## PENGARUH KUALITAS ANGGARAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA JAMBI
Sugiharto 1)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi FEB Universitas Jambi

## ABSTRACT
The research goal is to analyze and demonstrate empirically on Effect of Budget and Budgetary Control Quality  Organizational  Effectiveness  Against  Government  within  the  City  of  Jambi  either  partially  or simultaneously and determine the amount of the impact or effect of the Budget and Budgetary Control Quality Organizational Effectiveness  Against  Government   within the  City of Jambi. Techniques or methods used in data collection in the study with the technique or method of purposive random sampling ( purposive sampling / Judgement  )  conducted  by  survey  method  by  distributing  research  instruments  /  questionnaires  to  the respondents with a list of questions / questionnaire , further explanation is given orally, in addition to the also carried out interviews  with 39 respondents from the Government on education in the work environment where every  SKPDs  City  of      Jambi  taken  5  of  the  respondents  as  the  study  sample,  obtained  from  distributing questionnaires  or  quoestioner  with  total  195  questionnaire  respondents  .  Distribution  of  195  questionnaires  , 163 were returned , which can not be processed 32 , and the data that can be  processed is 158 questionnaire. Based on calculations of data analysis program SPSS 20 , the description of the results obtained in testing the hypothesis that a partial ( t-test ) , it is known that the partial hypothesis 1.1 which states that the quality of the budget  significantly  affect  the  effectiveness  of  government  organizations  and  the  city  of  Jambi  1.2  hypothesis which states control budget significantly affect organizational effectiveness Jambi city government is evidenced by the value of the t-test at α 0.05 is above 1,725 t count on the quality of budgetary control budgetary 6.670 and 6.195 and simultaneous hypothesis testing ( test - F ) , it is known that simultaneous hypothesis 2 stated that the quality of budget and budgetary control significantly affects organizational effectiveness Jambi city government is  proved  by  the  calculated  value  of  the  F  -  test  results  on  α  -  F  3.14  0.05  above  is  163.627  .  The  role  of  the quality  of  budget  and  budgetary  control  that  influence  organizational  effectiveness  in  the  provincial  city administration has been shown by the evidence that the factors contained in the variable quality of budget and budgetary control is able to significantly positively encourages the creation of organizational effectiveness . If an  increase  in  the  quality  and  budget  control  simultaneously  (  concurrently  )  it  will  improve  organizational effectiveness indicators Jambi city government.
Key words: Quality Budget , Budgetary Control and Organizational Effectiveness

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  membuktikan  secara  empiris  tentang  Pengaruh Kualitas  Anggaran  dan  Pengendalian  Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Organisasi  di  lingkungan  Pemerintahan Kota  Jambi  baik  secara  partial  maupun  simultan  dan  mengetahui  besaran  dampak  atau  Pengaruh  Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi tersebut.    Teknik  atau  cara  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  dengan  tehnik  atau metode Purposive Random Sampling (Sampling Purposive/Judgement) dilakukan dengan metode survey dengan penyebaran instrumen penelitian / kuesioner kepada responden dengan memberikan daftar pertanyaan / angket, selanjutnya diberikan penjelasan secara lisan, disamping itu juga dilakukan wawancara terhadap responden yang berasal  dari  39  SKPD  di  lingkungan  kerja  Pemerintahan  Kota  Jambi  dimana  setiap  SKPD  diambil  5  orang responden  sebagai  sampel  penelitian,  diperoleh  dari  penyebaran  angket  atau  quoestioner  dengan  total keseluruhan angket 195 responden.  Dari 195 sebaran questioner,  yang kembali 163,  yang tidak bisa diolah 32, dan data yang bisa diolah adalah 158 questioner.  Berdasarkan analisis data pada perhitungan program SPSS 20, diperoleh  hasil  secara  deskripsi  yaitu  bahwa  pengujian  hipotesis  secara  partial  (Uji-t)  maka  diketahui  bahwa secara  parsial  hipotesis  1.1  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  anggaran  secara  signifikan  mempengaruhi
efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi dan hipotesis 1.2 yang menyatakan pengendalian anggaran secara signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi adalah terbukti dengan nilai uji-t pada α 0,05 diatas 1.725 yaitu t-hitung pada kualitas anggaran 6,670 dan pengendalian anggaran 6,195 dan pengujian hipotesis  secara  simultan  (Uji-F)  maka  diketahui  bahwa  secara  simultan  hipotesis  2  yang  menyatakan  bahwa kualitas  anggaran  dan  pengendalian  anggaran  secara  signifikan  mempengaruhi  efektivitas  organisasi pemerintahan  kota  Jambi  adalah  terbukti  dengan  nilai  F-hitung  pada  hasil  uji-F  pada  α  0,05  diatas  3,14  yaitu 163,627. Peran serta kualitas anggaran dan pengendalian anggaran yang mempengaruhi efektivitas organisasi di lingkungan pemerintahan kota Jambi telah ditunjukan oleh bukti-bukti bahwa faktor-faktor yang terdapat dalam variabel  kualitas  anggaran  dan  pengendalian  anggaran  mampu  secara  signifikan  positif  mendorong  terciptanya efektivitas  organisasinya.  Apabila  terjadi  peningkatan  kualitas  dan  pengendalian  anggaran  secara  serentak (bersamaan) maka akan meningkatkan indikator efektivitas organisasi pemerintahan Kota Jambi.
Kata Kunci : Kualitas Anggaran, Pengendalian Anggaran dan Efektivitas Organisasi.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1   Latar Belakang
Perubahan paradigma dalam hal pengelolaan Sistem  pemerintahan  Daerah  yang  diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah,  sejak  awal  era reformasi  telah  diatur  dalam  satu  paket  undang- undang  yaitu  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD.
Undang-undang  ini  memberikan  otonomi secara  penuh  kepada  daerah  kabupaten  dan  kota untuk  membentuk  dan  melaksanakan  kebijakan menurut  prakarsa  dan  aspirasi  masyarakatnya. Artinya,  hingga  saat    daerah  sudah  diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan,  mengawasi,  mengendalikan  dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Pemberian  otonomi  daerah  diharapkan  dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas  sektor  publik  di  Indonesia.  Dengan otonomi,  Daerah  dituntut  untuk  mencari  alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi  harapan  masih  adanya  bantuan  dan bagian  ( sharing )  dari  Pemerintah  Pusat  dan menggunakan  dana  publik  sesuai  dengan  prioritas dan aspirasi masyarakat.
Dengan  terjadinya  krisis  multidimensional yang  pernah  melanda  bangsa  Indonesia  telah memberikan  kesadaran  akan  pentingnya  gagasan penataan  kembali  sistem  otonomi  daerah  bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi  nilai-nilai  kerakyatan  dalam  praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam  rangka    upaya  untuk  memantapkan kemandirian  Pemerintah  Daerah  yang  dinamis  dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan  dan  otonomi  daerah  dalam  lingkup yang  lebih  nyata,  maka  diperlukan  upaya-upaya untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan  pengelolaan  sumber  daya  daerah harus  dilaksanakan  secara  komprehensif  dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  sehingga  otonomi  yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara praktiknya, Pemerintah Daerah dituntut  mampu  menciptakan  sistem  manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan  daerah.  Salah  satu  aspek  dari pemerintahan daerah  yang  harus diatur secara hati- hati  adalah  masalah  pengelolaan  keuangan  daerah dan  anggaran  daerah.  Anggaran  Daerah  atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan  instrumen  kebijakan  yang  utama  bagi Pemerintah Daerah.
Konsekuensi  logis  pelaksanaan  otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999  menyebabkan perubahan dalam manajemen  keuangan  daerah.  Perubahan  tersebut antara  lain  adalah  perlunya  dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran  meliputi  proses  penyusunan,  pengesahan, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran. Berbeda  dengan  UU  No.  5  tahun  1974,  proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban  anggaran  daerah  menurut  UU No. 22 tahun 1999 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan  dari  Menteri  Dalam  Negeri  untuk APBD  Propinsi  dan  pengesahan  Gubernur  untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).
Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan  dalam  dua  dekade  terakhir  yaitu  dari berorientasi  proses  menjadi  berorientasi  hasil  telah ikut  mereformasi  sistem  pengelolaan  keuangan negara  baik  di  negara  maju  maupun  negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan  keuangan  negara  di  Indonesia  yang diawali  dengan  keluarnya  Undang-Undang  No.  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  telah membawa  banyak  perubahan  mendasar  dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar tersebut  diantaranya  adalah  diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis kinerja ( performance-based  budgeting )  dalam  penyusunan anggaran pemerintah.
Sejalan  dengan  itu,  dalam,  Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah  membuka  peluang  bagi daerah  untuk  mengembangkan  dan  membangun daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas masing-masing. Kedua undang-undang ini membawa  konsekuensi  bagi  daerah  dalam  bentuk pertanggungjawaban  atas  pengalokasian  dana  yang dimiliki  dengan  cara  yang  efektif  dan  efisien. Pengalokasian  dana  yang  efektif  mengandung  arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah  mengarah pada pencapaian  sasaran dan tujuan  stratejik  yang  dimuat  dalam  dokumen perencanaan stratejik
daerah. Sedangkan,
pengalokasian  dana  yang  efisien  mengandung  arti
bahwa  pencapaian  sasaran  dan  tujuan  stratejik tersebut  telah  menggunakan  sumber  daya  yang paling  minimal  dengan  tetap  mempertahankan tingkat  kualitas  yang  direncanakan.  Pengalokasian pengeluaran  yang efektif dan  efisien tersebut dapat diwujudkan  dengan  penerapan  Anggaran  Berbasis Kinerja dalam  penyusunan  anggaran  pemerintah daerah.
Pada  dasarnya  anggaran  kinerja  merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.  Kinerja  tersebut  harus  mencerminkan efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik,  yang berarti  harus  berorientsi  pada  kepentingan  publik. Hal  ini  sudah  menjadi  kebutuhan  masyarakat daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  secara luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  dan  otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan  masyarakat  daerah  untuk  mengelola dan  mengatur  urusannya  sendiri.  Aspek  atau  peran pemerintah  daerah  tidak  lagi  merupakan  alat kepentingan  pemerintah  pusat  belaka  melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Pengendalian anggaran terhadap Penerimaan dan  pengeluaran  daerah  (APBD)  harus  selalu dilakukan dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan  dengan  yang  dicapai  dan  perlu dilakukan  analisis varians (selisih)  terhadap penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  agar  dapat sesegera  mungkin  dicari  penyebab  timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.
Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya  transparansi  dan  akuntabilitas  publik adalah  melalui  penyajian  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  komprehensif.  Dalam  era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  menyajikan laporan  keuangan  yang  terdiri  atas  Laporan Perhitungan  APBD  (Laporan  Realisasi  Anggaran), Nota  Perhitungan  APBD,  Laporan  Aliran  Kas,  dan Neraca.  Laporan  keuangan  tersebut  merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor  publik  dan  merupakan  salah  satu  alat  ukur kinerja  finansial  pemerintah  daerah.    Laporan keuangan  merupakan  komponan  penting  untuk menciptakan  akuntabilitas  sector  public  dan  salah satu  alat  untuk  penilaian  kinerja  unit.  Disamping itu,    pertanggungjawaban  laporan  keuangan merupakan dasar untuk mengambil keputusan. Oleh karena  itu,  dampak  penerapan  system  anggaran berbasis kinerja perlu dikaji lebih lanjut.
Sebagai  bentuk  akuntabilitas  pemerintah dalam  pengelolaan  dana  publik,  anggaran  dari mulai  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat,  Sehingga  pada  akhirya  anggaran
tersebut dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya apakah telah sesuai dengan sasaran dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana strategis.
Selanjutnya    permasalahan  efektivitas  kerja organisasi  juga  tidak  terlepas  dari  bagaimana manajemen melakukan pengendalian kerja terhadap semua aspek organisasi, termasuk dalam pengendalian program kerjanya. Pengendalian yang merupakan  suatu  proses  dan  sebagai  alat  control untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  masalah yang  terjadi  dalam  organisasi  untuk  segera  diatasi sehingga  semua  pekerjaan  dapat  direalisasikan sesuai dengan rencana.
Proses penyusunan anggaran kinerja termasuk  dalam  hal  pengendalian  pelaksanaan kerjanya  sangat  tergantung  pada  kualitas  dari sumber daya manusianya. Jika kemampuan sumber daya manusianya terbatas, kemungkinan besar hasil dari  program-program  kerja  menjadi  tidak  efektif dan  efisien.  Program  pendidikan  dan  pelatihan menjadi  bagian  yang  penting  untuk  meningkatkan kemampuan sekaligus menggerakkan dan merangsang  semangat  kerja  pegawai  dalam pencapaian  tujuan  organisasi.  Disamping  itu pendekatan  kinerja  disusun  untuk  mengatasi berbagai  kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran tradisional,  khususnya  kelemahan  yang  disebabkan oleh  tidak  adanya  tolak  ukur  yang  dapat dipergunakan  untuk  mengukur  kinerja  dalam pencapaian  tujuan  dan  sasaran  pelayanan  publik (Nordiawan, dkk, 2009; 27)
Ketika  perubahan  sistem  politik  menuju  ke arah  sistem  yang  demokratis,  maka  efisiensi  dan efektivitas  menjadi  parameter  keberhasilan  dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih demokratris dan  bertanggung  jawab.  Melalui  pemberdayaan politik rakyat, maka Pemerintah Indonesia menerapkan  desentralisasi  secara  luas  dengan memberikan  otonomi  kepada  pemerintah  daerah. Bahwa dengan perubahan sistem politik menuju ke arah  sistem  demokratis  tentu  akan  membawa dampak yang cukup luas bagi daerah kabupaten/dan kota  yakni  :  (a)  bertambahnya  beban/  tanggung jawab  bagi  daerah  sehingga  berakibat  pada  makin besarnya  dana  yang  harus  disediakan  untuk menyelenggarakan pemerintahan. (b) daerah dituntut  untuk  meninjau  dan  menata  kembali organisasi  dan  manajemen  pemerintah  daerah termasuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya aparat.  (c)  menggali  dan  melihat  kembali  potensi pendapatan daerah untuk menjadi sumber pendapatan  yang  potensial  dan  berkesinambungan bagi  pemerintah  kabupaten/kota,  sebagaimana dijelaskan  oleh  Pratikno  dan  Lay  dalam  Maryati (2002 : 2)
Dari  hasil  penelitian  yang  sampaikan  oleh Robinson (Tahun 2006) yang melakukan penelitian
di  DPRD  Kabupaten  dan  kota  se  Propinsi Bengkulu,  bahwa  secara  bersama-sama,  kejelasan anggaran,  evaluasi  anggaran,  dan  keakuratan anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap efektivitas pengawasan anggaran. Sedangkan  hasil  uji  interaksi  menunjukkan  bahwa pengetahuan  tentang  anggaran  tidak  berpengaruh signifikan dalam hubungan antara kualitas anggaran dan  efektivitas  pengawasan  anggaran,  tetapi pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan  secara  langsung  terhadap  efektivitas pengawasan anggaran.
Sejalan  dengan  fenomena  diatas,  Utari (2009) dalam penelitiannya di Kabupaten Temanggung  Propinsi  Jawa  Tengah,  menyatakan bahwa  dalam  praktek  penyusunan  anggaran  masih banyak  ditemukan  gejala  penggunaan  pendekatan traditional budget atau line item, antara lain adanya pencantuman  indikator  kinerja  ( input,  output  dan outcome ),  yang  tidak  jelas  ukuran  dan  stándar biayannya.  Dengan  kata  lain  proses  penyusunan anggaran  belum  menggunakan  Sistem  anggran berbasis  kinerja.  Hal  ini  berdampak  pada  kualitas pelaporan  penggunaan  anggaran.  Lucyanda  dan Sari  (2009)  menemukan  bukti  bahwa  kualitas anggaran  dipengaruhi  oleh  akuntabilitas  publik, partisipasi  masyarakan  dan  dan  transparansi anggaran.  Cipta  (2011)  menyimpulkan  bahwa penerapan  anggaran  berbasis kinerja  belum terpenuhi.
Dengan  meninjau  pada  aspek  akuntabilitas akuntansi,  Herawati  (2011)  menyatakan  hasil penelitian di Instansi Perintahan Kota Jambi bahwa secara  simultan  pengaruh  kejelasan  sasaran anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi Pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu Kejelasan  sasaran  anggaran  dan  Pengendalian akuntansi.  Namun  penelitian  ini  belum  melihat tentang  kualitas  dan  kinerja  serta  pengendalian anggaran  sebagai  salah  satu  indikator  efetivitas kerja  di  Pemerintahan  Kota  Jambi  terlebih  jika dilihat  dari  kepiawaian  pengelolaan  keuangan dilingkungan yang bersangkutan.
Selanjutnya  Asmoko  (2006)  menyatakan bahwa  penganggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh positif  secara  signifikan  terhadap  efektivitas pengendalian  keuangan  dan  kinerja.  Alim  (2008) juga  mengungkapkan  bahwa  partisipasi,  sasaran, revisi dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  manajerial,  termasuk  kecukupan anggaran  ikut  mempengaruhi  kinerja  manajerial (Sinuraya,  2009).  Kinerja  manajerial.  Ramandei (2009) menambahkan variabel karakteristik sasaran anggaran dan sistem pengendalian Intern mempengaruhi Kinerja Manajerial.
Dari beberapa penelitian tentang faktor yang mempengaruhi  efektivitas  organisasi  terdiri  dari Karakteristik  organisasi,  kebijakan  dan  praktek manajemen,  dan  faktor  produksi  (Abidin,  2002), Partisipasi anggaran dan keterlibatan kerja (Rahman  dan  Supomo,  2003),  struktur,  iklim organisasi  dan  kepemimpinan  (Chabib,  2006), motivasi,  kepemimpinan,  dan  disiplin  pegawai (Purnomo,  2006),  budaya  organisasi  (Wijaya, 2007),  Partisipasi  dan  profesionalisme  aparat (Santoso, 2009), restrukturisasi organisasi (Primasari,  2011)  dan  formasi  pegawai,  sumber daya  manusia,  struktur  organisasi,  anggaran, sekretiaris  non  PNS  dan  sarana  prasarana  (Fitha, 2011)  serta  Iklim  organisasi,  etos  kerja,  disiplin kerja (Syahiruddin, 2012).
Berhubungan  dengan  Laporan  Keuangan Pertanggungan Jawaban yang terkait dengan kinerja Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), Fokus Jambi.Com menginformasikan  bahwa  sebanyak  11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi mendapat  catatan  khusus  oleh  DPRD  setempat dalam  rapat  paripurna  pertanggungjawaban  Wali Kota  Jambi  tanggal  5  Mei  2013  lalu.  Disebutkan bahwa  ke-11  SKPD  tersebut  dalam  tahun  2012 kinerjanya  belum  maksimal,  tergambar  banyak target  yang  belum  tercapai.  11  SKPD  tersebut  di antaranya  adalah,  Dinas  Pasar,  Dinas  Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan sejumlah SKPD lainnya.  SKPD-SKPD  tersebut  mendapatkan  nilai negatif,  sehingga  visi  dan  misi  'Bernas'  masih  jauh dari  keberhasilan.  (Laporan Fokus  Jambi.com Download 28 mei 2013 jam 07.30 wib)
Hambatan dan masalah diatas tentunya dapat berdampak pada pelaksanaan tugas pokok organisasi menjadi tidak efektif terlebih jika proses penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak dikung oleh  kualitas  sumber  dayanya.  Jika  kemampuan SDM-nya  terbatas,  kemungkinan  besar  hasil  dari program-program  kerja  menjadi  tidak  efektif  dan efisien.
Dari  hasil  pengamatan  pada  survei  pra penelitian  yang  peneliti  lakukan  dengan  jajak pendapat dan menyebarkan 30 kuesioner kepada 30 orang  responden  (pegawai)  yang  disebar  secara acak di berbagai SKPD ternasuk Kantor Kecamatan dilingkungan  Pemerintahan  Kota  Jambi  pada minggu ketiga Januari 2013, ditemukan bahwa dari ke-30  responden  21  orang  kurang  yakin  akan keberhasilan  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja bisa  dilaksanakan  sesuai  target  yang  telah ditetapkan ( 9 responden yakin berhasil), terdapat 7 orang yang merasa tidak mampu untuk mengendalikan  program-program  secara  baik  (23 orang  merasa  mampu),  10  orang  menyatakan bahwa efektivitas dan kualitas kerja pegawai adalah cukup baik (20 orang menyatakan kurang baik) dan 6  orang  menyatakan  kemampuan  kualitas  SDM
dalam  melaksanaan  program  kerja  secara  tepat sasaran dan efisien adalah cukup baik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  mengkaji  dan membahas lebih lanjut mengenai Pengaruh Kualitas Anggaran  dan  Pengendalian  Anggaran  terhadap Efektivitas Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi.

