## PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KOPERASI YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTANYA
Nadia Maulisa nadiamaulisa.2014@gmail.com
Kurnia Togar P. Tanjung kurnia.tanjung@ui.ac.id
Gerardiene Fredriana nadinesayangbati@gmail.com ,

## Abstrak
Modal  usaha  koperasi  terdiri  dari  modal  sendiri  dan  modal  pinjaman.  Modal  sendiri, utamanya  berasal  dari  iuran  para  anggota  koperasi  itu  sendiri.  Modal  pinjaman,  antara lain  berasal  dari  pinjaman  kepada  anggota  koperasi  itu  sendiri  pula.  Sebagaimana pinjaman  pada  umumnya,  modal  usaha  koperasi  yang  berasal  dari  pinjaman  kepada anggotanya,  berpotensi  terjadi  penundaan  bahkan  gagal  pengembalian.  Penundaan dan/atau kegagalan pengembalian tersebut dapat menimbulkan perselisihan. Penyelesaian perselisihan,  dapat  dengan  dilakukan  dengan  menempuh  upaya  hukum  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Koperasi.  Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah  hak  dan  kedudukan  hukum  anggota  koperasi  yang  mengajukan upaya  hukum  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  terhadap  koperasi.  Metode penelitian  yang  diterapkan  adalah  penelitian  yuridis-normatif.  Simpulan  yang  diperoleh adalah terkait modal pinjaman koperasi yang berasal dari anggotanya maka upaya hukum Penundaan  Pembayaran  Kewajiban  Utang  dapat  diajukan  oleh  anggota  koperasi  yang bersangkutan.  Pengajuan  upaya  hukum  Penundaan  Pembayaran  Kewajiban  Utang  oleh anggota koperasi, menempatkan yang bersangkutan sebagai kreditur konkuren.
Kata  kunci:  Hak  anggota  koperasi;  modal  pinjaman  koperasi;  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi.

## Abstract
The cooperative's business capital consists of own capital and loan capital. Own capital mainly  comes  from  the  contributions  of  the  cooperative  members.  Loan  capital,  among others,  comes  from  loans  from  cooperative  members.  As  loans  in  general,  cooperative business capital that comes from loans from its members has the potential for delays and even  failure  to  repay.  The  delay  and/or  failure  may  result  in  disputes.  Settlement  of disputes  can  be  done  by  taking  legal  remedies  with  Suspension  of  Cooperative  Debt Payment  Obligations.  The  problem  raised  in  this  research  are  the  rights  and  legal position  of  cooperative  members  who  propose  legal  remedies  for  Suspension  of  Debt Payment  Obligations  to  cooperatives.  The  research  method  applied  is  juridical- normative  research.  The  first  conclusion  obtained  is  that  related  to  cooperative  loan capital originating from its members, legal remedies for Postponing the Payment of Debt Obligations  can  be  submitted  by  the  members  of  the  cooperative  concerned.  Secongly, submission  of  legal  action  for  Postponement  of  Payment  of  Debt  Obligations  by
cooperative members, places the person as a concurrent creditor.
Keywords:  Cooperative  Member  Rights;  cooperative  loan  capital;  Suspension  of Cooperative Debt Payment Obligations.

## A. Pendahuluan
Koperasi  merupakan salah satu  bentuk  badan usaha  yang berperan dalam perkembangan  perekonomian  Indonesia.  Penjelasan  Pasal  33  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  menyebutkan  badan  usaha  yang  sesuai  dengan  dasar perekonomian  Indonesia  adalah  koperasi.  Definisi  koperasi  dalam  peraturan perundang-undangan  dimuat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  (UU  Perkoperasian)  yang  menyebutkan “koperasi  beranggotakan  orang-orang  atau  badan-badan,  dan  merupakan perkumpulan  atau  organisasi  ekonomi  yang  yang  saling  bekerja  sama  secara kekeluargaan  untuk  menjalankan  suatu  usaha,  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan para anggotanya”. 1
Sebagai  suatu  badan  usaha,  salah  satu  bidang  usaha  koperasi  adalah kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dengan  satu-satunya  kegiatan  usaha  yang  dapat dilaksanakan  berupa  kegiatan  usaha  simpan  pinjam. 2 Koperasi  simpan  pinjam diperbolehkan untuk menghimpun dana. 3 Dana yang dihimpun tersebut kemudian dikelola  dan  disalurkan  kembali  melalui  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dari  dan untuk  anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  dan  koperasi  lain  dan/atau anggotanya. 4 Rapat  anggota  sebagai  salah  satu  perangkat  organisasi  koperasi memberikan  hak  kepada  para  anggota  untuk  meminta  keterangan  dan pertanggungjawaban  mengenai  pengelolaan  koperasi  kepada  pengurus  dan pengawas koperasi. 5
1 Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan , (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm.9.
2 Indonesia,  P eraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam oleh Koperasi , PP No. 9 Tahun 1995, Pasal 1 angka 2.
3 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian , UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 4.
4 Ibid. , Pasal 44 ayat (2).
5 Ibid. , Pasal 25.
Dana  yang  dihimpun  dan  digunakan  dalam  koperasi  tidak  boleh mengaburkan  dan  mengurangi  makna  koperasi,  yaitu  penekanan  bahwa kepentingan  kemanusiaan  (humanitas)  lebih  diutamakan  daripada  kepentingan kebendaan. 6 Namun  dalam  pelaksanaannya,  ada  koperasi  yang  seharusnya mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  anggota  (masyarakat),  justeru membawa  permasalahan  kepada  anggotanya.  Permasalahan  yang  terjadi  pada koperasi  simpan  pinjam,  pada  umumnya  adalah  dalam  hal  pembayaran.  Hal  ini sebagaimana  terjadi  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Sejahtera  Bersama  (KSP Sejahtera Bersama) yang gagal membayar dana nasabah yang telah jatuh tempo.
KSP  Sejahtera  Bersama  adalah  koperasi  yang  bergerak  dalam  usaha simpan  pinjam.  Status  badan  hukum  KSP  Sejahtera  Bersama  diperoleh  dan disahkan  oleh  Kementerian  Koperasi  Republik  Indonesia  melalui  kantor  Dinas Koperasi  Kota  Bogor  dengan  Nomor  04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004. 7 KSP Sejahtera  Bersama  menawarkan  berbagai  produk  simpanan  dan  pinjaman.  Hasil penghimpunan  dana  KSP  Sejahtera  Bersama  akan  dikelola  untuk  disalurkan  ke masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  dan  lebihnya  dialokasikan  untuk  unit-unit usaha yang memiliki hubungan afiliasi.
Permasalahan  mulai  timbul  sejak  April  2020  ketika  dana  para  nasabah telah jatuh tempo untuk dibayarkan, tidak mampu dibayarkan oleh KSP Sejahtera Bersama.  KSP  Sejahtera  Bersama  juga  tidak  dapat  mengembalikan  uang simpanan  para  anggota  yang  telah  jatuh  tempo  sebagaimana  dalam  masa perjanjian  yang  tertulis  dalam  Sertifikat  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima yang diterbitkan oleh KSP Sejahtera Bersama.
Akibat  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya,  upaya  hukum  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan terhadap KSP Sejahtera Bersama pada tanggal 7 Agustus 2020. Upaya PKPU ditempuh dengan maksud agar KSP Sejahtera  Bersama  tetap  dapat  mempertahankan  usahanya.  PKPU  adalah  upaya terakhir  sebelum  harus  melanjutkan  ke  proses  kepailitan.  Melalui  PKPU,  KSP
6 R.T.  Sutantya  Rahardja  Hadhikusuma, Hukum  Koperasi  Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 95.
7 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah,
< http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3271040020019>, diakses tanggal 5 Mei 2021.
Sejahtera  Bersama  berkedudukan  sebagai  debitur  dan  anggota  adalah  sebagai kreditur. KSP Sejahtera Bersama sebagai debitur dalam PKPU, diberi kesempatan untuk dapat melunasi utang-utangnya. 8

## B. Tinjauan Teoritis
Koperasi  sebagai  salah  satu  bentuk  usaha,  memerlukan  dana  untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dana tersebut akan  digunakan  untuk  menjadi  modal  usaha  yang  digunakan  dalam  melakukan aktivitas  usaha  koperasi.  Modal  usaha  koperasi  berbeda  dengan  badan  hukum lainnya. Untuk mendirikan badan usaha koperasi, UU Perkoperasian menetapkan bahwa syarat minimum adalah anggota pendiri dengan jumlah tertentu. Mengenai modal  minimum  yang  harus  disetor  sebagai  modal  awal  koperasi  oleh  para pendirinya,  tidak  ditentukan  secara  khusus  oleh  UU  Perkoperasian.  Diaturnya perihal  anggota  pendiri  dengan  jumlah  tertentu  dan  tidak  ditentukannya  secara khusus  terkait  modal  awal  koperasi  oleh  UU  Perkoperasian  adalah  salah  satu bentuk  implementasi  karakteristik  koperasi  yang  mengedepankan  keanggotaan dibandingkan dengan besaran jumlah uang sebagai modal usaha. Karakteristik ini merupakan  titik  krusial  dalam  mencukupi  kebutuhan  permodalan  untuk menjalankan usaha koperasi.
Sumber  modal  usaha  koperasi  pada  umumnya  berasal  dari  modal  sendiri dan  modal  pinjaman. 9 Modal  sendiri  dapat  berasal  dari  simpanan  pokok, simpanan  wajib,  dana  cadangan,  dan  hibah.  Modal  pinjaman  dapat  berasal  dari pinjaman  dari  anggota,  pinjaman  dari  anggota  koperasi  lain,  pinjaman  dari koperasi  lain,  pinjaman  dari  bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya,  pinjaman dengan penerbitan obligasi dan sumber pinjaman lain yang sah. Peraturan Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan
Perkoperasian (Permenkop tentang
8 Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo , Lebih Jauh tentang Kepailitan: Tanggung Jawab Komisaris,  Direksi,  dan  Pemegang  Saham  terhadap  Perusahaan  Pailit, (Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000), hlm. 32-33.
9 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian , UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 41.
Penyelenggaraan  dan  Pembinaan  Perkoperasian)  memberikan  pengertian  dari Koperasi  Simpan  Pinjam.  Permenkop  ini  menyatakan  bahwa  Koperasi  Simpan Pinjam  adalah  Koperasi  yang  memiliki  hanya  satu  kegiatan  usaha  yaitu  usaha simpan pinjam.
Permenkop  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pembinaan  Perkoperasian menjadi  dasar  bagi  KSP  Sejahtera  Bersama  dalam  melaksanakan  kegiatan menghimpun modal pinjaman dari para anggotanya. Permenkop ini pula menjadi dasar  bagi  KSP  Sejahtera  Bersama  untuk  menghimpun  modal  pinjaman  dari anggotanya. Modal pinjaman yang diperoleh dari anggota didasarkan pada syarat dan ketentuan yang disepakati antara koperasi dan anggota pemberi pinjaman. 10
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan landasan  perlindungan  bagi  kreditur  untuk  memperoleh  pelunasan  dari  harta kekayaan  debitur.  Debitur  selaku  pihak  yang  berutang  memiliki  tanggung  jawab memenuhi  kewajibannya.  Terkait  hal  ini,  debitur  perlu  menyadari  bahwa  segala kebendaan, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dan baik yang bergerak  maupun  tidak  bergerak  merupakan  tanggungan  atas  pelaksanaan pelunasan utangnya. 11 Pasal 1132 KUHPer menyatakan bahwa segala kebendaan yang  dimaksud  dalam  Pasal  1131  KUHPer  adalah    menjadi  jaminan  debitur kepada  para  kreditur  untuk  terwujudnya  pelunasan  utang  debitur  terhadap kreditur.  Pembagian  harta  kekayaan  debitur  kepada  para  kreditur  adalah  secara proporsional  berdasarkan  perimbangan  besarnya  tagihan  dari  masing-masing. 12
Terdapatnya  kreditur  yang  berkedudukan  lebih  tinggi  daripada  kreditur  lainnya maka  terbit  hak  istimewa  terhadapnya.  Hal  ini  terkait  gadai  dan  hipotek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1133 KUHPer.
Berbeda  dengan  kepailitan,  lembaga  PKPU  sebagai  lembaga  yang  juga berada  di  bawah  aturan  hukum  kepailitan,  menitikberatkan  pada  restrukturisasi
10 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian , Permenkop Nomor 9 Tahun 2018,  Pasal 112 ayat (2).
11 Man  Suparman  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang , (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 75.
12 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang , (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 6.
( reorganization ).  Melalui  lembaga  PKPU,  debitur  yang  memiliki  itikad  baik diberikan  perlindungan  untuk  melakukan  pelunasan  atas  utang-utangnya, sehingga  kegiatan  usaha  tetap  berjalan  dan  dapat  berkembang  lebih  baik  ke depannya. PKPU pula dapat diimplementasikan terhadap badan usaha koperasi.
Meski  dalam  proses  PKPU,  anggota  koperasi  tetap  memperoleh  haknya terhadap  koperasi.  Pasal  20  UU  Perkoperasian  menyatakan  bahwa  anggota koperasi  berhak  untuk  menghadiri,  menyatakan  pendapat,  memberikan  suara dalam rapat anggota, dan meminta diadakannya rapat anggota. Anggota koperasi juga  berhak  untuk  mengungkapkan  pendapat  atau  memberikan  saran,  serta mendapatkan  keterangan  mengenai  perkembangan  koperasi  menurut  ketentuan dalam anggaran dasar dari pengurus. Selain berhak untuk memilih pengurus atau pengawas, anggota koperasi juga berhak untuk dipilih. Anggota koperasi, berhak untuk memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Wadah pelaksanaan hak anggota koperasi adalah rapat anggota koperasi. Rapat anggota sebagai salah satu organ dalam koperasi, memberikan hak kepada para  anggota  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dan  keterangan  atas pengelolaan koperasi kepada pengurus dan pengawas koperasi. 13 Dalam menuntut haknya,  anggota  koperasi  tetap  harus  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar koperasi. 14

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian dilakukan  terhadap  hukum  positif  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  terhadap pengertian  dasar  sistem  hukum,  hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum,  hubungan hukum  dan  objek  hukum. 15 Pada  penelitian  hukum  jenis  normatif,  hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau
13 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian , UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 25.
14 Ibid , Pasal 17-20.
15 Sri Mamudji, et. al ., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
kaidah atau norma  yang  merupakan patokan berperilaku manusia  yang dianggap pantas. 16
Bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  dihimpun  dan  dipergunakan dalam  penelitian  ini  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. 17 Data yang  diperoleh,  penulis  susun  serta  implementasikan  dalam  analisis  berdasarkan teori  yang  ada  untuk  kemudian  ditarik  simpulannya. 18 Sifat  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  keadaan, dan/atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan gejala  lain  dalam  masyarakat. 19 Upaya  deskripsi,  pencatatan,  dan  analisis  serta interpretasi atas kondisi yang ada dan terjadi saat ini, diterapkan dalam penelitian ini. 20
Adapun  jenis  data  yang  diperoleh  dan  disusun  dalam  penyusunan  tulisan ini adalah jenis data sekunder. Data diperoleh dan disusun dari data kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur, kasus hukum, dan buku-buku  bacaan  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  anggota  koperasi  yang mengajukan tagihan melalui PKPU. Berikut beberapa bahan hukum yang peneliti gunakan:
1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum  yang mengikat, berupa  peraturan  perundang-undangan. 21 Dalam  penelitian  ini,  bahan hukum  primer  yang  penulis  gunakan,  antara  lain  adalah  UU Perkoperasian, Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUK-PKPU), Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan
16 Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 52.
18 Winarno  Surakhmad, Pengantar  Penelitian  Ilmiah:  Dasar,  Metode,  dan  Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 140.
19 Hilman  Hadikusuma, Metode  Pendekatan  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu Hukum , (Bandung: Mandar Madju, 1995), hlm. 61.
20 Sanapiah  Faisal, Metodologi  Penelitian  Pendidikan, (Jakarta:  Penerbit  Usaha  Nasional, 1982), hlm. 42.
21 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia UI-Press, 1986), hlm. 52.
Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi  (PP  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi),  serta  peraturan  lain terkait rumusan masalah yang diangkat.
2. Bahan  hukum  sekunder,  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer. 22 Penulis  menggunakan beberapa  buku  dan  artikel  jurnal  sebagai  bahan  hukum  sekunder, seperti  buku  hukum  koperasi  Indonesia  pemahaman,  regulasi, pendidikan, dan modal usaha oleh Andjar Pachta Wirana, dan lain-lain terkait pembahasan koperasi. Pembahasan terkait PKPU, menggunakan buku  sejarah,  asas,  dan  teori  hukum  kepailitan  memahami  undang- undang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  oleh  Sutan  Remy  Sjahdeini  sebagai referensi buku yang utama.

## D. Hasil Penelitian
KSP  Sejahtera  Bersama  adalah  salah  satu  koperasi  dengan  jenis  usaha simpan  pinjam  yang  berstatus  badan  hukum.  KSP  Sejahtera  Bersama  didirikan dengan  akta  pendirian  koperasi  yang  telah  mendapat  pengesahan  dari  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  No.  04/BH/518- DISKOP.UKM/I/2  melalui  Gubernur  Provinsi  Jawa  Barat  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  pada  tanggal  26  Januari  2004.  Pada  tahun  2018 hingga  2019,  baik  sumber  daya  manusia  maupun  usaha  simpan  pinjam  KSP Sejahtera Bersama mengalami perkembangan yang menjanjikan.
Pertumbuhan  dalam  aspek  keuangan  KSP  Sejahtera  Bersama,  secara umum  dapat  berkembang  sebesar  22,92%.  Dilihat  dari  Risalah  Rapat  Anggota Tahunan  2019  KSP  Sejahtera  Bersama,  rasio  likuiditas  KSP  Sejahtera  Bersama berada di tingkat 94,40% dan perbandingan antara aktiva lancar dan utang dalam posisi  lancar.  Rasio  solvabilitas  dari  KSP  Sejahtera  Bersama  sebesar  101,73%. Rasio  ini  menunjukan  kemampuan  KSP  Sejahtera  Bersama  dalam  memenuhi
22 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia UI-Press, 1986), hlm. 52.
kewajiban  terhadap  utang  jangka  pendek  pun  jangka  panjang.  Rasio  rentabilitas dari KSP Sejahtera Bersama, sebesar 1,74%. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa KSP  Sejahtera  Bersama  memliki  kemampuan  positif  dalam  menghasilakn keuntungan.  Data-data  rasio  tersebut  menunjukan  kemampuan  yang  cukup  baik dari  KSP  Sejahtera  Bersama  dalam  mengelola  modal  dan  utangnya  serta memperoleh keuntungan.
Pelaksanaan  usaha  simpan  pinjam  KSP  Sejahtera  Bersama  tercatat berjalan  lancar  hingga  bulan  April  2020.  Namun  demikian,  setelah  April  2020, KSP  Sejahtera  Bersama  mulai  terkendala  untuk  membayarkan  keuntungan  dana yang  telah  jatuh  tempo  untuk  dibayarkan  kepada  para  anggotanya.  Pembayaran bunga  simpanan  yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  para  anggota  koperasi  atas program  simpanan  berjangka  yang  diikuti,  tidak  lagi  mampu  dipenuhi  oleh  KSP Sejahtera  Bersama.  Pada  saat  yang  sama,  KSP  Sejahtera  Bersama  tidak  dapat mengembalikan  uang  modal  para  anggota  yang  telah  jatuh  tempo  dalam  masa perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam  akta perjanjian. Akibat tidak mampu memenuhi  kewajibannya,  PKPU  kemudian  diajukan  terhadap  KSP  Sejahtera Bersama pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh beberapa anggotanya.
Sebagaimana  diatur  dalam  UUK-PKPU,  apabila  debitur  mengajukan permohonan  PKPU,  dalam  hal  syarat-syarat  administrasi  telah  terpenuhi  maka Pengadilan  harus  segera  mengabulkan  paling  lambat  3  hari  sejak  tanggal didaftarkannya  surat  permohonan  oleh  debitur  dan  paling  lambat  20  hari  jika permohonan  diajukan  kreditur. 23 Memperhatikan  bahwa  PKPU  KSP  Sejahtera Bersama  diajukan  oleh  para  anggotanya  sebagai  kreditur  maka  Pengadilan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan PKPU Sementara dengan waktu paling  lama  45  hari  sejak  putusan  tersebut  diucapkan,  yaitu  pada  tanggal  24 Agustus 2020.
Penetapan  PKPU  Sementara  kemudian  dilanjutkan  dengan  proses memanggil debitur dan kreditur oleh pengadilan melalui pengurus PKPU. Dalam hal  debitur  tidak  memenuhi  panggilan  hingga  sidang  PKPU  Sementara  berakhir
23 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 225 ayat (2).
maka  pengadilan  wajib  menyatakan  pailit  terhadap  debitur,  dalam  sidang  yang sama. 185 Pada  PKPU  KSP  Sejahtera  Bersama,  pengadilan  mengabulkan  PKPU Sementara. Pengadilan kemudian menunjuk Bapak Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas PKPU dan mengangkat 4 orang tim pengurus PKPU yaitu Arin Tjahjadi Muljana, S.H., Hilarion Wim Triharto, S.H., Muhammad Amin Hamzah, S.H., dan M.P. Chandra Hutabarat, S.H.
Batas  akhir  pengajuan  tagihan  terhadap  KSP  Sejahtera  Bersama  dalam proses  PKPU,  jatuh  pada  14  September  2020.  Total  jumlah  kreditur  yang mengajukan  tagihan  mencapai  58.825  kreditur  konkuren  dengan  jumlah  tagihan mencapai  Rp8.878.103.454.763,00  (delapan  triliun  delapan  ratus  tujuh  puluh delapan  miliar  seratus  tiga  juta  empat  ratus  lima  puluh  empat  ribu  tujuh  ratus enam puluh tiga rupiah). Selesainya proses pengajuan tagihan dilanjutkan dengan proses rapat verifikasi pencocokan piutang yang dalam hal ini dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020.
Setelah  verifikasi  pencocokan  piutang  dilakukan  maka  dimulailah pembahasan rencana perdamaian oleh debitur yang difasilitasi oleh Tim Pengurus. Memperhatikan  masa  pandemi  maka  pelaksanaan  proses  ini  dilakukan  secara daring  dan  memenuhi  protokol  Covid-19.  Pada  proses  ini,  berbagai  masukan diberikan oleh para kreditur atau melalui kuasanya terkait rencana perdamaian.
Pada  tanggal  5  Oktober,  KSP  Sejahtera  Bersama  selaku  debitur  PKPU menyampaikan draft rencana perdamaian yang telah diperbaiki. Namun demikian para  kreditur  masih  keberatan  sehingga  harus  diperbaiki  kembali.  Mengingat kesepakatan atas rencana perdamaian belum tercapai, kreditur dan debitur sepakat untuk  memperpanjang  PKPU  Sementara  menjadi  PKPU  Tetap  dengan  masa waktu  perpanjangan  14  hari.  PKPU  Tetap,  ditetapkan  oleh  pengadilan  pada  20 Oktober  2020.  PKPU  Tetap  berikut  perpanjangannya  tidak  boleh  melebihi  270 (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari  setelah  pengucapan  penetapan  PKPU  sementara. 24
Dalam hal PKPU Tetap tidak dilakukan maka pengadilan akan menyatakan pailit terhadap debitur.
24 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 228.
Vol. 4. No. 1, Desember 2021 P- ISSN 2654-8747
Rangkaian  proses  rencana  perdamaian  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan voting. Pelaksanaan voting terhadap rencana perdamaian KSP Sejahtera Bersama dihadiri  oleh  54.204  kreditur  konkuren.  Hasil  voting  adalah  sejumlah  53.350 (98,42%)  suara  setuju  atas  proposal  perdamaian,  539  (1%)  suara  menyatakan tidak setuju, dan 315 (0,58%) suara abstain. Menegaskan hasil voting persetujuan perdamaian  antara  KSP  Sejahtera  Bersama  dan  para  krediturnya,  Majelis  Hakim Pengadilan  Niaga  kemudian  mengesahkan  dokumen  perjanjian  perdamaian (putusan  homologasi)  Nomor  :  238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  pada tanggal 9 November 2020.

## E. Analisis Pembahasan
Sebagai  badan  usaha,  koperasi  memerlukan  modal  berupa  sejumlah  dana sesuai  dengan  lingkup  dan  jenis  usahanya  sebagai  modal  usaha  yang  diperlukan untuk  melakukan  aktivitas  usaha.  Modal  usaha  koperasi  berbeda  dengan  badan usaha  lainnya.  UU  Perkoperasian  menetapkan  bahwa  syarat  minimum  untuk mendirikan  sebuah  koperasi  adalah  jumlah  anggota  pendiri.  Terkait  modal minimum berupa sejumlah uang  yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya, tidak ditentukan secara khusus oleh UU Perkoperasian. Hal ini  sesuai  dengan  karakteristik  koperasi  yang  mengedepankan  jumlah  anggota daripada  uang  sebagai  modal  kegiatan  usahanya.  Perbedaan  ini  menjadi  titik krusial dalam merumuskan dan menghimpun modal sejumlah uang yang memadai untuk menjalankan usaha suatu koperasi.
Setidaknya  terdapat  3  alasan  mendasar  bahwa  koperasi  membutuhkan modal berupa sejumlah uang. Pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi  itu  sendiri.  Dana  yang  dibutuhkan  adalah  untuk  membiayai  keperluan pembuatan  akta  pendirian,  anggaran  dasar,  dan  pengurusan  izin.  Kedua,  dana dibutuhkan  untuk  membeli  barang-barang  modal  usaha  koperasi,  mencakup bangunan, mesin, alat produksi, dan kebutuhan lainnya. Ketiga, untuk modal kerja
sebagai biaya operasional koperasi, seperti upah, gaji, sewa tempat, dan lain-lain yang diperlukan sesuai dengan bidang usahanya. 25
Perbedaan  pemahaman  mengenai  modal  pada  koperasi  dan  badan  usaha lainnya,  utamanya  adalah  terletak  pada  penekanan  konsentrasi  terhadap  para pendiri atau para sponsor sebagai pendiri badan usaha. Pada koperasi, seolah-olah menjadi  “modal  utama”  adalah  orang-orang  sedangkan  pada  badan  usaha  lain yang  menjadi  “modal  utama”  adalah  dalam  bentuk  jumlah  senilai  uang  atau barang yang dinilai dengan uang. 26
Terdapat 2 sumber modal utama yang menjadi modal usaha koperasi, yaitu modal  sendiri  dan  modal  pinjaman. 27 Modal  sendiri  dapat  berasal  dari  simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari  pinjaman  koperasi  kepada  para  anggotanya,  pinjaman  dari  anggota  koperasi lain,  pinjaman  dari  koperasi  lain,  pinjaman  dari  bank  dan  lembaga  keuangan lainnya,  pinjaman  dengan  penerbitan  obligasi,  dan  sumber  pinjaman  lain  yang sah.
Modal  pinjaman  koperasi  adalah  sejumlah  uang  yang  dihimpun  oleh koperasi  dari  perseorangan  anggota  koperasi,  lembaga  keuangan  bank  atau  non bank,  koperasi,  badan,  atau  lembaga  yang  menyediakan  pinjaman  kepada koperasi,  yang  diperoleh  koperasi  sesuai  dengan  perjanjian  dan  ketentuan pinjaman yang disepakati antara para pihak. 28 Koperasi dapat meminjam dari para anggotanya  dengan  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  disepakati  antara  koperasi dan anggota sebagai pemberi pinjaman. Pinjaman yang diperoleh dari anggota ini bukan  merupakan  modal  sendiri  atau equity .  Pinjaman  ini  bersifat  wajib
25 Andjar  Pachta  W.,  Myra  Rosana  Bachtiar,  Nadia  Maulisa  Benemay, Hukum  Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha , (Jakarta: Prenadamedia, 2005), hlm. 106.
26 Ibid , hlm. 114.
27 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian , UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN 3502, Pasal 41.
28 Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah, Peraturan  Menteri  Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pembinaan  Perkoperasian , Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 112 ayat (1).
dikembalikan  oleh  koperasi  kepada  anggota  yang  bersangkutan  sebagaimana layaknya pinjaman pada umumnya dan berlaku sebagai utang koperasi. 29
Permenkop  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pembinaan  Perkoperasian menjadi  dasar  KSP  Sejahtera  Bersama  untuk  menghimpun  modal  pinjaman  dari para  anggotanya.  Modal  pinjaman  tersebut  dihimpun  dari  para  anggota  melalui produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima. Diterbitkannya Sertifikat Simpanan Berjangka  Sejahtera  Prima,  merupakan  bukti  pinjaman  koperasi  kepada  para anggotanya.  Pinjaman  tersebut  akan  digunakan  sebagai  modal  usaha  KSP Sejahtera Bersama.
Sertifikat  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima  memuat  keterangan  atas nama  anggota  koperasi  sebagai  penyimpan,  alamat  penyimpan,  besar  simpanan, masa  simpanan,  serta  bunga  bagi  hasil  atas  simpanan  berjangka  tersebut. Sertifikat  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima  juga  memuat  keterangan  terkait nomor  sertifikat,  tanggal,  tanda  tangan  pengurus  KSP  Sejahtera  Bersama,  dan ketentuan  syarat  dan  kondisi  terkait  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima. Berdasarkan hal-hal yang dimuat di dalam sertifikat tersebut, dapat diketahui para pihak  yang  melakukan  perjanjian  adalah  KSP  Sejahtera  Bersama  dan  anggota KSP Sejahtera Bersama yang namanya tercantum pada sertifikat.
Adanya  perjanjian  penyimpanan  sejumlah  dana  antara  anggota  KSP Sejahtera  Bersama    sebagai  penyimpan  penyimpan  dan  KSP  Sejahtera  Bersama menimbulkan  kewajiban  bagi  KSP  Sejahtera  Bersama  untuk  mengembalikan simpanan.  Pengembalian  pinjaman,  diikuti  dengan  kontraprestasi  berupa pemberian  bunga.  Dalam  perjanjian  sebagaimana  termuat  dalam  Sertifikat Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima,  anggota  KSP  Sejahtera  Bersama  sebagai penyimpan  adalah  berkedudukan  sebagai  kreditur  dan  KSP  Sejahtera  Bersama berkedudukan  sebagai  debitur.  Kedudukan  anggota  KSP  Sejahtera  Bersama sebagai  kreditur  karena  akibat  dari  perjanjian  penyimpanan  dana,  menempatkan anggota KSP Sejahtera Bersama mempunyai piutang dan segala hak yang melekat
29 Op.,Cit ,Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, hlm. 122.
pada piutang tersebut, terhadap KSP Sejahtera Bersama. 30 KSP Sejahtera Bersama dengan  kedudukannya  sebagai  debitur  memposisikannya  sebagai  pihak  yang mempunyai utang beserta kewajiban yang melekat pada utang tersebut. 31
Terkait  hal  ini,  utang  KSP  Sejahtera  Bersama  terhadap  anggotanya  yang berkedudukan  sebagai  penyimpan,  mencakup  bukan  hanya  pokok  simpanan berjangka  yang  disetorkan  oleh  penyimpan  tetapi  juga  bunga  sebagaimana  yang diperjanjikan  dalam  Sertifikat  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima  adalah  juga menjadi utang yang wajib dibayarkan oleh KSP Sejahtera Bersama selaku debitur. Bunga  sebagai  bentuk  kontraprestasi  atas  penyerahan  uang  adalah  merupakan besaran jumlah balas jasa yang diberikan berdasarkan hasil dari penggunaan dana yang  diserahkan. 32 Pembayaran  bunga  kepada  anggorta  KSP  Sejahtera  Bersama selaku penyimpan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KSP Sejahtera Bersama. Dalam hal KSP Sejahtera Bersama tidak memenuhi kewajibannya maka anggota  koperasi  sebagai  kreditur  berhak  untuk  menuntut  pemenuhan  haknya. Tuntutan  tersebut,  meliputi  seluruh  harta  kekayaan  KSP  Sejahtera  Bersama sebagai debitur. 33
Sertifikat  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima  yang  dikeluarkan  oleh KSP Sejahtera Bersama diserahkan kepada penyimpan sebagai bukti penempatan pinjaman  dari  penyimpan.  Setoran  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima dilakukan  hanya  satu  kali.  Penarikan  atas  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima dapat  dilakukan  pada  satu  waktu  tertentu  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam perjanjian antara penyimpan dan KSP Sejahtera Bersama. Penyimpan, dalam hal ini, berkedudukan sebagai kreditur konkuren dari KSP Sejahtera Bersama.
Kreditur konkuren atau unsecured creditors adalah kreditur yang memiliki piutang yang tidak memiliki „jaminan‟ untuk melindungi dirinya sebagai pemberi pinjaman.  Perikatan  antara  anggota  koperasi  dan  KSP  Sejahtera  Bersama
30 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 2.
31 Ibid , Pasal 1 angka 3.
32 Hazniel  Harun, Hukum  Perjanjian  Kredit  Bank ,  Cetakan  Kedua,  (Jakarta:  Yayasan Tritura 66, 1991), hlm. 20.
33 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 6.
sebagaimana  tertuang  dalam  Sertifikat  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima adalah  perikatan  yang  lahir  berdasarkan  perjanjian.  Perjanjian  yang  timbul  yaitu perjanjian utang-piutang. Adanya perjanjian ini dibuktikan dengan dikeluarkannya  Sertifikat  Simpanan  Berjangka  Sejahtera  Prima  oleh  KSP Sejahtera Bersama.
Peranan  kreditur  konkuren  sangat  menentukan  jalannya  PKPU.  Hal  ini terkait  dengan  persetujuan  kreditur  konkuren  yang  menentukan  ditetapkannya PKPU Tetap. Kreditur konkuren juga berperan penting dengan posisinya sebagai pemberi  persetujuan  atas  rencana  perdamaian.  Kreditur  konkuren  menjadi  pihak yang  mempunyai  kekuatan  dalam  melaksanakan  pemungutan  suara  atas persetujuan perdamaian tersebut.
Dalam  hukum  kepailitan  dan  PKPU,  kreditur  dapat  memiliki  kedudukan yang  berbeda.  Hukum  kepailitan  dan  PKPU  mengenal  3  macam  kreditur,  yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Perbedaan kedudukan diantara ketiga jenis kreditur semata-mata ditentukan oleh jenis piutangnya.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1132  KUHPer,  terdapat  2  golongan kreditur  yaitu kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur konkuren adalah kreditur  yang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  kreditur  lainnya  (tidak mempunyai hak mendahului). Kreditur Konkuren atau unsecured creditors adalah kreditur  yang memiliki  piutang uang dengan bisnis atau individu  (debitur)  tetapi yang  tidak  memiliki  „jaminan‟  untuk  melindungi  dirinya  sebagai  pemberi pinjaman.  Contoh  dari unsecured  creditors ,  mencakup  pemasok  perdagangan, karyawan  yang  memiliki  piutang  redundansi  pembayaran  gaji,  pinjaman  tanpa jaminan apapun, dan Pajak Pendapatan &  Bea Cukai,  Pajak  yang belum dibayar adalah termasuk sebagai utang tanpa jaminan.
Kreditur  preferen  adalah  kreditur  dengan  hak  istimewa  atau  hak  untuk didahulukan ( privilege right ). Kreditur preferen memiliki hak untuk didahulukan pelunasan  piutangnya  dari  hasil  harta  pailit  daripada  piutang  para  kreditur
konkuren. 34 Kreditur preferen mendapatkan hak yang berasal dari undang-undang yaitu  Pasal  1134  KUHPer.  Hak  tersebut  menempatkan  posisi  seorang  kreditur preferen menjadi lebih tinggi daripada kreditur lainnya.
Kreditur  separatis  atau  kreditur  pemegang  hak  jaminan  ( preferred creditors )  adalah  jenis  kreditur  yang  ketiga.  Kreditur  separatis  adalah  kreditur yang  memegang  gadai,  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  agunan  atas kebendaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal  55 ayat  (1) UUK-PKPU dan Pasal  1134  ayat  (2)  KUHPer.  Dalam  kepailitan,  kreditur  separatis  memiliki  hak untuk  melakukan  eksekusi  objek  jaminannya,  seolah-olah  seperti  tidak  terjadi kepailitan.
Dalam  pembayaran  utang,  kreditur  separatis  atau  kreditur  pemegang  hak jaminan  harus  memperoleh  pelunasan  piutang  terlebih  dahulu  dibanding  dengan kreditur  preferen  dan  kreditur  konkuren. Sebelum  dilakukan  pelunasan  terhadap para kreditur maka kreditur pemegang hak istimewa harus didahulukan pelunasan piutangnya.  Sifat  didahulukan  ini  bahkan  daripada  kreditur  pemegang  hak jaminan. Kreditur pemegang hak istimewa mencakup piutang atas tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang.
Pembagian harta debitur, dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Kreditur yang  berkedudukan  lebih  tinggi  akan  mendapatkan  pembagian  terlebih  dahulu daripada kreditur lain yang berkedudukan lebih rendah. Kreditur konkuren berhak memperoleh  hasil  penjualan  harta  debitur  setelah  sebelumnya  dilaksanakan pemenuhan  kewajiban  membayar  utang  kepada  para  kreditur  pemegang  hak jaminan  dan  kreditur  pemegang  hak  istimewa.  Perolehan  pembayaran  para kreditur  konkuren  adalah  secara  proporsional  sesuai  dengan  jumlah  piutangnya ( pari passu pro rata parte ). 35
Anggota koperasi sebagai kreditur konkuren dapat melakukan pembahasan atas  isi  rencana  perdamaian.  Memperhatikan  agenda  sidang  dalam  putusan
34 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran ,  ed.1 cet.1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 13.
35 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Faillisementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998 , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 11.
homologasi,  para  kreditur  telah  beberapa  kali  melakukan  pembahasan  atas rencana  perdamaian  yang  diajukan  debitur.  Pembahasan  dilaksanakan  secara daring.  Pertemuan  pembahasan,  memberikan  kesempatan  kepada  para  kreditur untuk  mengemukakan  pendapatnya  dan  meminta  debitur  untuk  memperbaiki rencana  perdamaian.  Pertemuan  pembahasan  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya memberikan  kesempatan  mencapai  kesepakatan  terbaik  dalam  memenuhi kepentingan para pihak.
Sebelum  masuk  ke  proses  pemungutan  suara,  harus  dilakukan  verifikasi terhadap  seluruh  sertifikat  yang  memuat  daftar  nama  dan  jumlah  piutang  para kreditur  terhadap  debitur.  Dalam  proses  verifikasi  tersebut  jumlah  utang  yang dilaporkan  kreditur  dicocokan  dengan  catatan  debitur.  Verifikasi  dilakukan dengan tujuan untuk menghitung jumlah suara yang dimiliki oleh setiap kreditur. Anggota koperasi  sebagai  kreditur konkuren, memiliki hak atas suara  yang telah diverifikasi  berdasarkan  utang  yang  dicocokan.  Pada  proses  kepailitan,  kreditur preferen  atau  kreditur  yang  diistimewakan  dan  kreditur  separatis  atau  kreditur pemegang  gadai,  jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak  agunan atas kebendaan lainnya, tidak boleh mengeluarkan suara atas rencana perdamaian. 36
Pada  proses  PKPU,  khususnya  Pasal  281  ayat  (1)  UUK-PKPU  mengatur bahwa  pemungutan  suara  antara  para  kreditur  bersifat  kumulatif.  Kreditur konkuren  dan  kreditur  separatis  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam menentukan  persetujuan  akan  rencana  perdamaian.  Pada  PKPU  KSP  Sejahtera Bersama  hanya  terdapat  satu  jenis  kreditur  yaitu  kreditur  konkuren.  Putusan homologasi PKPU KSP Sejahtera Bersama menyatakan bahwa kreditur konkuren yang hadir adalah sejumlah 54.204 kreditur konkuren.
Proses  rencana  perdamaian  dilakukan  setelah  tahap  verifikasi  selesai. Tidak  diperbolehkan  adanya  unsur  paksaan  untuk  menyettujui  perdamaian terhadap  rencana  perdamaian.  Rencana  perdamaian  adalah  perjanjian  antara debitur  dan  kreditur  untuk  membayar  seluruh  atau  sebagian  klaim  kreditur. 37
36 Op.,Cit , Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 149 ayat (1).
37 Faisal  Santiago, Pengantar  Hukum  Bisnis, (Jakarta:  Penerbit  Mitra  Wacana  Media, 2012), hlm. 98.
Proses  rencana  perdamaian,  dilakukan  dengan  mekanisme  pemungutan.  Seluruh kreditur konkuren berhak untuk menggunakan hak suaranya dalam proses rencana perdamaian  dengan  syarat  bahwa  ia  adalah  terverifikasi  sebagai  kreditur  yang diakui. Verifikasi adalah hasil yang diperoleh melalui proses pencocokan piutang.
Hasil  pemungutan  suara  dalam  proses  perdamaian  PKPU  KSP  Sejahtera Bersama  adalah  bahwa  rencana  perdamaian  disetujui  oleh  mayoritas  kreditur konkuren yang hadir dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK- PKPU.  Hasil tersebut  adalah bahwa persetujuan  diberikan oleh  melebihi dari 1⁄2 jumlah kreditur konkuren dan mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang telah diverifikasi. Hasil perdamaian tersebut, kemudian disahkan dan menjadi mengikat terhadap seluruh kreditur. 38
Hasil  dari  proses  PKPU  sebagai  kesepakatan  bersama  memberikan kesempatan  kepada  kreditur  konkuren  untuk  memperoleh  pelunasan  atas piutangnya.  Hasil  tersebut  pula  memberikan  waktu  bagi  debitur  untuk  dapat memenuhi  pengembalian  utangnya.  Memperhatikan  perbedaan  tujuan  antara PKPU  dan  kepailitan,  dimana  tujuan  akhir  dari  PKPU  adalah  perdamaian,  maka tidak  ada  pembagian  harta  kekayaan  debitur.  PKPU  adalah  wadah  untuk memenuhi pembayaran utang debitur melalui restrukturisasi utang selama proses PKPU berlangsung. Hal ini merupakan kelebihan PKPU yaitu debitur tetap dapat menjalankan  kegiatan  usahanya,  tetap  dapat  mengupayakan  keuntungan  dari kegiatan  usahanya,  dan  menghimpun  kemampuan  untuk  melunasi  kewajiban kepada para kreditur. 39
UU  Perkoperasian  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  mekanisme kepailitan  dan  PKPU  pada  Koperasi.  PP  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan Pinjam  oleh  Koperasi  memberikan  arahan  kiranya  terhadap  koperasi mengupayakan  meminimalisir  terjadinya  kepailitan  terhadap  koperasi.  Namun demikian, walaupun terbuka kesempatan bagi anggota koperasi dapat mengajukan tagihannya  kepada  koperasi  melalui  mekanisme  PKPU  terhadap  koperasinya
38 Op.,Cit , Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, , Pasal 286.
39 Sentosa  Sembiring, Hukum  Kepailitan  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang Terkait dengan Kepailitan , (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 38.
sendiri,  menurut  penulis  perlu  diperhatikan  prinsip dual  identity dalam  PKPU koperasi. Prinsip dual identity anggota koperasi dalam PKPU koperasinya adalah bahwa  anggota  koperasi  adalah  pemilik  dari  koperasi  itu  sendiri  ( user-owner principal) selain ia adalah sebagai kreditur dari koperasinya.
United  States  Department  of  Agriculture (USDA)  menyatakan  bahwa “ cooperative is a user-owned, user-controlled business that distributes benefits on the  basis  of  use. ” 40 Prinsip user-owner menyiratkan  bahwa  anggota  koperasi membantu  membiayai  koperasi,  sehingga  memiliki  koperasi.  Anggota  koperasi bertanggungjawab  untuk  menyediakan  setidaknya  sebagian  dari  modal  koperasi melalui  mekanisme  simpanan  wajib  dan  simpanan  pokok  anggota  koperasi. Kontribusi  modal  ekuitas  dari  tiap  anggota  koperasi  adalah  dalam  proporsi  yang sama.  Pembiayaan  bersama  ini,  menciptakan  kepemilikan  bersama  para  anggota koperasi terhadap koperasinya.
Prinsip user-owner dari  koperasi  menimbulkan  3  kepentingan  bagi anggota  terhadap  koperasinya.  Tiga  kepentingan  tersebut  mencakup  anggota koperasi  sebagai  pemilik  koperasi,  pengguna  layanan  koperasi,  dan  pemegang kekuasaan  tertinggi  dari  koperasi. 41 Prinsip user-owner juga  diimplementasikan dengan anggota koperasi membiayai kegiatan usaha koperasinya. Memperhatikan posisi  strategis  dari  anggota  koperasi  maka  menjadi  sangat  penting  pemahaman dan  kesungguhan  kesamaan  kepentingan  para  anggota  koperasi  dalam menentukan  dan  mencapai  tujuan  koperasinya.  Hal  ini,  tentunya  juga  harus dipahami sepenuhnya oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan koperasi. 42
Koperasi sebagai badan usaha perlu menghasilkan keuntungan agar dapat bertahan  dan  berkembang.  Seluruh  atau  sebagian  dari  keuntungan  yang didapatkan oleh koperasi akan didistribusikan kembali oleh koperasi kepada para anggotanya.
Tidak  semua  koperasi  menerapkan  dengan  baik  prinsip user-owner sebagai  prinsip  utama  dalam  kegiatan  usaha  koperasi  sebagaimana  tidak  semua
40 Kimberly A. Zeuli dan Robert Cropp, Cooperatives: Principles and Practices in the 21 st Century , (Madison: University of Wisconsin Center for Cooperatives, 2004), hlm. 1.
41 Op.,Cit , Undang-Undang tentang Perkoperasian , UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 22-28.
42 Ibid .
anggota koperasi memahami kedudukan mereka dalam prinsip user-owner . Salah satunya  koperasi  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah    KSP  Sejahtera  Bersama. Pada KSP Sejahtera Bersama, organ-organ koperasi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.  Para  anggota  koperasi  tidak  memanfaatkan  prinsip user-owner mereka  dengan  maksimal.  Akibat  para  anggota  koperasi  tidak  memanfaatkan prinsip user-owner mereka  dengan  maksimal  maka  mereka  tidak  memperoleh penjelasan  yang  memadai  atas  pengelolaan  koperasi  oleh  pengurus  koperasi. Dalam  hal  para  anggota  koperasi  memanfaatkan user-owner mereka  secara maksimal  maka  mereka  akan  memperoleh  penjelasan  yang  lebih  memadai  atas pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh para pengurus.
Pada proses PKPU, anggota koperasi tetap dapat memperoleh pemenuhan atas  hak-haknya  sebagaimana  tetap  harus  memenuhi  kewajibannya.  Perihal  hak dan  kewajiban  tersebut,  UU  Perkoperasian  mengatur  bahwa  setiap  anggota koperasi tetap wajib untuk mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan  bersama  para  anggota  koperasi  sebagaimana  disepakati  dalam  rapat anggota  koperasi.  Setiap  anggota  koperasi  juga  diharapkan  tetap  berpartisipasi dalam  kegiatan  usaha  yang  diselenggarakan  oleh  koperasi.  Setiap  anggota koperasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya, juga diharapkan untuk selalu berupaya  mengembangkan  dan  memelihara  kebersamaan  berdasar  atas  asas kekeluargaan.
Hak-hak setiap anggota koperasi dijamin oleh Pasal 20 UU Perkoperasian. Anggota koperasi berhak untuk menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan dalam  koperasinya.  Setiap  anggota  koperasi  juga  berhak  untuk  bertanya  dan mengemukakan  usulannya  mengenai  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  oleh koperasi.  Wadah  bagi  para  anggota  koperasi  untuk  melaksanakan  hak-hak  ini adalah melalui pelaksanaan rapat anggota koperasi. Pada rapat  anggota koperasi, setiap anggota koperasi berhak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban para pengurus dan pengawas koperasi mengenai pengelolaan koperasi.  Rapat  anggota  koperasi  dilaksanakan  setiap  satu  kali  dalam  satu  tahun buku. Jika diperlukan, rapat anggota koperasi dapat diselenggarakan di luar rapat tahun  anggota  koperasi  melalui  rapat  luar  luar  biasa  anggota  koperasi.  Agenda
rapat  luar  biasa  anggota  koperasi,  disesuaikan  dengan  sebagaimana  alasan mendesak  hingga  rapat  ini  dianggap  perlu  dilakukan.  Adapun  terkait  agenda tersebut maka termasuk pula mengenai kegiatan pengelolaan usaha koperasi. 43
Rapat  anggota  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam koperasi. 44 Keputusan  dalam  rapat  anggota  diperoleh  dengan  cara  melaksanakan musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. 45 Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat adalah  salah  satu  cermin  penerapan  prinsip  demokrasi  dalam  koperasi. Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dalam  koperasi  diselenggarakan berdasarkan  kehendak  dan  keputusan  dari  para  anggotanya.  Rapat  Anggota sebagai salah satu organ dalam koperasi, merupakan sarana dalam melaksanakan hak  anggota  koperasi  untuk  memperoleh  keterangan  dan  pertanggungjawaban terkait  pengurusan  dan  pengawasan  koperasi  yang  dilaksanakan  oleh  pengurus dan  pengawas  koperasi. 46 Tiap-tiap  anggota  koperasi  dengan  hak  yang  sah memiliki  satu  hak  suara  pada  saat  menghadiri  dan  mengambil  keputusan  dalam rapat  anggota.  Keputusan  yang  diambil  dalam  rapat  anggota  diupayakan  untuk sedapat mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 47
Anggota  koperasi  sebagai  kreditur  dalam  PKPU  memiliki  hak  untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur pailit. Anggota KSP Sejahtera Bersama dalam  proses  PKPU  termasuk  ke  dalam  kreditur  konkuren  dan KSP Sejahtera  Bersama adalah  sebagai  debiturnya. Pasal  1131  KUHPer  menyatakan bahwa  debitur  bertanggung  jawab  terhadap  utangnya.  Pasal  yang  sama  juga menyatakan bahwa tiap-tiap kreditur memiliki  hak untuk  memperoleh pelunasan atas  piutangnya,  dari  harta  kekayaan  debitur. Pasal  1131  KUHPerdata memberikan  perlindungan  bagi  para  kreditur  konkuren  dalam  memperoleh haknya.  Perlindungan  tersebut  meliputi  fasilitasi  dan  mekanisme  prosedur
43 Ibid , Pasal 31.
44 Ibid , Pasal 22 ayat (1).
45 Ibid , Pasal 24.
46 Ibid , Pasal 25.
47 Sudarsono dan Edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktek , Cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 88.
pengajuan  perolehan  pelunasan  piutang  kepada  debitur. 48 Upaya  hukum  PKPU adalah salah satu mekanisme perolehan pelunasan piutang anggota KSP Sejahtera Bersama. Melalui mekanisme PKPU, kreditur diharapkan lebih dapat memperoleh kepastian  akan  pelunasan  piutangnya.  Kreditur  dalam  PKPU,  berhak  untuk mengusulkan  penyesuaian  atas  rencana  perdamaian.  Penyesuaian  tersebut mencakup waktu pembayaran, masa pembayaran, dan jumlah pembayaran hingga pelunasan.
Kelanjutan dari PKPU Sementara, para anggota koperasi sebagai kreditur konkuren  dalam  PKPU  KSP  Sejahtera  Bersama  berhak  untuk  menentukan tetapnya  PKPU.  PKPU  Tetap  akan  disetujui  jika  memperoleh  persetujuan  dari lebih  dari  setengah  dari  seluruh  jumlah  kreditur  dengan  hak  sah.  PKPU  Tetap diperoleh  jika  para  kreditur  menyetujui  rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh debitur.  Pada  PKPU,  Pengadilan  hanya  berwenang  menetapkan  sebagaimana persetujuan  dari  kreditur. 49 Dalam  hal  mayoritas  kreditur  tidak  menyetujui rencana perdamaian maka proses dapat berlanjut ke kepailitan.
Voting atas rencana perdamaian maupun atas PKPU Tetap, hanya berlaku bagi  para  kreditur  yang  mendaftarkan  tagihannya.  Hak  suara  kreditur  konkuren adalah  sebagaimana  ketentuan  Pasal  88  UUK-PKPU  yang  menyatakan  bahwa kreditur  yang  mempunyai  hak  suara  adalah  kreditur  yang  diakui.  Kreditur  yang diakui  adalah  kreditur  yang  diterima  dengan  memenuhi  syarat  dan  piutang  yang diajukannya  telah  melalui  tahap  pencocokkan.  Pada  tahap  pencocokan  piutang, para  kreditur  wajib  untuk  mengajukan  pendaftaran  piutangnya  beserta  bukti  atas keberadaan piutang tersebut. Bukti yang diajukan juga mencakup jumlah dan sifat piutangnya. Jenis piutang terdiri dari piutang dengan hak istimewa, hak jaminan, atau  tanpa  hak  khusus.  Setelah  mengajukan  pendaftaran  piutangnya,  kreditur berhak  untuk  meminta  tanda  terima  sebagai  bukti  telah  dilakukan  pencocokan. Selesainya tahap pencocokan maka kreditur  memperoleh hak suara sebagaimana
48 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran ,  ed.1 cet.1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 6.
49 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 228 ayat (6).
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah  Hak  Suara  Kreditor  (PP  tentang  Penghitungan  Jumlah  Hak  Suara Kreditur).
Pada  PKPU,  seorang  kreditur  dimungkinkan  untuk  memiliki  lebih  dari satu  suara.  Hak  suara  tersebut  dapat  digunakan  kreditur  dalam  rapat  kreditur. Penetapan  penghitungan  jumlah  hak  suara  kreditur  adalah  berdasarkan  jumlah piutang  kreditur.  Kreditur  yang  hadir  tetapi  tidak  menggunakan  hak  suaranya maka hak suaranya  akan  dihitung sebagai  suara tidak setuju. 50 Tiap-tiap kreditur dalam  sidang  PKPU,  berhap  hadir  walau  yang  bersangkutan  tidak  menerima panggilan  untuk  hadir  dalam  sidang  tersebut. 51 Pada  PKPU  KSP  Sejahtera Bersama, dari total 54.204 jumlah kreditur konkuren dengan hak suara, sebanyak 315  kreditur  konkuren  tidak  hadir  dalam  pemungutan  suara  atas  rencana perdamaian yang diajukan debitur.
Terkait  dengan  para  anggota  koperasi  yang  merupakan  kreditur  yang memiliki  piutang  terhadap  KSP  Sejahtera  Bersama  sebagai  debitur  PKPU  tetapi tidak  mendaftarkan  tagihannya  dalam  proses  PKPU  maka  tidak  memiliki  hak suara  dalam  proses  PKPU.  Namun  demikian,  dalam  hal  mekanisme  pelunasan piutang telah dituangkan dalam rencana perdamaian dan disahkan oleh pengadilan atau  telah  dilakukan  homologasi  maka  ketetapan  akan  mengikat  bagi  seluruh kreditur.  Hal  ini  mengikat  seluruh  kreditur  baik  kreditur  yang  mendaftarkan maupun tidak mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU.
Mekanisme pelunasan piutang terhadap kreditur yang mengajukan tagihan dalam  PKPU  pun  yang  tidak  mengajukan  tagihan  dalam  PKPU,  tidak  ada perbedaan.  Namun  demikian,  bagi  anggota  koperasi  yang  memiliki  piutang namun  tidak  mengajukan  tagihan  dalam  PKPU  maka  gugurlah  haknya  untuk mengusulkan  perbaikan  atas  rencana  perdamaian  dan  melakukan  pemungutan suara.  Gugurnya  hak  tersebut  termasuk  atas  penetapan  PKPU  Tetap  dan persetujuan rencana perdamaian. Proses pencapaian kesepakatan untuk  membuat kesepakatan  atas  restrukturisasi  utang  antara  debitur  dan  kreditur,  hanya  dapat
50 Ibid , Pasal 87 ayat (2).
51 Ibid , Pasal 228.
diperoleh  melalui  proses  PKPU.  Kreditur  tidak  dapat  menagih  piutangnya dan/atau  mengajukan  tuntutan  hukum  untuk  memperoleh  pelunasan  atas piutangnya kepada debitur, dengan dimohonkannya PKPU. 52 Pada PKPU,  dalam hal  pengurus  dianggap  tidak  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik maka para kreditur berhak untuk mengajukan permohonan penggantian pengurus. Pengajuan permohonan penggantian pengurus oleh kreditur, hanya dapat diajukan jika disetujui oleh lebih dari 50% dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur. 53
Penetapan  homologasi  oleh  hakim  dalam  PKPU  KSP  Sejahtera  Bersama menjadi  alas  hak  yang  mengikat  dan  wajib  dilaksanakan  oleh  debitur. 54 Jika debitur  gagal  atau  lalai  memenuhi  isi  perdamaian  dalam  PKPU  maka  kreditur dapat  menuntut  pembatalan  perdamaian  yang  telah  disahkan. 55 Dalam  hal perdamaian dibatalkan oleh pengadilan maka debitur harus dinyatakan pailit. 56

## F. Simpulan
Simpulan atas analisis terhadap rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Hubungan  utang-piutang  antara  anggota  koperasi  dan  KSP  Sejahtera Bersama  adalah  berdasarkan  pada  perikatan  antara  anggota  koperasi  dan KSP  Sejahtera  Bersama.  Perjanjian  yang  dimaksud  adalah  perjanjian penyimpanan  dana  berjangka.  Perjanjian  penyimpanan  dana  ini  tidak disertai  dengan  jaminan.  Perjanjian  ini  mendudukkan  anggota  koperasi sebagai  kreditur  konkuren  dalam  PKPU  KSP  Sejahtera  Bersama. Persetujuan mayoritas kreditur konkuren menjadi dasar pengadilan dalam menetapkan  PKPU  Tetap  persetujuan  atas  rencana  perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 229 dan Pasal 281 UUK-PKPU.
2. Pada  proses  PKPU,  KSP  Sejahtera  Bersama  tetap  dapat  melaksanakan kegiatan  usahanya.  Pada  proses  ini,  setiap  anggota  koperasi  juga  tetap dapat memperoleh hak-haknya. Hak setiap anggota koperasi dijamin oleh Pasal  20  UU  Perkoperasian.  Terkait  hak  anggota  koperasi  dalam
52 Ibid , Penjelasan Pasal 56 ayat (1).
53 Ibid , Pasal 236 ayat (3).
54 Ibid, Pasal 287.
55 Ibid , Pasal 170 ayat (1).
56 Ibid , Pasal 291ayat (2).
kedudukannya  sebagai  kreditur  dari  koperasinya,  Pasal  1131  KUHPer memberikan  perlindungan  untuk  memperoleh  hak  atas  pelunasan  atas piutangnya.  Khusus  kaitannya  dengan  pelaksanaan  PKPU  maka  anggota koperasi  sebagai  kreditur,  memiliki  hak  suara.  Hak  suara  ini  diperoleh kreditur  dalam  hal  kreditur  yang  bersangkutan  telah  mendaftarkan  dan memperoleh  verifikasi  atas  piutangnya  terhadap  debitur.  Hal  ini  adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUK-PKPU.

## G. Saran
Dua  saran  yang  Penulis  ajukan  berdasarkan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.  Pertama,  tiap-tiap  yang  ingin  ikut  berkegiatan  dalam  koperasi  agar menjalankan  usaha  perkoperasian  dengan  memperhatikan  implementasi  prinsip- prinsip  koperasi  dan  ketentuan-ketentuan  terkait  perkoperasian.  Hal  ini  penting agar koperasi tetap dapat mewujudkan koperasi sebagai pokoguru Perekonomian nasional.
Simpulan  kedua  adalah  bahwa  walau  terbuka  dan  tersedia  mekanisme PKPU  dalam penyelesaian  utang-piutang antara koperasi  dan anggotanya namun agar  upaya  penyelesaian  dimaksimalkan  melalui pelaksanaan  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  PP  tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi.  Upaya  musyawarah untuk  mufakat  adalah  salah  satu  bentuk  aplikasi  atas  asas  kekeluargaan  dalam koperasi.  Pelaksanaan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dilakukan  dalam rapat  anggota  koperasi.  Kedudukan  anggota  koperasi  sebagai  pemilik  koperasi perlu  diperhatikan  sehingga  pelaksaan  perolehan  hak  anggota  koperasi  dalam wadah rapat anggota, dimaksimalkan.

## H. Daftar Referensi
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin.  (2006).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Hadikusuma, Hilman. (1995).  Metode  Pembuatan Kertas Kerja atau atau Skripsi
Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Madju.
Hadhikusuma,  R.T.  Sutantya  Rahardja.  (2005).  Hukum  Koperasi  Indonesia.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Harun, Hazniel. (1991). Hukum Perjanjian Kredit Bank. Cetakan Kedua. Jakarta:
Yayasan Tritura 66.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan
Pinjam oleh Koperasi. PP Nomor 9 Tahun 1995.
Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Perkoperasian.  UU  No.  25  Tahun  1992.  LN No. 116 Tahun 1992. TLN 3502.
Indonesia. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Lembaran  Negara  No.  131  Tahun  2004.
Tambahan Lembaran Negara No. 4443.
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Peraturan  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  tentang  dan  Pembinaan Perkoperasian. Permenkop Nomor 9 Tahun 2018.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Accessed on May 5, 2021 from http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3271040020019 .
Mamudji,  Sri,  et.  al.  (2005).  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum.  Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Pramono,  Nindyo.  (1986).  Beberapa  Aspek  Koperasi  pada  Umumnya  dan
Koperasi  Indonesia  di  dalam  Perkembangan.  Yogyakarta:  TPK  Gunung Mulia.
Sanapiah,  Faisal.  (1982).  Metodologi  Penelitian  Pendidikan.  Jakarta:  Penerbit Usaha Nasional.
Santiago,  Faisal.  (2012).  Pengantar  Hukum  Bisnis.  Jakarta:  Penerbit  Mitra Wacana Media.
Sastrawidjaja,  Man  Suparman.  (2006).  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.
Sembiring,  Sentosa.  (2006).  Hukum  Kepailitan  dan  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Terkait dengan Kepailitan. Bandung: Nuansa Aulia.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2016).  Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan Memahami  Undang-  Undang  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Prenamedia Group.
Sjahdeini, Sutan Remy.
(2004). Hukum Kepailitan: Memahami Faillisementsverordening  juncto  Undang-Undang  No.4  Tahun  1998.
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Soekanto,  Soerjono.  (2007).  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Cet.  3.  Jakarta: Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.  (1986).  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Cet.  3.  Jakarta:
Universitas Indonesia.
Sudarsono dan Edilius. (2005). Koperasi Dalam Teori dan Praktek. Cet.4. Jakarta:
Rineka Cipta.
Surakhmad,  Winarno.  (1985).  Pengantar  Penelitian  Ilmiah:  Dasar,  Metode,  dan Teknik. Bandung: Tarsito.
Sulaiman,  Robintan  dan  Joko  Prabowo.  (2000).  Lebih  Jauh  tentang  Kepailitan: Tanggung  Jawab  Komisaris,  Direksi,  dan  Pemegang  Saham  terhadap Perusahaan  Pailit.  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum Universitas Pelita Harapan.
Vitaliano,  Peter.  (1985).  Cooperative  Principles  and  Concepts:  An  Overview.
Washington D.C.: American Institute of Cooperation.
Wirana,  Andjar  Pachta,  et.  al.  (2005).  Hukum  Koperasi  Indonesia  Pemahaman,
Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha. Jakarta: Prenadamedia.
Zeuli,  Kimberly  A.  and  Robert  Cropp.  (2004).  Cooperatives:  Principles  and Practices in the 21 st Century. Madison: University of Wisconsin Center for Cooperatives.