## PERUBAHAN HUKUM DENGAN SEBAB BERUBAHNYA MASA, TEMPAT DAN KEADAAN

## Abdul Muthalib
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Jln. Sambu No. 64 Medan e-mail: abdulmuthalibthalib@yahoo.co.id
Abstract : Legal Changes With The Cause of Time, Place and State This study aims to  explore  the  ulama's  view  of  the  change  of  Islamic  law  by  changing  the  times, places and circumstances. the renewal of Islamic law can be interpreted as an effort and deed through a certain process with full seriousness done by those who have the competence and authority in the development of Islamic law (Mujtahid) in ways that have been determined based on the rules of law istinbat justified making the Islamic law more fresh and modern, not out of date. This is what Ushul fiqh terminology is known as "Ijtihad".Keywords: Fiqh, Ijtihad, Legal Update.
Keywords : Fiqh, Ijtihad, Pembaharuan Hukum.

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  hukum  apapun  dan  di manapun  di  dunia  ini,  hukum  mengalami perubahan, pembaharuan.  Bagi  hukum tanpa kitab  suci  atau  hukum  wadh’i,  perubahan atau  pembaharuan  hukum  itu  dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkem- bangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini tentu  terkait  dengan  sifat  dasar  dan  ruang lingkup  hukum  (wadh’i)  itu  sendiri,  yaitu aturan  yang  dibuat  oleh  manusia  untuk mengatur  hubungan  hidup  antara  manusia dengan  manusia  serta  penguasa  dalam masyarakat.
Pembaharuan  hukum  karenanya  me- rupakan  keharusan  sejarah  karena  fenomena sosial  kemasyarakatan  tidaklah  statis  atau tetap,  melainkan  selalu  berubah.  Jadi,  selain bersifat  permanen,  hukum  juga  berubah. Hukum  selain  bersifat  statis  dan  tetap,  pada saat  yang  sama  juga  berubah  dan  diper- baharui  agar  sesuai  dengan  perkembangan dan  kebutuhan  masyarakat.  Hukum  Islam— baik  dilihat  sebagai  produk  ilmu  maupun sebagai  ilmu,  serta  dari  perspektif  tajdid— niscaya  memerlukan  perubahan  dan  pem- baharuan. (Lahmuddin Nasution, 2001: 254).
Islam  adalah  agama  rahmat  yang melepaskan  manusia  dari  berbagai  belenggu penghambaan. Islam juga adalah agama yang
sempurna,  mengatur  setiap  dimensi  kehi- dupan. Manusia sebagaimana yang difirman- kan  Allah  SWT:  ”Pada  hari  ini  telah  kami sempurnakan  untukmu,  agamamu  dan  telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu”.
Ayat  di  atas  merupakan  jaminan  dari Allah  WTt,  bahwa  agama  Islam  telah sempurna  dan  tidak  perlu  ditambah.  Apalagi mesti  disempurnakan  dengan  sesuatu  yang datang dari luar Islam.
Akidah,  ibadah  dan  mu’amalat  me- rupakan  tiga  komponen  ajaran  Islam  yang tidak  bisa  dipisah-pisahkan.  Namun,  dalam memahami  pesan  yang  mengatur  tata  cara pelaksanaan  tiga  komponen  itu  manusia sering  mengalami  kekeliruan.  Kekeliruan  itu bisa  disebabkan  keterbatasan  manusia,  atau dipengaruhi  oleh  kondisi,  ambisi  dan lingkungan  manusia  itu  sendiri.  Dari  keke- liruan  pemahaman  dan  pemikiran  itu  ter- sebut,  pada  gilirannya  akan  mengaburkan warna asli dari ketiga komponen suci di atas. Dalam  kondisi  demikian,  maka  sangat dibutuhkan  sebuah  semangat  dan  gerakan pembaharuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh  hadits  di  atas  tadi.  (Nasution,  2001: 225).

## PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Pengertian Pembaharuan Hukum Islam
Pembaharuan  hukum  Islam  berarti gerakan  ijtihad  untuk  menetapkan  ketentuan hukum  yang  mampu  menjawab  permasalah- an dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  modern,  baik  menetapkan  hukum terhadap  masalah  baru  untuk  menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan  keadaan  dan  kemaslahatan  manusia masa  sekarang.  Yang  dimaksud  dengan ketentuan  hukum  di  sini  adalah  ketentuan hukum  Islam  kategori  fikih  yang  merupakan hasil  ijtihad  para  ulama,  bukan  ketentuan hukum  Islam  kategori  syariat.  Ijtihad  adalah salah-satu  wacana  dalam  pembaharuan. Secara  terminologi,  ijtihad  adalah:  ”Meng- erahkan  seluruh  kemampuan  dan  usaha dalam  mencari  hukum  syariat”.  Kata  ijtihad hanya  digunakan  pada  usaha  yang  me- merlukan  pengerahan  tenaga  semaksimal mungkin  demi  sebuah  tujuan.  Pembaharuan juga  dapat  dilakukan  dengan  usaha-usaha pentahqiqan.  Dengan  usaha  pentahqiqan  ini, akan  terlihat  keaslian  dan  kemurnian  ajaran Islam.  Cara  ini  lebih  mudah,  dibandingkan dengan  ijtihad.    Meskipun  cara  ini,  barang- kali termasuk dalam wilayah ijtihad.
Dikatakan  lebih  mudah,  karena  hanya mengoreksi  sebuah  pendapat.  Akan  lebih mudah  lagi  bila  kita  memiliki  fasilitas  di atas.  (Mukhtar  Yahya  dan  Fathchurrahman, 1993: 125).
Gerakan  mendobrak  taklid  dan  meng- hidupkan  kembali  ijtihad  untuk  mengem- bangkan  hukum  Islam  disebut  gerakan  pem- baharuan  hukum  Islam,  sebab  gerakan  itu muncul  untuk  menetapkan  ketentuan  hukum yang  mampu  menjawab  permasalahan  dan perkembangan  baru  yang  ditimbulkan  oleh kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi modern.  Menetapkan  ketentuan  hukum  yang mampu  menjawab  permasalahan  dan  per- kembangan baru  itu mengandung  dua unsur: Pertama , menetapkan hukum terhadap masalah-masalah  baru  yang  belum  ada ketentuan  hukumnya,  seperti  masalah  bayi tabung. Kedua ,  menetapkan  atau  mencari ketentuan  hukum  baru  bagi  sesuatu  masalah
yang  sudah  ada  ketentuan  hukumnya  tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemas- lahatan  manusia  masa  sekarang.  (Mukhtar Yahya dan Fathchurrahman, 1993: 126).
Yang  dimaksud  dengan  “tidak  sesuai dengan  keadaan  dan  kemaslahatan  manusia masa  sekarang”  adalah  ketentuan  hukum lama  itu  yang  merupakan  hasil  ijtihad  para ulama  terdahulu  sudah  tidak  mampu  lagi merealisasi  kebutuhan  dan  kemaslahatan masyarakat  masa  kini.  Untuk  itu  perlu  di- tetapkan  ketentuan  hukum  baru  yang  lebih mampu  merealisasi  kemaslahatan  umat  yang merupakan  tujuan  syari’at  dengan  memper- timbangkan pengetahuan baru yang ditimbul- kan  oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan teknologi  modern.  Contonya  ketentuan hukum  Islam  mengenai  pemimpin  wanita. Ijtihad  ulama  sekarang  ini  telah  mem- bolehkan  wanita  menjadi  pemimpin  atau kepala negara, padahal ijtihad lama menetap- kan  bahwa  wanita  tidak  boleh  menjadi pemimpin atau kepala negara.
Pembaharuan  itu  dapat  terjadi  dalam tiga bentuk atau tiga kondisi.
1. Apabila  hasil  ijtihad  lama  itu  adalah salah  satu  dari  sekian  keboleh-jadian yang  dikandung  oleh  suatu  teks  Al- Qur’an dan hadith. Dalam keadaan demi- kian,  pembaharuan  dilakukan  dengan mengangkat  pula  keboleh-jadian  yang lain  yang  terkandung  dalam  ayat  atau hadith  tersebut.  Contoh,  Jumhur  ulama telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang  wajib  zakat,  yaitu  emas  dan  perak; tanam-tanaman;  buah-buahan;  barang- barang dagangan; binatang ternak; barang tambang, dan barang peninggalan orang  dahulu  yang  ditemukan  waktu digali.  Ketujuh  macam  kekayaan  yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang  lingkup  keboleh  –  jadian  arti. (sebagaimana  dari  hasil  usahamu  yang baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu). Pendapat  yang  menetapkan  penghasilan yang  datang  dari  jasa  dikenakan  zakat, sebagaimana  telah  dijelaskan,  juga  tetap berkisar  dalam  ruang  lingkup  keboleh- jadian arti teks Al-Qur’an di atas.
