## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1550-1558 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3549

## Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengiriman Barang Akibat
Overdimension dan Overloading dalam Kegiatan Pengangkutan Darat
Cindy Tatia Amallia, Zahry Vandawati Chymaida Universitas Airlangga Surabaya Correspondence: cindy.tatia.amallia-2019@fh.unair.ac.id, vanda@fh.unair.ac.id
Abstrak. Dalam  penelitian  ini  akan  menganalisa  tentang  karakteristik  dari  kendaraan  pengangkut  yang melakukan overdimension dan overloading ,  serta  tanggung  jawab  pengangkut  yang  melakukan overdimension dan overloading atas  pengiriman  barang  dalam  kegiatan  pengangkutan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Staute  Approach )  dan  Pendekatan  Konseptual ( Coneptual  Approach ).  Adanya  pengangkut  yang  melakukan overdimension dan overloading dapat mengakibatkan dampak negatif yang merugikan, seperti halnya  kecelakaan lalu lintas, kerusakan insfrastruktur jalan,  ekonomi,  hingga  kerusakan  barang  dan/atau  keterlambatan  pengiriman  barang  dalam  kegiatan pengangkutan. Dalam hal ini, pengangkut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai  batas  muatan  angkut  yang  diperbolehkan.  Sehingga  pengangkut  dibebankan  tanggung  jawab  untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, yakni pihak pengirim atau penerima barang.
Kata kunci : overdimension; overloading; pengangkutan; tanggung jawab pengangkut
Abstract.  In  this  study  will  analyze  the  characteristics  of  transport  vehicles  that  carry  out  overdimension  and overloading,  as  well  as  the  responsibility  of  carriers  who  carry  out  overdimension  and  overloading  for  the delivery of goods in transportation activities. The approach method used in this study is the Statute Approach and  the  Conceptual  Approach.  The  existence  of  carriers  that  over-dimension  and  overload  can  result  in negative negative impacts, such as traffic accidents, damage to road infrastructure, the economy, to damage to goods and/or delays in delivery of goods in transportation activities. In this case, the carrier has violated the laws and regulations regarding the permissible load limit. So that the carrier bears the responsibility to provide compensation to the injured party, namely the sender or recipient of the goods.
Keywords : carrier responsibilities; overdimension; overloading; transportation.

## PENDAHULUAN
Jasa  pengiriman  barang  merupakan salah  satu  layanan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  guna  melakukan  transaksi  jual  beli. Mengingat  negara  Indonesia  merupakan  negara kepulauan  terbesar  di  dunia,  penduduk  banyak yang saling mengirim barang dari satu daerah ke daerah  lain  sehingga  pelayanan  pengiriman barang  menjadi  sangat  penting  bagi  masyarakat (Musyafah  et  al.,  2018).  Dengan  luasnya wilayah  Indonesia,  maka  diperlukanlah  suatu kegiatan  pendistribusian  guna  mempermudah masyarakat  melakukan  transaksi  jual  beli. Kegiatan  pendistribusian  yang  menggunakan jasa  pengiriman  barang  dapat  disebut  juga dengan  kegiatan  pengangkutan.  Pengangkutan merupakan  rangkaian  kegiatan  pemindahan penumpang  atau  barang  dari  satu  tempat pemuatan  ke  tempat  tujuan  sebagai  tempat penurunan  penumpang  atau  pembongkaran barang  muatan.  Pengangkutan  juga  merupakan
kegiatan menyalurkan dan menjual sumber daya alam  dari  suatu  daerah  ke  daerah  lain  yaitu kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen  yang  terlibat  dalam  perdagangan  itu, maka  pengangkutan  memegang  peranan  yang sangat  penting,  pengangkutan  diharapkan  untuk mempermudah
dan mempercepat pendistribusian (Edelia et al., 2019). Menurut Purwosutjipto (1987)
menyatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau dari suatu tempat ke  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  sedangkan pengirim  mengikatkan  diri  untuk  membayar uang  angkutan  (Nugroho  &  Haq,  2019).  Dari pengertian  ini  dapat  dipahami  bahwa  fungsi pengangkutan  adalah  memindahkan  objek  yang diangkut  sedangkan  tujuan  dari  pengangkutan adalah  meningkatkan  nilai  dan  daya  guna
sesuatu  yang  dipindahkan.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  tujuan  yang  dimaksud  adalah tujuan  yang  bersifat  ekonomis  (Purwosutjipto, 1987).  Secara  umum  dinyatakan  bahwa  setiap pengangkutan  bertujuan  untuk  tiba  ditempat tujuan  dengan  selamat  dan  meningkatkan  nilai guna  bagi  penumpang  ataupun  barang  yang diangkut.  Tiba  ditempat  tujuan  artinya  proses pemindahan  dari  satu  tempat  ke  tempat  tujuan berlangsung  tanpa  hambatan  dan  kemacetan, sesuai  dengan  waktu  yang  direncanakan. Selamat  artinya  barang  yang  diangkut  tidak mengalami  kerusakan,  kehilangan,  kekurangan atau  kemusnahan.  Meningkatkan  nilai  guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat  tujuan  menjadi  lebih  tinggi  bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan (Susilo, 2015).
