## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04/2020
Agustinus F. I. Napitupulu, Jayanti Puspitaningrum, Suwito, Maria Yeti Andrias, Yulianus Payzon Aituru
Universitas Yapis Papua, Indonesia
Email : agustinus123@gmail.com, jayantipuspita0611@gmail.com, suwitojpr2@gmail.com, yetiandrias1973@gmail.com, safanyames@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Evektivitas,    Keputusan Mentri Hukum Dan Ham, Covid-19 Hak  dasar  untuk  hidup  merupakan  hak  asasi  yang  dilindungi  dalam  konstitusi negara  Indonesia.  Dalam  hal  ini  warga  masyarakat  binaan  tetap  memiliki  hak untuk  hidup  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusianya  sehingga  negara  wajib untuk berupaya melindunginya dari bahaya pandemi Covid-19 yang mengancam lokasi  Lapas  tempat  hunian  warga  binaan.  Implementasi  kebijakan  Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 belum begitu efektif karena masih adanya Narapidana dan  Anak  yang  dikembalikan  ke  Lapas  atau  Rutan  karena  kembali  melakukan kejahatan.  Dalam  bidang  pengawasan  masih  terdapat  kekurangan,  yaitu pengawasan hanya melibatkan unsur dari Bapas dan Kejaksaan yang terbatas.

## ABSTRACT
Keywords : Evektivity,  Decree  of  the Minister  of  Law  and Human Rights, Covid-19 The  basic  right  to  life  is  a  human  right  protected  in  the  Indonesian constitution. In this case, residents of the assisted communities still have the right to life as part of their human rights so that the state is obliged to try  to  protect  them  from  the  dangers  of  the  Covid-19  pandemic  which threatens  the  location  of  prisons  where  assisted  residents  live.  The implementation  of  the  policy  of  the  Decree  of  the  Minister  of  Law  and Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  M.Hh- 19.Pk.01.04.04/2020  has  not  been  very  effective  because  there  are  still prisoners and children who are returned to prisons or detention centers for returning to commit crimes. In the field of supervision, there are still shortcomings,  namely  that  supervision  only  involves  elements  of  the Bapas and the Prosecutor's Office which are limited..

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum  dilandasi  oleh  beberapa  asas,  yang diantaranya asas legalitas yaitu bahwa semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau  pemerintah  harus  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  tertentu  yang  sudah  ada  sebelum perbuatan itu dilakukan (Usman, 2015). Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar  tentang rechtsstaats .  Hal  ini  dapat  dimengerti  dalam  banyak  hal,  antara  lain  Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut ide rechtsstaats (Hadjon, 1987).
Dalam perkembangan dunia pada beberapa waktu terakhir ini berada dalam suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan yaitu akibat dari munculnya pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19)  (Arnani,  2020).  Sejak  bermulanya  penyebaran  virus  tersebut  di  kota  Wuhan,  Cina  bulan Desember tahun 2019, hingga saat ini telah menyebar ke hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Efek dari penyebaran virus Covid-19 telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang semakin  lama  semakin  meningkat,  hingga  dalam  jangka  waktu  lama  berdampak  pula  pada kerugian  material  yang  semakin  besar,  dan  berimplikasi  pada  aspek  sosial,  ekonomi,  dan kesejahteraan  masyarakat  (Winanti  et  al.,  2020).  Adanya  virus  dengan  sebutan  Covid-19  ini membuat  negara-negara  di  dunia  mengambil  kebijakan  isolasi  penuh  atau lockdown dan  jenis pembatasan sosial lainnya untuk mencegah penularan virus ini. Selain masalah kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga memberi dampak buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial  dan  ekonomi  nasional  maupun  global  (Wahidah  et  al.,  2020).  Dengan  kondisi  demikian, pemerintah  perlu  menggelontorkan  dana  tambahan  yang  tidak  hanya  untuk  bidang  kesehatan, namun  alokasi  anggaran  yang  tidak  sedikit  itu  juga  diperuntukan  bagi  penanggulangan  sektor- sektor pemerintahan yang terdampak. Keadaan ini harus dengan sigap ditangani secara cermat oleh pemerintah,  karena  jika  dibiarkan  berlarut-larut  efek  pandemi  yang  terjadi  ini  dapat  dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan jumlah pendapatan negara, dan meningkatkan  belanja  serta  pembiayaan  negara  sebagai long  term  effect yang  sulit  dipulihkan (Adiyanta et al., 2021).
Pemerintah  merespon  keadaan  ini  dengan  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  regulasi, salah  satunya  dengan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana  dan  Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Penanganan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  COVID-19  (Harahap,  2021).  Wabah  Pandemi Covid-19 selain menjadi angin segar bagi para narapidana di Indonesia, juga menjadi perdebatan bagi para para pemangku kebijakan di negeri ini. Karena, di satu sisi Menteri Hukum dan HAM membebaskan  ribuan  narapidana  dari  penjara,  sedangkan  aparat  kepolisian  tetap  berupaya menangkap  pelaku  kejahatan  dan  tentunya  mempidanakan  serta  memasukkan  ke  dalam  sel penjara. Kehebohan kebijakan Kemenkumham terdengar nyaring dibeberapa media berita (Yunus, n.d.). Melalui program asimilasi dan integrasi/pembebasan bersyarat dari Kemenkumham terkait upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  COVID-19  di  lembaga  pemasyarakatan, rumah  tahanan  negara,  dan  lembaga  pembinaan  khusus  anak  (LPKA),  maka  ribuan  narapidana khususnya  anak  mendapatkan  pembebasan  (Fira,  2022).  Adapun  ketentuan  dalam Kepmenkumham  ini  dijelaskan  bahwa  hanya  bagi  narapidana  dan  anak  yang  dapat  dibebaskan setelah melalui asimilasi, yaitu narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan
31  Desember  2020,  dan  narapidana  yang  setengah  masa  pidananya  jatuh  sampai  dengan  31 Desember 2020.
Dalam wawancara dengan salah satu  media elektronik, menteri Hukum dan Ham  Yasona Laoly menegaskan bahwa, “Pengetatan pelaksanaan asimilasi dan integrasi juga sudah dilakukan sejak  awal  mulai  dari  prosedur  pemberian,  pertanggungjawaban  keluarga  narapidana,  hingga pengawasan narapidana asimilasi secara langsung maupun daring” (Ramadhan, 2020).
Kebijakan  ini  diambil  tanpa  pertimbangan  yang  matang  karena  sebelumnya  banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan lebih liar (Suparman Marzuki,  2020).  Jika  sebelumnya  kondisi  para  tahanan  tidak  terlalu  begitu  dilirik  dan  lembaga pemasyarakatan  dianggap  sebagai  tempat  yang  cukup  pantas  bagi  mereka  yang  bersalah  agar mendapatkan efek jera, namun pada saat sekarang hal ini menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan  tersebut  tentu  saja  akan  sangat  memudahkan  bagi  para  napi  menjadi  sasaran  virus mematikan  ini,  apalagi  banyak  diantara  mereka  yang  sudah  berusia  diatas  60  tahun  dan  sudah menjalani masa hukuman lebih dari 2/3 masa tahanan. Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan  dan  usulan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Yasona  Laoly  terkait pembebasan  napi  yang  berdesakan  demi  mengurangi  resiko  penularan  Covid-19  ini  (Sutrisno, 2020).
Namun sayangnya, isu dalam pembebasan ini ternyata disusupi oleh adanya beberapa napi koruptor yang turut serta didalamnya. Memang sangat disayangkan, jika jumlah kapasatitas napi yang  akan  dibebaskan  harus  dikurangi  dan  dibagi  dengan  para  napi  koruptor,  padahal  di pemberitaan media dan di televisi pun sudah sering disiarkan bagaimana spesialnya sel tahanan para  koruptor.  Sejauh  ini  total  narapidana  yang  telah  dibebaskan  karena  program  asimilasi  dan integrasi/pembebasan  bersyarat  lebih  dari  35.000  orang.  Namun  hal  tersebut,  menjadi  sebuah pertanyaan di tengah masyarakat bahwa apakah para narapidana yang telah dibebaskan melalui program  asimilasi  dan  integrasi  telah  melalui  tahap  penilaian  perilaku  dengan  benar  (Anwar, 2020).  Pertanyaan  lainnya  adalah  apakah  program  tersebut  justru  berpotensi  menimbulkan permasalahan  baru.  Pembebasan  narapidana  tersebut  justru  menjadi  keresahan  di  tengah masyarakat, dimana sekarang ini masyarakat dipertontonkan dengan sederet kasus kejahatan yang dilakukan  kembali  oleh  beberapa  napi  yang  baru  saja  diberikan  kebebasaan  melalui  kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di  tengah  pandemi  Covid19,  yang  tentu  saja  hal  tersebut  berdampak  terhadap  aspek  sosial, ekonomi, serta keamanan (Pasaribu, 2021).
Saat ini masyarakat tak hanya dirisaukan dengan penyebaran Covid-19, namun juga harus semakin waspada dari aksi kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang
tidak  menentu  di  tengah  pandemi  Covid19,  tingkat  pengangguran  yang  semakin  meningkat sehingga  menjadikan  potensi  kejahatan  yang  semakin  besar.  Oleh  karenanya,  dapat  dinilai  dari beberapa  kejadian  tersebut  merupakan  buah  dari  kebijakan  yang  tidak  tepat.  Asimilasi  dan integrasi/Pembebasan  bersyarat  menjadi  kontroversi,  karena  dikhawatirkan  tidak  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  dan  kebijakan  yang  dibuat  tanpa  melalui proses  pertimbangan  yang  matang.  Hal  ini  berakibat  menurunnya  kepercayaan  masyarakat sehingga  pemerintah  dinilai  tidak  sungguh-sungguh  untuk  berkomitmen  dalam  memberantas korupsi  dan  menamin  keamanan  pada  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  harapan  masyarakat terhadap  penegak  hukum  agar  bekerja  secara  profesional  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing  menjadi  semakin  menurun.  Sebagus  apapun  aturan  yang  dibuat  apabila  tidak diimbangi  dengan  kemampuan  yang  maksimal  dari  aparatur  yang  bertugas  mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut dapat berakibat buruk bagi keamananan.
Polemik  terkait  Kepmenkumham  ini  tidak  berhenti  sampai  disitu  karena  tenyata  aturan hukum  ini  bertolak  belakang  dengan  aturan  hukum  lain  dalam  ranah  pencegahan  dan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19. Di satu sisi berupaya menghambat penyebaran dengan mengeluarkan para napi yang masih berada di dalam penjara, namun disisi lain malah ada aturan  yang  mengancam  akan  memasukkan  ke  dalam  sel  penjara  bagi  pelanggar  aturan  terkait pencegahan wabah ini. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  khususnya  Pasal  93  memang  sudah  mengatur  tentang  aturan  bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain Pasal 218 KUHP. Hal ini kemudian ditindaklanjuti  pemerintah  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karenanya, saat Peraturan Pemerintah telah  resmi  dikeluarkan,  maka  pihak  kepolisian  sebagaimana  amanat  Presiden  secara  tegas melakukan  tindakan  upaya  penegakan  hukum  bagi  pelanggarnya.  Artinya,  pencegahan  wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Permasalahanya dengan adanya  kontroversi dalam implementasi Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- 19.PK.01.04.04/2020, maka pelaku kejahatan  bisa dibebaskan  pada masa Covid-19.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  empiris,  yakni  dengan  mempelajari  pasal-pasal perundangan,  pandangan  pendapat  para  ahli  dan  menguraikannya  dalam  karya  penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam mengolah dan menganalisis  data-data  dari  lapangan  yang  disajikan  sebagai  pembahasan.    Terkait  dengan penelitian ini maka fokus kajiannya adalah kepada penerapan kaidah hukum yang berlaku dan asas hukum yang menjadi pertimbangan hukum Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh- 19.Pk.01.04.04/2020 serta implementasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  hukum  adalah  suatu  kemampuan  hukum  untuk  menciptakan  atau  melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Tjandrasari & Yudho, 1987). Kriteria untuk menilai suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktik dan menghasilkan dampak yang diharapkan dari tujuan para pembuat produk hukum tersebut.
Regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Ham  terkait  upaya  pencegahan penyebaran  pandemi  Covid-19  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  mengeluarkan  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh- 19.Pk.01.04.04/2020 telah dilaksanakan di setiap Lembaga Pemasyarakatan, yang mana beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang telah melaksanakan program asimilasi dan integrasi tersebut salah satunya adalah Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua sebagai lokasi pengambilan data bagi peneliti, yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 1 Jumlah Narapidana Penerima Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Periode 31 Maret S/D 30 Desember 2020 No Nama UPT Asimilasi Napi Asimilasi Anak Integrasi Napi Jumlah PB  CB  CMB 1 Rutan Kelas IIB Kupang 76 76 2 Lapas Kelas IIA Ende 32 4 36 3 Lapas Kelas IIB Atambua 123 5 128
Dari 76 Narapidana di Rutan Kelas IIB Kupang, 36 Narapidana di Lapas Kelas IIA Ende, dan  123  Narapidana  dan  5  Anak  di  Lapas  Atambua  yang  menerima  Asimilasi  dan  Integrasi tersebut  ada  yang  dikembalikan  kedalam  Lapas  karena  kembali  melakukan  kejahatan,  yang peneliti uraikan dalam tabel berikut :

## Tabel 2
Narapidana Dan Anak Penerima Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Periode 31 Maret S/D 30 Desember 2020 Yang Dikembalikan  Ke Lapas Karena Kembali Melakukan
Kejahatan No Nama UPT Narapidana  Anak Jumlah Keterangan 1 Rutan  Kelas  IIB Kupang 1 1 Masuk kembali ke Lapas karena melakukan pelanggaran 2 Lapas  Kelas  IIA Ende 1 1 Masuk kembali ke Lapas karena melakukan tindak pidana lagi 3 Lapas  Kelas  IIB Atambua 1 1 Masuk kembali ke Lapas karena melakukan pelanggaran
Berdasarkan  data  diatas  terlihat  bahwa  Narapidana  dan  Anak  penerima  Asimilasi  dan Integrasi  Covid-19  yang  dikembalikan  kedalam  Lapas  atau  Rutan  karena  telah  melakukan kejahatan lagi sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan
Apabila dilihat dari segi substansi atau regulasi, suatu regulasi atau kebijakan akan dapat dikatakan efektif apabila dalam setiap produk hukum yang akan menjadi  landasan dari regulasi atau kebijakan memiliki atau didukung oleh :
a. Unsur filsafat yang memadai;
b. Pertimbangan ilmu pengetahuan;
c. Unsur objektif atau sasaran yang jelas;
d. Unsur pertimbangan ekonomi;
e. Kesesuaian dengan ketentuan dasar yang lebih tinggi; dan
f. Pemenuhan kaidah-kaidah legal drafting (Dumadi, 2016)
Selanjutnya  apabila  dilihat  dari  segi  budaya  hukum  suatu  kebijakan  atau  peraturan  akan dapat dikatakan efektif apabila kebijakan atau peraturan tersebut didukung oleh :
a. Political will atau komitmen yang kuat dari institusi terkait;
b. Tidak adanya konflik kepentingan;
c. Pemahaman  ketentuan  yang  mendalam  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan regulasi atau kebijakan;
d. Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi/atau kebijakan;
e. Integrasi  profesi  atau  kejujuran  sehingga  tidak  ada  indikasi crony-capitalisme pelaksaan regulasi atau kebijakan;
f. Tidak  adanya  diskriminasi  atau  ada  keterbukaan  pelaksanaan  regulasi/kebijakan (Dumadi, 2016)
Suatu  regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan  atau  kebijakan  secara  kelembagaan akan dapat dikatakan efektif apabila memiliki atau didukung oleh :
a. Dasar  hukum  pendirian,  yang  memberikan  legalitas  keberadaan  regulasi  dan  instansi  yang terkait;
b. Dasar hukum  kewenangan, yang memberikan kejelasan cakupan kewenangan dari masing- masing institusi yang terlibat dalam regulasi/kebijakan;
c. Adanya hierarki dan mekanisme kerja, yang memberikan kejelasan bagaimana regulasi atau kebijakan dapat dilaksanakan oleh institusi yang terkait; dan
d. Kelengkapan  peraturan  pendukung  yang  memudahkan  institusi  terkait  untuk  melakukan eksekusi kebijakan sesuai kewenangan yang dimiliki (Dumadi, 2016).
Keempat  faktor  tersebut  saling  terkait  dalam  menentukan  tolak  ukur  efektifnya  suatu peraturan yang dikeluarkan sehingga memiliki dasar hukum atau dasar kebijakan yang jelas untuk mendukung berlangsungnya peraturan tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  produk  hukum,  dalam  hal  ini  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh- 19.Pk.01.04.04/2020, maka efektivitas Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020  dapat  dilihat  dari  faktor-faktor  sebagai berikut:
a. Dasar hukum pendirian.
Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 dibuat dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang tetap melekat dalam diri setiap manusia dalam kondisi apapun. Yang mana warga binaan terlepas dari kewajibannya untuk menjalani hukuman tetap  merupakan  warga  negara  yang  harus  dilindungi  dari  pandemi  Covid-19  yang  sedang menyebar dengan sangat cepat.
b. Dasar hukum kewenangan
Terkait  dengan  upaya  pencegahan  Covid-19,  Menteri  Hukum  dan  HAM  memiliki kewenangan  untuk  mengeluarkan  peraturan  terkait  pengaturan  yang  dilakukan  dalam  satuan jajarannya.
c. Adanya hierarki dan mekanisme kerja
Pelaksanaan  pemberian  asimilasi  dan  integrasi  dalam  rangka  mencegah  penyebaran Covid-19  dilakukan  dengan  sistem  pembagian  tugas  dan  kewenangan  untuk  menjaga pelaksanaan asimilasi dan integrasi, dan pengawasan narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi dan integrasi.
d. Kelengkapan Peraturan Pendukung
Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 telah menjadi acuan dalam pemberian asimilasi dan integrasi, yang selanjutnya dikeluarkan regulasi lanjutan untuk mendukung pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh- 19.Pk.01.04.04/2020. Regulasi lanjutan tersebut yaitu:
1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2020 Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyeberan Covid-19.
