## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 12 - 21
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3099

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 178/PDT.G/2022/PN. PTK. TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH
Abdul Rahman IAIN Pontianak Indonesia E-mail: emaniain9111@gmail.com
History: Received  : 14 April 2023 Revised : 19 April 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstract
Default  can  occur  because  one  of  the  parties  does  not  do  what  has  been  agreed  in  the agreement. In the case decision number 178/Pdt.G/PN Ptk is a type of default problem that occurs  in  the  cooperation  agreement  in  issuing  certificates.  The  panel  of  judges  in  their considerations granted the plaintiff's default claim in part and partially granted the plaintiff's claim. The purpose of this study is to see what is the basis for the judge's considerations in deciding  case  178/Pdt.G/PN  Ptk.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative  approach method. The results of the study were seen from the aspects of justice, expediency and legal certainty  in the legal considerations of the decision having fulfilled the elements of a default case  because  in  the  disclosure  it  was  revealed  from  the  evidence  (exhibits  P-1  to  P-3) submitted by the plaintiff and the defendant was proven not to have done what was mutually agreed. Thus, the judge ordered the defendant to return the money he had received from the plaintiff in the amount of Rp. 4,268,000,000. (four billion two hundred sixty eight) and punish the  defendant  in  cash  as  a  profit  of  6,578,000,000  (six  billion  five  hundred  seventy  eight million  rupiah)  to  the  plaintiff.  However,  the  court's  decision  granted  it  in  part  and  did  not grant it  in part, that  is, it did not grant the demand for forced payments (dwangsom) on the grounds that dwangsom was considered excessive and burdensome for the defendant. Keywords: Agreement , Default, Decision

## Abstrak
Wanprestasi dapat terjadi dikarenaka dari salah satu pihak ada yang tidak melakukan apa yang  telah  menjadi  kesepakatan  dalam  perjanjian.  Dalam  putusan  perkara  nomor 178/Pdt.G/PN  Ptk  merupakan  jenis  perkara  wanprestasi  yang  terjadi  dalam  perjanjian kerjasama  dalam  penerbitan  sertifikat.  Majelis  hakim  dalan  pertimbangannya mengabulkan  gugatan  wanprestasi  penggugat  sebagian  dan  mengabulkan  gugatan penggugat  sebagian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  melihat  apa  yang  menjadi  dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 178/Pdt.G/PN Ptk. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  normatif.  Hasil  penelitian    dilihat  dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah memenuhi unsur perkara wanprestasi karena dalam persidangan terungkap dari bukti-bukti (bukti P-1 hingga P-3) yang diajukan oleh penggugat dan tergugat terbukti tidak  melakukan  apa  yang  telah  disepakati  bersama.  Dengan  demikian,  hakim menghukum  tergugat  harus  mengembalikan  uang  yang  telah  diterimanya  dari  penggugat sejumlah  Rp  4.268.000.000.  (empat  miliyard  dua  ratus  enam  puluh  delapan)  dan menghukum tergugat secara tunai sebagai hasil keuntungan sebesar 6.578.000.000 (enam miliyard  lima  ratus  tujuh  puluh  delapan  juta  rupiah)  kepada  penguggat.  Tetapi,    dalam putusan  pengadilan  tersebut  mengabulkan  sebagian  dan  tidak  mengabulkan  sebagian yakni  tidak  mengabulkan  terkait  tuntutan  uang  bayar  paksa  (dwangsom)  dengan pertimbangan bahwa dwangsom dianggap berlebihan dan memberatkan tergugat. Kata kunci: Perjanjanjian, Wanprestasi, Putusan

## PENDAHULUAN
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… Perjanjian adalah suatu bentuk ikatan baik secara lisa maupun secara tertulis.  Perjanjian  dapat  dilakukan  oleh    kedua  belah    pihak  atau  lebih yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan seuatu atau tidak  melakukan  sesuatu  (Sinaga,  2020).  Dalam  kitab  undang-undang hukum  perdata  (KuhPerdata)  pasal  1313  menjelaskan  bahwa  pesetujuan adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orag  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Untuk  itu,  dalam  sebuah  perjanjian yang dibuat oleh keuda belah pihak, akan menimbulkan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersepakat.
Pada  hakikatnnya  dalam  perjajian  kerjasama  terjadi  karena  adanya perbedaan  kepentingan  dalam  setiap  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya. Dalam  setiap  perjanjian  mesti  diawali  dengan  proses  negosiasi  oleh  para pihak,  sehingga  dengan  terjadinya  negosiasi  para  pihak  berupaya  untuk menciptakan sebuah kesepakatan serta saling mempertemukan kepentingannya dengan proses tawar menawar (Rahman, 2023).
Perjanjian kerjasama banyak digunakan untuk kegiatan bisnis, dalam setiap perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksankan oleh para  pihak,  meskupun  telah  megetahui  hak  dan  kewajibannya  masing- masing,  namun,  masih  sering  terjadi  wanprestasi  oleh  salah  satu  pihak terhadap  perjanjian  yang  telah  disepakati  sehingga  ada  pihak  yang  dapat dirugikan akibat dari salah satu pihak yang ingkar janji atau  wanprestasi.
Subekti  berpendapat  bahwa  wanprestasi  adalah  jika  salah  satu  pihak yang tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian maka dia melakukan wanprestasi. Terdapat beberapa kemungkinan dalam suatu hal prestasi  tidak  dipenuhi,  pertama  bisa  jadi  kesalahan  debitur  dikarenakan lalai  atau  karena  keadaan  memaksa  Kedua  dalam  hal  kesalahan  debitur, apabila  salah  satu  pihak  telah  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan atau  tidak  memberikan  sesuatu  sesuai  dengan  yang  disepakati  dapat dikatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi (Sinaga & Darwis, 2020).
Dengan  demikian,  perlu  adanya  perjanjian  dan  prestasi  terukur  agar mengetahui  seseorang  telah  melaksanakan,  atau  tidak  melaksanakan seperti tidak menyerahkan objek jual beli atau melakukan namun terlambat seperti  menjanjikan  pengiriman  objek  jual  beli  pada  bulan  april    namun dikirim  bulan  mei  satu  bulan  setelahnya    atau  melakukan  sesuatu  yang tidak  boleh  dilakukannya  sebagai  acuan  dari  wanprestasi  seperti melaksanakan  sesuatu  yang  tidak  diperkenankan  dalam  perjanjian (Nasution  &  Pratiwi,  2022).  Lebih  lanjut,  wanprestasi  yang  dikemukakan Salim  adalah  tidak  memenuhinya  atau  lalai    dalam  melakukan kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  yang dibuat antara kreditur dan debitur (Mujiyanti, 2022)
Oleh sebab itu, sering terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian baik antara perusahan dengan perusahan, badan hukum dengan badan hukum maupun    perseorangan  dengan  perseorangan.  Hal  ini  seperti  yang  terjadi dalam putusan pengadilan perkara no 178/pdt.g/2022/pn/ptk, yang mana salah  satu  pihak  telah  wanprestasi  terhadap  perjanjijan  kerjasama terhadap bagi hasil dalam pembuatan sertifikat baru, yang mana kerjasama ini  dilakukan  oleh  bapak  Rubianto  selaku  Penggugat  dalam  perkara  ini dengan Kusnadi selaku Tergugat,  dimana keduanya melakukan kerjasama yang  dituangkan  dalam  perjanjian  kerjasama,  dimana  awalanya  Kusnadi mengajak  kerjasama  untuk  menerbitkan  sertifikat  tanah  seluas  lebar    72 (tujuh  puluh  dua)  deppa  panjang  260  (dua  ratus  enam  puluh)    dikarekan
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… bapak  kusnadi  kurang  modal  dalam  pembiayaan  nya  kemudian  mengajak bapak  Rubianto  dengan  menjanjikan  keuntungan  yang  akan  dibagi  dua kepadaubianto. Namun, akhirnya bapak Kusnadi  ingkar janji (wanprestasi) sehingga  bapak  rubianto  menagalami  kerugian  modal  hingga  4. 268.000.000 (Empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  menganilis lebih  dalam  terhadap  putusan  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  nomor 178/Pdt.G/2022/PN Ptk.  Terhadap wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak  dalam  perjanjian  kerjasama  perseorangan  dalam  penerbitan  biaya sertifikat tanah.

## METODE   PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang  berfokus pada putusan hakim. Sumber data yang digunakan  merupakan  sumber  data  berupa  putusan  Pengadilan  Negeri Pontianak  nomor  perkara  178  pdt.g/2022/pn/ptk.  analisis  terhadap  isi putusan tersebut menggunakan  teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten yaitu menganilisis putusan dalam suatu perkara (Darmiyati Zuchdi & Aﬁfah, 2021)

## HASIL dan PEMBAHASAN Wanprestasi dalam putusan perkara nomor 178/Pdt.G/2022/PN Ptk
Wanprestasi  merupakan  suatu  keadaan  dimana  dibitur  dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan atau perjanjian yakni apabila perkataan  tersebut mengakibatkan  dibitur  dianggap  lalai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan (pasal 1238 kitab undangundang hukum perdata)
Perjanjian  yang  didadarkan  pada  itikad  baik (good  faid) oleh  kedua belah pihak akan berlangsung dan berakhir dengan baik. Akan tetapi, jika salah  satu  dari  pihak  tidak  beritikad  baik  atau  tidak  melaksanakan kewajibannya  maka  akan  menimbulkan  perbuatan  wanprestasi  (Sirait  et al., 2020)
Wanprestasi dalam Putusan hakim pada perkara nomor 178/Pdt.G/2022/PN  Ptk,  diawali  oleh  para  pihak  yang  berperkara  dimana keduanya  memiliki  hubungan  penggugat  sebagai  nasabah  dan  tergugat sebagai  pegawai  Bank  Central  Asia  Cabang  Pontianak.  Penggugat merupakan  seorang  wiraswasta  yang    sering  melakukan  transaksi  simpan pinjam    melalui  bank  central  asia  cabang  Pontianak,  karena  sering berkomunikasi  dan  bertaransaksi  akhirnya  Tergugat  menawarkan  bisnis tanah  kepada  nasabah  tersebut  dengan  mengiming-imingi  keuntungan yang besar. Oleh karena sering ditawarkan akhirnya Penggugat tertarik dan meminta  penjelasan  terkait  bisnis  tersebut  dan  kemudian  tergugat menunjukkan akta surat kuasa nomor 14 tanggal 17 November 2015 dibuat di  hadapan  Notaris  Surianto,SH,Mkn,  dari  pemilik  tanah  yang  telah diterimanya atas objek tanah yang bersangkutan.
Bahwa selanjutnya pada bulan  Oktober tergugat menemui penggugat untuk  membicarakan  lebih  lanjut  terkait  kerjasama  untuk  membuat sertifikat objek tanah yang ada di desa Wajok Hulu Kabupaten Mempawah dengan lebar72 (tujuh puluh dua) depa dan panjang 260 (dua ratus enam puluh  depa)  atas  nama  Abdul  Kadir  yang  beralamat  di  Jalan  Raya  Desa Kapur  Dusun  Parit  Mayor  Rt.003/Tw.001  Desa  Kapur  Kecamatan  Sungai
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… Raya  Kabupaten  Kubu  Raya,  berdasarkan  surat  kuasa  yang  telah diterimanya  tertanngal  17  November  2015  yang  mana  tergugat  tersebut diberikan  hak  untuk  membuat  sertipikat  tanah  dan/atau  mengurus permohonan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  (sporadik),  hak menjual,  memindah  tangankan,  atau  melepaskan  hak  kepada  siapapun juga  termasuk  kepada  penerima  kuasa  sendiri  dengan  harga  dan  syarat yang  dikehendaki  oleh  penerima  kuasa  atau  pegawai  bank  yang bersangkutan.  Namun,  untuk  biaya  pembuatan  sertipikat  yang bersangkutan membujuk nasabah agar bisa membiayai dalam pendaftaran hak atas tanah tersebut.
Penggugat  diminta  untuk  meyediakan  uang  sebesar  Rp.500.000.000,- (lima  ratus  juta  rupiah)  dalam  bunyi  perjanjian  kerjasama  yang  dibuat. Namun,  kenyataannya    perjanjian  kerjasama  yang  dibuat  hanya  sebagai upaya  tergugat  untuk  memperoleh  uang  penggugat  sebagai  kepentingan pribadinya  yaitu  untuk  memiliki  hak  atas  lahan  tanah  tersebut  dengan menerbitkan 2 (dua) sertipikat tanah.
