## PERAN PENYIDIK PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM MENGINTEGRASI PERMASALAHAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN KELUARGA
Oleh : Edwin Tanda Raja Manurung 1)
Mburak Ginting Suka 2) Syawal Amry Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
Email :
edwintandamarpaung@gmail.com 1)
mburakgs@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Domestic neglect by the husband to his  children and wives in the jurisdiction  of  the  North Sumatra  Regional  Police,  namely  leaving  children,  wives  and  families  for  a  long    time. Moreover,  the  husband  is  still  active  as  a  Police  personnel  subject  to  the    Police  Code  of Conduct Commission Session by imposing administrative sanctions, namely being  dismissed not with respect (PTDH) as Members of the National Police. The research  method used in this thesis is normative juridical, namely Article 7 paragraph 1 letter b yo Article 11 letter d Perkap  Number  14  of  2011  concerning  the  Code  of  Ethics    Police  Profession.  The formulation  of  the  problem  is  the  Factors  Influencing  The Family  Neglect  Committed By A Police  Officer;    The  Process  of  Examining  Violations  of  the  Police  Code  of  Professional Ethics  Against  Members  of  the  National  Police  Who  Carry  Out  Family  Neglect  and Obstacles  Affecting  Law  Enforcement,  Especially  to  Members  of  the  National  Police.The result  of the discussion was The factor that caused the family neglect  was that the suspect had another  dream woman whose initials were Nita. The police examination process   that abandoned  the  family  was  carried  out  with  a  claim  for  violation  of  the  Code  of  Ethics Number: TUT-VIII / 2020 / Subbidwwaprofdated  June 16, 2020, a  Preliminary examination of  Violations  of  the  Code  of  Ethics  was  carried  out  with  a  Preliminary    examination  of Violations of  the Code of Ethics with  abandoning children until  they  can't  pay tuition fees during  2018.    The  family  neglect in  question  is  that    the  suspect    never  gave  a  salary  as  a member of the  National Police to his wife, and his wife found another  dream woman named NITA.   The obstacle encountered was that  members of the  National Police did not conduct a disciplinary hearing and did not comply with the court's statement.
Keywords:  Police Code of Conduct,  Family Neglect, and  PoliceDisciplinary Punishment

## ABSTRAK
Penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami kepada anak-anak dan isterinya di wilayah hukum  Polda  Sumatera  Utara,  yaitu  meninggalkan  anak,  isteri  dan  keluarga  dalam  kurun waktu  yang lama. Apalagi  suami masih aktif sebagai personil Kepolisian dikenakan Sidang Komisi  Kode  Etik  Polri  dengan  dijatuhkan  sanksi  adminstratif,  yaitu  diberhentikan  tidak dengan  hormat  (PTDH)  sebagai  Anggota  Polri.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam Penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yakni  Pasal  7  ayat  1  huruf  b  yo  Pasal  11  huruf  d Perkap  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Adapun  rumusan  masalah adalah  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penelantaran  Keluarga  Yang  Dilakukan  Oleh
Seorang Anggota Polisi; Proses Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Terhadap  AnggotaPolri  Yang  Melakukan  Penelantaran  Keluarga  Dan  Hambatan-Hambatan Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  Khususnya  Kepada  Anggota  Polri.  Hasil pembahasan  adalah  Faktor  yang  menyebabkan  penelantaran  keluarga  adalahTersangka memiliki  wanita  idaman  lain  yang  berinisial  Nita.  Proses  pemeriksaan  Polri  yang menelantarkan  keluarga  dilakukan  dengan  Tuntutan  Pelanggaran  Kode  EtikNomor:  TUT- VIII/2020/Subbidwwaprof  tanggal  16  Juni  2020  dilakukan  pemeriksaan  Pendahuluan Pelanggaran  Kode  Etik  dengan  menelantarkan  anak  sampai  tidak  bias  membayar  biaya perkuliahan  selama  tahun  2018.  Penelantaran  keluarga  yang  dimaksud  adalah  Tersangka tidak  pernah  memberikan  gaji  sebagai  anggota  Polri  kepada  isterinya,  dan  isterinya menemukan  wanita  idaman  lain  bernama  NITA.  Hambatan  yang  ditemui  adalah  anggota Polri tidak melakukan sidang disiplin dan tidak sesuai pernyataan sidang.
Kata Kunci: Kode Etik Polri, Penelantaran Keluarga, dan Hukuman Disiplin Polri

## 1. PENDAHULUAN
Jika  kita  lihat  dalam  realitas kehidupan  sehari-hari  citra  polisi  dengan respon dalam masyarakat berbeda terhadap kinerja polisi. Banyak  hal-hal yang membuat  citra  polisi  buruk  di  masyarakat luas.  Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan oleh  polisi  seperti  pungutan  liar  dari kendaraan-kendaraan tertentu, salam temple  yang  banyak  dilakukan  anggota polri  dalam  menuntaskan  suatu  kasus. Pelanggaran  atau  tindak  pidana  juga  ada yang  dilakukan  oleh  polisi.  Pengaduan masyarakat  terhadap  polisi  terkait  dugaan pemerasan,  penyalahgunaan  wewenang, pengunaan narkoba dan bahkan yang baru- baru  ini  terjadi  adalah  penelantaran keluarga.
Kekerasan dalam rumah tanga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan  yang  dialami  manusia  serta merupakan  bentuk  diskriminasi.  Kekerasan dalam  rumah  tangga    (KDRT)    adalah setiap  perbuatan  kejahatan  yang  sering menimpa  perempuan,  yang  akan  berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual  maupun  psikologi,    dan  pelantaran juga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,    pemaksaan    dan    perampasan secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumahtangga.
Perceraian sangat identik dengan penelantaran,  namun  tidak  berarti  keluarga yang  masih  utuh  tidak  bias  melakukan penelantaran,  banyak kasus  di  masyarakat
terjadi  penelantaran  dalam  keluarga      yang utuh akibat   orang   tua,   suami atau isteri tidak bertanggungjawab atas keluarganya.
Penelantaran  juga  dapat  terjadi  bila orang  tua  tidak  bertanggungjawab  kepada keluarga karena menjadi pemabok,  penjudi dan    mempunyai  wanita    lain    atau selingkuhan,    sehingg  aanak,    isteri  atau suami  ditelantarkan,    Sebagai  orang  tua suami  berkewajiban  menafkahi  keluarga. Dan  isteri  berkewajiban  menjaga  dan mendidik  anak-anaknya.  Menelantarkan rumah  tangga  termasuk  tindakan    yang tidakbaik    dan    tercela,  dalam  pandangan masyarakat  umum  orang    menelantarkan keluarga  dinilai  telah  melakukan  tindakan tidak  terpuji    dan    secara  social  akan mendapatkan  sanksi  berupa    cap  tercela pada  pelaku penelantaran
Penelantaran  rumah  tangga  merupakan bentuk  penelantaran  keluarga  selain  tidak memberikan  nafkah  kepada  istri,      tetapi juga  membiarkan  istri  bekerja  kemudian dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan  istri  secara  ekonomi  untuk mengontrol kehidupannya. Penelantaran keluarga
akan menimbulkan ketergantungan secara
ekonomi  hanya  merupakan  dua  dari  sekian banyak  jenis  kekerasan  ekonomi,      seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian dimintai
suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut.
Saat   ini dikeluarkannya   UU   Nomor 23      Tahun      2004      Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  secara eksplisit  membuat  norma  baru    yang terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga, sehingga  secara  yuridis  formal,  kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  pidana yang diancam hukuman atau sanksi pidana.
Penelantaran
keluarga dapat digolongkan  sebagai  tindakan  kekerasan dalam  rumahtangga (domestic  violence) dan    merupakan  strafbaarfeit  dengan pengertian  perbuatan    yang    dilarang    oleh peraturan  hukum  pidana    dan    tentu  saja dikenakan  sanksi,    Penelantaran  dalam rumah  tangga  biasanya  dilakukan    oleh suami    yang    meninggalkan  anak  dan isterinya tampa memberikan nafkah kehidupan  bagi  seluruh  keluarga  yang menjadi tanggungannya.
Pengaduan masyarakat khususnya mengenai  polisi  yang  brutal  dalam  hal  ini masyarakat  harus  diberi  wadah  atau layanan  dari  Negara  untuk  melakukan pengaduan  kepada  kinerja  polisi  yang menyalahi aturan atau undang-undang   dan merugikan masyarakat Maka  dari itu polisi perlu  melakukan  identifikasi  terhadap faktor-faktor  yang    menyebabkan  Polri tidak dipercaya  oleh  masyarakat.
Dari  hasil  penyidikan  tersebut  tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau  kasus    yang    ditangani  bukan  perkara pidana    dan    atau  kasus  anggota    yang melakukan  tindak  pidana  tersebut  sudah diselesaikan  melalui  mekanisme  internal Polri,  yaitu  sidang  disiplin  dan  atau  sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Apa Saja Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penelantaran Keluarga  Yang  Dilakukan  Oleh Seorang Anggota Polisi?
2. Bagaimana Hambatan-Hambatan Yang  Mempengaruhi  Penegakan
Hukum Khususnya Kepada Anggota Polri? 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Pengertian dan Fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)
Propam  Polri        mempunyai semboyan    yang    berbunyi “profesional, disiplin, akurat dan beretika. Divisi  profesi dan      pengamanan      Polri      dibentuk sejak      Polri  dikeluarkan      dari      status Abri      untuk      dikembalikan      sebagai Polisi   sipil. Organisasi  propam  dibentuk dalam  bentuk  divisi  yang  dipimpin  oleh seorang  kepala  devisi  yang  dikenal  dengan sebutan  Kepala  Divisi  (Kadiv)  yang berpangkat    bintang    dua    dengan    sebutan Inspektur    Jendral    Polisi    (Irjen    Pol). Propam    mempunyai    tugas    dan    fungsi sebagai    pelindung    dan  pengayom masyarakat    serta    bertanggung    jawab terhadap    penegakan  disiplin  dan  ketrtiban dilingkungan Polri dan senantiasa bersemangat  serta  berani  dan  tegas  dalam menegakkan  kebenaran  dan  hukum  tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun Lembaga  pengawasan  internal  Polri yang  termasuk  dalam  struktur  organisasi Polri ada dua yaitu:
a. Inspektorat Pengawasan Umum dan Irwasda
b. Divisi  Profesi  dan  Pengamanan (Propam).
