## Partisipasi Orang Kristen di dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus Jaringan Marindo pada Pemilu 2014 dan 2019 di Malang Raya, Jawa Timur
Christian Participation in Elections: A Case Study of the Marindo Network in the 2014 and 2019 Elections in Greater Malang Area,

## East Java

## Markus Dominggus
Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, Indonesia
Korespondensi minggus02@yahoo.com
DOI https://doi.org/10.33550/sd.v9i2.333

## HALAMAN
161-185

## Vol. 09, No. 2
Oktober 2022
p-ISSN: 2407-0556 e-ISSN: 2599-3267
R i wayat Artikel:
Diserahkan: 26 Agustus 2022
Direvisi: 9 Oktober 2022
Diterima: 10 Oktober 2022
Abstract

## SOCIETAS DEI JURNAL AGAMA DAN MASYARAKAT
The spacious room provided by the Election Law for popular participation was utilized by Christians in Malang Greater Area in the 2014 and 2019 elections through a collaborative network between individual Christians called Marindo. This study intends to describe the dynamics of such involvement in the typical Indonesian political atmosphere. The thesis it wants to raise is that starting from certain conditions they face in this region, these Christians have adopted a strategy that gives them freedom of movement to mobilize their electoral power. The special contribution of this research to the current findings is the use of non-institutional strategies with all their problems amid Indonesia's electoral democracy climate. On a more theoretical level, it complements other findings about the strategies of minority groups to take part in the democratic process. This research uses a qualitative approach with case study methods and an interpretive lens of theories about the involvement of minority groups in the democratic process.
Keywords: election s , Malang, Marindo, non-institutional participation, patron-client.
Ruang besar yang disediakan oleh undang-undang mengenai pemilu bagi partisipasi rakyat dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen di Malang Raya pada tahun pemilu 2014 dan 2019 melalui sebuah jaringan kerja sama antarindividu Kristen yang disebut Marindo. Penelitian ini bermaksud menggambarkan dinamika keterlibatan tersebut dalam atmosfer politik Indonesia yang khas. Tesis yang mau diangkat ialah bahwa berangkat dari kondisi-kondisi tertentu yang dihadapinya di wilayah ini, orang-orang Kristen menempuh suatu strategi yang memberinya keleluasaan gerak dalam menggalang kekuatan elektoral- nya. Kontribusi khusus penelitian ini kepada temuan-temuan terdahulu ialah pada penggunaan strategi nonkelembagaan dengan segala problematikanya di tengah iklim demokrasi elektoral Indonesia. Di tataran yang lebih teoretis, ia melengkapi temuan-temuan lain tentang strategi-strategi kelompok minoritas untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan lensa interpretatif teori-teori tentang keterlibatan kelompok minoritas dalam proses demokrasi.
Kata-kata kunci: pemilu, Malang, Marindo, partisipasi nonkelembagaan, patron-klien.

## Pendahuluan
Sejak tahun 1998, Indonesia memasuki suatu era kehidupan yang baru, yang ditandai oleh perubahan besar dalam lanskap sosial-politik negara. Peluang dan ruang yang luas diberikan kepada anggota-anggota masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk yang berbasis keagamaan, untuk terlibat dan berperan aktif dalam proses demokrasi. 1 Sebagai kelompok minoritas, yang sejak periode terakhir rezim Orde Baru 2 dan terus sampai beberapa tahun sesudah era Reformasi mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak memberi keleluasaan untuk beragama dan berkeyakinan. 3 Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap hal itu? Bagaimana mereka memanfaatkan ruang yang terbuka luas ini? Kemudian, bagaimana hasilnya?
Studi-studi yang dilakukan sebelumnya tampaknya belum banyak yang menyentuh persoalan ini. Isu-isu yang diangkat tampaknya masih belum beranjak jauh dari isu lama tentang keterlibatan orang Kristen dalam kehidupan politik negara dan bangsa secara umum. Apa yang pernah dihadapi oleh Leimena lebih dari 60 tahun yang lampau 4 masih terus menjadi isu yang tiada habis dikaji. Publikasi yang ada masih dominan dengan isu memberi dorongan, alasan, dan dasar bagi keterlibatan orang Kristen dalam politik. 5
Meski demikian, beberapa orang sudah mencoba bergerak melampaui isu lama terse - but dan mulai melihat isu-isu yang lebih spesifik. Dalam tulisannya yang memaparkan minat dan pilihan politik orang Kristen dalam pemilu, Aritonang, menemukan bahwa dibanding era sebelumnya, era Reformasi menyaksikan lonjakan besar hasrat orang Kristen untuk terlibat dalam kehidupan politik. 6 Dari 48 partai politik yang ikut serta dalam pemilu 1999, tiga diantaranya berlatar Kristen dan Katolik, yaitu Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna), Partai Katolik Demokrat (PKD) dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Pada tahun 2004, ketiga partai itu tidak ada lagi namun muncul sebuah partai politik Kristen baru, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS). Pada pemilu 2009, jumlah keikut - sertaan partai bernuansa Kristen kembali meningkat. Selain PDS, ada pula Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Partai terakhir ini adalah buah dari koalisi tujuh parpol lain
1 Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum (Jakarta: Kemitraan bagi Pem - baruan Tata Pemerintahan, 2013), bab 2.
2 Imam Iqbal, “Konflik Etno-Religius di Indonesia Kontemporer dalam Pandangan Orde Baru,” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 9, no. 1 (April 2017): 1–24; juga Susanto, “Pancasila sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis tentang Peran Pancasila sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Berneg - ara,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2, no. 1 (Maret 2016): 48, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1634.
3 Lihat Abdul Jamil Wahab et al. Persoalan Pendirian Gereja di Indonesia (Jakarta: Litbangdiklat Press Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020); Ihsan Ali Fauzi et al., Kontroversi Gereja di Jakarta (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies, 2011); Solidaritas Perem - puan dan KontraS, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia (Jakarta: Solidaritas  Perempuan  dan  KontraS,  2014);  Halili, Supremasi  Intoleransi:  Laporan  Kondisi  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  dan  Minoritas  Keagamaan  di Indonesia Tahun 2016 (Jakarta: Pusat Masyarakat Setara, 2016); Wahid Foundation, Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia: Mengikis Politik Kebencian (Jakarta: Wahid Foundation, 2018).
4 Dorongan Leimena disampaikan dalam sebuah ceramah berjudul “Kewarga negaraan yang Bertanggung Jawab” , yang ia sampaikan pada pada Konferensi Studi Pendidikan Agama Kristen di Sukabumi, 20 Mei–10 Juni 1955. Artikel lengkap lihat https://leimena.org/kewarga negaraan-yang-ber - tanggungjawab/
5 Misalnya, Ferdinan Samuel Manafa, “Sikap Kristen dalam Arena Politik,” Missio Ecclesiae 6, no. 1 (April 2017): 1–16, https://doi.org/10.52157/ me.v6i1.66; Djoys Anake Rantung, “Pendidikan Agama Kristen dan Politik dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Indonesia,” Shanan: Jurnal Pendi- dikan Agama Kristen 1, no. 2 (2017): 58–73, https://doi.org/10.33541/shanan.v1i2.1492; Ronald Sianipar, Mangiring Tua Togatorop, dan Rupus, “Hubungan Partisipasi Umat Kristen dalam Dunia Politik dan Pendidikan terhadap Mandat Amanat Agung,” Real Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 4, no. 1 (Maret 2019): 58–68. http://doi.org/10.31219/osf.io/vhs58; Yohanes Krismantyo Susanta, “Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta,” Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1 (Oktober 2019): 22–36, http://doi.org/10.30648/dun. v4i1.187.
6 Jan S. Aritonang, “Minat dan Pilihan Politik orang Kristen Indonesia 1955–2009: Sebuah Kajian Historis-Teologis,” Studia Philosophica et Theolog- ica 9, no. 2 (Oktober 2009): 191–213, https://doi.org/10.35312/spet.v9i2.98.
yang berlatar Kristen, yaitu “Parkindo 1945, Partai Katolik Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia), Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa (PPDKB), Partai Anugerah Demokrat (PAD), Partai Demokrasi Kasih Bangsa Indonesia (PDKBI), Partai Kasih Amanat Kasih, dan Partai Demokrat Kristen.” 7
Sementara partai-partai Kristen lainnya langsung tumbang dalam sekali pemilu, PDS mampu bertahan hingga dua kali pemilu. Dalam penelitiannya atas kiprah PDS di pemilu 2004 dan 2009, Nasution mengungkapkan bahwa keterlibatan politik orang Kristen dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan perlindungan, jaminan keselamatan, dan ketenangan beribadah dari negara yang dirasa minus sejak Reformasi 98. 8 Karenanya, PDS banyak mengambil jalan antitesis dalam berpolitik yakni menolak kebijakan-kebijakan pemerintah “yang dianggap pro dengan kepentingan umat Islam dan tidak pro dengan kepentingan minoritas nonmuslim di Indonesia.” 9 Dalam perjuangannya di parlemen, PDS “menolak dan memerangi berbagai rancangan undang-undang yang dianggap berbau syariah” atau yang berusaha memasukkan syariah Islam ke dalam undang-undang. 10
Pada tataran individual, keterlibatan orang Kristen dalam pemilu digaungkan dengan keras  sejak  pemilu  2009.  Persekutuan  Gereja-Gereja  di  Indonesia  (PGI)  dan Konferensi  Waligereja  Indonesia  (KWI)  mendorong  keterlibatan  aktif  orang  Kristen melalui  seruan-seruan  pastoral  bersama.  PGI  bergerak  lebih  jauh  lagi  dengan memfasilitasi suatu konferensi gereja  dan  masyarakat  pada  tahun  2008  dan  beberapa lokakarya  pendidikan  politik  di  sejumlah  kota  demi  mendorong  partisipasi  orang Kristen  dalam  pemilu. 11 Dorongan  senada  juga  disampaikan  oleh  penulis  sebuah buklet  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  tahun 2018. 12 Dari  perspektif  teologis  Kristen  Protestan,  Pattianakotta  dan  Samosir, memandang keterlibatan dalam pemilu sebagai hak dan kewa - jiban orang Kristen. Temuan Aritonang maupun Nasution bermanfaat ketika menggambarkan keterlibatan orang Kristen di level kelembagaan politik tetapi meninggalkan celah di level nonkelem - bagaan. Pikiran-pikiran Pattianakotta dan Samosir memberikan masukan berharga tentang apa yang dapat dilakukan oleh orang Kristen lewat lembaga formal gerejawi tetapi mening - galkan celah kosong pada keterlibatan yang bersifat informal di level akar rumput, dalam jaringan individu-individu Kristen lintas organisasi dan denominasi gereja. Yang lain, studi-studi yang ada masih “memperlakukan” orang Kristen secara umum dalam dalam satu wilayah Indonesia yang luas. Pandangan dan perilakunya diasumsikan sama di segala konteks. Yang masih belum kelihatan ialah penelitian atas orang-orang Kristen di suatu wilayah yang lebih sempit, seperti dalam sebuah kota atau antarkota yang berdekatan,
7 Lihat Detik News, “Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32),” 26 Desember 2008 https://news.detik.com/parpol/d-1059591/partai-kasih-demokra - si-indonesia-32.
8 M. Imaduddin Nasution, “Demokrasi dan Politik Minoritas Indonesia,” Politica 4, no. 2 (November 2013): 325–326, https://jurnal.dpr.go.id/index. php/politica/article/view/323.
9 Nasution, “Demokrasi dan Politik Minoritas Indonesia,” 326.
10 Nasution, “Demokrasi dan Politik Minoritas Indonesia,” 326.
11 Nasution, “Demokrasi dan Politik Minoritas Indonesia,” 208–209.
12 Hariman A. Pattianakotta dan Agustina Raplina Samosir, Pemilu Damai dan Demokrasi Bermartabat: Perspektif Teologis Kristen Protestan (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2018).
dalam sebuah gereja atau beberapa gereja yang berdekatan.
Tulisan ini bermaksud menggambarkan dinamika keterlibatan orang Kristen dalam pemilu 2014 dan 2019 pada level nonkelembagaan, melalui sebuah jaringan kerja sama individu-individu Kristen yang bernama Jaringan Malang Raya untuk Indonesia Raya (selanjutnya disebut Marindo). Tesis yang mau disampaikan ialah bahwa dari kondi - si-kondisi tertentu yang dihadapinya di wilayah ini, orang-orang Kristen menempuh suatu strategi yang berbeda dari yang selama ini dikenal. Strategi ini memberikan keleluasaan dalam bergerak menggalang kekuatan elektoral Kristen di Malang Raya. Kontribusi khusus penelitian ini kepada temuan-temuan terdahulu ialah pada penggunaan strategi nonkelembagaan dengan sejumlah problem yang dihadapinya di tengah iklim demokrasi elektoral Indonesia yang kental dengan aroma clientelism . Di tataran yang lebih teoretis, ia melengkapi temuan-temuan lain tentang strategi-strategi kelompok minoritas untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data yang ada kemudian diinterpretasi meng - gunakan temuan-temuan teoretis mengenai keterlibatan kelompok minoritas dalam proses demokrasi.
Setelah pendahuluan yang membahas pertanyaan yang hendak dibahas dan berbagai pikiran yang selama ini muncul terkait dengan keterlibatan orang Kristen dalam pemilu di Indonesia, uraian dilanjutkan dengan penjelasan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Bagian berikutnya memaparkan temuan-temuan penelitian yang dirang - kai dengan pembahasan hasil-hasil penelitian. Dalam Pembahasan, sejumlah pemikiran teoretis akan didiskusikan dengan temuan-temuan penelitian. Tulisan kemudian diakhiri dengan simpulan dan saran.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode studi kasus. Metode ini sengaja dipilih karena memberi perlengkapan yang memadai bagi usaha untuk mengeks- plorasi suatu kasus dari kehidupan nyata secara mendalam, yang terjadi dari waktu ke waktu, baik di satu lokasi maupun di beberapa lokasi yang berbeda. 13 Orang-orang Kristen di Malang Raya yang terlibat aktif dalam pemilu 2014 dan 2019 melalui jaringan bernama Marindo diperlakukan dalam penelitian ini sebagai kasus instrumental untuk memahami dinamika keterlibatan orang Kristen dalam pemilu. 14 Data-data diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari keikutsertaan secara langsung dengan jaringan ini, baik sebagai salah satu inisiatornya maupun sebagai pegiatnya. Seluruh data dipilah dan dikelompokkan berdasarkan tahun dan rupa kegiatannya, tema-tema, dan isu-isu tertentu lalu disusun dalam narasi-narasi tersendiri serta kemudian diinterpretasi dari kacamata teori-teori tentang keterlibatan kaum minoritas dalam proses demokrasi.
13 John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design, edisi keempat (Thousands Oaks: Sage Publications, 2018), bab 4. Juga lihat John W. Cresswell, Research Design: Qualitative, Quantitive and Mixed Methods Approaches (Thousands Oaks: Sage Publications, 2014), 14; Linda M. Given, ed. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Volume 1 & 2 (Thousands Oaks: Sage Publication, 2008), 68; juga J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010), 50.
14 Penjelasan lebih jauh tentang kasus instrumental lihat Creswell dan Poth, bab 4.

## Hasil Penelitian Bentuk Marindo 15
Marindo saat ini adalah sebuah jaringan orang-orang Kristen se-Malang Raya lintas gereja dan denominasi. Ia berawal dari sebuah kelompok kerja kecil (selanjutnya pokja kecil), yang beranggotakan beberapa orang dari sebuah organisasi gereja yang sama di kota Malang, yang ingin menolong anggota-anggota gerejanya mempergunakan hak suaranya secara bertanggung jawab pada pemilu 2014.
Seiring dengan berjalannya waktu, apa yang semula dipikirkan pokja kecil untuk sebuah gereja kemudian mencakup semua gereja di area Malang Raya. Hal itu terjadi begitu saja tanpa direncanakan. Rupanya, informasi tentang pekerjaan pokja kecil yang disebarkan oleh anggota-anggota gereja melalui media sosial diterima juga oleh orang- orang Kristen dari gereja-gereja lain, sehingga mereka turut ambil bagian. Rekomendasi pokja kecil yang tadinya disiapkan untuk anggota gereja sendiri kemudian diikuti juga oleh anggota-anggota gereja lain.
Usai perhelatan pemilu 2014, pokja kecil bubar dengan sendirinya. Menjelang pemilu 2019, dua mantan anggota pokja kecil kembali bertemu. Kali ini bersama beberapa kenalan Kristen dari gereja dan lembaga Kristen lain di Kota Malang. Mereka terdiri dari unsur pemimpin gereja, aktivis gereja, pengusaha, dan dosen di sekolah tinggi teologi. Sebagian pernah hadir dalam kegiatan bedah calon legislatif yang diadakan pokja kecil pada tahun 2014. Kelompok ini sepakat untuk kembali melakukan proses yang pernah dilakukan pokja kecil di tahun 2014. Melalui jaringan pertemanan masing-masing dan media sosial ( WhatsApp Group ), tim kecil ini dengan cepat berkembang menjadi sebuah jaringan yang mempertemukan orang-orang Kristen dan Katolik di Malang Raya. Ia kemudian diberi nama Jaringan Malang Raya untuk Indonesia Raya (selanjutnya disebut Marindo).
Marindo memahami dirinya sebagai kelanjutan dari pokja kecil 2014. 16 Pokja kecil 2014 diterima sebagai awal lahirnya Marindo. Nama Marindo dipakai semata untuk menun - jukkan cakupan aktivitasnya, yang tidak lagi sebatas pada sebuah gereja melainkan untuk seluruh gereja dan orang Kristen se-Malang Raya. 17
Sebagai sebuah jaringan, Marindo sama sekali bukan sebuah organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Keanggotaannya tidak mengikat, sementara kepengurusan ber - fungsi sebagai koordinator kegiatan. Anggota-anggotanya dipersatukan oleh keprihatinan dan komitmen yang sama untuk Indonesia dan warga gereja se-Malang Raya. Bentuk nonkelembagaan  dipilih  karena  di  wilayah  Malang  Raya  terdapat  beberapa organisasi  oikumenis.  Mengingat  persoalan-persoalan  yang  pernah  timbul  dalam relasi antarorganisasi itu, Marindo memandang penting untuk tetap menjadi sebuah perkumpulan  nonkelembagaan  agar  dapat  merangkul  sebanyak  mungkin  orang  dari berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya.
15 Lihat Markus Dominggus, “Orang Kristen di Malang dan Politik: Mengenal Marindo,” ( Follow Up Special Forum 75 Tahun Indonesia Merdeka, 24 Agustus 2020); Markus Dominggus, “Marindo: Apa, Kenapa dan Bagaimana ke Depan” ( Diskusi Online, 12 Desember 2020).
16 Marindo, Pedoman Kerja Jaringan Marindo 2021, 3.
17 Marindo, Pedoman Kerja Jaringan Marindo 2021, 3.

## Latar Belakang Pendirian Marindo
Baik pokja kecil maupun kemudian Marindo, didirikan oleh orang-orang yang memi - liki keprihatinan yang sama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di sekitar pemilu 2014 dan 2019, yang diancam oleh aksi-aksi dan ideologi keagamaan yang intole- ran. 18 Setelah lebih dari satu dekade Reformasi berlalu, pegiat Marindo merasa pemerintah masih saja gagap melindungi hak-hak warga minoritas. 19 Dengan aktor yang berma - cam-macam, baik secara terang-terangan maupun secara halus, orang Kristen masih saja mengalami diskriminasi, intimidasi, penghambatan, dan kekerasan dalam mewujudkan hak-haknya untuk beragama, berkeyakinan dan beribadah secara merdeka di banyak tempat di Indonesia. 20 Dalam pandangan Marindo, hal itu membahayakan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dibangun di atas dasar Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika .
Dalam pertimbangan Marindo, anggota-anggota parlemen dari hasil pemilu sebe - lum 2014 bersikap tumpul. Aparat penegak hukum pun tampak ragu untuk bertindak karena political position pemerintah terhadap kelompok-kelompok tersebut tidak jelas. Sikap pemerintah yang demikian dalam pandangan Marindo disebabkan oleh kurangnya dukung an politik yang nyata di DPR untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tegas. Melalui pemilu, situasi berbahaya bagi bangsa ini hendak dihentikan dengan cara memilih anggota-anggota parlemen yang peduli dan berkomitmen kuat kepada keutuhan bangsa dan negara, yang dibangun di atas dasar Pancasila dan pengakuan atas kebe- ragaman ( Bhinneka Tunggal Ika ) serta kepada pelaksanaan hak-hak warga negara untuk beribadah dan berkeyakinan. Demikian juga halnya dengan pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih. Mereka pun harus memiliki komitmen dan kepedulian yang sama. Untuk maksud itulah, orang-orang Kristen di Malang Raya harus diedukasi dan difasilitasi agar berpartisipasi secara intens dan bertanggung jawab dalam pemilu.
Latar belakang berikutnya yang mendorong perlunya orang-orang Kristen di Malang Raya untuk terlibat penuh dalam pemilu ialah jumlah potensi elektoral orang Kristen dan Katolik di daerah pemilihan Malang Raya. Gagasan untuk membawa transformasi positif diyakini dapat terjadi bila jumlah sebesar itu digalang untuk fokus memilih calon-calon yang tepat.
Berangkat dari analisis atas data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, didapati bahwa total populasi pen - duduk di Malang Raya pada tahun 2013 adalah 3.327.009 jiwa. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi 3.740.979 jiwa, dengan perincian tiap-tiap kota dan kabupaten di bawah ini.
18 Lihat Marindo, Pedoman Kerja Jaringan Marindo 2021.
19 Lihat Fauzi et al., Kontroversi Gereja di Jakarta ; Solidaritas Perempuan dan KontraS, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat ; Halili, Supremasi Intoleransi ; Wahid Foundation, Mengikis Politik Kebencian .
20 Data yang dirilis Setara Institute mencatat bahwa dalam periode tahun 2007–2013, tercatat 150 kali rumah ibadah Kristen atau Katolik men - galami gangguan. Lihat Septi Satriani, Yogi Setya Permana, Ismail Hasani, Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadah , Policy Brief No: 2/SI/2019 (Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace, 2019), 1–8; Lambang Trijono et al., eds. Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia (Yogyakarta: CSPS Books, 2004); Sidney Jones, “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran”, disampaikan sebagai Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) di Aula Nurcholish Madjid, Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, 19 Desember 2013.

## Tabel 1 Jumlah Penduduk Malang Raya, 2013 dan 2019
No. Kota/Kabupaten 2013 2019 1 Kota Malang 844.702 21 927,285 22 2 Kota Batu 199.951 23 207,490 24 3 Kabupaten Malang 2.282.356 25 2.606.204 26 Total 3.327.009 3.740.979
Sumber : olahan penulis berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Analisis yang lebih jauh memperlihatkan bahwa populasi orang Kristen dan Katolik di sejumlah area Malang Raya adalah cukup signifikan. Hal itu bisa dilihat dalam tiga tabel berikut ini.
Tabel 2 Populasi Kristen dan Katolik di Kota Malang, 2011 27 dan 2019 28 No. Kecamatan 2011 2019 Kristen Katolik Kristen Katolik 1 Kedungkandang 7.206 3.231 7.946 3.403 2 Sukun 8.087 8.988 14.707 9.136 3 Klojen 10.332 8.570 8.780 7.843 4 Blimbing 19.456 15.496 12.582 7.258 5 Lowokwaru 7.417 7.108 8.451 6.872 Jumlah 52.498 43.393 52.466 34.512 Total Kristen dan Katolik 95.891 86.978 Sumber : olahan penulis berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Tabel 3 Populasi Kristen dan Katolik di Kota Batu, 2013 29 dan 2019 30 No. Kecamatan 2013 2019 Kristen Katolik Kristen Katolik 1 Batu 5.378 2.494 5.084 2.054 2 Junrejo 1.206 349 2.071 339 3 Bumiaji 879 225 767 205 4 Jumlah 7.463 3.068 7.922 2.598 Total Kristen & Katolik 10.531 10.520
Sumber : olahan penulis berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
21 Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang dalam Angka 20 14 (Kota Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2014), 32 .
22 Lihat Badan Pusat Statisik Kota Malang, “Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2019–2021,” diakses  4  Mei  2022,  https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-de-jure-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota- malang.html .
23 Badan Pusat Statistik Kota Batu, Kota Batu dalam Ang ka 2014 (Kota Batu: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2014 ), 49.
24 Badan Pusat Statistik Kota Batu, Kota Batu dalam Angka 2019 (Kota Batu: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2019), 58.
25 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dalam A ngka 2014 (Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 201 4), 169.
26 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dalam A ngka 2020 (Malang; Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 202 0), 531.
27 Tidak tersedia data di tahun 2013. Karena itu dipergunakan data tahun 2011. Lihat Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang dalam Angka 2013 (Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2013), 37.
28 Badan Pusat Statisik Kota Malang, “Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2019–2021.”
29 Badan Pusat Statistik Kota Batu, Kota Batu dalam Angka 2014 .
30 Badan Pusat Statistik Kota Batu, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut  di Kota Batu, 2019,” diakses 4 Mei 2022, https://batukota.bps.go.id/statictable/2020/05/13/711/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-batu-2019.html.
Tabel 4 Populasi Kristen dan Katolik di Kabupaten Malang, 2013 31 dan 2019 32 No. Kecamatan 2013 2019 Kristen Katolik Kristen Katolik 1 Donomulyo 1.090 6.987 892 2.353 2 Kalipare 857 4.975 651 1.598 3 Pagak 426 55 176 52 4 Bantur 551 60 1.191 49 5 Gedangan 582 15 588 7 6 Sumbermanjing 13.989 53 15,273 37 7 Dampit 2.857 295 3.440 329 8 Tirtoyudo 8.633 10 8.223 38 9 Ampelgading 3.062 15 1.835 13 10 Poncokusumo 0 510 103 98 11 Wajak 262 61 199 44 12 Turen 3.339 98 2.085 292 13 Bululawang 845 115 582 81 14 Gondanglegi 45 202 181 17 15 Pagelaran 970 22 1.766 70 16 Kepanjen 2.686 2.594 1.346 723 17 Sumberpucung 2.692 198 1.065 351 18 Kromengan 7.779 351 3.597 120 19 Ngajum 591 103 297 47 20 Wonosari 33 592 1.099 208 21 Wagir 542 348 1.871 590 22 Pakisaji 1.132 246 2.140 592 23 Tajinan 231 20 285 62 24 Tumpang 925 1.835 739 407 25 Pakis 305 107 2.740 1.478 26 Jabung 65 88 243 143 27 Lawang 4.246 3.489 4.362 1.865 28 Singosari 961 1.492 3.195 1.376 29 Karangploso 680 308 1.503 467 30 Dau 1.067 813 3.091 1.559 31 Pujon 580 69 302 66 32 Ngantang 732 248 498 94 33 Kasembon 752 68 703 32 Jumlah 63.507 26.542 66.621 15.258 Total Kristen & Katolik 90.049 81.879 Sumber : olahan penulis berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Dibandingkan dengan total populasi Malang Raya, total populasi Kristen dan Ka to- lik pada tahun 2013 kira-kira 5,90 % saja dari populasi penduduk secara keseluru h an;
31 Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dalam Angka 2014 , 169.
32 Lihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan, 2018–2020,” diakses 4 Mei 2022, https://malangkab. bps.go.id/statictable/2019/08/27/751/penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan-2018-2020.html.
sementara  di  tahun  2019  turun  menjadi  4,79 % .  Meski  demikian , persentase  tersebut dapat  berubah  secara  signifikan  jika  level  analisis  dipindahkan  ke  tingkat  kota, kabupaten, atau kecamatan. Sebagai ilustrasi, bila jumlah penduduk Malang Raya di tahun 2013 dibandingkan dengan jumlah orang Kristen dan Katolik di tahun 2011 maka keluar  angka  lebih  dari  11 % .  Untuk  tingkat  kecamatan  dapat  dilihat,  misalnya, pada Kecamatan  Sumbermanjing  di  Kabupaten  Malang.  Pada  tahun  2013,  total populasi  penduduknya  ialah  90.272  jiwa. 33 Dari  jumlah  tersebut,  15 % diantaranya adalah orang Kristen dan Katolik.
Selama ini, potensi elektoral ini belum diperhatikan apalagi dimanfaatkan oleh orang Kristen di Malang Raya dalam memaksimalkan efek pilihannya. Suara Kristen sekadar disalurkan tanpa rencana, sasaran, dan outcome yang jelas. Membaca data-data itu, Marindo yakin bahwa orang-orang Kristen di Malang Raya dapat berkontribusi secara signifikan bagi terpilihnya anggota-anggota parlemen yang bermutu baik.
Latar belakang selanjutnya ialah minimnya relasi yang riil dan akuntabel di antara pemilih dan anggota-anggota parlemen yang dipilihnya. Setelah dipilih, para pemilih tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang merepresentasikan dirinya di parlemen. Mereka juga tidak merasakan aspirasi dan keprihatinannya diperjuangkan oleh wakilnya di parlemen. 34 Alasan ini sangat mengemuka di antara anggota-anggota Marindo pada masa pemilu 2019. Selama lima tahun terakhir komunikasi sangat minim terjadi di antara pemilih Kristen dengan seorang anggota parlemen pusat yang didukungnya di tahun 2014. Relasi terasa berjarak. Tidak pernah terdengar agenda tatap muka resmi di masa reses dengan konstituen Kristen yang mendukungnya. Para pemilih tidak tahu apa yang dilakukan wakilnya atas nama mereka di parlemen pusat. Dalam sejumlah kasus yang terkait dengan politisasi agama dan aksi-aksi intoleransi, baik yang terjadi di tingkat pusat, seperti pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, maupun lokal Malang Raya, misalnya kasus surat edaran Walikota Malang tentang perayaan Natal di tahun 2018, tidak terdengar suara dan terlihat kiprah wakil tersebut. 35
Kenyataan ini membuat para pegiat Marindo melihat keterlibatan Kristen Malang Raya dalam Pemilu tidak boleh lagi semata mengantar seorang calon menjadi anggota parlemen. Untuk mendapat dukungan Marindo, calon yang didukung harus bersedia dan berkomitmen menjalin komunikasi teratur dan membangun relasi erat dan akuntabel dengan konstituen Kristennya di Malang Raya.
33 Dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2012–2014,” diakses 5 Mei 2022, https://malangkab.bps.go.id/indicator/12/49/3/penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html.
34 Aspinall dan Berenschot melihat gejala ini berakar pada ciri-ciri tertentu yang melekat pada sistem pemilu Indonesia, yaitu kecilnya peran yang dimainkan oleh partai-partai politik, ketergantungan pada jaringan-jaringan personal dan besarnya peran aparatus pemerintahan. Lihat Edward Aspinall dan Ward Berenschot, Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 2018), 43. Penelitian Bappenas tahun 2008 menemukan empat sebab, yaitu legal, finansial, tekanan publik dan sejarah. Lihat “Akuntabilitas Wakil Rakyat Masih Rendah: Perlu Penyusunan Indikator Demokrasi dan Perbaikan Perundang-Undangan” dalam  https://www.bappenas.go.id/files/1413/5228/2735/1akuntabili - tas-wakil-rakyat-masih-rendah-perlu-penyusunan-indikator-demokrasi-dan-perbaikan-perundang-undangan__20081123185136__1261__0.pdf.
35 Merdeka, “Aturan Perayaan Natal & Tahun Baru ala Wali Kota Malang yang Tuai Polemik,” 22 Desember 2018, https://www.merdeka.com/ peristiwa/aturan-perayaan-natal-tahun-baru-ala-wali-kota-malang-yang-tuai-polemik.html. Dalam suatu pertemuan pribadi dengan salah satu pengu - rus Jaringan Marindo, anggota parlemen pusat itu menyampaikan bahwa ia diam-diam turut berbuat sesuatu dalam kasus Surat Edaran Walikota Malang 2018 itu. Tetapi seperti apa bentuk perbuatannya, sampai saat ini tidak jelas terdefinisikan.

## M ARKUS D OMINGGUS
Latar belakang terakhir adalah maraknya praktik politik uang dalam pemilu. Dalam perjalanan, ditemukan laporan dari anggota-anggota gereja di Malang Raya yang mendapat tawaran uang dari sejumlah calon anggota parlemen dan tim kampanyenya. Laporan serupa juga muncul dari calon legislatif yang dibedah secara publik oleh Marindo pada 1 Maret 2019. Beberapa daerah pemilihan tertentu di Malang Raya didapati bahwa pemilih baru-mau memilih seorang calon legislatif  bila diberi uang. Bahkan, ada pula anggota- ang gota gereja dan pemimpin-pemimpin gereja yang terang-terangan meminta uang dari calon anggota parlemen atau dari tim kampanyenya bila mau mendapatkan dukungan mereka.
Praktik politik demikian, dalam pandangan Marindo, menciptakan politik berbiaya tinggi. Dan ia mudah sekali menjelma dalam diri anggota parlemen atau pejabat publik menjadi perbuatan korupsi dan manipulasi. Biaya yang sudah dikeluarkan semasa pemilu harus diperoleh kembali. Ujungnya, kerugian terbesar akan dipikul oleh masyarakat itu sendiri. Kasus korupsi Walikota Malang dan 41 anggota serta pimpinan DPRD Kota Malang hasil pemilu 2014, 36 dalam pemahaman Marindo, adalah contoh nyata dari praktik politik uang di masa pemilu. Tidak satu pun dari para pihak yang terlibat kasus itu direkomen - dasikan untuk dipilih di tahun 2014. Namun fakta ini makin mengeraskan keyakinan pegiat Marindo tentang pentingnya memilih anggota-anggota parlemen dan pemimpin dengan cara yang bebas dari praktik politik uang. Orang-orang Kristen se-Malang Raya harus diedukasi dan dibantu untuk memilih dengan tepat para wakilnya di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan pusat.

## Aneka Pemikiran Keagamaan yang Melatari Marindo
Tiap-tiap orang yang terlibat dalam Jaringan Marindo membawa sertanya pijakan-pi - jakan keagamaan yang memotivasi keterlibatannya. Pijakan-pijakan ini berisi sejumlah gagasan alkitabiah dan teologis yang diyakini. Terdapat tiga hal yang menonjol yang dijelaskan sebagai berikut.
Pertama , yaitu Yeremia 29: 7, yang berbunyi “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” Sejak kapan dan di mana ayat ini pertama kali mulai dirujuk untuk mendorong keterlibatan orang Kristen di Indonesia sudah sulit untuk dilacak. Ia tampaknya bergema seiring dengan timbulnya gerakan-gerakan doa sekota untuk bangsa di awal tahun 2000-an. Pada waktu itu kekristenan di Indonesia sedang mengalami masa- masa yang sulit akibat sejumlah konflik bernuansa agama dan aksi-aksi terorisme beruntun. Kondisi itu menimbulkan kecemasan besar tentang masa depan Indonesia dan kekristenan di sini. Di tengah-tengah situasi ini, Jaringan Doa Nasional (JDN), menggagas gerakan doa untuk kota, yang melibatkan orang-orang Kristen lintas gereja dan denominasi. Gerakan di kota-kota itu kemudian dinamai Jaringan Doa Sekota (JDS). 37 Kota kediaman
36 Michael Hangga Wismabrata, “Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang, Ini Sejumlah Faktanya” 4 September 2018, https://regional.kompas. com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya?page=all.
37 Sabda, “Gerakan Doa Sekota,” 5 Juni 2022, https://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2002/23/.
ditransformasi, pertama melalui doa bersama, selanjutnya dengan aksi-aksi konkret di tengah masyarakat. Bersama dengan Matius 5: 13–16 dan Kejadian 18: 16–33, Yeremia 29: 7 dipakai sebagai dasar gerakan. Ayat-ayat tersebut telah menginspirasi keterlibatan sebagian orang Marindo.
Kedua , mandat tujuh gunung. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Lance P. Wallnau untuk mengadaptasi amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para murid-Nya (Matius 28: 19–20) menjadi sebuah program aksi yang mendatangkan transformasi sosial di tujuh area kehidupan masyarakat. 38 Sebelum dia, Loren Cunningham dari Youth With A Mission (YWAM) dan Bill Bright dari Campus Crusade (CC) pada tahun 70-an, sudah lebih dahulu memakainya. Keduanya sepakat bahwa Allah menghendaki supaya orang Kristen memberi dampak yang nyata pada kehidupan tiap bangsa di dunia. Terdapat tujuh area atau pilar atau gunung kehidupan masyarakat, yang perlu dipengaruhi, yaitu gunung perdagangan, pemerintahan, media, seni dan hiburan, pendidikan, keluarga, dan agama. 39
Gagasan tentang “mandat tujuh gunung” dibangun di atas tafsir kisah penaklukan Tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Dalam proses itu, bangsa Israel harus menaklukkan “tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat” (Ulangan 7: 1). Ketujuh bangsa tersebut merepresentasikan tujuh gunung masa kini yang harus ditaklukkan supaya tercipta transformasi utuh dan menyeluruh sesuai kehendak Allah di dalam masyarakat. 40 Bangsa Het, mewakili gunung media; bangsa Girgasi, gunung pemerintahan; bangsa Amori, gunung pendidikan; bangsa Kanaan, gunung ekonomi; bangsa Feris, gunung agama; bangsa Hewi, gunung seni dan hiburan; bangsa Yebus, gunung keluarga. 41
Banyak kritik telah diajukan kepada gagasan ini di Barat. Ada yang menyebutnya berbahaya dan tidak lebih dari sebuah gerakan untuk menancapkan klaim dan memegang kendali, sementara kabar baik tentang keselamatan karena anugerah oleh iman kepada Yesus Kristus diabaikan. Di Indonesia, meski diakui lahir dari rahim pentakostalisme namun gagasan teologis ini dipandang bermanfaat oleh sebagian orang karena men - awarkan sebuah reformasi baru kepada struktur gereja yang kaku sekaligus membuka ruang luas bagi pertumbuhan gereja. 42 Yang lain mendapati bahwa konsep ini bermanfaat mendorong keterlibatan penuh orang Kristen di dalam dunia demi menunaikan Amanat Agung Tuhan Yesus, secara khusus di arena politik. 43 Di atas pengertian yang terakhir inilah, sejumlah orang dalam Marindo termotivasi untuk ambil bagian.
Ketiga, mandat budaya dan pemulihan ciptaan. Gagasan teologis ini berangkat dari perintah Allah di dalam Kejadian 1: 28. Di dalam mandat ini seluruh umat manusia dipang - gil kepada hidup dalam berkat Allah dan untuk melaksanakan suatu tugas. Tugas itu ialah
38 GotQuestions, “What is the seven mountain mandate, and is it biblical?” diakses 3 Oktober 2022, https://www.gotquestions.org/seven-moun - tain-mandate.html.
39 The  Cry  Out  America, 7  Mountains  of  Culture:  Prayer  Guide , https://thehelperconnection.org/wp-content/uploads/woocommerce_ uploads/2015/12/7MountainsPrayerGuide16.pdf.
40 Irvin G. Chetty, “Origin and Development of the ‘New Apostolic Reformation’ in South Africa: A Neo-Pentecostal Movement or a Post-Pente - costal Phenomenon?” Alternation 11 (2013): 193, https://journals.ukzn.ac.za/index.php/soa/article/view/408.
41 Lihat Johnny Enlow, The Seven Mountain Prophecy (Lake Mary: Creation House, 2008).
42 Daniel Sutoyo, “New Apostolic Reformation dan Pengaruhnya terhadap Eklesiologi,” Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 2 (April 2020): 264–274. http://doi.org/10.30648/dun.v4i2.289.
43 Sianipar et al., “Hubungan Partisipasi Umat Kristen dalam Dunia Politik dan Pendidikan Terhadap Mandat Amanat Agung,” 58–68.
untuk mengolah dan mengelola segenap ciptaan Allah supaya mencapai perkembangannya yang penuh sekaligus merawat dan melestarikannya. 44 Tugas ini tidak saja berhubungan dengan alam lingkungan tetapi juga dengan hidup manusia di arena sosial-politik. 45
Akibat dosa, manusia tidak dapat lagi mengerjakan tugas ini dengan baik. Dampaknya, segenap alam dan aspek-aspek kehidupannya turut merasakan efek buruknya. Dengan demikian, Allah mengutus Putra-Nya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi, penebu - san yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus itu tidak melulu tentang memasukkan manusia ke dalam sorga. Lebih luas dari itu, penebusan, mengikuti John Bolt, adalah “ in the service of creation; it is the restoration of creation .” 46 Penebusan bermaksud memulihkan kembali segenap ciptaan dan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan pemerintahan agar beroperasi dan berkembang sesuai dengan rancangan Allah yang baik. Tugas Kristen di bidang politik ialah memastikan agar politik melayani Allah untuk kebaikan manusia dan ciptaan Allah.
Gagasan lain yang senada dengan ini dan turut memberi inspirasi dalam diskusi-di - skusi dalam Marindo adalah pikiran almarhum Dr. J. Leimena tentang tanggung jawab orang Kristen kepada Tuhan dan negaranya. 47 Ikut serta secara aktif dalam pemilu adalah keharusan karena iman dan kebangsaan. Mengabaikan Pemilu sama dengan dengan melalaikan tanggung jawab Kristen kepada negaranya, “yang dasar dan kehidupannya” harus ditentukan bersama, baik oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen.
Para pegiat Marindo yang dimotivasi oleh gagasan-gagasan ini memandang keter - libatan dalam pemilu dan proses demokrasi yang lebih luas adalah tugas dan panggilan yang suci dari Tuhan. Tujuan yang diinginkan ialah transformasi kehidupan bangsa dan negara supaya adil, makmur, dan sejahtera bagi semua. Orang-orang Kristen di Malang Raya harus diedukasi, difasilitasi, dan dibimbing supaya keikutsertaannya dalam pemilu akan membawa perubahan dimaksud.

## Aktivitas Marindo dalam Pemilu 2014
Agar tujuan-tujuan yang diinginkan tercapai, kegiatan pertama yang dilakukan pada tahun 2014 ialah mengumpulkan dan meneliti segala informasi tentang pemilu. Informasi yang dirasa amat penting ialah tentang sistem pemilu dan peraturan-peraturannya. Aturan tentang parliamentary threshold , yang mengatur batas minimal perolehan suara sebuah partai untuk mendapat kursi di parlemen, mendapat porsi perhatian tersendiri termasuk syarat-syarat keabsahan surat suara dan aturan penghitungan suara. Informasi lain yang turut digali ialah tentang daerah pemilihan karena terkait dengan lokasi-lokasi tempat tinggal para pemilih.
44 K. J. Popma, “Calling, Task and Culture,” diakses 3 Oktober 2020, https://web.archive.org/web/20210426100556/http://www.reformationalpub - lishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/CallingTaskandCulture.pdf .
45 John Bolt, Christian and Reformed Today (Ontario: Paideia Press, 1984), 40. Juga R. Michael Allen, Reformed Theology (New York: T&T Clark Inter - national, 2010), 159.
46 Bolt, Christian and Reformed Today, 38.
47 Panitia Buku Kenangan Dr. J. Leimena, Kewarga negaraan yang Bertanggung Jawab: Mengenal Dr. J. Leimena (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 441–462. Pikiran Leimena tentang tanggung jawab Kristen menyuarakan gagasan-gagasan etis-teologis yang berkembang dalam lingkungan Dewan Gereja-gereja se-Dunia sejak 1948 dalam merespons situasi dunia yang hancur lebur pasca Perang Dunia II.
Kegiatan selanjutnya ialah mengumpulkan dan meneliti segala informasi tentang par - tai-partai yang ikut serta dalam pemilu, termasuk ideologi politik, rekam jejak tokoh-tokoh dibaliknya, dan program-program yang diusung untuk rakyat; pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung dan calon-calon anggota parlemen pusat, provinsi, dan lokal yang ditawarkan kepada rakyat Malang Raya.
Dari situ, kegiatan diteruskan dengan mengumpulkan dan meneliti calon-calon ang - gota parlemen yang akan berkontestasi di area Malang Raya. Perhatian khusus diberikan kepada calon-calon anggota parlemen lokal karena yang terdekat dan paling mudah untuk diakses oleh konstituen bila nanti terpilih. Data yang dicari ialah yang terkait dengan identitas, kompetensi, dan rekam jejaknya dalam berpolitik. Informasi lain yang tidak dia - baikan ialah laporan harta kekayaan tahunan untuk menimbang potensi korupsi di sana.
Pengumpulan data tentang penduduk Malang Raya dan populasi orang Kristen dan Katolik di dalamnya menjadi kegiatan penting berikutnya. Tujuannya ialah untuk meme - takan daerah-daerah potensial bagi keterpilihan calon-calon yang akan direkomendasikan.
Setelah seluruh kegiatan itu dilakukan, hal berikutnya yang dikerjakan ialah menyu- sun kriteria-kriteria yang akan dipergunakan untuk menyeleksi calon-calon anggota parlemen yang hendak direkomendasikan. 48 Kriteria-kriteria yang disepakati adalah: setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; beragama Kristen maupun non-Kris - ten; menampilkan tipe kepemimpinan yang rasional-demokratis, bukan yang karismatik, autokrasi, militeristik, paternalistis atau maternalistis, ataupun laissez faire ; warga negara taat pada hukum, yang ditunjukkan dengan memiliki rekam jejak bersih dari pelanggaran hukum; memiliki integritas moral; memiliki latar belakang ilmu dan kecakapan mema - dai; memiliki pengalaman yang mendukung; dan sehat jasmani dan fisik, serta berusia di antara 40–60 tahun.
Berbekal seluruh informasi dan kriteria di atas, langkah selanjutnya ialah menemukan calon-calon anggota parlemen yang akan direkomendasikan dengan melakukan acara bedah publik. Dalam acara yang bersifat terbuka itu, calon-calon anggota parlemen diberi kesempatan untuk memperkenalkan dirinya sekaligus visi, misi, dan program yang akan diperjuangkan kepada calon-calon pemilihnya. Acara dikemas dalam bentuk tanya jawab langsung dengan audiens. 49
Selain bedah publik, acara lain yang dilakukan ialah pertemuan terbuka dengan calon anggota parlemen pusat yang hendak direkomendasikan. Tujuan pertemuan ialah: untuk memperkenalkannya kepada publik Kristen yang lebih luas; menggali pikiran-pikirannya untuk Indonesia dan untuk rakyat Malang Raya; sekaligus mendorong peserta yang hadir untuk memanfaatkan hak suaranya dalam pemilu kali ini.
Seluruh hasil penelitian tentang pemilu dan aturan-aturannya, juga hasil penelitian calon-calon anggota parlemen melalui acara bedah publik dan penelitian-penelitian lain - nya, serta  hasil-hasil penelitian atas calon-calon presiden dan wakil presiden yang akan
48 Rapat penyusunan kriteria berlangsung di sebuah jemaat Gereja Kristus Tuhan (GKT) di Kota Malang pada tanggal 10 Maret 2014.
49 Acara ini berlangsung pada pertengahan Maret 2014.
bertarung dalam pemilu kemudian disampaikan dalam sebuah forum khusus bersama sejumlah pemimpin gereja. 50 Di dalamnya diberikan suatu rekomendasi yang berisi nama- nama calon anggota parlemen dan partai-partai yang dapat dipilih oleh warga gereja. Seluruh informasi tersebut kemudian disebarluaskan kepada anggota-anggota gereja se-Malang Raya lewat jaringan media sosial.

## Aktivitas Marindo dalam Pemilu 2019
Hampir semua proses dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 kembali diker - jakan pada tahun 2019. Satu-satunya yang tidak dilakukan ialah mempertemukan calon anggota parlemen pusat dengan publik Kristen yang luas di Malang Raya. Hal itu dipan - dang tidak perlu lagi karena cukup banyak orang Kristen dari berbagai gereja di Malang Raya menghadiri forum bedah publik. Alasan lain ialah karena tidak ada kesepakatan bulat tentang calon anggota parlemen pusat yang akan didukung. Dukungan terbelah di antara calon petahana yang didukung pada tahun 2014 dan calon baru, seorang muda dari sebuah partai pendatang baru.
Ketika tiba waktunya untuk merekomendasikan calon anggota parlemen pusat, tim penyusun akhirnya memilih calon yang baru. Di antara alasannya ialah karena calon pe taha na berasal dari sebuah partai lama yang memiliki basis pendukung luas di Malang Raya sehingga tidak akan sukar untuk terpilih kembali. Lebih dari sekadar memilih orang baik, dukungan kepada sosok baru dari partai baru dipandang sebagai sebuah investasi masa depan untuk mendorong “reformasi parpol” agar lebih transparan dalam: “rekrutmen calon legislator; relasi legislator dengan konstituen yang diwakilinya; dan akuntabilitas serta transparansi mereka terhadap konstituen.” 51 Pola rekrutmen caleg dan pola akuntabilitas terhadap konstituen yang disajikan oleh partai baru ini dipan - dang cocok dengan cita-cita Marindo tentang sebuah partai politik dan anggota legislatif yang melayani rakyat. Kesediaan yang bersangkutan untuk mengikuti tuntutan Marindo dalam hal berkomunikasi dengan konstituen dan melaporkan kegiatannya secara teratur di parlemen bila terpilih makin menguatkan alasan keterpilihan.
Selanjutnya, tidak adanya sikap tegas anggota-anggota parlemen dan partai-par - tai nasionalis terhadap aksi-aksi intoleransi dan politisasi SARA di tengah masyarakat, menimbulkan gagasan untuk “memberi pelajaran” kepada partai-partai di parlemen yang dipandang gagal menunjukkan sikap yang tegas menolak di ruang publik. Timbul ide untuk tidak lagi mendukung partai-partai dan calon-calon yang diusungnya pada pemilu 2019 serta memindahkan dukungan kepada partai yang dipandang menunjukkan sikap tegas dan aksi nyata. Sebagian orang memandang positif ide itu namun sebagian lain menolak. Alasan penolakannya ialah karena tidak ada jaminan bahwa partai baru yang akan didukung dapat lolos parliamentary threshold . Suara yang diberikan ke sana akan sia- sia. Bagi yang mendukung ide “memberi pelajaran”, mereka berpendapat bahwa tidak
50 Acara ini dilaksanakan di sebuah jemaat GKT di Kota Malang pada tanggal 24 Maret 2014.
51 Lihat dokumen “Rekomendasi Nama-Nama Caleg dan Paslon Capres/Cawapres dalam pemilu 2019 di Daerah Pemilihan Malang Raya dari Kelompok Diskusi (Poksi) Malang untuk Indonesia Raya (Marindo),” 8 April 2019: 3.
ada suara yang akan sia-sia. Beralihnya suara ke partai lain justru menyampaikan pesan kuat kepada partai-partai dan anggota-anggota parlemen tentang kehendak rakyat yang sebenarnya. Ketidakmauan menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi pemilih akan berdampak buruk pada perolehan suara partai. Dalam rekomendasinya, Marindo tidak mengambil keputusan apa-apa mengenai ide “memberi pelajaran”. Namun keputusan memilih seorang calon baru dari partai baru untuk parlemen pusat adalah ungkapan protes halus kepada petahana dan partai pengusungnya.
Variasi lain ditampilkan dalam proses bedah calon anggota parlemen. 52 Kali ini bedah calon dilakukan dalam bentuk diskusi panel. Sejumlah panelis dari Marindo ditugaskan mengupas secara kritis gagasan, pengalaman, visi, misi, kompetensi, dan rencana-rencana para calon bila nanti terpilih. Calon-calon di level pemilihan yang sama—pusat, provinsi, dan lokal—didudukkan bersama dan diberi pertanyaan-pertanyaan yang sama, untuk kemudian diadu pandangannya terhadap yang lain. Cara ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi calon dan mengapa harus memilihnya.
Hampir semua calon yang dibedah beragama Kristen dan Katolik. Beberapa orang sudah bertarung lebih dari sekali dalam pemilu, sisanya dalam jumlah lebih banyak adalah kali pertama. Dua orang calon anggota parlemen lokal Kota Malang beragama Islam juga turut diundang. Keduanya sengaja diundang dengan alasan ingin memper - juangkan Indonesia yang beragam. Disadari bahwa orang Kristen tidak dapat berjuang sendirian. Ia harus bergandengan tangan dengan orang-orang berkemauan baik dari kelompok-kelompok beragama lain. Dalam daftar rekomendasi Marindo, nama keduanya dicantumkan di sana.
Hal terakhir yang mungkin sangat berbeda dari proses di tahun 2014 adalah pada daftar nama calon anggota parlemen yang direkomendasikan. Untuk pemilu 2019, Marindo memilih untuk menetapkan satu nama saja di setiap level dan daerah pemilihan. Tiap pilihan diberikan alasan-alasannya. Tidak semua orang merasa puas. Namun, langkah ini sengaja diambil demi memaksimalkan dukungan kepada calon yang disarankan dengan mempertimbangkan kekuatan suara Kristen dan Katolik di Malang Raya serta potensi keterpilihan calon di suatu daerah pemilihan.

## Hasil yang Dicapai
Pemilu 2014 berakhir dengan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil pre- siden yang direkomendasikan, begitu juga dengan calon anggota parlemen pusat yang direkomendasikan. Seorang calon anggota parlemen provinsi dan semua calon anggota parlemen lokal yang direkomendasikan untuk Kota Malang satu pun tidak ada yang lolos. Sementara seorang calon yang direkomendasikan untuk satu dapil di Kabupaten Malang dan seorang calon untuk sebuah dapil di Kota Batu berhasil terpilih.
52 Acara ini diberi tema Membedah Para Caleg Anda, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2019 di Malang Youth Center , Tidar, Kota Malang. Lihat dokumen “Catatan Bedah Caleg 2019”, 1 Maret 2019.
Pada pemilu 2019, hasil yang diperoleh ialah seorang anggota parlemen di level provinsi. Untuk tingkat lokal Kota Malang dan tingkat pusat, nama-nama yang dire - komendasikan gagal terpilih. Di tingkat pusat, seperti sudah diduga sebelumnya, suara Kristen dan Katolik tidak bulat mendukung calon yang direkomendasikan. Berdasarkan acara bedah caleg pada tingkat lokal Kota Batu dan Kabupaten Malang, Marindo tidak memberi rekomendasi karena: tidak menemukan calon-calon yang siap; matang dalam berpolitik; memiliki wawasan yang memadai tentang isu-isu publik dalam masyarakat; serta keterampilan berkomunikasi yang cukup. Hasilnya juga sudah diduga sebelumnya bahwa tidak satu pun yang mendapatkan jumlah suara yang memadai di dapilnya.
Dari sudut pandang para calon, kegagalan mereka dilihat sebagai akibat sulitnya membangun komunikasi dan basis dukungan dari gereja-gereja di Malang Raya. Konsep tentang gereja yang tidak boleh berpolitik dan politik adalah urusan duniawi merupakan hambatan yang ditemukan di antara pemimpin gereja yang didekati. Selain itu, politik uang—praktik membeli suara—juga terjadi di antara orang-orang Kristen sendiri. 53

## Pembahasan
Sejauh ini, studi-studi tentang keterlibatan politik warga negara menemukan dua macam strategi keterlibatan, yaitu konvensional ( conventional ) dan tidak konvensional ( unconventional ). 54
Keterlibatan konvensional memiliki beberapa ciri, diantaranya ialah legalitas dan institusionalisasi. Legalitas artinya berfungsi sesuai aturan-aturan perilaku yang diatur oleh hukum-hukum negara secara tertulis. Institusionalisasi berarti dilaksanakan melalui struktur-struktur dan lembaga-lembaga yang ditetapkan untuk maksud itu. Keterlibatan ini disokong oleh suatu logika internal yang membedakan fungsi-fungsi pemerintah dan oposisi sebagai elemen-elemen penting sistem demokrasi, di mana sasaran yang dike - jar ialah sebuah kompetisi damai untuk mendapatkan kekuasaan memerintah, bukan perjuangan dengan kekerasan demi membinasakan lawan-lawan politik. Berikutnya, keterlibatan ini berlangsung di ruang-ruang spesifik yang disebut ruang publik ( public sphere ). Keterlibatan ditujukan untuk memengaruhi pemerintahan. Untuk itu, orang tidak bisa bergerak sendirian namun harus kolektif. Dan alih-alih memajukan kemajemukan, keterlibatan dalam corak konvensional mempromosikan kesatuan sosial. 55
Keterlibatan yang tidak konvensional adalah lawan dari yang konvensional. Kalau yang konvensional bergerak dalam logika berpikir pemerintah-oposisi, yang menjadi ciri suatu negara demokratis, maka pemerintah-yang diperintah, yang khas pada rezim-rezim nondemokratis, adalah logika yang berada di balik keterlibatan yang tidak konvensional. Yang disasar ialah pluralitas sosial, dalam bentuk yang tidak melembaga dan berlangsung di luar arena-arena publik. Karena itulah ia dipandang ilegal dari sudut pandang yang
53 Seperti diceritakan dalam pertemuan via Zoom yang disponsori Jaringan Marindo pada 29 Mei 2020. Forum ini dirancang sebagai tempat di mana mantan calon-calon anggota parlemen itu saling berbagi pengalaman pribadi mereka masing-masing.
54 Lihat Marcin Kaim, “Rethinking Modes of Political Participation the Conventional, Unconventional, and Alternative,” Democratic Theory 8, no. 1 (Summer 2021): 50–70, https://doi.org/10.3167/dt.2021.080104.
55 Kaim, “Rethinking Modes of Political Participation,” 56–58.

## konvensional.
Marcin Kaim meringkasnya secara biner dalam enam pasangan sebagai berikut:
(1) Legal × ilegal;
(2) kelembagaan × nonkelembagaan;
(3) pemerintah-logika oposisi × pemerintah-logika yang diperintah;
(4) publik × privat;
(5) kolektif × individual;
(6) kesatuan × kemajemukan.
Kaim menolak strategi biner yang bersifat reduksionis itu. Ia mengusulkan suatu strategi alternatif yang merangkul keduanya dalam sebuah garis kontinum. Partisipasi politik bukan lagi semata ini atau itu tetapi kedua-duanya harus ada di sana dalam berb - agai varian strategi mengikuti konteks yang berkembang. Bila digambarkan, maka akan tampil sebagai berikut:
Konvensional
Tidak Konvensional
Legal Ilegal Kelembagaan Nonkelembagaan Pemerintah-Logika Oposisi Pemerintah-Logika yg diperintah Publik Privat Kolektif Individual Kesatuan Kemajemukan
Diletakkan dalam garis kontinum sesuai yang dipaparkan Kaim di atas maka keterli - batan orang-orang Kristen di Malang Raya melalui Marindo dapat dikatakan cenderung ke arah kutub konvensional. Hal itu bisa dilihat dari pergerakannya yang dilakukan secara kolektif, publik, dan bukan privat serta bergerak dalam kerangka aturan-aturan yang mengatur hak-hak dan keterlibatan warga negara seperti dalam undnag-undang pemilu. Meski demikian, tidak semua varian strategi yang dibayangkan Kaim tampil kuat di Marindo dari sisi kelembagaan.
Salah satu strategi yang terlihat lemah dan membuat Marindo menjauh dari kutub konvensional ialah pada aspek kesatuannya. Ia tampil paling nyata dalam pemilu 2019 ketika rekomendasi Marindo tidak diikuti oleh sebagian orang dan gagalnya sejumlah calon yang direkomendasikan untuk dipilih. Lemahnya kesatuan ini tampaknya bersumber pada pengalaman masing-masing pegiat Marindo. Meski alasan-alasan tiap orang bisa tampak sama namun tidak berarti pengalaman masing-masing orang dengan apa yang diperjuangkan bisa serupa dan membentuk sebuah identitas kolektif. Penelitian Tim Jordan atas aspek kesatuan dalam gerakan-gerakan sosial menunjukkan bahwa pengalaman tersebut penting. 56 Pengalaman seseorang dengan suatu partai dan calon legislatif dari
56 Tim Jordan, “The Unity of Social Movements.” The Sociological Review 43, no. 4 (November 1995): 675–692, http://doi.org/10.1111/j.1467-954x.1995. tb00714.x.
partai tertentu menciptakan apa yang disebut Jordan sebagai “ bootstrapped self-definitions ,” yang membuatnya yakin bahwa suatu partai dan calon yang ditawarkannya adalah yang terbaik. Hal itu mengikat dan menahan orang untuk keluar mencari alternatif baru, yang secara rasional dapat lebih baik. Pengalaman semacam ini tampaknya membuat sebagian orang Kristen di Malang Raya memilih tidak mengikuti rekomendasi Marindo.
Dalam hal strategi kelembagaan, Marindo jelas berada di sisi nonkonvensional. Kalaupun memiliki suatu pedoman kerja yang sudah terkodifikasi, Marindo bukanlah sebuah organisasi sosial-kemasyarakatan yang terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum. Sifatnya cair dengan kepengurusan yang tidak berstruktur baku. Keanggotaannya bebas dan tidak terikat. Mereka terhubung satu sama lain karena keyakinan agama yang sama, kepedulian yang sama kepada situasi dan kondisi bangsa serta cita-cita yang sama untuk gereja, bangsa, dan negara.
Studi yang dilakukan Cansarp Kaya atas partisipasi kelompok-kelompok minori - tas dalam sebuah proses demokrasi menemukan bahwa hal itu merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan ketika merespons cara negara menyelesaikan masalah kaum minoritas. 57 Strategi nonkelembagaan akan ditempuh bila strategi dominan yang negara pergunakan adalah represi, menekan segala perbedaan dan mengedepankan satu persamaan (cara eksklusif), atau ketika kelompok minoritas diperlakukan secara diskriminatif. Studi lain yang dilakukan oleh Sandra J.L. Gutierrez dalam satu dan lain hal mengukuhkan temuan Kaya. 58 Di dalam negara yang mana anggota masyarakatnya mengalami kekerasan yang mengancam keselamatannya, maka partisipasi mereka akan meningkat kalau dapat mengorganisasi dirinya dalam suatu jaringan kerja sama. Melalui jaringan tersebut, mereka menemukan kekuatan dan sumber daya untuk memperjuangkan kepentingannya melalui protes, demonstrasi, dan lain sebagainya.
Strategi nonkelembagaan yang diambil oleh Marindo terlihat sejalan dengan cara yang ditempuh oleh kelompok-kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di lingkungan sosial yang diwarnai kekerasan. Seperti tercermin dalam latar belakang berdirinya Marindo, atmosfer sosial-politik Indonesia menjelang pemilu 2014 dan 2019, ditangkap oleh pegiat Marindo, kuat diwarnai oleh diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk terhadap orang-orang Kristen. Dalam konteks Malang Raya, menjelang dua pemilu itu memang tidak ada aksi-aksi intoleran dan kekerasan apapun yang dilakukan langsung terhadap orang Kristen. Persoalan yang dihadapi didominasi oleh kesulitan mendapatkan surat izin mendirikan rumah ibadah atau melakukan kegiatan keagamaan dengan leluasa di tempat-tempat tertentu. 59 Meski
57 Cansarp Kaya, “Ethnic Minorities and Political Participation: Non-institutionalized Participation of Ethnic Minorities”, E-International Relations (20 Mei 2013): 1–15, https://www.e-ir.info/2013/05/20/ethnic-minorities-and-political-participation/.
58 Sandra Jessica Ley Gutiérrez, “Citizens in Fear: Political Participation and Voting Behavior in the Midst of Violence” (PhD diss., Duke University, 2014).
59 Misalnya, Abdul Aziz Mahrizal Ramadan, “Tarik Ulur Perizinan Kapel, Empat Tahun Umat Katolik di Dau Malang Tidak Bisa Beribadah,” 2  Februari  2022,  https://malang.suara.com/read/2022/02/02/214108/tarik-ulur-perizinan-kapel-empat-tahun-umat-katolik-di-dau-malang-tidak-bi - sa-beribadah; Pipit Anggraeni, “Bergolak, Izin Mendirikan Tempat Ibadah di Desa Banjararum Malang Tuai Protes,” 28 Februari 2019, https://www. malangtimes.com/baca/44500/20190928/161400/bergolak-izin-mendirikan-tempat-ibadah-di-desa-banjararum-malang-tuai-protes.  Juga  Irfana  Rico Rodiaz, “Efektivitas Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan,” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016).
begitu, informasi-informasi yang diterima melalui berbagai media telah membentuk sema - cam persepsi di benak para pegiat Marindo bahwa aksi-aksi intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan kepada kaum minoritas berbahaya bagi masa depan Indonesia di mana orang Kristen hidup di dalamnya.
Strategi nonkelembagaan muncul begitu saja dan tidak dipersoalkan. Meski di kemu - dian hari muncul ide untuk melembagakannya setelah pemilu 2019 namun dalam proses di pemilu 2014 dan 2019 tidak ada satu pun yang mempersoalkan bentuk Marindo sebagai suatu jaringan kerja sama. Strategi ini diterima sebagai cara yang tepat karena memberi keleluasaan melintasi batas organisasi-organisasi umat Kristen di Malang. Persoalan internal yang jamak dihadapi tiap organisasi dan relasi antarorganisasi yang belum ter - bina maksimal menghambat mereka untuk menyentuh soal-soal yang diperjuangkan Marindo. Dalam jaringan ini, individu-individu dari berbagai organisasi dapat bertemu dan memadukan kekuatan masing-masing tanpa dihambat oleh persoalan internal dan eksternal organisasi masing-masing. Di dalam Marindo, mereka berdiri sebagai pribadi mandiri yang tidak mewakili organisasi apapun. Di sisi lain, diambilnya strategi ini juga tidak lepas dari kondisi sebagian pegiatnya yang dibatasi keterlibatannya secara politik dalam sebuah lembaga. 60 Mereka tidak akan dapat berbuat seleluasa seperti dalam bentuk Marindo sekarang bila jaringan ini mengambil rupa organisasi masyarakat.
Terkait dengan upaya mendapatkan kekuasaan lewat pemilu, Marindo tidak persis masuk  dalam  kategori  konvensional  atau  tidak  konvensional.  Sejalan  dengan  tiga pemikiran keagamaan yang menggerakkan para pegiatnya, Marindo lebih tepat dipahami sebagai usaha untuk memberi pengaruh yang baik di arena politik, khususnya dalam tata kelola kehidupan bernegara dan bermasyarakat di berbagai level. Pengaruh baik itu akan diwujudkan dengan terpilihnya anggota-anggota parlemen yang tidak korupsi, menolak ideologi intoleran dan aksi-aksi intoleran serta berkomitmen penuh pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika . Kendaraan politik yang akan dipakai, apakah itu partai besar atau partai kecil, bukan masalah pokok. Yang penting ialah memanfaatkan kekuatan elektoral Kristen di suatu dapil untuk mengantar orang yang direkomendasikan ke kursi parlemen. Namun, di titik ini, sebagian pegiat Marindo―seperti terlihat dalam kasus seorang calon baru dari partai baru di pemilu 2019 dan kegagalan calon-calon yang direkomendasikannya untuk terpilih―tidak cermat menangkap realitas politik Kristen di Malang Raya. Seperti sudah diterangkan di atas, mekanisme “ bootstrapped self-definitions ” telah membentuk suatu ikatan emosional yang kuat di antara sebagian pemilih Kristen Malang Raya dengan partai politik tertentu dan calon yang diusungnya.
Alasan lain ialah kelalaian mempertimbangkan strategi-strategi yang ditempuh oleh kelompok minoritas ketika menghadapi dominasi kelompok mayoritas. Dalam peneliti - annya atas relasi Islam-Kristen di masa Orde Baru, Mujiburrahman menemukan perasaan
60 Dalam beberapa tata gereja pegiat Marindo ada aturan yang tegas melarang keterlibatan gereja dan pejabat-pejabat gereja dalam kegiatan poli - tik.
keterancaman satu terhadap yang lain sebagai faktor yang menimbulkan ketegangan di dalam hubungan itu. 61 Studi Nasution tentang partisipasi minoritas Kristen memberi kesan yang kuat di antara sebagian orang Kristen bahwa tujuan perjuangan politik Kristen ialah melawan dominasi kelompok mayoritas Islam. 62 Dalam situasi seperti ini, seperti ditunjukkan Cottrel-Ghai dan kawan-kawan, kelompok minoritas akan meresponsnya dengan dua cara. Pertama, kelompok ini akan masuk dan terlibat dalam partai-partai politik besar. Sasarannya ialah menempatkan orang-orangnya di berbagai posisi politis untuk memperjuangkan nasib dan kepentingan mereka. Kedua, mengembangkan strategi komunikasi yang cerdik di mana kepentingan dan kebutuhan kaum minoritas ditaruh sedemikian rupa dalam ruang lingkup kepentingan yang lebih luas. 63 Kedua strategi ini disuarakan dengan jelas sekali oleh seorang caleg dari sebuah partai besar dalam bedah caleg 2019 dan di berbagai kesempatan sebelum dan sesudah itu. 64 Kenyataan ini tidak dibaca dengan baik oleh sebagian pegiat Marindo sehingga gagal mendudukkan calon- calon yang direkomendasikannya di tingkat pusat, kota, dan kabupaten pada pemilu 2019.
Kegagalan itu tampaknya turut disumbang oleh iklim politik Indonesia yang sudah lama diwarnai oleh clientelism. Relasi patron-klien adalah ciri yang menandai praktik demokrasi elektoralnya. 65 Karakteristik ini berkembang dari relasi pertukaran di antara seorang patron dan klien, yang menjadi ciri umum dalam banyak budaya di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. 66 Dalam iklim seperti ini, keanggotaan seseorang dalam suatu partai atau identitasnya dengan suatu partai tidak dirasa penting. Keterlibatan aktif dalam pemilu lebih banyak ditentukan oleh manfaat apa yang mau didapatkan secara langsung dari para calon yang mencalonkan diri atau dari kedekatan emosional yang dirasakan dengan calon atau partai pengusung. 67 Di sini para broker atau pialang, yang memperantarai keinginan pemilih dan keinginan calon atau partai, memainkan peran yang penting. Mereka dapat seseorang atau beberapa orang, yang merepresentasikan sekelom - pok masyarakat. Dalam iklim seperti ini, Marindo terlihat berperan sebagai broker yang menghubungkan partai politik dan pemilih, dan sebaliknya. Masalah dengan Marindo ialah ia belum memiliki daya tekan yang cukup untuk menggerakkan pemilih Kristen di Malang Raya memilih calon-calon yang “dijualnya”. Pendekatan rasional yang ditempuh Marindo, selain tidak didukung oleh kualitas calon-calon yang direkomendasikan, juga belum mampu menyaingi ikatan emosional yang sudah ada di antara pemilih dan par - tai-partai tertentu; 68 dan juga dengan pragmatisme pemilih, yang memilih karena uang
61 Lihat Mujiburrahman, Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006).
62 Lihat Nasution, “Demokrasi dan Politik Minoritas Indonesia,” 325–326.
63 Lihat Jill Cottrel-Ghai, Yash Ghai, Korir Sing’Oei, dan Waikwa Wanyoike, Taking diversity seriously: minorities and political participation in Kenya , Briefings (Minority Rights Group International, 2013), 8.
64 Lihat Notulen Pertemuan, Jumat, 13 Mei 2019.
65 Lihat Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, eds. Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots (Singa - pore: National University Singapore Press, 2016).
66 Lihat Dirk Tomsa dan Andreas Ufen, eds. Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand and the Philip- pines (New York: Routledge, 2013).
67 Lihat Nathan W. Allen, “Clientelism and the personal vote in Indonesia”, Electoral Studies 37 (2014), http://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.10.005.
68 Tentang keunggulan peran emosi dalam menentukan pilihan politik pemilih lihat artikel profesor Steve McKevitt, “Persuasive politics: why emotional beats rational for connecting with voters,” The Conversation, 20 Juni 2019, https://theconversation.com/persuasive-politics-why-emotion - al-beats-rational-for-connecting-with-voters-116098. Lihat juga Heather E. Yates, The Politics of Emotions, Candidates, and Choices (New York: Palgrave MacMillan,  2016),  http://doi.org/10.1057/978-1-137-51527-8.      Bdk.  Ching-Hsing  Wang,  “Why  do  people  vote?  Rationality  of  emotion?” International
atau kompensasi lainnya.

## Kesimpulan
Apa yang diperbuat oleh orang-orang Kristen di Malang Raya dalam pemilu 2014 dan 2019 melalui Marindo menunjukkan bahwa orang-orang Kristen berusaha meman - faatkan secara maksimal ruang luas yang dibuka bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan ini dipandang sejalan dengan keyakinan teologis masing-masing pegiatnya yang datang dari bermacam-macam denominasi gereja dan lembaga Kristen. Jalan nonkelembagaan dipilih sebagai medium untuk berpartisipasi, dalam rupa jari- ngan orang-orang yang terhubung satu sama lain karena kesamaan keyakinan agama dan keprihatinan terhadap bangsa. Dalam atmosfer relasi antarorganisasi Kristen yang sempat diwarnai konflik di masa lalu, strategi itu cocok untuk menyatukan orang-orang dan memediasi kepentingan tanpa memunculkan polarisasi baru serta kompetisi dan konflik baru dengan organisasi-organisasi Kristen yang sudah ada.
Tentu saja ada limitasi-limitasi tersendiri dengan bentuk ini. Hasil yang dicapai menunjukkan  adanya  sesuatu  yang  perlu  dilakukan  dengan  bentuk  itu.  Selain  itu, dalam  praktik  pemilu  Indonesia  yang  kental  dengan  corak clientelism, model kelembagaan se p erti Marindo sekarang, tampaknya sulit diandalkan oleh partai politik manapun  untuk  memenangkan  calon  yang  diusung  partai.  Hal  ini  akan  menjadi pekerjaan rumah besar untuk Marindo kini dan ke depan.

## Referensi
Ali-Fauzi, Ihzan, Samsu Rizal Panggabean, Nathanael Gratias Sumaktoyo, Anick H. T.,
Musni Mubarak, Testriono, dan Siti Nurhayati. Kontroversi Gereja di Jakarta. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies, 2011.
Allen, Nathan W. “Clientelism and the personal vote in Indonesia,” Electoral Studies 37 (Maret 2015): 73–85. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.10.005.
Allen, R. Michael. Reformed Theology (New York: T&T Clark International, 2010).
Anggraeni, Pipit. “Bergolak, Izin Mendirikan Tempat Ibadah di Desa Banjararum Malang Tuai Protes,” Malang Times. 28 September 2019. https://www.malangtimes.com/ baca/44500/20190928/161400/bergolak-izin-mendirikan-tempat-ibadah-di-desa-ban - jararum-malang-tuai-protes.
Aritonang, Jan S. “Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955–2009: Sebuah Kajian Historis-Teologis,” Studia Philosophica et Theologica 9, no. 2 (Oktober 2009): 191–213. https://doi.org/10.35312/spet.v9i2.98.
Aspinall, Edward, dan Mada Sukmajati, eds. Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. Singapore: National University Singapore Press, 2016.
Political Science Review 34, no. 5 (Juli 2013): 483–501, http://doi.org/10.1177/0192512113490365.
Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press, 2018.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. “Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan,
2018–2020.” Diakses 4 Mei 2022. https://malangkab.bps.go.id/statictable/2019/08/27/751/ penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan-2018-2020.html.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. “Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2012–2014.” Diakses 5 Mei 2022. https://malangkab.bps.go.id/indica - tor/12/49/3/penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html.
Badan Pusat Statistik Kapubaten Malang. Kabupaten Malang dalam Angka 2014. Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2014.
Badan Pusat Statistik Kapubaten Malang. Kabupaten Malang dalam Angka 2020 . Malang;
Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2020.
Badan Pusat Statistik Kota Batu. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut  di Kota Batu, 2019.” Diakses 4 Mei 2022. https://batukota.bps.go.id/ statictable/2020/05/13/711/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang- dianut-di-kota-batu-2019.html.
Badan Pusat Statistik Kota Batu. Kota Batu dalam Angka 2014. Kota Batu: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2014.
Badan Pusat Statistik Kota Batu. Kota Batu dalam Angka 2019 . Kota Batu: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2019.
Badan Pusat Statistik Kota Malang. “Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2019–2021.” Diakses 4 Mei 2022. https:// malangkota.bps.go.id/indicator/12/311/1/jumlah-penduduk-de-jure-menurut-keca - matan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html.
Badan Pusat Statistik Kota Malang. Kota Malang dalam Angka 2014 . Kota Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2014.
Bappenas. “Akuntabilitas Wakil Rakyat Masih Rendah: Perlu Penyusunan Indikator Demokrasi dan Perbaikan Perundang-Undangan.” https://adoc.tips/download/akunt - abilitas-wakil-rakyat-masih-rendah-perlu-penyusunan-ind.html. Bolt, John. Christian and Reformed Today . Ontario: Paideia Press, 1984.
Chetty, Irvin G. “Origin and Development of the ‘New Apostolic Reformation’ in South Africa: A Neo-Pentecostal Movement or a Post-Pentecostal Phenomenon?” Alternation 11 (2013): 190–206. https://journals.ukzn.ac.za/index.php/soa/article/view/408.
Cottrel-Ghai, Jill, Yash Ghai, Korir Sing’Oei, dan Waikwa Wanyoike. Taking diversity seri- ously: minorities and political participation in Kenya . Briefings (Minority Rights Group International, 2013).
Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitive and Mixed Methods Approaches.
Thousands Oaks: Sage Publications, 2014.
Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. Qualitative Inquiry and Research Design , 4th ed. Thousands Oaks: Sage Publication, 2018.
Cry Out America. 7 Mountains of Culture: Prayer Guide. https://thehelperconnection.org/ wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/12/7MountainsPrayerGuide16.pdf. Detik News. “Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32).” 26 Desember 2008. https://news. detik.com/parpol/d-1059591/partai-kasih-demokrasi-indonesia-32.
Dominggus, Markus. “Marindo: Apa, Kenapa dan Bagaimana ke Depan” ( Diskusi Online, 12 Desember 2020).
———. “Orang Kristen di Malang dan Politik: Mengenal Marindo,” ( Follow Up Special Forum 75 Tahun Indonesia Merdeka, 24 Agustus 2020).
Enlow, Johnny. The Seven Mountain Prophecy. Lake Mary: Creation House, 2008. Given, Linda M., ed. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods . Volume 1 & 2. Thousands Oaks: Sage Publications, 2008.
Got Questions. “What is the seven mountain mandate, and is it biblical?” 3 Oktober 2020. https://www.gotquestions.org/seven-mountain-mandate.html.
Gutiérrez, Sandra Jessica Ley. “Citizens in Fear: Political Participation and Voting Behavior in the Midst of Violence.” PhD diss., Duke University, 2014. https://hdl.handle. net/10161/9038.
Halili. Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2016 . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016.
Iqbal, Imam. “Konflik Etno-Religius di Indonesia Kontemporer dalam Pandangan Orde Baru,” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 9, no. 1 (April 2017): 1–24.
Jones, Sydney. “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani  Intoleran”  ( Nurcholish  Madjid  Memorial  Lecture (NMML),  Universitas Paramadina, Jakarta, 19 Desember 2013).
Jordan, Tim. “The Unity of Social Movements.” The Sociological Review 43, no. 4 (November 1995), 675–692. http://doi.org/10.1111/j.1467-954x.1995.tb00714.x.
Kaim,  Marcin.  “Rethinking  Modes  of  Political  Participation  the  Conventional, Unconventional, and Alternative”, Democratic Theory 8, no. 1 (Summer 2021): 50–70. https://doi.org/10.3167/dt.2021.080104.
Kaya, Cansarp. “Ethnic Minorities and Political Participation: Non-institutionalized Participation of Ethnic Minorities”, E-International Relations (20 Mei 2013): 1–15. https:// www.e-ir.info/2013/05/20/ethnic-minorities-and-political-participation/.
Krajnc, Marina Tavčar, Sergej Flere, dan Andrej Kirbiš. “Ethnic Minorities and Political Participation: A Comparative Study of Post-Yugoslav Countries”, Innovative Issues and Approaches in Social Sciences 5, no. 1 (Januari 2012): 6–23. DOI: http://doi.org/10.12959/ issn.1855-0541.IIASS-2012-no1-art01.
Lambang Trijono, M. Najib Azca, Tri Susdinarjanti, Moch. Faried Cahyono, dan Zuly Qodir, eds. Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia (Yogyakarta: CSPS Books, 2004).
Leimena, J. “Kewarga negaraan yang Bertanggung Jawab.” Makalah pada Konferensi Studi Pendidikan Agama Kristen, Sukabumi, 20 Mei–10 Juni 1955. https://leimena.
org/kewarga negaraan-yang-bertanggungjawab/.
Manafe, Ferdinan Samuel, “Sikap Kristen dalam Arena Politik,” Missio Ecclesiae 6, no. 1 (April 2017): 1–16. https://doi.org/10.52157/me.v6i1.66.
Marindo. Catatan Bedah Caleg 2019. 1 Maret 2019.
Marindo. Pedoman Kerja Jaringan Marindo 2021 .
Marindo. Rekomendasi Nama-Nama Caleg dan Paslon Capres/Cawapres dalam pemilu 2019 di Daerah Pemilihan Malang Raya dari Kelompok Diskusi (Poksi) Malang untuk Indonesia Raya (Marindo). 8 April 2019.
McKevitt,  Steve.  “Persuasive  politics:  why  emotional  beats  rational  for  connect - ing  with  voters.”  The  Conversation.  20  Juni  2019.  https://theconversation.com/ persuasive-politics-why-emotional-beats-rational-for-connecting-with-voters-116098. Merdeka. “Aturan Perayaan Natal & Tahun Baru ala Wali Kota Malang yang Tuai Polemik.“
22 Desember 2018. https://www.merdeka.com/peristiwa/aturan-perayaan-natal-tahun- baru-ala-wali-kota-malang-yang-tuai-polemik.html.
Mujiburrahman. Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
Nasution, M. Imaduddin. “Demokrasi dan Politik Minoritas Indonesia,” Politica 4, no. 2 (November 2013): 325–326. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/323.
Panitia Buku Kenangan Dr. J. Leimena. Kewarga negaraan yang Bertanggung Jawab: Mengenal Dr. J. Leimena . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
Pattianakotta, Harimanta A., dan Agustina Raplina Samosir. Pemilu Damai dan Demokrasi Bermartabat: Perspektif Teologis Kristen Protestan. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2018.
Popma, K. J. “Calling, Task, and Culture.” Diakses 3 Oktober 2020. https://web.archive. org/web/20210426100556/http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/ Scanned_Books_PDF/CallingTaskandCulture.pdf .
Raco, J. R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya . Jakarta: Grasindo, 2010.
Ramadan, Abdul Aziz Mahrizal. “Tarik Ulur Perizinan Kapel, Empat Tahun Umat Katolik di Dau Malang Tidak Bisa Beribadah.” 2 Februari 2022. https://malang.suara.com/ read/2022/02/02/214108/tarik-ulur-perizinan-kapel-empat-tahun-umat-katolik-di-dau- malang-tidak-bisa-beribadah.
Rantung,  Djoys Anake.  “Pendidikan Agama  Kristen  dan  Politik  dalam  Kehidupan Masyarakat Majemuk Indonesia,” Shanan: Jurnal Pendidikan Agama Kristen 1, no. 2 (Oktober 2017): 58–73. https://doi.org/10.33541/shanan.v1i2.1492.
Rodiaz, Irfana Rico. “Efektivitas Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016.
Sabda. “Gerakan Doa Sekota.” 5 Juni 2002. https://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2002/23/.
Satriani, Septi, Yogi Setya Permana, dan Ismail Hasani. Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat . Policy Brief No. 2/SI/2019. Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace, 2019.
Sianipar, Ronald, Mangiring Tua Togatorop, dan Rupus. “Hubungan Partisipasi Umat Kristen dalam Dunia Politik dan Pendidikan terhadap Mandat Amanat Agung”, Real Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen 4, no. 1 (Maret 2019): 58–68.  http:// doi.org/10.31219/osf.io/vhs58.
Solidaritas Perempuan dan KontraS. Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia . Jakarta: Solidaritas Perempuan dan KontraS, 2014.
Surbakti,  Ramlan,  dan  Didik  Supriyanto. Partisipasi  Warga  Masyarakat  dalam  Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum . Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013.
Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta,” Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1 (Oktober 2019): 22–36. http://doi.org/10.30648/dun.v4i1.187.
Susanto, “Pancasila sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis tentang Peran Pancasila  sebagai  Modal  Sosial  Berbangsa  dan  Bernegara,” Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan 2, no. 1 (Maret 2016): 44–52. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ jiip/article/view/1634.
Sutoyo, Daniel. “New Apostolic Reformation dan Pengaruhnya terhadap Eklesiologi”, Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani , Vol. 4, No. 2, April 2020: 264-274. http:// doi.org/10.30648/dun.v4i2.289.
Tomsa, Dirk, dan Andreas Ufen, eds. Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand and the Philippines. New York: Routledge, 2013. Wahab, Abdul Jamil, et al. Persoalan Pendirian Gereja di Indonesia. Jakarta: Litbangdiklat Press Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020.
Wahid Foundation. Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2017: Mengikis Politik Kebencian. Jakarta: Wahid Foundation, 2018.
Wang, Ching-Hsing, “Why do people vote? Rationality of emotion?” International Political Science Review 34, no. 5 (Juli 2013): 483–501. http://doi.org/10.1177/0192512113490365. Wismabrata,  Michael  Hangga.  “Kasus  Korupsi  Massal  di  DPRD  Kota  Malang,  Ini Sejumlah  Faktanya.”  Diakses  3  Oktober  2020.  https://regional.kompas.com/ read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah- faktanya?page=all.
Yates, Heather E. The Politics of Emotions, Candidates, and Choices . New York: Palgrave MacMillan, 2016. http://doi.org/10.1057/978-1-137-51527-8.