How to cite: Rizky  Aulia  Pangestika  (2022)  Strategic  Engagement  Amerika  Serikat  –  Korea  Utara  terhadap  Peluncuran Misil Korea Utara Tahun 2017-2018, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## STRATEGIC  ENGAGEMENT  AMERIKA  SERIKAT  –  KOREA  UTARA TERHADAP PELUNCURAN MISIL KOREA UTARA TAHUN 2017-2018

## Rizky Aulia Pangestika
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia Email: rizkyauliap14@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  membahas  mengenai  diplomasi  koersif  yang  berhasil diterapkan  oleh  Amerika  Serikat  pada  Korea  Utara  di  tahun  2018.  Diplomasi koersif  yang  diterapkan  Amerika  Serikat  saat  itu  berupaya  sanksi  ekonomi  yang lebih menyeluruh. Sanksi ekonomi tersebut mempengaruhi ekonomi domestik yang berdampak  pada  sumber  dana  utama  Korea  Utara  sekaligus  mempengaruhi pendanaan pengembangan teknologi nuklir membuat Korea Utara semakin terdesak dan  memaksa  untuk  segera  memulai  proses  denuklirisasi.  Metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  kualitatif  deskriptif.  Kerangka  analisis  yang  penulis  gunakan  di dalam tulisan ini adalah teori diplomasi koersif yang dikembangkan oleh Jakobson melalui ideal  policy dengan  pendekatan  ‘carrot  and  stick’  yang  dielaborasi  ke dalam  empat  variabel  yaitu  ancaman,  tenggat  waktu,  jaminan  dan  imbalan.  Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi koersif yang diterapkan Amerika Serikat pada  Korea  Utara  di  tahun  2017-2018  memberikan  progress  positif  dalam  upaya untuk denuklirisasi Korea Utara.
Kata Kunci: diplomasi koersif; sanksi ekonomi; nuklir; denuklirisasi; Korea Utara

## Abstract
This paper attempts to discuss the coercive diplomacy successfully implemented by the United States on North Korea in 2017-2018. The coercive diplomacy applied by the  United  States  at  that  time  sought  more  comprehensive  economic  sanctions. These  economic  sanctions  affect  the  domestic  economy  which  has  an  impact  on North  Korea's  main  source  of  funds  as  well  as  affecting  funding  for  the development  of  nuclear  technology,  making  North  Korea  increasingly  pressured and  forcing  it  to  immediately  begin  the  denuclearization  process.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative.  The  analytical  framework  that  the  author uses  in  this  paper  is  the  theory  of  coercive  diplomacy  developed  by  Jakobson through an ideal policy with a 'carrot and stick' approach which is elaborated into four  variables,  namely  threats,  deadlines,  guarantees  and  rewards.  The  results  of this paper show that the coercive diplomacy applied by the United States to North Korea  in  2017-2018  has  made  positive  progress  in  efforts  to  denuclearize  North Korea.
Keywords: coercive  diplomacy;  economic  sanctions;  nuclear;  denuclearization;  North Korea

## Pendahuluan
Isu  dan  masalah  mengenai  pengembangan  teknologi  nuklir  dan  uji  coba  nuklir oleh  Korea  Utara  bukanlah  sebuah  agenda  baru.  Terutama  sejak  Korea  Utara mengundurkan diri dari Nonproliferation Treaty (NPT) pada tahun 1993 masalah terkait dengan pengembangan dan uji coba nuklir Korea Utara menjadi semakin intens. Bahkan, masalah  pengembangan  dan  uji  coba  nuklir  Korea  Utara  masuk  dalam  ranah  ancaman global (Samosir,  2018) .  Ancaman  yang  dimaksud  disini  karena  pengembangan teknologi  yang  dilakukan  oleh  Korea  Utara  merupakan  pengabungan  dari pengembangan  teknologi  misil  jarak  jauh  dan  hulu  ledak  nuklir  berdaya  ledak  tinggi (Samosir, 2018) .
Di  kawasan  Asia  Timur,  pengembangan  dan  uji  coba  nuklir  Korea  Utara  juga menjadi ancaman terutama bagi negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan. PM Jepang Abe Shinzo menegaskan bahwa uji coba peluncuran yang dilakukan oleh Korea Utara adalah sikap yang tidak bisa ditolerir (Ferida, 2017) , terlebih lagi Jepang beberapa kali  terkena  ‘imbas’  dari  uji  coba  peluncuran  tersebut,  contohnya  pada  tahun  2017 ketika Korea Utara melakukan uji coba peluncuran 4 misil dan 3 di antaranya jatuh di wilayah  ZEE  Jepang (BBC,  2017) .  Presiden  Korea  Selatan  Moon  Jae-in  juga  telah mengajukan permintaan kepada Dewan PBB untuk mengambil langkah yang tegas dan bekerja  sama  dengan  Amerika  Serikat  dalam  menghadapi  sikap  provokasi  yang dilakukan oleh Korea Utara (BBC, 2017) .
Amerika  Serikat  sebagai  aliansi  dari  Jepang  dan  Korea  Utara  secara  konsisten turut  serta  dalam  upaya-upaya  untuk  mengatasi  dan  meminimalisir  masalah  uji  coba peluncuran  oleh  Korea  Utara.  Selama  bertahun-tahun,  Amerika  Serikat  dan  komunitas internasional  telah  mencoba  untuk  menegosiasikan  penghentian  pengembangan  nuklir dan  rudal  Korea  Utara  dan  ekspor  teknologi  rudal  balistiknya (ACA,  2020) .  Pada nyatanya  memang,  upaya-upaya  yang  dilakukan  tersebut  memang  tidak  mudah  untuk dapat  terealisasikan  begitu  saja  dan  masalah  ini  akan  tetap  menjadi  PR  bagi  Amerika dan komunitas internasional.
Dalam  rentang  tahun  2012-2017  Korea  Utara  dengan aktif  melakukan  uji  coba peluncuran rudal dengan jarak tempuh rudal yang beragam. Pada tahun 2017 rudal yang digunakan dalam uji coba peluncuran yaitu rudal jenis Intercontinental Ballistic Missile dengan  jarak  tempuh  terjauh  yang  mampu  diluncurkan  hingga  antar  benua,  Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan uji coba rudal Korea Utara mencoba melakukan diplomasi  terkait  dengan  adanya  ancaman  yang  dideteksi  oleh  Amerika  Serikat. Diplomasi  yang  dilakukan  Amerika  Serikat  terhadap  Korea  Utara  sebenarnya  telah dilakukan  sejak  lama  saat  Amerika  Serikat  di  bawah  pemerintahan  Presiden  Clinton, dan  diplomasi  yang  dilakukan  berbentuk  diplomasi  koersif,  namun  ternyata  upaya diplomasi  tersebut  belum  memberikan  hasil  yang  positif.  Berbeda  dengan  presiden terdahulu,  Presiden  Obama  selama  masa  pemerintahannya  penerapan  diplomasi  secara koersif  dalam  upaya  menangani  masalah  uji  coba  misil  Korea  Utara  bukanlah  pilihan utama,  meski  demikian  penggunaan  diplomasi  koersif  terhadap  Korea  Utara  melalui penjatuhan  sanksi  pada  tahun  2016  tetap  ada.  Presiden  Obama  menjalankan
diplomasinya  menggunakan  ‘strategic  patience’  yaitu  kebijakan  yang  mengedepankan pendekatan  persuasif  dengan  membuka  hubungan  diplomatik,  mengajak  Korea  Utara kembali  untuk  masuk  ke  dalam  Six-  Party  Talks,  dan  menuju  denuklirisasi (Kurnia, 2018) .  Namun  penerapan  kebijakan  Presiden  Obama  juga  belum  menunjukkan perkembangan yang positif terkait masalah uji coba misil Korea Utara.
Di  awal  masa  jabatannya  di  tahun  2017  Presiden  Trump  mengemukakan kebijakan ‘maximum pressure and engagement’ Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Inti  dari  kebijakan  yang  diusung  oleh  Presiden  Trump  tersebut  ialah  akan diberlakukannya  peningkatan  sanksi  terhadap  Korea  Utara  dan  agenda  kerjasama Amerika  Serikat  dengan  sekutu  dan  mitra  regional  dalam  diplomasi.  Kebijakan ‘maximum  pressure  and  engagement’  merupakan  wujud  dari  penggunaan  diplomasi koersif  dalam  bentuk  maximum  pressure  yang  didukung  dengan  engagement  dalam bentuk  dialog/talks.  Diplomasi  terkini  yang  dilakukan  yaitu  pada  Juni  2018  dengan adanya  pertemuan antara  Presiden  Trump  dan  Pemimpin  Korea  Utara  Kim  Jong-un  di Singapura,  dalam  pertemuan  tersebut  Korea  Utara  berkomitmen  untuk  denuklirisasi secara  penuh  di  wilayah  semenanjung  Korea  dan  Presiden  Trump  berkomitmen memberikan Security Guarantee untuk Korea Utara. Pada tahun 2018 komitmen Korea Utara  benar  terjadi  dengan  tidak  adanya  satupun  uji  coba  peluncuran  rudal.  Sehingga diplomasi koersif yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Korea Utara pada saat itu dapat dikatakan berhasil.
Kajian terdahulu yang membahas mengenai diplomasi Amerika Serikat terhadap Korea  Utara  beserta  peluncuran  misil  Korea  Utara  telah  dilakukan.  Kajian-kajian tersebut dapat dikategorisasikan menjadi empat kategori yaitu (1) kajian keamanan, (2) kajian  yang  berangkat  dari  perspektif  analisis  kebijakan  luar  negeri  masing-masing negara, serta (3) kajian argumentatif tekait upaya peace-bulding dan denuklirisasi.
Pada  kategori  kajian  keamanan  akan  terbagi  ke  dalam  dua  sub-kategori  yaitu perspektif  hubungan  bilateral  Amerika  Serikat-Korea  Utara  dan  rezim  internasional terkait nuclear  treaty .  Uji  coba  peluncuran  nuklir  yang  dilakukan  oleh  Korea  Utara menyebabkan kondisi hubungan bilateral antara Amerika Serikat-Korea Utara memanas. Faktor  politik  domestik  turut  berkontribusi  dalam  peningkatan  uji  coba  peluncuran nuklir  Korea  Utara  sebagai  upaya  peningkatakan  kapabilitas  untuk  menahan  tekanan dan  perimbangan  kepada  Amerika  Serikat (Kyung  Park,  2001) .  Sementara  adanya pandangan  lain  yang  mengatakan  bahwa  strategi  nuklir  yang  dilakukan  oleh  Korea Utara  justru  bertujuan  untuk  menarik  atensi  Amerika  Serikat  untuk  dapat  berdialog dengan Korea Utara agar menormalisasi hubungan bilateral mereka (Han, 2009) . Selain itu,  belum  adanya  Peace  Treaty  formal  mengenai  nuklir  Korea  Utara  menyebabkan ketidakstabilan  wilayah  Asia  Timur  dan Conditional  Peace  Treaty dianggap  sebagai diplomasi  Amerika  Serikat-Korea  Utara  yang win-win  solution untuk  meningkatkan kestabilan di wilayah Asia Timur (DiFilippo, 2011) .
Ketegori  kajian  kedua  yang  berangkat  dari  perspektif  analisis  kebijakan  luar negeri  dapat  dibagi  lagi  ke  dalam  dua  sub-kategori.  Pertama,  dari  perspektif  AS, kebijakan  luar  negeri  dan  diplomasi  yang  digunakan  oleh  Amerika  Serikat  dalam
menghadapi sekaligus sebagai upaya menangani isu peluncuran misil oleh Korea Utara cenderung berubah-ubah seiring bergantinya kepala pemerintahan. Pada masa Presiden Clinton, Amerika menggunakan diplomasi politik dan telah menunjukkan adanya hasil yang  nyata  meskipun  cara  diplomasi  ini  belum  sepenuhnya  berhasil  karena  terbentur dengan masa jabatan Presiden Clinton dan Presiden Bush sebagai penerus pemerintahan tidak  melanjutkan  upaya  yang  sebelumnya (Samore,  2002) .  Agenda  penanganan  isu peluncuran  misil  oleh  Korea  Utara  terus  berlanjut  hingga  masa  Presiden  Obama, Amerika  Serikat  harus  lebih  memahami  tentang security  concerns dan nuclear  policy Korea Utara dan melakukan pendekatan yang lebih aktif (Ahn, 2012) . Pendekatan yang lebih aktif tersebut mulai dilakukan secara nyata pada masa Presiden Trump sekaligus mempertimbangkan semua option yang dimiliki oleh Amerika Serikat (Easley, 2017) . Kedua, dari perspektif Korea Utara, konflik di Semenanjung Korea memberikan pengaruh  terhadap nuclear  policy Korea  Utara (Bluth,  2017) .  Dan  selama  masa pemerintahan  Kim  Jong-un  kebijakan  luar  negeri  mengalami  beberapa  perubahan, dengan  dilakukannya  tinjauan  historis  memperlihatkan  bahwa  Korea  Utara menggunakan nuklir sebagai strategi untuk membangun relasi dengan pemimpin negara lain  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan economic  assistance sekaligus  mengamankan rezim mereka (Pratamasari, 2019) .
Terakhir,  kategori  kajian  ketiga yang  bersifat  argumentatif  ( argumentative papers) menekankan  pentingnya  upaya  peace-bulding  dan denuklirisasi.  Upaya  yang dilakukan  untuk  denuklirisasi  Korea  Utara  yaitu  dengan  menggunakan  kebijakan alternatif (Kun Young Park, 2009) , menerapkan solusi praktis ( seperti conditional peace treaty )  yang  dapat  mempercepat  proses  denuklirisasi  Korea  Utara (DiFilippo,  2014) , serta  perlu  bagi  Amerika  Serikat  untuk  merumuskan  strategi  baru  untuk  mengelola krisis nuklir Korea Utara (Niksch, 2011) .
Berdasarkan  temuan  dari  penelitian  sebelumnya  dapat  dikonklusikan  bahwa alasan dilakukannya peluncuran misil Korea Utara adalah pengaruh dari berbagai faktor internal ataupun eksternal baik di dalam lingkup Semenanjung Korea ataupun kawasan Asia Timur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah peluncuran misil Korea Utara meskipun pada kenyataannya upaya-upaya tersebut belum ada yang benar- benar berhasil. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dapat dikatakan telah menggunakan  segala  pintu  dan  alternatif  tanpa  terkecuali  yang  bersifat  koersif,  dan bahkan  Dewan  Keamanan  PBB  pun  telah  berulang  kali  memberikan  sanksi  kepada Korea Utara sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan karena pengembangan dan uji coba teknologi nuklir mereka namun seolah-olah tidak pernah jera akan sanksi tersebut.
Temuan-temuan  dari  kajian  literatur  terdahulu  belum  ada  yang  membahas dengan  spesifik  tentang  efektivitas  diplomasi  koersif  Amerika  Serikat  terhadap peluncuran  misil  Korea  Utara  khususnya  dalam  rentang  waktu  2017-2018  pada  masa Presiden  Trump  sebelum  dan  setelah  berlangsungnya summit dan joint  declaration dengan Korea Utara pada Maret 2018 di Singapura. Joint Declaration merupakan hasil dari summit antara Amerika Serikat dan Korea Utara, bukan Peace Treaty. Perlu untuk
dipahami  bahwa  adanya  perbedaan  antara  Joint  Declaration  dan  Peace  Treaty,  Peace Treaty  memiliki  dasar-dasar  hukum  internasional  yang  mengikat  yang  menjadikannya legal  by  law namun  berbeda  dekan Joint  Declaration yang  tidak  didasari  oleh  hukum internasional  yang  membuat  legalitasnya  dapat  dipertanyakan.  Kajian  mengenai efektivitas  dalam  upaya  diplomasi  koersif  oleh  Amerika  Serikat  tersebut  perlu  diteliti untuk dapat lebih memahami mengapa upaya tersebut dapat dikatakan berhasil sehingga dapat memberikan gambaran atas  kelebihan dan  kekurangan ataupun celah dari upaya- upaya  diplomasi  yang  telah  dilakukan.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis mengangkat  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut:  “Mengapa  diplomasi  koersif Amerika Serikat terhadap Korea Utara berhasil pada tahun 2017-2018?”

## Metode Penelitian
Diplomasi  secara  umum  dipahami  sebagai  salah  satu  instrumen  pelaksana kebijakan  luar  negeri  untuk  mencapai  kepentingan  suatu  negara,  namun  untuk memahami  definisi  mengenai  diplomasi  dibutuhkan  pemahaman  tentang  unsur-unsur pembentuk dari diplomasi itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Diplomacy , (Roy, 1991) menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang membentuk definisi diplomasi yaitu (1) unsur utama diplomasi adalah negosiasi, (2) negosiasi mengedepankan kepentingan negara,  (3)  tindakan-tindakan  diplomatik  dilakukan  untuk  menjaga  dan  memajukan kepentingan  negara  dan  sebisa  mungkin  dilakukan  dengan  sarana  damai.  Kemudian unsur-unsur  tersebut  disimplifikasikan  oleh  Roy  menjadi  sebuah  definisi  diplomasi yaitu seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara lain. Selaras dengan (Roy, 1991) menjelaskan diplomasi  sebagai  aktivitas  politik  untuk  mencapai  tujuan  dan  mempertahankan kepentingan  dengan  cara  bernegosiasi  dan  tanpa  menggunakan  kekerasan  ataupun propaganda.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  diplomasi  mengedepankan  unsur-unsur  damai dan non-ofensif dalam pelaksanaannya. Kata ‘koersif’ sendiri merupakan kata sifat yang memiliki  arti  berkenaan  dengan  koersi,  koersi  merupakan  bentuk  akomodasi  yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan, paksaan atau ancaman sehingga salah  satu  pihak  yang  berinteraksi  berada  dalam  keadaan  lebih  lemah  dibandingkan dengan  pihak  lawannya  (kbbi.web.id).  Bila  disederhanakan  maka  ‘koersif’  berarti adanya  penggunaan  tekanan  atau  ancaman  dalam  suatu  tindakan.  Jika  melihat  dari definisi masing-masing, antara diplomasi dan koersif memiliki makna yang berbeda dan bertolak  belakang.  Namun  disisi  lain,  ternyata  koersif merupakan  salah  satu instrumen yang  digunakan  dalam  menjalankan  proses  diplomasi  yang  disebut  sebagai  diplomasi koersif.
Diplomasi  Koersif  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  upaya  suatu  negara  dengan menggunakan sarana ancaman ke negara target agar dapat menunda atau membatalkan aksinya  sesuai  permintaan  pihak  yang  memberikan  ancaman (Lauren,  2007) .  Dalam buku The United State and Coercive Diplomacy , Alexander L. George juga menjelaskan mengenai  diplomasi  koersif.  George  menjelaskan  strategi  diplomasi  koersif  sejalan
dengan  adanya  penggunaan  ancaman,  penggunaan  kekerasan  dalam  batasan  tertentu, negosiasi  juga bargaining (tawar-menawar)  yang  dikoordinasikan  dengan  komunikasi dalam proses berdiplomasi (Robert J. Art, Patrick M. Cronin, 2003) . Strategi diplomasi koersif  George  memiliki  empat  variabel  dalam  pelaksanaannya  yaitu  permintaan, batasan  waktu,  ancaman  atas  ketidakpatuhan  dan  penggunaan  insentif-insentif (Jakobsen,  1998) .  Variabel-varibel  tersebut  menentukan  pendekatan  strategi  diplomasi koersif  seperti  apa  yang  akan  digunakan  oleh  suatu  negara,  misalnya  ultimatum,  tacit ultimatum,  ‘try  and  see’,  ‘gradual  turning  of  the  screw’,  atau  ‘carrot  and  stick’ (Jakobson, 1998) .
Peter  Jakobsen  (1998)  dalam  bukunya  yang  berjudul Western  Use  of  Coercive Diplomacy  after  the  Cold  War:  A  Challenge  for  Theory  and  Practice menjelaskan diplomasi  koersif  melalui ideal  policy dengan  pendekatan  ‘carrot  and  stick’.  ‘Carrot’ berarti  imbalan  atau  tawaran,  sementara  ‘stick’  berarti  ancaman  atau  hukuman. Diplomasi koersif yang dilakukan oleh negara pengancam (coercer state) menggunakan instrumen  ancaman  dan  imbalan  kepada  negara  target  (target  state). Ideal  Policy Jakobsen  memiliki  empat  variabel  penentu  keberhasilan  diplomasi  koersif  yaitu  (1) penggunaan kekuatan ancaman kepada negara target didukung dengan kapabilitas yang dimiliki  oleh  negara  pengancam,  (2)  adanya  tenggat  waktu  yang  diberikan  kepada negara target, (3) jaminan untuk negara target terhadap tuntutan di masa depan, dan (4) adanya tawaran imbalan atas kepatuhan negara target.
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  tulisan  ini  akan  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang menggunakan  data-data  non-numerik.  Data  penelitian  yang  digunakan  berupa  data sekunder  dan  dihimpun  dari  buku,  jurnal,  dan  artikel  media-media  online  yang  terkait dengan  topik  penelitian.  Data  penelitian  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka  dan penelusuran  berita  dari  media  daring.  Setelah  data  berhasil  dikumpulkan,  penulis akan melakukan  analisis  deskriptif  guna  memahami  dan  menganalisa  data  yang  telah didapatkan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Sanksi (Stick) Amerika Serikat terhadap Korea Utara (2017-2018)
Sanksi  AS  terhadap  Korea  Utara  telah  dimulai  sejak  tahun  2008,  tujuan  dari sanksi  tersebut  yaitu  proliferasi  bahan  fisil  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat senjata berdaya ledak tinggi ataupun nuklir di wilayah Semenanjung Korea. Kongres AS  mengesahkan  peraturan  yang  mengatur  tentang  penjatuhan  sanksi  untuk  Korea Utara  pada  tahun  2016  dan  peraturan  tersebut  menghendaki  presiden  untuk  dapat memberikan  sanksi  kepada  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  urusan  proliferasi WMD.  Lalu  pada  tahun  2017,  CAATSA  memberikan  peraturan  tambahan  terkait sanksi  untuk  Korea  Utara  dengan  melakukan  pelarang  pemberian  bantuan  AS  ke pihak  pemerintah  asing  yang  turut  membantu  Korea  Utara.  Sanksi-sanksi  yang ditetapkan  oleh  AS  saat  itu  terlihat  memiliki  kemiripan  dengan  sanksi  Dewan Keamanan  PBB  yang  mencakup  pembekuan  aset,  pelarangan  berpergian  ( travel
bans ),  pembatasan  ekonomi  terhadap  individu  dan  entitas  yang  terkait  dengan senjata konvensional, misil, dan program nuklir.
Sementara sanksi unilateral AS terhadap Korea Utara lebih banyak membatasi kegiatan ekonomi dan menargetkan daftar individu dan bisnis yang lebih besar  lagi daripada  sanksi  Dewan  Keamanan  PBB.  AS  memberikan  sanksi  kepada  bank, perusahaan  dan  individu  di  luar  Korea  Utara  terutama  yang  berada  di  China  dan Rusia yang ikut terlibat dalam pengembangan program senjata nuklir Korea Utara. Sanksi  ekonomi  tersebut  memang  dirancang  untuk  dapat  menghambat pengembangan  rudal  dan  teknologi  nuklir  di  Korea  Utara.  Di  awal  masa pemerintahannya  Presiden  Trump  memberi  wewenang  kepada  Departemen Keuangan  untuk  melakukan  pemblokiran  dari  sistem  keuangan  A.S.  pada  setiap bisnis atau individu asing yang turut memfasilitasi perdagangan dengan Korea Utara sebagai bagian dari kampanye "maximum pressure".
Sebagian besar kegiatan ekonomi antara AS dan Korea Utara dilarang karena sanksi  AS  terkait  dengan  pelanggaran  HAM  di  Korea  Utara,  perdagangan  narkoba ilegal,  program  nuklir  dan  rudal,  dan  kegiatan  ekonomi  yang  melangar hukum/illegal (the diplomat, 2019). Perdagangan antara AS dan Korea Utara hanya sebatas  bantuan  dan  bantuan  kemanusiaan  lainnya,  sementara  untuk  investasi  baru AS  di  Korea  Utara  tetap  dilarang.  Program  "maximum  pressure"  yang  dijalankan pada  masa  pemerintahan  Presiden  Trump  dengan  jelas  menargetkan  pada  ekonomi yang  merupakan  roda  penggerak  kehidupan  warga  Korea  Utara (Gray,  2019) . Adanya  peningkatan  tekanan  terhadap  ekonomi  negara  ditambah  dengan menargetkan  perusahaan-perusahaan  internasional,  termasuk  di  China,  yang  masih melakukan  bisnis  dengan  Korea  Utara  dapat  mulai  membatasi  kemampuan  Korea Utara  untuk  memperoleh  pemasukan  dari  ekspor  dan  akses  ke  sistem  finansial internasional.  Peningkatan  tekanan  seperti  ini  dapat  membatasi  kemampuan  Korea Utara untuk menghasilkan dana yang dibutuhkan untuk program nuklirnya (Fishman et al, 2017) .
Selain  itu,  akses  perjalanan  (travel)  antara  kedua  negara  juga  sangat  terbatas dengan adanya peraturan khusus yang dikeluarkan pihak AS yaitu penerbitan paspor khusus bagi orang Amerika yang akan melakukan perjalanan ke Korea Utara dengan tujuan  perjalanan  yang  juga  ikut  dibatasi  dan  pembatasan  perjalanan  dari  Korea Utara ke New York (the diplomat, 2019). Terhitung sejak 1 September 2017 paspor AS  tidak  valid  digunakan  untuk  berpergian  ke,  dari  ataupun  melalui  Korea  Utara. Meskipun demikian, untuk situasi tertentu, warga AS yang mengajukan pembuatan Paspor  Validasi  Khusus  dapat  memenuhi  syarat  yang  diberikan  dari  Departemen Luar  Negeri  akan  memungkinkan  mereka  melakukan  perjalanan  ke  Korea  Utara untuk tujuan tertentu (Treasury.gov).
Rincian  dari  sanksi  AS  terhadap  Korea  Utara  yang  mulai  diterapkan  pada tahun 2017 diatur di dalam Surat Perintah Khusus (Executive Orders) nomor 13810 yang  mengatur  penjatuhan  sanksi  sebagai  alat  untuk  mengganggu  kemampuan Korea  Utara  melakukan  pendanaan  agenda  pengembangan  WMD  dan  program
ICBM. Secara khusus Surat Perintah Khusus (Executive Orders) nomor 13810 berisi (1) penetapan beberapa kriteria baru (untuk sanksi); (2) melarang kapal dan pesawat terbang  yang  telah  mengkonfirmasi  atau  mendarat  di  pelabuhan  atau  tempat  di Korea Utara dalam 180 hari sebelumnya, dan kapal yang melakukan transfer antar- kapal dengan kapal tersebut dalam 180 hari sebelumnya, untuk memasuki Amerika Serikat; (3) memberikan wewenang untuk memblokir akun dana apapun yang terkait dengan  Korea  Utara  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat  atau  milik  orang  Amerika Serikat;  dan  (4)  memberikan  wewenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  pada  lembaga keuangan asing yang dengan sadar melakukan atau memfasilitasi pada atau setelah tanggal pesanan (i) setiap transaksi signifikan atas nama orang-orang tertentu yang diblokir atau (ii) setiap transaksi signifikan sehubungan dengan perdagangan dengan Korea Utara.
Sanksi  yang  telah  diterapkan  oleh  pihak  AS  menuai  kritik  dari  pihak  China yang  mengatakan  bahwa  adanya  kemungkinan  bahwa  sanksi  ini  tidak  akan  begitu berpengaruh  bagi  Korea  Utara  seperti  sanksi-sanksi  yang  pernah  ada  sebelumnya. Terlepas dari kritik tersebut, sanksi yang dijatuhkan ternyata memberi dampak bagi Korea  Utara.  Berdasarkan  laporan  surat  kabar  Rodong  Sinmun  milik  Korea  Utara yang  menyatakan  bahwa  sanksi  yang  dijatuhkan  AS  kali  ini  lebih  berdampak langsung pada Korea Utara khususnya di kalangan elite pemerintahan Kim Jong-un, karena  sanksi  kali  ini  menargetkan  pada  perekonomian  negara,  partai  politik  dan elite  militer  yang  menjadi  pendukung  utama  pemerintahan  otoriter  Kim  Jong-un (Choe, 2019) . Sanksi yang dijatuhkan sebelumnya memberikan larangan bagi Korea Utara memperoleh bagian dan teknologi senjata, namun sanksi yang diterapkan kali ini  membatasi  dan  melarang  ekspor  yang  hasil  keuntungannya  merupakan  sumber pendapatan  utama  negara,  sehingga  para  elite  pemerintahan  dan  militer  yang penghasilannya  sangat  bergantung  pada  negara  kali  ini  merasakan  dampak  secara langsung  akibat  dijatuhkannya  sanksi  ekonomi  pada  Korea  Utara (Choe,  2019) . Selain  itu  kondisi  industri  di  Korea  Utara  berada  pada  kondisi  yang  cukup  buruk, pabrik-pabrik  yang  ada  skalanya  termasuk  kecil  dan  kualitas  hasil  produksi  barang pabrik  tersebut  kurang  baik,  dengan  adanya  sanksi  yang  mempengaruhi  pada pendanaan  maka  akan  sulit  bagi  Korea  Utara  untuk  mengembangkan  industrinya secara mandiri, ditambah dengan jumlah demand yang lebih tinggi daripada supply yang  ada  sehingga  banyak  warga  Korea  Utara  yang  tidak  terpenuhi  kebutuhan hidupnya (Mu, 2019) . Selain sanksi uniteral dari Amerika Serikat, negara-negara di kawasan  juga ikut  berupaya  untuk  mewujudkan  wilayah  Semenanjung  Korea  yang bebas  nuklir,  misalnya  Cina.  Cina  mengeluarkan  kebijakan  yang  menetapkan penolakannya  atas  pengembangan  teknologi  yang  dilakukan  oleh  Korea  Utara,  hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan ketidakstabilan wilayah regional yang akan membawa kerugian langsung terhadap Cina (Sulaiman, 2020) .

## B. Tenggat waktu tuntutan Amerika Serikat terhadap Korea Utara
Peningkatan tekanan  sanksi  baru  di  bidang  ekonomi  oleh  AS  terhadap  Korea Utara  telah  aktif  mulai  tahun  2017  setelah  dikeluarkannya  Surat  Perintah  Khusus
( Executive Orders ) nomor 13810. Meskipun demikian dalam surat tersebut memang tidak  disebutkan  secara  eksplisit  mengenai  tenggat  waktu  bagi  Korea  Utara  untuk melakukan  denuklirisasi.  Dan  hal  ini  juga  sejalan  dengan  pernyataan  Presiden Trump  yang  mengatakan  bahwa  pihak  AS  memang  tidak  secara  rinci  menentukan batasan  waktu  yang  harus  dipenuhi  Korea  Utara  untuk  melakukan  denuklirisasi (Yasinta,  2018) .  Satu  hari  setelah  dilakukannya  pertemuan  antara  Presiden  Trump dan  Kim  Jong-un  di  Singapura,  adanya  pernyataan  tambahan  oleh  Menlu  Mike Pompeo perihal batasan waktu untuk Korea Utara, bahwa besar denuklirisasi Korea Utara harus diselesaikan pada akhir masa pemerintahan Presiden Trump pada tahun 2020 (Yasinta,  2018) .  Dengan  kata  lain  AS  memberikan  tenggat  waktu  sekitar  2 tahun  bagi  Korea  Utara  untuk  denuklirisasi  secara  penuh.  Pihak  AS  memang  lebih menekankan  pihak  Korea  Utara  untuk  sesegera  mungkin  memulai  proses denuklirisasi  mereka,  karena  apabila  prosesnya  tidak  segera  dimulai  maka  akan semakin lama juga sanksi yang diterapkan AS terus berlangsung.
C. Jaminan atas tuntutan Amerika Serikat terhadap Korea Utara
Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo menyatakan bahwa jika Korea Utara setuju  untuk  denuklirisasi  secara  penuh,  Amerika  Serikat  siap  untuk  "memberikan jaminan  keamanan"  untuk  pemerintah  Pyongyang (VOA,  2018) .  Hal  tersebut dibahas  dalam  pertemuan  Pompeo  dengan  Kim,  sebelum  dilakukannya  pertemuan antara  Kim  dan  Trump  di  Singapura.  Pembahasan  terkait  pemeberian  jaminan keamanan untuk Korea Utara telah ada sebelumnya, namun pihak pemerintah A.S. menyatakan  memang  belum  ada  rincian  lebih  lanjut  terkait  agenda  jaminan keamanan tersebut.
D. Imbalan (carrot) atas kepatuhan Korea Utara dalam memenuhi tuntutan AS Dalam  beberapa  kesempatan,  Amerika  Serikat  mencabut  sebagian  sanksi terhadap Korea Utara sebagai imbalan atas janji untuk membekukan program nuklir dan  membongkar  sebagian  fasilitas  pengembangan  nuklir (VOA,  2018) .  Selain  itu Amerika  Serikat  juga  membuktikan  komitmennya  dengan  Korea  Utara  yaitu membatalkan  latihan  militer  bersama  Korea  Selatan  yang  sebelumnya  telah dijadwalkan  untuk  bulan  Desember  2018  sebagai  reward  karena  Korea  Utara  telah berprogress menuju denuklirisasi secara bertahap melalui pembongkaran fasilitas uji coba  peluncuran  misil  mereka  di  Pyungge  Ri  (armscontrol.org).  Menteri  Luar Negeri  A.S.  Mike  Pompeo  menjelaskan  jika  denuklirisasi  dapat  terealisasikan, pemerintah  AS  akan  memberikan  izin  pada  sektor  swasta  untuk  membantu  dalam membangun  jaringan  energi  di  Korea  Utara  dan  memperbolehkan  warga  AS  untuk berinvestasi di Korea Utara guna membantu berkembangnya infrastruktur dan sektor agrikultur di Korea Utara (VOA, 2018) .

## Kesimpulan
Diplomasi koersif yang dijalankan oleh Amerika Serikat pada tahun 2017-2018, membuat Korea Utara lebih tertekan dan terpojok.  Berbeda dengan sebelumnya, upaya diplomasi  koersif  melalui  penjatuhan  sanksi  ekonomi  yang  menargetkan  sumber  dana
utama  negara  memaksa  Korea  Utara  untuk  mau  memenuhi  tuntutan  Amerika  Serikat untuk  proses  denuklirisasi.  Dengan  tenggat  waktu  yang  diberikan  Amerika  Serikat dinilai termasuk singkat, membuat Korea Utara semakin terdesak untuk memulai proses denuklirisasi.  Selain  itu,  dengan  kondisi  ekonomi  domestik  yang  semakin  memburuk dan adanya tawaran bantuan ekonomi dari Amerika Serikat seolah menjadi jalan keluar yang  memang  dibutuhkan  Korea  Utara  untuk  dapat  kembali  memulihkan  kondisi negaranya.  Progress  yang  ditunjukkan  Korea  Utara  dalam  proses  denuklirisasi memberikan  keringanan  atas  beberapa  sanksi  yang  telah  dijatuhkan  sebelumnya, meskipun  tidak  seluruhnya.  Dan  juga  Amerika  Serikat  bersedia  memberikan  jaminan keamanan  jika  Korea  Utara  benar-benar  telah  melakukan  denuklirisasi  secara  penuh. Jika diplomasi koersif Amerika Serikat yang kini dilakukan dapat terus secara konsisten berjalan maka prospek akan denuklirisasi Korea Utara secara penuh mungkin saja akan terus menunjukkan progress yang positif.

## BIBLIOGRAFI
Ahn, Taehyung. (2012). Patience or lethargy?: US policy toward North Korea under the Obama administration. North Korean Review , 67–83. Google Scholar
BBC. (2017). Korea Utara klaim sukses uji rudal jarak jauh 'yang bisa capai Amerika’ .
Bluth,  Christoph.  (2017).  The  Paradox  of  North  Korea’s  nuclear  diplomacy:  Insights from conflict transformation theory. North  Korean  Review , 13 (1), 45–62. Google Scholar
DiFilippo, Anthony. (2011). North Korea’s Denuclearization and a Peace Treaty. North Korean Review , 7–20. Google Scholar
DiFilippo, Anthony. (2014). Steady State: The North Korean Nuclear Issue from Bush to Obama. Asian Affairs: An American Review , 41 (2), 56–82. Google Scholar
Easley, Leif Eric. (2017). From strategic patience to strategic uncertainty: Trump, North Korea,  and  South  Korea’s  new  president. World  Affairs , 180 (2),  7–31. Google Scholar
Han,  Jongwoo.  (2009).  North  Korea’s  diplomacy  to  engage  the  United  States. Australian Journal of International Affairs , 63 (1), 105–120. Google Scholar
Niksch, Larry A. (2011). When North Korea mounts nuclear warheads on its missiles.
The Journal of East Asian Affairs , 1–20. Google Scholar
Park, Kun Young. (2009). Preparing for a peace process in the Korean peninsula. Asian Perspective , 33 (3), 183–207. Google Scholar
Park,  Kyung.  (2001).  North  Korea’s  Defensive  Power  and  US-North  Korea  Relations.
In Korean Security Dynamics in Transition (pp. 83–104). Springer. Google Scholar
Pratamasari, Annisa. (2019). Kim Jong-Un’s Change of Stance. North Korean Review , 15 (2), 23–37. Google Scholar
Roy, S. L. (1991). Diplomasi, Edisi ke-1 . Rajawali Pers, Jakarta. Google Scholar
Samore,  Gary.  (2002).  US‐DPRK  missile  negotiations. The  Nonproliferation  Review , 9 (2), 16–20. Google Scholar
Samosir, H. .. (2018). Dirjen Badan Atom Internasional Sebut Korut Ancaman Global .
Sulaiman,  Vera  Zerlinda  Alamsyah.  (2020).  China’s  Policy  in  Refusing  North  Korea Nuclear  Proliferation. Global:  Jurnal  Politik  Internasional , 22 (1),  100–124. Google Scholar

## Copyright holder:
Rizky Aulia Pangestika (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: