## FUNGSI KOMUNIKASI ORGANISASI PADA PENINGKATAN DISIPLIN
KERJA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)

## KOTA KENDARI
*Syawaluddin Zuali ** La Ode Jumaidin ***Sirajuddin.
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari.
syawalddinzuali@gmail.com

## ABSTRAK
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  observasi  partisipati  dan  wawancara  ditambah  dokumentasi,  dan  yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh PNS dalam ruang lingkup BKD kota Kendari  yang  berjumlah  jumlah 42  orang,  untuk  memudahkan  penulis  dalam pengumpulan  data  dan  informasi  maka  ditentukan  informan  menjadi 9 orang, kemudian  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  fungsi komunikasi  organisasi  dalam  lingkungan  kerja BKD kota  Kendari  yang  terdiri dari  fungsi  informatif,  regulatif,persuasif  dan  fungsi  integratif  menjadi  bahan evaluasi,  kontrol,  motivasi,  serta  pembinaan  pegawai  secara  berkala  dalam bersikap  dan  berperilaku.  Semua  fungsi  komunikasi  organisasi  tersebut  berjalan dengan  cukup  baik.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukan  bahwa  kesetaraan referensi  dan  penyamaan  persepsi  pada  fungsi  komunikasi  organisasi  dapat menumbuhkan  atau  mempengaruhi  partisipasi  yang  lebih  besar  dan  lebih bertanggung  jawab  dalam  diri  pegawai  untuk  taat  terhadap  peraturan  dan melaksanakan tugas yang diberikan.

## Kata Kunci : Fungsi Komunikasi Organisasi, Disiplin Kerja

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Komunikasi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dalam kehidupan manusia sehingga perlu membangun komunikasi yang baik agar dapat tercipta  hubungan  yang  harmonis  dengan  orang  lain,  begitupun  dalam  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  kota  Kendari,  komunikasi  menjadi  kunci  utama dalam  proses  pertukaran  informasi  antar  bagian  dalam  Badan  Kepegawaian Daerah  kota  Kendari,  baik  antara  Kepala  BKD  kota  Kendari  dengan  pegawai, pegawai ke pimpinan, maupun dengan sesama pegawai yang memiliki kedudukan setara dalam Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari.
Penerimaan dan pemahaman pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota  Kendari  terhadap  pesan-pesan  dalam  organisasi    akan  berdampak  pada respon  yang diberikan oleh anggota organisasi. Oleh sebab itu, komunikasi telah menjadi  sistem  aliran  yang  menghubungkan  dan  membangkitkan  kinerja  antar bagian  dalam  BKD  kota  Kendari  sehingga  menghasilkan  interaksi  yang  saling mendukung dalam mewujudkan tujuan visi dan misi BKD kota Kendari. Untuk itu setiap  unsur  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota  Kendari  harus  bisa memahami  fungsi  komunikasi    dalam  organisasi.  Fungsi  komunikasi  organisasi berkaitan  dengan  harapan  anggota  organisasi  untuk  mendapatkan  informasi, pengendalian informasi dalam penetapan peraturan, kemampuan mempersuasi dan ketersediaan saluran informasi dalam suatu organisasi
Berfungsinya    komunikasi  organisasi  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD) Kota Kendari memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan visi dan  misi  organisasi  tersebut,  berhasil  atau  tidaknya  BKD  kota Kendari mewujudakan  tujuan  yang  akan  dicapai  ditentukan  oleh  seberapa  besar  unsur- unsur  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Kendari  saling  bersinergi  mulai dari  sumber  daya  manusianya  maupun  mekanisme  dan  manajeman  komunikasi dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen  komunikasi dalam organisasi tersebut merupakan bagian dari fungsi komunikasi  organisasi.
Badan  kepegawaian  daerah  kota  kendari  yang  memiliki  sumber  daya manusia dengan karakteristik dan keadaan pegawai yang berbeda-beda mulai dari
suku/etnis  serta  agama,  pangkat  atau  golongan,    tingkat  pendidikan,  dan  jenis kelamin,  maka  dari  itu  sebuah  organisasi  harus    bisa  menyatukan  perbedaan tersebut,  membentuk  saling  pengertian,  sehingga  terjadi  kesetaraan  referensi  dan kesamaan  pengalaman  diantara  anggota  organisasi  agar  bisa  mencapai  tujuan organisasi melalui pengelolaan komunikasi yang baik.
Pengelolaan komunikasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota  Kendari    perlu  perhatian  khusus  dari  semua  anggota  organisasi.  Pimpinan dan pegawai badan kepegawaian daerah kota kendari sama-sama memiliki peran penting  dalam  organisasi.  Pimpinan  berperan  sebagai  kepala  badan  mengatur, mengawasi,  dan  bertanggung  jawab  pada  organisasi.  Seorang  pimpinan  tentu tidak  dapat  bekerja  sendiri  dalam  memajukan  organisasinya,  tetapi  juga membutuhkan  pegawai,  Peran  pegawai  juga  penting  disebabkan  apabila  kinerja para pegawai tidak maksimal, maka hasil yang akan dicapai  tidak akan maksimal, secara  khusus  fungsi  komunikasi  perlu  mendapat  perhatian  lebih  dari  pimpinan, dikarenakan  pengelolaan  komunikasi  mempunyai  pengaruh  besar  pada pembentukan sikap dan perilaku anggota organisasi dalam bekerja.
Penelitian  yang dilakukan  sebelumnya  mengenai    komunikasi  organisasi selalu  menunjukan  bahwa  fungsi komunikasi organisasi dapat  menjaga kualitas hubungan antar  pegawai dan  komunikasi  dalam  organisasi yang  baik  dapat mempengaruhi partisipasi atau ketelibatan pegawai dalam berorganisasi. Menurut berbagai  penelitian tersebut  mengenai  fungsi organisasi  cenderung mendukung kesimpulan bahwa iklim organisasi yang positif akan membuat organisasi tersebut lebih  produktif,  keadaan  ini  tidak  hanya  menguntungkan  organisasi  saja  namun juga berguna bagi kehidupan manusia dalam organisasi.
Disiplin kerja anggota organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari menggambarkan  respon  anggota  organisasi  atas  tanggung  jawab  yang diberikan  oleh  faktor  kedisiplinan  dalam  bekerja.  Apabila  fungsi komunikasi organisasi berjalan  dengan  baik,  maka  disiplin  kerja  sebagai  sarana  pencapaian tujuan organisasi  pun  akan baik  juga.  Namun  apabila  fungsi komunikasi organisasi berjalan  dengan  tidak  baik,  maka  disiplin  kerja  sebagai  sarana pencapaian  tujuan organisasi  akan  menjadi  tidak  baik  juga. Kedisiplinan  dalam
organisasi  akan  terbangun bukan  hanya  membutuhkan  satu  orang  anggota  saja yang  menjalankan  aturan-aturan  dalam  organisasi.  Akan  tetapi  memang  untuk membangun  kedisiplinan  organisasi  itu  harus  juga  diawali  dari  masing-masing individu dan interaksi dari anggota yang tergabung dalam organisasi itu .
Mengingat  fungsi komunikasi  organisasi  dalam  ruang  lingkup  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari sangat menentukan anggota organisasi dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam bekerja, maka perlu dilakukan sebuah  penelitian  fungsi  komunikasi  organisasi  pada  peningkatan  disiplin  kerja pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kota  Kendari,  yang  nantinya  hasil dari penelitian ini bisa  menjadi bahan  evaluasi  bagi  Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  kota  Kendari  dalam  menerapkan  aturan  kepada anggotanya  sehubungan dengan peningkatan disiplin kerja.

