Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 Email: ari.ganjar@unpad.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.14, No. 1, 2023 doi: 10.14710/politika.14.1.2023.48-67

## Refleksi Budaya Politik dan Perilaku Memilih Suku Sunda
Ari Ganjar Herdiansah 1 dan Husin M. Al-Banjari 2 1,2 Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Received: (26 Desember 2022) Revised: (19 Maret 2023) Published: (30 April 2023)
Keywords: perilaku memilih; etnisitas; budaya politik; etnis sunda

## Pendahuluan
embahasan tentang hubungan etnisitas dan politik pada demokrasi multi etnik dewasa  ini  menekankan  pada  pengaruh  identitas  etnik  terhadap demokratisasi.  Long  dan  Gibson  (2015)  misalnya,  menyoroti  faktor  etnis sebagai  prediktor  dari  pilihan  suara.  Di  Indonesia,  menguatnya  identitas  etnik  dan agama dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) sepanjang tahun 2014-2019 telah mendorong  para  peneliti  untuk  menganalisis  dampaknya  terhadap  kualitas demokrasi.  Seperti  pada  Pilkada  tahun  2015  dan  2018,  geliat  politik  etnik  terjadi  di Kalimantan  pada  Suku  Dayak  dan  Suku  Melayu  (Kristianus,  2016;  Liadi  &  Erawati, 2020),  di  Nusa  Tenggara  Timor  pada  Suku  Timor  (Kolne  &  Festianto,  2018;  Nope, Herdiansah, & Darmawan, 2021), dan di Makassar pada suku-suku di Sulawesi Selatan (Barelly, Muhammad, Kambo, & Abdillah, 2021). Namun, ketika penelitian-penelitian tersebut cenderung memberikan perhatian pada kontestasi elektoral, kajian tentang deskripsi  budaya  politik  etnik  jarang  sekali  ditemukan.  Padahal  kajian  tersebut P
Abstrak :
Tulisan  ini  mencoba  mengungkap  gambaran  budaya  politik  etnis  kontemporer yang dapat dicapai melalui pendekatan perilaku memilih dan kajian budaya etnis. Studi dilakukan pada etnis Sunda, kelompok etnis terbesar kedua di Indonesia yang memiliki  dampak  elektoral  signifikan  pada  tingkat  nasional  tetapi  tidak  banyak literatur  yang  membahas  budaya  politiknya.  Menggunakan  metode  gabungan kuantitatif  berbasis  survei  dan  kualitatif  berbasis  studi  literatur,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penekanan  pemilih  Sunda  terhadap  pertimbangan  faktor agama dan etnis dimaknai sebagai tuntutan etika dan keharmonisan nilai budaya ketimbang konservatisme agama. Pemilih Sunda menyukai kandidat yang mewakili nilai-nilai  ideal  kepemimpinan  Sunda,  seperti  cerdas,  ramah,  santun,  dan berwibawa. Gambaran tersebut sejalan dengan karakteristik dualitas budaya politik Sunda yang di satu sisi mengedepankan keharmonisan, taktik, dan penghormatan; sedangkan di sisi lainnya cenderung pasif dan menghindari cara konfrontatif.
penting dalam memahami ciri dan karakter kelompok etnik yang dipengaruhi oleh proses politik kontemporer seperti pemilihan.
Setidaknya terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mendapatkan gambaran budaya politik, yaitu pendekatan behavioralisme (ilmu politik), antropologis, dan sosiologis. Pendekatan  behavioralisme  cenderung  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran tentang elemen kognisi dan sikap warga suatu bangsa terhadap sistem politik. Karya dari Almond & Verba, yaitu The Civil Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations (1963);  merupakan  pionir  kajian  budaya  politik  behavioris  yang mengategorikan  karakteristik  partisipan,  subyek,  parokial,  subyek-kritis,  dan partisipan-kritis  (Almond  &  Verba,  1963).  Kajian  budaya  politik  secara  makro  yang merevisi kecenderungan eurosentrisme dari Almond & Verba dilakukan oleh (Foster, 1982)  yang  menyoroti  budaya  politik  sebagai  kumpulan  nilai  dan  keyakinan  yang dirasakan secara mendalam dan meresap pada kegiatan politik dan pemerintahan di suatu masyarakat.
Ketika pendekatan di atas cenderung digunakan pada skala bangsa, pendekatan dari tradisi antropologi dengan kekuatan etnografinya telah menyediakan gambaran yang detail dan mendalam tentang budaya politik etnik. Beberapa diantaranya Geertz (1976) yang mendeskripsikan budaya politik Jawa dengan kategorinya yang terkenal yaitu  priayi,  abangan,  dan  santri;  Barth  (1959)  tentang  kepemimpinan  politik  pada etnik Pathans di Pakistan, dan van Bruinessen (1989) tentang struktur sosial dan politik masyarakat  Kurdi.  Namun,  gambaran  budaya  politik  etnik  yang  mendalam memerlukan  proses  penelitian  yang  panjang  dan  karenanya,  selain  tidak  banyak, kajian budaya politik etnik juga kurang mendapatkan pembaruan yang menyangkut isu-isu politik kontemporer.
Salah satu isu penting dalam bahasan budaya politik etnik kontemporer adalah bagaimana  keterkaitannya  dengan  kontestasi  Pemilu  yang  dinamis.  Kajian  yang menghubungkan  budaya  politik  dengan  etnisitas  cenderung  menempatkan  etnik sebagai  variabel  yang  menjelaskan  budaya  politik,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh Nelson (1979) bahwa modernisasi dan nasionalisme ternyata tidak melunturkan faktor etnisitas  dalam  membentuk  partisipasi  politik.  Pengaruh  etnisitas  tetap  penting bersamaan  dengan  status  sosio  ekonomi,  umur,  jenis  kelamin,  dan  tempat  tinggal. Tema  lain  dari  budaya  politik  etnik  berkisar  pada  seberapa  besar  faktor  etnis berpengaruh  dalam  kejadian  Pemilu.  Beberapa  kajian  di  negara-negara  Afrika mengungkapkan pengaruh faktor etnis yang signifikan (Gowricharn, 2019). Sementara untuk  kasus  Pemilu  nasional  di  Indonesia,  faktor  etnis  cenderung  lemah  (Liddle  & Mujani, 2007). Namun dalam konteks politik lokal, etnisitas memberikan ciri tersendiri sehingga dapat dibedakan antara budaya politik pada suatu etnis dengan etnis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Zuhro et al. (2009) tentang politik lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Di  antara  tema-tema  yang  ada,  belum  banyak  kajian  yang  mengungkapkan bagaimana  budaya  politik  suatu  etnik  tercermin  dalam  perilaku  memilih.  Kajian
tersebut penting dalam upaya memahami nilai dan tradisi suatu etnik yang senantiasa berproses  dengan  struktur  dan  lembaga  politik.  Di  tengah  keterbatasan  tersebut, tulisan  ini mencoba menyediakan gambaran budaya politik pada  etnis Sunda pada Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Barat  (Pilgub  Jabar)  tahun  2018. Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  apakah  karakteristik  budaya  etnik  menentukan preferensi  pilihan?  Ataukah  pilihan  terhadap  kandidat  atau  partai  politik mencerminkan ciri-ciri budaya etnik?
Untuk  mencapai  penjelasan  dari  pertanyaan-pertanyaan  di  atas,  tulisan  ini mengacu  pada  pendekatan  budaya  politik  yang  sosiologis-analitis  seperti  yang diungkapkan  oleh    Berezin  et  al.,  (2020)  dan  Burns  (1996).  Berezin  et  al.,  (2020) membedakan  politik  dalam  budaya  ( politics  in  culture )  dan  budaya  dalam  politik ( culture in politics ). Pada konsep politics in culture , ia menyoroti relasi-relasi kuasa dan berbagai konsekuensi atas struktur kuasa hadir dalam praktik-praktik budaya. Di sisi lain,  konsepsi culture  in  politics berupaya  mengungkapkan  nilai  dan  makna  budaya dalam  pelbagai  praktik  politik.  Sementara  itu,  Burns  (1996)  menekankan  pada penggunaan  simbol  dan  bahasa  serta  interpretasi  yang  beragam  pada  suatu masyarakat  terhadap  sistem  politik,  partisipasi  politik,  dan  pengaturan  kekuasaan politik.  Pendekatan  tersebut  menuntut  strategi  metode  pragmatis,  yakni  melalui kombinasi antara kajian perilaku memilih dan kajian budaya politik etnik. Pendekatan perilaku  memilih  dapat  mengungkapkan  ciri  budaya  politik  etnik  dalam  pemilihan sebagai culture in politics , sedangkan kajian interpretasi politik dari sisi etnisitas dapat menunjukkan bagaimana pemilihan dikonsepsikan dalam nilai-nilai budaya sebagai politics in culture .
Kajian perilaku memilih dalam penelitian ini diambil dari dataset exit poll Pilgub Jabar tahun 2018. Beberapa aspek yang disorot dalam dataset tersebut adalah: (1) faktor etnisitas, sosio kultural, dan afilitasi politik, (2) faktor karakteristik personal kandidat, dan (3) isu sosial ekonomi. Sementara itu, pembacaan terhadap kajian budaya politik Sunda  dilakukan  pada  karya-karya  deskripsi  budaya  seperti  yang  disusun  oleh Warnaen (1987) yang menyatakan orang Sunda cenderung menghindari persaingan dan lebih mengutamakan kerjasama. Karya lainnya berasal dari Al-Banjari (2017: 309) di  dalam  disertasinya  “ Budak  Angon :  Diskursus  Kepemimpinan  Sunda  Menuju Kekuasaan”  yang  menegaskan  tesis  Warnaen  (1987)  bahwa  jenis  kekuasaan  orang Sunda mengandaikan pada peran deterministik knowledgical power .
Pemilihan  suku  Sunda  sebagai  subyek  penelitian  dilatar-belakangi  oleh beberapa  pertimbangan.  Pertama,  suku  Sunda  merupakan  etnis  dengan  populasi terbesar di Indonesia setelah suku Jawa dengan 48,27 juta jiwa atau sekitar 15,5 persen dari  total  penduduk  Indonesia  (BPS-Jabar,  2020).  Kedua,  dalam  konteks  politik nasional,  suku  Sunda  memiliki  pengaruh  signifikan  dalam  hal  elektoral  karena memiliki  jumlah  pemilih  yang  besar  (dengan  asumsi  proporsi  yang  sama  dengan populasi,  yakni  sekitar  15,5  persen  dari  total  pemilih).  Oleh  karena  itu,  suku  Sunda dianggap  sebagai  salah  satu  kelompok  etnis  yang  memiliki  peran  penting  dalam
menentukan  hasil  politik  nasional.  Ketiga,  suku  Sunda  mendiami  daerah  yang terdampak  dinamika  ekonomi  dan  politik  nasional.  Jabar  merupakan  daerah  yang secara  ekonomi  terbilang  maju,  tetapi  tingkat  kemiskinan  dan  penganggurannya termasuk  yang  tertinggi  di  Indonesia.  Isu-isu  politik  nasional  seringkali  berdampak secara  resiprokal  dan  mempengaruhi  dinamika  politik  lokal,  seperti  maraknya mobilisasi  massa  dan  kasus  intoleransi  dari  beberapa  kelompok  keagamaan (Hamayotsu,  2021;  Pelletier,  2021).  Selain  itu,  representasi  politik  yang  rendah  pada etnik  Sunda  (Sujatmiko,  2014)  berpontensi  mengeskalasi  dinamika  politik  baik  di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan demikian, penggambaran budaya politik etnik pada suku Sunda dapat menyediakan pemahaman tentang karakteristik, nilai, dan sikap orang Sunda dalam struktur  dan  proses  politik.  Pemahaman  tersebut  dapat  memperkaya  kajian  politik tentang Sunda yang masih terbilang minim. Berbeda dengan kajian politik suku-suku besar lainnya di Indonesia yang telah mendapatkan porsi dalam kajian ilmiah, seperti Jawa,  Minangkabau,  Makassar,  dan  Bali  (Zuhro  et  al.,  2009),  kajian  tentang  politik Sunda terbilang masih sulit ditemukan. Oleh karena itu, selain dapat lebih memahami karakteristik  budaya  politik  Sunda,  ketersediaan  literatur  gambaran  budaya  politik Sunda juga dapat mendorong proses politik yang lebih inklusif.

## Etnisitas dan Perilaku Memilih
Hubungan antara etnisitas dan politik, terutama dalam ajang Pemilu terbilang kompleks.  Faktor  etnik  dapat  terlihat  menonjol  pada  masyarakat  atau  negara  yang mengalami  perpecahan  sehingga  para  pemilih  mengevaluasi  kandidat  atau  partai berdasarkan label etnik (Chandra, 2014). Horowitz (1985) menerangkan bahwa terdapat 2  (dua)  bentuk  penjelasan  perilaku  memilih  berdasarkan  etnik.  Pertama,  kelompok etnik  memilih  kandidat  satu  etnik  karena  preferensi  psikologis  untuk mempertahankan status komunitas etnik dalam kesatuan politik. Tindakan memilih berdasarkan etnik merupakan ekspresi keterhubungan seseorang dengan kelompok etnik dan memperkuat rasa memiliki ( sense of belonging ). Kedua, memilih berdasarkan etnik  juga  berlatar-belakang  kepentingan  untuk  menguasai  atau  mengendalikan sumber  daya  bagi  kelompoknya.  Perilaku  semacam  ini  dikatakan  juga  bermotif instrumental,  dimana  kandidat,  partai,  atau  koalisi  yang  merepresentasikan kepentingan  kelompok  etnik  berupaya  menunjukkan  keuntungan  yang  diperoleh oleh etnik tertentu dalam janji kampanye.
Namun,  perilaku  memilih  dengan  ciri  etnisitas  dapat  melemah  karena perkembangan  situasi  sosial,  politik,  dan  ekonomi.  Meskipun  kelompok  etnik memiliki  ikatan  komunal  yang  dibangun  dan  dipelihara  melalui  sosialisasi,  ikatan primordial  dapat  berubah  akibat  pengaruh  modernisasi,  persaingan  politik,  dan perubahan demografis (Hale, 2004). Di banyak tempat, pemilih perkotaan dianggap kurang  menekankan  pada  identitas  dan  institusi  tradisional  seperti  kesukuan  atau tokoh-tokoh  etnik  yang  mengikat  mereka  pada  kelompok  etnis.  Pemilih  kelas
menengah  dan  menengah  keatas  serta  berpendidikan  yang  terkonsentrasi  di perkotaan  cenderung  lebih  mempertimbangkan  faktor  kebijakan  atau  kualitas kandidat ketimbang faktor sesama etnis  (Robinson, 2014).
Meskipun  hubungan  antara  perilaku  memilih  dan  etnisitas  dianggap  kurang relevan  seiring  dengan  urbanisasi  dan  modernisasi,  keduanya  tetap  memiliki signifikansi  dengan  derajat  yang  beragam.  Etnisitas  tetap  menjadi  isu  yang  abadi dalam  proses-proses  politik  yang  demokratis  (Nathan,  2016).  Di  India,  misalnya, Chauchard (2016) mengungkapkan bahwa faktor etnis sama sekali tidak hilang dalam pertimbangan pemilih. Namun, faktor etnis dimediasi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi  sosio  ekonomi,  sehingga  pengaruhnya  sulit  diidentifikasi  dalam  perilaku memilih. Dengan kata lain, etnisitas tidak pernah diabaikan dalam setiap kompetisi elektoral.  Dari  sisi  kandidat  atau  partai  politik,  mereka  pun  seringkali  melakukan pendekatan  instrumentalis  ketika  berada  di  tengah-tengah  masyarakat  multi  etnik. Dari  pengalaman  di  berbagai  negara,  para  kandidat  dan  partai-partai  politik menggunakan  strategi  kombinasi  etnis  pada  pasangan  kandidat  untuk  memperluas basis pemilih (Madrid, 2010).
Perilaku  memilih  dalam  konteks  etnisitas  bukan  merupakan  variabel  tunggal melainkan berkelindan dengan faktor-faktor lainnya. Para pemilih mengedepankan faktor identifikasi partai, kinerja, dan kualitas personal kandidat. Di Indonesia, pada Pemilu di tingkat nasional, faktor identifikasi partai politik terbilang signifikan untuk Pemilu legislatif. Akan tetapi, faktor tersebut tidak signifikan pada pemilihan presiden (Pilpres) karena pemilih lebih mengutamakan sosok kandidat (Liddle & Mujani, 2007). Sementara itu, faktor pembelahan agama ( religious cleavage ) masih berpengaruh dalam perilaku  memilih  karena  adanya  korelasi  karakter  keagamaan  di  daerah  dengan perolehan  suara  partai  politik  bercorak  Islam.  Para  pemilih  di  perkotaan  juga cenderung  memilih  partai  politik  yang  sedang  berkuasa,  yang  terindikasi  dari meroketnya suara Partai Demokrat di tahun 2009, tetapi kemudian menyusut drastis pada  tahun  2014  di  saat  Susilo  Bambang  Yudhoyono  selesai  menjabat  presiden (Higashikata & Kawamura, 2015).
