## TANGGUNG GUGAT MASKAPAI PENERBANGAN TERKAIT BATALNYA
PENERBANGAN AKIBAT PANDEMI COVID-19

## Theresia Priska Nataliayana
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabya
E-mail: ikasmater.46@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Tanggung Gugat, Maskapai Penerbangan Penelitian  yang   berjudul  Tanggung   Gugat   Maskapai  Penerbangan  Terkait Batalnya  Penerbangan  Akibat  Pandemi  Covid-19  bertujuan  pertama  untuk mengetahui  bentuk  tanggung  gugat  maskapai  Penerbangan  terkait  batalnya penerbangan  akibat  Pandemi  Covid-19.  Kedua  untuk  mengetahui  kesesuaian implementasi Refund  Ticket Terhadap  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  25  Tahun  2020.  Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  skripsi  ini  adalah metode  penelitian  penelitian  hukum  normatif,  yakni  dengan  mengkaji  norma- norma serta kaidah-kaidah yang berlaku pada hukum positif, serta penelitian yang mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat berupa  pendapat  para  sarjana,  tidak  hanya  itu  penelitian  jenis  normatif  ini menggunakan  analisis  kualitatif.  Dari  hasil  peneitisan  dapat  disimpulkan Pertama:  bahwa  bentuk  tanggu  gugat  maskpai  penerbangan  terkait  batalnya penerbangan  akibat  Pandemi  Covid-19  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  RI  Nomor  PM  25  Tahun  2020.  Yang  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan tersebut mengatur penerbangan yang batal akibat Pandemi Covid- 19, tanggung gugat maskpai penerbangan adalah berupa pengembalian biaya tiket secara  penuh  atau  100%  kepada  calon  penumpang  yang  tiketnya  dilakukan pembatalan  pada  tanggal-tanggal  yang  ditentutukan  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan tersebut. Kedua: implementasi refund ticket pada Peraturan Menteri Perhubungan  lainnya adalah  berupa  pengembailian  biaya  tiket  sesuati  dengan ketentuan. Selanjutnya, kesesuaian implementasi refund ticket dalam Peraturan Menteri  Perhubungan  No.  PM  25  Tahun  2020  ditentukan  bahwa  bentuknya berupa kupon atau voucher .

## ABSTRACT
Keywords: Liability, Airline The research entitled Airline Liability Related to Flight Cancellations Due to the Covid-19 Pandemic aims first to find out the form of airline liability related to flight cancellations due to the Covid-19 Pandemic. The second is to determine the suitability of the implementation of the Refund Ticket against the Minister of Transportation Regulation Number PM 25 of 2020. The research method used in this thesis is a normative legal research method, namely by examining the norms and  principles  that  apply  to  positive  law,  as  well  as  research  that  examine document  studies,  namely  using  various  secondary  data  such  as  laws  and regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars, not only that this type of normative research uses qualitative analysis. From  the  research  results  it  can  be  concluded  First:  that  the  form  of  airline liability related to flight cancellations due to the Covid-19 Pandemic is regulated in the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number PM  25  of  2020.  Which  in  the  Minister  of  Transportation  Regulation  regulates flights that are canceled due to the Covid-19 Pandemic, the responsibility Airline
claim  is  in  the  form  of  a  full  or  100%  refund  of  ticket  costs  to  prospective passengers  whose  tickets  have  been  canceled  on  the  dates  specified  in  the Minister  of  Transportation  Regulation.  Second:  the  implementation  of  ticket refunds  in  other  Minister  of  Transportation  Regulations  is  in  the  form  of refunding  ticket  fees  in  accordance  with  the  provisions.  Furthermore,  the conformity of the refund ticket implementation in the Minister of Transportation Regulation No. PM 25 of 2020 stipulates that the form is in the form of a coupon or voucher.

## PENDAHULUAN
Transportasi  Udara  pada  jaman  sekarang  telah  banyak  diminati  masyarakat  sebagai transportasi  untuk  berpergian  yang menempuh  jarak  jauh,  seperti  antar  provinsi  maupun  antar negara.  Ini  dikarenakan  waktu  yang  ditempuh  dengan  menggunakan  transportasi  udara  yakni pesawat lebih efisien dibandingkan harus menggunakan tranportasi laut maupun transportasi darat. Tidak  hanya  waktu  tempuhnya  yang  lebih  cepat,  pesawat  sebagai  transportasi  udara  terdapat fasilitas lebih nyaman untuk masyarakat sebagai penumpang pesawat tersebut. Selain itu, proses untuk menumpangi pesawat ini cukup mudah, dengan membeli tiket, dan dengan kemajuan jaman sekarang  proses  pemesanan  dan  pembelian  tiket  sudah  sangat  mudah  (Ratnasari  &  Nasruddin, 2014).  Di  Indonesia  sendiri,  telah  memiliki  banyak  Bandar  Udara  sebagai  salah  satu  sarana pendukung adanya transportasi udara, dan tidak hanyak itu untuk mengatur  tertibnya transportasi udara ini Indonesia memiliki peraturannya sendiri.
Ketentuan  hukum  Indonesia yang secara khusus  mengatur mengenai  penerbangan  adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang  mana pengangkutan  udara diselenggarakan  dengan  tujuan  mewujudkan  penyelenggaraan  penerbangan  yang  aman  dan selamat  ( safety and security ), tertib dan teratur ( regularity ), nyaman ( comfortable ), dan ekonomis ( economy for  company ).  Sehingga  dalam  prakteknya  pengangkutan  udara  harus  dipatuhi  dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaaan jasa  transportasi  yang  seimbang  dengan  tingkat  kebutuhan,  selamat,  aman,  efektif,  dan efisien (Agusinta et al., 2017).
Adanya ketentuan peraturan nasional ini, selain menunjukan penyelenggraan penerbangan berjalan  sebagaimana  mestinya,  juga  menunjukan  bahwa  untuk  mengantisipasi  jika  terjadi pemasalahan dalam pengangkutan saat penerbangan. Dalam pengakutan udara, banyak masalah yang  harus  diantisipasi, beberapa  diantaranya  yakni,  masalah  keselamatan  nyawa  penumpang pesawat, terjaminnya keamanan barang bawaan penumpang maupun barang paketan, masalah jika terjadinya keterlamabatan  penerbangan, dan bahkan sampai pada batalnya penerbangan. Masalah- masalah  tersebut  akan  mempengaruhi  beberapa  aspek  yakni,  pihak  yang  menyediakan jasa penerbangan  dalam  hal  ini  maskapai  penerbangan  maupun travel  agent , kewajibannya  dan tanggung jawabnya  akan diuji bahkan bisa sampai diragukan. Dan juga hak penumpang sebagai konsumen yang telah membeli tiket dan harusnya menggunakan jasa penerbangan,  justru tidak terpenuhi.
Beberapa masalah tersebut  bisa terjadi karena beberapa faktor penyebabnya, bisa karena kesalahan teknis dari pihak maskapai, sampai pada masalah yang tidak terduga. Dalam hal ini, penulis  lebih  mengkhususkan  terjadinya  pembatalan penerbangan  oleh  maskapai  penerbangan, akibat terjadinya masalah yang tidak terduga. Masalah tidak terduga pada tahun 2020 ini, yakni penyebaran  Covid-19  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  masyarakat  yang  bisa  berujung  pada kematian.  Masa  pandemi  Covid-19  ini,  telah  berdampak  pada  beberapa  aspek   kehidupan,  baik sosial, ekonomi, sampai pada keamanan negara. Akibat masa pandemi Covid-19 juga membawa dampak dalam sektor penerbangan. Masalah di sektor penerbangan pada masa pandemi Covid-19 ini,  mengenai  pembatalan  penerbangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  maskapai  penerbangan (Amalia, 2021).
Kebijakan new  normal oleh  pemerintah  menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya  pembatalan penerbangan  pada  masa  Covid-19  oleh  pihak  maskapai  penerbangan.  Dalam  kebijakan pemerintahan tersebut, didalamnya tetap menerapkan prosedur kesehatan untuk pencegahan virus corona  (Covid-19).  Karena  hal  itu,  harus  ada  pengendalian  terhadap  rombongan  pejalan  pada masa pandemi Covid- 19, khususnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pengendalian sebagai salah satu wujud dari kebijakan new normal ini, mempengaruhi kebijakan  maskapai penerbangan  untuk  melakukan  perjalanan,  yang mana  berujung  untuk dilakukannya  pembatalan terhadap tiket penerbangan yang telah dibeli atau dibayar penumpang (Rosa & Widad, 2018).
Akibat  dari  pembatalan  penerbangan  pada  masa  pandemi  Covid-19  yang  dilakukan maskapai  penerbangan  ini,  banyak  calon  penumpang  yang  penerbangannya  di  batalkan,  yang berarti  penerbangan  tidak  terjadi  sesuai dengan  rencana  awal  calon  penumpang.  Ini  tentu  saja, berpengaruh  pada  nasib  calon  penumpang  sebagai  konsumen  yang  telah  membeli  tiket penerbangan baik itu yang dibeli langsung di bandara, maupun yang melalui travel agent . Tiket yang telah dibeli pastinya sudah dibayar lunas, karena adanya pembatalan penerbangan ini tiket tersebut tidak bisa digunakan (Humaira, 2019).
Ini  berarti  membuat  calon  penumpang  rugi,  mengingat  biaya  atau  uang  yang  telah dikeluarkan  untuk  membayar pembelian  tiket  penerbangan  tersebut.  Kerugian yang  diperoleh calon penumpang berupa batalnya penerbangan yang harusnya berjalan sesuai rencana dan juga berupa biaya yang telah calon penumpang keluarkan untuk membeli tiket, tidak terlepas dari peran maskapai sebagai penyedia tiket penerbangan, yang mana pembelian tiket penerbangan oleh calon penumpang dikarenakan memang tersedianya tiket penerbangan tersebut.
Maskapai  yang  menyediakan  tiket  penerbangan  berarti  menunjukan  jika  pihak  maskapai siap  untuk  melakukan  penerbangan  tersebut.  Namun,  justru  yang diperoleh  calon  penumpang adalah batalnya penerbangan. Yang berarti hak calon penumpang justru tidak terpenuhi, karena informasi tersedia dan tidaknya tiket penerbangan diperoleh calon  penumpang atas campur tangan
dari  pihak  maskapai.  Mengingat  hubungan  hukum  yang  terbentuk  antara  pihak  maskapai  dan penumpang karena adanya perjanjian timbal balik diwujudkan dalam bentuk jual beli  tiket, yang menunjukan  pihak  maskapai  memiliki  kewajiban  untuk  menyerahkan  suatu  benda  atau  barang berupa  jasa  untuk  mengangkut  penumpang  sebagai  pihak  konsumen,  dan  penumpang  atau konsumen  itu  sendiri  juga memiliki kewajiban untuk membayar pembelian tiket seuai harga yang dijanjikan.