Kewajiban  Propam  yaitu    membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung    balasan  profesi    dan penjagaan  internal    termasuk    penegakan disiplin    dan    kedesiplinan  di  daerah  Polri dan  pelayanan  pengaduan  masyarakat tentang      terdapatnya  penyimpangan tindakan  anggota/PNS    Polri  yang    dalam struktur    organisasi    dan    tatacara  kerjanya propam  terdiri  dari  tiga  aspek  guna  dalam bentuk  sub  organisasi  disebut        Pus Paminal,        Pus  Bin        Prof        dan        Pus Provost.        Fungsi  pertanggungjawaban profesi  dipertanggung  jawabkan  kepada Pus  Paminal  dan        dalam        penegakan disiplin    dan    ketertiban    dilingkungan
Polri  dipertanggung  jawabkan  kepada  Pus Provost.
Pengertian Penelantaran Keluarga menurut  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan    Dalam    Rumah Tangga,KDRT  adalah  setiap  perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secarafisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah  tangga termasuk    ancaman    untuk melakukan    perbuatan,    pemaksaan, atau perempasan kemerdekaan secara melawan    hukum    dalam    lingkup    rumah tangga.
Adapun yang termasuk kekerasan dalam rumah  tangga  menurut  Pasal  2  Undang- undang KDRT adalah:
a. Kekerasan fisik terbagi atas kekerasan  fisik  berat  dan  kekerasan fisik ringan;
b. Kekerasan psikis terbagi atas kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan.
c. Kekerasan seksual
d. Kekerasan ekonomi
e. Penelantaran dalam rumah tangga
Kekerasan  Kejiwaan  Berat;  berbentuk aksi  pengaturan,  akal  busuk,  pemanfaatan, kesewenangan, perendahan serta penghinaan,  dalam  wujud  pelarangan, pemaksaan  serta  pengasingan  sosial,  aksi anggaran mengerti ucapan yang merendahkan  atau  menghina,  penguntitan, kekerasa dan atau ancaman kekerasan raga, seksual  dan  ekonomis  yang  masing- masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis  berat  berbentuk  salah  satu  ataupun sebagian perihal selanjutnya:
a. Kendala  tidur  ataupun  kendala makan ataupun ketergantungan obat atau disfungsi intim yang salah satu atau  kesemuanya  berat  ataupun menahun
b. Kendala stress sesudah guncangan.
c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti  tiba-  tiba  lumpuh  ataupun tunanetra tanpa gejala kedokteran).
d. Tekanan  mental  berat  ataupun pembinasaan diri
e. Kendala jiwa dalam wujud lenyapnya kontak dengan kenyataan semacam  skizofrenia  serta  ataupun wujud psikotik lainnya
f. Bunuh diri. Kekerasan    Ekonomi    Berat,    yakni tindakan    eksploitasi,    manipulasi,  dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
a. Melarang  korban  bekerja  tetapi menelantarkannya.
b. Mengambil    tanpa    sepengatahuan dan    tanpa    persetujuan    korban, merampas  dana  tau  memanipulasi harta benda korban.
Kekerasan      Ekonomi      Ringan; berupa     melakukan     upaya-upaya  sengaja yang  menjadikan  korban  tergantung  atau tidak    berdaya  secara  ekonomi  atau  tidak berakal dengan cara ekonomi ataupun tidak terkabul keinginan dasarnya.
Kekerasan Seksual Berat, berupa:
a. Pelecehan  seksual  dengan  kontak fisik    seperti,    memaksa    yang menimbulkan    rasa  muak/jijik, terteror,    terhina,    dan    merasa dikendalikan.
b. Pemaksaan    hubungan    seksual tanpa    persetujuan    korban    atau pada saat korban tidak menghendaki.
c. Tindakan seksual dengan
kekerasan  fisik  dengan  atau  tanpa dorongan perlengkapan yang memunculkan  sakit,  cedera,  serta luka.
d. Kekerasan  Intim  Enteng,  berbentuk pelecehan  intim  dengan  cara  lisan semacam pendapat lisan.
Bila  terjalin  penelantaran  dalam rumah  tangga,  bagus  penelantaran  yang dicoba oleh suami ataupun istri hingga aksi penelantaran  itu  bisa  dikabarkan  serta dijerat  dengan  ganjaran.  Aksi  penelantaran itu  pula  terkategori  aksi  melalaikan  istri serta  anak  bersumber  pada  Artikel  9
Hukum  No  23  Tahun  2004  mengenai Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga(  UU  KDRT),  isinya  menarangkan selaku selanjutnya:
“Tiap  orang  dilarang  melalaikan orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, sementara  itu  bagi  hukum  yang  legal menurutnya  ataupun  sebab  persetujuan ataupun  akad  beliau  harus  membagikan kehidupan, pemeliharaan, ataupun perawatan pada orang itu.”
