Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala
(Tahun 2014-2019)
Setyo Edy Saputro*, Muhammad Saleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *setyoedysaputro@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the level of contribution, efficiency and effectiveness of regional tax revenues in Barito Kuala Regency to Regional Original Income and Regional Taxes in Barito Kuala Regency. regional taxes contained in regional original revenues are charged to local communities by regional governments without obtaining direct reciprocity from the taxes that have been paid.   This  is  a  quantitative  descriptive  study  that  uses contribution, efficiency and effectiveness analysis using secondary data sourced from  the Budget Realization Report  obtained from  the  Regional Financial and Asset  Management Agency (BPKAD) and the Regional Tax and Levy Management Agency (BP2RD) of Barito Kuala Regency.   The results of this study indicate that in Barito Kuala Regency, the largest contribution level to local taxes and local revenue is BPHTB, followed by Street Lighting Tax. Revenue efficiency can be said to be efficient because local tax levies are below 40%. The overall tax effectiveness is very effective because it exceeds 100%.
Keyword: Contribution, Efficiency and effectiviness, local tax, local revenue

## Abstrak
Penelitian  ini  berujuan  mengetahui  tingkat  kontribusi,  efisiensi  dan  efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Barito Kuala terhadap Pendapatan Asli daerah maupun Pajak  Daera di  Kabupaten Barito Kuala. Pajak daerah yang termuat dalam pendapatan asli daerah dibenankan untuk masyarakat daerah oleh pemerintah daerah tanpa timbal balik  yang bersifat langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Penelitian ini deskriptif kuantitatif yang menggunakan analisis kontribusi, efisiensi dan efektivitas menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi D aerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa di Kabupaten Barito Kuala tingkat kontribusi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang paling besar adalah BPHTB  yang  diikuti  oleh  Pajak  Penerangan Jalan.  Efisiensi pen erimaan dapat  dikatakan efisien  karena  pungutan  pajak  daerah  berada  dibawah  angka  40%.  Efektivitas  pajak keseluruhan sangat efektif karena melebihi angka 100%.
Kata Kunci: Kontribusi, Efisiensi dan efektivitas, pendapatan asli daerah dan Pajak Daerah.

## PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah umtuk melaksanakan atau mengatur sendiri urusan rumah tanggannya. Dalam hal  ini  pemerintah pusat memiliki  tujuan untuk menghindari  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat.    Dengan diberikannya wewenang kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah  memiliki hak untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan, pembangunan  dan  pemasyarakatan .  Pemerintah pusat juga menginginkan terjadinya peningkatan  dalam hal kuantitas dan kualitas pelayanan untuk publik secara optimal untuk memberikan pemingkatan kesejahteraan masyarakatnya sendiri untuk membentuk sumber daya yang ada di daerah agar menjadi lebih baik dan turut serta serta melibatkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya.
Pemerintahan didaerah juga  meningkatkan kemandirian dalam  bentuk penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya, pemerintah daerah wajib meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri atas Pedapatan Asli  Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor  2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1  Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Covid-19 dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sitem Keuangan Menjadi Undang-undang    Atas  Perubahan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan, dan lain -lain  pendapatan asli daerah yang sah.
Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  memiliki  peran  penting  dalam  peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. penerimaan pajak daerah harus dikelola secara efisien dan efektif agar terciptanya pendapatan yang maksimal. Meningkatkan pendapatan asli daerah bukan berarti  harus meningkatkan besaran pajak yang  diterima  melainkan dengan memaksimalkan  penerimaan  pajak secara efektif dan efisien guna membiayai pelaksanaan pemerintah.
Kebupaten Barito  Kuala  juga  diberikan  kewenangan untuk mengatur  sendiri  dan mengelola  sendiri  pendapatan  daerahnya  untuk  keberlangsungan  dan  pembangunan  di Kabupaten Barito  Kuala.  Pemerintah daerah Kabupaten Barito  Kuala  yang  dalam hal  ini melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha memenuhi target anggaran yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. bagi pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatan pendapatan asli daerah di  Kabupaten Barito Kuala diperlukan sebagai modal dalam rangka pembangunan daerah dihasilkan melalui pajak daerah yang  dibayarkan oleh masyarakat dan akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat walaupun tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya.
Badan  Pengelola  Keuangan dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kabupaten Barito  Kuala. BPKAD  sendiri menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran yang memiliki rincian yang mendetai hanya dari tahun 2014 sampai dengan 2019.
Dibawah ini adalah tabel realisasi dan anggaran pajak daerah beserta Pendapatan Asli Daerah:
Tabel 1
Laporan Anggaran dan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Pajak Daerah Pendapatan asli daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 2014 17.398.127.770 21.335.130.075 43.366.494.289 69.514.695.192 2015 9.109.531.000 13.022.532.649 55.571.443.599 68.275.029.232 2016 13.231.000.000 20.339.701.327 54.117.606.638 62.659.830.635 2017 38.321.081.380 48.098.803.245 77.335.057.458 92.134.311.469 2018 45.874.949.250 57.669.634.585 90.931.709.068 105.162.770.092 2019 22.182.637.085 32.397.556.901 64.041.347.701 80.614.386.021
Sumber: DJPK dan BPKAD Kabupaten Barito Kuala.

## Tabel 2

## Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2014-2019 (dalam Rupiah) Jenis  Pajak Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pajak Hotel 2.400.000 21.589.900 60.498.884 69.125.655 72.442.975 99.810.927 Pajak Restoran 434.396.021 628.340.350 672.883.661 895.672.133 1.394.728.716 1.595.060.797 Pajak Hiburan 7.670.000 76.000.000 21.950.000 19.232.000 11.000.000 11.650.000 Pajak Reklame 122.310.125 198.835.125 376.823.325 414.955.285 375.263.400 365.919.750 Pajak Penerangan Jalan 6.188.371.116 7.027.263.891  7.488.552.731  9.505.680.811  10.964.894.312  11.873.326.367 Pajak Mineral Bukan Logam 350.391.049 304.409.500 398.720.850 391.600.700 836.633.575 713.779.856 Pajak Sarang Burung Walet 686.500 390.000 16.770.000 PBB 1.348.621.831 1.557.388.028  2.174.708.473  2.480.086.398 2.973.074.342 3.201.453.225 BPHTB 12.880.969.933  3.277.105.855  9.145.563.403  34.321.763.763  41.041.207.265  14.519.565.979
Sumber: DJPK dan BPKAD Kabupaten Barito Kuala .
Dari latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1). Bagaimana kontribusi  setiap  jenis  pajak  daerah  terhadap pajak  daerah  serta  pendapatan asli  daerah diKabupaten Barito Kuala  pada tahun 2014 sampai dengan  2019. (2). Bagaimana tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efisiensi pada tahun 2014 sampai dengan 2019. (3). Bagaimana tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas pada tahun 2014 sampai dengan 2019
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui  Kontribusi setiap pajak daerah terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014 sampai dengan 2019. (2). Untuk mengetahui tingkat  penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efisiensi pada tahun  2014 sampai dengan 201 9. (3). Untuk mengetahui tingkat  penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis ef ektivitas pada tahun   2014 sampai dengan 2019.

## KAJIAN PUSTAKA Kontribusi
Menurut Halim (2007) kontibusi adalah besar pengaruh penerimaan setiap pajak daerah terhadap pajak daerah dan PAD.
Tabel 3. Kriteria Kontribusi Presentase Kriteria ≤ 10% Sa nga t Kurang 10-20% Kura ng 20-30% Cukup 30-40% Seda ng 40-50% Ba ik ≥ 50%90 Sa nga tBaik Sumber: Halim (2007)

## Efislensi
Menurut Mardiasmo (2009) efisiensi yaitu tepatnya cara untuk menjalankan suatu hal untuk tidak menyia-nyiakan tenaga, waktu dan biaya. Efisiensi bisa dikatakan juga rasio biaya serta keuntungan.
Menurut pada teori di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan  cara yang berbentuk usaha yang dilakukan dalam melaksanakan sesuatu dengan tepat dan baik dengan meminimalisir pengeluaran dari segala sisi.
Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Klasifikasi kriteria nilai efisiensi Keterangan Persentase Tidak efisien >40% Kurang efisien 31-40% Cukup efisien 21-30% Efisien 10-20% Sangat efisien <10%

## Sumber: Depmendagri, Kepmendagri Tahun 2006

## Efektivitas
Menurut  Bastian  (2006)  efektivitas merupakan hubungan dari  output  dan  tujuan. Efektivitas dapat diukur untuk mengetahui seberapa besar kebijakan, output dan prosedur dari suatu organisasi/perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.
Dalam kasus ini rasio efektivitas menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah untuk merencanakan PAD dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.
Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Klasifikasi kriteria nilai efektivitas Keterangan Persentase Sangat efektif >100% Efektif 90-100% Cukup efektif 80-90% Kurang efektif 60-80% Tidak efektif <60%

## Sumber: Depdagri, Kepmendagri Tahun 2006 (dalam Ainaya, 2020)

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang pemungutannya dipungut berdasarkan Peraturan  Daerah (Perda)  yang  sesuai  dengan peaturan perundang-undangan. Pemetintah daerah memiliki kewenangan dalam mendapatkan pendanaan di daerahnya sebagai pendanaan yang berasal dari daerah untuk pelaksanaan otonomi sebagai bentuk kemandirian daerah.
Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari:
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pengertian Pajak
Pajak merupakan  sumber  pendapatan  negara yang berperan aktif dalam menompang pembangunan baik dalam ruang lingkup negara pada umumnya maupun daerah masing-masing suatu  wilayah  pada  khusunya,  karena  pajak  bersumber  dari  iuran  masyarakat  atas pemakaiannya baik berupa barang  maupun jasa.  Didalam pengelolaan pajak berpengaruh dalam  menentukan kapasitas atau  kemampuan dalam  negara  itu  sendiri  untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Untuk mendaptkan sumber pendanaan negara yang besar maka adanya kontribusi yang signifikan untuk mengoptimalkan objek maupun subjek pajak yang sudah menjadi pemasukan pada suatu wilayah tersebut.
Secara kronologis menurut para ahli dari perkembangan pengertian pajak diatas dapat diuraikan  diantaranya:  A.  Definisi  Perancis  (Leroy  Beaulieu,  1906):  Pajak  merupakan tunjangan  untuk  menutup  pembelanjaan  daerah.  B.  Definisi  Deutsche  Reichs  Abgaben Ordnung (RAO-1919): Pajak adalah bantuan sewaktu-waktu ( tidak adanya timbal balik secara langsung dari pembayar untuk negara, pajak dipungut melalui badan yang bersifat universal (Negara) untuk menghasilkan pendapatan, dimana terjadi suatu sasaran pembayar pajak yang disebabkan  undang-undang  telah  menimbulkan  utang  pajak.  C.  Smeets  (1951):  Pajak merupakan sebuah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang  dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang bisa  ditunjukan dalam hal  yang berbentuk individual; contohnya yaitu untuk membiayaipengeluaran negara untuk membentuk kesejahteraan yang bersifat umum.

## Pengertian Pajak Daerah Dan Landasan Hukum
Pajak Daerah yaitu pungutan wajib yang dibayarkan oleh yang bersangkutan tanpa ada imbalan secara langsung. Didalam pajak daerah terdapat udang-undang yang diatur dalam daerah  itu  sendiri,  yang  mana  undang-undang  tersebut  berlaku  dan  diterapkan  untuk memberikan  pembiayaan  untuk  menyelenggarakan  kemajuan  daerah  dan  pemerintahaan Kabupaten Barito Kuala.
Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak daerah biasanya sebagai indikator suatu sumber pendapatan yang mampu menjadi sebuah  penunjang  kesejahteran daerah  untuk   dapat  melaksanakan otonomi  daerah  yang bertujuan  untuk  mengatur  urusan  daerah  sendiri  sehingga  dapat  memenuhi  peningkatan pembangunan daerah dan juga untuk mensejahterakan masyarakat didaerah tersebut.

## Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Barito Kuala
Jenis-jenis pajak didaerah yang  berlaku dan diterapkan di Kabupaten Barito Kuala menurut Peraturan Dareah (PERDA)  Kabupaten Barito  Kuala Nomor  7  Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :  Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak restoran, Pajak penerangan jalan, Pajak reklame, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## Penelitian Terdahulu
Ainaya Al Fatihah (2020) Berpenelitian berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  (Periode  2009  sampai  dengan  201 8)”.  Hasil penelitiannya menunjukan Efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan sangat efisien . Pajak daerahnya bisa dikatakan cukup efektif karena belum berhasil mencapai.
Ismirati Mersita Putri (2016) Berpenelitian berjudul “Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta Tahun 2009-2014” menunjukan hasil Tingkat efisiensi untuk pajak
daerah dan retribusi daerah masuk dalam kategori sangat  efisien. Tingkat efektivitas untuk pajak berada pada tingkat sangat efektif. Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah berada pada tingkat yang efektif. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta berkontribusi sedang terhadap pendapatan asli daerah.
Ryfal Yoduke, Sri Ayem (2015) Berpenelitian berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta  Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul  Tahun  2009-2014” menunjukan hasil  Tingkat  efektivitas pajak  daerah berada pada tingkat sangat efektif, hanya pada tahun terakhir yang efektif. Tingkat efektivitas retribusi  daerah cenderung baik.  Berdasarkan kontribusi pajak  beradapada posisi  sedang cenderung fluktuatif, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah selalu mengalami penurunan setiap tahunnya.
Elfayang Rizky Ayu  Puspitasari (2014) berpenelitian berjudul “Tingkat  efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan berada pada tingkat efisien.Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora kurang berkontribusi. Ko ntribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

## METODE
Penelitian  ini  memiliki  Ruang  lingkup  kontribusi,  efisiensi  dan  efektivitas  dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Kuala. Penulis menggunakan deskriptif kuantitatif agar mengetahui penerimaan pajak daerah melalui analisis kontribusi untuk penerimaan pajak daerah terhadap PAD, efsiensi dan efektivitas di Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 - 2019 dan untuk mengetahui perencanaan pendapatan pajak daerah ditahun selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis studi kasus.
Data kuantitatifnya adalah data yang berupa seluruh penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam penerimaan pendapatan asli daerah  Kabupaten Barito Kuala, sedangkan data kualitatifnya adalah teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta mengenai gambaran umum objek penelitian yang dilakukan.

## Populasi dan Sample
Populasi penlitian ini merupakan pajak daerah Barito Kuala. Dengan menggunakan sample penelitian ini adalah Penerimaan pajak daerah di Barito Kuala mulai dari tahun 2014 sampai 2019.
Variabel Dan Devinisi Operasional Variabel
(1). Pajak Daerah merupakan denda wajib yang disetorkan oleh masyarakat wajib pajak untuk daerah  dan  tidak  mendapatkan imbalan  langsung  untuk dirasakan manfaatnya. (2). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala ialah pemasukan daerah di Kabupaten Barito Kuala.

## Teknik Pengumpulan Data
(1).   Dalam mendapatkan data sekunder menggunakan Media Dokumentasi, hal ini dikarenakan data sekunder adalah data yang tidak langsung yang dihimpun dari pihak ke-dua. Untuk menyelesaikan penelitian ini data yang didapatkan melalui dokumentasi, dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala. (2). Teknik Studi Kepustakaan digunakan agar  mendapat pengetahuan dengan cara  mempelajari   teori-teori bersangkutan (3). Teknik yang dilaksanakan ini dengan Pimpinan Instansi BPKAD Kabupaten Barito Kuala dengan mewawancarai materi dan teori penelitian ini  agar mendapat hal yang diperlukan secara akurat.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan cara:  1)  Melakukan perhitungan  penerimaan pajak  daerah  menggunakan  efektivitas dan efisiensi.  2)  Membandingkan  antara  teori  dengan  data  hasil  penghitungan.  3)  Menarik kesimpulan  dari  hasil  perhitungan  dan  perbandingan  dari  perimaan  pajak  daerah  dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

## HASIL DAN ANALISIS
Analisis Konribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2014 sampai dengan 2019
Tabel 6
Presentase Kontrbusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 sampai dengan 2019 (dalam %) Jenis  Pajak Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pajak Hotel 0.01 0.17 0.30 0.14 0.13 0.31 Pajak Restoran 2.04 4.83 3.31 1.86 2.42 4.92 Pajak Hiburan 0.04 0.58 0.11 0.04 0.02 0.04 Pajak Reklame 0.57 1.53 1.85 0.86 0.65 1.13 Pajak Penerangan Jalan 29.01 53.96 36.82 19.76 19.01 36.65 Pajak Mineral Bukan Logam 1.64 2.34 1.96 0.81 1.45 2.20 Pajak Sarang Burung Walet 0.00 0.00 0.05 PBB 6.32 11.96 10.69 5.16 5.16 9.88 BPHTB 60.37 25.16 44.96 71.36 71.17 44.82

