Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 September 2018 e - ISSN 2622 - 9714

## PROBLEMATIKA PELAKSANAANPENGADAAN TANAH
Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa Untuk Jalan Tol Solo - Mantingan II di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract :  Land  is  the  government's  capital  in  carrying  out  various  developments  in  the  public interest.  Regulation  about  the  release  of  land  acquisition  objects  besides  individual  land contributes to the constraints that become problematic in every land acquisition carried out by the government. This research that aims to find out the problematic compensation of village's treasure land in Masaran Subdistrict and the efforts carried out by the Land Acquisition Committee carried out  with  descriptive  qualitative  methods.  The  result  of  the  research  is  based  on  the  interview result,  the  researcher  documentation  at  the  research  location.  The  problems  faced  are  a)  The difficulty  of  finding  replacement  land;  b)  the  procedur  of  disposal  village's  treasure  land;  c) Human resources; and d) The rest of the compensation money. While the efforts are a) The Village Goverment active in finding replacement land; b) Active communication between related agencies and also with sellers of replacement land; c) Assistance in making and completing of filing files for village's treasure land disposal.
Keywords : land acquisition, compensation, the village's treasure land
Intisari :  Tanah  merupakan  modal  pemerintah  dalam  melaksanakan  berbagai  pembangunan untuk kepentingan umum. Pengaturan mengenai pelepasan objek pengadaan tanah selain tanah perseorangan  menyumbangkan  kendala  yang  menjadi  problematika  dalam  setiap  pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah.. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui problematika ganti kerugian tanah kas desa di Kecamatan Masaran serta upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana  Pengadaan  Tanah  ini  dilaksanakan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil penelitian  disusun  berdasarkan  hasil  wawancara,  dokumentasi.  Problematika  yang  dihadapi adalah  a)  Kesulitan  mencari  tanah  pengganti;  b)  Prosedur  pelepasan  tanah  kas  desa;  c)  Sumber daya  manusia;  dan  d)  Sisa  uang  ganti  kerugian.  Sedangkan  upaya  yang  dilaksanakan  adalah  a) Desa  aktif  dalam  mencari  tanah  pengganti  dengan  memberi  pengumuman  dan  komunikasi dengan  warga;  b)  Komunikasi  aktif  antar  instansi  yang  terkait  dan  antara  desa  dengan  penjual calon  tanah  pengganti;  c)  Pendampingan  dalam  membuat  dan  melengkapi  berkas - berkas pengajuan pelepasan tanah kas desa.
Kata Kunci : pengadaan tanah, ganti rugi, tanah kas desa

## A. Pendahuluan
Achmad  Rubaie    (2007,  1)  menyatakan  tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempu- nyai  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social asset dan  sebagai capital asset .  Sebagai social asset , tanah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  Indonesia. Sebagai capital asset ,  tanah  telah  tumbuh  sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat  penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi.
Pengadaan tanah menempatkan tanah untuk berfungsi sebagai capital aset dimana tanah merupakan modal pemerintah dalam melaksanakan berbagai pembangunan untuk
48 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
kepentingan umum terutama pembangunan secara fisik. Salah satu wujud pembangunan fisik  yang  dilaksanakan  dengan  pengadaan  tanah  adalah  pembangunan  jalan  tol.  Pem- bangunan jalan tol merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sarana dan  prasarana  transportasi  dan  keterpaduan  sistem  transportasi  multimoda  dan  antar- moda.
Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Ten- gah  hingga  Jawa  Timur  merupakan  bentuk  penerapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dibagi menjadi beberapa ruas salah satunya adalah ruas  Solo - Ngawi  yang  kemudian  dibagi  menjadi  3  seksi  yaitu  seksi  Kartosuro - Karanganyar, Solo - Mantingan dan  Mantingan Ngawi.
Penyelenggaraan  pengadaan  tanah  memiliki  empat  tahapan  yaitu  tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Pelaksa- naan  pengadaan  tanah  merupakan  tahap  ketiga  dimana  terdapat  kegiatan  pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Tahapan pelaksanaan pengadaantanah sendiri meliputi 5 kegiatan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaa- tan tanah;
2. Penilaian ganti kerugian;
3. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
4. Pemberian ganti kerugian;
5. Pelepasan tanah instansi.
Sesuai  dengan  Pasal  1  Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah, pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.  Objek  pengadaan  tanah  tidak  dapat  terlepas  dari  status  kepenguasaan  atau kepemilikannya  yang  dapat  berupa  tanah  milik  perseorangan  dan  tanah  yang  dikuasai oleh  pemerintah  atau  tanah  yang  dikuasai/dimiliki  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. Pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak untuk tanah selain tanah milik perseorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang - undangan yang mengatur barang milik negara/daerah.
Pengaturan mengenai pelepasan objek pengadaan tanah selain tanah perseorangan menyumbangkan  kendala  yang  menjadi  problematika  dalam  setiap  pengadaan  tanah yang  dilaksanakan  pemerintah.  Sejalan  dengan  asumsi  tersebut,  Waligi  selaku  Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Solo - Mantingan I dalam Senthot Sudirman (2014, 535) me- nyebutkan  bahwa  tanah - tanah  aset  pemerintah  dan  tanah  wakaf  jauh  lebih  sulit penyelesaian  pembebasan  tanahnya  jika  dibandingkan  dengan  tanah  milik  masyarakat karena sulit dan panjangnya perijinan yang harus dipenuhi serta sulitnya mencari tanah
pengganti  sebagai  ganti  kerugian.Sulitnya  penyelesaian  pelepasan  objek  pengadaan tanah berupa tanah instansi juga terjadi di Kabupaten Sragen dalam pelepasan tanah ob- jek pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo - Mantingan II.
Pengadaan  tanah  untuk  jalan  tol  Solo - Mantingan  dimulai  sejak  tahun  2007  ber- dasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  620/17/2007  tanggal  20  Juni 2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Solo - Ngawi di Wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pembangunan  jalan  tol  Solo - Mantingan  ini  membutuh- kan tanah seluas 2.229.961 m² dengan panjang lintasan sepanjang 29,9 km. Pembangunan ruas jalan tol Solo - Mantingan di Kabupaten Sragen telah sesuai dengan Rencana Tata Ru- ang Wilayah Kabupaten Sragen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031 (Perda Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011).
Pengadaan tanah untuk Jalan Tol Solo - Mantingan II didasarkan pada Surat Kepu- tusan Gubernur Jawa Tengah Nomor  620/31 Tahun 2016 tanggal 15 Nopember 2016 ten- tang  Perubahan  atas  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  620/8  Tahun  2015  ten- tang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Surat Keputusan ini, disebutkan bahwa Sragen merupakan salah  satu  Kabupaten  yang  menjadi  lokasi  penambahan  luas  pengadaan  tanah  dengan luas 18,20 Ha. Adapun penambahan luas pengadaan tanah dilokasi di 6 (enam) kecama- tan yang meliputi 17 (tujuh belas) desa. Penambahan luas ini digunakan untuk penamba- han luasan area pintu keluar masuk jalan tol (interchange), penambahan lereng mainroad jalan  tol  serta  penambahan  luasan  untuk  pembangunan  overpass.  Penambahan  luasan area  interchange  bertujuan  memperlebar  akses  keluar  masuknya  jalan  tol  bagi  ken- daraan. Sedangkan penambahan luasan overpass dimaksudkan untuk menambah kelan- daian jembatan penyeberangan jalan tol tersebut. Objek pengadaan tanah untuk Jalan Tol Solo - Mantingan II juga mengenai tanah kas desa di beberapa desa.
Menurut Wahyu Hari Prasetyo selaku Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah, pro- gres pelepasan tanah kas desa yang paling baik adalah di Kecamatan Masaran dimana 2 desa  dari  3  desa  yang  tanah  kas  desanya  menjadi  objek  pengadaan  tanah  telah mendapatkan  calon  tanah  pengganti  dan  telah  mengajukan  berkas  permohonan persetujuan pelepasan tanah kas desa ke Bupati Sragen, sedangkan untuk desa dan Keca- matan lainnya belum ada laporan progress mengenai calon tanah pengganti (komunikasi pribadi, 13 Februari 2018). Hal ini diperkuat dengan data yang didapat dari Dinas Bina Marga  Kabupaten  Sragen  bahwa  pemberian  ganti  rugi  di  Kecamatan  Masaran  sampai dengan bulan Maret 2018 telah dilaksanakan pada 77 bidang tanah dari 93 bidang tanah. Hasil identifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa 15 dari 16 bidang tanah yang belum

## 50 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
diganti  rugi  di  Kecamatan  Masaran  merupakan  tanah  kas  desa  antara  lain  2  bidang  di Desa Karangmalang, 8 bidang di Desa Masaran dan 5 bidang di Desa Jati.
Tabel 1 . Realisasi Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan II di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Sragen Tahun 2018
Proses  pembayaran  ganti  rugi  pada  pengadaan  tanah  untuk  Pembangunan  Jalan Tol Solo - Mantingan II kepada Pihak yang Berhak dimulai pada Bulan Juli 2017. Sampai dengan  bulan  April  2018,  progress  pembayaran  ganti rugi  di  Kecamatan  Masaran  telah mencapai 82,80%.  Progress pembayaran ganti rugi untuk pengadaan tanah jalan Tol Solo - Mantingan II dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Realisasi Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Man- tingan II di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Sragen Tahun 2018
No Desa Jumlah Bidang Tanah Perseorangan Tanah Kas Desa Ganti Rugi Keterangan Sudah Belum 1 Karangmalang 19 17 2 16 3 2 bidang tanah kas 2 Masaran 23 15 8 15 8 Berupa Tanah Kas 3 Jati 27 22 5 22 5 Berupa Tanah Kas 4 Pringanom 15 15 0 15 - 5 Krikilan 9 9 0 9 - Total 93 78 15 77 16 No Bulan (Tahun 2017) Jumlah Bidang Tanah % Nilai Ganti Rugi (Rp) Total Jumlah % 1 Juli 7 7,53 2.975.039.200 7 7,53 2 Agustus 12 12,90 9.440.406.400 19 20,43 3 September 27 29,03 19.754.207.300 46 49,46 4 Oktober 27 29,03 21.558.169.900 73 78,49 5 November 4 4,30 6.396.433.600 77 82,80

## Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah 51
Berdasarkan data di atas, maka penulis ingin mengkaji problematika dalam pelepa- san tanah kas desa khususnya pada tahapan pemberian ganti rugi tanah kas desa serta upaya yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah dan aparat desa khu- susnya Desa Karangmalang, Desa Masaran dan Desa Jati di Kecamatan Masaran. Penulis ingin  melihat  secara  runtut  dari  proses  pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi  setelah  dil- aksanakan  tahap  musyawarah  penentuan  bentuk  ganti  rugi.    Kemudian  dari  setiap kegiatan prosedural dalam rangka memberikan ganti rugi tersebut dapat dianalisis prob- lematika serta upaya yang dilaksanakan.
Penelitian  dilaksanakan  dengan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif dengan  menggali  informasi  kepada  informan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  In- forman  ini  merupakan  pihak - pihak  yang  terlibat  dan  berperan  secara  langsung  dalam proses pemberian ganti rugi tanah kas desa antara lain dari Kantor Pertanahan Kabupat- en Sragen, Dinas Bina Marga Kabupaten Sragen, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang  diwakili  Bagian  Pemerintahan  Desa,  dan  Kepala  Desa  Desa  Karangmalang,  Desa Masaran  dan  sertaDesa  Jati.  Data  didapatkan  dari  informan  dengan  melaksanakan  wa- wancara secara langsung dengan sebelumnya membuat panduan wawancara.
Kajian  mengenai  problematika  pengadaan  tanah  baik  yang  membahas  tanah  kas desa  secara  langsung  maupun  pengadaan  tanah  secara  keseluruhan  telah  banyak  dil- akukan.  Rahmi  Hayati  (2011)  mengemukakan  bahwa  kesulitan  mendapatkan  tanah pengganti  bagi  tanah - tanah  yang  penggantiannya  bukan  menggunakan  uang  menjadi kendala  dalam  pembebasan  tanah.  Selanjutnya Manurung (2012)  mendeskripsikan  bah- wa perijinan yang panjang dan lama ditemui untuk membebaskan tanah yang dikuasai pemerintah merupakan salah satu kendala pengadaan tanah.
Senthot  Sudirman  (2014)  menyimpulkan  bahwa  salah  satu  kendala  dalam  proses pembebasan tanah adalah obyek pengadaan tanah dari tanah milik Pemerintah, BUMN, BUMD dan tanah wakaf karena adanya perijinan yang panjang dan lama dalam proses pembebasan  lahannya.  Penelitian  oleh  Miftah  Hayatun  Suci  Wulandari  (2015) mengungkapkan  bahwa  permasalahan  dalam  pemberian  ganti  kerugian tanah  kas  desa adalah (a) kesulitan mencari tanah pengganti, (b) belum dikeluarkannya ijin Bupati dan Surat  Rekomendasi  dari  Gubernur  Jawa  tengah,  (c)  Alas  hak  hilang,  dan  (d)  tidak  ter- dapat kesepakatan ganti rugi dikarenakan adanya bangunan di atas tanah kas desa ter - sebut.
Beberapa kajian di atas berbeda dengan penelitian ini. Tidak hanya lokasi, namun juga peraturan terkait tanah kas desa yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelepasan tanah kas desa yang menjadi objek pengadan tanah. Kajian - kajian sebelumnya membahas  pengadaan  tanah  berdasarkan  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun

## 52 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, namun ada yag telah menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012,  sedangkan untuk tanah kas desa sendiri mengacu pada Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Kekayaan Desa. Namun pada tahun 2016, terbit pengaturan yang menyinggung mengenai pelepas - an tanah kas desa salah satunya untuk kepentingan umum yaitu Peraturan Menteri Da- lam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Kabupaten  Sragen kemudian menindaklanjuti Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 ini dengan Peraturan Bu- pati  Sragen  Nomor  76  Tahun  2017  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Sehingga  dalam penelitian ini, pengaturan pemberian ganti rugi untuk tanah kas desa yang dilaksanakan panitia pengadaan tanah juga mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Per- bup Sragen Nomor 76 Tahun 2017.
Pengadaan tanah menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang ber- hak.  Menurut  Jarot  Widya  Muliawan  (2016,  3),  secara  normatif,  pengadaan  tanah  ber - hubungan  dengan  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara  memberikan  ganti kerugian  kepada  yang  melepaskan  atau  menyerahkan  tanah,  bangunan,  tanaman  dan benda - benda yang berkaitan dengan tanah.
Kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  senantiasa  di - golongkan  sebagai  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Maria  Sumardjono  dalam Senthot Sudirman (2014, 567) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus dicermati untuk melihat kepentingan umum, yaitu peruntukan dan pemanfaatan. Peruntukan ada- lah  terkait  dengan  untuk  hal  apa  pengadaan  tanah  dilakukan,  sedangkan  pemanfaatan berhubungan dengan apakah pengadaan tanah itu akan bermanfaat atau tidak. Berbeda dengan  Maria  Sumardjono,  Gunanegara  dalam  Senthot  Sudirman  (2014,  567) mengemukanan bahwa terdapat enam indikator untuk melihat kepentingan umum yai- tu, (1) dikuasai dan dimiliki negara, (2) tidak dapat diprivatisasi, (3) tidak untuk mencari keuntungan,  (4)  untuk  tempat  ibadah,  (5)  untuk  lingkungan  hidup,  (6)  ditetapkan dengan undang - undang.
Nurus Zaman (2016, 36) menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan pihak  yang  membutuhkan  tanah,  bahkan  hubungan  dengan  tanah  itu  sendiri  yang kegiatan  peralihan  haknya  didasarkan  pada  peraturan  perundang - undangan.  Dari  be- berapa  pengertian  di  atas,  maka  pengadaan  tanah  utuk  kepentingan  umum  dapat  di- artikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang ber- hak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan  dalam  rangka  pem-
bangunan    untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera  berdasar- kan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Sesuai dengan pengaturan mengenai pelepasan tanah instansi dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, maka pelepasan tanah kas desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perun- dang - undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah dan oleh pejab- at yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu. Tanah Kas  Desa  merupakan  salah  satu  kekayaan  asli  desa  berupa  aset  desa. Pasal  46  Ayat (1) Huruf c UU Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tanah kas desa merupakan objek pengadaan  tanah  yang  dapat  diberikan  ganti  kerugian.  Ganti  rugi  yang  diterima Pihak yang Berhak yaitu Desa merupakan nilai hasil perhitungan tenaga penilai (Appraisal).
Pasal  25  Ayat  (2)  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016  mengatur  bahwa  pe - mindahtanganan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan milik desa dilakukan hanya dengan  menggunakan  sistem  tukar  menukar  dan  penyertaan  modal  Pemerintah  Desa. Pengaturan selanjutnya terdapat dalam Pasal 32 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri  dari  untuk  kepentingan  umum,  bukan  untuk  kepentingan  umum  dan  tanah  kas desa  selain  untuk  kepentingan  umum  dan  bukan  untuk  kepentingan  umum.  Berdasar- kan  pengaturan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  kas  desa  merupakan tanah instansi yang dapat dipindahtangankan dan mendapatkan ganti kerugian dengan cara  tukar  menukar  yang  pelaksanaannya  diatur  dengan  ketentuan  perundang - undangan tersendiri mengenai aset daerah.
Tukar  menukar  adalah pemindahtanganan  kepemilikan  aset  desa  yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang. Pemindahtanganan  aset  desa  berupa  tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan umum yang dilaksanakan dengan tukar menukar diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) Permendag- ri Nomor 1 Tahun 2016, tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan:
a. Tukar  menukar  dilakukan  setelah  terjadi  kesepakatan  besaran  ganti  rugi  sesuai harga  yang  menguntungkan  desa  dengan  menggunakan  nilai  wajar  hasil  perhi- tungan tenaga penilai;
b. Apabila  tanah  pengganti  belum  tersedia,  maka  terhadap  tanah  pengganti  terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
c. Penggantian  berupa  uang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  harus  digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
d. Tanah  pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  diutamakan  berlokasi  di
54 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
desa setempat; dan
e. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/ atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
Dalam pelaksanaannya, pelepasan tanah kas desa untuk Jalan Tol Solo - Mantingan II  mengacu  pada  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016.  Pasal  33  Ayat  (2)  huruf  b Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa apabila tanah pengganti belum tersedia, maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 33 Ayat (2) huruf c bahwa penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang  senilai.  Hal  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  secara  teknis,  maka  ganti  rugi  terhadap tanah  kas  desa  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uang  yang  pada  akhirnya  tetap harus dibelikan tanah pengganti yang senilai dengan nilai ganti rugi yang telah disepa- kati dan menguntungkan desa.
Pengaturan  selanjutnya  adalah  mengenai  lokasi  tanah  pengganti.  Dalam  Pasal  33 Ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat. Kemudian dilanjutkan Pasal 33 Ayat (2) huruf e yang  menyatakan  apabila  lokasi  tanah  pengganti  tidak  tersedia  di  Desa  setempat  se- bagaimanadimaksud dalam huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Keca- matan  dan/atau  Desa  di  Kecamatan  lain  yang  berbatasan  langsung.  Pengaturan mengenai ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang terlebih dahulu dan mengenai lokasi  tanah  pengganti  tentunya  memberikan  kemudahan  bagi  pihak  yang  membutuh- kan tanah selaku pihak yang wajib mencari tanah pengganti untuk segera mendapatkan tanah pengganti.
