Forum Warga Peduli Anak Jalanan Solusi Memandirkan Anak Jalanan Oleh : Syaeful Badar, S.Ag, MA
viabadar@yahoo.com

## ABSTRAK
(Pemberdayaan  Forum  Warga  Peduli  Anak  Jalanan  Sebagai  Model  Alternatif Membangun  Jejaring  Pendampingan  Pola  Asuh  Untuk  Meningkatkan  Akses Anak  Jalanan  Memperoleh  Kemudahan    Layanan  Kesehatan,  Layanan Pendidikan  dan  Layanan    Hukum.  Tulisan  ini  disusun  untuk  mengembangkan pemberdayaan  peduli  pada  persoalan  anak  jalanan  yang  di  lakukan  oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  Masyarakat  dalam  Program  PNPM  Peduli PKBI di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan).

## ABSTRACT
(Empowerment of Street Children Peduli Peduli Forum as an Alternative Model to Build  a  Nutrition  Assistance  Network  for  Improving  Access  to  Street  Children Gaining  Ease  of  Health  Services,  Education  Services  and  Legal  Services  This paper  is  structured  to  develop  the  empowerment  of  caring  on  street  children issues  by  NGOs  and  Community  in  PNPM  Peduli  PKBI  Program  in  South Sulawesi Province and South Kalimantan Province)

## Pendahuluan
Anak  sebagai  tunas,  potensi,  dan generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa  memiliki  peran  strategis,  ciri,  dan  sifat khusus  sehingga  wajib  ilindungi  dari  segala bentuk  perlakukan  tidak  manusiawi  yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.  Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Dunia anak adalah dunia bermain, ceria, bahagia  dan  menyenangkan,  namun  terkendali karena  dunia  bermain  bagi  anak  adalah  sistem untuk  tumbuh  dan  berkembang,  menyalurkan minat,  bakat  dan  kecerdasan,  sehingga  korelasi yang  harus  di  kembangkan  adalah  menciptakan lingkungan  yang  ramah,  nyaman,  aman  dan kondusif  bagi  tumbuh  kembangnya  anak. Menjadi tanggungjawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang layak anak.
Undang-Undang  Nomer  35  tahun  2014 yang  merupakan  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomer  23  tahun  2002  tentang
Perlindungan Anak, pasal 1 menyebutkan : Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Selanjutnya  pasal  2  menyebutkan  bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  dunia  anak jalanan  rentan  menghadapi  persoalan  hukum yaitu  tindakan  melanggar  hukum  baik  yang bersifat  pelanggaran  ringan  hingga  pelanggaran berat.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (SPPA)  sudah  ditetapkan  dalam  pasal  5 ayat  1  bahwa  SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pengertian keadilan restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan pemulihan kembali  pada
keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan . Aturan  tersebut  jelas  menekankan  pentingnya perlindungan  hukum  bagi  anak  termasuk  anak jalanan  agar  tidak  ditempatkan  sebagai  pelaku kriminal  sebagaimana  orang  dewasa  yang melakukan kejahatan.
Anak Jalanan :
Dalam  Undang-Undang  Nomer  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak,  istilah  anak jalanan  tidak  tertuang  yang  ada  istilah  anak terlantar  yang  tertuang  pada  pasal  1  ayat  6  “ Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannnya  secara  wajar,  baik  fisik,  mental, spiritual  maupun  sosial.  Istilah  anak  jalanan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomer  8  Tahun  2012,  tentang pedoman  pendataan  dan  pengelolaan  data penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  dan potensi    sumber    kesejahteraan  sosial,  anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5 tahun hingga 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan, pengemis, pengamen,  jualan  koran,  jasa  semir  sepatu  dan mengelap  mobil,  atau  anak  yang  rentan  bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di  jalanan  yang  menghabiskan  sebagian  besar waktunya  untuk  melakukan  kegiatan  hidup sehari-hari  dengan  menghabiskan  waktunya  di jalan  maupun  di  tempat-tempat  umum  atau mencari  nafkah  dan  berkeliaran  di  jalanan maupun  di  tempat-tempat  umum. Dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Mencari  nafkah  untuk  membantu  orang tuanya.
2. Bersekolah atau tidak bersekolah.
3. Keluarganya tidak mampu.
4. Tinggal dengan orang tua atau melarikan diri dari rumah atau tinggal di jalanan  sendiri  maupun  bersama-sama teman-teman,  seperti  di  emperan  toko, terminal, dan sebagainya.
