Analisis Program Insentif Pajak Sektor UMKM Masa Pandemi Covid-19 di Ungaran Tahun 2020-2021
Muhammad Naufal Syarif Amrullah, Nanang Yusroni *
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang
* Email: nanangyusroni @unwahas.ac.id

## Abstrak
Pemberlakuan  insentif  pajak  pada  UMKM  di  wilayah  Ungaran  merupakan  hal  yang menarik untuk diteliti terutama  pemanfaatan secara optimal dari pemberian insentif pajak ketika  pada  masa  pandemi,  adanya  sosialisasi  dari  pemerintah  serta  bagaimana perpajakan ini dipahami  dengan kesadaran merupakan langkah strategis dari  pemerintah meningkatkan efektivitas dari  program insentif pajak,    riset    menggunakan data  deskriptif berupa  metode  kuesioner,  sehingga    pelaku  UMKM  yang  terkena    peraturan  pemerintah nomor  88  tahun  2020  dapat  meningkat  kesadarannya  serta  tingkat  kepatuhannya.  Wajib pajak  UMKM  perlu  dilakukan  sosialisasi  yang  terukur  dan  efektif  serta  bagaimana memahamkan  pemahaman  perpajakan  dengan  tata  cara  dan  prosedur  perpajakan  yang bisa diterima para pelaku UMKM.
Kata Kunci : UMKM, Sosialisasi, Efektif, Insentif Pajak

## PENDAHULUAN
Sektor UMKM memiliki peranan pada penerimaan pajak yang cukup besar, tercatat sebesar 3,4 triliun pada tahun 2015,  untuk tahun 2016 menyumbang 4,4 triliun, sedangkan tahun 2017 dan tahun  2018  masing  masing  senilai  5,7  trilun  dan  5,8  triliun.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  UMKM mampu memberikan pemasukan pajak yang cukup besar, demikian juga dengan penyerapan tenaga kerja  yang  mampu  menyerap    sebesar  97,22%  dari  keseluruhan  total  tenaga  kerja  di Indonesia(Fauziah,  2021).  Dari  sisi  pandemi  covid  19,  mengakibatkan  UMKM    terus  mengalami keterpurukan  ekonomi,  ada  sekitar  47%  para  pelaku  UMKM  mengalami  kerugian  serta  tutup usaha(Lazuardini et al., 2018). umumnya pelaku usaha UMKM mengalami permasalahan  dari sisi penawaran  akibat  proses  distribusi  yang  mengalami  gangguan,  sementara  dari  sisi  permintaan akibat  konsumen  menurunkan  permintaan  konsumsinya,  akibatnya  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia mengalami penurunan dan berdampak pada resesi, jika waktunya berlangsung lama bisa berimpas pada  ketahanan pangan dan fondasi ekonomi di Indonesia, meski dihantam pandemi para pelaku UMKM masih berusaha membayar pajak sesuai ketentuan(Prawagis et al., 2016).
Dalam (Budiman et al., 2020),  hasil riset terdahulu yang terkait PKM serta kebijakan fiskal ternyata  pelaku  UMKM  tetap  ada  kemauan  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  artinya kemauan  dijalankan  pelaku  UMKM  secara  ikhlas  dan  sukarela  dan  tidak  mendapatkan  jasa  imbal balik apapun baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

