## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN (POKMASLIPAS) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL KLIEN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS II MAGELANG
Ryan Setya Nugroho, Umar Anwar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : ryansetya.n06@gmail.com , umaranwar@poltekip.ac.id

## ABSTRAK
Pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat umum. Untuk itu agar setiap individu yang melakukan suatu tindak  pidana  perlu  dilakukan  suatu  penghukuman  berupa  sanksi  pidana.  Penghukuman merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Balai Pemasyarakatan ialah suatu pranata guna melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  disebutkan  bahwa pembinaan  dan  pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  meliputi  program bimbingan  kepribadian  dan  bimbingan  kemandirian.  Oleh  karena  itu,  pembimbing kemasyarakatan  sangat  berperan dalam  proses  pembinaan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan  yaitu  dengan  melakukan  penelitian kemasyarakatan,  assessment  resiko dan  kebutuhan  yang  berguna  untuk  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  melakukan pembinaan  dan  rehabilitasi  narkotika terhadap  Warga  Binaan  untuk  membantu  proses pembimbingan  kemandirian  klien  Pemasyarakatan.  Kelompok  masyarakat  peduli pemasyarakatan  merupakan  suatu  bentuk  upaya  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.  Reintegrasi sosial terjadi didasarkan kepada premis bahwa kejahatan ialah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum jika hanya dalam pemikirannya saja, tetapi harus ada tindakan atau kealpaan sehingga dapat disebut sebagai tindak kejahatan.
Kata Kunci : Pidana, Penghukuman, Pemasyarakatan, Pembinaan

## ABSTRACT
Crime is a punishment given to a person or group of people who commit a crime that has violated a legal provision that applies in the midst of the general public. For this reason, every  individual  who  commits  a  crime  needs  to  be  punished  in  the  form  of  criminal sanctions. Punishment is a form of action given to people who have committed a crime or have violated the law. Correctional Center is an institution to carry out the guidance of Correctional Clients. In Article 2 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it is stated  that  the  guidance  and  mentoring  of  Prisoners  includes  personality  guidance  and independence guidance programs. Therefore, community counselors play a very important role in the coaching process for inmates, namely by conducting community research, risk and  needs  assessments  that  are  useful  for  Correctional  Institutions  in  carrying  out guidance  and  narcotics  rehabilitation  for  Prisoners  to  assist  the  process  of  guiding  the independence of Correctional clients. Correctional care community groups are a form of
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
effort by involving the community in achieving the goals of the correctional system, namely social reintegration. Social reintegration occurs based on the premise that crime is an act committed intentionally. In this case, a person cannot be punished if only in his thoughts, but there must be an action or omission so that it can be called a crime.

## Keywords : Criminal, Punishment, Correctional, Guidance

## PENDAHULUAN
Pidana  atau  sering  disebut  dengan  istilah  hukuman,  pidana  sendiri  diberikan  kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau perilaku yang telah melanggar  suatu  ketentuan  hukum  yang  berlaku  ditengah-tengah  masyarakat  umum.  Untuk  itu agar  setiap  individu  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  perlu  dilakukan  suatu  penghukuman berupa sanksi pidana. Penghukuman atau Punishment merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan kepada orang  yang telah melakukan tindak pidana atau telah  melakukan pelanggaran terhadap  hukum.  Pemberian  hukuman  atau punishment ini  tentu  memiliki  tujuan  yakni  untuk memberikan  efek  jera  atau  pembinaan  bagi  mereka  yang  melanggar  hukum  agar  kelak  tidak mengulangi lagi tindakan yang melanggar hukum tersebut.
