## TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI MP3EI KORIDOR KALIMANTAN

## Kisno Hadi

## Universitas Kristen Palangka Raya

## ABSTRACT
The development of Kalimantan corridor is one of key priorities in the economic masterplan (MP3EI). Kalimantan corridor plays a strategic function as a front line of  Indonesia’s border with Malaysia and Brunei. For many years, Indonesia has neglected the development of this corridor. As a consequence, Kalimantan becomes an underdeveloped region. There is urgent need for restoring the infrastructure and transportation facilities, which are badly damaged and have been constraining access to the corridor. This paper has three main focuses: (i) the challenges of implementation of MP3EI;  (ii) the need to recognize and adopt the innovation of local policies; and (iii) the implementation strategy for developing Kalimantan corridor.
Keywords: Pembangunan, garis batas, koridor Kalimantan, inovasi, MP3EI.

## PENGANTAR
Sejak bulan Mei tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 membentuk Masterplan Percepatan dan Per- luasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) guna memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2011–2025. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi sekarang belum mencapai tingkat yang memadai dan belum berkelanjutan sehingga diperlukan upaya atau terobosan tertentu guna mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks demikian, MP3EI telah menetapkan Kalimantan sebagai satu di antara beberapa wilayah lain di Indonesia dijadikan pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang disebut “koridor ekonomi nasional”. Selain kluster Kalimantan, koridor ekonomi nasional lainnya ialah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Papua, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Untuk koridor Kalimantan sendiri, guna mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan
94 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
empat provinsi, pemerintah pusat sudah menganggarkan dana Rp190 triliun ( Kalteng Pos 11 Mei 2012).
Dengan MP3EI, pemerintah pusat menganggap telah terjadi kelambanan pelak- sanaan pembangunan terutama dalam konteks otonomi daerah. Pemerintah pusat merasa perlu mengintervensi pemerintah daerah melalui kebijakan MP3EI guna mendorong percepatan pembangunan di daerah. Sungguhpun demikian, yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah pusat bahwa apa yang terjadi dengan perkembangan pembangunan di daerah hingga hari ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat juga. Dalam hal ini, telah terjadi ambivalensi kebijakan pemerintah pusat di daerah, di mana di satu sisi peme- rintah pusat seolah tidak sabar dengan proses kemajuan pembangunan di daerah, sedangkan di sisi lain daerah justru dikekang kreasinya untuk melesat cepat melaksanakan pembangunan. Contohnya, dengan diberlakukannya pem batasan kuota BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi di Kalimantan. Kalimantan hanya diberi kuota sekitar 7% dari total BBM bersubsidi nasional, dengan alasan sebanding de ngan jumlah penduduk Kalimantan yang besarannya sekitar 5,6% dari total penduduk Indonesia. Padahal, Kalimantan sedang giat melakukan pembangunan yang membutuhkan jumlah BBM bersubsidi yang besar sebagai pendukung. Konsekuensi dari pembatasan kuota BBM bersubsidi tersebut ialah antrian pengisian BBM bersubsidi di setiap SPBU di empat provinsi di Kalimantan tidak terhindarkan. Pada gilirannya, empat Gubernur di Kalimantan mengancam pemerintah pusat dengan mengatakan akan menyetop produksi pertambangan di Kalimantan kalau kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan tidak ditambah ( Media Kalimantan 10 Mei 2012). Di Kalimantan Tengah sendiri yang kini hampir semua jalan terkoneksi dari kota Palangka Raya hingga ke desa-desa mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Kuota BBM bersubsidi tahun 2012 hanya 263 ribu kiloliter, sedangkan kebutuhan kuota yang seharusnya diberi ialah 340 ribu kiloliter ( Kalteng Pos 12 Mei 2012). Penambahan kuota itu lah yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
Pemerintah pusat ingin mengatasi kelambanan perkembangan dan kemajuan pembangunan di daerah sehingga membentuk MP3EI dan menjadikan Kalimantan sebagai salah satu di antara wilayah yang masuk dalam koridor ekonomi nasional. Sayangnya pemerintah daerah tidak bisa cepat melakukan pembangunan daerah karena dikekang kreasinya. Hal ini sungguh menjadi sebuah realita yang problematis. Pusat dan daerah nampak sama-sama ingin menjadi pelari terdepan dalam melaksanakan pembangunan, namun menempuh
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 95
jalan yang berbeda. Untuk itu, perlu dipikirkan formula yang tepat bagi pusat dan daerah agar bisa menempuh jalan yang sama untuk secara bersama-sama menggapai pembangunan kualitas ekonomi Indonesia yang memadai dan berkelanjutan dalam periode 2011-2015.
Tulisan ini akan membahas salah satu permasalahan utama dalam konteks penerapan kebijakan MP3EI oleh pemerintah pusat di Kalimantan. Terutama bagaimana kendala dan strategi implementasi MP3EI untuk mem bangun koridor ekonomi nasional di wilayah Kalimantan. Tulisan ini men deskripsikan kemungkinan kendala penerapan MP3EI untuk koridor ekonomi di wilayah Kalimantan; dan memberi masukan bagi strategi pelaksanaan MP3EI untuk koridor ekonomi wilayah Kalimantan.

## JEBAKAN MASA LALU DAN KENDALA MASA DEPAN
Dalam implementasi kebijakan MP3EI, program-program pembangunan harus mengikutsertakan aspirasi-aspirasi lokal sehingga terjadi konektivitas kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah terutama di bidang ekonomi. Ini sejalan seperti pandangan Soedjatmoko (1988), bahwa:
“Salah satu syarat penting bagi pertumbuhan kebebasan mungkin terletak dalam dialektika proses pembangunan, di mana tiba masanya momentum pembangunan harus melibatkan partisipasi yang aktif, sukarela, dan prakar- sa dari golongan tani atau wiraswasta kecil di desa-desa dan di kota-kota. Denga n demikian bahwa pembangunan suatu prasana sosial harus datang dari bawah ke atas melalui penggairahan kembali sektor pedesaan, sektor informal pedesaan, dan dengan membiarkan rakyat yang bersangkutan mengorgani- sasi diri mereka, memilih pemimpin-pemimpin mereka sendiri, membuat kesalaha n mereka sendiri, serta untuk belajar memperbaiki kesalahan itu sen- diri. Ini berarti di pihak organisasi pemerintah harus terjadi suatu pergeseran dari sikap paternalistik tradisional terhadap rakyat yang seharusnya diabdinya menuju suatu sikap yang emansipatoris” (Soedjatmoko, 1988: 368–369).
