## Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pedesaan

## Oleh:
*) Yuli Rahmini Suci, S.E., M.M. **) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

## Abstrak
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Merupakan suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam memajuakan dan mensejahtrakan masyakat. Ini merupakan agenda pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi dan memeperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan keadilan diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal  dan  pelestarian  wirausaha  mandiri. Reformasi  Pemerintahan  di  Tingkat  wilayah Desa dibutuhkan kehandalan dalam menciptakan suatu kebijakan yang bisa menciptakan hal baru  untuk  mendukung  kebijakan  pusat  yaitu  menyejahtrakan  rakyat.  UMKM  merupakan solusi yang jitu dipersipakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk membuka lapangan kerja dan meyerap tenaga kerja. Kecerdasan intelektural dan kedewasaan seorang pemimpin Desa diharapkan  mampu  membangun    dan  mengembangkan  wilayah  Desa  melalui  program UMKM  yang  telah  digariskan  oleh  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan  dan menurunkan pengangguran atau penyerapan tenaga kerja.

## Kata Kunci: Pemerintah, Kebijakan, UMKM, dan Pemimpin

## Abstract
Development  of  Micro,  Small  and  Medium  It  is  an  activity  that  is  needed  in memajuakan  and  mensejahtrakan  society.  This  is  a  government  agenda  to  accelerate  the economic recovery  and  sustainable  development  foundation  memeperkuat  and  justice realized  through  the  development  of  a  democratic  economic  system  based  on  justice  with regard  to  the  utilization  of  human  resources  and  the  optimal  preservation  of  independent entrepreneurs. Government Reform in Village area required level of reliability in creating a policy that could create new things to support policies that center menyejahtrakan people. SMEs a workable solution prepared by the government in an effort to create jobs and absorb labor.  Intelektural  intelligence  and  maturity  of  a  village  leader  is  expected  to  build  and develop the Village area through MSME program which has been outlined by the government in alleviating poverty and reducing unemployment or employment.

## Keywords: Government, Policy, SMEs, and Leaders

## Pendahuluan
Setelah  melalui  berbagai  probelmatika  domestik  pasca  kemerdekaan,  pertumbuhan ekonomi indonesia baru melaju relatif cepat mulai tahun 1968. Pada kurun waktu 1968-1982 tercatat  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sekitara  7,65%  pertahun.  Pertumbuhan ekonomi  yang  relatif  tinggi  selama  kurun  waktu  tersebut  ternyata  belum  sepenuhnya membuat  kokoh  stabilitas  prekonomian  nasional.  Terjadinya  external  shocks  yang  dimulai dengan OPEC Oil Price Shock II di awal dekade 1980-an kurang lebih tepatnya pada tahun 1979 sampai 1980 menyebabkan rentan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kala itu masih ditopang  oleh  ekspor  migas  turun  menjadi  sekitar  4,5%  pertahun  pada  dekade  tersbut. Perekonomia  Indonesia  baru bisa pulih dari dampak negatif  goncangan atau shock minyak bumi mulai penghujung dekade 1980-an, dan mencatat rentan pertumbuhan ekonomi sekitar 7%  pertahun  selama  kurun  waktu  1989-1993.  Selanjutnya  pada  priode  1994-1996  tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingkat lagi menjadi 7,9% pertahun. Dinamika pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mendapatkan  ujian  hebat  pada  pertengahan  tahun  1997. Pondasi  ekonomi  Indonesia  yang  sudah  dibangun  sekian  tahun  lamanya  mengalami guncangan hebat  yaitu krisis ekonomi  yang diawali dengan krisis moneter. Krisis ini telah memporak-porandakan perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  terkontraksi  hingga  hanya  mencapai  angka pertumbuhan  sebesar  4,7%  pada  tahun  tersebut.  Kemudian  merosot  terjun  bebas hingga sekitar -13,1% pada tahun 1998, ini merupakan catatan terburuk dalam sejarah prekonomian di  Indoensia.  Krisis  ini  juga  berimbas  kepada  Indikator  makro  lainnya  seperti  inflasi  yang meningkat  hingga  mencapai  angka  78%.  Tingginya  inflasi  ini  menyebabkan  tingkat  harga terutama harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi. Situasi ini semakin memperparah kemiskinan yang pada masa sebelumnya nilainya tidak begitu berarti. Sementara itu, tingkat pengangguran juga meningkat signifikan akibat semakin minimnya lapangan pekerjaan dan PHK besar-besaran disektor industri besar nasional yang berhenti beroprasi karena tingginya biaya produksi akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau dalam hal ini mata Uang Dollar.
Secara  perlahan,  Indonesia  mulai  dari  keterpurukan  walaupun  masih  menyisahkan permasalah  ekonomi  yang  mendasar  yaitu  stagnasi  pertumbuhan  ekonomi  dimasa  pasca krisis. Pada tahun 1999 pertumbuhan Indonesia kembali berdenyut pada tingkat pertumbuhan positif  sebesar  0,79%  dan  terus  mengalami  peningkatan  lagi  pada  tahun-tahun
berikutnyan.Pada  Priode  1999  hingga  tahun  2003  rentan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia tercatat  sebesar  3,7%.  Selanjutnya  pada  priode  2004  hingga  2006  angka  pertumbuhan ekonomi Indoensia dengan rentan mencapai 5,4%. Namun secara umum, tren pertumbuhan ekonominya sebenarnya kembali seperti masa sebelum krisis.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  lambat  pulih  tersebut  diiringi  dengan  jumlah  penduduk miskin  yang  cenderung  meningkat.  Walaupun  laju  pertumbuhan  ekonomi  triwulan  2006 sudah  mencapai  6,1%,  namun  hal  tersebut  belum  secara  nyata  dapat  mengurangi  jumlah penduduk  miskin.  Teori  ekonomi  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi,  yang menunjukan  semakin  banyak  output  nasional,  mengindikasikan  semakin  banyaknya  orang yang  bekerja,  sehingga  akan  mengurangi  pengangguran  dan  tingkat  kemiskinan  akan menurun 2 .
Pada  saat  krisis  ekonomi  melanda  dan  pasca  krisis  pengembangan  industri mendapatkan tantangan semakin besar dengan semakin kuatnya gelombang globalisasi yang sulit dihadapi. Kebijakan Pemerintah tidak lagi mengandalkan ekspor migas setalah melihat bahwa saat krisis sektor ini terkena imbasnya. Disinilah peran penting yang dimaikan oleh UMKM dalam meningkatkan perekonomian Nasioanal karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja secara cukup signifikan.
Sektor  UMKM  memang  lebih  bersifat  padat  karya.  Peran  ini  tentu  saja  akan  sangat bernilai  strategis  manakala  masalah  ini  di  konfrontir  dengan  persoalan  besar  yang  tak kunjung dapat teratasi di atasi oleh pemerintah, yaitu penganguran dan kemiskinan.
Dengan  kata  lain  ada  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dengan serius  untuk mengembangkan sektor UMKM. Harapan dari pemerintah bahwa masalah mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan bisa terselesaikan walaupun tidak dalam jangka waktu singkat namun minimal bisa menurunkan hal tersebut dimasa mendatang.
Berdasarkan  gambaran  fenomena  diatas,  maka  timbul  satu  permasalah  yang  sangat selalu  sulit  dipecahkan  yang  mengakibatkan  siklus  timbul  tengelamnya  UMKM-UMKM diantarnaya kurang modal atau terbatasnya akses pembiyaan, kualitas Sumber Daya Manusia dan lemahnya manajeman  yang mengakibatkan tidak transparan, minimnya jaringan dalam pemasaran  produk,  dan  mentalitas  menghadapi  tantangan  dalam  berwiraswasta  atau Enterpenuer.
2 Hermanto  Siregar,  dan  Dwi  Wahyuniarti.DAMPAK  PERTUMBUHAN  EKONOMI TERHADAP  PENURUNAN  JUMLAH  PENDUDUK  MISKIN.ARTIKEL  EKONOMI LINGKUNGAN IPB,HAL:23-40, 2008
Melihat permasalahan  yang dihadapi UMKM perlu suatu solusi  yang jitu  yang harus diambil  oleh  Pemerintah  khusunya  Pemerintah  Desa  yang  menjadi  kepanjang  tangganan Pemerintah  Pusat  yang  harus  bergerak  cepat  untuk  dapat  melahirkan  program-program pembanguna  yang  dapat  menolong  UMKM  tersebut  dari  keterpurukan.  Sebab  UMKM hampir rata-rata berada di tingkat wilayah desa atau kelurahan.

