Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.18, No.2 Mei 2014, hlm. 268–277 Terakreditasi SK. No. 040/P/2014 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis: Cahyo Luthfi Adiono: Telp. +62 274 548 510 E-mail: yupi.icc@gmail.com; mahfud@ugm.ac.id
ANALISIS PENGUNGKAPAN TATA KELOLA BANK SYARIAH DI INDONESIA

## Cahyo Luthfi  Adiono
Mahfud  Sholihin
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Humaniora 1 Bulaksumur-Yogyakarta, 55281, Indonesia.

## Abstract
This research aimed to analyze the disclosure level of corporate governance on annual report of BUS (Syariah Commercial Banks) in Indonesia in 2010-2012 with indicator stated in Indonesia Bank Rules number 11/33/ PBI/2009. Besides, this research also analyzed the growth of the disclosure level.  To reach the aim, this research used content analysis method. The result of research showed that Syariah Mandiri Bank, BCA Syariah Bank, and Muamalat Bank had the highest disclosure value while Bukopin Syariah Bank had the highest growth average. However, only four BUS had disclosure value above 70 percent and four BUS had growth rank above 5 percent per year. It showed that during 3 year-period the disclosure level of BUS corporate governance in annual report was not high and it had not had a meaningful growth.
Key words: content analysis, corporate governance, disclosure, syariah bank
Dalam sepuluh tahun terakhir ini, tata kelola per- usahaan  (corporate  governance)  menjadi  pusat perhatian berbagai pihak baik regulator, investor, maupun  akademisi.  Tata  kelola  yang  baik dianggap dapat mengurangi konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat menimbulkan terjadinya penipuan dan penyalahgunaan. Berdasarkan survei oleh Mckinsey & Company (2002), banyak investor menganggap bahwa  tata  kelola  setidaknya  sama  pentingnya dengan indikator finansial sebuah perusahaan.
Tata kelola yang baik juga diperlukan pada industri perbankan syariah, bahkan dianggap lebih
penting dibandingkan industri perbankan konven- sional  karena  depositor  menghadapi  risiko  yang lebih  tinggi  pada  kontrak  bagi  hasil  (Satkuna- singam & Shanmugam, 2004 dan Chapra & Ahmed, 2002). Perbankan syariah juga memiliki prinsip tata kelola yang berbeda. Hamid et al. (2011) menyata- kan  bahwa  model  tata  kelola  Islam  memiliki perbedaan dibanding model barat (Anglo-Saxon). Menurut  Widiyanti  et  al.  (2011),  Islam  memiliki prinsip  tata  kelola  yang  berbeda  dibandingkan prinsip yang dikeluarkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ).

## Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia
Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin
Di Indonesia, perbankan syariah mengalami pertumbuhan  yang  sangat  pesat.  Menurut  Bank Indonesia  (2012),  pada  Oktober  2012  total  aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)  meningkat  pesat,  yaitu  kurang  lebih  37% dari  tahun  sebelumnya.  Bahkan,  pada  Oktober 2011, peningkatan aset mencapai 48,1%, atau yang tertinggi dalam kurun waktu 2009-2011 (Bank In- donesia, 2011). Hal ini tidak terlepas dari pertum- buhan penghimpunan dana masyarakat dan penya- luran dana. Bank Indonesia (2012) juga menyebut- kan bahwa jumlah kantor jaringan BUS dan UUS meningkat.  Perbaikan  pun  terjadi  pada  tingkat rentabilitas  dan  rasio  kinerja.  Bank  Indonesia memperkirakan pada 2013 pertumbuhan perbankan syariah tetap berada pada kisaran 36%-58%.
Menyadari hal ini, Bank Indonesia (BI) pun mengeluarkan  peraturan  pelaksanaan  tata  kelola syariah  yang  berbeda.  Pada 7  Desember  2009,  BI mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009 yang mengatur pelaksanaan good governance bagi  BUS  dan  UUS.  Peraturan  ini  ter- pisah  dari  peraturan  pelaksanaan  bagi  Bank Umum Konvensional (BUK) pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemu- dian  direvisi  dalam  PBI  Nomor  8/14/PBI/2006. Di  dalam  PBI  Nomor  11/33/PBI/2009  tersebut diatur persyaratan minimum Good Corporate Gover- nance (GCG), baik dalam dewan komisaris, direksi, maupun  dewan  pengawas  syariah.  Diatur  pula aspek transparansi pemegang saham dan pelapor- an pelaksanaan GCG.
Walau terdapat perhatian yang cukup tinggi dari investor dan aktivis terhadap perlunya peng- ungkapan  tata  kelola,  tidak  ditemukan  banyak studi  komprehensif  tentang  reaksi  dan  praktik pengungkapan  tata  kelola  terhadap  regulasi (Holder-Webb et  al.,  2008).  Di  samping  itu,  tidak banyak penulisan tentang struktur tata kelola pada perbankan  syariah  dan  institusi  syariah  lainnya (Sulaiman dalam Hamid, 2011). Penelitian Paino et al. (2011)  tentang  pelaporan bank  syariah  di  Ma-
laysia, menunjukkan kepatuhan pengungkapan ter- golong  tinggi.  Untuk  di  Indonesia,  penelitian Darmadi (2011) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Bank Syariah Mandiri dan Muamalat memiliki pelaporan  tata  kelola  yang  lebih  baik  dari  bank- bank umum syariah lainnya.
Berbeda dengan penelitian Darmadi (2011), penelitian ini akan mengkaji kesesuaian pelaporan tata  kelola  9  bank  umum  syariah  di  Indonesia dengan  PBI  Nomor  11/33/PBI/2009  selama  3 periode,  yaitu  2010  hingga  2012,  menggunakan metode content analysis. Dengan demikian, peneli- tian yang menguji kualitas pengungkapan dalam laporan  tahunan  ini  berbeda  dengan  penelitian Darmadi  (2011)  yang  meneliti  tujuh  bank  meng- gunakan  tujuh  indikator  tata  kelola,  yaitu  corpo- rate governance disclosure index (CGDI) yang diben- tuk  berdasarkan  berbagai  penelitian  terdahulu, seperti Chapra & Ahmed (2002), Haniffa & Hudaib (2007),  dan  Safieddine  (2009).  Indikator  yang diambil dari PBI Nomor 11/33/PBI/2009 ini lebih baik karena lebih spesifik dengan lingkungan per- bankan di Indonesia dibanding CGDI yang lebih didasarkan  pada  bank-bank  di  Timur  Tengah. Selain itu, indikator  ini mampu menggambarkan tingkat informasi yang diharapkan oleh regulator. Penambahan jumlah periode dan sampel bank pun diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  hasil penelitian.  Penelitian  ini  berfokus  pada  praktik pengungkapan tata kelola bank syariah, sehingga tergolong unik mengingat sebagian besar literatur berfokus  pada  hubungan  tingkat  tata  kelola  de- ngan performa perusahaan dan perilaku eksekutif perusahaan (Larcker et al., 2007 dan MacAulay et al .,  2009).

## METODE
Dalam  melakukan  analisis,  penelitian  ini membandingkan laporan tahunan bank syariah di Indonesia  dengan  15  indikator  yang  terdapat  di dalam Pasal 62 Ayat 2 dan 3 PBI Nomor 11/33/PBI/

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 18, No.2, Mei 2014: 268–277
2009 dengan menggunakan metode analisis isi (con- tent  analysis ).  Analisis  isi  adalah  teknik  yang banyak digunakan dalam ilmu sosial, yang dapat menguji  komunikasi  tertulis  maupun  oral  secara objektif dan kuantitatif untuk menarik kesimpulan tentang  nilai,  makna,  dan  pemahaman  yang  di- sampaikan (Riffe et al., 2005).
Menurut Krippendorff (1980), dalam analisis isi  ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu reliabilitas  dan  validitas.  Reliabilitas  merupakan kemampuan sebuah penelitian untuk memberikan pernyataan yang sama atas data yang sama dalam berbagai proses pengukuran,  sementara validitas merupakan kemampuan instrumen dalam meng- ukur hal yang diinginkan untuk menggambarkan kebenaran  (Krippendorff,  1980).  Untuk  mening- katkan validitas  dan reliabilitas  dalam penelitian ini, data dalam penelitian ini dimasukkan dua orang peneliti,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan diskusi dan pengecekan kembali untuk mengatasi perbedaan yang muncul jika memang ada.
Dikarenakan  kurangnya  teori  tentang pelaporan tata kelola (Chatterjee, 2011) dan jumlah sampel  yang  terbatas,  penelitian  ini  cenderung bersifat eksploratori (exploratory research) dan tidak menggunakan hipotesis. Penelitian ini mengguna- kan metode daftar (checklist). Nilai 1 untuk setiap keberadaan  informasi  di  dalam  laporan  tahunan yang sesuai dengan indikator yang bersangkutan dan  nilai  0  bagi  yang  tidak.  Jika  pada  suatu indikator  terdapat  dua  atau  lebih  kriteria,  maka setiap kriteria mendapat nilai 1 jika ada, dan 0 jika tidak.  Nilai  indikator  bersangkutan  merupakan rata-rata  dari  setiap  kriterianya.  Misalkan,  untuk indikator ke-6 yang memiliki 4 kriteria, jika suatu bank  melaporkan  jumlah  komisaris,  direksi,  dan DPS,  namun  tidak  melaporkan  remunerasinya, maka  nilai  indikator  ke-6  pada  tahun  tersebut adalah  0,75.  Dengan  demikian,  nilai  maksimum yang dapat diberikan adalah 15 untuk setiap bank setiap  tahunnya.  Pendekatan  serupa  telah digunakan  beberapa  peneliti  seperti  Chatterjee
(2011),  Paino  et  al.  (2011),  serta  Darmadi  (2011) dalam  meneliti  pengungkapan  dalam  laporan tahunan.
Sampel penelitian ini adalah BUS di Indonesia yang  terdaftar  di  BI.  Total  terdapat  11  BUS  yang terdaftar,  yaitu  seperti  tersaji  di  Tabel  1.
Nama Bank Singkatan PT Bank BNI Syariah BNIS PT Bank Muamalat Indonesia BMI PT Bank Syariah Mandiri BSM PT Bank Syariah Mega Indonesia BSMI PT Bank BCA Syariah BCAS PT Bank BRI Syariah BRIS PT Bank Jabar Banten Syariah BJBS PT Bank Panin Syariah BPS PT Bank Syariah Bukopin BSB PT Bank Victoria Syariah BVS
PT Bank Maybank Syariah Indonesia BMSI
Tabel 1. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia
Sumber:  Bank  Indonesia,  2013
Dalam penelitian ini data diambil dari laporan tahunan  2010  hingga  2012  masing-masing  bank yang tersedia di website masing-masing bank. Tahun 2010  dan  setelahnya  dipilih  sesuai  dengan  masa berlaku PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yang dimulai sejak 1 Januari 2010. Penelitian ini menggunakan data sampai  2012 karena pada saat  penelitian ini dilakukan data yang tersedia hanya sampai tahun 2012.  Bagian  corporate  governance  akan  dijadikan fokus,  karena  dirasa  cukup  untuk  memahami cakupan tata kelola dari manajer (Chatterjee, 2011).
Terdapat  berbagai  cara  yang  mungkin  di- ambil oleh bank syariah dalam berkomunikasi de- ngan  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat (Paino et al., 2011). Meski demikian, laporan tahun- an dianggap sebagai sumber informasi perusahaan yang  terpenting  (Botosan,  1997).  Selain  itu,  per- usahaan yang memiliki pengungkapan yang ber- kualitas akan mencantumkan informasi penting di dalam laporan tahunannya (O’Sullivan et al., 2008).

## Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia
Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin
Dari kesebelas bank yang telah disebutkan, dipilih  sembilan  bank  syariah  yang  laporan  ta- hunannya tersedia di website masing-masing, yaitu BNI  Syariah,  Muamalat  Indonesia,  Bank  Syariah Mandiri,  Bank  Syariah  Mega  Indonesia,  BCA Syariah,  BRI  Syariah,  Bank  Panin  Syariah,  Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria Syariah. Bank Jabar Banten Syariah dikeluarkan dari sampel aki- bat laporan tahunan tahun 2011 tidak didapatkan, sementara  Maybank  Syariah  Indonesia  baru  ber- diri pada tanggal 11 Oktober 2010, sehingga tidak menerbitkan laporan tahunan untuk tahun tersebut.

## HASIL
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Bank Syariah  Mandiri,  Bank  BCA  Syariah,  dan  Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai pengungkapan tertinggi  di  antara  9  Bank  Syariah  yang  diteliti.
Seperti yang tersaji di dalam Tabel 2, Bank Syariah Mandiri memiliki nilai tertinggi, yakni 100% atau maksimal, diikuti dengan Bank BCA Syariah (93%), dan  Bank  Muamalat Indonesia  (89%).  Sementara itu, Bank Victoria Syariah memiliki nilai terendah yakni 23%, diikuti Bank Panin Syariah (45%). Tabel 2 juga menunjukkan bahwa hanya 3 bank atau 33%, yang memiliki nilai pengungkapan di atas 75%. Dua bank atau sebanyak 11% berada pada kisaran 50%- 75%, sementara sisanya 4 bank, berada di bawah 50%.

## Pertumbuhan Pengungkapan  Tata  Kelola  per Tahun
Pertumbuhan serta nilai pengungkapan per tahun  masing-masing  bank  terangkum  di  dalam Tabel  3.  Dapat  dilihat  bahwa  Syariah  Bukopin memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi
BNIS BMI BSM BSMI
BCAS BRIS BPS BSB BVS (2010-2012) (2010-2012) (2010-2012) (2010-2012) (2010-2012) (2010-2012) (2010-2012) (2010-2012) (2010-2012) 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.00 70% (1) (1) (1) (8) (1) (1) (1) (7) (8) (7) 0.78 1.00 1.00 0.89 1.00 0.33 0.33 0.78 0.22 70% (5) (1) (1) (4) (1) (7) (7) (5) (9) (7) 0.33 0.67 1.00 1.00 1.00 0.33 0.17 1.00 0.17 63% (6) (5) (1) (1) (1) (6) (8) (1) (8) (9) 0.67 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.33 1.00 0.00 74% (6) (1) (1) (6) (1) (1) (8) (1) (9) (5) 0.00 0.00 1.00 0.00
0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 19% (3) (3) (1) (3) (2) (3) (3) (2) (3) (15) 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.92 0.92 0.83 0.75 91% (1) (1) (1) (8) (1) (5) (5) (7) (8) (1) 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44% (1) (1) (1) (4) (1) (4) (4) (4) (4) (13) 1.00 1.00 1.00 0.67
1.00 1.00
0.67 1.00 0.67 89% (1) (1) (1) (7) (1) (1) (7) (1) (7) (2) 1.00 1.00 1.00 0.67
1.00 1.00
0.33 0.67 0.33 78% (1) (1) (1) (6) (1) (1) (8) (6) (8) (4) 0.67 1.00 1.00 0.33
1.00 0.00
0.67 0.00 0.00 52% (4) (1) (1) (6) (1) (7) (4) (7) (7) (11) 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.67 0.00 63% (1) (1) (1) (7) (1) (7) (1) (6) (7) (9) 1.00 1.00 1.00 0.67
1.00 0.67
0.67 0.67 0.00 74% (1) (1) (1) (5) (1) (5) (5) (5) (9) (5) 0.00 1.00 1.00 0.00
1.00 0.00
0.00 0.67 0.00 41% (5) (1) (1) (5) (1) (5) (5) (4) (5) (14) 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.67
0.33 0.33 1.00 81% (1) (1) (1) (1) (1) (7) (8) (8) (1) (3) 0.67 0.67 1.00
0.67 0.67 0.00
0.33 0.33 0.33 52% (2) (2) (1) (2) (2) (9) (6) (6) (6) (11) 74% 89% 100% 49% 93% 46% 45% 57% 23% (4) (3) (1) (6) (2) (7) (8) (5) (9) Peringkat Pengungkapan Tata Kelola 3 Tahun Terakhir Kesimpulan Umum Self Assesment
Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud )
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Frekuensi Rapat Komisaris Pendapatan Non-Halal Dana Kegiatan Sosial Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang Dapat Dipersamakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Independensi Dewan Direksi Independensi Dewan Komisaris 15 14 13 12 11 Rerata Setiap Indikator Indikator dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 No. 7 6 5 4 10 9 8 3 1 2 Buy Back Shares  / Obligasi Transaksi dengan Benturan Kepentingan Jumlah Permasalahan Hukum
Tabel 2. Nilai Rata-Rata Pengungkapan Bank dan Indikator

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 18, No.2, Mei 2014: 268–277
dibandingkan  tujuh  bank  lainnya,  yakni  sebesar 18%  per  tahun.  Panin  Syariah  memiliki  rata-rata pertumbuhan terendah, yaitu sebesar -14%. Hanya terdapat empat bank  yang tingkat pertumbuhan- nya di atas 5%. Satu bank, yaitu Syariah Mandiri, telah mencapai tingkat pengungkapan maksimum dalam tiga tahun yang diteliti.
Dalam  tabel  yang  sama  dapat  pula  dilihat perubahan peringkat pengungkapan setiap tahun- nya. Pada 2010, nilai pengungkapan yang tertinggi dimiliki  oleh  BCA  Syariah  dan  Syariah  Mandiri. Namun,  pada  2011  dan  2012  peringkat  pertama hanya diduduki oleh Syariah Mandiri dengan nilai sempurna,  sementara  nilai  pengungkapan  BCA Syariah justru menurun. Peringkat terendah dalam tiga tahun terakhir diduduki oleh Victoria Syariah.
Pada tahun 2011, Syariah Mega memiliki per- tumbuhan terbesar dari tahun 2010, yaitu sebesar 22%, diikuti oleh Muamalat dan Victoria Syariah (13%).  Untuk  pertumbuhan  dari  tahun  2011  ke 2012,  Syariah  Bukopin  adalah  yang  tertinggi,
dengan pertumbuhan sebesar 33%. Terdapat dua bank yang mengalami penurunan nilai pengung- kapan baik pada 2011 maupun 2012. Kedua bank itu adalah Panin Syariah dan BCA Syariah.

## PEMBAHASAN
Pada indikator self assessment, sebanyak enam dari sembilan bank (66%) telah mengungkapkan- nya di dalam laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, sementara satu bank (Bank Syariah Bukopin) baru mengungkapkannya pada tahun 2012. Tingkat pengungkapan  cenderung  beragam,  dari  hanya memberikan kesimpulan umum tentang self assess- ment (contohnya  pada  laporan  BNI  Syariah  2012 dan Syariah Bukopin 2012) hingga penilaian secara rinci pada 11 faktor yang disebutkan oleh BI dalam Surat Edaran No. 12/13/DPbS. Sementara itu, dua bank syariah, yaitu Bank Syariah Mega dan Bank Victoria  Syariah,  tidak  mencantumkan  hasil  self assessment selama tiga tahun terakhir.
Kode Bank Nilai Pengungkapan Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 BNIS 80% (3) 68% (4) 74% (5) -12% (8) 7% (2) 3% (7) BMI 80% (3) 93% (2) 93% (2) 13% (2) 0% (4) 7% (4) BSM 100% (1) 100% (1) 100% (1) 0% (6) 0% (4) 0% (5) BSMI 36% (8) 58% (5) 52% (7) 22% (1) -7% (6) 8% (2) BCAS 100% (1) 93% (2) 87% (3) -7% (7) -7% (6) -7% (8) BRIS 38% (7) 47% (6) 53% (6) 8% (3) 7% (2) 8% (2) BPS 61% (5) 41% (8) 33% (8) -19% (9) -8% (8) -14% (9) BSB 45% (6) 47% (6) 80% (4) 2% (5) 33% (1) 18% (1) BVS 18% (9) 32% (9) 19% (9) 13% (2) -12% (9) 1% (6) Rata-Rata BUS 62% 64% 66% 2% 1% 2%
Tabel 3. Pertumbuhan Pengungkapan Bank
Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin
Indikator dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 Rerata Pengungkapan per Tahun Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 Kesimpulan Umum Self Assesment 0,67 (6) 0,67 (7) 0,78 (5) 0% (7) 11% (2) 6% (3) Independensi Dewan Komisaris 0,67 (6) 0,63 (10) 0,81 (4) -4% (13) 19% (1) 7% (2) Independensi Dewan Direksi 0,44 (12) 0,67 (7) 0,78 (5) 22% (1) 11% (2) 17% (1) Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah 0,67 (6) 0,78 (4) 0,78 (5) 11% (2) 0% (7) 6% (3) Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang Dapat Dipersamakan 0,22 (15) 0,11 (15) 0,22 (15) -11% (14) 11% (2) 0% (9) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain 0,86 (2) 0,92 (1) 0,94 (1) 6% (6) 3% (8) 4% (8) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 0,44 (12) 0,44 (12) 0,44 (11) 0% (7) 0% (7) 0% (9) Frekuensi Rapat Komisaris 0,89 (1) 0,89 (2) 0,89 (2) 0% (7) 0% (7) 0% (9) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah 0,78 (3) 0,78 (4) 0,78 (5) 0% (7) 0% (7) 0% (9) Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) 0,67 (6) 0,44 (12) 0,44 (11) -22% (15) 0% (7) -11% (14) Jumlah Permasalahan Hukum 0,56 (10) 0,67 (7) 0,67 (9) 11% (2) 0% (7) 6% (3) Transaksi dengan Benturan Kepentingan 0,78 (3) 0,89 (2) 0,56 (10) 11% (2) -33% (15) -11% (14) Buy Back Shares / Obligasi 0,33 (14) 0,44 (12) 0,44 (11) 11% (2) 0% (7) 6% (3) Dana Kegiatan Sosial 0,78 (3) 0,78 (4) 0,89 (2) 0% (7) 11% (2) 6% (3) Pendapatan Non- Halal 0,56 (10) 0,56 (11) 0,44 (11) 0% (7) -11% (14) -6% (13)
Tabel 4. Pertumbuhan Pengungkapan Indikator
Dalam  hal  independensi  dewan  komisaris, terdapat  empat  bank  telah  mengungkapkannya secara penuh dalam tiga tahun terakhir, yakni Bank Syariah  Mandiri,  BCA  Syariah,  Bank  Muamalat Indonesia,  dan  Bank  Syariah  Bukopin.  Nilai terendah  pada  indikator  ini  adalah  0,22  yang dimiliki Bank Victoria Syariah.
Untuk pengungkapan independensi dewan direksi,  lima  bank  (Bank  Syariah  Mandiri,  Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mega, dan Bank Syariah
Bukopin) memiliki nilai maksimal yang menanda- kan  kelimanya  selalu  mengungkapkan  indepen- densi direksinya secara penuh  selama tiga tahun terakhir.  Sementara  nilai  terendah  (0,17)  adalah Bank  Panin  Syariah  dan  Bank  Victoria  Syariah. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata peng- ungkapan  independensi  dewan  direksi  lebih rendah dibandingkan independensi dewan komi- saris, yaitu 63% berbanding 70%.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 18, No.2, Mei 2014: 268–277
Sebanyak lima bank syariah selalu mengung- kapkan rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah- nya (DPS). Tingkat pengungkapan pun beragam, dari hanya menyatakan telah memenuhi undang- undang  yang  berlaku  seperti  pada  laporan  BRI Syariah  2010  dan  2011,  hingga  terperinci  dengan mengungkapkan organisasi lain tempat DPS men- jabat, seperti laporan BRI Syariah 2012. Bank Victoria Syariah  memiliki  nilai  terendah  dengan  tidak mengungkapkan indikator ini pada tiga tahun ter- kahir.
Pada indikator daftar konsultan, penasihat, atau  yang  dapat dipersamakan,  hanya  satu  bank yang  memberikan  sebagian  atau  seluruh  daftar konsultannya, yaitu Bank Syariah Mandiri. Meski demikian, dalam ketiga tahun tersebut daftar tidak ditemukan  dalam  bagian tata  kelola  perusahaan. Terdapat enam bank yang dalam tiga tahun terakhir daftar konsultan atau sejenisnya tidak ditemukan oleh  peneliti.  Rata-rata  pengungkapan  indikator ini pun hanya 19%, atau yang terendah di antara 15 indikator yang disarankan oleh BI.
Jika indikator daftar konsultan memiliki nilai rata-rata  terendah,  maka nilai  rata-rata  kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah yang tertinggi (91%).  Pengungkapan  jumlah  komisaris,  direksi, dan  DPS  berpengaruh  signifikan  terhadap  ting- ginya nilai indikator ini, karena informasi tersebut ditemukan pada seluruh 27 laporan keuangan yang diteliti, baik di dalam bagian tata kelola perusaha- an maupun bagian lainnya. Meski demikian, hanya empat  bank  (44%)  yang  selalu  mengungkapkan jumlah  gaji  dan  remunerasi  lainnya  selama  tiga tahun  terakhir,  yaitu  BNI  Syariah,  Muamalat, Syariah Mandiri, dan BCA Syariah. Peneliti sama sekali  tidak  menemukan  pengungkapan  jumlah gaji dan lainnya pada dua bank, yaitu Syariah Mega dan Victoria Syariah untuk periode yang sama.
Ketimpangan nampak pada indikator rasio gaji tertinggi dan terendah. Seperti yang nampak pada Tabel 2, empat bank (44%) yang selalu meng- ungkapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya juga
melaporkan  rasio  gajinya  selama  tiga  tahun  ter- akhir.  Sebaliknya,  pengungkapan  pada  indikator ini  sama  sekali  tidak  ditemukan  pada  lima  bank lainnya (56%).
Dalam hal frekuensi rapat, ditemukan bahwa tingkat  pengungkapan  frekuensi  rapat  dewan komisaris  lebih  tinggi  dibandingkan  rapat  DPS. Frekuensi rapat komisaris memiliki rerata sebesar 89%  atau  terbesar  kedua  di  antara  15  indikator yang diteliti, sementara frekuensi rapat DPS sedikit lebih rendah, yakni 78%. Jumlah BUS yang selalu mengungkapkan frekuensi rapat komisaris dalam tiga tahun terakhir pun lebih tinggi, yaitu sebanyak 6 bank berbanding 5 bank yang selalu mengung- kapkan frekuensi rapat DPS.
Tingkat pengungkapan jumlah penyimpang- an (internal fraud) mendapatkan rata-rata 52%. Dari rata-rata  tersebut,  hanya  tiga  bank  dengan  nilai pengungkapan tertinggi yang selalu mengungkap- kan indikator ini, yaitu Muamalat, Syariah Mandiri, dan  BCA  Syariah.  Terdapat  tiga  bank  yang pengungkapan internal fraudnya tidak ditemukan dalam  periode  yang  diteliti,  yaitu  BRI  Syariah, Syariah Bukopin, dan Victoria Syariah.
Ketimpangan kembali muncul pada indikator jumlah masalah hukum. Sebanyak lima bank (56%) selalu mengungkapkan masalah hukum yang di- alaminya. Beberapa di antara kelima bank tersebut bersedia memberikan rincian tentang perkara yang dihadapi,  seperti  yang  ditemukan  pada  laporan tahunan Syariah Mandiri tahun 2010 dan 2011. Tiga BUS tidak mengungkapkan jumlah kasus hukum pada  ketiga  laporan  tahunannya,  sementara  satu bank,  yaitu  Syariah  Bukopin,  baru  mulai  meng- ungkapkannya pada tahun 2011.
Tingkat  pengungkapan  yang  cukup  tinggi terlihat pada indikator transaksi dengan benturan kepentingan.  Dari  rerata  74%,  sebanyak  empat bank atau 44% selalu mengungkapkannya, semen- tara empat bank (44%) mengungkapkan pada dua tahun  yang  diteliti,  dan  satu  bank  yaitu  Victoria Syariah, tidak ditemukan pengungkapannya.

## Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia
Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin
Sebaliknya, tingkat pengungkapan untuk buy back shares atau obligasi cenderung rendah, dengan rata-rata 41% atau kedua terendah. Hanya tiga dari sembilan  BUS  (33%)  yang  selalu  mengungkap- kannya,  yakni  Muamalat,  Syariah  Mandiri,  dan BCA Syariah,  sementara empat bank  (44%) sama sekali tidak mengungkapkannya. Satu bank yang tersisa, yaitu Syariah Bukopin, baru mengungkap- kan  mulai  tahun  2011.  Patut  diperhatikan  pula bahwa dari sebelas laporan keuangan yang mengan- dung  pengungkapan  ini,  tidak  satu  pun  yang menyebutkan telah melakukan buy back shares atau obligasi.
Dalam  kaitannya  dengan  dana  sosial,  ter- dapat enam bank, atau 66%, yang mengungkapkan jumlah dan penerimanya dalam tiga tahun terakhir, sementara  satu  bank  hanya  pada  dua  tahun  dan dua bank pada satu tahun yang diteliti. Patut diper- hatikan  bahwa  dari  22  laporan  tahunan  yang mengandung  informasi dana  sosial, hanya  enam di  antaranya  yang  mengungkapkan  di  seksi  tata kelola  perusahaan,  sementara  sisanya  mengung- kapkan informasi tersebut di seksi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau bagian lain di laporan tahunan.
Pada  indikator  terakhir,  yaitu  pendapatan non-halal dan penggunaannya, hanya terdapat satu bank yang selalu melaporkan dalam tiga tahun ter- akhir, yaitu Syariah Mandiri. Empat bank lainnya, yakni BNI Syariah, Muamalat, Syariah Mega, dan BCA Syariah, mengungkapkannya pada dua tahun yang  diteliti.  Hanya  satu  bank  yang  pengung- kapannya tidak peneliti temukan dalam tiga tahun terakhir,  yaitu BRI  Syariah.
Secara  keseluruhan,  pengungkapan  tata kelola BUS di Indonesia tidak mengalami pertum- buhan  yang  signifikan.  Rata-rata  pertumbuhan pengungkapan tata kelola adalah 2% selama dua tahun terakhir, dengan rincian 2% pada 2010-2011 dan 1% pada 2011-2012. Nilai rata-rata pengung- kapan  pada  tahun  2012  pun  lebih  tinggi  diban- dingkan dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,67
berbanding 0,62 pada 2010 dan 0,64 pada 2011.
Pertumbuhan  per  indikator  disajikan  pada Tabel 4. Independensi direksi merupakan indikator dengan rata-rata pertumbuhan terbaik dalam dua tahun terakhir, dengan tingkat 17%. Pengungkap- an  jumlah  penyimpangan  dan  transaksi  dengan benturan kepentingan yang rata-rata turun sebesar 11%  per  tahun  merupakan  indikator  dengan pertumbuhan terendah. Terdapat setidaknya tujuh indikator yang rata-rata pertumbuhannya di atas 5% per tahun.
Pertumbuhan pengungkapan independensi direksi  yang  sebesar  22%  adalah  yang  tertinggi dari  2010  ke  2011.  Untuk  periode  2011  ke  2012, independensi komisaris yang tumbuh 19% menjadi yang  tertinggi.  Sementara  itu,  indikator  yang mengalami penurunan tertinggi dari 2010 ke 2011 adalah jumlah penyimpangan, dengan tingkat 22%. Untuk  periode  2011  ke  2012,  posisi  tersebut diduduki transaksi dengan benturan kepentingan dengan tingkat penurunan 33%.
Dalam tabel yang sama, tercantum pula per- ubahan  peringkat  indikator  tiap  tahunnya.  Pada 2010,  indikator  rapat  komisaris  adalah  yang  ter- tinggi.  Namun,  pada  2011  dan  2012,  posisinya digantikan  oleh  indikator  kebijakan  remunerasi. Tingkat pengungkapan daftar konsultan menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir.

## KESIMPULAN DAN  SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pengungkapan  tata  kelola  pada  laporan  tahunan BUS yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2012 dengan  indikator  yang  disebutkan  dalam  PBI Nomor  11/33/PBI/2009  dengan  metode  content analysis .
Dari sembilan BUS yang diteliti, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat memiliki  nilai  pengungkapan  yang  tertinggi,  se- mentara Bank Syariah Bukopin memiliki rata-rata

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 18, No.2, Mei 2014: 268–277
pertumbuhan tertinggi. Akan tetapi, hanya empat BUS yang memiliki nilai pengungkapan di atas 70% dan  empat  BUS  yang  tingkat  pertumbuhan  per tahunnya  di  atas  5%.  Dapat  disimpulkan  bahwa dalam tiga tahun terakhir, tingkat pengungkapan tata  kelola sebagian  BUS  dalam laporan  tahunan tidaklah tinggi dan belum mengalami pertumbuhan yang  berarti.
Dilihat dari rerata indikator yang terdapat dalam PBI, informasi tentang kebijakan remunerasi, frekuensi  rapat  dewan  komisaris,  dan  dana  ke- giatan sosial memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi. Patut dicermati bahwa nilai pengungkapan informasi  kebijakan  remunerasi  yang  tinggi  cen- derung berasal dari pengungkapan jumlah direksi, komisaris, dan DPS. Sementara itu, tingkat peng- ungkapan daftar konsultan, obligasi, dan rasio gaji tergolong  rendah.  Independensi  dewan  direksi adalah indikator yang paling berkembang dengan menjadi  satu-satunya  indikator  yang  tumbuh  di atas 15% per tahun.

## Saran
Melihat tingkat dan pertumbuhan pengung- kapan  tata  kelola  dalam  laporan  tahunan  yang masih cenderung rendah, penelitian ini menyaran- kan bank-bank syariah di Indonesia mulai mening- katkan  informasi  yang  ada  di  dalamnya.  Patut diingat  bahwa  laporan  tahunan  adalah  medium yang  dianggap  penting  dalam  menyampaikan informasi perusahaan (Botosan, 1997) dan menun- jukkan  apakah  pengungkapan  perusahaan  ber- kualitas  tinggi  ataukah  tidak  (O’Sullivan  et  al., 2008).

## DAFTAR  PUSTAKA
Bank Indonesia. 2009. FAQ PBI No.11/33/PBI/2009. http:/ /www.bi.go.id/NR/rdonlyres/ 2D47359C-5738- 4 A 5 A - A A C 8 - 4 7 1 4 B 8 2 1 8 2 7 B / 1 8 4 8 0 / FAQPBINo11_33_PBI_2009.pdf.  Diakses  Tanggal 4 Juli 2013.
Bank Indonesia. 2011. Outlook Perbankan  Syariah Indone- sia 2012 .  Jakarta:  Direktorat  Perbankan Syariah.
Bank Indonesia. 2012. Outlook Perbankan  Syariah Indone- sia  2013 .  Jakarta: Bank  Indonesia.
Botosan, C.A. 1997. Disclosure Level and the Cost of Eq- uity Capital. The Accounting Review, 72(3): 323-349.
Chapra, M.U. & Ahmed, H. 2002. Corporate Governance in  Islamic Financial  Institutions.  Islamic  Develop- ment Bank-Islamic Research and Training Institute , 3(6): 58-180.
Chatterjee, D. 2011. A Content Analysis Study on Corpo- rate Governance Reporting by Indian Companies. Corporate Reputation  Review , 14(3):  234–246.
Darmadi, S.  2011. Corporate  Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on In- donesian  Islamic Bank. Humanomics, 29(1):  4-23.
Hamid,  A.A.,  Haniff,  M.N.,  Othman,  M.R.,  &  Salin, A.S.A.P. 2011. The Comparison of the Character- istics of the Anglo-Saxon Governance Model and the Islamic Governance of IFIs. Malaysian Account- ing Review , 10(2): 1-12.
Haniffa,  R.  &  Hudaib,  M.  2007.  Exploring  the  Ethical Identity of Islamic  Banks  via  Communication in Annual  Reports.  Journal  of  Business  Ethics,  76(5): 97-116.
Holder-Webb, L., Cohen, J., Nath, L., & Wood, D. 2008. A Survey  of  Governance  Disclosures  among  U.S. Firms. Journal of Business Ethics, 83(3): 543-563.
IICG.  2012.  Tata  Kelola.  http://iicg.org/iicg/ home.php?type=1&pageno=3. Diakses  Tanggal 4 April  2013.
Krippendorff, K. 1980. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology . Beverly Hills, CA: Sage.
Larcker, D.F., Richardson, S.A., & Tuna, A.I. 2007. Corpo- rate Governance, Accounting Outcomes, and Or- ganizational Performance. The Accounting Review, 82(4):  963-1008.
MacAulay, K., Dutta, S., Oxner, M., & Hynes, T. 2009. The Impact  of  a  Change  in  Corporate  Governance Regulations on Firms in Canada. Quarterly Journal of Finance and Accounting , 48(4): 29-52.
McKinsey & Company. 2002. Global Investor Opinion Sur- vey:  Key  Findings .  http:/  /www.oecd.org/ dataoecd/56/7/1922101.pdf.

## Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah di Indonesia
Cahyo Luthfi Adiono & Mahfud Sholihin
OECD. 2004. OECD Principles of Corporate Governance.
O’Sullivan, M., Percy, M., & Stewart, J. 2008. Australian
Evidence on Corporate Governance Attributes and Their Association with Forward-looking Informa- tion in the Annual Report. Journal of Management and Governance , 12(1): 5-35.
Paino, H., Bahari, A.B., & Bakar, R.A. 2011. Shariah, So- cial  Responsibilities  and  Corporate Governance of the Islamic Banks in Malaysia. European Journal of Social Sciences , 23(3):  382-391.
Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F.G. 2005. Analyzing Media Mes- sages Using Quantitative Content Analysis in Research .
2 nd Edition.  London:  Lawrence Erlbaum  Associ- ates.
Safieddine,  A.  2009.  Islamic  Financial  Institutions  and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. Corporate Governance: An International Re- view , 17(2):  142-158.
Satkunasingam,  E. &  Shanmugam, B.  2004.  Disclosure and Governance of Islamic Banks - A Case Study of Malaysia. Journal of International Banking Regu- lation ,  6(1):  69–81.
Widiyanti, M., Jusoh, M., Tahir, Md.Z.Md., & Ismail, A.G. 2011. A Comparative Analysis of Corporate Gov- ernance in Indonesia and OECD. Prosiding Perkem VI , 1(1): 46-60.