## PERANAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA BAGI MASYARAKAT INDONESIA YANG BERSIFAT AGRARIS

## Oleh : Suparman

## Abstrak
Penulisan  makalah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan Undang-Undang  Pokok  Agraria  bagi  masyarakat  Indonesia.  Metode penulisan  menggunakan  metode  tinjauan  literatur  (library  research). Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Udang  Pokok Agraria penting bagi masyarakat indonesia yang bersifat agraris dengan memperbarui  dan  memperbaiki  peraturan  agraria  Kolonial  yang  tidak menguntungkan  rakyat  karena  hukum  agraria  yang  berlaku  sebagian tersusun  berdasarkan  tujuan  dan  sendi-sendi  dari  pemerintah  jajahan (Belanda),  hingga  bertentangan  dengan  kpentingan  negara,  karena akibat  politik-hukum  penjajahan,  sehingga  hukum  agraria  tersebut mempunyai  sifat  dualisme,  yaitu  berlakunya  peraturan-peraturan  dari hukum  adat  di  samping  peraturan-peraturan  hukum  barat,  sehingga menimbulkan  pelbagai  masalah  antar  golongan  yang  serba  sulit,  juga tidak  sesuai  dengan  cita-cita  persatuan  bangsa  dan  hukum  agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli, hukum agraia  lahir  memperbaiki  hal  tersebut  sehingga  pengaturan  tanah  dan kekayaan  bumi  Indonesia  di  tujukan  untuk  kemakmuran  masyarakat Indonesia.
Kata kunci : UUPA dan agraris

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Seperti yang telah di ketahui negara Indonesia merupakan negara  Agraris,  yang  mayoritas  penduduknya  bergerak  dalam sektor  pertanian  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  Alam (kesuburan tanah, hasil perikanan dan lain-lain). Oleh karna itu di butuhkan  istrumen  yang  mengatur  bagaimana  cara  rakyat
Indonesia  tersebut  memanfaatkan  tanah  dan  sumber  daya  alam yang  berada  di  dalam  perut  bumi  Indonesia  dapat  di  gunakan dengan  sebaik  baiknya  untuk  kemakmuran  masyarakat Indonesia.
Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang  sangat penting   dalam   kehidupan  manusia  karena  dapat  menentukan keberadaan  dan  kelangsungan  hubungan  da  perbuatan  hukum, baik  dari  segi  individu  maupun  dampak  bagi  orang  lain.  Untuk mencegah  masalah  tanah  tidak  sampai  menimbulkan  konflik kepentingan  dalam  masyarakat,  diperlukan  pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.
Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka
diundangkanlah  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Dengan diundangkannya  UUPA,  berarti  sejak  saat  itu  Indonesia  telah memiliki  Hukum  Agraria  Nasional  yang  merupakan  warisan kemerdekaan  setelah  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Didalam konsiderans  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria,  menegaskan  peranan  kunci tanah,  bahwa  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  mempunyai  fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.  Dalam  konteks  ini,  penguasaan  dan  penghakkan  atas tanah  terutama  tertuju  pada  perwujudan  keadilan  dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat.
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.  Manusia  hidup  dalam  melakukan  aktivitas  diatas tanah  sehingga  setiap  saat  manusia  selalu  berhubungan  dengan tanah,  dapat  dikatakan  hampir  semua  kegiatan  hidup  manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.
Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan  Bangsa  Indonesia  ataupun  dalam  pelaksanaan pembangunan  nasional  yang  diselenggarakan  sebagai  upaya
berkelanjutan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada  saat  manusia  mati  masih  membutuhkan  tanah  untuk penguburannya  sehingga  begitu  pentingnya  tanah  bagi kehidupan  manusia,  maka  setiap  orang  akan  selalu  berusaha memiliki  dan  menguasainya.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka dapat  menimbulkan  suatu  sengketa  didalam  masyarakat, sengketa  tersebut  timbul  akibat  adanya  perjanjian  antara  dua pihak atau lebih yang salah satu melakukan perbuatan melawan hukum. Penguasaan yuridis dilandasi hak dengan dilindungi oleh hukum  dan  umumnya  memberi  kewenangan  kepada  pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan dalam  arti  yuridis  adalah  penguasaan  yang  beraspek  perdata maupun publik.
Di  Indonesia  sendiri  kasus-kasus  yang  menyangkut sengketa  dibidang  pertanahan  terutama  sengketa  pertanian bidang  perkebunan  dapat  dikatakan  tidak  pernah  surut,  bahkan mempunyai  kecenderungan  meningkat  dalam  kompleksitas maupun  kuantitas  permasalahannya,  seiring  dengan  dinamika ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Sebagai gambaran dewasa ini di Indonesia, dengan semakin memburuknya situasi ekonomi yang sangat terasa dampaknya. Tanah mempunyai peranan yang besar  dalam  dinamika pembangunan,  maka di dalam  UUD  1945 Pasal 33 Ayat 3 disebutkan : “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari uraian latar belakang di atas Undang-Undang pokok Agraria  terlihat  bahwa  tanah  sangatlah  penting  bagi kelangsungan  hudup  masyarakat  Indonesia  yang  pada  dasarnya adalah bangsa Agraris dengan intensitas pemanfaatan tanah dan sumber  daya  lainnya  sangat  tinggi,  namun  sayangnya  saat  ini Undang-Undang  pokok  Agraria  tersebut  sampai  saat  ini  masih belum berjalan efektif banyak penyelewengan-penyelewang yang di  lakukan  oleh  pihak  terkait  guna  untuk  mendapatkan
keuntungan pribadi maupun kelompok dengan
mengesampingkan  kepentingan  rakyat  sesuai  dengan  amanah Undang-  Undang  Pokok  Agraria  itu  sendiri.  Dengan  Alasan tersebutlah  penulis  dalam  tulisan  ini  akan  sedikit  mengulas bagaimana  Peranan  ideal  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan  makalah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peranan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  bagi  masyarakat Indonesia.

## 1.3. Metode Penulisan
Metode penulisan menggunakan metode tinjauan literatur ( library research ).

## 2. Uraian Teoritis

## 1.1. Faktor-faktor Penting dalam Pembangunan Hukum Agraria Nasional
Menurut Notonagoro, faktor-fakror yang harus
diperhatikan  dalam  pembangunan  hukum  agraria  nasional, adalah  faktor  formal,  faktor  materil,  faktor  ideal,  faktor  agraria modern, dan faktor ideologi politik.
1. Faktor formal
Keadaan  hukum  agraria  diindonesia  sebelum  diundang- kannya UUPA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku ini berdasarkan pada peraturan-perturan peralihannn yang terdapat dalan  pasal  142  undang-undang  dasar  sementaraa  (UUDS)  1950, pasal 192 konstitusi Republik indonesia serikat (KRIS) dan pasal 2 aturan  peralihan  UUD  1945,  yang  semuanya  itu  bersama-sama menentukan  dalam  garis  besarnya  bahwa  peraturan-peraturan hkum  yang  berlaku  pada  zaman  hindia  belanda  memegang kekuasaan, masih berlaku untuk sementara.
2. Faktor material
Hukum  agraria  kolonial  mempunyai  sifat  dualisme hukum.  Dualisme  hukum  ini  dapat  meliputi  hukum,  subjek maupun objek. Menurut hukumnya, yaitu disuatu pihak berlaku hukum  agraria  barat  yang  diatur  dalam  KUH  perdata  maupun agrarische  wet,  di  pihak  lain  berlaku  hukum  agraria  adat  yang diatur dalam hukum adat tentang tanah masing – masing. Menurt subjeknya,  hukum  agraria  barat  berlaku  bagi  orang-orang  yang tunduk  pada  hukum  barat,  dipihak  lain  hukum  agraria  adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat.
Menurut  objeknya,  di  satu  pihak  ada  hak-hak  atas  tanah yang diperuntukan bagi orang-orang yang tunduk hukum barat, di  pihak  lain  ada  hak-hak  ats  tanah  yang  diperuntukkan  bagi orang-orang  yang  tunduk  pada  hukum  adat.  Adanya  sifat dualisme  hukum  ini  membawa  konsekuensi,  baik  dari  sistem hukum  maupun  segi  hak dan kewajiban  bagi  subjek  hukumnya. Sifat  dualisme  hukum  ini  menimbulkan  persoalan  dan  kesulitan yang tidak dapat dibiarkan terus-menerus.
3. Faktor ideal
Dari faktor ideal (tujuh negara), sudah tentu tujuan hukum agraria  tidak  cocok  dengan  tujuan  negara  indonesia  yang tercantum  dalam  alinea  IV  pembukaan  UUD  dan  tujuan penguasaan  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya,  seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  33  ayat  3  UUD 1945.
4. Faktor agraria modern Faktor-faktor  agraria  modern  terletak  dalam  lapangan- lapangan:
a. Lapangan sosial b. Lapangan ekonomi c. Lapangan etika. d. Lapangan idiil fundamental Faktor-faktor di atas yang mendorong agar dibuat hukum agraria nasional.
5.  Faktor ideologi politik Indonesia  sebagi  bangsa  dan  negara  mempunyai keterkaitan  hidup  dengan  negara-negara  lain.  Indonesia  tidak dapat  mempunyai  kedudukan  tersendiri  terlepas  dari  keadaan dan hubungan dengan negara-negara lain.
Dalam  menyusun  hukum  agraria  nasional  boleh mengadopsi  hukum  agraria  lain  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  pancasila  dan  UUD  1945.  UUD  1945  dijadikan  faktor dasar dalam pembangunan hukum agraria nasional.

## 1.2. Undang-undang  Pokok  Agraria  Hukum  Agraria Nasional
UUPA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu ats dasar ketentuan dalam pasal 33 pasal ayat (3) undang-undang dasar  dan  hal-hal  sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya  itu  pada  tingkat  tertinggi  dikuasai  oleh  negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  merupakan  landsan konstitusional  bagi  pembentukan  politik  dan  hukum  agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan  alamyang  terkandung  didalamnya  yang  diletakan dalam  penguasaan  negara  itu  digunakan  untuk  mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat
indonesia.
UUPA  mempunyai  dua  subtansi  dari  segi  berlakunya, yaitu  pertama,tidak  memberlakukan  lagi  atau  mencabut  hukum agraria  kolonoial,  dan  kedua  membangun  hukum  agraria nasional.  Menurut  boedi  harsono,  dengan  berlakunya  UUPA, maka  terjadilah  perubahan  yang  fundamental  pada  hukum agraria  diindonesia,  terutama  hukum  di  bidang  pertanahan. Perubahan  yang  fundamental  ini  mengenai  struktur  perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.
UUPA  merupakan  undang-undang  yang  melakukan pembaruan  agraria  karena  di  dalamnya  memuat  program  yang dikenal  dengan  panca  program  agraria  reform  indonesia,  yang meliputi :
1. Pembaruan  hukum  agraria  melalui  unifikasi  hukum  yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
2. Penghapusan  hak-hak  asing  dan  konsesi-konsesi  kolonial  atas tanah.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakan  pemilikkan  dan  penguasaan  ats  tanah  serta hubungan-hubungan  hukum  yang  berhubungan  dengan pengusahaan  tanah  mewujudkan  pemerataan  kemakmuran dan  keadilan,  yang  kemudian  dikenal  sebagai  program landreform.
5. Perencanaan  persediaan  dan  peruntukan  bumi,air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  serta penggunaanya  secara  terncana,  sesuai  dengan  daya  dukung dan kemampuannya.
1.3. Tujuan Undang-undang Pokok Agraria
Tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan hukum agraria nasional dimuat dalam penjelasan umum UUPA, yaitu :
a. Meletak  kan  dasar-dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria nasional,yang  akan  merupakan  alat  untuk  membawakan kemakmuran,  kebahagian,  dan  keadialn  bagi  negara  dan rakyat,  terytama  rakyat  tani  dalam  rangka  masyarakat  yang adil  dan  makmur.  Dasar  kenasionalan  hukum  agraria  yang telah dirumuskan dalam UUPA, adalah:
1. Wilayah  indonesia  yang  terdiri  dari  bumi,  air,  ruang angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya merupakan  satu  kesatuan  tanah  air  dari  rakyat  indonesia yang bersatu sebagai bangsa indonesia (pasal 1 UUPA).
2. Bumi  air  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  merupakan  karunia  tuhan  yang
maha  esa  kepada  bangsa  indonesia  dan  merupakan kekayaan  nasional.  Untuk  itu  kekayaan  tersebut  harus dipelihara dan
digunakan untuksebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (pasal1,2,14, dan 15 UUPA).
3. Hunbungan  antara  bangsa  indonesia  dengan  bumi,  air, ruang  angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya bersifat abadi, sehingga tidak dapat diputuskan oleh siapa pun (pasal 1 UUPA).
4. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat indonesia  diberi  wewenang  untuk  menguasai  bumi,  air, ruang  angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran,  rakyat (pasal 2 UUPA).
5. Hak  ulayat  sebagi  hak  masyarakat  huykum  adat  diakui keberadaanya.  Pengakutan  tersebut  disertai  syarat  bahwa hak  ulayat  tersebut  masih  ada,  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  dan  peraturan  perundang-uandangan yang lebih tinggi (pasal 3 UUPA).
6. Subjek hak yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi,  air,  ruang  angkasa,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  adalah  warga  negara  indonesia tanpa  dibedakan  asli  dan  tidak  asli.  Badan  hukum  pada perinsipnya  tidak  mempunyai  hubungan  sepenuhnya  alam yang terkandung didalamnya (pasal 9, 21,dan 49 UUPA).
b. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan kesederhanaan  dalam  hukum  pertanahan.  Dalam  rangka mengadakan  kesatuan  hukum  tersebut  sudah  semestinya sistem  hukum  yang  akan  diberikan  harus  sesuai  dengan kesadaran hukum masyarakat.
c.  Meletakkan  dasar-dasar  untuk  memeberi  kepastian  hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Upaya untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan membuat peraturan  perundang-undang  yang  diperintahkan  oleh  UUPA yang  sesuai  dengan  asas  dan  jiwa  UUPA.  Selain  itu  demngan
melakukan  pendaftaran  tanah  atas  bidang-bidang  tanah  yang ada  diwilayah  indonesia  yang  bersifat  tanah  yang  bertujuan memberiakn  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas tanah.

## 1.4. Hierarki  Hak-Hak  Penguasaan  atas  Tanah  dalam Hukum Tanah Nasional
Dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yaitu :
1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan  atas  tanah  yang  tertinggi,  beraspek  perdata  dan publik.
2. Hak  Menguasai  dari  Negara  yang  disebut  dalam  Pasal  2, beraspek publik.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal
3, beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak  perorangan/individual,  semuanya  beraspek  perdata terdiri atas :
a. Hak-hak  atas  Tanah  sebagai  hak-hak  individual  yang semuanya  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung bersumber  pada  Hak  Bangsa,  yang  disebut  dalam  Pasal  16 dan 53.
b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49.
c.  Hak  Jaminan  atas  Tanah  yang  disebut  “Hak  Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51.
Ketentuan-ketentuan  Hukum  Tanah  yang  mengatur  hak- hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum :
1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan  dilarang  untuk  diperbuat  oleh  pemegang  haknya  serta jangka waktu penguasaannya;
3. Mengatur  hal-hal  mengenai  subjeknya,  siapa  yang  boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat penguasaannya;
4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
Ketentuan-ketentuan  Hukum  Tanah  yang  mengatur  hak- hak penguasaan atas  tanah sebagai hubungan hukum konkret.
1. Mengatur  hal-hal  mengenai  penciptaannya  menjadi  suatu hubungan  hukum  yang  konkret,  dengan  nama  atau  sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1 di atas.
2. Mengatur  hal-hal  mengenai  pembebanannya  dengan  hak-hak lain.
3. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain
4. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya
5. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

## 3. Pembahasan
Pentingnya  UU  PA  Bagi  Bangsa  Indonesia  Kelahiran Hukum  Agraria  di  Indonesia  sendiri  di  tandai  dengan  lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1948, sekaligus  sebagai  wujud  reformasi  bangsa  indonesia  terkait dengan  pengaturan  hak-hak  atas  tanah,  yang  dulunya  bersifat pluralistik dan sangat menguntungkan bangsa kolonial.selain itu munculnya  Undang  Undang  Pokok  Agraria  ini  juga  merupakan wujud kemenangan bangsa Indonesia khususnya petani.
Untuk  menciptakan  hukum  agraria  nasional  guna menjamin  kepastian  hukum  bidang  pertahanan,  maka dilakukanlah  unifikasi  hukum  pertahanan  dengan  membentuk UU  no.  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria,  atau yang lebih  dikenal  dengan  UUPA  pada tanggal  24 September  1960.  Alasan-alasan  lahirnya  UU  No.5  Th  1960 (UUPA), yaitu:
a. Karena  hukum  agraria  yang  berlaku  sebagian  tersusun berdasarkan  tujuan  dan  sendi-sendi  dari  pemerintah  jajahan (Belanda), hingga bertentangan dengan kpentingan negara;
b. Karena  akibat  politik-hukum  penjajahan,  sehingga  hukum agraria  tersebut  mempunyai  sifat  dualisme,  yaitu  berlakunya peraturan-peraturan  dari  hukum  adat  di  samping  peraturan- peraturan  hukum  barat,  shg  menimbulkan  pelbagai  masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita- cita persatuan bangsa;
c.  Hukum  agraria  penjajahan  itu  tidak  menjamin  kepastian hukum bagi rakyat asli.
Hukum  agraria  sebagaimana  yang  dimaksudkan  oleh UUPA, adalah suatu kelompok berbagai hukum, yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumbe-sumber alam. Dalam pengertian yang luas, ruang lingkup hukum agraria meliputi: hukum tanah, hukum  air,  hukum  kehutanan,  hukum  pertambangan/bahan galian,  hukum  perikanan  dan  hukum  ruang  angkasa  (hukum yang mengatur penguasaan unsur-unsur tertentu ruang angkasa). Adapun  Tujuan  dari  dibentuknya  UUPA  terdapat  pada Penjelasan Umum UUPA, yaitu:
a.  Meletakkan  dasar-dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria nasional,  yang  akan  merupakan  alat  untuk  membawakan kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  negara  dan rakyat,  terutama  rakyat  tani,  dlm  rangka  masyarakat  yg  adil dan makmur;
b.  Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c.  Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Hukum  tanah  adalah  keseluruhan  peraturan-peraturan hukum  yang  mengatur  hak-hak  penguasaan  atas  tanah,  yang merupakan  lembaga-lembaga  hukum  dan  hubungan-hubungan hukum  konkrit  dengan  tanah.  Pembatasan  serupa  dapat  kita adakan juga dengan bidang hukum lain yang merupakan unsur- unsur  dari   kelompok  hukum  agraria  di  atas,  seperti  hukum  air, hukum  kehutanan,  hukum  pertambangan/bahan  galian,  hukum perikanan dan hukum ruang angkasa.

## 4. Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  di  atas  dapat  di  simpulkan sebagai berikut :
1. Undang-Udang  Pokok  Agraria  penting  bagi  masyarakat indonesia  yang  bersifat  agraris  dengan  memperbarui  dan memperbaiki  peraturan  agraria  Kolonial  yang  tidak menguntungkan rakyat :
a.  Karena  hukum  agraria  yang  berlaku  sebagian  tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan (Belanda), hingga bertentangan dengan kpentingan negara;
b.  Karena  akibat  politik-hukum  penjajahan,  sehingga  hukum agraria  tersebut  mempunyai  sifat  dualisme,  yaitu berlakunya  peraturan-peraturan  dari  hukum  adat  di samping  peraturan-peraturan  hukum  barat,  sehingga menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa;
c.  Hukum  agraria  penjajahan  itu  tidak  menjamin  kepastian hukum  bagi  rakyat  asli,  hukum  agraia  lahir  memperbaiki hal tersebut sehingga pengaturan tanah dan kekayaan bumi Indonesia  di  tujukan  untuk  kemakmuran  masyarakat Indonesia.
2. Selain  itu  tujuan  dari  dibentuknya  UUPA  terdapat  pada Penjelasan Umum UUPA, yaitu:
a.  Meletakkan  dasar-dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria nasional,  yang  akan  merupakan  alat  untuk  membawakan kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  negara  dan rakyat, terutama rakyat tani, dlm rangka masyarakat yg adil dan makmur;
b.  Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c.  Meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  rakyat seluruhnya.
Universitas Dharmawangsa

## Daftar Pustaka
Boedi  Harsono.  1994. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanannya, Jilid  I  Hukum  Tanah  Nasional.  Jakarta: Djambatan. Maria  S.W  Sumardjono,  2001. Kebijakan  Pertanahan, Jakarta: Kompas.. Muchsin,  2002. Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya . Makalah , seminar  pertahanan  nasional  2002, Yogyakarta : Pembaruan Agraria STPN. Notonagoro, 1984. Politik  Hukum  dan  Pembangunan  Agraria  di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara. Soeprapto, 1986. Undang-undang pokok Agraria dalam Praktek . Jakarta : Universitas Indonesia Press.
Sudjito,  1987. Prona  Pensertifikatan  Tanah  Secara  Massal  dan Penyelesaian  Sengketa  Tanah  yang  bersifat  Strategis,
Yogyakarta: Liberty.
Wantijk  Saleh,  K,  1982. Hak  Anda  Atas  Tanah, Jakarta:  Ghalia Indonesia.