DEMOCRACY OF PANCASILA AS THE SOLUTION OF NATIONAL PROBLEMS
(Study Of Elitist Thought Of Pasuruan Regency)
1 Roib Santoso, 2 Ubaidillah Nafi, 3 Amang Fathurrohman,
1 Mahasiswa Pascasarjana PAI Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan 2 Institut Agama Islam Negeri Jember
3 Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
1 roibsantoso@gmail,com, 2 ubaidillahnafi@gmail,com, 3 amangfr@gmail.com.
ABSTRACT: The event of Alas tlogo Pasuruan in 2007 is a tragedy that tears justice in the life of democracy. This tragedy also seized the attention of the Indonesian public because it involves various parties, both from the bureaucracy and ordinary people. Ordinary people  become  victims  with  the  loss  of  4  souls  unjustly.  Another  problem  is  the destruction  of  Church  places  of  worship  and  anarchistic  behavior  in  Sunni-Shiite conflicts,  contributing  to  the  contribution  of  justice  to  all  levels  of  society  in democracy. This is not in line with the democratic meaning that demands justice to all levels of society without discrimination. In addition to these issues, the existence of mass  organizations  that  are  not  synonymous  also  affect  the  security  and  order  of society. Departing from the problems that this research is done to construct it into a positive  value  and  make  an  alternative  solution  in  the  form  of  scientific  work. Research  conducted  through  the  opinions  of  religious  elites  and  constructed  into  a more  comprehensive  thinking.  This  study  used  a  descriptive  qualitative  approach with the application of phenomenology to capture the symptoms that arise in society and  hermeneutics  to  interpret  sentences  of  writing  and  words.  The  results  of  this study indicate that the religious elite Pasuruan Regency has a solution to democracy in accordance with the existing culture and traditions. Pancasila Democracy provides answers to national issues that are expected to fulfill the sense of justice in the life of democracy through the five precepts in Pancasila, especially with regard to the general election  (elections),  populistism  led  by  the  wisdom  of  wisdom  in deliberation/representation and social justice for all Indonesian people Received:
February 10 th 2020
Revised: March 19 th 2020
Accepted: April 18 th 2020
Keywords : Pancasila Democracy, Construction of Thought, Elite of Religion

## PENDAHULUAN
Penghormatan  terhadap  perbedaan  pendapat  merupakan  bentuk  sikap  pengakuan  terhadap keberadaan  orang  lain,  yang  dibutuhkan  untuk  menopang  harmonisasi  kehidupan  demokrasi.  Namun jika keragaman pendapat tidak mampu dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik, yang bisa dibuktikan dengan disharmonis di tingkat global, nasional bahkan di tingkat Kabupaten.
Berkaitan dengan demokrasi di Indonesia adalah kasus “tragedi” Alastlogo Pasuruan tahun 2007 yang menjadi sorotan utama dan mengejutkan publik, karena konteks zaman telah berubah. Orde baru kental dengan tindakan represif militer, berbanding balik pada zaman reformasi yang mengedepankan demokrasi 1 . Konflik antara warga sipil dengan PT Rajawali yang melibatkan Korps Marinir TNI AL di
1 Ahmad Taufik, Reformasi Sektor Keamanan Dan Media Massa , 2009. 4
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication
P-ISSN (cetak)   : 2477-8338 E-ISSN (online) : 2548-1371
Program Magister Pendidikan Agama Islam http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims Volume 3 Nomor 2 April 2020
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
Lekok Pasuruan, berujung pada kekerasan hingga menelan empat korban jiwa. Satuan TNI melakukan tindakan represif dan  tidak  mengindahkan hak kewarganegaraan ( citizenship ) 2 . Kasus yang berakar dari permasalahan  kepemilikan  tanah  ini  juga  pernah  terjadi  antara  TNI  AU  dengan  masyarakat  di  Raci 3 . Tragedi Alastlogo telah mengalami masa panjang sejak tahun 1960 4 , yang melibatkan petani, militer dan aparat penegak hukum (polisi, pengadilan) 5 .
Potensi terulangnya tragedi Alastlogo masih besar kemungkinan terjadi lagi, jika dilihat dari akar persoalan agraria yang masih berjumlah 61 kasus yang belum terselesaikan. Warga negara berhak untuk menyampaikan  aspirasi  dan  berbicara  untuk  menyampaikan  pendapat  tanpa  intimidasi  dari  pihak manapun. Apalagi pihak militer yang seharusnya melindungi warganya dari segala ancaman.
Beberapa  paparan  kasus  di  atas,  hanyalah  sebagian  dari  kasus-kasus  yang  pernah  terjadi. Keragaman  yang  tidak  terkendalikan  di  Kabupaten  Pasuruan,  pernah  memercikkan  konflik  yang berujung pada peristiwa perusakan gereja di Pasuruan (tahun 1992 dan 1997) dan pelecehan terhadap al-Quran  di  Batu  dapat  menyulut  emosi  warga  Pasuruan 6 .  Kita  juga  tidak  lupa  dengan  konflik  yang terjadi  di  Bangil  antara  golongan  Syi’ah  dengan  Sunni.  Semua  peristiwa  ini  merupakan  kasus  yang berkaitan dengan keadilan dalam demokrasi.
Selain itu, ada persoalan demokrasi yang berhadapan dengan fenomena formalitas agama yang ingin  mewujudkan  NKRI  bersyari’ah, dawlah  islamiyah ataupun khilafah 7 .  Azra  mengendus  fenomena- fenomena yang menggambarkan penguatan Islam politik bergerak ke arah formalitas agama. Salah satu fenomena yang muncul adalah bertahannya kelompok garis keras dan radikal seperti Lasykar Jihad (LJ), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  dan  semacamnya.  Selain  beberapa  ormas  tersebut,  konsep imamiyah Syi’ah juga bukanlah hal baru di Indonesia, namun saat ini sudah berbeda secara kontekstual dibandingkan  dengan  gerakan  yang  terjadi  puluhan  tahun  lalu.  Dalam  konteks  Kabupaten  Pasuruan, gesekan Syi’ah dengan Sunni yang mencolok terjadi dua kali di tahun 2007 dan 2011 8 . Gerakan ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena gerakan ormas-ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila masih terus “bekerja” terutama gerakan formalitas agama.
Kabupaten  Pasuruan  yang  dihuni  oleh  mayoritas  muslim  juga  dihuni  oleh  orang-orang  yang mendukung terhadap gerakan formalitas agama. Selain menjadi ancaman terhadap negara, gerakan ini
2 Novri Susan, Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi Dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia , Cetakan I. (Yogyakarta: KoPi, 2012). 40
3 Andre Hidayat, “Analisis Penyebaran Permasalahan Tanah Di Kabupaten Pasuruan,” Jurnal Geodesi 3, no. 3 (2014). 13
4 Laporan Sementara Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan , 2007.
5 Sri Endah Kinasih, Bambang Budiono, and Sarkawi B. Husain, Model Resolusi Konflik Dan Pembentukan Negara; Pemahaman Budaya Hukum Secara Holistik Di Masyarakat Rawan Konflik (Surabaya, 2010). 27
6 Endang Turmudzi, “Masalah Kerukunan Umat Beragama,” Harmoni 10 (2011): 516.
7 Azumardi Azra, Islam Dan Konsep Negara , ed. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). 116
8 Rizal Panggabean and Ihsan Ali-Fauzi, Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia (Jakarta: PUSAD, 2014). 138
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
berpotensi  menjadi  ancaman  keamanan  di  daerah  termasuk  Kabupaten  Pasuruan.  Daerah  ini  pun mewaspadainya  dengan  pengawasan  terhadap  aktifitas-aktifitas  masyarakat  yang  terindikasi  berafiliasi, baik di kalangan birokrasi maupun masyarakat umum yang terendus. Kewaspadaan itu cukup beralasan, karena masih ada pergerakan dari HTI yang  menggandeng Muhammadiyah untuk mendirikan tempat ibadah di beberapa titik kawasan Pasuruan. Gerakan ini menimbulkan gesekan dengan masyarakat yang mengarah  ke  sisi  negatif  berupa  adu  mulut  atas  perbedaan  pendapat  hingga  berurusan  sampai  Polres Pasuruan, bahkan di Purwosari sudah menjurus pada kekerasan fisik. Jika ini tidak diwaspadai sejak dini, maka dapat menjadi ancaman keamanan di daerah yang dikenal dengan kota santri ini.
Kasus  demokrasi  di  atas,  memberikan  sebuah  gambaran  bahwa  ada  persoalan  yang menghabiskan  waktu,  tenaga,  pikiran  dan  materi  yang  tidak  sedikit.  Persoalan-persoalan  yang seharusnya  dapat  ditangani  melalui  tindakan  preventif  atau  melalui  mekanisme  yang  mengedepankan dialog  dan  negosiasi  untuk    mencari  solusi.  Bukan  dengan  cara  represif  ataupun  kekerasan,  apalagi Indonesia dalam masa perkembangan demokrasi. Kerugian yang paling dapat dirasakan akibat konflik adalah kerugian sosial yakni terjadinya kerenggangan sosial, yang membutuhkan perawatan yang tidak cepat untuk disembuhkan.
Perbedaan pendapat yang menjurus pada penolakan terhadap golongan berbeda seperti di atas, dapat membuat demokrasi terasa kering. Jika dibiarkan secara terus menerus, maka perbedaan pendapat ini  juga  dapat  menyulut  sentimen  hingga  menghilangkan  rasa  hormat  dan  saling  menghargai  antar sesama. Dari titik inilah, penulis meneliti demokrasi dalam pemikiran elit agama Kabupaten Pasuruan. Baik permasalahan yang berkaitan dengan keadilan yang menimbulkan konflik antar agama dan konflik antar golongan, maupun sikap ketidak mampuan menerima keberagaman.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penghargaan terhadap demokrasi, terutama elit agama di Kabupaten Pasuruan. Demokrasi adalah turunan dari usaha mewujudkan  hak  asasi  manusia,  bahwa  setiap  individu/kelompok  berhak  memberikan  pandangannya untuk kepentingan diri dan komunitasnya 9 . Demokrasi ini diharapkan dapat mengikis segala perbedaan dan  gesekan-gesekan  horizontal,  yang  dapat  merugikan  golongan  tertentu,  lebih-lebih  pelbagai  pihak seperti kasus yang diuraikan di atas.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  untuk  lebih  mudah  mengadakan  penyesuaian  dengan kenyataaan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti  dan  subjek  penelitian,  dan  memiliki  kepekaan  dan  daya  penyesuaian  diri  dengan  banyak
9 Syamsul Bahri dalam Munif, Multikulturalisme Dalam Pendidikan Madrasah (Surabaya: Imtiyaz, 2016). 82
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
pengaruh  yang  timbul  dari  pola-pola  nilai  yang  dihadapi 10 .  Sedangkan  pendekatan  deskriptif dimaksudkan  untuk  menggambarkan  suatu  gejala  atau  keadaan  apa  adanya  untuk  memaparkan  fakta- fakta,  kejadian-kejadian  secara  sistematis  dan  akurat 11 .  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian lapangan,  sedangkan  penafsirannya  menggunakan  pendekatan  fenomenologi  untuk  mengeksplorasi pengalaman  personal  serta  menekankan  pendapat  personal  individu  tentang  obyek  atau  peristiwa 12 . Sedangkan Hermeneutika berkaitan erat dengan bahasa yang diungkapkan baik melalui pikiran, wacana, maupun  tulisan 13 .  Penelitian  ini  berlokasi  di  Kabupaten  Pasuruan,  karena  sangat  layak  untuk  diteliti sebagaimana uraian latar belakang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Elit  agama  Kabupaten  Pasuruan  memaknai  demokrasi  adalah  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemahaman demokrasi dari para elit agama ini sesuai dalam buku “ Capitalism, Socialism  dan  Democracy ”  yang  menjelaskan  bahwa  demokrasi  melalui  pemahaman  etimologis  adalah konsep “rakyat” ( demos , Romawi populus ) dan semua definisi tentang konsep “untuk berkuasa” ( kratein ) tidak lepas dari argumentasi mengenai demokrasi 14 . Pendapat ini dikuatkan oleh Jimly bahwa demokrasi disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat 15 .
Mohammad  Okbah  menilai  sistem  monarki  mempunyai  bentuk  berbeda  dengan  demokrasi yang lebih bisa memberikan ruang pada penyerapan aspirasi rakyat. Sebagaiamana pendapat  Nicholas Abercrombie  dkk,  bahwa  demokrasi  dipertentangkan  dengan  peraturan  seorang  tiran  atau  aristokrasi dalam masyarakat Yunani Kuno. Dalam demokrasi modern, warga negara berkuasa melalui perwakilan parlemen  dalam  sistem  persaingan  politik  yang  sering  dikaitkan  dengan  perlindungan  terhadap kebebasan individu dari intervensi negara 16 .
Demokrasi  merupakan  salah  satu  sistem  terbaik  yang  dapat  diterapkan  sebagaimana  pendapat Mohammad Okbah bahwa demokrasi dengan ciri kebebasan berpendapat adalah sistem terbaik, yang disertai  nilai-nilai  kesederajatan,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Senada  dengan  pendapat  Jimly Ashshiddiqie  bahwa  sistem  demokrasi  merupakan  sistem  yang  paling  dapat  diandalkan,  yang  pada umumnya para ahli menilai bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang paling dapat digunakan di era sekarang 17 .
10 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). 41
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). 309
12 Mami Hajaroh, Paradigma, Pendekatan Dan Metode Penelitian Fenomenologi, 13
13 Sulaiman Ibrahim, Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No.1, Juni 2014: 29.
14 Joseph A. Achumpeter, Capitalism, Socialism & Democracy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 399
15 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan  HAM , ed. Zainal A.M. Husein, kedua. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 241
16 Abercrombie, Hill, and Turner, Kamus Sosiologi Diterjemah Oleh Desi Noviyani Dari The Penguin Dictionary of Sociology . 136
17 Jumly Asshiddiqie, Gagasan Islam Tentang Teokrasi, Demokrasi, Dan Nomokrasi (Jakarta, n.d.).
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
Menurut  Pamerdi,  demokrasi  adalah  perlakuan  yang  sama  dalam  hak-hak  sipil  dan  hak-hak politik  yang  masih banyak  dianut  oleh  sebagian  besar  ilmuwan  sosial-politik  yang berlangsung  hingga kini 18 .  Apabila  suatu  negara  telah  menganut  demokrasi  maka  akan  memberikan  penegasan  kepada semua warga negara untuk memiliki persamaan dan kesetaraan dalam HAM 19 . Dari sinilah, kehidupan masyarakat  demokrasi  membutuhkan  budaya  poltik  yang  sehat  untuk  mengelola  keragaman  budaya yang dapat membangun konsolidasi 20 .
Salah satu budaya politik yang sehat adalah etika dalam kebebasan menyampaikan berpendapat, salah  satunya  dapat  diimbangi  dengan  peran  agama  dalam  berdemokrasi.  Sebagimana  dikatakan  oleh Sidjati  Puji  Lestari,  bahwa  peran  agama  terhadap  demokrasi  adalah  penyeimbang  kebebasan  individu dengan sentuhan spiritualias. Demokrasi tidak bertentangan dengan agama, justru agama sejalan dengan demokrasi. Pendapat ini dikuatkan oleh Saifullah bahwa kebebasan bersuara yang diiringi dengan agama akan  tetap  beretika,  karena  demokrasi  tanpa  agama  akan  “bablas”.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh Quraish Shihab, bahwa demokrasi merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam 21 .
Berbeda dengan pendapat di atas, HTI memandang demokrasi bertentangan dengan Islam yang dipandangnya  sebagai  najis,  hukum  thaghut,  pemikiran,  sistem,  dan  undang-undang  kufur 22 . Sebagaimana  Syekh  Abu  Muhammad  menilai  demokrasi  sebagai  agama  kafir  yang bid’ah 23 .  Penentang demokrasi  ini  hanya  mengacu  pada  sumber  Al-Qur’an,  Hadits  dan  Ijma’  ulama,  sebagai  sumber kebenaran yang harus ditaati, bukan menuruti suara mayoritas banyak orang sebagaimana demokrasi 24 . Pendapat ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid bahwa nilai-nilai demokrasi maupun agama mempunyai konsistensi iman dalam dimensi kemanusiaan. Keterkaitan antara keduanya adalah  pengaturan  tatanan  kehidupan  atas  dasar  kemanusiaan  berupa  kemauan  bersama  yang termanifestasi dalam cita-cita melalui musyawarah 25 . Muhammadiyah menilai demokrasi bertumpu dan mengacu kepada nilai-nilai etika Islam 26 . Hal ini ditegaskan melalui khittahnya, yang memandang nilai- nilai keluhuran agama dapat menopang kehidupan berbangsa dan bernegara 27 .
18 Pamerdi Giri Wiloso, Multikulturalisme Dalam Perspektif Antropologi , vol. 2 (Ungaran, 2009). 2
19 Ibid. 2
20 Andre Ata Ujan, ed., Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan (Jakarta: Indeks, 2011). 42
21 M Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Jakarta: Mizan, 1996). 372
22 Muhammad Muhsin Rodhi, Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khlilafah Islamiyah , ed. Tim al-Izzah (Bangil Pasuruan: Al-Izzah, 2008),
https://archive.org/details/TsaqofahDanMetodeHizbutTahrirDalamMendirikanNegaraKhilafahIslamiyah. 292
23 Syaikh Abu Muhammad, Agama Demokrasi: Pilih Islam Atau Demokrasi (Klaten: Kalayeh Cipta Media, n.d.).
24 Tim  SETARA  Institute, Dari  Radikalisme  Menuju  Terorisme:  Studi  Relasi  Dan  Transformasi  Organisasi  Islam  Radikal  Di  Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta , ed. Ismail Hasani and Bonar Tigor Naipospos (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012). 76
25 Nurcholis Majid, Islam: Doktrin Dan Peradaban , IV. (Jakarta: Paramadina, 1999).
26 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 (Yogyakarta: gramasurya, 2015). 147
27 Haedar Nashir, “Kompleksitas Relasi Muhammadiyah Dan Politik,” in Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha ,  ed.  Zuly  Qodir,  Achmad  Nurmandi,  and  M.  Nurul  Yamin  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2015),  http//: thesis.umy.ac.id.
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
Selain  itu,  HTI  hanya  mengakui  sistem  Pemerintahan  Islam  yaitu  sistem  Khilafah 28 . Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Muhsin Rodhi bahwa HTI mewajibkan negara harus dirubah menjadi  negara  Islam  berbentuk  Khilafah 29 .  Berbeda  dengan  dua  pendapat  sebelumnya,  NU memandang  bahwa  “ Khilafah tidak  mempunyai  dalil nash ,  karena  keberadaan  sistem  khilafah  adalah bentuk ijtihadiyah ”. Sedangkan merubah bentuk Negara Indonesia dengan bentuk yang lain hukumnya adalah tidak boleh 30 .
Penentang  demokrasi  juga  tidak  mengakui  sistem  Republik 31 .  Pendapat  tersebut  dikuatkan Oksep Adhayanto yang juga mengatakan bahwa Konsep Islam tidak mengakui bentuk Republik 32 . Ini adalah bentuk gerakan formalitas agama dalam bernegara sebagaimana FPI yang lebih cenderung pada perjuangan  bentuk  negara  NKRI  bersyari’ah.  Pendapat  ini  sangat  berbeda  dengan  pendapat  KH Shonhaji Abdushshomad bahwa Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan dari  para  pendiri  negara  termasuk  kalangan  Kyai  dan  Ulama’  yang  terlibat  dan  ini final. Pendapat  ini dikuatkan  oleh  KH  Makruf  Amin  bahwa  NKRI  merupakan  bentuk  kesepakatan  bangsa  Indonesia dalam ikhtiar perjuangan umat  Islam Indonesia mendirikan negara  di Nusantara untuk bersama-sama komponen  bangsa  lainnya 33 .  Pendapat  ini  juga  didukung  oleh  NU  bahwa  NKRI  sudah  memenuhi tuntutan  kriteria  sebagai Dar  al-Islam .  Sedangkan  penggantian  NKRI  dan  UUD  1945  dengan Daulah Islamiyah akan  menimbulkan  kekacauan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  bahkan  yang  lebih  buruk dimungkinkan akan terjadi perang saudara yang sangat tidak diharapkan 34 . Sebagaimana tertuang dalam UUD tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan Negara Indonesia adalah berbentuk Republik 35 .
Berkaitan  dengan  pandangan  terhadap  Pancasila,  HTI  memandang  Pancasila  sebagai set  of Philosophy yang  berarti  HTI  telah  merelativisir  Pancasila  sebagai  gagasan  filosofis  yang  relatif  dan dinamis. Konskuensinya, ia bisa diganti ketika negara khilafah dapat didirikan sebagai resiko logis dari garis politik HTI yang menjadikan Islam sebagai fikrah gerakan, dan khilafah sebagai khittah politik 36 . Habib  Riziq  Shihab  sebagai  imam  FPI  memandang  Pancasila  tidak  realistis,  tidak  objektif,  dan  tidak
28 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan Dan Administrasi (Jakarta: HTI-Press, 2008). 14. diakses tanggal 18 9 2017 di https://hizbut-tahrir.or.id
29 Rodhi, Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khlilafah Islamiyah . 292
30 Tim PW LBM Jawa TImur, NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I: 1979-2009 , ed. Ahmad Muntaha AM (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015). 706
31 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan Dan Administrasi . 22
32 Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2011). 97
33 Ma’ruf  Amin,  “Paradigma  Islam  Wasathiyah:  Ruh  Gerakan  MUI  Semua  Tingkatan,” Mimbar  Ulama (Jakarta,  2016), www.mui.or.id. 13
34 Tim PW LBM Jawa TImur, NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I: 1979-2009 . 630
35 MPR  RI, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  ketiga  bel.  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, 2014). 4
36 Syaiful  Arif,  “Kontradiksi  Pandangan  HTI  Atas  Pancasila,” JURNAL  KEAMANAN  NASIONAL II,  no.  1  (2016), puskamnas.ubharajaya.ac.id.
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
jujur.  Habib  ini  menilai  Pancasila  sekarang  adalah  palsu  dan  yang  benar  adalah  versi  piagam  Jakarta, bahkan ia mengajukan penghapusan azas tunggal Pancasila 37 .
Pendapat  di  atas  berbeda  dengan  KH  Shonhaji  Abdushshomad  yang  memandang  Pancasila sebagai ideologi bukan akidah tapi paradigma. Sebagaimana KH Makruf Amin memandang  Pancasila sebagai bentuk kesepakatan dalam ikhtiar perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kehidupan  yang  adil,  makmur,  dan  religius  atas ridla Allah  SWT 38 .  Sedangkan  Pancasila  dari  sisi substansinya merupakan sebuah model pendekatan agama dalam sosial kemasyarakatan dan berbangsa yang tidak terjebak pada formalitas agama. Namun lebih cenderung pada paradigma teologi aswaja yang moderat 39 . Pancasila dan NKRI juga dipandang oleh Haedar Nashir sebagai keputusan “final” 40 , yang sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam 41 . Bagi kalangan minoritas Kristen Indonesia, Pancasila merupakan sebuah usaha terciptanya toleransi beragama 42 .
Pancasila  merupakan  bentuk  hasil  kesepakatan  para  pendiri  bangsa  yang  mengikat  segenap warga  negara  Indonesia.  Bagi  umat  muslim,  konsensus  tersebut  merupakan  ikatan  sebagaimana ditegaskan  oleh  KH  Shonhaji  Abdushshomad  bahwa  orang  Islam  terikat  dengan  syarat  dalam konsensus sebagaimana hadits: “setiap muslim terikat dengan janji yang dipersyaratkannya” (HR. Abu Dawud dan al Hakim). Hadits ini memberikan pesan bahwa muslim harus mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditancapkan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, warga negara Indonesia memiliki dua kewajiban  yaitu wajib  taat  kepada  negara  termasuk  kepada  Undang-Undang  dan  peraturan-peraturan pemerintah  dan  taat  dalam  kehidupan  beragama.  Maka  gerakan-gerakan  yang  menentang  terhadap negara  merupakan  gerakan bughat yang  patut  diperangi  sebagaimana  dinyatakan  oleh  NU  bahwa  ini merupakan pembelaaan negara yang menjadi bagian dari jihad. Jihad melawan kelompok yang melawan pemerintah  yang  sah  ( bughat ),  kelompok  yang  ingin  mendirikan  negara  dalam  negara,  kelompok separatis,  kelompok  pelaku  kejahatan  agama,  maupun  negara  lain  yang  ingin  menguasai  sebagian wilayah ataupun kekayaan alam negara 43 .
Secara substansi hukum, sudah ada larangan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  59  ayat  (4)  UU  Ormas,  bahwa  ormas  dilarang  menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian
37 Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia” (Universiti Malaya, 2012), https://drive.google.com/file/d/0Bx0ed72WGixgeHNJUGxtUUMxbmM/view. 122
38 Amin, “Paradigma Islam Wasathiyah: Ruh Gerakan MUI Semua Tingkatan.” 13
39 Ubaidillah, Ainul Luthfi, and Syaifullah, Strategi Membendung Terorisme Dan Radikalisme Agama Melalui Dakwah Multikultural Pesantren Di Indonesia (Pasuruan, 2012). 61
40 Zuly Qodir, “Muhammadiyah Dan Negara,” in Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha , ed. Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, and M. Nurul Yamin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), http//: thesis.umy.ac.id. 92
41 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 . 67
42 Martin Van Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS dan pustaka Pelajar, 1994), www.ebp.aaykpn.ac.id. 13
43 Tim PW LBM Jawa TImur, NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I: 1979-2009 . 621
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
pula  pasal  21  UU  Ormas  mengenai  kewajiban  ormas,  di  antaranya  serta  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  wajib  menjaga  ketertiban  umum  dan  terciptanya  kedamaian  dalam masyarakat 44 .
Berkaitan  dengan  gerakan  yang  anti  Pancasila,  Mahfud  MD  menegaskan  bahwa  negara  harus bertindak  tegas  terhadap  tindakan  yang  mengancam  teritorial  dan  Ideologi  Negara 45 .  Hal  ini  dapat didasarkan pada kondisi jika sesuatu membahayakan teritori dan ideologi, maka negara sah menegakkan kedaulatannya  untuk  menyelamatkan  kelangsungan  negara.  Meskipun  pemerintah  kerap  kali  dituntut untuk  melakukan  langkah-langkah  represif  atau  non  demokratis  demi  menjaga  integrasi  bangsa  dan eksistensi  negara 46 .  Dalam  teori  Schumpter,  sebuah  negara  atau  bangsa  yang  sadar  akan  keadaannya terutama  berkaitan  dengan  ideologi  negara  ataupun  ras  dapat  mengasosiasikan  kesesuaian  dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Praktek kebijakan terhadap organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara merupakan kesadaran untuk merawat dan menjaga kearifan budaya sekaligus menjaga keutuhan  negara  dari  keadaan  kacau 47 .  Terbitnya  Perppu  pada  bulan  Juli  lalu  dan  penetapan  RUU nomor 2 menjadi UU pada bulan Oktober 2017 tahun ini, merupakan babak awal untuk menertibkan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.
Upaya  pembubaran  ormas  oleh  pemerintah  sebaiknya  dipandang  sebagai  upaya  perlindungan negara terhadap hak asasi manusia lainnya, yang secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan  hak  asasi  dan kebebasannya  secara  individu  maupun  kolektif,  setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata- mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis 48 .
Walaupun  demikian,  setiap  langkah  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  upaya  pembubaran ormas seyogyanya tetap dalam koridor hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam UU Ormas. Keputusan ini didukung oleh KH Shonhaji Abdushshomad yang menegaskan bahwa NU Kabupaten Pasuruan  membentengi  warganya  dari  pengaruh  non ahlus  sunnah  waljamaah yang  dibuktikan  dengan dukungannya  terhadap  terbitnya  UU  nomor  2  tahun  2017  tentang  ormas.  UU  ini  sesuai  dengan demokrasi  ala  Indonesia  yang  menyaring  dan  menfilter  kebebasan  berpendapat  dan  tidak  semua  bisa
44 Prianter Jaya  Hairi,  “Landasan  Hukum  Rencana  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan,” Info  Hukum  Singkat (Jakarta, 2017), www.berkas.dpr.go.id.
45 Gusti, Mahfud M.D.: Tindak Tegas Tindakan Yang Mengancam Teritorial Dan Ideologi Negara (Yogyakarta, 2011).
46 Moh. Mahfud, Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan , ed. Imran and Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017). 9
47 Achumpeter, Capitalism, Socialism & Democracy . 401
48 Hairi, “Landasan Hukum Rencana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.”
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
masuk di Indonesia. Lahirnya Perppu nomor 2 tahun 2017 yang telah disahkan menjadi UU merupakan bentuk perlindungan negara dari ancaman ideologi.
Secara hirarkis, ketetapan negara yang diputuskan oleh Presiden berbentuk Perppu, apalagi telah menjadi UU, mempunyai konsekwensi yang harus dikawal oleh pemerintah dari pusat sampai daerah. Sehingga  semua  warga  negara  yang  terindikasi  -baik  aparatur  pemerintah  termasuk  TNI,  Polri,  dan PNS, maupun warga sipil- maka harus diberikan binaan atau yang lebih tegas harus diberi sanksi dan dapat  berbentuk  pemecatan.  Sebaliknya,  jika  pemerintah  membiarkannya  maka  pemerintah  tidak bertanggungjawab  atas  lahirnya  UU  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  kepala  Pemerintah  Daerah  ikut berperan  serta  mengkondisikan  daerahnya  dari  pengaruh  oknum  maupun  ormas  yang  bertentangan dengan  ideologi negara.  Di  Pasuruan  sendiri,  Bupati  memberikan  instruksi  untuk  mengawasi  oknum- oknum yang diindikasikan terlibat, diantaranya ada dari oknum guru, bidan dan di bidang lainnya.
Dengan  demikian,  antara  agama  (Pancasila  dari  sisi  substansi  agama)  dengan  demokrasi  tidak bertentangan, sebagaimana Qurasih Shihab yang merujuk pada salah satu pengalaman Nabi Saw. dalam peperangan  Uhud  serta  kaitannya  dengan  ayat  yang  memerintahkan  musyawarah.  Catatan  sejarah memberikan  jejak  bahwa  ketika  ada  yang  mendengar  berita  tentang  rencana  serangan  musuh-musuh dari Makkah ke Madinah, maka Nabi Saw. berpendapat bahwa lebih baik menunggu di Makkah hingga mereka sampai ke kota Madinah. Namun mayoritas sahabat-sahabat mendesak Nabi Muhammad Saw agar menghadapi mereka di luar kota, yakni di Uhud hingga Nabi menyetujui suara mayoritas. Ternyata, puluhan  sahabat  Nabi  gugur  dalam  peperangan  yang  menimbulkan  penyesalan.  Setelah  umat  Islam mengikuti  pendapat  mayoritas  yang  menyebabkan  kepahitan  ini,  justu  Al-Quran  turun  memberi petunjuk  kepada  Nabi  Muhammad  Saw.,  agar  tetap  melakukan  musyawarah  dan  bertukar  pikiran dengan para sahabatnya (3: 159).
Konteks musyawarah di atas, mengajak pada pemahaman Islam menjadi milik kita, bukan milik saya  maupun  milik  anda  lagi  tapi  milik  kita  bersama  melalui  musyawarah  untuk  menghormati perbedaan. Sebagaimana pendapat KH Sholeh Bahruddin bahwa demokrasi adalah menghormati segala perbedaan, terutama terhadap perbedaan berbagai suku dan golongan berupa penyetaraan semua pihak tanpa  memandang  agama,  juga  tidak  memandang  kelompok.  Pendapat  ini  dikuatkan  oleh  Saifullah bahwa dalam demokrasi, semua dapat bersuara untuk mengeluarkan pendapat dan tidak melihat kaum elit  ataupun  kaum  alit.  KH  Sholeh  Bahruddin  menambahkan  bahwa  sikap  menghormati  perbedaan dalam  demokrasi  bertujuan  agar  tidak  memberikan mudlarat pada  yang  lain.  Satu  rumah  saja  sudah menunjukkan  demokrasi  dengan  adanya  perbedaan  kelamin  antara  Bapak  dan  ibu.  Perbedaan pandangan  tidak  boleh  menghalalkan  segala  cara  untuk  melawan  perbedaan  itu  dengan  cara  non demokratis, apalagi sampai membunuh.
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
Dalam bahasan ini, Gus Dur merumuskan “Islam Kita” yang bisa menjadi milik kita bersama sesuai  pengalaman  yang  membentuk  “Islamku”  berbeda  dari  “Islam  Anda”,  yang  menyebabkan kesulitan  tersendiri  dalam  mencari  formulasi  atas  “Islam  Kita”.  Persoalan  mendasar  dalam  konteks “Islam  Kita”  itu  terletak  pada  kecenderungan  sementara  kelompok  orang  yang  memaksakan  konsep “Islam Kita” menurut tafsirannya sendiri. Dengan kata lain, mereka ingin memaksakan kebenaran Islam menurut  tafsirannya  sendiri.  Monopoli  tafsir  kebenaran  Islam  seperti  ini,  menurut  Gus  Dur bertentangan dengan semangat demokrasi 49 .
Keserasian agama dengan demokrasi –terutama Islam- dapat kita lihat pada proses demokrasi di Indonesia yang berlangsung sukses, sebagaimana dinyatakan oleh Azumardi Azra bahwa keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilu secara damai merupakan bukti kompatibilitas Islam dan demokrasi di  Indonesia 50 .  Kaum  Muslimin  sebagai  mayoritas  di  Indonesia,  berperan  aktif  dalam  proses-proses politik demokrasi, terutama melalui parpol-parpol Islam dan parpol orientasi non-Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa kaum Muslim bisa berdemokrasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa antara Islam dan demokrasi mempunyai koorelasi yang saling mengisi di bumi ini 51 .

## KESIMPULAN
Demokrasi  di  Kabupaten  Pasuruan  telah  mengalami  akulturasi  Pancasila  sebagai  ideologi negara.  Hal  ini  tampak  pada  konstruksi  pemikiran  elit  agama  Kabupaten  Pasuruan  yang  tidak terpengaruh  dengan  pendapat  dan  pemikiran  barat  yang  cenderung  tidak  sesuai  dengan  kondisi masyarakat  yang  ada.  Konstruksi  pemikiran  elit  agama  Kabupaten  Pasuruan  tentang  demokrasi, mengandung  makna  saling  hormat  antar  agama,  suku  dan  golongan,  meskipun  berbeda.  Demokrasi memperlakukan setiap warga negaranya pada kesederajatan, yang dapat memberikan ruang pada setiap individu untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat sesuai dengan norma-norma agama, terutama sesuai dengan demokrasi Pancasila .

## DAFTAR PUSTAKA
Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, and Bryan S. Turner. Kamus Sosiologi Diterjemah Oleh Desi Noviyani Dari The Penguin Dictionary of Sociology . Edited by Ratih. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Achumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism & Democracy . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Adhayanto,  Oksep.  “Khilafah  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Islam.” Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2011).
Agustino,  Leo,  and  Mohammad  Agus  Yusof.  “Pemilihan  Umum  Dan  Perilaku  Pemilih:  Analisis Pemilihan Presiden 2009 Di Indonesia.” POELITIK 5, no. 1 (2009). www.sps.unas.ac.id. Ali, As’ad said. Peran Pendidikan  Islam Dalam Pembangunan Masyarakat  Multikultural . Wonosobbo, 2017.
49 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi , Cetakan I. (Jakarta: the WAHID Institute, 2006). XVI
50 Azumardi Azra, Islam Indonesia: Kontribusi Pada Peradaban Global (Jawa Barat, n.d.), www.uinsgd.ac.id. 8
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
www.fsh.unsiq.ac.id.
Amin,  Ma’ruf.  “Paradigma  Islam  Wasathiyah:  Ruh  Gerakan  MUI  Semua  Tingkatan.” Mimbar  Ulama . Jakarta, 2016. www.mui.or.id.
Arif, Syaiful. “Kontradiksi Pandangan HTI Atas Pancasila.” JURNAL KEAMANAN NASIONAL II, no. 1 (2016). puskamnas.ubharajaya.ac.id.
Arifin, Ichwan. “Kiai Dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai Dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang.” Universitas Diponegoro Semarang, 2008. Asshiddiqie, Jumly. Gagasan Islam Tentang Teokrasi, Demokrasi, Dan Nomokrasi . Jakarta, n.d.
Azra,  Azumardi. Islam  Dan  Konsep  Negara .  Edited  by  Wawan  Gunawan  Abdul  Wahid,  Muhammad Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
———. Islam Indonesia: Kontribusi Pada Peradaban Global . Jawa Barat, n.d. www.uinsgd.ac.id.
Baso, Ahmad. Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformasi Agama, Kolonialisme Dan Liberalisme . Cetakan 2. Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2016. BPKP Jawa Timur. “Sudah WTP Tetap Perlu Kerjasama Dengan BPKP Jatim.” TASK2PRO . Sidoarjo, 2011. http://www.bpkp.go.id/jatim.bpkp.
Bruinessen, Martin van. “Konjungtur Sosial Si Jagat NU Paska Khittah 26 (Pergulatan NU Dekade 90- An).”  In Gus  Dur,  NU  Dan  Masyarakat  Sipil ,  edited  by  Ellyasa  KH  .  Dharwis.  Yogyakarta: Kerjasama LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994. www.teraskita.files.wordpress. Bruinessen,  Martin  Van. NU  Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana  Baru .  Yogyakarta:  LKiS  dan pustaka Pelajar, 1994. www.ebp.aaykpn.ac.id.
Bupati  dan  DPRD  Kabupaten  Pasuruan.  “Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD) Kabupaten  Pasuruan  2005-2025.” Www.jdih.setjen.kemendagri.go.id .  Last  modified  2008. www.jdih.setjen.kemendagri.go.id.
Dianto Bachriadi, Siane Indriani, Agus Suntoro, Endang Sri Melanie, Nur Jaman Firdiansyah, Sri Eka Wati, Teny Karlina, and E. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015 . Edited by Amir Sodikin. Jakarta: Komnas RI, 2015. www.komnasham.go.id. Dronkers,  Jaap,  and  Huibert  Schijf. The  Blackwell  Encyclopedia  of  Sociology .  Edited  by  George  Ritzer. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2007.
Endang Turmudzi. “Masalah Kerukunan Umat Beragama.” Harmoni 10 (2011): 516. Gusti. Mahfud  M.D.:  Tindak  Tegas  Tindakan  Yang  Mengancam  Teritorial  Dan  Ideologi  Negara .  Yogyakarta, 2011.
Hafidz, Masykurudin, and Usep Hasan Sadikin. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 Dan 2017 . Edited by Harun Husein. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2017. www.kpu.go.id.
Hairi, Prianter Jaya. “Landasan Hukum Rencana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.” Info Hukum Singkat . Jakarta, 2017. www.berkas.dpr.go.id.
Hambali, and Rossa Ilma Silfiah. “Pembangunan Partisipasi Sebagai Bentuk Demokratik Governance Dalam  Penganggaran  Publik  (Studi  Kasus  Pada  Penyusunan  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten Pasuruan Tahun 2013),” no. 1 (2013).
Hanum,  Farida. Pendidikan  Multikultural  Sebagai  Sarana  Membentuk  Karakter  Bangsa  (Dalam  Perspektif Sosiologi Pendidikan) . Yogyakarta, 2009. Hasan,  Ismail. Radikalisme  Agama  Di  Jabodetabek  &  Jawa  Barat:  Implikasinya  Terhadap  Jaminan  Kebebasan Beragama/Berkeyakinan . Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2011. www.abbah.yolasite. Hidayat, Andre. “Analisis Penyebaran Permasalahan Tanah Di Kabupaten Pasuruan.” Jurnal Geodesi 3, no. 3 (2014).
Hizbut Tahrir. Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan Dan Administrasi . Jakarta: HTI-Press, 2008. Huda, Nor. Islam Nusantara: Sejarah Intelektual Islam Di Indonesia . Cetakan IV. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014. Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM . Edited by Zainal A.M. Husein. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme (Jilid 2) . Yogyakarta: OMBAK, 2014.
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
Kinasih, Sri Endah, Bambang Budiono, and Sarkawi B. Husain. Model Resolusi Konflik Dan Pembentukan Negara; Pemahaman Budaya Hukum Secara Holistik Di Masyarakat Rawan Konflik . Surabaya, 2010. KontraS. Menemukan  Hak-Hak  Tanah  Pada  Standar  Hak-  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia .  Jakarta: www.kontras.org, 2015.
Luckmann, Peter L Berger dan Thomas. Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan: Tafsir Sosial Atas Kenyataan . Jakarta: LP3ES, 2013.
Madjid, Nurcholish. “Islam Dan Negara Islam Indonesia: Pengalaman Indonesia Mencari Titik Temu Bagi  Masyarakat  Majemuk.” Www.nurcholishmadjid.org .  Last  modified  1995.  1995_01-Islam-dan- Negara-Islam-Indonesia nurcholishmadjid.org. Mahfud, Moh. Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan . Edited by Imran and Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017. Mahfudh, MA Sahal. Dialog Problematika Umat . Edited by Achmad Ma’tuf Asrori. Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2014.
Majid, Nurcholis. Islam: Doktrin Dan Peradaban . IV. Jakarta: Paramadina, 1999. M Quraish Shihab. Wawasan Al Qur’an Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat . Jakarta: Mizan, 1996. MPR  RI. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  Ketiga  bel.  Jakarta:  Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.
Muhammad,  Syaikh  Abu. Agama  Demokrasi:  Pilih  Islam  Atau  Demokrasi .  Klaten:  Kalayeh  Cipta  Media, n.d.
Munif. Multikulturalisme Dalam Pendidikan Madrasah . Surabaya: Imtiyaz, 2016. Nashir,  Haedar.  “Kompleksitas  Relasi  Muhammadiyah  Dan  Politik.”  In Ijtihad  Politik  Muhammadiyah: Politik  Sebagai  Amal  Usaha ,  edited  by  Zuly  Qodir,  Achmad  Nurmandi,  and  M.  Nurul  Yamin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. http//: thesis.umy.ac.id.
Nata, H. Abuddin, M. Ikhsan Tanggok, Dien Madjid, and Rumadi. Permata Dari Surga: Potret Kehidupan Beragama Di Indonesia . Edited by Al Busyra Basnur, M. Arskal Salim, Imam Subchi, Wahdi Sayuti, and  Mu’min  Roup.  Jakarta:  Direktorat  Diplomasi  Publik  Direktorat  Jenderal  Informasi  dan Diplomasi  Publik  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  bekerjasama  dengan  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Nina Mariani Noor (ed.). Etika Sosial Dalam Interaksi Lintas Agama . Geneva, 2015. www.globethics.net. Panggabean, Rizal, and Ihsan Ali-Fauzi. Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia . Jakarta: PUSAD, 2014. Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah. Tanfidz  Keputusan  Muktamar  Muhammadiyah  Ke-47 .  Yogyakarta: gramasurya, 2015.
Purwadi, and Eko Priyo Utomo. Kamus Sanskerta Indonesia . BudayaJawa.Com, 2008. Qodir, Zuly. “Muhammadiyah Dan Negara.” In Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha , edited  by  Zuly  Qodir,  Achmad  Nurmandi,  and  M.  Nurul  Yamin.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2015. http//: thesis.umy.ac.id.
Redi, Ahmad. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.” Jurnal Konstitusi, 12, no. 2 (2015). www.media.neliti. Rodhi,  Muhammad  Muhsin. Tsaqofah  Dan  Metode  Hizbut  Tahrir  Dalam  Mendirikan  Negara  Khlilafah Islamiyah . Edited by Tim al-Izzah. Bangil Pasuruan: Al-Izzah, 2008. https://archive.org/details/TsaqofahDanMetodeHizbutTahrirDalamMendirikanNegaraKhilafahI slamiyah.
Seftyono,  Cahyo. Pemilu  Untuk  Pemula  (Jilid  2):  Proses  Pemilihan  Dan  Pengawasan .  Semarang:  Kerjasama KPU dan UNS, 2016.
Stevens,  Alan  M.,  and  A.  Ed.  Schmidgall-Tellings. A  Comprehensive  Indonesian-English  Dictionary .  Ohio: Ohio University Press dan American Indonesian Chamber of Commerce, 2010. Sufyanto. “Kekuatan Kapital, Elit Lokal, Dan Kultur Yang Menghambat Pemilu Berintegritas (Kajian Fenomenologi Pemilu Di Jawa Timur).” Etika & Pemilu 2, no. 1 (2016). www.dkpp.go.id. Sukadis,  Beni. Almanak  Reformasi  Sektor  Keamanan  Indonesia .  LESPERSSI  dan  DCAF,  2007. www.dcaf.ch.
Susan, Novri. Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi Dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia . Cetakan I.
Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication P-ISSN: 2477-8338, E-ISSN: 2548-1371 Volume 3 Nomor 2 April 2020
Yogyakarta: KoPi, 2012. Syaefudin, Machfud. “Reinterpretasi Gerakan Dakwah Fron Pembela Islam (FPI).” Jurnal Ilmu Dakwah 34, no. 2 (2014): 259–276. www.media.neliti. Syam,  Nur.  “Pluralisme  Di  Tengah  Ujian  Zaman.”  In Dasar-Dasar  Multikultural;  Teori  Dan  Praktek , edited by Kholid Murtadlo. Pasuruan: YUDHARTA PRESS, 2011.
Syihab,  Al-Habib  Muhammad  Rizieq  Bin  Husein.  “Pengaruh  Pancasila  Terhadap  Penerapan  Syariah
Islam Di Indonesia.” Universiti Malaya, 2012. https://drive.google.com/file/d/0Bx0ed72WGixgeHNJUGxtUUMxbmM/view. Taufik, Ahmad. Reformasi Sektor Keamanan Dan Media Massa , 2009.
Tim  Kementerian  PPN/BAPPENAS. Laporan  Akhir  Evaluasi  Kebijakan  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Korupsi . Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS, 2010. www.bappenas.go.id. Tim Penyusun. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara . Jakarta, 2012.
———. Kinerja  Pengelolaan  Anggaran  Daerah  2009  Kinerja  Pengelolaan  Anggaran  Daerah  2009  Study  Di  41 Kabupaten/Kota  Di  Indonesia .  The  Asia  Foundation,  SEKNA  FITRA,  DFID,  2009. www.seknasfitra.org.
Tim  Penyusun  Kamus  Bahasa  Indonesia. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Tim PW LBM Jawa TImur. NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I: 1979-2009 . Edited by Ahmad Muntaha AM. Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015. Tim SETARA Institute. Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta .  Edited by Ismail Hasani and Bonar Tigor Naipospos. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
Tobroni  dan  Syamsul  Arifin. Islam,  Pluralisme,  Budaya  Dan  Politik:  Refleksi  Teologi  Untuk  Aksi  Dalam Keberagaman Dan Pendidikan . Pertama. Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
Ubaidillah,  Ainul  Luthfi,  and  Syaifullah. Strategi  Membendung  Terorisme  Dan  Radikalisme  Agama  Melalui Dakwah Multikultural Pesantren Di Indonesia . Pasuruan, 2012.
Ujan, Andre Ata, ed. Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan . Jakarta: Indeks, 2011. Ulfa, Almizan. Bagaimana Posisi BUMN Menurut Pasal 33 UUD 1945? www.opi.lipi.go.id, n.d. Wahid, Abdurrahman. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama  Masyarakat Negara Demokrasi . Cetakan I. Jakarta: the WAHID Institute, 2006.
Wahid, Yenny Zannuba. “Menanti Ajal FPI.” The Wahid Institute . Jakarta, 2008. www.wahidinstitute.org. Wiloso, Pamerdi Giri. Multikulturalisme Dalam Perspektif Antropologi . Vol. 2. Ungaran, 2009.
Laporan Sementara Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan , 2007. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 1–138 (2008).