## SINERGITAS DALAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG
Zaenal Abidin AS 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia e-mail: zaenal.abidin.as@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  beberapa  kota  besar  di  Indonesia menimbulkan  polemik  yang  sampai  saat  ini  masih  hangat  di  perbincangan,  dimana keterkaitan  ini  dengan  pola  penataan  ruang  di  suatu  wilayah  yang  menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan pkl bukan merupakan persoalan baru yang hanya ada di  Indonesia  bahkan  di  Amerika  Latin  dan  Timur  Tengah  sendiri  mengalami  hal serupa,  dan  persoalan  tempat-tempat  mereka  menjajakan  jualan  dan  perijinan  juga merupakan.  Pola  penanganan  dengan  mengedepankan  sinergitas  antara  pemerintah dengan  pihak  lain  dalam  proses  penanganan  dapat  menjawab  persoalan-persoalan yang  terkait  dengan  keberadaan  pkl  di  suatu  wilayah.  Kota  bandung  sebagai  kota metropolitan ” Paris van java ” yang menyediakan pusat-pusat perbelanjaan dan pusat wisata  di  tengah  perkotaan.    Tentunya  hal  ini  tidak  bisa  menghindarkan  kota bandung  dari  Keberadaan  pkl.    Sinergitas  yang  terjalin  antara  pemerintah  dan  para pkl dikota bandung menghasilkan beberapa inovasi diantaranya hari senin tanpa pkl, ide  ini  merupakan  kepedulian  para  pkl  terhadap  kondisi  kota  bandung  dengan keberadaan  mereka  yang  kerap  kali  di  tuding  sebagai  penyebab  beberapa  persoalan dan trobosan Pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya tidak dilakukan di wilayah perkotaan  Indonesia  lainnya,  Yaitu  dibangunnya “Skywalk” di  wilayah  Cihampelas kota  Bandung.  Dimana skywalk diperuntukan  sebagai  sarana  pejalankaki  sekaligus berfungsi untuk menampung para pkl di sepanjang jalur wisata belanja Cihampelas.
Kata Kunci : Sinergitas dan Pedagang kaki Lima.

## Abstract
The  existence  of  street  vendors  (PKL)  in  several  big  cities  in  Indonesia  has  caused  a polemic  which  is  still  hot  in  discussion,  where  this  relationship  with  spatial  planning patterns  in  an  area  is  causing  problems.  The  problem  of  street  vendors  is  not  a  new problem  that only exists  in  Indonesia, even in Latin America  and  the Middle East  itself experiencing  the  same  thing,  and  the  problem  of  the  places  where  they  sell  sales  and licensing  is  also  a  problem.  The  handling  pattern  by  prioritizing  synergy  between  the government  and  other  parties  in  the  handling  process  can  answer  problems  related  to the  existence  of  street  vendors  in  an  area.  Bandung  city  as  a  metropolitan  city  "Paris van  Java"  which  provides  location  centers  and  tourist  centers  in  the  city  center.  Of course,  this  cannot  prevent  the  city  of  Bandung  from  being  at  street  vendors.  The synergy that exists between  the government and street vendors in  the city of Bandung
has  resulted  in  several  innovations  including  Monday  without  street  vendors,  this  idea is  the  concern  of  street  vendors  for  the  condition  of  the  city  of  Bandung  with  their existence  who  are  often  accused  of  being  the  cause  of  several  problems  and breakthroughs  of  the  Bandung  City  Government  that  previously  were  not  conducted  in other  urban  areas  in  Indonesia,  namely  the  construction  of  the  "Skywalk"  in  the Cihampelas  area  of  Bandung  city.  Where  the  skywalk  is  intended  as  a  means  of walking as well as serving to serve street vendors along the Cihampelas shopping route.
Keywords: Synergy and street vendors .

## PENDAHULUAN
Persoalan Tataruang wilayah di perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi daerah, terbatasnya lahan dan padatnya  mobilitas  perkotaan  menambah  sulitnya  proses  penataan  kota  di dalam  mempercepat  pembangunan  daerah.  Keberadaan  pedagang  kaki  lima (PKL)  merupakan  salahsatu  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  didalam proses  penataan  wilayah,  dimana  keberadaan  mereka  dituding  kerap  kali menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya adalah kemacetan, pengalihpungsian trotoar untuk  pejalan kaki  dan keindahan wilayah. Namun tidak  dipungkiri  disisi  lain  keberadaan  mereka  (PKL)  memberika  kontribusi didalam  menambah  pendapatan  asli  daerah  (retribusi),  tidak  hanya  itu keberadaan  pkl  di  jalan  malioboro  justru  memberikan  ciri  khas  pariwisata untuk wilayah jogjakarta.   Dengan kata lain keberadaan pkl di suatu wilayah dapat  dikatakan  sebagai  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah,  namun  hal ini  memerlukan  penanganan  serius  dari  pemerintah  daerah  untuk mengelolanya sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang justru menghambat proses pembangunan wilayah perkotaan.
Kemunculan Pedagang kaki lima (PKL) sendiri sudah terjadi sejak lama, dahulu kegiatan seperti ini disebut dengan istilah pedagang emperan. Dimana penyebutan  pedagang  kaki  lima  sekarang  ini  untuk  mendeskripsikan  para penjaja  barang  atau  jasa  yang  menggunakan  gerobak  atau  tidak  dan  berada dipinggiran  jalan  umum  (trotoar).  Bromley  (dalam  Manning.  1991) mendefinisikan    pedagang  kaki  lima  adalah  salah  satu pekerjaan  yang  paling nyata  dan  penting  dikebanyakan  kota  di  Afrika,  Asia,  Timur Tengah  dan
Amerika Latin. Pendapat lain yang mendefinisikan pedagang kaki lima adalah (Karafir,  1977)  mengemukakan  bahwa  pedagang  kaki  lima  adalah  pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper- emper  toko  dan  pasar-pasar  tanpa  atau  adanya  izin  usaha  dari  pemerintah. Dari dua definisi tentang pedagang kaki lima diatas menunjukan beberapa hal, diantaranya  adalah  persoalan  pedagang  kaki  lima  bukan  merupakan persoalan  baru  yang  hanya  ada  di  indonesia  bahkan  di  amerika  latin  dan timur  tengah  sendiri  mengalami  hal  serupa,  dan  persoalan  tempat-tempat mereka  menjajakan  jualan  dan  perijinan  juga  merupakan  sebuah  persoalan yang nyata didalam persoalan pedagang kaki lima.
Kota  bandung  merupakan  kota  metropolitan  yang  terletak  di  provinsi jawabarat  terkenal  sebagai  kota  mode  ”Paris  van  java”  yang  membuat    kota bandung  banyak  menyediakan  pusat-pusat  perbelanjaan  dan  pusat  wisata  di tengah perkotaan.   Tentunya hal ini tidak bisa menghindarkan kota bandung dari  Keberadaan  pkl,  namun  ada  sesuatu  yang  menarik  yang  dapat  kita  kaji dari  kota  bandung  dan  pkl-nya  yaitu  adanya  sinergitas  yang  terjalin  antara pemerintah dan para pkl dikota bandung. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kepedulian  para  pkl  untuk  mencetuskan  hari  senin  tanpa  pkl,  tentunya penomena ini dapat kita maknai sebagai kepedulian para pkl terhadap kondisi kota  bandung  dengan  keberadaan  mereka  yang  kerap  kali  di  tuding  sebagai penyebab  beberapa  persoalan  yang  terjadi  yang  diakibatkan  kemunculan mereka.  Tidak  hanya  itu  pemerintah  kota  bandung  sebagai  instansi pemerintah  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan  persoalan- persoalan  yang  terjadi  diwilayahnya  melakukan  trobosan  yang  sebelumnya tidak  dilakukan  di  wilayah  perkotaan  indonesia,  yaitu  dengan  dibangunnya “Skywalk” di  wilayah  cihampelas  kota  bandung.  Dimana skywalk ini  selain diperuntukan  sebagai  sarana  pejalankaki,  juga  berfungsi  untuk  menampung para pedagang kaki lima di sepanjang jalur wisata belanja cihampelas.
Dari  Kedua  hal  diatas  peneliti  menarik  hipotesis  awal,  bahwa  ada sebuah  sinergisitas  yang  terjalin  diantara  pemerintah  dan  para  Pkl  didalam menghadapi  sebuah  persoalan-persoalan  yang  terjadi  di  kota  bandung.
Dimana hal ini dapat kita lihat dari terobosan-terobosan yang dilakukan oleh keduanya,  dimana  pkl  sebagai  salah  satu  objek  penataan  kota  bandung memberikan sedikit solusi kepada pemerintah dengan di lakukannya deklarasi “Senin  tanpa  Pkl”  dan  kota  bandung  sebagai  subjek  dari  penataan  kota menjawab  beberapa  persoalan  pkl  dengan  memberikan  terobosan-terobosan yang  peneliti  anggap  sebagai  jawaban  yang  manusiawi      didalam  menghadapi sebuah  persoalan  perkotaan.  Berangkat  dari  hal  tersebut  diatas  peneliti beranggapan hal ini sangat menarik untuk di kaji, terutama berkaitan dengan sinergisitas penataan kota antara pemerintah dengan pkl. Dimana pemerintah kota bandung lewat Perda Kota Bandung No. 04 tahun 2011 tentang penataan dan  pembinaan  pedagang  kaki  lima,  sudah  mencanangkan  bagaimana menjawab  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  berkaitan  dengan  tataruang kota  dan  keberadaan  pkl  di  kota  bandung.  Berdasarkan  data  Dinas  Koperasi Perundustrian  dan  Perdagangan  (Diskoperindag)  tahun  2012  jumlah  Pkl  di Kota  Bandung  mencapai  20.326  Pkl  yang  tersebar  di  30  kecamatan,  namun jumlah  tersebut  mengalami  peningkatan  di  tahun  2015  menjadi  22.359 pedagang.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  ingin  mengetahui  sejauh  mana  peran pemerintah  kota  bandung  didalam  melakukan  pendekatan-pendekatan  guna memanfaatan  potensi  yang  dimilikinya  (PKL)  sehingga  tidak  menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat menghambat dalam proses pembangunan dan tataruang  wilayah  perkotaan  mengingat  setiap  waktunya  jumlah  pkl  di  kota bandung  mengalami  peningkatan,  yang  artinya  ini  menuntut  adanya sinergisitas  antara  pemerintah  da  masyarakat  pedagang  didalam  memangani permasalahan ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian    ini    menggunakan    deskriptif    dengan    pendekatan kualitatif.  Menurut    Sugiyono  (2012)    mengatakan    bahwa    penelitian kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  melandaskan  pada  filsafat post- positivisme,    yang  digunakan    pada    objek    yang    alamiah   di    mana    peneliti adalah    instrumen  kunci.    Hal  ini  senada    dengan    yang    disampaikan    oleh
Moleong (2011)  bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami  fenomena  tentang    apa    yang    dialami    oleh    subjek    penelitian, misalnya  perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya.
Unit  analisis  penelitian  dari  Elemen  Pemerintahan  kota  bandung,  yang dalam  hal  ini  adalah  instansi-instansi  pemerintahan  kota  yang  terkit  dengan penataan  dan  pembinaan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  kota  bandung,  seperti Dinas Tata Ruang Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). dan  unit analisis  dari  Elemen  Masyarakat,  yang  meliputi  pedagang  kaki  lima  (PKL), Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Pemuda,  dan  berbagai  organisasi  yang  bergerak  di bidang  perekonomian  dan  keamanan  lingkungan.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi yang akan peneliti pilih sebagai tempat penelitian adalah pemerintah  Kota  bandung  (Dinas  Tataruang  Kota,  Dinas  KUMKM,  Polisi Pamong  Praja  (satpol  PP),  dan  PKL  yang  berada  di  wilayah  Balonggede, Cihampelas, Andir dan Cibaduyut  Kabupaten bandung, Provinsi Jawa Barat.

## PEMBAHASAN
Perkembangan Kota Bandung yang menjadi salah satu tujuan wisata di wilayah  Jawa  barat  harus  dapat  menghadirkan  kenyamanan  dan  kemanan bagi para wisatawan didalam melakukan segala aktifitas wisatanya di wilayah Kota  Bandung.  Pola  Pembinaan  dan  penataan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  yang gagal  akan  membuat  kesan  tidak  nyaman  bagi  para  wisatawan,  namun  jika pola pembinaan dan penataan Pkl berhasil dilakukan oleh kota bandung akan menghasilkan  tempat  wisata  yang  nyaman  dan  tidak  mustahil  dapat menghadirkan  tempat  wisata  baru  yang  di  tawarkan  di  Kota  Bandung. Penataan  sepanjang  jalan  Malioboro  di  Kota  Jogjakarta  dapat  menjadi barometer  keberhasilan  pembinaan  dan  penataan  pkl  di  Indonesia,  dan membuat  wilayah  ini  menjadi  salah  satu  destinasi  unggulan  yang  wajib  di kunjungi ketika berada di Kota Jogjakarta.
Pola penanganan Pkl bukan merupakan persoalan yang mudah untuk di wujudkan,  dimana  ketika  pemerintah  mengeluarkan  sebuah  kebijakan  tanpa
solusi tentu hal ini akan mengakibatkan kesan diskriminatif bagi para pelaku ekonomi non formal ini (Pkl). Dimana hal ini dapat dilihat bahwa pola relokasi yang  selama  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  dapat  menjawab  persoalan keberadaan mereka di suatu tempat. Namun jika pemerintah kemudian tidak mengeluarkan dan memberikan pembinaan dan penataan terhadap keberadaan  mereka  hal  ini  akan  berimbas  kepada  sector-sektor  yang  lain (Kemacetan  dan  kesemerawutan  tata  Kota).  Penanganan  dengan  melibatkan semua  pihak  perlu  dilakukan  pemerintah  sebagai  pembuat  dan  pelaksana kebijakan  di  lapangan,  dimana  dengan  adanya  pola  sinergitas  antara pemerintah  dengan  pihak-pihak  lain  akan  menghadirkan win-win  solution yang  jika  dilakukan  oleh  pemerintah  sendiri  sulit  untuk  dilakukan.  Pola sinergitas  sendiri  dapat  dilakukan  dengan  koordinasi  dan  komunikasi  yang terjalin  baik  antara  pemerintah  dan  seluruh  unsur  yang  terlibat  didalam munculnya pedagang kaki lima di Kota Bandung.

## Komunikasi dan Koordinasi
Komunikasi  dan  koordinasi  merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan  dalam  proses  pelaksanaan  sinergitas,  dimana  komunikasi  dapat membangun  sebuah  keselarasan  antar  lembaga/Instansi.  Komunikasi  yang dibangun dengan baik dan berkelanjutan akan menghasilkan sebuah data dan informasi  yang  diperlukan  dalam  menangani  dan  menanggapi  sebuah permasalahan.  Komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kota  Bandung  dalam  hal  pembinaan  dan  penataan  keberadaan  PKL  yang berada di wilayah Kota Bandung dapat dilakukan dengan berbagai pihak, baik dengan  pihak  sektoral  di  lingkungan  pemerintahan  Kota  Bandung,  maupun dengan  LSM  yang  berkecimpung  dengan  permasalahan  penataan  dan pembinaan PKL di Kota Bandung atau dengan tokoh masyarakat sendiri, dan dengan pelaku PKL sendiri.
Komunikasi  dan  koordinasi  selalu  di  lakukan  oleh  pemerintah  Kota bandung  didalam  melakukan  pembinaan  dan  penataan  Pkl  di  Kota  Bandung,
hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  dinas  penataan  ruang  kota bandung di bawah ini :
“Kami  selalu  melakukan  komunikasi  dengan  beberapa  pihak,  hal  ini dilakukan  untuk  membicarakan  beberapa  permasalahan  yang  di hadapi  Kota  bandung  terutama  permasalahan  Pkl.  Hasil  dari komunikasi  yang  kita  lakukan  kemudian  kami  jadikan  sebagai  acuan awal  didalam  membuat  strategi  pembinaan  dan  penataan  yang  terkait dengan keberadaan pkl di Kota Bandung.”
Hal  yang  sama  juga  di  kemukakan  oleh  kepala  Dinas  KUMKM  Kota bandung yang terkait dengan pembinaan dan penataan Pkl di Kota Bandung, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :
“Dinas  Koperasi  UMKM  Kota  Bandung  bersama  dengan  SKPD  terkait diantaranya,  Satpol  PP,  Bappelitbang,  dan  dinas  tataruang  akan  terus membina para Pkl , demi kenyamanan tata ruang Kota Bandung. Hasil yang  kami  dapatkan  dari  Komunikasi  yang  dilakukan  diantaranya adalah  proses  pembinaan  dalam  bentuk  pencetakan  kartu  tanda pengenal bagi para Pkl yang berjualan di Zona Kuning dan Zona Hijau dan melakukan koordinasi pada tempat pusat perbelanjaan.“
Pernyataan  serupa  dikemukakan  oleh  Kepala  Satpol  PP  Kota  Bandung, dimana hal ini di kemukakan dari hasil wawancara berikut ini :
“Komunikasi  terkait  tentang  pembinaan  dan  penataan  Pkl  di  kota bandung  sudah  dilakukan  dengan  baik  oleh  pemerintah  dengan beberapa  SSPD  dan  pihak-pihak  lain  yang  terkait.  Satpol  PP  sebagai bagian  dari  proses  pelaksana  pengawasan  dan  Pengendalian,  secara terus menerus melakukan komunikasi dan koordinasi di setiap wilayah yang  di  tempati  Pkl,  semua  ini  dilakukan  agar  penataan  lebih  baik, sehingga lokasinya di tempati oleh Pkl menjadi lebih Baik.”
Dari  beberapa  hasil  wawancara  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  proses komunikasi  dan  koordinasi  antar  pemerintah  dengan  SKPD  Kota  Bandung sudah  dapat  di  katakana  berjalan  dengan  baik,  dimana  hal  ini  menghasilkan beberapa  strategi  didalam  proses  pembinaan  dan  penataan  Pkl  di  kota Bandung.  Dimana  dari  hasil  komunikasi  yang  dilakukan  diatas  diantaranya adalah  dibuatkannya  Zonanisasi  (zona  Merah,  Zona  Kuning  dan  Zona  Hijau), dikeluarkannya  kartu  tanda  pengenal  bagi  Pkl  yang  berada  di  Kota  bandung. Dari  beberapa  hal  yang  dihasilkan  dari  komunikasi  yang  dijalin  oleh pemerintah  dan  dengan  SKPD  terkait,  tentu  hal  ini  akan  dapat  mewujudkan penataan ruang wilayah yang baik di Kota Bandung.
Pemerintah  Kota  Bandung  terus  melakukan  pendekatan  terhadap pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  guna  dapat  melaksanakan  penataan  dan pembinaan  Pkl  di  wilayah  Kota  Bandung.    Pelaksanaan  Perda  No  4  Tahun 2011  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  di  kota  bandung diwujudkan  dengan  membentuk  satuan  tugas  khusus  penataan  dan pembinaan  PKL  (Satkassus  PKL),  yang  terdiri  dari  berbagai  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  bekerja  sesuai  dengan  wewenangnya  masing- masing.  Dimana  hal  ini  juga  di  kemukakan  oleh  Kepala  bidang  usaha  non- formal  dinas  KUMKM  Kota  Bandung  berikut  ini  :  “proses  penataan  PKL  tidak serta  langsung  di  tertibkan,  melainkan  melalui  berbagao  proses  yang dijalankan.”
Selain  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  SKPD,  pemerintah  Kota Bandung  juga  melakukan  komunikasi  dengan  beberapa  PKL  dan  tokoh masyarakat,  hal  ini  juga  di  benarkan  oleh  ketua  Asosiasi  Pekerja  dan Pedagang  kaki  Lima  (APPKL)  Kota  Bandung.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara berikut ini :
“Kami selaku perkumpulan masyarakat dan PKL yang berada di wilayah Kota Bandung sangat apresiasi dengan pemerintah, dimana kami selalu di  berikan  kesempatan  untuk  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi dengan  Pemerintah  (wali  Kota).  Dimana  minimal  sebulan  sekali  kami  di
undang  ke  pendopo  rumah  dinas  wali  kota  untuk  membicarakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan PKL di Kota Bandung.”
Hal serupa juga di kemukakan oleh beberapa perwakilan pedagang yang berada  di  wilayah  Kota  Bandung,  hal  ini  dapat  di  lihat  dari  beberapa  hasil wawancara berikut ini :
Hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di wilayah Cibaduyut :
“Dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan  PKL  di  wilayah  ini  kami  di koodrinir  oleh  pak  Rw,  dimana  setiap  ada  persoalan-persoalan  yang berkaitan  dengan  keberadaan  kami,  kami  selalu  di  kumpulkan  dan membicarakannya  bersama-sama”.  (Pedagang  Mie  ayam  di  kawasan Sentara Cibaduyut).
“Dari  awal  keberadaan  kami  di  sini,  kami  selalu  berkoordinasi  dengan kepala  RW.  Baik  dari  mulai  permusyawarahan  sampai  kami  di  tata ulang  seperti  ini,  dan  kami  juga  suka  di  ajak  berkomunikasi  dan berkoordinasi  dengan  Appkl  Kota  Bandung  dan  beberapa  dinas  Kota Bandung”.(pedagang  di  kawasan  kuliner  wisata  Balongan  Kota Bandung).
Proses  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung Beserta  SKPD  terkait  sudah  dilakukan  dengan  baik,  dimana  dari  hasil wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  peneliti,  dimana  peneliti  dapat memberikan  kesimpulan  terkait  dengan  proses  komunikasi  yang  dilakukan pemerintah,  SKPD,  LSM  PKL  (APPKL)  dengan  beberapa  temuan  peneliti  yang terkait  dengan  proses  pembinaan  dan  penataan  Pkl  di    Kota  bandung, diantaranya adalah :
1. Dibentuknya  satuan  tugas  khusus  penataan  dan  pembinaan  PKL (Satkassus  PKL),  yang  terdiri  dari  berbagai  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) dan bekerja sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
2. Pendataan  yang  dilakukan  oleh  Badan  perencanaan  pembangunan penelitian  dan  pengembangan  (Bappelitbang)  yang  di  lakukan  pada  tahun
2015, dimana ada 22.359 Pkl yang terdata, dimana jumlah tersebut tersebar di 30 Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bandung.
3. Diterapkannya  regulasi  mengenai  zonasi  bagi  Pkl  di  kota  Bandung  Oleh Dinas  Penataan  Ruang,  dimana  dinas  penataan  ruang  menetapkan  Zona Merah  sebagai  wilayah  yang  terlarang  bagi  keberadaan  Pkl.  Dimana  Zona Merah  ini    diantaranya  adalah  jalan  provinsi,  Jalan  nasional,  Rumah Ibadah, Rumah sakit dan Komplek Militer. Sedangkan Zona Kuning adalah wilayah yang di bolehkan untuk Pkl melakukan kegiatannya, namun hanya waktu tertentu dan sifatnya sementara, dan Zona Hijau adalah wilayah yang memang di peruntukan bagi Pkl untuk melakukan kegiatannya.
4. Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  dimana didalam  peroses  pembinaan  ini  dilakukan  dengan  dua  jenis,  diantaranya adalah  :  pembinaan    dalam  hal  pemberdayaan  dan  pengembangan,  dan pembinaan dalam hal fasilitasi dan Pembiayaan.
5. Proses  pengawasan,  pengendalian  dan  penindakan  dilakukan  oleh  satuan Polisi  pamong  praja  (satpol  PP),  dimana  Satpol  PP    yang  di  berikan kewenangan dan tanggungjawab dalam hal perumusan sepek hokum. Selain itu  satpol  PP  juga  yang  akan  memberikan  Advokasi  danpendampingan hokum,  pelaksanaan  dan  pengendalian,  dan  penindakan  terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

## Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  Pembinaan  dan  penataan  PKL di Kota Bandung
Pelaksanaan  pembinaan  dan  penataan  Pkl  di  Kota  Bandung  juga dihadapkan  dari  beberapa  persoalan,  dimana  didalam  fakta  di  lapangan ditemukan beberapa hambatan yang di hadapi, salahsatunya adalah :
1. Jumlah Pkl yang setiap tahun bertambah, berdasarkan data tahun 2015 jumlah  pkl  di  kota  bandung  mencapai  22  ribu,  dimana  angka  tersebut terus bertambag Setiap Tahunnya (pikiran-rakyat.com).
2. Tidak  tersedianya  lahan  bagi  para  pedagang,  dimana  hal  ini  yang menyulitkan  pemerintah  didalam  melaksanakan  relokasi  pkl  di  Kota Bandung.
3. Tidak  tersedianya  lahan  parkir  yang  memadai,  dimana  keberadaan  Pkl juga di perparah dengan adanya parkir liar di beberapa lokasi.

## Strategi yang di hasilkan dari proses Sinergitas Pemerintah Kota Bandung
Dari  hasil  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah beserta  dengan  SKPD  dan  PKL  ini  menghasilkan  beberapa  gagasan  yang  di sepakati  bersama,  diantaranya  adalah  dengan  digagasnya  hari  senin  tanpa PKL.  Dimana  gagasan  ini  lahir  dari  pemerintah  Kota  bandung  melalui  wakil wali kota Bandung yang mengadakan komunikasi dan koordinasi beserta PKL di  beberapa  wilayah  yang  tersebar  di  Kota  Bandung.  Dimana  wilayah-wilayah ini  yang  selama  ini  masuk  kedalam  kategori  darurat  macet,  gagasan  ini  di sepakati  bersama  antar  pemerintah  dan  PKL.  Dimana  disepakati  bersama bahwa  setiap  hari  Senin  PKL  akan  libur  dari  kegiatan  perekonomiannya,  hal ini  berangkat  dari  alasan  bahwa  hari  pertama  masuk  kerja  dan  sekolah  di setiap  minggu  ini  dijadikan  sebagai  hari  libur.  Sangat  di  sadari  oleh  PKL bahwa  kebijakan  ini  dapat  membuat  kegiatan  perekonomian  mereka terganggu,  dan  tentu  akan  membuat  kerugian  buat  mereka.  Namun  hal  ini dapat  di  sepakati  bersama  dan  di  laksanakan  bersama  demi  terciptanya penataan  kota  dan  pembinaan  PKL  di  Kota  Bandung.    Proses  pengawasan tentang program senin tanpa PKL sendiri tidak hanya di lakukan pengawasan oleh Satpol PP, namun proses pengawasan ini juga dilakukan antar para PKL sendiri.
Dari  strategi-yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung,  di hasilkan beberapa gagasan. Diantaranya adalah :
1. Dibuatkannya  jalur  satu  arah  seperti  yah  di  berlakukan  di  wilayah  wisata kuliner  Balonggede,  dimana  di  wilayah  itu  Pkl  di  bentuk  satu  bagian  saja (sebelah kanan saja). Dan arus kendaraan hanya di fungsikan sebagai jalur satu arah.
2. Dibuatkannya  skywalk  di  cimampelas,  dibuatkannya  teras  cihampelas adalah inovasi yang digagas pemerintah kota bandung didalam melaksanakan pembinaan dan penataan pkl di Kota Bandung.
3. Diberlakukannya hari senin tanpa Pkl, dimana kegiatan ini di bentuk untuk mengantisipasi  kegiatan  pertama  perkantoran  dan  anak  sekolah.  Dimana dari kegiatan ini memiliki dampak yang cukup membantu didalam mengurai kemacetan yang sering terjadi di beberapa wilayah.

## KESIMPULAN
Proses pelaksanaan pembinaan dan penataan Pkl di Kota Bandung dapat di  katakana  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dapat  di  lihat  dari  proses sinergitas  yang  dilakukan  dengan  baik  antara  pemerintah,  Lembaga Masyarakat  dan  pelaku  pedagang  kaki  lima  (ekonomi  non  formal).  Dengan konsep komunikasi dan koordinasi yang dijalin antar mereka dapat dilihat dari beberapa  kegiatan  dan  inovasi  yang  di  keluarkan  oleh  pemerintah  dan  Pkl, diantaranya adalah :
1. Dikeluarkannya  zonasi  yang  menentukan  wilayah-wilayah  yang  boleh  dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat Pkl melakukan kegiatan perekonomian non formalnya.
2. Diberlakukannya  hari  senin  tanpa  Pkl,  dimana  ide  ini  di  gagas  oleh pemerintah lewat wakil walikota bersama dengan beberapa pandangan dari Lsm dan pelaku Pkl. Sehingga hal ini berdampak positif terhadap mengurai permasalahan kemacetan yang terjadi di beberapa wilayah di Kota bandung, kegiatan  ini  menjadi  inovasi  baru  yang  di  laksanakan  oleh  pemerintah  dan di sambut baik oleh para Pkl. Dimana didalam proses pengawasannya tidak hanya pemerintah (Satpol PP) namun juga antar para pelaku Pkl juga saling mengawasi sesamanya.
3. Di  bangunnya  Skywalk  di  Cihampelas  dan  di  berlakukannya  arus kendaraan  satu  arah  di  wilayah  Balonggede,  dapat  memberikan  nuansa baru  dalam  proses  penanganan  dan  penataan  Pkl  di  Kota  Bandung  dan berdampak kepada terciptanya destinasi wisata baru di Kota Bandung.
4. Pendataan para Pkl dengan di buktikan dengan dikeluarkannya kartu tanda pengenal  Pkl  di  Kota  Bandung  yang  di  keluarkan  Oleh  dinas  Koperasi  dan UMK  Kota  bandung  merupakan  salah  satu  wujud  dari  proses  pelaksanaan penataan  dan  pembinaan  Pkl  di  Kota  Bandung,  dimana  hal  ini  dapat mempermudah  pemerintah  didalam  proses  relokasi  dan  penyaluran bantuan  kredit  kepada  setiap  Pkl.  Harapan  yang  akan  di  ambil  dari  proses ini  supaya  para  pelaku  Pkl  dapat  bertransformasi  menjadi  sector  ekonomi yang  tadinta  Non-formal  menjadi  sector  ekonomi  formal,  atau  paling  tidak dapat  sedikit  menggeser  paradigma  negative  yang  berkembang  karena keberadaan Pkl di Kota Bandung.
Meskin  proses  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kota  Bandung  Sudah  dilakukan  dengan  baik,  namun  masih  di temukan  beberapa  permasalahan  yang  kemudian  menjadi  penghambat didalam proses pembinaan dan penataan Pkl Di Kota Bandung. Salah satunya adalah peningkatan jumlah Pkl yang sanagt signifikan di setiap tahunnya, dan juga  timbulnya  masalah  baru  yang  di  timbulkan  dari  inovasi  atau  kebijakan yang  di  keluarkan  oleh  pemerintah.  Misalnya  saja  pembangunan  Skywalk  di daerah  Cihampelas,  persoalan  relokasi  Pkl  memang  sudah  terjawab,  namun proses  mengurai  kemacetan  di  wilayah  ini  masih  tetap  terjadi.  Hal  ini  di karenakan  kurangnya  lahan  parkir  yang  di  sediakan,  baik  oleh  pemerintah maupun  oleh  pemilik  toko  di  sepanjang  jalan  Cihampelas.  Sehingga  peneliti didalam proses memberikan saran dapat di jelaskan melalui penjelasan beriku ini :
1. Adanya atauran yang mewajibkan setiap pusat perbelanjaan menyediakan lahan parkir, sehingga hal ini juga dapat dijadikan sebagai proses mengembalikan fungsi trotoar sesuai dengan peruntukannya.
2. Penataan kembali julmlah Pkl di Kota Bandung, dari data yang di miliki oleh  pemerintah  tersebut  dijadikan  sebagai  dara  awal  didalam  proses penataan  dan  pembinaan  Pkl.  Sehingga  ada  progress  apa  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  didalam  mengangkat  profesi  Pkl  menjadi sector  ekonomi  Formal.  Karena  yang  peneliti  lihat,  kebijakan  tentang
relokasi  tidak  berbanding  lurus  dengan  semangat  Pkl  dan  banyak  di temukan  proses  relokasi  yang  bermasalah.  Masalah  yang  di  hadapi pemerintah  bukan  hanya  bentokan  dengan  Pkl  namun  juga  dalam proses  relokasi,  yang  mana  tidak  semua  Pkl  tidak  dapat  menikmati Lokasi  rekolasi  yang  di  sediakan  oleh  pemerintah  dan  akhirnya  mereka hanya bias menyewa kios yang sebenarnya diperuntukan untuk mereka.
3. Data-data  yang  di  miliki  oleh  pemerintah,  yang  terkait  dengan  Pkl dijadikan  sebagai  pegangan  untuk  mendorong  Pkl  menjadi  satu golongan  yang  mandiri.  Dengan  kata  lain  Lsm  yang  bergerak  di  bidang Pkl  ini  harus  di  kuasai  dan  dijalankan  oleh  para  Pkl  sendiri,  sehingga kebijakan-kebijakan  yang  nantinya  akan  di  jadikan  pemerintah  sebagai data awal didalam membuat kebijakan akan menjadi tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Salim.  200,  Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial,  Yogyakarta,  Tiara Wacana.
Charles  Hamped  Tuner,  1990, Charting  the  corporate  mind:  from  dilemma  to strategy . Oxford: Basil Blackwell.
Chris  manning  dan  Tadjuddin  Noer  Effendi.  1991.  Urbanisasi,  Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
2001. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Damsar.  2009. engantar Sosiologi Ekonomi.  Jakarta: Kencana
Drs.  H.  Malayu,  S.P.  Hasibuan,  2007.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara.
Edi,  Suharto.  2008.    Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik.  Bandung: Alfabeta
Hanafi  hartanto,  1996.  Keluarga  berencana  dan  kontrasepsi.  Pustaka  sinar harapan, jakarta.
Hani T. Handoko.
2003. Manajemen. Cetakan Kedelapanbelas. BPFEYogyakarta, Yogyakarta
Hidayat,  2007.  Peranan,  Profil  dan  Prospek  Pedagang  Eceran  (Formal  dan Informal) dalam Pembangunan, Prisma, bulan Juli.
Karafir  dkk,  1977. Pemupukan  Modal  Pedagang  Kaki  Lima, Seri  Pernerbitan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, UI, Jakarta.
Lexy  Moleong,  J.  2007,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Bandung,  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mark  L.  Sirower,  1998.  The  Synergy  Trap.  Penerbit  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Moekijat. 1994. Dasar-Dasar Motivasi . Bandung: Subur Bandung.
Peter Senge. (1990). Fifth discipline . New York: Doubleday.
T. Ramli. 2003. Pendidikan Karakter. Bandung : Angkasa
Sofyandi  dan  Garniwa.  2007.  Perilaku  Organisasional.  Edisi  Pertama.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ulber, Silalahi. (2011). Asas – Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama Warren  G.    Bennis  &  Patricia  W.  Biederman,  1997  Organizing  Genius:  The Secrets  of  Creative  Colloboration  (Hardcover).  HarperCollins  Canada  / Perseus Books.
Dokumen Lain :
Hasil Konsep Lokakarya, Pengaturan, Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Kerjasama Kadinda Kota Bandung dan Pemkot Bandung. 1999.
Profil Kota Bandung 2015 Kota Bandung Dalam Angka 2017. www. Pikiran-Rakyat.com