Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
DISKURSUS MAKNA TOLERANSI TERHADAP NON-MUSLIM DALAM MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN ISLAM BERKEMAJUAN (ANALISIS HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR)

## Said Romadlan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jl. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12130 e-mail: saidromadlan@uhamka.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini memfokuskan pada proses pemahaman atau penafsiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan mengenai toleransi terhadap non-muslim. Pemahaman atas toleransi terhadap non-muslim saat ini sangat penting di tengah menguatkan tindakan intoleran dan diskriminasi dalam bentuk intimidasi dan penyerangan terhadap kelompok- kelompok minoritas. Masalah toleransi ini dapat dianggap menjadi salah satu pemicu tindakan radikal, terutama bila dikaitkan dengan isu-isu kepemimpinan politik, pendirian tempat ibadah, dan sejenisnya. Maka dari itu, tujuan artikel ini adalah hendak memahami bagaimana proses pemahaman yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam berkemajuan mengenai toleransi terhadap non-muslim. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode hermeneutika Paul Ricoeur yang menekankan penafsiran atas teks dengan proses penjarakan (distansiasi) antara teks dan pembaca. Hasil studi menunjukkan bahwa proses pemahaman tentang toleransi terhadap non-muslim didasarkan pada bahasa (ayat) al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13 “lita’arafu” , yang berarti supaya saling mengenal. Dalam proses distansiasi bahasa menjadi diskursus, ayat tersebut dipahami oleh Muhammadiyah sebagai ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar-sesama manusia. Praktik diskursus menunjukkan bahwa pemahaman tersebut dilatarbelakangi realitas bahwa pluralitas agama sebagai sunnatullah, dan praktiknya dalam konteks muamalah. Secara kontekstual pemahaman Muhammadiyah tersebut didasarkan pada adanya berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pemahaman Muhammadiyah atas toleransi terhadap non-muslim ini dapat dijadikan sebagai kontra-diskursus atas pemahaman kelompok-kelompok Islam radikal yang menganggap non-muslim sebagai musuh sehingga harus diperangi.
Kata Kunci: Toleransi, Muhammadiyah, Hermeneutika, Interpretasi, Ricoeur.

## ABSTRACT
This article focuses on the process of understanding or interpretation of Muhammadiyah as an Islamic movement about tolerance toward non-Muslims. The understanding of tolerance to non-Muslims is    very important in the midst of strengthening intolerant action and discrimination in the form of intimidation and assault on minority groups. This problem of tolerance can be considered to be one of the triggers of radical action, especially when associated with issues of political leadership, the establishment of a place of worship, and the like. Therefore, the purpose of this article is to understand how the process of understanding conducted by Muhammadiyah as an Islamic movement about tolerance to non-Muslims. The method used in this study was the hermeneutics method of Paul Ricoeur emphasizing the interpretation of the text with distanciation process between the text and the reader. The study shows that the process of understanding the tolerance of non-Muslims is based on the language (verses) of the Qur’an sura al-Hujurat verse 13 “lita’arafu”, means to get to know each other. In the process of being a language to be discourse, the verse is understood by

