## IMPLEMENTASI PERATURAN KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN UNTUK ORANG ASING (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
18 TAHUN 2021)
Matthew Setiabudhi 1
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia e-mail: matthewsetiabudhi123@gmail.com

## Abstrak
Kebutuhan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk manusia. Hal tersebut berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.  Dengan  bertambahnya  wisatawan  yang  datang  ke  Indonesia  maka  muncul  minat  untuk memperoleh  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  di  Indonesia.  Hal  tersebut  merupakan  kabar  baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di bidang Apartemen yang pasarnya sedang lesu saat ini. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun  2021  yang  pada intinya  berisi mengenai  sejumlah  keringanan atau  dapat  disebut  relaksasi agar  Orang  Asing  dapat  dimudahkan  apabila  ingin  memiliki  rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  di Indonesia.  Dengan  demikian  Penulis  mencantumkan  perkembangan  peraturan  dari  perubahan- perubahannya  dan  membandingkannya  serta  mencantumkan  sejumlah  relaksasi  yang  diberlakukan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan baru lainnya yang mencakup Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing di Indonesia.
Kata Kunci: Kepemilikan, Rumah, Warga Negara Asing

## Abstract
The need for home ownership is a basic need for humans. This applies to Indonesian citizens and foreign citizens. With the increase in tourists coming to Indonesia, interest has emerged in purchasing a residence or residence in Indonesia. This is good news for economic growth in Indonesia, especially in the apartment sector, where the market is currently sluggish. Therefore, the Government issued a new  regulation,  namely  Government  Regulation  Number  18  of  2021,  which  essentially  contains  a number of reliefs or what could be called relaxations so that it can be easier for foreigners if they want to own a house or residence in Indonesia. In this way, the author lists the development of regulations from the changes and compares them as well as includes a number of relaxations implemented by the enactment  of  other  new  regulations  covering  the  ownership  of  residential  or  residential  houses  for foreigners in Indonesia.
Key Words: ownership, house, foreigners

## 1. PENDAHULUAN
Pada  umumnya  manusia  memiliki  tiga  kebutuhan  utama  yaitu  kebutuhan  sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman) dan papan (tempat tinggal). 1 Kebutuhan papan merupakan dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk dipenuhi. 2 Kebutuhan tersebut terus menerus  bertambah,  seiring  dengan  penambahan  jumlah  penduduk  di  Indonesia. 3 Kebutuhan  akan  rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  tersebut  tidak  hanya  berlaku  untuk Warga Negara Indonesia, namun terdapat Orang Asing dan juga Badan Hukum Asing yang berada di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing muncul. Perlu digarisbawahi bahwa kunjungan wisatawan  mancanegara  yang  daatang  ke  Indonesia  mencapai  809.959  ribu  kunjungan pada  Maret  2023.  Data  tersebut  menunjukkan  kunjungan  yang  meningkat  pesat  di Indonesia  semenjak  Pandemi  Covid-19. 4 Berkembangnya  kunjungan  wisatawan  asing yang datang ke Indonesia dapat menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan para investor asing yang datang ke Indonesia untuk investasi atau penanaman modal dan memiliki niat untuk  memiliki  tempat  tinggal  di  Indonesia.  Keberadaan  Orang  Asing  tersebut memberikan manfaat untuk investasi bagi sektor perekonomian di Indonesia oleh karena itu terdapat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang salah satu Bab nya mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Batasan atas Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. 5
Pada  dasarnya  hanya  Warga  Negara  Indonesia  yang  dapat  memiliki  Hak  Milik berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut “ UUPA ”). Namun UUPA mengatur sehingga warga negara asing atau badan hukum asing yang berada di Indonesia dapat memiliki hak penguasaan tanah atau memungut hasil dari tanah  dalam  bentuk  Hak  Pakai  pada  Pasal  41  dan  42  UUPA. 6 Hanya  Warga  Negara Indonesia  yang  diberikan  Hak  Milik,  sedangkan  untuk  orang  asing  dapat  memiliki Pemberian Hak Pakai diberikan karena bersifat terbatas atau memberi kewenangan yang terbatas kepada pemiliknya. 7 Selain itu Orang Asing dapat melakukan transaksi melalui sewa  menyewa  dengan  mendapatkan  hak  sewa. 8 Namun  perlu  diketahui  bahwa  apabila Hak Pakai disalahgunakan maka terdapat konsekeuensi yaitu hapusnya Hak Pakai tersebut yang  dimiliki  oleh  Orang  Asing  meskipun  belum  ada  peraturan  yang  tegas  terkait
1 Suryadi dan Diko Setiawan Nugroho. 2023. Kepemilikan Rumah Orang Asing yang tinggal di Indonesia. Unes Law Review , No.4, Vol.4, hlm. 4116.
2 Sri  Endang  Rayung  Wulan  dan  Rumingtyas.  2018.  Analisis  Hukum  Terhadap  Kepemilikan  Rumah Tempat Tinggal/Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Jurnal De Jure , No.2, Vol.10, hlm. 62.
3 Arsensius. 2009. Pengaturan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal bagi Warga Negara Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Agraria. Jurnal Varia Bina Civika , No.72, hlm. 1.
4 Cindy  Mutia  Annur,  “Kunjungan  Turis  Asing  ke  RI  Cetak  Rekor  Tertinggi  Semenjak  Pandemi  pada Maret 2023,” Databoks, 4 Maret 2023, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/kunjungan-turis-asing-ke-ri-cetak-rekor-tertinggi- semenjak-pandemi-pada-maret-2023.
5 Bimo Kusumo Putro Indarto dan Sunny Ummul Firdaus. 2022. Analisis Kontradiksi Hukum Didalam PP Nomor  18  Tahun  2021  Terhadap  Teori  Kepastian  Hukum. Souvereignty:  Jurnal  Demokrasi  dan  Ketahanan Nasional , No.1, Vol.1, hlm. 3.
6 Kadek Julia Mahadewi. 2019. Tinjauan Yuridis Karakteristik Penggunaan Hak Pakai Dalam Kepemilikan Apartemen Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia. Jurnal Gema Keadilan , Vol.6, hlm. 186-187.
7 Sudargo Gautama, 1961. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria , Bandung: Alumni, hlm. 62.
8 Sumanto Listyowati. 2017. Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berdomsili di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , No.04, Vol.14, hlm. 458.
pelaksanaan sanski pidananya. 9 Pembatasan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang  dapat  memiliki  kepemilikan  ha  katas  tanah  merupakan  perwujudan  dari  asas nasionalitas. 10 Pada dasarnya pengaturan-pengaturan mengenai kepemilikan rumah tempat tinggal untuk orang asing yang berkedudukan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dan memberi fasilitas kemudahan untuk mendukung kegiatan dan suaha permodalan Orang Asing di Indonesia. 11
Dikarenakan  terdapat  pembatasan  kepemilikan  hak  atas  tanah  hanya  dapat  dimiliki oleh Warga Negara Indonesia saja maka pada praktiknya terdapat kasus-kasus perjanjian nominee dimana perjanjian tersebut pada umumnya dilakukan oleh Warga Negara Asing sebagai Beneficiary dan Warga Negara Indonesia sebagai Nominee yang namanya dipakai sehingga secara formil dapat terpenuhi perolehan hak atas tanah tersebut. 12
Berita mengenai kepemilikan hunian bagi warga negara asing kian sedang ramai di dunia properti pasalnya terdapat relaksasi peraturan melalui surat yang dilayangkan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan juga ditembuskan kepada Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia dan Ketua Umum Dewan Pengurus Real Estat Indonesia. 13
Penelitian  ini  dalam  penulisannya  memiliki  pembaharuan.  Oleh  karena  itu  Penulis memaparkan  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  lainnya  yaitu sebagai berikut:
Pertama, Penelitian dengan judul “Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berdomisili di Indonesia” yang diteliti oleh Listyowati Sumanto. Dalam  penulisannya  maka  penulis  tersebut  menjelaskan  bahwa  hanya  Warga  Negara Indonesia yang dapat memiliki tanah Hak Milik. 14 Pada penelitian tersebut maka terdapat penjabaran  mengenai  Batasan-batasan  kepemilikan  tanah  oleh  Warga  Negara  Asing. Peraturan yang digunakan masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015.  Pembaharuan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  jika  dibandingkan  dengan  artikel  ini adalah bahwa peraturan yang digunakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Kedua,  Penelitian  dengan  judul  “Hak  Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia” yang diteliti oleh Ni Made Sumerti  Asih  dan  Gusti  Ayu  Kade  Komalasari  yang  menjelaskan  bahwa  terdapat konsekuensi hukum apabila dilakukan pelanggaran terhadap kepemilikan hak atas tanah. 15 Selain itu, peraturan yang digunakan menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman.  Perbedaannya  dengan  penulisan  dalam artikel ini adalah peraturan yang digunakan dan tujuan dari penulisannya.
9 Ni Made Sumerti Asih dan Gusti Ayu Kade Komalasari. 2022. Hak Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau  Hunian  oleh  Orang  Asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Raad  Kertha  Universitas Mahendradatta , No.1, Vol.5, hlm. 84.
10 Megalia  Sarah  Poeloe.  2014.  Status  Hak  Kepemilikan  Properti  bagi  Orang  Asing. Lex  Et  Societatis , No,6, Vol.22, hlm. 27.
11 I Made Oka Pariawan dan Ni Luh Gede. 2018. Legalitas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , No.05, Vol.06, hlm. 3.
12 Nita Florensia Motulo. 2018. Kepemilikan Properti Warga Negara Asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Lex Et Societatis , No.10, Vol.6, hlm. 69.
13 BM Lukita Grahadyarini, “Kepemilikan Hunian bagi Warga Asing Dibuka,” Kompas, 29 Januari 2023, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/kepemilikan-hunian-bagi- warga-asing-dibuka.
14 Listyowati Sumanto. “Kepemilikan Rumah …
15 Ni Made Sumerti Asih dan Gusti Ayu Kade Komalasari. “Hak Kepemilikan …
Ketiga,  Penelitian  dengan  judul  “Pengaturan  Sanksi  Hukum  terhadap  Pemilikan Rumah  Tempat  Tinggal  bagi  Orang  Asing  di  Indonesia”  yang  diteliti  oleh  Dewik Kusumawati. 16 Pada  penelitian  tersebut  maka  tidak  hanya  membahas  mengenai kepemilikan hak atas tanah untuk Orang Asing namun membahas bahwa seringkali pada praktiknya  terdapat  kasus  dimana  diperlukan  perjanjian  pemisahan  harta  perkawinan untuk  mencegah  terjadinya  pemindahan  hak  atas  tanah  kepada  Warga  Negara  Asing. Kemudian fokus utama dari penulisan tersebut adalah pengaturan sanksi apabila terdapat Warga  Negara  Asing  yang  melanggar  ktentuan  pemilikan  rumah  tempat  tinggal  atau hunian di Indonesia yaitu kepemilikannya dapat menjadi batal demi hukum atau tanahnya dapat jatuh ke tangan negara.
Sehingga dari ketiga artikel tersebut maka dapat dilihat bahwa perbedaannya terletak pada  pembaharuan  peraturan  yang  terdapat  dalam  artikel  ini  yaitu  menggunakan  dasar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu perkembangan dan pengaruhnya belum diatur secara luas oleh peneliti sehingga terdapat penelitian ini.
Masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  perkembangan  peraturan kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  untuk  Orang  Asing  di  Indonesia  dan pengaruh  kebijakan  Pemerintah  Pusat  terkait  kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau Hunian untuk Orang Asing.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini memiliki bentuk penelitian analisis yuridis normative dengan meneliti data  sekunder  dengan  menganalisa  peraturan  dan  literatur/studi  kepustakaan  terkait masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Tipologi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif dimana penelitian ini memberikan deskripsi terkait fakta yang terdapat terkait permasalahan dan menggambarkan analisis dari fenomena yang diteliti. Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  dari  dokumen-dokumen kepustkaan.  Jenis  bahan  hukum  dari  data  sekunder  yang  digunakan  adalah Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria;  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah;  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Tempat Tinggal. Bahan hukum primer yang digunakan berupa buku, tesis dan penleitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif dengan menganalisa data dan bahan hukum yang terkait dengan kepemilikan hunian untuk Orang Asing.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perkembangan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

## Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
Dalam pembahasan ini maka terdapat 5 (lima) aspek perkembangan yang ingin dibahas yaitu sebagai berikut:
1. Syarat
16 Kusumati  Dewik.  2019.  Pengaturan  Sanksi  Hukum  terhadap  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  bagi Orang Asing di Indonesia. Jurnal Hukum Prasada , No.1, Vol.6.
Sebelum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  diberlakukan  maka persyaratan mengenai kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian untuk Orang Asing  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1996  (selanjutnya disebut  “PP  41/1996”)  bahwa  syaratnya  hanya  harus  tinggal  di  Indonesia  dan memberikan  manfaat. 17 Sedangkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun 2015  (selanjutnya  disebut  “PP  103/2015”)  maka  mulai  ditetapkan  beberapa perizinan yang perlu dimiliki oleh Orang Asing terkait izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. 18 2. Jangka Waktu
Selain itu terkait jangka waktu kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian untuk Orang Asing mengalami perubahan yaitu sebelumnya pada PP 41/1996 maka jangka waktunya adalah 25 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun sehingga terdapat total  50  tahun. 19 Pada  PP  103/2015  ketentuan  jangka  waktu  adalah  30  tahun  dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbaharui 30 tahun. 20
3. Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing Pada PP 41/1996 maka pada saat itu Orang Asing hanya dapat memiliki Rumah yang berdiri sendiri di atas bidang tanah yaitu terhadap Hak Pakai atas Tanah Negara dan yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang Hak atas tanah. Selain itu, dapat memiliki Satuan Rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak atas Negara. 21 Sehingga  dalam  peraturan  pemerintah  ini  maka  masih  erat  kaitannya bahwa  kepemilikan  rumah  tempat  tinggal  atau  hunian  untuk  Orang  Asing  masih terdapat  unsur  tanah  Negara.  Pada  PP  103/2015  maka  mulai  terdapat  beberapa perkembangan  yaitu  Rumah  Tempat  Tinggal  sudah  tidak  diatur  lagi  bahwa  harus didasarkan  Hak  Pakai  atas  Tanah  Negara.  Namun  ketentuannya  hanya mengharuskan Rumah Tempat Tinggal di atas Tanah Hak Pakai atau Hak Pakai di atas  Hak  Milik,  ketentuan  mengenai  Hak  Pakai  juga  berlaku  untuk  Sarusun  yang dimiliki oleh Orang Asing. 22
4. Waris
Terkait  dengan  pewarisan  maka  pada  PP  41/1996  ketentuan  mengenai  pewarisan belum  diatur  secara  jelas  namun  hal  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  untuk suatu  kepemilikan  hunian  untuk  Orang  Asing  untuk  dapat  beralih  kepada  ahli warisnya. 23 Sehingga dengan demikian Penulis mengasumsikan bahwa kepemilikan hunian untuk Orang Asing dapat beralih apabila ahli waris tersebut memenuhi syarat yaitu sebagaimana syarat yang disebutkan di atas. 24 PP 103/2015 mulai mempertegas adanya peraturan mengenai pewarisan di dalam kepemilikan rumah tempat tinggal
17 Peraturan Pemerintah Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, PP Nomor 41 Tahun 1996, LN Tahun 1996, Pasal 1
18 Peraturan Pemerintah Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, PP Nomor 103 Tahun 2015, LN No. 325 Tahun 2015 TLN. No. 5763, Penjelasan Pasal 2 ayat (2)
19 PP Nomor 41 Tahun 1996, Pasal 5
20 PP Nomor 103 Tahun 2015, Pasal 6
21 PP Nomor 41 Tahun 1996, Pasal 2
22 PP Nomor 103 Tahun 2015, Pasal 4
23 Achmad Bimantara. 2018. Aspek Hukum Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Lex Et Societatis , No.9, Vol.6, hlm. 31-32.
24 PP Nomor 41 Tahun 1996, Pasal 6
atau hunian untuk Orang Asing yaitu diharuskan ahli warisnya tersebut mempunyai izin tinggal di Indonesia. 25
5. Konsekuensi apabila tidak dialihkan Apabila Orang Asing sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat memiliki rumah tempat  tinggal  atau  hunian  maka  terdapat  kewajiban  untuk  mengalihkan.  Terkait dengan kewajiban tersebut maka diatur bahwa terdapat rentan waktu 1 (satu) tahun dimana  dalam  1  (satu)  tahun  tersebut  maka  pengalihan  wajib  dilakukan.  Pada  PP 41/1996  maka  apabila  dalam  1  (satu)  tahun  tersebut  tidak  dialihkan  maka  tanah tersebut akan di lelang apabila Tanah Hak Pakai atas Tanah Negara dan apabila Hak Pakai yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang ha katas tanah maka Hak Pakai tersebut akan menjadi milik pemegang hak atas tanah semula. 26 Ketentuan berikut berlaku juga untuk PP 103/2015. 27

## Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
Dalam perkembangannya maka setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 maka kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing tentunya mengalami perubahan dikarenakan sifat dari hukum yang dinamis, dalam hal ini maka Penulis juga membandingkan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  Peraturan  Pemerintah  terkait kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing berdasarkan 5 (lima) aspek perkembangan, yaitu sebagai berikut:
1. Syarat Setelah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  (selanjutnya  disebut  “ PP 18/2021 ”)  diberlakukan,  persyaratan  untuk  Orang  Asing  yang  ingin  memiliki Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  di  Indonesia  berubah  yaitu  dibutuhkan Dokumen-Dokumen  Keimigrasian. 28 Dokumen  Keimigrasian  yang  dimaksud sekarang  meliputi  visa/paspor/izin  tinggal  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian.
2. Jangka Waktu Jangka waktu untuk kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing pada PP 18/2021 masih sama dengan peraturan sebelumnya pada PP 103/2015 yaitu jangka waktu kepemilikan 30 (tiga puluh) tahun dapat diperpanjang 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbaharui 30 (tiga puluh) tahun. 29
3. Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal  atau Hunian untuk  Orang Asing mengalami beberapa perubahan yaitu untuk rumah tapak di atas Tanah Hak Pakai atau Hak pakai di atas hak milik ataupun Hak Pengelolaan. Untuk umah Susun maka dapat diatas tanah  hak  pakai  atau  hak  guna  bangunan  di  atas  tanah  negara,  hak  pengelolaan, ataupun hak milik. 30 Pada peraturan-peraturan sebelumnya maka rumah susun yang dapat dimiliki oleh Orang Asing hanya dapat dimiliki apabila didasarkan atas dasar Hak Pakai namun sudah berkembang dapat diatas Hak Guna Bangunan.
4. Waris
25 PP Nomor 103 Tahun 2015, Pasal 2 ayat (3)
26 PP Nomor 41 Tahun 1996, Pasal 6
27 PP Nomor 103 Tahun 2015, Pasal 10
28 Peraturan Pemerintah Tentang tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, PP Nomor 18 Tahun 2021, LN No. 28 Tahun 2021, TLN. No. 6630, Pasal 69 ayat (1)
29 PP Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 71
30 PP Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 52
Pewarisan  pada  PP  18/2021  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  bahwa  harus memenuhi  syarat  sebagaimana  disebutkan  di  atas  yaitu  Ahli  Waris  tersebut  harus memiliki Dokumen Keimigrasian untuk dapat mewarisi Rumah Tempat Tinggal atau Hunian milik Pewaris yang merupakan Orang Asing. 31

## 5. Konsekuensi apabila tidak dialihkan
Ketentuan mengenai pengalihan maka harus dilakukan apabila Orang Asing tersebut sudah  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  sehingga  yang  terjadi  pada  kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian tersebut adalah hak nya hapus karena hukum sehingga tanah tersebut Kembali menjadi milik dalaam penguasaan negara/pemegang  Hak  Pengelolaan/Hak  Milik  tergantung  bagaimana  alas  dasar peroleh Hak atas Tanahnya. 32

## Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan  Pemerintah  terkait  dengan  Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian untuk  Orang  Asing  sebagaimana  disebutkan  diatas  maka  terdapat  peraturan  pelaksana yang berkembang juga dalam peraturannya. Peraturan yang berlaku sebelum diundangkan Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  18  Tahun  2021  (selanjutnya  disebut  “ PERMEN ATR/BPN  18/2021 ”)  adalah  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  29  Tahun  2016 (selanjutnya disebut “ PERMEN ATR/BPN 29/2016 ”). Terdapat 3 (tiga) aspek perbedaan dalam kedua Peraturan Menteri tersebut yaitu Batasan, diskresi jumlah dan/atau luas, dan kepemilikan  bekas/baru.  Berikut  adalah  uraian  perkembangan  Peraturan  Menteri  yaitu sebagai berikut:

## Sebelum Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021
1. Batasan
Dalam PERMEN ATR/BPN 29/2016 maka Batasan mengenai rumah tinggal yaitu hanya diperuntukkan untuk 1 bidang tanah per orang/keluarga serta ada maksimal luas tanah yaitu hanya 2.000 (dua ribu) meter persegi. 33
2. Diskresi jumlah dan/atau luas hunian/tempat tinggal Pada  PERMEN  ATR/BPN  29/2016  maka  apabila  Orang  Asing  ingin  memiliki Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  melebihi  Batasan  sebagaimana  disebutkan diatas maka harus atas seizin Menteri. Sehingga dengan demikian maka peraturan tersebut  tidak  baku  dan  dapat  dipertimbangkan  untuk  dapat  memiliki  luas  tanah melebihi 2.000 (dua ribu) meter persegi. 34
3. Kepemilikan bekas/baru
Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  untuk  Orang  Asing  dalam PERMEN ATR/BPN 29/2016 diperuntukkan untuk hunian baru saja. 35
Sesudah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021
1. Batasan
31 PP Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 69 ayat (2)
32 PP Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 50 dan Pasal 62
33 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 29 Tahun 2016, BN. No. 1442 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (2)
34 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 29 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3)
35 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 29 Tahun 2016, Pasal 2
Berbeda  dari  Peraturan  sebelumnya  maka  apabila  Orang  Asing  ingin  memiliki Rumah Tinggal maka terdapat penambahan ketentuan yaitu harus dengan kategori rumah mewah. Sedangkan untuk rumah susun maka harus masuk ke dalam kategori rumah susun komersial. 36
2. Diskresi jumlah dan/atau luas hunian/tempat tinggal Pada  PERMEN  ATR/BPN  18/2021  maka  Orang  Asing  tidak  lagi  dibatasi  hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) unit saja namun apabila dengan seizin Menteri maka Orang Asing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) unit serta lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi dengan catatan penting bahwa harus diperoleh izin Menteri. 37
3. Kepemilikan bekas/baru
Terjadi  perkembangan  peraturan  dalam  PERMEN  ATR/BPN  18/2021  bahwa terdapat keringanan dalam ketentuan sehingga Orang Asing dapat memiliki hunian bekas  milik  orang  lain  dan  tidak  diharuskan  untuk  memperoleh  Rumah  Tempat Tinggal atau Hunian yang baru. 38

## Kelebihan dan Kekurangan Kelebihan
1. Kemudahan investasi untuk Orang Asing Semenjak  Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2015  diperkenalkan  kepada masyarakat  maka  pemerintah  mengumumkan  bahwa  Warga  Negara  Asing  dapat membeli  hunian  di  dalam  negeri  asalkan  memenuhi  beberapa  syarat.  Beberapa perubahan  aturan  yang  tadinya  menyulitkan  dipercaya  sekarang  akan  mendorong minat investasi untuk Orang Asing untuk membeli properti di dalam negeri. 39
2. Meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia Kepemilikan  tempat  tinggal  atau  hunian  merupakan  salah  satu  pokok  kebutuhan Warga Negara. Dengan adanya kemudahan kepemilikan tempat tinggal atau hunian untuk Orang Asing maka peraturan tersebut memberikan manfaat dan dipercaya dapat meningkatkan  kapasitas  pertumbuhan  ekonomi  di  dalam  suatu  negara  jika  berkaca pada negara-negara lainnya. 40
3. Meminimalisir  pembelian  rumah  atau  hunian  dengan  memakai  identitas  Warga Negara Indonesia
Dengan dimudahkannya kepemilikan tempat tinggal atau hunian untuk Orang Asing maka  hal  tersebut  salah  satunya  akan  berdampak  pada  kasus  yang  sering disengketakan  yaitu  perjanjian nominee yang  seringkali  terjadi  yaitu  dengan
36 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, BN. No. 1202 Tahun 2021, Pasal 186 ayat (1)
37 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 186 ayat (2)
38 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 186 ayat (2)
39 Aria Ananda, “Untung Rugi Orang Asing Mudah Miliki Properti di Dalam Negeri,” CNN Indonesia, 29 Januari 2020, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200129075758-92- 469658/untung-rugi-orang-asing-mudah-miliki-properti-di-dalam-negeri.
40 Muhamad  Edgar  Zulfikar,  “Status  Kepemilikan  Hunian  bagi  Warga  Negara  Asing  di  Indonesia,” KFMAP,  29  Juli  2022,  diakses  pada  tanggal  20  Juli  2023,  https://kfmap.asia/blog/status-kepemilikan-hunian- bagi-warga-negara-asing-di-indonesia/2096.
meminjam  nama  Warga  Negara  Asing  untuk  dapat  memiliki  hak  atas  tanah  di Indonesia. 41

## Kekurangan
Dapat diketahui bahwa ada tiga poin yang dapat diperhatikan dari kekurangan kebijakan mengenai rumah tempat tinggal atau hunian untuk orang asing yang ada di Indonesia untuk saat ini yaitu sebagai berikut:
1. Pengawasan
Peraturan  Pemerintah  mengenai  Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian untuk Orang Asing diterbitkan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang bekerja dan berinvestasi di Indonesia. 42 Namun, terdapat pandangan oleh seorang  pengamat  properti  bernama  Ali  Tranghanda  bahwa  pengawasan  dari Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan ini harus jelas. 43 Dalam artian bahwa apabila peraturan  ini  tidak  berjalan  dengan  baik  dengan  pengawasan  yang  matang  maka dampaknya  akan  berujung  kepada  pengetatan  kembali  kepemilikan  properti  untuk Asing. 44 Seorang praktisi hukum properti bernama Eddy Leks menyampaikan bahwa pengawasan  terkait  kepemilikan  hunian  untuk  Warga  Negara  Asing  bmasih  belum jelas. 45 Hal  tersebut  ditakutkan  adalah  apabila  penjual  tidak  mengetahui  mengenai harga  minimal  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  diperbolekan  untuk  Warga Negara Asing, sedangkan sampai sekarang belum ada sanksi yang jelas mengenai hal tersebut.
2. Antusiasme Orang Asing Peraturan  mengenai  Kepemilikan  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  untuk  Orang  Asing sudah ada semenjak tahun 1996, namun dapat dilihat bahwa seiring berkembangnya zaman maka peraturan tersebut kian diubah dan sekarang terdapat beberapa peraturan yang  mengakomodasi  kepemilikan  tempat  tinggal  atau  hunian  untuk  Orang  Asing sebagaimana disebutkan dalam bagian latar belakang di atas. Permasalahannya adalah meskipun  terdapat  relaksasi  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut  maka  masih terdapat antusiasme yang masih kurang dari Orang Asing. 46 Menurut hemat penulis, maka  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  hal  tersebut  terjadi  yaitu  faktor terbesarnya adalah dikarenakan peraturan tersebut masih relatif baru sehingga belum banyak  Orang  Asing  yang  mengetahui  kemudahan-kemudahan  tersebut.  Selain  itu dapat  dispekulasikan  bahwa  apabila  peraturan  tersebut  baru  maka  secara  logika peraturan tersebut belum sempurna sehingga hal tersebut dapat menjadi kekhawatiran
41 Andina Damayanti Saputri. 2015. Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing  Yang  Berkedudukan  Di  Indonesia  (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Nomor:  12/PDT/2014/PT.DPS). Jurnal Repertorium , No.2, Vol.2, hlm. 99.
42 Putri  Maufiroh,  Bagus  Renata  Rachman,  dan  Ety  Purnaningrum.  2021.  Kajian  Hukum  Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jurnal Education and development , No.4, Vol.9, hlm. 191-192.
43 FNH, “WNA Boleh Miliki Properti, Ini Potensi Masalahnya.” Hukum Online, 15 Januari 2016, diakses pada  tanggal  21  Juli  2023,  https://www.hukumonline.com/berita/a/wna-boleh-miliki-properti--ini-potensi- masalahnya-lt5698705c7ea7d/#!.
44 Apri Yunita, Hasi Aimon, dan Dewi Zaini Putri. 2018. Pengaruh Variabel Makroprudensial Dan Moneter Terhadap Harga Properti Di Indonesia. Jurnal Ecosains , No.1, Vol.7, hlm. 12-14.
45 Ortax, “Warga Asing Bisa Miliki Hunian,” Ortax, 29 Januari 2023, diakses pada tanggal 21 Juli 2023, https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18417.
46 Shafira Cendra Arini, “Fakta-fakta Warga Asing Boleh Punya Rumah di RI,” Detik Finance, 17 Mei 2023, diakses pada tanggal 21 Juli 2023,  https://finance.detik.com/properti/d-6724317/fakta-fakta-warga-asing- boleh-punya-rumah-di-ri.
Orang  Asing  dikarenakan  terdapat  kemungkinan  masih  ada  beberapa  kekosongan hukum terkait peraturan tersebut.
3. Skema Kredit yang belum boleh digunakan Ketua Umum Real Estat Indonesia yang bernama Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa terdpat satu kendala yang masih menjadi kekurangan dari peraturan mengenai kepemilikan  hunian  oleh  Orang  Asing  yaitu  permasalahan  mengenai  fakta  bahwa sampai saat ini WNA belum diperbolehkan membeli rumah melalui skema kredit. 47 Hal tersebut dikarenakan kredit rumah untuk  WNA belum disediakan di  Indonesia, sedangkan Indonesia harus mulai berkaca pada negara-negara luar seperti Singapura dan Amerika Serikat sebagai bahan pertimbangan. Namun perlu diingat, bahwa untuk mengikuti  peraturan-peraturan  negara  maju  maka  Indonesia  harus  terlebih  dahulu mematangkan peraturan dasarnya terlebih dahulu.
4. Tidak ada sanksi jika membeli di bawah harga minimal Peraturan  mengenai  batasa  harga  minimal  di  Indonesia  untuk  Orang  Asing  saat  ini diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022 Tahun 2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing, yaitu sebagai berikut: 48
a. Rumah Tapak
No. Lokasi/Provinsi Harga minimal (Rupiah) 1. DKI Jakarta Rp 5 Miliar 2. Banten Rp 5 Miliar 3. Jawa Barat Rp 5 Miliar 4. Jawa Tengah Rp 5 Miliar 5. Jawa Timur Rp 5 Miliar 6. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 5 Miliar 7. Bali Rp 5 Miliar 8. Nusa Tenggara Barat Rp 3 Miliar 9. Sumatera Utara Rp 2 Miliar 10. Kalimantan Timur Rp 2 Miliar 11. Sulawesi Selatan Rp 2 Miliar 12. Kepulauan Riau Rp 2 Miliar 13. Daerah/Provinsi Lainnya Rp 1 Miliar b. Satuan Rumah Susun No. Lokasi/Provinsi Harga minimal (Rupiah) 1.DKI Jakarta Rp 3 Miliar 2. Banten Rp 2 Miliar 3. Jawa Barat Rp 2 Miliar 4. Jawa Tengah Rp 2 Miliar 5. Jawa Timur Rp 2 Miliar 6. Bali Rp 2 Miliar 7. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 2 Miliar 8. Daerah/Provinsi Lainnya Rp 1 Miliar
47 Ortax, “Warga Asing ...,”
48 Dian Dwi Jayanti, “WNA Bisa Beli Rumah Hunian dengan Harga Minimal Berikut Ini,” Hukum Online, 8 Februari 2023, diakses pada tanggal 21 Juli 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-bisa-beli-rumah- hunian-dengan-harga-minimal-berikut-ini-lt5715b58ae2a3a/#!.
Meskipun  harga  minimal  sudah  ditetapkan  sebagaimana  disebutkan  diatas  namun tidak  terdapat  suatu  sanksi  apabila  ketentuan  tersebut  belum  dipenuhi.  Hal  tersebut merupakan  salah  satu  kekurangan  dari  peraturan  tersebut  yang  dapat  direvisi  dengan diubah  atau  dicabut  dengan  peraturan  baru  yang  dapat  menutup  kekosongan  hukum tersebut.
Ketentuan mengenai  harga minimal  yang terdapat  diatas mengacu pada harga  zona tanah  dan  harga  pasaran  untuk  property  di  daerah/wilayah  tersebut,  sehingga  apabila semakin diminati maka harga minimalnya akan semakin tinggi juga. 49

## 3.2. Pengaruh kebijakan kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing
Berikut adalah sejumlah relaksasi kepemilkan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing:
1. Tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebelumnya  maka  peraturan  mengenai  kepemilikan  rumah  tempat  tinggal  atau hunian  untuk  Orang  Asing  maka  diperlukan  untuk  menunjukkan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (Selanjutnya disebut “ NPWP ”) sebagai syarat pembayaran dan validasi pajak. 50 Namun,  sekarang  cukup  menginfokan  nomor  paspor  sesuai  dengan  Surat Keputusan Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Pajak No. S-24/PJ/2023.
2. Rumah baru ataupun rumah bekas pakai (tangan kedua) Perlu  diketahui  bahwa  pada  peraturan  sebelumnya  maka  Orang  Asing  hanya diperbolehkan untuk memiliki rumah baru/unit baru sedangkan pada Pasal 187 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Negara/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan  bahwa  “(2)  Perolehan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa pembelian rumah/unit  baru atau  rumah/unit  lama  dan harga rumah tempat tinggal atau hunian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”
3. Satuan Rumah Susun untuk Apartemen (di atas Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan) Pada Pasal 71 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di dalam tabel diatas, menyatakan bahwa untuk Satuan Rumah Susun dapat diperoleh Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik.
4. Tidak ada keharusan 1 tahun kembali ke Indonesia Jika ditinjau dari peraturan-peraturan terdahulu maka apabila dalam 1 tahun Orang Asing tersebut sudah tidak lagi berkedudukan di Indonesia maka Hak Atas Tanah tersebut  harus  dilepaskan/dialihkan  maka  tanah  tersebut  harus  dilelang/menjadi milik pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Namun dikarenakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  2021  tidak  mensyaratkan  berkedudukan  di  Indonesia  lagi  maka  tidak  ada keharusan 1 tahun harus kembali ke Indonesia. 51
49 Cholid  Ibrahim.  2016.  Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  oleh  Orang  Asing  yang Berkedudukan di Indonesia. Jurnal Universitas Narotama , hlm. 5.
50 Wahyu  Ardiyanto,  “Efek  “Indonesia  CEO  &  Leaders  Forum  2023”  Kejelasan  Aturan  Kepemilikan Properti  Bagi  Asing  Temui  Titik  Terang,”  Rumah.com,  7  Juni  2023,  diakses  pada  tanggal  22  Juli  2023, https://www.rumah.com/berita-properti/2023/6/209061/efek-indonesia-ceo-leaders-forum-2023-kejelasan- aturan-kepemilikan-properti-bagi-asing-temui-titik-terang.
51 Ibid

## 4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Perkembangan Peraturan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing berawal dari persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu dari yang tidak memiliki syarat, hingga memiliki izin yang ketat dengan izin tinggal dan berakhir dengan relaksasi yaitu dengan mencantumkan dokumen keimigrasian. Selanjutnya, terdapat  istilah  yang  baru,  jangka  waktu  yang  bertambah,  kepemilikan  rumah tempat  tinggal  atau  hunian  untuk  Orang  Asing  berdasarkan  hak  atas  tanah  yang terus berkembang hingga akhirnya Satuan Rumah Susun dapat dimiliki di atas Hak Guna Bangunan di  atas  Tanah  Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik.  Selain  itu  ketentuan  mengenai  pewarisan  terus  berkembang  beserta  cara pengalihannya.  Batasan  diberikan  untuk  Orang  Asing  dari  luas  tanahnya,  harga minimalnya,  jumlahnya,  dan  kategori  rumahnya  beserta  tambahan  izin  menteri apalagi ingin melebihi batasan-batasan tersebut.
2. Pengaruh  Relaksasi  Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  untuk Orang Asing adalah tidak ada kewajiban lagi mencantumkan NPWP, kepemilikan rumah dapat berupa rumah baru ataupun rumah bekas pakai, Satuan Rumah Susun dapat diperoleh di atas tanah Hak Pakai ataupun Hak Bangunan yang berada di atas Tanah  Negara,  Tanah  Hak  Pengelolaan,  dan  Tanah  Hak  Milik.  Serta  tidak  ada kewajiban untuk Orang Asing kembali ke Indonesia dalam 1 (Satu) tahun.
4.2. Saran
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  baru  saja  berlaku  sehingga pelaksanaannya  masih  belum  maksimal  dan  belum  banyak  masyarakat  yang mengetahui, sehingga seharusnya pemerintah pusat melakukan sosialiasi hukum yang lebih khususnya untuk Warga Negara Asing agar peraturan tersebut dapat dijalankan.
2. Relaksasi  kepemilikan  rumah  baik  untuk  dilakukan  untuk  mengembangkan perekonomian  di  Indonesia  namun  yang  perlu  diingat  adalah  bahwa  perlu diberikan Batasan-batasan yang tegas dan jelas sehingga tidak disalahgunakan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Gautama, Sudargo. 1961. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria . Bandung: Alumni.

## Jurnal
Arsensius. 2009. Pengaturan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal bagi Warga Negara Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Agraria. Jurnal Varia Bina Civika , No.72, 1-17.
Asih,  Ni  Made  Sumerti  dan  Gusti  Ayu  Kade  Komalasari.  2022.  Hak  Kepemilikan  Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Raad Kertha Universitas Mahendradatta , No.1, Vol.5, 76-87.
Bimantara,  Achmad.  2018.  Aspek  Hukum  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  Bagi  Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Lex Et Societatis , No.9, Vol.6, 29-36. Dewik,  Kusumati.  2019.  Pengaturan  Sanksi  Hukum  terhadap  Pemilikan  Rumah  Tempat Tinggal bagi Orang Asing di Indonesia. Jurnal Hukum Prasada , No.1, Vol. 6, 59-71.
Indarto, Bimo Kusumo Putro dan Sunny Ummul Firdaus. 2022. Analisis Kontradiksi Hukum Didalam  PP  Nomor  18  Tahun  2021  Terhadap  Teori  Kepastian  Hukum. Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional , No.1, Vol.1, 1-11.
Listyowati,  Sumanto.  2017.  Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  oleh  Orang Asing  yang  berdomsiili di  Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  No.04, Vol.14,  455- 562.
Mahadewi, Kadek Julia. 2019. Tinjauan Yuridis Karakteristik Penggunaan Hak Pakai Dalam Kepemilikan  Apartemen  Oleh  Warga  Negara  Asing  Di  Indonesia. Jurnal  Gema Keadilan , Vol.6, 184-195.
Maufiroh,  Putri,  Bagus  Renata  Rachman,  dan  Ety  Purnaningrum.  2021.  Kajian  Hukum Terhadap  Inkonsistensi  Vertikal  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021. Jurnal Education and development , No.4, Vol.9, 191-196.
Motulo, Nita Florensia. 2018. Kepemilikan Properti Warga Negara Asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Lex Et Societatis , No.10, Vol.6, 65-74. Pariawan, I Made Oka dan Ni Luh Gede. 2018. Legalitas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Oleh  Orang  Asing  Yang  Berkedudukan  di  Indonesia. Kertha  Negara:  Journal  Ilmu Hukum , No.05, Vol.06.
Poeloe,  Megalia  Sarah.  2014.  Status  Hak  Kepemilikan  Properti  bagi  Orang  Asing. Lex  Et Societatis , No.6, Vol.22, 27-37.
Saputri, Andina Damayanti. 2015. Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara  Asing  Yang  Berkedudukan  Di  Indonesia  (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS). Jurnal Repertorium , No.2, Vol.2, 96-104.
Suryadi dan Diko Setiawan Nugroho. 2023. Kepemilikan Rumah Orang Asing yang tinggal di Indonesia. Unes Law Review , No.4, Vol.4, 4115-4125.
Wulan, Sri Endang Rayung dan Rumingtyas.  2018.  Analisis Hukum Terhadap  Kepemilikan Rumah  Tempat  Tinggal/Hunian  Oleh  Orang  Asing  yang  Berkedudukan  di  Indonesia. Jurnal De Jure , No.2, Vol.10.
Yunita, Apri, Hasi Aimon, dan Dewi Zaini Putri. 2018. Pengaruh Variabel Makroprudensial Dan Moneter Terhadap Harga Properti Di Indonesia. Jurnal Ecosains , No.1, Vol.7, 11- 20.

## Internet
Ananda,  Aria.  “Untung  Rugi  Orang  Asing  Mudah  Miliki  Properti  di  Dalam  Negeri.” CNN Indonesia . 29 Januari 2020, diakses pada tanggal 20 Juli 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200129075758-92-469658/untung-rugi- orang-asing-mudah-miliki-properti-di-dalam-negeri .
Annur, Cindy Mutia. “Kunjungan Turis Asing ke RI Cetak Rekor Tertinggi Semenjak Pandemi pada  Maret  2023.” Databoks .  4  Maret  2023,  diakses  pada  tanggal  20  Juli  2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/kunjungan-turis-asing-ke-ri- cetak-rekor-tertinggi-semenjak-pandemi-pada-maret-2023 .
Ardiyanto,  Wahyu.  “Efek  “Indonesia  CEO  &  Leaders  Forum  2023”  Kejelasan  Aturan Kepemilikan Properti Bagi Asing Temui Titik Terang.” Rumah.com . 7 Juni 2023, diakses pada tanggal 22 Juli 2023. https://www.rumah.com/berita-properti/2023/6/209061/efek- indonesia-ceo-leaders-forum-2023-kejelasan-aturan-kepemilikan-properti-bagi-asing- temui-titik-terang .
Arini, Shafira Cendra. “Fakta-fakta Warga Asing Boleh Punya Rumah di RI.” Detik Finance . 17  Mei  2023,  diakses  pada  tanggal  21  Juli  2023. https://finance.detik.com/properti/d- 6724317/fakta-fakta-warga-asing-boleh-punya-rumah-di-ri .
FNH. “WNA Boleh Miliki Properti, Ini Potensi Masalahnya.” Hukum Online . 15 Januari 2016, diakses  pada  tanggal  21  Juli  2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/wna-boleh- miliki-properti--ini-potensi-masalahnya-lt5698705c7ea7d/# !.
Grahadyarini,  BM  Lukita.  “Kepemilikan  Hunian  bagi  Warga  Asing  Dibuka.” Kompas .  29
Januari
2023, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/kepemilikan-hunian-bagi-warga- asing-dibuka .
Jayanti,  Dian  Dwi.  “WNA  Bisa  Beli  Rumah  Hunian  dengan  Harga  Minimal  Berikut  Ini.”
Hukum  Online .  8  Februari  2023,  diakses  pada  tanggal  21  Juli  2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-bisa-beli-rumah-hunian-dengan-harga- minimal-berikut-ini-lt5715b58ae2a3a/# !. Ortax. “Warga Asing Bisa Miliki Hunian.” Ortax . 29 Januari 2023, diakses pada tanggal 21 Juli 2023. https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18417.
Zulfikar,  Muhamad  Edgar.  “Status  Kepemilikan  Hunian  bagi  Warga  Negara  Asing  di Indonesia.” KFMAP .  29  Juli  2022,  diakses  pada  tanggal  20  Juli  2023. https://kfmap.asia/blog/status-kepemilikan-hunian-bagi-warga-negara-asing-di- indonesia/2096 .