## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 193-204 https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## The grease of the wheel di Indonesia: Pengaruh korupsi terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah

## Sanda Aditiya Arsandi
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kav. 40-42, Jl. Gatot Subroto No.7, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, 12190, Indonesia sanda.aditiya@kemenkeu.go.id
* Corresponding Author
Abstrak :  Penelitian  terdahulu  mengungkap  bahwa  korupsi  dianggap  memiliki  dua  jenis  efek  terhadap perekonomian. Korupsi dipandang sebagai penghambat tetapi juga dipandang sebagai “ grease of wheel ” yang mempercepat perputaran roda ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi korupsi di Indonesia  setelah  desentralisasi  fiskal.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari publikasi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Pengujian  dilakukan menggunakan analisis korelasi selama 2006 – 2020 untuk melihat pengaruh korupsi di daerah dan swasta terhadap dimensi ekonominya. Hasilnya, korupsi di daerah berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi di sektor swasta. Keduanya juga berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah.  Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  di  Indonesia,  korupsi merupakan  “ grease  of  wheel ”  serta mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal tidak menghambat jumlah korupsi di daerah.
Kata Kunci: Korupsi; Grease Of Wheel ; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Desentralisasi Fiskal; JEL Classification: H75, H76, R5
How  to  Cite :  Arsandi,  S.  A.  (2022).  The  grease  of  the  wheel:  The  correlation  between corruption,  regional  revenue  and  expenditure  in  Indonesia. Integritas  :  Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 193-204. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.938

## Pendahuluan
Berbagai aspek kajian memiliki konsep dualitas (Adiguna & Warsono, 2019). Suatu fenomena dapat dipandang dari dua sisi yang berseberangan. Dualitas ini biasanya terjadi karena ditemukan perbedaan antara teori dan praktik atau antara harapan dan kenyataan. Sebagai kajian tentang ilmu sosial, fenomena korupsi juga dapat dipandang memiliki dua perspektif.
Perspektif pertama adalah pandangan yang melihat korupsi sebagai penghambat roda ekono- mi. Korupsi dianggap memberikan efek negatif terhadap investasi domestik  (Zakharov, 2019), investasi  asing  (Kasasbeh  et  al.,  2018),  pertumbuhan  ekonomi  (Baklouti  &  Boujelbene,  2020), komposisi anggaran (Hessami, 2014), ukuran belanja pemerintah (Tanzi & Davoodi, 1998), beban perusahaan (Hossain et al., 2020), suplai tenaga kerja (Cooray & Dzhumashev, 2018), kesenjang- an, dan tingkat kemiskinan (Saha et al., 2021). Secara umum, korupsi memiliki dampak negatif pada tataran mikro maupun makro (Boudreaux et al., 2018).
Perspektif  selanjutnya  memandang  korupsi  sebagai  pelumas  dari  roda  ekonomi.  Adanya korupsi akan mempercepat jalannya roda ekonomi. Pendapat tersebut diangkat dalam penelitian Leff (Leff, 1964), Huntington (Huntington, 2006), dan Lui (1985). Akan tetapi pendapat tersebut disangkal lebih jauh lewat penelitian Wei (Wei, 1999) yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai “ grease of wheel ” hanya akan terjadi di negara yang memiliki aturan birokrasi industri yang terlalu banyak.  Fenomena  ini  sering  ditemukan  di  negara  Asia  sehingga  disebut  juga  sebagai  Asian Paradox (Vial & Hanoteau, 2010). Melalui data panel 142 negara, Song, Chang, dan Gong (2021) menemukan  bahwa  korupsi  hanya  akan  mempengaruhi  ekonomi  dan  pertumbuhan  keuangan pada negara berkembang tetapi tidak akan berpengaruh pada negara maju.
Melihat kedua pandangan tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh korup- si terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Peneliti mengambil aspek penerimaan dan belan- ja  pemerintah  daerah  sebagai  objek.  Ruang  lingkup  penelitian  dilakukan  terhadap  data  panel tahun 2006-2020. Ini adalah saat di mana Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal secara
penuh.  Sejak  dilakukannya  desentralisasi  fiskal  pada  tahun  2001,  kewenangan  ekonomi diserahkan kepada pemerintah daerah.
Pengaruh desentralisasi terhadap korupsi sendiri juga memiliki dualisme pendapat. Di satu sisi terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa semakin tinggi kewenangan desentralisasi yang diberikan, semakin rendah tingkat korupsi yang terjadi (Mello & Barenstein, 2001). Pandangan lainnya  menyebutkan  bahwa  desentralisasi  yang  menurunkan  korupsi,  hanya  akan  sukses diterapkan di negara kaya. Untuk negara miskin, desentralisasi hanya akan memperparah korupsi (Lessmann & Markwardt, 2010). Hal ini semakin memperkuat urgensi dilakukannya penelitian ini  untuk  melihat  bagaimana  pengaruh  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  daerah  di tingkat  kabupaten/kota  terhadap  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Penelitian  ini  juga  penting untuk melihat pengaruh desentralisasi ekonomi terhadap tingkat korupsi di daerah.
Indonesia menjadi negara yang sering dijadikan objek penelitian kasus korupsi. Selain karena Indonesia  adalah  negara  berkembang  dengan  berbagai  permasalahan  yang  kompleks,  kasus korupsi yang ditemukan di Indonesia relatif banyak. Indonesia juga telah mengalami berbagai fase kepemimpinan mulai dari demokrasi terpimpin hingga desentralisasi fiskal.
Sebagaimana penelitian di seluruh dunia, penelitian terdahulu di Indonesia juga menghasilkan dualisme perspektif. Pengaruh korupsi di Indonesia dianggap dapat memberikan efek negatif atau positif  bagi  berbagai  dimensi  pertumbuhan  ekonomi.  Ada juga  penelitian  yang melihat,  dalam batas tertentu, korupsi dapat memberikan pengaruh yang berbeda di Indonesia.
Dengan menggunakan threshold model , korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila berada di atas ambang batas korupsi dan sebaliknya apabila berada di bawah ambang  batas  korupsi  (Alfada,  2019).  Sebagai  bagian  dari  dua  belas  objek  penelitian  di  Asia Pasi fik,  fenomena  “Asian  Paradox”  d ianggap  terjadi  di  Indonesia.  Korupsi  berpengaruh  positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Nawatmi, 2016). Korupsi juga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan industri (Vial & Hanoteau, 2010) di era pemerintahan Presiden Suharto (1975-1995). Penelitian ini menjelaskan korupsi sebagai grease of wheel industri di Indo- nesia. Sementara itu, di sisi lain, di Indonesia korupsi dianggap berperan dalam meningkatkan kemiskinan (Samputra & Munandar, 2019), menghambat pertumbuhan industri daerah (Arsandi, 2022) dan penurunan kesejahteraan masyarakat (Putra & Linda, 2022).
Untuk  pengaruh  desentralisasi  fiskal,  penelitian  di  Indonesia  juga  menunjukkan  hasil  yang berbeda. Korupsi dianggap menurun sebagai akibat desentralisasi dalam penelitian dengan objek tahun 2001 dan 2004  (Henderson & Kuncoro, 2011). Sedangkan dengan menggunakan Model Tobit  untuk menjelaskan  pengolahan hasil  kasasi Mahkamah  Agung selama  tahun  2001-2009, diperoleh hasil bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin tinggi korupsi yang terjadi.
Penelitian ini akan menguji pengaruh korupsi di era desentralisasi fiskal dalam kurun waktu 2006-2020  terhadap  aspek  ekonomi  daerah.  Dimensi  aspek  ekonomi  daerah  yang  digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah  pendapatan asli daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah dari sisi penerimaan. Sedangkan dari sisi belanja, digunakan variabel realisasi Belanja  Langsung  dan  Belanja  Tidak  Langsung  seluruh  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Variabel tersebut  digunakan  karena  merupakan  perwujudan  dari  asas  desentralisasi  fiskal  (Asmarani, 2020). PAD adalah sumber pendanaan yang diperoleh daerah berdasarkan potensi dan peraturan perundang-undangan  setempat  (BPS,  2019).  Sedangkan  belanja  langsung  dan  tidak  langsung adalah perwujudan bagaimana daerah menggunakan uangnya untuk menggerakkan ekonomi di daerahnya.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  adalah  beberapa  jenis  PAD.  Jenis  PAD  lainnya adalah hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendefinisian variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut kedua Undang-Undang tersebut, desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewe- nang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan keuangan daerahnya masing-masing  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah, 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004).
