Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (2), 2020: 133-159
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.3161
email koresproden: amirillazuardi10@gmail.com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan
Perundang-Undangan

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
( Alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru Kota Malan, 65145 )
Abstrak:
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsi,  memahami  dan menganilisis omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia  berdasarkan  asas  hirarki  peraturan  perundang- undangan.  Adapun  dalam  penulisan  artikel  ini    menggunakan penelitian  hukum  normatif.  Selain  itu  penulisan  artikel  ini menggunakan pendekatan teoritis dan yuridis. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  dalam  pembentukan  omnibus  law sebagai  aturan  yang  mempermudah  investasi  Indonesia  akan berlaku asas hirarki peraturan perundang-undngan. Kemudian ada  beberapa  urgensi  pembentukan  omnibus law dalam  aspek investasi. Salah satunya teori negara kesejahteraan yang berlaku bagi  Indonesia  menjadi  peran  untuk  meningkat  perekonomian di  bidang  investasi  melalui  omnibus  law  dalam  rangka mewujudkan  amanat  konstitusi  indonesia  yaitu  memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya sebagai kemakmuran  rakyat  Indonesia.  (This  paper  aims  to  describe, understand and analyze omnibus law as a reform of investment law in Indonesia based on the hierarchical principle of laws and regulations.  The  writing  of  this  article  uses  normative  legal research.    In  addition,  the  writing  of  this  article  uses  a theoretical  and  juridical  approach.  The  results  of  this  study indicate that in the formation of the omnibus law as a rule that facilitates  Indonesian  investment  will  apply  the  principle  of  a legislative  hierarchy.  Then  there  is  the  urgency  of  establishing an  omnibus  law  in  the  investment  aspect.  One  of  them  is  the theory of the welfare state that applies to Indonesia as a role to increase  the  economy  in  the  field  of  investment  through  the omnibus law in order to realize the mandate of the Indonesian constitution,  namely  to  promote  public  welfare  as  much  as possible as the prosperity of the people of Indonesia)

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
134
Kata Kunci: Omnibus law , Investasi, Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

## Pendahuluan
Negara Indonesia memiliki regulasi  yang fundamental tentang aspek  pengaturan  ekonomi.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam  pasal  33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  1945)  yang  menyebutkan  :  “ Perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ”.
Amanat UUD di atas merupakan sebuah kewajiban negara yang wajib mengatur perekonomian dengan beberapa ketentuan yang telah tercantum  pada  dasar  hukum  di  atas.  Semua  aspek  yang  menjadi unsur  perekonomian  negara  dalam  UUD  wajib  dipenuhi  dalam rangka  mewujudkan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  pada aspek  kehidupan  ekonomi  yang berlaku  sebagai  cita-cita  yang  perlu diwujudkan 1 . Dalam  rangka  mewujudkan  perekonomian  yang  menjadi  cita- ciata  bangsa  maka  perlu  ada  sinergitas  antara  pemerintah  dan investor  sebagai  aspek  kebersamaan 2 .  Pemerintah  memiliki  peran yang  sangat  besar  sebagai  regulator  perekonomian 3 yang memudahkan  para  investor  agar  para  investor  tertarik  untuk menanamkan  modalnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf perekonomian  yang  dapat  berdampak  baik  bagi  masyarakat. Sehingga  agar  sinergitas  antara  pemerintah  dan  investor  dalam berjalan  baik  dalam  rangka  investasi  di  Indonesia,  maka dikeluarkannya  beberapa  undang-undang  perekonomian  sebagai pelaksana amanat UUD 1945.
1 Bagir  Manan, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara , (Bandung : Mandar Maju), 1995, Hlm. 45
2 Swasosno.  Sri  Edi, Tentang  Demokrasi  Ekonomi ,  (Jakarta  :  Bappenas),  2008, Hlm. 3 3 D.  Soekarno, Amandemen  Terhadap  UUD  1945,  Suara  Pembaharuan : http/www. Suarapembaharuan.com, diakses pada tanggal 11 November Tahun 2019 Pukul 21.55 WIB

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
Salah satu undang-undang tentang perekonomian yang berlaku di Indonesia  adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  (UU  PM).  Berlakunya  UU  PM  sebagai  kepastian hukum  landasan  bagi  para  Investor  yang  ingin  menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam UU PM tidak hanya berlaku bagi para investor  Indonesia  namun  juga  berlaku  bagi  investor  asing  yang tertarik  ingin  melakukan  menamkan  modal.  Tujuan  berlakunya  UU PM  ini  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  nasional yang berkadilan dan atas dasar kemakmuran pada rakyat.
Perwujudan  perekonomian  sesuai  amanat  UUD  1945 mengalami beberapa kendala yang mengakitban tidak sesuai dengan cita-cita.  Kendala  tersebut  salah  satunya  berasal  dari  keberlakuan hukum yang mengatur investasi di Indonesia. Hal ini karena terdapat aturan-aturan  investasi  yang  tumpang  tindih  dengan  aturan  lainnya sehingga  berdampak  pada  perizinan  investasi  yang  sulit  dan menghilangkan  minat  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia.
Menanggapi  masalah  tersebut  tentu  Presiden  Republik Indonesia  Ir.  H.  Joko  Widodo  tidak  tinggal  diam.  Dalam  pidato pertamanya  ketika  pelantikan  jabatan  Presiden periode  2  (dua)  Joko Widodo  memiliki  rencana  untuk  mengatasi  permasalahan  Investasi melalui Omnibus  Law 4 agar  berdampak  mempermudah  izin  investas bagi  para  Investor  yang  ingin  menanamkan  modalnya  agar berdampak  pada  peningkatan  pembangunan  nasional  yang  dapat berdampak baik bagi masyarakat.
Omnibus law adalah salah satu kebijakan pengeluaran undang- undang  yang  berdampak  pencabutan  pada  peraturan  perundang- undangan yang tumpang tindih secara sederhana dan cepat 5 . Ketika Omnibus Law diterapkan dalam bidang investasi, maka akan berlaku suatu  aturan  yang  sederhana  tentang  investasi  dan  akan  mencabut
4 Kompas, Apa  itu  Omnibus  Law,  Yang  Disinggung  Jokowi  dalam  Pidatonya? : https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus- law-yang-disinggung-jokowi-dalam-pidatonya-?page=all,  diakses  pada  tanggal  11 November 2019 Pukul 21.59 WIb
5 Busroh,  Firman  Freaddy, Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan , Jurnal Arena Hukum, Vol. 10, No. 2, Bulan Agustus Tahun 2017, Hlm. 242

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
136
aturan-aturan investasi lainnya yang tidak sesuai dengan berlakunya Omnibus Law tersebut. Permasalahannya adalah ketika ada isu kebijakan Omnibus Law akan dikeluarkan, muncul pro dan kontra atas isu tersebut. Kebijakan Omnibus  Law jika  ingin  menyederhanakan  regulasi  investasi  dengan mencabut beberapa aturan sebelumnya tentang investasi maka perlu melihat  aspek  peraturan  perundang-undangan  agar  tetap konstitusional. Kemudian harus benar-benar melihat bahwa Omnibus Law adalah  solusi  sebagai  reformasi  hukum  investasi  yang berdampak  pada  mekanisme  perizinan  investasi  yang  memudahkan bagi  para  investor  untuk  menanamkan  modalnya  sebagai  media pembangunan negara dalam aspek perekonomian.
Atas  permasalahan  yang  dijelaskan  di  atas  maka  akan  ditarik isu  hukum  yang  terdiri  2  (dua)  rumusan  masalah  yaitu  :  (1) Bagaimana  perspektif  hukum  asas  peraturan  perundang-undangan pada  penerapan  omnibus  law  yang  berimplikasi  pencabutan beberapa  aturan  hukum  lainnya?,  (2)  Apa  yang  menjadi  urgensi hukum  omnibus  law  sebagai  solusi  mempermudah  regulasi  hukum investasi di Indonesia?
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perspektif hukum asas peraturan perundang-undangan pada  penerapan  omnibus  law  yang  berimplikasi  pencabutan beberapa  aturan  hukum  lainnya.  Selain  itu  untuk  mengetahui, memahami  dan  menganalisis  urgensi  hukum  omnibus  law  sebagai solusi mempermudah regulasi hukum investasi di Indonesia.

## Perspektif  Hukum  Asas  Hirarki  Peraturan  Perundang-Undangan Pada  Penerapan  Omnibus  Law  yang  Berimplikasi  Pencabutan Beberapa Aturan Hukum Lainnya
Negara  hukum  memiliki  beberapa  sebutan  yang  berbeda- beda.  Ada  istilah  negara  hukum  disebut  sebagai Rechtststaat yang berasal  dari  bahasa  Belanda . Dalam  istilah  Inggris  yang dikembangkan  oleh  A.V.  Dicey,  hal  itu  dapat  dikaitkan  dengan prinsip  “rule  of  law”  yang  berkembang  di  Amerika  Serikat  menjadi jargon  “the  Rule  of  Law,  and  not  of  Man”.  Yang  sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam  buku  Plato  berjudul “Nomoi” yang  kemudian  diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul “The Laws” , jelas tergambar

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
bagaimana  ide  nomokrasi  itu  sesungguhnya  telah  sejak  lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno 6 .
Profesor  Utrecht  membedakan  ntara  Negara  Hukum  Formil atau  Negara  Hukum  Klasik,  dan  Negara  Hukum  Materiel  atau Negara  Hukum  Modern  .  Negara  Hukum  Formil  menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil  dan sempit,  yaitu dalam arti peraturan  perundang-undangan  tertulis.  Sedangkan  yang  kedua, yaitu  Negara  Hukum  Materiel  yang  lebih  mutakhir  mencakup  pula pengertian  keadilan  di  dalamnya.  Karena  itu,  Wolfgang  Friedman dalam bukunya ‘Law in a Changing Society’ membedakan antara ‘rule of law’  dalam arti  formil  yaitu  dalam  arti  ‘organized  public power’,  dan ‘rule of law’ dalam arti materiel yaitu ‘the rule of just law’ 7 . Pembedaan ini  dimaksudkan  untuk  menegaskan  bahwa  dalam  konsepsi  negara hukum  itu,  keadilan  tidak  serta-merta  akan  terwujud  secara substantif,  terutama  karena  pengertian  orang  mengenai  hukum  itu sendiri  dapat  dipengaruhi  oleh  aliran  pengertian  hukum  formil  dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.
Negara  Indonesia  memiliki  status  yang  diamanatkan  oleh UUD  1945.  Adapun  status  tersebut  menjadi  identitas  negara  yaitu negara hukum. Adapun legalitas tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa  “Indonesia  adalah  Negara Hukum”. Ketika negara memiliki status sebagai negara hukum maka tentu  harus  mengedapankan  aspek  hukum  dalam  penyelenggaraan pemerintahan baik dibidang apapun terutama bidang perekonomian guna  menjadi  aturan  yang  baik  dan  berdampak  pada  kemudahan investasi  para  investor  yang  akan  menanamkan  modalnya  dalam rangka berpartisipasi atas pembangunan nasional bangsa.
Penyelenggaran  negara  hukum  tentu  memiliki  konsep  dan teori  yang  perlu  diperhatikan.  Adapun  konsep  dan  teori  tersebut merupakan  dasar  referensi  agar  manifetasi  negara  hukum  dalam berjalan baik terutama pada negara Indonesia. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika  kehidupan  kenegaraan  adalah  hukum,  bukan  politik ataupun  ekonomi.  Karena  itu,  jargon  yang  biasa  digunakan  dalam
6 Plato, The Laws, Penguin Classics, Edisi 1986 , translate by Trevor J. Saunders.
7 Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia ,  (Jakarta  :  Ikhtiar),
1962, Hlm. 9

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
138
bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule  of  law,  not  of  man’ .  Yang  disebut  pemerintahan  pada  pokoknya adalah  hukum  sebagai  sistem,  bukan  orang  per  orang  yang  hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya 8 . Artinya  walaupun  kebijakan  hukum  dalam  aspek  ekonomi,  aspek tersbuet bukanlah alasan utama sebagai landasan pembuatan hukum tersebut.  Melainkan  kebijakan  hukum  ekonomi  tersebut  sebagai bagian sistem pemberlakuan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan  perangkat  hukum  itu  sendiri  sebagai  suatu  sistem yang  fungsional  dan  berkeadilan,  dikembangkan  dengan  menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi  dan social  yang  tertib  dan  teratur,  serta  dibina  dengan  membangun budaya  dan  kesadaran  hukum  yang  rasional  dan  impersonal  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara 9 .  Dalam mewujudkan  kebijakan  hukum  pada  bidang  ekonomi  maka  ada beberapa  ketentuan  yang  dipenuhi.  Pertama  dari  segi  aturan kemudian  perangkat-perangkat  sebagai  pelaksana  agar  tujuan ekonomi  yang  terdapat  pada  subtansi  kebijakan  hukum  materil  dan mewujudkan amanat ekonomi konstitusi.
Pada  konsep  negara  hukum  memiliki  ciri-ciri  yang  menjadi identitas negara tersebut. Beberapa pakar banyak sekali memberikan pandangannya  tentang  ciri-ciri  negara  hukum  pada  teori-teori  yang telah  dijabarkan.  Salah  satu  pakar  yang  memberikan  pandangan tentang negara hukum adalah Fredish J. Stahl. Adapun menurtunya ciri-ciri dari negara hukum adalah :
1. Adanya pengakuan hak asasi manusia 2. Adanya pembagian kekuasaan 3. Pemerintah berdasarkan peraturan 4. Adanya peradilan tata usaha negara
10 .
8 Jimly  Asshidiqie, Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia :  https://pn- gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 12 November 2019 Pukul 21.13 Wib.
9 Ibid
10 Oemar  Seno  Adji, Prasarana  Dalam  Indonesia  Negara  Hukum ,  (Jakarta  : Simposium UI), 1966, Hlm. 24
Ciri-ciri  negara  hukum  di  atas  dapat  kita  lihat  salah  satunya adalah  pemerintahan    berdasarkan  peraturan.  Adapun  hal  tersebut dikenal istilah Supremacy Of Law atau Supremasi Hukum. Berlakunya supremasi  hukum  dalam  suatu  negara  maka  ini  yang  menjadi batasan-batasan  perbuatan  pemerintah.  Pemerintah  tidak  boleh semena-mena  untuk  bertindak  melainkan  atas  dasar  aturan  yang berlaku.  Hal  ini  juga  tidak  lepas  ketika  pemerintah  akan melaksanakan roda perekonomian di Indonesia. Dasar-dasar hukum harus tersedia yang menjadi regulasi ekonomi dan menjadi kepastian hukum  yang  bermanfaat  dan  menghindarkan  aspek  kesewenangan pemerintah ketika akan menjalankan roda perekonomian negara.
Kembali ke supremasi hukum dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Semua hal aspek ekonomi dari negara harus ada kepastian hukum  yang  tersedia  dan  berlaku.  Mulai  aturan  yang  paling  tinggi dan  aturan  yang  berada  di  ranah  bawah  dibuat  sebagai  bentuk supremasi  hukum  negara  dalam  menjalankan  roda  perekonomian negara.  Dalam  aturan  tersebut  ada  tata  aturan  dan  teori  yang  perlu diikuti agar pembentukan peraturan sesuai dengan kaidah tanpa ada kepentingan dari siapapun. Misalnya ketika berbicara ekonomi dalam aspek hukum, maka harus melihat dasar hukum secara fundamemtal dari  UUD  1945.  Kemudian  segala  peraturan  dibawahnya  dibuat sebagai  teknis  pelaksanaan  perwujudan  amanat  UUD  dan  tentunya aturan-aturan  yang  berada  diranah  posisi  paling  bawah  tidak  boleh bertentangan dengan aturan yang diatas. Artinya ada sinergitas  dan korelasi yang baik antara peraturan perundang-undangan tanpa ada tumpang  tindih  yang    dapat  berdampak  buruk  pada  kekaburan hukum  karena  aturan  hukum  formal  yang  memiliki  perbedaan amanat  dan  melenceng  dari  amanat  aturan  dasar.  Jika  hal  tersebut terjadi  pada  ranah  kebijakan  ekonomi  maka  dapat  berpotensi menurunya tingkat perekonomian karena dasar hukum yang berlaku memiliki kualitas buruk. Sehingga perlu ada sebuah sinergi yang baik antara  aturan  yang  berada  diatas  tetap  menjadi  pedoman  aturan- aturan  yang  ada  di  bawahnya  dalam  rangka  mewujudkan  ekonomi yang baik di Negara Indonesia.
Beberapa  aturan-aturan  yang  berlaku  dan  menjadi  produk Negara  hukum  tentu  sangat  berkaitan  dengan  pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistematis terkait dasar-dasar

