## PARTISIPASI POLITIK SANTRI PADA PEMILIHAN BUPATI ACEH BARAT 2017
Sudarman Alwy 1) Reza Febriandi 2)
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Email. darman76alwy@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

## ABSTRACT
This  research  concerns  to  existence  of  Santri  in  dayah  which  are  had  the  aim  purpose  to learning  and  deepen  religious,  so  then  very  far  away  about  the  political  information  related then  active involvement. Nevertheless, the opportunity to funneling their rights as good citizens for  participate  in  the  election  uncertainly  blocked,  especially  many  of  santri  are  beginner voters.  More  specifically,  aim  of  this  study  to  know  about  santri  political  participation  in Pemilukada in Aceh Barat Regency 2017. This research uses qualitative method by involving 20 informants selected by using purposive sampling technique. The results indicated that the santri political participation is passive participatory then they had have never been directly involved in the successing of the campaign, they use only their political right to vote when voting process in  TPS  at  the  day.  This  participation  is  referred  as  the  conventional  participation  form  and lowest level participation hierarchy above the total apathy bit.
Keywords: Participation, Political, Santri, Dayah.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  merupakan  salah  satu  bentuk aktualisasi  dari  proses  demokrasi.  Sebab  partisipasi  politik  merupakan  kegiatan  seseorang  atau kelompok  masyarakat  untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  memilih  pimpinan negara,  dan  juga  berperan aktif  secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk  mempengaruhi  suatu kebijakan pemerintah (public policy). Dengan kata lain, peran warga negara untuk berpartisipasi dalam  politik  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  politik,  karena  semakin  sadar  bahwa  dirinya diperintah,  orang  tersebut  kemudian  menuntut  diberikan  hak  bersuara  dalam  penyelenggaraan pemerintahan (Budiarjo, 2007, h.367).
Peran  pesantren/dayah  di  masa  lalu  kelihatan  paling  menonjol  dalam  hal  menggerakkan, memimpin,  dan  melakukan  perjuangan  dalam  rangka  mengusir  penjajah  (Arifin,  2007,  h.231) Peran pesantren/dayah di masa sekarang juga amat jelas. Contoh yang paling nyata adalah sulitnya pemerintah memasyarakatkan program bila tidak melalui pemimpin dayah. Contoh lainnya adalah banyaknya  pemimpin  politik  mendekati  dayah,  terutama  menjelang  pemilihan  umum.  Perilaku para  pemimpin  itu  tepat,  bila  mereka  tidak  mendekati  para  pemimpin  dayah,  berarti  visi  politik mereka rendah (Tafsir, 2012, h.290).
Pesantren/dayah  merupakan  sebuah  komunitas  kecil  masyarakat  yang  hidup  dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Pesantren memiliki peraturan yang mengikat para santri.  Peraturan  tersebut  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mendidik  para  santri  agar  disiplin  dan mandiri.  Sehingga  setelah  menempuh  pendidikan  di  pesantren,  santri  mampu  beradaptasi dengan  kehidupan  masyarakat.  Peranan  pesantren/dayah  dalam  menggalang  suara  pemilu, menjadikan pesantren sebagai incaran partai politik. Namun, tidak semua pesantren ikut terlibat dalam politik praktis, hal ini tergantung pada pola kepemimpinan pesantren (Shofiya dan Yani, 2014, h.661).
Di Kabupaten Aceh Barat terdapat 86 pesantren/dayah yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Johan Pahlawan (9), Samatiga (6), Bubon (6), Arongan Lambalek (10) Woyla (13), Woyla Barat (3),  Woyla  Timur  (4),  Kaway  XVI  (15),  Meureubo  (11),  Pante  Ceureumen  (3),  Panton  Reu  (2) dan Sungai Mas (4). Adapun jumlah keseluruhan santri yang belajar di 86 pesantren/dayah  yang tersebar  di  seluruh  Kabupaten  Aceh  Barat  berjumlah  8.073  santriwan/santriwati  dengan  jumlah pengajar (Teungku) sebanyak 784 orang (Bappeda, 2014).
Santri  yang  dikategorikan  sebagai  pemilih  pemula  yaitu  santri  yang  baru  pertama  kali mengikuti kegiatan pemilihan umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Pahmi (2010, h. 54) bahwa pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru  memasuki  usia  pemilih  yaitu  17  hingga  21  tahun.  Pengetahuan  mereka  terhadap  pemilu tidak  berbeda  jauh  dengan  kelompok  lainnya,  yang  membedakan  adalah  soal  antusiasme  dan preferensi.
Dengan  demikian,  referensi  pengalaman  politik  yang  dimiliki  masih  rendah.  Tingkat pengalaman  politik  santri  sebagai  pemilih  pemula  ini  masih  rendah  apabila  dibandingkan dengan  pemilih  secara  umum,  sehingga  seringkali  menimbulkan  apatisme  atau  acuh  tak  acuh terhadap  proses  politik.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  adanya  orientasi  politik  dalam  diri  santri. Orientasi  politik  ini  bertujuan  untuk  mengarahkan  partisipasi  politik  santri,  karena  sebagai pemilih  pemula  tentu  pengalaman  yang  dimiliki  terkait  proses  atau  kegiatan  politik  masih rendah.
Partisipasi politik lebih lanjut menurut Huntington dan Nelson (1994, h.12) dapat terwujud dalam  berbagai  bentuk  studi  tentang  partisipasi  dapat  menggunakan  skema-skema  klarifikasi yang berbeda-beda yaitu:
1. Kegiatan  pemilihan  dengan  mencakup  suara  akan  tetapi  juga  sumbangan  untuk kampanye,  bekerja  dalam  suatu  pemilihan,  dengan  mencari  dukungan  bagi  seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying merupakan  dengan  mencakup  upaya  perorangan  atau  kelompok  untuk menghubungi  pejabat-pejabat  pemerintah  dan  pemimpin  politik  dengan  maksud  untuk mempengaruhi keputusan tentang persoalan yang telah menyangkut sejumlah besar.
3. Kegiatan  organisasi  dengan  merupakan  menyangkut  partisipasi  sebagai  anggota  atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannnya yang utama dan eksplisit adalah dengan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah orang.
4. Mencari koneksi dengan merupakan tindakan perorangan yang akan ditujukan terhadap pejabat  pemerintah  dan  dengan  memperoleh  manfaat  bagi  hanya  satu  orang  atau segelintir orang.
5. Tindakan  kekerasan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  partisipasi  politik  dan  untuk keperluan  analisis  ada  manfaatnya  untuk  mendefinisikannya  sebagai  bentuk  kategori tersendiri  dengan  sebagai  upaya  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  dari pemerintah  dengan  jalan  menimbulkan  kerugian  fisik  terhadap  orang  ataupun  harta benda.
Rendahnya partisipasi politik santri secara aktif dalam memilih Kepala Daerah dikarenakan santri  kurang  mendapatkan  informasi  mengenai  latar  belakang  visi  dan  misi  calon  kepala daerah,  karena  keterbatasan  akses  santri  untuk  mendapatkan  infromasi  lengkap  tentang  calon Kepala  Daerah,  maka  santri  pun  kurang  mau  terlibat  dalam  mensosialisasikan  calon  kepala daerah  kepada  santri  lain  atau  masyarakat  sekitar.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  partisipasi politik santri masih rendah, karena ruang gerak santri terbatas di tempat pemondokan, sehingga santri  jarang  keluar  untuk  ikut  serta  dalam  kampanye-kampanye.  Hal  tersebut  juga  ada kaitannya  dengan  peraturan  dayah  yang  tidak  memperbolehkan  santri  ikut  kampanye  di  luar, terkecuali  apabila  ada  calon  yang  terlebih  dahulu  disosialisasikan  oleh  pimpinan  pesantren untuk dipilih oleh santri.
Partisipasi santri sebagai pemilih pemula dalam pemilihan calon kepala daerah (Bupati dan Wakil  Bupati)  di  Kabupaten  Aceh  Barat  sangat  penting  untuk  dapat  menggunakan  hak  pilih yang  dimiliki  untuk  memilih  calon  kepala  daerah  yang  memiliki  berkualitas  dan  memiliki kompetensi untuk memimpin. Huntington dan Nelson (1994, h.4) mengatakan bahwa partisipasi politik  adalah  kegiatan  warga  Negara  yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi  yang  dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau  kolektif,  terorganisir  atau  spontan,  mantap  atau  sporadik,  secara  damai  atau  dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Sementara  pemilihan  umum  merupakan  suatu  contoh  partisipasi  politik  yaitu  kegiatan warga  negara  biasa  dalam  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Pada  hakekatnya  pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat unutk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat  bermaknanya  pemilu  bagi  semua  orang,  maka  pemilihan  yang  menjadi  indikator demokratisnya suatu negara. Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum maka keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai  energi  demokrasi  itu  sendiri.  Pemilihan  umum  dengan  makna  demokratisnya  adalah tempat  berkompetisinya  partai  politik  yang  secara  umum  dapat  menjadi  tempat  pembelajaran bagi  elit  dan  komponen  bangsa  lainnya.  Selain itu  pemilihan  umum  juga  terkait  dengan  peran serta  masyarakat  dalam  memberikan  dukungan  kepada  kandidat  dan  partai  politik  yang  ada (Pamungkas, 2009, h.5)
Setidaknya ada tiga hal tujuan pemilihan umum (Phillips, W. Shively, 1987, h.147), yaitu: Pertama,  sebagai  mekanisme  untuk  menyeleksi  para  pemimpin  pemerintahan  dan  alternatif kebijakan  umum.  Sesuai  dengan  prinsip  demokrasi  yang  memandang  rakyat  yang  berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan  umum  merupakan  mekanisme  penyeleksian  dan  pendelegasian  atau  penyerahan
kedaulatan  kepada  orang  atau  partai  yang  dipercayai.  Untuk  menentukan  alternatif  kebijakan yang  harus  ditempuh  oleh  pemerintah  biasanya  yang  menyangkut  hal  yang  prinsipil  beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. Kedua,  pemilihan  umum  juga  dapat  dikatakan  sebagai  mekanisme  memindahkan  konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap  terjamin.  Hal  ini  didasarkan  atas  anggapan  didalam  masyarakat  terdapat  berbagai kepentingan  yang  tidak  hanya  berbeda,  tetapi  juga  kadang-kadang  saling  bertentangan,  dan dalam  sistem  demokrasi  perbedaan  atau  pertentangan  kepentingan  tidak  diselesaikan  dengan kekerasan,  melainkan  melalui  proses  musyawarah  ( deliberation ).  Ketiga,  pemilihan  umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan  dengan  jalan  ikut  serta  dalam  proses  politik.  Hal  yang  ketiga  ini  tidak  hanya berlaku  di  negara-negara  berkembang,  tetapi  juga  di  negara-negara  yang  menganut  demokrasi liberal (negara-negara industri maju), kendati sifatnya berbeda.
Demikian  juga  halnya  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  merupakan  instrumen yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  prinsip demokrasi  di  daerah,  karena  disinilah  wujud  bahwa  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan  Negara  ada  pada  rakyat.  Melalui  Pemilukada,  rakyat  dapat  memilih  siapa  yang menjadi  pemimpin  dan  wakilnya  dalam  proses  penyaluran  aspirasi,  yang  selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010, h.44)
Lebih jauh dapat dipahami bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekuitmen politik penyeleksian  rakyat  terhadap  tokoh-tokoh  yang  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah,  baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan  politik  di  daerah,  pemilihan  kepala  daerah  merupakan  salah  satu  kegiatan,  yang memiliki  nilai  equivalen  sama  dengan  pemilihan  anggota  DPRD.  Equivalensi  tersebut ditunjukkan  dengan  kedudukan  sejajar  antara  kepala  daerah  dan  DPRD.  Hubungan  kemitraan dijalankan  dengan  cara  melaksanakan  fungsi  masing-masing  sehingga  terbentuk  mekanisme check and balances . Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah sesungguhnya bagian dari sistem politik di daerah (Prihatmoko, 2005, h.203).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analisis. Moleong  (2009,  h.  4)  mendefinisikan  metodelogi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang  dapat  diamati.  Penelitian  ini  melibatkan  informan  sebanyak  20  orang  yang  terdiri  dari pengurus, dewan pengajar dan santri yang berada pada 2 dayah penelitian.
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Miles dan Huberman (2007, h.16) dimana  analisis  data  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersama-sama  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan/verifikasi  yang  dapat digambarkan dalam skema berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  2  (dua)  Dayah  yang  berada  di  kecamatan  Meurebo  Kabupaten Aceh Barat. Keberadaan kedua dayah yang di teliti dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Lokasi Penelitian
No. Identitas Nama Dayah Darul Hikmah Islamiyah Thariqussalam 1. Pendirian 27 Januari 1991 1970 2. Luas Area 3000m 2 1200m 2 3. Sarpras Mushala, kantor dayah, kampus, sekolah, pondok (asrama), kantin dan dapur umum. Mushala, kantor dayah, kampus, sekolah, pondok (asrama), kantin, dapur umum, dan koperasi dayah. 4. Jumlah Ustaz 25 orang 10 orang 5. Jumlah Ustazah 13 orang 4 orang 6. Jumlah Santri 195 orang - 7. Jumlah Santriawati 133 orang - 8. Jumlah Santri Lepas - 100 orang 9. Jumlah Santri Mondok - 40 orang
Sebagai  mana  diketahui,  dayah  merupakan  institusi  pendidikan  agama  Islam  yang  sangat berperan dalam mewujudkan tantanan masyarakat yang menunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan  membangun  intelektual  santri-santrinya  agar  dapat  mengikuti  perkembangan  dunia  yang lebih dinamis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, budaya dan politik. Berbicara  politik  dalam  tatanan  sosial  masyarakat  sekarang  ini,  keberadaan  dayah  seringkali dikaitkan dengan dinamika perpolitikan, khususnya pada saat pemilihan kepada daerah. Karena itu  pula,  keberadaan  dayah  kini  telah  menjadi  ranah  sosial  politik  dilihat  dari  penerimaan pimpinan  pesantren  terhadap  kunjungan-kunjungan  ke  pesantren  dalam  rangka  meminta dukungan  atau  sosialisasi  pencalonan.  Dengan  demikian,  perlu  mengetahui  bagaimana
Data collection Data display Data reduction Verifying
Bagan 3.1.
Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Huberman, 2007, h.20)
partisipasi  santri  dalam  pesantren  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  khususnya  di  Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017.
Keberadaan  santri  di  2  dayah  yang  diteliti  ini  “pada  dasarnya  tidak  pernah  menerima sosialisasi mengenai kepemiluan secara khusus namun lebih kepada masyarakat umum, seperti kepada  tokoh  masyarakat  di  Gampong  yang  dilakukan  di  kecamatan,  kemudian  di  internal penyelenggara  pemilu  mulai  dari  PPK,  PPS  dan  KPPS  berkaitan  dengan  tahapan  pelaksanaan Pilkada Aceh Barat” (Wawancara, 27 Maret 2017).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  “berkenaan  dengan  partisipasi  santri,  dari pihak  penyelenggara  pemilu  tidak  bisa  memberikan  klasifisikasi  secara  detail  karena  tidak pernah melakukan pendataan secara khusus untuk santri, karena daftar pemilih tetap dilihat dari pendataan  pada  basis  desa,  namun  ada  anggapan  bahwa  keikutsertaan  atau  keterlibatan  santri dalam kampanye atau kegiatan safari politik adalah sesuatu yang positif” (Wawancara, 27 Maret 2017).
Pada  sisi  lain  “peran  pesantren  dalam  mendorong  santri  untuk  ikut  berpartispasi  dalam pilkada  Aceh  Barat  pada  tahun  2017  sangat  besar,  karena  calon  Kepala  Daerah  juga  meminta dukungan  kepada  Pimpinan  Dayah,  karena  suara  santri  lebih  pasti  apabila  mendukung  calon tertentu,  ini  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi  ketika  kandidat  kepala  Daerah  meminta dukungan  kepada  pimpinan  Dayah  agar  pimpinan  Dayah  mendukung  calon  dan  mendorong santri untuk memilih calon Kepala Daerah (Wawancara, 29 Maret 2017) sekaligus anggarapan umum dari para praktisi politik.
Praktisi  politik  lainnya  menyebutkan  bawah  “partisipasi  santri  dalam  memilih  kalau memang  sudah  memilih  itu  sangat  bagus,  tetapi  kalau  berpartispasi  untuk  kampanye  atau memobilisasi massa, menurut saya itu tidak bagus bagi santri (Wawancara, 31 Maret 2017).
Pegakuan lainnya dari praktisi politik menyebutkan bahwa mereka “tidak pernah melibat santri  secara  langsung  dalam  kampanye  atau  untuk  memobilisasi  pemilih  lain  agar  memilih calon Kepala Daerah yang didukung oleh Partai, tapi kalau meminta dukungan kepada pimpinan pesantren tentu ada, demikian juga partai lainnya” (Wawancara, 29 Maret 2017). Demikian juga untuk melibatkan santri dalam kampanye partai untuk mendengar visi misi calon kandidat yang didukung partai tidak pernah, namun tentu saja melakukan kunjungan dan mengimbau saja agar santri  diharapkan  dapat  memilih  kandidat  yang  didukung  partai  pada  hari  pemilihan.  Karena memang  ini  merupakan  salah  satu  strategi  partai  untuk  berkunjung  ke  (Wawancara,  31  Maret 2017).
Hasil wawancara dengan beberapa nara sumber di atas sepertinya juga diamini oleh pihak dayah-dayah  lokasi  penelitian  bahwasanya  “bagi  santri  yang  telah  memiliki  hak  pilih,  sudah berpartisipasi  memberikan  dukungan  dan  memilih  calon  Kepala  Daerah  pada  hari  pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat 2017 lalu yang mana santri yang sudah punya hak pilih dapat  pulang  ke  Gampong  masing-masing  untuk  memilih,  karena  di  Dayah  tidak  disediakan TPS”  (Wawancara,  2  April  2017).  “dayah  memberikan  izin  khusus  bagi  santri  yang  sudah memiliki  hak  pilih,  agar  bisa  pulang  ke  Gampongnya  untuk  memilih  calon  Kepala  Daerah (Wawancara, 10 April 2017).
Bahkan wujud dari partisipasi politik santri sebagai wujud warga negara yang baik adalah diantaranya ikut berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Aceh Barat ada sebagian santri menjadi anggota KPPS, namun yang paling banyak adalah hanya memilih calon Kepala Daerah pada hari pemilihan saja” (Wawancara, 2 April 2017).
Namun demikian, pihak dayah juga mengakui bahwa “kalau untuk kampanye santri tidak pernah  ikut  serta,  karena  santri  lebih  mementingkan  pengajian  dari  pada  ikut  kampanye  calon Kepala  Daerah”  (Wawancara,  2  April  2017).  “Santri  Dayah  tidak  diperbolehkan  untuk  ikut dalam  kampanye  partai  atau  calon  Kepala  Daerah  manapun,  karena  itu  bukan  kegiatan  yang baik  bagi  santri,  karena  santri  harus  fokus  dan  berkonstrasi  untuk  belajar  di  Dayah” (Wawancara,  10  April  2017).  “Pimpinan  pesantren  tidak  pernah  mendorong  santri  ikut  serta
dalam  kampanye  atau  kegiatan  seperti  rapat-rapat  dengan  tim  sukses  calon  Kepala  Daerah. Pimpinan pesantren hanya memberikan saran kepada santri untuk memilih calon Kepala Daerah tertentu  yang  dianggap  pimpinan  Dayah  beriman,  bertaqwa  dan  baik  dalam  memimpin,  tapi tidak pernah memaksakan kepada santri-santrinya (Wawancara, 2 April 2017).
Sebaliknya pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang lalu, “santri yang usia di bawah  25  tahun  tidak  kami  izinkan  untuk  ikut  dalam  kegiatan  politik  yang  dibuat  oleh  partai, tim sukses calon Kepala Daerah karena santri harus fokus dengan pengajian Dayah. Kalau pun ada  calon  Kandidat  yang  datang  ke  Dayah  sekalipun.  Santri  fokus  ke  pengajian  bukan  ke kampanye calon (Wawancara, 10 April 2017).
Namun  demikian,  pihak  dayah  juga  mengakui  bahwa  pada  dasarnya  “tidak  ada  kegiatan yang  berhubungan  dengan  pilkada  secara  khusus  untuk  mendorong  santri  agar  aktif  dalam pilkada,  akan  tetapi  pimpinan  dayah  hanya  memberikan  izin  kepada  santri  untuk  pulang  dan memilih sesuai dengan pilihan yang diinginkan” (Wawancara, 10 April 2017).
Hasil wawancara tersebut kemudian disingkronkan dengan data yang ditemukan dari para santri  secara  langsung  yang  rata-rata  juga  berpendapat  sama  seperti  yang  disampaikan  oleh pihak  pengelola  dayah  sebelumnya.  “ikut  berpartisipasi.  Alasannya  karena  ada  Calon  Kepala Daerah  yang  memiliki  visi  dan  misi  untuk  kemajuan  daerah.  Selain  itu  dengan  berpartisipasi dalam  memilih,  akan  dinilai  oleh  masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  baik,  karena  mau terlibat  dalam  Pemilukadasung”  (Wawancara,  27  Maret  2017).  Pendapat  lainnya  juga menyebutkan  bahwa  “ikut  berpartisipasi.  Alasannya  karena  ingin  memilih  salah  satu  calon Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  juga  sebagai  kewajiban  warga  negara” (Wawancara 27 Maret 2017).
Lebih  jauh  mereka  menyebutkan  bahwa  “sekarang  ini  partisipasi  santri  hanya  sebatas memilih  saja,  untuk  ikut  kegiatan  politik  seperti  kampanye,  tidak  dan  belum  pernah  ikut (Wawancara,  27  Maret  2017).  Pihak  dayah  hanya  “memberikan  motivasi  kepada  santri  agar memilih Bupati yang bagus visi misinya” (Wawancara, 27 Maret 2017). “Tidak ada dorongan dari  pimpinan  dayah,  cuma  kami  diizinkan  pulang  ketika  hari  pemilihan”  (Wawancara,  27 Maret 2017).

## b. Pembahasan
Seiring  dengan  demokratisasi  di  Indonesia  dan  kesempatan  pendidikan  yang  tinggi  oleh santri,  banyak  komunitas  santri  yang  mulai  tercerahkan  dimana  hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  cara berpikir  mereka  yang  mulai  mengambil  perannya  dalam  pelaksanaan  demokrasi  daerah khususnya  pada  saat  diselenggaranya  pemilihan  umum  kepala  Daerah.  Lebih  jauh  lagi bahwasanya konsep perilaku turut serta berpartisipasi politik merupakan sebuah hubungan timbal balik. Sedangkan memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap  cocok  dan  sesuai  dengan  keinginan  seseorang  atau  kelompok,  baik  yang  bersifat eksklusif  maupun  yang  inklusif.  Memilih  merupakan  aktifitas  menentukan  keputusan  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Perilaku  memilih  ialah  keikutsertaan  warga  Negara  dalam pemilihan  umum  merupakan  serangkaian  kegiatan  membuat  keputusan,  yakni  apakah  memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.
Demikian  juga  halnya  dengan  keberadaan  dayah  yang  merupakan  komunitas  masyarakat yang  hidup  dengan  berlandaskan  nilai-nilai  ajaran  dan  landasan  agama  Islam.  Dayah  memiliki peraturan  yang  mengikat  para  santri.  Peraturan  tersebut  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mendidik para  santri  agar  disiplin  dan  mandiri.  Sehingga  setelah  menempuh  pendidikan  di  Dayah,  santri mampu  beradaptasi  dengan  kehidupan  masyarakat.  Peraturan  Dayah  seringkali  mengikat  santri sehingga  tidak  memiliki  kebebasan  sebagaimana  remaja  umumnya.  Maka,  posisi  santri  sebagai pemilih  sangat  berbeda  dengan  pemilih  secara  umum.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  santri  yang harus tinggal di dalam lingkungan Dayah sehingga terikat dengan peraturan Dayah yang begitu ketat, belum lagi KIP Kabupaten Aceh Barat tidak melakukan sosialisasi mengenai Pemilukada
kepada  santri  di  Dayah-Dayah  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Barat  secara  khusus,  namun sosialisasi difokuskan pada masyarakat dan tokoh masyarakat yang berada di desa-desa ditempat terselenggaranya Pilkada.
Namun  demikian,  santri  tetap  memiliki  antusiasisme  yang  sama  sebagaimana  pemilih pemula  selain  santri  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Aceh Barat pada tahun 2017.
Pada  dasarnya,  baik  Dayah  Darul  Hikmah  Islamiyah  maupun  dayah  Thariqussalam memberikan  kebebasan  kepada  santrinya  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  Daerah Kabupaten  Aceh  Barat  dimana  sebagian  santri  di  dua  dayah  tersebut  dikategorikan  sebagai pemilih  pemula.  Partisipasi  yang  dilakukan  oleh  santri  sebagai  pemilih  pemula  adalah  berupa menggunakan hak pilih dalam pemilihan calon Kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat namun tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis lainnya.
Selama  ini  masyarakat  bahkan  elit  politik  masih  beranggapan  keterlibatan  santri  dalam memilih  calon  Kepala  Daerah,  tidak  lepas  dari  adanya  kegiatan  yang  masif  dilakukan  oleh pimpinan  Dayah  memobilisasi  santri  untuk  memilih  dan  memberikan  dukungan  yang  sesuai dengan  pilihan  pimpinan  Dayah,  karena  partisipasi  santri  yang  terbatas  pada  memilih  calon Kepala  Daerah  tanpa  disertai  dengan  partisipasi  santri  dalam  kegiatan  kampanye  atau memobilisasi pemilih lain untuk memilih satu calon Kepala Daerah.
Selain  itu  adanya  stigma  masyarakat  bahwa  di  dayah-dayah  yang  tersebar  di  Kabupaten Aceh tidak lepas dari pengamatan elit politik partai yang bersedia diajak untuk mendukung salah satu  calon  Kandidat  dalam  Pilkada,  dengan  harapan  nantinya  pemimpin  dayah  pun  dapat menggiring santri sebagai pemilih pemula untuk memberikan suara politiknya kepada salah satu calon  Kepala  Daerah.  Hal  tersebut  karena  santri  adakalanya  merupakan  pemilih  yang  sifatnya patron klien atau lebih dikenal dengan sebutan ‘takzim ke guru’.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa santri diberikan izin untuk pulang ke Gampongnya untuk dapat memilih calon Kepala Daerah pada pilkada Kabupaten Aceh Barat.  Hanya  saja,  kedua  dayah  tersebut  melarang  santri-santrinya  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  kegiatan  politik  yang  diselenggarakan  oleh  partai  maupun  calon  Kepala Daerah,  dengan alasan santri memiliki kewajiban untuk fokus belajar di Dayah.
Namun demikian, partisipasi politik dalam Pilkada Kabupaten Aceh Barat dalam lingkungan salah  satu  dayah  yang  di  teliti  khususnya  dilakukan  secara  pribadi  oleh  pimpinan  dayah  tanpa membawa nama dayah, selanjutnya santri pada dayah pun dibatasi partisipasi politiknya. Artinya santri  dalam  politik  hanya  dibatasi  pada  kegiatan  memilih  calon  Kepala  Daerah  sesuai  dengan keinginan  santri  atau  dalam  kata  lain  partisipasi  politik  santri  adalah  partisipasi  politik  pasif dikarenakan  santri  tidak  diperbolehkan  aktif  ikut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan  kampanye  dan memobilisasi massa untuk memilih calon tertentu sesuai dengan pilihan pribadi pimpinan dayah yang bersimpatik pada salah satu calon yang pernah berkunjung ke dayah, bahkan sampai kepada taraf pemberian restu serta dukungan kepada Calon Kepala Daerah tersebut.
Kunjugan  para  kontestan  pemilu  tentu  saja  punya  alasan  kuat  yang  mana  calon  tersebut beranggapan bahwa pimpinan dayah memiliki massa santri untuk dimobilisasi dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat. Namun demikian keputusan untuk mendukung atau tidak dari  pimpinan  Dayah,  maka  dalam  hal  ini  pun  pimpinan  dayah  hanya  memberikan  dukungan lebih bersifat pribadi bukan mengatasnamakan lembaga Dayah dengan tidak melibatkan ataupun mengajak  santri  untuk  memilih  calon  kepala  Daerah  tertentu  sesuai  dengan  keinginan  pribadi pimpinan Dayah.
Berdarkan berbagai paparan yang disebutkan di atas terlihat bahwa partisipasi politik santri pada  dua  dayah  yang  diteliti  mengarah  kepada  jenis  partisipasi  pasif  sebagaimana  yang digambarkan oleh Rahman H.I. (2007; 288) bahwa partisipasi politik dapat  di bagi kepada tiga jenis yaitu:
1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati  peraturan  pemerintah,  menerima  dan  melaksanakan  saja  setiap  keputusan pemerintah.
3. Golongan  putih  (golput)  atau  kelompok  apatis,  karena  menganggap  sistem  politik  yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.
Sedangkan  jika  merunut  kepada  pendapat  Milbrath  dan  Goel  yang  di  kutip  oleh  Cholisin (2007:152),  partisipasi  politik  yang  dipraktikkan  oleh  santri  pada  dua  pesantren  yang  di  teliti mengarah  kepada  jenis  partisipasi  politik  spector,  dimana  Milbrath  dan  Goel  membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu:
1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi  politik  spector,  orang  yang  setidak-tidaknya  pernah  ikut  memilih  dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi  politik  gladiator,  mereka  yang  secara  aktif  terlibat  dalam  proses  politik, yakni  komunikator,  spesialis  mengadakan  kontak  tatap  muka,  aktivis  partai  dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.
Namun  demikian,  Gabriel  A.  Almond  mengungkapkan  sebagai  mana  yang  di  kutip  oleh Mas’oed dan MacAndrews dalam Damsar (2010, 186), bahwa Almond membedakan partisipasi atas dua bentuk, yaitu :
1. Partisipasi  Politik  konvensional,  yaitu  suatu  bentuk  partisipasi  politik  yang  “normal“ dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi  politik  nonkonvensional,  yaitu  suatu  bentuk  partisipasi  politik  yang  tidak lazim  dilakukan  dalam  kondisi  normal,  bahkan  dapat  berupa  kegiatan  illegal,  penuh kekerasan dan revolusioner.
Sementara bila di lihat berdasarkan hirarki partisipasi politik, maka partisipasi politik yang diperankan oleh santri pada dua dayah yang diteliti mengarah kepada bentuk partisipasi hirarki level  2  di  atas  hirarki  terendah  yaitu  apatis.  Sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Rush  dan Althoff  dalam  Damsar  (2010,  185)  bahwa  “hirarki  tertinggi  dari  partisipasi  politik  adalah menduduki  jabatan  politik  atau  administrative.  Sedangkan  hierarki  yang  terendah  dari  suatu partisipasi  politik  adalah  orang  yang  apati  secara  total,  yaitu  orang  yang  tidak  melakukan aktivitas  politik  apapun  secara  total.  Semakin  tinggi  hirarki  partisipasi  politik  maka  semakin
kecil  kuantitas  dari  keterlibatan  orang-orang,  seperti yang  diperlihatkan  oleh  Gambar  Hierarki Partisipasi  Politik,  dimana  garis  vertikal  segitiga  menunjukkan  hierarki,  sedangkan  garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.
Berdarkan gambar tersebut di atas, terlihat bahwa praktik partisipasi yang dijalankan oleh para santri dalam dua dayah yang di teliti mengarah kepada hirarki partisipasi yang dasar sekali dimana partisipasi ini merupakan di atas dari sikap apati total yang tidak mau tau dengan situasi pemilihan  atau  pemungutan  suara  bahkan  lebih  jauh  hingga  kepada  tidak  ikut  dalam pencoblosan.  Namun  demikian,  keberadaan  santri  yang  hanya  mempergunakan  hak  pilihnya pada  hari  pelaksanaan  pencoblosan  menunjukkan  bahwa  dayah  ikut  berkontribusi  dalam memberikan pemahaman kepada para santri untuk mempergunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi  politik  santri  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  adalah partisipasi  pasif  dengan  bentuk  partisipasi  konvensional  dan  berada  pada hirarki terendah  atau satu  level  diatas  sikap  apatis  (golput),  karena  santri  hanya  menggunakan  hak  politiknya  yang terbatas  pada  memilih  salah  satu  calon  Kepala  Daerah  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah Kabupaten  Aceh  Barat  pada  tahun  2017.  Hal  ini  dikarenakan  baik  pimpinan  Dayah  Darul Hikmah  Islamiyah  maupun  Dayah  Thariqussalam  tidak  memberikan  izin  kepada  santri  untuk ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  secara  aktif,  namun  hanya  memberikan  izin  untuk pulang ke kampung masing-masing pada saat hari pemilihan saja atau pada hari pencoblosan.

## REFERENSI
A. Rahman.H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu. Arifin, Muzayyi. 2007. Kapita Selekta Pendidikan Islam . Jakarta: PT Bumi Aksara Bappeda. 2014. Aceh Barat dalam Angka tahun 2014 . Meulaboh.
Budiarjo,  Miriam.  2007. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Cholisin, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Yogyakarta: UNY Press. Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Huntington, Samuel dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang .
Jakarta: Rineka Cipta.
Miles  dan  Huberman.  2007. Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta: Universitas  Indonesia Press.
Moleong, Lexy. 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Pahmi SY, 2010, Politik Pencitraan , Jakarta; Gaung Persada Press. Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu . Yokyakarta: UGM Press.
Phillips,  W.  Shively,  1987, Power  and  Choice:  An  Introduction  to  Political  Science, New York: Random House.
Prihatmoko,  Joko.  2005. Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung,  (Filosofi,  Sistem  dan Problema Penerapan di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Shofiya, Ana. 2014. Orientasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula  Dalam Pemilihan Gubernur  Jawa  Timur  Tahun  2013  (Studi  Pada  Santri  Di  Pondok  Pesantren Roudlotun  Nasyi’in  Desa  Beratkulon  Kecamatan  Kemlagi  Kabupaten  Mojokerto). Jurnal  Kajian  Moral  dan  Kewarga-  negaraan  Nomor  2  Volume  2  Tahun  2014,  hal 611-624.
Tafsir, Ahmad. 2012. Ilmu Pendidikan Islami. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Yusdianto.  2010. Identifikasi  Potensi  Pelanggaran  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiiannyaI. Jurnal Konstitusi Vol  II  nomor 2, November 2010.