How to cite: (2024)  Minimalisasi  Kontroversi  Omnibus  Law  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang, (6)  Issue, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3134
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Minimalisasi Kontroversi Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang
Yudi Prasetyo 1 , Marsudi Dedi Putra 2 * 1,2 Universitas Wisnuwardhana Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: marsudiputra1976@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan  undang-undang  melalui omnibus  law seringkali  tidak  demokratis, pragmatis,  mempersempit  ruang  partisipasi  dan  mengabaikan  penghormatan  terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga omnibus law menimbulkan kontroversi. Artikel ini  dimaksudkan  untuk  mengulas  cara  mengatasi  kontroversi  dalam  pembentukan undang-undang  melalui omnibus  law .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  kasus  dan  perbandingan. Hasilnya  menunjukkan:  (1)  Penerapan  pembentukan  undang-undang  melalui omnibus law berulangkali  menjadi  kontroversi,  utamanya  terkait  dengan  minimnya  partisipasi publik.  (2)  Model  partisipasi  pada  pembentukan  undang-undang  melalui omnibus  law menjadi  lebih bermakna  apabila dilakukan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.  Lebih  sempurna  jika  dilengkapi  dengan  S istem  Informasi  Geografis Partisipasi Publik .
Kata kunci: kontroversi, omnibus law , pembentukan undang-undang, partisipasi

## Abstract
The formation of laws through omnibus laws is often undemocratic, pragmatic, narrows the space for participation and ignores respect for human dignity, so that omnibus laws cause controversy. This article is intended to review how to overcome controversy in the formation of laws through omnibus law. This research uses normative juridical research methods,  with  statutory,  case  and  comparative  approaches.  The  results  show:  (1)  The implementation  of  law  formation  through  the  omnibus  law  has  repeatedly  become controversial,  mainly  related  to  the  lack  of  public  participation.  (2)  The  model  of participation in the formation of laws through the omnibus law becomes more meaningful if it is carried out by providing easy access for the public. It would be more perfect if equipped with a Public Participation Geographic Information System.

## Key words: controversy, omnibus law, law formation, participation

## PENDAHULUAN
Partisipasi  masyarakat  bukan  tujuan  akhir  dari  proses  pembentukan  undang- undang,  tetapi  partisipasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  undang-undang  (Law,  2020). Undang-undang  sebagai  dasar  legalitas  mengelola  negara  mencapai  titik  ideal  apabila dapat  mengakomodasi  dan  mempertemukan  semua    kepentingan  baik  kepentingan Pemerintah  maupun  warga  negara.  Dengan  kata  lain,  undang-undang  yang  baik  akan
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 03, March 2024
mencerminkan  keseimbangan  ( balance )  antara  menfasilitasi  aturan  yang  menjamin kepentingan  Pemerintah  dapat  berjalan  secara  efisien  nan  cepat,  tetapi  pada  saat  yang sama tidak mengurangi hak asasi warga negara (Sadono & Rahmiaji, 2021).
Pasal 1 i ayat (2) i dan Pasal i 1 i ayat (3) Undang-Undang i Dasar i i Negara Republik i Indonesia i Tahun i 1945,  merupakan i penegasan i negara  hukum  yang  demokratis (Andriani, 2019). Dalam i negara hukum yang i demokratis undang-undang sebagai salah satu  subsistem  negara  hukum  dicitrakan  dapat  melingkupi  dan  menjawab  semua permasalahan kebangsaan yang berkelindan dengan kepentingan politis partai politik di lembaga  perwakilan  (Buana,  2017).  Dianutnya  paham  negara  hukum  yang  demokratis berimplikasi  terhadap  pembentukan  undang-undang  mengenai  apapun  dan  untuk keperluan apapun mensyaratkan terpenuhinya asas fundamental penyelenggaraan negara yaitu kedaulatan di tangan rakyat yang menghendaki transparansi, yang memungkinkan setiap warga negara dapat berpartisipasi memberikan masukan dan pandangan (Redi & Chandranegara, 2020).
Secara  teoritis,  undang-undang  merupakan  produk  politik  sudah  diterima  luas, karena  undang-undang  merupakan  hasil  kesepakatan  ( resultante )  para  pembentuknya (Press,  2019).  Namun  yang  perlu  dicatat  bahwa  proses  hukum  pembentukan  undang- undang  dilakukan  dalam  kerangka  konstitusi  maupun  undang-undang  (Rahmalillah, 2021).  Perspektif  hukum,  proses  pembentukan  undang-undang  sudah  ditata  dengan menghormati  kemuliaan  manusia,  tersedianya  informasi  akurat,  terbuka  peluang memperoleh keadilan, dan terlindunginya harapan yang sah (Sodiki, 2014), dengan tujuan mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  (Fadli  &  Lutfi,  2016),  serta  memberadabkan warga negara (Amin, 2020).
Berbanding  terbalik  dengan  proses  pembentukan  undang-undang  ideal  di  atas, kondisi objektif pembentukan undang-undang di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan adanya pengingkaran terhadap partisipasi masyarakat.  Permasalahan yang berulangkali mengemuka, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah  (DPD)  selaku  pejabat  pembentuk  undang-undang  dinilai  kurang  partisipatif (Riskiyono,  2015).  DPR  dan  Presiden  tidak  jarang  melakukan  pembentukan  undang- undang  secara  terburu-buru.  Realitasnya,  dalam  jangka  waktu  tidak  lebih  dari  167 (seratus  enam  puluh  tujuh)  hari,  telah  lahir  satu  undang-undang  yang  menggunakan omnibus  law. Kondisi  tersebut  dapat  berimplikasi  pada  aspek  partisipasi  dan  rawan kontroversi (Aryanto, Harijanti, & Susanto, 2021).
Membentuk  undang-undang  dengan omnibus  law hanya  berfokus  pada kepentingan investasi dan meninggalkan peran serta masyarakat sebagai pilar demokrasi akan berbahaya. Diperlukan model ideal untuk meminimalisasi kontroversi pembentukan undang-undang berbasis omnibus law , jika dibiarkan akan menimbulkan keterpurukan. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  dengan harapan  pembentuk  undang-undang  lebih  konsisten  menyerap  partisipasi  masyarakat. Kontribusi lain dari penelitian ini merumuskan model ideal untuk memperkuat partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang  berbasis omnibus  law .  Ada  2  (dua) permasalahan  hukum  dalam  penelitian  ini  yang  akan  dikaji  lebih  lanjut  oleh  penulis,
yaitu:  (1)  bagaimana  penerapan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  undang- undang berbasis omnibus law ; (2) bagaimana model ideal untuk memperkuat partisipasi masyarakat  dalam  meminimalisasi  kontroversi  pembentukan  undang-undang  berbasis omnibus law di masa datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yang mengadopsi  beberapa  pendekatan  dalam  analisisnya.  Pendekatan  yang  digunakan termasuk  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  perbandingan,  dan  pendekatan kasus.  Penelaahan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan yang  diteliti  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dalam konteks yang dibahas.
Pendekatan  perbandingan  digunakan  dengan  membandingkan  model  partisipasi di  Amerika  Serikat,  sehingga  memungkinkan  peneliti  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis mekanisme partisipasi yang lebih efektif. Pendekatan ini membantu dalam memperoleh wawasan yang lebih luas tentang sistem legislasi dari berbagai negara.
Selanjutnya,  pendekatan  kasus  digunakan  untuk  menelaah  kasus  pembentukan undang-undang  berbasis  omnibus  law,  khususnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis studi kasus secara mendalam, mengidentifikasi  berbagai  isu  dan  implikasi  yang  mungkin  timbul  dari  implementasi undang-undang tersebut.
Sumber  data  penelitian  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan.  Populasi  penelitian  meliputi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan sampel yang diambil adalah sebagian dari peraturan-peraturan tersebut yang dianggap mewakili aspek-aspek kunci yang ingin diteliti.
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  yuridis  kualitatif,  di  mana  peneliti menganalisis  bahan  hukum  secara  mendalam  dan  menyajikan  hasil  analisis  secara deskriptif  dan  preskriptif.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  ini  memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu hukum yang diteliti  dan  memberikan  rekomendasi  yang  relevan  untuk  pemecahan  masalah  yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang

## Menggunakan Omnibus Law
Implementasi partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada keterlibatan dalam proses pembentukan undang-undang, tetapi diharapkan dapat menentukan hasil akhir dan dampak  yang  ditimbulkan  dari  lahirnya  sebuah  undang-undang  (Arnstein,  2020). Masyarakat  mana  yang  harus  terlibat  dalam  berpartisipasi,  Bagir  Manan  memberikan pernyataan “Para pemangku kepentingan ( stakeholders) mempunyai  hak  berpartisipasi
secara  aktif  dalam  ikut  serta  menentukan  perjalanan  kehidupan  bernegara”  (Manan, 2002).
Keberadaan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang  akan menjadikan masyarakat lebih dipentingkan dan Pemerintah lebih tanggap dalam proses demokrasi,  sehingga  melahirkan  pemerintahan  yang  bermoral  dan  warga  negara  yang bertanggungjawab.  Undang-undang  yang  proses  pembentukannya  tidak  partisipatif cenderung menimbulkan kontroversi, karena pada dasarnya undang-undang merupakan endapan dari konflik ( gathers of conflicts ) dalam masyarakat (Hidayat & Arifin, 2019). Ketentuan  di  atas  wajib  berlaku  terhadap  pembentukan  undang-undang menggunakan omnibus  law . Omnibus  law yang dimaknai  “ one  for  everything ” memungkinkan satu undang-undang berupaya untuk mengubah dan mencabut beberapa undang-undang  sekaligus,  dan didefinisikan O’Brien and Bosc  sebagai  “... seeks  to amend, repeat or enact several acts... ”(Massicotte, 2013), serta oleh Jimly Asshiddiqie diartikan  sebagai  teknik  pembentukan  undang-undang  dengan  maksud  untuk mengadakan  perubahan  sekaligus  atas  beberapa  undang-undang  yang  ada  dan  berlaku sebelumnya  (Asshiddiqie,  2020),  atau  undang-undang  “sapu  jagad”,  dalam  praktiknya membawa  kelebihan,  tetapi  juga  banyak  kekurangan. Varian  persoalan  yang  harus i dihadapi  dalam  pembentukan  undang-undang i berbasis i omnibus  law ,  di  kemukakan Patrick Keyzer, antara lain: (1) very difficult to draft; (2) limited opportunities for debate and scrutiny; (3) may make consultation very difficult; (4) may be hard to implement; (4) can add to the complexity, rather than remove it (Keyzer, 2020) .
Ketiadaan  partisipasi  masyarakat  jelas  merupakan  potensi  kontroversi  yang datang  kemudian,  tidak  terkecuali  undang-undang  berbasis omnibus  law di  Indonesia. Implementasi omnibus  law dalam  kasus  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pada  praktiknya tidak memenuhi asas keterbukaan yang partisipatif pada tahapan pengajuan, pembahasan, dan  pengesahan  (Firdaus,  2020).  Pada  tahap  pengajuan,  sedari  awal  masyarakat  sudah dibingungkan dengan keberadaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Alhakim & Ginting, 2021).
Pada tahap pembahasan, proses dilakukan secara cepat ( fast track ), tertutup, dan menggambarkan kerja politik koalisi semata (Gava, Jaquet,  &  Sciarini, 2021). Banyak pihak  yang  seharusnya  dimintai  partisipasi  atas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menjadi tidak  dilibatkan.  Misalnya  terdapat  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, proses pembahasan tidak melibatkan  kelompok  masyarakat  buruh  migran  Indonesia,  seperti  organisasi  serikat buruh  migran  Indonesia  dan  organisasi  Migrant  CARE.  Atau  sekalipun  telah dilaksanakan  berbagai  pertemuan  dengan  berbagai  kelompok  masyarakat,  pertemuan tersebut belum membahas Naskah Akademik. Hasilnya, masyarakat yang terlibat dalam pertemuan  tersebut  tidak  mengetahui  secara  pasti  perubahan  undang-undang  apa  saja yang akan digabungkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Pada  saat  jeda  pengesahan  undang-undang  berbasis omnibus  law masih  terjadi perubahan jumlah halaman. Setidaknya terjadi 4 (empat) kali perubahan dari awalnya 905 halaman,  berubah  menjadi  1.305,  beberapa  jam  kemudian  berkurang  lagi  menjadi  812
halaman, dan pada akhirnya ketika diundangkan menjadi 1,187 halaman (Amin, 2021). Kondisi  ini  dari  perspektif legislative  intent diduga  melanggar  Pasal  72  UU  P3  dan sekaligus  mengundang  kecurigaan  bahwa  Pemerintah  dan  DPR  sedang  bermain menjalankan  bisnis  tertentu  dengan  menggunakan  instrumen i pembentukan  undang- undang i berbasis i omnibus law .
Ketentuan di atas akhirnya dipahami sebagai proses yang tidak memenuhi syarat tentang tata cara pembentukan undang-undang dan tidak memenuhi  asas  pembentukan undang-undang yang baik sebagaimana telah ditentukan dalam UU P3, sehingga Undang- Undang  Cipta  Kerja  dengan  menggunakan omnibus  law harus  dinyatakan  tidak konstitusional  bersyarat  ( conditionally  unconstitutional )  (Asshiddiqie,  2007),  melalui Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020.  Dalam  amar  putusan Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Cipta  Kerja  bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.
Di  samping  itu  masih  terdapat  3  (tiga)  hal  penting  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi,  yaitu: pertama ,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  masih  tetap  berlaku  sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan; kedua , memerintahkan kepada pembentuk undang- undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan  diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen; dan ketiga , apabila  dalam  tenggang  waktu  2  (dua)  tahun  pembentuk  undang-undang  tidak  dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal- pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang- Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.
Partisipasi Pembentukan Omnibus Law di Amerika Serikat: Studi Komparasi
Pembentukan omnibus  law di  Amerika  Serikat  tidak  jarang  terjadi  kontroversi karena omnibus  law dinilai  mengorbankan  partisipasi  dan  tidak  demokratis.  Faktanya omnibus  spending  bill ,  pada  tahun  2018  telah  menimbulkan  perdebatan  karena  ukuran dan cakupan sangat luas (Amin, 2020). Namun demikian, Amerika Serikat secara cepat berhasil  membentuk omnibus  law, dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Tidak kurang  dari  5  (lima)  model  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan undang-undang (Mace & Lockhart, 2019) , antara  lain:  (1) citizen participation offices, mendapatkan  informasi  merupakan  hak  warga  negara  dan untuk  memfasilitasi  akses warga  negara,  kantor  parlemen  dapat didirikan  di  lokasi  di  luar  ibukota;  (Perundang- Undangan & RI, n.d.) (2) ad-hoc meeting or workshops with civil society organizations, hak  warga  negara  diundang  sebagai  perwakilan  untuk  tampil  di  hadapan  anggota parlemen,  dan  menerima  pelatihan  atau  lokakarya  di  bidang  keahlian  warga  negara, sehingga parlemen dapat membangun keterampilan dan pengetahuan parlemen tentang subjek  tertentu;  (3) insitutional  bodies, parlemen  dapat  menunjuk  perwakilan  dari lembaga masyarakat yang diintegrasikan ke dalam badan institusional secara sementara
atau permanen; (4) public outreach, parlemen dapat menerapkan program penjangkauan publik  untuk  berbagi  informasi  dan  mengumpulkan  umpan  balik;  dan  (5) town  hall meetings, warga  negara  diundang  untuk  berdialog  dan  mengajukan  pertanyaan  kepada pembentuk undang-undang mengenai berbagai kekhawatiran atas dampak diberlakukannya undang-undang.
Amerika  Serikat  lebih  mengutamakan  penyerapan  aspirasi  masyarakat  yang meliputi warga negara, ahli atau pakar di bidangnya, dan lobbyists untuk mengkaji lebih dalam omnibus law (Mulyani, 2022) . Bahkan dalam sejarahnya Amerika Serikat pernah memimpikan segala permasalahan diatasi dengan cara akademik, sebuah pemerintahan scientific , tempat orang berkompeten dengan kapasitas keilmuan menemukan jalan keluar (Rizal, 2003), termasuk mencari jalan ke luar masalah omnibus law. Dewasa ini, Amerika Serikat telah mengembangkan bentuk partisipasi masyarakat yang lebih mudah diakses masyarakat utamanya masyarakat adat melalui mekanisme digital dalam bentuk sistem informasi geografis partisipasi publik (SIG-PP) (Rizal, 2003).
Model Ideal Partisipasi dalam Pembentukan Omnibus Law di Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, memberikan rambu  berkaitan  model  partisipasi  masyarakat  yang  ideal,  yakni  partisipasi  yang  lebih bermakna  ( meaningful  participation ).  Setidaknya  ada  3  (tiga)  prasyarat  utama  dalam memenuhi partispasi masyarakat yang bermakna, yaitu: pertama , hak untuk didengarkan pendapatnya ( right to be heard ); kedua , hak untuk dipertimbangkan pendapatnya ( right to  be  considered );  dan ketiga ,  hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  atau  jawaban  atas pendapat yang diberikan ( right to be explained ) (Nabila Septia, 2023).
Pertama ,  hak  masyarakat  untuk  didengar  pendapatnya  menjadi  penting  karena belajar  dari  kegagalan  yang  berulang  dalam  sejarah  negara  adalah  kegagalan mendengarkan (Palguna, 2019). Kebutuhan mendengarkan jauh hari sudah diperdebatkan oleh para pendiri negara ( the founding father ). Hatta mengingatkan dalam perdebatannya dengan Soepomo, perihal tidak dimuatnya ketentuan hak warga negara yang disebut “hak mengeluarkan suara” (Shihab, 2018). Pesan penting Hatta bahwa undang-undang dasar maupun  undang-undang  tidak  boleh  menjadi  pemberi  legitimasi  bagi  kemungkinan lahirnya  negara  kekuasaan  yang  tidak  memberi  ruang  bagi  warga  negara  untuk mengeluarkan suara dengan menutup partisipasi masyarakat (Palguna, 2019).
Kedua ,  hak  masyarakat  untuk  dipertimbangkan  pendapatnya  ( right  to  be considered). Pembentukan undang-undang berbasis omnibus law harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Sasaran yang ingin diraih dengan  mempertimbangkan  pendapat  masyarakat  antara  lain: pertama ,  agar pembentukan  undang-undang  dengan  menggunakan omnibus  law dilakukan  dengan pertimbangan yang masak, tidak serampangan, dan tidak miskin analisis; dan kedua , agar masyarakat  mendapat  kesempatan  untuk  menyampaikan  pandangannya  sebelum pembentukan undang-undang dilakukan (Huda, 2019).
Ketiga ,  secara  normatif, right  to  be  considered terdapat  pada  Pasal  96  ayat  (7) (Artioko,  2022).  Selama  ini  masyarakat  belum  banyak  mengetahui  politik  hukum omnibus  law secara  jelas  dan  detail.  Tanpa  adanya  kejelasan  terlebih  dahulu  politik
hukum omnibus law maka penyederhanaan legislasi melalui pembentukan omnibus law akan menemui kesulitan dalam sinkronisasi dan harmonisasi legislasi (Mulyani, 2022). Pembentuk  undang-undang  wajib  menjelaskan  kepada  masyarakat  mengenai  hasil pembahasan dari masukan masyarakat (Kurnia, 2023). Sejalan dengan hukum positif di Indonesia,  negara  mempunyai  kewajiban  melakukan  konsultasi  dan  memberikan informasi  kepada  kelompok  atau  organisasi  masyarakat,  organisasi  profesi,  lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas (Kurnia, 2023).
Namun  demikian,  penguatan  partisipasi  melalui  dalam  dan  luar  jaringan  masih banyak  yang  harus  dijawab.  Belum  ada  laman  resmi  dan  belum  didukung  dengan teknologi yang mampu memasukkan, mengelola, dan menganalisis informasi geografis (Omusotsi,  2019)  sebagai  representasi  partisipasi  dari  keseluruhan  wilayah  Indonesia. Diperlukan sistem pendukung dalam pembentukan omnibus law melalui sistem informasi geografis  partisipasi  publik  (SIG-PP)  (Kusmiarto,  Yulfa,  &  Mustofa,  2018).  SIG-PP merupakan  satu  pendekatan  penggabungan  partisipasi  dan  teknologi  dalam  pembuatan undang-undang  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  semua  orang  untuk  mencapai tujuan  negara  yang  penting  (Jebur,  2021).  Melalui  SIG-PP  penyaluran  aspirasi menggunakan  pendekatan bottom-up ,  dengan  fokus  utama  orang  dan  teknologi,  tujuan pemberdayaan komunitas, biaya rendah dan struktur organisainya bersifat fleksibel dan terbuka.  SIG-PP  juga  berkesesuaian  dengan  situasi  ketahanan  nasional  yang  dinamis sebagai salah satu instrumen yang berpengaruh dengan pemberlakuan omnibus law . Dari tiga  aspek  alamiah  (trigatra)  gatra  geografi  digunakan  untuk  memastikan omnibus  law sudah mencerminkan representasi keinginan keseluruhan masyarakat Indonesia (Maku, Akili, & Kadir, 2023).
Peluang  mengadopsi  SIG-PP  dalam  pembentukan omnibus  law sangat  terbuka dengan  sejumlah  manfaat,  antara  lain:  (1)  SIG-PP  memberikan  kemudahan mengumpulkan dan mensintesis masukan warga yang luas, dengan dukungan algoritma untuk  mengidentifikasi  kesamaan  diantara  banyak  masukan  dan  pandangan;  (2) menjamin keamanan warga berpartisipasi dari jarak jauh, tanpa takut adanya intimidasi dan ancaman; (3) mengikuti perkembangan teknologi dalam masyarakat modern; dan (4) efisiensi biaya untuk mengeksplorasi dan memberdayakan semua kelompok kepentingan dalam masyarakat (Hastings & Clark, 1991).
Partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  didukung  SIG-PP  menawarkan  berbagai kemudahan  akses  partisipasi  masyarakat  yang  sejalan  dengan  amanat  konstitusi  yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama negara. Partisipasi masyarakat juga dijamin kepastian hukumnya sebagai hak konstitusional warga negara untuk  turut  serta  dalam  pemerintahan  dan  membangun  masyarakat,  sebagai  upaya mencapai  kemakmuran.  Di  sinilah  model  partisipasi  yang  bermakna  dengan  didukung SIG-PP  merupakan  salah  satu  alternatif  solusi  untuk  meminimalisasi  kontroversi pembentukan omnibus  law yang  efektif,  sebagai  serpihan  pelengkap  dalam  memenuhi formalitas sistem pembentukan undang-undang berbasis omnibus law di Indonesia.

## KESIMPULAN
Atas  dasar  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  2  (dua)  kesimpulan  yaitu: pertama , penerapan omnibus law dalam pembentukan undang-undang menuai kontroversi karena tidak memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi masyarakat, akibatnya omnibus law digugat  warga  negara. Kedua ,  Amerika  Serikat  menggunakan  lima  model  partisipasi, untuk mengatasi kontoversi, yaitu: (1) citizen participation offices; (2) ad-hoc meeting or workshops with civil society organizations; (3) insitutional bodies; (4) public outreach;
(5) town hall meetings. Kekinian, Amerika Serikat mengembangkan mekanisme digital dalam  bentuk  sistem  informasi  geografis  partisipasi  publik  (SIG-PP).  Indonesia meminimalisasi kontroversi omnibus law, menggunakan partisipasi yang lebih bermakna, yakni:  (1) right  to  be  heard ;  (2) right  to  be  considered ;  dan  (3) right  to  be  explained . Indonesia  dapat  mencontoh  Amerika  Serikat  memanfaatkan  teknologi  SIG-PP  untuk mempermudah akses partisipasi masyarakat.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhakim,  Abdurrakhman,  &  Ginting,  Egia.  (2021).  Analisis  Pembentukan  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Pada  Tahapan  Perencanaan  dan  Penyusunan  berdasarkan Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Combines- Conference On Management, Business, Innovation, Education And Social Sciences , 1 (1), 284–296.
Amin,  Rizal  Irvan.  (2020).  Omnibus  law  antara  desiderata  dan  realita. Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , 15 (2), 190–209.
Amin,  Rizal  Irvan.  (2021).  Pendekatan  sosiologi  hukum  dalam  memahami  konflik peraturan  perundang-Undangan  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan Ekonomi , 8 (2), 156–169.
Andriani, Henny. (2019). Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Undang-Undang yang Responsif. Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia , 21 .
Arnstein, Sherry. (2020). Building “A Ladder Of Citizen Participation.” Learning from Arnstein’s Ladder: From Citizen Participation to Public Engagement , 2.
Artioko,  Fiqih  Rizki.  (2022).  Pengadopsian  Partisipasi  Masyarakat  Yang  Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Al-Qisth Law Review , 6 (1), 52–83.
Aryanto,  Bayu,  Harijanti,  Susi  Dwi,  &  Susanto,  Mei.  (2021).  Menggagas  Model  Fast- Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding , 10 (2).
Asshiddiqie,  Jimly.  (2007).  Konstitusi  dan  Ketatanegaraan  Indonesia  Kontemporer. Jakarta: The Biography Institute .
Asshiddiqie, Jimly. (2020). Omnibus law dan penerapannya di Indonesia. (No Title) .
Buana,  Mirza  Satria.  (2017). Menakar  Konsep  Omnibus  Law  dan  Consolidation  Law untuk  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia:  Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara .
Fadli,  Moh,  &  Lutfi,  Mustafa.  (2016). Hukum  dan  Kebijakan  lingkungan .  Universitas Brawijaya Press.
Firdaus,  Fahmi  Ramadhan.  (2020).  Pencegahan  Korupsi  Legislasi  Melalui  Penguatan Partisipasi  Publik  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang. Jurnal  Legislasi Indonesia , 17 (3), 282–293.
Gava, Roy, Jaquet, Julien M., & Sciarini, Pascal. (2021). Legislating or rubber‐stamping? Assessing parliament’s influence on law‐making with text reuse. European Journal of Political Research , 60 (1), 175–198.
Hastings, David A., & Clark, David M. (1991). GIS in Africa: problems, challenges and opportunities for co-operation. International Journal of Geographical Information System , 5 (1), 29–39.
Hidayat,  Arif,  &  Arifin,  Zaenal.  (2019).  Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 4 (2), 147–159.
Huda,  Ni’matul.  (2019).  Presiden  &  pembantu  presiden  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia. (No Title) .
Jebur, Ahmed Kareem. (2021). Uses and applications of geographic information systems. Saudi J. Civ. Eng , 5 (2), 18–25.
Keyzer, Patrick. (2020). The Indonesian Omnibus Law: Opportunities and Challenges. Kuliah Umum, Universitas Brawijaya, Malang , 29 .
Kurnia,  Kana.  (2023).  Problematika  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2022  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 20 (1), 123–135.
Kusmiarto,  Kusmiarto,  Yulfa,  Arie,  &  Mustofa,  Fahmi  Charish.  (2018).  Model-model pendekatan partisipatif dalam sistem informasi geografi. Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Vol. 4 No. 2 , 208–223.
Law, Progressive. (2020). Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (2), 233– 244.
Mace,  Gordon,  &  Lockhart,  Nicolas  Falomir.  (2019).  Legislators  and  regional organizations: The issue of legitimacy. Latin American Policy , 10 (1), 6–28.
Maku, Sumanti, Akili, Rustam Hs, & Kadir, Yusrianto. (2023). Analisis Strategi Politik Hukum  Terhadap  Kebijakan  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Dalam  Perspektif Geopolitik Dan Geostrategi. Iblam Law Review , 3 (2), 152–172.
Manan, Bagir. (2002). Menyongsong fajar otonomi daerah . Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Massicotte, Louis. (2013). Omnibus bills in theory and practice. Canadian Parliamentary Review , 36 (1), 13–17.
Mulyani,  Basri.  (2022).  Menggagas  Penataan  Regulasi  dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah dengan Konsep Omnibus Law. JURIDICA , 3 (2), 61–78.
Nabila  Septia,  Imani.  (2023). Politik  Hukum  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Maṣlaḥah . UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Omusotsi, Okusimba George. (2019). Role of GIS as a Toolfor Environmental Planning and Management .
Palguna, I. D. G. (2019). Hukum Internasional Ruang Angkasa . Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.
Perundang-Undangan,  Pembentukan  Peraturan,  &  RI,  Badan  Keahlian  D.  P.  R.  (n.d.). Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang .
Press, FHUII. (2019). Penataan pengaturan organisasi sayap partai politik .
Rahmalillah, Apriliani. (2021). Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU- XIII/2015  tentang  pemberian  hak  pilih  pada  disabilitas  mental:  Perspektif  teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Redi,  Ahmad,  &  Chandranegara,  Ibnu  Sina.  (2020). Omnibus  law:  diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional . Rajawali Press.
Riskiyono,  Joko.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  perundang- undangan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan. Aspirasi:  Jurnal  Masalah-Masalah Sosial , 6 (2), 159–176.
Rizal,  Jufrina.  (2003).  Sosiologi  Perundang-Undangan  dan  Pemanfaatannya. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 3 , 33.
Sadono,  Bambang,  &  Rahmiaji,  Lintang  Ratri.  (2021).  Pro  Kontra  Terhadap  Prosedur Dan Substansiomnibus Law Rancangan Undang-Undangcipta Kerja. Jurnal Hukum
& Pembangunan , 51 (3), 601–620.
Shihab,  Ahmad  Nizar.  (2018).  Hadirnya  negara  di  tengah  rakyatnya  pasca  lahirnya undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (The presence of the state among people after the Declaration Of Law Number 24 Year  2011  concerning  social  security  administering  agency). Jurnal  Legislasi Indonesia , 9 (2), 175–190.
Sodiki, Achmad. (2014). Dari dissenting opinion menuju living constitution: pemikiran hukum  Prof.  Dr.  Achmad  Sodiki,  SH,  hakim  konstitusi  periode  2008-2013 . Universitas Brawijaya Press (UB Press).

## Copyright holder:
Yudi Prasetyo1, Marsudi Dedi Putra2* (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: