Pengaruh Karakteristik Perusahaan pada Shari’ah Governace, dan Shari’ah Governance Terhadap Resiko Pembiayaan
Yuni Utami yuvickachandra@gmail.com
Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
Sofhian fiantomare@yahoo.co.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh    karakteristik  perusahaan  (struktur kepemilikan,  profitabilitas,  ukuran  perusahaan,  leverage  perusahaan)  pada  shari’ah governancedan  pengaruh  shari’ah  governance  terhadaprisiko  pembiayaan.  Shari’ah governance,  sebagai  mekanisme  untuk  memastikan  kepatuhan  prinsip  syariah,  banyak menjadi perhatian berbagai pihak (regulator, pelaku industri, konsultan dan peneliti). Dengan adanya  hal  tersebut  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  pada  bagaimana implementasi  shari’ah  governance  ,dan  dampaknya.  Model  yang  dipakai  dalam  penelitian adalah  SEM  Partial  Least  Square  (SmartPLS  v.3.2.6).  Model  PLS  adalah  pemodelan  lunak yang  kuat  yang  dapat  diterapkan  untuk  setiap  skala  data,  tidak  memerlukan  banyak  asumsi dan ukuran sampel tidak terlalu besar. Hasil uji model fit menunjukkan bahwa hanya ada tiga variabel  yang  sesuai  untuk  mempengaruhi  shari’ah  governance:  struktur  kepemilikan, profitabilitas  dan  ukuran  perusahaan.  Sedangkan  analisis  ketiga  faktor  tersebut  hanya  dua faktor  yang  terbukti  mempengaruhi  shariah  governance:  struktur  kepemilikan  dan  ukuran perusahaan.  Struktur  kepemilikan  telah  menunjukkan  pengaruh  negatif  terhadap  penerapan shari’ah  governance.  Ukuran  perusahaan  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap implementasishari’ah  governance  .  Sementara  leverage  dan  profitabilitas  tidak mempengaruhi  implementasi  shari’ah  governance.  Shari’ah  governancejuga  tidak berpengaruhpada risiko pembiayaan
Kata Kunci:Karakteristik Perusahaan,Shari’ah governace, Risiko Pembiayaan

## A. PENDAHULUAN
Perhatian  terhadap    tata  kelola  syari’ah  atau  ( shari’ah  governance )  semakin mengalami peningkatan.Shari’ah governancebanyak mendapat perhatian baik oleh regulator, pelaku  industri,  konsultan  dan  peneliti  seiring  dengan  tumbuh  dan  berkembangnya  industri keuangan shari’ah.(Kasim et al., 2013a).Tata Kelola Syari’ah ( shari’ah governance )menarikkarena  Industri  keuangan  ini  mendasarkan  pada  konsep  dan  pondasi keuangan  yang  berbeda  dengan  industri  keuangan  konvensional.  Keuangan  konvensional mendasarkan  konsep  pinjam  meminjam  ( lending-borrowing )  sehingga  selalu  berhubungan dengan  bunga  ( interest ),  ketidakpastian  ( uncertainty )  dan  perjudian  ( gambling ).  Sedangkan
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
keuangan  syariah  mendasarkan  prinsip  syariah  yang  melarang  ketiga  praktek  pinjam meminjam, bunga dan ketidak pastian..
Hubungan  konsep shari’ah  governance dan corporategovernance banyak  pihak  tidak membedakan  kedua  konsep  tersebut.  Ramli,  et  al.,  (2014),  misalnya,  menjelaskan  bahwa tema  masuk  dalam shari’ah  governance domain  Corporate  Governance.  Sementara Wardayati (2011), El Junusi (2012) dan Purnamasari dan Darma (2015)mengartikan shari’ah governance sebagai sistem corporate governance yang ada diperbankan shari’ah. Pengertian corporate governance (GCG) pada industri perbankan shari’ah menggabungkan dua konsep corporate  governance secara  umum  (universal)  dan corporate  governance yang  berkaitan dengan kepatuhan shari’ah ( shari’ah complience ).
Banyak  ilmuan  mengkritik  praktek  implementasi  shari’ah  governance  lemah  dalam industri  keuangan  shari’ah(Abdul  Aziz,  2012).Mereka  mengkritiktidak  adanya  perbedaan antara  praktek  industri  keuangan  shariah  dan  industri  keuangan  konvensional  (Ahmad, 2010).Industri  keuangan  shariah  juga  mengalami  dampak  dari  krisis  keuangan  seperti  yang dialami industri keuangan konvensioanal. Di beberapa negara pernah terjadi kasus penutupan lembaga keuangan shariah antara lain penutupan Ikhlas Finance House di  Turki, the Islamic Bank  of  South  Africa  dan  Islamic  Investment  Companies  of  Egypt(Hasan,  2012).Hai  ini terjadi  juga  di  Indonesia  pada  tahun  2012,  dengan  terjadinya  kasus  penyaluran  kredit  fiktif yang  melibatkan  tiga  pejabat  internal  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  Cabang  Bogor (http://stabilitas.co.id).
Penelitian sebelumnya mencoba mengkaji beberapa Salah faktor yang mempengaruhi corporate  governance dan shariah  governance adalah  karakteristik  perusahaan.  Beberapa variabel  karakteristik  perusahaan  tersebut  antara  lain  struktur  kepemilikan  (Melyoki,  2005; Lee  dan  Park,  2008;  Hafeez,  2013;  Ramli,  et  al.,  2014;  Eliada  et  al.,  2015),kualitas  audit (Werapong et  al., 2008), ukuran perusahaan (Ben-Amar dan Ameur, 2006; Khanchel, 2007; Cheung et al., 2008; Lee dan Park, 2008; Werapong et al., 2008; Hartono et al., 2013; Wan Abdullaha et al, 2015; Eliada et al., 2015), profitabilitas (Brown dan Caylor, 2004; Black et al.,2006;  Hartono  et  al.,  2013;  Eliada  et  al.,  2015)  dan  leverage  (Black  et  al.,  2003;  Brown dan Caylor, 2004; Silveira et al., 2007; Hartono et al., 2013 dan Eliada et al., 2015).
Struktur  kepemilikan  yang  ditandai  dengan  keberadaan  pemegang  saham  mayoritas (pengendali)  dan  kepemilikan  institusional  mempengaruhi  tingkat  kontrol  perusahaan Melyoki (2005) dan Eliada et al. (2015).Tingkat kontrol ini merupakan faktor penting dalam menentukan  efektivitas  corporate  governance.  Namun  penelitian    Lee  dan  Park  (2008) menemukan  bahwa  pemegang  saham  cenderung  berperilaku  resisten  terhadap  corporate
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
governance  yang  akan  memantau  dan  memeriksa  keputusan  mereka.  Mereka  berusaha menikmati  keuntungan  pribadi  tanpa  ingin  dipantau  oleh  investor  luar.  Peneliti  lainnya Ramli,  et  al.  (2014)  juga  membandingkan  tingkat  pengungkapan  tata  kelola  syari’ah  ( sharia’ah  governance) antara  perbankan  shari’ah  yang  dimiliki  asing  dan  domestik  dan menemukan  bahwa  perbankan  shari’ah  yang  dimiliki  pemegang  saham  domestik  lebih  baik dibandingkan  asing.  Kualitas  audit,  yang  ditandai  dengan  penggunaan  KAP  empat  besar dunia, juga cenderung mempengaruhi secara positif penerapan corporate governance (Werapong  et  al.,  2008  dan  Eliada  et  al.,  2015).  Ben-Amar  dan  Ameur  (2006), Khanchel  (2007),  Cheung  et  al.,  (2008),  Werapong  et  al.  (2008),  Hartono  et  al.  (2013)  dan Wan  Abdullaha  et  al.  (2015)Peneliti  lain  menemukan  pengaruh  positif  ukuran  perusahaan terhadap  penerapan corporate  governance ,  sedangkan  Eliada  et  al.,  2015  tidak.  Faktor profitabilitas dan leverage memiliki hasil yang berbeda pula. Untuk profitabilitas, Brown dan Caylor  (2004),  Eliada  et  al.,  (2015)  dan  Black  et  al.  (2006)  menemukan  pengaruh  positif sementara Hartono et al., (2013) dan  Eliada et al., 2015 tidak menemukan pengaruh. Untuk leverage,  Black  et  al.  (2003),  Brown  dan  Caylor  (2004)  dan  Silveira  et  al.,  (2007) menemukan  pengaruh  positif  leverage  terhadap  corporate  governance,  Peneliti  lain  Hartono et al., (2013) tidak menemukan pengaruh positif, adapun Eliada et al., 2015 menemukan hasil negatif.  Adanya  pengaruh  negatif  penerapan  corporate  governance  terhadap  resiko  kredit. Rinaningsih, 2008; Hariani, 2011; Poudel dan Hovey, 2012;  Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016. Peneliti lain menemukantidak menemukan pengaruh signifikan corporate governance terhadap resiko kredit, Nyor dan Mejabi (2013)
Mendasarkan pada temuan penelitian yang beragam di atas dan saran penelitian Ramli et  al.  (2014),  penulis  tertarik  untuk  menginvestigasi  kembali  pengaruh  karakteristik perusahaan  terhadap  shari’ah  governance  dan  dampaknya  pada  resiko  kredit  (pembiayaan). Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  (Hariani,  2011),  penelitian  ini  mencoba  memasukan indikator  dewan  pengawas  syariah  yang  menjadi  ciri  utama  corporate  governance  lembaga keuangan  syariah.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  indikator  (proksi)  pada  setiap  variabel dengan  lebih  banyak.Karakteristik  perusahaan  yang  dianalisis  antara  lainstruktur kepemilikan,  profitabilitas,  ukuran  perusahaan  dan  leverage,  adapun  subjeknya  adalah  bank umum syariah di Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dirumuskan  permasalahan  penelitian  sebagai  berikut: (1) Apakah karakteristik perusahaan: struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan  leverageberpengaruh  terhadap  shari’ah  governance.  (2)  Apakah  shari’ah  governance berpengaruh terhadap resiko kredit (pembiayaan)
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018
Hal. 186-208