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
dan  teknis  suatu  pembentukan  aturan  yang  tepat  terutama  sejalur dengan  hirarkis  peraturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  perlu dilakukan  agar  tidak  terjadi  pertentangan  dengan  peraturan  yang lainnya.
Di  Negara  Indonesia  pembentukan  peraturan  perundang- undangan telah di atur dalam UU. No 12 Tahun 2011. Di dalam pasal 7 ayat (1) telah tertera hirarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan tersebut terdiri dari :
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia 3. Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia/  Peraturan Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab./ Kota.
Hirarkis  peraturan  di  atas  adalah  suatu  tingkatan  yang berlaku  di  Indonesia.  Semua  aturan  diatas  harus  bersinergi  dan memiliki  harmonisasi  antar  keberlakuan  agar  tidak  terjadi pertentangan yang mengakibatkan tumpang tindihnya aturan. Jika itu terjadi maka suatu hal yang perlu dikoreksi terutama pada sistematis mekanisme  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  apakah sudah sesuai atau belum.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto  menyatakan  bahwa  istilah perundang-  undangan  ( legislation,  wetgeving,  atau  gezetzgebbung ) mempunyai dua pengertian 11 :
1. Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses  membentuk  peraturan – peraturan  Negara,  baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah. 2. Perundang – undangan  adalah  segala  peraturan  Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
11 Mahendra Kurniawan, Dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif ,
(Yogyakarta : Kreasi Total Media), 2007, Hlm. 5

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
Produk  hukum  yang  masuk  kategori  hirarkis  peraturan perundang-undangan  dikeluarkan  oleh  institusi  baik  yang  berada ditingkat  pusat  maupun  daerah.  UUD  1945  s/d  Peraturan  Presiden adalah  hasil  produk  hukum  institusi  pusat.  Kemudian  Peraturan Daerah  baik  d  tingkat  provinsi  maupun  kab./  kota  adalah  produk hukum institusi tingkat daerah.
Dalam  pembentukan  peraturan  terdapat  asas-asas  yang berlaku dalam hirarkis peraturan perundang-undangan. Adapun asas tersebut akan dijelaskan dibawah ini :
1. Undang-undang  yang  lebih  tinggi  mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah ( lex superiori derogate lex inferiori ).  Menurut  asas  ini  bahwa  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah  tingkatannya  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih  tinggi  dalam  mengatur  hal  yang  sama.  Konsekuensi hukum  asas lex  superiori  derogate  lex  inferiori ialah:  a)
undang-undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih tinggi  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  pula;  b) undang-undang  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi 12 , c) perundangundangan  hanya  dapat  dicabut,  diubah,  atau ditambah  oleh  atau  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  sederajat  atau  yang  lebih  tinggi tingkatannya.  Tidak  ditaatinya  asas  tersebut  akan  dapat menimbulkan  ketidak-tertiban  dan  ketidakpastian  dari sistem  perundang-undangan.  Bahkan  dapat  menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundangundangan. 2. Undang-undang  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan undang-undang  yang  bersifat  umum  ( lex  specialis  derogate lex  generalis ).  Menurut  asas  ini  apabila  ada  dua  macam ketentuan  peraturan  perundangan  yang  setingkat  atau kedudukannya  sama  dan  berlaku  dalam  waktu  yang bersamaan  serta  saling  bertentangan,  maka  hakim  harus
12 Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, Hlm. 62

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
142
menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum 13 . 3. Undang-Undang  yang  berlaku  belakangan  membatalkan undang-undang  terdahulu (lex  posteriori  derogate  lex  priori). Maksudnya  adalah  undang-undang  atau  peraturan  yang terdahulu  (lama)  menjadi  tidak  berlaku  apabila  penguasa yang  berwenang  memberlakukan  undangundang  atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan  kedudukan  undang-undang  atau  peraturannya sederajat.
Dalam  penyelenggaraan  Negara  hukum  pada  bidang perekonomian,  maka  perlu  dasar-dasar  aturan  sebagai  landasan kepastian  hukum  untuk  kebijakan.  Aspek  hukum  kebijakan perekonomian  Negara  tentu  melalui  produk  hukum  baik  tingkat pusat  maupun  daerah.  Mulai  dari  hirarkis  UUD  s/d  Perda  terkait berlaku kebijakan ekonomi baik tingkat pusat maupun daerah. Segala aturan kebijakan perekonomian mulai dari UUD s/d perda perlu ada harmonisasi.  Artinya  keselarasan  amanat  aturan  yang  tidak  boleh bertentangan agar sinergitas aturan dapat berjalan baik dan dijauhkan dari  kepentingan  tertentu  karena  sejatinya  aturan  itu  dikeluarkan sebagai  sebesar-besarnya  kepentingan  rakyat  dalam  aspek perekonomian.
Pelaksanaan  pembangunan  perekonomian  di  Indonesia memiliki  banyak  permasalahan  yang    perlu  ada  solusi  agar  bisa berjalan  dengan  sesuai  dengan  amanat  tujuan  konsitusi  ekonomi. Beberapa  masalah  terdapat  dari  beberapa  aspek  yang  salah  satunya aspek hukum. Saat ini isu yang sedang menjadi perbincangan adalah bahwa  Negara  Indonesia  mempunyai  produk  hukum  yang  sangat berlebihan  atau  dikenal  dengan Hybrid  Law .  Jumlah  hukum  yang terlalu  banyak  tentu  berdampak  pada  pemberlakuan  yang  tidak efektif dan efisien karena terlalu banyak ketentuan-ketentuan. Hal ini dalam  aspek  ekonomi  tentu  akan  sangat  menjadi  masalah  karena dapat  menghambat  kebijakan  ekonomi  tertutama  sulitnya  investor yang  akan  menanamkan  modalnya  karena  terhambat  banyak aturanya yang berlaku. Dan karenanya jumlahya yang terlalu banyak,
13 Ibid , Hlm. 64

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
potensi  tumpang  tindih  peraturan  juga  terjadi  karena  faktor  setiap perbedaan institusi yang memiliki kewenangan namun berbeda arah dan wilayah.
Menyikapi  permasalahan  tersebut  tersebut  Presiden  Joko Widodo  sedang  menyiapkan  strategi  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  menghambat  jalannya  perekonomian  dalam aspek  hukum.  Maka  pada  saat  pidato  kenegaraan  presiden  ketika pelantikan  periode  2  masa  jabatannya,  Joko  Widodo  ingin mewujudkan  komitmennya  dalam  membuka  keran  investasi  yang lebih mudah tanpa ada kendala yang dapat menarik minat investor. Maka kedepannya akan dikeluarkannya suatu kebijakan aturan yang disebut dengan Omnibus Law . Adapun produk hukum tersebut akan menjadi  pilar  utama  pada  landasan  regulasi  investasi  yang  tidak menyulitkan  dan  bisa  berjalan  dengan  efektif  terutama  pada mekanisme  perizinan  bagi  para  investor  yang  akan  masuk  ke Indonesia.
Pembuatan Omnibus Law rencananya akan dibuat dalam ranah undang-undang.  Maka  tentu  pembuatan  regulasi  tersebut kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun tetap perlu ada kontribusi dari presiden karena usulan regulasi tersebut berasal dari pihak  presiden.  Artinya  perlu  ada  hubungan  yang  baik  sinergitas politik yang membangun agar pembuatan omnibus law ini  menjadi  1 (satu) visi dalam rangka kebaikan perekonomian kedepannya.
Teknis  pelaksanaan omnibus  law ini  akan  menjadi penyederhanaan aturan yang sudah cukup banyak di Indonesia baik ditingkat  pusat  atau  daerah.  Jika Omnibus  Law ini  berlaku  akan berimplikasi pada aturan lainnya terutama aturan di sektor ekonomi. Adapun  implikasi  hukum  nya  adalah  akan  membatalkan  aturan- aturan  yang  tidak  sesuai  dengan  subtansi  dari Omnibus  Law yang akan berlaku. Yaitu keberlakuan hukum terkait investasi pada sektor perekonomian  hanya  akan  berlaku Omnibus  law saja  sebagai  bentuk kesederhanaan peraturan yang dapat mengudang para investor baik investor dalam negeri dan investor asing.
Namun  dalam  isu  pembuatan  regulasi omnibus  law ini  tentu menjadi isu hanya perbincangan di Indonesia. Banyak nya spekulasi respon  baik  pro  dan  kontra  merupakan  pengaruh  atas  keberlakuan sistem demokrasi indonesia yang memiliki ruang untuk berpendapat secara  lisan  maupun  pemikiran.  Hal  tersebut  tentu  menjadi  iklim

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
144
demokrasi  yang  baik  dalam  rangka  menyerap  aspirasi  masyarakat. Tentunya  pro  terhadap  pembuatan omnibus  law menjadi  support moral dalam mewujudkannya. Akan tetapi pendapat kontra dari para pihak  lain  juga  belum  tentu  sebagai  landasan  bukan  sebagai pembentukan  aturan  tersebut.  Melainkan  menjadi  referensi  dalam pembuatan untuk mencari kekurangan agar bisa menjadi aturan yang baik terutama baik bagi perekonomian di Indonesia.
Pembentukan omnibus  law agar  tidak  terjadi  kontroversi  di masyarakat  perlu  dibuat  secara  maksimal  terutama  berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam segi aspek teori hukum maupun dogmatik hukum. Dalam UU No. 12 Tahun 11 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dijelaskan bahwa  sumber  utama  hukum  di  Indonesia  adalah  Pancasila.  Maka walaupun Omnibus  Law dibuat  dalam  rangka  melonggarkan perizinan investasi yang lebih mudah harus tetap mengikuti ideologi Pancasila. Ideologi ini yang menjadi aspek teoritis, filosofis, sosilogis dll.  Dalam  pembentukan  aturan  terutama  agar  tetap  menjamin  hak- hak  masyarakat tanpa berpihak pada kepentingan tertentu.
Kemudian  segala  teori  pembentukan  teori  peraturan perundang-undangan harus menjadi pedoman. Seperti  hal nya asas- asas  peraturan  perundangan  dalam  aspek  hirarkis  aturan.  Karena implikasi Omnibus Law adalah penyederhanaan maka sangat identik dengan  keberlakuan  asas-asas  hirarkis  peraturan  perundang- undangan. Tentu hal tersebut harus benar-benar dibuat dengan benar karena  implikasi  pencabutan  peraturan  sangat  banyak  tetapi  tetap konstitusional  dan  tidak  melanggar  kaidah  teoritik,  nomatif  dan filosofi hukum.
Ketika  berbicara  asas  hirarki  peraturan  perundang-undangan maka  tidak  lepas  dari  beberapa  asas  yang  telah  disinggung sebelumnya.  Adapun  beberapa  asas  yang  akan  berlaku  tersebut adalah :
1. Peraturan  yang  lebih  tinggi  akan  mengenyampingkan peraturan  yang  lebih  rendah  ( Lex  Superiori  derograt  legi priori).  Omnibus  Law akan  berlaku  asas  tersebut  jika  ada peraturan  pemerintah  s/d  peraturan  daerah  tidak  sesuai dengan  amanat  hukum  tersebut.  Artinya Omnibus  Law sebagai  undang-undang  yang  memiliki  kedudukan  lebih tinggi daripada aturan dibawahya. Sehingga aturan segala

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
peraturan-peraturan  yang  ada  dibawah  undang-undang harus  menyesuaikan  dengan  aturan  yang  di  atasnya.  Jika aturan  dibawah  nya  tidak  sesuai  dengan  amanat  aturan diatasnya  maka  aturan  tersebut  tidak  berlaku  karena bertentangan.  Asas  tersebut  yang  menjabarkan  mengapa Omnibus  Law akan  mencabut  aturan-aturan  dibawahnya. Terutama  dalam hal  perekonomian  pada  bidang  investasi.
Omnibus  law akan  memiliki  subtansi  yang  mempermudah investasi. Namun apabila aturan teknis dibawahnya dirasa masih  memiliki  unsur  yang  menyulitkan  invetasi  makan aturan tersebut tidak akan berlaku. 2. Peraturan  yang  baru  akan  mengenyampingkan  peraturan yang lebih lama ( Lex Post Teriori Derograt Legi Apriori). Pada asas  ini  memiliki  perbedaan  dengan  asas  peraturan  yang lebih  khusus  akan  mengenyampingkan  aturan  yang  lebih umum. Omnibus  Law adalah  aturan  yang  bersifat  umum karena  merupakan  aturan  gabungan  perekonomian.  Tentu prioritas  undang-undang  ini  tidak  akan  berlaku  jika menggunakan asas tersebut. Karena aturan ekonomi sudah ada  yang  lebih  khusus.  Misalnya  UU.  No.  25  Tahun  2007 tentang  Penanam  Modal,  UU  No  20  Tahun  2008  tentang UMKM.  Biasanya  penggunaan  asas  ini  jika  sejak  awal sudah  aturan  umum,  namun  dalam  perjalannya  ternyata ada  kebutuhan  pengaturan  dari  subtansi  aturan  umum yang  hanya  berlaku  pada  kalangan  tertentu  maka dibuatnya  UU  yang  bersifat  lebih  khusus.  Misalnya  UU. No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.  Namun  aturan  tersebut  kurang  tepat  jika diterapkan kepada anak. Maka hadirnya aturan UU. No. 11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  anak  yang berlaku bagi hukum acara pidana anak.
Maka  asas  yang  tepat  digunakan  pada Omnibus  law yang dapat  mengenyampingkan  aturan  setingkat  UU  adalah  dengan  asas peraturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama. Asas ini juga  berlaku  pada  UU.  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Adapun  berlakunya  asas  tersebut  pada  aturan  itu  adalah dimana UU Pemda mencabut kewenangan walikota dan bupati untuk

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
memberikan izin usaha pertambangan (IUP) yang diatur pada aturan yang  lebih  khusus  di  UU.  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batu-Bara.  Asas  tersebut  dapat  dilihat  dari  aturan peralihan  yang  tegas  menyatakan  terdapat  pencabutan  kewenangan IUP  oleh  walikota  atau  bupati.  Hal  ini  yang  menjadi  perbedaan dengan  asas  peraturan  khusus  mengenyampingkan  aturan  umum dimana  asas  ini  tidak  perlu  ada  keterangan  tegas  pada  pergantian aturan  karena  akan  segera  secara  automatis  berlaku  sedangkan  asas peraturan  baru  akan  mengenyampingkan  aturan  lama  butuh penegasan dari atura tentang pergantian tersebut.
Sehingga jika ingin mencabut peraturan ekonomi pada tingkat undang-undang  yang  dirasa  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  maka asas  peraturan  yang  baru  mengenyampingkan  aturan  yang  lebih lama. Akan tetai di ketentuan peralihan perlu ada penegasan amanat pasal  dan  ayat  aturan  yang  menyatakan  seruan  pergantian  aturan tertentu.  Maka  inilah  dasar  penjelasan  mengapa  secara  asas  hirarkis peraturan  perundang-undangan Omnibus  Law secara  konstitusinal dapat diterapkan dan dalam rangka peningkatan ekonomi ini adalah upaya efisiensi dalam rangka peningkatakan ekonomi melalui aturan baru yang mempermudah perizinan pada regulasi Ekonomi.
Urgensi Hukum Omnibus Law Sebagai Solusi Mempermudah Regulasi Hukum Investasi di Indonesia
Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan  bahwa  dalam  periode ke- 2 (dua) pada masa jabatan presidennya ini akan melakukan upaya reformasi  perekonomian  di  Indonesia.  Beberapa  langkah  akan dilakukan  dari  aspek  hukum.  Yaitu  reformasi  perubahan  aturan perekonomian  melalui Omnibus  Law .  Hal  ini  dilakukan  karena Presiden  RI  ingin  regulasi  investasi  negara  Indonesia  dipermudah dengan  cara  mempermudah  izin  agar  para  investor  tertarik  untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Banyak  sekali  manfaat  dalam  membuka  keran  investasi  di Negara  Indonesia.  Hal  yang  paling  utama  adalah  dengan  negara Indonesia  tidak  bisa  membangun  negara  dengan  sendiri  akan  tetapi dibutuhkan para investor untuk turur serta dalam membangun roda perekonomian  agar  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  ekonomi. Tentunya  hal  sebagai  dasar  mewujudkan  kemakmuran  rakyat  dan kesejahteraan umum seperti pembukaan lapangan kerja,

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
meningkatkan  kualitas  ekonomi  rakyat  dan  bagi  pemasukan  oleh negara sebagai income pembangunan selanjutnya baik pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan pembanguna kemanusiaan yang lebih baik.
Dalam  mewujudkan  ketentuan  di  atas  maka  perlu  aspek- aspek tertntuk untuk menunjang perwujudan yang bisa terjadi. Salah satunya  melalui  aspek  hukum.  Karena  Indonesia  adalah  negara hukum maka perlu dasar hukum yang baik dan mempermudah bagi para  investor  akan  tetapi  tidak  merugikan  negara  dan    masyarakat. Karena  posisinya  adalah  negara  Indonesia  membutuhkan  kehadiran investor bukan atas dasar komersil saja. Namun lebih pada kerja sama dalam pembangunan yang sama-sama menguntungkan antara negara dan investor ( feedback) . Jika aturan hukum tidak baik dalam perizinan investasi maka tentu para investor akan membelokkan arah investasi ke negara lainnya.
Tugas  negara  Indonesia  dalam  mewujudkan  kesejahtreaan dan kemakmuran rakyat yang menjadi cita-cita UUD 1945 tidak lepas dengan  kedudukan  negara  hukum  yang  bersifat  modern.  Negara hukum  yang  bersifat  klasik  hanya  berfokus  pada  negara  saja.  Akan tetapi  negara  hukum  modern  tidak  hanya  berfokus  pada  negara namun juga berfokus pada kesejahteraan rakyat di dalamnya. Negara hukum  modern  tersebut  lebih  pada  konsep  negara  kesejahteraan dalam  rangka  mendorong  kualitas  negara  dengan  memberdayakan masyarakat  di  negara  tersebut. 14 Hal  ini  yang  sedang  ditempuh  di Indonesia.  Berbagai  kebijakan  dan  aturan  dikeluarkan  untuk masyarakat dari mulai bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan lain-lain.
Besarnya perhatian atas isu negara kesejahteraan ( welfare state ), mengingat  bahwa  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  dianggap sebagai  jawaban  yang  paling  tepat  atas  bentuk  keterlibatan  negara dalam  memajukan  kesejahteraan  rakyat  Membangun  negara kesejahteraan, menjadi obsesi banyak negara baru terutama  di  Asia  yang  merdeka  setelah  Perang  Dunia  II.  Beberapa negara  seperti  Korea  Selatan,  Taiwan,  dan  Singapura  merupakan
14 Bisariyadi, Pergulatan  Paham  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State)  dan  Negara Regulasi  (Regulatory  State)  dalam  Perkara  Konstitusional ,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, Vol. 23, No. 4 , Bulan Oktober 2016, Hlm. 532

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
148
negara-negara yang cukup berhasil membangun negara kesejahteraan. Demikian  pula,  negara  kesatuan  republik  Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Didesain sebagai negara kesejahteraan  ( welfare  state) .  Menurut  Pierson  kata  kesejahteraan ( welfare ) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi,yakni:  (1) Social  welfare, yang  mengacu  kepada penerimaan  kolektif  kesejahteraan;  (2) Economic  welfare, yang mengacu  kepada  jaminan  keamanan  melalui  pasar  atau ekonomiformal; dan (3) State  welfare, yang mengacu kepada jaminan pelayanan  kesejahteraan  sosial  melalui  agen  dari  negara.  Negara Kesejahteraan ( welfare state ) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara  dimana  pemerintahan  negara  dianggap  bertanggung  jawab dalam  menjamin  standar  kesejahteraan  hidup  minimum  bagi  setiap warga negaranya 15 .
Indonesia sebagai negara yang sedang memikul beban negara kesejahteraan  maka  perlu  memiliki  inovasi  dan  kebijakan  yang  baik dibidang ekonomi. Pengeluaran omnibus law dalam bidang ekonomi diharapkan dapat berdampak pada tujuan negara kesejahteraan yang kemudian berpengaruh dalam minat investor di Indonesia. Tentu jika minal  investor  di  Indonesia  sangat  tinggi,  maka  dapat  berdampak pada  penerimaan  negara  dari  investasi  ini.  Akan  tetapi  dalam mewujudkan minat investor yang tinggi perlu ada jaminan ekonomi dalam  segi  keamanan  agar  roda  perekonomian  berjalan  baik  pada investor.  Jika  hal  tersebut  berjalan  dengan  baik  maka  tentu  dapat meningkatkan  perekonomian  untuk  melaksanaan  tugas  negara kesejahteraan  kepada  warga-warganya  atas  hasil  aktivitas  dari  segi investor di Indonesia.
Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat: law is  nothing  but  the  very  life  of  mindkind  in  organized  groups  and  the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and  social  groups  and  the  coorporation  for  other  ends  than  more  existence and propagation.
Dalam  pemahaman  ini,  Wilhelm  Lunstedt  nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai Social Welfare , yang pertama
15 Oman  Sukmana, Konsep  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State) ,
Jurnal Sospol, Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember 2016), Hlm. 104

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam  satu  tingkatan  peradaban  tertentu  untuk  mencapai  tujuan mereka.  Pendapat  Lunsteds  mengenai social  welfare ini  hampir  sama dengan  pendapat  Roscou  Pound,  namun  demikian  ia  ingin menegaskan  bahwa  secara  faktual  keinginan  sebagian  besarmanusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.
Melihat  pandangan  mengenai social  welfare tersebut,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  bidang social  welfare mencakup  semangat umum  untuk  berusaha  dengan  dalil-dalilnya  dan  adanya  jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan  pada  suatu  skala  nilai  nilai  tertentu,  yang  tidak dirumuskan  dengan  rumus-rumus  yang  mutlak  akan  tetapi  dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah- ubah  mengikuti  perubahan  zaman,  keadaan,  dan  perubahan keyakinan bangsa 16 .
Kunci  pokok  dalam  negara  kesejahteraan  adalah  isu mengenaijaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai halini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat  merupakan  hal  pokok  bagi  negara  modern.  Selanjutnya menurut  Habermas,  jaminan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  yang dimaksud  diwujudkan  dalam  perlindungan  atas The  risk  of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state 17 .
Dengan  demikian,  dalam  hakekatnya  negara  kesejahteraan dapat  digambarkan  keberadaannya  sebagai  pengaruh  dari  hasrat manusia  yang  mengharapkan  terjaminnya  rasa  aman,  ketentraman, dan  kesejahteraan  agar  tidak  jatuh  ke  dalam  kesengsaraan.  Alasan tersebut  dapat  digambarkan  sebagai  motor  penggerak  sekaligus tujuan  bagi  manusia  untuk  senantiasa  mengupayakan  berbagai  cara demi  mencapai  kesejahteraandalam  kehidupannya.  Sehingga  ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan  tersebut  harus  dijamin  dan  negara  wajib  mewujudkan keinginan  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  negara  ada  dalam  tahapan sebagai negara kesejahteraan.
16 Soemardi, Teori Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptid – empirik , (Bandung : Bee Media Indonesia, hlm. 225
17 Gianfranco  Poggi, The  Development  Of  The  Moder n  State  “Sosiological
Introduction, (California : Stanford Uiversity press), 1992, Hlm. 126

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  juga  menganut  faham Negara  Kesejahteraan.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  para  Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa  negara  demokratis  yang akan  didirikan  adalah  “Ne gara
Kesejahteraan”  ( walvaarstaat )  bukan  “Negara Penjaga  Malam”
( nachtwachterstaat ).  Dalam  pilihan  terkait  konsepsi  negara kesejahteraan  Indonesia  ini,  Moh.  Hatta  menggunakan  istilah “Negara Pengurus” 18 .  Prinsip Welfare  State dalam  UUD  1945  dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek social ekonomi.
Dengan  masuknya  perihal  kesejahteraan  dalam  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menurut Jimly  Asshidiqie  Konstitusi  Indonesia  dapat  disebut  sebagai konstitusi ekonomi ( economic constitution ) dan bahkan konstitusi sosial
( social constitution ) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan  yang  diatur  dalam  UUD  1945,  nampak  dipengaruhi oleh  corak  penulisan  konstitusi  yang  lazim  ditemui  pada  Negara- negara sosialis 19 .
Kewajiban,  tujuan  dan  tugas  negara  sebagai  negara kesejahteraan  tentu  sangat    besar  sekali.  Hal  utama  bagi  negara kesejahteraan  adalah  bagaimana  untuk  memberikan  kesejahteraan kepada  warganya.  Tentu  segala  cara  akan  dilakukan  agar  warga negara tetap bisa hidup berkembang dengan baik. Maka negara harus bisa memaksimal potensinya baik memaksilkan potensi dalam negeri dan  juga  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomi  dalam  aspek-aspek tertentu  terutama  dalam  rangka  memberikan  tawaran  kepada  para investor  untuk  menanmkan  modalnya  agar  bisa  berpengaruh  pada peningkatan roda perekonomian Indonesia.
Maka  sekali  lagi  dalam  negara  hukum  adalah  kebijakan hukum yang diperhatikan. Saat ini hukum investasi Indonesia masih terkendala  dalam  teknis  perizinan  oleh  investor  karena  memiliki
18 M. Yamin, Naskah Persiapan UU 1945 : Risalah Sidang BPUPKI/ PPKI , (Jakarta : Sekretariat Jendral RI), 1959, Hlm. 299 19 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  (Jakarta  : Konstitusi Press), 2004, Hlm. 124

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
waktu yang lama. Tentu hal tersebut perlu segera di atasi. Munculny gagasan omnibus  law bisa  jadi  menjadi  solusi  agar  regulasi  investasi kita  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan  hukum  agar perekonomian  negara  Indonesia  memiliki  kepastian  hukum, kebermanfaatan hukum dan keadilan hukum.
Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya  perlu  berorientasi  pada  tiga  hal,  1).  Kepastian  hukum, 2).Keadilan, 3). Daya-guna (kebermanfaatan) ( doelmatigheid ) 20 .
1. Kepastian Hukum
Hukum  harus  memiliki  kepastian,  untuk  itu  maka hukum  harus  berupa  peraturan  tertulis.  Akan  tetapi  sangat penting  untuk  dipahami  bahwa  Undang-undang  tidak  dapat menguras  hukum 21 .  Karena  meskipun  aturan  hukum dirumuskan  dalam  teks-teks  hukum,  kata-kata  dalam  teks tersebut  tidak  dapat  memperhitungkan  sepenuhnya  isi  dan tujuan  dari  aturan  hukum  tersebut 22 .  Makin  banyak  hukum memenuhi  syarat  “peraturan  yang  tepat”,  yang  sebanyak mungkin  menghilangkan  unsur  ketidakpastian,  jadi  makin tepat  dan  tajam  peraturan  hukum  itu,  makin  terdesaklah keadilan.  Itulah  arti summum  ius,  summa  iniura 23 , atau  lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi 24 . Pembuatan omnibus law ke dalam teks undang-undang merupakan  suatu  bentuk  kepastian  hukum.  Karena dirumuskan  dalam  undang-undang  maka  tentu  perlu  isi aturan  yang  tegas.  Sangat  hindarkan  esensi  hukum  yang bertentangan  satu  sama  lainnya.  Serta  menghindari  isi  yang multi  tafsir.  Namun  yang  paling  penting  adalah  terdapat ruang  bagi  para  investor  untuk  memudahkan  investasinya
20 O.  Notohamidjojo, Soal-Soal  Pokok  Filsafat  Hukum , (Griya  Media  :  Salatiga, 2011), Hlm. 33
21 Mertokusumo  Sudikno  &  Pilto, Bab-Bab  Penemuan  Hukum , (Citra  Aditya Bakti : Bandung), Hlm. 53 22 Priyanto,  Kuat  Puji, Pengantar  Ilmu  Hukum (Kesenian  Hukum  dan  Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional) , (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011), Hlm. 2
23 Van Apeldorn , Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32) , (Pradya Paramitha : Jakarta, 2000), Hlm. 13
24 Marzuki, Peter Mahmud, Op.Cit , Hlm. 139

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
152
dengan  perizinan  yang  cepat  dan  sederhana  melalui omnibus law.
2. Kemanfaatan Hukum ( utilititarianisme)
Pendapat  berikutnya  mengutarakan  bahwa  tujuan hukum adalah kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujuakan untuk sesuatu yang berfadah atau memiliki manfaat. Penganut aliran  utilitis  yang  dipelopori  oleh  Jeremi  Bentham mengatakan  bahwa  hukum  bertujuan  untuk  memastikan kebahagiaan  sebesar  mungkin  bagi  manusia  dalam  kondisi terbaik  ( the  greatest  good  of  the  greatest  number )  yang  intinya esensi  teori utility bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak 25 .
Bentham  menerapkan  salah  satu  prinsip  dari  aliran utilititarianisme  ke  dalam  lingkungan  hukum,  yaitu  manusia akan  bertindak untuk  mendapatkan  “kebahagiaan” sebesar- besarnya dan mengurani penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu  perbuatan  manusia  tergantung  kepada  apakah perbuatan  itu  mendatangkan  kebahagiaan  atau  tidak.  Begitu juga  dengan  pembentuk  undang-undang  yang  dapat mencerminkan  keadilan  bagi  semua  individu.  Dengan berpegang  pada  prinsip  tersebut  di  atas,  perundang-undang itu hendaknya  dapat  memberikan  kebahagiaan yang  terbesar bagi  sebagian  besar  masyarakat 26 .  Kemudian  bentham menambahkan  tugas  hukum  adalah  memeliharaan  kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memilikihara kegunaan 27 . Pandangan  Bentham  sebenarnya  beranjak  dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar  hukum  pertama-pertama  dapat  memberikan  jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung ke masyarakat langsung  secara  keseluruhan.  Bentham  tidak  menyangkal, bahwa  disamping  kepentingan  individu,  kepentingan masyarakatpun  perlu  diperhatikan.  Agar  tidak  terjadi
25 Mertokusumo  Sudikno, Mengenal  Hukum :  Sebuah  Pengantar , (Liberty  : Yogyakarta, 2008), Hlm. 80 26 Rasjidi  Lili  &  Rasjidi,  Ira  Thania, Pengantar  Filsafat  Hukum ,  (Bandung  : Mandar Maju, 2002), Hlm. 60
27 Modiharjo, Darji Dar & Shidarta Arif, Pokok-Pokok Filsafat Hukum , (Jakarta : Gramedia, 2006), Hlm. 118
bentrokan,  kepentingan  individu    dalam  mengejar kebahagiaan  sebesar-besarnya  itu  perlu  dibatasi.  Jika  tidak, akan  terjadi  apa  yang  disebut homo  homini  lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat),  bentham  menyarankan  agar  ada  simpati  dari tiap-tiap  individu.  Walaupun  demikian  ,  titik  berat  perhatian harus  tetap  pada  individu  ,  karena  apabila  setiap  individu telah  memperoleh  kebahagiaanya,  dengan  sendirinya kebahagiaan  (kesejahteraan)  masyarakat  akan  dapat diwujudkan secara simultan 28 .
Teori  utilititarianisme  menekankan  pentingnya  akibat baik  dari  tindakan,  dalam  hal  ini  hukuman 29 .  Apabila  akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman  juga  dapat  diterima.  Karena  hukuman  ketika dipandang bermanfaat untuk mencegah dipandang bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak  warga  negara,  dan  dengan  demikian  mengontrol kejahatan,  maka  dibenarkan  karena  menciptakan  keamanaan dan kebahagiaan publik 30 .
Hukuman  penting untuk  meningkatkan  perlindungan terhadap hak warga negara. Singkatnya, hukuman dari sudut utilititarianisme  dibenarkan  semata-mata  karena  membawa efek sosial positif bagi hak warga. Akibat baik dari hukuman harus  selalu  menjadi  pertimbangan  dalam  menjatuhkan hukuman  karena  hukuman  apapun  bentuknya  dan  seberapa pun  beratnya  akan  selalu  merupakan  penderitaan  bagi terhukum.  Hukuman  mencabut  secara  paksa  hal-hal  yang dipandang  bernilai  oleh  terhukum.  Hukuman  membuat terhukum  kehilangan  kebebasan;  ia  ditempatkan  dalam isolasi.  Penderitaan  adalah  sesuatu  yang  buruk  ,  dan karenanya  perlu  dipertanggungjawabkan  meskipun  tertuduh dipandang  pantas  menanggungnya.  Bagi  utilitarianisme,
28 Ibid , Hlm. 118
29 Ujan  Andreata, Membangun  Hukum,  Membela  Keadilan,  Filsafat  Hukum , (Yogyakarta : Kanisius, 2009), Hlm. 107
30 Ibid , Hlm. 107

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
mencegah  penderitaan  atau  kerugian  yang  lebih  besar. Penderitaan  karena  hukuman  perlu  untuk  mencegah kejahatan  lebih  lanjut  dan  sekaligus  menjamin  kebaikan umum  .  Dengan  demikian,  dari  sudut  utilititarianisme terdapat dua fungsi hukuman : pertama hukuman membuat si terhukum  atau  orang  lain  menjadi  tidak  mampu  untuk melakukan kejahatan. Kedua fungsi rehabilitasi 31 . Penerapan Omnibus  law sebagai  solusi  regulasi investasi  memiliki  tujuan  yang  fundamental  diatur  dalam UUD  1945.  Kebermanfaatan  perlu  diraih  karena  jika  terjadi kebermanfaatan  akan  ada  suatu  manfaat  dari  kebijakan terutama  dalam  mewujudkan  kemakmuran  rakyat.  Ketika omnibus  law dibuat  dan  diundangkan  maka  tentu  akan mempermudah  izin  investasi.  Mudahnya  izin  akan  menarik perhatian  investor  karena  dipermudan  untuk  melakukan penanam  modal.  Dari  penanaman  modal  tersebut  akan berimplikasi  pada  peningkatan  perekonimian  yang  kemudan menjamin  terwujudnya  kebermanfaatan  hukum  atas beralakunya omnibus law kepada masyarakat.
3. Keadilan Hukum
Tujuan  hukum  berikutnya  adalah  keadilan,  menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup jika kasus yang sama diperlakukan  sama 32 .  Sedangkan  menurut  Sebagaimana dikatakan  oleh  Tegus  Prasetyo bahwa:  “Orang  dapat  saja mengatakan  tujuan  hukum  adalah  keadilan  saja,  dan  itu berarti  di  dalam  keadilan  itu  sudah  pasti  ada  pula  kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat” 33 . Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisir atau  mewujudkan  keadilan 34 .  Ia  berpendapat  sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn demikian:
“Geny mengajarkan,  bahwa  tujuan  hukum  ialah  semata- mata  keadilan,  akan  tetapi  merasa  terpaksa  juga memasukkan  kepentingan  daya  guna  dan  kemanfaatan
31 Ibid , Hlm. 108
32 O. Notohamidjojo, Op.Cit , Hlm. 35
33 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum , (Nusa Media : Bandung, 2015), Hlm. 77 34 Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum …., Op.Cit , Hlm. 77

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
sebagai  sesuatu  unsur  dari  pengertian  keadilan:  le  juste contient dans ses flancs l’utile“ 35 .
Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan  secara  otomatis  akan  terwujud,  karena  baik kemanfaatan  dan  kepastian  adalah  bagian  dari  keadilan  itu sendiri.  Jadi  pada  dasarnya,  kepastian  dan  manfaat  tidak ditempatkan  secara  palarel  dengan  keadilan  sebagai  tujuan hukum,  tetapi  sebagai  sarana  untuk  mencapai  keadilan  itu sendiri 36 . Maka  dari  itu  tujuan  hukum  pastilah  keadilan. Pembukaan  keran  investasi  yang  mudah  bukan  atas  dasar komersial.  Ada  beberapa  pihak  yang  perlu  dijaga  sehingga kebijakan  ini  tetap  berjalan  dengan  baik.  Terutama  antara negara  dan  Investor  bahwa  kebijakan  investasi  harus  saling menguntungkan.  Tanpa  ada  kepentingan-kepentingan  salah satu  antara  negara  maupun  investor.  Sehingga  dampaknya akan mengarah kepada masyarakat.
Permasalahan negara hukum tentu banyak aspek yang perlu  diperhatikan.  Karena  sejatinya  aturan  hukum  yang dimanifestasikan kedalam kebijakan formal, tujuan utamanya adalah  keadilan.  Saat  ini  banyak  sekali  permasalahan- permasalahan  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  keadilan  tentu memiliki nilai yang kontradiktif. Ketika kebijakan negara yang bukan  atas  kepentingan  rakyat,  maka  dampaknya  juga  akan terasa  kepada  rakyat  terutama  dampak  buruk.  Sehingga Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus  menjalankan supremasi hukum dalam bidang aspek ekonomi. Landasannya adalah  bahwa  negara  Indonesia  selain  negara  hukum  juga mengemban  tugas  sebagai  negara  kesejahteraan.  Artinya negara  Indonesia  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk mensejahterakan  rakyatnya.  Salah  satunya  adalah  dengan
35 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum , Op.Cit, Hlm. 16 36 Op.Cit , Hlm. 18

## Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
menjalankan  roda  perekonomian  yang  baik.  Tentu mewujudkan  sektor  peningkatan  perekonimian  memiliki banyak strategi. Salah satunya membuka keran investasi agar terdapat  penaman  modal  sebagai  pembangunan  negara  di
Indonesia.  Maka  dari  itu omnibus  law menjadi  solusi  dalam permasalahan  investasi  karena  regulasi  ini  akan  menjadi senjata  pamungkas  penarik  minal  investor  dengan  perizinan yang lebih mudah dan sederhana.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini terdiri dari
2 (dua) kesimpulan yaitu :
1. Berdasarkan  perspektif  peraturan  perundang-undangan berlakunya Omnibus law dalam aspek ekonomi akan terdapat asas lex superiori derograt legi priori . Yaitu omnibus law menjadi undang-undang dan jika peraturan dibawahnya tidak sejalan dengan omnibus  law ini  maka  akan  dikesampingkan  (tidak diterapkan)  karena omnibus  law memiliki  kedudukan  lebih tinggi. Kemudian juga berlaku asas lex post teriori derogra legi apriori .  Yaitu omnibus  law akan  menjadi  aturan  baru  dalam sektor  investasi  perekonomian.  Jika  ada  undang-undang sebelumnya  tidak  sesuai  dengan  amanat omnibus  law ini makan  undang-undang  tersebut  tidak  digunakan  karena bersifat aturan yang lama. Akan tetapi perlu ada penegasan didalam  ketentun  peralihan  maupun  penutup  dalam Omnibus law . 2. Urgensi omnibus  law sebagai  solusi  regulasi  investasi  di Indonesia  adalah  karena  Indonesia  merupakan  negara hukum  yang  memiliki  peran  negara  kesejahteraan.  Dengan dibentukan  dan  diundangnyanya omnibus  law akan mempermudah  investasi  bagi  pihak  investor  yang  tentunya akan  berdampak  pada  peningkatan  keekonomian  sebagai kemakmuran  rakyat. Omnibus  law sebagai  aturan  hukum akan  mewujudkan  aturan  hukum  dalam  aspek  ekonomi sebagai  bentuk  kepastian  hukum,  kebermanfaatan  dan keadilan.
Daftar Pustaka
Buku :

## Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
Abdulkadir,  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum  Cet.  1 ,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2004
Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara ,
(Bandung : Mandar Gianfranco  Poggi, The  Development  Of  The  Modern  State  “Sosiological
Introduction, (California : Stanford Uiversity press), 1992
Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,
(Jakarta : Konstitusi Press), 2004
M.  Yamin, Naskah  Persiapan UU  1945  :  Risalah  Sidang  BPUPKI/  PPKI ,
(Jakarta : Sekretariat Jendral RI), 1959
Mahendra  Kurniawan,  Dkk, Pedoman  Naskah  Akademik  PERDA
Partisipatif , (Yogyakarta : Kreasi Total Media), 2007
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Cet. 2 , (Jakarta : Kencana), 2008 Mertokusumo  Sudikno  &  Pilto, Bab-Bab  Penemuan  Hukum , (Citra
Aditya Bakti : Bandung)
___________________, Mengenal  Hukum :  Sebuah  Pengantar , (Liberty  :
Yogyakarta, 2008) Modiharjo,  Darji  Dar  &  Shidarta  Arif, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum ,
(Jakarta : Gramedia, 2006),
O.  Notohamidjojo, Soal-Soal  Pokok  Filsafat  Hukum , (Griya  Media  :
Salatiga, 2011)
Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum , (Jakarta : Simposium UI), 1966,
Plato, The  Laws,  Penguin  Classics,  Edisi  1986 ,  translate  by  Trevor  J. Saunders.
Priyanto,  Kuat  Puji, Pengantar  Ilmu  Hukum (Kesenian  Hukum  dan
Penemuan  Hukum  dalam  Konteks  Hukum  Nasional) ,
(Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011)
Rasjidi Lili & Rasjidi, Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum , (Bandung :
Mandar Maju, 2002)
Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta : Raja Grafindo), 2001 Soemardi, Teori Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptid – empirik ,  (Bandung  :  Bee Media Indonesia,
Sugiarto,  Umar  Said, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta  :  Sinar Grafika), 2013
Muhammad Amiril A’la, Aditya Prastian Supriyadi
Swasosno.  Sri  Edi, Tentang  Demokrasi  Ekonomi ,  (Jakarta  :  Bappenas),
2008
Teguh  Prasetyo, Keadilan  Bermartabat  Perspektif  Teori  Hukum , (Nusa Media : Bandung, 2015),
Ujan Andreata, Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum ,
(Yogyakarta : Kanisius, 2009
Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia ,  (Jakarta  :
Ikhtiar), 1962
Van  Apeldorn ,  Pengantar  Ilmu  Hukum (Cet.  32) , (Pradya  Paramitha  : Jakarta, 2000) Wignjosoebroto  Soetandyo, Hukum  :  Paradigma.  Metode  dan Dinamikanya , (Jakarta : Elsam & Huma)
Jurnal : Bisariyadi, Pergulatan  Paham  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State)  dan Negara  Regulasi  (Regulatory  State)  dalam  Perkara Konstitusional ,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Vol.  23, No. 4 , Bulan Oktober 2016 Busroh,  Firman  Freaddy, Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam
Menyelesaikan  Permasalahan  Regulasi  Pertanahan ,  Jurnal
Arena Hukum, Vol. 10, No. 2, Bulan Agustus Tahun 2017 Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) , Jurnal Sospol, Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember 2016)
Internet : D.  Soekarno, Amandemen  Terhadap  UUD  1945,  Suara  Pembaharuan : http/www.  Suarapembaharuan.com,  diakses  pada tanggal 11 November Tahun 2019 Pukul 21.55 WIB
Jimly Asshidiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia : https://pn- gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_
Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 12
November 2019 Pukul 21.13 Wib. Kompas, Apa  itu  Omnibus  Law,  Yang  Disinggung  Jokowi  dalam Pidatonya? : https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/0706 00665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-
dalam-pidatonya-?page=all,  diakses  pada  tanggal  11 November 2019 Pukul 21.59 Wib