Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## OPTIMALISASI PERAN SUB BIDANG PENGAMANAN INTERNAL BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (SUB BIDPAMINAL BIDPROPAM) POLDA SUMBAR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA SUMBAR

## OPTIMIZATION OF THE ROLE OF THE SUB-DIVISION OF INTERNAL SECURITY IN THE PROFESSIONAL AND SECURITY SECTOR (BIDPROPAM SUB-BIDDING) OF THE WEST SUMATRA REGIONAL POLICE IN THE
PREVENTION OF CORRUPTION

## IN THE WEST SUMATRA REGIONAL POLICE
Andi Parningotan Lorena 1 , Fitriati 2
1 Masters Program in Law in Ekasakti University Email: andie39hsbn@gmail.com 1 Master Program in Law in Ekasakti University Email: izidanhalim@gmail.com

## ABSTRAK
Institusi  Kepolisian  adalah  salah  satu  institusi  yang  rawan  korupsi  sehingga memerlukan  upaya  pencegahan  secara  internal  oleh  sub  bidang  pengamanan  internal Bidpropam  begitu  juga  halnya  dengan    Polda  sumbar.Pencegahan  korupsi  pada lingkungan  Polda  Sumbar  oleh  Subbid  Paminal  dilakukan  dengan  berfokus  pada penanaman  integritas  personil  dan  fokus  pada  mengurangi  peluang  terjadinya  korupsi, serta meningkatkan peluang perbuatan korupsi terungkap. Fokus  pada peningkatan kontrol sosial dengan melibatkan lingkungan kerja pelaku korupsi. Fokus  pada budaya organisasi secara  luas  (nilai,  penghargaan,  kepemimpinan,  dan  komunikasi).Kendala  dalam pencegahan  korupsi  oleh  Subbidpaminal  Bidpropam  adalah  menekan  Budaya    koruptif dalam tugas  Kepolisian antara lain  budaya kekerasan, dan arogansi kewenangan.  Laporan dari  masyarakat tentang  adanya  korupsi  yang  dilakukan  anggota  Polri  cenderung  tidak  di percayai. Upaya Untuk Optimalisasi Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda  Sumbar  Dalam  Pencegahan  Korupsi  Di  Lingkungan  Polda  Sumbar  dengan melakukan  pemecahan  masalah  berdasarkan  skala  prioritas  terhadap  masalah  yang memiliki  dampak  paling  merugikan  dan  sistematis.  Pencegahan  utama  ditujukan  pada aspek penyebab greed dan need yang teridentifikasi.
Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Kepolisian, Optimalisasi

## ABSTRACT
The Police Institution  is one of the institutions that  is prone to  corruption so it requires  prevention  efforts  internally  by  the  sub-field  of  Bidpropam's  internal  security  as well  as  the  Regional  Police  of  Sumbar.  Prevention  of  corruption  in  the  West  Sumatra Regional Police by the Paminal Subbid is done by focusing on planting personnel integrity and  focusing  on  reducing  opportunities  for  corruption,  and  increasing  the  chances  of corruption  being  revealed.  Focus  on  increasing  social  control  by  involving  the  work
environment  of  perpetrators of  corruption. Focus on broad organizational culture (value, appreciation,  leadership,  and  communication).  The  obstacle  in  preventing  corruption  by Bidpropam  Subbidpaminal  is  suppressing  corrupt  culture  in  the  Police's  duties,  among others, a culture of violence, and arrogance of authority. Reports from the public about the existence of corruption by members of the National Police tend not to be trusted. Efforts to Optimize  the  Role  of  the  West  Sumatra  Bidpropam  Internal  Security  Sub-Sector  in Preventing Corruption in the West Sumatra Regional Police by solving problems based on priority  scale  on  problems  that  have  the  most  adverse  and  systematic  impacts.  The  main prevention is aimed at the identified aspects of the causes of greed and need.
Keywords: Corruption, Prevention, Police, Optimization

## PENDAHULUAN
Begitu  membudayanya  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  membuat  masyarakat tidak  sadar  bahwa  korban  yang  paling  dirugikan  sebenarnya  adalah  rakyat,  yakni  kita semua.  Runtuhnya  nilai-nilai  atau  norma,  etika,  moral,  budaya  dan  religi  disuatu  wilayah memang  sangat  berpengaruh  pada  perkembangan  tipikor  (Ibnu  Santoso,  2011:1). Disamping  sebagai  aparat  penegak    hukum,  Polisi  juga  merupakan  subyek  hukum  yang dapat  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Polisi  merupakan  salah  satu  profesi  dalam  dunia hukum.Polisi  dalam  menjalankan  tugasnya  memerlukan  profesionalitas  serta  kerja keras.Setiap  anggota  Polri  memilikitugas  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Dasar  1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat.Tugas  polisi  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  didalam  pelaksanaan  dilapangan  harus  menghadapi  tantangan  seperti  kejahatan nasional maupun trans-nasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas,  terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi.
Profesi  dan  Pengamanan  (Propam)  adalah  salah  satu  wadah  organisasi  Polri berbentuk  Divisi  yang  bertanggungjawab  kepada  masalah  pembinaan  profesi  dan pengamanan  dilingkungan  internal  organisasi  Polri  yang  disingkat  Div.  Propam  Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung  di  bawah  Kapolri.  Pada  tataran  organisasi  kepolisian  daerah  disebut  dengan Bidang  Profesi  dan  pengamanan.  Penegakan  Kode  etik  profesi  Polri  secara  lembaga menurut Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Negara  Republik  Indonesia  berada  di  bawah  suatu  lembaga  yang  bernama  Profesi  dan Pengamanan  atau  Propam.  Pada  tingkat  Mabes  Polri  Propam  berbentuk  Divisi  yang
bertanggung  jawab  pada  Kapolri  sementara  pada  tingkat  Polda    berbentuk  Bidang  yang bertanggung jawab pada Kapolda.
Bidang  profesi  dan  pengamanan  (Bidpropam)  merupakan  unsur  pembantu pimpinan  yang  berada  di  bawah  Kapolda.  Bidpropam  bertugas  membina  dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban  profesi  di  lingkungan  Polda,  termasuk  pelayanan  pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  bagian Bidpropam  adalah  Sub  bidang  pengamanan  internal  (Subbidpaminal)  bertugas  membina dan  menyelenggarakan  pengamanan  internal,  yang  meliputi  personel,  materiil  logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.
Institusi    Kepolisian  sebagai  salah  satu  institusi  pemerintahan  yang  melakukan pengelolaan  keuangaan  Negara  dan  melaksanakan  pelayanan  publik  tidak  terlepas  dari persoalaan tindak pidana  korupsi  yang dilakukan oleh oknum personil  anggota kepolisian tersebut.  Berbagai  bentuk  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  oleh  oknum  personil anggota kepolisian antara lain baru baru ini operasi tangkap tangan terhadap tujuh anggota kepolisian  dari  Polda  Sumatera  Selatan  dan  satu  pegawai  negeri  sipil  yang  ditangkap lantaran diduga  melakukan pungutan  liar. Mereka kongkalikong  melakukan pungli terkait seleksi penerimaan anggota Polri 2017.
Berdasarkan  kasus  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  pernah  terjadi  pada  institusi Kepolisian  tersebut  maka  perlu  untuk  dilakukan  upaya  upaya  penangulangan  secara preventif  dan  represif.  Upaya  penangulangan  tindak  pidana  korupsi  pada  institusi Kepolisian dilakukan oleh Bidpropam yang secara khusus dilakukan oleh Subbid Paminal. Hal tersebut dilakukan juga pada Kepolisian daerah Sumatera Barat.
Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan  adalah  Bagaimanakah  peranan  dan  kendala  serta  optimalisasi  peran  sub bidang  pengamanan  internal  Bidpropam  Polda  sumbar  dalam  pencegahan  korupsi  di lingkungan Polda Sumbar.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analisis, dengan  metode  pendekatanyuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen dan  data primer diperoleh dari  lapangan.    Teknik    pengumpulan  data  pada  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi kepustakaan  dan pada data primer dengan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif  serta disajikan dengan deskriptif analitis.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Peranan  Sub  Bidang  Pengamanan  Internal  Bidpropam  Polda  Sumbar  Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar
Di  dalam  buku Control  in  the  Police  Organization yang  ditulis  oleh  Maurice Punch,  korupsi  bisa  terjadi  karena  polisi  menerima  atau  dijanjikan  keuntungan  yang signifikan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  ada  dalam  kewenangannya,  melakukan  sesuatu di  luar  kewenangannya,  melakukan  diskresi  dengan  alasan  tak  patut,  dan  menggunakan cara  diluar  hukum  untuk  mencapai  tujuan  (Maurice  Punch,  1983:231).  Korupsi  di lingkungan  Polri  merupakan  tindakan  yang  telah  umum  terjadi.  Korupsi  yang  terjadi,  di lingkungan Polda Sumbar telah merambah baik di bidang operasional maupun pembinaan. Ada  korupsi  yang  bersifat  internal,  ada  juga  korupsi  yang  bersifat  eksternal.  Contoh korupsi  internal  adalah    jual-beli  jabatan  ( purchase  of  position ),  korupsi  penerimaan menjadi  anggota  polisi  ( recruitment ),  korupsi  dalam  seleksi  masuk  pendidikan  lanjutan, korupsi  dalam  pendistribusian  logistik  dan  penyaluran  dana  keuangan.Berikutnya  korupsi eksternal,  yaitu  korupsi  melibatkan  kepentingan  masyarakat  secara  langsung.  Contohnya korupsi  mendamaikan  kasus  perdata  yang  dianggap  pidana,  tidak  melakukan  penyidikan secara tuntas suatu kejahatan, pungutan pada penerbitan pelbagai bentuk surat SIM, SCTK, STNK, BPKB, surat laporan kehilangan barang dan lain-lain.
Kegagalan-kegagalan    dari  upaya  tersebut  disebabkan  karena:  tidak  adanya kemauan  di  tingkat  atas  untuk  memberantas  korupsi;  upaya  perubahan  yang  bersifat parsial;  terlalu  mengandalkan  penegakan  hukum;  selalu  berisi  janji  ambisius  dan  muluk yang  tidak  realistis;  mengabaikan  korupsi  di  tingkat  atas  dan  hanya  memfokuskan  pada korupsi  di  tingkat  bawah;  kegagalan  membentuk  mekanisme  kelembagaan  yang  tetap
konsisten  terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi,  serta  adanya  kegagalan  pemerintah dalam melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam proses reformasi.
Upaya  pemberantasan  dan  penanggulangan  korupsi  yang  terjadi  dalam  tubuh organisasi  Polri  dilakukan  oleh  subbid  Paminal  selaku  bagian  dari  organisasi  di  tubuh Kepolisian  yang  bertugas  dalam  hal  pembinaan  sumber  daya  manusia  Polri. Pemberantasan  dilakukan  dengan  melihat  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  secara  sudut pandang  organisasi  dan  secara  individu  anggota  Polri.  Namun  sekali  lagi,  upayaupaya tersebut tidak akan memberikan dampak yang berarti jika tidak dibarengi oleh keberanian, komitmen dan konsistensi dari aktoraktor di dalamnya.
Pencegahan  korupsi  pada  lingkungan  Polda  Sumbar  oleh  Subbid  Paminal dilakukan dengan berfokus pada penanaman integritas personil dan fokus pada mengurangi peluang  terjadinya  korupsi,  serta  meningkatkan  peluang  perbuatan  korupsi  terungkap. Fokus  pada  peningkatan  kontrol  sosial  dengan  melibatkan  lingkungan  kerja  pelaku korupsi. Fokus pada budaya organisasi secara luas (nilai, penghargaan, kepemimpinan, dan komunikasi).  Fokus-fokus  tersebut  diarahkan  pada  upaya  yang  sesederhana  mungkin, dapat  diterapkan,  dan  memiliki  dampak  intervensi  langsung  pada  perbuatan  korupsi. Fokus-fokus  tersebut  harus  dikelompokkan  kedalam  penggolongan-penggolongan  yang dapat  memberikan  sudut  pandang  sederhana  untuk  pemecahan  masalah  korupsi  yang efektif.
Alternatif  pencegahan  korupsi  di  Polda  Sumbar  dalam  perspektif  pemecahan masalah  dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas  terhadap  masalah  yang  memiliki  dampak paling  merugikan  dan  sistematis.  Dampak  yang  lebih  jauh,  kesempatan  untuk  melakukan korupsi ini mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mencapai jenjang karir.
Strategi  untuk  pencegahan  korupsi  di  lingkungan  Polda  Sumbar  terutama dilakukan  oleh  Subbid  Paminal  Bidpropam  Polda  Sumbar.  Pencegahan  yang  dilakukan adalah  dengan  cara  melaksanakan  Operasi  Bersih  pada  setiap  Operasi  Kepolisian  yang dilakukan  oleh  Polda  Sumbar.  Operasi  bersih  dilakukan  oleh  Subbid  Paminal  Bidpropam Polda Sumbar ketika dilakukannya operasi Kepolisian seperti berbagai operasi pada Satuan lalulintas. Operasi Bersih pada setiap Operasi  Kepolisian telah  menjaring 7 (tujuh)  kasus korupsi  dalam  operasi  lalulintas  sepanjang  tahun  2016-2019.  Korupsi  yang  dilakukan adalah melakukan pemungutan  liar terhadap pelanggar lalulintas.
Bentuk korupsi lain adalah dalam hal seleksi penerimaan anggota Polri. Kegiatan ini  rawan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum  dengan  menjanjikan  kelulusan  kepada korbanya  yaitu  masyarakat  yang  berkeinginan  menjadi  anggota  Polri.  Terhadap  kegiatan ini    Subbid  Paminal  Bidpropam  Polda  Sumbar  melakukan  monitoring  kegiatan  seleksi penerimaan/rekruitmen  Anggota  Polri.  Monitoring  dilakukan  dalam  bentuk  pengawasan terhadap  setiap  tahapan    seleksi  penerimaan  yang  dilakukan.  Sepanjang  tahun  2016-2018 adalah pada tahun 2016 ada 3 (tiga) kasus dan pada tahun 2017 ada 4 (empat) kasus.
Upaya  pencegahan  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan  mengadakan  program Cyber Patrol di media sosial. Program ini dapat melacak setiap kegiatan media sosial yang dilakukan oleh  anggota Kepolisian sehingga dapat diketahui kegiatan anggota Kepolisian tersebut  melalui  aktifitas  yang  dilakukan  pada  media  sosial.  Selanjutnya  adalah Pengawasan  pembangunan  dan  harwat  gedung/Kantor  Polisi  dengan  cara  mengunakan sistem lelang secara elektronik. System  lelang ini akan lebih transparan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
Pada  setiap  kegiatan  kepolisian  sebelum  dimulainya  kegiatan  dilakukan pengiriman  surat  arahan  dan  petunjuk.Arahan  dan  petunjuk  gunanya  adalah  agar  aparat kepolisian  dapat  terhindar  dari  prilaku  korup  yang  dilakukan  tanpa  disadari  dan  agar mereka  memahami  akan  tugas  dan  wewenang  yang  dapat  dilakukan  selama  operasi kepolisian  tersebut.  Apabila  ada  kejadian  yang  dapat  menurunkan  martabat  Polri  maka Subbidpaminal Bidpropam  Polda Sumbar akan  membuat surat  arahan dan petunjuk  untuk menantisipasi dan mengatasi kejadian tersebut.
Disamping  kegiatan  pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  terhadap  anggota Kepolisian  lain  maka  Subbidpaminal  Bidpropam  Polda  Sumbar  perlu  untuk  melakukan peningkatan  kemampuan  Anggota  Polri  yang  bertugas  di  dalam  melaksanakan  kegiatan Fungsi  Paminal.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  terciptanya  profesionalisme  dan kepakaran dalam bertugas. Subbidpaminal Bidpropam dituntut untuk transparan dan bersih dalam  segala  upaya  pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  anggota  Kepolisian.  Personil Subbidpaminal  Bidpropam  PoldaSumbar  perlu  mengadakan  Sosialisasi  dan  pemahaman agar dapat  memahami peraturan  yang berhubungan peraturan  Kepropaman  di  lingkungan Polri untuk menciptakan Zona Bebas dari Pelanggaran disiplin/Kode Etik Profesi Polri.

## Kendala  Yang  Di  Hadapi  Sub  Bidang  Pengamanan  Internal  Bidpropam  Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar
Pekerjaan  polisi  adalah  pekerjaan  mulia.  Di  sisi  lain,  pekerjaan  itu  juga  paling rentan terhadap godaan. Penyebab utama mudahnya pekerjaan polisi diselewengkan adalah pekerjaan  sebagai  penegak  hukum  bersifat  soliter,  sangat  otonom,  dan  sewaktu-waktu dapat  bertindak  atas  pertimbangan  pribadi  (diskresi  fungsional)  (Budi  Hatees,  2013:58). Dalam hal ini, unsur subyektivitas dan luasnya kekuasaan polisi dalam menjalankan fungsi sebagai  penegak  hukum  dapat  mengondisikan  terjadinya  penyimpangan  yang  dilakukan polisi.  Meski  dalam  organisasi  Polri  ada  unsur  pengawasan.Mekanisme  kontrol  lewat Irwasum  dan  Propam  menghadapi  situasi  dan  kondisi  dilematis  karena  pengaruh  rasa korps,  hubungan  senioritas,  dan  rasa  setia  kawan  yang  berlebihan  sehingga  lemah  dalam pelaksanaannya.  Karena  itu,  mustahil  mengharapkan  fungsi  kontrol  internal  di  kepolisian dapat berjalan optimal.
Kendala  lain  yang  dihadapi  subbid  paminal  Polda  Sumbar  dalam  uapaya pencegahan korupsi pada  lingkungan Kepolisian yaitu adanya   Cenderung  lebih  memihak pada  penguasa  dan  menjauhi  masyarakat.  Adanya  budaya  senioritas  yang  tinggi  di organisasi Kepolisian membuat yunior terpaksa patuh dan mengikuti kebiasaan dari senior. Penindakan  dan  pencegahan  yang  dilakukan  subbid  paminal  Polda  Sumbar,  sering terkendala  persoalan  ini.  Rasa  loyalitas  ke  senior  menghambat  pelaksanaan  tugas  dari subbid  paminal  Polda  Sumbar.  Laporan  dari  masyarakat  tentang  adanya  korupsi  yang dilakukan  anggota  Polri  cenderung  tidak  di  percayai.  Solidaritas  organisasi  yang  kuat membuat pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian sulit untuk dilakukan dikarenakan solidaritas  tersebut  seakan  membuat  Kepolisian    menjadi  suatu  organisasi  yang  tertutup dan sulit dipantau kegiatannya oleh masyarakat.
Birokrasi  terlalu  panjang  dalam  setiap  proses  adminitrasi  dan  penegakan  hukum yang  dilakukan  Kepolisian  menjadi  kendala  bagi  subbid  paminal  Polda  Sumbar. Pembatasan  kewenangan  bagi  subbid  paminal  Polda  Sumbar  saat  melakukan  proses penindakan  terhadap  anggota  Kepolisian  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Ketika  adanya  diketahui  telah  terjadi  perbuatan  korupsi  oleh  anggota  Kepolisian,  maka
subbid  paminal  Polda  Sumbar  tidak  dapat  memanggil  langsung  si  pelaku  tapi  harus memberikan teguran melalui Kepala Kesatuan yang bersangkutan.
Seiring  dengan  hembusan  angin  reformasi  yang  melahirkan  beberapa  keputusan yang krusial dalam sistem politik Indonesia, seperti diterapkannya undangundang otonomi daerah  dan  undangundang  perimbangan  keuangan  pusat-daerah,  maka  wacana  sistem kepolisian  yang  terpadu  atau integrated  police  system sudah  harus  mulai  dikaji  kembali. Sistem  terpadu  atau  sistem  kombinasi  ini  memiliki  kelebihan  yang  lebih  familiar  sebagai salah  satu  kerangka  dalam  pemecahan  masalah  korupsi  di  tubuh  Polri.    Walau  demikian tentu  beberapa  efek  negatif  masih  tetap  dapat  muncul  seperti  kemungkinan  adanya intervensi  dari  para  penguasa  sebagai  alat  kekuasaan  sehingga  menimbulkan ketidakmandirian  dalam  penegakkan  hukum  atau  korupsi  yang  masih  mungkin  dapat terjadi.

## Upaya  Untuk  Optimalisasi  Peranan  Sub  Bidang  Pengamanan  Internal  Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar
Alternatif  pencegahan  korupsi  di  kepolisian  dalam  perspektif  pemecahan  masalah dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas  terhadap  masalah  yang  memiliki  dampak  paling merugikan  dan  sistematis.  Sasaran  pencegahan  korupsi  di  kepolisian  dapat  digolongkan kedalam empat bidang utama, sebagai upaya optimalisai pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian  yaitu  mengatasi  motif  dilakukannya  korupsi.  Intervensi  ditujukan  pada  aspek penyebab greed dan need yang  teridentifikasi.  Intervensi  dilakukan  dengan  menurunkan motivasi  untuk  melakukan  korupsi  serendah  mungkin.  Sebagaimana  telah  teridentifikasi, motif  utama  terjadinya  korupsi  di  kepolisian  adalah need yang  disebabkan  penghasilan yang  tidak  mencukupi  dan greed yang  merupakan  perkembangan  dari need setelah melaksanakan  perbuatan  korupsi  secara  terus-menerus  dalam  jangka  waktu  yang lama.Dengan  menurunkan need, maka  peluang greed untuk  berkembang  juga  akan semakin  rendah.  Peningkatan  penghasilan  adalah  kunci  utama  untuk  mengeliminasi need sebagaimotivasi melakukan korupsi.
Mengatasi  terhadap  peluang  korupsi,  adanya  kelemahan  sistem  yang  menciptakan adanya  kesempatan.  Intervensi  terhadap  peluang  terjadinya  korupsi  internal  di  kepolisian ditujukan  pada  tahapan  kegiatan  yang  teridentifikasi  disertai  praktik  korupsi.  intervensi
dapat  dilakukan  dalam  kegiatan  ( activity ),  unit  kerja  yang  bermasalah  ( sector ),  maupun lokasi kegiatan korupsi ( location) .
Optimalisasi Perbaikan Terhadap Lingkungan kerja. Intervensi terhadap lingkungan ditujukan  untuk  membentuk  suatu  lingkungan  kerja  yang  memiliki  daya  cegah  terhadap perbuatan  korupsi,  baik  secara  fisik  maupun  sosial.  Stephen  P.  Lab  mengembangkan konsep pencegahan primer dengan pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design  (CPTED) , pencegahan korupsi  yang ditujukan pada faktor lingkungan adalah cara yang sederhana namun efektif (Kunarto, 2001:89).
Fokus  dari  metode  ini  adalah  untuk  mengurangi  peluang  terjadinya  korupsi  dan meningkatkan  risiko  ketahuan  jika  korupsi  dilakukan.  Istilah  transparansi  seringkali diartikan  dengan  laporan  rutin,  pengumuman  lelang  secara  terbuka,  penyajian  data pertanggungjawaban kepada publik  melalu  media massa, dll. Dalam CPTED, pencegahan korupsi melalui transparansi dapat diartikan secara harafiah, dapat “dilihat siapapun”.
Ruangan  kerja  pada  kantor-kantor  kepolisian  yang  dibatasi  dengan  tembok  beton menyebabkan segala sesuatu yang terjadi diruangan bersifat tertutup, rahasia, dan pribadi. Apa  yang  terjadi  dalam  suatu  ruangan  hanya  diketahui  oleh  pihak  yang  berada  dalam ruangan tersebut. Perubahan ruang kerja menjadi suatu ruang besar dimana semua pegawai dapat  saling  memperhatikan  satu  sama  lain  tanpa  ada  penghalang  paandangan  akan memiliki dampak untuk mencegah perilaku korupsi. Ruangan bersama tersebut tetap harus memperhatikan kerahasiaan dokumen penting, sehingga semua  meja dan tempat file  yang berhubungan  dengan  pekerjaan  harus  dilengkapi  dengan  kunci  pengaman.  Untuk  para Kepala  Satuan,  ruangan  tersendiri  tetap  diperlukan,  namun  batasan  dinding  disesuaikan menjadi partisi transparan, sehingga para manajer pun diawasi pula oleh lingkungannya.
Intervensi  dapat  pula  dilakukan  secara  sekunder  dengan  melibatkan  pihak profesional  luar  ( outsourching) untuk  menduduki  jabatan  di  fungsi  pembinaan  yang teridentifikasi  melakukan  praktik  korupsi,  khususnya  yang  bersifat  terus  menerus  dan membudaya.  Adanya kehadiran  manajemen  baru yang dikhususkan untuk pada  fungsi  ini akan  membuat  para  pelaku  korupsi  menjadi  lebih  waspada  dan  mempertimbangkan  lebih banyak faktor sebelum melakukan korupsi.
Dalam  perspektif  pilihan  rasional  sebagaimana  dikemukakan  Cornish  dan  Clarke, pilihan rasional merupakan faktor pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan atau
tidak  (Sherman  L  W,  1978:89).  Keputusan  untuk  melakukan  korupsi  diambil  dengan mempertimbangan  mana  yang  lebih  besar  daya  tariknya  antara  keuntungan  yang  akan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan, dibandingkan dengan risiko yang dihadapi karena melakukan kejahatan tersebut. Dalam Routine Activities Theory (Sherman L W, 1978:171), adanya  aktor  baru  yang  ditujukan  untuk  mengawasi  dan  mencegah  terjadinya  praktik korupsi di internal kepolisian tersebut disebut sebagai faktor “ capable guardian”.
Dalam  memberantas  korupsi,  diperlukan  sebuah  mekanisme  dan  sistem  yang terpadu  dengan  menerapkan  teknologi  yang  memadai  untuk  menerima,  mengolah  serta menindaklanjuti  komplain  tersebut.  Hal  ini  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  bahwa sistem  komplain  harusmudah  dihubungi  dan  jelas  bagi  masyarakat  dan  staf  yang mengelola.  Lebih  jauh  lagi,  untuk  menangani  komplain  masyarakat  terhadap  anggota Kepolisian, harus dilaksanakan yang berdasarkan prinsip-prinsip Keterbukaan Mekanisme komplain  harus  bersifat  terbuka  dan  dapat  dilakukan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat dalam  mengajukan  berbagai  jenis  komplain  (termasuk  adanya  korupsi).  Disamping  itu, komplain  juga  harus  dapat  selalu  diterima  dan  tetap  memberikan  dorongan  masyarakat yang  meng-ajukannya  serta  tetap  dihormati  sebagai  indikator  permasalahan  yang memerlukan tindakan korektif.
Sebagai  salah  satu  unsur  utama  dari  prinsip-prinsip  manajemen  Kepolisian,  maka keberadaan  dan  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  organisasi  yang  baik  sangat diperlukan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dari  organisasi.  Hal  ini  dpat  dilakukan  oleh Sub  bid  paminal  Polda  Sumbar.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Stoner  saat  mengutip pendapat  Mockler (Stephen P Robbins, 2001:73): bahwa  pengendalian  manajemen adalah usaha  sistemik  untuk  menetapkan  standar  prestasi  sesuai  dengan  sasaran  perencanaan, merancang  sistem  umpan  balik  informasi,  membandingkan  prestasi  yang  sesungguhnya dengan standar yang telah lebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan  mengukur  signifikansi  penyimpangan  tersebut,  dan  mengambil  tindakan  perbaikan yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  sumber  daya  organisasi  tengah  dipergunakan sedapat  mungkin  dengan  cara  yang  paling  efektif  dan  efisien,  guna  tercapainya  sasaran perusahaan.
Dari  pengertian  Stoner  di  atas,  terlihat  bahwa  dibutuhkan  adanya  suatu  standar prestasi  bagi  pelaksanaan  sebuah  pengendalian  yang  dapat  dipandang  sebagai  acuan  atau
patokan  dalam  menilai  penyimpangan  yang  terjadi  di  suatu  organisasi.  Hal  ini  selaras dengan pendapat Thomas Barker dan David L. Carter yang  mengatakan, pengawasan dan pengendalian tidak dapat terlepas dari pedoman organisasi, gambaran kebijakan pimpinan, prosedur  kerja  dan  juga  peraturan-peraturan  kerja  dari  organisasi  (Hastobroto,  Bambang, 2003:112).
Selanjutnya  upaya  penanggulangan  korupsi  di  tubuh  Polri  melalui  mekanisme pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara  yang  saling  berkaitan  yaitu  penetapan standar  perilaku  korupsi,  sistem  pengumpulan  informasi  serta  mekanisme  penghukuman yang  jelas  dan  tegas.  Standar  perilaku  korupsi    menekankan  pentingnya  standar  prosedur kerja  bagi  sebuah  organisasi  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  kerja  dari anggotanya, maka bila hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan korupsi oleh anggota Polri, sudah  seharusnyalah  terdapat  standar tentang  suatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai perilaku  korupsi  serta  batasan-batasannya  yang  secara  jelas  termuat  dalam  prosedur  kerja Polri.
Pedoman  kerja  yang  tertulis  tersebut  nantinya  akan  menjadi  rambu-rambu  bagi anggota  untuk  bekerja  dengan  baik  tanpa  melakukan  korupsi  serta  sarana  penilaian  bagi pengawas untuk menganalisa kinerja dari anggota tersebut serta dapat pula menjadi sarana pengujian  oleh  masyarakat  terhadap  perilaku-perilaku  anggota  Polri  saat  bertugas. Perlunya standar perilaku korupsi yang jelas tersebut lebih jauh ditujukan untuk mencegah terjadinya  keragu-raguan  bagi  petugas  yang  diawasi  ataupun  yang  mengawasi  terhadap perilaku-perilaku  tertentu  yang  bias  atau  yang  sering  disebut  abu-abu  terebut  dapat digunakan  oleh  anggota  yang  melakukan  korupsi  untuk  mencari  alasan  pembenar  bahwa apa  yang  ia  lakukan  bukanlah  perwujudan  korupsi,  melainkan  masih  dalam  kerangka pencapaian tujuan tugas. Situasi  lebih  buruk akan terjadi apabila kondisi abu-abu tersebut dijadikan  sebagai  alasan  pembenar  oleh  pengawas  petugas  tersebut  setelah  adanya  suatu permufakatan  korupsi  antara  pengawas  dengan  petugas  yang  melakukan  perbuatan tersebut.

## PENUTUP
Pencegahan  korupsi  pada  lingkungan  Polda  Sumbar  oleh  Subbid  Paminal dilakukan  dengan  berfokus  pada  penanaman  integritas  personil  dan  fokus  pada
mengurangi  peluang  terjadinya  korupsi,  serta  meningkatkan  peluang  perbuatan  korupsi terungkap.  Fokus    pada  peningkatan  kontrol  sosial  dengan  melibatkan  lingkungan  kerja pelaku  korupsi.  Fokus  pada  budaya  organisasi  secara  luas  (nilai,  penghargaan, kepemimpinan, dan komunikasi).
Kendala  dalam  pencegahan  korupsi  oleh  Subbidpaminal  Bidpropam  adalah menekan  Budaya    koruptif  dalam  tugas  Kepolisian  antara  lain  budaya  kekerasan,  dan arogansi  kewenangan.  Upaya  Untuk  Optimalisasi  Peranan  Sub  Bidang  Pengamanan Internal  Bidpropam  Polda  Sumbar  Dalam  Pencegahan  Korupsi  Di  Lingkungan  Polda Sumbar  Sumbar  adalah  melakukan  pemecahan  masalah  berdasarkan  skala  prioritas terhadap masalah yang memiliki dampak paling merugikan dan sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Hatees, Ulat Di Kebun POLRI ,  Raih Asa Sukses,  Jakarta,  2013
Bambang Hastobroto, Proses Seleksi Pendidikan Pengembangan Umum dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ,” Jurnal Polisi Indonesia,  2003
Ibnu  Santoso, Memburu  Tikus-tikus  Otonom  Gerakan  Moral  Pemberantasan  Korupsi , Gaya Media, Yogyakarta, 2011
Kunarto,  Police Deviance, Penyimpangan Polisi, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001
Maurice  Punch, Control  in  the  Police  Organization ,  MIT  Press,  Cambridge, Mass./London, 1983
Sherman,  L.  W, Scandal  and  ReformControlling  Police  Corruption ,  University  of California Press, Los Angeles,  1978
Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi , Jilid 1, Edisi Kedelapan, PT Prehallindo Jakarta, 2001.