2) Surat Edaran Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 TAHUN 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  Dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
3) Surat  Edaran  Nomor:  PAS-497.pk.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  Dan Pembebasan  Narapidana  Dan  Anak  Melalui  Asimilasi  Dan  Integrasi  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, serta hasil implementasi pemberian asimilasi dan integrasi  dalam  upaya  pencegahan  penyebaran  Covid-19  terhadap  warga  binaan  di  lingkungan Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua penerima asimilasi dan  integrasi  Covid-19,  yang  mana  masih  adanya  Narapidana  dan  Anak  yang  dikembalikan  ke Lapas atau Rutan karena kembali  melakukan kejahatan menunjukan bahwa implementasi  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh- 19.Pk.01.04.04/2020 masih belum dapat dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik di  lingkungan  Rutan  Kelas  IIB  Kupang,  Lapas  Kelas  IIA  Ende,  dan  Lapas  Kelas  IIB  Atambua yang menjadi tempat penelitian bagi penulis .

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020  dalam  pemberian  dan  pelaksanaan asimilasi dan integrasi di Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua  masih  belum  dapat  dikatakan  memiliki  tingkat  efektivitas  yang  sangat  baik  di lingkungan Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas  Kelas  IIB Atambua karena  masih  adanya  Narapidana  dan  Anak  yang  dikembalikan  ke  Lapas  atau  Rutan  karena melakukan  pelanggaran  dan  kembali  melakukan  kejahatan.  Selain  itu  dalam  bidang pengawasan masih terdapat kekurangan, yaitu pengawasan hanya melibatkan unsur dari Bapas dan  Kejaksaan.  Tentunya  personil  yang  ada  di  Bapas  dan  Kejaksaan  terbatas  untuk melaksanakan  pengawasan  terhadap  seluruh  Narapidana  dan  Anak  penerima  asimilasi  dan integrasi terkait Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta, F. C. S., Widyastuti, C. S., & Rosalina, E. (2021). Pemanfaatan Diskresi Kewenangan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. Perspektif , 26 (1), 17–26.
Anwar, M. (2020). Asimilasi dan peningkatan kriminalitas di tengah pembatasan sosial berskala besar pandemi corona. Adalah , 4 (1), 101–106.
Arnani, M. (2020). Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global. Kompas. Com .
Dumadi,  W.  (2016). Malpraktik  Apoteker  Dalam  Pelayanan  Kefarmasian .  Universitas  Islam Indonesia.
Fira,  H.  (2022).  Asimilasi  Bagi  Narapidana  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Integrasi  untuk Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19pada  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I Padang. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (12), 4187–4202.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-
prinsipnya,  penanganannya  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan pembentukan peradilan administrasi negara . Bina Ilmu.
Harahap, Z. (2021). Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua . Universitas Medan Area.
PASARIBU,  R.  S.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi (Studi Kasus Polrestebes Medan).
Ramadhan,  A.  (2020). Yasonna  Nilai  Gugatan  soal  Asimilasi  Napi  Terkait  Covid-19  Tak Seharusnya Ada .
Suparman Marzuki, D. S. H. (2020). Kebijakan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia .
Sutrisno, D. S. (2020). Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan) .
Tjandrasari, W. Y., & Yudho, W. (1987). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Jurnal: Hukum Dan Pembangunan, No I , 1 .
Usman,  A.  H.  (2015).  Kesadaran  hukum  masyarakat  dan  pemerintah  sebagai  faktor  tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1), 26–53.
Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). Pandemik COVID-19:  Analisis  perencanaan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  berbagai  upaya pencegahan. Jurnal Manajemen Dan Organisasi , 11 (3), 179–188.
Winanti,  P.  S.,  Darmawan,  P.  B.,  &  Putri,  T.  E.  (2020).  BAB  2  Komparasi  Kebijakan  Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID-19. Tata Kelola Penanganan COVID- 19 Di Indonesia, Edited by Wawan Mas’ Udi and Poppy S. Winanti, Mei , 19–45.
Yunus, N. R. (n.d.). Cita hukum politik negara . Pascal Books.