## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)

## GREEN ECONOMY COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GARUT
Pupung Pundenswari 1 , Riksa Raesalat 2 , Septiani Nur Haliza 3 ,
Safta Rijalul Sidiq 4
Universitas Garut, Garut, Indonesia 1,2,3.4 E-mail: riksa.raesalat@fisip.uniga.ac.id

## ABSTRAK
Pengelolaan  sampah  menjadi  salah  satu  masalah  di  Kabupaten  Garut.  Kendala dalam  mengatasi  pengelolaan  sampah  khusunya  dalam  hal  pengangkutan sampah.  Sampah  yang  bisa  diangkut  oleh  DLH  hanya  baru  dari  10  Kecamatan dari 42 Kecamatan yang ada. Sampah yang dihasilkan masyarakat mencapai 350 ton/hari dan tidak diimbangi dengan armada pengangkut yang cukup. Maka perlu adanya  kerjasama  antar  stakeholder  supaya  pengelolaan  sampah  bisa  efektif. Peneliti  melakukan  penelitian  dengan  metode  Deskriptif  Kualitatif.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan  Collaborative  Governance  dalam pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Garut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dimensi  dalam  proses  Kolaborasi  1)  Dialog  antar  muka  sudah  dilakukan  oleh DLH  bersama  stakeholder.  2)  Membangun  kepercayaan  yang  sudah  dijalin  oleh pemerintah  yaitu  dengan  membuat  program  Kang  Raling  dan  PUDING  sebagai bentuk  komitmen  terhadap  Perbup  Garut  mengenai  Strategi  dan  pengelolaan sampah  rumah  tangga.  3)  Mengenai  Komitmen  terhadap  proses,  DLH  sampai saat  ini  sedang  dalam  proses  membina  sebagian  Masyarakat  dari  6  kecamatan secara  intensif.  4)  Pemahaman  bersama  Antara  DLH  dengan  Stakeholder  yang terkait  masih  kesulitan  dengan  persepsi  yang  berbeda  artinya  belum  ada pemahaman  visi  bersama  dengan  baik.  Dan  5)  Pencapaian  Hasil  menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah di bina oleh Tenaga Ahli dari DLH sudah mampu mengolah sampahnya dengan mandiri.
Kata  Kunci : Bank  Sampah,  Green  Economy,  Fasilitator  Sampah,  Residu Sampah, Sound Governance.

## ABSTRACT
Waste  management  is  one  of  the  problems  in  Garut  Regency.  Obstacles  in overcoming  waste  management,  especially  in  terms  of  waste  transportation.  The waste  that  can  be  transported  by  DLH  is  only  from  10  of  the  42  existing  sub- districts.  The waste produced by the community reaches 350 tons/day and is  not matched  by  sufficient  transport  fleets.  So  there  needs  to  be  cooperation  between stakeholders  so  that  waste  management  can  be  effective.  Researchers  conducted research  with  a  qualitative  descriptive  method.  The  purpose  of  this  study  is  to determine  the  application  of  Collaborative  Governance  in  waste  management  in Garut  Regency.  The  results  of  the  study  show  that  the  dimensions  of  the

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
Collaborative process  1) Inter-face dialogue have been  carried out  by DLH and stakeholders.  2)  Build  the  trust  that  has  been  established  by  the  government, namely  by  creating  the  Kang  Raling  and  PUDING  programs  as  a  form  of commitment to the Garut Regency Regulation concerning Strategy and household waste management. 3) Regarding Commitment to the process, DLH is currently in the process of intensively fostering some of the Communities from 6 sub-districts. 4) Common understanding between DLH and  related stakeholders is still having difficulties  with  different  perceptions,  meaning  that  there  is  no  good understanding of the shared vision. And 5) The achievement of the results shows that the community that has been fostered by Experts from DLH is able to process their waste independently.
Keywords :  Waste  Bank,  Green  Economy,  Waste  Facilitator,  Waste  Residue, Sound Governance.

## PENDAHULUAN
Sampah merupakan masalah yang kompleks, baik di daerah maupun di  kota.  Pengelolaan  sampah    menjadi suatu  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh pemerintah daerah.(Djogeh Harmana et al., 2021) Jumlah penduduk  yang terus bertambah  cenderung  meningkatkan produksi  sampah.  Tahun  2018,  62% sampah  di  Indonesia  dihasilkan  dari sampah  domestik  atau  sampah  rumah tangga.(Wardani  et  al.,  2020)  Pada tahun  2019,  sebanyak  175.000  ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun dihasilkan. Formasi sampah yang dihasilkan
adalah  sampah  organik  50%,  plastik
15%,  dan  kertas    10%.  (Faizah,
2019)Pada tahun 2020, terdapat timbunan  sampah    sebanyak  67,8  juta ton. (Khalid, 2020) Kabupaten Garut merupakan salah  satu  wilayah  yang  mempunyai lahan  luas  dan  jumlah  penduduk banyak.  Pada  tahun  2019  Kabupaten Garut sempat mengalami kriris sampah akibat overload sampah  di  TPA  Pasir
Bajing.  Produksi  sampah  dari  7 Kecamatan di Kabupaten Garut mencapai  211,35  ton  per  hari  yang diangkut  dari  TPPS  Kabupaten  dan 175,22 ton perhari dari TPPS
Perkotaan.  Hanya  7  Kecamatan  yang telah  memiliki  pengelolaan  sampah, sementara 35 kecamatan lainnya masih dalam pengembangan.(Hanapi, 2020) 7 Kecamatan  tersebut  adalah  Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul,
Karangpawitan,
Wanaraja, Banyuresmi  dan  Samarang.  Berikut data  sampah  yang  ada  di  sebagian wilayah Kabupaten Garut :

## Gambar 1. Data Pengangkutan
Sampah Disebagian Wilayah Kabupaten Garut
Sumber: Dinas LHK Kabupaten Garut, 2022 175,22 211,35 Data Pengangkutan Sampah Di Sebagian Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Garut Perkotaan Wilayah Kecamatan
Catatan : Dalam satuan Ton/hari

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
Pengelolaan  sampah  yang  baik diharapkan  dapat  dilakukan  oleh  DLH Kabupaten  Garut  karena  tumpukan sampah  dapat  mengakibatkan  bencana seperti  banjir  yang  terjadi  pada  tahun
2011 di Kecamatan Banyuresmi.
(Azizah,  2021)  Pemerintah  Daerah
Garut  Melalui  Dinas  Lingkungan Hidup  sudah  membangun  TPA  dengan sistem Sanitary  Land    Fill untuk mengatasi  permasalahan  sampah  di Kabupaten Garut karena sesuai  amanat dari  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 2008.(Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah, 2008) (Alamanda et  al.,  2020)  Di  Kabupaten  Garut  pada saat  ini  masih  menggunakan  sistem kumpul  angkut  buang  dengan  cakupan wilayah layanan pengangkutan sampah yang    terbatas.  Sedangkan  jumlah volume  sampah yang  ada  tidak seimbang dengan jumlah angkutan truk sampah  yang  dimiliki  Pemkab  Garut sehingga  pengelolaan  sampah  tidak maksimal.(Sucahyo,  2022)  Pada  tahun 2022,  dari  50  armada  truk,  hanya  60 persen  yang  masih  layak  jalan.  Truk sampah  yang  dimiliki  hanya  mampu mengangkut  sekitar  200  ton  perhari. Sedangkan volume sampah yang dihasilkan  dari  TPSS  setiap  harinya adalah 936m 3 (330 Ton) /Hari (Hanapi, 2020) Hal ini yang mendasari perlunya kolaborasi  antar  stakeholder  supaya penanganan  sampah  bisa  ditangani dengan tepat minimal ada pengurangan sampah. (DLH, 2020)
Dalam  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Garut  Pemerintah  daerah tidak  bisa  bekerja  optimal  tanpa  peran serta  dari  pemangku  kepentingan. Pemerintah,  swasta  dan  masyarakat harus bersama-sama memberikan kontribusi  untuk  perbaikan  kondisi yang  lebih  baik.(Qodriyatun,  2018) Salah  satunya  adalah  keterlibatan masyarakat  seperti  Bank  Sampah. (Haulia  et  al.,  2021)(Permen  LHK Indonesia  No  14  Tahun  2021,  2021) Ada  sebanyak  50  Bank  Sampah  yang sudah  terbentuk  di  Kabupaten  Garut, meskipun belum sepenuhnya maksimal dalam  mengelola  sampah  dikarenakan masih terbatas akan pengetahuan mengelola  sampah.  Keberadaan  Bank Sampah  belum  menyeluruh  ada  di setiap Kecamatan. Jumlah Bank Sampah  yang  sudah  ada  di  Kabupaten Garut ada 50 Bank Sampah diantaranya 19  Bank  Sampah  statusnya  aktif,  29 tidak  aktif  dan  2  dalam  proses pembentukan. Akan tetapi dari beberapa  Bank  Sampah  yang  aktif tersebut  hanya  ada  sekitar  8  Bank sampah  yang  melaporkan  Kinerjanya Ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Salah satunya adalah Bank  sampah  Oces  Pisan  yang  ada  di Kelurahan Sukamentri Kecamatan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
Garut  Kota,  Bank  Sampah  Darul Arqom di Desa Ngamplangsari Kecamatan  Cilawu  dan  Bank  Sampah yayasan Salman di Kecamatan Bayongbong. Sehingga DLH Kabupaten Garut kesulitan mendapatkan  data  pengelolaan  sampah yang  sudah  dilakukan  oleh  para  Bank
Sampah.(Haulia et al., 2021)
Mengingat  pengelolaan  sampah merupakan  tanggung  jawab  semua stakeholder  yang  ada.  (Pekasih  et  al., 2022)Maka  dari  itu  perlu  kolaborasi yang  serius  untuk  menangani  sampah yang ada di Garut. Bahkan penanganan sampah anorganik yang menjadi perhatian  khusus  mengingat  sampah anorganik  ini  menjadi  masalah  yang mengancam kehidupan manusia.(Chotimah et al., 2022). Penelitian  terdahulu  yang  sudah dilakukan mengenai Collaborative Governance adalah penelitian mengenai  “ Collaborative  Governance dalam  Program  kang  Pisman  Di  Kota Bandung”  dalam  artikel  tersebut menjelaskan mengenai proses Kolaborasi  yang  dilakukan  dalam menjalankan  program  Kangpisman.
Program  Kangpisman  ini  merupakan program  yang  dibuat  oleh  DLH  Kota Bandung.  Dalam  penelitian  tersebut menggunakan  metode  kualitatif  yang didasarkan pada filsafat postpositivisme .  Hasil  temuan  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa proses kolaborasi yang dilakukan sudah cukup  baik  tetapi  terkendala  dengan anggaran,  kesadaran  masyarakat  dan kepentingan  politik.(Pekasih  et  al.,
2022)  Persamaan  dengan  penelitian yang  dilakukan  saat  ini  adalah  Teori Collaborative Governance dan Metode yang  digunakan.  Sedangkan  kebaruan atau novelty dalam penelitian ini adalah Lokus  penelitian  dan  Fokus  kajiannya
Pengelolaan  sampah  dalam  cakupan wilayah Kabupaten.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan mengenai “Model Collaborative Governance dalam
pengelolaan  sampah  plastik  laut  guna mewujudkan  ketahanan  lingkungan maritime di Kepulauan Seribu”. Dalam artikel  tersebut  menjelaskan  mengenai pendekatan Collaborative  Governance dalam menjalin kerjasama yang melibatkan banyak pihak Antara pemerintah,  masyarakat,  swasta  dan non pemerintah. Metode yang dilakukan  dalam  penelitian  tersebut adalah  metode  kualitatif  dengan  hasil penelitian menjukkan bahwa kerjasama yang  dijalin  antarar  stakeholder  adalah dialog,  membangun  kepercayaan,  ada komitmen  diantara  pihak-pihak  yang terlibat,  adanya  pemahaman  visi  yang sama  dan  Hasil  sementara  yang  dapat disepakati.
Persamaan dengan penelitian  yang  dilakukan  saat  ini adalah  pada  variable  penelitian  dan metode  yang  digunakan.  Sedangkan Novelty dalam penelitian ini lebih pada
Fokus  penanganan  sampah  secara keseluruhan dan Lokus penelitiannya.(Chotimah et al., 2022) Penelitian  yang  juga  mengenai Collaborative Governance adalah penelitian  mengenai  “ Collaborative Governance dalam Pengelolaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
Sampah”.  Penelitian  ini  dilakukan  di TPST  Samtaku  Kabupaten  Lamongan dengan menggunakan metode Kualitatif  deksriptif.  Hasil  penelitian yang  diperoleh  adalah  Model  tata kelola  kolaboratif  yang  dilakukan  oleh DLH Kabupaten Lamongan dari Ansell and  Gash  yang  terdiri  dari  Kondisi awal,  kepemimpinan  fasilitatif,  desain kelembagaan,  dan  proses  Kolaboratif.
Secara keseluruhan tata kelola kolaboratif  pengelolaan  sampah  di TPST  Kabupaten  Lamongan  sudah cukup  optimal  akan  tetapi  masih terkendala  dengan  keluhan  dari  pihak swasta yang menginginkan ada dukungan  dari  pemerintah  setempat agar mengenai keterlambatan pengangkutan  sampah yang  akan menghambat pengolahan sampah.
Persamaan dengan penelitian ini adalah pada  studi Collaborative  Governance dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan  kebaruannya  adalah  Model kajian Collaborative  governance yang digunakan dan Lokus penelitian.
Berdasarkan  permasalahan  dan rujukan  dari  penelitian  terdahulu, peneliti  tertarik  untuk  mengetahui
Analisis  Penerapan  Model Green Economy  Collaborative  Governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Garut. KAJIAN PUSTAKA Governance Governance ini sebagai kelanjutan  dari  konsep Government . Proses  pengambilan  keputusan  yang melibatkan para pemangku kepentingan merupakan fokus perhatian governance . Proses ini sangat diperlukan  mengingat  kompleksitas permasalahan  yang  dihadapi.  Roderick Arthur  William  Rhodes  berpendapat bahwa transformasi tata kelola pemerintahan yang fleksibel, melibatkan  proses  inovatif,  perubahan dalam norma pengaturan atau penerapan  pendekatan  baru  dalam mengatur  masyarakat.(Bustomi  et  al., 2022)
Secara  umum Governance juga dapat  dimaknai  sebagai  perubahan dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik yang  tidak  hanya  fokus  pada  peran pemerintah,  tetapi  juga  melibatkan partisipasi  masyarakat,  sektor  swasta dan pihak lain yang turut berpartisipasi. Ciri dari tata kelola administrasi publik ataupun kebijakan publik
dikelompokkan  menjadi  1)  koordinasi oleh  negara,  2)  koordinasi  oleh pemerintah  daerah  dan  30  koordinasi oleh  berbagai  pihak.    Salah  satu  Studi governance yang  menjadi  isu  penting pada saat ini adalah Dimensi kelembagaan.  Dimensi  ini  dimaknai sebagai  satu  sistem  administrasi  yang melibatkan  berbagai  aktor,  baik  dari lingkup pemerintahan maupun dari luar pemerintahan.  Masalah  ini  menjadi perhatian  utama  terutama  dalam  upaya mengidentifikasi  dan  memetakan  para pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam penyelesaian isu  publik.  (Astuti, 2020)
Collaborative Governance Istilah Collaborative Governance diartikan sebagai pengelolaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
pemerintah dalam menjalankan tugasnya  yang  melibatkan  pihak  luar dari  pemerintah  itu  sendiri  dalam menyelesaikan  permasalahan  publik yang  bertujuan  untuk  membuat  atau melaksanakan  kebijakan  dan  program kebijakan. Studi mengenai Collaborative  Governance berfokus pada  kebijakan  dan  permasalahan publik.  Institusi  pemerintah  memiliki fokus utama dalam merumuskan kebijakan  dengan  tujuan  mencapai tingkat  kesepakatan  diantara  para pemangku kepentingan. (Irawan Denny, 2017) Collaborative Governance merupakan  serangkaian  peraturan  dari beberapa  lembaga  pemerintah  yang terlibat secara langsung dengan kepentingan  pihak  non  pemerintah dalam  proses  pembuatan  kebijakan. Pendekatan ini memiliki orientasi pada pencapaian  konsesnsus  dan  diskusi secara  terarah  dengan  tujuan  untuk merumuskan  atau  melaksanakan  suatu kebijakan publik serta mengatur program  dan  asset  publik.  (Yagus Triana. H.S. & Kristian, 2021)Terciptanya konsep collaborative governance menginginkan  terciptanya kehidupan masyarakat yang berkeadilan social dalam upaya pemenuhan kepentingan publik.(Dahlia, 2023) Collaborative  governance telah menjadi pendekatan yang dapat diterima  untuk  memecahakan  masalah kolektif diberbagai tingkatan pemerintahan  (Agbodzakey,  2020). Collaborative
governance telah
memberikan  kesempatan  bagi  para aktor  baik  dari  sektor  publik,  swasta, sipil/  nonprofit  yang  secara  kolektif membuat keputusan dan mengimplementasikan keputusan tersebut sebagai saluran dalam memecahkan  masalah  yang  kompleks, serta  mendorong  kemauan  bersama dalam mewujudkan kemungkinan keberhasilan  yang  tinggi  (Ansell  & Gash,  2008;  Junget  al.,  2009  dalam (Agbodzakey, 2020). Menurut Ansell and Gash mendefiniskan  bahwa collaborative governance sebagai  salah  satu  tipe governance . Menyatakan bahwa pentingnya  menjalin  kerjasama  dengan aktor  privat  untuk  membuat  produk hukum,  artinya  sektor  publik  dan swasta  adalah  organisasi  yang  mampu bekerja sama untuk tercapainya kepentingan umum. Inti teori Kolaborasi dari Ansell adalah menjelaskan tentang pengambilan keputusan secara Kolektif. Proses yang dilakukan  diantaranya  adalah  Dialog langsung  antar  pihak  yang  terlibat, Membangun  kepercayaan,  Komitmen pada  proses  kolaborasi,  Pemahaman Visi  bersama  dan  Pencapaian  Output Hasil.  (Harmiati  et  al.,  2020)  Pada penelitian  ini  menggunakan  teori  dari Ansell  and  gash  mengenai  proses Kolaborasi.
Proses Collaborative Governance Proses kolaborasi dalam collaborative governance diantaranya:
1. Dialog  Bersama  ( Face  to  face Dialogue ),  tahapan  awal  ini  yang sangat  penting  untuk  membangun

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
visi  atau  tujuan  bersama  diantara para  stakeholder.  Dialog  ini  juga sebagai  sarana  untuk  komunikasi bagi stakeholder untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan  atau  kendala  yang dihadapi      dalam  menyelesaikan permasalahan publik.
2. Membangun  Kepercayaan  ( Trust Building ),  membangun  kepercayaan
dari  setiap  stakeholder  yang  terkait itu  penting.  Karena  harus  didasari atas  kepercayaan  dengan  berbagai keterbatasan kapasitas dan perbedaan  kepentingan  dari  setiap stakeholder.      Penggerak  atau  pihak yang  menginisiasi  harus  mampu membangun  kepercayaan  di  tengah perbedaan yang ada.
3. Komitmen terhadap proses kolaborasi ( commitment to process ), dibutuhkan kemauan sejak awal dari setiap  stakeholder  untuk  memenuhi dan  menerima  hasil  musyawarah.
Komitmen  ini  tergantung  pada kepercayaan bahwa setiap stakeholder      akan  menghormati perspektif dan kepentingannya.
4. Pemahaman Bersama ( Shared understanding ),  hal  ini  penting dilakukan karena menyamakan pemikiran  atau  persepsi  dari  setiap stakeholder  mengenai  tujuan  yang hendak dicapai adalah salah satu hal yang mendukung terciptanya kolaborasi yang efektif. Menyamakan  persepsi  ini  memuat semua kesepakatan dalam mendefinisikan masalah yang
dihadapi.
5. Pencapaian Hasil ( intermediate outcome ),  indikator  ini  merupakan hasil  akhir  dari  proses  kolaborasi. Karena  dalam  tahapan  ini  harus mencakup  capaian  minimal  sebagai target dari proses kolaborasi.(Kurniawan et al., 2022) Bank Sampah Menurut  Permen  LHK  No  14 tahun 2021 Tentang pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, menjelaskan  bahwa  Bank  sampah diartikan  sebagai  Sarana  atau  Alat Edukasi untuk masyarakat dalam mengelola  sampah  baik  menggunakan cara  3R( Reduce,  Reuse,  Recycle )  atau cara  yang  lainnya.  Bank  sampah  juga ditujukan  supaya  masyarakat  dapat teredukasi  serta  ada  perubahan  sikap dalam mengelola sampah di wilayahnya  masing-masing  bersama pemerintah  daerah  atau  badan  usaha. (Widyaningyun  et  al.,  2022).  Dengan adanhya
kebijakan mengenai pengelolaan  sampah  melalui  bank sampah  bertujuan  supaya  sampah menjadi  sesuatu  yang  bernilai  Jual secara  ekonomi.(Haulia  et  al.,  2021) Selain  itu  juga  pengelolaan  sampah melalui bank sampah dapat mengurangi sampah  yang  diangkut  ke  pembuangan akhir, merubah pemahaman masyarakat mengenai  pengelolaan  sampah  dan menciptakan  lingkungan  sehat  dan bersih.(Widyaningyun et al., 2022)(Hidayat & Chodijah, 2021) Stakeholder Pengelolaan Sampah
Pihak  yang  bertanggungjawab dalam  pengelolaan  sampah  adalah seluruh  pihak  yang  ada  di  lingkungan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
masyarakat. Karena kelembagaan menjadi  faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan sampah. Secara garis besar kelembagaan pengelolaan sampah mencakup  aturan  (kebijakan),  perilaku dan  etika  dari  pihak  yang  bertanggung jawab pada pengelolaan sampah.(Sampah  et  al.,  2022)  Adapun pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan sampah  adalah  pemerintah,  sektor swasta dan masyarakat. Jika lebih rinci yang  bertanggung  jawab  langsung terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya  masing-masing,  dalam  hal ini  dari  pihak  Pemerintah  Daerah Kabupaten  adaalah  Bupati  dan  Dinas Lingkungan Hidup.(Qodriyatun, 2018) Penelitian ini fokus pada kelembagaan  dari  pemerintah  dan masyarakat  yang  berkontribusi  dalam pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Garut.  Pada  kenyataannya  pihak  yang mengelola  sampah  pada  saat  ini  di Kabupaten  Garut  adalah  DLH  dan Bank  Sampah  yang  ada  di  wilayah beberapa  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Garut.  Salahsatunya  adalah Bank  Sampah  Oces  Pisan  yang  ada  di
Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut  Kota  dan  Bank  Sampah  Darul Arqom yang ada di Desa Ngamplangsari  Kecamatan  Cilawu. Peran  DLH  Kabupaten  Garut  dalam mengelola  sampah  adalah  dengan memberikan pembinaan pada pengelola
TPS  3R,  Membina  Bank  Sampah  dan pembinaan  masyarakat  melalui  Tenaga Ahli yang direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup.

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  dalam kajian Penerapan Collaborative Governance pada  pengelolaan  sampah di  Kabupaten  Garut  menggunakan Metode  Kualitatif  Deskriptif.  Artinya penelitian ini dilakukan dengan meninjau  dan  mendeskripsikan  dengan jelas  dan  mendalam  terkait  kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dengan stakeholder yang  terkait  dalam  mengelola  sampah. Dalam  penelitian  ini  juga  peneliti berusaha  mengumpulkan  data  dari observasi  dan  wawancara  mendalam, melakukan  analisis  dan  interpretasi berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dari Lokus penelitian.(Rukajat, 2018)
1. Instrument penelitian Instrumen penting dalam penelitian  kualitatif  adalah  peneliti yang menjadi fackor utamanya.
(Anggito, Albi;Setiawan, 2018)
2. Sumber data
Sumber data dan informasi dalam penelitian  ini  berasal  dari  data  primer dan  Sekunder.  Data  primer  berupa Hasil observasi dan wawancara mendalam  terhadap  objek  penelitian ini.  Adapun  informan  dalam  penelitian ini  adalah  Kepala  Dinas  Lingkungan hidup  Kabupaten  Garut,  Pengelola Bank  Sampah,  Komunitas  penggiat Sampah  ( Garut  Zero  Waste )  dan
Fasilitator pembina masyarakat. (Prayoga  et  al.,  2022).  Untuk  data sekundernya berupa Hasil Dokumentasi  di  lapangan  terhadap semua  informan  dalam  penelitian. (Sugiyono, 2016)

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
3. Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dalam beberapa  tahapan  penting,  diantaranya:
(1) Mengidentifikasi masalah di lapangan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, (2)Tahapan  pengumpulan  Data  dengan melakukan  observasi  dan  wawancara mendalam  terhadap  informan  penting dalam pengelolaan sampah, (3)Tahapan selanjutnya  adalah  mereduksi  dan mengklasifikasikan data yang
diperoleh,  (4)Kemudian  data  tersebut diolah  menjadi  pembahasan  yang sesuai  dalam  penelitian  ini,  (5)Tahap Analisis  Data  dan  (6)  Tahap  terakhir adalah  Melakukan  Penyimpulan  dan Interpretasi.(Prayoga et al., 2022).
Creswell berpendapat bahwa dalam  penelitian  kualitatif  terdapat minimal  empat  teknik  pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi literatur. Semua teknik tersebut dilakukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan  mengenai  pengelolaan
sampah di Kabupaten Garut
Banyak  peraturan  yang  mengatur mengenai  pengentasan  sampah  yang ada  di  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan sebagai  bentuk  Concern  pemerintah terhadap  pengentasan  masalah  sampah yang ada di wilayah Indonesia.
Gambar 2. Kolaborasi Kebijakan pemerintah dalam Pengelolaan Sampah
Sumber: Olahan Peneliti,2023
Dari  gambar  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  dari  kebijakan tertinggi sampai tingkat lokal dibuatkan kebijakan mengenai pengelolaan
UU No 8 Tahun 2008 Permen LHK No 14 Tahun 2021 Permen LHK No 6 Tahun 2022 PERGUB JABAR Nomor 91 Tahun 2018 PERDA Garut No 4 Tahun 2014 PERBUP Garut No 26 Tahun 2019

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
sampah.  Kebijakan-kebijakan  tersebut diantaranya:
1. UU  Nomor  8/2008  mengenai Pengelolaan sampah , dalam Undang-undang  ini  menjelaskan mengenai  ruang  lingkup  sampah yang  dikelola  adalah  sampah  rumah tangga,  sampah  sejenis  sampah rumah  tangga  dan  sampah  spesifik. Sampah  spesifik  yang  dimaksud adalah  sampah  yang  mengandung bahan  berbahaya  dan  beracun, sampah  yang  mengandung  materi berbahaya dan racun, limbah berbahaya  dan  racun,  sisa-sisa  dari peristiwa  bencana,  reruntuhan  dari struktur bangunan yang telah runtuh,
material  yang  belum  dapat  diolah dengan teknologi terkini dan sampah  yang  muncul  secara  acak. Dalam  UU  ini  tujuan  utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan  masyarakat  dan  kualitas lingkungan serta menjadikan sebagai  sumber  daya  yang  dapat diolah  dan  dimanfaatkan  untuk kebikan  hidup  masyarakat  secara keseluruhan. (Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah, 2008)
2. Permen  LHK  Nomor  14/2021 tentang Pengelolaan sampah pada Bank  Sampah .  Dalam  Permen  ini menjelaskan bahwa manajemen
limbah bisa terealisasi lewat lembaga  Bank  Sampah  dimana Bank  Sampah  ini  menjadi  sarana untuk  mengelola  limbah  dengan menerapkan prinsip 3R (mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang).
Pengelolaan limbah di Bank Sampah  ini  juga  bisa  berfungsi sebagai  media  pembelajaran  bagi masyarakat yang mendorong perubahan  sikap  terhadap  cara mengelola limbah disekitar lingkungan  tempat  tinggal  mereka dan menciptakan pelaksanaan ekonomi sirkular baik oleh
masyarakat, badan usaha atau pemerintah daerah. Bank sampah ini terdiri dari 2 bagian diantaranya ada Terminologi  “Bank  Sampah  Unit” (BSU)  dan  “Bank  Sampah  Induk” (BSI)  digunakan.  Bank  sampah  unit membawahi  daerah  administratif yang  lebih  kecil  seperti  Rukun tetangga, Rukun warga atau kelurahan  bahkan  Desa.  Sementara itu, BSI Meliputi wilayah yang lebih besar seperti Kecamatan, Kabupaten atau  Kota.  Bank  sampah  yang terbentuk  dari  inisiatif  masyarakat perlu memenuhi syarat yang diperlukan dalam mengelola sampah, menghadirkan fasilitas bank  sampah  yang  memadai  serta mengatur manajemen bank sampah.(Permen LHK Indonesia No 14 Tahun 2021, 2021) 3. Peraturan  Mentri  LHK  Nomor  6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi  Pengelolaan  Sampah
Nasional  (SIPSN) .  Dalam  Permen LHK ini menjelaskan tentang sistem informasi yang menjadi jejaring data dalam  pengelolaan  sampah  yang bersumber  dari  beberapa  data  yang terintegrasi.  Dalam SIPSN ini berisi informasi  mengenai  sumber  limbah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
berupa  sampah,  produksi  sampah, komposisi  material  sampah,  sifat sampah,  fasilitas  untuk  mengurus sampah  rumah  tangga  dan  kategori sampah  domestik  serta  data  terkait pengaturan  sampah  rumah  tangga dan sejenisnya itu merupakan pokok penting  dalam  pengelolaan  sampah. Sistem  informasi  yang  mendukung pengelolaan  sampah  ini  dibangun oleh  Pemda  Provinsi  dan  Pemkab atau pemkot sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah. (Sistem Informasi Pengelolan Sampah Nasional, 2022) 4. Pergub Jawa Barat Nomor 91/2018  Tentang  Kebijakan  dan Strategi daerah (Jakstrada) Provinsi Jawa Barat dalam manajemen  sampah  dan  sampah sejenisnya.(Peraturan Gubernur Jawa  Barat  Nomor  91  Tahun  2018 Tentang  Kebijakan  Dan  Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Tumah Tangga, 2018) 5. PERDA Kabupaten Garut Nomor 4/2014 Tentang Pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah  sejenis  sampah  rumah tangga .  Dalam  PERDA  tersebut menjelaskan bahwa Pemda memiliki wewenang dalam mengelola sampah.  wewenang  Pemda  meliputi 1)  pelaksanaan  manajemen  sampah di wilayah Kabupaten Garut dengan peraturan  dan  norma  yang  telah ditetapkan,  2)  pengawasan  dan pembinaan kinerja pengelolaan
sampah oleh pihak lain, 3) pemberian  dukungan  teknis  kepada kecamatan, kelurahan/desa dan kelompok  masyarakat  lainnya,  4) melakukan pemantauan serta evaluasi  berkala  setiap  setengah tahun  selama  dua  decade  terhadap tempat  pembuangan  akhir  yang sudah ditutup dengan system pembuangan terbuka, 5) menentukan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau  tempat  pembuangan  akhir dan  6)  merancang  dan  menjalankan system  tanggap  darurat  pengelolaan sampah  sesuai  dengan  wewenang yang  ada.  .(PERDA  Garut  No  4 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Sampah, 2014)
6. Perbup  Garut  Nomor  26/2019 tentang  Kebijakan  dan  Strategi Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga  dan  Sampah  Sejenis Rumah Tangga Tahun 2019-2025. Perbup  tersebut  menjelaskan  bahwa untuk  mengelola  sampah  yang terdapat  di  wilayah  Kabupaten Garut  memerlukan  pendekatan  dan rencana  khusus.  Kebijakan  yang telah  disahkan  bertujuan  untuk mengurangi  dan  mengelola  sampah rumah tangga dan sejenisnya. Dalam upaya  pengurangan  sampah  dapat diimplementasikan  dengan  langkah- langkah;  1)  mengontrol  produksi sampah rumah tangga dan sejenisnya, 2) melakukan daur ulang sampah dan 3) memanfaatkan kembali.  Sementara  itu,  kebijakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
penanganan  sampah  rumah  tangga dan  sejenisnya  dapat  dilaksanakan melalui  langkah  seperti  pemilahan, pengumpulan, transportasi, pengolahan dan tahap akhir pengolahan.(Perbup  Garut  No  26 Tahun 2019 Tentang Strategi Pengurangan Sampah, 2019) Penerapan Collaborative  Governance Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Garut Dalam  penerapan Collaborative Governance Menurut Ansell and Gash, peneliti menggunakan proses Kolaborasi diantaranya: 1. Dialog Tatap Muka Pemerintah Kabupaten Garut beserta  stakeholder  terkait  seperti masyarakat,  pihak  swasta,  akademisi dan  Komunitas  pada  Tahun  2020  telah melakukan FGD ( Focus Group Discussion ) mengkaji beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi  oleh  beberapa  stakeholder mengenai  sampah  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Garut. Pada kegiatan tersebut diperoleh beberapa hasil diantaranya adalah bahwa setiap stakeholder  yang  melakukan  kegiatan peduli  akan  penanganan  sampah  bisa dilakukan  secara  rutin  bukan  hanya agenda  tahunan  saja.  Maka  dari  itu sebenarnya  untuk  melakukan  Visi bersama sebaiknya dilakukan kerjasama secara tertulis sebagai bentuk  keseriusan  antar  pihak  yang terlibat. Akan tetapi hal tersebut belum dilakukan.  Pada  tahun  2020  setelah Covid-19  Dinas  Lingkungan  Hidup membuat  strategi  dan  program  untuk
pengelolaan  sampah.  Sebagai  bentuk pelaksanaan  dari  Perbup  Garut  nomor 26  tahun  2019.  (Perbup  Garut  No  26 Tahun 2019 Tentang Strategi Pengurangan Sampah, 2019)Hal pertama yang penting dilakukan adalah sosialisasi mengenai maksud  dan tujuan  dari  Perbup  tersebut  kepada masyarakat secara Luas. Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut melakukan  sosialisasi  pertama  ke pemerintahan  yang  ada  di  wilayah Kecamatan dan Kelurahan/desa mengenai Pengurangan dan penanganan  sampah.  Akan  tetapi  hal ini  belum  dilakukan  secara  optimal karena  sosialisasinya  dilakukan  hanya pada  ketika  Agenda  perencanaan  di setiap  Kecamatan  seperti  Musrenbang. Hal  ini  menjadi  penyebab  sosialisasi dan edukasi  kepada masyarakat  lambat bahkan  sulit.  Maka  diharapkan  DLH bisa  lebih  meningkatkan  perencanaan sosialisasi  menyeluruh  untuk  semua masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Garut.
2. Membangun Kepercayaan
DLH  Kabupaten  Garut  memang menjadi salah satu pihak dari pemerintah  daerah  yang  mempunyai tanggung  jawab  untuk  mengelola sampah  yang  ada  diwilayahnya.  Sejak 2021  DLH  sudah  membuat  dan menggalakkan
edukasi pada masyarakat mengenai pengurangan dan penanganan  sampah.  Sebagai  bentuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.  Program  yang  dibuat  oleh DLH  adalah  dengan  adanya  program Kang Raling (kampung ramah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
lingkungan). Program ini dibuat dengan melaksanakan pembatasan,
pendaur  ulangan  dan  pemanfaatan kembali  sampah. Program  kang Raling ini dibuat oleh DLH dengan berkolaborasi dengan yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas (GSSI).(Pekasih  et  al.,  2022)  Pada Tahun  2023  wilayah  yang  sudah diedukasi  bahkan  menjadi Role  Model penerapan  Program  Kang  Raling  ini sudah  ada  21  Titik  yang  tersebar  di wilayah Kabupaten Garut. Pada awalnya  hanya  3  titik  sejak  2021  yang dijadikan  percontohan  dan  binaan pertama yaitu Desa Cibodas Kecamatan Cikajang, Desa Mekargalih Kecamatan  tarogong  Kidul  dan  Desa Padaawas  Kecamatan  pasirwangi.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan masyarakat meningkat mengenai program  Kang  Raling  yang  dibuat. Artinya  semakin  banyak  masyarakat yang  diedukasi  semakin  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah  daerah  khusunya  DLH Kabupaten  Garut.  Selain  itu  juga  DLH
membuat  sejenis  pola  edukasi  kepada masyarakat  dengan  adanya  PUDING (Pojok Edukasi Lingkungan). PUDING ini  sebagai  sarana  edukasi  mengenai pengelolaan  sampah.  PUDING  ini karena  sebagai  percontohan  untuk Dinas  Lain  juga  masyarakat,  lokasinya ada di Halaman DLH Kabupaten Garut. Pojok  edukasi  lingkungan  ini  terdiri dari  beberapa  fasilitas  diantaranya  ada Budidaya  maggot,  Bata  terawang, kandang ayam petelur, Aviary (kandang burung), Kolam Ikan lele dan ikan  hias,  tanaman  Aquaponik  dan Bank  sampah.  Semua  fasilitas  tersebut dibuat untuk siklus pengelolaan sampah. selain itu juga untuk membangun kepercayaan dari masyarakat  dan  stakeholder  yang terkait, DLH Melakukan 3. Komitmen Terhadap Proses DLH sudah melakukan pembinaan  kepada  masyarakat  ke  19 Titik yang ada di 6 wilayah Kecamatan.  Sebelum  melaksanakan program DLH memiliki Skema pelaksanaan program sebagai berikut:

## Gambar 3. Alur Perekrutan fasilitator
Pembinaan  secara  intensif  oleh para Tenaga Ahli dan fasilitator kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa Step  diantaranya  adalah  :  Pemetaan, Stakeholder  Meeting ,  Penyepakatan
Sistem, Penyediaan sarana dan prasarana,  Edukasi  Pada  Masyarakat (sosialisasi  atau Door  To  Door ),  uji coba  sistem,  Pelaksanaan  menyeluruh,
Penjaringan Calon Fasilitator wawancara Penentuan fasilitator Pembekalan Fasilitator Terjun Ke Kawasan Masing- masing

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
monitoring dan Evaluasi dan Rekomendasi Peraturan Desa. 4. Pemahaman Bersama Menyamakan visi bersama Antara  pemerintah  dengan  masyarakat beserta  stakeholder  yang  terkait  sangat penting  dilakukan.  Karena  program akan bisa terlaksana dengan efektif jika semua  stakeholder  punya  pemahaman yang  sama  mengenai  pengelolaan sampah. Program  yang dibuat oleh  LH bisa  terealisasi  dengan  optimal  dengan dukungan  dari  masyarakat  dan  pihak lain yang terkait. Akan tetapi kenyataan di  lapangan  bahwa  tidak  semua  pihak memiliki  pemahaman  bahwa  strategi pengolahan  sampah  saat  ini  adalah dengan  mengurangi  sampah  rumah tangga.  Masih  ada  ketidak  sepahaman bahwa  sebagian  Bank  sampah  dan bahkan  pihak yang  berkolaborasi dengan  DLH  mempunyai  pemahaman pengolahan  sampah  harus  mencapai kriteria  berat  tertentu.  Hal  ini  jelas bertolak  belakang  dengan  Perbup Garut.  Maka  perlu  dilakukan Sharing Session antara DLH dengan Pihak yang berkolaborasi untuk meninjau perkembangan pembinaan ataupun pengolahan sampah oleh Bank Sampah secara  komprehensif.  Hal  ini  yang menjadikan  salah  satu  Kendala  dalam realisasi  program  yang  dibuat  oleh DLH.  DLH  juga  dapat  mengajukan untuk  dimaksimalkan  anggaran  dalam mendukung  pengelolaan  sampah  yang ada di Kabupaten Garut.
5. Pencapaian Hasil
Dari  beberapa  program  yang dibuat  oleh  DLH  yang  berkolaborasi
dengan pihak lain menunjukkan bahwa program Kang Raling dan PUDING ini sudah  cukup  maksimal  untuk  di wilayah  Perkotaan.  Artinya  masih banyak  wilayah  yang  perlu  diedukasi masyarakatnya  supaya  dapat  mengolah sampahnya dengan mandiri. Masyarakat  yang  sudah  atau  dalam proses pembinaan mengenai
pengelolaan  sampah  sampai  saat  ini sudah  menunjukkan  Hasil  yang  cukup efektif.  Ini  terlihat  melalui  pencapaian yang  telah  diraih  oleh  salah  satu  Bank Sampah  yang  ada  di  Kecamatan Malangbong  bernama  Bank  Sampah Malangbong Bersemi. Bank sampah ini mendapat  prestasi  secara  Nasional dalam pengelolaan
Sampahnya. Artinya  pembinaan  yang  dilakukan oleh  fasilitator  sudah  ada  dampaknya secara Nasional.

## KESIMPULAN
Dari  proses  kolaborasi  yang sudah  dilakukan  oleh  DLH  Kabupaten Garut dapat disimpulkan bahwa:
1. Dialog  tatap  muka  sudah  dilakukan oleh  DLH  dengan  stakeholder  yang terkait  seperti  masyarakat,  sektor swasta dan akademisi beserta
Pemerintah membahas kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Sampah
Di  Kabupaten  Garut.  Kedepannya
DLH bisa membuat MOU
( Memorandum  Of  Understanding ) dengan beberapa pihak untuk memaksimalkan penanganan
sampah oleh setiap pihak. 2. Membangun kepercayaan antar
pemerintah  pada  khususnya  dengan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
pihak  yang  terlibat  menjadi  sangat penting dalam meresalisasikan program pengurangan sampah. Program yang dibuat untuk mengurangi sampah adalah program Kang  Raling  da  nada  fasilitas
PUDING  yang  ada  di  lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Garut.
3. Komitmen  terhadap  proses,  baik pemerintah ataupun masyarakat
melalui  Bank  Sampah  harus  sama- sama komitmen untuk tetap konsisten dalam mengurangi sampah  dan  mengolah  sampah secara mandiri. 4. Pemahaman bersama antar pemerintah dengan stakeholder terkait  menjadi sangat penting karena  strategi  yang  dibuat  oleh DLH  dengan stakeholder yang sudah  melakukan  kolaborasi  akan optimal  jika  dalam  pemahaman awalnya sama mengenai pengelolaan  sampah  pada  saat  ini adalah  dengan  mengurangi  dan memilah sampah dari sumbernya.
5. Pencapaian Hasil dari program yang sedang  dijalankan  yaitu  Program Kang  Raling  sampai  saat  ini  sudah cukup  optimal.  Walaupun  cakupan masyarakat  yang  harus  dibina  dan diedukasi  masih  sangat  banyak.  Ini menjadi  tantangan  kedepannya  bagi pemerintah  dan  pihak  yang  terlibat untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi  secara  intens  dengan tanggung jawab penuh. Selain itu yang menjadi
tantangan  dalam  pengelolaan  sampah
di  Kabupaten  Garut  adalah  Pembinaan untuk  para  Bank  Sampah  yang  sudah terbentuk supaya mengoptimalkan pengelolaan  sampah  di  wilayahnya masing-masing.  Karena  bank  sampah yang  sudah  terbentuk  di  Kabupaten Garut  secara  Peraturan  Mentri  KLHK masih belum  dikategorikan  Bank sampah  yang  sesuai.  Maka  perlu  ada komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah dengan didukung dengan penganggaran dalam merealisasikan kebijakan- kebijakan mengenai pengelolaan sampah.  Jadi  supaya  tidak  ada Gape Antara  kebijakan  yang  dibuat  dengan Dukungan Sumber daya yang
maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
PERDA  Garut  No  4  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Sampah, 1 4 (2014).
Perbup  Garut  No  26  Tahun  2019 Tentang  Strategi  Pengurangan Sampah, 2019 (2019).
Alamanda,  D.  T.,  Hadiansyah,  H.,  & Ramdhani, A. (2020). Rancangan Solusi Pengelolaan Sampah Dengan  Konsep  Focus  Group Discussion  (Fgd)  Penta  Helix  Di
Kabupaten  Garut. JESS  (Journal of  Education  on  Social  Science) , 4 (2),
226. https://doi.org/10.24036/jess.v4i2
.270
Anggito,  Albi;Setiawan,  J.  (2018).
Metodologi  penelitian  kualitatif (E.  Deffi  Lestari  (ed.);  1st  ed.). CV Jejak.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
Astuti,  W.  dan  R.  (2020).  Sampul Collaborative  Governance.  In  T. D.  Press  (Ed.), Collaborative Governance  Dalam  Perspefkit Publik .
Azizah,  N.  (2021). Banjir  Banyuresmi
Garut  Akibat Tumpukan Sampah .
Banjir  Banyuresmi  Garut  Akibat Tumpukan Sampah Bustomi,  T.,  Ariesmansyah,  A.,  & Kusdiman,  A.  (2022).  Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance  Pada  Program  Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi  Sampah  Di  Kota
Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu
Administrasi , 13 (Vol.  13  No.  1), 48–64. https://doi.org/10.23969/kebijaka n.v13i1.5037
Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2022). Model Collaborative  Governance  dalam Pengelolaan  Sampah  Plastik  Laut Guna  Mewujudkan  Ketahanan Maritim  di  Indonesia. Jurnal
Ketahanan  Nasional , 27 (3),  348. https://doi.org/10.22146/jkn.6966 1 Dahlia, N. (2023). Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative  Governance  dalam Pengelolaan  BUMDesa. Journal of  Governance  Innovation , 5 (1), 61–79.
https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i l.2274 Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, & Ismail Nurdin. (2021). Pengelolaan  Sampah  Berbasis
Collaborative Governance Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan  Utara. VISIONER : Jurnal  Pemerintahan  Daerah  Di Indonesia , 13 (2), 247–260. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2. 430 DLH, G. (2020). Data TPSS Kabupaten Garut . Faizah,  N.  (2019). Timbulan  Sampah Nasional  Capai  64  juta  ton  per Tahun . https://ekonomi.bisnis.com/read/2 0190221/99/891611/timbulan- sampah-nasional-capai-64-juta- ton-per-tahun Hanapi.  (2020). Produksi  Sampah  dari 7 Kecamatan di Garut Bisa Capai Angka  200  Ton  Per  Hari . https://www.garutkab.go.id/skpd_ news/produksi-sampah-dari-7- kecamatan-di-garut-bisa-capai- angka-200-ton-per-hari Harmiati,  Alexsnder,  Triyanto,  D., Maya,  M.,  &  Riastuti,  F.  (2020).
Analisis  Pemetaan  Collaborative Governance Dalam Keluarga Berencana  Di  Kota  Bengkulu. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan
Politik , 9 (1), 65–76.
Haulia,  L.  S.  N.,  Fatimah,  L.  N.,
Rosyid, M. A., Fathurrahman, M.
F.,  &  Effendi,  M.  R.  (2021). Implementasi Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Masa Transisi Covid-19. Proceedings  UIN  Sunan  Gunung Djati  Bandung , 1 (70),  97–110.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
https://proceedings.uinsgd.ac.id/i ndex.php/Proceedings Hidayat,  A.,  &  Chodijah,  M.  (2021).
Pembentukan  dan  Pengelolaan Bank Sampah di Rw 05 Kampung Pasir  Desa  Samida  Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut. Proceedings  Uin  Sunan  … , 44 (Desember). https://proceedings.uinsgd.ac.id/i ndex.php/proceedings/article/vie w/1139
undang-undang  tentang  pengelolaan sampah, 76 61 (2008). Irawan  Denny.  (2017).  Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses  Pemerintahan  Kolaboratif Dalam  Pengendalian  Pencemaran Udara  di  Kota  Surabaya  ). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 5 (3), 1–12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah tumah tangga, (2018).
Sistem  Informasi  Pengelolan  Sampah
Nasional,  6  Sistem  Informasi Pengelolaan  Sampah  Nasional
107 (2022).
Khalid,  H.  (2020). Sampah  Domestik
Menjadi  permasalahan  utama  di indonesia . https://environment- indonesia.com/sampah-domestik- jadi-permasalahan-utama-di- indonesia/
Kurniawan, I., Widianingsih, I., Wiradinata,  S.,  &  Raharja,  S. (2022). Collaborative Governance
Dalam  Pengembangan  Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang  . Aliansi:  Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan  Internasional , 19 (1),
105–113.
Pekasih,   cipta insan setanggi,  Engkus, & Miharja, S. (2022). Collaborative  Governance  dalam Program  kang  pisman  (kurangi,
pisahkan  dan  manfaatkan)  untuk mengatasi  permasalahan  sampah di  kota  Bandung. JOURNAL  OF DIGITAL SOCIETY , 1 (1), 12–24. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/ detail/91678/Collaborative- Governance-dalam-Program- EPPSON-Sebagai-Perwujudan- Smart-City-di-Kota-Surakarta Permen  LHK  Indonesia  No  14  Tahun
2021, 151 10 (2021). Prayoga, A., Khaerul Umam, & Sakrim Miharja. (2022). Studi Collaborative Governance Program  Citarum  Harum  Dalam Perbaikan  Kualitas  Air  Sungai
Citarum. Moderat : Jurnal  Ilmiah Ilmu  Pemerintahan , 8 (3),  469–
485.
https://doi.org/10.25157/moderat. v8i3.2759 Qodriyatun,  S.  N.  (2018).  Bentuk Lembaga  Yang  Ideal  Dalam Pengelolaan  Sampah  Di  Daerah (Studi  Di  Kota  Malang  Dan Kabupaten  Gianyar). Aspirasi:
Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial , 6 (1), 13–26.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023,Reviewed 28 Agustus 2023,Publish 31 Agustus 2023            (454-471)
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ aspirasi/article/view/465 Rukajat, A. (2018). Pendekatan
Penelitian  Kualitatif  (Qualitative Research  Approach) .  Deepublish Publisher.
Sampah,  P.,  Bank,  D.  I.,  Saputra,  T.,
Astuti,  W.,  Nasution,  S.  R.,  & Zuhdi,  S.  (2022). Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Community Participation in . 13 (3), 246–251. Sucahyo, N. (2022). Garut, Primadona Orang Eropa di Tanah Pasundan Yang  Tidak  Seindah  Dulu  Lagi . https://www.kompasiana.com/mo chiqbalfh/62b53646a0cdf80d585 46602/garut-primadona-orang- eropa-di-tanah-pasundan-yang- tidak-seindah-dulu- lagi?page=2&page_images=2
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Alfabeta.
Wardani,  R.,  Istiqomah,  I.,  Shalihah,
M.,  Sari,  E.,  Utami,  W.,  & Rusdiyana,  E.  (2020). Social reengineering of rubbish
management  (  a  case  study  on Jebres rubbish bank in Solo City , Indonesia  )  Social  reengineering of  rubbish  management  (  a  case study  on  Jebres  rubbish  bank  in
Solo City , Indonesia ) .
https://doi.org/10.1088/1755- 1315/423/1/012007
Widyaningyun,  D.  N.,  Sampah,  B.,  & Green,  K.  (2022). Menciptakan kampung  Green  dan  Clean .
8 (14), 486–499.
Yagus  Triana.  H.S.,  &  Kristian,  I. (2021). Model Collaborative Dalam  Penanggulangan . 19 (3),
69–81.