DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 25 Juni  2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan

## Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI)
Shafa Tiora Qinthara 1 , Yusuf Hidayat 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, shafatiora12@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, yusuphidayat0406@gmail.com
Corresponding Author: shafatiora12@gmail.com
Abstract: This  research is  motivated by domestic violence  (KDRT) which is  in  the spotlight because  it  continues  to  occur.  Women  and  children  are  the  demographics  that  are  most frequently  subjected  to  physical  and  sexual  violence.  The  development  of  the  children involved is also significantly impacted by this domestic abuse case, as per Law Number 35 of 2014,  which  maintains  the  protection  of  children  who  experience  violence,  including  both those  who  directly  witness  their  parents  experiencing  it  and  the  children  themselves.  In accordance with Law No. 23 of 2004, which maintains the eradication of domestic violence, which  impacts  the  development  of  children  in  Indonesia.  The  purpose  of  this  research  is  to find  out  how  the  court  decision  NO:188/PID.SUS/2023/PT  DKI  is  againts  defendants  who have  committed  violence.  The  population  in  this  research  is  by  examining  secondary  data contained  in  various  literature,literature  studies  and  related  laws  with  discussion.  This research is qualitative research by testing the hypothesis,namely that domestic violence has an  impact  on  children’s  growth  and  development,by  studying  divorce  lawsuits  due  to domestic violence. Domestic laws  need to  be enforced with justice and provide guidance to victims who experience post- trauma and provide a comfortable and safe place for victims.
Keyword: Divorce, Domestic Violence Articles, Impact on Children.
Abstrak: Aspek  pendorong  utama  penelitian  ini  adalah  frekuensi  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) di media. Kelompok demografis yang paling rentan terhadap kekerasan fisik dan  seksual  adalah  perempuan  dan  anak-anak.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 melindungi anak-anak yang menjadi saksi kekerasan, meski orang tua atau wali lainnya tidak ada.  Undang-Undang  Nomor  35  menyebutkan  bahwa  anak  yang  menjadi  saksi  kekerasan dalam  rumah  tangga  kemungkinan  besar  mengalami  keterbelakangan  mental  dan  stunting. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga berdampak pada tumbuh kembang anak di  Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak putusan pengadilan No. 188/PID.SUS/2023/PT DKI  terhadap terdakwa kekerasan.  Demografi  penelitian  ini  ditentukan  dengan  melihat  data  sekunder  dari  berbagai buku,  tinjauan  pustaka,  dan  undang-undang  terkait,  serta  dilakukan  diskusi.  Penelitian  ini
mengkaji  kasus  perceraian  akibat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  untuk  mengevaluasi hipotesis bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi tumbuh kembang anak secara kualitatif.  Hukum  dalam  rumah  tangga  perlu  ditegakan  lagi  keadilan  dan  memberikan bimbingan  kepada  korban  yang  mengalami  pasca  trauma  serta  memberikan  tempat  yang nyaman dan aman bagi korban.
Kata Kunci: Cerai, Pasal Kekerasan dalam Rumah Tangga, Dampak terhadap Anak.

## PENDAHULUAN
Rumah tangga adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar. Cita-cita setiap orang adalah  mempunyai  rumah  tangga  yang  tenteram,  tenteram,  dan  bahagia.  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  didirikan  atas  dasar  keyakinan  bahwa  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  hanya ada  satu,  yaitu  Yang  Maha  Esa.Oleh  karena  itu,  setiap  individu  dalam  rumah  tangga mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  teologi kemanusiaan dan agama. Hal ini penting untuk terjalinnya keutuhan rumah tangga.
Hal  ini  memerlukan  kerja  sama  seluruh  anggota  rumah  tangga,  khususnya  dalam sikap,  tingkah  laku,  dan  pengendalian  diri.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  sudah menjadi  isu  publik  karena  sering  terjadi.  Data  menunjukkan  bahwa  anak-anak  korban kekerasan dalam rumah tangga sangat menderita karenanya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan terhadap anak;  itu juga  dapat  mempengaruhi pasangan, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya.
Keutuhan  dan  keharmonisan  rumah  tangga  bisa  terganggu  jika  sikap,  perilaku,  dan pengendalian diri tidak terkendali. Kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya berpotensi terjadi  sehingga  menimbulkan  ketidakadilan  atau  ketidakadilan  terhadap  anggota  keluarga. Kesulitan  keuangan,  emosi  yang  tidak  stabil,  dan  perbedaan  pendapat  merupakan  penyebab umum terjadinya permasalahan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.
Negara diharuskan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan mengadili pelanggar.
Undang-Undang  Penghapusan  KDRT  Nomor  23  Tahun  2004  membahas  tindakan penganiayaan,  yang  biasanya  melibatkan  kontak  fisik  atau  penggunaan  kekerasan  fisik terhadap  korban,  dalam  Pasal  11.  Penjara  bukanlah  hukuman  atas  pelanggaran  (Hamzah, 2017).  Namun  pelanggaran  pidana  diatur  oleh  undang-undang  dan  dapat  dihukum  dengan hukuman penjara atau denda uang. Penyerangan adalah perilaku terlarang.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  jenis  kekerasan  yang  terjadi. Segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang diakibatkan oleh kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya dianggap sebagai kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Termasuk  pemaksaan,  perampasan  kemerdekaan,  atau ancaman untuk melakukan kejahatan di dalam rumah (UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang KDRT).
Karena baik pelaku maupun korban berusaha menyembunyikannya dari publik, maka kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime) (Erman, 2021: 462). Selain topik kekerasan dalam rumah tangga, tumbuh kembang anak juga sangat dipengaruhi oleh kemungkinan trauma psikologis yang mungkin mereka alami akibat kekerasan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan persepsi yang terdistorsi mengenai kekerasan dan keyakinan bahwa kekerasan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Banyak  faktor-faktor  yang  akan  mempengaruhi  pada  perkembangan  anak  jika dibesarkan  dengan  latar  belakang  kekerasan  yang  terjadi  didalam  rumah  tangga.  Memori anak  akan  merekam  apa  yang  dilihat,  dirasa  sehingga  akan  membekas  diingatannya,hal  ini
akan sangat berisiko untuk di masa depannya. Seorang remaja biasanya akan tumbuh menjadi pribadi  yang  minder,  emosinya  tidak  terkendali,  mudah  marah,  dan  lain  sebagainya  jika bertemu,  menyaksikan,  mendengar,  dan  sebagainya.  Melihat  permasalahan  tersebut  di  atas, maka  penulis  ingin  menyelidiki  apakah  faktor  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana terhadap mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korbannya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  metode kualitatif.  Kajian  yuridis  normatif  kualitatif  mengkaji  kaidah  hukum  yang  tertulis  dalam undang-undang,  peraturan,  dan  keputusan  pengadilan  yang  berbeda.Hal  ini  didasarkan  pada bahan  sekunder  yang  dikumpulkan  dengan  tujuan  menjawab  pertanyaan  penelitian  utama. Mendapatkan pemahaman komprehensif tentang masalah yang sedang diselidiki, juga dikenal sebagai " Subject Understanding", adalah tujuan utama.
Kajian hukum normatif menggunakan data sekunder seperti buku, temuan penelitian, dan penilaian hukum, serta data primer seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sebagian  besar  berfokus  pada  kesulitan  hukum  hakim  dalam  Putusan  Nomor 188/PID.SUS/2023/PT DKI tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan dalam  rumah tangga selalu ada, terlepas dari masyarakatnya.  Masalah  ini bukanlah hal  baru bagi  kelompok mana pun. Jenis  kekerasan ini tidak bisa disebabkan oleh tindakan  orang  yang  menyimpang  dari  norma-norma  sosial  pada  lingkungan  atau  zaman tertentu.  Menurut  Pasal  89  KUHP,  penyerangan  terhadap  seseorang  sampai  orang  tersebut tidak  sadarkan  diri  atau  tidak  berdaya  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Pengertian kekerasan  dalam  rumah  tangga  terdapat  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  istilah  yang  digunakan  oleh  undang-undang untuk menggambarkan tindakan kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti ketika seorang ibu menganiaya anaknya, ketika seorang suami menganiaya istri  dan  anaknya,  atau  sebaliknya.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikategorikan  sebagai kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau rumah tangga berdasarkan UU 23 Tahun 2004.
Hingga  saat  ini,  undang-undang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia  belum ditetapkan  secara  tegas  dan  belum  ada  prosedur  hukum  yang  tepat.  Perempuan  yang mengalami  ketidakadilan  harus  mengajukan  gugatan  berdasarkan  hukum  positif  yang berlaku,  seperti  yang  tercantum  dalam  pasal-pasal  hukum  pidana  (KUHP).  Namun  selain tidak  memadai,  peraturan  yang  ada  saat  ini  juga  mengabaikan  dampak  kekerasan  dan penyiksaan yang dialami.
Selain membahas kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak  yang menyaksikan atau mengalaminya  mempunyai  implikasi  perkembangan  yang  serius.  Trauma  psikologis  dan kesalahan persepsi tentang kekerasan mungkin membuat anak-anak merasa bahwa kekerasan adalah solusi atas permasalahan mereka.
Selain  itu,  keluarga  merupakan  habitat  alami  anak  yang  memberikan  keamanan  dan keselamatan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Selain  itu,  keluarga  berfungsi  sebagai lingkungan  pendidikan  yang  penting  bagi  anak-anak,  memberi  mereka  pengalaman  yang memfasilitasi interaksi sosial dan fisik dengan lingkungan sekitar melalui hubungan mereka dengan  lingkungan  tersebut.  Mengingat  hukum  agama  mempunyai  kemampuan  dalam membentuk dan membimbing anak, maka menjadi tugas utama orang tua untuk mengarahkan anaknya ke jalan yang baik.
Perempuan  dan  anak-anak  yang  tinggal  di  rumahnya  adalah  kelompok  yang  paling sering  menjadi  sasaran  pelaku  kekerasan.  Hal  ini  terjadi  di  bidang  ekonomi,  politik, pendidikan,  dan  budaya  masyarakat.  Pemerintah  wajib  memberikan  pelayanan  dan  sumber daya  kesehatan  yang  setinggi-tingginya  untuk  menjamin  awal  yang  sehat  bagi  bayi  sejak pembuahan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002. Kata tersebut tidak sah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.    Denda  dan  hukuman  penjara  termasuk  di  antara  hukuman  atas  pelanggaran  undang- undang ini. Hal ini menguntungkan generasi muda.
Hukuman  yang  lebih  berat  dalam  KUHP  untuk  kekerasan  terdapat  dalam  UU  23 Tahun  2004.  KUHP  mungkin  tidak  berlaku  karena  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 memberikan  hukuman  yang  lebih  berat  bagi  kejahatan  dengan  kekerasan  (DRT).  UU  23 Tahun 2004 adalah undang-undang, dan KUHP adalah hukum umum, khususnya di sini. Hak asasi  perempuan  yang  menderita  karena  tinggal  di  rumah  bersama  pasangannya  dilindungi dengan penerapan lex specialis.
Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan putusan (nomor 188/PID.SUS/2023/PT DKI) atas  tindakan  melawan  hukum  KDRT  yang  dilakukan  AS  terhadap  SC  yang  merupakan pasangannya.  Daftar  fakta-fakta  yang  ditemukan  selama  pemeriksaan  sidang  disajikan  di bawah  ini.  Petunjuk,  surat,  keterangan  terdakwa,  dan  keterangan  saksi  muncul  berikutnya. Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  menjatuhkan  hukuman  sesuai  aturan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (3).
Terdapat  beberapa  kesamaan  dan  perbedaan  dalam  cara  penulisan  KUHP  mengenai ancaman  pidana  atas  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  KUHP  menggunakan  sistem ancaman  pidana  yang  sama  dengan  UU  PKDRT  untuk  tindak  pidana  yang  melibatkan kekerasan fisik, khususnya penganiayaan ringan. Artinya, ancaman pidana penjara maksimal atau  pidana  denda  maksimal.  Namun,  KUHP  tidak  mengenal  denda  dalam  kasus penganiayaan yang korbannya terluka parah atau meninggal dunia.
Jika  terjadi  kekerasan  fisik  berat  menurut  UU  PKDRT,  maka  ancaman  pidana menurut  KUHP  nampaknya  lebih  beralasan  dibandingkan  ancaman  pidana  menurut  UU PKDRT.  Sebab,  hakim  sebenarnya  tidak  bisa  mendenda  pelanggar  UU  PKDRT  karena kekerasan fisik. yang menyakiti atau membuat orang tersebut sakit. sangat buruk atau bahkan mematikan.  Tidak  ada  hukuman  minimal  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Ancaman Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Oleh  karena  itu,  terdapat  perbedaan  hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  dalam  situasi kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  pilihan  yang  diambil  oleh  pengadilan.  Adanya anggapan bahwa hukuman  yang tidak setara tidak memberikan rasa keadilan atau kepastian hukum  kepada  masyarakat.  Didalam  kasus  yang  penulis  bahas,  terdakwa  AS  memiliki  3 orang  anak  yang  ditakuti  akan  perkembangannya  dengan  apa  yang  telah  terjadi  yaitu kekerasan  terhadap  ibunya  atau  istri  dari  terdakwa  AS.  Apabila  anak  menyaksikan  KDRT secara  berkelnajutan  dn  berulang,serta  dampakdampak  munculnya  perasaan  tidak  aman  dan sulit untuk percaya tehadap orang lain dan munculnya perilaku agresif anak karena tidak bisa meregulasi emosinya.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Nomor  188/PID.SUS/2023/PT  memberikan  hak dan kualitas kepada DKI sebagai berikut. Pertama, setelah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, kekerasan dalam rumah tangga dijadikan sebagai tindak pidana di Jakarta Pusat. Pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di mana saja, seperti yang diingatkan dalam kata pengantar  ini.  Pelaku  kedapatan  melakukan  penganiayaan  fisik  terhadap  korban  hingga mengakibatkan luka memar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004  Pasal  44  Ayat  4.  Hal  ini  menunjukkan  beratnya  hukuman.Terdakwa  AS  divonis  satu tahun penjara karena luka benda tumpul. Namun hal ini sering terjadi jika dicermati pro dan kontranya.
Ketiga, dari segi passion individu penulis. Mengingat tanggung jawab dan wewenang penulis  terkait  perkara  tersebut  sebagai  Panitera  Pengganti,  maka  keputusan  Pengadilan Tinggi  Jakarta  ini  mendesak.  Panitera  diharuskan  untuk  mendokumentasikan  kemajuan persidangan  sebagai  asisten  Hakim  atau  Panel,  dan  laporan  persidangan  dihasilkan  dari catatan ini. Sebagaimana disebutkan pada angka tiga, panitera merupakan pejabat kehakiman berdasarkan  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  menambah  pemahaman  mengenai  strategi peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  aparat  penegak  hukum,  khususnya  di  bidang sistem peradilan.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  Nomor  188/PID.SUS/2023/PT  DKI,  menurut Analisis  Yudisial,  mengharuskan  penegakan  hukum  memberikan  kepastian  hukum  kepada korban KDRT. oleh Jaksa Penuntut Umum selaku aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri, untuk  diperiksa,  diadili,  dan  diambil  keputusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  mengenai  status aparat penegak hukum horizontal tersebut.
Majelis  hakim  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengambil  keputusan  mengenai  suatu hal sesuai dengan keyakinan pribadinya. Memilih antara dua alat bukti yang sama kuat atau lemahnya dapat menjadi tugas  yang menantang bagi seorang hakim. Misalnya, jika terdapat dua  hasil  bukti  yang  bertentangan,  yang  sama  kuatnya  atau  sama  lemahnya,  hakim  harus mengambil  keputusan  untuk  membangun  keyakinan  berdasarkan  keadaan  tersebut.  Karena pemukulan  biasanya  terjadi  di  tempat  tertutup,  halangan  merupakan  faktor  penting  dalam penuntutan kasus pidana, khususnya yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.
Jika  seseorang,  misalnya  anak-anak  atau  pekerja  rumah  tangga,  mengetahuinya, mereka  biasanya  tidak  mau  bersaksi.  Tidak  adanya  hukuman  minimum  menyebabkan disparitas  hukuman  dan  memaksa  hakim  untuk  mempertimbangkan  berbagai  faktor  saat meninjau  dan  memutus  perkara.  Alat  bukti  dalam  hukum  acara  pidana  harus  diperlihatkan dan  meyakinkan,  sesuai  dengan  KUHAP.  Pada  kenyataannya,  hal  tersebut  terbukti  dapat dibuktikan  secara  sah  dan  persuasif.  Dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  misalnya, terdakwa AS alias Andi Sofian terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Karena  berkaitan  dengan  tugas  hakim,  maka  peran  hakim  dalam  proses  perkara pidana  merupakan  bagian  dari  kajian  hukum  terhadap  banyak  putusan  pengadilan  di  masa lalu.  Hal  ini  menjadikan  hakim  sebagai  orang  penting  yang  berperan  besar  dalam mewujudkan hukum dan keadilan. Penting untuk diingat bahwa pengadilan selalu mengikuti hukum,  tidak  peduli  siapa  yang  dituduh.  Tidak  mengherankan  jika  pepatah  hukum  “fiat justitia  et  pereat  mundus”  berarti  hukum  harus  ditegakkan  meskipun  dunia  sedang berantakan.

## KESIMPULAN
Memukul istri di depan anak adalah tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hukum,  berdasarkan  putusan  nomor  188/PID.SUS/2023/PT  DKI.  Suami  melakukan  hal tersebut  terhadap  istrinya,  atau  sebaliknya,  sesuai  dengan  Pasal  44  ayat  (4)  ayat  (1)  UU PKDRT,  dan  tidak  mengganggu  atau  merugikan  aktivitas  atau  pekerjaan  subjek  sehari-hari. Mengingat  terdakwa  Perkara  Nomor  188  /PID.SUS/2023/PT  DKI  dinyatakan  bersalah  dan terancam hukuman satu tahun penjara, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dinilai serius. Istri  terdakwa,  tiga  anak,  dan  kurangnya  riwayat  kriminal  juga  mendukung  kesimpulan pengadilan. Setelah mediasi, terdakwa meminta maaf kepada istrinya dan mereka berdamai.
Hakim  juga  memilih  untuk  meringankan  luka  fisik  yang  dialami  korban  karena tergolong tindak pidana ringan (kaki memar akibat benda tumpul) dan tidak mengakibatkan penyakit  atau  menyulitkan  korban  dalam  beraktivitas  atau  melakukan  aktivitas  sehari-hari. pekerjaan.  Mungkin  saja  pasal  tersebut  tidak  berfungsi  atau  tidak  sesuai  dengan  kenyataan,
namun  berdasarkan  penelitian  yang  penulis  sampaikan,  hakim  dapat  mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang dapat memperparah atau mengurangi suatu masalah.
Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga melindungi  perempuan.  Institusi terkait harus meningkatkan kesadaran masyarakat  akan  undang-undang  ini  dan  menghimbau  masyarakat,  terutama  perempuan, untuk  melaporkan  kejadian  tersebut  tanpa  rasa  takut,  karena  mayoritas  korban  kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.UU 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP mulai berlaku  pada  1  Mei  2023.  Penerapan  KUHP  baru  yang  keras  menuntut  pengetahuan  dan penahanan.  Literatur  dan  jurnal  dapat  membantu  Anda  memahami  KUHP  yang  baru.  juga tercakup dalam UU 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 58 dan 59.
Setiap orang harus mengetahui cara menanggapi kekerasan dalam rumah tangga, dan hukum harus dipatuhi untuk menegakkan keadilan, mendukung korban yang mengalami stres pasca-trauma,  dan  menciptakan  suasana  yang  ramah  dan  aman  bagi  korban  dan  penegak hukum.  cukup  tanpa  mempertimbangkan  latar  belakang,  budaya,  ras,  agama,  atau  suku seseorang.

## REFERENSI
Sujanto, Agus dkk. (2004). Psikologi Kepribadian. Bumi Aksara: Semarang. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun (2004). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Sinar Grafika: Jakarta.
I.S. Susanto. (2011). Kriminologi. Genta Publishing: Yogyakarta.
Bambang Dwi Baskoro. (2001). Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
Arif  Gosita.  (1983).  Masalah  Korban  Kejahatan:  Akademika  Prassindo.  Kusnardi:  Jakarta Utrecht.  (1962).  Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia.  Penerbit  Ichtiar: Jakarta.
M. Tahir Azhari. (2005). Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini.  Penerbit  Bulan  Bintang: Jakarta. Dominikus Rato. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang
Pressindo: Yogyakarta.
Setiono.  (2004).  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum).  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
Mustaqim.  (2008).  Psikologi  Perkembangan.  Pustaka  Pelajar  Kartini  Kartono.  (1996).
Psikologi Umum. Bandung. Mandar Maju
Abu Ahmadi. (2009). Psikologi Sosial. Rineka Cipta Khairuddin: Jakarta. Roeslan Saleh, (1987). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Aksara Baru: Jakarta.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Rika Saraswati, (2009). Perspektif dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Citra Aditya Bakti: Bandung
Rahayu, (2000). Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Wanita, dalam.
T.O. Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni: Bandung.
Moeljatno, (1993). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara: Jakarta .