## Rumusan Masalah
Pada  dasarnya  perumusan  masalah  dimaksudkan  untuk  membatasi masalah yang  akan  dibahas,  sehingga  dapat  tersusun  secara  sistematis. Pembatasan  ini  dimaksud  pula  untuk  menetapkan  terlebih  dahulu  segala  sesuatu yang  diperlukan  untuk  memecahkannya.  Dengan  melihat  uraian  latar  belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :
1. Bagaimanakah fungsi komunikasi  organisasi Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari ?
2. Bagaimanakah  Disiplin  kerja  pegawai  Badan  Kepegwaian  Daerah (BKD) kota Kendari ?
3. Apakah    fungsi  komunikasi  organisasi  meningkatkan  disiplin  kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  kota Kendari ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  yang ingin dicapai sehubungan dengan masalah  yang akan diteliti adalah :
1. Untuk  mengetahui  fungsi komunikasi  organisasi Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari.
2. Untuk  mengetahui  disiplin  kerja  pegawai  Badan  Kepegwaian  Daerah (BKD) kota Kendari.
3. Untuk  mengetahui  fungsi  komunikasi  organisasi  dalam  meningkatkan disiplin  kerja  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)    kota Kendari.

## METODE PENELITIAN

## Waktu Dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah  (BKD)  Kota  Kendari.  JL.  Drs.  H.  Abdullah  Silondae,  No.  08,  Kendari, Sulawesi  Tenggara.  Pemilihan  lokasi  ini  berdasarkan  dari  Badan  Kepegawaian Daerah  Kota  Kendari  memungkinkan  tersedianya  data-data  yang  peneliti perlukan.

## Subjek/Informan Penelitian
Subjek  penelitian  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  kedudukannya didalam  penelitian,  subjek  penelitian  harus  ditata  sebelum  peneliti  siap mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang.  Tapi subjek pada umumnya adalah manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia (Arikunto,2007:152). Subjek  penelitian  didasarkan  atas  tujuan  peneliti  dalam mengungkap  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian.  Selanjutnya  subjek dijadikan sumber untuk mendapatkan data atau informasi penelitian.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  PNS  dalam  ruang  lingkup Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kota  Kendari  yang  secara  keseluruhan
berjumlah  42  orang. Sumber  informasi  atau  informan  dalam  peneltian ini berjumlah 9 orang yaitu:
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari
2. Sekretaris
3. Kabid Pengembangan Dan Disiplin
4. Kabid Mutasi Dan Pemberhentian
5. Kasubid Mutasi Dan Kepangkatan
6. Kasubid Diklat Kader Dan Kepemimpinan
7. Kasubid Pengembangan Karir
8. Kasubag Keuangan, Pelaporan, Dan Penyusunan Program
9. Kabid Perencanaan Pengadaan Pegawai

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  adalah  sesuatu  yang  menjadi  pemusatan  pada  kegiaatan penelitian,  atau  dengan  kata  lain  segala  sesuatu  yang  menjadi  sasaran  penelitian (Sugiyono,  2010 : 152).  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  yang  menjadi  objek dalam  penelitian  ini adalah  Fungsi komunikasi  organisasi Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari.

## Jenis Data
Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi dua tipe yaitu sebagai berikut :
a. Data Primer
Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  responden yang berupa jawaban-jawaban dari hasil wawancara
b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  pendukung  yang  diperoleh  dari  catatan- catatan dan dokumentasi serta hasil observasi

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah observasi  partisipati dan  wawancara  mendalam  ditambah  Dokumentasi Faisal (1990, 125: 127)
Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Observasi
Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau  kegiatan    orang  atau  sekelompok  orang  yang  diteliti.  kemudian mencatat  hasil  pengamatan  tersebut  untuk  mengetahui  apa  yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti  dapat melihat kejadian sebagaimana  subyek  yang  diamati  mengalaminya,  menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti b. Wawancara
Metode  wawancara yaitu  suatu  kegiatan  yang  dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai.
c. Dokumentasi
Dokumen  diartikan  sebagai  suatu  catatan  tertulis  /  gambar  yang tersimpan  tentang  sesuatu  yang  sudah  terjadi.  Dokumen  merupakan fakta  dan  data  tersimpan  dalam  berbagai  bahan  yang  berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat- surat,  laporan,  peraturan,  catatan  harian,  biografi,  simbol,  artefak,  foto, sketsa dan data lainya yang tersimpan.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  baik  data  primer  maupun  data sekunder  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif. Teknik  analaisis  deskriptif    kualitatif  akan  mendiskripsikan  setiap  masalah  yang diteliti  secara  sistimatis  berdasarkan  temuan  dilapangan  maupun  melalui wawancara  dan selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## Desain Operasional  Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran  yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka  dibuat  desain operasional  penelitian  untuk  membentuk  suatu  kesatuan  dan memudahkan  pemecahan  masalah.  Adapun  operasional  penelitian  ini,  dapat digambarkan dengan matriks opersional berikut ini :

## Matriks Desaian Operasional Penelitian
No. Unit Analisis Kerangka Analisis Teknik Pengumpulan Data
1 a. Fungsi komunikasi
organisasi
b. Disiplin Kerja
 Fungsi informatif
 Fungsi regulatif
 Fungsi persuasif
 Fungsi integratif
 Disiplin terhadap waktu
 Disiplin terhadap
peraturan
 Disiplin terhadap
tugas dan
tanggung jawab
 Wawancara
 Observasi
 Dokumentasi

## Sumber Data Sekunder: Hasil modifikasi penulis,2016

## Konseptualisasi
Konseptualisasi  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  tentang  konsep  yang telah  dikelompokan  dalam desain  operasional  penelitian,  adapun  yang  perlu dijabarkan adalah fungsi komunikasi dan disiplin kerja.
1. Fungsi Komunikasi Organisasi
Fungsi komunikasi organisasi terdiri dari:
a. Fungsi Informatif
Fungsi  informatif  berkaitan  dengan  akses  informasi  yang  baik  dan  tepat waktu perihal pekerjaan yang akan dilaksanakan.
b. Fungsi Regulatif
Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi.
c. Fungsi persuasive
Fungsi ini berkaitan dengan cara pimpinan mencoba mempengaruhi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas maupun peraturan.
d. Fungsi Integratif
Fungsi integratif berkaitan dengan penyediaan saluran informasi.
2. Disiplin Kerja Pegawai
Disiplin kerja terdiri dari :
a. Disiplin terhadap waktu
b. Disiplin terhadap peraturan
c. Disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab

## HASIL PENELITIAN
Deskriptif  Fungsi  Komunikasi  Organisasi  Pada  Peningkatan  Disiplin  Kerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari

## A. Fungsi informatif
Fungsi  informatif  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  pesan  yang berisi  tentang  informasi  yang  berkaitan  dengan  organisasi  baik  itu  mengenai pemberian  tugas,  penetapan  peraturan  atau  kebijakan,  informasi  mengenai kenaikan pangkat, kehadiran atau laporan kinerja, izin cuti dan lain-lain
Hasil  penelitian  mengenai  fungsi  komunikasi  organisasi  sebagai  fungsi informatif  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  kota  Kendari  dapat  dilihat dalam  beberapa  kutipan  wawancara  dengan  Kasubid  Diklat  Kader  dan Kepemimpinan BKD kota Kendari;
“Secara teknis informasi yang tentang penetapan tugas, hal -hal yang harus dikerjakan,  penyebarannya  harus  merata  dan  dipastikan  setiap  bagian dalam  organisasi  menerimanya.  Karena  informasi  yang  diterima  akan
mempengaruhi  produktivitas  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab yang diterima” (Wawancara, 9 Agustus 2016).
Pernyataan di atas sangat jelas menggambarkan bahwa pentingnya fungsi informatif dalam Badan Kepegawaian Daerah baik untuk tataran manajemen atau orang-orang  yang  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  kebijakan,  maupun bawahan  atau  anggota  organisasi  sebagai  pelaksana  kebijakan  tersebut.  Hal  ini sejalan  dan  dipertegas  oleh  pernyataan  Drs.H.Indra  Muhammad  selaku  kepala BKD kota Kendari, berikut kutipan wawancaranya;
“Informasi  menentukan  kami,  terutama  saya  selaku  pimpinan  BKD, informasi  sangat  menentukan  dalam  menimbang,  memutuskan  dan mengeluarkan suatu kebijakan dalam organisasi. Informasi juga dapat saya gunakan  sebagai  bahan  evaluasi  tentang  kinerja  pegawai  dan p erkembangan BKD ini” (Wawancara, 9 Agustus 2016).
Kemudian pernyataan Kabid Pengembangan Dan Disiplin pada BKD kota Kendari tidak jauh berbeda dengan pernyataan diatas. Berikut pernyataannya;
“ Jika diberikan tugas, yang kami butuhkan hanyalah bagimana informasi tentang  tugas  tersebut,  seberapa  cepat  dan  detailkah  informasi  yang diberikan  karena  semakin  cepat  dan  rinci  informasi  yang  kami  terima memudahkan  kami  memahami  dan  melaksanakan  tugas  yang  diberikan, dan  juga  informasi  yang  banyak  tidak  membuat kami  kebingungan  atau ragu- ragu dalam bertindak.”(Wawancara, 10 Agustus 2016)
Kecepatan  dan  ketepatan  informasi  yang  diterima  atau  diberikan  dari atasan  maupun  informasi  dari  pegawai  atau  bawahan  serta  sesama  anggota  yang berkedudukan sama, memang mempengaruhi para pegawai dalam bertindak, dan kepala Badan  Kepegawaian  Daerah  menyadari  akan  hal  tersebut,  kepala  BKD Kota Kendari;
“...Dalam  memberikan  informasi  kami  mengupayakan  semua  elemen organisasi  sesegera  mungkin  menerima  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  organisasi  ini,  bahkan  informasi  atau  kebijakan  yang  masih berupa  wacana  kami  tetap  mengupayakaannya  dan  melihat  bagaimana respon  dari  semua  elemen  yang  ada  pada  BKD”  (Wawancara,  9  Agustus 2016).
Berdasarkan semua petikan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa fungsi komunikasi  organisasi  sebagai  fungsi informatif  bagi  anggota  BKD baik
pimpinan  beserta  jajarannya,  maupun  staf  yang  ada  pada  badan  kepegawaian daerah merupakan landasan dasar dalam menentukan tindakan.

## B. Fungsi Regulatif
Fungsi regulatif  berkaitan  dengan  penetapan  peraturan-peraturan  dan sanksi  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota  Kendari  dengan  tujuan  mengatur dan mengendalikan semua anggota organisasi, terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif yaitu:
1. Berkaitan dengan  tataran  manajemen  atau  memilki  kewenangan  untuk mengendalikan  semua  informasi  yang  di  sampaikan.  Juga  memberi  perintah atau  intruksi  supaya  perintah-perintahnya  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.
2. Berkaitan  dengan  pesan,  pesan  regulatif  biasanya berorientasi  pada  kerja, artinya  bawahan  membutuhkan  kepastian  peraturan  tentang  pekerjaan  yang boleh dan tidak boleh dikerjakan.
Hasil penelitian mengenai fungsi organisasi sebagai fungsi regulatif kaitannya dengan orang-orang yang mengendalikan informasi dan membuat peraturan dapat dilihat  melalui  beberapa  kutipan  wawancara  dengan kepala BKD  kota  Kendari, Berikut ini;
“  Biasanya,  untuk  penetapan  peraturan,  selain  instruksi  dari  pusat  atau Walikota Kendari, penetapan peraturan dan sanksi dalam ruang lingkup BKD kami  putuskan  bersama  melalui  rapat,  dimana  diikuti  oleh  pimpinan, sekretaris,  masing-masing  kepala  bagian  dan  kepala  bidang,  setelah  hasil rapat diputuskan dan di-sahkan, mereka inilah yang akan meneruskan pokok- pokok pembahasan dan hasil putusan rapat  kepada staf dibawahnya sehingga peraturan  itu  bisa  mencakup  semua  pegawai  BKD  dan  selanjutnya  bisa dilaksanakan”. (Wawancara,9 Agustus 2016).
Pernyataan di atas tidak jauh berbeda dengan pernyataan  yang dikemukakan oleh Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program BKD kota kendari;
“Penetapan  perintah  dan  peraturan  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota Kendari  adalah  kuasa  pimpinan,  Namun  sejauh  ini  kami  selalu  dilibatkan dalam  perencanaan  pembuatan  penetapan  peraturan  dan  kamilah  yang menyebarkan informasi tersebut”. (Wawancara, 10 Agustus 2016)
Pernyataan  di  atas  tidak  jauh  berbeda  dengan  pernyataan  sekretaris  BKD berikut ini;
“Semua  anggota  yang  berkaitan  dengan  aturan  yang  akan  dibuat  pasti  akan ikut  dilibatkan  dan  jajaran  dibawahnya  harus  mengetahui  hasil  putusan tersebut dan semua hal itu akan dibahas dalam rapat  yang diadakan dalam 6 bulan sekali atau sewaktu- waktu bila ada kebijakan baru yang akan dibahas”. (Wawancara,10 Agustus 2016)
Petikan  wawancara  di  atas  menggambarkan  bahwa  sebelum  membuat peraturan,  pihak-pihak  yang  memegang  wewenang  dan  bisa  mengendalikan informasi  mengadakan  rapat  pertemuan,  Dalam  rapat  tersebut  semua  anggota diizinkan  untuk  menyampaikan  pendapatnya,  memberikan  saran  dan  kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  tugas. semua  saran  yang  diterima dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  membuat  keputusan.  Selanjutnya  hasil  dari rapat tersebut diteruskan kepada stafnya dibawahnya, dan menginstrusikan mana yang harus dikerjakan dan tidak boleh dilakukan.
Hal-hal  yang  harus  dikerjakan  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan bidang  kerja  masing-masing  dan  mengikuti  prosedur  kerja  dalam  bidangnya tesebut. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Kabid Pengembangan Dan Disiplin pada kantor BKD Kota Kendari, berikut pernyataan beliau;
“Bila  perintah  datangnya  dari  atasan,  kami  selalu  menerima  dan  siap melaksanakan setiap tugas dan peraturan yang ditujukan kepada kami, selama itu  berorientasi  pada  tugas  dan  peraturan  demi  kemajuan  organisasi,  kami bersedia”.(Wawancara,10 Agustus 2016).
Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa fungsi komunikasi organisasi sebagai fungsi regulatif kaitannya orang-orang yang mengendalikan  informasi  atau  membuat  peraturan  ada  pada  tataran  manajemen yaitu  pimpinan  dan  atasan,  dan  para  staf  selalu  menerima  setiap  tugas  yang diberikan. Berdasarkan wawancara tersebut pula dapat digambarkan bahwa fungsi regulatif  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota  Kendari,  cukup  terkendali  dan terstruktur.
Selanjutnya  hasil  penelitian  mengenai  fungsi  komunikasi  organisasi  sebagai fungsi regulatif kaitannya dengan pesan yang berorientasi pada kerja dapat dilihat dari  beberapa  kutipan  wawancara  dengan  pimpinan  Badan  Kepegawaian  Daerah kota Kendari, Berikut petikan wawancaranya;
“Dalam  kantor  BKD  ini  kan,  ad a  struktur  organisasinya  dimana  setiap bagian membawahi sub bidang dibawahnya begitu seterusnya, setiap bidang ini memiliki porsi kerja dan prosedur kerja atau peraturan sesuai bidangnya dan  mereka  harus  mengikuti  prosedural  tersebut,  mengenai  peraturan masing-masing  bidang  punya  mekanismenya,  terkecuali  peraturan  yang sifatnya umum, semua pegawai apapun jabatanya wajib menaatinya, seperti peraturan  jam  datang  dan  pulang,  kehadiran,  izin,  seragam  dinas  ,dll.  Dan setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  telah  ada sanksi  yang  ditetapkan  dan disetujui bersama”.(Wawancara, 9 Agustus 2016)
Pernyataanyaan  di  atas  tidak  jauh  berbeda  dengan  petikan  wawancara dengan kabid perencanaan pengadaan pegawai berikut ini;
“Setiap  tugas  yang  diberikan  sesuai  dengan  bidangnya, seorang  pegawai tidak  boleh  mengerjakan  tugas  dari  bidang  lain,  begitu  pula  sebaliknya seorang  pegawai  tidak  boleh  menerima  tugas  dari  orang  lain,  masing- masing  bidang  mengurusi  bidangnya  masing-masing  terkecuali  bila pekerjaan  itu  mendesak  tapi  mesti  ada koordinasi  dengan  pimpinan  atau atasan bila tugas itu harus diwakilkan atau alih tugaskan”. (Wawancara, 10 Agustus 2016).
Sekretaris BKD kota kendari juga menjelaskan;
“Agar  hasil  dari  tugas  maupun  peraturan  terlaksana  dengan  baik  sebelum pemberian  tugas  selalu  disampaikan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  tugas. seperti,  kapan  tenggak  waktu  penyelesaian  tugas  tersebut,  tata  cara pelaksanaannya,  dan  mana  yang  harus  diprioritaskan”  (Wawancara,11 Agustus 2016)
Hal  serupa  juga    diungkapakan  oleh  Kasubid  Pengembangan  Karir  pada badan kepegawaian daerah kota kendari, berikut pernyataannya;
“Hal -hal  yang  berorientasi  pada  tugas  dan  pekerjaan,  kami  sangat  butuh kejelasan  tentang  mana  pekerjaan  yang  harus  kami  kerjakan,  agar  hasilnya sesuai  dengan  apa  yang  memberi  perintah  harapkan.  Dan  yang menentukannya  mana  yang  boleh  dan  tidak  boleh  adalah  atasan  kami” (Wawancara, 11 Agustus 2016)
Melihat  semua  kutipan  wawancara  tersebut  dapat  digambarkan  fungsi komunikasi  organisasi  sebagai  fungsi  regulatif  kaitannya  dengan  pesan  yang berorientasi  dengan  kerja  pada  BKD  kota  Kendari,  yakni  pemberian  tugas  dan penetapan  peraturan  kerja  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  kerja  dibidang masing-masing  dan  selalu  dinstrusikan  tentang  mana  pekerjaan  yang  harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

## C. Fungsi Persuasif
Hasil  penelitian  mengenai  fungsi  komunikasi  organisasi  sebagai  fungsi persuasif dapat dilihat melalui beberapa kutipan wawancara dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah kota Kendari berikut ini;
“Dalam  memberikan  tugas  saya  mengupay akan  agar  tugas  tersebut dilaksanakan  dengan  iklas  dan  penuh  tanggung  jawab.  berdasarkan  hal tersebut,  saya  selalu  berusaha  membangun  kesadaran  mereka  dan  dan menekankan pada mereka bahwa setiap tugas yang diberikan sangat penting buat  organisasi  maupun  un tuk  perkembangan  karir  mereka  kedepannya”. (Wawancara, 9 Agustus 2016).
Pernyataan  di  atas  menggambarkan  kepala  badan  mencoba  melakukan persuasi  dengan  cara  memberikan  informasi  mengenai  manfaat  atau  keuntungan yang  akan  didapatkan  oleh  pelaksana  tugas    maupun  untuk Badan  Kepegawaian Daerah jika  menyelesaikan  suatu  tugas.  Dengan  demikian  tugas  pekerjaan  atau tugas  akan  dilaksanakan  secara  sukarela.  Hal  ini  dipertegas  dengan  petikan wawancara dengan Kabid Pengembangan dan Disiplin berikut ini;
“Peran  pimpina n  kami  dalam  memberikan  perintah  mutlak  adanya,  para pegawai  menyadari  itu  dan  tidak  mungkin  kami  menolak  tugas  yang diberikan,  namun  pimpinan  juga  harus  menyadari  karakter  pegawai berbeda-beda  satu  dengan  yang  lainnya,  jadi  butuh  pendekatan  khusus dalam  menghadapinya  sehingga  tugas  atau  perintah    dilaksanakan  dengan sukarela”.(Wawancara, 11 Agustus 2016).
Petikan  wawancara  di  atas  menunjukan  untuk  bisa  mempersuasi  atau mempengaruhi  orang  lain,  harus  lebih  dulu  mengetahui  karakter  dari  masing- masing  individu  yang  dihadapi.  Karakter  yang  dimaksud  adalah  etnis/suku  serta agama, pangkat atau golongan, tingkat pendidikan, maupun  jenis kelamin  Hal ini dipertegas dengan pernyataan berikut;
“Jika telah memahami karakteristik pegawai akan memudahkan penyamaan persepsi.  dengan  demikian  masing-masing  pegawai  mengetahui  tanggung jawab dan wewenang masing- masing”. (Wawancara,  11 Agustus 2016).
Kemampuan  memahami  karakteristik  dan  mempersuasi    orang  lain  harus dimiliki  setiap  pegawai  BKD  karena  pendekatan  komunikasi  dengan  persuasif akan  menumbuhkan  rasa  kekeluargaan  dalam  berorganisasi,  Hal  ini  sejalan dengan pernyataan Kabid Mutasi dan Pemberhentian berikut;
“Kemampuan  mempersuasi  sangat  diperlukan  bukan  hanya  bagi  seorang pimpinan  namun  para  pegawai  juga  harus  bisa  mempersuasi,  agar  dapat meyakinkan  rekan  kerjanya  atas  pendapat- pendapat  yang  dikemukakan”. (Wawancara, 11 Agustus)
Dan pernyataan Kasubid pengembangan Karir BKD kota Kendari;
“Kami  lebih  senang  dengan  pimpinan  atau  atasan  kami yang  jika memberikan  perintah,  ia  juga  mau  mendengarkan  kami,  hal  itu  membuat kami  merasa  lebih  dihargai,  ketimbang  langsung  memerintahkan  kami karena  jabatannya  lebih  tinggi  daripada  kami”.    (Wawancara,  11  Agustus 2016).
Melihat  semua  kutipan  wawancara  di  atas  dapat  dideskripsikan  bahwa fungsi  komunikasi  organisasi  sebagai  fungsi  persuasif  Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari berjalan cukup baik.

## D. Fungsi Integratif.
Hasil penelitian fungsi komunikasi organisasi sebagai fungsi integratif dapat dilihat  melalui  petikan  wawancara  dengan  kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD) kota Kendari, berikut pernyataanya;
“Agar  para  pegawai  selalu  terhubung    satu  dengan  yang  lainnya  a da beberapa  media  yang  ada  dalam  badan  kepegawaian  ini  yang  sifatnya formal berupa surat-surat resmi, daftar absensi, agenda harian, laporan akhir bulan  maupun  laporan  akhir  tahun,  Kami  juga  selalu  mengadakan  apel setiap  hari  yaitu  pada  pagi  dan  setelah  jam  kerja  selesai  pada  sore  hari. Dalam  apel  ini  selalu  diberikan  penyampaian  singkat  terkait  kegiatan kantor.  adapun  untuk  informasi  lain  para  pegawai  mendapatkan  melalui obrolan sesama pegawai maupun  melalui papan informasi”. (Wawancara, 9 Agustus 2016)
Pendapat di atas ditegaskan dengan pernyataan berikut yang juga tidak jauh berbeda  dengan  kutipan  wawancara  dengan  Kasubid  Mutasi  dan  Kepangkatan, berikut pernyataanya;
“ Kami sangat terbantu sekali dengan adanya saluran informasi yang ada, Di kantor ada papan informasi yang bisa kami lihat, agenda harian dan juga ada absensi  untuk  mengetahui  siapa  ya ng  ada  dan  tidak  hadir  dikantor”.
(Wawancara, 12 Agustus 2016)
Berdasarkan  kutipan  wawancara  di  atas  dapat  digambarkan  bahwa  badan kepegawaian daerah kota kendari memiliki saluran informasi yang sifatnya formal seperti,  surat-surat  resmi,  agenda  harian  ,  laporan  akhir  bulan  dan  laporan  akhir tahun, dan daftar absensi,  Adapun saluran informasi yang sifatnya informal dapat diperoleh  dari  interaksi  langsung    dari  setiap  pegawai  baik  obrolan  saat  istrahat kerja  maupun  via  seluler,  Berikut  kutipan  wawancara  dengan  Drs.Jufri  selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari,
“ Untuk  mendapatkan  informasi  bisa  kami  dapatkan  melalui  perbincangan pada  jam-jam  santai  maupun  melalui telpon  atau  sms  dengan  sesama pegawai.  Informasi  juga  selalu  kami  terima  melalui  apel  pagi  juga  apel sore”. (Wawancara, 12 Agustus 2016).
Kemudian  kutipan  wawancara  dengan  Kabid  Mutasi  dan  Kepangkatan berikut ini, tidak jauh berbeda dengan pernyataan  di atas;
“Informasi  yang  kurang  jelas  bisa  ditanyakan  langsung  kepada  orang  yang bersangkutan secara tatap muka, lewat telpon atau sms, tapi untuk dikantor ada daftar absensi dan agenda harian”.(Wawancara , 12 Agustus 2016)
Melihat  beberapa kutipan  wawancara  di  atas  dapat  dideskripsikan  saluran informasi  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota  Kendari  yaitu  saluran  formal dan informal, kedua saluran tersebut berjalan cukup baik.
Deskriptif  Disiplin  Kerja  Pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  (Bkd)  Kota Kendari

## A. Disiplin Terhadap Waktu
Hasil  penelitian  mengenai  disiplin    kerja  pegawai  Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari terhadap waktu dapat dilihat dalam beberapa kutipan wawancara berikut ini;
“Untuk waktu datang dan pulang kantor telah ditetapka n  yaitu pukul 07:30 semua  pegawai  harus  sudah  berada  dikantor  hingga  pukul  04:00,  sebelum dan  akhir  jam  kantor  itu  kami  mengadakan  apel.  Walaupun  belum  semua tetapi  sebagian  besar  pegawai  sudah  mentaati,  terlebih  hal  ini  sebagai indikator  penilaian  kedisiplinan  yakni  absensi,  adapun  pegawai  yang  tidak masuk  harus  memberikan  keterangan.  Dan  tentunya  yang  melanggar  akan dikenakan  sanksi  dan  yang  selalu  menaati  peraturan  akan  kami  berikan apresiasi sebagai bentuk peningkatan kinerja dan prestasinya”. (Wawancar a, 9 Agustus 2016)
Pernyataan  di  atas  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  pernyataan  Kabid Pengembangan Karir, berikut;
“Sejauh  ini  sebagian  besar  pegawai  datang  dan  pulang    tepat  waktu,  dan berada  dalam  lingkungan  kantor  selama  jam  kerja,  Pegawai  yang  tidak berada  dikantor  itu  karena  biasanya  ada  beberapa  pegawai  yang  diutus untuk  keluar  dalam  rangka  urusan  dinas  maupun  urusan  keluarga  yang mendesak. Tapi itu juga harus izin lebih dulu pada atasan, adapun beberapa pegawai  yang  diluar  dari  itu  mereka  tidak  berada  diruangan  tapi  masih berada dalam lingkungan kantor”. (Wawancara, 15 Agustus 2016).
Pernyataan  di  atas  sejalan  juga  dengan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan, para  pegawai  datang  tepat  pada  waktunya  sebelum  apel  pagi  dan  pulang  setelah apel sore, dan mengenai keberadaan dikantor terlihat para pegawai selalu berada dilingkungan kantor walaupun tidak diberada diruangannya.
Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa  untuk  ketentuan  kehadiran  telah ditetapkan  dan  sebagian  besar  pegawai  telah  mentaatinya,  dan  selalu  berada dikantor  selama  jam  kerja  bila  tidak  ada  urusan  dinas  diluar  kantor.  Dan  pihak manajemen  selalu  melakukan  pengawasan  terkait  kehadiran  dan  keberadaan dikantor,  Berikut  kutipan  wawancara  dengan  Kabid  pengembangan  dan  disiplin BKD kota Kendari,
“Kami sela lu memantau pegawai dalam hal kehadiran, pegawai dikantor ini selalu berupaya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, termasuk datang dan pulang kantor tepat waktu, bahkan ketika pimpinan  tidak berada di kantor pegawai yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”. (Wawancara, 15 Agustus 2016).
Pemberian sanksi juga menjadi salah satu cara  pihak manajemen agar para pegawai mengendalikan  pegawainya, Hal ini sejalan dengan pernyataan  Kasubid Mutasi dan Kepangkatan pada BKD kota Kendari, berikut pernyataannya;
“Kami  selalu  berusaha  datang  dan  pulang  tepat  waktu,  dan  selalu  berada dilingkungan  kantor  selama  jam  kantor.  Karena  bila  tidak  taat  dengan ketentuan itu, kami pasti akan diberikan hukuman. Walaupun ada beberapa d ari kami yang mengabaikannya”. (Wawancara, 15 Agustus 2016)
Berdasarkan  semua  petikan  wawancara  di  atas  dapat  dideskripsikan  bahwa disiplin  kerja  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota  Kendari  terkait kedisplinan terhadap waktu sudah berjalan cukup baik.

## B. Disiplin terhadap peraturan
Hasil  penelitian  untuk  disiplin  kerja  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD)  kota  Kendari  terkait  dengan  disiplin  terhadap  peraturan  yang  ada  dalam ruang  lingkup    BKD  Kota  Kendari  yaitu  tugas  pokok  dan  fungsi  setiap  bagian dalam BKD  Kota  Kendari  dan  aturan  umum  tentang  ketepatan  jam  kerja, kehadiran, seragam dinas, izin,  dapat dilihat melalui petikan wawancara berikut dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah kota kendari;
“Peraturan kerja merupakan salah satu upaya yang kami lakuka n agar dapat mengarahkan  pegawai  dalam  bersikap  dan  berperilaku,  Sejauh  ini  dalam bersikap  dan  berperilaku  sebagian  besar  pegawai  telah  menunjukan  sikap dan  perilaku  yang  baik  serta  telah  melaksanakan  sesuai  dengan  aturan  dan prosedur  yang  telah  ditentukan walaupun  ada  sebagian  yang  menyimpang dari aturan tersebut”. (Wawancara, 9 Agustus 2016).
Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Kabid Mutasi dan Pemberhentian, berikut petikan wawancaranya;
“ Menaati  peraturan  dan  prosedur    kerja  yang ada  merupakan  suatu keharusan    bagi  setiap  pegawai  baik  atasan  maupun  bawahan,  saya  rasa untuk  ketaatan  pegawai  terhadap  aturan  yang  ada  pada  BKD  ini,  pegawai menunjukan sikap yang kooperatif terhadap aturan tersebut, walaupun tidak semuanya tapi Alhamdulillah, sebagian besar pegawai patuh terhadap aturan yang telah ditentukan”.
Kesadaran  pegawai  untuk  menaati  peraturan  dan  melaksankan  setiap  tugas yang diberikan sesuai dengan prosedur kerja adalah hal yang harus ada pada diri masing-masing pegawai agar segala yang dikerjakan lebih terarah dan fokus pada tujuan organisasi, berikut pernyataan Kabid Pengembangan dan Disiplin;
“ Sudah hal yang wajib buat kami untuk mentaati setiap aturan yang berlaku dan  melaksanakan  tugas  atau  instruksi  yang  yang  diberikan  sesuai  dengan
prosedur  yang  ada,  sangat  jarang  pegawai  yang  mengabaikan  setiap  aturan yang ada ”. (Wawancara, 16 Agustus 2016)
Berdasarkan  beberapa  kutipan  wawancara  di atas  dapat  dideskripsikan bahwa  disiplin  kerja  pegawa  terhadap  peraturan  yang  ada  dalam  Badan Kepegawaian Daerah kota kendari telah berjalan cukup baik.

## C. Disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab
Hasil penelitian mengenai disiplin kerja terhadap tugas dan tanggung jawab yang  diberikan  dapat  dilihat  pada  beberapa  kutipan  wawancara  berikut  dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari.
“ Secara  keseluruhan  pegawai  senantiasa  mempertanggung jawabkan  tugas yang  diberikan serta  mengikuti  prosedur  kerja  yang  telah  ditetapkan, pegawai  memberikan  hasil  yang  maksimal  dari  tugas  yang  diberikan  oleh atasan, meskipun ada beberapa pegawai  yang kadang-kadang mengabaikan pekerjaan yang diberikan, ”. (Waw ancara, 9 Agustus 2016)
Berikut  pernyataan  Kasubid  Diklat  Kader  dan  Kepemimpinan,  tidak  jauh berbeda dengan pernyataan di atas;
“Tanggung  jawab  atas  hasil  kerja  harus  dimiliki oleh  setiap  pegawai,  yang mana pegawai BKD ini selalu bertanggung jawab terhadap pimpinan sesuai dengan jenjangnya, adapun sebagian pegawai yang tidak bertanggung jawab atas  hasil  kerja  yang  dibebankan  karena  mereka  tidak  memahami  atau bingung  terhadap  pekerjaan  yang  diberikan  sehingga  sulit  bagi  mereka untuk  mempertanggung  jawabkannya,  dan  mengenai  hal  ini  kita  lakukan pembinaan  agar  hal- hal  seperti  ini  tidak  terjadi  lagi”. (Wawancara,  17 Agustus 2016)
Sudah sepantasnya seluruh pegawai memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas  yang  dibebankan  kepada  mereka,  para  pegawai  menyadari  hal  tersebut, berikut  petikan  wawancara  dengan  Kasubag  Keuangan,Pelaporan,  dan Penyusunan Program pada BKD kota Kendari;
“Kami  selalu  berusaha  mengerjakan  setiap  tugas  yang  diberikan  sesuai dengan instruksi yang diberikan dan prosedur yang ada sehingga kami dapat memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasan  kami  dan  berusaha  segera  menyelesaikanya  sesuai  tepat  waktu”. (Wawancara, 17 Agustus 2016)
Pernyataan di atas juga tidak jauh berbeda dengan pernyataan hasil petikan wawancara berikut ini;
“Menyelesaikan  tugas  yang  diberikan  dengan  tepat  waktu  dan  selalu mentaati  peraturan  yang  ada  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  kami sebagai pegawai”. (Wawancara, 17 Agustus 2016)
Beberapa  kutipan  wawancara  di  atas  dapat  dideskripsikan  bahwa  disiplin kerja  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota  Kendari  dalam  tugas  dan tanggung jawab yang dibebankan berlangsung dengan cukup baik.

## PEMBAHASAN

## Analisis Fungsi Komunikasi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) kota Kendari
Berdasarkan  hasil  penelitian,  observasi  dan  wawancara  di  lapangan penulis  menggambarkan  bahwa  fungsi  komunikasi  organisi  badan  kepegawaian daerah kota kendari terdiri dari empat  fungsi komunikasi organisasi yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif dan fungsi integratif.
Fungsi  komunikasi  organisasi  sebagai  fungsi  informatif  dalam  Badan Kepegawaian  Daerah(BKD)  Kota  Kendari  menjadikan  pesan-pesan  informatif mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  membantu  para  anggota organisasi dalam  menyelesaikannya  dengan  tepat  waktu  sehingga  mereka  selalu berharap dapat menerima informasi yang banyak dan tepat pada waktunnya.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori  yang  diungkapkan  Sendjaja (Burhan,2009:279)  yang menyatakan bahwa fungsi informatif dipandang sebagai suatu sistem proses informasi, maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap  dapat  memperoleh  informasi  yang  lebih  banyak,  lebih  baik  dan  tepat waktu.  Informasi  yang  dimaksud  adalah  semua  informasi  yang  berkaitan  dengan organisasi  baik  itu  mengenai  pemberian  tugas,  penetapan  peraturan  atau kebijakan, informasi mengenai kenaikan pangkat, kehadiran atau laporan kinerja, izin cuti, dan lain-lain.
Fungsi  informatif,  komunikasi  digunakan  sebagai  upaya  untuk menyediakan  informasi  yang  terbuka  dan  cukup  tentang  organisasi  serta menyampaikan informasi sebanyak mungkin kepada semua pegawai, agar semua pegawai  tahu  dan  dapat  melaksanakan  pekerjaannya  masing-masing,  dan informasi juga  digunakan  sebagai landasan  dasar  penetapan suatu kebijakan dalam organisasi.
Akses dan penyebaran informasi dalam Badan Kepegawaian Daerah kota Kendari,  juga  diupayakan  agar  setiap  informasi  dapat  diterima  dan  segera disebarkan mulai dari pimpinan hingga ke bawahan begitu pula sebaliknya, aliran informasi    ini  berlangsung  secara  timbal  balik.  Bentuk  komunikasi  yang  terjadi dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Kendari  tersebut  merupakan  bentuk komunikasi kebawah (Downward Comunication) dan komunikasi keatas (Upward Communication).
Penyebaran  informasi  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pesan  tertulis maupun  secara  langsung  disampaikan  melalu  rapat,  apel  maupun  secara  berantai dari  orang-perorang. Kecepatan  dan  ketepatan  informasi  yang diterima mempengaruhi  para  pegawai  dalam  bertindak.  Informasi  bagi  kepala  badan digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  menyusun,  menimbang,  memutuskan dalam  pembuatan  keputusan  sedangkan  bagi  pegawai  informasi  digunakan sebagai acuan untuk bersikap dan berperilaku.
Kedisiplinan  kerja  pegawai  badan  kepegawaian  daerah  kota  kendari terbentuk apabila setiap  pegawai menerima informasi  yang jelas mengenai mana yang  harus  dan  tidak  boleh  dikerjakan  serta  yang  mana  yang  diperioritaskan, sehingga para pegawai tidak kebingungan dalam bersikap dan berperilaku, dengan demikian  apabila  fungsi  informatif  berjalan  dengan  baik,  maka  informasi menentukan produktivitas dalam menaati serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Fungsi regulatif pada penelitian ini difokuskan kepada cara individu atau orang-orang dalam tataran manajemen berkomunikasi dengan semua unsur-unsur organisasi  dalam  penetapan  peraturan,  dan  isi  pesan  regulatif  yang  berorientasi
pada kerja yakni peraturan mengenai mana yang harus dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan.
Fungsi  regulatif,  komunikasi  dianggap  sebagai  media  pembawa  pesan- pesan  yang berkaitan dengan peraturan dalam organisasi.  Individu-individu  yang mengendalikan pesan organisasi dalam Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari tersebut adalah pihak-pihak yang berada pada tataran manajemen yakni pimpinan, dan  diteruskan  kepada  jajaran  dibawahnya,  hingga  mencakup  semua  anggota organisasi atau pegawai.
Pembuatan  peraturan  dalam  ruang  lingkup  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD)  Kota  Kendari,  kepala  BKD  kota Kendari  juga  melibatkan  jajaran dibawahnya  dimana  nantinya  jajaran  dibawahnya  yang  meneruskan  kepada seluruh  pegawai  dengan  harapan  dapat  dipatuhi  sebagaimana  mestinya.  Namun demikian sikap bawahan untuk menjalankan perintah tergantung pada keabsahan perintah, kepercayaan terhadap atasan sebagai seorang pimpinan sekaligus sebagai pribadi,  dan  kredibilitas  pesan  yang  diterima.  Kredibilitas  pesan  yang  dimaksud yaitu  pesan  yang  berkaitan  dengan  kepastian  peraturan  tentang  pekerjaan  yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Dengan memahami hal tersebut maka pegawai akan  bersedia  melaksanakan  setiap  peraturan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari telah menetapkan aturan umum seperti  aturan  jam  datang,  istrahat  serta  jam  pulang,  kehadiran,  izin,  penetapan seragam dinas ,dan ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing bagian. Jika ada pegawai  yang  melanggar  aturan  tersebut  atau  melalaikan  tugas  pokok  dan fungsinya  akan  diberikan  sanksi  mulai  dari  teguran  lisan,  penundaan kenaikan pangkat,  mutasi,  serta  pemberhentian  secara  tidak  terhormat.  Tergantung  dari jenis pelanggaran dan seberapa sering melanggar aturan dan tugas pokok (tupoksi) yang  telah  ditetapkan.  Begitu  pula  sebaliknya  dengan  pegawai  yang  selalu menaati  peraturan  dan  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  akan mendapatkan  penghargaan  atau  apresiasi  dari  atasan,  serta  akan  mendapatkan promosi kenaikan pangkat.
Komunikasi  adalah    suatu  aspek  dalam  kehidupan  manusia  yang  paling mendasar,  kehidupan  berorganisasi  sangat  dipengaruhi  oleh  komunikasi  antara pimpinan  dan  bawahan.  Dalam  ilmu  komunikasi  kita  mengenal  adanya komunikasi  persuasif  yakni  komunikasi  yang  bersifat  mempengaruhi  komunikan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.
Hal tersebut coba diterapkan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah kota Kendari terhadap jajaran dibawahnya dan semua anggota organisasi atau pegawai. Kepala  badan  lebih  memilih  melakukan  pendekatan  persuasif  ketimbang memberikan perintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku pimpinan dalam badan kepegawaian daerah kota kendari.
Memang  sudah  hal  yang  mutlak  pimpinan  memberikan  perintah  kepada bawahannya  atau  semua  pegawai,  namun dalam  mengatur  suatu  organisasi kekuasaan  dan  kewenangan  tidak  akan  selalu  membawa  hasil  sesuai  dengan  apa yang diharapkan,  adanya  kenyataan  ini  maka  pimpinan lebih  memilih untuk mempersuasi  bawahannya  daripada  memberi  perintah,  sebab  pekerjaan  yang dilakukan  secara  suka  rela  oleh  karyawan  akan  menghasilkan  kepedulian  yang lebih  besar  dibanding  kalau  pimpinan  sering  memperlihatkan  kekuasaan  dan kewenangannya.
Kemampuan mempersuasi sudah selayaknya dimiliki oleh semua anggota organisasi  khususnya  orang-orang  dalam  tataran  manajemen  yaitu  kepala  badan dan  atasan  dari  masing-masing bagian,  namun  untuk  mempersuasi  anggota organisasi  atau  pegawai,  seorang  pimpinan  harus  terlebih  dahulu  mengetahui karakteristik  atau  latar  belakang  pegawaianya  seperti  situasi  psikologis,  dan sosiologi  serta  kebudayaan  dari  pegawai.  Dengan  demikian  akan  lebih  mudah mempersuasi  pegawainya  dan  para  pegawai  juga  akan  melaksanakan  pekerjaan yang  dibebankan  atau  mentaati  peraturan  secara  sukarela,  karena  pada  dasarnya fungsi  persuasif  menumbuhkan  perubahan  perilaku,  keyakinan,  dan  sikap  yang lebih  mantab  seolah-olah  perubahan  tersebut  bukan  atas  kehendak  komunikator akan tetapi justru atas kehendak sendiri.
Fungsi integratif mengupayakan jalinan formal maupun informal diantara anggota-anggota  organisasi.  Fungsi  integratif  merujuk  kepada  ketersediaan
saluran  informasi  formal  dan  informal    yang  ada  dalam  suatu  organisasi  yang digunakan  untuk  meningkatkan  dam  mempererat  rasa  persatuan  antar  pegawai dalam  berorganisasi  lewat  berbagai  aktivitas  interaksi    anggota  organisasi  serta menyediakan  media  komunikasi  resmi  yang  memungkinkan  setiap  anggota organisasi  dapat  berkomunikasi  secara  formal  maupun  informal.  Rasa  yang persatuan  yang  dimaksud  merupakan  perasaan  selalu  terhubung  satu  sama  lain diantara  pegawai,  dengan  demikian  hal  tersebut  juga  akan  menumbuhkan solidaritas yang positif diantara pegawai dan meningkatkan  gairah dalam berkerja khususnya dalam hal  kedisiplinan.
Ketersediaan saluran informasi dalam organisasi menjadikan para anggota organisasi  para  anggota  organisasi  atau  pegawai  akan  lebih  mudah  untuk menerima  informasi  yang  berkembang  dalam  organisasi  berkaitan  tugas, peraturan atau kebijakan yang ada.
Ada beberapa saluran informasi yang tersedia dalam Badan Kepegawaian Daerah  kota  Kendari  yaitu  Surat  edaran,  agenda  harian,  laporan  akhir  bulan, laporan  akhir  tahun,  dan  papan  informasi,  dan  semua  media  tersebut  cukup membantu  para  pegawai  dalam  mengakses  informasi,  adapun  informasi  yang kurang  jelas,  pegawai  dapat  bertanya  kepada  yang  bersangkutan  yang memberikan tugas atau rekan kerja mereka secara tatap muka maupun via seluler.
Ketersedian  saluran  informasi  tersebut  dapat  meningkatkan  jalinan interaksi  antar  pegawai  badan  kepegawaian  daerah  kota  kendari  mereka  akan selalu  terhubung  dan  memudahkan  mengakses  informasi  dan  berbagi  informasi yang ada dalam lingkup badan kepegawaian daerah kota kendari.

## Analisis  Disiplin  Kerja  Pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  kota Kendari
Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang menjadi unit analisis  dalam  penelitian  ini  yaitu  disiplin  terhadap  waktu,  disiplin  terhadap peraturan, serta disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Disiplinan waktu menjadi salah satu indikator kedisiplinan kerja pegawai badan kepegawaian daerah kota kendari, ketetapan hari kerja dan jam kerja diatur
atau  ditentukan  oleh  kepala  badan  kepegawaian  daerah  kota  kendari.  Pegawai diwajibkan  mengikuti  aturan  jam  kerja  dan  tidak  melakukan  pelanggaran  jam istrahat dan jadwal kerja lain
Kedisiplinan  kerja  pegawai  dalam  Badan  Kepegawaian  Daerah  kota Kendari menunjukan pada tingkat yang cukup baik. Hal ini tidak lepas dari peran pimpinan  dalam  melakukan  pengawasan  serta  menjatuhkan  sanksi  dan memberikan  apresiasi  dan  juga  dipengaruhi  kesadaran  pegawai  dalam  menaati jam kerja yang ada.
Bentuk-bentuk  sanksi  yang  diberikan  tergantung  dari  jenis  pelanggaran dan  seberapa  sering  seorang  pegawai  melakukan  pelanggaran  tersebut.  sanksi yang  diberikan  berupa  teguran  lisan,  penundaan  kenaikan  pangkat,  mutasi,  dan pemberhentian secara tidak terhormat. Sedangkan untuk pegawai yang selalu taat pada aturan akan mendapatkan apresiasi dan promosi kenaikan pangkat.
Penetapan  sanksi  dan  pemberian  apresiasi  terhadap  pegawai  memang dirasakan  cukup  untuk  mengendalikan  dan  menumbuhkan  kesadaran  pegawai untuk menaati jam kerja maupun kedisiplinan terhadap peraturan.
Disiplin  terhadap  peraturan  merupakan  sikap  atau  tingkah  laku  pegawai badan kepegawaian daerah kota kendari yang sesuai dengan peraturan kerja yang ada  dalam  organisai  tersebut.  Peraturan  dibuat  dengan  tujuan  pegawai  bekerja sesuai  dengan  prosedur  kerja  yang  ada,  serta  mengendalikan  sikap  dan  tingkah laku  pegawai  dalam  bekerja  sehingga  setiap  tindakan  mereka  selalu  tertuju  pada tujuan visi dan misi organisasi. Dengan memahami peraturan dan prosedur kerja yang  ada  maka  setiap  pegawai  akan mengetahui  mana  pekerjaan  yang  harus dikerjakan  dan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  sehingga  setiap  tugas  yang dibebankan dapat diselesaikan dan dipertanggung jawabkan.
Deskriptif  Fungsi  Komunikasi  Organisasi  pada  Peningkatan  Disiplin  Kerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari
Tercapainya  tujuan  visi  dan  misi  organisasi,  dalam  hal  ini  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kota  Kendari  tidak  lepas  dari  sikap  dan  perilaku atau  kedisiplinan    pegawai  dalam  bekerja,  untuk  menciptakan  kedisiplinan  kerja
pegawai  setiap  bagian  dalam  badan  kepegawaian  daerah  kota  kendari  perlu memperhatikan  bagaimana  setiap  unsur  tersebut  saling  berinteraksi,  saling bersinergi  mulai  dari  sumber  daya  manusianya  maupun  mekanisme  dan manajemen komunikasi dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen  komunikasi  tersebut  merupakan  bagian  dari  fungsi  komunikasi organisasi.
Fungsi komunikasi organisasi kaitannya dengan peningkatan disiplin kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kendari  yang dijabarkan dalam penelitian  ini  adalah  fungsi  informatif,  fungsi  regulatif,  fungsi  persuasif,  dan Fungsi integratif.
Pembahasan diatas dapat dideskripsikan bahwa secara keseluruhan fungsi komunikasi  dalam  organisasi  tertuju  pada  akses  dan  penyebaran  informasi  serta ketersediaan saluran informasi, penetapan peraturan dan prosedur kerja, dan yang terakhir kemampuan mempersuasi. Maka  apabila pengelolaan  fungsi komunikasi organisasi  tersebut  berjalan  dengan  baik  maka  disiplin  kerja  pegawai  dapat ditingkatkan, atau dengan kata lain pengelolaan komunikasi organisasi yang baik akan  meningkatkan  ketaatan  pegawai  terhadap  peraturan  dan  lebih  bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Fungsi  komunikasi  organisasi  dalam  Badan  Kepegawian  Daerah  kota Kendari  yang  terdiri  dari  fungsi  informatif,  fungsi  regulatif,  fungsi persuasif  dan  fungsi  integratif  menjadi  bahan  evaluasi, kontrol,  motivasi, serta  melakukan  pembinaan  pegawai  secara  berkala  dalam  bersikap  dan berperilaku. Semua fungsi komunikasi organisasi tersebut berjalan dengan cukup baik.
2. Disiplin  kerja  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  kota  Kendari terhadap  disiplin  waktu,  peraturan,  serta  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan, secara keseluruhan, ada pada tingkat yang cukup baik.
3. Kesetaraan  referensi  dan  penyamaan  persepsi  pada  fungsi  komunikasi organisasi yakni fungsi informatif, regulatif, persusif dan fungsi integratif dapat menumbuhkan atau mempengaruhi partisipasi  yang lebih besar dan lebih bertanggung jawab dalam diri pegawai untuk taat terhadap peraturan dan melaksanakan tugas yang diberikan.

## Saran
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  untuk  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD) Kota Kendari yaitu :
1. Diharapkan  kepada  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD) Kota Kendari  apapun  jabatan  atau  golongan  dan  tingkat  pendidikannya,  untuk selalu  menjaga  hubungan  baik  antar  sesama  pegawai  agar  terjalin keharmonisan  dan  rasa  kekeluargaan    dalam  bekerja  sehingga  segala peraturan dan tugas yang diberikan akan dilaksanakan dengan sukarela.
2. Agar keakuratan data kehadiran pegawai setiap harinya, diharapkan Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kota  Kendari  tidak  hanya  menyediakan absensi  manual  tetapi  juga  menyediakan  absensi  elektronik  atau Finger Print.
3. Untuk  menambah  kemudahan  akses  informasi  yang  ada  dalam  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari diharapkan bisa memanfaatkan jejaring  sosial  media  atau  mengadakan  Situs Website khusus  yang dapat diakses pegawai dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharismi. 1998, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
Burhan , Sandjaja . 2009. Penelitian  Kualitatif. Jakarta  :  Kencana.  2006. Sosiologi Komunikasi. Jakarta : Kencana.
Cangara,  Hafied.  2004. Pengantar  Ilmu  Komunikasi. Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Effendi,  Onong  Uchjana.  2000, Ilmu,  Teori  dan  Filsafat  Komunikasi,  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Faisal, Sanafiah. 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi. Malang: YA3.
Fathoni,  Abdurrahmat,  2006. Organisasi  dan  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Asdi Mahasatya.
Goldharber,  Geral  M,  1986. Organizational  Communication, Iowa  Wm:  Brown Publisher
Hardjana, Andre. 2000, Audit  Komunikasi  Teori  dan Praktek,  Jakarta: PT.Grasindo.
Hariandja,  Marihot  Tua  Efendi, 2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia: Pengadaan,  Pengembangan,  Pengkompensasian,  dan  Peningkatan Produktivitas Pegawai. Jakarta: Grasindo.
Hadi, Sutrisno. 1972, Metode  Research  III, Yogyakarta: Yayasan  Penerbit Fak.Psikologi UGM.
Idrus, Muhammad. 2009, Metode Penelitian Sosial,Yogyakarta: Erlangga Liliweri, Alo. 1997, Komunikasi Antar Pribadi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Malayu, Hasibuan S. P. 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Miles Matthew  B;  A  Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber  Tentang  Metode-metode  Baru. (Penerjemah,  Tjetjep  Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyarto). Jakarta: Penerbit UI Press.
Muhammad, Arni.  2002, Komunikasi Organisasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Mulyana, Deddy. 1998, Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja
Perusahaan, Bandung: Remaja Rosda karya.
Moenir,A.S.  1998. Pendekatan  Manusiawi  Dan  Organisasi  Terhadap Kepegawaian, Jakarta : Erlangga.
Nitisemito, Alex. 1990, Management  Personalia,  (Manajemen  Sumber  Daya Manusia), Bandung: Sasmito Bros.
Nawawi,  Hadari.  1995. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Yogyakarta  :  Gajah Mada Press
Purwanto, Ngalim. 2004, Psikologi Pendidikan. Bandung : Rosda Karya. Sugiyono. 2010. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta
Siagian,  Sondang  P.  2008. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  Bumi Aksara
Steers, Richard M. 1990, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga.
Stephen  P,  Robbins.  1999. Prinsip-prinsip  Perilaku  Organisasi  Edisi  kelima.
Jakarta: Erlangga
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi  Sofyan. 1994, Metode  Penelitian  Survey, Bandung: Remaja Rosdakarya
Tubbs,  Steward  L. dan  Silvia  Moss,  2001, Human  Communications,  Konteks-
Konteks Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Widjaya, H.A.W. 2000, Ilmu Komunikasi ,Pengantar Studi, Jakarta: Rineka Cipta.