## KONGLOMERASI MEDIA DAN DAMPAKNYA PADA PILPRES 2014

## Jaduk Gilang Pembayun
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Email : jadukismyname@gmail.com

## Abstract
In  this  era  of  globalization,  the  human’s  need  to  have  an  fast  information  becomes  very important for the community. The mass media is a form of mass communication that is capable of providing the need for quick information about what happened. Facing fierce competition in the mass media business that requires social and economic strength of this, then there is the tendency of media consolidation which then leads to the emergence of mass media giant group of players who later led to the concentration of media ownership is often called konglemerasi media. Conglomeration of  media influence on  the content or  programs  submitted to  the community in  which the content or the program represents the economic and political interests of media owners. As a result, the interests of the community to get the truth be lost. All this because of the process of agenda setting and framing is done by the media that are tailored to the interests of the owner. Truth is not found in these communities can lead society to accept the truth version from hegemony of mass media.

## Keyword : media conglomeration, pilpres2014, globalization

## Abstrak
Di  era  globalisasi  ini,  kebutuhan  akan  informasi  yang  cepat  menjadi  sangat  penting  bagi masyarakat.  Media  massa  merupakan  bentuk  komunikasi  massa  yang  mampu  menyediakan kebutuhan  akan  informasi  yang  cepat  mengenai  apa  yang  terjadi.  Menghadapi  persaingan  yang sangat ketat dalam bisnis media massa yang memerlukan kekuatan sosial ekonomi ini, maka terjadi kecenderungan konsolidasi media yang kemudian mengarah kepada munculnya kelompok pemain raksasa media massa yang kemudian mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan media massa yang sering disebut konglemerasi media. Konglomerasi media sangat berpengaruh terhadap isi atau program yang disampaikan kepada masyarakat dimana isi atau program tersebut merepresentasikan kepentingan  ekonomi  maupun  politik  pemilik  media.  Akibatnya  kepentingan  masyarakat  untuk mendapatkan kebenaran menjadi hilang. Semua itu karena adanya proses agenda setting dan framing yang dilakukan oleh media yang disesuaikan dengan kepentingan pemilknya. Kebenaran yang tidak didapatkan  masyarakat  tersebut  dapat  menyebabkan  masyarakat  terhegemoni  dengan  menerima kebenaran versi media massa.
Kata kunci : konglomerasi media, pilpres 2014, globalisasi

## BAB I PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Di  era    globalisasi  ini,  kebutuhan  akan
informasi yang cepat menjadi sangat penting bagi masyarakat.  Media  massa  merupakan  bentuk komunikasi  massa  yang  mampu  menyediakan kebutuhan akan informasi yang cepat mengenai apa  yang  terjadi.  Menghadapi  persaingan  yang sangat  ketat  dalam  bisnis  media  massa  yang memerlukan  kekuatan  sosial  ekonomi  ini,
maka  terjadi  kecenderungan  konsolidasi  media yang  kemudian  mengarah  kepada  munculnya kelompok  pemain  raksasa  media  massa  yang kemudian mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan  media  massa  yang  sering  disebut konglemerasi media.
Setelah  Orde  Baru  tumbang,  stasiun- stasiun televisi baru ramai bermunculan. Hal ini sebagai akibat dari euforia demokratisasi seperti yang telah dipaparkan di awal tulisan (Masduki, 2007:64).  Pada  waktu  yang  sama,  korporasi- korporasi media mulai terbentuk. Menurut Satrio Arismunandar,  sekarang  ini  telah  terbentuk setidaknya  tiga  kelompok  korporasi  media  . Korporasi  media  pertama  adalah  PT  Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) yang dimiliki oleh Harry  Tanoesoedibjo  yang  membawahi  RCTI (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia), TPI (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), dan Global TV  (PT  Global  Informasi  Bermutu).  Kelompok kedua  berada  di  bawah  PT  Bakrie  Brothers (Group  Bakrie)  yang  dimiliki  oleh Anindya  N. Bakrie. Grup Bakrie ini membawahi ANTV (PT Cakrawala  Andalas  Televisi)  yang  kini  berbagi saham dengan STAR TV (News Corp, menguasai saham  20%)  dan  Lativi  yang  sekarang  telah berganti nama menjadi TvOne. Kelompok ketiga adalah PT Trans Corpora (Group Para). Grup ini membawahi Trans TV (PT Televisi Trasnformasi Indonesia) dan Trans-7 (PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh) (Masduki, 2007:74).
Konglomerasi media yang terjadi dikhawatirkan membawa sejumlah dampak negatif, tidak  hanya  pada  perkembangan  kelangsungan sistem  media  di  Indonesia,  melainkan  juga dampak pada isi atau konten yang disampaikan kepada  masyarakat.  Pemerintah  Indonesia yang telah melihat akan potensi merugikan dari adanya  konsentrasi  suatu  perusahaan  mencoba mengintervensi  dengan  menghadirkan  sejumlah peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan perusahaan  namun  pengusaha  mampu  melihat dan  memanfaat  celah-celah  kebolongan  dari regulasi yang ada untuk dapat membuat sejumlah strategi, termasuk strategi konsentrasi media guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Menjelang  pemilu  2014  ini  partai  politik dan  politikus-politikus  baik  secara  perorangan maupun  kelompok  berupaya  memamfaatkan kekuatan media massa yang dapat mempengaruhi
opini  publik  dan  sekaligus  memamfaatkan kelemahan para jurnalis dan pekerja media yang dengan terpaksa atau sukarela menjual idealisme mereka.  Kecendrungan  media-media  yang disatukan  dalam  kepemilikan  pemilik  modal berkepentingan politik dan kepentingan lainnya menjadikan media rawan dimamfaatkan. Bahkan ada media dengan terang-terang menjual celah- celah titipan agenda setting bagi siapa saja yang siap membayar.
Tidak  salah  jika  mantan  Presiden  RI, Baharuddin  Jusuf  Habibie  saat  memberikan orasi usai menerima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan  Pers  dalam  rangka  Hari  Pers Nasional  2013  di  Menado  (9/2)  mengatakan dominasi  arus  pemberitaan  oleh  jaringan media massa seperti yang terjadi saat ini secara sistematik membatasi ruang gerak media massa dan berlawanan dengan konsep kebebasan pers. Menurutnya,  untuk  membebaskan  pers  dari pengaruh  kepentingan  politik  dan  bisnis,  salah satu upaya yang harus dilakukan adalah merevisi Undang-Undang  Penyiaran,  terutama  soal kepemilikan suatu kelompok usaha atas beberapa media.
Habibie  menggarisbawahi  yang  perlu diwaspadai,  bahkan  diatur  adalah  bila  pemilik jaringan  media  tersebut  aktif  di  dunia  politik. Pencegahan  pengaruh  kepentingan  politik terhadap kalangan pers harus dilakukan, termasuk hal-hal  menyangkut  masalah  kepemilikan media,  khususnya  jika  pemilik  media  aktif berkecimpung  dalam  dunia  politik.  Peran  dan kebebasan  pers  memang  perlu  diberi  perhatian khusus  agar  pers  jangan  dianggap  semata-mata hanya  milik  para  wartawan,  pengelola  media, atau  pengusaha  media  saja,  tetapi  kebebasan pers adalah milik semua warga. Oleh karena itu, kata dia, masyarakat seharusnya ikut membantu melengkapi atau  menyeimbangkan pemberitaan untuk  kepentingan  seluruh  masyarakat  itu sendiri.
Disadari  atau  tidak,  sebagian  besar masyarakat di Indonesia masih menjadikan media sebagai  salah  satu  jembatan  informasi  tentang berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, baik yang sedang menjadi perhatian maupun yang luput dari perhatian mereka. Kenyataan menunjukkan, keterlibatan media dalam membentuk suatu opini publik  adalah  sebuah  kekuatan  tersendiri  yang
Jaduk Gilang Pembayun, KONGLOMERASI MEDIA DAN DAMPAKNYA PADA PILPRES 2014
dimilikinya  dan  itu  sangat  berpengaruh  dalam tatanan kehidupan di masyarakat. Namun, seiring dengan kebebasan pers yang didengungkan dalam reformasi 1998 silam, membuat sebagian media kebablasan menyikapi eforia kebebasan tersebut. Independensi dan kode etik kadang telah tertutupi oleh  orientasi  bisnis  dan  keuntungan,  sehingga saat  ini  ¨dapur¨  media  telah  dimasuki  pengaruh kekuasaan, finansial dan kepentingan politik.
Media  sangat  memberi  andil  dan  peran penting  dalam  memberikan  informasi  terhadap masyarakat  dan  kecenderungan  ini  kadang membuat media dalam menyajikan informasinya cenderung  membuka  peluang  untuk  terjadinya dramatisasi, manipulasi, spekulasi ataupun justru berusaha  untuk  tidak  menyingkap  kebenaran sesuai  fakta  sesungguhnya  (Ahmad,  2004:72). Olehnya,  segelintir  masyarakat  berusaha memanfaatkan  media  untuk  suatu  tujuan  sesuai kepentingannya, hingga kemudian media menjadi sangat sulit memisahkan antara independensi dan keuntungan bisnis, dan terkadang dua kepentingan tersebut  membuat  media  terperosok  ke  dalam penyajian  informasi  yang  tidak  berimbang  dan cenderung  berpihak  pada  golongan  tertentu (Baran, 2000:93).
Sesuai dengan pengertiannya, independensi diartikan  sebagai  kemandirian,  dalam  artian melepaskan  diri  dari  berbagai  kepentingan, mengungkapkan  fakta  dengan  sesungguhnya dan  tidak  ada  bentuk  intervensi  dari  pihak tertentu  dalam  penyajian  informasi  (Thompson, 1995:113).  Sehingga  dalam  membangun  suatu independensi,  media  harus  menyadari  bahwa loyalitas  utama  adalah  kepada  masyarakat,  dan intisari  jurnalisme  adalah  verifikasi  data  yang akurat, menghindari terjadi benturan kepentingan yang  berpotensi  kepada  pembohongan  publik. Oleh karenanya, sangat diharapkan agar seorang wartawan  dalam  menjalankan  profesinya,  harus dibarengi  sikap  kejujuran  dalam  komitmen, informasi  haruslah  tersaji  dalam  konteks kebenaran,  mengetahui  urutan  sumber  berita, transparansi  dalam  informasi,  dan  verifikasi berita  secara  aktual  sebelum  menyajikannya  ke masyarakat (Baran, 2000:106). Bila hal tersebut dapat diwujudkan, maka media telah melakukan independensi dalam penyampaian informasi.
Saat  ini,  ancaman  independensi  media sangat  beragam,  namun  menurut  penulis,  yang
menjadi ancaman serius antara lain:
1.  Kekuasaan tidak sepenuhnya dapat di kontrol oleh  media  sehingga  seringkali  berbagai kasus penyimpangan yang terjadi hanya dapat diketahui  bila  ada  di  antara  mereka  (dalam lingkup  kekuasaan)  yang  membeberkan kepada media.
2.  Adanya  konglomerasi  atau  kepemilikan media  yang  bersentuhan  dengan  penguasa, sehingga  informasi  yang    disajikan  hanya berdampak  pada  keuntungan  pihak  media dan yang bersentuhan langsung dengannya.
3.  Kewenangan redaksi dalam mempublikasikan berita yang diperoleh dari wartawan kadang menimbulkan  munculnya  intervensi  kepada pihak  redaksi  oleh  orang-orang  tertentu yang  menganggap  pemberitaan  tersebut menyudutkan diri atau lingkup sosialnya.
4.  Masih maraknya tindak kekerasan dan  pengerahan  massa  oleh  kelompok tertentu,sehingga  kalangan  wartawan  masih khawatir  akan  keselamatan  dirinya  dalam peliputan.
5.  Terjalinnya  hubungan  emosional  antara wartawan  dengan  sumber  berita,  baik hubunganpertemanan,  kekeluargaan,  suku, maupun profesi sehingga bila ada pemberitaan yangmenyudutkan sumber tersebut berusaha untuk segera di tutup tutupi (Hill, 2006:117).
Manajemen  media  haruslah  memisahkan antara  redaksi  pemberitaan  dan  unsur  bisnis, sehingga  menghindari  adanya  intervensi pemberitaan  karena  faktor  bisnis  dan  tidak kalah  pentingnya  adalah  media  harus  pula memperhatikan kesejahteraan wartawan, sehingga  idealisme  mereka  tidak  di  kotori  oleh kepentingan  tertentu  (Magoon,  2010:64).  Jika ini telah di lakukan, maka kekuatan media dapat menjadi  sebuah  kekuatan  besar  yang  sangat disegani  oleh  semua  pihak,  dan  masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan penuh pada keberadaan sajian informasi media.

## 1.2  Rumusan Masalah
Sejak  memasuki  era  reformasi    bangsa Indonesia  banyak  mengalami  perubahan diberbagai aspek kehidupan.
Indonesia memaasuki  era  baru  yang  penuh  dengan

## BAB II KERANGKA TEORI
2.1  Teori Agenda Setting
Agenda  setting diperkenalkan  oleh  Mc Combs  dan  DL  Shaw  dalam Public  Opinion

## 2.2 Agenda Media
Menurut Rogers dan Dearing (Haryanto, 2003:84), agenda media adalah daftar isu-isu  dan  peristiwa-peristiwa  pada  suatu  waktu  yang  disusun  menurut  urutan kepentingan.  McCombs  dan  Shaw  mengemukakan  cara  mengukur  agenda  media dengan menyatakan bahwa untuk mengetahui agenda media surat kabar bisa melalui headline/major media. Agenda media surat kabar bisa dilihat dari berita yang muncul sebagai  lead  di  halaman  depan  ataupun  di  halaman  lain  dibawah  sebuah headline , yang  berkolom  tiga  yang  setidaknya  sepertiga  beritanya  (minimal  lima  paragraf) berisi cakupan berita politik (Haryanto, 2003:88).
Media mengadakan proses seleksi terhadap peristiwa sehari-hari berdasarkan politik  pemberitaan  masing-masing  media  yang  merupakan  interpretasi  subjektif media massa (Haryanto, 2003:89).

## 2.2  Agenda Media
Menurut  Rogers  dan  Dearing  (Haryanto, 2003:84),  agenda  media  adalah  daftar  isu-isu dan  peristiwa-peristiwa  pada  suatu  waktu  yang
“kebebasan”.  Berbanding terbalik dengan masa atau  era  sebelumnya  yaitu  orde  baru,  control penguasa sangatlah tinggi dan kuat.
Fenomena penekanan  kebebasan tersebut kini  tinggal  menjadi  cerita  yang  ada  dalam lembaran  sejarah  perjalanan  pers  Indonesia. Saat  ini  pers  Indonesia  berkembang  pesat  dan menjamur  dalam  berbagai  bentuk  sepertimedia cetak,  elektronik,  dan  dengan  kemajuan  dunia computer  dan  internet  media  online  mulai bertumbuh pesat.
Konglomerasi media sangat berpengaruh terhadap  isi  atau  program  yang  disampaikan kepada  masyarakat  dimana  isi  atau  program tersebut merepresentasikan kepentingan ekonomi maupun  politik  pemilik  media.  Akibatnya kepentingan  masyarakat  untuk  mendapatkan kebenaran  menjadi  hilang.  Semua  itu  karena adanya  proses  agenda  setting  dan  framing yang  dilakukan  oleh  media  yang  disesuaikan dengan  kepentingan  pemilknya.  Kebenaran yang tidak didapatkan masyarakat tersebut dapat menyebabkan  masyarakat  terhegemoni  dengan menerima kebenaran versi media massa.
Seyogyanya  dalam  membangun  suatu idealisme  dan  independensi  jurnalistik,  media dituntut untuk menyajikan suatu informasi yang berimbang,  tidak  memihak  apalagi  memicu keresahan  di  masyarakat,  tidak  mengakomodasi suara-suara  yang  berbau  kekerasan,  pesimistis, menghujat,  dan  mencela  golongan  tertentu. Menyajikan informasi sesuai fakta sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa melihat latar  belakang  sumber  berita.  Dari  pernyataan diatas bisa disimpulkan satu pertanyaan penelitian yaitu  “bagaimana  dampak  konglomerasi  media dalam hubungannya dengan pilpres 2014?”

## 1.3  Tujuan Penelitian
Melihat  dampak  konglomerasi  media terhadap hasil pilpres 2014
Quarteley tahun  1972,  berjudul The  Agenda Setting  Function  of  Mass  Media. Asumsi  dasar teori agenda setting adalah jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan memengaruhi  khalayak  untuk  menganggapnya penting. (Haryanto, 2003: 81)
Media menata ( men-setting ) sebuah agenda terhadap peristiwa ataupun isu tertentu sehingga dianggap  penting  oleh  publik.  Caranya,  media dapat  menampilkan  isu-isu  itu  secara  terus menerus  dengan  memberikan  ruang  dan  waktu bagi  publik  untuk  mengkonsumsinya,  sehingga publik  sadar  atau  tahu  akan  isu-isu  tersebut, kemudian  publik  menganggapnya  penting dan  meyakininya.  Dengan  kata  lain,  isu  yang dianggap  publik  penting  pada  dasarnya  adalah karena media menganggapnya penting.
Menurut  Onong  Uchjana  Effendy (dalam  Haryanto,  2003:  82),  teori agenda setting menganggap  bahwa  masyarakat  akan belajar  mengenai  isu-isu  apa,  dan  bagaimana isu-isu  tersebut  disusun  berdasarkan  tingkat kepentingannya.  McCombs  dan  Donald  Shaw mengatakan  pula,  bahwa  audience  tidak  hanya mempelajari  berita-berita  dan  hal-hal  lainnya melalui  media  massa,  tetapi  juga  mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan  terhadap  topik  tersebut  (Griffin, 2003:77). Lebih jelasnya mengenai teori agenda setting  dijelaskan  dalam  bagan  dibawah  ini (Severin, 2001:143).
BAB III

## PEMBAHASAN
BAB III

## PEMBAHASAN
Dalam melihat dampak konglomerasi, kita menjabarkan aspek – aspek penting dalam  teori  Agenda  Setting,  yaitu  Agenda  Media,  Agenda  Khalayak,  dan  Agenda Kebijakan. Ketiga aspek inilah yang bisa mejelaskan mengenai dampak konglomerasi dalam  pilpres  2014  mendatang.  Dengan  kekuatan  modal  dan  kepentingan  politik kapitalis, media dijadikan sebuah alat untuk memuluskan langkah mereka mendoktrin khalayak dengan visi misi yang mereka gembar – gemborkan.
Dalam  teori  Agenda  Setting,  sampai  dengan  penerbitan  hasil  studi  yang dilakukan oleh McCombs dan Shaw tahun 1972, hampir semua studi agenda setting yang  dilakukan  memfokuskan  pada  dua  variabel,  yaitu  agenda  media  (sebagai variabel  independen)  dan  agenda  publik  (sebagai  variabel  dependen).  Analisis hubungan antar variabel  yang dilakukan biasanya menekankan pada pola hubungan satu arah atau bersifat linear, yaitu bahwa agenda media mempengaruhi terbentuknya agenda publik. Ini merupakan bukti bahwa kebanyakan peneliti pada saat itu masih percaya  bahwa  efek  media  bersifat  langsung,  sehingga  studi  mereka  lebih  banyak
Agenda Media
Agenda Khalayak
Dalam melihat dampak konglomerasi, kita menjabarkan aspek – aspek penting dalam teori Agenda  Setting,  yaitu  Agenda  Media,  Agenda Khalayak, dan Agenda Kebijakan. Ketiga aspek inilah  yang  bisa  mejelaskan  mengenai  dampak konglomerasi  dalam  pilpres  2014  mendatang. Dengan  kekuatan  modal  dan  kepentingan politik  kapitalis,  media  dijadikan  sebuah  alat untuk memuluskan langkah mereka mendoktrin khalayak dengan visi misi yang mereka gembar– gemborkan.
Dalam teori Agenda Setting , sampai dengan penerbitan  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh McCombs dan Shaw tahun 1972, hampir semua studi agenda setting yang dilakukan memfokuskan pada dua variabel, yaitu agenda media (sebagai variabel independen) dan agenda publik (sebagai variabel  dependen).  Analisis  hubungan  antar variabel  yang  dilakukan  biasanya  menekankan pada  pola  hubungan  satu  arah  atau  bersifat linear, yaitu bahwa agenda media mempengaruhi terbentuknya agenda publik. Ini merupakan bukti bahwa kebanyakan peneliti pada saat itu masih percaya  bahwa  efek  media  bersifat  langsung, sehingga studi mereka lebih banyak berorientasi pada upaya pengukuran besarnya efek media. Dari perspektif agenda media adalah sebagai berikut: framing;  priming; frekuensi  dan  intensitas pemberitaan/penayangan; dan kredibilitas media di kalangan audiens. Sedangkan dari Dari perspektif agenda publik adalah sebagai berikut: faktor  perbedaan  individual;  faktor  perbedaan media;  faktor  perbedaan  isu;  faktor  perbedaan salience; faktor perbedaan kultural.
Melalui Agenda  Setting  dapat  diukur  dan diprediksikan  bagaimana  efek  pemberitaan di  media  mengenai  salah  satu  capres  dalam hubungannya  dengan  sikap  audiens  atau perubahan perilaku politik masyarakat. Perilaku bisa  dibagi  menjadi  dua,  perilaku  positif  yang diartikan  memilih  capres  tersebut,  atau  negatif yang menolak/memilih capres yang lain.
Dengan  begitu  dapat  dijelaskan  bahwa konglomerasi  media  berimbas  pada  pemusatan kepentingan pemilik, dalam hal ini kepentingan politik,  dan  pemilik  mengintervensi  isi  media sehingga  sedemikian  rupa  berusaha  mencari keuntungan  dari  media  yang  dia  miliki.  Disini pemilik  selalu  berusaha  menyisipkan  iklan politiknya,  ataupun  pidato  ”kenegaraannya”  di
disusun menurut urutan kepentingan. McCombs dan  Shaw  mengemukakan  cara  mengukur agenda media dengan menyatakan bahwa untuk mengetahui agenda media surat kabar bisa melalui headline/major media. Agenda media surat kabar bisa  dilihat  dari  berita  yang  muncul  sebagai lead di halaman depan ataupun di halaman lain dibawah  sebuah headline, yang  berkolom  tiga yang setidaknya sepertiga beritanya (minimal lima paragraf) berisi cakupan berita politik (Haryanto, 2003:88).
Media  mengadakan  proses  seleksi terhadap  peristiwa  sehari-hari  berdasarkan politik  pemberitaan  masing-masing  media  yang merupakan  interpretasi  subjektif  media  massa (Haryanto, 2003:89).

## 2.3   Agenda Khalayak
Water  Lippmann  mendefi nisikan  agenda khalayak sebagai sederet isu pada waktu tertentu yang  dianggap  penting  oleh  para  individu (Haryanto,  2003:87).  Hal  ini  berarti  bahwa agenda  khalayak  merupakan  pemahaman  atau penerimaan  para  anggota  dalam  mengarahkan perhatiannya  mengenai  suatu  isu  dalam  kurun waktu tertentu. Posisi media dalam hal ini adalah bahwa  surat  kabar  (melalui  pemberitaan  dan rubriknya)  membantu  khalayak  memfokuskan perhatiannya  pada  isu  /  kejadian  khusus (McCombs  &  Shaw,  1972)  dalam  (McQuaill, 1987:86).  Dengan  demikian  agenda  khalayak berguna untuk mengetahui apakah suatu isu yang dianggap  penting  oleh  media  dianggap  penting pula oleh khalayak.
sela  –  sela  acara  yang  seharusnya  sayang  kalo dikotori  dengan  unsur  politik.  Intervensi  inilah yang  sebenarnya  merupakan  dampak  utama adanya  konglomerasi  media  sehingga  pemilik dengan  leluasa  berkampanye  di  medianya sendiri  dan  bahkan  tak  jarang  pula  menyerang dan  merendahkan  kelompok  lain  yang  menjadi pesaing politiknya.
Agenda Setting menentukan apa yang harus diberitakan  sehingga  menjadi  “agenda  publik” ( public agendas ), yakni isu utama yang menjadi bahan  pembicaraan;  diharapkan  agenda  publik nantinya  menjadi  “agenda  kebijakan”  ( policy agenda )  atau  mempengaruhi  “agenda  politik” ( political agenda ) para pembuat kebijakan, yang pada  akhirnya  menentukan  “kebijakan  publik”. Sejatinya,  agenda  Setting  setiap  media  disesuai dengan  visi  dan  misi  yang  dimiliki.  Visi-misi media massa adalah “ company philoshopy ” yang menjadi  “ basic  values ”  yang  harus  ditaati  para wartawan  dalam  menulis  atau  membuat  berita. Namun,  ukuran  layak  tidaknya  sebuah  berita untuk  disampaikan  kepada  publik  tidak  hanya berdasarkan news value atau nilai berita, tapi juga ada berita-berita tertentu yang disesuaikan dengan agenda setting media masing-masing yang terkait dengan kepentingan perorangan, kelompok, atau pemilik modal.
Kriteria layak tidaknya dan harus tidaknya sebuah  berita  disampaikan  ke  publik  biasanya akan ditentukan oleh editorial policy Dalam dunia komunikasi  massa  disebut  juga gatekeeping , yakni “ a series of check point ” yang dijaga oleh para gatekeeper (para  redaktur,  produser,  atau eksekutif produser). Sebuah berita harus melalui ”gate” tersebut sebelum sampai ke publik. Artinya, lolos-tidaknya sebuah peristiwa diberitakan atau menjadi berita bergantung pada hasil pengecekan tersebut dan ditambah “selera” redaktur, produser, eksekutif  produser,  pemimpin  redaksi,  atau pemilik modal yang terkadang subyektif.
Pemberitaan  yang  dibingkai  ( framing ) berdasaran agenda-media menimbulkan pengaruh dan interpretasi tertentu dan menciptakan “opini publik” ( public opinion ). Opini publik itulah yang mengendalikan pemikiran dan sikap masyarakat terhadap  isu  tertentu.  Yang  mengerikan  agenda setting tidak jarang menabrak dinding kebenaran dengan memelintir fakta dan informasi yang ada.
Pembentukan  opini  publik  di  masyarakat yang  dilakukan  oleh  media  merupakan  salah satu efek yang ditimbulkan ketika media massa melakukan  sebuah  pemberitaan  dan  konstruksi sosial.  Dalam  ranah  ilmu  komunikasi,  teori Agenda  Setting  merupakan  teori  yang  khusus mengkaji  bagaimana  media  massa  membentuk opini publik dari pemberitaan yang dilakukannya. Melalui opini publik yang sudah terbentuk itulah beberapa pihak yang memiliki kepentingan politik menggunakannya  untuk  mendapat  dukungan, dengan tujuan meraup suara sebanyak-banyaknya di pemilu 2014.
Konsep  ‘tebar  pesona’  melalui  media massa  seperti  televisi  saat  ini  menjadi  sebuah konsep alternative yang cukup jitu untuk meraup suara.  Strategi  ini  juga  merupakan  kelanjutan dari  strategi  pembentukan  opini  publik  yang dilakukan oleh media massa. McComb dan Shaw, peneliti  yang  mengkaji  mengenai  teori Agenda Setting  yang  dicetuskan  oleh  Walter  Lippman, menganggap  bahwa  pada  dasarnya  masyarakat bukanlah  ‘mesin  otomatis’  yang  menunggu  di program oleh media massa. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih tayangan mana yang sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Dalam  ranah politik, ketika seorang kandidat mulai melakukan kampanye melalui media massa, masyarakat tidak serta  merta  terpengaruh  kemudia  memberika suara kepadanya.
Pemikiran McComb dan Shaw inilah yang kemudian menghasilkan sebuah teori baru yaitu Uses  and  Gratification,  di  mana  sebenarnya masyarakat memiliki kekuasaan terhadap media untuk  memenuhi  kebutuhan  informasinya,  dan media memiliki ‘kewajiban’ untuk memenuhinya. Terlepas dari dua teori di atas, kondisi masyarakat Indonesia  yang  masih  memiliki  ketergantungan begitu  besar  kepada  media  menyebabkan masyarakat Indonesia begitu mudah terpengaruh oleh politik media tersebut.
Kemampuan media massa dalam membentuk opini publik inilah yang menjadikan masyarakat seolah mudah terpengaruh. Menjadi sebuah  keuntungan  tersendiri  bagi  beberapa pihak yang berkepentingan ketika media massa mampu  menghadirkan  ‘pencerahan’  di  tengah- tengah masyarakat. Orator ulung, solusi terhadap permasalahan  yang  ada  di  tengah  masyarakat, dan berbagai janji-janji mulai ‘dipersembahkan’
ke rakyat, melalui media massa tentunya. Semua itu dilakukan untuk membentuk citra dan tujuan akhirnya adalah masyarakat mendukungnya untuk menjadi  pemenang  dalam  pemilihan  presiden 2014.
Media  massa  di  era  reformasi  saat  ini sudah dapat dikatakan mulai kehilangan tingkat obyektifitasnya.  Apalagi  ketika  media  massa sudah  mulai  menyentuh  ranah  politik  (dalam artian  pemilik  media  tersebut  sudah  mulai berkecimpung  di  ranah  politik),  maka  tidak menutup  kemungkinan  tayangan-tayangan  yang disajikannya  bertujuan  untuk  menggiring  opini masyarakat  ke  arah  pembentukan  citra,  dengan tujuan  akhirnya  adalah  mendukung  di  Pilpres 2014. Pemilik media yang mulai tampil di layar kaca,  melakukan  personal  branding  dan  lain sebagainya,  pada  dasarnya  merupakan  sebuah strategi  politik  untuk  kemenangan  di  Pemilihan presiden 2014.
Ketika  media  massa  dijadikan  kendaraan politik maka masyarakat yang akan berada pada pihak  subordinat.  Masyarakat  akan  ‘dipaksa’ menyaksikan  tayangan-tayangan  yang  berisikan kampanye terselubung, baik dalam bentuk berita maupun  tayangan  iklan-iklan  yang  membentuk citra  dari  pemiliki  media  tersebut.  Konstruksi media  massa  seperti  ini  telah  membuat  banyak kalangan  masyarakat  merasa  jenuh  dengan  hal- hal  yang  berbau  politik.  Alasannya  sudah  bisa ditebak,  banyak  sekali  janji-janji  yang  tidak pernah terpenuhi ketika mereka masih kampanye. Sebagai sebuah media yang mampu membentuk opini  publik  dan  mengkonstruksi  realita  sosial, televise merupakan media massa yang memiliki pengaruh  yang  massif  di  masyarakat,  sehingga sangat tepat untuk digunakan sebagai kendaraan politik untuk kampanye melalui siaran-siarannya. Konsep acara yang ditayangkan, apabila ditinjau dengan  teori  Agenda  Setting,  bisa  diketahui bagaimana  opini  publik  akan  terbentuk  di masyarakat.
Dengan  adanya  fenomena  semacam  ini, maka  media  massa  cenderung  mengalami perubahan fungsi. Tidak hanya sebagai penyampai informasi pada masyarakat, melainkan berfungsi pula  sebagai  media  untuk  meraup  keuntungan berupa kekuasaan di masyarakat.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1  Kesimpulan
Konglomerasi  media  sangat  berpengaruh terhadap  isi  atau  program  yang  disampaikan kepada  masyarakat  dimana  isi  atau  program tersebut merepresentasikan kepentingan ekonomi maupun  politik  pemilik  media.  Akibatnya kepentingan  masyarakat  untuk  mendapatkan kebenaran  menjadi  hilang.  Semua  itu  karena adanya  proses  agenda  setting  dan  framing yang  dilakukan  oleh  media  yang  disesuaikan dengan  kepentingan  pemilknya.  Kebenaran yang tidak didapatkan masyarakat tersebut dapat menyebabkan  masyarakat  terhegemoni  dengan menerima kebenaran versi media massa.
Selain  itu,  pengaruh  lainnya  adalah kesempatan masyarakat untuk mendapat tayangan atau program alternatif yang lebih berimbang sulit untuk didapatkan karena telah terjadi pemilikan banyak media oleh segelintir kelompok tertentu yang mana tentunya juga berakibat pada terjadinya homogenisasi  informasi.  Konglomerasi  media lebih  banyak  berdampak  negative  bagi  dunia media  sekarang  ini.  Dimana  semua  realitas dan  informasi  yang  dibentuk  oleh  media  selalu mempunyai kepentingan di belakangnya.

## 4.2  SARAN
1.  Manajemen  media  haruslah  memisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis, sehingga  menghindari  adanya  intervensi pemberitaan karena faktor bisnis,
2.  Media  haruslah  menyadari  tanggung  jawab sosialnya  kepada  masyarakat  sehingga faktor  kepentingan  pemilik  media  seperti kepentingan politik pemilik media sebaiknya dipisahkan dengan objektifitas media tersebut. Media haruslah independen dan loyal kepada masyarakat.
3.  Pemberitaan  yang  mengandung  informasi kepada  publik  yang  disampaikan  harus mengandung  kebenaran  yang  mencakup akurasi,  pemahaman  publik,  jujur  dan berimbang. Keseimbangan dalam pemberitaan

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Ibnu.  2004. Konstruksi  realitas  politik dalam  media  massa:  sebuah  studi  critical discourse  analysis  terhadap  berita-berita politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Haryanto, 2003, Metode Penelitian Komunikasi: Agenda  Setting, Surakarta:  FISIP  Program studi Komunikasi Massa UNS.
Griffin, Em. 2003. A First Look at Communication Theory, ed.  5th,  New  York:  McGraw-Hill Companies.
Hill. David T, Khrisna Sen. 2006. Media, Culture and Politics in Indonesia. Sheffield : Equinox
Publishing
Magoon,  Kekla.  2010. Media  Censorship . Minneapolis : Abdo Publishing
Masduki. 2007. Regulasi penyiaran: dari otoriter ke liberal. Depok : PT LKiS Pelangi Aksara McQuail, Dennis. 1987. Teori Komunikasi Massa. Jakarta, Erlangga
Stanley  J.  Baran  &  Dennis  K.  Davis,  2000,
Mass  Communication  Theory:  Foundation, Ferment,  and  Future ed.  2nd,  USA: Wadsworth.
Thompson,  John  B.  1995. The  Media  and Modernity:  A  Social  Theory  of  the  Media. California : Stanford University Press
Werner  J.  Severin  &  James  W.  Tankard,  2001,
Communication Theories: Origins, Methods, & Uses in the Mass Media, ed. 5th, penerj.
Sugeng Hariyanto, Addison Wesley Longman Inc.
atau penyiaran termasuk menyangkut sebuah opini dan perspektif atas suatu kasus.