Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Medan Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia dan Agama Islam
Tri Afandy, Mirza Nasution, Jelly Leviza Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Jalan Universitas Nomor 4 Kampus USU, Medan, Sumatera Utara Trafandi25@gmail.com , Mirzanasution72@gmail.com , jelly@usu.ac.id

## ABSTRACT
The circulation of alcoholic beverages requires licensing, as regulated in the following regulations:  Presidential  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  74  of  2013  on  the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, and the Minister of Trade Regulation Number 20/M-DAG/PER/4/2014 on the Control and Supervision of Procurement, Distribution, and Sale of  Alcoholic  Beverages  (hereinafter  abbreviated  as  Minister  of  Trade  Regulation  No.  20/M- DAG/PER/4/2014) along with the amendments made by the Ministry of Trade. This study uses normative  legal  research  because  in  addressing  the  formulated  problems,  it  is  clear  that  the research  prioritizes  literature  or  secondary  data.  Normative  legal  research  emphasizes secondary data, including regulations and legal theories, while also examining the legal norms prevailing in society, leading to the discovery of legal principles in the form of dogma or legal doctrine that are scientifically theoretical and can be used to analyze the discussed issues. The regulation of alcoholic beverage sales is normatively adequate in the implementation of control over the sale of alcoholic beverages. According to the prevailing laws and regulations, the sale of alcoholic beverages is only permitted in certain places such as bars, discotheques, 3 to 5-star hotels, and locations that are not adjacent to places of worship, government offices, and hospitals. However, in reality, the practice of selling alcoholic beverages in the city of Medan still occurs in places that do not comply with the regulations, such as shops and wholesalers, resulting in legal uncertainty
Keywords: Alcoholic Beverages, Regulations, Control

## ABSTRAK
Peredaran  minuman  beralkohol  memerlukan  adanya  perizinan  dimana  regulasi tentang  perizinan  yang  dimaksud  terdapat  sebagai  berikut:  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  74  Tahun  2013  Tentang  Pengendalian  Dan  Pengawasan  Minuman Beralkohol,    Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/4/2014  tentang Pengendalian  dan  Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  dan  Penjualan  Minuman Beralkohol  (selanjutnya  disingkat  Permen  Perdagangan  No.  20/M-DAG/PER/4/2014) beserta perubahan perubahan yang dilakukan oleh kementrian perdagangan.  Penelitian ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  karena  dalam  menjawab  masalah-masalah  yang telah  dirumuskan,  jelas  bahwa  yang  diteliti  lebih  mengutamakan  bahan  pustaka  atau  data sekunder. Penelitian hukum nomatif menekankan kepada bahan-bahan data sekunder, baik berupa  peraturan  maupun  teori-teori  hukum,  disamping  menelaah  kaidah-kaidah  hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat,  sehingga  ditemukan  suatu  asas-asas  hukum  yang  berupa
dogma  atau  doktrin  hukum  yang  bersifat  teoretis  ilmiah  serta  dapat  digunakan  untuk menganalisis  masalah  yang  dibahas  pengaturan  penjualan  minuman  beralkohol  sudah memadai secara normatif dalam pelaksanaan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Tempat penjualan minuman beralkohol yang di perbolehkan menurut peraturan perundang- undangan  yang  belaku  hanya  pada  tempat  tertentu  seperti  Bar,  diskotik,  perhotelan berbintang 3 sampai 5 dan tempat-tempat yang tidak berdekatan pada rumah ibadah, kantor pemerintahan  dan  rumah  sakit.  Namun  pada  kenyataannya  praktik  penjualan  minuman beralkohol di kota Medan masih terdapat pada tempat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  seperti  toko  dan  grosir  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian hukum.
Kata Kunci: Minuman Beralkohol , Peraturan , Pengendalian

## PENDAHULUAN
Penyerahan urusan pemerintahan daerah kini memiliki kewenangan terkait pengaturan minuman beralkohol, termasuk tugas pengawasan dan pemberian izin terkait  perdagangan  serta  peredaran  minuman  tersebut.  Perizinan  dalam  hal  ini sangat  penting.  Menurut  Lutfi  Efendi  bahwa  izin  adalah  suatu  persetujuan  dari penguasa  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  untuk  dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat  juga  diartikan  sebagai  dispensasi  atau  pelepasan/pembebasan  dari  suatu larangan. 1 Termasuk  dalam  hal  ini  penjualan  minuman  beralkohol  yang  tidak  di larang dalam proses penjualan namun perlu di awasi oleh pejabat pemerintahan yang mengeluarkan izin sesuai dengan pengertian izin yang tertuang dalam pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “izin merupakan  Keputusan  Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang  sebagai  wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dalam  hal  ini  pejabat  pemerintahan  adalah  unsur  yang melaksanakan  Fungsi  Pemerintahan,  baik  di  lingkungan  pemerintah  maupun penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pemberian izin dan pencabutan izin mengenai minuman beralkohol.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 pasal  1  Minuman  Beralkohol  merupakan  minuman  yang  mengandung  etil  alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
Pengelompokan  minuman  beralkohol  tertuang  dalam  pasal  2  peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 yakni: 2
1 Lutfi  Efendi, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  (Malang  :  Bayumedia  Sakti Group,: 2004), Hlm. 30.
2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Pasal 2
a. Minuman  beralkohol  golongan  A  adalah  minuman  yang  mengandung  etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  sampai  dengan  5%  (lima  per seratus);
b. Minuman  beralkohol  golongan  B  adalah  minuman  yang  mengandung  etil alkohol atau etanol (C2H5OH)) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
c. Minuman  beralkohol  golongan  C  adalah  minuman  yang  mengandung  etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
Pengaruh  minuman  beralkohol  terhadap  kesehatan  dan  mental  seseorang cukup kompleks. Minuman beralkohol sendiri memiliki dampak negatif yang terlalu tinggi  dan  hampir  tidak  ada  dampak  positifnya.  Adapun  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  minuman  beralkohol  adalah  Kerusakan  Jantung,  Peradangan Pankreas,.  Merusak Otak,  Infeksi  paru-paru,  Kerusakan  Hati, dan  Kerusakan  Ginjal Selain  dampak  negatif  seperti  yang  telah  disebutkan,  pecandu  alkohol  rentan mengalami  komplikasi  penyakit  yang  dapat  berakibat  fatal,  seperti  gangguan pencernaan,  penurunan  fungsi  otak  dan  saraf,  disfungsi  seksual,  kanker,  serangan jantung, diabetes, gangguan kehamilan, kerusakan tulang, gangguan fungsi mata, dan penyakit hati. 3
Dampak  negatif  lainnya  mengakibatkan  Gangguan  Kamtibmas:  Akibat/efek dari  minuman  beralkohol  sering  mendatangkan  suatu  tindakan  kriminal  seperti: pemerkosaan; percabulan; penganiayaan; pengeroyokan; pembunuhan; perusakan; kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT);  pengancaman;  dan  penghinaan,  serta mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol yang berujung  pada  kecelakaan  tunggal,  menabrak  pejalan  kaki,  ataupun  menabrak pengendara  lain  di  jalan  umum.  Hal  ini  terjadi  karena  pengaruh  alkohol  yang membuat  fungsi  panca  indera  kurang  maksimal. 4 Dengan  kompleksitas  dampak negatif  yang  sangat  beragam  pemerintah  perlu  mengambil  tindakan  serius  dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol. Terkhusus pada pemerintahan kota Medan.
Kota Medan sendiri terdapat peraturan daerah  kota Medan yang mengatur minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah  Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perindustrian  Dan  Perdagangan.  Pada  aturan Walikota Medan mengenai lokasi yang di perbolehkan hanya hotel bintang 3 sampai bintang 5, bar, discotique, karaoke,pub , dan club malam yang tertuang dalam pasal 36 ayat 2. Keberlanjutan norma  hukum mengenai peraturan yang diinstruksikan oleh
3 Ini Dampak Negatif Kecanduan Alkohol pada Tubuh (hlmodoc.com) diakses pada 23 Februari 2024
4 POLIHU, Raskita Mardatila. Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351 . Lex Crimen , 2017, vol 6.2.hlm  116
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 pada pasal 7 ayat 2 dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  20/M- Dag/Per/4/2014  pada  pasal  14  ayat  2  sampai  saat  ini  belum  ada  yang  mengatur persoalan  penerbitan  SIUP  MB  (Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Minuman Beralkohol),lokasi, dan sanksi pelanggaran penjualan minuman beralkohol untuk itu pemerintah  kota  Medan  seharusnya  sudah  memperbaharui  aturan  mengenai penjualan minuman beralkohol.
Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk di lakukan karena alasan-alasan sebagaimana berikut ini Peredaran minuman beralkohol memerlukan adanya perizinan di mana regulasi tentang perizinan yang dimaksud terdapat sebagai berikut:  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2013  Tentang Pengendalian  Dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol,    Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/4/2014  tentang  Pengendalian  dan Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol (selanjutnya  disingkat  Permen  Perdagangan  No.  20/M-DAG/PER/4/2014)  beserta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  karena  dalam menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, jelas bahwa yang diteliti lebih mengutamakan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian  hukum  nomatif menekankan  kepada  bahan-bahan  data  sekunder,  baik  berupa  peraturan  maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat,  sehingga  ditemukan  suatu  asas-asas  hukum  yang  berupa  dogma  atau doktrin  hukum  yang  bersifat  teoretis  ilmiah  serta  dapat  digunakan  untuk menganalisis masalah yang dibahas. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang mengatur  tentang  minuman  beralkohol.  Namun dalam penelitian ini hanya fokus pada  tiga  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  minuman  beralkohol yakni:  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2013  Tentang Pengendalian  Dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol,  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/4/2014  tentang  Pengendalian  dan Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol (selanjutnya  disingkat  Permen  Perdagangan  No.  20/M-DAG/PER/4/2014)  beserta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan, dan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  Medan  Nomor  15  Tahun  1998  Tentang  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Perwal Kota Medan No. 12 Tahun 2011).
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mammudji, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

## 1. Menurut Ajaran Islam
Bahwa  di  dalam  Islam  terdapat  ketentuan  hukum  yang  melarang mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, yang memiliki arti jika seorang muslim dan mukmin saja dilarang meminum miras apalagi memproduksi dan menjualnya, yaitu:
a. QS. Al- Baqarah : 219 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat  bagi  manusia,  tetapi  dosa  keduanya  lebih  besar  dari manfa atnya”  Mereka  juga  bertanya  kepadamu,  Muhammad,  tentang hukum  khamar  dan  perjudian.  Katakan  bahwa  khamar  dan  perjudian banyak  bahayanya.  Di  antaranya  adalah  merusak  kesehatan, menghilangkan akal dan harta, menyebar kebencian dan permusuhan di antara  sesama.  Kendatipun  mengandung  kegunaan  seperti  hiburan, keuntungan  dan  kemudahan,  tetapi  bahayanya  lebih  banyak  daripada kegunaannya, maka jauhilah. Mereka bertanya juga tentang barang apa yang  mereka  infakkan.  Jawablah  kepada  mereka  bahwa  harta  yang diinfakkan  di  jalan  Allah  adalah  yang  mudah  dan  tidak  memberatkan kalian.  Begitulah  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada  kamu sekalian  agar  kalian  berpikir  tentang  apa  yang  dapat  membawa kemanfaatan  dan  maslahat  dunia  dan  akhirat.  (1)  (1)  Ayat  ini menegaskan  bahwa  khamar  (minuman  keras:  miras),  dan  perjudian mengandung manfaat dan dosa besar dam dosanya lebih besar daripada manfaatnya.  Seorang  peminum  miras  dapat  merasakan  nikmat  ketika mencapai  klimaks.  Tetapi  kenikmatan  itu  mengarah  pada  hilangnya kesadaran  dan  dapat  menimbulkan  berbagai  penyakit  yang  dapat mengakibatkan  kecanduan.  Lebih  dari  itu,  bahaya  yang  ditimbulkan miras itu juga dapat menyerang berbagai organ tubuh seperti susunan pencernaan dan saraf. Sedang manfaat miras, terutama dari segi materi, dapat  dilihat  keuntungan  materi  yang  dihasilkan  dari  penjualannya. Namun, betapa pun besarnya manfaat miras, masih belum seberapa jika dibandingkan  dengan  bahayanya.  Begitu  juga  judi.  Nafsu  ingin  berjudi terus  menerus  dapat  merusak  urat  saraf.  Di  samping  itu,  keuntungan yang  diperoleh  seseorang  dari  sekian  kali  perjudian,  betapa  pun besarnya, dapat hilang dalam waktu sekejap yang, lebih dari itu, bisa jadi mengakibatkannya  bangkrut  dengan  menjual  semua  harta  miliknya.
Sedangkan kalau dilihat dari segi sosial, judi dapat memicu permusuhan, perkelahian  dan  sebagainya  yang  tentu  tidak  dapat  diganti  dengan keuntungan materi saja.
b. QS. An- Nisa' : 43 “Hai orang -orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1537 - 1552  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7029
c. QS.  Al- Maidah:  90  “Hai  orang -orang  yang  beriman,  sesungguhnya
(meminum)  khamar,  berjudi,  (berkorban  untuk)  berhala,  mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka  jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar  kamu  mendapat kebe runtungan”
d. HR.  Muslim  “Setiap  minuman  yang  memabukkan  adalah  khamar  dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga)”
e. HR At-Thabrani, Ad-Daraquthni dan lainnya, dihasankan oleh Al-Albani “Khamr itu adalah induk keburukan (ummul khobaits) dan barang siapa meminumnya maka Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Maka apabila ia  mati  sedang  khamr  itu  ada  di  dalam  perutnya  maka  ia  mati  dalam keadaan bangkai jahiliyah”

## 2. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2013  Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Perpres No. 74 Tahun 2013 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan  diundangkan pada tanggal 6 Desember 2013. Perpres No. 74 Tahun 2013 dianggap  perlu,  guna  mengatur  pengendalian  dan  pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol agar dapat memberikan  perlindungan  serta  menjaga  ketertiban,  dan  ketentraman masyarakat dari dampak buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol. Perpres No. 74 Tahun 2013 merupakan  kebijakan  yang  ditetapkan oleh  Pemerintah Pusat guna mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
Pengertian  minuman  beralkohol  menurut  Perpres  No.  74  Tahun  2013 dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (1),  yakni; “ Minuman  yang  mengandung  etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  yang  diproses  dari  bahan  hasil  pertanian  yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi ”. Minuman beralkohol tersebut dikategorikan atau digolongkan menjadi 3  kelompok/golongan,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 74 Tahun 2013, yakni:
Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  sampai  dengan  5%  (lima persen);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh  persen); dan
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  20%  (dua  puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen).
Minuman beralkohol menurut Perpres No. 74 Tahun 2013, baik golongan A,  golongan  B,  dan  golongan  C  ditetapkan  sebagai  barang  dalam  pengawasan yang  meliputi pengawasan  terhadap  pengadaan  minuman  beralkohol  yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Pengawasan  juga  meliputi peredaran,  dan  penjualan  minuman  beralkohol.  Pengadaan,  peredaran  dan penjualan  minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh  pelaku usaha  yang telah  memiliki  izin  dari  menteri  yang  bersangkutan,  seperti  yang  ditegaskan dalam Pasal  4 Perpres No. 74 Tahun 2013, yakni:
1) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang perindustrian;
2) Minuman  beralkohol  yang  berasal  dari  impor  hanya dapat  diimpor  oleh pelaku usaha yang  telah memiliki  perizinan  impor  dari  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
3) Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala  lembaga  yang menyelenggarakan  pengawasan  dibidang  obat  dan makanan;
4) Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Dalam Perpres No. 74 Tahun 2013, tidak terdapat larangan mengonsumsi minuman beralkohol dan  juga tidak ada larangan produksi, impor, perdagangan dan  peredaran  minuman  beralkohol  selama  pelaku  usaha  yang  melakukan kegiatan  usaha  yang  berhubungan  dengan  minuman  beralkohol  memiliki  izin dari  menteri  yang  bersangkutan,  seperti  yang  telah  ditetapkan  pada  Pasal  9 Perpres  No.  74  Tahun  2013  menjelaskan  bahwa “ Ketentuan lebih  lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan
Minuman Beralkohol diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ”.
Perpres No. 74 Tahun 2013 merupakan peraturan perundang-undangan yang  bersifat Dwingend  recht (memaksa)  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang kedudukannya lebih rendah dari Perpres tersebut. Perpres No. 74 Tahun  2013  adalah  kebijakan  Pemerintah  Pusat  dalam  mengatur  minuman beralkohol,  sehingga  apabila  ada  peraturan  perundang-undangan  yang kedudukannya  lebih rendah  yang  mengatur  minuman  beralkohol  haruslah
berpatokan, bersumber dan tidak boleh  bertentangan dengan Perpres No. 74 Tahun  2013  tersebut.  Dalam  negara  kesatuan,  Pemerintah  Pusat  memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan sesuatu. Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan  kebijakan  yang  bertentangan  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya  lebih  rendah  harus bersumber  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.
Perpres  No.  74  Tahun  2013  mengatur  tentang  pengendalian  dan pengawasan  terhadap  minuman beralkohol.  Dalam  Perpres  tersebut  tidak terdapat  larangan  atas  minuman  beralkohol.  Minuman  beralkohol  diposisikan sebagai  barang  dalam  pengawasan  di  mana  segala  bentuk  kegiatan  yang berhubungan  dengan  minuman  beralkohol diawasi  dan  diatur  oleh  Perpres tersebut.  Perpres  No.  74  Tahun  2013  merupakan  patokan  dan  pembatas  bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya apabila akan mengatur minuman beralkohol.  Peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya  berada  di bawah  Perpres  tidak  dapat  melarang  peredaran,  produksi,  impor,  dan perdagangan  minuman  beralkohol.  Hal  tersebut  dikarenakan  peredaran, produksi,  impor,  dan  perdagangan  minuman  beralkohol  tidak  dilarang  oleh Perpres No. 74 Tahun 2013 selama memiliki izin dari menteri yang bersangkutan.
3. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-Dag/Per/4/2014  Tentang Pengendalian  Dan  Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Permen  Perdagangan  No.  20/M-DAG/PER/2014  ditetapkan  dan diundangkan pada tanggal 11 April  2014, yang ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perpres No. 74 Tahun 2013. Permen Perdagangan No. 20/M- DAG/PER/2014  ini  dianggap  perlu  guna  mengatur  secara  lebih  spesifik pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
Ketentuan  umum  dalam  Permen Perdagangan  No.  20/M- DAG/PER/4/2014 antara lain:
1. Pasal  1  angka  (1), “ minuman  yang  mengandung  etanol  atau  etil  alkohol (C2H5OH)  yang  diproses  dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung karbohidrat  dengan  cara  fermentasi  dan  destilasi  atau  fermentasi  tanpa destilasi ”.
2. Pasal 1 angka 16 Permen  Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
3. Pasal 1 angka 17 Permen  Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat
SIUP-MB  adalah  surat  izin  untuk  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
4. Pasal 1 angka 18 Permen  Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut  SKP-A  adalah  Surat  Keterangan  untuk  Pengecer  Minuman Beralkohol golongan A.
5. Pasal 1 angka 19 Permen  Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Surat Keterangan  Penjual  Langsung  Minuman  Beralkohol  golongan  A  yang selanjutnya  disebut  SKPL-A  adalah  Surat  Keterangan  untuk  Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
Minuman  beralkohol  menurut  Permen  Perdagangan  No.  20/M- DAG/PER/4/2011  tersebut,  digolongkan  menjadi  tiga  (3)  golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yakni :
a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai 5% (lima per seratus);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang  mengandung etil alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  5%  (lima  per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang  mengandung  etil alkohol atau  etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55%  (lima puluh lima per seratus).
Pengadaan minuman beralkohol menurut Permen Perdagangan No. 20/M- DAG/PER/4/2014  berasal  dari  produksi  dalam  negeri  dan  impor.  Pengadaan minuman  beralkohol  asal  impor  hanya  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  telah memiliki  penetapan  sebagai  Importir  Terdaftar  Minuman  Beralkohol  (IT-MB) dari Menteri Perdagangan. Perusahaan yang telah memiliki IT-MB juga  wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dalam perdagangan dan peredaran  minuman  beralkohol,  telah  diatur  tempat-tempat yang diperbolehkan  untuk  menjual  minuman  beralkohol,  sebagaimana  telah diatur dalam Pasal 14 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, yakni:
1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2) Penjualan  Minuman  Beralkohol  secara  eceran  hanya  dapat  dijual  oleh pengecer, pada:
a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1537 - 1552  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7029
Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3) Selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Minuman  Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa :
a. Minimarket;
b. Supermarket, Hypermarket, atau
c. Toko Pengecer lainnya.
d. Toko  pengecer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)huruf  c mempunyai  luas  lantai  penjualan paling sedikit 12 m 2 .
Perubahan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  06/M-Dag/Per/  1/2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-Dag/Per/4/2014  Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat 3 Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga  dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
Pasal 15 Permen Perdagangan No. 20/M- DAG/PER/4/2014 menegaskan bahwa; “Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada  konsumen  yang telah  berusia  21  (dua  puluh  satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
Terdapat  beberapa  larangan  dalam  Permen  Perdagangan  No.  20/M- DAG/PER/4/2014 di antaranya ialah:
a. Pengecer  atau  penjual  langsung  dilarang  memperdagangkan  minuman beralkohol  di  lokasi  atau  tempat-tempat  yang  berdekatan  dengan: gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja,  bumi perkemahan,  tempat  ibadah,  sekolah,  rumah  sakit,  dan tempat  tertentu  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  atau Gubernur.  Tertuang  dalam  pasal  28  Permen  Perdagangan  No.  20/M- DAG/PER/4/2014 Apabila pengecer atau penjual langsung memperdagangkan minuman  beralkohol  ditempat-tempat  di  atas,  maka akan  dikenai  sanksi  administratif  berupa  pencabutan  SIUP-MB,  SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis;
b. IT-MB,  distributor,  dan  sub-distributor  dilarang  memperdagangkan langsung  minuman  beralkohol  kepada  konsumen.  Apabila  melanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau SIUP-MB;
c. IT-MB,  distributor,  sub-distributor,  penjual  langsung,  dan  pengecer dilarang  mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apa pun. Jika  melanggar,  maka  akan  dikenakan  sanksi  administratif  berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A, dan/atau
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1537 - 1552  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7029
izin teknis;
d. Setiap  orang  perorangan  dilarang  mendistribusikan  dan/atau memperdagangkan  minuman  beralkohol,  apabila  melanggar  akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Badan  usaha  dilarang  mendistribusikan  dan/atau memperdagangkan minuman  beralkohol yang  tidak  dilengkapi  dengan  perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Apabila melanggar, maka akan  dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP  dan/atau izin teknis.
Pengendalian  dan  pengawasan  peredaran  dan  penjualan  minuman beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, distributor, sub-distributor, pengecer, dan penjual  langsung. Pengendalian  dan  pengawasan  peredaran  dan  penjualan minuman  beralkohol  dilaksanakan  oleh  Dirjen  Daglu,  Dirjen  PDN,  Dirjen  SPK dan/atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Dalam melakukan pengawasan  peredaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol Bupati/Walikota  membentuk  Tim  Terpadu,  yang  terdiri  dari dinas  yang bertugas  dibidang  perdagangan,  dinas  yang  bertugas  di  bidang  perindustrian, dinas  yang  bertugas  di  bidang  kesehatan,  dinas  yang  bertugas  di  bidang pariwisata, dinas  yang  bertugas  di  bidang  keamanan  dan  ketertiban, balai pengawasan obat dan makanan, dan dinas terkait lainnya.

## a. Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  9  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan
Perda  kota  Medan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  9  Tahun  2014 Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perindustrian  Dan  Perdagangan  telah  di undangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan dinyatakan berlaku sampai saat ini dengan dibuktikan belum ada aturan terbaru mengenai penjualan minuman beralkohol. Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perindustrian  Dan  Perdagangan  antara  lain: pelaksanaan  ,  tata  cara  perolehan  izin  dan    kewenangan  tanda  tangan,  masa berlaku izin, lokasi yang diberi izin, larangan, pembinaan dan pengawasan.
Pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan mengenai maksud dan tujuan  perda  ini  di  bentuk  guna  mengatur,  mengendalikan,  mengawasi,  dan melakukan  pembinaan  terhadap  pertumbuhan  dan  berbagai  aktivitas  usaha dalam Daerah  dengan  tujuan  mewujudkan  tertib  usaha  baik  ditinjau  dari  segi lokasi maupun hubungannya dengan perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan  serta  perkembangan  perekonomian  Daerah  dan  kelestarian lingkungan.
Dalam  memperoleh  pemenuhan  SIUP  MB  peraturan  Peraturan  Daerah Kota  Medan  Nomor  9  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perindustrian Dan Perdagangan sudah mengatur dalam pasal 36 ayat 3 yakni :
a. Penjual Iangsung minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C pada hotel bintang 3 (tiga) , 4 (empat), dan 5 (lima) serta restoran bertanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, atau kelab malam:
1) surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual Iangsung;
2) SIUP dan / atau Surat Izin Usaha Tetap hotel khusus hotel Bintang 3 ( tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Kelab Malam dari instansi yang berwenang; 3) surat Izin Gangguan;
4) TDP atau tanda daftar lainnya;
5) Nomor Pokok Wajib Pajak; 6) kewajiban  melampirkan  Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang  Kena Cukai  (NPPBKC)  yang  dikeluarkan  oleh  Bea  Cukai  Daerah,  bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; 7) fotokopi akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat  pengesahan  dari  pejabat  yang  berwenang  atau didaftarkan ke Dinas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pembinaan  bidang  perdagangan  apabila  pemohon  merupakan badan hukum/ badan usaha; dan 8) pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 (bulan) sekali dan rencana penjualan minuman beralkohol 3 (tiga) bulan ke depan.  Penjual  Iangsung  dan  pengecer  minuman  beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus): 9) surat  penunjukan  dari  sub  distributor  sebagai  penjual  Iangsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol; 10) rekomendasi  lokasi  keberadaan  perusahaan  khusus  minuman beralkohol dari Camat setempat; 1. izin gangguan; 2. SIUP Kecil atau Menengah;
3. TDP atau tanda daftar lainnya; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak; 11) kewajiban  melampirkan  fotokopi  NPPBKC,  bagi  perusahaan  yang akan memperpanjang SIUP-MB; 12) fotokopi Akta pendirian Perusahaan dan/ atau perubahannya yang telah  mendapat  pengesahan  dari  pejabat  yang  berwenang  atau didaftarkan ke Dinas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pembinaan  bidang  Perdagangan  apabila  pemohon  merupakan badan hukum/ badan usaha; dan
13) rencana  penjualan  minuman  beralkohol  1  (satu)  tahun  ke  depan. Larangan-larangan  yang  terdapat  dalam  peraturan  Daerah  Kota Medan  Nomor  9  Tahun  2014  pada  pasal  36  ayat  4,  5,6,  sebagai berikut: a. SIUP-MB  tidak  dapat  diberikan  kepada  perusahaan  yang melakukan  kegiatan  pengendalian  dan/  atau  penjualan minuman  beralkohol  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), apabila  lokasi  usahanya  berdekatan  dengan  tempat  ibadah, sekolah,  rumah  sakit,  pemukiman  dan  tempat  lainnya  yang ditetapkan oleh Walikota. b. Jarak  minimum  lokasi  yang  diizinkan  untuk  penjualan minuman  beralkohol  dari  tempat  ibadah,  Sekolah,  rumah sakit, dan pemukiman ditetapkan oleh Peraturan Walikota. c. Setiap Pusat Perbelanjaan, Toko Modem termasuk Minimarket dan  Swalayan  yang  menjual  minuman  yang  mengandung kadar  alkohol  di  bawah  5%  (lima  per  seratus)  wajib memisahkan  letak  atau display penjualan  dengan  minuman lainnya.
Kenyataannya  di  kota  medan  praktik  penjualan  minuman  beralkohol sangat  mudah  jumpai  dan  tidak  berkesesuaian  pada  peraturan  perundang- undangan yang ada seperti peraturan presiden pada pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 , Pasal 14 Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014.  Dengan  dibuktikan  melalui  observasi  penjualan minuman beralkohol bisa  dapatkan pada toko atau  grosir antara  lain UD. EFY JAYA, seven to seven, four JCH Sukses, dan UD johan Hutajulu yang terletak di sekitaran jalan Jl. K.H. Wahid Hasyim, Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 6 .
b. Peraturan  Walikota  Medan  nomor  13  Tahun  2024  Tentang  Persyaratan Dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Keterangan  Pengecer,  Surat  Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan Golongan C Peraturan  Walikota  Medan  nomor  13  Tahun  2024  Tentang  Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung  Minuman  Beralkohol  Golongan  B  Dan  Golongan  C  yang  sudah mengakomodir dari Peraturan Presiden Dan Peraturan Menteri Perdagangan.
Ruang  lingkup  Peraturan  Walikota  Medan  nomor  13  Tahun  2024  yang tertuang dalam pasal 4 adalah Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:
a. Wewenang Pemberian Izin;
b. Persyaratan dan tata cara mendapatkan SKP B DAN SKP C serta SKPL
B dan SKPL C;
6 Data dikelolah melalui observasi lapangan
c. Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
d. Larangan;
e. Sanksi Administratif.
Dalam  hal  pemberian  izin  penjualan  minuman  beralkohol  diberikan kepada kedinasan yang menaungi penanaman modal satu pintu sesuai dengan pasal 6 Peraturan Walikota Medan nomor 13 Tahun 2024. Pemberian izin berupa SKP B , SKP C, SKPL B dan SKP C timbul dengan adanya permohonan antara lain:
1. Surat Permohonan dari Pelaku Usaha ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan;
2. NIB;
3. Fotocopy KTP;
4. Pas foto Warna 4x6;
5. Fotocopy NPWP;
6. Fotocopy IMB/ PBG;
7. Fotocopy Bukti Lunas pembayaran PBB tahun terakhir;
8. Surat  Penunjukan  sebagai.  Pengecer  Minuman  Beralkohol  dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol yang memiliki izin Distributor atau Sub Distributor sesuai ketentuan;
9. Persetujuan  warga  yang  berbatasan  langsung  dengan  Lokasi  Usaha yang diketahui oleh Lurah setempat;
Lokasi yang di maksud Lokasi Kegiatan usaha berjarak radius lebih dari 100 meter yang dihitung dari batas terluar tanah dari: Tempat Ibadah; Sekolah, Perguruan Tinggi; Rumah Sakit, klinik, Puskesmas; Stadion Olahraga; Gelanggang Remaja; Stasiun; Terminal: Kantor Pemerintahan; Taman Kota; dan Pant Sosial sesuai  dengan  pasal  7  Peraturan  Walikota  Medan  nomor  13  Tahun  2024 Pelarangan  penjualan  minuman  beralkohol  yang  ada  dalam  perwal  tersbut menyebutkan:
a. menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh  satu)  tahun  yang  dibuktikan  dengan  kartu  identitas  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol di lokasi yang tidak c. sesuai dengan SKP B dan SKP C serta SKPL B dan SKPL C
d. mengecer  dan  menjual  langsung  minuman  beralkohol  yang  tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
e. melaksanakan operasional pada saat hari besar keagamaan;
Peraturan  Walikota  Medan  Nomor  13  Tahun  2024  merupakan  langkah penting  dalam  menjaga  ketertiban  umum  dan  mengendalikan  dampak  negatif dari penjualan minuman beralkohol di Kota Medan.

## KESIMPULAN
Regulasi  peraturan  Perundang – undangan  mengenai  penjualan  minuman beralkohol sudah memberikan kepastian hukum yang mana di dalam norma tersebut sudah  mengatur  mengenai  pengawasan  minuman  beralkohol  dilaksanakan  oleh dinas  terkait  perdagangan,  lokasi  penjualan  minuman  beralkohol,  tata  cara memperoleh  perizinan  penjualan  ,dan  sanksi  jika  tidak  menaati  peraturan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-negatif-kecanduan-alkohol-pada- tubuh Lutfi  Efendi, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  (Malang:  Bayumedia  Sakti Group,: 2004),
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-DAG/PER/4/2014  tentang Pengendalian  dan  Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Permen Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014) beserta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol,
Peraturan  Walikota  Nomor  13  Tahun  2024  Tentang  Persyaratan  Dan  Tata  Cara Penerbitan Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman  Beralkohol  Golongan  B  Dan  Golongan  C  Serta  Pengawasan  Dan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
POLIHU, Raskita Mardatila. Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351 . Lex Crimen , 2017, vol 6.2.
Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).