## PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PROSES PEMBUATAN REGULASI DESA DI DESA BONYOH KECAMATAN KINTAMANI

## I Nengah Suastika
Program Studi PPKn, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail: nengah.suastika@undiksha.ac.id

## Abstrak
Tujuan  utama  dari  Pelatihan  dan  Pendampingan  pembuatan  regulasi  desa  di Desa  Bonyoh  Kecamatan  Kintamani  ini  adalah  untuk  (1)    meningkatkan wawasan  dan  keterampilan  kepala  desa,  perangkat  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa    dalam  membuat  Peraturan  Desa,  (2)  meningkatkan wawasan  dan  keterampilan  kepala  desa,  perangkat  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  membuat  Peraturan  Kepala  Desa,    dan  (3) meningkatkan  wawasan  dan  keterampilan  kepala  desa,  perangkat  desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  membuat  Peraturan  Bersama  Kepala Desa.    Pelatihan  dan  pendampingan  dilakukan  dengan  dua  metode  secara sinergis,  yaitu:  metode  pelatihan  dan    metode  pendampingan.  Pelatihan  dan pendampingan  ini  mampu  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  membuat  peraturan desa,  peraturan  kepala  desa  dan  peraturan  bersama  kepala  desa.  Tahapan pembuatan regulasi desa diawali dari proses perencanaan pembuatan regulasi desa,  pembuatan  draf  regulasi  desa  oleh  Kepala  Desa  atau  Badan Permusyawaratan  Desa,  kemudian  dilakukan  pembahasan  bersama  antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, penetapan regulasi desa, penyebarluasan regulasi desa dan evaluasi terhadap regulasi desa. Selain itu, pelatihan  ini  mampu  membangun  kesadaran  masyarakat  dalam  menyikapi rancangan  peraturan  yang  di  buat  di  desa,  baik  itu  berupa  Peraturan  Kepala Desa,  Peraturan  Desa  mapun  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  pembuatan  regulasi  desa  masyarakat  dilibatkan dalam  perencanaan,  pembahasan  sampai  pada  tahap  pelaksanaan  dan evaluasi terhadap regulasi desa yang telah dibuat.
Kata Kunci: regulasi desa; peraturan; penetapan.

## Abstract
The  main  objectives  of  the  training  and  assistance  for  making  village regulations in Bonyoh Village, Kintamani District are (1) to increase the insight and skills of village heads, village officials and the Village Consultative Body in making Village Regulations, (2) increase the insight and skills of village heads, village  officials  and  the  Village  Consultative  Body  in  making  Village  Head Regulations,  and  (3)  increasing  the  insights  and  skills  of  the  village  head, village  apparatus  and  Village  Consultative  Body  in  making  Joint  Village  Head Regulations.  Training  and  mentoring  are  carried  out  in  two  synergistic  ways, namely:  the  training  method  and  the  mentoring  method.  This  training  and mentoring is able to improve the knowledge and skills of the Village Head and Village  Consultative  Body  in  making  village  regulations,  village  head regulations  and  joint  village  head  regulations.  The  stages  of  making  village regulations  begin  with  the  planning  process  for  making  village  regulations, drafting  village  regulations  by  the  Village  Head  or  Village  Consultative  Body, then  conducting  joint  discussions  between  the  village  head  and  the  Village Consultative  Body,  establishing  village  regulations,  disseminating  village regulations and evaluating village regulations. In addition, this training is able to build community awareness in responding to the draft regulations made in the village,  both  in  the  form  of Village Head  Regulations,  Village Regulations  and Joint  Village  Head  Regulations.  This  is  because  in  the  making  of  village regulations  the  community  is  involved  in  planning,  discussion  until  the implementation stage and evaluation  of the  village regulations that have been made.
Keywords : village regulations; regulation; determination.

