## Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan sebagai Jaminan Kebendaan
Maria Clarisa Talia dan Millenia Jihan Febriana m.clarisatalia@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The digital world development influences especially the Law of Guarantee. There are new varieties of objects that can be used as guarantee, one of which is regarding billing rights that has expanded to subscription-based app services. When the debtor becomes default, the creditor may execute the guarantee according to the appropriate rules that takes effect in Indonesia. In light of it, it is deemed important to discuss and to ensure the law is practiced correctly in protecting both parties predominantly when conflict arises. Normative method is used in this research with statute approach  and  conceptual  approach.  The  result  of  this  paper  is  that  the  billing  rights  towards subscription-based  app  services  are  considered  part  of  the  Fiduciary  Guarantee,  as  long  there stands no specific law that governs it.
Keywords: Billing Rights on Subscription-Based App; Law of Guarantee; Fiduciary Guarantee; Cessie.

## Abstrak
Perkembangan dunia digital mempengaruhi terutama terhadap Hukum Jaminan. Muncul jenis objek baru yang dapat digunakan sebagai jaminan, salah satunya adalah hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan. Ketika terjadi wanprestasi, jaminan tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis dan membahas terkait penentuan hak tagih atas sewa dalam salah satu kategori benda yag dapat dijaminkan, dan mengkaji mengenai cara eksekusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan menggunakan ketentuan hukum jaminan Fidusia, selama belum adanya aturan yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai objek jaminan tersebut. Kata Kunci: Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan; Hukum Jaminan; Jaminan Fidusia; Cessie.

## Pendahuluan
Hukum jaminan merupakan salah satu rangkaian peraturan perundang- undangan yang tidak lepas dari perkembangan dan penyesuaian hukum. Sebagai contoh, pada awalnya jaminan kebendaan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis menurut Burgerlijk  Wetboek (BW), yaitu gadai dan hipotik. Kategori benda yang diatur oleh gadai adalah benda bergerak, sedangkan hipotik melingkupi benda-benda

## Notaire
Article history: Submitted 18 July 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 5 December 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i3.46795 Vol. 6 No. 3, October 2023
Copyright © 2023 Maria Clarisa Talia dan Millenia Jihan Febriana. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 364 Maria Clarisa dan Millenia Jihan:
Hak Tagih atas...
tidak bergerak. Seiring berjalannya waktu, penguasa mencetus lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) yang mengatur mengenai tanah. Dengan adanya UUPA, benda tidak bergerak berupa tanah tidak lagi menjadi lingkup wewenang lembaga jaminan hipotik, namun dialihkan pada lembaga jaminan hak tanggungan. Selain itu, muncul lembaga jaminan selain gadai, hipotik dan hak tanggungan. Pada saat jurnal ini ditulis, lembaga jaminan yang ada di Indonesia berjumlah 5 (lima), yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan resi gudang.
Perkembangan hukum jaminan tidak berhenti pada penambahan jenis lembaga jaminan. Hal tersebut diikuti dengan jenis baru benda-benda yang dapat dijaminkan. Salah satunya adalah hak tagih atas sewa. Munculnya hak tagih atas sewa sebagai suatu hal yang dapat dijaminkan merupakan bukti perkembangan masyarakat yang senantiasa selalu terjadi. Di lain sisi, peraturan perundang-undangan belum memiliki suatu aturan khusus mengenai pengenaan pembebanan jaminan kebendaan pada hak tagih atas sewa sehingga penulis merasa diperlukan adanya suatu kajian komprehensif mengenai hal tersebut, terutama untuk dapat mengetahui lembaga jaminan mana yang paling baik untuk digunakan serta bagaimana cara pemegang jaminan kebendaan tersebut dapat melaksanakan eksekusi.
Sebagai contoh, A merupakan developer aplikasi penyunting foto yang mana pengguna dapat menikmati segala fasilitas aplikasi tersebut dengan sistem berlangganan setiap bulan atau tahun. A kemudian menyerahkan hak tagih atas sistem berlangganan kepada B untuk dibebani hak jaminan kebendaan.
Manakala di kemudian hari A wanprestasi, B dapat mengambil prestasi yang seharusnya didapat melalui penggunaan hak tagih atas sistem berlangganan tersebut. Munculnya jaminan kebendaan tersebut perlu pemahaman untuk dapat menerapkan aturan hukum yang sesuai, khususnya mengenai hak tagih atas sistem berlangganan tersebut terutama dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa.
Penelitian mengenai fidusia telah banyak diangkat, salah satunya oleh Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, dan Diah Sulistyani Ratna
Sediati dari Magister Hukum Universitas Semarang pada tahun 2022 dengan judul jurnal “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur yang Wanprestasi”. Penelitian ini lebih terfokus pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi,  dan  menyimpulkan  bahwa  kekuatan sertifikat jaminan fidusia masih belum memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. 1
Penelitian lainnya yaitu oleh Abdiel Hosana Gunawan dari Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul tesis “Aset Kripto ( Crypto Asset ) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan”. Penelitian ini lebih terfokus pada penggolongan aset kripto sebagai benda dan tergabung dalam salah satu lembaga jaminan, dimana telah disimpulkan bahwa aset kripto tergolong sebagai objek yang dapat dibebani hak milik sehingga dapat menjadi objek jaminan dengan mengikuti ketentuan lembaga gadai. 2
Penelitian ini memiliki kesamaan pada bagian kesimpulan yang akan meletakkan hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan sebagai bagian dari lembaga jaminan  fidusia.  Pembeda  dari  penelitian-penelitan  terdahulu  terletak  pada  objek jaminan hak tagih tersebut yang sejauh penelitian ini dibuat, belum terdapat penelitian yang serupa. Kemudian, penelitian ini membahas lebih lajut mengenai eksekusi hak tagih tersebut, dengan berdasarkan pada ketentuan hukum lembaga jaminan fidusia.

## Metode Penelitian
Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap Hukum Jaminan yang dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (concept approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang dan regulasi- regulasi terkait isu hukum dalam tulisan ini. 3 Bahan hukum primer yang digunakan
1 Apul Oloan Sipahutar and others, ‘Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi Implementation of The Execution of Fiduciary Guarantee in Practice on Defaulting Debtors’ 5 Jurnal USM Law Review.[144, 155].
2 Abdiel osana Gunawan, ‘Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2022).[40].
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Kencana Prenada Media 2017).[133].

## 366
Maria Clarisa dan Millenia Jihan: Hak Tagih atas...
yaitu UU Pelayaran, UU Jaminan Fidusia, UU Hak Tanggungan, UUPA, BW, PMK RI  Nomor  101/PMK.01/2014,  PMK  RI  Nomor  56/PMK.01/2017  dan  PMK  RI Nomor 228/PMK.01/2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini.
Pendekatan konsep (concept approach) mengacu pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin. 4 Berbagai pandangan dan doktrin tersebut digunakan dalam penulisan ini untuk membantu dalam memahami konsep-konsep dan substansi ilmu hukum. Pendekatan konsep yang digunakan dalam penulisan ini yaitu konsep hukum jaminan, jaminan fidusia, dan cessie.

## Klasifikasi Hak Tagih atas Sewa Dalam Jenis Jaminan Kebendaan
Berdasarkan Pasal 499 BW, kebendaan ialah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. BW kemudian secara lebih lanjut mengatur mengenai pengelompokan benda dalam beberapa kategori berdasarkan sifatnya. Ketentuan terkait benda diatur dalam BW, yakni:
● Pasal 503 BW terkait benda berwujud dan benda tidak berwujud;
●  Pasal 504 BW terkait benda bergerak dan benda tidak bergerak;
● Pasal 505 BW terkait benda habis pakai dan benda tidak habis pakai;
● Pasal 519 BW terkait benda yang dimiliki dan tidak dapat dimiliki ●  Pasal 537 jo. Pasal 1132 BW terkait benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan;
●  Pasal 575 BW terkait benda yang menghasilkan dan tidak menghasilkan; ●  Pasal 587 BW terkait benda yang dianggap sebagai harta dan bukan harta;
●  Pasal 1334 BW terkait benda yang telah ada dan yang baru akan ada;
● Pasal 1160 jo. Pasal 1663 BW terkait benda bersama dan benda tidak dapat dibagi;
● Pasal 1163 BW terkait benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti; ●  Pasal 1694 BW terkait benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
Dalam  perkembangannya  terdapat  pertambahan  klasifikasi  benda,  yakni
benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. 5 Diantaranya disebutkan dalam Undang-
4 ibid. [177].
5 Moch Isnaeni, ‘Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia’ (2000) 7 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.[53].
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Benda terdaftar merupakan benda bergerak yang memiliki surat sebagai tanda telah terdaftar dan tercatat dalam daftar pemerintah seperti mobil dengan BPKB dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik. Benda tidak terdaftar merupakan benda bergerak secara umum yang tidak dicatatkan, seperti laptop dan handphone.
Dari berbagai macam klasifikasi benda sebagaimana telah disebutkan, untuk dapat dijadikan jaminan harus memenuhi ketentuan tertentu. 6 Objek jaminan harus memiliki nilai ekonomis yang nominalnya pada umumnya melebihi besaran kredit yang dapat dijadikan cadangan apabila terjadi wanprestasi. 7
Selain itu, objek jaminan harus dapat dialihkan atau dipindahtangankan. 8 Untuk menentukan besaran nilai ekonomis suatu benda, dibutuhkan peran appraisal yang dalam peraturan perundang-undangan disebut Penilai Publik sebagaimana ketentuan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  101/PMK.01/2014  tentang Penilai Publik yang diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 56/ PMK.01/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.01/2019. Penilai Publik berfungsi untuk menilai apakah suatu objek telah memenuhi kualifikasi  sebagai  objek  jaminan  dan  melakukan  penilaian  secara  berkala. 9
Penilai publik digunakan sebagai pihak penyeimbang harga untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak debitor dan kreditor terutama untuk menghindari overvalue objek jaminan. 10
6 Gentur Cahyo Setiono, ‘Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan’ (2018) 1 Jurnal Transparansi Hukum.[15].
7 ibid.
8 ibid. 9 Inwon Song, ‘Collateral in Loal Classification and Provisioning’ [2002] Kerta Kerja IMF No. 02/122 12.
10 Agneta Az Zahra; Binov Handitya, ‘Fungsi Lembaga Apraissal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan’ (2023) 4 Adil Indonesia Journal.[51].

## 368 Maria Clarisa dan Millenia Jihan: Hak Tagih atas...

## Penentuan Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan dalam Lembaga Jaminan di Indonesia
Perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian tambahan atau accesoir yang melahirkan hak jaminan kebendaan, yang ada atau tidaknya bergantung pada perjanjian pokoknya yang melahirkan hak pribadi, apabila perjanjian pokok telah berakhir atau batal maka perjanjian tambahan juga ikut berakhir atau batal. 11
Lembaga jaminan kebendaan jika merujuk pada klasifikasi jaminan kebendaan menurut BW terdapat 2 (dua) jenis yaitu gadai dengan lembaga jaminan gadai dan hipotik dengan lembaga jaminan hipotik. Dalam perkembangannya, jaminan kebendaan bertambah  menjadi 5 (lima) yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan resi gudang sehingga lembaga jaminan di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1.  Lembaga Jaminan Gadai
Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 BW sampai dengan Pasal 1160 BW. Merujuk pada Pasal 1150 BW objek gadai adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang harus diberikan kepada kreditor atau pihak ketiga sebagai pemegang gadai, sehingga apabila debitor wanprestasi, pemegang gadai akan didahulukan dalam hal pelunasan dari kreditor lainnya atau kreditor konkuren. Perjanjian gadai termasuk perjanjian tambahan atau accesoir yang akan mengikuti perjanjian pokoknya. 12

## 2.  Lembaga Jaminan Hipotik
Ketentuan mengenai Hipotik diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 BW dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran). Merujuk pada Pasal 1162 BW objek hipotik ialah benda tidak bergerak. Setelah lahirnya UUPA, benda tidak bergerak dalam  jaminan  hipotik  hanya  berupa  kapal.  Berdasarkan  Pasal  314  KUHD
11 Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (PT Revka Petra Media 2016).[235].
12 Trisadini Prasastinah Usanti and Leonora Bakarbessy, Buku  Referensi  Hukum  Perbankan Hukum Jaminan (PT Revka Petra Media 2014).[56].
dengan syarat kapal berukuran minimal 20 m3 isi kotor 13 dan sudah terdaftar berdasarkan Pasal 60 UU Pelayaran. Selain kapal, pesawat terbang termasuk dalam kategori benda yang dijaminkan dalam lembaga jaminan ini.
3.  Lembaga Jaminan Hak Tanggungan
Ketentuan mengenai Hak Tanggungan diatur dalam UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang merupakan perwujudan dari Pasal 51 UUPA. Objek hak tanggungan ialah tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut. Dalam hal pelunasan akan diutamakan dari kreditor lainnya atau kreditor konkuren.

## 4. Lembaga Jaminan Fidusia
Ketentuan mengenai Fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia  Nomor  42  Tahun  1999.  Merujuk  pada  Pasal  1  angka  2  UU  Jaminan Fidusia objek fidusia ialah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yakni bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan, objek tersebut tetap berada dalam penguasaan debitor dan kreditor akan diutamakan dalam hal pelunasan. Piutang kreditor, baik yang telah ada atau akan ada dikemudian hari dapat dijadikan objek jaminan fidusia hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU Jaminan Fidusia.
5. Lembaga Jaminan Resi Gudang
Ketentuan mengenai Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dengan perubahannya yaitu Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut UU Resi Gudang). Selain itu, terdapat peraturan pelaksana UU Resi Gudang tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Objek yang termasuk dalam lembaga jaminan ini termasuk dokumen bukti kepemilikan atas barang bergerak yang dapat diperdagangkan, yang keberadaannya disimpan di dalam
13 Fani Martiawan Kumara Putra, ‘Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut’ (2012) 17 Perspektif.[100].

## 370 Maria Clarisa dan Millenia Jihan:
Hak Tagih atas...
suatu gudang. Dokumen tersebut haruslah dikeluarkan oleh pengelola gudang yang bersangkutan.
Dengan melihat ketentuan lembaga-lembaga jaminan tersebut di atas, maka terhadap hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan dapat ditarik sebagai berikut: bahwa hak tagih tersebut tidak memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai bagian dari jaminan hak tanggungan yang objeknya berupa tanah, maupun jaminan hipotik yang objeknya sebatas pada kapal dan pesawat dengan bobot tertentu. Tentunya hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan tidak dapat dibebani dengan jaminan resi gudang yang mana objeknya berada dalam posisi tersimpan di suatu gudang. Di lain sisi, jaminan gadai mengharuskan objeknya merupakan benda bergerak yang penguasaannya ada pada kreditor–hak tagih atas sewa aplikasi berlanggan tidak dapat dialihkan secara gamblang layaknya benda-benda bergerak pada umumnya. Oleh karena itu, para penulis sepakat untuk meletakkan hak tagih atas sewa berlangganan sebagai bagian dari jaminan fidusia.

## Keadaan yang Menyebabkan Hak Eksekusi Menjadi Aktif
Dalam suatu perjanjian, pastilah terdapat suatu hal yang dituntut untuk dilakukan oleh para pihak. Hal yang dituntut ini umum disebut dengan istilah ‘prestasi’.  Menurut  Pasal  1313  dan  1314  BW  prestasi  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu prestasi  untuk  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  dan/atau  untuk  tidak berbuat sesuatu. Kegagalan dalam memberikan prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian terkait akan menimbulkan suatu peristiwa yang disebut wanprestasi.
Istilah wanprestasi diambil dari kata wanprestatie dalam bahasa Belanda yang memiliki arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. 14
Menurut Subekti, terdapat beberapa macam bentuk wanprestasi, yaitu: 15
1.  Tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan;
14 Gania Fasya and Han Pajrian, ‘Melihat Wanprestasi Dalam KUHPER Dan KHES’’ (2022) 1 Al Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum EKonomi Syariah.[94].
15 R Subekti, Hukum Perjanjian (Pembimbing Masa 1979).[59].
2.  Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak secara penuh; 3. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat; dan/atau
4. Melaksanakan suatu hal yang menurut perjanjian dilarang atau tidak diperbolehkan.
Secara hukum, mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 BW, yaitu suatu kondisi dimana debitor dinyatakan telah lalai melalui surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yang mengakibatkan debitor (salah satu pihak) dianggap lalai dengan telah lewatnya waktu yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1234 BW, pihak yang melakukan wanprestasi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lawan dalam perjanjian terkait. Secara khusus terhadap tiap perikatan yang mana diperjanjikan untuk berbuat sesuatu, bilamana terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan wajib menerima penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 BW.
Untuk menjaga supaya para pihak memiliki rasa aman dalam menjalankan suatu bisnis, para pelaku bisnis kerap kali membuat perjanjian akan meminta adanya suatu penentuan objek yang kemudian dibebani dengan hak jaminan. Jaminan tersebut akan dipergunakan sebagai ‘pengganti’ pihak untuk memberikan prestasi di kala terjadinya wanprestasi. Dengan demikian, hak eksekusi atas jaminan tersebut barulah menjadi aktif setelah pihak kreditor telah yakin bahwa telah terjadi wanprestasi.

## Eksekusi Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan
Sekalipun telah diperjanjikan bahwa terdapat jaminan yang nantinya akan dieksekusi saat salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak langsung saja dapat dilaksanakan. BW menganggap bahwa tiap-tiap subjek hukum memiliki itikad baik dalam melakukan perbuatan hukum, dan oleh karena itu terdapat mekanisme somasi sebelum jaminan dilibatkan dalam proses eksekusi. Somasi merupakan suatu surat yang berisi pernyataan dari kreditor kepada debitor bahwa tenggat waktu untuk melaksanakan prestasi telah terlewati namun kreditor masih menghendaki pihak debitor untuk segera
372
Maria Clarisa dan Millenia Jihan: Hak Tagih atas...
memenuhi prestasi. 16 Menurut  Nindyo  Pramono,  Pasal  1248  BW  mengatur mengenai bentuk-bentuk somasi, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam 3 bentuk, yaitu: 17
1.  Surat Perintah
Umumnya merupakan hasil dari perintah hakim berbentuk penetapan yang isinya adalah pemberitahuan dari juru sita mengenai batas akhir pemenuhan prestasi oleh debitor.
2.  Akta Sejenis
Akta yang dimaksud dapat berupa akta di bawah tangan atau akta yang dibuat oleh Notaris.
3.  Pengaturan dalam Perikatan
Terdapat klausul mengenai penentuan kapan terjadinya wanprestasi yang telah disepakati oleh para pihak.
Bilamana somasi tidak mendapatkan jawaban atau penindaklanjutan dari pihak yang menerima somasi, maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya itikad baik untuk melakukan pemenuhan prestasi. Pihak yang dirugikan kemudian akan menggunakan somasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan eksekusi, atau untuk mengajukan permohonan gugatan pada hakim di Pengadilan Negeri guna memaksa pemenuhan prestasi melalui jalur pengadilan. Proses somasi tersebut dilaksanakan selain untuk memperjelas tidak adanya itikad baik dari pihak yang tidak memberikan prestasi, serta sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang jaminan dari tuduhan telah melakukan tindakan sewenang-wenang.
Perlu diketahui bahwa tidak semua jaminan kebendaan memberikan hak penuh pada pemegang jaminan untuk melangsungkan eksekusi tanpa melalui proses permohonan surat eksekusi dari pengadilan setempat. Hanya jaminan yang secara eksklusif mengandung parate eksekusi dapat secara langsung diproses oleh pemegang jaminan. Di lain sisi, jaminan yang membutuhkan titel eksekutorial untuk
16 Medika Andarika Adati, Marnan AT Mokorimbanan and Laurens LS Hermanus, ‘Wan- prestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ (2018) VI Lex Privatum.[5,7].
17 Nindyo Pramono, Hukum Komersil (Pusat Penerbitan UT 2003).[222].
melangsungkan proses penjualan berarti membutuhkan terlebih dahulu surat eksekusi dari pengadilan. Sebagai contoh, parate  eksekusi diatur dalam Jaminan Gadai yang lahir karena peraturan perundang-undangan (1155 BW) sedangkan dalam Jaminan Hipotik hal tersebut tidak muncul bilamana tidak diperjanjikan terlebih dahulu (1178 ayat (2) BW).
Setelah pembahasan masalah pertama secara rinci, para penulis sepakat meletakkan hak tagih atas sewa menjadi bagian dari jaminan fidusia. Oleh karena itu, bagian ini akan memperjelas eksekusi hak tagih atas sewa sebagai bagian dari  Jaminan  Fidusia.  Merujuk  Pasal  27  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Jaminan  Fidusia, penerima fidusia berhak didahulukan dari kreditor lainnya dalam hal pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Eksekusi objek  jaminan  fidusia  dilakukan  jika  debitor  atau  pemberi  fidusia  wanprestasi yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yakni titel  eksekutorial sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan kreditor dengan pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut, dan dapat pula dengan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Untuk mengeksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia atau debitor berkewajiban untuk melakukan penyerahan benda yang dijadikan objek jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia.
Bentuk eksekusi hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan sebagai bagian dari jaminan kebendaan dapat menjalankan eksekusi melalui tindakan cessie.
Cessie dalam Pasal 613 ayat (1) BW yang berbunyi:
“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.
Dapat dikatakan bahwa piutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) BW ialah tagihan atau piutang atas nama. 18 Dengan unsur-unsur cessie
18 Angun Lestari Suryamizon and Syuryani, ‘Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga Dalam Pemberian Kredit Bank’ (2020) 4 Pagaruyuang Law Journal.[98].

## 374 Maria Clarisa dan Millenia Jihan:
Hak Tagih atas...
yakni dibuat akta otentik atau dibawah tangan, hak-hak yang ada pada piutang atas nama dialihkan kepada pihak ketiga atau kreditor baru dan apabila telah diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis mengakui dan menyetujui maka sejak saat itu akan berakibat hukum kepada debitur. 19 Eksekusi melalui cessie berarti adanya pengalihan hak kepada kreditor baru atau pihak ketiga.
Pelaksanaan dilakukan dengan membuat akta cessie dan pemberitahuan kepada pihak debitur dari piutang atas nama tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 613 BW jo. Pasal 584 BW serta syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 BW. 20

## Kesimpulan
Hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan dapat dibebani dengan hak jaminan kebendaan selain karena memenuhi unsur benda dalam BW yaitu dikuasai oleh hak milik, juga karena memiliki suatu nilai ekonomis. Secara spesifik, hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan tersebut dijaminkan melalui lembaga jaminan fidusia. Dalam hal hak eksekusi menjadi aktif–yaitu dengan terjadinya wanprestasi–maka kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut dapat menjalankan eksekusi melalui tindakan cessie. Perbuatan menjalankan eksekusi tidak memerlukan putusan hakim karena tidak mengandung sifat titel eksekutorial , namun berdasarkan parate  eksekusi dengan didukung bukti yang cukup seperti surat somasi untuk menyatakan kondisi wanprestasi telah terjadi dengan pihak debitor terindikasi tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Hal parate eksekusi tidak berlaku bilamana dalam perjanjian terkait telah diatur lain.

## Ucapan Terima Kasih
Tulisan ini tidak akan mampu terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan keluarga, teman, dan dosen para penulis terutama dosen kami di Universitas Airlangga: Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Ghansam Anand,
19 ibid. [103].
S.H., M.Kn., dan Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. Untuk itu kami sampaikan hormat dan terima kasih. Kami mengucapkan pula terima kasih kepada tim editor Notaire, terkhususnya Oemar Mochtar, S.H., M.Kn.

## Daftar Bacaan

## Buku
Isnaeni M, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (PT Revka Petra Media 2016).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Kencana Prenada Media 2017).
Subekti R, Hukum Perjanjian (Pembimbing Masa 1979).
Pramono N, Hukum Komersil (Pusat Penerbitan UT 2003).
Usanti TP and Bakarbessy L, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan (PT Revka Petra Media 2014).

## Jurnal
Adati MA, Mokorimbanan MAT and Hermanus LLS, ‘Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ (2018) VI Lex Privatum 5.
Agneta Az Zahra; Binov Handitya, ‘Fungsi Lembaga Apraissal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan’ (2023) 4 Adil Indonesia Journal.

## Fasya G and Pajrian H, ‘Melihat Wanprestasi Dalam KUHPER Dan KHES’’ (2022)
1 Al Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum EKonomi Syariah.
Isnaeni M, ‘Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia’ (2000) 7 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
Putra FMK, ‘Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut’ (2012) 17.
Setiono GC, ‘Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan’ (2018) 1 Jurnal Transparansi Hukum.
Sipahutar AO and others, ‘Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi Implementation Of The Execution Of Fiduciary Guarantee In Practice On Defaulting Debtors’ 5 Jurnal USM Law

## 376 Maria Clarisa dan Millenia Jihan: Hak Tagih atas...
Review 144.
Song I, ‘Collateral in Loal Classification and Provisioning’ [2002] Kerta Kerja IMF No. 02/122.
Suryamizon AL and Syuryani, ‘Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga Dalam Pemberian Kredit Bank’ (2020) 4 Pagaruyuang Law Journal.

## Tesis
Gunawan A osana, ‘Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2022).

## Peraturan Perundang-Undangan
Burgerlijk Wetboek.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64).

## Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2006  Tentang  Sistem  Resi  Gudang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78).
How to cite: Maria Clarisa Talia dan Millenia Jihan Febriana, ‘Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan sebagai Jaminan Kebendaan’ (2023) 6 Notaire.