Meski faktor etnis kurang menonjol dalam Pemilu di Indonesia, penting untuk dicatat bahwa misalnya dalam Pilpres berlaku fatsun politik bahwa kandidat presiden selalu  berasal  dari  suku  Jawa,  berbanding  lurus  dengan  populasi  etnis  Jawa,  yakni sekitar 40 persen atau terbesar nasional. Pertanyaannya, ketika faktor etnis dan kinerja kandidat,  atau  partai  politik  menjadi  pertimbangan,  dalam  kondisi  apa  pemilih menggunakan  kedua  faktor  tersebut  dalam  menentukan  pilihan?  Pada  konteks demokrasi  di  Afrika,  Long  &  Gibson  (2015)  mengungkapkan  bahwa  pengutamaan etnisitas dan kinerja tergantung pada bagaimana pemilih mengevaluasi sesama etnis dan  calon  petahana.  Pemilih  sesama  etnis  berkoordinasi  dan  membentuk  blok, sedangkan non-etnis lebih cenderung membagi dukungan mereka di antara kandidat. Sementara kinerja petahana penting bagi semua pemilih yang terlepas dari etnisitas, pemilih cenderung mengabaikan kinerja buruk petahana yang sesama etnis.
Temuan  di  atas  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Mujani  (2020)  pada  studi  di Pilgub Jakarta tahun 2018 yang menyatakan bahwa faktor identitas agama dan etnik menjadi  signifikan  karena  para  kandidat  mewakili  golongan  kelompok  agama  dan etnik  yang  berbeda,  ditambah  isu  agama  menjadi  krusial  pada  saat  Pemilu berlangsung.  Sementara  itu,  Dobratz  et  al.,  (2016)  mengungkapkan  bahwa  dalam kondisi  Pemilu  yang  tanpa  diganggu  isu-isu  agama  atau  etnik,  pemilih  akan mempertimbangkan isu-isu politik alternatif yang disodorkan oleh kandidat. Artinya, pengutamaan  etnis  dapat  terjadi  dalam  kondisi  dimana  terdapat  isu-isu  yang menyebabkan  masyarakat  mengalami  penguatan  identitas  etnis  ketika  menghadapi Pemilu. Namun, tanpa adanya isu-isu identitas, pemilih akan memilih kandidat yang dari aspek isu dianggap dapat memberikan manfaat bagi mereka.
Penelitian ini memilih metode penelitian kombinasi ( combined method ) kualitatif dan kuantitatif, yang menggabungkan antara pembacaan budaya politik dengan data perilaku memilih urang Sunda berdasarkan hasil survei exit poll Pilgub Jabar tahun 2018. Pendekatan kuantitatif dengan exit poll dilaksanakan oleh Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran pada Juli 2018. Lebih jauh, analisis data exit poll digunakan  untuk  membaca  kecenderungan  perilaku  memilih  Sunda  pada  saat  ini. Dalam  membangun  instrumen exit  poll ,  studi  ini  terinspirasi  oleh  pendekatan  riset perilaku pemilih yang menggabungkan aspek sosiologis, psikologis, maupun rasional. Tetapi,  kami  menerapkan  pendekatan  tersebut  tidak  secara  utuh  melainkan konvergen  dengan  tujuan  mengidentifikasi  bagaimana  pertimbangan  etnik,  agama, kinerja  pemerintahan,  dan  isu-isu  sosial  ekonomi  dalam  kecenderungan  pemilih Sunda dalam menentukan pilihannya.
Pada survei exit poll , teknik sampling menggunakan kluster random sampling , yang dimulai  di  tingkat  kabupaten/kota  sebanyak  28  kabupaten/kota,  lalu  dilakukan pemilihan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara acak di tingkat kecamatan. Dari hasil sampling terhadap 66.314 TPS di seluruh Jabar, diperoleh 412 TPS sebagai sampel dan tiap-tiap TPS dipilih 2 (dua) orang responden (1 laki-laki dan 1 perempuan) secara acak. Karena ada 1 kuesioner yang rusak, maka jumlah responden yang dihitung dalam survei ini adalah sebanyak 823 responden. Dari sejumlah responden itu, sebanyak 72 persen berasal dari suku Sunda. Hal tersebut sesuai dengan proporsi suku Sunda di Jabar yang diperkirakan sekitar 70-75 persen. Suku lainnya antara lain suku Jawa 18,8 persen, suku Batak 1,8 persen, suku Minangkabau 1,2 persen, dan Tionghoa 1 persen. Tiap responden yang diwawancarai adalah pemilih yang telah selesai mencoblos di kotak  suara.  Di  dalam  kuesioner,  kami  menanyakan  pertimbangan  responden memilih  kandidat  gubernur/wakil  gubernur  berdasarkan  kesamaan  agama,  suku, keluarga,  ketokohan,  dan  partai  politik.  Dalam  kuesioner  itu  juga  digali  preferensi pemilih  dari  aspek  karakteristik  kandidat  seperti  tegas/berwibawa,  sopan,  dan  citra anti-korupsi. Lebih jauh lagi, kuesioner juga menyoroti isu-isu sosial ekonomi yang dianggap penting oleh responden dalam konteks Pilgub Jabar tahun 2018.
Pembacaan  analisis  dilakukan  secara  deskriptif  dengan  memperhatikan seberapa  besar  responden  difokuskan  pada  deskripsi  kekhasan  perilaku  memilih orang Sunda di Jabar, sebagaimana terindikasi dari hasil survei exit poll Pilgub Jabar tahun 2018. Kajian ini menyoroti 4 (empat) faktor utama yang dapat mempengaruhi corak  perilaku  pemilih  berdasarkan  etnik,  yaitu  (i)  latar  belakang  sosio-kultural kandidat,  temasuk  etnis  dan  agama;  (ii)  karakteristik  personal  kandidat,  dan  (iii) persepsi  tentang  isu-isu  sosial  ekonomi.  Dalam  pembahasan  data  kuantitatif,  kami juga  melakukan  beberapa  perbandingan  perilaku  memilih  pemilih  Sunda  dengan pemilih suku-suku lainnya, antara lain suku Jawa, suku Minangkabau, suku Batak, dan etnis  Tionghoa.  Hal  tersebut  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  kekhasan perilaku memilih orang Sunda dibandingkan suku-suku lainnya yang juga tinggal di Jabar.  Kedua  analisis  tersebut  berporos  pada  diskusi  tentang  perilaku  politik  orang Sunda.

## Budaya Politik Urang Sunda
Ciri budaya politik orang Sunda dapat diidentifikasi dari konsep kekuasaan yang terkandung dalam nilai kehidupan orang Sunda. Jakob Sumarjo melukiskan konsep kekuasaan  orang  Sunda  yang  erat  kaitannya  dengan  sistem  ladang  berpindah  atau ber-huma,  dimana  sikap  paradoksal  dalam  arti  positif  seringkali  muncul  dalam perilaku  orang  Sunda.  Pola  ladang  berpindah  menuntut  orang  beradaptasi  dalam keadaan  tidak  tentu,  seperti  menyatu-memisah,  asli-berubah,  menerima- mempertahankan,  bebas-bergantung,  dan  terbuka-tertutup.  Ciri  kekuasaan  Sunda juga  tercermin  dari  cerita  pantun  tentang  Pangeran  Padjadjaran,  Mundinglaya Dikusumah yang digambarkan ‘diam dan pasif’ tetapi keputusannya selalu dihormati. Sementara  itu,  dua  pengawalnya  memiliki  karakter  yang  berbeda.  Gelap  Nyawang berkarakter  pemikir  dan  pengatur  strategi.  Kidang  Pananjung  sebagai  penyelesai persoalan. Ketiga karakter tersebut menandakan konsep kekuasaan Sunda yang tidak mutlak  dan  saling  berbagi.  Berkuasa  tapi  tak  menjalankan  kekuasaan,  dan  yang menjalankan kekuasaan tak memiliki kekuasaan, serta ada pihak yang menjalankan tugas menjaga persatuan (Sumardjo, 2015: 162-164).
Konsep  kekuasaan  atau  politik  orang  Sunda  yang  menyiratkan  kepasifan  dan kewibawaan  juga  terungkap  dalam  penelitian  Al-Banjari  yang  menggali  dan mengonseptualisasi  ulang  diskursus  kepemimpinan  dan  kekuasaan  Sunda berdasarkan tradisi tutur Sunda. Di antaranya memang benar bahwa orang Sunda itu sebenarnya  menginginkan  kekuasaan,  tetapi  jenis  kekuasaan  yang  mengandaikan pada  peran  deterministik  dari  pengetahuan,  yang  oleh  disertasi  tersebut  disebut dengan knowledgical  power .  Inilah  simpulan  kata  kunci  yang  menjadi  titik  unggul sekaligus  titik  lemah  orang  Sunda  dalam  konteks  kekuasaan  nasional,  bahwasanya “kekosongan knowledgical  power berarti  tidak  ada  struktur  pemaknaan  dan  formasi diskursus  yang  berhasil  untuk  menjadi  ‘standar  kenormalan’  baru  yang  dengannya
muncul artikulasi politik alternatif yang lebih rasional, aplikatif, dan mencerahkan” (Al-Banjari, 2017).
Hasil  penelitian  di  atas  menguatkan  temuan  sebelumnya,  misalnya  seperti diungkapkan  oleh  Warnaen  (1987:  207)  tentang  perilaku  politik  Sunda,  bahwa “kedudukan adalah suatu yang harus dikejar, tetapi dalam pengejarannya diharapkan seseorang  hanya  mengejar  suatu  yang  memang  layak  baginya”.  Lebih  tegas  lagi disebutkan,  bahwa  orang  Sunda  “menghindari  rebutan  kekuasaan  atau  rebutan pengaruh  dan  lebih  menghargai  musyawarah  dalam  suasana  kekeluargaan” (Warnaen,  1987:  28).  Artinya,  orang  Sunda  sejatinya  tidak  menyukai  politik  apalagi politik yang kotor yang hanya mengejar kekuasaan dan abai terhadap kelayakan diri untuk berkuasa. Di sinilah posisi penting orang Sunda yang tidak banyak dipahami kalangan  umum,  bahwa  orang  Sunda  itu  mempunyai  karakter  “menghindari persaingan  dan  lebih  mengutamakan  bekerja  bersama-sama”.  Anggapan  bahwa politik  Sunda  cenderung  pasif  diperkuat  oleh  fakta  minimnya  keterwakilan  politik orang  Sunda  di  tingkat  nasional.  Hanya  sedikit  pejabat  atau  politikus  pusat  yang berasal dari etnik Sunda akibat jaringan sosial orang-orang Sunda dianggap kurang mampu menembus struktur politik nasional (Sujatmiko, 2014).
Karakteristik  budaya  politik  pasif  yang  dimiliki  orang  Sunda  bukan  berarti mereka  sama  sekali  tidak  atau  enggan  berpolitik.  Penelitian  Qodim  (2013)  yang mengkaji soal organisasi politik Sunda mengungkapkan bahwa perjuangan identitas politik  Sunda  dilakukan  dalam  2  (dua)  ranah.  Pertama,  ranah  pendidikan  karena sempat  mengalami  kegagalan  dalam  politik  praktis  seperti  yang  ditunjukkan Paguyuban  Pasundan.  Kedua,  ranah  politik  praktis  dengan  keterlibatan  tokoh- tokohnya  di  partai  politik  dan  berbagai  perhimpunan  seperti  Duta  Sawala  Barisan Olot  Sunda.  Meskipun  dalam  tataran  politik  praktis  kurang  berhasil,  keduanya membuka kembali wacana orientasi kekuasaan Sunda dalam kepemimpinan nasional. Sementara itu, (Syukur, 2011) menyoroti identitas politik Sunda yang kental dengan keislaman  karena  kesamaan  pandangan  falsafah  budaya  dengan  ajaran  Islam  dan memiliki etos keagamaan yang tinggi. Budaya politik dengan corak keislaman pada sebagian  besar  urang  Sunda  juga  diperkuat  oleh  berbagai  kebijakan  kepala  daerah yang  pro  keagamaan.  Adanya  aspek  keislaman  dalam  diri  mayoritas urang Sunda mencirikan  budaya  politik  mereka  yang  religius,  dimana  hal  tersebut  dapat memberikan corak dalam perilaku memilih mereka.

## Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
Pilgub  Jabar  tahun  2018  merupakan  ajang  pemilihan  langsung  kepala  daerah Jabar yang ketiga, sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2008. Kontestasi politik ini ditujukan untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2018-2023. Pilgub Jabar tahun 2018 diselenggarakan pada 27 Juni 2018, yang mana pada waktu itu palaksanaannya  bersamaan  dengan  Pilgub  di  daerah  lainnya  atau  Pilkada  serentak gelombang ketiga. Mekanisme pencalonan pada Pilgub Jabar tahun 2018 ditentukan
oleh besaran suara yang dimiliki oleh partai politik. Untuk dapat mengajukan calon gubernur  atau  wakil  gubernur,  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  harus mempunyai setidaknya 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.
Pada  Pilgub  Jabar  tahun  2018,  terdapat  3  (tiga)  gabungan  partai  politik  yang saling  bekerjasama  dan  satu  partai  politik  yang  berhak  mengusung  pasangan kandidat.  Mereka  di  antaranya  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP),  Partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem),  dan  Partai  Hati  Nurani Rakyat  (Hanura)  yang  mengusung  Ridwan  Kamil  dan  Uu  Ruzhanul  Ulum;  Partai Golkar dan Demokrat mengusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi; Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  yang  memiliki  20  persen  kursi  di  DPRD  Jawa  Barat  berhak  menyalonkan kandidat gubernur dan wakil gubernur tanpa harus bergabung dengan partai politik lainnya,  dengan  mengusung  Tb.  Hasanudin  dan  Anton  Charliyan.  Pasangan- pasangan kandidat tersebut memperoleh nomor urut sebagai berikut: Ridwan Kamil- Uu (Rindu, No. 1), Deddy-Dedi (2DM, No. 2), Sudrajat-Syaikhu (Asyik, No. 3), dan Tb. Hasanudin-Anton (Hasanah, No. 4).
Dari  aspek  latar  belakang  sosio-kultural,  hampir  semua  kandidat mengidentifikasikan  dirinya  sebagai  orang  Sunda  di  hadapan  publik.  Kebanyakan kandidat  telah  dikenal  oleh  warga  Jabar.  Mereka  diantaranya  Ridwan  Kamil,  yang merupakan  walikota  Bandung  periode  2013-2018.  Ia  berasal  dari  kalangan  aktivis perkotaan yang sukses mencanangkan berbagai program terobosan di Kota Bandung, yang  seringkali  dikemas  dengan  ciri  khas  budaya  Sunda,  seperti  Rebo  Nyunda (berpakaian adat Sunda di lingkungan pemerintahan dan sekolah setiap hari Rabu). Pasangan  Ridwan  Kamil,  Uu  Ruzhanul  Ulum,  pernah  menjabat  sebagai  bupati Tasikmalaya. Tokoh ulama dan politikus PPP tersebut juga sering berpenampilan atau mengusung budaya Sunda. Pada pasangan No. 2, Deddy Mulyadi merupakan bupati Purwakarta periode 2008-2018, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar  Jabar,  yang  dikenal  gencar  mempromosikan  budaya  Sunda  dalam  berbagai kebijakannya, seperti mengganti istilah masjid agung dengan nama tajug gede.
Sementara  kandidat  atau  pasangan  kandidat  lainnya  kurang  begitu  kuat teridentifikasi  ke-Sunda-annya.  Dedy  Mizwar  merupakan  seorang  aktor  kawakan berdarah Betawi dan popularitasnya sebagai kandidat Pilgub Jawa Barat ditopang oleh posisinya  sebagai  wakil  gubernur  Jawa  Barat  mendampingi  Ahmad  Heryawan (periode  2013-2018).  Pada  pasangan  Asyik,  baik  Sudrajat  maupun  Syaikhu  kurang begitu  dikenal  sebagai  tokoh  yang nyunda .  Sudrajat  adalah  seorang  purnawirawan TNI  AD  yang  juga  kader  Partai  Gerindra,  sementara  Ahmad  Syaikhu  waktu  itu menjabat  sebagai  Ketua  Dewan  Pimpinan  Wilayah  (DPW)  PKS  Jawa  Barat  dan walikota  Bekasi  periode  2013-2018.  Pada  pasangan  No.  4,  Tb.  Hasanudin  dikenal
sebagai politisi Jawa Barat dan Ketua DPW PDIP Jawa Barat. Adapun pasangannya, Anton Charliyan, pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.