Selama    prosesi  perjanjian  kerjasama  tergugat  telah  menerima  uang sebesar  Rp. 4.268.000.000,- (empat milyard dua ratus enam puluh delapan juta rupiah)  yang akhirnya oleh tergugat disebut sebagai penyertaan modal yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari perjajnjian  kerjasama  yang  telah  dibuat,  dengan  keuntungan  yang dijanjikan  sebesar  Rp.6.578.000.000,-  (enam  milyard  lima  ratus  tujuh puluh  delapan  juta  rupiah),  tetapi,  tergugat  melaksnaakan  perjanjian tersebut,  kemudian  dikarenakan    semakin  tidak  ada  kepastian  dan  tidak jelas  untuk  melaksanakan  prestasinya.  akhirnya  penggugat    menggugat tergugat kepada Pengadilan untuk hukum.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  jelaslah  bahwa  tergugat melakukan  wanprestasi  karena  tidak  melakukan  isi  perjanjian  kerjasma yang  telah  disepakati  terkait  pembagian  keuntungan  dari  hasil  penerbitan sertifikat  dari  lahan  tanah  tersebut.  Dengan  demikian,  mengacu  pada pendapat  Irzan  bahwa  seorang  debitur,  dapat  dinyatakan  wanprestasi apabila  ia  telah  diberi  teguran  oleh  kreditur.  Teguran  tersebut    minimal disampaikan sebanyak tiga kali oleh kriditur atau juru sita, apabila teguran tersebut  tidak  diindahkan  maka  kreditur  berhak  mengajukan  gugatan kepada  pengadilan,  untuk  itu  pengadilanlah  yang  akan  memeriksa, memutus  perkara  tersebut    wanprestasi  atau  tidak  wanprestasi  (Rahman, 2023)
Perkara  wanprestasi  yang  di  periksa  dan  diputus  oleh  majelis  hakim Pengadilan  Negeri  Pontianak  ini,  sebelum    diajukan  gugatan  kepada pengadilan tergugat telah diberikan teguran atau peringatan oleh penggugat bahkan  penggugat  melakuan  upaya  untuk  mempertemukan    dengan pengacara  penggugat.  Kemudian  tergugat    menemui  dan  mengakui kesalahan  atas  perbuatan  tergugat  terhadap  perjanjian  kerjasama  yang tidak  dipenuhi  dan  tergugat  berjanji  akan  melakukan  prestasinya,  akan tetapi  janji  itu  tidak  pernah  dilaksanakan  hingga  kasus  tersebut  diajukan kepada pengadilan.
Berdasarkan  pemeriksaan  majelis  hakim  dari  duduk  perkara, pemanggilan  tergugat  berulang  kali  sesuai  dengan  hukum  acara  perdata namun tidak hadir untuk menghadiri persidangan,  danpengajuan alat-alat bukti  surat  perjanjian,  kwitansi  serta  keterangan  saksi-saksi  dalam
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… persidangan  majelis  hakim  membenarkan  adanya  wanprestasi  yang dilakukan tergugat karena tidak ada bantahan dari tergugat.

## Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi nomor
178/Pdt.G/2022/PN
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  dan  memberikan  putusan  harus berdasarkan  pada  pertimbangan  pertimbangan  hukum.  Putusan  dalam peradilan  merupakan  sebuah  hasil  atau  kesimpulan  dari  suatu pemeriksaan  perkara  yang  dilandaskan  pada  pertimbangan  hukum  baik dari  pelaksanaan  hukum  yang  telah  dilakukan  maupun  sebuah  temuan hukum  baru.  Putusan  hakim  diharapkan  dapat  mengakhiri  perkara  dan pihak yang berperkara dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum (Rais, 2017).
