## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Perlindungan Hukum Akibat Itikad Buruk
Perusahaan Dalam Menjalankan Usaha Asuransi Atas Polis Asuransi Jiwa
Herlina Hanum Harahapan 1 herlinahanum@umnaw.ac.id

## Eka Syafrina
Ekasyafrina02@gmail.com

## Abstract
The principle of utmost good faith is the most important  principle  in  a  life  insurance agreement. The application of this principle in the  practice  of  life  insurance,  among  others, occurs  when  the  insured  completes  the insurance request form. This research uses a descriptive  method  through  a  normative approach  (legal  research),  namely  an approach  to  problems,  carried  out  by examining  various  legal  aspects  in  terms  of applicable  regulations.  The  results  of  the study  show  that  the  form  of  legal  protection provided  to  consumers  in  the  life  insurance business  in  Indonesia  is  the  principle  of utmost  good  faith  adhered  to  in  the  life insurance  business,  which  is  an  act  of accurately  informing  all  information  that  is requested  or  not  requested  by  the  insurance company regarding something. to be insured or  the  insured  object/interest.  Forms  of  bad faith  from  life  insurance  companies  on  life insurance  policies  related  to  their  obligations in  running  a  life  insurance  business  are  that the  insurer  often  does  not  want  to  make payments on life insurance claims. As for the form  of  legal  action  taken  in  resolving consumer  disputes  over  life  insurance policies  in  Indonesia  through  (three)  stages of dispute resolution and in this case there is no  appeal  against  the  decision  of  the  district court  which  decided  objections  to  the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency, but was immediately appealed to the Court great .
Keywords: Legal  Protection,  Bad  Faith,  Life Insurance.
1 Dosen Fakultas Hukum UMN Al-Washliyah
Medan

## Abstrak
Prinsip utmost  good  faith merupakan  prinsip paling  penting  dalam  perjanjian  asuransi jiwa.  Penerapan  prinsip  ini  dalam  praktek asuransi  jiwa  antara  lain  terjadi  pada  saat tertanggung  melengkapi  formulir  permintaan asuransi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal  research) yaitu  pendekatan terhadap  permasalahan,  dilakukan  dengan mengkaji  berbagai  aspek  hukum  dari  segi peraturan-        peraturan  yang  berlaku.  Hasil penelitian menunjukkan Bentuk perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen pada  usaha  asuransi  jiwa  di  Indonesia  yaitu dengan  prinsip utmost  good  faith dianut  di dalam  usaha  asuransi  jiwa,  yaitu  suatu tindakan  untuk  memberitahukan  semua informasi secara akurat apa yang dimintakan ataupun  yang  tidak  dimintakan  perusahaan asuransi  mengenai  mengenai  sesuatu  yang akan  diasuransikan  atau  objek/kepentingan yang dipertanggungkan. Bentuk-bentuk itikad buruk  dari  perusahaan  asuransi  jiwa  atas polis asuransi jiwa terkait dengan kewajibannya  dalam  menjalankan  usaha asuransi  jiwa    adalah  pihak  penanggung seringkali  tidak mau melakukan  pembayaran terhadap klaim asuransi jiwa. Adapun bentuk upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian  sengketa  konsumen  atas  polis asuransi  jiwa  di  Indonesia  melalui  (tiga) tahapan  penyelesaian  sengketa  dan  pada kasus  ini  tidak  mengenal  upaya  banding terhadap  putusan  pengadilan  negeri  yang memutuskan  keberatan  atas  putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  tapi langsung dikasasi ke Mahkamah Agung
.
Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum,  Itikadi Buruk, Asuransi Jiwa.

## I. PENDAHULUAN
Pelaku  usaha  dan  konsumen  adalah  dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen,  dan/atau  penjual  barang  dan jasa),  pebisnis,  perlu  menjual  barang  dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan dijual oleh pelaku usaha guna memenuhi keperluannya.  Kedua  belah  pihak  saling memperoleh manfaat dan keuntungan.
Namun  dalam  praktek  seringkali  konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur, nakal,  yang  ditinjau  dari  aspek  hukum merupakan tindak pelanggaran hukum. Akibatnya,  konsumen  menerima  barang dan/atau  jasa  yang  berstandar  rendah dengan  harga  yang  tinggi  atau  kualitas barang/jasa  tidak  sesuai  dengan  harga (tinggi).  Di  sisi  lain,  karena  ketidaktahuan, kekurangsadaran konsumen akan hak- haknya  sebagai  konsumen  maka  konsumen menjadi  korban  pelaku  usaha  yang  berlaku curang.
Hukum perlindungan konsumen dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian karena  menyangkut  aturan-aturan  guna mensejahterakan  masyarakat,  bukan  saja masyarakat  selaku  konsumen  saja  yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat  perlindungan,  masing-masing  ada hak dan kewajiban.
Setiap  orang,  pada  suatu  waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok  bersama  orang  lain,  dalam keadaan  apa  pun  pasti  menjadi  konsumen untuk  suatu  produk  barang  atau  jasa tertentu.  Keadaan  yang  universal  ini  pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.  Oleh  karena  itu,  secara  mendasar konsumen  juga  membutuhkan  perlindungan hukum  yang  sifatnya  universal.  Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya  dibanding  dengan  kedudukan produsen  yang  relatif  lebih  kuat  dalam
banyak hal, maka pembahasan perlindungan perlindungan  konsumen  akan  selalu  terasa aktual dan selalu penting dikaji ulang
Perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan antara  para  pihak  tidak  selamanya  dapat berjalan  mulus  dalam  arti  masing-masing pihak  puas,  karena  kadang-kadang  pihak penerima  tidak  menerima  barang  atau  jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang  dalam  hal  ini konsumen,  tidak menerima  barang  atau  jasa  sesuai  dengan yang  diperjanjikan,  maka  produsen  telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.
Wanprestasi  salah  satu  pihak  dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi  syarat  yang  tercantum  dalam perjanjian.  Hal  ini  biasanya  lebih  banyak dialami pihak yang lemah/memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  pihak lainya,  karena  persyaratan  tersebut  berat sebelah/lebih  memberatkan  kepada  pihak yang  lemah.  Hal  ini  disebabkan  karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan  ke  dalam  suatu  perjanjian  baku. Perjanjian  yang  demikian  sudah  lazim dipergunakan dan memegang peranan penting  dalam  hukum  bisnis  yang  pada umumnya  dilandasi  oleh  nilai-nilai  yang berorientasi pada efisiensi.
Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya  untuk  menjamin  diperolehnya hak  konsumen,  dengan  dijaminnya  hak-hak konsumen  tersebut  akan  menciptakan  iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan  iklim  dunia  usaha  yang  sehat perlu  dilakukan  koordinasi  di  antara  sesama instansi  teknis  terkait  untuk  meluruskan  dan mendudukkan  suatu  permasalahan  yang

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyangkut  perlindungan  konsumen,  dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai  konsumen  dalam  usaha  asuransi jiwa.
Perusahaan  asuransi  telah membuat suatu  pilihan  untuk  mendapatkan  konsumen sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan apakah penetapan
besarnya  premi  yang  tidak  proporsional
(rendah) tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari sisi underwriting , yaitu kemampuan untuk membayar  polis  kelak.  Akibatnya  klaim asuransi  konsumen  ditolak  tanpa  alasan yang  benar  dan  patut.  Dalam  keadaan seperti  ini,  tak  ada  perlindungan  risiko  yang dialami  konsumen.  Sebaliknya  perusahaan asuransi  sudah  mendapatkan  premi  yang dibayarkan konsumen.
Faktanya  di  lapangan,  di  dalam usaha  asuransi  jiwa  masih  banyak  terjadi sengketa dalam hal pengajuan klaim asuransi  jiwa,  sering  kali  penerima  manfaat tidak  tahu  bagaimana  harus  memulainya. Karena  biasanya  pihak  tertanggung  (orang yang  telah  meninggal  dunia)  adalah  pihak yang  selalu  berhubungan  dengan  pihak perusahaan  asuransi  jiwa.  Di  lain  pihak, penerima  manfaat  tidak  ikut  mendapatkan penjelasan  dari  pihak  penanggung  atau perusahaan  asuransi  jiwa  sehingga  tidak mengetahui  seperti  apa  produk  asuransi (polis  asuransi)  yang  dipakai  tertanggung.
