Adhya Febri Lutfiana. Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological ...

## KEISTIMEWAAN QANUN DI ACEH DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL YURISPRUDENCE MENURUT EUGEN EHRLICH
Adhya Febri Lutfiana 1
Universitas Sebelas Maret E-mail: adhyalutfiana@gmail.com

## Abstract
Law always moves dynamically and experiences development and even changes, for example Islamic law. Islamic law is the basis for the formation of new laws, especially in the Aceh region. Aceh has the features of local laws / regulations called Qonun. This qonun was formed because of the influence of the environment and customs related to legal values   / norms. The life of the legal community will continue to grow and develop and then serve as a code of conduct. In the perspective of sociological jurisprudence, the law that was born in Acehnese society is known as the living law in the form of habits (costumes), customs, beliefs, and so on. The living law has a role that is not inferior to positive law in managing human relations. According to Eugen Ehrlich, the development of law is centered on the community itself, not on the formation of law by the state, judges’ decisions, or on the development of legal science because society is the main source of law.
Keywords : Sociological Jurisprudence, Development of Islamic Law, Qonun.

## Abstrak
Hukum selalu bergerak dinamis dan mengalami perkembangan bahkan perubahan, contohnya hukum islam. Syariat islam menjadi dasar terbentuknya hukum baru khususna di wilayah Aceh. Aceh memliki keisitimewaan hukum / peraturan daerah yang biasa disebut Qonun. Qonun ini terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan dan adat istiadat yang berkaitan dengan nilai/ norma hukum. Kehidupan masyarakat hukum akan terus tumbuh dan berkembang lalu akan dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Dalam perspektif Sosiological Yurisprudence hukum yang lahir di masyarakat Aceh ini  dikenal dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan ( costume ), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Menurut Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum karena masyarakat merupakan sumber utama hukum.
Kata Kunci : Sosiological Yurisprudence; Perkembangan Hukum Islam; Qonun .

## A. Pendahuluan
Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang sekarang hidup di masyarakat Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang ada. Syariat Islam sudah lama menjadi sejarah yang panjang. Semenjak zaman kerajaan-kerajaan bahkan hingga pada masa kemerdekaan penegakan Syariat Islam selalu diperjuangkan khususnya di daerah Aceh. 1 Tidak bisa dipungkiri semakin berkembangnya zaman, muncul banyak 1 Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
persoalan-persoalan baru, sehingga menimbulkan keniscayaan untuk dilakukannya upaya ijtihad. Dalam Islam sendiri, ijtihad memiliki pengertian, standar, dan kualifikasi sendiri, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal inilah yang disalahpahami oleh sebagian pemikir Muslim kontemporer, yang menganggap perlunya pengembangan ijtihad dengan tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual, tetapi juga kontekstual. 2 Di dalam dunia Islam sendiri, terutama semenjak mulai memasuknya ideologi-ideologi besar dunia, sikap umat Islam termasuk para pakarnya secara garis besar terbagi 2 (dua), yaitu pihak yang ingin mempertahankan Islam sebagai agama, sebagai petunjuk moral, etik dan spiritual bagi umatnya, dan pihak yang menginginkan Islam bukan hanya sebatas agama akan tetapi juga sebagai ideologi. Beberapa gerakan Islami yang menjadikan Islam sebagai ideologi, selalu bersumber pada gagasan dan tuntutan untuk merealisasikan syari’at (hukum Islam) secara keseluruhan (kaffah) melalui instrumen negara. Dalam Negara hukum seperti Indonesia, gagasan dan tuntutan semacam itu tidak selalu dapat terpenuhi. Hal ini karena Indonesia, sejak awal berdirin atas dasar semangat kebangsaan yang dilandasi prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan serta prinsip kesetaraan atau persamaan yang mana setiap warga negara dianggap sama didepan hukum. Oleh karena itu gagasan dan tuntutan penerapan syariat Islam akan terus mengalami kendala apabila terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang menyebakan hilangnya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. 3
Indonesia sebagai negara hukum bukan berarti gagasan dan tuntutan selalu bisa dipenuhi. Hal ini karena negara hukum seperti Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan serta prinsip kesetaraan atau persamaan setiap warga negara didepan hukum. Gagasan dan tuntutan mengenai penerapan syariat Islam secara keseluruhan (Kaffah) akan selalu mengalami kendala. Sedangkan semngat/spirit konstitusi Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia artinya, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.
Permasalahan biasanya muncul jika gagasan dan tuntutan untuk menrealisasikan syariat Islam dilakukan hanya dengan menggunakan satu strategi saja. Maksudnya permasalahan akan selau muncul apabila upaya untuk memperjuangkan pengubahan hukum Islam kedalam hukum nasional jika para pendukung ideologi Islam itu sendiri hanya menggunakan satu model saja. Untuk itu agar gagasan dan tuntutan untuk merealisasikan syariat Islam bisa dikuasai, maka para pendukung “ideologi Islam” harus mengubah strateginya dalam memperjuangkan pengubahan hukum Islam kedalam hukum nasional. Strategi yang digunakan yaitu lebih menekankan pada tujuan syariat, bukan hanya pada pendapat perorangan atau pendapat madzhab tertentu. Strategi tersebut memungkinkan mereka untuk memilih dan menimbang beberapa pandangan pakar hukum Islam yang begitu banyak dan bermacam - macam untuk dipilih, mana yang diantara pandangan tersebut lebih selaras dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila tanpa harus bertentangan dengan tujuan syariat islam. 4
Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI No.2 , 2016, hal. 152
2 Ahmad Imam Mawardi, “Fiqih Minoritas”, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hal. 202.
3 Nurrohman Syarif. “Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum berdasar Pancasila”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, Volume 11. No. 2, hal. 161.
4 Ibid, hal. 162
Adhya Febri Lutfiana. Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological ...
Aceh dengan segala keistimewaan yang dimilikinya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh/UUPA (selanjutnya disebut UUPA) memiliki ruang pelibatan dan keterlibatan publik/masyarakat dalam penyusunan kebijakan Peraturan Daerah/Perda (di Aceh disebut Qanun), yang kemudian dituangkan secara spesifik  kedalam  Qanun  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan  Qanun (selanjutnya mengalami revisi dengan lahirnya Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun). 5
Hukum Pidana Islam mulai lahir di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam meskipun berbeda dengan Hukum Pidana Indonesia yang telah berlaku secara umum di Nusantara ini. Hingga saat ini belum terdapat Qanun khusus yang mengatur tentang Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh, namun Hukum Pidana Islam sendiri sebenarnya sudah ada di setiap bagian Qanun. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tedapat 5 (lima) Qanun yang mengatur Hukum Pidana Islam antara lain:
1.  Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
2.  Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman beralkohol (khamr) dan sejenisnya;
3.  Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi);
4.  Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang  Khalwat (Mesum);
5.  Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat.
Rasa khawatir akibat adanya dualisme Hukum Pidana di Provinsi Aceh hanya mengatur secara umum dibandingkan dengan hukum Pidana di Provinsi Aceh yang diatur lewat Qanun- Qanun yang mengatur lebih spesifik, hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk implikasi dari realisasi Syariat Islam di perspektif lain. Provinsi Aceh merupakan sebuah Provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika yang sama dengan daerah lain di Nusantara. Aceh seharus masih ada di dalam bingkai falsafah dan konstitusi negara Pancasila dan UUD 1945, jelas tidak ada tawar-menawar dalam hal ini karena terkait dengan keutuhan Republik Indonesia. Yang mana dalam hal ini tidak boleh mengindahkan suatu realitas telah menampakkan nuansa baru di dalam memaknai dan menjelaskan apa arti dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri khususnya untuk Provinsi Aceh, jika seluruh Daerah di Indonesia telah diberikan status Otonomi Khusus, maka Provinsi Aceh telah diberikan Otonomi yang seluas-luasnya untuk menjalankan Syariat Islam. 6
Perubahan sosial terus berlangsung di Aceh, pasca bencana tsunami dan kesepakatan damai. Perubahan sosial tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu berkenaan dengan keterbukaan  akses,  dari  wilayah  yang  tertutup  ketika  konflik  menjadi  wilayah  terbuka pasca bencana dan kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah RI, dan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) pada tanggal 1 Agustus 2006. Selain mengatur pembagian kewenangan serta kekhususan lainnya, Undang-
5 Ida Rahma. “Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)”, Universitas Syiah Kualah Aceh, Volume 14, No. 1, 2019 hal. 80.
6 Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI No.2 , 2016, hal. 153

## Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020
Undang ini juga menjamin partisipasi public (masyarakat/warganegara) dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, pendidikan, ekonomi, kesehatan serta bidang sosial. 7
Proses partisipasi masyarakat dalam realisasi program Legislasi Daerah terbukti telah berhasil membawa perubahan yang mendasar untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat indonesia. Perkembangan hukum lambat laun lebih berfokus pada masyarakat, yang akibat dari pengoptimalan keterlibatan masyarakat dalam ranga menyusun Peraturan Daerah, di Aceh di kenal dengan Qanun. Hal ini sangat diperlukan karena Qanun diyakini oleh   Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum. 8

## B. Pembahasan
1. Perspektif Sociological Yurisprudence Menurut Eugen Ehrlich terhadap Keisimewaan Qanun di Aceh
a. Sociological Yurisprudence Menurut Eugen Ehrlich
Sociological  Jurisprudence melihat hukum dari berbagai pandangan dan karakteristiknya yang diterapkan oleh masyarakat. ketika hukum dijalankan maka akan terjadi interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat di suatu wilayah tersebut. Sociological  Jurisprudence membahas tentang makna social hukum ( the sosial meaning of law ) yang mana makna itu akan diberikan kepada hukum itu sendiri melalui kontak sosial dimana hukum itu diterapkan dan dijalankan. Sociological  Jurisprudence memiliki pandangan bahwaisi dari peraturan yang berupa hukum itu sendiri tidak dipaksakan agar supaya dapat dijalankan secara mutlak. Ada faktor lain yang meyebabkan hukum itu tidak dapat dijalankan secara mutlak, salah satunya faktor nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang dimana hukum itu akan diciptakan. Maka faktor penentu dalam hukum itu adalah masyarakat sendiri sehingga hubungan struktur sosial dengan hukum dapat diamati dengan cara bagaimana hukum itu dibentuk dan dijalankan juga bergantung kepada struktur sosial masyarakatnya. 9
Semakin berkembanganya kehidupan masyarakat maka hukum juga akan terus tumbuh dan berkembang lalu akan  dijadikan sebagai norma/pedoman dalam melakuakn sesuatu. Hukum tersebut disebut dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan ( costume ), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law memiliki peran yang sangat penting dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia dalam suatu lingkungan tertentu.
Istilah the living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). 10 Menurut 7 Zaki Ulya. “Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, 2014, hal. 371
8 Ida Rahma. “Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)”, Universitas Syiah Kualah Aceh, Volume 14, No. 1, 2019 hal. 82.
9 Suteki, Desain Hukum Di Ruang Sosial,Thafa Media, Yogyakarta: 2013, hal. 34-35, dalam Muhammad Junaidi, Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016, hal. 51
10 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law, (Walter L. Moll trans., 1936, hal. 137.)
Adhya Febri Lutfiana. Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological ...
Eugen Ehrlich, tumbuh dan berkembangnya hukum itu berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan karena adanya pembentukan hukum oleh negara/pemerintah, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa masyarakat adalah sumber utama hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup ( the  living  law ) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. 11
Menurut Eugen Ehrlich secara historis, hukum yang ada di masyarakat selalu diambil dari kenyataan sosial terdapat dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Ketidakperluan alat-alat paksaan dengan dalil untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dirasa tidak diperlukan. Bahkan yang sebenarnya ketentuan- ketentuan hukum itu harus didsarkan pada “fakta-fakta hukum” sosial ( Tatsachen des Rechs ). Fakta-fakta hukum tersebut antara lain ;
1) Kebiasaan,
2) Dominasi,
3) Kepemilikan,dan
4)  Pernyataan Kemauan.
Keemepat faktor tersebut yang nantinya akan melakukan hubungan hukum atau melakukan peengawasan, mebghalangi atau tidak dalam berjalannya hukum, atau melekat pada akibat-akibat yang nantinya akan ditimbulkan oleh hukum tersebut.
Dampak praktis teori dari Eugen Ehrlich yaitu adanya dorongan yang diberikan kepada studi fakta-fakta dalam bentuk hukum. Menurut hemat Eugen Ehrlich “hukum yang hidup ini” adalah bidang hubungan dengan keluarga, termasuk peraturan-peraturan mengenai suksesi. Sebab tidak ada lingkungan hukum lain dimana adat istiadat dan tradisi bertahan lebih bebas bahkan peraturan perundang- undangan. Ada beberapa faktor penting dan relevan dalam aliran Sosiological Yurisprudence , antara lain :
1)  Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial,
2)  Faktor politik dan kepentingan dalam hukum,
3)  Stratifikasi sosial hukum,
4)  Hubungan antara hukum tertulis/resmi dngan kenyataan hukum / hukum yang hidup di masyarakat,
5)  Hukum dan kebijakan umum,
6)  Perikemanusiaan dari segi hukum,
7)  Studi tetang putusan pengadilan dan pola perilaku hakim. 12
Perlindungan hak terhadap kebebasan berpikir, berpendapat dan beragama dapat ditentukan oleh 2 (dua) indikator yaitu setiap orang akan dijamin untuk mendapatkan kebebasan berpikir atau berijtihadnya sesuai dengan level dan 11 Ibid, hal. 11.
12 W.M. Herry Susilowati. “Kritik terhadap aliran sosio;ogi yusprudence Eugen Ehrlich”,   Vol 5 No.1, 2000
kompetensinya masing-masing dan, setiap orang dijamin untuk mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama, kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan beragama sendiri akan dibatasi pada aspek luar atau forum eksternum, bukan pada forum internum. Perilaku adil ( justice ) terdapat indikatornya yaitu adanya persamaan dihadapan hukum ( equality before the law ) artinya barang siapa yang sudah dewasa (menurut undang-undang), berakal sehat maka ia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Kemudian hikmah ( wisdom ) juga memiliki indikator yaitu adanya sinergitas antara kebenaran logis rasional, kebenaran empiris, kebenaran mistik spiritual dan juga kebenaran pragmatis.
Syariat atau hukum Islam didukung oleh berbagai argumen logis rasional dan adanya fakta empiris yang manfaatnya dapat dirasakan oleh  pengamalnya. Adanya maslahat sendiri dapat diketahui dari beberapa indikator salah satunya adalah adanya dukungan yang dirasakan oleh publik atau manusia pada  umumnya.
Maslahat dalam kebijakan pemerintahan juga dapat diperoleh dari opini publik atau tingkat kepuasan publik itu sendiri terhadap permasalahan yang ada. Suatu peraturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat (Living  Law) dapat dianngap membawa rahmat apabila terdapat indikator adanya kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas, orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan , orang- orang yang lemah kedudukannya di dalam kehidupan masyarakat. Adanya rahmat ini dapat diukur dari berapa banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diterima secara universal oleh masyarakat minoritas tersebut. Melalui penggalian yang lebih dalam terhadap kandungan Al-Qur’an dan al-Hadits, dalam bukunya Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought, Mohammad Abed al-Jabri mengemukakan tujuh hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh Negara atau masyarakat, yaitu:
1)  hak hidup dan menikmati kehidupan ( the right to life and its enjoyment );
2)  hak berkeyakinan ( the rights to belief ) ;
3)  hak memperoleh pengetahuan ( knowledge );
4)  hak untuk tidak setuju ( to disagree );
5)  hak bermusyawarah ( alshura/consultation );
6)  hak kesetaraan dan keadilan (equality and justice );
7)  hak orang-orang yang tertindas (the rights of the oppressed).
Inilah hak dasar yang jika rakyat tidak bisa menikmatinya maka hukuman yang ada dalam syariat tidak bisa dilaksanakan dengan adil,kata Al-Jabri. 13
Dari pernyataan diatas penulis dapat mengetahui bahwa hukumm merupakan ketentuan-ketentuan yang lahir di lingkungan masyarakat. Hukum tidak dapat lepaskan dari masyarakat karena hukum itu dibentuk oleh masyarakat, dan hukum memiliki fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi Eugen Ehrlich hukum negara ( state law ) bukanlah sesuatu yang independen dari
13 Abed al-Jabri, Mohammad,. Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought -I. B. Tauris . Alam, Lubna A,2007. Keeping The State Out: The Separation of Law and State in Classical Islamic Law, Michigan Law Review, 2009, Vol. 105 Issue 6, hal .1255
Adhya Febri Lutfiana. Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological ...
faktor-faktor kemasyarakatan tetapi hukum negara sendirilah yang seharusnya memperhatikan the  living  law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
b. Sociological Yurisprudence Pendapat Teori Eugen Ehrlich terhadap Qonun di Aceh
Teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich ini yang menjadi dasar masyarakat Aceh khususnya para pemegang kekuasaaan daerah dengan tegas untuk melakukan kesekpakatan dalam membuat dan menerepkan peraturan yang berbeda dengan dareah lain di Indonesia. Berdasarkan macam perjanjian, pembutam Qanun sendiri menggunaka jenis perjanjian pemerintah (pactum  subjectionis/ pacte de gouverment/contract of government). Aceh yang sering disebut dengan kota serambi mekkah ini menghendaki untuk menegakkan syariah islam sebagai peraturan daerahnya (Perda). Peraturan yang dikehendaki oleh masyarakat aceh sendiri bernama Qanun, yang mana dalam isi Qanun (Peraturan Daerah Aceh) dibuat sesuai dengan ketentuan Al-qur’an dan Al-Hadist. Hal ini dilakukan oleh penguasa (kepala daerah) yang telah memiliki fungsi legislasi.
Fungsi Legislasi adalah fungsi dari DPRK dalam melaksanakan tugasnya yaitu membentuk produk hukum yang bersifat mengatur (regeling), yang mana dalam hak inilah timbul sebuah  kewenangan untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-udangan yang bersifat memaksa warga negara sesuai dengan nilai dan norma hukum yang mengikat dan membatasi. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu,
“Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan  yang  mencakup  tahapan  Perencanaan,  Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan, dan Pengundangan .” 14 Semua tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk pembentukan Peraturan Daerah (Qanun Kabupaten).
Semua pihak Perencanaan Qanun Kabupaten dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun bersama antara DPRK dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal inii legalisasi memiliki fungsi untuk membuat Peraturan Daerah (Qanun). Hal ini di tegaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yan g menyatakan bahwa: DPRD (DPRK) mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. DPRK membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. 15

## 2.  Dasar Kebijakan Qonun di Aceh dan Lembaga Penegak Syariat Islam dalam Mewujudkan Penerapan Kebijakan Qanun di Aceh
Pelaksanaan qanun di Provinsi Aceh mempunyai landasan yuridis, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
15 http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 29 Desember 2020).

## Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020
Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyatakan bahwa “ pelaksanaan Syariat Islam merupakan  keistimewaan  bagi  Aceh ”. Pasal inilah yang dianggap memiliki sifat yang istimewa yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai mutlak masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritiual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan lain yang dimiliki Aceh yaitu meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Perilaku kehidupan beragama yang merupakan wujud dari proses merealisasikan Syariat Islam dilakukan secara menyeluruh. Semua perilaku dan orang dalam suatu kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum/syariat islam itu sendiri. Pengaturan tersebut meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, hukum yang harus direalisasikan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama, yaitu Syariat Islam. 16
Negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya agar setiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Apabila negara aktif maka dapat dikatakan negara memberikan jaminan kepada penduduknya agar dapat memeluk dan menjalankan agamanya. Konteks Syariat Islam di Aceh sendiri beranggapan bahwa negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam menyusun tatanan hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam yaitu syariat islam melalui legislasinya. Negara ikut serta dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh itu merupakan kewajiban konstitusional.
Peran yang diperlihatkan negara dalam rangka melaksanakan Syariat Islam di Aceh, berawal dari ketentuan UUD tahun 1945 yang mengakui bahwa ada pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yaitu Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh memang telah lama dikenal sebagai masyarakat yang religius dan kental dengan ajaran Syariat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nilai atau norma agama menurut masyarakat Aceh adalah suatu sumber referensi untuk dijadikan tolak ukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak sesuai dengan Syariat Islam. Setiap Muslim yakin bahwa hidup dengan berdasarkan Syariat Islam akan menciptakam suatu hidup bahagia selamat dunia akhirat, dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam melalui aturan hukum positif yang ditentukan Negara akan memperkuat norma atau nilai sehingga menjadi ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.
Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Syariat Islam ialah tuntunan ajaran Islam di dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh tidak hanya mengatur aspek akidah dan ibadah mahdhah, akan tetapi mengatur bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang Jinayat. Pandangan-pandangan Syariat Islam memerlukan kekuasaan pemerintah untuk dapat melaksanakan di bidang akidah dan pengamalannya yang tidak memerlukan kekuasaan Negara untuk menegakkanya. Syariat Islam di Aceh sendiri masih ada dalam kekuasaan Negarayang mana Negara masih mempunyai peranan penting dan tanggung jawab untuk melaksanakan Syariat Islam secara keseluruhan di Provinsi Aceh.
16 Syahrizal, “Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh”, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hal. 9
Adhya Febri Lutfiana. Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological ...
Penjabaran resmi mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 lain dinyatakan dalam bentuk Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh , yaitu:
Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan  Provinsi  Aceh  yang  meliputi  agama,  peradatan  dan  pendidikan, yang  selanjutnya  diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah, bahkan disertai dengan penambahan peran ulama dalam  menentukan  kebijakan  daerah.  Untuk  menindak  lanjuti  ketentuan- ketentuan mengenai keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan  keistimewaan  Aceh  tersebut  dalam  suatu  undang-undang. Undang-undang  yang  mengatur  mengenai  penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi  Daeah  Istimewa  Aceh  dalam  mengatur  urusan-urusan  yang  telah menjadi keistimewaan melalui kebijakan daerah Undang-undang ono mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 syariat islam memiliki tujuan untuk melaksanakan hak istimewa yang telah diberikan kepada Provinsi Aceh pada tahun 1959. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, menyatakan:
1)  menjalankan kehidupan beragama direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi umat islam.
2) Daerah yang mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga kedamaian dalam kehidupan  antar masyarakat.
Ruang lingkup Syariat Islam yang akan dilaksanakan berkaitan dengan penjelasan pasal 1 tentang ketentuan umum, antara lain:
1)  kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama sebagai penentu kebijakan daerah.
2)  Kebijakan daerah merupakan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang memiliki bersifat mengatur, mengikat dan memaksa.
3)  Syariat Islam adalah sumber hukum agama Islam untuk menjalankan segala aspek kehidupan bermasayarkat.
4)  Adat adalah aturan atau perbuatan yang berasal dari kebiasaan masyarakat di suatu wilayah tertentu dengan bersumber pada syariat islam.
Berdasarkan penjabaran dalam Pasal 1 tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa:
1)  Pemerintah telah menyetujui adanya hak istimewa Aceh di bidang pendidikan dan agama sejak tahun 1959. 17
2)  Syariat Islam yang digambarkan secara umum, yaitu memeunhi ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama islam. Sehingga undang-undang ini berhasil menciptakan sebuah  pemahaman islam secara keseluruhan yang meliputi ibadah, muamalah, jinayah, munakahah bahkan mencakup akidah serta akhlak dan semua ajaran
17 Al Yasa’ Abu Bakar, “ Syariat Islam di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam”, 2008, hal. 43.

## Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020
dan tuntunan di berbagai bidang lainnya. Beda halnya dengan bidang pendidikan dan peradatan yang mana dapat diartikan sebagai satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Syariat Islam.
3)  Pemeluk agama islam di Aceh diizinkan untuk menjalani Syariat Islam di berbagai aspek kehidupan, sebagai bentuk adanya pengakuan atas hak istimewa di provinsi Aceh. Istilah yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2), bertujuan agar syariat islam menjadi leboh tegas dan kuat bukan hanya aturan di bidang ibadat, tetapi harus mencakup aturan-aturan lain dalam hidup bermasyarakat tertutama di Aceh. Sehingga makna islam secara keseluruhan sendiri semakin kuat jika dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Syariat Islam.
Landasan Yuridis Aceh dalam mendapatkan hak isitimewa dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, bab tentang penegakan hukum antara lain, Bab X tentang kepolisian Daerah, dan Bab XI tentang Kejaksaan Provinsi Aceh. Dalam undang-undang tersebut Kepolisian Daerah di Aceh memiliki tugas fungsional kepolisian di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat di Provinsi Aceh yang nantinya akan diatur lebih dalam dengan qanunS Provinsi Aceh sesuai dengan pasal 22 ayat 4. Sedang Kejaksaan tidak terdapat pengaturan khusus di Qanun Aceh.
Dalam menjalankan hukum Qanun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka pemerintah daerah Aceh membentuk Mahkamah Syariah sesuai dengan Pasal 25 yang mengatur tentang berbagai hal sebgaai berikut:
Ayat (1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah yang memiliki sifat bebas dan tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun;
Ayat (2) Mahkamah Syariah memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang nantinya akan iatur lebih rinci sesuai dengan  qanun Provinsi Aceh;
Ayat (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi umat masyarakat yang  beragama Islam (Kamarusdiana, 2016: 154-155)
Kedudukan Qonun dalam sistem perundang-undangan di Indonesia memiliki kesirimewaan daripada Peraturan daerah lain. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu secara yuridis kedudukan Qanun di Provinsi Aceh memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia. Terlihat sangat jelas bahwa qanun diciptakan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh sebagaimana telah diubah menjadi dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001. UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999 merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur leboh rinci dan khusus yang mana dalam hal ini tidak dapat diterapkan di aerah lain kecuali Porvinsi Aceh.
Pelaksanaan Qonun masih memiliki kekurangan karena isi dari Qanun sendiri mayoritas masih sama dengan Peraturan Daerah lainnya di Indonesia, sehingga Qanun
Adhya Febri Lutfiana. Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological ...
tidak memiliki kekuaran hukum yang mutlak dan kuat terutama dalam penentuan sanksi bagi para pelanggar syariat islam. Berdasarakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan daerah tingkat Kabupaten/ Kota tidak mengatur Peraturan daerah pada tingkat Provinsi. Hal ini lah yang menjadi kekuragan pada Undang-Undang ini. Kemudian pemerintah pusat menciptakan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang meletakkan kedudukan Qanun itu lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 inilah yang menyebabkan Provinsi Aceh dapat mengesampingkan peraturan lain sesuai dengan asas lex specialis derogaat lex generalis walaupun Mahkamah Agung sedang melaksanakan uji terhadap qonun. 18
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa  partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan konsep keterbukaan dapat diartikan adanya keterbukaan pemerintahan terhadap masyarakat sehingga mereka dapat melaukan perannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Philipus M. Hadjon konsep keterbukaan ada 2 (dua) yaitu,” openheid ” dan ” openbaar-heid ” yang mana dalam hal ini 2 konsep tersebut sangat penting bagi realisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep keterbukaan juga dinilai sebagai asas ketatanegaraan mengenai realisasi wewenang pemerintah baik daerah atau pusat agar dapat dikatakan layak. Konsep lain yang terkait dengan partisipasi masyarakat yaitu konsep demokrasi. Konsep tersebut telah dicetuskan oleh Philipus M. Hadjon pada tahun 1960-an yang disebut demokrasi partisipasi.
Konsep ini menggambarkan bahwa setiap masyarakat hak untuk memutuskan sesuatu di wilayahnya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di wilayahnya. 2 ( dua) asas yang dijadikan syarat minimal sebagaimana telah dikemukakan oleh Burkens dalam bukunya yang berjudul ” Beginselen van de democratische reschsstaat ” yang pada intinya:
a.  setiap orang  memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi yang bersifat bebas dan rahasia;
b.  setiap orang memiliki hak untuk dipilih;
c.  setiap orang memiliki hak untuk memilih;
d.  badan perwakilan rakyat meberikan pengaruhi dalam mengambil keputusan dengan sarana ”mede  beslissing-recht” (hak untuk ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas);
e.  asas keterbukaan dan sifat keputusan yang  terbuka;
f.  menghormati hak-hak masyarakat minoritas. 19
Lembaga-Lembaga Pelaksana Syariat Islam di  Provinsi Aceh
a.  Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Lembaga  MPU  merupakan lembaga yang meggantikan posisi  lembaga Majlis Ulama Indonesia khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh.  Lembaga  MPU
18 Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI No.2 , 2016, hal. 150-160
19 Ida Rahma. “Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)”, Universitas Syiah Kualah Aceh, Volume 14, No. 1, 2019 hal. 83.
Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020
memiliki fungsi untuk memberikan masukan- masukan atau ide,   pertimbangan, bimbingan   dan   nasehat   serta   saran-saran dalam menentukan  kebijakan  Daerah sesuai dengan  Syariat  Islam,. Dengan adanya majelis ini maka lahirlah hubungan antara lembaga peerintah daerah dengan MPU yang kemudian munculkan Qanun Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Hubungan  Tata Kerja Majlis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

## b.  Dinas  Syariat  Islam
Realisasi  Syariat  Islam merupakan bentuk tindakan   pelaksanaan dari  Undang- Undang  Nomor  44  tahun 1999. Tugas Dinas Syariat Islam adalah menjalankan 5(lima) fungsi, sebagai berikut :
1)  merencakan  dan  menyiapkan qanun sesui dengan Syariat Islam;
2)  menyiapkan dan membina sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun sesuai dengan syariat Islam;
3) mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan syiar Islam;
4)  melakukan bimbingan dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam;
5)  melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan Syariat Islam. 20
c.  Mahkamah Syariah (MS)
Mahkamah  Syariyah adalah Pengadilan Agama  khusus untuk wilayah Provinsi Aceh. 21
d.  Wilayatul Hisbah (WH)
Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawalan dan pengontrolam/pengecekan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam  di  Aceh (Undang-undang  No.  11/2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, Pasal 244 ayat (1)).
Berdasarkan uraian diatas penulis meyimpulkan bahwa aliran historis terfokus pada  hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan kebiasaan masyarakat yang tumbuh bersama-sama dengan  rakyat dan menjadi kuat ketika rakyat itu sepakat untuk menjadikan hukum itu sebagai pedoman dalam kehidupan  bermasyarakat.
Syariat atau hukum Islam, bagi pemeluk agama Islam merupakan pendoman yang digariskan Tuhan untuk melaksanakan kehidupan yang tentram. Syariat sendiri terkonsep secara simple untuk dijadikan tola ukur  berprilaku. Syariat atau hukum Islam mempunyai beberapa karakter, anatara lain :
20 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean. “Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria”, (Jakarta : Alvabet, 2004) hal.31
21 Saidurrahman. “Siyasah Syar’iyyah Di Nad, (Sejak Kemerdekaan Ri Hingga Lahirnya Uu No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)”, Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 –4 November 2010 (Acis) Ke -10, hal .803.
Adhya Febri Lutfiana. Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological ...
1)  mengandung nilai sacral, hal ini karena syariat islam  berasal dari Tuhan.
2)  Syariat Islam mengandung muatan moral. Dalam Syariat Islam tidak hanya mengatur tentang  hak dan kewajiban akan tetapi tentang  segala hal seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
3)  Syariat Islam pada dasarnya bersifat personal karena mencerminkan hubunga antara individu denga Tuhannya (Habluminallah)
4)  Syariah Islam tidak tergantung pada hukum negara, karena syariat sialm merupakan hukum yang langsung berasal dari Tuhan. Oleh karena itulah Negara membentuk  hakim untuk menjalan hukum agar dapat dijalankan oleh semua masyarakat.
5)  Syariat    Islam  bersifat  fleksibel  dan  dinamis.  Karena  aturan  hukum  islam dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam kehidupan sosial. Syariat Islam bersifat  dinamis karena dapat berkembang sesuai perkembangan zaman.
6)  Syariat Islam bersifat rasional, karena berasal dari firman Tuhan.
Penerapan syariat Islam di Indonesia menimbulkan banyak perspektif dari berbagai tokoh hukum. Para tokoh hukum menyimpulkan bahwa syariat islam ini dibedakan menjadi 2 (dua) teori yaitu teori receptie dan teori receptie in complexu .
Ada beberapa masyarakat dalam kelompok islam tertentu yang menjadikan Islam sebagai ideology dalam berpolitik, strategi memperjuangkan perubahan hukum Islam agar menjadi hukum nasional, hal ini bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara yaitu
1)  Memberikan arahan  yang berorientasi pada tujuan hukum Islam, yaitu untuk melindungi hak-hak dasar manusia, menegakkan rasa adil dan mencuptakan kemashlahatan atau kebaikan untuk masyakarat.
2)  Melakukan perlindungan  hak dasar pada  manusia, memprioritaskan hak dasar primer, lalu baru ke hak-hak  sekunder dan tersier.
3) mengupayakan keadilan dan kebaikan bersama, hukum Islam harus memperlihatkan  fleksibilitasnya  dengan  cara  melaukan  penyesuaian  dengan keadaan sosial politik yang dinamis.
Dilihat dari berbagai pandangan, Negara hukum berdasarkan Pancasila yang menjadi ideology bangsa selama bertahun-tahun harus melakukan penyesuain dan harus siap dengan segala tantangan sosial dan politik apapun terhadap direalisasikannya Syariat Islam ini dengan tetap memuji dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

## D.  Daftar Pustaka

## Buku:
Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas , (Yogyakarta: LKIS, Cet.1, 2010, hlm. 202.)
Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law , (Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.)

## Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020
Syahrizal, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hlm. 9.
Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean . Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria , (Jakarta : Alvabet, 2004, hlm..31.)
Jurnal:
Al Yasa’ Abu Bakar, “ Syariat Islam di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam”, 2008, h. 43.
Abed al-Jabri, Mohammad,. Democracy,  Human  Rights  and  Law  in  Islamic  Thought  -I.  B. Tauris . Alam, Lubna A,2007. Keeping The State Out: The Separation of Law and State in Classical Islamic Law, Michigan Law Review , 2009, Vol. 105 Issue 6, p1255
Ida Rahma. “ Partisipasi  Publik  Dan  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyusunan  Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)” , Universitas Syiah Kualah Aceh. Volume 14, Nomor 1, 2019 hlm 80-82,11,493.)
Kamarusdiana, “ Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia ” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI No.2 , 2016
Nurrohman Syarif. “ Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Negara  Hukum  berdasar  Pancasila ”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung. Volume 11. Nomor 2, hlm 161.
Saidurrahman. “ Siyasah Syar’iyyah Di Nad, (Sejak Kemerdekaan Ri Hingga Lahirnya Uu No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) ”, Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 –4 November 2010 (Acis) Ke -10 ,h .803.
Suteki, Desain Hukum Di Ruang Sosial,Thafa Media, Yogyakarta: 2013, hlm. 34-35, dalam Muhammad Junaidi, Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016, hlm. 51
Zaki Ulya. “ Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh ”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 371
W.M. Herry Susilowati. “ Kritik terhadap aliran sosio;ogi yusprudence Eugen Ehrlich ”,   Vol 5 No.1, 2000
Kabupaten,http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma, diakses pada tanggal diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

## Peraturan Perundang-Undanga n
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
___________, Undang-undang  No.  11/2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, Pasal  244 ayat (1)

## Internet:
Muhammad Zamzami dan Rosmala Dewi, Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun