## MEMBANGUN BUDAYA
BIROKRASI DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 1

## BUREAUCRACY  CULTURE  ENFORCEMENT  TO  ENCOUNTER INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0
Firman Hadi Rivai 2 Email : Firmanhadirivai1983@gmail.com

## Abstrak
Revolusi Industri 4.0 telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi serba cepat. Hal ini juga terjadi dalam bidang pelayanan publik. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang praktis, responsif dan aspiratif. Untuk itu birokrasi pelayanan publik harus mampu beradaptasi dengan situasi ini agar tidak kehilangan trust dari masyarakat. Dalam proses adaptasi  ini,  salah  satu  langkah  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  membangun  dan mengembangkan budaya birokrasi yang selaras dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. Budaya yang dibangun dan dikembangkan ini harus terinternalisasi ke dalam sikap dan perilaku aparatur birokrasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.
Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0, Adaptasi, Budaya Birokrasi

## Abstract
The industrial revolution 4.0 has changed lifestyle the community instantly. This also  occured in the  public  service  sector.  In  addition,  the  community  expecting  the  practical,responsive,  and aspirational public service. To answer the challenge, bureucracy should be capable for adapting to the  situation,  in  order  not  to  lose  community  trust.  On  this  adaptation  process,  one  of  the alternatives that should be done is to build and develop culture bureaucratic compatible with the raise of industrial revolution 4.0. Culture that is built in and developed should be internalised into attitudes and behaviour of apparatus bureaucracy in the daily performance on duties. of public service.
Keywords: the industrial revolution 4.0, adaptation, culture bureaucracy
A. PENDAHULUAN erkembangan zaman yang diikuti dengan pesatnya kemajuan teknologi,  telah  membawa  dunia pada sebuah zaman yang dikenal dengan era  Revolusi  Industri  4.0.  Revolusi Industri  4.0  pada  awalnya  digunakan
1 Diterima 01 November 2019 , Direvisi 10 November 2019
2 STIA LAN Jakarta
untuk menggambarkan kemajuan signifikan  yang  terjadi  dalam  dunia industri  masa  kini  dimana  proses produksi  telah  menggunakan  komputer dan  internet  yang  terhubung  secara otomatis.  Dalam  kondisi  ini  proses produksi  telah  didigitalisasi  dengan
P
memanfaatkan
jaringan internet,
kecerdasan buatan, dan adanya kesatuan data  dalam  jumlah  yang  besar  atau dikenal  dengan  istilah big  data. Dengan adanya  digitalisasi  dan  otomatisasi tersebut,  proses  produksi  (baik  barang maupun  jasa)  secara  massif  dapat dilakukan  dengan  efektif  dan  efisien tanpa mengenal batasan jarak, waktu dan tempat (Marr, 2018).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, Revolusi  Industri  4.0  tidak  hanya mengubah wajah dunia industri, namun juga  telah  mengubah  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat  termasuk  di Indonesia.  Dalam  bidang  ekonomi misalnya,  kalau  dulu  orang  harus  harus pergi ke toko atau mal untuk berbelanja maka sekarang hanya dengan
bermodalkan smartphone barang  yang diinginkan  langsung  diantarkan  ke rumah.  Dalam  bidang  sosial  budaya, kalau dulu orang harus menempuh jarak beribu-ribu  kilometer  hanya  untuk bertemu  dengan  kerabat  dan  sanak saudara,  maka  kini  hanya  dengan  satu tombol orang langsung bisa bertemu dan berbicara secara face to face dan real time. Dapat  dikatakan,  Revolusi  Industri  4.0 yang sarat dengan teknologi canggih ini telah  membuat  hidup  manusia  hampir tidak  lagi  mengenal  jarak  dan  waktu. Lebih  lanjut  Revolusi  Industri  4.0  telah mengubah  pola  hidup  masyarakat menjadi  terbiasa  untuk  melakukan sesuatu dengan cepat dengan hasil yang cepat.
Di bidang pemerintahan,
berdasarkan uraian di atas maka menjadi sebuah  keniscayaan  bahwa  pemerintah melalui  birokrasi  pelayanan  publiknya harus  mampu  beradaptasi  dengan kehadiran  era  Revolusi  Industri  4.0.
Terlebih  lagi  Revolusi  Industri  4.0  telah mengubah  pola  hidup  masyarakat menjadi  terbiasa  untuk  melakukan sesuatu dengan cepat dan mengharapkan hasil  yang  cepat  pula  termasuk  dalam bidang pelayanan publik. Sebagai contoh untuk membayar sesuatu atau mentransfer uang masyarakat tidak perlu lagi  mengantri  di  bank  namun  bisa melakukannya dengan
cepat menggunakan smartphone dan  laporan hasilnya  langsung  didapatkan  saat  itu juga.  Atau  untuk  konsultasi  kesehatan masyarakat  tidak  perlu  lagi  antri  ke rumah sakit, namun cukup berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi smartphone dan solusi kesehatan langsung didapatkan saat itu juga.
Harus  diakui  bahwa  pelayanan publik  yang  diselenggarakan  oleh birokrasi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dari pelayanan  publik  yang  diselenggarakan oleh pihak swasta. Kalau di swasta ketika masyarakat  merasakan  pelayanan  di suatu  perusahaan  kurang  memuaskan maka mereka akan segera meninggalkan perusahaan  tersebut  dan  akan  memilih perusahaan lain yang lebih baik. Kondisi ini  tentu  akan  sangat  merugikan perusahaan  yang  ditinggalkan,  bahkan bisa-bisa perusahaan akan bangkrut dan tidak  bisa  lagi  beroperasi.  Sebab  jika seluruh customer telah  meninggalkan perusahaan  tersebut  maka  tentu  tidak ada  keuntungan.  Kalau  tidak  ada keuntungan  tentu  modal  akan  habis. Kalau modal habis maka perusahaan pun akan tutup. Oleh karena itu sangat logis jika  perusahaan  swasta  akan  selalu memberikan  pelayanan  terbaik  agar mereka tidak ditinggalkan customer nya.
Kondisi  akan  berbeda  jika  kita berbicara  birokrasi.  Pelayanan  publik yang diselenggarakan birokrasi bukanlah untuk mencari keuntungan namun untuk memenuhi  perintah  undang-undang. Birokrasi hidup matinya tidak tergantung pada customer. Ada  atau  tidak  ada customer birokrasi  akan  tetap  berjalan. Pegawai-pegawainya  akan  tetap  digaji. Hal  ini  dikarenakan  anggaran  birokrasi tidak  berasal  dari  modal  pribadi  dan keuntungan  yang  didapat  dari customer melainkan  berasal  dari  anggaran  yang dikucurkan
pemerintah melalui APBN/APBD.  Bahkan  yang  unik  dari birokrasi  ini,  bagaimanapun  kualitas pelayanan  yang  diberikan,  setiap  orang pasti  akan  tetap  berurusan  dengannya. Sebagai contoh dalam pelayanan pembuatan  KTP.  Apakah  pelayanan pembuatan  KTP  yang  diberikan  sudah optimal  atau  belum,  memuaskan  atau tidak,  masyarakat  tetap  membutuhkan pelayanan pembuatan KTP dan tidak bisa menghindar  darinya.  Sebab  mempunyai KTP  hukumnya  wajib  dan  pelayanan KTP hanya diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah.
Lantas  apa  yang  harus  dilakukan birokrasi?  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, birokrasi harus tetap adaptif dengan  perubahan  yang  terjadi  pada masyarakat.  Birokrasi  harus  peka terhadap  keinginan  masyarakat.  Jika birokrasi tidak beradaptasi maka birokrasi akan berada di luar ekspektasi masyarakat/publik.  Adanya gap antara harapan  masyarakat  dengan  birokrasi yang  tidak  adaptif  akan  menyebabkan birokrasi yang seharusnya melayani dan memudahkan masyarakat justru menjadi beban  masyarakat.  Pada  akhirnya masyarakat akan kecewa dengan
birokrasi dan trust pada pemerintah akan menurun.  Jika trust menurun  maka stabilitas  pemerintahan  akan  terganggu dan  ini  tentu  saja  dapat  menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Oleh karena itu untuk mengantisipasi agar  hal  ini  tidak  terjadi,  dalam menghadapi  Revolusi  Industri  4.0, diperlukan birokrasi yang bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Untuk mempersiapkan  birokrasi  tersebut  maka salah  satu  langkah  yang  bisa  dilakukan adalah  dengan  membangun  budaya organisasi birokrasi yang adaptif dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0.

## B. BUDAYA ORGANISASI BIROKRASI
Budaya organisasi biasanya tercermin  dari  berbagai  kebiasaan, jargon,  maupun  regulasi  tertulis  dan tidak tertulis di dalam sebuah organisasi (Martin  dalam  Keyton,  2005).  Budaya organisasi pada dasarnya adalah seperangkat  nilai  dan  asumsi  yang muncul  dari  hasil  interaksi  diantara anggota  organisasi  yang  selanjutnya mempengaruhi  keyakinan  tentang  nilai pekerjaan yang dilakukan ( Keyton, 2005). Budaya  organisasi  dapat  pula  dimaknai sebagai  seperangkat  nilai  yang  diyakini oleh  anggota  organisasi  yang  memiliki dampak pada motivasi anggota organisasi  untuk  melakukan  yang terbaik. Dengan demikian secara harfiah budaya  organisasi  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  sikap  dan perilaku  anggota  organisasi  sehingga akan  menentukan  pula  bagaimana sebuah  organisasi  menjalankan  kegiatan atau bisnisnya (Dwivedi, 1995).