## A.  PENDAHULUAN
Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki beragam etnis, budaya, dan agama, di mana satu sama lainnya sangat berbeda. Keragaman ini bila tidak dikelola dengan baik akan memicu munculnya konflik yang berbasis pada suku, agama, ras, dan antar- golongan (SARA). Kasus-kasus konflik (SARA) di Indonesia misalnya terjadi di Maluku, Poso, dan Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat, serta beberapa daerah lain. Kasus-kasus penyerangan terhadap tempat- tempat ibadah juga beberapa kali terjadi di Situbondo Jawa Timur, dan Lombok, NTT. Maka dari itu, toleransi menjadi kunci agar konflik-konflik tersebut tidak terulang dan untuk menghindari munculnya konflik baru di beberapa daerah rawan konflik yang dapat mengancam kesatuan Indonesia sebagai bangsa.
Dalam konteks keberagamaan, toleransi beragama dapat dipahami sebagai sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan lain (Sudibjo, 1991). Secara terminologis toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks toleransi antarumat beragama maka toleransi adalah bahwa masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalang-halangi (Jamrah, 2015; Arifin, 2016). Di sini inti dari toleransi beragama adalah sikap bersedia dengan penuh lapang dada untuk melihat segala bentuk perbedaan yang ada di antara umat
beragama yang kemudian terwujud dalam sikap saling menghargai dan menghormati sehingga masing-masing umat beragama merasakan kebebasan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya (al- Hamidy, 2003).
Toleransi pada tataran realitas tentu sangat komplek, terutama toleransi beragama di mana banyak faktor yang memengaruhi dinamika toleransi beragama ini. Menurut Mu’ti (2016) beberapa faktor yang memengaruhi toleransi beragama justru banyak dari eksternal non-agama seperti politisasi agama untuk kepentingan kekuasaan. Kekerasan keagamaan seringkali terjadi dalam proses transisi demokrasi, otonomi pemerintahan, dan akomodasi identitas politik. Faktor lain yang memengaruhi toleransi adalah faktor ekonomi, seperti yang terjadi di Ambon dan Kalimantan Barat antara suku Dayak dan suku Madura. Faktor globalisasi juga dapat menjadi pemicu sikap intoleransi agama, di mana globalisasi menggerus nilai-nilai tradisional, termasuk agama, yang kemudian memicu perlawanan dalam bentuk tindakan radikal untuk mempertahankan tradisi.
Dalam perspektif Islam, secara teologis Islam adalah agama yang sarat dengan pesan-pesan akhlak toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Islam tidak membedakan antara umat agama samawi dan non-samawi, semua diperlakukan sama sebagai manusia yang diikat oleh tali persaudaraan universal sebagai makhluk Allah. Dalam berdampingan dengan umat lain, akhlak toleransi diwujudkan dengan membiarkan umat agama lain menjalankan ibadah dan ajaran agamanya
the Muhammadiyah as ukhuwah Insaniyah, the Brotherhood of inter-fellow man. The practice of discourse shows that the understanding is backed by the reality that the plurality of religion as Sunnatullah, and its practice in its Muamalah context. Contextually understanding of Muhammadiyah is based on various forms of discrimination against minority groups. Muhammadiyah’s understanding of tolerance to non-Muslims can be used as a counter- discourse of the understanding of radical Islamist groups that considers non-Muslims as enemies to be fought.
Keywords: Tolerance, Muhammadiyah, Hermeneutics, Interpretation, Ricoeur.
Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
tanpa gangguan apapun sejauh tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Maka prinsip prinsip toleransi Islam tidak boleh merusakan atau menodai kemurnian akidah dan Syariah Islam (Jamrah, 2015; Bakar, 2015; Mursyid, 2016).
Meskipun diklaim bahwa Islam adalah agama yang toleran, dalam pemahaman dan praktiknya terdapat beragam pemahaman, baik tokoh ataupun organisasi Islam sendiri mengenai toleransi terhadap non- muslim. Terutama bila dikaitkan dengan bentuk-bentuk dan batas-batas toleransi itu sendiri. Beberapa isu yang sering menjadi kontroversi dalam masalah toleransi misalnya soal pemimpin non-muslim seperti pada kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta, pendirian tempat ibadah seperti masjid dan gereja, perayaan hari Natal dengan segala pernak-perniknya, dan pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah di satu wilayah seperti misa dan shalat Id pada hari Raya. Dalam pandangan ulama Bugis misalnya, hubungan antara muslim dengan umat lain dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan eksistensi, toleransi, harmoni, dan kerja sama. Keragaman agama dan keyakinan harus diakui eksistensinya dan diterima, karena hal itu merupakan sunnatullah (Yusuf, 2014).
Pemahaman tentang toleransi terhadap non-muslim juga berbeda dalam pandangan tokoh Islam seperti Hamka dan Nurcholis Madjid. Toleransi menurut Hamka adalah dengan tidak memaksakan agama pada seseorang karena semua manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memeluk agama tanpa paksaan. Menurut Hamka umat Islam tidak dilarang bergaul, tolong menolong, berbuat baik kepada non- muslim. Namun Hamka membatasi toleransi terhadap non-muslim hanya pada masalah muamalah dan tidak menyangkut masalah keimanan seperti mengikuti perayaan Natal. Sedangkan Nurcholis Madjid memahami toleransi terhadap non-muslim dengan adanya sikap saling menghargai antarpemeluk agama yang pada urutannya mengandung logika titik temu. Menurut Nurcholis Madjid, toleransi tidak harus dibatasi dalam hal muamalah saja. Umat
Islam harus bersifat terbuka (inklusif) pada setiap individu umat beragama, termasuk mengucapkan selamat Natal karena itu bagian dari toleransi dan ikut menghormati perayaan hari raya agama lain (Gunawan, 2015).
Perbedaan pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim karena setiap orang memiliki subyektifitas masing-masing yang didasarkan pada kepentingan yang ada. Dalam pandangan Muhammadiyah, sebagaimana dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), warga Muhammadiyah agar senantiasa menjalin persaudaraan dan tidak diskriminatif dengan sesama anggota masyarakat. Berdasarkan akhlak Islam, dalam kehidupan bertetangga warga Muhammadiyah hendaknya memelihara hak, menjunjung tinggi kehormatan dan membina hubungan yang harmonis baik kepada sesama muslim maupun non- muslim. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, mereka memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makan yang halal dan boleh juga menerima makanan dari mereka yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Muhammadiyah memahami dan menerima pluralitas sebagai keniscayaan sosiologis. Lebih jauh dari itu, Muhammadiyah menerima pluralitas sebagai bagian dari sunnatullah. Pandangan Muhammadiyah ini didasarkan pada pemahaman komprehensif ayat al- Qur’an surat al-Baqarah: 148 dan surat al- Maidah: 48 (Mu’ti, 2016).
Kajian ini memfokuskan pada diskursus mengenai toleransi terhadap non-muslim dalam Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Pemahaman mengenai makna toleransi terhadap non-muslim, terutama oleh Muhammadiyah menjadi sangat penting untuk diwacanakan di tengah menguatkan sikap intoleran sebagian kelompok-kelompok Islam. Selain itu, masalah toleransi terhadap non- muslim ini dapat dianggap sebagai pemicu tindakan radikal, terutama bila penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan
104 Komuniti , Vol. 11, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
toleransi dipahami secara tekstual. Sehingga memunculkan pandangan dan sikap bahwa non-muslim adalah kafir yang harus dimusuhi, bahkan diperangi. Kajian Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010: 23), memasukkan isu toleransi terhadap non- muslim ini sebagai salah satu isu ideologis gerakan radikalisme-fundamentalisme. Isu- isu radikalisme lainnya adalah isu sistem pemerintahan yakni penegakkan khilafah Islamiyah, isu penegakan syariah Islam, isu jihad sebagai perang melawan musuh- musuh Islam, dan isu kesetaraan perempuan dalam kehidupan publik.
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah kajian ini adalah bagaimana diskursus makna toleransi terhadap non- muslim dalam Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan? Sedangkan tujuannya adalah memahami diskursus makna toleransi terhadap non-muslim dalam Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan?

## B.  TINJAUAN PUSTAKA
Kajian ini menggunakan tiga konsep atau teori, yakni konsep diskursus atau wacana (discourse), teori hermeneutika, dan teori interpretasi, serta beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Berikut diuraikan secara ringkas ketiga konsep dan teori tersebut.

## Diskursus
Menurut Michel Foucault, diskursus adalah keseluruhan bidang (domain) di mana bahasa dipakai dalam cara-cara tertentu, dan di mana pengetahuan itu dikonstruksi atau dibentuk, dan dihasilkan (Lubis, 2014: 162). Menurut Fairclough (1995: 18), dalam kajian bahasa, diskursus adalah sebagai tindakan sosial dan interaksi, di mana orang-orang berinteraksi bersama dalam situasi sosial yang nyata. Diskursus juga dapat dilihat sebagai urutan dari benda atau entitas, tapi ia sendiri adalah bagian-bagian dari relasi yang rumit termasuk relasi pada komunikasi antara orang-orang yang berbicara, menulis, dan
cara-cara komunikasi seseorang dengan orang lain, tapi juga menjelaskan hubungan antara peristiwa-peristiwa komunikatif (percakapan, surat kabar, artikel, dan lain- lain) (Fairclough, 2010: 3).
Phillips dan Hardy, mengaitkan diskurus dengan realitas sosial yang diproduksi dan dibuat nyata melalui diskursus-diskursus. Interaksi-interaksi sosial tidak dapat secara penuh dipahami tanpa mengacu kembali ke diskursus yang memberikannya makna. Maka analisis diskursus kritis menghubungkan antara diskursus dan realitas (Bryman, 2008: 508). Paul Ricoeur mendefinisikan diskursus (discourse) sebagai teks, di mana teks adalah setiap diskursus yang dibakukan lewat tulisan. Secara lebih khusus, Ricoeur (2006: 197) merujuk bahasa sebagai peristiwa (event), yakni bahasa yang membicarakan tentang sesuatu. Maka dari itu, diskursus selalu terkait dengan penggunaan bahasa. Jadi diskursus adalah bahasa ketika ia digunakan untuk berkomunikasi (Permata, 2013: 256).
Diskursus, menurut Ricoeur (2006: 177), juga dapat disajikan sebagai sebuah peristiwa, yakni ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang berbicara. Artinya, diskursus merupakan sebuah peristiwa sama artinya dengan mengatakan bahwa diskursus diwujudkan di dalam waktu dan di masa kini. Selain itu, diskursus juga merujuk pada dunia yang digambarkan, yang diungkapkan, dan diinterpretasikan. Peristiwa dalam pemahaman ini adalah munculnya dunia bahasa melalui diskursus. Jadi, kalau bahasa adalah sebuah prakondisi dan penyedia tanda-tanda bagi komunikasi, maka diskursus adalah wahana tempat mempertukarkan pesan-pesan.
Bagaimana dengan diskursus ketika ia beralih dari ucapan ke tulisan? Fungsi utama tulisan adalah pembakuan dari ucapan untuk menyelamatkan diskursus dari kehancuran. Lebih dari sekadar sebagai pembakuan, menurut Ricoeur (2006: 186), tulisan membuat teks menjadi otonom dan lepas dari jangkauan intensi pengarang. Apa yang dimaksudkan oleh teks tidak lagi berkesesuaian dengan apa yang
Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
dimaksud oleh pengarang. Dalam otonomi teks, terdapat kemungkinan substansi teks bisa lepas dari batasan cakrawala maksud pengarangnya. Dengan kata lain, karena tulisannya sendiri dunia teks bisa saja menyangkal dunia milik pengarang. Ia melampaui kondisi-kondisi sosiopsikologis produksi.

## Teori Hermeneutika
Sebagai tradisi filsafat hermeneutika kali pertama dikembangkan oleh Frederich Schleiermacher (1768-1834), untuk menafsirkan Bible, dan kemudian diterapkan pada penelitian ilmu manusia oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911), dan beberapa filosof Jerman lainnya, seperti Heidegger, Gadamer, dan Habermas, yang memfokuskan pada masalah penafsiran. Hermeneutika bukan soal menafsirkan semata. Gadamer, misalnya mengatakan hermeneutika adalah memahami yang tujuannya adalah kesepahaman (Hardiman, 2015: 155; Raharjo, 2014: 75).
Hermeneutika sendiri berasal dari istilah Yunani hermeneuein dan hermenia yang berarti menafsirkan. Menurut Palmer (2005: 15), dalam penggunaan aslinya kata hermeneuein dan hermenia memiliki arti (1) mengungkapkan kata-kata, (2) menjelaskan seperti menjelaskan situasi, dan (3) menerjemahkan seperti menerjemahkan ke dalam bahasa asing. Ketiga arti tersebut dapat diwakilkan dengan kata “to interpret”. Josef Bleicher (1980: 1) mendefinisikan hermeneutika sebagai teori atau filsafat mengenai penafsiran makna. Sedangkan Paul Ricoeur (2006: 58) mendefinisikan hermeneutika berdasarkan cara kerjanya. Menurut Ricouer hermeneutika adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks, gagasan kuncinya adalah realisasi diskursus sebagai teks.
Richard E. Palmer (2005: 39-47), memberikan enam definisi hermeneutika. Pertama, hermeneutika sebagai teori eksegesis alkitab. Kedua, hermeneutika sebagai metodologi filologis. Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik yang digagas oleh Schleirmacher. Keempat, hermeneutika sebagai dasar
metodologis ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan dengan metode interpretif yang dipelopori oleh Dilthey. Kelima, hermeneutika sebagai fenomenologi dassein dan pemahaman eksistensial, yang berasal dari pemikiran Heidegger. Keenam, hermeneutika sebagai sistem interpretasi yang digagas oleh Ricoeur.
Menurut Patton (2002: 114), hermeneutika menyediakan kerangka teoritis untuk penafsiran, atau pemaknaan dengan secara khusus memperhatikan konteks dan tujuan awalnya. Sedangkan menurut Radford (2005: 155) dalam hermeneutika problem utamanya bukan pada pikiran pengirim (Tuhan) maupun pikiran penerima atau manusia (makhluk hidup). Tapi lebih pada peran Hermes dan kemampuannya dalam memahami wacana dari satu domain (Tuhan) dan menyampaikan pemahaman kepada domain manusia yang sangat berbeda (makhluk hidup).

## Teori Interpretasi
Teori Interpretasi Ricoeur fokus pada teks sebagai sebuah karya tulis yang memiliki otonomi tertentu. Teori interpretasi dapat dilihat sebagai satu jenis pembacaan yang merespon otonomi teks tersebut, dengan menggambarkan secara bersama-sama elemen pemahaman (verstehen) dan penjelasan (erklaren) dan menggabungkannya dalam satu proses interpretasi. Dalam hermeneutika, interpretasi adalah persoalan yang paling utama.
Dalam teori Interpretasi, Ricoeur menaruh perhatian paling serius mengenai perdebatan tentang penjelasan (erklaren) dan pemahaman (verstehen). Ricoeur mencoba mencari titik temu dengan meletakkan pada posisi berbeda tapi dengan fungsi yang saling melengkapi. Menurut Dilthey, ‘penjelasan’ merujuk pada model penjelasan yang dipinjam dari ilmu alam dan diterapkan pada disiplin historis oleh mazhab positivis. Di sisi lain, ‘penafsiran’ merupakan bentuk derivasi dari pemahaman yang dipandang oleh Dilthey sebagai sikap fundamental dalam disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan.
106 Komuniti , Vol. 11, No. 2, September 2019 p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
Pembedaan antara penjelasan dan pemahaman seperti yang terjadi dalam hermeneutika romantisisme, menurut Hardiman (2014: 262) adalah berkaitan dengan pengambilan jarak atau penjarakan (distansiasi). Memahami adalah mengambil bagian, sedangkan menjelaskan adalah mengambil jarak. Memahami adalah menafsirkan, sedangkan menjelaskan adalah menganalisis. Dengan pendapat bahwa teks merupakan sesuatu yang otonom dari penulisnya, maka distansiasi melibatkan dua tahap dialektis. Pertama, perubahan bahasa menjadi diskursus dalam teks. Ketika dituturkan maka bahasa menjadi diskursus, atau diskursus merupakan perwujudan kemampuan bahasa dalam sebuah pelaksanaan. Maka, diskursus membuat jarak dari bahasa. Kedua, diskursus berkembang menjadi karya terstruktur. Proses menjadi teks ini disebut tekstualitas, dan dari itu dapat dilihat distansiasi teks dengan penulisnya atau teks dengan pembacanya.
Berkaitan dengan hermeneutika sebagai kritik ideologi, menurut Ricoeur diperlukan penegasan-penegasan. Pertama, fungsi ‘penjarakan’ atau distansiasi dalam hermeneutika harus tetap dipertahankan. ‘Penjarakan’ ini berkaitan dengan apa yang disebut Ricoeur sebagai ‘otonomi teks’. Ada tiga macam otonomi teks: (1) otonomi dalam hubungannya dengan maksud pengarang, (2) otonomi dalam hubungannya dengan situasi kebudayaan dan kondisi sosiologis penciptaan teks, dan (3) otonomi dalam hubungannya dengan pembaca pertama.
Kedua, hermeneutika harus mampu mengatasi persoalan dikotomi akut antara ‘penjelasan’ (explanation) dan ‘pemahaman’ (understanding). Seperti dijelaskan di atas, dikotomi ini muncul dari kenyakinan bahwa sikap ‘penjelasan’ pasti dipinjam dari metode ilmu-ilmu alam, dan tanpa pertimbangan yang absah metode ‘penjelasan’ ini digunakan dalam ilmu- ilmu kemanusiaan. Ketiga, hermeneutika teks berbalik ke arah ideologi melalui cara pendobrakan atas finalitas teks, atau apa yang disebut Gadamer sebagai ‘substansi teks’, yaitu semacam dunia yang
dibukakan oleh teks. Ini dapat disebut juga sebagai ‘rujukan’, yang berbeda dengan pengertian. Maka, menurut Ricoeur (2006: 125) dalam upaya menjawab kritik ideologi, hermeneutika tidak lagi mencari maksud yang tersembunyi di balik teks tetapi dunia yang dibentangkan di hadapan teks.
Terakhir, hermeneutika teks dapat menunjukkan di mana tempat kritik ideologi itu berada melalui subyektifitas dalam interpretasi. Di sini perhatian utama hermeneutika bukanlah menemukan maksud yang tersembunyi di balik teks, tapi membentangkan dunia yang ada di hadapannya. Menurut Ricoeur (2006: 126), memahami bukan berarti memproyeksikan diri ke dalam teks, akan tetapi mengekspose (membuka dan menawarkan) dirinya kepada teks tersebut. Dengan demikian, kritik atas kesadaran palsu bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hermeneutika, dengan meletakkan dimensi metahermeneutika tersebut pada kritik ideologi.
Kajian-kajian terdahulu berkaitan dengan toleransi beragama atau toleransi terhadap non-muslim, pertama studi yang dilakukan oleh Abdul Mu’ti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (2016) yang berjudul Akar Pluralisme dalam Pendidikan Muhammadiyah, yang diterbitkan pada Jurnal Afkaruna Vol. 12 No. 1 Juni 2016. Artikel ini mengkaji karakteristik Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan mengaitkannya dengan keragaman latar belakang sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa respon Muhammadiyah terhadap permasalahan Pendidikan agama khususnya di sekolah-sekolah berciri agama, menyimpulkan konsistensi Muhammadiyah dalam mengawal misi dan identitasnya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma’rif nahi munkar.
Kedua, studi yang dilakukan oleh Adistya Iqbal Irfani, dkk, dari Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (2013), yang berjudul Toleransi antarpenganut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kristen Jawa di Batang, dimuat di Jurnal Komunitas (5) 1 2013.

## Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
Artikel ini mengeksplorasi bentuk toleransi dan faktor pendorong dan penghambat toleransi masyarakat Jawa. Hasil kajian menunjukkan faktor pendorongnya antara lain budaya toleransi yang sudah lama, pernikahan antarpenganut yang berbeda, dan peran keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah perbedaan pandangan antarpenganut, pernikahan beda keyakinan, dan sikap yang tidak toleran.
Ketiga, kajian yang dilakukan M. Anas Fakhruddin, dari Universitas Islam Negeri, Sunan Ampel, Surabaya (2017), dengan judul Kontra Ideologi Terorisme Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan, yang dipublikasikan di Jurnal Review Politik Volume 07. Nomor 01, Juni 2017. Artikel ini membahas mengenai bagaimana Muhammadiyah dan NU menyikapi gerak langkah kelompok kaum fundmentalis di Lamongan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan NU melakukan pegajian rutin untuk membentengi pengikutnya dari pengaruh paham Islam non -ahlussunnah wal jamaah.
Perbedaan artikel ini dengan kajian- kajian sebelumnya di antaranya adalah fokusnya yang lebih menekankan pada diskursus makna toleransi terhadap non- muslim dalam Muhammadiyah. Selain itu, perspektif dan metode yang digunakan juga berbeda, kajian ini menggunakan perspektif dan metode hermeneutika untuk memahami penafsiran Muhammadiyah tentang toleransi terhadap non-muslim. Perbedaan lainnya berkaitan dengan teori yang dipakai yakni teori Interpretasi Ricoeur yang menekankan otonomi teks dalam proses penafsiran sehingga hasil penafsiran dapat digunakan sebagai kritik ideologi atas pemahaman-pemahaman yang dianggap tidak kontektual.

## C.  METODE
Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang menekankan pada subyektifitas peneliti dalam menafsirkan data (teks), dengan menggunakan metode analisis hermeneutika Ricoeur. Dalam
hermeneutika untuk menganalisis sebuah teks, makna dari sebuah teks itu harus dibawa keluar dari perspektif pengarangnya (Bryman, 2008: 532). Dalam bidang komunikasi hermeneutika menjadi salah satu paradigma baru sebagai alternatif paradigma lama, yakni paradigma (rezim) transmisi yang telah lama dominan (Radford, 2005: 154). Hermeneutika Ricoeur sangat menekankan pada otonomi teks dengan penjelasan dan pemahaman atas teks.
Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dari Muhammadiyah yang berkaitan dengan toleransi terhadap non-muslim, dalam berbagai bentuk seperti hasil muktamar, tanwir, berita resmi, dan beberapa artikel di media resmi Muhammadiyah. Selain itu juga menggunakan wawancara mendalam dengan tokoh Muhammadiyah untuk memahami latar belakang dan konteks pemahaman tentang toleransi terhadap non-muslim. Sedangkan analisis data menggunakan analisis teks atau analisis hermeneutika atas teks-teks atau dokumen- dokumen resmi Muhammadiyah yang berkaitan dengan toleransi terhadap non- muslim. Selain itu, menggunakan juga analisis konteks untuk memahami situasi dan kondisi sosial politik ketika pemahaman atas teks itu dilakukan.

