PERANAN “AHLI K3” DALAM MENDORONG EFEKTIFITAS PENGAWASAN K3 SANGAT PENTING DAN STRATEGIS
Generousdi (1) , Darman Dapersal Dinar (2)
(1) Staf Pengajar AKATEL Jambi PNSD Kopertis Wilayah X
(2) Staf Pengajar Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang,

## ABSTRAK :
Manajemen SDM salah satu fungsinya adalah memelihara Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari segi apapun, baik dalam melakukan pekerjaan rutin sehari-hari di tempat kerja, baik di kantor, di bengkel / laboratorium, di jalan umum maupun kegiatan pekerjaan di rumah tangga. Kecelakaan Kerja dapat di cegah dengan; perundang-undangan, standarisasi, pengawasan, penelitian bersifat teknik, riset medis, penelitian psikologis, penelitian secara statistik, pendidikan, penggairahan, asuransi dan usaha keselamatan pada tingkat perusahaan.

## ABSTRACT
Management of human reassures may function to keep safety and healthy working rules based an all aspects and all places. It can be applied for both business purpose like working in workshop, office, laboratory and other and for domestic purposes. Accident can be avoided by establishing required rules, standardization, supervision, research and other useful activities that focus on techniques, medical, psychological, statistic, education, motivation and insurance as well as efficiency regulation .
Keyworks: Accident Precautions

