## ANALISIS PENGARUH PERANG, KEMISKINAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONTEKS PERDAGANGAN MANUSIA
Yusnarida Eka Nizmi Hubungan Internasional, Universitas Riau Email: eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  the  unhappiness  of  being  women  and  children  since  human  trafficking  crimes dissapear their lives that driven by war, poverty and discrimination. There are various casualities that trigger human  trafficking  and  the  involvement  of  trafficker  in  this  humanity  crime.  This  study  reviews  various literatures  since  library  research  is  the  method  of  this  research.  This  research  analyzes  the  concept  of  war, poverty,  and  domestic  conflict.  Women  and  children  become  vulnerable  target  to  be  smuggled  illegally  to destination  countries.  Many  of  them  finally  end  up  in  torture,  violance  and  sexual  exploitation.  They  have  to keep working with minimum salary just for paying transportation cost. For smugglers, these vulnerable people are potential target to get money from selling them  to other person or group. The smugglers lied to them about the  truly  motives  and  for  the  victims,  the  cost  and  exploitation  are  the  consequences  to  reveal  all  their  the horrible conditions. This research shows that  how women and children start their sad journey since devastated and insecure in the neighbourhood because of war, domestic conflict and never ending poverty
Keywords: Human Trafficking, War, Poverty, Discrimination, Women and Children

## PENDAHULUAN
Para  pelaku  perdagangan  orang  menargetkan  mereka  yang  miskin,  minim  bantuan, perempuan-perempuan  single  di  negara-negara  miskin,  negara-negara  yang  terlibat  perang, atau  bahkan  negara-negara  yang  lagi  ditimpa  bencana.  Para  pelaku  perdagangan  orang membuat janji-janji palsu kepada para perempuan mengenai kehidupan indah di Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Israel, Australia, atau Jepang. Bagi banyak perempuan, tawaran ini seperti  sebuah  undian.  Alih-alih  mendapat  surga  seperti  yang  diimpikan,  mereka  justru berhadapan  dengan  kelompok  kejahatan  terorganisir  yang  menyiksa  lahir  batin  mereka. Dalam  semua  studi  yang  mengkaji  perdagangan  orang,  para  pelaku  perdagangan  orang menjanjikan perempuan-perempuan tersebut dengan upah yang tinggi dan kondisi kerja yang menyenangkan di negara-negara asing yang ditawarkan kepada mereka.
Mereka menjanjikan pada perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan mengenai  kota-kota  besar  yang  menyenangkan  seperti  Tokyo,  Sydney,  London,  Paris, Frankfurt,  Munich,  New  York,  Chicago,  Los  Angeles,  Atlanta,  Milan,  Roma,  Amsterdam, Jenewa, dan negara -negara lain yang akan menjadi kota-kota tujuan. Bagi para korban, cerita mengenai  kota-kota  tersebut  seperti  mimpi  yang  jadi  kenyataan.  Para  korban  ini  adalah mereka yang mencoba lari dari tidak adanya harapan kehidupan di negara asal mereka. Para
pelaku  perdagangan  orang  pergi  ke  kota-kota,  daerah  pedesaan  dan  kota-kota  kecil  untuk merekrut  para  korban.  Jenis  pekerjaan  yang  mereka  janjikan  kepada  para  perempuan  ini adalah  sebagai  pramusaji  bartender  pengasuh,  model,  pembantu  rumah  tangga,  pekerja  di salon, dan sebagainya.
Perdagangan  perempuan  dan  anak  adalah  sebuah  fenomena  global.  Ini  merupakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Perdagangan  orang  merupakan  cerminan  dari  ketiadaan moral  dan  hilangnya  prilaku  yang  baik.  Banyak  negara,  khususnya  negara-negara berkembang,  sangat  lambat  dalam  merespon  keadaan  perdagangan  perempuan  dan  anak. Banyak  organisasi-organisasi  keagamaan  dan  NGO  yang  bersuara  di  berbagai  negara  sejak tahun  1970an  terkait  isu  perdagangan  orang.  Namun  suara-suara  mereka  tidak  terlalu  di dengar  sampai  munculnya  protokol  Palermo  PBB  pada  tahun  2000,  yang  memberi  ruang pada  negara-negara  untuk  meratifikasi  dengan  jadwal  deadline  di  12  Desember  2002. protokol  ini  juga  terbuka  bagi  semua  negara  untuk  hadir  menandatangani  Protokol  tersebut pada  12-15  Desember  di  Itali.  Namun,  ada  beberapa  negara  tidak  meratifikasi  protokol tersebut  sampai  bulan  September  dan  Oktober  2005.  Penundaan  itu  menunjukkan  bahawa beberapa negara belum merasa penting untuk merespon masalah perdagangan perempuan dan anak.  Menyedihkan  sekali  mengetahui  bahwa  ini  menandakan  bahwa  masih  ada  beberapa pihak yang mengabaikan rasa sakit yang diderita kaum perempuan.

## KERANGKA ANALISIS
Tulisan  ini  menganalisis  beberapa  pemikiran  terkait  dengan  Perang,  konflik domestik,  kemiskinan  dan  kejahatan.  Elemen-elemen  ini  memberi  ruang  yang  sangat  besar untuk terciptanya transaksi perdagangan manusia.  Merton dan Durkheim menyatakan bahwa konflik domestik dan perang yang terjadi di negara-negara miskin dan berkembang, memberi ruang  pada  konflik  suku  agar  dapat  mengontrol  pemerintah,  menjalankan  praktik-praktik korupsi, kapitalisme, demokrasi yang berbasis kroni, menciptakan perpecahan sosial (Merton, 1968;  Durkheim,  1964)  di  negara-negara  tesebut.  Dampak  selanjutnya  adalah,  hancurnya penegakan hukum yang berperan sebagai mekanisme kontrol sosial (Hirschi, 1969).
Dalam  rejim-rejim  kolonial,  konflik  antar  etnis  dan  sesama  etnis,  memunculkan adanya  kediktatoran  dan  negara-negara  predator.  Seperti  halnya  rejim  yang  ada  di  Nigeria, Zaire, Uganda, Liberia, Bosnia- Herzegovina, Pecahan Yugoslavia, haiti, Myanmar, Pakistan, Sudan,  Sri  Lanka,  Zimbabwe  dan  sebagianya.  Polisi  dalam  konteks  negara  seperti  ini, dimanfaatkan untuk melindungi agenda politik dari rezim yang diktator dan predator tersebut
untuk  memperluas  kontrol  pada  kejahatan  dan  perlindungan  bagi  warga  negara.    Semakin besar  angka  populasi  yang  tidak  memiliki  pekerjaan,  makan  akan  semakin  banyak  individu yang  hidup  tanpa  harapan,  hidup  dalam  bayang-bayang  potensial  perdagangan  orang. Hasilnya  adalah,  pria-pria  dan  kelompok-kelompok  yang  ada  dalam  rejim  terebut menemukan bagaimana para perempuan dan anak bertahan agar dapat selamat, menjadi target yang  sangat  mudah  menjadi  korban  dari  eksploitasi  perdagangan.  Kemiskikan  bukanlah sebuah teori kejahatan yang universal. Dengan kata lain, kemiskinan tidak dapat menjelaskan kejahatan di semua budaya.
Namun,  kemiskinan  menjelaskan  munculnya  sejumlah  kejahatan  di  negara berkembang,  negara-negara  industri,  termasuk  juga  di  dalam  negara  miskin.  Thomas  More (1949)  menjelaskan,  jika  seorang  pria  diharuskan  untuk  bertahan  hidup,  namun  kebutuhan dasarnya  tidak  tersedia,  ,  maka  sudah  pasti  dia  akan  mencuri.  Selaras  dengan  pendapat Thomas, dimana kondisi ekonomi dari negara-negara berkembang dan negara-negara miskin menghasilkan  gelombang  pengangguran  baik  bagi  mereka  yang  memiliki  keahlian  maupun tidak  pada  tahun  1980an,  dan  akibatnya  adalah,  banyak  lulusan  universitas  dan  sekolah menengah  mengikatkan  diri  mereka  pada  beragam  kejahatan  transnasional,  termasuk perdagangan transnasional perempuan dan anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  melakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  Teknik kepustakaan  ( library  research ). Penulis  melakukan  review  yang  komprehensif  terhadap artikel-artikel  dan  buku-buku  yang  sudah  diterbitkan  mengenai  perdagangan  orang.  Untuk memulai literatur review ini, tulisan ini menetapkan beberapa parameter apa yang dimaksud dengan “perdagangan orang”. Selama lebih dari satu dekade yang lalu, Perdebatan berlanjut sampai  hari  ini  mengenai  kejahatan  kemanusiaan  ini.  Dalam  tulisan  ini,  fokus  perhatiannya ada  pada  klasifikasi  negara  asal,  tujuan  dan  transit,  penyebab,  dan  motif  pelaku  aktivitas kejahatan  perdagangan  orang.  Tulisan  ini  juga  menyertakan  publikasi-publikasi  yang mengulas  aktivitas  kriminal  transnasional  Penelitian  literatur  ini  juga  memfokuskan  pada publikasi-publikasi yang berbahasa Inggris.

## PEMBAHASAN

## Posisi Perempuan Dan Anak Dalam Perang Dan Kemiskinan
Perang-perang di Asia, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Selatan, termasuk juga  bencana-bencana  nasional  yang  terjadi  di  banyak  wilayah  di  dunia  dari  tahun  1960an
sampai  tahun  1990,  menciptakan  banyak  sekali  anak-anak  yatim  dan  piatu  di  Indonesia, Kamboja,  India,  Afrika,  Timur  Tengah  dan  sebagainya.    Anak-anak  yatim  piatu  ini  masuk pada kondisi yang histeris, dan akibatnya adalah, beberapa predator anak menemukan panti- panti yatim piatu dan panti-panti lainnya untuk supplai perdagangan anak. Di Asia Tenggara, ada  banyak  sekali  anak  yatim  dimana  panti  yang  mereka  tinggali  tidak  dapat  menangani mereka  sepenuhnya,  khususnya  yang  terjadi  di  Thailand  (Bales,  2002).  beberapa  dari  anak yatim ini ada di jalan-jalan yang memudahkan para penjual anak dan turis-turis yang mencari kepuasan  seksual.  Secara  illegal  berpindah  anak-anak  yang  tak  memiliki  rumah  dari  Asia Tenggara  menuju  ke  Afrika,  Amerika  Serikat,  dan  Timur  Tengah  menjadi  perjalanan  yang mudah  karena  anak-anak  ini  tidak  memiliki  orang  tua  atau  wali  yang  peduli  terhadap ancaman perdagangan orang.
Perang  dan  bencana  alam  menciptakan  kesempatan  baru  bagi  kejahatan penyelundupan  dan  perdagangan  orang  transnasional  dimana  kejahatan  ini  memang  sudah ada sebelumnya di negara-negara miskin. Di Asia Tenggara, Kamboja adalah satu dari negara berkembang  di  dunia,  dengan  pendapatan  perkapita  $280  U.S  Dollar  per  tahun.  Hampir semua  pekerja  pabrik  garmen  di  Kamboja  adalah  perempuan  muda  yang  belum  menikah dengan kisaran usia 18 dan 25 tahun. Hampir Semua perempuan ini lahir dan dibesarkan di propinsi-propinsi  Thailand  Utara,  dimana  tidak  ada  peluang  kerja  sama  sekali.  Para perempuan ini, menerima rata-rata $40 per bulan, dan mereka dipaksa untuk membayar masa enam  bulan  percobaan  sebesar  $240  untuk  tetap  mendapatkan  pekerjaan  tersebut.  Mereka stress  karena  harus  mengirimkan  uang  kepada  orang  tua  mereka  dan  orang-orang  yang mereka sayang agar terbebas dari hutang.
Akibatnya  adalah,  para  perempuan  muda  ini  merasa  bahwa  mereka  harus  menjadi pekerja  seksual  agar  mendapatkan  uang  tambahan  untuk  memenuhi  tuntutan  orang  tua  dan agar dapat  membayar sewa tempat  tinggal  dan transportasi  ke tempat  kerja mereka. Merasa kesepian, jam kerja  yang panjang (kadang-kadang bahkan mereka harus  bekerja 16 jam per hari),  kondisi  hidup  yang  memprihatinkan,  nutrisi  yang  seadanya,  dan  minim  pengawalan, menyebabkan  banyak  dari  mereka  yang  terjebak  pada  turis-turis  Barat  yang  menawarkan janji palsu mengenai kehidupan indah di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Perancis, dan  lain  sebagainya.  Banyak  dari  kaum  wanita  ini  yang  terjebak  masuk  pada  lingkaran kejahatan-kejahatan kemanusian (Bales, 2002; Ehrenreich, 2002; Lan, 2002; Parrerias, 2002).
Kondisi  yang  sama  terjadi  di  wilayah  Thailand  Utara.  Masyarakatnya  hidup  dalam kemiskinan  dan  sangat  minim  pendidikan.  Hampir  semua  orang  tua  justru  mengalami kecanduan terhadap heroin, dan akibatnya adalah anak-anak mereka harus bekerja pada usia yang  sangat  dini.  Beberapa  anak  kecil  ini  sangat  mudah  untuk  diculik  dan  ditinggalkan  di daerah miskin oleh kelompok penjual orang dan kemudian dijual (Bales, 2002).
Dalam aspek eksploitasi perempuan dan anak di tenaga kerja paksa, Asia Tenggara, khususnya  Thailand  dan  Kamboja  merupakan  pusatnya.  Beberapa  anak  berusia  dibawah  18 tahun dipaksa bekerja selama 16 jam di  pabruk-pabrik.  Di Phnom  Penh, ibu  kota Kamboja, yang  merupakan  rumah  bagi  industri  garmen  negara,  90  persen  pekerjanya  adalah perempuan.  Perempuan-perempuan  ini  mendapatkan  sedikit  sekali  upah  atau  bahkan  tidak lagi memiliki uang setalah membayar hutang mereka. Ekspolitasi perempuan dan anak tidak hanya  ditempatkan  di  Kamboja  tentunya.  Situasi  yang  sama  dapat  dilihat  di  Gabon  dan Afrika Southwest, dimana anak-anak laki-laki dipaksa bekerja di pertanian tanpa dibayar dan mereka terikat sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Anak-anak  ini  biasanya  terikat  hutang  yang  banyak.  Mereka  biasanya  pada  akhir bulan  menyetor  kepada  tuannya.  Beberapa  dari  anak-anak  ini  ada  juga  yang  sukarela memasuki dua negara ini  tapi ketika ingin  kembali  ke negaranya, mereka harus dihadapkan pada biaya transportasi. Sebab lain dari perdagangan perempuan dan anak adalah globalisasi. Ide  untuk  berbagi  kebijakan-kebijakan  poliitk,  budaya,  perdagangan,  dan  kesepakatan- kesepakatan  regional  akan  dieliminasi  oleh  permintaan  akan  visa  untuk  memasuki perbatasan, seperti, Economic Cooperation of West African States Nations, European Union/ North  Atlantic  Treaty  Organisation  Nations,  North  American  States,  dan  model  integrasi lainnya  yang membuat perdagangan perempuan dan anak lintas batas menjadi mudah untuk dilakukan. Khususnya negara yang menjadi bagian dari kesepakatan integrasi tersebut.
Pada faktanya, pengesahkan beragam undang-undang tanpa penegakan aturan adalah jalan  memperluas  kriminilasasi  ini.    Ketika  hukum  dibuat  untuk  mengontrol  prilaku  namun tidak  diterapkan  aturannya,  ini  akan  membuat  masyarakat  justru  terus  melakukan  kejahatan tanpa ada larangan. Ini karena tidak adanya hukuman yang bisa dijadikan contoh bagi pihak lain. Para penjual anak dan perempuan paham akan sistem hukum ini, khususnya karena tidak adanya  hukuman  bagi  mereka-mereka  yang  melakukan  pelanggaran  seks  terhadap  kaum perempuan.  Beberapa  dari  penegakan  hukum  juga  ada  yang  dikorupsi  dalam pelakasanaannya.  Akibatnya  adalah,  perdagangan  perempuan  dan  anak  bukanlah  sebuah
kejahatan  yang  harus  ditakuti  bagi  mereka  yang  terlibat  di  dalamnya,  karena  lemahnya penegakan hukum sebagaimana yang seharusnya.

## Perempuan dan Diskriminasi
Tingkatan perdagangan perempuan dan anak mengerikan hampir di semua wilayah, namun  distuasi  di  Timur  Tengah,  khususnya  Lebanon,  adalah  yang  paling  memprihatinkan. Perbudakan seks, eksploitasi tenaga kerja anak, perbudakan anak, pemerkosaan, pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  terhadap  para  migran  dan  perempuan,  gadis-gadis  muda  serta anak  laki-laki  di  Lebanon  melewati  batas  epidemik.  Situasinya  sangat  buruk,  sebagaimana yang  dilaporkan  oleh  Amnesty  Internasional,  dimana  sampai  pada  titik  PBB  mengirimkan seorang ahli perdagangan orang untuk mengunjungi Lebanon dan menginvestigasinya. Sigma Huda, Reporter khusus United Nations Commis on Human Trafficking in Persons, khususnya untuk  perempuan dan anak, memberitahukan media mengenai temuannya di  Beirut pada 15 September,  2005,  di  akhir  kunjungannya.  Itu  adalah  sembilan  hari  temuannya,  bagian  kecil yang  diambil  dari  persentasi  Huda  terhadap  Press  di  Beirut,  menunjukkan  tingkat perdagangan orang dan pelanggaran hak asasi manusia di Lebanon.
Dalam  perjalanan  misi  seorang  peneliti  Huda  ditemukan  bahwa    bahwa  sejumlah orang,  perempuan  menjadi  bagian  yang  mayoritas,  menjadi  korban  yang  diperdagangan  di Lebanon. Sayangnya, mereka-mereka ini adalah warga Lebanon yang tidak dikenal, mungkin karena mereka para korban berkebangsaan asing atau berasal  dari masyarakat  dengan status sosial yang rendah Korban-korban perdagangan orang Lebanon seringkali mereka yang tidak terlihat karena mereka menderita di tempat-tempat  yang tersembunyi dari sorot mata publik seperti  rumah  dan  kamar-kamar  hotel.  Banyak  dari  elemen  masyarakat,  termasuk  pegawai pemerintah mengetahui kondisi diskriminasi ini yang berbasis ras, warna kulit, etnisitas dan jender  yang  berkontribusi  terhadap  kemakmuran  perdagangan  orang.  Budaya  taboo mencegah diskusi publik mengenai isu-isu yang berhubungan dengan ekspolitasi seksual juga menjadi faktor terhadap tragedi ini (Huda, 2005).
Menurut  Huda  (2005),  antara  150.000  sampai  200.000  para  pekerja  migran  di Lebanon  adalah  korban-korban  perdagangan  orang.  1946  Labor  Code  Lebanon  tidak melindungi para pekerja domestik yang berasal dari negara asing, yang mayoritasnya adalah perempuan  yang  datang  dari  Asia  dan  Afrika.  Menurut  Huda,  mereka  tidak  punya  akses untuk  ke  pengadilan  tenaga  kerja  Lebanon  (Lebanese  Labour  Courts).  Huda  melaporkan bahwa  para  migran  menandatangani  sebuah  kontrak  dengan  sebuah  agensi  tenaga  kerja  di
negara mereka, namun saat tiba di Lebanon, mereka dipaksa menandatangani kontrak kedua, “  dimana  kontrak  tersebut  dalam  bahasa  Arab”  yang  bahasanya  sama  sekali  tidak  mereka pahami.
Para migran ini dipaksa bekerja 16 jam per hari, tujuh hari dalam satu minggu, tanpa kejelasan  upah  mereka.  Mereka  tidak  paham  bahwa  ini  semua  ada  di  kontrak  baru  yang mereka  tandatangani.  Ini  adalah  kontrak  yang  benar-benar  mengerikan.  Beberapa  migran pernah  mencoba  untuk  melarikan  diri  dari  tuan-tuan  mereka  akan  mendapatkan  siksaan, pemerkosaan  yang  lebih  mengerikan  ketika  mereka  berhasil  ditangkap  (Huda,  2005).  Huda juga  mencatat  bahwa  beberapa  perempuan  terjebak  dalam  pusaran  hutang  dan  tidak  akan pernah kembali ke negara asalnya.  Ketika mereka berada di Lebanon, mereka diperlakukan tidak seperti warga Lebanon.

## Mengidentifikasi Pelaku Perdagangan Orang
Para  pelaku  perdagangan  orang  menyiapkan  kontrak  dan  tanda  tangan  dari  para perempuan  mudah  yang  sepakat  dengan  tawaran  yang  diberikan  (Richard,  2000;  esadze, 2004). Mereka mengiklankan peluang-peluang kerja yang tersedia di banyak negara seperti di Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Israel, Italia, dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, beberapa  pelaku  kejahatan  bekerjasama  dengan  biro  perjalanan,  agensi-agensi  lowongan kerja untuk merekrut para korban. Para pelaku perdagangan orang ini menyiapkan dokumen- dokumen perjalanan, beberapa dokumen ada yang asli, namun proses mendapatkannya justru dengan  cara  pemalsuan  data  agar  mendapatkan  dokumen  yang  dibutuhkan.  Di  beberapa negara  asal,  Perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  penculikan  diselundupkan  ke Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia atau bahkan Jepang.
Para perempuan yang diculik ini adalah mereka yang dijual dua bahkan sampai tiga kali pada pemilik rumah bordil  yang berbeda. Mereka  yang dengan sukarela adalah mereka yang seringkali merupakan korban dari lilitan hutang karena para penjual itu mengeksploitasi mereka  dan  mengharuskan  para  korban  membayara  $10.000-50.000  dollar  sebelum  mereka bebas. Penculikan, ancaman, dan intimidasi dalah metode-metode rekrutmen yang digunakan di semua negara asal (Richard, 2000).
Menurut  Nigerian  human  rights  group  dan  Constitutional  Rights  Project  Report banyak keluarga Nigeria yang berupaya mencari kehidupan di dalam maupun diluar Nigeria. Chukwudi  Joseph  yang  berusia  10  tahun  direkrut  dan  dipekerjakan  di  sebuah  perusahaan
kayu di Gabon. Setelah tiga tahun, pemerintah Gabon mendeportasi dirinya ke Nigeria. Dan dia tidak pernah mendapatkan upah atas kerjanya. Tope , gadis muda yang berusia 13 tahun berasala  dari  negara  tetangganya  yaitu  Benin  atas  janji  kerja,  namun  ketika  dia  sampai  di Lagos (Nigeria) justru terperangkap dalam rumah bordl. Ketika dia ternyata hamil, dia justru ditinggalkan  di  jalanan.  (Torstein,  1996).  di  wilayah  perang  seperti  Rwanda,  Yugoslavia, Bosnia,  Kososvo,  Kongo,  Sudan,  Sierra  Leone,  Liberia,  Afghanista,  dan  Irak,  para  pelaku perdagangan orang tersebut menjanjikan para gadis muda, ibu, dan anak-anak mereka bahwa mereka  akan  dipindahkan  dari  wilayah  perang  ke  tempat-tempat  yang  lebih  baik.  Mereka yang frustasi, tentu akan menerima tawaran palsu ini. Mereka justru terjebak pada perjalanan menjadi budak. Para gadis muda dan anak-anak dijual dan berkahir di prostitusi.
Penjual  professional  biasanya  merupakan  orang-orang  dari  sindikat  kejahatan terorganisir yang memiliki teknologi untuk memproduksi paspor-paspor dari banyak negara. Bagi negara-negara maju, seperti  Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Itali, dan juga Inggris, dokumen-dokumen kejahatan terorganisir ini dapat merubah foto dari illegal migran menjadi orang  yang  sah  untuk  masuk  ke  Amerika  Serikat,  Kanada,  Inggris,  Perancis,  Itali  atau Jerman. Ini sudah terjadi sejak tahun 1970an.  Dengan paspor dan visa  yang asli tapi palsu, mereka  dapat  terbang  ke  negara  mana  saja.  Kadang,  kadang,  para  sindikat  ini  bahkan bekerjasama dengan kedutaan atau konsulat untuk kemudahan mendapatkan passport maupun visa.
Beberapa  dari  pelaku  perdagangan  perempuan  dan  anak  ini  adalah  justru  mereka yang seharusnya melindungi perempuan dan anak yakni_ polisi dan para penjaga keamanan. Beberapa  polisi  di  negara  yang  berbeda  dan  pasukan  perdamaian  PBB  sudah  menangkap mereka-mereka  yang  terlibat  dalam  kejahatan  perdagangan  manusia  ini.  Misalnya,  PBB menangkap  mereka-mereka  yang  terlibat  di  Kosovo.  Pada  5  Oktober  2005,  didapati  polisi internasional  yang  diduga  terlibat  dalam  kasus  perdagangan  manusia,  dua  minggu sebelumnya, dua orang polisi lokal juga ditangkap atas kasus perdaagangan orang di Kosovo bagian Utara (Krasmigi, 2005).
Amnesty  Internasional  mengatakan  bahwa  kehadiran  pasukan  perdamaian internasional  di  Kosovo  justru  melancarkan  eksploitasi  seksual  terhadap  perempuan. Amnesty  Internasional  mengklaim  bahwa  PBB  dan  North  Atlantic  Treaty  Organisation (NATO) di wilayah tersebut justru menggunakan perempuan dan anak yang menjadi korban
tersebut untuk tujuan seks bagi para tentara yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak. Amnesty Internasional melaporkan perlawanan terhadap perdagangan orang di Kosovo. dan  mengklaim  bahwa  “gadis-gadis  muda  yang  berasal  dari  Negara-negara  Eropa  Timur dijual untuk perbudakan seks”.
Amnesty  Internasional  telah  mewawancarai  perempuan dan gadis-gadis  muda  yang telah  diperdagangkan  ke  Maldova,  Bulgaria,  dan  Ukraina  untuk  memenuhi  industri  seks Kosovo.  Mereka  melaporkan  bahwa  budak-budak  seks  dipindahkan  secara  illegal  melewati perbatasan  dan  dijual  di  “trading  houses”,  dimana  mereka  kadang-kadang  dicekoki  dengan narkoba  dan  “  dirusak”  sebelum  dijual  dari  satu  pedagang  ke  pedagang  orang  yang  lain dengan  kisaran  harga  dari  50  sampai  dengan  3500  euro.  Laporan  termasuk  juga  bagaimana testimoni  penganiayaan,  penyiksaan  yang  dialami  para  perempuan  tersebut,  termasuk pukulan dan pemerkosaan. Laporan tersebut juga mengutuk peran pasukan perdamaian yang memperkeruh keadaan, bahkan sejak kedatangan pasukan perdamaian di tahun 1999, dimana sejumlah  tempat  di  Kosovo  dimana  para  perempuan  dan  gadis-gadis  muda  di  eksploitasi, seperti  klub  malam,  bar,  restauran,  hotel,  dan  cafe  yang  jumlahnya  meningkat  dari  18  di tahun 1999, menjadi 200 di tahun 2003 (Krasmigi, 2005).

## SIMPULAN
Tekanan  ekonomi  adalah  faktor  utama  dalam  perdagangan  perempuan  dan  anak. Baik  kaum  kaya  maupun  miskin  menginginkan  hal-hal  baik  dalam  hidup.  Yang  kaya menginginkan  untuk  menjadi  lebih  kaya,  dan  kaum  miskin  juga  tidak  ingin  terus  menerus terperangkap  dalam  kemiskinan.  Kedua  kelompok  masyarakat  ini  berusaha  untuk mendapatkan  kekayaan  dengan  beragam  cara.  Oleh  karena  itu,  mengontrol  akses  beberapa orang  dalam  upaya  pencarian  kekayaan  mereka  adalah  salah  satu  cara  yang  akhirnya ditempuh.  Perdagangan  perempuan  dan  anak  adalah  persoalan  umum  di  hampir  semua wilayah,    dimana  peluang  untuk  bertahan  hidup  memang  minim,  seperti  yang  terjadi  di Thailand  Utara,  daerah  pedesaan  Kamboja,  negara-negara  di  Eropa  Timur,  dan  Afrika.  Di wilayah-wilayah  ini,  kemiskinan  menjadi  alasan  wajar  bagi  banyak  pelakumelakukan kejahatan  terhadap  para  gadis  muda  dan  anak-anak.  Bertahan  hidup  mengalahkan  aspek moral dan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bales, K. (2002). Because she looks like a child. In: Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers  in  the  New  Economy ,  ed.  Barbara  Ehrenreich  and  Arlie  Russell  Hochschild, Henry Holt, New York.
Beccaria, C. (1819). On Crimes and Punishment , trans. Edward D. Ingraham, 2nd ed., Philip H. Nicklin, Philadelphia.
Bentham,  J.  (1967). A  Fragment  on  Government  and  an  Introduction  to  the  Principles  of Morals and Legislation, Basil Blackwell, Oxford. Chambliss  W. dan  M. Mankoff. (1976). Whose Law? What Order? A Conflict Approach to Criminology , John Wiley and Sons, New York. Durkheim, E. (1964). Division of Labor in Society , Free Press, New York. Ehrenreich, B. (2002). Maid to Order. In: Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy , ed. Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild,
Henry Holt, New York.
Hirschi, T. (1969). The Causes of Delinquency , University of California Press, Berkeley. Huda,  S.(2005).  Human  trafficking:  Expert  on  trafficking  in  persons  end  visit  to  Lebanon, http://www.humantrafficking.org/collaboration/regional/ame/news/2005_
09/expert_statement.
Lan,  P.  (2002).  Among  women:  Migrant  domestics  and  their  Taiwanese  employers  across generations.  In: Global  Woman:  Nannies,  Maids,  and  Sex  Workers  in  the  New Economy ,  ed.  Barbara  Ehrenreich  and  Arlie  Russell  Hochschild,  New  York:  Henry Holt, New York.
Krasmigi,E.  (2005).    ISN  Security  Watch,  http://www.humantrafficking.org/collaboration/ regional/ seur/news/2005_09/combating.htm.
McCaghy, C.  (1980). Crime in America , Free Press, New York. Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure , Free Press, New York.
More, T. (1949). Utopia , trans. H.B.S. Ogden, Appletone-Century Crofts, New York, 1516.
Parrerias, R.S. (2002). The care crisis in the Philippines: Children and transnational families in the new global economy. In: Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy , ed. Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hoch schild, Henry Holt, New York.
Quinney, R. (1977). Class, State and Crime: On the Theory and Practice of Criminal Justice , David McKay, New York.
Richard, A.O. International Traἀ cking in Women in the United States: A Contem porary Manifestation of Slavery and Organized Crime , Center for the Study of Intelligence, Washington, D.C., 2000 .
Torstein,M.  (1996). Child Slavery: Nigerian Human Rights Group Reporting , Press Digest, Lagos, Nigeria.