Reintegrasi sosial terjadi didasarkan kepada premis bahwa kejahatan ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum jika hanya dalam pemikirannya  saja,  tetapi  harus  terdapat  suatu  tindakan  atau  kealpaan  sehingga  dapat  disebut sebagai tindak kejahatan Hal tersebut didukung oleh pernyataan Sutherland yang mengungkapkan bahwa kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan banyak pihak.  Negara  beraksi  dengan  memberikan  hukuman  sebagai  upaya  untuk  mencegah  dan memberantas  setiap  pelaku  tindak  kejahatan.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  reintegrasi  sosial  bagi narapidana  atau  para  pelaku  tindak  kejahatan  tersebut.  Agar  dalam  pelaksanaan  program reintegrasi  sosial  narapidana  ditengah-tengah  masyarakat  dapat  berjalan  sesuai  dengan  prinsip pemasyarakatan,  narapidana  harus  mengikuti  berbagai  macam  program  pembinaan  didalam lembaga  pemasyarakatan  dan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  tidak  terlepas  dari  peran  petugas pemasyarakatan  itu  sendiri  dalam  mewujudkan  program  reintegrasi  narapidana.  Keterlibatan petugas  pemasyarakatan  dalam  mewujudkan  program  reintegrasi  sosial  narapidana  tentu mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  selain  memberikan  pembinaan,  pelatihan,  dan pengawasan, petugas pemasyarakatan dapat menjadi sebagai jembatan antara narapidana dengan masyarakat untuk memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat bahwa narapidana yang akan melakukan  reintegrasi  sosial  ditengah-tengah  masyarakat  sudah  melewati  berbagai  jenis pembinaan yang tentunya sebagai bekal bagi narapidana untuk dapat melanjutkan kehidupannya ditengah-tengah masyarakat kelak. Dari asumsi yang diberikan tersebut menggambarkan bahwa hubungan yang kuat antara pelaku tindak pidana atau narapidana dengan petugas pemasyarakatan sangatlah berkaitan erat dan jelas akan berpengaruh kepada keberhasilan pembinaan narapidana didalam  lembaga pemasyarakatan, dengan dasar  pemikiran bahwa jika petugas pemasyarakatan tidak memiliki  peran dalam mewujudkan program reintegrasi sosial narapidana maka tentu akan menyulitkan bagi narapidana untuk dapat kembali kedalam kehidupan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan dan tentunya juga stigma masyarakat terhadap narapidana akan selamanya buruk dilingkungan  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  peran  dari  petugas  pemasyarakatan  dalam mewujudkan  proses  reintegrasi  sosial  narapidana  jelas  sangat  penting.  Sehingga  ketika  dalam mewujudkan  program  reintegrasi  sosial  yang  dilakukan  oleh  petugas  pemasyarakatan  terhadap narapidana itu berhasil, maka akan menciptakan  nilai  yang positif tanpa adanya penolakan dari masyarakat  sehingga  narapidana  pun  dapat  menyesuaikan  diri  mereka  ditengah-tengah masyarakat.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam  pelaksanaan  program  reintegrasi  sosial  tidak  selalu  menunjukkan  suatu keberhasilan,hal  ini  dapat  dihubungkan  dengan  adanya  eks-narapidana  atau  mantan  narapidana yang  setelah  bebas  dari  lembaga  pemasyarakatan  mereka  berulah  lagi  atau  kembali  melakukan tindak  pidana  (residivis),berdasarkan  data  residivis  indonesia  tahun  2020  terdapat  35.044 narapidana  merupakan  residivis  atau  hanya  sekitar  12,96%  dari  jumlah  narapidana  yang  ada  di indonesia(Sutrisno,  2020).Sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa  kembalinya  seseorang melakukan  tindak  pidana  atau  kejahatan  (residivis)  tersebut  merupakan  akibat  dari  lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan kepada narapidana didalam lembaga pemasyarakatan, sehingga membuat seorang mantan narapidana tersebut kembali berulah dalam melakukan tindak kejahatan  dilingkungan  masyarakat  tersebut.  Oleh  karena  itu  disini  peran  dari  pembimbing kemasyarakatan dan juga pokmas lipas atau kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan harus berjalan  dengan  lancar  supaya  bisa  menjalankan  fungsi  dari  pemasyarakatan  yaitu  reintegrasi sosial narapidana.
Namun tak bisa di pungkiri bahwasanya stigma negative masyarakat terhadap narapidana atau  mantan  narapidana  sangat  kuat.  Pada  beberapa  kasus  sering  terjadi  penolakan  terhadap kehadiran  narapidana  atau  mantan  narapidana  dilingkungan  masyarakat.  Sebagai  contoh  kasus, seorang mantan narapidana yang menjadi tokoh dimasyarakat seperti rt, kepada dusun atau kepala desa  selalu  mendapat  berbagai  macam  respon  termasuk  salah  satunya  adalah  respon  penolakan dari masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan untuk di pilih terlepas dari seorang tersebut adalah seorang mantan narapidana.
Dengan melihat fakta yang ada didalam masyarakat, maka dapat ditemukan yang menjadi masalah dalam proses reintegrasi narapidana adalah selain dihadapkan kepada stigma dan labeling yang  diberikan  kepada  narapidana  oleh  masyarakat  adalah  narapidana  belum  siap  untuk melanjutkan  kehidupan  mereka  ditengah-tengah  masyarakat  dikarenakan  bekal  atau  pembinaan yang  diterima  didalam  lapas  ataupun  rutan  belum  cukup  untuk  melanjutkan  kehidupan  mereka ketika berada di tengah masyarakat.
Dengan melihat kepada tujuan dari  sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan  yang diberikan kepada narapidana adalah agar narapidana dapat mempersiapkan diri mereka agar kelak dapat  kembali  ketengah-tengah masyarakat.  Hal  ini  diperkuat  dengan adanya UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal  2 dan  pasal  3 Dari kedua pasal tersebut,  sudah cukup dalam penjelasan yang terkandung di dalamnya bahwa dalam pelaksanaan system pemasyarakatan perlu  adanya  pembinaan  yang  akan  berorientasi  kepada  reintegrasi  sosial  itu  sendiri.  Hal  ini merupakan  bentuk  dari  pelaksanaan  amanat  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Pemasyarakatan  tersebut  sehingga  dalam  pelaksanaan  reintegrasi  sosial  itu  dapat  dijalankan dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  peran  pembimbing  kemasyarakatan  dan  juga  pokmas  limas  atau kelompok  masyarakat  peduli  pemasyarakatan  dalam  mewujudkan  proses  reintegrasi  sosial narapidana mempunyai manfaat yang sangat besar sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu warga binaan menyadari kesalahannya, bisa diterima  dimasyarakat,  dan  juga  tidak  akan  mengulangi  tindak  pidana.  Dalam  keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas diharapkan dapat memberikan nilai-nilai positif yang terjalin antara warga binaan dengan pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas supaya dapat  membantu  menghilangkan  sigma  negatif  ataupun  labeling  yang  di  berikan  kepada narapidana yang ada di masyarakat. Penelitian ini berfokus kepada pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas dalam membantu mewujudkan dan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  anlisis. Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  membangun  suatu pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (makna yang berasal dari pengalaman
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pribadi individu dan bertujuan agar dapat membangun suatu teori atau pola pengetahuan tertentu), atau jika dilihat dari segi perspektif partisipatori (orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan)  atau  keduanya.  Sedangkan,  penelitian  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  yang memiliki  tujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu  hal  secara  sistematis,  akurat  dan  faktual  tentang fakta serta populasi  tertentu  atau menggambarkan bagaimana terjadinya  suatu  fenomena secara detail.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Peran  pembimbing  kemasyarakatan  dan  pokmas  dalam  mewujudkan  reintegrasi  sosial narapiidana. Proses reintegrasi untuk Klien kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dilakukan Warga Binaaannya yang sudah menghadapi 2/3 hukuman yang mencakup berbagai polanya dan tahap  bimbingannya  antar  pembimbingan  mentalnya,  sosialnya  dan,  keterampilan.  Dan  untuk pemeliharaan rasa keamanan dan kedamaian, agar hidup teratur. Bimbingan lain yang berkaitan merawat  kesehatanya  dan  seni  budaya,  dan  seluruh  aspek  kehidupannya  dalam  masyarakat berbentuk masyarakat kecil senada dengan lingkungan sosialnya diluar. program peran Kelompok Masyarakat peduli pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan dalam program renintegrasi narapidana  ini  untuk  memenuhi  pemenuhan  hidup  seperti  dalam  amanat  tujuan  sistem Pemasyarakatan  memenuhi  salah  satu  unsur  tujuan  pemasyarakatannya  itu  meneruskan kehidupannya nanti setelah bebas. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) merupakan  suatu  bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemasyarakatan  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  sistem  pemasyarakatan  yaitu  reintegrasi  sosial.  Adapun rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  peran  Pokmas  Lipas  dalam  proses pembimbingan klien pemasyarakatan serta apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  Pokmas  Lipas  dalam  proses  pembimbingan  klien pemasyarakatan  serta  apa  saja  hambatan  yang  dihadapi.  Kegunaan  penelitian  ini  yaitu  untuk menambah wawasan terkait proses pembimbingan klien pemasyarakatan yang melibatkan Pokmas Lipas serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan
Reintegrasi  sosial  merupakan  suatu  upaya  atau  proses  yang  dilakukan  untuk mengembalikan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  ke  masyarakat  setelah  mereka dinyatakan  melanggar  norma  dan  nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat.  Pasal  14  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  menyebutkan bahwa reintegrasi  sosial  juga bagian dari hak narapidana. Diberikannya  reintegrasi  sosial  kepada  narapidana  tentunya  memiliki  tujuan  yakni  untuk memberikan  kesempatan  kepada  narapidana  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  masyarakat yang kental akan nilai dan norma. Selain itu,  hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan  hidup,  kehidupan  dan  penghidupan  antara  narapidana  dengan  masyarakat  melalui beberapa  program  diantaranya  seperti  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Asimilasi.
Dari hasil observasi dengan metode wawancara yang telah dilakukan terhadap informan yang  terdiri  dari  petugas,  maka  dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  bahwa  dalam  mewujudkan program  reintegrasi  sosial  bagi  narapidana  klien  bapas  magelang  pembimbing  kemasyarakatan dan pokmas limas memiliki  peran  yang sangat  penting dalam mewujudkan program  reintegrasi sosial bagi narapidana klien bapas magelang dimulai dari seseorang ditetapkan sebagai narapidana dan  menjalani  pembinaan  di  lapas  hingga  pada  proses  pengusulan  dan  pelaksanaan  program reintegrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi  baik  itu juga Asimilasi Rumah.  Sementara untuk mengenai  persyaratan yang  harus  di  penuhi  dalam  proses  pengusulan  reintegrasi  sosial  harus  berdasarkan  dan  sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Bersyarat. Peraturan tersebut menjadi syarat yang mutlak untuk dipenuhi oleh warga binaan ketika dalam  proses  pengusulan  program  reintegrasi  sosial,  karena  ketika  narapidana  akan  kembali kedalam  masyarakat  tentunya  ia  harus  diberikan  pembimbingan  oleh  pembimbing kemasyarakatan.
Salah  satu  syarat  didalam  pengurusan  program  reintegrasi  sosial  narapidana  yaitu  surat jaminan keluarga baik itu berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan  Asimilasi.  Surat  jaminan  menjadi  salah  satu  syarat  dalam  pengurusan  pengusulan  program reintegrasi sosial bagi narapidana. Surat jaminan ini akan melibatkan keluarga dari narapidana dan keluarga tersebut dianggap sanggup menjamin narapidana tidak akan melakukan tindakan  yang dapat melanggar aturan selama di lingkungan masyarakat dan tidak akan melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini surat jaminan memiliki kaitan erat dengan peran dari  masyarakat  dalam  mendukung  dan  ikut  serta  dalam  mengawasi  narapidana  yang  sedang menjalani program reintegrasi sosial di lingkungan masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Peran Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan program Pokmas Lipas yaitu sebagai media penghubung antara mitra Pokmas Lipas dengan klien Pemasyarakatan. Peran Pokmas Lipas ialah  membuat  program  pelatihan  kemandirian  dan  melaksanakannya  untuk  dapat memberikan ilmu dan pengalaman kepada klien. Selain itu, Bapas dan Pokmas Lipas saling bersinergi dalam membuat program yang berdasarkan kesepakatan bersama sehingga seluruh elemen turut serta mengetahui dan ikut berperan dalam pelaksanaan program.
2. Optimalisasi  yang  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  magelang  dalam menjalankan  program  Pokmas  Lipas  yaitu  mencari  beberapa  mitra  kerja  yang  dapat  diajak bekerjasama  dan  membantu  proses  pembimbingan  kemandirian  bagi  para  klien  untuk mencapai  tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  dengan  menggunakan  strategi  manajemen peranan, dengan membuat kesepakatan bersama terkait program kerja sama yang dijalankan, kemudian  membagi  peranan  masing-masing  pihak  yang  terlibat.  Seperti  didalamnya merencanakan kegiatan, menjadwalkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan tiap tahunnya, perlimpahan  wewenang  dan  evaluasi  kegiatan.  Hal  itu  juga  dinilai  efektif  dilakukan  untuk dapat kondisi pandemi Covid-19.
3. Syarat  di  dalam  pengurusan  program  reintegrasi  sosial  narapidana  yaitu  surat  jaminan keluarga baik itu berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi.  Surat  jaminan  menjadi  salah  satu  syarat  dalam  pengurusan  pengusulan  program reintegrasi sosial bagi narapidana

## SARAN
1. Dari  hasil  kesimpulan  diatas,  Program  POKMAS  LIPAS  yang  dijalankan  oleh  Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Magelang  adapun  saran  yang  pertama  yaitu  semua  pembimbing kemasyarakatan harus semangat dan aktif dalam setiap kegiatan
2. Diperlukan  monitoring  rutin,  pada  awal  tengah  dan  akhir  pelaksanaan  pembimbingan  dan pengecekan  secara  rutin  di  rumah  klien,  sebagai  bagian  dari  pengawasan,  agar  apa  yang menjadi  tujuan  dari  diselenggarakannya  reintegrasi  sosial  narapidana  ini  dapat  tercapai dengan baik.
3. Dalam  pembuatan  surat  jaminan  ini  akan  harus  melibatkan  keluarga  dari  narapidana  dan keluarga tersebut yang dianggap sanggup menjamin narapidana serta tidak akan melakukan tindakan  yang  dapat  melanggar  aturan  selama  di  lingkungan  masyarakat  dan  tidak  akan melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bonta, J., Scott, T., Bourgon, G., & Consultant, P. (2008). Exploring the Black Box of Community Supervision. Journal of Offender Rehabilitation,
43(July), 248– 270. https://doi.org/10.1080/10509670802134085
Caplan, J. M. (2005). Parole System Anomie: Conflicting Models of Casework and Surveillance. Federal Probation, 70(3).
Cullen,  F.  T.,  Eck,  J.  E.,  &  Lowenkamp,  C.  T.  (2001).  Environmental  Corrections  —  A  New Paradigm for Effective Probation and Parole Supervision. Federal Probation, 66(2), 28–37.
Devall, K. E., Lanier, C., Hartmann, D. J., Williamson, S. H., & Askew, L. N. (2017). Intensive Supervision  Programs  and  Recidivism:  How  Michigan  Successfully  Targets  High-Risk Offenders. Prison Journal, 97(5), 585–608. https://doi.org/10.1177/0032885517728876.
Direktorat  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan  Pengentasan  Anak.  (2018).  Standar  Operasional Prosedur  Perlakuan  Anak  Di  Balai  Pemasyarakatan.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan.
Hamin,  Z.,  &  Abu,  R.  (2012).  The  Roles  and  Challenges  of  Parole  Officers  in  Reintegrating Prisoners into the Community under the Parole System. Procedia  - Social and Behavioral Sciences, 36(June 2011), 324–332. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.036.
Hamzah, A. (2016). KUHP dan KUHAP (10th ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Inciardi, J. A. (2000). Element of Criminal Justice (2nd ed.). New York: Oxford University Press, Inc.
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:  PAS-06.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembentukan  Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.
Muljowijono. (1999). Indonesia. In Adult Probation Profiles of Asia (p. 179). Tokyo: UNAFEI.
Paparozzi,  M.  A.  (2005).  An  Intensive  Supervision  Program  That  Worked:  Service  Delivery, Professional  Orientation,  and  Organizational  Supportiveness.  The  Prison  Journal,  85(4), 445–466.
Penelitian, B., & Pemasyarakatan, B. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung (Analysis on The Needs of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM, 13(15), 69– 84.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.