Menurut  pendapat  ahli  lain  yaitu Soegijatna  Tjakranegara  yang  pada  pokoknya memberikan definisi sebagai berikut pengangkutan  merupakan  rangkaian  kegiatan pemindahan  penumpang  atau  barang  dari  satu tempat  pemutan  (embarkasi)  ke  tempat  tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang  atau  pembongkaran  barang  muatan. Rangkaian  peristiwa  pemindahan  itu  meliputi kegiatan: (a) memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut; (b) membawa penumpang atau barang ketempat tujuan; dan (c) menurunkan  penumpang  atau  membongkar barang di tempat tujuan.
Berdasarkan  atas  pendapat  diatas  dapat diketahui  bahwa  pengangkutan  yang  meliputi tiga  kegiatan  tersebut  merupakan  satu  kesatuan proses  yang  disebut  pengangkutan  dalam  arti luas.  Pengangkutan  juga  dapat  dirumuskan dalam  arti  sempit.  Dikatakan  dalam  arti  sempit karena  hanya  meliputi  kegiatan  membawa penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan  ke  tempat  tujuan.  Seperti  yang telah  dijelaskan  bahwa  pengangkutan  adalah perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut dengan  pengirim.  Perjanjian  yang  dimaksud adalah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Burgelijk  Wetboek (selanjutnya  disebut BW), definisi perjanjian terdapat pada ketentuan Pasal  1313  BW yaitu perbuatan  satu orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain  atau  lebih.  Perjanjian  pengangkutan merupakan  perjanjian  timbal  balik,  yaitu perjanjian  yang  menimbulkan  kewajiban  pokok bagi kedua belah pihak atau melakukan prestasi, sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibuat  antara keduanya.  Menurut  Subekti  (2021)  perjanjian
pengangkutan  adalah  perjanjian  oleh  satu  pihak menyanggupi  untuk  dengan  aman  membawa orang  atau  barang  dari  satu  tempat  ketempat lain,  sedangkan  pihak  yang  lain  menyanggupi akan membayar  ongkosnya.  Sehingga,  di  dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut mempunyai  kewajiban  untuk  membawa  orang atau  barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain dengan  aman,  sedangkan,  pengirim  mempunyai kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  ongkos kepada pengangkut. Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan  Purwosutjipto  (1987)  yang  menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut dengan mengirim dimana pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan pengangkutan  barang  dan  atau  orang  dari  suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri  untuk membayar biaya pengangkutan.
Pada  dasarnya,  Jasa  pengangkutan didirikan untuk mempermudah dan memfasilitasi keperluan dan kepentingan seseorang  atau  badan  hukum.  Hal  ini  dilakukan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya  dalam proses  pengiriman  dan  sarana  transportasi  yang membutuhkan  efektivitas  dan  efisiensi  waktu. Tidak  dapat  dipungkiri,  kegiatan  pengangkutan yang  terjadi  di  tengah  masyarakat,  tentu  tidak selalu  berjalan  lancar,  melainkan  sering  terjadi beberapa  hambatan.  Salah  satu  hambatan  yang banyak terjadi dalam kegiatan pengangkutan ini adalah  para  pengangkut  yang  melakukan overdimension and overloading (selanjutnya disebut dengan ODOL) dalam kegiatan pengangkutannya. Fenomena pelanggaran ODOL pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi  permasalahan  yang  sangat  serius. Overdimension adalah  suatu  kondisi  dimensi barang  muatan  pengangkut  tidak  sesuai  dengan standar  produksi  dan  ketentuan  peraturan.  Hal ini  sejalan  dengan  Anwar  dan  Tamin  (2021) bahwa Over  Dimension  Overloading  vehicles are vehicles with dimensions and carrying loads that  exceed  predetermined  standards.  By definition,  overloading  is  a  condition  that  the axle load of a vehicle exceeds the standard load used in the pavement design assumptions or the number  of  operational  passes  before  the  plan life is reached”.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan overload adalah  suatu  kondisi  pada  kendaraan pengangkut  barang  muatan  yang  melebihi  batas beban yang ditetapkan. Beban berlebih (overloading) terjadi  karena  jumlah  berat
muatan  kendaraan  angkutan  penumpang,  mobil barang,  kendaraan  khusus,  truk  gandengan  dan truk  trailer  yang  diangkut  melebihi  dari  jumlah yang di ijinkan (JBI) atau muatan sumbu terberat (MST)  melebihi  kemampuan  kelas  jalan  yang ditetapkan.  Disamping  adanya  beban  berlebih (overloading) pada kendaraan yang mengangkut muatan  melebihi  ketentuan  batas  beban  yang ditetapkan yang secara signifikan akan meningkatkan  daya  rusak  kendaraan  yang selanjutnya akan memperpendek umur pelayanan  jalan  (Simanjutak  et  al.,  2014). Pengemudi  dan/atau  penyedia  jasa  angkutan barang wajib mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut,  dimensi  kendaraan,  dan  kelas  jalan. Adapun  Batasan  berat  muatan  yang  diizinkan tertuang  pada  SE  Direktur  Jendral  Perhubungan Darat
Nomor: SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tentang Panduan Batasan
Maksimum Perhitungan  JBI  (Jumlah  Berat  yang  di  Ijinkan) dan  JBKI  (Jumlah  Berat  Kombinasi  yang  di Ijinkan)  untuk  Mobil  Barang,  Kendaraan Khusus,  Kendaraan  Penarik  berikut  Kereta Tempelan/Kereta  Gandengan.  Angkutan  barang dengan  muatan  lebih  dari  5%  ditilang  dan dilarang meneruskan perjalanan sebelum memindahkan  kelebihan  muatannya  (Oktarinda et al., 2022).
Pada  dasarnya  ODOL  marak  terjadi karena  adanya  persetujuan  antara  perusahaan pengangkut  dan  juga  sopir  dalam  rangka mempercepat  pengiriman,  dan  meningkatkan keuntungan.  Karena  dengan  satu  kali rute  kirim diharapkan  mampu  mengangkut  barang  yang banyak  untuk  sampai  pada  tujuan.  Caranya diakali  dengan  memodifikasi  kendaraan  truk besar dan atau sebagainya untuk bisa menampung  beban  berat  tersebut.  Akhirnya kendaraan  tersebut  justru  kelebihan  muatan  dan melebihi dimensi sesuai spesifikasi pula. Hal ini bukan  tidak  mungkin  terjadi  karena  perusahaan berorientasi  pada  hasil  sehingga  keuntungan sebesar-besarnya  dicari  dengan  menempuh berbagai  cara  yang  ada  ,  dari  sisi  sopir  praktik ODOL  nekat  dilakukan  karena  arahan  dari atasan  dan  juga  untuk  mengejar  setoran. Permasalahan angkutan barang terkait kendaraan ODOL  seringkali  meresahkan  karena  dampak yang ditimbulkan juga tidak ringan. Kendaraan/angkutan ODOL menyebabkan kerusakan  infrastruktur  seperti  penurunan  umur jalan, patahnya jembatan atau bahkan kecelakaan.  Seharusnya,  pemerintah  melalui Dinas  Perhubungan  melakukan  sosialisasi  bagi perusahaan  angkutan  dan  juga  para  sopir  untuk
mengetahui  bahwa  dampak  dari  ODOL  adalah membahayakan  seharusnya  dapat  dihindari dengan  tetap  patuh  pada  ketentuan  dan  standar yang  ditetapkan.  Lebih  lanjut,  dengan  adanya hambatan-hambatan  yang  terjadi  akibat  praktik ODOL,  Hal  ini  justru  dapat  memperlambat pengiriman, kerusakan jalan, bahkan kecelakaan lalu  lintas.  Dalam  hal  ini  kerugian  dari  adanya praktek  ODOL  dapat  berupa  materiil  dan immateril.  Materiil  dari  segi  uang  yang dikeluarkan  jika  ODOL  tersebut  harus  dikenai denda  dan/atau  ganti  rugi,  sedangkan  kerugian immateril kepercayaan masyarakat selaku konsumen  jasa  angkutan  yang  menurun  akibat kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman barang  yang  sampai  akibat  praktek  ODOL tersebut.  Dengan  dalih  agar  dapat  meraup keuntungan  yang  banyak  caranya  dengan memberikan  muatan  yang  berlebih  hal  tersebut justru malah memberikan kerugian yang banyak.
Menurut  data  dari  Direktorat  jenderal Perhubungan Darat berdasarkan analisa terhadap tujuh  jembatan  timbang  yang  ada  di  Indonesia pada  2018,  ternyata  sebanyak  75  persen menunjukan perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran over  loading ,  bahkan 25 persennya terkait pelanggaran yang muatannya  melebihi  100  persen.  Dalam  masa pengawasan 14 hari periode 8-22 Juli 2019 di 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor  (UPPKB)  atau  jembatan  timbang sebanyak  9.225  kendaraan  angkutan  barang dinyatakan  menyalahi  aturan,  angka  tersebut tercatat.  Jumlah  pelanggar  mencapai  81,07% dari  total  11.379  kendaraan  yang  masuk jembatan  timbang,  artinya,  hanya  sedikit  sekali kendaraan  yang  dinyatakan  tidak  melanggar. Pelanggaran  paling  banyak  adalah  terkait masalah dokumen seperti habisnya masa STNK, buku  KIR,  dan  lain  sebagainya.  Dalam praktiknya,  ODOL  dinilai  sangat  merugikan pemerintah  dan  masyarakat.    Sebagai  contoh, ODOL  dapat  mengakibatkan  kerusakan  jalan dan  kerusakan  infrastruktur,  seperti  jembatan. Selain  itu,  ODOL  juga  dapat  menyebabkan kecelakaan  lalu  lintas.  Insiden  fatal  pun  dapat terjadi,  seperti underspeed ,  ban  pecah,  maupun rem  blong.  Hal  tersebut  tentu  saja  membuat fenomena  pelanggaran  ODOL  pada  angkutan barang  di  Indonesia  menjadi  masalah  yang serius,  selain  itu  juga  dapat  mengakibatkan hambatan  dalam  pengiriman  barang.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab  pengangkut  terhadap  kerugian  dalam
pengangkutan barang yang melakukan overdimension dan overloading.

## METODE
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan oleh  penulis  adalah  yuridis  normatif  untuk mendapatkan  jawaban  dari  rumusan  masalah yang  diambil  penulis  tentang  bagaimana perlindungan hukum konsumen akibat kerusakan  barang  dalam  proses  pengangkutan yang  dibeli  melalui  TikTok  shop  dengan merujuk pada kaidah hukum peraturan perundang  undangan.  Dalam  penelitian  ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).

## HASIL
Istilah  tanggung  jawab  dalam  arti liability dapat  diartikan  sebagai  tanggung  gugat yang merupakan terjemahan dari aansprakelijkheid , dan merupakan bentuk spesifik  dari  tanggung  jawab  hukum  menurut hukum  perdata.  Tanggung  gugat  merujuk  pada posisi  seseorang  atau  badan  hukum  yang dipandang  harus  membayar  suatu  kompensasi atau  ganti  rugi  setelah  adanya  peristiwa  hukum (Peter, 2008). Dalam konsep hukum pengangkutan,  dikenal  adanya  5  (lima)  prinsip tanggung jawab pengangkut, yaitu:
1. Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  ( Absolute Liability/Strict Liability ). Menurut prinsip ini, pihak  pengangkut  wajib  bertanggung  jawab atas  setiap  kerugian  yang  timbul  dalam pengangkutan yang diselenggarakannya. Pertanggung  jawaban  ini  dilaksanakan  tanpa proses  pembuktian.  Prinsip  ini  juga  tidak mengenal  beban  pembuktian,  sehingga  ada tidaknya unsur kesalahan dari pihak pengangkutan tidak perlu dibuktikan.
Berdasarkan  hal  itu,  pihak  pengangkut  tidak mungkin  bebas  dari  tanggung  jawabnya, dengan  alasan  apapun  yang  menimbulkan kerugian  itu.  Di  dalam  peraturan  perundang- undangan  mengenai  pengangkutan,  prinsip tanggung  jawab  mutlak,  tidak  diatur  dengan jelas.  Hal  ini  dilatar  belakangi  karena  pihak pengangkut  tidak  dibebani  dengan  resiko yang  dinilai  terlalu  besar.  Pihak  pengangkut menilai  bahwa  prinsip  ini  tidak  seimbang dengan  upah  atau  ongkos  penyelenggaraan pengangkutan  yang  diterimanya  sebab  harga barang yang diangkut ada kemungkinan lebih tinggi daripada harga kendaraan angkut pihak pengangkut.
2. Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar
Kesalahan  ( Based  On  Fault ).  Prinsip  ini menitik  beratkan  pada  penyebab  munculnya tanggung  jawab  pengangkut  yang  dapat dilihat dari adanya unsur kesalahan. Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan  harus  bertanggung  jawab membayar  segala  kerugian  yang  timbul akibat  kesalahannya  itu.  Apabila  timbul kerugian dalam suatu penyelenggaraan pengangkutan  tersebut,  maka  berlakulah asumsi  bahwa  pengangkut  berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi  (Nasution,  2014).  Beban  pembuktian pada prinsip ini, diberikan kepada pihak yang dirugikan  (bukan  pada  pihak  pengangkut). Prinsip  tanggung  jawab  ini  mengacu  pada Pasal  1365  BW  yang  mengatur  mengenai perbuatan melawan hukum, dimana didalamnya  mewajibkan  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang menimbulkan  kerugian  bagi  orag  lain  untuk bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.  Pembebanan  pembuktian  kepada pihak  yang  dirugikan  mengacu  pada  Pasal 1865  BW,  pihak  yang  merasa  memiliki  hak guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun membantah hak orang lain dengan menunjuk pada  suatu  peristiwa,  maka  pihak  tersebut harus membuktikan dalilnya. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  prinsip  tanggung  jawab  ini tidak  didasarkan  pada  suatu  perjanjian, namun menimbulkan perikatan dari perbuatan melawan hukum. Penerapan prinsip ini terdapat pada UU LLAJ dan dapat dilihat  dalam  UU  tersebut  pada  Bab  XIV tentang  Kecelakaan  Lalu  Lintas,  Bagian Ketiga  (Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab), Paragraf  1  (Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab Pengemudi,  Pemilik  Kendaraan  Bermotor, dan/atau  Perusahaan  Angkutan)  Pasal  234 ayat (1).
3. Prinsip  Tanggung  Jawab  Praduga  Bersalah ( Presumtion of Liability ). Prinsip ini menekankan bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika  dirinya  pihak pengangkut  dapat  membuktikan  bahwa dirinya tidak bersalah, maka pihak pengangkut  dapat  dibebaskan  dari  tanggung jawab  membayar  ganti  rugi  atas  kerugian tersebut. Prinsip ini merupakan pengecualian terhadap  prinsip  sebelumnya,  yakni  prinsip
tanggung jawab mutlak. Beban
pembuktiannya  ada  pada  pihak  pengangkut, bukan  pada  pihak  yang  dirugikan.  Konsep beban  pembuktian  di  dalam  prinsip  ini hampir sama dengan konsep beban pembuktian  di  dalam  hukum  pidana,  yakni pihak yang didalilkan menyebabkan kerugian yang memiliki kewajiban untuk membuktikan  bahwa  telah  terjadi  peristiwa yang diakibatkan olehnya, sehinga membawa dampak kerugian bagi  pihak pemilik barang (eksportir  atau  impotir).  Yang  dimaksud istilah “bersalah” adalah melakukan kelalaian, tidak berupaya melakukan tindakan  yang  perlu  untuk  menghindari kerugian,  atau  apabila  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan  kerugian  yang  tidak  mungkin dihindari,  pihak  pengangkut  tidak  berupaya melakukan  tindakan  penyelamatan  terhadap barang-barang  yang  diangkutnya.  Prinsip  ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 468 ayat (2)  KUHD,  yang  membedakan  dengan tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  adalah pada  perjanjian  dan  beban  pembuktian  yang dibebankan pada pengangkut.
4. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut  ( Limitation  of  Liability ).  Prinsip ini mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab  pengangkut  terkait  jumlah  ganti  rugi akibat kerugian yang tibul terhadap pengguna jasa kegiatan pengangkutan yang diselenggarakannya.  Pembatasan  tanggung jawab  pada  umumnya  dilakukan  dengan menetapkan  limit  tertentu  sebagai  batas maksimal  tanggung jawab pengangkut  untuk membayar  ganti  rugi.  Pembatasan  ini  harus tetap  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
5. Prinsip  Tanggung  Jawab  Praduga  Tidak Bersalah  ( Presumption  of  Non-Liability ).
Pada  prinsip  ini,  pihak  pengangkut  dianggap tidak  memiliki  tanggung  jawab.  Dalam  hal ini,  bukan  berarti  pengangkut  dinyatakan bebas  dari  tanggungan  atas  barang-barang yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian  tertentu.  Prinsip ini  hanya  berlaku  untuk  barang  bawaan penumpang  pada  alat  angkutan  umum. Dengan  demikian,  prinsip  ini  tidak  berlaku untuk jenis-jenis angkutan pada pengangkutan  barang.  Prinsip  ini  didasarkan pada  perjanjian  dengan  pengguna  jasa sebagai pihak yang dibebankan dengan beban pembuktian.  Pengangkut  tidak  bertanggung jawab apabila pengangkut dapat
membuktikan  bahwa  ia  telah  mengambil semua  tindakan  yang  diperlukan  untuk mencegah  timbulnya  kerugian,  dan  adanya kesalahan dari pengguna jasa.
Kelima  prinsip  tanggung  jawab  dalam pengangkutan  tersebut  dapat  dilihat  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  kegiatan  pengangkutan,  baik jalur darat, udara, maupun jalur laut. Pada proses pengiriman  barang,  yang  termasuk  pihak  atau subjek  hukum  yang  bertanggung  jawab  atas barang  yang  diangkut  tersebut  apabila  terjadi kerugian,  yaitu  pihak  perantara  atau  ekspeditur atas  jasa  angkutan  dan  pihak  perusahaan angkutan.  Namun,  dalam  prakteknya  yang menjadi ekspeditur kadang kala adalah perusahaan  pengangkutan  karena  memiliki  alat angkut sendiri sehingga kemungkinan ekspeditur juga  bertindak  sebagai  pengangkut.  Dalam pengiriman  barang  pada  pengangkut  yang melakukan ODOL terdapat risiko yang mungkin terjadi  seperti  kehilangan  atau  kerusakan  baik sebagian atau seluruhnya, kecelakaan lalu lintas, dan  juga  keterlambatan  barang.  Pada  dasarnya pengangkut memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan  sampainya  barang-barang angkutan  di  tempat  tujuan  tepat  waktu  dalam jumlah  yang  tidak  berkurang  dan  tidak mengalami  kerusakan.  Oleh  karena  itu,  apabila terjadi  kerusakan,  kecelakaan  lalu  lintas, dan/atau keterlambatan dalam pengiriman barang,  maka  seyogyanya  pengirim/penerima barang  dapat  menuntut  ganti  kerugian  terhadap pihak  pengangkut.  Apabila  barang  tersebut bernilai besar, biasanya barang akan diasuransikan  agar  apabila  pihak  pengirim mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang merupakan kesalahan atau kelalaian pengangkut, maka  perlu  diberikan  perlindungan  atas  barang yang diangkut (Wulandari, 2014).
Tanggung Jawab
Pengangkut Terhadap

## Kerusakan Barang Angkutan
Dalam  kegiatan  pengangkutan  yang melakukan  ODOL,  dimungkinkan  terjadinya kerusakan  barang  akibat  kecelakaan  baik  dari faktor manusia, faktor kendaraan, ataupun faktor kondisi  jalan  dan  lingkungan.  Faktor  kendaraan menjadi salah satu faktor utama dan yang paling berdampak  sebab  kendaraan  yang  melakukan ODOL  besar  kemungkinan  akan  mengalami underspeed (kecepatan  yang  rendah) , rem  yang bermasalah, bahkan kerusakan kendaraan seperti patah  as roda ataupun kelalaian  dari  pengemudi itu  sendiri.  Kewajiban  pengangkut  adalah
menyelenggarakan  pengangkutan  barang  mulai dari  tempat  pemuatan  sampai  ditempat  tujuan dengan  selamat,  lengkap  dan  utuh.  Akan  tetapi tidak selamanya pengangkut bertanggung jawab penuh atas terjadinya kerugian, seperti kehilangan  atau  kerusakan  barang.  Pihak pengirim  barang  dapat  membuktikan  bahwa kehilangan  atau  kerusakan  dan  kerugian  itu diakibatkan  oleh  kelalaian  atau  kesalahannya sendiri,  maka  pembebanan  tanggung  jawab bukan  pada  pengangkut  melainkan  pada pengirim.    Adapun  pengecualian  terhadap tanggung  jawab  pengangkut  yang  diatur  dalam Pasal 91 dan 92 KUHD, apabila terjadi pada hal- hal  sebagai  berikut:  (a)  Cacat  pada  barang  itu sendiri;  (b)  Kerusakan  pada  barang  akibat bencana  alam;  (c)  Kesalahan  atau  kelalaian pengirim;  dan  (d)  Keterlambatan  pengiriman yang  tidak  dikehendaki  sebelumnya.  Dalam  hal ini barang tidak musnah atau cacat.