## D.  TEMUAN

## Analisis Teks (Hermeneutika)
Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua yang diputuskan pada Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta (Muktamar ke-46), Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah adalah Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
47 juga ditegaskan bila Muhammadiyah memandang bahwa ukhuwah insaniyah sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama dan unsur primordial lainnya sebagai bagian penting dari ajaran Islam.
Pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim didasarkan pada surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”. Selain itu, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim juga didasarkan pada surat al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.
Pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim secara hermeneutika dapat dijelaskan dengan analisis teks berikut:
1.  Penjelasan (Explanation/Erkleren): menganalisis teks dengan semantik- mendalam (indepth-semantic), yang meliputi:
a.  Latar: bagian teks yang menjelas- kan latar belakang teks untuk me- mahami arah atau tujuan pembua- tan teks.
Pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok minoritas yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan universal dilatarbelakangi memudarnya kohesi dan integritas sosial. Termasuk banyaknya kekerasan atas nama agama yang tidak dapat
diselesaikan oleh negara. Pranata sosial yang luhur seperti gotong royong dan saling menghormati perbedaan semakin meluruh dalam tata kehidupan sosial.
Maka dari itu, dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Muhammadiyah menegaskan pentingnya perlindungan kelompok minoritas dan perjuangan antidiskriminasi sebagai bentuk toleransi Muhammadiyah. Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar disebutkan:
“Bebagai peristiwa diskriminasi terhadap minoritas terjadi di berbagai belahan dunia. Kelompok minoritas etnis, agama, ras, dan budaya seringkali mendapat tekanan, intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan oleh kelompok mayoritas, dari kelompok mayoritas. Jika diskriminasi dari mayoritas terhadap minoritas ini tidak dihentikan, maka dunia akan terus dipenuhi dengan kekerasan”.
b.  Detil: bagian teks yang menjelaskan mengenai pentingnya teks dengan menampilkan teks yang mengun- tungkan pembuat teks secara lebih banyak.
Secara lebih detil Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non- muslim ini sebagai perlindungan terhadap minoritas dan perjuangan antidiskriminasi merupakan manifestasi Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Bagi Muhammadiyah, toleransi terhadap non-muslim merupakan wujud dari Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan dan pencerahan.
Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua yang diputuskan pada Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta (Muktamar ke-46) dinyatakan:
Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
“Islam yang berkemajuan adalah Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketidakadilan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan”.
c.  Maksud: bagian teks yang men- jelaskan maksud pembuat teks den- gan menguraikan teks secara lebih eksplisit.
Dalam pandangan Muhammadiyah, toleransi terhadap non-muslim harus dipahami dalam konteks hubungan yang seimbang (tawazzun) dan terbuka (tasamuh). Sebagaimana dinyatakan dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar sebagai berikut:
“Berpijak pada sunnah Nabi, Muhammadiyah juga memandang bahwa golongan yang besar atau mayoritas harus selalu melindungi dan menyayangi yang kecil dan minoritas. Demikian pula sebaliknya, kelompok yang kecil atau minoritas harus menghormati yang besar dan mayoritas. Muhammadiyah menganjurkan kepada seluruh institusi yang ada di bawahnya untuk selalu menjadi pelindung terhadap kelompok minoritas yang tertindas”.
d.  Praanggapan: bagian teks yang menjelaskan makna teks dengan menampilkan pernyataan yang su- dah dianggap kebenarannya.
Muhammadiyah menganggap bahwa toleransi terhadap non- muslim, meskipun merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusian universal, harus tetap berada koridor yang ditentukan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam.
Prinsip-prinsip toleransi terhadap non-muslim itu di antaranya adalah hanya dapat dilakukan dalam konteks muamalah duniawiyah dan tidak boleh terjadi dalam konteks akidah dan ibadah. Sebagaimana dinyatakan dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) sebagai berikut:
“Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam”.
Berkaitan dengan toleransi terhadap non-muslim, dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai hasil dari Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, juga dinyatakan pada pedoman Kehidupan Bermasyarakat sebagai berikut:
“Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam”.
2.  P e m a h a m a n / P e n a f s i r a n ( U n d e r s t a n d i n g / V e r s t e h e n ) : menafsirkan teks dengan interpretasi- mendalam (indepth interpretation), yang meliputi:
a.  Distansiasi/penjarakan: terlepasnya substansi teks dari maksud penga- rangnya.
Sebagai oganisasi Islam moderat (wasathiyah), Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non- muslim dalam konteks yang luas sebagai manifestasi atas nilai-nilai kemanusiaan universal. Di samping
110 Komuniti , Vol. 11, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
itu, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non- muslim diletakkan pada konteks muamalah duniawiyah, dan di luar masalah Ibadah dan akidah.
Pemahaman Muhammadiyah sendiri mengenai toleransi terhadap non-muslim didasarkan pada al- Qur’an Surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.
Berkaitan dengan distansiasi atau penjarakan, maka proses pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non- muslim dapat dijelaskan melalui proses distansiasi sebagai berikut:
Distansiasi 1: Bahasa menjadi diskursus, di mana bahasa “lita’arafu”
(saling mengenal) pada surat al- Hujurat ayat 13 tersebut dipahami dalam diskursus pada konteks pluraritas sebagai sunnatullah, hukum alam. Maka dari itu, dalam diskursus Muhammadiyah memahami toleransi tidak sekadar dimaknai sebagai saling mengenal. Sebagaimana dikatakan oleh Buya A. Syafii Maarif, Mantan Ketua PP Muhammadiyah, dalam artikel yang berjudul “Pluralitas sebagai Sunnatullah” (11/09/2018) yang dimuat di www. suaramuhammadiyah.id , berikut:
“Kata ‘lita’arafu’ dalam ayat tersebut tidak dimaknai sekadar saling mengenal, tetapi manusia diperintahkan untuk saling bertukar peradaban, saling belajar. Dalam ayat lainnya diperintahkan untuk ‘fastabiqul khairat’. Artinya bahwa manusia, apapun latar belakang
identitasnya, diperintahkan untuk menebar kebajikan, berkontribusi pada kemanusiaan. Tidak hanya toleran secara pasif, tetapi toleran aktif yang mengharuskan untuk saling berkolaborasi dalam bingkai merayakan perbedaan”.
Distansiasi 2: diskursus menjadi teks (tekstualitas) di mana diskursus mengenai toleransi terhadap non- muslim sebagai sunnatullah (hukum alam), dalam tekstualitas dipahami oleh Muhammadiyah sebagai persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah). Sebagaimana dinyatakan dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, sebagai berikut:
“Muhammadiyah memandang bahwa ukhuwah insaniyah sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama dan unsur primordial lainnya sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam merupakan rahmat bagi alam semesta alam”.
Proses distansiasi pemahaman mengenai toleransi terhadap non- muslim oleh Muhammadiyah dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Proses Distansiasi Pemahaman Muhammadiyah tentang Toleransi terhadap non-Muslim.
b.  Rujukan/substansi teks: tidak lagi mencari maksud yang tersembunyi di balik teks tetapi memahami dun- ia yang dibentangkan di dalam teks.
Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah memahami toleransi sebagaimana merujuk
Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
pada surat al-Hujurat ayat 13, terutama pada kata (bahasa) lita’arafuu (saling mengenal), tidak sekadar saling mengenal, tapi dalam konteks persaudaraan antar-sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Dalam ukhuwah insaniyah yang diutamakan adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, dan unsur primordial lainnya.
Rujukan tekstualitas Muhammadiyah dalam memahami toleransi terhadap non-muslim merupakan manifestasi dari pandangan dan misi Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan yang menjadi Islam sebagai agama berkemajuan, yang menentang segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan penindasan. Dalam Agenda Abad Kedua sebagaimana yang termaktub dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua sebagai Keputusan Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 dinyatakan sebagai berikut:
“Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama”.
c.  Subyektifitas (penafsiran): Memaha- mi berarti membukakan diri melalui proses pendakuan dunia yang di- tawarkan dan yang telah dibentang- kan oleh interpretasi.
Pada tingkat ini, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi
terhadap non-muslim sudah diakui dan menjadi refleksi dari Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Artinya, pemahaman Muhammadiyah yang menganggap toleransi sebagai persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) yang didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan universal telah menjadi sikap dan pandangan Muhammadiyah secara resmi yang dinyatakan dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.
Selain itu, subyektifitas Muhammadiyah dalam memahami toleransi terhadap terhadap non- muslim harus sesuai dengan prinsip- prinsip toleransi dalam ajaran Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai hasil dari Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, juga dinyatakan pada pedoman Kehidupan Bermasyarakat sebagai berikut:
“Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam”.
Secara ringkas analisis hermeneutika mengenai toleransi terhadap non-muslim menurut Muhammadiyah dapat dilihat pada model Hermeneutika Ricoeur berikut:

## Analisis Produksi Teks
Berkaitan dengan produksi teks atas pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk dari ukhuwah insaniyah terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pemahaman tersebut. Pertama bahwa beragama itu adalah sesuatu yang bersifat pilihan. Kedua, pluralitas agama dan beragama itu sunnatullah . Kemudian yang ketiga, perbedaan-perbedaan agama itu harus dipahami dalam ranah yang jelas. Menurut Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam Muhammadiyah, dalam soal teologi tidak bisa sependapat bahwa semua agama itu benar. Makanya Muhammadiyah sejak awal menegaskan sikapnya yang tegas terhadap berbagai bentuk sinkretisme.
Mengenai toleransi terhadap non- muslim ini Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa, terhadap hal yang bersifat muamalah manusia harus membina hubungan baik dengan siapapun, baik kepada mereka
yang seagama maupun yang berbeda agama. Karena itu dalam bermuamalah warga Muhammadiyah itu bisa berinteraksi bahkan mungkin juga berkooperasi dengan pemeluk agama manapun asalkan itu demi kemaslahatan dan kebaikan bersama. “Nah, toleransi itu diperlukan karena adanya perbedaan sehingga terhadap hal-hal yang berbeda kita saling menghormati, dan terhadap hal-hal yang sama kita saling bekerja sama. Makanya sekarang kita saksikan Muhammadiyah itu bekerjasama dengan kelompok-kelompok agama lain untuk membantu korban gempa, itu kan kerja samanya dengan berbagai agama. Karena adanya common values , dan ada common teaching . Orang bisa saja berangkat dari kitab suci yang berbeda tapi di lapangan bisa bersama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut prinsip, misalnya harus membenarkan sesuatu yang kita berbeda yang tidak bisa,” ungkap Mu’ti (Wawancara dengan Peneliti, 16 November 2018, di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat).

## PENAFSIRAN: DISTANSIASI
PENJELASAN (Explanation/Erkleren):
a. Latar: toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok minoritas.
b. Detil: perlindungan terhadap minoritas dan perjuangan anti- diskriminasi sebagai wujud Islam agama rahmatan lil alamin.
c. Maksud: toleransi terhadap non- muslim dipahami dalam konteks hubungan yang seimbang (tawazun)
dan terbuka (tasamuh).
d. Praanggapan: toleransi terhadap non- muslim harus sesuai dengan prinsip- prinsip ajaran Islam.
PEMAHAMAN/PENAFSIRAN (Understanding/Verstehen): a. Distansiasi/penjarakan:
- Bahasa: lita’arafu (saling mengenal).
- Diskursus: toleransi sebagai sunnatullah (hukum alam).
- Tekstualitas: toleransi terhadap non- muslim sebagai bentuk persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah).
b. Rujukan/substansi teks: memahami teks lita’arafu sebagai ukhuwah insaniyah.
c. Subyektifitas (penafsiran): toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
Gambar 2. Analisis Hermeneutika Ricoeur mengenai Toleransi terhadap non-Muslim menurut Muhammadiyah
Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
Muhammadiyah menganggap bahwa toleransi terhadap non-muslim, meskipun merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusia universal, harus tetap berada koridor yang ditentukan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Prinsip-prinsip toleransi terhadap non-muslim itu di antaranya adalah hanya dapat dilakukan dalam konteks muamalah duniawiyah dan tidak boleh terjadi dalam konteks akidah dan ibadah. Sebagaimana dinyatakan dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) sebagai berikut: “Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam”.
Dalam hal ini prinsip Muhammadiyah sangat tegas. Menurut Abdul Mu’ti, dalam hal-hal yang menyangkut teologi Muhammadiyah itu tidak mau kompromi. Tetapi kalau soal-soal demokrasi, antikorupsi, dan persoalan umum Muhammadiyah bisa kerjasama dengan siapapun. “Memang ada agama yang memperbolehkan orang itu korupsi? Tidak ada. Nah karena semuanya mengajarkan pentingnya orang itu jujur, pentingnya orang itu menjaga amanah dengan hidup bersih dari korupsi, maka mari bersama-sama walaupun, berangkatnya dari kitab suci yang berbeda-beda. Itu yang menjadi prinsip Muhammadiyah begitu”, jelas Mu’ti.
Berkaitan dengan ukhuwah insaniyah sebagai bentuk pemahaman toleransi terhadap non-muslim, Abdul Mu’ti menjelaskan:
“Muhammadiyah itu dalam beramal tidak pernah melihat siapa agamanya. Muhammadiyah menyebutnya insaniyah bukan basyariah. Itu prinsip. Karena dalam al-Qur’an itu dibedakan antara basyar dan insan . Kalau basyar itu manusia sebagai makhluk fisik, tetapi kalau insan itu sebagai makhluk ruhani, yang itu hubungannya dengan dua yang pokok. Pertama manusia dengan kekuatan intelektualnya, dan kedua manusia dengan kekuatan agamanya.
Makanya ruh dalam al-Qur’an itu dikaitkan dengan ilmu, dan dikaitkan dengan manusia sebagai makhluk yang utama”. (Wawancara dengan Peneliti, 16 November 2018, di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat).

## Analisis Konteks
Dalam konteks historis, sejak pada masa awal-awal berdirinya, Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat toleran, terutama dengan pihak luar Muhammadiyah. Sikap toleran dan terbuka inilah yang menjadi salah satu kunci cepatnya perkembangan Muhammadiyah pada saat itu. Bentuk dari sikap toleransi dan keterbukaan Muhammadiyah misalnya, pada tahun 1932 di mana para guru wanita Muhammadiyah diharuskan memakai kerudung, tetapi banyak di antara guru itu tidak melaksanakan keputusan itu. Muhammadiyah juga berpendapat bahwa aurat laki-laki dewasa itu dari pusat sampai lutut, tapi banyak di antara pelajar Muhammadiyah apalagi pandu-pandu Muhammadiyah yang menggunakan celana pendek (di atas lutut) (Noer, 1988).
Dalam perkembangannya, sikap Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim, terutama berkaitan dengan masalah kristenisasi mengalami pergeseran. Menurut Jurdi (2010), generasi baru Muhammadiyah sepeninggal AR. Fakhruddin tidak lagi mempersoalkan kegiatan Kristen. Ketika A. Syafii Maarif menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, ia mengembangkan sikap keagamaan yang inkulsif dan pluralis dengan melakukan pendekatan dan kerja sama dengan berbagai kelompok keagamaan di Indonesia. Din Syamsuddin, tatkala menjadi Ketua Umum PP. Muhammadiyah justru memberikan dukungan terhadap Natalan dengan mengijinkan fasilitas Muhammadiyah dipergunakan untuk kegiatan Natalan. Kecenderungan Muhammadiyah untuk lebih terlihat toleran terhadap non-muslim semakin digiatkan setelah Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, dengan membangun
114 Komuniti , Vol. 11, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
hubungan sosial dengan berbagai agama lain. Ketua Umum PP. Muhammadiyah seringkali duduk bersama dengan pemimpin Kristen, Katholik, Hindu, Budha untuk membicarakan masalah-masalah sosial bersama.
Sebagaimana dinyatakan dalam MKCHM dan PHIWM bahwa Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi toleransi tehadap non-muslim dalam konteks muamalah duniawiyah. Secara kontekstual penegasan Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan, di antaranya pertama, karena adanya perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bansa serta memengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu.
Merujuk pada Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015, toleransi terhadap non-muslim dipahami oleh Muhammadiyah sebagai persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah). Dalam Tanfidz tesebut dinyatakan bahwa: “Muhammadiyah memandang bahwa ukhuwah insaniyah sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an Surat al-Hujurat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama dan unsur primordial lainnya sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam merupakan rahmat bagi alam semesta alam”.
Rujukan pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) merupakan manifestasi dari pandangan dan misi Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan yang menjadikan Islam sebagai agama berkemajuan, yang menentang segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan penindasan. Dalam Agenda Abad Kedua
sebagaimana yang termaktub dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua sebagai Keputusan Muktamar ke- 46 di Yogyakarta tahun 2010 dinyatakan bahwa “Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama”.
Secara kontekstual pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok minoritas. Berbagai peristiwa diskriminasi terhadap minoritas terjadi di berbagai belahan dunia. Kelompok minoritas etnis, agama, ras, dan budaya seringkali mendapat tekanan, intimidasi, dan kekerasan oleh kelompok mayoritas. Minoritas tidak hanya dalam bidang agama, tapi juga kelompok yang termarjinalkan atau menjadi subordinasi secara sosial seperti buruh, gelandangan, kelompok difabel, dan sebagainya. Berbagai perilaku negatif seperti rasisme bahkan pembersihan etnis masih terus terjadi di beberapa negara. Muhammadiyah menganjurkan kepada seluruh institusi yang ada di bawahnya untuk selalu menjadi pelindung terhadap kelompok yang tertindas.

## E.  BAHASAN

## Kepentingan dalam Proses Penafsiran
Apakah dalam proses penafsiran pembaca dapat terbebas dari kepentingan? Tentu jawabannya sulit sekali memisah adanya kepentingan dalam proses penafsiran, atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Dalam pandangan tokoh-tokoh hermeneutika, persoalan kepentingan yang menyelubungi penafsiran sudah diungkapkan sejak awal. Relasi kekuasaan (kepentingan) dengan penafsiran dalam konteks hermeneutika pernah disinggung oleh Gadamer dan Habermas, serta oleh Ricoeur. Menurut Gadamer, dalam proses
Diskursus Makna Toleransi terhadap Non-Muslim
penafsiran untuk mencapai pemahaman subyek dalam menafsirkan teks dipengaruhi oleh tradisi-tradisi dan kepentingan- kepentingan yang menyelubunginya (Rahardjo, 2013; Halim, 2014).
Habermas dengan hermeneutika kritisnya mencurigai bahwa di dalam teks terkandung kesadaran palsu (ideologi tertentu) yang ditanamkan oleh penulisnya. Oleh karena itu dalam menafsirkan teks yang harus diungkap adalah kepentingan- kepentingan penulis yang ditanamkan dalam teks tersebut (Lubis, 2014). Adapun Ricoeur menekankan hubungan antara ideologi dan proses interpretasi yang sedang dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa tindakan. Menurut Ricoeur memelajari ideologi berarti memelajari cara-cara dimana makna (atau pemaknaan) membenarkan relasi- relasi dominasi. Maka dari itu, ideologi tidak dapat dipelajari tanpa memelajari relasi dominasi yang terkandung di dalam makna (Thompson, 2003).
Pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah dipengaruhi oleh kepentingan untuk meneguhkan identitas Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat yang berkemajuan. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang beraliran moderat (Azra, 2005; Hilmi, 2013). Maka sebagai organisasi Islam moderat Muhammadiyah melihat berbagai persoalan secara lebih seimbang, tengahan, tidak terlalu ke kanan (radikal) tidak pula ke kiri (liberal). Dalam konteks toleransi terhadap non-muslim, sikap moderat Muhammadiyah itu ditunjukkan dengan tetap membuka diri untuk bekerjasama, misalnya memberantas korupsi, dan menanggulangi bencana alam (tidak memusuhi, apalagi memerangi seperti kelompok-kelompok radikal) dengan pihak- pihak lain, bahkan dengan non-muslim sekalipun.
Meskipun demikian, Muhammadiyah juga tidak serta merta bebas sebebas- bebasnya dalam memahami toleransi ini, seperti yang dilakukan kelompok-kelompok liberal. Dalam pandangan Muhammadiyah,
toleransi terhadap non-muslim tetap harus dalam wilayah muamalah-duniawiyah. Toleransi terhadap non-muslim tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sedangkan sebagai organisasi Islam berkemajuan, Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim ini dengan mewujudkannya dengan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama.

## Hermeneutika sebagai Kritik Ideologi
Hermeneutika sebagai kritik ideologi digagas oleh Ricoeur untuk mencari titik temu perbedaan pandangan antara hermeneutika Gadamer dan kritik ideologi Habermas mengenai tradisi yang melingkupi pemahaman. Hermeneutika memandang tradisi sebagai sesuatu yang positif, sedangkan kritik ideologi memandangnya dengan penuh kecurigaan bahwa tradisi sebagai ungkapan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Dalam pandangan Ricoeur, keduanya sebenarnya bisa saling mengakui klaim universalitasnya dengan cara menentukan tempat pihak yang satu di dalam struktur pihak yang lain. Oleh karena itu Ricoeur dalam upayanya mencari titik antara keduanya mengajukan gagasannya untuk menjadikan hermeneutika sebagai kritik ideologi.
Penafsiran Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah didasarkan atas komitmen Muhammadiyah untuk mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah adalah Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Muhammadiyah menegaskan bahwa ukhuwah insaniyah sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang
116 Komuniti , Vol. 11, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
etnis, agama dan unsur primordial lainnya sebagai bagian penting dari ajaran Islam.
Sebagai bentuk kritik kepentingan, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim ini seperti pedang yang bermata dua. Satu sisi mata pedang mengkritik pandangan kelompok Islam radikal bahwa non-muslim adalah kaum kafir yang harus dijauhi, dimusuhi, dan disingkirkan. Bagi Muhammadiyah, dengan ukhuwah insaniyah non-muslim adalah saudara sebagai sesama manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai minoritas. Bekerja sama dengan non-muslim dalam konteks muamalah dan tidak melanggar batas-batas ajaran Islam dan tidak dipermasalahkan. Pada sisi yang lain, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim juga dapat menjadi kritik atas praktik-praktik toleransi yang kebablasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam liberal. Misalnya merayakan hari raya bersama, ibadah bersama, dan lain sebagainya, yang dapat mengganggu akidah seorang muslim.
Penafsiran Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, pada prinsipnya merupakan upaya Muhammadiyah untuk menghapus pandangan bahwa Islam itu anti-toleransi. Dengan pemahaman tersebut Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia secara internal memiliki kesadaran untuk bersama-sama membangun Indonesia. Sekaligus secara eksternal menjadikannya sebagai kritik dan kontra-wacana atas pemahaman dan pandangan beberapa kelompok Islam bahwa non-muslim itu harus dijauhi, dimusuhi, bahkan diperangi. Dalam pemahaman Muhammadiyah non- muslim adalah saudara sesama manusia dan saudara sesama bangsa.

## F.  KESIMPULAN
Diskursus makna toleransi terhadap non-muslim dalam Muhammadiyah adalah toleransi sebagai bentuk persaudaran sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Pemahaman Muhammadiyah ini didasarkan
pada al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13, yakni bahasa lita’arafu (supaya saling mengenal). Secara tekstual, pemahaman ini diputuskan dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar, bahwa: “Muhammadiyah memandang bahwa ukhuwah insaniyah sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an Surat al-Hujurat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama dan unsur primordial lainnya sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam merupakan rahmat bagi alam semesta alam”.
Kepentingan yang mendasari pemahaman Muhammadiyah tentang toleransi terhadap non-muslim dipengaruhi oleh kepentingan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat yang berkemajuan. Sedangkan sebagai kritik ideologi, pemahaman Muhammadiyah tersebut merupakan kritik atas pandangan kelompok Islam radikal bahwa non-muslim adalah kaum kafir yang harus dijauhi, dimusuhi, dan disingkirkan. Bahkan dalam beberapa kasus ditindas dan dibinasakan. Di sisi yang lain, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim juga dapat menjadi kritik atas praktik-praktik toleransi yang kebablasan oleh kelompok- kelompok Islam liberal. Misalnya merayakan hari raya bersama, ibadah bersama, dan lain sebagainya, yang dapat mengganggu akidah seorang muslim.
Sebagai rekomendasi, kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai toleransi terhadap non-muslim. Bahwa non-muslim adalah saudara sebagai sesama manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya bila mereka minoritas. Bekerja sama dengan non-muslim dalam konteks muamalah dan tidak melanggar batas-batas ajaran Islam tidak dipermasalahkan. Secara akademis, menjadikan hermeneutika tidak sekadar sebagai metode penafsiran merupakan upaya yang maju, dengan menjadikannya sebagai kritik ideologi terhadap kepentingan-kepentingan yang mendistorsi pemahaman yang selama ini dianggap benar dan dominan.

## REFERENSI
Al-Hamidy, A.D (2003) Toleransi Antarumat Beragama sebagai Wujud Penyikapan Pluralisme dalam Perspektif NU. UIN Surabaya.
Al-Makassary, R & Gaus, AAF. (2010). Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo. Jakarta: Center for the Study of Relegion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah.
Arifin, B. (2016). Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antarumat Beragama. Fikri, volume 1, No. 2 Desember 2016, hal. 391-420.
Azra, A. (2005). Dalam Nathan, K.S & Kamali M.H. (eds.) (2005). Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21 st Century. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. Toleransi Media Komunikasi Umat Beragama, vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2015, hal. 123-131.
Bleicher, J. (1980) Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critque. London: Routledge.
Bryman, A. (2008). Sosial Research Methods. Third Edition. New York: Oxford University Press.
Fairclough, N. (1995). Media Discourse. New York: St. Martin’s Press Inc.
Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis the Critical Study of Language. Edinburgh: Logman Applied Linguistics.
Fakhruddin, M. A. (2017). Kontra Ideologi Terorisme Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan. Jurnal Review Politik. Volume 07, Nomor 01, Juni 2017, hal. 181-209.
Gunawan, H. (2015). Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis Madjid. Skripsi. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hardiman, B.F. (2015). Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida. Yogyakarta: Kanisius.
Hilmi, M. (2013), Wither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU . Journal of Indonesian Islam, Volume 07, Number 01, June 2013, 24-48.
Irfani, A. I, dkk. (2013). Toleransi antar-penganut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kristen Jawa di Batang. Jurnal Komunitas, 5 (1) (2013), hal. 1-13.
Jamrah, S. A. (2015). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. Jurnal Ushuluddin, vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2015, hal. 185-200.
Jurdi, S. (2010). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lubis, A.Y. (2014). Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
Mu’ti, A. (2016). Akar Pluralisme dalam Pendidikan Muhammdiyah. Afkaruna, Vol. 12, No. 1 Juni 2016, hal. 1-42.
Mursyid, S. (2016). Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antarumat Beragama Perspektif Islam. Jurnal AQLAM, Journal of Islam and Plurality, volume 2 No. 1 Desember 2016, hal. 35-51.
118 Komuniti , Vol. 11, No. 2, September 2019 p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
Noer, D. (1988). Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.
Palmer, R. E. (2005) Hermeneutika Teori Baru mengenai Interpretasi (Masnur Hery &
Damanhuri Muhammad). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 3th Editon. London-New Delhi: Sage Publications.
Permata, N. dalam Mulyono, (Eds). (2013). Belajar Hermeneutika Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies. Yogyakarta: IRCsoD.
Radford, G.P. (2005). On The Philosophy of Communication. Belmont: Wadswoth.
Raharjo, M. (2014). Dasar-dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Ricoeur, P. (2006). Hermeneutika Ilmu Sosial (Muhammad Syukri). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Sudibjo (1991). Toleransi Beragama, Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta: Cipta Adi Pusaka.
Yusuf, M. (2014). Hubungan Muslim dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis. Al-Tahrir vol. 14, No. 2 Mei 2014, hal. 273-296.