ISSN 2776-7574, Vol 2, No 2, 2022, 101- 112
Kontradiksi  Perilaku  Republik  Rakyat  China  di  Asia Tenggara:  Geopolitik  dan  Kepentingan  Nasional  (The
Contradictions  of  the  Behavior  of  the  People's  Republic  of China  in  Southeast  Asia:  Geopolitics  and  the  National Interest)
Arif Nugraha 1* , Obsatar Sinaga 2 , Windy Dermawan 3
Universitas Padjadjaran, Jawa Barat 1*,2,3
arif19001@mail.unpad.ac.id 1 *, obsatar.sinaga@unpad.ac.id 2 , windy.dermawan@unpad.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 23 Januari 2023 Revisi 1 pada 30 Januari 2023
Revisi 2 pada 01 Febuari 2023
Disetujui pada 07 Febuari 2023

## Abstract
Purpose: This study will explain the People's Republic of China's (PRC) national interest through international relations activities in the Southeast Asian region. Activities that occur between PRC and states  in  Southeast  Asia  are  cooperation  and  conflict  at  the  same time.  One  form  of  cooperation  that  occurs  between  the  PRC  and countries in Southeast Asia is the Belt and Road Initiatives (BRI) mega  project.  Meanwhile,  a  territorial  dispute  in  the  South  China Sea is one form of conflict that arises between the PRC and states in Southeast Asia.
Methodology: The  research  method  used  in  this  research  is  a qualitative research method with a descriptive approach. This study will  use  the  concepts  of  geopolitics  and  national  interests  as  a research  knife  to  explain  the  importance  of  the  Southeast  Asian region to the PRC, China's behavior in the Southeast Asia region, and PRC intentions.
Results: Southeast  Asia  is  of  great  importance  to  PRC  national interests. The strategic location, natural resources, and countries in the region have the potential to fulfill PRC national interests. PRC has  both  cooperative  and  conflict  relations  with  countries  in Southeast Asia. Bilateral and multilateral cooperation between PRC and Southeast Asian countries has positively impacted both sides. One  form  of  collaboration between  the  PRC  and  Southeast  Asian countries  is  the  BRI,  and  one  conflict  is  the  dispute  in  the  South China Sea. Good relations are not a guarantee of avoiding a conflict and vice versa. Ultimately, the state will make a rational choice that will produce a decision or policy that can accommodate its national interests.
Keywords:  People's  Republic  of  China,  Southeast  Asia,  Belt  and Road Initiatives, South China Sea.
How  to  Cite: Nugraha,  A.,  Sinaga,  O.,  Dermawan,  O.  (2022). Kontradiksi  Perilaku  Republik  Rakyat  China  di  Asia  Tenggara: Geopolitik dan Kepentingan Nasional. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 2(2), 101-112.

## 1. Pendahuluan
Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya akan ditulis RRC) pada pemerintahan Deng Xiaoping menghantarkan RRC pada fenomena Rising of China pada abad 21 ini (Wasserstrom, 2010; Shenkar, 2005). RRC mengalami beberapa periode evolusi, seperti ketergantungan pada Uni Soviet (sekarang Rusia), isolasi mutlak, dan membuka pintu untuk hubungan internasional(P. Sun & Heshmati, 2010, p. 5). Tujuan dari reformasi ini bukanlah untuk meninggalkan sosialisme  tetapi  untuk  membuatnya  bekerja  lebih  baik,  secara  substansial  meningkatkan  peran mekanisme pasar dalam sistem dan mengurangi kontrol langsung negara(Worden, Savada, & Dolan, 1987). Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh RRC ditentukan dalam Third Plenary Session of the
Party's 11th Central Committee , dimana hasil dari sidang tersebut adalah menggantikan tujuan utama perjuangan  kelas  dengan  modernisasi  dan  pembangunan,  sebuah  program  yang  disebut  “Sosialisme dengan karakteristik RRC”(Keo, 2020, p. 35).
Reformasi ekonomi yang dilakukan RRC tidak hanya fokus terhadap reformasi dalam negeri, namun juga  hubungan  luar  negeri,  pada  Desember  1978,  Deng  mengumumkan  kebijakan  baru, open  door policy ,  kebijakan  dimana  RRC  membuka  pintu  interaksi  dengan  aktor  internasional  yang  ingin melakukan kerjasama dengan RRC (Sung, 1991, p. 7). Pada saat melakukan reformasi ekonomi, RRC menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, secara resmi menolak hubungan yang terlalu dekat dengan  Amerika  Serikat  (AS)  atau  Uni  Soviet  (sekarang  Rusia).  Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah menjaga perdamaian dunia, menentang segala bentuk hegemoni, dan mencapai modernisasi ekonomi di  dalam  negeri(Worden  et  al.,  1987).    RRC  membutuhkan  lingkungan  internasional  yang  damai sehingga sumber daya yang memadai dapat diakses RRC untuk kepentigan pembangunan. Reformasi ekonomi adalah kekuatan pendorong dibalik partisipasi RRC yang semakin aktif dalam urusan dunia, dicontohkan  oleh  kebijakannya  yang  terbuka  terhadap  dunia  luar,  yang  mana  dapat  memperluas hubungan ekonomi  RRC  dengan  aktor  internasional  lainnya.  Oleh  karena  itu,  RRC  telah  bergabung dengan banyak organisasi internasional, dan membuat hubungan diplomatik dengan banyak negara, hal ini  sejalan  dengan  kebijakan  luar  negeri  RRC  yang  disebut "independent  foreign  policy  of peace"(Worden et al., 1987) .
Salah  satu  bentuk  implementasi  RRC  untuk  memperluas  hubungan  ekonominya  dengan  negara  lain adalah  dengan  membuat  kerjasama  multilateral.  RRC  membuat  rencana  pembangunan  jalur perdagangan  antar  negara  dan  kawasan.  Kerjasama  multilateral  tersebut  dinamakan Belt  and  Road Initiative’s (BRI). BRI merupakan sebuah misi yang diinisiasikan oleh Xi Jinping, presiden RRC. BRI adalah inisiasi yang mencoba untuk menghidupkan kembali gairah ekonomi di Jalur Sutera. Rencana RRC untuk kembali membuka Jalur Sutera sebagai jalur perdagangan antar negara dan kawasan. BRI pertama  kali  dipresentasikan  melalui  ASEAN  (Wahyudi  &  Ayunindien,  2022).  Presiden  Xi  Jinping melakukan  pidato  pada  kunjungannya  ke  Indonesia  pada  tahun  2013.  RRC  mengusulkan    untuk memperkuat kerja sama maritim dengan negara-negara anggota ASEAN dengan memanfaatkan Dana Kerja  Sama  Maritim  RRC-ASEAN  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  RRC  dan  dengan  giat mengembangkan  kemitraan  maritim  dalam  upaya  bersama  untuk  membangun  Jalur  Sutera  Maritim Abad ke-21("Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament," 2013).
BRI menawarkan pembangunan infrastruktur transportasi, baik transportasi darat seperti kereta api, laut seperti  pelabuhan  laut,  yang  tujuannya  untuk  memperlancar  arus  perdagangan  antara  RRC,  Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika. RRC juga menekankan kerja sama ekonomi melalui peningkatan hubungan dagang seperti pengurangan hambatan dagang, hingga membentuk blok perdagangan baru(Suropati, Sulaiman, & Montratama, 2016, p. 113). RRC membagi BRI kedalam 6 koridor  internasional.  Untuk  ASEAN  koridor  internsaional  tersebut  diberi  nama China-Indochina Peninsular  Economic  Corridor (CIPEC).  CIPEC  melintasi  Vietnam,  Laos,  Kamboja,  Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia("China-Indochina Peninsula Economic Corridor," 2017).
ASEAN menjadi aktor internasional pertama yang RRC undang untuk ikut serta dalam BRI.  Bukan tanpa sebab, ASEAN mempunyai peranan penting dalam keberhasilan BRI, hal ini dikarenakan faktor geografis, mengingat salah satu jalur BRI melalui beberapa negara anggota ASEAN (CIPEC). ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations ) merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama antara  10  (sepuluh)  negara  di  Asia  Tenggara  (Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja)("Tentang ASEAN," 2021). ASEAN memiliki 3 (tiga) komunitas untuk menunjang kepentingan paranegara anggota yaitu, ASEAN Political Security Community (APSC),  ASEAN Economic  Community (AEC),    ASEAN Socio  Cultural  Community (ASCC)("Our  Communities,"  2021).    Hubungan  RRC  dengan  negara-negara  di  Asia  Tenggara (terutama  negara  anggota  ASEAN)  berjalan  sangat  dinamis.  Dimulai  pada  tahun  1991  ASEAN  dan RRC  memulai  proses  dialog,  dan  pada tahun  1996  RRC  menjadi  mitra  dialog  penuh  ASEAN.  Pada tahun yang sama, diadakan KTT informal ASEAN-RRC pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana
para  pemimpin  kedua  belah  pihak  memutuskan  untuk  menciptakan  kemitraan  berorientasi  untuk bertetangga yang baik dan saling percaya antara ASEAN dan RRC("ASEAN-China Relations," 2020). RRC secara aktif melibatkan diri dalam berbagai lembaga yang dipimpin ASEAN termasuk ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus One (RRC), ASEAN Plus Three (RRC, Jepang, Korea Selatan), dan East Asia Summit .
Meskipun  RRC  mempererat  hubungannya  dengan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  dengan  berbagai keikutsertaan  RRC  dalam  lembaga  ASEAN,  realitanya  RRC  masih  memiliki  konflik  yang  belum terselesaikan. Konflik perbatasan yang dimaksud adalah konflik di Laut China Selatan (LCS). Konflik perbatasan maritim ini dimulai ketika RRC mengklaim sebagian besar wilayah LCS melalui Nine Dash Line (NDL)(Lumbanrau & Kusumadewi, 2016). Klaim RRC atas LCS melalui NDL berdasarkan pada latar  belakang  sejarah  RRC  kuno  tentang  wilayah  kekuasaan  kerajaannya.  Dampak  dari  klaim  RRC tersebut  menyebabkan  konflik  dengan  negara-negara  yang  berada  di  sekitar  wilayah  tersebut. Setidaknya ada 5 negara anggota ASEAN yang memiliki konflik perbatasan dengan RRC di LCS yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam (Lihat Gambar 1 ).
Gambar 1. Nine Dash Line RRC di Laut China Selatan (Sumber: Hoskin, 2019)
Sengketa teritorial di LCS ini diawali oleh klaim RRC atas Kepulauan Pratas, Bank Macclesfield, dan Kepulauan Paracel dan Spratly di wilayah perairan LCS, yang dikembalikan oleh Jepang setelah Perang Dunia II (Lihat Gambar 1 ). Oleh karena itu, untuk mempertahankan teritorinya di pulau-pulau tersebut, RRC mengeluarkan batas-batas terhadap teritori tersebut menggunakan NDL, yang dimulai pada tahun 1953("Timeline: China’s Maritime Disputes 1895 – 2020," 2020). Dampak atas adanya NDL di LCS, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia secara resmi memprotes penggunaan garis NDL RRC  tersebut  sebagai  klaim  di  LCS(Esplanada,  2011).  Hingga  pada akhirnya  LCS  menjadi  wilayah yang diperebutkan banyak pihak, serta mengakibatkan terjadinya konflik militer antara RRC dengan negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa di LCS("Timeline: China’s Maritime Disputes 1895 – 2020," 2020).
Berdasarkan  apa  yang  sudah  penulis  paparkan,  penelitian  ini  akan  membahas  lebih  lanjut  apa  yang menjadi kepentingan RRC di Asia Tenggara, khususnya dengan negara-negara anggota ASEAN yang menyebabkan terjadinya kontradiksi hubungan antara RRC dengan negara-negara di Asia Tenggara. Mengingat  adanya  dua  sisi  yang  RRC  tampakkan  dalam  interaksi  hubungan  luar  negerinya  dengan negara-negara  di  Asia  Tenggar/ASEAN,  disatu  sisi  berbentuk  kerjasama  namun  di  sisi  yang  lain berbentuk  konfliktual.  Penulis  akan  mencoba  mencari  benang  merah  antara  BRI  yang  bersifat kerjasama dengan konflik teritorial di LCS antara RRC dan beberapa negara anggota ASEAN, sehingga pada nantinya akan menjelaskan apa yang menjadi kepentingan RRC di kawasan Asia Tenggara.

## 2. Kerangka Konseptual

## 2.1 Geopolitik
Untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan RRC dalam BRI maupun klaimnya di LCS penulis akan  menggunakan  pendekatan  geopolitik.  Geopolitik  memiliki  kaitan  erat  dengan  geografi.  Fokus geopolitik  tidak  hanya  diarahkan  pada  geografi  secara  fisik  dalam  maknanya  yang  konvensional, melainkan juga menekankan pada geografi manusia(Flin, 2006, p. 1). Geografi manusia yang dimaksud adalah studi mengenai organisasi kegiatan manusia secara spasial, bagaimana makna geografis  yang merupakan sebuah wilayah berkaitan dengan aktifitas manusia serta bagaimana hubungan dan interaksi antar-wilayah  dapat  terjadi.  Geopolitik  sangat  terkait  dengan  tempat  atau  wilayah  karena  semua kegiatan manusia selalu dilatarbelakangi oleh tempat-tempat tertentu. Terdapat kaitan erat antara tempat dan  kegiatan  manusia,  segala  pengalaman  manusia  dapat  dipandang  sebagai  cerminan  dari  tempat mereka  berada  atau  tinggal.  Apa  yang  dilakukan,  disadari,  dipikirkan,  dan  diketahui  seseorang dipengaruhi oleh tempat dimana mereka tinggal(Flin, 2006, pp. 2-3).  Menurut Doreen Massey, tempat memiliki  tiga  karakteristik  utama(Massey,  2006,  pp.  8-9).  Pertama,  tempat  merupakan  hasil  dari aktifitas  manusia.  Fungsi,  institusi,  dan  ciri-ciri  yang  dimiliki  oleh  tempat  ditentukan  oleh  manusia. Dengan  kata  lain,  tempat  merupakan  konstruksi  sosial.  Kedua,  tempat  bersifat  dinamis.  Bagaimana manusia  beraktifitas,  berpikir,  dan  berkeinginan  dapat  berubah  seiring  waktu,  sehingga  tempat  juga dapat  ikut  berubah.  Ketiga,  tempat  hanya  dapat  dipahami  sepenuhnya  melalui  interaksinya  dengan tempat lain, sejalan dengan pengertian geografi manusia.
Geopolitik menjadi panduan untuk memberi label dengan menggunakan deskripsi geografis, metafora, maupun kerangka tertentu terhadap suatu wilayah atau tempat(Dodds, 2007, p. 4). Label-label tersebut dibentuk  dengan  tujuan-tujuan  tertentu  dan  memiliki  pengaruh  terhadap  bagaimana  tempat-tempat dibayangkan  dan  dipersepsikan  (dikontruksi),  atau  dalam  kata  lain  label-label  tersebut  dapat membentuk  identitas  suatu  tempat(Dodds,  2007,  p.  8).  Dapat  disimpulkan  bahwa  geopolitik mendasarkan  makna  yang  dibentuk  pada  konteks  tertentu  yang  disematkan  pada  tempat  tertentu. Konteks  yang  dimaksud  adalah  konteks  politik  yang  dibentuk  dengan  tujuan  memenuhi  suatu kepentingan.  Konteks  tersebut  diberikan  pada  suatu  tempat  dengan  menggunakan  label-label  yang memunculkan gambaran tertentu. Diimplementasikan dengan tepat, konteks politik yang disematkan pada  tempat  geografis  dapat  melegitimasi  dan  menjustifikasi  pengambilan  kebijakan,  karena pemahaman  kultural  khusus  mengenai  tempat  dan  komunitas  dapat  menggerakkan  baik  pembuat kebijakan maupun opini publik(Dodds, 2007, p. 10).
Berdasarkan pemberian makna dan pelabelan tersebut muncul asosiasi tempat tertentu dengan identitas tertentu. Interpretasi manusia atau dalam konteks paper ini adalah aktor internasional terhadap tempat, konteks geografis, dan label-label yang diberikan terhadapnya bersifat tidak baku dan dapat berubah karena masing-masing aktor memiliki konsep saintifik, filosofis dan teleologi yang beragam. Dengan kata lain, karena masing-masing aktor mencitrakan dirinya dengan berbeda-beda, persepsi mengenai lingkungan aktor juga memiliki variasi (Kristof, 1960: 28). Perbedaan dan persamaan persepsi aktor dalam konteks geografis menjadi salah satu dasar motivasi dalam membuat sebuah kebijakan.

## 2.2 Kepentingan Nasional
Nuechterlein  mendefinisikan  kepentingan  nasional  sebagai  kebutuhan  dan  keinginan  yang  dimiliki suatu  negara  dalam  berhubungan  dengan  negara  lainnya  yang  terdiri  dari  lingkungan eksternal(Nuechterlein, 1976, p. 247). Kebutuhan dalam konteks kepentingan nasional adalah apa yang harus  dipenuhi  oleh suatu negara, sedangkan  keinginan  adalah sesuatu  yang ingin  dicapai meskipun tidak  terlalu  dibutuhkan.  Kepentingan  nasional  bukan  hanya  sekedar  teori  atau  konsep  abstrak. Kepentingan nasional memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan politik luar negeri. Maka  dari  itu,  kepentingan  nasional  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  kebijakan  luar  negeri  suatu negara(Morgenthau,  1952,  p.  972).  Lebih  lanjut,  Nuechterlein  berpendapat  bahwa  ada  empat  aspek kepentingan  nasional  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Aspek-aspek  tersbut  antara  lain, pertahanan,  ekonomi,  tatanan  dunia,  dan  ideologi(Nuechterlein,  1976,  p.  248).  Morgenthau  juga menyatakan bahwa  ada  tiga  hal  utama  yang dilindungi  oleh  negara  sebagai  bagian  dari  kepentingan nasional  yaitu,  wilayah,  budaya,  institusi  politik(Morgenthau,  1952,  p.  972).  Berdasarkan  kerangka
konseptual  yang  penulis  gunakan  pada  tulisan  ini  maka  kerangka  penelitian  pada  tulisan  ini  akan berfokus bagaimana persepsi RRC terhadap inisiasi BRI dan juga klaim RRC di Laut China Selatan melalui sudut pandang geopolitik, yang dimana aspek-aspek tersebut akan menjelaskan kebijakan RRC melalui BRI dan klaim di LCS, yang pada nantinya kebijakan-kebijakan tersebut akan menjelaskan apa yang menjadi kepentingan RRC di kawasan Asia Tenggara.

## 3. Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Cresswell(2007), metode penelitian kualitatif menekankan pada proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis, ke pandangan dunia melalui lensa teoritis, dan pada prosedur yang terlibat dalam mempelajari masalah sosial.  Penelitian  kualitatif  ini  dimulai  dengan  asumsi  dan  penggunaan  kerangka  teoritis  yang mendefinisikan  masalah  yang  akan  diteliti  yaitu  terjadinya  kontradikis  dalam  perilaku  PRC  dalam melakukan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah  data  sekunder.  Peneliti  mengumupulkan  data  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  dengan berbagai tipe, seperti dokumen, buku, sumber dari internet dan catatan.

## 4. Analisis
Sebelum membahas kepentingan RRC di Asia Tenggara, penting untuk mengetahui apa yang terjadi di Laut  China  Selatan  dan  bagaimana  bentuk  kerjasama  multilateral  melalui  BRI  pada  umumnya, khususnya  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Oleh  karena itu,  bagian  analisis  akan  dibagi menjadi  3 (tiga) bagian,  bagian  pertama  menjelaskan  klaim  RRC  di  LCS,  kedua  menjelaskan  BRI  sebagai  sebuah kerjasama  multilateral  yang  diusung  RRC,  dan  terakhir  adalah  korelasi  atau  benang  merah  antara konflik klaim di LCS dan posisi kerjasama BRI di kawasan Asia Tenggara.

## 4.1 Klaim RRC di Laut China Selatan (LCS).
Sengketa  perbatasan  wilayah  dengan  negara-negara  tetangga  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang dihadapi oleh RRC sejak pertama kali RRC berdiri pada tahun 1949(Raditio, 2019, p. 49). Salah satu sengketa perbatasan negara yang dialami oleh RRC adalah sengketa perbatasan di Laut China Selatan (LCS). Sebelum membahas lebih lanjut perihal posisi RRC di LCS, penulis akan menjelaskan apa yang melatarbelakangi  kawasan  LCS  diperebutkan  oleh  banyak  negara  khususnya  oleh  RRC.  Secara geografis, LCS berfungsi sebagai penghubung antara Samudra Pasifik Barat dan Samudra Hindia, yang merupakan  penghubung  rute  perdagangan  internasional.  LCS  juga  dikelilingi  oleh  beberapa  selat seperti, Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar. Lebih dari setengah tonase armada dagang dalam setahun melewati LCS, dan sepertiga dari semua lalu lintas maritim di seluruh dunia melalui LCS( South China  Sea ,  2013,  p.  8).  Minyak  menjadi  komiditi  yang  sering  melalui  LCS.  Minyak  yang  diangkut melalui Selat Malaka dari Samudera Hindia, menuju Asia Timur melalui Laut Cina Selatan, tiga kali lipat dari jumlah yang melewati Terusan Suez dan lima belas kali lipat jumlah yang transit di Terusan Panama. Sekitar dua pertiga pasokan energi Korea Selatan, hampir 60 persen pasokan energi Jepang dan  Taiwan,  dan  80  persen  impor  minyak  mentah  RRC  datang  melalui  Laut  China  Selatan(Kaplan, 2014, p. 23). Selain sentralitas lokasi, Laut Cina Selatan juga memiliki cadangan minyak yang banyak, diperkirakan cadangan minyak di LCS berjumlah tujuh miliar barel, selain itu di LCS pun terdapat gas alam yang diperkirakan sebanyak 900 triliun kaki kubik. Jika perhitungan RRC benar bahwa Laut Cina Selatan  pada  akhirnya  dapat  menghasilkan  130  miliar  barel  minyak,  maka  Laut  Cina  Selatan mengandung lebih banyak minyak daripada wilayah mana pun di dunia (kecuali Arab Saudi). Beberapa pengamat RRC menyebut Laut China Selatan sebagai “Teluk Persia kedua”(Snyder, 1996, p. 3).
Jika  memang  benar  ada  begitu  banyak  minyak  di  Laut  China  Selatan,  maka  RRC  akan  mengurangi ketergantungannya  pada  Selat  Malaka  untuk  kebutuhan  energinya  yang  berasal  dari  Timur  Tengah. Perusahaan Minyak Lepas Pantai Nasional RRC telah menginvestasikan 20 miliar dolar AS agar dapat mengekspolarasi  minyak  yang  terdapat  di  Laut  China  Selatan(Kaplan,  2014,  p.  23).  RRC  sangat membutuhkan energi baru, hal ini dikarenakan besarnya kebutuhan industri dalam negeri RRC untuk meningkatan  dan  memperkuat  ekonomi  nasional.  Mengingat  cadangan  minyak  yang  dimiliki  RRC hanya menyumbang 1,1 persen dari total dunia, sementara itu RRC mengkonsumsi lebih dari 10 persen produksi  minyak  dunia  dan  lebih  dari  20  persen  dari  semua  energi  yang  dikonsumsi  di  dunia
ini(Higgins, 2011). Hal ini tidak memenuhi kebutahan industri dalam negeri RRC. Selain minyak dan gas  alam,  Laut  China  Selatan  juga  dikenal  dengan  kawasan  yang  memiliki  ratusan  pulau  kecil  dan kekayaan alam bawah laut yang melimpah seperti, bebatuan bawah laut dan terumbu karang(Kaplan, 2014, p. 24).
Pentingnya LCS bagi kepentingan nasional RRC mengharuskan RRC membuat langkah-langkah yang mengindikasikan  bahwa  LCS  adalah  milik  RRC.  Langkah  pertama  RRC  pada  konteks  Laut  China Selatan adalah ketika RRC membuat Declaration on China’s Territorial Sea pada 9 September 1958. Ini  menjadi  awal  klaim  RRC  di  LCS(Dupuy  &  Dupuy,  2013,  p.  126). Declaration  on  China’s Territorial  Sea menegaskan("Declaration  of  the  Government  of  the  People’s  Republic  of  China  on China’s Territorial Sea," 1958): “Lebar laut teritorial Republik Rakyat RRC adalah dua belas mil laut. Ketentuan ini berlaku untuk semua wilayah Republik Rakyat RRC termasuk daratan RRC dan pulau-pulau pesisirnya, serta Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya, Kepulauan Penghu, Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha, Kepulauan Nansha dan semua pulau lain milik RRC yang dipisahkan dari daratan dan pulau-pulau pesisirnya oleh laut lepas.”
Klaim  RRC  ini  ditegaskan  kembali  pada  25  Februari  1992  ketika  RRC  mengumumkan  UU    Laut Teritorial  dan  Zona  Tambahan.  Pasal  2  pada  UU  tersebut  mengatur  bahwa(Raditio,  2019,  p.  50): “Wilayah daratan Republik Rakyat RRC meliputi daratan Republik Rakyat RRC dan pulau-pulau pesisirnya:  Taiwan  dan  semua  pulau  yang  termasuk  di  dalamnya,  termasuk  Kepulauan  Diaoyu; Kepulauan Penghu; Kepulauan Dongsha; Kepulauan Xisha; Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha; serta pulau-pulau lain milik Republik Rakyat RRC.”
Lalu pada 26 Juni 1998, RRC mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Pengumuman ZEE dan Landas Kontinen yang dilakukan oleh RRC ini merupakan klaim pertama RRC terhadap perbatasan yang dilandasi sejarah(Dupuy & Dupuy, 2013, pp. 127-128). Secara internasional, RRC  membuat  klaimnya  di  LCS  melalui  korespondensi  diplomatik  dalam  serangkaian  acara  dalam skala  inernasional.  Pada  tanggal  7  Mei  2009  contohnya,  RRC  mengirimkan  nota  verbale  (no. CML/17/2009) kepada Sekretaris Jenderal PBB. Ini adalah reaksi atas joint-submission yang dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam kepada Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen perihal LCS. Dalam note  verbale  ini,  RRC  menegaskan  bahwa("Chinese  Note  Verbale  to  the  United  Nations  Secretary General  No.  CML/8/2011,"  2011): “RRC memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau- pulau  di  Laut  China  Selatan  dan  perairan  yang  berdekatan  dan  memiliki  hak  berdaulat  dan yurisdiksi atas perairan yang relevan serta dasar laut dan tanah di dalamnya (lihat peta terlampir). Posisi  di  atas  secara  konsisten  dipegang  oleh  Pemerintah  RRC  dan  dikenal  luas  oleh  dunia internasional.”
Dalam  dokumen  ini,  RRC  membuat  peta  dengan  sembilan  garis  putus-putus  dikenal  secara internasional dengan sebutan Nine Dash Line (NDL) (kembali lihat Gambar 1 ). Peta (NDL) tersebut berusaha  untuk  menunjukkan  wilayah  di  mana  RRC  memiliki  hak  berdaulat  dan  yurisdiksi  di  LCS. Korespondensi diplomatik RRC China selanjutnya adalah untuk menegaskan klaimnya di LCS pada 14 April 2011. Note verbale lebih lanjut ini dibuat sebagai tanggapan atas protes Filipina terhadap note RRC pada 2011. Isi dari note verbale hampir serupa dengan note verbale sebelumnya (CML/17/2009), dengan tambahan kalimat yang menegaskan bahwa RRC memiliki kedaulatan dan hak terkait yurdiksi di LCS yang didukung oleh bukti sejarah dan hukum(Y. Sun, 2012). Pernyataan ini menjadi pernyataan yang sering diucapkan oleh pemerintah RRC ketika berhadapan dengan klaim RRC di LCS.
Klaim RRC di LCS secara internasional berlanjut ketika Filipina melakukan proses arbitrase terhadap klaim  RRC.  Sebagai  tanggapan,  pada  tanggal  7  Desember  2014,  RRC  menerbitkan Position  Paper tentang  masalah  yurisdiksi  di  Arbitrase  LCS  yang  diprakarsai  oleh  Filipina.  Dalam Position  Paper tersebut  RRC  berargumen  bahwa  subyek  arbitrase  adalah  kedaulatan  teritorial  yang  berada  di  luar yurisdiksi UNCLOS("Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines," 2014). Karena Annex VII  UNCLOS  menyatakan  bahwa  UNCLOS  tidak  memiliki  yurisdiksi  atas  masalah
kedaulatan,  RRC  menolak  untuk  menerima  dan  berpartisipasi  dalam  arbitrase  yang  diprakarsai  oleh Filipina. Position Paper juga menegaskan("Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines," 2014): “Bahwa RRC memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas kepulauan di LCS (Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha) dan perairan yang berdekatan. Aktivitas RRC di LCS sudah ada sejak lebih dari 2.000 tahun yang lalu. RRC  adalah  negara  pertama  yang  menemukan,  memberi  nama,  mengeksplorasi,  dan mengeksploitasi sumber daya pulau-pulau di LCS dan yang pertama terus-menerus menjalankan kekuasaan berdaulat atas pulau-pulau tersebut.”
Secara singkat, klaim RRC di LCS dapat diringkas sebagai berikut, RRC mengklaim semua wilayah daratan  di  LCS.  Wilayah  daratan  tersebut  dibagi  menjadi  empat  kelompok,  Kepulauan  Dongsha (Pratas), Kepulauan Xisha (Paracel), Kepulauan Zhongsha (Macclesfield Bank), dan Kepulauan Nansha (Spratlys). Selanjutnya RRC mengklaim semua pulau di LCS dan perairan sekitarnya berdasarkan hak historis.  Selain  melakukan  korespondensi  diplomatik,  RRC  juga  melakukan  langkah-langkah militeristik untuk mempertahankan kedaulatannya di LCS. Hal ini tidak terlepas karena ada 5 negara lainnya  yang  juga melakukan  klaim  untuk  seluruh  atau  sebagian kepulauan  Spratly  dan  Paracel  dan ruang maritim dan sekitarnya, negara-negara tersebut yaitu, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, dari 5 negara klaim di LCS kecuali Brunei mempertahankan kehadiran militer di satu pulau atau lebih(Schofield, 2009, p. 11).
Gambar 2. Peta Fasilitas Militer China di LCS (Sumber: Leigh, Martin, & Leung, 2020)
Langkah-langkah  militeristik  yang  dilakukan  RRC  untuk  mempertahankan  dan  menunjukkan eksistensinya  di  LCS  adalah  dengan  melakukan  pembangunan  di  LCS.  RRC  melakukan  reklamasi pulau  dan  pembangunan  pangkalan militer di  Kepulauan  Paracel  dan  Kepulauan  Spratly.  Reklamasi dan pembangunan pangkalan militer RRC di LCS dimulai pada Desember 2013 dan baru dilaporkan secara  publik  pada  Mei  2014(Rapp-Hooper,  2015).  Pembangunan  reklamasi  dan  konstruksi  lahan ekstensif yang dilakukan oleh RRC bertempat di beberapa terumbu karang di rantai pulau Spratly di bagian selatan LCS, lokasi terumbu karang yang dimaksud yaitu, Terumbu Cuarteron, Terumbu Fiery Cross, Terumbu Gaven, Terumbu Hughes, Terumbu Johnson Selatan, Terumbu Mischief, dan Terumbu Subi(Dolven, Elsea, Lawrence, O'Rourke, & Rinehart, 2015, p. 1). Pada Gambar 2 menunjukkan hasil pembangunan fasilitas militer yang dilakukan oleh RRC di beberapa lokasi di LCS. Hasil pembangunan
fasilitas  militer  yang  dilakukan  RRC  adalah  terbangunnya  lapangan  terbang  (untuk  kepentingan angkatan udara RRC), pembangunan rudal dan radar, pelabuhan, fasilitas-fasilitas militer ini dibangun di 3.200 hektar lahan reklamasi(Leigh, Martin, & Leung, 2020).

## 4.2 Belt and Road Initiative (BRI).
Aktivitas RRC selanjutnya di Asia Tenggara adalah insiasi Belt and Road Initiative (BRI). Pendekatan inisiasi  BRI  sangat  bertolak  belakang  dengan  pendekatan  RRC  di  LCS  yang  sangat  agresif.  Pada konteks BRI, pendekatan yang dilakukan oleh RRC bersifat persuasif dengan tujuan akhir terciptanya kerjasama kawasan. BRI menawarkan pembangunan infrastruktur transportasi, baik transportasi darat maupun laut. Tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk memperlancar arus perdagangan antara RRC dengan kawasan lain seperti, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika. RRC juga menekankan kerja sama ekonomi dalam kerangka BRI melalui peningkatan hubungan dagang yang mengarah pada liberalisasi perdagangan antar aktor yang terlibat seperti pengurangan hambatan dagang, hingga membentuk blok perdagangan baru(Suropati et al., 2016, p. 113).
Inisiasi  BRI  adalah  upaya  RRC  untuk  mengembalikan  kejayaan  rute  perdagangan  Jalur  Sutra.  Pada awalnya, Jalur Sutra digunakan untuk menggambarkan jalur perdagangan darat sebelum zaman modern di Eropa. Jalur tersebut dimulai dari RRC dan meluas sampai ke Eropa(Lei, 2018, p. 1). Lambat laun, Jalur  Sutera  menjadi  nama  untuk  jalur  perdagangan  kompleks  yang  terdiri  dari  pelabuhan,  pos perdagangan, komoditas, ide, budaya, wilayah, dan etnis di sepanjang jalur. Jalur Sutra juga dijadikan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan beberapa rute perdagangan antara Eropa dan Asia, termasuk Rute Oasis yang melintasi gurun di Timur Tengah, ditambah Rute Maritim, Rute Stepa dan Rute Barat Daya(Lei, 2018, pp. 1-2).
Seperti halnya jalur sutera pada masa lalu, BRI juga memiliki dua jalur, maritim dan darat, di mana China ingin mengintegrasikan jalur pelayaran maritim dengan jalur perdagangan darat ( Belt and Road ). Terdapat  6  jalur  perdagangan  pada  Jalur  Sutra  modern, China-Indochina  Peninsular  Economic Corridor (CIPEC) adalah salah satunya. CIPEC merupakan jalur BRI yang melewati negara-negara di Asia  Tenggara  (Vietnam,  Laos,  Kamboja,  Thailand,  Myanmar,  Malaysia,  dan  Indonesia)("China- Indochina  Peninsula  Economic  Corridor,"  2017).  CIPEC  dimulai  dari China’s Pearl River Delta ke arah  barat  sepanjang  Jalur  Ekspres  Nanchong-Guang  dan  Jalur  Kereta  Api  Berkecepatan  Tinggi Nanning-Guangzhou  melalui  Nanning  dan  Pingxiang  ke  Hanoi  (Vietnam)  dan  Singapura  (Lihat Gambar 3 ). Jembatan darat ini menghubungkan China dengan Semenanjung Indochina yang melintasi Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia("China-Indochina Peninsula Economic Corridor," 2017).
Gambar 3. Jalur China-Indochina Peninsular Economic Corridor Sumber: HKTDC, 2015)
Selanjutnya,  kehadiran  BRI  di  kawasan-kawasan  tersebut  diharapkan  dapat  membangun  sebuah integrasi  ekonomi.  Integrasi  ekonomi  terbentuk  melalui  regionalisme  yang  diwujudkan  dengan kepentingan  komunitas  ( interest-group )  yang  sama.  Kepentingan  tersebut  diprioritaskan  pada pembentukan jaringan ekonomi terpadu antar negara yang ikut serta dalam inisiasi tersebut(Suropati et al.,  2016,  p.  112).  BRI  akan  membuka  peluang  bagi  RRC  untuk  memperluas  dan  memperbanyak kerjasama  ke  bidang-bidang  lain,  seperti  politik  dan  pertahanan.  Intinya,  RRC  ingin  membagi  kue ekonomi  yang  selama  ini  dinikmati  sendiri  dengan  negara  lain  agar  dapat  mempererat  hubungan bilateral  di  bidang  politik  dan  pertahanan.  BRI  sendiri  memliki  fokus  pada  lima  tujuan  utama, yaitu(Suropati et al., 2016, p. 114);
1. Policy coordination , artinya BRI bertujuan untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan proyek tersebut;
2. Cultural  exchange ,  ini  menjadi  tujuan  untuk  mempromosikan  ikatan people  to  people yang bersahabat yang akan menciptakan pemahaman budaya yang lebih dalam;
3. Economy  integration ,  BRI  dirancang  untuk  meningkatkan  kerjasama  moneter  dan  keuangan  saat memantau  dan  menangani  risiko  serta  interaksi  keuangan  secara  umum.  Selain  itu,  untuk memperluas pertukaran mata uang dan ruang lingkup;
4. Trade  and  Investment ,  melalui  investasi  dan  perdagangan  lintas  batas  BRI  ditujukan  untuk mempermudah  dan  membuat  kerjasama  perdagangan  dan  investasi  antar  negara  di  Jalur  Sutra, mempromosikan integrasi ekonomi;
5. Connecting infrastructure , fokus pada fasilitas infrastruktur yang memungkinkan konektivitas yang lebih  besar  antara  negara-negara  yang  di  lalui  Jalur  Sutra,  misalnya  pembangunan  kembali  dan pengembangan  pelabuhan,  penghilangan  hambatan,  memperbaiki  jalan  dll.  Serta  menciptakan jaringan yang lebih baik melalui pengembangan jalan raya, jalur kereta api dan jalur serat optik antar negara di sepanjang Jalur Sutra.
Proyek  investasi  BRI  diperkirakan  telah  membantu  sebanyak  US$1  triliun  untuk  pembangunan infrastruktur asing selama periode 10 tahun yang dimulai sejak tahun 2017( China’s new silk route: The long and winding road , 2016, p. 4). Untuk menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur pada proyek BRI, RRC membuat lembaga seperti Silk Road Fund , yang dimana sebagian besar pendanaan RRC untuk proyek-proyek ini berasal dari pembangunan yang diarahkan oleh negara dan bank-bank komersial.  RRC  juga  mendukung  pendekatan  multilateral  untuk  investasi  termasuk Multilateral Development Banks (MDB) dan kemitraan swasta-publik( China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape , 2018, p. 3). Secara geografis BRI mencakup wilayah yang sangat luas. Setidaknya ada 65 negara yang terhubung, mencakup lebih dari setengah populasi dunia (4,4 miliar jiwa), sekitar 30% dari ekonomi global, dan total kebutuhan investasi untuk pembangunan mencapai US$5 triliun( China’s new silk route: The long and winding road , 2016, p. 5).

## 4.3 LCS & BRI bagi Kepentingan RRC di Asia Tenggara
Terlepas dari kerjasama dan konflik RRC di Asia Tenggara fakta bahwa Laut China Selatan (LCS) dan Jalur Sutera (BRI) memiliki peran penting bagi kepentingan nasional RRC. Berdasarkan penemuan dan analisa pada sub sebelumnya, LCS dan BRI sama-sama memiliki nilai strategis secara geopolitik dan ekonomi, yang menguntungkan bagi RRC. LCS dan BRI merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis karena menghubungkan banyak kawasan dan juga banyak negara, hal ini akan mempengaruhi strategi pembangunan jangka panjang dan kebijakan luar negeri RRC yang dimana akan menempatkaan jalur-jalur  perdagangan  yang  ada  di  BRI  dan  LCS  sebagai  indikator  dalam  pengambilan  sebuah kebijakan( China’s new silk route: The long and winding road , 2016, p. 4). Selain itu, kawasan LCS dan BRI juga dipenuhi dengan SDA yang melimpah, maka dari itu aksesibilitas SDA akan menjadi lebih terjangkau apabila RRC mampu mempertahankan kepentingannya di wilayah tersebut melalui klaim di LCS dan pembangunan infrastruktur di Jalur Sutera melalui BRI.
Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa secara geopolitik dan geoekonomi LCS memiliki potensi  yang  besar  bagi  siapa  saja  yang  dapat  menguasainya.  LCS  memiliki  nilai  strategis  karena letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu
kawasan LCS ini juga berdekatan dengan banyak Selat, terutama Selat Malaka yang dikenal sebagai Selat yang  sangat sibuk akan aktivitas lalu lintas lautnya. Selain itu LCS pun memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena terdapat sumber minyak, gas alam yang melimpah, dan kekayaan sumber daya laut, serta ratusan pulau kecil di dalamnya. Menjadi sangat logis apa yang menjadi kepentingan RRC pada kawasan ini. Posisi RRC di kawasan ini tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yaitu modernisasi dan pembangunan dalam negeri. Nilai strategis secara geografi dan ekonomi yang dimiliki LCS dapat membantu RRC mencapai kepentingan tersebut.
Reklamasi  dan  pembangunan  fasilitas  militer,  dan  langkah-langkah  diplomatis  yang  dilakukan  oleh RRC di LCS tidak hanya bertujuan untuk mengamankan klaim RRC di LCS, tetapi juga sebuah cara RRC untuk memberi label pada kawasan LCS, agar terbentuk kontruksi sosial pada level internasional bahwa identitas LCS yang dirproyeksikan dan dirpersepsikan adalah LCS yang merupakan bagian dari kedaulatan RRC, sehingga melegitimasi dan menjustifikasi segala bentu aktifitas yang dilakukan oleh RRC  termasuk  klaimnya  di  kawasan  tersebut.  LCS  merupakan  kawasan  penting  bagi  kepentingan nasional  RRC  baik  dari  sisi  geopolitik  maupun  ekonomi.    Seperti  pendapat  Klaus  Dodds  bahwa geopolitik  merupakan  panduan  untuk  memberi  label  dengan  menggunakan  deskripsi  geografis, metafora, maupun kerangka tertentu terhadap suatu wilayah atau tempat (Dodds, 2007, hal. 4), RRC juga  mencoba  untuk  memberi  label  terhadap  Jalur  Sutera  sebagai  jalur  perdagangan  milik  mereka, dimana RRC merupakan negara inisiator sekaligus negara donor atas terbentuknya Jalur Sutera tersebut (BRI)  belum  lagi  fakta  sejarah  yang  ditunjukkan  RRC  bahwa  Jalur  Sutera  adalah  miliki  mereka. Kontribusi  yang  besar  yang  dilakukan  RRC  untuk  menciptakan  integrasi  ekonomi  melalui  BRI membuat RRC akan menjadi aktor yang sangat berpengaruh di kawasan-kawasan yang dilewati Jalur Sutra (BRI), khususnya Asia Tenggara. Hingga pada akhirnya pengaruh tersebut membentuk identitas Jalur Sutra (Jalur BRI) sebagai jalur perdagangan RRC, seperti halnya kejayaan masa lalu RRC pada Jalur Sutera Kuno. RRC ingin memberikan statement bahwa RRC memliki kuasa pada jalur wilayah tersebut.

## 5. Kesimpulan
Asia Tenggara memiliki arti penting bagi kepentingan nasional RRC. Strategisnya lokasi, SDA, dan negara-negara yang berada pada kawasan itu memiliki potensi untuk memenuhi kepentingan nasional RRC. Fakta-fakta tersebut menjelaskan tingginya aktivitas RRC di kawasan tersebut. RRC memiliki hubungan  yang  unik  dengan  kawasan  Asia  Tenggara.  Berdasarkan  penilitian  yang  sudah  penulis lakukan, RRC memiliki hubungan kerjasama dan konflik pada waktu yang bersamaan dengan negara- negara di Asia Tenggara. Kerjasama bilateral maupun multilateral antara RRC dengan negara-negara Asia Tenggara baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya (salah satunya adalah Belt and Road Initiatives ) memiliki banyak nilai positif bagi kedua belah pihak dan diproyeksikan akan berlangsung untuk waktu jangka panjang. Namun, meskipun memiliki hubungan kerjasama yang baik, RRC juga memiliki konflik dengan negara-negara salah satunya adalah sengketa perbatasan di Laut China Selatan. Hubungan unik antara RRC dan negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwasanya hubungan baik/kerjasama  tidak  menjadi  jaminan  terhindarnya  sebuah  konflik,  dan  sebaliknya.  Pada  akhirnya negara  akan melakukan  pilihan  rasional  yang  membuahkan output sebuah  keputusan  atau  kebijakan yang  dapat  mengakomodasi  kepentingan  nasionalnya,  baik  melalui  kerjasama  ataupun  konflik.  Hal inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  kontradiksi  dalam  hubungan  internasional  yang  dilakukan  oleh RRC di kawasan Asia Tenggara.

## Referensi
ASEAN.  (2021,  Oktober  1). Our  Communities .  Dipetik  Oktober  1,  2021,  dari  ASEAN: https://asean.org/our-communities
ASEAN. (2021, September 28). Tentang ASEAN . Dipetik September 28, 2021, dari Sekretariat Nasional ASEAN: http://setnas-asean.id/tentang-asean
Asean-China  Center.  (2020,  Maret  13). ASEAN-China  Relations .  Dipetik  September  28,  2021,  dari Asean-China Center: http://www.asean-china-center.org/english/2020-03/4613.html
ASEAN-China  Centre.  (2013,  Oktober  3). Speech  by  Chinese  President  Xi  Jinping  to  Indonesian Parliament .  Dipetik  Oktober  5,  2021,  dari  ASEAN-China  Centre:  http://www.asean-china- center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm
CFR. (2020). Timeline: China’s Maritime Disputes 1895 – 2020 . Dipetik Oktober 7, 2021, dari Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes
China Focus. (1958, September 4). Declaration of the Government of the People’s Republic of China on  China’s  Territorial  Sea. Dipetik Oktober 5, 2021, dari China Focus: https://www.chinausfocus.com/upload/file/2014/Annex1-4.pdf China.org. (2017, April 19). China-Indochina Peninsula Economic Corridor . Dipetik Oktober 5, 2021, dari
China.org: http://www.china.org.cn/english/china_key_words/2017- 04/19/content_40651903.htm
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publications, Inc.
Darmawan,  A.  R.  (2021,  Oktober  6). ASEAN’s  dilemma  in  the  South  China  Sea:  Can  the  regional organisation  be  useful  in  such  a  heated  dispute? Dipetik  November  10,  2021,  dari  Policy Forum: https://www.policyforum.net/aseans-dilemma-in-the-south-china-sea/
Dodds, K. (2007). Geopolitics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Dolven,  B.,  Elsea,  J.  K.,  Lawrence,  S.  V.,  O'Rourke,  R.,  &  Rinehart,  I.  E.  (2015). Chinese  Land Reclamation  in  the  South  China  Sea:  Implications  and  Policy  Options. Washington  D.C: Congressional Research Service.
Dupuy, F., & Dupuy, P. M. (2013). A Legal Analysis of China’s Historical Rights Claim in the South China Sea.
American Journal of International Law, 107 (1), 124–141. doi:10.5305/amerjintelaw.107.1.0124
Esplanada, J. E. (2011, April 15). PH runs to UN to protest China’s ‘9-dash line’ Spratlys claim . Dipetik Oktober  10,  2021,  dari  Inquire.Net:  https://newsinfo.inquirer.net/3219/ph-runs-to-un-to- protest-china%E2%80%99s-%E2%80%989-dash-line%E2%80%99-spratlys-claim Flin, C. (2006). Introduction to Geopolitics. New York: Routledge Press. Higgins, A. (2011, September 17). In South China Sea, a dispute over energy . Dipetik November 9, 2021,  dari  Washington  Post:  https://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/in-south- china-sea-a-dispute-over-energy/2011/09/07/gIQA0PrQaK_story.html
HKTDC. (2015, September 30). The ASEAN Link in China’s Belt and Road Initiative . Dipetik Oktober 11,  2021,  dari  Hong  Kong  Means  Business:  https://hkmb.hktdc.com/en/1X0A3UUO/hktdc- research/The-ASEAN-Link-in-China%E2%80%99s-Belt-and-Road-Initiative
Hoskin, M. (2019,  Agustus  10). Historical  Support  for  China's South  China  Sea  Territorial  Stance . Dipetik Oktober 7, 2021, dari Maritime Executive: https://www.maritime- executive.com/editorials/historical-support-for-china-s-south-china-sea-territorial-stance-1 Kaplan, R. D. (2014). Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific. New York: Random House.
Keo, B. Z. (2020). Crossing the River by Feeling the Stones: Deng Xiaoping in the Making of Modern China. Education About Asia , 33-41.
Lei, Z. (2018). The Political Economy of China's Belt and Road Initiative. Shanghai: World Scientific. Leigh, K., Martin, P., & Leung, A. (2020, Desember 17). Troubled Waters: Where the U.S. and China Could Clash in the South China Sea . Diambil kembali dari Bloomberg: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-south-china-sea-miscalculation/
Lumbanrau, R. E., & Kusumadewi, A. (2016, Juni 23). Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit . Dipetik Oktober
7, 2021, dari CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line- china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit
Massey, D. (2006). Place Characteristic. Dalam C. Flint, Introduction to Geopolitics (hal. 8-9). New York: Routledge.
Morgenthau,  H.  (1952).  "Another  “Great  Debate”:  The  National  Interest  of  the  United  State. The American Political Science Review, 46 (4), 961-988.
Nuechterlein,  D.  E.  (1976).  National  Interests  and  Foreign  Policy:  A  Conceptual  Framework  for Analysis and Decision-Making. British Journal of International Studies, 2 (3), 246-266.
OECD.  (2018). China's  Belt  and  Road  Initiative  in  the  Global  Trade,  Investment  and  Finance Landscape. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/bus_fin_out-2018-6-en People's  Republic  of  China.  (2014,  Desember  7). Position  Paper  of  the  Government  of the  People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the  Republic  of  the  Philippines .  Dipetik  November  15,  2021,  dari  Foreign Minister  People's
Republic of
China: https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/snhwtlcwj_1/201606/t20160602_8527277.htm PWC. (2016). China’s new silk route: The long and winding road. London: PWC. Diambil kembali dari https://www.pwc.com/gx/en/growth-markets-center/assets/pdf/china-new-silk-route.pdf Raditio, K. H. (2019). China’s Claim in the South China Sea (1st ed.). Singapura: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-981-13-1283-0
Rapp-Hooper, M. (2015, Februari 18). Before and After: The South China Sea Transformed . Diambil kembali dari Asia Maritime Transparency Initiative: https://amti.csis.org/before-and-after-the- south-china-sea-transformed/
Robert L. Worden, Savada, A. M., & Dolan, R. E. (1987). China . Dipetik Agustus 5, 2021, dari Country Studies: http://countrystudies.us/china/92.htm
Schofield, C. (2009). Dangerous Ground: A geopolitical overview of the South China Sea. Dalam S.
Bateman, & R. Emmers, Security and International Politics in the South China Sea: Towards a cooperative management regime. (hal. 1-25). Oxon: Routledge.
Shenkar, O. (2005). The Chinese Century: The rising Chinese Economy and Its Impact on the Global Economy, and the Balance of Power, and Your Job. Texas: Wharton University Press. Snyder, S. (1996). The South China Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy. Washington DC: U.S. Institute of Peace.
Sun, P., & Heshmati, A. (2010). International Trade and its Effects on Economic Growth in China. IZA Discussion Paper Series 5151 , 1-33.
Sun, Y. (2012). Studying the South China Sea: The Chinese Perspective. Center for a New American Security , 1-11. Sung,  Y.  W.  (1991). The  China-Hong  Kong  Connection:  The  Key  to  China's  Open  Door  Policy. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511552298
Suropati, U., Sulaiman, Y., & Montratama, I. (2016). Arungi Samudera Bersama Sang Naga: Sinergi Poros  Maritim  Dunia  dan  Jalur  Sutra  Maritim  Abad  ke  21. Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
U.S.  Energy  Information  Administration.  (2013). South  China  Sea. United  States:  U.S.  Energy Information
Administration. Dipetik November 8, 2021, dari
https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea United Nations. (2011, Agustus). Chinese Note Verbale to the United Nations Secretary General No. CML/8/2011. Dipetik November
5, 2021, dari United Nations:
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2011_re_phl_e. pdf
Wahyudi, H., & Ayunindien, Q. (2022). Globalisasi Sosial Berpengaruh Negatif bagi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 2(1), 1-11. Wasserstrom, J. N. (2010). China in the 21th. Century: What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford University Press.