J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
Muh. Nusur, Sri Hazwani
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar nuzoermohamed@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam  Terhadap  Sistem Pemungutan  Pajak  Restoran  Pada  Badan  Pendapatan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar. Permasalahan  yang  menjadi  kajian  pokok  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  sistem pemungutan  pajak  restoran  pada  Badan  Pendapatan  Kabupaten  Polewali  Mandar  dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pemungutan pajak restoran pada Badan  Pendapatan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  Sosial,  Yuridis  dan  Syar’i,  maksudnya  adalah  selain  di  dalam  Al-Qur’an  dan Hadits  penulis  juga  mencoba  mengaitkannya  dengan  hukum-hukum  perundang-undangan mengenai pajak restoran serta dengan melakukan proses pemahaman wajib pajak dan pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yang mendukung persoalan  yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan menggunakan  2  sistem  yaitu  sistem  pemungutan  secara  manual  dan  sistem  pemungutan menggunakan  alat  MPOS  (Machine  Payment  Online  System).  Hasil  yang  ditemukan  yaitu bahwa ada wajib pajak yang merasa tidak adil dengan adanya pemasangan alat MPOS yang tidak  merata,  namun  alasan  dari  pihak  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar  yaitu karena  keterbatasan  alat,  untuk  menghindari  terjadinya  kebocoran  pajak,  memudahkan dalam pengawasan serta  tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan  daerah. alat  MPOS.  2)  Membangun  hubungan  yang  baik  antara  pihak  Badan  Pendapatan  Kab. Polewali  Mandar  dengan  wajib  pajak.  3)  Kepada  pihak  Badan  pendapatan  Kab.  Polewali Mandar agar secepatnya mengadakan pemerataan alat MPOS.
Kata Kunci: Hukum ekonomi islam, Pajak restoran, Polewali mandar

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  memberlakukan  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  adalah  kewenangan yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  disamping  penerimaan  yang  berasal  dari  pemerintah berupa subsidi atau bantuan.
Salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  memiliki  potensi  yang  tinggi  yang berpengaruh  besar  terhadap  pendapatan  daerah  adalah  pajak  daerah.  Pajak  daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah itu  sendiri yang mana  pemungutannya  berdasarkan  peraturan  daerah  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara atau daerah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas  jasa  secara  langsung.  Untuk  pembiayaan  pengeluaran  daerah  dalam  melaksanakan
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  maka  penerimaan  pajak  daerah  berbagai macam berdasarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat.
Dalam hukum ekonomi Islam istilah pajak sudah diketahui yakni secara etimologi, pajak  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan  istilah  Dharibah,  yang  berasal  dari  akar  kata dharaba-yadhribu-dharban  yang  artinya  mewajibkan,  menetapkan,  menentukan,  memukul, menerangkan  atau  membebankan,  dan  lain-lain.  Sedangkan  secara  terminologi  Dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah dan Al-Kharaj. 1 Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tentang  jenis  pajak  provinsi  dan  jenis pajak  kabupaten/kota.  Adapun  jenis  pajak  provinsi  terdiri  dari  pajak  kendaraan  bermotor, bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  air permukaan; dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan logam dan batuan,pajak parkir, pajak air tanah. pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.  Salah satu  alternatif  pajak  daerah  kabupaten/kota  yang  berpotensi,  yang  dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak restoran.
Pajak  Restoran  merupakan  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Restoran  yang  dimaksud  ialah  fasilitas  penyedia  makanan  atau  minuman  dengan  dipungut bayaran,  yang  mencakup  rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar  dan  sejenisnya. Adapun subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang telah makan atau minum yang melakukan transaksi di rumah makan/restoran.
Badan  Pendapatan  Kabupaten  Polewali  Mandar  merupakan  instansi  yang mengelola  pajak  daerah,  termasuk  pajak  restoran  berdasarkan  peraturan  yang berlaku.Adapun  penetapan  tarif  pajak  restoran  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Polewali  Mandar  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Restoran.  Dalam  sistem pemungutan pajak prinsi-prinsip keadilan harus diterapkan.
Namun  pada  kenyataanya  prinsip  keadilan  kurang  tercapai  dalam  hal  sistem pemungutan pajak restoran di  Kabupaten Polewali  Mandar, yang mana sistem pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, yakni khusus digunakan untuk objek  pajak  yang  menggunakan  Machine  Payment  Online  System  (MPOS)  atau  alat transaksi  secara  online  dan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang    kepada wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terhutang,  yakni  objek  pajak yang tidak menggunakan alat Machine Payment Online System  (MPOS).
Berdasarkan  pelaksaanaan  pemungutan  pajak  restoran  pada  Badan  Pendapatan Kabupaten  Polewali  Mandar  terdapat  perbedaan  pada  sistem  pemungutannya  antara  objek pajak  yang  menggunakan  alat  MPOS  dengan  objek  pajak  yang  tidak  menggunakan  alat MPOS sehingga menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara wajib pajak, karena objek pajak  yang  menggunakan  alat  MPOS  besar  pajak  terhutang  yang  harus  dibayarkan  jauh
1 Gusfahmi. Pajak  Menurut  Syariah :  Edisi  Revisi,(Jakarta:  Rajawali  Pers,  2011) h.28
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
lebih  besar  daripada  objek  pajak  yang  tidak  menggunakan  alat  MPOS.  Sehingga  penulis tertarik  untuk  meneliti  masalah  penerapan  sistem  pemungutan  pajak  restoran  pada  Badan Pendapatan, apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam atau tidak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Definisi Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  merupakan  istilah  yang  sering  digunakan  untuk  mendeskripsikan  sistem ekonomi  yang  berbasis  pada  sumber-sumber  hukum  Islam  yakni  Al-Qur’an,  Hadits,  Ijma, dan Qiyas. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah.
Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku  manusia  dalam  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  dengan  alat  pemenuhan kebutuhan  yang  terbatas  di  dalam  kerangka  syariah.  Ilmu  yang  mempelajari  perilaku seorang  muslim  dalam  suatu  masyarakat  Islam  yang  dibingkai  dengan  syariah.  Definisi tersebut  mengandung  kelemahan  karena  menghasilkan  konsep  yang  tidak  kompetibel  dan tidak  universal.  Karena  dari  definisi  tersebut  mendorong  seseorang  terperangkap  dalam keputusan apriori (apriory judgement), benar atau salah tetap harus diterima. 2
Adapun menurut M. Umer Chapra, Islamic economics was defined as that branch of  knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of  scarce  resources  that  is  confinnity  with  Islamic  teaching  without  unduly  curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances . Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang   mengacu pada pengajaran ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu  atau  tanpa  perilaku  makro  ekonomi  yang  berkesinambungan  dan  tanpa ketidakseimbangan lingkungan. 3
Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berlandaskan sumber hukum ajaran Islam. Hal terpenting dari definisi tersebut bahwa aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan

## A. Pajak dalam Islam
Istilah pajak dalam bahasa Arab lebih dikenal  dengan nama adh-dharibah, yang artinya adalah  beban.  Ia  disebut  beban  karena  merupakan  kewajiban  tambahan  atas  harta  setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban 4
2 Imanuddin Yuliadi, Ekonomi Islam , (Yogyakarta: LPPO, 2006), h. 6
3 Mustafa  Edwin  Nasution  dkk, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16
4 Gazi  Inayah,  Teori  Komprehensip  Tentang  Zakat  dan  Pajak,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2005) h. 95
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Secara  bahasa, dharibah dalam  penggunaannya  mempunyai  banyak  arti,  namun  para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kharaj adalah berbeda dengan dharibah , karena kharaj adalah  pajak  yang  obyeknya  adalah  tanah  (taklukan)  dan  subyeknya  adalah non-muslim.Sementara jizyah obyeknya  adalah  jiwa  ( an-nafs )  dan  subyeknya  adalah  juga non-muslim. 5
Pengertian  pajak  menurut  Nurul Ichsan  Hasan  dikutip  dalam  bukunya  Yusuf  Qardhawi adalah  kewajiban  yang  ditetapkan  terhadap  wajib  pajak,  yang  harus  disetorkan  kepada negara sesuai  dengan ketentuan, tanpa mendapat  prestasi  kembali  dari  negara dan hasilnya untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  di  satu  pihak  dan  untuk  merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. 6
Dalam  Kamus  Istilah  Ekonomi  Islam,  Imam  Asy-Syawkani  mengatakan  bahwa, Dharibah bisa  juga  berarti  tabiat/watak,  mengumpulkan,  dan  menetapkan  kadarnya,  dan bisa juga berarti harta yang dikumpulkan. Jika dikatakan, “ Dharaba al-jizyah wa al-kharaj ” artinya “Dia mewajibkan dan menentukan kadarnya untuk waktu satu tahun.” 7
Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam istilah pajak  pada  umumnya  disebut Dharibah . Dharibah adalah  adalah  harta  yang  dipungut  dari masyarakat  oleh  negara  secara  wajib  setelah  zakat.  Pemungutan  pajak  ini  yakni  digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  pasal  1,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 8
Adapun  pajak  yang  dikelola  di  wilayah  kabupaten/kota  disebut  dengan  pajak  daerah. Kabupaten  Polewali  Mandar  dengan  kewenangan  wilayahnya  menyelenggarakan  semua kegiatan  pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kota  Polewali  Mandar  yang berlaku  seperti  halnya  pemberlakuan  besar  tarif  pajak  restoran  diatur  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010. 9
Pengertian pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Restoran  menyebutkan  bahwa  Pajak  Restoran  adalah  pajak atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.  Restoran  ialah  Fasilitas  penyedia  makanan
5 Gusfahmi, Pajak Menurut  Syariah : Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 12
6 Nurul  Ichsan  Hasan,  “ Tinjauan  Penerapan  Pungutan  Pajak  dan  Zakat  Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia ,” Islamadina 19, no. 2 September(2018): h. 77-78 7 Ahmad  Subagyo, Kamus  Istilah  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2009), h. 89
8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
9 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pajak Restoran
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 10

## B. Dasar Hukum Diperbolehkan Pajak dalam Islam
Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash al-Qur’an maupun al-Hadits,  maka  tidak  akan  menemukannya,  akan  tetapi  jika  menelusurinya  lebih  jauh terhadap  kandungan  nash  tersebut  maka  secara  tersirat  terdapat  didalamnya,  karena  pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari  sahabat  Umar bin  Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para  ulama  dan  umara  dalam  rangka  menciptakan  kondisi  masyarakat  sejahtera,  adil  dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:
َل َو  ِۖ ِض ۡرَ ۡلۡٱ َنِ م مُكَل اَن ۡجَر ۡخَأ َٰٓاَّمِم َو  ۡمُتۡبَسَك اَم ِتََٰبِ يَط نِم ْاوُقِفنَأ ْا َٰٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ِب مُت ۡسَلَو َنوُقِفنُت ُهۡنِم  َثيِبَخۡلٱ ْاوُمَّمَيَت
ِهيِذ ِخا َأ ْا َٰٓوُمَل ۡعٱ َو ِِۚهيِف ْاوُضِمۡغُت نَأ َٰٓ َّلِإ
ديِمَح ٌّيِنَغ َ َّللَّٱ َّن

## Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu. Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya, padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata terhadapnya.Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 11
Makna dari ayat di atas bahwa Allah Swt. memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat  sebagian dari harta yang dimiliki.Ayat diatas juga menjelaskan bahwa ada kewajiban bagi  rakyat  selain  zakat.  Dan  hendaknya  seorang muslim  menganggap  bahwa  harta  adalah anugerah  dari  Allah  Swt.  yang  harus  disyukuri,  harta  adalah  amanah  dari  Allah  Swt  yang harus dipertanggungjawabkan, dan harta adalah ujian.
Pajak  dibolehkan  dalam  Islam  dikarenakan  untuk  mencapai  kemaslahatan  umat, maka  pajak  saat  ini  memang  sudah  menjadi  kewajiban  warga  negara  dalam  suatu  negara dengan  alasan  dana  pemerintah  tidak  mencukupi  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran, yang  mana  jika  pengeluaran  itu  tidak  dibiayai  maka  akan  menimbulkan  kemudharatan. Sedangkan  mencegah  kemudharatan  adalah  kewajiban,  sebagaimana  kaidah  ushul  fiqh mengatakan:

## ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ْنِم ىَل ْوَأ ِدِساَفَمْلا ُءْرَد
Artinya:
10 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pajak Restoran
11 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  (al- Madinat  al-Munawwarat:  Mujamma’  Khadim  al-Haramayn  al-Syarifayn  al-Malik  Fadh  li Thiba’ at al-Syarif , 1433 H)h. 67
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
“Menghilangkan  kemudharatan  itu  lebih  didahulukan  daripada  Mengambil  sebuah kemaslahatan.” 12
Maksud  dari  kaidah  di  atas  adalah  jika  berbenturan  antara  menghilangkan  sebuah kemudharatan  dengan  sesuatu  yang  membawa  kemaslahatan  maka  didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.
Ada beberapa ketentuan tentang pajak ( dharibah ) menurut syariah Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu: 13
1. Pajak  (dharibah)  bersifat  temporer,  tidak  bersifat  kotinyu,  hanya  boleh  dipungut ketika  di  baitul  mal  tidak  ada  harta  atau  kurang.  Ketika  baitulmal  sudah  terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut,  sekalipun  tidak  ada  lagi  pihak  yang  membutuhkan  (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2. Pajak  (dharibah)  hanya  boleh  dipungut  untuk  pembiayaan  yang  merupakan kewajiban  bagi  kaum  muslimin  dan  sebatas  jumlah  yang  diperlukan  untuk pembiayaan  wajib  tersebut,  tidak  boleh  lebih.  Sedangkan  pajak  dalam  perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak  (dharibah)  hanya  diambil  dari  kaum  muslimin,  tidak  kaum  non-muslim. Sedangkan  teori  pajak  konvensional  tidak  membedakan  muslim  dan  non  muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.  Sedangkan  pajak  dalam  perspektif  konvensional,  kadang  kala  juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah yang diperlukan tidak boleh lebih.
6. Pajak  (dharibah)  dapat  dihapus  bila  sudah  tidak  diperlukan.  Menurut  teori  pajak konvensional, tidak akan dihapus karena itulah sumber pendapatan.
Jadi,  ketentuan  pajak  dalam  Islam  memang  berbeda  dengan  ketentuan  pajak  konvensional dimana praktek pemungutan pajak di Indonesia atau dalam hal ini  ialah Kabupaten Polewali Mandar  bersifat  kontinyu  sesuai  Undang-Undang  yang  berlaku.  Adapun  penetapan  tarif pajak juga diatur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pajak (dharibah) dalam Islam hanya dipungut dari orang muslim sedangkan pemungutan pajak konvensional tidak membedakan antara muslim atapun non muslim.
C. Konsep Hak dan Kewajiban
12 https://www.radiorodja.com/21003_penerapan_kaidah_menghilangkan_kemudhar atan_lebih_didahulukan_daripada_mengambil_kemaslahatan _memahami_fiqh_islam.Diakse s pada Kamis, 9 Januari 2020. 01.15 Wita
13 Gusfahmi, Pajak  Menurut  Syariah :  Edisi  Revisi,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2007), h.33-34
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu timbul pertentangan kehendak  diantara  manusia.  Maka  dari  itu,  untuk  melindungi  kepentingan  dan  kehendak masing-masing  individu  perlu  ada  aturan  sehingga  tidak  merugikan  dan  melanggar  hak orang lain. 14
Persoalan  tentang  hak  dalam  perspektif  hukum  Islam  berbeda  dengan  perspektif  hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara’ dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan  menurut  hukum  modern,  hak  merupakan  kekuasaan  yang  melekat  pada  setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa mempehatikan hak dan kepentingan pihak lain. 15
Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat  pada manusia bersumber dari hak- hak  Allah.  Untuk  itu,  setiap  manusia  harus  menggunakan  haknya  sesuai  dengan  ketetapan syara’ yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum). 16

## D. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tentang Penetapan Pajak Restoran
Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, tediri dari:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f.  Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
14 Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 119 15 Siti Mujibatun, Pengantar Fiqh Muamalah , (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012) , h. 57
16 Siti Mujibatun, Pengantar Fiqh Muamalah , h. 57-58
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
i.  Pajak Sarang Burung Walet
j.  PBB Pedesaan dan Perkotaan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang Pajak Restoran terkait tata cara penhitungan dan penetapan pajak restoran terdapat pada bab IV pasal 10 yaitu: 1). Setiap Wajib pajak mengisi SPTPD, 2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib  Pajak  atau  Kuasanya,  3).  SPTPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus disampaikan  selambat-lambatnya  15  (lima  belas)  hari  setelah  berakhirnya  masa  pajak,  4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
Terdapat beberapa sistem pemungutan pembayaran pajak di antaranya: 1). Official Assesment  System Adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  member  wewenang  kepada pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak,  2). Self  Assessment  System Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang,  3). With Holding  System Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  yang  bersangkutan)  untuk  menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Dari  3  jenis  sistem  pemungutan  pajak  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  sistem pemungutan  pajak  restoran  pada  Badan  Pendapatan  Kabupaten  Polewali  Mandar menggunakan  2  sistem  yakni  Official  Assesment  System  dan  Self  Assessment  System. Official  Assesment  System  yakni  digunakan  terhadap  objek  pajak  restoran  yang menggunakan  alat  MPOS,  sedangkan  Self  Assesment  System  digunakan  terhadap  objek pajak restoran yang tidak menggunakan alat MPOS

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  kali  ini  penulis  menggunakan  salah  satu  bentuk  penelitian  di  dalam mengidentifikasi  dan  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang  dijadikan  sebagai variable  dalam  penyusunan  penelitian  kali  ini  yaitu  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. terdapat  beberapa  pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  melakukan  penuyusunan  kali  ini yaitu Pendekatan sosial, Pendekatan yuridis, dan Pendekatan syar’i
Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  1).  Sumber  Data  Primer dengan  cara Observasi  partisipan, Wawancara  mendalam,  Dokumentasi,  2).  Sumber  Data Sekunder.
Adapun  proses  pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Editing Klasifikasi Memberi Kode. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu analisis  data  sebelum  kelapangan,  analisis  data  selama  di  lapangan  dan  analisis  data  setelah selesai  dari  lapangan,  namun  pada  kenyataannya  analisis  data  lebih  ditekankan  pada  proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## IV. HASIL PENELITIAN

## A. Sistem Pemungutan Pajak  Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
Sistem merupakan serangkaian unsur atau aturan yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatannya. salah satunya ialah dalam hal pemungutan pajak  restoran  agar  pelaksanannya  dapat  terarah  dan  tujuan  dapat  tercapai  secara  optimal, yaitu dengan menggunakan sumber daya tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar,  maka  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  Bapak  Basri, SE.,M.Adm  beliau  adalah  Ka.Sub  Bidang  Pajak  Restoran  di  Badan  Pendapatan mengutarakan :
“Kami  melakukan  penyampaian  SPTPD  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah) kemudian  setelah  penyampaian  SPTPD  diterbitkan  SKPD  (Surat  Ketetapan  Pajak Daerah)untuk disampaikanke warung-warung, rumah makan, dan café setiap bulan sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  ada  di  Peraturan  Bupati  Polewali  Mandar Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Adapun untuk objek pajak restoran yang menggunakan alat MPOS penyampaian SPTPD berbarengan dengan SKPD”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pegawai  Badan  Pendapatan Kab.  Polewali  Mandar  khususnya  di  bidang  penagihan  pajak  restoran  melakukan penyampaian SPTPD dan SKPD setiap bulan di setiap warung, rumah makan, atau café yang termasuk  objek  pajak  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Mengenai  sistem  pemungutan  pajak restoran  pada  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar  ada  dua  yakni,  secara  manual  dan melalui alat MPOS.
SPTPD  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah)  merupakan  surat  yang  disampaikan kepada wajib pajak setiap bulan sekali untuk diisi dan melaporkan omzet serta jumlah pajak terutang  yang  harus  dibayar.  Sedangkan  SKPD  (Surat  Ketetapan  Pajak  daerah)  merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang yang diterbitkan oleh pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar. SPTPD dan SKPD tersebut disampaikan ke wajib pajak setiap bulan sekali.

## Sistem Pemungutan Pajak Restoran Secara Manual
Mengenai  sistem  pemungutan  pajak  restoran  secara  manual  adalah  sebagaimana yang  diutarakan  oleh  Bapak  Basri,  SE.,M.Adm  selaku  Ka.  Sub  Bidang  Pajak  Restoran. Beliau menjelaskan:
“SPTPD  yang  kami  sampaikan  setiap  bulannya  itu  diisi  langsung  oleh  pemilik warung,  rumah  makan,  atau  café  selaku  wajib  pajak,  mereka  melaporkan  sendiri omzet penjualannya dan besar pajak terutang yang akan mereka bayar. Kemudian tarif pajaknya tetap berlaku 10% dengan cara pembayarannya tersebut wajib pajak menyetor  ke  Kas  Daerah  baik  secara  langsung  maupun  lewat  transfer.  Setelah  itu kami terbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan kami turun ke lapangan untuk mengantar SKPD tersebut.”
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Pernyataan  di  atas  ditambahkan  oleh  Bapak  Animrang  selaku  staf  lapangan  di bidang Pajak Restoran Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar yang mengatakan:
“Besar  pajak  terutang  yang  tertera  di  SPTPD  diisi  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri, setelah itu kami buatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).”
Hal demikian juga diutarakan oleh salah satu wajib pajak di Kec. Wonomulyo atas nama Sri Puji Lestari selaku Pemilik Warung Mas Chandra, beliau mengutarakan:
“Saya  sendiri  yang  menuliskan  jumlah  yang  akan  dibayar  dan  ditulis  di  SPTPD. Tapi  jumlahnya  tidak  menetap  tiap  bulan  karena  penghasilan  saya  disini  juga kadang  naik  kadang  turun.  Cara  pembayaran  pajak  yang  sering  saya  lakukan melalui transfer karena lebih mudah.”
Pernyataan lain dari wajib pajak atas nama Wiji Suharman selaku Pemilik Warung Bakso Solo di Kec. Camapalagian, beliau mengatakan:
“Pada saat  petugas pajak dari  Polewali itu datang  membawa surat  penyampaian pajaknya  saya  sendiri  yang  tulis  jumlah  pajak  yang  mau  saya  bayar  nanti,  tiap bulannya  begitu.  Saya  biasa  membayar  lewat  transfer  ke  rekening  kas  daerah karena lebih gampang daripada harus ke Polewali.”
Adapun  penuturan  dari  Ibu  Hj.  Hafsa  selaku  Pemilik  Warung  Sop  Saudara  di  Kec. Tinambung sebagai berikut:
“Kami  diberi  kepercayaan  untuk  menuliskan  jumlah  pajak  yang  akan  kami  bayar pada surat penyampaian pajak yang mereka bawa setiap bulan dan ditandatangani. Setelah  itu  mereka  buat  surat  ketetapannya  lagi  dan  diantarkan  kesini  kemudian ditandangani,  untuk  lembar  pertamanya  untuk  saya.  Setelah  itu  saya  membayar pajak melalui transfer dan mengirimkan bukti transfernya kepada mereka.”
Dari  beberapa  hasil  wawancara  di  atas  penulis  dapat  mengetahui  bahwa  sistem pemungutan pajak restoran secara manual adalah penentuan besar pajak terutang oleh wajib pajak  sesuai  omzet  yang  dilaporkan  pada  saat  penyampaian  SPTPD  (Surat  Pemberitahuan Pajak  Daerah).  Adapun  sistem  pembayarannya  melalui  rekening  Kas  Daerah  baik  secara langsung mapun melalui transfer.

## Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dengan Menggunakan Alat MPOS
Alat  MPOS  (Machine  Payment  Online  System)  atau  dalam  arti  bahasa  Indonesia adalah  mesin  transaksi  secara  online  merupakan  alat  yang  digunakan  di  beberapa  rumah makan, warung, dan café sebagai  alat perekam transaksi  secara online. Alat  MPOS tersebut bersifat  transparan.  Sebagaimana  yang  diutarakan  oleh  Bapak  Ismail  Syarif, SE  selaku  staf bagian  operator  di  Bidang  Penagihan  I  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar mengutarakan:
“MPOS itu merupakan alat perekam transaksi pajak yang berisfat online.Jadi kami bisa memantau alat tersebut melalui website, apakah alatnya aktif atau tidak.Mengenai apa-apa saja yang dapat dicek yaitu jumlah transaksi dan besar pajaknya per hari hingga periode 1 bulan.”
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Adapun mengenai sejak kapan alat MPOS tersebut dioperasikan oleh wajib pajak ialah bulan September dan Oktober 2019. Pengoperasian alat tersebut tidak serentak dikarenakan pemasangannya dilakukan secara bertahap. Adapun tambahan pernyataan dari Bapak Ismail Syarif, SE mengatakan:
“Pemasangan alat MPOS dilakukan dalam tiga tahapan.Adapun tahap pertama sebanyak15, tahap kedua sebanyak 10 dan tahap ketiga sebanyak 4 khusus objek pajak restoran”.
Adapun  sistem  pelakasanaannya  dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara  terhadap Bapak  Basri,  SE.,M.Adm  selaku  Ka.  Sub  Bidang  Pajak  Restoran  Badan  Pendapatan  Kab. Polewali Mandar mengutarakan:
“Sistem pemungutannya itu ketika wajib pajak menginput transaksi pembayaran oleh konsumen pajak 10% nya terpotong secara otomatis. Setiap transaksi harus dia input menggunakan  alat  MPOS  tersebut.  Jadi  dalam  satu  hari  itu  kita  bisa  mengetahui berapa  jumlah  pajaknya  dan  hingga  satu  bulan.Dalam  periode  satu  bulan  itu  besar pajak  terutang  wajib  pajak  terhitung  otomatis  dari  transaksi  per  hari.Adapun  Cara membayarnya melalui Kas Daerah”.
Tabel
Persentase Pendapat Wajib Pajak dan Pihak Badan Pendapatan MengenaiAdanya
Penggunaan alat MPOS NO PERNYATAAN RESPONDEN PERSENTASE 1. 2. Perlu Tidak Perlu 12 Orang 11 Orang 52% 48% JUMLAH 23 Orang 100%
Keterangan : Diolah dari Interview Guide B No. 2 Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 23 responden terdapat 12 orang atau 52%  yang  berpendapat  perlu  adanya  penggunaan  alat  MPOS  dan  11  orang  atau  48%  yang berpendapat bahwa tidak perlu adanya penggunaan alat MPOS.
Dari  persentase di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa penggunaan alat MPOS itu perlu meskipun perbandingannya hanya 1 baik dari wajib pajak  maupun  pihak  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar.Hal  tersebut  diperkuat  dari hasil  wawancara  dengan  Bapak  Asman  selaku  Pemilik  Rumah  Makan  Koto  Gadang,  Kec. Polewali beliau mengatakan:
“Menurut saya perlu adanya alat MPOS itu karena lebih diawasi dan itu salah satu bentuk bahwa pemerintah sudah lebih tegas mengawasi dalam hal ini’.
Adapun pendapat lain dari seorang wajib pajak atas nama Nur Haeda selaku pemilik Rumah Makan Kamang Indah di Kec. Polewali, beliau mengatakan:
“Malah lebih bagus dengan adanya alat MPOS tersebut dan saya sama sekali tidak keberatan  karena  bagaimanapun  yang  sebenarnya  bayar  pajak  itu  ya  konsumen atau  orang  makan  kita  hanya  memungut  dan  menyetor  ke  Pemerintah  setiap bulannya”.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Basri, SE.,M.Adm selaku Ka. Sub Bidang Pajak Restoran di Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar, beliau mengutarakan:
“Untuk pemakaian  alat MPOS yang ada di  beberapa rumah makan, warung, dan café  menurut  saya  perlu  karena  itu  merupakan  sistem  kontrolnya  kami  untuk mengecek  seberapa  maksimal  penerimaan  pajak  untuk  objek  pajak  yang menggunakan alat MPOS”.
Namun dengan adanya alat MPOS tersebut yang hanya dipasang di beberapa objek pajak  restoran  yakni  rumah  makan,  warung  dan  café  sebahagian  dari  wajib  pajak  yang menggunakan alat MPOS mengeluh dan beranggapan bahwa pengadaan alat MPOS itu tidak adil.Dari  hasil wawancara salah satu  wajib pajak di  Kec. Wonomulyo atas nama Ari  selaku Pemilik Café Naichi, beliau mengatakan:
“Dengan diberlakukan sistem yang seperti itu menurut saya tidak adil karena yang kena  hanya  beberapa  saja,  sebaiknya  ada  pemerataan  dalam  penggunaan  alat MPOS itu”.
Adapun  pendapat  lain  dari  wajib  pajak  atas  nama  H.  Muh.  Natsir  selaku  Pemilik  Warung Pondok Kelapa di Kec. Camapalagian, beliau mengutarakan:
“Menurut  saya  adanya  alat MPOS  itu tidak  adil  karena  tidak  dipasang  di  semua rumah  makan,  harusnya  diratakan  pemasangannya.Masih  banyak  rumah  makan disini  yang  ramai  tapi  tidak  dikenakan  seperti  itu.Di  Campa  hanya  rumah  makan saya yang kena pemasangan alat seperti itu”.
Dari  Pemilik  Warung  Bakso  Joyo  Dwi  di  Kec.  Polewali  juga  mengutarakan pendapatnya mengenai adanya alat MPOS tersebut, beliau mengutarakan:
“Saya  rasa  dengan  adanya  mesin  MPOS  itu  tidak  adil  karena  belum  ada pemerataan  sampai sekarang.Sebaiknya diratakan untuk penggunanaan MPOS itu meskipun  warung-warung  kecil  karena  status  kita  sama-sama  wajib  pajak,  sama- sama mencari rejeki, biar tidak ada kesenjangan sosial”.
Dari  beberapa  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dengan  adanya pemasangan alat MPOS yang tidak merata mengakibatkan sebagian wajib pajak merasa tidak adil  dan  mengharapkan  kedepannya  untuk  pemerataan  alat  sehingga  adanya  unsur  keadilan dalam sistem pemungutannya.
Adapun pandangan penulis mengenai hal tersebut yaitu memang apabila dilihat dari sistem  pemungutannya  yang  menggunakan  dua  sistem  yang  berbeda  yakni  secara  manual dan melalui alat MPOS terlihat jelas bahwa di dalamnya terdapat unsur ketidakadilan karena penentuan  besar  pajak  terutang  untuk  objek  pajak  yang  tidak  menggunakan  MPOS  yakni wajib  pajak  sendiri  yang  menuliskan  jumlahnya  pada  SPTPD  yang  telah  disampaikan  oleh petugas pajak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar, sedangkan untuk objek pajak yang menggunakan  MPOS  itu  jumlahnya  diperoleh  dari  hasil  transaksi  alat  MPOS.Dengan demikian terdapat unsur ketidakadilan dalam penentuan besar pajak terutang.
Namun  dengan  adanya  alat  MPOS  yang  hanya  dipasang  di  beberapa  objek  pajak tentunya dari pihak Badan Pendapatan memiliki alasan mengapa pemasangan alat MPOS itu
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
hanya  ada  di  beberapa  rumah  makan,  warung,  dan  café.Dari  hasil  wawancara  dengan  Ka. Sub. Bidang Pajak Restoran dan Parkir, beliau mengutarakan:
“Alasan  pengadaan  alat  MPOS  tersebut  ialah  untuk  membantu  efektifitas penerimaan  pajak  khususnya  pajak  restoran.  Ketika  dia  tidak  dipakaikan  alat  itu sulit ditentukan seberapa besar omzetnya, setelah dipakaikan alat kami mengetahui omzet  dan  besar  pajak  yang  akan  dibayar  nanti,  artinya  ketika  ada  MPOS  itu terukur  dan  terarah.  Memang  hanya  beberapa  yang  dipakaikan  alat  dikarenakan keterbatasan  alat.Sementara  ini  direncanakan  untuk  menambah  pemasangan  alat MPOS  sebanyak  20  karena  pengadaannya  secara  bertahap.Terkait  rumah  makan yang  kena  pemasangan  alat  MPOS  itu  kita  sudah  rangking  dari  jumlah pembayaran pajak sebelumnya dari yang terbesar hingga terendah, jadi kita ambil 30 objek pajak sesuai alat yang ada.”
Pernyataan  di  atas  ditambahkan  oleh  Bapak  Ismail  Syarif,  SE  selaku  Staf  bagian operator Bidang Penagihan I di Badan Pendapatan, beliau mengatakan:
“Alasan mengapa alat MPOS dipasangi  di  beberapa rumah makan, warung, atau café  yaitu  karena  keterbatasan  alat  karena  BPD  memberikan  hanya  40  alat  yaitu 30 untuk objek pajak restoran, 9 untuk objek pajak hotel, dan 1 untuk objek pajak hiburan.  Tapi  sebenarnya  kita  merencanakan  untuk  pemerataan  alat  MPOS tersebut  baik  rumah  makan  yang  besar  maupun  kecil  selama  alat  memenuhi  jadi kita  pasangi  semua.Selain  itu  alasannya  adalah  untuk  menghindari  adanya kebocoran  pajak  yaitu  ketika  wajib  pajak  yang  tidak  jujur  dalam  melaporkan omzetnya  dan  alat  MPOS  juga  meningkatkan  pendapatan  daerah  dimana  kami dituntut  oleh  KPK  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  khususnya  pajak restoran,  katanya  masih  minim  kita  punya  pendapatan  daerah.  Adapun  alasan mengapa rumah makan, warung, atau café yang dipilih untuk dipasangi alat MPOS yaitu  kita  urutkan  jumlah  pembayaran  pajak  yang  terbesar  ke  terendah  sebelum ada MPOS kemudian kita ambil 30 objek pajak disesuaikan alat yang tersedia”.
Dari  hasil wawancara di  atas oleh pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dapat  diketahui  bahwa adanya pengadaan alat MPOS  sangat  membantu  dalam menigkatkan pendapatan  daerah  dan  dapat  mengefektifkan  pemungutan  pajak  restoran.  Mengenai pemerataan  alat  MPOS  itu  sudah  direncanakan  oleh  pihak  Badan  Pendapatan  Kab.Polewali Mandar.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  juga  dapat  diketahui  bahwa  adanya  alat  MPOS merupakan  hasil  kerja  sama  antara  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar  dengan  PT. Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar.
Adapun perbedaan realisasi  penerimaan pajak restoran sebelum adanya alat MPOS dan setelah adanya alat MPOS sebagai berikut:
No. Sebelum adanya alat MPOS Realisasi Setelah adanya alat MPOS Realisasi 1. September 2019 Rp. 20.888.957  Oktober 2019 Rp. 91.729.804
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
2. Agustus 2019 Rp. 18.710.800  November 2019 Rp. 95.464.006 3. Juli 2019 Rp. 14.690.290  Desember 2019 Rp. 104.161.787 4. Juni 2019 Rp. 19.329.500  Januari 2020 Rp. 99.619.041 5. Mei 2019 Rp. 6.480.470  Februari 2020 Rp. 83.228.378
Sumber: Diolah dari Data Badan PendapatanKab. Polewali Mandar Dari  tabel  4.7  di  atas  menunjukkan  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  restoran setelah adanya alat MPOS sangat meningkat drastis. Hal ini membuktikan bahwa alat MPOS sangat membantu dalam mengefektifkan penerimaan pajak khususnya pajak restoran.
c. Pengawasan Dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  restoran,  pengawasan  sangat  berperan penting  untuk  menunjang  keberhasilan  pelaksanaannya.  Pengawasan  yang  dimaksud merupakan  proses  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  tim  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali Mandar  khususnya  di  Bidang  Penagihan  I.  Dengan  pengawasan  yang  baik  dapat mengefektifkan  sistem  pemungutan  pajak  restoran  terutama  objek  pajak  restoran  yang menggunakan alat MPOS.
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  tim  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali Mandar yakni pengawasan secara langsung dilakukan oleh Ka. Bidang Penagihan I, Ka. Sub. Bidang  Pajak  Restoran,  operator,  dan  staf  lapangan.  Dalam  hal  tersebut  tim  Badan Pendapatan  mengadakan  peninjauan  dan  pengontrolan  terhadap  objek  pajak  restoran  yakni rumah makan, warung, dan café. Peninjauan yang dilakukan ialah mereka turun langsung ke lapangan  setiap  bulan  dan  pengontrolan  melalui  website  untuk  objek  pajak  yang menggunakan alat MPOS. Seperti yang dijelaskan oleh Ka. Sub. Bidang Pajak Restoran dan Parkir bahwa:
“Untuk  objek  pajak  restoran  yang  tidak  mengunakan  alat,  tim  kami  turun  ke lapangan  melakukan  pengecekan  secara  konvensional  dengan  cara  menanyakan berapa omzetnya. Pengawasan ini kami lakukan setiap 1 kali dalam seminggu.”
Selain itu ia menambahkan bahwa:
“Khusus  untuk  objek  pajak  yang  menggunakan  alat  MPOS  sebenarnya  kami melakukan  pengawasan  setiap  hari  dengan  memonitoring  alat  tersebut  melalui website.Untuk  pengecekan  langsungnya  kami  turun  ke  lapangan  untuk  mengecek alatnya.”
Hasil  wawancara  di  atas  juga  dibenarkan  oleh  salah  satu  staf  Badan  Pendapatan Kab.Polewali Mandar mengatakan bahwa:
“Kami  turun  ke  lapangan  setiap  3  kali  dalam  seminggu  untuk  mengontrol alatnya.Kadang-kadang  kami  juga  secara  tiba-tiba  turun  ke  lapangan  ketika  ada kami dapati alatnya tidak aktif atau tidak ada transaksi dalam 1 hari.”
Hal  tersebut  juga dinyatakan oleh oleh  salah satu  wajib pajak di Kec. Wonomulyo mengatakan bahwa:
“Kalau  masalah  pengawasannya  sudah  bagus,  karena  mereka  datang  kesini mengontrol alat MPOS 1 minggu 3 kali.”
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar sudah terlaksana dengan baik, namun  masih  perlu ditingkatkan baik  untuk  objek pajak restoran yang menggunakan alat MPOS  maupun objek pajak restoran yang tidak menggunakan alat MPOS.

## B. Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam  Terhadap  Sistem  Pemungutan  Pajak  Restoran Pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
Sistem  Ekonomi  Islam  merupakan  suatu  kumpulan  institusi,  yaitu  kode  etik  formal  dan informal dan karakteristik penegakannya, yang didesain oleh Shahibu alTasyri’ yakni Allah SWT. Melalui berbagai peraturan yang dipaparkan dalam AL-Qur’an, dioperasionalkan oleh Sunnah  Rasulullah  Saw.dan  diperluas  untuk  situasi  baru  oleh  Ijtihad    dalam  menangani alokasi  sumber  daya  yang  terbatas,  produksi,  pertukaran  barang  dan  jasa,  dan  distribusi pemasukan dan kekayaan. 17
Dalam  pandangan  fiqh,  kegiatan  ekonomi  bukanlah  termasuk  ibadah  mahdah (Habluminallah)  melainkan  termasuk  dalam  kajian  muamalah.  Oleh  karena  itu,  berlaku kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (boleh) untuk dijalankan, kecuali jika ada dalil  yang melarangnya yang berasal  dari sumber agama (kitab dan sunnah). 18
Artinya:
“Hukum  asal  dalam  muamalah  adalah  kebolehan  sampai  ada  dalil  yang menunjukkan keharamannya.” 19
Fiqh muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan harta, hak dan kewajiban, sewa-menyewa,  utang-piutang,  dan  kegiatan  ekonomi  lainnya  yang  menyangkut  interaksi manusia  dengan  manusia  yang  lain.  Sehingga  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  sistem pemungutan pajak restoran ketika dianalisis melalui pendekatan Syar’i termasuk kajian Fiqh Muamalah. Adapun keterkaitannya ialah dalam hal hak dan kewajiban.
Untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  hukum  ekonomi  Islam  terhadap  sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan di Kab. Polewali Mandar, maka penulis melakukan  wawancara  dengan  beberapa  tokoh  Agama  dan  tokoh  Pemuda.  Adapun  hasil wawancaranya, sebagai berikut :
Tentang Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar Syamsuddin, selaku Imam Masjid Jami Al-I’tihad Katumbangan, Kec. Campalagian memaparkan:
17 Zamir Iqbal & Abbas Murakhor, Pengantar Keuangan  Islam: Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 40 18 M. Addul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi’ah AM, Kamus Istilah Fiqih , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010) h. 210 19 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih , (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)  h. 10
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
“Pajak  rumah  makan  atau  warung  itu  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pemilik warung untuk menyetor ke daerah setiap satu bulan sekali dengan tarif yang telah ditentukan Pemda. Sebenarnya yang bayar pajak itu pelanggan yang datang makan di warung tersebut. Jadi dengan diterapkan sistem manual dan sistem pakai alat itu tidak  menjadi  masalah,karena  dasarnya  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah dan  tujuannya  baik,  yakni  untuk  kemaslahatan.  Yang  selanjutnya  pajak  itu  akan digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan daerah seperti pembangunan dan  pengeluaran  lainnya.  Jadi  sudah  semestinya  kita  untuk  membantu  pemerintah tentunya  melakukan  kewajiban  untuk  membayar  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan kaidah  ushul  fiqh  mengatakan:  “Menolak  kerusakan  (Mudharat)  diutamakan ketimbang mengambil manfaat (Maslahah).”
Dalam  kaidah  ushul  fiqh  di  atas  jelas  dikatakan  bahwa  dalam  melakukan  sesuatu wajib dilakukan apabila tidak ada alternatif lain dalam menyelesaikan suatu perkara. Begitu pula  dalam  hal  sistem  pemungutan  pajak  restotan  pada  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali Mandar  melakukan  dua  sistem  pemungutan  yakni  secara  manual  dan  melalui  alat  MPOS. Dilakukan  pengadaan  alat  karena  untuk  terhindar  dari  kebocoran  pajak  dan  meningkatkan pendapatan  daerah,  dimana  pendapatan  daerah  tersebut  guna  untuk  kepentingan  bersama. Dan  apabila  tidak  diterapkan  seperti  itu  bisa  saja  target  pajak  tidak  terealisasi  dan  itu mendatangkan mudharat bagi masyarakat.
Bapak  Suryananda, S.IP  selaku  Ketua  Umum  Pagar  Nusa  Provinsi  Sulawesi  Barat mengatakan bahwa:
“Sistem  pemungutan  pajak  restoran  yang  ada  pada  Badan  Pendapatan  memang menggunakan  2  sistem  berbeda  yaitu  secara  manual  dan  sistem  pemungutan menggunakan  alat  itu  tidak  masalah.Selama  sistem  pemungutannya  tidak memberatkan  para  pelaku  usaha  itu  hukumnya  halal.Tapi  ketika  pajak  membuat para  pelaku  usaha  merasa  tercekik  atau  merasa  terbebani  maka  hukumnya haram.Namun  hukum  negara  halal  di  mata  agama  dijelaskan  dalam  QS.  An-Nisa ayat 59 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul  (Nya),  dan  kepada  para  pemimpin  di  antara  kamu.Jadi  ketika  hukum  atau aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin dan itu tidak mendzolimi masyarakat maka wajib diikuti.Yang disebut dalam ayat tersebut ada 2 ulil amri yaitu pemerintah dan ulama.Na biar kuat agama ta kalau tidak diikuti pemimpin tetap tidak aman, tidak tentram  sebagai  contoh  Negara  Timur  Tengah  meskipun  kuat  agamanya  tapi  dia tidak  ikuti  perintah  pemimpin  makanya  selalu  ribut  dan  tidak  damai.  Begitu  pula sistem  ekonomi  yang  ada  di  Indonesia    apakah  dia  murni  ekonomi  Islam  ataukah murni ekonomi konvensional tetap berpatokan pada hukum negara.”
Lebih lanjut beliau mengatakan:
“Lagipula  yang  sebenarnya  bayar  pajak  itu  ya  konsumen.  Kemudian  alasan  dari kantor  Badan  Pendapatan  untuk  menerapkan  sistem  tersebut  sangat  kuat  yaitu untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak artinya ketika para pemilik warung tidak  jujur  dalam  melaporkan  omzetnya,  dan  jika  alat  itu  dipasang  maka  pihak Badan  Pendapatan  mudah  mengawasi.  Selain  itu  tujuan  utamanya  untuk meningkatkan  pendapatan  daerah  dimana  hasil  pajak  itu  sangat  membantu pembangunan  daerah  dan  pengeluaran  lainnya.Dan  rencana  untuk  meratakan
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## pemasangan  alat  tersebut  sudah  ada,  jadi  tidak masalah.Semoga  rencananya  bisa terwujud.”
Adapun  ayat  yang  berkaitan  dengan  hasil  wawancara  di  atas  yaitu  Q.S  An-Nisa:59  sebagai berikut:
ُت أع َزََٰنَت نِإَف  ۡۖأمُكنِم  ِر أمَ ألۡٱ يِل ْوُأ َو َلوُس َّرلٱ ْاوُعيِطَأ َو َ َّللَّٱ ْاوُعيِطَأ ْا َٰٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي
أمُتنُك نِإ ِلوُس َّرلٱ َو ِ َّللَّٱ ىَلِإُهوُّدُرَف  ٖء أيَش يِف  أم
ًليِوأأَت ُنَس أحَأ َو  ٞرأيَخ  َكِلََٰذ  ِِۚر ِخَٰٓ ألۡٱ  ِم أوَيألٱ َو ِ َّللَّٱِب َنوُنِم أؤُت

## Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 20
Dalam  ayat  diatas,  dijelaskan  bahwa  diseru  kepada  orang-orang  beriman, diperintahkan  untuk  mentaati  Allah  Swt,  dalam  perintah-perintah-Nya  dan  menjauhi  segala larangan-Nya  yang  tercantum  dalam  Al-Quran  dan  mentaati  Rasul-Nya,  yakni  Muhammad Saw  dalam  segala  macam  perintahnya,  baik  perintah  melakukan  sesuatu  maupun  perintah untuk  tidak  melakukannya,  sebagaimana  tercantum  dalam  sunnahnya  yang  shahih,  dan diperkenankan  juga  untuk  mentaati  perintah  ulil  amri,  yakni  yang  berwenang  menangani urusan-urusan  kamu,  selama  mereka  merupakan  bagian  dari  kamu,  wahai  orang-orang mukmin,  dan  selama  perintahnya  tidak  bertentangan  dengan  perintah  Allah  atau  Perintah Rasul-Nya.  Pada  ayat  tersebut  yang  dimaksud  dengan  ulil  amri  adalah  pemerintah.  Dalam kaitannya dengan sistem pemungutan pajak restoran di Kab. Polewali Mandar adalah dimana pemerintah  yang  memiliki  kekuatan,  kekuasaan  dan  wewenang  untuk  menetapkan  sistem pemungutan pajak restoran sehingga kita wajib untuk mengikuti pemerintah selama itu untuk kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Adapan  pandangan  lain  mengenai  tinjauan  hukum  ekonomi  Islam  terhadap  sistem pemungutan  pajak  restoran  pada  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar  yaitu  dari Sulaiman selaku Imam Masjid Pancasila Unasman Kecamatan Polewali beliau mengatakan:
“Saya  kira  kalau  pajak  rumah  makan  itu  ada  Perda  yang  mengatur pemungutannya.Masalah  pemasangan  alat  yang  tidak  merata  saya  rasa  itu  juga tidak  masalah  karena  omzetnya  yang  berbeda.Selain  itu  ada  alasan  dari  kantor Badan  Pendapatan  yaitu  karena  terbatasnya  alat  dan  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah.  Justru  lebih  meringankan  para  wajib  pajak  karena  tidak  na hitung  manual  pajaknya.  Dan  lebih  bagusnya  karena  alatnya  itu  disediakan.  Kan yang  bayar  pajak  itu  orang  yang  makan,  pemilik  warung  yang  memungut  dari pelanggan  kemudian  disetor  ke  daerah.Dalam  Islam  ada  kewajiban  kita  harus mengeluarkan zakat, disamping itu ada juga pajak yang dikeluarkan untuk negara atau daerah.Pajak dan zakat memiliki kesamaan yaitu ditujukan untuk kepentingan umum,  pajak  diwajibkan  oleh  negara  sedangkan  zakat  diwajibkan  oleh
20 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  (al- Madinat  al-Munawwarat:  Mujamma’  Khadim  al-Haramayn  al-Syarifayn  al-Malik  Fadh  li Thiba’ at al-Syarif , 1433 H)h. 128
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
agama.Antara  pemerintah,  wajib  pajak,  dan  masyarakat  (pelanggan)  itu  saling membantu  dalam  pembangunan  daerah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  surat  Al- Maidah/5:2”
... ِباَقِعألٱ ُديِدَش َ َّللَّٱ َّنِإ َۡۖ َّللَّٱ ْاوُقَّتٱ َو  ِِۚن ََٰوأدُعألٱ َو  ِمأثِ ألۡٱ ىَلَع ْاوُن َواَعَت  َلَ َو Terjemahnya:
“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
Dari  ayat  diatas  telah  jelas  bahwa  Allah  SWT  telah  memerintahkan  kepada  kita untuk  saling  tolong  menolong  dalam  mengerjakan  atau  melakukan  kebaikan  yakni  segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan tidak  sebaliknya.  Begitu  pula  pada  sistem  pemungutan  pajak  restoran,  baik  yang menggunakan alat maupun yang tidak menggunakan alat dimana para pemilik rumah makan, warung, dan café membayar pajak kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kerjasama atau bantuan  para  pelaku  usaha  dan  konsumen  kepada  pemerintah  guna  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang  kemudian  ditujukan  untuk  kepentingan  atau kemaslahan bersama. 21
Dari  hasil  wawancara  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  sistem  pemungutan pajak  restoran  di  Kab.  Polewali  Mandar  yang  dijalankan  oleh  Kantor  Badan Pendapatan itu dibolehkan karena untuk kemaslahatan umat serta demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Maka wajib bagi pemilik usaha atau selaku wajib pajak menyetor  pajaknya  melalui  rekening  Kasda  dengan  jumlah  yang  tertera  di  SKPD (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah),  baik  itu  objek  pajak  yang  tidak  menggunakan MPOS  maupun  yang  menggunakan  MPOS.  Adapun  hasil  pajak  yang  disetor  pada dasarnya  akan  kembali  kepada  masyarakat,  seperti  tersedianya  fasilitas  umum  dan program-program lainnya.
Meskipun  dari  wajib  pajak  ada  pihak  yang  merasa  tidak  adil  dengan  adanya penggunaan  alat  MPOS  itu,  namun  di  sisi  lain  pihak  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali Mandarmempunyai  alasan  yaitu  untuk  menghindari  terjadinya  kebocoran  pajak, meningkatkan  pendapatan  daerah,  dan  memudahkan  dalam  pengawasan.  Kemudian  alasan tidak meratanya alat MPOS yaitu karena keterbatasan alat dan sudah ada perencanaan untuk pemerataan  pemasangan  alat  MPOS  kedepannya.  Jadi  sistem  yang  digunakan  boleh dilakukan.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Sistem  pemungutan  pajak  restoran  yang  ada  di  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali Mandar  yakni  ada  dua  yaitu  secara  manual  dan  melalui  alat  MPOS  (Machine  Payment Online  System).  Praktek  pemungutannya  yaitu  petugas  lapangan  Badan  Pendapatan khususnya  di  Bidang  Pajak  Restoran  melakukan  penyampaian  SPTPD,  SKPD,  serta penagihan  terhadap  wajib  pajak  setiap  bulan.  Yang  membedakan  dalam  hal  sistem pemungutan yang menggunakan  alat MPOS dan tidak menggunakan alat MPOS itu terletak
21 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.13
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
pada  besar  penentuan  jumlah  pajak  terutangnya.  Untuk  objek  pajak  yang  menggunakan MPOS  itu jumlah pajaknya terhitung berdasarkan hasil transaksi  yang sudah dia input pada alat  tersebut  sehingga  yang  menuliskan  jumlah  pajak  terutang  pada  SPTPD  itu  dari  pihak Badan Pendapatan. Sedangkan yang tidak menggunakan alat MPOS yaitu wajib pajak yang melaporkan  omzet  dan  menuliskan  sendiri  jumlah  pajak  terutang  pada  SPTPD  pada  saat penyampaian. Adapun penyetorannya melalui rekening Kasda baik secara langsung maupun transfer.
Sistem  pajak  restoran  yang  menggunakan  2  sistem  berbeda  dalam  konteks  hukum ekonomi Islam dibolehkan karena kedua sistem tersebut sama-sama memberi manfaat namun adanya penggunaan  alat MPOS  itu lebih banyak memberi  manfaat  daripada sistem manual. Tujuan  pemasangan  alat  MPOS  semata-mata  karena  kemaslahatan  bersama  sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa“menolak kerusakan (Mudharat) diutamakan  ketimbang  mengambil  manfaat  (Maslahah).”  Sebagai  warga  negara  kita  sudah semestinya membantu pemerintah tentunya dengan menjalankan kewajiban membayar pajak. Dalam QS. An-Nisa ayat 59 juga dijelaskan tentang perintah untuk mengikuti pemimpin dan ulama selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## B.Saran
Adapun saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:
1. Kepada  pihak  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar  sebaiknya  meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak menggunakan alat MPOS.
2. Membangun hubungan yang baik antara pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dengan wajib pajak.
3. Kepada  pihak  Badan  Pendapatan  Kab.  Polewali  Mandar  agar  secepatnya  mengadakan pemerataan penggunaan alat MPOS.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  al-Madinat  al- Munawwarat:  Mujamma’  Khadim  al-Haramayn  al-Syarifayn  al-Malik  Fadh  li Thiba’ at al-Syarif , 1433 H A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta: Prenada Media Group, 2007 Subagyo, Ahmad. Kamus Istilah Ekonomi Islam , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah : Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah : Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2007 Hasan,  Nurul  Ichsan.  “ Tinjauan  Penerapan  Pungutan  Pajak  dan  Zakat  Menurut  Konsep Ekonomi Islam di Indonesia ,” Islamadina 19, no. 2 September (2018): h. 75-91 Inaya,  Gazi,  Teori  Komprehensip  Tentang  Zakat  dan  Pajak:  Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 2005
https://www.radiorodja.com/21003_penerapan_kaidah_menghilangkan_kemudharatan_lebih _didahulukan_daripada_mengambil_kemaslahatan_memahami_fiqh_islam.Diakses padaKamis, 9 Januari 2020. 01.15 Wita.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Mujibatun,  Siti. Pengantar Fiqh  Muamalah ,  Semarang:  Lembaga  Studi  Sosial  dan  Agama, 2012 Munawir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al-Munawwir,  Pasal  Dharabah ,  Pustaka  Progresif, Yogyakarta. Nasution  dkk,  Mustafa  Edwin. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  :Jakarta: Kencana, 2006 Iqbal  &  Abbas  Murakhor  Zamir, Pengantar  Keuangan  Islam:  Teori  dan  Praktik. Jakarta: Kencana, 2008 Perturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, Cet.I. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011 Ash-Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi. Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, 1999 Shihab,  M.Quraish Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Quran Jakarta: Lentera Hati, 2002 Syafi’ah  AM,  M.  Addul  Mujieb,  Mabruri  Tholhah, Kamus  Istilah  Fiqih ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2010 Yuliadi Imanuddin, Ekonomi Islam , Yogyakarta: LPPO, 2006