## B. LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Shari’ah Governance
Beberapa penulis tidak membedakan antara konsep corporate governance dan shari’ah  governance  (Wardayati,  2011;  El  Junusi,  2012;  Purnamasari  dan  Darma, 2015).Mereka mengartikan Shari’ah Governance sebagai sistem corporate governance yang  ada  diperbankan  shari’ah.  Pengertian  corporate  governance  (GCG)  pada perbankan  shari’ah  menggabungkan  dua  konsep  yaitu  corporate  governance  secara umum  (universal)  dan  corporate  governance  tentang  kepatuhan  shari’ah  ( shari’ah complience ).
Terkait dengan definisi  corporate  governance, secara umum  ada dua:  definisi secara  sempit  dan  secara  luas  (Hasan,  2009).  Secara  sempit  corporate  governance diartikan  sebagai  sistem  pertanggungjawaban  secara  formal  dari  manajemen  senior terhadap  pemegang  saham.  Sementara  dalam  arti  luas,  corporate  governance  bukan hanya  jaringan  hubungan  antara  perusahaan  dan  pemegang  saham  tetapi  juga  antara perusahaan  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  seperti  karyawan,  pelanggan, pemasok dan kreditur (Feizizadeh, 2012). Adapun shari’ah governance diartikan oleh IFSB sebagai satu set pengaturan kelembagaan dan organisasi melalui mana lembaga keuangan  Islam  memastikan  bahwa  ada  pengawasan  independen  yang  efektif  atas shari’ah  compliance  pada  setiap  struktur  dan  proses  seperti  penerbitan  pernyataan shari’ah  yang  relevan,  desimenasi  pernyataan  shari’ah  tersebut,  review  atas  internal shari’ah  compliance  dan  review  atas  an  annual  shari’ah  compliance  (Kasim  et  al., 2013a).
Beberapa institusi telah menyusun pedoman shari’ah governance, diantaranya Accounting,  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions  (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Bank Negara Malaysia (BNM) (Kasim et  al.,  2013a).  AAOIFI  menerbit  standar  corporate  governance  yang  dikenal  dengan AAOIFI Shari’ah governance guidelines. Ada tujuh standar syariah governance yaitu 1) Supervisory Board: Appointment, Composition and Report, 2) Shari’ah Review, 3) Internal  Shari’ah  Review,  4)  Audit  &  Governance  Committee  for  Islamic  Financial Institutions,  5)  Independence  of  Shari’ah  Supervisory  Boards,  6)  Statement  on Governance  Principles  for  Islamic  Financial  Institutions,  7)  Corporate  Social Responsibility  Conduct  and  Disclosure  for  Islamic  Financial  Institutions.  IFSB merumuskan lima  prinsip (pedoman) shari’ah governance, yaitu 1) general approach to  Shari’ah  governance  system,  2)  competency,  3)  independency,  4)  confidentiality
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Pengaruh Karakteristik Perusahaan Pada Shari’ah Governace, Dan Shari’ah Governance Terhadap Resiko Pembiayaan
dan 5) consistency. Sementara BNM merumuskan kerangka shari’ah governance yang secara  umum  didiskusikan  dalam  enam  bagian  yaitu  1)  the  general  requirement oversight,  2)  accountability  and  responsibility,  3)  independence,  4)  competency,  5) confidentiality  and  Shari’ah  compliance  dan  6)  research  function.Di  Indonesia, penerapan  shari’ah  governance  perbankan  shari’ah  diatur  dalam  PBI  No. 11/33/PBI/2009. Peraturan ini menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bagi perbankan  dan  bisnis  shariah,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, independensi dan fairness.
Keberadaan corporate governance dapat dijelaskan dengan beberapa teori atau model. Teori atau model ini secara umum terbagi dua pendekatan (pandangan), yaitu pandangan  konvensional  ( Corporate  Governance  in  Western/  Conventional/ Mainstream  Perspectives )  dan  pandangan  Islam  ( Corporate  overnance  in  Islamic Perspectives ) (Choudhury dan Hoque, 2006; Hasan, 2012 dan Hafeez, 2013).Prinsip- prinsip  model  corporate  governance  konvensional  secara  umum  mendasarkan  pada utilitarianisme, relativisme dan universalisme. Prinsip-prinsip ini bersumber dari etika filosofis  yang  dibangun  dari  interaksi  sosial.  Semua  prinsip-prinsip  corporate governance  barat  seperti  akuntabilitas,  transparansi,  keadilan  dan  tanggung  jawab sosial  dibangun  melalui  rasionalitas  dan  pengalaman  manusia  (Hasan,  2012). Corporate  governance  barat  menekankan  pada  beberapa  hal  antara  lain  monitoring secara  efektif,  manajemen  secara  efisien,  sistem  pengendalian  internal  dan manajemen  resiko  yang  baik.  Perhatian  ini  dapat  diciptakan  melalui  dewan  direksi yang  kompeten  dan  bebas  dari  konflik  kepentingan  dan  memiliki  keahlian  dan pengalaman dalam menjalankan urusan perusahaan (Hafeez, 2013)
Secara  umum  keberadaan  corporate  governance  konvensional  dilandasi beberapa  teori.  Teori-teori  tersebut  antara  lain agency  theory , stakeholder  theory , resources  dependency  theory (Bowrin  et  al.,  2007;  abdullah  dan  valentine  2009; Yusoff dan Alhaji, 2012), transaction cost theory (Bowrin et al., 2007; abdullah dan valentine, 2009), stewardship theory , political  theory (abdullah dan valentine 2009;
Yusoff  dan  Alhaji,  2012), social  contract  theory , legitimacy  theory (Yusoff  dan Alhaji,  2012)  dan  beberapa  teori  etik  seperti business  ethics  theory,  virtue  ethics theory,  feminist  ethics  theory,  discourse  ethics  theory dan postmodern  ethics  theory (Abdullah dan Valentine 2009).
Berbeda  dengan  pandangan  corporate  governance  konvensional,  pandangan corporate  governance  Islam  mendasarkan  prinsip  tauhid  (Choudhury  dan  Hoque
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018
Hal. 186-208
(2006)  yang  dijabarkan  dalam  dua  sumber  ajaran  utama,  yaitu  Al-Qur’an  dan  As- Sunnah (Hasan, 2012). Shari’ah Islam telah memberikan pedoman yang komprehensif mulai dari bagaimana menangani transaksi ekonomi sampai perilaku yang seharusnya dimiliki  oleh  seorang  ketika  berinteraksi  dengan  lingkungan  sosial.  Prinsip-prinsip corporate governance Islam dijabarkan dalam tiga dimensi pengambilan keputusan: 1) oleh  siapa,  yaitu  dengan  konsultasi  timbal  balik  melalui  sistem  Syura  atau  Dewan Konsultatif, 2) Untuk siapa, yaitu tujuan akhir dari setiap aktivitas perusahaan adalah untuk  mendapatkan  keridhaan  Allah  SWT  dan  pihak-pihak  pembuat  keputusan  di bumi  sebagai  wakil  Allah  SWT  yang  diberi  kekuasaan  untuk  mengambil  keputusan terbaik  bagi  kepentingan  umat-Nya  dan  3)  dengan  siapa  dan  untuk  siapa,  yaitu keputusan  corporate  governance  mensyaratkan  pengawasan  secara  efektif  untuk memastikan  kesesuaian  semua  operasi  dan  prosedur  dengan  ketentuan  shari’ah (Hafeez, 2013).

## 2. Karakteristik Perusahaan
Karakteristik  perusahaan  merupakan  variabel-variabel  insentif  yang  secara relatif  melekat  pada  setiap  tingkat  perusahaan  selama  waktu  tertentu  (Shehu  (2012). Lang dan  Lundohm  (1993)  membagi  karakteristik perusahaan  menjadi  tiga kategori, yaitu  variabel  kinerja,  variabel  struktural  dan  variabel  penawaran  (offer  variables). Belkaoui  (2001)  membagi  ke  dalam  variabel  pertumbuhan,  variabel  struktural  dan variabel  multinasional.  Wallace  et  al.  (1994),  Naser  (1998),  Camfferman  dan  Cooke (2002),  Oliveira  et  al.  (2006),  dan  Al  Saeed  (2006)  membagi  ke  dalam    variabel kinerja,  variabel  struktural  dan  variabel  pasar.  Naser  et  al.  (2002)  membagi  menjadi variabel kinerja, variabel struktural, variabel pasar dan variabel kepemilikan.Variabel kinerja  dijelaskan  dengan  indikator  current  ratio,  ROE  dan  profit  margin.  Variabel struktural  dijelaskan  dengan  proksi  ukuran  perusahaan,  rasio  utang  dan  konsentrasi kepemilikan.  Variabel  pasar  dijelaskan  dengan  indikator  tipe  industri,  ukuran perusahaan audit, kapitalisasi pasar dan status listing

## 3. Resiko Pembiayaan
Risiko kredit ini merupakan risiko keuangan penting yang masuk dalam risiko gagal  bayar. Jumlahnya  hampir lebih dari tiga-perempat dari risiko  dalam portofolio aset  bank  syariah  (Chapra  dan  Khan,  2000  dan  Khan  dan  Ahmed,  2001).Definisi resiko  kredit  dijelaskan  oleh  Bank  Indonesia,  baik  melalui  PBI    No.  5/8/PBI/2003 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum,  ataupun  melalui  PBI  No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Unit Usaha Syariah. PBI  No. 5/8/PBI/2003 mendifiniskan risiko kredit sebagai risiko yang  timbul  sebagai  akibat  kegagalan counterparty dalam  memenuhi  kewajibannya. Counterparty  ini  bisa  pemerintah,  perusahaan  atau  konsumen  retail.  Sementara  PBI No.  13/23/PBI/2011  mendifinisikan  resiko  kredit  sebagai  risiko  akibat  kegagalan nasabah  atau  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada  bank  sesuai  dengan perjanjian yang disepakati.
Risiko  kredit  di  perbankan  syariah  terutama  terjadi  pada  pembiayaan  dengan kontrak Musyarakah, Mudharabah, Salam dan Istisna (Bourakba dan Zerargui, 2015). Resiko  ini  timbul  sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan  debitur  untuk  memenuhi komitmen keuangan mereka sampai tanggal jatuh tempo. Untuk meminimalkan risiko kredit,  prinsip-prinsip  shari’ah  membolehkan  permintaan  agunan  sebagai  jaminan terhadap  risiko  tidak  dilunasinya  utang  oleh  debitur.  Resiko  kredit  dapat  diukur dengan beberapa indikator antara lain rasio NPL (Poudel dan Hovey, 2012;  Nyor dan Mejabi,  2013;  Bourakba  dan  Zerargui,  2015;  Ahmad  et  al.,  2016),  rasio  LDR (Sudiyatno  dan  Fatmawati,  2013)  dan  peringkat  surat  hutang  (obligasi  atau  sukuk) (Rinaningsih,  2008  dan  Hariani,  2011).  Rasio  Non  Performing  Loan  (Financing) (NPL/NPF)  menunjukkan  kemampuan  manajemen  bank  dalam  mengelola  kredit bermasalah.  Tingginya  rasio  NPL  mengindikasikan  tingginya  jumlah  kredit bermasalah pada bank yang bersangkutan (Siamat, 2004). Rasio Loan (Financing) to Deposit Ratio (LDR/FDR) menunjukan besarnya kredit (pembiayaan) yang disalurkan ke masyarakat (nasabah). Jika rasio LDR(FDR) melampaui batas (100%, untuk bank syariah  110%)  akan  meningkatkan  potensi  tidak  terbayarnya  hutang  dan  ini  berarti risiko  kredit  meningkat  (Sudiyatno  dan  Fatmawati,  2013).  Peringkat  surat  hutang memberi  gambaran  tentang  kemampuan  emiten  untuk  membayar  kewajiban  kepada investor secara tepat waktu. Semakin tinggi peringkat hutang, semakin terhindar surat hutang tersebut dari resiko default (Hariani, 2011).
4. Perumusan Hipotesis
a. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Shari’ah Governance
Pengaruh  struktur  kepemilikan  dengan  shari’ah  governance  digambarkan sebelumnya  bahwa  struktur  kepemilkan  berpengaruh  pada  penerapan  corporate governance.  Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eliada et al., (2015) berkaitan dengan  sitruktur  kepemilikan  mereka  menemukan,  bahwa  kepemilikan institusional,  sebagai  proksi  struktur  kepemilikan,  berpengaruh  signifikan terhadap  pengungkapan  shari’ah  governance.  Tingkat  pengungkapan  ini  lebih
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
tinggi  pada  perbankan  syariah  yang  dimiliki  pemegang  saham  domestik dibandingkan  asing  (Ramli,  et  al.,  2014).Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## H1: Struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap efektifitas penerapan Shari’ah Governance
b. Pengaruh Profitabilitas terhadap Shari’ah Governance
Profitabilitas  merupakan  kemampuan  perusahaan  menghasilkan  laba  dari sumber  daya  yang  tersedia.  Profitabilitas  yang  tinggi  cenderung  meningkatkan cash flow perusahaan.Dalam teori keagenan, tingginya cashflow profit cenderung disalahgunakan manajemen, sehingga memancing pemegang saham mengeluarkan biaya keagenan berupa bonding cost.
Penelitian  Al-  Haddad  et  al.  (2011)  menyimpulkan  bahwa  profitabilitas berpengaruh  positif  terhadap  penerapan  corporate  governance.  Pengaruh profitabilitas  terutama  terjadi  dalam  jangka  panjang  (Black  et  al.,  2006). Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dan  dikaitkan  dengan  tema  penelitian,  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapanShari’ah
Governance
c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Shari’ah Governance
Penelitian  sebelumnya  menjelaskan  terdapat  hubungan  antara  ukuran perusahaan  dan  penerapan  penerapan  corporate  governance  (Al-  Haddad  et  al. 2011 dan Hartono et al.2013,Wan Abdullaha et al. (2015).Temuan ini mendukung teori  hipotesis  biaya  politik  (Hartono  et  al.2013).  Perusahaan  besar  cenderung melakukan  mekanisme  corporate  governance  yang  lebih  baik  dalam  bentuk pengungkapan  informasi  yang  lebih  banyak  dan  detail.  Sementara  perusahaan kecil  enggan  mengungkapkan  informasi  secara  detail  karena  merasa  hanya  akan merugikan  dalam  persaingan.  Perusahaan  besar  lebih  sensitif  terhadap  biaya politik yang berakibat akan memberikan informasi lebih untuk mengurangi kritik publik atau intervensi pemerintah (Raffournier, 1995). Berdasarkan penjelasan di atas  dan  dikaitkan  dengan  tema  penelitian,  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018
Hal. 186-208 Pengaruh Karakteristik Perusahaan Pada Shari’ah Governace, Dan Shari’ah Governance Terhadap Resiko Pembiayaan
H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan Shari’ahGovernance.

## d. Pengaruh Leverage terhadap Shari’ah Governance
Penetapan utang perusahaan dalam teori keagenan merupakan  mekanisme yang  dilakukan  pemilik  untuk  membatasi  kewenangan  manajemen  dalam mengelola  cashflow  perusahaan.  Kajian  penelitian  sebelumnya  menunjukan bahwa  leverage  memiliki  hubungan  dengan  corporate  governance  (Black  et  al. 2003; Brown dan Caylor, 2004; Mohammed et al.,2009; Silveira et al., 2007;dan Eliada  et  al.  2015).  Leverage  dalam  hal  ini  menggambarkan  tingkat  pengaruh kreditor  yang  tertarik  melakukan  fungsi  control  perusahaan  untuk  memastikan kepentingannya  (Hartono  et  al.2013).  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan Shari’ahGovernance.
e. Pengaruh shari’ah governance terhadap resiko pembiayaan
Perbankan  syariah  memiliki  resiko  kredit/pembiayaan  yang  lebih  besar dibandingkan  perbankan  konvensional.  Resiko  kredit  ini  terutama  terjadi  pada kegiatan dengan pembiayaan model profit loss sharing (PLS) seperti Musyarakah, Mudharabah,  Salam  dan  Istisna.  Resiko  ini  dapat  dikurangi  dengan  penetapan mekanisme  corporate  governance  seperti  penetapan  jaminan  dan  proporsi  yang seimbang  antara  kontrak  bebasis  PLS  atau  non  PLS  (murabahah)  (Bourakba  dan Zerargui, 2015).
Penelitian sebelumnya menyimpulkan adanya pengaruh negatif penerapan corporate  governance  terhadap  resiko  kredit  (Rinaningsih,  2008;  Hariani,  2011; Poudel dan Hovey, 2012; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016). Hal ini  berarti  implementasi  corporate  governance  dapat  mengurangi  resiko  kredit suatu  perbankan.Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dan  dikaitkan  dengan  tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H5 : shari’ah governance berpengaruh negatif terhadap resiko kredit (pembiayaan)
f. Pengembangan Model
Berdasarkan  penjelasan  hipotesis  di  atas  dapat  digambarkan  model penelitian sebagai berikut.
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Gambar 2.1. Model Penelitian

## C. METODE PENELITIAN
1. Sampel Penelitian
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  bank  umum  syariah  di  Indonesia dengan  kurun  waktu  sejak  bank  syariah  tersebut  menerbitkan  laporan  keuangan  dan tercatat  di  Bank  Indonesia  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  sampai  dengan  tahun  2015. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria bahwa data  untuk  perhitungan  karakteristik  perusahaan,  shari’ah  governance  dan  resiko kredit lengkap selama pengamatan.

## 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  meliputi  variabel  struktur  kepemilikan, profitabilitas,  ukuran  perusahaan  dan  leverage  (karakteristik  perusahaan),  shari’ah governance dan resiko kredit. Penjelasan rinci masing-masing variabel di atas sebagai berikut:

## 3. Struktur Kepemilikan
Struktur  kepemilikan  menggambarkan  proporsi  kepemilikan  saham  oleh pihak-pihak  tertentu  dalam  suatu  perusahaan.  Struktur  kepemilikan  diukur  dengan
Struktur
kepemilikan (X1) Profitabilitas
(X2) Shari’ah Governance
(Y)
Resiko Kredit (Z)
Ukuran perusahaan (X3) H1 H2 H3 H4 H5 Leverage (X4)
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
beberapa  indikator  antara  lain  (Poudel  dan  Hovey  (2012);  Bourakba  dan  Zerargui, 2015;  Othman,  2015;  Mnasri,  2015;Fitri  BS  dan  Subroto,  2013):  (a)  Kepemilikan Terkonsentrasi (Ownership  Concentration/Block-Holders )diukur  dalam  bentuk variabel  dummy,  dengan  memberi  skor  1  untuk  perusahaan  yang  mempunyai kepemilikan  terkonsentrasi  (>50%)  dan  skor  0  untuk  perusahaan  yang  mempunyai kepemilikan  saham  menyebar.  (b)  Kepemilikan  Asing  ( Foreign  Ownership ),  diukur dengan  membagi  jumlah  saham  yang  dimiliki  pihak  asing  dengan  total  saham  yang beredar  (%).  (c)  Kepemilikan  Institusi  ( Institusional  Ownership )  diukur  dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan dengan total saham  yang  beredar  (%).  (d)  Kepemilikan  Manajerial  ( Management  ownership ), diukur  dengan  membagi  jumlah  saham  yang  dimiliki  pihakmanajemen  (manajer, komisaris  terafiliasi  (diluar  komisaris  independen)  dandireksi)    dengan  total  saham yang beredar (%)

## 4. Profitabilitas
Profitabilitas  merupakan  kemampuan  perusahaan  menghasilkan  laba  dari sumber daya yang tersedia. profitabilitas diukur dengan beberapa indikator antara lain (Hebble dan Ramaswamy,2005; Muhamad et al, 2009; Eliada et al., 2015; Azzoz dan Khamees,  2016):  (a)  Return  on  Assets  (ROA),  yaitu  laba  bersih  dibagi  dengan  total aset.  (b)  Return  on  Equity  (ROE),  yaitu  laba  bersih  dibagi  dengan  total  ekuitas.  (c) Net Profit Margin (NPM), yaitu laba bersih dibagi total pendapatan. (d) Net Income, yaitu laba bersih periode berakhir 31 Desember tahun t pada perbankan syariah i

## 5. Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  merupakan  skala  yang  menggambarkan  besar  kecilnya perusahaan.  Ukuran  perusahaan  dapat  diukur  dengan  beberapa  indikator  antara  lain (Hebble dan Ramaswamy, 2005; Muhamad et al, 2009; Al- Haddad, 2011; Bourakba dan Zerargui, 2015; Azzoz dan Khamees. 2016): (a) Log Total Assets, yaitu total aset perbankan  syariah  i  per  31  Desember  tahun  t.  (b)  Log  Total  Earning,  yaitu  total pendapatan perbankan syariah i pada periode berakhir 31 Desember tahun t. (c) Log Equity,  yaitu  total  ekuitas  perbankan  syariah  i  per  31  Desember  tahun  t.  (d)  Log Employees, yaitu total karyawan perbankan syariah i per 31 Desember tahun t.

## 6. Leverage
Leverage merupakan gambaran seberapa besar aktiva dibiayai dengan hutang. Leverage  diukur  dengan  beberapa  indikator,  antara  lain  (Hebble  dan  Ramaswamy (2005; Muhamad et al, 2009; Al- Haddad, 2011): (a) Debt Equity Ratio (DER), yaitu
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018
Hal. 186-208
total hutang dibagi dengan total ekuitas. (b) Debt Ratio (DR), yaitu total hutang dibagi dengan total aset

## 7. Shari’ah Governance
Shari’ah  governance  merupakan  mekanisme  corporate  governance  pada lembaga  keuangan  syariah  (perbankan  syariah)  yang  menggabungkan  corporate governance  universal  dan  kepatuhan  syariah.  Shari’ah  governance  diukur  dengan beberapa indikator antara lain (Muhamad et al, 2009; Poudel dan Hovey, 2012; Fitri BS  dan  Subroto,  2013  Bourakba  dan  Zerargui,  2015;  Azzoz  dan  Khamees,  2016; Ahmad et al., 2016, Rama dan Novela, 2015; Othman, 2015).
a) Karakterisktik  Dewan  Komisaris,  meliputi:  (1)  Ukuran  dewan  komisaris  ( Board Size ),  dikur  dengan  jumlah  seluruh  anggota  Dewan  Komisaris  dalam  suatu perusahaan.  (2)  Frekuensi  Rapat  Dewan  Komisaris  ( Board  Diligence / Board Activity ), diukur dengan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan  Komisaris  dalam  waktu  satu  tahun.  (3)  Independensi  Dewan  Komisaris ( Board  Composition / Board  independence ),  diukur  dengan  membagi  jumah anggota komisaris independent dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.  (4)  Struktur  Kepemimpinan  Dewan  Komisaris  ( the  board  leadership structure/CEO  Dualty ),  diukur  dengan  variabel  dami,  dimana  diberi  nilai  1  jika ada  anggota dewan  yang rangkap jabatan (CEO sekaligus Chairman), sedangkan dinilai 0 jika sebaliknya.
b) Karakteristik Komite Audit, meliputi: (1) Ukuran Komite Audit ( Audit Committee Size ),  diukur  dengan  menghitung  jumlah  anggota  Komite  Audit  dalam  laporan tahunan  perusahaan.(2)  Independensi  Komite  Audit  ( Audit  Committee Composition/Independence ),  diukur  dengan  membagi  jumlah  komite  audit independen  dengan  total  komite  audit.  (3)  Frekuensi  Rapat  Komite  Audit  ( Audit committee’s  diligence/Audit  Committee  Activity ),  diukur  dengan  jumlah  rapat yang  dilakukan  Komite  Audit  dalam  satu  tahun.  (4)  Kompetensi  Komite  Audit ( Audit  Committee  Competency ),  diukur  dengan  menghitung  jumlah  anggota Komite  Audit  yang  mempunyai  latar  belakang  dan  keahlian  dalam  bidang perbankan syari’ah.
c) Karakteristik  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS),  meliputi:  (1)  Ukuran  DPS ( Shari’ah  Supervisory  Board  Size ),  diukur  dengan  jumlah  anggota  DPS.  (2)
Kompetensi  DPS  ( Shari’ah  Supervisory  Board  C ompetency),  diukur  dengan membagi  jumlah  anggota  DPS  yang  memiliki  keahlian  bank  dengan  total
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018
Hal. 186-208
keanggotaan  DPS.  (3)  Frekuensi  Rapat  DPS  ( Shari’ah  Supervisory  Board Activity ), diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan DPS dalam satu tahun.

## 8. Resiko Kredit (Pembiayaan)
Resiko  kredit  merupakan  risiko  perbankan  yang  timbul  dari  kegagalan nasabah  atau  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada  bank  sesuai  dengan perjanjian yang disepakati. Resiko kredit diukur dengan beberapa indikator antara lain (Sudiyatno  dan  Fatmawati,  2013;  Muliawat  dan  Khoiruddin,  2015;  Azzoz  dan Khamees,  2016):  (a)  Non  Performing  Financing  (NPF),  yaitu  perbandingan  jumlah pembiayaan  bermasalah  dengan  total  pembiayaan  yang  disalurkan.  (b)  Financing  to Deposit  Ratio  (FDR),  yaitu  perbandingan  antara  pembiayaan  yang  diberikan  oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut

## 9. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  dokumentasi,  yaitu  dengan  cara membaca  dan  menganalisis  laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan,menelaah  hasil- hasil penelitian terdahulu dan literatur-literatur  yang berhubungan dengan penelitian. Data diambil dari beberapa sumber antara lain buku, majalah, laporan keuangan dan laporan  tahunan  baik  melalui  situs  Bank  Indonesia  (http://www.bi.go.id/),  Otoritas Jasa  Keuangan  (http://www.ojk.go.id/),  situs  internet  masing-masing  bank  syariah, ataupun perpustakaan dari masing-masing institusi tersebut.
Untuk  menguji  validitas  dan  reliabilitas  indikator  dan  menguji  hipotesis penelitian,penelitian ini menggunakan teknik SEM dengan model Partial Least Square (SmartPLS  v.3.2.6)(Wiyono,  2011).  Adapun  model  struktural  pengujian  hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan dalam gambar 4.1di bawah ini.
Gambar 4.1.Model Struktural Pengujian Hipotesis Penelitian
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Keterangan:
Struktur Kepemilikan KTR Kepemilikan Terkonsentrasi DBR Debt Ratio ASG Kepemilikan Asing Shari’ah Governance IST Kepemilikan Institusi UDK  Ukuran Dewan Komisaris MNJ Kepemilikan Manajerial FRD Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Profitabilitas IDK Independensi Dewan Komisaris ROA Return on Assets MDK  Struktur Kepem. Dewan Komisaris ROE Return in Equity UKA  Ukuran Komite Audit NPM Net Profit Margin IKA Independensi Komite Audit INC Net Income FRK Frekuensi Rapat Komite Audit Ukuran Perusahaan KKA  Kompetensi Komite Audit AST Total Assets KPS Kompetensi DPS ERN Total Earning FRS Frekuensi Rapat DPS EQT Equity UPS Ukuran DPS EMP Jumlah Karyawan Resiko Pembiayaan Leverage NPF Non Performing Financing DER Debt Equity Ratio FDR Financing to Deposit Ratio
Berdasarkan output PLS tersebut kemudian dilakukan uji model berupa uji indikator ( outer model ) dan uji hipotesis  ( Inner model ).  Beberapa  Uji  indikator  antara lain convergent validity, average variance extracted (AVE) dan composite reliability . Sementara uji hipotesis antara  lain  dengan  menganalisis  persentase  varian  (R2),  koefisien  parameter  dan  T-Statistik (Wiyono, 2011: 403).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Pengujian Hipotesis
Penelitian ini menggunakan sampel  bank umum  syariah di  Indonesia   Proses seleksi  menghasilkan  10  sampel  bank  umum  syariah  dengan  65  pengamatan.Data sampel  seluruh  pengamatan  yang  dijabarkan  dalam  masing-masing  indikator  untuk setiap variabel laten.
Pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan  menggunakan  teknik  SEM  dengan model  Partial  Least  Square  (SmartPLS  v.3.2.6).Sebelum  melihat  dan  menganalisis hasil  pengujian  hipotesis,  perlu  dilakukan  pengujian  indikator  (uji  validitas  dan reliabilitas)  untuk  mengetahui  sejauh  mana  indikator  tersebut  menjelaskan  variabel latennya.  Hasil  uji  dalam  bentuk  grafik  dan  tabel  (Outer  Loadings  (Convergent Validity),  Average  Variance  Extracted  (AVE)  dan  Composite  Reliability) menunjukan  beberapa  indikator  dan  variabel  laten  tidak  memenuhi  persyaratan validitas  dan  reliabilitas.  Indikator  (Convergent  Validity)  yang  tidak  valid  harus dihilangkan dari pengamatan dan dihapus dari model penelitian, kemudian dilakukan
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
kalkulasi  ulang  (Haryono,  2017).  Hasil  kalkulasi  ulang  penyusunan  dan  pengujian model  tampak  pada  Gambar  4.1(Hasil  Uji  Algoritma)  dan  Gambar  4.2(Hasil  Uji Bootstraping) di bawah ini.
Gambar  4.1  dan  Gambar  4.2  menunjukan  hanya  ada  tiga  variabel  yang mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas dan dan ukuran  perusahaan.  Variabel  leverage  bukan  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi syariah  governance.  Variabel  laten  Struktur  Kepemilkan  hanya  memiliki  indikator Kepemilikan  Terkonsentrasi,  Kepemilikan  Asing  dan  Kepemilikan  Institusi, sedangkan  Kepemilikan  Manajerial  dikeluarkan  dari  indikator  struktur  kepemilikan. Variabel profitabilitas yang sebelumnya memiliki empat indikator (Return on Assets; Return  in  Equity;  Net  Profit  Margin;  NetIncome),  hasil  pengujian  indikator menyimpulkan hanya tiga indikator yang menjelaskan
Gambar 4.1. Grafik Hasil Uji Algoritma PLS
Gambar 4.2. Grafik Hasil Uji Bootstraping PLS
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
variabel  profitabilitas  (Return  on  Assets;  Return  in  Equity;  Net  Income). Untuk  indikator  yang  menjelaskan  variabel  Ukuran  Perusahaan  tidak mengalami  pengurangan.  Adapun  untuk  variabel  laten  Syariah  Governance, hanya  empat  indikator  yang  disimpulkan  merupakan  proksi  Syariah Governance,  yaitu  Ukuran  Dewan  Komisaris,  Independensi  Komite  Audit, Frekuensi  Rapat  DPS  dan  Ukuran  DPS.  Tujuh  indikator  lainya,  yaitu Frekuensi Rapat  Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan  Dewan  Komisaris,  Ukuran  Komite  Audit,  Frekuensi  Rapat Komite  Audit,  Kompetensi  Komite  Audit  dan  Kompetensi  DPS  disimpulkan bukan merupakan indikator Syariah Governance.
Hasil  Uji  Algoritma  dan    Bootstraping  PLS  (grafik  dan  tabel)  dapat diringkas  hasil  uji  hipotesis  (inner  model)  seperti  terlihat  pada  Tabel  4.1.  di bawah ini.
Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
Pengujian Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Resiko Pembiayaan Syariah Governance 0,038 0,680 P Values Profitabilitas  Syariah Governance Struktur Kepemilikan  Syariah Governance Syariah Governance  Resiko Pembiayaan
Ukuran Perush.  Syariah Governance 0,624 0,054 0,154 0,058
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018
Hal. 186-208

## Koefisien Paramater
Profitabilitas  Syariah Governance
Struktur Kepemilikan  Syariah Governance Syariah Governance  Resiko Pembiayaan
Ukuran Perush.  Syariah Governance -0,047 -0,541 0,193 0,401
Nilai uji koefisien determinasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1 di  atas  menunjukan  bahwa  variabel  profitabilitas,  struktur  kepemilikan  dan ukuran perusahaan mempengaruhi syariah governance sebesar 68,0%, sisanya 32%  dipengaruhi  faktor  (variabel)  lainnya  yang  tidak  diamati.  Sementara variabel syariah governance mempengaruhi resiko pembiayaan hanya sebesar 3,8%, sebagian besar sisanya (96,2%) dipengaruhi variabel lainnya.
Nilai uji P Value menjelaskan bahwa dari tiga variabel yang dianalisis (profitabilitas,  struktur  kepemilikan,  ukuran  perusahaan),  hanya  struktur kepemilikan  dan  ukuran  perusahaan  yang  terbukti  secara  signifikan mempengaruhi  syariah  governance,  adapun  profitabilitas  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap syariah governance (0,62>0,05). Sementara variabel syariah governance juga terbukti tidak mempengaruhi resiko pembiayaan. Hal ini  terlihat  dari  nilai  signifikansi  resiko  pembiayaan  (0,193)  yang  lebih  besar dari 5%.
Nilai  Koefisien  Paramater  menunjukan  bahwa  struktur  kepemilikan berpengaruh  negatif  terhadap  syariah  governance  (-0,541).  Hal  ini  berarti semakin  besar  kepemilikan  terkonsentrasi  pada  institusi  dan  asing  semakin rendah tingkat penerapan syariah governance dan sebaliknya. Adapun ukuran perusahaan  berpengaruh  secara  positif  terhadap  syariah  governance.  Artinya semakin  besar  ukuran  perusahaan  semakin  tinggi  tingkat  penerapan  syariah governance.
Dikaitkan dengan hipotesis penelitian, secara umum hasil penelitian ini menolak hipotesis H2, H4 dan H5 dan mendukung H1 dan H3. Penelitian ini tidak  menemukan  adanya  pengaruh  profitabilitas  dan  leverage  terhadap penerapan  syariah  governance.  Demikian  juga  pengaruh  syariah  governance terhadap  resiko  pembiayaan.  Sebaliknya  temuan  penelitian  konsisten  dengan hipotesis  yang  menyatakan  struktur  kepemilikan  dan  ukuran  perusahaan berpengaruh terhadap shariah governance.
2. Pembahasan
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Dari empat faktor yang diduga dan dianalisis (profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan  dan  ukuran  perusahaan)  hanya  dua  faktor  yang  terbukti  mempengaruhi syariah  governance,  yaitu  struktur  kepemilikan  dan  ukuran  perusahaan.  Struktur kepemilikan  terbukti  mempengaruhi  secara  negatif  penerapan  syariah  governance  di perusahaan,  khususnya  di  perbankan  syariah.Dalam  penelitian  ini  struktur kepemilikan  diproksikan  dengan  kepemilikan  terkonsentrasi,  asing  dan  institusi.  Ini berarti  semakin  tinggi  struktur  kepemilikan  semakin  rendah  penerapan  syariah governance. Semakin tinggi kepemilikan terkonsentrasi baik oleh asing atau institusi justru  akan  membatasi  atau  mengurangi  penerapan  syariah  governance.  Hasil  ini konsisten  dengan  penelitian  Ramli,  et  al.,  (2014)  yang  menemukan  bahwa  tingkat pengungkapan syariah governance lebih tinggi pada perbankan syariah yang dimiliki pemegang saham domestik dibandingkan asing.
Ukuran  perusahaan  juga  terbukti  mempengaruhi  secara  positif  terhadap penerapan  syariah  governance.  Ini  berarti  semakin  besar  perusahaan  akan  semakin patuh  dan  berusaha  menerapkan  syariah  governance.  Besarnya  perusahaan  terlihat dari  nilai  aset,  ekuitas,  laba  atau  jumlah  karyawan  yang  dipekerjakan.  Temuan  ini sejalan dengan  hasil penelitian  Al- Haddad  et  al. 2011 dan Hartono  et  al.2013, Wan Abdullaha  et  al.  (2015).  Temuan  ini  mendukung  teori  hipotesis  biaya  politik  yang menyatakan  perusahaan  besar  cenderung  melakukan  mekanisme  corporate governance yang lebih baik dalam bentuk pengungkapan informasi yang lebih banyak dan detail.(Hartono et al.2013). Perusahaan besar lebih sensitif terhadap biaya politik yang berakibat akan memberikan informasi lebih untuk mengurangi kritik publik atau intervensi pemerintah (Raffournier, 1995).
Adapun  untuk  faktor  profitabilitas  dan  leverage,  penelitian  ini  tidak menemukan  adanya  pengaruh  terhadap  tingkat  penerapan  syariah  governance.  Ini berarti tinggi rendahnya kinerja dan liabilitas yang dimiliki perusahaan bukan menjadi faktor  yang  menjadi  pertimbangan  manajemen  untuk  menerapkan  syariah governance.Terkait  leverage,  temuan  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  (Black  et  al.  2003;  Brown  dan  Caylor,  2004;  Mohammed  et  al.,2009; Silveira  et  al.,  2007;  dan  Eliada  et  al.  2015).  Bagi  kreditur,  penerapan  syariah governance bukan menjadi faktor yang dipertambangkan dalam pemberian pinjaman. Kreditor  tidak  tertarik  melakukan  fungsi  control  perusahaan  guna  memastikan kepentingannya (Hartono et al.2013). Terkait profitabilitas, temuan ini sejalan dengan
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Black  et  al..  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  pengaruh  profitabilitas  terhadap corporate governance terutama terjadi dalam jangka panjang.
Syariah  governance  juga  ditemukan  tidak  berpengaruh  terhadap  resiko pembiayaan.  Hasil  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yangmenyimpulkan adanya  pengaruh  negatif  penerapan  corporate  governance  terhadap  resiko  kredit (Rinaningsih, 2008; Hariani, 2011; Poudel dan Hovey, 2012; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016). Temuan ini menunjukan bahwa syariah governance bukan mekanisme yang efektif untuk mengurangi resiko pembiayaan (kredit).

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran  perusahaan  dan  leverage  terhadap  efektivitas  penerapan  syariah  governance dan  pengaruh  syariah  governance  terhadap  resiko  kredit  (pembiayaan).  Hasil pengujian  kecocokan  model  menunjukan  hanya  ada  tiga  variabel  yang  fit mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas dan dan ukuran perusahaan.
Dari tiga faktor yang diduga dan dianalisis (profitabilitas, struktur kepemilikan dan  ukuran  perusahaan)  hanya  dua  faktor  yang  terbukti  mempengaruhi  syariah governance, yaitu struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan terbukti  mempengaruhi  secara  negatif  penerapan  syariah  governance  di  perusahaan, khususnya  di  perbankan  syariah.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  kepemilikan terkonsentrasi  baik  oleh  asing  atau  institusi  justru  akan  membatasi  atau  mengurangi penerapan syariah governance.Ukuran perusahaan juga terbukti mempengaruhi secara positif terhadap penerapan syariah  governance.  Ini berarti semakin besar  perusahaan akan  semakin  patuh  dan  berusaha  menerapkan  syariah  governance.  Besarnya perusahaan  terlihat  dari  nilai  aset,  ekuitas,  laba  atau  jumlah  karyawan  yang dipekerjakan.Adapun  untuk  faktor  leverage  dan  profitabilitas,  penelitian  ini  tidak menemukan  adanya  pengaruh  terhadap  tingkat  penerapan  syariah  governance.  Ini berarti tinggi rendahnya liabilitas dan kinerja yang dimiliki perusahaan bukan menjadi faktor yang menjadi pertimbangan manajemen untuk menerapkan syariah governance. Bagi  kreditur,  penerapan  syariah  governance  bukan  menjadi  faktor  yang dipertimbangkan dalam pemberian pinjaman. Kreditor tidak tertarik melakukan fungsi control perusahaan guna memastikan kepentingannya. Temuan ini menunjukan bahwa
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
syariah  governance  bukan  mekanisme  yang  efektif  untuk  mengurangi  resiko pembiayaan (kredit).

## 2. Saran
Penelitian selanjutnya perlu memanfaat metode pengumpulan data lain seperti survey  atau  wawancara  selain  dengan  metode  yang  melalui  melihat  dari  laporan keuangan  yang  dipublikasikan  oleh  perbankan  shari’ah.  Dan  diharapkan  pada penelitian selanjutnya jugaperlu adanya menambahkan variabel atau faktor lain selain dari karakteristik perusahaanyang belum diamati seperti variabel makro atau regulasi pemerintah terkait perbankan shari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI.  2004.  Accounting  and  Auditing  Standards  for  Islamic  Financial  Institutions. Manama, Bahrain: AAOIFI.
Abdullah,  H.  dan    Valentine,  B.  2009.  Fundamental  and  Ethics  Theories  of  Corporate Governance. Middle Eastern Finance and Economics . Issue 4. pp. 88-96
Abdu  Aziz,  A.F.  2012.  International  Centre  for  Education  in  Islamic  Finance  (INCEIF) Malaysia. MPRA Paper No. 47772. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47772/.
Ahmad,  P.  2010.  The  current  economic  crisis  -  Is  Islamic  finance  a  solution?  AltMuslim. Retrieved 8 October 2011, from http://www.altmuslim.com/a/a/a/3622.
Ahmad,  M.I.,  Guohui,  W.,  Hassan,  M.,  Naseem,  M.A.  dan    Rehman,  R.  2016.  NPL  and Corporate  Governance:  A  Case  of  Banking  Sector  of  Pakistan. Accounting  and Finance Research . Vol. 5, No. 2, pp. 32-41.
Alsaeed, K.. 2006. The  association between firm-specific  characteristics and disclosure The case of Saudi Arabia. Managerial Auditing Journal. Vol. 21, No. 5, pp. 476-496.
Al-  Haddad,  W.M.Y.,    Alzurqan,  S.T.  dan    Al  Sufy,  F.J.  2011.  The  Effect  of  Corporate Governance  on  the  Performance  of  Jordanian  Industrial  Companies:  An  empirical study on Amman Stock Exchange. International Journal of  Humanities and Social Science Vol. 1 No. 4, pp. 55-69.
Azzoz,  A.R.A.M.    dan  Khamees,  B.A.    2016.  The  Impact  of  Corporate  Governance Characteristics  on  Earnings  Quality  and  Earnings  Management:  Evidence  from Jordan. Jordan Journal of Business Administration, Volume 12, No. 1, pp. 187-207.
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018
Hal. 186-208
Bank  Indonesia.Peraturan  Bank  Indonesi  No.  5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
Bank  Indonesia.  2009.  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009    tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Bank  Indonesia.  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/23/PBI/2011  tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Bourakba,  C  dan  Zerargui,  H.  2015.  The  relationship  between  credit  risk  and  corporate governance in Islamic banking: An empirical study. Issues in Business Management and Economics. Vol.3 (4), pp. 67-73. Belkaoui,  A.  R.  2001.  Level  of  Multinationality,  Growth  Opportunities,  and  Size  as Determinants  of  Analyist  Rating  of  Corporate  Disclosure. American  Business Review . Vol. 19, No. 2, pp. 115-120.
Ben-Amar,  W.  dan  Ameur,  B.  2006.  Factor  Explaining  Corporate  Governance  disclosure quality: Canadian Evidence, Working Paper
Black,  B.,  Jang,  H.  dan  Kim.  W.  2003.  Predicting  Firms  Corporate  Governance  Choices:
Evidence from Korea. http://ssrn.com/.
Black,  B.,  Jang,  H.  dan  Kim,  W.  2006.  Does  Corporate  Governance  Affect  Firm  Value?
Evidence from Korea.http://ssrn.com/.
Bowrin,  A.,  VG  Sridharan,  F.N.  dan  Braendle,  Udo  C.  2007.  Corporate  Governance:  The Theoritical Foundations of Corporate Governance. Virtus Interpress. Ukraina.
Brown, L.D. dan Caylor, M.L. 2004. Corporate Governance and Firm Performance. Working Peper . Georgia State University, Chapra,  M.U.  dan  Khan,  T.  2000. Regulation  and  supervision  of  Islamic  banks.  Jeddah: Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute. Camfferman,  K  dan  T.  E.  Cooke.  2002.  An  analysis  of  disclosure  in  the  annual  reports  of U.K.  and  Dutch  companies. Journal  of  International  Accounting  Research .  Vol.  1, pp. 3-30
Cheung,  S.Y.L.,  Connelly,  J.T.,  Limpaphayom,  P.,  dan    Zhou,  L.  2009.  Determinants  of Corporate Disclosure and Transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand.
Choudhury,  M.A  dan  Hoque,  M.Z.  2006.  Corporate  governance  in  Islamic  perspective.
Corporate Governance . Vol. 6 No. 2, pp. 116-128
Eliada. Herwiyanti, R., Ayu. S.W. dan Ayu, A.R. 2015. Analysis of Factors Influencing the Islamic  Corporate  Governance  Disclosure  Index  of  Islamic  Banks  in  Asia. International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) . Volume 3, Issue 4, pp. 192-197.
El Junusi, R. 2012. Implementasi  Shariah Governance serta  Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Al-Tahrir , 12(1), 87-111. Feizizadeh,  A.  2012.  Corporate  governance:  Frameworks. Indian  Journal  of  Science  and Technology . Vol. 5 No. 9, pp. 3353-3361.
Fitri  BS,  G.  N.,  dan  Subroto,  B.  2013.  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  terhadap Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  pada  Perusahaan  Yang  Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 1(2)
Habble, A. dan Ramaswamy, V. 2005. Corporate Governance And Firm Characteristics (The Sarbanes-Oxley  Act  Of  2002). Journal  of  Business  &  Economics  Research ,  Vol.  3, No. 5, pp. 27-32.
Hafeez,  M.M.  2013.  An  Analysis  of  Corporate  Governance  in  Islamic  and  Western Perspectives. International Journal of Business, Economics and Law , Vol. 2, Issue 3, pp 98-103.
Hariani, D. 2011. Pengaruh Penerapan GCG terhadap Resiko Kredit dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi . Tesis. Universitas Indonesia.
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Hartono,  U.,  Subroto,  B.,  Djumahir  dan    Irianto,  G.  2013.  Firm  Characteristics,  Corporate Governance  and  Firm  Value. International  Journal  of  Business  and  Behavioral Sciences . Vol. 3, No.8, pp. 9-18.
Haryono, S.H. 2017. Metode SEM untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS . Jakarta: Luximo Metro Media.
Hasan,  Z.  2009.  Corporate  Governance:  Western  and  Islamic  Perspectives. International Review of Business Research Papers . Vol.5 No.1. pp.277-293
Hasan,  Z.  2012.  Review  Corporate  governance  in  Islamic  financial  institutions:  An  ethical perspective. Prime  Journals  of  Business  Administration  and  Management  (BAM) . Vol. 2(1), pp. 405-411.
Inderiantoro,  N  dan  Supomo,  B.  2009. Metodologi  Penelitian  Bisnis.  Untuk  Akuntansi  & Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
Khan, T dan  Ahmed, H. 2001. Risk Management An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Jeddah Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper No: 5.
Khanchel,  Imen.  (2007).  Corporate  governance:  measurement  and  determinant  analysis. Managerial Auditing Journal , Vol.22. No.8, pp. 740-760.
Kasim, N., Htay, N.N dan Salman, S.A. 2013a. Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB and BNM  Shari’ah  Governance  Guidelinesa. International  Journal  of  Business  and Social Science Vol. 4 No. 15, pp. 220-227.
Kasim,  N.,  Htay,  N.N  dan  Salman,  S.A.  2013b.  Conceptual  Framework  for  Shari'ah Corporate  Governance  with  Special  Focus  on  Islamic  Capital  Market  in  Malaysia.
International Journal of Trade, Economics and Finance . Vol. 4, No. 5, pp, 336-339.
Lang,  M.  dan  Lundholm,  R..  1993.  Cross-Sectional  Determinants  of  Analyst  Rating  of Corporate Disclosures. Journal of Accounting Research . Vol.31, No. 2, pp. 246- 271 Lee,  E.  dan  Park,  K.S.  2008.  Determinan  of  The  Corporate  Governance  of  Koren  Firms. Corporate Ownership & Control. Vol. 5, Issue 2. Pp. 15-23.
Melyoki, L.L. 2005. Determinants of Effective Corporate governance in Tanzania . Desertasi. University of Twente.
Mnasri,  K.  2015.  Ownership  Structure,  Board  Structure  and  Performance  in  The  Tunisian Banking  Industry. Asian  Academy  of  Management  Journal  of  Accounting  and Finance, Vol. 11, No. 2, pp. 57–82.
Muhamad,  R.,  Shahimi,  S.,  Yahya,  Y.,  dan  Mahzan,  N.  2009.  Disclosure  Quality  on Governance  Issues  In  Annual  Reports  of  Malaysian  PLCs, International  Business Research , Vol. 2. No. 4., pp. 61-72.
Muliawat, S. dan Khoiruddin, M. 2015. Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Management Analysis Journal,  4 (1), hlm. 39-49
Naser, K. 1998. Comprehensiveness of disclosure of non-financial companies: Listed on the Amman financial market. International Journal of Commerce & Management . Vol. 8, No. 1, pp. 88-119.
Naser,  K.,  Al-Khatib.,  K  dan  Karbhari,  Y.  2002.  Empirical  Evidence  on  The  Depth  of Corporate  Information  Disclosure  in  Developing  Countries:  The  Case  of  Jordan. International Journal of Commerce & Management . Vol. 12, No. 3 & 4, pp. 122-155. Nyor, T dan Mejabi, S.K. 2013. Impact of Corporate Governance on Non-Performing Loans of Nigerian Deposit Money Banks. Journal of Business & Management, Vo. 2, Issue 3, pp. 12-21.
Othman,  H.B.  2015.  The  impact  of  corporate  governance  mechanisms  on  earnings management  in  Islamic  banks  in  the  Middle  East  region.  Journal  of  Islamic Accounting and Business Research. https://www.researchgate.net/ publication/281558705
Jurnal Al-Buhuts Volume. 1, Nomor 1, Juni 2018 Hal. 186-208
Oliveira,  L,  Rodrigues,  L.L.  dan  Craig,  R.  2006.  Firm-specific  determinants  of  intangibles reporting:  evidence  from  the  Portuguese  stock  market. Journal  of  Human  Resource Costing & Accounting. Vol. 10, No. 1, pp. 11-33.
Poudel,  R.P.  dan  Hovey,  M.  2012.  Corporate  Governance  and  Efficiency  in  Nepalese Commercial  Banks.  Available  at SSRN: http://ssrn.com/  abstract=2163250  or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.2163250
Purnamasari, I. dan Darma, E.S. 2015. Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah. Jurnal Akuntansi & Investasi . Vol. 16 No.1, hlm. 13-24.
Rama,  A  dan  Novela,  Y.  2015.  Shariah  Governance  dan  Kualitas  Tata  Kelola  Perbankan Shariah. Signifikan . Vol. 4, No. 2, hlm. 111-126.
Ramli,  N.  M.,  Abdul  Majid,  A.S.,  Muhamed,  N.A.  dan  Yaakub,  N.A.  2014.  Shariah Governance  Disclosure  Index  and  Institutional  Ownership  of  Islamic  Financial Institutions  in  Malaysia.  Proceedings  of  5th  Asia-Pacific Business  Research Conference . Kuala Lumpur.
Raffournier,  B.  (1995).  Deeterminans  of  Voluntary  Financial  Disclosure  by  Swiss  Listed Company, The European Accounting Review , Vol. 4 No.2, pp. 261-280.
Rinaningsih.  2008.  Pengaruh  Praktek  Corporate  Governance  terhadap  Resiko  Kredit  dan Yield Surat Hutang (Obligasi). SNA XI .
Sudiyatno,  B  dan  Fatmawati,  A.  2013.  Pengaruh  Resiko  Kredit  dan  Efisiensi  Operasional terhadap  Kinerja  Bank  (Studi  Empirik  pada  Bank  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia). Jurnal Organisasi dan Manajemen , Vol. 9, No 1, hlm. 73-86. Shehu,  U.H..  2012.  Firm  Characeteristics  and  Financial  Reporting  Quality  of  Quoted Manufacturing  Firm  in  Nigeria.  a Dissertation  of  Ahmadu  Bello  University,  Zaria. Nigeria.
Siamat, D. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Silveira,  A.D.M.,  Leal,  R.P.C.,  Silva,  A.L.C.  dan    Barros,  C.L.A.B.  2007.  Evolution  and Determinants  of  Firm-Level  Corporate  Governance  Quality  in  Brazil. R.Adm .,  Sao Paolo, Vol. 44. No. 3, pp.173-189
Setitik  Nila  di  Perbankan  Syariah.    http://stabilitas.co.id/home/detail/setitik-nila-di- perbankan-syariah. 25 Nopember 2012.
Ungureanu,  M.  2013.  Models  and  Practices  of  Corporate  Governance  Worldwide. CES Working Papers , pp. 625-635.
Wallace,  R.  S.  O,  K.  Naser  dan  A.  Mora.  1994.  The  Relationship  Between  The Comprhensiveness  of  Corporate  Annual  Reports  and  Firm  Characteristics  in  Spain. Accounting and Business Research . Vol. 25, No. 97, pp. 41-53.
Wan  Abdullaha,  Wan  A.,  Percyb,  M.  dan  Stewartb,  J.  2015.  Determinants  of  voluntary corporate  governance  disclosure:  Evidence  from  Islamic  banks  in  the  Southeast Asian  and  the  Gulf  Cooperation  Council  regions. Journal  of  Contemporary Accounting & Economics . Vol. 11, Issue 3, pp. 262–279.
Wardayati,  S.M.  2011.  Implikasi  Shariah  Governance  terhadap  Reputasi  dan  Kepercayaan Bank Syariah. Walisongo , Vol.19, No., hlm. 1-24.
Werapong,  P,  Dunstan,  K.,  dan  O'Hogartaigh,  C.  2008.  The  determinants  of  corporate governance  quality  in  Thailand.  Paper  presented  at the  Accounting  and  Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) conference , Sydney, Australia Wiyono,  G.  2011. Merancang  Penelitian  Bisnis  dengan  alat  analisis  SPSS  17.0  & SmartPLS.2.0 . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yusoff, W. Fauziah dan Alhaji, I. Adamu. 2012. Insight of Corporate Governance Theories. Journal of Business & Management . Volume 1, Issue 1, pp. 52-63.