## Pendahuluan
Kesempatan kerja dan upah merupakan salah  satu  masalah  yang  dihadapi  oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Di satu pihak, kesempatan kerja sangat terbatas sehingga  banyak  dari  angkatan  kerja  yang kemudian menjadi penganggur dalam berbagai bentuk. Namun pada sisi lain, banyak pula lowongan pekerjaan yang tidak terisi karena upah yang rendah dan/atau jenis pekerjaan tersebut tidak memiliki prestise/harga diri bagi pekerja yang melakukannya. Suroto (1993) mengatakan  hal  yang  agak  mirip  dengan keadaan tersebut. Menurutnya, bekerja tidak hanya berhubungan dengan upah saja, tetapi
status  sosial  di  masyarakat  sekitar  ikut menentukan. Mereka bersedia bekerja apa saja pada pekerjaan yang paling rendah sekalipun, seperti pekerjaan berbahaya dan kotor, asalkan tidak  dikerjakan  di  sekitar  desa  tempat tinggalnya.
Menjadi  pekerja  migran  ke  negara  lain merupakan pilihan utama bagi angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan rendah dan miskin keterampilan. Upah yang lebih tinggi daripada  yang  diterima  di  daerah  asal, pekerjaan tersebut dilakukan di negara lain, dan belenggu imajinasi akan mengalami kisah sukses  seperti  pekerja  migran  terdahulu mendorong  mereka  memutuskan  menjadi

## PEMANFAATAN DEVISA PEKERJA MIGRAN INTERNASIONAL DI NUSA TENGGARA BARAT
Lalu Tajuddin 1 dan Tukiran 2

## Abstract
West Nusa Tenggara is wellknown as the sending place for international migrant workers, especially to Saudi Arabian and Malaysia. The foreign exchanged they produced is big enough, almost Rp1,6 millions per day. Unfortunately, the local government did not receive anything from that amount, except for many complicated problems occurs by the international migrant workers. Many  brokers  or  fund  supported  agents  had  benefit  from  the  workers  by  preparing  their administration paper for the departure. These people also put higher interest on the loan made by the workers and they have a lot of money considered that each year the amount of international migrant workers have increased. On the other side, the local government still resistant in showing goodwill to become the fund supported agent which can protect the workers from loan with higher interest.
Keywords: foreign exchanged, international migrant workers.
1 Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
2 Pengajar pada Jurusan Geografi Manusia, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
pekerja  migran  internasional.  Mereka  lebih membayangkan  bilamana  menjadi  sukses bekerja  di  luar  negeri  seperti  yang  dialami sanak  keluarga  dan  teman-teman,  tetapi kurang  mempertimbangkan  apabila  gagal. Kegagalan  pekerja  migran  di Arab  Saudi, Malaysia,  maupun  negara  lain  yang  sering terjadi tidak membuat mereka jera. Persoalan ketidakcocokan dengan majikan, upah yang tidak dibayarkan secara penuh, pekerjaan yang sangat berat, dituduh mencuri, dan lain-lain menyebabkan mereka berhenti bekerja dan menjadi pekerja migran ilegal. Akan tetapi, hal- hal seperti ini kurang dipertimbangkan. Bagi mereka  yang  penting  adalah  dapat  segera berangkat  kerja,  mendapatkan  upah,  dan mengirimkannya pada keluarga di daerah asal (Haris dan Andika, 2002).
Perpindahan  melampaui  batas  wilayah politik suatu negara sudah tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagian besar calon pekerja migran internasional tidak mempunyai biaya untuk mengurus persyaratan administrasi hingga keberangkatan. Tidak ada pilihan lain, utamanya  bagi  yang  baru  pertama  kali berangkat, mereka harus berhubungan dengan penyandang dana/sponsor yang tidak lebih daripada  rentenir  yang  mudah  ditemui  di daerah mereka (Hugo, 2001). Kinerja sponsor ini sangat profesional, cepat selesai, dan dapat segera  berangkat.  Calon  migran  harus mengembalikan semua biaya tersebut setelah sampai di negara tujuan dan bekerja dengan imbalan pinjam satu kembali dua atau tiga tergantung  jumlah  pinjaman  dan  lama angsuran.
