Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Oleh Bidang Komunikasi Dan Informatika Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis
Dede Hermawan

## ABSTRAK
Hal yang melatarbelakangi penelitian berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu: 1) Masih adanya tahapan proses sosialisasi kepada  wajib  retribusi sehingga membutuhkan waktu  relatif lama dalam  kalibrasi  data.  2)  Adanya  proses  wajib  RPM  (Retribusi  Pengendalian  Menara)  untuk mengajukan surat permohonan keringanan kepada Pemkab Ciamis yang memerlukan waktu lama.
Berdasarkan  hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan  sebagai berikut : 1.  Pelaksanaan Penarikan  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  oleh  Bidang  Kominfo  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah    di  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Ciamis  sudah  berjalan  dengan  baik,  meskipun  memerlukan  beberapa  perbaikan  dalam beberapa  hal. 2. Hambatan yang ditemui dalam pemungutan retribusi menara telekomunikasi terdiri dari  :    Kurang  tepatnya  waktu  pemungutan  retribusi  yang  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  terlihat  dari  penyusunan  kalibrasi  data  dengan  memakan  waktu  yang  lama sehingga  pembayaran  retribusi  sedikit  terhambat.    Masih  adanya  alur  persyaratan  dan  tidak sederhananya  alur  pemungutan.  Begitu  banyaknya  prosedur  pemungutan  yang  membuat  proses pembayaran  retribusi  sedikit  terhambat  dan  tidak  tepat  waktu.  Masih  adanya  petugas  yang  kurang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan wajib retribusi. 3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan  sebagai  berikut:  Meningkatkan  ketepatan  waktu  pemungutan  retribusi  yang sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  bisa  diupayakan  melalui  proses  kalibrasi  data yang  dipercepat  dengan  sistem  yang  lebih  canggih.    Penyederhanaan  alur  dan  tahapan  prosedur pemungutan.  Masih  adanya  alur  persyaratan  dan  tidak  sederhananya  alur  pemungutan.  Begitu banyaknya  prosedur  pemungutan  yang  membuat  proses  pembayaran  retribusi  sedikit  terhambat  dan tidak  tepat  waktu.    Peningkatan  daya  tanggap  petugas  terhadap  wajib  retribusi  dalam  proses pelayanan.

## Kata kunci :  Retribusi, Pengendalian

## A. PENDAHULUAN
Bidang Kominfo Dishubkominfo Ciamis merupakan bidang yang menangani pengendalian menara  telekomunikasi.  Adapun  salah  satu komponen  Pendapatan Asli  Daerah yang mempunyai  konstribusi  dan  potensi  besar  di Kabupaten Ciamis adalah Retribusi pengendalian menara  komunikasi.    Retribusi  yang  dipungut oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh Dishubkominfo  bersifat  bukan  pajak  dan merupakan  kewenangan  daerah.  Dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi dapat menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah yang potensial yang dapat membantu pembangunan di Kabupaten Ciamis. Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah  khususnya  oleh  Dishubkominfo  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi  dapat  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  potensial  yang  dapat membantu  pembangunan  di  Kabupaten  Ciamis. Beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  penarikan retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi sebagai berikut:
1. Masih  adanya  tahapan  proses  sosialisasi kepada wajib retribusi sehingga membutuhkan waktu relatif dalam diantaranya : a. Kalibrasi  data.  Banyaknya  menara  yang berpindah kepemilikan yang tidak pernah  dilaporkan  kepada  Pemerintah Kabupate Ciamis
b. Sosialisasi Perda dan Perbub yang terkait Retribusi  Pengendalian  Menara  dengan cara  mengundang  para  provider  menara telekomunikasi yang berada di Kabupaten Ciamis untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati yang terkait  retribusi  menara  telekomunikasi. Serta  melibatkan  para  tim  pengawasan menara telekomunikasi  yang didalamnya terdapat SKPD tehnis yang masuk dalam tim pengawasan.
c. Penyampaian  SKRD  (Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah)  hasil  sosialisasi  dan kesepakatan dilaksanakan menjelang akhir  tahun,  memerlukan  jarak  waktu  1 bulan setengah. Sehingga  wajib  retribusi
terkendala pembayarannya meningat retribusi  belum  teranggarkan  menjelang tutup buku.
2. Adanya  proses  wajib  RPM  (Retribusi
Pengendalian  Menara)  untuk  mengajukan surat permohonan keringanan kepada Pemkab  Ciamis  yang  memerlukan  waktu lama,  karena  permohonan  keringanan  yang pertama  tidak  dikabulkan  dan  mereka kembali mengajukan keringanan yang kedua. Mengingat  pada  saat  itu  sudah  mendekati jatuh  tempo  waktu  pembayaran  retribusi maka  Pemkab  Ciamis  kembali  mengabulkan permohonan  tersebut,  akan  tetapi  proses pembayaran dilakukan pada tahun berkutnya, karena perusahaan sudah tutup buku. penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang dipungut oleh
Dishubkominfo  tahun  2014  dan  2015  tidak stabil.  Pada  tahun  2014  target  penerimaan tercapai  77,06%,  kemudian  menurun  pada  tahun 2015  menjadi  35,18%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  terdapat  kendala  dalam  pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan menunjukkan  belum  terpenuhinya  fungsi  dari Bidang Kominfo dalam mengoptimalkan penerimaan  Daerah  dari  Retribusi,  salah  satunya penerimaan dari retribusi
menara telekomunikasi.
Munculnya  masalah  di  atas  diduga  karena pelakanaan  penarikan  retribusi  pengendalian menara  telekomunkasi  tidak  optimal.  Hal  ini menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut  dengan menetapkan  judul,  “Pelaksanaan  Penarikan Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi Oleh  Bidang  Kominfo  Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah    di  Dinas  Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis”.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di atas,  selanjutnya  penulis  merumuskan  masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  penarikan  retribusi pengendalian  menara  telekomunikasi  oleh bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan  Komunikasi  Dan  Informatika Kabupaten Ciamis? 2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam    pelaksanaan  penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh  bidang  Kominfo  dalam  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas
Perhubungan  Komunikasi  Dan  Informatika Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan dalam pelaksanaan penarikan retribusi
pengendalian  menara  telekomunikasi  oleh bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas
Perhubungan  Komunikasi  Dan  Informatika Kabupaten Ciamis?

## B. METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  Deskriptif  analisis adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan  objek  penelitian  berdasarkan fakta-fakta  yang  ada sedang berlangsung  dengan cara mengumpulkan,
menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  teori  yang ada.

## 2. Fokus Kajian
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi  Menara
Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo
Dishubkominfo  Kabupaten  Ciamis  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun  sub  variabelnya  adalah  indikator- indikator  yang  termuat  dalam  pendekatan proses  menurut  Suharti  (2009:12).  Yang meliputi dimensi sebagai berikut :
1. Efisiensi  pemungutan  (waktu,biaya),  dengan indikator : a. Waktu pemungutan retribusi pelaksanaan  pemungutan  sesuai  dengan jadwal yang telah
ditetapkan sebelumnya.
b. Pengenaan  biaya  pemungutan  harus ditetapkan  secara  wajar  dan  sesuai dengan  peraturan  perundang  undangan yang berlaku.
2. Prosedur pemungutan, dengan indikator :
a. Kemudahan tahapan pemungutan retribusi yang diberikan kepada masyarakat b. Adanya alur persyaratan dan kesederhanaan alur pemungutan
3. Koordinasi  antara  pimpinan  dan  bawahan, dengan indikator :
a. Hubungan  yang  terjadi  antara  pimpinan dan pelaksana dalam menjalin kedekatan emosional  dengan  para  pemiliki  menara telekomunikasi
b. Kerjasama  tim  pelaksana  pemungutan terjalin dengan baik
4. Responsivitas pegawai, dengan indikator : a. Daya tanggap pegawai dalam mendengar keluhan  dalam  pelaksanaan  penarikan retribusi
b. Keramahan  dan  kemampuan  petugas dalam penarikan retribusi
5. Sarana dan prasarana, dengan indikator : a. Kondisi  fasilitas  yang  tersedia  dalam menunjang proses pemungutan retribusi
b. Keberadaan  dan  fungsi  pelaksana  dalam
menunjang kemudahan, kelancaran proses pemungutan c. Penyediaan  lahan  bagi  pembangunan menara telekomunikasi sehingga memberikan kenyamanan terhadap subjek retribusi 3. Data dan Sumber Data
a. Data
Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui  jawaban  dari  hasil  wawancara  dengan informan.  Para  informan  diharapkan  dapat memberikan  informasi  yang  mendalam  dan  juga jelas,  sehingga  informasi  itu  akan  membentuk satuan data tentang penelitian ini.

## b. Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah informan  penelitian  sebanyak  1  orang  kepala,  2 orang  bidang  kominfo,  dan  1  provider  menara telekomunikasi.

## 4. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  digunakan  secara univarit (analisis satu variabel) yang diinterprestasikan secara kualitatif yang bersumber  dari  daerah  hasil  observasi  dan wawancara. Hakekatnya dalam penelitian kualitatif,  mengolah  data  adalah  memberi kategori, mensistematisir,
dan
bahkan
memproduksi  makna  oleh  si  “peneliti”  atas  apa yang menjadi pusat perhatiannya. Berdasarkan penjelasan yang telah dikembangkan  oleh  Salim  (2006:22-23),  dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :
a. Data reduction (Reduksi data) Data Reduction (Reduksi  data)  diartikan sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi  data  “kasar”  yang  muncul  dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
b . Data display (penyajian data)
Data  display  (penyajian  data)  peneliti mengembangkan  sebuah  deskripsi  informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan  tindakan.  Display  data  atau penyajian  data  yang  lazim  digunakan  pada langkah ini dalam bentuk teks naratif. c . Conculsion Drawing/verification Conculsion  drawing/verification ,  yaitu peneliti  berusaha  menarik  kesimpulan  dan
melakukan verifikasi dengan mencari makna dari setiap  gejala  yang  diperoleh  di  lapangan, mencatat  keteraturan  dan  konfigurasi  yang mungkin  ada,  alur  kausalitas  dari  fenomena  dan proposisi.

## C. LANDASAN TEORITIS
Soeparmoko (1997;94) mengatakan bahwa  “Retribusi  adalah  suatu  pembayaran  dari rakyat  kepada  pemerintah  dimana  kita  dapat melihat  adanya  hubungan  antar  balas  jasa langsung  diterima  dengan  adanya  pembayaran reribusi tersebut””. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan  Retribusi  menara  telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, maka penulis menggunakan Pendekatan proses (process approach).  Dalam  pendekatan  proses,  efektivitas dilihat  dari  efisiensi  dan  kondisi  kesehatan  dari suatu  lembaga  internal.  Pada  lembaga  yang efektif,  proses  internal  berjalan  dengan  lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan dengan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan
melainkan memusatkan  perhatian  terhadap  kegiatan  yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh  lembaga  yang  menggambarkan  tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
Menurut  Suharti  (2009:12)  adapun indikator-indikator
yang termuat dalam pendekatan proses adalah :
1. Efisiensi pemungutan (waktu,biaya)
2. Prosedur pemungutan
3. Koordinasi antara pimpinan dan bawahan
4. Responsivitas pegawai
5. Sarana dan prasarana. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian a. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  di Dinas  Perhubungan  Komunikasi  Dan
Informatika Kabupaten Ciamis.
Pelaksanaan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  di  Dinas  Perhubungan Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis dalam  hal  ini  mengadakan  wawancara  secara langsung terhadap Kepala Dinas, bidang kominfo, dan provider menara telekomunikasi. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah    di  Dinas  Perhubungan Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis dilaksanakan dengan baik,
meskipun memerlukan beberapa perbaikan dalam beberapa hal seperti ketepatan waktu pemungutan retribusi serta penyederhanaan alur retribusi.
b. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam  Pelaksanaan  Penarikan  Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh  Bidang Komunikasi dan  Informatika dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis. Hambatan yang ditemui dalam pemungutan  retribusi  menara  telekomunikasi yang dilakukan oleh  Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi hasil penerimaan retribusi menara. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya  terdiri  dari  :    Kurang  tepatnya waktu  pemungutan  retribusi  yang  sesuai  dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan  kalibrasi  data  dengan  memakan waktu  yang  lama  sehingga  pembayaran  retribusi sedikit terhambat. Masih adanya alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan  yang  membuat  proses  pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Masih  adanya  petugas  yang  kurang  memiliki daya  tanggap  yang  baik  terhadap  keluhan  wajib retribusi. Hal ini  mempengaruhi penerimaan  dari retribusi  itu  sendiri.  Keberadaan  dan  fungsi pelaksana  dalam  menunjang  kemudahan  dan kelancaran  proses  pemungutan  retribusi  kurang optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  kurangnya  petugas pemungut retribusi.
c. Upaya-upaya  yang  Dilakukan  dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh  Bidang Komunikasi dan  Informatika dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan,  maka  diketahui  adanya  upaya-upaya dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  yang dilakukan dalam Pelaksanaan
Penarikan Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh  Bidang  Kominfo  dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah    di  Dinas  Perhubungan
Komunikasi  Dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis sebagai  berikut:  Meningkatkan  ketepatan  waktu pemungutan  retribusi  yang sesuai  dengan jadwal yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  bisa  diupayakan melalui  proses  kalibrasi  data  yang  dipercepat dengan sistem yang lebih canggih. Penyederhanaan  alur  dan  tahapan  prosedur pemungutan.  Hal  ini  bisa  diupayakan  melalui pemberian  sosialisasi  terhadap  wajib  pajak mengenai tahapan pemungutan, sehingga prosesnya tidak begitu lama.  Masih adanya  alur persyaratan dan tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan  yang  membuat  proses  pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu. Peningkatan  daya  tanggap  petugas  terhadap wajib  retribusi  dalam  proses  pelayanan.  Hal  ini bisa  diupayakan  melalui  pemberian  motivasi oleh pimpinan agar petugas mampu memberikan pelayanan  dengan  ketanggapan  yang  optimal. Menambah  keberadaan  dan  fungsi  pelaksana dalam  menunjang  kemudahan  dan  kelancaran proses  pemungutan  retribusi  agar  menjadi optimal.
2. Pembahasan a. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah di  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  Dan Informatika Kabupaten Ciamis.
1. Efisiensi Pemungutan
Efisiensi  pemungutan  yang  terdiri  dari waktu pemungutan retribusi pelaksanaan pemungutan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapka  sebelumnya  dan  pengenaan  biaya pemungutan  harus  ditetapkan  secara  wajar  dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan  dengan  baik.    Hal  ini  terlihat  dari masih  adanya  wajib  pajak  yang  tidak  dapat membayar  retribusi  pada  waktu  yang  telah ditentukan  dengan  alasan  keterlambatan  dalam pemerolehan  SKRD  dari  pihak  dinas  terkait. Pengenaan  biaya  pemungutan  telah  sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku meskipun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini terlihat  dari  masih  ada  beberapa  provider  yang meminta keringan pembayaran diluar NJOP yang telah ditentukan.
2. Prosedur Pemungutan
Prosedur  pemungutan  yang  terdiri  dari kemudahan  tahapan  dan  alur  persyaratan pemungutan  retribusi  berjalan  cukup  baik.  Hal ini  terlihat  dari  tahapan  yang  ada  sudah  sesuai menurut petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi,  meskipun  kerap  kali  mengalami hambatan  dalam  proses  kalibrasi  data  yang cukup lama. Alur persyaratan dan kesederhanaan alur  pemungutan  dilaksanakan  dengan  baik, meskipun  terdapat  beberapa  kendala  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  terlihat  dari  lamanya proses  kalibrasi  data  sehingga  menghambat dalam  penyusunan  SKRD,  yang  membuat  wajib pajak terlambat dalam membayar retribusi. 3. Koordinasi antara Pimpinan dan Bawahan Koordinsasi antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik meskipun memerlukan beberapa hal perbaikan dan
peningkatan.  Hal  ini  terlihat  dari  loyalitas pimpinan dengan petugas pelaksana yang terjalin dengan  begitu  dekat  dan  terlihat  kedekatan emosional  yang  tinggi,  namun  kedekatan emosional dengan pemilik menara telekomunikasi seringkali kurang terjalin  dengan baik.
4. Responsivitas pegawai
Responsivitas  pegawai  yang  terdiri  dari daya  tanggap  dan  keramahan  petugas  dalam pemungutan  retribusi  berjalan  dengan  baik, meskipun  ada  beberapa  yang  perlu  ditingkatkan. Hal ini terlihat dari adanya petugas yang tanggap terhadap  keluhan  dan  kebutuhan  dari  pemilik menara telekomunikasi.
Keramahan dan kemampuan  petugas  dalam  penarikan  retribusi dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari kemampuan petugas untuk ramah tamah terhadap  pemilik  menara  serta  memberikan senyum dalam setiap pelayanan retribusi.
5. Sarana dan prasarana
Menyangkut  Kondisi  fasilitas  yang tersedia  dalam  menunjang  proses  pemungutan retribusi.  Hal  ini  mencakup  keberadaan  dan fungsinya dalam menunjang kemudahan, kelancaran  proses  pelayanan  dan  memberikan kenyamanan  pengguna  layanan.  Hal  ini  terlihat dari  kurangnya  fasilitas  kendaraan  roda  empat yang  memerlukan  penambahan  dan  perbaikan, agar  dapat  menunjang  pelaksanaan  pemungutan retribusi  menara  telekomunikasi.    Keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan,  kelancaran  proses  pemungutan dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini  terliat dari masih kurangnya petugas pelaksana pemungut  sehingga  fungsi  dan  keberadaan pelaksana dirasakan kurang
maksimal.
Penyediaan  lahan  bagi  pembangunan  menara telekomunikasi sehingga memberikan kenyamanan terhadap subjek retribusi
dilaksanakan  sesuai  dengan  perundangan  yang berlaku.    Hal  ini  terlihat  dari  pihak  dinas
menyediakan  lahan  layak  dan  nyaman  untuk didirikan  menara  telekomunikasi,  kalaupun  ada respon  negatif  dari  masyarakat  terkait  kedekatan menara  dengan  pemukiman  warga,  selalu  ada solusi  agar  semuanya  dapat  berjalan  dengan lancar.
b. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam  Pelaksanaan  Penarikan  Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah di  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  Dan
Informatika Kabupaten Ciamis.
Secara  administrasi  dalam  Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  oleh  Bidang  Kominfo  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  di Dinas Perhubungan  Komunikasi  Dan  Informatika Kabupaten Ciamis masih terdapat kendala/hambatan  yang  terjadi,  sehingga  dapat mempengaruhi  adanya  hasil  penerimaan  pajak reklame.
Beberapa  hambatan  yang  ditemui  dalam pemungutan  retribusi  menara  telekomunikasi yang dilakukan oleh  Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi hasil penerimaan retribusi menara. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya terdiri dari : 1. Kurang tepatnya waktu pemungutan retribusi  yang  sesuai  dengan  jadwal  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  terlihat  dari penyusunan kalibrasi data dengan memakan waktu  yang  lama  sehingga  pembayaran retribusi sedikit terhambat.
2. Masih  adanya  alur  persyaratan  dan  tidak sederhananya  alur  pemungutan.  Begitu banyaknya  prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu.
3. Masih adanya petugas yang kurang memiliki daya  tanggap  yang  baik  terhadap  keluhan wajib  retribusi.  Hal  ini  mempengaruhi penerimaan dari retribusi itu sendiri.
4. Keberadaan  dan  fungsi  pelaksana  dalam menunjang  kemudahan  dan kelancaran proses  pemungutan  retribusi  kurang  optimal. Hal  ini  terlihat  dari  kurangnya  petugas pemungut retribusi.
Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi  menara  telekomunikasi  sesuai  dengan pendapat Mangkunegara (2002:43) yang mengemukakan bahwa: Kemampuan  pegawai  perlu  diadakan  diklat- diklat  yang  berhubungan  langsung  dengan
keterampilan  pegawai  dalam  menjalankan tugasnya, kemudian meningkatkan pengadaan sarana  dan  prasarana  seperti  perlengkapan komputer  serta  peningkatan  penyuluhan kepada  wajib  retribusi  secara  intensif.  Selain itu diperlukan penciptaan suasana keterbukaan  antara  atasan  dan  bawahannya untuk  mengutarakan  dan  menyampaikan ketidakpuasannya terhadap
mekanisme organisasi  yang  dijalankan  serta  pemberian motivasi  kerja  berupa  penghargaan  kepada pegawai harus lebih ditingkatkan.
Berdasarkan  analisis  penulis  maka  dapat disimpulkan
bahwa, hambatan dalam
pelaksanaan  pemungutan  retribusi  terdiri  dari kurang  tepatnya  waktu  pemungutan  retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, masih  adanya  alur  persyaratan  dan  tidak sederhananya alur pemungutan. Begitu banyaknya  prosedur  pemungutan  yang  membuat proses  pembayaran  retribusi  sedikit  terhambat dan  tidak  tepat  waktu.  Masih  adanya  petugas yang  kurang  memiliki  daya  tanggap  yang  baik terhadap  keluhan  wajib  retribusi.  Keberadaan dan fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan  dan  kelancaran  proses  pemungutan retribusi  kurang  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari kurangnya petugas pemungut retribusi.
c. Upaya-upaya  yang  Dilakukan  dalam
Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh Bidang Kominfo dalam
Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah di  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  Dan Informatika Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan,  maka  diketahui  adanya  upaya-upaya dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh  Bidang  Kominfo  dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah    di  Dinas  Perhubungan
Komunikasi  Dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis sebagai berikut.
1. Meningkatkan  ketepatan  waktu  pemungutan retribusi  yang  sesuai  dengan  jadwal  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  bisa  diupayakan melalui proses kalibrasi data yang dipercepat dengan sistem yang lebih canggih.
2. Penyederhanaan  alur  dan  tahapan  prosedur pemunutan.  Hal  ini  bisa  diupayakan  melalui pemberian  sosialisasi  terhadap  wajib  pajak mengenai  tahapan  pemungutan,  sehingga prosesnya tidak begitu lama.
3. Masih  adanya  alur  persyaratan  dan  tidak sederhananya  alur  pemungutan.  Begitu banyaknya  prosedur pemungutan yang membuat proses pembayaran retribusi sedikit terhambat dan tidak tepat waktu.
4. Peningkatan  daya  tanggap  petugas  terhadap wajib  retribusi  dalam  proses  pelayanan.  Hal ini  bisa  diupayakan  melalui  pemberian motivasi oleh pimpinan agar petugas  mampu memberikan  pelayanan  dengan  ketanggapan yang optimal.
5. Menambah  keberadaan  dan  fungsi pelaksana dalam menunjang kemudahan dan kelancaran proses pemungutan retribusi agar menjadi optimal. Upaya  yang  dilakukan  untuk    mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penarikan Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi oleh  Bidang  Kominfo  dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah    di  Dinas  Perhubungan Komunikasi  Dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis sesuai  dengan  pendapat  Suhardi  (2009:129) bahwa:
Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan  sebuah  kebijakan  pemerintahan memerlukan  sebuah  upaya  yang  mampu meminimalisir hambatan yang terjadi sehingga  tujuan  organisasi  tetap  dapat tercapai guna meningkatkan potensi organisasi lebih baik lagi.
Berdasarkan  analisis  penulis,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  upaya  mengatasi  hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi terdiri dari meningkatkan ketepatan  waktu  pemungutan  retribusi  yang sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan. Penyederhanaan  alur  dan  tahapan  prosedur pemunutan.  Peningkatan  daya  tanggap  petugas terhadap  wajib retribusi dalam proses pelayanan. Hal  ini  bisa  diupayakan  melalui  pemberian motivasi  oleh  pimpinan  agar  petugas  mampu memberikan  pelayanan  dengan  ketanggapan yang optimal.
2. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara
mengenai “Pelaksanaan  Penarikan  Retribusi  Pengendalian Menara  Telekomunikasi  oleh  Bidang  Kominfo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut : a. Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang
Kominfo  dalam  Meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah    di  Dinas  Perhubungan Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik, meskipun memerlukan beberapa perbaikan dalam beberapa hal.
b.  Hambatan  yang  ditemui  dalam  pemungutan retribusi  menara  telekomunikasi  terdiri  dari  : Kurang  tepatnya  waktu  pemungutan  retribusi yang  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  terlihat  dari  penyusunan kalibrasi  data  dengan  memakan  waktu  yang lama  sehingga  pembayaran  retribusi  sedikit terhambat.    Masih  adanya  alur  persyaratan dan  tidak  sederhananya  alur  pemungutan. Begitu banyaknya prosedur pemungutan  yang membuat  proses  pembayaran  retribusi  sedikit terhambat  dan  tidak  tepat  waktu.  Masih adanya  petugas  yang  kurang  memiliki  daya tanggap  yang  baik  terhadap  keluhan  wajib retribusi.
c.  Upaya-upaya  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan  sebagai  berikut:  Meningkatkan ketepatan  waktu  pemungutan  retribusi  yang sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan. Hal  ini  bisa  diupayakan  melalui  proses kalibrasi  data  yang  dipercepat  dengan  sistem yang lebih canggih.  Penyederhanaan alur dan tahapan  prosedur  pemungutan.  Masih  adanya alur  persyaratan  dan  tidak  sederhananya  alur pemungutan.  Begitu  banyaknya  prosedur pemungutan yang membuat
proses pembayaran  retribusi  sedikit  terhambat  dan tidak tepat waktu.   Peningkatan  daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan.
2. Saran
Setelah penulis mengamati dan mempelajari maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut : 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menghadapi hambatan-hambatan adalah agar melaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat atau  pelaku  usaha  mengenai  kewajiban membayar retribusi yang lebih jelas.
2. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis perlu meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia  (tata  administrasi)  baik  dari  segi sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana untuk  mendukung  terhadap  pelaksanaan kebijakan tentang retribusi menara.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Prakosa  kesit.  2005. Pajak  dan Retribusi  Daerah .  Yogyakarta.  UII Press
Darise,  Nurlan.  2006. Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta. PT INDEKS

## kelompok GRAMEDIA
Darwin,  Drs.  2010. Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Jakarta. Mitra Wacana Media
Elmi,  Bachrul.  2002. Keuangan  Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Universitas Indonesia
Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen : Dasar pengertian, dan Masalah, revisi cetak 7. Jakarta. Bumi Aksara
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Erlangga
Marsiamo.  2004. Otonomi  Dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta Penerbit Andi Yogyakarta
Nugroho.  2003.  Good  govermance.  Bandung  ; Mandar maju.
Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi . Jakarta Bumi Aksara

## IDENTITAS PENULIS
DEDE  HERMAWAN ,  lahir  di  Ciamis  pada tanggal  25  Mei  1976.  Adalah  mahasiswa Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis. Penulis berdomisili di Lingkungan Lebak Gg. Gotong Royong No. 108
RT/RW  04/12  Kelurahan  Ciamis  Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.