Penelantaran  begitu  juga  diartikan pada bagian( 1) pula legal untuk tiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan metode menghalangi serta atau ataupun mencegah buat bertugas  yang pantas  di  dalam  ataupun  di  luar  rumah alhasil  korban  terletak  di  dasar  kontrol orang  itu.  Aksi  penelantaran  rumah  tangga bisa  dikabarkan  pada  kepolisian  setempat atas asumsi perbuatan kejahatan penelantaran.  Dalam  UU  KDRT  bahaya ganjaran  kejahatan  kepada  penelantaran dalam  rumah  tangga  cocok  Artikel  49  UU KDRT ialah Dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 3( 3) tahun ataupun kompensasi sangat banyak Rp 15. 000. 000, 00( 5 simpati juta rupiah), untuk tiap orang yang:
a. Menelantarkan  orang  lain  dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1);
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2).\ Buat meyakinkan aksi penelantaran,
haruslah  diperkuat  dengan  fakta  saksi ataupun fakta apapun yang bisa meyakinkan  kalau  suami  atau  istri  yang sudah  melaksanakan  penelantaran  kepada rumah  tangganya.  Aksi  KDRT  beberapa besar  ialah  aksi  kompetisi( melotot kompetisi),  aksi  kompetisi  merupakan  aksi yang  terkini  hendak  ditindak  oleh  pihak berhak(  kepolisian)  bila  terdapat  kompetisi yang  masuk,  namun  bila  tidak  terdapat kompetisi yang masuk hingga pihak berhak tidak  bisa  melaksanakan  usaha  proteksi ataupun penjagaan.

## Mekanisme  atau  Prosedur  Pelanggaran disiplin, Kode Etik maupun Pidana
Mekanisme      atau      prosedur      surat pengaduan   masyarakat   baik   itu   untuk pelanggaran    disiplin,    kode    etik    maupun Pidana.    Semua    surat    yang    masuk melalui    Bagian  Pelayanan    Pengaduan (Bagyanduan)    baik    itu    surat    pengaduan langsung,  surat  pengaduan tidak  langsung ataupun    limpahan    dari    Kompolnas maupun  LSM  ( Police  Watch,  Imparsial, Komnas Ham, dan lain-lainnya).
Pelapor      berdasarkan      Surat Keputusan  Kapolri    Nomor    33    Tahun 2003,    dapat  berasal  dari  masyarakat (korban    atau  kuasanya),  Anggota  Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat  (LSM),  atau  Media  Massa. Pemeriksaan      awal  dilaksanakan    oleh pengemban    fungsi  Provost  pada  setiap jenjang    organisasi    Polri,    seperti    Divisi Profesi    dan    Pengamanan    (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
Hasil  pengecekan  hendak  ditelaah, dengan hasil selaku selanjutnya:
a) Jika  ada  faktor  tindak  kejahatan hingga arsip masalah akan diberikan pada  Tubuh  Reserse  serta  Pidana( Bareskrim)  yang  kemudian  akan dilanjutkan  dengan  pengecekan  di majelis hukum biasa;
b) Bila  ada  faktor  pelanggaran  isyarat etik  hingga  arsip  masalah  hendak dilimpahkan  pada  pimpinan  yang berhak menghukum ( Ankum) yang berikutnya  hendak  terbuat  komisi isyarat etik Polri;
c) Bila  ada  faktor  pelanggaran  patuh hingga  berkas  perkara  hendak dilimpahkan  kepada  atasan  yang berhak menghukum ( Ankum) yang selanjutnya  akan  diperiksa  dalam konferensi patuh.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  dalam  penulisan  ini yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  data  sekunder  atau  bahan
pustaka.  Penelitian  hukum  empiris  yaitu melakukan  penelitian  lapangan  dengan mengadakan serang kaianwawancara dengan  informan  untuk  memperoleh  data- data di lapangan.
2.   Sumber Data
Jenis  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data sekunder diperoleh dari:
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu semua  dokumen  peraturan  yang mengikat  dan  ditetapkan  oleh pihak-pihak yang berwenang yakni  berupa  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Kekerasan dalam Rumah Tangga.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang  tindak  pidana  penelantar andalan  rumah  tangga  yang dilakukan oleh Polisi.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitubahan yang dapat mendukung  bahan-bahan  hukum premier dan sekunder, antara lain kamus  hukum,  kamus  bahasa Indonesia,  majalah,  jurnal  ilmiah dan sebagainya.
2. Teknik dan Pengumpul Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian ini dilakukan dengan :
a. Penelitian
Pustaka, yaitu:
membaca,  mempelajari,  meneliti literatur, dokumen-dokumen
tertulis  serta  doukumen-dokumen lainnya  yang  relevan  dengan kerangka dasar penelitian.
b. Wawancara dengan Polisi.
3. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh, baikitu data primer maupun  data  sekunder  yang  di  analisis dengan kualitatif kemudian secara deskriptif kemudian disajikan secara deskriptif,  dari  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan perilaku dalam kenyataan di lapangan.
Penarik kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan  dari  penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan- pengamatan  dan  penelitian  di  lapangan (baik berupa wawancara maupun analisa data-data  yang  diperoleh  di  lapangan) yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan  kesimpulan  yang  bersifat umum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelantaran Keluarga  Yang  Dilakukan  Oleh Seorang Anggota Polri
a. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri Determinasi  hal  isyarat  etik pekerjaan  polri  begitu  juga diatur  dalam  Peraturan  Kapolri Nomor.7  tahun  2006  serta Peraturan  Kapolri  Nomor.  8 Tahun  2006,  ialah  kaidah akhlak dengan impian tumbuhnya  komitmen  yang besar  untuk  semua  badan  Polri supaya mentaati
serta melakukan( mengamalkan) Isyarat  Etik  Pekerjaan  Polri dalam seluruh kehidupan, ialah dalam  penerapan  kewajiban, dalam kehidupan tiap hari serta dalam  dedikasi  pada  warga, bangsa serta negeri.
Dalam Artikel 34 serta 35 Hukum No 2
Tahun 2002 mengenai Kepolisian dituturkan kalau:
1. Skiap  dan  perilaku  pejabat  Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri
2. Kode  Etik  Profesi  Polri  dapat menjadi  pedoman  bagi  pengemban fungsi  kepolisian  lainnya  dalam melaksanakan  tugas  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan polri;
3. Ketentuan  mengenai  Kode  Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.
Pasal 35 Undang-undang Kepolisian menyebutkan:
1. Pelanggaran  terhadap  kode  etik profesi  polri  oleh  pejabat  polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri;
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi  dan  tata  kerja  Komisi Kode  Etik  Polri  diatur  dengan kapolri.

## B. Tugas Propam
Propam,  merupakan  kependekan dari  Pekerjaan  serta  Penjagaan  kepolisian Negeri Republik Indonesia yang digunakan oleh  badan  Polri  pada  salah  satu  bentuk organisasinya semenjak bertepatan pada 27 Oktober  2002(  Ketetapan  Kapolri  No  Kep atau  54  atau  X  atau  2002)  lebih  dahulu diketahui  Biro  Provos  ataupun  Dasar Provos  Polri  yang  organisasinya  sedang bersuatu dengan Tentara Nasional Indonesia  (TNI)  atau  Tentara  selaku  ABRI dimana  Provos  Polri  ialah  dasar  guna pembinaan  serta  polisi  badan  tentara  atau POM  ataupun  sebutan  Polisi  Tentara  atau PM.
Kewajiban  Propam  terdiri  dari  3  aspek atau  media  dalam  wujud  sub  badan  diucap dinas( Dinas Paminal, Dinas Wabprof, serta Dinas Provos).
1. Fungsi  Pengamanan  di  lingkungan internal organisasi Polri dipertanggung  jawabkan  kepada
Biro Paminal;
2. Fungsi  pertanggungjawaban  profesi dilingkungan Polri diwadahi kepada Biro Wabprof;
3. Fungsi  Provos  dalam  penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Provos.
Penerapan  pendaftaran  riset  kepada cara penindakan permasalahan serta mempersiapkan cara atau ketetapan rehabilitasi  untuk  badan  Polri  atau  PNS Polri  yang  tidak  teruji  melaksanakan pelanggaran ataupun pemaafan atau penurunan ganjaran( patuh atau administrasi)  dan  memantau,  menolong cara penerapan ganjaran serta
mempersiapkan ketetapan pengakhiran ganjaran  untuk  personil  yang  lagi  ataupun sudah melakukan ganjaran( tahanan).
Pembinaan  serta  penajaan  guna penjagaan dalam, yang mencakup penjagaan  personil,  badaniah,  aktivitas serta materi penjelasan tercantum penyelidika kepada permasalahan pelanggaran  atau  asumsi  pelanggaran  atau penyimpangan  dalam  penerapan  kewajiban polri  pada  tingkatan  pusat  dalam  batasan wewenang  yang  diresmikan.  Pembinaan serta penajaan guna provos yang mencakup pembinaan.  perawatan  displin  ataupun aturan  teratur  dan  penguatan  hukum, penanganan  masalah  pelanggaran  patuh pada  tingkatan  pusat  dalam  batasan wewenang yang diresmikan.
Cocok dengan Peraturan Kalpori No 21  Tahun  2010  bertepatan  pada  14 September
2010 mengenai Peran, Kewajiban serta Guna Bagian Propam ialah faktor  pengawas  serta  pembantu  arahan yang  terletak  di  dasar  Kapolri.  Bagian Propoam  Polri  bekerja  membina  serta menyelenggarakan guna pertanggungjawaban pekerjaan serta penjagaan  dalam  termsuk  penguatan  patuh serta  kedisiplinan  di  area  Polri  dan  jasa aduan warga mengenai terdapatnya penyimpangan  aksi  badan  Polri  ataupun PNS Polri.
C. Tujuan dibuatnya Kode Etik Polri
Tujuan  dibuatnya  isyarat  etik  Polri ialah  berupaya  menaruh  Etika  Kepolisian dengan  cara  sepadan  dalam  kaitannya dengan  warga.  Sekalian  pula  untuk  polisi berupaya  membagikan  bekal  agama  kalau internalisasi  etika  kepolisian  yang  betul, bagus, serta kuat., ialah alat buat:
1. Menciptakan  keyakinan  diri  serta kebanggan  selaku  seseorang  polisi, yang setelah itu bisa jadi kebanggan untuk warga.
2. Menggapai berhasil pengutusan.
3. Membina  kebersamaan,  kemitraan selaku  bawah  membuat  kesertaan masyrakat.
4. Menciptakan polisi yang
professional,  efisien,  serta  modern,
yang  bersih  serta  beribawa,  dinilai, serta dicintai warga.
D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polri Patuh  kegiatan  bisa  didefinisikan  selaku sesuatu tindakan meluhurkan, menghormati,  taat  serta  patuh  kepada peraturan- peraturan yang legal, bagus yang tercatat  ataupun  tidak  tercatat  dan  mampu melakukannya  serta  tidak  mengelak  buat menyambut  sanksi-  sanksinya  bila  beliau melanggar kewajiban serta wewenang yang diserahkan kepadanya.
Patuh kegiatan bisa dibedakan jadi 3 ialah:
1. Disiplin preventif
2. Disiplin korektif
3. Disiplin progresif Pelanggaran  ataupun  aksi  kejahatan
badan  kepolisan  yang  tidak  cocok  dengan isyarat  etik  pekerjaan  kepolisian  pastinya berdampak  hukum.  Permasalahn  kalau yang menyebabkan dampak hukum hendak diproses  kejahatan  lebih  dulu  dalam konferensi patuh disebabkan durasi 30 hari semacam  Artikel  19  Ketetapan  Kapolri No Kep  atau  44  atau  IX  atau  2004.  Sehabis penerapan konferensi patuh berakhir hingga hendak  dilaksanakan  konferensi  di  lingkup peradilan  biasa  cocok  Artikel  2  PP  Nomor 3  Tahun  2003  mengenai  Penerapan  Teknis Institusional  Peradilan  Biasa  untuk  Badan Kepolisian.
Pelanggaran peraturan displin merupakan  perkataan,  aksi,  catatan  badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang melanggar  peraturan  patuh.Badan  Polri yang  nyatanya  melaksanakan  pelanggaran Peraturan  Patuh  Badan  Kepolisian  dijatuhi ganjaran  berpua  aksi  patuh  serta  atau ataupun  ganjaran  patuh.  Aksi  patuh berbentuk  peringatan  perkataan  ataupun aksi  raga(  artikel  8  bagian(  1)  PP  2  atau 2003),  aksi  patuh  itu  tidak  menghilangkan wewenang pimpinan yang berkuasa memidana  buat  menjatuhkan  Ganjaran Patuh.
Aksi  patuh  ini  bisa  berbentuk  teguran- teguran( reprimands), penskoran( suspension),  penyusutan  jenjang  ataupun pendapatan( reductions in rank or pay) serta pemecatan(  firing).  Aksi  patuh  ini  tidak
tercantum pemberhentian sedangkan ataupun  penyusutan  jumlah  daya  kegiatan yang diakibatkan oleh penurunan perhitungan ataupun minimnya kegiatan.Tindakan-  tindakan  disipliner  ini diakibatkan  oleh  insiden  sikap  spesial  dari badan  yang  menimbulkan  rendahnya  daya produksi ataupun pelanggaran- pelanggaran aturan- aturan lembaga.
Pemberhentian dengan segan merupakan pengakhiran era biro Kepolisian oleh  administratur  yang  berhak  kepada badan Kepolisian Negeri Republik
Indonesia cocok dengan peraturan perundang-  undangan  yang  legal.  Badan Kepolisian  Negeri  Republik  Indonesia  bisa diberhentikan dengan segan apabila:
a. Mencapai batas usia pensiun;
b. Pertimbangan  khusus  untuk kepentingan dinas;
c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
d. Gugur,  tewas,  meninggal  dunia atau hilang dalam tugas.
Adapun  hukuman  displin  tersebut  berupa (Pasal 9 PP 2/2003) a. Teguran tertulis;
b. Penundaan mengikuti pendidikan selama paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d.  Penundaan  kenaikan  pangkat  untuk paling lama 1 (satu) tahun;
g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
e. Mutase yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dari jabatan; Berlainan dengan Permasalahan narkotika,  yang  dicoba  Orang  per  orang Kepolisian.Pelanggaran  kepada  ketentuan patuh  serta  isyarat  etik  hendak  ditilik  serta apabila  teruji  hendak  dijatuhi  ganjaran. Penjatuhan  ganjaran  patuh  dan  ganjaran atas  pelanggaran  isyarat  etik  tidak  hendak menghilangkan  desakan  kejahatan  kepada badan polisi yang berhubungan bagi Artikel 12  bagian  1  PP  No  23  Tahun  2003  juncto Artikel  28  bagian  2  Perkapolri  No  14 Tahun  2011.  Oleh  sebab  itu  orang  per orang  Polisi  yang  memakai  narkotika hendak senantiasa diproses hukum kegiatan
kejahatan meski sudah menempuh ganjaran patuh  serta  ganjaran  pelanggaran  isyarat etik.
Orang  per  orang  Polisi  disangkakan memakai narkotika serta diproses investigasi  senantiasa  wajib  ditatap  tidak bersalah hingga teruji lewat tetapan majelis hukum yang sudah berkemampuan senantiasa( dasar prasangka tidak bersalah) begitu  juga  diatur  Artikel  8  bagian  1  UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan.
Bila  tetapan  kejahatan  kepada  orang  per orang  polisi  itu  sudah  berkemampuan hukum senantiasa, beliau rawan diberhentikan tidak dengan segan bersumber  pada  Artikel  12  bagian  1  graf  a PP  Nomor  1  Tahun  2003  mengenai Pemberhentian  Badan  Kepolisian  Negeri Republik Indonesia, ialah: “  Badan  Kepolisian  Negeri  Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan segan dari  biro  Kepolisian  bila:  dipidana  bui bersumber  pada  tetapan  majelis  hukum yang sudah memiliki daya hukum senantiasa serta bagi estimasi administratur yang  berhak  tidak  bisa  dipertahankan  buat senantiasa  terletak  dalam  biro  Kepolisian Negeri republik Indonesia”.
Dengan  begitu,  meski  sang  orang  per orang  Polisi  usdah  dipidana  bersumber pada  tetapan  majelis  hukum  yang  sudah berkemampuan  hukum  senantiasa,  orang per orang polisi itu terkini bisa diberhentikan  dengan  tidak  segan  bila  bagi estimasi administratur yang berhak ia tidak bisa  dipertahankan  buat  senantiasa  terletak dalam biro Kepolisian.
Pemberhentian  badan  kepolisian  dicoba sehabis  lewat  konferensi  Komisi  Etik Pekerjaan kepolisian negeri republik indonesia cocok dengan Artikel 12 bagian 2 PP  No  1  Tahun  2003.  Badan  Kepolisian pula  merupakan  masyarakat  awam,  namun ada perbandingan cara penydiikan perkaranya  dengan  masyarakat  negeri  lain sebab  tidak  hanya  angkat  tangan  pada peratauran  perundang-  undnagan  badan polir  pula  terpaut  pada  ketentuan  patuh serta isyarat etik yang pula wajib dipadati.
Hambatan-Hambatan
Yang mempengaruhi Penegakan Hukum
Khususnya  Polisi  Yang  Melakukan Penelantaran Keluarga
Halangan  dalam  penindakan  kekerasan dalam  rumah  tangga  diawali  pada  dikala investigasi.  Interogator  Polisi  (  Polri) mengalami hambatan sebab sedang kuatnya asumsi  warga  kalau  kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  perkara  individu ataupun perkara rumah tangga, alhasil tidak pantas  dicampuri  oleh  orang  lain  ataupun polisi.  Wanita(istri)  sebab  mempunyai perasaan  batin  batin  yang  halus  serta kentalnya adat adat timur, jadi tidak sampai hati  berikan  batas  pada  suami  ataupun mantan  suami  dengan  memberi  tahu perbuatannya  pada  polisi,  walaupun  sudah melukai  serta  menyiksanya  bagus  dengan cara raga, ataupun kejiwaan.
Pada  biasanya  kejadian  permasalahan kekerasan  dalam  rumah  tangga  memiliki detail sendiri, antara lain selaku selanjutnya.
1. Terbentuknya  perbuatan  kekerasan lebih  banyak  dikenal  oleh  pelakon serta  korban  saj,  alhasil  kurang terdapatnya saksi ataupun perlengkapan  data  yang  lain  yang penuhi artikel 183 dan 184 KUHAP.
2. Pihak korban sungkan memberi tahu kasusnya  sebab  merasa  tabu  serta berpikiran hendak membuka keburukan  keluarga  sendiri  paling utama  kepada  permasalahan  yang berkaitan dengan intim.
3. Untuk  korban  yang  ingin  melapor serta  perkaranya  penuhi  ketentuan, formil ataupun badaniah, tidak sering berupaya  mencabut  balik,  sebab merasa  beliau  amat  membutugkan era  depan  untuk  buah  hatinya  serta sedang  membutuhkan  era  depan untuk  buah  hatinya  serta  sedang membutuhkan rumah tangganya bisa dibentuk balik.
4. Keterlambatan informasi serta korban atas terbentuknya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, hendak
mempengaruhi kepada tingkatan kepayahan interogator dalam
melaksanakan cara investigasi, paling  utama  pengumpulan  saksi serta benda fakta.
Selanjutnya  hendak  dijabarkan  satu per  satu  halangan  dalam  penindakan permasalahan  kekerasan  dalam  rumah tangga, selaku selanjutnya.
1. Halangan yang tiba dari korban bisa terjalin karena
a) Korban  tidak  mengenali  kalau aksi kekerasan yang dicoba oleh suami  ialah  aksi  aksi  kejahatan ataupun aksi yang bisa dihukum. Oleh sebab itu, korban tidak  memberi  tahu  perbuatan kekerasan yang dirasakannya;
b) Korban membiarkan aksi
kekerasan kepada dirinya hingga  berkepanjangan.  Perihal ini dapat diakibatkan oleh korban  beranggapan  kalau  aksi suami hendak berganti;
c) Korban  beranggapan  apa  yang dirasakannya merupakan suratan ataupun  nasibnya  selaku  istri. Perihal  ini  bisa  terjalin  sebab terdapatnya
opini kalau seseorang  istri  wajib“  bekti”( loyal serta berbakti) pada suami;
d) Korban memiliki ketergantungan dengan cara ekonomi pada pelakon perbuatan kekerasan;
e) Korban menjaga status sosialnya,  alhasil  jika  hingga perbuatan kekerasan yang terjalin  dalam  rumah  tangganya dikenal  oleh  orang  lain,  hendak memperparah status sosial keluarganya didalam warga;
f) Korban khawatir hendak bahaya dari suami;
g) Korban  takut  keluarga  hendak mempersalahkan  dirinya  sebab dikira  tidak  bisa  menuntaskan permasalahan  rumah  tangganya sendiri;
h) Korban  telanjur  memberi  tahu aksi  kekerasan  yang  dirasakan, alhasil  bukti-  bukti  raga  telah lenyap.
2. Halangan  bisa  dicoba  oleh  keluarga korban,  sebab  kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  keburukan  keluarga yang  wajib  ditutupi  supaya  tidak dikenal  oleh  warga.  Alibi  yang  lain merupakan  sebab  perbuatan  kekerasan yang terjalin dalam rumah tangga ialah hal  dalam  negeri  ataupun  hal  internal keluarga.
3. Halangan  yang  lain  tiba  dari  warga. Memanglah sedang terdapat opini yang menyangka  kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  hal  keluarga  bukan ialah  kesalahan  yang  bisa  dituntaskan lewat rute hukum. Opini begitu sedang memberi  warna  bermacam  golongan dalam  warga,  alhasil  hendak  ialah halangan  untuk  penguatan  hukum dibidang  perbuatan  kekerasan  dalam rumah tangga.
4. Halangan dari negara
a) Halangan ini
berbentuk determinasi  kalau  bayaran  visum et  repertum  wajib  dikeluarkan oleh  korban.  Untuk  korban  yang tidak  sanggup,  perihal  ini  ialah halangan dalam mencari kesamarataan.
b) Tidak  hanya  itu  dimasukkannya kekerasan raga, kejiwaan serta intim yang dicoba oleh suami kepada istri, kedalam  melotot  kompetisi,  amat menghalangi ruang aksi istri. Walaupun  dalam  hukum  tidak dituturkan melotot kompetisi mutlak  ataupun  melotot  kompetisi relatif  senantiasa  saja  menaruh  istri pada  posisi  subordinatif.Perihal  ini tertera dalam artikel 51, 52 serta 53 Hukum  No  23  Tahun  2004. Sementara  itu  pada  awal  mulanya telah  didetetapkan  kalau  kekerasan dalam  rumah  tangga  ialah  sesuatu melotot,  sesuatu  aksi  kejahatan yang  bisa  diproses  dengan  cara hukum.
Bermacam
halangan
itu menyebabkan  korban  jadi  susah  buat memperoleh kesamarataan. Ada pula untuk suami yang melaksanakan perbuatan kekerasan  agak-  agak  dilindungi  dengan terdapatnya determinasi itu.
Sebab  dalam  melotot  kompetisi relatif  cuma  korban  ataupun  keluarganya yang  berkuasa  mengadukan  aksi  pelakon, sebaliknya dalam melotot kompetisi mutlak cuma  korban  yang  berkuasa  melaksanakan aduan.  Dalam  hukum  tidak  dipaparkan apakah  Artikel  44  bagian(  4)  Artikel  45 bagian(  2),  serta  Artikel  46  Hukum  No  23 Tahun  2004  tercantum  melotot  kompetisi mutlak  ataupun  melotot  kompetisi  relatif. Dengan  begitu,  wanita  yang  jadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  senantiasa terletak  dalam  posisi  yang  lemas  dimata hukum”.
Halangan  yang  dirasakan  oleh  polisi dalam  usaha  menguak  perbuatan  kejahatan kekerasan  dalam  rumah  tangga  disebabkan terdapat sebagian aspek yang jadi halangan dalam  usaha  buat  menguak  perbuatan kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga serta  sedang  kentalnya  adat  patriaki  yang telah  lama  menempel  dalam  warga  kita. Ada  pula  kendala-  kendala  yang  dialami oleh  Interogator  dalam  usaha  memastikan TKP  pada  kekerasan  dalam  rumah  tangga, ialah:
1. Hambatan dari korban;
2. Hambatan dari pelaku
3. Hambatan dari keluarga/masyarakat;
4. Hambatan dari negara.
Bermacam halangan dalam cara penindakan permasalahan perbuatan kekerasan  dalam  rumah  tangga  bagus berbentuk  perbuatan  diskrimnasi  ataupun tidak  sungguh-  sungguh  petugas  penegak hukum sudah turut memberi warna kondisi itu.  Sementara  itu  UU  kekerasan  dalam rumah  tangga  ini  sudah  menjamin  kalau korban KDRT berkuasa menemukan proteksi  supaya  bebas  serta  terbebas  dari kekerasan  ataupun  bahaya  kekerasan,
penganiayaan ataupun perlakuan mengurangkan bagian serta derajat manusiawi.

## 5. SIMPULAN
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penelantaran  keluarga  yang  dilakukan oleh  seorang  anggota  polisi  adalah seringnya bertengkar kepada pasangan, tidak  diberikannya  nafkah  bulanan, tidak  pulang  berbulan-bulan,  yang menelantarkan anak dan isterinya. Bisa juga dikarenakan factor wanita idaman lain,  atau  isteri  simpanan  yang  tidak diketahui pasangannya.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hokum khususnya kepada anggota Polri bahwasanya hambatan bersifat internal, yakni masih berupa tidak banyak isteri atau  keluarga  yang  melapor  kebidang propam  karena  masih  dianggap  tabu atau  malu  karena  aib  keluarga  tidak untuk dipublikasikan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku- Buku
Bernard,  Tanya  L, Teori  Hukum  Strategi
Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Yogyakarta: Genta, 1983
Djamin,  Awaludin, Masalah  dan  Issue Manajemen  Polisi  dalam  Era Reformasi, Surabaya: Amalia
Bhakti Jaya, 2005
Elmina,  Aroma, Perempuan,    Kekerasan dan    Hukum, Yogyakarta:    UII Press, 2003 Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan
dan
Penuntutan, Edisike-II , Jakarta
Devi,Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.

## B. Peraturan Perundang undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Pokok-pokok perkawinan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban