## STRATEGI PENANGANAN KRISIS PARTAI DARI PANDANGAN PUBLIK

## Heri Budianto
Mahasiswa Kelas Doktoral Universitas Gadjahmada e-mail: bangheri_budianto@yahoo.com
Abstract, Parties  political crisis with a large magnitude experienced by political parties from 1 to  2  years.  Almost  all  political  parties  participating  in  the  election  both  old  and  new  political party crisis  which resulted in  the organization shocks and the  effect  of  negative votes from the public and the loss of public trust (distrust). This study used two methods of research that is the first stage doing  content analysis  and discourse  analysis,  then the next  do a survey. This  study shows  that  not  all  political  parties  intenal  party  could  face  a  crisis  caused  by  several  factors between corruption and the slide of their party cadres in corruption. Then the internal conflict is another factor to the crisis and then breaches of ethics committed cadres of political parties. The decline in public confidence in the political parties is mostly caused by cases of corruption were a betrayal of  the public, internal conflicts and violations  of  the code of conduct.  In the face of that  situation,  political  parties  must  prove  with  concrete  steps  to  combat  corruption  pro  with firm  action  against  the  cadres  involved  and  improve  their  political  performance.  Then  takes control of the problem and the experience and calmness in managing the crisis so broad impact of the crisis can be controlled.
Keyword : political strategy, crisis management, parties
Abstrak, Politik dengan magnitude besar   dialami oleh partai politik  sejak 1 hingga 2    tahun terakhir. Hampir semua partai-partai politik peserta pemilu baik partai lama maupun partai baru mengalami krisis  yang mengakibatkan guncangan organisasi dan efeknya penilaian negatif dari publik dan hilangnya kepercayaan publik ( distrust ). Penelitian ini menggunakan dua metode riset yakni tahap pertama  melakukan Content Analysis dan discourse analysis, kemudian berikutnya melakukan  survey.  Penelitian    ini  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  partai  politik  mampu menghadapi  krisis  intenal  partainya  yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantara  perilaku korupsi dan terseretnya kader partai mereka dalam persoalan korupsi. Kemudian konflik internal menjadi faktor lain terjadinya krisis dan kemudian pelanggara etika yang dilakukan kader partai politik.  Menurunnya  kepercayaan  publik  kepada  partai  politik  lebih  banyak  disebabkan  oleh kasus-kasus  korupsi  yang  merupakan  pengkhianatan  publik,  konflik  internal  dan  pelanggaran kode etik. Dalam menghadapi situasi itu partai politik harus membuktikan dengan langkah nyata pro  terhadap  pemberantasan  korupsi  dengan  menindak  tegas  kader-kader  yang  terlibat  serta memperbaiki  kinerja  politiknya.  Kemudian  diperlukan  penguasaan  masalah  dan  pengalaman serta ketenangan dalam mengelola krisis sehingga luas dampak krisis dapat dikendalikan.
Kata kunci : strategi politik, penanganan krisis, partai politik

## PENDAHULUAN
Membangun sistem politik yang dilandasi sistem kepartaian yang kuat adalah sebuah  pekerjaan  panjang  dan  melelahkan. Dibutuhkan  semangat,  kerja  keras  dan membangun kepercayaan dari tingkat publik
sampai  elite  untuk  mengokohkannya.  Saat ini,  partai  politik  yang  diharapkan  mampu menjadi agregasi kepentingan konstituennya ternyata
belum mampu mengartikulasikannya  sampai  pada  tingkat kebijakan di parlemen.
Partai politik terjebak dalam kontestasi perebutan  kekuasaan  tanpa  menghadirkan solusi  kesejahteraan.  Konstituen  sekedar disuguhkan  konflik  antar  partai  politik, konflik  internal  partai  politik  dan  yang paling  menegaskan  krisis  partai  politik adalah  pengkhianatan  partai  politik  dengan banyaknya kader partai politik bersinggungan dengan kasus korupsi.
Krisis  dengan magnitude besar  yang dialami oleh partai politik mencuat sejak dua tahun  terakhir.  Hampir  semua  partai-partai politik  peserta  pemilu  baik  partai  lama maupun  partai  baru  mengalami  krisis  yang mengakibatkan  guncangan  organisasi  dan efeknya  penilaian  negatif  dari  publik  dan hilangnya  kepercayaan  publik  ( distrust ). Distrust yang  terjadi  dalam  masyarakat terhadap  partai  politik  berdampak  bagi berjalannya  proses  politik  baik  dalam pemilu  maupun  pilkada.  Krisis  merupakan suatu  kondisi  dimana  partai  mengalami suatu  permasalahan    yang  disebabkan  oleh berbagai faktor.
Penurunan kepercayaan publik kepada partai  politik  membawa  pengaruh  besar terhadap  budaya  politik  terutama  pasca reformasi dimana sistem kekuasaan mencari orang  beralih  menjadi  orang  mencari kekuasaan.  Kontestasi  meraih  kekuasaan ditampilkan  dengan  vulgar  melalui  project politik  pencitraan  semu  dan  mengandalkan pragmatisme  dalam  meraih  kekuasaan. Praktik politik transaksional  dapat menodai hasil  pemilu  yang  diharapkan  menghasilkan Indonesia maju dan beradab.

## KAJIAN TEORI
Komunikasi politik, sosialisasi politik, citra  politik  dapat  terealisasi    jika  mampu mendorong  partisipasi  politik  publik  dan keikutsertaan dalam dalam proses penetapan kebijakan  publik.  Partisipasi  politik  publik adalah  aktivitas  politik  masyarakat  yang terangkum  dalam  partisipasi  masyarakat
terhadapa  agenda-agenda  politik.  Kunci proses  demokrasi  memerlukan  keterlibatan publik secara masif dan penuh kerelaan ( the cornerstone  of  democracy )  dalam  Arifin (2011:211).
Sebagai  sebuah  sistem  demokrasi kepercayaan publik harus disalurkan melalui mekanisme  kepartian.  Dimana  masyarakat sebagai  konstituen  diharuskan  memilih wakil-wakilnya  dalam  partai  politik  sebagai media  “penyambung  kepentingan”  rakyat dalam penyusunan kebijakan politik. (Huntington  dan  Nelson  ;  Delli,  2013; Vergeer, 2012) membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom ( autonomous  participation )  dan  partisipasi yang bersifat mobilisasi ( mobilized participation ).  Partisipasi  otonom  adalah partisipasi  publik  yang  dilakukan  secara sukarela atau merupakan potret keberhasilan sosialisasi  politik  dan  komunikasi  politik. Sedangkan  partisipasi  yang  dimobilisasi adalah  keikutsertaan  publik  dalam  proses politik dengan tanpa sukarela tetapi digerakkan  oleh  kepentingan  berupa  partai politik, kandidat maupun tim sukses politik.
Partisipasi  publik  secara  otonom hanya  mampu  diwujudkan  jika  publik memiliki  tingkat  kepercayaan  kepada  partai politik.  Kinerja  partai  politik  selama  ini hanya berusaha mengeksploitasi masyarakat untuk  kepentingan  elite  dan  golongannya. Seringkali  elite  menggunakan  masyarakat sekedar  sebagai  alat  kepentingan  untuk mencapai  tujuan  politik.  Tidak  jarang masyarakat  kelas  bawah  harus  berada  di garis  depan  berhadap-hadapan  tanpa  tahu akar permasalahan. Elite politik masih kuasa dalam  menentukan  konflik,  arah  dan dinamika politik (Firmanzah 2012: 314).
Mengarahkan  massa  untuk  menjadi massa  otonom  bukanlah  sebuah  pekerjaan sederhana.  Memerlukan  sosialisasi  dan komunikasi politik yang massif dan berkelanjutan.  Publik  seharusnya  tidak  lagi ditempatkan  dalam  porsi  sebagai  pihak
passif  melainkan  sebagai  massa  aktif. Berdasarkan  teori  “ obstinate  audience ” khalayak  atau  massa  memiliki  “filter konseptual”  yang mampu membentengi  diri dari stimulus pesan-pesan politik.
Perlu  menjadi  perhatian  komunikator politik  dan  partai  politik  agar  mendesain ulang  tentang  mekanisme  dan  strategi komunikasi politik agar mampu memancing respons  khalayak  atau  massa  yang  sudah apatis  terhadap  partai  politik.  Kegagalan pesan  politik  dan marketing politik  berupa produk-produk  politik  akan  membentuk fenomena  baru  dalam  politik  yakni  massa defenders yaitu  massa  yang  menolak terhadap  kebijakan  rezim  yang  berkuasa (Maridjan, 2010:132).
Bertumbuhnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat serta meningkatnya  kesadaran  politik  masyarakat membawa  perubahan  dalam  cara  pandang masyarakat  terhadap  politik  dan  partai politik.  Masyarakat  tidak  mau  sekedar ditempatkan  sebagai  massa  pasif  yang dimobilisasi  atas  kepentingan  melainkan mendudukkan  diri  sebagai  massa  aktif  yang turut  dalam  menentukan  arah  dan  dinamika politik.
Akan  tetapi  sikap  yang  ditunjukkan oleh  massa  aktif  merupakan  representasi trauma  politik  berupa  ketidakpercayaan terhadap  partai  politik.  Krisis  partai  politik berupa  masalah-masalah  yang  mendera partai  baik  berupa  gejolak  internal  maupun kasus  yang  masuk  ranah  hukum  dan peradilan  terutama  korupsi  dan  moralitas telah  membuat  apatisme  politik.  Partai politik  perlu  menyusun  ulang  tentang bagaimana  membangun  komunikasi  politik dengan  masyarakat  untuk  meningkatkan kepercayaan dan merebut kembali kepercayaan  itu,  dan  diperlukan  tata  cara kelola  masalah  ketika  partai  dan  kader diterpa  persoalan  sehingga  dampak  yang ditimbulkan  mampu  dikontrol.  Dan  Nimmo (2000:202-205)  menyebutkan  tiga  ,  teori
umum  tentang  peran  komunikasi  dalam Pemilihan  Umum  yaitu:  teori  kehendak rakyat,  teori  kontrol  rakyat  dan  teori dukungan rakyat.