Tabel 1. Pasangan kandidat, partai politik pengusung, dan perolehan suara
Pasangan kandidat Partai politik pengusung Suara (%) Ridwan Kamil-Uu Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PPP  32,8 Tb. Hasanudin-Anton Charliyan PDIP 23 Sudrajat-Syaikhu Partai Gerindra, PKS, PAN 28,8 Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi Partai Demokrat, Partai Golkar 17

## Sumber : (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, 2018)
Ajang Pilgub Jabar tahun 2018 kemudian dimenangkan oleh pasangan Rindu. Kemenangan  Rindu  dalam  Pilgub  Jabar  tahun  2018  lalu  tidak  begitu  mengejutkan, sebab  dalam  berbagai  sigi  Ridwan  Kamil  senantiasa  menempati  posisi  sebagai kandidat  terpopuler  dengan  elektabilitas  tertinggi.  Perolehan  suara  tertinggi  kedua diraih  oleh  pasangan  Asyik.  Sementara  itu,  pasangan  2DM  dan  Hasanah  masing- masing meraih posisi suara terbanyak ketiga dan keempat. Berikut rincian perolehan suara Pilgub Jabar tahun 2018.

## Perilaku Memilih Orang Sunda
Aspek  pertama  yang  dibahas  tentang  perilaku  memilih  orang  Sunda,  yakni tentang  bagaimana  persepsi  pemilih  Sunda  terhadap  latar  belakang  etnisitas  atau seberapa besar mereka mempertimbangkan faktor etnisitas ketika memilih. Adapun dimensi  etnisitas  yang  digambarkan,  antara  lain  identitas  suku  dan  agama.  Selain etnisitas, dimensi sosiologis lainnya yang dapat mempengaruhi pertimbangan pemilih di  dalam  bilik  suara,  antara  lain  ketokohan,  partai  politik,  dan  keluarga.  Dimensi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor psikologis karena menyangkut preferensi selera yang sesuai dengan kepribadian individu pemilih.
Perilaku  memilih  biasanya  dikaitkan  dengan  faktor-faktor  sosiologis,  seperti identitas  agama,  suku,  dan  pertimbangan  keluarga.  Sementara  itu,  faktor-faktor psikologis  antara  lain  identifikasi  partai  dan  ketokohan.  Tetapi,  pada  penelitian  ini pembagian  semacam  itu  problematis.  Sebagai  contoh,  pertimbangan  berdasarkan kesamaan agama dan suku juga bisa berasal dari faktor psikologis. Karenanya, faktor- faktor agama, suku, ketokohan kandidat, partai politik merupakan faktor-faktor sosial yang biasanya dipertimbangkan oleh pemilih dalam memberian suara.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari exit  poll ,  pemilih  Sunda  menganggap penting  faktor  agama  dan  suku.  Hal  itu  diketahui  dari  kecenderungan  positif  yang sangat  tinggi,  yakni  sekitar  56  persen  sangat  setuju  dan  35  persen  setuju  atas pertimbangan agama ketika memilih. Hasil tersebut mengilustrasikan bahwa pemilih Sunda  memiliki  kecenderungan  religiusitas  yang  kuat  dalam  menentukan  pilihan. Karakter religius pemilih Sunda sebagaimana yang tercermin dari data tersebut juga
mengkonfirmasi 2 (dua) asumsi umum. Pertama, bahwa Jawa Barat merupakan daerah konservatif keagamaan (Hamayotsu, 2021; Pelletier, 2021). Kedua, orang Sunda dikenal sebagai pribadi yang religius. Nilai-nilai keagamaan (Islam) senantiasa melekat dalam praktik  kebudayaan  Sunda  yang  tercermin  dalam  frasa  populer  bahwa  “Sunda  itu Islam.”
Di  kalangan  pemilih  Sunda,  faktor  yang  dianggap  paling  penting  adalah kesamaan agama. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, alasan kesamaan agama mendapatkan impresi yang sangat tinggi. Tingginya kecenderungan pemilih dengan pertimbangan kesamaan agama sesuai dengan anggapan bahwa Jabar adalah daerah yang religius secara politik. Meskipun kecenderungan yang sama tidak berlaku dalam konteks Pemilu legislatif, dimana partai politik agama (Islam) kurang mendapatkan suara yang besar di Jabar. Tingginya impresi pemilih Sunda terhadap latar belakang suku  juga  merupakan  gejala  umum,  dimana  suku-suku  lain  pun  memiliki kecenderungan memilih kandidat dengan latar belakang suku yang sama.
Tabel 2. Faktor etnisitas dan sosio-kultural pemilih Sunda (dalam persen)
No Faktor STS TS N S SS 1 Satu agama 0,7 5,3 3 35 56 2 Satu suku 1,3 15,3 11,8 46,3 25,2 3 Ketokohan 1,5 18 18,7 46,3 15,5 4 Satu partai politik 2,7 27 19,5 38,3 12,5 5 Pengaruh keluarga 12,7 46,7 9,7 23,7 7,5
Catatan :
STS = Sangat tidak setuju TS = Sangat setuju N = Netral
S = Setuju SS = Sangat setuju
Di  samping  identitas  agama,  pemilih  Sunda  juga  menilai  faktor  kesukuan sebagai pertimbangan yang utama di dalam bilik suara. Dari hasil exit poll , diketahui bahwa  sebagian  besar  pemilih  Sunda  menyatakan  kesesuaiannya  dengan  faktor identitas  suku.  Sekitar  25,2  persen  responden  menyatakan  sangat  setuju  dan  46,3 persen  setuju  memilih  kandidat  dengan  melihat  latar  belakang  kesukuan.  Hasil  ini menunjukkan bahwa pemilih Sunda, yang mungkin juga sama seperti pemilih etnis lainnya, cenderung bersifat primordial. Namun, penting untuk dicatat bahwa situasi Pemilu yang menjadi lokus adalah Pilgub Jawa Barat tahun 2018, dimana faktor etnis kandidat  memiliki  relevansi  bagi  pemilih  dalam  konteks  kedaerahan.  Dengan  kata lain, primordialisme kesukuan tidak berdiri sendiri atau bersifat permanen melainkan dinamis dan berkelindan dengan faktor-faktor lainnya seperti lokus pemilihan, isu- isu, dan representasi etnis kandidat.
Pada Pilgub Jabar 2018, suara suku Sunda sebagian besar diraup oleh pasangan Rindu  dengan  raihan  44,5  persen.  Akan  tetapi  porsinya  tidak  terpaut  jauh  dengan
pasangan  Asyik  dengan  perolehan  34,5  persen.  Sementara  itu,  pasangan  2DM memperoleh suara dari pemilih Sunda sebesar 17,8 persen. Porsi terkecil dari pemilih Sunda diperoleh pasangan Hasanah yang meraih 3,2 persen suara (lihat Tabel 3). Dari data  tersebut,  terdapat  fakta  yang  cukup  menarik  yaitu  pasangan  Asyik  meraih perolehan suara pemilih Sunda yang cukup besar, padahal mereka dianggap kurang menonjol  tampil  sebagai  tokoh  Sunda.  Fenomena  tersebut  dapat  dibaca  secara kualitatif  berdasarkan  pengamatan  terhadap  dinamika  kontestasi  dan  dikaitkan dengan tingginya aspek religiusitas pada pemilih Sunda (lihat Tabel 2).
Perhelatan  Pilgub  Jabar  tahun  2018  berlangsung  di  tengah-tengah  konstelasi politik nasional, dimana Partai Gerindra, PKS, dan PAN mendukung Prabowo sebagai calon  kandidat  presiden  menjelang  Pemilu  tahun  2019.  Di  akar  rumput,  mereka didukung oleh kelompok-kelompok Islam yang bersimpati terhadap kekuatan oposisi pemerintahan Jokowi. Selama kampanye Pilgub, pasangan Asyik dan pendukungnya menggemakan #2019GantiPresiden sebagai  ekspresi  kekuatan  oposisi  terhadap kandidasi  kembali  Jokowi  di  2019.  Mobilisasi  akar  rumput  yang  cukup  masif  dan militan  di  kalangan  pendukung  pasangan  Asyik  memungkinkan  arus  suara  yang signifikan  kepada  mereka  (Djuyandi  dkk,  2019).  Padahal  sebelumnya  Asyik  bukan pasangan yang populer di kalangan warga Jabar.
Tabel 3. Pilihan pada Pilgub Jabar 2018
No  Suku Suara kandidat (persen) Rindu 2DM Asyik Hasanah 1 Sunda 44,5 17,8 34,5 3,2 2 Jawa 53,8 17,9 23,1 5,1 3 Batak 55,6 7,4 14,8 22,2 4 Minangkabau 30 10 60 0 5 Tionghoa 100 0 0 0
Pada aspek pilihan berdasarkan suku, kami mendalami apakah para responden memilih  berdasarkan  kesadaran  faktor  kesamaan  suku.  Dari  penulusuran  tersebut, ternyata  pemilih  pasangan  2DM  mendapatkan  impresi  paling  tinggi,  yakni  dengan 20,4  persen  responden  menyatakan  sangat  setuju  dan  42,7  persen  setuju.  Kandidat yang juga didukung pemilih yang menganggap faktor kesamaan suku adalah faktor penting adalah pasangan Rindu dengan besaran responden 19,2 persen menyatakan sangat setuju dan 42,1 persen setuju. Dengan kata lain kedua pasangan ini, yakni 2DM dan Rindu, memiliki impersona yang cukup tinggi sebagai sosok-sosok kandidat yang merepresentasikan tokoh Sunda.
Selain  faktor  identitas  etnisitas,  pemilih  Sunda  mempertimbangkan  faktor ketokohan kandidat. Dalam rezim pemilihan langsung, ketertarikan pemilih terhadap sosok kandidat ketimbang partai politik merupakan hal yang lumrah. Dalam konteks pemilihan  gubernur,  tampak  bahwa  ketokohan  atau  popularitas  kandidat  menjadi pertimbangan utama. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sekitar 15 persen responden
menyatakan sangat setuju dan 46,3 persen setuju bahwa ketokohan merupakan faktor penting dalam memilih kandidat.
Berbeda dengan aspek etnisitas dan ketokohan, aspek memilih karena pengaruh keluarga dan kesamaan partai politik kurang begitu dominan dalam perilaku memilih orang  Sunda.  Sedikit  pemilih  Sunda  yang  menganggap  keluarga  sebagai  referensi pilihan politik. Sebagaimana terlihat dari Tabel 2, responden yang mengaku sangat setuju dengan pilihan keluarga hanya 7,5 persen dan 23,5 persen setuju. Karena itu, pemilih  Sunda  dapat  dikategorikan  sebagai  pemilih  yang  relatif  independen  dari preferensi  keluarganya.  Pada  faktor  kesamaan  partai,  pada  Tabel  2  terlihat  bahwa responden  yang  sangat  setuju  hanya  12,5  persen  dan  38,3  persen  yang  menyatakan setuju.  Pada  Tabel  3,  responden  yang  merasa  tidak  terikat  partai  politik  tertentu sebesar  72,2  persen,  yang  menandakan  pemilih  Sunda  tergolong  memiliki  tingkat identifikasi  partai  ( party  id )  yang  rendah.  Hasil  ini  memverifikasi  kecenderungan nasional  bahwa  kesamaan  partai  dalam  Pemilu  eksekutif  bukan  keutamaan  bagi pemilih. Dari hasil sigi Indikator Politik Indonesia, misalnya, hanya sekitar 6,8 persen responden yang merasa memiliki kedekatan dengan partai politik (Salabi, 2021).
Dari  para  responden  yang  mengaku  dekat  dengan  partai  politik,  Partai  Bulan Bintang (PBB) memiliki pendukung paling banyak. Besarnya ormas Islam Persatuan Islam (Persis) di Jawa Barat sepertinya menjadi faktor di balik kuatnya loyalis PBB. Selanjutnya, Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra juga memiliki pendukung loyal dari orang Sunda dengan kisaran party id 4-5 persen. Sementara itu, partai politik Islam lainnya  mendapatkan  impresi  0,5-3  persen  dari  orang  Sunda.  Namun  dalam penyelenggaraan Pemilu pasca Soeharto, partai politik yang mendapatkan suara besar di Jabar secara relatif konstan diantaranya Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra, PKS, dan  Partai  Demokrat.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  meskipun  pemilih  di  Jabar dikenal religius ternyata partai politik bercorak Islam tidak dominan dari perolehan suara.

## Tabel 4. Afiliasi politik pemilih dari suku Sunda
No Partai politik Persentase 1 PBB 7,7 2 Partai Golkar 4,8 3 PDIP 4,3 4 Partai Gerindra 4 5 PPP 2,5 6 PKB 1 7 PAN 0,8 8 Demokrat 0,8 9 PKS 0,8 10 Nasdem 0,7 11 PSI 0,3 12 Independen 72,2
Aspek  berikutnya  yang  kami  analisis  terkait  perilaku  memilih  orang  Sunda adalah  bagaimana  persepsi  mereka  terhadap  karakteristik  personal  dari  kandidat.
Gambaran  tersebut  mengindikasikan  bagaimana  pemilih  Sunda  membayangkan karakteristik  ideal  seorang  pemimpin.  Adapun  dimensi  karakteristik  personal kandidat  yang  ditelaah  lebih  lanjut  adalah  sifat  atau  personal  yang  melekat  pada kepribadian  kandidat,  antara  lain  ramah/santun,  berpenampilan  menarik,  dan tegas/berwibawa. Sementara di sisi lain yang juga diketahui adalah kapasitas personal, seperti  tingkat  pendidikan,  perhatian  terhadap  rakyat,  bersih  dari  korupsi,  dan pengalaman  di  dalam  pemerintahan.  Berbagai  dimensi  tersebut  mewakili kecenderungan preferensi personal kandidat atas dasar kesesuaiannya dengan nilai dan norma di masyarakat yang mengedepankan kualitas kepribadian dan kompetensi dari seorang pemimpin.
Tabel 5. Preferensi pemilih Sunda terhadap kandidat (dalam persen)
No Karakteristik STS TS N S SS 1 Ramah dan santun 0,2 0,7 6,2 52 41 2 Berpenampilan menarik 0,1 5 8,9 53,7 27,2 3 Tegas dan berwibawa 0,2 0 6,8 52,3 40,7 4 Berpendidikan 0,2 0,3 4,2 47,8 47,5 5 Perhatian pada rakyat 0,2 0,8 8,7 48,3 42 6 Bersih dari korupsi 0,2 0,5 9,8 46,3 43,2 7 Berpengalaman di pemerintahan 0,5 4,8 8,2 51,8 34,7
Catatan :
STS = Sangat tidak setuju TS = Sangat setuju N = Netral S = Setuju

## SS = Sangat setuju
Berdasarkan  data  yang  tertera  pada  tabel  di  atas,  para  pemilih  Sunda  tentu menunjukkan  keserasiannya  dengan  nilai-nilai  ideal  seorang  pemimpin.  Semua dimensi  karakteristik  pemimpin  yang  positif  mendapatkan  impresi  tinggi.  Namun, dari semua dimensi yang ada pemilih Sunda cenderung memberikan preferensi yang lebih tinggi pada aspek kepribadian terutama pada sikap dan kompetensi, utamanya pada  pendidikan.  Impresi  paling  tinggi  adalah  kandidat  dengan  karakter berpendidikan, yang mana 47,5 persen responden menyatakan sangat setuju dan 47,8 persen setuju. Karakter berikutnya yang disukai oleh pemilih Sunda ialah tegas dan berwibawa dengan 40,7 persen responden menyatakan sangat setuju dan 52,3 persen setuju. Hal tersebut mencirikan bahwa preferensi atas karakteristik kandidat memiliki relevansi dengan budaya politik orang Sunda yang dikenal menyukai sosok pemimpin yang cerdas (berpendidikan), tegas dan berwibawa, serta hubungan sosial yang ramah dan santun.
Perilaku  memilih  diasumsikan  dibentuk  oleh  kesadaran  pemilih  akan  kondisi sosial  ekonomi  yang  mereka  alami  atau  amati  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sub- bahasan  ini  menggambarkan  isu-isu  yang  dianggap  penting  bagi  pemilih  Sunda.
Berdasarkan hasil exit poll , isu pengangguran menempati posisi yang paling menjadi perhatian  para  responden  dengan  31,1  persen.  Isu-isu  lainnya  yang  juga  menjadi keprihatinan pemilih Sunda adalah kemiskinan dan kesejahteraan masing-masing 16 persen dan 14 persen, serta korupsi 10,6 persen. Persepsi responden tersebut sejalan dengan  fakta  bahwa  pengangguran  dan  kemiskinan  yang  masih  menjadi permasalahan  di  Jabar.  Berdasarkan  data  BPS  tahun  2020,  jumlah  pengangguran terbuka  di  Jabar  mencapai  10,46  persen  (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat, 2021b). Angka tersebut lebih tinggi dari jumlah pengangguran nasional sebesar 7,07 persen  pada  Agustus  2020  (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat,  2020).  Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mengalami kenaikan sekitar 544 ribu  jiwa.  Total  penduduk  miskin  menjadi  3,92  juta  jiwa  (7,88  persen)  (Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Jawa  Barat,  2021a).  Kemiskinan  di  Jawa  Barat  tergolong  tinggi, meskipun secara statistik masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 9,78 persen pada bulan dan tahun yang sama (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021a).
Tabel 6. Isu-isu paling penting bagi pemilih (dalam persen)
No Isu Sunda Jawa Batak  Minang- kabau Tionghoa 1 Pengangguran 31,1 25,3 0 20 12,5 2 Kemiskinan 16 14,9 0 0 12,5 3 Kesejahteraan 14 14,3 0 10 0 4 Korupsi 10,6 18,2 15 60 50 5 Kerusakan lingkungan 6,7 7,1 0 0 0 6 Infrastruktur 5,2 8,4 33 0 25 7 Diskriminasi 0 0 11,1 0 0 8 Pendidikan 0 0 14,8 0 0 9 Islam 0 0 0 10 0 10 Lainnya 16,4 11,8 26 0 0
Data  di  atas  mengindikasikan  bahwa  pemilih  Sunda  mempertimbangkan kandidat yang memberikan perhatian pada isu-isu sosial ekonomi yang dihadapi oleh kebanyakan orang Sunda. Kecenderungan yang berbeda ditunjukkan oleh etnis lain yang  secara  sosial  ekonomi  tergolong  mapan  atau  banyak  dari  kalangan  pedagang, seperti suku Minangkabau dan etnis Tionghoa yang lebih memberikan perhatian pada isu  korupsi.  Menariknya,  meskipun  pemilih  Sunda  memiliki  preferensi  tinggi terhadap  kandidat  yang  berpendidikan,  tidak  ada  responden  yang  memberikan perhatian pada isu pendidikan dalam situasi Pilgub Jabar tahun 2018.

## Penutup
Dari pemaparan hasil di atas, diketahui bahwa dari hasil kajian perilaku memilih menunjukkan  tidak  terdapat  keunikan  dari  preferensi  pemilih  Sunda  yang kecenderungan memilih berdasarkan agama dan etnisitas. Preferensi demikian juga berlaku pada suku lainnya. Namun, temuan kajian ini menegaskan bahwa perilaku
memilih berdasarkan etnisitas pada pemilih Sunda tetap utama, meskipun di tengah modernisasi, kompleksitas demografis, dan urbanisasi. Kecenderungan tersebut juga tidak  berarti  berlaku  permanen  pada  setiap  Pemilu  ataupun  menandakan  situasi perpecahan  yang  mendorong  pemilih  Sunda  mengevaluasi  kandidat  dari  latar belakang  agama  dan  etnisnya.  Sejalan  dengan  Horowitz  (1985),  kajian  ini  menilai bahwa  preferensi  atas  etnisitas  yang  cukup  tinggi  di  kalangan  pemilih  Sunda  lebih pada  faktor  psikologis  dalam  mempertahankan  status  kesundaan  di  Jabar  sebagai kesatuan politik. Hal tersebut juga dimungkinkan oleh adanya motivasi pilihan pada Pemilu sebagai ekspresi dari suku Sunda dalam memperkuat identitas yang terhubung dengan tanah kelahirannya, Jabar.
Tulisan  ini  juga  mendukung  pernyataan  Nathan  (2016)  bahwa  berlakunya preferensi pemilih berdasarkan etnis terhadap kandidat tetap sejalan dengan proses politik  yang  demokratis.  Hal  itu  terindikasi  dari  absennya  friksi  ataupun  gejolak berlatar  sentimen  etnisitas  antar-pendukung  kandidat  pada  saat  kontestasi  Pilgub Jabar  tahun  2018.  Namun,  kondisi  demikian  juga  turut  dimungkinkan  oleh  sifat kontestasi yang diikuti oleh para kandidat yang relatif homogen dari aspek etnisitas atau setidaknya tidak ada kandidat yang menonjolkan identitas yang berbeda dengan Suku  Sunda.  Kontestasi  Pilgub  Jabar  tahun  2018  juga  terbebas  dari  upaya-upaya kandidat  dalam  menjadikan  etnisitas  sebagai  isu  populis  dalam  rangka mengendalikan sumber daya. Dengan demikian, absennya strategi etnis menjadikan kontestasi Pilgub tidak mengarahkan dimensi etnis sebagai kekuatan instrumentalis di tengah-tengah masyarakat multi etnik di Jawa Barat.
Dilihat  dari  keterkaitannya  dengan  budaya  politik  Sunda,  perilaku  memilih pada  pemilih  Sunda  menunjukkan  karakter  atau  budaya  politik  orang  Sunda. Pertama, budaya Sunda identik dengan religiusitas yang tinggi. Hal tersebut tampak dari faktor agama menjadi preferensi tertinggi dalam pertimbangan pemilih Sunda dan  selaras  dengan  frasa  populer  di  kalangan  orang  Sunda  bahwa  Sunda  identik dengan  Islam.  Tetapi,  religiusitas  dalam  budaya  politik  Sunda  tidak  dalam  makna konservatisme politik yang mengancam nilai-nilai kemajemukan. Sebagaimana yang diungkapkan Warnaen (1987), orang Sunda tidak menyukai perebutan kekuasaan yang menjadikan  suasana  kekeluargaan  menjadi  rusak.  Dalam  realitas  politik  yang  juga terungkap pada data kajian ini, pilihan politik orang Sunda relatif cair, independen, dan  bahkan  tidak  terpaku  pada  partai  politik  bercorak  agama.  Religiusitas  dalam budaya politik Sunda lebih tepat dipahami sebagai etik yang harus ditampilkan dalam karakter  personal  kandidat  dan  kebijakan  yang  harmoni  dengan  nilai  dan  norma budaya masyarakat.
Kedua,  dalam  menilai  sosok  kandidat  pemilih  Sunda  mengedepankan  sosok yang  berpendidikan  atau  cerdas,  ramah  dan  santun,  serta  berwibawa.  Kualitas personal  tersebut  sejalan  dengan  budaya  politik  yang  terkandung  dalam  mitos Pangeran Padjadjaran yang mengedepankan karakter pemikir, pasif, dan berwibawa. Kesukaan  pemilih  Sunda  pada  karakter  pemimpin  yang  cerdas  selaras  dengan
berbagai  mitos  dan  cerita  rakyat  dengan  figur  utamanya  yang  cerdik,  seperti Ciungwanara  dan  Si  Kabayan.  Preferensi  atas  sosok  yang  ramah  dan  santun menyiratkan  sebagian  sifat  orang  Sunda  itu  sendiri  yang  cenderung  menghindari konflik  atau  persaingan.  Dalam  konteks  politik,  sikap  seperti  ini  dapat  mendorong budaya  politik  yang  pasif.  Preferensi  atas  karater  pemimpin  berwibawa mencerminkan bahwa budaya politik orang Sunda menuntut adanya penghormatan. Budaya  politik  orang  Sunda  yang  juga  terkonfirmasi  dalam  kajian  ini  adalah  sifat paradoksal,  yang  mana  di  satu  sisi  orang  Sunda  menyukai  pemimpin  yang  cerdas, tetapi  di  sisi  lain  mereka  tidak  begitu  perhatian  terhadap  isu  pendidikan.  Paradoks tersebut barangkali terkait dengan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh orang  Sunda,  yakni  ketimpangan  sebagai  akibat  modernisasi  dan  urbanisasi  yang masif dan cepat sehingga isu-isu yang disoroti oleh pemilih Sunda cenderung pada masalah kesejahteraan.
Pada akhirnya kajian ini mengemukakan adanya refleksi budaya politik dalam perilaku  memilih  yang  disasar  pada  populasi  etnik.  Kajian  perilaku  pemilih  untuk mengungkap  budaya  politik  etnik  dapat  digunakan  dalam  upaya  memahami keterkaitan  ciri-ciri  etnisitas  pada  kelompok  etnik  dalam  proses  politik,  utamanya pemilihan.  Kajian  ini  mengandung  kekurangan-kekurangan,  antara  lain  tidak dilengkapi  dengan  pendalaman  hasil  wawancara  atau Focus  Group  Discussion (FGD dari  para  tokoh  budayawan  dan  politisi  Sunda.  Namun,  tulisan  ini  dapat mengilustrasikan  budaya  politik  kontemporer  pada  suku  Sunda  dan  temuan- temuannya  penting  untuk  diperdebatkan  lebih  lanjut  dalam  kajian  budaya  politik kontemporer.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Pusat Studi Politik dan Demokrasi FISIP Universitas Padjadjaran karena telah membantu dalam penyediaan data.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari dana Hibah Internal Unviersitas Padjadjaran (HIU).

## Daftar Pustaka
Al-Banjari, M. (2017). Budak Angon: Diskursus Kepemimpinan Sunda Menuju Kekuasaan .
Universitas Padjadjaran, Bandung.
Almond, G., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations . New Jersey: Princeton University Press.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat.  (2020,  July  15).  Tingkat  Kemiskinan  Jawa Barat  Maret  2020  Sebesar  7,88  persen  dan  Ketimpangan  Pendapatan  Sebesar 0,403.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021a, February 15). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021b, February 18). Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen.
Barelly,  A.  M.,  Muhammad,  M.,  Kambo,  G.  A.,  &  Abdillah,  A.  (2021).  The  Political Identity  of  Ethnicity  in  the  Local  Election  of  Makassar  City  2018. Journal  of Governance , 6 (2). https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12719
Barth, F. (1959). Political Leadership Among Swat Pathans . London: Athlone Press.
Berezin,  M.,  Sandusky,  E.,  &  Davidson,  T.  (2020).  Culture  in  Politics  and  Politics  in Culture:  Institutions,  Practices,  and  Boundaries.  In  T.  Janoski,  C.  De  Leon,  J. Misra, & I. W. Martin (Eds.), The New Handbook of Political Sociology (pp. 102–131). New York: Cambridge University Press.
BPS-Jabar. (2020). Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2020 . Bandung.
Burns, G. (1996). Studying the political culture of American Chatolicism. Sociology of Religion , 57 (1), 37–53.
Chandra,  K.  (2014). Why  Ethnic  Parties  Succeed .  Cambridge:  Cambridge  University Press.
Chauchard, S. (2016). Unpacking ethnic preferences: Theory and micro-level evidence from north India. Comparative Political Studies , 49 (2).
https://doi.org/10.1177/0010414015609356
Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M. Z., & Drajat, D. (2019). Strategi Kampanye Sudrajat- Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Journal of Political Issues , 1 (1).
Dobratz,  B.  A.,  Waldner,  L.  K.,  &  Buzzel,  T.  (2016). Power,  Politics,  and  Society:  An Introduction to Political Sociology . New York: Routledge.
Foster,  C.  R.  (1982).  Political  Culture  and  Regional  Ethnic  Minorities. The  Journal  of Politics , 44 (2), 560–568. https://doi.org/10.2307/2130600
Geertz, C. (1976). The Religion of Java . Chicago: University of Chicago Press.
Gowricharn,  R.  (2019).  The  decline  of  ethnic  voting  patterns  in  plural  societies:
Evidence from Suriname. Politics , 39 (4). https://doi.org/10.1177/0263395718782388
Hale, H. E. (2004). Explaining ethnicity. Comparative Political Studies , 37 (4), 458–485.
Hamayotsu,  K.  (2021).  Making  the  majority  in  the  name  of  Islam:  Democratization, moderate-radical coalition, and religious intolerance in Indonesia. In C. Formichi (Ed.), Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy (pp. 58–83). Ithaca: Cornell University Press.
Higashikata, T., & Kawamura, K. (2015). Voting behavior in Indonesia from 1999 to 2014: Religious cleavage of economic performance? In Institute of Developing Economics .
Horowitz, D. (1985). Ethnic Groups in Conflict . Berkeley: University of California Press.
Kolne,  Y.,  &  Festianto,  D.  (2018).  Politik  Etnis  Flores  Timur  di  Kabupaten  Timor Tengah Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Politika , 9 (2), 82–92.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. (2018, July 8). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
Kristianus.  (2016).  Politik  dan  Strategi  Budaya  Etnik  dalam  Pilkada  Serentak  di Kalimantan Barat. Indonesian Political Science Review , 1 (1), 87–101.
Liadi,  H.  F.,  &  Erawati,  D.  (2020). Politik  Identitas  pada  Pilkada  Kalimantan  Tengah: Tatapan  Mata  Warga  Bakumpai  terhadap  Pilkada  Kalimantan  Tengah .  Surabaya: Airlangga University Press.
Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior  in  Indonesia. Comparative  Political  Studies , 40 (7),  832–857. https://doi.org/10.1177/0010414006292113
Long, J. D., & Gibson, C. C. (2015). Evaluating the roles of ethnicity and performance in African elections: Evidence from an exit poll in Kenya. Political Research Quarterly , 68 (4). https://doi.org/10.1177/1065912915608946
Madrid, R. L. (2010). The Rise of Ethnic Politics in Latin America. In The Rise of Ethnic Politics  in  Latin  America .  Cambridge:  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139022590
Mujani,  S.  (2020).  Religion  and  Voting  Behavior:  Evidence  from  the  2017  Jakarta Gubernatorial  Election. Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies , 58 (2),  419–450. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.419-450
Nathan, N. L. (2016). Local Ethnic Geography, Expectations of Favoritism, and Voting in Urban Ghana. Comparative Political Studies , 49 (14). https://doi.org/10.1177/0010414016655540
Nelson, D. C. (1979). Ethnicity and Socioeconomic Status as Sources of Participation: The Case for Ethnic Political Culture. American Political Science Review , 73 (4), 1024– 1038. https://doi.org/10.2307/1953987
Nope, K. F. N., Herdiansah, A. G., & Darmawan, W. B. (2021). Politisasi Identitas dalam Pemilihan Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. Wacana Publik , 15 (1), 35–41.
Pelletier,  A.  (2021).  Competition  for  religious  authority  and  Islamist  success  in Indonesia. Comparative Politics , 53 (3).
Qodim, H. (2013). Politik Identitas Sunda: Pergulatan Ideologi Kebudayaan dan Politik Kekuasaan. In Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
Robinson, A. L. (2014). National versus ethnic identification: Modernization, colonial legacy, and the origins of territorial nationalism. World Politics. World Politics , 66 , 709–746.
Salabi, A. (2021, February 8). Party ID Rendah, Pemilih Merasa Lebih Terwakili oleh Anggota DPR, Bukan Partai.
Sujatmiko, I. G. (2014). Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di
Republik Indonesia. Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 19 (1), 1–26. https://doi.org/10.7454/mjs.v19i1.4327
Sumardjo, J. (2015). Sunda: Pola Rasionalitas Budaya . Bandung: Kelir.
Syukur, A. (2011). Islam, Etnisitas, dan Politik Identitas: Kasus Sunda. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 35 (2), 407–426. https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.151
Van Bruinessen, M. (1989). Agha, Shaikh and State: The Social and Political Structures of Kurdistan . London: Zed Books.
Warnaen, S. (1987). Pandangan Hidup Orang Sunda Seperti Tercermin Dalam Tradisi Lisan dan Sastra Sunda; Penelitian Tahap II (Konsistensi dan Dinamika). . Bandung.
Zuhro,  S.,  Sumarno,  Pahlemy,  W.,  Rochayati,  N.,  Mulyani,  L.,  &  Iskandar,  I.  (2009). Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali . Yogyakarta: Ombak.

## Tentang Penulis
Ari Ganjar Herdiansah merupakan dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Poitik  (FISIP)  Universitas  Padjadjaran. Spesialisasinya terletak pada kajian sosiologi politik yang mencakup area riset antara lain budaya politik, politik Islam, dan gerakan sosial.
Husin M. Al-Banjari adalah dosen di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik (FISIP) Universitas Padjadjaran. Mengkhususkan diri pada kajian politik Sunda, kepemimpinan politik, dan politik Islam.