Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju
1 Rudi, 2 Muhammad Yunus, 3 Hasrat Arief Saleh
1 Universitas Tomakaka,Mamuju
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,Universitas Hasanuddin,Makassar
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Hasanuddin,Makassar Mamuju,Indonesia Email: rudiamru@gmail.com

## Abstract
Transparency of the services provided by government agencies in administering public services is very important  so  customer  can  easily  find  out  information or  access  about  the  procedure  /  stages  in  the services  provided  by  her  government  agencies.  The  aim  of  the  research  is  to  describe,  measure  and analyse the  transparency of building  construction permit  in Mamuju Regency. The research was a descriptive  qualitative  and quantitative  (mix  method)  study.  The  methods  of  obtaining  the  data  were questionnaire,  interview  and  observation  to  informants  who  are  directly  involved  in  building construction  permit.  The  results  of  the  research  indicate  that  the  implementation  process  of  service transparency  of  building  construction  permit  in  Mamuju    Regency  has  not  been  fully  implemented based on transparency dimensions expected by the customers/community. There are still some points that  should  be  informed  clearly  and  precisely  to  the  costomers/community  especially  in  terms  of service  implementation  management,  technical  and  administrative  requirements,  service  completion time,  authorized  and  responsible  officials,  service  appointments,  service  location,  and  service standard.  Meanwhile,  the  points  that  can  meet  the  transparency  dimensions  are  service  procedure, service  cost,  and  information  of  service  consultation/complaint process  that  are  sufficient  to provide information  that  is  clear,  precise,  and  easy  to  understand.  The  lack  of  transparency  of  the  points mentioned  above  is  because  the  authorized  and  responsible  officials  do  not  have  commitment  in providing clear and precise information for the costomers/community, so a certainty in service is not created.

## Keywords : Transparency; Service; IMB

## Abstrak
Transparansi  pelayanan  sangat  penting  bagi  instansi  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik,  karena  dengan  adanya  transparansi  pelayanan  terhadap    masyarakat/pelanggan  dapat  dengan mudah  mengetahui  informasi  atau  akses  tentang  prosedur-prosedur  dalam  pelayanan  yang  diberikan olen  instansi  pemerintah.  Penelitian  ini  bertujuan  menggambarkan,  mengukur,  dan  menganalisa transparansi  pelayanan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  di  Kabupaten  Mamuju.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  (mix  method).  Data  dikumpulkan  melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelayanan IMB. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  penerapan  transparansi  pelayanan  IMB  Kabupaten Mamuju  belum  sepenuhnya  diterapkan  dalam  dimensi-dimensi  transparansi  yang  diharapkan  oleh masyarakat.  Masih  terdapat  beberapa  aspek  yang  harus  diinformasikan  secara  jelas  dan  tepat  kepada masyarakat  terutama  dari  segi  manajemen  penyelenggaraan  pelayanan,  persyaratan  teknis  dan administrasi,  waktu  penyelesaian  pelayanan,  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab,  janji pelayanan,  lokasi  pelayanan,  dan  standar  pelayanan.  Adapun  aspek  yang  telah    memenuhi  dimensi- dimensi  transparansi,  yaitu  prosedur  pelayanan,  biaya  pelayanan  dan  informasi  proses konsultasi/pengaduan pelayanan sudah  memberikan informasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami.
Kata kunci : Transparansi; Pelayanan; IMB
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.7.1.53-62.2018
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 26  tahun  2004    tentang  Petunjuk  Teknis Transparansi    dan  Akuntabilitas  dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: (1) manajemen dan
penyelenggaraan  pelayanan  publik;  (2) prosedur  pelayanan;  (3)  persyaratan  teknis dan  administrasi  pelayanan;  (4)  rincian biaya  pelayanan;  (5)  waktu  penyelesaian pelayanan; (6) pejabat yang berwenang dan bertanggung  jawab;  (7)  lokasi  pelayanan; (8)  janji  pelayanan;  (9)  standar  pelayanan dan,  (10)  informasi  pelayanan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  didalam  pelayanan publik,  prinsip  transparansi  merupakan suatu  prinsip  pokok  disamping  prinsip- prinsip  pokok  lain  harus  diterapkan  dalam pelayanan  publik  untuk  mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut  Ratminto  &  Winarsih  (2005), buruknya  kinerja  pelayanan  publik,  antara lain  dikarenakan  belum  dilaksanakannya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan  publik harus  dilaksanakan
secara transparan oleh setiap unit pelayanan  instansi  pemerintah,  karena kualitas  kinerja  birokrasi  pelayanan  publik memiliki  implikasi  yang  luas  dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Nomor  9  Tahun  2011,  Tentang  Perubahan
Perda No.12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan  Organisasi  Lembaga  Teknis Daerah Kabupaten Mamuju, Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPPT) Kabupaten  Mamuju  mempunyai  tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi  di  bidang  perizinan  secara terpadu dengan prinsip koordinasi,
integrasi,  sinkronisasi,  simplifikasi  dan keamanan. Hal ini
menunjukkan
konsistensi  dan  komitmen  Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  di  bidang  perizinan,  namun dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat beberapa permasalahan  yang terjadi dalam penyelenggaraan  pelayanan  IMB  di  kantor BPPT  yaitu  kurang  transparansinya  dalam pelayanan teknis dan administrasi pelayanan,  waktu  penyelesaian  pelayanan, pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  dalam  pelayanan,  dan  kurangnya akses informasi dan pengaduan  pelayanan perizinan dengan tidak adanya website dan media  pengaduan  dalam  pelayanan  izin mendirikan  bangunan  (IMB)  di  Kantor
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Mamuju.
Dalam  paradigma  baru  pelayanan publik  saat  ini  memperkenalkan  sebuah konsep  atau  model  yang  dikenal  dengan New  Public  Service.  Menurut  Keban (2008),  paradigma  pelayanan  publik  baru ini adalah bahwa birokrasi harus dibangun agar  dapat  memberikan  perhatian  pada pelayanan  masyarakat  sebagai  warga negara, mengutamakan kepentingan publik, mengikutsertakan warga masyarakat, bertindak demokratis,
memperhatikan  norma,  nilai  dan  standar yang  ada  dan  menghargai  masyarakat. Jelas  bahwa  dalam memberikan  pelayanan pemerintah harus bersifat terbuka terhadap masyarakat  dengan  memperhatikan    aspek transparansinya.
Menurut Dwiyanto (2008), setidaknya  ada  3  indikator  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  transparansi pelayanan publik, pertama penilaian terhadap  tingkat  keterbukaan  meliputi seluruh  proses  pelayanan  publik,  termasuk didalamnya adalah persayaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta meknisme/prosedur  pelayanan  yang  harus dipenuhi.  Persyaratan  pelayanan  harus
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
dipublikasikan  secara  terbuka  dan  mudah diketahui  oleh  para  pengguna.  Kedua kemudahan  dalam  memahami  peraturan dan prosedur pelayanan. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi  para  pengguna.  Ketiga  kemudahan untuk  memperoleh  informasi  mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh  informasi  mengenai  berbagai aspek  penyelenggaraan  pelayanan  publik semakin tinggi transparansi.
Indikator  yang  digunakan  dalam melihat  transparansi  pelayanan  menurut Ratminto  &  Winarsih  (2014),  terdapat sepuluh  dimensi  transparansi  pelayanan, yaitu:  manajemen  dan  penyelenggaraan pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan Teknis dan administrasi pelayanan,  perincian  biaya  pelayanan, waktu  penyelesaian  pelayanan,  pejabat yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab, janji  pelayanan,  standar  pelayanan,  lokasi pelayanan,
Informasi dan konsultasi/pengaduan pelayanan. Penelitian terdahulu mengenai
transparansi  pelayanan  dilakukan  oleh Dunan  (2011),  ―Transparansi  Pelayanan Pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  Kota  Ambon’’.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  penerapan transpatansi  pelayanan  Perusahaan  Daerah Air  Minum  (PDAM)  Kota  Ambon. Kesimpulan  dalam  penelitiannya  adalah dalam  penyelenggaraan  pelayanan  belum sesuai  apa  yang  diharapkan    dalam penerapan  dimensi  transparansi  pelayanan terutama dalam prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan,  waktu  penyelesaian  pelayanan, pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab,  janji  pelayanan,  lokasi  pelayanan, dari  beberapa  indikatot  tersebut  belum memberikan  informasi  yang  jelas  kepada
masyarakat/pelanggan,  sedangkan  yang dapat  memenuhi  dimensi  transparansi pelayanan adalah dari segi perincian biaya yang  terperinci  dengan  jelas  dan  standar pelayanan jelas dan tepat.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menggambarkan, mengukur  dan  menganalisa  transparansi pelayanan IMB yang dilakukan oleh Badan Pelayanan  PerizinanTerpadu  Kabupaten Mamuju.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  yang  menggabungkan  antara pendekatan  kualitatif  dengan  pendekatan kuantitatif,  dalam  era  kontemporer  lebih dikenal  dengan mixed-  methods  approach (Brannen, 2005). Dengan demikian berdasarkan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan sekunder (utama/pengarah) dan pendekatan  kuantitatif  sebagai  pendekatan (penunjang) atau lebih tepatnya paradigma penelitian ini adalah Kualititif+Kuantitatif.
Lokasi penelitian tentang transparansi pelayanan dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten  Mamuju.  Berdasarkan mixed methods research adalah mengkombinasikan  teknik  pengumpulan data  antara  kualitatif  dengan  kuantitatif (Sugiono,  2011).  Data  yang  diperoleh yakni dengan cara mengedarkan kuesioner/daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan jumlah sampel sebanyak 30  orang  yang  terlibat  langsung  dalam pelayanan  IMB  pada  BPPT  Kabupeten Mamuju.  Wawancara  dan  observasi  yang berhubungan  dengan    fokus  penelitian. Adapun  informan  dari  unsur  pemerintah yang  terkait  fokus  penelitian  tentang transparansi  pelayanan,  diantaranya  : Kepala  BPPT,  Kepala  Dinas  Tata  Ruang dan Kebersihan, Kepala Bidang Pelayanan BPPT,  Kepala  Seksi  Pelayanan  BPPT,
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Pegawai    Unit  Pelayanan BPPT Kabupaten Mamuju.
Data  yang  telah  terkumpul  akan diolah  melalui  teknik  dianalisa  secara kualitatif dan kuantitatif sesuai tahap-tahap yaitu  : Editing , Coding , Tabulasi  Data, yaitu  mencatat  semua  jawaban  responden mulai  dari  responden  pertama  sampai terakhir. Skala pengukuran yang digunakan adalah  skala  likert  yang  ditentukan  bagi setiap  pilihan  jawaban,  dengan  skala  1-5 yang  ditabulasi.  Dari  hasil  tabulasi  akan diperoleh variasi jawaban responden berdasarkan pembobotan (skor) dari masing-masing pilihan jawaban. Data yang
di kumpulkan di analisis dengan menggunakan  teknik  analisis  deskriptif kualitatif  dengan  mengunakan  bantuan tabel  frekuensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Transparansi penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah pelayanan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  serta  tersedianya  sarana prasarana  yang  memadai  dan  mudah dimengerti. Penerapan
transparansi pelayanan  izin  mendirikan  bangunan (IMB)  di Kantor  BPPT Kabupaten Mamuju,    indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  transparansi  pelayanan  yaitu: manajemen  penyelenggaraan  pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi  pelayanan,  perincian  biaya pelayanan,  pejabat  yang  berwenang  dan bertanggung jawab, janji pelayanan, standar pelayanan, lokasi pelayanan,
informasi dan proses pengaduan pelayanan Pertama, manajemen penyelenggaraan  pelayanan  yang  meliputi transparansi dalam perencanaan,
pelaksanaan
dan pengawasan
penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang
merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Berdasarkan jawaban responden  pada  hasil  penelitian  bahwa indikator manejemen penyelenggaraan pelayanan  publik  pada  BPPT  Kabupaten Mamuju, menunjukkan bahwa kurang jelas dalam memberikan informasi dalam penyelenggaraan  pelayanan,  dengan  tidak kejelasnya kebijakan pada BPPT mengakibatkan tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan Kabupaten Mamuju.
Kedua, prosedur  pelayanan  adalah merupakan  tahapan-tahapan  yang  harus dipenuhi oleh masyarakat dalam mengurus perizinan,  prosedur  pelayanan  seharusnya mudah  dipahami  dan  tidak  berbelit-belit dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat. Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  bahwa indikator  transparansi  dilihat  dari  segi prosedur  pelayanan  pada  Kantor  BPPT Kabupaten  Mamuju,  menunjukkan  bahwa adanya kejelas dalam memberikan informasi  dalam  prosedur  pelayanan  IMB pada  Kantor  BPPT  Kabupaten  Mamuju.
Dengan  adanya  kejelasan  informasi  yang didapatkan oleh masyarakat akan memberikan  pedoman  untuk  syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelayanan IMB
Ketiga, persyaratan teknis dan administrasi  pelayanan  adalah  merupakan prasyarat  pelayanan  yang  harus  dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan  sesuai  dengan  jenis  pelayanan yang  dibutuhkan.  Berdasarkan  pernyataan responden  pada  hasil  penelitian  mengenai indikator transparasi dilihat dari
persyaratan teknis dan administrasi pelayanan  IMB  pada  Kantor  BPPT Kabupaten  Mamuju,  menunjukkan  bahwa kurang  jelas  dalam  persyaratan  teknis  dan administrasi  pelayanan  IMB  pada  Kantor
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Badan  Pelayanan  Terpadu  Kabupaten Mamuju. Dengan demikian bahwa masyarakat  sebagai  pengguna  layanan kurang  mendapatkan  informasi  yang  jelas tentang  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  masyarakat  dalam  mengurus  IMB, sehingga dapat menghambat proses penyelesaian pelayanannya.
Keempat, perincian  biaya  pelayanan adalah  keseluruhan  biaya  yang  harus dibayarakan  sesuai  yang  telah  ditetapakan bagi  penyelenggara  pelayanan,  dalam perincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat  agar memudahkan untuk merincikan biaya dalam pelayanan. Berdasarkan  pernyataan  responden  pada hasil  penelitian  dalam  rincian  biaya pelayanan  izin  mendirikan  bangunan (IMB), menyatakan bahwa adanya kejelasan  yang  ditampilakan  oleh  BPPT Kabupaten  Mamuju,  sehingga  masyarakat dapat mengerti dan mengetahui banyaknya yang  harus  disiapkan  dalam  pelayanan IMB.
Kelima, jangka  waktu  penyelesaian pelayanan  adalah  jangka  waktu  yang diberikan  kepada  masyarakat  sebagai pengguna  layanan  dalam  penyelesaian pelayanan IMB. Kejelasan waktu pelayanan  merupakan  wujud  dari  kualitas pelayanan  serta  menjadi  tolak  ukur  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pernyataan responden pada hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kurang  jelasnya dalam menginformasikan waktu penyelesaian pelayanan IMB kepada masyarakat/pelanggan. Sehingga masyarakat kurang mendapatkan kepastian batas waktu pelayanan yang diberikan oleh pihak BPPT Kabupaten Mamuju.
Keenam , pelayanan publik diselenggarakan oleh pejabat publik dalam suatu  organisasi  pemerintahan,  setiap pejabat  publik  memiliki  kewenangan  dan
tanggung jawab tertentu untuk memberikan pelayanan dalam jenis pelayanan  tertentu.  Kejelasan  tentang pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  dalam  pelayanan  sangat  dibutuhkan untuk dapat memperlancar proses pemberian  pelayanan  dan  memberikan kepastian  kepada  masyarakat  pengguna layanan  kepada  siapa  mereka  untuk mendapatkan pelayanan. Berdasarkan jawaban  responden    pada  hasil  penelitian menggambarkan  bahwa  pejabat  BPPT Kabupaten  Mamuju  kurang  menampilkan kejelasan  dan  kepedulian  terhadap  proses pelayanan,  Pejabat  yang  berwenang  dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan  harus  mampu  menyelesaikan keluhan,  persoalan  dan  sengketa,  maka harus  ada  jelas  yang  bertanggung    jawab dalam pelayanan perizinan.
Ketujuh, janji  pelayanan  adalah merupakan  suatu  komitmen  pejabat  yang berwenang dalam pelayanan bentuk slogan secara  tertulis  yang  berisi  motivasi  untuk membangun  kepastian  dan  kepercayaan atas  jasa  pelayanan  yang  diberikan  dan diwujudkan secara tertulis dan dinformasikan  kepada  masyarakat  sebagai pengguna  jasa  pelayanan.  Berdasarkan jawaban  responden  pada  hasil  penelitian terhadap janji pelayanan IMB pada Kantor BPPT  Kabupaten  Mamuju,  menunjukkan bahwa kurang menberikan kejelasan dalam janji  pelayanan.  Masyarakat/pelanggan kurang  mendapatkan  informasi  secara tertulis dari pejabat yang berwenang dalam pelayanan IMB yang berbentuk slogan atau motto  yang  ditampilkan  guna  untuk mengetahui  esensi  dari  pelayanan  BPPT kabupaten Mamuju.
Kedelapan, standar pelayanan publik  adalah  suatu  tolok  ukur  yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen  atau  janji  dari  penyelenggara
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan  pelayanan  yang  berkualitas.
Standar pelayanan merupakan suatu kewajiban  pejabat  untuk  merumuskan  dan menyediakan untuk kepentingan pelanggan/masyarakat  agar  kenyamanan dalam pelayanan
dapat tercapai.
Berdasarkan jawaban responden pada hasil penelitian    terhadap  standar  pelayanan menunjukkan  bahwa  kurang  memberikan kejelasan  terhadap    standar  pelayanan, yakni  pelayanan  yang  dijalankan  kurang memenuhi  standar  pelayanan  yang  jelas sebagai  ukuran  bagi  pelayanan  yang berkualitas  dalam  melayani  masyarakat sebagai pengguna layanan.
Kesembilan, lokasi  pelayanan  adalah tempat  yang  telah  ditentukan  dalam memberikan  pelayanan.  Adapun  lokasi pelayanan yang disediakan harus memenuhi  standar  pelayanan  yang  mudah dan  cepat  serta  mudah  dijangkau  dalam
pelayanan. Lokasi pelayanan harus
dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang dapat  menunjang  proses  pelayanan  bagi masyarakat. Berdasarakan pernyataan responden  pada  hasil  penelitian  terhadap lokasi  pelayanan  IMB    menunjukkan bahwa  yang  menyatakan  kurang  jelas terhadap  transparansi  lokasi  pelayanan pada BPPT Kabuapaten Mamuju, masyarakat  dalam  mengurus  IMB  masih sering  diarahkan  ke  Dinas  Tata  Ruang yang  semstinya  pelayanan  IMB  sudah sepenuhnya ditangani oleh BPPT Kabupaten Mamuju, kurangnya koordinasi Pejabat yang berwenang dalam memberikan  kepastian  yang  jelas  terhadap lokasi pelayanan IMB sehingga masyarakat  tidak  mengetahu  secara  pasti tempat yang sesunguhnya dalam pelayanan IMB.
Kesepuluh , Informasi dan pengaduan pelayanan adalah masukan dari masyarakat baik  berupa  informasi,  saran,  pendapat,
tanggapan  dan  atau  pengaduan,  hendaklah ditindak  lanjuti  dengan  langkah  upaya perbaikan  pelayanan  oleh  unit  pelayanan. Jika dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan dalam pelayanan. Pengaduan baik berupa tertulis atau media elektronik,  harus  disampaikan  secara  jelas dan  bertanggung  jawab  serta  memberikan penjelasan  yang  mudah  dimegerti  oleh masyarakat  yang  membutuhkan  informasi dalam  pelayanan.  Berdasarkan  pernyataan responden  pada  hasil  penelitian  terhadap informasi  konsultasi/pengaduan  pelayanan menunjukkan  bahwa  adanya  kejelasan dalam memberikan informasi kosultasi/pengaduan pelayanan. Masyarakat/pelanggan sudah mendapatakan sarana informasi pengaduan yang  berupa  kotak  saran  dan call  center yang  dapat  dihubungi  untuk  keluhan pelayanan.

## Pembahasan
Penelitian ini memperlihatkan bahwa transparansi  pelayanan  izin  mendirikan bangunan (IMB) dikantor BPPT
Kabupaten  Mamuju  belum  menunjukkan hasil  yang  optimal  dalam  penerapan transparansi  pelayanan  IMB,  masih  ada beberapa  dimensi  transparansi  pelayanan yang  harus  diinformasikan  secara  jelas, mudah diakses oleh masyarakat.
Keterbukaan  informasi  pelayanan  yang belum jelas, akhirnya menimbulkan ketidaklancarannya  dalam pelayanan  IMB. Dalam mewujudkan transparansi pelayanan IMB setidaknya harus memperhatikan dimensi-dimensi transparansi pelayanan. Analisis kejelasan manajemen
penyelenggaraan pelayanan yaitu kejelasan dalam  kebijakan  mulai  dari  perencanaan sampai  pada  pelaksanaan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan, dimaksud  dengan  tujuan  agar  pelayanan
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
yang  dilakukan  oleh  BPPT  Kabupaten Mamuju  dapat  berjalan  sesuai  dengan standar  pelayanan  yang  telah  ditentukan. Sehubungan dengan kurang jelasnya terhadap manajemen penyelenggaraan pelayanan  pada  BPPT  Kabupaten  Mamuju sebagai  wujud  kurangnya  komitmen  dari pejabat yang berwenang dalam
merencanakan, melaksanakan serta melakukan  pengawasan  secara  baik  dan konsisten  serta  kegiatan  yang  bersifat terbuka dalam pelayanan IMB. Ketidakjelasan  kebijakan  dalam  pelayanan akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan  pelayanan  sehingga  kualitas dari pelayanan yang kurang maksimal.
Analisis kejelasan prosedur pelayanan  yaitu  Pejabat  yang  berwenang dan  bertanggung  jawab  telah  memberikan informasi  yang  jelas  kepada  masyarakat dalam  prosedur  pelayanan  IMB.  Namun masih  perlu  pembenahan    terutama  pada Bagan Alir ( Flow Chart ) yang lebih simpel dan lebih praktis sebagai bentuk kemudahan tahapan-tahapan yang diberikan  kepada  masyarakat  pengguna layanan. Dengan adanya prosedur pelayanan yang lebih praktis dan kesederhanaan  alur  pelayanan,  maka  akan memudahkan masyarakat
dalam pengurusan  IMB.  Prosedur  pelayanan harus  sederhana  tidak  berbeli-belit  mudah dipahami,  dilaksanakan  diwujudkan  dalam bentuk  Bagan  Alir  ( Flow  Chart )  yang dipampang  dalam  ruangan  pelayanan (Ratminto & Winarsih, 2014).
Analisis  kejelasan  persyaratan  teknis dan administrasi pelayanan yaitu Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh masyarakat  dalam  pelayanan,  persyaratan tersebut harus di tampilkan secara jelas dan lengkap  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah ditetapkan serta mudah dipenuhi oleh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan  bahwa  persyaratan  teknis dan  administrasi  pelayanan  IMB  pada
BPPT Kabupaten
Mamuju kurang menampilkan dengan jelas kepada masyarakat. Dalam
menentukan persyaratan  teknis  maupun  administrasi harus  seminimal  mungkin  dikaji  terlebih dahulu  agar  benar-benar  sesuai/relevan dengan  jenis  pelayanan  yang  diberikan. Harus dihilangkan persyaratan yang bersifat  duplikasi  dari  instansi  terkait dengan proses pelayanan.persyaratan tersebut  harus  dinformasikan  secara  jelas dan  diletakkan  di  dekat  loket  pelayanan, ditulis  dengan  hurup  cetak  dan  dapat dibaca  dalam  jarak  pandang  minimum  (3) meter  atau  disesuaikan  dengan  kondisi ruangan (Ratminto & Winarsih, 2014).
Analisis  kejelasan  perincian  biaya pelayanan  yaitu  kejelasan    rincian    biaya yang  dikeluarkan  dalam pengurusan, artinya bahwa masyarakat dapat mengkalkulasi  besaran  biaya  yang  akan dikeluarkan sesuai dengan telah ditetapkan oleh BPPT  Kabupeten Mamuju. Dari hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perincian biaya pelayanan sudah ditampilkan dengan jelas  kepada  masyarakat,  namun  masih perlu adanya pembenahan sistem pelayanan pembayaran IMB, yang seminimal mungkin menghindari pertemuan personal antara pemohon dengan pemberi pelayanan secara langsung,  hendaknya  pembayaran  yang dilakukan  melalui  bank  pemerintah  yang ditunjuk   yang sesuai dengan rekomendasi tarif  yang  ditetapkan  BPPT  Kabupaten Mamuju.
Analisis kejelasan pejabat berwenang dan bertanggung jawab yaitu pejabat dalam penyelenggaraan  pelayanan  dituntut  untuk harus  mampu  menyelesaikan  keluhan, persoalan  dan  sengketa  serta  memberikan kepedulian,  kepastian  pelayanan  sehingga akan  membangun  citra  positif  terhadap masyarakat.  Keberadaan  dan  kejelasan pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  harus  mampu  memberikan  solusi
dalam  pelayanan  IMB    pada  BPPT Kabupaten  Mamuju,  dengan  cara-cara yang  santun  terhadap  masyarakat  dan ditandai dengan identitas  yang jelas sesuai dengan surat penugasan atau surat keputusan  yang  bersifat  formal.  Dalam penerapan prinsip New Publik Management ,  pemerintah  yang  harus berorientasi pada pelayanan publik, sehingga pemerintah memandang masyarakat  sebagai  faktor  dominan  dalam menentukan apa yang dibutuhkan,
kemudian pemerintah memenuhi
kebutuhan  tersebut  demi  mewujudkan kepuasan  dan  kesejahteraan  masyarakat (Frederickson & Smith, 2002).
Analisis  kejelasan  janji  pelayanan yaitu penerapan janji pelayanan merupakan komitmen  pejabat  yang  berwenang  dan bertanggung jawab dalam pelayanan untuk memberikan  informasi  secara  tertulis  dan jelas  yang  menyangkut    tentang  esensial yang didalamnya mengenai standar kualitas  pelayanan  (Ratminto  &  Winarsih, 2014).  Berdasarkan  dengan  itu,  janji pelayanan  yang  ada  di  Kantor  BPPT Kabupaten  Mamuju  harus  diwujudkan dalam bentuk memberikan komitmen yang jelas  secara  tertulis  dalam  melayani masyarakat.
Dimaksudkan untuk memberikan  keabsahan  identitas  dan kepastian dalam pelayanan serta memberikan  perlindungan  status  hak pelayanan  kepada    masyarakat.  Dengan adanya  janji  yang  dapat  ditampilkan  jelas dalam  pelayanan  publik  akan  memberikan semangat,  baik  kepada  pemberi  maupun penerima layanan.
Analisis  kejelasan  standar  pelayanan publik  adalah  suatu  tolok  ukur  dari penyelenggara pelayanan kepada
masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan minimal  merupakan  suatu  kewajiban pejabat/pegawai  untuk  merumuskan  dan
menyediakan bagi kepentingan masyarakat agar  kenyamanan  dalam  pelayanan  dapat tercapai.  Berdasarkan  hasil  temuan  dalam memberikan  penjelasan  dan  informasi tentang standar pelayanan IMB pada BPPT Kabupaten  Mamuju  tidak  menampilkan dan  mempublikasikan  secara  jelas,  serta tidak ada bentuk kepedulian dan komitman pejabat  yang  berwenang  dalam  menyusun suatu  standar  yang  dapat  dijadikan panduan dalam melayani masyarakat.
Analisis  kejelasan  lokasi  pelayanan adalah  tempat  yang  ditentukan  dalam memberikan  pelayanan,  lokasi  pelayanan harus  jelas  sehingga  mereka  tidak  lagi bertanya-tanya kemana dan dimana mereka akan  mendapatkan  pelayanan.  Lokasi pelayanan diusahkan  harus tetap dan tidak berpindah-pindah,  mudah  dijangkau  oleh pemohon pelayanan, dilengkapi sarana dan prasarana  yang  memadai  termasuk  sarana telekomunikasi dan informatika
(telematika). Hasil penelitian menunjukkan Ketidakjelasannya  lokasi  pelayanan  IMB pada  kantor  BPPT  Kabupaten  Mamuju, masyarakat masih sering dijumpai mengurus  IMB  di  Kantor  Dinas  Tata Ruang  dan  Kebersihan  yang  sebenarnya sudah  dilimpahkannya  ke  BPPT  dalam pelayana IMB.
Analisis  kejelasan  Informasi  dan pengaduan pelayanan adalah masukan dari masyarakat  baik  berupa  informasi,  saran, pendapat,  tanggapan  atau  pengaduan, dalam  upaya  perbaikan  pelayanan  kepada pemberi  pelayanan.  Kejelasan  informasi pengaduan  dalam  pelayanan  IMB  pada Kantor  BPPT  Kabupaten  Mamuju  telah memberikan  ruang  kepada  masyarakat untuk  menyampaikan  keluhan  pelayanan yang dialaminya, pengaduan melalui kotak saran dan call center yang telah disediakan dengan jelas kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sutopo
&  Suryanto  (2003),  bahwa  organisasi
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
pemberi  pelayanan  wajib  menangapi  dan menghadapi  keluhan  masyarakat  tersebut untuk kepentingan dan kepuasan pelanggan.  Transparansi  di  perlukan  suatu proses  konsultasi  yaitu  adanya  dialog antara  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai penerima  layanan  agar  dapat  masyarakat memberikan  saran  dan  keluhan  terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan (Smith, 2004).

## PENUTUP
Kesimpulan Dari
penelitian tentang
transparansi  pelayanan  izin  mendirikan bangunan  (IMB)  pada  Kantor  BPPT Kabupaten  Mamuju  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  penerapan transparansi pelayanan IMB belum
terimplementasikannya  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  yakni dari  segi  manajemen  penyelenggaraan pelayanan  yang  belum  terpublikasikan kepada  masyarakat/pelanggan  secara  jelas. Demikian  juga  dalam  persyaratan  teknis dan  administrasi  pelayanan,  pejabat  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab,  waktu penyelesaian  pelayanan,  lokasi  pelayanan, standar pelayanan dan janji pelayanan yang belum  terinformasikan  secara  jelas  dan tepat  kepada  masyarakat.  Sedangkan  yang memenuhi  proses  penerapan  transparansi pelayanan  IMB  yakni  dari  segi  prosedur pelayanan,  perincian  biaya  dan  proses pengaduan pelayanan.
Saran
Adapun  saran  dalam  penerapan transparansi  pelayanan  izin  mendirikan bangunan pada badan Pelayanan Periziinan Terpadu Kabupaten Mamuju adalah perlunya  ditingkatkan  terutama  dalam manajemen  penyelenggaraan  pelayanan,
persyaratan teknis dan administrasi pelayanan,  waktu  penyelesaian  pelayanan, pejabat  yang  bewenag  dan  bertanggung jawab,  janji  pelayanan,  lokasi  pelayanan
dan standar pelayanan agar dapat diinformasikan  secara  jelas  dan  tepat kepada masyarakat/pelanggan. Sebab dengan  adanya  transparansi  pelayanan yang diterapkan dalam pelayanan perizinan akan  membangun  citra    aparat  pemerintah terhadap  masyarakat  dalam  pelayanan publik  untuk  selalu  melayani,  melakukan dan  memberi  dengan  pelayanan  yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Brannen  Julia.  (2005). Memadu  Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar Dunan  Bernadus.  (2011).  Transparansi Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon. Thesis  MAP UNHAS. Dwiyanto  Agus.  (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan  Publik .  Yogyakarta:
gajah Mada Univertity Press.
Frederickson  George H. & Smith B.Kevin. (2002). The Public Administration Theory  Primer. USA  :  Westview Press
Keban  Y.T.  (2008).  Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta. Gava media.
Ratminto  &  Winarsih  Atik  Septi.  (2005). Manajemen  Pelayanan ,  Penerbit Pustaka Pelayaran. PT. Yogyakarta Ratminto  &  Winarsih  Atik  Septi.  (2014). Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual,  Penerapan  Citizen’s Charter,  dan  Standar  Pelayanan
Minimal. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Sutopo & Suryanto Adi. (2003). Pelayanan Prima , Penerbit Lembaga Administrasi  Negara  Republik Indonesia, Jakarta. Sugiono.  (2011). Metode  Penelitian Kombinasi, Mixed Methods . Bandung, CV.  Alfabeta.
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Smith  Rex  Deighton.  (2004).  Regulatory
Transparency in OECD Countries: Overview, Trends a,d Challengers. Australian: Jurnal of
Publik  Administration .  63:  66-73