## RELASI GEREJA DAN NEGARA MENURUT JOHN CALVIN: HUKUMAN MATI ATAS MICHAEL SERVETUS SEBAGAI SEBUAH CONTOH KASUS

## Yakub Tri Handoko
Abstrak: Pandangan John Calvin  tentang relasi  antara gereja dan negara  merupakan  salah  satu  topik  yang  sering  diperdebatkan. Salah satu contoh kasus yang sering diangkat ke permukaan adalah hukuman  mati  yang  dijatuhkan  oleh  pemerintah  sipil  Jenewa  atas Michael  Servetus,  seorang  penentang  keras  doktrin  Tritunggal. Sebagian  sarjana  meyakini  bahwa  Calvin  pantas  dituduh  bersalah dalam kasus ini karena dia memegang sebuah konsep teologis yang mencampuradukkan  gereja  dan  negara  serta  karena  dia  memiliki pengaruh besar di Jenewa.
Artikel  ini  ditulis  untuk  menawarkan  sebuah  cara  pandang yang  berbeda.  Dari  sisi  konsep  teologisnya  tentang  politik (terutama  tentang  relasi  gereja  dan  negara),  Calvin  mengakui adanya  keterkaitan  antara  pemerintahan  gerejawi  dan  sipil,  tetapi keduanya  masih  bisa  dibedakan  dan  dipisahkan,  walaupun  tidak bertentangan. Sayangnya, konsep teologis  ini tidak selalu  berhasil diterapkan dengan  mudah di Jenewa.  Kasus Servetus adalah salah satu contoh konkrit dari situasi ini.
Kata-kata kunci : John Calvin, Calvin, Michael Servetus, Servetus,
Gereja dan negara, Politik
Abstract: John  Calvin‟s  view  about  the  relationship  between church  and  state  is  one  of  the  most  debated  topics.  A  case  often brought  up to the  surface  is  the  execution  of  Michael  Servetus,  a strong  opponent  of  the  doctrine  of  the  Trinity,  by  the  civil government of Geneva. Some scholars believe that Calvin deserved the blame in this case because he held a theological concept about
the  inseparation  of  church  and  state,  and  he  also  had  a  massive influence in Geneva.
This  article  is  written  to  offer  a  different  persepctive.  From his theological concept of politics (especially about the relationship between  church  and  state)  Calvin  acknowledged  the interdependence  of  church  and  state,  but  both  can  still  be distinguished  and  separated,  although  the  two  were  not contradictory.  Unfortunately,  this  theological  concept  could  not always  successfully  be  applied  easily  in  Geneva.  The  case  of Servetus was one of the concrete examples of the situation.
Keywords :  John  Calvin,  Calvin,  Michael  Servetus,  Servetus,
Church and state, Politics

## PENDAHULUAN
Agama  dan  negara  (atau  gereja  dan  negara)  merupakan sebuah  isu  klasik  yang  terus-menerus  mengemuka,  terutama  di budaya  Barat. 1 Perdebatan  yang  ada  bukan  hanya  dalam  taraf teoritis  (konsep)  melainkan  juga  praktis  (penerapan).  Beragam pandangan  dari  berbagai  tradisi  kekristenan  sudah  diusulkan. 2
Menyimak  ulasan-ulasan  yang  ada,  tidak  sukar  untuk membenarkan  bahwa  pencapaian  sebuah  konsensus  tampaknya masih sukar diwujudkan.
1 Baca, misalnya, Noah Feldman, Divided by God: America's Church-State Problem — and What We Should Do About It (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006) dan John Madeley & Zsolt Enyedi (eds.) Church and State in Contemporary Europe: The Chimera of Neutrality (London: Frank Cass Publishers, 2003).
2 Paling tidak ada lima pandangan utama: perspektif Katholik, pemisahan klasik, plularis, Anabaptis, dan keadilan sosial. Lihat P. C. Kemeny (ed.), Church, State and Public Justice: Five View (Downers Grove: IVP Academic, 2007).
Artikel  ini  tentu  saja  tidak  dimaksudkan  sebagai  sebuah solusi  ke  arah  konsensus.  Itu  akan  menjadi  sebuah  misi  yang mustahil untuk diwujudkan. Apa yang ingin diraih dalam artikel ini hanyalah  pendalaman  dari  salah  satu  pandangan  tentang  relasi gereja  dan  negara  dalam  tradisi  Reformed.  Dalam  hal  ini  penulis akan berfokus pada tulisan John Calvin.
Ada  beberapa  alasan  di  balik  pemilihan  fokus  ini.  Yang terutama  tentu  saja  berkaitan  dengan  posisi  Calvin  yang  sangat signifikan  dalam  tradisi  dan  teologi  Reformed.  Walaupun Reformed tidak bisa diidentikkan dengan Calvin, 3 peranan penting Calvin  bagi  gereja-gereja  Reformed – termasuk  dalam  konsep mereka tentang politik  tampaknya sukar untuk disangkal. 4
Alasan  lain  adalah  figur  Calvin  yang  kontroversial.  Jumlah tulisan  yang  sangat  melimpah  dan  beragam  situasi  yang  dihadapi membuat pemikiran Calvin terlihat rumit dan membingungkan bagi sebagian  orang.  Salah  satunya  adalah  tentang  konsep  politik Calvin. Sebagian ahli mengganggap Calvin terlalu  mencampurkan gereja dan  negara sedemikian rupa sehingga tidak  memberi ruang untuk  kebebasan  religius  bagi  mereka  yang  berseberangan pendapat  dengannya. 5 Skandal  Michael  Servetus  yang  dibunuh
3 Lihat Alister E. McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought (Malden: Blackwell, 1998), 161; Carl R. Trueman, “Calvin and Calvinism” dalam The Cambridge Companion to John Calvin , (ed.) Donald K. McKim (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 225.
4 Misalnya John Witte Jr., The Reformation of Rights: Law, Religion, and Human Rights in Early Modern Calvinism (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
5 Misalnya Laurence M. Vance, The Other Side of Calvinism (Pensacola: Vance, 1999, edisi revised ). Walaupun buku ini tidak secara khusus mengupas pandangan Calvin tentang politik, tetapi Vance tidak lupa menyoroti sikap politik Calvin. Dia meyakini bahwa Calvin terlalu memasukkan agama ke dalam politik sampai mengebiri kebebasan religius. Untuk buku lain yang mengkritisi pandangan Calvin (dan para reformator lain) dari sisi politik, sosial, dan ekonomi, baca Brad S. Gregory, The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society (Cambridge/London: Harvard University Press, 2012).
gara-gara  menolak  doktrin  Tritunggal  adalah  salah  satu  contoh kasus yang sering dipersoalkan. Sebagian ahli yang lain mendeteksi adanya  ketegangan  dalam  pandangan  teologis  Calvin,  yang  masih memberi  celah  bagi  resistensi  politik  jika  diperlukan. 6 Resistensi terhadap pemerintah Jenewa tidak terjadi, karena mereka tergolong pemimpin yang baik, bahkan suportif terhadap gerakan reformasi.

## BEBERAPA KENDALA AWAL
Pembahasan  tentang  relasi  antara  gereja  dan  negara  tidak dapat  dipisahkan  dari  konsep  Calvin  tentang  politik.  Istilah “politik”  merupakan  sebuah  payung  besar  yang  di  bawahnya terdapat  begitu  banyak  aspek  yang  saling  berkaitan.  Relasi  antara gereja  dan  negara  hanyalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  aspek tersebut.
Keterkaitan  dengan  politik  secara  luas  ini  menghadirkan beberapa  tantangan.  Yang  pertama  adalah  ketidakadaan  tulisan Calvin  yang  secara  khusus  mengupas  tentang  politik.  William  R. Stevenson mengatakan:
“ As a theologian and pastor, Calvin addressed political ideas and issues more from necessity that from direct inclination or intention.  The  proper  relationship  of  the  church  to  civil government  inevitably  became  a  major  concern  for  each  of the reformers ”. 7
6 Roland Boer, Political Grace: The Revolutionary Political Theology of John Calvin (Louisville: Westminster John Knox, 2009). Di awal buku ini Boer sempat menilai bahwa penjelasan Calvin kepada Raja Francis I tentang ajaran Reformed yang tidak anti pemerintah sebagai protes yang berlebihan (halaman 1- 20). Calvin masih menyisakan celah untuk pemberontakan terhadap penguasa yang tidak benar (halaman 80-92).
7 William R. Stevenson, “Calvin and Political Issues,” dalam The Cambridge Companion to John Calvin , ed. Donald K. McKim (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 173.
Tidak  sukar  untuk  mengiyakan  observasi  ini.  Salah  satu tulisan Calvin yang paling jelas mengupas tentang politik terdapat pada pasal terakhir dari kitab terakhir di Institutes of the Christian Religion . 8 Hanya  satu  pasal  di  antara  20  pasal  di  kitab  terakhir. Pasal  itu  pun  hanya  dimunculkan  dalam  konteks  pembahasan tentang gereja.
Ketidakadaan  ulasan  yang  eksplisit  ini  sebenarnya  cukup menarik. Calvin jelas peduli dengan politik. Bahkan dari prakata di bukunya  yang  monumental  yang  berjudul Institutio sudah  terlihat nuansa politis di dalamnya. Buku ini merupakan sebuah pembelaan terhadap gerakan reformasi (secara khusus dari aliran Reformed) di hadapan  Raja  Francis  I.  Calvin  ingin  menjelaskan  bahwa  tidak semua aliran dalam gerakan reformasi  memiliki  sikap ofensif dan resisten  terhadap  pemerintahan  sipil. 9 Di  bagian  paling  awal  dari ulasannya  yang  spesifik  tentang  pemerintahan  sipil  ( Inst .  IV.  20), Calvin tidak lupa menyinggung tentang dua sikap ekstrim terhadap pemerintahan sipil: menolak pemerintahan sipil atau mencari muka pada pemerintah sipil. Dua ekstrim ini harus disikapi dengan benar, karena ―unless  we meet  both  extremes, the purity of the faith will perish‖ ( Inst. IV.  20.  1).  Jadi,  tujuan  politis  terlihat  cukup  kental dalam Institutio .
8 Untuk mempersingkat, bagian selanjutnya dari artikel ini hanya akan menggunakan judul “Institutio”.
9 Di bagian awal buku ini Calvin menulis: “ But when I perceive that the fury of certain bad men has risen to such a height in your realm, that there was no place in it for sound doctrine, I thought it might be of service if I were in the same work both to give instruction to my countrymen, and also lay before your Majesty a Confession, from which you may learn what the doctrine is that so inflames the rage of those madmen who are this day, with fire and sword,
troubling your kingdom. For I fear not to declare, that what I have here given may be regarded as a summary of the very doctrine which, they vociferate, ought to be punished with confiscation, exile, imprisonment, and flames, as well as exterminated by land and sea‖ (Preface) . Semua terjemahan diambil dari terjemahan Henry Beveridge, Institutes of the Christian Religion (Peabody: Hendrickson, 2008).
Tantangan  lain  dalam  menelusuri  konsep  Calvin  tentang politik  berkaitan  dengan  natur  gerakan  reformasi  yang  terbilang unik.  Gerakan  ini  tidak  mungkin  dipisahkan  dari  politik  atau  isu tentang  relasi  gereja – negara. 10 Reformasi  bukan  sekadar  gerakan religius  yang  terpisah  dari  apa  yang  terjadi  di  ranah  politik.  Dari kacamata  Protestan,  gerakan  ini  merupakan  reaksi  terhadap penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pemimpin gereja. Beberapa penganut  reformasi  bahkan  melancarkan  upaya-upaya  politik tertentu  sebagai  reaksi  terhadap  para  penguasa,  misalnya  skandal penempelan poster sampai ke istana raja ( The Placards Affair ) atau upaya  pendirian  negara  religius  oleh  golongan  Anabaptis  yang radikal ( Munster Rebellion ).
Tantangan terakhir berhubungan dengan situasi kota Jenewa, tempat Calvin memimpin dan mengembangkan gerakan reformasi. Kota  yang  independen  ini  sudah  merengkuh  ide-ide  reformasi, bahkan sebelum Calvin tiba di sana. Sesudah Calvin memimpin di sana,  terutama  pasca  kedatangan  yang  kedua,  kota  ini  menjadi salah  satu  kota  acuan  dan  perlindungan  dalam  gerakan  reformasi. Pengaruh pemikiran Calvin terhadap kota ini sangat kentara. 11 Jadi, walaupun  Calvin  tidak  pernah  menghasilkan  tulisan  yang  secara khusus mengupas tentang politik, tetapi bukan berarti pengaruhnya dalam dunia politik dapat diremehkan.
Mempertimbangkan semua tantangan di atas, artikel ini akan mengusung  beberapa  batasan.  Dari  sisi  aspek  politik,  yang  akan lebih  banyak  disorot  adalah  relasi  antara  gereja  dan  negara, terutama  dalam  kasus  eksekusi  Servetus.  Dari  sisi  sumber  utama yang  digunakan,  artikel  ini  akan  berfokus  pada  buku Institutio ,
10 Salah satu buku terbaik tentang hal ini dikarang oleh Carlos M. N. Eire,
Reformations: The Early Modern World, 1450-1650 (New Haven & London:
Yale University Press, 2016).
11 Baca Ronald S. Wallace, Calvin, Geneva, and the Reformation: A Study of Calvin as Social Reformer, Churchman, Pastor, and Theologian (Eugene: Wipf & Stock, 1998), terutama di halaman 27-130.
terutama  tentang  “Kebebasan  Kristiani”  ( Inst .  III.  19)  dan “Pemerintahan  Sipil”  ( Inst. IV.  20). 12 Dari  sisi  pokok  masalah, pertanyaan  yang  diangkat  adalah:  Benarkah  Calvin  terlalu mencampurkan  gereja  dan  negara  (urusan  politik)  sehingga  layak dianggap bersalah dalam hal pengekangan kebebasan religius?

## PANDANGAN CALVIN TENTANG GEREJA DAN NEGARA
Untuk  memahami  pandangan  teologis  Calvin  secara  tepat, terutama dalam kasus  hukuman  mati atas Servetus, ada dua aspek yang  tidak  boleh  diabaikan.  Yang  pertama  adalah  teologi politiknya.  Yang  kedua  adalah  politik  praktisnya.  Walaupun  dua hal  ini dalam  banyak  hal  berkaitan dan  selaras, tetapi tidak selalu demikian.  Menyoroti  Calvin  hanya  dari  salah  satu  aspek merupakan ketidakadilan terhadap dia.

## TEOLOGI POLITIK CALVIN
Seperti  sudah  disinggung  sebelumnya,  gereja  dan  negara tidak terpisahkan dari konsep teologi  Calvin. Pembahasan tentang pemerintahan  sipil  di Institutio bahkan  muncul  dalam  konteks pembahasan tentang gereja. Secara umum semua orang akan setuju bahwa reformasi gereja mencakup aspek-aspek politis. Pendeknya, ada  pembenaran  yang  solid  untuk  menghubungkan  Calvin  dan politik (secara khusus tentang relasi gereja dan negara).
Walaupun  demikian,  penjelasan  di  atas  tidak  berarti  bahwa pemerintahan  gerejawi  dan  sipil  tidak  bisa  dan  tidak  perlu dibedakan.  Pembedaan  ini  sudah  terlihat  dari  istilah-istilah  yang
12 Sumber-sumber lain yang juga bermanfaat berasal dari tafsiran Calvin (terutama Ulangan, Yeremia, dan Roma), surat-surat, dan traktat-traktatnya. Baca misalnya Henry Beveridge & Jules Bonnet, Selected Works of John Calvin: Tracts and Letters (Grand Rapids: Baker: 1983).
Calvin  kenakan  untuk  pemerintahan  gerejawi  dan  sipil.  Dia menulis ( Inst . III. 15):
Therefore,  lest  this  prove  a  stumbling-block  to  any,  let  us observe that in man government is twofold: the one spiritual, by  which  the  conscience  is  trained  to  piety  and  divine worship; the other civil, by which the individual is instructed in  those  duties  which,  as  men  and  citizens,  we  are  bold  to perform.  To  these  two  forms  are  commonly  given  the  not inappropriate  names  of  spiritual  and  temporal  jurisdiction, intimating that the former species has reference to the life of the soul, while the latter relates to matters of present life, not only to food and clothing, but to the enacting of laws which require  a  man  to  live  among  his  fellows  purely  honorably, and  modestly.  The  former  has  its  seat  within  the  soul,  the latter  only  regulates  the  external  conduct.  We  may  call  the one the spiritual, the other the civil kingdom.
Maksud  dari  pembedaan  ini  tentu  saja  bukan  untuk mengontraskan  atau  memisahkan  keduanya  secara  kaku.  Calvin berpendapat:
“ But  as  we  lately  taught  that  that  kind  of  government  is distinct from the spiritual and internal kingdom of Christ, so we  ought  to  know  that  they  are  not  adverse  to  each  other ” ( Inst. IV. 20. 2).
Tidak  ada  kontradiksi  antara  memberikan  tugas  untuk menegakkan  agama  pada  pemerintahan  sipil  dengan  menyatakan kebebasan  iman  dan  ibadah  Kristen  dari  pemerintahan  sipil  ( Inst. IV.  20.  3).  Yang  spiritual  membawa  kebaikan  internal  dan  kekal, yang  sipil  membawa  kebaikan  eksternal  dan  temporal.  Keduanya sama-sama diperlukan. 13
13 Calvin juga mengajarkan tentang tujuan pemerintahan sipil. Sebagian dari tujuan ini sangat berkaitan dengan hal-hal spiritual atau orang-orang Kristen. Tujuan tersebut mencakup: (i) melindungi ibadah eksternal kepada Allah; (ii) membela ajaran kesalehan yang benar dan posisi gereja; (iii) menyesuaikan
Melalui  pembedaan  yang  ada,  keteraturan  dan  ketertiban dapat diterapkan pada semua orang sesuai dengan domain masing- masing.  Mereka  yang  non-Kristen  berada  di  bawah  aturan  sipil. Mereka yang Kristen berada di bawah aturan gereja sekaligus sipil. Dengan  kata  lain,  ada  dua  jalur  moralitas  yang  diberlakukan, seperti yang diungkapkan oleh John Witte:
These  norms,  in  turn,  give  rise  to  two  tracks  of  morality:  a simple morality of duty demanded of all persons, regardless of their faith, and a higher morality of aspiration demanded of believers in  order to  reflect  the ir faith. In Calvin‘s mind, commandments  and  counsels,  musts  and  shoulds,  absolutes and  adiaphora  can  thereby  be  distinguished.  This  two-track system  of  morality  corresponded  roughly  to  the  proper division  of  jurisdiction  between  church  and  state,  as  Calvin saw it. It was the church‘s responsibility to teach aspirational spiritual  norms.  It  was  the  state‘s  responsibility  to  enforce mandatory civil norms. 14
Sehubungan  dengan  aturan-aturan  di  ranah  sipil,  Calvin terlihat  tidak  memiliki  agenda  untuk  mendirikan  sebuah  negara Kristen dengan aturan-aturan Kristiani yang mengikat semua orang tanpa  terkecuali.  Menurut  dia,  landasan  pemerintahan  sipil  bukan hukum-hukum  legal  di  Perjanjian  Lama  ( Inst. IV.  20.  14-15). Hukum yang diberlakukan seharusnya lebih bersumber dari hukum moral  dan  hati  nurani  ( Inst. IV.  20.  16).  Sifat  dari  hukum-hukum tersebut  adalah  universal. 15 Matthew  Tuininga  secara  tepat mengungkapkan hal ini:
―It  led  him  to  conceive  of  politics  not  as  a  means  of transforming  society  into  the  kingdom  of  God  according  to
kehidupan orang percaya dengan komunitas; (iv) membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan kebenaran sipil; (v) mendamaikan satu dengan yang lain; (vi) menciptakan kedamaian dan ketenangan ( Inst. IV. 20. 2).
14 Witte, The Reformation of Right , 78.
15 William J. Bouwsma, John Calvin: The Sixteenth-Century Portrait (New York/Oxford: Oxford University Press, 1988), 206.
the  dictates  of  Christian  scriptures,  but  as  an  endeavor  to secure temporal order and civil rigtheousness in accord with reason,  natural  law,  and  the  virtues  of  charity  and prudence‖ . 16
Konsep  yang  sekilas  terlihat  sangat  humanis  ini  sebenarnya tetap dilandaskan pada  firman Tuhan. Calvin  memiliki pandangan yang positif terhadap penetapan  ilahi dan keniscayaan pemerintah sipil. Pemerintahan sipil ditetapkan oleh Allah sendiri ( Inst. IV. 20. 1,  23,  30).  Pemerintahan  sipil  sangat  diperlukan  seperti  manusia membutuhkan roti, air, matahari, dan udara ( Inst. IV. 20. 3) untuk mengekang manifestasi dosa ( Comm. Romans 13:3, ―to provide for the tranquility of the good and to restrain the waywardness of the wicked‖).
Berangkat  dari  konsep  teologis  di  atas,  ketaatan  kepada pemerintahan  sipil  bukanlah  sebuah  pilihan  bagi  orang  Kristen. Kewajiban  mereka  bukan  sekadar  memberi  ruang  bagi  toleransi, tetapi penghargaan, yang dibangun di atas kasih kepada Allah ( Inst. IV.  20.  22).  Salah  satu  contoh  ketaatan  adalah,  misalnya, menghindarkan  diri  dari  tindakan-tindakan  politik  publik  yang tidak dilegitimasi oleh pemerintah ( Inst. IV. 20. 23). Bagi Calvin, ketaatan bahkan tetap perlu ditujukan pada pemerintah  yang tidak baik  ( Inst. IV.  24-29).  Perkecualian  diberlakukan  pada  perintah pemerintah  yang  bertabrakan  dengan  firman  Tuhan  ( Inst .  IV.  20. 32). 17

## POLITIK PRAKTIS CALVIN
Apa  yang  dipikirkan  oleh  Calvin  tidak  selalu  berhasil diterapkan  dalam  pemerintahan  sipil  di  Jenewa.  Walaupun  dia sudah berusaha untuk menentukan batasan yang jelas tentang tugas
16 Matthew Tuininga, Calvin‘s Political Theology and the Public Engagement of the Church (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 1.
17 Seberapa jauh Calvin memberi ruang bagi perlawanan terhadap pemerintahan sipil merupakan topik yang banyak menyedot perhatian dan perdebatan. Isu yang rumit ini membutuhkan ulasan tersendiri, yang tidak bisa diberikan di sini.
masing-masing  pejabat  gerejawi  ( Inst. IV.  3)  maupun  antara pejabat  gerejawi  dan  sipil  ( Inst. IV.  20.  1-2),  perjuangan  untuk mengimplementasikan  pembedaan  tersebut  membutuhkan  proses yang sukar dan panjang.
Kesulitan  ini  sedikit  banyak  bersumber  dari  situasi  Jenewa. Semua  pejabat  sipil  adalah  anggota  gereja.  Dalam  banyak  hal mereka mengikuti pandangan Calvin. Namun, sikap ini tidak selalu mereka  tunjukkan.  Banyak  pemikiran  politis  Calvin  yang  ditolak oleh pemerintah Jenewa, entah karena dianggap intervensi terhadap domain kekuasaan mereka atau sebagai manuver politik tertentu. 18
Dia  pun  tidak  jarang  mendapatkan  perlawanan  dari  pihak-pihak tertentu,  sehingga  dia  beberapa  kali  berniat  untuk  secara  serius mengundurkan diri dari jabatannya di Jenewa. 19
Sebagai  contoh  adalah  tentang  disiplin  atau  hukuman  atas pelanggaran.  Walaupun  Calvin  sudah  memaparkan  pandangannya yang  cukup  komprehensif  dan  jelas  tentang  disiplin  gereja  ( Inst. IV.  12.  1-13), tidak  semua  poin  tersebut  diterima  dan  diterapkan. Sejauh  mana  pejabat  gerejawi  dan  sipil  berwenang  untuk menjatuhkan  hukuman atas sebuah kesalahan?  Kesalahan apa saja yang termasuk dalam  wilayah Consistoire 20 dan sipil?  Bagaimana seandainya  disiplin  yang  diambil  oleh  gereja  membahayakan kepentingan sipil? Bagaimana seandainya terjadi sebaliknya?
Penjelasan  di  atas  membawa  pada  sebuah  poin  penting: Kontribusi  Calvin  dalam  politik  Jenewa  sebenarnya  lebih  terletak pada  teologi  politis,  bukan  politik  praktis.  Calvin  bahkan  tidak
18 Francois Wendel, Calvin: Origins and Development of His Religious Thought (terj. Philip Mairet, Durham: The Labyrinth, 1963), 70-71.
19 Sebagai  contoh,  dia  mendapat  tantangan  yang  serius  dan  bertubi-tubi kelompok  Libertines  dan  lainnya.  Baca  T.  H.  L.  Parker, John  Calvin (Tring/Batavia/Sydney: A Lion Paperback, 1975), 127-137.
20 Istilah  ini  merujuk  pada  semacam  sinode  atau  dewan  disiplin  gereja. Anggotanya terdiri dari para pendeta dan penatua terpilih. Tugas mereka adalah mengintegrasikan antara kehidupan sipil dan gereja.
sepenuhnya  berhasil  meletakkan  gereja  sebagai  institusi  yang independen  dari  pemerintah  sipil,  sebagaimana  diungkapkan  oleh Wendel:
―And  in  fact,  even  in  the  days  when  Calvin‘s  personal authority  was  no  longer  questioned,  he  never  succeeded  in withdrawing  the  Genevan  Church  from  the  control  of  the Magistracy‖ . 21
Tindakan  dan  komitmen  politiknya  bersifat  sangat situasional:  usaha  terbaik  Calvin  untuk  menginterpretasikan implikasi  praktis  dari  hukum-hukum  alamiah  pada  tempat  dan waktu itu, yang didasarkan pada hukum bangsa-bangsa, akal budi, dan filsafat politik non-Kristiani. 22
Di  tengah  situasi  seperti  inilah  kasus  Servetus  sebaiknya diletakkan untuk dikaji ulang.  Andil Calvin dalam kasus eksekusi sebenarnya sangat minimal. 23 Dia hanya berperan sebagai penasihat teknis atau saksi  ahli, bukan prosekutor 24 Akseptabilitas Calvin di mata pejabat sipil pada saat momen ini terjadi bahkan bisa dibilang sangat  rendah.  Memulai  uraiannya  tentang  kasus  Servetus,  Parker berkata: ―It  was  at  this  point,  when  Calvin‘s  authority  in  Geneva was at its lowest, when he was in fact defeated, that there happened an  event  of  such  magnitude  and  with  such  implications  that  the whole  face  of  the  battle  was  changed‖ . 25 Pendeknya,  walaupun Calvin tidak bisa dibilang sama sekali tidak terkait dalam eksekusi Servetus, tetapi dia tidak sejelek yang dipikirkan sebagian orang. 26
21 Wendel, Calvin , 53.
22 Tuininga, Calvin‘s Political Theology , 3-4.
23 Bruce Gordon, Calvin (Yale University Press, 2009), 219.
24 Alister McGrath, A Life of John Calvin (Malden: Blackwell, 1990), 111-120.
25 Parker, John Calvin , 138.
26 Salah  satu  pembelaan  singkat  yang  baik  dan  cukup  objektif  tentang  isu  ini ditulis  oleh  Mark.  R.  Talbot,  “A  Note  on  Calvin  and  Servetus”  dalam With Calvin in the Theater of God: The Glory of Christ and Everyday Life , (eds.) John Piper & David Mathis (Wheaton: Crossway, 2010), 147-152.
Seandainya  semua  keputusan  diserahkan  ke  dalam  tangan Calvin, dia sangat mungkin tidak akan menjatuhkan hukuman mati pada  Servetus.  Dalam  konsep  Calvin  tentang  disiplin  gereja, pelanggaran  publik  terberat  pun  hanya  dikenai  hukuman  berupa pengucilan ( excommunication ) selama durasi tertentu ( Inst. IV. 12. 6).  Dia  bahkan  mengecam  beberapa  bentuk  disiplin  pada  zaman sebelumnya yang dia anggap terlalu keras ( Inst. IV. 12. 8-9, 11).
Dalam  kasus  Servetus,  dia  sudah  melakukan  yang  terbaik yang dia bisa. 27 Upaya bertemu secara langsung sudah pernah coba dilakukan.  Dia  melayani  korespondensi  dengan  Servetus. Peringatan-peringatan keras, baik secara teologis dan politis, sudah diberitahukan kepada Servetus. Tatkala vonis hukuman mati sudah dijatuhkan,  dia  masih  memohon  agar  bentuk  hukuman  yang diberikan  adalah  pemancungan,  bukan  pembakaran  hidup-hidup. Upaya ini pun ditolak oleh pejabat sipil Jenewa.

## KESIMPULAN
Pendapat yang mengatakan bahwa Calvin
mencampuradukkan  urusan  gereja  dan  negara  sedemikian  rupa sehingga dia memberangus kebebasan religius merupakan tuduhan yang tidak adil. Pendapat ini hanya didasarkan pada satu sisi saja, yaitu  politik  praktis  Calvin,  padahal  teologi  politis  Calvin seringkali tidak selaras dengan politik praktisnya. Bukan karena dia tidak  konsisten.  Semua  karena  wewenangnya  yang  terbatas  di Jenewa.
Dalam  kasus  hukuman  mati  yang  dijatuhkan  oleh  pejabat sipil kepada Servetus, Calvin mungkin sudah melakukan apa yang berada  dalam  wilayah  wewenangnya.  Walaupun  dia  memang sangat  menentang  ajaran  Servetus  dan  menganggap  Servetus
27 Lihat Parker, John Calvin , 138-146.
sebagai  pribadi  yang  buruk,  keputusan  untuk  menghukum  mati bukan berasal dari dia.

## DAFTAR RUJUKAN
Beveridge, Henry & Bonnet, Jules. Selected Works of John Calvin:
Tracts and Letters . Grand Rapids: Baker: 1983.
Beveridge,  Henry. Institutes  of  the  Christian  Religion .  Peabody:
Hendrickson, 2008.
Boer,  Roland. Political  Grace:  The  Revolutionary  Political Theology  of  John  Calvin .  Louisville:  Westminster  John Knox, 2009.
Bouwsma, William J. John Calvin: The Sixteenth-Century Portrait . New York/Oxford: Oxford University Press, 1988.
Eire, Carlos M. N. Reformations: The Early Modern World, 1450- 1650 . New Haven & London: Yale University Press, 2016.
Feldman, Noah. Divided  by  God:  America's  Church-State Problem — and  What  We  Should  Do  About  It. New  York: Farrar, Straus and Giroux, 2006.
Gordon, Bruce. Calvin . Yale University Press, 2009.
Gregory,  Brad  S. The  Unintended  Reformation:  How  a  Religious Revolution Secularized Society . Cambridge/London: Harvard University Press, 2012.
Kemeny, P. C. (ed.), Church, State and Public Justice: Five View .
Downers Grove: IVP Academic, 2007.
Madeley,  John  &  Enyedi,  Zsolt  (eds.). Church  and  State  in Contemporary  Europe:  The  Chimera  of  Neutrality. London: Frank Cass Publishers, 2003.
McGrath,  Alister  E. Historical  Theology:  An  Introduction  to  the History of Christian Thought . Malden: Blackwell, 1998.
McGrath, Alister. A Life of John Calvin . Malden: Blackwell, 1990.
Parker,  T.  H.  L. John  Calvin .  Tring/Batavia/Sydney:  A  Lion Paperback, 1975.
Stevenson, William  R.  “Calvin  and  Political  Issues,” dalam The Cambridge  Companion  to  John  Calvin ,  (ed.)  Donald  K. McKim. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Talbot,  Mark.  R.  “A  Note  on  Calvin  and  Servetus”  dalam With Calvin  in  the  Theater  of  God:  The  Glory  of  Christ  and Everyday Life , (eds.) John Piper & David Mathis. Wheaton: Crossway, 2010.
Trueman,  Ca rl  R.  “Calvin  and  Calvinism”  dalam The  Cambridge Companion  to  John  Calvin ,  (ed.)  Donald  K.  McKim. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Tuininga,  Matthew. Calvin‘s  Political  Theology  and  the  Public Engagement  of  the  Church .  Cambridge:  Cambridge University Press, 2017.
Vance,  Laurence  M. The  Other  Side  of  Calvinism .  Pensacola:
Vance, 1999, edisi revised.
Wallace, Ronald S. Calvin, Geneva, and the Reformation: A Study of  Calvin  as  Social  Reformer,  Churchman,  Pastor,  and Theologian. Eugene: Wipf & Stock, 1998.
Wendel,  Francois. Calvin:  Origins  and  Development  of  His Religious  Thought (terj.  Philip  Mairet).  Durham:  The Labyrinth, 1963.
Witte,  John  Jr. The  Reformation  of  Rights:  Law,  Religion,  and Human  Rights  in  Early  Modern  Calvinism .  Cambridge: Cambridge University Press, 2008.