## IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU
(Studi Pada KPU Provinsi Sumatera Selatan)
Muhammad Idrus 1 , Sofyan Afandi 2 , Manijo 3 , Adi Rachmad Kartolo 4 , Ady Wahyudi 5 1),2),3),4),5) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang Email Correspondence: idrusmfs@gmail.com

## ABSTRACT
This research was entitled implementation of General Election Commission Regulation Number 1 of 2015 concerning  Management  and  Public  Information  Services  in  the  General  Election  Commission Environment Study at the General Election Commission of South Sumatra Province. The existence of this General Election Commission Regulation provided space for parties who need data and/or information, especially related to electoral and electoral processes and results. In this study the approach used was a qualitative  descriptive  approach,  which  was  intended  to  measure  certain  social  phenomena  carefully. Researchers  developed  concepts  and  collect  facts,  but  did  not  test  hypotheses.  The  data  used  includes primary  data and  secondary  data.  The  theory  used  was  the  theory  of  George  C. Edwards  III.  From  the research that had been done, the Information and Documentation Management Officer (PPID) needs to work  together  with  other  sub-sections,  especially  in  managing  data  documentation,  so  that  requests  for information could be responded to quickly. Furthermore, it was hoped that by knowing the supporting and inhibiting factors for implementation, it could further optimize the role of the PPID in fulfilling requests for data and/or information from the public
Keywords: Implementation, Information, Public Information, Public Services, General Elections

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  implementasi  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Pengelolaan  dan  Pelayanan  Informasi  Publik  di  Lingkungan  KPU  studi  pada  KPU  Provinsi  Sumatera Selatan. Keberadaan Peraturan KPU ini memberikan ruang bagi pihak yang membutuhkan data dan/atau informasi  khususnya  terkait  proses  dan  hasil  Kepemiluan  maupun  Pemilihan.  Dalam  penelitian  ini pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang  dimaksudkan  untuk  mengukur fenomena sosial tertentu dengan cermat. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak  melakukan  pengujian  hipotesa.  Adapun  data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Teori  yang  digunakan  teori  George  C.  Edwards  III.  Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu bersinergi dengan Sub Bagian lain, terutama dalam  pengelolaan  pendokumentasi  data,  sehingga  apabila  ada  permohonan  informasi  dapat  direspon dengan cepat. Selanjutnya diharapkan dengan diketahuinya faktor-faktor pendukung maupun penghambat Implementasi,  dapat  lebih  mengoptimalkan  peran  PPID  dalam  pelayanan  pemenuhan  permohonan  data dan/atau informasi dari masyarakat.
Kata kunci : Implementasi, Informasi, Informasi Publik, Pelayanan Publik, Pemilihan Umum.

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang  baik  ( good  governance )  menjadi sejalan  dengan  semangat  reformasi,  sejak tahun  1998  hingga  sekarang.  Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator  pelaksanaan good  governance .
Berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 negara  telah  menjamin  hak  setiap  warga negara untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi publik. Perkembangan demokrasi di Indonesia  dari  masa  kemerdekaan  sampai masa  reformasi  tidak  dibarengi  dengan transparansi  dan  keterbukaan  informasi  dari Badan  Publik.  Informasi  yang  hanya menjadi  konsumsi  Badan  Publik  itu sendiri menjadikan sangat tertutup dan menyebabkan celah untuk terjadinya penyimpangan  dan  korupsi.  Masyarakat tidak  mudah  untuk  mengakses  informasi karena  dianggap  bukan  informasi  untuk publik.  Dengan  semakin  berkembangnya teknologi, tuntutan keterbukaan informasi dari berbagai pihak untuk memperbaiki  tata  kelola  badan  publik  agar lebih  terbuka  dalam  memberikan  akses informasi  kepada  publik  semakin  besar, untuk  itu  pemerintah  menetapkan  undang- undang keterbukaan  informasi publik.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) yang juga merupakan Badan Publik sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010
Tentang Standar Layanan Informasi memiliki kewajiban pula dalam keterbukaan informasi khususnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) yang  mudah  diakses  oleh  publik.  Sebelum Pemilu  tahun  2014 akses  masyarakat  sangat terbatas dalam memperoleh informasi pemilu.  Namun  pada  Pemilu  2014  dan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  2015, masyarakat  bisa  dengan  mudah  mengakses data  pemilih  secara  online,  mengecek apakah namanya dan anggota keluarga yang sudah  memiliki  hak  pilih  sudah  terdaftar dalam daftar pemilih.
Oleh  karena  itu,  Sejak  tahun  2015, KPU  gencar  mensosialisasikan  pentingnya keterbukaan  informasi  publik  khususnya melalui layanan elektronik. Lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan  KPU  adalah  semangat  lembaga penyelenggara  Pemilu  untuk  bisa  tampil secara  terbuka,  transparan,  dan  bertanggung jawab kepada publik.
Demi menjamin terlaksananya
pelayanan  informasi  publik,  KPU  RI  telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  di  lingkungan  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan  menerbitkan  Keputusan  Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun  2015  tentang  Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  di  lingkungan  KPU  dan Keputusan KPU Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun  2015  tentang  Standar Operasional  Prosedur  Pengelolaan  dan Pelayanan  Informasi  Publik  di  lingkungan KPU.  Selanjutnya  secara  resmi  Layanan Elektronik  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (E-PPID)  KPU  diluncurkan pada  tanggal  12  November  2015  di  Kantor KPU  Jalan  Imam  Bonjol  No.  29  Jakarta.  E- PPID  KPU  diluncurkan  sebagai  wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik, juga merupakan  sarana  pelayanan  online  bagi publik  untuk  memperoleh  informasi  dari lembaga  badan  publik  dalam  hal  ini informasi  tentang  Pemilu  yang  dapat diberikan  oleh  KPU  sebagai  lembaga penyelenggara baik Pemilu ataupun Pemilihan
Meskipun  PPID  maupun  E-PPID telah  ada  namun  beberapa  kasus  masih ditemui,  diantaranya  ketidaktersediaan  data, masih  tumpang  tindihnya  penguasaan  data
yang  diminta  oleh  pemohon,  sehingga berakibat  data  yang  diminta  tidak  dapat diberikan.  Hal  ini  tentu  saja  membuat pemohon kecewa karena data yang seharusnya mereka dapatkan untuk dijadikan bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan  tidak  tersedia,  tentu  saja  kualitas pengambilan keputusan menjadi tidak optimal

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latarbelakang  masalah di  atas  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  realisasi implementasi  PKPU  Nomor  1  Tahun  2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik  di  lingkungan  KPU  oleh  PPID  KPU Provinsi Sumatera Selatan?

## B.  KAJIAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan Publik
Browne dan Wildavsky (Usman, 2002:7)  mengemukakan  bahwa  “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan .
Menurut  George  C.  Edwards  III implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang  kompleks  dengan  banyak  faktor  yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi.  Dimana  implementasi  adalah suatu  proses  interaksi  yang  dinamik  antar faktor dan sub faktor yaitu : 1). Komunikasi
(comunication) dengan sub faktor
transformasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity ) dan konsistensi informasi (consistency)  2). Sumber  Daya (resources) dengan  sub  faktor  sumber  daya  manusia (staf), anggaran (budgettary), fasilitas (fasility) serta  infromasi  dan  kewenangan (information  and  authority)  3). Sikap pelaksana (dispositiond or attitudes) dengan sub  faktor  pengangkatan  birokrat,  sikap atasan dan bawahan (pimpinan dan staf) dan insentif. 4). Struktur  birokrasi  (bureucratic structure)  dengan  sub  faktor  Standar operating  prosedurs  (SOPs),  pelaksanaan fragmentasi (pembagian tanggungjawab kegiatan  diantara  unit-unit  kerja.  Keempat faktor  tersebut  harus  dilaksanakan  secara simultan  karena  antara  satu  dengan  yang lainnya  memiliki  hubungan  yang  erat. Adanya  sinergisitas  yang  dinamik  dan  baik antara  faktor  dan  sub  faktor  tersebut memungkinkan semakin besarnya pencapaian tujuan yang hendak dicapai.
Pengelolaan  dan  Pelayanan  Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum 1. Pemilihan Umum
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut  Pemilu,  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
2. Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum,
selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga  Penyelenggara  Pemilu  yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemiliahn
Umum Provinsi/Komisi  Independen  Pemilihan
Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/ KIP Aceh, adalah Penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas melaksanakan  Pemilu  Provinsi.  PKPU Nomor  1  Tahun  2015  BAB  III  Hak  dan Kewajiban  Komisi  Pemilihan  Umum. Pasal  6  menjelaskan  bahwa  KPU,  KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berhak :
a. Menolak  memberikan  informasi  yang dikecualikan sesuai dengan keputusan KPU;
b. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan keputusan KPU.
Sedangkan  kewajiban  KPU,  KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 7, yaitu :
a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada  dikewenangannya,  dalam  bentuk daftar  informasi  publik  kepada  pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik, selain infomasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
b. Menyediakan  informasi  publik  yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
c. Membuat  pertimbangan  secara  tertulis setiap  kebijakan  yang  diambil  untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

## Informasi
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang dapat  dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang disajikan  dalam  berbagai    kemasan  dan format sesuai  dengan  perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik  ataupun nonelektronik a.Informasi Publik Informasi
Publik adalah Informasi  yang  dihasilkan,  disimpan, dikelola,  dikirim  dan/atau  diterima oleh  KPU,  KPU  Provinsi/KIP  Aceh dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  yang berkaitan dengan KPU, KPU
Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP
Kabupaten/ Kota dan penyelenggaraan Pemilu, serta
Informasi lain yang berkaitan dengan    kepentingan publik.
b.Informasi Pemilu
Informasi  Pemilu  adalah  Informasi yang  dihasilkan  dalam  setiap  tahapan penyelenggara  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD, dan DPRD  dan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota  sebagaimana  ditetapkan  oleh penyelenggara
Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan,  meringkaskan  berbagai kondisi,  berbagai  situasi  atau  berbagai fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian dan berupaya menarik realitas ke permukaan sebagai  suatu  ciri,  karakter,  sifat,  model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun  fenomena  tertentu.  Fokus  dalam penelitian  ini  yaitu  implementasi  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  nomor  1 tahun  2015  tentang  pengelolaan  dan pelayanan  informasi  publik  di  lingkungan Komisi  Pemilihan  Umum,  dalam  rangka
memberikan  informasi  yang  tepat,  akurat dan  tidak  menyesatkan  di  KPU  Provinsi Sumatera  Selatan  yang  dianalisis  dengan perspektif teori George C. Edwards III yaitu Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi, Struktur  Birokrasi.  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini didapat  dari  sumber  data  utama  yaitu  dari wawancara, sedangkan sumber data sekunder didapat dari berbagai  dokumen,  buku-buku, makalah  dan  sumber  publikasi  lainnya. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini  adalah  purposive  sampling.  Adapun  key informan  yaitu  (1)  Sekretaris  KPU  Provinsi Sumatera  Selatan  (Ketua  dan/atau  anggota), (2)  Kepala  Bagian  Hukum,  Teknis  dan Hubungan  Partisipasi  Masyarakat  KPU Provinsi  Sumatera  Selatan,  (3)  Kepala Subbagian Teknis Hubungan dan partisipasi masyarakat  KPU  Provinsi  `Sumatera,  (4) Staf  KPU  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang bertugas  sebagai  operator e-PPID,  (5) Masyarakat  selaku  pemohon  informasi (Mahasiswa, Partai Politik). Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  dua  teknik  pengumpulan data,  yaitu  wawancara  mendalam  dan dokumen.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  yaitu  (1)  Reduksi,  (2) Penyajian dan analisis data (3) Kesimpulan

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Model implementasi  kebijakan  yang dikembangkan  oleh  George  C.  Edward  III bersifat  berspektif top  down Edward  III (dalam Agustino, 2006 : 149-154)
menamakan  model  implementasi  kebijakan publiknya  dengan Direct  and  Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi  dari  suatu  kebijakan  yang diambil, yaitu :
Komunikasi (Communication)
Variabel pertama yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III  (dalam  Agustino,  2006:  150)  adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan  sudah mengetahui  apa  yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi  berjalan  dengan  baik,  sehingga setiap  keputusan  kebijakan  dan  peraturan impelementasi  harus  ditansmisikan  (atau dikomunikasikan)  kepada  bagian  personalia yang  tepat.  Selain  itu,  kebijakan  yang dikomunikasikan  pun  harus  tepat,  akurat,
dan konsisten.
Komunikasi  diperlukan  agar  para  pembuat keputusan  dan  para  implementor  akan semakin  konsisten  dalam  melaksanakan setiap  kebijakan  yang  akan  diterapkan dalam  masyarakat.  Terdapat  tiga  indikator yang  dapat  dipakai  dalam  mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : 1. Transmisi;  berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  belum terciptanya kesamaan p ersepsi    antar  Implementator  mengenai Pelayanan informasi public yang baik 2. Kejelasan;  berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  (1)  Adanya  layanan  PPID  dalam mendapatkan  informasi  kepemiluan,  (2)
Adanya layanan e-PPID dalam mendapatkan informasi kepemiluan, terlebih  saat  ini  masih  pandemic  covid- 19, sehingga akses mendapatkan informasi dapat dilakukan tanpa bertatap muka.
3. Konsistensi; berdasarkan hasil penelitian bahwa  (1)data/informasi  yang  diberikan merupakan  data  yang  legal.  (2)Data/ informasi  merupakan  hasil  dokumentasi dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

## Sumber Daya
Variabel  kedua  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan
adalah  sumber  daya.  Sumber  daya  memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011 : 98)  mengemukakan  bahwa  bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan- ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut,  jika  para  pelaksana  kebijakan  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.
Menurut  George  C.  Edwards  III (dalam  Agustino,  2006  :151-152),  indikator sumber  daya  terdiri  dari  beberapa  elemen, yaitu :
1) Sumber Daya Manusia (Staff)
Implementasi  kebijakan  tidak  akan berhasil  tanpa  adanya  dukungan  dari sumber  daya  manusia  yang  cukup  kualitas dan  kuantitasnya.  Kualitas  sumber  daya manusia  berkaitan  dengan  keterampilan, dedikasi,  profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya.Sedangkan  kuantitas  berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah  cukup  untuk  melingkupi  seluruh kelompok  sasaran.  Sumber  daya  manusia sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan implementasi,  sebab  tanpa  sumber  daya
manusia  yang  handal,  maka  implementasi kebijakan  akan  berjalan  lambat.  Kegagalan yang  sering  terjadi  dalam  implementasi kebijakan  salah  satunya  disebabkan  oleh karena  staf  yang  tidak  mencukupi, memadai,  ataupun  tidak  kompoten dibidangnya.  Penambahan  jumlah  staf  dan implementor  saja  tidak cukup, tetapi diperlukan  juga  kecukupan  staf  dengan keahlian  dan  kemampuan  yang  diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan  tugas  yang  diinginkan  oleh kebijakan itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian    bahwa (1)  Tingkat  Pendidikan  Komisioner  Prov. Sumsel  dan  Sekretariat  rata-rata  S2  dan  S1 kemampuan  sinergisitas organisasional cukup  baik  dalam  melaksanakan  prosedural managerial organisasional secara professional dalam mengimplementasi pelayanan  informasi  public,  (2)  Bimbingan teknis  sebagai  upaya  peningkatan  kapasitas SDM  dalam  pengelolaan  PPID  dan/atau e- ppid sudah  3  tahun  tidak  diadakan,  padahal perkembangan  teknologi  dan  informasi semakin cepat mengalami kemajuan.
2) Anggaran
Dalam implementasi kebijakan, anggaran  berkaitan  dengan  kecukupan modal  atau  investasi  atas  suatu  program
atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa meskipun  terdapat  dukungan  anggaran APBN  dan  APBD,  namun  anggaran  yang dikhususkan untuk penyelenggaraan
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tidak ada secara khusus.
3) Fasilitas
Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting  dalam  implementasi  kebijakan. Implementor  mungkin  memiliki  staf  yang mencukupi,  mengerti  apa  yang  harus dilakukan  dan  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas  pendukung  (sarana  dan  prasarana) maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak akan berhasil.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa (1)  Telah  ada  help  desk  yang  melayani permohonan permintaan informasi, (2)Masih ada tumpang tindih dalam penyimpanan data/ informasi
4) Informasi  dan Kewenangan Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1)Lembaga  non struktural dan independen,
(2)Hirakis  RI -  Provinsi /Kabupaten /Kota,
(3)Komisioner kolektif kolegial,
(4)Sinergisitas antara Komisoner dan
Sekretariat dalam memberikan pelayanan, (5)Divisi,  Bagian/Sub  bagaian,  Tim  kerja, Petugas PPID/e-PPID

## Disposisi (Disposition)
Variabel  ketiga  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah disposisi.  Hal-hal  penting  yang  perlu dicermati  pada  variabel  disposisi,  menurut George  C.  Edwards  III  (dalam  Agustino, 2008:152-154), adalah :
1) Pengangkatan birokrat; disposisi  atau sikap  pelaksana  akan  menimbulkan hambatan-hambatan  yang  nyata  terhadap implementasi kebijakan apabila personil  yang  ada  tidak  melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh  pejabat-pejabat  tinggi,  karena  itu, pemilihan  dan  pengangkatan  personil pelaksana  kebijakan  haruslah  orang- orang  yang  memiliki  dedikasi  pada kebijakan  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa
(1) Komisoner melalui tahapan seleksi yang ketat,  (2)  Staf  ASN  melalui  seleksi  yang telah  ditetapkan  dan  proses  rekrutmen  telah berbasis  komputer/ Computer  Assisted  Test (CAT),
2) Insentif;  Edwards  menyatakan  bahwa salah  satu  teknik  yang  disarankan  untuk mengatasi  masalah  kecenderungan  para
pelaksana  adalah  dengan  memanipulasi insentif,  oleh  karena  itu,  pada  umumnya orang  bertindak  menurut  kepentingan mereka  sendiri,  maka  memanipulasi insentif  oleh  para  pembuat  kebijakan mempengaruhi  tindakan  para  pelaksana kebijakan.  Dengan  cara  menambah keuntungan atau  biaya tertentu mungkin akan  menjadi  faktor  pendorong  yang membuat  para  pelaksana  kebijakan melaksanakan  perintah  dengan  baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi  kepentingan  pribadi (self interst) atau  organisasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa (1)  Sesuai  dengan  prosedural  Sekretariat Jenderal,  (2)Komisioner  sesuai  dengan Peraturan  yang  berlaku,  (3)PNS  DPK diberikan Tunjangan Kinerja, (4)PNS Organik  ada  Tunjangan  Kinerja,  (5)Ada Uang  Makan,  (6)Operator  E-PPID  tidak mendapatkan  honorarium,  karena  dianggap bagian dari tugas
Struktur
Birokrasi (Bureaucratic Stucture) Menurut  Edwards  III  (dalam Agustino, 2008: 153-154), yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  publik  adalah  struktur  birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan
suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan  mengetahui  apa  yang  seharusnya dilakukan,  dan  mempunyai    keinginan untuk  melaksanakan  suatu    kebijakan, kemungkinan  kebijakan tersebut  tidak  dapat dilaksanakan  atau  direalisasikan  karena terdapatnya  kelemahan  dalam  struktur birokrasi.
Kebijakan  yang  begitu  kompleks menuntut  adanya  kerjasama  banyak  orang, ketika  stuktur  birokrasi  tidak  kondusif pada  kebijakan  yang  tersedia, maka  hal  ini akan  menyebabkan  sumber  daya-sumber daya  menjadi  tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara  politik  dengan  jalan  melakukan koordinasi dengan baik.
Dua  karakteristik,  menurut  Edwards III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi  kearah yang lebih baik,  yaitu  dengan  melakukan  : 1. Standar  Operating  Procedures (SOPs);
adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat)  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatannya  setiap  hari  sesuai  dengan standar  yang  ditetapkan  atau  standar minimum  yang  dibutuhkan,  agar  dalam
pelaksanaan  kebijakan  tidak  melenceng dan tujuan dan sasaran kebijakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa (1)Struktur layanan informasi publik belum efektif  dan  efisien,  (2)SOPs  layanan informasi  publik  telah  ada  dan  berjalan, meskipun belum optimal, (3)Masih tumpang tindihnya penguasaan data/informasi  yang  diminta  pemohon, sehingga  berimplikasi  tidak  optimalnya pelayanan dikarenakan belum terkumpulnya  data/informasi  yang  masih berada  di  berbagai  Bagian  ataupun  Sub Bagian.
2. Fragmentasi dan struktur birokrasi yang terlalu  panjang,  hal  ini  akan  cendrung melemahkan pengawasan dan menyebabkan  prosedur  birokrasi yang rumit  dan  kompleks  yang  selanjutnya akan  menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Untuk itu perlu dilakakukan upaya penyebaran tanggungjawab  kegiatan-kegiatan  atau aktivitas-aktivitas  pegawai  diantara beberapa unit kerja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa Ada  Pembagian  Divisi,  Sekretaris,  Kepala Bagian  dan  Kepala  Subbagian,  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID),  ada  penghubung  masing-masing bagian dan ada operator E-PPID.
Pembagian  kerja,  tugas  dan  tanggung jawab sudah jelas

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Komunikasi  yang  terbentuk  antara  PPID selaku  bagian  di  KPU  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  menjalankan  PKPU  Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Dan
Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan KPU, dengan sub sub bagian lain  yang  ada  di  KPU  Provinsi  Sumatera Selatan  kurang  berjalan  baik.  Padahal faktanya, PPID tidak bisa bekerja sendiri, PPID selaku bank data butuh penyerahan data  dari  berbagai  sub  bagian  diKPU sehingga  PPID  bisa  maksimal  dalam implementasi  kebijakan  Peraturan  KPU tersebut.
2. Dari segi sumber daya sudah baik,  SDM,
fasilitas, dan informasi sudah baik, hanya pada  bagian  kewenangan  penerapannya b  e  l  u  m  cukup  baik,  masih  terjadi tumpang  tindih  dalam  penyimpanan dokumen/data. Pelayanan  yang diberikan oleh  K  P  U  k  e  p  a  d  a  pihak  yang berkepentingan  belum  maksimal,  ada sebagaian informasi tidak tersedia dikarenakan  sub  bagian  lain  yang  ada  di
KPU  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum memberikan  informasinya  ke  PPID  KPU Provinsi  Sumatera  Selatan.  Hal  ini berimbas pada waktu pemberian data/informasi yang dibutuhkan pemohon. Terlepas dari itu, pelaksanaannya sudah memberikan kepuasan tersendiri bagi pemohon informasi  publik  di  KPU  Provinsi Sumatera Selatan
3. Dari  sisi  anggaran,  untuk  memenuhi kebutuhan ataupun menunjang operasional pengelolaan layanan informasi  publik,  PPID  tidak  didukung anggaran khusus.
4. Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  PPID melalui  pelatihan  dan  bimbingan  teknis tidak secara rutin dilakukan
5. E-PPID belum  begitu  dimanfaatkan pemohon informasi, penyampaian permintaan informasi masih sering dilakukan dengan tatap muka langsung

## Saran-saran
Dalam  rangka  implementasi  PKPU Nomor  1  tahun  2015  tentang  Pengelolaan dan  Pelayanan  Informasi  Publik  agar  lebih maksimal  di  KPU  Provinsi  Sumatera Selatan,  maka  perlu  dilakukan  langkah- langkah antara lain :
1. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman  terhadap  pengelolaan  dan
pelayanan Informasi Publik bagi
Sekretariat  KPU  Provinsi  Sumatera Selatan melalui pelatihan dan
sosialisasi.
2. Perlu penambahan anggaran dari
alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (DIPA  APBN)  KPU  Provinsi Sumatera  Selatan  guna  memenuhi sarana  dan  prasarana  pendukung  PPID, juga  untuk  pelatihan/bimbingan  teknis dalam rangka upgrading capacity .
3. Perlunya menciptakan kesadaran kolektif antar bagian terkait
pentingnya  dokumen  yang  tersedia  di PPID.
4. Memaksimalkan  fungsi  penghubung (Kasubbag) dalam  mengidentifikasi dokumen  yang  seharusnya  disampaikan kepada PPID
5. Melengkapi  informasi  publik  yang dapat  dengan  mudah  diperoleh  para pemohon  informasi  pada  laman web  e-
PPID .  Hal  ini  sekaligus  mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 karena tidak perlu interaksi  langsung  dengan  petugas PPID, maupun pihak lainnya.
6. Mempercepat waktu pemenuhan permintaan  data/  informasi  bagi  para pemohon, sehingga dapat segera
digunakan oleh pemohon dalam mengambil kebijakan, keputusan ataupun kepentingan lainnya.
7. Menggencarkan sosialisasi e-PPID dimana pemohon informasi dapat memanfaatkan e- PPID,  sehingga  lebih memudahkan dalam mendapatkan informasi tanpa harus ke kantor KPU.
8. Publik  menginginkan  pelayanan  cepat, maka  gunakan  media  yang  mudah diakses dalam pelayanan informasi

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2006, Dasar-Dasar
Kebijakan  Publik ,  CV.  Alfabeta,
Bandung.
Alwasilah,  A.  Chaidar,  2002,  Pokoknya Kualitatif. PT Dunia Pustaka dengan Pusat Studi Sunda. Jakarta Bungin, Burhan, 2007, Penelitian
Kualitatif, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Dunn, William, N. 2003, Analisis Kebijakan Publik ,  PT  Hanindita  Graya  Widya,
Yogyakarta. Edwards III, George.C, 1980, Implementation Public Policy , Congressional Quarterly Press, Washington.
Gama,  Judistira  K.,  1999, Metodologi Penelitian  Pendekatan  Kualitatif ,
Primaco Akademika, Bandung.
Islamy,  Irfan,  M.  2000. Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara , Bumi Aksara, Jakarta.
Jones,  Charles  O,  1994  (Penyunting  Ricky Ismanto), Pengantar Kebijakan
Publik ,  PT.  Raja  Garfindo  Persada,
Jakarta.
Miles,  Matthew  B.  and  A.  Michael Huberman,  2002, Analisi  Data Kualitatif ,  Cetakan  I,  UI  Press,
Jakarta.
Moleong,  Lexy,  J.,  2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung. Nawawi, Hadari, 2003, Metode
Penelitian  Bidang  Sosial, Gadjah Mada University Press.
Nawawi,  Zaidan,  2013, Kebijakan  Publik Proses  Dan  Analisis, Trio  Rimba Persada, Jakarta.
Nugroho,  Riant,  2004, Kebijakan  Publik Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi , Gramedia, Jakarta.
Pamungkas, Sigit dkk. 2013, Umat
Beragama  Cerdas  Berdemokrasi,
Komisi Pemilihan Umum, Jakarta
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 1  Tahun  2015  tentang Pengelolaan
dan  Pelayanan  Informasi  Publik  di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum .
Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1
Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.
Siswanto, Joko, 2006, Reaksi Intelektualitas  Untuk  Demokrasi, Yayasan  Bakti  Nusantara:  Pusat Kajian Kebijakan dan Politik,
Palembang.
Surbakti,  Ramlan,  1992, Memahami  Ilmu Politik, PT.  Gramedia  Widiasarana
Indonesia. Jakarta. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
Wahib,  Ahmad  Bunyan,  2013, Umat Beragama  Cerdas  Berdemokrasi , Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
Winarno,  Budi,  2012, Kebijakan  Publik Teori,  Proses  Dan  Studi  Kasus , CAPS,  Yogyakarta.