## PENDAHULUAN
Keluarnya  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan  kewenangan  yang  amat luas  bagi  Pemerintahan  Desa  unuk mengelola  sumber  daya  desa  sesuai dengan  potensi  yang  ada.  Pada  Pasal 26  Ayat  (1)  disebutkan “ Kepala  Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan  Desa,  melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ” (UU
No.  6 Tahun 2014). Kewenangan yang sangat besar ini membutuhkan komitmen  bersama  antara  masyarakat desa  dengan  Pemerintahan  Desa. Untuk  itu  dibutuhkan  seperangkat
aturan  yang  mampu  menjadi  dasar dalam  pengambilan  kebijakan  oleh kepala desa dan menjadi pedoman bagi masyarakat desa (Widodo, dkk, 2020). Pada Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi  dan  tata  kerja  Pemerintah Desa;  b.  mengajukan  rancangan  dan menetapkan Peraturan
Desa; c.
menerima  penghasilan  tetap  setiap bulan,  tunjangan,  dan  penerimaan lainnya  yang  sah,  serta  mendapat jaminan  kesehatan;  d.  mendapatkan pelindungan  hukum  atas  kebijakan yang dilaksanakan; dan e.  memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban  lainnya  kepada  perangkat Desa.  Secara  lebih  oprasional  dalam menyelenggarakan  kewenangan  yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma  hukum,  kepala  desa  diberikan hak untuk mengajukan
dan menetapkan  peraturan  desa  (Perdes).
Hak  inisiasi  untuk  membuat  peraturan desa pada satu sisi merupakan sebuah berkah yang luar biasa bagi desa untuk mengatur desanya sendiri sesuai dengan  nilai-nilai  budaya  masyarakat desa.  Namun  disi  lain,  kewenangan  ini merupakan  tantangan  tersendiri  bagi Kepala  Desa  mapun  bagi  Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan, karena tidak semua Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  yang memadai  dalam  membuat  peraturan desa  (Perdes)  (Rahmawati,  2015). Beberapa  tugas  prinsip  dan  sering menimbulkan  persoalan  hukum  yang diemban  oleh  Kepala  Desa  dengan perangkat desa adalah bertalian dengan  kewenangan  untuk  mengelola keuangan  desa  dan  aset  desa  serta menetapkan  Peraturan  Desa.  Kedua kewenangan ini sangat rentan terhadap persoalan hukum, mengingat mekanisme pengelolaan keuangan desa  dan  penetapan  Peraturan  Desa mesti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  kebutuhan  realistik  masyarakat Desa (Suastika, 2017). Beberapa contoh kasus
pengelolaan  dana  desa  Provinsi  Bali, misalnya  penetapan  Kepala  Desa Dencarik  Kecamatan  Banjar  sebagai tersangka  atas  dugaan  kasus  korupsi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes)  Dencarik  tahun  2014,
tahun  2015,  dan  tahun  2016  dengan total  nilai  Rp  149  juta  (Buleleng,  Post
Bali  Online,  8  Nopember  2017).  Kasus yang  masih  hangat  diberitakan  adalah penetapan Kepala Desa Satra Kecamatan Kelungkung Kabupaten Kelungkung  oleh  Kejaksaan  Negeri Kelungkung  sebagai  tersangka  atas dugaan  penyelewengan  APBDes  Satra Tahun 2015 (Jawa Post. Com, 23 Maret 218).  Kasus-kasus  hukum  yang  terjadi bertalian dengan pengelolaan
Anggaran Dana Desa bukan saja terjadi karena  adanya  faktor  kesengajaan, akan  tetapi  juga  karena  kurangnya pemahaman  prebekel  dan  prangkat desa  dalam  memahami  administrasi pengelolaan  dana  desa  yang  didahului dengan  penetapan  Peraturan  Desa (Perdes).  Bertalian  dengan  itu,  untuk dapat melaksanakan tugas dan tangungjawab  tersebut,  Kepala  Desa beserta perangkat desa dan BPD mesti memiliki  pengetahuan  dan  wawasan yang memadai dalam bidang pengelolaan  keuangan  desa  serta membuat Peraturan Desa yang digunakan  mengatur  APBDes    dan kehidupan  masyarakat  desa.  Hal  ini urgen  untuk    dilakukan,  karena  semua kegiatan  desa  saat  ini  mesti  dilandasi oleh aturan hukum yang kuat.

