…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TERHADAP KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO
Oleh Siti Marwiyah 1 , Mega Yolanda 2 , Khoirina Rizeki 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo Email: 2 yolandamega99@gmail.com

## Abstrak
Pada saat awal tahun 2020, masyarakat di dunia dihebohkan akan adanya pandemi dari Virus Corona  (Covid-19)  sehingga  dapat  menimbulkan  kejadian  yang  tidak  biasa.  Banyak  orang sudah  terinfeksi  dengan  virus  covid-19  ini,  bahkan  banyak  yang  meninggal.  Untuk  di Indonesia  saat  ini,  pemerintah  telah  berusaha  dalam  memberikan  imbauan  serta  berbagai kebijakan  dan  program  yang  telah  dilakukan  oleh  semua  masyarakat  Indonesia  untuk mengatasi  wabah  ini  agar  program  pemerintah  tersebut  bisa  berjalan  secara  efektif  dan  juga efisien,  seperti  program  pemberlakuan  pembatasan  aktivitas  masyarakat.  (PPKM).  Namun fakta  saat  ini  masih  banyak  masyarakat  di  Indonesia  yang  menganggap  enteng  nasehat  ini. Implementasi  kebijakan  PPKM  berdampak  besar  terhadap  kesehatan  jiwa  yang  sangat dirasakan  oleh  masyarakat.  Maka  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  mengapa beberapa orang memunculkan perilaku tersebut dan bagaimana memperbaikinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan  melalui pendekatan secara deskriptif analisis.  Hasil  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwasanya  selain  menganalisis  perilaku masyarakat  Indonesia  dalam  penerapan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)  serta  cara penanganannya.  Jadi  Jurnal  ini  juga  akan  memaparkan  mengenai    cara  dalam  menjaga kesehatan pada mental masyarakat.
Kata Kunci : Covid-19, Kesehatan Mental, Kebijakan Publik, PPKM

## PENDAHULUAN
Kesehatan  mental  merupakan  peran penting  dalam  psikologi  manusia  yang berkaitan  dengan  mental  seseorang  yang dimana  mental  itu  adalah  pikiran  yang  dapat membuat  individu  berpikir  kritis  terhadap kehidupan  sosialnya.    Lingkungan  yang  sehat dapat  memberikan  mental  yang  baik  dalam sebuah  ruang lingkup masyarakat. Dengan ini Kesehatan  mental  tidak  bisa  dianggap  remeh oleh  setiap  orang    karena  memiliki  pengaruh besar  terhadap  kesehatan  dalam  bersosialisasi kepada  masyarakat  yang  dimana  harus mendapat perhatian penting dalam menangani. Kesehatan  mental  juga  sangat  penting  di perhatikan  selayaknya  kesehatan  pada  fisik manusia, dari peraturan Wali Kota
Probolinggo  Nomor  70  Tahun  2019  Tentang Replikasi  Sistem  Pembinaan  Bagi  Penderita
Gangguan  Jiwa  di  Kota  Probolinggo.  Dinas Sosial  dan  Dinas  Kesehatan  melakukan pemeriksaan  Psikologi  terhadap  8  orang  yang dinilai  mengalami  gangguan  jiwa  yakni  salah satunya  diduga  perempuan  tersebut  sedang dalam  mengandung  dan  masih  banyak  lagi gangguan  jiwa  yang  tidak  bisa  disebutkan. Kebijakan  PPKM  berlangsung  dimulai  sejak tanggal  3  juli  2021  hingga  sampai  kebijakan terbaru  oleh  pemerintah  yang  akan  di perpanjang,  Dalam  Mengenai  penerapan PPKM  harus  ditangani  dan  ditindak  lanjuti secara  serius  dan  melihat    sejauh  mana perkembangan  mengenai  kebijakan  PPKM terhadap  mental  seseorang  selama  pandemic covid-19  yang  disampaikan  oleh  Presiden Joko Widodo. Mendengar dari suara masyarakat  khususnya  di  Kota  Probolinggo dengan berbagai metode penelitian kami yakni

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
wawancara  online/offline  serta  Observasi, bahwa  menurut  masyarakat  kondisi  mereka sedang  tidak  baik-baik  saja  dan  tidak  setuju dengan adanya kebijakan tersebut karena bagi mereka  dari  segi  perekonomian  juga  dibatasi oleh  pemerintah  membuat  dagangannya  sepi, dikhawatirkan  masyarakat  nantinya  tidak  bisa membiayai  anaknya  sekolah  yang  berada  di pesantren menurut masyarakat Kota
Probolinggo. Menurut WHO (World Health
Organization), Menegaskan mengenai kesehatan  mental  yang  dimana    dapat membuat kondisi  seseorang mengalami stress yang  diakibatkan  oleh  pikiran-pikiran  yang dapat mengganggu secara psikologinya. Terdapat  450  juta  orang  yang  mengalami gangguan  mental  akibat  tidak  bisa  mengolah daya  pikirnya  secara  baik  serta  kasus  yang terjadi di Negara Indonesia terhadap kesehatan mental  sebanyak    9.162.886  atau  3,7%  dari populasi.  Menurut  peraturan  tentang  PPKM Jawa-Bali  yakni  “Intruksi  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  15  Tahun  2021  Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat”  bagaimana  pemerintah  untuk menangani  hal  tersebut  yaitu  dengan  cara pembinaan  atau  pemberdayaan  terhadap sekelompok  orang  yang  memiliki  gangguan mental agar dapat mengolah emosi yang tidak mengganggu  kesehatan  mentalnya.  Pertama, dapat  memberikan  kebutuhan  yang  dapat memadai  baik  secara  kesehatan  fisik  dan kesehatan  psikologinya  sehingga  memiliki peran yang sama dengan orang lain yang tidak memiliki  gangguan  mental  untuk  berargumen dalam mengemukakan pendapatnya dan terbebas  dari  hal  kebodohan  dan  kesakitan dalam  menangani  kesehatan  mental  yang terganggu..  Kedua,  memberikan  motivasi terhadap  masyarakat  mengenai  Kebijakan Pemerintah tujuan diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini untuk  apa  dan  dampaknya  bagaimana  pada psikologi  anak  remaja  ataupun  orang  dewasa. Secara  luas  gangguan mental  yang  berlebihan dan  tidak  ditangani  akan  berdampak  pada
gangguan  jiwa  sehingga  masalah  ini  dapat menimbulkan  dampak  negative  terhadap Negara  serta  pemerintah.  Pada  dasarnya mental  seseorang  tidaklah  selalu  sama sehingga  tidak  bisa  disamaratakan  dalam menangani  kesehatan  mental  lainnya.  Karena dalam pembahasan kesehatan mental ini dapat dilakukan  dengan  cara  pemberdayaan  secara individual  maupun  kelompok  lainnya.  Dalam kehidupan  masyarakat  yang  sehat  serta memiliki  semangat  dalam  hidupnya  akan dapat  merasakan  kesembuhan  dan  relaksi  diri mereka  yang  dapat  mengolah  emosional secara  baik  sehingga  secara  tidak  langsung membuat pola hidup damai.
Menurut Winarno, 2005 : 27 , Analisis dalam  kebijakan  yang  akan  dibentuk  untuk mengetahui  fenomena  yang  ada  dalam menangani  masalah-masalah  sosial  serta memberikan  solusi  yang  baik  terhadap masalah  tersebut.  Salah  satu  solusi  yang penting  adalah  dengan  adanya  dukungan  dari keluarga  yang  memberikan  bantuan  individu yakni berupa partisipasi, emansipasi, motivasi, dan  interaksi  pada  lingkungan  yang  positif. Dari analisis penelitian kami terhadap masyarakat  yang  terdampak  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Mental  bahwa  ada kolerasi positif yang signifikan antara Kebijakan  Pemerintah  dengan  Masyarakat terhadap  kesehatan  mental  antara  dua  topik tersebut  sangat  bermakna  dalam  hidup kesehatan  mental  harus  sesuai  dan  sejalan, kebijakan  belum  tentu  dari  publik,  masalah publik belum tentu kebijakan.

## LANDASAN TEORI
1. Analisis  adalah  usaha  untuk  menjabarkan suatu  permasalahan  yang  kemudian  dapat dipahami  akar  masalahnya  (Satoroni  dan Komariyah 20014:200). Sedangkan menurut  sugiono  (2015:335)  Analisis adalah  suatu  kegiatan  untuk  mencari  pola atau  cara  menentukan  hubungan  antar bagian serta hubungan dengan keseluruhan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Covid-19  adalah  penyakit  yang  dapat menularkan yang diakibatkan dari beberapa varian coronavirus yang muncul. Vrus  covid1-19  yang  berasal  dari  Wuhan membuat  resah  masyarakat  khususnya Indonesia.  Covid-19  muncul  akbiat  virus yang  menyerang  alat  pernafasan  yang dapat mengakibatkan kematian atau gangguan  kesehatan  lainnya  yang  akan berdampak  buruk  bagi  penderitanya menurut  Richard  Sutejo.  Serta  dijelaskan juga  menurut  WHO  bahwa  covid-19  juga dapat menularkan melalui hidung dan saat batuk  yang  dapat  memicu  penularan covid-19.
3. Kesehatan  mental  adalah  suatu  keadaan yang  dimana  seseorang  tidak  mengalami erasaan  bersalah  terhadap  dirinya  sendiri,
memiliki  estimasi  yang  realistis  terhadap dirinya  sendiri  dan  dapat  menerima kekurangan dan kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-
masalah  daam  hidup  seseorang  serta memiliki  kebgahiaan  dalam  hidupnya menurut teori Pieper dan Uden (2006)
4. Kebijakan  Publik  adalah  suatu  aturan yang  dibuat  oleh  pemerintah  yaitu merupakan  bagian  dari  ke  putusan  politik untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  dan isu  yang  ada,  dan  berkembang  di masyarakat. Kebijakan Publik juga merupakan keputusan yang dibuat
pemerintah utuk melakukan pilihan tindakan  tertentu  (to  do  or  not).  Menurut Woll  sebagaimana  dikutip  Tangkilisan (2003:2)  meneyebutan  bahwa  kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat , baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)  Nomor  23  Tahun  2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis  Mikro  dan  Mengoptimalkan
Posko  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  di  Tingkat  Desa  dan  Kelurahan
untuk  Pengendalian  Penyebaran  Corona Virus  Disease  2019.  PPKM  Mikro dilakukan  dengan  mempertimbangkan kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah hingga  tingkat  RT  dan  kriteria  level  yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian  wilayah  hingga  tingkat  RT dengan  kriteria  yang  dirinci  lebih  lanjut dalam  Inmendagri  tersebut.  Berdasarkan definisi  dari  pemberlakuan  pembatasan kegiatan  masyarakat  (PPKM) tersebut Inmendagri  Nomor  14  Tahun  2021 memilikitujuan  dalam  hal  pengaturan lebih  ketat  dalam  pembatasan  aktivitas masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  deskriptif  dan  analisis kualitatif,  objek  yang  ada  di  penelitian  ini ialah  suatu  fenomena  atau  kejadian  alam  dan kenyataan  sosial.  Seluruh  kegiatan  yang dilakukan peneliti dalam merumuskan permasalahan sehingga dapat menarik kesimpulan disebut metode penelitian (Sugiyono,2009:1). Metode pengumpulan data pada  penelitian  ini  menggunakan  beberapa teknik mulai dari wawancara sampai observasi.  Penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti suatu objek secara alamiah, dalam hal ini  peneliti  sebagai  pusat  kunci  dalam mengumpulkan  dan  analisis  sebuah  data  hasil dari penelitian disebut dengan  metode kualitatif.
Penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data berupa wawancara, observasi  lapangan  serta  panduan  dokumen wawancara  dilakukan  agar  mendapatkan informasi yang jelas terhadap  narasumber dan membuat  pertanyaan  yang  berfokus  pada objek  penelitian.  Pertanyaan-pertanyaan  yang digunakan dalam wawancara berupa informasi yang diketahui dan dilakukan secara terstruktur.  Kegiatan  yang  dilakukan  ke objek penelitian  dengan  melakukan  pengamatan secara  langsung  agar  dapat  mengetahui  lebih

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
jelas  kegiatan  yang  akan  dilakukan  artinya observasi  (Ridwan,  2004:104).  Pengamatan dilakukan  secara  langsung  atau  observasi  di lapangan  dan  informasi  yang  diperoleh  lebih akurat,  dan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian. Penelitian  juga  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  dokumentasi  agar  mendapatkan data atau gambaran mengenai objek yang akan dilakukan penelitian. Suatu data yang dilakukan  oleh  peneliti  secara  langsung dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan di teliti disebut dengan data primer penelitian  yang  bersumber  dari  literatur  buku dan  sudah  diolah  dalam  bentuk  sudah  jadi disebut dengan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Winarno,  2005  :  27  ,  analisis kebijakan yaitu bentuk penelitian terapan yang akan  di  jadikan  untuk  mencapai  tingkat pengetahuan  lebih  mendalam  mengenai  isu sosial yang memberikan solusi yang lebih baik lagi . Pandemic ovid-19 juga virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan, di awal bulan maret tahun  2019  virus  corona  resmi  masuk  ke Indonesia  serta  menghebohkan  masyarakat seluruh negara khususnya di Kota Probolinggo itu  sendiri  kelompok  yang  rentan  terkena yakni  anak  kecil  dan  lansia,  kemungkinan seluruh  dunia    200  negara  yang    terjangkit virus tersebut. Tingginya angka kematian yang ada di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh penyakit  bawaan  yang  di  miliki    masyarakat yang    positif  corona  virus    bukan  hanya  dari itu  saja  melainkan  dari    fasilitas  kesehatan yang  kurang  maksimal  seperti  oksigen,  dan ruangan  untuk  pasien  yang  positif  covid-19. Sehingga  kesulitan  menangani  kasus  tersebut yang  setiap  harinya  selalu  ada  pasien  yang positif  covid-19,  tingginya  angka  kematian masyarakat Kota Probolinggo sebanyak 143.000 jiwa yang meninggal dunia pada saat pandemic covid-19 ini,  tidak hanya gejala dan penyakit  fisik  saja  tetapi  juga  kesehatan mental  yang  sekarang  banyak  sekali  kita jumpai  di  Kota  Probolinggo  seperti,  adanya tekanan  dalam  melakukan  interaksi  langsung.
Dalam  penjelasan  undang-undang  nomor  18 tahun  2014  tentang  kesehatan  mental  secara umum  yaitu  undang-undang  dasar  negara republik  Indonesia  tahun  1945  bahwa  setiap orang  bisa  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin dengan  mendapatkan  pelayanan  yang  baik dalam  kesehatan  mereka  oleh  karena  itu penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan. Dengan  pelaksanaan  kebijakan  Pemerintah PPKM membuat masyarakat Kota Probolinggo juga mengalami frustrasi menurut wawancara  kepada  salah  satu  masyarakat remaja,  yang  dimana  frustrasi  tersebut menimbulkan kemarahan yang kemudian yang menjadi tingkah laku agresif. Masyarakat juga harus mempunyai pembelajaran bahwa agresivitas  tidak  murni  banyak  kegiatan  yang menyebabkan  kesehatan  mental  seseorang terganggu  kemungkinan  berdasarkan  mereka sering  menghabiskan  aktifitas  di  rumah  dan interaksi secara langsung berkurang.
Kebijakan PPKM ini terdapat kebijakan  Pemerintah  untuk  menekankan penyebaran  virus  covid-19  di  Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat. Penelitian kami ini agar mengatasi penyebaran covid-19 yang semakin luas,  Pemerintah  berupaya  mensosialisasikan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekankan  penularan.  Untuk  sektor  yang masih  beroperasi  adalah  instansi,  pemerintah, layanan  kesehatan,  pasar  dll.  Dan  kebijakan PPKM ini banyak masyarakat yang menjadikan  peluang  usaha  jualan  online  dan UMKM,  selain  itu  juga  kebijakan  Pemerintah memberikan  kelonggaran  PPKM  sehingga warung  makan,  pedagang  kaki  lima,  dll membatasi  waktu  berjualan  dimulai  pukul 08.00-20.00 WIB. Pemerintah
Kota
Probolinggo telah membantu tambahan anggaran  dalam  program  pemulihan  ekonomi nasional,  khususnya  di  bidang  kesehatan  dan perlindungan  sosial,  akan    dilakukan    oleh Pemerintah  Kota  Probolinggo.  Dalam  situasi PPKM  ini  Pemerintah  Kota  Probolinggo melakukan kegiatan program sembako dengan menggunakan  kartu  syarat  pengambilan,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
program  keringanan  pada  Listrik,  dan  Kuota Internet  untuk  di  bidang  pendidikan  seperti SD,  SMP,  SMA/SMK,  dan  Mahasiswa, bantuan  beras,  bantuan  Uang  Rp.  200.000- 300.000 yang dapat meringankan perekonomian  masyarakat  yang  terdampak covid-19.  Menurut  pandangan  masyarakat terhadap PPKM adalah masyarakat tidak ingin peraturan  untuk  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  di  perpanjang  lagi karena berdampak kepada ekonomi masyarakat Kota Probolinggo. Dapat
berdampak  buruk  terhadap  perekonomian masyarakat.  Apalagi  Bantuan  yang  diberikan Pemerintah  seperti  bansos,  uang  dll  tidak cukup  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang terdampak.
Menurut masyarakat, jika tidak adanya PPKM Darurat bisa menyebabkan penyebaran virus  corona  menyebar  dengan  cepat  ke berbagai  masyarakat,  dan  orang  yang  terkena Virus  Corona  ini  semakin  banyak.  Pada dasarnya dengan adanya PPKM Darurat ini di harapkan  dapat  menurunkan  angka  Covid-19. Karena  itu  PPKM  Darurat  ini  perlu  untuk dilanjutkan  dengan  catatan  jaminan  sosial yang  cukup  dan  memadai  untuk  masyarakat walau  pada  kenyataannya  PPKM  Darurat  ini mempunyai berbagai dampak yang dihasilkan. Survei  yang  dihasilkan  dalam  kesehatan mental seseorang dan rasa gejala cemas adalah mereka  yang  merasa  khawatir  terhadap sesuatu  yang  buruk  akan  terjadi  kepada mereka  Contohnya  gangguan  tidur,  lelah, kehilangan minat untuk beraktivitas dan malas untuk  mengerjakan  sesuatu.  Dalam  kebijakan ini  masyarakat  juga  mempunyai  banyak kejadian  yang  dialami.  Semua  memiliki banyak  resiko  seperti  bisa  mengakibatkan depresi  dan  untuk  mereka  yang  hidup  dalam kesendirian  resiko  yang  diakibatkan  akan terasa  besar  untuk  mereka  oleh  karena  itu  di Kota  Probolinggo  sendiri  dalam  kesehatan mental ini dapat meningkatkan dan memperbanyak  angka  bunuh  diri  dengan berbagai  faktor  yan  diakibatkan  oleh  Virus Covid-19  ini.  Pada  Stigma  dan  diskriminasi ini juga yang menjadi suatu bagian lain selain
resiko  tugas  yang  harus  ditanggung  terhadap kesehatan mental masyarakat terutama terhadap  tenaga  kesehatan  sangat  diperlukan untuk  mengurangi  psikologi  masyarakat  yang terguncang mentalnya, dalam hal ini Pemerintah juga harus memberikan pelayanan kesehatan yang memadai terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat di Kota Probolinggo mencangkup pelayanan  kesehatan  yang  memadai    dengan ini  dapat  mendorong  kepercayaan  publik terkait  penanganan  Virus  covid-19.  Dalam situasi  seperti  ini  pada  saat  Pandemic  Covid- 19  penanganan  VIRUS  Covid-19  harus  cepat ditangani  sebagai  mana  yang  tertuang  pada peraturan  Pemerintah  melalui  Keputusan Presiden  RI  Nomor  7  Tahun  2021  yang kemudian  direvisi  lagi  dalam  Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020. Dalam hal ini  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yang berisi  tentang  pembentukan  gugus  tugas percepatan penanganan Virus Covid-19.  