………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LIPAT KAIN UTARA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2019
Oeh Zamhasari 1 , Deden Masril 2 , Suryaningsih 3 , T. Fahrul Gafar 4 1,4 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, Pekanbaru
2 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, Pekanbaru 3 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Imam Bonjol, Bukit Tinggi Email: 4 gaffar@univrab.ac.id

## Abstrak
Dana   Desa   adalah   satu   kebijakan   pemerintah    yang   diprioritaskan   untuk membiayai pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  pelaksanaannya  diutamakan  secara swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya/bahan  baku  lokal,  serta  lebih  banyak  menyerap tenaga kerja masyarakat setempat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa  dalam  pembangunan  sarana  dan  prasarana  di  Desa  Lipat  Kain  Utara  Tahun  2019. Pendekatan  dan  metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  Dana  Desa  dalam  pembangunan  Desa  Lipat  Kain Utara  sudah baik  dan  efektif.  Hal  tersebut  dibuktikan  melalui sejumlah program pembangunan yang  terealisasi  sesuai  dengan  rencana  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Desa  melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  Desa.  Keterlibatan masyarakat  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  Dana  Desa  di  Desa  Lipat  Kain  Utara  juga  sudah cukup  baik,  dimana  masyarakat  ikut  terlibat  dalam  penyusunan  rencana  pembangunan  sampai pada pelaksanaan program-program tersebut.
Kata   Kunci:  Pembangunan, Dana Desa, Pemanfaatan, Kebijakan, Sarana Prasaran
PENDAHULUAN Desentralisasi pemerintahan di Indonesia membuka ruang terhadap
pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu  pada  pemberdayaan  di  setiap potensi  lokal.  Meskipun  kebijakan  yang  ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota,  namun  esensi  kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan  tingkat  paling  bawah,  yaitu desa.  Pemerintahan  desa  diyakini  lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat  desa  daripada  pemerintahan kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup  permasalahancyang  lebih  luas  dan rumit.  Untuk  itu,  pembangunan  pedesaan yang  dilaksanakan  harus  dapat  menjawab tantangan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh setiap desa.
Untuk  memenuhi  dan  melaksanakan pembangunan  desa,  diperlukan  Dana  Desa supaya  dapat  meningkatkan  pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.    Dana Desa    adalah    satu    kebijakan    pemerintah yang    diprioritaskan  untuk  membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan  sumber  daya/bahan  baku lokal.  Dan  diupayakan  dengan  lebih  banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Dana  Desa  merupakan  dana  yang  berasal dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja nasional  (APBN)  yang  digunakan  untuk membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintah desa.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa  pemerintah
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
menyalurkan Dana Desa melalui mekanisme transfer  kepada  kabupaten/kota  atau  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  (APBK).  Penyaluran  dana menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk pembangunan  desa yang lebih  maju. Tujuan dari  Dana  Desa  pada  dasarnya  adalah mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan masyarakat.
Penyaluran  Dana  Desa  agar  dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka Dana  Desa  tersebut  harus  mengikutsertakan masyarakat,  pihak  swasta  dan  juga  pihak pemerintah. Jika hanya dilakukan oleh salah satu unsurnya saja maka pembangunan yang akan  dilakukan  tidak  akan  terwujud  dengan baik  serta  tidak  tercapai  pada  sasaran  yang telah ditentukan melalui musyawarah rencana  pembangunan  desa  (Musrenbang Desa).  Untuk  mencapai  sasaran  yang  telah ditetapkan tersebut khusunya terkait pembangunan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa, maka pemerintah  diharapkan  dapat  melaksanakan program-program pembangunan yang dikhususkan untuk desa.
Pemberdayaan  masyarakat  di  tingkat desa  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dan  strategis  dalam  mencapai  kesejahteraan bagi  seluruh rakyat  Indonesia, dalam  hal ini dimulai  dari  tingkat  desa.  Pembangunan nasional dan pembangunan daerah didalamnya terkandung unsur-unsur pemerataan pembangunan yang harus menyentuh  secara  langsung  kepentingan sebagian  besar  masyarakat  yang  bermukim di  wilayah  perdesaan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia, sehingga  desa  memiliki  tugas,  kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  sendiri atau dikenal dengan otonomi  daerah. Dalam
menyelenggarakan  tugas,  kewenangan  dan kewajiban    desa    dalam  penyelenggaraan pemerintah  maupun  pembangunan  maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.
Menurut  Djiwandono,  sebagaimana dikutip  oleh  Nurman  (2015)  menyebutkan bahwa  tujuan  pembangunan  desa  meliputi pertama:  tujuan  ekonomi,  meningkatkan produktifitas  di  daerah  perdesaan  dalam rangka mengurangi kemiskinan   di   daerah pedesaan.      Kedua,      tujuan      sosial, diarahkan   kepada pemerataan kesejahteraan penduduk  desa.  Ketiga,  tujuan  kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat,  tujuan  kebijakan  menumbuhkan dan  mengembangkan  partisipasi  masyarakat desa  secara  maksimal  dalam  menunjang usaha-usaha  pembangunan  serta  dalam memanfaatkan      dan      mengembangkan hasil-hasil      pembangunan.      Dana      Desa dikelola  secara  tertib,  taat  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung  jawab  dengan  mmeperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa pasal 2).
Kecamatan  Kampar  Kiri  Kabupaten Kampar  terdiri  dari  19  desa  dan  satu kelurahan,  Desa  Lipat    Kain  Utara merupakan  salah  satu  desa    yang  berada  di lingkungan Kecamatan Kampar Kiri. Penelitian  ini  mengkaji  penggunaan  Dana Desa  dalam  meningkatkan  pembangunan desa  yang  merupakan  salah  satu  desa  yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015.
Dalam  pemanfaatan  Dana  Desa tersebut,  desa  Lipat  Kain  Utara  masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti,  lambatnya  pencarian    Dana  Desa sehingga  menghambat  program-program pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta minimnya sumber  daya  manusia  yang  ahli  dalam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
pelaporan penggunaan Dana Desa.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk memberikan gambaran sejauh mana
pelaksanaan  pemanfaatan  Dana  Desa  dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa Lipat Kain Utara.

## LANDASAN TEORI
Penelitian  ini  menggunakan  Teori Struktural  Fungsional  dari  Talcott  Parsons yang  menjelaskan  tentang  tindakan  dan sistem  dengan  skema  “AGIL”.  Menurut Parsons structural    fungsional dimulai dengan  empat  fungsi  penting untuk semua “tindakan”,  dikenal  dengan  skema  AGIL. Empat fungsi tersebut adalah:
a. Adaptions (A)  -  Sebuah  sistem  harus menanggulangi  situasi  eksternal  yang gawat.  Sistem  harus  menyesuaikan  diri dengan  lingkungan  dan  menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
b. Goal  attainment (G)  -  Sebuah  sistem harus  mendefinisikan  dan  mencapai tujuan utamanya.
c. Integration (I)  -  Sebuah  sistem  harus mengatur antar hubungan bagian- bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus  mengelola  antar  hubungan  ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
d. Latency (L)  -  Sebuah  sistem  harus melengkapi,
memelihara dan memperbaiki,  baik  motivasi  individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan  dan  menopang  motivasi dan  menggunakan  status  dan  peran sebagai unit dasar dari sistem (Rizert dan Goodman, 2011: 121).
Parsons  menngunakan  skema  AGIL, status  dan  peran  sebagai  unit  dasar  dari sistem.  Teori  ini  memandang  masyarakat sebagai  sebuah  sistem  yang  terdiri  dari unsur-unsur  sistem.  Setiap  unsur  saling berhubungan secara fungsional antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya, sama halnya  dengan  suatu  desa  yang  memiliki
struktur pemerintahan desa, dimana pemerintah desa harus menjalankan tugasnya sesuai degan fungsinya berdasarkan status dan perannya. Pemerintah desa  yang  telah  memiliki  status  harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai  bersama-sama  yaitu  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa  untuk  memenuhi  kebutuhan  unsur sistem lainnya yaitu masyarakat. Dana Desa yang dimanfaatkan hanya berdasarkan kebutuhan  masyarakat.  Pemerintah  desa melakukan  perannya  sesuai  dengan  status yang dimiliki. Sebelum melakukan tindakan, pemerintah desa semestinya mengacu kepada  teori  Parsons  dengan  skema  AGIL yaitu:  ( adaption )  untuk  melihat  kebutuhan masyarakat,  ( goal  attainment )  menentukan tujuan  yang  akan  dicapai,  ( integrasi )  dalam pemanfaatan harus mengatur  pola hubungan dengan  yang  sistem  lainnya,  ( latency ) memiliki kerjasama antara semua sistem dan unsur sistem lainnya untuk mencapai tujuan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif,  yaitu  memberikan  gambaran terhadap  keadaan  yang  terjadi,  yang  hanya berisikan  situasi  atau  peristiwa  dan  tidak menguji   hipotesis   atau    membuat  prediksi. Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk menggambarkan tentang karakteristik individu,  situasi,  atau  kelompok  tertentu (Moleong,  2005).  Untuk  menarik  realitas yang  ada,  peneliti  menggali  informasi  dari narasumber  dengan  mengajukan  pertanyaan penelitian  yang  dirancang  sesuai  dengan maksud  penelitian.  Setelah  informasi  dari narasumber  terkumpul,  informasi  tersebut kemudian    disederhanakan    menjadi    sebuh teks   yang  kemudian  diolah  dan dianalisa. Hasil  analisa  tersebut  berupa  deskripsi  yang kemudian  dapat  diinterpretasikan  dengan suatu makna tertentu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  Geografis  dan  Demografis  Desa Lipat Kain Utara
Desa  Lipat  Kain  Utara  merupakan salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Kampar  Kiri  Kabupaten  Kampar  Provinsi Riau.    Desa    Lipat    Kain  Utara  merupakan daerah  yang  wilayahnya  agak  berbukit  dan perairannya  yang  meliputi  sungai  dan  rawa. Desa  Lipat  Kain  Utara  menjadi  desa defenitif  pada  tahun  2003,  hasil  pemekaran dari  Kelurahan  Lipat  Kain.  Jarak  tempuh dari Desa Lipat Kain Utara menuju Ibu Kota Kecamatan ± 1 Km, kemudian Jarak tempuh dari  desa  menuju  Ibu  Kota  Kabupaten  ±  66 Km dan Jarak tempuh dari Desa menuju Ibu Kota  Provinsi  ±  72  Km.    Desa  Lipat  Kain Utara  memiliki  luas  wilayah  77  Ha  dengan batas wilayah sebagai berikut:
1.  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa Kebun  Durian  Kecamatan  Gunung  Sahilan; 2.  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kelurahan    Lipatkain;  3.  Sebelah  Barat berbatasan  dengan  Desa  Siabu  Kecamatan Salo;  4.  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kelurahan Lipat Kain.
Penduduk Desa Lipat Kain Utara terdiri dari mayoritas  masyarakat  tempatan  bersuku bangsa  Melayu  sekitar  90%  ditambah dengan  suku  Jawa  dan  Batak  10%  dengan jumlah  penduduk  berjumlah  1978  jiwa, dengan  rincian  965  jiwa  berjenis  kelamin laki-laki  dan  1013  jiwa  berjenis  kelamin perempuan  yang  terhimpun  dalam  537  KK (Kepala  Keluarga),  untuk  lebih  jelas  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel  1.  Jumlah  Penduduk  Desa  Lipat Kain Utara
Sumber  :  Kantor  Desa  Lipat  Kain  Utara Tahun2020
Desa  Lipat  Kain  Utara  dalam penyelenggaraan  pendidikan  saat  ini
cukup  baik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan minimnya  jumlah  penduduk  yang  buta huruf.  Sedangkan  sarana  pendidikan cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas peserta  didik,  pemerintah  desa  beserta masyarakat  giat  melakukan  rehabilitasi sarana pendidikan.
Tabel 2. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Lipat Kain Utara

## Sumber  :  Kantor  Desa  Lipat  Kain  Utara Tahun 2020
Di  bidang  kesehatan,  Desa  Lipat Kain  Utara  bisa  dikatakan  sudah  cukup memadai, hal ini bisa di tunjukkan dengan adanya Posyandu dan Poskesdes.
Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lipat Kain Utara Penelitian  ini  menggunakan  teori  AGIL oleh  Talcott  Parsons  yang  menjelaskan mulai  dari  awal  proses  bagaimana pemanfaatan  Dana  Desa  sampai  dengan keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan pembangunan yang dilakukan  di  Desa  Lipat  Kain  Utara tersebut.  Hasil  penelurusan  data  primer dan  sekunder  direduksi  untuk  memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak  sesuai  dengan  masalah  penelitian. Data  tersebut  kemudian  disajikan  dalam bentuk  narasi  dan  tabel  yang  bertujuan untuk mempertajam pemahaman
penelitan.
1. Adaption (A)
Adaption merupakan sebuah sistem untuk mengetahui  kebutuhan  masyarakat  yang berada  di  desa.  Hal  ini  sangat  penting untuk memulai sebuah program pembangunan  di  desa.  Pemanafaatan Dana  Desa  Lipat  Kain  Utara  dalam pelaksanaan  kegiatan  pembagunan  dapat dilihat  dari  sejauh  mana  kegiatan-
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana  yang  telah  disepakati  dalam musrenbang dan realisasi dari pembangunan tersebut baik pembangunan    fisik  dalam  hal  ini  sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam    penelitian    ini,    Undang-Undang Nomor    6    Tahun    2014    Tentang  Desa, peraturan pemerintah dan berbagai
peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri,
Menteri Desa, Pembagunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan)  dijadikan  sebagai  landasan penelitian.
Dana  Desa  menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Dana Desa adalah dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  yang diperuntuhkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakat dan pemberdayaan masyarakat”.
Penggunaan    Dana    Desa    berdasarkan Peraturan    Menteri    Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana      Desa      untuk      bidang pembangunan      dan      pemberdayaan masyarakat  desa.  Prioritas  penggunaan Dana  Desa  diarahkan  untuk  pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa meliputi:
a.      Pembangunan,  pengembangan,  dan pemeliharaan  infrastruktur  atau  sarana dan  prasarana  fisik  untuk  penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman. b.  Pembangunan,  pengembangan,  dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
c.    Pembangunan,  pengembangan,  dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
d.   Pemberdayaan masyarakat.
Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk
melakukan  sinergitas  dengan  baik  antara masyarakat  dan  pemerintah  desa  demi tercapainya
tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.
Tabel  3.  Daftar  Usulan  Pembangunan di Desa Lipat Kain Utara Tahun 2019

## Sumber: Kantor Desa Lipat Kain Utara Tahun 2020
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa Pemerintah  Desa  Lipat  Kain  Utara  telah mengusulkan 7 (tujuh) usulan pembangunan sarana  prasana,  yang  sumber  dananya berasal  dari  Dana  Desa.  Dari  daftar  usulan pembangunan  tersebut  kemudian  dibuat  dan dimasukkan  kedalam  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Pemanfaatan Dana  Desa  ini  mempunyai  tujuan  untuk memudahkan aktifitas masyarakat di lingkungan  Desa    Lipat  Kain  Utara    yang menjadi  bagian  dalam  progam  pemerintah kepada masyarakat.
2.   Goal attatment (G) Goal   Attatment ini   adalah   sebuah   hasil dalam   pembangunan   yang dilakukan oleh Pemerintah  Desa  Lipat  Kain  Utara.  Adapun hasil dari pemanfaatan Dana Desa ini cukup efisien  dan  berjalan  dengan  baik.  Penelitian ini  fokus  kepada output dari  pemanfaatan Dana Desa, mengingat besarnya jumlah dana yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  desa  dalam  rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah  desa  diberi  peluang  besar  untuk menggunakan  dan  mengelola  Dana  Desa sesuai  dengan  skala  prioritas  yang  ada  di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Menurut  Jamhur,  Kepala  Desa Lipat Kain Utara, bahwa pemerintah di Desa Lipat  Kain  Utara  telah  menggunakan  atau
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
memanfaatkan Dana Desa
untuk pelaksanaan  pembangunan  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 4. Daftar Realisasi Pembangunan Desa Lipat Kain Utara.

## Sumber: Kantor Desa Lipat Kain Utara Tahun 2020
Dari  tabel  diatas  dapat dilihat bahwa ada 7 (tujuh) kegiatan pembangunan sarana  dan  prasarana yang terdiri  dari  beberapa  dusun  di Desa  Lipat  Kain  Utara,  dimana sumber  dananya  berasal  dari  Dana Desa. Pada tahun 2019, pemerintah Desa  Lipat  Kain  Utara  juga melaksanakan kegiatan pembangunan berupa realisasi
bidang  pemberdayaan  masyarakat desa.
Tabel 5. Daftar Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Lipat Kain Utara.
Sumber:  Kantor  Desa  Lipat  Kain  Utara Tahun 2020
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  ada  6  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Lipat  Kain  Utara  pada Tahun 2019 yang menggunakan Dana Desa.

## 3. Integration (I)
Keterlibatan  masyarakat  desa  dalam pemanfaatan  Dana  Desa  merupakan  bentuk dan  cara  mengambil  bagian  untuk  menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa yang  dibiayai  oleh  anggaran  Dana  Desa.
Masyarakat  dapat  berpartisipasi  pada  tiga aspek  yaitu;  pada  pelaksanaan  perencanaan pembangunan yang disebut dengan
Musrenbang,  pelaksanaan  kegiatan  atau implementasi, dan kontrol  atau  pengawasan pada    perencanaan    dan    pelaksanaan program   yang  dibiayai  oleh anggaran Dana Desa.  Dari  ketiga  aspek  tersebut  bentuk keterlibatan  masyarakat  dapat  berbentuk tenaga,  pikiran,  fasilitas  atau  peralatan  dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  serta  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  247  Tahun  2015, bahwa:  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk membiayai  pembangunan  pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan  sumber  daya/bahan  baku lokal,  dan  diupayakan  dengan  lebih  banyak menyerap  tenaga  kerja  dari    masyarakat setempat.    Dengan    demikian,    memberikan peluang    yang  besar  kepada  masyarakat untuk  ikut  terlibat  dalam  pelaksanaan pemanfaatan Dana
Desa. Menurut Kepala Urusan Pembangunan Desa Lipat Kain Utara, bahwa “Sebelum  pembangunan  desa  direalisasikan atau  dilaksanakan,  Pemerintah  Desa  Lipat
Kain  Utara  senantiasa  mengundang  seluruh masyarakat  yang  ada  di  Desa  Lipat  Kain Utara untuk bersama-sama melakukan musyawarah  rencana  pembangunan  atau Musrenbang.  Dimana  dalam  musyawarah tersebut pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan  aspirasi  serta  kebutuhan- kebutuhan  yang  nantinya  menjadi  program pembangunan  di  Desa  Lipat  Kain  Utara yang akan direalisasikan.”
Pada kenyataannya, meskipun masyarakat  mengetahui  dilaksanakannya musyawarah  rencana  pembangunan  atau Musrenbang,  namun  masyarakat  cenderung lebih  memilih  untuk  menjalankan  pekerjaan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
mereka masing-masing dibanding ikut langsung dalam musyawarah dan masyarakat cenderung mempercayakan kepada  tokoh  masyarakat  dan  para  kepala Dusun untuk menyampaikan aspirasi, keluhan  dan  kebutuhan  mereka.  Hal  ini menjadi  tugas  dari  pemerintah  Desa  Lipat Kain Utara untuk mengajak dan memahamkan  kepada  seluruh  masyarakat untuk  ikut  terlibat  aktif  dalam  setiap kegiatan  dan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan pembangunan.  Sehingga  tidak  ada  lagi masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan- kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
4.   Latency (L )
Rangkaian  proses  penyusunan  RPJMDes Desa  Lipat  Kain  Utara      adalah  sebagai berikut:
a. Musyawarah Dusun (Musdus) -
Penyusunan  RPJMDes  dimulai  dari penjaringan  masalah  dan  potensi  yang ada  di  Desa  Lipat  Kain  Utara dengan menggunakan alat pada: 1). Sketsa Desa;
2).  Kalender  Musim;  3).  Diagram
Kelembagaan.  Dan  proses  penjaringan masalah  desa dilaksanakan dalam forum musyawarah dusun. Dari hasil
penjaringan  masalah  dan  potensi  yang dilakukan  di  tingkat  Rukun  Warga, Kemudian  dituangkan  dalam  formulir sketsa  desa,  kalender  musim  dan diagram kelembagaan tersebut.
b.      Lokakarya  Desa  -  Proses  penyusunan program  dan  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  dalam  lokakarya  di  tingkat desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai  berikut:    1).  Mengkompilasikan dan  mengelompokkan  masalah-  masalah dari  hasil  musyawarah  dusun;  2). Menyusun  legenda  dan  sejarah  desa;  3).
Menyusun  visi  misi  desa;  4).  Membuat skala prioritas Pembuatan skala. Prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas  masalah  yang  harus  segera diselesaikankan.  Adapun  teknik  yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan
rangking dan pembobotan; 5). Menyusun alternatif  tindakan  pemecahan  masalah. Setelah semua masalah dirangking berdasarkan  kriteria    yang  disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan  ini  mempunyai  tujuan  untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan  masalah  dan  potensi  yang ada;  6).  Menetapkan  tindakan  yang layak.  Pada  tahapan  ini  dipilih  tindakan yang  layak  untuk  memecahkan  masalah yang  ada.  Dalam  tahapan  ini    juga dipisahkan    mana    pembangunan    skala Desa    dan    pembangunan  skala Kabupaten.
c.  Musyawarah     Rencana     Pembangunan Jangka          Menengah          Desa (Musrenbang RPJMDes)
d. Hasil lokakarya desa selanjutnya dimusyawarakan kembali dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan  tentang  pemanfaatan  Dana  Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Lipat Kain Utara tahun 2019, diketahui bahwa  pelaksanaan  program  sudah  efektif. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  jumlah kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan    yang  telah    ditetapkan pemerintah  desa  melalui Musrenbang. Ada 7  (tujuh)  kegiatan  pembangunan  yang direncanakan  seluruhnya  telah  terealisasi dengan  baik.  Meskipun  terdapat  kendala- kendala  dalam  pelaksanaannya,  namun kegiatan-kegiatan pembangunan baik berupa sarana  maupun  pemberdayaan  masyarakat direalisasikan dengan baik.
Sungguhpun      demikian      ada      beberapa kendala,      diantaranya:      proses  pencairan Dana  Desa  yang  sering  terlambat,  sehingga berimbas pada kegiatan- kegiatan pembangunan.    Pembebasan    lahan    untuk pembangunan    dan    perluasan  jalan  dan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
infrastruktur  lainnya,  dimana  ada  sebagian masyarakat  tidak  mengizinkan    lahannya untuk    dijadikan    objek    perluasan    jalan atau    dibangun  fasilitas  umum.  Keterlibatan masyarakat  dalam  pemanfaatan  Dana  Desa di Desa Lipat Kain Utara sudah baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan  rencana  pembangunan  sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
Walaupun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui  kegiatan-kegiatan  pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  yang menggunakan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Moleong,  Lexy.  (2005).  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT Remaja
[2] Rosdakarya.
[3] Nurman.
(2015). Strategi Pembangunan    Daerah.    Jakarta:    PT. Raja  Grafindo
[4] Persada.
[5] Parsons,    Talcott.    (1937).    The Structure    of    Social    Action.    New York,    N.Y.:  McGraw-Hill  Book Company.
[6] Parsons,  Talcott.  (1978).  International Encyclopedia  of  The  Social  Seince. New
[7] York  :  Maemillah  Publishing  co,  Inc and The Fress.
[8] Ritzer,  George.  Douglas  J.  Goodman. (2011) Teori Sosiologi Modern. Jakarta:
Prenada Media Group.
[9] Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
[10] Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 247  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan,  Pemantauan  dan  Evaluasi
Dana Desa.
[11] Ediwar,  Indra  Sastra,  A.,  &  Sriwulan, W.  (2020).  Tabuik:  The  Myth  and Ontological Culture of Husein Ibn Ali’s Death  in  Aesthetical  Packaging  in Pariaman  Minangkabau-Indonesia.  In
PSYCHOLOGY AND EDUCATION (Vol. 57, Issue 8). www.psychologyandeducation.net