Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Menciptakan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Mohammad Herli 1 , Edy Purwanto 2 , Hafidhah 3 , Suryani Dwi Kuswardhini 4 , Rizal Dani Sya’bana 5
1,3,4 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja 2 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja
5 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja Jl. Raya – Sumenep Pamekasan KM. 05 Patean Sumenep
*Email: mohammadherli@wiraraja.ac.id ABSTRACT Keywords This  PKM  activity  aims  to  strengthen  the  management  of
BUMDes,  especially  in  financial  governance.  This  stage  is  very important  so  that  the  financial  governance  of  BUMDes  is  more structured dan in accordance with the strategy dan direction  of the  accountability  policy.  The  implementation  method  includes training  dan  assistance  in  preparing  BUMDes  financial  reports which  include  planning  dan  preparing  periodic  audit  financial report documents. The results of the activity showed that there was  an  increase  in  knowledge  dan  understdaning  of  BUMDes management in Lembung Timur Village about the importance of financial  management.  BUMDes  management  understdans financial  management  procedures  in  terms  of  planning  dan preparing financial report documents. It is hoped that after this activity, BUMDes in the village will be able to prepare financial reports to support the sustainability of their business.
Finance, BUMDes,
Village, Sumenep
BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No.1, Apr 2023, pp. 85-94
eISSN 2721-6381

## Article History
Received  04 Apr 2023 / Accepted 15 Apr 2023 / First Published: 25 Apr 2023

## To cite this article
Herli, M., Purwanto, E., Hafidhah, H., Kuswardhini, S., & Sya’bana, R. D. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Menciptakan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (1), 85-94. https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i1.957
© The Author(s)2023
. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA
BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No. 1, 2023. pp.85-94. DOI: 10.36407/berdaya.v5i1.957 ABSTRAK Profil Penulis BUMDes  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mengoptimalkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan. Masalah  mendasar  pembangunan  pedesaan  adalah terbatasnya kewenangan. Sebagian besar  metode pembangunan  pedesaan  menempatkan  penduduk  desa hanya  sebagai  objek  pembangunan  dan  bukan  sebagai subjek  yang  memiliki  kewenangan  menentukan  dan mengelola aset desa. Selain itu, BUMDes masih mengalami berbagai  kendala,  antara  lain  kurangnya  permodalan, keterbatasan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dalam mengelola  BUMDes  dan  kurangnya  kegiatan  sosialisasi BUMDes.  Kegiatan  PKM  ini  bertujuan  untuk  melakukan penguatan  pengelolaan  BUMDes  khususnya  dalam  tata kelola keuangan. Tahapan ini sangat penting agar tata kelola keuangan  BUMDes  lebih  terstruktur  dan  sesuai  dengan strategi  serta  arah  kebijakan  akuntabilitas.  Metode pelaksanaan  meliputi  pelatihan  dan  pendampingan  dalam pembuatan  laporan  keuangan  BUMDes  yang  meliputi perencanaan dan penyusunan dokumen laporan keuangan audit  berkala.  Dengan  demikian,  diharapkan  pengelola BUMDes dapat melakukan tata kelola keuangan secara baik dan  akuntabilitas  dalam  pelaporan  keuangan  BUMDes terwujud. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan di Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Hasil  kegiatan  menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  pengurus BUMDes di  Desa Lembung Timur tentang pentingnya pengelolaan keuangan. Pengurus  BUMDes  memahami  prosedur  pengelolaan keuangan  dalam  hal  pembuatan  perencanaan  dan penyusunan  dokumen  laporan  keuangan.  Diharapkan setelah  kegiatan  ini,  BUMDes  di  desa  tersebut  mampu menyusun laporan keuangan untuk menunjang keberlanjutan usahanya.
Mohammad Herli, Hafidhah Suryani Dwi Kuswardhini Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja
Edy Purwanto Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja
Rizal Dani Sya’bana Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja
*Email:mohammadherli@wiraraja.
ac.id Reviewing Editor Kata Kunci : Keuangan, BUMDes, Desa, Sumenep
Hendryadi, STIE Indonesia
Jakarta

## PENDAHULUAN
Konsep  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  salah  satu  upaya  Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengembangkan potensi desa (Diartho,2017).  Dasar  hukum  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa,  di  Indonesia  disebut BUMDes, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa dan desa turut serta secara langsung. Hal ini berasal dari pemisahan aset desa dengan mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes  bertujuan  untuk  menggali  dan  mengoptimalkan  potensi  pengusaha  pedesaan berdasarkan  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014.  Kebijakan  BUMDes  semakin didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi desa, yang berperan sebagai lembaga sosial dan komersial, mengutamakan

## Mohammad Herli et al
Keuangan, BUMDes, Desa, Sumenep
kepentingan masyarakat melalui kontribusi kegiatan sosial dan mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya dari desa ke pasar, baik berupa barang maupun jasa (Hidayat dan Fanida, 2016). Pendirian BUMDes diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi desa  dengan penanganan yang komprehensif,  antara  lain pembangunan  sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi pedesaan dan optimalisasi potensi untuk menyejahterakan masyarakat pedesaan.
BUMDes  dibangun  sesuai  dengan  potensi  desa,  dimana  usaha  tersebut  dikelola  dan dikembangkan  secara  mdaniri  berdasarkan  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  (Wahed, Asmara,  dan  Wijaya  2020).  Pengelolaan  BUMDes  terpisah  dari  pengelolaan  pemerintahan desa.  Dengan  demikian,  BUMDes  merupakan  lembaga  yang  terpisah  dari  pengelolaan pemerintah  desa,  BUMDes  memiliki  struktur  kepengurusan  sendiri  dan  hanya  perlu berkoordinasi  dengan  pemerintah  desa.  Sebagai  lembaga  yang  juga  mencari  keuntungan, terdapat mekanisme yang harus dipatuhi oleh pengelola BUMDes yang bekerja sama dengan pihak  lain  (Efendi  dan  Maruf,  2019).  Perlu  adanya  koordinasi  dan  kerjasama  dengan pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Pihak bisnis wajib berkonsultasi dan  menyetujui  Dewan  Komisaris  BUMDes.  Dalam  kegiatan  usaha  sehari-hari,  pengelola harus  bertindak  berdasarkan  sistem/aturan  yang  telah  disetujui  dan  tercantum  dalam peraturan BUMDes, sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes. BUMDes merupakan usaha desa  yang  memiliki  semangat  kemdanirian  dan  gotong-royong  antara  pemerintah  dan masyarakat desa untuk mengembangkan aset lokal guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat  desa  (Sari,  2018).  Hal  ini  akan  berimplikasi  pada  akuntabilitas  desa  pada pengelolaan  kekayaan  desa.  Tujuan  dari  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas agar terjadi akuntabilitas publik secara transparan.
Menurut kajian beberapa ahli, terdapat beberapa masalah umum yang dihadapi oleh BUMDes seperti kurangnya pemahaman tentang BUMDes, masalah SDM, keterbukaan informasi, dan masalah manajemen dan keuangan (Gayatri dan Widhiyani, 2020; Yansyah, Muhammad, dan Prastya 2021). Permasalahan tersebut hampir dialami oleh sebagian besar BUMDes di Seluruh Indonesia tak terkecuali BUMDes yang ada di Sumenep.
Kabupaten Sumenep merupakan ujung timur pulau Madura, memiliki 326 desa yang tersebar di  wilayah  daratan  dan  kepulauan.  Desa  Lembung  Timur  Kecamatan  Lenteng  Kabupaten Sumenep  merupakan  salah  satu  desa  yang  terdapat  di  wilayah  kepulauan.  Permasalahan yang ada di desa ini yaitu pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel. Kurangnya kesiapan dan kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan penyebab utama akuntabilitas tidak terlaksana. Pada dasarnya pencatatan akuntansi pada dasarnya terdiri dari dua metode, yaitu sistem kas dan sistem akrual. Dua metode tersebut berbeda dalam prinsip akuntansi umum. Untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik, perlu  dipahami  bagaimana  perencanaan  yang  sesuai  dengan  kaidah  perencanaan  dan manajemen keuangan (Mispiyanti, 2020).
Berdasarkan  observasi  awal  yang  tim  lakukan,  permasalahan  keterbatasan  akses  menjadi salah  satu  faktor  terjadinya  ketimpangan  pembangunan  BUMDes  di  wilayah  pedesaan Kabupaten Sumenep. Selain itu, kurangnya bimbingan dan pendampingan terhadap BUMDes di  wilayah  pedesaan  oleh  pemerintah  setempat  menjadikan  BUMDes  kepulauan  semakin
tertinggal. Kegiatan PKM ini dilakukan pada BUMDes di Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dipilihnya BUMDes di desa ini berdasarkan beberapa alasan, diantaranya adalah lokasi yang jauh dari wilayah perkotaan, lokasi terpencil, dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan BUMDes di desa tersebut. Alasan lainnya adalah untuk  membangun  BUMDes  kepulauan  agar  mampu  bersaing  dengan  BUMDes  daratan dalam hal manajemen, keuangan, dan pencapaian kinerjanya.
Minimnya pengetahuan dari pengelola BUMDes salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan (Pambudi dan Suyono, 2019). Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng merupakan  salah  satu  daerah  di  Kabupaten  Sumenep  yang  masih  rendah  tingkat pendidikannya sehingga para pengelola kurang mampu dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.  Penyebab  lainnya  yaitu  kebiasaan  di  desa  tersebut  dalam  pemilihan  pengelola masih berdasarkan penunjukan yang didasarkan pada kedekatan, sehingga orang-orang yang terpilih  seringkali  tidak  memiliki  kompetensi.  Selain  itu,  kepala  desa  masih  mendominasi pemerintah  desa.  Akibatnya semangat korporasi  dalam pengelolaan  keuangan  desa  belum terwujud.
Berdasarkan  observasi  awal,  kami  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan  dalam pengelolaan keuangan BUMDes di desa ini. Pertama, kurangnya pengetahuan perencanaan dan  penyusunan  pengelolaan  laporan  keuangan.  Kedua,  pengelolaan  BUMDes  belum memiliki rencana yang strategis dan arah kebijakan. Ketiga, para pengelola belum memiliki kecakapan dalam membuat dokumen laporan keuangan audit secara berkala. Mengacu pada identifikasi permasalahan tersebut, maka kegiatan PKM ini diprioritaskan pada tiga masalah pokok mitra. Ketiga permasalahan kunci di atas menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Perencanaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan BUMDes.
Adapun solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, PKM ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan MDes. Pertama, tim PKM akan melakukan pelatihan intensif tentang  perencanaan  keuangan  dan  melakukan  pendampingan  dalam  mengidentifikasi perencanaan sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Kedua, tim PKM akan melakukan pelatihan terstruktur tentang pentingnya strategi dan arah kebijakan akuntabilitas serta pendampingan perumusan  perencanaan  keuangan  dan  praktik  pengalokasian  sesuai  dengan  strategi  dan arah kebijakan akuntabilitas. Ketiga, tim PKM akan melakukan training tentang pentingnya laporan keuangan audit secara berkala terutama kepada pengelola yang minim pendidikan dan  memberikan  pelatihan  serta  pendampingan  dalam  pembuatan  dokumen  laporan keuangan audit secara berkala.

## Sasaran Kegiatan
Kegiatan  yang  dilakukan  ini  adalah  melakukan  pelatihan  kepada  anggota  BUMDes  desa Lembung  Timur,  Kecamatan  Lenteng,  Kabupaten  Sumenep  dalam  dalam  melakukan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu BUMDesa di desa lembung timur agar dapat menyusun laporan keuangan agar tercipta akuntabilitas laporan keuangan yang transparan dan jelas.

## Masalah yang ingin dipecahkan

## Mohammad Herli et al
Keuangan, BUMDes, Desa, Sumenep
Terdapat tiga permasalahan utama yang ingin dipecahkan dalam kegiatan ini, yaitu pertama, Kurangnya pengetahuan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan utamanya dalam proses  perumusan  perencanaan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  BUMDes.  Persoalan kedua  yaitu  Pengelola  BUMDes  belum  memiliki  rencana  keuangan  strategis  dan  arah kebijakan  akuntabilitas.  Persoalan  yang  ketiga  yaitu,  Pengelola  BUMDes  belum  memiliki kecakapan dalam membuat dokumen laporan keuangan audit secara berkala.

## MATERI DAN METODE

## Materi
Pelaksanaan PKM ini bertujuan untuk melakukan penguatan terhadap pengelolaan BUMDes khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dalam praktiknya akan dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam proses perencanaan dan penyusunan pengelolaan keuangan BUMDes. Terdapat tiga permasalahan pokok sebagaimana yang disampaikan di atas sehingga materi yang  dibuat  menyesuaikan  dengan  persoalamn  tersebut.  Untuk  menyelesaikan  persoalan pertama  maka  dilakukan  Pelatihan  intensif  tentang  perencanaan  pengelolaan  keuangan BUMDes  dan  melakukan  pendampingan  dalam  mengidentifikasi  kebutuhan  pengelolaan keuangan BUMDes. Selanjutnya dilakukan pelatihan terstruktur tentang pentingnya strategi dan  arah  kebijakan  akuntabilitas  dan  melakukan  pendampingan  perumusan  perencanaan keuangan  BUMDes  dan  praktik  pengalokasian  perencanaan  keuangan  BUMDes  sesuai dengan strategi dan arah kebijakan akuntabilitas. Dan yang ketiga berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan dokumen laporan keuangan audit berkala.
Evaluasi pelaksanaan diperlukan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap tata kelola keuangan BUMDes. Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan pengelola dalam membuat dokumen perencanaan keuangan yang berupa laporan keuangan dan audit secara berkala.  Upaya  tindak  lanjut  dari  program  ini  juga  diperlukan  untuk  melihat  kebutuhan sistem informasi yang diperlukan BUMDes dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan sehingga  para  perangkat  lebih  mudah  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  BUMDes. Adapun tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

## Lokasi dan Mitra Kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  PKM  ini  dilakukan  di  Desa  Lembung  Timur  Kecamatan  Lenteng Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada bulan juli-september tahun 2022. Sasaran dari pelaksanaan  PKM  ini  adalah  para  pengelola  BUMDes  yang  berperan  sebagai  anggota pelatihan  dan  dalam  kesehariannya  melakukan  aktivitas  sebagai  pengelola  BUMDes  Desa Lembung Timur.

## Peserta
Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, pengelola BUMDes, dan perwakilan masyarakat.

## Prosedur dan Metode
Prosedur dan metode dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari sosialisasi kepada mitra, penyusunan  modul,  persiapan  sarana  dan  prasarana  pelatihan,  pelatihan,  simulasi
perencanaan keuangan desa, evaluasi, pendampingan dan pelaporan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  PKM  berjudul  “Training  Penyusunan  Laporan  Keuangan  BUMDes  di  Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep” dilaksanakan pada rentang bulan juli  hingga  september  tahun  2022.  Kegiatan  dilaksanakan  di  Balai  Desa  Lembung  Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Adapun luaran dari kegiatan ini adalah rancangan perencanaan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang dibuat oleh peserta. Dengan demikian, setelah program ini selesai diharapkan pengelola BUMDes di desa tersebut dapat menyusun  laporan  keuangan  secara  mdaniri  yang  berupa  pembuatan  jurnal,  buku  besar hingga menjadi laporan keuangan dalam hal ini berupa laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.

## Karakteristik peserta pelatihan
Gambar 1. Tahapan Kegiatan
Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan Keuangan

## Mohammad Herli et al
Peserta  pelatihan  terdiri  dari  perangkat/pengelola  BUMDes  yang  dalam  kesehariannya melakukan aktivitas tata kelola BUMDes Lembung Timur. Dengan demikian diharapkan para pengurus  BUMDes  lebih  mudah  dalam  mengelola  keuangan  BUMDes  juga  menjadi  awal yang baik dalam upaya pembangunan desa.

## Evaluasi Kegiatan
Kegiatan  PKM  ini  dilakukan  dengan  metode  pelatihan  dan  pendampingan.  Penyampaian materi  dilakukan  dengan  runtun  sehingga  peserta  dapat  memahami  tahapan  yang  harus dipenuhi dalam pembuatan dokumen laporan keuangan BUMDes. Berdasarkan hasil evaluasi tentang  pemahaman  terhadap  materi  oleh  peserta  (gambar  3),  terlihat  bahwa  terdapat peningkatan  pemahaman  peserta  atas  pemahaman  terhadap  laporan  keuangan  BUMDes. Untuk  mengukur  hal  tersebut  kami  melakukan  pre-test  dan  post-test  dengan  pertanyaan sebagai  berikut.  (1)  Saya  mengetahui  jenis  laporan  keuangan;  (2)  saya  paham  tentang keuangan secara umum; (3) Saya sadar keuangan perlu direncanakan dengan baik; dan (4) merencanakan keuangan itu penting bagi kelangsungan hidup perusahaan kami. Gambaran respons terhadap pernyataan tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
Ket: A0, B0, C0, dan D0 (Pre-test)., A1, B1, C1, dan D1 (Post-test)

## Pembahasan atas Keberhasilan dan Tingkat Kepuasan peserta
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  merupakan  langkah  dalam mendukung  terciptanya  akuntabilitas  dan  penguatan  pengelolaan  keuangan  BUMDes. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan melakukan pelatihan (training) secara insentif dalam proses  pelaksanaan  hingga  pertanggungjawaban  keuangan  BUMDes.  Dengan  demikian, pengelola  BUMDes  mampu  secara  mandiri  mempertanggungjawabkan  perencanaan keuangan  dan  praktik  pengalokasian  serta  mampu  menyusun  laporan  keuangan  sesuai dengan stdanar  yang  berlaku.  Tabel  2 menunjukkan  permasalahan, kondisi mitra sebelum PkM, dan kondisi mitra setelah kegiatan PkM.
Gambar 3. Hasil pre-test dan post-test

## Tabel 1.

## Hasil kegiatan PkM
No Permasalahan Mitra Sebelum PkM Setelah PkM 1 Kurangnya pengetahuan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan utamanya dalam proses perumusan perencanaan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes. a. Mitra mengalami kesulitan dalam perencanaan dan penyusunan  laporan keuangan b. Mitra  kesulitan  dalam membuat dokumen dan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai  kondisi  aset lokal. a. Mitra memahami pentingnya  perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes  dan  mampu menyusun  perencanaan keuangan. b. Mitra  secara  mandiri telah  menyusun  laporan keuangan BUMDes. 2 Pengelola BUMDes belum  memiliki  rencana keuangan  strategis  dan arah kebijakan akuntabilitas. a. Pengelola  keuangan BUMDes belum strategis  dan  belum memiliki arah kebijakan. b. Pengelola  keuangan BUMDes kesulitan dalam menentukan rencana keuangan dan arah kebijakan. a. Mitra  telah  mempunya roadmap kegiatan BUMDes. b. Mitra mampu mengalokasikan kebutuhan keuangan prioritas untuk pengembangan BUMDes. 3 Pengelola BUMDes belum memiliki kecakapan dalam membuat dokumen laporan  keuangan  audit secara berkala a. Dibentuknya peraturan akuntabilitas menyebabkan pengelola BUMDes mengalami keterbatasan dalam membuat dokumen laporan keuangan audit c. Pengelola BUMDes belum memahami secara  utuh  apa  itu akuntabilitas dan laporan keuangan audit. a. Melalui  training  yang dilakukan secara intensif, mitra  saat  ini  mampu menyusun laporan keuangan  (laba  rugi, laporan posisi keuangan, dan arus kas). b. Mitra memahami pentingnya  akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes

## SIMPULAN
Permasalahan  umum  yang  di  hadapi  desa  dalam  menciptakan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan BUMDes adalah kompetensi pengelola BUMDes dalam melakukan perencanaan, penyusunan  hingga  pelaporan  keuangan  BUMDes.  Untuk  itu,  diperlukan  adanya peningkatan  pemahaman  dan  kompetensi  dari  berbagai  pihak  untuk  ikut  serta  dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan BUMDes. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk melakukan penguatan  pengelolaan  BUMDes  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangan.  Hasil  kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pengelola BUMDes terhadap pentingnya penyusunan

## Mohammad Herli et al
dokumen laporan keuangan audit berkala. Selain itu, pengelola BUMDes juga telah mampu membuat dan menyusun dokumen perencanaan keuangan yang dimaksud.

## Saran Kegiatan Lanjutan
Saran  yang  dapat  disampaikan  penulis  untuk  kegiatan  selanjutnya  adalah  perlunya mengadakan kegiatan pelatihan tentang laporan keuangan secara berkelanjutan dengan jenis materi  yang  lebih  mendalam  dan  dilakukan  secara  berkala.  Hal  ini  mengingat  laporan keuangan  memiliki  berbagai  penjelasan  yang  memerlukan  waktu  untuk  memahami  lebih dalam mengenai laporan keuangan

## REFERENSI
Diartho,  H.  C.  (2017).  Strategi  Terhadap  Pengembangan  Kelembagaan  BUMDESA  Di Kabupaten Jember.
Efendi, K. N., & Maruf, M.F. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa Podho Joyo) Sebagai  Lembaga  Ekonomi  Desa  Di  Desa  Sukorejo  Kecamatan  Sidayu  Kabupaten Gresik. Publika 7(2).
Gayatri,  G.,  &  Widhiyani,  N.  L.  S.  (2020).  Peranan  BUMDesa  Dalam  Meningkatkan Kemdanirian Ekonomi Desa. E-Jurnal Akuntansi 30(6):1593–1602.
Hidayat,  A.  B.,  dan  Fanida,  E.  H.  (2016).  Strategi  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa) Dalam Upaya Pengembangan BUMDesa Surya Sejahtera Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Administrasi Negara 4.
Pambudi,  B.  S.,  &  Suyono,  S.  (2019).  Digital  Marketing  As  An  Integrated  Marketing Communication  Strategy  In  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMdesa)  In  East  Java. Competence: Journal of Management Studies 13(2):121–51.
Sari, Y. W. (2018). Bumdesa (Badan Usaha Milik Desa) Sebagai Kelembagaan Partisipatoris Untuk  Pengembangan  Identifikasi  Potensi  Masyarakat  Pedesaan. IPTEK  Journal  of Proceedings Series (5):298–302.
Wahed,  M.,  Asmara,  K.,  &  Wijaya,  R.  S.  (2020).  Pengembangan  Ekonomi  Desa  Dengan Instrumen  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDESa).  Journal  of  Regional  Economics Indonesia 1(2):58–70.
Yansyah, A.  B., Adji,  S.  M.,  &  Imam,  I. P.  (2021).  Proses  Pembentukan  BUMDesa  Bersama Kdanil Bahar Dengan Pendekatan Collaborative Governance Di Kecamatan Tambelan. Pp. 128–36 in Prosiding Seminar Nasional Perbatasan Dan Desa (SNPD) . Vol. 1.
Accepted author version posted online:  25 Apr 2023 Hendryadi (Reviewing editor)

## About the Authors
Mohammad Herli, SE., M.Ak lahir di Sumenep, 27 Agustus 1985. Ia Merupakan  Dosen  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Wiraraja. Email: mohammadherli@wiraraja.ac.id
Edy  Purwanto,  SE.,  M.Sc  lahir  di  Sumenep,  03  Agustus  1988.  Ia Merupakan  Dosen  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Wiraraja. Email: edypurwanto@wiraraja.ac.id
Hafidhah, SE., M.Ak. Ia Merupakan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Email: hafidhah@wiraraja.ac.id
Suryani  Dwi  Kuswardhini,  SE,  M.Aks  adalah  salah  seorang Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Email: dheen.kus@gmail.com
Rizal  Dani  Sya’bana,  SP.,  M.Sc  lahir  di  Tegal,  04  Maret  1991.  Ia Merupakan  Dosen  di  Fakultas  Pertanian  Universitas  Wiraraja. Email: ra.syabana@wiraraja.ac.id

## FUNDING
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh LPPM Universitas Wiraraja tahun anggaran 2022 No Kontrak: 001/SP2H/PKM DI/LPPM/UNIJA/VII/2022.

## COMPETING INTERESTS
Tidak ada konflik kepentingkan untuk diungkapkan.