## Model Konseptual Dana Sosial Islam sebagai Sumber Pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri Otonom di Indonesia
Muhammad Iqbal 1 , Dien Triana 1, 2, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia

## dientriana@poliupg.ac.id

## Abstract
This research is based on the spirit of mutual cooperation to compromise the  goal of providing quality educational services that are accessible to all levels of society. This research aims to build a  new  model  for  managing  funding  for  state  universities  (PTN)  which  have  undergone hybridization.  The  conceptualization  of  the  model  is  based  on  a  review  of  two  groups  of literature, namely literature related to the hybridization of educational institutions and literature related  to  Islamic social  funds.  The  focus  of this  research  is  the  role  of social  funds  (zakat  and waqf) as an alternative  funding for Legal Entity State Universities (PTN-BH) and Public Service Agency  State  Universities  (PTN-BLU).  This  research  is  a  literature  review  related  to  the hybridization of PTNs in Indonesia and literature regarding Islamic social funds (ZISWAF). Data was taken through content analysis of credible national media reports. In addition, this research explores data from official government publications and higher education institutions. In building the  model,  literature  on  zakat  and  waqf  was  also  analyzed  to  build  a  strong  foundation.  This research produces a conceptual model of Islamic social funds as an alternative to PTN funding. This  proposed  model  can  be  adopted  and  developed  by  autonomous  state  universities  in Indonesia,  both  PTN  BH  and  PTN  BLU.  To  implement  this  model,  regulatory  support  from  the government is needed.

## Keywords:  Islamic  Social  Funds,  Zakat,  Waqf,  Funding  Sources,  Autonomous  State
Universities Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dalam  satu  dekade  terakhir,  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  terus  mengalami peningkatan.  Pendidikan  tinggi  diharapkan  menjadi  elemen  penting  dalam  meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarakan data di pangkalan data perguruan tinggi  (PDPT)  Kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan,  jumlah  perguruan  tinggi  di Indonesia  saat  ini  sebanyak  4.420  institusi  dan  43.197  program  studi.  Data  ini  mengalami peningkatan  seiring  dengan  semakin  besarnya  minat  masyarakat  untuk  melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Namun,  berbagai  tantangan  juga  dihadapi  dalam  upaya  meningkatkan  peran pendidikan tinggi. Masalah pendanaan dan pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi institusi pendidikan tinggi saat ini (Oey-Gardiner et al., 2007). Pendidikan tinggi mengalami masalah struktural dalam memperoleh dana untuk membiayai aktivitas operasional mereka (Nurhadi,  2013).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  untuk meningkatkan  fleksibilitas  perguruan  tinggi  dalam  memperoleh  dana,  terutama  bagi

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
pendidikan tinggi berstatus perguruan tinggi negeri (PTN). Fleksibilitas dalam pengelolaan perguruan  tinggi  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  bagi  masalah  pendanaan  yang  dialami oleh  perguruan  tinggi  (Mulyono,  2016).  Salah  satu  bentuk  kebijakan  tersebut  antara  lain melalui  otonomi  perguruan  tinggi  negeri.  Otonomi  PTN  merupakan  proses  transformasi perguruan tinggi negeri dari sekedar entitas satuan kerja menjadi  Perguruan Tigggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Alih status tersebut diharapkan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mencari alternatif lain dari sekedar mengandalkan anggaran dari pemerintah.
Otonomi  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  diawali  dengan  lahirnya  UU  No  9  tahun 2009  tentang Badan  Hukum  Pendidikan  (BHP).  Ada  motivasi  untuk  mendorong  perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum  yang lebih mandiri terutama dari sisi pendanaan. UU ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagian masyarakat menolak karena menganggap BHP adalah bentuk neo liberalisasi pendidikan. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU BHP  pada  tanggal  31  maret  2010.  Namun,  semangat  otonomi  lembaga  pendidikan  tidak berhenti. Pada tahun 2012, dikeluakan lagi UU No 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Salah satu poin penting dari regulasi tersebut adalah pemberian otonomi kepada perguruan tinggi negeri melalui status PTN-BH dan PTN-BLU. Kedua kategori ini berbeda hanya pada derajat otonominya. Namun, ruang gerak keuangan mereka lebih fleksibel dibanding dengan perguruan  tinggi  negeri  satuan  kerja.  PTN-BH  dan  PTN-BLU  diperbolehkan  memperoleh pendapatan    melalui  upaya  komersial.  Hal  ini  menjadi  alternatif  selain  pendapatan  dari suntikan  dana  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  PTN-BH  dan  PTN-BLU  lebih  cenderung  menjadi organisasi hybrid yang mempertemukan antara aspek publik yang berorientasi layanan dan badan usaha yang berorientasi komersial. Proses transformasi ini yang kami sebuat sebagai hibridisasi,  yang  proses  mentransformasi  perguruan  tinggi  satuan  kerja  (PTN-SATKER) menjadi organisasi hybrid (PTN-BH dan PTN-BLU)
Sebagai  konsekuensi  dari  hibridisasi,  kedua  jenis  PTN  ini  didorong  untuk mengembangkan  sisi  entrepreneurship  mereka  melalui  usaha  produktif  atas  aset  yang mereka  miliki.  Namun,  pada  sisi  ini,  PTN-BH  memiliki  sedikit  keunggulan  dibanding  PTN- BLU.  Pada  umumnya,  PTN-BH  memiliki  aset  yang  besar  sehingga  usaha-usaha  produktif melalui  pendirian  entitas  bisnis  dapat  menjadi  alternatif  penadapatan  mereka.  Sementara itu, PTN-BLU mengelola aset lebih kecil dan umumnya lebih mengandalkan pendapatan dari jasa  layanan  yang  mereka  tawarkan.  Sehingga  satu-satunya  opsi  bagi  PTN-BLU  adalah menyesuaikan  tarif  layanan  yang  dibebankan  kepada  mahasiswa.    Tekanan  untuk memperoleh  pendanaan  memaksa  mereka  menjual  layanan  dengan  harga  yang  tinggi (Saputra,  2023).  Sehingga  masyarakat  lapisan  bawah  kesulitan  untuk  menjangkau  tarif layanan pendidikan yang ditawarkan. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan marak kasus mahasiswa mengundurkan diri karena tidak mampus membayar uang kuliah tunggal (UKT).