Oleh  karena  hal  tersebut,  sering  kali  pihak penanggung  atau  perusahaan  asuransi  jiwa mempersulit proses pembayaran klaim asuransi  jiwa  atau  bahkan  mencari  alasan- alasan  untuk  tidak  melakukan  pembayaran klaim asuransi jiwa dengan itikad buruk demi sebuah keuntungan.
Salah  satu  bentuk  itikad  buruk  dari perusahaan  asuransi  jiwa  adalah  dengan tidak  melakukan  pembayaran  atas  klaim asuransi dengan memberikan berbagai alasan-alasan terutama terhadap asas utmost  good  faith ,  yaitu  asas  kejujuran  yang sempurna.  Menurut  asas  ini,  suatu  pihak dalam perjanjian tidak wajib memberitahukan sesuatu  yang  ia  ketahui  mengenai  objek perjanjian  kepada  pihak  lawannya.  Pihak lawan  harus  mewaspadai  sendiri  keadaan dan  kualitas  objek  perjanjian,  tetapi  karena sifatnya  yang  khusus,  maka  di  dalam perjanjian  asuransi  pihak  tertanggung  harus memberikan  segala  keterangan  mengenai risikonya.
Berdasarkan uraian pada latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:
1.  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  konsumen  pada usaha asuransi jiwa di Indonesia ?
2.  Bagaimana  bentuk-bentuk  itikad  buruk dari  perusahaan  asuransi  jiwa  atas  polis asuransi jiwa terkait dengan kewajibannya  dalam  menjalankan  usaha asuransi jiwa ?
3.  Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen atas  polis  asuransi  jiwa  di  Indonesia? (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 560 K/Pdt.Sus/2012) ?

## II. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif
analisis yaitu penelitian yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan serta  menganalisa  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  pada  tujuan penelitian  ini.  Tujuan  dalam  penelitian

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
deskriptif  adalah  untuk  menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  individu,  keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  frekuensi  atau  penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan  tertentu  antara  gejala  dan  gejala lain  dalam  masyarakat.  Maksud  utama analisis  terhadap  bahan  hukum  adalah mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam praktik dan putusan-putusan hukum.
Jenis penelitian hukum yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian  yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum  yang  bersumber  dari  suatu  undang- undang  yang  kemudian  dituangkan  dalam sebuah  putusan  pengadilan  atau  putusan BPSK.
Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  adalah  dengan  cara  studi dokumen-dokumen  yang  relevan  dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian  kepustakaan  tersebut  selanjutnya akan  dipilah-pilah  guna  memperoleh  Pasal- Pasal  yang  berisi  kaedah-kaedah  hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dan disistematisasikan  sehingga  menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan  penelitian  ini.  Selanjutnya data  yang  diperoleh  tersebut  akan  dianalisis secara  induktif  kualitatif  untuk  sampai  pada kesimpulan,  sehingga  pokok  permasalahan
yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.
III.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Lembaga perasuransian, sama
halnya  dengan  lembaga  perbankan,  akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan  kepercayaan  kepada  masyarakat. Perusahaan  asuransi  harus  benar-benar dapat  memberikan  jaminan  bahwa  dana yang  dikumpulkan  akan  dikembalikan  di kemudian  hari  sesuai  dengan  hak  nasabah. Masyarakat  harus  dapat  diyakinkan  bahwa perusahaan  asuransi  akan  dapat  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  ganti  rugi atas  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat tertanggung. Asuransi adalah perjanjian ganti rugi  antara  tertanggung  dan  penanggung yang aktanya disebut polis asuransi. Kontrak asuransi  sangat  spesifik  karena  hanya ditandatangani oleh penanggung (perusahaan asuransi), tetapi mengikat pihak tertanggung.