2. Bila  hasil  ijtihad  lama  didasarkan  atas ‘urf  setempat,  dan  bila  ‘urf  itu  sudah berubah,  maka  hasil  ijtihad  lama  itupun dapat  diubah  dengan  menetapkan  hasil ijtihad baru yang berdasarkan kepada ‘urf setempat yang telah berubah itu. Contohnya  hasil  ijtihad  mengenai  kepala negara  wanita.  Hasil  ijtihad  ulama  ter- dahulu  menetapkam  wanita  tidak  boleh menjadi  kepala  negara,  sesuai  dengan ‘urf  masyarakat  Islam  masa  itu  yang tidak  bisa  menerima  wanita  sabagai kepala  negara.  Dengan  berkembangnya paham  emansipasi  wanita,  ‘urf  masya- rakat  Islam  sekarang  sudah  berubah, mereka  sudah  dapat  menerima  wanita sebagai  kepala  negara.  Hasil  ijtihad ulamapun sudah dapat berubah dan sudah menetapkan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.
3. Apabila  hasil  ijtihad  lama  ditetapkan dengan  qiyas,  maka  pembaharuan  dapat dilakukan  dengan  meninjau  kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan-
ketentuan hukum yang ditetapkan dengan qiyas  dengan  menggunakan  istihsan.
Sebagaimana diketahui, penetapan hukum  dengan  istihsan  merupakan  suatu jalan  keluar  dari  kekakuan  hukum  yang dihasilkan oleh qiyas dan metode-metode istinbat  hukum  yang  lain.  Contohnya hasil  ijtihad  tentang  larangan  masuk masjid  bagi  orang  haid  yang  diqiyaskan kepada  orang  junub  karena  sama-sama hadats  besar.  Ada  ulama  yang  merasa qiyas  di  atas  kurang  tepat  karena  ada unsur  lain  yang  membedakan  haid dengan junub, walaupun keduanya sama- sama  hadath  besar.  (Muhammad  Wafa’  : 2001: 51)
Menurut  Qardhawi  (1996  :  107)  yang dimaksud  dengan  Tajdid  adalah  berupaya mengembalikannya  pada  keadaan  semula sehingga  ia  tampil  seakan  barang  baru.  Hal itu  dengan  cara  memperkokoh  yang  lemah, memperbaiki  yang  usang  dan  menambal kegiatan  yang  retak  sehingga  kembali mendekat  pada  bentuknya  yang  pertama, sehingga tajdidu din bukan berarti bermakna mengubah  agama  tetapi  mengembalikannya
menjadi  seperti  era  Rasululloh  SAW,  para sahabat, dan tabiin. Dari beberapa pengertian tentang pembaharuan (tajdid) tersebut, pembaharuan  hukum  Islam  dapat  diartikan sebagai  upaya  dan  perbuatan  melalui  proses tertentu  dengan  penuh  kesungguhan  yang dilakukan  oleh  mereka  yang  mempunyai kompetensi  dan  otoritas  dalam  pengem- bangan  hukum  Islam  (Mujtahid)  dengan cara-cara  yang  telah  ditentukan  berdasarkan kaidah-kaidah  istinbat  hukum  yang  dibenar- kan sehingga menjadikan hukum Islam lebih segar  dan  modern,  tidak  ketinggalan  zaman. Inilah  yang  didalam  istilah  Ushul  fiqh dikenal dengan “Ijtihad”.
Begitu  juga  terjadinya  perubahan  serta pembaharuan  hukum  yang  terjadi  di  Indo- nesia.  adanya  pembaharuan  hukum  di  islam Indonesia  dilandasi  dari  beberapa  faktor berikut:
Pertama ,  Untuk  mengisi  kekosongan hukum  karena  norma-norma  didalam  kitab fiqh  klasik  tidak  begitu  jelas  mengaturnya, sedangkan  kebutuhan  masyarakat  terhadap hukum  dan  masalah  yang  terjadi  sangat mendesak untuk diterapkan.
Kedua ,  pengaruh  globalisasi  ekonomi dan  iptek  yang  terus  mengalami  kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya.
Ketiga , pengaruh  reformasi  dalam ber- bagai  bidang  yang  memberikan  peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi  Hukum  dalam  membuat  hukum nasional.
Keempat ,  pengaruh  para  pambaru pemikiran  hukum  Islam  baik  nasional  mau- pun  internasional,  terutama  yang  menyang- kut  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  ilmu  dan teknologi. (Muhyar Fanani, 2010: 76).
Di  dalam  prakteknya  pembaharuan Hukum  Islam  di  Indonesia  sudah  mulai berkembang  sejak  jaman  kemerdekaan  yaitu pada  tahun  1945  dan  kemudian  sampai sekarang  sudah  cukup  banyak  produk  refor- masi  hukum  Isla  tersebut  diantaranya  yang berperan  penting  dalam  reformasi  tersebut adalah  ormas-ormas  Islam  dan  yang  paling penting  adalah  bahwa  Pengadian  Agama selaku  lembaga  penegak  hukum  menjadi
lebih  luas  kewenangannya  untuk  melakukan reformasi  hukum  Islam yaitu  dengan  adanya UU  Nomor  4  tahun  2004  tentang  kekuasaan kehakiman.  Dan  juga  adanya  Undang- Undang  nomor  35  tahun  2000  tentang Propernas  yang  menyebutkan  bahwa  untuk membentuk  hukum  Nasional  salah  satu bahan bakunya adalah hukum Agama.
Secara  legal  formal  pembaharuan Hukum  Islam  Indonesia  ditandai  dengan adanya  peranan  Pegadilan  Agama  dalam pemeberlakuan  UU  nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan dan PP tahun 1975 yang kemudian  dilanjutkan  dengan  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  lainnya yang substansinya mencoba menggeser nilai- nilai fiqh klasik kepada nilai-nilai baru.
Pihak  lain  yang  dituntut  berperan dalam  pembaharuan  Hukum  Islam  adalah mereka para Hakim Pengadilan Agama, Para Hakim  ini  dibebani  tugas  untuk  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  Hukum Islam  yang  berkembang  di  masyarakat, dengan  ijtihad  mereka  menemukan  hukum baru terhadap suatu peristiwa yaitu menggunakan  metode  Qiyas,  Istihsan,  Sadz dzari’ah,  ‘Urf,  dan  Maslahah.  (Muhyar Fanani, 2010: 78).
Masyarakat  Muslim  dapat  menerima pembaharuan  hukum  Islam,  baik  dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui  putusan-putusan  Pengadilan  Agama. Penerimaan  ini  didasarkan  kepada  suatu kenyataan  bahwa  Hukum  Islam  memang sesuai  dengan  cita  hukum  dan  rasa  keadilan yang  selama  ini  sangat  diidamkan  oleh masyarakat. Putusan Pengadian agama sangat  diperlukan  saat  ini  dalam  rangka membentuk  kaidah  hukum  baru  yang  sesuai dengan  perkembangan  jaman  dengan  tidak melupakan  konsep-konsep  yang  dibuat  ter- dahulu  oleh  para  Ulama.  Karena  pem- baharuan  hukum  Islam  mengandung  arti gerakan ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang  mampu  menjawab  permasalahan  dan perkembangan  baru  maka  pembaharuan  itu dilakukan dengan cara kembali kepada ajaran asli  Al-Qur’an  dan  hadith  dan  tidak  mesti terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum Islam  hasil  ijtihad  lama  yang  merupakan
hukum  Islam  kategori  fikih.  Hukum  Islam kategori  fikih  adalah  hasil  pemahaman  dan rumusan para ulama yang bisa jadi ada yang dipengaruhi  oleh  keadaan  pada  masa  itu, seperti  yang  dilandaskan  atas  ‘urf  setempat dan  karenanya  ketentuan  itu  belum  tentu mampu  menjawab  permasalahan  dan  per- kembangan baru, artinya belum tentu mampu merealisasikan kemaslahatan umat masa kini yang  keadaannya  berbeda  dengan  keadaan pada masa itu.
Ajaran asli Al-Qur’an dan hadith selalu mampu  manjawab  permasalahan-permasa- lahan  masyarakat  sepanjang  zaman  dan semua  tempat.  Oleh  karena  itu  dalam menetapkan  hukum  terhadap  suatu  masalah, para  mujtahid  harus  langsung  kembali kepada  ajaran  asli  Al-Qur’an  dan  hadith dengan  cara  berijtihad  memahami  dan menafsirkan  ajaran-ajaran  asli  tersebut  serta memperhatikan  dasar-dasar  atau  prinsip- prinsipnya  yang  umum.  Dengan  demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad  itu  betul-betul  mampu  menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam  arti  mampu  merealisasikan  kemas- lahatan  umat  manusia  yang  merupakan tujuan shariat Islam. (Fanani, 2010: 79).

## TUJUAN  PEMBAHARUAN  HUKUM ISLAM
Pembaharuan  hukum  Islam  merupakan suatu  keharusan,  malahan  kewajiban  yang mutlak.  Pembaharuan  atau  modernisasi  ber- arti  berfikir  dan  bekerja  menurut  fitrah  atau sunatullah  yang  hak.  Sunatullah  telah mengejawantahkan  dirinya  dalam  hukum alam,  maka  untuk  menjadi  modern  manusia harus  mengerti  terlebih  dahulu  hukum  yang berlaku  dalam  alam  itu.  Manusia,  karena keterbatasan kemampuannya, tidak sekaligus mengerti  sunatullah  itu,  melainkan  sedikit demi  sedikit  dari  waktu  ke  waktu.  Oleh karena  itu  hukum  Islam  pun  harus  terus menerus  mengalami  pembaharuan  seirama dengan penemuan dan perkembangan pengetahuan  manusia  terhadap  hukum  alam agar  hukum  Islam  sesuai  dengan  kenyataan yang ada dalam hukum alam.
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, ISSN :1829-8419
Sejak  awal  Hukum  Islam  sebenarnya tidak  memiliki  tujuan  lain,  kecuali  kemas- lahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa Hukum  Islam  dicanangkan  demi  kebahagia- an manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya  mencerminkan  kemaslahatan manusia. (Mas’ud 1996: 89).
Pembaharuan  hukum  Islam  dimaksud- kan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh  masyarakat  modern.  Untuk  mengem- balikan  aktualitas  hukum  Islam  atau  untuk menjembatani  ajaran  teoretis  dalam  kitab- kitab  fiqh  hasil  pemikiran  mujtahid  dengan kebutuhan  masa  kini.  Itu  semua  dapat ditempuh dengan beberapa cara:
1. Memberikan kebijakan administrasi Hal  ini  sudah  dilakukan  di  Mesir menjelang  kehadiran  Undang-Undang perkawinan.  Dalam  kitab  fiqh  yang belaku  disemua  madzhab  tidak  ditemu- kan  pencatatan  perkawinan.  Pada  masa mujtahid  menghasilkan  fiqhnya,  hal tersebut  dirasakan  tidak  perlu  dan  tidak bermanfaat.  Pada  masa  kini  pencatatan perkawinan  sangat  dibutuhkan  untuk mengamankan perkawinan itu sendiri.
2. Membuat aturan tambahan Tanpa  mengubah  dan  mengurangi materi fiqh yang sudah ada, dibuat aturan lain yang dapat mengatasi masalah sosial, seperti  wasiyyah  wajibah  yaitu  wasiat- wasiat  yang  diberikan  kepada  cucu  yang tidak  menerima  waris  karena  bapaknya telah  meninggal  lebih  dahulu,  sedangkan saudara bapaknya masih ada.
3. Talfiq (meramu) Hasil  ijtihad  tertentu  diramu  men- jadi  suatu  bentuk  baru,  seperti  Undang-
Undang  perkawinan  Turki  yang  meng- gabungkan  madzhab  Hanafi  yang  mayo- ritas dengan madzhab Maliki yang mino- ritas.  Undang-Undang  ini  hanya  ber- tahan menjelang diberlakukanya Undang- Undang  perkawinan  Swiss  yang  hingga sekarang masih berlaku di Turki.
4. Melakukan reinterpretasi dan reformulasi Dalil  fiqh  yang  tidak  aktual  lagi dikaji  ulang,  terutama  yang  menyangkut hubungan  dalil  dengan  rumusan  hukum.
Dalil  yang  pernah  diiterpretasikan  oleh
mujtahid  dahulu  diinterpretasikan  sesuai dengan jiwa  hukum  dan  tuntutan  masya- kat  pada  saat  itu.  Formulasi  baru  ber- dasarkan  interpretasi  baru  baru  itu  ada yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang dan  ada  pula  yang  berbentuk  fatwa.  Hal ini  pada  fiqh  munakahat  dapat  dilihat dalam masalah monogami, bigami, poligami  yang  dulunya  mudah  dan  tidak bertanggung  jawab,  mulai  dibatasi  dan dipersulit,  bahkan  ditentukan  untuk dilakukan  dipengadilan.  (Djazuli  2000: 109).

## OBJEK  DAN  SASARAN  PEMBAHA- RUAN HUKUM ISLAM
Kembali  kepada  konsep  “tujuan  dari hukum Islam” itu sendiri, kita mengacu pada tujuan  umum  bahwa  hukum  Islam  berusaha untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  berkenaan dengan  kehidupan  manusia  serta  tujuan spesifik  tertentu,  perintah  hukum  tersebut ditetapkan  dalam  rangka  untuk  mencapai tujuan tersebut.
Sasaran  hukum  Islam    dapat  digolong- kan  ke  dalam  dua  kategori  lebar  yaitu spesifik  dan  umum.  Sasaran  umum  hukum Islam  mengarahkan    kepada  kesejahteraan manusia  pada  umumnya,  baik  dalam  dunia dan  di  alam  baka.  Tujuannya  adalah  mereka yang  memiliki  tujuan  mewujudkan  kesejah- teraan  umum  manusia,  baik  di  dunia  ini  dan di  akhirat.  Sedangkan    sasaran  spesifik hukum Islam yaitu untuk merealisir aktivitas manusia  lebih  dangkal,  seperti  ekonomi, kehidupan  berkeluarga,  dan  politik.  Tujuan spesifik  hukum  Islam  adalah  hukum  Islam yang  berusaha  untuk  mewujudkan  dalam ranah  sempit  aktivitas  manusia,  seperti ekonomi,  kehidupan  keluarga,  atau  tatanan politik.
Sebab-sebab  pentingnya  pembaharuan hukum  Islam  dilandasi  dari  beberapa  faktor berikut: Pertama, Untuk mengisi kekosongan hukum  karena  norma-norma  didalam  kitab fiqh  klasik  tidak  begitu  jelas  mengaturnya, sedangkan  kebutuhan  masyarakat  terhadap hukum  dan  masalah  yang  terjadi  sangat mendesak untuk diterapkan.
Kedua ,  pengaruh  globalisasi  ekonomi dan  iptek  yang  terus  mengalami  kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya.
Ketiga ,  pengaruh  reformasi  dalam berbagai  bidang  yang  memberikan  peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi  hukum  dalam  membuat  hukum nasional. Keempat ,  pengaruh  para  pambaru pemikiran  hukum  Islam  baik  nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut  hal-hal  yang  berkaitan  dengan ilmu dan teknologi.

## METODE  PEMBAHARUAN  HUKUM ISLAM
Hukum  Islam  itu  harus  dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam  harus  ditempuh  melalui  beberapa metode.
1. Pendekatan Ta’aqquli (Rasional) Ulama’ terdahulu memahami rukun
Islam  dilakukan  dengan  Taabbudi  yaitu menerima  apa  adanya  tanpa  komentar, sehingga  kwalitas  illat  hukum  dan tinjauan filosofisnya banyak tidak terung- kap.  Oleh  karena  itu pendekatan ta’aquli harus  ditekankan  dalam  rangka  pem- baharuan  hukum  Islam  ( ta’abadi  dan ta’aqquli ).  Dengan  pendekatan  ini  illat hukum  hikmah  at-tashih  dapat  dicerna umat  Islam  terutama  dalam  masalah kemasyarakatan.
2. Penekanan Zawajir (Zawajir dan
Jawabir) dalam Pidana.
Dalam  masalah  hukum  pidana  ada unsur  zawajir  dan  jawabir.  Jawabir berarti  dengan  hukum  itu  dosa  atau kesalahan  pelaku  pidana  akan  diampuni oleh  Allah.  Dengan  memperhatikan jawabir ini hukum pidana harus dilakukan  sesuai  dengan  nash,  seperti pencuri  yang  dihukum  dengan  potong tangan, pezina muhsan yang dirajam, dan pezina ghoiru muhsan didera. Sedangkan zawajir  adalah  hukum  yang  bertujuan untuk  membuat  jera  pelaku  pidana sehingga  tidak  mengulanginya  lagi. Dalam pembaharuan hukum Islam
mengenai  pidana,  yang  harus  ditekankan adalah zawajir dengan  demikian  hukum pidana tidak terikat pada apa yang tertera dalam nash.
3. Masalah Ijma’
Pemahaman  yang  terlalu  luas  atas ijmak  dan  keterikatan  kepada  ijamak harus  dirubah  dengan  menerima  ijmak sarih,  yang  terjadi  dikalangan  sahabat (ijma’  sahabat)  saja,sebagai  mana  yang dikemukakan  oleh  asy-syafi’i.  Kemung- kinan  terjadinya  ijmak  sahabat  sangat sulit,  sedangkan  ijmak sukuti (ijma’ diam)  masih  diperselisihkan.  Disamping itu,ijmak  yang  dipedomani  haruslah mempunyai  sandaran qat’i yang  pada hakikatnya  kekuatan  hukumnya  bukan kepada  ijmak  itu  sendiri,tetapi  pada  dali yang  menjadi  sandarannya.  Sedangkan ijmak  yang  mempunyai  sandaran  dalil zanni sangat sulit terjadi.
4. Masalik al-‘Illat (Cara Penetapan Illat)
Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasa- nya  dibicarakan  dalam  kaitan  dengan qiyas.  Dalam  kaidah  pokok  dikatakan bahwa  “hukum  beredar  sesuai  dengan ilatnya”.  Ini  ditempuh  dengan  merumus- kan kaidah dan mencari serta menguji alit yang benar-benar baru.
5. Masalih Mursalah
Dimana  ada  kemaslahatan  disana ada  hukum  Allah  SWT  adalah  ungkapan popular  dikalangan  ulama.  Dalam  hal  ini masalih  mursalah  dijadikan  dalil  hukum dan  berdasarkan  ini,dapat  ditetapkan hukum  bagi  banyak  masalah  baru  yang tidak  disinggung  oleh  al-qur’an  dan sunah.
6. Sadd al-Zari’ah Sadd al-zari’ah berarti sarana yang membawa  ke  hal  yang  haram.  Pada dasarnya  sarana  itu  hukumnya  mubah, akan  tetapi  karena  dapat  membawa kepada  yang  maksiat  atau  haram,  maka sarana  itu  diharamkan.  Dalam  rangka pembaharuan  hukum  Islam  sarana  ini digalakkan.
7. Irtijab Akhalf ad-Dararain
Dalam  pembaharuan  hukum  Islam kaidah ini sangant tepat dan efektif untuk pemecahan  masalah  baru.  Umpamanya perang  di  bulan  muharram  hukumnya haram,  tetapi  karena  pihak  musuh menyerang,  maka  boleh  dibalas  dengan berdasarkan kaidah tersebut,karena serangan musuh dapat menggangu eksistensi agama Islam.
8. Keputusan Waliy al-Amr
Keputusan Wali al-amr atau disebut  juga  ulil  amri  yaitu  semua pemerintah  atau  penguasa,mulai  dari tingkat  yang  rendah  sampai  yang  paling tinggi. Segala peraturan Undang- Undangan  wajib  ditaati  selama  tidak bertentangan  dengan  agama.  Hukum yang  tidak  dilarang  dan  tidak  diperintah- kan hukumnya mubah. Contohnya pemerintah  atas  dasar masalih  mursalah menetapkan bahwa penjualan hasil pertanian  harus  melalui  koperasi  dengan tujuan  agar  petani  terhindar  dari  tipu muslihat lintah darat.
9. Memfikihkan Hukum Qat’i Kebenaran  qat’i  bersifat  absolut. Sedangkan  kebenaran  fiqh  relative.
Menurut  para  fukaha,  tidak  ada  ijtihad terhadap  nas qat’i (nas  yang  tidak  dapat diganggu  gugat).  Tetapi  kalau  demikian halnya,maka hukum Islam menjadi kaku. Sedangkan kita perpegang pada moto: al- Islam salih li kulli zaman wa makan dan tagayyur  al-ahkam  bi  tagayyur  al- amkinah wa al-zaman . untuk menghadapi masalah  ini qat’i diklasifikasikan  men- jadi: Qat’I  fi  jami’  al-ahwal dan Qot’i  fi ba’d  al-ahwal. Pada qot’I  fi  al-ahwal tidak  berlaku  ijtihad,  Sedangkan  pada qot’I  fi  ba’d  al-ahwal ijtihad  dapat diberlakukan.  Tidak  semua  hukum qat’I dari  segi  penerapanya (tatbiq) berlaku pada semua zaman. (Mahfuz, 2003: 87)

## ATURAN-ATURAN PEMBAHARUAN DALAM FIQH
Mujtahid  independen,  seperti  para Imam  Mazhab  (yang  meletakkan  prinsip- peinsip  dan  kaedah-kaedah  itu  sendiri  untuk
dijadikan  landasan  berijtihad),  dan  mujtahid mutlak  seperti  murid-murid  dari  para  Imam Mazhab  (yaitu  mereka  yang  menciptakan sendiri  kaedah-kaedahnya,  namun  hanya menempuh  metode  salah  satu  dari  imam- imam mazhab yang ada) pada masa sekarang tidak  bisa  lagi  ditemukan.  Keberadaan mujtahid  semakin  meredup  sejak  munculnya mazhab-mazhab  fiqih  pada  abad  ke-II  dan ke-III Hijriyah.
Yang  tersisa  dari  setiap  periode hanyalah  mujtahid  spesialis  atau  parsial: yaitu  orang  alim  yang  mampu  melakukan penggalian  hukum  dalam  suatu  masalah tertentu  saja,  tidak  pada  masalah-masalah yang  lain,  atau  pada  satu  bab  fiqih  tertentu, tidak pada bab fiqih lainnya. Kesimpulannya, ia  hanya  melakukan  penggalian  hukum mengenai sebagian hukum saja.
Para  mujtahid  spesialis  inilah  yang mampu  memenuhi  kebutuhan  terhadap ijtihad  pada  setiap  masa.  Mereka  berpegang teguh  pada  Ushul  Al-Fiqh,  suatu  disiplin ilmu  yang  tiada  bandingannya  dikalangan umat-umat  yang  lain.  Prinsip-prinsipnya bertumpu pada tiga sumber :
1. Substansi  keseluruhan  hukum  syara’  dan konsepsinya,  bukan  bagian  atau  partikel- partikelnya.
2. Ilmu kalam, sebab berpegang teguh pada Al-Qur’an  dan  Sunnah  tumbuh  dari keimanan  terhadap  Dzat  yang  mewajib- kan  untuk  mengamalkan  keduanya,  yaitu Allah.
3. Kaeadah-kaedah  penggalian  hukum  dari Bahasa  Arab  sebagai  bahasa  Al-Qur’an dan  Sunnah  yang  keduanya  merupakan sumber  pokok  tasyri’.  Dengan  bahasa Arablah maqhashid  syari’ah akan  dapat diketahui.
Dengan  bahasa  arab  pula  seorang mujtahid  dapat  mengetahui  kalimat-kalimat yang  mengandung  makna  hakiki  dan  makna majazi  atau  metaforis,  tegas  dan  konotatif, umum  dan  khusus,  kalimat-kalimat  yang ambigu, muthlaq dan muqayyad ,  serta mafhum dan manthuq. Semuanya  itu  masuk dalam bahasan bahasa.
Seseorang  tidak  dapat  menolak  atau menentang  kaedah:  “Hukum  asal  dari
kalimat yang menunjukkan arti perintah ialah wajib  dan  hukum  asal  dari  kalimat  yang menunjukkan  arti  larangan  ialah  haram”, kecuali  apabila  terdapat  indikasi  yang menunjukkan  makna  wajib  menjadi  sekedar sunnah, petunjuk, pembelajaran etik, peringatan  dan  ancaman,  do’a  ataupun terdapat  indikasi  yang  membelokkan  makna haram  menjadi  sekedar  makruh,  do’a, petunjuk,  penghinaan,  menjelaskan  akibat dari  suatu  perbuatan,  ataupun  keputusasaan. Kaedah  tersebut  dikenal  luas  dalam  Ushul Al-Fiqh,  namun  sebagian  kalangan  hendak menggantinya,  mengembangkannya,  atau mengabaikan  sama  sekali  tanpa  memberikan suatu  alternatif  yang  dapat  diterima  secara logika, syara’, ataupun tradisi.
Mengapa mereka tidak bergegas mengadakan  perombakan  terhadap  prinsip- prinsip  hukum  positif  yang  kian  mencekik leher kita, memalingkan kita dari syariat dan agama  kita,  dan  tidak  pula  berupaya  meng- gantikan  apa  yang  buruk  dengan  sesuatu yang lebih baik?
Para  Ulama  Ushul  telah  menyusun sumber-sumber hukum yang telah disepakati, dengan  mengacu  kepada  hadits  Muadz  bin jabal  ra.yang  diutus  oleh  Rasulullah  SAW. Untuk menjadi hakim,dai dan sekaligus guru di Yaman. Ketika itu Rasulullah merestuinya untuk mengambil keputusan dengan merujuk pertama-tama  pada  Al-Qur’an,  kemudian Sunnah,  lalu  dengan  berijtihad  dengan pendapat  yang  tepat  yang  selaras  dengan maqhasid syariah serta semangat dan prinsip- prinsip umum syari’ah.
Berdasarkan  pada  hal  ini,  seorang mujtahid  pertama-tama  harus  bersandar kepada  Al-Qur’an,  kemudian  Sunnah,  baru kemudian  Ijma’  dan  Qiyas.  Ketika  dia  tidak mampu  mengahasilkan  keputusan  hukum dengan  menggunakan  empat  sumber  di  atas, ia  diperbolehkan  menggunakan  sumber- sumber lain seperti Istihsan (yang merupakan salah  satu  bentuk  qiyas  atau  pengecualian persoalan  parsial  dari  suatu  prinsip  dan kaidah  umum  yang  berlandaskan  suatu  dalil khusus yang menunjukkan hal itu). Kemudian Istishlah atau  biasa  disebut dengan mashlahah al-mursalah , yaitu
kemaslahatan  yang  selaras  dengan  tujuan- tujuan  syariat  namun  tidak  ditunjukkan  oleh suatu  dalil  tertentu  dari  syara’.  Dengan mengaitkan hukum dengan muqhashid syariah,  akan  dapat  tercapai  kemaslahatan dan  terhindari  kemudharatan  pada  masya- rakat. (Mahfuz, 2003: 87).

## CONTOH-CONTOH PERUBAHAN HUKUM

## Perubahan Hukum pada masa Sahabat
Perubahan  fatwa  mengenai  hukuman bagi  peminum  khamar.  Oleh  Rasulullah, peminum  khamar  tidak  diberi  hukuman tertentu  yang  bersifat  baku.  Kadangkala Rasul memerintahkan untuk dipukul. Sebagian sahabat ada yang memukul dengan tangan,  terompah,  ada  yang  dengan  terom- pah,  ada  pula  dengan  tongkat.  Jumlahnya tidak  beliau  tentukan  hingga  sampai  beliau perintahkan berhenti. Rasulullah juga pernah tidak  menghukum  peminum  khamar.  Pada awalnya Rasulullah tidak memberikan hukuman  yang  berat  pada  saat-saat  awal karena jarak waktu yang terlalu dekat dengan ketentuan  yang  masih  membolehkan  mereka meminum  khamar.  Lambat  laun,  hukuman tersebut  semakin  diperberat,  meskipun  tidak ditentukan  batas  hukuman  yang  pasti. Kadangkala  hukuman  cambuk  kurang  dari empat  puluh  kali,  namun  tidak  jarang  lebih dari hitungan tersebut.
Pada masa khalifah Abu Bakar, hukuman  bagi  peminum  khamar  telah ditentukan sebanyak empat puluh cambukan. Namun  ketika  Umar  menjabat  khalifah, hukumannya  berbeda.  Beliau  bermusya- warah dengan para sahabat yang lain tentang hukuman  tersebut.  Beliau  berkata:  “Telah banyak  orang  yang  meminum  minuman keras. Mereka telah berani melakukannya”.
Sayyidina  Ali  mengatakan  :  “Orang- orang yang mabuk karena minuman keras itu akan  membual  dan  berbicara  tidak  karuan. Apabila  mereka  membual,  mereka  membuat perkataan  palsu  dan  mengada-ada  seperti menuduh  orang  lain berzina dan  sebagainya. Oleh  karena  itu,  tetapkanlah  suatu  peraturan yang  memberikan  hukuman  kepada  para peminum  khamar  seperti  hukuman  terhadap
orang  yang  menuduh  berzina.  (Wahbah  al- Zuhailiy  dan  Jamaluddin  al-‘Atiyah,  2002: 112).
Atas dasar ini khalifah Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamar sebanyak  delapan  puluh  kali  cambukan sebagaimana  hukuman  para  penuduh  zina. Musyawarah  yang  dilakukan  khalifah  Umar bermula  dari  surat  yang  ditulis  oleh  Khalid Bin  Walid.  Dalam  suratnya,  Khalid  Bin Walid mengemukakan bahwa banyak dijumpai  orang-orang  yang  telah  meng- gemari  minuman  keras  dan  tidak  meng- hiraukan  hukuman  yang  dikenakan.  Pada awalnya khalifah Umar menetapkan hukuman  empat  puluh  cambukan  bagi peminum  khamar.  Para  peminum  khamar terus melakukan kegemarannya, beliau mem- perberat  menjadi  enam  puluh  cambukan. Namun mereka tetap saja belum merasa jera. Umar lalu bersikap tegas dengan menetapkan menjadi  delapan  puluh  cambukan.  Sedang- kan, pada masa khalifah Utsman Bin ‘Affan, hukuman  bagi  para  peminum  khamar sebanyak  delapan  puluh  kali  dan  empat puluh kali cambukan.
Dari rangkai cerita di atas para sahabat tidak  bertumpu  pada  satu  ketetapan  yang baku  dalam  menetapkan  hukuman  terhadap para  peminum  khamar.  Mereka  menetapkan peraturan  berdasarkan  kondisi  tertentu. Karena  tidak  ada  nash  yang  pasti,  maka fatwa  sahabat  mengalami  perubahan  sesuai waktu  dan  situasi.  Bahkan  pada  masa Sayyidina  Ali  menjadi  khalifah,  seorang peminum khamar pernah mendapat hukuman yang  lebih  berat.  Pada  saat  itu,  seorang penyair  bernama  Najjasyi  Al-Haritsi  telah meminum  khamar  pada  bulan  Ramadhan.  Ia kemudian  dimasukkan  ke  dalam  penjara setelah  dicambuk  sebanyak  delapan  puluh kali.  Keesokan  harinya,  ia  dikeluarkan  dari penjara  dan  diberi  cambukan  sebanyak  dua puluh  kali  lagi.  Sayyidina  Ali  mengatakan “Saya  mencambukmu  dua  puluh  kali  lagi karena  kelancanganmu  menentang  Allah SWT dan berbuka pada bulan Ramadhan”.
Perubahan fatwa mengenai zakat fitrah. Rasulullah  telah  mewajibkan  untuk  mem- berikan  zakat  fitrah  sebesar  satu sha’
makanan  pokok  seperti  kurma,  kismis,  keju atau  syaier.  Tapi  pada  perkembangan selanjutnya, para sahabat berpendapat bahwa setengah  sha’  gandum  sama  nilainya  dengan satu  sha’  makanan  pokok  lainnya.  Ibnu Mundzir  meriwayatkan  Utsman,  Ali,  Abu Hurairah,  Jabir,  Ibnu  Abbas  dan  lain-lain telah  menetapkan  zakat  fitrah  sebesar setengah  sha’  gandum.  Mereka  memandang saat  itu  harga  gandum  lebih  mahal  daripada jenis  makanan  lain.  (Mahyuddin  Bin  Syaraf Al-Nawawi, 1996 : 123).
Perubahan  fatwa  Umar  tentang  zakat kuda.  Pada awalnya  Umar  tidak  menetapkan zakat  bagi  kuda.  Ketika  ia  diminta  untuk menentukan zakat bagi kuda, beliau mengatakan  “Hal  itu  tidak  pernah  dilakukan oleh  kedua  sahabatku  terdahulu,  Bagaimana mungkin  aku  akan  melakukannya?”.  Namun pada  masa  berikutnya  beliau  menetapkan zakat sebesar satu dinar dari setiap satu ekor kuda.  Hal  ini  dikarenakan  tingginya  harga kuda  saat  itu.  Umar  berpendapat  jika  empat puluh  ekor  kambing  saja  dikenakan  sebesar satu  ekor  kambing,  mengapa  kuda  yang harganya sebanding dengan seratus ekor unta tidak dipungut zakatnya?
Fatwa  Umar  tentang  muallaf.  Umar mempunyai  pandangan  tersendiri  mengenai pemberian  zakat  kepada  sekelompok  orang yang  di  zaman  Rasulullah  dan  Abu  Bakar dikenal  sebagai  muallaf.  Umar  berpendapat “Sesungguhnya  Allah  telah  memuliakan Islam dan mencukupi mereka”. Mereka tidak lagi  perlu  diberi  zakat.  (Al-Nawawi,  1996  : 154)
Fatwa  Umar  tentang  talak  tiga. Menurut  keterangan  Syaikhul  Islam  Ibnu Taimiyah, Umar benar-benar telah menjatuhkan  ketetapan  terhadap  seorang laki-laki  yang  mengucapkan  talak  tiga kepada istrinya hanya dengan satu perkataan saja.  Umar  mengetahui  bahwa  pada  zaman Rasulullah dan khalifah Abu Bakar talak tiga kali  yang  diucapkan  satu  kali  saja  tetap merupakan  talak  satu.  Pada  mulanya  Umar juga  melaksanakan  sama.  Namun  pada perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa  banyak  diantara  kaum  laki-laki  yang bermain-main  dengan  mempermudah  talak.
Dengan  penetapan  yang  tegas  bahwa  talak tiga jatuh pada perkataan yang diucapkannya satu  kali,  Umar  berharap  agar  perbuatan seperti itu berkurang.
Perubahan  fatwa  zaman  tabi’in  dan sesudahnya.  ketika  Umar  bin  Abdul  ‘Aziz menjadi  khalifah  menetapkan  bahwa  untuk proses  peradilan  hanya  dibutuhkan  seorang saksi  yang  telah  mengucapkan  sumpah. Namun  ketika  ia  berada  di  Syam,  ketetapan itu berubah, dengan keharusan menghadirkan dua  saksi.  Atau  contoh  lain,  pada  masa  Abu Hanifah,  ia  telah  melaksanakan  keputusan dengan  kesaksian  yang  tersembunyi  dalam proses  peradilan.  Namun  Abu  Yusuf  dan Muhammad  (Keduanya  madzhab  Hanafi) cara  tersebut  ditolak.  Sebab  mereka  melihat telah berkembangnya kebohongan di kalangan masyarakat. ijma’ para sahabat bahwa air musta’mal  tidak  boleh  digunakan.  Ijma’  ini terbentuk melalui dua jalan. Pertama, mereka sepakat bahwa musafir yang hanya memiliki sedikit  air  harus  tetap  menggunakan  air  itu dengan  cara  menumpahkannya  ( isti’mal iraqah ).  Seandainya  air  dapat  digunakan kembali  tentunya  mereka  melarang  dan menyuruh  untuk  mengumpulkannya  untuk digunakan  pada  thoharah  berikutnya.  Kedua mereka  berbeda  pendapat  tentang  tindakan yang  harus  dilakukan  bila  seseorang  hanya memiliki  air  yang  tidak  cukup  untuk taharahnya,  apakah  ia  harus  menggunakan air  itu  seadanya,  kemudian  bertayammum ataukan  ia  boleh  langsung  bertayammum saja.  Kalau  saja  air  musta’mal  dapat dipergunakan  tentu  mereka  akan  sepakat bahwa  orang  tersebut  harus  menggunakan- nya  untuk  sebagian  anggota,  dan  menam- pungnya agar dapat digunakan kembali untuk anggota berikutnya. Melalui kedua tujuan ini tampak  mereka  telah  sepakat  (Ijma’)  bahwa air musta’mal itu tidak dapat digunakan. (al- Nawawi : 105)
Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Ushul Fiqhnya  menjelaskan  bahwa  Hukum  dapat berubah  dengan  sebab  berubahnya  ‘urf  atau berubahnya  kemaslahatan  manusia  pada masa  itu.  atau  untuk  menjaga  kehormatan yang  begitu  penting,  atau  perubahan  hukum
dengan  sebab  kerusakan  akhlak  dan  moral, atau  perubahan  hukum  dengan  sebab lemahnya  menjaga  Agama,  maka  adanya kewajiban  untuk  merubah  hukum  syariat untuk  mencapai  kemaslahatan  dan  menolak kerusakan dan menunjukkan kebenaran serta kebaikan.  Adapun  hukum-hukum  yang berkaitan  dengan  ta’abbudi,  ketetapan  nilai syariat, dan yang berkaitan dengan ushul al- Syari’ah maka tidak dapat dirubah selamanya, kapanpun dan dimanapun seperti keharaman  yang  haram,  saling  ridho  dalam persoalan aqad jual beli, dan tidak ada beban dosa  yang  dipikul  oleh  orang  lain.  (Wahbah Al-Zuhailiy, 1986: 1116).
2. Perubahan Hukum karena ‘urf.
ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺟﻷﺍ ﺬﺧﺃ ﺯﺍﻮﲜ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻭﺮﺧﺄﺘﳌﺍ ﱵﻓﺃ
ﺔﻣﺎﻣﻹﺍ ﻭ ﻥﺃﺮﻘﻟﺍ , ﻥﺍﺫﻷﺍ ﻭ , ﺓﻼﺻ ﻦﻣ ﺕﺎﻋﺎﻄﻟﺍ ﺮﺋﺎﺳﻭ , ﻡﻮﺻﻭ , ﺞﺣﻭ . ﺪﻨﻋ ﺭﺮﻘﻣ ﻥﺎﻛﺎﻣ ﻪﻴﻓ ﻒﻟﺍﻮﺧ ﻢﻜﺣ ﻮﻬﻓ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ , ﺔﻤﺋﺃ ﻢﻬﻨﻣﻭ ﻥﺎﻣﺰﻟﺍ ﲑﻴﻐﺘﻟ ﺍﺮﻈﻧ ﺔﻴﻔﻨﳊﺍ , ﻉﺎﻄﻘﻧﺍﻭ ﻝﺎﳌﺍ ﺖﻴﺑ ﻦﻣ ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍ ﺮﺋﺎﻌﺸﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻭ ﲔﻤﻠﻌﳌﺍ ﺎﻳﺎﻄﻋ ,
ﺓﺭﺎﲡ  ﻭﺃ  ﺔﻋﺍﺭﺯ  ﻦﻣ  ﺏﺎﺴﺘﻛﻹﺍﺎﺑ  ﺀﻻﺆﻫ  ﻞﻐﺘﺷﺇ  ﻮﻠﻓ , ﻭﺃ
ﺔﻋﺎﻨﺻ , ﻚﻠﺗ  ﻝﺎﳘﺇﻭ  ﻥﺃﺮﻘﻟﺍ  ﻉﺎﻴﺿ  ﻡﺰﻟ ﺮﺋﺎﻌﺸﻟﺍ . (Wahbah Al-Zuhailiy: 835)
Telah  memfatwakan  dikalangan  ulama mutaakhir,  bahwa  membolehkan  mengambil upah  dari  mengajarkan  AlQuran,  menjadi Imam  sholat  lima  waktu,  tukang  azan,  dan semua  yang  berkaitan  dengan  ketaatan kepada  Allah  SWT  baik  dari  sholat,  puasa, maupun yang berkaitan dengan ibadah Haji. Maka  adanya  perbedaan  karena  adanya perubahan hukum yang ditetapkan oleh para ulama.  Pendapat  ulama  Hanafiyah  meman- dang  perubahan  hukum  karena  sebab perubahan  masa,  dikarenakan  terputusnya gaji kepada guru AlQuran, dan orang-orang yang  bekerja  di  dalam  mensyiarkan  Islam dari  bait  al-mal.  Jka  seandainya  mereka disibukkan dengan urusan pekerjaan masingmasing  seperti  berkebun,  berdagang, atau  menjadi  buruh  tentunya  akan  menye- babkan  hilangnya  syiar  AlQuran  dan  syiar Agama.
Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, ISSN :1829-8419
Begitu  juga  larangan  bagi  para  gadis remaja untk sholat di masjid berjamaah ﺔﻋﺎﻤﳉﺍ ﺓﻼﺼﻟ ﺪﺟﺎﺴﳌﺍ ﺭﻮﻀﺣ ﻦﻣ ﺕﺎﺑﺎﺸﻟﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻊﻨﻣ , ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﻦﻣﺯ ﰲ ﻝﺎﳊﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻛﺎﻣ ﻑﻼﲞ
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ , ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘﻧﺍﻭ ﻕﻼﺧﻷﺍ ﺩﺎﺴﻔﻟ ﺍﺮﻈﻧ
. (Al-
Zuhailiy: 836)
Mencegah para gadis remaja untuk menghadiri  sholat  jamaah,  dengan  berbeda pada masa Rasul
SAW, karena mempertimbangkan  kerusakan  akhlak  dan tersebarnya kerusakan.

## 3. Perubahan  hukum  Karena  Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi
Beralih  kepada  contoh-contoh  ketentuan  fikih yang  dianggap  perlu  berubah  atau  dibuat yang baru karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi. Contoh-contoh ini adalah mengenai air muthlaq, pengertian safar dalam hubungan dengan  shalat qashar, penentuan  awal  waktu shalat  fardu  dan  puasa  Ramadhan  serta  hari raya,  pengertian  senif-senif  penerima  zakat, pengertian keluarga, sistem peradilan danhukum  acara  di  Arab  Saudi,  dan  yang terakhir  hubungan  anak  luar  kawin  dengan ayah biologisnya. (Alyasa’  Abu  Bakar,  2016: 335).
Contoh  pertama,  dalam  fikih  yang  ada sekarang  ditetapkan  bahwa  air  yang  dianggap bersih  dan  dapat  membersihkan  adalah  air muthlaq (yaitu air alami, air semula jadi, yang belum  dicampur/bercampu r dengngan  benda lain),  yang  di  dalam  kitab-kitab  fikih  biasa- nya  diperincikan  menjadi  tujuh,  yaitu  air hujan,  air  salju,  air  embun,  air  mata  air,  air sumur,  air  sungai,  dan  air  Taut.  Sekiranya dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta penjelasan yang  diberikan  para  ulama  diperhatikan  secara saksama,  akan  dapat  disimpulkan  bahwa penyebutan  tujuh  macam  tersebut  berkaitan dengan  keadaannya  sebagai  air  alami,  yang dianggap bersih dan dapat membersihkan. Pada masa  sekarang,  dengan  kemajuan  ilmu  dan teknologi,  air  yang  sudah  kotor  (bernajis, tercemar)  dengan  cara  tertentu  dapat  disuling (disterilisasi,  dibersihkan  kembali)  sehingga menjadi  bersih  dan  memenuhi  syarat  menurut ilmu kesehatan untuk dikonsumsi dan
digunakan  sebagai  alat  untuk  membersihkan sesuatu. Pertanyaannya, apakah air kotor yang sudah  dibersihkan  dengan  teknologi  tertentu, yang  secara  ilmiah  (ilmu  kesehatan)  telah  me- menuhi syarat sebagai air bersih, dapat dianggap telah  memenuhi  syarat  sebagai  air muthlaq menurut  fikih,  sehingga  dapat  digunakan sebagai  air  untuk  bersuci  (berwudhu  dan mandi).  Sekiranya  dicari  Hadis  yang  secara jelas  menyatakan  bahwa  air  kotor  (bernajis) dapat dibersihkan dengan cara distrilisasi, tidak akan kita dapatkan karena kegiatan (teknologi) seperti  itu  tidak  ada  pada  masa  Rasulullah." Tetapi  kalau  kita  berpegang  pada  prinsip  yang dipetik dari Hadis-hadis tersebut, bahwa air yang dapat  digunakan  untuk  bersuci  adalah air  yang bersih  yang  dapat  membersihkan (air muthlaq), maka  semua  air  yang  sudah bersih, walaupun prosesnya tidak secara alamiah, tetapi dengan  bantuan  teknologi  tentu  dapat  bahkan harus  dianggap  sama  dengan  air  yang  bersih secara  alamiah.  Dengan  logika  ini,  air  kotor (bernajis)  yang  dibersihkan  dengan  teknologi tertentu  akan  dianggap  sebagai  air muthlaq (sama  seperti  air  yang  bersih  secara  alamiah) dan  karena  itu  dapat  digunakan  untuk mensucikan diri."
Contoh  kedua,  adalah  pengertian safar (perjalanan) yang membolehkan qashar shalat. Izin untuk mengqashar shalat ditemukan  dalam  A1-Qur'an (an-Nisaa' [4] ayat  101).  Tetapi  penjelasan  ten-  tang  safar yang  menyebabkan  pelakunya  boleh  meng- qashar  shalat  tidak  ditemukan  dalam  Al- Qur'an.  Hadis  tentang  safar  yang  memboleh- kan qashar shalat, sepanjang bacaan penulis, semuanya  merupakan  Hadis  fi  (praktik Nabi),  sehingga  dapat  ditafsirkan  secara berbeda-beda.  Karena  itu  dapat  dimaklumi sekiranya  Hadis-hadis  ini  menyebabkan perbedaan  pendapat  yang  relatif  sangat beragam di kalangan ulama.
Menurut Imam al-Syafi'i, berdasarkan riwayat yang sampai kepada beliau, Rasulullah  tidak  pernah  mengqashar  shalat dalam  perjalanan  dengan  jarak  yang  kurang dari  dua  hari  (malam)  perjalanan.  Karena itu,  beliau  menyimpulkan  bahwa  seseorang baru boleh mengqashar shalat kalau melakukan  perjalanan  dengan  waktu  tem-
puh  mencapai  dua  malam (laylatayn), yang beliau  sebut  sama  dengan  46  mil  Hasyimi (sama  dengan  16 farsakh, atau  48  mil  biasa, atau  setara  dengan  88,656  km  menurut ukuran  kita  sekarang).  Adapun  untuk dirinya  sendiri  Imam  al-Syafi'  i  berkata, bahwa  beliau  dengan  alasan ihtiyath (pertim- bangan  kehati-hatian)  baru  akan  melakukan qashar  apabila  perjalanan  yang  beliau  laku- kan tersebut menghabiskan waktu tempuh tiga malam  (hari)  atau  lebih.  Kalau  waktu tempuh perjalanan tersebut tidak sampai tiga hari,  maka  beliau  tidak  melakukan  shalat qashar."  Adapun  mengenai  waktu  paling panjang  untuk  mengqashar  shalat  setelah berada  di  tempat  tujuan,  Imam  al-Syafi'  i menggunakan  waktu  yang  digunakanNabi untuk  menetap  di  Mekkah  sebagai  ukuran yaitu sepuluh hari.
Mungkin  bermanfaat  untuk  ditam- bahkan,  dalam  hubungan  dengan rukhshah ibadah,  Imam  al-Syafi  membedakan  safar menjadi  dua. Untuk kebolehan bertayamum dan  mengerjakan  shalat  sunah  di  atas kendaraan, kebolehan tidak menghadap kiblat ketika shalat di atas kendaraan, dan kebolehan menyapu  sepatu  ketika  berwudhu,  beliau menggunakan  safar  dalam  artinya  yang mutlak  (harfiah),  tanpa  persyaratan  apa  pun. Adapun  mengenai  safar  yang  membolehkan orang  mengqashar  shalat  dan  mewajibkan orang  perempuan  didampingi  oleh  muhrim, beliau  memberikan  persyaratan,  yaitu  dua hari (malam) perjalanan.
Selain  Hadis  yang  digunakan  Imam al-Syafi'  i  di  atas,  masih  ada  Hadis  lain (semuanya  fi li) yang  menyatakan  bahwa Nabi pernah melakukan qashar shalat ketika baru  (sudah)  melakukan  perjalanan  sejauh tiga farsakh (16.623  m),  jarak  antara Madinah  dan  Dzul  Hulaifah  (Bir  Ali), bahkan  ada  Hadis  yang  menyatakan  Nabi sudah  mengqashar  shalat  ketika  perjalanan yang dia lakukan sudah (baru) mencapai satu farsakh (tiga mil, 3 x 1847 m = 5541 meter). Jarak safar yang pada masa Rasulullah dan  Imam  al-Syafi'  i  sama  antara  ukuran waktu  tempuh yaitu  dua  hari  dengan  ukuran jarak  tempuh yaitu  empat burud, pada  masa sekarang  setelah  kemajuan  teknologi  menjadi
tidak sama, bahkan sangat senjang. Untuk itu terjadi  perbedaan  pendapat  di  antara  para ulama.Kebanyakan mereka cenderung memilih ukuran  jarak  tempuh  dan  meninggalkan ukuran  waktu  ternpuh.  Ulama  Indonesia cenderung berpendapat bahwa orang yang mela- kukan  perjalanan  baru  boleh  mengqashar shalat  kalau  perjalanan  yang  dia  tempuh tersebut berjarak sekitar 90 km, lepas dari apa kendaraanyang  dia  gunakan.  (Wahbah  Al- Zuhailiy, 2006 : 243).
Mengukur safar dengan jarak tempuh  atau  waktu  tempuh  pada  masa  lalu relatif  tidak  menimbulkan  masalah,  karena kecepatan  alat  (moda)  transportasi  pada waktu  itu  (berjalan  kaki,  mengendarai  unta, menunggang  kuda  atau  naik  perahu  layar atau dayung) relatif sama. Dengan kata lain, pada  masa  dahulu  sedikit  sekali  perbedaan waktu tempuh antara berbagai alat transportasi yang  ada.  Tetapi  pada  masa  sekarang perbedaan  kecepatan  antara  berbagai  alat transportasi  sangatlah  beragam,  sehingga perbedaan  waktu  tempuhnya  menjadi  sangat beragam  pula.Perbedaan  kecepatan  antara berbagai  alat transportasi  seperti berjalan kaki, sepeda  motor,  mobil,  perahu  bermotor,  kapal mesin,  serta  pesawat  udara  sangatlah  tinggi. Karena hal tersebut perlu meneliti ulang Hadis- hadis tentang safar yang membolehkan qashar shalat.  Mungkin  pemahaman  berdasar  waktu tempuh,  akan  lebih  baik  dari  pemahaman berdasar  jarak  tempuh.  Perjalanan  satu farsakh  pada  masa  Nabi  kita  pahami  sebagai perjalanan  satu  jam  (bukan  5  km)  dan perjalanan  empat  burud  kita  pahami  sebagai perjalanan  dua.  hari  (dua  malam,  bukan  88 km).  Dengan  jalan  pikiran  ini,  maka  per- jalanan  pendek  dalam  Hadis  Nabi  tersebut akan  dipahami  sebagai  perjalanan  satu  jam (pergi  ke luar  kota dan tidak pulang pada hari yang  sama)  terlepas  dari  apa  pun  moda transportasi  yang  digunakan.  Adapun  Hadis yang  berisi  perjalanan  jauh  (sekitar  88  km) akan  dipahami  sebagai  perjalanan  dua  hari satu  malam,  lepas  dari apapun  alat transportasi  yang  digunakan.  Sekiranya ukuran yang jauh yang akan kita pakai, maka orang  yang  melakukan  perjalanan  dengan pesawat  udara,  jarang  sekali  yang  akan
mendapat rukhshah melakukan  shalat  qashar, karena  hanya  perjalanan  sangat  jauh  dengan beberapa  kali  transit  yang  akan  menghabis- kan  waktu  sampai  dua  hari  satu  malam. Perjalanan  paling  jauh  (setengah  keliling bumi,  dari  Indonesia  ke  Benua  Amerika misalnya) sekiranya dilakukan secara langsung  tidak  akan  menghabiskan  waktu sampai  dua  hari  satu  malam.  (Al-Zuhailiy,
2006 : 243). Contoh berikutnya,
mengenai penentuan  waktu  shalat  wajib  limakali sehari  semalam,  dan  penentuan  awal  bulan kamariah, dalam hubungan dengan penentuan  awal  bulan  Ramadhan  (awal puasa wajib), awal bulan Syawal (hari raga Idul Fitri, haram berpuasa), dan awal bulan Zulhijah  (untuk  beberapa  upacara  haji, termasuk  shalat  Idul  Adha).  Hadis-hadis yang  ada  menunjukkan  bahwa  penentuan waktu  untuk  semua  ibadah  ini  dikaitkan dengan  peredaran  matahari  atau  bulan.Dari Hadis-hadis mengenai awal waktu shalat wajib lima  kali  sehari  semalam,  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Awal  waktu  shalat  Subuh  mulai  ketika fajar  sidik  terbit  dan  berakhir  dengan terbitnya matahari.
2. Awal  waktu  shalat  Zuhur  mulai  setelah matahari  tergelincir  dan  berakhir  ketika waktu Asar masuk.
3. Awal  waktu  shalat  Asar  mulai  ketika bayang-bayang  suatu benda  sama  dengan panjang dirinya ditambah dengan panjang bayangbayang ketika matahari ber- kulminasi  dan  berakhir  ketika  matahari terbenam.
4. Awal waktu Magrib mulai setelah matahari terbenam  dan  berakhir  ketika  waktu  Isya masuk.
5. Awal  waktu  Isya  mulai  setelah syafaq merah  hilang  dan  berakhir  menjelang fajar shadiq terbit."
Pada  masa  sekarang,  setelah  ilmu falak  (astronomi)  berkembang  secara  relatif sangat  maju  bahkan  mungkin  dapat  disebut mencengangkan,  dan  setelah  penggunaan jam relatif merata  di  semua kalangan,  maka penentuan awal dan akhir waktu shalat tidak lagi  dilakukan  dengan  mengamati  peredaran
matahari  secara  langsung  (terbit  fajar,  ter- gelincir matahari, panjang bayangan, terbenam matahari,  atau  hilangnya  syafaq  merah).  Para ulama  (ilmuwan)  masa  sekarang  mengon- versikan posisi matahari yang ada dalam Hadis di  atas  ke  dalam  perhitungan  astronomis, misalnya  awal  waktu  shubuh  adalah  18 ° sebelum  matahari  terbit  dan begitu juga  awal waktu  Isya  (akhir  waktu  Magrib)  adalah  18° setelah  matahari  terbenam.  Berdasarkan  kon- versi  tersebut,  para  sarjana  (ulama)  menyusun jadwal waktu shalat fardu untuk berbagai kota dan tempat di dunia.
Di  Indonesia  misalnya  sudah beredar jadwal  waktu  shalat  sepanjang  tahun  untuk hampir  semua  kota  dan  kabupaten.  Bahkan sudah ada sistem komputer untuk menghitung sendiri  waktu  shalat  di  suatu  tempat  dengan memasukkan  posisi  (lintang  dan  bujur) ternpat tersebut ke dalam sistem.

## PENUTUP
Para  fukaha  telah  mengisi  era  ini dengan  berbagai  gerakan  perkembangan  dan kemajuan  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi. Mereka  mempersembahkan  kepada  umat sesuatu yang tidak ternilai harganya. Mereka tidak  tertinggal  dalam  melaksanakan  kewa- jiban  berijtihad  secara  individual  maupun kolektif,  atau  dengan  memberikan  fatwa resmi.Semua itu dilakukan degan mengeluar- kan  fatwa  pribadi  ataupun  melalui  berbagai konfrensi  dan  seminar.  Ini  adalah  arah  yang jelas  dan  sesuai  dengan  kehendaka  Allah serta  selaras  dengan  landasan  syariah  yang mulia,  nash-nashnya.  tujuan-tujuan  umum- nya,  kaedah-kaedah  umum  dan  khusus fiqihnya,  serta  merealisasikan  harapan  umat Islam  pada  setiap  masa,  zaman,  ruang  dan waktu  artinya  bahwa  hukum  dapat  berubah dengan perubahan waktu dan tempat.
Perubahan  hukum  tentunya  dibutuh- kan  bagi  setiap  umat  sepanjang  zaman. Apabila  ia  datang  dan  bersumber  dari  para pakar,  pemikir  dan  mujtahid  yang  kredibel dan  dapat  dipercaya,di  samping  itu,  pem- baharuan  juga  berdasarkan  Syari’ah  ilahi yang  mencakup  aturan-aturan  yang  tetap mapun  yang  berubah.  Pembaharuan  hukum harus  memperhatikan  kondisi-kondisi  peru-
bahan agar ijtihad yang dilakukan murni bagi syari’ah,  pendalaman  yang  cermat  terhadap hukum-hukumnya,  sebagai  bukti  atas  kelu-
wesan,  kelapangan  dan  kemudahannya  serta kelayakannya pada setiap ruang dan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Nawawi, Mahyuddin Bin Syaraf, Raudah al-Talibin wa umdah al-muftin Beirut: Dar al-Fikr juz 2 thn 1996
Al-qardawi,  Yusuf, Fi  fiqh  al-awwalawiyyat ,  terj.  “ FIqh  Prioritas ,  penerjemah  Muhamad  Nur hakim. Jakarta: Gema Insani Press cet ke 4 thn 1996
Alyasa’,  Abu  Bakar, Metode  Istislahiyah  Pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh . Jakarta: Prenada Media Group cetakan ke 1 thn 2016
al-Zuhailiy,  Wahbah  dan  Jamaluddin  al-‘Atiyah, Tajdid  al-fiqh  al-Islamiy, terj Kontroversi pembaruan fiqh , Penerbit Erlangga Thn 2002,
Al-Zuhailiy, Wahbah, Ushul al-fiqh Al-islamiy , Beirut: Dar al-Fikr juz II cet 1 thn 1986
Djazuli, A. Ushul Fiqh metodologi Hukum Islam , Jakarta: PT Raja Grapindo, cet ke 1 th,. 2000
Fanani,  Muhyar, Fiqh Madani  konstruksi Hukum Islam  di  dunia Modern .  Yogyakarta:  Pustaka pelajar cet ke 1 thn 2010
Mahfuz,  Sahal, Fikih  Sosial  Upaya  Pengembangan  Mazhab  Qauli  Dan  Mazhab  Manhaji . Jakarta: Universitas Islam Negeri, cet ke 2 thn 2003
Mas’ud,  Muhammad  Khalid, Filsafat  Hukum  Islam  Studi  tentang  hidup  dan  pemikiran  Abu ishaq Al-syatibi. (Bandung: Pustaka cet ke 1 thn 1996
Nasution,  Lahmuddin, Pembaruan  Hukum  islam  dalam  mazhab  Syafi’i, Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, thn. 2001
Wafa’,  Muhammad Ta’arudh  al-Adillati  al-Syari’ati  min  al-kitabi  wa  al-sunnati  wa  al-tarjihu bainaha”  terj  Metode  tarjih  atas  kntradiksi  dalil-dalil  syara’ Jatim:Bangil  penerbt  Al- izzah cet ke 1 thn 2001.
Yahya,  Mukhtar  dan  Fathchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Isami Bandung: PT Al-Ma’arif cet ke 3 thn 1993.