*) Corresponding Author
Mr.rendraadi@gmail.com
How  to  Cite: Rendra  Adi  Wibowo .  (2024).  Analisis  Proses  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Ketidaksesuaian Administrasi dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia                                                                     doi : 10.36526/js.v3i2.3647 Abstract Received : 22-02-2023 Revised   : 24-03-2024 Accepted : 28-03-2024 Keywords: Land rights cancellation,
Administrative discrepancies, Agrarian law Cancellation of land rights due to administrative discrepancies is a significant process in agrarian law in Indonesia. This study uses normatived methods to investigates the process of cancelling land rights based on applicable regulations, including the Basic Agrarian Law and relevant governmental regulations. Through an empirical legal approach, data were obtained from the analysis of legal documents. The results reveal the complexity of the cancellation process, the importance of legal certainty in land rights registration, and the necessity  of  transparency  and  fairness  in  handling  land-related  cases.  This  study contributes to understanding the implementation of agrarian law in practice and supports the improvement of regulations and the enhancement of land administration systems to increase the protection of community rights.

## PENDAHULUAN
Hak atas tanah merupakan hal yang sangat penting dalam konteks hukum dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya menjadi penanda keberadaan kepemilikan atas suatu tanah, tetapi juga menjadi jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya (Sutikno, 2023). Namun, dalam prakteknya, hak atas tanah dapat terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian administrasi dengan hukum yang berlaku.
Pada dasarnya, setiap hak atas tanah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Ketidaksesuaian administrasi dapat timbul dari berbagai alasan,  mulai  dari  proses  pendaftaran  yang  tidak  lengkap  atau  tidak  akurat,  hingga  adanya perubahan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  belum  diikuti  dengan  pembaruan administrasi yang sesuai (Sartamia, 2022)
Ketidaksesuaian administrasi ini bisa berdampak serius pada keabsahan hak atas tanah. Dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah atau pihak berwenang dapat melakukan pembatalan hak atas tanah sebagai konsekuensi dari ketidaksesuaian administrasi tersebut. Prosedur pembatalan hak atas tanah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan hak-hak pemilik tanah yang sah (Hulu, 2022).
Di Indonesia, proses pembatalan hak atas tanah akibat ketidaksesuaian administrasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah terkait. Analisis terhadap proses pembatalan hak atas tanah menjadi penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana hukum agraria diterapkan dalam prakteknya.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Dengan  melakukan  analisis  terhadap  proses  pembatalan  hak  atas  tanah  akibat ketidaksesuaian administrasi, dapat dikaji lebih lanjut tentang efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam pelaksanaan hukum pertanahan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan  bagi  penyempurnaan  regulasi  serta  peningkatan  sistem  administrasi  pertanahan  guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, menggunakan pendekatan hukum empiris  untuk  mengkaji  implementasi  norma  hukum  terkait  pembatalan  hak  atas  tanah  akibat ketidaksesuaian  administrasi  dalam  konteks  tumpang  tindih  hak  atas  tanah.  Pendekatan  ini memungkinkan  analisis  mendalam  terhadap  praktik  hukum  yang  terjadi  di  lapangan  serta dampaknya  terhadap  masyarakat.  Merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  membandingkan  pada putusan  yang  telah  ada.  Data  diperoleh  melalui  analisis  dokumen  hukum,  termasuk  peraturan perundang-undangan  terkait  dan  putusan  pengadilan  terkait  kasus-kasus  pembatalan  hak  atas tanah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi implementasi hukum. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk memahami  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  kehadiran  hukum  dalam  masyarakat,  termasuk faktor-faktor budaya dan struktural yang memengaruhi pelaksanaan norma hukum (Fajar & Ahmad, 2017;  Sunggono,  2015;  dan  Rahardjo,  2014).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  proses  pembatalan  hak  atas  tanah  akibat ketidaksesuaian administrasi dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan regulasi dan peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait hak atas tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dasar pembatalan hak milik atas tanah yang cacat administrasi adalah ketika terdapat cacat hukum  administratif,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  107  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Cacat administrasi tersebut dapat meliputi kesalahan prosedur, penerapan perundang-undangan yang salah, kesalahan obyek atau subyek hak, tumpang tindih hak atas tanah, dan ketidaksesuaian data yuridis atau fisik.
Proses  pembatalan  hak  atas  tanah  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  akan  kepastian  dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang sah atas kepemilikan dan penguasaan tanah yang dilindungi oleh hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (20)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997.  Ketika  terjadi  sengketa  pertanahan  yang mengakibatkan pembatalan sertifikat hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional dapat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berbasis pada adanya cacat hukum administrasi.
Akibat  dari  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  cacat  administrasi  adalah  bahwa segala perbuatan yang dilakukan berdasarkan sertifikat tersebut menjadi tidak sah. Ini berarti bahwa pemegang  hak  tersebut  kehilangan  kepastian  hukum  atas  tanah  yang  dimilikinya.  Proses pembatalan sertifikat ini didasarkan pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999.
Pentingnya pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan mencegah timbulnya sengketa. Dalam proses pendaftaran, setiap peralihan, penghapusan, dan pembebanan hak atas tanah harus terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat hak atas tanah yang diberikan
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti kepemilikan tanah, namun jika terdapat tumpang tindih atau kesalahan administrasi, sertifikat tersebut dapat dianggap cacat hukum dan mengakibatkan konsekuensi pembatalan hak atas tanah.
Analisis  Proses  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Ketidaksesuaian  Administrasi Berdasarkan Hukum Agraria
Pembatalan hak atas tanah adalah tindakan hukum yang dilakukan ketika terdapat cacat administrasi dalam pemberian atau pengelolaan hak atas tanah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999"). Cacat administrasi dapat berupa kesalahan prosedur, penerapan peraturan perundang-undangan, subjek atau objek hak, jenis hak, perhitungan luas, tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau fisik yang tidak benar, atau kesalahan administratif lainnya.
Pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan tertulis  kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  melalui  Kantor Pertanahan yang daerahnya mencakup tanah yang bersangkutan. Permohonan ini dapat dilakukan oleh  pihak  yang  berkepentingan  atau  oleh  pejabat  yang  berwenang,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999.
Selain melalui permohonan, pembatalan hak atas tanah juga dapat dilakukan berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Surat  keputusan  pembatalan diterbitkan jika terdapat cacat administrasi atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  104  ayat  (2)  Permen  Agraria/BPN  9/1999.  Proses Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
1. Permohonan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat secara tertulis melalui  Kantor  Pertanahan  yang  berwenang,  dengan  melampirkan  dokumen-dokumen yang relevan, seperti fotokopi identitas, surat keputusan atau sertifikat yang bersangkutan, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Jika terdapat ketidakpuasan terhadap keputusan atau tindakan administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah, pihak yang bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Gugatan  ke  Pengadilan  Negeri:  Gugatan  juga  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri berdasarkan  hukum  perdata  jika  terdapat  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan, seperti penjualan tanah yang belum sepenuhnya dibayar atau tindakan lain yang merugikan hak atas tanah.
Analisis  Proses  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Ketidaksesuaian  Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Proses  pembatalan  hak  atas  tanah  akibat  ketidaksesuaian  administrasi,  sebagaimana diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021,  merupakan  suatu upaya yang kompleks dan terinci dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan cacat administrasi dan tumpang tindih hak atas tanah. Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021 secara tegas menetapkan bahwa pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi dapat dilakukan terhadap hak atas tanah  yang  belum  dialihkan  atau  sudah  dialihkan,  namun  para  pihak  tidak  beriktikad  baik  atas peralihan  hak  tersebut,  asalkan  pembatalan  dilakukan  sebelum  lima  tahun  sejak  diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait alih hak atas tanah.
Selain itu, Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021 juga memperbolehkan pembatalan hak atas tanah  karena  adanya  tumpang  tindih  hak  atas  tanah,  yang  mengisyaratkan  kompleksitas  dalam hubungan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Ketika terjadi tumpang tindih hak atas
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
tanah, maka mekanisme pembatalan harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan agar tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat.
Pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  dapat  terjadi  dalam  beberapa skenario, termasuk terhadap hak atas tanah yang diterbitkan untuk pertama kali dan belum dialihkan, serta  hak  atas  tanah  yang  sudah  dialihkan  tetapi  terdapat  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus-kasus ini, penyelesaian tidak selalu melibatkan jalur peradilan, tergantung pada keadaan dan faktor-faktor lain yang terlibat.