## Data dan Fakta
Menurut  Badan  Pusat  Statistik(BPS)  kontibusi  UMKM  terhadap  PDRB  tampa  sektor migas  pada  tahun  2010  tercatat  mencapai  62,71%  dan  pada  tahun  2011  meningkat kontribusinya mencapai 63,89% 3 .
UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi Nasional, hal ini  terlihat  dari  kontribusinya  terhadap  PDB  Indonesia  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya.Perbandingan PDB menurut kelompok usaha pada tahun 2010 hingga 2011 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 1. Perbandingan Komposisi PDB Menurut Usaha pada
Tahun 2010-2011 Skala Usaha 2010 2011 Pertumbuhan(%) UMKM 433,245 444,453 +2,59%
Sumber :BPs dan Kementrian Koperasi&UKM (diolah)
Pada awal Tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor UMKM tercatat mencapai 80juta orang. ini merupaka suatu hal yang sangat baik disaat kondisi perekonomian dalam menghadapi permasalah penganguran dan kemiskinan. Disadari akan begitu besarnya peran  UMKM  dalam  perekonomian  Nasioanl,  maka  perlu  adanya  perhatian  khusus  guna mendorong  pengembangan  kemajuan  dan  peningkatan  UMKM.  Pendekatan  pemberdayaan usaha merupakan salah satu solusi  yang bisa diambil oleh pemerintah melalui aspek sosial budaya di masing-masing wilayah khususnya desa-desa di Indonesia, sebab UMKM biasanya berada di daerah pedasaan atau dekat dengan sumber daya dari masyarakat langsung 4 .
Berdasarkan  hal  tersebut  Pemerintah  memberi  perhatian  yang  sangat  besar  terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil  Dan Menengah  (UMKM). Tidak saja jumlah UMKM  di
3 Data BPS Indonesia dalam angka 2010-2011.
4 Bachtiar  Rifa'i.EFEKTIVITAS  PEMBERDAYAAN  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN MENENGAH(UMKM)KRUPUK  IKAN  DALAM  PROGRAM  PENGEMBANGAN LABSITE  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DESA  KEDUNG  REJO  KECAMATAN JABON KABUPATEN
SIDOARJO.Jurnal
Kebijakan dan
Manajemen Publik.Vol.1,No(1),Hal:130-136,2013.
Indonesia  mendominasi,  tetapi  juga  UMKM  dapat  lebih  bertahan  dari  terpaan    krisis global.Berbagai  inisiatif  selalu  diusahakan  oleh  pemerintah  melalui  pemerintah    melalui Kementerian  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  agar  semakin  banyak  individu mau  menekuni  dunia  wirausaha  dalam  bentuk  pendirian  UMKM.Perhatian  pemerintah terhadap  UMKM  yang  sangat  besar  merupakan  langkah  strategis  yang  tepat  dibutuhkan bangsa  Indonesia.  Keseriusan  kepedulian  pemerintah  terhadap  UMKM  dengan  program- program  untuk  menumbuh  kembangkan UMKM  di  Indonesia.  Meskipun  dukungan pemerintah  Indonesia  sangat  besar  untuk  menjadikan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah)  berhasil dan berkembang bukan berarti tanpa kendala.
Agenda  percepatan  pemulihan  ekonomi  dan  memeperkuat  landasan  pembangunan berkelanjutan  dan  keadilan  diwujudkan  melalui  pengembangan  sistem  ekonomi  kerakyatan berdasarkan keadilan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal  dan  pelestarian  wirausaha  mandiri.  Pembangunan  ekonomi  nasional  bukan  hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat adalah pelaku  utama  pembangunan  dan  pemerintah  punya  andil  besar  dalam  hal  untuk  dapat mengarahkan,  membimbing  dan  menciptakan  fasilitas  penunjang.  Semakin  sempitnya lapangan kerja merupakan penyelesaian yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena penduduk merupakan  aset  berharga  bagi  bangsa  dan  negara.  Pertumbuhan  masyarakat  visual  mandiri merupakan alternatif jitu untuk memecahnya 5 .

## Keunggulan UMKM
Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di  Indonesia  sangat  penting  karena karakteristik  utama  mereka  yang  membedakan  kelompok  usaha  ini  dengan  usaha  besar (UB),yakni sebagai berikut (Tambunan, 2012a):
Pertama,jumlah  perusahaan  sangat  banyak  (jauh  melebihi jumlah  UB),  terutama  dari kategori  usaha  mikro  (UMI)  dan  usaha  kecil  (UK).  Berbeda  dengan  UB  dan  UM(usaha menengah),  UMI  dan  UK  tersebar  di  seluruh  pelosok  perdesaan,  termasuk  di  wilayah- wilayah  yang  relatif  terisolasi.Oleh  karena  itu  kelompok  usaha  ini  yang  khusus  untuk
5 Endang  Purwanti.PENGARUH  KARAKTERISTIK  WIRAUSAHA,  MODAL  USAHA, STRATEGI  PEMASARAN  TERHADAP  PERKEMBANGAN  UMKM  DI  DESA DAYAAN DAN KALILONDO SALATIGA.(Jurnal Among Makarti.Vol.5.No(9).Hal:13-28, 2012).
ekonomi  perdesaan.Dengan  kata  lain,  kemajuan  pembangunan  ekonomi  perdesaan  sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya;
Kedua, karena sangat padat karya, yang berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja  yang sangat besar,pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan  pendapatan,  terutama  bagi  masyarakat  miskin.  Hal  ini  juga  yang  bisa menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di perdesaan,terutama di daerah-daerah  di  mana  sektor  pertanian  mengalami  stagnasi  atau  sudah  tidak  mampu  lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di perdesaan. Sesuai teori dari A. Lewis (suplai tenaga kerja tak terbatas), kondisi kelebihan tenaga kerja di perdesaan akan menciptakan  arus  manusia  terus  menerus  dari  perdesaan  ke  perkotaan.  Apabila  kegiatan- kegiatan  ekonomi  perkotaan  tidak  mampu  menyerap  pendatang-pendatang  tersebut,jumlah pengangguran  akan  meningkat,dan  akan  muncul  banyak  masalah  sosial  terkaitnya  di perkotaan.Oleh  sebab  itu,  kegiatan-kegiatan  nonpertanian  di  perdesaan,  terutama industri,selalu  diharapkan  bisa  berfungsi  sebagai  sumber  penyerapan  kelebihan  penawaran tenaga  kerja  ke  sektor  pertanian,  sehingga  bisa  membatasi  arus  migrasi  ke  perkotaan;dan dalam hal ini, UMKM di perdesaan dapat memainkan suatu peran krusial;
Ketiga,tidak  hanya  mayoritas  dari  UMKM,terutama  UMI,  berlokasi  di perdesaan,namun  kegiatan-kegiatan  produksi  dari  kelompok  usaha  ini  juga  pada  umumnya berbasis  pertanian.  Oleh  karena  itu,  upayaupaya  pemerintah  mendukung  UMKM  sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian;
Keempat,UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan  teknologi-teknologi  canggih  yang  umum  dipakai  oleh  perusahaanperusahaan modern/UB)  terhadap  proporsi-proporsi  dari  faktor-faktor  produksi  dan  kondisi  lokal  yang ada  di  Indonesia,  yakni  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  tenaga  kerja  berpendidikan  rendah yang  berlimpah  (walaupun  jumlahnya  bervariasi  menurut  negara  atau  wilayah  didalam sebuah  negara,  tetapi  modal  serta  sumber  daya  manusia  (SDM),  atau  tenaga  kerja berpendidikan tinggi) yang sangat terbatas;
Kelima, banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/98 yang dikenal dengan krisis  keuangan  Asia.  Oleh  sebab  itu,  kelompok  usaha  ini  dianggap  sebagai  perusahaan-
perusahaan  yang  memiliki  fungsi  sebagai  basis  bagi  perkembangan  usaha  lebih  besar. Misalnya UMI bisa menjadi landasan bagi pengembangan UK,sedangkan UK bagi UM, dan UM bagi UB;
Keenam,  walaupun  pada  umumnya  masyarakat  perdesaan  miskin,  banyak  bukti  yang menunjukkan  bahwa  orang-orang  desa  yang  miskin  bisa  menabung,  dan  mereka  mau mengambil  risiko  dengan  melakukan  investasi.  Dalam  hal  ini,  UMKM  bisa  menjadi  suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi diperdesaan; sementara, pada waktu yang sama, kelompok  usaha  ini  dapat  berfungsi  sebagai  tempat  pengujian  dan  peningkatan kemampuan berwirausaha dari orangorang desa;
Ketujuh,  masih  berkaitan  dengan  butir  6,  terbukti  bahwa  pada  umumnya pengusahapengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau  dari  pemberipemberi  kredit  informal,  pedagang  atau  pengumpul,  pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen. Oleh karena itu,kelompok usaha  ini  dapat  memainkan  suatu  peran  penting  lainnya,  yaitu  sebagai  suatu  alat  untuk mengalokasikan  tabungan-tabungan  perdesaan,  yang  kalau  tidak,  akan  digunakan  untuk maksudmaksud yang tidak produktif. Dengan kata lain, jika kegiatan-kegiatan produktif tidak ada  di  perdesaan,  keluarga-keluarga  perdesaan  yang  memiliki  uang  lebih  akan menyimpannya  di  dalam  rumah  yang  tentu  tidak  akan  menghasilkan  nilai  tambah  dalam bentuk  penghasilan  dari  bunga  tabungan,  karena  di  banyak  desa  belum  ada  bank,  atau menggunakannya  untuk  tujuantujuan  konsumtif  seperti  beli  tanah,  mobil  atau  rumah,  atau barang-barang konsumsi mewah lainnya yang sering dilihat oleh warga desa sebagai sesuatu yang prestise;
Kedelapan,  walupun  banyak  barang  yang  diproduksi  oleh  UMKM  juga  untuk masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terahir ini proposinya lebih kecil), terbukti secara  umum  bahwa  pasar  utama  bagi  UMKM  adalah  untuk  barang-barang  konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, meubel dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari  almunium  dan  plastik.Barang-barang  ini  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Namun demikian, banyak juga UMKM yang membuat barang-barang non-konsumsi seperti peralatan-peralatan produksi,berbagai macam mesin  sederhana  dan/atau  komponen-komponennya,  bahan-bahan  bangunan,  dan  barang-
barang  setengah  jadi  lainnya  untuk  kebutuhan  kegiatankegiatan  di  banyak sektor  seperti industri,konstruksi,pertanian, perdagangan,pariwisata, dan transportasi;
Kesembilan,  sebagai  bagian  dari  dinamikanya,  banyak  juga  UMKM  (khususnya  UK dan  UM)  yang  mampu  meningkatkan  produktivitasnya  melalui  investasi  dan  perubahan teknologi;walaupun  negara  berbeda  mungkin  punya  pengalaman  berbeda  dalam  hal ini,tergantung pada banyak faktor. Faktorfaktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya; akses ke faktor- faktor  penentu produktivitas  paling  penting,  khususnya  modal,  teknologi  atau  pengetahuan dan  SDM;  dan  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  mendukung  keterkaitan-keterkaitan produksi  antara  UMKM  dan  UB,  termasuk  dengan  perusahaan-perusahaan  asing/berbasis penanaman modal asing);dan
Kesepuluh,  seperti  sering  dikatakan  di  dalam  literatur,satu  keunggulan  dari  UMKM adalah  terhadap  pesaingnya  (UB).  UMKM  sangat  baik  dan  dapat  berkamuplase  dalam menghadapi  kondisi  apapun,  teruji  pada  saat  keadaan  krisi  ekonomi  finansial  melanda  di seluruh  dunia  termasuk  Indonesai.  Kelompok  usaha  ini  sangat  stabil  menghadapi  keadaan global tersebut, di lain pihak atau di sektor industri yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi  pasar  yang  cepat  sulit  bertahan  dan  akhirnya  gulung  tikar  saat  krisis ekonomi 1997/98, namun UMKM dapat bertahan dan meraih keuntungan dari hal tersebut 6 .

## Kelemahan yang Dihadapi Oleh UMKM
Mengulang  kembali  bahwa  UMKM  adalah  salah  satu  penyumbang  pertumbuhan ekonomi  nasional  yang  tercermin  dalam  peningkatan  Produk  Domestik Bruto  (PDB) merupakan peran dari Usaha Kecil dan Menengah. Grafik pertumbuhan dapat diamati melalui data  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  dengan  perkembangan  pada Tahun  1997  tercatat  sebesar  62,71  persen  dan  pada  Tahun  2002  kontribusinya  meningkat menjadi 63,89 persen.
Pada Tahun 2002 tercatat sebanyak 38,7 juta dan pada Tahun 2004 sebanyak 42,4 juta unit  usaha.  Peningkatan  jumlah  unit  usaha  ini  juga  diikuti  dengan  kenaikan  jumlah  tenaga kerja disektor UMKM. Pada Tahun 2004 jumlah pekerja di sektor UMKM tercatat hampir 80 juta orang, dari jumlah tersebut sebanyak 70,3 juta diantaranya bekerja disektor usaha kecil
6 Tulus  Tambunan.DAMPAK  DARI  KEBIJAKAN"SATU  PERSEN"PAJAK  PADA UMKM.Jurnal Vol.8.Hal:1-20.2013
dan sisanya disektor usaha menengah. Kendati demikian, kondisi UMKM tetap rawan karena keterbatasan  akses  terhadap  dunia  perbankkan,  pasar  bebas  yang  mulai  dibuka,serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor usaha kecil.

## Kelemahan Faktor Internal
Tidak  berkembangnya  UMKM  disebabkan  oleh  minimnya  modal,  inovasi  teknologi, sumber  daya  yang  handal  dan  Minimnya    Jaringan  bisnis  yang  dibangun.  Penjabaranya adalah sebagai berikut;

## 1) Minimnya modal
Keberadaan capital (modal)  merupakan  fakor  utama  dalam  pengembangan  usaha.
Minimnya modal yang dimiliki oleh UMKM berdampak pada sulitnya mengembankan usaha  yang  berkelanjutan.  Pada  umumnya UMKM  dimiliki  oleh  perorangan  atau perusahaan tertutup. Modal yang diandalkan adalah milik pribadi dengan jumlah yang terbatas,sedangkan  kalaupun  ada  tambahan  dana  investasi  berasal  dari  kredit perbankkan atau lembaga keuangan.
Namun,  pada  kenyataanya  untuk  memproleh  tambahan  modal  meluli  kredit  dunia perbankkan harus memiliki jaminan dan angapan dimasyarakat proses yang lalui sangat berbelit-belit. Urusan yang panjang tersbut mengakibatkan UMKM mengurungkan niat untuk  melakukan  kredit  dana  pinjaman.  Akhirnya,  Solusi  yang  dilakukan  oleh  UKM untuk mencari pinjaman kredit modal melalui lembaga non formal atau rentenir dengan bunga  yang  sangat  tinggi.  Inilah  yang  akhirnya  mematikan  usaha  UMKM  untuk berkembang.
2) Inovasi teknologi
Kelemahan  UMKM  selanjutnya  adalah  minimnya  varian  produk  yang  dihasilkan dimiliki.  Kejenuhan  pasar  terhadap  produk  yang  ditawarkan  oleh  UKM  adalah  jenis varian produk yang tidak beragam, inovasi dan teknologi yang ketinggalan. Disinilah akhirnya UMKM akan mati usahanya tidak berkembang.
3) Sumber daya manusia yang handal
Sebagian  besar  usaha  kecil  tumbuh secara  tradisional  dan  merupakan  usaha  keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun  pengetahuan  dan  keterampilannya  sangat  berpengaruh terhadap  manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping  itu  dengan  keterbatasan  SDM-nya,  unit  usaha  tersebut  relatif  sulit  untuk
mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya .
4) Minimnya  Jaringan bisnis yang dibangun
Jaringan  bisnis  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  memasarkan  produk.
Keterbatasan komunikasi dalam kegiatan bisnis berakitbat kepada minimnya jaringan bisnis  yang  bisa  dibangun.  Maka  produk  UMKM  akan  sulit  masuk  kepasar  dan berasaing  dengan  produk-produk  impor  yang  memiliki  jaringan  bisnis  yang  luas. Memang pada umumnya UKM dibagun dari unit usaha keluarga, mempunyai jaringan bisnis  yang  sangat  terbatas  dan  kemampuan  menganalisis  peluang  pasar  yang  sangat rendah. Akhirnya yang terjadi produk yang dihasilkan dalam jumlah sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Solusinya adalah mengusai pasar dengan memperbanya relasi atau membuka lebar-lebar pintu untuk hubungan jaringan bisnis.