Apabila  dikaitkan  dengan  UU  Nomor  2  Tahun  2012,  maka  ketentuan  pelepasan tanah  kas  desa  dilaksanakan  dengan  mengacu  Pasal  34  Permendagri  Nomor  1  Tahun 2016menyebutkan  tahapan  pelaksanaan  pelepasan  tanah  kas  desa  dan  pelepasan  tanah kas desa dilaksanakan harus dengan ijin Bupati dan Gubernur Provinsi lokasi tanah kas desa.  Ijin  dari  Gubernur  merupakan  dasar  bagi Pejabat Pembuat Komitmen  Pengadaan Tanah  untuk  dapat  memberikan  ganti  kerugian  kepada  Desa  untuk  objek  pengadaan tanah berupa tanah kas desa
Pelepasan  tanah  kas  desa  di  Kabupaten  Sragen  juga  mengacu  pada  Peraturan Bupati  Sragen  Nomor  76  Tahun  2017  meskipun  peraturan  ini  terbit  setelah  beberapa tahapan  pengadaan  tanah  untuk  Jalan  Tol  Solo - Mantingan  II  telah  dilaksanakan. Tahapan pemberian ganti rugi tanah kas desa dimulai setelah kesepakatan bentuk ganti kerugian dimana telah diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) bahwa objek pengadaan tanah kas
Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah 55
desa  dapat  diberikan  ganti  kerugian  dalam  bentuk  tanah  dan/atau  bangunan  atau relokasi.  Sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Sragen  Nomor  76  Tahun 2017, pelepasan  aset desa  untuk  kepentingan  umum  berupa  tanah  dilaksanakan  dalam  bentuk pemindahtanganan  dengan  cara  tukar  menukar.  Tukar  menukar  tanah  kas  desa  yang dipergunakan  untuk  kepentingan  umum  diatur  dalam  Pasal  46  sampai  dengan  49 Peraturan  Bupati  Sragen  Nomor76  Tahun  2017.  Pengaturan  ini  meliputi  ketentuan mengenai  tukar  menukar  baik  berupa  tanah  pengganti  ataupun  berupa  uang,  syarat kelengkapan  berkas,  tahapan  pelaksanaan  sampai  dengan  mendapatkan  ijin  Gubernur Jawa  Tengah  dan  pengaturan  mengenai  sisa  uang  ganti  rugi  yang  telah  mendapatkan tanah pengganti.

## B. Problematika dan UpayaGanti Kerugian Tanah Kas Desa
Problematika pemberian ganti kerugian tanah kas desa tidak terlepas dari tahapan - tahapan prosedurnya setelah terjadi kesepakatan bentuk ganti kerugian sampai dengan mendapatkan ijin tukar menukar tanah kas desa dari Gubernur. Tahapan ini dimulai dari instansi  yang  membutuhkan  tanah  menyurati Desa  perihal tanah  pengganti.  Kemudian Desa menindaklanjuti surat tersebut dengan adanya rapat desa, pembentukan tukar me- nukar tanah kas desa, pencarian calon tanah pengganti  sampai dengan perijinan ke Bu- pati yang disertai dengan surat pengantar dari Kecamatan dan kemudian diajukan periji- nan ke Gubernur. Pemberian ganti rugi tanah kas desa melibatkan banyak pihak antara lain  adalah  desa  selaku  pemilik  tanah  kas  desa,  instansi  yang  membutuhkan  tanah, penjual calon tanah pengganti, Appraisal, Camat, Bupati dan Gubernur.
Prosedur pemberian ganti rugi tanah kas desa yang melibatkan banyak pihak da- lam rangka mendapatkan ijin tukar menukar tanah kas desa membutuhkan waktu yang tidak  pendek.  Selain  desa  membutuhkan  waktu  untuk  mencari  tanah  pengganti,  dibu- tuhkan  juga  waktu  untuk  penilaian  calon  tanah  pengganti  dan  waktu  dari  pengajuan berkas sampai mendapatkan ijin dari Gubernur. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor  76  Tahun  2017  danpelaksanaan  di    lapangan  berdasarkan  wawancara  penulis dengan  informan,  maka  tahapan  pemberian  ganti  rugi  tanah  kas  desa  dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pemberitahuan  dari  instansi  yang  membutuhkan  tanah  kepada  desa  perihal Rencana Tanah Pengganti Tanah Kas Desa.
2. Desa mengadakan rapat desa untuk menindaklanjuti surat pemberitahuan tersebut dan salah satu hasilnya adalah membentuk Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Karangma- lang  Nomor  15  Tahun  2017  Tanggal  11  Desember  2017  yang  terdiri  dari  8  orang
56 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
dengan susunann sebagai berikut:
3. Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa mencari tanah pengganti dengan memberi pengumuman  kepada  warga  desa  setempat  bahwa  desa  sedang  mencari  calon tanah pengganti tanah kas desa.
4. Setelah  Panitia  Tukar  Menukar  Tanah  Kas  Desa  mendapatkan  calon  tanah  peng- ganti, Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa memperantarai penjual calon tanah pengganti  dengan  PPK  Pengadaan  Tanah  baik  secara  informasi  maupun  komu- nikasi. Dalam hal ini, penjual calon tanah pengganti mengajukan penawaran nilai tanahnya kepada PPK Pengadaan Tanah. Penjual calon tanah pengganti melengka- pi berkas - berkasnya antara lain fotocopy identitas, fotocopy alas hak yang dilegal- isir desa, SPPT PBB tahun berjalan serta surat pernyataan dan penawaran menjual tanah di atas materai Rp. 6.000,00 dan diketahui oleh Kepala Desa
5. Dinas  Bina  Marga  Kabupaten  Sragen  selaku  Instansi  yang  membutuhkan  tanah menunjuk Appraisal/ Penilai publik untuk melaksanakan penilaian terhadap calon tanah pengganti.
6. Berdasarkan hasil  penilaian  appraisal,  maka  Dinas  Bina Marga Kabupaten  Sragen memberitahukan besarnya nilai calon tanah pengganti kepada pemilik calon tanah pengganti melalui surat terlebih dahulu, kemudian diagendakan pertemuan di de- sa  dengan  diperantarai  oleh  Kepala  Desa.  Apabila  penjual  calon  tanah  pengganti setuju  dengan  harga  yang  diberikan  oleh  Dinas  Bina  Marga  Kabupaten  Sragen, maka  penjual  calon tanah  pengganti  menandatangani  surat  pernyataan kesepaka- tan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Sragen dengan diketahui Kepala Desa setem- pat.  Apabila  penjual  calon  tanah  pengganti  tidak  setuju  dengan  harga  dari  Dinas Bina  Marga  Kabupaten  Sragen  yang  merupakan  hasil  penilaian  dari  appraisal, maka  calon  penjual  tanah  pengganti  dapat  membatalkan  atau  tidak  jadi  menjual tanahnya untuk dijadikan tanah pengganti.
7. Setelah mendapat calon tanah pengganti dan pemilik tanahnya setuju dengan har- ga  yang  diberikan  oleh  Dinas  Bina  Marga,  maka  oleh  desa  dibuat  Proposal Kegiatan  Pelepasan  Aset  Pemerintah  Desa  yang  berupa  tanah  kas  desa.  Proposal ini dibuat per desa, dimana di dalamnya terdapat keterangan mengenai tanah kas desa yang akan dilepaskan serta calon tanah pengganti tanah kas desa baik berupa
a. Penanggung Jawab :   Kepala Desa
b. Ketua :   Perangkat Desa c. Sekretaris :   Perangkat Desa d. Anggota :   BPD dan LP2MD
alas haknya, besarnya nilai ganti rugi serta nilai calon tanah pengganti yang telah disepakati, dan rencana anggaran biaya pengurusan pelepasan tanah kas desa
8. Proposal  yang  telah  dibuat  diajukan  desa  kepada  Bupati  Kabupaten  Sragen. Pengajuan  proposal  ini  disertai  dengan  surat  pengantar  perihal  Permohonan  dan Pengadaan Tanah Kas Desa di desa tersebut dari kecamatan setempat dan ditanda- tangani oleh Camat kecamatan setempat.
9. Bupati  Kabupaten  Sragen  membentuk  Tim  Verifikasi  Pemindahtanganan  Tanah Kas Desa Kabupaten Sragen yang susunannya terdiri dari :
10. Tim  Verifikasi  Pemindahtanganan  Tanah  Kas  Desa  Kabupaten  Sragen melaksanakan tinjauan lapang untuk melihat dan mengetahui secara materiil kon- disi fisik lokasi tanah kas desa dan lokasi calon calon pengganti tanah kas desa.
11. Tim  Verifikasi  Pemindahtanganan  Tanah  Kas  Desa  membuat  Berita  Acara  hasil verifikasi yang kemudian dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai bahan pertimbangan  Bupati  untuk  menerbitkan  Permohonan  Ijin  Tukar  Menukar  Tanah Kas Desa kepada Gubernur
12. Apabila  Bupati  setuju,  maka  Bupati  membuat  Permohonan  Ijin  Tukar  Menukar Tanah Kas Desa yang ditujukan kepada Gubernur.
13. Bupati  menyampaikan  permohonan  persetujuan  tukar  menukar  tanah  kas  desa kepada Gubernur dengan dilampiri antara lain:
a. Surat pemberitahuan dari pihak yang memerlukan tanah (Dinas Bina Marga) kepada Kepala Desa perihal Rencana Tanah Pengganti Tanah Kas Desa
b. Surat Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa dari Bupati.
a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
b. Ketua : Asisten  Pemerintahan  dan  Kesra  Sekda  Kabupaten Sragen c. Wakil Ketua : Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sragen
d. Sekretaris : Kasubag  Keuangan  dan  Aset  Desa  Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sragen e. Anggota : Dinas Pertanian Kabupaten Sragen f. Anggota : Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen g. Anggota : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen h. Anggota : Kasubag  Tata  Pemerintahan  Umum  Desa  Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sragen i. Anggota : Kasubag  Aparatur  Pemerintahan  Desa  Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sragen
58 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
c. Berita  Acara  Verifikasi  Tanah  Pengganti  oleh  Tim  Verifikasi  Pemin- dahtanganan Tanah Kas Desa Kabupaten Sragen
d. Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Pemindahtanganan Tanah Kas Desa Kabupaten Sragen
e. Surat Permohonan Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa dari Camat
f. Proposal Kegiatan  Pelepasan  Aset Pemerintah  Desa  berupa  Tanah  Kas  Desa dari Desa
g. Keputusan Desa tentang Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Penga- daan Tanah Pengganti.
h. Hasil  Musyawarah  Desa  dalam  rangka  pelepeasan  tanah  kas  desa  yang dilengkapi dengan Undangan dan Daftar Hadirnya.
i. Foto tanah kas desa dan foto calon tanah pengganti tanah kas desa
j. Fotocopy kutipan Letter C tanah kas desa
k. Surat penawaran dan pernyataan menjual dari penjual calon tanah pengganti.
l. Fotocopy Sertipikat atau alas hak lainnya mengenai calon tanah pengganti
m. SPPT PBB tahun berjalan calon tanah pengganti dan tanah kas desa
n. Fotocopy identitas penjual calon tanah pengganti
o. Surat  penawaran  tanah  dari  Dinas  Bina  Marga  kepada  penjual  calon  tanah pengganti.
p. Draft Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa
14. Setelah  Gubernur  menerima  surat  permohonan  ijin  dari  Bupati,  maka  Gubernur membentuk  Tim  Identifikasi  dan  Verifikasi  untuk  meninjau  lokasi  tanah  kas  desa dan calon tanah pengganti tanah kas desa.
15. Peninjauan  lokasi  tanah  kas  desa  dan  calon  tanah  pengganti  tanah  kas  desa  oleh Tim Identifikasi dan Verifikasi Provinsi Jawa Tengah dan dituangkan dalam Berita Acara.
16. Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sragen
17. Berdasarkan  Surat  persetujuan  dari  Gubernur,  maka  segera  dilaksanakan  pem- bayaran  terhadap  penjual  tanah  pengganti  tanah  kas  desa  oleh  PPK  Pengadaan Tanah.
18. Proses tukar menukar tanah pengganti menjadi tanah kas desa diatur dengan pera- turan desa yang disusun berdasarkan Surat Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dari Gubernur.
Dari tahapan - tahapan di atas, desa menjadi pihak yang menyediakan tanah peng- ganti. Sementara sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Ka. BPN Nomor 5 Tahun 2012, yang
Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah 59
menyediakan tanah pengganti adalah Instansi yang memerlukan tanah. Menurut Wahyu Hari  Prasetyo  selaku  Panitia  Pengadaan  Tanah,  hal  ini  dilaksanakan  karena  untuk mewujudkan ganti rugi yang layak, maka diperlukan beberapa kriteria tanah pengganti dimana  aparat  desa  lebih  mengetahui  tentang  wilayah  desanya  dan  selain  itu,  pertim- bangan selanjutnya adalah aparat desa akan lebih mudah mencari tanah pengganti kare- na  aparat  desa  lebih  dapat  berkomuikasi  dengan  anggota  masyarakat  desa  tersebut (Komunikasi Pribadi, 16 April 2018).
Problematika yang terjadi dalam pemberian ganti rugi tanah kas desa  dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah:

## 1. Kesulitan Mencari Tanah Pengganti
Pemberian ganti kerugian tanah kas desa harus berupa tanah pengganti meskipun secara  teknis  ganti  kerugian  ini  dapat  diberikan  dalam  bentuk  uang  oleh  instansi  yang membutuhkan tanah. Dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017, ganti rugi berupa uang dapat dilaksanakan apabila tanah pengganti belum tersedia dan dibuktikan dengan surat  pernyataan  bermaterai cukup  yang  juga  memuat  tentang  besaran ganti rugi  yang akan diberikan kepada desa dari instansi yang memerlukan tanah.
Pemberian ganti rugi berupa tanah pengganti dilakukan oleh instansi yang memer- lukan tanah dan berdasarkan Pasal 29 Perkaban BPN Nomor 5 Tahun 2012, instansi yang memerlukan  tanah  menyediakan  tanah  pengganti  paling  lama  6  bulan  sejak  penetapan bentuk  ganti  kerugian  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah.  Dalam  pelaksanaannya, penyediaan  tanah  pengganti  dilaksanakan  oleh  desa.  Desa  membentuk  Panitia  Tukar Menukar  Tanah  Kas  Desa  yang  salah  satu  tugasnya  adalah  mencari  tanah  pengganti. Kesulitan mencari tanah pengganti disebabkan karena beberapa hal antara lain adalah:
a. Sudah tidak ada masyarakat desa setempat yang ingin menjual tanahnya;
Pemberian ganti rugi dengan tanah pengganti mewajibkan tanah pengganti terse- but harus senilai dengan nilai ganti rugi tanah kas desa. Nilai ganti rugi tersebut bisa ber- nilai diatas nila jual rata - rata tanah di desa tersebut dan dapat dibelikan tanah pengganti seluas tiga kali lipat dari luas tanah kas desa yang menjadi objek pengadaan tanah. Hal ini  ternyata  menyebabkan  kendala  ketika  uang  untuk  membeli  tanah  pengganti  masih ada, namun sudah tidak ada masyarakat yang menjual tanahnya.
b. Ada  masyarakat  yang  ingin  menjual  tanahnya  namun  dengan  penawaran  harga yang tinggi;
Hal  ini  dikarenakan  berdasarkan  pemahaman  masyarakat  desa,  harga  tanah  di sekitar lokasi pembangunan jalan tol akan menjadi tinggi. Selain itu, calon penjual tanah pengganti  mengetahui  bahwa  nilai  ganti  rugi  tanah  kas  desa  melebihi  nilai  tanah  rata -
60 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
rata  di  desa  tersebut,  sehingga  penjual  calon  tanah  pengganti  menawarkan  harga  yang tinggi di atas nilai jual rata - rata di desa tersebut.
c. Tidak  ada  pengaturan mengenai harus  sama atau  tidak  antara  penggunaan  tanah kas desa dengan calon tanah pengganti.
Objek  pengadaan  tanah  berupa  tanah  kas  desa  mengharuskan  diganti  rugi menggunakan tanah pengganti. Namun belum ada pengaturan mengenai apakah tanah kas desa berupa pertanian harus diganti rugi juga dengan tanah pertanian atau apakah boleh  berupa  tanah  pekarangan  yang  penggunaanya  diprioritaskan  untuk  menambah kekayaan  desa.  Hal  ini  menjadi  penting  bagi  desa  ketika  tanah  kas  desa  yang  menjadi objek pengadaan tanah adalah berupa tanah pertanian dan sudah tidak ada lagi masyara- kat  yang  mau  menjual  tanah  pertanian  namun  masih  ada  uang  untuk  membeli  tanah pengganti.  Dalam  hal  ini,  desa  tidak  berani  untuk  membelikan  tanah  pengganti  yang penggunaannya berbeda dengan penggunaan tanah kas desa yang menjadi objek penga- daan tanah.
Upaya  yang  dilaksanakan  oleh  desa  untuk  mengatasi  hal  tersebut  di  atas  adalah dengan  memberi  pengumuman  kepada  masyarakat  desanbahwa  desa  sedang  mencari tanah  pengganti  untuk  dijadikan  tanah  kas  desa.  Selain  itu,  aparat  desa  juga  aktif mencari informasi sekiranya ada masyarakat yang ingin menjual tanahnya.
2. Prosedur Pemberian ganti rugi tanah kas desa.
Pemberian  ganti  rugi  tanah  kas  desa  dapat  dilaksanakan  setelah  adanya  ijin  dari Gubernur. Apabila berupa uang, maka uang tersebut akan dibayarkan kepada desa da- lam  rekening  kas  desa  pada  bank  yang  ditunjuk  sebagai  dana  titipan  sementara  yang nantinya  akan  digunakan  desa  untuk  membeli  tanah  pengganti  dan  biaya - biaya  yang timbul  akibat  adanya  tukar  menukar  tanah  kas  desa  dan/atau  pengadaan  tanah  peng- ganti. Apabila berupa tanah pengganti, maka ijin Gubernur menjadi dasar Pejabat Pem- buat  Komitmen  Pengadaan  Tanah  untuk  membayarkan  tanah  kepada  penjual  tanah pengganti. Setelah dilaksanakan pembayaran, maka desa menindaklanjuti dengan tukar menukar  tanah  antara  instansi  yang  membutuhkan  tanah  dengan  desa.  Problematika yang dihadapi antara lain adalah:
a. Belum  ada  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  untuk  syarat  kelengkapan berkas dan waktu penyelesaian dalam pengajuan ijin tukar menukar tanah kas desa dari desa  sampai  dengan  Gubernur.  Apabila  berkas  tidak  lengkap  akan  dikembalikan ke  desa.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  semakin  lamanya  proses  permohonan  ijin tukar menukar tanah kas desa. Hal ini terjadi di Desa Masaran dimana berkas yang diajukan  ke  Bupati  kurang  lengkap  sehingga  desa  harus  melengkapi  berkas
tersebut. Pemberian ganti kerugian tanah kas desa yang membutuhkan waktu yang lama  ternyata  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  desa.  Di  Desa  Jati misalnya,  untuk  mengatasi  dampak  yang  akan  timbul,  maka  Desa  Jati  menyewa tanah  pertanian  masyarakat  selama  8  bulan  yang  dioperasikan  sebagai  tanah  kas desa.  Berbeda  dengan  Desa  Masaran,  di  Desa  Masaran  sendiri  dampak  ini dianggap hanya sebagai kerugian sementara karena dari nilai ganti rugi tanah kas desa  yang  menjadi  objek  pengadan  tanah  dapat  dibelikan  tanah  pengganti  yang lebih luas 3 (tiga) kali lipat. Tanah pengganti yang lebih luas yang didapatkan desa Masaran akan meningkatkan pendapatan desa juga karena produktifitas atau hasil panennya  juga  akan  naik.  Karena  hal  inilah,  maka  Desa  Masaran  menganggap bahwa  dampak  prosedur  yang  lama  ini  nantinya  akan  terbayarkan  setelah mendapat tanah pengganti.
b. Ketidakjelasan waktu penyelasaian menghadapkan aparat desa dengan masyarakat selaku  penjual  calon  tanah  pengganti  pada  penagihan  pembayaran  dan  rentan dengan pembatalan penjualan. Waktu pembayaran yang dirasa lama oleh penjual calon  tanah  pengganti  dapat  membuat  penjual  calon  tanah  pengganti  untuk  batal menjual tanahnya. Hal ini dikarenakan penjual calon tanah pengganti membutuh- kan uang tersebut untuk keperluannya. Pihak desa maupun instansi yang membu- tuhkan  tanah  tidak  dapat  memberikan  uang  muka  kepada  penjual  calon  tanah pengganti  dikarenakan memang  uang  ganti rugi  tanah  kas  desa  dapat digunakan setelah adanya ijin dari Gubernur. Selain itu, masih ada tim pengkaji tingkat Kabu- paten  dan  tingkat  Provinsi  yang  akan  melaksanakan  peninjauan  lapang  terhadap calon  tanah  pengganti  yang  artinya  masih  terdapat  kemungkinan  bahwa  calon tanah  pengganti  tersebut  tidak  disetujui  untuk  dijadikan  tanah  pengganti.  Selain kedua  hal  di  atas,  meskipun  telah  mendapatkan  tanah  pengganti,  ada  beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan desa harus mencari tanah pengganti kem- bali. Hal ini disebabkan antara lain adalah ketidaksepakatan harga antara penjual calon tanah pengganti dengan instansi yang membutuhkan tanah. Harga yang di- pegang  oleh  instansi  yang  membutuhkan  tanah  adalah  harga  hasil  dari  penilaian Apraisal. Pada  saat  instansi  yang  membutuhkan  tanah  telah  mendapatkan  harga dari appraisal,maka instansi yang membutuhkan tanah akan menawar harga kepa- da  penjual  calon  tanah  pengganti  denga  menggunakan  harga  paling  rendah  ter- lebih  dahulu,  apabila  tidak  setuju,  maka  instansi  yang  membutuhkan  tanah  akan menaikkan harga sampai pada batas harga tertinggi penilaian dari appraisal. Apa- bila  sampai  pada  harga  tertinggi  ini  penjual  calon  tanah  pengganti  belum  setuju, maka jual beli calon tanah pengganti ini batal dilaksanakan dan desa mencari tanah
62 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
pengganti lain.
Hal lain yang menyebabkan desa mencari tanah pengganti selanjutnya adalah apa- bila  Bupati  atau  Gubernur  tidak  setuju  sehingga  surat  ijin  tukar  menukar  tidak  terbit. Persetujuan  Bupati  dan  Gubernur  ini  didasarkan  pada  Berita  Acara  dari  Tim  Pengkaji Tukar  Menukar  Tanah  Kas  Desa  dari  Kabupaten  dan  dari  Provinsi  pada  saat  tim  ini melaksanakan pengkajian, peninjauan lapang serta verifikasi data dan/atau administrasi. Peninjauan lapang oleh Tim Pengkaji dilakukan untuk melihat dan mngetahuisecara ma- teriil  kondisi  fisik  lokasi  tanah  milik  desa  dan  lokasi  pengganti  tanah  milik  desa.  Se- dangkan verifikasi data dan/atau administrasi dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa.
Upaya yang dilaksanakan tentang ketidakjelasan waktu sampai dengan keluarnya ijin  bupati  adalah  dengan  adanya  komunikasi  aktif  antara  aparat  desa  dengan  penjual calon tanah pengganti serta dengan pihak - pihak terkait mengenai progress permohonan ijin tukar menukar tanah kas desa.

## 3. Sumber Daya Manusia
Pengaturan  pemberian  ganti  rugi  tanah  kas  desa  memiliki  konsekuensi  bahwa segala hal terkait dengan berkas baik secara materiil maupun secara kelengkapannya ha- rus dipersiapkan dengan cermat dan mendetail. Dalam hal ini sangat dibutuhkan orang - orang yang mengerti dan ahli dalam pembuatan berkas – berkas tersebut. Salah satunya adalah pembuatan proposal pelepasan aset pemerintah desa berupa tanah kas desa. Pro- posal ini menyajikan informasi mengenai tanah kas desa yang menjadi objek pengadaan tanah dan calon tanah pengganti serta rancangan anggaran biaya terkait pengurusan tu- kar  menukar  tanah  kas  desa  sampai  dengan  tanah  pengganti  disertifikatkan  atas  nama Pemerintah Desa.
Pembuatan proposal pelepasan aset pemerintah desa berupa tanah kas desa dibuat oleh  desa  yang  kemudian  disetujui  oleh  BPD.  Berkas - berkas  permohonan  persetujuan tukar menukar tanah kas desa diteliti baik secara materiil dan kelengkapan oleh desa dan diajukan lewat Camat. Namun keadaan di lapangan, pembuatan proposal dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, hal ini dikarenakan pembuatan proposal ini merupakan hal yang baru bagi desa, sehingga untuk efisiensi waktu dan tenaga, maka berkas - berkas yang di- ajukan  kepada  Bupati,  khususnya  pembuatan  proposal,  dibuat  oleh  Dinas  Bina  Marga. Desa mempersiapkan berkas - berkas lain yang terkait dengan desa dan terkait tanah kas desa dan calon tanah pengganti, berita acara dan daftar hadir musyawarah desa terkait tukar menukar tanah kas desa yang menjadi objek pengadaan tanah serta draft peraturan desa mengenai tukar menukar tanah kas desa.
Pembuatan  proposal  oleh  Dinas  Marga  Kabupaten  Sragen  merupakan  upaya  in- stansi  yang  membutuhkan  tanah  dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  ini.  Selain  itu, hal ini dapat mempercepat proses penyiapan berkas - berkas yang akan diajukan kepada Bupati dan Gubernur dalam rangka mendapatkan ijin untuk tukar menukar tanah tanah kas desa dengan calon tanah pengganti.

## 4. Sisa Ganti Kerugian
Pertimbangan  mengenai  sisa  ganti  kerugian  menjadi  problematika  dimana  desa menjadi lebih teliti dalam mengajukan tanah pengganti. Hal ini terjadi di Desa Jati. Da- lam tahapan pemberian ganti kerugian tanah kas desa, calon tanah pengganti dinilai oleh appraisal dimana biaya appraisal untuk setiap bidang tanahnya kurang lebih adalah Rp 7.000.000,00.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan  Desa  Jati  dalam  mengajukan  calon  tanah pengganti.  Menurut  Bapak  Sudarmono,  Carik  Desa  Jati,  hal  ini  menjadi  salah  satu  per- timbangan mengapa  sampai saat ini Desa Jati belum mengajukan tanah pengganti mes- kipun sudah mendapatkan beberapa calon tanah pengganti. Pertimbangan yang diambil adalah efisiensi dana sehingga sisa nilai pengadaan tanah akan lebih besar dan dapat di- pergunakan desa. Hal ini dapat diumpamakan apabila Desa Jati memiliki 5 bidang calon tanah  pengganti,  maka  biaya Aprraisal yang  dikeluarkan  adalah  Rp.  35.000.000,00.  Na- mun setelah dilaksanakan peninjauan lapang dan verifikasi data baik oleh Tim dari Bu- pati ataupun Gubernur, ternyata hanya 3 bidang yang dinyatakan layak untuk menjadi tanah pengganti, maka Desa akan kehilangan dana sebesar Rp. 14.000.000,00 (komunikasi pribadi, 18 April 2018).
Selain problematika di atas, dalam Pasal 36 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dia- tur mengenai selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil yang dapat  digunakan  selain untuk  tanah  yang  besaran  dan  penggunaannya diatur  oleh  Bu- pati/Walikota.  Pada  Pembangunan  Jalan  Tol  Solo - Mantingan  I,  belum  ada  ketentuan mengenai hal ini, sehingga dari desa sendiri masih menyimpan sisa uang tersebut dalam rekening kas desa. Belum adanya pengaturan mengenai batas nilai ganti rugi yang dapat digunakan selain untuk membeli tanah ternyata memberikan kekhawatiran bagi desa.
Kekhawatiran  ini  dikarenakan  proses  jual  beli  tanah  mengharuskan  tanah  dibeli dengan  satuan “ bagian ” sehingga  tidak  keseluruhan  uang  ganti  rugi  dapat  digunakan untuk  membeli  tanah  pengganti.  Kekhawatiranselanjutnya  apabila  ganti  rugi  yang diterima  desa  berupa  uang  dan  telah  mendapatkan  tanah  pengganti  sementara  masih terdapat uang sisa adalah pada saat tanah pengganti yang telah ada telah cukup untuk mengganti  hasil  dari  tanah  kas  desa  sebelumnya  dan  tidak  ada  lagi  masyarakat  yang mau menjual tanahnya sementara batas pembelian tanah pengganti adalah 6 bulan sejak
64 Rangga Agung Chrisnawati, Sri Kistiyah, Priyo Katon Prasetyo
diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening desa.
Kekhawatiran  mengenai  batas  sisa  uang  ganti  rugi  ini  sudah  bisa  diatasi  dengan adanya  Perbup  Sragen  Nomor  76  Tahun  2017  dimana  untuk  Kabupaten  Sragen  sendiri membatasi selisih uang yang relatif sedikit atau ganti rugi relatif kecil ini paling banyak sebesar  Rp  70.000.000,00  (tujuh  puluh  juta rupiah).  Apabila  sisa  uang  tersebut  masih  di atas Rp 70.000.000,00, maka wajib digunakan untuk mencari tanah pengganti.

## C. Kesimpulan
Proses  pemberian  ganti  kerugian  untuk  objek  pengadaan  tanah  untuk  tanah  kas desa berbeda dengan tanah yang dimiliki perseorangan. Prosedur serta pihak yang terli- bat  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang - undangan  tersendiri  yang  mengatur mengenai pelepasan aset yang dimiliki daerah. pengaturan tersendiri ini ternyata mem- iliki  dampak  yaitu  timbulnya  permasalahan  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  sehingga progress pengadaan tanah  terhambat pada tahap pemberian ganti rugi.
Probematika yang dihadapi dalam pemberian ganti kerugian tanah kas desa antara lain  adalah  1)Kesulitan  mencari  tanah  pengganti;  2)  Prosedur  perijinan  tukar  menukar tanah kas desa yang lama dan melibatkan banyak pihak; 3)Sumber daya manusia dalam hal  pembuatan  proposal  tukar  menukar  tanah  kas  desa  dan  4)  Sisa  uang  ganti  keru- gian.Upaya  yang  dilaksanakan  untuk  mengatasi  problematika  tersebut  adalah:  1)  Desa aktif  dalam  mencari  tanah  pengganti  dengan  memberi  pengumuman  dan  komunikasi dengan  warga;  2)  Komunikasi  aktif  antara  desa  dengan  penjual  calon  tanah  pengganti dan  dengan  pihak - pihak  lain  yang  terkait;  3)  Pendampingan  dalam  membuat  dan melengkapi berkas - berkas pengajuan pelepasan tanah kas desa oleh Dinas Bina Marga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Manurung, MMT 2012, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di kabupat- en deli serdang . Skripsi STPN, Yogyakarta.
Miftah  H  &  Suci  W  2015, Kajian mengenai pemberian ganti kerugian terhadap tanah kas desa yang  terkena  proyek  pengadaan  tanah  jalan  tol  solo - mantingan  di  wilayah  kabupaten sragen , Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Muliawan,  JW  2016, Cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan melalui konsep 3 in 1 in the land acquisition, Buku Litera, Yogyakarta.
Rubaie,  A  2007, Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum ,  Bayumedia  Publishing, Malang.
Zaman,  N  2016. Politik  Hukum  Pengadaan  Tanah  :  Antara  Kepentingan  Umum  dan  Perlin- dungan Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama

## Jurnal
Sudirman,  S  .2014. ‘ Pembangunan Jalan  Tol  di Indonesia:  Kendala  Pembebasan  Tanah ’.
Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM - STPN Bhumi , no. 40 th. 13, Oktober 2014.

## Skripsi
Rahmi, H 2011, ‘ Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Listas Selatan di Kabupat- en  Kebumen  Provinsi  Jawa  Tengah ’, Skripsi  pada  program  Diploma  IV  Per- tanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.