## Sumber: Data diolah pada lampiran 1
Berdasarkan pada analiis kontribusi per pajak daerah kepada  PAD Kabupaten Barito Kuala pada 2014 sampai 2019 diketahui kontribusi per jenis pajak berfluktuatif cenderung meningkat. Kontribusi jenis pajak terhadap pajak daerah yang terbesar adalah bea pero lehan ha katas tanah dan bangunan diikuti pajak penerangan jalan. Kontribusi jenis pajak daerah yang terkecil adalah pajak sarang burung wallet.
Tabel 7 Persentase Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2014 sampai dengan 2019 (dalam %) Jenis  Pajak Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pajak Hotel 0.00 0.03 0.10 0.08 0.07 0.12 Pajak Restoran 0.62 0.92 1.07 0.97 1.33 1.98
Pajak Hiburan 0.01 0.11 0.04 0.02 0.01 0.01 Pajak Reklame 0.18 0.29 0.60 0.45 0.36 0.45 Pajak Penerangan Jalan 8.90 10.29 11.95 10.32 10.43 14.73 Pajak Mineral Bukan Logam 0.50 0.45 0.64 0.43 0.80 0.89 Pajak Sarang Burung Walet 0.00 0.00 0.02 PBB 1.94 2.28 3.47 2.69 2.83 3.97 BPHTB 18.53 4.80 14.60 37.25 39.03 18.01

## Sumber: Data diolah pada lampiran 1
Kontribusi pajak derah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 sampai dengan 2019 berkontribusi relative kecil dibandigkan dengan hasil pendapatan asli daerah lainnya. Dari tabel dapat dilihat kontribusi yang tertinggi dari jenis  pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah bea perolehan ha katas tanah dan bangunan di ikuti oleh  pajak penerangan jalan.  Kontribusi yang  terkecil  adalah pajak sarang  burung wallet dimana persentase tertinggi pada tahun 2019 berkisar 0,02%.

## Analisis  Efisiensi  Penerimaan  Setiap  Pajak  Daerah Kabupaten Barito  Kuala periode 2014 sampai dengan 2019
Efisiensi digambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Standar rasio yang digunakan adalah sebesar 40 persen dimana jika rasio tersebut tidak mencapai 40 persen maka bisa dikatakan efisien
Perhitungan digunakan untuk mengetahui biaya pengelolaan setiap pajak daerah yaitu dengan mengacu Peraturan Pemerintah  No. 69 Tahun 2010 pasal 6 ayat 1 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu besarnya insentif atau upah pungut adalah 5% dari seluruh realisasi penerimaan yang disetor ke  kas  daerah. Perhitungan uang  insentif pemungutan setiap pajak  daerah adalah sebagai berikut: Realisasi penerimaan pajak daerah x 5%.
Tabel 8
Realisasi Biaya Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode
2014 sampai dengan 2019 (dalam Rupiah) Jenis  Pa ja k Ta hun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pa ja k Hotel 120,000 1,079,495 3,024,944 3,456,283 3,622,149 4,990,546 Pa ja k Restoran 21,719,801  31,417,018 33,644,183 44,783,607 69,736,436 79,753,040 Pa ja k Hiburan 383,500 3,800,000 1,097,500 961,600 550,000 582,500 Pa ja k Reklame 6,115,506 9,941,756 18,841,166 20,747,764 18,763,170 18,295,988 Pa ja k Penerangan Ja la n 309,418,556  351,363,195  374,427,637  475,284,041  548,244,716  593,666,318 Pa ja k Mineral Bukan Logam 17,519,552  15,220,475 19,936,043 19,580,035 41,831,679 35,688,993
Pa ja k Sa rang Burung Wa let 34,325 19,500 838,500 PBB 67,431,092  77,869,401  108,735,424  124,004,320  148,653,717  160,072,661 BPHTB 644,048,497  163,855,293  457,278,170 1,716,088,188 2,052,060,363  725,978,299

## Sumber: Data Diolah pada lampiran 1
Berdasarkan hasil analisis efisiensi penerimaan setiap pajak daerah dapat dilihat tabel diatas bahwa biaya pengelolaan setiap pajak daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap jenis pajak. Dalam hal ini semakin banyak pendapatan pajak yang diterima oleh setiap jenis pajak maka semakin tinggi  biaya yang dikeluarkan untuk mengelola pajak daerah tersebut. Jumlah biaya pengelolaan setiap pajak daerah dialokasikan 5% dari jumlah penerimaannya.
Berkaitaan  dengan  rumus  diatas  untuk  perhitungan  setiap  efisiensi  pajak  daerah hasilnya adalah 5%. Yang berarti  dapat dikatakan bahwa pengelolaan setiap pajak daerah adalah efisien karena kurang dari 40%.
Di periode 2009 sampai  2018 anggaran pemungutan pajak daerah berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 13 2006 dimana pada biaya terkait pemungutan pajak daerah sudah terdapat  alokasi  biaya  terkait  pemungutan  dengan  pajak  daerah  tersebut,  tetapi  untuk pengelolaan ini  dijadikan satu  antara  pajak daerah dan retribusi  daerah. Tidak tergambar dengan jelas biaya yang dikeluarkan untuk memungut setiap bagian dari pajak daerah tersebut. Karena ketidak pastian biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak, pada penelitian ini di cantumkan juga biaya untuk gaji pegawai dari dinas terkait yang memungut pajak yaitu BP2RD Kabupaten Barito Kuala.
Tabel 9
Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Tahun Jumlah Penerimaan Pajak daerah (Rp) Biaya Pemungutan Pajak Persentase Efisiensi
Penerimaan Pajak Daerah(%) insentif Pajak Daerah(Rp) Pegeluaran gaji Pegawai (BP2RD) (Rp) 2014    21,335,130,075   Rp      857,175,082   Rp  1,671,524,114 11.85 2015    13,022,532,649   Rp      674,216,692   Rp  2,197,424,581 22.05 2016    20,339,701,327   Rp      857,175,082   Rp  1,934,166,015 13.72 2017    48,098,803,245   Rp   2,277,195,551   Rp  1,704,461,286 8.28 2018    57,669,634,585   Rp   2,782,599,230   Rp  1,868,433,598 8.06 2019    32,397,336,901   Rp   1,696,389,936   Rp  4,005,752,701 17.60

## Sumber: Data Diolah pada Lampiran 1
Pada biaya yang dikeluarkan dinas untuk gaji pegawai adalah untuk gitungan 14 bulan yang terdiri  dari  12 bulan dalam satu tahun ditambah dengan THR  dan gaji  13. Terdapat kenaikan yang  signifikan pada pengeluaran gaji  pegawai  tahun 20 19 di  sebabkan karena adanya ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk tunjangan kinerja.
Efisiensi pemungutan pajak daerah pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Kabupaten Barito Kuala dibawah dari angka 40% dengan standar asumsi efisiensi adala h jika pemungutan pajak dibawah dari  angka 40% maka pemungutan pajak daerah bisa dikatakan dalam hal efisien. Presentase efisiensi tertinggi tahun 2018 dan yang terendah tahun 2015 dengan masing- masing  angka 8.06% dan 22.05%. meskipun pada angka lebih  dari 20% dikatakan cukup
efisien namun pemerintah Kabupaten Barito kuala kembali meningkatkan efisiensinya pada tahun 2019 yang berhasil mencapai angka 17.60% yang masuk kategori efisien.

## Analisis Efektivitas Penerimaan Setiap Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2014  sampai dengan 2019
Efektivitas  penerimaan  pajak  daerah    merupakan  perbandingan  antara  realisasi penerimaan setiap pajak daerah dan target yang akan di capai oleh setiap pajak daerah.
Tabel 10 Persentase Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2014 sampai dengan 2019 (dalam %) Jenis  Pajak Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pajak Hotel 432 1,210 216 129 165 Pajak Restoran 294 391 210 311 228 219 Pajak Hiburan 192 1,900 549 178 98 388 Pajak Reklame 175 234 407 193 106 112 Pajak Penerangan Jalan 151 167 136 160 104 108 Pajak Mineral Bukan Logam 100 87 266 196 310 196 Pajak Sarang Burung Walet 686500 (belum ada anggaran) 390000 (belum ada anggaran) 4,658 PBB 207 208 174 165 131 119 BPHTB 1,717 392 963 1,056 630 207

## Sumber: Data diolah pada lampiran 1
Berdasarkan hasil  perhitungan pada  tabel  diatas  dapat  diketahui bahwa efektifitas penerimaan setiap  pajak  daerah  terjadi  fluktuatif yang  baik.  Hampir  seluruh  jenis  pajak mengalami kenaikan persentasi pada tiap tahunnya. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa efektifitas pajak sangat tinggi, hal ini menurut data yang di peroleh di sebabkan oleh rendahnya anggaran pada tahun berjalan. Rendahnya anggaran dapat dilihat dari  realisasi pada tahun sebelumnya. Anggaran  yang  dianggarkan oleh  kabupaten ba rito  kuala sangat  rendah dari realisasi pada tahun sebelumnya sehingga ketika realisasi pada tahun berjalan sudah mencapai hasilnya, maka hasil tersebut sangat tinggi di bandingkan dengan anggaran pada tahun tersebut.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Dari analisis dapat dinilai cukup mampu dalam berkontribusi untuk otonomi daerah dengan bertumpu pada beberapa jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Efisiensi dan  efektivitas  penerimaan pajak  daerah  memiliki  hasil  efisien  dan  efektif, selanju tnya kontribusi berada dibawah pendapatan asli daerah lain yang berarti meskipun penerimaan pajak daerah efisien dan efektif belum berpengaruh kontribusi secara signifikan.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan mengenai informasi terkait  data yang diperluk an dalam penelitian ini seperti insentif pajak daerah, tidak lengkapnya peraturan daerah terkait biaya yang dileuarkan setiap jenis pajak untuk memungut pajak sehingga menggunakan peraturan pemerintah.

## Kesimpulan
Pertama ,  Kontribusi setiap  pajak  daerah kepada  penerimaan pajak daerah  Kabupaten Barito Kuala dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala yang paling besar adalah Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan   masing-masing 52,97% dan 22.04% yang sangat mendominasi konribusi terhadap pajak daerah dan  pendapatan asli daerah. Kedua , Hasil Pajak daerah pada 2014 sampai 2019 dibawah 40% yang bisa dikatakan sangat efiseien. Ketiga , Efektivitas pajak daerah kabupaten barito kuala dari keseluruhan jenis pajak adalah sangat efektif karena semua jenis pajak memiliki efektivitas yang melebihi 100%.

## Saran
Pertama , Semestinya beberapa jenis pajak daerah yang masih berada dibawah angka rasio kontribusi 10% agar  bisa ditingkatkan untuk lebih mencapai angka yang  optimal. Kedua , Sebaiknya Penerimaan pajak daerah harus lebih optimal agar tid ak adanya anggaran pada tahun berjalan  yang  lebih  kecil  dari  realisasi  pada  tahun  sebelumnya  untuk  menghasilkan pemungutan pajak yang lebih Efektif dan Efisien. Ketiga , Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya yang  ingin  meneliti  pajak  daerah  Kabupaten  Barito  Kuala  da pat  memperluas  cakupan penelitian

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani, S. M. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan   Daerah  di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Fatihah, A. A. (2020). Analisis efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak daerah   dalam
rangka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
Periode 2009-
2018. Ecoplane , 15.
Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Prof.Dr.Mardiasmo, M. A. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
Puspitasari, E. R. (2014). Analisis efektifitas, eisiensi dan kontribusi pajak dan   retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-20132. e- Journal , 77.
Putri, I. M. (2016). analisis efisiensi, efektifitas dan kontribusi pajak daerah da n   retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikota surakarta  tahun  2009- 2014. e-Journal , 15.
______________2016 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah. Kabupaten Barito Kuala: Pemerintah Daerah.
______________ 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Jakarta: DPR RI
Keuangan, K. (2014-2018). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca . Dipetik  Februari 25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, Laporan
Realisasi AnggaranTahun 2015-2018
Prof.Supramono, Resia Woro Damayanti (2015) Buku Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Peritungan . Jakarta:
DR. TimbulHamonangan S, SE.,MA, DR. Imam M ,SE.,Msi. (2012). Buku Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam pembangunan ekonomi . Jakarta:
Catatan Atas Laporan Keuangan BP2RD Tahun Anggaran 2019 (SKPD)  sera APBD,
Realisasi APBD, dan Neraca. (ditulis dari tahun 2006, periode tahunan dan triwulan).
Diakses pada Januari 29, 2021 dari website
https://www.djpk.kemenkeu.co.id/?p=5412