Sebagai  sebuah  pola  asumsi  dasar yang  dianut  secara  bersama,  maka budaya  organisasi  akan  diwariskan secara turun temurun dari anggota lama kepada  anggota  baru  dan  akan  selalu dianggap sebagai cara yang benar dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi oleh  organisasi  (Schein  dalam  Keyton, 2005).  Lebih  lanjut  budaya  organisasi merupakan  sebuah  ciri  khas  yang membedakan  kepribadian  antara  satu organisasi  dengan  organisasi  lainnya (Effendi, 2005).
Berdasarkan  uraian  teoritis  di  atas dapat dipahami bahwa budaya organisasi  birokrasi  adalah  seperangkat kebiasaan,  nilai,  asumsi,  maupun keyakinan yang berlaku di birokrasi yang mempengaruhi  sikap  dan  perilaku aparatur  birokrasi/pegawai  sehingga akan  menentukan  bagaimana  birokrasi menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Budaya ini pula yang  akan menentukan bagaimana birokrasi melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Sebagai contoh jika dalam birokrasi yang dianut
adalah nilai-nilai yang mengasumsikan  bahwa  atasan  adalah penguasa  dan  segala  sesuatu  harus berdasarkan  perintah  penguasa,  maka birokrasi  cenderung  untuk  menjadi lambat dalam merespons aspirasi publik sebab  sebelum  bertindak  aparatur birokrasi  biasanya  akan  senantiasa menunggu  petunjuk  dari  atasan  dan tidak berani mengambil inisiatif sendiri.
Budaya birokrasi juga akan diwariskan  secara  turun  temurun  dari generasi  lama  ke  generasi  yang  baru. Sebagai contoh jika di suatu instansi para pegawainya terbiasa tidak disiplin dalam mengikuti  ketentuan  jam  kerja  (sering masuk  terlambat)  maka  perilaku  ini
biasanya  akan  ditiru  oleh  pegawai  yang baru masuk di instansi tersebut. Dengan demikian  dapat  pula  dipahami  bahwa nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam budaya  birokrasi  akan  senantiasa terinternalisasi  ke  dalam  watak,  sikap dan  perilaku  aparatur  birokrasi  dari waktu ke waktu (Dwiyanto, dkk, 2002).
Mengingat  peran  budaya  birokrasi yang sangat signifikan dalam membentuk  pola  kerja  birokrasi,  maka perlu  ada  perhatian  khusus  terhadap budaya  birokrasi  ini,  khususnya  dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Hal ini penting  dilakukan  agar  birokrasi  bisa adaptif dan sejalan dengan perkembangan  yang  ada  di  masyarakat. Masyarakat  merupakan customer yang wajib dilayani oleh birokrasi pemerintahan,  sebab  dari  pajak  yang dibayar  oleh  masyarakat  birokrasi dibiayai.  Untuk  itu  birokrasi  harus mampu  menampilkan  kinerja  yang responsif  dan  aspiratif  dalam  menjawab berbagai tuntutan pelayanan publik yang diinginkan  masyarakat.  Seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  Revolusi Industri  4.0  telah  mengubah  budaya masyarakat  menjadi  terbiasa  untuk melakukan  sesuatu  dengan  cepat  dan mengharapkan  hasil  yang  cepat.  Bagi masyarakat di zaman sekarang, jarak dan waktu  tidak  dapat  lagi  dijadikan  alasan untuk  terhambatnya  atau  lambatnya sebuah pelayanan publik. Oleh karena itu perlu dibangun sebuah budaya birokrasi yang mampu menjawab tantangan ini.

## C. REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SEBUAH PROSES OPTIMALISASI PRODUKSI
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,  Revolusi  Industri  4.0  telah
mengubah wajah dunia dari yang semula serba  manual  menjadi  serba  otomatis. Dari  dunia  tradisional  menjadi  dunia digital.  Secara  historis  revolusi  industri mulai dikenal sejak ditemukannya mesin uap  yang  mengubah  pola  produksi  dari menggunakan  tenaga  otot  menjadi tenaga mesin pada tahun 1784. Pada masa ini disebut sebagai era Revolusi Industri 1.0.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan selanjutnya  menghasilkan  penemuan listrik yang
berimplikasi pada penggunaan  tenaga  listrik  dalam  proses produksi  secara  massal  yang  dimulai sejak  tahun  1870.  Masa  ini  lalu  disebut sebagai  era  Revolusi  Industri  2.0.  Pada tahun  1970  Revolusi  Industri  semakin berkembang
dengan mulai digunakannya  komputer  dan  internet dalam proses produksi yang selanjutnya dikenal sebagai era Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 ini selanjutnya terus berkembang sampai akhirnya hari ini kita mengenal  istilah  Revolusi  Industri  4.0 yang  ditandai  dengan  penggunaan Internet of Things (IoT) dan Cyber Physical Production  System  (CPPS) dalam  proses produksi  baik  barang  maupun  jasa (Vaidya, et al., 2018; Schwab, 2016).
Dalam perkembangannya, setidaknya terdapat  sembilan pilar yang menjadi  ciri  perkembangan  teknologi Revolusi Industri 4.0 yaitu (Rüßmann, et al., 2015; Vaidya, et al., 2018):

## C.1 Analisis Big Data
Analisis  terhadap  sekumpulan  data dalam  jumlah  besar  ( big  data) yang terintegrasi  saat  ini  selalu  digunakan dalam proses produksi di dunia industri. Big data ini dihimpun secara komprehensif  dari  berbagai  sumber antara  lain  mencakup  data  mengenai
peralatan  dan  sistem  produksi,  sistem manajemen  perusahaan  maupun  data mengenai  pelanggan.  Dengan  adanya analisis terhadap big data ini pengambilan keputusan  dapat  dilakukan  secara  cepat dan real time sehingga mampu mengoptimalkan  kualitas,  efisiensi  dan efektiftas produksi.

## C.2 Robot Otonom
Teknologi robot otonom (autonomous robots) telah memungkinkan robot untuk bekerjasama  dan  mampu  belajar  dari manusia. Bahkan dalam beberapa bidang robot  ini  bisa  bekerja  sendiri  secara otonom. Dengan teknologi ini pekerjaan yang  awalnya  rumit  dan  berat  bisa dilakukan  dengan  cepat,  murah  dan mudah.

## C.3 Teknologi Simulasi
Teknologi  simulasi  pada  prinsipnya memanfaatkan  data  dan  waktu  nyata untuk  merefleksikan  dunia  fisik  dalam model  virtual.  Dengan  teknologi  ini perusahaan dapat menguji dan mengoptimalkan  pengaturan  mesin  dan alat-alat produksi lainnya dalam menghasilkan produk berikutnya dengan melihat  rancangan  tiga  dimensinya  di monitor  komputer  sebelum  melakukan kegiatan  perbaikan  fisiknya.  Teknologi ini sangat bermanfaat dalam memangkas biaya  dan  waktu  pengaturan  alat-alat produksi.

## C.4  Integrasi  Sistem  Horisontal  dan Vertikal
Dengan adanya perkembangan jaringan  integrasi  data  secara  universal melalui  teknologi  informasi,  maka perusahaan  kini  dapat  melakukan integrasi sistemnya baik secara horizontal
maupun secara vertikal. Dengan integrasi horizontal,  secara  eksternal  perusahaan, pelanggan dan pihak pemasok kini saling terhubung  satu  sama  lain.  Sedangkan secara internal di antara unit kerja dalam perusahaan  seperti  unit  teknik,  unit produksi,  dan  unit  layanan  juga  saling terhubung satu sama lain. Sementara itu dengan integrasi vertikal, rantai birokrasi juga  dapat  dipangkas  karena  antara manajemen puncak dan pegawai/karyawan  di  garda  terdepan telah terkoneksi secara real time . Dengan kondisi ini maka perusahaan dapat lebih mudah memahami keinginan pelanggan serta proses koordinasi dan pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan lebih cepat.
C.5 Industri Berbasis Internet of Things (IoT)
Dengan  menggunakan  teknologi Internet  of  Things ,  maka  seluruh perangkat  dan  mesin  akan  terkoneksi satu  sama  lain  selama  ada  jaringan internet.  Proses  komunikasi,  interaksi dan transfer data dapat dilakukan secara real time. Bahkan dalam proses produksi, untuk produk yang belum jadi sekalipun telah  dipasang  sensor  yang  tersambung ke  server  yang  secara  otomatis  akan memberitahu jika ada cacat pada produk tersebut. Dengan teknologi ini maka akan memudahkan  proses  analisis  dan pengambilan  keputusan,  desentralisasi pengambil
keputusan dan memungkinkan  respons  atas  sebuah situasi secara real time .

## C.6 Keamanan Siber
Dengan  meningkatnya  konektivitas dan  penggunaan  data  digital,  maka kebutuhan untuk melindungi sistem data
dari  ancaman  keamanan  siber  menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
C.7 Teknologi Informasi berbasis Cloud Dengan  teknologi cloud ,  kegiatan penyimpanan data dan data sharing dapat dilakukan  secara real  time ,  aman  dan mudah.  Akibatnya,  akan  lebih  banyak layanan  berbasis  data  yang  diterapkan oleh  perusahaan  dalam  mengontrol sistem produksinya.

## C.8 Manufaktur Aditif
Teknologi  manufaktur  aditif,  seperti pencetakan  3-D,  kini  telah  digunakan perusahaan  untuk  membuat  prototipe dan memproduksi komponen-komponen produksi.  Dengan  teknologi  ini  proses konstruksi  sebuah  produk  akan  lebih efisien.  Sebagai  contoh,  perusahaan penerbangan sudah menggunakan teknologi  ini  untuk  menerapkan  desain baru yang bisa mengurangi berat pesawat dan  menurunkan  biaya  bahan  baku pembuatan pesawat.
C.9 Teknologi Augmented Reality Sistem berbasis augmented reality telah mendukung  berbagai  layanan  dalam proses  produksi,  seperti  bagaimana memilih  suku  cadang  di  gudang  dan mengirim  instruksi  perbaikan  kepada pekerja melalui perangkat mobile . Dengan sistem ini perusahaan
dapat menyediakan  informasi real  time kepada para  pekerja  untuk  meningkatkan kecepatan proses pengambilan keputusan dan prosedur kerja. Misalnya, pekerja  dapat  dengan  cepat  mengetahui tentang  bagaimana  cara  memperbaiki komponen  tertentu  karena  mereka melihat  secara real  time apa  yang  perlu diperbaiki  beserta  instruksinya  melalui
sebuah  perangkat  canggih  seperti kacamata augmented reality yang tersambung ke server.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  Revolusi  Industri  4.0 telah  membawa  perubahan  signifikan dalam proses produksi di dunia industri. Optimalisasi baik dari segi waktu, biaya maupun  kualitas  sumber  daya  manusia telah dilakukan dalam rangka menghasilkan  produk  yang customer oriented. Kondisi  ini  di  satu  sisi  telah memudahkan dan
“memanjakan” kehidupan masyarakat namun di sisi lain juga  telah  pula  membuat  masyarakat menjadi  terbiasa  untuk  melakukan sesuatu dengan cepat dan mengharapkan hasil  yang  cepat.  Bagi  masyarakat  di zaman  sekarang,  jarak  dan  waktu  tidak dapat  lagi  dijadikan  alasan  untuk terhambatnya  atau  lambatnya  sebuah pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu birokrasi  pemerintahan  harus  bisa menyesuaikan diri dengan situasi ini. Hal ini  penting  dilakukan  agar  birokrasi pemerintahan  dapat  adaptif  dengan perkembangan  kemajuan  zaman  di  era Revolusi  Industri  4.0  sehingga  tidak kehilangan  kepercayaan  masyarakat. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Schwab (2016) bahwa dalam era Revolusi
Industri 4.0 pemerintah beserta
birokrasinya hanya akan dapat bertahan jika mereka mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Untuk itu salah satu strategi  yang  bisa  dilakukan  adalah dengan  membangun  budaya  birokrasi yang  selaras  dengan  perkembangan Revolusi Industri 4.0.

## D. MEMBANGUN BUDAYA BIROKRASI DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0
Dalam  Revolusi  Industri  4.0  secara umum budaya birokrasi yang diperlukan adalah  budaya  birokrasi  yang  responsif dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat.  Budaya  seperti  ini  harus terinternalisasi  ke  dalam  sikap  dan perilaku  aparatur  birokrasi  dalam melayani masyarakat. Menurut Pratikno (1997)  budaya  aparatur  birokrasi  sangat dipengaruhi oleh struktur yang melingkupinya.  Misalnya  saja  seorang pegawai  yang  sejak  awal  bermental korup  namun  jika  berada  di  dalam lingkungan  birokrasi  yang  struktur pengawasannya  ketat  dan  struktur penggajiannya baik, maka sangat boleh ia tidak  akan  tergoda  untuk  korupsi. Berdasarkan  hal  tersebut  dan  dengan mengacu  pada  uraian  sebelumnya tentang  Revolusi  Industri  4.0,  maka dalam  rangka  membangun  budaya birokrasi yang nantinya akan mengubah pula  sikap  dan  perilaku  aparatur birokrasi,  birokrasi  pemerintahan  harus mengaplikasikan  nilai-nilai  efisiensi  dan efektivitas  dalam  struktur  dan  proses kerjanya yang tercermin dari proses kerja yang  efektif  dan  efisien;  pelayanan berbasis  data  digital  yang  terintegrasi; proses  kerja  dan  informasi  dengan platform teknologi informasi yang bersifat real  time ;  koordinasi,  kolaborasi  dan komunikasi baik secara vertikal, horizontal,  internal  dan  eksternal  serta keterbukaan informasi.
Sebagai  manifestasinya  maka  dalam menghadapi  Revolusi  Industri  4.0 birokrasi harus menghindari proses kerja yang  terlalu  bertumpu  pada COP (Control,  Order dan Prediction),  rigidity, terikat  oleh political  authority,  tightening control,  to  be  given  and  following  the instruction (Utomo, 2006), pendekatan top
down yang ketat, fragmented, dan orientasi yang  berlebihan  pada  prosedur (rule driven), sebab kondisi ini akan menyebabkan birokrasi untuk cenderung mengembangkan  proses  kerja (business processes) yang  panjang,  rumit,  tidak efisien dan penuh dengan ketidakpastian (Dwiyanto, 2008; Schwab, 2016). Dengan kondisi  ini  tentu  akan  sangat  tidak relevan  jika  berhadapan  dengan  era Revolusi  Industri  4.0  yang  memiliki dinamika  yang  sangat  tinggi.  Dalam situasi  ini  yang  diperlukan  justru birokrasi  yang  mampu  bergerak  cepat. Oleh  karena  itu  birokrasi  harus menerapkan proses kerja yang efektif dan efisien.  Guna  menerapkan  proses  kerja yang efektif dan efisien ini birokrasi harus menekankan  proses  kerjanya  pada ACE (Alignment,  Creativity,  and  Empowering), flexible, terikat  oleh political  commitment, memiliki strategy, berorientasi  pada output/results dan bernuansa privatization atau contracting  out  ( Utomo,  2006) . Sebagai  manifestasinya  ada  beberapa strategi yang bisa dilakukan.
Pertama, birokrasi
harus mengefisienkan  proses  kerjanya.  Dalam hal  ini  proses  kerja  birokrasi  harus berlandaskan sistem teknologi informasi yang  bersifat real  time. Setiap  pegawai yang  ada  di  organisasi  birokrasi  harus selalu terkoneksi satu sama lain sehingga ketika  ada  permasalahan  akan  bisa direspons  dan  diambil  keputusan  pada saat  itu  juga.  Dengan  koneksi  ini pengambilan  keputusan  juga  akan terinformasikan  dengan  baik  kepada seluruh  pegawai  birokrasi  sehingga implementasi  keputusan  dapat  berjalan dengan efektif tanpa
adanya miskomunikasi.
Pendekatan top  down yang  ketat harus  dihindari  dalam  proses  kerja birokrasi.  Seorang  pemimpin  dalam birokrasi harus lebih banyak mengkoordinasikan daripada
memberikan perintah. Nilai-nilai egaliter juga  perlu  diinternalisasi  dalam  pola hubungan  atasan  dan  bawahan  di birokrasi  agar  tidak  ada  lagi  ketakutan berlebihan  bawahan  kepada  atasan. Desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan juga harus dilakukan sehingga tidak  semua  pengambilan  keputusan harus melibatkan atasan. Dengan kondisi demikian  pengambilan  keputusan  akan lebih cepat dan fleksibel.
Proses  kerja  di  birokrasi  juga  harus mempunyai  standar  dan  ukuran  yang jelas. Artinya setiap pekerjaan harus ada target waktu penyelesaian yang jelas baik itu target harian, mingguan, bulanan dan tahunan.  Bahkan  dalam  melakukan sebuah  pekerjaan  harus  ada  standar waktu  berapa  lama  sebuah  pekerjaan dapat  diselesaikan.  Seperti  di  sebuah pabrik,  ketika  merakit  mobil  akan  ada standar waktu berapa lama sebuah mobil bisa  dirakit  sampai  selesai.  Dengan demikian  ketika  seorang  aparatur birokrasi datang ke kantor dia akan tahu akan  mengerjakan  apa  dan  berapa  lama pekerjaan itu akan selesai. Intinya, tidak ada waktu yang terbuang percuma dalam melaksanakan pekerjaan.
Lebih  lanjut  dalam  proses  kerja birokrasi  haruslah  saling  bersinergi antara  unit  yang  satu  dengan  unit  yang lain.  Birokrasi  harus  menghindari fragmentasi  dalam  proses  kerjanya. Fragmentasi  sendiri  terjadi  karena adanya  spesialisasi  yang  berlebihan  di dalam birokrasi. Harus diakui, spesialisasi pekerjaan memang
diperlukan  dalam  birokrasi  untuk menyederhanakan  proses  kerja  dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme. Namun jika ini
dipraktekkan  secara  berlebihan  yang terjadi justru akan menimbulkan fragmentasi  birokrasi,  proses  kerja  dan pelayanan yang berbelit-belit serta penuh dengan ketidakpastian, munculnya egoisme pegawai dimana dia lebih peduli dengan  pekerjaan  di  unitnya  sendiri daripada misi dan kepentingan organisasi,  dan  tidak  mempedulikan pekerjaan di unit lain yang pada akhirnya akan  menciptakan  egoisme  antar  unit sehingga  proses  pekerjaan  menjadi inefisien (Dwiyanto, 2011).
Fragmentasi  birokrasi  tentu  tidak akan sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0  yang  menuntut  efisiensi  dan efektivitas proses pelayanan publik. Oleh karena  itu  kondisi  seperti  ini  harus dihindari  oleh  birokrasi.  Birokrasi haruslah  mengembangkan  proses  kerja yang  mensinergikan  semua  unit  dan pegawai  yang  ada  di  dalamnya.  Proses kerja yang dikembangkan adalah proses kerja  yang  spesialis  namun  generalis. Artinya  pegawai  memang  ditempatkan dan diberikan tugas pokok sesuai dengan keahliannya.  Namun  ini  bukan  berarti pekerjaannya  hanya  berkaitan  dengan keahlian dan unit kerjanya saja. Pegawai tersebut tetap harus membantu unit lain walaupun  itu  di  luar  tugas  pokok  dan keahliannya demi mencapai visi dan misi organisasi.  Bahkan  hal  ini  justru  ini menjadi  motivasi  bagi  pegawai  untuk terus belajar dan
menambah pengetahuannya  tentang  pekerjaan- pekerjaan  di  unit  lainnya.  Sehingga dalam  perjalanan  karirnya  seorang pegawai  tidak  hanya  menguasai  satu
bidang  saja.  Namun  yang  paling  baik adalah  menguasai  dan  tahu  bagaimana melaksanakan  pekerjaan  di  semua bidang. Untuk itu nilai-nilai kebersamaan dan mental pembelajar harus diinternalisasikan  ke  dalam  watak aparatur birokrasi.
Kedua,  pengambilan  keputusan harus  berdasarkan  analisis  data  yang komprehensif. Untuk itu birokrasi harus mengadopsi teknologi cloud dan memiliki big  data yang  terkoneksi  ke  seluruh  unit yang  ada  di  birokrasi.  Setiap  aparatur birokrasi juga harus memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi  yang  mumpuni.  Untuk  itu perlu diinternalisasi budaya akademik ke dalam organisasi birokrasi agar aparatur birokrasi  memiliki  mental  pembelajar dan selalu termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya termasuk dalam menguasai teknologi informasi.
Ketiga,  birokrasi  harus  mampu menyelenggarakan  pelayanan  publik yang  murah,  cepat  dan  mudah.  Dalam hal  ini  sudah  saatnya  birokrasi mendigitalkan  dan  mengotomatisasi seluruh  layanan  publiknya.  Dengan model  layanan  publik  seperti  ini  maka pelayanan akan menjadi lebih praktis dan hemat  baik  dari  segi  waktu  dan  biaya. Masyarakat  tidak  perlu  lagi  datang  dan antri ke kantor pemerintah hanya untuk mendapatkan layanan publik. Sebaliknya,  cukup  dengan  satu  tombol masyarakat  sudah  bisa  mendapatkan layanan publik yang diinginkan. Penggunaan  tanda  tangan  digital  untuk autentikasi dokumen juga sudah saatnya diintensifkan.  Guna  mendukung  model pelayanan  publik  seperti  ini  maka pemerintah  harus  menyiapkan  sarana
dan  parasarana  yang  memadai  serta dukungan sumber daya aparatur birokrasi  yang aware dengan  teknologi informasi.  Dari  segi  sistem  data  dan informasi,  birokrasi  harus  menerapkan sistem  data  dan  informasi  yang  bersifat real time . Data ini juga harus terpusat dan terkoneksi  keseluruh  jaringan  birokrasi dan  bisa  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.  Dengan  demikian  jika  ada masyarakat  ataupun  unit  birokrasi  yang menginginkan  data  atau  informasi tertentu  maka  tidak  perlu  mencari kemana-mana.  Cukup  dengan  menekan satu  tombol,  maka  data  dan  informasi akan segera didapatkan.
Keempat, berikan kewenangan untuk melakukan  diskresi  bagi  pegawai  yang berada  di  garda  terdepan  pelayanan birokrasi (street level bureaucrats). Kewenangan  diskresi  perlu  diberikan kepada street level bureaucrat agar mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat tanpa  harus  menunggu  petunjuk  dan perintah  atasan  ketika  melaksanakan tugas  pelayanan  di  garda  terdepan. Namun,  pemberian  diskresi  hanya  bisa diberikan  kepada street  level  bureaucrat yang telah teruji kemampuan, kecerdasan dan  integritasnya  dalam  melayani masyarakat  dan  harus  pula  disertai dengan perlindungan hukum yang jelas.
Kelima,  birokrasi  harus  selalu berinovasi.  Era  Revolusi  Industri  yang menghadirkan dinamika perubahan yang sangat  cepat  menuntut  birokrasi  untuk menghindari  budaya  rutinitas.  Birokrasi justru  harus  mengembangkan  budaya inovasi  dalam  proses  kerjanya.  Hanya dengan  inovasilah  birokrasi  akan  dapat mengimbangi dinamika perubahan yang sangat  cepat  itu.  Untuk  itu  birokrasi harus  membuka  peluang  yang  sebesar-
besarnya  bagi  pegawainya  untuk melakukan inovasi. Setiap pegawai harus dimotivasi  untuk  senantiasa  berinovasi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dengan  demikian  para  pegawai  tidak merasa  sungkan  dan  takut  untuk melakukan  perubahan.  Pada  akhirnya budaya  inovatif  akan  tumbuh  dan berkembang di dalam organisasi birokrasi  yang  tentunya  akan  memicu ditemukannya  cara-cara  baru  dalam pelaksanaan pekerjaan birokrasi khususnya  dalam  menyelenggarakan pelayanan publik.

## E. PENUTUP
Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peradaban  masyarakat.  Salah  satunya adalah  semakin  tingginya  ekspektasi masyarakat  terhadap  kinerja  birokrasi. Dalam situasi ini birokrasi harus mampu membangun dan mengembangkan budaya  birokrasi  yang  responsif  dan aspiratif terhadap keinginan masyarakat. Dengan  memperhatikan  dinamika  dan perkembangan Revolusi Industri 4.0, ada beberapa  nilai  yang  bisa  diadopsi  oleh birokrasi  dalam  membangun  budaya birokrasinya  yakni  proses  kerja  yang efektif dan efisien; pelayanan berbasis big data yang  terintegrasi;  proses  kerja  dan informasi  dengan platform teknologi informasi  yang  bersifat real  time ; koordinasi,  kolaborasi  dan  komunikasi baik  secara  vertikal,  horizontal,  internal dan  eksternal  serta  kemudahan  akses informasi.  Nilai-nilai  ini  hendaknya diinternalisasikan  ke  dalam  proses  kerja birokrasi.  Seiring  dengan  perjalanan waktu  nilai-nilai  ini  akan  menjadi kebiasaan  dan  pada  akhirnya  akan bertransformasi menjadi budaya birokrasi.  Harus  diakui,  membangun
budaya  birokrasi  bukanlah  pekerjaan instan  dan  mudah.  Diperlukan  waktu dan  kegigihan  dalam  membangun budaya  birokrasi  yang  adaptif  dengan perkembangan zaman. Untuk itu komitmen  dan  kesadaran  dari  seluruh jajaran  birokrasi  akan  pentingnya membangun dan mengembangkan budaya  birokrasi  dalam  menghadapi Revolusi  Industri  4.0  sangat  diperlukan. Budaya  birokrasi  harus  terus  dibangun dan  dikembangkan  agar  birokrasi  tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwivedi,  R.K.  (1995). Organizational Culture  and  Performance .  New  Delhi: M.D. Publications Pvt. Ltd.
Dwiyanto,  A.,  Dkk.  (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kepedudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Dwiyanto,  A.  (2008). Reformasi  Birokrasi Pemerintah sebagai Instrumen Pengendalian  Korupsi  di  Indonesia .
Paper  disampaikan  pada  Dies Nataelies  MAP  UGM,  tanggal  28 Agustus 2008 di Yogyakarta. Dwiyanto,  A.  (2011). Mengembalikan Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi Birokrasi .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Effendi,  S.  (2005). Membangun  Budaya Birokrasi  untuk  Good  Governance.
Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi,  Diselenggarakan  Kantor Menteri  Negara  PAN  22  September 2005. Keyton,  J.  (2005). Communication  and Organizational  Culture:  A  Key  to Understanding Work Experiences .
Thousand  Oaks,  California:  Sage Publications, Inc.
Marr,  B.  (2018). What  is  Industry  4.0? Here's  A  Super  Easy  Explanation  for Anyone , diakses pada 28 Oktober 2019 melaui https://www.forbes.com/sites/bern ardmarr/2018/09/02/what-is- industry-4-0-heres-a-super-easy- explanation-for- anyone/#3ebcd1669788. Pratikno.  (1997). Birokrasi  Indonesia . Dalam Kumpulan Makalah Birokrasi di Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
Rüßmann,  M.,  et  al.  (2015). Industry  4.0 The Future of Productivity and Growth in  Manufacturing  Industries .  Diakses pada  28  Oktober  2019  melalui http://image-
src.bcg.com/Images/Industry_40_F uture_of_Productivity_April_2015_tc m9-61694.pdf.
Schwab,  K.  (2016). The  Fourth  Industrial Revolution. Switzerland: World Economic Forum.
Utomo,  W.  (2006). Administrasi  Publik Baru  Indonesia .  Yogyakarta:  Program Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar. Vaidya,  S.,  et  al.  (2018). Industry  4.0  -  A Glimpse . 2nd International Conference on Materials Manufacturing and Design Engineering. Procedia
Manufacturing  20  (2018)  233–238. Diakses  pada  28  Oktober  2019 melalui https://www.sciencedirect.com/scie nce/article/pii/S2351978918300672.