## Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam
(Phenomenon Of Gay Party in Islamic Criminal Law View)
Fuadi Isnawan Universitas Islam Indonesia E-mail : fuadi.isnawan@uii.ac.id

## Abstrak
Fenomena Lesbian , Gay , Bisexua l  dan Transgender (LGBT)  menjadi  sebuah  hal  yang banyak  diperbincangkan  akhir–akhir  ini.  Banyak  yang  mengatakan  hal  tersebut menyimpang  dari  ajaran  agama.  Disamping  itu  juga  tidak  sedikit  yang  menyuarakan keadilan  untuk  LGBT  dan  mereka  mempunyai  alasan  yang  begitu  kuat  dalam membenarkan  hal  tersebut.  Pembenaran  yang  kuat  didasarkan  atas  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Salah  satu  fenomena  LGBT  yang  akhir  ini  santer  adalah  pesta gay yang  ada  di Kuningan  Jakarta  Selatan.  Hal  ini  tentunya  membuat  masyarakat  resah  dan  bertanya mengapa  mereka  mengingkari  kodratnya  sebagai  seorang  manusia  yang  seharusnya mencitai  lawan  jenis.  Lalu,  pertanyaan  muncul  dalam  pikiran  masyarakat,  apa  yang menyebabkan mereka melakukan tindakan seperti itu? Bukankah hal tersebut dilaknat oleh Allah  SWT?  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  pesta gay tersebut  hukumnya  haram karena  sumbernya  adalah  homoseksual.  Ulama  telah  setuju  dalam  mengharamkan  hal tersebut.  Akan  tetapi,  berbeda  dalam  penjatuhan  hukumnya.  Peran  pemerintah  selaku pembuat  kebijakan  juga  penting  mengingat  pencegahan  dan  penanggulangan  fenomena tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang dibuatnya.
Kata Kunci: Homoseksual, Hukum Pidana Islam, Pesta Gay ,

## ABSTRACT
The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) has become a topic of  discussion  lately.  Many  say  this  deviates  from  religious  teachings.  Besides  that,  not  a few  of  them  also  voiced  justice  for  the  LGBT  people.  They  have  very  strong  reasons  to justify this. Their strong justification is based on Human Rights (HAM). One of the recent LGBT phenomena is a gay party in Kuningan, South Jakarta. This of course makes people uneasy and ask why they deny their nature as a human being who should love the opposite sex. Then the question arises in people's minds, what causes them to do such actions? Isn't that condemned by Allah SWT? In this study it was found that the gay party was haraam because the source was homosexual. The scholars have agreed to forbid this. However, it differs in law enforcement.  The role of the government  as policy maker is  also  important considering the prevention and overcoming of this phenomenon is carried out based on the regulations it makes.
Kata Kunci: Homosexual , Gay Party , Islamic Criminal Law

## A. Pendahuluan
Perasaaan cinta manusia, antara laki–laki dan wanita, adalah sebuah hal yang fitrah yang diberikan  oleh  Allah  SWT  sebagai  tanda  kebesaranNya.  Bagaimana  tidak,  hati  yang  ada  di dalam  tubuh  manusia  dapat  merespon  perasaan  yang  dinilai  sebagai  hal  yang  abstrak  dan tidak bisa dilukiskan. Akan tetapi, karena ada hati ini maka perasaan  cinta dan kasih sayang dapat  tersalurkan  dengan  baik  antar  manusia.  Oleh  karena  itulah,  laki–laki  dan  wanita  ini dapat memberikan dan merasakan cinta yang diberikan oleh lawan jenisnya. Sungguh sesuatu hal yang sangat indah bagi kehidupan manusia.
Akan tetapi didalam kehidupan cinta ini ada penyimpangan terhadap penyaluran perasaan cinta.  Sebagian  manusia  meyalurkan  perasaannya  cinta  kepada  sesama  jenisnya,  laki–laki dengan  laki–laki  dan  wanita  dengan  wanita.  Hubungan  percintaan  antara  sesama  lekaki dikenal dengan nama homoseksual  dan  antar sesama wanita dikenal  dengan lesbian.  Hal  ini tentunya  menimbulkan  banyak  pertanyaan  bagi  masyarakat.  Bagaimana  bisa  hati  yang diciptakan  oleh  Allah  SWT  untuk  mencintai  lawan  jenis  dapat  melakukan  penyimpangan dengan  mencintai  sesama  jenis.  Bukankah  itu  menyalahi  kodrat  dan  fitrah  manusia.  Dalam ajaran  Islam  dikenal  adanya  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam,  aklan  tetapi  Islam  tidak membenarkan adanya hal seperti tersebut.
Seperti  yang akhir ini marak dipemberitaan nasional mengenai ―Pesta Gay ‖ yang ada di Kuningan,  Jakarta  Selatan.  Bagaimana  tidak  heboh,  pesta  tersebut  dihelat  di  dalam  kondisi pandemi saat ini.
Penyidik  Polda  Metro  Jaya  telah  menetapkan  9  orang  sebagai  tersangka  usai menggerebek  sebuah  pesta  seks  homoseksual  di  sebuah  apartemen  di  Kuningan,  Jakarta Selatan.  Atas  perbuatannya,  9  tersangka    itu  dikenakan  Pasal  296  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 33 Jo Pasal 7 Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  dengan  ancaman  kurungan  minimal  1  tahun  penjara  dan  maksimal  10  tahun penjara. Menurut Kepala Bidang  Hubungan Masyarakat  Polda Metro Jaya, Komisaris  Besar Polisi  Yusri  Yunus  dikatakan  bahwa  pihak  kepolisian  telah  menetapkan  9  tersangka  dalam kasus ―Pesta Gay ‘ tersebut.  Dalam penggerebekan itu polisi mengamankan total sebanyak 56 orang,  namun  hanya  9  orang  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  karena  perannya  sebagai penyelenggara pesta seks sesama jenis tersebut. Inisial 9 tersangka tersebut adalah TRF, BA, NA,  KG,  SW,  NM,  A,  WH.  Menurut  Komisaris  Besar  Polisi  Yusri  Yunus  para  tersangka adalah  penyelenggara  adanya  perbuatan  cabul  atau  pornografi.  Para  tersangka  melakukan kegiatan  pesta  seks  sesama  jenis  di  salah  satu  tempat.  Sedangkan  47  orang  lainnya  yang menjadi peserta pesta homo tersebut tidak ditahan dan hanya berstatus sebagai saksi. "Ini kita jadikan saksi dan masih kita dalami terus, kita tidak lakukan penahanan kepada 47 orang ini," tambah Yusri. Yusri mengatakan polisi menggerebek lokasi pesta seks sesama jenis tersebut pada 29 Agustus 2020, setelah menerima laporan masyarakat  yang resah dengan keberadaan pesta tersebut. 1
Fenomena  tersebut  banyak  menimbulkan  tanya  kepada  masyarakat  luas,  terutama  kaum cendekiawan  seperti  mengapa  hal  tersebut  bisa  terjadi  dan  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk mengatasi fenomena tersebut.
B. Metode Penelitian
1 Bilal  Ramadhan,  ―Tersangka  Pesta  Gay  Kuningan  Terancam  10  Tahun  Penjara,‖ Republika.Co.Id , September 2, 2020, <https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka-pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun- penjara>

## Jurnal Legal
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  dengan  menggunakan  jenis penelitian pustaka. Penulis akan melakukan pengkajian mengenai topik permasalahan dengan cara mencari dan mengolah jawaban yang bersumber dari sumber pustaka yang ada. Adapun sumber  pustaka  tersebut  seperti:  jurnal  yang  membahas  tentang  fenomena  pesta gay yang dilakukan  oleh  kaum  homoseskualitas.  Selain  jurnal  tersebut,  juga  akan  ditopang menggunakan  buku–buku  yang  medukung  untuk  membahas  permasalahan  ini.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  tulisan  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  meneliti  rumusan  masalah  yang  ada  dalam  tulisan  ini.  Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat normatif yang menguji topik dalam penelitian ditulisan ini.

## C. Pembahasan
Pengertian Homoseksual ( Gay )
Seperti yang telah diyakini dalam agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang begitu memberikan perhatian terhadap 2 hal yang esensial, yaitu kehalalan dan kesucian. Hal ini dimaksudkan agar manusia memiliki kesehatan dan kecerdasan yang ada, baik kecerdasan spiritual,  kecerdasan  emosional  maupun  kecerdasan  intelektual  dalam  diri.  Oleh  karena  hal tersebut, apa yang dikonsumsi manusia harus memenuhi krriteria tadi, yaitu halal dan suci.
Mengenai cinta sesama jenis antar lelaki yang dikenal dengan sebutan homoseksual atau gay ,  ajaran  dalam  agama  Islam  mengenal  istilah “al-liwath” (طاوللا). Al-liwath ini  dapat diartikan  bahwa  seseorang  melakukan  perbuatan  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  kaum Nabi  Luth  AS.  Pelaku  yang  melakukan  perbuatan  menyimpang  itu  dikenal  dengan  sebutan “al-luthiyyu” (يطوللا),    dimana  arti  dari al-luthiyyu itu  sendiri  bermakna  laki-laki  yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. 2
Dalam  hukum Islam, homoseksual atau yang dikenal dengan gay , dikenal dengan liwath. Kata ini akarnya sama dengan kata Luth . Perbuatan yang oleh banyak orang dikenal dengan sebutan homoseks  ini dapat  disebut dengan liwath . Penyebutan kata ini dikenal  dengan kata tersebut  karena  kaum  Nabi  Luth  melakukan  perbuatan  ini.  Mereka  berbuat  durhaka  dan aniaya kepada Nabi Luth. Banyak kalangan bangsa barat menyebut perbuatan tersebut dengan kata sodomi. Hal tersebut muncul karena domisili dari kaum Nabi Luth yang durhaka tersebut berada  di    negeri    Sodom    (di    sebelah  timur    Laut    Mati    atau    di    Yordania    sekarang). 3 Dalam  berbagai      dapat  dijelaskan  bahwa  homoseksual  adalah  hubungan  sesksual  dari  laki- laki yang melampiaskan syahwatnya pada sesama laki-laki. 4
Menurut  Sigmund  Freud,  kebutuhan  seksual  dimaknai  sebagai  sebuah  kebutuhan  yang vital  pada  manusia.  Jika  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  maka  akan  mendatangkan  sebuah gangguan  kejiwaan  dalam  bentuk  tindakan  abnormal.  Tindakan  abnormal  akan  berhadapan dengan  masalah  yang  menyangkut  tingkah  laku  normal  dan  tidak  normal.  Garis  pemisah antara tingkah laku normal dan tidak normal selalu tidak jelas. Para ahli psikologi mengalami kesulitan  untuk  membedakan  apa  yang  dimaksud  dengan  bertingkah  laku  normal  dan abnormal.  Di  lihat  dari  sudut  pandang  ilmu  psikologi  pendidikan,  yang  dimaksud  dengan
2 Majma ‟al-Lughah al-‟Arabiyah, Al-Mu‟jam al-Wasith , 2nd ed. (Mishr: Dar al-Ma‟arif, 1973), 846; Huzaemah Tahido Yanggo, ―Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,‖ Jurnal Misykat Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta 3 No 2 (Desember 2018): 2.
3 Abd.  Aziz Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam , (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996), 563; dalam Tahido Yanggo, ―Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,‖ 2.
4 Tahido Yanggo, ―Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,‖ 2.

## Jurnal Legal
tingkah  laku  abnormal  ialah  tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  norma-norma  tertentu  dan dirasa mengganggu orang lain atau perorangan. 5
Hukum Pesta Gay yang Dilakukan oleh Kaum Homoseksual dalam Hukum Islam Praktik  pesta gay ini  dalam  ajaran  agama  Islam  diharamkan.  Beberapa  ulama menjelaskan  mengenai  apa  yang  akan  diberikan  menjadi  sanksi  kepada  mereka  yang melakukannya.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  kekejian  dan  ketidaksucian  dari  perilaku  yang dilakukan  oleh  mereka,  karena  dasar  dari  pesta gay ini  adalah  perbuatan  homoseksual. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 6
Ahli  Ilmu  Hukum  Islam  berbeda  pendapat  dalam  (masalah)  ganjaran  hukum  praktik homoseksual. Maka ada sekelompok (Ulama Hukum Islam) yang menetapkan bahwa pelakunya  wajib  dihukum  sebagaimana  menjatuhkan  ganjaran  hukum  perzinaan. Apabila  pelakunya  tergolong  orang  yang  sudah  pernah  kawin,  maka  wajib  dirajam. Apabila ia belum pernah kawin,  maka wajib didera sebanyak seratus  kali. Penetapan inilah  yang  mencerminkan  kedua  pendapat  Imam  Syafi‘i  Ra  (Al-Qaulul  Qadim  dan Al-Qaulul  Jadid).  Pendapat  ini  juga  menetapkan  bahwa  terhadap  laki-laki  yang dikumpuli  oleh  homoseksual,  mendapatkan  ganjaran  dera  sebanyak  seratus  kali  atau diasingkan  setahun:  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  yang  pernah  kawin  maupun belum  pernah.  Ada  juga  segolongan  (Ulama  Hukum  Islam)  berpendapat,  bahwa pelaku  homoseksual  wajib  dirajam,  meskipun  ia  belum  pernah  kawin.  Ini  termasuk pendapat  Imam  Malik  dan  Imam  Ahmad  bin  Hanbal.  Pendapat  Imam  Syafi‘i menetapkan  bahwa  pelaku  dan  orang-orang  yang  dikumpuli  (oleh  homoseksual  dan lesbian) wajib dibunuh, sebagaimana keterangan Hadits.
Mengenai perbuatan homoseks dalam pesta gay , dari 27 ayat yang memuat redaksi Luth, terdapat 3 ayat yang melabeli perilaku kaum Nabi Luth AS sebagai fahisyah , yaitu : 7
"(Kami  juga  telah  mengutus)  Luth  (kepada  kaumnya).  (Ingatlah)  ketika  dia  berkata kepada  mereka:  ―Mengapa  kamu  mengerjakan  perbuatan fahisyah itu,  yang  belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?‖ (Q.S. al-A‘raf [7]: 80).
"Dan  (ingatlah  kisah)  Luth,  ketika  dia  berkata  kepada  kaumnya:  ―Mengapa  kamu mengerjakan  perbuatan  fahisyah  itu,  sedang  kamu  memperlihatkan(nya)?‖  (Q.S.  al- Naml [27]: 54)
"Dan  (ingatlah)  ketika  Luth  berkata  pepada  kaumnya:  ―Sesungguhnya  kamu  benar- benar mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.‖ (Q.S. al-‗Ankabut [29]: 28).
Ajaran  agama  Islam  mengakui  bahwa  fitrah  manusia  mempunyai  hasrat  untuk melakukan  hubungan  seksual,  terutama  terhadap  lawan  jenis.  Dalam  ajaran  Islam  diatur  hal
5 Yatimin, Etika  Seksual  Dan  Penyimpangannya  Dalam  Islam, (Bandung:  PT  Amzah,  2003),  54; Syamsul  Muarrif,  ―Penanggulangan  Bahaya    Homoseks  Menurut  Pandangan  Dadang  Hawari,  (Studi  Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)‖, (Semarang, IAIN Walisongo, 2008), 32.
6 Mahjudin, Masailul  Fiqhiyah  Berbagai  Kasus  Yang  Dihadapi  Hukum  Islam  Masa  Kini ,  (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 27; Achmad Walidun Ni‘am,  ―Perilaku  Seksual Sejenis (Gay)  Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam‖ (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016), 65.
7 Rosidin, ―Menyoroti LGBT Dari Perspektif Alquran Dan Fikih,‖ Republika.Co.Id , January 13, 2018, <https://www.republika.co.id/berita/p2fovi396/menyoroti-lgbt-dari-perspektif-alquran-dan-fikih>.

## Jurnal Legal
tersebut dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perkawinan ini, maka fitrah manusia bisa dengan baik  akan  terpelihara. Hal  ini disebabkan karena di  dalam sebuah perkawinan diatur hubungan seksual antara pria dan wanita. Oleh karena adanya lembaga perkawinan ini, maka segala  macam  dan  bentuk  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  ini  diharamkan.  Hal  ini didasarkan  atas  dampaknya  kepada  hubungan  biologis  dan  kerusakan  terhadap  garis keturunan. Selain itu akan mempunyai dampak permusuhan dan pertikaian. 8
Sesungguhnya perbuatan liwâth dalam pesta gay tersebut adalah perbuatan dosa kadar kekejiannya lebih dari zina. Oleh karena itu, Allah SWT disebut sebagai perbuatan yang keji. Sedangkan  untuk  pelakunya  Allah  SWT  menyebut  mereka  sebagai  orang  yang  melewati batas. Akibat dari dosa besar dalam perbuatan homoseks di pesta gay ini dan juga keengganan dalam  diri  mereka  untuk  berhenti  setelah  mendapat  peringatan,  Allah  SWT  akan menghancurkan  mereka  dengan  penuh  kehinaan.  Allah  SWT  berfirman  dalam  Surat  Asy- Syu‘ara yang artinya : 9
“ Kaum  Luth  telah  mendustakan  rasul-rasul,  ketika  saudara  mereka  Luth,  berkata kepada  mereka:  mengapa  kamu  tidak  bertakwa?‖  Sesungguhnya  aku  adalah  seorang rasul  kepercayaan  (yang  diutus)  kepadamu,  maka  bertakwalah  kepada  Allah  dan taatlah  kepadaku.  Dan  aku  sekali-kali  tidak  minta  upah  kepadamu  atas  ajakan  itu; upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki  di  antara  manusia,  dan  kamu  tinggalkan  isteri-isteri  yang  dijadikan  oleh Rabbmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.‖ Mereka menjawab:  ―Hai  Luth,  sesungguhnya  jika  kamu  tidak  berhenti,  benar-benar  kamu termasuk  orang-orang  yang  diusir‖  Luth  berkata:  ―Sesungguhnya  aku  sangat  benci kepada  perbuatanmu.‖  (Luth  berdoa):  ―Ya  Rabbku  selamatkanlah  aku  beserta keluargaku dari (akibat)  perbuatan  yang mereka  kerjakan.‖  Lalu  Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka  dengan  hujan  (batu)  maka  amat  jeleklah  hujan  yang  menimpa  mereka  yang telah diberi peringatan itu‖.
Perbuatan homoseks dalam pesta gay tersebut dikenal dengan istilah liwath . Istilah ini mencakup  perbuatan  bagi gay maupun  lesbian.  Akan  tetapi  menurut  Imam  Mawardi,  istilah liwath ini  khusus  untuk gay saja.  Sedangkan,  untuk  lesbian  disebut sihaq .  Imam  Mawardi menulis  hal  tersebut  di  Al  Hawi  Al  Kabir.  Perbuatan liwath dalam  pesta gay yang diselenggarakan di Kuningan tersebut dilarang di dalam Al Qur‘an maupun As- Sunah. Mari kita lihat Alquran surah al-A'raf ayat 80 yang artinya :
"Dan  (Kami  juga  telah  mengutus)  Luth  (kepada  kaumnya).  (Ingatlah)  tatkala  dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah  dikerjakan  oleh  seorang  pun  (di  dunia  ini)  sebelummu?  Sesungguhnya  kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.' 10
8 Hasan  Zaini,  ―LGBT  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,‖ Jurnal  Ilmiah  Syari„ah  IAIN  Batusangkar Volume 15, Nomor 1 (June 2016): 71.
9 Abu Isma‘il Muslim Al-Atsari, ―Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina,‖ Majalah As-Sunnah , 2014, 1 edition.
10 ―Homoseksual  Dalam  Kacamata  Hukum  Islam,‖ Republika.Co.Id ,  January  30,  2016, <https://republika.co.id/berita/o1qz4632/homoseksual-dalam-kacamata-hukum-islam>.

## Jurnal Legal
Dalam tafsir ayat tersebut, jelas sekali Allah SWT menyatakan bahwa perbuatan pesta gay yang  dilakukan  oleh  kaum  homoseksual  itu  adalah  perbuatan  yang  keji  atau faahisyah . Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  perbuatan  pesta gay itu  bukan  hanya  merupakan  perbuatan  yang bernilai keji, namun umat sebelum Nabi Luth belum pernah melakukan perbuatan seperti itu. Orang  yang  melakukan  perbuatan  seperti  itu  disebut  sebagai  seseoorang  yang  melampaui batas.  Sedangkan  Allah  SWT  sangat  membenci  orang  yang  bertindak  melampaui  batas. Dalam  As-Sunah  pun  perbuatan  itu  diharamkan.  Hal  ini  mengingat  dari  kekejian  yang dilakukan  oleh  pelaku  perbuatan  tersebut  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan tersebut. Bahkan, menurut HR Tirmizi dan Nasai, Allah SWT enggan melihat mereka karena mereka  melakukan  perbuatan  tersebut.  Perbuatan  pesta gay yang  dilakukan  oleh  kaum homoseksual  juga  akan  dilaknat  Allah  SWT.  Hal  ini  sama  seperti  sabda  Rasulullah  SAW yang berbunyi : 11
"Sesungguhnya Allah SWT melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), dan beliau mengulangi ucapan tersebut sebanyak tiga kali. (HR Nasai).
Secara  jelas  dan  gamblang  dalam  Alquran  dan  hadis,  perbuatan  homoseksual diharamkan  dan  dilarang.  Dengan  dasar  hal  tersebut,  maka  sudah  jelas  pesta gay yang dilakukan oleh kaum homoseksual dilarang. Hal ini juga didasarkan dari nilai keharaman dari perbuatan liwath oleh ijmak para  ulama.  Ada  sebuah  pendapat  yang  bagus  dari  Imam  Ibnu Qudamah  dalam  buku  Al  Mughni.  Beliau  menjelaskan  secara  rinci  bahwa  dasar  penetapan nilai keharaman dari perbuatan homoseks didasarkan oleh ijmak ulama, yang didasarkan nash yang  ada  di  dalam  Al  -  Quran  dan  As-Sunah.  Ulama  yang  lain,  seperti  Al  Mawardi  juga memperkuat  pendapat  Ibnu  Qudamah  tersebut  bahwa  perbuatan  homoseks  dilarang.  Oleh karena itu pesta gay yang dilakukan oleh kaum homoseksual dilarang dan diharamkan. Ketiga dasar  hukum  yang  mengaturnya,  yaitu  Al-Qur‘an,  As-Sunah  dan Ijmak ulama  yang mengharankan  perbuatan  homoseks  dalam  pesta gay tersebut,  maka  dalam  ajaran  agama Islam, mengharamkan perbuatan homoseks dalam  pesta gay itu dan  tidak ada celah hukum bagi perbuatan liwath tersebut. 12
Pesta gay yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  melakukan  perbuatan  menyimpang diharamkan  oleh  para  ahli  hukum fiqh .  Mereka  mengharankan  perbuatan  ini  dengan  dasar perbuatan  ini  adalah  perbuatan  zina  yang  dilarang  oleh  agama.  Bahkan  lebih  berat  daripada perbuatan zina itu sendiri.  Walaupun mereka sepakat  dengan keharaman  perbuatan tersebut, beberapa ahli fiqh mempunyai perbedaan dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka pelaku pesta gay . 13
Pembahasan  tentang  homoseksual  termasuk  kegiatan  yang  bernama  pesta gay ini selama ini sering berujung pada hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini  didasarkan  oleh  nilai  keharaman  perbuatan  tersebut  dalam  Al–Quran,  seperti  kisah  yang dialami  oleh  Nabi  Luth  AS.  Hukuman  rajam  hingga  mati  dinilai  pantas  kepada  pelaku perbuatan  ini,  sesuai  yang  dikatakan  oleh  itu  para  imam  mazhab  kecuali  Hanafi.  Dalam pandangan Hanafi, perbuatan homoseksual itu termasuk kejahatan berupa kemaksiatan  yang oleh  Allah  SWT  belum  ditetapkan  secara  pasti.  Oleh  karena  itu,  maka  pelaku  yang melakukaan tindakan tersebut akan dijerat dengan ta‟zir atau pemberian pelajaran. Menurut Hanafi, perbuatan homoseksual ini bukanlah merupakan bagian dari zina. Merujuk pendapat
11 ―Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam.‖
12 ―Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam.‖
13 Walidun  Ni‘am,  ― Perilaku  Seksual  Sejenis  (Gay)  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam ,‖ 65.

## Jurnal Legal
dari  Sayid  Sabiq,  bahwa  perbuatan liwath atau  homoseksual  itu  adalah  perbuatan  yang diharamkan oleh syara‟ . Perbuatan itu adalah jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwath adalah  perbuatan  yang  berseberangan  dengan  kesucian  dan  akhlak  manusia.  Hal  itu  dapat membahayakan  manusia  yang  melakukannya.  Untuk  hukuman  homoseksual  sendiri,  para ulama fiqh mempiliki beda pendapat mengenai hukuman yang dijatuhkan, antara lain: 14
1. Dibunuh secara mutlak;
2. Di had seperti had zina.  Bila  pelakunya  jejaka  maka  didera  dan  rajam  apabila  di telah menikah.
3. Dikenakan hukum ta‟zir .
Imam Syafi‘i, memiliki pandangan bahwa pasangan homosekseksual harus diberikan hukuman mati. Hal ini didasarkan oleh hadits Nabi yang berbunyi: 15
ھب لوعفولو لعافلااولتقاف طول موق نلع لعی هوهدجو يه
―Barang siapa menjumpai orang yang berbuat homosekseksual, seperti praktik kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)‖. H.R. Abu Daud, At Turmudzy, Ibnu Majjah dan Al Baihaqy.
Imam  Syafi‘i  menginginkan  agar  pelaku  homosekseksual  diberi  hukuman  rajam dengan  batu  hingga  mereka  mati.  Hukuman  tersebut  diberikan  bagi  pelaku  sodomi  baik perjaka  maupun  gadis  karena  mereka  melihat  sodomi  atau liwath dianggap  sebagai  suatu perbuatan  yang  sangat  terkutuk  dan  dianggap  sebagai jarimah (tindak  pidana).  Dalam perspektifnya, Syafi‘i tidak memandang apakah hal tersebut dilakukan oleh orang yang belum menikah  atau  orang  yang  sudah  menikah,  hal  itu  disebut  sebagai fahisyah dan  dianggap sebagai  melawan  hukum.  Hal  tersebut  juga  dianggap  tidak  mengurangi  nilai  keharamannya, meski hal itu diperbuat secara sukarela atau suka sama suka. Walaupun tidak akan ada orang yang  merasa  dirugikan  oleh  orang  lain,  sodomi  dipandang  sebagai  pelanggaran  seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. 16
Mengapa pelaku sodomi dihukum rajam? Imam Syafi‘i menyebutkan bahwa perilaku tersebut sama dengan perbuatan zina. Selain dari segi tersebut, hal itu sama dengan hukuman dan penyimpangan  yang dilakukan oleh pelaku.  Menurutnya, hanya orang  yang mempunyai akal yang kurang sehat dan berakhlaq bejat yang akan melakukannya. Oleh karena itu, Imam Syafi‘i,  berpendapat  mengenai  apa  yang  menjadi  hukuman  bagi  orang  yang  melakukan sodomi  itu.  Hukumannya  adalah  dirajam  hingga  mati.  Pada  zaman  tersebut  Imam  Syafi‘i hidup  diantara  2  pemikir  hebat,  yaitu  Imam  Maliki  dan  Imam  Hanafi.  Kedua  pemikir  hebat teresebut  telah  memberi  pandangan  masing-masing  mengenai  perbuatan  sodomi.  Pendapat tersebut ada yang memberi hukuman bahwa pelakunya harus di ta‟zir dan ada yang memberi pendapat,  pelakunya  harus  mendapatkan  hukum had .  Pada  awalnya  hukuman  bagi  mereka para pelaku sodomi itu ada 3 pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. Oleh karena  itu,  Imam  Syafi‘i  dengan  sebuah  metode  istinbatnya qiyas ,  mengambil  jalan  tengah
14 Zaini, ―LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,‖ 71.
15 Kutbudin  Aibak, Fiqh  Kontemporer (Surabaya:  eL-KAF,  2009),  112;  Walidun  Ni‘am,  ―Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,‖ 65.
16 Mahmud  Syaltut, Fiqih  Tujuh  Madzhab,  Terj,  Abdullah  Zakiy  al-Kaaf, (Bandung:  Pustaka  Setia, 2000), 50; dalam H. Suwardin, ―Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Persfektif Imam Syafi‘i, Hukum Islam Dan Hukum Positif,‖ Jurnal Nuansa XI No. 2 (Desember 2018): 100.

## Jurnal Legal
yaitu,  karena  permasalahannya  mempunyai  kesamaan  alasan  ( illat )  yang  mana  satu perbuatannya sudah ada nash nya. 17
Pendapat kedua, datang dari al-Auza‘i, Abu Yusuf dan lain-lain. Hukuman perbuatan homoseksual  ini  dinilai  sama  dengan  hukuman  perbuatan  zina,  yaitu  hukuman  berupa  dera dan pengasingan bagi mereka yang belum kawin. Sedangkan, bagi mereka yang sudah kawin maka akan diberikan hukuman rajam. Hal ini didasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: 18
ىایًازاوھف لجرل لجرلا ىتأاذأ
―Apabila  seseorang  pria  melakukan  hubungan  seks  dengan  pria  lain,  maka kedua-duanya adalah berbuat zina‖.
Pendapat ketiga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya, perbuatan homoseksual tidak dikategorikan zina. Abu Hanifah memberikan beberapa alasan yang kuat. Ada 2 alasan mengapa perbuatan homoseksual ini tidak dikategorikan zina. Pertama : antara homoseksusal dan zina tidak ada unsur  yang sama antar keduanya,  yaitu unsur  yang menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua : jenis hukuman yang diberlakukan berbeda. Berdasarkan 2 alasan inilah, maka Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku homoseksual adalah ta‟zir (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah). 19 Abu Hanifah mengatakan bahwa seseorang homosekseksual/ gay diberikan  hukuman ta‟zir ,  yaitu  jenis  hukuman  yang  mempunyai  tujuan  yang  bersifat edukatif.  Mengenai  besar  dan  ringannya  hukuman, ta‟zir diserahkan  kepada  pengadilan (hakim).  Hukuman ta‟zir dijatuhkan  terhadap  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur‘an dan Hadits. 20
Kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  perilaku  homoseksual  tersebut  sangat  besar  dan mengerikan.  Hal  ini  sesuai  apa  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu  al-Qayyim  bahwa  kerusakan yang  diakibatkan  oleh  perilaku  homoseksual  sangat  besar.  Menurut  Yusuf  Al-Qaradhawi, perbuatan  homoseksual  tersebut  sangat  tidak  sesuai  dengan  kesucian  dan  fitrah  manusia. Selain itu, perbauatan homosekseksual akan membuat rusak sifat kelaki-lakian dan perbuatan tersebut  akan  merampas  hak-hak  perempuan.  Perbuatan  homosekseksual  ini  dapat  membuat rusak  tatanan  masyarakat,  yang  tidak  akan  lagi  dapat  menghiraukan  etika,  kebaikan  dan perasaan. 21
Perbuatan  sodomi  yang  banyak  dilakukan  oleh  para  homoseksual  dalam  pesta gay tersebut  dijadikan  sebagai  kategori  sebuah  perbuatan  yang  merupakan  gabungan  dari bermacam  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  keji.  Banyak  sekali  macam kerusakan  yang  diakibatkan  dari  hubungan  homoseksual  ini.  Perbuatan  homoseksual  dalam pesta gay tersebut telah bertentangan dengan fitrah dan kesucian  yang diberikan Allah SWT kepada  manusia.  Sedangkan,  dalam  perbuatan  pesta gay tersebut  mereka  telah memporakporandakan tatanan Allah SWT. Allah SWT pun menyebutkan hal tersebut sebagai
17 Ahmad  Rofiq  Anshori, Kodifikai  Hukum  Islam (Jakarta:  Pustaka  Aalawiyah,  2005),  75;  Suwardin, ―Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Transgender  (LGBT)  Persfektif  Imam  Syafi‘i,  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif,‖ 100.
18 Walidun  Ni‘am,  ―Perilaku  Seksual  Sejenis  (Gay)  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam,‖ 113.
19 Suwardin,  ―Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Transgender  (LGBT)  Persfektif  Imam  Syafi‘i,  Hukum  Islam Dan Hukum Positif,‖ 101.
20 Walidun  Ni‘am,  ―Perilaku  Seksual  Sejenis  (Gay)  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam,‖ 113.
21 Zaini, ―LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,‖ 72.

## Jurnal Legal
perbuatan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Lebih lanjut diterangkan bahwa ada 3 perkara berkaitan dengan menjaga kemaluan ini: siapa yang tidak bisa menjaga kemaluannya, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang  yang bahagia dan malah termasuk  golongan orang yang tercela. Dia juga termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kebahagiaan telah meninggalkannya,  bahkan  dia  berhak  untuk  disebut  sebagai  musuh  Allah  SWT  dan terperosok  pada  ketercelaan.  Menahan  rasa  sakit  akibat  serangan syahwat dan mengendalikannya itu jauh lebih mudah daripada menangung semua derita di atas. 22
Perbuatan liwath tergolong  sebagi  dosa  besar,  dan  di  zaman  sekarang  ini  telah menyebar ke berbagai pelosok dunia. Oleh karena itu, kewajiban setiap orang untuk menjauhi perbuatan  tersebut.  Bagaimana  dengan  orang  yang  sudah  melakukan  perbuatan  tersebut? Mereka  harus  sesegera  mungkin  bertaubat.  Mereka  harus  menjaga  pandangan  mereka  dan takut kepada Rabbnya, sebelum ajal menjemputnya. Dia harus memohon ampun kepada Allah SWT  dari  dosanya  yang  telah  lalu,  dan  memohon  penjagaan  dari  dosa  yang  akan  datang. Semoga  Allah  SWT  selalu  menganugerahkan  ampunan  dan  keselamatan  di  dalam  agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. 23

## Menanggulangi dan Mencegah Fenomena Pesta Gay yang terjadi Di Indonesia
Menghadapi kaum homoseksual yang melakukan pesta gay itu, bukanlah dengan cara yang  kasar  dan  membakar  emosi.  Untuk  menghadapinya  diperlukan  cara  yang  cerdas,  bijak dan  psikologis.  Artinya,  untuk  mengobatinya,  diperlukan  suntikan  keagamaan  dan  suntikan medis  agar  mereka  kembali  sadar  dan  sehat,  sehingga  menyadari  bahwa  perbuatannya  ini tercela dan mengingkari nikmat Allah SWT. Menurut Sri Astuti Bukhari, Wakil Ketua ICMI, dijelaskan bahwa kaum homoseksual ini harus diberi pertolongan dan diatasi bersama–sama. Dalam  mengatasinya,  bukanlah  dengan  menggunakan  kekerasan,  akan  tetapi  dengan  cara mengundang  psikolog  atau  psikiater  untuk  memberikan  terapi  dan  menyembuhkan  mereka. Selain itu, Pemerintah harus mempunyai program nyata untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan ini. Program tersebut dapat bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif bagi individu yang mempunyai kecenderungan sebagai pelaku homoseksual ini. 24
Ideologi  Pancasila  sebagai  pondasi  penting  untuk  mempertahankan  jati  diri  bangsa dalam  menghadapi  terjadinya  fenomena  pesta gay tersebut.  Hal  ini  dilakukan  dengan melakukan  perluasan  wawasan  mengenai  beberapa  efek  negatif  dari  fenomena  tersebut. Selain hal itu, dapat juga dilakukan dengan memperkuat beberapa kesadaran yang ada, seperti kesadaran  sosial  dan  beragama.  Baik  secara  sosial  maupun  agama,  perbuatan  pesta gay tersebut  dilarang  dan  merupakan  perbuatan  yang  hina  dimata  masyarakat.  Peningkatan kesadaran tersebut adalah upaya pencegahan dengan cara melakukan tindakan rehabilitasi dan tidak  memarjinalkan  korban  dari  tindakan  itu.  Secara  futuristik,  hal  tersebut  merupakan sebuah  upaya  untuk  membantu  membuat  korban  sadar  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah sebuah penyakit yang bisa diobati dan penyakit tersebut tidak bersifat kodrati. 25
22 I.  Q  Aljauziyah, Pengobatan  Komprehensif  Terhadap  Penyakit  Hati (Jogjakarta:  Mitra  Pustaka, 2006);  Ani  Khairani  and  Didin  Saefudin,  ―Homoseksual  Berdasarkan  Pandangan  Psikologi  Islam,‖ Jurnal Ta‟dibuna UIKA Bogor 7 No. 2 (2018): 125.
23 Al-Atsari, ―Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina.‖
24 Syafi‘in Mansur, ―Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia,‖ Jurnal Aqlania 08 No. 01 (2017): 23.
25 Ihsan Dacholfany and Khoirurrijal, ―Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat,‖ NIZHAM : Jurnal Studi Keislaman Vol. 05, No. 01 (June 2016): 110; Jazim Hamidi and Lukman Nur Hakim, ―ZINA DAN GERAKAN  LGBT:  QUO  VADIS  KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  (PENAL  POLICY)  DALAM

## Jurnal Legal
Sebagaimana  diketahui,  pancasila  berfungsi  sebagai  sumber  segala  sumber  hukum negara. Hal ini mempunyai konsekuensi logis terhadap berbagai macam produk hukum dalam negara Indonesia harus disesuaikan dengan prinsip ketuhanan, tidak boleh menyimpang dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Penempatan Pancasila sebagai  sumber segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil da beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam  Permusyawaratan  Perwakilan,  dan  Keadilan  Sosial  bagi seluruh Rakyat  Indonesia. Semua isi dari Pancasila ini didijabarkan kembali menjadi bentuk hukum  lain  yang  mempunyai  dasar  juga  di  dalam  UUD  1945  yang  memiliki  tujuan  yang mulia.  Tujuan  hukum  tersebut  adalah  merupakan  sebuah    bagian  yang  tidak  dapat  terpisah dari  tujuan  bernegara.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat  di  dalam  Pancasila  UUD  1945  yang sekaligus  juga  merupakan  penjelmaan  dari  sila-sila  Pancasila. 26 Hal  tersebut  menjadikan Pancasila  sebagai  sebuah  filsafat  hukum  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan. Filsafat ini harus senantiasa dikembangkan dengan sejalan bersama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang ada dalam setiap butir–butir Pancasila. 27
Sila  Pertama,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Esensi  dari  sila  pertama  ini  adalah pencerminan  dari  nilai  ketuhanan.  Arti  dari  rumusan  tersebut  adalah,  Negara  Indonesia memiliki  kepercayaan  dan  pengakuan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.    Tuhan  Yang  Maha Esa  adalah  sang  pencipta  alam  semesta  beserta  isinya.  Oleh  katrena  itu,  nilai  ketuhanan  ini dibuat  menjadi  sebuah  pedoman  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Negara  Indonesia.  Dalam berbagai  ajaran  agamampun,  pesta gay yang  dilakukan  oleh  kaum  homoseksual  itu  dilarang dan  di  cela.  Semua  agama  melarang  tindakan  tersebut  dikarenakan  bertentangan  dengan kodrat manusia. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perilaku pesta gay yang dilakukan oleh kaum  homoseksual  merupakan  perilaku  yang  sungguh  bertentangan  dengan  nilai  ketuhanan yang diyakini oleh berbagai pemeluk agama di Indonesia. Pada hakikatnya, perilaku pesta gay yang  dilakukan  oleh  kaum  homoseksual  merupakan  sebuah  ketertarikan  secara  seksual dengan sesama jenis yaitu antara pria dengan pria. Oleh karena itu, pelaku tindakan tersebut tidak memiliki kepercayaan jika Tuhan Yang Maha Esa hanyalah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dengan lawan jenis dengan tujuan untuk  membentuk keluarga  yang sah dan  melanjutkan  keturunan.  Pelaku  tersebut  juga  tidak  dapat  untuk  melangsungkan perkawinan  sesama  jenis  di  Indonesia  karena  aturannya  sudah  jelas.  Syarat  dilakukannya perkawinan  yaitu  antara  pria  dan  wanita. 28 Bagaimana  sila  pertama  ini  memberikan  sikap terhadap  fenomena  tersebut?  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang  menjadi  sila  pertama  dalam Pancasila  bersumber  dari  terminologi  teologi  agama.  Dalam  prespektif  agama  apapun, fenomena  tersebut  adalah  sesuatu  yang  tidak  halal,  tercela  dan  tidak  memperoleh  tempat dalam  teologi  agama  apapun.  Mengapa?  Karena  fenomena  tersebut  dalam  dogma  agama
PENYELAMATAN  MORALITAS  BANGSA  (Anotasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU- XIV/2016),‖ Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 7 Nomor 2 (n.d.): 275.
26 Barda Nawawi  Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I  s/d IX Dan Konvensi Hukum Nasional  2008  Tentang  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebagai  Landasan  Konstitusional  Grand  Design  Sistem Dan  Politik  Hukum  Nasional (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro,  2016),  77;  terdapat  dalam Nila  Arzaqi,  ―Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Menanggulangi  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,‖ Jurnal Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana 2 No 2 (April 2018): 183.
27 Arzaqi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT ,  (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,‖ 184.
28 Wawan  Setiawan  and  Yudhitiya  Dyah  Sukmadewi,  ―Peran  Pancasila  Pada  Era  Globalisasi‘  Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena LGBT (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia,‖ Jurnal Dinamika Sosial Budaya Universitas Semarang 19, Nomor 1 (June 2017): 141.

## Jurnal Legal
sangat  jelas  bahwa  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hanya  terdapat  2  jenis kelamin  yaitu  laki-laki  dan  wanita.  Tujuan  dari  penciptaan  manusia  adalah  untuk  saling mengenal,  bersilaturahmi  dan  berpasang-pasangan  agar  dapat  melahirkan  keturunan. Fenomena ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam dogma dalam agama.
Filsafat hukum Pancasila dikembangkan dari filsafat hukum nasional sebagai hal yang mulia  dalam  membentuk  peraturan  perundang–undangan  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan masyarakat.  Sebagai  dasar  negara,  Pancasila  juga  berfungsi  sebagai  dasar  falsafah  hukum nasional  yang  memiliki  sifat  imperatif.  Sifat  tersebut  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  pondasi dan  petunjuk  dalam  mengembangkan  filsafat  hukum  nasional,  tetapi  juga  sekaligus  menjadi pedoman di dalam menjadikan filsafat hukum yang mempunyai sifat yang konsisten dan juga relevan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  itu  sendiri,  baik  dalam  hal  menyusun,  membina,  dan mengembangkan  filsafat  Pancasila  tersebut. 29 Dengan  adanya  nilai  ketuhanan  ini  akan mengacu pada apapun yang dilakukan haruslah berasal dari tuntunan yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan hal tersebut tidak boleh mempunyai sifat yang bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nilai ketuhanan ini merupakan sebuah nilai yang sifatnya suci dan wajib  dijaga  di  Indonesia.  Sebagai  negara  yang  berketuhanan,  Indonesia  tidak  boleh berperilaku  dan  berbuat  yang  bertentangan  dengan  apa  yang  telah  Tuhan  perintahkan  dan Tuhan  kehendaki.  Seperti  apa  yang  sudah  tertulis  dalam  kitab  suci  agama  masing-masing. Agama  yang  hidup  dan  ada  di  Indonesia  begitu  kuat  dalam  menjaga  nilai-nilai  ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila.  Berbagai nilai ketuhanan itu tidak boleh ditentang atas nama Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  sekalipun,  karena  HAM  yang  melindungi  pesta gay tersebut adalah  paham  HAM  yang  bersifat  universal  sebagaimana  yang  diyakini  oleh  negara-negara liberal. Akan tetapi, Indonesia mempunyai HAM yang mempunyai keunikan tersendiri, yakni HAM  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  telah  mempunyai  berbagai  nilai  keseimbangan. Fenomena  tersebut  adalah  budaya  liberal  yang  sifatnya  bertentangan  atau  malah  menjadi budaya tandingan di Indonesia. Hal itu dikarenakan sudah bertentangan dengan berbagai nilai ketuhanan dalam Pancasila. 30
Untuk di Indonesia sendiri, ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir 2014. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa MUI No.57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay , Sodomi, dan Pencabulan. Secara tegas MUI memberikan fatwa bahwa pelaku sodomi  ( liawath ),  baik  itu  lesbian  maupun gay hukumnya  adalah  haram.  Perbuatan  tersebut juga  merupakan  sebuah  kejahatan  yang  dapat  diberikan  hukuman ta'zīr dimana  tingkat hukuman  yang  didapatkan  sampai  pada  hukuman  mati.  Begitupula  mengenai  korban  dari kejahatan ( jarīmah ) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan  pemberatan  hukuman  hingga  hukuman  mati.  Fatwa  tersebut  berisi  persoalan mengenai  homoseksualitas,  sodomi,  dan  pencabulan.  Dalam  fatwa  itu  ada  beberapa  poin penting  yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. Pertama, adanya penegasan bahwa hubungan seksual  yang  disebut  sah  jika  hubungan  seksual  itu  hanya  boleh  dilakukan  oleh  pasangan suami  istri  yang  dalam  pernikahan  yang  sah.  Menurut  MUI,    orientasi  seksual  sesama  jenis atau  dikenal  dengan  sebutan  homoseksual  adalah  menyalahi  kodrat  dan  fitrah  manusia.  Hal tersebut  bukanlah  fitrah  dan  kodrat  manusia,  melainkan  sebuah  kelainan  dari  diri  manusia yang  harus  diobati  dan  disembuhkan.  Dalam  fatwanya,  MUI  mengatakan  bahwa  jika
29 Barda  Nawawi  Arief, Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  (Indonesia) (Semarang:  Penerbit Pustaka Magister, 2015), 78; Arzaqi, ―Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,‖ 184.
30 Arzaqi,  ―Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Menanggulangi  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,‖ 184.

## Jurnal Legal
seseorang  melampiaskan syahwat seksual  kepada  sesama  jenis,  maka  perbuatan  tersebut dinilai  haram  hukumnya.  Menurut  fatwa  yang  dikeluarkannya,  perbuatan  tersebut  adalah sebuah  kejahatan    atau  dikenal  dengan  nama jarimah dalam  hukum  Islam,  sehingga  orang yang  melakukan  akan  dikenai  hukuman.  Hukuman  tersebut  dapat  berupa  hukuman takzir maupun had yang  diberikan  oleh  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhi hukuman  tersebut.  Pelampiasan  hasrat  seksual  lewat  sodomi  dikenakan had setara  dengan zina. Sementara, pelampiasan hasrat seksual sesama jenis selain dengan sodomi hukumannya dikenakan takzir . Hukuman had dimaknai  sebagai sebuah hukuman  yang jenis  hukumannya sudah  ditentukan  oleh syara‟ .  Sedangkan,  hukuman takzir adalah  jenis  hukuman  yang jenisnya  hukumannya  belum  ditentukan  oleh syariat .  Bagaimana  cara  penjatuhan hukumannya? penjatuhan hukumannya dilakukan oleh hakim di pengadilan yang berwenang untuk menjatuhi putusan tersebut. 31
Pelegalan  segala  bentuk  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  oleh  sesama  jenis  itupun nilainya haram. Oleh karena itu, MUI dalam menjalankan tugasnya untuk mengawal agama, memberikan  beberapa  macam  solusi  dan  rekomendasi  agar  masyarakat  terhindar  dari perbuatan keji ini. Rekomendasi yang diberikan ialah mendorong DPR dan pemerintah untuk mebuat  regulasi  dan menyusun  peraturan  yang  memuat  larangan berbagai  macam  perbuatan homoseksual,  termasuk  pesta gay didalamnya.  Selain  menyusun  peraturan  tersebut,  pelaku penyimpangan  seksual  tersebut  harus  diberikan  rehabilitasi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab sosial  untuk  menyembuhkan  perbuatan  menyimpang  tersebut.  Selain  hal  tesebut,  sebagai langkah  antisipasi  perbuatan  haram  tersebut,  pemerintah  diminta  untuk  melakukan  tindakan pencegahan untuk membuat perbuatan haram tersebut tidak meluas. Perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang dari orientasi sosial yang bersifat fitrah. Dalam arti lain, jika  ada  seseorang  yang  terindikasi  mempunyai  sifat  yang  dinilai  keperempuan  atau sebaliknya, perempuan yang mempunyai sifat kelaki-lakian, diharapkan ada langkah-langkah yang konkrit untuk penyembuhan, yaitu mengembalikan fitrah kemanusiaan. Selain beberapa hal tersebut, pemerintah dengan alasan apapun tidak mengijinkan adanya pernikahan sesama jenis. Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai agama dan prinsip bernegara. 32
Bermacam adat dan kebiasaan tentu tidak menyetujui homoseksual, yang mempunyai dampak  yang  nyata  terhadap  kebijakan  publik.  Contohnya,  pasangan  sesama  jenis  di Indonesia,    atau  keluarga  yang  beranggotakan  sesama  jenis  ini  diberikan  kriteria  tidak memiliki syarat untuk memiliki perlindungan hukum yang sering diberikan kepada pasangan lawan  jenis  yang  menikah. 33 Dari  penjabaran  ini  ada  hal  yang  menarik,  bahwa  hal  yang menyimpang  tersebut  tidak  dilindungi  oleh  hukum  dan  undang-undang  yang  dibuat  oleh negara  karena  hal  ini  ditekankan  untuk  membuat  orang  yang  mempunyai  kecenderungan seperti itu takut dan memiliki tekad untuk menyembuhkan hal tersebut.
Penyelesaian  fenomena  tersebut  dalam  jangkauan  yang  lebih  luas,  dapat  dilakukan dengan cara yang bersifat jangka pendek. Hal yang bersifat jangka pendek ini adalah adanya peninjauan  ulang  mengenai  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di Indonesia  yang  seolah  memberikan  kebebasan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  praktik hubungan  seksual  antara  sesama  laki-laki.  Pasal  292  KUHP  perlu  dilakukan  revisi  untuk
31 Rustam  Dahar  Karnadi  Apollo  Harahap,  ―LGBT  DI  INDONESIA:Perspektif  Hukum  Islam,  HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah,‖ Jurnal Al - Ahkam Fakultas Syariah IAIN Surakarta Volume 26, Nomor 2 (Oktober 2016): 235.
32 ―Homoseksual Dalam Kacamata Hukum Islam.‖
33 Suherry  et  al.,  ―Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Dan  Transgender  (LGBT)  Dalam  Perspektif  Masyarakat Dan Agama,‖ Jurnal Aristo Vol.4 No.2 (July 2016): 91.

## Jurnal Legal
mecegah  adanya  fenomena  tersebut,  yaitu  dengan  memeperluas  makna  yang  ada  di  dalam pasal  tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  makna  semakin  luas,  yang  semula  hanya  dengan yang  dibawah  umur  agar  mencakup  perbuatan  hubungan  seksual  sejenis  dengan  orang  yang telah  dewasa.  Pemerintah  dan  DPR  agaknya  perlu  dengan  segera  melakukan  tindakan pencegahan  menularnya  fenomena  tersebut  dengan  cara  membuat  dan  melarang  perbuatan yang terkait dengan fenomena itu. Pentingnya revisi dalam KUHP yang di dalamnya memuat hal  yang  menyangkut  perzinaan,  yang  diadopsi  dari  berbagai  ajaran  agama  baik  dalam Hukum Islam maupun dari ajaran keagamaan apa pun.
Kebijakan  hukum  pidana  sebaiknya  memiliki  kemampuan  untuk  mencegah  dan menanggulangi fenomena tersebut dengan cara melakukan rekonstruksi dari sebuah peraturan yang  dapat  menjadi  sebuah  upaya  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  perbuatan  yang mempunyai  sifat  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Berbagai  kebijakan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  fenomena  tersebut harus  selalu  memiliki  kemampuan  untuk  mengikuti  perkembangan  dari  akar  fenomena tersebut. 34 Upaya  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  semua  hal  yang  mempunyai  sangkut paut dengan kejahatan selalu diupayakan secara terus menerus, kebijakan hukum pidana yang sudah  ditempuh  selama  ini  adalah  sebuah  langkah  nyata  yang  terus  menerus  dilakukan penggalian  dan  pengkajian  agar  upaya  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan tersebut  dapat  melakukan  antisipasi  secara  maksimal. 35 Oleh  karena  itu,  kebijakan  hukum pidana begitu dipeerlukan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan fenomena pesta gay yang dilakukan oleh kaum homoseksual.
Perbuatan tersebut dirasa begitu membuat masyarakat menjadi gaduh dan kenyamanan mereka  terganggu.  Fenomena  tersebut  juga  menimbulkan  sebuah  pandangan  yang  begitu buruk  dari  masyarakat.  Kebijakan  hukum  pidana  harus  mempunyai  kemampuan  untuk melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Selain hal tersebut,  juga  harus  memikirkan    hal  lainnya,  yaitu  tindakan,  sifat  melawan  hukum  dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana  tersebut.  Fenomena  pesta gay yang  dilakukan  oleh  kaum  homoseksual  dinilai melanggar  sifat  melawan  hukum  yang  materil.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  adanya kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan  bisa  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Tindak pidana harus dinilai sebagai sebuah gangguan  yang ada terhadap keseimbangan, keselarasan dan  keserasian  dalam  kehidupan  masyarakat. 36 Fenomena  pesta gay tersebut  sudah  dinilai sebagai sebuah perbuatan yang mengganggu keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang ada  di  dalam  masyarakat.  Selain  hal  tersebut,  fenomena  pesta gay tersebut  menimbulkan
34 C. Perdana, ―Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme  Di Indonesia.,‖ Jurnal  Ius Quia  Iustum  Universitas  Islam  Indonesia 23  No  4  (2016);  dalam  Indra  Tua  Hasangapon  Harahap,  Iqbal Kamalludin, and Nila Arzaqi, ―Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual,  Dan  Transgender)  Berbasis  Nilai-Nilai  Pancasila,‖ Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum Jilid  47  No.4 (Oktober 2018): 406.
35 F. Sulistion, ―Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber.,‖ Jurnal Arena Hukum Volume  9  No.  3  (2016);  dalam  Hasangapon  Harahap,  Kamalludin,  and  Arzaqi,  ―Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Upaya  Menanggulangi  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Dan  Transgender)  Berbasis  Nilai-Nilai Pancasila,‖ 406.
36 Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana  Materil  Indonesia  Di  Masa  Datang,  Pidato  Pengukuhan  Guru Besar Ilmu Hukum Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro., 1990); Hasangapon Harahap, Kamalludin, and Arzaqi,  ―Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Menanggulangi  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,‖ 406.

## Jurnal Legal
kegaduhan dan ketakutan dalam perbuatan tersebut. Akan tetapi, dalam arah kebijakan hukum pidana  kedepannya  diharapkan  agar  dapat  melakukan  penanggulangan  fenomena  pesta gay tersebut  dengan  hukum  pidana,  yang  telah  disesuaikan  dengan  tujuan  dari  pemidanaan  dan tujuan  dari  hukum  pidana  itu  sendiri  demi  efektivitas  hukum  pidana  dalam  mencegah  dan menganggulangi  fenomena  pesta gay tersebut.  Karena,  fenomena  tersebut  sudah  dianggap sebagai  sebuah  tindak  pidana  dalam  prespektif  Pancasila  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dan tumbuh  di  dalam  masyarakat,  alangkah  lebih  baik  fenomena  pesta gay tersebut  segera ditanggulangi dengan mengarahkan kebijakan hukum pidana. 37

## D. Simpulan
Kesimpulan dari hasil tulisan ini adalah :
1. Fenomena pesta gay tersebut adalah dilarang oleh agama Islam. Berbagai ulama telah sepakat menyatakan bahwa perbuatan homoseksual itu dilarang oleh agama Islam dan akan  dikenai  hukuman.  Mengenai  macam  hukumannya  terjadi  perbedaan  pendapat. Walau terjadi berbagai macam pendapat menganai hukumannya, yang jelas perbuatan homoseksual itu adalah perbuatan yang tercela.
2. Untuk  mencegah  dan  menaggulangi  fenomena  tersebut,  perlu  pemahaman  dan penguatan Pancasila terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu dikarenakan  dalam  teologi  agama  fenomena  tersebut  dilarang  oleh  dogma  agama yang  ada.  Semua  agama  menyatakan  bahwa  tidakan  homoseksual  itu  tercela  dan dilarang  oleh  agama.  Sehingga  pemahaman  agama  perlu  didalami  agar  semakin mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  menjauhi  perbuatan  yang dilarang.
3. Pemerintah mendapat amanah yang begitu besar dalam mencegah dan menanggulangi perbuatan  tersebut  melalui  regulasi  yang  dibuatnya  agar  fenomena  tersebut  dapat dicegah  dan  ditanggulangi.  Dalam  perumusan  regulasinya,  pemerintah  harus membuat  regulasi  tersebut  disesuaikan  dengan  Pancasila  dan  nilai–nilai  yang tumbuhbdan hidup  di  dalam masyarakat  agar tujuan dari pemidanaan dapat  menjadi lebih efektif.

## E. Daftar Pustaka
Aibak, Kutbudin. Fiqh Kontemporer . Surabaya: eL-KAF. 2009.
Al-Atsari, Abu Isma‘il Muslim. ―Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina.‖ Majalah As- Sunnah . 2014. 1 edition.
Aljauziyah,  I.  Q. Pengobatan  Komprehensif  Terhadap  Penyakit  Hati .  Jogjakarta:  Mitra Pustaka. 2006.
Anshori, Ahmad Rofiq. Kodifikai Hukum Islam . Jakarta: Pustaka Aalawiyah. 2005. ‟Arabiyah,  Majma‟  al-Lughah  al-. Al-Mu‟jam  al-Wasith .  2nd  ed.  Mishr:  Dar  al-Ma‟arif, 1973.
Arzaqi, Nila. ―Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual,  Dan  Transgender)  Berbasis  Nilai-Nilai  Pancasila.‖ Jurnal  Refleksi  Hukum Universitas Kristen Satya Wacana 2 No 2 (April 2018).
Dacholfany,  Ihsan,  and  Khoirurrijal.  ―Dampak  LGBT  Dan  Antisipasinya  Di  Masyarakat.‖ NIZHAM : Jurnal Studi Keislaman Vol. 05, No. 01 (June 2016).
37 Hasangapon  Harahap,  Kamalludin,  and  Arzaqi,  ―Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,‖ 406.

## Jurnal Legal
Dahlan, Abd.  Aziz. Ensiklopedi  Hukum  Islam . Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve. 1996. Hamidi,  Jazim,  and  Lukman  Nur  Hakim.  ―ZINA  DAN  GERAKAN  LGBT:  QUO  VADIS KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  (PENAL  POLICY)  DALAM  PENYELAMATAN MORALITAS  BANGSA  (Anotasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU- XIV/2016).‖ Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 7 Nomor 2 (July 2018).
Harahap, Rustam Dahar Karnadi  Apollo. ―LGBT DI  INDONESIA:Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah.‖ Jurnal  Al  -  Ahkam Fakultas Syariah IAIN Surakarta Volume 26, Nomor 2 (Oktober 2016).
Hasangapon  Harahap,  Indra  Tua,  Iqbal  Kamalludin,  and  Nila  Arzaqi.  ―Kebijakan  Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.‖ Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No.4 (Oktober 2018).
―Homoseksual  Dalam  Kacamata  Hukum  Islam.‖ Republika.Co.Id ,  January  30.  2016. https://republika.co.id/berita/o1qz4632/homoseksual-dalam-kacamata-hukum-islam.
Khairani, Ani, and Didin Saefudin. ―Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam.‖ Jurnal Ta‟dibuna UIKA Bogor 7 No. 2 (2018). Mahjudin. Masailul  Fiqhiyah  Berbagai  Kasus  Yang  Dihadapi  Hukum  Islam  Masa  Kini . Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
Mansur,  Syafi‘in.  ―Homoseksual  Dalam  Perspektif  Agama-Agama  Di  Indonesia.‖ Jurnal Aqlania 08 No. 01 (2017).
Muarrif,  Syamsul.  ―PENANGGULANGAN  BAHAYA    HOMOSEKS  MENURUT PANDANGAN DADANG HAWARI (Studi Analisis Bimbingan Dan Konseling Islam).‖ IAIN Walisongo. 2008.
Muladi. Proyeksi  Hukum  Pidana  Materil  Indonesia  Di  Masa  Datang,  Pidato  Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana . Semarang: Universitas Diponegoro. 1990. Nawawi Arief, Barda. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d IX Dan Konvensi Hukum  Nasional  2008  Tentang  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebagai  Landasan Konstitusional  Grand  Design  Sistem  Dan  Politik  Hukum  Nasional .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
———. Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  (Indonesia) .  Semarang:  Penerbit  Pustaka Magister, 2015.
Perdana,  C.  ―Rekonstruksi  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme  Di  Indonesia.‖ Jurnal Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia 23 No 4 (2016). Ramadhan,  Bilal.  ―Tersangka  Pesta  Gay  Kuningan  Terancam  10  Tahun  Penjara.‖ Republika.Co.Id .  September  2.  2020.  https://republika.co.id/berita/qg14b9330/tersangka- pesta-gay-kuningan-terancam-10-tahun-penjara.
Rosidin.  ―Menyoroti  LGBT  Dari  Perspektif  Alquran  Dan  Fikih.‖ Republika.Co.Id ,  January 13.  2018.  https://www.republika.co.id/berita/p2fovi396/menyoroti-lgbt-dari-perspektif- alquran-dan-fikih.
Setiawan, Wawan, and Yudhitiya Dyah Sukmadewi. ―Peran Pancasila Pada Era Globalisasi‘ Kajian  Terhadap  Pancasila  Dan  Fenomena  LGBT  (Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) Di Indonesia.‖ Jurnal Dinamika Sosial Budaya Universitas Semarang 19. Nomor 1 (Juni 2017).
Suherry, Edward Mandala, Deca Mustika, Roni Bastiar, dan Dicky Novalino. ―Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama.‖ Jurnal Aristo Vol.4 No.2 (Juli 2016). Sulistion, F. ―Alternatif  Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber.‖ Jurnal  Arena Hukum Volume 9 No. 3 (2016).

## Jurnal Legal
Suwardin,  H.  ―Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Transgender  (LGBT)  Persfektif  Imam  Syafi‘i, Hukum Islam Dan Hukum Positif.‖ Jurnal Nuansa XI No. 2 (Desember 2018). Syaltut,  Mahmud. Fiqih  Tujuh  Madzhab,  Terj,  Abdullah  Zakiy  al-Kaaf .  Bandung:  Pustaka Setia, 2000.
Tahido  Yanggo,  Huzaemah.  ―Penyimpangan  Seksual  (LGBT)  Dalam  Pandangan  Hukum Islam.‖ Jurnal  Misykat    Pascasarjana  Institut  Ilmu  Al-Quran  (IIQ) Jakarta  3  No  2 (Desember 2018).
Walidun Ni‘am, Achmad. ―Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.‖ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 2016.
Yatimin. Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam . Bandung: PT Amzah. 2003. Zaini,  Hasan.  ―LGBT  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.‖ Jurnal  Ilmiah  Syari„ah  IAIN Batusangkar Volume 15. Nomor 1 (Juni 2016).

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Nama. : Fuadi Isnawan, S.H., M.H. Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 25 Mei 1989 Alamat : Tiwir VIII, Sumbersari, Moyudan, Sleman RT /RW 05/23 55563 Jenis kelamin : Pria Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Pendidikan : 2013 – 2015 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2007 – 2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No telepon : 081818136818