## Tabel 1.
Data UMKM Kabupaten Semarang
Kecamatan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 010    Getasan 3 3 2 3 3 020    Tengaran 20 23 23 21 23 030    Susukan 2 3 3 3 3 031    Kaliwungu 0 0 1 0 0 040    Suruh 0 0 0 0 0 050    Pabelan 2 2 2 2 2 060    Tuntang 0 0 1 2 2
070    Banyubiru 2 2 2 2 2 080    Jambu 6 3 7 5 4 090    Sumowono 0 0 0 0 0 100    Ambarawa 3 3 3 2 2 101    Bandungan 0 0 1 0 0 110    Bawen 16 20 18 18 19 120    Bringin 0 0 1 0 0 121    Bancak 0 0 0 0 0 130    Pringapus 14 17 16 16 17 140    Bergas 50 60 57 61 54 151    Ungaran Barat 6 7 7 7 7 152    Ungaran Timur 17 14 16 16 16 Lainnya 2 3 0 3 3 Jumlah 143 160 160 161 158

## Sumber : Data diolah peneliti, 2021
Di  tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  UMKM  mengalami  perkembangan  yang  membaik termasuk  di  daerah  Ungaran,  jenis  produknya  berupa  eceran  barang  dagangan,  kerajinan masyarakat, makanan olahan dan cepat saji, kuliner, souvenir dan lain-lain. Potensi pariwisata yang ada  di  kabupaten  Semarang  mampu  membawa  daya  tarik  berbagai  wisatawan  lokal  untuk mengunjungi daerah tersebut, namun, kondisnya mengalami kelesuan berbagai tempat wisata. Hal ini  mempunyai  efek  pada  lesunya  penjualan  pada  produk  UMKM,  yang  umumnya    masih melakukan  pemasaran  secara    tradisonal  berupa  pemasaran  secara  langsung.  Meski  mengalami penurunan penjualan serta produksi namun pelaku UMKM di Ungaran masih terkena pembayaran pajak,  untuk  mengurangi  beban  pajak  pada  pelaku  UMKM    diperlukan  pemberian  fasilitas perpajakan  berupa  kebijakan  insentif  perpajakan.  Masih  belum  maksimalnya  sosialisali pemanfaatan  insentif  ke  pelaku  UMKM  mengakibatkan  target  insentif  pajak  belum  sesuai  yang diharapkan,  perlunya  publikasi  serta  sosialisasi  secara  gencar  dan  masif  serta  melibatkan stakeholder  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  insentif  pajak,  dan  perlu  dilanjutkan  sosialisasi  ke dunia  usaha  agar  mereka  juga  bisa  memahami  adanya  fasilitas  perpajakan    yang  menguntungkan (Chaerani et al., 2020) .I
Per 1 Juli 2020, sebanyak 222 pelaku usaha UMKM telah memanfaatkan insentif tersebut. Sebanyak  1.738  Para  wajib  pajak  UMKM,  ternyata  di  lapangan  masih  sedikit  yang  melaporkan PPh pada tahun 2019, maka perlu pendekatan secara khusus dari pemerintah agar pelaku  UMKM untuk    bersedia  segera  memanfaatkan  program  insentif  pajak  UMKM  tersebut(Erawati  &  Parera, 2017)..  Faktor  lainnya  peraturan  tersebut  bisa  menimbulkan  multitafsir,  sebab  penilaianya  bisa menimbulkan  persepsi  bersifat  subjektif    pada  suatu  objek  peraturan  (Anwar  &  Syafiqurrahman, 2016).

## METODE PENELITIAN
Data  di  artikel    ini  memakai  data  primer  dengan  cara  disurvei  berupa  angket  kuesioner kepada  responden  dan  dilakukan  wawancara  cara  untuk  UMKM  di  daerah  Ungaran  dan mendapatkan data sebesar 96 responden dan dijawab melalui online berupa link sehingga dijadikan dasar untuk menganalisis lebih lanjut berupa analisis linear berganda
Tabel 2. Karakteristik Sampel sesuai Lama Usaha berdasarkan tahun No. Lama Usaha Frekuensi Persentase (%) 1. < 1 24 25% 2. 1-2 23 24% 3. > 2 49 51% Jumlah 96 100%
Sumber: Data primer yang diolah, (2021)
Data  pelaku  UMKM  dengan  kriteria  yang  sudah    lama  usaha  serta  memiliki  kepercayaan diri, pengalaman, dan penguasaan pekerjaan yang lebih baik . Dari info tabel 2 menunjukan bahwa responden  penelitian  dengan  lama  Usaha  <  1  tahun  sejumlah    24  orang  atau  (25%),  responden UMKM dengan lama Usaha 1-2 tahun ada  23  (24%), dan responden UMKM dengan waktu lama Usaha > 2 tahun sebesar  49 (51%). Jumlah UMKM pada karakter waktu lama usaha lebih 2 tahun lebih  banyak  jika  disbanding  dengan  jumlah  responden  UMKM  pada  karakteristik  waktu    lama usaha yang lain yaitu 51%.
Tabel. 3 Karakteristik Responden Sesuai Penghasilan No. Penghasilan Jumlah Persentase (%) 1. < 600 jt 80 83% 2. 600jt – 1M 9 9% 3. 1M – 4,8M 5 5% 4. > 4,8M 2 2% Jumlah 96 100%
Sumber: Data primer yang diolah, (2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  situasi  pandemi  yang  mengakibatkan  krisis  ekonomi  serta  keterpurukan dunia  usaha yang  melanda  Indonesia,  terbukti  UMKM  mampu  menghadapi  serta  lebih  tahan  terhadap guncangan  krisis  ekonomi  dibandingkan  pada  sektor  korporasi,  begitu  pentingnya  peran  UMKM yang tangguh serta mengalami perkembangan yang cukup  bagus di tengah krisis, maka layak jika UMKM  menjadi    fondasi  yang  penting  dalam  perekonomian  terutama    keterlibatannya  dalam penciptaan  lapangan  kerja  maupun  pertumbuhan  ekonomi,  adapun  kendala  yang  selama  ini dihadapi  adalah  terkait  dana  pembiayaan,  aspek  administrasi  dan  administrasi  laporan  keuangan. Juatru  dengan  kondisi  tersebut,  menjadi  tugas  pemerintah  untuk    intens  dalam    memperhatikan UMKM agar fluktuasi ekonomi global tidak  menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pondasi ekonomi nasional (Fahmi & Linda, 2014)  .
Bagi pemerintah kebijakan untuk membantu sector mikro UMKM dilakukan melalui aturan PMK No.110/PMK.03/2020. Peraturan tentang PMK No.44/PMK.03/2020  dinyatakan jika pelaku UMKMakan    mendapat  kebijakan  aturan    insetif  pajak  yaitu  berupa  pembebasan  PPh  Final  dan diperpanjang  hingga  bulan  Desember  tahun   2020.   Dalam  situasi  tersebut,  akan  menjadi  harapan serta  dorongan  yang  kuat  bagi  pelaku  UMKM  untuk  berusaha  meraih  keuntungan  dari  program insentif pajak (Syanti et al., 2020).
Gambar 1 : Scatterplot
Berdasarkan  penjelasan  tentang  grafik  scatter  plot  diatas,  tenyata  pola  persebaran  data terkumpul pada satu pusat sehingga tidak terjadi adanya heterokedastisitas data tersebut.
Untuk  tingkat  daerah  yang  lebih  kecil  lingkupnya  seperti  di  Ungaran,  kebijakan  tersebut diterapkan  dengan  menggunakan  cara sosialisasi  dan  pemahaman  perpajakan,  hal  ini  sesuai
instruksi    oleh  Pemerintah  pusat    untuk  lebih  memperhatikan  UMKM  melalui  cara  persuasi  dan kerjasama dengan mitra

## Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .090 .680 .133 .895 Sosialisasi Perpajakan .324 .051 .537 6.372 .000 Pemahaman Perpajakan .192 .043 .381 4.518 .000
Tabel  4,  hasil  sosialisasi  perpajakan  mempunyai  pengaruh  yang    positif  terhadap  insentif pajak,  dengan  analisis  regresi  linier  berganda,  diketahui  bahwa  koefisien  regresi  dari  sosialisasi Perpajakan (X 1 ) sebesar 0,324 dan bernilai positif.  Yulita Adriani, et al (2017) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan serta sekaligus pemahaman tentang perpajakan mempunyai pengaruh postif terhadap kesadaran pajak pelaku UMKM. Kebijakan untuk melakukan sosialisasi perpajakan secara  intensif  dengan  cara  manusiawi  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak, bagi  pelaku  UMKM  sosialisasi  ini  sangat  diharapkan    mengingat  perpajakan  masih  menjadi  hal yang tidak biasa bagi para pelaku UMKM, juga  semakin sering sosialisasi secara rutin maka  akan semakin meningkat juga  tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya
Sosialisasi  pada  saat  pandemi  covid  19  bisa    dilakukan  dengan  mengirim  alamat  email kewajiban  pajak  atau  melalui  media  sosial  serta  program  BDS  bisnis  development  service  yang selama ini secara gencar dipromosikan oleh setiap KPP secara virtual yang terjadi di hampir semua sektor  usaha  UMKM,    diharapkan  pemberian  insentif  ini  ini  bisa  diapresiasi  oleh  berbagai  pihak tentunya  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  objektivitas  dari  pelaku  usaha  (Nafiah  &  Warno, 2018). Meski sosialisasi sudah sudah gencar dilakukan namun sosialisasi ini ini efektif pada pelaku UMKM yang tergolong middle up karena punya kemampuan SDM secara khusus terutama terkait kemampuan  menganalisis  pajak,  karena  mereka  sering    berhubungan  dengan  konsultan  pajak. Sebagian  besar  UMKM  yang  menengah  kebawah  tidak  mengetahui  adanya  insentif  yang dikeluarkan pemerintah mengingat struktur organisasinya masih sangat sederhana ditambah dengan kondisi  saat  pandemi  produktivitasnya  mengalami  penurunan  sehingga  susah  bagi  UMKM  untuk menerapkan fasilitas pajak yang didapatkan, umumnya mereka masih beradaptasi untuk mengelola biaya  produksi,  modal dan  omzet  penjualan,  sedangkan  hasil  pemahaman  pajak  pada  nilai  regresi berganda,  diketahui  bahwa  koefisien  regresi  dari  variabel  Pemahaman  Perpajakan  (X 2 )  sebesar 0,192  dan  positif,  sehingga  pemahaman  tentang  pajak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap insentif pajak.
Hasil  diatas  mendukung  pernyataan  dari  (Kelly,  2013)  yang  yang  menyatakan  bahwa pemahaman  wajib  pajak  yang  dilaksanakan  secara  baik  melalui  konten  maupun  administrasinya akan  memberikan  pesan  yang  positif    bagi  wajib  pajak  untuk  meningkatkan  pemanfaatan  insentif pajak  terutama  terkait  PP  nomor  23  tahun  2018.  Untuk  secara  maksimal  untuk  memudahkan pemahaman  bagi  pelaku  UMKM,    maka  pihak  KPP  yang  ditunjuk  harus  mempunyai  kecukupan jumlah  sumber  daya  manusia  yang  disiplin,  sabar  dan  bisa  merangkul  pelaku  UMKM  untuk melakukan  pendekatan  secara  humanis  kepada  wajib  pajak,    jadi  tidak  hanya  sekedar  mencari target pajak sehingga wajib pajak UMKM  tidak merasa terbebani (Covid- et al., 2022)
Sebagai  catatan,  akibat  pelaku  UMKM  kurang  paham  pajak  bisa  mempunyai  implikasi terhadap  kurangnya  kepatuhan  bagi  wajib  pajak  UMKM  unutk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Hasil riset terdahulu oleh (Erawati & Parera, 2017)menyebutkan bahwa umumnya pengetahuan  pelaku  UMKM  tentang  perpajakan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Demikian juga hasil analisis   yang dilakukan oleh (Andrew &  Sari, 2021)juga menyatakan bahwa adanya pelaku UMKM yang paham perpajakan akan mempunyai hasil  signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  UMKM  di  Surabaya.  Pemerintah  harus  melakukan  pelacakan  bagi wajib  pajak  UMKM  yang  sebetulnya  mereka  berhak  eligible  atas  bantuan  insentif  pajak  tersebut
karena selama ini UMKM yang berhak atas insentif tersebut namun masih belum mendapatkan dan menggunakan insentif pajak tersebut
Pemerintah  memberikan  kemudahan  kebijakan  diantaranya  insentif  pajak  bebas  PPh  Final bagi  UMKM  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  44/PMK.03/2020  tentang Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  terdampak  Covid  19,  perubahan  tersebut  dimaksudkan  sebagai perubahan  dari  PMK  No.  23/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk  wajib  terdampak  wabah virus  Covid  19. Disamping  itu  juga  kebijakan    bebas  PPh  Final  bagi  UMKM,  PMK  No. 44/2020 yang    memberikan  dampak  kemudahan  sektor  usaha  penerima  insentif  diskon  angsuran  PPh  25, insentif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  pembebasan  PPh  22  Impor,  dan  perluasan  penerima pembebasan  PPh  21.  Maka  dari  peraturan  tersebut,  pelaku  UMKM  dapat  melakukan  pendaftaran pembebasan  pajak  penghasilan  final  sebesar  0,5%,    Sehingga  pada  setiap  usaha  transaksi  yang selama ini dilakukan pelaku UMKM tidak diwajibkan lagi melakukan penyetoran perpajakan yang selama ini dilakukan (Rosita, 2020).
Dikutip dari informasi kantor  pajak, pada tahun 2019 hanya sekitar  201.000 pelaku  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  yang  baru  memanfaatkan  kebijakan  insentif  Pajak Penghasilan  (PPh)  final  yang  ditanggung  oleh  pemerintah,  sama  seperti  yang  diuraikan sebelumnya,  skema  kebijakan  tersebut  banyak    pelaku  UMKM  kurang  maksimal  dalam pemahaman tentang makna aturan   insentif pajak in, padahal yang sudah terdata pada wajib pajak UMKM    yang    membayar  PPh  final  ada  sekitar    2,3  juta  pelaku  UMKM,  artinya  dengan  jumlah data  yang  minim  tersebut  bisa  di  simpulkan  belum  maksimalnya  daya  serap  pemanfaatn  insentif tersebut  (Natasya  &  Hardiningsih,  2021).  Program  tersebut  akan  lebih  mengenai  sasaran  jika  di lakukan kolaborasi dan koordinasi berbagai lintas sektoral agar pelaku UMKM secara sadar untuk lebih memahami tentang maksud dan tujuan dari insentif pajak tersebut, salah satu yang dilakukan dengan  sosialisasi  serta  edukas,  jika  strategi  tersebut  dilakukan  dan  ternyata  berhasil,  maka  bisa meningkatkan  upaya  literasi  tentang  perpajakan,  yang  akhirnya  bisa  meningkatkan  pendapatan serta  keuntungan  pelaku  UMKM dan  berujung  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (Putra  et  al., 2016).
Sebetulnya  untuk  proses  pengajuan  insentif  PPh  final  DTP  cukup  sederhana  yaitu  pihak pelaku wajib pajak UMKM bisa datang dan mengurus  surat keterangan sesuai rincian pada  PMK No 44/2020 artinya  surat keterangan keterangan dimaksud hanya dapat diperuntukkan oleh Wajib Pajak  termasuk  bagi  yang  sudah  memiliki  Surat  Keterangan  sebelum  Peraturan  Menteri  ini digunakan  dengan  cara    mengajukan  permohonan  ke  Direktur  Jenderal  Pajak  menggunakan www.pajak.go.id. Jika sudah mendapatkan surat keterangan, maka wajib pajak pelaku UMKM bisa menyampaikan  hal  laporan  realisasi  pemanfaatan  insentif  PPh  final  DTP  maksimal  setiap  tanggal 20 bulan berikutnya setelah  masa pajak berakhir. Adapun Surat keterangan harus sudah didapatkan maksimal  sebelum  pelaku  UMKM  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaku  UMKM  harus  segera melakukan ketentuan tersebut, tidak hanya k eke wajib pajak yang lain (Hardilawati, 2020).

## KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah tentang insentif pajak  bisa disimpulkan sudah berjalan dengan cukup bagus  meskipun  pelaku  UMKM  ada  yang  belum  bisa  dan  tidak  bisa  memanfaatkan  disebabkan keterbatasan berbagai hal. Keinginan pemerintah untuk segera tercapai  program insentif terkendala sosialisasi  yang  diberikan  masih  kurang  maksimal.  Saat  ini  hanya  pelaku  UMKM    Menengah keatas yang menggunakan dengan insentif tersebut, hal ini disebabkan kemampuan personal milik UMKM  tersebut  terutama  kemampuan  khusus  hal  perpajakan,  struktur  organisanya  sudah  bagus, kemampuan  akses  bisnis,  kemampuan  komsultasi  ke  konsultan  pajak,  serta  mendapatkan pengetahuan  dari  pelaku  bisnis  yang  lain,  sementara  bagi  pelaku  UMKM  kelas  bawah  tidak mempunyak  kemampuan  seperti  diatas.  Selain  itu  disaat  pandemi  covid  19,  pelaku  UMKM mengalami  kelesuan  bisnis  serta  penurunan  omzet  penjualan  sehingga  untuk  menutup  biaya oprasional  saja  mengalami  kesulitan  terutama  gaji  karyawan,  biaya  produksi  serta  mereka  masih berusaha untuk menstabilkan omzet penjualan sehingga tidak sempat mengurus kemudahan insentif perpajakan dari pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew,  R.,  &  Sari,  D.  P.  (2021).  Insentif  PMK  86/2020 Di  Tengah  Pandemi  Covid  19: Apakah
Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Surabaya? Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 21 (02), 349–366. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597
Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Di  Surakarta  Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. InFestasi , 12 (1), 66. https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801
Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak  terhadap  Keberlangsungan  Usaha  pada  UMKM  Tenun  Troso  Jepara. Jurnal Manajemen Dan Keuangan , 9 (3), 276–285. https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035 Chaerani, D., Talytha, M. N., Perdana, T., Rusyaman, E., & Gusriani, N. (2020). Pemetaan Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (Umkm)  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Menggunakan  Analisis Media  Sosial  Dalam  Upaya  Peningkatan  Pendapatan. Dharmakarya , 9 (4),  275. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i4.30941
Covid-,  P.,  Mahanani,  S.,  Retnoningsih,  S.,  &  Syarif,  M.  N.  (2022). Analisis  Sosialisasi  Dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Efektivitas  Insentif  Pajak  Pada  Masa . 6 (April),  1880– 1887.
Erawati,  T.,  &  Parera,  A.  M.  W.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 37. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255
Fahmi,  S.,  &  Linda,  F.  (2014).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Membayar  Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal , 3 (3), 399–406.
Fauziah,  D.  N.  (2021).  Bantuan  Langsung  Tunai  dan  Insentif  Pajak  serta  Implikasinya  Terhadap Pertumbuhan  UMKM  di  Jawa  Barat. Journal  of  Islamic  Economics  and  Business , 1 (1). https://doi.org/10.15575/.v1i1.13106
Hardilawati,  W.  laura.  (2020).  Strategi  Bertahan  UMKM  di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 10 (1), 89–98. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934
Kelly, R. (2013). Making the Property Tax Work International Center for Public Policy In Working Paper 13-11 Making the Property Tax Work Roy Kelly .
Lazuardini,  E.  R.,  Susyanti,  H.  J.,  &  Priyono,  A.  A.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen , 25–34.
Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). Jurnal Stie Semarang , 10 (1), 86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88
Natasya,  V.,  &  Hardiningsih,  P.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Sebagai  Solusi  Meningkatkan Pengembangan  UMKM  di  Masa  Pandemi. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 5 (1), 141. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317
Prawagis,  F.  D.,  A,  Z.  Z.,  &  Mayowan,  Y.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  Atas  Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Batu). Jurnal  Perpajakan (JEJAK) , 10 (1), 1–8.
Putra,  B.  D.  A.,  Pascarani,  N.  N.  D.,  &  Supriliyani,  N.  W.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. Citizen Charter , 1 (1), 1–7.
Rosita,  R.  (2020).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Umkm  Di  Indonesia. Jurnal  Lentera Bisnis , 9 (2), 109. https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380
Syanti,  D.,  Widyasari,  &  Nataherwin.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak Dan  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 17.