E-ISSN 2581-1002

## PENGARUH PERAN MASYARAKAT MADANI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH)
Juanda Surya* 1 , Suparno *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : Juandasurya95@gmail.com *1 , suparno.feusk@gmail.com *2

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  influence  of  civil  society  roles  proxyed  by  human  development  index variables,  community  education  level,  and  income  level  of  the  community,  and  internal  control  system  to  audit opinion of local government financial report on districts / cities in Aceh Province. The method used in this research is census method. The data used are secondary data in the form of human development index data, income level of society,  level  of  public  education  and  report  of examination  result  of  Supreme  Audit  Board of  Republic  Indonesia. Objects in this study are all districts/cities in Aceh Province which consists of 18 districts and 5 cities. The analysis used is logistic regression analysis. The results of this study indicate that (1) the human development index influence on the audit opinion of the local government financial report (2) the education level of the community influences on the  audit  opinion  of  the  local  government  financial  report  (3)  the  income  level  of  society  influences  on  the  audit opinion of local government financial report (4) The internal control system influence on the audit opinion of local government financial report.
Keywords: civil society, human development index, community education level, income level of society, and internal control system.

## 1. Pendahuluan
Akuntabel dan transparan merupakan pilar yang menopang  tata  kelola  keuangan  yang  baik  sehingga tercipta  kemakmuran  rakyat.  Stewart  dalam  teorinya Stewart’s  Ladder  of  Accountability mengemukakan bahwa  untuk  menjadi  akuntabel  perlu  melewati langkah-langkah  salah  satunya  yaitu probity dan legality (Akbar,  2015).  Pada  era    otonomi  daerah  saat ini,  dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah laporan pertanggungjawaban  menjadi salah satu faktor yang  krusial,  kemudian  laporan  pertanggungjawaban keuangan  pemerintah  akan  dinilai    kewajaran, keandalan,  kecermatan,  dan  kredibelitas  informasinya oleh    Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dengan melakukan  pemeriksaan  yang  hasilnya  dituangkan dalam  bentuk  laporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan keuangan  pemerintah  yang    memuat  opini  tentang tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  pemerintah  (UU  Nomor  15  Tahun 2004 pasal 16).
Opini audit pemerintah daerah merupakan salah satu parameter penilaian akuntabilitas pemerintahan di
daerah.  Disisi  lain  daerah  yang  memperoleh  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  pada  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan BPK pada 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan  2015  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  masih  berjumlah  sedikit.  LKPD  merupakan laporan  keuangan  yang  keandalannya  harus  dapat dipertanggungjawabkan. Sejak diberlakukanya otonomi  daerah,  dana  yang  dikelola  oleh  pemerintah daerah  dan  wewenang  yang  diberikan  kepada  daerah semakin  besar.  Pemerintah  daerah  harus  berusaha keras  untuk  memperoleh  opini  WTP  karena  pada dasarnya  Opini  WTP  hanya  diberikan  untuk  LKPD yang  disajikan  secara  wajar  dalam  semua  hal  yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004),  ini  artinya  opini  WTP  melekat  pada  laporan keuangan  yang dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan  keputusan.  Salah  satu  target  Rencana Pemerintah  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) Tahun  2010-2014  yaitu  provinsi  dan  kabupaten/kota memiliki  LKPD  beropini  WTP,  dengan  persentase 15%  untuk  tahun  2010,  30%  untuk  tahun  2011,  50%
ISSN: 1978-1520
untuk  tahun  2012,  75%  untuk  tahun  2013  dan  100% untuk tahun 2014.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemberian opini audit oleh BPK harus diperhatikan oleh masing- masing  daerah  khususnya  kepala  daerah.  Kepala daerah  merupakan    pemegang  kekuasaan  eksekutif yang  dipercaya  oleh  rakyat  untuk  menjalankan pemerintahan  di  suatu  daerah.  Pertimbangan  auditor terhadap  kelemahan  sistem  pengendalian  intern merupakan faktor yang mempengaruhi perolehan opini WTP  oleh  pemeritah  daerah  yang  didukung  oleh beberapa  penelitian,  Kawedar  (2009),  Fatimah,  Sari, dan  Rasuli  (2014),  Safitri  (2015),  serta  Munawar, Nadirsyah,  dan  Abdullah  (2016).  Hasil  penelitian tersebut  secara  umum  menemukan  bahwa  kelemahan sistem  pengendalian  intern  dalam  penyajian  laporan keuangan  menyebabkan  penurunan  opini  audit  pada laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Keterlibatan warga  negara  dapat  memperkuat  lembaga-lembaga pengawasan independen untuk menahan pejabat publik bertanggungjawab  atas  penggunaan  sumber  daya publik  yang  pada  dasarnya  terbatas  dan  untuk  kinerja untuk  tujuan  yang  jelas  (UN,  DESA  2013).  Analisis status  interaksi  Supreme  Audit  Institutions  (SAI)- warga  berupa Communication  between  SAIs  and citizens,  Citizen  participation  in  government  auditing, SAIs, parliaments and citizens .
Peran  masyarakat  madani  merupakan  salah  satu kunci  utama  terciptanya good  governance .  Menurut Adzani  dan  Martani  (2014),  masyarakat  madani mencerminkan  suatu  masyarakat  yang  sejahtera  dan berkeadilan,  beberapa  parameter  masyarakat  madani adalah tingkat pembangunan manusai, tingkat pengetahuan  masyarakat,  tingkat  harapan  hidup,  dan tingkat kesejahteraan, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat  madani  memiliki  pengaruh  positif  yang signifikan  terhadap  opini  audit  maupun  peningkatan opini audit. Variabel yang berpengaruh tersebut adalah tingkat pembangunan manusia, tingkat pendidikan, dan tingkat  pendapatan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Wambui  dan  Kihonge  (2016)  menemukan  bahwa kesadaran masyarakat madani memiliki pengaruh yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam manajemen  keuangan  pemerintah  daerah.  Kurangnya pemahaman tentang anggaran dan prosedur penganggaran  partisipasi  membuat  warga  kurang terlibat  di  bidang  keuangan  publik.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Albert,  Bawole  dan  Domfeh  (2013),
yang  menemukan  hanya  sedikit  ruang  yang  ada  untuk para  pemangku  kepentingan,    ini  dikarenakan kurangnya  pemahaman  yang  tepat  dari  perencanaan, penganggaran  dan  sistem  pengelolaan  keuangan kabupaten  assemblie.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peran  masyarakat  tidak  dapat  dihindarkan  dari pemerintahan  itu  sendiri  karena  semakin  baik  peran masyarakat  maka  tata  kelola  pemerintahan  yang ditinjau  dari  sisi  akuntabilitas  keuangan  semakin  baik karena  tujuan  audit  itu  sendiri  untuk  meningkatkan akuntabilitas dalam keuangan publik sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi.

## 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis Landasan Teori

## Good Governance
World  bank mendefenisikan good  governance sebagai  sebagai  tata  kelola  yang  terbuka,  proses kebijakan  yang  transparan,  birokrasi  yang  dipenuhi dengan etos profesional, pemerintah yang bertanggung jawab  atas  tindakannya,  masyarakat  yang  ikut berpartisipasi  dalam  urusan  publik  dan  semua berperilaku di bawah aturan hukum. Menurut Susanto, Yusuf,  dan  Rachmawati  (2014), Good  Governance bertujuan untuk menyelaraskan tujuan atau kepentingan  antara  pemegang  saham  (principal)  dan manajemen (agen) perusahaan sehingga dapat meminimalkan konflik keagenan diantara mereka serta good  governance juga  dapat  mengurangi  praktek- praktek bisnis yang tidak sehat, sedangkan pada sektor publik  penerapan good  governance bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  menciptakan iklim  bisnis  yang  sehat,  meningkatkan  iklim  daya saing, serta dapat mencegah terhadap tindakan korupsi.

## Agency Theory
Teori  keagenan  menjelaskan  adanya  hubungan antara  pemilik  (principal)  dengan  manajemen  ( agent ) (Jensen  and  Meckeling,  1976).  Adanya  pemisahan kepemilikan  oleh  principal  dengan  pengendalian  oleh agent dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan  konflik  keagenan  di  antara  kedua  pihak tersebut. Agent bertindak opportunis guna memaksimalkan kepentinganya sendiri, hasil penjarahan  uang  rakyat  melalui  proyek-proyek  fiktif, proyek penuh mark-up, dinikmati oleh pejabat ( agent ) dan  kroni-kroninya.  Kondisi  seperti  ini  disebabkan karena  terjadi  asymetry  information  yang  didukung
ISSN: 1978-1520
oleh  praktek  KKN  (korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme) dan  kurangnya  pengawasan  dari  masyarakat  selaku Principal  (Ulum,  2011).  Menurut  Ratmono  (2015), masyarakat  selaku principal memberikan  amanat kepada  pemda,  pemda  selaku agent memiliki kewajiban  untuk  melaporkan  hasil  pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat yaitu hasil pelaksanaan  pemerintahan  terkait  dengan  penggunaan sumber  daya  yang  telah  dipercayakan  masyarakat selaku principal dalam bentuk laporan keuangan.

## Pengembangan Hipotesis

## Indeks Pembagunan Manusia
Tingkat pembangunan masyarakat menunjukkan tingkat  kemajuan  yang  dicapai  suatu  masyarakat. Tingkat  pembangunan  masyarakat  dapat  diukur  salah satunya  melalui  IPM.  Tata  kelola  pemerintahan  yang baik  mensyaratkan  adanya  keberadaan  masyarakat yang tingkat pembangunannya baik pula (Ramachandran  2002).  Penelitian  yang  dilakukan Justus  (2016),  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan yang positif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh  terhadap good  government  governance  dan  juga  opini  audit laporan keuangan pemerintah.
H 1 : Indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah  daerah  pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.