Teori kehendak rakyat  memiliki fokus kognisi, dalam hal pemberi suara berorientasi kepada  tujuan yang kentara dan tertentu  serta  memiliki  minat  aktif  terhadap kampanye  pemilihan  umum  dan  memiliki pengetahuan yang memadai serta menggunakan  suara  mereka  sebagai  alat untuk  mencapai  tujuan  dengan  tindakan politik.  Teori  kontrol  rakyat  memiliki  fokus pada  afeksi.  Teori  ini  menekankan  bahwa pemberi  suara  yang  berorientasi  kepada partai  dengan  pertimbangan  berdasarkan standar  kepartaian  dan  ideologi.  Teori dukungan  rakyat  memiliki  fokus  pada ekspresif  dan  bukan  instrumental  atau evaluatif  dan  bukan  kognisi  atau  afeksi. Dalam  teori  ini  pemberi  suara  menyusun citra  tentang  kandidat  atau  partai  beserta harapannya  untuk  mengukuhkan  kembali kepercayaan kepada rasionalitas fundamental  sehingga  dapat  menentukan kembali tindakan yang sesuai dengan  tujuan pada masa mendatang. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia,  citra  diartikan  sebagai  gambar, rupa,  atau  gambaran  yang  dimiliki  orang banyak  mengenai  pribadi,  perusahaan, organisasi  atau  produk.  Sebagai  kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan  oleh  sebuah  stimuli  citra  dapat digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  terhadap sesuatu.
Soemirat dan Ardianto (2004) mengatakan  bahwa  citra  adalah  cara bagaimana  pihak  lain  memandang  sebuah subyek.    Efek  kognitif  dari  komunikasi sangat  mempengaruhi  proses  pembentukan citra  seseorang.  Citra  terbentuk  berdasarkan pengetahuan  dan  informasi-informasi  yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung  menimbulkan  perilaku  tertentu, tetapi  cenderung  mempengaruhi  cara  kita
mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan.
Citra  yang  ideal  adalah  kesan  yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas  kenyataan  yang  sesungguhnya.  Itu berarti  citra  tidak  seharusnya  “dipoles  agar lebih  indah  dari  warna  aslinya”,  karena  hal itu  justru  dapat  mengacaukannya  (Martin 2008; Seltzer, 2013)
Pencitraan  dalam  perspektif  ilmu komunikasi,  khususnya public  relations merupakan  bagian  dari    pengomunikasian pesan  atau  simbol  yang  bisa  membentuk gambaran  positif  tentang  komunikator  atau sesuatu hal di benak khalayak komunikan.
Dalam dunia politik, pencitraan adalah istilah  yang  digunakan  dalam  bentuk aktivitas  sosial  dan  merebut  simpati  calon pemilih  setiap  menjelang  pemilihan  umum. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra mereka di mata publik/khalayak.
Berkaca  dari  praktik  penggunaan  di era  kontemporer,  dapat  dinyatakan  bahwa politik  pencitraan  merupakan  kebijakan negara tentang pencitraan. Politik pencitraan merupakan  upaya  seseorang  atau  lembaga untuk  membangun  kesan  baik  di  tengah publik.  Sebagai  contoh  dapat  dicermati bagaimana  kebijakan  komunikasi  mengacu pada  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  media  dan  industri  komunikasi, termasuk meida cetak,
sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Dalam pandangan Budiharsono (2003;
Valentini, 2013), politik komunikasi (pencitraan)  merupakan  bidang  ilmu  yang melibatkan unsur-unsur penguasa, kebijakan-kebijakan komunikasi yang berlaku  dan  lembaga-lembaga  pers  sebagai pelaku  kebijakan  tersebut.  Dapat  dipahami bahwa  berbagai  kebijakan  yang  berkaitan dengan  sistem  komunikasi  adalah  bagian dari keputusan politik untuk mendayagunakan  setiap  aspek  media  dan
teknologi yang ada sebagai wahana pencitraan tentang kebijakan pemerintah. Dalam politik pencitraan ada pemahaman tentang kebijakan yang membentuk  cara  atau  panduan  dalam melakukan  komunikasi  atau  mencitrakan keberpihakan  tertentu  kepada  masyarakat. pencitraan  politik dapat  dipahami  sebagai pencitraan yang dilakukan untuk kepentingan  politik.  Misalnya  menjadi anggota  legislatif  atau  Pencitraan  politik memiliki  keterbatasan  ibarat  gelembung sabun yang mudah pecah, sebagaimana karir dan  karakter  dalam    politik  juga  sangat mudah untuk hancur.
Humas  politik  menjadi  „service industry‟  yang  memfasilitasi  komunikasi politik  di  antara  partai  politik,  kandidat  dan publik, mendesain dan memproduksi publisitas  dan  propaganda,  mencari  dana, memberi  nasehat  dalam  kebijakan  dan presentasi dan poling opini publik, singkatnya  bisa  disebut  sebagai  „manajer panggung  dan  penulis  kreatif  dari  teater politik  yang  hidup‟  (McNair,  1999:128; Saffer, 2013).
Krisis  citra  dapat  terjadi  kapan  saja pada  perusahaan,  lembaga  pemerintah, tokoh, organisasi dan partai politik. Umumnya  terjadi  pada  waktu  yang  tidak diharapkan/tidak  bisa  diprediksi,  dalam situasi  beragam  dan  dengan  bentuk  yang juga bermacam-macam.
Proses krisis , Banyak krisis disebabkan  oleh  keputusan  manajemen  atau pimpinan  puncak  organisasi.  Perencanaan krisis lebih penting dari pada hasil dokumen perencanaan.  Bertahan  di  kala  krisis  lebih bergantung pada relasi yang telah dibangun.