Sebagai  variabel  independen  dalam  penelitian  ini,  korupsi  didefinisikan  oleh  Bank  Dunia sebagai tindakan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi (World Bank, 2020). Ruang lingkup korupsi dalam penelitian ini adalah korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia..

## Metode
Penelitian dilakukan di Indonesia berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2021). Untuk meneliti pengaruh korupsi  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  terhadap  belanja  dan  pendapatan  daerah  di  era desentralisasi fiskal digunakan data penelitian selama lima belas tahun (2006 – 2020). Variabel independen yang digunakan adalah jumlah kasus korupsi yang dilakukan di lingkup pemerintah kabupaten/kota serta kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintahan. Variabel dependen yang digunakan meliputi kompo- nen dalam pendapatan dan belanja daerah. Untuk pendapatan daerah, digunakan data seluruh kabupaten/kota yang meliputi total realisasi pendapatan asli daerah, total realisasi pajak daerah, dan  total  realisasi  retribusi  daerah.  Sedangkan  untuk  belanja  daerah,  digunakan  data  total realisasi belanja langsung dan total realisasi belanja tidak langsung.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Terdapat beberapa langkah analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis korelasi. Analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 23. Penelitian ini termasuk experiment research untuk mencari korelasi antarvariabel.
Gambar 1. Kerangka Model Penelitian
Beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H 1 : α 1 ≠ 0 ; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X 1 ) berkorelasi dengan realisasi pendapatan asli daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 1 ). H 2 : α 1 ≠ 0 ; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X 1 ) berkorelasi dengan realisasi pajak daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 2 ). H 3 : α 1 ≠ 0 ; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X 1 ) berkorelasi dengan realisasi retribusi daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 3 ). H 4 : α 1 ≠ 0 ; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X 1 ) berkorelasi dengan realisasi belanja langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 4 ). H 5 : α 1 ≠ 0 : korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X 1 ) berkorelasi dengan realisasi belanja tidak langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 5 ). H 6 : α 1 ≠ 0 : korupsi  yang  dilakukan  swasta  (X 2 )  berkorelasi  dengan  realisasi  pendapatan  asli daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 1 ). H 7 : α 1 ≠ 0 : korupsi yang dilakukan swasta (X 2 ) berkorelasi dengan realisasi pajak daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 2 ). H 8 : α 1 ≠ 0 : korupsi  yang  dilakukan  swasta  (X 2 )  berkorelasi  dengan  realisasi  retribusi  daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 3 ). H 9 : α 1 ≠ 0 : korupsi  yang  dilakukan  swasta  (X 2 )  berkorelasi  dengan  realisasi  belanja  langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 4 ).
H 10 : α 1 ≠ 0 : korupsi  yang  dilakukan  swasta  (X 2 )  berkorelasi  dengan  realisasi  belanja  tidak langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y 5 ). H 11 : α 1 ≠ 0 ; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X 1 ) berkorelasi dengan korupsi yang dilakukan swasta (X 2 ).
Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dapat disusun kerangka model penelitian seperti terlihat pada Gambar 1.

## Hasil dan Pembahasan
Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah peng- ujian. Pertama akan dilakukan uji statistik deskriptif untuk melihat gambaran nilai statistik yang akan diolah. Kedua akan dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas. Ketiga dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel.
Setelah dilakukan teknik pembersihan data sesuai dengan variabel yang dipilih, diperoleh data observasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1 adalah data observasi yang digunakan sebagai variabel yang meliputi jumlah  korupsi yang dilakukan di pemerintah  kabupaten/kota, jumlah korupsi yang dilakukan swasta, realisasi PAD, realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi belanja langsung, dan realisasi belanja tidak langsung. Seluruh data disajikan selama kurun waktu 2006-2020.
Tabel 1. Observasi Penelitian Tahun Jumlah Tipikor Pemda 1 Jumlah Tipikor Swasta 1 Pendapatan Asli Daerah 2 Pajak Daerah 2 Retribusi Daerah 2 Belanja Tidak Langsung 2 Belanja Langsung 2 2006 4 5 13.961.949.844  4.628.027.870  4.594.277.558  87.405.357.099  99.652.408.963 2007 8 3 16.444.847.075  5.380.379.942  5.388.033.569  108.548.513.241 133.045.900.061 2008 18 12 20.243.578.574  6.686.430.135  6.151.199.970  134.527.570.742 143.692.431.250 2009 5 11 22.119.800.351  7.458.537.044  6.206.761.426  156.617.007.328 146.926.567.973 2010 8 8 24.555.374.138  8.711.056.255  6.260.523.509  188.322.077.646 142.008.916.727 2011 7 10 34.914.155.160  15.983.344.717  6.582.330.785  211.758.966.246 174.472.951.236 2012 10 16 45.540.971.484  22.050.755.049  7.090.331.555  236.101.675.857 203.351.689.273 2013 18 24 28.287.785.192  8.789.639.585  2.933.002.268  260.929.072.784 252.386.008.253 2014 19 16 77.640.520.139  35.810.965.970 10.561.206.450 287.007.446.355 295.157.998.331 2015 10 18 87.951.981.237  40.313.201.151  9.254.158.843  336.126.086.659 329.221.820.062 2016 21 28 96.257.774.436  44.843.906.635  8.342.625.938  383.243.126.468 355.399.435.814 2017 53 28 125.170.736.237 54.380.243.870  7.896.390.431  374.905.467.902 373.641.975.808 2018 114 56 114.344.840.325 58.005.909.061  7.623.228.294  392.749.572.715 374.647.448.862 2019 66 59 124.517.905.393 64.822.598.306  8.042.041.404  416.557.391.992 413.823.909.879 2020 48 32 132.784.328.921 68.395.127.774  9.990.024.618  461.776.410.508 415.997.751.574
Sumber: diolah dari data publikasi KPK 1 dan BPS 2
Berdasarkan pengolahan statistik deskriptif terhadap data observasi, diperoleh hasil sebagai- mana Tabel 2. Korupsi yang terjadi di kabupaten/kota memiliki jumlah minimum 4 kasus (2006), maksimum 114 kasus (2018), dan rata-rata 27,27 kasus. Sementara itu, korupsi yang terjadi di sektor swasta memiliki jumlah minimum 3 kasus (2007), maksimum 59 kasus (2019), dan rata- rata 21,73 kasus. Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa jumlah korupsi di kabupaten/kota dan di swasta memiliki tren yang semakin meningkat.
Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Tipikor
N Range  Min Max Mean Std. Dev. Var Kurtosis Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic  Statistic Statistic Std. Error korupsi di kabupaten/kota 15 110 4 114 27.27  7.923 30.684  941.495  3.749  1.121 korupsi di swasta 15 56 3 59 21.73  4.364 16.901  285.638  1.083  1.121 Valid N (listwise) 15
Sumber: diolah dari data publikasi KPK melalui SPSS versi 23
Gambar 2 . Tren Korupsi di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Swasta (diolah dari data publikasi KPK)
Berdasarkan pengolahan statistik deskriptif terhadap data variabel ekonomi keuangan daerah, diperoleh hasil sebagaimana Tabel 3. Total realisasi PAD paling rendah adalah Rp13.961.949.844 (2006), paling tinggi adalah Rp132.784.328.921 (2020), dan rata-rata adalah Rp64.315.769.900. Total realisasi Pajak Daerah paling rendah adalah Rp4.628.027.870 (2006), paling tinggi adalah Rp68.395.127.774 (2020), dan rata-rata adalah Rp29.750.674.891. Total realisasi Retribusi Dae- rah paling rendah adalah Rp2.933.002.268 (2013), paling tinggi adalah Rp10.561.206.450 (2014), dan  rata-rata  adalah  Rp7.127.742.441.  Gambar  3  menunjukkan  tren  PAD,  Pajak  Daerah,  dan Retribusi Daerah yang cenderung meningkat.
Untuk  kategori  belanja,  Total  realisasi  Belanja  Langsung  paling  rendah  adalah Rp99.652.408.963 (2006), paling tinggi adalah Rp415.997.751.574 (2020), dan rata-rata adalah Rp256.895.147.604.  Total  realisasi  Belanja  Tidak  Langsung  paling  rendah  adalah Rp87.405.357.099 (2006), paling tinggi adalah Rp461.776.410.508 (2020), dan rata-rata adalah Rp269.105.049.569. Gambar 4 menunjukkan tren Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu.
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Juml ah Tahun Pemkab/Pemkot
Swasta Linear (Pemkab/Pemkot  ) Linear (Swasta)
Gambar 3. Tren Pertumbuhan Pendapatan PAD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (diolah dari data BPS)
Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Dimensi Ekonomi Daerah N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kurtosis Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error PAD 15  13.961.949.844 132.784.328.921  64.315.769.900  45.450.781.634  -1,705  1,121 pajak daerah 15 4.628.027.870  68.395.127.774  29.750.674.891  23.738.641.456  -1,512  1,121 retribusi daerah 15 2.933.002.268  10.561.206.450  7.127.742.441  2.027.398.954 ,082  1,121 belanja tidak langsung 15  87.405.357.099 461.776.410.508 269.105.049.569 120.627.622.758  -1,331  1,121 belanja langsung 15  99.652.408.963 415.997.751.574 256.895.147.604 113.918.939.443  -1,724  1,121 Valid N (listwise) 15

## Sumber: diolah dari data BPS melalui SPSS versi 23
Selanjutnya, dilakukan uji, normalitas untuk mengetahui apakah residual data masing-masing variabel memiliki distribusi yang normal. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov pada Tabel 4, diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi variabel sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang akan diuji telah terdistribusi normal.
(20.000.000.000) - 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Juml ah R p Tahun Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah Retribusi Daerah Linear (Pendapatan Asli Daerah) Linear (Pajak Daerah) Linear (Retribusi Daerah)
Gambar 4. Tren Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung (diolah dari data BPS)
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual N 15 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 11.39457229 Most Extreme Differences Absolute .166 Positive .166 Negative -.134 Test Statistic .166 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Sumber: diolah dari data BPS melalui SPSS versi 23
Setelah  dilakukan  Uji  Kolmogorov  Smirnov  untuk  pengujian  distribusi  normal,  selanjutnya dilakukan pengujian korelasi untuk menguji hubungan antar variabel dengan hasil sebagaimana Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, diperoleh informasi bahwa nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan PAD (y 1 ) adalah sebesar 0,738 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%])  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  korelasi  positif  antara  jumlah  korupsi  di kabupaten/kota (x 1 ) dan PAD (y 1 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan PAD (y 1 ) adalah sebesar 0,002<0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan PAD (y 1 ).
Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/ kota (x 1 ) dan pajak daerah (y 2 ) adalah sebesar 0,754 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 )
- 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 450.000.000.000 500.000.000.000 2004 2006 2008 2010
2012 2014 2016 2018 2020 2022 Indirect Spending Direct Spending Linear (Indirect Spending) Linear (Direct Spending)
dan pajak daerah (y 2 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan pajak daerah  (y 2 )  adalah  sebesar  0,001<0,05  yang  berarti  terdapat  korelasi  yang  signifikan  antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan pajak daerah (y 2 ).
Untuk  variabel  retribusi  daerah,  berdasarkan  nilai  r  hitung  untuk  hubungan  antara  jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan retribusi daerah (y 3 ) adalah sebesar 0,315 < r tabel (0,514 [N=15, α=5%]) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara jumlah korupsi di kabupaten/kota  (x 1 ) dan retribusi daerah  (y 3 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah  korupsi di kabupaten/kota  (x 1 )  dan  retribusi  daerah  (y 3 )  adalah  sebesar  0,253>0,05  yang  berarti  tidak terdapat  korelasi  yang  signifikan  antara  jumlah  korupsi  di  kabupaten/kota  (x 1 )  dan  retribusi daerah (y 3 ).
Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/ kota (x 1 ) dan belanja tidak langsung (y 4 ) adalah sebesar 0,686 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/ kota (x 1 ) dan belanja tidak langsung (y 4 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/ kota (x 1 ) dan belanja tidak langsung (y 4 ) adalah sebesar 0,005<0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan belanja tidak langsung (y 4 ).
Tabel 5. Hasil Uji Korelasi korupsi di kab/kota korupsi di swasta PAD pajak daerah retribusi daerah belanja tidak langsung belanja langsung korupsi di kab/kota Pearson Correlation 1 .764 ** .738 ** .754 ** ,315 .686 ** .711 ** Sig. (2- tailed) ,001 ,002 ,001 ,253 ,005 ,003 N 15 15 15 15 15 15 15 korupsi di swasta Pearson Correlation .764 ** 1  .683 ** .647 ** ,322 .630 * .657 ** Sig. (2- tailed) ,001 ,005 ,009 ,241 ,012 ,008 N 15 15 15 15 15 15 15 PAD Pearson Correlation .738 ** .683 ** 1 .994 ** .738 ** .957 ** .970 ** Sig. (2- tailed) ,002 ,005 ,000 ,002 ,000 ,000 N 15 15 15 15 15 15 15 pajak daerah Pearson Correlation .754 ** .647 ** .994 ** 1 .742 ** .954 ** .962 ** Sig. (2- tailed) ,001 ,009 ,000 ,002 ,000 ,000 N 15 15 15 15 15 15 15 retribusi daerah Pearson Correlation ,315 ,322  .738 ** .742 ** 1 .667 ** .663 ** Sig. (2- tailed) ,253 ,241 ,002 ,002 ,007 ,007 N 15 15 15 15 15 15 15 belanja tidak langsung Pearson Correlation .686 ** .630 * .957 ** .954 ** .667 ** 1 .984 ** Sig. (2- tailed) ,005 ,012 ,000 ,000 ,007 ,000 N 15 15 15 15 15 15 15 belanja langsung Pearson Correlation .711 ** .657 ** .970 ** .962 ** .663 ** .984 ** 1 Sig. (2- tailed) ,003 ,008 ,000 ,000 ,007 ,000 N 15 15 15 15 15 15 15
Sumber: hasil pengolahan menggunakan SPSS versi 23
Untuk variabel belanja langsung, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan belanja langsung (y 5 ) adalah sebesar 0,711 > r tabel (0,514
[N=15, α=5%]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan belanja langsung (y 5 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan belanja langsung (y 5 ) adalah sebesar 0,003<0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan belanja langsung (y 5 ). Selanjutnya hasil uji pengaruh korupsi di swasta terhadap dimensi ekonomi daerah menunjuk- kan hasil yang mirip dengan pengaruh korupsi di pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Tabel 5, diperoleh informasi bahwa nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan PAD (y 1 ) adalah sebesar 0,683 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan PAD (y 1 ). Nilai sig. (2- tailed) antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan PAD (y 1 ) adalah sebesar 0,005<0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan PAD (y 1 ). Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan pajak daerah (y 2 ) adalah sebesar 0,647 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%]) sehingga dapat disim - pulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan pajak daerah (y 2 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan pajak daerah (y 2 ) adalah sebesar  0,009<0,05  yang  berarti  terdapat  korelasi  yang  signifikan  antara  jumlah  korupsi  di swasta (x 2 ) dan pajak daerah (y 2 ).
Untuk  variabel  retribusi  daerah,  berdasarkan  nilai  r  hitung  untuk  hubungan  antara  jumlah korupsi  di swasta  (x 2 )  dan  retribusi  daerah  (y 3 )  adalah  sebesar  0,322  <  r  tabel  (0,514  [N=15, α=5%])  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  korelasi  antara  jumlah  ko rupsi  di swasta (x 2 ) dan retribusi daerah (y 3 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan retribusi daerah (y 3 ) adalah sebesar 0,241>0,05 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan retribusi daerah (y 3 ).
Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan belanja tidak langsung (y 4 ) adalah sebesar 0,630 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%]) sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  korelasi  positif  antara  jumlah  korupsi  di  swasta  (x 2 )  dan belanja tidak langsung (y 4 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan belanja tidak  langsung  (y 4 )  adalah  sebesar  0,012<0,05  yang  berarti  terdapat  korelasi  yang  signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan belanja tidak langsung (y 4 ).
Untuk variabel belanja langsung, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan belanja langsung (y 5 ) adalah sebesar 0,657 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%])  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  korelasi  positif  antara  jumlah  korupsi  di swasta (x 2 ) dan belanja langsung (y 5 ). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan belanja langsung (y 5 ) adalah sebesar 0,008<0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x 2 ) dan belanja langsung (y 5 ).
Terakhir,  untuk  pengujian  antar  variabel  independen,  berdasarkan  nilai  r  hitung  untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan korupsi di swasta (x 2 ) adalah sebesar 0,764 > r tabel (0,514 [N=15, α=5%]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan korupsi di swasta (x 2 ). Nilai sig. (2-tailed) anta- ra jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan korupsi di swasta (x 2 ) adalah sebesar 0,001<0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x 1 ) dan korupsi di swasta (x 2 ).
Berdasarkan Uji Korelasi tersebut diperoleh simpulan bahwa hipotesis 1,2,4,5,6,7,9,10, dan 11 diterima sedangkan hipotesis 3 dan 8 ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa korupsi di ting- kat kabupaten/kota dan swasta memiliki korelasi positif signifikan terhadap realisasi total PAD, pajak daerah, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Semakin tinggi tingkat korupsinya, se- makin tinggi pula pendapatan dan belanja daerahnya. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap satu hal. Korupsi di tingkat kabupaten/kota dan swasta tidak memiliki korelasi dengan realisasi retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan satu-satunya variabel yang tidak dipengaruhi oleh tingkat korupsi, baik publik maupun swasta.
Penelitian ini hanya menggunakan data publikasi KPK yang berarti, jumlah kasus korupsi yang disebutkan belum termasuk berbagai kasus korupsi lain, baik yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain maupun yang belum terdeteksi. Oleh karena itu, cakupan kasus korupsi yang dijadikan
sampel untuk diolah secara statistik mungkin saja belum dapat mewakili seluruh populasi kasus nasional.
Ha sil ini secara umum menjelaskan bahwa di Indonesia, korupsi merupakan “ grease of wheel ”. Menurut Wei (1999), fenomena ini menandakan aturan birokrasi di negara tersebut masih terlalu rumit. Industri terpaksa melakukan korupsi untuk melancarkan usahanya di Indonesia. Pengaruh korupsi di masa desentralisasi fiskal yang berkorelasi positif signifikan terhadap dimensi ekono- mi daerah menunjukkan bahwa adanya desentralisasi tidak pula menghambat laju korupsi. Per- tumbuhan korupsi di sektor pemerintah berkorelasi positif signifikan terhadap korupsi di sektor swasta. Pertumbuhan korupsi di kedua sektor juga diikuti dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah.

## Simpulan
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang tidak mampu mengungkapkan lebih jauh penyebab korupsi terus meningkat di masa desentralisasi fiskal sehingga hal tersebut dapat menjadi objek penelitian menarik di kemudian hari. Peneliti percaya persoalan ini dapat dijawab melalui peneli- tian kualitatif seperti wawancara mendalam terhadap para pelaku bisnis maupun pejabat publik. Pengecualian terhadap retribusi daerah yang tidak berkorelasi dengan korupsi di publik maupun privat juga menjadi objek yang menarik untuk diulas pada penelitian lanjutan.
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa korupsi di pemerintah kabupaten/kota dan swasta secara  umum  berkorelasi  positif  signifikan  terhadap  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Jumlah korupsi di pemerintah kabupaten/kota dan swasta mengalami tren yang meningkat. Begitu juga dengan komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah.
Jumlah korupsi di sektor pemerintah kabupaten/kota berkorelasi positif signifikan terhadap korupsi di sektor swasta. Pertumbuhan korupsi di kedua sektor juga berkorelasi positif signifikan terhadap realisasi PAD, Pajak Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung. Akan tetapi, korupsi tidak memiliki korelasi dengan realisasi Retribusi Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa secara umum, di Indonesia, korupsi merupakan “ grease of wheel ”. Hasil penelitian ini juga men g- indikasikan bahwa pertumbuhan jumlah korupsi di pemerintah kabupaten/kota tidak menurun sepanjang era desentralisasi fiskal.
Penelitian terdahulu tentang “ grease of wheel ” menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi akibat birokrasi dan regulasi di suatu negara yang terlalu rumit. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, penulis berharap pemerintah sebagai regulator mampu menyederhanakan urusan birokrasi untuk meningkatkan kepastian berusaha di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Adiguna, R., & Warsono, S. (2019). Dualitas sebagai perspektif teoretis dalam ilmu manajemen dan akuntansi (J. Hartono (ed.); Issue April). ANDI.
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. Heliyon , 5 (10), e02649. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649 Arsandi, S. A. (2022). Korupsi kepala daerah dan pertumbuhan industri : Studi dari Kabupaten dan Kota Mojokerto. Integritas : Jurnal Antikorups i , 8 (1), 103 – 112. Asmarani, N. G. C. (2020). Apa itu PAD? DDTC News.
Baklouti, N., & Boujelbene, Y. (2020). Shadow economy, corruption, and economic growth: An empirical analysis. The Review of Black Political Economy , 47 (3), 276 – 294. https://doi.org/10.1177/0034644619885349
Boudreaux, C. J., Nikolaev, B. N., & Holcombe, R. G. (2018). Corruption and destructive entrepreneurship. Small Business Economics , 51 (1), 181 – 202. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9927-x BPS. (2019). Statistik keuangan pemerintahan provinsi statistik keuangan pemerintah provinsi . BPS RI.
Cooray, A., & Dzhumashev, R. (2018). The effect of corruption on labour market outcomes.
Economic Modelling , 74 , 207 – 218. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.05.015 Henderson, J. V., & Kuncoro, A. (2011). Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. Journal of Development Economics , 94 (2), 164 – 180. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.01.007
Hessami, Z. (2014). Political corruption, public procurement, and budget composition: Theory and evidence from OECD countries. European Journal of Political Economy , 34 , 372 – 389. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.02.005
Hossain, A. T., Hossain, T., & Kryzanowski, L. (2020). Political corruption and corporate payouts.
Journal of Banking and Finance , 123 , 106016.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.106016
Huntington, S. P. (2006). Political order in changing societies . Yale University Press.
Kasasbeh, H. A., Mdanat, M. F., & Khasawneh, R. (2018). Corruption and FDI inflows: Evidence from a small developing economy. Asian Economic and Financial Review , 8 (8), 1075 – 1085. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.88.1075.1085 KPK. (2021). Publikasi Data KPK . Web.Kpk.Go.Id.
Leff, N. H. (1964). Economic development through bureaucratic corruption. American Behavioral Scientist , 8 (3), 8 – 14. https://doi.org/10.1177/000276426400800303 Lessmann, C., & Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. World Development , 38 (4), 631 – 646. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.003 Lui, F. T. (1985). An equilibrium queuing model of bribery. Journal of Political Economy , 93 (4),
760 – 781. https://doi.org/10.1086/261329
Mello, L. de, & Barenstein, M. (2001). Fiskal decentralization and governance: A cross-country analysis. In Governance, corruption, and economic performance . International Monetary Fund.
Nawatmi, S. (2016). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi studi empiris negara- negara Asia Pasifik. Media Ekonomi Dan Manajemen , 31 (1), 14 – 25. https://doi.org/10.24856/mem.v31i1.281
Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of social change on society from the crime of corruption. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 13 – 24. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898 Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32 tahun 2004, Dpr 249 (2004).
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. UU No 33 tahun 2004, 39 (2004).
Saha, S., Beladi, H., & Kar, S. (2021). Corruption control, shadow economy and income inequality: Evidence from Asia. Economic Systems , 45 (2). https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100774
Samputra, P. L., & Munandar, A. I. (2019). Korupsi, indikator makro ekonomi, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 12 (1), 35 – 46. https://doi.org/10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p04
Song, C.-Q., Chang, C.-P., & Gong, Q. (2021). Economic growth, corruption, and financial development: Global evidence. Economic Modelling , 94 , 822 – 830. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.022 Tanzi, V., & Davoodi, H. (1998). Corruption, public investment, and growth. In The Welfare State, Public Investment, and Growth (pp. 41 – 60). Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978- 4-431-67939-4_4
Vial, V., & Hanoteau, J. (2010). Corruption, manufacturing plant growth, and the Asian Paradox: Indonesian evidence. World Development , 38 (5), 693 – 705.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.022 Wei, S.-J. (1999). Corruption in economic, beneficial grease, minor annoyance, or major obstacle? In Policy Research Working Paper . https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=604923 World Bank. (2020). Anticorruption fact sheet . Worldbank.Org.
Zakharov, N. (2019). Does corruption hinder investment? Evidence from Russian regions.
European Journal of Political Economy , 56 , 39 – 61. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.06.005