Proses penyelesaian kasus pertanahan terkait cacat administrasi dan tumpang tindih hak atas tanah diatur secara rinci dalam berbagai tahapan, seperti pengaduan, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian. Setiap tahapan tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, badan hukum, dan masyarakat umum. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tercantum dalam PP No. 18 Tahun 2021 maupun Permen ATR No. 21 Tahun 2020, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian kasus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Pembatalan hak atas tanah tidak hanya bergantung pada keputusan administratif, tetapi juga dapat melibatkan proses peradilan apabila waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat telah terlampaui. Oleh karena itu, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum harus dijunjung tinggi dalam penanganan kasus-kasus ini, guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik dan kepastian hukum tercapai. Dengan demikian, pengelolaan sengketa pertanahan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat.

## Pembahasan
Proses pembatalan hak atas tanah akibat ketidaksesuaian administrasi dalam hukum yang berlaku  di  Indonesia  menunjukkan  adanya  proses  yang  terinci  dan  kompleks  dalam  menangani kasus-kasus yang melibatkan cacat administrasi dan tumpang tindih hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,  cacat  administrasi  dapat  meliputi  berbagai  aspek,  seperti  kesalahan  prosedur,  penerapan perundang-undangan yang salah, kesalahan obyek atau subyek hak, tumpang tindih hak atas tanah, dan ketidaksesuaian data yuridis atau fisik.
Proses  pembatalan  hak  atas  tanah  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  akan  kepastian  dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997.  Sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan  bukti  yang  sah  atas kepemilikan dan penguasaan tanah yang dilindungi oleh hukum. Ketika terjadi sengketa pertanahan yang  mengakibatkan  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah,  Badan  Pertanahan  Nasional  dapat mencabut  Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  berbasis  pada  adanya  cacat  hukum administrasi.
Akibat  dari  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  cacat  administrasi  adalah  bahwa segala perbuatan yang dilakukan berdasarkan sertifikat tersebut menjadi tidak sah. Ini berarti bahwa pemegang  hak  tersebut  kehilangan  kepastian  hukum  atas  tanah  yang  dimilikinya.  Proses pembatalan sertifikat ini didasarkan pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999.
Pentingnya pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan mencegah timbulnya sengketa. Dalam proses pendaftaran, setiap peralihan, penghapusan, dan pembebanan hak atas tanah harus terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti kepemilikan tanah, namun jika
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
terdapat tumpang tindih atau kesalahan administrasi, sertifikat tersebut dapat dianggap cacat hukum dan mengakibatkan konsekuensi pembatalan hak atas tanah.

## PENUTUP
Dalam  konteks  hukum  agraria  di  Indonesia,  pembatalan  hak  atas  tanah  akibat ketidaksesuaian administrasi merupakan proses yang kompleks dan terinci. Cacat administrasi yang meliputi kesalahan prosedur, penerapan perundang-undangan yang salah, tumpang tindih hak atas tanah,  dan  ketidaksesuaian  data  dapat  menjadi  dasar  bagi  pembatalan  hak  tersebut.  Prosedur pembatalan  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  memperhatikan  hak-hak pemilik tanah yang sah. Kepentingan kepastian hukum dalam pendaftaran hak atas tanah untuk mencegah timbulnya sengketa menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Sertifikat hak atas tanah yang sah merupakan bukti yang dilindungi oleh hukum, namun adanya ketidaksesuaian administrasi dapat mengakibatkan sertifikat tersebut dicabut dan perbuatan yang didasarkan padanya menjadi tidak sah. Analisis terhadap proses pembatalan hak atas tanah akibat ketidaksesuaian administrasi berdasarkan  berbagai  peraturan,  termasuk  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  peraturan pemerintah  terkait,  mengungkapkan  kompleksitas  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  pertanahan. Transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus  ini,  guna  memastikan  perlindungan  hak-hak  masyarakat  dan  tercapainya  kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Hulu, F. (2022). Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti .
Sartamia, Y. (2022). Penyelasaian sengketa dalam proses sertifikat tanah di kota tarakan. Soeroso. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Sunggono, B., & SH, M. (2005). Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta . Sutedi, A. (2010). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan 4. Jakarta: Sinar Grafika. Sutikno,  R.  S.  (2023).  HUKUM  AGRARIA  DAN  KEBIJAKAN  AGRARIA  DI  INDONESIA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) , 3 (03), 22-27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;