## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
1 Dian Feradiah, 2 Agus Prianto
1,2 Universitas Yudharta Pasuruan
Correspondet author : Feradiah52@gmail.com Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  strengthen  the  role  of  government  through  collaborative  governance  in providing  inclusive  employment  in  Pasuruan  Regency.  This  research  uses  descriptive qualitative  research  methods,  data  analysis  using  the  interactive  model  of  Miles  and Huberman (2014), aims to describe and analyse 1). Institutional conditions as an effort to fulfil employment  opportunities  by  providing  inclusive  employment  for  people  with  disabilities  in Pasuruan  Regency;  2).  Supporting  and  inhibiting  factors  in  efforts  to  fulfil  employment opportunities for people with disabilities. The result of this research is that the implementation practice  needs  to  involve  collaboration  from  various  stakeholders  such  as  the  government, the community, and the private sector. In addition, it requires good institutional quality such as  adequate  resources,  a  strong  level  of  trust  and  networking  to  accountability  from  each actor.  One  of  the  efforts  that  can  be  made  to  create  participatory  institutions  is  through  a collaborative  governance  approach.  This  model  is  important  to  apply  in  institutional strengthening to overcome weak networks, systems, and levels of trust among stakeholders, so that it is expected to be able to create an inclusive environment for disabilities in terms of employment opportunities.

## Keywords:  Collaborative  Governance;  Disability;  Employment  Opportunities;  Government Institutions

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Penguatan  Peran  Pemerintahan  Melalui  Collaborative Governance Dalam Menyediakan Lapangan Kerja Inklusi Di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif,  analisa  data menggunakan  model interaktif Miles dan Huberman (2014), bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa 1). Kondisi kelembagaan sebagai upaya pemenuhan kesempatan kerja dengan menyediakan lapangan  kerja  inklusi  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan;  2).  Faktor pendukung  dan  penghambat  dalam  upaya  pemenuhan  kesempatan  kerja  bagi penyandang  disabilitas.  Hasil  penelitian  ini  yakni  dalam  praktik  implementasinya  perlu melibatkan  kolaborasi  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah, masyarakat,  dan  swasta.  Selain  itu  dibutuhkan  kualitas  kelembagaan  yang  baik  seperti sumber  daya  memadai,  tingkat  kepercayaan  dan  jejaring  yang  kuat  hingga  akuntabilitas dari  masing-  masing  aktor.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menciptakan kelembagaan partisipatif ini yakni melalui pendekatan collaborative governance. Model ini penting  diterapkan  dalam  penguatan  kelembagaan  untuk  mengatasi  lemahnya  network, sistem,  maupun  tingkat  kepercayaan  diantara  pemangku  kepentingan,  sehingga diharapkan  mampu  menciptakan  lingkungan  yang  inklusif  bagi  disabilitas  dalam  hal kesempatan kerja.
Kata  Kunci:  Collaboraive  Governance;  Disabilitas;  Kelembagaan  pemerintah;  Kesempatan Kerja.
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  mendukung  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yang mana  diperkuat  dengan  adanya  Undang – Undang  Dasar  1945  yang  menjamin  dan menghormati harkat dan martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia secara universal, kekal, dihormati, dipertahankan, dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia dan merupakan anugrah dari Tuhan. Salah satunya yakni pada UUD 1945 Pasal 27 ayat  (2)  yang  menyatakan,  setiap  warga  Indonesia  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur agar mampu memenuhi hak- hak dan perlindungan  yang  mendasar  bagi  tenaga  kerja  dan  pekerja  serta  dapat  mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Dalam hal ini perlunya pengaturan yang  menyeluruh  dan  komprehensif,  mencakup  pengembangan  sumber  daya  manusia, peningkatan  produktivitas  dan  daya  saing  tenaga  kerja  di  Indonesia,  uapaya  perluasan kesempatan  kerja,  pelayanan  penempatan  tenaga  kerja,  dan  pembinaan  hubungan industrial.  Dalam  Undang – Undang  Nomor  13  Tahun  2003  juga  menjelaskan  bahwa  setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak  tanpa  membandingkan  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama  sesuai  dengan  kemampuan tenaga kerja tersebut tanpa membedakan termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Peran  tenaga  kerja  merupakan  faktor  penting  dalam  tujuan  pembangunan  untuk mewujudkan  kehidupan  yang  sejahtera  bagi  seluruh  warga  negara.  Oleh  karena  itu diperlukan  pembangunan  ketenagakerjaan  dengan  meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja dan  peran  sertanya  di  dalam  pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  serta perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Simanjuntak, 1998). Dalam hal ini perlunya jaminan hak-hak dasar pekerja maupun tenaga kerja dan juga jaminan  kesamaan  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan kesejaheraan  pekerja  dengan  tetao  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia usaha.
Dalam menjalankan pembangunan ketenagakerjaan, baik penyedia lapangan kerja maupun  penerima pekerjaan harus  menjalankan  serta  memahami hak  dan  kewajiban  dari masing-  masing  pihak.  Penerima  kerja  dalam  hal  ini  tidak  hanya  terdiri  dari  kalangan masyarakat  umum  saja,  namun  juga  dari  masyarakat  penyandang  disabilitas.  Penyedia lapangan  kerja  harus  bekerja  sama  dalam  memperluas  lapangan  kerja  bagi  penyandang disabilitas  dengan  menyesuaikan  kemampuan  dan  potensi  dari  penyandang  disabilitas  itu sendiri.
Pemerintah  mengatur  mengenai  ketenagakerjaan  tidak  hanya  untuk  masyarakat  umum, tetapi juga mengatur hak untuk masyarakat penyandang disabilitas. Disahkannya Undang-

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities  (Konvensi  Hak-  Hak  Penyandang  Disabilitas)  pada  tanggal  10  November  2011 menunjukkan  komitmen  dan  kesungguhan  pemerintah  Indonesia  untuk  menghormati, melindngi,  dan  memenuhi  hak  penyandang  disabilitas  yang  pada  akhirnya  diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas (Nursaymsi, 2015).
Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang- undangan, termasuk menjamin pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam  segala  aspek  kehidupan,  salah  satunya dalam  ketenagakerjaan.  Dari  pengaturan  hak  mengenai  penyandang  disabilitas  tersebut, pemerintah  berusaha  agar  keberadaan  penyandang  disabilitas  dipandang  sama  dan diberikan  kesempatan  yang  sama  seperti  pekerjaan  pada  umumnya.  Dalam  pemberian kesempatan  yang  sama,  pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  penanggung  jawab  dalam memberikan  perlindungan hak,  memberikan  peluang,  dan  menyediakan  akses  yang  sama bagi  penyandang  disabilitas  guna  menyalurkan  kemampuan  dan  potensi  penyandang disabilitas terutama dalam ketenagakerjaan.
Hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan telah diatur dalam berbagai macam  peraturan  perundang-  undangan,  salah  satunya  yakni  Undang-  Undang  Nomor  8 Tahun 2016 yang berbunyi:
(1)  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah  wajib  memperkerjakan  paling  sedikit  2%  (dua  persen)  Penyandang  Disabilitas  dari jumlah pegawai atau pekerja
(2)  Perusahaan  swasta  wajib  memperkerjakan  paling  sedikit  1%  (satu  persen)  Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Negara Indonesia mempunyai jumlah masyarakat yang begitu banyak, seperti halnya masyarakat  berkebutuhan  khusus  atau  penyandang  disabilitas.  Di  Indonesia  jumlah penyandang disabilitas tahun 2020 berdasarkan data dari (Kemensos, 2020) yakni mencapai 22,5  juta  orang  atau  sekitar  5%  dari  jumlah  total  seluruh  penduduk  Indonesia.  Berdasarkan data  terupdate  tahun  2023  dari  (Kemenko  PMK,  2023)  jumlah  penyandang  disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Melihat jumlah penyandang disabilitas tersebut, Kabupaten Pasuruan juga menjadi salah satu wilayah yang memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  mengupayakan  kesejahteraan  penyandang  disabilitas. Di  Kabupaten  Pasuruan  Jumlah  Penyandang  Disabilitas  sendiri  dalam  data  (BPS,  2019) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat [ada tabel 1.

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Cacat 360 Tunanetra 251 Tunarungu 190 Tunawicara 201 Tunadaksa 215 Tunagrahita 265 Tunalaras 196 Tunarungu-wicara 189

## Sumber: yang diolah peneliti BPS Jawa Timur tahun 2019
Kabupaten Pasuruan merupakan pusat industri terbesar ketiga di Jawa Timur (Kominfo Jatim,
2022)  yang  mana  tentunya  memiliki  beberapa  perusahaan  besar  yang  memperkerjakan lebih  dari  100  orang  setiap  perusahaannya.  Jumlah  perusahaan  di  Kabupaten  Pasuruan sendiri menururt data Disnaker Kabupaten Pasuruan tahun 2021 berjumlah 1.692 perusahaan. Pada  tahun  2018  sekitar  40-  50  disabilitas  yang  telah  memiliki  kesempatan  kerja  di  bidang industri.
Dari  data  jumlah  penyandang  disabilitas  dan  jumlah  perusahaan  yang  berdiri  di Kabupaten  Pasuruan  pada  kenyataannya  terjadi  ketidaksinkronan  yaitu  hak  bekerja  bagi penyandang  disabilitas  seperti  yang  diatur  pada  pertauran  perundang-undangan.  Dalam hal  ini  di  Kabupaten  Pasuruan  hanya  beberapa  perusahaan  yang  telah  mendukung kebijakan  mengenai  hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas.  Menindaklanjuti  Undang- undang  tentang  penyandang  disabilitas,  Kabupaten  Pasuruan  mencetuskan  Peraturan Daerah  No.  6  Tahun  2021  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Namun  dalam  pelaksanaan Perda  tersebut  di  Kabupaten  Pasuruan  masih  belum  dapat  dikatakan  terlaksana  dengan optimal,  yang  mana  dalam  mendukung  hak  kerja  penyandang  disabilitas  dalam memperoleh  pekerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan  masih  rendah.  Perusahaan-  perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak yang  tercantum  dalam  undang-  undang  maupun  perda.  Permasalahan  disabilitas  bukan hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  saja,  namun  stakeholder  lain  juga memiliki tanggung jawab (Wirawan et al., 2022). Selain kurangnya partisipasi dari perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja, motivasi dan minat dari disabilitas pada lapangan kerja tersebut juga menjadi alasan dalam  kebijakan inklusi di Kabupaten Pasuruan.
Melihat  hal  tersebut,  dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  kesejateraan  hak penyandang  disabilitas  dalam  ketenagakerjaan  yang  inklusif  maka  perlunya  penguatan kualitas  kelembagaan.  Alfonso  &  Jalles  (2011)  mengindikasikan  bahwa  kualitas kelembagaan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  pendapatan  riil negara  dan  juga  perkapita  masyarakat.  Dengan  demikian  kualitas  kelembagaan  menjadi hal penting yang harus dicapai terutama dalam meningkatkan keberhasilan suatu program.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
Sebagaimana yang diperkuat dengan pendapat Omer Javid (2013) bahwa hubungan yang signifikan antara kualitas kelembagaan dengan keberhasilan suatu program.
Dalam  peran  kelembagaan  mengenai  hak  kerja  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Pasuruan  memiliki  kewajiban  dalam  menjalankan  tugas  yang  salah  satunya dalam  ranah  pemenuhan  hak  kerja  dan  kesejahteraan  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Pasuruan.  Mengenai  peraturan  undang-  undang  dan  perda  tentang penayandang disabilitas, salah satunya seperti yang dijelaskan di atas tentang kebijakan 1% untuk perusahaan  memperkejakan  disabilitas,  maka  Disnaker  Kabupaten  Pasuruan  memiliki wewenang dan kewajiban untuk mendukung implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.  Namun  dalam  implementasinya  perlunya  kerja  sama  yang  baik  anar  berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Praktik  implementasi  yang  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan membutuhkan  kualitas  kelembagaan  yang  baik  seperti  SDM  yang  memadai,  tingkat kepercayaan dan jeajaring yang kuat hingga akuntabilitas dari masing- masing aktor. Aktor atau pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi undang- undang dan perda tentang  disabilitas  dalam  ketenagakerjaan  ini  yakni  seperti  Disnaker  Kabupaten  Pasuruan, UPT BLK Pasuruan, Dinas Sosial, PPDI, Pertuni, LSM, dan Perusahaan- perusahaan yang berdiri di Kabupaten Pasuruan.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menciptakan  sistem  kelembagaan partisipatif dalam implementasi perda penyandang disabilitas ini yakni melalui pendekatan Collaborative  Governance .  Model  ini  penting  diterapkan  dalam  penguatan  kelembagaan untuk  mengatasi  masalah  lemahnya  administrative  network  yang  ditemukan  dalam pengelolaan program atau kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh  kualitas  kebijakannya  saja  tetapi  juga  sistem  kelembagaan  yang  dimiliki.  Kunci  dalam menciptakan  sistem  kelembagaan  yang  efektif  bagi  suatu  program  atau  kebijakan  yang berdasarkan kesejateraan bagi masyarakat terutama dalam pembahasan ini mengenai hak kerja masyarakat inklusif atau penyandang disabilitas, maka selain peran pemerintah, peran masyarakat  dan  swasta  juga  terlibat.  Collaborative  Governance  sangat  penting  dalam penguatan  kelembagaan  untuk  memperkerjakan  disabilitas.  Pada  penelitian  Ahdiyana (2021)  dan  Anthony  (2023)  sama-sama  menyorti  perlunya  upaya  kolaboratif  dengan kerangka  kerja  sama  yang  jelas,  rencana  aksi  dan  kepemimpinan  untuk  meningkatkan kesempatan kerja bagi disabilitas. Henry (2015) menekankan pentingnya kepercayaan, rasa hormat,  dan  struktur  yang  efektif  dalam  membangun  dan  mempertahankan  kolaboratif ketenagakerjaan.
Dengan  pendekatan Collaborative  Governance maka  sistem  kelembagaan  akan lebih  mampu  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  dan  juga  menciptakan  sistem

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
akuntabilitas  dalam  pengelolaan  program – program  berbasis  masyarakat.  Maka  dari  itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemenuhan kesempatan  kerja  terutama  dalam  penyediaan  lowongan  kerja  inklusi  bagi  penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  dilihat  dari  penguatan  kelembagaan  dalam  perspektif Collaborative  Governance.  Selain  itu,  mengenai  bagaimana  faktor  pendukung  dan penghambat dalam pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dilihat dari penguatan  kelembagaan  dengan  penguatan  kelembagaan  dalam  perspektif Collaborative Governance.

## Review Konseptual

## Penguatan Kelembagaan dalam Pemenuhan Kesempatan Kerja Disabilitas
Dalam upaya mendorong kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, sangat  penting  untuk  memperkuat  kelembagaan  dan  organisasi  yang  berperan  dalam memfasilitasi  kesempatan  tersebut,  mengingat  disabilitas  memiliki  kelemahan  dalam kinerjanya  seperti  penelitian  mengenai  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam ketenagakerjaan (Tinta et al., 2020) bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas termasuk  hambatan  institusional  yakni  kemampuan  menggunakan  alat  kerja, ketidakmampuan berkonsentrasi, hambatan bahasa dan fisik, selain itu juga hambatan sikap yakni  keikutsertaan  dalam  pengambilan  keputusan.  Sehingga  hal  tersebut  membatasi partisipasi ekonomi penyandang disabilitas yang mana dalam ketenagakerjaan.
Kelembagaan  merupakan  sebuah  istilah  untuk  menggambarkan  praktik  untuk  mengelola interaksi  sosial.  Dalam  arti  yang  lebih  luas  kelembagaan  bisa  merupakan  kegiatan,  nilai, norma, struktur sosial dan sistem peran yang ada dalam masyarakat. Frederickson dan Smith (2003) bahwa kelembagaan melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang atau kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan.
Kelembagaan  saat  ini  baik  dalam  pembuatan  kebijakan,  perencanaan  maupun implementasi  kebijakan  lebih  dikaitkan  dengan  upaya  pemecahan  masalah  sosial  dan lingkungan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam penelitian bahwa kelembagaan diperlukan untuk  memfasilitasi  pemerintah  dan  lintas  sektor  lainnya  untuk  menciptakan keberlangsungan jangka panjang suatu sistem sosial (Cash et al., 2006). Dalam menciptakan kelembagaan  yang  lincah,  gesit  dalam  menyikapi  berbagai  perubahan-perubahan  dan mampu  bertahan  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab,  maka  diperlukan  penguatan kelembagaan  sebagai  salah  satu  alternatif  yang  dilakukan.  Lebih  tepatnya  kelembagaan yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  dengan  memanfaatkan  potensi  sosial  yang  ada  pada organisasi  masyarakat  untuk  dikembangkan  sebagai  kekuatan  besar  bagi  pencapaian tujuan pembangunan saat ini (Call & Jagger, 2017).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
Kekuatan  kelembagaan  menurut  Levitsky  (2009)  bahwa  kekuatan  kelembagaan  dapat berupa  penegakan  dan  stabilitas.  Penegakan  melihat  sejauh  mana  atuaran-atauran dipatuhi  dalam  praktiknya,  sedangkan  yang  dimaksud  stabilitas  yakni  daya  tahan  suatu lembaga  tidak  hanya  bertahan  dari  perjalanan  waktu,  tetapi  juga  perubahan  kondisi. Penguatan  kelembagaan  dalam  upaya  pemenuhan  kesempatan  kerja  disabilitas  yakni suatu  upaya  untuk  memperkuat  kelembagaan  Dinas  Tenaga  Kerja,  lembaga  masyarakat dan dunia usaha pada wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam pemenuhan kesempatan  kerja  disabilitas  yang  dilakukan  melalui  pemenuhan  lowongan  kerja.  Adanya sosialisai  kebijakan  dan  fasilitasi  di  bidang  ketenagakerjaan,  anggaran,  sarana  prasarana, metode dan teknologi juga diperlukan. Penguatan kelembagaan penting dilakukan dalam mendukung efektifnya kebijakan, seperti yang disampaikan pada penelitian Mu,arofah (2013) bahwa  penguatan  kelembagaan  penting  dilakukan  terutama  dalam  meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja pelayanan.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  penguatan  kelembagaan  yakni  dengan melakukan  perbaikan  terhadap  aspek-  aspek  kelembagaan.  Untuk  itu  dirumuskan  strategi penguatan  kelembagaan  seperti  pada  penelitian  Yuniati  dan  Susilo.  Strategi  yang  dapat dilakukan yakni:
(1) Penataan kapasitas kelembagaan; (2) Peningkatan kapasitas sumberdaya kelembagaan;
(3)  Peningkatan  kapasitas  pelayanan;  dan  (4)  Memperluas  jaringan  kerjasama  atau kemitraan (Yuniati et al., 2017).
Dalam  membangun  sistem  kelembagaan  yang  efektif  diperlukan  adanya  sistem  jejaring yang  kuat  di  masyarakat.  Kolaborasi  antar  berbagai  pihak  sangat  diperlukan,  terutama dalam  pembahasan  ini  kolaborasi  antar  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Pasuruan, masyarakat,  Pertuni,  PPDI,  perusahaan-  perusahaan  dan  penyandang  disabilitas  penting memiliki  kolaborasi  dan  network  yang  kuat.  Oleh  sebab  itu  pendekatan  Collaborative Collaborative Governance dalam Menyediakan Lapangan Kerja Inklusi
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menciptakan  suatu  kelembagaan  yang partsisipatif terhadap inklusivitas bagi penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh kesempatan  kerja  yakni  dapat  melalui  pendekatan  Collaborative  Governance.  Model  ini penting  diterapkan  dalam  penguatan  kelembagaan  untuk  mengatasi  lemahnya  network, sistem, maupun tingkat kepercayaan diantara pemangku kepentingan. Dalam menciptakan kondisi  yang  inklusif  terutama  bagi  penyandang  disabilitas  agar  memiliki  hak  yang  sama dalam memperoleh kesempatan kerja dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, maka  perlu  kerja  sama  dari  berbagai  aktor  seperti  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta. Pada  suatu  penelitian  menjelaskan  bahwa  konsep  pada  Collaborative  Governance dimaksudkan  untuk  mengatasi  permasalahan  publik,  yang  dilakukan  dengan  melibatkan

