Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1381-1384
Otokritik Aplikasi Fatwa Akad Musyarakah di Lembaga keuangan syariah
Syamsuri 1) , Arfian Risqi Mubarok 2)
1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor
2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor *Email korespondensi: arfianmubarok42007@mhs.unida.gontor.ac.id

## Abstract
Selaras dengan perkembangan zaman sistem perekonomian juga mengalami perkembangan. Lembaga keuangan Syariah  (LKS)  muncul  sebagai  alternatif  dari  merosotnya  sistem  ekonomi  konvensional.  Perbankan  syariah dituntut untuk selalu melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Namun,  fakta  menunjukkan  pengembangan  produk  dan  layanan  untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transaksi perbankan syariah secara baik belum berjalan optimal, terlebih pada  produk  yang  berbasis  kemitraan.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  08/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana  dari  pihak  lain,  antara  lain  melalui  pembiayaan  musyarakah.  Akan  tetapi  akad  musyarakah  ini  dalam pelaksanaannya,  khususnya  di  perbankan  syariah,  bank  sepertinya  belum  menerapkannya  kontrak  secara keseluruhan.  Hal  ini  dapat  dilihat  Ketika  bank  memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah  yang  mengajukan permohonan  dana  berdasarkan  syirkah  atau  akad  musyarakah  untuk  melaksanakan  proyek  bisnis.  perbankan tampaknya tidak memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi untuk mengelola proyek bisnis tersebut.

## Keyword: Lembaga Keuangan Syariah, Musyarakah, Fatwa Dewan syariah Nasional
Saran  sitasi :  Syamsuri.,  &  Mubarok,  A.  R.  (2022).  Otokritik  Aplikasi  Fatwa  Akad  Musyarakah  di  Lembaga keuangan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1381-1384. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4829
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4829

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini ditandai  dengan  peningkatan  jumlah  perbankan syariah dari waktu ke waktu.
Untuk  menghindari  pengoperasian  bank  dengan system  bunga,  islam  memperknalkan  prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain, Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.
Dalam  perkembanganya  perbankan  syariah memiliki bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan  untuk  menggantikan  mekanisme bunga  dalam  transaksi  keungan  adalah  mekanisme bagi hasil.
Untuk itu Perbankan syariah juga dituntut untuk selalu melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Namun,  fakta menunjukkan  pengembangan  produk  dan  layanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat  akan  transaksi
perbankan syariah secara baik belum berjalan optimal, terlebih pada produk yang berbasis kemitraan.
Upaya mengembangkan produk keuangan syariah  memerlukan  proses  dan  keahlian  khusus karena harus menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki keahlian  khusus,  menyebabkan  interpretasi  yang berbeda diantara bank syariah dalam mengimplementasikan produk-produknya. Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah musyarakah.
Musyarakah berasal dari al-syirkah yang artinya alikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua pihak atau  lebih  sehingga  antara  masing-masing  sulit dibedakan.  misal  persekutuan  hak  milik  atau perserikatan usaha. Menurut fiqh muamalah musyarakah berarti: ‘’ Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.’’

## 2. METODE KAJIAN
Metode  kajian  yang  digunakan  adalah  metode kajian kualitatif, kajian ini bersifat deskriptif analitik,
hal  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis aplikasi  akad  musyarakah  pada  perbankan  syariah. Tulisan  ini  akan  menawarkan  tentang  kritikan terhadap  akad  musyarakah    yang  belum  sepenuhnya sesuai dengan syariah islam di perbankan syariah.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Akad Musyarakah
Musyarakah  adalah  akad  kerja  sama  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana (atau  amal/expertise)  dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama sesuai dengan kesepakatan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN- MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan usaha  terkadang  memerlukan  dana  dari  pihak  lain, antara  lain  melalui  pembiayaan  musyarakah.  yaitu pembiayaan  berdasarkan  akad  kerjasama  antara  dua pihak atau  lebih untuk  suatu  usaha tertentu, masing- masing  pihak  memberikan  kontrbusi  dana  dengan ketentuan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Skim musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai  proyek  dengan  sistem  bunga.  Hubungan bank  dengan  resiko  yang  mungkin  akan  menimpa proyek  dapat  dipastikan  tidak  ada.  Tanggung  jawab hanya  dibebankan  kepada  nasabah.  Artinya  jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap  berkewajiban  untuk  mengembalikan  pokok pinjaman  berikut  bunga  kepada  pihak  bank. Sedangkan  dalam  musyarakah,  semua  tanggung jawab,  keuntungan  dan  kerugian  dibagi  secara  adil kepada  bank,  investor  dan  para  penabung  sejalan dengan  kaidah  fiqh  keuntungan  dan  kerugian didistribusikan  sesuai  dengan  jumlah  modal  yang disertakan.
3.2. Implementasi
Akad Musyarakah di

## Perbankan Syariah
Akad  musyarakah  dalam  lembaga  keuangan syariah  sudah  menjadi  pilihan  masyarakat  dalam bermitra.  Transaksi  tersebut  dilandasi  adanya keinginan  para  pihak  yang  bekerjasama  untuk meningkatkan  nilai  aset  yang  mereka  miliki  secara bersama-sama.
Dalam  bermusyarakah,  bank  dan  nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana dan usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Hal ini sejalan dengan qaidah ushul fiqh:

## هلام ردقب ةرشح و انقفتمب حبرلا
Yaitu  keuntungan  dibagi  menurut  kesepakatan, sedangkan  apabila  terjadi  kerugian  di  bagi  menurut porsi modal masing-masing.
Semua  modal  yang  terkumpul  dalam  proyek musyarakah  disatukan  dan  dikelola  bersama,  setiap pemilik  modal  berhak  turut  serta  dalam  menentukan kebijakan  usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaksana proyek.
Pola  seperti  inilah  yang  membedakan  Bank syariah  dengan  Bank  konvensional  yaitu  berusaha menghindari  aspek-aspek  ribawi  dalam  setiap transaksi  maliah.  Untuk  menghindari  kecurangan- kecurangan  yang  ada  Allah  sudah  mengingatkan dalam al-quran:
ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا ا َّ ل ِا  ٍض ْعَب ى ٰ لَع ْم ُه ُض ْعَب  ْي ِغْبَي َ ل  ِءۤا َط َ لُخ ْ لا  َن ِ م ا ًرْيِث َ ك َّ ن ِا َو َر َ ف ْغَت ْسا َ ف ُهّٰن َ ت َ ف اَمَّن َ ا  ُدوا َد  َّن َظ َو ْْۗم ُه اَّم  ٌلْيِلَقَو  ِت ٰحِل ّٰصلا اوُل ِمَعَو َباَن َ ا َّو ا ًع ِكا َر  َّر َخ َو هَّبَر
“  Sesungguhnya  banyak  di  antara  orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan beramal  saleh,  dan  sedikit  sekali  mereka  itu.”  Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon  ampunan  kepada  Tuhannya  dan  dia tersungkur jatuh serta bertobat.”
Dalam pelaksanaannya, khususnya di perbankan syariah,  bank  sepertinya  belum  menerapkannya kontrak/akad secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat Ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang  mengajukan  permohonan  dana  berdasarkan syirkah  atau  akad  musyarakah.  untuk  melaksanakan proyek  bisnis  semacam  itu  perbankan  tampaknya tidak  memiliki  peran  penting  dalam  bermitra  untuk mengelola proyek bisnis.
Oleh  karena  itu,  terkesan  bahwa  pelaksanaan akad  syirkah  tidak  memiliki  perbedaan  yang signifikan  dengan  kontrak  kredit  di  perbankan konvensional, dimana bank hanya menyediakan dana yang diusulkan oleh pelanggan, tanpa ada kontribusi dalam hal bisnis pengelolaan.
Beberapa hal yang membedakan bunga bank dan bagi hasil:
Hal Sistem bunga Sistem bagi hasil Penentuan Besarnya Hasil Seblumnya Sesudah  Berusaha, sesudah ada untungnya. Yang di tentukan sebelumnya Bunga, besarnya nilai rupiah Menyepakati Proporsi  pembagian untung Jika terjadi kerugian Ditanggung nasabah saja Ditanggung  kedua pihak,  nasabah  dan Lembaga Dihitung  dari mana? Dari  dana  yang di  kembangkan fix, tetap Dari  untung  yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya Titik perhatian proyek usaha Besarnya  bunya yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian  Bersama: nasabah dan lembaga Berapa besarnya? Pasti:  %  kali jumlah pinjaman yang telah diketahui Proporsi % kali jumlah  untung  yang belum  diketahui  = belum diketahui Status hukum Berlawanan dengan: QS. Luqman: 34 Melakasanakan  QS. Luqman: 34

## 3.3. Kritik  Akad  Musyarakah  di  Perbankan Syariah
Dalam  sistem  bunga,  bank  tidak  akan  tertarik dalam  kemitraan  usaha  kecuali  bila  ada  jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.
Maka Bank syariah seharusnya sudah mengganti sistem  bunga  yang  ada  pada  bank  konvensional dengan transaksi yang lebih sesuai dengan etika islam.
Dengan  tidak  terlibatnya  perbankan  syariah dalam pengelolaan dana bersama nasabah mengakibatkan  timbulnya  aspek-aspek  ribawi  dalam pelaksanaanya.
dapat ditarik kesimpulan bahwa akad musyarakah  sesungguhnya  ada  dua  varibel  yaitu berbagi  untung  dan  berbagi  kerugian.  Akan  tetapi faktanya  perbankan  syariah  belum  rela  menerapkan
praktek  berbagi  kerugian  (Profit  and  Loss  Sharing) jika memang bisnisnya merugi.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diperlukan upaya yang lebih konkrit untuk dilakukan pemantauan dan  evaluasi.  terhadap  proyek  bisnis  musyarakah antara  bank  syariah  dan  nasabah.  Jadi,  apa  yang diperlukan  dalam  pembiayaan  musyarakah  dapat direalisasikan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan prinsip Islam.

## 4. KESIMPULAN
Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran  (perseroan)  dalam  Islam  yang  pola operasionalnya  melekat  prinsip  kemitraan  usaha  dan bagi  hasil.  Prinsip  syirkah  berbeda  dengan  model perseroan  dalam  sistim  ekonomi  kapitalisme. Perbedaaan-perbedaan  yang  ada  tidak  hanya terletak pada  tidak  adanya  praktik  bunga,  melainkan  juga berbeda  dalam  hal  transaksi  pembentukannya, operasionalnya  maupun  pembentukan  keuntungan dan tanggungjawab kerugian.
Implementasi  musyarakah  dalam  Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaanpembiayaan  proyek,  modal  ventura, pembiayaan  musyarakah  mutanaqisah,  serta  obligasi syariah/ sukuk. Pembiayaan Proyek.
Namun  dalam  pelaksanaannya,  khususnya  di perbankan syariah, bank sepertinya belum menerapkannya  kontrak  secara  keseluruhan.  Hal  ini dapat  dilihat  Ketika  bank  memberikan  pembiayaan kepada nasabah  yang  mengajukan  permohonan  dana berdasarkan  syirka  atau  akad  musyarakah  untuk melaksanakan  proyek  bisnis  semacam  itu,  dan  bank melakukannya  tampaknya  tidak  memiliki  peran penting  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  untuk mengelola proyek bisnis.
Dengan kata lain, tidak terlibatnya bank syariah dalam  mengelola  bisnis  musyarakah  mengakibatkan timbulnya  aspek-aspek  ribawi  dalam  pelaksaan kemitraan  dan  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip islam.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
(DSN-MUI). 2000, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang  Pembiayaan  Musyarakah”, Himpunan Fatwa  DSN  MUI .  p.  5.  http://mui.or.id/wp- content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf. Antonio,  Muhammad  Syarii.  1994, Bank  Syariah: dari teori ke praktik , Jakarta: Tazkia Cendekia.
Basyariah,  Nuhbatul.  vol.  9,  no.  2.  2018,  “Analisis
Implementasi Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqishah  Pada  Perbankan  Syariah  di
Indonesia”, Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah . p. 120
[https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120- 133]. Haroen, Nasrun. 2007, Fiqh Muamalah , Jakarta: Gaya media Pratama.
Ichfan,  Hoirul  dan  Hasanah,  Umrotul.  vol.  2,  no.  1. 2021,  “Aplikasi  pembiayaan  akad  musyarakah pada perbankan Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam . pp. 1–8.
Lestari, Dini Maulana et al. vol. 7, no. 1. 2021, Kritik Terhadap  Implementasi  Akad  Musyarakah  Di Perbankan Syariah . pp. 8–14.
Muhammad.  2002, Manajemen  Bank  Syariah , Yogyakarta: Unit penebit dan percetakan (UPP) AMP YKPN.
____.  2018, Bisnis  Syariah  Transaksi  dan  pola pengikatnya , Depok: Rajawali pers. Sayiq, Sabiq. jilid 13 edition. fiqh Sunnah .
Udin Saripudin. vol. 1, no. 1. 2018, “Aplikasi Akad Syirkah”, Jurnal Al Amwal . pp. 26–40. Umar,  Muhammad  Ridwan. The  Implementation  of Musharakah  Mutanaqisah  as  an  Alternative  of Murabahah in Islamic Banking in Indonesia . Zainur. vol. 9, no. 5. 2017, “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam”,
An-Nahl .