## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 1-16 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta *
Sutisna 1
Universitas Ibnu Khaldun Bogor https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927

## Abstract
This research is a library research which seeks to answer the question about the copyright in the  view  of  Islam.  In  addition,  this  research  discusses  about  the  principles  of  Islam  in protecting  the  copyright.  Data  obtained  by  studying  the  literature  of  librarianship,  digital files, especially on Maktabah Shamilah software, Hadith Ash-Sharif and the Jami’ Fiqh Al-Islam , as well as the site-to-site Open Library that provides access to Islamic books of classic and contemporary. This study also strengthens the data that has been collected previously with the  field  data  at  the  Directorate  General  of  Intellectual  property  Rights  in  Jakarta, Representatives Business Software Alliance Jakarta and Office IKAPI the Center of Jakarta. The findings of the study show that in the treasury of Islamic law copyright is known by the term haq al-ibtikar namely the right of the top of a creation that was first made. Islam only recognizes and protect copyrighted works in harmony with the norms and values that exist in it. If copyrighted works are contrary to the values of Islam, then he is not recognized as a copyright  work  even  there  is  no  form  of  any  protection  for  the  type  of  work.  Copyright protection in Islamic terms must be met in order for a copyright work can be recognized as a right  of  ownership  on  the  property.  First,  do  not  contain  any  haram  elements  in  them. Second,  it  does  not  cause  damage  in  society.  Third,  not  contradictory  to  Islamic  law  in general.
Keywords: Intellectual property; Copyright; Sharia; Islam and Piracy

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  riset  kepustakaan  ( library  reseach )  yang  berupaya  menjawab persoalan  tentang  hak  cipta  dalam  pandangan  Islam.  Selain  itu,  penelitian  ini  membahas tentang  prinsip  Islam  dalam  melindungi  hak  cipta.  Data  diperoleh  dengan  menelaah literatur  kepustakaan,  file-file  digital  terutama  pada Maktabah  Syamilah,  Hadits  Asy-Syarif dan Jami’  Fiqh  Al-Islam, serta  situs-situs Open  Library yang  menyediakan  akses  buku-buku Islam  klasik  dan  kontemporer.  Penelitian  ini  juga  memperkuat  data  yang  telah dikumpulkan  sebelumnya  dengan  data  lapangan  ( field  research) pada  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Jakarta,  Perwakilan Buseniss  Software  Alliance Jakarta  dan Kantor  IKAPI  Pusat  Jakarta.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah haq al-ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama  kali  dibuat.  Islam  hanya  mengakui  dan  melindungi  karya  cipta  yang  selaras dengan  norma  dan  nilai  yang  ada  di  dalamnya.  Jika  karya  cipta  tersebut  bertentangan
* Naskah  diterima  tanggal: 11  Januari 2021, direvisi:  12  Mei  2021,  disetujui  untuk  terbit:  25  Juni 2021.
1 Sutisna adalah  Dosen  Fakultas  Agama  Islam,  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor.  E-mail: stn.sutisna@gmail.com
dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan  apapun  untuk  jenis  karya  tersebut.  Perlindungan  terhadap  hak  cipta  dalam Islam  memiliki  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  karya  cipta  dapat  diakui sebagai  hak  kepemilikan  atas  harta. Pertama, tidak  mengandung  unsur-unsur  haram  di dalamnya. Kedua, tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.
Keyword: Hak Atas Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Syariah; Islam dan Pembajakan

## A. PENDAHULUAN
Di  antara  anugerah  yang  diberikan  Allah  SWT  kepada  manusia  adalah diberikannya nikmat akal. Nikmat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sempurna. 2 Dengannya ia mampu berpikir, memilih mana yang baik dan mana yang buruk  serta  mampu  berinovasi  dengan  menciptakan  berbagai  peralatan  yang digunakan untuk  memudahkan kehidupannya. Inovasi yang diciptakan oleh manusia adalah  sebuah  kekayaan  tidak  ternilai  harganya,  lebih-lebih  jika  ide  dan  gagasan tersebut  dituangkan  ke  dalam  sebuah  media.  Dalam  ruang  lingkup  Hak  Kekayaan Intelektual, media ini disebut dengan karya cipta atau ciptaan. 3
Konsep  perlindungan  terhadap  karya  cipta  atau  ciptaan  disebut  dengan perlindungan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  atau  HAKI.  Konsep  ini  muncul  untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang hak cipta berkembang  terutama  setelah  ditemukannya  mesin  cetak  oleh  Johanes  Guttenberg. 4 Sejak  itu  pencetakan  buku  dalam  jumlah  tidak  terbatas  dapat  dengan  mudah dilakukan,  sehingga  secara  tidak  langsung  telah  mendorong  terjadinya  pelanggaran terhadap  hak  cipta.  Perlindungan  terhadap  berbagai  karya  cipta  sejatinya  telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1886 diadakan sebuah konvensi yang disebut Berne Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic. Konvensi  ini  memberikan perlindungan  terhadap  karya  seni  dan  sastra,  yang  kemudian  direvisi  tahun  1928  di Roma.  Selain  itu  tahun  1952  juga  dibentuk Universal  Copyright  Convention yang melindungi  hak-hak  kepemilikan  atas  suatu  ciptaan. 5 Setelah  itu  dilaksanakan  pula berbagai  konvensi  dan  persetujuan  mengenai  perlindungan  ini,  baik  yang  bersifat regional, bilateral ataupun internasional. 6 Namun tingkat pembajakan hak cipta tidak menurun, bahkan semakin meningkat.
Sama  halnya  di  Indonesia  yang  merupakan  salah  satu  dari  negara  dengan tingkat  pembajakan  hak  cipta  terbesar.  Hal  ini  seperti  disebutkan  oleh  IDC  dan  BSA ( Business  Software  Alliance )  dalam  laporan  tahunannya  pada  Mei  2010,  tercatat  bahwa tingkat pembajakan software di Indonesia mencapai 86% dengan nilai kerugian hingga
2 Q.S. At-Tiin: 4: “ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ”
3 Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta.
4 Scheder, Georg. Perihal Cetak Mencetak . Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991.
5 Hozumi, Tamotsu. Asian: Copyright Handbook . Jakarta: Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006.
6 Goldstein, Paul. Copy right's Highway from Gutenberg to the Celestial Juxebox (edisi terjemah: Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok Edisi I oleh Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
US$ 886 juta atau setara Rp 8 triliun 7 . Di bidang hak cipta buku, tercatat pada 2006 lalu nilai  buku  yang  dibajak  mencapai  Rp  2  milyar.  Sementara  dalam  semester  pertama 2007,  nilai  buku  yang  sudah  dibajak  mencapai  Rp  2,85  milyar. 8 Menurut  Dirjen  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Kemenkumham,  Abdul  Bari  Azed,  pembajakan  terbesar terjadi di sektor musik, film, dan buku.
Persoalan pembajakan yang terjadi di Indonesia semakin terasa memprihatinkan  ketika  melihat  fakta  bahwa  sebagian  besar  penduduknya  beragama Islam.  Secara  historis  permasalahan  hak  cipta  dalam  dunia  Islam  tidak  dikenal  pada awal-awal  pertumbuhan  Islam,  terutama  berkaitan  dengan  hak  ekonomi  yang  ada padanya.  Namun  jika  dilihat  dari  segi  moral  dan  tanggung  jawab  ilmiah  serta penghargaan  kepada  penulis  maka  umat  Islam  telah  secara  sistematis  harus menuliskan nama penulis di setiap karangan/tulisan. 9 Islam telah memberikan kaidah- kaidah  umum  yang  memberikan  dasar  hukum  bagi  kepemilikan  kekayaan  seorang penulis.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. 10 Data dikumpulkan  dari  dua  sumber:  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Penulis menggunakan dua sumber data. Prosedur yang sistematis dan konsisten untuk pengumpulan  data  yang  lengkap,  objektif,  dan  akuntabel  melalui  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan mengorganisasikan  informasi yang diperoleh dari  wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Definisi dan Konsep Hak Cipta
Hak  cipta  dalam  khazanah  Islam  kontemporer  dikenal  dengan  istilah haq  al- ibtikar. Dalam  ruang  lingkup haq  al-ibtikar (hak  cipta) maka  lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar) . Dalam  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  disebutkan  bahwa  hak  cipta  adalah  hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
7 www.vivanews.com.  Data  ini  diperkuat  dengan  wawancara  dengan  Bapak  Donny  A. Sheyoputra pada 22 Juni 2010 di Jakarta.
8 Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila , http://www.tempointeraktif.com.
9 Imam Al-Qurthuby, Jami Li Ahkam Al-Qur'an Juz I , hlm. 27. lihat pula Muhammad Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 146. 10 Lexy Moeleong, Metode Penenlitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6
ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan- pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengertian  hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang- undang  hak  cipta  yang  ada  di  Indonesia. 11 Beberapa  cendekiawan  muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis ( haq at-ta'lif ).
Dalam  sebuah hak  cipta  terkandung  di  dalamnya  hak ekonomi  ( haq  al-iqtishadi) dan hak moral (haq al-adabi) . Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang  disebutkan  oleh Abdullah  Al-Mushlih  dan  Shalah Al-Shawi  yang menyebutkan bahwa  hak  cipta  merupakan  sejumlah  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  seorang penulis  atau  pengarang  yang  bisa  dihargai  dengan  uang.  Terkadang  hak  ini  disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas. Hak ini juga berarti  harga  komersial  dari  tulisan  atau  karangannya,  harga  tersebut  dibatasi  oleh mutu  dan  keuntungan  komersial  yang  bisa  direalisasikan  dengan  menerbitkan  hasil tulisan  tersebut  dan  mengkomersilkannya. 12 Adanya  hak  ekonomi  ini  menunjukan bahwa  setiap  pencipta  memiliki  kekuasaan  penuh  atas  ciptaannya,  sehingga  ia mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  baik  materi  ataupun  moril  dari  karya ciptanya tersebut.
Selain  diakuinya  hak  ekonomi,  ada  hak  moral  yang  menjadi  tanggung  jawab setiap pembuat karya cipta. Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam. Bahkan  ia  merupakan  salah  satu  dari  bentuk  keberkahan  ilmu.  Sebagaimana disebutkan  oleh  Imam  Al-Qurthuby  dalam muqadimah tafsirnya. 13 Lebih  lanjut, Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual  ( al-milkiyah  al-fikriyah), yaitu  hak  yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan  bahwa  hak  cipta  adalah  sebuah  karya  dari  seseorang  berupa  hasil  dari kemampuan berpikir. 14 Hak ini dikenal juga dengan istilah al-milkiyyat al-fikriyyah .
Sementara  hak  cipta dalam  dunia  penerbitan  buku  yang  dimiliki  oleh  penerbit dikenal dengan istilah huquq al-thaba' (hak cetak), haq al-tauzi' (hak distribusi) dan haq al-nasr (hak  penerbitan) . Semua  hak  tersebut  adalah  bagian  dari  hak  cipta  yang dihasilkan  oleh  seorang  penulis  atau  pengarang  atas  karya  tulis  yang  dibuat  untuk
11 MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia , Majelis Ulama Indonesia, 2005.
12 Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Keuangan Islam , hlm. 319
13 Muhammad  bin  Ahmad  bin Abu  Bakr  Al-Qurthuby, Jami'  Li  Ahkam  Al-Qur'an, Juz  I  hlm.  27. Beliau mengatakan :
لىا لاوقلأا ةفاضإ : باتكلا اذه في يطرشو قلا فاضي نأ ملعلا ةكرب نم : لاقي نإف اهيفنصم لىا ثيداحلأاو اهيلئاق ق لىا لو هلئا
"Saya  mensyaratkan  dalam  kitab  ini  agar  menyandarkan  setiap  pendapat  kepada  orang  yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya."
14 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah ,  Jakarta : PT. Gunung Agung :, 1997 hlm. 212.
pertama kali . 15 Hak cipta merupakan suatu hubungan khusus yang diakui syara' antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya  yang  dapat  terwujud  dalam  bentuk  ciptaan  baru.  Dengan  hubungan khusus  tersebut,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  memiliki  kewenangan  untuk mempergunakan  abstraksi  pemikiran  tersebut  secara  bebas  dengan  tetap  mentaati ketentuan syara' .

## 2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta
Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan-pandangannya mengenai hal ini. Mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan  sandaran hukum dalam  penetapan  hak  cipta.  Di  antara  mereka  adalah  Fathi  Al-Duraini  yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah 'urf (suatu adat kebiasaan yang  berlaku  umum  dalam  suatu  masyarakat)  serta  kaidah maslahah  mursalah (suatu kemaslahatan  yang  tidak  ada nash -nya  dari  Al-Qur'an  dan  Al-Sunnah,  namun mengandung kebaikan padanya). 16
Secara de  facto hak  cipta  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  umat  manusia sehari-hari.  Sementara  itu,  tidak  ada  nash sharih yang  membahas  tentang  hal  ini. Sehingga 'urf dijadikan  sandaran  hukumnya.  Adapun maslahah  mursalah adalah adanya  kemaslahatan  manakala  hak  ini  dilindungi,  karena  ini  salah  satu  bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil  adalah  adanya  hak  untuk  menikmati  sebuah  ciptaan  bagi  para  pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.
Landasan  hukum  ini  juga  digunakan  oleh  Wahbah  Al-Zuhaily,  beliau menyatakan  bahwa  tidak  ada  dalil  yang sharih mengenai  hak  cipta,  namun  hal  ini dapat  disandarkan  pada  kaidah jalb  al-maslahah (mendatangkan maslahat )  atau daf'  al- mafsadah (menolak  kerusakan).  Karena  dengan  kaidah  ini  akan  terealisasi  tujuan syariat. 17 Jika  kemaslahatan  adalah  bagian  dari  tujuan syara' maka  melindungi  hak cipta  adalah  sebagai  upaya  untuk  menjaga  kemaslahatan  pencipta  serta  masyarakat pada  umumnya.  Segi jalb  al-mafsadah dalam  perlindungan  hak  cipta  adalah  sebagai tindakan  preventif  agar  tidak  terjadi mafsadah yang  lebih  besar.  Karena  dengan perlindungan  ini  setiap  pembuat  karya  cipta  akan  terpacu  untuk  terus  menggali berbagai  penemuan  baru  yang  akan  bermanfaat  bagi  manusia.  Jika  hak  ini  tidak dilindungi  tentu  akan  mengakibatkan  berbagai  kerusakan  di  tengah  masyarakat, seperti  keengganan  para  pembuat  karya  cipta  untuk  menciptakan  karyanya,  dampak yang  lebih  mengkhawatirkan  adalah  tidak  berkembangnya  teknologi  dan  ilmu pengetahuan  karena  tidak  ada  lagi  orang-orang  yang  mau  menciptakan  berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.
15 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ,  hlm. 38 16 Fathi Ad-Durainy, Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib, Maktabah Thurbin, hlm. 223. Lihat fatwa MUI tentang Perlindungan HKI, hlm. 41.
17 Wahbah Al-Zuhaily, Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu. hlm. 2861

## Sutisna
Dalam  ruang  lingkup  hak  kepengarangan  ( haqq  al-ta`lif ),  sebagai  salah  satu bagian  dari  hak  cipta,  Wahbah  Al-Zuhaily  menegaskan  bahwa  hak  kepengarangan adalah  hak  yang  dilindungi  oleh syara` (hukum  Islam).  Maka  mencetak  ulang  atau men- copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap  hak  pengarang.  Dalam  arti  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah  kemaksiatan yang  menimbulkan  dosa  dalam  pandangan syara` dan  merupakan  bentuk  pencurian yang  mengharuskan  ganti  rugi  terhadap  hak  pengarang  atas  naskah  yang  dicetak tersebut. 18
Tidak  dipungkiri  bahwa  dengan  adanya  pelanggaran  hak  cipta  maka  banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk  juga  penerbit,  penulis  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Kerugian  ini  terutama pada  segi  ekonomi,  walaupun  banyak  juga  pelanggaran  di  bidang  hak  moral.  Inilah mafsadah yang  terjadi  ketika  hak  cipta  tidak  dilindungi,  dan  Islam  telah  melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak setiap manusia.
Bakr  bin  Abdullah  Abu  Zaid  berpendapat  bahwa  dasar  hukum  penetapan  dari hak  cipta  ada  adalah  terbagi  menjadi  4  (empat). Pertama, dasar  hukum  Qiyas,  yaitu mengqiyaskan  antara  pembuat  karya  cipta  dengan  seseorang  yang  bekerja  yang berhak  atas  hasil  dari  kerjanya. Kedua, amalan  para  ulama  terdahulu  yang  menjual belikan  buku-buku  mereka  atau  menggadaikannya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai. Ketiga, kaidah Fiqhiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", dan salah satu cabang dari kaidah ini  yaitu "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunah hukumnya”
Dari  sini  sangat  jelas  bahwa  hak  cipta  dalam  syariah  Islam  adalah  hak kepemilikan  yang  diakui  berdasarkan  dalil-dalil  hukum  tersebut.  Adapun  sumber hukumnya  adalah  bersifat  global  yang  berkenaan  dengan  sebab-sebab  seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.

## 3. Konsep Hak Cipta dalam Syariah Islam
Para  cendekiawan  muslim  kontemporer  berpendapat  bahwa  hak  cipta  atau haq al-ibtikar adalah  sebuah  hak  kepemilikan  atas  sebuah  karya  cipta  yang  dimiliki  oleh pembuatnya  atau  pihak  lain  yang  mendapatkan  hak  tersebut.  Namun  penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi  oleh  dalil-dalil  syariat  Allah ta'ala .  Jika  hak  cipta  adalah  bagian  dari  hak kebendaan ( huquq al-maliyah ), maka ia harus dilandasi oleh nash, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah atau nilai-nilai yang terkandung pada keduanya.
Dalam  Islam  setiap  individu  berhak  untuk  memiliki  suatu  benda  atau  manfaat yang  dibutuhkan  untuk  kelangsungan  hidupnya,  kepemilikan  ini  disebut  dengan kepemilikan  pribadi  ( milkiyah  al-fardhiyah) .  Sedangkan  pada  benda-benda  yang
18 Ibid, hal 2862.
menjadi  kebutuhan  hidup  bersama  maka  ia  merupakan  hak  kepemilikan  bersama ( milkiyah al-'ammah), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. 19 Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi ( milkiyah al-fardhiyah) di dasarkan pada  dalil-dalil  yang  menunjukkan  bahwa  ia  adalah  bagian  dari  kepemilikan  atas suatu  benda.  Karena  setiap  pembuat  karya  cipta  mempunyai  hak  khusus  atas ciptaannya.  Hak  atas  hasil  dari  sebuah  pekerjaan  adalah  hak  milik  dari  orang  yang bekerja tersebut.
Jika  dikaitkan  dengan  sebab-sebab  tetapnya  sebuah  hak,  maka  hak  cipta  ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. 20 Di dalam Q.S. Al- Nisa ayat 32 Allah berfirman,

## ا اوُلَأْساَو َْبَْسَتْكا اَِّمِ ٌبيِصَن ِءاَسِ نلِلَو اوُبَسَتْكا اَِّمِ ٌبيِصَن ِلاَجِ رلِل ََّللّ ِم ِلْضَف ْن ِه
“... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi  para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya”.
Sementara  hadits  yang  mengungkapkan  tentang  kepemilikan  atas  hasil  dari pekerjaan yaitu,
Dari  Abu  Hurairah  ra.  Ia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  S.A.W  bersabda: "Berangkatlah  kamu  pagi-pagi,  kemudian  pulang  memikul  kayu  bakar  di punggungnya,  kemudian  bersedekah  dengannya  dan  ia  merasa  cukup  dengan  itu sehingga  tidak  meminta-minta  kepada  orang  banyak,  itu  lebih  baik  bagimu  dari  pada meminta-minta  baik  ia  dikasih  atau  tidak.  Karena  tangan  yang  di  atas  lebih  baik daripada tangan yang di bawah. ” (HR. Muslim).
Sebuah  hak  cipta  akan  diakui  ketika  memenuhi  unsur-unsur  yang dipersyaratkan. Pertama ,  sebab  kepemilikan  hak  cipta.  Seorang  pencipta  dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut.  Usaha  untuk  menciptakan  sebuah  karya  cipta  adalah  salah  satu  sebab kepemilikan,  ia  disamakan  dengan  bekerja (al-'amal) atau  dapat  juga  disamakan dengan  membuat  sebuah  produk (as-sina'ah) .  Bekerja  adalah  salah  satu  sebab  untuk memperoleh  hak  kepemilikan  harta.  Maka  seorang  pencipta  dengan  segala kesungguhannya telah bekerja (al-'amal) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (as-sina'ah) dalam bentuk karya cipta. 21
Kedua, pemanfaatan  hak  cipta.  Hak  cipta  sebagai  sebuah  hak  eksklusif  pemilik karya  cipta  dalam  Islam  juga  memiliki  hak  sosial,  seperti  disebutkan  oleh  Yusuf  Al- Qaradhawi  bahwa  dibolehkannya  bagi  setiap  individu  untuk  memiliki  hak kepemilikan  dalam  Islam,  walaupun hingga  individu  tersebut  menjadi  kaya raya.  Ini
19 Yusuf Al-Qaradhawi, Malamih Al-Mujtama' Al-muslim Aladzi Nansyuduhu, hlm. 205.
20 Luthfi  Assyaukanie, Politik,  HAM  dan  isu-isu  Teknologi  dalam  Fikih  Kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, tahun 1998, hlm. 30.
21 'Adil Muhammad Duraisy, Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam, hlm. 128-125.
tidaklah  menjadi  masalah,  selama  ia  menjaga  dalam  proses  mencari  hartanya  pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalan Allah, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak- hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Islam. 22 Sehingga  pemanfaatan  hak  cipta  dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.
Ketiga, pertanggungjawaban  hak  cipta.  Sesungguhnya  ruang  lingkup  hak  cipta dalam  Islam  mencakup  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  dunia  dan  dimensi  akhirat, demikian  juga  dengan  pertanggungjawabannya,  seorang  pemilik  hak  cipta  akan mempertanggungjawabkan  setiap  detail  karya  ciptanya,  baik  di  dunia  ataupun  di akhirat  kelak.  Dimensi  dunia  berkaitan  erat  dengan  kemanfaatan  di  tengah masyarakat,  bagaimana  sebuah  karya  cipta  itu  bermanfaat  bagi  masyarakat. Sedangkan  dimensi  akhirat  adalah  bahwa  sebuah  karya  cipta  itu  akan  membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudzarat terhadap  akhirat.  Semua  itu  akan  dipertanggungjawabkan  oleh  setiap  pemilik  hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut.
Hak  cipta  dimasukan  ke  dalam  hak-hak  kebendaan  karena  hak  ini  berkaitan dengan  harta  (karya  cipta)  yang  berbentuk  kewenangan  terhadap  suatu  benda tertentu.  Selain  itu,  hak  ini  juga  melekat  pada  benda  sebagai  media  penuangannya, misalnya  buku.  Seluruh  ulama  sepakat  bahwa  buku  adalah  termasuk  harta  yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya. 23
Selain itu sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang  telah  ditetapkan  dalam  syariat  Islam  yang  sempurna  ini. Pertama; Suci,  seluruh karya  cipta  yang  diakui  dalam  Islam  adalah  yang  tidak  mengandung  unsur  najis padanya. Kedua; Halal,  karena  kehalalan  sebuah  karya  cipta  adalah  sesuatu  yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam.  Hal  ini  karena  harta  yang  haram  dalam  Islam  tidak  dianggap  sebagai  harta benda.  Kehalalan  karya  cipta  bisa  pada  dzatnya  atau  cara  memperolehnya. Ketiga; Thayyib , setiap karya cipta haruslah memiliki nilai thayyib dalam kehidupan manusia, ia  menjadi  sebuah  sarana  untuk  melaksanakan  tugas  manusia  di  muka  bumi  ini. Dalam  ruang  ringkup thayyib maka  sebuah  karya  cipta  tidak  mengandung  hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat seperti pornografi, penghinaan  kepada  suku  atau  ras  tertentu,  penghinaan  kepada  tuhan-tuhan  orang kafir, eksploitasi perempuan serta hal-hal yang menyinggung SARA.
Jika rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya. Hanya saja permasalahan yang muncul adalah ketika hak cipta tersebut berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama merupakan  kebutuhan  hidup  masyarakat  secara  umum.  Sehingga  para  ulama memasukannya  ke  dalam  kebutuhan dharuri, dan  tidak  boleh  dimiliki  oleh  individu tertentu apalagi memperjual-belikannya.
22 Yusuf Al-Qaradhawi, Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu, hlm. 203.
23 Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Fiqh Al-Nawazil, hlm. 173.

## 4. Perlindungan Hak Cipta dalam Syariah Islam
Perlindungan  terhadap  hak  kepemilikan  harta  ( hifdz  al-mal )  merupakan  salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid al-syari'ah), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia . 24 Karena  itu tatkala  Islam  mengakui  hak  cipta  sebagai  salah  satu  hak kepemilikan  harta,  maka  kepemilikan  tersebut  akan  dilindungi  sebagaimana perlindungan  terhadap  harta  benda.  Perlindungan  ini  meliputi  tentang  larangan memakan harta orang lain secara batil . Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan"  hasil  dari  hak  milik  intelektual  orang  lain.  Larangan  ini  termaktub  di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan,
َن وُمَُلْعَ تَ ْمُتنَأَو ِْثْمِِْلْإِٱِب ِسِاَّنلٱ ِل َوْمَأ ْنِ م ا قيِرَف اوُلُكْأ َتِل ِماَّكُْلْٱ  َلىِإ ٓاَِبِ  اوُلْدُتََو ِلِط َبْلٱِب مُكَنْ يَ ب مُكَل َوْمَأ  آوُلُكَْتَ  َلَو
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim, supaya  kamu dapat memakan sebahagian daripada harta  benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa  adanya  izin,  maka  itu  berarti  mengambil  hak  milik  orang  lain  tanpa  adanya keridhaan  dari  pemiliknya  dan  hal  ini  hukumnya  haram,  karena  hak  milik  harta seorang muslim itu terjaga.
Sementara  Nabi  Muhammad  S.A.W  juga  melarang  setiap  muslim  memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.
Dari  Ibnu  Umar  ra.  bahwasanya  Rasulullah  Shalallahu  'Alaihi  Wa  salam  bersabda: "Aku  diperintahkan  untuk  memerangi  manusia  hingga  mereka  bersaksi  bahwa  tidak ada  ilah  kecuali  Allah  dan  Muhammad  adalah  utusanNya,  mendirikan  shalat, menunaikan  zakat,  apabila  mereka  telah  melakukan  hal-hal  tersebut  maka  darah  dan harta  mereka  mendapatkan  perlindungan  dariku,  kecuali  karena  hak-hak  Islam, sedangkan hisabnya atas Allah” . (HR Bukhari dan Muslim)
Selain  itu  perlindungan  terhadap  hak  cipta  dalam  Islam  juga  meliputi perlindungan  secara  administrasi  dan  perlindungan  dalam  bentuk  ketentuan  hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam  akad-akad  yang  dilakukan  antara  pencipta  dan  lembaga  yang  memproduksi karya  cipta  tersebut.  Misalnya  tentang  berapa  lama  pengarang  dan  ahli  warisnya memperoleh imbalan ( royalty ) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk  ketentuan  hukum  perdata  berupa  hak  untuk  mengajukan  ke  pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar. 25 Selain unsur- unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam  bentuk  ketentuan  hukum  pidana.  Dalam  Islam  setiap  perbuatan  yang melanggar  hukum  maka  telah  terdapat  aturan  mainnya.  Perangkat  yang  mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana ( fiqh al-jinayah ).
24 Imam Syatiby, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II , Beirut : Dar Al-Ma'rifat, hlm 10.
25 Ikhwan, Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam , hlm. 94-96.

## Sutisna
Dalam hukum  Islam  perbuatan  tersebut harus  diketahui  secara  rinci sehingga tidak  terjadi  kesalahan  dalam  memberikan  hukuman  bagi  para  pelakunya.  Dalam ruang  lingkup  hukum  Islam  dikenal  adanya  beberapa  bentuk  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  harta  yaitu  tindak  pidana hudud ,  tindak  pidana qhisas/diyat dan tindak  pidana ta'zir. Tindak  pidana hudud adalah  tindak  pidana  yang  macam perbuatan  dan  sanksinya  ditetapkan  oleh  nash  Al-Qur'an  dan  Al-Sunnah,  salah satunya  yaitu  pencurian  ( sariqah ),  hukumannya  adalah  potong  tangan  jika  telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Merujuk  kepada  pengertian  pencurian  tersebut  maka  membajak  adalah mengambil  hak  orang  lain  tanpa  adanya  izin,  hak  ini  sendiri  adalah  bagian  dari  hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam, yaitu:
1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah  jumlah  cetakan  sehingga  tidak  sesuai  dengan  nominal  yang  ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
3. Mereproduksi  beberapa  bagian  dari  sebuah  hak  cipta  yang  disatukan  tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.
Dari pemaparan tersebut menunjukan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa  macam,  sehingga  tidak  bisa  dimutlakkan  sebagai  bentuk  pencurian  saja.  Ia memerlukan  rincian  sehingga  akan  selaras  dengan  syariat  Islam.  Jika  kita  kaitkan dengan  tindak  pidana  dalam  Islam  maka  seseorang  yang  mencetak  dan memperbanyak  sebuah  hasil  karya  cipta  seseorang  tanpa  izin  berarti  ia  telah mengambil  manfaat  dari  hak  cipta  pemiliknya,  maka  ini  adalah  merupakan  bentuk sariqah jika  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi.  Jika  dilakukan  secara  terang- terangan  maka  itu  adalah  bentu hirabah (perampokan)  atau  pencopetan.  Semua konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi adanya pembajakan yang lebih luas yang berakibat kepada mafsadah di tengah masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Perlindungan  terhadap  hak  cipta  dalam  Islam  memiliki  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  agar  suatu  karya  cipta  dapat  diakui  sebagai  hak  kepemilikan  atas harta.  Syarat-syarat  tersebut  terkait  erat  dengan  karya  cipta  yang  merupakan  media penuangan  dari  gagasan  pencipta.  Di  antara  syarat-syaratnya  adalah Pertama; Suci, seluruh  karya  cipta  yang  diakui  dalam  Islam  adalah  yang  tidak  mengandung  unsur najis padanya. Kedua; Halal, karena kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam.  Hal  ini  karena  harta  yang  haram  dalam  Islam  tidak  dianggap  sebagai  harta benda.  Kehalalan  karya  cipta  bisa  pada  dzatnya  atau  cara  memperolehnya. Ketiga; Thayyib , setiap karya cipta haruslah memiliki nilai thayyib dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini.

## Saran dan Rekomendasi
1. Perlu  ada  penyebaran  informasi  berkaitan  dengan  adanya  perlindungan  hak cipta  dalam  Islam  kepada  semua  lapisan  masyarakat,  terutama  mereka  yang terkait  dengan  produks  yang  rawan  dengan  pelanggaran  hak  cipta,  termasuk elektronik, software , dan bahan tertulis, termasuk buku.
2. Khusus  untuk  buku,  pemerintah  perlu  menghapuskan  pajak  atas  buku  baik impor dan lokal sehingga harga buku bisa lebih terjangkau masyarakat karena salah  satu  penyebab  maraknya  pembajakan  adalah  harga  produk  yang  tidak terjangkau masyarakat.
3. Pemerintah  atau  lembaga  terkait  bisa  membeli  hak  cipta  produk  yang  sangat dibutuhkan masyarakat dan rawan pembajakan.
4. Perlu  pemberikan  sanksi  hukum  yang  lebih  keras  kepada  pembajak  sehingga mampu  memberikan  efek  jera  kepada  pelakunya  serta  memberikan  citra kuatnya penegakan hukum pada masyarakat.
5. Pemerintah,  lembaga  pendidikan,  serta  perpustakaan  di  berbagai  tingkatan perlu  menyediakan  koleksi  buku,  terutama  yang  sangat  dibutuhkan masyarakat dan rawan pembajakan, yang sangat lengkap dengan jumlah yang memadai sehingga masyarakat bisa meminjam produk tersebut. Dengan begitu mereka tidak tergiur untuk membeli produk bajakan meskipun murah.
6. Sebagai tindak lanjut penelitian ini perlu diteliti dengan pendekatan kuantitatif berkaitan  dengan  variabel-variabel  lain  yang  terukur  termasuk  pengetahuan masyarakat  (terutama  mahasiswa  dan  dosen)  tentang  hak  cipta  dalam  Islam, sikap masyarakat (terutama kalangan akademik) terhadap praktik pembajakan, dan perilaku kebiasaan menggunakan produk bajakan.
7. Perlu diadakan penelitian kualitatif studi kasus berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan  masyarakat  melakukan  praktik  pembajakan  produk  berhak cipta.
8. Kalangan  akademik  harus  menolak  praktik  penggunaan  produk  bajakan  di lembaganya  masing-masing.  Ini  bisa  dimulai  dari  hal  yang  memungkinkan untuk  dilakukan,  misalnya  dosen  melarang  penggunaan  buku  bajakan. Alternatifnya,  koleksi  perpustakaan  ditambah  serta  adanya  kemudahan pembelian  melalui  penerbit  secara  langsung  dengan  pemberian  diskon  yang tinggi.
9. Di  kalangan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam,  bisa  memasukkan  materi Perlindungan Hak Cipta dalam Islam ke dalam mata kuliah yang relevan

## REFERENSI
Abady,  Al-Fairuz. Al-Qamus Al-Muhith . Libanon : Muasasah Ar-Risalah, 1998.
Abadi,  Muhammad  Syamsu  Al-Haq  Al-'Adzim. 'Aun  Al-Ma'bud  Syarah  Sunan  Abu Dawud Juz VII. Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1415 H.

## Sutisna
Abu  Zaid,  Bakr bin  Abdullah. Fiqh  An-Nawazil : Qadhaya  Fiqhiyah  Mu'ashirah .  Beirut  : Muasasah Risalah,   1996.
Abu  Zahra,  Muhammad. Al-Milkiyyah  wa  Nadzariayh  Al-'Aqd  fi  Syariah  Al-Islamiyah .
Dar Al-Fikr Al-'Araby,  tanpa tahun.
Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail. Shahih Al-Bukhary . Beirut : Dar Ibnu Katsir,   1987
Al-Duraini,  Fathi. Al-Fiqh  Al-Islamy  Al-Muqaran  Ma'a  Al-Madzahib .  Damaskus  : Maktabah Thurbin, 1980.
Al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad. Jami Li Ahkam Al-Qur'an Juz I . Beirut : Dar Al- Kutub Al'Araby, 1997.
Al-Syatibi. Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Fiqh . Beirut : Dar Al-Ma'rifat, tanpa tahun.
Al-Mahali,  Jalaluddin  dan  Jalaluddin  As-Suyuti. Tafsir  Jalalain  Juz  I .    Bandung:  Sinar Baru Algesindo, 1995.
Al-Fauzan,  Abdurrahman  bin  Shalih. Syarh  Al-Waraqat  fi  Ushul  Al-Fiqh .  Riyadh  :  Dar Al-Muslim,  1997.
Ash-Shiddieqy,  T.M.  Hasbi. Pengantar  Hukum  Islam .  Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki Putra, 2001.
Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. Falsafah Hukum Islam . Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Syarh Ats-Tsalastah Al-Ushul , Mesir : Dar Ibn Al- Jauzy, 2004.
Al-Sha'idy, Hamd bin Hamdi. Muwazanah Baina Dalalah An-nash Wa Al-Qiyas Al-Ushuly Wa atsaru Dzalika 'Ala Furu' Al-Fiqhiyah . Mesir: Dar Al-Harir li thiba'ah, 1993.
Al-Sa'dy,  Abdurrahman  bin  Nashir. Taisir  Karimi  Rahman  fi  Tafsir  Kalam  Al-Manan .
Jum’iyah Ihya At-turats Al-Islami: Kuwait, 2003.
Al-Syaukanie,  Luthfi. Politik,  HAM  dan  isu-isu  Teknologi  dalam  Fikih  Kontemporer, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII . Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392 H.
Al-Dahlawy, Ahmad  bin  Abdurrahim  Waliyullah. Al-Inshaf  Fi  Bayan  Asbab  Al-Ikhtilaf . Beirut : Dar An-Nafais, 1404 H.
Al-Manawy,  Abdurrauf. Faidh  Al-Qadir  Syarh  Al-Jami'  As-Saghir .  Mesir  :  Maktabah Tijariyah Al-Kubra, 1356 H.
Al-Atsqalany,  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajr. Fath  Al-Bary  Syarh  Shahih  Al-Bukhary  Juz  IV . Beirut : Darul Ma'rifat, 1379 H.
Al-Qathan, Manna', Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an .
Al-Jarjani, Ali bin Muhammad. At-Ta'rifaat . Beirut : Dar Al-Kutub Al-Araby,  1405 H.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV . Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/ 1422 H.
Al-Ghazaly,  Muhammad  bin  Muhammad. Al-Musytasfa .  Beirut  :  Dar  Al-Kutub  Al- Ilmiyah, 1413 H.
Al-Zarqa', Mushtafa Ahmad. Al-Fiqh Al-Islam Fi tsaubih Al-Jadid, Juz I AlMadkhal Fi Fiqh Al-'Am. Damaskus : Muthabi' Ali Ba', 1968.
Al-Jazairy,  Abu  Bakar .  Aisar  Tafasir Li  Kalam  Al-'Aliy  Al-Kabir  Juz  I .  Madinah  : Maktabah 'Ulum Wa Al-Hikam,  1994.
Al-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq. Fatawa Lajnah Daimah Lilbuhuts Al-Ilmiyah wa Al- Ifta' Jilid : 13 Bab : Buyu' (Jual beli ). Riyadh : Muasasah Al-Amirah, 2002 M/ 1423 H.
Abdullah bin Abbas. Tanwir Al-Miqbas  min Tafsir Ibnu Abbas . Beirut : Dar Al-Kutub Al- 'Araby,  1987.
Al-Jaziry, Abdurrahman. Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz V , Beirut : Dar Ihya At-Turats Al-'Araby,  1993.
Azizy,  A.  Qodri. Eklektisisme  Hukum  Nasional  :  Kompetesi  Antara  Hukum  Islam  dan Hukum Umum . Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
Al-Qaradhawi, Yusuf. Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Norma dan Etika Ekonomi Islam) . Jakarta : Gema Insani Press,  2001.
Al-Qaradhawy,  Yusuf. Malamih  Al-Mujtama'  Al-Muslim  aladzi  Nansyuduhu .  Kairo  : Maktabah Wahbah,  2001 M / 1422 H.
Al-Muslih,  Abdullah. Al-Milkiyah  Al-Khashah  Fi  Asy-Syariah  Al-Islamiyah  Wa Muqaranatuha Litijahat Al-Mu'ashirah .
Al-Thabary, Ibnu Jarir. Jami' Al-Bayan . Libanon : Darul Fikr, Juz : II, 1998.
Al-Rasyid, Abdullah bin Abdurrahman. Al-Amwal Al-Mubahah Wa Ahkamu tamlikuha fi Syariah Al-Islamiyah . Mesir, 1984.
Al-Nabhani,  Taqyuddin. Membangun  Ekonomi Alternatif.  Surabaya  :  Risalah  Gusti, 1998.
Al-Qatan, Manna' Khalil. At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa manhajan . Mesir : Maktabah Wahbah,  2001.
Behesti. Ownership  In  Islam  (terjemah  :  Kepemilikan  Dalam  Islam). Jakarta  :  Pustaka Hidayah, 1992.
Bakri, Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh, Raja Grafindo : Jakarta, April 2003.
Damian, Edi, Hukum Hak Cipta, Penerbit Alumni : Bandung, 2004.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II , Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka,  2002.
Djumhana,  M.  dan  Djubaedillah. Hak  Milik Intelektual  :  Sejarah,  Teori  dan prakteknya  di Indonesia , Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Islam . Jakarta: PTRajagrafindo, cet. VII, 2007.

## Sutisna
Duraisyi,  Adil  Muhammad  Muhammad. Nidzam  Al-mal  Fi  Al-Islam .  Mesir  :  Dar  Al- Kutub, 1997.
Dahlan,  Abdul  Aziz  (et.al). Ensiklopedi  Hukum  Islam ( Al-Mausu'ah  Al-Fiqhiyah) Jilid  II.
Jakarta :  PT Ichtiar Batu Van Hoeve, 2001.
Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia. ,  Kompilasi  Peraturan  Perundang-undangan  Hak  Kekayaan Intelektual . Jakarta : Dephum dan HAM, 2007.
Hafidhuddin,  Didin. Agar  Harta  berkah  dan bertambah.  Jakarta  :  Gema  Insani  Press,
2007.
Hafidhudin,  Didin. Pedoman  Penulisan  Tesis . Bogor  :  Program  Magister  Agama  Islam Universitas Ibnu Khaldun, 2005
Hallaq, Wael B. A History of islamic legal Theories (terjemah: Sejarah Teori Hukum Islam) . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
Hanafi,  Ahmad. Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam .  Jakarta:  Bulan  Bintang,  tanpa tahun.
Hasan, M. Ali. Perbandingan Madzhab . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1995.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah . Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
Ibn  Anas,  Malik. Al-Muwatha .  Kuwait  :  Jam'iyah  Ihya  At-Turats  Al-Islamy.  Software Maktabah Syamilah, 1998.
Ikhwan. Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam . Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
Ibn  Abdissalam,  'Izzudin. Qawaid  Al-Ahkam  fi  Mashalih  Al-Anam  Juz  II .  Beirut: Muasasah Ar-Royyan, 1998 M/ 1419 H.
Ibnu  Rusyd,  Muhammad  bin  Ahmad. Bidayah  Al-Mujathid  Wa  Nihayah  Al-Muqtashid . Kairo : Dar Al-Hadits, 2004.
Ibn Hibban, Muhammad. Shahih Ibnu Hibban Bitartib Ibnu Bulban . Beirut: Muasasah Ar- Risalah,  1993.
Ibnu Taimiyah. Siyasah Syar'iyah, Maktabah Syamilah.
Imam Nawawi. Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz 15. Maktabah Syamilah.
Ibnu Hazm. Al-Muhalla Juz IX . Maktabah Syamilah.
Ibnu Mandzur. Muhammad bin Mukaram Lisan Al-‘Arab Juz III . Beirut : Darul Ihya At- Turats Al-‘Araby, 1999.
Jamil , Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam . Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
Jawwas,  Yazid  Abdul  Qadir. Kedudukan  As-Sunnah  Dalam  Syariat  Islam .  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,  1993.
Khalil, Jafril. Hukum Ekonomi Islam (Islamic Economi Laws ). Malaysia: Center for Islamic Economic and Aplication (CIERA), tanpa tahun.
Khalaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh . Kairo : Dar Al-Hadits, 2003.
Lindsey, Tim dkk, Hak Kekayaan Inteletual : Suatu Pengantar, Penerbit Alumni: Bandung, cet. 5 2006.
Mujamma’  Khadim  l-Haramain  asy-Syarifain  al-Malik  Fahd  li  thiba’at  al  mushaf  asy Syarif. Al-Qur’an dan terjemahannya . Madinah KSA, 1412 H.
Mas'udi,  Ghufron  A. Fiqh  Muamalah  Kontekstual .  Jakarta  :  PT  RajaGrafindo  Persada, 2002.
Muda,  Ahmad  A.K. Kamus  Lengkap  Besar  Bahasa  Indonesia .    Jakarta  :  Reality  Publiser, 2002.
Majelis  Ulama  Indonesia. Fatwa  MUNAS  VII  Majelis  Ulama  Indonesia .  Jakarta  :  MUI, 2005.
Moleong, Lexi J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya : Bandung : 2006.
Muhammad. Metodologi  Penelitian  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta  :  Penerbit Ekonisia. 2004.
Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Munawwir. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
Nugraha,  Handi. Tinjauan  Perlindungan  Hak  moral  dalam  UUHC .  Tesis  pada  Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta : tidak diterbitkan, 2005.
Rahman,  Afzalur. Doktrin  Ekonomi  Islam Jilid I .  Yogyakarta  :  Penerbit  PT Dana  Bhakti Wakaf, 1995.
Purba, Ahmad Umar Zen Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT. Alumni : Bandung, 2005
Suma, Muhammad Amin. Pengantar Tafsir Ahkam . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni. Metodologi  Penelitian  Sosial  –  Agama .    Bandung  : Rosdakarya, 2001.
Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah . Bandung : Tarsito, 1994.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002.
Syalthut, Mahmud. Al-Islam : Aqidah Wa-Syari'ah . Kairo : Dar Asy-Syuruq,  2001.
Sayid Sabiq. Fiqh As-Sunnah Juz III.
Salam Madkur, Muhammad. Al-Madkhal li  Al-fiqh Al-'Am .
Sutedi, Adrian, hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika: Jakarta, cet. I Pebruari 2009.
Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah . Bandung : Pustaka Setia, 2004.
Uways, Abdul Halim. Al-Fiqh Al-Islam baina Ath-Thatahawur wa Al-Istbat (terjemah : Fiqih Statis dan Dinamis) . Jakarta : Pustaka Hidayah, 1998.
Unais, Ibrahim, et.all. Mu'jam Al-Wasith . Kairo,  1972.
Wizarah Al-Auqaf  wa As-Su'un Al-Islamiyah. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Juz 18 . Kuwait : Wizarah Al-Auqaf  wa As-Su'un Al-Islamiyah, 1990.
Zuhad. Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer editor  :  Chuzaimah  T.  Yanggo  dan Hafidz Ansari.
Zuhdi, Masjfuk. Pengantar Hukum Syariah . Jakarta : CV Haji Masagung, 1990.
Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah , Jakarta : PT. Gunung Agung, 1997.