## 1.2   Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  penelitian diatas, penelitian  mengemukakan rumusan  masalah sebagai berikut :
a Apakah  Kualitas  Anggaran  dan  Pengendalian Anggaran  berpengaruh  signifikan  Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan
Pemerintahan Kota Jambi secara parsial ?
b Apakah Pengendalian Anggaran dan Pengendalian  Anggaran  berpengaruh  signifikan Terhadap  Efektivitas  Organisasi  di  lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara simultan?

## 1.3   Tujuan Penelitian
Berdasarkan    rumusan  masalah  tersebut diatas  yang  sekaligus  membatasi  ruang  lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :
a Untuk  menganalisis  dan  membuktikan  secara empiris tentang Kualitas Anggaran dan Pengendalian  Anggaran  berpengaruh  signifikan Terhadap  Efektivitas  Organisasi  di  lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara parsial.
b Untuk  menganalisis    Kualitas  Anggaran  dan Pengendalian  Anggaran  berpengaruh  signifikan Terhadap  Efektivitas  Organisasi  di  lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara simultan.

## 1.4   Kerangka Pemikiran Teoritis
Anggaran  merupakan  suatu  pernyataan formal  yang  dibuat  oleh  manajemen  tentang rencana-rencana  yang  akan  dilakukan  pada  masa yang  akan  datang  dalam  suatu  periode  tertentu, yang  akan  digunakan  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan  kegiatan  selama  periode  tersebut (Hanson,  1996).  Sedangkan  dalam  penyusunan anggaran  melibatkan  banyak  pihak,  baik  manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini akan  berdampak  langsung  terhadap  perilaku manusia,  terutama  bagi  orang  yang  langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran.
Schiff  dan  Lewin  (1970),  mengemukakan bahwa  anggaran  yang  telah  disusun  memiliki  dua peranan. Pertama, anggaran dapat berperan sebagai
perencanaan  dimana  anggaran  tersebut  berisi tentang  ringkasan  rencana  keuangan  organisasi dimasa  yang  akan  datang.  Kedua,  anggaran  juga dapat  berperan  sebagai  kriteria  kinerja  dimana anggaran  dipakai  sebagai  sistem  pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial.
Anggaran  merupakan  alat  yang  dapat dipakai  untuk  memotivasi  kinerja  para  anggota organisasi  (Chow et  al .,  1988).  Di  samping  itu anggaran juga merupakan alat untuk mengendalikan,  mengkoordinasikan,  memotivasi dan mengevaluasi prestasi manajer (Kennis, 1979).
Dalam  studi  yang  dilakukan  Swieringa  dan Moncur  (1975)  ditemukan  bahwa  karakteristik anggaran  sangat  dibutuhkan  untuk  menentukan diterimanya  sebuah  anggaran  oleh budgetees . Mereka  juga  mengatakan  bahwa  dorongan  akan meningkat apabila anggaran yang diterima itu lebih akurat, lebih rasional dan lebih terkendali, sehingga menumbuhkan  partisipasi  yang  tinggi.  Terkait dengan fungsi anggaran sebagai sistem pengendalian  maka  bagi  pihak  yang  melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut, akan lebih efektif  bagi  mereka  dalam  menjalankan  fungsi pengawasannya ketika anggaran tersebut memenuhi kriteria akurat, rasional dan terkendali.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan  suatu  daerah  untuk  menggali  dan mengelola  sumber-sumber  keuangan  asli  daerah dalam  memenuhi  kebutuhannya  guna  mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat  dan  pembangunan  daerahnya  dengan tidak  tergantung  sepenuhnya  kepada  pemerintah pusat  dan  mempunyai  keleluasaan  di  dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan
perundangundangan
(Syamsi,1986: 199).
Larry  D  Stout  (1993)  dalam  Bastian (2006:275)
menyatakan bahwa Pengukuran/penilaian  kinerja  merupakan  proses mencatat  dan  mengukur  pencapaian  pelaksanaan kegiatan  dalam  arah  pencapaian  misi  (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan  berupa  produk,  jasa  ataupun  suatu proses.  Menurut  James  B.  Whittaker  (1993)  dalam Akuntansi  Sektor  Publik  (Bastian  2006:275) diyatakan  bahwa  Pengukuran/penilaian  kinerja adalah  suatu  alat  manajemen  untuk  meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Anggaran  berbasis  kinerja  adalah  suatu system  anggaran  yang  mengutamakan  upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi  biaya  atau  input  yang  ditetapkan.  Dengan pengertian  tersebut  konsekuensinya  adalah  bahwa setiap alokasi dana  harus diukur  hasil  yang hendak dicapai  dari  input  yang  ditetapkan,  sehingga
keberhasilan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan pencapaian dan dalam suatu pelaksanaan program.
Dalam organisasi pemerintahan, pengukuran kinerja  keuangan  sangat  penting  untuk  membantu memperbaiki kinerja instansi, memperbaiki pengalokasikan  sumber  daya  dan  pembuatan keputusan,  serta  untuk  memfasilitasi  terwujudnya akuntabilitas publik oleh organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan  organisasi  yang  bertujuan  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi  dan  sebagainya.  Pelayanan  publik diberikan  karena  masyarakat  merupakan  salah  satu stakeholder organisasi  sektor  publik.  Sehingga pemerintah  tidak  hanya  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  kepada pemerintah pusat  saja, tetapi juga kepada masyarakat luas.
Efektivitas  selalu  terkait  dengan  hubungan antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  tujuan  hasil yang  dicapai,  sehingga  efektivitas  memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dicapai. Menurut pendapat  Mahmudi  dalam  bukunya  Manajemen Kinerja  Sektor  Publik  mendefinisikan  pengertian dari  pada  efektivitas,  sebagai  berikut:  “Efektivitas merupakan  hubungan  antara output dengan  tujuan, semakin  besar  kontribusi  (sumbangan) output terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif organisasi,  program  atau  kegiatan”.  (Mahmudi,
2005:92)
Efektivitas  dalam  suatu  organisasi  bukan suatu  benda,  atau  suatu  tujuan,  atau  suatu karekteristik  dari output atau  perilaku  organisasi, tetapi  cukup  suatu  pernyataan  dari  relasi-relasi  di dalam  dan  di  antara  jumlah  yang  relevan  dari organisasi  tersebut.  Suatu  organisasi  yang  efektif adalah yang dapat membuat laporan tentang dirinya dan  aktivitas-aktivitasnya  menurut  cara-cara  dalam jumlah-jumlah  tersebut  dapat  diterima.  Pandangan ini  memahami  efektivitas  sebagai  proses  negosiasi yang  terus  menerus,  ketimbang  sebagai  sesuatu yang diproduksikan. Proses  yang dipakai oleh para pimpinan  instansi  untuk  menetapkan  efektivitas organisasi mencakup pengamatan terhadap lingkungan  yang  terus  menerus  guna  menjamin
bahwa output-output organisasi  yang  dipakai  oleh seorang anggota kelompok dapat diterima.
Pengelolaan  Sistem  pemerintahan  Daerah yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sejak awal  era  reformasi  telah  diatur  dalam  satu  paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  No.  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Undang-undang  ini  memberikan  otonomi  secara penuh  kepada  daerah  kabupaten  dan  kota  untuk membentuk  dan  melaksanakan  kebijakan  menurut prakarsa  dan  aspirasi  masyarakatnya.  Artinya, hingga saat  daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk  merencanakan,  melaksanakan,  mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan- kebijakan  daerah.  Pentingnya  gagasan  penataan sistem  otonomi  daerah  bertolak  dari  pemikiran untuk  menjamin  terjadinya  efisiensi,  efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi  nilai- nilai  kerakyatan  dalam  praktik  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Anggaran  yang  tepat  dalam  organisasi sudah  menjadi  keharusan  bila  organisasi  ingin efektif.  Organisasi  tidak  mungkin  efektif  bila anggaran  tidak  mendukung  keberadaan  organisasi tersebut.  Demikian  juga  dengan  pengendalian, untuk  menghasilkan  efektivitas  organisasi  yang terbaik  dibutuhkan  pengendalian  yang  tepat. Penganggaran  Berbasis  Kinerja  didefenisikan sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  pendanaan yang  dituangkan  dalam  kegaitan-kegiatan  dengan keluaran  dan  hasil  yang  diharapkan  termasuk efisiensi  dalam  pencapaian  hasil  dari  keluaran tersebut.  Keluaran  dan  hasil  tersebut  dituangkan dalam  target  kinerja  pada  setiap  unit  kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program dikuti dengan pembiayaan  pada  setiap  tingkat  pencapaian  tujuan (Anggarini dan Puranto, 2010).
Berdasarkan  uraian  di  atas  diperoleh penjelasan  tentang  kerangka  pemikiran  secara skematis  penulis gambarkan sebagai berikut :
Gambar. 1 Kerangka Pemikiran

## Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran
Terhadap Efektivitas Organisasi
Keterangan :
Hubungan Kerja Area penelitian Pengaruh
Dari  kerangka  pemikiran  diatas  dan  sesuai dengan  rumusan  masalah  serta  tujuan  penelitan  ini maka  peneliti  mengajukan  beberapa  hipotesis berikut :
a. Pengaruh  Kualitas  Anggaran  dan  Pengendalian Anggaran Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Efektivitas Organisasi
di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi. H 1.1 Kualitas Anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara parsial.
H 1.2 Pengendalian  Anggaran  berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara parsial.
b. Kualitas  Anggaran  dan  Pengendalian  Anggaran
Berpengaruh Terhadap Efektivitas Organisasi di
lingkungan  Pemerintahan  Kota  Jambi  Secara Simultan.
H2 :  Kualitas  anggaran  dan  pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi di lingkuan  pemerintahan  Kota  Jambi secara simultan.
Dari Hipotesis
diatas, penulis mengelompokan kualitas anggaran menjadi variabel bebas  1  (X 1 )  dan  pengendalian  anggaran  menjadi variabel  bebas  2  (X 2 )  yang  mempengaruhi efektivitas  organisasi  sebagai  variabel  terikat  (Y) yang  rumuskan  dalam  model  penelitian  pada gambar 2 berikut ini :
Pemerintahan Daerah/Kota
Efektivitas Organisasi Kinerja Anggaran (Anggaran Berbasis Kinerja) Kualitas Anggaran Pengendalian Anggaran Kinerja Keuangan Kinerja Manajerial Otonomi Daerah Kegiatan Operasional dan Tujuan Organisasi
Kualitas Anggaran (X 1 )
Pengendalian
Anggaran(X 2 ) Efektivitas
Organisasi (Y)
Gambar. 2
Model Penelitian
Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Terhadap Efektivitas Organisasi
(Variabel Independen)
(Variabel Dependen)

## 2.  PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Lingkungan Pemerintahan  Kota  Jambi  yang  terdiri  dari  39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi meliputi :
a Dua sekretariat, yaitu ; Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD,
b 8 Badan yaitu ; Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah,  Badan  Lingkungan
Hidup, Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan,  Badan  Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga  Berencana,  Badan  Pemberdayaan Masyarakat,  Badan  Kesatuan  Bangsa,  Politik dan Perlindungan Masyarakat; Badan Kepegawaian Daerah; dan  Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
c 15  Dinas  yaitu:    Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan,  Dinas  Sosial  dan  Tenaga  Kerja, Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, Dinas  Perhubungan,  Dinas  Pekerjaan  Umum, Dinas  Tata  Ruang  dan  Perumahan;  Dinas Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah; Dinas  Pemuda  Olah  Raga,  Kebudayaan  dan Pariwisata; Dinas Pendapatan;. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas
Pertanian, Peternakan,
Perikanan dan
Kehutanan;  Dinas  Kebersihan,  Pertamanan  dan Pemakaman;  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Dinas Pengelola Pasar.
d 4  kantor  yaitu  ;  Kantor  Pelayanan  Terpadu; Kantor Pengelola Parkir; Kantor Pengelola Data Elektronik;  dan  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja
e 8  kecamatan  yaitu  ;  Danau  Teluk,  Jambi Selatan,  Jambi  Timur,  Jelutung,  Kota  Baru, Pasar Jambi, Pelayangan dan Telanaipura, dan
f dua  Instansi  lain  yaitu  ;  Inspektorat  kota  dan Rumah  Sakit  Umum  Daerah  H.Abdul  Manap. Sedangkan  unsur  muspida  telah  masuk  dalam bagian  struktur  organisasi  Pemerintahan  Kota
Jambi  dan  dibentuk  dalam  Surat  Keputusan secara Struktural Organisasi Pemerintahan Kota Jambi.
Dari  ke-39  SKPD  Kota  Jambi  tersebut, jumlah responden yang dijadikan sampel penelitian adalah  5  orang  dari  setiap  SKPD,  sehingga  jumlah seluruh  responden  yang  dijadikan  sampel  adalah 195  orang  dengan  pertimbangan  ke-5  orang responden setiap SKPD tersebut secara representatif  mempunyai  hubungan  yang  erat dengan  pertanggungjawab  berwenang  dibidang keuangan di masing-masing SKPD yaitu pimpinan, bendahara  atau  pemegang  kas  dan  kepala  bagian keuangan dan dua orang staf bidang keuangan.
Berdasarkan  kealamiahan  tempat  penelitian, maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti adalah  jenis  penelitian  survey.  Metode  survey digunakan  untuk  mencari  pengaruh  perlakuan tertentu  (Sugiyono,  2012  :  6).  Selanjutnya  metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan  survey  ini  adalah  metode  penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan  metode  penelitian  yang  data  penelitian berupa  angka-angka  dan  analisis  menggunakan Statistik (Sugiyono, 2012 : 7)
Pada  dasarnya  efektivitas  organisasi    selalu diukuran  dengan  ada  tujuan  dimana  pencapaian tujuan  harus  dipandang  sebagai  suatu  proses.  Oleh karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan  akhir  semakin terjamin,  diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  arti pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun pentahapan  dalam  arti  periodisasinya.  Pencapaian tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor,  yaitu:  Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Faktor  lain  yang  digunakan  untuk  mengukur keberhasilan  efektivitas  organisasi  adalah  integrasi dan  adaptasi.  Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.  Integrasi  menyangkut  proses  sosialisasi .
Adaptasi  adalah  kemampuan  organisasi  untuk menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya.  Untuk itu  digunakan  tolak  ukur  proses  pengadaan  dan pengisian tenaga kerja.
Bertitik  tolak  dari  ukuran  tersebut  kiranya pencapaian  efektivitas  organisasi  di  lingkungan Pemerintahan  Kota  Jambi  bisa  terlaksana  dengan baik.  Hasil  yang  didapat  dalam  penelitian  ini  telah menunjukan  hasil  yang  cukup  baik  namun  tetap perlu  ditingkatkan  lagi  dengan  cara  penyesuaian pada  pemanfaatan  faktor  lingkungan  eksternal  dan data  kualitatif  serta  penjaminan  mutu  kerja berdasarkan  kualitas,  sehingga  ketiga  faktor  utama efektivitas seperti pencapaian tujuan, intergrasi dan adaptasi terprogram dan terlaksana dengan baik.
a. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas instrumen pengukuran dimaksudkan  untuk  mengetahui  ketepatan  dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.  Suatu  alat  ukur  dikatakan  mempunyai validitas  tinggi  apabila  alat  tersebut  memberikan hasil  ukur  yang  sesuai  dengan  maksud  yang dilakukannya  pengukuran.  Uji  validitas  dalam penelitian  menggunakan  analisis  butir  (item)  yakni dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total  per  kontrak  ( contruct )  dan  skor  total  seluruh item.  Dalam  output  SPSS,  analisis  item/butir tersebut  dinyatakan  sebagai Corrected  Item-Total Correlation dan  batas  kritis  untuk  menunjukkan
item  yang  valid  pada  umumnya  adalah    0,30. Sehingga nilai Corrected Item-Total Correlation di atas  0,30  menunjukkan  item  yang  valid/sahih (Ghozali, 2005).
Dari  hasil  perhitungan  program  SPSS, diketahui  bahwa  data  sampel  tentang  kualitas anggaran,  pengendalian  anggaran  dan  efektivitas organisasi  pemerintahan  kota  Jambi  adalah  valid atau sahih yang artinya bahwa data sampel tersebut bisa  digunakan  sebagai  data  empiris  yang  bisa diteliti.  Untuk  jelasnya  hasil  validitas  ditunjukan oleh tabel 1 berikut :

## Tabel. 1

## Validitas Data Sampel Kualitas Anggaran, Pengendalian Anggaran
dan Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi
Case Processing Summary N % Cases Valid 158 100,0 Excluded a 0 ,0 Total 158 100,0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Sumber : data diolah,2013 Berdasarkan
pengukuran dari nilai Corrected Item-Total Correlation ditemukan bahwa validitas  data  sampel  kualitas  anggaran  dan pengendalian  anggaran  pemerintahan  kota  Jambi adalah  valid  dengan  nilai Corrected  Item-Total
Correlation di  atas  0,30  yaitu  masing-masing kualitas  anggaran  0,807,  pengendalian  anggaran 0,792, dan efektivitas organisasi 0,820 seperti tabel 2 berikut :

## Tabel.  2
Pengukuran Validitas Data Sampel Kualitas Anggaran, Pengendalian Anggaran dan Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi Berdasarkan nilai Corrected Item-Total Correlation
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Kualitas_Angg 84,5633 81,369 ,807 ,657 ,856 Kendali_Angg 108,6646 170,887 ,792 ,646 ,735 Efek_Organisasi 126,0886 192,922 ,820 ,679 ,778
Sumber : data diolah,2013
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  melihat sejauh  mana  hasil  suatu  pengukuran  dapat dipercaya.  Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode internal  consistency ,  yaitu metode  untuk  melihat  sejauhmana  konsistensi tanggapan responden terhadap item-item
pertanyaan  dalam  suatu  instrumen  penelitian. Dalam  penelitian  ini  pengukuran  konsistensi tanggapan responden ( internal consistency ) menggunakan  koefisien alpha  cronbach .  Ambang batas  koefisien  alpha  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  >0,6  sebagaimana  disarankan oleh Hair et al . (1995).
Dari  hasil  perhitungan  program  SPSS, diketahui  bahwa  data  sampel  tentang  kualitas anggaran,  pengendalian  anggaran  dan  efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi adalah Reliabel
(handal)  yang  ditunjukan  dengan  keofisien alpha cronbach sebesar  0,839  >  0,6  seperti  ditampilkan pada tabel 3 berikut :
Tabel. 3 Reliabilitas Data Sampel Kualitas Anggaran, Pengendalian Anggaran dan Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,839 ,906 3 Sumber : Data diolah, 2013
b. Pengujian Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  dalam  sebuah  model  regresi,  variabel dependen,  variabel  independen  atau  keduanya mempunyai  distribusi  normal  ataukah  tidak. Dengan  kata  lain  Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regressi,  variabel dependen  dan  variabel  independen  keduanya mempunyai distribusi  normal  ataukah tidak. Model
regressi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data normal atau mendekati normal.
Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) dan sebagai dasar penolakan atau penerimaan keputusan normal tidaknya distribusi data ditetapkan  pada  taraf  signifikan  alpha  0,05.    Data terdistrbusi  normal  jika  nilai  probabilitas  Z (normal) berada antara atau sama dengan 0 dan1,96 atau Pr(0 ≤ Z ≤ 1,96). Lihat tabel 4  diketahui :

## Tabel. 4 Hasil Pengolah Data SPSS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Kualitas_Angg Kendali_Angg Efek_Organisasi N 158 158 158 Normal Parameters a,b Mean 75,0949 50,9937 33,5696 Std. Deviation 9,46989 5,30652 4,28650 Most Extreme Differences Absolute ,091 ,138 ,141 Positive ,067 ,115 ,077 Negative -,091 -,138 -,141 Kolmogorov-Smirnov Z 1,143 1,739 1,776 Asymp. Sig. (2-tailed) ,147 ,005 ,004
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Pada  tabel  4  diatas  diketahui  bahwa  nilai  Z pada  uji  Kolmogorov-Smirnov  untuk  masing- masing  variabel  kualitas  anggaran  1,143  , pengendalian  anggaran  1,739    dan  efektivitas organisasi 1,776, ketiga angka lebih kecil dari 1,96 berarti  bahwa  data  model  tersebut  terdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang sempurna antar variabel independen dalam model regressi.. Metode untuk mendiagnose adanya multicollinearity
dilakukan dengan diduganya korelasi (r) diatas 0,70 (Singgih Santoso, 1999:262).
Hasil  yang  diperoleh  dari  program  SPSS tentang  nilai  uji  multikolinearitas  dijelaskan  dalam tabel 5 berikut ini :
Tabel. 5 Hasil Pengujian Multikolinearitas Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Terhadap Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi
Collinearity Diagnostics a Model Dimensio n Eigenvalue  Condition Index Variance Proportions (Constant) Kualitas_Angg Kendali_Ang g 1 1 2,989 1,000 ,00 ,00 ,00 2 ,008 19,273 ,79 ,31 ,02 3 ,003 31,342 ,21 ,69 ,98
a. Dependent Variable: Efek_Organisasi
Dari  tabel  5  diketahui  bahwa  koefisien korelasi  yang  ditunjukan  oleh  Eigenvalue  adalah 0,008 dan 0.003 < 0,7 berarti bahwa pada model ini tidak  terdapat  multikolineritas antar  variabel independennya.

## 3) Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  dilakukan  untuk mendeteksi  adanya  penyebaran  atau  pancaran  dari variabel-variabel.  Selain  itu  juga  untuk  menguji apakah  dalam  sebuah  model  regressi  terjadi
ketidaksamaan  varian  dari  residual  dari  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika  varian dari  residual  dari  pengamatan  ke  pengamatan  yang lain  tetap,  maka  disebut  homokedastisitas,  dan  jika varians  berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Model regressi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.  Hasil  yang  diperoleh  dari program  SPSS  tentang  nilai  uji  heteroskedastisitas dijelaskan dalam tabel 6 berikut ini :

## Tabel. 6
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Terhadap Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi
Residuals Statistics a Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value 24,2680 39,8049 33,5696 3,53108 158 Residual -5,24342 6,66682 ,00000 2,43014 158 Std. Predicted Value -2,634 1,766 ,000 1,000 158 Std. Residual -2,144 2,726 ,000 ,994 158 a. Dependent Variable: Efek_Organisasi
Dari  tabel  6  diketahui  bahwa  Standar Residual  menunjukan  angka  maximum  adalah 2,726  atau  berada  dibawah  nilai  kritis  pada  α 5%  dan  df=1  yaitu  3,8414  (2,726  <  3,8414) berarti  bahwa  residual  model tidak  termasuk heteroskedastisitas .
4) Uji Autokorelasi
Pengujian asumsi ke-empat dalam model regresi  linier  klasik  adalah autocorrelation . Untuk  menguji  keberadaan autocorrelation dalam  penelitian  ini  digunakan  metode Durbin- Watson test, dimana angka-angka yang
diperlukan dalam metode tersebut adalah dl, du, 4  – dl, dan  4  – du. Jika  nilainya  mendekati  2 maka  tidak  terjadi  autokorelasi,  sebaliknya  jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/-).
Informasi  pada  tabel  7  berikut  ini diketahui  bahwa  nilai  Durbin-Watson  adalah 1,767. Nilai ini mendekat nilai 2 positif, artinya bahwa model regresi tidak mengandung unsur autokorelasi atau tidak terdapat hubungan yang sama  pada  setiap  variabel  baik  variabel dependen maupun variabel independen.
Tabel. 7
Hasil Perhitungan SPSS Uji Autokorelasi
Metode Durbin-Watson Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,824 a ,679 ,674 2,44577 1,767 a. Predictors: (Constant), Kendali_Angg, Kualitas_Angg
b. Dependent Variable: Efek_Organisasi
c. Pengujian Statistik
1) Analisis Regresi
Dari  hasil  perhitungan  program  SPSS, diketahui bahwa data sampel tentang pengendalian anggaran sebagai
variabel
independent  (bebas)  dan  efektivitas  organisasi sebagai variabel dependent (Terikat)
Pemerintahan kota Jambi diperoleh hasil regresi linear  sebagaimana  disajikan  dalam  tabel  8 berikut ini :

## Tabel. 8

## Persamaan Regresi
Pengaruh Kualitas Anggaran, Pengendalian Anggaran
dan Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) ,557 1,899 ,294 ,769 Kualitas_Angg ,207 ,031 ,457 6,670 ,000 ,442 2,263 Kendali_Angg ,343 ,055 ,424 6,195 ,000 ,442 2,263
a.  Dependent Variabel : Efek_Organisasi
Sehingga  Persamaan  Regresi  : Y  =  0,557  + 0,0207 X 1 + 0,343 X 2
Dimana :
Y = Efektivitas Organisasi X 1 = Kualitas Anggaran
X 2 = Pengendalian Anggaran a =  konstanta
b 1 =  koefisien regresi X 1 b 2 =  koefisien regresi X 2
Dari  persamaan  dijelaskan  bahwa  setiap 1  satuan  kualitas  anggaran  menyebabkan perubahan  sebesar  0,207  satuan  efektivitas organisasi  pemerintahan  kota  Jambi  dan  1 satuan  pengendalian  anggaran  menyebabkan perubahan  sebesar  0,343  satuan  efektivitas organisasi  pemerintahan  kota  Jambi.  Hubungan
variabel  bebas  dan  variabel  terikat  adalah signifikan positif, ditunjukan oleh p-value (sig.) 0,000 < α 5%.
Hasil analisis regresi pada tabel 8 di atas menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  regresi sebesar 0,207 untuk variabel Kualitas Anggaran dan 0,343 untuk variabel Penganggaran Anggaran  dengan  tingkat  probabilitas  0,000 yang  berarti  signifikan  (p  <  0,05).  Hasil  ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas anggaran dan pengendalian anggaran terhadap variabel efektivitas  organisasi.  Dengan  demikian  maka dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  organisasi yang  terjadi  di  lingkungan  pemerintahan  kota Jambi  dipengaruhi  oleh  kualitas  anggaran  dan pengendalian anggarannya.
2) Nilai Determinasi (r 2 )
Uji  determinasi  (r 2 )  adalah  hasil  analisis regresi  yang  menunjukkan  sifat  persamaan regresi  yang  ada  antara  variabel  bebas  dan variabel  terikat,  semakin  tinggi  koefisien determinasinya maka persamaan regresi tersebut semakin  baik.    Hasil  yang  diperoleh  dari program  SPSS  berupa  tingkat    persamaan  sifat yang mampu dijelaskan oleh variabel independent terhadap variabel dependent ditunjukan besaran nilai determinasinya dikemukakan dalam tabel diatas, diketahui nilai koefisien  determinasinya  yang  ditunjukan  oleh r 2 (R-Square)  adalah 0,679 atau 67,9%, hal  ini berarti bahwa variabel bebas (kualitas anggaran dan pengendalian
anggaran)
mampu menjelaskan variabel terikat (efektivitas organisasi)  Pemerintahan  Kota  Jambi  adalah sebesar  67,9%,  sedangkan  sisanya  33,1% dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  model persamaan.
Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas  organisasi  yang  tidak  masuk  dalam model  persamaan  atau  diluar  model  persamaan ini  meliputi  karakteristik  organisasi,  kebijakan dan  praktek  manajemen,  dan  faktor  produksi (Abidin,  2002),  Struktur  organisasi,  Iklim organisasi,  dan  kepemimpinan  (Chatib,  2006), motivasi  pegawai  dan  disiplin  kerja  (Purnomo,
2006),  budaya  organisasi  (Wijaya,  2007), formasi pegawai, kualitas sumber daya manusia, sarana  dan  prasarana  (Fitha,2011)  dan  Etos kerja serta disiplin kerja (Syahiruddin,2012)

## d. Pengujian Hipotesis
Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang  diajukan  dapat  dilakukan  dengan  cara  Uji signifikansi  (pengaruh  nyata)  variabel  independen (Xi)  terhadap  variabel  dependen  (Y)  baik  secara parsial  dilakukan  dengan  menggunakan  uji-t  pada level 5% (α = 0,05). Jika t-hitung > t-tabel (α, n-k- l),  maka  H 0 ditolak;  dan  Jika  t-hitung  <  t-tabel  (α, n-k-l), maka H 0 diterima.
Jika dilihat pada tabel diatas, diperoleh nilai t  hitung  kualitas  anggaran  sebesar  6,670  dan pengendalian  anggaran  sebesar  6,195  dengan signifikansi  0,000.  Ternyata  jauh  lebih  tinggi  dari nilai    t  tabel  (satu  sisi  atau  α2=0,05)  adalah  1.725 (atau  6,670  dan  6,195   >  1.725)  maka  berada  pada daerah  H 0 ditolak  dan  Ha  diterima.  Artinya  Secara parsial,  Kualitas  Anggaran  dan  Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas  Organisasi  Pemerintahan  Kota  Jambi. Dengan  demikian  rumusan  masalah  dan  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terjawab.
Hipotesis 1.1 (H 1.1 ) yang menyatakan bahwa Kualitas Anggaran berpengaruh signifikan terhadap
Efektivitas  organisasi  Pemerintahan  Kota  Jambi adalah terbukti, hal ini ditunjukan oleh :
a Dukungan perilaku pelaksanaan yang memahami  arti  pentingnya  kecakapan  kerja  tim dalam  menyusun  dan  melaksanakan  anggaran dengan  melibatkan  pihak  manajemen  dan partisipasi masyarakat.
b Pemahaman  arti  pentingnya  isi  anggaran terutama yang berhubungan dengan realitas data dan  tujuan  anggaran,  informasi  kebijakan pemerintah,  asas  keadilan  dan  realisasi  serta mekanisme  anggaran  yang  sesuai  dengan anggaran berbasis kinerja.
c Ketersediaan  dana  dan  pengelolaan  yang efisien.
d Anggaran  mampu  memberikan  manfaat  yang didukung  oleh  keterarahan  program  anggaran, sistem  penilaian,  motivasi  dan  tanggung  jawab yang  jelas  serta  pemanfaatan  alat  bantu pembelajaran  dengan  program  tersusun  dan terrencana.
Namun  ada  beberapa  hal  atau  faktor  yang perlu  ditingkatkan  lagi  agar  kualitas  anggaran  di pemerintahan  kota  Jambi  lebih  terjamin  dan  dapat ditingkatkan yaitu :
a Partisipasi  dan  dukungan  masyarakat  dalam penyusunan anggaran.
b Tumbuhkan  motivasi  pelaksana  dengan  dasar asas keadilan anggaran
c Terjaminnya  kecukupan  dana  anggaran  sampai seluruh program kegiatan terrealisasi.
d Analisis  tingkat  kebutuhan  pegawai  perlu dilakukan  agar  manfaat  anggaran  tertuju  pada semua pihak.
Hipotesis 1.2 (H 1.2 ) yang menyatakan bahwa Pengendalian  Anggaran  berpengaruh  signifikan terhadap  Efektivitas  organisasi  Pemerintahan  Kota Jambi adalah terbukti, hal ini ditunjukkan oleh :
a Pencapaian tujuan yang tertib administrasi, tepat mutu dan tepat waktu serta tepat sasaran.
b Pelaksanaan  proses  pengendali  berjalan  cukup baik mulai dari pembinaan pemegang kas/bendahara,  laporan  pertanggung  jawaban, pengendalian  kegiatan  dilapangan  dan  secara priodik.
c Setiap  komponen  yang  melaksana  fungsi pengendalian telah mampu mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan memperbaiki  penyimpangan  tersebut  didukung oleh  dinamisasi  organisasi  dan  rasa  tanggung jawab yang tinggi.
Namun  ada  beberapa  hal  atau  faktor  yang perlu ditingkatkan lagi agar pengendalian anggaran
di  pemerintahan  kota  Jambi  lebih  terjamin  dan dapat ditingkatkan yaitu :
a Ketepatan  waktu pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan program anggaran.
b Peranan rapat koodinasi ekternal perlu ditingkatkan  lagi  untuk  mendukung  koordinasi internal.
c Dinamisasi organisasi perlu ditingkatkan
terutama dengan menciptakan iklim, budaya dan komitmen  organisasi  yang  kondusif  demi terlaksananya sistem pengendalian yang baik.
Uji  Simultan  digunakan  untuk  menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel independen  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen  adalah  dengan  menggunakan  uji-F.    Jika F-hitung  >  F-tabel  (α,  k-1,  n-l),  maka  H 0 ditolak; dan  Jika  F-hitung  <  F-tabel  (α,  k-l,  n-k),  maka  H 0 diterima. Untuk mengetahui besaran F hitung, dapat dilihat  hasil  olahan  data  dari  program  SPSS  pada tabel 9 berikut :

## Tabel. 9
Hasil Pengolah Data Program SPSS Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji-F) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 ,824 a ,679 ,674 2,44577 ,679 163,627 2 155 ,000
Jika  dilihat  pada  tabel  9  di  atas,  diperoleh nilai  F  hitung  163,627  dengan  signifikansi  0,000. ternyata lebih tinggi dari nilai  F tabel (satu sisi atau α=0,05)  adalah  3,14  (atau  163,627  >  3,14)  maka berada  pada  daerah  H 0 ditolak  dan  Ha  diterima. Dengan  demikian  rumusan  masalah  dan  hipotesis penelitian ini terjawab, sehingga :
H2  :  Kualitas  Anggaran  dan  Pengendalian
Anggaran  berpengaruh  yang  signifikan terhadap Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi secara simultan Peran serta kualitas anggaran dan pengendalian anggaran yang mempengaruhi efektivitas  organisasi  di  lingkungan  pemerintahan kota Jambi telah ditunjukan oleh bukti-bukti bahwa faktor-faktor  yang  terdapat  dalam  variabel  kualitas anggaran dan pengendalian anggaran mampu secara signifikan positif mendorong terciptanya efektivitas organisasinya.  Apabila  terjadi  peningkatan  kualitas dan pengendalian anggaran secara serentak (bersamaan)  maka  akan  meningkatkan  indikator efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi.

## 3.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah dikemukakan  pada  Bab  IV  dan  sesuai  dengan rumusan  dan  tujuan  serta  hipotesis  pada  penelitian ini,  maka  peneliti  dapat  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  analisis deskripsi  serta  analisis  regresi  berganda  dan
pengujian  hipotesis  secara  partial  (Uji-t)  maka diketahui  bahwa  secara  parsial  hipotesis  1.1 yang  menyatakan  bahwa  kualitas  anggaran secara  signifikan  mempengaruhi  efektivitas organisasi  pemerintahan  kota  Jambi  dan hipotesis  1.2  yang  menyatakan  pengendalian anggaran  secara  signifikan  mempengaruhi efektivitas  organisasi  pemerintahan  kota  Jambi adalah  terbukti  dengan  nilai  uji-t  pada  α  0,05 diatas  1.725  yaitu  t-hitung  pada  kualitas anggaran  6,670  dan  pengendalian  anggaran 6,195  .  Dukungan  perilaku  pelaksanaan  dalam menyusun  anggaran,  realitas  data  dan  tujuan anggaran,  informasi  kebijakan  pemerintah,  asas keadilan dan realisasi serta mekanisme anggaran dan  keterarahan  program  anggaran,  sistem penilaian,  motivasi  dan  tanggung  jawab  yang jelas serta pemanfaatan alat bantu pembelajaran , memberikan  manfaat  yang  cukup  baik  dalam pencapaian kualitas anggaran. Sistem pengendalian  juga  didukung  oleh  Pencapaian tujuan  yang  tertib  administrasi,  tepat  mutu  dan tepat  waktu  serta  tepat  sasaran,  pembinaan pemegang  kas/bendahara,  laporan  pertanggung jawaban, pengendalian  kegiatan dilapangan dan secara  priodik,  serta  mencegah  penyimpangan penggunaan anggaran dan memperbaiki penyimpangan tersebut didukung oleh dinamisasi  organisasi  dan  rasa  tanggung  jawab yang tinggi.
b Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  analisis deskripsi  serta  analisis  regresi  berganda  dan pengujian  hipotesis  secara  simultan  (Uji-F) maka diketahui bahwa secara parsial hipotesis 2 yang  menyatakan  bahwa  kualitas  anggaran  dan pengendalian anggaran secara signifikan
mempengaruhi efektivitas organisasi
pemerintahan kota Jambi adalah terbukti dengan nilai F-hitung pada hasil uji-F pada α 0,05 diatas 3,14  yaitu  163,627.  Peran  serta  kualitas anggaran  dan  pengendalian  anggaran  yang mempengaruhi efektivitas organisasi di lingkungan  pemerintahan  kota  Jambi  telah ditunjukan oleh bukti-bukti bahwa faktor-faktor yang  terdapat  dalam  variabel  kualitas  anggaran dan  pengendalian  anggaran  mampu  secara signifikan positif mendorong terciptanya efektivitas organisasinya. Apabila terjadi peningkatan kualitas dan pengendalian anggaran secara serentak (bersamaan) maka akan meningkatkan  indikator  efektivitas  organisasi pemerintahan kota Jambi.

## 3.2 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  diketahui bahwa terdapat beberapa hal atau faktor yang harus dibenahi  dalam  mewujudkan  efektivitas  organisasi yang  dipengaruhi  oleh  kualitas  anggaran  dan pengendalian pada Pemerintahan kota Jambi yaitu :
a Secara  Teoritis,  penelitian  tentang  kualitas anggaran  dan  pengendalian  anggran  yang mempengaruhi  efektivitas  organisasi  perlu ditinjau  tidak  hanya  dari  aspek  keuangan  atan anggaran, masih ada faktor lain dari aspek yang berbeda yang mempengaruhi efektivitas organisasi  mengingat  dalam  penelitian  ini variabel  kualitas  anggaran  dan  pengendalian anggaran  hanya  67,9%  saja  menjelaskan variabel efektivitas organisasi pada pemerintahan  kota  Jambi,  sedangkan  sisanya 33,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model persamaan.  Faktor  lain  dapat  ditinjau  dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen. Dan juga  dukungan  tehnik  pengumpulan  data populasi  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal atas penelitian ini.
b Secara  Praktis,  ada  baiknya  pemerintahan  kota Jambi  khususnya  atau  pemerintahan  daerah pada  umumnya  lebih  memperhatikan  beberapa faktor  atau  hal  yang  perlu  ditingkatkan  yaitu  :
Partisipasi  dan  dukungan  masyarakat  dalam penyusunan  anggaran,  asas  keadilan  anggaran, kecukupan dana anggaran,  serta analisis tingkat kebutuhan pegawai, ketepatan waktu pelaksanaan pengendalian, peranan rapat koodinasi  eksternal,  dan  dinamisasi  yang kondusif supaya
menerapkan
sistem penganggaran berbasis kinerja secara lebih baik dengan  pencapaian  hasil  yang  lebih  efektif  dan efisien.

## DAFTAR REFERENSI
Abidin, Zafar 2002, Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi  Efektivitas  Organisasi  Badan Usaha  Milik  Daerah  di  Propinsi  Jawa  Tengah ,
Tesis, Un Dip Semarang
Adi,  Priyo  Hari  dan  Ekaristi,  Puspa  Dewi.  2009,
Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran  Pemerintah  Daerah  (Studi  APBD Kabupaten  dan  Kota  Se-Jawa  Tengah) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 6 – Nomor 1, Juni 2009
Adisaputro,  Gunawan  dan  Marwan  Asri,  2003. Anggaran Perusahaan. BPFE, Yogyakarta.
Anjarwati, Mei. 2012, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (Studi  Di    51  SKPD  Di Wilayah  Tegal  Dan  Pemalang), Accounting Analysis Journal  AAJ 1 (2) (2012)
Alim,  M.  Nizarul.  2008, Efektivitas  Perpaduan Komponen Anggaran Dalam Prosedur
Anggaran:  Pengujian  Kontinjensi  Matching , Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan,  Vol.  10,  No. 2, November 2008: 69-76
Amir,  Amri,  Junaidi  dan  Yulmardi,  2009.
Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, Penerbit IPB Press, Bogor
Anggarini,  Yunita  dan  Puranto,  B.Hendra.  2010. Anggaran  Berbasis  Kinerja  :  Penyusunan APBD  Secara  Komprehensif ,  Penerbit  UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Ardiyos, (2010),  Kamus Besar Akuntansi, Penerbit Citra Harta Prima, Jakarta.
Arti,  Agung  Sugih.  2011, Pengaruh  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas  Dinas  Pendidikan  Kota  Depok , Tesis Universitas Guna Dharma Jakarta
Asmoko,  Hindri.  2006. Pengaruh  Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian (Studi Instansi Pemerintah Kabupaten  Klaten  dan  Sragen,  Propinsi  Jawa Tengah) ,  Jurnal  Akuntansi  Pemerintah  Vol.2, No.2, November 2006 Hal. 53-64
Atyanta,  Ramya.  2010, Analisis  Opini  BPK  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Kasus  pada  Kabupaten  X  di  Jawa  Timur) , Artikel
Chabib, Moch. 2006, Analisis Efektivitas Organisasi  Sekretariat  Daerah  Propinsi  Jawa Tengah, Tesis Universitas Diponegoro Semarang Cipta, Hendra. 2011, Analisis Penerapan Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (Performance Based  Budgeting)  Pada  Pemerintah  Daerah (Studi  Eksploratif  Pada  Pemerintah  Kabupaten Tanah Datar), Tesis Unversitas Andalas
Fitha, Ayu Bony Dwi. 2011, Efektivitas Organisasi Pemerintah  Nagari  Di  Kecamatan  Koto  VII Kabupaten Sijunjung , Tesis.
Ginting,  Hartika  Sari.  2009,  Pengaruh  Partisipasi
Anggaran  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran
Terhadap  Kinerja  Aparat  Perangkat  Daerah  Di
Pemerintahan Kabupatan Karo, Tesis Universitas Sumatera Utara Medan Ghozali, Imam. 2002, Aplikasi
Analisis
Multivariate dengan program SPSS ,
BadanPenerbit UNDIP, Semarang.
Harahap,Sofyan  Safri.  2002. Teori  Akuntansi ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Herawaty,  Netty.  2011, Pengaruh  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi, Dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintahan  Daerah  Kota Jambi ,  Jurnal  SNA  Volume  13,  Nomor  2,  Hal.
31-36 Juli – Desember 2011
Kusumaningrum,  Indraswari.  2010, Pengaruh Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi  Dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah ,  Tesis  Program  Studi Magister  Akuntansi  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro
Lucyanda, Jurica Dan Sari, Maylia Pramono. 2009, Reformasi  Penyusunan  Anggaran  Dan  Kualitas Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD) (Studi di Kabupaten Semarang) , Jurnal Dinamika  Akuntansi,  Vol.  1,  No.  2,  September 2009, Pp. 76-85
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
Maryati,
2002. Implementasi Kebijakan
Redistribusi  Penerimaan  Retribusi  TPI  di  Kota Pekalongan. Tesis Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro,
Semarang
Monoarfa, Heryanto. 2012, Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik:  Suatu Tinjauan  Kinerja  Lembaga  Pemerintahan , Artikel.
Muhlis, Syarifuddin Dan Mediaty. 2011, Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Dengan Budaya  Organisasi  Dan  Komitmen  Organisasi
Sebagai Moderator (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel) Artikel
Muthalib,  Abdul.  2005. Pengaruh  Kebijakan Restrukturisasi  Organisasi  Perangkat  Daerah Terhadap  kinerja  Aparatur  di  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Halmahera  Tengah. Tesis tidak diterbitkan. Jatinangor: Program Pascasarjana IIP Jatinangor.
Nafarin  M,  2005, Penganggaran  Perusahaan ,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik.,
Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
_______________,  Iswahyudi  Sondi  Putra  dan Maulidah Rahmawati (2009). Akuntansi
Pemerintahan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Primasari,  Andin  Niantima.  2011, Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura,
Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan , Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.
Purnomo,  Andri  Joko.  2006, Analisis  Efektivitas
Organisasi  Dinas  Perikanan  Dan  Kelautan Kabupaten Batang , Tesis, Universitas Diponegoro Semarang
Rahman  ,  Firdaus  Abdul  Dan  Supomo,  Bambang.
2003, Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Dan
Keterlibatan Kerja Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai  Variabel  Moderating  (Perusahaan Industri  Batam), Jurnal  Bisnis  Dan  Akuntansi Vol. 5. No. 2, Agustus 2003, 127-146
Ramandei,  Pilipus.  2009, Pengaruh  Karakteristik Sasaran  Anggaran  Dan  Sistem  Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura) , Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Robbins,  Stephen  P.,  2002, Perilaku  Organisasi, Konsep,  Kontroversi,  Aplikasi, Edisi  Bahasa
Indonesia  Jilid  1  dan  2,  PT.  Prenhallindo, Jakarta
Robinson.  2006. Pengaruh  Kualitas  Anggaran Terhadap  Efektivitas  Pengawasan  Anggaran  : Pengetahuan Tentang Anggaran Sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Propinsi
Bengkulu), Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro
Rofai,  Achmad.  2006. Analisis  factor-faktor  yang mempengaruhi  Efektivitas  Organisasi  pada Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  perlindungan masyarakat  Provinsi  Jawa  Tengah .  Tesis  tidak diterbitkan.  Semarang:  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Santoso,  Singgih.  2001. Buku  Latihan  SPSS Statistik  Parametrik. Jakarta:  PT.Elex  Media Komputindo Gramedia
Santoso, Pamudji. 2009, Pengaruh Partisipasi Dan Profesionalisme  Aparat  Terhadap  Efektivitas
Penggunaan Anggaran Dengan Struktur
Organisasi  Desentralisasi  Sebagai  Variabel Pemoderasi  (Studi  Pada  SKPD  Kabupaten Temanggung) ,  Tesis  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
Setiawan dan Kusrini, Dwi Endah. 2010.
Ekonometrika. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Sinuraya,  Candra.  2009, Pengaruh  Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajer: Peran Kecukupan Anggaran Dan Job- Relevant Information Sebagai Variabel
Intervening  (Studi  Empiris  di  Jawa  Barat  dan Banten) ,  Jurnal  Akuntansi  Vol.1  No.1  Mei 2009:17-39
Steers,  Richard  M.  1995. Efektivitas  Organisasi, Edisi Pertama, Erlangga, Jakarta
Sunandar.  2011, Analisis  Efektifitas  Dan  Efisiensi
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja  Pada  Unit  Pengelola  Keuangan  Badan Keswadayaan  Masyarakat  (UPKBKM)  Mandiri
Sejahtera  Kelurahan  Panggung  Kota  Tegal , Jurnal.
Suwardjono. 2011, Teori Akuntansi :
Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan ,  Edisi Ketiga, Penerbit BPFE Yogyakarta.
Syahiruddin.  2012, Analisis  Iklim  Organisasi,  Etos Kerja,  Dan  Disiplin  Kerja  Guna  Efektivitas
Kinerja Pegawai Negeri Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Aceh , Artikel BKPP Aceh.
Tjiharjadi, Semuil. 2007, Pentingnya Posisi Budaya Dan Efektivitas Organisasi Dalam Kompetisi Di Masa  Depan  (Studi  Empiris  :  Jepang,  Korea Selatan dan Indonesia) , Jurnal Manajemen, Vol. 6, No. 2, Mei 2007
Umar,Husein.  2002. Evaluasi Kinerja Perusahaan . PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
___________,  2002. Metode  Riset  Bisnis .  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah

## Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Utari, Nuraeni. 2009, Studi Fenomenologis Tentang Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung,
Tesis Universitas Diponegoro.
Yuwono,  Teguh,  dkk.  2003, Otonomi  Daerah, Capacity  Building  dan  Penguatan  Demokrasi Lokal, Puskodak Undip, Semarang
Welsch,  Hilton,  Gordon.  2000. Anggaran  : Perencanaan  dan  pengendalian  laba .  Edisi bahasa  Indonesia,  Jilid  1,  Penerbit  Salemba Empat Jakarta.
Wijaya, Stevanus Wisnu. 2007, Budaya Organisasi Dan  Efektifitas  Penerapan  E-Government (Indonesia) ,  Jurnal  SNATI  Yogyakarta  16  Juni 2007 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
Wolok, Edward. 2010, Strategi Kebijakan  Provinsi Gorontalo Dalam Proses Pengalokasian Anggaran Belanja , Artikel.