## Kelemahan Faktor Eksternal
Kelemahan faktor ini bisa dilihar dari beberapa indikator yang terjadi diantaranya;
1. Pemberlakuan perdagangan bebas
Penetapan perdaganan bebas meluli AFTA yang berjalan di wilayah Asia Tenggara dan telah  menjalar di  wilayah  Asia  lainnya  secara  tidak  langsung  memaksa  UKM  untuk mampu  hidup  dan  bertahan  dari  gembang  terjangan  produk-produk  kompetitor  yang masuk dari wilayah manapun. Kualifikasi produk penetapan standar produk mau tidak mau harus diterapkan oleh UMKM agar produknya bisa bertahan dan bersaing di pasar. Mulai  dari  pemberlakuan  efisiensi&efektifitas  produksi,serta  menghasilkan  produk dengan  sertifikat  yang  ditetapkan  oleh  global  yaitu  ISO  dan  memperhatikan  isu  Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari tenaga kerja. Sebab isu HAM ini sering dipergunakan untuk menganjal produk UMKM agar mampu bersaing dikancah global.
2) Terbatasnya akses market
Penekanan  dari  poin  diatas  bahwa  memang  akses market akan  menyebabkan  produk yang  dihasilkan  secara  kompetitif  baik  di  pasar  domestik  dan  global    tidak  mampu bersaing.  Bersaing  dalam  pasar  bebas  UMKM  sulit  mengembangkan  sayap  untuk  bisa berkompetitif. Sedangkan sudah kita rasakan AFTA ada didepan mata tahun 2003 sudah terjadi.  Tahun  2020  APEC  dan  AFTA  akan  berimplikasi  luas  terhadap  dunia  usaha khususnya UMKM untuk dapat bersaing berdagang secara bebas.

## 3) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Ketersedian sarana dan prasarana usahan merupakan  salah satu pendukun UKM untuk dapat  berkompetitif.  Jika  terjadi  kesulitan  dalam  mendapatkan  sarana  dan  prasarana berkaitan  dengan  kemajuan  dunia  informasi  produk  yang  ditawarkan  pasti  mengalami ketinggalan dengan pesaing. yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,  menyebabkan  sarana  dan  prasarana  yang  mereka  miliki  juga  tidak  cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan 7 .

## Peran UMKM Bagi Perubahan
Peran  UMKM  dalam  pembangunan  baik  ditingkat  basis  atau  wilayah  desa/kelurahan hingga  Nasional  dapat  di  lihat  dari  beberapa  indikator.  Pertama,  keterlibatan  UMKM terhadap  pembentukan  pendapatan  per  kapita.  Kedua,  keterlibatan  UMKM  dalam pembentukan  PDRB.  Ketiga,  keterlibatan  UMKM  dalam  pembentukan  pertumbuhan ekonomi  daerah  (growth).  Dalam  kaitan  ini  dari  sisi  permintaan  (demand-side  effect) peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi dapat memunculkan dampak  positif  dan  negatif  (positive-negative  demand-side  effect)  terhadap  perkembangan UMKM.
Dampak  positifnya  dengan  keberadaan  UMKM  adalah  peningkatan  pendapatan perkapita  dan  PDRB  masyarakat,  maka  permintaan  terhadap  produk-produk  UMKM  akan meningkat. Peningkatan permintaan ini akan membuka kesempatan kerja dan peluang untuk membuka/menambah usaha kecil baru. Pengaruh positif ini juga bisa dirasakan oleh UMKM yang  bisa  memenuhi  perubahan  selera  kebutuhan  konsumen  kearah  mengkonsumsi  produk yang  lebih sophisticated sebagai  akibat  meningkatnya  pendapatan  masyarakat.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  peran  UMKM  dalam  pembangunan  mengikuti Tesis  Flexible Specialization .
Sedangkan,  dampak  negatifnya  kenyataan  menunjukkan  bahwa  UMKM  adalah industri yang hanya mampu membuat produk yang bersifat inferior. Sementara masyarakat dengan pendapatan tinggi lebih menyukai produk-produk yang lebih sophisticated yang biasa dihasilkan  oleh  usaha  menengah/besar.  Dengan  demikian  jika  UMKM  tidak  bisa
7 Hafsah,  Mohammad  Jafar.2004.Upaya  Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM).Artikel
Infokap.NOmor 25 Tahun XX
(http://www.jurnal.smecda.com/index.php/infokop/article/view/60/57)  (di  unduh  16  Nov 2016)
menghasilkan  produk  yang  lebih sophisticated maka  akan  kalah  bersaing  dengan  usaha menengah/besar.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  peran  UMKM  dalam  pembangunan mengikuti  Teori  Klasik.  Sebaliknya  dari  sisi  penawaran  ( supply-side  effect )  peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi juga dapat memunculkan dampak positif dan negatif ( positive-negative supply-side effect ) terhadap perkembangan UMKM.
Dampak  positifnya,  seperti  jika  pendapatan  perkapita  masyarakat,  misalnya  di  sektor pertanian meningkat yang mencerminkan produktifitas tenaga kerja di sektor tersebut tinggi, maka suplai tenaga kerja sektor industri kecil akan meningkat. Kondisi ini bisa terjadi karena dengan  pendapatan  yang  tinggi  di  sektor  pertanian  maka  petani  dapat  mengurangi  sedikit waktu mereka bertani, tanpa merugikan jumlah pendapatan mereka secara berarti, dan oleh karena  itu  mereka  memiliki  waktu  untuk  berproduksi  di  sektor  industri  kecil  baik  sebagai tenaga kerja atau membuka usaha kecil sendiri. Ini artinya, bahwa petani denagn penghasilan tinggi memiliki kesempatan (waktu dan investasi) untuk melakukan kegiatan di luar pertanian dengan membuka usaha kecil sendiri. Dengan demikian terjadi penawaran tenaga kerja dan wira usaha untuk membuka usaha kecil baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan mengikuti Tesis Flexible Speciali-zation.
Dampak  negatifnya  adalah  jika  pendapatan  perkapita  masyarakat  di  sektor  pertanian atau di industri menengah/besar tersebut tinggi, yang merefleksikan terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik di sektor tersebut, maka suplai tenaga dan wira usaha ke sektor industri kecil  akan  berkurang.  Atau  banyak  pekerja  dan  pengusaha  berpindah  profesi  ke  sektor pertanian dan industri menengah/besar.Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan mengikuti Teori Klasik 8 .

## Peraturan Pemerintah Mendukung Perkembangan UMKM
Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  ini  membuka  peluang  bagi  UMKM  agar  bisa berkembang.      Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah,  kewenangan daerah  mempunyai  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  masyarakat  setempat.Namun, kenyataan yang terjadi UMKM mengalami kondisi buruk dengan tingginya pajak-pajak yang dibebankan  dan  aturan  yang  bukan  mempermudah  tetapi  mempersulit  perkembangan
8 Ahmad  Rifa'i.PERAN  UMKM  DALAM  PEMBANGUNAN  DAERAH:FAKTA  DI PROVINSI LAMPUNG.Jurnal
Ilmu
Administrasi
Publik dan Pembangunan,Vol.1,No(2),Hal:133-143,2010
UMKM. Dengan  hal  akan  membahayakan  bagi  keberlangsungan  kondisi  UMKM menurunnya daya saing dan minimnya modal pendukung 9 .
Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII di Istana Kepresidenan, Jakarta. Isi paket kebijakan tersebut adalah mempermudah sektor usaha dalam memperoleh  pinjaman  modal  pembankkan  dan  mempercepat  urusan  penerbitan  sertifikat tanah,  ini  merupakan  salah  satu  dukungan  dalam  bentuk  kebijakan  untuk  mengembangkan UMKM.  Inilah  strategi  kebijakan  ekonomi  menurut  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Darmin  Nasution,  merupakan  fokus  utama  dalam  memicu  kontraksi perekonomian baik secara makro dan mikro 10 .
Definisi kebijakan paket VII ini adalah mempermudah kredit modal usaha bagi sektor UMKM  untuk  mendapat  kucuran  bantuan  dari  sektor  perbankkan.  Harapanya  pergerakan ekonomi tidak hanya berkutat pada sektor industri bersekala besar saja namun ada celah yang bisa  diisi  oleh  sektor  usaha  rumah  tangga  atau  UMKM.  Ini  merupakan  merupakan  angin segar  bagi  tumbuh  kembangnya  UMKM  yang  tidak  menjadi  “anak  tiri”  lagi  dalam pembiayaan ekonomi nasional.
Searah dengan  kebijakan  tersebut,  pemerintah  juga  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  untuk  dapat  mengurus  setifikat  tanah  agar  dapat  dipergunakan  untuk pengembangan  usaha.  Kebutuhan  dalam  pengurusan  sertifiakt  tanah  diluar  kawasan konservasi  dan  hutan  lindung  mencapai  90.663.503  bidang,  dimana  yang  telah  bersetifikat baru  mencapai  35.789.766  bidang  atau  sekitar  40%  dan  sisanya  60%  belum  bersertifiat menurut data Menko Prekonomia. Ini merupakan gambaran bahwa jika aset tersebut segara disertifikat maka akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Kedua  indikator  rencana  kebijan  ini  bersinegri  untuk  mendorong  reformasi  struktur ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal dan sektor perbankkan dalam hal ini diwakili  oleh  BI  pemegang  kebijakan  moneter  bersama  melakukan  koordinasi  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Namun, secara implisit masyarakat didorong untuk  berperan  menciptakan  UMKM  baru  agar  kontraksi  ekonomi  bergerak  khususnya diwilayah pedasaan/kelurahan yang merupakan basis keberadaan usaha tersebut 11 .
9 Undang-undang No. 22 Tahun 1999
10 http://www.kemenkeu.go.id/kebijakanekonomi7 (di unduh 10 Nov 2016)
11 Kementrian  Kopterasi  Dan  Usaha  KEcil  dan  Menengah Republik  Indonesia (http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/) (di unduh  16  Nov 2016)
Undang-Undang No.20 Tahun 2008 yang telah disahkan oleh pemerintah menyatakan pengembangan UMKM meliputi memperluas iklan usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM, meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM,meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan citra UMKM dan mengembangkan sinergi peran serta masyarakat dan stake holder dalam pemberdayaan UMKM 12 .
Upaya meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha kecil menengah dalam  perekonomian  nasional,  maka  pemberdayaan  tersebut  perlu  dilakasanakan  oleh pemerintah,  pemerintah  dunia,  dunia  usaha  dan  masyarakat  secara  menyeluruh.Untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas  kerja  usaha  mikro  kecil  dan menengah (UMKM) 13 .Pemerintah di Tingakat wilayah Pedasaan harus memegang peranan penting  dalam  menghidupakan  UMKM  dan  harus  memberikan  motivasi  yang  tidak  henti- henti demi mengkontraksi ekonomi secara keseluruhan untuk bisa menjadikan keadaan lebih sejahtra kedepanya.

## Desa Wilayah Basis UMKM
Perkataan desa berasal dari perkataan “sankrit” yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa hanya dipakai didaerah Jawa,Madura, dan Bali. Sementara didaerah Sumatra  Selatan  disebut  dengan  Dusun.  Di  Maluku,  perkataan  desa  disebut  dengan  istilah Dusun “dati”. Di Acah disebut “Gampong” dan Meunasah buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, Daerah hukum setingkat dengan desa diberi nama Kotauta atau huta dan lainnya.  Desa  atau  sebut-sebutan  lain  yang  sangat  beragram  di  Indonesia,  pada  awalnya merupakan organisasi komunitas yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk,  dan  memiliki  adat-istiadat  untuk  mengelola  wilayahanya  sendiri.  Inilah  yang disebut dengan self governing communiti 14 .
Sebutan  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  baru  dikenal  pada  masa  koloniel Belanda.  Desa  sebagai  suatu  kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal  suatu  masyarakat, yang  berkuasa  mengadakan  pemerintahan  sendiri  desa  terjadi  dari  hanya  satu  tempat
12 Undang-Undang No.20 Tahun 2008
13 Ni Wayang Duti Ariani, dan A.A Ayu Suresmiathi D.PENGARUH KUALITAS TENAGA KERJA,  BANTUAN  MODAL  USAHA  DAN  TEKNOLOGI  TERHADAP PRODUKTIVITAS  KERJA  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH(UMKM)  DI JIMBARAN. Jurnal EP Unud,Vol.2, No(2),Hal:102-107,2013. 14 Dody  Eko  Wijayanto.KEPALA  DESA  DENGAN  BADAN  PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.Jurnal Independen,Vol.2,,No(1),Hal:40-50 (diakses 25/12/2016)
kediaman masyarkat saja ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian  dari  pada  masyarakat  hukum  yang  terpisah  yang  merupakan  kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri. Kesatuan-kesatuan mana dinamankan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan berserta tanah pertanian, tanah perikanan, tanah perikanan darat(empang tambak dan sebagainya),  tanah  hutan  dan  tanah  belukar.  Besar  desa  itu  berbeda-beda  dipergununggan memiliki daerah yang sangat luas ditanah negare daerahnya biasanya kecil.
Dalam Undang-Udang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa  desa  disebut  dengan  nama  lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yuridisksi,  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  berdsarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat  setempat  yang diakui  dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI 15 .
Berdasarkan  penjelaskan diatas, secara tersirat bahwa desa merupakan wilayah dengan penduduk, adat istiadat secara communiti homogen dan memiliki kemiripan karakteritik pola pikir  yang  sama  hingga  mata  pencaharian  yang  mampir  sama  atau  homogen  yaitu  bidang pertanian. Desa memiliki kemadirian dalam tata kelola pemerintahan.
Akibat  homogenya  mata  pencaharian  tersebut  yang  otomatis  jika  keadaan  pertanian mengalami musin “peceklek” atau gagal panen maka semua masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.  Ini  yang  mengakibatkan  beberapa  anggota  masyarakat  mulai  menemukan  suatu trobosan  dengan  merintis  UMKM-UMKM  sesuai  dengan  basis  hasil  pertanian  yang dihasilkan.
Seperti  yang  banyak  berkembang  dan  hampir  sangat  mudah  ditanam  oleh  semua penduduk di pedesaan dan cepat menghasilkan nilai ekonomi diantaranya tanaman; singkong menghasilkan  keripik  singkong,  getok,  dan  banyak  lagi output yang  bisa  diproduksi  dari tanaman  ini.  Sebenarnyan  masih  banyak  lagi  hasil  pertanian  yang  bisa  diolah  menjadi makanan  dengan  nilai  ekonomis  tinggi  yang  bisa  dijadikan  produk  rumahan  dan  berskala Nasional.
Ini  merupakan  momentup  yang  sangat  strategis  ketika  setiap  Desa  dipimpin  oleh individu-individu  yang  mau  membangun  dan  mengembangkan  wilayahnya  dengan mengandalkan  sumber  daya  dengan  maksimal  yang  dimiliki.  Maka  yang  terjadi  adalah wilayahnya tersebut akan menjadi wilayah yang memiliki kader-kader wirausaha handal yang bisa  menciptakan  lapangan  kerja  dan  menekan  tingkat  kemiskinan.  Itu  sebabnya  basis
UMKM  berada  di  wilayah  pedesaan  yang  merupakan  wilayah  yang  menjadi  induk  untuk mengembangkan industri rumahan atau UMKM.

## Kepemimpinan Dalam Mengembangkan UMKM
Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi sikap, perilaku dan nilai– nilai orang lain dalam hal ini warga  yang dibina. Kepemimpinan yang baik akan mampu memberikan hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis  dalam  menghasilkan  tujuan  bersama  menuju  kejenjang  yang  lebih  tinggi,  sesuai dengan keinginan yang akan dicapainya.
Upaya mempengaruhi kegiatan warganya dalam hal ini anggota bimbingan (bawahan) melalui  proses  komunikasi  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Pada  prinsipnya  seorang pimpinan  harus  memiliki  konsep  dan  kemampuan  individual  yang  kuat  yang  mampu memberikan  arah  yang  jelas  bagi  tercapainya  tujuan  melalui  pendelegasian  tugas  dan wewenang  kepada  bawahanya  atau  warganya .Sehingga  dapat  diartikan  bahwa kepemimpinan  merupakan  suatu  pertumbuhan  alami  dari  orang – orang  yang  berserikat, untuk  suatu  tujuan  dalam  suatu  kelompok.  Kepemimpinan  yang  dimaksud  sebagai kemampuan seseorang atau pemimpin , untuk mempengaruhi perilaku oraang lain menurut keinginan–keinginannya  dalam  suatu  keadaan  tertentu.    Sehingga  totalitas,  apa  yang diinginkan atau diperintah akan dilaksanakan secara absolut tanpa adanya penolakan ataupun argumentasi.
Pemimpin  harus  memiliki  sifat  untuk  dapat  mengendalikan  anggota  warganya  yang dipimpin  diantaranya:  kecerdasan  baik  keilmuan  formal  maupun  spritual  guna mengendalikan  anggota  yang  dipimpinnya.  Pemimpin  haru  memiliki  sifat  kedewasaan  dan keluasan hubungan sosial, pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai perhatian yang  luas  terhadap  aktivitas-aktivitas  sosial.  Sehingga  dapat  menciptakan  suasana menghargai  dan  dihargai.  Pemimpin  harus  dapat  motivasi  diri  dan  mendorongan  untuk anggotanya atau warganya berprestasi, para pemimpin secara relative mempunyai dorongan motivasi  yang  kuat  untuk  berprestasi.  Mereka  bekerja  berusaha  mendapatkan  penghargaan yang intrinsik dibandingkan dengan ekstrinsik. Akhirnya pemimpin harus memiliki sikap dan hubungan  kemanusiaan,  pemimpin-pemimpin  yang  berhasil  mau  mengakui  harga  diri  dan kekuatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya 16 .
Berdasarkan peraturan  NO.34 Tahun 2000 tentang tata kerja pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Dari  pengertian  tersebut  dapat  diambil  suatu  pemahaman  bahwa  pada  dasarnya  ada  2 lembaga  strategis  yang  menjalankan  pemerintahan  desa,  yakni  pemerintah  desa  dan  badan perwakilan desa. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa dan prangkat desa 12 .
Jadi  Kepala  desa  merupakan  alat  pemerintah  desa  yang  memimpin  penyelengaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Perangkat  desa  adalah  usur  yang  membantu  kepala  desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.
Reformasi Pemerintahan di Tingkat  wilayah Desa bahwa desa memiliki dana alokasi yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan wilayahnya mulai dari infrastruktur keras hingga lunak. Infrastrukrut keras berupa; jalan, jembatan tempat ibada dan ruang terbuka bagi kegiatan  sosial  masyrakat,  infrastruktur  lunak  membangun  jaringan  internet  yang  bisa meningkatkan  akses  informasi  untuk  menerima  keilmuan  baru  yang  membuka  wawasan berfikir.  Dana  tersebut  dipegang  dan  dikendalikan  oleh  Kepala  desan  dan  perangkatnya. Otonomi  ini  mendorong  pemberdayaan  bagi  kesejahtraan  masyakatnya.  Tujuanya  adalah menekan  angka  penganguran  dan  tingkat  kemiskinan  yang  memang  banyak  berdiam diwilayah pedesaan.
Dibutuhkan  pemimpin  yang  memiliki  jiwa  membangun  untuk  mengembangkan wilayahnya.  Sesuai  dengan  sifat  kepemipinan  diatas  yaitu kecerdasan  intelektual  dalam membaca  situasi  yang  diperlukan  dalam  bertindak  demi  kesejahtraan  masyarakat.  UMKM yang berada pada wilayahnya harus dikembangkan dengan pembinaan mulai dari pendanaan hingga  pendidikan  kewirausahaan  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  baru  yang  otomatis akan  memajukan  wilayah  yang  dipimpinya.  Ini  memang  tidak  mudah  namun  dibutuhkan sifat-sifat  kepemimpinan  dan  harus  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dan memahami keadaan yang terjadi saat ini.
DISIPLIN  KERJA  DAN  LINGKUNGAN  KERJA  TERHADAP  KINERJA  KARYAWAN DAN DOSEN STIMIK DUTA BANGSA SURAKARTA.Artikel-STIMIK DUTA BANGSA SURAKARTA.Hal:1-12(diunduh 23 Desember 2016).

## Kesimpulan
Pemerintah  telah  banyak  melakukan  kebijakan  demi  melindungi  UMKM  agar  tetap berkembang. Kebijakan yang diambil muali dari hulu hingga hilir. Secara umum pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM untuk dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat di desa. Pembinaan harus selalu dipantau  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  Tingkat  Desa  sebab  yang  bersentuhan  langsung dengan UMKM sebagai basis usaha untuk meningkatkan kesejahtraan masyarkaat.
Ditinjau  dari  nilai  manfaat  bahwa  program  pinjaman  modal  kredit  bergulir  yang didistribusikan  oleh  Pemerintah  ternyata  memiliki  nilai  manfaat  yang  sangat  berarti  untuk memacu pelaku usaha  kecil dan menengah dalam mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan dari usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bahkan dapat  berkembang  menjadi  usaha  menengah  dan  usaha  besar,  sekalugus  mampu meningkatkan daya saing di segment pasar.
Kecerdasan  intelektural  dan  kedewasaan  seorang  pemimpin  Desa  diharapkan  mampu meramu kewengan yang dimiliki untuk dapat mengelola wilayahnya menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtra kedepannya. Hal ini dengan diberikan wewengan pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan wilayah Desa melalui UMKM yang telah digariskan oleh pemerintah dalam  mengentaskan  kemiskinan  dan  menurunkan  pengangguran  atau  penyerapan  tenaga kerja.

## Daftar Pustaka
Siregar, Hermanto., dan  Wahyuniarti,Dwi. Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. (Artikel Ekonomi Lingkungan IPB,HAL:23-40, 2008).
Data BPS Indonesia dalam angka 2010-2011.
Rifa'i, Bachtiar. Efektivitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) krupuk ikan  dalam  program  pengembangan labsite  pemberdayaan  masyarakat  desa  kedung rejo  kecamatan  jabon  kabupaten  sidoarjo. (Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen Publik.Vol.1,No(1),Hal:130-136,2013).
Purwanti  ,  Endang. Pengaruh  Karakteristik  Wirausaha,  Modal  Usaha,  Strategi  Pemasaran Terhadap  Perkembangan  Umkm  Di  Desa  Dayaan  Dan  Kalilondo  Salatiga. (Jurnal Among Makarti.Vol.5.No(9).Hal:13-28, 2012).
Tambunan  ,Tulus. Dampak  Dari  Kebijakan "Satu  Persen" Pajak  Pada  Umkm. (Jurnal Vol.8.Hal:1-20.2013).
Hafsah, Mohammad Jafar.Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Artikel Infokap. Nomor 25 Tahun XX, 2004
(http://www.jurnal.smecda.com/index.php/infokop/article/view/60/57)  (di  unduh  16 Nov 2016)
Rifa'i  ,Ahmad. Peran  Umkm  Dalam  Pembangunan  Daerah :Fakta  Di  Provinsi  Lampung. (Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan,Vol.1,No(2),Hal:133-143,2010).
Undang-undang No. 22 Tahun 1999
http://www.kemenkeu.go.id/kebijakanekonomi7 (di unduh 10 Nov 2016)
Kementrian  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia (http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/) (diunduh  16 Nov 2016).

## Undang-Undang No.20 Tahun 2008
Ariani  ,Ni  Wayang  Duti.,  dan  Suresmiathi  D,  A.A  Ayu. Pengaruh  Kualitas Tenaga  Kerja, Bantuan  Modal  Usaha  Dan  Teknologi  Terhadap  Produktivitas  Kerja  Usaha  Mikro Kecil  Dan  Menengah (Umkm)  di  Jimbaran.(Jurnal  EP  Unud,Vol.2,  No(2),Hal:102- 107,2013).
Wijayanto,Dody  Eko. Kepala  Desa  Dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam Pembentukan  Peraturan  Desa. (Jurnal  Independen,Vol.2,,No(1), Hal:40-50  (diakses 25/12/2016))

## Undang-Udang No.32 Tahun 2004
Utomo ,Bangun Prajadi Cipto. Pengaruh kepemimpinan, motivasi kinerja, disiplin kerja dan lingkungan  kerja  terhadap  kinerja  karyawan  dan  dosen  stimik  duta  bangsa surakarta.(artikel-stimik  duta  bangsa Surakarta .Hal:1-12(diunduh  23  Desember 2016)).