Abstrak : Website E-tilang merupakan  inovasi E-government pemerintah  Indonesia  yang  bertujuan  membantu  masyarakat dalam  membayar  denda  tilang,  menghindari  pungutan  liar,  serta  meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi  dan  keadilan. Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan inovasi ini, namun hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia dari kalangan masyarakat sebagai pengguna dan minimnya sosialisasi tentang pentingnya penerapan E-tilang . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana E-government dapat diterapkan di Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur melalui website E-tilang . Analisis ini menggunakan elemen sukses pengembangan E-government menurut Harvard JFK School of Government , yakni Support , Capacity , dan Value . Metode penelitian  yang dipakai adalah deskriptif  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil penelitian,  variabel Support sudah  baik,  karena  dukungan,  pengalokasian  SDM,  dan  sosialisasi  sudah  dilakukan  oleh Kejaksaan  Negeri  Batu.  Variabel Capacity juga  memadai,  dengan  sumber  daya  finansial  dan  infrastruktur  teknologi  yang tersedia.  Namun  variabel Value belum  optimal.  Data  menunjukkan  bahwa  sebelum  menggunakan  website  E-tilang  kasus perkara  tilang  berada  diangka  8.389  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020  berada  diangka  4.988.  Setelah  diterapkan  program E-tilang pada tahun 2021 jumlah perkara tilang menurun drastis dengan jumlah perkara tilang sebanyak 1.568. Namun, pada tahun  2022  perkara  tilang  naik  drastis  menjadi  2.125.  Hal  ini  disebabkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  rendah  serta gangguan  teknis  dan  fitur  pengembalian  kelembihan  pembayaran  denda  di  website E-tilang yang  belum  tersedia.  Hal  ini menjadi penghambat dalam penerapan E-government melalui E-tilang di Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur.
Kata Kunci—E-Tilang, E-Government, Kapasitas, Support, Value
Abstract : The E-ticket website is an E-government innovation by the Indonesian government that aims to help people pay ticket fines, avoid extortion, and increase accountability, transparency and fairness. The Attorney General's Office for Batu, East Java Province, has implemented this innovation, but the results have not been optimal. This is due to a lack of Human Resources from the community as users and the lack of socialization about the importance of implementing E-tickets. This study aims to find out how E-government can be implemented at the Batu State Prosecutor's Office in East Java Province through  the  E-tilang  website.  In  addition,  it  will  also  identify  factors  that  support  and  hinder  the  implementation  of E-government. This analysis uses the successful elements of e-government development according to the Harvard JFK School of  Government,  namely  Support,  Capacity,  and  Value.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative,  with  data collection  techniques  through  observation,  interviews  and  documentation.  Based  on  the  results  of  the  study,  the  Support variable  is  good,  because  support,  allocation  of  human  resources,  and  outreach  have  been  carried  out  by  the  Batu  State Prosecutor's Office. Variable Capacity is also sufficient, with available financial resources and technological infrastructure. However, the Value variable is not yet optimal, due to the low level of public participation as well as technical problems and features for refunding overpaid fines on the E-ticket website which are not yet available. This has become an obstacle in the implementation of E-government through E-tickets at the Batu State Prosecutor's Office, East Java Province.
Keywords— Capacity, E-Tilang, E-Government, Support, Value

## I. P ENDAHULUAN
aat ini aspek pertumbuhan yang terjadi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat cepat . Dengan adanya TIK, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat waktu. Teknologi E-government memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efisien, mempermudah pembuat kebijakan dalam membuat keputusan, serta memberikan akses ke informasi  tentang  pemerintah  dan  organisasi  bagi  masyarakatnya  [1]. E-government adalah  teknologi yang  menggunakan  informasi  dan  komunikasi  untuk  memberikan  pelayanan  dan  informasi  dari
Devita Maulina Putri 1) , Hudan Eka Rosyadi 2) , Sofia Cahyani 3)
Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Universitas Merdeka Malang Jalan Terusan Dieng No. 57-59, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, kode pos: 65146 e-mail: devita.maulina@unmer.ac.id 1) , hudan@unmer.ac.id 2) , yannijemalli@gmail.com 3)

## A NALISIS W EBISTE E-T ILANG DI K EJAKSAAN N EGERI K OTA B ATU
S
pemerintah  kepada  masyarakat,  industri,  dan  lembaga  pemerintahan  lainnya.  Ini  berarti  layanan  yang lebih  baik,  jangkauan  yang  lebih  luas,  dan  transparansi  yang  lebih  tinggi  dalam  pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Akuntabilitas pun dapat dijamin [2]. E-government adalah usaha untuk mengadopsi teknologi elektronik untuk memperluas penyediaan layanan pemerintah. Ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat luas dengan cara yang lebih efisien dan efektif [3]. Menerapkan E-government merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui  penerapan  tata  kelola  berbasis  elektronik  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Dalam  upayanya, E-government di Indonesia didukung oleh Keputusan Menteri Reformasi Administrasi Nomor 13 / KEP / M.PAN / 1/2003 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE)  dan  Pedoman  Umum  Kantor  Elektronik  Lingkungan  Intranet  pada  Lingkungan Kelembagaan Pemerintah, yang merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan implementasinya (Antoni et al., 2022). Implementasi E-government dapat diterapkan di tiga lembaga pemerintahan, yaitu legislatif, yudikatif,  dan  administrasi  publik.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  internal, memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  dan  mempromosikan  efektifitas  proses  demokratis. Tujuan  lainnya  adalah  untuk  memperbanyak  akses  informasi  publik,  meningkatkan  transparansi pemerintah,  meningkatkan  tanggung  jawab  institusi  pemerintah,  dan  memberikan  saluran  akses  baru kepada masyarakat. Implementasi E-government juga dapat efektif dalam menghemat waktu, uang, dan sumber  daya  lainnya,  baik  disisi  pemerintah  maupun  pemangku  kepentingan  dengan  memperpendek proses pemberian layanan. Seluruh satuan kerja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, didorong untuk menerapkan E-government .
Melihat permasalahan tersebut, perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan tersebut.  Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  penulis  ingin  mengetahui  bagaimana E-government dapat diterapkan di Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur melalui website E-tilang . Selain itu, juga akan mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat penerapan E-government. Penerapan E-government di Kejaksaan Tinggi Negeri Batu, Jawa Timur, melalui Website E-tilang sudah  berlangsung  sejak  tahun  2021.  Namun,  karena  minimnya  SDM  masyarakat,  penerapan  E-tilang masih  belum  maksimal.  Masyarakat  masih  banyak  yang  melakukan  proses  secara  manual,  yang membuang waktu, biaya, dan tenaga.
Sebelum  ada  E-tilang,  proses  pengambilan  dokumen  tilang  Kejaksaan  Negeri  Batu  memakan waktu lama. Pelanggar harus datang ke Pengadilan Negeri Batu, memasuki ruang sidang yang tertulis di surat bukti tilang, lalu mengumpulkan bukti surat tilang dan dipanggil oleh hakim untuk diidentifkasi. Setelah itu harus melakukan pembayaran denda. Hal tersebut tentu memakan waktu yang lama. Namun, Kejaksaan  Negeri  Batu  berupaya  menerapkan  inovasi  dalam  pelayanan  publik  yakni  E-tilang  untuk kesejahteraan bersama.
Selain masalah tersebut, E-tilang menjadi topik hangat di masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan masih maraknya tindakan pungli dalam pelayanan masyarakat. Hal ini mengundang cetusan dari Kapolri Jenderal  Listyo  Sigit  Prabowo  untuk  tidak  melakukan  penilangan  secara  manual  dan  meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polantas. Tindakan ini mendapatkan respon positif dari publik, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih belum optimal dalam pelayanan.

## II. T INJAUAN P USTAKA

## A. E-Goverment
E-government adalah teknologi yang menggunakan informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan  dan  informasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat,  industri,  dan  lembaga  pemerintahan lainnya. Ini berarti layanan yang lebih baik, jangkauan yang lebih luas, dan transparansi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Akuntabilitas pun dapat dijamin [4]. Harvard JFK School of Government menyatakan bahwa tiga elemen penting yang diperlukan untuk menerapkan konsep digitalisasi di sektor publik adalah Support, Capacity, dan Value [5] . Support : pemerintah harus memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  menerapkan  konsep E-government,  Capacity :  kemampuan  atau keberdayaan pemerintah setempat untuk mewujudkan "impian" E-government, Value : pemerintah perlu berhati-hati  dalam  memilih  jenis  aplikasi E-government mana  yang  harus  diprioritaskan  dalam
pembangunannya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
E-government bertujuan untuk memberikan pelayanan tanpa campur tangan pejabat pemerintah dan tanpa  antrian  panjang,  hanya  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  sederhana,  murah  dan  efisien.  Oleh karena itu, electronic government ini memiliki tujuan pengembangan E-government sebagai berikut:
a. Terwujudnya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses.
b. Membangun  hubungan  interaktif  dengan  komunitas  bisnis  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat kemampuan ekonomi untuk menghadapi perubahan dan persaingan bisnis internasional.
c. Mekanisme komunikasi antara otoritas negara harus ditetapkan dan kondisi harus diciptakan untuk partisipasi penduduk dalam proses pengelolaan.
d. Membangun  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang  transparan  dan  efisien,  serta  memfasilitasi transaksi  dan  layanan  antar  otoritas  (Departemen  Komunikasi  dan  Informasi  Republik  Indonesia, 2004).
Pemerintah di negara-negara maju memandang bahwa penerapan pemerintahan elektronik secara tepat  dapat  menaikkan  taraf  hidup  masyarakat  di  negara-negara  tersebut  serta  meluaskan  dampaknya hingga ke seluruh dunia. Oleh karenanya, implementasinya di dalam negara tidak dapat ditunda dan harus dianggap penting. Website memiliki peran penting sebagai media dengan jaringan terluas di dunia yang tidak memiliki batas waktu dan melampaui batas wilayah [6].

## B. E-Tilang
E-tilang dapat diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika terjadi  pelanggaran  polisi  tidak  harus  menindaklanjuti  dan  mengeluarkan  surat  tilang  secara  fisik. E-tilang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar denda melalui bank [7]. E-tilang menawarkan  berbagai  manfaat  bagi  masyarakat,  diantaranya:  1)  Pencatatan  pelanggaran  secara elektronik  mampu  mengurangi  durasi  penilangan,  2)  Berdampak  pada  go  green  karena  mengurangi penggunaan kertas, 3) Selain itu, terdapat ketersediaan data yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, 4) Kemudahan dalam pembayaran tilang pun tersedia, dan 5) Meminimalisir pungutan liar yang dilakukan oleh oknum karena transparasi anggaran.
E-tilang merupakan  langkah  baik  yang  diambil  kepolisian  dalam  mewujudkan  pelayanan  public agar  lebih  efektif,  efisien,  transparan  dan  akuntabel  [8].  Cara  ini  berupaya  memodernisasi  aturan  lalu lintas  dari  yang  konvensional  menjadi  lebih  modern  dengan  menggunakan  kamera  pemantau  (ETLE) yang tersebar di berbagai jaringan jalan. Penerapan E-government di Kejaksaan Tinggi Negeri Batu, Jawa Timur, melalui website E-tilang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Namun, karena minimnya SDM masyarakat,  penerapan E-tilang masih  belum  maksimal.  Masyarakat  masih  banyak  yang  melakukan proses  secara  manual,  yang  membuang  waktu,  biaya,  dan  tenaga.  Hal  ini  mengakibatkan  penerapan E-government belum berjalan optimal. Selain masalah tersebut, E-tilang baru-baru ini sedang menjadi hot issue di tengah publik. Issue ini berawal dari kasus yang marak terjadi di tengah masyarakat yaitu masih adanya pungli dalam pelayanan masyarakat.

## III. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  sebagai  metode  utama  dalam mengidentifikasi perilaku alami dan menjelaskan bagaimana perilaku tersebut berkembang sesuai situasi di  lapangan.  Penulis  meyakini  bahwa  pendekatan  naturalistik  akan  memberikan  informasi  yang  lebih mendalam dan lebih relevan. Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana E-Tilang digunakan, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-government melalui website E-tilang di Kejaksaan Negeri Kota Batu
Penelitian  dilakukan  selama  dua  bulan  di  Kejaksaan  Negeri  Batu  Provinsi  Jawa  Timur  dengan sumber/objek  penelitian  yaitu:  1)  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum,  2)  Staf  PIDUM  (pengurus E-tilang ),  3)  Staf  IT,  4)  Masyarakat  yang  sudah  menggunakan  website E-tilang maupun  yang  belum menggunakan website E-tilang .
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.
1. Wawancara.  Teknik  wawancara  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengumpulkan  data  dengan bertanya dan mendapatkan jawaban secara langsung dari pihak yang terlibat dalam Program E-tilang Kejaksaan Tinggi Negeri Batu, dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi PIDUM (Tindak Pidana Umum), Staf PIDUM (Pengurus E-tilang) dan Staf bagian IT. Dengan teknik  ini  peneliti  mampu  mendapatkan  informasi  yang  lebih  akurat  dan  mendalam  tentang pelaksanaan Program E-tilang tersebut.
2. Dokumentasi.  Mengumpulkan  data  mengenai  informasi  umum  terkait  tim  proyek  E-tilang  di Kejaksaan Tinggi Negeri Batu, rencana dan aktifitas yang berupa research plan , serta pengumpulan data gambar maupun suara saat proses penelitian berlangsung.
3. Observasi.  Observasi  ini  dilakukan  Bulan  November  2022-Desember  2022  di  kantor  Kejaksaan Negeri  Batu  Provinsi  Jawa  Timur.  Peneliti  dalam  penelitian  ini  mengamati  secara  langsung  di lapangan untuk mengetahui penerapan E-tilang di kejaksaan negeri Batu.
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk  menggambarkan  segala  sifat  fenomena  yang  terjadi  pada  saat  penelitian  berlangsung.  Teknik analisis  yang  diterapkan  meliputi  penjodohan  pola,  pembuatan  penjelasan,  dan  analisis  deret  waktu. Dalam konteks penelitian ini, teknik analisis data akan dilakukan dengan eksplorasi untuk menganalisis data kasus dan mengembangkan gagasan untuk penelitian berikutnya.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Sistem E-tilang merupakan sistem yang dikembangkan oleh pusat yaitu dari Kejaksaan Agung yang memiliki terobosan membuat Website E-tilang dapat diakses oleh seluruh Indonesia. Website E-tilang bisa  diakses  secara  online  melalui  Smartphone,  Laptop,  maupun  komputer  atau  PC  dengan  alamat Website https://tilang.kejaksaan.go.id/ [9].  E-government  pada  dasarnya  merupakan  inisiatif  untuk meningkatkan layanan publik melalui teknologi informasi. Ini berarti bahwa pemerintah menggunakan teknologi  untuk  meningkatkan  layanan  dan  layanan  informasi  yang  diberikan  kepada  warga  negara. Layanan ini dapat  berupa akses mudah ke informasi publik, layanan pajak, permohonan visa, layanan kesehatan,  layanan  keuangan,  dan  sebagainya.  Di  samping  itu,  E-government  juga  mencakup pengembangan  dan  implementasi  strategi  teknologi  informasi  untuk  membantu  pemerintah  dalam menjalankan  tugas-tugasnya.  Ini  termasuk  penggunaan  teknologi  untuk  meningkatkan  transparansi, mengoptimalkan  alur  kerja,  mengurangi  biaya,  dan  membantu  pemerintah  dalam  menangani tantangan-tantangan baru. E-government sudah mulai sejak diterapkannya inpres no 1 tahun 2001 yang memerintahkan  semua  pemerintah  daerah  untuk  memulai  peralihan  dari  aplikasi  manual  ke  aplikasi elektronik.
Berdasarkan  teori  yang  dijelaskan  sebelumnya  terdapat  element  yang  dapat  digunakan  untuk menilai  kesuksesan  penerapan  konsep  pelayanan  publik  berbasis  elektronik,  yang  juga  disebut E-government. Element-element ini bersifat umum dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dari berbagai jenis layanan E-government, termasuk E-tilang. Indikator-indikator tersebut meliputi Support, Capacity dan Value [5].

## 1. Support
Indikator  pertama  kesiapan  E-government  yaitu  support  yang  mengukur  tentang  kesiapan  dan keinginan pemerintah kejaksaan negeri batu dalam proses penerapan E-tilang di kota Batu. Dengan hal ini proses  support  dalam  pengembangan  E-government  suatu  daerah  sebagai  proses  awal  dapat dikembangkan dan dilaksanakan secara maksimal. Adapun dukungan yang dapat dilakukan dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:
a)  Disepakati kerangka E-government
Pemerintah  harus  membangun  rasa  percaya  dari  masyarakat,  sehingga  ketika  mengembangkan program  pelayanan  publik  baru,  mereka  dapat  secara  sadar  mempercayai  dan  menilai  bahwa  inisiatif pemerintah  akan  berjalan  dengan  baik  sesuai  ekspektasi.  Kesepakatan  merancang  suatu  program  dari pemerintah sendiri memastikan keberhasilan dalam menjalankan inovasi pelayanan publik.
Adanya  peraturan  pemerintah  Nomor  19  Tahun  2018  tentang  Penerapan  E-government  melalui E-tilang  Kejaksaan  adalah  sebuah  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  implementasi E-government  di  bidang  hukum.  Ini  menetapkan  bahwa  E-tilang  Kejaksaan  akan  menjadi  mekanisme
untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  dan  peradilan  di  Indonesia.  Sistem  ini  akan  memungkinkan  para pihak  yang  terlibat  untuk  mengakses  informasi  yang  relevan  melalui  media  elektronik,  seperti  surat elektronik,  telepon  seluler,  dan  lainnya.  Selain  itu,  sistem  ini  akan  membantu  mengurangi  biaya administrasi  dan  memungkinkan  proses  yang  lebih  cepat.  Sistem  E-tilang  merupakan  inovasi  dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai pihak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua seksi tindak pidana umum, E-tilang merupakan inovasi pelayanan  yang  dirancang  oleh  Kejaksaan  Agung.  Sehingga  dalam  penerapan  dan  pelaksanaan  sistem E-tilang  di  kejaksaan  negeri  batu  sangat  didukung  oleh  pemerintah  serta  memberikan  prioritas  tinggi kepada program E-tilang ini dengan melakukan peningkatan kemampuan operator di bidang IT dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus disetiap kesempatan  yang ada. Dalam penerapan sistem E-tilang  ini  Kejaksaan  Agung  juga  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  antara  lain  Bank/Lembaga Keuangan berperan dalam menyediakan layanan keuangan dan pembayaran untuk transaksi online yang terkait dengan sistem program E-tilang, Kepolisian bertanggung jawab untuk menyiapkan infrastruktur yang  diperlukan  dalam  penerapan  sistem  program  E-tilang,  termasuk  menyediakan  alat  dan  peralatan yang diperlukan, pengembang aplikasi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi sistem program E-tilang agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat, serta masyarakat yang berperan sebagai pengguna akhir dari sistem program E-tilang, di mana mereka bertanggung jawab untuk menggunakan Website E-tilang dengan benar dan hanya untuk tujuan yang sah.
b)  Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dll)
Pemerintah berkonsentrasi untuk memilih sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan  keuangan  untuk  mendukung  keberhasilan  program.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan aparat Kejaksaan Negeri Batu, bahwa selain dukungan dari pemerintah, dibutuhkan sumber daya manusia yang juga mendukung dalam penerapan E-government. Kejaksaan Negeri Batu memiliki sumber daya manusia yang beragam, dan berasal dari berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya ahli di bidang teknologi informasi, yang memiliki pemahaman luas tentang teknologi dan kemampuan teknisnya. Di sisi finansial, pemerintah telah berhasil mengalokasikan dana dengan tepat sehingga menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh operator. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat suatu program berhasil.
c)  Dibangunnya  berbagai  infrastruktur  dan  seperstruktur  pendukung  agar  tercipta  lingkungan kondusif  untuk  mengembangkan  E-government.  Selain  dukungan  penuh  dari  pemerintah  dan  juga sumber  daya  manusia  yang  mendukung  penerapan  E-government  melalui  website  E-tilang,  juga  tentu dibutuhkan infrastruktur yang memadai sebagai pendukung penerapan dan pelaksanaan E-government. Dalam  hal  ini  adalah  ketersediaan  perangkat  keras  maupun  perangkat  lunak.  Hal  ini  juga  dimaksud meyakinkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam keberhasilan program E-tilang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Batu, infrastruktur dalam penerapan E-tilang  di  Kejaksaan  Negeri  Batu  diwadahi  langsung  oleh  pemerintah  pusat  yaitu  kejaksaan  agung. Pihak Kejaksaan Negeri Batu hanya sebagai eksekutor dalam hal ini hanya mengimplementasikan inovasi pelayanan E-government melalui Website E-tilang. Sehingga pengaturannya terpusat mulai dari proses pengembangan Website E-tilang hingga proses pengembangan berkelanjutan.
d)   Disosialisasikan konsep E-government secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh
Penerapan E-government di Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur juga tidak terlepas dari peran  pemerintah  dalam  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat mengetahui pentingya pelaksanaan E-government guna meningkatkan efisiensi dalam pelayanan.
Aparat Kejaksaan Negeri Batu mengetakan bahwa untuk mempermudah pemahaman masyarakat terkait sistem E-tilang, kejaksaan negeri batu melakukan sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui dua metode,  yaitu dengan komunikasi langsung dan promosi di media sosial. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala melalui media sosial Kejaksaan Negeri Batu. Sehingga dapat memberikan kemudahan ada masyarakat serta masyarakat dapat memahami manfaat website E-tilang.
Support yang diberikan oleh pemerintah dari Kejaksaan Negeri Batu terkait program E-tilang sudah dikatakan  baik.  Ini  ditunjukkan  dengan  upaya-upaya  yang  telah  ditempuh  untuk  meningkatkan pemahaman operator tentang proses  penginputan data di  website, mulai  dari pelatihan dan pendidikan khusus  hingga  fasilitasi  teknologi  yang  diberikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dukungan  pemerintah adalah salah satu kunci utama kesuksesan dari program E-tilang. Perhatian dan dukungan yang diberikan
oleh para atasan tentu akan membuat program ini berjalan lancar dan berhasil. Pernyataan ini didukung oleh  pendapat [10],  yang menyatakan bahwa pengembangan E-government  memerlukan evaluasi  lima aspek, yaitu e-leadership, infrastruktur jaringan informasi, pengelolaan informasi, lingkungan bisnis, dan siapnya masyarakat dan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi [10]

## 2. Capacity
Kapasitas  merupakan  indikator  kedua  yang  mendukung  tujuan  penerapan  E-government.  Hal  ini karena  sebuah  unsur  kemampuan  atau  keberdayaan  dari  Kejaksaan  Negeri  Batu  diperlukan  untuk mewujudkan  E-tilang.  Dalam  upaya  mengembangkan  E-government  di  Kejaksaan  Negeri  Batu diwujudkan melalui tiga hal minimum yang seharusnya dimiliki pemerintah yaitu Sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.
a)  Ketersediaan  sumber  daya  finansial  yang  cukup  untuk  melaksanakan  berbagai  inisiatif E-government
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  aparat  Kejaksaan  Negeri  Batu,  dapat  diketahui  bahwa ketersediaan  sumber  daya  finansial  merupakan  faktor  sukses  dari  program  E-tilang.  Program  E-tilang didanai langsung dari Kejaksaan Agung. Sarana dan prasarana yang didukung oleh program ini berasal dari  pusat.  Kejaksaan  Negeri  Batu  membuat  pengajuan  ke  Kejaksaan  Agung  untuk  pengelolaan  dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program E-tilang. Seluruh proses pengajuan dan pengelolaan dana ditangani  oleh  Kejaksaan  Agung.  Ini  memungkinkan  Kejaksaan  Negeri  Batu  untuk  segera  memulai program  ini  tanpa  perlu  menunggu  proses  administrasi  yang  lama.  Seluruh  proses  pengajuan  dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung memastikan bahwa program layanan E-tilang ini berjalan dengan lancar.
b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai
Pemerintah  telah  mengambil  tindakan  untuk  memastikan  bahwa  program  E-tilang  yang  didanai langsung  oleh  Kejaksaan  Agung  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Untuk  tujuan  ini,  telah  disediakan infrastruktur  teknologi  informasi  (TI)  yang  memenuhi  standar  kualitas  tinggi  dan  memiliki  keandalan yang tinggi. Selain itu, TI yang digunakan dalam program ini harus mampu menangani data besar dan memungkinkan  akses  langsung.  Selain  itu,  infrastruktur  TI  yang  tersedia  harus  memiliki  kemampuan keamanan  yang tinggi untuk menjaga data dan informasi  yang ditransfer melalui jaringan. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua infrastruktur TI yang tersedia dalam program  E-tilang  didanai  langsung  oleh  Kejaksaan  Agung  ini  terus  diperbarui  dan  dimantapkan  agar program ini dapat berhasil mencapai tujuannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  aparat  Kejaksaan  Negeri  Batu,  bahwa  mereka  memiliki sistem pengelolaan aset teknologi informasi yang terpusat untuk mendukung layanan Website E-tilang. Untuk memastikan bahwa Website ini dapat diakses hanya oleh mereka yang sudah dipercayai, mereka menyediakan komputer khusus yang di monitor oleh staf IT. Sehingga, jika ada masalah atau kinerja yang menurun,  mereka  dapat  segera  mengevaluasi  ketepatan  dan  kualitas  layanan  E-government  yang disediakan.  Kejaksaan  Negeri  Batu  sebelumnya  tidak  memiliki  perencanaan  tertentu  mengenai E-government.  Namun,  karena  beberapa  alasan,  termasuk  instruksi  dari  pemerintah  pusat,  mereka berusaha mengimplementasikan sistem E-tilang.
c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian
Kejaksaan  Negeri  Batu  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  memiliki  kemampuan  ataupun keterampilan dalam bidang IT. Mereka harus memiliki pemahaman tentang komputer, aplikasi, dan cara untuk menggunakannya. Pendidikan yang diperlukan tidak harus S1, yang paling penting adalah mampu memahami  dan  ingin  terus  belajar  serta  bersemangat  untuk  mengikuti  pelatihan  yang  disediakan pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam memberikan pelatihan kepada para operator agar dapat berkembang dengan cepat.  Tersedianya sumber  daya manusia  yang memadai  sangat  diperlukan dalam konsep  penerapan  E-government.  Dengan  adanya  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  akan  dapat mendorong  pengembangan  dan  implementasi  E-government.  Sebaliknya,  kekurangan  sumber  daya manusia yang memenuhi harapan akan menghambat perkembangan E-government.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Kejaksaan  Negeri  Batu  sudah  menyiapkan  operator  dalam  hal  ini untuk  mengoperasikan  dan  menjalankan  program  E-tilang  ini  dengan  baik.  Kejaksaan  Negeri  Batu
benar-benar  memilih  operator  yang  betul-betul  bisa  mengoperasikan  komputer  dan  memberikan pelatihan-pelatihan  terkait  pengoperasian  serta  menginputan  data-data.  Untuk  menjamin  kenyamanan masyarakat saat menggunakan sistem ini, informasi yang diberikan harus lengkap, akurat dan jelas, serta data yang dimasukkan oleh pengguna harus dienkripsi dengan baik oleh pusat. Akses Website E-tilang di Kejaksaan  Negeri  Batu  dikontrol  dengan  sangat  ketat.  Hanya  admin  (operator)  di  kejaksaan  yang memiliki akses untuk mengontrol, mengedit, memasukkan data, dan lain sebagainya. Sehingga yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk secara bebas. Hal ini menjadi indicator yang menyatakan bahwa tingkat keamanan sangat diperhatikan. Selain itu, perubahan-perubahan pada Website juga dilakukan secara rutin oleh pusat, namun tidak begitu signifikan di Kejaksaan.
Pemerintah  memainkan  peran  yang  penting  dalam  mencapai  sukses  E-government.  Dengan memberikan  dukungan  finansial,  pemerintah  dapat  menyediakan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk memulai dan mengembangkan proyek E-government. Infrastruktur yang memadai juga sangat penting, seperti jaringan internet yang kuat, sistem keamanan informasi yang baik, dan basis data yang tersedia. Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  menyediakan  sumber  daya  manusia  yang  berpengalaman,  seperti manajer,  staf  administrasi,  dan  teknisi  untuk  mengembangkan  dan  mengoperasikan  proyek E-government.
Kejaksaan Negeri Batu memiliki kapasitas yang sangat baik dalam mengembangkan E-government, yang didukung oleh sumber daya manusia dan finansial. Dengan mendukung ketersediaan sumber daya ini,  pemerintah  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk  mencapai  keberhasilan E-government.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  Budianto  et  al.  yang  menyatakan  bahwa  keseriusan pemerintah dalam mencapai tujuan E-government tidak hanya terlihat dari regulasi perundangan, tetapi juga  dari  kemampuan  pemerintah  dalam  hal  sumber  daya  manusia,  finansial  dan  infrastruktur,  yang merupakan fondasi utama untuk menjalankan program E-tilang [10].

## 3. Value
Ketiga, aspek yang harus diperhatikan dalam menilai keberhasilan penerapan E-government adalah Value. Sukses dari suatu program dapat dilihat dari manfaat atau nilai yang didapat oleh sasaran program. Ini  menunjukkan bahwa  sebuah program  dapat  dikatakan berhasil jika berhasil memberikan nilai  bagi sasaran program tersebut.
Aspek  pertama  dan  kedua  melibatkan  sisi  pemerintah  dan  pihak  yang  bekerja  sama  dalam penyelenggaraan  E-tilang.  Insentif  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  E-tilang  akan  sangat  membantu dalam meningkatkan efektifitas sistem ini. Namun, nilai yang diperoleh oleh masyarakat melalui adanya E-tilang merupakan hal yang paling penting untuk dilihat. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh dari E-tilang harus berpihak kepada publik untuk memastikan bahwa E-government telah berhasil diterapkan. Penerapan  E-government  menawarkan  banyak  manfaat  bagi  masyarakat  yang  menerimanya.  Manfaat yang  dapat  dirasakan  yaitu  masyarakat  merasakan  adanya  kemudahan  dalam  membayar  denda  tilang, menghemat  waktu,  biaya  dan  tenaga,  serta  melalui  Website  E-tilang  masyarakat  dapat  melihat  dan memahami dengan jelas prosedur pembayaran denda dan informasi terkail tilang lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  aparat  Kejaksaan  Negeri  Batu,  walaupun  manfaat  yang ditawarkan oleh E-government melalui Website E-tilang di Kejaksaan Negeri Batu cukup menarik untuk diterapkan,  namun  belum  ada  hasil  yang  optimal  yang  diperoleh.  Data  menunjukkan  bahwa  sebelum menggunakan  website  E-tilang  kasus  perkara  tilang  berada  diangka  8.389  pada  tahun  2019  dan  tahun 2020 berada diangka 4.988. Setelah diterapkan program E-tilang pada tahun 2021 jumlah perkara tilang menurun drastis dengan jumlah perkara tilang sebanyak 1.568. Namun, pada tahun 2022 perkara tilang naik drastis menjadi 2.125.
Menurut hasil wawancara dan hasil observasi, bahwa dari sekian banyak perkara tilang dari tahun 2021-2022 selama menggunakan website E-tilang, masyarakat masih menggunakan cara manual untuk membayar denda tilang yaitu datang langsung ke kejaksaan. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat  belum  bisa  memanfaatkan  website  E-tilang.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya sumber daya manusia merupakan faktor utama  untuk  menentukan  keberhasilan  proses  implementasi  suatu  kebijakan.  Kurangnya  sumber  daya manusia dikarenakan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan informasi terkait inovasi pemerintah. Sebagian besar masyarakat yang kena tilang merupakan masyarakat yang sama sekali
tidak  mengetahui  adanya  inovasi  terbaru  dari  pemerintah  yaitu  program  E-tilang.  Seperti  yang disampaikan  beberapa  masyarakat  sesuai  pada  tabel  hasil  wawancara  dalam  penelitian.  Sehingga menunjukkan bahwa Value dari adanya program E-tilang di Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya berhasil atau bisa dikatakan buruk. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pendapat  [10] yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan   digitalisasi   tentu   manfaat harus dapat dirasakan oleh masyarakat dengan melihat   responsif   dari   masyarakat terhadap program apakah memberikan suatu perubahan dalam    hal    pelayanan    kepada    masyarakat. Manfaat (value) bertujuan    untuk    melihat efektivitas   layanan   program    serta   mencari jawaban hasil apakah sudah baik  atau belumnya  dari terselenggaranya  program  tersebut.  Value  yang  didapatkan  dalam  penerapan  E-tilang  di  Kejaksaan Negeri  Batu  Provinsi  Jawa  Timur  dapat  dikatakan  buruk  dalam  artian  belum  bisa  memenuhi  manfaat yang seharusnya.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala dalam penerapan E-government melalui Website E-tilang tentunya sangat berpengaruh. Sebagai implementator, staf PIDUM dan staf IT Kejaksaan  Negeri  Batu  harus  bisa  memberikan  edukasi,  motivasi  serta  dukungan  kepada  masyarakat untuk menyukseskan inovasi pemerintah ini.

## V. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Pelaksanaan  sistem website E-tilang di  Kejaksaan  Negeri  Batu  Provinsi  Jawa  Timur  telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terbukti dengan  terpenuhinya  peran website E-tilang sebagai  media  untuk  meningkatkan  efisiensi,  kecepatan, kemudahan,  dan  transparansi  dalam  proses  administrasi  pengadilan.  Selain  itu,  telah  memenuhi  tiga indikator keberhasilan E-government yaitu Support , Capacity , dan Value [5].
1. Support yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur adalah dengan banyaknya dukungan  seperti  pelatihan-pelatihan  yang  diberikan  langsung  oleh  Kejaksaan  Agung,  pemberian bantuan finansial yang cukup, serta sumber daya dan fasilitas yang dapat menunjang kinerja Operator.
2. Capacity untuk mengembangkan E-government di Kejaksaan Negeri Batu baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sudah baik, dibuktikan dengan program pemberdayaan Staf PIDUM dan IT yang telah diperkaya dengan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, sehingga Operator tidak lagi mengalami kesulitan dalam menginputkan data. Sumber daya finansial yang disediakan juga cukup memadai, karena anggarannya berasal dari dana Anggaran Terpusat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung.
3. Namun  meskipun Value yang  diperoleh  dari  penerapan E-government melalui  website E-tilang di Kejaksaan  Negeri  Batu  telah  berhasil  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  berbagai  sosialisasi yang  dilakukan.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi masyarakat  masih  rendah.  Penyebabnya,  sebagian  besar  disebabkan  oleh  kurangnya  sumber  daya manusia.  Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  utama  untuk  menentukan  keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah minimnya  pengetahuan  informasi  terkait  inovasi  pemerintah.  Dari  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan, diketahui  bahwa sebagian besar masyarakat  yang kena tilang  belum mengetahui  tentang inovasi baru dari pemerintah yaitu program E-tilang .
Kesiapan Sumber Daya Manusia dari staf Kejaksaan Negeri Batu, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan juga dana dan anggaran yang terpenuhi, semuanya mendukung pelaksanaan sistem website E-tilang di Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur. Karena sistem ini didanai langsung dari pusat, yaitu dari Kejaksaan Agung, maka program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Indrajit bahwa keberhasilan E-government tergantung  pada  tiga  indikator  yaitu Support,  Capacity dan Value. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem website E-tilang di Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur yaitu  masyarakat  yang  tidak  memiliki  fasilitas  memadai  untuk  pengoperasian  teknologi  informasi, rendahnya  tingkat  pendidikan,  kurangnya  pemahaman  tentang  teknologi  informasi,  serta  sulitnya merubah  paradigma  dari  pelayanan  konvensional  menuju  digital,  berpotensi  menghambat  pelaksanaan sistem  website E-tilang di  Kejaksaan  Negeri  Batu  Provinsi  Jawa  Timur.  Sistem  website  sendiri  juga mengalami  gangguan  teknis  yang  menyebabkan  penerapan E-government terhambat,  serta  sulitnya
mengembalikan  kelebihan  pembayaran  denda  kepada  masyarakat  karena  belum  adanya  sistem pembayaran online.
Kejaksaan  Negeri  Batu  di  Provinsi  Jawa  Timur  menitikberatkan  para  staf  PIDUM  sebagai pengelola dan pelaksana dalam penggunaan sistem E-tilang supaya dapat menjalankan sosialisasi yang lebih  efektif  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  bahwa  website  ini  dapat  digunakan dalam  penanganan  perkara  tilang.  Perubahan  pola  pikir  dari  aparat/staf  maupun  masyarakat  pun merupakan hal  yang perlu diperhatikan.  Selain itu, diperlukan pendirian infrastruktur yang memenuhi kebutuhan  orang  banyak.  Salah  satunya,  berupa  komputer-komputer  dan  jaringan  wifi  yang  gratis, sehingga  masyarakat  dapat  mengaksesnya  di  beberapa  lokasi  yang  berada  di  Kejaksaan  Negeri  Batu. Serta perlu adanya pembaharuan dari website E-tilang agar hal yang menjadi kendala dalam penerapan sistem website ini dapat diatasi. Pelayanan yang diproses dengan bantuan sistem E-tilang dianggap dapat menghemat  waktu  dan  biaya  jika  dibandingkan  dengan  proses  manual.  Masyarakat  yang  mendapat pelayanan  dari  sistem  ini  juga  cukup  puas  dengan  pelaksanaannya.  Harapannya  baik  dari  Kejaksaan Negeri Batu dan Kejaksaan Agung agar sistem ini bisa lebih efisien kedepannya.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Buwono, "Pengembangan E-Goverment (Studi Kasus di Bappeda Kabupaten Bantul)," in Seminar Riset Teknologi Informasi (SRITI) , 2016.
[2] C. J. Abbas, "Rancang Bangun Sistem Informasi Kecamatan Berbasis E-Goverment," Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatik, vol. 1, no. 1, pp. 52-61, 2016.
[3] A. L. S. Kristanto, "Analisis Tingkat Kematangan E-Government Menggunakan Frameworkcobit 5 (Studi Kasus : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya)," in Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia , 2016.
[4] C. J. Abbas, "Rancang Bangun Sistem Informasi Kecamatan Berbasis E-Goverment," Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, vol. 1, no. 1, pp. 52-61, 2016.
[5] R. E. Indrajit, "Reserch Results On The Use of Internet as Communication Tool Across Varigous Generation Cohorts in Indonesia," Majalah Ilmiah Matematika dan Komputer, vol. 1, pp. 25-35, 2006.
[6] H. E. R. D. M. P. Iis Sholikhat, "Rancang Bangun Website yang Berorientasi Video Sebagai Sarana Media Informasi di SMK YP 17-2 Malang," ILKOMNIKA:Journal of Computer Science and Applied Informatics, vol. 1, no. 1, pp. 15-23, 2019.
[7] M. I. Tola, "Efektivitas Penerapan E-Goverment Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar," Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2021.
[8] N. S. P. J. Lutfina Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, vol. 6, no. 2, pp. 1-11, 2019.
[9]
[10] K. R. Indonesia, "E-Tilang," 2021. [Online]. Available: https://tilang.kejaksaan.go.id/.
I. A. N. H. D. Maulina Putri, "Overview Pelaksanaan Teaching Factory Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK Memasuki Dunia Industri," Seminar Nasional Sistem Informasi, 2017.