Dalam  hubungan  hukum  tersebut, pada  prakteknya  selalu  kewajiban  konsumen  yang diharuskan terlaksana terlebih dahulu mengingat setelah melakukan pembayaran barulah tiket bisa diterima  oleh  konsumen  yang  akan  menjadi  penumpang  atau  pemakai jasa  dari  maskapai penerbangan tersebut. Namun dalam hal permasalahan yang terjadi ditengah pandemi Covid-19 ini,  kewajiban  kedua  belah  pihak  justru  hanya  dipenuhi  oleh  pihak  konsumen,  sedangkan kewajiban maskpai untuk melaksanakan kewajiban dengan memberikan jasa pengangkutan bagi konsumen  justru  tidak  dilaksanakan.  Jika,  pihak  maskapai  memang  tidak  akan  melakukan penerbangan  pada  masa  pandemi  Covid-19,  maka  seharusnya  tiket  penerbangan  tersebut  tidak disediakan,  sehingga  calon  penumpang  tidak  memesan  hingga  membeli  tiket  penerbangan tersebut,  dan  berujung  pada  pembatalan  penerbangan  yang  merugikan  calon  penumpang (Mailawati & Wahyuni, 2021).
Kerugian  yang  diperoleh  calon  penumpang  ini,  akan  berpengaruh  pada  kenyamanan  dan kepercayaan  calon  penumpang  dalam  menggunakan  jasa  penerbangan  untuk  berpergian. Walaupun  hal  ini  terjadi  karena  masalah  yang  tidak  terduga,  yakni  adanya  Covid-19  yang berbahaya, tetapi tidak bisa  dipungkiri bahwa pihak maskapai menjadi pihak yang harus berperan besar  terjadinya  kerugian  yang  telah  diperoleh  calon  penumpang  yang  telah  membeli  tiket penerbangan karena ketersediaan tiket yang memang disediakan oleh maskapai penerbengan itu sendiri,  sehingga  membuat  konsumen  yang  akan  menjadi  penumpang  pengguna  jasa pengangkutan maskapai penerbangan berpikir serta yakin bahwa pada jadwal atau hari yang telah direncanakan memang telah tersedia tiket dan bisa dilakukan penerbangan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  penelitian  hukum  normatif,  yakni dengan  mengkaji  norma-norma  serta kaidah-kaidah  yang  berlaku  pada  hukum positif,  serta penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum,  dan dapat berupa pendapat para sarjana, tidak hanya itu penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian  Antara  Maskpai  Penerbangan  Sebagai  Pengangkut  Dengan  Penumpang Sebagai Konsumen
Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah
suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu  perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya.  Dalam  bentuknya,  perjanjian  itu  berupa suatu rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji-  janji  atau  kesanggupan  yang  diucakan  atau ditulis.
Perjanjian  antara  maskapai  penerbangan  dengan  penumpang  sendiri,  temuat  dalam Undang-Undang  RI  No.1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  yakni  pada  Pasal  1  angka  29 menyebutkan  perjanjian  pengangkutan  udara  adalah  perjanjian  antara  pengangkut  dan  pihak penumpang  dan/atau  pengirim  kargo  untuk  mengangkut  penumpang  dan/atau  kargo  dengan pesawat  udara,  dengan  imbalan  bayaran  atau  dalam  bentuk  imbalan  jasa  yang  lain.  Untuk perjanjian  sendri  telah  diatur  dalam  Pasal  1320  BW  mengenai  syarat  sahnya  suatu  perjanjian yakni:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu  perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Mengenai pernjanjian penerbangan ini, dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Penrbangan yang  berbunyi  tiket  adalah  dokumen  berbentuk  cetak,  melalui  proses  elektronik,  atau  bentuk lainnya,  yang  merupakan  salah  satu  alat  bukti  adanya  perjanjian  angkutan  udara  antara penumpang  dan  pengangkut,  dan  hak  penumpang  untuk  menggunakan  pesawat  udara  atau diangkut dengan pesawat udara.
Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Penerbangan tersebut menunjukan bahwa tiket menjadi salah satu bentuk dari perjanjian antara  maskapai  penerbangan sebagai pengankut dengan  penumpang  sebagai  konsumen.  Perjanjian  pengangkutan  udara  berupa  tiket,  menurut Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang RI  No.  1  tentang Penerbangan antara lain memuat:
1. Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
2. Nama maskapai dan nama penumpang;
3. Nomor penerbangan;
4. Tempat, tanggal, waktu pemberangkatan dan tujuan pendaratan;
5. Tempat pendaratan yang  direncanakan antara  tempat  pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada;
6. Ketentuan bagasi sebesar  maksimal 20kg;
7. Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada  ketentuan  dalam undang-undang ini.
Perjanjian  berupa  tiket  ini,  semuanya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  isi  perjanjian pengangkutan  udara  yang  berdasarkan  Pasal
151  ayat  (2)  Undang-Undang  No.1  tentang  Penerbangan  hanya  yang  berbeda  didalam susunannya. Ketentuan-ketentuan isi perjanjian pengangkutan udara yang tidak tercantum dalam tiket,  baik  itu  bentuk  pertanggungjawaban  maskapai  penerbangan  ataupun  yang  lainnya
tercantum  dalam “ General Conditon of  Carriage ”  terdapat dalam website tiap-tiap maskapai penerbangan yang dapat di downloaddan baca oleh penumpang (Bambang et al., 2022).
Tidak hanya itu, tiket yang merupakan bukti dari adanya perjanjian penerbangan ini juga pada masa sekarang telah mengalami pengembangan, yakni tiket elektronik ( e-ticket ). Perjanjian jual  beli  melalui internet (e-commerce) hampir  sama  halnya dengan  perjanjian  jual  beli  pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah media yang digunakan pada saat perjanjian itu terjadi. Mengenai pengaturannya, perjanjian jual beli melalui internet tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara khusus, namun dapat dipakai ketentuan yang berlaku secara  umum  mengenai  perjanjian. Yang mana perjanjian jual  beli  tiket  elektronik (e- ticket) melalui  internet  tersebut  mengikat  dan berlaku  bagi  para  pihak  yang  membuat  ketika pembeli menyetujui jadwal penerbangan dan harga yang telah ada (Putra et al., 2020).
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa Surat Edaran Menteri Perhubungan telah menetapkan bahwa di Bandar Udara tidak diperkanankan untuk menjual tiket, yang berarti ini menjurus pada keharusan penjualan tiket secara elektronik. Tiket elektronik ( e- ticket ) ini tetap  menjadi salah satu bukti dari perjanjian jika syarat- syaratnya terpenuhi, yakni: 1. Perjanjian  yang  ada  dalam  jual  beli  tiket  elektronik (e-ticket) muncul  pada  saat  pihak konsumen menentukan pada hari dan jam berapa akan melakukan penerbangan dan harga dari tiket elektronik (e-ticket) pun sudah tertera berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Jika konsumen  sepakat  dengan  harga  yang  telah  tertera  maka selanjutnya  konsumen  meng-klik tombol  “ Next /Berikutnya”  untuk  melalukan pembayaran  atas  tiket  yang  sudah  di- booking. Maka dengan begitu salah satu syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Calon  konsumen  yang  akan  membeli  tiket  pada  saat  pembayaran  tentunya  akan  memilih melalui cara apa akan dilakukan pembayaran atas tiket yang sudah di- booking , baik melalui ATM atau pun kartu kredit. Hal ini tentunya membuktikan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian, karena hanya orang dewasa yang dapat memiliki ATM dan kartu kredit.
Suatu  hal  tertentu  berhubungan  dengan  objek  perjanjian,  maksudnya  bahwa  objek perjanjian  itu  harus  jelas,  dapat  ditentukan  dan  diperhitungkan  jenis  dan  jumlahnya, diperkenankan oleh Undang-Undang dan mungkin untuk dilakukan para pihak. Dalam jual beli tiket elektronik (e-ticket) yang menjadi objek dari perjanjian yaitu ticket elektronik (e-ticket) itu sendiri.  Setelah  pembeli  melakukan  reservasi  tiket  dan  menerima  kode booking yang  dikirim melalui e-mail dan  sms,  maka  si  pembeli bisa melakukan print-out dari  tiket  elektronik (e- ticket) tersebut (Subagiyo, 2018).
Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian tersebut harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut  haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu perjanjian.
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  secara  tidak  langsung  dalam melakukan  reservasi  tiket  elektronik (e-ticket) melalui  internet  memenuhi  syarat  sahnya  suatu perjanjian.  Lahirnya  suatu  perjanjian  dalam  jual beli  tiket  elektronik (e-ticket) yaitu  pada  saat terjadinya kata sepakat antara penjual dan pembeli tentang harga dan jadwal penerbangan tiket elektronik (e-ticket) serta sudah terlaksanannya perbuatan yang riil yaitu pembayaran atas tiket elektronik (e-ticket) tersebut.
2. Hubungan Hukum Maskapai Penerbangan Dengan Penumpang Sebagai Konsumen
Membahas  mengenai  hubungan  hukum  tentunya  tidak  terlepas  dari  subjek  hukum  yang berperan menjalankan hubungan hukum tersebut. Dalam hukum perdata subyek hukum sendiri terdiri  dari  dua  yakni  orang  dan  badan  hukum.  Orang  menurut  Subekti  dalam  bukunya  yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa dalam  hukum, orang ( persoon ) berarti pembawa  hak  atau  subyek  di  dalam  hukum.  Seseorang  dikatakan  sebagai  subjek  hukum (pembawa  hak),  dimulai  dari  ia  dilahirkan  dan  berakhir  saat  ia  meninggal.  Bahkan,  jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian  dilahirkan  dalam  keadaan  hidup.  Sedangkan  badan  hukum  menurut  Subekti  yaitu bahwa di  samping orang, badan-badan atau perkumpulan- perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan  perbuatan  hukum  seperti  seorang  manusia.  Badan-badan  atau  perkumpulan- perkumpulan  itu  mempunyai  kekayaan  sendiri,  ikut  serta  dalam  lalu  lintas  hukum  dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat  di muka  hakim (OKTAVIA, 2019).
Selanjutnya  mengenai  hubungan hukum,  menurut  Soeroso,  hubungan hukum  adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak  yang  satu  berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  lain.  Hukum  sebagai himpunan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  hubungan  sosial  memberikan  suatu  hak  kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya  kewenangan/hak  dan  kewajiban  tersebut diijamin  oleh  hukum.  Setiap  hubungan hukum mempunyai dua segi, yakni: segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh  hukum kepada subjek hukum (orang atau  badan hukum) dinamakan hak (Juliana et al., 2016).
Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso, berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subject . Hubungan hukum juga memiliki 3 unsur yaitu:
a. Adanya orang-orang yang hal/kewajiban saling berhadapan;
b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas;
c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.
Syarat-syarat hubungan hukum adalah:
1. Adanya  dasar  hukum,  maksudnya peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  hubungan hukum itu, dan
2. Timbulnya peristiwa hukum.
a. Dasar  hukumnya  Pasal  1474  dan  Pasal  1513  KUHPerdata  yang  masing-masing menetapkan  bahwa  penjual  mempunyai  kewajiban  menyerahkan  barang  (Pasal 1474 KUHPerdata) dan sebaliknya pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdata).
b. Karena adanya perjanjian  jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual- beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  hubungan  hukum  antara  dua  subyek hukum yakni, pelaku usaha sebagai penyedia jasa penerbangan (maskapai) dengan penumpang sebagai  konsumen,  bahwa  adanya  suatu  penyelenggaraan  pengangkutan  udara  harus  terlebih dahulu  diawali  dengan  adanya perjanjian  pengangkutan  antara  pengangkut  (maskapai)  dan penumpang/pemilik  barang, yang  kemudian  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara pengangkut dan penumpang/pemilik barang. Perikatan dalam perjanjian pengangkutan tersebut juga sesuai dengan pengaturan Pasal 1234 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa sebuah perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.  Sehingga  sebagaimana  mestinya  suatu perjanjian, perikatan  antara  penumpang pesawat udara dengan Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai) merupakan  manifestasi  dari  hubungan  hukum  yang  bersifat  keperdataan  yang  di  dalamnya termuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi.
Selanjutnya,  pengangkutan  udara  terdiri  dari  tiket  penumpang,  tiket  bagasi,  dan  surat muatan  udara  (SMU),  ketiganya  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  adanya  perjanjian pengangkutan  udara.  Tiket  penumpang  dan  tiket  bagasi  merupakan  tanda  bukti  telah  terjadi kesepakatan perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut (maskapai penerbangan) dengan penumpang  dan  pembayaran  biaya  angkutan.  Pada  praktiknya,  perjanjian  pengangkutan  udara terjadi saat penumpang pesawat udara telah setuju untuk mengeluarkan biaya melalui pembelian tiket pesawat udara kepada pengangkut dalam hal ini Badan Usaha Angkutan Udara. Sehingga dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa terdapat hubungan hukum antara pengguna  jasa angkutan udara niaga (penumpang) dan penyedia jasa angkutan udara  niaga  (pengangkut atau maskapai) yang merupakan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha karena penyedia jasa menyediakan  produk  jasa  untuk  dijual  dan  mendapat  keuntungan. Sebaliknya, pengguna  jasa sebagai konsumen dapat menikmati layanan dari penyedia jasa angkutan udara niaga diwajibkan untuk membayar suatu biaya tertentu (Rafirnahafi & Perdana, 2019).
Penjelasan diatas menunjukan bahwa untuk mengurai hak dan kewajiban antara  konsumen dan pelaku usaha jasa transportasi udara (maskapai) perlu dilihat hubungan hukumnya terlebih dahulu dan merujuk pada                                   Pasal  1457 KUH Perdata, hubungan hukum yang terbentuk di antara para  pihak  terjadi  karena  penutupan  perjanjian  bertimbal  balik  dalam  bentuk  jual  beli  tiket,
dimana Maskapai mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (dalam hal ini jasa untuk mengangkut konsumen melalui moda angkutannya) dan konsumen mengikatkan diri untuk membayar harga yang dijanjikan.
Selain  pembahas  hubungan  hukum  diatas,  yang  subyek  hukumnya  yakni  pelaku  usaha sebagai  penyedia  jasa  penerbangan  (maskapai)  dengan  penumpang  sebagai  konsumen, menunjukan bahwa hubungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian yang wujud nyatanya  berupa  tiket.  Namun,  di  jaman  sekarang  yakni  era  digital,  pembelian  tiket  tidak selamanya  terjadi  antara  maskapai  penerbangan  dengan  penumpang  sebagai  konsumen  atau pembeli tiket saja, melainkan bisa dilakukan antara  agen perjalanan dengan penumpang sebagai konsumen.
Didukung  dengan  adanya  Surat  Edaran  Menteri  Perhubungan  Nomor  HK  209/I/16 PHB.2014  tentang  Peningkatan Pelayanan  Publik  Di  Bandar  Udara  Seluruh  Indonesia,  yang didalamnya termuat:
1. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi  udara  diperintahkan  kepada  seluruh  penyelenggara  bandar  udara,  untuk mengambil langkah-langkah perbaikan sehingga sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
2. Secara khusus, diminta untuk mengambil langkah sebagai berikut:
a. Meniadakan  ruangan  penjualan tiket  penerbangan  ( ticket  sales  counter )  di  gedung terminal         penumpang;
b. Melarang penggunaan taksi yang tidak terdaftar (taksi gelap) untuk beroperasi di Bandar Udara;
c. Memberlakukan  larangan merokok  di  area  sisi  udara  (air side)  dan  di  ruangan  yang mempunyai akses ke sisi udara.
3. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan diatas menjadi tanggung jawab atasan langsung.
4. Demikian untuk dilaksanakan. Berdasarkan isi Surat Edaran Menteri
Perhubungan diatas, pada angka 2 huruf (a) menunjukan bahwa pembelian tiket tidak terjadi secara  langsung,  yang  berarti  penumpang  sebagai  konsumen  tidak  selamanya  melakukan hubungan hukum dengan  maskapai penerbangan sebagai pihak penyedia tiket di bandara. Namun, bisa  juga  membeli  tiket  melalui  sarana  elektronik,  bisa  melalui  website  pelayanan  maskapai penerbangan yang diinginkan maupun melalui aplikasi travel .

## 3. Hak dan Kewajiban Penumpang Sebagai Konsumen
Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-  Undang  RI  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen termuat pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri Perhubugan Nomor  89 Tahun 2015, mencantumkan penumpang adalah orang yang menggunakan jasa  angkutan  udara  dan  namanya  tercantum  dalam  tiket  yang  dibuktikan  dengan  dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (boarding pass ) (Oktavia, 2019).
Penumpang  sebagai  konsumen  yang  menggunakan  barang  maupun  jasa  yang  akan  atau  telah
dibeli memiliki hak dan kewajiban sebelum terlaksananya jual beli  tersebut. Berikut beberapa hak yang diperoleh penumpang pesawat:
1. Dalam  hal  penumpang  merupakan  penumpang  difabel,  dalam  Undang- Undang  RI  No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sudah mengatur  hak-hak yang dimiliki. Penumpang yang memiliki keterbatasan fisik atau difabel memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan khusus. Pasal  134  UU  Penerbangan  dijelaskan  bahwa  penyandang  cacat,  orang  lanjut  usia, anak- anak  di  bawah  usia  12  tahun,  dan/atau orang  sakit  berhak  memperoleh  pelayanan  berupa perlakuan khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Termasuk dengan memberikan prioritas tempat duduk salah satunya.
2. Tidak  hanya  itu,  Kementerian  Perhubungan juga  telah  mengatur  pembayaran  ganti  rugi kepada  penumpang  yang  meninggal  dunia,  cacat  tetap,  atau  luka-luka  dalam  kasus kecelakaan. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  menjelaskan,  bagi  penumpang  yang meninggal  dunia  di  dalam pesawat  udara  karena  kecelakaan, penumpang  atau  ahli  waris berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp1,25 miliar. Ganti rugi Rp500 juta diberi kepada (ahli waris) penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata- mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara saat proses meninggalkan ruang tunggu bandara menuju  pesawat  udara  atau  saat  proses  turun  dari  pesawat  udara.  Penumpang  yang mengalami cacat tetap oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak terjadinya kecelakaan, berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp1,25 miliar. Yang cacat tetap  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  60  hari  sejak  terjadinya  kecelakaan,  ganti  rugi diberikan  berdasarkan  organ.  Misalnya  kehilangan  pendengaran,  penumpang  berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Selain mendapatkan ganti rugi bagi keselamatan dan keamanan, penumpang juga memiliki hak jika bagasi penumpang hilang, musnah atau hilang sebagai akibat dari kegiatan angkutan udara  selama  bagasi  tercatat  dalam  pengawasan  pengangkut,  penumpang  berhak mendapatkan  ganti rugi. Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  menjelaskan  kehilangan  bagasi tercatat  atau  isi  bagasi  tercatat  atau  bagasi  tercatat  musnah  diberikan  ganti  rugi  sebesar Rp200ribu per kilogram dan paling banyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang. Selain  itu,  penumpang  juga  berhak  mendapatkan  uang  tunggu  atas bagasi  tercatat  yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebesar Rp200 ribu per hari paing lama untuk tiga hari.
4. Dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  89  Tahun  2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  Di  Indonesia,  telah  termuat  bahwa  penumpang  berhak mendapatkan  kompensasi  akibat  keterlambatan  penerbangan,  dengan  melakukan pengembalaian  biaya  tiket (refund  ticket) ,  penumpang  berhak  mendapatkan  informasi
pemebritahuan meneganai keterlambatan penerbangangan, berhak mendapat snack maupun uang  sebesar  Rp.300.000  (tiga  ratus  ribu  rupiah) . Selain  itu,  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan yang terbaru yakni Peraturan Menteri                        Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang  Pengendalian  Transportasi  Selama Masa  Mudik  Idul  Fitri  Tahun  1441  Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada Pasa 23 menunjukan bahwa penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan  tanggal  24 April  2020  sampai 31 Mei 2020 berhak mendapatkan pengembalian 100% biaya pembelian tiket pesawat dari pihak maskapai.
Penumpang  sebagai  konsumen  memiliki  kewajiban  saat  sebelum  ataupun  sesudah menggunakan barang atau jasa, yakni yang paling intinya adalah mematuhi seluruh aturan dari penerbangan,  karena  tidak  bisa  dipungkiri  dengan  patuhnya  penumpang terhadap  aturan penerbangan dapat menjadi salah satu faktor tepenuhnya hak-hak dari  penumpang.

## 4. Hak dan Kewajiban Maskapai  Sebagai Pihak Penyedia Jasa Penerbangan atau Pelaku Usaha
Pelaku  Usaha  dalam  hal  ini  Maskapai Penerbangan  atau  perusahan  penerbangan  dalam menjalankan usahanya sebagai penyedia jasa angkutan penerbangan yakni pesawat memilki hak dan  keawjibannya.  Hak  sebagai bentuk  atau  hasil  dari  penyedia  jasa  yang  diberikan  Maskpai Penerbangan dan kewajiban sebagai  bentuk  tanggung  jawab  maskapai menjelaskan ketentuan yang  wajib  dipatuhi  oleh  penumpang  misalnya  disebelum  dan  setelah  jasanya  digunakan, menunjukan  kualitas  serta  kelebihan  dari  Maskapai  Penerbangan  tersebut  dimata  konsumen sebagai pengguna jasa angkutan penerbangan tersebut dan juga untuk pemenuhan terhadap hak penumpang sebagai konsumen. Menurut Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Pasal 6 memuat hak pelaku usaha sebagai berikut :
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak baik;
c. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari beberapa hak pelaku  usaha diatas jika diarahkan pada maskapai penerbangan, maka intinya  maskapai  penerbangan  memilki  hak  untuk  mendapat  atau  menerima  pembayaran  dari penjualan  tiket pesawat  dari  calon  penumpang  dan  juga  dapat  perlindungan  hukum  apabila penumpang tidak beritikaad baik atau tidak menjalankan kewajibannya. Maskapai penerbangan juga  memiliki kewajiban  yakni:  Merujuk  pada  Undang-Undang  No.1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan,  ada  banyak  hak  penumpang  yang  menjadi  kewajiban  maskapai.  Jika  terjadi kecelakaan,  misalnya,  penumpang  berhak  mendapat  ganti  rugi.  Sebaliknya,  maskapai
berkewajiban membayar ganti rugi itu menurut hukum (Ardia Nency, n.d.).
a. Dalam pasal 12 Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  memuat  mengenai  maskapai  penerbangan berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  kepada  calon  penumpang  apabila  terjadi keterlambata penerbangan, dan juga memberikan ganti kerugian atas pembelian tiket  yang batal.
b. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan bagi penumpang yang cacat atau difabel. Dan juga memberikan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap barang bawaan penumpang serta ganti  kerugian  apabila  terjadi  kerusakan  terhadap  barang  bawaan  penumpang  yang diakibatkan kelalaian pihak maskapai penerbangan.
c. Kewajiban maskapai penerbangan juga dilihat pada Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 25 Tahun 2020,  yang memuat bahwa demi pencegahan penyebaran corona virus disease 2019  (covid-19)  maskapai  penerbangan  wajib  menerapkan  protocol  kesehatan untuk melakukan penerbangan. Tidak hanyak itu sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Peraturan Menteri  Perhubungan  No.PM  25  Tahun  2020  ini  bahwa  maskapai  penerbangan  yang mengoperasikan  pesawat  udara  dengan  konfigurasi  penumpang  dan  wajib memiliki persetujuan  terbang  (flight  approval),  dan  juga  awak  pesawat  juga  diwajibkan  memiliki surat  keterangan sehat  yang  dikeluarkan  dokter  atau Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  (KKP) Bandar Udara.
Dari  pemaparan  mengenai  hak  dan kewajiban  maskapai  penerbangan  diatas menunjukan bahwa  hak  dari  maskapai  penerbangan  terpenuhi  untuk  menguntungkan pihak  maskapai  yang menyediakan  jasa  penerbangan  serta  pelayanan  lainnya  untuk keamnana,  kenyamanan,  dan keselamatan.
5. Faktor-faktor Terjadinya Pembatalan Penerbangan
Pembatalan  penerbangan  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay  Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.  Pada pasal 1 angka 7 menyebutkan Pembatalan  penerbangan  (cancelation  of  ftight)  adalah  tidak beroperasinya  suatu  penerbangan sesuai  rencana  penerbangan  yang  telah  ditentukan.  Tidak  hanya  itu,  pembatalan  penerbangan dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  89  Tahun  2015  ini  termasuk  dalam  ruang lingkup  dari  keterlambatan  penerbangan.  Yakni  termuat  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM  89 Tahun 2015, yang  berisi: Keterlambatan  penerbangan  pada  badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari:
a. Keterlambatan penerbangan ( flight delayed );
b. Tidak  terangkutnya  penumpang  dengan alasan kapasitas
c. Pesawat udara ( denied  boarding passenger); dan
d. Pembatalan penerbangan (cancelation of flight).
Masuknya pembatalan penerbangan sebagai ruang lingkup dari keterlamaban penerbangan, menunjukan jika pembatalan penerbangan  dapat  jua  disebut  sebagai.

## 6. Bentuk  Tanggung  Gugat  Maskapai  Penerbangan  Terhadap  Batalnya Penerbangan Akibat Pandemi Covid-19
Mengenai  tanggung gugat  maskapai penerbangan terhadap  batalnya  penerbangan  sendiri telah diatur dalam Praturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun  2011 tentang Tanggung Jawab  Pengangkut  Angkutan Udara.  Pada  pasal  1  angka  3  menyebutkan  Tanggung  Jawab Pengangkut  adalah  kewajiban  perusahaan  angkutan  udara  untuk  mengganti  kerugian  yang diderita  oleh  penumpang  dan/ atau  pengirim  barang  serta  pihak  ketiga.  Yang  disebutkan  pada Pasal  1  tersebut  menunjukan  bahwa  pengangkut  dalam  hal  ini  perusahan  angkutan  udara  atau maskapai  penerbangan  memiliki  kewajiban  untuk  mengganti  kerugian  dari  penumpang,  ini berarti mendapat ganti kerugian merupakan hak dari penumapang dan/ atau pengirim barang serta pihak ketiga yang harus terpenuhi. Untuk ganti rugi sendiri disebukan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan Ganti Rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu kerugian.
7. Kesesuaian  Implementasi  Refund  Ticket Terhadap  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor Pm 25 Tahun 2020
a. Refund Ticket Dalam Prespektif Hukum                Perdata
Refund diartikan sebagai pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu  kewajiban  oleh  salah  satu  pihak  dan  mengharuskannya mengembalikan  uang  yang  telah diterima dari pihak lain. Pada KUHPerdata, refund masuk dalam kategori ganti kerugian akibat tidak  dijalankannya  suatu  prestasi  (wanprestasi).  Wanprestasi  terjadi  apabila  terjadi  (1)  Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, (2) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana  yang diperjanjikan, (3) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.
Dalam KUH Perdata wanprestasi bisa terjadi dalam jual beli barang maupun jasa dan bisa dilihat di pasal 1236 yaitu apabila satu pihak tidak mampu untuk menyerahkan barang dan pasal 1239  apabila  tidak  mampu  untuk  melakukan  perbuatan  tertentu.  Sebagai konsekuensinya KUHPerdata  mengatur  bahwa  pihak  yang  telah  wanprestasi  harus  melakukan  penggantian biaya, kerugian dan bunga. Refund atau pengembalian biaya termasuk dalam salah satu jenis ganti kerugian (Humaira, 2019).
Konsep pengembalian dana atau refund terdapat juga dalam peraturan perunfangan tentang penerbangan yaitu pengembalian dana (refund) akibat pembatalan  penerbangan. Dalam  Pasal 146 Undang Undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan disebutkan bahwa “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional”.

## b. Penyebab Dilakukan Refund Ticket
Membahas  mengenai  penyebab  dilakukannya Refund  Ticket ini  maka  tidak  terlepas  dari Pasal  9  dan  Pasal  10  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  89  Tahun  2015  Tentang Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan (Delay  Management) Pada  Badan  Usaha  Angkutan Udara  Niaga  Berjadwal  Di  Indonesia  yang  mengatur  bahwa  pengembalian  seluruh  biaya  tiket ( refund ticket ) diberikan dalam hal terjadi pembatalan penerbangan dalam bentuk tunai maupun
transaksi non-tunai (apabila pembelian tiket dilakukan  melalui kartu  kredit).  Selain  itu  refund ticket  juga  bisa  dijadikan  opsi  yang  dapat  ditawarkan  kepada  penumpang  yang  mengalami keterlambatan 61- 240 menit (kategori 2 sampai dengan kategori 5).
8. Kesesuaian  Implementasi  Refund  Ticket  Terhadap  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020
Tahun  2020  menjadi  tahun  yang  penuh  dengan  permasalahan  mengenai corona  virus disease 2019 (Covid-19). Penyebaran Covid-19 menjadi permasalahan yang paling berbaya jika tidak dilakukan pencegahan maupun penanganan. Untuk itu, Pemerintah dalam  hal  ini  Menteri Perhubungan  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  25  Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka  Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19),  sebagai  bentuk pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengendalian terhadap arus masa.
Dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM  25  Tahun  2020  ini   bukan  hanya mengatur  larangan  penerbngan  pada  tanggal  24  April  2020  hinggal  31  Mei  2020,  tetapi  juga mengatur mengenai pengembalian tiket ( refund ticket ) bagi penumpang atau konsumen yang telah membeli  tiket  pada  tanggal-tanggal  yang  telah  ditentukan.  Dengan  begitu,  maka  larangan pemerintah  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Perhubungan  tersebut,  menunjukan adanya kewajiban maskapai penerbangan untuk mengganti rugi biaya tiket yang telah dikeluarkan para konsumen sebagai penumpang yang seharusnya mendapatkan haknya untuk menggunakan jasa penerbangan.

## KESIMPULAN
Bentuk tanggungg gugat maskapai merupakan kewajiban maskapai penerbangan terhadap penumpang,  karena  penumpang  tidak  mendapatkan  hak  untuk  melakukan  penerbangan  sesuai jadwal semestinya yang artinya terjadi pembatalan penerbangan. Pembatalan penerbangan dalam hal ini terjadinya pembatan penerbangan akibat pandemi Covid-19, yang membuat dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  25  Tahun  2020.  Dalam  Peraturan  Menteri perhubungan  tersebut  terdapat  bentuk  tanggung  gugat  maskapai  penerbangan  adalah  berupa pengembalian  biaya  tiket  secara  penuh  atau  100%  kepada  calon  penumpang  yang  tiketnya dilakukan  pembatalan  pada  tanggal-tanggal  yang  ditentutukan  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan tersebut.
Selanjutnya  mengenai  kesesuaian implementasi  refund  ticket  terhadap  Peraturan  Menteri Perhubungan  No.  PM  25  Tahun  2020  ini,  ditentukan  dalam  bentuk  kupon  atau  voucher.  Pada umunya  tidak  memiliki kesesuaian  dengan  ketentuan  refund  ticket, dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  No.  PM 77 Tahun 2011, Peraturan  Menteri Perhubungan No. PM 89 Tahun 2015, dan  Peraturan  Menteri  Pehubungan  No.  PM  25  Tahun  2015.  Hal  ini,  sesungguhnya  juga bertentangan  dengan hak konsumen sebagai sebagaimana tercantum dalam  Undang-Undang  RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, termuat dalam pasal 4 huruf b.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusinta,  L.,  Pahrudin,  C.,  &  Wildan,  W.  (2017).  Budaya  Perusahaan  Dan  Kinerja  Karyawan Transportasi  Udara. Jurnal  Manajemen  Transportasi  &  Logistik  (JMTRANSLOG) , 4 (2), 123. https://doi.org/10.54324/j.mtl.v4i2.97
Amalia, C. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Keberangkatan Sepihak Oleh Maskapai Dengan Alasan Covid-19 .
Ardia  Nency,  D.  (n.d.). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Angkutan  Udara  Atas Kerusakan  dan  Kehilangan  Barang  Bagasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Maskapai Penerbangan .
Bambang, B., Sari, M. D. N., & Syahputra, M. F. (2022). Peningkatan Pengetahuan Kreatifitas Dan Karakteristik Kewirausahaan. Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (10), 3751–3759.
Humaira, P. (2019). Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah Bi Al-Manfa’ah . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Juliana,  A.,  Turisno,  B.  E.,  &  Suharto,  R.  (2016).  Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines). Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1– 11.
Mailawati,  F.,  &  Wahyuni,  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Konsumen Terkait Tiket  Pesawat  Yang Dibatalkan Maskapai  Penerbangan Masa Pandemi Covid-19. Krtha Bhayangkara , 15 (2), 367–384.
OKTAVIA,  W.  (2019). Implementasi  Peraturan  Menteri  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang Kompensasi  Delay  Pada  Maskapai  Garuda  Indonesia  Di  Bandar  Udara  Internasional Sultan Hasanuddin Makassar . Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Putra, A. A., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (2), 12–17. Rafirnahafi, A., & Perdana, I. (2019). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Bawaan Di Maskapai Penerbangan. Jurnal Tectum , 1 (1).
Ratnasari, A., & Nasruddin. (2014). Perbandingan Biaya Umum Transportasi Angkutan Umum Dan  Sepeda  Motor  Sebagai  Moda  Transportasi  Oleh  Mahasiswa  (  Studi  Kasus :  Kampus Universitas Diponegoro Tembalang) PENDAHULUAN Moda transportasi angkutan umum merupakan salah satu sarana transportasi pen. Jurnal Teknik PWK , 3 (3), 406–417.
Rosa,  A.,  &  Widad,  A.  (2018).  Faktor-Faktor  yang  Membedakan  Keputusan  Konsumen Menggunakan Jasa Transportasi Dalam Kota (Studi Kasus Angkutan Umum Konvensional dan  Berbasis  Online). Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Sriwijaya , 15 (3),  164–172. https://doi.org/10.29259/jmbs.v15i3.5712
Subagiyo,  D.  T.  (2018). Hukum  Jaminan  dalam  perspektif  undang-undangan  jaminan  fidusia (Suatu pengantar) . UWKS Press.

## sed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License