## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## PENYALURAN  ZAKAT  PERUSAHAAN  MELALUI  CSR  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI KASUS DI YAYASAN HADJI KALLA
DISTRIBUTION  OF  COMPANY  ZAKAT  BY  CSR  OF  ISLAMIC  LAW PERSPECTIVE: CASE STUDY IN YAYASAN HADJI KALLA
Samsidar Jamaludin 1 , Andi Muh. Taqiyuddin BN 2 , Sabir Maidin 3
1 STAI DDI Maros
2 STAI al Azhar Gowa
3 UIN Alauddin Makassar Email: samsidarjamaluddin@staiddimaros.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Penyaluran,  Zakat Perusahaan, Corporate Social Responsibility , Yayasan Hadji Kalla, Hukum Islam. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implementasi  zakat perusahaan melalui program Corporate  Social  Responsibility (CSR)
di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar, dan tinjauan hukum Islam terhadap  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  di  Yayasan  Hadji  Kalla  Kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan  metode  pendekatan  Fenomenologi  dan  Normatif. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawacara,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  pada penelitian ini yaitu, melalui editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding .  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  zakat perusahaan melalui program Corporate  Social  Responsibility (CSR) yayasan  Hadji  Kalla  pengelolaan  dan  penyalurannya  setiap tahun, melalui bidang layanan Islamic care, Edu care, Humanity and
Environment  Care, dan Economic  and  Social  Care. Yayasan  Hadji
Kalla  menggunakan  nisab  zakat  perusahaan  sebanyak  2,5%  dari keuntungan  perusahaan.  Sebagian  proses  pada  pengelolaan  dan penyaluran  zakat  perusahaan  melalui program  Corporate  Social Responsibility (CSR)  telah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Misalnya pada  nisab  yang  telah  ditetapkan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla. Adapun  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  hukum  Islam, misalnya  pada  haul  zakat  perusahaan  yang  ditetapkan  oleh yayasan Hadji Kalla.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Distribution,  Company Zakat,  Corporate  Social Responsibility, Hadji Kalla Foundation, Islamic Law. The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  implementation  of corporate zakat through the Corporate Social Responsibility (CSR) program at the Hadji Kalla Foundation, Makassar City, and review Islamic  law  regarding  the  distribution  of  corporate  zakat  through the  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  program  at  the  Hadji Kalla  Foundation,  Makassar  City.  This  type  of  research  is qualitative  research  and  uses  phenomenological  and  normative approaches.  The  data  collection  methods  used  were  observation, interviews  and  documentation.  The  data  processing  techniques  in this  research  are  editing,  classifying,  verifying,  analyzing  and concluding.  The  research  results  show  that  the  company's  zakat through  the  Hadji  Kalla  Foundation's  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  program  is  managed  and  distributed  every year,  through  the  Islamic  care,  Edu  care,  Humanity  and Environment  Care,  and  Economic  and  Social  Care  service  sectors. The Hadji Kalla Foundation uses the company's zakat nisab of 2.5% of  company  profits.  Some  processes  in  the  management  and distribution  of  company  zakat  through  the  Corporate  Social Responsibility (CSR) program are in accordance with Islamic law. For example, the nisab that has been determined by the Hadji Kalla foundation. As for what is considered not in line with Islamic law, for  example  the  company's  zakat  haul  set  by  the  Hadji  Kalla foundation.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Manusia  telah  mengenal  kemiskinan  sejak  zaman  dahulu  dan  komitmen  untuk mengentas  kemiskinan  pada  setiap  zaman  diserukan.  Ketika  kita  menengok  pada agama-agama samawiyah terdahulu, akan didapatkan seruan-seruan untuk berbuat baik  kepada  kaum  Papa  ( Yūsuf  al -Qar ḍ āw ῑ ,  1973:47).  Salah  satu  contohnya,  Allah menjelaskan  pula  didalam  al- Qur’an  tentang  janji  Bani  Isra’il  berkaitan  dengan seruan berbuat baik kepada kaum Papa, yaitu dalam QS. al- Baqārah/2:83.
ْرُقْلا ىِذاو انَاَسْحِا ِنْيَدِلاَوْلِبَِو َهٰللّا  الَِا َنْوُدُبْعَ ت  َلَ َلْيِء ۤاَرْسِا ِْْٓنَب َقاَثْ يِم َنَْذَخَا ْذِاَو اوُتهاَو َةوهلاصلا اوُمْيِقَااو اانْسُح ِساانلِل اْوُلْوُ قَو ِْيِْكهسَمْلاَو ىهمهتَ يْلاَو  هبٰ َنْوُضِرْعُّم ْمُتْ نَاَو ْمُكْنِٰم  الًْيِلَق  الَِا ْمُتْ يالَوَ ت اُثُ َۗ َةوهكازلا . i
Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu  menyembah  selain  Allah,  dan  berbuat-baiklah  kepada  kedua  orang  tua, kerabat,  anak-anak  yatim,  dan  orang-orang  miskin.  Dan  bertuturkatalah  yang  baik kepada  manusia,  laksanakanlah  salat  dan  tunaikanlah  zakat ” .  Tetapi  kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.
Sekilas  ayat  tersebut  menggambarkan  tentang  kepedulian  agama-agama  terdahulu sebelum datangnya Islam dalam menangani  problem kemiskinan. Dalam al- Qur’an sendiri  telah  banyak  dijelaskan  tentang  kisah  para  nabi terdahulu  dalam  mengajak
untuk  berbuat  baik  kepada  kaum  papa  ( Yūsuf  al -Qar ḍ āw ῑ ,  1973:48).    Kemudian sekarang lebih popular dengan istilah filantropi.
Secara etimologi, kata filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu philein berarti cinta dan  anthtropos  berarti  manusia.  Adapun  secara  terminologi  filantropi  adalah tindakan  seseorang  yang  mencintai  sesama  manusia  serta  nilai  kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah  ini  umumnya  diberikan  pada  orang-orang  yang  memberikan  banyak  dana untuk amal (Purwanto, 2018).
Namun  sebelum  kita  terlalu  jauh  membahas  tentang  dunia  filantropi,  ada  baiknya menengok sejenak keadaan sosial dan ekonomi negeri tercinta. Di Indonesia masalah kemiskinan  menjadi  sebuah  momok  yang  mengekang  pertumbuhan  dan perkembangan perekonomian negara.
Tingkat kemiskinan penduduk, pengangguran, dan kesenjangan sosial di sela-sela masyarakat, selalu memiliki relasi dengan kondisi makro perekonomian negara. Dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis  monoter  nasional  yang  pernah  melanda  negeri  ini  tidak  terulang  kembali. Perekonomian bangsa Indonesia tidak hanya bersandar pada nilai tukar mata uang rupiah, akan tetapi perekonomian bangsa ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan  pilar  inilah  kehidupan  bermasyarakat  bangsa  ini  masih  tetap  kokoh  dan kuat.  Filantropi  menjadi  salah  satu  pilar  tersebut.  Di  Indonesia  terdapat  berbagai, terdapat  berbagai  macam  kegiatan  kedermawanan  yang  dapat  dikategorikan  atau digolongkan  sebagai  kegiatan  filantropi  yang  dipengaruhi  oleh  Islam  (Fauzia, 2016:21).  Apalagi dengan situasi krisis moneter yang sampai kini masih terasa dan berbagai bencana alam yang dating silih berganti telah menggairahkan dunia zakat di Indonesia. Aktifitas lembaga-lembaga sosial marak luar biasa, aliran bantuan uang dan barang pun tercatat mencapai triliunan rupiah (Aziz, 2018).
Sejak  abad  ketujuh  praktik  Filantropi  Islam  di  Semenanjung  Arab  telah terdokumentasikan  dengan  baik  melalui  hadis-hadis  Nabi  saw,  buku  arsip, monument, serta peninggalan sejarah lainnya. Sedangkan di Nusantara, bukti-bukti sejarah tentang keberadaan Filantropi Islam pada masa awal masuknya Islam sangat minim (Fauzia, 2016:31). Praktik Filantropi Islam di Nusantara dimulai pada abad 7 (Fauzia, 2016:70).
Filantropi  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah  māliyah.  Praktik  Filantropi Islam  telah  terbangun  sejak  periode  awal  Islam,  dan  mulai  berkembang  menjadi salah  satu  praktik  terkenal  atau  mengemuka  seiring  dengan  perkembangan  Islam (Fauzia, 2016:31).
Islam seharusnya menjadi sebuah percontohan dalam dunia Filantropi, betapa tidak keberhasilan dari sebuah terobosan cemerlang yang kemudian menjadi sebuah solusi dalam  mengentas  kemiskinan  yang  bisa  disebut  memberikan  formula  baru  nan ampuh  yang  diadopsi  dalam  pengaplikasian  Filantropi.  Kebanyakan  penelitian berkaitan  dengan  Filantropi  di  seluruh  dunia  menunjukkan  bahwa  perkembangan Filantropi berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti riset yang  dilakukan  oleh  Jannie  Clark  dengan  menggunakan  teori  sosial,  menandakan bahwa  kegiatan  sukarela  dalam  berderma  di  Mesir,  Yordania,  dan  Yaman  telah memberikan  keuntungan  bagi  mayoritas  muslim  kelas  menengah.  Studi-studi tentang Filantropi Islam secara umum menemukan dan mendorong gagasan bahwa ajaran  Islam  dan  praktik-praktik  Filantropi  Islam  sebagaimana  praktik  Filantropi
pada  umumnya  mendukung  terwujudnya  keadilan  sosial  dan  demokrasi  (Fauzia, 2016:15). Dalam  pandangan  Islam  sendiri,  Filantropi  adalah  satu  bentuk  kebajikan. Bibit-bibit  Filantropi  dalam  Islam  diwujudkan  dalam  bentuk  zakat,  sedekah,  infak, wakaf, hibah, dan bentuk-bentuk derma yang lainnya.
Namun  agama-agama  terdahulu  sebelum  Islam  seputar  kedudukan  Zakat  dalam agama  mereka,  hanya  sebatas  anjuran  untuk  berbuat  baik  kepada  kaum  papa  dan hanya  berdasarkan  data  atas  dasar  kesadaran  pribadi.  Juga  tidak  ditemukannya batasan  tertentu  dalam  berzakat.  Misalnya  jenis  harta  yang  menjadi  objek  zakat. Serta  tidak  dipahami  dalam  nas-nas  terdahulu  seputar  kedudukan  zakat  di  dalam agama-agama  terdahulu  sebelum  Islam  soal  adanya  opsi  penanggulangan  secara problem  kemiskinan  secara  tuntas.  Akan  tetapi  yang  dapat  dipahami  dari  nas-nas terdahulu  seputar  anjuran  berbuat  baik  kepada  kaum  papa  yaitu  dengan meringankan dan mengurangi kesusahan mereka ( Yūsuf al -Qar ḍ āw ῑ , 1973:51-52).
Sementara  Islam  itu  tampil  dengan  perhatian  atau  kepedulian  terhadap penanggulangan  problem  kemiskinan  dan  penyantunan  orang-orang  yang membutuhkan.  Islam  menargetkan  pemenuhan  kebutuhan  kaum  papa  dan melepaskan mereka dari masalah kemiskinan yang mengekang kebutuhan mereka, memberikan  pendidikan  dan  arahan  tentang  bagaimana  mengentas  kemiskinan ( Yūsuf  al -Qar ḍ āw ῑ ,  1973:52). Zakat  yang  dikelola  dengan  baik,  akan  menyediakan lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus pengusaaan aset-aset oleh umat Islam (Haf ῑ ḍ udd ῑ n,  1983:15). Menurut  Yūsuf  al -Qar ḍ āw ῑ bahwa  zakat  adalah  ibadah maliyah  ijtimaiyah,  yaitu  ibadah  di  bidang  harta  yang  memiliki  fungsi  strategis, penting,  dan  menentukan  dalam  membangun  kesejahteraan  masyarakat  ( Yūsuf  al - Qar ḍ āw ῑ , 1973:248).
Kedudukan  zakat  sendiri  sebagai  solusi  yang  ampuh  dalam  menangani  hal  ini.  Di antara tiga bentuk Filantropi yang popular, zakat disebutkan berulang kali dalam al- Qur’an dan hadis. Aspek kewajiban agama dalam Filantropi didasari atas kewajiban akan  zakat  sebagai  ajaran  Islam.  Ada  sekitar  delapan  puluh  dua  ayat  dalam  al- Qur’an  yang  membicarakan  tentang  kewajiban  membayar  zakat  setelah  kewajiban salat (Fauzia, 2016:37).
Zakat  sendiri  salah  satu  dari  ajaran  Islam  untuk  melakukan  kebajikan  (Filantropi) terhadap  sesama  anggota  masyarakat  dalam  bentuk  harta  terbaik  yang  dimiliki untuk  kepentingan  publik.  Zakat  adalah  mengeluarkan  sebagian  harta  yang ukurannya sesuai dengan aturan dalam syariat apabila telah mencapai nisab kepada sasaran tertentu (fakir, miskin,  amil,  muallaf,  riqāb,  ghārimin,  f ῑ sab ῑ lillah,  dan  ibnu sāb ῑ l)  yang  telah  disebutkan  oleh  Allah  (dalam  al- Qur’an) (Rawwas  &  Sadiq, 1985:233).
Zakat dari masa ke masa menjadi bukti akan berhasilnya Islam mengatasi problem pengentasan  kemiskinan,  mulai  dari  terbitnya  fajar  Islam  di  kota  Makkah  dan sampai pada puncak kejayaan Islam atau bisa disebut sebagai era keemasan dalam dunia  Filantropi  yaitu  pada  masa  pemerintahan  khalifah  Umar  bin  ‘Abdul  ‘Aziz, pada  saat  itu  sampai  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat  menjadi  jarang dijumpai (Abdullah bin Mu ḥ ammad al- Ṭ ayyār, 2001:71 -84).
Namun  saat  kita  membandingkan  dengan  keadaan  sosial  dan  ekonomi  yang  ada pada zaman Rasulullah dan zaman setelah Nabi tentu sangatlah jauh, dan salah satu
kunci  keberhasilan  dalam  mensejahterakan  rakyat  adalah  salah  satunya  dengan zakat.  Zakat  sendiri  adalah  potensi  Filantropi  terbesar  di  Indonesia,  melihat kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Indonesia sendiri adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.
Sebagaimana  data  yang  disebutkan  oleh  BAZNAS  di  laman  websitenya  bahwa dalam dunia perzakatan di Indonesia salah satu potensi zakat yang besar di negeri kita, namun sampai sekarang belum tersosialisasi secara luas dan merata dan belum terhimpun hasilnya secara maksimal adalah zakat Perusahaan.
Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pribadi  maupun  badan  (perusahaan),  maka  jenis-jenis  harta  yang  dizakati  juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak dapat luput dari  perhatian  untuk  dijadikan  subjek  zakat  (Jannaty,  2014:2).  Pemerintah  sendiri telah  menerbitkan  UU  tentang  zakat  salah  satunya  UU  tentang  zakat  perusahaan. Yaitu pada UU. No. 23 Tahun 2011 dan UU. Perpajakan No. 17 tahun 2000.
Pada  buku  Fikih  zakat  perusahaan  disebutkan  bahwa  fiqh  zakat  peruasahaan merupakan  analogi  dari  zakat  perdagangan.  Harta  yang  diiventasikan  di  dalam perusahaan dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat (Zaenal dkk., 2018:8).
Di  era  modern  ini,  selain  zakat  yang  menjadi  fokus  pemerintah  dalam mensejahterakan  rakyat  ini,  yaitu  dengan  pembebanan  pelaksanaan  program  CSR ( Corporate  Social  Reponsibilty )  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-undang tentang  perseroan  terbatas  Nomor  40  Tahun  2007  (Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
Pada jurnalnya Choirul Hadi menyebutkan bahwa CSR ( Corporate Social Responsibity ) adalah  komitmen  dunia  bisnis  untuk  memberi  konstribusi  terhadap  pembangunan ekonomi  berkelanjutan  melalui  kerja  sama  dengan  karyawan,  keluarga  mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan melalui cara- cara yang baik bagi  bisnis  maupun Pembangunan (Hadi, 2017:229). Corporate  Social Responsibility (untuk  selanjutnya  disebut  CSR)  diwajibkan  dalam  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang (UU PT).
Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait Zakat Perusahaan dan  CSR,  maka  perusahaan  diwajibkan  membayar  dana  anggaran  CSR  dan membayar Zakat (bagi perusahaan yang memiliki karyawan Muslim), dan ini tentu dapat  menjadi  solusi  yang  tepat  dalam  mengantisipasi  melemahnya  perekenomian Indonesia,  yang  bisa  dibilang  sudah  diujung  tanduk  (republika.co.id).  Meskipun pada  dasarnya  zakat  perusahaan  dan  CSR  memiliki  perbedaan  dalam  banyak  hal, namun  memiliki  kesamaan  dan  hubungan,  diantaranya  untuk  kesejahteraan  fakir dan  miskin,  sehingga  didapati  diantara  perusahaan  ada  yang  menyalurkan  zakat perusahaan dalam bentuk CSR.
Adanya kesamaan antara zakat dan CSR dalam bentuk Filantropi, membuat sebagian perusahaan  mengeluarkan  zakat  melalui  program  CSR,  selain  itu  tidak  ditemukan adanya  pertentangan  di  dalam  aturan  yang  berlaku  di  negeri  ini  jika  zakat dikeluarkan  dalam  bentuk  program  CSR.  Alasan  lain  penggabungan  antara  zakat
dan  CSR  yaitu  sedikitnya  bisa  menghemat  pengeluaran  perusahaan  dibandingkan dengan  mengeluarkan  secara  terpisah.  Yang  menjadi  masalah  kemudian  adalah apakah penggabungan antara zakat perusahaan dan CSR dalam hal menunaikannya ini  tidak  menyelisihi  hukum  Islam?  Mengingat  objek  zakat  berbeda  dengan  objek CSR. Salah satu contohnya adalah Yayasan Hadji Kalla, lembaga Filantropi Islam ini dibentuk  oleh  Kalla  group  tepatnya  24  April  1984.  Yayasan  ini  menyalurkan  zakat perusahaan  melalui  program  CSR  dan  telah  lama  menjalankan  program  ini (Usluddin, 2018).
Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah  dalam  penelitian  ini  mengenai  bagaimana  penyaluran  zakat  perusahaan melalui  program  CSR  di  Yayasan  Hadji  Kalla  Kota  Makassar  dalam  Perspektif Hukum Islam?
Sub  masalah  berdasarkan  pokok  masalah  di  atas  adalah  bagaimana  implementasi zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  di  Yayasan Hadji  Kalla  Kota  Makassar?  dan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap penyaluran zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di Yayasan  Hadji  Kalla  Kota  Makassar?  Maka,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  memaparkan  tentang  bagaimana  implementasi  zakat perusahaan  melalui  program  CSR  di  Yayasan  Hadji  Kalla  kota  Makassar  dan menjelaskan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penyaluran  zakat perusahaan melalui program CSR di Yayasan Hadji Kalla kota Makassar.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  digunakan  untuk menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya  dinyatakan  dalam  bentuk  verbal  dan  analisis  tanpa  menggunakan  teknik statistik.  Penelitian  yang  sering  dilakukan  dengan  cara  ini  adalah  studi  kasus  dan lainnya  (Mustami,  2015:14).  Adapun  kajiannya  adalah  menggunakan  analisis kualitatif,  bermaksud  untuk  memberikan  gambaran  sistematis  mengenai  suatu fenomena, gejala dan keadaan-keadaan yang terjadi serta menjelaskan secara akurat keadaan  yang  ada  hubungannya  dengan  variabel-variabel  yang  diteliti.  Pada penelitian  kualitatif  ini,  peneliti  melakukan  pencatatan,  menganalisa  dan menginpretasikan  keadaan  yang  ada  dengan  sebenarnya,  artinya  menghimpun informasi-informasi  sesuai  realita  dengan  variabel-variabel  yang  telah  ditentukan yang  menjadi  indikasi  dalam  penelitian,  yakni  untuk  mendapatkan  data-data kongkrit  tentang  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program  CSR  ( Corporate Social Responsibility ) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar dalam perspektif hukum islam.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  lapangan,  yakni  meneliti peristiwa-peristiwa  yang  ada  di  lapangan  sebagaimana  adanya.  Berdasarkan masalahnya,  penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  Fenomenologi  dan  Normatif.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawacara, dan dokumentasi. Teknik  pengolahan  data  pada  penelitian  ini  yaitu,  melalui editing,  classifying, verifying, analysing , dan concluding .
Untuk  melihat  kedudukan  penelitian  ini  di  antara  penelitian  dan  tulisan  yang relevan, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang dianggap mempunyai hubungan dan kesesuaian dengan
apa  yang  peneliti  tetapkan  pada  pokok  permasalahan.  Penelusuran  ini  bertujuan agar fokus penelitian bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditulis oleh orang lain sebelumnya  sehingga  merupakan  pengulangan,  bahkan  sebaliknya  penulusuran pustaka ini bertujuan agar apa yang dikembangkan peneliti merupakan sisi lain yang memang layak dikembangkan karena melihat dari sisi yang lain dari apa yang telah ditulis  oleh  yang  sebelumnya.  Beberapa  sumber  literasi  yang  menurut  peneliti memiliki  relevansi  yang  kuat  seperti  tesis,  buku-buku  serta  berbagai  rujukan  yang terkait.
1.  Buku  yang  diterbitkan  pada  tahun  2018  oleh  Pusat  Kajian  Strategis  Badan  Amil Zakat  Nasional,  yaitu  “Fiqh  Zakat  Perusahaan”,  yang  memuat  substansi  yang perlu  disosialisasikan  kepada  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  Islam  yang menyalurkan zakat perusahaan memiliki kepentingan terhadap zakat perusahaan. Hal  yang  menjadi  ciri  khas  buku  dengan  buku  yang  lainnya  adalah  penjelasan didalam  buku  ini  terfokus  dalam  satu  hal,  yaitu  penjelasan  mengenai  zakat Perusahaan (Zaenal dkk., 2018).
2.  Kitab  Fikih  Zakat  karya  syekh  Yūsuf  al -Qar ḍ āwī,  merupakan  salah  satu  rujukan fikih  zakat  terbaik  diantara  buku-buku  fikih  zakat  lainnya.  Buku  ini  ditulis dengan ringkas dan sistematis, dan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, serta  didukung  dengan  dalil  pada  setiap  pembahasannya.  Pokok  pembahasan dalam  buku  ini  adalah  zakat,  yaitu  mulai  dari  pensyariatan  zakat  dan kedudukannya  dalam  Islam  dan  pada  agama-agama  sebelumnya,  zakat  hewan ternak,  zakat  barang  dagangan,  dan  pembahasan  masalah  zakat lainnya  dengan penjelasan berbahasa arab.
3. Buku yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas karya Dr. Binoto Nadapdap, SH., M.H. Salah satu rujukan kami dalam membahas permasalahan mengenai CSR. Di dalam  buku  ini  membahas  tentang  kaitan  Undang-undang  No.  40  Tahun  2007 dengan  Perseroan  Terbatas,  Pendirian,  Anggaran  Dasar,  Pendaftaran  dan pengumuman  Perseroan  Terbatas,  Modal  dan  Saham,  Direksi,  Komisaris,  Rapat Umum  Pemegang  Saham,  Rencana  Kerja,  Laporan  Tahunan  dan  Penggunaan Laba,  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility ),  Penggabungan  dan  Pemisahan Perseroan,  Pemeriksaan  Terhadap  Perseroan  Terbatas,  Pembubaran  Perseroan Terbatas,  Biaya,  Ketentuan  Lain  dan  Ketentuan  Peralihan.  Hal  yang  menjadi kelebihan buku ini dengan yang lainnya adalah pembahasan CSR yang dikaitkan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 (Nadapdap, 2018).
4.  Muhammad  Rif’an  Muhajirin  dalam  skrispsinya  yang  berjudul  “Perusahaan sebagai  Muzakki  (Studi  di  Dompet  Peduli  Umat  Daarut  Tauhid  Yogyakarta)”, Dalam karya ilmiahnya dijelaskan tentang bagaimana konsep penetapan Dompet Peduli  Umat  Daarut  Tauhid  (DPU-DT)  Yogyakarta  terhadap  zakat  yang dikeluarkan oleh Perusahaan (MUhajirin, 2009). Persamaan penelitian ini dengan penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  mengenai  zakat perusahaan. Perbedaannya, yaitu pada penelitian ini mengenai konsep penetapan konsep zakat perusahaan di DPU-DT Yogyakarta terhadap zakat perusahaan dan tentunya  pada  objek  penelitian  serta  lokasi  penelitian,  adapun  pada  penelitian yang akan berlangsung mengenai penyaluran zakat perusahaan melalui program CSR dan lokasi penelitian di Kota Makassar.
5.  Mohd.  Zulfadli  dalam  skripsinya  yang  berjudul  “Pengaruh  Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. RAPP Terhadap Citra Positif di Perusahaan di Kalangan  Masyarakat  Pangkalan  Kerinci  Timur  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci, Kabupaten  Pelalawan”.  Dalam  karya  ini  dijelaskan  bahwa  terdapat  hubungan yang positif dan signifikan antara CSR dengan Citra Positif Perusahaan (Zulfadli, 2012).  Persamaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  akan  dilangsungkan adalah  penelitian  mengenai  CSR,  adapun  hal  yang  membedakan  penelitian  ini dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis  adalah  metode  yang digunakan  dalam  meneliti,  yaitu  metode  penelitian  kuantitatif,  objek  penelitian, dan  lokasi  penelitian  serta  tinjauan  penelitian  lebih  mengarah  kepada  tinjauan berdasarkan hukum Islam.
Berdasarkan  uraian  beberapa  peneltian  terdahulu  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa penelitian ini yang berjudul Penyaluran Zakat Perusahaan Melalui Program CSR  ( Corporate  Social  Responsibility )  di  Yayasan  Hadji  Kalla  Kota  Makassar  belum pernah  ada  dan  memiliki  beberapa  perbedaan  dari  beberapa  karya  ilmiah  diatas yang telah diuraikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Zakat Perusahaan Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar
Impelementasi  zakat  perusahaan  merupakan  suatu  kewajiban  dari  agama  dan Negara  sendiri.  Mulai  dari  perintah  untuk  menunaikan  zakat  secara  umum  yang telah diperintahkan dalam al- Qur’an dan hadits  Nabi, keputusan dalam konferensi zakat sedunia di Qatar tentang wajibnya perusahaan untuk menunaikan zakat, fatwa Majelis  ulama  dan  sampai  kepada  peraturan-peraturan  yang  telah  diterbitkan pemerintah  akan  wajibnya  implementasi  zakat  perusahaan.  Selain  pembebanan zakat  terhadap  perusahaan,  pemerintah  juga  mengharuskan  perusahaan  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  untuk  menjalankan  program Corporate  Social Responsibility (CSR).  Sebenarnya  peraturan  pemerintah  tentang  kewajiban  zakat perusahaan dan program Corporate Social Responsibility (CSR) bukan menjadi prioritas yayasan  Hadji  kalla  dalam  menjalankan  kewajiban  ini  akan  tetapi  berdasarkan perintah  agama  akan  wajibnya  membayar  zakat  dan  anjuran  untuk  saling  tolong- menolong dalam kebaikan (Hakim, 2019).
Sebagaimana  yang  telah  dicontohkan  oleh  pendiri/perintis  yayasan  Hadji  Kalla, yaitu bapak Hadji Kalla. Perusahaan Kalla Group berusaha menjalankan kedua hal tersebut, maka melalui yayasan Hadji Kalla diimplementasikanlah pelaksanaan zakat perusahaan dan program Corporate Social Responsibility (CSR). Maka pada tahun 1984 dimulailah  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR) oleh yayasan Hadji Kalla. Penggabungan penyaluran dana zakat perusahaan dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bukan penghematan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat atas berbagai bisnis yang dikelola oleh perusahaan, sekaligus mengembalikan sebagian dari keuntungan bisnis perusahaan  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh salah  satu  staf  yayasan  Hadji  Kalla:  Bukan  penghematan  tetapi  sebagai  bentuk tanggung  jawab  sosial  kepada  masyarakat  atas  berbagai  bisnis  yang  dikelola  oleh
perusahaan. Sekaligus mengembalikan sebagian dari keuntungan bisnis perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2019).
Sosialiasi  pun  dilakukan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla  tentang  penyaluran  zakat perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  ke  masyarakat. Seperti yang sosialisasi dilakukan oleh pihak yayasan Hadji Kalla di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab kota Makassar. Sebagaimana wawancara penulis dengan  salah  satu  staf  Kantor  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Islam  dan  Bahasa  Arab  kota Makassar:  Mulai  dari  pihak  Yayasan  Hadji  Kalla  datang  ke  kantor  STIBA mensosialisasikan dan menawarkan program mereka, berupa bantuan ke orang yang tidak mampu. Syaratnya harus mengurus berkas yang diminta yayasan Hadji Kalla diantaranya  mengajukan  proposal  permohonan  ke  pihak  yayasan  Hadji  Kalla (Patang, 2019).
Hingga  saat  ini  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR)  oleh  Yayasan Hadji  Kalla  dijalankan  melalui  4  bidang  layanan, yaitu sebagai berikut:
1. Islamic Care
Di  bawah  koordinasi  bidang Islamic  Care ,  Yayasan  Hadji  Kalla  menjalankan berbagai  program  yang  tujuan  utamanya  untuk  meningkatkan  kualitas  ahlak Islami masyarakat khususunya umat Islam yang berada di sekitar wilayah kerja perusahaan dan daerah-daerah yang memang menjadi dampinganYayasan Hadji Kalla.  Program-programnya  umumnya  berupa charity yang  rutin  dijalankan setiap  tahun  dan  telah  ada  sejak  awal  berdirinya  Yayasan.  Beberapa  program rutin yang dimaksud adalah: Bantuan pembangunan mesjid, bantuan mushaf al- Qur’an dan Iqra, bantuan sembako ramadhan, buka puasa bersama anak yatim, bantuan  operasional  sekolah-sekolah  tahfiz,  pesantren  dan  panti  asuhan  binaan Yayasan Hadji  Kalla Serta program tebar Da’i ke desa -desa di Sulawesi Selatan kerjasama dengan Kementerian Agama dan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Terdapat pula program unggulan yang telah dijalankan dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakhir,  yakni:  Bantuan  Pemasangan  1000  Sound System  Mesjid.  Kondisi  umum  mesjid-mesjid  di  daerah-daerah  (desa-desa  dan kota-kota di Sulawesi Selatan) adalah tidak memiliki sound system yang standar sehingga penyampaian materi dakwah baik yang berupa ceramah rutin, khutbah jumat  maupun  upaya  pembinaan  langsung  umat  di  masjid,  seringkali  tidak tersampaikan  dengan  baik  karena  kurang  optimalnya  peralatan  tata  suasana masjid  tersebut.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  pak  Ramli  salah  satu penerima zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam  bentuk  Sound  System:  Respon  masyarakat  sekitar  (dengan  penyaluran zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility oleh  Yayasan Hadji  Kalla)  Masyarakat  menyambut  dengan  baik,  karena  sudah  ada  bantuan. Ada yang baik dan dipake terus (Ramli, 2019). Tidak  selesai  di  pemasangan sound  system nya  saja, Islamic  Care juga memprogramkan pelatihan Sound System khusus untuk pengurus mesjid dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai tata kelola alat- alat  pengeras  suara  sekaligus  teknik  memelihara  dan  merawat  peralatan elektronik  yang  digunakan  oleh  mesjid.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Ramli  yang  merupakan  salah  satu  pengurus  dari  Masjid  Khaerul  Ikhwan  Kab. Sinjai: Sebenarnya kita diajarkan terlebih dahulu bagaimana teknik menyalakan
dan  mematikan sound  system ,  juga  kalau  ada  permasalahan,  ada  pelatih  dari provinsi  yang  memberikan  pelatihan-pelatihan  mengenai sound  system (Ramli, 2019).
Program  unggulan  lainnya,  dan  terbilang  paling  baru  adalah  Program  Jumat Berkah; pemberian bantuan langsung sarapan kepada para dhuafa di pasar-pasar tradisional  di  kota  Makassar.  Penerima  manfaat  program  ini  adalah  para pedagang kaki lima, tukang parkir, buruh-buruh pasar, satpam dan mereka yang bekerja sejak subuh hari di lokasi yang disebutkan.
2. Edu Care
Melalui bidang layanan Edu Care , yayasan Hadji Kalla berusaha  merealisasikan pendidikan  yang  berkualitas  dan  meningkatkan  prestasi  pelajar  di  sekitar perusahaan  Kalla  Group  maupun  di  daerah-daerah  yang  menjadi  dampingan yayasan  Hadji  Kalla.  Mewujudkan  pendidikan  yang  berkualitas  dan meningkatkan  prestasi  siswa  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  sekolah, tetapi  seluruh  elemen  bangsa  Indonesia  wajib  untuk  terlibat  langsung  sesuai dengan  kemampuan  dan  kapasitas  masing-masing.  Yayasan  Hadji  Kalla,  sejak awal  berdirinya  pada  tahun  1984  yang  lalu,  telah  turut  berkontribusi  dalam memajukan pendidikan di Indonesia dengan mendirikan Sekolah Islam Athirah. Satuan  pendidikan  ini  telah  menjadi  pusat  pendidikan  dasar  dan  menengah terkemuka di Sulawesi Selatan bahkan di kawasan timur Indonesia. Dari sekolah Islam  Athirah,  diharapkan  lahir  generasi  pelanjut  pembangunan  bangsa  yang berakhlak mulia, anggun, unggul dan cerdas. Selanjutnya, melalui, yayasan Hadji Kalla menyelenggarakan program-program bantuan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa  yakni:  Beasiswa  untuk  5  PTN  Unggulan  di  Indonesia,  Beasiswa khusus putera-puteri karyawan Kalla Group, dan Beasiswa Tugas Akhir khusus bagi  mahasiwa  S1  yang  sedang  dalam  tahap  penyelesaian  pendidikannya. Kemudian, dalam 4 tahun terakhir, Educare menjalankan program Kalla Goes  to Campus/School dengan tujuan utama; menginspirasi mahasiswa dan siswa untuk senantiasa  berani  mengejar  impian  walaupun  dalam  kondisi  yang  tidak memungkinkan. Kegiatan ini pula sekaligus menjadi ajang untuk mendekatkan kampus  dengan  dunia  usaha.  Sekolah  sehat  menjadi  salah  satu  program unggulan  bidang  ini;  yayasan  Kalla  membantu  pengadaan  Jamban  Sehat  dan Wastafel  untuk  cuci  tangan  siswa  dan  guru  khusus  untuk  sekolah-sekolah  di Kota  Makassar  yang  belum  memiliki  atau  kondisi  toiletnya  tidak  memenuhi standar  kesehatan.  Pelatihan  peningkatan  kapasitas  guru  terutama  yang mengajar  di  daerah-daerah  pedesaan,  juga  tidak  luput  dari  perhatian  Yayasan Hadji Kalla.
3. Humanity and Environment Care
Melalui bidang layanan ini, yayasan Hadji Kalla berusaha menjalankan program pengembangan  kesehatan  dan  lingkungan  merupakan  salah  satu  program berkelanjutan  yang  digagas  oleh  Ketua  Umum  Yayasan  Hadji  Kalla.  Program pengembangan  kesehatan  dan  lingkungan  merupakan  salah  satu  program berkelanjutan yang digagas oleh Ketua Umum Yayasan Hadji Kalla. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian Yayasan Hadji Kalla terhadap isu-isu terkait sanitasi,  kesehatan  ibu  dan  anak,  pembinaan  keluarga  serta  banyaknya  lahan kritis pada daerah-daerah rawan bencana di pulau Sulawesi.
Berbagai  program  telah  direaliasikan  dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir; pembangunan jamban sehat untuk keluarga kurang mampu diharapkan mampu mengurangi perilaku Buang Air Besar (BAB) sembarangan, penyuluhan tentang
Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  (STBM)  dan  Pola  Hidup  Bersih  dan  Sehat (PHBS) merupakan usaha yang bertujuan untuk menciptakan gaya hidup bersih dan  berorientasi  pada  peningkatan  kesehatan  warga,  pembinaan  keluarga (Parenting  Berbasis  Masyarakat)  diharapkan  dapat  menciptakan  kondisi harmonis  dalam  hal  komunikasi  antara  anak  dan  orang  tua  di  dalam  rumah tangga, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita yang terindikasi gizi kurang adalah upaya untuk menumbuhkan generasi yang lebih sehat secara fisik dan sekaligus meringankan beban keluarga tertentu yang memiliki keterbatasan dari  segi  ekonomi.  Pemeriksaan  kesehatan.  dan  pemeriksaan  golongan  darah adalah  untuk  menjawab  kebutuhan  dasar  warga  yang  belum  semuanya mengetahui  golongan  darah  mereka.  Program  terkait  lingkunganpun  turut digalakkan:  penghijauan  7000  HA  lahan  kritis  di  wilayah  provinsi  Sulawesi tenggara.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  dua  cara: manual  planting dan Aerial Seedling (penaburan  benih  melalui  helikopter  untuk  daerah-daerah  yang  tidak dapat  terjangkau  melalui  jalan  darat.  Di  tahun  2018,  bidang  kesehatan  dan lingkungan  kembali  menyelenggarakan  beberapa  program  unggulan  sebagai berikut:  Pencegahan Stunting melalui  program  Kampung  Sehat  di  wilayah kabupaten  Enrekang,  pekan  sarapan  sehat  untuk  siswa  SD  di  Kota  Makassar; pemberian  menu  sarapan  sehat  dan  pelatihan  pembuatan  sarapan  dengan standar kesehatan tinggi untuk para orang tua dan guru. Training of Trainer (TOT) Pembinaan  keluarga  terus  dilakukan  dalam  rangka  menciptakan  kader-kader berkompetensi  yang  mampu  mengkampanyekan  pentingnya  menjalin komunikasi  yang  baik,  santun  dan  menyenangkan  antar  anggota  keluarga  di dalam rumah tangga. Satu lagi program baru yang akan segera diluncurkan pada akhir  tahun  2018;  Implementasi Check  Up Kaki  Diabetes  Dalam  Mendeteksi Resiko  Luka  Kaki  Diabetes  Pada  Pasien  Diabetes  Mellitus.  Program  ini dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  warga  tentang  bahaya penyakit  diabetes,  penanganan  hingga  cara  pencegahannya,  diawali  dengan melakukan workshop dan training untuk  petugas  puskesmas  yang  selanjutnya akan  bertugas  melakukan  pemeriksaan  dan  deteksi  penyakit  diabetes  secara langsung kepada warga di wilayah kerja puskesmas masing-masing.
4. Economic and Social Care
Melalui  bidang  layanan  ini  yayasan  Hadji  Kalla  berusaha  menjalankan  misi meningkatkan  taraf  kesejahteraan  dan  mengurangi  masalah  sosial  masyarakat. Mengusung  misi:  Meningkatkan  taraf  kesejahteraan  dan  mengurangi  masalah sosial  masyarakat,  bidang Economic  and  Social  Care menjalankan  beberapa program  unggulan  sejak  tahun  2013  yang  lalu,  antara  lain:  program pengembangan  Markisa  dataran  rendah  di  kelurahan  Tolo  Timur,  kabupaten Jeneponto;  bukan  hanya  mendampingi  para  petaninya,  tetapi  yayasan  Hadji Kalla  juga  memfasilitasi  para  petani  untuk  memasarkan  hail  panennya  kepada para pembeli di Kota Makassar. Bahkan, pada tahun 2013-2015, dilakukan ekspor buah  markisa  segar  ke  negara-negara  tujuan  seperti  Singapura  dan  Hongkong. Kini, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga produktifitas petani markisa tetap stabil dan mampu menghasilkan, walaupun saat ini pasarnya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pembeli lokal. Pada tahun 2015-2017, bidang UMK (ketika  itu  masih  bernama Agro  Green  Care )  menginiasiasi  pengembangan bawang merah di dua lokasi berbeda: desa Pucak Maros dan desa Mallari Bone. Total lahan pengembangan tanaman ini seluas 15 HA dan mampu menghasilkan total  panen  sekitar  1-2  ton  perhektarnya.  Di  tahun  2018,  bidang  UMK
menjalankan  beberapa  program  unggulan  baru  yakni  sebagai  berikut: Pengelolaan  sampah  organik  ini  dengan  menggunakan Black  Soldier  Fly , melakukan Budidaya Sayuran dan Budidaya Ikan melalui aquaponik .
Seluruh  anak  perusahaan  dari  Kalla  Group  menyetorkan  2,5%  dari  keuntungan perusahaan kemudian dikelola menjadi program kerja lewat 4 bidang layanan yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  yang  merupakan  bentuk  implementasi  penyaluran zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh yayasan Hadji  Kalla yang diadakan secara rutin setiap tahunnya. Hakim menjelaskan, yang merupakan salah satu staf yayasan Hadji Kalla: Setiap perusahaan menyetorkan 2,5% dari  keuntungan  bisnisnya  kepada  Yayasan  hadji  Kalla  untuk  kemudian  dikelola dalam berbagai  bentuk program: bantuan keislaman,  bantuan pendidikan, bantuan korban  bencana  dan  bantuan  pendampingan/pengembangan  desa.  Rutin  setiap bulan selama satu tahun Hakim, 2019).
Yayasan  Hadji  Kalla  sendiri  belum  terdaftar  secara  resmi  di  Badan  Amil  Zakat Nasional  sebagai  amil  zakat,  namun  sedang  dalam  proses  pengurusan.  Sedangkan yayasan  Hadji  Kalla  telah  terdaftar  sebagai  pengelola  dan  penyalur  dana Corporate Social  Responsibility (CSR)  di  Perhimpunan  Filantropi  Indonesia.  Seperti  yang dijelaskan oleh salah satu staf yayasan Hadji Kalla dalam wawancara yang dilakukan oleh  penulis:  Belum  (terdaftar  sebagai  amil  zakat  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Pusat),  sedang  dalam  masa  pengurusan  di  LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat) Jakarta, belum terdaftar (di Asosiasi Corporate Social Responsibility (CSR)) tetapi telah menjadi anggota perhimpunan filantropi Indonesia (Hakim, 2019).
Sebagaimana  yang  tertera  pada  struktur  pengurus  yayasan  Hadji  Kalla,  terdapat divisi  khusus  dalam  penyaluran  dan  pengelolaan  dana  zakat  perusahaan.  Adapun kadar zakat perusahaan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla  adalah  2.5%  dari  keuntungan  bisnis  setiap  perusahaan  yang  berada  dibawah naungan  Kalla  Group,  artinya  nishab  yang  dipakai  adalah  nishab  zakat perdagangan/pernigaan.  Yayasan  Hadji  Kalla  dan  Kalla  Group  tidak mengambil/memungut zakat dari karyawan. Kadar dana zakat perusahaan melalui program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  rata-rata  secara  umum  40  Miliar pertahun  sebagaimana  menurut  prosedur  yang  telah  diatur  oleh  yayasan  Hadji Kalla. Penyaluran zakat perusahaan ini dilaksanakan setiap bulan selama satu tahun, artinya haul dan nisabnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Amil  Zakat  Nasional.  Berdasarkan  penjelasan  dari  salah  satu  staf  yayasan  Hadji Kalla: (Kadar zakat yayasan Hadji Kalla adalah) 2.5% dari keuntungan bisnis setiap perusahaan, (kadar dana untuk zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility  (CSR),  (Waktu  penyalurannya)  setiap  bulan  dan  setiap  tahun  (dana zakat perusahaan yang dikelola dan disalurkan telah memenuhi syarat-syarat zakat perusahaan seperti  mencapai haul  dan  nishab) telah  memenuhi  syarat-syarat  zakat mengikuti standar yang ditetapkan oleh BAZNAS (Hakim, 2019).
Akhir tahun 2016 keuntungan dihitung kemudian dikeluarkan zakatnya. Tetapi bila ada  perusahaan  yang  terlambat  tutup  buku,  ditunggu  hingga  awal  tahun. Juga mengenai haul penyaluran zakat perusahaan yayasan Hadji Kalla, disalurkan pada 1 tahun  berjalan.  Kemudian  penyaluran  ditunda  jika  pimpinan  yayasan  Hadji  Kalla tidak ada di tempat dalam waktu yang lama. Sebagaimana penjelasan salah satu staf yayasan Hadji Kalla mengenai hal ini: Penyaluran zakat ditargetkan setiap tahunnya.
Adapun  jika  pimpinan  tidak  berada  di  tempat  dalam  waktu  yang  lama,  maka penyaluran zakat perusahaannya ditunda sampai pimpinan dating (Hakim, 2019).
Maka persoalan kemudian muncul pada hal zakat perusahaan yang diterapkan oleh yayasan  Hadji  Kalla,  zakat  tidak  disalurkan  jika  pimpinan  berhalangan  hadir. Sehingga  haul  zakat  tidak  terpenuhi  sebagai  salah  satu  syarat  zakat  perusahaan. Menurut  prosedur  syarat-syarat  penerima  zakat  perusahaan  yang  telah  ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla adalah berdasarkan 8 asnaf penerima zakat. Sebagaimana yang pemaparan oleh salah satu staf yayasan Hadji Kalla kepada penulis: “(Syarat - syarat  orang  yang  berhak  dari  zakat  perusahaan  itu  menurut  prosedur  yang ditetapkan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla,  yaitu)  berdasarkan  8  kategori  asnaf. Namun dari  8  asnaf  tersebut  hanya  5  dari  8  asnaf  zakat  yang  menerima  zakat  perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Berikut penjelasan lengkapnya.

## Gambar 1. Daftar Penerima Zakat Perusahaan Melalui Program CSR
Berdasarkan tabel di atas, asnaf Gharimin tidak menerima zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) karena hutang bantuan Menurut Hakim yang  merupakan  salah  satu  staf  yayasan  Hadji  Kalla  bahwa  penyaluran  zakat perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  tidak  menyasar kepada  persoalan  pribadi  seseorang.  Hutang  adalah  masalah  pribadi  dan  belum tentu yang memiliki hutang adalah orang tidak mampu, bisa saja orang yang berada tetapi  ingin  mengembangkan  usaha  atau  kekayaannya  dengan  jalan  berhutang. Adapun  asnaf  Ibnu  Sabil  tidak  menerima  zakat  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR) karena yayasan Hadji Kalla menganggap bahwa Ibnu Sabil sulit dikategorikan sebagai  penerima bantuan. Jumlahnya bisa sangat banyak sementara dana terbatas, jadi sebaiknya fokus pada membantu meringankan beban kemiskinan para  fakir  miskin.  Adapun  asnaf  Riqab  tidak  mendapatkan  bantuan  karena  pada zaman ini tidak ada lagi kegiatan perbudakan (Hakim, 2019).
Mekanisme  pengelolaan  dan  penyaluran  zakat  perusahaan  dalam  prosedur  yang telah  ditetapkan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla,  yaitu  keuntungan  2.5  %  dari  setiap perusahaan  disetor  kepada  yayasan  kalla  untuk  dikelola  menjadi  program  kerja, berupa  bantuan  keislaman,  bantuan  pendidikan,  bantuan  korban  bencana  dan bantuan  pendampingan/pengembangan  desa,  dan  itu  disalurkan  berdasarkan  4 bidang  layanan  yang  telah  terbentuk,  yaitu Islamic  Care,  Edu  Care,  Humanity  and Environment ,  dan Economic  and  Social  Care .  2,5  %  dari  keuntungan  16  perusahaan tidak ditelusuri secara detail kandungan dari dana tersebut, yaitu perihal halal atau
tidaknya.  Misalnya  riba  yang  terdapat  dalam  transaksi.  Lebih  lanjut  Hakim menjelaskan: “Yayasan Hadji Kalla pada dasarnya hanya menerima dana zakat yang bersih,  (akan  tetapi)  tidak  kami  telusuri  detail  kandungan  dari  keuntungan  itu ” (Hakim, 2019).
Yayasan  Hadji  Kalla  menjamin  profesionalisme  kerja  dalam  mengelola  dan menyalurkan dana zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial terkait dan pemerintah. Senantiasa  mengupdate  informasi-informasi  terkait  aturan-aturan  dan  undang- undang tentang zakat perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun yayasan  Hadji  Kalla,  hanya  memenuhi  beberapa  syarat  sebagai  amil  zakat.  Syarat yang pertama yaitu, muslim. Syarat ini telah terpenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu staf yayasan Hadji Kalla:
“Yang mengurus zakat perusahaan di  yayasan Hadji  Kalla semua adalah muslim” . Hakim, 2019).
Sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  syarat  yang  pertama  sampai  syarat  yang  ketiga dipastikan telah terpenuhi. Adapun syarat yang keempat, yaitu berakal. Maka syarat ini  dipastikan telah terpenuhi juga, karena untuk menjadi  amil  zakat ada prosedur rekrutmen dan seleksi resmi.
Maka melihat pada syarat-syarat amil zakat, kemudian kita bandingan dengan pihak yayasan  Hadji  Kalla  sebagai  amil  zakat  perusahaan,  ternyata  realitas  di  lapangan menunjukkan  bahwa  yayasan  Hadji  Kalla  belum  mampu  memenuhi  2  syarat diantara  syarat-syarat  amil  zakat  perusahaan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan. Diantara 2 syarat amil zakat perusahaan yang belum mampu dipenuhi oleh yayasan Hadji  Kalla,  yaitu  memiliki  pengetahuan  tentang  zakat  dan  profesionalisme  dalam bekerja. Kedua syarat tersebut, saling berkaitan. Tanpa pengetahuan tentang hukum zakat  yang  mumpuni,  tentu  tidak  mampu  amil  zakat  bekerja  secara  profesional. Yayasan  Hadji  Kalla  sendiri  belum  mempunyai  pengawas  syariat  dalam  struktur kelembagaannya sebagai amil zakat.
Hakim menjelaskan bahwa alasan belum terbentuknya pengawas syariah di yayasan Hadji  Kalla,  adalah  belum  adanya  instruksi  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) dalam bentuk surat keputusan (SK). Karena memang yayasan Hadji Kalla sendiri  masih  dalam  proses  pengurusan  izin  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS).  Kemudian  sebagai  solusi  akan  hal  ini,  pihak  yayasan  Hadji  Kalla melakukan konsultasi  secara informal dengan ulama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh  Hakim  yang  merupakan  salah  satu  staf  Yayasan  Hadji  Kalla: “Selama penyaluran  zakat  perusahaan,  pihak  yayasan  Hadji  Kalla  secara  informal  aktif berdiskusi dengan ulama ”.
Hal  yang  dilakukan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla  sesuai  dengan  rekomendasi  Majelis Ulama  Indonesia  tentang  Lembaga  Amil  Zakat,  yaitu: “Pengelola  BAZ  dan  LAZ diminta  agar  melakukan  konsultasi  kepada  Ulama  dalam  setiap  pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya” (Sam dkk., 2011:86).
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Hakim  Sejauh  ini  Yayasan  Hadji  Kalla  sebagai penyalur  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR) telah  memenuhi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  yaitu  tanggung  jawab  kepada lingkungan, masyarakat, dan pegawai-pegawainya dengan keberadaan program ini,
program-program  kerja  yayasan  Hadji  Kalla  sedapat  mungkin  untuk  membantu warga di wilayah bisnis Kalla Gruop yang tersebar di Sulawesi.
Yayasan  Hadji  Kalla  berencana  melibatkan  MUI  dan  BAZNAS  secara  langsung didalam membantu mengelola dan mengawasi penyaluran zakat perusahaan melalui program  CSR,  akan  tetapi  masih  dalam  proses  pengurusan  LAZ  tingkat  provinsi. Otomatis ketika izin LAZ sudah turun, maka MUI dan BAZNAS dapat terlibat dalam hal evaluasi pencapaian program kerja. Secara umum bahwa rata-rata jumlah dana yang dikelola oleh Yayasan Hadji Kalla dari zakat perusahaan Kalla Group adalah 40 Miliar, yang kemudian dibagi ke setiap 4 bidang layanan yaitu, Islamic Care 60%, Edu Care 20%, Humanity and Environment 10%, dan Economic and Social Care 10%.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Hakim:  Pihak  Yayasan  Hadji  Kalla  rencana melibatkan MUI dan BAZNAS secara langsung didalam membantu mengelola dan mengawasi  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program  CSR,  Sedang  dalam proses  pengurusan  LAZ  tingkat  provinsi.  Otomatis  ketika  izin  LAZ  sudah  turun, maka  MUI  dan  Baznaz  dapat  terlibat  dalam  hal  evaluasi  pencapaian.  Data-data penerima bantuan zakat perusahaan melalui program CSR dari tiap-tiap divisi yang ada  dan  berapa  besaran  dari  tiap-tiap  penerima.  Tidak  dapat  diberikan  karena menyangkut rahasia pengelolaan keuangan Yayasan Hadji Kalla.
Secara  umum  saya  hanya  bisa  menjelaskan  bahwa  batas  dana  zakat  dari  zakat perusahaan Kalla Grup adalah 40 M. Yang kemudian dibagi ke setiap divisi: Islamic Care 60%, Educare 20%, Humanity and Environment 10%, Economic and Social Care 10% (Hakim, 2019).
Dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),  ternyata  menghadapi  kendala  di  lapangan.  Berikut  kendala-kendala  yang dihadapi oleh 3 dari 4 bidang layanan dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
1. Islamic Care
Pada  bidang  layanan  ini,  yang  menjadi  tantangan  ialah  adanya  ketidakcapaian program dalam hal  kehadiran peserta pada program pelatihan guru TKA/TPA di mana terdapat 289 pengajar sedangkan yang menghadiri pelatihan hanya 198 pengajar.  Hal  itu  disebabkan  karena  lokasi  pelatihan  yang  jauh  dari  domisili pengajar, sehingga sulit untuk dijangkau. Tidak tercapainya hal ini dapat dilihat dari  pelatihan  yang  dipusatkan  di  Sekolah  Islam  Athirah  Kajolaliddo  dan terdapat 50 TPA yang tersebar diberbagai wilayah. Kendalanya yaitu itu karena para  peserta  pelatihan  tersebar.  Sedangkan  kemarin  dipusatkan  di  Athirah Kajolaliddo  jadi  akses  ke  Athirah  jauh.  Sehingga  dengan  demikian  salah  satu solusi yang dicoba yayasan Hadji Kalla dalam menyelesaikan tantangan tersebut ialah pada pelatihan guru TKA/TPA akan dibagi berdasarkan lokasi karena ada beberapa lokasi yang berdekatan berdasarkan kelurahan yang sama atau berada dalam  1  kecamatan.  Kemudian  dikumpulkan  pada  satu  tempat  untuk pelaksanaan pelatihan guru TKA/TPA.
2. Humanity and Environment
Jumlah sumber daya Manusia yayasan Hadji Kalla yang masih terbatas sehingga dalam hal penanganan bencana masih harus bekerjasama dengan banyak pihak. Medan/lokasi bencana yang cukup ekstrim sementara kendaraan dan peralatan masih belum lengkap dan memadai.
3. Economic and Social Care
Data-data desa yang sering berubah ubah sehingga menyulitkan tim melakukan survei desa. Sikap kades yang tidak terbuka dalam hal data desanya terkadang menyulitkan tim survei menemukan data-data. Akibatnya dapat memperlambat penyusunan  program  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate Social Responsibility (CSR).
Melihat  banyaknya  program  kerja  yang  disusun  dan  direalisasikan  oleh  yayasan Hadji  Kalla  dalam  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR),  maka  perubahan  di  masyarakat  selama  berjalannya  program tersebut, secara umum masyarakat telah merasakan manfaat dari program yayasan Hadji  Kalla.  Salah  satu  contohnya  seperti  yang  disampaikan  oleh  salah  orang penerima  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsilibity (CSR) dalam bentuk bantuan dana tunai: Kalau responnya mereka tentunya sangat gembira dan  tentunya  mendukung  dengan  adanya  program-program  seperti  itu  (bantuan dana  konsumsi).  Terutama  di  warga  atau  Civitas  STIBA  itu  sendiri.  Merasa  sangat terbantu dengan adanya program ini. Sangat berpengaruh artinya sangat membantu khsusunya  bagi  mahasiswa-mahasiswa  yang  memang  terbantu  dari  segi  ekonomi terutamanya dari segi konsumsi mereka, yang tadinya mereka yang konsentrasinya terbagi misalnya ada yang ingin bekerja sambil kuliah untuk menambah penghasilan diantaranya  menambah  agar  bisa  makan  ikut  catering  di  dalam  kampus.  Nah  ini menjadi ada bantuan, sehingga manfaatnya itu sangat dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri (Patang, 2019).
Kemudian dalam kesempatan yang lain, penulis mewawancarai salah satu penerima yang lain dari zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsilibity (CSR) dalam  bentuk Sound  System :  (Respon  masyarakat  sekitar  dengan  penyaluran  zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility oleh Yayasan Hadji Kalla) Masyarakat  menyambut  dengan  baik,  karena  sudah  ada  bantuan  (Ramli,  2019). Adapun hal detail mengenai bagaimana yayasan Hadji Kalla menjalankan kewajiban Corporate  Social  Responsibility (CSR)  atas  anak-anak  perusahaan  dari  Kalla  Group, yaitu  dapat  dilihat  dari  syarat-syarat  pelaksanaan  dan  peruntukan Corporate  Social Responsibility (CSR).
Yayasan  Hadji  Kalla  sebenarnya  telah  memenuhi  3  syarat  pelaksanaan Corporate Social  Responsibility (CSR).  Mulai  dari  syarat  yang  pertama  mengenai  keharusan mengetahui  kebutuhan  masyarakat  sekitar  perusahaan,  pada  syarat  ini  dipastikan telah terpenuhi dengan respon masyarakat cukup baik mengenai program-program yang diadakan oleh yayasan Hadji Kalla dalam format Corporate Social Responsibility (CSR)  dan  dengan  adanya  4  bidang  layanan  yang  mempermudah  yayasan  Hadji Kalla dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan atau secara luas. Syarat yang kedua, yaitu izin dari komunitas setempat. Pada syarat yang kedua ini, yayasan  Hadji  Kalla  telah  berusaha  memenuhi  syarat  tersebut,  yaitu  dengan sosialiasasi-sosialisasi  yang  diadakan.  Misalnya  di  lingkungan  kampus  STIBA Makassar.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Arif  sebagai  salah  satu  staf  kantor  STIBA Makassar:  Mulai  dari  pihak  Yayasan  Hadji  Kalla  datang  ke  kantor  STIBA mensosialisasikan dan menawarkan program mereka, berupa bantuan ke orang yang tidak mampu. Syaratnya harus mengurus berkas yang diminta yayasan Hadji Kalla diantaranya  mengajukan  proposal  permohonan  ke  pihak  yayasan  Hadji  Kalla (Patang, 2019).
Kemudian  syarat  yang  ketiga  adalah  komitmen  perusahaan  akan Corporate  Social Responsibility (CSR)  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Mulai  dari  pemerintah sampai kepada orang yang dituakan masyarakat setempat. Pada syarat ini, dikatakan telah  terpenuhi  pelaksanaanya  oleh  yayasan Hadji  Kalla. Hal  ini  dapat  dilihat  dari sosialiasi dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin setiap tahunnya dalam berbagai bentuk kegiatan dan juga respon masyarakat yang menyambut  dengan  baik  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang dilaksanakan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla,  dimana  hal  ini  menunjukkan  komitmen yayasan Hadji Kalla  dan masyarakat akan pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Hakim  bahwa  pelaksanaan  dan  sosialiasi penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR) yang  dilaksanakan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla  pada  setiap  tahunnya,  yaitu  di  awal tahun.
Adapun mengenai peruntukan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu kepada karyawan,  masyarakat  sekitar  perusahaan,  masyarakat  secara  luas,  lingkungan sekitar perusahaan/lingkungan secara luas. Pertama kepada karyawan, dalam hal ini contohnya program beasiswa kepada anak karyawan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim yang merupakan salah satu dari  staf yayasan Hadji Kalla: Secara rutin pertahun ada beasiswa untuk anak karyawan yang penghasilannya di bawah 4 juta perbulan.  Untuk  masyarakat  kurang  mampu  kita  bantu  anak-anaknya  dalam  hal perlengkapan  sekolah  dan  sekolah-sekolah  yang  kurang  memadai  fasilitasnya,  kita bantu bangunkan jamban yang sehat.
Kemudian  kepada  masyarakat  sekitar  perusahaan,  contohnya  sembako  ramadhan secara rutin dalam setahun. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Hakim, sebagai salah satu  staf  dari  yayasan  Hadji  Kalla: “Bantuan untuk  masyarakat  sekitar  perusahaan yaitu, bantuan rutin dalam bentuk sembako di setiap bulan Ramadhan”.
Selanjutnya  kepada  masyarakat  secara  luas,  contohnya  bantuan  perlengkapan sekolah kepada anak-anak kurang mampu secara rutin dalam setahun dan bantuan untuk korban bencana alam. Sebagaimana Hakim menjelaskan bahwa: Secara rutin pertahun ada beasiswa untuk anak karyawan yang penghasilannya di bawah 4 juta perbulan.  Untuk  masyarakat  kurang  mampu  kita  bantu  anak-anaknya  dalam  hal perlengkapan  sekolah  dan  sekolah-sekolah  yang  kurang  memadai  fasilitasnya,  kita bantu bangunkan jamban yang sehat. Misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam. Kami kan tidak budgetkan dan tidak terprogramkan, tapi karena sudah kejadian jadi harus dibantu  dan  korban  bencana  alam  di  pulau  Sulawesi  yang  diprioritaskan  untuk dibantu.
Terakhir kepada lingkungan sekitar perusahaan/lingkungan secara luas, contohnya penanaman 10 ribu pohon di PLTA Tombolo Pao dan penghijauan yang dilakukan saat  ada  lingkungan  yang  membutuhkan.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Hakim: Bantuan  untuk  lingkungan  sekitar  perusahaan/lingkungan  secara  luas  contohnya bantuan  pohon  untuk  penghijauan  untuk  wilayah  pegunungan  dan  pantai, penanaman 10 ribu pohon  di PLTA Tombolo Pao,  di Makassar penanaman  15 ribu pohon Mangrove untuk menjaga pantai dari abrasi dan penghijauan yang dilakukan saat ada lingkungan yang membutuhkan.
Dari  uraian-uraian  di  atas  terkait  syarat-syarat  pelaksanaan  dan  peruntukan Corporate  Social  Responsibility (CSR),  diketahui  bahwa  yayasan  Hadji  Kalla  telah berusaha menjalankan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) atas anak-anak perusahaan  dari  Kalla  Group.  Sejauh  ini  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh yayasan Hadji Kalla, sebagaimana uraian-uraian yang berdasarkan sumber data primer dan sumber data  sekunder  dalam  penelitian  ini  dianggap  tidak  ada  yang  menyalahi  ketentuan tentang Corporate Social Responsibility (CSR) bahkan dianggap sesuai dengan Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
Tinjauan Hukum  Islam  terhadap  Penyaluran  Zakat  Perusahaan melalui  Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Yayasan Hadji Kalla Kota Makassar
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh yayasan Hadji Kalla kemudian dianalisis dengan al- Qur’an, Hadits, pendapat -pendapat ulama, dan fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  zakat  perusahaan,  menurut  hemat  kami bahwa sebagian proses dalam pengelolaan dan penyalurannya.
Ada tiga hal yang menjadi poin penting untuk lembaga amil zakat perusahaan pada umumnya  dan  kepada  yayasan  Hadji  Kalla  khususnya  dalam  hal  penyaluran  dan pengelolaan zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu:
1. Hal yang sesuai syariat/hukum Islam, yaitu segala yang sesuai dengan ketentuan zakat  dalam  hukum  Islam,  wajib  atau  harus  untuk  dipertahankan  atau  dijaga penerapannya.  Di  antara  hal-hal  yang  sesuai  dengan  ketentuan  zakat  dalam Islam adalah nisab zakat perusahaan yang ditetapkan oleh yayasan Hadji Kalla, beberapa  syarat  zakat  perusahaan  juga  telah  terpenuhi,  adalah  lebih  dari kebutuhan pokok, dalam hal ini yaitu kebutuhan operasional perusahaan. Dalam hal  ini  melebihi  dari  kebutuhan  pokok,  karena  tidak  mungkin  ada  namanya keuntungan  jika  kebutuhan  pokok  atau  operasional  tidak  terpenuhi.  Kemudian syarat  yang  selanjutnya  adalah  harta  yang  akan  dikeluarkan  zakatnya berkembang.  Syarat  yang  satu  ini  dipastikan  sudah  terpenuhi,  karena  tidak mungkin keuntungan diperoleh, jika harta yang dikelola tidak
berkembang/bertambah.
Juga  diantara  hal  yang  sesuai  syariat/hukum  Islam  terkait  penyaluran  zakat perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yaitu,  pada penyalurannya kepada para mustahik zakat, Meskipun dalam penafsiran makna Fī Sabīlillāh, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yaitu dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa Fī Sabīlillāh adalah  jihad  (peperangan),  tidak  boleh  disalurkan  untuk  aktivitas kebaikan dan fasilitas umum; seperti jalan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Kemudian  pendapat  kedua  dari  mayoritas  ulama  salaf  dan  khalaf  bahwa Fī Sabīlillāh mencakup  setiap  aktivitas  kebaikan,  termasuk  fasilitas  umum,  seperti sekolah dan rumah sakit.
Maka  dalam  hal  penafsiran  makna Fī  Sabīlillāh lebih  diutamakan  kepada pendapat  kedua,  hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
Kemudian pada surat at-Taubat ayat 60 yaitu pada kalimat Fī Sabīlillāh , sebagian fukaha  dari  beberapa  mazhab  dan  ulama  tafsir  berpendapat  bahwa  lafazhnya umum. Oleh karena itu, berlakulah kaidah Ushuliyah :
ِبَباسلا ِصْوُصُِبِ  َلَ ِظْفاللا ِمْوُمُعِب ُةَْبِْعلا
.
Maksudnya:  Suatu  lafal  (kata  atau  rumusan  redaksional  sebuah  dalil)  yang umum,  mujmal  maupun  mutlak  (yang  berlaku  umum)  harus  dipahami  dari sudut  keumumannya,  bukan  hanya  dari  latar  belakang  turunnya  suatu ketentuan.
Kemudian hal-hal sesuai yang lain terkait penyaluran zakat perusahaan melalui program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang  dilaksankan  oleh  yayasan Hadji Kalla, yaitu beberapa syarat untuk menjadi amil zakat telah dipenuhi oleh pihak yayasan Hadji Kalla. Diantara syarat yang sesuai tersebut adalah muslim, baligh, mukallaf, dan berakal. Hal-hal yang lain dianggap sesuai dengan hukum Islam ialah upaya konsultasi dengan ulama yang dilakukan oleh pihak yayasan Hadji Kalla dalam penyaluran zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Sesuai yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam pengelolaan dan penyaluran zakat Perusahaan (Sam, 2011:86). Juga hal-hal lain  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam,  yaitu  syarat-syarat  pelaksanaan  dan peruntukan Corporate  Social  Responsibility (CSR),  dianggap  sejalan  dengan ketentuan zakat dalam hukum Islam.
2. Hal  yang  perlu  ditambahkan  dalam  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui program Corporate Social Responsilibity (CSR) diantaranya yaitu pengawas syariat dalam kepengurusan lembaga amil zakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  pasal  18  ayat  2.  (2)  Izin sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  diberikan  apabila  memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang  mengelola  bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki  kemampuan  teknis,  administratif,  dan  keuangan  untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki  program  untuk  mendayagunakan  zakat  bagi  kesejahteraan  umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Keberadaan  pengawas  syariat  dalam  lembaga  amil  zakat  sangat  dibutuhkan, dalam  menjamin  kualitas  pengelolaan  dan  penyaluran  zakat,  hal  ini  senada dengan pendapat syaikh Taqiyuddin Abu Bakr.
Diantara  hal-hal  lain  yang  perlu  untuk  ditambahkan  dalam  penyaluran  zakat perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  oleh  yayasan Hadji  Kalla  adalah  pengalokasian  yang  harus  merata  ke  setiap  mustahik  zakat, dipastikan  tidak  ada  mustahik  zakat  yang  diperkecualikan.  Seperti  Ibnu  Sabil
dan  Gharimin,  diusahakan  sedikit  porsi  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate Social Responsibility disisihkan untuk kedua mustahik zakat tersebut.
3. Hal yang bertentangan perlu di evaluasi, karena ini berkaitan dengan salah satu ibadah  yang  wajib,  yaitu  zakat.  Diantara  hal-hal  yang  bertentangan  dengan hukum  Islam  terkait  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh yayasan Hadji Kalla adalah haul zakat perusahaan yang  tidak  diperhatikan  oleh  pihak  yayasan  Hadji  Kalla  dalam  hal  ini,  karena realitas  menunjukkan  adanya  penundaan  dalam  penyaluran  zakat  perusahaan. Penundaan  terjadi  saat  pimpinan  yayasan  Hadji  Kalla  tidak  berada  di  tempat. Hal  ini  tentu  sangat  bertentangan,  karena  haul  zakat  perusahaan  adalah  satu tahun.  Adapun  penundaan  bisa  saja  lebih  dari  setahun.  Kemudian  hal selanjutnya  yang  harus  di  evaluasi  karena  bertentangan  dengan  hukum  Islam terkait  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR)  oleh  yayasan  Hadji  Kalla  adalah  tidak  diadakannya  audit atau penelusuran dan pemisahan harta yang halal dan haram dalam kandungan dana  keuntungan  perusahaan  untuk  kemudian  dialokasikan  sebagai  zakat perusahaan.  Karena  berzakat  dengan  harta  yang  haram  adalah  hal  yang  tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Berikut penjelasan-penjelasan dari al- Qur’an, hadis,  dan  perkataan-perkataan  ulama  mengenai  tidak  boleh  berzakat  dengan harta yang haram.
َو َۗ ِضْرَْلَا َنِٰم ْمُكَل اَنْجَرْخَا ْٓااِمَِو ْمُتْ بَسَك اَم  ِتهبِٰيَط ْنِم اْوُقِفْنَا آْْوُ نَمها َنْيِذالا اَهُّ يَْٓهيٰ اْوُضِمْغُ ت ْنَا ْٓالَِا ِهْيِذِخهِبِ ْمُتْسَلَو َنْوُقِفْنُ ت ُهْنِم َثْيِبَْلْا اوُمامَيَ ت  َلَ
دْيَِحَ ٌِّنَغ َهٰللّا انَا آْْوُمَلْعاَو َۗ ِهْيِف .
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi  untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Juga berdasarkan sabda Nabi:
.اابِٰيَط  الَِإ ُلَبْقَ ي  َلَ  بِٰيَط َاللّا انِإ
Artinya: Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik juga.
Pada hadits lain juga Nabi bersabda:
. ٍلْوُلُغ ْنِم اةَقَدَص  َلََو ٍرْوُهَط ِْيَْغِب اة َلًَص ُاللّا ُلَبْقَ ي  َلَ
Artinya:  Allah  tidak  menerima  salat  tanpa  bersuci  dan  sedekah/zakat  dari  harta rampasan/korupsi .
Terdapat juga pendapat salah seorang ulama, yaitu Ibnu Nujaim:
.َةاَكازلا ُهُمَزْلَ ي  َلَ ابِاَصِن  ِلاَمْلا َنِم ُثْيِبَْلْا َناَك ْوَل
Maksudnya: Jika terdapat sesuatu yang kotor/tidak suci pada harta dan mencukupi kadar nisab, maka tidak diwajibkan padanya zakat.
Juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Qurtubi:
ا َنِم  عْوُ نَْمِ َوُهَو  ِقِٰدَصَتُمْلِل ٍكْوُلَْمِ ُْيَْغ ُهانَِلِ ,ِمارَْلِْبِ َةَقَداصلا ُاللّا ُلَبْقَ ي  َلَ اَانَِّإَو ْنَأ َمِزَل ُهْنِم َلْيِق ْوَلَ ف ,ِهْيِف ُفِٰرَصَتُم ِهِب ُقِٰدَصَتُمْلا َو ,ِهْيِف  ِفُّرَصاتل
. لاَُمُ َوُهَو ,ٍدِحاَو ٍهْجَو ْنِم اًّيِهْنَم اارْوُمْأَم ُءْياشلا َنْوُكَي
Maksudnya:  Sedekah/zakat  dari  harta  haram  itu  tidak  diterima  dengan  alasan karena  harta  haram  tersebut  pada  hakekatnya  bukan  hak  miliknya.  Dengan demikian,  pemilik  harta  haram  dilarang  mengalokasikan/menggunakan  harta tersebut dalam bentuk apapun, sementara bersedekah/berzakat adalah bagian dari penggunaan  harta.  Seandainya  sedekah/zakat  dari  harta  haram  itu  dianggap  sah, maka  seolah-olah  ada  satu  perkara  yang  di  dalamnya  berkumpul  antara  perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil.

## Pada Mausu’ah Fiqhiyyah disebutkan juga:
َمِل ااكْوُلَْمِ َسْيَل َكِلَذ َوَْنَ ْوَأ ابِِر ْوَأ اةَوْشِر ْوَأ اةَقَرَس ْوَأ اابْصَغ ِذْوُخْأَمْلاَك ُماَرَْلْا ُلاَمْلا ُْيَْغَو , كْيِلَْتَ َةاَكازلا انَِلِ ,ُةاَكازلا ِهْيَلَع ُبَِتَ  َلًَف ,ِهِدَيِب َوُه ْن
. كْيِلَْتَ ُهْنِم ُنْوُكَي  َلَ ِكِلاَمْلا
Maksudnya: Harta haram itu, seperti sesuatu yang diambil baik itu dirampas, dicuri, hasil  korupsi,  hasil  riba  dan  lain  sebagainya.  Hal-hal  demikian  dihukumi  sebagai mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dengan demikian, tidak wajib bagi orang yang  memiliki  barang  tersebut  untuk  berzakat.  Karena  dalam  hal  berzakat  itu dipersyaratkan  hak  kepemilikan  atas  barang  yang  akan  dikeluarkan  zakatnya,  dan orang  yang  memiliki  barang  yang  bukan  hak  miliknya  tidak  ada  baginya kepemilikan atas barang tersebut.
Kalangan pengikut mazhab imam Abu Hanifah berkata:
.َةاَكازلا ِهِدَيِب َوُه ْنَم ُمَزْلَ ي  َلَ  ابِاَصِن ُثْيِبَلْا ُلاَمْلا َناَك ْوَل ُةايِفَنَْلْا َلاَق
Maksudnya: Jika misalnya harta yang haram telah mencapai nisab, maka tidak diwajibkan bagi pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan zakatnya.
Kalangan pengikut mazhab imam Malik berkata:
. ٍكِلاَم ِْيَْغ ىَلَع ُبَِتَ  َلًَف  ِباَصِٰنلا ِكِلاَم ىَلَع ُةاَكازلا ُبَِتَ :ُةايِكِلاَمْلا َلاَق
Maksudnya:  Zakat  itu  hanya  diwajibkan  bagi  yang  mempunyai  hak  kepemilikan terhadap  barang/hartanya  dan  sudah  mencapai  nisab,  adapun  bagi  yang  tidak mempunyai  hak  kepemilikan  maka  tidak  wajib  bagi  untuk  berzakat  atas barang/hartanya (meskipun telah mencapai nisab).
Kalangan pengikut mazhab imam asy- Syafi’i berkata:
َ ت  َلََو , ةاَكَز  َلََو ِهْيَلَع ٌّجَح  َلًَف  ضَْمُ  ماَرَح  لاَم  الَِإ ِهِدَي ِْفِ ْنُكَي َْلَ اَذِإ :ُةايِعِفااشلا َلاَق

## . ةَيِلاَم  ةَراافَك ُهُمِزْل
Maksudnya: Jika misalnya seseorang tidak memiliki harta kecuali yang bersifat betul-betul haram saja. Maka tidak boleh baginya untuk menggunakan harta tersebut dalam hal berhaji dan berzakat. Serta tidak wajib baginya untuk mengeluarkan kafarat dalam bentuk harta.
Kalangan pengikut mazhab imam Ahmad berkata:
َكِلَذ َو ,ُّحِصَت  َلََو  ُمُرَْتَ  ِبْوُصْغَمْلا  ِلاَمْلا ِْفِ  ِبِصاَغْلِل ُةايِمْكُلْا ُتاَفُّرَصاتلا :ُةَلِباَنَلْا َلاَق ِلاَمْلا  ِةاَكَز ٍجاَرْخِإَك َو ,ٍبْوُصْغَم ٍءاَم ْنِم ِءْوُضُوْلاَك
.ُهْنِم ُّجَْلْاَو , ِبْوُصْغَمْلا
Maksudnya:  Tindakan-tindakan  dalam  hukum  terhadap  orang  yang  merampas dalam  barang  rampasannya  adalah  diharamkan  dan  tidak  dibenarkan  (untuk menggunakan  barang  tersebut).  Hal  ini  seperti  juga  hukumnya  pada  kasus berwudhu  dengan  air  yang  dirampas,  salat  dengan  baju  rampasan  atau  salat  di tempat yang dirampas, berzakat dengan harta rampasan, dan berhaji  dengan harta rampasan.
Juga  berdasarkan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  berzakat  dengan  harta yang haram:
1. Zakat  wajib  ditunaikan  dari  harta  yang  halal,  baik  hartanya  maupun  cara perolehannya.
2. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat (Sam, 2011).
Adapun  kesamaran  atau  ketidaktahuan  perihal  halal  dan  haramnya  dalam kandungan  hartanya,  maka  ada  kewajiban  bagi  pemilik  harta  tersebut  untuk kemudian menelusuri dan memisahkan antara harta yang halal dan haram.
Kaidah fikih menyebutkan:
. ب ِجاَو َوُهَ ف ِهِب  الَِإ ُبِجاَوْلا ُّمِتَي  َلَ اَم
Maksudnya: Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.
Karena tidaklah seseorang yang terdapat kesamaran atau ketidaktahuan perihal halal atau  haramnya  dalam  kandungan  hartanya  dapat  terhindar  dari  hal  yang  wajib untuk  dihindari  yaitu  berzakat  dengan  harta  yang  haram  kecuali  menelusuri  dan memisahkan  antara  harta  yang  halal  dan  haram  tersebut.  Kedepannya,  demi terwujudnya transparansi dan terjaganya profesionalisme, maka perlu ada lembaga independen  zakat,  Majelis  Ulama Indonesia,  dan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  yang mengawasi  dan  memantau  pengelolaan  dan  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di lapangan.

## KESIMPULAN
Implementasi zakat perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di yayasan Hadji  Kalla kota Makassar terlaksana dari  dana  zakat perusahaan yang berasal dari 16 anak perusahaan dari induk perusahaan Kalla Group yang kemudian dikelola  oleh  yayasan  Hadji  Kalla  dan  disalurkan  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR).  Untuk  mempermudah  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan juga agar lebih tepat sasaran dalam peruntukkannya, maka dibentuklah 4 bidang layanan. Keempat bidang layanan itu adalah Islamic Care, Edu Care, Humanity and Environment Care, dan Economic and Social
Care. Penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social  Responsibility (CSR) dilaksanakan secara rutin setahun. Nisab zakat yang digunakan sendiri adalah nisab zakat perdagangan, yaitu 2,5%.
Dilihat  dari  penyaluran  zakat  perusahaan  melalui  program Corporate  Social Responsibility (CSR)  yang  dilakukan  oleh  yayasan  Hadji  Kalla  kota  Makassar  di sebagian  proses  pengelolaan  dan  penyaluran  zakat  perusahaannya  telah  sesuai dengan  hukum  Islam,  diantaranya  yaitu  nisab  zakat  perusahaan  yang  ditetapkan oleh  yayasan  Hadji  Kalla,  beberapa  syarat  zakat  perusahaan  juga  telah  terpenuhi, penyaluran  zakat  perusahaan  kepada  para  mustahik  zakat,  beberapa  syarat  untuk menjadi amil zakat telah dipenuhi oleh pihak yayasan Hadji Kalla, upaya konsultasi dengan  ulama  yang  dilakukan  oleh  pihak  yayasan  Hadji  Kalla  dalam  penyaluran zakat  perusahaan  melalui program  Corporate  Social  Responsibility (CSR),  dan  syarat- syarat  pelaksanaan  dan  peruntukan Corporate  Social  Responsibility (CSR),  dianggap sejalan  dengan  ketentuan  zakat  dalam  hukum  Islam.  Adapun  yang  tidak  sesuai dengan  hukum  Islam,  diantaranya  yaitu  haul  zakat  perusahaan  yang  tidak diperhatikan  oleh  pihak  yayasan  Hadji  Kalla  dan  tidak  diadakannya  audit  atau penelusuran  dan  pemisahan  harta  yang  halal  dan  haram  dalam  kandungan  dana keuntungan perusahaan untuk kemudian dialokasikan sebagai zakat perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
al- ‘Asqalānī, S . (2013). Fat ḥ u al- Bārī . Damaskus- Syria: Dār al - Risālah al - 'Ālamiyyah.
al- Būrnū, M . Ṣ . (2002). al- Wajīz . Beirut: Mūssasah al - Risālah.
al- Dimasyqī, T . A. B. (2001). Kifāyah al - Akhyār. Damaskus- Syria: Dār al - Basyāir.
al- Ḥ anafī, Z . (1997). al-Ba ḥ ru al- Rāiq Syar ḥ u Kanzu al- Daqāiq . Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilimiyyah.
al- Islāmiyyah, W . A. (1992). al- Mausū’ah al -Fiqhiyyah , Juz 23. Kuwait: Ṭ ibā ‟ ah Ż at al- Sal ā sil.
al- Naisabūrī, A . A. M. (2003). Ṣ ahīh Muslim . Beirut- Lebanon: Dār al -Fikr.
al- Naisabūrī, A . A. M. (2000). Ṣ ahīh Muslim . Riyadh- Saudi Arabia: Dār al - Salām.
al-Qar ḍ awi, Y. (1973). Fiqh al- Zakāh . Beirut: Muassasatu ar-Risalah. i i i i al-Qar ḍ awi, Y. (1995). al- ‘Ibādah fī al - Islām . Mesir: Mūssasah al - Su’ūdiyyah.
al- Ṭ ayy ā r, A. M. (2001). al- Zakāh , Bogor: Griya Ilmu.
Aziz,  S.  A.  (2018). Mengentaskan  Kemiskinan  Melalui  Filantropi  Islam  Berbasis Pemberdayaan Komunitas . Diakses dari: http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui- filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id
Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat. (2019). Potensi Zakat di Indonesia 2019. Diakses dari; https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/
Badan  Amil  Zakat  Nasional.  (2018). Perlunya  Perusahaan  Berzakat .  Diakses  dari: http://pusat.baznas.go.id/posko- aceh/perlunya-perusahaan-berzakat/
Fauzia, A. (2016). Filontropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia . Yogyakarta: Gading Publishing.
Hadi,  A.  C.  (2016). Corporate  Social  Responsibility dan  Zakat  Perusahaan  dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam . UIN Syarif Hidayatullah , XVI (2).
Hafidhuddīn, D . (1983). Zakat dalam perekonomian modern . Jakarta: Gema Insani.
Hafidhuddīn,
D. (2020). Filantropi Dalam Islam . Diakses dari:
http://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/
Jannaty,  B.  (2014).  Konsepsi,  Aplikasi,  Dan  Perlakuan  Akuntansi  Terhadap  Zakat Aset  Pada  Perusahaan  Dagang  “Toko  Emas  Sulton2” di  Malang.  ( Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang ).
Muhajirin,  M.  R.  (2009).  Perusahaan  Sebagai  Muzakki  (Studi  di  Dompet  Daarut Tauhid Yogyakarta. ( Skripsi UIN Sunan Kalijaga ).
Mustami,  M.  K.  (2015). Metodologi  Penelitian  Pendidikan. Yogyakarta:  Aynat Publishing.
Nadapdap,  B.  (2018). Hukum  Perseroan  Terbatas:  Berdasarkan  Undang-  Undang  No.  40
Tahun 2007 . Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara. Purwanto, A. (2015). Apa Itu Filontropi? . Diakses dari; http://aprilpurwanto01.blogspot.com/2015/01/apa-itu-filontropi.html
Rawwas, M., & Ṣ adiq, H. (1985). Mu’jam Lugah al - Fuqahā . Beirut: Dār al - Nafāis.
Sam,  H.  M.  I.  (2011). Himpunan  Fatwa  Zakat  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Usluddin.  (2018). Membincangkan  CSR  Kalla  Group  di  Syiar  FM .  Diakses  dari; https://www.mediakalla.co.id/membincangkan-csr-kalla-group-di-syiar- fm/
Zaenal,  M.  H.  (2018). Fikih  Zakat  Perusahaan .  Jakarta:  Pusat  Kajian  Strategis  Badan Amil Zakat Nasional.
Zaidān, A . K. (1976). al- Wajīz Fī U ṣ ūl al -Fiqh . Baghdad: Muassasah Qur ṭ ūbah.
Zulfadli, M. (2012). Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. RAPP  terhadap  Citra  Positif  di  Perusahaan  di  Kalangan  Masyarakat Pangkalan  Kerinci  Timur  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci.  Kabupaten Pelalawan.  ( Skripsi  Fakultas  Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial  UIN  Sultan  Syarif  Kasim,
Riau ).