## PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP DANA PERIMBANGAN DI KOTA JAYAPURA

## Anita Latuheru
Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura Email : anita.latuheru@ymail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),Dana  Alokasi Umum  (DAU),Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Dana  Perimbagangan  Di  Kota Jayapura.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Jayapura.  Pengumpulan  data  melalui  kualitatif  dan kuantitatif  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  dari  instansi  terkait  dan  metide  yang  di gunakan  dalam  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan  mengunakan  metode regresi berganda.
Hasil  penelitian  memunjukan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),Dana  Alokasi Umum(DAU),Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  dalam mempengaruhi  Dana  Perimbangan  Kota  Jayapura.    Dimana  Dana  Perimbagan  secara langsung sebesar -0.023. Dana Alokasi Umum (X2) yang diukur dengan Dana perimbagan secara langsung sebesar 0.958,sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) yang diukur dengan Dana  Perimbangan  secara  langsung  sebesar  0,053,  kemudian  Dana  Bagi  Hasil  Bukan Pajak  (X1),Dana  Alokasi  Umum  (X2),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (X3)  secara  bersama- sama  mempunyai  hubungan  memberikan  pengaruh  siknifikan  terhadap  Dana Perimbangan sebesar 0.999 %, dan sisinya yaitu 1% dipengaruhi oleh variabel lain.
Kata  Kunci :    Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan.

## I.  PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan  serta  pelayanan  publik  agar dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka diperlukan dana yang memadai guna membiayai  semua  pengeluaran  daerah,dan dana  yang  memadai  tersebut  tentunya  harus dicari,digali  dan  diintensifikasi  dari  segenap potensi  daerah    yang  dapat  menjadi  sumber keuangan daerah.
Penetapan  pembagian  dana  perimbangan meliputi  Dagi  Hasil  atas  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Bea Perolehan Hak atas  Tanah  Bangunan  (BPHTB),  dan  Sumber Daya  Alam  (SDA),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  akan menimbulkan  dampak  yang  signifikan  baik  dari segi  jumlah  dana  maupun  dari  mekanisme pengalokasian  dan  pertanggung  jawaban  dana yang dialokasikan kedaerah melalui APBN. Transfer  dana  ke  daerah  melalui  dana perimbangan  di perkiraaan akan menyebabkan
peranan  pengolahan  fiskal  pemerintah  pusat dalam  pengolahan  fiskal  pemerintah  secara umum  akan  semakin  berkurang.  sebaiknya, proporsi  total  pengeluaran  pemerintah  daerah melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan  ini  secara  langsung  maupun  tidak langsung  akan  turut  berpengaruh  terhadap manajemen  kebijakan  fiskal.  Semakin  besar dana yang ditransfer kedaerah, semaki terbatas jumlah  dana  yang  dapat  dialokasikan  bagi kegiatan pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah  daerah  akan  memperoleh  ruang gerak  yang  lebih  luas  untuk  berperan  dalam menentukan formulasi yang di peroleh dari hak otonomi dan desentralisasi.
Disamping itu juga dana perimbangan merupakan  salah  satu  sumber  keuangan daerah  yang  selain  bantuan  dari  pemerintah pusat  tetapi  selama  ini  menunjukkan  bawah Dana  Perimbangan  yang  terdiri  dari  Dana  bagi hasil  kota  Jayapura    ,dimana  dana  ini bersumber  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB),  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  dan  Sumber  Daya  Alam (SDA)  yang  merupakan  sumber  penerimaan yang  pada  dasarnya  memperhatikan  potensi daerah  penghasil.  disamping  itu  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  tujuannya  untuk  memerataan kemampuan daerah termasuk jaminan kesinambungan  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  merupakan  dana  yang  didapatkan  dari APBN dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan  khusus  di  kota  jayapura    dengan tujuan yang mendesak.
Tetapi  dapat  dilihat  bawah  Dana  Perimbangan selama  ini  merupakan  salah  satu  sumber keresahaan  didaerah,  karena    masyarakat  di daerah  merasah  diberlakukan  secara  tidak  adil oleh  pemerintah    dan  rakyat  di  daerah  tetap  di biarkan  hidup  dalam  kemiskinan.  Masalah perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah  merupakan  salah  satu tuntunan  reformasi,  dan  sebagai  jawaban  atas tutunan  tersebut  Pemerintah  Kota  Jayapura harus  lebih  tegas  dalam  mengalokasikan pengolahan keuangan daerah dengan baik. Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Badan Pengelolah  keuangan  dan  Asset  daerah dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor    33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  dan  Peraturan Daerah  (PERDA)  Nomor  55  Tahun  2005
tentang  Dana  Perimbangan  daerah  kota Jayapura. Pemerintah Daerah ( Badan Pengelola  Keuangan  dan  Asset  daerah)  Kota Jayapura  dapat  melihat  masalah  kesenjangan dan  ketidakadilan  pengolahaan  keuangan  di kota  Jayapura  tersebut  tidak  akan  terjadi. Begitupula  dengan  adanya  Dana  Perimbangan yang  terdiri  dari  Dana  Bagi      Hasil  (DBH)  yang terdiri  dari  Dana  bagi  Hasil  Pajak  dan  Dana Bagi  Hasil  bukan  Pajak  ,  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  pada daerah  khususnya  pada  Kota  Jayapura  ini bisah berjalan dengan efektif. Maka pegolahaan keuangan pada daerah akan stabil dan  pembangunan  suatu  daerah  akan  maju begitu  pula    masyarakanya  akan  hidup  dalam kesejahtraan dan masyarakat pada umum tidak ada  lagi  kemiskinan.  Dari  pemaparan  diatas maka  penulis  ingin  melihat  Berapa  besar pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  terhadap Dana  Perimbangan  di  Kota  Jayapura,  Berapa besar  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap  Dana  Perimbangan  di  Kota  Jayapura dan  Berapa  besar  pengaruh  Dana  Alokasi khusus  (DAK)  terhadap  Dana  Perimbangan  di Kota Jayapura.

## II.   KERANGKA TEORI a.  Dana Perimbangan
Widjaja  (2013:254)  Dana  Perimbangan merupakan  pendapatan  daerah  yang  berasal dari  APBN  untuk  mendukung  pelaksanaan kewenangan  Pemerintahan  Daerah  dalam mencapai  tujuan  pemberian  otonomi  kepada daerah,  terutama  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari :
1.  Dana Bagi Hasil (DBH)
2.  Dana Alokasi Umum (DAU)
3.  Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Bagi Hasil yang terdiri 2 hal yaitu : dari Pajak  lagsung  dan  Pajak  tidak  langsung  Pajak langsung  yaitu  :  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB),  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB),  Pajak  Penghasilan  (PPh), wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri, sedangkan Pajak tidak langsung yaitu : Sumber Daya Alam (SDA).
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dala  APBN.Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  untuk suatu  daerah  didasarkan  atas  kriteria  tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan  yang  selaras  dengan  penyelenggaran
urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai dengan Undang – Undang.
Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari  APBN  kepada  daerah  tertentu  dalam rangka  pendanaan  pelaksanaan  desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan  pemerintah  atas  prioritas  nasional dan  mendanai  kegiatan  khusus  dilakukan setelah dikoordinasikan dengan Gubernur.
Suparmoko (2002:44)
Dana Perimbangan  dikataka  bahwa  Dana  yang pembagian  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  yang  akan  dilaksanakan  dengan melihat  sumber  –  sumber  pendapatanya. Dalam  Undang  –  Undang  yang  baru  tersebut  ( yaitu  Undang  –  Undang  Nomor  25,  Tahun 1999,  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  ),  Dana Perimbangan terdiri dari :
1.  Bagian  Daerah  dari  Pajak  Bumi  dan Banguan  (PBB),  Bea  Perolehan  Hak atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB), dan  penerimaan  dari  Sumber  Daya Alam (SDA)
2.  Dana Alokasi Umum (DAU)

## 3.  Dana Alokasi Khusus (DAK)
Abdullah  (2003:48)  Dana  Perimbangan adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisas  (otonomi  daerah).  Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 25  Tahun  1999  yang  telah  direvisi  dengan Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang dana Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  Dana  Perimbangan  terdiri dari :
1.  Bagian Daerah Bagi Hasil terdiri dari Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),
Bea  Peralihan  Hak  atas  Tanah  dan
Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan  (PPh),  dan  Sumber Daya Alam (SDA)
2.  Dana Alokasi Umum (DAU)
3.  Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam  Undang  –  Undang  yang  baru Nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  ini disediakan  pula  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) yang  ditetapkan  sekurang  –  kurangnya  25% dari penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam  APBN  yang  pengaturannya  sebagai berikut  :  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  untuk Daerah  Provinsi  dan  untuk  Daerah  Kabupaten atau  Kota  ditetapkan  masing  –  masing  10% dan  90%  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan
perkalian  jumlah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) untuk  seluruh  Daerah  Provinsi  ditetapkan dalam  APBN,  dengan  porsi  Daerah  Provinsi yang bersangkutan.
Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan  perkalian  jumlah  Dana  Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh Daerah Kabupaten atau  Kota  yang  ditetapkan  dalam  APBN dengan  porsi  Daerah  Kabupaten  atau  Kota Daerah  yang  bersangkutan.  Porsi  Daerah Kabupaten/Kota  merupakan  proporsi  bobot Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan  terhadap  jumlah  bobot  semua daerah  Kabupaten  atau  Kota  di  seluruh Indonesia.Bobot Daerah
ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi yang ada.
Pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  dana reboisasi  dibagi  dengan  imbangan  40% dibagikan  kepada  Daerah  penghasil  sebagai Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  60%  untuk Pemerintah  Pusat.  Kecuali  dalam  rangka reboisasi,  Daerah  yang  mendapat  pembiayaan kebutuhan khusus menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan.
Pengertian Dana Perimbangan dari ke tiga para pakar  dapat      penulis  mengambil  kesimpulan bawah :
Dana  Perimbangan  merupakan  Pendapatan yang  berasal  dari    Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  untuk  mentranfer  dana  dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah, sehingga  Daerah  tersebut  dapat  mengatur rumah tangganya sendiri.

## b. Dana Bagi Hasil (DBH)
Haris  (2007:271)  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) dalam  rangka  penyaluran  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  juga  dihadapkan  dengan  beberapa dilema, walaupun secara umum dapat dilakukan  sesuai  dengan  rencana.  Dalam penetapan  bagi  hasil  kepada  daerah  terutama dari  SDA  yang  ditetapkan  dalam  Keputusan Menteri  Keuangan  (KMK)  Nomor  343  Tahun 2001  tidak  menyebut  secara  tegas  apakah penyaluran  berdasarkan  realisasi  atau  budget APBN  Tahun  2001.  Jika  penyaluran  dilakukan atas  dasar  budget,  maka  APBN  Tahun  2001 tidak sanggup menutup kekurangannya dikarenakan  beberapa  sektor  penerimaan  SDA tidak  dapat  memenuhi  target  penerimaan  yang ditetapkan  dan  bahkan  relatif  sangat  kecil, seperti  penerimaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA) sektor  perikanan.  Sementara  jika  dilakukan
atas  dasar  realisasi,  maka  pelaksanaan penyaluran  dalam  Triwulan  IV  pada  bulan desember  2001  tidak  dapat  dilakukan  karena tahun  anggaran  berakhir  pada  tanggal  31 desember  2001,  sehingga  konsekwensinya realisasi  penyaluran  dalam  Triwulan  IV  harus membawa lebih dari ( dicarry over ) dalam tahun berikutnya.  Jika  hal  ini  ditempuh  akan menyulitkan  aru  kas  ( cash  flow )  di  daerah sudah  menetapkan  bagi  hasil  tersebut  dalam APBD  tahun  2001,  sedangkan  sebagian  dari penerimaan  bagi  hasil  SDA  dalam  tahun anggaran  berjalan  baru  dapat  diterima  dalam tahun anggaran berikutnya.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  penyempurnaan penyaluran  dana  bagi  hasil  yang  didasarkan atas  dasar  realisasi  penyaluran  dilakukan secara  periodik  tiap  minggu,  bulanan,  atau triwulanan  tergantung  jenis  penerimaannya. Dengan mekanisme seperti itu, maka kelancaran  likuiditas  keuangan  daerah  dapat terjaga,  dapat  mengurangi  resiko  yang  harus ditanggung APBN apabila realisasi penerimaan yang  menjadi  hak  daerah  lebih  kecil  dari  yang telah  ditetapkan,  dan  daerah  dapat  lebih menggunakan  prinsip  kehati  –  hatihan  serta menjaga  akuntabilitas  atas  penyusunan  dan pelaksanaan APBD- nya.
Kuncoro (2004:29) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan  dana yang di bagikan berdasarkan presentasi  tertentu  bagi  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah.  Untuk  mengatasi kurangnya  sumber  pajak  tersebut,  UU  No.  25 Tahun  1999  menyediakan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  yang  dibagikan  berdasarkan  persentase tertentu  bagi  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah.  Pendapatan  Pemerintah Pusat  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam, seperti  minyak  dan  gas,  pertambangan,  dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi  antara  pemerintah  pusat,  Provinsi, Kota,  dan  Kabupaten.Hal  ini  merupakan karakteristik  utama  kesepakatan  pembiayaan yang  mempunyai  implikasi  penting  terhadap distribusi sumber daya fiskal antara Pemerintah Daerah.Pajak  Penghasilan  Pribadi  kemudian juga  menjadi  subjek  peraturan  pembagian pajak.
Sementara  itu,  penerimaan  Negara  yang dibagihasilkankan terdiri atas :
1. Penerimaan Pajak a.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b.  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB)
c.  PPh orang pribadi
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA) a.  Sektor Kehutanan
b.  Sektor Pertambangan Umum
c.  Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
d.  Sektor Perikanan
Dapat dimaklumi, pembagian hasil penerimaan  pajak  dan  SDA  tersebut  yang berdasarkan daerah asal itu cenderung menimbulkan  terjdinya  ketimpangan  antara daerah.  Hal  ini  disebabkan  hanya  beberapa daerah  saja  yang  memiliki  SDA  (Sumber  Daya Alam  )  yang  siknifikan,  seperti  minyak  bumi, gas  alam,  dan  kehutanan,  sedangkan  daerah lain  tidak  memilikinya.  Begitu  pula  dengan potensi  penerimaan  daerah  dari  PBB,BPHTB, dan  PPh  perseorangan.  Oleh  sebab  itu, peranan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sangat stategis untuk dapat menciptakan keseimbangan  dan  pemerataan  antardaerah secara menyeluruh.
Berdasarkan penetapan Undang – Undang Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  dan Undang  –  Undang  Nomor  17  Tahun  2000 tentang  Pajak  Penghasilan  Perseorangan, diperkirakan pemerintah daerah akan mendapatka atau memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH)  pada  tahun  2001  sebesar  24,4%  dari total  Dana  Perimbangan.  Pemerintah  Provinsi akan  mendapatkan  23,04%  dan  pemerintah Kabupaten/Kota akan mendapatka 76,96% dari total Dana Perimbangan tersebut. Dari sejumlah  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  itu  44,4% merupakan  bagi  hasil  minyak  dan  gas  alam 46,3%  bagi  hasil  minyak  dan  gas  alam  46,3% bagi hasil PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan)  ,  dan  PPh  Pajak Penghasilan)  Perorangan  dan  sisanya  9,3% merupakan  bagi  hasil  dari  pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

## B.  Dana Alokasi Umum
Menurut  Widjaja  (2013:75)  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  berasal  dari APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antara
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari :
1.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  untuk Daerah Provinsi (10 persen)
2.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  untuk Daerah Kabupaten/Kota (90   persen) DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  bertujuan
untuk
pemerataan kemampuan daerah
termasuk
jaminan
kesinambungan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam rangka  penyedian  pelayanan  dasar  kepada masyarakat  dan  merupakan  satu  kesatuan dengan penerimaan umum APBD.DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran  dalam  dalam rangka  pelaksanaan desentralisasi  yang  penggunaannya  ditetapkan oleh daerah.
Isu tentang DAU antara lain sebagai berikut : 1.  Pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota  se  –  Indonesia  ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks  kemiskinan  relatif,  indeks  harga bangunan, pengeluaran rata – rata PDRB
2.  Besar DAU ditentukan oleh faktor
penyeimbang yaitu besarnya  subsidi badan daerah
DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan  dengan  memperhatiakan  potensi daerah,  luas  daerah,  keadaan  geografi,  jumlah penduduk,  dan  tingkat  pendapatan  masyarakat daerah  sehingga  perbedaan  daerah  maju dengan  daerah  yang belum berkembang dapat diperkecil.
Kebijakan perhitungan DAU Tahun Anggaran  (TA)  2003  menggunakan  formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (fiskal gap) yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) 84  tahun  2001  sebagai  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  (PP)  104  tahun  2000 tentang  Dana  Perimbangan  (digunakan  dalam perhitungan DAU TAHUN 2002). Selain dengan formula  Kesenjangan  Fiskal,  perhitungan  DAU juga  ditentukan  dengan  menggunakan  faktor penyeimbang  (FP)  berupa  Alokasi  Minimum (AM).
Ditetapkan  dalam  rapat  Panitia  Anggaran DPR-RI  dengan  Pemerintah  tanggal  10  Juli 2002  bahwa  penyempurnaan  formula  dan perhitungan DAU dilakukan dengan :
1.  Meningkatkan  akurasi  data  dasar  yang digunakan
2.  Mengurangi  porsi  Dana  Alokasi  Umum
(DAU) dalam perhitungan AM dan memperbesar  porsi  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  dialokasikan  untuk  mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah (perhitungan  DAU  dengan  formula  dalam Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2002).
3.  Mengupayakan untuk tetap mempertahanka bahwa  tidak  ada  daerah  yang  menerima Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Tahun  2003 kurang  dari  atau  minimal  sama  dengan Dana Alokasi Umum (DAU)
4.  plus  Dana  Penyeimbang  Tahun  2002.  Oleh karena itu, diberikan tambahan dana melalui Dana Penyeimbang Tahun 2003.
Suparmoko  (2002:42)  Sumber  keuangan lainnya  untuk  pemerintah  daerah  berasal  dari dana  alokasi  yang  berasal  dari  pemerintah pusat  yang  dulunya  disebut  sebagai  dana subsidi  atau  ganjaran.  Dana  ini  sesungguhnya berasal  dari  dana  yang  dikumpulkan  dari bagian  hasil  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Dana  alokasi ini  dibedakan  menjadi  Dana  Alokasi  umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  dibagikan kepada  daerah  berasal  dari  APBN  dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan  antar  daerah  dan  nilainya  minimum 25%  dari  anggaran  rutin  dalam  APBN.ini dialokasikan  10%  untuk  Provinsi  dan  90% untuk Kabupaten/Kota.

## C. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Rumusan  yang  rinci  tentang  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  ditetapkan  setiap  tahun  dalam APBN.Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  untuk mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan daerah.Adapun penetapan kriteria Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan oleh Pemerintah,  meliputi  kriteria  umum,  kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Daerah  penerimaan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  wajib  menyediakan  Dana  pendamping sekurang-kurangnya  10%  dari  Alokasi  Dana Khusus,  yang  dianggarkan  dalam  APBD.Bagi daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak
diwajbkan menyediakan Dana Pendamping.Ketentuan  lebih  lanjut  tentang Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  diatur  dalam peraturan pemerintah. Suparmoko (2002:43) Dana Alokasi
Khusus  (DAK)  juga  berasal  dari  APBN  dan dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai  kebutuhan  tertentu  yang  sifatnya khusus,  tergantung  pada  tersedianya  dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau  kebutuhan  yang  merupakan  komitmen atau  prioritas  nasional.  Sebagai  contoh  dari kebutuhan  khusus  ini  adalah  kebutuhan  di kawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan  di  daerah  lain,  pembangunan  jalan di  kawasan  terpencil,  pembangunan  saluran irigasi primer, dan saluran dranaise primer.
Kebutuhan  yang  merupakan  prioritas nasional contohnya adalah proyek kemanusiaan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  dan  juga  proyek-proyek  yang  dibiayai oleh donor baik nasional maupun internasional. Di  samping  itu  terdapat  jenis  dana  lain  seperti dana reboisasi yang dibagi dengan perimbangan 60% untuk Pemerintah pusat dan 40%  untuk  Pemerintah  Daerah  penghasil  dan dana  reboisasi  tersebut.  Dana  ini  digunakan khusus  untuk  membiayai  program  reboisasi dan  penghijaun  di  daerah.  Ditegaskan  pula bahwa untuk dana alokasi khusus ini harus ada dana  pendamping  yang  berasal  dari  APBN guna  menyatakan  komitmen  dan  tanggung jawab dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

## III. METODE PENELITIAN A.  Lokasi Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  di  Kantor  di Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Asset  Daerah Kota Jayapura.

## B.  Jenis dan Sumber Data
1.  Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  di  peroleh langsung  dari  responden  dan  pertama  kali di catatan oleh penulis.
2.  Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh dari  sumber  -  sumber  lain  atau  data-data yang tidak diusahakan sendiri
pengumpulannya  di  mana  data  ini  diambil dari  buku  -buku  atau  literatur  –  literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

## C.  Teknik Pengumpulan Data
Adapun  beberapa  teknik  yang  digunakan penulis  dalam  mengumpulkan  data  yang  di butuhkan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  sebagai berikut :
a.  Wawancara ( Interview )
Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara wawacara  adalah  memberikan  pertanyaan – pertanyaan secara lisan kepada responden pada lokasi penelitian.
b.  Studi Kepustakaan ( Library Reseach ) Data  –  data  yang  diperoleh  dengan  cara mempelajari  buku  –  buku  atau  literatur  – literatur  serta  dokumen  –  dokumen  yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
D.  Teknik Analisis Data
Alat analisis yang digunakan dalam menyelesaikan  permasalahan  adalah  sebagai berikut :

## 1.   Analisa Kualitatif
Analisa Kualitatif adalah analisa data yang menguraikan  data  dalam  bentuk  uraian  sesuai dengan  fenomena  yang  ada,  dalam  hal  ini menjelaskan  informasi-informasi  yang  dapat dipercaya  sesuai  dengan  permasalahan  yang ada.

## 2.   Analisa Kuantitatif
Analisa  Kuantitatif  adalah  analisa  data dalam  bentuk  angka,  sehingga  dapat  diketahui secara  pasti  seberapa  besar  pengaruh  dana bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi khusus  terhadap  dana  perimbangan  di  kota Jayapura.  Adapun alat  analisa  yang  digunakan adalah  menggunakan  regresi  linier  berganda yaitu : ( Sumber Nardius Usman ,2005)
Rumusnya.
dengan :
Y = Dana perimbangan β 0 = Intercept Y  =  β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3
β 1 β 2 β 3 = Koefisien Regresi X = Dana Bagi Hasil X 2 = Dana Alokasi Umum X 3
= Dana Alokasi Khusus

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi    Umum  (DAU)  dan  Dana  ALokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan.
Dana Perimbangan  selama ini merupakan salah  satu  sumber  keresahaan  didaerah, karena    masyarakat  di  daerah  merasah diberlakukan  secara  tidak  adil  oleh  pemerintah dan  rakyat  di  daerah  tetap  di  biarkan  hidup
dalam  kemiskinan.  Masalah  perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan  salah  satu  tuntunan  reformasi,  dan sebagai jawaban atas tutunan tersebut Pemerintah  Kota  Jayapura  harus  lebih  tegas dalam  mengalokasikan  pengolahan  keuangan daerah dengan baik.Untuk mengetahui Penerimaan  Realisasi  Dana  Perimbangan, Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak  (  DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  dan  Dana  Otonomi  Khusus  Kota Jayapura  dari  tahun  2009  sampai  2013,  dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  1.  Data  Penerimaan  Realisasi  Dana  Perimbangan,  Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 442.759.283.564 16.906.056.459,00 335.198.261.000 56.169.000.000 2010 459.865.970.078 20.411.966.068,00 367.786.142.000 32.148.500.000 2011 502.032.626.990 19.723.343.442,00 392.375.115.000 46.373.000.000 2012 606.046.471.499 9.390.228.756,00 496.265.717.000 44.263.240.000 2013 699.475.449.839 12.961.528.821,00 568.198.486.000 61.325.080.000
Sumber :Badan Pengelolah Keuangan Dan Asset Daerah 2014
Dari  data  tahunan  Badan  Pengelolah Keuangan  dan  Asset  daerah  (BPKAD)  Kota Jayapura diatas, dapat terlihat bawah Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak  dan  hanya  dapat dilihat  pada  Dana  Bagi  Hasil  bukan  pajak.  Jadi dapat  dikatakan  bawah  Dana  Bagi  Hasil  bukan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp.16.906.056.459  Miliyar  sampai  tahun  2010 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 20.411.966.068 Miliyar tetapi ditahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan, sedangkan  Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak  untuk tahun  2013  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp. 12.961.528.821    miliyar;  untuk  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  cenderung  mengalami  kenaikan yang begitu besar dari tahun 2009 sampai tahun 2013,  sedangkan  untuk  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) cenderung mengalami penurunan. Kenaikan  Dana  alokasi  Khusus  (DAK)  tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp. 61.325.080.000  miliyar  ;  dibandingkan  dengan tahun  –  tahun  sebelumnya  yaitu  :  tahun  2009 sebesar Rp. 56.169.000.000 miliyar; tahun 2010
sebesar  Rp.32.148.500.000  miliyar;  tahun  2011 sebesar  Rp.46.373.000.000  miliyar;  dan  tahun 2012 sebesar Rp.44.263.240.000 miliyar; sedangkan  penurunan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.32.148.500.000 miliyar; dibandingkan periode – periode tahun sebelum dan sesudahnya. Untuk Dana Perimbangan cenderung  mengalami  kenaikan  setiap  tahun dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2013. Kenaikan  Dana  Perimbangan  dalam  setiap tahun  mengalami  kenaikan  yang  begitu  pasif terjadi  pada  tahun  2013  yang  begitu  tinggi sebesar Rp. 699.475.449.839 miliyar; bersamaan  itu  dengan  tahun  yang  sama    Dana Alokai  Umum  (DAU)  ,  naik  sebesar  Rp. 568.198.486.000  miliyar;  untuk  Dana  Alokasi Khusus (DAK) naik sebesar Rp. 61.325.080.000 miliyar;  dan    Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  bukan Pajak  ada  mengalami  kenaikan  di  tahun  2013 sebesar Rp. 12.961.528.821 miliyar.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerimaan
Realisasi Dana
Perimbangan,  Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak  (
DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap
Dana Perimbangan Kota Jayapura berikut
Tabel  2. HASIL  PERHITUNGAN  REGRESI BERGANDA β 0 8,899 β 1 -0,023 β 2 0,958 β 3 0,053 R 0,999 R 2 0,999
Berdasarkan  tabel2  diatas,  maka  hasil penelitian secara nyata bahwa :
β 0 adalah  kostanta  yaitu  nilai  Dana Perimbangan, 8,899 jika Dana Bagi Hasil (DBH) bukan  pajak,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sama dengan nol.
β 1 adalah Koefisien Regresi yaitu peningkatan  dan  penurunan  variabel  Dana Perimbangan  (Y)  yang  didasarkan  dari  variabel Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  bukan  pajak    (X1)  yang diukur  dengan  Dana  Perimbangan  (Y)    secara langsung sebesar  - 0,023
β 2 adalah Koefisien Regresi yaitu peningkatan  dan  penurunan  variabel  Dana Perimbangan  (Y)  yang  didasarkan  dari  variabel Dana  Alokasi  Umum  (X2)  yang  diukur  dengan Dana Perimbangan  (Y)  secara  langsung sebesar 0,958
β 3 adalah Koefisien Regresi yaitu peningkatan  dan  penurunan  variabel  Dana Perimbangan  (Y)  yang  didasarkan  dari  variabel Dana  Alokasi  Khusus  (X3)  yang  diukur  dengan Dana Perimbangan  (Y)  secara  langsung sebesar 0,053.
R  nilai  Koefisien  korelasi  antara  X1  Dana Bagi  Hasi  Yang  terdri  dari  (Dana  Bagi  Hasil Pajak)  dan  (Dana  Bagi  Hasil    bukan  pajak  ) tetapi   hanya dapat  lihat pada Dana  Bagi Hasil bukan  pajak,  X2  (Dana  Alokasi  Umum)  dan  X3 (Dana  Alokasi  Khusus)  terhadap  Y  (Dana Perimbangan) adalah sebesar 0,999. itu menunjukkan  bahwa  Dana  Bagi  Hasi  (DBH bukan  Pajak),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  secara  bersama  – sama  mempunyai  hubungan  yang  sangat  kuat terhadap Dana Perimbangan.
R 2 (determinasi) sebesar 0,999, menunjukkan bahwa X1(Dana Bagi Hasil bukan pajak), X2 (Dana Alokasi Umum), dan X3 (Dana
Alokasi  Khusus)  secara  bersama  –  sama memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam mempengaruhi  Y  (Dana  Perimbangan)  sebesar 0,999  atau  9,99%  sedangkan  sisanya  1% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain.
Dari hasil penelitian tersebut, maka didapatkan  persamaan  rumus  regresi  berganda sebagai berikut :
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 Y = 8,899 + - 0,023X 1 + 0,958 X 2 + 0,053 X 3
Jadi  apabila  jika  Dana  Bagi  Hasil  bukan Pajak  (X1),  Dana  Alokasi  Umum  (X2),  dan Alokasi  Khusus  (DAK)  sama  dengan  nol  maka akan  diperoleh  besarnya  Dana  Perimbangan sebesar  8,899  selanjutnya  jika  Dana  Bagi  Hasil dinaikan  1  satuan  sedangkan  variabel  Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  tetap, maka  akan  menyebabkan  kenaikan  pada  Dana Perimbangan  sebesar  -0,023  Jika  Dana  Alokasi Umum  dinaikan  1  satuan  sedangkan  variabel Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil bukan  Pajak  tetap  maka  akan  menyebabkan kenaikan  pada  Dana  Perimbangan  sebesar 0,958. Dan begitupula jika Dana Alokasi khusus dinaikan  1  satuan  sedangkan  variabel  Dana Bagi  Hasil  bukan  Pajak  dan  Dana  Alokasi Umum tetap maka akan menyebabkan kenaikan pada Dana Perimbangan sebesar 0,053.

## V. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengolahaan  data  yang  telah dilakukan,  maka  dihasilkan  beberapa  temuan penelitian  sebagai berikut :
Dapat  dilihat  bawah  Dana  Bagi  Hasil yangg  terdiri  dari  Dana  bagi  hasil  pajak  dan Dana Bagi Hasil  bukan pajak yang dapat dilihat hanya  pada  Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak,  oleh karena  itu  Dana  Bagi  Hasil  bukan  Pajak  diukur dengan  Dana  Perimbangan  secara  lansung sebesar   -0,023. Dana Alokasi Umum (X2) yang diukur  dengan  Dana  Perimbangan  yang  secara langsung  sebesar  0,958,  sedangkan  Dana Alokasi  Khusus  (X3)  yang  diukur  dengan  Dana Perimbangan  secara  lansung  sebesar  0,053, Kemudian  Dana  Bagi  Hasi  bukan  pajak  (X1), Dana  Alokasi  Umum  (X2)  dan  Dana  Alokasi Khusus (X3) secara bersama- sama mempunyai hubungan  yang  sangat  kuat  terhadap  Dana Perimbangan  sebesar  0,999;  sedangkan  Dana Bagi  hasil  bukan  Pajak  (X1),  Dana  Alokasi Umum  (X2),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (X3),
secara  bersama-  sama  memberikan  pengaruh yang  signifikan  dalam  mempengaruhi  Dana perimbangan sebesar 0,999% dan sisanya yaitu 1%  yang  dipengaruhi  oleh  variabel  atau  faktor lain.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali. Pelaksanaan  Otonomi  Luas dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah secara  Langsung .2005.PT  Raja
Grafindo Persada. Jakarta
Clemens  Wangbon  ,Skripsi  Analisis  Pengaruh
DBH,DAU dan DAK Kota Jayapura Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif . 2003. Rajawali Pers Citra Niaga  Buku  Perguruan  Tinggi.
Jakarta
Akbar,  Setiady,  Purnomo. Meteologi  Penelitian Sosial .2011.PT Bumi Aksara. Jakarta
Arsyad  Lincolin.  Pengatar  Perencanaan  dan Pembangunan  Ekonomi  Daerah. 1999. PT BPFE. Yogyakarta
Burhan, Bungin. Meteologi Penelitian Sosial dan Ekonomi .  2013.  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta
Faisal,  Sanapiah. Dasar  dan  Teknik  penelitian Keilmuan  Sosial .  1981.  Usaha Nasional. Surabaya
Haris,  Syamsuddin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.Desentralisasi,  Demokrasi,
Akuntabilitas Pemerintahan Daerah . 2007. LIPI pres, Jakarta
Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah  Reformasi,  Perencanaan, Strategi, dan Peluang . 2004.
Erlangga. Jakarta
Kuncoro,  Ridwan. Cara  Menggunakan  dan Memakai  Analisis  Jalur ( path Analisis ) . 2005.Alfabeta. Bandung
Mamaseh,  D,J. Sistem  Administrasi  keuangan
Daerah .1995.PT. Gramedia Pustaka Utama Marbun,  B,  N. Otonomi  Daerah  1945  – 2010Proses dan Realita Perkembangan  Otda  sejak  Zaman Kolonial  sampai  saat  ini .  2010.
Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
Muslimin,  Amarah. Aspek  –  Aspek  Hukum Otonomi  Daerah .  1978.  Penerbit Almuni. Bandung
Saragih, Juli  panglima. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. 2003 . Cetakan Pertama.Glaudia Indonesia. Jakarta
Sarundajang  ,S,H. Arus  Balik  Kekuasan  Pusat ke  Daerah .  2002.  Pustaka  Sinar
Harapan. Jakarta Sesung, Rusdianto. Hukum Otonomi Daerah .2013.PT  Refika  Aditama.
Bandung
Sukirno,  Sadono. Beberapa  Aspek  Dalam Persoalan  Pembangunan  Daerah . 1976.  Lembaga  Penerbit  FE  UI. Jakarta.
Suparmoko, M. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan  Pembangunan  Daerah .  2002. Andi, Yogyakarta
Usman, Nardius. Penggunaan Teknit Ekonometrika . 2005. PT Raja
Grafinda Persada. Jakarta