Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KARTEL PENJUALAN SEPEDA MOTOR SKUTER MATIK HONDA-YAMAHA
(Studi Kasus Putusan Kasasi MA RI No. 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019)

## Munathsir Mustaman
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
munathsirmustaman@gmail.com
(*) Corresponding Author (No wa/Tlp) munathsirmustaman@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received : 23-12-2021
Revised : 18-1-2022
Accepted : 27-2-2022

## ABSTRACT
Normative juridical research methodologies with a statutory approach are used to  examine  customer  protection  in  the  110-125  CC  of Honda-Yamaha automatic  scooter  motorbike  sales  cartel  and  legal  measures  to  recover consumer  losses. Since the  KPPU decision 04/KPPU-I/2016  simply  addresses the  legal  certainty  of  the  cartel  elements  under  Article  5  paragraph  (1)  Law 5/1999, it can be concluded that consumer protection law enforcement has not been  taken  into  account  in  the  cartel  selling  automatic  scooters  110-125  CC of Honda-Yamaha.  Civil  actions  for  reimbursement  for  unlawful  activities, complaints  to  the  Dispute  Resolution  Agency  (BPSK),  and  complaints  to  the National  Consumer  Protection  Agency  (BPKN)  that can  be  used  to  recover consumer losses in the Honda-Yamaha automatic scooters 110–125 CC cartel. As a consequence, a legal mechanism is required to allow consumers to recover losses incurred due to anti-competitive agreements and/or conduct by business actors.  Anti-Monopoly  Law  and/or  Customer  Protection  Law  laws  should  be implemented by the government to determine how to recover consumer losses caused by the Honda-Yamaha automatic scooters 110 – 125 CC cartel, as well as other consumer losses caused by anti-competitive law violations.
This is an open access article under the CC–BY-SA license .

## KEYWORDS
Keywords: Consumer Protection, Cartel, Business Competition

## PENDAHULUAN
“ Negara  mempunyai  kewajiban  untuk  mengatur  agar  kepentingan  kepentingan  yang  berhadapan  dengan hubungan  bisnis  dapat  dipertemukan  dalam  keselarasan  dan  keharmonisan  yang  ideal.(Hartono,  2007)  Segala
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
kegiatan  usaha  yang  disertai  dengan  persaingan  diantara  para  pelaku  usaha  merupakan  hal  yang  mutlak  dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang telah mengglobal pada saat ini. Wacana pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui persaingan usaha  yang sehat  merupakan sebuah  fenomena  yang positif dalam perwujudan pembangunan ekonomi secara  menyeluruh  mencakup  efisiensi  dan  kesejahteraan  konsumen.  Persaingan  yang  berlaku  dikalangan  pelaku usaha dilakukan secara positif dan negatif. Persaingan usaha negatif atau tidak sehat dapat menyebabkan timbulnya praktik  monopoli  dimana  pasar  hanya  dikuasai  oleh  pelaku  usaha  tersebut.  Apabila  persaingan  secara  sehat dilaksanakan, maka pelaku pasar dituntut untuk memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi,  berupaya  keras  memberi  produk  atau  jasa  yang  terbaik  untuk  konsumen,  menghasilkan  produk  atau  jasa secara efisien. “ “ Dalam usaha penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam menangani kartel, Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  telah  menetapkan  Peraturan  KPPU  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU  4/2010  atau Pedoman  Kartel). Kartel terjadi  manakala  telah  terpenuhinyanya  syarat  kartel  yaitu  ada  perjanjian  atau  kolusi  antara  pelaku  usaha  dimana kolusi dimaksud memiliki 2 (dua) bentuk yaitu kolusi eksplisit dan/atau kolusi diam-diam. Selain  ketentuan Pasal 11 UU 5/1999, ketentuan terkait dengan larangan kartel juga dapat ditemukan dalam pasal-pasal lainnya yang diatur dalam  UU  5/1999  yaitu  pasal  5  tentang  penetapan  harga,  pasal  7  tentang  penetapan  harga,  pasal  9  tentang pembagian  wilayah,  pasal  10  tentang  pemboikotan,  pasal  12  tentang trust ¸  pasal  22  tentang  persekongkolan,  dan pasal 24 tentang persekongkolan. Keseluruhan kegiatan kartel tersebut merupakan sebuah perjanjian/kegiatan yang dengan tegas dilarang dalam UU 5/1999. Meski telah dilarang menurut UU 5/1999, hingga saat ini kartel masih saja terjadi  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  antar  pelaku  usaha  salah  satunya  ialah  kartel  yang  dilakukan  oleh  PT Yamaha  Indonesia  Motor  Manufacturing  selaku  Terlapor  I  (selanjutnya  disebut  Yamaha)  dan  PT  Astra  Honda Motor selaku Terlapor II (selanjutnya disebut Honda) dalam perkara Putusan  KPPU No. 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan  Pelanggaran  Pasal  5  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia. “ “ Berdasarkan putusan permohonan peninjauan kembali tersebut di atas, maka Putusan KPPUNo. 04/KPPU- I/2016  tentang  Dugaan  Pelanggaran  Pasal  5  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia telah berkekuatan hukum tetap, dapat dieksekusi dan harus dilaksanakan oleh Honda maupun Yamaha. Dengan  demikian,  Honda  dan  Yamaha  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti  telah  melakukan  kartel  dalam  bentu penetapan  harga  sepeda  motor  jenis  skuter  matik  110-125  CC  yang  berakibat  pada  kenaikan  harga  yang  tidak seharusnya terjadi dimana  hal  ini telah  merugikan konsumen atau pelanggan pada pasar  bersangkutan  yang sama.
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) yang dilakukan Honda dan Yamaha tersebut merupakan salah satu  strategi  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  laba  yang  setinggi-tingginya.  Dengan  adanya penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya,  maka  akan  meniadakan persaingan secara sehatdan merugikan konsumen atau pelanggan. Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016  yang telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht)tersebut  secara  expressive  verbistelah  menunjukan  bahwa  terdapat  kerugian yang  dialami  oleh  konsumen  atau  pelanggan  sepeda  motor  jenis  skuter  matik  110-125  CC  pada  saat  itu  yaitu konsumen atau pelanggan membayar lebih dari harga yang seharusnya dibayar untuk membeli sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC. “ “ Akan  tetapi,  dalam  konteks  rezim  hukum  persaingan  usaha  belum  ada  aturan  yang  secara  tegas  mengatur bagaimana  pemulihan  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  atau  pelanggan  akibat  perjanjian  atau  perbuatan pelaku  usaha  yang  melanggar  UU  5/1999  termasuk  kartel  penetapan  harga  yang  telah  dilakukan  oleh  Honda  dan Yamaha di atas. UU 5/1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  hanya  mengatur dan  memuat sanksi  berupa sanksi tindakan administratif  yaitu denda kepada pelaku usaha. UU  5/1999  tidak  mengatur  bagaimana  pemulihan  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  atau  pelanggan  akibat perjanjian  atau  perbuatan  pelaku  usaha  yang  melanggar  UU  5/1999.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut: “
1. Bagaimana  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  dalam  kartel  penjualan  sepeda  motor  skuter  matik Honda-Yamaha?
2. Bagaimana  upaya  hukum  mengembalikan  kerugian  konsumen  dalam  kartel  penjualan  sepeda  motor  skuter matik Honda-Yamaha?

## METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  yaitu  penelitian  normatif  dengan  sumber  utama  ialah bahan  hukum  (Soekanto,  2011).  Adapun  tipologi  penelitiannya  ialah  tipologi  preskriptif  mengingat  dalam pembahasan  nantinya  akan  dilakukan  analisis  yang  ditindaklanjuti  dengan  memberikan  saran  atas  penegakan hukum  perlindungan  konsumen  dan  upaya  hukum  mengembalikan  kerugian  konsumen  dalam  kartel  penjualan sepeda motor skuter matik Honda-Yamaha.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dimana data yang dipakai bersumber  dari  buku,  artikel,  dan  makalah.  Adapun  bahan  hukum  primer  yang  akan  digunakan  adalah  UU  No.  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  serta  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Pada  penelitian  ini  data  yang  diperoleh  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan.  Adapun  pendekatan yang  digunakan  ialah  pendekatan  peraturan  perundang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Setelah semua data terkumpul dilanjutkan dengan mengolah dan menganalisis data tersebut secara kualitatif, sehingga luaran yang akan dihasilkan bersifat kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Kartel  Penjualan  Sepeda  Motor  Skuter  Matik  Honda- Yamaha
A. Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016
“ Dalam hukum acara persaingan usaha yang didasarkan pada ketentuan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (PerKPPU  1/2019) dimana  PerKPPU  1/2019  menggantikan  dan  mencabut  PerKPPU  1/2010,  setelah  pemeriksaan  lanjutan  selesai dilakukan,  KPPU  mengeluarkan  putusan  komisi  mengenai  penilaian  mejelis  komisi  tentang  terjadi  atau  tidaknya pelanggaran  UU  Anti  Monopoli  serta  penjatuhan  sanksi  tindakan  administratif.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  43 ayat  (4)  UU  Anti  Monopoli,  putusan  komisi  harus  dibacakan  dalam  suatu  sidang  yang  dinyatakan  terbuka  untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha sebagaimana Putusan KPPU Nomor:04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan PelanggaranPasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam  Industri  Sepeda  Motor  Jenis  Skuter  Matik  110-125  CC  di  Indonesia  yang dilakukan  oleh  PT  Yamaha  Indonesia  Motor  Manufacturing  selaku  Terlapor I  (selanjutnya  disebut Yamaha )  dan PT Astra Honda Motor selaku Terlapor II (selanjutnya disebut Honda ). “ Putusan a quo diawali dari penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU 5/1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis  Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia. Ketentuan Pasal  5 ayat (1) UU 5/1999  menyatakan, “ pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan  atau  jasa  yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama ”. Unsur- unsur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999  apabila  dihubungkan dengan putusan a quo, maka unsur  telah terpenuhi secara keseluruhan menurut KPPU.
Pertama , “ unsur pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini ialah Honda dan Yamaha yang merupakan produsen kendaraan bermotor roda dua yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dan keduanya tergabung  atau  menjadi  anggota  asosiasi  dari  AISI. Kedua ,  unsur  perjanjian.  Perjanjianyang  dimaksud  dalam perkara a  quo bukan  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dibuat  dalam  suatu  usaha  patungan  atau  suatu  perjanjian yang  didasarkan  undang-undang  yang  berlaku.  Terdapat  pertemuan  antara  Presiden  Direktur  Honda  dan  Presiden Direktur  Yamaha  dimana  pertemuan  tersebut  menurut  Saksi  Yutaka  Terada,  membahas  mengenai  adanya
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
pembicaraan  kesepakatan  bahwa  Yamaha  akan  mengikuti  harga  jual  motor  dari  Honda.  Selanjutnya,  hasil  dari pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah  melalui  surat elektronik  yang  pada  akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk Yamaha yang mengikuti harga jual produk Honda. “ Berdasarkan keterangan ahli,  Pasal  1  ayat  (7)  UU  5/1999  yang  berbunyi  “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  satu  atau  lebih  pelaku  usaha untuk mengikatkan diri terhadap satuatau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” ini  tidak  bersifat  limitatif  dan  bisa  diartikan  secara  luas  dimana  menurut  Ahli  bila  dikaitkan  dengan  Pasal  1313 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  yang  dimaksud  dengan  kesepakatan  tidak  tertulis  dapat  juga diartikan  dilakukan  secara  diam-diam.  Dalam  prinsipnya,  kesepakatan  diam-diam  itu  dapat  dibuktikan  dari pelaksanaan atau perbuatannya dan tidak ada penolakan secara tegas.
Ketiga, “ unsur  pelaku  usaha  pesaing.  Berdasarkan  Peraturan  KPPU  No.  4  Tahun  2011  tentang  Penetapan Harga, pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha  lain  yang  berada di dalam  satu pasar  bersangkutan. Honda dan Yamaha  merupakan produsen  motor skuter matik dalam  industri  motor di Indonesia. Keempat , unsur menetapkan harga. Harga yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah harga sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC didalam pasar bersangkutan produksi Yamaha dan Honda dimana penetapan harga dapat dibuktikan dengan adanya pergerakan  harga  jual  sepeda  motor  jenis  skuter  matik  110  –  125  CC  produksi  dari  Yamaha  dan  Honda  yang berkesesuaian  dengan  surat  elektronik  diantara  Yamaha  dan  Honda.  Ahli  menyatakan  mengenai price  fixing yangmana dalam perilaku price fixing tidak harus nominal angka adalah sama, inti dari Pasal 5 UU 5/1999 itu tidak ada larangan untuk menetapkan harga, namun yang dilarang adalah membuat perjanjian untuk menetapkan harga. Perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam. Selanjutnya, menurut  Ahli  bila  dibandingkan  menurut Sherman  Act 1890  disebutkan  bahwa  perjanjian  untuk  menetapkan persaingan harga dengan cara menaikkan, menurunkan, menetapkan atau menstabilkan harga (tidak harus harganya sama) adalah perbuatan yang jelas dilarang ( per se illegal ), tidak perduli material harga yang tetap itu adalah harga maksimum, harga minimum atau harga pasar dan walaupun itu reasonable , hal itu tetaplah dilarang/ per se illegal.
Ahli  juga  menyatakan  jika price  pararelism dan price  movement dapat  dijadikan  salah  satu  indikator  terjadinya praktek  kartel  dalam  suatu  industri.  Salah  satu  metode  untuk  mendeteksi  kartel  menurut  ahli  adalah  dengan melakukan structuralscreening dan behavioural  screening ,  artinya  setelah  dilakukan  analisa  suatu  pasar terkonsentrasi, dapat dilakukan analisa perilaku dari pelaku dalam  suatu industri. Secara ekonomi dapat dibuktikan adanya kesepakatan penetapan harga yang dilakukan oleh Honda dan Yamaha. “
Kelima, “ unsur  barang.  Menurut  Pasal  1  angka  16  UU  5/1999  barang  adalahsetiap  benda,  baik  berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen  atau  pelaku  usaha.  Dari  penjelasan  tersebut  diatas,  sepeda  motor  jenis  skuter matik 110–  125 CC termasuk  benda  bergerak  yang  berwujud  yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen  atau  pelaku  usaha. “ Keenam, unsur  konsumen  yang  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  15  UU  5/1999  diartikan  sebagai“setiap  pemakai  dan  atau  pengguna  barang  dan  atau  jasa  baik  untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”. Sepeda “ motor jenis skuter matik 110 - 125 CC di pasar bersangkutan digunakan oleh pembeli untuk kepentingan pribadi ataupun untuk orang lain atau perusahaan. “ “ Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha memutuskan sebagai berikut “ :
1. Menyatakan “ bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; “
2. Menghukum “ Terlapor I denda sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan disetor ke Kas  Negara  sebagai  setoran  pendapatan  denda  pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha  Satuan  Kerja Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  melalui  bank  Pemerintah  dengan  kode  penerimaan  423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); “
3. Menghukum “ Terlapor  II  denda  sebesar  Rp.22.500.000.000  (Dua  Puluh  Dua  Miliar  Lima  Ratus  Juta Rupiah)  dan  disetor  ke  Kas  Negara  sebagai  setoran  pendapatan  denda  pelanggaran  di  bidang  persaingan usaha  Satuan  Kerja  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  melalui  bank  Pemerintah  dengan  kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); “
4. Memerintahkan “ Terlapor  I,  dan  Terlapor  II,  untuk  melakukan  pembayaran  denda,  melaporkan  dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU. “
B. Putusan PN Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr
Honda “ dan  Yamaha  menolak  atau  tidak  menerima  hasil  Putusan  KPPU  No.  04/KPPU-I/2016  yang menyatakan bahwa Honda dan Yamaha terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 dan  dikenakan  sanksi  menghukum  Honda  denda  sebesar  Rp22.500.000.000  (dua  puluh  dua  miliar  lima  ratus  juta rupiah) dan Yamaha sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Atas putusan KPPU a quo , Honda dan Yamaha mengajukan upaya hukum yang disebut dengan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara  dan  terdaftar  dengan  register  perkara  No.  163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr.  Upaya  hukum  yang  ditempuh oleh Honda dan Yamaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum persaingan usaha yaitu ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 46 UU Anti Monopoli. “ Setelah “ pemeriksaan keberatan Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr,  adapun  Putusan  PN  Jakarta  Utara  dengan  register  perkara  No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: “
MENGADILI
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
1. Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;
2. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak “ Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon KeberatanII; “
2. Menguatkan “ Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017; “
3. Menghukum “ Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). “
C. Putusan Kasasi MA RI No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
Mengingat “ Honda  dan  Yamaha  tidak  puas  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr yang menguatkan Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 dan dengan mendasarkan pada  ketentuan  Pasal  45  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  UU  5/1999  di  atas,  maka  Honda  dan  Yamaha  mengajukan  upaya hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  dengan  register  perkara  No.  217  K/Pdt.Sus-KPPU/2019.  Atas  keberatan- keberatan  yang  diajukan  oleh  Honda  dan  Yamaha  melalui  upaya  hukum  tersebut,  maka  Mahkamah  berpendapat bahwa  keberatan  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  oleh  karenasetelah  meneliti  secara  saksama  memori  kasasi tanggal 28 Desember 2017dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 12 Februari 2018dan 15 Februari 2018  dihubungkan  dengan  pertimbangan judex  facti ,  dalamhal  ini  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  tidak  salah menerapkan  hukumdengan  pertimbangan  bahwa  Pemohon  Kasasi/Pemohon  Keberatan  telah  terbukti melanggarketentuan  dalam  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor4  Tahun  2011 juncto Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr.,  tanggal  5  Desember  2017  dalam  perkaraini  tidak  bertentangan  dengan hukum  dan/atau  undang-undang,  oleh  karenaitu  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi  I  PT AstraHonda  Motor  dan  Pemohon  Kasasi  II  PT  Yamaha  IndonesiaMotor  Manufacturing,  tersebut  harus  ditolak. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, maka putusan kasasi menjatuhkan putusan sebagai berikut: “
MENGADILI
1. Menolak “ permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT ASTRA HONDA MOTOR dan Pemohon Kasasi II: PT YAMAHA INDONESIAMOTOR MANUFACTURING, tersebut; “ “
2. Menghukum “ Para  Pemohon  Kasasi/Para  Pemohon  Keberatan  untuk  membayar  biaya  perkara  pada  tingkat kasasi yang ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); “
D. Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021
Dalam “ konteks  hukum  persaingan  usaha,  sejatinya  tidak  dikenal  upaya  hukum  luar  biasa  (peninjauan kembali). Upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh terlapor atas putusan KPPU ialah upaya hukum kasasi setelah  adanya  upaya  hukum  keberatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  15  Peraturan  Mahkamah
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
AgungRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perma 3/2019) “ yang mengatur dan menyatakan bahwa “ terhadap putusan keberatan, terlapor dan/atau KPPU hanya dapat  mengajukan  upaya hukum kasasi  kepada Mahkamah Agung sebagai  upaya hukum terakhir ”. Oleh sebab itu, atas dasar pertimbangan Pasal 15 Perma 3/2019 di atas, maka Mahkamah dalam pertimbangan  hukumnya  menyatakan  oleh  karena  dalam  perkara  keberatan  atasputusan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  tidak  ada  upaya  hukum. “ Peninjauan  Kembali  maka  permohonan  Peninjauan  Kembali  dari ParaPemohon  Peninjauan  Kembali  a quo harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Oleh  sebab  itu,  upaya  hukum peninjauan kembali yang ditempuh oleh Honda dan Yamah dengan register perkara No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021 memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: “
MENGADILI
1. Menyatakan “ permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan  Kembali:  I.  PT  ASTRA  HONDA MOTOR dan II. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING tersebut tidakdapat diterima; “
2. Menghukum “ Pemohon Peninjauan  Kembali I dan Pemohon Peninjauan  Kembali II untuk  membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah). “
2. Upaya  Hukum  Mengembalikan  Kerugian  Konsumen  Dalam  Kartel  Penjualan  Sepeda  Motor  Skuter Matik Honda-Yamahaberdasarkan Putusan Kasasi MA RI NO. 217K/PDT.SUS-KPPU/2019
Secara “ konvensional  masalah  perlindungan  konsumen  selalu  diidentikan  dengan  persoalan  makanan tercemar,  produk  daluwarsa, misleading  advertising dan  produk  cacat.  Ini  tidak  salah.  Namun,  dalam  sistem perdagangan yang semakin modern dan komplek, persoalan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Salah satu  tantangan  perlindungan  konsumen  ke  depan  adalah  memerangi  pasar  yang  distortif,  tidak  efisien  dan  marak dengan  berbagai  praktik  persekongkolan  bisnis,  ujungnya  menimbulkan  kerugian  yang  jauh  lebih  besar  bagi konsumen.Apabila pelanggaran  hak-hak konsumen akibat mutu barang di  bawah standar  bisa dirasakan akibatnya secara langsung oleh konsumen, pelanggaran hak-hak konsumen karena struktur market yang distortif, sering kali konsumen  tidak  sadar  bahwa  hak-haknya  sebagai  konsumen  dilanggar  karena  harus  membayar  harga  yang  tidak wajar dari yang seharusnya konsumen bayar. Dalam perkara putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan kartel sepeda motor jenis skuter matik 110  – 125 CC sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999  yang dilakukan  oleh  Honda  dan  Yamaha,  masih  menyisakan  masalah  dari  dimensi  perlindungan  konsumen.  Dalam pertimbangan  hukumnya,  KPPU  menyatakan  bahwa  dampak  anti  persaingan  yang  dilakukan  Honda  dan  Yamaha telah  mengakibatkan  konsumen  tidak  mendapatkan  harga  kompetitif,  sehingga  tidak  terlindunginya right  of  fair price (hak mendapatkan tingkat harga yang wajar). Namun demikian, rezim persaingan usaha tidak mengatur dan menjangkau  bagaimana  pemulihan  untuk  mengembalikan  kerugian  konsumen  akibat  dari  perjanjian  dan/atau
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
kegiatan  para  pelaku  usaha  yang  anti  persaingan  usaha,  sehingga  konsumen  membayar  dengan  harga  yang  lebih tinggi  dan  tidak  mendapatkan  harga  kompetitif.  Oleh  sebab  itu,  Putusan  KPPU  Nomor  04/KPPU-I/2016  belum mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum dalam dimensi perlindungan konsumen. “
Tujuan  hukum  sebagaimana  dikemukakan  Gustav  Radbruch  yang  juga  dikenal  dengan  teori  3  (tiga)  Nilai Dasar  Hukum  meliputi  tujuan  hukum  dari  aspek  filosofis  yaitu  keadilan,  tujuan  hukum  dari  aspek  normatif  yaitu kepastian  hukum dan tujuan  hukum dari aspek sosiologis  yaitu kemanfaatan  hukum. Dalam  hubungannya dengan tujuan  hukum  yang  disampaikan  Gustav  Radbruch,  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan,  dalam praktiknya  sering  kali  tidak  dapat  diwujudkan  secara  sekaligus  karena  sering  ditemukan  adanya  kesulitan  dalam mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut secara bersamaan. Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan yang lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya dalam suatu kasus, jika hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, “ maka  akibatnya  sering  merugikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  luas,  demikian  pula  sebaliknya. Radbruch  mengatakan,  bahwa  kita  harus  menggunakan  asas  prioritas  dimana  prioritas  pertama  selalu  jatuh  pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum (Friedmann, 1953). “
Untuk  mewujudkan  keadilan  hukum  dan  kemanfaatan  hukum  dari  dimensi  perlindungan  konsumen  dalam rezim  persaingan  usaha,  harus  diwujudkan  melalui  penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  sederhana  dan  betul-betul memihak kepada konsumen sehingga mampu memberikan keadilan sesuai hak konsumen menurut undang-undang termasuk menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sebagaimana asas keseimbangan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen.
Di “ samping  keadilan  hukum,  kemanfaatan  hukum  (utilitarianisme)  merupakan  tujuan  hukum  dari  aspek sosiologi yang dikemukakan Gustav Radbruch. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian  hukum.  Dalam  melaksanakan  asas  kepastian  hukum  dan  asas  keadilan,  seharusnya  tetap  menjadi perhatian  dan  pertimbangan  asas  kemanfaatan.  Jeremy  Bentham  dan  John  Stuart  Mill  adalah  penganut  teori kemanfaatan  yang  cukup  terkenal.  Jeremy  Bentham  merupakan  filsuf  utilitarian  Inggris,  ahli  ekonomi  dan  ahli hukum  teoritis.  Menurut  Jeremy  Bentham,  pada  dasarnya  setiap  manusia  berada  dibawah  pemerintahan  2  (dua) penguasa  yang  berdaulat:  ketidaksenangan  ( pain )  dan  kesenangan  ( pleasure ).  Mengakibatkan  konsumen  tidak mendapatkan harga kompetitif dan harus membayar dengan harga lebih mahal atas sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC secara naluriah merupakan ketidaksenangan yang secara umum tidak dikehendaki oleh konsumen. “ “
Sebagai “ pendukung teori kemanfaatan ( utility theory ), Jeremy  Bentham  mengatakan,  bahwa tujuan hukum harus  berguna  bagi  individu  masyarakat  demi  mencapai  kebahagiaan  sebesar-besarnya.  Jadi  konsepnya  adalah meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  daripada  hukum.  Ukurannya  adalah  kebahagiaan  yang  sebesar- besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidak adilnya suatu pranata hukum adalah sangat dipengaruhi oleh fungsi dan tujuannya, apakah mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Kemanfaatan  diartikan  sama  sebagai  kebahagiaan  ( happiness ).  Oleh  sebab  itu,  untuk  mencapai  keadilan  dan kemanfaatan hukum atas Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, maka hukum juga harus mengakomodir tentang bagaimana mengembalikan kerugian konsumen dalam kartel penjualan sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC Honda-Yamaha. “
Penjelasan atas ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf  f UU  Anti Monopoli  ialah  “ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan”. Tidak ada definisi “ siapa yang disebut dengan pihak lain yang dirugikan. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf f UUAnti Monopoli memiliki makna yang luas yang di dalamnya  juga  termasuk  konsumen  sebagai  pihak  lain  yang  dirugikan  akibat  perjanjian  penetapan  harga  (kartel) atas penjualan sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC yang dilakukan oleh Honda-Yamaha. “
Hal ini “ berbeda dengan pengenaan sanksi tindakan administratif lainnya berupa denda. Denda adalah suatu usaha  untuk  mengambil  keuntungan  yang  telah  diperoleh  pelaku  usaha  hasil  dari  tindakan  yang  menyebabkan terjadinya  pelanggaran  UU  Anti  Monopoli.  Denda  yang  besar  juga  diharapkan  dapat  menjadi  sinyal  peringatan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang sama atau meniru perbuatan dan perjanjian yang dilarang dalam  UU  Anti  Monopoli.  Sanksi  tindakan  administratif  juga  dapat  berperan  sebagai  upaya  preventif  yang menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  usaha.  Dari  sisi  ekonomi  pelaku  usaha,  denda  UU  Anti  Monopoli  dengan sendirinya menjadi biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan ( expected cost ) yang tidak sebanding dengan manfaat materi  ( expected  benefit )  yang  diperoleh  dari  tindakan  melanggar  UU  Anti  Monopoli.  Secara  administrasi,  denda disetorkan kepada  negara  (Usman, 2013)  yaitu ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda  Pelanggaran di Bidang  Persaingan  Usaha,  Kemendag,  Sekretariat  Satuan  Kerja  KPPU  melalui  bank  pemerintah  dengan  kode penerimaan 423755 atau 425812.  Apabila denda  telah dibayar ke  negara,  maka pengusaha  harus  melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. “
Namun “ demikian,  dalam  perkara  Putusan  KPPU  Nomor  04/KPPU-I/2016,  konsumen  sebagai  pihak  lain yang  dirugikan  karena  perbuatan  kartel  penetapan  harga  sepeda  motor  jenis  skuter  matik  110  –  125  CC  di  pasar bersangkutan  yang  telah  dilakukan  oleh  Honda  dan  Yamaha  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan mengakibatkan  konsumen  tidak  mendapatkan  harga  kompetitif.  Oleh  sebab  itu,  konsumen  yang  dirugikan  atas kartel  penetapan  harga  sepeda  motor  jenis  skuter  matik  110  –  125  CC  Honda-Yamaha  dapat  melakukan  upaya perlindungan hukum melalui jalur lembaga peradilan yaitu melalui gugatan ke pengadilan negeri.(HOLIJAH, 2020) Salah satu bentuk gugatannya adalah gugatan perdata ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum yang terdiri atas  4 (empat)  unsur  yaituperbuatan  melawan  hukum,  kerugian,  kesalahan  dan  hubungan  kausal  antara  perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian. Konsumen dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita ataskartel penetapan  harga  sepeda  motor  jenis  skuter  matik  110  –  125  CCyang  dilakukan  oleh  Honda-Yamaha  yang
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
mengakibatkan  konsumen  tidak  mendapatkan  harga  kompetitif  (konsumen  membayar  dengan  harga  yang  lebih mahal). “
Dalam “ Putusan  KPPU  Nomor  04/KPPU-I/2016  diperoleh  informasi  bahwa  pangsa  pasar  ( market  share ) sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CCperiode tahun 2013-2014 adalah sebesar 72,88% Honda dan 25,60% Yamaha.Berdasarkan frekuensi kenaikan, Honda menaikan harga denganfrekuensi 3 kali kenaikan dan maksimal 5 kali kenaikan pada tahun 2014. Sejalan dengan  frekuensi kenaikan Honda, Yamaha  memiliki  pola  kenaikanharga dengan frekuensi rata-rata menaikan 3 kalidan maksimal 4 kali kenaikan pada tahun 2014.Harga skutik 110 cc dan 125 cc sebesar Rp 14 juta sampai Rp 15 juta oleh Yamaha dan Honda dianggap tidak wajar. Untuk skutik dengan teknologi fuel  injection memiliki  harga  jual  sekitar  Rp  12  juta,  sehingga  harga  jual  Honda-Yamaha  lebih  mahal sekitar  Rp  3  juta  dari  harga  wajar.  Adapun  biaya  produksi  motor  skutik  hanya  Rp  7  juta  hingga  Rp  8  juta. Kemudian  ditambah  ongkos  pajak,  promosi,  surat-surat,  penjualan  oleh  dealer  seharusnya  dijual  oleh  Honda- Yamaha  sekitar  Rp  12  juta  per  unit.  Dengan  demikian,Honda  dan  Yamaha  mengkartel  harga  sekitar  3  hingga  5 jutaan  untuk  motor-motor  skutik  yang  dipasarkan  pada  saat  itu.  Nilai  selisih  harga  sekitar  3  hingga  5  jutaan  ini mengakibatkan  konsumen  tidak  mendapatkan  harga  kompetitif  (konsumen  membayar  dengan  harga  yang  lebih mahal)  dari  harga  wajar.  Secara notoire  feiten selisih  harga  3  hingga  5  jutaan  merupakan  kerugian  yang  diderita konsumen sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC Honda-Yamaha dalam rentang periode tahun 2013-2014. Berdasarkan  perhitungan  struktur  pasar  yang  telah  dilakukan  KPPU  dalam  Putusan  KPPU  Nomor  04/KPPU- I/2016di  atas  dimana  Yamaha  mengikuti  pola  kenaikan  Honda  dan  keduanya  menjual  sepeda  motor  jenis  skuter matik 110 – 125 CC dengan harga lebih mahal 3 hingga 5 jutaan, maka dapat dijadikan dasar untuk menentuka nilai kerugian setiap konsumen sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC Honda-Yamaha. Nilai kerugian 3 hingga 5  jutaan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  oleh  konsumen  untuk  menyatakan  nilai  kerugian  dalam  gugatan  perdata ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum terhadap Honda-Yamaha yang menjual sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC di atas harga kewajaran atau harga kompetitif. “
Selain “ melalui  lembaga  peradilan  dengan  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  karena  perbuatan  melawan hukum  di  pengadilan,  konsumen  sepeda  motor  jenis  skuter  matik  110  –  125  CC  Honda-Yamaha  dapat  juga memulihkan  kerugian  yang  dialami  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK).Pola penyelesaian sengketa konsumen dengan sistem gugatan berskala kecil dengan  prinsip  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dapat  diwujudkan  melalui  BPSK  yang  telah menggunakan  sistem small  claims  tribunal .BPSK  sebagai  jembatan  antara  tata  cara  ADR  ( Alternative  Dispute Resolution )  yang  sederhana  dengan  prosedur  pengadilan  yang  memiliki  otoritas(HOLIJAH,  2020).  Berdasarkan tugas  yang dimilikinya  sebagaimana dimaksud Pasal 34  huruf  f UU Perlindungan  Konsumen danPasal 3 ayat (2) huruf  f Peraturan Pemerintah  Nomor 4 Tahun 2019tentangBadan Perlindungan  Konsumen Nasional, BPKN dapat
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat termasuk dalam hal ini pengaduan mengenai pemulihan kerugian kartel Honda-Yamaha sebab konsumen membeli sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC Honda-Yamaha dengan harga yang lebih tinggi (bukan harga kompetitif). “
Pada “ umumnya  kasus  sengketa  konsumen  pada  empat  lembaga  di  atas  diselesaikan  melalui  dua  lembaga yaitu  lembaga  yang  disebut The  Small  Claims  Court (SCC)  dan The  Small  Claims  Tribunal (SCT).  Jika diperhatikan  lebih  jauh,  lembaga  tersebut  di  atas  memiliki  kesamaan  yaitu  penyelesaian  sengketa  konsumen dilakukan  secara  perdamaian.  Namun,  jika  dibandingkan  dengan  BPSK,  maka  perbedaannya  ialah  BPSK menyelesaikan  sengketa  konsumen  yang  berskala  kecil,  formal  dan  biaya  murah,  namun  tidak  membatasi  besar gugatan  yang  diajukan  konsumen.  Sedangkan,  SCC  dan  SCT  memberikan  batasan  yang  jelas  mengenai  gugatan yang  dapat  diajukan  konsumen.  Pada  penyelesaian  model  SCC,  majelis  yang  menyelesaikan  perkara  berasal  dari unsur hakim aktif dan pensiunan, sedangkan pada BPSK majelis berasal dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen  dengan  latar  belakang  yang  berbeda-beda.  Perbedaannya  dapat  dilihat  dari  kelembagaan,  batasan  nilai gugatan  dan  asal  majelis  (hakim). “ Dengan  demikian,  sebagai  penutup  upaya  hukum  mengembalikan  kerugian konsumen dalam kartel penjualan sepeda motor skuter matik110 – 125 CC Honda-Yamaha dapat dilakukan melalui jalur lembaga peradilan yaitu melalui gugatan perdata ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK), dan pengaduan kepada Badan Perlindungan  Konsumen Nasional (BPKN).

## Kesimpulan
Penegakan hukum perlindungan konsumen dalam kartel penjualan sepeda motor skuter matik110 – 125 CC Honda-Yamaha  belum  terakomodir  dalam  Putusan  KPPU  Nomor  04/KPPU-I/2016  yang  hanya  mencerminkan aspek kepastian hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur kartel dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999.
Upaya hukum mengembalikan kerugian konsumen dalam kartel penjualan sepeda motor skuter matik110  – 125  CC  Honda-Yamaha  dapat  dilakukan  melalui  jalur  lembaga  peradilan  yaitu  melalui  gugatan  perdata  ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

## Saran
1. Diperlukan  suatu  instrumen  hukum  untuk  mengakomodir  pemulihan  kerugian  konsumen  akibat  dari perjanjian dan/atau kegiatan para pelaku usaha yang bertentangan dengan anti persaingan usaha.
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
2. Pemerintah perlu mengatur melalui peraturan pelaksana dari UU Anti Monopoli dan/atau UU Perlindungan Konsumen  tentang  perhitungan  dan  mekanisme  pengembalian  kerugian  konsumen  akibat  dari  kartel penjualan sepeda motor skuter matik 110 – 125 CCHonda-Yamaha pada khususnya dan kerugian-kerugian konsumen lainnya akibat dari pelanggaran hukum anti persaingan usaha.

## Daftar Pustaka
Darmodiharjo,  D.  (1995). Pokok-pokok  filsafat  hukum:  apa  dan  bagaimana  filsafat  hukum  Indonesia .  Gramedia Pustaka Utama. Friedmann, W. (1953). Legal theory/by Wolfgang Friedmann . Hartono, S. R. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia . HOLIJAH, H. (2020). Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil di Indonesia . Kencana. Juni, E. H. (2012). Filsafat hukum. Bandung: Pustaka Setia . Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum . Citra Aditya Bakti. Nugroho, S. A. (2014). Hukum persaingan usaha di Indonesia . Prenada Media. Prananingtyas, P., Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., & Toha, K. (2017). Hukum Persaingan Usaha . Soekanto, S. (2011). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada . Usman, R. (2013). Hukum acara persaingan usaha di Indonesia . Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2019  tentangTata  Cara  Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan  KPPU  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal  5  (Penetapan  Harga)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr. Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia.