Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, Hal.52-65 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMIN/GUARANTOR (PERSONAL/CORPORATE GUARANTE) DALAM PERKARA KEPAILITAN
Issac Davids Panjaitan, Asnati, Fahmi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso, KM.08, Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau issacdvds@gmail.com

## ABSTRAK
Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun para pengusaha bahwa seorang guarantor dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan kewajibanya  Dalam  ini  penulis  memilih  putusan  dengan  Nomor  72/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST,  putusan  No.  53/PAILIT/2010/PN.  NIAGA.JKT.PST  Jo  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  868  K/Pdt.Sus/2010,  dan  Putusan  No.  39K/N/1999,  Putusan  No.  42K/N/1999. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif  dan  dalam  menarik  kesimpulannya  penulis  menerapkan  metode  berpikir  deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang  penjamin  atau  personal guarantee atau borgtocht mempunyai  tanggung  jawab  dalam perkara  kepailitan  yang  ditujukan  kepada  debitor  utamanya.  Dalam  Pasal  1831  KUHPerdata dijelaskan  bahwa  seorang  penjamin  atau  personal  guarantee  atau  borgtocht  tidak  diwajibkan  ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Sikap hakim terhadap ketiga putusan tersebut bahwa penjamin dapat dipailitkan apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal guarantee.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penjamin, Kepailitan.

## ABSTRACT
During this time it is often not realized by both banks and entrepreneurs that a guarantor can have far-reaching legal consequences if the personal guarantor does not carry out his obligations. In this author chooses a decision with Number 72 / PAILIT / 2010 / PN. NIAGA.JKT.PST, decision No. 53 / PAILIT / 2010 / PN. NIAGA.JKT.PST Jo Decision of the Supreme Court Number 868 K / Pdt.Sus / 2010, and Decision No. 39K / N / 1999, Decision No. 42K / N / 1999. The method used is normative legal  research.  Data  sources  consist  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary  legal  materials.  In  this  study,  the  data  were  analyzed  qualitatively  and  in  drawing conclusions the authors applied the deductive thinking method. Based on the results of the study note  that  in  a  case  a  debtor  who  has  a  guarantor  or  a  personal  guarantee  or  borgtocht  has responsibility in the bankruptcy case addressed to the main debtor. Article 1831 of the Civil Code explains  that  a  guarantor  or  personal  guarantee  or  borgtocht  is not  required  to  participate  and participate in paying to creditors other than if the main debtor is negligent and his assets have been confiscated and sold in advance to repay his debt. The attitude of the judge to the three decisions is that  the  guarantor  can  be  bankrupt  if  the  guarantor  does  not  also  show  good  faith  to  fulfill  his obligations,  then  the  creditor  can  ask  the  court  to  bankrupt  the  personal  guarantor  or  personal guarantee.
Keywords:Liability, Guarantor, Bankruptcy

## A. PENDAHULUAN
Dalam perkembangannya sekarang ini dalam mengatasi kepailitan, sebuah perusahaan atau badan hukum memberikan suatu garansi atau jaminan kepada pihak pihak kreditur dalam pelunasan  hutangnya.  Jaminan  ini  dapat  berupa  jaminan  materiil  (kebendaan)  dan  jaminan imateriil yaitu perseorangan atau badan hukum. Jaminan imaterill atau perseorangan maupun badan hukum memberikan garansi yang disebut guarantee kepada perusahaan yang akan pailit sebagai pengangung jaminan hutangnya. Berkaitan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta  oleh  perbankan  dalam  pemberian  kredit  bank,  dengan  adanya  undang-undang  ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan personal/corporate guarantee . Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang guarantor dapat  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang  jauh  apabila  personal  guarantor  itu  tidak melaksanakan kewajibannya.
Berdasarkan kasus ini, para penjamin awalnya menjamin secara pribadi masing-masing sejumlah  Rp750  juta  dan  PT  HPS  sendiri  menjamin  dengan  gadai  deposito  sejumlah  Rp 312.500.000,00.  Ditegaskan  kembali  dalam  isi  perjanjian  bahwa  para  penjamin  dengan  ini tanpa  syarat  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali  menjamin  kepada  Standard  Chartered  Bank. Kemudian  setelah  restrukturisasi  utang  jumlah  utang  menjadi  Rp  1.187.500.000,00,  dalam waktu 48 bulan, penjamin menjamin atas jumlah berapapun utang dari debitur. Majelis Hakim pula  dalam  pertimbangan  hukumnya  dalam  Putusan  No  53/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST.  menyatakan  bahwa  dalam  menjamin  utang  dari  perusahaan,  penjamin  dapat menjamin sebagian atau seluruh dari utang si debitur. 1
Sesuai  dengan  konsepnya  dalam  penanggung  (guarantor)  ini,  pihak  kreditor  dapat meminta  pembayaran  utang  apabila  pihak  debitur  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya kepada  kreditur.  Dalam  kasus  ini,  debitur  utama  yaitu  PT  HPS  tidak  sedikitpun  membayar utangnya  kepada  Pemohon  Pailit.  Kemudian  Termohon  Pailit  dalam  Jawaban  berpendapat bahwa seharusnya Pemohon Pailit terlebih dahulu mengajukan permohonan pailit terhadap PT HPS selaku nasabah dan debitur utama. Menurut Termohon Pailit, hal ini  sangatlah janggal dan  aneh  dikarenakan  PT  HPS  selaku  peminjam  dan  yang  telah  menikmati  fasilitas  kredit. Penulis menilai Jawaban Termohon tidaklah tepat. Dalam hak-hak istimewa telah dilepaskan, penjamin dapat dipailitkan bahkan tanpa mengikutsertakan debitur utama. Hal ini disebabkan oleh  terjadinya  peralihan  dimana  penjamin  dapat  beralih  kedudukannya  menjadi  debitur sebagai  konsekuensi  dilepaskannya  hak-hak  istimewanya  yang  diberikan  Pasal  1832  KUH
1 Putusan No 53/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST
Perdata sebagai seorang personal guarantor. Hal ini juga ditegaskan dalam permohonan Kasasi dimana kedua penjamin selaku penjamin utang PT HPS masing-masing telah melepaskan hak istimewanya sesuai Pasal 1837 KUH Perdata sehingga dapat dimohonkan pailit oleh Pemohon Pailit.
Dari perkara kepailitan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum penjamin atau personal guarantee apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan  pertanggungjawabannya  kepada  kreditor  apabila  debitor  utama  tidak  dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya  maka  kreditor  dapat  memohon  kepada  pengadilan  untuk  memailitkan  pula penjamin pribadi atau personal guarantee.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  penjaminan  atau  penanggungan  diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata tersebut itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitur.  Mengenai  penanggungan  ditegaskan  dalam  Pasal  1820  KUH  Perdata,  yang menyatakan  bahwa  Penanggungan  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang  pihak ketiga,  guna  kepentingan  si  berutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatannya  si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  dapat  dirumuskan  pokok permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban penjamin/guarantor ( Personal/Corporate Guarantee ) Menurut hukum kepailitan dan bagaimana akibat hukum dari pertanggungjawaban penjamin/Guarantor ( Personal/Corporate Guarante ) Dalam Perkara Kepailitan ?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian  hukum  kepustakaan, 2 karena  menjadikan  bahan  kepustakaan  sebagai  tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  dirumuskan di  dalam perundang-undangan tertentu. 3
2 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , SuatuTinjauanSingkat , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 23
3 Ibid. Hlm.  15.

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
Jenis  penelitian  normatif  merupakan  suatu  proses  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  ataupun  doktrin-doktrin  hukum, untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitianyang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  penelitian  adalah  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi  dan  juga Pendekatan Kasus ( Case Approach ) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus  dari  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  terkait  dengan  permasalahan penelitian. 4 Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam  praktik  hukum  terutama  mengenai  kasus-kasusyang  telah  diputus  sebagaimana  yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1. Pertanggung  jawapan  Penjamin/  Guarantor  (Personal/Corporate  Guarantee)

## Menurut Hukum Kepailitan
Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan status ekonomi garantor itu. Bonafilitas garantor secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu  diterima  kreditor.  Berkaitan  dengan  garantor  pribadi  ini,  apabila  perjanjian  kredit  jatuh tempo,  dan debitor  tidak  dapat  membayar  utang-utangnya,  maka  debitor dapat  dimohonkan pailit.  Setelah  debitor  dinyatakan  pailit,  lalu  semua  hartanya  dijual  oleh  kurator  untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi untuk melunasi utang- utangnya,  maka  kurator  dapat  menjual  harta  garantor  untuk  menutupi  kekurangannya.  Jadi, garantor baru tampil memenuhi kewajibannya apabila debitor (utama) sudah kehabisan harta untuk membayarutang-utangnya. 5
Selama  ini  sering  tidak  disadari  baik  oleh  bank  maupun  oleh  para  pengusaha  bahwa seorang personal guarantor dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal
4 Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Lancang  Kuning Tahun 2019, hlm 16
5 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia , (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 85
guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa garantor dapat dinyatakan pailit. Banyak banker merasa bahwa personal guarantee hanya memberikan ikatan moral dari penjaminnya. Hal itu tidak benar. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya. 6
Pada  jaminan  perorangan  jika  terjadi  kepailtan,  kreditur  mempunyai  hak  menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin ( borg ) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan ( borgtocht ) atau pada perjanjian tanggung-menanggung secara pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan, pihak ketiga juga dapat mengikatkan diri secara perorangan pada kreditur untuk pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuanundang-undang. 7
Pada jaminan perorangan kreditur merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur  yang  dapat  ditagih  untuk  memenuhi  piutangnya,  maka  pada  jaminan  kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur. 8
Apabila  debitor  dinyatakan  pailit  yang  mana  hutang  tersebut  dijamin  oleh  jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor  sehingga  harta  penanggung  juga  masuk  dalam  harta  pailit  sebab  jika  tidak  maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya samasekali. 9 Dalam hal  ini  maka  berlaku  asas paritas  creditorium dimana  pembayaran  atau  pelunasan  utang dilaksanakan secara berimbang dengan demikian dalam kepailitan debitor maka para kreditor pemegang hak jaminan perorangan hanya akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja,
6 Sutanremysjahdeini, Op.Cit , hlm 97-98
7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit , hlm 48-49
8 Ibid
9 Christina  Erna  Widiastuti, Tesis  Kajian  Hukum  TerhadapPelaksanaan  Perjanjian  Jaminan  Perorangan (Borgtocht) dalam Kepailitan Debitur , (Semarang: Magister Kenotariatan Program PascaSarjana Undip, 2002), hlm 72-77
yang  bersaing  dalam  pemenuhan  piutangnya,  karena  dalam  jaminan  perorangan  tidak  ada benda tertentu sebagai obyek jaminan. 10
Adanya  jaminan  perorangan,  kreditor  akan  merasa  lebih  aman  dari  pada  tidak  ada jaminan sama sekali karena dengan adanya jaminan perorangan kreditor dapat menagih tidak hanya  pada  debitor  tetapi  pada  pihak  ketiga  yang  menjaminnya  dan  kadang  terdiri  atas beberapa  orang. 11 Sehingga  apabila  perjanjian  utang  piutang  itu  dijamin  dengan  jaminan perorangan,  sedang dalam  perjanjian  jaminan  perorangan  itu  tidak  ada  benda  tertentu  milik penanggung yang diikat, disini hanya berupa kesanggupan saja daripihak penanggung untuk menanggung hutang debitor apabila debitor wanprestasi atau ingkar janji maka akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. 12
Dengan  demikian  maka  apabila  debitor  dinyatakan  pailit  sedang  harta  pailit  tidak mencukupi  untuk  menutup  hutang-hutang  debitor,  maka  harta  milik  penjamin  yang  belum terbebani hak tanggungan dan hak-hak agunan lainnya maka dapat dimasukkan ke dalam harta pailit  sebesar  apa  yang  telah  diperjanjikan  dalam  perjanjian  penanggungan,  hal  ini  sesuai dengan  keadilan  dan  taat  pada  asas  moral  yaitu  siapa yang  berjanji  haruslah  menepati  janji itu. 13
Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya  apabila  penanggung  adalah  penanggung  perusahaan.  Pengadilan  niaga  pernah menerima dan memutus pailit berbagai permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu  juga  kasus  dipailitkannya  penjamin  pribadi  oleh  majelis  hakim  niaga.  Tidak  ada penjelasan  mengenai  hal  itu,  tapi  secara  umum  ada  kecendrungan  bahwa  kreditur  enggan berurusan dengan debitor pribadi untuk alasan praktis.
Pada prosesnya secara umum dalam tenggang waktu 15 hari hakim pengawas beserta Kurator dan para kreditor bersama-sama mengadakan rapat dalam rangka mengevaluasi data baik  yang  menyangkut  harta  pailit  serta  jumlah  kreditor  beserta  besarnya  piutang  masing- masing. Apabila di dalam rapat tersebut, berdasarkan pencocokan utang piutang ternyata harta pailit  tidak  mencukupi  untuk  melunasi  hutang-hutang  debitor  pada  kreditor  maka  harta kekayaan  seorang penjamin  yang  belum  terbebani  hak  tanggungan  dan hak  agunan  lainnya
10 Ibid
11 Ibid
12 Ibid
13 Ibid
dapat  dimasukkan  kedalam  harta  pailit  sebagai  sumber  pelunasan  bagi  hutang  debitor padakreditor.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan sudah penulis telaah di latar belakang maka  penulis  mengambil  beberapa  putusan  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  dan  putusan  di Mahkamah Agung, ada beberapa kasus kepailitan dari garantor atau personal guarantee yang telah  diputuskan  oleh  Pengadilan  Niaga,  penulis  mengambil  putusan  dengan  No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. 14
Perkara  diawali  dengan  permohonan  pailit  yang  diajukan  kepada  pengadilan  niaga Jakarta  Pusat  oleh  PT.  Bank  OCBC  NISP,  Tbk  yang  berkedudukan  dan  berkantor  pusat  di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio. Kav. 25, Jakarta dan memilih kuasa hukum Yuhelson, SH., MH., MKn, Baredy E.W. B. SH, Felix Bonaparte, SH dan Beni Wijanarko, SH, para advokat pada kantor Yuhelson & Partners sebagai pemohon, melawan Liem Iwan Yuwana yang beralamat di Jalan Roda No 23, Rt 002, Rw 006, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor sebagaitermohon.
Mengenai duduk perkaranya, yang menjadi dasar dan alasan pemohon pailit mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit adalah kedudukan termohon pailit selaku penjamin pribadi  ( borgtocht )  adalah  selaku  debitor  langsung  yang  wajib  membayar  semua  utang  PT. Metalindo Perwita kepada pemohon pailit.
Sejak Januari 2009, PT. Metalindo Perwita selaku debitor mengalami kondisi kesulitan keuangan  dan  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban-  kewajibannya  kepada  beberapa  kreditor salah satunya adalah PT.Bank OCBC NISP, sehingga karena kondisi ketidakmampuan dari PT. Metalindo  Perwita  tersebut,  kreditor  memohon  kepada  pengadilan  untuk  memailitkan  PT. Metalindo Perwita agar pelunasan piutang yang dimiliki kreditor dapat terpenuhi.
Setelah proses kepailitan dilaksanakan, ternyata harta dari PT. Metalindo Perwita yang termasuk ke dalam harta pailit tidak mencukupi dari jumlah piutang kreditor, sehingga kreditor meminta pertanggung jawaban kepada personal guarantee atau garantor dalam hal ini Liem Iwan  Yuwana,  yang  telah  mengikatkan  diri  sebelumnya  melalui  perjanjian  jaminan  dengan kreditor untuk melunasi utang dari debitor dalam hal ini PT. Metalindo Perwita apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya kepadakreditor.
Setelah  beberapa  kali  garantor  dipanggil  dan  diberikan  peringatan,  tetapi  tidak  juga menunjukkan itikad baiknya dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya kepada kreditor,
14 Putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
maka  kreditor  memohonkepada  pengadilan  untuk  memailitkan  juga  garantor  dari  PT . Metalindo Perwita tersebut.
Dalam perkara permohonan pailit antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan Liem Iwan Yuwana pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dilihat dari akta jaminan atau borgtocht antara Bank OCBC NISP, Tbk dengan PT. Metalindo Perwita yang memiliki penjamin atau personal guarantee .  Dalam  akta  jaminan  tersebut  termohon  pailit  dalam  perkara  ini  berkedudukan selaku  pihak  penjamin  pribadi  atau personal  guarantee atas  utang  PT.  Metalindo  Perwita. Sesuai dengan putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tujuan  akta jaminan atau borgtocht tersebut  adalah  untuk  menjamin  terlaksananya  pembayaran  utang  PT.  Metalindo kepada  PT.  Bank  OCBC  NISP,  Tbk  sehubungan  dengan  fasilitas  kredit  yang  diterima  oleh debitor utama (PT. Metalindo) dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai pemohon pailit dalam perkara ini.
Berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  tersebut  pula  tampak  bahwa  kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi ( borgtocht ) tersebut maka termohon pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas permintaan pertama dari pemohon pailit  dan  tanpa  syarat  apapun  menggantikan  kedudukan  PT.  Metalindo  sebagai  debitor dan/atau membayar dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua utang dan/atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Metalindo kepada pemohon pailit, baik utang pokok,  bunga,  biaya-biaya  dan  lain-lain  jumlah  uang  yang  wajib  dibayar  berdasarkan perjanjiankredit.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat  dipastikan  termohon  pailit  juga merupakan debitor utama karena termohon pailit bersama-sama dengan debitor utama yaitu PT.  Metalindo  mengikatkan  dirinya  secara  tanggung  renteng.  Sesuai  dengan  Pasal  1832 KUHPerdata  bahwa  termohon  pailit  dapat  dituntut  untuk  dipailitkan  tanpa  penyitaan  dan penjualan aset-aset PT. Metalindo untuk melunasiutangnya.
Pasal  1820  KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  penanggungan  menyatakan  bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri  untuk  memenuhi  perikatan  si  berutang,  apabila  pada  waktunya  siberutang  sendiri  tidak berhasil  memenuhi  kewajibannya.  Berdasarkan  Pasal 1820  tersebut  terlihat  bahwa personal guarantee atau penjamin hanya dapat diminta pertanggung jawaban apabila si berutang atau debitor  utama  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  tetapi  jika  merujuk  pada  Pasal  1832 KUHPerdata pada angka 2 terdapat pengecualian terhadap penjamin atau penanggung yang
dapat langsung diajukan permohonan pernyataan pailit jika penjamin teah mengikatkan dirinya bersama-sama  si  berutang  atau  debitor  secara  tanggung  renteng.  Dalam  perkara  ini,  perihal pengecualian  tersebut  dapat  terlihat  dari  akta  jaminan  atau borgtocht antara  pemohon pailit dengan termohon pailit yang dalam hal ini pihak penjamin berjanji dan mengikatkan diri tanpa syarat apapun utuk menggantikan PT. Metalindo sebagai debitor utama.
Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  pertimbangan  hukum  putusan  No72/  PAILIT/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST  dinyatakan  bahwa  pada  diri  termohon  pailit  melekat  secara  identik perjanjian pokok. Atas perjanjian utang piutang tersebut dengan sendirinya menurut hukum segala  kewajiban  yang diajukan  terhadap debitor  utama  terjamin  sama  hakikatnya  terhadap penjamin sebagai garantor. Dalam perkara pailit, apabila putusan pailit telah diucapkan, asumsi orang  awam,  apalagi  kreditor,  bahwa  besoknya,  atau  tidak  lama  kemudian,  debitor  akan membayar utangnya. Anggapan yang demikian adalah keliru,. Karena masih banyak tahap atau langkah yang harus dilalui yang menghabiskan biaya tidak sedikit dan memakan waktu lama serta sulit untuk diprediksi.
Kesimpulan  dalam  putusan  No.  72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST  ini  apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat  memohon kepada  pengadilan  untuk  memailitkan  pula  penjamin  pribadi  atau  personal guarantee.  Menurut  pendapat  penulis  dari  perkara  kepailitan  yang  dipaparkan,  dapat disimpulkan  bahwa  kedudukan  hukum  penjamin  atau personal  guarantee apabila  debitor utama  dinyatakan  pailit  maka  penjamin  wajib  memberikan  pertanggungjawabannya  kepada kreditor  apabila  debitor  utama  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  isi  dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal guarantee.
2. Akibat
Hukum
Dari Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarante) Dalam Perkara Kepailitan
Untuk  memantapkan  keyakinan  kreditor  bahwa  debitor  akan  secara  nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir, dalam hukum terdapat beberapa asas. Asas tersebut menyangkut jaminan.
Terdapat dua asas yang penting. Asas pertama menentukan, apabila debitor ternyata pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditor karena suatu alasan tertentu, maka harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang akan ada di kemudian hari, menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dapat   dijual untuk menjadi sumber pelunasan utangitu.
Asas  ini  di  dalam  KUHPerdata  dituangkan  dalam  Pasal  1131  yang  bunyinya  sebagai berikut: 15 “Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala  perikatan  debitor.”  Pasal  1131  KUHPerdata  tersebut  menentukan,  harta  kekayaan debitor  bukan  hanya  untuk  menjamin  kewajiban  melunasi  utang  kepada  kreditor  yang diperoleh  dari  perjanjian  utang-piutang  di  antara  mereka,  tetapi  untuk  menjamin  semua kewajiban  yang  timbul  dari  perikatan  debitor.  Sebagaimana  menurut  ketentuan  Pasal  1233 KUHPerdata,  suatu  perikatan  (antara  debitor  dan  kreditor)  timbul  atau  lahir  karena  adanya perjanjian di antara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang - undang.  Menurut  Pasal  1234  KUHPerdata,  wujud  perikatan  adalah  “untuk  memberikan sesuatu”, “untuk berbuat sesuatu”, atau “untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam istilah hukum, perikatan dalam wujudnya yang demikian itu disebut pula dengan istilah prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut telah melakukan “wanprestasi”. Apabila perikatan itu timbul  karena perjanjian yang dibuat di  antara  debitor  dan  kreditor,  maka  pihak  yang  tidak melaksanakan prestasinya disebut sebagai telah melakukan “cidera janji” atau “ingkar janji”, atau dalam bahasa inggris disebut “ indefault ”. 16
Dengan  kata  lain,  Pasal  1131  KUHPerdata  tersebut  tidak  hanya  menentukan,  harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban membayar utangnya kepada  kreditornya  (berdasarkan  perjanjian  kredit  atau  perjanjian  pinjam  meminjam  uang), tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul dari perikatan-perikatan lain,  yang  timbul  karena  undang-undang  maupun  perjanjian  selain  perjanjian  kredit  atau perjanjian pinjam meminjam uang. Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang atau suatu badan hukum dapat terikat bukan dengan satu kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan dapat pula  terikat  kepada  beberapa  kreditor.  Oleh  karena  Pasal  1131  KUHPerdata  menentukan, semua  harta  kekayaan(aset)  debitor  menjadi  agunan  bagi  pelaksanaan  kewajibannya  bukan kepada kreditor tertentu saja tetapi juga semua kreditor lainnya, maka perlu ada aturan main tentang cara membagi aset debitor itu kepada para kreditornya apabila aset itu dijual karena tidak  dapat  membayar  utang-  utangnya.  Aturan  main  itu  ditentukan  oleh  Pasal  1132
15 Ibid
16 Ibid
KUHPerdata.  Ini  merupakan  asas  kedua  yang  menyangkut  jaminan.  Bunyi  Pasal  1132 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
“Harta  kekayaan  debitor  menjadi  agunan  bersama-sama  bagi  semua  kreditornya,  hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya  tagihan  masing-masing  kreditor,  kecuali  apabila  di  antara  para  kreditor  itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.”
Pada umumnya, yang terjadi di dalam dunia bisnis, utang piutang antara  kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan. Pihak debitor yang semestinya memenuhi  kewajiban  membayar  utang  atau  prestasinya,  karena  sesuatu  hal  tidak  dapat menunaikan  kewajiban  atau  prestasi  yang  semestinya  diterima  oleh  kreditor  dari  debitor, sehingga  sering  kali  terjadi  konflik  antara  debitor  dan  kreditor  terkait  dengan  prestasi dimaksud.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan  demikian,  mestinya  mereka  dapat  merundingkan solusi  penyelesaian  masalah  antara  lain  merundingkan  permintaan  penundaan  pembayaran, penghapusan utang baik sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mengubah pinjaman menjadi penyertaan saham dan lain sebagainya. Para  kreditor  dapat  pula  menggugat  berdasarkan  KUHPerdata  mengenai  wanprestasi  atau ingkar janji, bila debitor memiliki harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan diatas, bila debitor tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup, maka sebagai  jalan  terakhir  barulah  para  kreditor  menempuh  pemecahan  penyelesaian  melalui peraturan kepailitan yang berlaku. Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini, adalah Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan    Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang.  Dalam  undang-undang  tersebut  diatur  tentang  tata  cara  mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga di daerahhukumnya.
Penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan sebenarnya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2004, maka penyelesaian masalah utang piutang melalui lembaga kepailitan di Pengadilan Niaga menjadi hal yang telah banyak ditempuh oleh para pihak yang persoalan utang piutangnya bermasalah. Hal ini antara lain  disebabkan  karena  di  dalam  undang-undang  tersebut  telah  memberikan  perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitor danmasyarakat.
Menurut Syamsudin M. Sinaga, dalam bukunya Hukum Kepailitan Indonesia, maksud dan tujuan kepailitan, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang atau adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang  antara  debitor  dan  kreditor  secara  adil,  cepat,  terbuka  dan  efektif,  sehingga  dapat
menunjang pembangunan perekonomian nasional. Secara lebih rinci, tujuan hukum kepailitan Indonesia menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004: 17
1. Menghindari  perebutan  harta  debitor  apabila  dalam  waktu  yang  sama  ada  beberapa kreditor yang menagih utangnya daridebitor.
2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditorlainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor ataudebitor.
4. Menjamin adanya pertumbuhan perusahaan dalam rangka pengembangan perekonomiannasional.
5. Memberikan  kesempatan  kepada  kreditor  dan  debitor  bernegosiasi  untuk merestrukturisasi utang piutang mereka secara damai danadil.
6. Memberikan  solusi  yuridis  kepada  debitor  dan  kreditor  atas  masalah  utang  piutang mereka secara lebih mudah, murah dan cepat.
7. Memulihkan  dan  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  serta  investor  asing  untuk mengembangkan ekonominasional.
Sebelum adanya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada regulasi yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi hukum bisnis, membuat definisi kepailitan dan utang yang digunakan sebagai acuan dalam praktek.
Untuk menghindari perbedaan pemahaman tentang definisi kepailitan dan utang, yang digunakan sebagai acuan dan praktek, para penyusun UU tersebut telah memasukkan istilah- istilah  kepailitan  dan  utang  yang  dituangkan  dalam  Bab  1  Pasal  1  Undang-Undang  No  37 Tahun 2004, yaitu antaralain:
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undangini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
17 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia , (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 85
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusanPengadilan.
5. Kurator  adalah  balai  harta  peninggalan  atau  orang  perseorangan  yang  diangkat  oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undangini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang- undang  dan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Debitor  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaanDebitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilanumum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaranutang.
Akibat  hukum  dari  kedudukan  termohon  pailit  tersebut  maka  termohon  pailit  dapat dikatakan sebagai debitor pula seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 alinea kedua akta borgtocht  antara  termohon  pailit  dengan  pemohon  pailit  yang  menegaskan  bahwa  jaminan perorangan dari termohon pailit merupakan kewajiban pokok dan utang termohon pailit sendiri dan akibatnya

## D. PENUTUP
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau personal guarantee atau borgtocht mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831 KUHPerdata dijelaskan bahwa seorang penjamin atau  personal  guarantee  atau  borgtocht  tidak  diwajibkan  ikut  dan  turut  membayar  kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Sikap hakim terhadap ketiga putusan tersebut bahwa penjamin dapat dipailitkan  apabila  penjamin  tidak  juga  menunjukkan  itikad  baik  untuk  memenuhi kewajibannya,  maka  kreditor  dapat  memohon  kepada  pengadilan  untuk  memailitkan  pula penjamin  pribadi  atau personal  guarantee .  Selanjutnya  adalah  Akibat  hukum  dari pertanggunjawaban  penjamin  atau  penanggung  tersebut  juga  berkewajiban  melunasi  utang debitor  utama kepada  kreditor  atau  para  kreditornya  apabila  debitor  utama  tidak  membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih. Oleh karena itu, penjamin atau

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
personal  guarantee  atau  borgtocht  adalah  seorang  debitor  maka  penjamin  dapat  dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.
Saran  yang diberikan  untuk penjamin  ( personal  guarantee ),  hendaknya  melaksanakan kewajibannya  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  atau  disepakati  oleh  masing-masing pihak,  baik  itu  pihak  debitur  maupun  pihak  kreditur,  agar  peranan  penjamin  ( personal guarantee )  sebagai  pihak  ketiga  dapat  terlaksana  dengan  baik,  sehingga  untuk  kedepannya dapat menjalankan segala tanggung jawab secara maksimal. Serta untuk personal guarantee dinyatakan  pailit,  harus  ada  kejelasan  batasan  antara  nilai  utang  yang  akan dipertanggungjawabkan oleh personal guarantee dengan utang debitor.

## DAFTAR PUSTAKA
Christina  Erna  Widiastuti, Tesis  Kajian  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Kepailitan Debitur , (Semarang: Magister  Kenotariatan Program Pasca Sarjana Undip, 2002)
Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019
Putusan No 53/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT. PST Putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT. PST Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif , Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia , (Jakarta: Tatanusa, 2012)