Penyebab-penyebab  tersebut  menjadi pengecualian  dari  tanggung  jawab  pengangkut. Dalam  hal  kerusakan  barang  akibat  kecelakaan pengangkut  yang  melakukan  ODOL,  sudah sepatutnya  pihak  pengangkut  memberi  ganti kerugian sebab melakukan ODOL adalah bentuk kegiatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan tentunya dengan segala bentuk risiko yang akan ditanggungnya. Oleh karena itu, bentuk tanggung  jawab  yang  paling  relevan  diterapkan dalam  kondisi  ini  adalah  tanggung  jawab  atas dasar  kesalahan.  Berdasarkan  prinsip  ini, pengangkut  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  diderita  oleh  pengirim/penerima barang karena kesalahannya dalam melaksanakan angkutan. Hal  ini selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 234 ayat (1)  UU  LLAJ  dimana  pengemudi,  pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita  oleh  pemilik  barang  karena  kelalaian. Namun, apabila barang muatan tersebut bernilai besar  biasanya  barang  tersebut  diasuransikan oleh  pengirim  atau  penerima  barang.  Asuransi tidak  menciptakan  atau  menimbulkan  risiko melainkan memperalihkan risiko atau mengurangi risiko seseorang (Chumaida, 2013). Dalam  hal  ini  penerima  baranglah  yang mengeklaim  kepada  pihak  asuransi  sebab penerima  barang  yang  mengetahui  rusak tidaknya  barang  angkutan  tersebut,  sehingga kewajiban  pengangkut  sebagai  penanggung dapat dialihkan dari pihak pengirim barang atau penerima kepada pihak asuransi.
Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Keterlambatan pengiriman barang adalah  salah  satu  hambatan  yang  seringkali terjadi  pada  kegiatan  pengangkutan.  Hal semacam  ini  perlu  dihindari  dari  sebab  dapat menyangkut  hal-hal  yang  merugikan,  salah  satu halnya  ialah  adanya penalty . Penalty adalah pengenaan atas sanksi keterlambatan pengiriman barang apabila telah melebihi waktu pengiriman yang  ditentukan.  Pengangkut  baik  secara  lisan maupun  tertulis  menentukan  estimasi  waktu untuk diterimanya barang oleh penerima barang di  tujuan  (Daming  &  Wibowo,  2022).  Dalam kondisi terjadi keterlambatan pengiriman barang akibat ODOL apabila keterlambatan pengiriman barang tersebut terjadi akibat kesalahan pengangkut  yang  melakukan  ODOL  misalnya saja  terjadi  kendala  teknis  akibat  dampak  dari ODOL  seperti underspeed (kecepatan  yang rendah)  yang  menyebabkan  kendaraan  tidak dapat  menanjak  ketika  berada  dalam  dataran tinggi,  serta  apabila  disuatu  kondisi  pihak pengangkut  mengalami  kendala  seperti  tidak diperbolehkannya beroperasi akibat tidak memenuhi syarat maksimum berat pada jembatan timbang yang mengakibatkan keterlambatan,  maka  dalam  kondisi  ini  pihak pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan  pengiriman  barang  yang  terjadi. Dalam prakteknya, terkait jangka waktu pengiriman  barang  biasanya  antara  pihak pengangkut  dengan  pihak  pengirim  barang mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  perjanjian pengangkutan  dimana  dalam  isi  perjanjian tersebut  memuat  ketentuan  berapa  lama  jangka waktu  pengiriman  tersebut  harus  sampai  dan berapa besar kerugian yang di harus dibayarkan oleh  pihak  pengangkut.  Oleh  karena  itu, pengangkut  harus  bertanggung  jawab  sesuai dengan prinsip limitation of liability (pembatasan tanggung jawab pengangkut).

## Tanggung  Jawab  Pengangkut  Atas  Kecelakaan Akibat ODOL
Terkait  tanggung  jawab  atas  kecelakaan akibat  ODOL,  terdapat  2  pihak  yang  harus bertanggung  jawab  yakni  pengemudi  dan perusahaan  pengangkut.  Apabila  kecelakaan tersebut  mengakibatkan  korban  mengalami  luka ringan maupun berat, pengemudi dapat dikenakan  Pasal  360  KUHP  yang  menyatakan bahwa:
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain
mendapat  luka-luka  berat,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  atau pidana kurungan paling lama 1 tahun;
(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain luka-luka  sedemikian  rupa  sehingga  timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan  jabatan  atau  pencarian  selama waktu  tertentu,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  9  bulan  atau  pidana kurungan  paling  lama  6  bulan  atau  pidana denda  paling  tinggi  empat  ribu  lima  ratus rupiah.”
Namun,  apabila  kecelakaan  tersebut mengakibatkan  orang  lain  kehilangan  nyawa dapat  dikenakan  Pasal  359  KUHP  yang menyatakan  bahwa:  “Barang  siapa  karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama  5  tahun atau  pidana kurungan  paling lama 1  tahun.”.  Oleh  karena  itu,  pengemudi  truk ODOL  yang  lalai  sehinga  mengakibatkan kecelakaan  bertanggung  jawab  secara  pidana. Sedangkan,  perusahaan  yang  mempekerjakan sopir bertanggung jawab perdata untuk membayar  ganti  kerugian  kepada  keluarga korban  atau  ahli  warinya  terhadap  korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 BW, yang menyatakan  “…majikan  dan  orang  yang mengangkat  orang  lain  untuk  mewakili  urusan- urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang  disebabkan  oleh  pelayan  atau  bawahan mereka  dalam  melakukan  pekerjaan  yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”
Kelalaian (kesalahan) pengemudi tersebut merupakan tanggung jawab pengangkut sebagai  majikannya,  hal  semacam  ini  dikenal sebagai  tanggung  jawab  yang  dilakukan  orang lain  (tanggung  jawab  pengganti)  atau vicarious liability .  Tanggung  jawab  pengganti  merupakan kondisi  dimana  seseorang  dapat  dibebani tanggung  jawab  untuk  kesalahan  perdata  yang dilaukan  orang  lain,  walaupun  perbuatan melawan  hukum  itu  bukanlah  kesalahannya. Tanggung  jawab  pengganti  ini  masuk  dalam kategori  tanggung  jawab  atasan.  Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh  pekerjanya  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1367  BW.  Dalam  hal  ini,  pengangkut sebagai  majikan  betanggung  jawab  terhadap kelalaian (kesalakan) yang dilakukan pengemudi.
Tanggung  Jawab  Pengangkut  yang  Melakukan ODOL Ditinjau Dari UU LLAJ
Sesuai  dengan  amanat  UU  LLAJ diharapkan  penyelenggaraan  angkutan  dapat terlaksana  dengan  aman,  selamat,  cepat,  tertib, dan teratur serta efisien dengan biaya yang wajar dan  terjangkau  oleh  pengguna  jasa  transportasi. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  undang-undang memberikan  perlindungan  kepada  pihak-pihak dengan mengatur tentang kewajiban dan hak-hak pengangkut/perusahaan  angkutan  dan  pengirim barang. Adapun yang diatur sebagai berikut: 1. Dalam  Pasal  188  UU  LLAJ  memuat ketentuan  bahwa  ketika  terjadi  kerugian kepada  pengirim  barang,  kerugian  itu disebabkan  karena  kesalahan  dari  pihak pengangkut  sendiri,  sehingga  ia  lalai  dalam melaksanakan  pelayanan  angkutan,  maka  ia harus  mengganti  kerugian  yang  dialami pengirim  barang.  Dalam  kaitannya  dengan pengangkut  yang  melakukan  ODOL,  pihak pengangkut  harus  mengganti  kerugian  yang di derita oleh pengirim barang apabila dalam kegiatan pengangkutannya mengalami kecelakaan  yang  menyebabkan  kerusakan pada  barang  dan  keterlambatan  pengiriman barang.
2. Dalam  Pasal  189  UU  LLAJ  mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  188  UU LLAJ. Tujuan  dari  kewajiban  pengangkut apabila  dikaitkan  dengn  ODOL  untuk mengasuransikan  tanggung  jawabnya  adalah agar  apabila  terjadi  kejadian  yang  tidak diinginkan,  maka  pengangkut  tidak  harus menanggung  kerugian  yang  diderita  oleh pihak  pengirim  barang  secara  keseluruhan yang tentunya akan menyebabkan pengangkut mengalami kerugian yang besar.
3. Dalam Pasal 193 ayat (1) UU LLAJ memuat ketentuan  bahwa  pengangkut  diwajibkan bertanggung  jawab  akibat  musnah,  hilang, atau rusaknya barang selama barang tersebut ada padanya. Namun, apabila barang tersebut musnah,  hilang,  atau  rusak  disebabkan karena kesalahan dari pengirim barang, maka pengangkut tidak diwajibkan untuk bertanggung  jawab.  Ketentuan  tersebut, terdapat 4 (empat) hal yang sekaligus diatur, yaitu:  (1)  tanggung  jawab  perusahaan angkutan  umum  untuk  memberikan  ganti kerugian; (2) ganti kerugian tersebut diberikan  oleh  perusahaan  angkutan  umum kepada  pengirim  barang  karena  barangnya musnah,  hilang,  atau  rusak;  (3)  kerugian tersebut  terjadi  akibat  penyelenggaraan
pengangkutan;  dan  (4)  perusahaan  angkutan umum  yang  membuktikan  adanya  kerugian yang  diderita  oleh  pengirim  barang.  Dalam kaitannya dengan pengangkut yang melakukan ODOL, apabila kerusakan barang tersebut  disebabkan  oleh  pengirim  barang, maka  pengangkut  dibebaskan  dari  tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian.
4. Pasal  191  UU  LLAJ  menentukan  bahwa apabila  kerugian  diderita  pengirim  barang timbul karena kesalahan dari pekerja angkutan,  maka  dalam  hal  ini  pengangkut diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  atas kerugian  tersebut.  Apabila  dikaitkan  dengan pengangkut yang melakukan ODOL,
pengangkut  harus  memberikan  ganti  rugi akibat  pekerja  angkutan  dalam  hal  ini pengemudi  jika  ia  melakukan  kesalahan seperti halnya pengemudi tersebut mengantuk  hingga  menyebabkan  kecelakaan yang  mengakibatkan  kerusakan  pada  barang angkutan.
Bentuk  tanggung  jawab  pengangkut adalah  membayar  ganti  kerugian  kepada pengirim barang. Namun, problematika mengenai  batas  atau  limit  yang  dibayarkan kepada  pengangkut  tidak  ditentukan  oleh Undang-Undang.  Dalam  hal  ini,  Pasal  193  ayat (2) UU LLAJ hanya mengatur mengenai batasan pemberian  ganti  kerugian  oleh  pengangkut adalah sebesar kerugian yang nyata diderita oleh pengirim  barang.  Oleh  karena  itu,  untuk menentukan pembayaran ganti kerugian sebaiknya menggunakan breakable limit . Breakable  limit memiliki  arti  dapat  dilampaui dan  tidak  bersifat  mutlak,  dimana  ganti  rugi yang  diberikan  oleh  pengangkut,  masih  dapat dimungkinkan untuk dibayarkan melebihi jumlah  yang  dinyatakan,  yaitu  dalam  hal kerugian  disebabkan  oleh  adanya  perbuatan sengaja  atau  kelalaian  berat  dari  pengangkut (Yuniza,  2009).  Apabila  diantara  para  pihak terjadi  perselisihan  antara  jumlah  pembayaran ganti rugi, maka perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

## SIMPULAN
Dampak  negatif  dari  pengangkutan ODOL  melahirkan  tanggung  jawab  yang  harus dipenuhi  oleh  perusahaan  pengangkut.  Dalam hal  kerusakan  barang,  pengangkut  bertanggung jawab  atas  dasar  kesalahan  ( based  on  fault ), dimana  harus  ada  pembuktian  terlebih  dahulu apakah  kerusakan  tersebut  disebabkan  oleh
pengangkut  atau  oleh  pihak  pengirim  barang. Dalam  hal  keterlambatan  pengiriman  barang, pengangkut  bertanggung  jawab  sesuai  prinsip pembatasan tanggung jawab ( limitation liability ),  karena  biasanya  dalam  perjanjian pengangkutan  tertera  besarnya  ganti  rugi  yang harus ditanggung oleh pihak pengangkut apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang. Namun, apabila barang muatan tersebut bernilai besar  biasanya  barang  tersebut  diasuransikan oleh pengirim atau penerima barang. Sedangkan dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan  jatuhnya  korban,  perusahaan pengangkut  selaku  majikan  bertanggung  jawab sebagai majikannya (tanggung jawab pengganti).

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  K.  S.,  &  Tamin,  O.  Z.  2021.  Vehicle Influence  Simulation  Over  Dimension Overload on Road Conditions. Review of International  Geographical  Education Online , 11 (2), 69-79.
Chumaida, Z. V. 2013. Risiko dalam Perjanjian Asuransi Jiwa .
Daming,  S.,  &  Wibowo,  T.  A.  2022.  Tanggung Jawab  Perusahaan  Jasa  Pengangkutan dalam  Pengiriman  Barang. Yustisi , 8 (2),
152-172.
Edelia,  A.  R.,  Njatrijani,  R.,  &  Lestari,  S.  N. 2019.  Tanggung  Jawab  PT  Grab Indonesia  Terhadap  Kerugian  dalam Proses  Pengangkutan  Barang  Melalui Layanan Grab Express. Diponegoro Law Journal , 8 (2), 825-835.
Musyafah, A. A., Khasna, H. W., & Turisno, B. E.  2018.  Perlindungan  Konsumen  Jasa Pengiriman  Barang  Dalam  Hal  Terjadi Keterlambatan  Pengiriman  Barang. Law Reform , 14 (2), 151-161. Nasution, K. 2014. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum. Mimbar Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas
Gadjah Mada , 26 (1), 55-71.
Nugroho,  S.  S.,  &  Haq,  H.  S.  2019.  Hukum
Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara. Oktarinda,  E.,  Prihutomo, N.  B.,  &  Maulani,  E.
O.  2022.  Analisis  Pengaruh  Kendaraan Odol  Terhadap  Tingkat  Kecelakaan  di Jalan  Tol. Construction  and  Material Journal , 4 (1), 49-57.
Peter,  M.  M.  2008. Pengantar  Ilmu  Hukum , Kencana Prenada Media Group.
Purwosutjipto,  H.  M.  N.  1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga . R Subekti, S. H. 2021. Aneka perjanjian . Simanjuntak, G. I., Pramusetyo, A., Riyanto, B., & Supriyono, S. 2014. Analisis
Pengaruh  Muatan  Lebih  (Overloading) Terhadap  Kinerja  Jalan  Dan  Umur Rencana Perkerasan Lentur (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Pringsurat, Ambarawa- magelang). Jurnal Karya Teknik Sipil , 3 (3), 539-551.
Susilo, W. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna  Jasa  Pengangkutan  Barang Angkutan  Darat. IUS:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Hukum , 2 (1), 41-50. Wulandari,  A.  S.  R.  2014. Buku  Ajar  Hukum
Dagang. Mitra Wacana Media, Makassar. Yuniza,  M.  E.  2009.  Perbandingan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1992  tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan
Rancangan  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Mimbar Hukum- Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah
Mada , 21 (2), 257-277.