Isi  perjanjian  umumnya  disusun  oleh perusahaan  asuransi  menjadi  sesuatu  yang baku  atau  standar.  Isi  kontrak  asuransi  di samping  memuat  bahasa-bahasa  hukum, juga  sangat  teknis  dan  spesifik,  di  mana pada umumnya sangat sulit untuk memahami  isi  polis  asuransi.  Jangankan pihak  tertanggung,  banyak  pelaku  dalam perusahaan perasuransian  juga  kurang memahami isi kontrak. Dalam bisnis asuransi,  ada  beberapa  prinsip  asuransi yang harus diterapkan baik oleh  perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung.  Setidaknya  prinsip  dimaksud antara  lain  adalah  prinsip  insurable  interest, prinsip  utmost  good  faith,  prinsip indemnity , prinsip proximate cause, dan prinsip

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kontribusi dan subrogasi. Definisi dari prinsip utmost  good  faith menyebutkan  bahwa  si tertanggung  harus  memberitahukan  semua fakta  material  dengan  benar,  lengkap,  serta sukarela  atas  obyek  pertanggungan,  baik diminta  maupun  tidak  diminta.  Sebaliknya, perusahaan  asuransi  pun  dituntut  harus menunjukkan  itikad  baiknya  kepada  si tertanggung. Sangat sering terjadi kesalahpahaman  atas  penerapan  prinsip  ini dalam  bisnis  asuransi. utmost  good  faith seolah-olah  hanya  menjadi  kewajiban  si tertanggung,  di  mana  si  penanggung  tidak perlu  menunjukkan  itikad  baiknya  kepada penanggung.
Banyak penanggung mengklaim bahwa  tertanggung  tidak  melaksanakan itikad  baik  ( breach  of  utmost  good  faith ) sehingga  klaim  asuransi  yang  diajukan ditolak  oleh  perusahaan  asuransi.  Dalam banyak  kasus,  sering  sekali  niat  baik tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan  dengan  klaim  asuransi  menjadi bumerang  karena  ternyata  tindakan  itu melanggar  ketentuan  kontrak.  Di  sisi  lain  si tertanggung  tidak  mengetahui  bahwa  niat baik  itu  ternyata  menjadi  tidak  baik,  yang pada akhirnya menjadi area timbulnya konflik dari tuntutan ganti rugi.
Penggunaan  perjanjian  baku  ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa dapat dilakukan  secara  efisien  dan  praktis  tanpa adanya  hambatan  sebagai  akibat  terjadinya “tawar  menawar”  sebelum  menutup  suatu perjanjian.  Dalam  perjanjian  baku,  klausula- klausula  dalam  perjanjian  telah  ditetapkan secara  sepihak  oleh  penanggung  sehingga klausula-klausula  tersebut  cenderung  lebih mengutamakan hak-hak penanggung
dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung.
Prinsip itikad baik (utmost good faith ) menjadi  asas  yang  paling  penting  dalam hukum  kontrak.  Prinsip  itikad  baik  menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan  mengikatnya  perjanjian.  Prinsip itikad  baik  yang  terdapat  dalam  Pasal  1338 ayat (3) KUH Perdata seharusnya diberlakukan bukan hanya pada saat ditandatanganinya dan dilaksanakan kontrak, tetapi
juga pada saat sebelum ditandatanganinya kontrak.
Secara  umum,  itikad  baik  dapat diartikan  bahwa  masing-masing  pihak  dalam suatu  perjanjian  yang  akan  disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban  untuk memberikan keterangan  atau  informasi  yang selengkap-lengkapnya, yang dapat mempengaruhi  keputusan  pihak  yang  lain untuk  memasuki  perjanjian  atau  tidak,  baik keterangan  yang  demikian  itu  diminta  atau tidak.  Prinsip dan ketentuan tersebut berlaku pula  dalam  setiap  kontrak  asuransi.  Menurut prinsip  ini,  setiap  kontrak  asuransi  harus ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu perusahaan  asuransi  selaku  penanggung dan  pemegang  polis  selaku  tertanggung. Prinsip  tersebut  mencerminkan  hak  dan kewajiban masing-masing pihak.
Sebagai  refleksi  dari  prinsip  itikad baik  yang  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) KUHP  tersebut,  untuk  semua  kontrak asuransi  secara  khusus  diatur  pada  Pasal 251  KUHD  sebagai lexs  spesialis dari  itikad baik  berdasarkan  ketentuan  hukum  perdata. Tujuan  dari  Pasal  251  KUHD  adalah melindungi penanggung atau membebaskannya  dari  risiko  yang  tidak

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara adil diperalihkan kepadanya, sehingga  dalam  Pasal  ini  tidak  menjadi pertimbangan  apakah  pada  tertanggung terdapat
itikad jahat atau itikad
baik.Ketentuan Pasal 251 KUHD mempunyai arti  penting  setelah  terjadi  peristiwa  tidak pasti ( evenemen ) yang menimbulkan kerugian,  sehingga  menjadi  alasan  bagi penanggung  untuk  menghindarkan  diri  dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, bagi  tertanggung  yang  jujur  merupakan kekecewaan  karena  tidak  mendapat  ganti kerugian  dengan  alasan  asuransi  batal, padahal dia telah berusaha untuk mengadakan asuransi dengan maksud untuk menghindari  risiko.  Banyak  penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan  itikad  baik (breach  of  utmost good  faith) sehingga  klaim  asuransi  yang diajukan  ditolak  oleh  perusahaan  asuransi. Dalam  banyak  kasus,  seringkali  niat  baik tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan  dengan  klaim  asuransi  menjadi boomerang  karena  ternyata  tindakan  itu melanggar  ketentuan  kontrak.  Di  sisi  lain tertanggung  tidak  mengetahui  bahwa  niat baik  itu  ternyata  menjadi  tidak  baik,  yang pada  akhirnya  menjadi grey  area timbulnya konflik dari tuntutan ganti kerugian.
Itikad baik para pihak dalam
melakukan  perjanjian  harus  memperhatikan kepatutan. Setiap perjanjian harus didasarkan  pada pretium  iustum yang mengacu  kepada reason dan equity yang mensyaratkan  adanya  keseimbangan  antara kerugian  dan  keuntungan  bagi  kedua  belah pihak  dalam  perjanjian.  Hal  ini  sejalan dengan tujuan  hukum yang notabene berupaya  merealisasikan  keadilan.  Itikad
baik  tak  lain  menjadi  pedoman  bahwa  isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan.
Kontrak  atau  perjanjian  asuransi biasanya  dibuat  oleh  pihak  penanggung untuk  tertanggung  yang  pada  umumnya memiliki pengetahuan asuransi yang terbatas, yang membuat tertanggung menjadi pihak yang lemah. Faktor penentuan bagi  keabsahan  atau  keadilan  pertukaran pada  perjanjian  adalah  kesetaraan  para pihak. Keseimbangan dalam kontrak asuransi  bukan  dicari  dalam  situasi  dan kondisi  faktual  apakah  tujuan  perjanjian benar  seimbang  atau  tidak,  namun  lebih terfokus  pada  pertanyaan  apakah  perjanjian terbentuk  dalam  kondisi  yang  seimbang  dan atau  apakah  perjanjian  dari  segi  substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaannya dapat memunculkan kondisi ketidakseimbangan.
Itikad  baik  atau utmost  good  faith dalam  perjanjian  asuransi  sangat  penting karena  menyangkut  hak  dan  kewajiban tertanggung  serta  penanggung.  Itikad  baik menjadi  asas  yang  paling  penting  dalam hukum perjanjian. Untuk itu dalam perjanjian asuransi  juga  disebut  sebagai contract  of utmost  good  faith .  Itikad  baik  ini  biasanya dipasangkan  dengan fair  dealing .  Seperti yang  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  definisi itikad  baik  dalam  kenyataannya  sangat  sulit menemukan  pengertian  dan  definisi  yang jelas  tentang  itikad  baik.Hal  ini  dapat dipahami karena pengaturan hukum perjanjian  sangat  minim,  bahkan  di  negara- negara civil law yang memasukkan ketentuan itikad baik ke BW hanya mengatur sedikit saja.
Itikad  baik  atau utmost  good  faith merupakan suatu dasar pokok dan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepercayaan  yang  menjadi  landasan  setiap perjanjian  termasuk  perjanjian  asuransi,  dan pada dasarnya hukum tidak melindungi pihak yang  beritikad  buruk.  Sebagai  refleksi  dari asas  itikad  baik  yang  diatur  dalam  Pasal 1338 ayat (3) KUHP, untuk semua perjanjian asuransi  secara  khusus  diatur  pada  Pasal 251 KUHD.
Kasus  asuransi  yang  menyangkut mengenai  itikad  buruk  bisa  datang  baik  dari Perusahaan  Asuransi  maupun  dari  pihak pemegang polis, yang tujuannya sudah tentu demi  keuntungan  pribadi  semata.  Mengenai apa yang dimaksud dengan itikad buruk juga tidak  ada  Pasal-Pasal  yang  menyatakan untuk itu, itikad buruk yang dimaksud adalah kebalikan  dari  Prinsip Utmost  good  Faith
(Pasal 1338 KUH Perdata)
yang menekankan  pentingnya  prinsip  beritikad baik dalam setiap perjanjian.
Tidak  jarang  terjadi  suatu  kasus dimana pihak tertanggung tidak mendapatkan  ganti  rugi  dari  klaim  yang diajukannya.  Adapula  kasus  dimana  pihak tertanggung  melakukan  itikad  buruk  dalam melakukan  klaim,  misalnya  dengan  sengaja melakukan  pembakaran  atas  propertinya guna mendapatkan ganti rugi. Adapula kasus dimana  pihak  diluar  tertanggung  yang melakukan  itikad  buruk  misalnya  dengan melakukan pembunuhan terhadap tertanggung guna mendapatkan klaim asuransi  jiwa.  Disamping  itu  juga  terdapat kasus  dimana  pihak  asuransi  tidak  mau membayar klaim yang diajukan oleh pemegang  polis  dengan  alasan  telah  terjadi pemalsuan  ataupun  pemberian  keterangan yang  tidak  benar  di  dalam  polis.  Hal  seperti ini  yang  seringkali  terjadi  sehingga  masing- masing  pihak  menuduh  pihak  lain  telah
melakukan itikad buruk dengan tidak memenuhi prestasinya.
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal. Pada  umumnya  suatu  perjanjian  juga dinamakan  suatu  persetujuan,  oleh  karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Persetujuan atau perjanjian  secara  umum  diatur  oleh  Buku  III KUH  Perdata,  dimana  pengertian  perjanjian itu  diatur  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata yang mengatakan bahwa persetujuan adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  lain  atau  lebih.  Dalam  bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau kesanggupan  yang  diucapkan  atau  ditulis. Oleh  sebab  itu  perjanjian  akan  menerbitkan suatu  perikatan  antar  dua  orang  yang membuatnya.
Prinsip utmost  good  faith dalam perjanjian  asuransi  sangat  penting  karena menyangkut  hak  dan  kewajiban  tertanggung serta penanggung di lain pihak. Pada prinsip utmost  good  faith  tertanggung  pada  saat mengajukan form aplikasi penutupan asuransi berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting  yang  berkaitan  dengan  obyek  yang akan  diasuransikan  serta  tidak  berusaha dengan sengaja untuk mengambil keuntungan  dari  penanggung.  Dengan  kata lain tertanggung tidak
dengan meyembunyikan sesuatu yang dapat dikategorikan  sebagai  cacat  tersembunyi atau menutup-nutupi kelemahan dan kekurangan atas obyek yang

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dipertanggungkan, mengingat hal ini
berkaitan  erat  dengan  resiko,  penetapan pembayaran premi serta kewajiban penanggung  jika  terjadi  kerugian  yang diderita oleh tertanggung.
Hak  tertanggung  untuk  melakukan tuntutan  klaim  kepada  penanggung  adalah merupakan  salah  satu  hak  yang  utama, karena  inilah  yang  menjadi  tujuan  adanya perjanjian  asuransi  yaitu  mengalihkan  risiko kepada  penanggung  dan  ganti  rugi  yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung  tersebut  dijamin  oleh  polis. Namun  sebelum  penanggung  membayarkan klaim  yang  diajukan  oleh  tertanggung, terlebih dahulu tertanggung harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum  dalam  syarat-syarat  umum  polis yang menyatakan perusahaan berhak memintak  bukti-bukti  lain  yang  dianggap perlu  untuk  mendukung  melengkapi  bukti- bukti  sebagaimana  yang  tercantum  dalam polis  yang  bersangkutan.  Jika  kemudian berdasarkan  bukti-bukti  yang  cukup  lengkap diterima  oleh  penanggung  maka  keputusan tuntutan  klaim  dapat  diterima  atau  tidak (ditolak) terhadap pembayaran uang asuransi (klaim).
Terhadap tuntutan klaim yang ditolak oleh  penanggung  dikarenakan  didapat  bukti yang  sesuai  dengan  Pasal  251  KUHD  yang menyatakan  :  “Semua  pemberitahuan  yang keliru  atau  tidak  benar,  atau  semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung,  meskipun  dilakukannya  dengan itikad  baik,  yang  sifatnya  sedemikian  rupa, sehingga  perjanjian  itu  tidak  akan  diadakan, atau  tidak  diadakan  dengan  syarat-syarat yang  sama,  bila  penanggung  mengetahui
keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.
tertanggung sebelum menutup perjanjian  asuransi  diwajibkan  memberikan segala keterangan mengenai keadaan obyek yang  diasuransikan  kepada  penanggung. Dalam  konteks  asuransi  jiwa,  maka  obyek yang dimaksud adalah keadaan pribadi calon tertanggung.  Calon  tertanggung  dianggap mengetahui  bahwa  keputusan  penanggung tentang  diterima  atau  tidaknya  penutupan perjanjian asuransi tersebut bergantung pada keterangan  yang  diberikannya.  Apabila  hal tersebut  tidak  dilakukan  oleh  tertanggung akan  menimbulkan  persoalan  terkait  prinsip utmost good faith.
Pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith terjadi apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu :
1.  Pernyataan  atau  keterangan  yang  salah dari  tertanggung  tetapi  bukan  karena kesengajaan.
2.  Pernyataan  atau  keterangan  yang  salah yang dilakukan oleh tertanggung dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan.
3.  Tidak  mengungkapkan  fakta  atau  tidak menyampaikan  hal-hal  yang  diperlukan oleh penanggung, bukan karena kesengajaan, namun mungkin saja karena ketidaktahuan atau kelupaan.
4.  Menyembunyikan  keterangan  atau  fakta secara  sengaja  untuk  mendapatkan keuntungan dari perusahaan asuransi.
Kaitan  dengan  cacat  (kesehatan) tersembunyi  ,  maka  terdapat  beberapa kriteria untuk dikatakan sebagai pelanggaran prinsip utmost good faith , yaitu :
1.  Apabila  cacat  (kesehatan),  misalnya menderita  penyakit  jantung,  paru-paru, kanker, diketahui sejak awal oleh

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tertanggung atau pemegang polis namun tidak  disampaikan  secara  jujur  kepada penanggung, maka hal tersebut merupakan  pelanggaran  prinsip utmost good faith .
2.  Apabila  cacat  (kesehatan)  diketahui sejak awal oleh  tertanggung atau pemegang polis dan kemudian disampaikan secara jujur kepada penanggung  mengenai  fakta  tersebut namun  penanggung  tetap  menerima pengalihan resiko (dengan syarat tertentu),  maka  hal  tersebut  bukanlah termasuk  pelanggaran  prinsip utmost good faith .
3.  Apabila  tertanggung  atau  pemegang polis maupun penanggung tidak mengetahui bahwa
tertanggung mempunyai cacat  (kesehatan), dan
kemudian penanggung menerima pengalihan  resiko,  maka  hal  tersebut bukan  merupakan  pelanggaran  prinsip utmost good faith.
Berdasarkan Pasal 251 KUHD
tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap pemberitahuan  yang  keliru  atau  tidak  benar, menyembunyikan suatu keadaan menyebabkan  pertanggungan  tersebut batal. Hal  ini  menggambarkan  adanya  itikad  buruk dari  tertanggung.  Prinsip  ini  jika  dicermati juga sesuai dengan implementasi Pasal 1320 dan  1338  KUH  Perdata  ,  bahwa  perjanjian yang  dibuat  harus  berdasarkan  atas  dasar sebab  yang  halal  serta  persetujuan  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Apakah prinsip  ini  hanya  menjadi  kewajiban  dari tertanggung  (konsumen)  atau  juga  mengikat terhadap
pelaku
usaha (penanggung/lembaga asuransi).
Menyembunyikan
keterangan tentang  cacat  (kesehatan)  dirinya  melalui penyampaian  keterangan  yang  tidak  benar, sehingga  mengakibatkan  tindakan  tersebut merupakan pelanggaran  prinsip utmost good fait yang  dapat  mengakibatkan  persoalan hukum  terhadap  perjanjian  asuransi  yang telah dibuat dengan penanggung. Sebaliknya jika  fakta  mengenai  cacat  (kesehatan) tersebut  tidak  diketahui  oleh  tertanggung atau  pemegang  polis  atau  diketahui  oleh tertanggung/pemegang  polis  dan  kemudian disampaikan  dengan  sejujurnya  kepada penanggung,  maka  hal  tersebut  tidaklah termasuk  pelanggaran  prinsip utmost  good
faith . Dapat dikatakan bahwa
menyembunyikan  cacat  (kesehatan)  dirinya kepada  tertanggung  merupakan  bentuk penipuan  ( bedrog) bilamana  hal  tersebut dilakukan  dengan  sengaja  untuk  mencari keuntungan.

## IV. Kesimpulan.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  konsumen  pada  usaha asuransi  jiwa  di  Indonesia  yaitu  dengan prinsip utmost  good  faith dianut  di  dalam usaha  asuransi  jiwa,  yaitu  suatu  tindakan untuk  memberitahukan  semua  informasi secara  akurat  apa  yang  dimintakan  ataupun yang  tidak  dimintakan  perusahaan  asuransi mengenai  mengenai  sesuatu  yang  akan diasuransikan  atau  objek/kepentingan  yang dipertanggungkan.  Dalam  hal  ini,  perlu diperhatikan  bahwa  prinsip  ini  tidak  hanya berlaku  pada  pihak  tertanggung  melainkan juga pihak penanggung. Artinya si penanggung harus dengan jujur
menerangkan  dengan  jelas  segala  sesuatu

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan kepada pihak tertanggung.
Bentuk-bentuk itikad buruk dari perusahaan asuransi jiwa atas polis asuransi jiwa  terkait  dengan  kewajibannya  dalam menjalankan  usaha  asuransi  jiwa    adalah pihak  penanggung  seringkali  tidak  mau melakukan  pembayaran  terhadap  klaim asuransi  jiwa  dengan  mengkaitkan  pada Pasal  251  KUHD yang  pada  intinya perusahaan  asuransi  tidak  mau  melakukan pembayaran  atas  klaim  asuransi  jiwa  oleh karena  tertanggung  memberikan  informasi yang keliru atau tidak benar atau menyembunyikan  keadaan  yang  diketahui tertanggung
terkait dengan objek/kepentingan  yang  dipertanggungkan. Hal  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  yang tidak  baik  ataupun  demi  suatu  keuntungan. Sementara  pada  Pasal  1338  KUH  Perdata ditekankan  pentingnya  prinsip  beritikad  baik di dalam setiap perjanjian.
Adapun  bentuk  upaya  hukum  yang dilakukan  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen  atas  polis  asuransi  jiwa  di Indonesia
melalui (tiga) tahapan penyelesaian  sengketa  dan  pada  kasus  ini tidak  mengenal  upaya  banding  terhadap putusan pengadilan
negeri
yang memutuskan  keberatan  atas  putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  tapi langsung  dikasasi  ke  Mahkamah  Agung Tidak dikenal upaya hukum banding tersebut tidak  mengurangi  tahapan  penyelesaian sengketa konsumen yang sebelumnya diusahakan    penyelesaiannya  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Pada tahap  kasasi  kasus  ini  dimenangkan  oleh pihak konsumen pada usaha asuransi jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. Hasyimi, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
Ali,  Zainuddin, Metode  Penelitian  Hukum ,
Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Barkatulah , Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen, Unlam Press, Banjarmasin, 2018. Halim, Swady, Permasalahan Umum Nasabah  Asuransi, Lembaga  Studi
Pers  dan  Informasi,  Semarang,
2018.
Hartono , Sri  Rezeki, Reasuransi,  Kebutuhan Yang  Tidak  Dikesampingkan  Oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajiban  Terhadap  Tertanggung, Tinjauan Yuridis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017. Ibrahim,  Johnny, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2018. Khairandy,  Ridwan, Itikad  Baik  Dalam Kebebasan Berkontrak , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,  2013 Poejosoebroto,  Santoso, Beberapa  Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesai, Bharata, Jakarta, 2019 Prakoso,  Djoko  dan  I  Ketut  Murtika,  SH,
Hukum  Asuransi  Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2019.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono, Hukum  Asuransi Indonesia ,  PT,  Intermasa,  Bandung, 2017
Sastrawidjaja,  Man  Suparman  dan  Endang, Hukum  Asuransi  :  Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha perasuransian ,Alumni,
Bandung 2017.