Oleh karena itu, perlu untuk mendesain ulang model pendanaan yang ada pada pada perguruan  tinggi.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  menawarkan  model  pendanaan  yang memanfaatkan  dana  sosial  islam  (zakat,  wakaf,  sedekah)  sebagai  sumber  pendapatan  bagi perguruan tinggi. Studi ini didasari oleh semangat gotong royong untuk mengkompromikan antara  tujuan  menghadirkan  layanan  pendidikan  berkualitas  tapi  juga  dapat  diakses  oleh seluruh  lapisan  masyarakat.  Melalui  model  ini,  PTN-BH  dan  PTN-BLU  dapat  tetap menyelenggarakan  pendidikan  pada  tingkat  kualitas  terbaik  tanpa  perlu  mengorbankan kualitas  karena  pemangkasan  biaya.  Di  siisi  lain,  masyarakat  tetap  dapat  mengakses pendidikan  berkualitas  meskipun  sulit  menjangkau  harga  yang  ditawarkan  karena  mereka akan dibantu oleh dana sosial islam yang terkumpul dari kedermawanan civitas akademika dan pihak eksternal.
Walaupun sebelumnya telah banyak penelitian yang mengemukakan peran bagi dana sosial islam bagi pendidikan (Ahmad et al.,  2016; Shamsudin et al.,  2015; Huda & Santoso, 2020), namun studi ini secara lebih spesifik membahas peran dana sosial sosial islam kasus hibridisasi perguruan tinggi negeri. Artikel ini merupakan studi konseptual yang berorientasi menawarkan model baru dalam mengelolah pendanaan perguruan tinggi negeri yang  telah
mengalami  hybridisasi.  Konseptualisasi  model  didasarkan  pada  reviu  terhadap  dua kelompok  literatur,  yaitu  literatur  yang  berkaitan  dengan  hibridisasi  lembaga  pendidikan dan literatur yang berkaitan dengan dana sosial islam.

## METODE
Kajian ini memerlukan informasi yang komprehensif tentang dana  sosial (zakat dan wakaf)  sebagai  instrumen  alternatif  pendanaan  PTN-BH  dan  PTN-BLU.  Tahap  pertama adalah  melakukan  reviu  terhadap  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  hibridisasi perguruan tinggi negeri indonesia dan literatur tentang dana sosial islam (ZISWAF). Hal yang menarik dari penelitian ini karena sangat terbatas penelitian yang secara spesifik membahas tentang  pengelolaan  keuangan  pada  PTN.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperkuat  informasi mengenai PTN, kami juga melakukan analisis konten terhadap isi pemberitaan media-media nasional  yang  kredibel.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mencoba  juga  untuk  menggali  dari publikasi/dokumen  resmi  baik  dari  pemerintah  maupun  institusi  perguruan  tinggi.  Dalam melakukan  konseptualisasi  model,  literatur-literatur  tentang  zakat  dan  wakaf  juga  kami analisis agar menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Overview Otonomi Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
Pada  awalnya  perguruan  tinggi  negeri  di  Indonesia  berstatus  sebagai  satuan  kerja (PTN-satker)  di  bawah  kementerian  Pendidikan  dan  kebudayaan.  Dalam  status  ini,  posisi perguruan  tinggi  negeri  sebagai  sub-ordinat  dari  kementerian.  Status  tersebut  menjadikan perguruan  tinggi  sangat  terbatas  dalam  ruang  geraknya.  Seiring  waktu,  muncul  dorongan agar PTN lebih mandiri dan otonom dalam pengelolaannya. Sehingga muncul gagasan untuk menjadikan  perguruan  tinggi  negeri  sebagai  badan  hukum.  Gagasan  ini  sebenarnya  mulai mengemuka jauh sebelum UU BHP disahkan. Bahkan setahun setelah reformasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 1999 tentang  Penetapan Perguruan Tinggi  Negeri  Sebagai  Badan  Hukum.  Namun,  peraturan  pemerintah  tersebut  tidak  dapat diterapkan saat itu.
Pada  tahun  2009,  upaya  untuk  melahirkan  lembaga  pendidikan  yang  otonom  dan berbadan hukum kembali menemukan momentumnya ketika UU No 9 Tahun 2009 tentang BHP di terbitkan. UU tersebut mengamanatkan agar pengelolaan pendidikan tinggi dilakukan dengan  berdasarkan  pada  prinsip:  otonomi,  akuntabilitas,  transparansi,  penjaminan  mutu, layanan  prima,  akses  yang  adil,  keberagaman,  keberlanjutan,  dan  partisipasi  pemangku kepentingan.  Meskipun  secara  tegas  UU  tersebut  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana perguruan  tinggi  BHP  dilakukan  dengan  berorientasi  nirlaba,  namun  sejumlah  kalangan tetap saja khawatir dengan agenda komersialisasi pendidikan dibalik UU BHP (Widaningsih & Barliana, 2008).
Gelombang  penolakan  yang  semakin  besar  memaksa  Mahkamah  Konstitusi  untuk membatalkan UU ini pada tahun 2010.  Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang kecewa dengan  pembatalan  UU  tersebut.  Kelompok  masyarakat  yang  kecewa  dengan  pembatalan tersebut  memandang  bahwa  pembatalan  UU  BHP  merupakan  langkah  mundur  bagi  dunia pendidikan  di  Indonesia  (Wahid,  2016).  Mereka  menyebutnya  sebagai  langkah  mundur karena  substansi  dari  UU  BHP  sebenarnya  adalah  langkah  progresif  menuju  perbaikan lembaga pendidikan.
Seiring  waktu,  langkah-langkah  progresif  untuk  membentuk  institusi  pendidikan yang berbadan hukum kembali ditempuh. Tahun 2012, diterbitkan kembali UU No 12 Tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Salah  satu  amanat  UU  ini  adalah  otonomi  pengelolaan perguruan  tinggi.  Berdasarkan  UU  ini,  perguruan  tinggi  negeri  di  Indonesia  dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-SATKER), perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN- BH).
Dua jenis terakhir (PTN-BLU dan PTN-BH) diberikan otonomi dalam pengelolaannya.
Otonomi  perguruan  tinggi  dalam  hal  ini  meliputi  otonomi  akademik  dan  otonomi  non akademik.  Khusus  untuk  otonomi  nonakademik,  termasuk  diantaranya  adalah  otonomi keuangan.  Derajat  otonomi  antara  PTN-BLU  dan  PTN-BH  berbeda.  Bagi  PTN-BH  memiliki otonomi  lebih  luas  dengan  adanya  pemisahan  kekayaan  sebagai  entitas sendiri.  Sementara bagi PTN-BLU, pengelolaan keuangannya mengikuti peraturan perundang-undangan.
Tabel 1. Tabel Otonomi Perguruan Tinggi Otonomi Akademik Otonomi non-Akademik 1. Otonomi penetapan norma dan kebijakan operasional 2. Otonomi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 1. Otonomi organisasi 2. Otonomi keuangan 3. Otonomi Kemahasiswaan 4. Otonomi Ketenagaan 5. Otonomi sarana dan prasarana
Sumber: UU No 12 Tahun 2012
PTN-BLU  diberikan  fleksibikitas  dalam  pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip ekonomi  dan  produktivitas,  dan  penerapan  praktik  bisnis  yang  sehat.  Sebagai  organisasi hybrid yang menerapkan model kerja entitas semi bisnis dalam perktiknya, PTN-BLU harus menyusun  rencana  startegis  bisnis  untuk  lima  tahunan.  Setiap  tahun,  PTN-BLU  juga menyusun  dokumen  Rencana  Bisnis  Anggaran  (RBA)  yang  mengacu  pada  rencana strategisnya. Dalam dokumen tersebut tertuang rencana pendapatan dan belanja. Dalam hal pendapatan, selain pendapatan dari layanan, pendapatan BLU juga dimungkinkan dari hasil kerjasama,  hibah,  dan  investasi  jangka  pendek.  Sementara  untuk  investasi  jangka  panjang harus melalui izin dari Menteri. Beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan keuangan BLU sebagaiman yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2012 antara lain adalah  PTN-BLU  diberi  kewenangan  memungut  biaya  atas  layanan  pendidikan  yang diberikan  kepada  masyarakat.  Tarif  layanan  tersebut  harus  mempertimbangkan  faktor- faktor berikut: kontinuitas dan ppengembangan layanan, daya  beli masyarakat, kedilan, dan kompetisi.  Selain  itu,  BLU  juga  diberi  kewenangan  dalam  membelanjakan  langsung pendapatan yang mereka peroleh tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara.
Regulasi mengenai pengelolaan keuangan PTN-BLU menunjukkan arah pengelolaan keuangan  yang  terdesentralisasi.  Kunci  keberhasilan  dalam  pengelolaan  yang terdesentralisasi  adalah  kreatitifitas  dari  pengelola  perguruan  tinggi  (Rokhmani,  2016). Pengelola perguruan tinggi harus memiliki kemampuan dalam mencari dana yang maksimal untuk membiayai kegiatan operasional mereka. Disamping itu, upaya mencari dana terseut tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dalam mengakses pendidikan. Oleh karena itu,  pengelola  perguruan  tinggi  sebaiknya  perlu  memikirkan  mekanisme  pendanaan  yang tidak  hanya  mengandalkan  pembayaran  dari  mahasiswa  atas  layanan  pendidikan  yang diberikan.  Jika  hanya  mengandalkan  pendanaan  dari  mahasiswa  maka  akibatnya  tarif layanan yang akan disesuaikan.

## Tantangan  Otonomi PTN di Indonesia
Dalam  satu  dekade  terakhir,  PTN-BH  dan  PTN-BLU  berkembang  pesat.  Hal  ini ditandai dengan semakin banyaknya PTN-satker yang beralih status  menjadi PTN-BLU dan PTN BH. Namun, patut diakui bahwa berbagai kendala dan tantangan dihadapi oleh PTN-BLU dalam upaya mempertahankan eksistensinya. Bagian ini akan berisi pemetaan masalah yang dihadapi  oleh  PTN-BLU.  Dalam  menyajikan  pemetaan  masalah,  kami  melakukan  analisis konten  terhadap  berbagai  publikasi  resmi  dari  lembaga  pemerintah,  perguruan  tinggi,  dan media nasional yang disajikan melalui website atau media resmi.

## 1. Masalah Kognitif Pengelola dan Civitas Akademika
Tantangan  pertama  yang  dihadapi  oleh  PTN-BH  dan  PTN-BLU  adallah  bagaimana mereka  bisa  mengubah  pola  pikir  aktor-aktor  mereka.  Penyelenggaran  perguruan  tinggi perlu mentransformasi pola pikir aktor menuju pola kerja entitas bisnis. Sekalipun tujuannya bukan untuk mencari laba.
“Pengelolaan  keuangan  BLU  merupakan  paradigma  baru  yang  diharapkan  dapat memberikan  arah  yang  tepat  bagi  pengelola  keuangan  sektor  publik  menuju enterprising  the  government  (mewiraswastakan  pemerintah)  yang  public  service oriented  dalam  arti  positif,  instansi  pemerintah  boleh  menciptakan  keuntungan namun  tetap  mengedepankan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Aparatur pemerintah harus bisa menjadi entepreneur dalam mengelola keuangan negara, pola pikir  untuk  sekedar  menghabiskan  anggaran  harus  dibuang  jauh-jauh  dan  diganti dengan  kinerja  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada publik” ( www.bpkp.go.id , 29 februari 2018)
Bahkan studi yang dilakukan oleh Slamet; et al. (2022) menunjukkan bahwa masalah dalam perkembangan PTN-BLU karena masih terhambat oleh faktor kognitif dari pengelola BLU.  Beberapa  temuan  terkait  dengan  masalah  kognitif  di  pengelola  BLU  antara  lain, pengelola  PTN-BLU  masih  belum  memandang  bahwa  mandat  menjadi  BLU  merupakan sarana  bagi  institusi  pendidikan  tinggi  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Sebagian besar civitas akademika lebih memandang alih status menjadi BLU merupakan sarana bagi peningkatan  renumeraasi.  Kepentingan  pribadi  masih  lebih  tinggi  dibanding  komitmen terhadap  kualitas  layanan.  Lebih  lanjut,  penelitian  Slamet;  et  al.  (2022)  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  pengelola  perguruan  tinggi  negeri  masih  dipengaruhi  oleh  cara  kerja satuan kerja dalam mengelola lembaga pendidikan. Pemberian otonomi oleh negara kepada pengelola  perguruan  tinggi  masih  dipandang  sebagai  “pemberian”  dan  bukan  sebagai sesuatu yang tertanam dalam institusi (Soetjipto et al., 2014). Mereka masih terpenjara oleh kekakuan  dalam  memandang  regulasi.  Padahal,  hybridisasi  sejatinya  menuntut  para pengelola  untuk  lebih  kreatif  dan  fleksibel  dalam  merumuskan  struktur  tata  kelola  agar dapat mengembangkan universitas/politeknik.
2. Dilema keuangan: Kualitas layanan versus keadilan akses pendidikan
Tantangan  berikutnya  yang  dihadapi  oleh  PTN  adalah  bagaimana  mereka mengakomodir  dua  hal  yang  mengalami  trade-off,  yaitu  keinginan  untuk  menghadirkan layanan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  tuntutan  untuk  menjaga  kedilan  dalam  akses terhadap layanan. Yang dimaksud trade-off dalam hal ini karena upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan akan disertai dengan peningkatan kebutuhan biaya operasional. Untuk  dapat  bersaing  dengan  perguruan  tinggi  lain,  biaya  operasional  harus  ditingkatkan (Adam, 2021). Maka, opsi utama yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang meningkat  adalah  dengan  menyesuaikan  tarif  layanan.  Peningkatan  uang  kuliah  tunggal (UKT) yang  dibebankan kepada  mahasiswa  adalah  opsi  yang paling  banyak  ditempuh  oleh lembaga pendidikan. Biaya pendidikan yang makin mahal tersebut berdampak pada  makin sulitnya masyarakat miskin untuk memgakses pendidikan di PTN. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan  oleh  Soetjipto  et  al.  (2014)    bahwa  upaya  mendorong  PTN  untuk  semakin mandiri justeru menjadi sebab timbulnya ketidakadilan dalam mengakses pendidikan. Kristiansen  &  Pratikno  (2006)  telah  mengingatkan  jauh  hari  sebelumnya  bahwa desentralisasi  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  menghadapi  3  tantangan  utama  yaitu, rendahnya  transaparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggara  pendidikan  tinggi,  biaya  rumah tangga  untuk pendidikan  anak  yang  tinggi  dan  terus  meningkat, dan  kesenjangan  ekonomi dan geografis yang tinggi di Indonesia.
Studi Susanti (2011) menyarankan perlunya langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah komersialisasi lembaga pendidikan. Lebih lanjut menurut Susanti  (2011),    perguruan  tinggi  negeri  mempunyai  keuntungan  karena  memiliki  sejarah yang lebih panjang dan reputasi yang lebih kuat, namun mereka juga menghadapi tantangan untuk mengubah budaya birokrasi dan kebutuhan untuk mencari sumber pendanaan sendiri. Dalam  mencari  pendanaan  tersebut,  pengelola  perguruan  tinggi  negeri  perlu  untuk merumuskan  langkah-langkah  inovatif  sehingga  tidak  hanya  bergantung  dari  pembayaran UKT  mahasiswa.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  menawarkan  model  pendanaan  bagi  perguruan
tinggi negeri dengan memanfaatkan dana sosial islam. Harapannya, pemanfaatan dana sosial islam  dapat  tetap  memberikan  layanan  pendidiakn  yang  berkualitas  tanpa  dengan  tetap membuka akses bagi masyarakar miskin.

## 3. Mahasiswa Terjebak Pembiayaan Ribawi
Pembebanan tarif layanan yang tinggi kepada mahasiswa  berdampak pada masalah berikutnya, yaitu mahasiswa terjebak dalam pembiayaan ribawi. Saat ini beberapa lembaga pembiayaan  konvensional  menawarkan  pembiayaan  kepada  mahasiswa  perguruan  tinggi negeri yang kesulitan membayar UKT mereka. Pembiayaan ini tentu saja mengandung riba sebab  total  pengembalian  berbeda  dengan  dana  yang  dipinjamkan.  Website  resmi  sebuah lembaga  pembiayaan  online  (pinjaman  online)  bahkan  secara  terbuka  mengungkapkan bahwa  mereka  telah  bekerjasama  dengan  sejumlah  perguruan  tinggi  PTNBH/  PTN  BLU maupun perguruan tinggi swasta. Bahkan yang lagi berkembang saaat ini adalah fintech peer to  peer  lending, yaiti  skema  pinjaman  langsung  antara  pemberi  pinjaman  ( lender )  dengan peminjam melalui platform digital.
Tentu  saja  ini  adalah  ini  adalah  masalah  besar  bagi  mahasiswa  dan  keluarganya. Selain  karena  mereka  akan  masuk  dalam  jeratan  pinjaman  berbunga,  perbuatan  ini  juga masuk dalam kategori pinjaman ribawi yang dilarang di dalam islam. Konsekuensinya besar bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Studi  yang  dilakukan  Hidayah  (2022)  membuktikan  sisi  gelap fintech  peer  to  peer lending dalam  menjebak  mahasiswa di  Yogyakarta.  Kebutuhan  yang  mendesak  mendorong mahasiswa untuk mencari sumber pembiayaan yang mudah.  Salah satu alasan penggunaan fintech peer tot peer lending adalah kemudahan dalam mengakses pendanaan. Pada akhirnya, banyak mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan hutang mereka karena beban hutang yang terus bertambah akibat keterlambatan dalam pembayaran.

## Dana Sosial Islam Sebagai Alternatif Pendanaan Perguruan Tinggi
Studi  ini  mencoba  menawarkan  solusi  bagi  permasalahan  pendanaan  PTN  otonom dengan memanfaatkan dana sosial islam. Sejarah panjang peradaban dunia tidak lepas dari peran pemerintahan islam. Islam tidak hanya seputar hubungan ilahiah semata, namun islam secara  komprehensif  menawarkan  solusi  atas  berbagai  permasalahan  umat  manusia termasuk perkara-perkara duniawi mereka. Sejarah pemerintahan islam menunjukkan peran keuangan sosial islam dalam menyelesaikan masalah umat. Dana sosial islam yang dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  zakat  wakaf.  Dimensi  filantropis  dalam  islam  terbukti  turut berkontribusi  dalam  membangun  peradaban  di  negeri-negeri  muslim  (Çizakça,  2000). Bahkan  dalam  sejarah  kepemimpinan  kepemimpinan  Umar  Bin  Abdul  Azis,  kegemilangan pemerintahan  islam  tidak  lepas  dari  efektivitas  pengelolaan  zakat  di  masa  itu  (Mudhiiah, 2015).  Namun,  seiring  dengan  majunya  peradaban  barat,  peradaban  islam  di  timur  mulai redup. Dalam dua dekade terakhir, cendekiawan muslim terus mendorong dana sosial islam sebagai  solusi  permasalahan  masyarakat  di  berbagai  sektor.  Kini,  berbagai  model dikembangkan  oleh  para  ilmuwan  muslim  agar  dana  sosial  islam  lebih  berkontribusi  di masyarakat.  Studi  Afandi  et  al.  (2022)  menunjukkan  bahwa  zakat  berperan  dalam peningkatan sumber daya manusia. Demikian pula dengan penelitian Demikian pula dengan studi  yang  dilakukan  oleh Rabab’ah (2009)  di  Yordania.  Hasil  studinya  menunjukkan bagaimana zakat dapat berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Yordania. Studi    Salithamby  et  al.  (2022)  menunjukkan  zakat  berperan  bagi  kelompok  masyarakat sasaran dalam menempuh pendidikan tinggi di Srilanka.
Di  Indonesia,  berbagai  studi  juga  dilakukan  untuk  mempromosikan  peran  zakat  terhadap pendidikan.  Muzammil  &  Nasrullah  (2022)  menyarankan  agar  zakat  tidak  hanya  untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang bersifat konsumtif, namun sebaiknya zakat diarahkan untuk  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Zakat  sebaiknya  menjadi  sarana  investasi pendidikan  bagi  mustahik.  Surbei  yang  dilakukan  oleh  Husna  (2021)  juga  menunjukkan bahwa alokasi zakat untuk beasiswa pendidikan terbukti efektif dan bermanfaat bagi santri
yang tergolong mutahik. Studi Hakim et al. (2014) juga menunjukkan zakat dapat membuka kesempatan  bagi  kalangan  mustahik  di  Bogor  untuk  memperoleh  akses  pendidikan  yang layak Bentuk lain dari dana sosial islam adalah wakaf, yaitu donasi sukarela dari wakif dalam bentuk aset yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Yang membedakan zakat dengan wakaf yaitu aset zakat langsung disalurkan kepada mustahik, sementara aset wakaf ditahan keabadiannya oleh nadzir dan yang salurkan kepada penerima manfaat adalah manfaatnya (hasil).  Eksistensi  wakaf  dalam  masyarakat  muslim  bersamaan  sejak  hadirnya  masyarakat muslim itu sendiri (Kahf, 1992). Peran wakaf dalam sejarah peradaban islam terbukti cukup berkontribusi, termasuk dalam hal pendidikan.

## Model Konseptual Dana Sosial Islam Untuk PTN Otonom
Telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  artikel  ini  bertujuan  menyajikan  model  konseptual pendanaan  bagi  perguruan  tinggi  negeri  yang  telah  bertransformasi  menjadi  perguruan tinggi negeri otonom (PTNBH maupun  PTN BLU) dengan memanfaatkan dana sosial islam. Bagian  sebelumnya  telah  dijelaskan  pula  signifikansi  dana  sosial  islam  dalam  sejarah peradaban  islam.  Oleh  karena  itu,  bagian  ini  menyajikan  konstruksi  model  yang  dapat diadopsi  oleh  PTN  BH  maupun  PTN  BLU  terutama  dalam  membantu  mereka  menyajikan layanan pendidikan berkualitas namun tetap dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dengan bercermin pada keberhasilan Univesitas Airlangga membentuk pusat pengelola dana sosial,  maka  studi  ini  menyarankan  untuk  mengadopsi  model  yang  dikembangkan  oleh Univeristas  Airlangga  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  sosial  islam.  Universitas Airlangga membentuk Pusat Pengelola Dana Sosial (PUSPAS) untuk menghimpun dana sosial (zakat,  wakaf, dan donasi  lainnya)  dan  menyalurkannnya  untuk  berbagai program  layanan pendidikan. Termasuk diantaranya memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu. Saat ini, PUSPAS Unair tellah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI).  Salah satu program PUPAS unair yang cukup populer adalah wakaf  amerta.  Wakaf  amerta  merupakan  penghimpunan  wakaf  uang  dari  wakif  melalui puspas yang selanjutnya dialokasikan pada aset produktif. Hasil usaha produktif dari wakaf uang  tersebut  selanjutnya  dialokasikan  untuk  pendidikan  dan  penelitian,  pembangunan infrastruktur  dan  peralatan  laboratorium  Unair,  serta  juga  untuk  pengembangan kompetensi.  Hal  ini  merupakan  contoh  nyata  pemanfaatan  dana  sosial  islam  untuk pendanaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi otonom lainnya dapat mengadopsi model ini membantu mereka dalam menggalang dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

## Gambar 1. Model Konseptual Dana Sosial Islam Sebagai Alternatif Pendanaan PTN
Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti
Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti PTN BH/ PTN BLU Penyaluran Penerima Manfaat ZAKAT Unit Pengelola dana
Sosial Donatur/Muzakkk i/Wakif: • Orang tua mahasiswa
• Dosen
• Alumni • Masyarakat • Industri Usaha Produktif Aset Wakaf Wakaf / zakat zakat Mahasiswa Miskin/ Kurang mampu wakaf uang Hasil / return wakaf pembangunan • Infrastruktur kampus • Peralatan Laboratooriu m
Gambar  diatas  merupakan  usulan  model  yang  dapat  diadopsi  dan  dikembangkan oleh perguruan tinggi otonom di Indonesia, baik itu PTN BH maupun PTN BLU. Pemanfaatan dana sosial islam sebagai alternatif pendanaan dimulai dengan membentuk lembagaga/unit pengelola dana sosial islam. Unit ini dapat dibentuk secara internal melalui Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Setelah unit ini dibentuk, maka unit mulai bekerja menghimpun dana  (zakat/wakaf/infak)  dengan  memanfaatkan  jejaring  dan  stakeholder  PTN  untuk menghimpun  dana.  Stakeholder  tersebut  antara  lain  orang  tua  mahasiswa,  dosen,  alumni, mitra  industri,  dan  masyarakat  umum.  Kekuatan  jejaring  yang  dimiliki  oleh  PTN  dapat menjadi kekuatan utama dalam penghimpunan dana.
Fungsi  berikutnya  dari  unit  pengelola  dana  sosial  adalah  fungsi  pengelolaan  dan distribusi.  Khusus  untuk  donasi  zakat,  maka  aset  zakat  yang  didonasikan  harus  langsung didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai ketentuan syariat (8 asnaf zakat), terutama bagi mahasiswa miskin yang tidak mampu membayar UKT.
Sedangkan untuk donasi dalam bentuk aset wakaf, termasuk wakaf uang, maka Unit Pengelola Dana Sosial wajib untuk menjaga keabadian aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, unit  pengelola  dana  sosial  dapat  memanfaatkan  beberapa  opsi  untuk  pengelolaannya. Pertama, unit pengelola dana sosial menginvestasikan aset wakaf pada usaha produktif yang dapat  menghasilkan  return.  Dalam  hal  ini,  unit  pengelola  dana  sosial  harus  memiliki kompetensi  sebagaimana  kompetensi  manajer  investasi.  Mereka  harus  mampu  memilih mana  usaha  produktif yang  peluangnya  untuk  menghasilkan  keuntungan.  Keuntungan  dari investasi tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (mahasiswa miskin).
Disamping itu, Unit Pengelola Dana Sosial juga dapat menggalang dana wakaf untuk pembangunan infratstruktur dan  pengadaan peralatan laboratorium. Melalui mekanisme ini, pengelola  PTN  BH  maupun    PTN  BLU  akan  terbantu  dalam  proses  pembangunan universitas/politeknik.  Skema  ini  telah  dimanfaatkan  oleh  beberapa  perguruan  tinggi berbasis wakaf di Indonesia, seperti Universitas Muslim Indonesia  Makassar dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KESIMPULAN
Perguruan tinggi otonom saat ini diperhadapkan pada tantangan untuk menyajikan layanan  pendidikan  tinggi  berkualitas  dengan  tetap  membuka  akses  bagi  kelompok masyarakat  tidak  mampu.  Pada  satu  sisi,  kebutuhan  biaya  operasional  dan  investasi  besar memaksa  mereka  untuk  menyesuaikan  tarif  layanan  yang  dibebankan  kepada  mahasiswa. Artikel  ini  mengajukan  model  pendanaan  perguruan  tinggi  negeri  otonom  dengan memanfaatkan dana sosial islam.  Model yang diajukan didasarkan pada proses sintesis atas penelitian sebelumnya dan pengalaman beberapa perguruan tinggi yang telah memanfaatkan dana sosial dalam menggalang dana untuk membiayai aktivitas mereka.
Tentu  saja  model  yang  diajukan  ini  tidak  menepikan  sumber  pendapatan  utama perguruan tinggi yang bersumber dari subsidi pemerintah maupun dari pendapatan atas tarif layanan. Dana sosial islam dalam hal ini hanya sebagai pendapatan tambahan bagi perguruan tinggi.  Untuk  menjadikan  model  ini  dapat  diaplikasikan  dukungan  regulasi  dari  pemerintah sangat  dibutuhkan.  Pemanfaatan  dana  sosial  islam  sebagai  sumber  pendapatan  bagi organisasi publik tentu menjadi gagasan baru dalam teori keuangan publik di Indonesia. Jika model  ini  dapat  diterapkan,  maka  penelitian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  untuk  menguji sejauh mana dampak pemanfaatan dana sosial islam terhadap kinerja perguruan tinggi.

## REFERENCES
Adam,  A.  (2021).  Kebijakan  Otonomi  Perguruan  Tinggi  sebagai  Dampak  Reformasi Keuangan  dalam  Bidang  Pendidikan  di  Indonesia. Journal  of  Education  and Teaching (JET) , 2 (1), 52 – 71. https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106
Afandi, A., Purwanto, & Baidi. (2022). Fund Management through Zakah Institutions: An  Education  Financing  Solution. Eurasian  Journal  of  Educational  Research , 2022 (100), 119 – 132. https://doi.org/10.14689/ejer.2022.100.009 Ahmad, A. R., Baharudin, A., Yusoff, W. Z. W., Abdullah, S. M. D. S., & Soon, N. K. (2016).
Transformation  of  Waqf  implementation  at  Malaysian  public  universities. Advanced Science Letters , 22 (9), 2184 – 2186. https://doi.org/10.1166/asl.2016.7560
Çizakça, M. (2000). A History Of Philanthropic Foundations: The Islamic World From The  Seventh  Century  To  The  Present.  In Bogazici  University  Press . https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp:/ /repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jan a.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471- 2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P
Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2014). Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di  Kota  Bogor  (Studi  Kasus  Pendayagunaan  Zakat  Bidang  Pendidikan  Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). Jurnal Ekonomi Islam , 5 (2), 243 – 272.
Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. Journal of Humanity Studies , 1 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189
Huda,  M.,  &  Santoso,  L.  (2020).  The  construction  of  corporate  waqf  models  for Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 13 (6), 720 – 734.
Husna,  A.  A.  (2021).  Analisis  Penerimaan  Zakat  Untuk  Pendidikan  Dari  Baitul  Mal Aceh Utara(studi kasus di Dayah darul Muarrif Al-aziziyah). El-Amwal , 4 (1), 72. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i1.3957
Kahf, M. (1992). Waqf and Its Sociopolitical Aspects. IRTI , 14.
Kristiansen,  S.,  &  Pratikno.  (2006).  Decentralising  education  in  Indonesia. International  Journal  of  Educational  Development , 26 (5),  513 – 531. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.12.003
Mudhiiah,  K.  (2015).  Analisis  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Masa  Klasik. Iqthishadia , 8 (2), 189 – 210.
Mulyono,  M.  (2016).  Tantangan  Global  Dan  Upaya  Menuju  Manajemen  Perguruan Tinggi  Yang  Efisien. J-MPI  (Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam) , 1 (1). https://doi.org/10.18860/jmpi.v1i1.3233
Muzammil,  A.,  &  Nasrullah,  A.  (2022).  Kontribusi  Zakat  dalam  Pengembangan Pendidikan di Indonesia. FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam , 16 (02), 146 – 161. https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6264
Nurhadi, M. A. (2013). Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan , 1 (1), 12 – 23.
Oey-Gardiner, M., Rahayu, S. I., Abdullah, M. A., Effendi, S., Darma, Y., Dartanto, T., & Aruan, C. D. D. P. A.-1. pdfaniel. D. (2007). Era Disrupsi: Peluang Dan Tantangan Pendidikan  Tinggi  Indonesia .  Akademi  Ilmu  Pengetahuan  Indoensia  (AIPI). https://www.aipi.or.id/index.php?pg=detilpublikasi&pid=67&type=2#reserach

## -tool-tab
Rabab’ah, A. M. (2009). The impact of Zakah on human resources development: The experience  of  the  Jordanian’s  Zakah  fund. Journal  of  King  Abdulaziz  University, Islamic Economics , 1 , 169 – 199.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 77952831231&partnerID=40&md5=08bc35633d39af7959fa77157d05967b Rokhmani, T. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Pada  Perguruan  Tinggi. An- Nidzam :  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Dan  Studi Islam , 3 (2), 24 – 37. https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i2.15 Salithamby,  A.  R.,  Hatta,  Z.  A.,  &  Fahrudin,  A.  (2022).  Institutionalized  zakāh  in addressing  well-being  problems  in  non-Muslim  Majority  Sri  Lanka. Journal  of King Abdulaziz University, Islamic Economics , 35 (2), 43 – 54. https://doi.org/10.4197/Islec.35-2.3
Saputra, K. (2023). Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)  yang  Mengakibatkan  Munculnya  Komersialisasi  Pendidikan. Journal  on Education , 5 (4), 11943 – 11950. https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2153 Shamsudin,  A.  F.,  Hashim,  J.,  Wan  Yusof,  W.  S.,  Yusof,  A.,  Mohamad,  S.,  Yusof,  A.  M., Zainudin, N. H., Hashim, H., & Abidin, I. Z. (2015). A conceptual model for inter- state  corporate  waqf  financing  for  higher  learning. Global  Journal  Al-Thaqafah ,
5 (1), 51 – 58. https://doi.org/10.7187/GJAT782015.05.01
Slamet;,  Hidayatullah;,  A.  D.,  &  Mustolik,  I.  B.  (2022).  Kognitif  Pengelola  Badan Layanan  Umum  dalam  Mengelola  Kekayaan  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  Negeri. Ekuitas:  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi , 10 (1),  14 – 26. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU
Soetjipto,  A.,  Seda,  F.  E.,  Noor,  I.  R.,  Budi,  S.,  Wardani,  E.,  &  Soebagjo,  N.  (2014). Otonomi  dan  Tata  Kelola  Perguruan  Tinggi  Negeri:  studi  kasus  di  Universitas Indonesia,  Universitas  Negeri  Jakarta,  dan  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah. Masyarakat Dan Budaya , 16 (2), 293 – 304.
Susanti, D. (2011). Privatisation and marketisation of higher education in Indonesia: The  challenge  for  equal  access  and  academic  values. Higher  Education , 61 (2),
209 – 218. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9333-7
Wahid, A. (2016). Pembatalan UU BHP dan Pendidikan Berbasis Humanistik. Jurnal Konstitusi , 7 (2), 139. https://doi.org/10.31078/jk726
Widaningsih,  L.,  &  Barliana,  M.  S.  (2008).  BHMN  Dan  BHP :  Kecenderungan  Dan Tantangan  Baru  Dalam  ”  Bisnis  Pendidikan  ”. Konvensi  Nasional  Pendidikan Indonesia VI (KONASPI) , November , 1 – 12.
Copyright Holder : © Muhammad Iqbal , et al.,(2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana This article is under