Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 123-132, doi: 10.15575/as.v2i2.14327

## ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA DI MESIR DAN DI INDONESIA

## Mohamad Faisal Aulia
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Correspondence Author: faisalkupang1996@gmail.com

## Abstract
This paper entitled "the application of family law and comparative family law in Egypt and Indonesia" aims to find out how to apply family law in the country of Egypt and to find out the comparison of Egyptian family  law with family law in Indonesia. The method used is literature review by examining the law on family law currently in effect in Egypt, among the articles  that  will  be  discussed  are  the  issue  of  marriage  age  limits,  marriage  registration, divorce, polygamy and inheritance.The results of the discussion in this paper can be argued that family law in effect in the Egyptian state is a regulation that legal experts expect the court to apply and refer to in the settlement of tragedies involving families in Egypt. The current codification of Muslim family law not only aims to create legal certainty, but also aims to increase the dignity of women in accordance with Islamic teachings to protect women, wives and children.
Keywords : legal comparison, family

## Abstrak
Tulisan  ini  berjudul  “penerapan  hukum  keluarga  dan  perbandingan  hukum keluarga  di  mesir  dan  Indonesia”  bertujuan  untuk  mengetahuai  bagaimana penerapan  hukum  keluarga  di  negara  mesir  dan  mengetahui  perbandingan hukum  keluarga  mesir  dengan  hukum  keluarga  di  Indonesia.  Metode  yang digunakan  adalah  kajian  Pustaka  dengan  mengkaji  naskah  undang-undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di mesir, diantara pasal-pasal yang akan  dibahas  ialah  masalah  batas  umur  perkawinan,  pencatatan  perkawinan, perceraian,  poligami  dan  warisan.  Hasil  pembahasan  dalam  tulisan  ini  dapat dikemukakan  bahwa  hukum  keluarga  yang  berlaku  di  negara  mesir  yakni peraturan  yang  oleh  kalangan  ahli  hukum  diharapkan  agar  pengadilan menerapkan  dan  merujuknya  dalam  penyelesaian  sngketa  yang  menyangkut keluarga  di  mesir.  Kodifikasi  hukum  keluarga  muslim  saat  ini  tidak  hanya bertujuan  untuk  menciptakan  kepastian  hukum,  tetapi  juga  bertujuan  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  perempuan  sesuai  dengan  ajaran  Islam untuk melindungi perempuan, istri dan anak.
Keywords : Perbandingan Hukum, Keluarga