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional bidang ketenagakerjaan di Indoensia mempunyai banyak dimensi dan mempunyai sasaran yang komperehensip, antara lain mencakup pengembangan SDM, peningkatan produktifitas, daya saing tenaga kerja Indonesia dan upaya perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.
Salah satu aspek perlindungan tenaga kerja adalah melalui bidang keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang sering juga dikenal dan disebut dengan K3. Program K3 bertujuan untuk menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di suatu tempat kerja dalam keadaan aman dan selamat dari resiko kecelakaan yang mungkin dapat terjadi. Tetapi masih terlihat bahwa pelaksanaan K3 seringkali masih kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat perusahaan pada umumnya. Karena itu program perlindungan K3, perlu ditingkatkan perkembangannya, sebab pada era perdagangan bebas sekarang ini, K3 merupakan salah satu syarat yang mengikat.
Dalam rangka pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, peranan Ahli K3 umum maupun spesialis sebagai mitra kerja pemerintah seperti yang dimaksud undang-undang, memegang peranan penting dan strategis dalam kebijakan Depnakertrans, sebab salah satu kendala yang dihadapi selama ini adalah terbatasnya kuantitas dan
kualitas pegawai pengawas di lapangan dimana jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah tercacat berjumlah 1366 orang, khusus Spesialisasi K3 ada 336 orang.
Kekurangan pegawai pengawas tersebut diharapkan akan diisi peran dan fungsinya oleh Ahli K3 yang bertugas untuk mengisi jabatan sekretaris P2K3. Dari data yang ada tercatat bahwa dari jumlah perusahaan sekitar 170.000 perusahaan tercatat P2K3 yang terbentuk hampir 15.000 dan ada 1.400 orang Ahli K3 yang ditunjuk bekerja di berbagai perusahaan industri dan jasa inspeksi teknik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Ahli K3 yang menduduki jabatan Sekretaris P2K3 masih sekitar 10 %. Kondisi ini menurut kami merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan norma K3.
Disamping itu, mengingat pentingnya K3 ini kedepan maka dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dipertegas tentang pengaturan perlindungan K3 serta penerapan SMK3 di tiap perusahaan, maka semakin jelas bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk mengeksistensikan K3 benar-benar serius .
Tujuan utama penerapan K3 di tempat kerja adalah untuk menekan kerugian yang disebabkan oleh kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja sekecil mungkin, sekaligus mengupayakan peningkatan produktifitas seoptimal mungkin sebagai
dampak dari kondisi kerja yang aman dan sehat. Pada saat ini angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi, dari data yang dicatat sampai periode tahun 2002 yang lalu, kerugian yang disebabkan kasus kecelakaan kerja mencapai angka ± 500 juta jam kerja hilang atau setara dengan 75 juta hari kerja hilang atau bila dihitung dalam rupiah mencapai setara dengan 4 % PDB di Indonesia.
Kerugian tersebut harus kita upayakan pencegahannya secara sistematik, seperti melalui peraturan perundang-undangan, penerapan standarisasi, penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan, pengawasan yang konsisten dan bila perlu dengan Low Enforsment yang tegas.
Berbagai metode pendekatan tersebut akan lebih efektif peranannya apabila peran serta pihak terkait dapat dilibatkan, seperti peranan lembaga kerja sama Bipartite / P2K3 perusahaan, Lembaga kerjasama tripartite / DK3N dan DK3W serta lembaga-lembaga lain termasuk lembaga-lembaga pendidikan formal (PTN & PTS) dimana selama ini peranan pihak-pihak terkait tersebut telah cukup tinggi aktifitasnya, termasuk pendidikan kader K3 di PTN dan PTS setingkat D3, D4, S1 sampai S2, dan hal ini perlu kita hargai dan kita dukung peningkatannya.
Berbagai kebijakan dari pemerintah / Depnakertrans telah dikembangkan, antara lain dengan membentuk unit eselon I bidang pengawasan ketenagakerjaan, yang didalamnya termasuk bidang pengawasan K3. Dengan pengembangan semacam ini sudah barang tentu daya dorongnya diharapkan akan semakin besar, khususnya dalam penyelenggaraan koordinasi yang bersifat lintas sektoral. Upaya memasyarakatkan K3 terus kita galakkan melalui program Bulan K3 Nasional, yang gerakannya dilakukan mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, dengan melibatkan semua unsur di dalamnya, khususnya pihak perusahaan- perusahaan.
Peranan AHLI K3 merupakan asset penting dalam sistem pengawasan K3 di Indonesia, sebab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang- undang keselamatan kerja, AHLI K3 mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan membina K3 di perusahaan masing-masing. dan Perguruan Tinggi tempat saudara mengajarkan materi K3 Dikaitkan dengan era otonomi daerah, dimana sebagian Pemerintahan kabupaten/kota belum memiliki pegawai pengawas K3, maka AHLI K3 dapat lebih dilibatkan dalam pengembangan K3 ditingkat kabupaten/kota tersebut.
Kegiatan pembinaan K3 yang dilaksanakan sampai tahun 2002 ini, telah tercatat tingkat kinerja K3 kita sebagai-berikut :
Jumlah perusahaan yang telah diaudit Sistem Manajemen
K3 (SMK3)
sebanyak 308
perusahaan atau baru ± 0,2 persen dari jumlah perusahaan yang tercatat sekitar 170.000 perusahaan sedang jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan zerro accident sejak tahun 1987 sebanyak .595 perusahaan, atau sebesar ± 0,3 % dari perusahaan yang ada di Indonesia.
Kondisi seperti di atas dapat terjadi mungkin karena memang K3 belum dijadikan target utama oleh manajemen perusahaan atau dapat juga disebabkan karena tingkat kesadaran terhadap K3 masih sangat terbatas baik dari unsur pekerja maupun unsur pengusaha. Perlu juga dilihat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dalam waktu terakhir ini seperti kejadian tabrakan kereta api di Bojong Depok, terbakarnya prajurit marinir di Makassar atau kejadian yang lebih tragis lagi yaitu terbakarnya sebuah bis di Situbondo Jawa Timur yang mengakibatkan ± 54 orang pelajar meninggal karena terbakar akibat tidak berfungsinya atau tidak adanya pintu darurat dan kejadian yang cukup mengerikan baru terjadi di PT. Freeport Indonesia dimana 8 orang pekerja terkubur hidup-hidup akibat tertimbun tanah
Pengalaman menunjukkan bahwa setiap kecelakaan, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran dan sebagainya selalu mengakibatkan kerugian besar bukan hanya kepada pengusaha saja tetapi berakibat juga kepada pekerja dan masyarakat. Apabila dilakukan analisa secara mendalam maka kejadian- kejadian kecelakaan kerja tersebut pada umunya disebabkan karena tidak dijalankannya semua syarat- syarat K3 secara baik dan benar. Dengan demikian tantangan ke depan masih sangat besar dan menantang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Adapun Keahlian K3 tersebut terdiri dari :
 Ahli K3 Umum
 Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 Ahli K3 Pesawat Angkat (Crane)
 Ahli K3 Konstruksi
 Ahli K3 Kimia
 Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran
 Ahli Radiografi
 Inspektur Las (WI)
 Operator Pesawat Uap/ Crane/ Forklift/ Lift
 Petugas Kebakaran/Kimia
Untuk itu melalui kegiatan evaluasi penunjukan calon Ahli K3 yang dilaksanakan setiap tahun oleh Depnakertrans dan bagi yang telah berpredikat Ahli K3, diharapkan :
 Agar dapat meningkatkan peran dan fungsi P2K3 yang sekaligus dapat menerapkan standar K3
baik secara nasional maupun international dalam mendukung pelaksanaan K3,
 Memberi masukan ataupun membuat standar- standar K3 seperti standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, higiene perusahaan dan lingkungan kerja. Mengingat bahwa hingga saat ini masih sangat sedikitnya standar-standar
K3 secara nasional,
 Peranan Ahli K3 memegang kunci yang sangat penting dalam suatu perusahaan dalam upaya mendorong diterapkannya Sistem Manajemen K3,
 Menjadi motivator baik bagi diri sendiri/keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat dalam mengantisipasi
kemungkinan
terjadinya kecelakaan, peledakan, kebakaran maupun penyakit akibat kerja sehingga kita dapat berharap dan berusaha untuk tidak terjadi lagi kecelakaan kerja atau dapat terciptanya suatu tempat kerja atau lingkungan yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja .

## 2. KEBIJAKAN NASIONAL

## Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Dalam pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan & kedudukan yg penting sebagai pelaku & tujuan pembangunan
 Perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk menuju terwujudnya kesejahteraan pekerja
 Visi dan misi K3 sebagai salah satu aspek perlindungan pekerja di tempat kerja, merupakan program yang harus didukung aktif semua unsur terkait
 Pada era globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang ketat, kebebasan, demokratisasi dan mutu produk yang prima memerlukan stabilitas produksi yang didukung dengan penyelenggaraan K3 yang konsisten
 Secara universal maksud & tujuan utama dilaksanakannya pengawasan ketenagakerjaan adalah utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan
 Angka kecelakaan kerja yang cenderung meningkat
2.1 PRINSIP PENGAWASAN KETENAGA-
KERJAAN
 Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara
 Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan pekerja/buruh serta institusi lain seperti lembaga riset, perguruan tinggi
 Berorientasi pada pendekatan pencegahan
 Cakupan inspeksi bersifat universal & independen
Gambar 1. Akibat kecelakaan kerja
2.2 SISTEM PENGAWASAN KETENAGA- KERJAAN
 Personil
 rekruitment
 diklat
 penempatan
 Kelembagaan
 Operasional
 Pemasyarakatan Norma Ketenagakerjaan
 Penerapan Norma Ketenagakerjaan
 Pengembangan Norma Ketenagakerjaan
 Ketatalaksanaan
Gambar 2. Bengkel mesin bubut Lingkungan kerja yang tidak teratur merupakan sumber kecelakaan kerja
(Sumber PT. PINDAD Bandung)

## 2.3 KEBIJAKAN

## 2.3.1 VISI
Terwujudnya Masyarakat
Industri yang Sejahtera dan Berkeadilan

## 2.3.2 MISI
 Mewujudkan jaminan kepastian hukum
 Menjadikan Institusi Andalan
 Menciptakan ketenangan Bekerja & Berusaha

## 2.3.3 STRATEGI
 Pengembangan fungsi & kapasitas kerja organisasi
 Pemantapan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan
 Pengembangan Sistem & Budaya Kerja
 Pengembangan strategi & program dalam rangka penajaman penanganan substansi teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

## 2.3.4 KEBIJAKAN K3 NASIONAL UU No. 1
Tahun 1970
 Policy K3 Nasional pada Menakertrans RI
 Pendekatan Preventif
 Azas desentralisasi sektoral

## 2.3.5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI SEK- TORAL
 Pendelegasian kewenangan operasional kepada sektor lain
 Pertanggungan jawab kepada Menakertrans RI
 Peranan Ahli K3 dalam operasional sistem desentralisasi sektoral

## 2.3.6 KEBIJAKAN K3 PADA ERA OTODA

## Kewenangan Pemerintah Pusat
 Penetapan Kebijakan Nasional
 Standarisasi Teknis
 Akreditasi Kelembagaan
 Sertifikasi Kompetensi Personil
Gambar 3 : bengkel mesin gerinda Kecerobohan dapat berakibat fatal. Patuhilah peraturan
(Sumber PT. PINDAD Bandung)
3 3 . . K K E E S S E E H H A A T T A A N N K K E E R R J J A A

## Tujuan Kesehatan Kerja (ILO/WHO 1995)
 Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja;
 Pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja;
 Perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan;
 Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologis pekerja;
 Penyesuaian setiap orang
kepada
pekerjaannya.
Gambar 4. Bengkel pelat Gunakanlah alat pelindung diri (apd) sewaktu bekerja
(Sumber PT. PINDAD Bandung)

## Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja :
2.3Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
2.4Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
2.5Pembinaan dan pengawasan lingk. Kerja
2.6Pembinaan dan pengawasan sanitair
2.7Pembinaan dan pengawasan perlengkapan utk kesehatan tenaga kerja
2.8Pencegahan thd penyakit umum dan PAK
2.9P3K
2.10 Latihan petugas P3K
2.11 Perencanaan tempat kerja, APD, gizi dan penyelenggaraan makanan di tempat kerja
2.12 Rehabilitasi akibat kecelakaan dan PAK
2.13 Pembinaan thd tenaga kerja yang punya kelainan
2.14 Laporan berkala.

## Personel :
 Dokter :
 UU No. 1/ 1970 pasal 8
 Permennaker No. 01/1976 ttg Kewajiban
Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan;  Permennaker No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 Paramedis :
 Permennaker No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Tenaga Paramedis Perusahaan
 Ahli K3 :
 Permennaker No. 02/1992 ttg Tatacara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
 Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia :
 Kepmennaker No.
187/1999
ttg
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di
Tempat Kerja

## 4. PERMASALAHAN
 Tingkat Kecelakaan Kerja masih tinggi
 Kesadaran Pengusaha & Pekerja masih rendah
 Koordinasi Lintas Sektoral belum berjalan dengan baik
 Kualitas & kuantitas pegawai pengawas & ahli K3 masih terbatas
 Pelaksanaan K3 pada era Otoda masih belum berjalan baik
 Tantangan Globalisasi
Gambar 5. Bengkel cat Gunakanlah alat pelindung diri (apd) sewaktu bekerja
(Sumber PT. PINDAD Bandung)

## 5. PEMECAHAN MASALAH
 Menciptakan Tenaga K3 Profesional melalui kemitraan
 Meningkatkan Sosialisasi :
 Pembudayaan K3 di setiap tempat kerja
 Penyempurnaan peraturan per-uu-an K3
 Standar-standar teknis K3
 Sistem Manajemen K3
 Mendorong terciptanya nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja
 Meningkatkan pelaksanaan Bulan K3
 Membangun jaringan kerja K3 (Safety Net) baik Nasional maupun International
Gambar 6. Kebahagiaan Ingat, keluarga anda menunggu anda dengan senyuman
(Sumber PT. PINDAD Bandung)

## 6. PROGRAM STRATEGIS

## Mengoptimalisasi Pemberdayaan
 Ahli K3
 P2K3 Perusahaan
 Dewan K3 Nasional & Propinsi
 Perusahaan Jasa K3 & Inspeksi Teknis
 Asosiasi Profesi K3
 Perguruan Tinggi
 Lembaga terkait lainnya
 Mendorong penerapan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan yang wajib menerapkan
 Menggalakkan pelaksanaan Audit SMK3
 Menggalakkan
pelaksanaan
pencapaian program zero accident di perusahaan- perusahaan
 Melaksanakan pelatihan sertifikasi auditor SMK3
 Mendorong terbentuknya perusahaan jasa auditor SMK3
 Meningkatkan Operasionalisasi Pengawa-san K3
 Pemerintah melakukan pengawasan K3 lintas propinsi
 Propinsi melakukan pengawasan K3 lintas Kab/Kota
 Kab/Kota melakukan pengawasan K3 di persh- persh pada wilayahnya
 Memberdayakan lebih optimal terhadap Ahli K3, PJIT ataupun PJK3
 Membentuk sistem informasi K3 mulai dari Pusat sampai Perusahaan

## 7. KESIMPULAN
1. Pembudayaan K3 sebagai program strategis perlu didukung semua pihak
2. Peranan Ahli K3 dlm mendorong efektifitas pengawasan K3 sangat penting dan strategis
3. Optimalisasi peranan lembaga K3 dan sektor terkait agar dapat dicapai tingkat sinergi yang optimal
4. Dapat tersedianya kelengkapan pedoman teknis maupun standar-standar K3 baik nasional maupun international

## PUSTAKA
1. Bennet NB.Silalahi, Rumondang Silalahi , Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja , 1985
2. Darman Dapersal Dinar , Manajemen
Keselamatan Kerja , Politeknik Negeri Padang, 1997.
3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , Peraturan Umum Instalasi Listrik
(PUIL),1997.
4. PINDAD,PT (Persero), PT.PAL dan PT.Pupuk Kujang , Kumpulan Prosedur Peraturan Keselamatan Kerja .
5. Suma’mur.Pk,MSc,Dr Keselamatan Kerja & Pencegahan Kebakaran , 1995.
6. Tia Setiawan & harun , Keselamatan Kerja dan Tata Laksana Bengkel , 1980.
7. Yayasan Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja , Manajemen Keselamatan Kerja.

## Curriculum Vitae
Ir. Generousdi.; Staf Pengajar AKATEL Jambi PNSD Kopertis Wilayah X.
Ir. Darman Dapersal Dinar.; Staf Pengajar Teknik Mesin dan Teknik Telekomunikasi pada Politeknik Negeri Padang, Konsultan & Pengurus Asosiasi AHLI K3 Umum Perusahaan Swasta dan BUMN di Sumatera Barat serta sebagai Assesor Ikatan Ahli Teknik Ketenagakistrikan Indonesia (iatki) bidang pembangkitan.
Email: d_dapersal@polinpdg.ac.id