## METODE PELAKSANAAN
Program  ini  merupakan  program yang  bersifat  terminal  dalam  rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan  Kepala  Desa,  BPD  dan perangkat desa dalam membuat peraturan  desa  dengan  sistim  jemput bola (Suastika, 2017). Untuk kepentingan pencapaian tujuan program  ini,  maka  metode  yang digunakan  adalah  metode  pelatihan
dan metode Pendampingan.  Pelatihan diberikan  kepada  Kepala  Desa,  BPD, dan  perangkat  desa  dalam  memahami regulasi desa yang terdiri dari peraturan  desa,  peraturan  bersama kepala  desa  dan  peraturan  kepala desa. Tahap berikutnya adalah melakukan pelatihan dan pendampingan  kepada  kepala  desa, BPD  dan  perangkat  desa  untuk pemembuatan regulasi desa (peraturan desa,  peraturan  kepala  desa  dan peraturan bersama kepala desa)
(Sukadi, 2015). Adapun metode kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan ini dapat digambarkan sebagai berikut: Metode Pelatihan Pendampingan Sasaran v Kepala Desa v Perangkat Desa
v BPD Produk v Peraturan Desa v Peraturan Kepala Desa v Peraturan Bersama Kepala Desa Produk v Pengetahuan & Wawasan tentang Perdes, Perkades &
Peraturan Bersama
Kepala Desa
Gambar  1.  Metode  Pelaksanaa  Program Pembuatan Regulasi Desa di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani.
Penilaian  keberhasilan  program dievaluasi  melalui  metode  observasi, wawancara dan tes sumatif (Tayibnapis,  2000).  Evaluasi  melalui
observasi  dilakukan  untuk  melihat secara  langsung  proses  keberhasilan program  dilihat  dari  aktivitas  kepala, perangkat  desa  dan  BPD  dalam memahami  dan  membuat  regulasi desa.  Wawancara  dilakukan  untuk memformulasi pandangan kepala desa, perangkat  desa  dan  BPD  terhadap program  pengabdian  masyarakat  yang dilakukan.  Wawancara  dan  observasi terhadap program ini  dilakukan selama kegiatan  berlangsung  atau  penilaian proses.  Sedangkan  evaluasi  sumatif dilakukan  untuk  menilai  keberhasilan program  melalui  pameran/pertunjukan yang  dilakukan  oleh  kepala  desa, perangkat  desa  dan  BPD.  Penilaian sumatif  ini  dilakukan  pada  fase  akhir program  atau  penilaian output /produk kegiatan (Sugiono, 2010). HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa Salah  satu  persoalan  dasar  yang dialami  oleh  Kepala  Desa,  perangkat desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani adalah pengetahuan  dan  keterampilan  untuk membuat regulasi atau peraturan hukum di Desa yang berbentuk Petaruran  Desa,  Peraturan  Bersam Kepala  Desa  dan  Peraturan  Kepala Desa. Permasalahan ini bertalian dengan  syarat  administratif  pembuatan peraturan  desa,  tata  cara  pembuatan peraturan desa dan legitimasi peraturan desa  di  masyarakat  (Widodo,  dkk,
2020).  Bertalian  dengan  itu,  maka pelatihan dan pendampingan difokuskan  pada  materi:  (1)  syarat administrasi  pembuatan  regulasi  desa sesuai  Undang-Undang  Desa  No.  6
Tahun  2014,  (2)  tata  cara/mekanisme pembuatan regulasi desa sesuai Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014, dan  (3)  legitimasi  regulasi  desa  di masyarakat  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.  6    tahun  2014  Tentang Desa.    Pelatihan  dan  pendampingan diawali  dengan  memberikan  materi tentang konsep regulasi desa dan cara membuat regulasi desa.
Materi  diberikan  oleh  Dr.  Dewa Gedi  Sudika  Mangku,  LLM.,  dengan peserta  sebanyak  22  orang  (Kepala Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,
dan Perangkat Desa). Kegiatan dilaksanakan  di  balai  pertemuan  Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten  Bangli.  Sesuai  dengan Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  dimana  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi  wilayah  dimungkinkan  bagi desa  untuk  membuat  Peraturan  Desa, Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  dan Peraturan  Kepala  Desa.  Pasal  69 Undang-Undang  Desa  menjelaskan, regulasi  di  Desa  meliputi  :  Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan  Peraturan  Kepala  Desa  (Undang- Undang No. 6 Tahun 2014). Peraturan- peraturan  tersebut  ditetapkan  oleh Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan disepakati bersama  BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa dan pembangunan
desa.
Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif  hendaknya  mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan
Desa  (BPD)  dan  masyarakat  desa.
Komitmen  bersama  ini  diharapkan menjadi  proses  demokratisasi  yang
baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat (Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014). Apalagi  masyarakat  desa  sudah  diberi wewenang  oleh  pemerintah  untuk mengatur  dirinya  sendiri,  yaitu  melalui Perdes  yang  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai  dengan  Permendagri  No. 111  tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis  Peraturan  di  Desa  terdapat beberapa  peraturan  di  desa,  yaitu peraturan bersama kepala desa, peraturan  desa,  peraturan  kepala  desa dan keputusan kepala desa.  Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  dua atau  lebih  Kepala  Desa  dan  bersifat mengatur.  Peraturan  Desa  adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah dibahas  dan  disepakati  bersama  BPD.
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala Desa dan bersifat mengatur. Keputusan
Kepala  Desa  adalah  penetapan  yang bersifat  konkrit,  individual,  dan  final (Permendagri  No.  111  tahun  2014). Peraturan  bersama  kepala  desa  dibuat untuk  mengatur  kerjasama  antar  dua desa  atau  lebih,  sehingga  terbangun kemitraan  yang  saling  menguntungkan secara  sosial  mapun  secara  ekonomi antar desa. Misalnya peraturan bersama kepala desa dalam menanggulai  sampah  plastik  disungai yang melintasi beberapa desa, sehingga  kebersihan  dan  keasrian lingkungan  sungai  dapat  dikendalikan secara  bersama-sama.  Sampai  saat  ini belum  banyak  kepala  desa  yang mampu  melakukan  proses  kerjasama sekala  desa  yang  dilegitimasi  dengan peraturan bersama kepala desa. Hal ini disebabkan karena pembangunan pada
masayarakat pedesaan masih dipandang  dan  bersifat  spasial  sekala desa (Rahmawati, 2015). Peraturan kepala desa merupakan peraturan yang telah disepakati  dan  dikaji  secara  bersama antara  kepala  desa  dengan  BPD  dan melibatkan masyarakat untuk
mengujinya    (Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011).  Peraturan  Desa  yang bersifat  demokratis  berakar  pada  asas musyawarah,  asas  demokrasi,  asas partisipasi,  dan  asas  kesetaraan.  Asas musyawarah mewajibkan setiap peraturan  desa  mesti  mendapatkan masukan  dari  BPD  sebagai  badan perwakilan masyarakat desa dan tokoh masyarakat  yang  memiliki  wawasan, pengetahuan dan nilai-nilai lokal tentang  desa.  Proses  musyawarah  ini bersifat demokratis dengan memberikan  kesempatan  yang  sama pada  setiap  peserta  yang  hadir  untuk menyampaikan  pendapat  pandangan serta sanggahan terkait dengan peraturan  yang  dibuat.  Karena  melalui proses inilah keterlibatan penuh masyarakat dalam membuat peraturan,
melaksanakan peraturan, termasuk
