## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846
Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBANGUNAN  WISATA  AIR  TANPA  IZIN  YANG  MENYEBABKAN PENGUNJUNG MENGALAMI LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor:
48/Pid.B/2021/PN Gdt)
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERSONS OF THE CRIMINAL ACTION OF WATER TOURISM  DEVELOPMENT  WITHOUT  A  PERMIT  WHICH  CAUSED  VISITORS  TO EXPERIENCE SERIOUS INJURY (Decision Study Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt)

## Andhika Bagaswara
Universitas Bandar Lampung Email: andhika.bagaswara@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Pelayanan Masa Nifas, Tingkat Kepuasan Pasien. Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  pembangunan  wisata  air  tanpa  izin  yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat adalah pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN  Gdt.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pembangunan  wisata  air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt dan bagaimana pertanggungjawaban pidana  pelaku  tindak  pidana  pembangunan  wisata  air  tanpa  izin  yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif  dan  empiris.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan ( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Analisis  data  yang digunakan  adalah  yuridis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat adalah karena dorongan yang  disebabkan  oleh  beberapa  seperti  faktor  ekonomi  serta  mental  pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan  Nomor:  48/Pid.B/2021/PN  Gdt  adalah  terdakwa  Saukani  bin  Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360  KUHP  (dakwaan primair )  dan  melakukan  pengusahaan  air  dan  atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan subsidair ). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Criminal Liability; Criminal Act; Water Recreation; Wound. One form of the crime of developing water tourism without a permit which caused serious  injury  to  visitors  was  Decision  Number:  48/Pid.B/2021/PN  Gdt.  The purpose of this study was to analyze the factors that caused the perpetrators to commit the crime of developing water tourism without a permit  which caused visitors to suffer serious injuries based on Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt  and  how  the  criminal  responsibility  of  the  perpetrators  of  the  crime  of developing water tourism without a permit that causing visitors to suffer serious injuries based on Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. The research method uses  a  normative  and  empirical  juridical  approach.  Data  collection  through library research and field research. The data analysis used is juridical qualitative. The results showed that the factors that caused the perpetrators to commit the crime  of  developing  water  tourism  without  a  permit  which  caused  visitors  to suffer serious injuries were due to encouragement caused by several factors such as  the  economic  and  mental  factors  of  the  perpetrators.  Based  on  Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt, the criminal responsibility for the perpetrators of  the  crime  of  water  theft  without  permission  and  negligence  which  caused visitors to suffer serious injuries based on Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt is that the defendant Saukani bin Mad Liyas was legally and convincingly proven guilty of committing a crime because his negligence caused a person to another seriously injured who violates Article 360 of the Criminal Code (primary charge)  and  exploits  water  and/or  water  sources  without  permission  from  the Government  in  violation  of  Article  15  Paragraph  (1)  letter  B  jo.  Article  11 Paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1974 concerning Irrigation (subsidiary charge). The defendant is therefore subject to imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  pidana  di samping  tindak  pidana,  pidana  dan  pemidanaan.  Pertanggungjawaban  pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan  kepada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  kalau  orang  yang melakukannya  tidak  diminta  pertanggungjawaban  pidana.  Jika  seseorang  diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana  karena  tidak  akan  diminta  pertanggungjawaban  pidananya.  Ciri  dari  hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  didasarkan  pada  asas  kesalahan.  Asas  kesalahan  dalam bahasa Belanda berbunyi geen straf zonder schuld artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan.
Dengan  demikian,  seseorang  baru  dapat  dipidana  kalau  pada  orang  tersebut  terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (2012), asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental  dalam  meminta  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  si  pembuat  yang bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Dikatakan  sebagai  asas  fundamental  karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.
Kesalahan  dalam  melakukan  tindak  pidana  berupa  kesengajaan  dan  kelalaian. Kesengajaan  sebagai  sesuatu  yang  diinginkan  dan  diketahui,  sedangkan  kelalaian dikatakan  sebagai  tidak  hati-hati  atau  sembrono.  Berdasarkan  asas  kesalahan  di  atas untuk  dapat  dipidananya  seseorang  haruslah  terdapat  padanya  kesengajaan  atau kelalaian  pada  saat  dia  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana dalam  penulisan  ini  mengikuti  pandangan  dualistis. Pandangan  dualistis  memisahkan antara  unsur  pertanggungjawaban  pidana  dengan  unsur  tindak  pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan dualistis hanya didasarkan pada unsur pertanggungjawaban berupa unsur subyektif. Unsur subyektif ini merupakan unsur yang terdapat dalam diri si pembuat tindak pidana.
Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia  telah  memenuhi  semua  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya. Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana  menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur  dalam  asas  legalitas  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP.  Asas legalitas  ini  dalam  bahasa  Latin  berbunyi nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege poenali , artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah  diatur  lebih  dahulu  dalam  perundang-undangan.  Asas  ini  bertujuan  untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana.  Dengan  demikian,  seseorang  tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan (Huda, 2016).
Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat  dalam  hukum  pidana,  maksudnya  siapa  saja  yang  melakukan  tindak  pidana harus  mempertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya,  kecuali bila  pada  orang  tersebut  tidak  terdapat  kesalahan.  Chairul  Huda  (2016)  mengatakan bahwa  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  lembaga  yang  terdapat dalam  hukum  pidana,  baik  yang  terdapat  dalam  teori  hukum  pidana,  maupun  dalam penegakan hukum pidana. Kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.
Salah satu bentuk tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat adalah pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt
yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  Saukani  bin  Mad  Liyas  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “karena  kealpaannya  menyebabkan orang  lain  luka  berat”  dan  “melakukan  pengusahaan  air  dan  atau  sumber -sumber  air tanpa izin dari Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)  tahun  dan  2  (dua)  bulan,  menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan, menetapkan  terdakwa  tetap  ditahan,  menetapkan  barang  bukti  berupa:  25  (dua  puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 3 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter, 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2,5 inch yang masing- masing  memiliki  panjang  4  (empat)  meter,  15  (lima  belas)  batang  pipa  merek  Wavin ukuran 2 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter, 50 (lima puluh) batang  pipa  merek  Wavin  ukuran  1,5  inch  yang  masing-masing  memiliki  panjang  4 (empat) meter, 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 1 inch yang masing- masing memiliki panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) unit mesin sedot air merek Summer Sible berwarna hitam kombinasi.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  faktor  penyebab  pelaku  melakukan tindak  pidana  pembangunan  wisata  air  tanpa  izin  yang  menyebabkan  pengunjung mengalami  luka  berat  berdasarkan  Putusan  Nomor:  48/Pid.B/2021/PN  Gdt  dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui penelitian kepustakaan ( library research ) dan penelitian lapangan ( field research ). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembangunan Wisata Air  tanpa Izin  yang  Menyebabkan  Pengunjung  Mengalami  Luka  Berat  Berdasarkan  Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt
Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang- Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui  mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini ada beberapa faktor yang sangat menonjol anatara lain yaitu  Faktor  Ekonomi,  Kebutuhan  hidup  seseorang  tidak  terlepas  dari  ekonomi  yang
harus  selalu  dicukupi  agar  supaya  bertahan  hidup,  apalagi  dengan  zaman  yang  serba modern  dan  sulitnya  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  menjadi  daya  dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kedua  adalah  keterbatasan  pendidikan  bagi  masyarakat  dengan  biaya  pendidikan dizaman sekrang ini banyak sekali anak-anak putus sekolah dapat kita lihat dijalan-jalan banyak  sekali  anak-anak  yang  tidak  sekolah  lebih  memilih  untuk  bekerja  agar  dapat membantu kehidupan keluarga, keterbatasan pendidikan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya  kejahatan,  dengan  standar  pekerjaan  dizaman  sekrang  harus  minimal mempunyai ijazah SLTA dan itupun masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga banyak  anak-anak  bahkan  orang  tua  yang  keterbatasan  pendidikan  melakukan  tindak kriminal.
Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non-Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan  beriringan  secara  sinergis,  saling  melengkapi.  Jika  pendekatan  pertama  yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy/criminal  law  policy )  yaitu,  “usaha mewujudkan  peraturan perundang-undangan  pidana  yang  sesuaidengan  keadaan  dan situasi  pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang “ Artinya, hukum pidana difungsikan  sebagai  sarana  pengendali  sosial,  yaitu  dengan  sanksinya  yang  berupa pidana  untuk  dijadikan  sarana  menanggulangi  kejahatan.  Upaya  penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun  masyarakat  pada  umunya.  Berbagai  kegiatan  dan  program  sudah  dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.