Hasil dari  isi  keputusan  tersebut  menjadi  dasar kebijakan pada implikasi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  penelitian kami    menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih belum  bisa  menerima  kebijakan  PPKM  ini karena  dengan  adanya  kebijakan  tentang PPKM  membuat  aktifitas  masyarakat  yang dilakukan  di  luar  rumah  menjadi  berkurang dan  merasa  ada  batasan  untuk  semua  hal. Kebijakan  dalam    penanggulangan  Covid-19 dan  sejumlah  protokol  kesehatan  yang  sudah dibuat  oleh  Pemerintah,  maka  pemerintah harus  lebih  bisa  mengoptimalkan  integrasi layanan  dalam  kesehatan  mental  yang  sudah ada  di  dalam  sistem  kesehatan  nasional tersebut  guna  memulihkan  kesehatan  mental masyarakat sehingga dapat membuat masyarakat dapat menerima adanya kebijakan PPKM  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah. Saran  bagi  peneliti terhadap  kebijakan  PPKM di  Kota  Probolinggo  yang  dilakukan  dengan kerja  keras  adalah  untuk  mencari  suatu  solusi bersama  agar  dapat  memulihkan  kondisi  dari Pandemic  Covid-19  itu  sendiri.  Diharapkan dalam hal ini agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk  seleanjutnya.  Disiplin  untuk melakukan

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
sesuatu, seperti protokol kesehatan merupakan salah  satu  upaya  yang  perlu  dilakukan  dan ditegakkan  sebagai  upaya  untuk  mencegah terjadinya  penyebaran  virus  yang  menyebar dengan pesat lebih luas di kalangan masyarakat.

## PENUTUP Kesimpulan
Kebijakan
PPKM ini terdapat kebijakan  Pemerintah  untuk  menekankan penyebaran  virus  covid-19  di  Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat.  Dalam  mengatasi  kasus  ini  yang semakin luas penyebarannya diharapkan untuk menjaga kesehatan dan hidup bersih,
Kebijakan Pemerintah
juga berupaya
mengencarkan sosialisasi pembatasan kegiatan masyarakat  untuk  menekankan  penularan. Terutama  yang  penting  bagi  masyarakat  terus mengikuti  kebijakan  dari  Pemerintah  sampai penyebaran itu dengan angka cara mencegahnya  yakni  memakai  masker,  cuci tangan,  jaga  jarak  dan  sudah  melakukan vaksinasi satu sampai dua.
Dengan adanya kebijakan PPKM Jawa- Bali  dapat  membuat    masyarakat  beraktivitas yang dilakukan diluar rumah menjadi berkurang,  seperti  aadanya  penerapan  bekerja dari  rumah  ini  diberlakukan  oleh  Pemerintah Kota  untuk  mengatasi  penyebaran  covid-19. Adapun  masyarakat  kecil  menengah  di  kota Probolinggo  yang  berjualan  di  tempat-tempat umum  ikut  terdampak  karena  pemerintah mengeluarkan  aturan  jam  operasional  dimulai pukul  08.00-20.00  WIB.  dalam  situasi  PPKM ini  Pemerintah  Kota  Probolinggo  melakukan kegiatan berbagai program Pemerintah selama pandemic covid-19 yakni sembako, keringanan  dalam  membayar  pajak,  dan bantuan uang Rp. 200.000-300.000 yang dapat membatu  masyarakat  dalam  perekonomian yang  terdampak  covid-19,  tidak  hanya  hal  itu Pemerintah juga harus bisa menjamin kebutuhan mereka sehari-hari.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan dengan  baik  berkat  bantuan  dari  berbagai pihak,  yakni  Dosen  Pengampu  maupun Review  pada  jurnal  ini.  Untuk  peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Siti Marwiyah,  M.Si  selaku  pemberi  dana  dalam penelitian  kami,  terima  kasih  kepada  Tim Review  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Univeristas  Tribhuwana  Tunggadewi,  terima kasih untuk Bapak Faid yang sudah membantu dalam  penulisan  jurnal,  dan  terima  kasih  dari pihak  masyarakat  yang  sudah  memberikan waktunya  untuk  di  wawancarai  mengenai judul penelitian kami. Semoga dalam penelitian  berikutnya  diharapkan  lebih  baik lagi dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] (Ayuningtyas  et  al.,  2018;  Hidup  et  al., 2020;  ILMAR  &  SH,  2020;  Ilpaj  & Nurwati,  2020;  Joharudin  et  al.,  2020; Juaningsih  et  al.,  2020;  Kariem,  2020; Karim  et  al.,  2018;  Nurkholis,  2020; penyunting,  Eko  A.  Meinarno,  2018; Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Replikasi Sistem Pembinaan  Bagi  Penderita  Gangguan Jiwa  Di  Kota  Probolinggo ,  2017;  Rizal et  al.,  2021;  Tuwu,  2020;  Yunus  & Rezki, 2020)Ayuningtyas,
D., Misnaniarti,  M.,  &  Rayhani,  M.  (2018). Analisis  Situasi  Kesehatan  Mental  Pada Masyarakat  Di  Indonesia  Dan  Strategi Penanggulangannya. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 9 (1).
https://doi.org/10.26553/JIKM.2018.9.1.
1-10
[2] Hidup,  H.  K.,  Dukungan,  D.,  Bukhori, B., Keluarga Dengan, S., Ilpaj, S. M., &
Nurwati,  N.  (2020).  Respon  Masyarakat Terhadap Covid 19 - Kampus Terbaik di Sumatera Utara. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 3 (1), 16. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.2812 3 [3] ILMAR, D. R. A., & SH, M. H. (2020). Memahami Kebijakan Pemerintah:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
Dalam Menangani COVID-19 . books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en% 5C&lr=%5C&id=ug3uDwAAQBAJ%5 C&oi=fnd%5C&pg=PA57%5C&dq=keb ijakan+pemerintah%5C&ots=c6AiSKGp 2d%5C&sig=01ndAErJ2i6kIP9bhKpLV cQHHys
[4] Ilpaj,  S.  M.,  &  Nurwati,  N.  (2020).
Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kematian Akibat  Covid-19  Terhadap  Kesehatan
Mental Masyarakat Di Indonesia.
Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial , 3 (1),
16. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.2812
3
[5] Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani,  S.,  &  ...  (2020).  panic syndrom  covid-19:  penekanan  terhadap kebijakan  yang  diberikan. Jurnal  … . http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/J P/article/view/63
[6] Juaningsih, I. N., Consuello, Y.,
Tarmidzi,  A.,  &  ...  (2020).  Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat  Indonesia. SALAM:  Jurnal Sosial … . https://core.ac.uk/download/pdf/3259927 51.pdf
[7] Kariem,  M.  Q.  (2020).  Konsepsi Kebijakan  Pemerintah  Di  Era  New Normal. TheJournalish:  Social  and Government .
http://thejournalish.com/ojs/index.php/th ejournalish/article/view/22
[8] Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza,
M.  (2018).  Implementasi  Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat  Melalui  Jaminan  Kesehatan Nasional. Amanna Gappa . https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl /article/view/6338
[9] Nurkholis,  N.  (2020).  Dampak  Pandemi Novel-Corona  Virus  Disiase  (Covid-19) Terhadap  Psikologi  Dan  Pendidikan Serta  Kebijakan  Pemerintah. Jurnal
PGSD .
https://ojs3.umc.ac.id/index.php/JPS/arti cle/view/1035
[10] penyunting,  Eko  A.  Meinarno,  S.  W.  S. (2018). Psikologi sosial .  Jakarta : Salemba  Humanika,  2018  2018,  2009 Penerbit Salemba Humanika.
[11] Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Replikasi Sistem Pembinaan  Bagi  Penderita  Gangguan Jiwa  Di  Kota  Probolinggo .  (2017).
2007 , 1–101.
[12] Rizal,  M.,  Afrianti,  R.,  &  Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak  COVID-19  di  Kabupaten
Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions  for  Coffee  Shop  Busi. Jurnal Inspirasi , 12 (1), 97–105.
[13] Tuwu,  D.  (2020).  Kebijakan  pemerintah dalam  penanganan  pandemi  Covid-19. Journal Publicuho .
[14] Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020). Kebijakan  pemberlakuan  lock  down sebagai  antisipasi  penyebaran  corona virus  Covid-19. Salam:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I . https://www.researchgate.net/profile/Nur -
Yunus/publication/340103987_Kebijaka n_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_ Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_ Covid- 19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/K ebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down- Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona- [15] Ayuningtyas,  D.,  Misnaniarti,  M.,  & Rayhani,  M.  (2018).  Analisis  Situasi
Kesehatan  Mental  Pada  Masyarakat  Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 9 (1). https://doi.org/10.26553/JIKM.2018.9.1. 1-10
[16] Hidup,  H.  K.,  Dukungan,  D.,  Bukhori, B., Keluarga Dengan, S., Ilpaj, S. M., &

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Nurwati,  N.  (2020).  Respon  Masyarakat
Terhadap Covid 19 - Kampus Terbaik di Sumatera Utara. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 3 (1), 16. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.2812 3 [17] ILMAR, D. R. A., & SH, M. H. (2020). Memahami Kebijakan Pemerintah: Dalam Menangani COVID-19 . books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en% 5C&lr=%5C&id=ug3uDwAAQBAJ%5 C&oi=fnd%5C&pg=PA57%5C&dq=keb ijakan+pemerintah%5C&ots=c6AiSKGp 2d%5C&sig=01ndAErJ2i6kIP9bhKpLV
cQHHys
[18] Ilpaj,  S.  M.,  &  Nurwati,  N.  (2020).
Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kematian Akibat  Covid-19  Terhadap  Kesehatan
Mental Masyarakat Di Indonesia.
Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial , 3 (1), 16.
https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.2812
3
[19] Joharudin, A., Septiadi, M. A.,
Maharani,  S.,  &  ...  (2020).  panic syndrom  covid-19:  penekanan  terhadap kebijakan  yang  diberikan. Jurnal  … . http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/J P/article/view/63
[20] Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi,  A.,  &  ...  (2020).  Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat  Indonesia. SALAM:  Jurnal Sosial … . https://core.ac.uk/download/pdf/3259927 51.pdf
[21] Kariem,  M.  Q.  (2020).  Konsepsi Kebijakan  Pemerintah  Di  Era  New Normal. TheJournalish:  Social  and Government .
http://thejournalish.com/ojs/index.php/th ejournalish/article/view/22
[22] Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza,
M.  (2018).  Implementasi  Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan
Masyarakat  Melalui  Jaminan  Kesehatan Nasional. Amanna Gappa . https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl /article/view/6338
[23] Nurkholis,  N.  (2020).  Dampak  Pandemi Novel-Corona  Virus  Disiase  (Covid-19) Terhadap  Psikologi  Dan  Pendidikan Serta  Kebijakan  Pemerintah. Jurnal PGSD . https://ojs3.umc.ac.id/index.php/JPS/arti cle/view/1035
[24] penyunting,  Eko  A.  Meinarno,  S.  W.  S. (2018). Psikologi sosial .  Jakarta : Salemba  Humanika,  2018  2018,  2009 Penerbit Salemba Humanika.
[25] Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Replikasi Sistem Pembinaan  Bagi  Penderita  Gangguan Jiwa  Di  Kota  Probolinggo .  (2017).
2007 , 1–101.
[26] Rizal,  M.,  Afrianti,  R.,  &  Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak  COVID-19  di  Kabupaten
Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions  for  Coffee  Shop  Busi.
Jurnal Inspirasi , 12 (1), 97–105.
[27] Tuwu,  D.  (2020).  Kebijakan  pemerintah dalam  penanganan  pandemi  Covid-19. Journal Publicuho .
[28] Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020). Kebijakan  pemberlakuan  lock  down sebagai  antisipasi  penyebaran  corona virus  Covid-19. Salam:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I . https://www.researchgate.net/profile/Nur -
Yunus/publication/340103987_Kebijaka n_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_ Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_ Covid- 19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/K ebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down- Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-