## Tingkat Pendidikan Masyarakat
Pengalokasian  anggaran  pemerintah  untuk sektor  pendidikan  merupakan  komponen  terpenting dalam kebijakan anggaran untuk peningkatan kecerdasan  bangsa.  Menurut  Lurie  (2014),  negara dengan  masyarakat  yang  lebih  terdidik  secara konsisten memiliki pemerintahan yang lebih baik, pada sejumlah  penilaian.  Beberapa  perbandingan  yang dibuat  pendidikan  dibandingkan  dengan  Indikator Governance  Bank  Dunia  dan  Indeks  Persepsi  Korupsi International.  Menurut  Knack  (2002),  warga  yang berpendidikan  yang  lebih  baik  mungkin  lebih  efektif dalam  menuntut  pemerintahan  yang  lebih  efisien  dan juga bisa menyediakan angkatan kerja yang lebih baik ketika  pemerintah  membutuhkan  tenaga  kerja  yang handal.  Penelitian  yang  dilakukan  Kadagidze  (2015)
menunjukkan  bahwa  pendidikan  merupakan  bagian dari  transFormasi  masyarakat  madani  dimana  warga negara  yang  memiliki  latar  beakang  akademis berpartisipasi aktif dalam urusan publik.
H 2 : Tingkat  pendidikan  masyarakat  berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah  daerah  Pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.

## Tingkat Pendapatan Masyarakat
Tingkat kesejahteraan dapat diukur dari pendapatan  per  kapita  masyarakat.  Menurut  Knack (2002), warga berpenghasilan tinggi dengan pendidikan  yang  lebih  baik  mungkin  lebih  efektif dalam  menuntut  pemerintahan  yang  lebih  efisien sedangkan dari sisi lain warga dengan pendidikan dan pendapatan  yang  lebih  baik  akan  berkontribusi  pada penerimaan  pajak  pemerintah  yang  lebih  besar. Kemudian  menurut  Ott  (2010),  orang-orang  bahagia memiliki  keinginan  tinggi  untuk  memilih,  melakukan lebih  banyak  pekerjaan  relawan,  dan  lebih  sering berpartisipasi  dalam  kegiatan  publik  dimana  variabel control  dalam  penelitianya  menggunakan  tingkat pendapatan.
Level  ekonomi  dalam  masyarakat  daerah  dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita berpengaruh terhadap  pelaporan  keuangan  di  internet  oleh pemerintah daerah di Indonesia (Mahmud dan Hudoyo, 2014).  Perekonomian  masyarakat  setempat  juga mempengaruhi  pendapatan  perkapita  masyarakat. Perekonomian masyarakat setempat juga mempengaruhi  teknologi  yang  di  adaptasi  oleh masyarakat  tersebut.  Sehingga,  pengungkapan  laporan keuangan  di  internet  pun  bisa  menjadi  terpengaruh oleh pendapatan perkapita daerah tersebut.
H 3 : Tingkat  pendapatan  masyarakat  berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah  daerah  Pada  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh.

## Sistem Pengendalian Intern
Bagi  auditor  selaku  pemberi  opini,  menjadikan sistem  pengendalian  intern  sebagai  informasi  penting dalam  perencanaan  uji  tertentu  untuk  menentukan kecenderungan  dan  keluasan  kesalahan  penyajian laporan  keuangan  (Hall  and  Tommie,  2007:  41). Pertimbangan  auditor  terhadap  kelemahan  sistem
ISSN: 1978-1520
pengendalian  intern      dalam  pemberian  opini  telah dibuktikan  dari  beberapa  penelitian    yang  dilakukan oleh Kawedar (2009), Fatimah, Ria, dan Rasuli (2014), Safitri (2015), serta Munawar, Nadirsyah dan Abdullah (2016).  Hasil  penelitian  tersebut  secara  umum menyimpulkan  kelemahan  sistem  pengendalian  intern dalam  menyajikan  laporan  keuangan  menyebabkan penurunan  opini  atau  diperolehnya  opini  berupa  opini wajar  dengan  pengecualian,  disclaimer  bahkan  opini tidak wajar.
H 4 : Pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  opini audit laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

## 3. Metode Penelitian

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh Kabupaten  /Kota  di  Provonsi  Aceh  dari  23 kabupaten/kota  yang  terdiri  dari  18  kabupaten  dan  5 kota  yang  akan  diamati  selama  6  tahun  dari  tahun 2010-2015.  Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  sampling  jenuh  atau metode sensus.

## Jenis dan Sumber Data
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  data  sekunder,  yaitu  informasi  yang
diperoleh  dari  pihak  lain (Sekaran  dan  Bougie,  2013). Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  untuk menganalisis dan menguji hipotesis. Hal ini dilakukan karena  data  tersebut  sudah  tersedia  berupa  indeks pembangunan manusia, data jumlah penduduk, PDRB, rata-rata  lama  sekolah  dan  dokumen  LHP  atas pengendalian intern BPK RI untuk semua Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2010-2015.

## Model Penelitian
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  regresi  logistik ( logistik  regression ).  Pengujian  hipotesis  dilakukan menggunakan  analisis  regresi  logistik  karena  variabel dependen  diuji  dengan  variabel  dummy  (Ghozali, 2013:178).
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 – β 4 X 4 + ɛ dimana: α = Nilai konstanta β = Nilai Koefisien regresi variabel X 1 = Indeks Pembangunan Manusia X 2 = Tingkat Pendidikan X 3 = Tingkat Pendapatan X 4 = Sistem pengendalian Intern ɛ = eror
Pengukuran Variabel
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel No Variabel Rumus regresi Perhitungan 1 Opini Audit Audit_Op Variabel dummy, dimana 1 untuk perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian, dan 0 untuk perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian atau non- WTP. 2 Indeks Pembangunan Manusia Intern_c Pembangunan manusia adalah proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, data yg digunakan dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten/kota di provinsi Aceh 3 Tingkat Pendidikan masyarakat IPM Tingkat pendidikan akan diukur dengan rata-rata lama sekolah dari penduduk suatu Pemda. Sumber data adalah hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia 4 Tingkat Pendapatan Masyarakat Educ PDRB tahun t 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 5 Sistem Pengendalian Intern Earnings Kelemahan SPI sebagai salah satu variabel bebas dalam penelitian ini diukur dengan jumlah temuan di masing-masing tahun pemeriksaan terkait kelemahan SPI yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.


## ISSN: 1978-1520

## Operasionalisasi Variabel
Variabel Terikat ( Dependent Variable )
Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  menjadi perhatian  utama  peneliti  atau  variabel  yang  menjadi faktor  yang  berlaku  dalam  investigasi  (Sekaran  dan Bougie, 2013:69). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  opini  audit  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Menurut  Buletin  Teknis  SPKN  Nomor  01, opini  audit  terdiri  dari  WTP  (Wajar  Tanpa Pengecualian)  dan  atau    WTP  DPP  (Wajar  Tanpa Pengecualian  Dengan  Paragraf  Penelasan),  WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP  (Tidak  Memberikan  Pendapat).  Ukuran  variabel dependen  pada  penelitian  ini  yaitu  menggunakan variabel dummy berupa  1  dan  0,  WTP  =  1  dan  opini Non WTP = 0.
Variabel Bebas ( Independent Variable )
Variabel  bebas  adalah  variabel  yang  secara positif  atau  negatif,  dapat  mempengaruhi  variabel terikat.  Dapat  disimpulkan  bahwa  varians  variabel terikat  ditentukan  oleh  variabel  bebas  (Sekaran  dan Bougie,  70:2013).  Adapun  variabel  independen  dalam penelitian ini yaitu:
a. Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan  manusia  adalah  proses  yang meningkatkan aspek  kehidupan masyarakat, data yang digunakan  dilihat  dari  nilai  indeks  pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

## b. Tingkat pendidikan
Penelitian  ini  akan  menggunakan  tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu Pemerintah daerah untuk  mengukur  variabel  tingkat  pendidikan.  Tingkat pendidikan  akan  diukur  dengan  rata-rata lama  sekolah dari  penduduk  suatu  pemerintah  daerah.  Sumber  data adalah  hasil  survey  sosial  ekonomi  nasional  dari  BPS Republik Indonesia .
c. Tingkat pendapatan
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan  rata-rata  penduduk  di  suatu  daerah. Pendapatan  per  kapita  didapat  dari  hasil  pembagian pendapatan  suatu  daerah  dengan  jumlah  penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita  juga menunjukkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) per kapita. Cara penghitungan PDRB sebagai berikut:

## PDRB tahun t
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡
d. Sistem Pengendalian Intern
SPI  (Sistem  Pengendalian  Intern)  sebagai  salah satu variabel bebas dalam penelitian ini diukur dengan jumlah  temuan  di  masing-masing  tahun  pemeriksaan terkait  kelemahan  SPI  yang  diperoleh  dari  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
SPI = Jumlah Temuan atas Kelemahan SPI.

## 4. Hasil dan Pembahasan Deskripsi Objek Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh kabupaten/kota  di  aceh  yaitu  sebanyak  18  kabupaten dan  5  kota.  Periode  waktu  yang  diteliti  adalah  selama tahun  2010-2015.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  metode  regresi  logistik  dan  pengujian hipotesis dilakukan sesuai dengan rancangan pengujian hipotesis  yang  telah  dibuat.  Data  dalam  penelitian  ini diolah  dengan  menggunakan  program IBM  SPSS version 23 release 23.0 32-bit Edition .
Statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data  melalui  tabel,  grafik,  diagram  lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran  tendensi  sentral),  perhitungan  desil, persentil,  perhitungan  penyebaran  data  melalui perhitungan  rata-rata  dan  standar  deviasi,  perhitungan persentase.

## Tabel 4.1
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Audit_Op 138 ,00 1,00 ,4130 ,49417 Intern_c 138 2,00 29,00 10,6232 4,77249 IPM 138 58,97 83,25 67,1450 4,87832 Educ 138 5,59 12,38 8,4343 1,35888 Earnings 138 11,81 58,90 23,7925 10,17544 Valid N (listwise) 138
Variabel  dependen  yaitu  opini  audit.  Nilai terendah  sebesar  0  artinya  kabupaten/kota  yang memperoleh  opini  wajar  tanpa  pengecualian  dan  nilai tertinggi  1  artinya  kabupaten/kota  yang  memperoleh opini  wajartanpa  pengecualian.  Nilai  rata-rata  sebesar 0,413  yang  berarti  bahwa  nilai  rata-rata  opini  audit laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota  di  Aceh  sebesar  41%,  sedangkan standar deviasi sebesar 0,494.
Variabel  independen  yang  pertama  adalah indeks  pembangunan  manusia.  Nilai  terendah  yang diperoleh sebesar 58,97 yaitu kabupaten Subulussalam dan  nilai  tertinggi  yang  diperoleh  sebesar  83,25  yaitu kota Banda Aceh.  Nilai rata-rata indeks pembangunan manusia adalah 67,145 dengan satandar deviasi 4,878.
Variabel  independen  yang  kedua  adalah  tingkat pendidikan  masyarakat.  Nilai  terendah  yang  diperoleh sebesar  5,59  yaitu  kabupaten  Gayo  Lues  dan  nilai tertinggi  yang  diperoleh  sebesar  12,38  yaitu  kota Banda  Aceh.  Nilai  tingkat  pendidikan  masyarakat adalah 8,434 dengan satandar deviasi 1,358.
Variabel  independen  yang  ketiga  adalah  tingkat pendapatan masyarakat. Nilai terendah yang diperoleh sebesar  11,81  yaitu  kabupaten  Aceh  Singkil  dan  nilai tertinggi  yang  diperoleh  sebesar  58,90  yaitu  kota Banda  Aceh.  Nilai  rata-rata  tingkat  pendapatan masyarakat  adalah  23,792  dengan  satandar  deviasi 10,175.
Variabel yang keempat adalah sistem pengendalian  intern.  Nilai  terendah  yang  diperoleh sebesar  2,00  yaitu  kabupaten  Aceh  Tengah  dan  nilai tertinggi yang diperoleh sebesar 29,00 yaitu kabupaten Aceh  Barat  Daya.  Nilai  rata-rata  sistem  pengendalian intern adalah 10,623 dengan standar deviasi 4,772.

## Uji Penilaian Keseluruhan Model
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menilai  model yang  telah  dihipotesiskan  telah  fit  dengan  data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:
H 0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.
H 1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.
Dari  hasi  pengujian  diperoleh  bahwa  ketika variabel  bebas  yaitu  indeks  pembangunan  manusia, tingkat  pendidikan  masyarakat,  tingkat  pendapatan masyarakat, dan sistem pengendalian intern dimasukkan ke dalam model -2LL menunjukkan angka 145,526  atau  terjadi  penurunan  nilai  -2LL  sebesar 41,587.  Penurunan  nilai  -2LL  ini  dapat  diartikan bahwa  penambahan  variabel  bebas  kedalam  model menunjukkan  bahwa  model  regresi  lebih  baik  atau dengan kata lain H 0 diterima.

## Uji Kelayakan Model Regresi
Pengujian  kelayakan  model  regresi  logistik dilakukan dengan menggunakan hosmer and lemeshow’s  goodness  of  fit  test yang  diukur  dengan nilai Chi-Square .  Model  ini  untuk  menguji  H 0 bahwa data  empiris  sesuai  dengan  model.  Jika  nilai  statistik Hosmer  and  Lemeshow  Goodness  of  Fit  Test  <0,05 maka  H 0 ditolak.  Hal  ini  berarti  ada  perbedaan  yang signifikan  antara  model  dengan  nilai  observasinya sehingga  Goodness  Fit  modelnya  tidak  baik. sedangkan  jika  nilainya  >0,05  maka  H 0 tidak  dapat ditolak.  Hasil  pengujian hosmer  and  lemeshow’s goodness  of  fit  test menunjukkan , dengan  probabilitas signifikan  menunjukkan  angka  0,220.  Nilai  signifikan yang  diperoleh  ini  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  H 0 diterima.

## Koefesien Determinasi
Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan dengan nilai Nagelkerke R Square  (R2),  yaitu  pengujian  yang  digunakan  untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen  mampu  menjelaskan  dan  mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Hasil pengujian menunjukkan  nilai Nagelkerke  R  Square sebesar 0,351. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen adalah  sebesar  35%  sisanya  sebesar  65%  dijelaskan oleh  variabilitas  variabel-variabel  lain  diluar  model penelitian.
ISSN: 1978-1520
Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 4.2 Hasil pengujian hipotesis Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian Simultan Pengujian Parsial Sig. B Step 1  Step ,000 Step 1 a IPM ,059 Block ,000 Educ ,253 Model ,000 Earnings ,057 Intern_c -,173

## Pengujian Simultan
Untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  dependen terhadap  variabel  independen  secara  bersama-sama  di dalam  model,  dapat  menggunakan  Uji  G.  Statistik  G ini menyebar menurut sebaran khi kuadrat (X2). Uji G ini  menunjukkan  bahwa  model  logistik  secara keseluruhan  dapat  menjelaskan  atau  memprediksi variabel  independen  terhadap  variabel  dependen, untuk  pengujian  secara  simultan  dapat  dilihat  pada tabel  4.2  diatas.  Berdasarkan  tabel  4.2  diperoleh  nilai signifikansi  model  sebesar  0,000  dan  nilai  ini  lebih kecil  dari  0,05,  maka  H 0 ditolak  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  indeks  pembangunan manusia,  tingkat  pendidikan  masyarakat,  tingkat pendapatan  maysarakat,  dan  sistem  pengendalian intern  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengujian Parsial
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan  program  spss  versi  23.0,  hasil  regresi dapat  dilihat  pada  lampiran  5.  Ringkasan  hasil pengujian  hipotesis  dapat  dilihat  pada  tabel  4.2.  Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  koefesien  regresi  (β 1 ) untuk  variabel  indeks  pembangunan  manusia  (X 1 ). Koefesien regresinya bernilai 0,059 yang berarti β 1 ≠ 0. Hasil penelitian menolak hipotesis nol (H 01 ) dan tidak dapat  menolak  hipotesis  pertama  (H 1 ).  Artinya indeks pembangunan  manusia  berpengaruh  possitif  terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Pada  vaeiabel  tingkat  pendidikan  masyarakat Hasil  penelitian  untuk  hipotesis  kedua  menunjukkan bahwa  tingkat  pendidikan  masyarakat  berpengaruh terhadap  opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pada  kabupaten/kota  di  Aceh  hal  ini
ditunjukkan dengan melihat nilai koefesien regresi (β 2 ) untuk  variabel  tingkat  pendidikan  masyarakat. Koefesien  regresi  (β 2 )  variabel  tingkat  pendidikan masyarakat  sebesar  0,253  yang  berarti  bahwa  β 2 ≠  0. Hasil  penelitian  ini  menolak  hipotesis  nol  (H 02 )  dan tidak  dapat  menolak  hipotesis  kedua  (H 2 ).  Artinya tingkat  pendidikan  masyarakat  berpengaruh  terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Pada  variabel  Tingkat  Pendapatan  Masyarakat. Hasil  penelitian  untuk  hipotesis  ketiga  menunjukkan bahwa  tingkat  pendapatan  masyarakat  berpengaruh terhadap  opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pada  kabupaten/kota  di  Aceh,  hal  ini ditunjukkan dengan melihat nilai koefesien regresi (β 3 ) untuk  variabel  tingkat  pendapatan  masyarakat. Koefesien  regresi  (β 3 )  variabel  tingkat  pendapatan masyarakat  sebesar  0,057  yang  berati  bahwa  β 3 ≠  0. Hasil  penelitian  ini  menolak  hipotesis  nol  (H 03 )  dan tidak  dapat  menolak  hipotesi  ketiga  (H 3 ).  Artinya tingkat  pendapatan  masyarakat  berpengaruh  terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Pada  variabel  sistem  pengendalian  intern.  Hasil penelitian  untuk  hipotesis  keempat  menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap  opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh,  hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  koefesien  regresi  (β 4 )  untuk variabel sistem pengendalian intern. Koefesien regresi (β 4 ) variabel sistem pengendalian intern sebesar -0,173 yang berarti bahwa β 4 ≠ 0. Hasil penelitian ini menolak hipotesis  nol  (H 04 )  dan  tidak  dapat  menolak  (H 4 ). Artinya  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh negatif  terhadap  opini  audit  laporan  keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Aceh.
 ISSN: 1978-1520

## Pembahasan
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Opini  Audit  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  indeks pembangunan  manusia  berpengaruh  terhadap  opini audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sebagai ukuran  dari  kualitas  hidup  sendiri  IPM  dibangun melalui  pendekatan  tiga  dimensi  dasar  dan  dimensi tersebut  berupa  umur  panjang  dan  sehat,  pengetahuan dan kehidupan yang layak (BPS Aceh, 2016).
Hal  ini  terbukti  dari  beberapa  kabupaten/kota yang  memiliki  indeks  pembangunan  manusia  yang baik akan cenderung medapatkan opini yang lebih baik dan  juga  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia untuk  beberapa  tahun  terakhir  cenderung  diikuti peningkatan/perbaikan  opini  audit  laporan  keuangan pemerintah  daerah  pada  kabupaten/kota  di  Aceh. Penelitian ini sejelan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Adzani  &  Martani  (2014)  yang  menemukan indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  opini  audit  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  Justus (2016),  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan  yang positif  dan  signifikan  antara  indeks  pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengaruh Tingkat
Pendidikan
Masyarakat terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  masyarakat berpengaruh  terhadap  opini  audit  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Artinya  bahwa  semakin  baik pengetahuan  masyarakat  maka  semakin  baik  juga pengawasan  terhadap  pemerintahan  mereka  sehingga terciptanya good  governance .  Penjelasan  tersebut sesuai  dengan  beberapa  penelitian  sebeluamnya dimana Menurut  Knack (2002), warga yang berpendidikan  yang  lebih  baik  mungkin  lebih  efektif dalam  menuntut  pemerintahan  yang  lebih  efisien  dan juga bisa menyediakan angkatan kerja yang lebih baik ketika  pemerintah  membutuhkan  tenaga  kerja  yang handal.  Penelitian  yang  dilakukan  kadagidze  (2015) menunjukkan  bahwa  pendidikan  merupakan  bagian dari  transformasi  masyarakat  madani  dimana  warga negara  yang  memiliki  latar  beakang  akademis berpartisipasi  aktif  dalam  urusan  publik.  Kemudian
penelitian  yang  dilakukan  Adzani  dan  Martani (2014) menemukan  bahwa  tingkat  pendidikan  masyarkat berpengaruh  terhadap  opini  audit  laporan  keuangan pemerintah.  Ini  artinya  bahwa  ketika  pengetahuan masyarakat  meningkat  maka  keterlibatan  mereka dalam  pemerintahan  juga  akan  semakin  baik  karena masyarakat  itu  sendiri  merupakan  stakeholders  dalam pemerintahan.
Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa tingkat  pendidikan  masyarakat  berpengaruh  terhadap opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada kabupaten/kota  di  Aceh.  Hal  ini  terbukti  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Serrano  (2008),  yang meneliti  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengungkapan  keuangan  pemerintah  di  internet  yang menemukan  bahwa  tingkat  pendapatan  perkapita masyarakat  berpengaruh  terhadap  pengungkapan informasi  keuangan  di  internet,  artinya  bahwa  ketika pendapatan masyarakat meningkat maka  mereka tidak lagi  memikirkan  kebutuhan  dasar  mereka  dan  lebih peduli  terhadap  pemerintahan  mereka  sehingga pengawasan  dari  masyarakat  akan  meningkat  dalam tata  kelola  keuangan  pemerintah  itu  sendiri  maupun pengawasan dalam penggunaan sumber daya keuangan agar  lebih  pada  kepentingan  masyarakat  dan  hal  ini dibuktikan  dengan  peningkatan  pendapatan  perkapita masyarakat  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh yang diikuti dengan perbaikan pada opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil ini sesuai dengan penelian yang  dilakukan oleh  Adzani  dan  Martani  (2014)    bahwa  tingkat pendapatan  masyarkaat  berpengaruh  terhadap  opini audit laporan keuangan pemerintah.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Opini  Audit  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  negatif  terhadap opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sistem  pegendaian  intern  merupakan  suatu  elemen penting  yang  harus  berjalan  dengan  baik  karena semakin  baik  sistem  pengendalian  intern  maka  tujuan organisasi  akan  tercapai,  seperti  yang  kita  ketahui
 ISSN: 1978-1520
tujuan  sistem  pengendaliana  intern  adalah  untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan,  sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika sistem pengendalian  intern  berjalan  dengan  baik  maka temuan  atas  pengendalian  intern  semakin  sedikit  dan kemungkinan  untuk  memperoleh  opuni  WTP  akan semakin besar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Munawar,  Nadirsyah,  dan Abdullah  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  temuan atas pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatimah, Sari  dan  Rasuli  (2014)  menemukan  bahwa  sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penerimaan opini  WTP,  jadi  jika  temuan  terhadap  pengendalian intern  meningkat  maka  perolehan  opini  audit  akan semakin buruk atau akan sulit bagi pemerintah daerah untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

## 5.  Kesimpulan,  Implikasi,  Keterbatasan,  dan Saran

## Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Indeks  pembangunan  manusia,  tingkat  pendidikan masyarakat,  tingkat  pendapatan  masyarakat,  dan sistem  pengendalian  intern  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2015.
2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap  opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pada  kabupaten/kota  di  Aceh  tahun  2010- 2015.
3. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap  opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pada  kabupaten/kota  di  Aceh  tahun  2010- 2015.
4. Tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap  opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pada  kabupaten/kota  di  Aceh  tahun  2010- 2015.
5. Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah pada kabupaten/kota di Aceh tahun 2010-2015.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yaitu, penelitian  ini  hanya  menguji  pengaruh  peran masyarakat  madani  dan  pengendalian  intern  terhadap opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Menurut  hasil  penelitian  ini  terdapat  variabel  lain diluar  variabel  yang  telah diteliti  yang  mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dari  penelitian  ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu:
1. Bagi  penelitian  selanjutnya  untuk  menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemeritah daerah, misalnya total aset, total belanja, dan belanja hibah.
2. Bagi  pemerintah  daerah,  dikarenakan  masih lemahnya sistem pengendalian intern yang dibuktikan dengan banyaknya temuan atas kelemahan  sistem  pengendalian  intern  sebaiknya terus berbenah dan memperbaiki sistem pengendalian  intern  agar  lebih  mudah  untuk memperoleh opini WTP.
3. Untuk  pengukuran  peran  masyarakat  madani sebaiknya menggunakan data primer sehingga hasil yang  didapat  lebih  mencerminkan  keadaan  yang sebenarnya  bagaimana  peran  masyarakat  madani terhadap  opini  audit  laporan  keuangan  pemeritnah daerah dan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat dan akurat.
4. Peran  masyarakat  secara  keseluruhan  harus dimasukkan,  artinya  bahwa  peran  masyarakat  itu bisa  diukur  dari  bagaimana  peran  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  mengawasi tatakelola  pemerintahan  yang  lebih  baik,  efektif, dan  efisien  dan  juga  peran  masyarakat  dalam tatakelola pemerintahan itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Adzani,  A.H  &  D.  Martani.  2014.  Pengaruh kesejahteraan  masyarakat,  faktor  politik  dan ketidakpatuhan  regulasi  terhadap  opini  audit laporan keuangan pemerintah daerah.
 ISSN: 1978-1520
Simposium  Nasional  Akuntansi  17  Mataram, Lombok , 1–23.
Akbar,  B  &  Achmad,  D.  2015.  Audit  keuangan  dan kesejahteraan  rakyat  studi  pada  kabupaten Badung, Tabana dan kota Denpasar Tahun 2015.
Jurnal  Tata  Kelola  &  Akuntabilitas  Keuangan Negara.
Albert,  A.,  Bawole,  N.  J.,  &  Domfeh,  K.  A.  2013.
Improving  Citizens  ’  Participation  in  Local
Government Planning
and Financial Management in Ghana : A Stakeholder Analysis of  the  Sefwi  Wiawso  Municipal  Assembly. Department of Public Administration and Health
Services Management , 3 (2), 191–210. https://doi.org/10.5296/jpag.v3i2.3782.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh.  2017.  Indeks Pembangunan  Manusia.  Dapat  diakses  di: aceh.bps.go.id
Fatimah,  D,  Ria  N.S.  &  M.  Rasuli.  2014.  Pengaruh
Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan,
Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  dan  Umur Pemerintah  Daerah  terhadap  Penerimaan Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  pada Laporan  Keuangan    Pemerintah  Daerah  di Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi , Vol. 3: 1
- 15.
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS .  Yogyakarta:  Badan Penerbit BPFE.
Hall,  James  A.  &  Tommie  Singleton.  2007.
Information Technology Auditing and
Assurance:  Audit  Teknologi  Informasi  dan Assurance . Jakarta : Salemba Empat.
Humas  BPKP  Palu.  2012.  Peran  BPKP  dalam peningkatan  opini  WTP  di  Sulawesi  Tengah.
Berita Seputar BPKP dan Pengawasan.
http://www.bpkp.go.id/berita/read/8463/0/Waw ancara-RRI-Palu-Peran
BPKPdalam- peningkatan-opini-WTP-di-Sulawesi-Tengah. bpkp. 05 Juni 2012.
Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership  Structure  . Journal  of  Financial Economics , Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305- 360. Avalaible from: http://papers.ssrn.com.
Justus,  B.,  &  Uma,  A.  D.  2016.  Governance  and Human  Development  in  Gulu  District :  A  Case
Study  of  Gulu  Municipality. journal  busines and management , 361–375.
Kadagidze,  L.  2015.  The  Role  Of  Education  In  The
Formation of Civil Society. European Scientific Journal , edition Vol.2, 100–111.
Kawedar,  Warsito.  2009.  Opini  Audit  dan  Sistem Pengendalian  Intern (Studi  Kasus  di Kabupaten PWJ  yang  Mengalami  Penurunan  Opini  Audit). Dalam J urnal Akuntansi dan Auditing , 6 (1): h: 1-9.
Knack,  S.  2002.  Social  Capital  and  Quality  and  The
Government:  Evidence  from  State. American Journal  of  Political  Science ,  Vol.  46,  No.  4 (Oct., 2002), pp. 772-785.
Lurie, S. 2014. Higly Educated Countries Have Better Government.  retrieved  march  6,  2014,  from https://www.theatlantic.com/education/archive /2014 /03/highly-educated-countries-have- better-governments/284273/ .
Mahmud,  Y.  T  dan  A,  Hudoyo.  2014.  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Di  Internet  oleh  Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal , 3 (1): 361–369.
Munawar.,  Nadirsyah,  &  Syukri,  A.  2016.  Pengaruh Jumlah  Temuan  Audit  Atas  Spi  Dan  Jumlah Temuan  Audit  Atas  Kepatuhan  Terhadap Opini  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Aceh. Jurnal  Magister Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala. Volume 5, No. 2.
Ott,  J.  C.  2010.  Government  and  Happiness  in  130 Nations :  Good  Governance  Fosters  Higher Level  and  More  Equality  of  Happiness. Soc
Indic Res , 102:3–22 3–22.
https://doi.org/10.1007/s11205-010-9719-z. Ramachandran,  H.  2002.  Governance  and  People’s Participation:  Vision  2020.  In  India  Vision 2020: Report  Plus  Background  Papers, Planning  Commission ,  Government  of  India, New Delhi.
Ratmono,  I.  W.  2015.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet  Financial  Reporting oleh  Pemerintah Daerah. Journal  of  Accounting, Vol.  4.  No  4: 2337-3806.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2004  tentang  pemeriksaan  pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 ISSN: 1978-1520
Safitri dan Darsono.  2015. Pengaruh Sistem
Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap  Opini  Audit  Pada  Pemerintah Daerah. Journal  of  Accounting ,  Volume  5,
Nomor 1, Tahun 2015, Halaman 1-12. Sekaran,  Uma  dan  Bougie,  Roger.  2013. Research Methods  for  Business .  United  Kingdom:  Jhon
Wiley & Sons Ltd.
Serrano-Cinca C, Rueda-Tomás M, Portillo-Tarragona P.  2008.  Determinants  of  e-government extension. Online  Information  Review 33(3):
476–498.
Susanto,  D.  A.  Yusuf,    dan  Y.  Rachmawati.  2014.
Pengaruh  Good  Governance    Terhadap Kualitas  Pemberian  Layanan  Publik. Jurnal Paradigma , Vol. 12, No. 02.
Ulum,  A.  S.  2011.  Peran  Pengukuran  Kinerja  Dalam
Mendukung Good Governance Dalam Perspektif  Agency  Theory. Jurnal  Dinamika
Akuntansi , 3 (1): 60–66.
UN Department of Economic and Social Affairs. 2013. “Citizen  Engagement  Practices  by  Supreme Audit  Institutions: Compendium  of  Innovative Practices  of  Citizen  Engagement  by  Supreme Audit  Institutions  for  Public  Accountability .”
New York: United Nations.
Wambui,  A  dan  E.  Kihonge.  2016.  Effects  Of Citizens’  Levels  Of  Civic  Awareness  On  Public Finance Management By The County Government Of Nyeri In Kenya. International Journal of Management and Commerce Innovations, Vol. 4, Issue 2, pp: (101- 106).