Perlindungan Hukum terhadap Penyewa Mobil yang di Asuransikan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mengalami Kecelakaan di Kota Medan:
Studi Kasus PT Berkah Travel dan Tour Medan
Candra Saputra Siregar, Adlin Budhiawan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia candrasrg27@gmail.com, adlinbudhiawan@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze legal protection for car renters in rental agreements who experience accidents in Medan City, by taking the case study of PT Berkah Travel and Tour. The research method used is an empirical legal method with a case approach, with data collection techniques, literature studies, interviews with related parties. In answering the problem, a case approach and a statue approach were used. Based on research, it can be seen that PT Berkah Travel and Tour insures each car unit, and provides protection for the driver. However, there are several limitations and requirements that need to be met by renters to be able to take advantage of this insurance. Apart from that, several obstacles were found in implementing this legal protection, such as complex claim procedures and quite long claim settlement times. This research discusses legal protection for insured car renters.
Keywords: Consumer protection, rental agreement, car insurance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyewa mobil  dalam perjanjian sewa-menyewa yang mengalami kecelakaan di Kota  Medan,  dengan mengambil studi kasus PT Berkah Travel dan Tour. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan case approach ,  dengan teknik pengumpulan data studi  kepustakaan,  wawancara  dengan  pihak  terkait.  Dalam  menjawab  permasalahan dilakukan  pendekatan case  approach dan statue  approach .  Berdasarkan  penelitian  dapat diketahui  bahwa  PT  Berkah  Travel  dan  Tour  mengasuransikan  setiap  unit  mobilnya,  dan perlindungan terhadap pengemudi. Namun, terdapat beberapa batasan dan persyaratan yang perlu  dipenuhi  oleh  penyewa  untuk  dapat  memanfaatkan  asuransi  tersebut.  Selain  itu, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini, seperti prosedur klaim  yang  kompleks  dan  waktu  penyelesaian  klaim  yang  cukup  lama,  penelitian  ini membahas perlindungan hukum terhadap penyewa mobil yang diasuransikan.
Kata kunci : Perlindungan konsumen, Perjanjian sewa-menjewa, Asuransi mobil

## PENDAHULUAN
Dalam keseharian, manusia semakin banyak mengikatkan diri dengan lainnya sehingga  melahirkan  adanya  perjanjian.  Perjanjian  dapat  dibuat  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis,  salah  satunya  adalah  perjanjian  sewa  menyewa.  Perjanjian sewa menyewa dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewakan, sedang yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   980 - 989  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5944
sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.
Suatu  perjanjian  adalah  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  suatu orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu  hal. Sewa menyewa mobil memiliki arti bahwa pihak penyewa memiliki tujuan memakai barang sewa dengan menggunakan mobil tersebut.
Pasal  1313  KUHPerdata  menjelaskan  perjanjian  sewa-menyewa  (rental) mobil  antara  perusahaan  rental  mobil  dengan  penyewa  yang  dituangkan  dalam bentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan. tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  serta  memenuhi  asas konsensualisme. 1
Dan dilakukan perjanjian secara lisan, dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak itu sudah cukup. Kecuali jika pihak-pihak yang  menghendaki  supaya  dibuat  dengan  secara  tertulis  (akta).  Perjanjian  secara lisan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  didasarkan  bahwa  setiap  orang  yang mengadakan  perjanjian  sudah  tentu  didasarkan  pada  itikad  baik,  sangat  kecil kemungkinan perjanjian itu tidak ditepati, itikad baik inilah yang merupakan kunci untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.
Menurut Subekti sewa-menyewa secara lisan maka sewa itu tidak berakhir pada  waktu  yang  ditentukan,  melainkan  jika  pihak  yang  menyewakan memberitahukan  kepada  si  penyewa  bahwa  ia  hendak  menghentikan  sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut  kebiasaan  setempat,  jika  tidak  ada  pemberitahuan  seperti  itu  maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama.
Dalam kegiatan sewa menyewa mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan.  Karena  golongan  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  ingin menggunakan  mobil  untuk  keperluan  pribadinya  tidak  harus  membeli  mobil, melainkan  bisa  dengan  menyewa  mobil  di  usaha  rental  mobil.  Adapun keuntungannya menggunakan mobil adalah kapasitasnya dan kemampuannya dapat lebih  banyak  menampung  penumpang  maupun  barang.  Hal  ini  menyebabkan tingginya  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  mobil  maka  banyak  orang  yang kapasitas  modal  yang  besar  membuka  suatu  usaha  rental  mobil  yang  dimana merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa secara hari-hari yang dilakukan secara perjanjian. 2
Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa masing-masing pihak sepakat mengenai  hak  dan  kewajiban,  termasuk  pada  keadaan  yang  tidak  diinginkan  pada saat perjanjian berlangsung. Menurut pasal 1548 KUHPER “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan  atau  manfaat  suatu  barang  kepada  pihak  yang  lain  selama  waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa, orang
1 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 90
2 Darmawan Dicy&Dewar.Perlindungan konsumen Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Mobil Yang Mengalami kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen (kartha Semaya 2020) hal 1774
Volume 6 Nomor 1 (2024)   980 - 989  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5944
dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak”. 3

## Hak Pihak Penyewa.
Dalam perjanjian sewa menyewa mobil penyewa berhak menggunakan mobil selama  perjanjian  berlangsung  dalam  keadaan  yang  baik  hingga  perjanjian  sewa menyewa berlangsung dan jaminan kenyamanan pada saat mobil digunakan dalam perjanjian sewa menyewa hingga selesai;

## Kewajiban Penyewa.
Kewajiban penyewa sesuai pasal 1560 KUHPerdata. Selain itu penyewa juga berkewajiban membayar sejumlah uang sewa kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan  yang  telah  disepakati  dan  penyewa  berkewajiban  merawat  mobil  selama perjanjian  berlangsung  seperti  merawat  barang  miliknya  sendiri.  Maka  hal  ini mewajibkan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, sehingga tidak mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini. 2
Dalam pembahasan hak dan kewajiban sewa menyewa, sering kali terdapat ketidakbukaannya pihak penyewa terhadap pihak menyewa tidak disebutkan dalam perjanjian dan tidak dilisankan ketika terjadinya akad sewa menyewa. Hal ini bisa saja  menjadi  klausul  terhadap  pihak  menyewa  ketika  terjadi  kerusakan  terhadap barang sewaan. klausul sendiri merupakan perjanjian yang berisikan tanggung jawab penyewa  dan  pemilik  mobil.  Dalam  perjanjian  sewa  menyewa  memuat  klausul- klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang objek yang  disewakan,  ketentuan-ketentuan  khusus,  harga  sewa,  biaya service  charge , kewajiban  pihak  pertama,  masa  berlaku  perjanjian,  tambahan,  hak  dan  kewajiban pihak  kedua,  pengembalian  objek  sewa,  perpanjang  sewa  menyewa,  lain-lain, penutup  serta  ketentuan  tentang  tata  cara  penyelesaian  sengketa  dan  domisili hukum.
Namun, klausul tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Klausula baku  yang  dilarang  sesuai  dengan  UUPK  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Menurut Pasal 5 ayat 1, pasal 21, pasal 27 dan pasal 33 tahun 1999 Undang- undang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Baik tentang asas tujuan hak dan kewajiban. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ketentuan  mencantumkan  klausul  baku,  tanggung  jawab  pelaku  usaha  pembinaan dan pengawasan serta badan perlindungan konsumen.
Di  Indonesia,  sejak  adanya  UU  Perlindungan  Konsumen,  maka  diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat
3 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   980 - 989  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5944
menjadi  salah  satu  prioritas  negara.  Tujuan  penyelenggaraan,  pengembangan  dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat  dan  kesadaran  konsumen,  selain  itu  secara  tidak  langsung  dapat mendorong  rasa  tanggung  jawab  pelaku  usaha  ketika  menyelenggarakan  kegiatan usahanya.
Asuransi mobil adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor akibat kecelakaan, pencurian,  atau  bencana  alam.  Di  Indonesia,  asuransi  mobil  diatur  oleh  Undang- undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 4
Asuransi  menurut  pasal  1  angka  (1)  UU  No.  2  Tahun  1992  Usaha Perasuransian mengartikan asuransi sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak  penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan,  atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada  pihak ketiga  yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasar-kan  atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Dalam hal perjanjian sewa menyewa tidaklah terlepas dari kerusakan barang atau pun saja yang disewakan. Sama halnya dalam perjanjian sewa menyewa rental mobil,  Ketika  terjadi  kerusakan  akibat  kecelakaan  yang  disebabkan  kelalaian penyewa  ataupun  dikarenakan  hal  lain,  maka  pihak  penyewa  akan  memberikan sangsi terhadap penyewa sesuai dengan perjanjian tertulis.
Namun  jika  terjadinya  kecelakaan  disebabkan  hal  lain,  konsumen  bisa meminta keringanan ataupun tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut, karena pada dasarnya, jika terjadi kerusakan atas barang yang disewa, maka penyewa bertanggung  jawab  atas  segala  kerusakan  yang  ditimbulkan  pada  barang  yang disewakan  selama  waktu  sewa, kecuali jika  ia  membuktikan  bahwa  kerusakan  itu terjadi di luar kesalahannya, demikian yang disebut dalam Pasal 1564 KUH Perdata. Menurut  pasal  1566  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  “Si  penyewa bertanggung  jawab  untuk  segala  kerusakan  dan  kerugian  yang  diterbitkan  pada barang sewa, oleh kawan-kawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoperkan  sewaannya”.  Dalam  KUHPerdata  dikenal  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan atas kesalahan ( based on fault ). Prinsip tanggung  jawab  berdasar  atas kesalahan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Di dalam hukum perdata yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang merupakan
4 Wirjono Prodjodikoro . Hukum Asuransi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   980 - 989  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5944
penelitian  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dimana  dalam  hal  ini peneliti  mengambil  data  secara  langsung  kelapangan  yaitu  dengan  melakukan wawancara kepada pihak PT Berkah Travel Dan Tour Medan untuk memperoleh data yang  valid  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Kemudian  jenis  dan  sumber bahan  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  studi  lapangan  dan  studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  meningkatkan  kesadaran  oleh  para  konsumen  maka  dalam  hal  ini perlu  meningkatkan  kepekaan, interest ,  kesanggupan,  dan  kemandirian  konsumen untuk melindungi hak maupun kewajibannya sebagai pengguna suatu barang atau jasa  dan  agar  pelaku  usaha  juga  mengetahui  hak  dan  kewajibannya  agar  mampu bertanggung  jawab  dalam  menjalani  usahanya  Tentu  diperlukan  perangkat Perundang-undangan  agar  terlindunginya  konsumen  maupun  pelaku  usaha  yang menjual  barang  dan/atau  jasa  yaitu  KUHPerdata,  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.5 Pengertian pelaku usaha terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK. Dalam hal ini konsumen merupakan setiap orang yang menikmati barang  dan/atau  jasa  yang  terjadi  dalam  lingkungan  suatu  masyarakat, kepentingannya sendiri maupun kepentingan bukan dirinya sendiri dan tidak untuk diperjual belikan 5
Dalam perjanjian sewa mobil dibutuhkan surat perjanjian untuk kelengkapan dan kesepakatan antara penyewa dan pemilik mobil. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di masa depan.
Surat ini bersifat mengikat kedua belah pihak dan memiliki landasan hukum yang  kuat  mengingat  dalam  pembuatan  surat  perjanjian  biasanya  disertai  tanda tangan di atas materai. Oleh karena itu, jika ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak  mengindahkan  peraturan  yang  tertuang  dalam  surat  perjanjian,  maka  bisa dipidanakan.
Dalam  melakukan  sewa  mobil  atas  nama  perusahaan  memerlukan  surat perjanjian  sewa  mobil  dengan  pemilik  mobil,  baik  melalui  rental  mobil,  termasuk dalam rental mobil pada PT Berkah Travel dan Tour. Berkas - berkas yang di perlukan antara lain:

## Identitas penyewa dan pemilik mobil
Mencakup  data  diri  Nama  lengkap,  NIK  (Nomor  Induk  Kependudukan), Nomor  telepon, Alamat e-mail ,  Alamat  domisili  dan  Informasi  terkait  lainnya  bila perlu.
5 Asyhadie Zaeni, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia, (Jakarta: RajawaliPers, 2016), 191.

## Keterangan durasi sewa
Dalam  surat  perjanjian  sewa  menyewa  juga  biasanya  tertulis  ketentuan mengenai  harga  sewa  dan  masa  berlakunya  kontrak  yang  sudah  disepakati  oleh kedua belah pihak.

## Pasal yang berlaku di perjanjian sewa menyewa
Mencantumkan  pasal  yang  berlaku  di  perjanjian  sewa  menyewa    karena setiap pihak, baik penyewa maupun pemilik memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam pasal.
Pasal-pasal ini biasanya menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci dan jelas. Dengan begitu, kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak dapat dihindari.

## Sanksi atau denda yang disetujui
Mencantumkan sanksi atau denda yang disetujui apabila hak atau kewajiban salah satu pihak tidak dipenuhi. Sanksi atau denda ini harus  mendapat  persetujuan dari kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

## Tanda tangan di atas materai
Agar surat perjanjian sewa mobil ini sah di mata hukum, maka pihak penyewa dan  pemberi  sewa  harus  menandatangani  surat  tersebut  di  atas  materai.  Dan sebaiknya,  surat  perjanjian  dibuat  dua  rangkap  sehingga  baik  penyewa  maupun pemilik sewa masing-masing memiliki surat sebagai dokumentasi. 6
Asuransi  mobil sangat  diperlukan  bagi  pemilik  sewa  mobil  atau  kendaraan lainnya. Sebab, memberikan proteksi kepada kemungkinan risiko yang bisa terjadi di jalan merupakan hal yang sangat penting.
Ketika dalam berkendara bisa saja mengalami risiko tertabrak atau menabrak tanpa sengaja. Dengan perlindungan dari asuransi mobil sewaan bisa terhindar dari biaya  tak  terduga  yang  dapat  menghantui.  Selain  itu,  asuransi  mobil  juga  dapat menanggung  biaya  perawatan  mobil  yang  semakin  meringankan  bebanmu  dalam memiliki mobil.
Jenis asuransi untuk mobil terbagi menjadi dua pilihan, yakni:
1. Asuransi all risk (asuransi comprehensive )
a) Merupakan  jenis  asuransi  yang  menanggung  secara  keseluruhan  dan  dari beragam kerusakan.
b) Risiko yang ditanggung oleh asuransi All Risk adalah kerusakan mobil akibat benturan,  tabrakan,  pencurian,  kebakaran,  tersambar  petir,  banjir,  hingga rusak saat berada di atas kapal penyeberangan.
c) Asuransi All Risk melindungi mobil secara total sehingga pemilik mobil rental tidak perlu khawatir akan risiko kerusakan kendaraan.
d) Bertanggung  jawab  pihak  ketiga  atas  risiko  kecelakaan  atau  menyebabkan cedera atau kerusakan properti hingga meninggal dunia.
e) Perluasan jaminan yang diberikan oleh asuransi All Risk juga menjadi andalan,
6 Suparman (2013 ) Surat perjanjian sewa-menyewa PT. Berkah Travel dan Tour Medan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   980 - 989  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5944
karena asuransi ini akan melindungi mobil dari risiko khusus.
f) Asuransi jenis All Risk cocok untuk mobil dengan usia di bawah 5 tahun atau mobil yang baru saja dibeli
2. Asuransi TLO ( Total Loss Only )
a) Asuransi  yang  memberikan  perlindungan  apabila  kerusakan  mobil  sudah lebih dari 75 persen serta melindungi dari risiko kehilangan akibat pencurian. Dengan  kata  lain,  jika  kerusakan  mobil  kurang  dari  75  persen,  maka  kamu tidak dapat mengajukan klaim untuk ganti rugi dari kerusakan tersebut.
b) Asuransi ini hanya berguna jika kerusakan di atas 75 persen, namun  tetap penting  untuk  pemilik  bisnis  rental  mobil,  mengingat  biaya  perawatan  dan perbaikan mobil rental tetaplah tidak murah.
c) Asuransi TLO banyak dipilih oleh masyarakat karena harga premi yang jauh lebih  murah  daripada  asuransi All  Risk ,  sehingga  dapat  menghemat pengeluaran.
d) TLO sebagai asuransi untuk rental mobil memiliki perluasan pertanggungan ( rider ) di mana akan melindungi kendaraan dari banjir, gempa, dan huru-hara.
e) Sebagai  pemilik  jasa  rental  mobil,  asuransi  mobil  rental  jenis  TLO  cocok digunakan untuk mobil berusia lebih dari 5 tahun dan mobil  yang  berisiko mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat digunakan kembali. 7
Mobil sewaan yang terdapat asuransi tidak memerlukan kewajiban konsumen dalam  perbaikannya,  oleh  sebab  itu  pihak travel tidak  mencantumnya  dalam perjanjian  tertulis  maupun  diucapkan  secara  lisan,  agar  ketika  terjadi  kerusakan ataupun kecelakaan konsumen bertanggung jawab atas kerusakan tersebut sebagai penanggung jawabnya.
Menurut  pasal  1548  KUHPerdata  perjanjian  sewa-menyewa  adalah  suatu perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan suatu  barang  kepada  pihak  lainnya  untuk  digunakan  dalam  waktu  tertentu  dan dengan pembayaran sesuatu harga yang tela disanggupi pihak tersebut. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, yang berarti ia sudah sah mengikat  pada  detik  tercapainya  sepakat  mengenai  unsur-unsur  pokoknya,  yaitu barang  dan  harga.  Sewa  menyewa  ini  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  yang bersifat  perorangan  bukan  perjanjian  yang  bersifat  hak  kebendaan,  yaitu  dengan perjanjian  sewa-menyewa  ini  kepemilikan  terhadap  objek  sewa  tersebut  tidak beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan. 8
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  pada  penyewa  mobil  yang  di asuransikan dalam perjanjian sewa menyewa mobil ketika mengalami kecelakaan.
Tanggung jawab pihak penyewa diatur di dalam pasal 1564 KUHPerdata dan 1566 KUHPerdata, dimana di dalam pasal 1564 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang  disewa  selama  waktu  sewa,  kecuali  jika  ia  membuktikan  bahwa  kerusakan
7 Duitpintar.com/adminitrasikendaran/2023
8 Yusuf shofie,Pelaku  usaha Konsumen,Dan Tindak  Pidana korporasi , Jakarta, 2008, hal. 25
tersebut  terjadi  diluar  kesalahannya”.  Dalam  hal  ini  penyewa  bertanggung  jawab terhadap kerusakan kecil yang terjadi selama waktu sewa berlangsung, tetapi pihak penyewa  tidak  akan  dibebankan  apabila  ia  dapat  membuktikan  bahwa  kerusakan yang terjadi adalah diluar kehendaknya.
Akibat terpenting yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah tanggung jawab  pihak  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  berupa  kewajibannya membayar ganti kerugian. Dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab menurut pasal tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian. 9
Jika dilihat dari segi hukum perdata, apabila terjadi kecelakaan mobil sewa yang  mengakibatkan  kerusakan,  maka  penyewa  mobillah  yang  bertanggung  jawab atas  segala  kerusakan  yang  ditimbulkan,  kecuali  si  penyewa  mobil  dapat membuktikan bahwa kerusakan itu di luar kesalahannya.
Ini  artinya,  sebenarnya  pencantuman  klausula  tentang  tanggung  jawab kerusakan mobil sewaan ada pada tangan penyewa bukan termasuk klausula baku mengenai  pengalihan  tanggung  jawab  karena  memang  aturan  dalam  KUH  Perdata sudah  menentukan  bahwa  yang  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang  yang disewa adalah penyewa.
Selanjutnya penyewa juga perlu memastikan kembali apakah kerusakan yang terjadi  pada  mobil  memang  ada  sebelum  ada  perjanjian  sewa-menyewanya  atau tidak. Hal ini karena pada dasarnya pemberi sewa wajib menyerahkan barang yang disewakan  dalam  keadaan  terpelihara  segalanya.  Pemberi  sewa  juga  wajib melakukan perbaikan-perbaikan pada barang yang disewakan jika perlu dilakukan, kecuali pembetulan itu menjadi kewajiban penyewa (Pasal 1551 KUH Perdata). Di samping itu, masih terkait dengan cacatnya barang yang disewakan, Pasal
1552 berbunyi: “Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua  cacat  dari  barang  yang  disewakan,  yang  merintangi  pemakaian  barang itu, biarpun  pihak  yang  menyewakan  itu  sendiri  tidak  mengetahuinya  pada  waktu dibuatnya perjanjian sewa.
Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi.”
Penyelesaian  sengketa  terhadap  kerusakan  mobil  yang  diasuransikan  dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.
KUHPerdata dan 1566 KUHPerdata, dimana didalam pasal 1564. KUHPerdata dinyatakan  bahwa  “Si  penyewa  bertanggung  jawab  untuk  segala  kerusakan  yang diterbitkan  pada  barang  yang  disewa  selama  waktu  sewa,  kecuali  jika  ia membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahannya”. Dalam hal ini penyewa bertanggung jawab terhadap kerusakan kecil yang di terjadi selama waktu sewa  berlangsung,  tetapi  pihak  penyewa  tidak  akan  dibebankan  apabila  ia  dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi adalah diluar kehendaknya.
Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tidak luput dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Hal ini apabila bisa diselesaikan melalui perdamaian
9 Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Trisakti, 2009, hal 27
Volume 6 Nomor 1 (2024)   980 - 989  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5944
atau sesuai dengan kesepakatan tidak 10 ada masalah lagi, namun apabila salah satu pihak masih tidak puas maka ia harus melakukan penyelesaian melalui jalur hukum atau peradilan. Jalur hukum ini harus bertanggung jawab atas hukum berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
Risiko  timbul  ketika  kerusakan  terjadi  saat  mobil  berada  di  tangan  pihak penyewa, misalnya pihak penyewa mengalami kecelakaan dan membuat mobil yang disewa  mengalami  kerusakan.  Apabila  tidak  tercapai  musyawarah,  maka  pihak pemilik dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Setelah diputus  bersalah,  pihak penyewa wajib bertanggung jawab membayar ganti rugi pada pihak pemilik sewa.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  penyewa  mobil  yang  diasuransikan  dalam perjanjian  sewa-menyewa  merupakan  hal  yang  penting,  namun  terdapat  batasan, persyaratan,  dan  kendala  dalam  implementasinya,  yang  perlu  mendapatkan perhatian  dalam  upaya  meningkatkan  perlindungan  konsumen  dalam  konteks  ini. Oleh  karena  itu,  asuransi  mobil  rental  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga kendaraan bermotor yang disewakan dari kerusakan dan kerugian, dan pemilik mobil rental perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usahanya.
Selain  itu,  dalam  konteks  perjanjian  sewa-menyewa,  terdapat  prinsip tanggung jawab berdasarkan hukum perdata yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak, dan penyewa perlu memenuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh pemilik mobil rental untuk dapat memanfaatkan asuransi tersebut. Asuransi mobil rental  memiliki  peran  penting  dalam  menindakkan  kerusakan  dan  kerugian  pada kendaraan  bermotor  yang  disewakan.  Asuransi  ini  menjaga  konsumen  dari  biaya perawatan  dan  perbaikan  kendaraan  yang  mungkin  dihasilkan  oleh  kerusakan. Asuransi All Risk dan Asuransi TLO ( Total Loss Only ) adalah dua jenis asuransi yang umum digunakan oleh pihak rental mobil. Asuransi All Risk melindungi mobil secara total  sehingga  pemilik  mobil  rental  tidak  perlu  khawatir  akan  risiko  kerusakan kendaraan, sementara Asuransi TLO hanya berlaku jika kerusakan di atas 75 persen.
Asuransi mobil rental bersifat perusahaan rental mobil menjadi penanggung untuk  membantu  mengatasi  kerusakan  kendaraan  yang  disewakan.  Dalam  hal  ini, pemilik mobil rental bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang disewakan selama  waktu  sewa.  Namun,  ada  beberapa  batasan  dan  persyaratan  yang  perlu dipenuhi oleh penyewa untuk dapat memanfaatkan asuransi tersebut.
Beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  asuransi  mobil rental ini meliputi prosedur klaim yang kompleks dan waktu penyelesaian klaim yang cukup  lama.  Selain  itu,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  penyewa  mobil  yang  diasuransikan  dalam  perjanjian  sewa-menyewa merupakan  hal  yang  penting,  namun  terdapat  batasan,  persyaratan,  dan  kendala dalam  implementasinya,  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dalam  upaya meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks ini
10 Wirjono Prodjodikoro . Hukum Asuransi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Khadir,  Muhammad.  (2004) Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Asyhadie  Zaeni ,  Hukum  Bisnis  Prinsip  Dan  Pelaksanaanya  Di  Indonesia ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),191.
Darmawan Dicy & Dewar . Perlindungan konsumen Hukum Terhadap  Pelaku Usaha Jasa Mobil Yang   Mengalami kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen (kartha Semaya  2020) hal. 174
Duitpintar.com/adminitrasi  kendaraan/2023
Purwosutjipto,  (2005). Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  6  Hukum Pertanggungan, Djambatan , Jakarta, Siti Nurbaiti, (2009). Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Trisakti , Subekti, (2008). Hukum Perjanjian, Intermasa , Jakarta
Suparman (2013) Surat perjanjian sewa-menyewa PT. Berkah Travel dan Tour Medan Wirjono Prodjodikoro . Hukum Asuransi Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. Yusuf shofie, Pelaku  usaha Konsumen, Dan Tindak  Pidana korporasi , Jakarta, 2008, hal.25