Pertimbangan hukum dimaknai sebagai suatu tahapan di mana majelis hakim  mempertimbangkan  fakta  yang  terungkap  selama  dalam  prosesi persidangan  mjulai  dari  duduk  perkara  atau  gugatan  penggugat,  jawaban, replik, duplik, jawaban, pemeriksaan alat bukti, saksi-saksi, sebagai  syarat formil  dan  syarat  materil,  yang  disampaikan  dalam  pembuktian.  Pada pertimbangan  hukum  dikaitkan  juga  pasal-  pasal  dari  peraturan  hukum yang dijadikan landasan dalam putusan tersebut (Siregar, 2018)
Majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  wajib  menyampaikan pertimbangan  hukum  atau  memberikan  pendapat  hukum  secara  tertulis terhadap  perkara  yang  diperiksa  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dengan  putusan.  Di  dalam  Undang-undang  nomor  48  tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 53 menyatakan sebagai berikut:
Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan  dan  putusan  yang  dibuatnya.  (2)  Penetapan  dan  putusan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memuat  pertimbangan hukum  hakim  yang  didasarkan  pada  alasan  dan  dasar  hukum  yang tepat dan benar. 5 Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan  pada  berbagai  pertimbangan  yang  dapat  diterima  semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidahkaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.
Majelis  Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  maka  harus meyampaikan pernyataan sebagai berikut (Rahman, 2023).
1. Membenarkan  bahwa  telah  terjadi  peristiwa  yang  telah  diajukan  oleh para pihak di hadapan persidangan. Syarat yang dibutuhkan terhadap perkara  ini  yaitu  peristiwanya  konkrit  yang  harus  dibuktikan  terlebih dahulu.
2. Menilai  kronologis    yang  telah  dianggap  terjadi  termasuk  kedalam ranah  hukum  atau  dapat  menentukan  hukumnya  terhadap  suatu peristiwa  yang  telah  dibenarkan  tersebut  dengan  jalan  menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa yang terjadi.
3. Mengkonsitusikan  atau  menentukan  hukumnya  atau  menarik kesimpulan dari peraturan hukum dan peristiwanya.
Setiap  memutuskan  perkara  di  persidangan  majelis  hakim  tidak  serta merta memutuskan perkara yang diperiksa sesuka hati dan  kehendaknya. Namun, majelis hakim harus melakukan pertimbangan-pertimbangan serta menjadikan  hukum  sebagai  landasan  untuk  memutus  suatu  perkara tersebut (Sulistyawan & Atmaja, 2021)
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… Begitupun dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 178/Pdt.G/2022/PN Ptk harus didasarkan pada pertimbangan hukum atau pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan.  Oleh  karena,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  patut  di pengadilan  namun,  tergugat  tidak  pernah  hadir,  sehingga  tidak  ada bantahan terhadap gugatan tergugat, sehingga dalam hal ini majelis hakim mengabulkan  gugatan  tergugat  sebagian  dengan  putusan  verstek  yaitu dikarenakan  tergugat  tidak  pernah  hadir  dipersidangan  mekipun  sudah dipanggil secara patut.   Sesuai dengan isi Pasal 127 HIR yang menyatakan bahwa:
“  jika  seseorang  atau  lebih  dari  tergugat  tidak  datang  atau  tidak menyuruh  orang  lain  menghadap  mewakilinya,  maka  pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari  persidangan lain, yang paling dekat.  Hal  mengundur  itu  diberitahukan  pada  waktu  persidangan kepada  pihak  yang  hadir,  bagi  mereka  pemberitahuan  itu  sama  dengan panggilan, sedangkan Tergugat yang  tidak datang, disuruh panggil oleh ketua  sekali  lagi  menghadap  hari  persidangan  yang  lain.  Ketika  itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dala m suatu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (Verzet).”
Meskipun demikian, dalam putusan perkara nomor 178/Pdt.G/2022/PN  Ptk,  walaupun  tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  ada membatah  dari  gugatan  penggugat.  Penggugat  tetap  harus  membuktikan dalil-dalil  pokok  gugatannya  terhadap  tergugat  yang  menyatakan  bahwa tergugat  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  terhadap  perjanjian kerjasama  yang  dibuatnya  untuk  pembiayaan  pembuatan  sertifikat  tanah, hal  ini  menurutu  penliti  bukti-bukti  yang  disampakan  itu  berikut  saksi- saksi  yang  dihadirkan  agar  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara tersebut.
Adapun  penyampian  dari  keterangan  saksi  atas  nama  saksi  Cecep Priyatna  menerangkan  bahwa  jika  saksi  pernah  mengecek  sertifikat  yang akan  dibuat  oleh  Tergugat  dengan  biaya  dari  Penggugat  dari  keterangan Badan  Pertanahan  Nasional  Mempawah  sertifikat  atas  nama  Abdul  Kadir sebagai  pemilik  tanah  awal.  Berdasarka  putusan  perkara  tersebut  objek tanah  atas  nama  Abdul  Kadir  merupakan  objek  tanah  yang  dijadikan perjanjian  kerjasama  dalam  pengurusan  penerbiatan  sertifikat  tanah  oleh tergugat  kepada  Penggugat,  berdasarkan  atas  surat  kuasa  yang  diterima Penggugat  dari  pemilik  tanah  yaitu  Abdul  Kadir  sesuai  dengan  bukti  P-1 dan P2 menerangkan dan membuktikan bahwa benar telah terjadi sebuah perjanjian terhadap sebidang tanah tersebut.
Lebih  lanjut,    saksi  Cecep  juga  menerangkan  bahwa  terdapat  2 sertifikat  yang  diterbitkan  atas  nama  Tergugat  dan  dari  kesaksiannya  1 sertifikat  telah  terjual  dan  1  serfikat  lagi  digadaikan  oleh  Tergugat,  serta Tergugat juga memeberikan keterangan bahwa ia berjanji kepada penggugat bawa  1  sertifikat  akan  dijual  dan  keuntunagnnya  dibagi  dua  dengan Penggugat.  Namun,  hal  tersebut  tidak  dilakukan  Tergugat  meskipun tanahnya  telah  terjual  hal  ini  pun  telah  termuat  dalam  bukti  P-1  dengan bagi  hasil  penjualan  tanah  sebanyak  Rp.6.578.000.000,-  (enam  milyard limaratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
Saksi  Cecep  juga  menerangkan  jika  ia  ditunjukkan  biaya-  biaya  yang dikeluarkan  Penggugat  kepada  Tergugat  sebesar  4  Milyard  lebih  sesuai
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… dengan  bukti  P-4  sampai  bukti  P-47,  dan  hal  tersebut  melebihi  dalam perjanjian yaitu untuk menyiapkan uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus  juta  rupiah)  untuk  biaya  pembuatan  sertifikat  atas  sebidang  tanah. Berdasarkan  keterangan  saksi  serta  bukti  dari  Penggugat  menunjukkan jika  Tergugat  telah  melakukan  wanprestasi  atau  tidak  memenuhi prestasinya  padahal  pihak  Penggugat  telah  melaksanakan  kewajibannya. Sehinngga  hal  tersebut  sangat  memberikan  dampak  kerugian  kepada Penggugat.    Kemudian  dari  keterangan  saksi  Dedy  Fauzie  juga menerangkan  jika  Penggugat  dan  Tergugat  ada  kerjasama,  karena  saksi disuruh  oleh  Penggugat  untuk  mengecek  tanah  atas  nama  Abdul  Kadir yang  belum  bersertifikat  (masih  SKT)  dan  Tergugat  mendapat  kuasa  dari pemilik  untuk  dibuatkan  sertifikat  dan  dijual,  yang  mana  tanah  tersebut menjadi objek perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan  bukti  P-1  dan  P-2.  Saksi  juga  menerangkan  dalam  perjanjian kerjasama yang dibuat terdapat perjanjian mengenai bagi hasil keuntungan dimana  dari  tanah  yang  terjual,  penggugatlah  yang  mengeluarkan  modal. Namun,  setelah  tanah  terjual  Penggugat  tidak  mendapatkan  apa-  apa termasuk modal Penggugat tidak dikembalikan oleh tergugat.
Berdasarekan pertimbangan hakim dalam kesaksian para saksi bahwa tergugat  tidak  melakukan  apa  yang  telah  diperjanjikan  sebagaimana mestinya,  untuk  itu  tergugat  melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian kerjasama tersebut. Wanprestasi memiliki 3 unsur yaitu ada perjanjian oleh para  pihak;  Ada  pihak  yang  melanggar  atau  tidak  melaksanakan  isi perjanjian  yang  sudah  disepakati;  Sudah  dinyatakan  lalai  tapi  tetap  juga tidak  mau  melaksanakan  isi  perjanjian.  Sehingga  berdasarkan  3  unsur tersebut maka telah terpenuhi semua dalam perkara perdata ini:
Pertama, adanya  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  penggugat  dengan tergugat yang telah disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat  yang  dibuat  pada  kantor  Notaris  Surianto,  SH,Mkn,  kesepakatan perjanjian  kerjasama  dalam  pengurusan  penerbitan  sertifikat  tanah. Tertanggal  18  November  2015  dan  pernyataan  tergugat  12  Oktober  2018 mengenai bagi hasil keuntungan untuk Penggugat.
Kedua, ada  pihak  yang  melanggar  atau  tidak  melaksanakan  isi perjanjian  yang  sudah  disepakati  yaitu  pihak  yang  melanggar  adalah Tergugat  yang  mengakui  masih  memiliki  tanggungan  untuk  membayar kepada  Penggugat  biaya  penyertaan  modal  sebanyak  Rp.  4.268.000.000,- (empat milyard dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan perjanjian bagi  hasil  sebanyak  Rp.6.578.000.000,-  (enam  milyard  limaratus  tujuh puluh  delapan  juta  rupiah)  yang  mana  Tergugat  berjanji  membayar  ketika tanah yang diperjanjikan telah terjual.
Ketiga, sudah  diangap  lalai  tetapi  tidak  juga  melaksanakan  isi perjajian.  Sehingga  dari  ketiga  aspek  dalam  wanprestasi  telah  terpenuhi dalam  putusan  perkara  wanprestasi    nomor  178/Pdt.G/2022/PN  Ptk. Sehingga  meskipun  telah  terbukti  terjadi    wanprestasi  namun  gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian saja dengan berbagai pertimbangan dari hakim.
Dalam perkara perdata nomor 178/Pdt.G/2022/PN Ptk majelis hakim mengabulkan  sebagian  tututan  Penggugat  yaitu,  Menghukum  Tergugat utuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp.4.268.000.000,- (empat milyard  dua  ratus  enam  puluh  delapan  juta  rupiah)  secara  tunai. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan bagi hasil secara tunai
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… dari penjulan tanah sejumlah Rp.6.578.000.000,- (enam milyard limaratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
Ganti  rugi  wanprestasi  yaitu  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata “Pengantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena tak  terpenuhinya  suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai, tetapi  lalai untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilaksanakannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kerugian  bunga  yang  dibayar setiap bulan kepada Penggugat. Majelis hakim mepertimbangkan besarnya ganti  rugi  bunga  berdasarkan  pasa  Pasal  1767  KUHPerdata yaitu  “Ada bunga  menurut  penetapan  undang-undang,  ada  pula  yang  ditetapkan dalam  perjanjian.  Bunga  menurut  undang-undang  ialah  bunga  yang ditentukan  oleh  undang-undang.  Bunga  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang  undang-undang.  Besarnya  bunga  yang  ditetapkan  dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.”
Kaidah  hukum  bunga  menurut  undang-  undang  adalah  sebesar  6 persen setahun atau setengah persen per bulan baru akan diperhitungkan kalau pembayaran bunga tidak diperjanjikan. Oleh karena Tergugat ingkar janji  maka  Tergugat  dihukum  untuk  membayar  ganti  rugi  yang  timbul akibat  kelalaiannya  yaitu  membayar  bunga  kepada  Penggugat.  Dengan perhitungan  Rp.4.268.000.000,-  (empat  milyar  dua  ratus  enam  puluh delapan juta rupiah) dikalikan 6% (enam persen) dikalikan 7 (tujuh) tahun sebesar  Rp1.792.569.000,-  (satu  milyar  tujuh  ratus  sembilan  puluh  dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
Berhubungan  dengan  tuntutan  Penggugat  mengenai  sita  jaminan, majelis  hakim  menolak  tuntutan  tersebut  karena  majelis  hakim  selama dalam  pemeriksaan  perkara aqua mejelis  hakim  tidak  pernah  meletakkan sita jaminan ( coservatoir beslag ). Hakim tidak mengabulkan tuntutan untuk putusan  dalam  perkara  dijalankan  terlebihh  dahulu  walaupun  ada bantahan atau verzet, banding dan kasasi karena tidak terpenuhinya syarat untuk  putusan  sebagaimana  yang  dikehendaki  dalam  Pasal  191  R.Bg. Syarat-syarat  untuk  dapat  mengabulkan  tuntutan  putusan  serta  merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:
a. Ada surat yang sah (otentik), sesuatu surat tulisan (di bawah tangan) yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti;
b. Ada  hukuman  (putusan  pengadilan)  lebih  dahulu  dengan  keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti (mempunyai kekuatan hukum tetap);
c. Dikabulkan tuntutan dahulu (provisioneel);
Berkenaan dengan tuntutan Penggugat berupa pembayaran sejumlah uang,  dengan  demikian,  tututan  untuk  menghukum  Tergugat  untuk membayar  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  Rp.  15.  000.000,-  (lima  belas juta rupiah) setiap hari akibat keterlambatan Tergugat untuk melaksnakan putusan ini ditolak karena dinggap tidak mempunyai alasan hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  peniliti    diatas,  dapat peneliti simpulkan bahwa putusan perkara nomor 178/Pdt.G/2022/PN Ptk.
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK… Dilihat  dari  aspek  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dalam pertimbangan  hukum  putusan  tersebut  telah  memenuhi  unsur  perkara wanprestasi karena dalam persidangan terungkap dari bukti-bukti (bukti P- 1 hingga P-3) yang diajukan oleh penggugat, tergugat  tidak melakukan apa yang  telah  disepakati  bersama.  Dengan  demikian,  hakim  menghukum tergugat  harus  mengembalikan  uang  yang  telah  diterimanya  dari pwnggugat  sejumlah  Rp  4.268.000.000.  (empat  miliyard  dua  ratus  enam puluh  delapan)  dan  menghukum  tergugat  secara  tunai  sebagai  hasil keuntungan sebesar 6.578.000.000 (enam miliyard  lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada penguggat. Tetapi,  dalam putusan pengadilan tersebut  mengabulkan  sebagian  dan  tidak  mengabulkan  sebagian  yakni tidak mengabulkan terkait tuntutan uang bayar paksa (dwangsom) dengan pertimbangan  bahwa  dwangsom  dianggap  berlebihan  dan  memberatkan tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmiyati  Zuchdi,  E.  D.,  &  Aﬁfah,  W.  (2021). Analisis  Konten  Etnografi  & Grounded  Theory,  dan  Hermeneutika  Dalam  Penelitian (Vol. 314). Bumi Aksara.
Dsalimunthe, D. (2017). Akibat  Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Mujiyanti, V. D. (2022).
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATASWANPRESTASI  PADA  BISNIS  INVESTASI  KOPERASI  SIMPAN PINJAM. CITA HUKUM INDONESIA , 1 (1), 48 – 59.
Nasution,  A.  M.,  &  Pratiwi,  I.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para Pihak  Pelaksana  Kontrak  Penyediaan  Barang  Serta  Jasa  (Studi  di Bahagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai). Citra  Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 23 (1), 51 – 67.
Rahman,  A.  (2023).  ANALISIS  PUTUSAN  HAKIM  PERKARA  NOMOR 178/PDT.  G/2022/PN.  PTK.  TERHADAP  WANPRESTASI  DALAM PERJANJIAN  KERJASAMA  PENERBITAN  SERTIFIKAT  TANAH. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (2), 16 – 27. Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan , 6 (1), 121 – 144.
Sinaga,  N.  A.  (2020).  Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (1). Sinaga,  N.  A.,  &  Darwis,  N.  (2020).  Wanprestasi  dan  Akibatnya  Dalam pelaksanaan perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen , 7 (2). Sirait, M. D., Kosasih, J. I., & Arini, D. G. D. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian  Sewa-Menyewa  Rumah  Kantor. Jurnal  Analogi  Hukum , 2 (2),
221 – 227. Siregar, R. S. S. (2018). Kekuatan Putusan Hakim Dalam Mempertimbangkan Saksi  Yang  Tidak  Memberikan  Keterangan  Pada  Putusan  Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 2012-K/Pdt/2015) .
Sulistyawan,  A.  Y.,  &  Atmaja,  A.  F.  P.  (2021).  ARTI  PENTING  LEGAL REASONING  BAGI  HAKIM  DALAM  PENGAMBILAN  PUTUSANDI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD. Jurnal Ius Constituendum , 6 (2), 482 – 496.
Abdul Rahman, Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/PDT.G/2022/PN. PTK…