Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Penguatan Civil Society Menuju Pemilu 2024

## INFO PENULIS
Erfain Universitas Sulawesi Tenggara Erfain454@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 3, Desember 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi: Erfain. (2022). Penguatan Civil Society Menuju Pemilu 2024. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (3), 235- 243.

## Abstrak
Kajian penguatan civil society menuju 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat  dalam  setiap  penyelenggaraan  yang  dilakukan  negara  adalah  sebuah keniscayaan  (keharusan  yang  tidak  bisa  tidak).  Rakyat  menjadi  faktor  yang  sangat penting  dalam  tatanan  demokrasi,  karena  demokrasi  mendasarkan  pada  logika persamaan  dan  gagasan  bahwa  pemerintah  memerlukan  persetujuan  dari  yang diperintah.  Untuk  itu,  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  sarana  dalam  melaksanakan demokrasi,  tentu  saja  tidak  boleh  dilepaskan  dari  adanya  keterlibatan  masyarakat (teori  bahwa  negara  ada  sebagai  manivestasi  kehendak  tuhan  di  muka  bumi  yang menjelma dalam aspirasi rakyat). Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  dalam  proses  memilih  anggota  legislatif  dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum 2024.
Kata Kunci : Penguatan, civil society , Pemilu

## A. Pendahuluan
Di era milenial saat ini, kita dituntut untuk berpikir secara cepat dalam hal apapun tidak terlepas  dalam  urusan  politik.  Politik  merupakan  sarana  yang  paling  memungkinkan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  demokratis  yang  sesuai  dengan  regulasi.  Kebijakan- kebijakan  yang  ada  dalam  suatu  negara  merupakan  produk  politik  yang  digunakan  oleh pemerintah  untuk  mempengaruhi  atau  merubah  suatu  tatanan  kehidupan  masyarakat. Misalnya  kebijakan  untuk  menaikkan  harga  bahan  bakar  minyak,  menaikkan  harga  bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor, merubah kurikulum pendidikan dan lain sebagainya.
Di  dalam  negara  demokrasi,  rakyat  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  suatu negara, tidak hanya menjadi objek kebijakan, namun menjadi penentu kebijakan. Di Indonesia keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan negara salah satunya melalui pemilihan umum, di mana  masyarakat  menentukan  pilihanya  memilih  wakil  rakyat  dan  kepala  pemerintahan. Pendidikan  politik  dan  pendidikan  pemilih  menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  dalam mengukur  sukses  tidaknya  pemilihan  umum.  Karena  dengan  kesadaran  politik  yang  tinggi masyarakat  dapat  memberikan  partisipasinya  dalam  pemilihan  umum.  Memberikan pendidikan politik dan pemilih menjadi kunci dalam kualitas pemilihan di Indonesia, untuk itu diperlukan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat sejak dini, sehingga ketika saatnya turut  serta  pemilih  yang  baru  akan  memilih  dan  dapat  menentukan pilihanya  dengan  bijak. Setiap  dilaksanakanya  pemilihan  umum  di  Indonesia,  angka  pemilih  pemula  (pemilih  yang berusia antara 17-20 tahun) atau pemilih yang baru akan memberikan suaranya cukup tinggi.
Pada akhirnya, pendidikan pemilih membuat warga negara aktif, bukan saja dalam urusan pemberian  suara,  tetapi  juga  dalam  proses  politik  yang  lebih  luas.  Karena  itu,  pendidikan pemilih diharapkan menciptakan warga negara yang aktif. pembangunan warga negara yang kritis.  Meningkatkan  partisipasi  pemilih.  Kesadaran  tentang  pentingnya  penggunaan  hak suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan meluas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.  Meningkatkan  kualitas  partisipasi  pemilih,  angka  kecurangan  pemilih,  konflik pemilih dan mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih yang  berkualitas.  Membantu  penyelenggara  pemilu.  Pendidikan  pemilih  akan  membangun kesadaran  kritis warga  negara  untuk  memilih  partai  politik  dengan  bersandar  pada  ukuran akal sehat seperti kinerja partai politik selama duduk di lembaga politik. Pendidikan pemilih akan melahirkan gerakan anti-politik busuk dan anti politikus korupsi.
Demokrasi  adalah  pemerintahan  dari,  oleh  dan  untuk  rakyat.  Keterlibatan  rakyat membentuk  pemerintahan  sebagai  wujud  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dilaksanakan

## Abstract
The  study  of  strengthening  civil  society  towards  2024  is  reflected  in  the  increasing involvement  of  the  public  in  the  holding  of  General  Elections  (Pemilu),  showing  the strengthening of the democratic order in a country. In a democracy, the involvement of the  people  in  every  administration  carried  out  by  the  state  is  a  necessity  (a  necessity that cannot be avoided). The people are a very important factor in a democratic order, because  democracy  is  based  on  the  logic  of  equality  and  the  idea  that  government requires the approval of those who are governed. For this reason, the implementation of elections as a means of implementing democracy, of course, cannot be separated from the involvement of the community (the theory that the state exists as a manifestation of God's  will  on  earth  which  is  incarnated  in  the  aspirations  of  the  people).  Increasing public participation is very important in the implementation of general elections in the process  of  selecting  members  of  the  legislature  and  executive.  Because  after  all,  the community has a fairly large share in the general election process where the community as voters determines the winner in the 2024 general election process.
Keywords:   Strengthening, civil society, Election
melalui  pemilihan  umum.  Pelaksanaan  prinsip  kedaulatan  rakyat  dapat  dilakukan  melalui demokrasi  langsung  maupun  demokrasi  perwakilan.  Demokrasi  langsung  bercirikan  rakyat mengambil  bagian  secara  pribadi  dalam  tindakan-tindakan  dan  pemberian  suara  untuk membahas  dan  mengesahkan  undang-undang.  Sedangkan  dalam  demokrasi  perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.
Makna  demokrasi  berkaitan  erat  dengan  sistem  sosial  pendukungnya  dan  sistem  politik atau  rezim  yang  menggunakannya.  Disamping  mengandung  unsur-unsur  yang  universal ( common  denominator ),  demokrasi  juga  mengandung  muatanmuatan  kontekstual  yang melekat  pada  sistem  sosial  dan  sistem  politik  tertentu  ( cultural  relativism ).  Demokrasi  erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk pada mesin politik ( political machinary ), tetapi juga mengandung pandangan hidup ( way of living ) suatu  masyarakat.  Pelaksanaan  demokrasi  sangat dipengaruhi  oleh  kebijakan  publik  ( public policy )  yang  banyak  ditentukan  para  pemimpin  (elite)  organisasi  politik  dan  kelompok kepentingan  ( interest  group )  yang  tampil  secara  kompetitif.  Bahkan,  negara  yang  paling otoriter  sekalipun  akan  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  demokrasi,  (dalam  Samsudin, Yamin, Wahyu, dkk. 2020).

## a. Penguatan
Udin  S.  Winata  Putra  memberikan  pengertian  penguatan  sebagai  suatu  respon  yang diberikan  kepada  siswa  terhadap  perilaku  atau  perbuatannya    yang  dianggap  baik,    yang dapat  membuat  terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut.   Definisi lain diberikan oleh Nurhasnawati bahwa penguatan ( reinforcement ) adalah respon positif terhadap tingkah  laku siswa  yang dilakukan guru agar siswa terangsang aktif dalam belajar,  (dalam Winata   Putra. 2005).  Definisi senada juga diberikan oleh  Zainal Asril yang  mengatakan  penguatan  adalah  respon  terhadap  tingkah  laku  positif  yang  dapat meningkatkan  kemungkinan  berulangnya  kembali  tingkah  laku  tersebut.  Penguatan  dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan  ini  tidak  harus  selalu  berwujud materi,  bisa  juga  dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan dan sentuhan.
Definisi  senada  juga  diberikan  oleh  Zainal  Asril  yang  mengatakan  penguatan  adalah respon  terhadap  tingkah  laku  positif  yang  dapat  meningkatkan  kemungkinan  berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan. Penghargaan  ini  tidak  harus  selalu  berwujud  materi,  bisa  juga  dalam  bentuk  kata-kata, senyuman, anggukan dan sentuhan, (dalam Asril, 2010).
J.J.  Hasibuan  mengartikan  penguatan  sebagai  tingkah  laku  guru  dalam  merespon  secara positif  suatu  tingkah  laku  tertentu  siswa  yang  memungkinkan  tingkah  laku  tersebut  timbul kembali. Penguatan bertujuan untuk:
a. Meningkatkan perhatian dan keaktifan murid
b. Melancarkan atau memudahkan proses belajar
c. Membangkitkan dan mempertahankan motivasi
d. Mengontrol  atau  merubah  sikap  yang  mengganggu  kearah  tingkah  laku  belajar  yang produktif
e. Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar
f. Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi
Dari  beberapa  definisi  penguatan  ( reinforcement )  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa penguatan  ( reinforcement )  adalah  segala  bentuk  respon  positif  guru  terhadap  tingkah  laku siswa. Penguatan merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa  yang  dapat  meningkatkan  kemungkinan  berulangnya  kembali  tingkah  laku  tersebut. Melalui pemberian penguatan maka siswa akan terdorong untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru atau siswa akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak  bermanfaat.  Penguatan  dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  penghargaan, penghargaan  ini  tidak  harus  selalu  berwujud  materi,  bisa  juga  dalam  bentuk  kata-kata, senyuman, anggukan dan sentuhan. Melalui penguatan siswa akan merasa berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran.
g. Civil Society
Masyarakat madani (Civil Society) adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam- macam  dan  bervariasi. Civil  society dalam  bahasa  Indonesia  mengandung  banyak  istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo).
Sedangkan dalam bahasa asing, civil society disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti Koinonia  Politike (Aristoteles), Societas  Civilis (Cicero), Comonitas  Politica dan Societe  Civile (Tocquivile), Civitas Etat (Adam Ferguson). Konsep civil society ini merupakan wacana yang telah  mengalami  proses  yang  panjang.  Konsep  masyarakat  madani  atau civil  society ini merupakan  bangunan  yang  lahir  dari  sejarah  pergulatan  bangsa  Eropa  Barat,  yakni  muncul bersamaan  dengan  proses  modernisasi,  terutama  pada  saat  adanya  transformasi  dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.
Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris Civil Society yang mengambil dari bahasa Latin civilas societas . Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (civil society), yang kemudian diterjemahkan sebagai  Masyarakat  Madani.  Masyarakat  sipil,  memiliki  dua  bidang  yang  berlainan  yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk  kepentingan  masyarakat.  Masyarakat  madani  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah wilayah  kehidupan  sosial  yang  terorganisasi,  yang  bercirikan  kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.
h. Pemilu
Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki  kursi  pemerintahan.  Pemilihan  umum  ini  diadakan  untuk  mewujudkan  negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut  Ali  Moertopo  pengertian  pemilu  “Pada  hakekatnya,  pemilu  adalah  sarana  yang tersedia  bagi  rakyat  untuk  menjalankn  kedaulatannya  sesuai  dengan  asas  yang  bermaktub dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Pemilu  itu  sendiri  pada  dasarnya  adalah  suatu  Lembaga Demokrasi  yang  memilih  anggota-anggota  perwakilan  rakyat  dalam  MPR,  DPR,  DPRD,  yang pada  gilirannya  bertugas  untuk  bersama-sama  dengan  pemerintah,  menetapkan  politik  dan jalannya  pemerintahan  negara”.  Walaupun  setiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak untuk memilih,  namun  Undang-Undang Pemilu  mengadakan  pembatasan  umur untuk  dapat ikut  serta  di  dalam  pemilihan  umum.  Batas  waktu  untuk  menetapkan  batas  umum  ialah waktu  pendaftaran  pemilih  untuk  pemilihan  umum,  yaitu  sudah  genap  berumur  17  tahun atau sudah kawin.
Adapun  ketetapan  batas  umur  17  tahun  yaitu  berdasarkan  perkembangan    kehidupan politik   di   Indonesia,   bahwa   warga   Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17  tahun,  ternyata  sudah  mempunyai  pertanggung  jawaban  politik  terhadap  negara  dan masyarakat,  sehingga  sewajarnya  diberikan  hak  untuk  memilih  wakil-wakilnya  dalam pemilihan  anggota  badan-badan  perwakilan  rakyat.  Dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum asas-asas  yang  digunakan diantaranya sebagai berikut :
1. Langsung
Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
2. Umum
Umum,  berarti  pemilihan  umum  berlaku  untuk  seluruh  warga negara yang memenuhi persyaratan,  tanpa  membeda-bedakan  agama,  suku,  ras,  jenis  kelamin,  golongan,  pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.
3. Bebas
Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai  pemilih   pada pemilihan  umum,  bebas  menentukan  siapa  saja  yang  akan  dicoblos  untuk  membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
4. Rahasia
Rahasia,  berarti  dalam  menentukan  pilihannya,  pemilih  dijamin  kerahasiaan  pilihannya. Pemilih  memberikan  suaranya  pada  surat suara  dengan  tidak  dapat  diketahui  oleh  orang lain  kepada  siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil
Adil,  berarti  dalam  pelaksanaan  pemilu,  setiap  pemilih  dan  peserta  pemilihan  umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## B. Metode
Ada  beberapa  definisi  mengenai  penelitian  kepustakaan  ini.  Mirzaqon.  T  dan  Purwoko (2017) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu :
a. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis: 1999).
b. Penelitian  kepustakaan  adalah  studi  yang  mempelajari  berbagai  buku  referensi  serta hasiL penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  yang  berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).
c. Penelitian  kepustakaan  adalah teknik pengumpulan  data  dengan melakukan  penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir: 1988).
d. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti,  Sugiyono:  2012,  (dalam  Milya  Sari  &  Asmendri  2020).  Adapun      yang      menjadi fokus   penelitian adalah penguatan civil society menuju pemilu 2024.

## C. Hasil dan Pembahasan
Penguatan civil society menuju pemilu 2024
Dalam  perkembangannya  praktek  demokrasi  di  era  modern  sudah  tidak  memungkinkan lagi  dijalankan  secara  langsung,  dalam  arti  seluruh  rakyat  berkumpul  untuk  membuat keputusan  dan  seluruh  rakyat  bersama-sama  menjalankan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu, muncul  demokrasi  perwakilan,  di  mana  rakyat  memilih  wakil-wakilnya  untuk  membuat keputusan  negara  dan  memilih  pejabat  yang  akan  menjalankan  keputusan  tersebut,  baik  di tingkat  pusat  maupun  di  daerah.  Keputusan  yang  diambil  dan  pelaksanaannya  harus  sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak kehilangan kedaulatannya,  walaupun  telah  memilih  wakil-wakilnya.  Rakyat  menilai  kinerja  para wakilnya, dan jika dipandang gagal atau tidak sesuai, wakil itu tidak akan dipilih lagi.
Melihat hubungan masyarakat dengan negara, civil society dianggap memiliki  tiga  fungsi  di antaranya;  pertama, civil  society mempunyai aktivitas memajukan kegiatan  yang ditujukan melengkapi peran negara sebagai  pelayan publik. Kedua, civil society melakukan serangkaian aktivitas  yang  belum  atau  tidak  dilakukan  negara  untuk  merepresentasikan  kepentingan masyarakat  luas.  Ketiga, civil  society sebagai  kekuatan  tandingan  negara  ( counter  balancing the  state  atau  counter  velling  forces ).  Andra  L  Corrothers  dan  Estie  W  Suryatna mengidentifikasi  peran  yang dapat dimainkan oleh organisasi non-pemerintah dalam sebuah negara,  diantaranya;  Pertama,  katalisasi  perubahan  sistem,  (dalam  Mochamad  Parmudi, (2015).  Hal  ini  dilakukan  dengan  mengangkat  sejumlah  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat,  melakukan  advokasi  dengan  tujuan  untuk  merubah  kebijaksanaan  negara, mengembangkan  kemauan  politik  rakyat  dan  mengadakan  eksperimen  yang  mendorong inisiatif masyarakat. Kedua, memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan  bila  perlu  melakukan  protes.  Hal  ini  dilakukan  karena  adanya  penyalahgunaan kekuasaan  dan  pelanggaran  hukum.  Ketiga,  memfasilitasi  rekonsiliasi warga negara dengan lembaga  peradilan.  Hal  ini  dilakukan  karena  tidak  jarang  masyarakat  menjadi  korban kekerasan  akan  tetapi  mereka  tidak  berdaya  untuk    mengadvokasi    dirinya    ke    lembaga
peradilan.    Kalangan    organisasi    non-pemerintah  inilah  yang  aktif  untuk  melakukan pembelaan  dan  pendampingan  bag  korban  ketidakadilan.  Keempat, implementasi  program pelayanan.  Organisasi  non-  pemerintah  menempatkan  diri  sebagai  sebuah  lembaga  yang mewujudkan  program-program  yang  berkaitan  dengan  masyarakat,  (dalam  Mochamad Parmudi, 2015).
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan  rakyat  dalam  setiap  penyelenggaraan  yang  dilakukan  negara  adalah  sebuah keniscayaan  (keharusan  yang  tidak  bisa  tidak).  Rakyat  menjadi  faktor  yang  sangat  penting dalam  tatanan  demokrasi,  karena  demokrasi  mendasarkan  pada  logika  persamaan  dan gagasan  bahwa  pemerintah  memerlukan  persetujuan  dari  yang  diperintah.  Untuk  itu, penyelenggaraan  pemilu  sebagai  sarana  dalam  melaksanakan  demokrasi,  tentu  saja  tidak boleh  dilepaskan  dari  adanya  keterlibatan  masyarakat  ( teori  bahwa  negara  ada  sebagai manivestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat ). Peningkatan partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  dalam  proses memilih  anggota  legislatif  dan  eksekutif.  Karena  bagaimanapun  masyarakat  memiliki  andil yang  cukup  besar  dalam  proses  pemilihan  umum  dimana  masyarakat  sebagai  pemilih  yang menentukan  dalam  pemenangan  dalam  proses  pemilihan  umum  tersebut,  adalah  menjadi tanggungjawab  pemerintah  dengan  melibatkan stakeholder berupaya  untuk  meningkatkan peran  masyarakat  dalam  pemilu  sebagai  proses  demokratisasi  yang  sudah  berjalan  di Indonesia.  Bahwa  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  tidak  semata-mata tanggung  jawab  penyelenggara  KPU,  tetapi  peran  partai  politik  cukup  besar,  disamping stakeholder yang lain. Meminjan tulisan muh. Isnaini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat sebagai barometer untuk mengukur keberhasilan pemilu, semakin tinggi  tingkat  partisipasi  masyarakat  semakin legitimate sebuah  pemilu,  secara  kuantitatif, diukur  melalui  persentasi  jumlah  pemilih  yang  datang  ke  TPS  menggunakan  hak  pilihnya. Sedangkan  secara  kualitatif  dapat  dilihat  dari  rasionalitas  pilihan  dan  peran  aktif  pemilih dalam  setiap  tahapan  pemilu.  Kemudian  dikatakannya,   partisipasi  aktif  masyarakat  dalam pemilu  dapat  diwujudkan  dengan  cara  memantau  penghitungan  suara  di  TPS,  menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara diluar TPS, menyampaikan laporan atas dugaan adanyanya pelanggaran,  penyimpangan  atau  kesalahan  dalam  pelaksanaan  penghitungan  suara  kepada KPPS.  Kemudian  mengajukan  keberatan  terhadap  jalannya  penghitungan  suara  oleh  KPPS melalui  saksi peserta pemilu  atau pengawasan pemilu  yang  hadir  apabila  terdapat hal  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  berpartisipasi  dalam  sosialisasi pemilu,  pendidikan  politik  bagi  pemilih,  survey  atau  jajak  pendapat  tentang  pemilu  dan penghitungan cepat hasil pemilu.
Civil  society adalah  orang  perorang  dan  tidak  hanya  terbatas  pada  kelompok  atau organisasi yang terlibat dalam pemilu. Menurut Arief, setiap orang tidak bisa melepaskan diri dari civil society. Setiap kepala juga tidak bisa melepaskan diri dari peristiwa politik, sehingga keterlibatan  setiap  orang  dalam  kegiatan  politik  negara  memiliki  posisi  penting  dalam terwujudnya  negara  yang demokratis.  Setidaknya  ada  tiga  peran  yang  dapat  dijalankan civil society dalam negara demokrasi. Pertama, civil society dapat melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Artinya, masyarakat membantu negara menyelenggarakan proses politik yang demokratis.  Misalnya  dengan  membantu  penyebaran  informasi  terkait  pemilu.  Terlebih dengan adanya teknologi digital, peran ini tentu akan semakin mudah dijalankan. Peran yang kedua  adalah  substitusi. Civil  society bisa  saja  mengambil  tindakan-tindakan  yang  belum mampu  dilakukan  oleh  negara.  Contohnya  adalah  dengan  membangun  komunitas  atau organisasi  sebagai  wadah  edukasi  pemilu.  Ketiga  adalah  fungsi  penyeimbang, civil society dapat  melakukan  advokasi,  pendampingan dan  bahkan praktik-praktik  oposisi  untuk menyeimbangkan kekuatan hegemonik negara. Singkatnya, civil society bisa mencegah negara terlalu besar kontrolnya terhadap proses demokrasi sehingga malah membuat ketidakadilan terjadi.
Bahwa setiap KPU ingin membuat kebijakan, selalu melibatkan civil society. Ini juga sebagai dorongan  agar civil  society mau  terlibat  dalam  kegiatan  demokrasi.  Ketika  beberapa  usulan KPU  terkait  pemilu  menjadi  perdebatan  di  antara  aktor  politik, civil  society dapat  terlibat untuk  memberi  kritik,  masukan,  dan  dukungan.  Misalnya,  terkait  aturan  yang  tidak memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah. Hal
ini  didasarkan  pada  UU  Pemilu  dimana  disebutkan  bahwa  orang  yang  tidak  diperbolehkan mendaftar sebagai  calon  kepala  daerah  hanyalah  mantan  narapidana  kejahatan seksual  dan bandar  narkoba  saja.  Tapi  korupsi  ini  kan  sama  jahatnya  dengan  kejahatan  seksual  dan narkoba.  Dampaknya  juga  sangat  besar  terhadap  Negara.  Dalam  situasi  semacam  inilah, menurut KPU butuh dukungan dari civil society untuk terus melangkah. “Kalau KPU berjalan sendirian,  bisa  gampang  dipatahkan.  Kekuatan civil  society juga  bisa  diandalkan  untuk mencegah  intervensi  yang  berlebihan  dari  negara,”  Lebih  jauh,  aktivitas  organisasi masyarakat  sipil  dapat  menjadi  salah  satu  sumber  alternatif  calon  peserta  pemilu.  Bahkan partai politik pun kini kerap mengusung calon di luar kader partai. Apalagi dalam pemilihan kepala  daerah  dibuka  kesempatan  untuk  calon  independen.  Aturan  tersebut  dibuat  untuk memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  yang  tidak  ikut  partai  politik  tapi  mau berpartisipasi dalam pemilu.
Namun, banyaknya kepentingan masyarakat politik melalui partai yang dibentuknya untuk bisa  ikut  pemilu,  mendorong  pemerintah  mengaturnya  dengan  menerapkan  syarat-syarat tertentu. Untuk kasus pemilu serentak tahun 2019 tersebut, pemerintah menerapkan syarat- syarat yang wajib dipenuhi oleh partai politik, di antaranya memiliki kepengurusan diseluruh provinsi,  memiliki  kepengurusan  di  75%  kabupaten/kota  dari  provinsi  yang  bersangkutan dan memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu,  partai  politik  juga  harus  memiliki  keanggotaan  sekurang-kurangnya  1.000  orang  atau 1/1.000  dari  jumlah  penduduk  di  kabupaten/kota  yang  ada.  Keanggotaan  ini  dibuktikan dengan  kartu  anggota  yang  dikeluarkan  oleh  pengurus  partai  politik  yang  bersangkutan. Memiliki  kantor  yang  permanen  paling  tidak  hingga  tahapan  pemilu  selesai  dilaksanakan. Melalui verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik wajib  menyampaikan  bukti-bukti  persyaratan  itu.  Namun,  keharusan  verifikasi  ini  tidak berlaku bagi partai politik peserta Pemilu 2014 yang lalu, khususnya yang sudah lolos ambang patas parlemen pada pemilu 2014.
Di sinilah awal diskriminasi politik itu berlangsung. Walaupun Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)  yang  memberi  pengecualian  kepada  partai  politik  ini  sudah  dibatalkan  oleh  MK,  akan tetapi  adanya political  will seperti  ini  berbahaya  bagi  masa  depan  demokrasi  elektoral. Keputusan  MK  ini  diambil  setelah  sebagian  masyarakat  sipil  di  Indonesia  menggugat  UU Pemilu No.7 tahun 2017 yang dianggap tidak memberi keadilan dalam hal pendaftaran partai politik. Seperti diketahui, dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dinilai diskriminatif sehingga keberadaan pasal ini digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya, MK menerima permohonan gugatan ini dan memerintahkan KPU untuk memverfikasi semua partai  politik  untuk  menjadi  peserta  pemilu.  Jelas  ketentuan  dalam  UU  ini  bertentangan dengan prinsip persamaan dalam prinsip tata kelola Pemilu. Padahal aspek hukum ( electoral law )  ini  penting  dan  mengikat  semua  pemangku  kepentingan  dalam  pelaksanaan  pemilu. Bahkan Moris (2012) menegaskan aturan hukum pemilu ini menjadi kerangka hukum dalam menyelesaikan konflik pemilu yang berdampak pada hasil pemilu, (dalam Asrinaldi, 2019). Satu  hal  yang  perlu  dipahami,  fenomena  kemunculan  pasal  ini  menyiratkan  adanya pengaruh  kuat  kelompok  oligark  partai  politik  yang  dominan  dalam  merumuskan  hukum pemilu  tanpa  memberi  ruang  diskusi  kepada  publik.  Alih-alih  menciptakan  demokrasi  yang lebih baik, oligark ini terperangkap dengan praktik pseudo democracy yang justru menafikan demokrasi  elektoral  yang  harusnya  mereka  ciptakan,  (cf.  Haynes,  dalam  Asrinaldi    2019). Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemilu yang berintegritas  tersebut  serta  mengacu  pada  prinsip  tata  kelola  pemilu  yang  baik  yang dikembangkan di banyak negara-negara demokrasi. Pemilu berintegritas tidak hanya sekedar melaksanakan  prinsip  pemilu  yang  langsung,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  saja.  Dalam kaitannya dengan pemilu yang berintegritas harus juga mengacu pada penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Setiap tahapan tersebut, harus merujuk prinsip tata kelola pemilu yang baik. Dalam konsepnya, seperti yang dijelaskan Mozaffar & Schedler (dalam Asrinaldi, 2019), tata kelola  pemilu  yang  baik  ini  sudah  dimulai  dari  pembuatan  aturan,  pelaksanaan  dan  proses ajudikasi  aturan  tersebut.  Menurut  mereka “Rulemaking  involves  designing  the  basic  rules  of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game;  rule  adjudication  involves  resolving  disputes  arising  within  the  gamei .  Pemilu berintegritas  harus  menegakkan  prinsip  kesetaraan  politik  dan  hak  pilih  universal,  warga negara  di  banyak  negara  demokrasi  masih  menghadapi  rintangan  atas  partisipasi  universal dan  kesamaan  politik.  Di  seluruh  dunia,  perempuan  sangat  tidak  diwakili  dalam  jabatan
politik dan kepemimpinan partai politik dan mereka dicoba dihalangi dari partisipasi politik. Di  beberapa  negara,  minoritas  menghadapi  hambatan  untuk  memilih  dan  dirampas  hak berpolitiknya.  Menyelenggarakan  pemilu  berintegritas  mengharuskan  penghapusan hambatan tersebut. Kepuasan terhadap sistem demokrasi ini juga berpengaruh pada tingkat kehadiran  pemilih  pada  pemilu  berikutnya.  Karenanya  menghasilkan  pemilu  yang berintegritas  dan  pemilu  yang  menerapkan  prinsip  tata  kelola  pemilu  yang  baik  menjadi keniscayaan dalam demokrasi elektoral Elklit & Reynolds, (dalam Asrinaldi, 2019). Proses in sangat  bergantung  pada  penyelenggara  pemilu  yang  independen  dan  mandiri,  yaitu  Komisi Pemilihan Umum KPU.
Di banyak negara demokrasi, KPU menjadi lembaga yang paling disorot untuk memainkan peranan  yang  lebih  agar  dapat  dihasilkan  Pemilu  yang  berintegritas,  Hartlyn,  McCoy  & Mustillo,  2008;  Ham  &  Lindberg,  (dalam  Asrinaldi    (2019).  Dalam  konteks  inilah,  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Republik  Indonesia  juga  berusaha  melakukan  perbaikan  terhadap tata  kelola  ini  dengan  memberi  masukan kepada  pemerintah  dan partai  politik  agar  Pemilu yang  berintegritas  bisa  diwujudkan.  Pemilu  berintegritas  harus  menegakkan  prinsip kesetaraan politik dan hak pilih universal, warga negara di banyak negara demokrasi masih menghadapi  rintangan  atas  partisipasi  universal  dan  kesamaan  politik.  Di  seluruh  dunia, perempuan sangat tidak diwakili dalam jabatan politik dan kepemimpinan partai politik, dan mereka dicoba  dihalangi  dari partisipasi  politik.  Di  beberapa  negara,  minoritas  menghadapi hambatan  untuk  memilih  dan  dirampas  hak  berpolitiknya.  Menyelenggarakan  pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian kepustakaan  maka dapat disimpulkan bahwa kajian penguatan civil society menuju pemilu 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  (Pemilu),  menunjukan  semakin  kuatnya  tatanan demokrasi  dalam  sebuah  negara.  Dalam  berdemokrasi,  keterlibatan  rakyat  dalam  setiap penyelenggaraan  yang  dilakukan  negara  adalah  sebuah  keniscayaan  (keharusan  yang  tidak bisa  tidak).  Rakyat  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam  tatanan  demokrasi,  karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan  dari  yang  diperintah.  Untuk  itu,  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  sarana  dalam melaksanakan  demokrasi,  tentu  saja  tidak  boleh  dilepaskan  dari  adanya  keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manivestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma  dalam  aspirasi  rakyat).  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun  masyarakat  memiliki  andil  yang  cukup  besar dalam  proses pemilihan  umum dimana  masyarakat  sebagai  pemilih  yang  menentukan  dalam  pemenangan  dalam  proses pemilihan umum 2024.
Hal  ini  dilakukan  dengan  mengangkat  sejumlah  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat,  melakukan  advokasi  dengan  tujuan  untuk  merubah  kebijaksanaan  negara, mengembangkan  kemauan  politik  rakyat  dan  mengadakan  eksperimen  yang  mendorong inisiatif  masyarakat.  Memonitor  pelaksanaan  sistem  dan  cara  penyelenggaraan  negara, bahkan  bila  perlu  melakukan  protes.  Hal  ini  dilakukan  karena  adanya  penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang  masyarakat  menjadi  korban  kekerasan  akan tetapi  mereka  tidak  berdaya untuk  mengadvokasi  dirinya  ke  lembaga  peradilan.  Kalangan organisasi  non-pemerintah inilah yang aktif untuk melakukan pembelaan dan pendampingan bagi  korban  ketidakadilan.  Implementasi  program  pelayanan,  organisasi  non-pemerintah menempatkan  diri  sebagai  sebuah  lembaga  yang  mewujudkan  program-program  yang berkaitan dengan masyarakat.

## E. REFERENSI
Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (2), 131-142.
Asril, Z. (2010). Micro teaching. Jakarta: Rajawali Pers .
Harianti, R., Effendi, N., & Asrinaldi, A. (2019). Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 6 (2), 374-387. Parmudi, M. (2017). Kebangkitan civil society di Indonesia. At-Taqaddum , 7 (2), 295-310. Sari,  M.,  &  Asmendri,  A.  (2020).  Penelitian  kepustakaan  (library  research)  dalam  penelitian pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41-53.
Samsudin, Yamin, Wahyu, dkk. (2020) Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi,  Diterbitkan Oleh: Komisi Pemilihan Umum
Suwarni,  N.  (2019).  Penerapan  Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Teams  Games Tournaments (Tgt) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ppkn Siswa Kelas 1 Sd Negeri 004 Teratak Buluh. Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran) , 3 (1), 175-181.
Winataputra,  U.  S.,  Delfi,  R.,  Pannen,  P.,  &  Mustafa,  D.  (2014).  Hakikat  Belajar  dan Pembelajaran. Hakikat Belajar dan Pembelajaran , 4 (1), 1-46.