melakukan evaluasi terhadap peraturan desa  dapat  dibangun.  Masyarakat merasa memiliki peraturan tersebut dan bertangungjawab terhadap terselenggaranya peraturan yang dibuat.  Partisipasi  masyarakat  dalam membangun  kebijakan  publik  sekala desa akan semakin positif dan berdampak pada kemajuan masyarakat. Semua pandangan, pendapat  dan  masukan  dicatat  secara detail oleh sekretaris desa. Pada musyawarah BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat  Desa  harus  aktif  ikut
memusyawarahkan  hal  yang  bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  untuk  menjadi sebuah peraturan desa (Perdes)
(Zakaria,  F  dan  Suprihardjo,  R. 2014).  Proses  pembuatan  dan  materi yang  diatur  dalam  peraturan  desa diawali  dari  proses  identifikasi  dan inventaris kewenangan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan desa.  Pasal  37  Ayat  (1)  Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan  kewenangan  lokal  berskala  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan  melibatkan  Desa    (Peraturan Pemerintah  No.  43  tahun  2014). Ketentuan  ini  mengindikasikan  tiap-tiap pemerintah desa telah memiliki gambaran  permasalah,  batasan,  dan materi yang akan diatur oleh pemerintahan  desa.  Pasal  37  Ayat  (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan  peraturan  bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Ketentuan  ini menjadi  pedoman  bagi  pemerintahan desa  dalam  membuat  peraturan  desa sesuai  dengan  daftar  kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pasal 37  Ayat  (3)  Peraturan  bupati/walikota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Desa dengan  menetapkan  peraturan  Desa tentang  kewenangan  berdasarkan  hak asal  usul  dan  kewenangan  lokal berskala  Desa  sesuai  dengan  situasi,
kondisi,  dan  kebutuhan  lokal.  Pada konteks  ini  kepala  desa,  BPD  dan masyarakat mesti secara intens melakukan kajian tentang hak asal usul dan  kewenangan  desa  sesuai  dengan situasi, kondisi dan kebutuhan
masyarakat desa. Pada tahapan-
tahapan, mulai dari pemunculan kewenangan, menentukan dan memilih kewenangan  sampai  menjadi  suatu regulasi  yang  efektif,  keikutsertaan ketiga  pihak  (pemerintah  desa,  BPD dan masyarakat) sangatlah penting dan menentukan (Wijayanto, 2014).
2.  Proses Pembuatan dan

## Penerbitan Peraturan Desa
Inisiasi  untuk  membuat  peraturan desa  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah desa/  Kepala  Desa  atau  dari  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Pada Permendagri  No.  111  tahun  2014 tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  di Desa,  Pasal  6  Ayat  (1)    Penyusunan rancangan  Peraturan  Desa  diprakarsai oleh  Pemerintah  Desa.  Ayat  (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun,  wajib  dikonsultasikan  kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan  kepada  camat  untuk mendapatkan masukan. Ayat (3) Rancangan  Peraturan  Desa  yang dikonsultasikan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  diutamakan kepada  masyarakat  atau  kelompok masyarakat  yang  terkait  langsung dengan  substansi  materi  pengaturan. Ayat  (4)  Masukan  dari  masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  digunakan Pemerintah  Desa  untuk  tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan  Desa.  Ayat  (5)  Rancangan Peraturan Desa yang telah
dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)  disampaikan  Kepala
Desa  kepada  BPD  untuk  dibahas  dan disepakati  bersama.  Pasal  ini  secara jelas  menyatakan  Pemerintah  Desa dapat mengajukan
rancangan peraturan  desa  yang  akan  dibahas bersama  antara  Kepala  Desa  dengan Badan Permusyawaratan Desa. Namun sebelum  mendapatkan  pembahasan bersama  antara  Kepala  Desa  dengan BPD, rancangan peraturan desa tersebut  mesti  dikonsultasikan  kepada masyarakat, melalui mekanisme musyawarah. Berdasarkan pada proses konsultasi  dengan  masyarakat  atau kelompok  masyarakat  yang  terkait langsung  dengan  substansi  materi pengaturan,  barulah  diajukan  untuk dibahas  dalam  rapat  antara    Kepala Desa dengan BPD.
Sedangkan  peraturan  desa  yang diprakarsai  oleh  BPD  diatur  dalam Pasal  7  Ayat  (1)  BPD  dapat  menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.  Ayat    (2)  Rancangan  Peraturan Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  kecuali  untuk  rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan  Peraturan  Desa  tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan  Peraturan  Desa  tentang APB  Desa  dan  rancangan  Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APB  Desa.  Ayat  (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  diusulkan  oleh  anggota  BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai  rancangan  Peraturan  Desa usulan BPD. Perbedaan antara rancangan peraturan desa yang
diprakarsasi  oleh  Kepala  Desa  dengan BPD  adalah  adanya  konsultasi  dengan masyarakat desa, sedangkan rancangan peraturan desa yang diprakarasi  oleh  BPD  langsung  dapat dibahas  bersama  dengan  kepala  desa. Hal ini disebabkan  karena BPD
merupakan  badan  permusyawaratan yang  mewakil  masyarakat  desa  dan membawa  aspirasi  masyarakat  (UU No. 23 Tahun 2014). Adapun mekanisme pembuatan peraturan desa dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2. Mekanisme Pembuatan

## Peraturan Desa
Setelah rancangan peraturan desa  dianggap  sesuai,  barulah  masuk pada tahap pembahasan.  Hal ini diatur pada Pasal 8 Ayat (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan  Peraturan  Desa.  Aya  (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan  Desa  prakarsa  Pemerintah Desa  dan  usulan  BPD  mengenai  hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan
Desa usulan BPD sedangkan Rancangan  Peraturan  Desa  usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk  dipersandingkan  (Permendagri No. 111 tahun 2014). Proses
pembahasan  ini  dilakukan  dengan proses musyawarah  untuk menemukan peraturan  desa  yang  relevan  dengan nilai-nilai  masyarakat  dan  kebutuhan masyarakat. Bertalian dengan itu, maka proses  pembahasan  dapat  dilakukan mulai  dari  landasan  filosofis,  landasan sosiologis,  landasan  historis,  landasan yuridis,  hingga  pasal  demi  pasal  yang terdapat  dalam  rancangan  peraturan desa.  Pembahasan  yang  demikian dinilai memiliki kualitas dan kebermaknaan yang tinggi dibandingkan dengan pembahasan yang  bersifat  umum.    Pasal  10    Ayat (1)  Rancangan  peraturan  Desa  yang telah  disepakati  bersama  disampaikan oleh  pimpinan  BPD  kepada  kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan  Desa  paling  lambat  7  (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.  Ayat  (2)  Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  wajib  ditetapkan  oleh kepala  Desa  dengan  membubuhkan tanda  tangan  paling  lambat  15  (lima belas)  Hari  terhitung  sejak  diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa  (Permendagri  No.  111  tahun 2014). Bertalian dengan penetapan peraturan  desa  datur  pada  Pasal  11
Ayat  (1)  Rancangan  Peraturan  Desa yang  telah  dibubuhi  tanda  tangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan  kepada  Sekretaris  Desa untuk  diundangkan.  Ayat  (2)  Dalam  hal Kepala  Desa  tidak  menandatangani
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Rancangan  Peraturan  Desa  tersebut wajib  diundangkan  dalam  Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa (Permendagri  No.  111  tahun  2014). Mekanisme  pengundangan  dilakukan oleh sekretaris desa
setelah disampaikan oleh Ketua Badan
Permusyawaratan  Desa.  Secara  lebih rinci  mekanisme  pengundangan  diatur pada Pasal 12 Ayat (1) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran  desa.  Ayat  (2)  Peraturan Desa  dinyatakan  mulai  berlaku  dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat sejak diundangkan (Permendagri  No.  111  tahun  2014).
Tahap  berikutnya  adalah  melakukan proses  sosialisasi  kepada  masyarakat, khususnya yang berkepentingan
terhadap  materi  yang  diatur  dalam peraturan  desa.  Tujuannya  adalah untuk  mendapatkan  masukan  serta untuk mengetahui keberterimaan masyarakat  terhadap  peraturan  desa yang dibuat (Wijayanto, 2014). Adapun proses  penyebarluasan  diatur  pada
Pasal  13  Ayat  (1)  Penyebarluasan dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dan
BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan  Peraturan  Desa,  hingga Pengundangan  Peraturan  Desa.  Ayat (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan untuk  memberikan  informasi  dan/atau memperoleh  masukan  masyarakat  dan para pemangku kepentingan (Permendagri No. 111 tahun 2014). Gambar 3. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan KESIMPULAN Berdasarkan pada proses pelatihan  dan  pendampingan  yang dilakukan  dalam  membuat  peraturan desa,  dapat  diformulasikan  beberapa pemikiran  aplikatif  sebagai  kesimpulan makalah ini, yaitu:
1.  Sesuai dengan Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa terdapat beberapa peraturan  di  desa,  yaitu  peraturan bersama  kepala  desa,  peraturan desa,  peraturan  kepala  desa  dan keputusan  kepala  desa.    Peraturan
Bersama Kepala Desa adalah peraturan  yang  ditetapkan  oleh  dua atau  lebih  Kepala  Desa  dan  bersifat mengatur.  Peraturan  Desa  adalah Peraturan
Perundang-undangan yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa setelah  dibahas  dan  disepakati bersama  BPD.  Peraturan  Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dan bersifat mengatur. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 2.  Inisiasi  untuk  membuat  peraturan desa dapat dilakukan oleh pemerintah  desa/  Kepala  Desa  atau
dari  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD). Pasal 6 Ayat (1) Penyusunan  rancangan  Peraturan Desa  diprakarsai  oleh  Pemerintah Desa.  Pasal  7  Ayat  (1)  BPD  dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Perbedaan antara rancangan peraturan  desa  yang  diprakarsasi oleh  Kepala  Desa  dengan  BPD adalah  adanya  konsultasi  dengan masyarakat desa,
sedangkan rancangan  peraturan  desa  yang diprakarasi  oleh  BPD  langsung dapat  dibahas  bersama  dengan kepala  desa.  Hal  ini  disebabkan karena  BPD  merupakan  badan permusyawaratan yang mewakil masyarakat  desa  dan  membawa aspirasi  masyarakat.  Selain  itu, adanya pembatasan terhadap rancangan  yang  diprakarsasi  oleh
BPD  seperti  rencana  pembangunan jangka  menengah  Desa,  rencana kerja  Pemerintah  Desa,  APB  Desa dan  laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APB  Desa. Tahapan pembuatan perdes dilakukan melalui perancangan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahmawati,  (2015)  Analisis  Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan  UU  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  (Studi  Pada Delapan  Desa  Di  Kabupaten
Sleman). The  2nd  University Research Coloquium 2015 . Suastika,  (2017)  Village  Enterprises  (a
Case  Study  Of  Rural  Enterprise-
Based  Social  Capital  At  The Purwakerti  Village  Community).
S outh  East  Asia  Journal  Of Contemporary Business, Economics  And  Law ,  Vol.  12, Issue 4 (April) 2017. Sukadi, (2015) Pelatihan dan Pendampingan Badan Usaha Desa  Berbasi Tri  Hita  Karana Di Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem. Laporan Pengabdian  Pada  Masyarakat . Singaraja:  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  7,  Tambahan  Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015  tetang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan  Di  Desa  .  Jakarta Kementrian Dalam Negeri. Wijayanto,  (2014)    Kepala  Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Independent Vol.  2  No.  1  Tahun 2014. Widodo,  dkk  (2020)  Relasi  Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.  Jurnal Pandecta Vol.
15 No. 1 Juni 2020. Zakaria, F dan Suprihardjo, R (2014)
Konsep Pengembangan Kawasan
Desa  Wisata  di  Desa  Bandungan Kecamatan  Pakong  Kabupaten Pamekasan. Jurnal  Teknik  ITS Vol. 3 No. 2 tahun 2014.