## Abstrak
Khitan  perempuan,  juga  dikenal  sebagai  sunat  perempuan,  atau  istilah  kontemporernya  ialah  P2GP (Pemotongan/Pelukaan  Genitalia  Perempuan)  adalah  praktik  yang  kontroversial  dan  kompleks  yang melibatkan pengangkatan atau pembedahan jaringan genital pada perempuan. Pandangan terhadap hukum  khitan  perempuan  bervariasi  berdasarkan  konteks  agama,  budaya, dan  pandangan  individu. Dalam  Islam, interpretasi  terhadap hukum  khitan perempuan  beragam dari  sunnah  yang  dianjurkan hingga kewajiban yang diperselisihkan. Tradisi ini diperkuat oleh interpretasi teks keagamaan, al-Qur‟an dan hadis, yang dilakukan oleh para sarjana muslim. Seiring berjalannya waktu, beberapa pihak yang berseberangan dengan praktek khitan perempuan tersebut mempertanyakan kembali dalil-dalil yang melegetimasi khitan perempuan dan juga efek negatif yang ditimbulkannya. Kelompok pertama diwakili oleh  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  dan  kelompok  kedua  diwakili  oleh  KUPI  II  (Kongres  Ulama Perempuan  Indonesia).  Kedua  fatwa  ini  dilihat  menggunakan  kerangka  analisis  wacana  kritis  yang melibatkan tiga level analisis, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks. Oleh karenanya, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana nalar fikih MUI dan KUPI tentang khitan perempuan.
Kata Kunci: Fikih, Khitan Perempuan, MUI, KUPI
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2219-2234 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia
Zulfa Hudiyani
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Email: zulfa_hudiyani@stainkepri.ac.id

## PENDAHULUAN
Praktik  sunat  pada  anak  perempuan  (P2GP)  telah  dilakukan  di  berbagai  daerah  di Indonesia  sejak  dulu.  Feillar  dan  Marcoes  mengungkapkan  bahwa  tulisan-tulisan  Ilmuan Belanda mengemukakan praktik sunat perempuan di Indonesia sudah terjadi sejak abad ke-17  Masehi  (Dewi  H.  Susilastuti,  2017),  sehingga  praktik  P2GP  (Pencegahan  dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan) sudah mengakar di masyarakat kita,  khususnya masyarakat muslim yang mendapatkan legitimasi dari perspektif agama. Prilaku suatu masyarakat dianggap sebagai amalan beragama jika perilaku tersebut adalah respon terhadap ajaran agamanya. Artinya, praktik ini ada landasan hukumnya di dalam ajaran agama, (Muhammad Mustaqim, 2013).
P2GP  yang  sudah  mentradisi  dan  mendapat  legitimasi  agama  ini  masih  manuai penolakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam untuk menyikapinya, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi P2GP. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan sikap yang tegas terhadap  P2GP  karena  setiap  kali  mengeluarkan  peraturan  P2GP  selalu  mendapatkan penolakan  dari  berbagai  elemen.  Pada  tahun  2006,  Pemerintah  melalui  Kementerian Kesehatan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Dirjen  Bina  Kesehatan  Masyarakat  Nomor HK.00.07.1.3.1047a  Tahun  2006  tentang  Larangan  Medikalisasi  Sunat  Perempuan  bagi Petugas Kesehatan.

## Abstract
Female  circumcision,  also  known  as  female  circumcision,  or  the  contemporary  term  P2GP  (Female Genital Cutting/Wounding) is a controversial and complex practice that involves the removal or surgery of genital tissue in women. Views on female circumcision laws vary based on religious context, culture and  individual  views.  In  Islam,  interpretations  of  female  circumcision  laws  vary  from  recommended sunnah to disputed obligations. This tradition is strengthened by the interpretation of religious texts, the Koran and hadith, carried out by Muslim scholars. As time goes by, several parties who are opposed to the practice of female circumcision are questioning the arguments that legitimize female circumcision and also the negative effects it causes. The first group is represented by the MUI (Indonesian Ulema Council) and the second group is represented by KUPI II (Indonesian Women's Ulema Congress). These two  fatwas  are  viewed  using  a  critical  discourse  analysis  framework  which  involves  three  levels  of analysis, namely text, social cognition and context. Therefore, this research wants to reveal how the MUI and KUPI fiqh reason about female circumcision.
Keywords: Fiqh, Female Circumcision, MUI, KUPI
Menanggapi Surat Edaran tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2008 mengeluarkan Keputusan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang hukum pelarangan sunat pada  perempuan.  Isinya  menyatakan  bahwa  pelarangan  sunat  perempuan  bertolak belakang dengan aturan syariah, karena sunat merupakan fithrah dan syiar agama Islam, baik diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan.
Kalangan  yang  tidak  setuju  terhadap  praktik  P2GP,  seperti  Komite  CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan beberapa aktivis  perempuan  menganggap  P2GP  berdampak  negatif  terhadap  kesehatan  dan psikologis  perempuan,  serta  melanggar  hak  asasi  perempuan.  Mereka  berupaya  untuk melakukan  pencegahan  praktik  P2GP  di  Indonesia  yang  dimotori  oleh  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA),  Komnas  Perempuan,  dan beberapa LSM. Hanya saja usaha mereka itu menghadapi jalan terjal karena berhadapan dengan pemuka agama seperti MUI dan ormas keislaman lainnya, yang beralasan sunat perempuan merupakan ajaran Islam. Berdasarkan hasil penelitian Komnas perempuan dan PSKK UGM tahun 2017, praktek sunat perempuan dipengaruhi oleh keluarga, tokoh agama, tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat.  Diantara  alasannya  adalah  karena  interpretasi  ajaran agama, (Komnas Perempuan, 2018).
Untuk menyikapi hal ini, mereka pun malakukan penelitian ulang terhadap dalil-dalil al-Qur‟an yang dianggap oleh para tokoh agama sebagai dalil yang melegitimasi praktik P2GP.  Mereka  berkesimpulan  bahwa  Al-Qur‟an  tidak  menyinggung  atau  bahkan memerintahkan  praktik  P2GP,  sedangkan  hadis  yang  digunakan  oleh  para  ulama  untuk melegitimasi pelaksanaan P2GP adalah hadis yang dha‟if (lemah). Mereka juga melakukan sosialisasi bahaya P2GP secara masif kepada masyarakat, diantaranya kepada para ulama, seperti mereka melaksanakan musyawarah ulama Nusantara tahun 2018 di Bogor, diantara hasil  musyawarah  ini  adalah,  hukum  asal  sunat  perempuan  boleh,  artinya  boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan. Namun, jika terjadi bahaya secara medis, maka hukum P2GP menjadi haram.
Berdasarkan  hal  ini,  penulis  akan  menganilisis  kedua  pandangan  yang  terkesan kontradiktif ini dengan menggunakan paradigma fikih moderat yang ditawarkan oleh M. Quaish  Shihab  dalam  karyanya  yang  berjudul  “ Wasathiyyah:  Wawasan  Islam  tentang Moderasi  Beragama”.  Menurutnya,  paradigma  fikih  moderat  dapat  menjadi  instrument untuk  mewujudkan  pola  pikir  dan  sikap  moderat  dalam  merumuskan  ketentuan  norma hukum  Islam  yang  moderat.  Ia  menuturkan  bahwa  terdapat  empat  nilai  paradigm  fikih, antara  lain, Pertama, fiqh  al-maqashid. Paradigma  fikih  ini  menekankan  pentingnya
perhatian  sekaligus  pemahaman  yang  mendalam  terkait  faktor  atau  hal  yang  menjadi tujuan  atau  alasan  ( illat)  dalam  sebuah  ketetapan  hukum,  bukan  sekedar  memahami aspek normatif tekstual ketentuannya. (M. Quraish Shihab. 2019: 179-180).
Kedua,  fiqh  al-awlawiyat.  Paradigma  fikih  ini  menekankan  pemilihan  atas pertimbangan  apa  yang  terpenting  dari  yang  penting  atau  antara  yang  penting dengan  tidak  penting.  (M.  Quraish  Shihab.  2019:  180).  Ada  tiga  prinsip  dalam  kerangka paradigm  fikih  prioritas,  antara  lain,  prinsip  gradasi  dalam  hukum  Islam,  prinsip  sikap terhadap realitas hukum, dan prinsip menghadapi kontradiksi antar argumentasi penetapan hukum  dan  realitas  sosialnya.  Paradigma  ini  akan  mempertimbangkan  dan  mengukur tingkat  kemaslahatan  dan  kemafsadatan  tertentu  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  hukum baik  yang  bersandar  kepada  dalil  tekstual  maupun  realitas  sosial  menurut  tingkatan- tingkatannya. (Nashrun Jauhari. 2016 :132-159).
Ketiga,  fiqh  al-muwazanat.  Paradigma  fikih  ini  menekankan  pentingnya membandingkan  mana  kadar  kebaikan  (kemaslahatan)  untuk  dipilih  yang  lebih  baik. Tujuan  paradigma  fikih  ini  untuk  mempertimbangkan  antara  kemaslahatan  dan kemadharatan  dalam  penetapan  hukum. Keempat,  fiqh  al-ma‟alat.  Paradigma  fikih  ini dimaksudkan untuk meninjau kembali implikasi dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau malah kontra-produktif terkait ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pentingnya paradigm fikih ini parallel dengan pandangan Imam Asy-Syathibi (w. 1388 M) bahwa  agama  menetapkan  ketentuan  hukum  sesuatu  atas  dasar  kemaslahatan  yang diharapkan  darinya.  Namun,  juga  harus  mempertimbangkan  kembali  implikasi  pilihan tersebut  karena  bisa  jadi  bertentangan  dengan  orientasi  awal  dari  ketetapan  hukum tersebut.  (M.  Quraish  Shihab.  2019:  180).  Penerapan  paradigma  fikih  moderat  ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap teori hukum Islam, tantangan kontemporer, dan dinamika sosial budaya masyarakat yang menerapkannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library research), yaitu dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku literatur dan catatan laporan yang berhubungan dengan masalah mengenai khitan perempuan dengan membandingkan pendapat dan argumen yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)  dan  Konferensi  Ulama  Perempuan  Indonesia  (KUPI).  Langkah  selanjutnya  adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data
sekunder.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  Keputusan  dari  Majelis Ulama  Indonesia  dan  Konferensi  Ulama  Perempuan  Indonesia  mengenai  hukum  khitan perempuan.  Sedangkan  sumber  data  sekundernya  adalah  buku-buku  yang  mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari argumentasi kedua Lembaga tersebut (MUI dan KUPI) maupun buku dari sumber data primer, berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba  membahas  mengenai  khitan  perempuan  dan  literatur-literatur  yang  relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Nalar Fikih Khitan Perempuan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai lembaga semi pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai lembaga  yang  memberikan  solusi  terhadap  problematika  umat  Islam  yang  berkaitan dengan hukum Islam. MUI dapat mengeluarkan fatwa dengan memperhatikan kepentingan pemerintah di satu sisi, dan berusaha tetap memelihara ajaran yang diyakini oleh mayoritas. Keputusan  mengeluarkan  fatwa  karena  adanya  berbagai  faktor,  konteks,  dan  motivasi. Dalam  konteks  keluarnya  fatwa  khitan  perempuan  oleh  MUI,  bermula  dari  pertanyaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena adanya penelitian dari berbagai lembaga yang  menemukan  penyimpangan  praktek  khitan  perempuan  di  beberapa  wilayah Indonesia,  yang  dapat  menimbulkan  bahaya  bagi  perempuan.  Hanya  saja,  bagi  MUI, permasalahan hukum khitan bagi perempuan sudah final, tidak perlu lagi adanya fatwa, yang terpenting dan krusial untuk dikeluarkan fatwanya adalah adanya trend pelarangan khitan bagi perempuan secara umum.
MUI memfatwakan bahwa pelarangan khitan bagi perempuan merupakan tindakan yang  bertentangan  dengan  ajaran  syariat  karena  khitan,  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan, merupakan fitrah dan syiar Islam. Argumentasi MUI ini berdasarkan keumuman surah An-Nahl (16) ayat 123, surah An-Nisaa (4) ayat 125 dan surah Ali Imran (3) ayat 95. Ketiga surah ini, berbicara tentang perintah mengikuti “ Millah” (agama) Nabi Ibrahim a.s. Selain berdasarkan keumuman ayat-ayat di atas, MUI juga menggunakan beberapa dalil dari hadis Nabi saw., diantaranya:
Nabi saw. bersabda:
ﺴ ﺎ ِ ء ِ ﻨ ﻠﻟ ِ ﻜ ِ ﺮ ِ ٌﺔﻣ و ِ ﻣ ﺟ ﺎ ِ ل ، ِ ﺮ ﻠﻟ ن ِ ﺳ ﻨﱠ ٌﺔ
. اﻟ ـ ِ ﺘﺨ ﺎ
Artinya: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi Perempuan. (HR. Ahmad dan al-Baihaqi).”
Hadis ini diriwayatkan dari Ibu Abbas dengan sanad yang dha‟if, dari Hajjaj bin Arthah. Menurut para ulama, ia tidak dapat dijadikan hujjah. (Ibnu Qayyim, Tuhfah al-Maudud Bi Ahkam al-Maulud: 1871).
Selain hadis ini, MUI juga menggunakan hadis:
ﺵ ﺎ ِ ر ب ص ا ﻟ و ق ِ ظ فﺎ ِ ر ، و ت ِ ِ ق ِﻠ ي ِ ﻡ اأ ل ف اإ ل ِ ب ط ، نو ﺘ ﺳ ِﺘ ِ ح د ا ِ د ، ِ ِ ل او ِ ﺮ ِ ة :- اﻟ ِ ﺎﺘﺨ ،ن ط ﻣ ن اﻟ ِ ف س ِ ﻡ خ س - أ ِ و ِ ﻡ خ ِ ﺮ ة ط . اﻟ ِ ف
Artinya: Lima  perkara  yang  merupakan  fitrah  manusia:  khitan,  al-Istihdad  (mencukur rambut  pada  sekitar  kemaluan),  mencukur  bulu  ketiak,  menggunting  kuku,  dan memotong kumis. (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Imam al-Qurthubi mengemukakan bahwa hadis ini yang paling tepat dijadikan hujjah pensyariatan khitan. (al-Qurthubi, Al-Jami‟ Li Ahkam al-Qur‟an, 2015). Maksud fitrah dalam hadis ini adalah sunah para nabi atau sunah agama. Untuk melengkapi fatwanya, MUI juga menegaskan  adanya  ijma‟  ulama  tentang  khitan  bagi  perempuan  merupakan  hal  yang disyariatkan. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat terkait hukum taklifinya. Ada  dua  arus  utama  hukum  khitan  bagi  wanita.  Mazhab  Hanafi,  Maliki  dan  Hanbali menghukumi  sunnah.  Sementara  itu,  mazhab  Syafi‟i  menghukumi  wajib,  sebagaimana kewajiban khitan bagi laki-laki.
Berdasarkan pertimbangan inilah MUI, mengeluarkan fatwa bahwa: 1) Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam; 2) Khitan terhadap perempuan  adalah makrumah,  pelaksanaannya  sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah  yang dianjurkan. Secara tersirat, MUI berpandangan bahwa hukum khitan perempuan adalah sunnah sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Ini terlihat dari MUI menggunakan redaksi “ makrumah” dan redaksi “dianjurkan” dalam fatwanya tersebut.
Fatwa ini bukan berarti MUI tidak menghiraukan temuan medis yang menganggap khitan terhadap perempuan berdampak negatif, karena MUI dalam klausal selanjutnya juga mengatur cara atau batasan khitan bagi perempuan agar aman dari dampak negatif, yaitu Khitan  perempuan  hanya  menghilangkan  selaput  ( jaldah/colum/praeputium)  yang menutupi  klitoris  dan  tidak  boleh  dilakukan  secara  berlebihan  dengan  memotong  atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dharar (bahaya). Diktum fatwa MUI tersebut memperlihatkan bagaimana MUI sebagai produsen teks mengambil posisi di satu sisi sebagai pihak yang mempertahankan kemurnian ajaran agama dan di satu sisi tidak menutup mata terhadap problematika yang ditimbulkan dari penyimpangan praktek khitan terhadap perempuan.
Keputusan fatwa semacam ini mengindikasikan MUI mengambil jalan tengah antara
pelarangan  khitan  perempuan  secara  mutlak  dan  pelegalan  khitan  perempuan  secara mutlak, sehingga pelaksanaan khitan diatur agar tidak menimbulkan efek negatif bagi wanita, karena MUI, menganggap khitan bukan hanya sekadar masalah medis, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang bersifat dogmatik.  Pandangan ini tertuang dalam diktum fatwa “Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.” Dalam perspektif Maqashid al-Syari‟ah al-Khomsah, MUI menyeimbangkan antara menjaga agama ( hifzh al-din) dan menjaga jiwa (hifzh al-nafs), yang merupakan  dua  dari lima tujuan  pemberlakuan syariat  Islam. Fatwa MUI ini untuk menjaga umat Islam agar perilakunya tidak keluar dari koridor hukum Islam saat menghadapi perubahan sosial dan budaya di tengah masyarakat (Asrizal Saiin, dkk,: 2021).
Fatwa MUI ini sejatinya  memoderasi  dua  kutub  yang  berlawanan  dalam  masalah khitan perempuan. Kutub pertama, melakukan khitan perempuan secara berlebihan yang dapat  membahayakan  perempuan.  Kutub  kedua,  pihak  yang  melarang  seluruh  praktek khitan perempuan karena mereka menganggap praktek tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
B. Nalar Fikih Khitan  Perempuan Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2
Kegiatan  Kongres  Ulama  Perempuan  II  (KUPI  II)  diselenggarakan  pada  23-26 November 2023 di Semarang dan Jepara. KUPI merupakan wadah pertemuan para tokoh- tokoh yang konsen terhadap isu-isu perempuan yang memiliki semangat dan pandangan yang sama dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama merasa memiliki tanggung-jawab besar atas berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya terkait segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dialami kaum perempuan, sehingga mereka pun merumuskan hukum yang ramah terhadap perempuan, tanpa menabrak prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri.
Kongres ini merupakan momentum penting bagi perkembangan hukum Islam yang terkait perempuan. Sebab, Produk fikih di kitab-kitab klasik sering kali bernuansa patriarki. Relasi laki-laki dan perempuan dipandang sebagai hubungan subordinasi, bukan bersifat kemitraan  dalam  perumusan  fikih  perempuan.  Ada  tiga  pendekatan  metodologi  yang digunakan  KUPI  untuk  merumuskan  fatwanya,  yaitu mubadalah,  ma‟ruf,  dan  keadilan hakiki perempuan. Pendekatan mubadalah dalam perumusan fatwa KUPI ini menempatkan laki- laki dan perempuan sebagai subjek yang setara ketika merujuk kepada teks-teks sumber, memaknainya, membuat keputusan-keputusan hukum darinya, dan mengaplikasikannya
dalam  kehidupan  nyata.  Pendekatan  mubadalah  ini  didasarkan  pada  tiga  premis  ajaran Islam; a) Islam hadir dengan seluruh teks dan ajarannya untuk laki-laki dan perempuan, b) prinsip  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  kerjasama  dan  kesalingan,  bukan hegemoni dan kekuasaan, c) untuk menyelaraskan dengan kedua prinsip di atas, semua teks terbuka untuk dimaknai ulang, dan semua keputusan hukum, salam menyangkut hal- hal yang teknis kontekstual, adalah juga bisa berubah. Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh Faqih Abdul Kodir (2021: 28) untuk menerapkan teori Qira‟ah Mubadalah: a) menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal,  b)  menemukan  gagasan  utama  yang  terekam  dalam  teks-teks  yang  akan diinterpretasikan, c) menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang  tidak  disebutkan  dalam  teks.  Cara  kerja  metode  mubadalah  adalah  menemukan gagasan utama setiap teks agar selaras dengan prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.
Adapun pendekatan ma‟ruf sebagaimana dirumuskan oleh Badriyah Fayumi adalah untuk  menyelesaikan  problem  sosio-teologis  umat  Islam,  terkait  isu-isu  relasi  sosial manusia, terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak dan kaum minoritas. Menurut  Badriyah  Fayumi  (2021:  104),  konsep  makruf  adalah  segala  sesuatu  yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat dan pandangan umum suatu masyarakat. KUPI dalam mengeluarkan fatwa, selalu menggunakan  pendekatan  makruf  dalam  mengelola  dialektika  antara  teks  dan  konteks yang  berdasar  pada  realitas  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syari‟ah  (Badriyah Fayumi, 2021: 104). Konsep makruf ini mengandung tiga ide dasar: 1) Makruf sebagai salah satu prinsip relasi sosial. Dengan kosep makruf ini, relasi harus berdasarkan kepantasan umum  yang  bersifat  lokal-temporal;  2)  Makruf  sebagai  salah  satu  bentuk  apresiasi  dan referensi pada tradisi baik yang diterima dan diamalkan oleh suatu masyarakat. Dalam ushul fikih disebut sebagai „urf atau „adah; 3) Makruf sebagai pendekatan dalam menurunkan dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai universal Islam. Praktiknya, dalam mengkaji suatu dalil yang menjadi rujukan untuk mengeluarkan fatwa KUPI maka terlebih dahulu menemukan kata “ma‟ruf” dari al-Qur‟an dan Hadis.
Sedangkan  pendekatan  keadilan  hakiki  memandang  kebaikan  yang  harus  diterima oleh  perempuan  harus  berangkat  dari  pengalaman  perempuan  yang  khas  dan  bisa berbeda  dari  laki-laki.  Setiap  orang,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  berhak mendapatkan kebaikan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Hanya saja semua hak tersebut yang diterima perempuan bisa saja berbeda dengan yang diterima laki-laki karena
pengalaman  keduanya  berbeda.  Dalam  konteks  alat  reproduksi,  perempuan  memiliki pengalaman yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki lima pengalaman yang tidak  bisa  dialami  laki-laki,  seperti  menstruasi,  hamil,  melahirkan,  nifas  dan  menyusui, sehingga  dalam  pendekatan  keadilan  hakiki  ini,  perumusan  suatu  keputusan  harus memastikan lima hal ini menjadi pertimbangan utama (Faqih Abdul Kodir, 2021: 110).
Pendekatan keadilan hakiki ini tidak bisa terlepaskan dari pendekatan ma‟ruf. Suatu keputusan  tidak  bisa  dianggap  ma‟ruf  jika  perempuan  didiskriminasi  karena  lima  hal biologis  tersebut,  meskipun  didukung  oleh  berbagai  interpretasi.  Kongres  Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadikan ketiga pendekatan ini sebagai pisau analisis dalam mendialektikan antara nash dan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya  dinamika  yang  berkembang  di  tengah-tengah  kaum  perempuan,  selama  ini problematika yang dialami perempuan diselesaikan oleh kaum laki-laki yang bias gender dan  patriakal, sehingga produk-produk  fikih yang  dihasilkan tidak mengakomodir suara perempuan yang termajinalkan. Padahal, menurut ketiga pendekatan ini, hubungan antara laki-laki  dan  perempuan  adalah  setara.  Salah  satu  sumbangsih  Kongres  ini  terhadap perkembangan fikih perempuan adalah pembaharuan fikih khitan perempuan.
Isu ini diangkat oleh KUPI II karena khitan perempuan tanpa alasan medis masih terus berlangsung  hingga  kini,  meskipun  sudah  banyak  sekali  penelitian  yang  menemukan dampak negatif dari praktek tersebut, seperti dapat merusak banyak jaringan syaraf dan pembuluh  darah  sehingga  bisa  menyebabkan  komplikasi  segera  dan  komplikasi  jangka panjang,  fisik  seperti  pendarahan  hebat,  infeksi,  sakit  saat  berkemih,  pembengkakan jaringan  kelamin,  pendarahan,  risiko  gangguan  fungsi  seksual  yang  meliputi  sakit  saat berhubungan  seksual  ( dyspareunia),  menurunnya  kepuasan  seksual,  mengurangi  hasrat dan  gairah  seksual,  mengurangi  frekuensi  orgasme,  bahkan  hingga  mengakibatkan kematian. Hal ini, menurut KUPI II, bertentangan dengan al-Qur‟an yang menyeru untuk memuliakan dan berbuat baik kepada wanita, seperti dalam surah al-Isra‟ [17] ayat 70 yang menjelaskan kemuliaan anak-anak Adam, surah al-Ahzab [33] ayat 58 yang menjelaskan tentang larangan menyakiti, surah an-Nisâ` [4] ayat 9 yang menjelaskan tentang larangan membiarkan  generasi  yang  lemah,  surah  al-Baqarah  [24]  ayat  195  yang  menjelaskan tentang larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan, surah asy-Syu‟ara [26] ayat 183 tentang larangan merampas hak dan berbuat kerusakan, surah an-Nisâ` [4] ayat 19 tentang perintah memperlakukan perempuan secara bermartabat, surah al-Baqarah [2] ayat 222 tentang Perintah untuk berempati pada istri yang sedang sakit karena menstruasi, surah al- Ahzab [33] ayat 35 tentang Perintah untuk memelihara, menjaga, dan melindungi organ
Kelamin,  surah  Luqman  [31]  ayat  14  tentang  Perintah  untuk  berterima  kasih  pada perempuan atas peran reproduksi mereka yang sakit berlipat, surah at-Tahrim [66] ayat 6 tentang Perintah untuk melindungi diri dan keluarga, surah at-Taubah [9] ayat 71 tentang Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menolong, menjaga dan melindungi satu sama lain, dan surah al-Ma`idah [5] ayat 2 tentang Perintah bersikap adil pada semua pihak  dan  surah  lainnya  yang  memiliki  kandungan  yang  senada.  (Hasil  Musyawarah Keagamaan KUPI II, 2022: 217-223).
Ayat-ayat  al-Qu‟an  yang  menyeru  untuk  berbuat  baik  dan  memulikan  wanita  ini digunakan oleh KUPI II untuk memfatwakan pelarangan khitan terhadap perempuan yang membahayakan  tanpa  alasan  medis,  dikarenakan  tidak  ada  ayat  al-Qur‟an  yang  secara spesifik  memerintahkan  khitan  pada  perempuan,  termasuk  ayat  al-Qur‟an  yang memerintahkan  mengikuti millah  Nabi  Ibrahim  a.s.,  serta  tidak  ada  hadis  yang menerangkan  Nabi  saw.  mengkhitan  puteri  beliau  dan  memerintahkan  mengkhitan perempuan secara jelas, padahal khitan perempuan sangat popular di Madinah. (Ali Jum'ah, 2009: 99).
Peraktik khitan perempuan tanpa alasan medis, menurut KUPI II, juga bertentangan dengan larangan Nabi saw membahayakan orang lain dan memposisikan orang lain dalam bahaya. Nabi saw. bersabda:
ض ِ ﺮا ِ ر ِ ﺮ ِ ر و ض ل  ِ
Artinya: Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. (HR. Ahmad). Selain itu juga bertentangan dengan perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik. Nabi saw. bersabda:
ﻣ ِ ن ا ﻨﻟﱠ ﺎ ِ ر ﺳ ﺘ ِ ِ ﺮ ا ن ﻟ ه ن ك ﺴ ن ِإ ﻟ ِ ِ ي ِ ه ﺵ ِ يئ ِ ﺎ ف ِ أ ِ ِ ح ه ِ ذ ِ ه ا ِ ﻟ ِ بﻨ ِ ﺎ ت ِ ن ﻣ ِ ﻠ ي ﻣ ِ ن
Artinya: Barang siapa yang melindungi anakanak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka akan menjadi perisai baginya (yang merawat mereka) dari api neraka,” (HR. al-Bukhari).
Selain itu, terdapat hadis-hadis lain yang menerangkan tentang berbuat baik dan tidak berbuat buruk kepada perempuan. Sementara itu, hadis-hadis yang dijadikan MUI sebagai dalil disyariatkannya khitan pada perempuan dianggap hadis dha‟if semua dan tidak ada yang shahih oleh KUPI II berdasarkan pendapat Asy-Syaukani dan Sayyid Sabiq. Syaraful Haq al-Azhim Abidi menyatakan bahwa hadis tentang khitan pada perempuan diriwayatkan dengan  banyak  periwayatan,  tetapi  semuanya  dha‟if  dan  tidak  boleh  dijadikan  hujjah.
(Abidi, 2005: 126). Dalam perspektf kajian hadits, hadits dha‟if tidak boleh dijadikan dalil untuk  menentukan  halal-haram,  nikah,  jual-beli,  talak  dan  semisalnya.  Yang  boleh digunakan  hanya  hadis  yang  berkriteria  shahih  dan  hasan.  Hadis dha‟if  hanya  boleh diamalkan  jika  terkait  kutamaan  amal  ( fadha‟il  al-a‟mal),  motifasi  atau  ancaman.  (An- Nawawi, 2004: 17-18).
KUPI II juga menguatkan argumentasinya dengan menggunakan teori Maqashid al- Syariah al-Khamsah dan Kaidah fikih (Asrizal Saiin, dkk: 2023). Pada perinsipnya, menurut asy-Syathibi, tujuan Allah swt. menurunkan syariat kepada manusia untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Menurut KUPI II melindungi organ kelamin termasuk dari tujuan  syariat.  Melengkapi  fatwanya,  KUPI  II  mengutip  pandangan  beberapa  ulama, diantaranya  pendapat  Mahmud  Syaltut  yang  menyatakan  tidak  ada  dalil naqli  khitan. Sehingga,  pelaksanaan  khitan  pada  laki-laki  dan  perempuan  tergantung  pada  ada  atau tidaknya kemaslahatan. Jika pun ada, kemaslahatan itu harus lebih besar dari rasa sakit saat dikhitan. Lebih tegas lagi, Darul Ifta‟ Mishriyyah mengharamkan khitan perempuan dan pelakunya terancam hukum pidana, kecuali pelaksanaan khitan perempuan dalam kondisi darurat atau penyakit yang dibenarkan undang-undang.

## C. Nalar Fikih MUI dan KUPI II Perspektif Paradigma Fikih Moderat
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penulis  menilai  bahwa  MUI  dan  KUPI  II  berbeda pandangan dalam menyikapi praktek khitan pada perempuan. MUI memfatwakan bahwa Khitan terhadap laki-laki dan juga perempuan merupakan fitrah (aturan) dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008). MUI secara tersirat menganjurkan untuk mengkhitan perempuan dengan ketentuan tidak berlebihan yang dapat menimbulkan bahaya. Jika menimbulkan bahaya, MUI melarangnya. Larangan tersebut, tanpa ada status hukum taklifi-nya, haram atau makruh. Berbeda halnya dengan  KUPI  II  yang  secara  tegas  mengharamkan  khitan  terhadap  perempuan  yang membahayakan tanpa alasan medis. (Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI II, 2022: 247).
MUI  dalam  hal  ini  menganjurkan  khitan  perempuan  karena makrumah,  yang dianjurkan  sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah,  dengan  memberikan  standarisasi  khitan perempuan yang aman dari efek negatif. Sementara itu, KUPI II tidak menyinggung masalah ini,  tetapi  jika  dilihat  dari  redaksi  yang  mereka  gunakan,  “ Hukum  melakukan  tindakan Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan  medis  adalah  haram;”  secara  tersirat,  KUPI  II  memperbolehkannya  jika  tidak
membahayakan dan disertai alasan medis dari ahli medis. Pandangan keduanya sejatinya tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  dan  mendasar,  karena  keduanya  sama-sama mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam praktek khitan ini, tanpa mereduksi ajaran Islam. MUI lebih jelas dalam menganjurkan khitan yang tidak membahayakan perempuan dibanding KUPI II. Sedangkan KUPI II lebih tegas dan jelas dalam melarang khitan yang membahayakan perempuan dibanding MUI.
Paradigma  fikih  moderat  menekankan  pertimbangan  kemaslahatan  atau kemadharatan yang ditimbulkan dari produk hukum yang bersumber dari dalil tekstual atau realitas  sosial.  Fikih  moderat  tidak  mempertimbangkan  aspek  normatif  tekstual  semata, melainkan  juga  pertimbangan  tujuan  atau  alasan  ( illat)  dibalik  produk  sebuah  hukum ( maqashid  al-Syari‟ah).  Dari  aspek  normatif  tekstual,  MUI  menggunakan  ayat  al-Qur‟an tentang  perintah  mengikuti millah  (agama)  Nabi Ibrahim  a.s.  dan juga menggunakan hadits Nabi  saw.  Tentang  khitan,  sedangkan  KUPI  II  tidak  menggunakan  ayat  tersebut  karena mereka  berpandangan  bahwa  perintah  mengikuti millah  Nabi  Ibarahim  a.s.  berkaitan dengan  tauhid  dan  haji,  tidak  terkait  dengan  khitan.  (Hasil  Musyawarah  Keagamaan Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  (Kupi)  Ke-2,  2022:  240).  Di  sisi  lain,  mereka  juga menganggap dha‟if hadis-hadis yang menjadi sumber inspirasi untuk melegetimasi khitan terhadap perempuan oleh MUI.
Sebagai gantinya, KUPI II lebih memilih menggunakan ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits yang  menjelaskan  perintah  untuk  memuliakan  dan  berbuat  baik  terhadap  perempuan, sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas.  Ketika  kedua  sumber  yang  digunakan  oleh  MUI tersebut dianggap KUPI II sudah tidak otoritatif menjadi dalil khitan terhadap perempuan, maka pandangan para ulama yang memperbolehkan khitan terhadap perempuan secara mutlak  yang  terinspirasi  oleh  dua  sumber  tersebut  juga  harus  dikaji  ulang.  Perbedaan menilai  dan  menggunakan  kedua  sumber  otoritatif  tersebut  dikarenakan  berbeda paradigma dan metodologi yang mereka gunakan.
Adapun  metode  yang  dipergunakan  oleh  MUI  dalam  proses  penetapan  fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qathi, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji.  MUI  mengombinasikan  ketiga  pendekatan  ini  dalam  merumuskan hukum khitan terhadap perempuan, perumusan fatwa khitan perempuan bersumber dari al-Qur‟an, hadits, pendapat para ulama, dan kaidah ushul fikih. Sementara itu, metodologi fatwa  KUPI  II  menggunakan  tiga  pendekatan:  mubadalah,  ma‟ruf  dan  keadilan  hakiki perempuan. Implikasi dari penggunaan metodologi ini adalah, KUPI II menghindari nash atau pendapat ulama yang merugikan perempuan, dan memilih nash dan pendapat ulama
yang mendukung dan menjamin hak-hak perempuan. Salah satu rujukan fatwanya adalah fatwa MUI No. 9A, 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan.
Selain  menggunakan  dalil  tekstual  normatif,  MUI  dan  KUPI  II  sama-sama mempertimbangkan  aspek  kemaslahatan  perempuan  dalam  merumuskan  fatwa  khitan perempuan.  Berdasarkan  penelitian  kontemporer,  khitan  terhadap  perempuan  dapat menimbukan efek negatif ( madharat) terhadap pelakunya jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur medis. Bagi MUI, meskipun khitan perempuan ada efek negatifnya, bukan merarti  bisa  menegasikan  anjuran  khitan  perempuan  karena  sudah  ada  nash  yang melegalkannya. Adapun yang bisa dilakukan adalah mengatur praktek khitan perempuan.

## SIMPULAN
MUI  dan  KUPI  II  berbeda  pandangan  dalam  menyikapi  praktek  khitan  pada perempuan.  Meskipun  pandangan  keduanya  sejatinya  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan  dan  mendasar,  karena  keduanya  sama-sama  mempertimbangkan  aspek kemaslahatan  dalam  praktek  khitan  ini,  tanpa  mereduksi  ajaran  Islam.  MUI  lebih  jelas dalam menganjurkan khitan yang tidak membahayakan perempuan dibanding KUPI II. Dan sebaliknya, KUPI II lebih tegas dan jelas dalam melarang khitan yang membahayakan perempuan dibanding MUI.
Paradigma  fikih  moderat  menekankan  pertimbangan  kemaslahatan  atau kemadharatan yang ditimbulkan dari produk hukum yang bersumber dari dalil tekstual atau  realitas  sosial.  Fikih  moderat  tidak  mempertimbangkan  aspek  normatif  tekstual semata, melainkan juga pertimbangan tujuan atau alasan (illat) dibalik produk sebuah hukum (maqashid al-Syari‟ah).

## DAFTAR PUSTAKA
Abidi. „Aun al-Ma‟bud Syarh Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1415 H.
Aini, Badruddin Al-„. „Umdah al-Qārī Syar fi Sha fi ī fi al-Bukhāri. Beirut: Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyyah. 2001.
Anshari  Zakariya  al-, Asnā  al-Mathālib  fī Syarhi  Raudhah  al-Thālib.  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- „Ilmiyyah. 2000.
Asrarun, Ni‟am. “Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan”, Ahkam. Vol. XII. No. 2. Juli 2012. Asyur, Ibnu. Tasīr At-Ta fi rīr wa At-Tanwīr. Tunis: Dar At-Tunisiah. 1984.
Baghawi. Al-. Syarh al-Sunnah. Beirut: Al-Maktab al-Islāmiy. 1983.
Bana, Jamal Al-. Khitān al-Banāt Laisa Sunnah wala Mukramah wa Lakin al-jarīmah. Beirut: Dar al-
Fikr al-Islamiy. t.t.
Dawud, Abu. Sunan Abū Dāwud. Beirut: Dar al-Risalah al-„Alamiyyah. 2009.
Dhayyan, Ibnu. Manār al-Sabīl. Damaskus: Mansyurat Mu‟assasah Dar al-Salam. t.t.
Duski, Ibrahim, Al-Qawa‟id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
Fadl, Khaled Abou. Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif. Jakarta: Serambi. 2019 Ghazali, Imam Al-. Syifa al-Ghalil. Baghdad: Al-Irsyad. 1971
Ḥ assan, Ḥ athut. Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam. Jakarta: Mizan. 1997.
HTTPS://regional.kompas.com/read/2010/07/28/0756239/inilah.bahaya.di.balik.sunat.perempua n, diakses pada pukul 21.50 tanggal 6 Juni 2022.
Jaradi, Sultan Ibn Ali Ibn Tsabit Al-. Al-Fawā`id Al-Hisān Fi A fi kām Al-Khitān. Beirut: Dar al-Risalah al-„Alamiyyah. 1998.
Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan.
Kusmana, Kodrat. “Perempuan dan Al-Qur‟an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi”, Jurnal Musawa, Vol. 19, No. 1, Januari 2020
Malibari, Zainyddin Al-. Fat fi Al-Mu‟īn. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2004.
Muslimin, JM. “Hukum Keluarga Islam Dalam Potret  Interrelasi Sosial”, Ahkam, Vol. XV, No. 1, Januari 2015.
Namis, Ridha Abdul Hamid. Imtā‟ al-Khilān bi al-Rad „ala Man Ankara al-Khitān. Kairo: Dar Nur al- Din. 2003.
Nawawi, Imam An-. Al-Adzkar. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 2004
Nawawi, Imam An-. Al-Majmu‟ Syarh al-Muhadzab. Beirut: Dar al-Fikr. 2003.
Nawawi, Imam An-. Al-Minhāj Syar fi Sha fi ī fi Muslim. Kairo: Al-Mathba‟ah Al-Mishriyyah. 1929.
Qarafi, Al-. Syarh Tanqil al-Fushul. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
Qayyim, Ibnu. Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd. Makkah: Dar al-„Ālam al-Fawā`id. 2003.
Qudamah, Ibnu. al-Mughni. Kairo: Maktabah al-Qahirah. 1968.
Qurthubi, Imam Al-. Al-Jami‟ Li Ahkam al-Qur‟an, Beirut: Dar Al-Kutub. 1997.
Razi, Fakhruddin Ar-. Mafāti fi al-Ghaib. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
Ruslan, Ibnu. Syarh Sunan Abi Dawud. Jeddah: Dar Al-Falah. 2015.
Saiin,  Asrizal,  dkk,  “Islamic  Law  in  Indonesia:  Ba fi tsul  Masāil  Ijtihad  and  the  Production  of Knowledge", International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) Asrizal Saiin, dkk, "The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqā ṣ id Sharīah Perspective", IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion, 5(2),
2023. https://doi.org/10.35308/ijelr.v5i2.8299
Shiddieqy, Hasbi Ash-. Mutiara Hadis. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
Sholeh, M. Asrorun Ni‟am. “Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan”, Ahkam, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
Sumiardi Karakata & Bob Bachsinar. Sirkumsisi. Jakarta: Hipokrates. 1995.
Suyuthi, As-. al-Jāmi‟ al-Shaghīr. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah. 2004.
Syaltut. Al-Fatāwā: Dirāsam al-Mu‟ālim al-Mu‟āshirah fi Hayāti al-yaumiyyah wa al-„Āmah. Kairo: Dar al-Syuruq. 2001.
Syanqithi, Asy-. Syarh Zād al-Mustaqni‟. Riyadh: al-Ri‟asah al-„Amah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al- Ifta‟. 2007.
Syatha, Abu Bakar. Hāsyiyah I‟ānah al-Thālibīn. Jeddah: Al-Haramain. 2004.
Syaukani, Asy-. Fat fi Al-Qadīr. Bayrut. Dar Al-Fikr. t.t. Syaukani, Asy-. Nail Al-Authār min Asrāri Muntaqa al-Akhbār. Kairo. Dar Ibn Jauzi. 1427.
Syirazi, Asy-. al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi‟i. Kairo: Dar al-Alamiyah. 2014.
Tabrani, Ath-. Al-Mu‟jam al-Kabīr. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah. 2008.
Tamimi, Abdurrahman Ibn Hasan At-. Al-Īman wa al-Rād „ala Ahl al-Bida‟. Riyadh: Dar al-„Ashimah.
2015.
Thabari, Ath-. Jāmi‟ al-Bayān „an Ta‟wīl al-Qur‟ān. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah. t.t.
Tim Komnas Perempuan, Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas: Hasil Kajian Kualitatif Praktik  Pemotongan/Pelukaan  Genitalia  Perempuan  (P2GP)  di  10  Provinsi  17 Kabupaten/Kota, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018).
Tirmidzi, At-. Sunan al-Tirmīdzi. Kairo: Dar al-Quds. 2009
Yanggo, Huzaemah Tahido. Hukum Keluarga Dalam Islam.  Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. 2013.
Yaqub, Muhammad Abdul. International Journal of Advanced Academic Studies. Rajasthan. 2020. Zuhaili, Wahbah Az-. Al-Fiqhu Al-Islāmiy wa Adillatuhu. Beirut: Dar Al-Fikr. 1985.
Zuhaili, Wahbah Az-. At-Tafsīr Al-Munīr. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2009.