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
multi-stakeholder  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  melalui  kesepakatan bersama  yang  terintegrasi  dalam  suatu  sistem  pemerintahan  (Jatmikowati  et  al.,  2020; Musaad, 2021).
Collaborative  Governance suatu  pendekatan  yang  diperlukan  dalam  kegiatan kolaborasi. Penelitian Innes dan Booher (2003) tentang pendekatan kolaboratif menjelaskan bahwa  kolaborasi  menjembatani  suatu  proses,  teruatama  antara  sektor  pemerintah  dan swasta, yang mana kepentingan dan kebutuhan yang beragam dapat dipecahkan melalui dialog  dan  kolaborasi.  Dalam  upaya  pemenuhan  kesempatan  kerja  bagi  disabilitas terutama  dalam  menyediakan  lapangan  kerja  yang  inklusi,  pemerintah  sebagai  pemilik kebijakan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dalam  implementasinya,  namun  membutuhkan dukungan dari pihak swasta seperti perusahaan maupun swasta, dengan adanya kolaborasi ini mempermudah kebijakan berjalan efektif.
Dalam konsep Governance pemegang kekuasaan bukan hanya pada pemerintah, namun  juga  sektor-  sektor  swasta.  Terlibatnya  interaksi  kolaboratif  antara  berbagai pemangku  kepentingan,  dalam  menyelesaikan  masalah  bersama  dan  mencapai  tujuan bersama  (Bianchi  et  al.,  2021).  Ketelibatan  swasta  dan  elemen  masyarakat  dalam  proses kebijakan  publik  memang  diharapkan  mampu  membawa  terhadap berjalannya kebijakan untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat  lebih  luas.  Peran  dari  negosiasi  antara  pihak-  pihak yang  terlibat  dalam  kebijakan  publik  diharapkan  mampu  membawa  dampak  yang  positif bukan  hanya  untuk  penyelenggara  kebijakan,  namun  juga  terpenting  bagi  masyarakat (Johansson et al., 2010).
Collaborative  Governance yang  didefinisikan  sebagai  proses  dan  struktur  dalam pembuatan  kebijakan  publik  dan  manajemen  yang  melibatkan  pemerintah,  masyarakat dan  swasta  untuk  melaksanakan  kepentingan  umum  (Emerson  et  al.,  2012).  Collaborative Governance  juga  sebagai  proses  pengaturan  terhadap  organisasi  lintas  sektoral  dalam penyelesaian  masalah  kebijakan  publik  yang  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  satu organisasi ataupun satu individu (Jung et al., 2009).
Menurut  Seigler  (2011)  menyampaikan  delapan  prinsip  utama  dalam  penerapan Collaborative Governance diantaranya yakni: (1) masyarakat harus terlibat dalam produksi barang  publik;  (2)  masyarakat  mampu  menegrahkan  sumber  daya  dan  aset  dalam memecahkan masalah; (3) kebijakan harus memungkinkan musyawarah publik; (4) para ahli memberdayakan  anggota  masyarakat;  (5)  kebijakan  harus  mengandung  kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan; (6) kebijakan harus strategis; (7) kebijakan harus mengubah kelembagaan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  pemecahan  masalah  publik;  (8) kebijakan  harus  mengandung  akuntabilitas.  Dari  delapan  prinsip  di  atas  jika  dikaitkan dengan  upaya  pemenuhan  kesempatan  kerja  bagi  disabilitas  maka  kebijakan  yang  ada,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
penyelenggara, partisipasi masyarakat, sektor profit- non profit serta penyandang disabilitas ikut andil dalam berjalannya penerapan prinsip Collaborative Governance.
Model Collaborative  Governance menurut  Ansell  dan  Gash  (2008)  terdiri  dari  empat variabel  utama,  yakni  kondisi  awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan  dan  proses kolaboratif. Kondisi awal merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan kolaborasi,  yang  mana  memengaruhi  sebelum  proses  awal  terjadi.  Desain  kelembagaan juga memiliki peranan yang krusial karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses  kolaborasi.  Selain  itu,  kepemimpinan  yang  efektif  juga  diperlukan  dalam mengarahkan  dan  mengkoordinasikan  upaya  kolaborasi  secara  keseluruhan.  Tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog face-to-face, membangun kepercayaan, komitmen terhadap  proses,  memahami  bersama  dan  hasil  sementara.  Governance  menjadi  relevan untuk dikembangkan.
Gambar 1. Model Collavorative Governance Ansell & Gash

## Sumber: Ansell & Gash
Proses  kolaboratif  ini  merupakan  variable  yang  penting,  dimana  proses  kolaboratif  diawali dengan  dialog  tatap  muka  yang  berkaitan  dengan  kepercayaan  yang  baik,  setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para  stakeholders  tinggi  akan  terjadi  suatu  pemahaman  bersama  dalam  perumusan masalah,  identifikasi  nilai-nilai,  dan  misi  yang  jelas.  Setelah  para  stakeholders  memiliki kesamaan  dan  kesepahaman,  maka  akan  menentukan  rencana  strategis  untuk menjalankan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008)

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dalam  collaborative  governance  adanya  kriteria  yang  dapat  menjadi  tolok  ukur keberhasilan  dan  kegagalan.  Menurut  Government  of  Canada  terhambatnya  kolaborasi maupun partisipasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1 faktor budaya; (2) faktor institusi;  dan  (3)  faktor  politik.  Selanjutnya  menurut  Mattessich  dan  Monsey,  faktor keberhasilan  sebuah  kolaborasi  dapat  dilihat  dari  19  faktor  yang  diklasifikasikan  ke  dalam enam kelompok yakni
(1)  lingkungan,  (2)  keanggotaan,  (3)  proses/  struktur,  (4)  komunikasi,  (5)  tujuan,  dan  (6) sumber  daya.  Collaborative  governance  biasanya  menghadapi  tiga  jenis  tantangan  yang sangat  kompleks,  yang  mana  menurut  Waardenburg  (2020),  tantangan  yang  dimaksud diantaranya:  (1)  tantangan  dalam  pemenahan  masalah  yang  substantif;  (2)  tantangan dalam proses berkolaborasi; (3) tantangan akuntabilitas multi-relasional (Astuti et al., 2020).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini  bersumber pada  sumber  data  primer  dan  sekunder  yakni  dengan  teknik  pengumpulan  data. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dan  observasi  mendalam  dengan beberapa  stakeholder  terkait  seperti  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Pasuruan,  Persatuan Tuna  Netra  Indonesia  (Pertuni),  dan  Persatuan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI) cabang  Pasuruan.  Disamping  itu,  pengumpulan  data  juga  dilakukan  melalui  studi kepustakaan  dengan  media  literatur  yang  menggambarkan  fenomena  penelitian.  Setelah data  terkumpul  maka  dilakukan  analisis  data  melalui  model  interaktif  Miles  dan  Huberman (2014).  Dengan  demikian  dapat  diketahui  berbagai  permasalahan  dan  gambaran pembahasan terhadap bagaimana pemenuhan kesempatan kerja disabilitas di Kabupaten Pasuruan.  Melalui  pendekatan  Collaborative  Governance  maka  diharapkan  mampu mendukung  penguatan  kelembagaan  yang  tepat  bagi  aktor-  aktor  yang  memiliki kewenangan  terhadap  kesejahteraan  dan  inklusivitas,  dan  keberlanjutan  hak  kerja penyandandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Collaborative  Governance  dalam  Penguatan  Kelembagaan,  Upaya  Pemenuhan Kesempatan Kerja Disabilitas di Kabupaten Pasuruan
a. Kondisi Awal
Kondisi  di  awal  mempengaruhi  sebelum proses  kolaborasi  terjadi,  yang  mana  suatu  kondisi dimana  dapat  menjadi  pendukung  ataupun  penghambat  kerja  sama  antara  pemangku kepentingan.  Ansell  &  Gash  (2008)  membagi  3  (tiga)  variabel  besar  kondisi  awal:  Sumber daya  yang  dimiliki  pemangku  kepentingan  yang  berbeda;  insentif  berupa  dorongan  yang dimiliki  pemangku  kepentingan  untuk berkolaborasi;  dan  sejarah  konflik atau  kerja  sama di

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
masa  lalu  diantara  pemangku  kepentingan.  Kondisi  awal  kolaborasi  dalam  pemenuhan kesempatan  kerja  bagi  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  berawal  dari  belum  sinkronnya jumlah  perusahaan  yang  berdiri  di  Kabupaten  Pasuruan  dengan  jumlah  disabilitas  yang ada, yang dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam memperoleh hak kerja. Adanya Perda Kabupaten Pasuruan No 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas yang  mengatur  mengenai  pemberian  hak  disabilitas  memperoleh  kerja  dimana ketentuannya bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang wajib  mempekerjakan  1  orang  penyandang  disabilitas.  Namun  pada  kenyataannya  hal tersebut  masih  belum  terimplementasi  secara  optimal.  Mengingat  bahwa  Kabupaten Pasuruan merupakan pusat industri terbesar ketiga di Jawa Timur yang memiliki sekitar 1692 perusahaan  pada  tahun  2021,  Namun  implementasi  dari  peraturan  hanya  dari  beberapa perusahaan  yang  telah  melaksanakan.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  belum  adanya kesadaran  oleh  beberapa  perusahaan  akan  pentingnya  inklusivitas,  dan  masa  sosialisasi yang  diberikan  belum  sepenuhnya  membangun.  Selain  itu  perusahaan  masih meperhitungkan fasilitas jika memberikan hak kerja pada disabilitas, dibalik itu kemampuan dari  disabilitas  yang  masih  membutuhkan  dukungan  pun  masih  menjadi  penyebab perusahaan belum berani mengambil resiko akan hal tersebut.
Di balik kondisi tersebut maka perlu adanya kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.  Adanya  perbedaan  sumber  daya  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  masing- masing stakeholder dalam penyelenggaran mewajibkan adanya kolaborasi.

## b. Desain Institusional
Desain  kelembagaan  mengacu  pada  aturan  dasar  untuk  berkolaborasi.  Hal  ini  sangat penting  karena  menjamin  legitimasi  langkah-langkah  dalam  proses  kolaborasi.  Fokus perencanaan  pada  sistem  ini  adalah  mengenai  aturan  dalam  partisipasi  kerjasama, terbentuknya  suatu  forum,  aturan  pelaksanaan  yang  jelas,  dan  transparansi  proses pelaksanaan  kerjasama  (Ansell  &  Gash,  2008).  Desain  Institusional  kolaborasi  dalam pemenuhan  kesempatan  kerja  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan,  bahwa  dalam menjalankan  kolaborasi  tersebut  di  dukung  dengan  adanya  aturan  Undang-Undang  No. 8 Tahun 2016 dan turunan Perda Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu  persen)  Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah  pegaw ai  atau  pekerja”.Namun  aturan yang  dibuat  ini  masih  belum  memiliki  sanksi  tertulis  pada  perusahaan  yang  belum mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Dalam  implementasinya  perlu  adanya  kolaborasi  dari  beberapa  pemangku  kepentingan, seperti  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta.  Peran  pemerintah  menurut  Wallis  &  Dollery (2002)  yakni  sebagai  activist.  Sementara  itu,  masyarakat  harus  mampu  mengelola

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kelembagaan  untuk  mendukung  suatu  program  atau  kebijakan  yang  ada.  Pemerintah dalam  mendukung  hak  kerja  disabilitas  di  Kabupate  Pasuruan  yakni  Dinas  Tenaga  Kerja, yang mana bertugas sebagai pengarah suatu kebijakan yang ada, sebagai fasilitator dan monitor agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Pemerintah juga memiliki tugas dalam  pelatihan  keterampilan  dari  disabilitas  yang  mana  terdapat  BLK  Kabupaten Pasuruan,  di  dalamnya  terdapat  beberapa  keterampilan  yang  dapat  diikuti  oleh masyarakat  disabilitas.  Selain  itu,  Dinas  Sosial  Kabupaten  juga  memiliki  peran  terhadap pemenuhan  hak  disabilitas,  salah  satunya  yakni  pelaksanaan  pendataan  terkait penyandang disabilitas sesuai dengan jenisnya, serta penyaluran bantuan berupa alat yang dibutuhkan. Namun setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas dan sebagai anggota komunitas dari penyandang disabilitas, bahwa tidak semua disabilitas  yang  terdata  karena  pemerintah  hanya  mampu  mejangkau  disabiltas  yang dapat dijangkau seeprti pada disabilitas yang ada di SLB (Sekolah Luar Biasa). Banyak faktor yang  menyebabkan  belum  bisa  terjangkaunya  pendataan  penyandang  disabilitas  di Pasuruan  salah  satunya  yakni  faktor  internal  keluarga.  Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  ketua lembaga  Pertuni  Pasuruan  dalam  menjalankan  program-program  yang  ada  di  Pertuni Cabang  Pasuruan  bahwa  masih  ditemukan  orang  tua  yang  tidak  memberikan  ruang kepada anaknya untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, sehingga pemerintah kesulitan mencari data penyandang disabilitas.
Selain  pemerintah,  perusahan  sebagai  pemberi  lowongan  kerja  juga  ikut  andil  dalam berjalannya  pemenuhan  kesempatan  kerja.  Serta  masyarakat  dan  beberapa  organisasi seperti Pertuni, PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) juga punya peran penting dalam  hal  ini.  Pertuni  dan  PPDI  ini  sebagai  wadah  dari  penyandang  disabilitas  untuk berpartisipasi.  Terbentuknya  Unit  Layanan  Disabilitas  Kabupaten  Pasuruan  yang  memiliki kewajiban menjalankan tugas salah satunya dalam ranah pemenuhan hak kerja disabilitas. Perda  Kabupaten  Pasuruan  tentang  Disabilitas  sebagai  pedoman  untuk tupoksi,  siapa  saja yang  berhak  berkolaborasi  dan  kejelasan  SOP  dari  masing-masing  stakeholder.Aturan  dan pedoman  ini  yang  harus  dijalakan  dengan  baik  berdasar  pada  terori  Collaborative Governance.

## c. Kepemimpinan Fasilitatif
Peran  pemimpin  sangat  diperlukan,  dibutuhkan  kepemimpinan  yang  dapat  diterima  dan dipercaya  oleh  para  pemangku  kepentingan  yang  dapat  diandalkan.  Mengingat  bahwa dalam  melakukan  kolaborasi  sangat  mungkin  terjadi  ataupun  ditemukan  suatu permasalahan  atau  perselisihan  dianatara  pemangku  kepentingan.  Kepemimpinan  yang kuat denga kepercayaan antar pemangku kepentingan akan lebih memungkinkan sebuah kolaborasi  akan  berhasil.  Menurut  Lasker  dan  Weis  bahwa  pemimpin  kolaboratif  harus memiliki  keterampilan  dan  mampu  (1)  mendorong  partsipasi  yang  luas  dan  aktif,  (2)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
memastikan pengaruh dan kontrol,(3) memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif, dan (4) mampu memperluas cakupan proses.
Kepemimpinan  dari  tiap  stakeholder  sangat  diperlukan  dalam  pemenuhan  kesempatan kerja  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan.  Namun  kepemimpinan  pada  kolaborasi  ini  belum berjalan  secara  optimal  karena  Unit  Layanan  disabilitas  yang  ada  masih  dilaksanakan secara  situsional  dan  hanya  jika  diperlukan  saja,  Forum  FGD  yang  dilakukan  sebagai penyerapan  aspirasi  masih  belum  mampu  menjawab  keresahan  disabiliatas  dalam pemenuhan kesempatan kerja. Kepemimpian dari perusahaan perlu akan pemenuhan kerja disabilitas,  mengingat  partisipasi  kerja  disabilitas  juga  masih  bergantung  dalam  kesadaran tiap  pemimpin  perusahaan.  Meskipun  terdapat  aturan  yang  mengatur  akan  hak  kerja diabilitas namun kesadaran dari tiap perusahaan masih kurang, maka kolaborasi juga belum terpenuhi.  Menurut  wawancara  penulis  kepada  ketua  Pertuni Kabupaten Pasuruan  bahwa aksesibilitas  penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh  pekerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan belum  tersedia  secara  memadai  atau  rendah.  Hal  ini  dilihat  dari  kurang  tersedianya  akses informasi  lowongan  kerja,  akses  fasilitas  ketenagakerjaan,  dan  pengalaman  yang  pernah dialami  penyandang  disabilitas  dalam  mencari  pekerjaan  yakni  kerapkali  mengalami penolakan,  stigma  negatif  dan  diskriminasi,  serta  perasaan  rendah  diri.  Selain  itu, Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  PPDI  (Perkumpulan  Penyandang  Disabilitas Indonesia) Cabang Pasuruan menurutnya pemerintah  masih belum menjangkau lebih jauh lagi  terkait  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas,  penyandang  disabilitas  yang tergabung  dalam  PPDI  lebih  dituntut  untuk  dapat  mandiri  dalam  bekerja.  Kemandirian  ini dapat dilakukan dengan cara membuka usaha ataupun bekerja dalam bidang jasa. Saat ini,  bukti  nyata  kemandirian  itu  dapat  dilihat  dari  beberapa  anggota  PPDI  yang  telah membuka usaha.
Manyikapi  hal  tersebut  kepemimpinan  sangat  penting  dalam  menetapkan  dan mepertahankan  aturan  dasar yang  jelas,  membangun  kepercayaan,  memfasilitasi  aspirasi, dan  mampu  memobilisai  stakeholder  dalam  memajukan  kolaborasi,  sehingga  dengan kolaborasi  berjalan  dengan  saling  memiliki  kepercayaan  maka  pemenuhan  kesempatan kerja disabilitas dapat terpenuhi.
d. Proses Kolaboratif
Pada  proses  kolaboratif  menganai  upaya  pemenuhan  kesempatan  kerja  disabilitas  dirinci menjadi  beberapa  aspek  kajian  yaitu  Dialog  tatap  muka,  membangun  kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, dan pemahaman bersama.
Dalam  pelaksanaan  pemenuhan  kesempatan  kerja  Disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan proses face to face telah terjadi oleh tiap stakeholder. Namun pada pelaksanaan program tidak  semua  pihak  terlibat  secara  langsung.  Pada  Focus  Group  Discussion  terjadi  dialog

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
secara  langsung  diantara  pihak  pemerintah,  masyarakat,  dunis  usaha,  dan  perwakilan organisasi disabilitas seperti Pertuni dan PPDI. Pemerintah sebagai fasilitator dalam sosialisasi kebijakan  hak  kerja  disabilitas  kepada  dunia  usaha  agar  turut  partsisipasi  mendukung ketenagakerjaan  yang  inklusif.  Namun  hanya  beberapa  perusaan  saja  yang  berpartsipasi dalam  pemeberian  lowongan  pada  disabilitas,  alasan  ini  karena  fasilitas  dan  kemampuan dari  disabilitas  sendiri  yang  masih  belum  mendukung.  Aksesibilitas  penyandang  disabilitas dalam  memperoleh  pekerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan  belum  tersedia  secara  memadai atau  rendah.  Hal  ini  dilihat  dari  kurang  tersedianya  akses  informasi  lowongan  kerja,  akses fasilitas  ketenagakerjaan,  dan  pengalaman  yang  pernah  dialami  penyandang  disabilitas dalam  mencari  pekerjaan  yakni  kerapkali  mengalami  penolakan,  stigma  negatif  dan diskriminasi, serta perasaan rendah diri.
Dialog  tatap  muka  sebagai  awal  dari  proses  kolaboratif  untuk  membangun  kepercayaan dan komitmen dalam proses kolaborasi untuk mencapai pemahaman dan tujuan bersama. Jika kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha tidak saling mendukung dalam mencapai pemenuhan  kesempatan  kerja  disabilitas,  maka  tujuan  tersebut  tidak  begitu  optimal, sehingga  dialog  face  to  face  hanya  terkesan  formalitas  saja  dan  sangat  rentan  untuk disimpangi di kemudian hari. Oleh karena itu pentingnya keterbukaan dan kesepemahaman dari masing- masing aktor.
Dalam mencapai hasil kebijakan yang solutif maka perlu kesepakatan oleh beberapa aktor, proses kolaborasi yang didukung dengan negosiasi yang mana sebagai media pertemuan masyawarah  untuk  menentukan  solusi  dalam  suatu  permasalahan.  Negosiasi  ini  terlebih sangat  diupayana  terutama  pada  pemerintah  denan  dunia  usaha,  namun  selain  itu masyarakat  disabilitas  juga  harus  mampu  mengimbangi  dengan  kemampuan  yang dibutuhkan  pada  dunia  usaha.  Perlunya  dorongan  motivasi  pada  tiap  disabilitas  dalam mencapai hak partsisipasi ekonomi mereka.

## Faktor  Pendorong  dan  Penghambat  dalam  Collaborative  Governance  terkait  Pemenuhan Kesempatan Kerja Disabilitas
Menurut  Mattessich  dan  Monsey  dalam  (Astuti  et  al.,  2020)  bahwa  faktor  keberhasilan sebuah kolaborasi dapat dilihat dari 19 faktor yang diklasifikasikan ke dalam enam kelompok yakni (1) lingkungan, (2) keanggotaan, (3) proses/ struktur, (4) komunikasi, (5) tujuan, dan (6) sumber daya. Melihat faktor keberhasilan tersebut, pada kolaborasi dalam pemenuhan kesempatan  kerja  disabilitas  telah  memiliki  faktor-faktor  pendorong,  namun  dalam implementasinya masih belum terlaksana secara optimal. Network structure yang ada telah terbentuk  seperti  adanya  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Pasuruan,  dunia  usaha,  Dinas Sosial,  Lembaga  Pertuni,  PPDI  Kabupaten  Pasuruan.  Dinas  Tenaga  Kerja  yang  menjadi leading  sector,  sedang  stakeholder  lain  berkolaborasi  berdasarkan  tupoksi  masing-masing. Dalam  pelaksanaaan  kolaborasi  sudah  jelas  dengan  melakukan  proses  pengambilan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
keputusan  secara  bersama-sama  melalui  forum  Unit  Layanan  Disabilitas  (ULD)  dan pembagian wewenangnya yang didasarkan pada tupoksi masing-masing stakeholder yang sesuai pada Perda No 16 Tahun 2001 tentang Penyandang Disabilitas. Sruktur tersebut telah terbentuk dan tujuan pun sudah ada, namun komunikasi, rasa percaya dan kesepahaman diantara stakeholder yang perlu akan dibenahi.
Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  kolaborasi  pemenuhan  kesempatan  kerja disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  yakni  sumber  daya  dan  acces  yang  ada  pada  masing- masing  stakeholder  yang  terlibat.  Fasilitas  disabilitas  dalam  mendukung  ketenagakerjaan masih  belum  optimal,  hal  ini  juga  masih  menjadi  pertimbangan  dari  dunia  usaha  untuk membuka  lowongan  bagi  disabilitas.  Sumber  daya  pemerintah  dalam  mendukung kemampuan disabilitas juga masih perlu akan upgrade dan perbaikan, mengingat disabilitas memiliki  perbedaan  keterbatasan,  sehingga  kemampuan  dan  fasilitas  kerja  yang dibutuhkan  juga  berbeda.  Sumber  daya  keuangan  juga  menjadi  kendala  yang  serius, karena  keterbatasan  dana  yang  dimiliki  oleh  setiap  instansi  mengakibatkan  kegiatan  tidak berjalan  secara  maksimal,  dukungan  keuangan  untuk  tiap  lembaga  pemberdayaan disabilitas seperti Pertuni dan PPDI Kabupaten Pasuruan sangat diperlukan untuk operasional yang  mendukung  pelatihan  disabilitas.  Pada  Pertuni  dan  PPDI  memiliki  pelatihan-pelatihan untuk mendukung kemampuan dari disabilitas, seperti pelatihan pembuatan kerajinan, dan pelatihan  dalam  berbisnis  UMKM,  namun  di  Kabupaten  Pasuruan  untuk  dukungan  fasilitas dan sumber daya keuangan masih perlu dioptimalkan. Menurut wawancara kepada ketua PPDI  cabang  Pasuruan  yang  telah  penulis  lakukan  bahwa  dalam  pendanaan  operasional untuk  pelatihan  keterampilan  disabilitas  di  PPDI  masih  lebih  banyak  menggunakan keuangan  pribadi,  dan  masih  minim  jangkauan,  sehingga  berakibat  terhadap  kinerja pelatihan sendiri. Oleh karena itu, dukungan sumber daya sangat diperlukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan  pembahasan,  maka  disimpulkan  bahwa  Kabupaten Pasuruan  menerapkan  Perda  No.  6  Tahun  2021  tentang  Penyandang  Disabilitas,  namun pelaksanaannya  belum  optimal  dalam  mendukung  hak  kerja  penyandang  disabilitas. Perusahaan di Kabupaten Pasuruan masih belum sepenuhnya memenuhi hak-hak disabilitas, dan  rendahnya  motivasi  serta  keterampilan  penyandang  disabilitas  turut  mempengaruhi partisipasi  mereka  di  lapangan  kerja  formal.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  penguatan kelembagaan melalui Collaborative Governance diusulkan sebagai solusi efektif, melibatkan pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Model  ini mencakup  penguatan  proses  kolaboratif,  desain  institusional,  dan  perencanaan  sumber dana  yang  matang,  dengan  tujuan  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  inklusif  bagi

## PENGUATAN PERAN PEMERINTAHAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA INKLUSI DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1077-1093                                         Dian Feradiah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## penyandang disabilitas

## DAFTAR PUSTAKA
Ahdiyana, M., Andari, S., Listyawati, A., & Mardiyati, A. (2021). Collaborative Governance in Realizing  an  Inclusive  Workforce  for  People  with  Disabilities  to  Achieve  Sustainable Development  Goal’s.  IOP  Confer ence  Series:  Earth  and  Environmental  Science,
884(1), 012020. https://doi.org/10.1088/1755-1315/884/1/012020
Alfonso, A & Jalles, J.T. (2011). Government size and economic performance. In Central Bank
Working Paper Series (pp. 1 – 42). Central Bank Working. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813771.023 Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.  Journal  of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543 – 571.
https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Anthony,  S.,  Mujtahid,  I.  M.,  Marta,  A.,  Wicaksono,  B.,  &  Thahir,  M.  (2023).  Disability Empowerment  in  the  Perspective  of  Collaborative  Governance  in  Kampar  District. International  Journal  of  Social  Service  and  Research,  3(4),  990 – 997. https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.344
Astuti, R. S., Warsono, Hardi, & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance. Tim DAP Press. Badan  Pusat  Statistik.  (2019).  Baanyaknya  Desa/Kelurahan  Menurut  Keberadaan
Penyandang Cacat. https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya- desa-kelurahan-
menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html
Bianchi,  C.,  Nasi,  G.,  &  Rivenbark,  W.  C.  (2021).  Implementing  collaborative  governance: models,  experiences,  and  challenges.  Public  Management  Review,  23(11),  1581 – 1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777
Call, M., & Jagger, P. (2017). Social capital, collective action, and communal grazing lands in
Uganda. International Journal of the Commons, 11(2), 854 – 876.
https://doi.org/10.18352/ijc.761
Cash, D. W., Adger, W. N., Berkes, F., Garden, P., Lebel, L., Olsson, P., Pritchard, L., & Young, O. (2006). Scale and Cross-Scale Dynamics: Governance and Information in a Multilevel World. Ecology and Society, 11(2). https://doi.org/10.5751/es-01759- 110208 Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2012).  An  Integrative  Framework  for  Collaborative Governance.  Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory,  22(1),  1 – 29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Frederickson, H. G. & K. B. S. (2003). The PublicAdministration Theory Primer. Westview Press. Henry,  A.  D.,  Laszlo,  A.,  &  Nicholson,  J.  (2015).  What  does  it  take  to  build  an  employment collaborative  for people  with  disabilities?  Journal  of  Vocational  Rehabilitation,  43(1), 1 – 15. https://doi.org/10.3233/JVR-150750
Innes,  J.  E.,  &  Booher,  D.  E.  (2003).  Collaborative  policymaking:  Governance  through dialogue.  Deliberative  Policy  Analysis:  Understanding  Governance  in  the  Network Society, 33 – 59. https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934.003
Jatmikowati, S. H., Dinata, C., & Noorsetya, B. (2020). Strengthening Public Administration with Good  Collaborative  Governance  (Government  and  Civil  Society  Organizations Relation  for  Development  Countries  in  Decentralization  Era:  Case  Studies  in  Malang Regency). 125(Icpapg 2019), 179 – 185. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.197 Javed,  O.  (2013).  Munich  Personal  RePEc  Archive  Determinants  of  Institutional  Quality:  A Case Study of IMF Programme Countries Determinants of institutional quality: A Case Study of IMF Programme Countries. 51344.
Johansson,  K.-E.  V.,  Elgström,  O.,  Kimanzu,  N.,  Nylund,  J.-E.,  &  Persson,  R.  (2010).  Trends  in Development  Aid,  Negotiation  Processes  and  NGO  Policy  Change.  VOLUNTAS: International  Journal  of  Voluntary  and  Nonprofit  Organizations,  21(3),  371 – 392. https://doi.org/10.1007/s11266-010-9131-y
Jung,  Y.-D.,  Mazmanian,  D.,  &  Tang,  S.-Y.  (2009).  Collaborative  Governance  in  the  United States  and  Korea:  Cases  in  Negotiated  Policymaking  and  Service  Delivery.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1077-1093 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.459
International Review of Public Administration, 13(sup1), 1 – 11.
https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805136
Kemenko  PMK.  (2023).  Pemerintah  Penuhi  Hak  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia.
Kemenkopmk.Go.Id.  https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak- penyandang-disabilitas-di-indonesia
Kemensos.  (2020).  Kemensos  Dorong  Aksesibilitas  Informasi  Ramah  Penyandang  Disabilitas.
Kemensos.Go.Id.  https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-  informasi- ramah-penyandang-disabilitas#:text=Berdasarkan  UU  No.  8  tahun,juta  atau  sekitar lima persen.
Kominfo  Jatim.  (2022).  Jatim  Jadi  Provinsi  dengan  Nilai  Tambah  Barang  dan  Jasa  Terbesar Kedua di Jawa.  Kominfo.Jatimprov.Go.Id.
https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jatim-jadi-provinsi-dengan-nilai-tambah- barang-dan-jasa-terbesar-kedua-di-jawa Levitsky, S., & Murillo, M. V. (2009). Variation in Institutional Strength. Annual Review of Political
Science, 12(1),  115 – 133. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.091106.121756
Miles, M. B., Michael Huberman, A. and Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook.  (ketiga). Sage  Publications. https://doi.org/10.1177/239700221402800402
Mu’arofah,  S.,  Hanafi, I.,  &  Saleh,  C.  (2013).  Perencanaan  Penguatan  Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam E- Procurement. WACANA, Jurnal Sosial Dan …, 16(4), 207– 214. https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/301
Musaad,  M.  (2021).  Implementation  of  Collaborative  Governance  in  Public  Policy  Handling COVID-19.  International  Journal  of  Science  and  Society,  3(4),  227 – 235. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i4.476
Nursaymsi,  F.  (2015).  Kerangka  Hukum  Disabilitas  di  Indonesia:  Menuju  Indonesia  Ramah Disabilitas.
Seigler, D. (2011). Renewing Democracy by Engaging Citizens in Shared Governance. Public Administration Review, 71(6), 968 – 970. https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2011.02452.x Simanjuntak, P. J. (1998). Pengantar Sumber Daya Manusia. LPFE-UI. Tinta,  N.,  Steyn,  H.,  &  Vermaas,  J.  (2020).  Barriers  experienced  by  people  with  disabilities participating  in  income-generating  activities.  A  case  of  a  sheltered  workshop  in Bloemfontein, South Africa. African Journal of Disability, 9, 1 – 9. https://doi.org/10.4102/ajod.v9i0.662
Wallis,  J.,  &  Dollery,  B.  (2002).  Social  Capital  and  Local  Government  Capacity.  Australian Journal of Public Administration, 61(3), 76 – 85. https://doi.org/10.1111/1467- 8500.00286 Wirawan,  R.,  Afni,  I.  N.,  &  Winarni,  L.  (2022).  Collaborative  Governance  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Disabilitas  di  Desa  Maron  Kecamatan  Garung Kabupaten  Wonosobo.  Jurnal  Litbang  Provinsi  Jawa  Tengah,  19(2),  137 – 143. https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.857
Yuniati,  S.,  Susilo,  D.,  &  Albayumi,  F.  (2017).  Penguatan  Kelembagaan  Dalam  Upaya Meningkatkan  Kesejahteraan  Petani  Tebu.  Prosiding  Seminar  Nasional  Dan  Call  For Paper Ekonomi Dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017), 2017(2016), 498 – 505.