## Mohamad Faisal Aulia
Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia

## Pendahuluan
Nama  resmi  negara  ini  adalah  Republik  Arab  Mesir,  dan  konstitusi menetapkan tanggal 11 September 1971. 1 Mesir terletak di pantai timur benua Afrika. Berbatasan dengan Mediterania di utara, Sudan di selatan, dan Libya di barat.  Luas  wilayahnya  kurang  lebih  997.739  kilometer  persegi.  Jumlah penduduk  adalah  54.609.000  (1990).  Sekitar  90%  populasinya  adalah  Muslim (Sunni).  Kelompok  etnis  terpenting  yang  ada  adalah  Mesir,  Badui,  Nubia,  ibu kota Kairo, dan bahasa resminya adalah bahasa Arab. 2
Islam  masuk  ke  daerah  mesir  pada  masa  khalifah  umar  bin  khattab selanjutnya  yang  memerintahnya  berturut-turut    adalah  dinasti  umayyah  dan abasiyyah,  thulun  pada  tahun  935-969,  fatimiyah  pada  tahun  909-1171, ayyubiyah  pada  tahun  1174-1250  yang  ditandai  dengan  terjadinya  perang  salib serta  dinasti  mamluk  pada  tahun  1250-1571  kemudian  menjadi  bagian  dari kekuasaan kerajaan utsmani 3
Sebelum  islam  datang,  pengaruh  romawi  ditemukan  dalam  masyarakat, oleh  karena  itu  islam  diterapkan  secara  bertahap  yaitu  menjunjung  tinggi keadilan,  menetapkan  persamaan  hak,  serta  secara  berangsur-angsur  hukum islam  dapat  diterapkan.  Demikian  pula  ia  yang  menetapkan  dua  dewan  atau mahkamah peradilan serta segala urusan diserahkan kepada ilmuan dan fuqoha. Amr  bin  Ash  dianggap  orang  pertama  yang  meletakkan  dasar  mahkamah tersebut dan bahkan ia dianggap orang pertama yang memisahkan antara bidang agama  dan  perdata,  jika  terjadi  perselisihan  antara  orang  muslim  dan  non muslim. 4
Madzhab maliki yang memiliki madzhab negara kemudian digantikan oleh madhab  Hanafi  pada  masa  dinasti  thulun. 5 .  akan  tetapi  pada  masa  utsmani hukum islam mulai beradaptasi dengan hukum barat maka muncullah ide dari beberapa  pakar  hukum  untuk  mencari  suatu  system  hukum  yang  lebih  sesuai dengan  tuntutan  masyarakat  dan  adat  istiadat  yang  telah  lama  berlaku  dan adanya  gejala  yang  semakin  menuntut  perubahan  hukum  dengan  Kembali kepada hukum islam yang lebih sesuai dengan watak asyarakat mesir. Dan inilah
1 Muhammad Tahir Azhariy, Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Pariode Negara Madinah Dan Masa Kini , (Jakarta: Bulan Bintang),1992.hlm.165
2 Ensiklopedia islam, jilid III, (Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoever),1994.hlm.226
3 Ibid ,hlm.227 4 Atiyah Mustafa, Musyarrafah, Al-Qada Fi Al-Islam , (T.P),1992.Hlm.132 5 Ibid .hlm.159
satu-satunya hukum yang memberikan kepuasan atas dasar keadilan yang hakiki bagi setiap individu masyarakat. 6
Hukum keluarga dalam masyarakat muslim, khususnya masyarakat mesir, menjadi  penelitian  yang  menarik  karena  hukum  keluarga  menjadikan  wahyu ketuhanan dan ruh suci nabi menjadi kenyataan, sedangkan hukum muammalah berbeda-beda.  Secara  umum,  karena  berbagai  macam  hal,  termasuk  ratusan tahun keberadaannya akibat kolonialisme Barat
Pada  masa  lalu  hukum  keluarga  dalam  arti  sempit  yaitu  hukum perkawinan  dan  perceraian  banyak  ditemukan  dalam  berbagai  kitab  hukum  di suatu  negara.  Secara kolektif,  buku-buku  ini  adalah  produk  jihad  mujahidin  di semua tingkatan. Memenuhi kebutuhan hukum komunitas muslim saat itu. Saat ini,  hukum  keluarga  ini  dapat  ditemukan  dan  ditelusuri  dalam  buku-buku hukum  berbagai  aliran  pemikiran,  empat  mazhab  dan  Sunni  ( Hanafi,  Maliki, Syafi'i dan Hambali ) dan Tiga Syiah ( Itsna Asyari, Ismail dan Zaid ).
Bahkan  jika  mereka  berada  dalam  madzhab  yang  sama.  Karena  akan menimbulkan  ketidakpuasan  terhadap  isi  dan  kandungannya,  dan  juga ketidakpastian hukum akibat perbedaan pendapat yang terkandung didalamnya. Meski penalaran fuqoha masa lalu sudah tepat dan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam saat itu, namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan  kepentingan  umat  Islam  saat  ini.  Selain  itu,  isinya  berbeda  satu  sama  lain karena  tingkat  pengetahuan  dan  pengalaman  sang  nalar,  Bahkan  jika  mereka berada  dalam  madzhab  yang  sama.  Karena  akan  menimbulkan  ketidakpuasan terhadap  isi  dan  kandungannya,dan  juga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum akibat  perbedaan  pendapat  yang  terkandung  didalamnya,  sehingga  masyarakat muslim lebih senang mengikuti hukum adat yang turun temurun telah berlaku bagi mereka. 7
Sekarang  situasinya  telah  berubah.  Hukum  keluarga  sekuler,  yang  dapat menahan gelombang westernisasi, telah diperbarui di semua bidang kehidupan melalui sekularisasi, dan telah diperbarui sesuai dengan waktu dan tempat, dan telah  direvisi  sebagian  dan  seluruhnya.  Untuk  melaksanakan  hukum  keluarga yang ditetapkan oleh Mesir, pengadilan agama ditata ulang dan disempurnakan melalui diundangkannya undang-undang dan peraturan.
6 Daud  Rasyid, Islam  Dalam  Berbagai  Dimensi ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press),1998.hlm.199
7 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Cet Ke-1 , (Jakarta: PT. Raja Grafindo),1997.Hlm.90-91

## Mohamad Faisal Aulia
Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia
Didalam  penerapan  hukum  keluarga  terdapat  perbedaan  dan  persamaan antara hukum keluarga di mesir dan di Indonesia dimana dalam undang-undang No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dijelaskan  dalam  pasal  7  ayat  1 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun sedangkan di Mesir  batas  umur  laki-laki  untuk  melangsungkan  perkawinan  adalah  18  tahun dan  wanita  16  tahun.  Namun  di  mesir  meskipun  perkawinan  yang  dilakukan belum  mencapai  batas  umur  yang  ditentukan,  tetap  sah  tetapi  tidak  boleh  di daftarkan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  penulis  akan  mengkaji lebih  jauh  tentang  perbandingan  penerapan  hukum  keluarga  di  mesir  dan Indonesia  dan  mencoba  merumuskan  dalam  beberapa  permasalahan diantaranya penerapan hukum keluarga di mesir dan di Indonesia, dan analisis perbandingan penerapan hukum keluarga di mesir dan Indonesia.

## Metode Penelitian
Pendekatan dan Sifat Penelitian Metode pendekatan Normatif, hukum di identifikasikan sebagai norma peraturan atau Undang-Undang (UU). Penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan.  Dengan  memakai  bahan-bahan hukum, sebagai upaya untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.  Sumber  data dalam  penelitian  dengan  memakai  bahan  hukum  Primer,  dan  bahan  Hukum Sekunder.  ini  akan  meneliti  efektivitas  suatu  undang-undang  Teknik pengumpulan bahan hukum melalui Studi dokumen (Studi Kepustakaan).

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Indonesia
Hukum  keluarga  yang  disebutkan  dalam  pembahasan  adalah  hukum keluarga  yang  berlaku  di  Mesir,  yaitu  hukum  yang  diharapkan  oleh  profesi hukum  untuk  diterapkan  dan  dirujuk  oleh  pengadilan  ketika  pengadilan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan keluarga. Kodifikasi sebagian dan  seluruh  hukum  keluarga  yang  berlaku  bagi  masyarakat  Mesir  merupakan pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional.
Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami, dan masalah warisan. 8
8 Muhammad  Siraj ,  Hukum  Keluarga  Di  Mesir  Dan  Pakistan  “Dalam  Johannes  Den  Heijer Dan Syamsul Anwar, (ed), Islam Negara Dan Hukum , (Jakarta: INIS),1993.Hlm.99-114
Hukum  keluarga  di  Indonesia  dengan  berlakunya UU  No  1  tahun  1974 tentang Perkawinan dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam  Indonesia  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  tepat  untuk mengatur urusan keluarga, perkawinan, Perceraian, Dan Warisan.
Tabel 1.1 NO  JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 1 Penerapan hukum  keluarga di  mesir  dan Penerapan hukum  keluarga di indonesia

##  Pencatatan pernikahan
Pencatatan  perkawinan  di mesir  dan  Indonesia  harus dicatat  oleh  petugas  yang berwenang
 Perceraian
konsep  talak  tiga  dijatuhkan sekaligus  tidak  ada  dan  tidak berlaku lagi. Demikian juga di mesir,  pengucapan  talak  tiga hanya jatuh satu talak.
 Poligami
Di  Indonesia  pada  azaznya dalam  suatu  perkawinan dengan  seorang  pria  hanya boleh  mempunyai  seorang istri,  juga  seorang  wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami.
Di  mesir  dinyatakan  bahwa pencatatan nikah wajib memberi tahu istrinya terlebih dahulu  tentang  pernikahan suaminya. Apabila tidak setuju, maka dianggap dharar  Warisan Di  Indonesia  Khususnya mengenai  wasiat  wajibah terhadap  cucu  yatim,  pasal
185  KHI  menyatakan  bahwa  Batas umur pernikahan mesir untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Indonesia untuk laki-laki  19  tahun dan  perempuan  16
tahun

## Mohamad Faisal Aulia
Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia
ahli  waris  yang  meninggal terlebih  dahulu  daripada  si pewaris  maka  kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya Di  mesir  Pasal  ini  sesuai dengan  ijtihad  para  ulama  di mesir  melalui  hukum  waris tahun 1946 menyatakan bahwa  seorang  anak  yang lebih dahulu meninggal dunia dan  meninggalkan  anak  pula maka si cucu itu menggantikan  ayahnya  dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh  wasiat  wajibah tidak lebih dari sepertiga harta

## Analisis  Perbandingan  Penerapan  Hukum  Keluarga  di  Mesir  dan Indonesia
Dengan  berlakunya  UU  No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  UU No  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  umat  Islam  Indonesia  memiliki peraturan  perundang-undangan  yang  tepat  untuk  mengatur  urusan  keluarga, perkawinan, Perceraian, Dan Warisan.
Sementara  sebagian  ulama  tradisional  Indonesia  masih  ada  yang  belum sepenuhnya  memahami  dan  menyetujui  berbagai  aturan  dalam  kitab  undang- undang  tersebut  karna  di  anggap  tidak  selamanya  sesuai  dengan  apa  yang termuat  dalam  kitab-kitab,  sebagian  ulama  lain  bangga  dengan  lahirnya  kedua undang-undang karena di anggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil KHI oleh  para  ulama  Indonesia  tahun  1988  yang  kemudian  diikuti  oleh  intruksi presiden  No.  1  Tahun  1991  untuk  menyebarluaskan  dan  sedapat  mungkin menerapkan isi KHI tersebut, maka hal itu telah menandai lembaran baru dalam perkembangan  pemikiran  hukum  islam  di  Indonesia  khususnya  dalam  bidang hukum keluarga.
Untuk  dapat  memahami  hasil  pemikiran  hukum  islam  dalam  bidang hukum keluarga di Indonesia perspektif pemikiran hukum di dunia islam, maka
penulis mencoba membandingkan materi yang ada dalam kedua undang-undang dan kompilasi tersebut di atas dengan undang-undang tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara muslim lainnya di dunia khususnya di mesir.

## Masalah batas umur nikah
Di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 9 batas  umur  perkawinan  tersebut  jika  dibadingkan  dengan  batas  umur perkawinan di mesir tidak terlalu berbeda, bahkan umur laki-laki agak tinggi. Di mesir  batas  umur  laki-laki  untuk  melangsungkan  perkawinan  adalah  18  tahun dan  wanita  16  tahun.  Namun  di  mesir  meskipun  perkawinan  yang  dilakukan belum  mencapai  batas  umur  yang  ditentukan,  tetap  sah  tetapi  tidak  boleh  di daftarkan.

## Masalah pencatatan perkawinan
Pasal  2  ayat  2  dalam  undang-undang  No  1  tahun  1974  tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ulama Indonesia umumnya setuju dengan ayat ini dan tidak ada reaksi terbuka, tetapi karna persyaratan pencatatan ini tidak disebut dalam kitab-kitab fikih maka dalam pelaksanaannya masyarakat islam  inslam  Indonesia  masih  mendua.  Misalnya,  masih  ada  orang  yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatat itu dari segi agama tidak sah. 10 Oleh karna itu soal kewajiban pencatatan perkawinan ini dapat dipikirkan untuk  menjadi  tambahan  rukun  nikah  dalam  kitab  fikih  baru  nanti.  Demikian pula  penetapan  pencatatan  perkawinan  di  mesir  dengan  terbitnya  ordonansi tahun 1921 tentang dokumen yang bersifat resmi yang dibuat oleh petugas yang berwenang.

## Masalah perceraian
Pasal  39  ayat  1  UU  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  menyatakan bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah oengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan kitab fikih yang umumnya menyatakan bahwa  talak  dapat  terjadi  dengan  pernyataan  sepihak  dari  pihak  suami  baik
9 Department  Agama, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkup  Peradilan Agama ,  (Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam,  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Depak. R.I),2001.Hlm.322
10 Ibid , hlm.319

## Mohamad Faisal Aulia
Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia
secara  lisan  maupun  tertulis.  Tujuan  pasal  ini  adalah  untuk  mempersulit  dan mengurangi terjadinya perceraian. 11 Di Indonesia dengan keharusan mengucap- kan talak di depan sidang pengadilan, maka praktis konsep talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada dan tidak berlaku lagi. Demikian juga di mesir, pengucapan talak tiga hanya jatuh satu talak.

## Masalah poligami
Pasal  3  ayat  1  dalam  undang-undang  perkawinan  No  1  tahun  1974 menyatakan bahwa pada azaznya dalam suatu perkawinan dengan seorang pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri,  juga  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai  satu  orang  suami.  Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak  yang  bersangkutan.  Kemudian  dalam  PP  No  9  tahun  1975  pasal  40 dinyatakan  bahwa  apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Berdasarkan PP No 10 tahun 1983 maka poligami itu praktis dilarang
Di  mesir  dengan  undang-undang  1979  pasal  6  dinyatakan  bahwa pencatatan  nikah  wajib  memberi  tahu  istrinya  terlebih  dahulu  tentang pernikahan  suaminya.  Apabila  tidak  setuju,  maka  dianggap  dharar, apabila  ada wanita  lain yang  mendampingi  suaminya.  Dengan undang-undang  ini,  seorang istri bisa minta cerai jika terjadi dharar.

## Masalah warisan
Khususnya mengenai wasiat wajibah terhadap cucu yatim, pasal 185 KHI menyatakan  bahwa  ahli  waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu  daripada  si pewaris  maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya. 12 Pasal  ini  sesuai dengan ijtihad para ulama di mesir melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula  maka  si  cucu  itu  menggantikan  ayahnya  dalam  mewarisi  kakeknya  atau neneknya  dengan  cara  memperoleh  wasiat  wajibah  tidak  lebih  dari  sepertiga harta. Dalam kitab-kitab fikih klasik tentu saja ketentuan demikian itu tidak ada, karna warisan pada dasarnya hanya untuk ahli waris yang masih hidup. Langkah mesir  itu  dipandang  lebih  mendekati  keadilan.  Dan  aturan  wasiat  wajibah  ini berlaku bagi semua cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan.
11 Ibid , hlm. 345 12 Ibid , hlm.330

## Kesimpulan
Selama ini hukum keluarga dalam masyarakat muslim kontemporer telah terkodifikasi  sebagai  perkembangan  hukum  keluarga  muslim  tradisional  yang tertuang dalam kitab-kitab hukum berbagai aliran pemikiran. Di dalam undang- undang  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dijelaskan  dalam  pasal  7  ayat  1 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur perkawinan tersebut jika dibadingkan dengan batas umur perkawinan di mesir tidak  terlalu  berbeda,  bahkan  umur  laki-laki  agak  tinggi.  Di  mesir  batas  umur laki-laki  untuk  melangsungkan  perkawinan  adalah  18  tahun  dan  wanita  16 tahun.    Pencatatan  perkawinan  di  mesir  dan  Indonesia  harus  dicatat  oleh petugas  yang  berwenang.  Di  Indonesia  pada  azaznya  dalam  suatu  perkawinan dengan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, juga seorang wanita hanya  boleh  mempunyai  satu  orang  suami.  Di  mesir  dinyatakan  bahwa pencatatan  nikah  wajib  memberi  tahu  istrinya  terlebih  dahulu  tentang pernikahan suaminya. Apabila tidak setuju, maka dianggap dharar. Konsep talak tiga  dijatuhkan  sekaligus  tidak  ada  dan  tidak  berlaku  lagi.  Demikian  juga  di mesir,  pengucapan  talak  tiga  hanya  jatuh  satu  talak.    Di  Indonesia  Khususnya mengenai  wasiat  wajibah  terhadap  cucu  yatim,  pasal  185  KHI  menyatakan bahwa  ahli  waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu  daripada  si  pewaris  maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Di Mesir Pasal ini sesuai dengan ijtihad para ulama di mesir melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka  si  cucu  itu  menggantikan  ayahnya  dalam  mewarisi  kakeknya  atau neneknya  dengan  cara  memperoleh  wasiat  wajibah  tidak  lebih  dari  sepertiga harta.

## Daftar Pustaka
Daud Ali, Muhammad , Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Cet Ke-1 , (Jakarta: PT. Raja Grafindo),1997
Department  Agama, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkup Peradilan Agama , (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Depak. R.I),2001
Ensiklopedia islam, jilid III, (Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoever),1994
Jen  Heijer,  Johanes,  Anwar,  Syamsul Islam  Negara  Dan  Hukum ,  (Jakarta: INIS),1993.

## Mohamad Faisal Aulia
Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia
Mustafa, Atiyah Musyarrafah, Al-Qada Fi Al-Islam , (T.P),1992.
Ramulyo,  Idris, Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Dan  Zakat Menurut Hukum Islam , Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika),1995
Rasyid,Daud, Islam  Dalam  Berbagai  Dimensi ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press),1998
Siraj , Muhammad, Hukum  Keluarga  Di  Mesir  Dan  Pakistan  “Dalam  Johannes  Den Heijer  Dan  Syamsul  Anwar,  (ed),  Islam  Negara  Dan  Hukum ,  (Jakarta:
INIS),1993.
Tahir Azhariy, Muhammad , Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Pariode Negara Madinah Dan Masa Kini , (Jakarta: Bulan Bintang), 1992.
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).