5. Mempunyai  aktivitas  di  jalanan  baik terus  menerus  maupun  tidak,  minimal  4 sampai 6 jam perhari.
6. Berkeliaran tidak menentu dan sebagainya.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  jalanan adalah:
1. Anak yang hidup dan ada di jalanan.
2. Masih  memiliki  keluarga  (Ayah,  Ibu, kakak, dan adik).
3. Keluarga miskin, akibatnya putus sekolah dan sulit akses kesehatan.
4. Pulang  ke  rumah  hanya  untuk  tidur  dan istirahat.
5. Tidak memiliki keluarga atau kabur dari rumah  dan  tinggal  bersama  teman sebaya.
Masalah Anak Jalanan: Masalah Kebijakan Umum Kebijakan Khusus -Kekerasan fisik dan pelecehan seks  yang  di lakukan oleh senior maupun aparat.
-Putus sekolah  dan pergaulan bebas  serta sulit mengakses layanan kesehatan karena  tidak memiliki identitas diri. -Rentan melanggar hukum. Undang- Undang Nomer 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan dari Undang- Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya menyebutkan anak terlantar.
Peraturan Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2012. Anak jalanan bisa di kategorikan anak yang masih  memiliki keluarga namun banyak menghabiskan sebagian waktunya di luar rumah/jalan. Anak jalanan
yang berkelompok dan  tinggal  di jalanan atau tempat-tempat umum.
Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa masalah  yang  dihadapi  oleh  anak  jalanan berkaitan  dengan status  sosial dan persoalan hukum:
1. Status sosial anak jalanan dalam hal ini adalah  kedudukan  anak  jalanan  di masyarakat  menurut  pandangan  di masyarakat. Masyarakat biasanya memandang  bahwa  anak  jalanan  adalah anak yang terlantar dan menggelandang, sehingga  dianggap  tidak  memiliki  masa
depan  yang  cerah.  Konsekuensi  dari pengakuan  ini  tentunya  menyebabkan status  sosial  anak  jalanan  berada  pada posisi  yang  sangat  rendah  dan  tidak diakui,  sehingga  masyarakat  menjauhi mereka  bahkan  ada  beberapa  anggota masyarakat  yang  merasa  terancam  oleh keberadaan  mereka.  Hal  tersebut  dapat dikatakan sebagai tidak adanya penerimaan dan pengakuan sosial terhadap  anak  jalanan  atau  dikenal dengan eksklusi  sosial terhadap  anak jalanan.
2. Persoalan  hukum anak  jalanan  yang selalu  dihadapi  anak  jalanan  yaitu  anak yang  menjadi korban atau saksi atau pelaku tindak pidana. UU SPPA nomor
11 tahun 2012 sudah mengatur
kedudukan  hukum  anak  jalanan  jika sedang  berhadapan  dengan  hukum. Ketentuan di UU SPPA mengacu prinsip yang terbaik bagi anak. Namun pelaksanaan  UU  SPPA  ini  masih  jauh dari  harapan  yang  diatur  di  dalam undang-undang tersebut. Maka pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan SPPA dengan konsekuen. Selama  pelaksanaan  SPPA  masih  buruk dapat dikatakan tidak ada perlindungan hukum yang adil bagi anak jalanan.
Namun  masyarakat  tidak  bisa  dianggap sebagai  penyebab  eksklusi  sosial  terhadap  anak jalanan,  pemerintahpun  memiliki  kontribusi terhadap  rendahnya  status  sosial  anak  jalanan. Mengapa pemerintah bertindak demikian?
Karena  anak  jalanan  selalu  bisa  ditemui  sedang berhadapan dengan  hukum.  Ringkasnya  anak jalanan selalu menghadapi persoalan hukum.

## Pemberdayaan Masyarakat :
Pasal  45  Ayat  1  UU  Nomer  35  Tahun 2014  mengatakan,  pemerintah,  masyarakat  dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang  mengganggu  kesehatan  dan  tumbuh kembang  anak.  Sementara  pada  pasal  72  ayat  1 disebutkan  masyarakat  berperan  serta  dalam perlindungan  anak,  baik  secara  persorangan maupun  kelompok.  Sementara  pada  ayat  3  di sebutkan  bahwa  peran  masyarakat  dalam penyelenggaraan perlindungan anak
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan dengan cara:
a. Memberikan  informasi  melalui  sosialisasi dan  edukasi  mengenai  hak  anak  dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
b. Memberikan  masukan  dalam  perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
c. Melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
e. Melakukan  pemantauan,  pengawasan  dan ikut bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak.
f. Menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
g. Berperan  aktif  dengan menghilangkan pelabelan  negatif  terhadap  anak  korban sebagaimana dimaksusd pada pasal 59.
h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
Untuk membangun sistem
penanggulangan anak jalanan berbasis masyarakat,  maka  kita  perlu  merumuskan langkah dan tujuan serta strategi dan tahapan apa yang akan di lakukan, namun secara garis besar bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan  anak  jalanan  harus  melibatkan 3  komponen,  yaitu  masyarakat,  keluarga  dan anak,  dengan  tetap  mengedepankan  hak  anak dalam  mendapatkan  perlindungan,  pendidikan dan kesehatan.
Eksklusi Sosial Anak Jalanan :
Pelayanan Sosial Penerimaan Sosial Kebijakan  Layanan Kesehatan :
Jamkesmas dan fasilitas mengakses layanan kesehatan dasar (PKM) belum diterima Stigma yang melekat dan adanya diskriminasi dari
lingkungan dan masyarakat :  Kotor, bau, jelek dan tidak sehat
 Akses kepemilika n administra si kependudu kan (KK & KTP) yang dinilai rumit dan kadang
secara merata, merasa dipersulit dalam layanan dan layanan yang tidak ramah  Lingkungan : Sanitasi buruk, sarana MCK sangat tidak memadai  Akses Pendidikan : Sekolah gratis yang terakses hanya sampai SD  Ruang publik : Tidak tersedia area khusus bermain anak & lapangan olahraga  Bantuan Sosial/Ekon omi :
Pemberian Raskin, BLT, PKH tidak merata,
bantuan ekonomi
modal usaha tidak ada,
 Fasilitas Dasar : Tempat
tinggal bukan hak
 Miskin, pemalas, suka minta- minta  Gelandanga
n, tidak punya rumah, susah mengurus diri
 Kriminal, pemabuk dan pengganggu ketertiban masyarakat
 Tidak beragama, tidak suka beribadah  Tidak diajak berartisipasi sehingga keengganan mengikuti kegiatan- kegiatan sosial dan kewargaan karena status kemiskinan dan stigma negatif yang melekat
 Di anggap sebagai object saja dalam partisipasi politik,
dimanfaatka n sebagai kantung- kantung
suara,
namun tidak memiliki ada pungutan
 Rentan terhadap penertiban PERDA pembinaan anak jalanan, gelandang an, pengemis dan pengamen  PERDA pembinaan anak jalanan, gelandang an, pengemis dan pengamen , dilihat sebagai penangkap an kriminal dan manusiawi , pembinaan yang dilakukan tidak komprehen sif karena berbasis pada prasangka sebagai penyakit masyaraka
t.
 Tidak memiliki kepastian
hukum,
tidak
mendapat
milik (numpang), Tidak ada Air bersih, Listrik hanya menyantol dari masyarakat sekitar daya tawar yang konkrit dalam aspirasi komunitas. akses layanan bantuan hukum,
mengacu kepada PERDA perlindung an anak.  Layanan kesehatan, bantuan sosial diskrimina tif

## Aspek Pelayanan Sosial
1. Tersedianya  akses  layanan  sosial  yang mudah. baik dan dapat diakses oleh semua
2. Terbangunnya  dukungan  dari  pemerintah dan  masyarakat  dalam  menghubungkan layanan  sosial  dengan  komunitas  terutama dalam hal peningkatan skill dan ketrampilan.
3. Terdapatnya  kesadaran    komunitas  untuk mengakses layanan sosial

## Aspek Penerimaan Sosial
1. Terdaftarnya  anggota  komunitas  yang berasal  dari  luar  pulau  /pendatang  sebagai penduduk resmi
2. Terbangunnya pola relasi yang sehat antara anak,  orang  tua,  RT/RW  dan  masyarakat disekitar  tempat  tinggal  anak  Tersedianya forum  partispasi  komunitas  dalam  akses sosial dan politik
3. Tersedianya dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar komunitas bisa melakukan partisipasi sosial-politik
4. Terdapatnya  kesadaran  komunitas  dalam berpartisipasi sosial-politik
5. Terbentuknya forum warga peduli anak
6. Terdapatnya dukungan dari tokoh masyarakat/tokoh agama/ulama kepada forum warga peduli anak
Aspek Kebijakan
1. Tersosialisasinya Perda-perda yang berkenaan  dengan  ketertiban  social  pada komunitas.
2. Terdapatnya keberpihakan masyarakat terhadap  pemenuhan  Hak-hak  Dasar  dan perlindungan  anak  pada  komunitas  dan orang tuanya.
3. Terdapatnya  kesadaran  komunitas  akan akses hukum/kebijakan publik
4. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan ketrampilan kepada komunitas.  Terdapatnya  kebijakan  yang berpihak pada komunitas (produk/ implementasi kebijakan)
5. Terdapatnya keberpihakan masyarakat
terhadap pemenuhan HAM pada komunitas
Untuk  mencapai  perubahan  sosial  maka diperlukan  jaringan  hubungan  relasi  pola  asuh yang akan membawa penaruh terhadap penerima manfaat,  adapun  simpul  aktor  hubungan  relasi pola asuh sebagai berikut :
Anak Anak/remaja laki-laki, Anak/remaja perempuan. Keluarga Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Paman, Tante, Kakek/Nenek. Tetangga Orang yang dituakan, Preman/Jagoan, Toma, Toga, dan Kader. Lingkungan  Ketua RT/RW, Ibu-ibu PKK,
Posyandu, Majelis Taklim, Keamanan, antar komunitas. Masyarakat   Puskesmas, Sekolah, Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, Toga,
Toma, PKBI, Jejaring CSO
Pemerhati Anak/remaja/karang taruna/Bantuan Hukum.
Pemerintah DPRD kab, Pemkab, Disdik, Disdukcapil, Disnakersos, Depag, Satpol PP, Dinkes, dan Pemkot.
Adapun aktor hubungan relasi jejaring pola asuh diharapkan  akan  menjadi  pendukung.  Aktor dalam hubungan relasi yang membawa pengaruh terhadap penerima manfaat :
Aktor Penghamba t Pendukung Anak/remaja Intimidasi, Memiliki
laki-laki, Anak/remaja perempuan perlakuan kasar/pemer asan anak laki-laki yang lebih dewasa kepada anak yang lebih muda utamanya anak perempuan, karena lebih berkuasa cita-cita, membantu orang tua, ingin bersekolah, aktif bersosialisasi dengan anak/remaja lainnya Ayah, Ibu, Kakak, Paman, Tante, Kakek/Nenek Eksploitasi ekonomi, Intimidasi, dan kekerasan fisik bila tidak menurut, pola asuh anak yang salah Pada dasarnya setiap orang memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. Orang yang dituakan, Preman/Jagoa n/Gank lokal, Toma, Toga, kader Pemerasan/ dipalak, intimidasi, kekerasan fisik (Preman/jag oan/Gank lokal), tafsir yang salah terhadap hukum agama Interaksi sosial, memfasilitasi bantuan sosial ( kader), pengaruh ketokohan dimasyarakat yang sangat kuat. Ketua RT/RW, Ibu- ibu PKK, Posyandu, Majelis Taklim, Keamanan Cuek, tidak peduli (RW dan Keamanan) Interaksi sosial, memfasilitasi bantuan sosial (PKK, Posyandu, Majelis Taklim) Puskesmas, Sekolah, Kelurahan, Cuek, tidak peduli (Puskesmas, Pengorganisa sian dan pemberdayaa
Kecamatan, koramil, kepolisian, Toga, Toma, PKBI, Jejaring
CSO Pemerhati Anak/remaja/ HAM/Bantuan Hukum Sekolah, Kelurahan, Kecamatan, Toga, Toma) Intimidasi (oknum tentara, kepolisian n, interaksi sosial, pelindung, memfasilitasi bantuan sosial (PKBI, Jejaring CSO Pemerhati Anak/remaja/ HAM/Bantua n Hukum) Dinas/intansi terkait, Pemkab Tidak respon terhadap keberadaan komunitas Memiliki fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat
Peran  serta  masyarakat  secara  langsung dalam  ikut    menanggulangi  masalah-masalah sosial  akan  berdampak  kepada  penyelesaian masalah  sosial  yang  lebih  bermartabat,  ke- ikutsertaan  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan akan  berdampak  langsung  dalam  membangun kebersamaan serta kesetaraan, dalam membangun  kepercayaan  public,  karena  dengan melibatkan  masyarakat  secara  langsung  dalam penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan  memberikan  ruang  yang  lebih luas untuk masuknya inspirasi dan aspirasi yang berkesinambungan.
Pemberdayaan  Masyarakat  termaktub pada pasal 45 Ayat 1 UU Nomer 35 Tahun 2014 mengatakan,  pemerintah,  masyarakat  dan  orang tua  wajib  melindungi  anak  dari  perbuatan  yang mengganggu  kesehatan  dan  tumbuh  kembang anak. Sementara pada pasal 72 ayat 1 disebutkan masyarakat  berperan  serta  dalam  perlindungan anak, baik secara persorangan maupun kelompok.  Sementara  pada  ayat  3  di  sebutkan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan  anak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 dilakukan dengan cara :
a. Memberikan  informasi  melalui  sosialisasi dan  edukasi  mengenai  hak  anak  dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
b. Memberikan  masukan  dalam  perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
c. Melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
e. Melakukan  pemantauan,  pengawasan  dan ikut bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
f. Menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
g. Berperan  aktif  dengan menghilangkan pelabelan  negatif  terhadap  anak  korban sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ; dan
h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Untuk membangun sistem penanggulangan anak jalanan berbasis masyarakat,  maka  kita  perlu  merumuskan langkah dan tujuan serta strategi dan tahapan apa yang akan di lakukan, namun secara garis besar bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan  anak  jalanan  harus  melibatkan 3  komponen,  yaitu  masyarakat,  keluarga  dan anak,  dengan  tetap  mengedepankan  hak  anak dalam  mendapatkan  perlindungan,  pendidikan dan  kesehatan.  Untuk  memberikan  ruang  yang lebih  terfokus  antara  masyarakat,  keluarga  dan anak  jalanan,  maka  perlu  diupayakan  adanya sistem  yang  saling  memahami,  merasakan  dan mengetahui akar masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial anak jalanan. Sistem ini di  harapkan  menjadi  wahana  ekspresi  dan tumbuh  kembang  anak  jalanan  untuk  mendapat hak perlindungan, kesehatan dan pendidikan. Forum bersama antara masyarakat, keluarga dan anak  jalanan  menjadi  satu  kebutuhan  untuk mewujudkan  anak    jalanan  menjadi  anak Indonesia  yang  sehat  dan  sejahtera,  maka  perlu adanya  Forum  Warga  Peduli  Anak  Jalanan sebagai  alternatif  sosial  untuk  meningkatkan tumbuh kembang anak jalanan.

## Tujuan  Pemberdayaan Forum  Warga  Peduli Anak Jalanan :
Menciptakan  masyarakat/kawasan  inklusif  yang diwujudkan  dalam  bentuk penerimaan  sosial dan perlindungan  hukum bagi  anak  jalanan oleh pemerintah dan masyarakat.

## Hasil yang diharapkan (Outcome)
1. Terjadinya  penerimaan  sosial  oleh masyarakat terhadap anak jalanan
2. Tersedianya sistem perlindungan hukum bagi  anak  jalanan  oleh  masyarakat  dan pemerintah.
3. Terwujudnya  kesejahteraan  bagi  anak jalanan

## Keluaran (Output)
1. Meningkatnya penerimaan
sosial masyarakat terhadap anak jalanan.
2. Meningkatnya  partisipasi  dan  gotong royong  masyarakat  dalam  menangani masalah anak jalanan.
3. Membentuk  wadah  partisipasi  dan gotong  royong  masyarakat  melalui Forum Warga Peduli Anak Jalanan.
4. Meningkatnya  komitmen  pemerintah dalam mengimplementasikan SPPA.
5. Mengurangi anak jalanan yang berhadapan dengan hukum.
Langkah-Langkah Proses Pemberdayaan Forum Warga Peduli Anak Jalanan sebagaiberikut : Peran Community Organizer (CO)
1. Pemetaan Potensi CO  sebagai  leader  lapangan  dari program  yang  sedang  dilaksanakan memiliki peran strategi dalam melakukan identifikasi masyarakata dengan melakukan pemetaan fisik maupun  pemetaan  sosial,  sehingga mendapatkan  potensi  sumber  daya manusia  yang  akan  dijadikan  fasilitator atau kader masyarakat,
untuk
menjembatani antara masyarakat dengan komunitas anak jalanan dan keluarganya.
2. Analisa Sosial Analisis sosial merupakan kegiatan yang dilakukan  CO,  fasilitator  dan  kader untuk  melakukan  pemetaan  masalah yang  ada  terkait  dengan  masalah  anak jalanan  dan  keluarganya  serta  potensi penghambat dan pendukung yang memungkinkan  menjadi  kekuatan  untuk membangun  forum  warga  peduli  anak jalanan.
3. Pendampingan Fasilitator Selama proses-proses dari mulai
identifikasi  masalah,  rumusan  masalah sampai  alternative  pemecahan  masalah baik yang didapat melalui hasil
pemetaan  maupun  saat  di  lakukan peretmuan-pertemuan  kordinasi  antara masyarakat,  aparat,  komunitas,  tokoh agama,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat serta  potensi  sumber  daya  yang  lain, maka CO berperan besar dalam mendampingi faislitator masyarakat yang  akan  menjadi  ujung  tombak pergerakan  forum  warga  peduli  anak jalanan.
4. Mengadakan pelatihan bersama
fasilitator,  sebagai  upaya  peningkatan wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan  rasa  peduli  masyarakat terhadap anak jalanan dan keluarganya.
5. Bersama Fasilitator merencanakan kegiatan  tindak  lanjut  sebagai  bagian rencana  untuk  melaksanakan  kegiatan lapangan.
6. Bersama Fasilitator mengadakan pertemuan-pertemuan  dengan  semua potensi masyarakat.
Peran Fasilitator Masyarakat dan CO :
1. Melakukan pendataan terhadap keluarga anak jalanan 2. Mengadakan pertemuan dengan keluarga anak jalanan
3. Melakukan  pertemuan  dengan  anak jalanan
4. Melakukan  pertemuan  dengan  anak jalanan dan keluarga anak jalanan.
5. Melakukan  koordinasi  dengan  pihak kelurahan/desa/RT/RW terkait hasil pendataan  keluarga  anak  jalanan  yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. 6. Melakukan  pertemuan  dengan  keluarga anak jalanan dan RT/RW/Kelurahan/Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat  dan  Tokoh
Masyarakat.
7. Melakukan  pertemuan  dengan  keluarga anak  jalanan  dan  PUSKESMAS  serta dengan pengelola PKBM,
8. Membangun kesepakatan-kesepakatan terkait peduli anak jalanan dan keluarga anak jalanan.
9. Menindaklanjuti hasil kesepakatan- kesepakatan  tersebut  untuk  dijadidkan dasar  membangun  forum  warga  peduli anak jalanan.
10. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi kegiatan  forum  warga  peduli  anak jalanan.
Tahapan yang Dilakukan CO dan Fasilitator Masyarakat:
1. Pemetaan Potensi
2. Analisa Sosial
3. Workshop
4. Pelatihan Fasilitator Masyarakat
5. Pembentukan  Forum  Warga  Peduli Anak Jalanan
6. Monitoring dan Evaluasi

## Forum Warga Peduli Anak Jalanan :
Peran  serta  masyarakat  secara  langsung dalam  ikut    menanggulangi  masalah-masalah sosial  akan  berdampak  kepada  penyelesaian masalah  sosial  yang  lebih  bermartabat,  ke- ikutsertaan  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan akan  berdampak  langsung  dalam  membangun kebersamaan serta kesetaraan, dalam membangun  kepercayaan  public,  karena  dengan melibatkan  masyarakat  secara  langsung  dalam penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan  memberikan  ruang  yang  lebih luas untuk masuknya inspirasi dan aspirasi yang berkesinambungan.
Forum  bersama  antara  masyarakat, keluarga  dan  anak  jalanan  menjadi  satu kebutuhan  untuk  mewujudkan  anak    jalanan menjadi  anak  Indonesia  yang  sehat  dan sejahtera,  maka  perlu  adanya  Forum  Warga Peduli  Anak  Jalanan  sebagai  alternatif  sosial untuk  meningkatkan  tumbuh  kembang  anak jalanan.  Pada  pasal  45  Ayat  1  UU  Nomer  35 Tahun 2014 mengatakan, pemerintah, masyarakat  dan  orang  tua  wajib  melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Sementara  pada  pasal  72  ayat  1  disebutkan masyarakat  berperan  serta  dalam  perlindungan anak, baik secara persorangan maupun kelompok.  Sementara  pada  ayat  3  di  sebutkan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan  anak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 dilakukan dengan cara :
a. Memberikan  informasi  melalui  sosialisasi dan  edukasi  mengenai  hak  anak  dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
b. Memberikan  masukan  dalam  perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
c. Melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
e. Melakukan  pemantauan,  pengawasan  dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
f. Menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
g. Berperan  aktif  dengan menghilangkan pelabelan  negatif  terhadap  anak  korban sebagaimana dimaksusd pada pasal 59.
h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
Amanat Pemerintah untuk pembentukan Forum  Warga  Peduli  Anak  Jalanan  ternyata sudah  termaktub  dalam  UU  Nomer  35  tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, artinya secara sistem  forum  warga  peduli  anak  jalanan memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  karena  forum warga  peduli  anak  jalanan  merupakan  kegatan pemberdayaan  masyarakat  terhadap  tumbuh kembang  anak  serta  memberikan  perlindungan hukum dan kesehatan bagi anak-anak.
Untuk  memberikan  ruang  yang  lebih terfokus  antara  masyarakat,  keluarga  dan  anak jalanan,  maka  perlu  diupayakan  adanya  sistem yang saling memahami, merasakan dan mengetahui akar masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial anak jalanan. Sistem ini di  harapkan  menjadi  wahana  ekspresi  dan tumbuh  kembang  anak  jalanan  untuk  mendapat hak  perlindungan,  kesehatan  dan  pendidikan berbentuk forum.
Kegiatan-Kegiatan  Forum  Warga  Peduli  Anak Jalanan :
Kegiatan Pelaku Keterangan Pendataan Keluarga Anak Jalanan CO dan Fasilitator Masyarakat Pemetaan Fisik dan Pemetaan Sosial Sosialisasi dan  Edukasi UU  No.  35 Tahun 2014 CO dan Fasilitator Masyarakat Pertemuan Warga (Melibatkan Semua  Potensi
Masyarakat
yang ada. Pembinaan Keluarga Anak Jalanan CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelur ahan Pertemuan Keluarga Anak Jalanan Advokasi Kebijakan Hukum CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelur ahan Pertemuan Warga (Melibatkan Semua Potensi Masyarakat yang ada Advokasi Kebijakan Layanan Kesehatan CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelur ahan Pertemuan Warga (Melibatkan Semua Potensi Masyarakat yang ada. Advokasi Kebijakan Pendidikan CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelur ahan Pertemuan Warga (Melibatkan Semua Potensi Masyarakat yang ada. Kampanye Gerakan Cinta Anak CO, Fasilitator Masyarakat, RT/RW/Kelur ahan/Keluarga Anak jalanan/LSM/ PKK/LPM /Posyandu/Pus kesmas/ Edutaiment / Kampanye Simpatik dalam  rangka Hari Anak Nasional. Monitoring dan Evaluasi CO, Fasilitator dan Forum Bahan Evaluasi untuk Forum
Komponen  Forum  Warga  Peduli  Anak Jalanan :
1. Fasilitator / Koordinator Forum
a. Mengkoordinasikan Semua Kegiatan. b. Melaksanakan Pemantauan Kegiatan. c. Mendokumentasikan
Semua
Kegiatan. 2. RT dan RW
a. Melakukan Pendataan Keluarga Anak Jalanan. b. Memfasilitasi Administrasi Keluarga Anak Jalanan.
c. Pembinaan  dan  Pertemuan  dengan Keluarga Anak Jalanan.
d. Memfasilitasi Pembuatan SKTM.
3. Kelurahan atau Desa a. Memfasilitasi Administrasi Keluarga Anak Jalanan.
b. Mengusulkan  Dana  untuk  Kegiatan Forum melalui Musrembang.
c. Pembinaan dan Memberikan Motivasi Keluarga Anak Jalanan.
d. Memfasiltasi Pembuatan SKTM.
4. Pokja PKK
a. Melibatkan  Keluarga  Anak  Jalanan
Dalam Kegiatan PKK.
b. Pembinaan dan Memberikan Motivasi Keluarga Anak Jalanan. c. Membantu Memberikan Ketrampilan Keluarga Anak Jalanan. 5. POSYANDU
a. Melibatkan  Keluarga  Anak  Jalanan Dalam Kegiatan Posyandu.
b. Pembinaan dan Memberikan Motivasi Keluarga Anak Jalanan. c. Memantau Kesehatan Dasar Keluarga Anak Jalanan. 6. Tokoh Agama
a. Pembinaan  dan  Motivasi  Keluarga Anak Jalanan.
b. Mengkampanyekan  Gerakan  Cinta Anak dan Peduli Sesama.
c. Sebagai  Motivator  dan  Pengayom Keluarga Anak Jalanan.
7. Tokoh Masyarakat
a. Pembinaan  dan  Motivasi  Keluarga Anak Jalanan.
b. Mengkampanyekan  Gerakan  Cinta Anak dan Peduli Sesama.
c. Sebagai  Motivator  dan  Pengayom Keluarga Anak Jalanan.
d. Melakukan  Pemantauan  Kegiatan Forum Warga Peduli Anak Jalanan.
8. Tokoh Adat dan Kepala Suku
a. Memotivasi  Semua  Potensi  Adat dan  Suku  untuk  Mendorong  agar Tercipta Suasana yang Nyaman dan
Tentram bagi Keluarga Anak Jalanan.
b. Membangun  Jaringan  Budaya  dan Adat  sebagai  bagian  dari  Upaya
Perlindungan Keluarga Anak Jalanan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat
a. Mengakses  Data  Keluarga  Anak Jalanan.
b. Mengolah  Data  Keluarga  Anak Jalanan.
c. Memfasiltasi Sarana Layanan
Kesehatan  Dasar  bagi  Keluarga Anak Jalanan. d. Membantu Memfasiitasi SKTM
e. Memberikan Surat Rujukan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan  Lanjutan  Keluarga  Anak
Jalanan.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
a. Mengakses  Data  Keluarga  Anak Jalanan.
b. Mengolah  Data  Keluarga  Anak Jalanan.
c. Memfasilitasi  dan  Melibatkan  Anak Jalanan Menjadi Peserta Didik Paket
A  untuk  SD.  Paket  B  Untuk  SMP
dan Paket C untuk SMA. Indikator Keberhasilan Forum Warga Peduli
Anak Jalanan
Fasilitator/ Koord. Forum Mampu  Mengkordinasikan Kegiatan Forum Mampu Memfasilitasi Kegiatan Forum Mampu Mendokumentasikan Kegiatan Forum RT dan RW Data    Base  Keluarga  Anak Jalanan Data  Administrasi  Keluarga Anak Jalanan Ada  Jadwal  Pembinaan  dan
Motivasi  Keluarga  Anak Jalanan Mudahnya Akses SKTM Kelurahan/Desa Data    Base  Keluarga  Anak Jalanan Data  Administrasi  Keluarga Anak Jalanan Ada  Jadwal  Pembinaan  dan
Motivasi  Keluarga  Anak
Jalanan Tersedianya  Dana  Untuk Kegiatan Forum Mudahnya Akses SKTM
PUSKESMAS
Data    Base  Keluarga  Anak
Jalanan Data  Administrasi  Keluarga Anak Jalanan Ada Jadwal Pembinaan Kesehatan  Keluarga  Anak Jalanan Tersedianya Layanan Kesehatan  Dasar  Keluarga Anak Jalanan Mudahnya Akses SKTM PKBM Data    Base  Keluarga  Anak Jalanan Data  Administrasi  Keluarga Anak Jalanan Memfasilitasi Kepesertaan Anak Jalanan Sebagai Peserta Didik Paket A, Paket B dan Paket C.

## Penutup :
Forum  Warga  Peduli  Anak  Jalanan sebagai alternatif wadah pemberdayaan masyarakat  dalam  membangkitkan  sikap  peduli terhadap  masalah  sosial  masyarakat.  Fenomena anak jalanan dan keluarganya adalah bagian dari potret  urbanisasi  perpindahan  penduduk  dari desa  ke  kota  yang  kini  tidak  hanya  membawa masalah  sosial  tapi  juga  membawa  persoalan kemasyarakatan  yang  lain.  Alternatif  intervensi PNPM Peduli PKBI berupa forum warga peduli anak  jalanan  menjadi  salah  satu  alternative pemberdayaan  masyarakat,  untuk  meningkatkan kepedulian  masyarakat  terhadap  persoalan  anak jalanan.
Berbagai pola dan bentuk pemberdayaan masyarakat sudah terbukti mampu mengorganisir potensi masyarakat dalam menyelesaikan  masalah-masalah  sosial,  seperti PIKM atau Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat  yang  gagas  PKBI  mampu  menjadi gerakan  warga  peduli  AIDS.  Misal  di  Desa Wates  Kabupaten  Kediri  Provinsi  Jawa  Timur. Kader  PIKM  mampu  mengadvoasi  dana  desa sebesar  Rp  50.000.000  (Lima  Puluh  Juta Rupiah)  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan HIV  dan  AIDS.  Juga  di  desa  adat  werdi  buana
Kabupaten  Badung  Provin  Bali,  Kader  PIKM mampu  menadvokasi  anggarn  sebesar  Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk kegiatan tes HIV  bersama  masyarakat,  serta  kader  PIKM Kota Cirebon Jawa Barat mampu mengkoordinir sebanyak  800  orang  untuk  ikut  Tes  HIV Bersama  yang  diadakan  oleh  PIKM  dan Puskesmas.
Masyarakat  sebagai  aktor  perubahan saatnya  dilibatkan  secara  langsung  dalam menyelesaikan  berbagai  persoalan,  sebab  hanya masyarakatlan  yang  mampu  dan  mengetahui persoalan  masyarakat  itu  sendiri.  Salah  satu indicator  keberhasilan  setiap  program  adalah sejauhmana  peran  dan  posisi  masyarakat  dalam menindaklanjuti  program  tersebut.  Jadi  berilah ruang  yang  seluas-luasnya  buat  masyarakat, karena masyarakatlah yang mampu menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Percayalah !
Daftar Pustaka :
1. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Perubahan  Terhadap  Undang- Undang  Nomer  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (SPPA).
3. Peraturan  Menteri  Sosial  Republik
Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pendataan  dan Pengelolaan Data Penyandang
Masaah Kesejahteraan Sosial.
4. Annual  Report  PNPM  Peduli  PKBI Tahun 2015.
5. Desa  Siaga  Sebuah  Kesaksian, Syaeful  Badar,  2007,  Warga  Siaga Kota Cirebon.