Penelitian ini menitikberatkan pada kajian tentang devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran, utamanya pada pemanfaatan untuk pendidikan  dan  kesehatan  anak  serta
pemberdayaan pangan. Di samping itu, ingin juga  diketahui  siapa  saja  yang  ikut memanfaatkan devisa tersebut selain rumah tangga migran, misalnya pemerintah daerah dan penyandang dana/sponsor. Pertanyaan yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah betulkah  pemerintah  daerah  tidak mendapatkan apa-apa dari devisa tersebut dan yang  paling  banyak  menikmati  justru  para penyandang dana/sponsor?

## Pengumpulan dan Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  di  samping pengumpulan  data  primer  dari  informan (keluarga migran dan migran kembali pada saat penelitian), juga dikumpulkan data sekunder dari beberapa instansi, seperti kantor desa, kecamatan, bank, Departemen Tenaga Kerja, BP2TKI, dan beberapa instansi terkait lainnya, sebagai  data  pendukung.  Data  primer dikumpulkan  dengan  cara  pengamatan langsung  atau  observasi  lapangan  serta wawancara terhadap informan dengan teknik wawancara terstruktur yang telah disiapkan.
Sebelum  proses  pengumpulan  data dilakukan,  observasi  pendahuluan  juga dilaksanakan, khususnya pada tiga wilayah penelitian,  yaitu  Kebon Ayu,  Labuapi, dan Gelogor. Ini dimaksudkan sebagai informasi awal  agar  lebih  memudahkan  proses wawancara terhadap sejumlah informan yang telah ditentukan. Setelah melakukan observasi awal, diperoleh informasi tentang keberadaan migran kembali yang kebetulan sedang cuti menghadapi bulan puasa dan merayakan Idul Fitri dengan keluarganya di kampung halaman. Hal  yang  sama  juga  dilakukan  untuk mendapatkan informasi tentang rumah tangga migran,  baik  yang  ditinggal  ke Arab  Saudi maupun Malaysia.

## Pemanfaatan Devisa Pekerja Migran Internasional
Dari tiga wilayah penelitian, informan yang berhasil diwawancarai masing-masing adalah sebagai  berikut.  Untuk  lokasi  penelitian  di Kebon Ayu, ada tiga migran kembali dan dua rumah tangga migran tujuan Malaysia; di lokasi Labuapi, ada satu migran kembali dan empat rumah tangga migran juga tujuan Malaysia; sedangkan empat migran kembali dan empat rumah tangga migran tujuan Arab Saudi untuk daerah  Gelogor.  Dengan  demikian,  jumlah keseluruhan informan, baik migran kembali maupun  rumah  tangga  migran  adalah sebanyak enam belas. Alasan pengambilan sejumlah informan dari masing-masing wilayah didasarkan  pada  jumlah  migran  kembali maupun rumah tangga migran. Desa Kebon Ayu misalnya, merupakan salah satu daerah kantung  migran  dengan  tujuan  Malaysia, sedangkan Labuapi merupakan daerah asal migran dengan tujuan yang lebih bervariasi, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Korea. Untuk Desa Gelogor, selain terdapat migran tujuan Malaysia,  wilayah  ini  merupakan  kantung migran untuk tujuan negara timur tengah yang salah satunya adalah Arab Saudi. Selanjutnya untuk  dapat  memberikan  makna  terhadap hasil-hasil penelitian yang bersifat substantif dipergunakan analisis data deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan teknik triangulasi yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Brannen, 1997; Berg, 1989; dan Triantoro, 1999).

## NTB: Kantung Migran Internasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua  pulau,  yaitu  Pulau  Lombok  dan  Pulau Sumbawa yang terletak antara 115°46 dan 119°5 Bujur Tumur serta 8°10 dan 9°5 Lintang Selatan. Luas wilayah ini sekitar 20.153,15 km² dengan jumlah penduduk pada 2004 sebanyak
4,421 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 2,835 juta bertempat tinggal di Pulau Lombok dan 1,586 juta  sisanya  tinggal  di  Pulau  Sumbawa. Komposisi penggunaan tanah dari luas wilayah NTB adalah sekitar 0,5 juta Ha atau sekitar 27 persen dimanfaatkan untuk sawah, tegalan, ladang, pekarangan, dan tambak. Sementara itu, sisanya sebanyak 1,4 juta Ha atau sekitar 73 persen masih berupa padang rumput, hutan, dan rawa-rawa yang relatif belum diolah secara optimal.
Sebenarnya wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki  potensi  yang  cukup  bagus  untuk pengembangan  beberapa  sektor  penting, seperti pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Akan tetapi, beberapa kendala menyebabkan beberapa sektor strategis belum dapat dikembangkan secara maksimal. Sektor utama yang masih mendominasi di wilayah ini adalah pertanian. Akan tetapi,  dalam satu dasawarsa terakhir sektor ini mulai ditinggalkan terutama oleh kelompok penduduk usia muda karena alasan pendapatan yang relatif rendah. Selain  karena  hal  tersebut,  terbukanya kesempatan  untuk  bekerja  di  luar  negeri dengan pendapatan yang relatif lebih tinggi menyebabkan  kelompok  penduduk  berusia muda dari Nusa Tenggara Barat lebih memilih meninggalkan daerah asalnya dengan harapan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.  Oleh  karena  itu,  menjadi  pekerja migran di negara lain telah lama menjadi model strategi untuk menanggapi tekanan ekonomi rumah tangga.
Berdasarkan  daerah  asal  dan  negara tujuan,  beberapa  kantung  migran  di  Nusa Tenggara Barat dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama , untuk Pulau Sumbawa adalah di Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan

## Lalu Tajuddin dan Tukiran
Uni Emirat Arab. Kedua , untuk Pulau Lombok adalah  Kabupaten  Lombok  Timur  yang sebagian  migran  ke  Malaysia,  Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat dengan tujuan Malaysia dan Arab Saudi. Keberhasilan migran terdahulu sedikit banyak memengaruhi arah  dan  tujuan  migran  berikutnya  dalam memilih daerah tujuan.
Secara  umum  aktivitas  migrasi internasional  ke  luar  negeri  dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perpindahan secara formal/resmi (legal) dan informal/tidak resmi  (ilegal).  Perpindahan  secara  resmi adalah  yang  dikoordinasi  oleh  BP2TKI, sedangkan  perpindahan  ilegal  adalah menggunakan jasa taikong/sponsor atau calo. Menurut Mantra, dkk. (1999), pekerja migran ilegal ke Malaysia biasanya melewati dua jalur: jalur barat dan jalur timur. Jalur barat yang sering  disebut The  Paninsular  Malaysian System memiliki  tiga  rute  hingga  bisa memasuki  Selat  Malaka. Pertama ,  melalui pelabuhan-pelabuhan  di  Kepulauan  Riau, seperti Bengkalis, Dumai, Rupat, dan Bagan Siapiapi,  dilanjutkan  ke  pantai  barat  Johor dengan berlabuh  di Pontianak dan Batu Pahat dengan  lama  perjalanan  hampir  semalam. Kedua , melalui Tanjung Pinang dan Tanjung Uban di Kepulauan Riau atau Pulau Batam menuju  ke  timur  laut  Johor  (Pangerang, Guntung,  Johor  Lama,  dan Teluk  Langsat) dengan  lama  perjalanan  sekitar  tiga  jam. Ketiga , khusus bagi TKI yang berasal Jawa Timur, mereka menuju Pulau Bawean, setelah sampai di sana mereka dijemput oleh calo/ sponsor yang berasal dari Malaysia.
Jalur timur ( The East Malaysian System ) merupakan jalur ilegal yang sangat dikenal oleh TKI  yang  umumnya  berasal  dari  Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Flores Timur,
Nusa Tenggara Timur. Rute yang ditempuh adalah dari Ujung Pandang menuju Pare-pare kemudian  menuju  Nunukan,  Provinsi Kalimantan Timur kemudian menyeberang ke Tawao (Sabah  Malaysia Timur) yang memakan waktu sekitar empat hari. Di sisi lain, mereka yang  berangkat  ke  Arab  Saudi  hampir semuanya adalah migran legal, sedangkan yang ke Malaysia adalah ilegal. Migran ilegal maupun legal dalam hal keberangkatan hampir semuanya  menggunakan  calo  yang  lebih dikenal  dengan  sponsor  atau  penyandang dana.

## Transfer Devisa Antara Ada dan Tidak Ada
Program  Penempatan Tenaga  Kerja  ke Luar Negeri (P2TKLN) merupakan salah satu program di bidang perluasan kesempatan kerja dalam rangka pendayagunaan Tenaga Kerja Indonesia dengan memanfaatkan kesempatan kerja ke luar negeri. Selain itu, program yang menjadi prioritas departemen terkait pada saat ini  (Depnakertrans)  bertujuan  memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan  kesejahteraan  tenaga  kerja  dan keluarganya.  Para  pekerja  migran  ini  juga dapat memberikan kontribusi terutama dalam perolehan  devisa  bagi  negara/daerah  asal dalam rangka pembangunan di daerah asal mereka.
Sebuah  makalah  seminar  bertema Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara  Barat  dalam  Penanganan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang  disampaikan  pada  kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI 13 Desember 2005 menyebutkan  di  NTB,  nilai  remitan  dari pengiriman TKI di luar negeri ke daerah asalnya tercatat kurang lebih Rp2 miliar setiap hari.

## Pemanfaatan Devisa Pekerja Migran Internasional
Perkiraan ini didasarkan pada jumlah migran yang ada di negara lain yang hampir mencapai 250.000. Jika dikalkulasikan, jumlah uang yang masuk ke NTB dari para pekerja migran di luar negeri  melalui  kiriman  lewat  lembaga keuangan resmi dapat mencapai Rp530 miliar setiap  tahun.  Kedua  jumlah  tersebut  tidak termasuk uang yang dikirim melalui teman atau dibawa sendiri oleh migran pada saat pulang ke kampung.
Hasil  penelitian  yang  dihimpun  dari berbagai  sumber  melaporkan  penerimaan remitan  dalam  satu  bulan  adalah  sekitar Rp32,1 miliar untuk Januari 2003 dan Rp30,2 miliar pada Februari 2003 atau sekitar Rp62,3 dalam  dua  bulan  terakhir.  Jumlah  tersebut dihimpun oleh BP2TKI dari berbagai lembaga keuangan, seperti Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Jika dirata-rata, dalam satu bulan jumlah  kiriman  yang  masuk  adalah  sekitar Rp1,6  miliar  per  hari  (BP2TKI  2006,  hasil perhitungan peneliti). Dalam diskusi tersebut dibahas pula tentang jumlah dana (devisa) yang dihasilkan oleh migran di luar negeri yang dikirim ke Indonesia. Tidak ditemukan jawaban siapa yang paling menikmati devisa tersebut, apakah  keluarga  migran  atau  sponsor/ penyandang dana, sebab pemerintah pusat dan daerah tidak mendapatkan apa-apa, selain permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat migrasi.
Walaupun  jumlah  remitan  yang  masuk sangat  besar  untuk  setiap  harinya,  dari serangkaian  wawancara  yang  dilakukan dengan beberapa pihak terkait diketahui tidak sepeser  pun  remitan  tersebut  masuk  ke pemerintah  daerah  sebagai  pendapatan daerah. Selama ini remitan yang masuk hanya beredar pada kelompok kelompok tertentu, seperti calo dan penyandang dana sehingga
jumlah remitan yang masuk tidak seluruhnya dapat dinikmati oleh keluarga migran. Pada tahun  awal,  transfer  dana  sebagai pengembalian biaya keberangkatan dan lain- lain  dilakukan  langsung  oleh  migran  ke rekening  bank  penyandang  dana/sponsor, sedangkan  rumah  tangga  migran  hanya menerima sedikit.
Dari  hasil  pengamatan  lapangan  dan wawancara terhadap beberapa informan dari migran kembali, baik dari Malaysia maupun Arab  Saudi,  diketahui  aktivitas  migrasi internasional memberikan kontribusi yang tidak kecil  dalam  meningkatkan  kesejahteraan rumah tangga migran. Sebagian besar migran kembali dan rumah tangga migran mengakui adanya lima faktor yang memengaruhi besar kecilnya jumlah remitan yang diperoleh, yaitu status  migran,  lama  bekerja  di  luar  negeri, sumber  biaya  migrasi,    kerajinan,  dan kebiasaan hidup. Realita yang dihadapi hampir sebagian migran, terutama yang melalui jalur ilegal,  tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil penelitian yang dilakukan Mantra, dkk. (1999) serta  Haris  dan Andika  (2002a) . Kedua penelitian tersebut mengatakan aliran remitan yang masuk ke daerah asal sebagian besar hanya  beredar  pada  calo  atau  taikong. Bedanya  adalah  saat  ini  peredaran  uang tersebut tidak hanya pada calo dan taikong, tetapi juga pada rentenir.
Dilihat dari jumlah remitan yang masuk ke daerah  asal  setiap  bulan  maupun  setiap tahunnya yang sangat tinggi sudah selayaknya program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara makro dapat memberikan pengaruh positif terhadap neraca  pembayaran negara dari perolehan devisa dan pertumbuhan ekonomi  daerah  yang  bersangkutan. Akan tetapi,  dari  hasil  diskusi  dengan  beberapa
unsur terkait dari Bappeda, Depnakertrans, dan BP2TKI diperoleh informasi bahwa sumbangan dari hasil remitan bagi daerah bersifat tidak langsung, yaitu berupa pajak yang dibayarkan, misalnya  pajak  pendirian  bangunan,  pajak kendaraan bermotor, izin usaha, dan pembelian tanah serta transaksi lainnya. Sementara itu, sumbangan langsung yang masuk ke daerah dari jasa pengiriman TKI jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebagai ilustrasi, pada 2005 jumlah penerimaan dari jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia  ke  luar  negeri  melalui  jasa perbankan  sangat  sedikit,  hanya  sebesar Rp13.300.000,00. Dengan demikian, hanya sekitar Rp1.100.000,00 untuk setiap bulannya yang diperoleh dari jasa bank sebagai jasa pengiriman devisa dari daerah tujuan ke daerah asal.

## Pemanfaatan dalam Rumah Tangga
Penelitian Tamtiari (1999) maupun Triantoro (1999)  tentang  migran  dari  Nusa Tenggara Barat  ke  Malaysia  menyebutkan  bahwa penghasilan  dan  daerah  tujuan  yang  lebih dikenal dengan remitan berpengaruh secara signifikan terhadap keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang ditinggalkan. Dalam hal pemanfaatan remitan, rumah tangga migran pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Ini adalah suatu hal yang ironis. Di satu sisi mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan anak,  tetapi  di  sisi  lain  cadangan  untuk kelangsungan pendidikan sangat terbatas. Ini tampak  jelas  dari  pendidikan  anak-anak  di daerah ini yang masih relatif rendah. Walaupun tidak semua keluarga migran berpandangan seperti itu, sebagian besar keluarga migran, setelah  menyelesaikan  utang,  akan
memanfaatkan  uang  kiriman  untuk membangun rumah, membeli tanah sawah, ternak, barang-barang elektronik, dan lainnya sebagaimana  cuplikan  hasil  wawancara dengan rumah tangga migran tujuan Malaysia berikut ini.
... saya menerima kiriman dua kali dalam setahun, kiriman pertama sebanyak 5 juta rupiah setelah hampir delapan bulan suami saya  bekerja  di  Malaysia.  Periode berikutnya suami saya mengirim sebanyak Rp3.750.000,00,  sementara  tidak dipergunakan uang itu saya simpan dulu. Setelah  hampir  dua  tahun  saya  dapat kiriman lagi sebanyak 7 juta rupiah hingga uang itu mencapai hampir 16 juta rupiah. Dari uang yang ada saya belikan sepetak tanah  sawah  seluas  kira-kira  12  are seharga 15 juta rupiah. Untuk sementara biaya pendidikan anak-anak tidak begitu saya pusingkan karena itu bisa dipikirkan sambil jalan saja (SNSH 12/11/2005).
Sejalan dengan pendapat tersebut, rumah tangga  migran  tujuan  Arab  Saudi  juga mengungkapkan  yang  berkaitan  dengan pemenuhan  kebutuhan  dan  biaya  lainnya sebagaimana  terangkum  dalam  hasil wawancara berikut.
... saya punya anak tiga orang, dua orang laki-laki semuanya sudah tamat SLTA dan yang  satunya  masih  kelas  lima  SD. Sewaktu yang dua orang ini masih di SLTA dalam satu bulan saya mengeluarkan untuk BP3-nya mencapai 75 ribu setiap bulannya. Belum lagi untuk biaya transportasi dan uang sakunya minimal 5 ribu setiap harinya. Jadi  dalam  satu  bulan  uang  untuk  dua orang anak ini sekitar Rp315.000,00 belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Rasanya cukup berat, tapi karena bapaknya anak-

## Pemanfaatan Devisa Pekerja Migran Internasional
anak ngirim sekali dalam tiga bulan, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kebetulan juga saya di sini sambilan kerja sebagai rias pengantin yang kadang-kadang hasilnya juga tergantung musim (Hj. ROS 25/10/ 2005).
Apa  yang  diungkapkan  rumah  tangga migran tujuan Arab Saudi tersebut merupakan sebuah gambaran begitu besarnya perhatian terhadap  kelangsungan  pendidikan  putra- putrinya. Akan  tetapi,  tidak  semua  rumah tangga  migran  merencanakan  dengan sungguh-sungguh karena biaya pendidikan dianggap dapat diperoleh sambil jalan, dalam arti  belum  direncanakan  secara  pasti  dan terprogram. Berbeda dengan ungkapan rumah tangga  pertama  (tujuan  Malaysia),  rumah tangga migran kedua (tujuan Saudi Arabia) berpandangan lebih luas mengenai kebutuhan biaya  pendidikan  bagi  anggota  rumah tangganya. Hal itu didukung oleh suaminya yang sudah hampir dua puluh tahun menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Dengan penuh kepastian ia mengatakan:
semakin lama dan tekun kita bekerja di luar negeri  serta  dengan  perencanaan  yang matang dalam mengelola pendapatan insya Allah  setelah  kita  kembali  ke  tanah  air tinggal menikmati hasilnya dan paling tidak hasil yang dapat dilihat adalah pendidikan anak-anak kita terpenuhi (H. MS 25/11/ 2005).
Dalam mengalokasikan pendapatan untuk perbaikan kesehatan dan pangan tidak jauh berbeda  dengan  kebutuhan  untuk kelangsungan  pendidikan  anggota  rumah tangga. Hal itu terbukti pada setiap wawancara terhadap  migran  kembali  maupun  rumah tangga mingran yang tinggal suami/istri. Dari delapan  migran  kembali  dari Arab  Saudi
maupun  Malaysia  sebagian  besar mengungkapkan bahwa tujuan mereka bekerja di luar negeri adalah untuk perbaikan ekonomi keluarga. Selanjutnya diajukan lagi pertanyaan yang lebih rinci, terutama yang belum memiliki rumah, ternyata jawaban yang disampaikan pada  peneliti  adalah  setelah  mendapatkan uang yang cukup dari hasil kerja di luar negeri, hal  pertama  yang  akan  dilakukan  adalah membangun rumah, merencanakan membeli sawah,  kendaraan  bermotor,  dan  barang elektronik. Bagi yang sudah memiliki rumah, hasil  yang  diperoleh  dipergunakan  untuk keperluan usaha produktif tergantung pada keahlian  masing-masing.  Dari  sejumlah wawancara rinci terungkap bagaimana mereka memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  ke  mana mereka berobat ketika sakit.
... dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya memanfaatkan keuntungan dari hasil jualan  yang  didapat.  Dalam  satu  hari biasanya dapat keuntungan antara 15 ribu hingga  20  ribu  saja.  Dari  pendapatan sejumlah  itu  saya  pergunakan  untuk belanja  anak-anak  sehari  5.000,  arisan 1.000 per hari, bayar cicilan kredit barang 5.000 per hari, dan sisanya untuk membeli kebutuhan  sehari-hari,  terutama  beras, sedang lauk pauk saya pakai sisa jualan yang tidak habis terjual. Apabila saya atau anak-anak ada yang sakit biasanya saya bawa ke puskesmas saja karena dengan biaya 3.000 kita sudah dapat obat (SNSH 14/11/2005).
... setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dengan ketiga anak-anak ini cukup tidak cukup hanya dengan uang 10 ribu saja. Untuk uang saku anak sekolah setiap hari hanya 3.000, apabila ada anak- anak yang sakit biasanya saya bawa ke
puskesmas  karena  biayanya  masih terjangkau. Jika kebetulan uang tidak ada sama sekali dan anak sakit, saya bawa berobat ke dukun dengan membawa beras secukupnya (FOZH 12/12/2005).
Apabila  diperhatikan  dua  rumah  tangga migran tersebut mengungkapkan bagaimana strateginya dalam mengatasi permasalahan, khususnya  pemeliharaan  kesehatan  dan pemenuhan pangan. Dua ungkapan rumah tangga tersebut mencerminkan keadaan rumah tangga migran lainnya di lapangan. Setelah dikaji lebih mendalam, terdapat beberapa faktor yang turut memengaruhi perilaku rumah tangga migran di daerah asal dalam pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan pangan keluarga. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang sosial,  seperti  pendidikan  rumah  tangga migran, kemapanan ekonomi rumah tangga, dan budaya dalam masyarakat.
Dalam  hal  pendidikan,  rumah  tangga migran yang memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi akan memahami lebih banyak bagaimana  pemeliharaan  kesehatan  dan pemenuhan  pangan  keluarga.  Selain  itu, pengalaman selama menjadi pekerja migran di  luar  negeri  tidak  dapat  diabaikan  dalam kaitannya  dengan  hal  tersebut.  Selain pendidikan, kematangan ekonomi dan budaya tidak dapat diabaikan, seorang pekerja migran yang  sudah  berkali-kali  ke  luar  negeri  dan berhasil akan memiliki perhatian yang lebih besar, baik terhadap pendidikan, kesehatan maupun pemenuhan pangan.

## Penutup
Hasil  penelitian  menemukan  empat  hal yang  menyebabkan  pekerja  migran  asal Lombok Barat melakukan mobilitas ke luar negeri. Keempat hal tersebut adalah keadaan
ekonomi  rumah  tangga  yang  kurang menguntungkan, rendahnya upah di daerah asal,  terbatasnya  kesempatan  bekerja  di daerah  asal,  dan  tekanan  psikologis. Melakukan migrasi ke luar negeri merupakan salah satu strategi yang dipilih untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan di daerah asal.
Migrasi  para  pekerja  ini  ke  luar  negeri menghasilkan devisa yang sangat besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut laporan resmi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, nilai remitan yang masuk ke daerah asal dalam satu hari dapat mencapai kurang lebih Rp2 miliar.  Dari  serangkaian  penelitian  yang dilakukan diketahui pula jumlah uang yang masuk  dalam  dua  bulan  terakhir  (Januari- Februari 2003) sekitar Rp60 miliar, atau rata- rata  dalam  satu  hari  terdapat  uang  masuk sekitar Rp1,6 miliar. Akan tetapi, dari sejumlah uang yang masuk tersebut tidak sepeser pun masuk  sebagai  pendapatan  daerah,  tetapi diterima oleh pihak-pihak tertentu dan rumah tangga  migran.  Pemerintah  Daerah  NTB khususnya tidak mendapatkan apa-apa dari jumlah tersebut. Namun demikian, pemerintah masih dapat meningkatkan pendapatan dan melakukan perluasan kesempatan kerja.
Sebagian  besar  rumah  tangga  migran belum  ada  yang  secara  khusus mengalokasikan sebagian dari kiriman uang untuk  biaya  pendidikan  dan  perbaikan kesehatan. Kebanyakan rumah tangga migran mengutamakan  melunasi  utang  yang dipergunakan untuk biaya bermigrasi, renovasi atau membangun rumah, beli sawah, dan lain- lain.  Menurut  informasi  yang  disampaikan migran  kembali,  rumah  tangga  migran, perangkat desa, aparat terkait maupun tokoh masyarakat  di  daerah  penelitian  diketahui

## Pemanfaatan Devisa Pekerja Migran Internasional
bahwa  selain  para  calo  yang  masih  dapat berkeliaran, terdapat juga kelompok-kelompok tertentu  (rentenir)  sebagai  jasa  pengiriman uang untuk ongkos migrasi. Dalam konteks yang lebih luas terlihat adanya aktivitas migrasi internasional yang seharusnya memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pendapatan daerah. Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam remitan dalam jumlah besar yang masuk ke daerah asal belum  mampu  mendorong  peningkatan ekonomi dalam skala besar. Hal ini disebabkan oleh perputaran uang yang masuk didominasi kelompok-kelompok tertentu, seperti calo dan rentenir maupun penyandang dana. Kelompok inilah yang beroperasi secara lugas dan terang- terangan, bahkan berhadapan dengan petugas pemerintah.
Menurut informasi yang disampaikan oleh migran  kembali,  rumah  tangga  migran, perangkat desa, aparat terkait maupun tokoh masyarakat di daerah penelitian diketahui pula bahwa selain para calo, terdapat kelompok- kelompok tertentu (rentenir) yang melayani jasa pinjaman uang untuk segala keperluan calon tenaga  kerja  yang  akan  ke  luar  negeri, termasuk  biaya  hidup  rumah  tangga  yang ditinggalkan.  Di  satu  sisi  meminjam  uang kepada rentenir merupakan risiko yang cukup berat hingga orang-orang tertentu menyebut pinjaman itu dengan istilah pinjam satu kembali dua atau tiga. Fenomena ini ibarat memakan buah simalakama, jika tidak mau meminjam, tidak bisa menjadi pekerja ke luar negeri dan jika akhirnya terpaksa meminjam beban yang harus  dipikul  amat  berat  dalam  hal pengembalian.
Sebetulnya  pemerintah  daerah  dapat menjadi penyandang dana yang dibutuhkan
oleh calon pekerja migran ke luar negeri. Jika perlu, meskipun ia mempunyai tanah, sawah, dan  lain-lain,  ia  dapat  meminjam  kepada pemerintah daerah tanpa agunan. Ataupun kalau harus dengan jaminan, bisa diusahakan dengan bunga yang rendah. Ini penting untuk mengendalikan  pertumbuhan  calo/rentenir yang  sangat  tinggi  dan  memasang    bunga pinjaman sangat tinggi pula serta penyitaan harta  benda  rumah  tangga  migran.  Hal  ini banyak terjadi dan menimpa migran yang gagal di luar negeri atau yang hanya mendapatkan sekali kontrak kerja saja.
Sistem pinjaman satu kembali dua atau tiga bagi  pekerja  migran  masih  dianggap menguntungkan  apabila  mereka  dapat perpanjangan kontrak kerja lebih dari sekali. Apabila hanya sekali mendapat kontrak kerja, mereka cenderung tidak pulang ke Indonesia dan menjadi migran ilegal. Dalam kondisi untuk menekan jumlah migran ilegal (habis kontrak tidak  pulang  ke  negara  asal),  maka  peran pemerintah daerah menjadi penting. Paling tidak  sebagai  penyandang  dana  untuk mendapatkan kesempatan kerja di negara lain yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan rumah tangga migran.

## Daftar Pustaka
Berg,  Bruce  L.  1989. Qualitative  Research Methods  fo  the  Social  Sciences .
Massachucetts: Ally and Bean.
BPS. 2000. Keadaan Angkatan Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat . Mataram.
--------------.  2000. Karakteristik  Penduduk Kabupaten Lombok Barat . Mataram.
Brannen,  Julia.  1997. Memadu  Metode Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif (alih
bahasa  oleh  N.A.  Kurde).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dinas Tenaga  Kerja  Nusa Tenggara  Barat. 2004. Data Ketenagakerjaan 2003-2004 . Mataram.
Haris, Abdul  dan  Nyoman Andika.  2002a. Gelombang  Migrasi  dan  Konflik Kepentingan Regional. Yogyakarta: LESFI.
--------------. 2000b. Dinamika Kependudukan dan  Pembangunan  di  Indonesia:  Dari Perspektif  Makro  ke  Realitas  Mikro . Yogyakarta: LESFI.
Hugo, Graeme. 2001. Effects of international migration on the family in Indonesia, Asian and Pacific Migration Journal , 11(1): 13-40.
Mantra, Ida Bagus, Kasto, dan Yeremias T. Keban.  1999. Mobilitas  Tenaga  Kerja Indonesia ke Malaysia . Yogyakarta: Pusat Penelitian  Kependudukan,  Universitas Gadjah Mada.
Suroto,  1993. Strategi  Pembangunan  dan Perencanaan  Kesempatan  Kerja . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Tamtiari, Wini. 1999. Dampak sosial migrasi tenaga kerja ke Malaysia, Populasi, 10(2):
30-56.
Triantoro, Bambang W. 1999. Migrasi legal dan ilegal  ke  Malaysia  Barat:  kasus  migrasi internasional  di  Pulau  Lombok  Nusa Tenggara Barat, Populasi, 10(2): 3-16.