Faktor  intern  karena  dorongan  yang  disebabkan  oleh beberapa  seperti  faktor  ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan  hidup  yang  sulit  sehingga  mengakibatkan  seseorang  berfikir  untuk mengambil  cara  pintas  demi  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Sedangkan  faktor  mental disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini  dapat  juga  disebabkan  karena  pergaulan  pelaku,  gaya  hidup  pelaku  yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga kemampuannya untuk memenuhi keingingan tersebut  tidak  mencukupi.  Terhadap  masalah  tindak  kejahatan  tersebut,  para  sarjana kriminologi  meneliti  dari  beberapa  sudut  pandang  atau  keahliannya,  masing-masing sesuai dengan desiplin ilmu yang ditekuninya, yang antara lain ada yang melihat dari faktor-faktor antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Disamping itu dapat pula dilihat dari sesuai  sudut  psikologi  atau  kejiwaan,  dimana  kejahatan  dilakukan  disebabkan  karena terganggunya kejiwaan para pelaku kejahatan tersebut, dan hal ini sudah mejadi suatu ketetapan  sebagai  sebab-musabab  timbulnya  tindak  kejahatan  tersebut,  dan  selain  itu sebab-sebab  kejahatan  yang  paling  utama,  disebabkan  karena  kondisi  dan  keadaan masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri  si  pelaku  (lingkungan)  seperti  pergaulan  kepada  teman  yang  sering  melakukan kejahatan, selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak
pidana serta perkembangan teknologi dan moderenisasi yang dapat merubah nilai-nilai sosial.  Pada  akhirnya  hal  tersebut  menimbulkan  dampak  negatif  dalam  diri  pelaku kejahatan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembangunan Wisata Air Tanpa Izin  yang  Menyebabkan  Pengunjung  Mengalami  Luka  Berat  Berdasarkan  Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt
Hukum  dibuat  atau  diciptakan  mempunyai  sasaran  yang  hendak  dicapai  atau  yang disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan dari hukum, yaitu pada intinya menciptakan tatanan  masyarakat  yang  tertib,  aman,  tentram  dan  adanya  keseimbangan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  adanya  aturan-aturan  atau  norma  hukum  yang berada  dimasyarakat  yang  diperlukan  guna  mengatur  kepentingan  masyarakat,  agar kepentingan-kepentingan  tersebut  tidak  berbenturan,  maka  diperlukan  adanya  sistem hukum.  Sistem  hukum  pada  prinsipnya  adalah  mengatur  bagaimana  agar  dalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik (perbenturan kepentingan), dan kalaupun terjadi, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut (Asyahadie & Rahman, 2013).
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengandung keharusan  dan  larangan  terhadap  pelanggar  yang  diancam  dengan  hukuman  berupa siksa  badan  Suatu  tindak  pidana  tidak  hanya  dapat  terjadi  dengan  adanya  suatu kesengajaan  dari  pelaku,  tetapi  juga  terdapat  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kekuranghatihatian atau bahkan kecerobohannya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur  secara  tegas  di  dalam  Kitab  Undang-undangHukum  Pidana  (KUHP).  Masalah- masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan (Pasal 359 s.d 361 KUHP) (Gunadi & Efendi, 2014).
Tindak pidana atau kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan undang- undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui  mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor  pendorong  seseorang  melakukan  kejahatan.  Salah  satu  unsur  tindak  pidana ( strafbaarfeit ) yaitu “dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband staand ) atau adanya kesalahan ( dolus atau culpa )” Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Gunadi & Efendi, 2014).
KUHP  mengatur  tentang  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  kesalahan,  yaitu tindak p idana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal  359  KUHP  yang  selengkapnya  berbunyi:  Barangsiapa  karena  salahnya menyebabkan  matinya  orang  dihukum  penjara  selama-lamanya  lima  tahun  atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Dari pasal tersebut tercermin bahwa, sanksi pidana
yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak bagi pelaku yang sedang dalam masa jabatan atau pencarian. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa . Culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Kansil, 2014).
Tindak pidana tersebut luka berat atau matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa,  akan  tetapi  kematian  tersebut  hanya  merupakan  akibat  dari  kurang  hati- hatinya  atau  lalainya  terdakwa  (delik culpa ),  sebagai  contoh  pada  Putusan  Nomor: 48/Pid.B/2021/PN  Gdt  yaitu  adanya  pencurian  air  tanpa  izin  yang  menyebabkan pengunjung  mengalami  luka  berat,  dimana  terdakwa  Saukani  bin  Mad  Liyas  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  karena  kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan primair ) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  tahun  1974  tentang  Pengairan  (dakwaan subsidair )  (Projodikoro, 2013).
Tindak  pidana  karena  kelalaiannya  yang  mengakibatkan  orang  lain  luka  berat  atau meninggal  dunia  sering  terjadi  karena  kecelakaan.  Menurut  ilmu  hukum  pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka,  terlebih  lagi  sampai  meninggal  dunia  dan  di  dalamnya  terdapat  unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya terdapat  kelalaian  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360 (Waluyo, 2008).
Pasal  359  KUHP  menyatakan  bahwa:  Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan matinya  orang  lain,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa: Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  orang  lain  mendapat  lukaluka  berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
(1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian  selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah (Effendi, 2013).
Pelaku  yang  menyebabkan  kecelakan  dapat  diajukan  ke  pengadilan  untuk mempertanggungjawabkan  perbuatannya  jika  perbuatannya  terdapat  unsur  kealpaan atau  kelalaian  atau  tidak  ada  unsur  kesengajaan  atas  perbuatannya,  meskipun  dalam kronologis kejadian kecelakaan, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain
menderita lukaluka, luka berat atau meninggal dunia. Meskipun tidak ada kesengajaan dari  pelakunya,  tetap  saja  dapat  dikualifikasikan  Pasal  359  atau  Pasal  360  KUHP  jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian (Marsiani, 2014).
Kelalaian yang mengakibatkan luka atau matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga  menyebabkan  dirinya  mendapat  ancaman  pidana.  Hakim  harus  memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa  serta  memberikan  pemidanaan  yang  setimpal  apabila  terbukti  kesalahan terdakwa. Penyelesaian tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” menarik perhatian penulis untuk mengangkat pokok bahasan tersebut terutama dalam praktek  pemeriksaan  perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri.  Menurut  hukum  pidana seseorang  yang  karena  kelalaiannya  menyebabkan  orang  lain  meninggal  dunia  dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun (Muladi, 2006).
Sebagai  induk  ketentuan-ketentuan  Hukum  Pidana  Indonesia  adalah  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga diatur dalam peraturan perundang- undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk  dipidananya  seseorang  yaitu  memenuhi  rumusan  delik  yang  terdapat  dalam KUHP  dan  peraturan  perundang- undangan  di  luar  KUHP.  Tindak  pidana  “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” secara tegas diatur dalam Pasal 359 KUHP ya ng selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.” Matinya orang akibat dari perbuatan terdakwa di sini tidak dimaksud sama sekali oleh  terdakwa,  atau  bukan  tujuan  yang  dikehendaki  terdakwa  akan  tetapi  kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa ) (Makarao dkk., 2013).
Tindak  pidana  “karena  kelalaiannya  menyebabkan  luka  berat  atau  matinya  orang” sebagaimana dimaksud dalam BAB XXI tentang “mengakibatkan orang mati atau luka karena  kelalaiannya”  Pasal  359  KUHP  hukumannya  diperberat  jika  tindak  pidana tersebut dilakukan dalam sesuatu jabatan atau pekerjaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 361 yang menyatakan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam  melakukan  sesuatu  jabatan  atau  pekerjaan,  maka hukumannya  dapat  ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana pekerjaan  itu  dilakukan  dan  Hakim  dapat  memerintahkan  supaya  keputusannya  itu diumumkan (Makarao dkk., 2013).
Kealpaan  seperti  juga  kesengajaan  adalah  salah  satu  bentuk  dari  kesalahan.  Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari  pada kesengajaan. Tetapi  dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru  akibat  tidak  dikehendaki,  walaupun  pelaku  dapat  memperkirakan  sebelumnya. Disinilah  juga  letak  salah  satu  kesukaran  untuk  membedakan  anatara  kesengajaan bersyarat  (kesadaran  mungkin, dolus  eventualis )  dengan  kealpaan  berat  ( culpa  lata ) (Muhammad, 2007).
Ketentuan  pasal  ini  dikenakan  terhadap  dokter,  bidan,  ahli  obat,  sopir,  kusir  dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  pekerjaannya.  Apabila  mereka  itu  mengabaikan (melalaikan), sehingga menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) atau luka (Pasal 360 KUHP), maka  akan  dihukum  lebih  berat.  Apabila  matinya  orang  itu  dimaksud  oleh  terdakwa, maka ia dikenakan Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja  menghilangkan  jiwa  orang  lain,  dihukum  karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Arief, 2008).
Ketika berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai  dengan  definisi  kejahatan.  Kejahatan  sering  diartikan  sebagai  perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk  kelalaian  yang  dapat  berakibat  pada  hukuman.  Dalam  perspektif  hukum  ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku”  pun  bisa  menjadi  suatu  bentuk  kejahatan.  Adapula  perspektif  moral. Perilaku  dapat  disebut  sebagai  kejahatan  hanya  jika  memiliki  2  faktor  yaitu mens rea (adanya niatan melakukan perilaku) dan actus reus (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Contohnya: pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat  menghabisi  nyawa  orang  lain,  serta  ide  dan  pelaksanaan  perilaku  pembunuhan dimiliki  pelaku  sendiri  tanpa  paksaan  dari  orang  lain.  Jika  pelaku  ternyata  memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran, contoh: perilaku kejahatan  terjadi  pada  saat  tidur  atau  tidak  sadar,  maka  faktor mens  rea -nya  dianggap tidak utuh, atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai kejahatan, karena orang dengan gangguan mental tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya (Ali, 2012).
Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang,  sedangkan  korban  adalah  orang  yang  terlanggar  hak  dan  kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan  pertanggungjwaban  hukum.  Walaupun  begitu,  terkadang  tidak  mudah mengidentifikasi  pelaku  dan  korban,  terutama  pada  kasus  dimana  pelaku  adalah korbannya  juga.  Kejahatan  secara  umum  dapat  dibedakan  dalam  beberapa  macam: kejahatan personal (pelaku dan korban kejahatan adalah sama), interpersonal (ada pelaku yang  merugikan  orang  lain),  dan  kejahatan  sosial  masyarakat  (efek  kejahatan  pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat). Dari segi pelaksanaannya kejahatan juga bisa dibagi menjadi kejahatan terorganisir (sering disebut kejahatan “kerah putih” yang memiliki sistem dan perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan) dan tidak teroganisir (kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan oleh orang yang  belum  punya  keahlian  khusus  atau  amatir).  Secara  pidana,  ada  beberapa  contoh perilaku  kejahatan:  pembunuhan,  tindak  kekerasan,  pemerkosaan,  pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain (Ali, 2012).
Begitu banyaknya bentuk dan macam kejahatan, maka menarik untuk mengetahui apa hal yang menyebabkan orang bisa melakukan tindak kejahatan. Sebenarnya sejak dulu manusia  berusaha  menjelaskan  mengapa  beberapa  orang  menjadi  penjahat.  Dulu
dianggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pengaruh roh jahat. Maka cara untuk menyembuhkan  gangguan  mental  dan  perilaku  jahat  adalah  mengusir  roh  kejahatan, biasanya dilakukan dengan beberapa cara menyiksa, mengeluarkan bagian tubuh yang dianggap jahat (misalkan darah, atau bagian organ tubuh lainnya) (Lamintang, 2007).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kurniawan  Fadly  menyatakan  bahwa  pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt terdakwa dikenakan dua pasal yaitu Pasal 360 KUHP (dakwaan primair ) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan subsidair ).  Faktor  penyebab  tersangka  melakukan  kelalaian  adalah  perihal  izin  usaha wisata air yang dimilikinya belum boleh beroperasi terkait izin dan keamanan wisata air tersebut, serta dalam pengoperasiannya tidak menggunakan rambu-rambu di wisata air dan kurangnya penjaga wisata air yaitu hanya 2 (dua) orang penjaga tiket.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dewa  Gede  Giri  Santosa  menyatakan  bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, sekolah MTS Al- Hikmah  mengadakan  acara  sekolah  pergi  ke  kolam  renang  “Tirta  Garden”  milik terdakwa  Saukani  yang  berada  di  Dusun  Tanjung  Jati  Desa  Kedondong  Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang baru dibuka pada tanggal  07 Juni  2019 untuk berenang  dan  bermain  wahana  permainan  perosotan;  sedangkan  pada  acara  tersebut dikuti oleh murid- murid sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk saksi Dio Aditia Bin Ahmad Setiawan dan guru dari MTS Al-Hikmah yaitu saksi Vikka Septriana Binti Daironi dan saksi Yosita Husnaini Binti Darno,  kemudian pada saat saksi Dio Aditia berenang  dan  bermain  di  wahana  perosotan  dan  berhenti  di  tengah-tengah  perosotan sambil  berpegangan  kesamping  luar  dari  perosotan  tersebut,   lalu  dari  arah  belakang teman  saksi  Dio  Aditia  meluncur  turun  dan  menabrak  saksi  Dio  Aditia  dan mengakibatkan  jari  kelingking  sebelah  kanan  saksi  Dio  Aditia  putus  dan  tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut.  Setelah kejadian tersebut saksi Dio Aditia dibawa ke puskesmas Kedondong untuk diobati.
Hasil wawancara selanjutnya dengan Dewa Gede Giri Santosa menyatakan bahwa Setelah kejadian tersebut pihak kolam renang “Tirta Garden” dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk  mempertanggungjawabkan  atas  adanya  kejadian  mengakibatkan  jari  kelingking sebelah kanan saksi Dio Aditia putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut;  dan  setelah  dilakukan  pengecekan  oleh  pihak  kepolisian  maka  diperoleh keterangan  dari  terdakwa  Saukani  bahwa  sejak  beroperasi  07  Juni  2019  kolam  renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung, serta air yang digunakan diambil dari sumber mata air  yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 sampai bulan November 2019, baru awal bulan Desember 2019 menggunakan sumur bor sejumlah 1 (satu) titik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter.
Kejahatan  menurut  pandangan  para  pakar  kriminologi  secara  umum  berarti  adalah perilaku  manusia  yang  melanggar  norma  (hukum  pidana/kejahatan/ criminal  law ) merugikan,  menjengkelkan,  menimbulkan  korban,  sehingga  tidak  dapat  dibiarkan. Sementara  itu,  kriminologi  menaruh  perhatian  terhadap  kejahatan,  yaitu:  Pelaku  yang
telah  diputus  bersalah  oleh  pengadilan,  dalam white  collar  crime termasuk  yang diselesaikan secara non  penal,  perilaku  yang  dideskriminalisasi,  populasi  pelaku  yang ditahan, tindakan yang melanggar norma dan tindakan yang mendapat reaksi sosial.
Hal ini sesuai dengan teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa pertangungjawaban pidana  diartikan  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  membayar  pembalasan  yang  akan  di terima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  di  rugikan,  menurutnya  juga  bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai toereken-baarheid , criminal  reponsibilty,  criminal  liability, pertanggungjawaban pidana  disini  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu (Sianturi, 1983).
Berdasarkan  konsep  KUHP  Tahun  2012,  pada  Pasal  27  menyatakan  bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  secara  obyektif  kepada  pembuat  yang memenuhi  syarat-syarat  undang-undang  untuk  dapat  di  kenai  pidana  karena perbuatanya (Sianturi, 1983).
Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel  yang  mengatakan,  orang  yang  mampu  bertanggungjawab  harus  memenuhi setidaknya  3  (tiga) syarat,  yaitu: (1)  dapat  menginsafi  (mengerti)  makna  perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam  pergaulan  masyarakat,  (3)  mampu  untuk  menentukan  niat  atau  kehendaknya terhadap perbuatan tadi (Sianturi, 1983).
Pertanggungjawaban pidana menurut penulis adalah maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. sekalipun suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seseorang, namun  jika  perbuatan  atau  orang tersebut  tidak  dapat  dicela  karena  dalam dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana itu tidak mungkin ada (Sianturi, 1983).
Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak kejahatan ataupun perbuatan  yang  menyimpang  dilakukan  oleh  individu.  Pada  hakikatnya, pertanggungjawaban  pidana  ini  wujud  reaksi  dari  pelanggaran  pidana  yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban pidana terjadi sebab terdapat kesalahan yang ialah tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seorang,  serta  sudah  terdapat  ketentuan  yang mengklasifikasikan  tindak  kejahatan  tersebut.  Sebab  kesalahan  adalah  faktor  tindak kejahatan,  hingga  asas  kesalahan  pula  tidak  dapat  dipisahkan.  Terpenuhi  tindak kejahatan, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana (Mertokusumo, 2006).
Ada  3  unsur  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  perbuatan  dapat  dinyatakan  sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yakni:
1. Kemampuan Untuk Bertanggungjawab
Ada  dua  jenis  kemampuan  bertanggungjawab  yang  perlu  dipenuhi,  yang  pertama ialah  kemampuan  bertanggungjawab  dimana  kemampuan  jiwa  berpikir  pembuat yang  memungkinkan  ia  dapat  menguasai  pikirannya,  menentukan  tindakannya, menentukan  akibat  tindakannya,  dan  menentukan  kehendaknya  sesuai  dengan pendapatnya.  unsur  kemampuan  berpikir  pembuat  memungkinkan  Ia  dapat menguasai pikirannya dan memungkinkan ia menentukan tindakannya. Kemudian yang kedua kemampuan bertanggungjawab yang mencakup keadaan jiwa seseorang ialah dimana keadaannya tidak terganggu oleh suatu penyakit secara terus menerus ataupun sementara, tidak adanya cacat dalam pertumbuhan seperti gagu, idiot, atau lainnya,  tidak  adanya  terganggu  karena  terkejut,  hipnotis,  kemarahan,  dll.  Hal  ini Unsur  mampu  bertanggungjawab  itu  mencakup  keadaan  jiwa  dimana  tidak terganggu  oleh  penyakit  secara  terus  menerus,  tidak  cacat  pertumbuhan,  tidak terganggu dan sebagainya.
2. Adanya Kesalahan Menurut  analisis  penulis  kesalahan  disini  merupakan  unsur  fundamental  dalam menentukan  pertanggungjawaban  pidana  dikarenakan  penilaian  terhadap  adanya kesalahan  atau  tidak  dapat  menentukan  juga  ada  tidaknya  pertanggungjawaban pidana.  Bentuk  kesalahan  sendiri  ada  2  yaitu  Kesengajaan  dan  Kelalaian.  Merujuk kepada penjelasan Andi Hamzah (2008) kesengajaan terbagi menjadi 3 bagian, yakni: a. Sengaja sebagai niat, dimana kesengajaan ini yang paling umum dimengerti oleh masyarakat.  Kesengajaan  ini  memiliki  arti  bahwa  pelaku  benar-benar  ingin tercapai suatu akibat tertentu dari perbuatannya.
b. Sengaja  sadar  akan  kepastian  atau  keharusan,  jenis  kesengajaan  ini  merupakan keadaan  dimana  pelaku  tidak  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  akibat  yang menjadi dasar tindak pidana perbuatannya, namun pelaku tahu bahwa ada akibat pasti  yang  akan  mengikuti  perbuatannya.  Sengaja  sadar  akan  kepastian tercapainya suatu delik bukanlah tujuan dari pelaku namun hal itu merupakan syarat  mutlak  yang  terjadi  dalam  berlangsung  atau  selesainya  tujuan  pelaku tercapai.
c. Sengaja sadar akan kemungkinan, dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam pikiran pelaku hanya ada bayangan akan kemungkinan belaka akibat perbuatannya tanpa ia tujukan. Pelaku menyadari bahwa kemungkinan terjadi akibat lain yang ia tidak kehendaki  tetapi  kesadarannya  tidak  membuat  ia  membatalkan  niatnya  dan akibat yang tidak ia kehendaki itu benar-benar terjadi.
Kelalaian  sendiri  merupakan  suatu  bentuk  kesalahan  yang  timbul  akibat  pelaku tindak  memenuhi  standar  perilaku  yang  ditetapkan  oleh  suatu  aturan.  Ada  dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dimana seseorang sadar akan resiko yang dapat terjadi tetapi mengharapkan akibat buruk tersebut tidak akan terjadi, dan kelalaian yang  tidak  disadari  dimana  kelalaian  yang  disadari  dimana  seseorang  kurang berpikir,  lengah  dan  seharusnya  sadar  akan  resiko,  tetapi  tidak  demikian.  skema kelalaian atau culpa iala culpa lata yang disadari atau alpa dan culpa lata yang tidak disadari atau lalai. Kelalaian atau kealpaan itu memuat 3 unsur, yaitu pelaku tidak bertindak sesuai dengan apa yang diharuskan meskipun tidak tertulis oleh hukum, pelaku  tidak  memikirkan  perbuatannya  secara  baik-baik  terlebih  dahulu,  dan
perbuatan pelaku dapat dicela, kealpaan memuat 2 (dua) unsur, yakni:
a. Pelaku  bertindak  lain  dari  apa  yang  seharusnya  dilakukan  menurut  hukum meskipun tidak tertulis, sehingga itu termasuk perbuatan yang melawan hukum.
b. Pelaku kurang hati-hati, bertindak ceroboh, dan kurang berpikir Panjang
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf
Dalam hukum pidana ada 2 alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah Daya paksa relatif, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah  jabatan  yang tidak  sah namun  saat  melakukan  perbuatan  tersebut  pelaku mengita perbuatannya sah (Sarmida dkk., 2002).
Pelaku  yang  dapat  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  ialah  seseorang  yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam rumusan  hukum  pidana  dikatakan  dengan  barangsiapa  yang  melanggar  larangan tersebut.  Tindak  pidana  sendiri  memiliki  pengertian  berupa  suatu  tindakan  yang melanggar  hukum  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Tindak  Pidana  ialah  suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan tindakannya dapat di pertanggungjawabkan serta dinyatakan sebagai tindakan  yang  dapat  dihukum  oleh  undang-undang.  Sesuai  dengan  analisis  penulis sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa tindak pidana itu juga harus dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat dihukum  oleh  undang-undang  yang  berlaku.  Untuk  menentukan  seseorang  telah melakukan tindak pidana dan dapat disebut pelaku tindak pidana maka tindakan atau perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  itu  haruslah  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana (Sarmida dkk., 2002).
Merujuk kepada KUHP unsur tindak pidana ini dijabarkan menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur yang subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku sendiri atau hal yang memiliki hubungan dengan diri si pelaku dan termasuk isi  hati  pelaku.  Unsur  subjektif  meliputi  orang  yang  memiliki  kemampuan  untuk bertanggung  jawab,  perbuatan  yang  dilakukan  itu  ada  unsur  kesengajaan  ataupun ketidaksengajaan, ada maksud dan tujuan, dan sebagainya. Unsur objektif sendiri ialah unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana tindakan pelaku itu harus ia lakukan. Dalam hal ini unsur objektif adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang dan apabila dilanggar dapat diancam pidana, kemudian dilakukan dalam waktu, tempat atau keadaan tertentu. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau hal yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsurunsur yang memiliki hubungan dengan keadaan- keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Mulyadi, 2010).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kurniawan  Fadly  menyatakan  bahwa  Jaksa Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun dengan  dikurangkan  selama  terdakwa  ditahan,  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap ditahan,  dan  denda  sebesar  Rp.  2.000.000,- (dua  juta  rupiah), jika  denda  tidak  dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dewa  Gede  Giri  Santosa  menyatakan  bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang  menyebabkan  pengunjung  mengalami  luka  berat  berdasarkan  Putusan  Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain  luka  berat  yang  melanggar  Pasal  360  KUHP  (dakwaan primair )  dan  melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan subsidair ). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti pertanggungjawaban pidana pelaku tindak  pidana  pencurian  air  tanpa  izin  dan  kealpaan  yang  menyebabkan  pengunjung mengalami  luka  berat  berdasarkan  Putusan  Nomor:  48/Pid.B/2021/PN  Gdt  adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan primair ) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber- sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan subsidair ).  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

## KESIMPULAN
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang  menyebabkan  pengunjung  mengalami  luka  berat  berdasarkan  Putusan  Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor  ekonomi  serta  mental  pelaku.  Faktor  ekonomi,  penyebabnya  adalah  desakan ekonomi/memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  sulit  sehingga  mengakibatkan  seseorang berfikir  untuk  mengambil  cara  pintas  demi  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Sedangkan faktor  mental  disebabkan  karena  pelaku  mempunyai  kebiasaan  buruk  dan  mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas.
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang  menyebabkan  pengunjung  mengalami  luka  berat  berdasarkan  Putusan  Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain  luka  berat  yang  melanggar  Pasal  360  KUHP  (dakwaan primair )  dan  melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan subsidair ). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2012). Dasar – Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Arief, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana.
Arief, B. N. (2012). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2013). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Effendi,  T.  (2013). Sistem  Peradilan  Pidana,  Perbandingan  Komponen  dan  Proses  sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana . Jakarta: Kencana Media Group.
Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Huda,  C.  (2016). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Kencana.
Kansil, C. S. T. (2014). Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Sinar Grafika.
Lamintang. (2007). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Makarao, M. T., Zakky A. S., M., & Sikumbank, R. F. (2013). Tindak Pidana Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Masriani, Y. T. (2014). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (2006). Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty.
Muhammad, M. (2007). Hukum Acara Kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muladi. (2006). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.
Mulyadi,  L.  (2010). Seraut  Wajah  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Projodikoro,  W.  (2013). Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia .  Bandung:  Refika Aditama.
Sarmida ,  N.,  Zurnetti,  A.,  &  Suryani,  N.  (2002). Diktat  Hukum  Pidana .  Padang:  Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Sianturi, S. R. (1983). Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni.
Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika.