doi: https://doi.org/ 10.51544/jlmk.v6i2.2621 © 2022 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licenses ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ) Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/index http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Diplomasi Indonesia Di Tengah Persaingan Amerika Serikat dan Cina
Hilda Yunita Wono 1 , M. Masad Masrur 1 , Kirana Ratu Sekar Kedaton 1 , Muh. Rifqy Hasbullah 1
1 Ilmu Komunikasi, Universitas Ciputra, Universitas Sahid CitraLand CBD Boulevard, Kec. Sambikareo, Kota Surabaya, Jawa Timur E-mail: hilda.yunita@ciputra.ac.id 1 , masadmasrur@gmail.com 2 , kratusekar@student.ciputra.ac.id 3 , mrifqy01@student.ciputra.ac.id 4
Received: June 2022; Accepted: October 2022; Published: December 2022

## Abstract
There are concerns that make attention in reclamation construction in the South China Sea. Apart from that, the divisions  in  the  field  of  trade,  competition  in  the  context  of  geopolitics  and  technology  that  occurred  in  the  two countries, the United States (US) and China, were considered to be the triggers for the arrival of a new Cold War. The background to the conflict between the two is a form of open and strategic competition carried out in order to obtain  the  label  of  the  best  country  in  the  21st  century.  US-China  relations  were  originally  in  the  form  of  a cooperative framework which then shifted into a strategic and open battle. China considers that the US prioritizes resilience over all the advantages it already has, but now it has begun to decline. Meanwhile, the US considers that China is increasingly terrorizing security, making noise over the prosperity of its citizens, hindering people's values and the value of egoism. From the point of view of the Indonesian state, the crisis in US-China relations needs to be managed through the concept of dynamic equilibrium in order to safeguard its national interests. The research uses a descriptive exploratory type of research method (Mas'oed, 1994:68), which will examine the impact of competition between  the  US  and  China  on  Indonesia's  diplomacy  strategy.  This  paper  analyzes  the  increasing  US-China competition and its impact on Indonesia's diplomatic strategy. The US-China tensions were caused by a struggle between the two over the goal of becoming the number one strongest figure in the world. The US, which has long been  known  as  a  super  power  country,  feels  its  position  is  being  threatened  by  the  new  emerging  power  China. Countries in the ASEAN region, including Indonesia, as a middle power country, should improve their diplomatic strategies and consider their position. The countries in the region are trying to balance and "play" under the affairs of a number of great power countries.
Keywords : Persaingan AS-China; Laut China Selatan; Keseimbangan Dinamis.

## Abstrak
Adanya kekhawatiran yang membuat perhatian dalam konstruksi reklamasi pada laut China Selatan. Selain itu perpecahan di bidang perdagangan, persaingan dalam konteks geopolitik serta teknologi yang terjadi pada dua negara,  Amerika  Serikat (AS) dan  China dianggap  sebagai pemantik  datanganya Perang Dingin baru. Latar belakang konflik keduanya merupakan bentuk persaingan terbuka serta strategis dilakukan demi memperoleh label negara terunggul pada abad  21. Hubungan AS-China yang semula berwujud kerangka kerjasama yang kemudian  bergeser  menjadi  pertarungan  yang  strategis  sekaligus  terbuka.  China  menganggap,  AS mengutamakan  ketahanan  atas  segala  keunggulan  yang  telah  dimiliki  namun  kini  sudah  mulai  menurun. Sementara  AS  menganggap,  China  semakin  meneror  keamanan,  membuat  kegaduhan  atas  kemakmuran warga, menghambat nilai kerakyatan dan nilai egoisme. Dalam sudut pandang negara Indonesia, krisis yang terjadi  dalam  hubungan  AS-China  perlu dikelola  melalui konsep dynamic  equilibrium demi  mengamankan kepentingan  nasionalnya. Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  jenis  deskriptif  eksploratif  (Mas’oed, 1994:68), yang akan mengkaji dampak persaingan antara AS dan China terhadap strategi diplomasi Indonesia. Tulisan  ini  menganalisis  peningkatan  persaingan  AS-China  dan  dampaknya  terhadap  strategi  diplomasi Indonesia. Ketegangan AS-China disebabkan adanya pergulatan diantara keduanya terjadi atas tujuan menjadi sosok  terkuat  nomor  satu  di  dunia.  AS  yang  dikeahui  sejak  dahulu  sebagai  negara  super  power  merasa posisinya terancam oleh new emerging power China. Negara-negara di wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai  negara  middle  power,  patut  memperbaiki  strategi  diplomasi  dan  mempertimbangkan  posisinya. Negara- negara di kawasan berusaha melakukan balancing serta “bermain” dibawah urusan sejumlah negara great power.
Kata Kunci: Persaingan AS-China; Laut China Selatan; Keseimbangan Dinamis.

## PENDAHULUAN
Sepak terjang China, khususnya sejak tahun 2013, menuai banyak perhatian dan cenderung mengkhawatirkan.  Konstruksi  reklamasi yang  pada  Laut  China  Selatan misalnya, menjadi  awal memburuknya  hubungan  China  dengan  beberapa  negara  termasuk  dengan  negara-negara ASEAN.  Amerika  Serikat  (AS)  juga merasa  terganggu  dengan aktifitas  China  di kawasan  Laut China  Selatan.  Bukan  hanya  akibat  aktifitas  tersebut,  memburuknya  hubungan  AS-China  dapat dilihat dari dinamika persaingan dagang, ekspansi China melalui Belt and Road Initiative (BRI) ke wilayah negara-negara sekutu AS, ketegangan China dengan Taiwan, hingga pandemi Covid- 19, juga menjadi faktor yang memengaruhi.
Di  Laut  China  Selatan,  yang  meliputi  perairan  dan  gugusan  pulau  Paracels  dan  Spratly, serta Karang Scarborough dan Sungai Macclesfield, China membangun berbagai fasilitas untuk kepentingan  geopolitik  dan  militer.  Aktifitas  China  seperti  pembangunan landasan  pesawat  dan penempatan  sejumlah  armada  perang  di  kepulauan  tersebut,  direspon  oleh  AS  melalui peningkatan  patroli  Freedom  of  Navigation  (FoN)  sejak  Oktober  2015.  AS  menganggap  bahwa Laut  China  Selatan  adalah  jalur  perdagangan  internasional.  Freedom  of  Navigation  merupakan program  yang  diluncurkan  oleh  Pemerintah  AS  saat  UNCLOS  mendekati  penyelesaian pembahasan tahun 1979, bertujuan untuk mencegah “klaim maritim eksklusif” dari negara pesisir yang  akan  menjadi  oposisi  AS  sebagai  kekuatan  maritim,  dan  untuk  melestarikan  mobilitas global  pasukan  AS  (Cassidy,  dkk.  2016).  Aktifitas  AS  di  wilayah  yang  diklaim  milik  China tersebut, memicu aktifitas militer. China meningkatkan kehadiran pasukan militer dan mengirim persenjataan radar frekuensi tinggi, sistem rudal darat-udara dan jet tempur. Berita terakhir terkait rivalitas militer di wilayah tersebut, adalah munculnya kapal perang AS USS Curtis Wilbur yang pada  19  Mei  2021  mulai  mengarungi  Laut  China  Selatan.  Beberapa  aktivitas  kapal  perang  AS makin menimbulkan kemarahan Pemerintah China. (Sorongan, 2021).
Persaingan  AS-China,  diperuncing  dengan  kebijakan  Presiden  AS  Donald  Trump  sejak kepemimpinannya awal tahun 2017. Donald Trump yang sejak kampanye pencalonannya sebagai Presiden  AS  dari  Partai  Republik,  akan  mengarahkan  perekonomian  AS  pada  proteksionisme. Donald  Trump,  Sang  Presiden    menetapkan  tarif  impor  sejumlah  hasil  produksi  dari  China sebesar US$50-US$60 miliar yang masuk ke AS. Menurut Trump, hal ini adalah salah satu solusi untuk  menekan  defisit  neraca  perdagangan  di  antara  kedua  belah  negara  dan  memperbaiki perekonomian  dalam  negeri.  Selain  memberikan  15%    tarif  impor  bagi  baja  dan  10%  bagi aluminium,  AS  juga  melakukan  pembatasan  tindakan  dan  aktivitas  investasi  terhadap  China  di Organisasi  Perdagangan  Dunia  (World  Trade  Organization/WTO).  Membalas  sikap  tersebut, dilakukan  sebuah  pengubahan  tarif  yang  meningkat    drastis  hingga  sebesar  25%  pada  produk impor AS oleh Pemerintah China sekaligus membawa masalah ini pada WTO. Meski demikian, Presiden  Xi  Jinping  dalam  upaya  meredakan  ketegangan,  menyatakan  akan  menerapkan  sistem ekonomi  terbuka,  sebab  jika  perang  dagang  dua  negara  ini  benar-benar  terjadi,  tentu  akan memicu pelemahan ekonomi dunia (Pujayanti, 2018).
Belt  and  Road  Initiatif  (BRI),  adalah  strategi  ekspansi  ekonomi  China  yang  melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran di 152 negara yang terpetakan di seluruh Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin. Berdasarkan data yang diterbitkan Refinitiv, yaitu  perusahaan  AS-Inggris  penyedia  data  pasar  finansial  global  dan  infrastruktur,  hingga pertengahan  tahun  2020 terdapat  sekitar 2.600  proyek  terkait  BRI  dengan  biaya US$3,7  triliun, (Aulia,  2021).  Program  BRI  merambah  bahkan  ke  beberapa  sekutu  AS  di  Eropa  yang  tentu
memperkeruh  hubungan  AS-China  mengingat  beberapa  negara  Eropa  yang menjadi  sekutu  AS. Hal ini pula yang mendorong AS melalui G7, berupaya mengimbangi BRI dengan program Build Back Better World (B3W). Presiden Joe Biden bersama Pemimpin G-7 lainnya melalui inisiatif B3W  akan  memberi  kemitraan  infrastruktur  yang  transparan  guna  membantu  menutup kekurangan  dana  US$40  triliun  yang  dibutuhkan  negara-negara  berkembang  pada  tahun  2035. Meski tidak disebut secara implisit,  program B3W jelas merupakan program tandingan terhadap BRI.  Hubungan  AS-China  juga  makin  diperburuk  oleh  tuduhan  AS  terhadap  tanggungjawab wabah  massal  Covid-19  yang  bermula  di  Wuhan  China  pada  tahun  2019.  Menurut  AS,  tiga pegawai  Institut  Virologi  Wuhan  menderita  indikasi  yang  hampir  sama  dengan  virus  corona terhitung  pada  beberapa  bulan  sebelum  negara  tersebut  mendeklarasikan  atas  adanya  sebuah penularan.  Hal  ini  dibantah  oleh  Beijing  dan  mengklaim  bahwa  Covid-19  justru  berasal  dari laboratorium di AS (Utomo, 2021).
Persaingan  di  Laut  China  Selatan  hingga  aksi  saling  tuding  atas  penyebaran  Covid-19, merupakan  puncak  persaingan  mutakhir  yang  terjadi  beberapa  tahun  terakhir.  Amerika  Serikat yakin  bahwa  China  merusak  kemakmuran,  mengganggu  demokrasi,  merupakan  ancaman  bagi kepentingan  keamanan,  dan  bertolak  belakang  dengan  nilai-nilai  egoisme  (Dupont,  2020). Presiden Amerika Serikat menganggap bahwa pertarungannya dengan China merupakan bentuk usaha  untuk  memperbaiki  ketidakadilan  di  bidang  teknologi  dan  perdagangan.  Trump  juga berupaya  untuk  memperkuat  kedudukan AS  sebagai  vitalitas  global.  Sama  dengan  Trump,  bagi Presiden Xi Jinping, persaingan dengan AS merupakan upaya perbaikan bagi ketidakadilan dan sebagai upaya mengembalikan dominasi China di Asia dan dunia (Wangke, 2020).
Bagi  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  umumnya,  persaingan  AS-China,  terutama  di wilayah Laut China Selatan, menempatkan mereka pada posisi “pelanduk di tengah pertempuran dua  gajah”  sehingga  perlu  akal  yang  cerdik  untuk  menyiasati  eksistensinya.  Vietnam,  Filipina, Malaysia,  Brunai  dan  Indonesia,  atau  negara-negara  ASEAN  umumnya.  harus  berjuang  keras untuk  mendesak  China  mengakui  keputusan  Mahkamah  Internasional  yang memutuskan  bahwa China  tidak  mempunyai  hak  atas  Laut  China  Selatan  hanya  berdasarkan  faktor  sejarah. Setidaknya,  negara-negara  ASEAN  harus  mendesak  China  menyepakati  Code  of  Conduct  atau tata  perilaku  di  wilayah  Laut  China  Selatan  dengan  menetralkan  wilayah  tersebut  dari  aktifitas apapun, terutama aktifitas militer.
Bagi  negara-negara  ASEAN,  kemampuan  untuk  mendesak  negara  AS  maupun  China sebagai negara super power, untuk menjadikan Laut China Selatan sebagai wilayah yang netral dan  aman,  membutuhkan  kekompakan  antar  sesama  anggota.  Ujian  bagi  kekompakan  negara- negara  ASEAN  ini  tidak  mudah  dilalui  mengingat  beberapa  negara  anggota  ASEAN  masih condong  kepentingan  pada  salah  satu  negara  yang  sedang  bersaing.  Kesulitan  membangun kekompakan antar sesama negara ASEAN ini setidaknya dapat dilihat dari kegagalan pertemuan menteri luar negeri ASEAN dalam mengeluarkan komunike akhir (joint communique) di Phnom Penh  Kamboja,  pada  13  Juli  2012.  Kegagalan  ini  terjadi  pertama  kali  dalam  45  tahun  sejarah organisasi itu.
Di  sisi  lain,  bagi  China,  “keberhasilan”  memecah  kekompakan  negara-negara  ASEAN dalam  menyikapi  Laut  China  Selatan,  mendorong  AS  untuk  makin  meningkatkan  peran  dan keterlibatannya  dalam  kegiatan  politik,  perdagangan  hingga  militer  di  kawasan  ASEAN khususnya  dan  secara  umum  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Meski  peningkatan  aktifitas  AS  di kawasan ini wajar mengingat pusat aktifitas perdagangan dunia kini mulai bergeser dari wilayah Atlantik  ke  Indo-Pasifik,  bagi  negara-negara  ASEAN,  termasuk  Indonesia,  yang  terpenting
adalah  bagaimana  berupaya  untuk  bandwagoning,  balancing,  serta  “bermain”  dibawah kepentingan negara-negara great power.
Peningkatan  aktifitas  China  di  kawasan  Laut  China  Selatan,  bukan  hanya  mengganggu hubungan  dengan  negara-negara  di  sekitarnya,  namun  juga  mengundang  keterlibatan  AS  yang segera  merubah  kawasan  ini  menjadi  area  persaingan  terbuka.  Hal  ini  menempatkan  Indonesia, dan  umumnya  negara-negara  ASEAN  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  yang  klaim China tersebut, harus memperkuat strategi diplomasi dan kerjasamanya.
Indonesia  merupakan  wilayah  strategis  yang  menjadi  arena  persaingan  AS  dengan  China. Upaya  AS  merebut  pengaruh  Indonesia,  dilakukan  dengan  meningkatkan  kerjasama  ekonomi, diplomasi,  militer,  serta  keamanan.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kebijakan  AS  fokus  kepada hubungan  geopolitik,  membantu  Indonesia  memerangi  terorisme,  kebebasan  dasar  manusia, memromosikan  demokrasi,  serta  menggapai  visi  misi  investasi  dan  perdagangan  AS  (Vaughn, 2011).  China  sebagai  negara  yang  berupaya  menghegemoni  kawasan  Pasifik,  juga  berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Bagi China, kepentingan tersebut dimanfaatkan dalam tiga  aspek,  yaitu  melalui  peningkatan  hubungan  perniagaan  dan  pengembangan  infrastruktur, keamanan dan militer, serta hubungan dua negara. China melalui ambisi proyek BRI memberikan investasi proyek infrastruktur yang diwujudkan melalui berbagai program kepada Indonesia.
Bagi  Indonesia,  diplomasi  yang  mampu  menjaga  keseimbangan  kawasan,  sangat diperlukan agar kepentingan nasionalnya dapat terjamin. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam  menjaga  kepentingan  nasional  di  tengah  persaingan  dua  negara  great  power  tersebut? Artikel  ini  akan  membahas  peningkatan  persaingan  AS-China  yang  berdampak  pada  strategi diplomasi Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR
Pertarungan  sektor  Pasifik  sangat  khas  oleh  adanya  aktivitas  saling  serang  antara  negara yang memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama-sama kuat. Menurut Odgaard (2007), hanya ditemukan dua sumber yang memenuhi kriteria penguasa kekuatan kawasan Pasifik, yaitu China dengan ekonominya dan AS dari kemampuannya di bidang militer. Bangkitnya China dan usaha untuk menyamakan ulang kedudukan dengan AS di wilayah Pasifik berpengaruh kepada negara- negara lain. Namun, sejumlah negara yang tergolong middle power, yaitu negara di wilayah Asia Tenggara,  patut  menjadi  sorotan  dan  dipertimbangkan  posisinya.  Goh  (2008)  menyampaikan bahwa  anomali  di  kawasan  Pasifik,  dimulai  oleh  para  ahli  dengan  pertanyaan  mengenai  cara antara  negara  di  Asia  Tenggara  berhubungan  yang  dicurigai  sedang  berusaha  untuk bandwagoning,  balancing,  serta  “bermain”  dibawah  kuasa  negara  great  power.  Bagi  negara- negara Asia Tenggara, keberadaannya di kawasan yang sangat kompetitif ini, justru memberikan peluang  dalam  peningkatan  status  internasionalnya.  Ada  kecenderungan  negara-negara  Asia Tenggara untuk memanfaatkan persaingan yang terus berlangsung.
Menurut  Gill,  Goh,  &  Huang  (2016),  sudut  pandang  mengenai  straegi  pengelolaan kawasan  dipengaruhi  oleh  dua  prinsip  dasar,  yaitu  ketidakpastian  dan  diversifikasi.  Prinsip ketidakpastian  menyebutkan,  bahwa  negara-negara  low  power  hingga  middle  power  akan mengaktualisasikan seluruh perjalanan hidup bernegaranya pada negara yang berkekuatan lebih besar. Negara di Asia Tenggara dalam prinsip ini memiliki kepekaan tinggi terhadap pada peran konsekuensial  AS  bagi  kawasan  regional  sebagai  bentuk  estimasi  yang  mungkin  dilakukan China.  Sementara  itu,  prinsip  diversifikasi  yang  dialami  oleh  Negara  Asia  Tenggara  diartikan sebagai  bentuk  tidak  dapat  dihindarinya  gejolak  oleh  perlakuan  negara  super  power  dalam
usahanya  untuk  membenuk  keberagaman  srategi  dan  implikasi  yang  terjadi  di  bidang  ekonomi dengan tetap berhubungan baik dengan negara berkekuatan besar tersebut.
Sebagai  negara  besar  di  Asia  Tenggara,  Indonesia  memiliki  kepentingan  untuk memanfaatkan  persaingan  AS-China.  Perdagangan  global  di  jalur  maritim  Indonesia,  Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, oleh Indonesia dilihat sebagai peluang bagi tumpuan maritim global untuk  mendapatkan  berbagai  barang  dari dua  negara adidaya  dan meningkatkan  akses  ke  pasar utama  (Hamilton-Hart  &  McRae,  2015).  China  sebagai  new  emerging  power  dan  Amerika Serikat  sebagai  negara  super  power  yang  telah  mengikutsertakan  Indonesia  dalam  strategi politiknya untuk meraih cita-cita negaranya.
Kepentingan nasional adalah hal fundamental pada literatur studi hubungan internasional. H.  J.  Morgenthau  (1948)  tepatnya  pada  karya  berjudul  Politics  Among  Nations  sebagaimana dikutip  Hadiwinata  (2017),  menyakini  bahwa  kekuasaan  sebagai  derivasi  dari  kepentingan, merupakan  penentu  arah  hubungan  antarnegara.  Sebuah  kepentingan  nasional  menjadi  otak dikeluarkannya  kebijakan  suatu  negara.  Secara  normatif,  kepentingan  nasional  adalah  tujuan yang  diinginkan    dan  dapat  dicapai  oleh  negara  dengan  melakukan  jalinan  hubungan  bersama dengan  negara  lain  (Codevilla  &  Seabury,  2006).  Sementara  Nuechterlein  (1976) mengungkapkan  bahwa  garis  besar  kepentingan  nasional,  sebagaimana  pendapat  para  ahli, dibagi menjadi empat dimensi fundamental, yaitu dimensi ideologis, pertahanan, ekonomi , dan tata dunia.
Aplikasi  kata  persaingan  pada  AS  dan  China  juga  menghasilkan  pengertian  yang problematis. Persaingan melahirkan kompetisi di satu sisi dan dapat menghasilkan kerjasama di sisi  lainnya.  Kunci  utama  sebuah  strategi  dalam  persaingan  antarnegara  adalah  dengan memerhatikan  keterbatasan  sumberdaya, memilih  jenis  kemampuan  yang  dapat  dikembangkan, dan memaksimalkan pengaruh internasional (Goldstein & Pevehouse, 2014).
Di tengah persaingan dua negara besar tersebut, Indonesia memilih strategi kerjasama dan tetap melibatkan mereka demi kepentingan nasionalnya. Selain itu juga memanfaatkan teknologi yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  membuka  ruang  demokrasi  yang  lebih  jujur  dan  adil  seperti proses pemilihan umum (Pemilu) yang mulai dilakukan perubahan dengan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Komisi pemilihan umum (KPU) sudah mulai menyusun regulasi serta pengembangan  aplikasi  agar  proses  Pemilu  dengan  pemanfaatan  teknologi  digital  dapat  segera diterapkan  sehingga  harapannya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hasil  pemilu  dapat  lebih meningkat.
Strategi kerjasama yang dikembangkan Indonesia, dilaksanakan melalui peninjauan situasi yang  dapat  dimanfaatkan  melalui  konsep  dynamic  equilibrium  (keseimbangan  dinamis). Perspektif  dynamic  equilibrium  adalah  standpoint  yang  memvisualisasikan  strategi  dimana sebanding  dengan  kerjasama  bilateral  yang  berprinsip  untuk  tidak  memihak,  yang  mana menyebabkan tidak adanya konsep otoritas dalam hubungan itu (Poling, 2013). Konsep dynamic equilibrium  dimanfaatkan  untuk  menjaga  keamanan  kepentingan  nasional  Indonesia,  yaitu dengan bekerjasama bersama kedua negara great power di wilayah Pasifik.
Gagasan  konsep  dynamic  equilibrium  dicetuskan  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Marty Natalegawa, dan diterapkan sejak tahun 2011 (Poling, 2013). Konsep yang juga disebut Doktrin Natalegawa  tersebut,  lahir  dari  pilar  politik  luar  negeri  bebas  aktif  yang  dimiliki  negara Indonesia,  dimana  diartikan  tidak  adanya  kecenderungan  untuk  memilih  salah  satu  negara (netral).  Dynamic  equilibrium  merupakan  manifestasi  politik  luar  negeri  bebas-aktif  yang dimonitori  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  agar  lebik  aktif  berkomunikasi  dan menjajaki  wilayah  Asia  Timur  dan  Tenggara.  Gambaran  penjabaran  politik  luar  negeri  saat  ini
adalah  “navigating  a  turbulent  ocean”  dan  bukan  “navigating  a  turbulent  ocean”.  Dimana  arti dari  konsep  itu  yang  pertama  adalah  menjaga  kesetimbangan  atas  otonomi  pengambilan keputusan,  kebebasan  dalam  berkelakuan  dan  pendekatan  konstruktif,  kedua,  enggan bekerjasama  dengan  aliansi  militer,  ketiga,  berkomunikasi  dengan  dunia  luar,  dan  keempat, bersikap nasionalis yang mencerminkan identitas Indonesia.
Proses    demokrasi    sangat    bergantung    pada    komunikasi    politik.    Transformasi    juga terjadi dalam  komunikasi  politik,  salah  satu  komponen  kunci  dari  proses  demokrasi.  Efek dari    praktik  percakapan    politik    yang    mencakup    komunikasi    yang    dimediasi    oleh    dunia maya  dan  diskusi yang  berlangsung  di  ruang  nyata  telah  dibawa  oleh  Internet  sebagai media  baru.  Di  Internet, persaingan  telah  menggantikan  protes  jalanan  yang  sangat  besar, ePoll  menangani  pemungutan suara  langsung,  dan  partisipasi  adalah  cara  bagi  warga  untuk berpartisipasi  dalam  pembuatan kebijakan. Politik dulunya dikomunikasikan melalui orasi atau pidato  yang  ditujukan  untuk  para  pemimpin  masa  depan,  namun  saat  ini  juga  dilakukan  secara publik  dan  melalui  platform  media  sosial  seperti  Facebook,  Twitter,  dan  YouTube,  Internet, Cyberspace  (Kampanye Cyber) (Hia & Siahaan, 2021).
Selain  merefleksikan  intepretasi  politik  luar  negeri  bebas-aktif,  dalam  konteks  ASEAN, konsep Dynamic equilibrium juga ditujukan untuk meletakkan politik luar negeri Indonesia pada sektor  yang  berbentuk  damai,  stabil  dan  mampu  membantu  pada  konstruksi  perniagaan,  baik regional maupun nasional (Rizki & Agussalim, 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  jenis  deskriptif  eksploratif  (Mas’oed, 1994:68),  yang  akan  mengkaji  dampak  persaingan  antara  AS  dan  China  terhadap  strategi diplomasi  Indonesia.  Penjelasan  fenomena  antara  AS  dan  China  tersebut  melibatkan penggambaran  fenomena  yang  rinci  dengan  dalih  pengujian  hipotesis  tertentu  dengan menggunakan variabel serta gejala yang telah terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam peneilitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  yang  mana  mengombinasikan  informasi  serta  data  dari berbagai macam materi berupa dokumen, buku, kisah, serta transkrip yang tersedia dalam bentuk cetak  maupun  online  yang  mana  dipergunakan  agar  mampu  mendukung  keberlangsungan penelitian.  untuk  memvalidasi  informasi  tersebut  dengan  mengumpulkan  data  yang  merupakan sumber  informasi  yang  didapatkan  oleh  penulis  melalui  penelitian  yang  dilakukan.  Data  yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.  Langkah  yang  selanjutnya  dilakukan  oleh  penulis  setelah  menentukan  metode pengumpulan  data  adalah  menentukan  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dipakai.  “Teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”(Sugiyono,2005:62). Teknik pengumpulan data sangat  diperlukan  dalam  suatu  penelitian  karena  hal  tersebut  digunakan  penulis  untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Pengujian teori terdahulu dan  variabel  terbaru  yang  ditemukan  menjadi  pondasi  dalam  memperkuat  orientasi  penelitian mengenai  fenomena  dampak  persaingan  antara  AS  dan  China  terhadap  strategi  diplomasi Indonesia.
Para  pemimpin  China  semakinsensitif  atasmelemahnya  demokrasi  AS  dan  yakin  atas kekuasaan diktatorial yang mengutamakan tatanan sosial dan keseimbangan politik. Sikap kritis  ini  muncul  terutama  akibat  krisis  keuangan  pada  2008-2009.  Keadaan  itu  makin memperparah  hubungan  AS-China  ketika  mereka  saling  berprasangka  atas  pemaksaan konsep  yang  tidak  dicita-citakan  atau  dibagikan  melalui  jalur  internasional.  Donald Trump,  Presiden  AS  menmberikan  penegasan  ulang  pada  China  sebab  anggapan mencampuri  internal  AS,  mencoba  mengirimkan  pola  otoritas  ke  AS,  dan  berperang politik.  Aksi  saling  kecam  ini  bergeser  dari  kerjasama  ke  persaingan  strategis,  sehingga memicu perdebatan intens tentang kemungkinan Perang Dingin baru.
Menurut  Dupont  (2020),  persaingan  AS-China  ini  mirip  dengan  Perang  Dingin  dengan beberapa penjelasan yaitu: pertama, persaingan terjadi diantara dua negara adidaya dunia sebagai  pendukung  paham  demokrasi  liberal  maupun  komunisme.  Kedua,  adalah  sektor yang  meliputi  keseluruhan  sisem  yuridiksi.  Elemen  ketiga,  berkaitan  dengan  nilai  dan energi.  Keempat,  merupakan  persaingan  menuju  kekuasaan  global  sehingga  akan berlangsung  lama.  Sementara  itu,  elemen  kelima  berhubungan  dengan  geopolitik.  Dan elemen  terakhir  yaitu  tidak  adanya  kelompok  yang  berpihak  penuh  atas  konfrontasi militer.  Perbedaan  dengan  Perang  Dingin  yang  pernah  terjadi  hanyalah,  China  telah menggantikan Uni Sovyet sebagai ancaman utama bagi AS.
Sebagian  besar  persaingan  antara  Uni  Soviet  dan  AS,  berada  pada  wilayah  militer  serta politik,  sedangkan  dengan  China  kini,  merupakan  pertarungan  di  bidang  perniagaan dimana  meliputi  investasi,  teknologi,  perdagangan,  dan  industri  strategis.  Product Domestic  Bruto  (PDB)  Uni  Soviet  saat  itu  senilai  40%  dari  PDB  AS,  sementara  PDB China 65% lebih tinggi dan tumbuh lebih cepat dari PDB AS. Persaingan AS-China tentu akan berpengaruh secara global karena kedua negara menyumbang sekitar 40% dari PDB global. Konflik ini kemungkinan akan terus bergulir dengan diiringinnya penalti ekonomi meskipun China mengelak untuk tidak terprovokasi oleh tindakan AS. China menganggap, ketegangannya dengan AS bersifat situasional (Wangke, 2020).
Saat  ini,  sentra  perniagaan  global  telah  berpindah  dari  Atlantik  menuju  Pasifik  yang memvisualisasikan penurunan Eropa dan kenaikan Asia. Ketegangan hubungan AS-China berlangsung  di  kawasan  Indo-Pasifik  sehingga  mempunyai  pengaruh  gravitasi  geografis yang  kuat  dengan  negara-negara  regional.  AS  maupun  China  adalah  negara  kuat  di wilayah Pasifik dimana kepentingan mereka sering bertabrakan dan ada beberapa pemicu yang berpotensi mendorong terjadinya konfrontasi militer seperti Taiwan dan Hong Kong, Korea  Utara,  Laut  China  Timur  dan  Selatan.  Ketegangan  hubungan  AS-China  dapat memperburuk situasi internasional dan berubah menjadi perang terbuka. Kondisi tersebut benar-benar  terjadi,  maka  persaingan  kekuasaan  besar  akan  berlangsung  lama  dan  dapat menghilangkan profit yang telah diperoleh sejak liberalisasi perdagangan selama 70 tahun, menrusak rantai pasokan global (global supply chains), serta kekuatan sistem politik dunia akan terbagi menjadi dua dengan posisi yang tidak saling cocok.
Di  tahun  2017  tercatat  bahwa  tingkat  keterbantuan  PDB  AS  pada  ekonomi  dunia  senilai 24,03%,  sementara  China  terdeteksi  sebesar  15,2%.  Keikutsertaan  perniagaan  AS  dan China  terhadap  PDB  dunia  sangat  besar  dimana  mencapai  8,8%  dan  12,8%.  Indonesia memerlukan  kerjasama  dengan  kedua  negara  (Wangke,  2020).  Pada  periode  2015-2019, AS  merupakan  tujuan  kedua  ekspor  non-migas  terbesar  setelah  China  bagi  Indonesia, dengan  jumlah  total  US$  83,48  miliar.  Dari  segi  investasi,  periode  2010-2019,  AS merealisasikan investasi langsung sebesar US$ 13,65 miliar dengan jumlah Foreign Direct
Investment  (FDI)  atau  urutan  kelima  sebagai  negara  terbesar  di  Indonesia.  Bersama  AS, sejak  November  2010,  Indonesia  telah  melegitimasi  Comprehensive  Partnership Agreement  (Gill,  Goh,  &  Huang,  2016).  Perubahan  perkembangan  hubungan  dari Hubungan  Kemitraan  Komprehensif  menjadi  Hubungan  Kemitraan  Strategis  dilakukan atas  tujuanmembentuk  sruktur  prioritas,  target,  dan  hubungan  agar  tercipta  sistem hubungan  yang  terstruktur  dan  terprediksi  (Hamilton-Hart  &  McRae,  2015).  Indonesia berpartisipasi  dalam  United  Nations  Peacekeeping  Operations  (UNPKOs)  untuk  bidang militer  dan  keamanan  melalui  Global  Peace  Operations  Initiative  (GPOI).  Hal  ini didukung  oleh  AS  dengan  menyediakan  pelatihan  militer  perdamaian,  bantuan  bencana dan kemanusiaa, serta peningkatan kapasitas militer Indonesia (Murphy, 2010).
Sementara kerjasaman dengan China, di tahun 2015-2019, China adalah negara pertama di konteks  ekspor  Indonesia  sejumlah  total  US$  99,99  miliar  dan  US$  185,26  miliar  pada aktivitas  impor.  Pada  tahun  2013,  melalui  Kemitraan  Strategis  Komprehensif,  Indonesia melakukan  kerjasama  yang  meliputi  peningkatan  kerjasama  di  bidang  pertahanan  dan militer  (Hamilton-Hart  &  McRae,  2015).    Kerjasama  bidang  militer  dan  pertahanan sempat  tidak  berjalan  akibat  aktifitas  China  di  Laut  China  Selatan.  Pada  2016,  tercatat bahwa  ada  penolakan  dari  Angkatan  Laut  Indonesia  untuk  bekerjasama  dengan  Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) terkait latihan bersama dengan negara anggota ASEAN di Laut China Selatan (Goh, Gill, & Huang, 2016).
Intinya,  AS  maupun  China  merupakan  negara  tujuan  ekspor  utama  RI.  Pangsa  pasar ekspor  Indonesia  ke  China  dan  AS  pada  Januari-Maret  2021  masing-masing  sebesar 21,36%  dan  11,86%.  Pada  periode  tersebut,  nilai  ekspor  Indonesia  ke  China  melonjak 62,98%,  sedangkan  ke  AS  naik  15,94%  dibandingkan  dengan  periode  sama  tahun sebelumnya  (Judith,  2021).  Demikian  pula,  pada  saat  pandemi  Covid-19,  kerjasama  di bidang  pemenuhan  kebutuhan  vaksin,  ikut  menentukan  prinsip  kerjasama  antarnegara. Diplomasi  vaksin  yang  dilakukan  Indonesia  berhasil  mendapatkan  sejumlah  komitmen penyediaan  vaksin  dari  tiga  instansi  pemroduksi  vaksin  dari  China  yaitu  Sinovac, Sinopharm,  dan  CanSino.  Indonesia  juga  mendapatkan  vaksin  Pfizer  dan  Moderna  dari AS.
Bagi  Indonesia,  kerjasama  dan  kolaborasi  dengan  kedua  negara  tersebut  adalah  pilihan terbaik untuk menjaga kepentingan nasional, alih-alih persaingan dan kompetisi zero-sum games.  Dalam  ekskalasi  persaingan  di  Laut  China  Selatan,  Indonesia  dalam  konsepsi dynamic  equilibrium,  memastikan  keteraturan  kawasan,  termasuk  menjaga  kesatuan ASEAN  dalam  mendapatkan  tempat  utama  di  kawasan.  Konsep  dynamic  equilibrium dijalankan dengan aturan organisasional extended ASEAN dengan fokus utama mewadahi kawasan  yang  sedang  bekerjasama  demi  mewujudkan  instansi  keamanan  formal  yang disebut  Indo-Pacific  Community  (Rizki  &  Agussalim,  2016).  Dynamic  equilibrium ditujukan bagi keselarasan dalam kerjasama antarnegara yang saling bekerja dengan damai sehingga tercipta simbiosis mutualisme tanpa indikasi adanya dominasi tunggal kekuasaan di kawasan tersebut.
Terkait  sengketa  di  Laut  China  Selatan,  Indonesia  bersama  anggota  ASEAN  lain, menyepakati dokumen deklarasi tata perilaku (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea/DoC) di Laut China Selatan yang disepakati antara ASEAN dan China di tahun 2012. Meskipun Code of Conduct (CoC) sebagai jabaran lebih rinci dari DoC terkait tata berperilaku di Laut China Selatan sulit dan belum disepakati, namun upaya CoC jelas sangat  penting  dalam  mengelola  isu  Laut  China  Selatan.  Beijing  mengklaim  Laut  China
Selatan  sebagai  wilayahnya  dan  bertumpang  tindih  dengan  keempat  negara  di  wilayah Asia  Tenggara,  yakni  Vietnam,  Filipina,  Brunei  Darussalam,  Malaysia.  Kesediaan ASEAN  mendorong  dialog  dalam  mengelola  perbedaan  klaim  di  Laut  China  Selatan, menunjukkan  negara-negara  Asia  Tenggara  pada  prinsipnya  menginginkan  perairan tersebut damai (Kompas, 9 Juni 2021).
Negara-negara  ASEAN  juga  menyadari  hal  yang  sama,  dimana  kerjasama  perlu  lebih dikedepankan  demi  kepentingan  nasional  masing-masing  pada  saat  persaingan  AS-China masih  terus  berlangsung.  Meode  negara-negara  dalam  caranya  berhubungan  di  kawasan Asia  Tenggara  dikembangkan  bagi  balancing  serta  “bermain”  dibawah  kepentingan negara-negara  great  power  (Goh,  2008).  Oleh  karena  itu,  negara-negara  ASEAN  pun, berusaha  memanfaatkan  persaingan  yang  terus  berlangsung.  Beberapa  negara  ASEAN juga akan mengaktualisasikan secara penuh kepentingan mereka terhadap aktor yang lebih kuat melalui kerjasama dengan AS maupun China. Meskipun demikian, persoalan terbesar negara-negara  ASEAN  adalah  “kekurangkompakan”  dalam  menghadapi  dua  kekuatan besar  dengan  “bahasa  yang  sama”,  sehingga  sengketa  perbatasan  di  Laut  China  Selatan oleh  China  lebih  disukai  jika  dilakukan  secara  bilateral  dengan  masing-masing  negara sengketa  bukan  melalui  kesepakatan  ASEAN-China.  Ini  pula  yang  menjadi  salah  satu penghambat terwujudnya CoC sebagai turunan dari DoC dalam tata perilaku di Laut China Selatan.  Hingga  kini,  negara-negara  ASEAN  dan  China  belum  selesai  melakukan perundingan untuk CoC.
Tidak  lepas  dari  berbagai  upaya  yang  dilakukan  atas  masalah  Laut  China  Selatan,  dan lebih luas lagi terkait dengan persaingan antara AS-China, Indonesia tetap melaksanakan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Asumsi yang mendasari kelahiran konsep dynamic  equilibrium  merupakan  bentuk  kekhawatiran  atas  tingkat  agresivitas  China  di Laut  China  Selatan.  Jika  melihat  perubahan  pada  konflik  AS  dan  China  di  kawasan Pasifik, penggunaan konsep tersebut terbukti relevan.
Konsep  dynamic  equilibrium  atau  Doktrin  Natalegawa,  mencakup  pertama,  tidak diperbolehkannya adanya negara dominan di kawasan. Kedua, mengutamakan sikap tidak memihak  (netral).  Ketiga,  berperan  sebagai  penyeimbang    atau  mediator  pemutus pergerakan  konflik.  Keempat,  mempertahankan  stabilitas  dan  pembangunan  kawasan dengan menggandeng kuat para pemilik kekuatan besar global. Kelima, merepresentasikan jalur  diplomasi  yang  damai  dengan  konsep  dialogis.  Keenam,  menciptakan  solidaritas dengan  fokus  utama  menjaga  keseimbangan  dinamisme  di  kawasan  regional.  Ketujuh, menumbuhkan  rasa  saling  percaya  antarnegara  berkonflik.  Kedelapan,  meningkatkan kerjasama  antar  negara.  Kesembilan,  mencari  solusi  menguntungkan  bagi  pihak-pihak yang berkonflik. Kesepuluh, menyelesaikan konflik dengan kode etik (Kurniaawan, 2011). Hingga  saat  ini,  sebagaimana  disampaikan  Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi,  jika mengajukan  sesuatu  kepada  negara  lain,  Indonesia  lebih  mudah  diterima  karena  mereka tahu  Indonesia  tidak  “menyerang”.  Indonesia  selalu  berusaha  menjadi  jembatan  dan menjadi  bagian  dari  solusi.  Indonesia  memiliki  rekam  jejak  diplomasi  yang  baik,  yang tidak bisa dibuat dalam satu hari (Kompas, 12 Agustus 2020).

## KESIMPULAN
Ketegangan AS-China disebabkan adanya pergulatan diantara keduanya terjadi atas tujuan menjadi sosok terkuat nomor satu di dunia. AS yang dikeahui sejak dahulu sebagai negara super power merasa posisinya terancam oleh new emerging power China. Mengingat peran ekonomi
dan  politik  kedua  negara  yang  sangat  besar,  ketegangan  itu  sangat  mengganggu  negara-negara lain  di  dunia,  terutama  di  wilayah  yang  menjadi  titik  sentral  ketegangan  yaitu  wilayah  Pasifik terutama di Laut China Selatan.
Negara-negara di wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai negara middle power, patut memperbaiki  strategi  diplomasi  dan  mempertimbangkan  posisinya.  Negara-negara  di  kawasan berusaha  melakukan  balancing  serta  “bermain”  dibawah  urusan  sejumlah  negara  great  power. Kondisi  sekitar  yang  kompetitif  menyajikan  peluang  bagi  negara-negara  tersebut  untuk meningkatkan  status  internasional.  Ada  kecenderungan  negara-negara  Asia  Tenggara  untuk memanfaatkan persaingan yang terus berlangsung.
Indonesia melalui konsep dynamic equilibrium berusaha “bermain” between the two reefs dan melakukan navigating a turbulent ocean. Bersama AS, Indonesia tetap melakukan kerjasama di  bidang  pembangunan  dan  perniagaan,  diplomasi,  militer,  dan  keamanan.  Sementara  dengan China,  Indonesia  juga  tetap  mendapat  manfaat  dalam  tiga  aspek  fundamental,  yaitu  melalui hubungan  perniagaan  dan  konsruksi  infrastruktur,  keamanan  dan  militer,  serta  hubungan diplomatis.  Jika  melihat  perkembangan  konflik  AS  dan  China  di  kawasan  Pasifik  didukung kemampuan  diplomasi  yang  fleksibel,  penggunaan  konsep  dynamic  equilibrium  akan  terbukti relevan dilakukan demi menjaga kepentingan nasionalnya.
Saran  dan  Rekomendasi  yang  dapat  penulis  berikan  yaitu  Dengan  prinsip  politik  Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, hendaknya politik Luar Negeri Indonesia menunjukkan arah dan  implementasi  hubungan  luar  negeri  yang  berorientasi  memberi  manfaat  ekonomi, perdagangan,  perdamaian,  kesejahteraan,  keamanan,  kemerdekaan,  kebebasan  menentukan politik  yang  menghormati  kedaulatan,  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  dalam  menuntukan kebijakan  dalam  maupun  luar  negeri  Indonesia.  Dengan  politik  yang  bebas  aktif  Indonesia sebaiknya  dapat  memainkan  peran  dan  posisi  Indonesia  yang  tidak  masuk  dalam pusaran  blok atau  pengaruh  dari  kekuatan  negara  super  power  yang  saling  bersaing  untuk  merebutkan pengaruh/hegemoni  khususnya  di  Kawasan  Asia  Pasific  dalam  hal  ini  antara  Amerika  Serikat dan Republik Rakyat China.

## DAFTAR PUSTAKA
Adirini Pujayanti, Adririni., (2018). Perang Dagang Amerika Serikat  – China dan Implikasinya Bagi Indonesia, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018.
Andika,  M.  T.,  &  Aisyah,  A.  N.  (2017).  Analisis  Politik  Luar  Negeri  Indonesia-China  di  Era Presiden  Joko  Widodo:  Benturan  Kepentingan  Ekonomi  dan  Kedaulatan?  Indonesian Perspective, 2(2), 161. https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477
Aulia,  Luki.,  (2021)  Negara-negara  G-7  Tandingi  Proyek  Infrastruktur  China,  Harian  Kompas, 13 Juni 2021.
BBCNews  Indonesia  (2012),  ASEAN  gagal  sepakati  pernyataan  akhir,  BBCNews  Indonesia,
diunduh pada 2 Agustus 2021, tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120713_aseanfail
Cassidy, Fikry., Samosir, Partogi J.P., Oktarossa, Debbi., Prasetyo, Erry Wahyu., Nugroho, Faiz Ahmad.,  Fitri,  Widya.,  dan  Putro,  Robertus  Aji.,  (2016).  Diplomasi  Poros  Maritim: Keamanan  Maritim  dalam  Perspektif  Politik  Luar  Negeri,  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan  Kebijakan  Pada  Organisasi  Internasional  Badan  Pengkajian  dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri.
Codevilla, A., & Seabury, P. (2006). War: Ends and Means. New York: Potomac Books. Dupont, Alan. (2020). The US-China Cold War Has Already Started, The Diplomat, 6 Juli 2020. Gill, B., Goh, E., & Huang, C.-H. (2016). The Dynamics of US-China-Southeast Asia Relations.
Sydney: The United States Studies Center at the University of Sydney.
Goh,  E.  (2008).  Great  Powers  and  Hierarchical  Order  in  Southeast  Asia  Analyzing  Regional Security Strategies. International Security, 32(3), 113–157.
Hadiwinata, B. S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hamilton-Hart,  N.,  &  McRae,  D.  (2015).  Indonesia:  Balancing  the  United  States  and  China, Aiming  for  Independence.  United  States  Studies  Centre  at  the  University  of  Sydney, (November), 1–35.
Harkan,    Ar-Ali.,    &    Eriyanto.    (2021).    “Predicting    the    Results    of    the    2019    Indonesian Presidential    Election    with    Google    Trend    Analysis    of    Accuracy,    Precision,   and    Its Opportunity.” 558(Aprish 2019):1–9.
Judith,  Paschalia  (2021).  RI  Ambil  Peluang  di  Tengah  Tensi  Perseteruan  AS-China,  Harian Kompas 17 April 2021.
Kompas (2021), ASEAN, China, dan Laut China Selatan, Tajuk Rencana Harian Kompas, 9 Juni 2021.
Kompas (2021), Diplomasi Aktif Indonesia, Tajuk Rencana Harian Kompas, 12 Agustus 2021. Kurniawan,  Yudha.  (2011),  Kontribusi  Indonesia  dalam  Penyelesaian  Konflik  Laut  China Selatan,  Paper  ini  dipresentasikan  pada  Konvensi  Nasional  Asosiasi  Ilmu  Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung, 2011.
Lubis,  I.  A.  R.,  Ramdan,  A.  T.  M.,  &  Wiryany,  D.  (2022).  Politik  Digital:  Manifestasi Komunikasi di Era Digital. JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI, 6(1), 193–206. https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3064
Mas'oed,  Mohtar,  1994.  Ilmu  Hubungan  Internasional  Disiplin  dan  Metodologi.  Yogyakarta: LP3ES
Murphy,  A.  M.  (2010).  US  Rapprochement  with  Indonesia:  From  Problem  State  to  Partner. Contemporary Southeast Asia, 32(3), 362. https://doi.org/10.1355/cs32-3c
Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis  and  Decision-Making.  British  Journal  of  International  Studies,  2(3),  246–266. https://doi.org/10.1017/S0260210500116729
Poling,  G.  B.  (2013).  Dynamic  Equilibrium:  Indonesia’s  Blueprint  for  a  21st  Century  Asia
Pacific. Tersedia di https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium- indonesia%E2%80%99s-blueprint-21st-century-asia-pacific
Odgaard,  L.  (2007).  The  Balance  of  Power  in  Asia-Pacific  Security:  US-China  Policies  on Regional Order. London and New York: Routledge.
Putra,  R.,  &  Annissa,  J.  (2019).  Visualisasi  Makna  Politik  Pada  E-Comic  Melalui  Akun @Kostumkomik.    Jurnal    Lensa    Mutiara    Komunikasi,    3(2),    49-61.    Retrieved    from http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1109
Rizki, Rahmat Miftahul. & Agussalim, Rahmat Miftahul. (2016) Konsepsi Dynamic Equilibrium Sebagai Antikulasi Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Pasifik, Yogyakarta: Departemen Ilmu  Hubungan  Internasional  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Gadjah Mada.
Sorongan,  Tommy.,  (2021),  China  Murka!  Kapal  Perang  AS  Berlayar  di  Laut  China  Selatan,
CNBC Indonesia 21 May 2021 21:12. Tersedia di https://www.cnbcindonesia.com/news/20210521201139-4-247503/china-murka-kapal- perang-as-berlayar-di-laut-china-selatan
Triwicaksono,  Yohanes,  and  Adi  Nugroho.  2021.  “Strategi  Komunikasi  Politik  Pemenangan Kepala    Daerah”.    JURNAL    LENSA    MUTIARA    KOMUNIKASI    5    (1),    133-45. https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2037.
U.S.  Department  of  State.  (2020).  U.S.  Relations  with  Indonesia.  Tersedia  di https://www.state.gov/u-s-relations-with-indonesia/
Utomo, Ardi Priyatno (2021). AS Desak WHO Transparan soal Investigasi Asal-usul Covid-19
Kompas.com - 26/05/2021, 11:33 WIB, tersedia di
https://www.kompas.com/global/read/2021/05/26/113316070/as-desak-who-transparan- soal-investigasi-asal-usul-covid-19
Vaughn,  B.  (2011).  Indonesia:  Domestic  politics,  Strategic  Dynamics,  and  American  Interests. Asian Economic and Political Issues, 1–38.
Wangke,  Humphrey.  2020.  Ketegangan  Hubungan  As-China  dan  Dampaknya  Terhadap Indonesia,  Info  Singkat  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis,  Vol.  XII,  No. 15/I/Puslit/Agustus/2020.