Soedjatmoko berpandangan bahwa kebijakan pembangunan seyogyanya harus  berangkat dari inisiasi-inisiasi dari masyarakat yang menjadi obyek pembangun an itu sendiri. Pada tataran masyarakat di tingkat bawah tersimpan kebutuhan-kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, entah secara ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam konteks ini bahwa pemerintah pusat juga tidak boleh mengabaika n di namika politik di tingkat lokal yang sekarang sedang berkembang. Di
96 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
antara nya adalah aspirasi masyarakat Kalimantan menuntut Otonomi Khusus Kalimantan yang kemungkinan besar sebagai akibat tidak berimbangnya pembagian hasil kekayaan alam Kalimantan yang ternyata lebih banyak ditransfer ke pusat. Melihat pembentukan MP3EI di satu sisi serta kemunculan aspirasi akan otonomi khusus di sisi lain, menjadi patut diduga bahwa khusus dalam memandang pembangunan Kalimantan, telah terjadi ketiadaan konektivitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Realita strategi kebijakan pembangunan telah berubah, yakni dari pem- bangunan model Orde Baru yang sentralistrik kemudian dilanjutkan oleh pembangunan dalam kerangka otonomi daerah sejak 1999 yang dikatakan lebih terdesentralistik. Namun kenyataannya masih terdapat kekangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang mengakibatkan belum kelihatan secara signi fi kan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan. Apabila strategi kebijakan pembangunan yang diterapkan dalam MP3EI masih mengadopsi (tepatnya melanjutkan) strategi pembangunan sebelumnya, dapat dipastikan strategi kebijakan pembangunan dalam MP3EI ini akan mengalami kegagalan serupa.
Strategi utama MP3EI berfokus pada pembangunan enam koridor ekonomi dengan memperkuat konektivitas di seluruh nusantara, memperkuat kemam- puan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fokus pengembangan pada delapan program utama yang meliputi pertanian, per  tambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telekomunikasi dan pengembangan kawasan strategis, sesungguhnya sudah menjadi program kerja lama yang diterapkan pemerintah. Justru program tersebut juga menjadi program prioritas pembangunan pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya dalam kerangka otonomi daerah. Sehingga dalam hal ini, program kerja yang diusung dalam MP3EI nampak masih memiliki sisi keterjebakan dalam paradigma berpikir masa lalu yang membayangkan daerah-daerah di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan dalam konteks fi sik (negara daratan) yang dapat dengan mudah dikoneksikan satu wilayah dengan wilayah lain. Padahal dalam realitasnya wilayah-wilayah bahkan antardaerah sekalipun terpisah secara fi sik maupun visi pembangunannya.
Bahkan program kerja yang diusung dalam MP3EI nampaknya merupakan gagasan pemerintah pusat tanpa ada keterlibatan segenap pemangku kepentingan yang ada di tingkat lokal untuk ikut bersama merumuskannya. Ini jelas terlihat misalnya seperti disebutkan dalam Perpres No. 32 Tahun
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 97
2011 Bab 1 (F), bahwa MP3EI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 17 tahun 2007), bahkan terintegrasi dan komplementer baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang mencerminkan bahwa MP3EI adalah program pemerintah nasional yang mengabaikan aspirasi lokal.
Sebaliknya, MP3EI justru tidak linier dengan kebijakan pembangunan di daerah seperti Kalimantan. Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk seluruh provinsi di Kalimantan hingga saat ini belum disetujui pemerintah pusat. Padahal di dalam usulan RTRWP tersebut, jelas sekali terlihat mengenai penggunaan setiap jengkal tanah Kalimantan untuk pengembangan kegiatan pembangunan di masa kini dan masa mendatang. Kalau usulan RTRWP wilayah Kalimantan belum disetujui oleh pemerintah pusat bagaimana mungkin pemerintah pusat bisa memandang dan merencanakan pembangunan Kalimantan seperti yang diprogramkan dalam MP3EI. Ini diakui oleh para Gubernur se-Kalimantan ketika pertama kali melaksanakan Rapat Kerja dengan Tim Kerja MP3EI koridor Kalimantan pada 11 April 2012 di Banjarmasin.
“belum ditetapkannya RTRWP wilayah Kalimantan justru menjadi salah satu kendala dalam rangka mewujudkan MP3EI dalam koridor yang sudah ditetapkan”. Di samping itu, kendala lain akibat ketidakjelasan RTRWP ialah “ketiadaan konektivitas pembangunan infrastruktur antar daerah di seluruh wilayah Kalimantan, terutama pembangunan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan keempat provinsi di Kalimantan” ( kapuas.net 11  april  2012).
Kemudian yang tidak dapat dikesampingkan bahwa pemerintah pusat harus bercermin dari kegagalan pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Program ini dibentuk di masa Orde Baru berdasarkan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2005 dan dicanangkan menjadi pilot project lumbung pangan nasional. Kegagalan tersebut antara lain terjadi karena kurangnya perhatian terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial ekonomi, dan budaya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Bahkan pembinaan terhadap petani transmigran juga tidak berjalan baik karena kurangnya tenaga penyuluh pertanian (Suriadikarta 2009: 229). Di samping itu, program tidak menyertai keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelolanya, padahal masyarakat lokal jauh lebih mengerti pengelolaan lahan gambut yang sudah menjadi bagian dalam praktek pertanian mereka (Hadi 2007). Sementara pendapat lain mengatakan bahwa kegagalan tersebut karena perencanaan yang
98 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
kurang matang dan tidak didukung dengan data yang memadai (Adi 2003). Data yang paling memadai tentang lahan gambut ada dalam pengetahuan masyarakat lokal yang selama program pengembangan lahan gambut ber- jalan justru tidak terlibat sama sekali. Ahli lahan gambut dari Universitas Palangkaraya, Dr. Suwido Limin, mengatakan bahwa sesungguhnya kegagalan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar terjadi karena pemerintah pusat yang didukung oleh para ahlinya tidak mempertimbangkan masukan dari para ahli atau peneliti di daerah dan meniadakan pengetahuan lokal masyarakat Dayak yang ramah lingkungan ( Koran Tabengan 19 April 2012).
Mengaitkan pengalaman tersebut di atas dengan implementasi MP3EI khusus nya pengembangan koridor ekonomi nasional di wilayah Kalimantan, maka dapat diberikan suatu pendapat mengenai kemungkinan kendala implementasi MP3EI khususnya dalam koridor ekonomi wilayah Kalimantan. Pertama, pemerintah pusat masih mengusung strategi program pusat yang mengabaikan keterlibatan daerah, misalnya pembangunan pariwisata yang hanya menempatkan pengembangannya di Pontianak (Kalimantan Barat) sementara daerah lain yang justru lebih populer dan sudah maju pengembangan pariwisatanya tidak didorong dalam MP3EI. Hal ini akan mematikan pembangunan pariwisata di daerah lainnya di Kalimantan sebab tidak diakomodir dalam MP3EI. Kedua, pemerintah pusat melalui MP3EI mengabaikan dinamika politik yang berlangsung di tingkat lokal. Saat ini misalnya daerah-daerah, dimotori Kalimantan Timur mulai ramai- ramai menggugat kebijakan pemerintah pusat khususnya berkaitan dengan kebijakan bagi hasil minyak dan gas dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah, terutama yang kaya sumber daya alam, keberatan atas nilai bagi hasil 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah atas bagi hasil minyak, serta 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah atas bagi hasil gas. Gugatan tersebut dilakukan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu terutama pasal 14 huruf (e) dan huruf (f) (Lihat Kuncoro 2012: 7). Dengan demikian, usungan program pembangunan pemerintah pusat di daerah melalui MP3EI bertolak belakang dengan kehendak pemerintah daerah, yang berharap pembagian keuangan yang berimbang atas hasil kekayaan sumber daya alamnya. Pemda perlu mendanai program pembangunan daerah yang sudah direncanakan oleh daerah sendiri. Jadi di sini, pengucuran dana bagi hasil yang berimbanglah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ketiga ;
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 99
pemerintah pusat juga menutup mata atas kehendak daerah yang menghendaki pemberian otonomi khusus. Kalimantan sudah mengusulkan sejak sekitar tahun 2007 agar diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Sejauh ini, permintaan ini tidak direspon secara positif oleh pemerintah pusat dan gaungnya pun sudah semakin redup. Keempat, pemerintah pusat sejauh ini belum menyetujui RTRPW untuk seluruh provinsi di Kalimantan MP3EI sulit terimplementasi dengan baik tatkala penggunaan setiap jengkal tanah di Kalimantan masih tidak jelas peruntukannya. Dalam konteks demikian, sulit membayangkan implementasi MP3EI akan berhasil secara maksimal sebab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sudut pandang berbeda dalam usaha membangun dan mengembangkan daerah.

## Belajar dari Inovasi Pemerintah Daerah
Agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu yang gagal mengimple men- tasikan program pembangunan, maka pemerintah pusat harus memilih strategi implementasi yang benar-benar sebagai kebutuhan masyarakat di daerah. Salah satunya adalah dengan bercermin dari program-program inovasi pemerintah daerah yang menekankan sinergi antara program kerja maupun lembaga pelaksananya di daerah. Dalam bingkai otonomi daerah selama beberapa tahun terakhir, beberapa pemerintah daerah di Kalimantan nampak ada yang jeli dalam memilih strategi pendekatan pembangunan di daerahnya masing- masing. Mereka lebih memilih pembangunan yang memberdayakan, yang bertumpu pada kebutuhan dan pengetahuan lokal serta mengerahkan dana pembangunan sebesar-besarnya untuk membiayainya. Banyak cerita sukses beberapa daerah yang berhasil dan kreatif memanfaatkan agenda desentralisasi dan otonomi daerah untuk kemajuan daerahnya. Pemerintah daerahnya memiliki kebijakan inovasi tersendiri dalam mengurangi angka kemiskinan, serta memajukan perekonomian masyarakatnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, misalnya, melalui kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) (Program Membangun dan Memelihara Desa) mencoba berinovasi dalam menyelenggarakan peme rin tahan daerah. Program tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2008 menggunakan pendekatan growth center (pusat-pusat pertumbuhan) yang meletakkan industri sebagai salah satu sektor yang diunggulkan untuk dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan (desa-desa sasaran program). Harapannya desa di sekitarnya (periphery) memperoleh rembesan pertum buhan pula, di mana infrastruktur dan akses pendidikan sebagai penopang utama terbangun. Selain industri,
100 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
pertanian dalam arti luas, perdagangan dan pariwisata juga diunggulkan untuk dikembangkan melalui PM2L ini (Hadi 2009: 56–57). Sementara di Kabupaten Kutai Barat (Kaltim), Pemda setempat membuat kebijakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat asli Dayak Benuaq dalam program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan partisipasi politik dan hak menentukan nasib sendiri dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Pemda menjadikan infrastruktur sebagai prioritas. Pelayanan pemerintah di berbagai sektor meningkat dan peluang-peluang ekonomi baru tumbuh (Haug 2007).
Lain lagi yang dilakukan oleh Kabupaten Murung Raya (Kalteng). Pemda setempat mengusung program kebijakan Gerbangdesamu (Gerakan Mem- bangun Desa Manggatang Utus), sebagai program kebijakan yang digunakan oleh Tim Terpadu dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Gerbangdesamu menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pembangunan di desa. Arah pembangunan di desa diharapkan memiliki langkah dan sasaran yang jelas, program yang e fi sien, efektif dan produktif serta terstruktur sehingga berdampak langsung terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemda Murung Raya berupaya memanfaatkan ruang desentralisasi untuk memajukan daerahnya yang memang dari segi tata ruang geogra fi s masih terisolir serta dari segi indeks pembangunan masih tergolong miskin dan terbelakang. Dalam hal ini Pemda Murung Raya nampak menyadari bahwa sebagian besar pelayanan publik di tingkat lokal memerlukan suatu organisasi lain di luar kantor pusat pemerintahan yang telah ada untuk memaksimalkan kinerja pelayanan publik (Maddick 2004: 62). Pemikir dan pelaksana utama program ini adalah Tim Terpadu yang terdiri atas unsur sebagian aparatur birokrat, masyarakat sipil lokal, perguruan tinggi, dan swasta (dunia usaha). Segenap unsur dan potensi di tingkat lokal dikerahkan untuk mendukung program ini (Hadi 2011).
Di Kabupaten Barito Selatan (Kalteng), apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup inovatif, yakni membuat kebijakan sekolah satu atap. Kebijakan ini mempertautkan pendidikan SD dan SMP dalam satu atap (satu gedung sekolah) di setiap desa. Siswa SD bersekolah pagi dan siswa SMP bersekolah sore. Mulai gedung sekolah, guru, sarana pendidikan (kecuali pakaian seragam, buku pelajaran, jam belajar serta cara beajar) adalah sama. Dengan demikian, calon siswa SMP yang lulus SD tidak perlu pergi ke kota kecamatan atau kabupaten lagi untuk menempuh pendidikan SMP, sebab di desa sudah tersedia pendidikan SMP walau dengan sarana prasarana terbatas. Kabarnya sekolah satu atap ini menjadi program percontohan dan diadopsi secara
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 101
nasional oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalteng) dengan kebijakan “politik jagung”-nya, juga cukup inovatif dalam mendorong produksi jagung di daerah ini. Kabupaten Kotawaringin Barat sekarang sudah mampu menghasilkan produk jagung bermutu dan menjadi sentra produksi jagung di kawasan barat Kalimantan Tengah. Kebijakan “politik jagung” mempertautkan segenap sumber daya manusia petani baik yang lokal maupun yang transmigran untuk bersama-sama memproduksi jagung dengan dukungan tenaga penyuluh pemerintah daerah (Hadi 2012).
Di Kabupaten Barito Timur (Kalteng), Pemda Barito Timur giat menggelar program pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal sejak tahun 2011 yaitu melalui Program Gurayang Mapakat Maradu Tumpuk (PGM2T) atau Program Musyarawah dalam Merencanakan Pembangunan Kampung. PGM2T merupakan program yang dikomandoi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) sebagai leading sector dengan cara gotong royong mengentaskan kemiskinan oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan dana stimulan kepada setiap desa tertinggal sebesar Rp. 10 juta per desa per tahun. Semua desa tertinggal yang termasuk dalam program menerima dana tersebut, di mana penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan desa mulai tahap perencanaan hingga penyerapan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri di bawah koordinasi beberapa kelembagaan birokrasi pemerin- tah daerah yang terkait dengan kegiatan pembangunan.
Kabupaten Barito Utara (Kalteng) dan Kabupaten Kutai Barat (Kaltim) sejak tahun 2010 telah melakukan kerjasama pembangunan antar daerah. Kedua daerah ini adalah daerah bertetangga walau beda provinsi. Keduanya melaku- kan kerjasama pembangunan seperti di bidang pembangunan insfrastruktur jalan perbatasan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, perkebunan, dan pertanian. Banyak hal yang dapat dipetik dari adanya kerjasama antar dua daerah bertetangga beda provinsi ini. Di antaranya wilayah perbatasan kedua daerah sudah tersentuh pembangunan infrastruktur jalan dan akses pendidikan serta kesehatan. Keduanya secara bersama sharing dana untuk membangunnya. Sungguh sangat berarti apa yang sudah dilakukan kedua daerah ini dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman Kalimantan. Alih- alih menjadi sumber sengketa seperti yang terjadi di daerah lain, bagi kedua daerah ini wilayah perbatasan justru dibangun dan garap secara bersama-sama sehingga dapat diperoleh manfaat secara bersama-sama pula. Dengan adanya kerjasama antar daerah tersebut, wilayah perbatasan dapat dibangun dengan mudah oleh kedua belah pihak (Hadi 2012).
102 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
Belajar dari implementasi beberapa kebijakan inovatif pemerintah daerah di Kalimantan seperti diuraikan di atas, maka dalam mengimplementasikan MP3EI pemerintah pusat harus memperhatikan fondasi kebijakan yang sudah susah payah dibangun pemerintah daerah. Jangan sampai dengan pemberlakuan MP3EI, kreasi-kreasi kebijakan lokal yang sudah dirintis dan berjalan baik itu menjadi terhambat. Alasan ini cukup kuat mengingat melalui program MP3EI pemerintah pusat hendak memasukkan program pembangunan pemerintah pusat (baca: kepentingan pusat) di daerah. Padahal daerah sudah memiliki kreasi tersendiri dalam mendesain rencana pembangunannya, dan selama ini relatif dapat diterima dan didukung oleh masyarakat daerah, karena memang substansi kebijakannya berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah.
Kehendak pemerintah pusat menghadirkan kepentingannya di daerah pada dasar nya sebagai sesuatu yang alamiah. Proses pembangunan adalah upaya mengaktualisasikan berbagai macam kepentingan dan dalam konteks pembangunan negara dan bangsa. Niko Kana mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu, di mana pandangan tersebut tidak bebas dari pengalaman (konteks masa lalu), realitas keadaan yang sedang dihadapi (konteks masa kini), serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan (Kana 1996: 46). Ini berarti bahwa pembangunan adalah proses pertarungan berbagai macam kepentingan. Pemenang pertarungan adalah pemegang veto sebagai perencana sekaligus pengendali pembangunan sedangkan pihak yang kalah harus mengikuti di belakangnya.
Pelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman kebijakan inovasi bebe- rapa pemerintah daerah tersebut di atas antara lain: Pertama , adanya sinergi program kebijakan antarsektor di dalam lembaga birokrasi pemerintah daerah dan memprioritaskan satu program kebijakan saja sesuai kebutuhan yang ada di daerah. Selain unsur birokrasi pemerintah daerah yang terkait dengan program kebijakan, unsur-unsur lain di luar birokrasi seperti perguruan tinggi, swasta (pihak pelaku usaha di daerah), serta unsur masyarakat sipil lokal juga dilibatkan dalam melaksanakan kebijakan. Semua unsur tersebut masuk dalam Tim Kerja yang bekerja bersama-sama mensukseskan program kebijakan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, selain terjadi sinergi program kebijakan juga terjadi sinergi antarlembaga pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar pemerintah daerah untuk secara bersama mensukseskan program kebijakan.
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 103
Kedua, mulai inisiasi program kebijakan hingga implementasinya dirumuskan secara bersama-sama oleh Tim Kerja dengan mengedepankan musyawarah bersama masyarakat lokal di desa-desa. Dalam hal ini Tim Kerja berkunjung ke desa-desa sasaran program untuk dimintakan kebutuhan pembangunan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ketika sudah ditemukan kebutuhannya lalu bersama masyarakat juga implementasi kebijakan dilaksanakan, sementara kebutuhan dana sudah disediakan oleh pemerintah daerah.
Ketiga , penentuan wilayah atau desa yang akan menjadi sasaran program kebijakan juga tidak ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan didahului oleh suatu kajian yang dilakukan oleh Tim Kerja. Dengan demikian, dapat diketahui wilayah atau desa mana saja dapat menjadi prioritas sasaran kebijakan atau yang tidak.
Keempat , bidang-bidang pembangunan yang potensinya bertumbuh di daerah adalah bidang yang menjadi prioritas kebijakan seperti industri, pertanian, perkebunan, kesehatan, dan lain-lain. Penentuan prioritas didahului oleh kajian mendasar yang dilakukan Tim Kerja dengan mendengarkan aspirasi masyarakat lokal. Serta Kelima, pentingnya daerah-daerah (kabupaten/kota) bertetangga entah dalam satu provinsi atau pun berbeda provinsi, untuk bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan daerah, terutama pembangunan di wilayah perbatasan kedua daerah. Pengalaman Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat memperlihatkan bahwa alih-alih menjadi sumber sengketa seperti kebanyakan daerah lain, wilayah perbatasan justru digarap dan dibangun secara bersama oleh keduanya, sehingga misalnya dari segi dana dapat menjadi ringan. Untuk itu, melalui kebijakan MP3EI, pembangunan ekonomi di daerah terutama di wilayah perbatasan kabupaten/kota/provinsi ataupun Indonesia- Malaysia harus didorong melalui pendekatan kerja sama antardaerah yang bertetangga untuk membangun secara bersama.

## Strategi Implementasi MP3EI Koridor Kalimantan
Sejauh ini pembangunan di Kalimantan memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti, walau di sana-sini masih tercecer beberapa bidang yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Misalnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informasi, serta penerangan listrik di banyak desa di pedalaman termasuk juga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal demikian terjadi karena wilayah desa-
104 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
desa pedalaman dan perbatasan berada jauh dari jangkauan pemerintah dan aksesnya masih sangat sulit terutama melalui jalur darat.
Sementara bidang lain seperti politik justru sudah disentuh oleh pembangunan hingga ke akar-akarnya. Pembangunan politik di Kalimantan harus diakui mengalami pertumbuhan pesat bahkan skor pertumbuhannya melebihi rata-rata nasional. Hal ini sebagai dampak terbukanya ruang demokrasi dan desentralisasi serta antusiasnya masyarakat dalam merespons realita dan perkembangan proses politik sehari-hari seperti Pemilu dan Pilkada. Hasil survei Kompas (29 November 2011) misalnya, memperlihatkan bahwa hingga akhir tahun 2011 pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan menunjukkan capaian skor di atas rata-rata nasional yaitu melebihi 70, sedang kan rata-rata nasional hanya 67,01. Provinsi Kalimantan Tengah mencapai skor paling tinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Urutan skor IDI yang dihitung Kompas di seluruh provinsi di Indonesia tersebut ialah sebagai berikut: Kalimantan Tengah (77,63); Riau (75,85); DKI Jakarta (73, 61); Kepri, Gorontalo, Sumsel, Kaltim, Kalbar (rata-rata melebihi 70); dan NTB (58%).
Adapun indikator yang diukur dalam menghitung skor tersebut ialah:
1.  Aspek kebebasan sipil (kebebasan pers, penyampaian aspirasi masyarakat, pemilu tanpa intimidasi, Pilkada yang jurdil, dan lain-lain).
2.  Pemenuhan hak-hak politik (peningkatan kesejahteraan masyarakat me- lalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti peningkatan daya beli, peningkatan angka melek huruf, peningkatan tingkat pendidikan, pening- katan angka harapan hidup, dan lain-lain). Nilai IPM Kalimantan Tengah bahkan di atas rata-rata nasional, yaitu 74, sedangkan rata-rata nasional adalah 71,76. Tertinggi DKI Jakarta, disusul Sulut, Riau, Kaltim, DIY (di atas 75).
3.  Aspek kualitas kelembagaan demokrasi (Pemerintah Daerah, KPU, Panwaslu, Media Massa, NGO, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Ormas, Bisnis, dan lain-lain).  Juga tingkat toleransi relasi antar identitas sosial seperti identi- tas keagamaan dan identitas kedaerahan atau kesukuan.
Informasi yang disampaikan melalui hasil survei koran Kompas tersebut palin g tidak, cukup memberi gambaran mengenai realita pembangunan politik di K alimantan belakangan ini. Atas dasar itu, harus ditelusuri bagaimana pemerin tah daerah di empat provinsi Kalimantan melaksanakan pembangunan
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 105
politik tersebut, sehingga pada gilirannya dapat diadopsi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi melalui implementasi MP3EI. Pentingnya pelajaran dari pembangunan politik tersebut sama pentingnya seperti pelajaran dari kebijakan inovasi pemerintah daerah di depan, yakni agar pembangunan ekonomi melalui implementasi kebijakan MP3EI koridor Kalimantan dapat mengalami sukses serupa.
Dalam rancangan Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan seba- gai mana dituang dalam Perpres No. 32 Tahun 2011 Tentang MP3EI, pusat- pusat pertumbuhan yang diklasi fi kasikan ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah:
i. Pontianak diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perkebunan, agroindustri, perdagangan, pertambangan (bauksit) dan pariwisata.
ii. Palangka Raya diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perda- gangan, pertanian, dan pertambangan galian logam.
iii.  Banjarmasin diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perkebun- an, kehutanan pertambangan dan agroindustri serta industri pengolahan.
iv. Samarinda-Balikpapan-Tenggarong-Bontang diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor industri pengolahan, pertambangan perdagangan dan jasa, perkebunan, dan kehutanan.
v. Tarakan diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis perkebunan, perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi yang berorientasi ekspor dan antarpulau, pusat promosi ekowisata, jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan, dan pusat promosi investasi nasional.
Dari rancangan tersebut jelas bahwa masing-masing provinsi di Kalimantan diarahkan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, terlepas apakah rancangan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan daerah. MP3EI harus dapat mengawal rancangan tersebut agar teralisasi dengan baik. MP3EI adalah program kebijakan pemerintah pusat yang hendak diimplementasikan di daerah. Boleh dikata hal ini  merupakan kebijakan vertikal nasional dalam rangka menjalankan asas dekonsentrasi di tingkat lokal. Harapannya, dengan hadirnya kebijakan nasional di tingkat lokal akan dapat lebih mensinergikan kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan lokal. Sinergi kebijakan pembangunan nasonal dan lokal itu
106 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
hanya memiliki satu tujuan yakni menciptakan kepentingan nasional sebagai kepentingan sebuah negara bangsa yang sudah diamanatkan dalam konstitusi.
Secara teoritik menurut Nye dikutip Bandoro (2007), terdapat tiga tataran dari kekuatan yang dalam prakteknya sulit dihindari untuk tidak digunakan dalam memajukan kepentingan nasional, yakni (i) tataran atas: kekuatan militer; (ii) tataran menengah: kekuatan ekonomi; dan (iii) tataran bawah: kekuatan lunak. Kekuatan lunak menurut Nye akan memberi prospek yang lebih besar bagi keberhasilan misi pembangunan yaitu di antaranya kira-kira meliputi: Budaya, Ide-ide politik dan sosial, Pendidikan, Keunggulan di bidang teknik, Kesehatan, Penguasaan informasi, Kebijakan yang legitimate dan memiliki otoritas moral, Cara penanganan masalah lingkungan, Pelatihan perbankan, Teknik pembibitan pangan, Teknologi transfortasi, Teknik pengamanan energi, Promosi demokrasi, Reformasi birokrasi, dan Administrasi kepabeanan.
Menurut Nye tidak semua kekuatan lunak tersebut relevan diterapkan pada semua koridor atau wilayah. Keberhasilan penerapan sebuah kekuatan lunak sangat bergantung pada kondisi di mana kekuatan lunak itu dijalankan dan pemimpin harus membuat pilihan yang krusial mengenai jenis kekuatan lunak seperti apa yang akan dibangun dan digunakan (Joseph S. Nye dalam Bandoro 2007: 430-437). Di sini alih-alih menganjurkan pembangunan kekuatan militer dan pembangunan kekuatan ekonomi guna diprioritaskan dalam pembangun an, Nye justru lebih banyak menekankan pada pembangunan kekuatan lunak.
Dapat ditarik benang merah di sini bahwa untuk konteks pembangunan eko- nomi koridor Kalimantan sebagaimana diamanatkan oleh program kebijakan MP3EI, yang harus dilakukan ialah: Pertama , Tim Kerja MP3EI harus me lanjutkan pembangunan politik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kalimantan yang berdasarkan survei koran Kompas skornya mencapai di atas rata-rata skor nasional. Kedua, pembangunan kekuatan ekonomi harus disertai atau ditopang oleh pembangunan kekuatan lunak sebagaimana dalam pandangan Nye; Ketiga , harus dilihat juga bagaimana program-program kebijakan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dilakukan, di mana selama ini program kebijakan tersebut relatif diterima oleh masyarakat lokal dan dinilai cukup membantu masyarakat lokal meningkatkan kesejahteraannya termasuk dalam hal pentingnya kerjasama pembangunan antardaerah; Keempat, pembenahan peraturan-peraturan di daerah (Perda) yang menghambat investasi, ini mengingat bahwa Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang dari segi peraturan daerah banyak yang
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 107
dinilai menjadi hambatan berkembangnya investasi. Perda-Perda yang ada, entah bermotif untuk memperoleh pendapatan asli daerah ataupun bermotif sektarian seperti bernuansa agama atau etnis, harus dapat dibenahi sehingga tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sjahrir bahwa mengurangi berbagai peraturan daerah yang menyulitkan iklim investasi di daerah harus dapat dilakukan baik oleh daerah sendiri maupun oleh pusat. Peta dan program deregulasi daerah dan desentralisasi ekonomi harus berjalan beriring sehingga manfaat (desentralisasi alokasi sumber) berjalan seiring dengan pengurangan sumber-sumber daerah (peraturan-peraturan dan perijinan-perijinan di daerah) (Sjahrir 1988: 323); Kelima, permasalahan pembangunan di tingkat lokal Kalimantan yang sekarang sedang menunggu harus dibenahi dan diperbaiki terlebih dahulu yakni misalnya berkaitan dengan permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang hingga kini usulannya belum disetujui oleh pemerintah pusat. Jika usulan RTRWP belum terselesaikan maka pembangunan ekonomi akan terhambat. Selain masalah RTRPW, persoalan lain di Kalimantan yang tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat ialah; masalah penambahan kuota BBM bersubsidi yang diminta oleh empat gubernur di Kalimantan terhadap pemerintah pusat, penanganan eks lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah yang entah sengaja atau tidak dibengkalaikan, tuntutan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diminta oleh daerah kaya seperti Kaltim untuk diseimbangkan di mana selama ini terjadi ketidakberimbangan pembagiannya, serta tuntutan otonomi khusus Kalimantan yang hingga hari ini tidak direspons secara positif oleh pemerintah pusat.
Dengan memetakan substansi kebutuhan pembangunan koridor Kalimantan sebagaimana disampaikan tersebut, maka yang diperlukan adalah strategi implementasi program kebijakan yang sudah disusun dalam MP3EI. Paling tidak terdapat satu hal mendasar yang membuat pembangunan Kalimantan begitu dinamis dalam kurun sekitar sepuluh tahun terakhir, yaitu pembangunan insfrastruktur. Pembanguna n insfrastruktur diikuti pembangunan bidang lain- nya seperti sarana teknologi transportasi, sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, serta industrialisasi. Di Kalimantan yang sebagian besar pen  duduknya hidup di desa-desa pedalaman dan perbatasan serta terisolir, sebagaimana pandangan Mubyarto (1991:5), bahwa mereka hidup dalam alam pedesaan yang subsisten yang membuat kehidupannya statis, tetapi dapat juga dinamis. Kesta tisan tersebut disebabkan karena pilihan usaha mereka yang dapat dilakukan sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada dan keterbatasan
108 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
kemampuan diri baik pendidikan, keterampilan, dan permodalan. Tetapi, hal tersebut dapat pula memaksa mereka untuk lebih dinamis agar tingkat kesejahteraan yang telah dicapainya dapat dipertahankan, yaitu dengan meningkatkan mobilitasnya.
Mobilitas di sini menjadi kata kunci yang berjalin erat dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur entah jalan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi dan informasi serta penerangan listrik, adalah bidang pembangunan yang harus diprioritaskan guna menunjang mobilitas penduduk berikut aktivitas kesehariannya. Selain itu, penyelenggara negara di daerah seperti birokrasi pemerintah daerah, kepala daerah, legislatif daerah serta pihak-pihak terkait lainnya di daerah adalah pihak yang patut diberikan supervisi mengenai arah dan tujuan pembangunan daerah yang harus searah dan setujuan dengan pembangunan nasional, yakni seperti yang didesain dalam MP3EI.
Arah kebijakan dan strategi yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi koridor Kalimantan dalam implementasi MP3EI ialah seperti dalam tabel di bawah:
Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Strategi Implementasi Infrastruktur Meningkatkan pem- bangunan infrastruktur modern yang berwa- wasan lingkungan serta berkelanjutan. 1. Mengintensi fk an pemba ngunan jalan darat antar provinsi guna mengkoneksikan empat provinsi di Kalimantan. 2. Mengintegrasikan pembangun- an jalan darat antar provinsi dengan pemba ngunan jalan dalam provinsi, intra dan antar kabupaten/kota, intra dan antar kecamatan hingga intra dan antar desa. 3. Mengintensi fk an pemba ngunan infrastruktur dasar seper ti di bi- dang pendidikan, kesehatan, dan penerangan listrik. 4. Mempercepat pembanguan rel kereta api terutama di Kalteng dan Kal ti m. 5. Jalan-jalan utama guna memper- lancar arus barang dan orang ke beberapa ti ti k pelabuhan laut di empat provinsi harus segera dibangun.
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 109
6. Pembangunan infrastruktur harus memperha ti kan kelestarian alam dengan meminimalisir menebang kayu-kayu di hutan. 7. Pembangunan dilakukan berkelanjutan dengan memper- ha ti kan kualitas pemba ngunan jalan dan jembatan Teknologi Transportasi Meningkatkan pemba- ngunan sarana trans- portasi baik darat, udara maupun sungai dan laut dengan berbasiskan teknologi modern. 1.  Membangun bendungan di beberapa daerah aliran sungai (DAS) guna memelihara kondisi sungai untuk memperlancar arus barang dari dan ke pedalaman yang ti dak dapat dijangkau melalui darat. 2.  Membangun pelabuhan laut yang representa ti f guna mem-
perlancar alur barang dari dan ke Kalimantan. 3.  Membuat regulasi tentang penggunaan jalur sungai untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah banyak dari dan ke pedalaman. 4.  Lembaga pendidikan teknik transportasi sungai perlu diba- ngun di Kalimantan. Sumber Daya Manusia Mendorong pemba- ngunan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas secara me- rata di seluruh wilayah Kalimantan 1.  Mendirikan Politeknik sesuai potensi yang dimiliki se ti ap daerah. 2.  Membangun Sekolah Mene- ngah Kejuruan (SMK) untuk mempersiapkan generasi muda Kalimantan yang terampil dan siap kerja. 3.  Mengirim guru-guru dan para dosen (termasuk guru besar), untuk mengajar di desa-desa pedalaman dan perbatasan. 4.  Penguatan dana CSR ( Corpo- rate Social Responsibility ) dari banyak perusahaan swasta yang berinvestasi di Kalimantan untuk sepenuhnya membantu beasiswa pendidikan anak-anak Kalimantan.
110 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
Komunikasi dan Informasi Menyediakan sarana dan prasarana komu- nikasi dan informasi secara merata di seluruh wilayah Kalimantan 1.  Internet masuk desa atau koran masuk desa sebagai kebijakan yang patut didorong dan diga- lakkan 2.  Mendorong perusahaan tele- komunikasi membangun tower- tower di beberapa ti ti k strategis. 3.  Kecamatan perlu dijadikan se bagai basis pembangunan sa- rana dan prasarana komunikasi dan informasi, Industrialisasi Mengintensi fk an ke- hadiran industri baik besar, menengah dan kecil. 1.  Memfasilitasi hadirnya industri besar di Kalimantan guna menggarap komoditas yang ada seper ti di bidang perkebunan dan pertanian. 2.  Membangun pabrik di Kaliman- tan agar antara produk petani dengan pabrik memiliki rentang kendali yang pendek. 3.  Industri menengah dan kecil harus didorong untuk berkem- bang dengan mempemudah pinjaman modal ke bank, pinjam an atas jaminan peme- rintah daerah, dll. Tata Kelola Kelembagaan Mengupayakan kerjasa- ma secara sinergi antar lembaga pemerintahan di daerah. 1.  Memfasilitasi kerjasama antar daerah baik kabupaten/kota atau juga provinsi, termasuk dengan negara tetangga Malaysia. 2.  Mendorong keterlibatan sege- nap pemangku kepen ti ngan di daerah untuk bersama-sama membangun daerah. Pembangunan Poli ti k Penataan Hubungan Pusat dan Daerah 1.  Tuntutan Otonomi Khusus Kalimantan yang pewacanaan- nya sudah berkembang sejak tahun 2007 patut didiskusikan secara intensif. 2.  Melakukan sinergi kebijakan antara pusat dengan daerah melalui mekasime Musrenbang.
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 111 Pembenahan Iklim In- vestasi Pembenahan Perda-Per- da yang ti dak bersaha- bat kepada investor 1.  Mengevaluasi Perda-Perda yang ada guna mengetahui efek ti fi - tasnya. 2.  Mencabut dan membatalkan Perda-Perda  yang dinilai ber- masalah. 3.  Membentuk lembaga indepen- den guna mengevaluasi Perda- Perda yang sudah berjalan. Transmigrasi Pembenahan lokasi transmigrasi serta memetakan daerah yang memang membu- tuhkan kehadiran warga transmigran 1. Mengupayakan penghen ti an sementara (moratorium) pengi- riman warga transmigran dari luar Kalimantan, guna membe- nahi kehadiran warga transmi- gran yang sudah ada. 2. Memetakan potensi-potensi sengketa dan kon fl ik antara warga lokal dengan warga trans- migran. 3.  Warga transmigran dibekali pengetahuan lokal masyarakat Kalimantan terutama dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh lingkung an sekitarnya. Pembenahan Bidang Lain yang Perlu Diperha ti kan: 1. Usulan RTRWP
2.  Dana bagi hasil
3. Penambahan kuota BBM bersubsidi. 4.  Eks lahan gambut sejuta hektar Mendengar dan Mem- perha ti kan aspirasi- aspirasi lokal 1.  Melakukan diskusi intensif de- ngan para pengambil kebijakan di ti ngkat lokal mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam proses pem bangunan  daerah.
2. Memper ti mbangkan usulan- usulan daerah mengenai hal-hal strategis dan esensial agar segera direalisasikan, terutama mengenai RTRWP dan dana bagi hasil. 3.  Eks proyek lahan gambut se- juta hektar yang gagal dikelola kembali untuk kepen ti ngan eko- nomis, sosial budaya, ataupun ilmu pengetahuan.
112 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012
Perincian tentang prioritas pembangunan, arah kebijakan dan strategi imple mentasinya seperti dalam tabel tersebut memuat beberapa bidang pembangunan yang diprioritaskan dan mendesak untuk segera direalisasikan dalam implementasi kebijakan MP3EI pada koridor Kalimantan. Tabel tersebut mere komendasikan agar Tim Kerja MP3EI koridor Kalimantan memperhatikan beberapa prioritas bidang pembangunan, arah kebijakan, dan strategi implementasi. Dengan diajukannya bidang-bidang prioritas tersebut, bukan berarti bidang-bidang lain yang tidak disebutkan dalam tabel tersebut tidak penting, bidang-bidang lain tersebut tetap penting dan hendaknya tetap dilaksanakan berdasarkan rencana strategi yang sudah disusun dalam MP3EI berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2011.
Bidang-bidang prioritas tersebut mendesak untuk segera diimplementasi dalam konteks pembangunan Kalimantan kekinian yang dapat direlasikan dengan pembangunan ekonomi melalui program kebijakan MP3EI.

## PENUTUP
Hadirnya MP3EI merupakan wujud kekecewaan pemerintah pusat atas lambannya perkembangan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah. Atau bisa juga sebagai bentuk ketidaksabaran pemerintah pusat yang ingin melihat pembangunan daerah maju pesat dan cepat. Di daerah sendiri, pemerintah daerah tidak dapat disalahkan begitu saja atas kelambanan kemajuan tersebut. Pemerintah pusat juga memiliki andil terhadap kelambanan ini. Ini terlihat misalnya dalam konteks koridor Kalimantan yang menjadi salah satu wilayah koridor ekonomi nasional, di mana usulan RTRWP empat provinsi di Kalimantan hingga hari ini belum disetujui oleh pemerintah pusat. Selain itu, persoalan tuntutan dana bagi hasil atas kekayaan alam Kalimantan supaya dibagikan secara proporsional juga belum ditanggapi secara positif oleh pemerintah pusat. Terakhir adalah penolakan pemerintah pusat melalui Menteri ESDM atas usulan empat Gubernur di Kalimantan agar menambahkan kuota BBM bersubsidi bagi Kalimantan, adalah wujud andil pemerintah pusat menghambat kemajuan pembangunan Kalimantan.
Tanpa menutup mata atas beberapa masalah tersebut, kini MP3EI hadir atas ide dasar untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah termasuk di Kalimantan. Untuk mengimplementasikan beberapa bidang kebijakan pembangun an yang diusung di dalamnya, dibutuhkan suatu prioritas kebijakan, arah kebijakan yang tepat serta strategi implementasi yang tepat pula agar
Kisno Hadi | Tantangan dan Strategi Implementasi ... | 113
dalam perkembangannya tidak mengalami kegagalan atau juga berbuah ke kecewaan. Beberapa kebijakan strategis yang diusulkan di sini untuk diprioritaskan ialah pembangunan infrastruktur, teknologi transportasi, sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, pembangunan politik, dan lain- lain seperti disampaikan dalam tabel di atas. Bidang-bidang prioritas tersebut dikemukakan beserta dengan arah kebijakan serta strategi implementasinya. Semoga melalui pandangan tersebut, implementasi MP3EI koridor Kalimantan dapat berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kalimantan.

## PUSTAKA ACUAN
Buku:
Haug, Michaela. 2007. Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq. Bogor: CIFOR.
Kana, Nico L.. 1996. “Ketidakdilan Dalam Pembangunan”, dalam Johanes Mardimin (Ed.). Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia . Yogyakarta: Kanisius.
Maddick, Henry. 2004. Desentralisasi Dalam Praktek. Yogyakarta: Pustaka Kendi. Mubyarto dkk. 1991. Kajian Sosial Ekonomi: Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan Timur. Yogyakarta: P3PK UGM.
Soedjatmoko. 1988. “Kebebasan dan Pembangunan”, dalam D.C. Korten dan Sjahrir (Peny.). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sjahrir. 1988. “Pembangunan Berdimensi Kerakyatan”, dalam D. C. Korten dan Sjahrir (Peny.). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal:
Bandoro, Bintarto. 2007. “Aspek Soft Power dalam Hubungan Indonesia–Pasi fi k
Selatan”, dalam Analisis CSIS Vol. 36, No. 4, Desember. Hlm. 429–439.
Hadi, Kisno. 2009. “Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu di Kali- mantan Tengah”, dalam Jurnal Ilmu Sosial Alternatif Vol. X, No. 1, Mei. Hlm. 45–64 .

## Tabloid dan Majalah:
Adi, Abdurachman. 2003. “Menghapus Trauma Kegagalan PLG Satu Juta Ha”, dalam Tabloid Sinar Tani, 16 Juli.
Hadi, Kisno. 2007. “Petani Dayak: Pengusaha Tanpa Perusahaan”, dalam Majalah Kalimantan Review, No. 145/Th.XVI/September .
Suriadikarta, Didi Ardi. 2000. “Pembelajaran dari Kegagalan Penanganan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan”, dalam Majalah Pengembangan Inovasi Pertanian 2 (4) .
114 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012

## Laporan/Makalah:
Hadi, Kisno. 2011. “Gerbangdesamu di Kabupaten Murung Raya: Kebijakan Per- lindungan Sosial Negara di Tingkat Lokal Untuk Membebaskan Masyarakat Lokal dari Kebodohan, Kemiskinan, dan Keterisolasian”. Hasil Penelitian. Dipresentasikan dalam Seminar Internasional Ke-12, Lembaga Percik, Salatiga, 26–8 Juli.

## Surat Kabar:
Kalteng Pos 12 Mei 2012.
Kalteng Pos 11 Mei 2012.
Media Kalimantan 10 Mei 2012.
Koran Tabengan 19 April 2012.
Kompas , 5 Januari  2011. “Bagi Hasil Migas”. Kompas 29 November 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2005 Tentang Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah.
Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).