Pada  umumnya,  krisis  dilihat  sebagai suatu  situasi  atau  kejadian  yang  lebih banyak  mempunyai  implikasi  negatif  pada organisasi  daripada  sebaliknya.  Krisis  pada dasarnya  adalah  sebuah  situasi  yang  tak terduga,  artinya  organisasi  umumnya  tidak dapat  menduga  bahwa  akan  muncul  situasi
yang  dapat  mengancam  keberadaannya. Sebagai  ancaman,  krisis  harus  ditangani secara  cepat  agar  organisasi  dapat  berjalan normal kembali.
Bagi Susanto (2009),  sebuah  krisis adalah peristiwa besar yang tak terduga yang secara potensial berdampak negatif terhadap baik  perusahaan  maupun  publik.  Peristiwa ini  mungkin  secara  cukup  berarti  merusak organisasi,  karyawan,  produk  dan  jasa  yang dihasilkan organisasi,  kondisi keuangan dan repuasi perusahaan.
Dalam kamus Webster , krisis didefinisikan sebagai “suatu titik balik untuk menuju  keadaan  lebih  baik  atau  lebih buruk”.Jadi dari suatu situasi ini, perusahaan dapat  menjadi  lebih  baik  atau  lebih  buruk. Contoh perusahaan  yang menjadi lebih baik setelah krisis adalah Johnson & Johnson yang  berhasil  mengatasi  kasus racun  sianida  dalam Tylenol ,  salah  satu produk  obat  sakit  kepala  unggulannya sehingga  reputasi  perusahaannya  justru terangkat.
Steven  Fink ,  pakar  dan  konsultan krisis dari Amerika Serikat mengembangkan konsep anatomi krisis menggunakan terminologi  kedokteran  yang  biasa  dipakai untuk  melihat  stadium  suatu  krisis  yang menyerang manusia.
Empat tahap perkembangannya  adalah  sebagai  berikut (Kasali, 2003: 225-230): (1) Tahap Prodromal:  Krisis  pada  tahap  ini  sering dilupakan  orang  karena  perusahaan  masih bisa  bergerak  dengan  lincah.  Padahal  pada tahap  ini,  bukan  pada  tahap  krisis  sudah kronis  (meledak),  krisis  sudah  mulai muncul.  Tahap  prodromal  sering  disebut pula warning stage karena ia memberi sirene tanda  bahaya  mengenai  simtom-simtom yang  harus  segera  diatasi.  Tahap  ini  juga merupakan  bagian  dari  turning  point.  Bila manajemen gagal mengartikan atau menangkap  sinyal  ini.  (2)    Tahap  Akut: Meski bukan di sini awal mula krisis, orang menganggap  suatu  krisis  dimulai  dari  sini
karena  gejala  yang  samar-samar  atau  sama sekali  tidak  jelas  itu  mulai  kelihatan  jelas. Dalam  banyak  hal,  krisis  yang  akut  sering disebut  sebagai the  point  of  no  return . Artinya,  sekali  sinyal-sinyal  yang  muncul pada  tahap  peringatan  (prodromal)  tidak digubris,  ia  akan  masuk  ke  tahap  akut  dan tidak  bisa  kembali  lagi.  Kerusakan  sudah mulai bermunculan, reaksi mulai berdatangan,  isu  menyebar  luas.  (3)  Tahap Kronik: Organisasi masih merasakan dampak  dari  krisis  yang  terjadi  dan terkadang  dampak  ini  bisa  lebih  lama  dari krisis  itu  sendiri.  Tahap  ini  disebut  sebagai tahap  recovery  atau self  analysis .  Di  dalam perusahaan,  tahap  ini  ditandai  dengan perubahan  struktural.(4)  Tahap  Resolusi: Tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih kembali)  dan  tahap  terakhir  dari  4  tahap krisis. Meski bencana besar dianggap sudah berlalu,  tetap  perlu  berhati-hati,  karena  riset dalam  kasus-kasus  krisis  menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini.
Masing-masing tahap itu saling berhubungan  dan  membentuk  siklus  yang akan  membawa  kembali  pada  keadaan semula (prodromal).
Manajemen  Krisis, Apakah  sebuah krisis  akan  menjadikan  organisasi  menjadi lebih  baik atau  lebih buruk  sangat tergantung pada bagaimana pihak manajemen  mempersepsi  dan  kemudian merespon  situasi  tersebut  atau  sangat tergantung  pada  pandangan,  sikap  dan tindakan  yang  diambil  terhadap  krisis tersebut.  Sebuah  krisis  mungkin  dapat ditangani  dengan  segera  dengan  melibatkan sedikit  orang,  tetapi  krisis  lain  mungkin harus ditangani dengan mengerahkan sebagian  besar  sumber  daya  yang  dimiliki organisasi.
Oleh karena itu dibutuhkan manajemen  krisis.  Proses  ini  merupakan pendekatan  kapasitas  untuk  memahami, mengerahkan, mengkoordinasikan, dan
menjadikan  satu  semua  strategi  dan  fungsi kebijakan,  serta  semua  keahlian  hubungan dengan publik atau keahlian public relations ,  menjadi  sebuah  pemahaman  yang obyektif: berisikan partisipasi dalam membentuk  kebijakan  publik  yang  dapat berpengaruh  terhadap  masa  depan  masing- masing  individu  bahkan  perusahaan  atau institusional (Seitel, 2004: 491).
Rhenal  Kasali  juga  mengungkapkan bahwa  Manajemen  Krisis  adalah  proses cepat  yang  digunakan  untuk  membantu perusahaan  dalam  mengenali  gejala  krisis dari  awal  dan  membangun  sistem  untuk mencegah  terjadinya  kerusakan,  kerugian dan hilangnya nama baik (2003: 243).
Adapun  langkah  pengendalian  krisis antara  lain  (1)  Mengidentifikasi  Krisis. Langkah  ini  merupakan  penetapan  untuk mengetahui (mengidentifikasi) suatu masalah  krisis.Ini  penting  untuk  melihat secara  jelas  faktor  penyebab  ( factfinding ) timbulnya  krisis.    Mengidentifikasi  suatu faktor  penyebab  terjadinya  krisis  berfungsi untuk mengetahui, apakah public relations atau  perusahaan  dapat  menangani krisis  yang  terjadi  itu  segera  atau  tidak. Seperti  seorang  dokter  mendiagnosis  suatu penyakit  pada  pasiennya,  untuk  mengetahui apakah bisa disembuhkan, dikurangi penyakitnya  atau  sama  sekali  tidak  bisa disembuhkan. (2) Menganalisis Krisis Mungkin perlu pengembangan dalam menggunakan  formula  5W  +  1H  untuk mengung-kapkan  dan  menganalisis  secara mendalam sistematis, informatif dan deskriptif  krisis  yang  terjadi  melalui  suatu laporan yang mendalam ( in-depth reporting ).    Pada  saat  prakrisis  atau  masa akut  krisis,  bisa  dianalisis  melalui  beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menetapkan penanggulangan  suatu  krisis,  yakni  apa penyebab terjadinya krisis  itu, kenapa krisis itu  bisa  terjadi,  dimana  dan  kapan  krisis tersebut  mulai,  sejauh  mana  krisis  tersebut berkembang,  bagaimana  krisis  itu  terjadi,
dan  siapa-siapa  yang  mampu  mengatasi krisis tersebut,  apa perlu dibentuk suatu tim penanggulangan krisis. Pertanyaan- pertanyaan  tersebut  di  atas  adalah  untuk menganalisis penyebab, mengapa dan bagaimana,  sejauh  mana  perkembangan krisis  itu  terjadi,  di  mana  mulai  terjadi hingga  siapa-siapa  personel  yang  mampu diajak  untukn  mengatasi  krisis  tersebut. Langkah-langkah  apa  yang  dapat  diambil untuk mengatasinya melalui analisis lapangan  secara  logis,  informatif  dan deskriptif.
(3) Mengatasi
dan Menanggulangi  Krisis.    Dalam  hal  ini  perlu untuk  mengetahui  bagaimana  dan  siapa- siapa  personel  yang  mampu  diikutsertakan dalam  suatu  tim  penanggulangan  krisis. Mengatasi krisis dalam jangka pendek sudah disebutkan  di  atas,  maka  dalam  jangka panjang,  yaitu  untuk  selanjutnya  bagaimana krisis  tersebut  tidak  berkembang  dan dicegah  agar  tidak  terulang  lagi  di  masa mendatang. (5) Mengevaluasi Krisis. Tindakan  terakhir  adalah  mengevaluasi krisis  yang  terjadi.  Tujuannya  adalah  untuk melihat  sejauh  mana  perkembangan  krisis itu di dalam masyarakat. Apakah perkembangan krisis tersebut berjalan cukup lamban  atau  cepat,  meningkat  secara kuantitas  maupun  kualitas  serta  bagaimana jenis dan bentuk krisis yang terjadi.
Prinsip menghadapi krisis dapat dibedakan  menjadi  empat  yaitu:  (1) Prinsip relasional : Organisasi  bisa  bertahan  lebih dalam kondisi krisis ketika telah membangun  hubungan  yang  baik  dengan stakeholders.  (2)
Prinsip  akuntabilitas : Organisasi harus bertanggung jawab terhadap  krisis  sekalipun  bukan  tanggung jawabnya. (3) Prinsip keterbukaan : Semasa krisis organisasi perlu menyampaikan informasi  dan  masalah  yang  dihadapi.  (4) Prinsip Komunikasi Simetris : Semasa krisis organisasi harus mempertimbangkan kepentingan publik sejajar dengan kepentingan organisasi
Adapun  langkah  menangani  krisis menurut  Paul  Argenti,  et.al., The  Power  of Corporate  Communication:  Crafting  Voice and  Image  of  Your  Business yaitu:  (1) Temukan  masalah  yang  sebenarnya.  (2) Yakini  Anda  memiliki  seluruh  informasi relevan  yang  diperlukan,  (3)  Fokuskan komunikasi  pada  topik  masalah.  Libatkan tim Anda ( corporate communications , legal, dan  pihak  yang  berkaitan  dengan  krisis) untuk  bersama  menanggulangi  krisis.  (4) Komunikasikan  dengan  segera  dan  sering. Kemukakan  secara  transparan  apa  yang telah  Anda  ketahui  dan  yang  belum diketahui.  (5)  Perhatikan  apa  yang  menarik bagi media. Upayakan menyediakan informasi  yang  relevan  bagi  media  sesegera mungkin.  Lengkapi  dengan  foto-foto  atau grafik yang diperlukan.
(6) Buka komunikasi dengan
pihak-pihak berkepentingan: pelanggan, karyawan, pemegang  saham,  pemerintah,  YLK,  dan media,.  (7)  Sambil  menangani  krisis,  jika mungkin bisnis Anda tetap berjalan. dan (8) Susun rencana untuk menghindari kemungkinan  krisis  di  masa  mendatang.
Diskusikan  segala  hal  yang  bisa  menjadi pencetus
krisis dan bagaimana mengelolanya.

## METODE
Penelitian ini menggunakan dua metode riset yakni tahap pertama melakukan Content  Analysis terhadap  15 media  nasional  yang  terdiri  dari  5  media cetak  (Kompas,  Republika,  Koran  Sindo, Koran  Tempo  dan  Media  Indonesia),  5 stasiun  televisi  nasional  (Metro  TV,  TV ONE,  Berita  Satu,  Kompas  TV  dan  RCTI) dan  5  media  online  (detik.com,  viva.co.id, kompas.com,  okezone.com,  merdeka.com) untuk mendapatkan nama-nama  partai politik  yang  paling  mendapatkan  sorotan pemberitaan  terkait  krisis  partai  yang
dihadapi  oleh  partai  politik  (Valkenburg, 2013).
Tahap  kedua  penelitian  dilakukan dengan Discourse  Analysis  Method dengan tujuan  untuk  mengetahui  isu/wacana  apa saja  yang  menyebabkan  krisis  suatu  partai politik.   Kedua,  melihat  upaya  penanganan krisis  yang  dilakukan  oleh  partai  politik tersebut.
Selanjutnya  peneliti  juga melakukan survey  di  15  Kota  Besar  yakni:  Jakarta, Bandung,  Banten,  Semarang,  Jogjakarta, Surabaya,  Bali,  Medan,  Pekan  Baru, Palembang, Balikpapan,
Pontianak, Makassar, Manado, Ambon
guna mendapatkan  jawaban    persepsi  publik tentang partai politik.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive  Sampling  dengan  penentuan responden  berdasarkan  kriteria  tertentu yakni tingkat pendidikan minimal SMA/SMU  sederajat  dan  pengetahuan mengenai  isu  politik.  Responden  dalam penelitian  ini  sebanyak    1000  responden. Sedangkan  survey  dilakukan  dalam  rentang mulai  20  Januari 2014 - 3 Februari 2014 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian. Kondisi di Indonesia, ketidak-sempurnaan  pertumbuhan  elemen demokrasi  dan  politik  membuat  demokrasi hanya  praktik  prosedural  dan  cenderung diwarnai  oleh  kepentingan  elit  politik.  Hal ini  diperparah  dengan  kultur  koruptif  yang secara historis mewarnai dinamika kekuasaan  di  Indonesia,  sehingga  membuat demokrasi tak lebih dari kepanjangan tangan kapitalisme  dan  perebutan  uang.  Praktis, demokrasi  di  Indonesia  saat  ini  sangat diwarnai  oleh money  politics ,  citra,  dan komodifikasi.
Partai-partai  politik  di Indonesia menjadi  salah  satu  penyebab  utama  dari runtuhnya  sistem  demokrasi  parlementer  di Indonesia.  Dimulai  pada  masa  kabinet
pertama  Ali  Sastroamidjojo  (Juli  1953-Juli 1955),  kemudian  kabinet  yang  dipimpin Burhanuddin  Harahap  (Agustus  1955-Maret 1956),  dan  terakhir  kabinet  kedua  Ali Sastroamidjojo (Maret 1956-Maret 1957).
Seperti  yang  ditulis  Herbert  Feith (1962),  Daniel  Lev  (1966),  dan  John  Legge (1972),  proses  dari  penurunan  kepercayaan terhadap  partai  politik  dimulai  pada  kurun waktu  1949,  kemudian  secara  de  facto dengan  keadaan  darurat  militer  pada  awal 1957  tentara  nasional  Indonesia  secara politik  berperan  signifikan,  hingga  akhirnya secara  resmi  menjadi  demokrasi  terpimpin pada pertengahan 1959.
Kurang  lebih  selama  10  tahun  partai politik pada waktu itu tidak dapat memelihara kepercayaan konstituennya, terutama setelah pemilihan umum pada 1955 telah berlangsung secara baik dan mencederai  ekspektasi  bahwa  pemerintah yang  dibentuk  unsur-unsur  partai  politik dapat mewujudkan mandatnya untuk menyediakan  lapangan  pekerjaan,  serta mendirikan fasilitas kesehatan dan pendidikan  yang  layak  pada  masyarakat luas.  Saat  ini  partai  politik  Indonesia generasi  Era  Reformasi  telah  berdiri  rata- rata lebih dari 10 tahun.
Tentu saja penyelenggaraan pemilihan umum  yang  berlangsung  relatif  lancar  sejak 1999  perlu  diapresiasi  sebagai  instrumen demokrasi dan seharusnya sistem demokrasi Indonesia  sudah  harus  lebih  terkonsolidasi dengan  partai  politik  menjadi  aktor  politik utamanya. Bisa dikatakan parlemen (dikenal dengan  DPR)  dan  partai  politik  Indonesia saat  ini  dari  segi  otoritas  mempunyai peranan  yang  sama  atau  bahkan  lebih  dari partai politik pada 1950-an.
Tidak dapat dimungkiri bahwa kelahiran demokrasi di  Indonesia membawa cerita  yang  tidak  selalu  manis.  Namun demikian, keterbukaan politik yang dirasakan belakangan ini, pertumbuhan civil society ,  dan  kebebasan  media  telah  menjadi
warna  tersendiri  dalam  demokrasi  di Indonesia  (Arifin,  2011a:  2).  Persoalannya, apakah  warna  itu  merupakan  warna  natural ataukah  warna  adaptasi  hasil  impor  dari negara  lain  yang  secara  historis-kultural berbeda dengan negeri ini?
Satu  hal  yang  pasti,  dalam  konteks demokrasi kontemporer,
nuansa
komodifikasi kian terasa kental ketika secara global,  ternyata  Amerika  “mengambil keuntungan”  dengan  demokratisasi  yang tengah berlangsung di negara-negara berkembang.  Pasalnya  ada  kecenderungan negara-negara  yang  merangkul  demokrasi menjadi  pasar  konsumen  yang  kuat  bagi Amerika  (Canton,  2010:  437).  Meski dikemas dalam konsep kepentingan kolaboratif,  kepentingan  ekonomi  Amerika Serikat jauh lebih mengemuka.
Bagaimanapun  demokrasi  memang sebuah  fenomena  yang  berkelanjutan.  Masa depan  demokrasi  adalah  proses  yang  tiada henti; elemen-elemen demokrasi akan muncul  dan  berkembang  dalam  berbagai tingkatan  dan  tahapan  dengan  tingkat kecepatan  yang  berbeda-beda  di  setiap negara.
Cita-cita  untuk  membangun  sistem politik  yang  dilandasi  sistem  kepartaian yang  kuat  ternyata  memang  tidak  seperti membalik  telapak  tangan.  Kondisi  partai politik  yang  diharapkan  dapat  menjadi agregasi  bagi  kepentingan  konstituennya ternyata belum sepenuhnya mampu mendengar  suara  nurani  mereka.  Tidak heran kalau suara kaum yang tak tersuarakan benar-benar semakin tidak bersuara.
Krisis  partai  politik ,  Hasil  penelitian menggunkan  content  analisis  menunjukkan terlihat  pada  bagan  1  dibawah  ini.  Krisis partai politik yang terjadi menjelang Pemilu 2014  tidak  luput  dari  pemberitaan  media massa.  Sebagai  kekuatan  salah  satu  pilar demokrasi,  media  massa  memotret  dan membingkai  krisis  partai  politik  dalam magnitude yang  beragam.  Melihat  potensi
krisis  partai  politik  yang  diawali  dengan melakukan content  analysis pada  15  media nasional  akan  didapatkan  data  awal  yang menunjukkan  sebuah  potensi  krisis  yang mengancam  kepercayaan  publik  terhadap partai politik.
Dari  sisi  intensitas  kemunculan  berita partai  Demokrat  menjadi  partai  yang  paling sering diberitakan mengalami krisis prosentase  sebesar    34,  2%  .  hal  itu dikarenakan  banyaknya  kasus  korupsi  yang melilit kader-kadernya. Kasus yang mendera Demokrat  menjadi  lebih  menarik  karena dalam pemberitaan media massa  menyeret- nyeret  beberapa  pejabat  negara.  Selain  itu polemik  dan  permasalahan  internal  partai juga  menjadi  daya  tarik  pemberitaan  media terhadap partai demokrat.
Gambar 1. Prosentase Pemberitaan Krisis Partai Politik Di Media Massa
Partai Golkar menyusul dengan intensitas  pemberitaan  sebesar  34,2%,  hal itu  dikarenakan  kasus  yang  serupa  dengan Demokrat yakni kasus  korupsi yang berujung  pada  hukum  dan  pengadilan  yang menerpa  kader-kadernya.  Akan  tetapi  dari sisi  penanganan  masalah  Golkar  mampu membangun  langkah  yang  tepat  sehingga pengendalian sebaran dampak masalah dapat dikendalikan.
Berbeda dengan PKS yang menduduki peringkat  ketiga  dengan  20,3%  tingkat intensitas  pemberitaan  media  meskipun cuma  satu  kasus  yang  menimpa  kadernya. Hal ini dikarenakan kemampuan
pengendalian  masalah  dan  penyusunan langkah komunikasi partai kepada masyarakat  melalui  media  tidak  berjalan dengan  efektif.  Sehingga  kasus  yang  terjadi disikapi dengan tidak tepat justru melahirkan  polemik  yang  sangat  panjang. PDIP  dan  Partai  Nasional  Demokrat menempati  urutan  selanjutnya  dengan  9,2% dan  5,0%.  Media  melihat  masalah  internal partai  dan  dinamika  politik  internal  tidak mendapatkan penanganan yang baik sehingga  menimbulkan  banyak  polemic yang berujung pada krisis partai.
Partai-partai  politik  akhir-akhir  ini juga  banyak  dikritik  karena  tidak  optimal dalam  melakukan  pengkaderan  di  internal partai, sehingga rawan terjadinya transaksional. Selain itu, parpol juga banyak dikritik karena enggan menunjukkan kesungguhannya  dalam  menciptakan  tradisi demokrasi  politik  internal  yang  baik  serta oligrakhi.
Reaksi  dan  Strategi  Parpol  dalam Menghadapi  Krisis, Dalam  menyikapi krisis  yang  menimpa,  masing-masing  partai politik memiliki cara-cara yang berbeda baik dalam  memberikan  reaksi  maupun  dalam strategi penanganan krisis. Secara keseluruhan terdapat tiga kategori
bagaimana  partai  politik  memberikan  reaksi dan strategi yaitu: (1) Proaktif, yakni dengan mengambil  langkah  yang  tepat  ketika  krisis terjadi. Nasdem dan Hanura merupakan dua partai  yang  masuk  kategori  didalamnya.  (2) Adaptif,  yakni  cenderung  melihat  situasi ketika  terjadi  krisis.  Partai  Golkar  dan  PDI Perjuangan  masuk  dalam  kategori  ini.  (3) Reaktif,  yakni  mengambil  langkah  yang tidak  tepat  ketika  terjadi  krisis.  Partai Demokrat  dan  PKS  berada  dalam  kategori ketiga.
Tolok  ukur  dalam  memasukkan  partai ke dalam kategori diatas adalah berdasarkan discourse  analysis. Dari  pemberitaan  media massa  terlihat  bahwa p artai-partai  politik berupaya menghadapi masalah dan
menyelesaikan masalah yang dialami partainya.  Penanganan  masalah  yang  tepat dan  cepat  serta  tidak  menimbulkan  dampak yang  luas  dan  berkepanjangan  dinilai sebagai langkah yang efektif.
Dalam  bagan  2,  terdapat    data  yang menggambarkan  bagaimana  partai  politik menangani  krisis  dan  faktor  penentu  yang memberikan pembeda dalam menyelesaikan krisis.
Partai  Nasdem  dan  Partai  Hanura merupakan  partai  politik  yang  bersikap Proaktif  yakni  mampu  mengambil  langkah tepat  ketika  terjadi  krisis.    Faktor  kedua partai  ini  adalah  Partai  Nasdem  sangat ditentukan  oleh  ketokohan  Surya  Paloh dalam  meredam  gejolak  politik  di  internal, kemudian  Nasdem  termasuk    partai  yang mampu  melakukan  konsolidasi  organisasi secara cepat.  Manajemen partai  yang kokoh dan  solid  memastikan  penanganan  masalah mendapatkan  perhatian  khusus  sehingga tidak memunculkan gejolak yang berkepanjangan.  Ketokohan  Surya  Paloh dalam  Partai  Nasdem  memang  memiliki posisi  yang  strategis  dalam  pengelolaan krisis.
Gambar 2 Strategi Partai Politik dalam Menangani krisis
Sementara  itu  Partai  Hanura  juga sangat  kuat  mengandalkan  ketokohan  yakni Wiranto  dalam  mengatasi  krisis.  Selain  itu Partai Hanura mampu bersikap tegas dengan langsung menonaktifkan kader yang terseret kasus korupsi. Kedua partai mampu
mengelola konflik yang terjadi dengan cepat dan  tepat  tanpa  banyak  menimbulkan polemik.
Kemudian  partai  politik  yang  adaptif yakni  cenderung  melihat  situasi  ketika terjadi  krisis  yakni  Partai  Golkar  dan  PDIP. Partai Golkar mengandalkan menajeman isu dalam  mengahadapi  krisis  yakni  dengan melakukan counter isu  seragam  yang dimainkan  elit  politiknya.  Demikian  juga dengan  PDIP  yang  memainkan  pengelolaan isu  yang  sama  dengan  Golkar  melakukan Counter yang sama oleh elite partai. Namun PDIP  juga  sangat  mengandalkan  ketokohan Megawati  Soekarno  Putri  dalam  mengatasi krisis parpol.
Efektifitas counter issu yang dilakukan  Golkar  dan  PDIP  terletak  pada konsistensi statemen t  elite  partai  dalam menyikapi  kasus,  dan  tidak  semua  elite partai  mengeluarkan statement melainkan hanya elite tertentu yang ditunjuk oleh partai untuk  menjadi  juru  bicara  di  depan  media. Strategi satu pintu atau dengan jubir terbatas membatasi  adanya  polemik  internal  karena perbedaan statement antar  elite.  Media  dan masyarakat  juga  mendapatkan  informasi yang  jelas  dan  tegas  tentang  bagaimana sikap  partai  terhadap  masalah  yang  tengah dihadapi.
Partai  politik  yang  bersikap  Reaktif yakni partai politik yang mengambil langkah tidak tepat ketika terjadi krisis adalah Partai Demokrat  dan  PKS.  Partai  Demokrat melakukan  hal-hal  tidak  terkontrol  dalam pengelolaan  isu  dan  juga  elite  partai melakukan counter isu  yang  tidak  seragam dalam  menyatakan  pendapatnya.  Berbeda dengan  partai  Golkar  dan  PDIP,  elite  PKS dan  Demokrat  justru  melakukan blunder dengan statement beragam yang dikeluarkan oleh  elite.  Hal  tersebut  memicu  polemik internal yang berkepanjangan serta berdampak  pada  informasi  yang  masuk  ke publik  bahwa  terjadi  gesekan  kepentingan internal partai.
Sementara itu PKS dalam menghadapi krisis  melakukan counter dengan discourse yang  menyatakan  bahwa  PKS  merupakan “korban  politik”  dan  “dizhalimi”.  Serta manajemen  pengelolaan  krisis  yang  sangat bergantung kepada mekanisme partai. Pada awal  kasus  yang  menimpa  elite  PKS mencoba  membangun  opini  publik  dengan mengatakan  bahwa  apa  yang  menimpa mereka  adalah  sebuah  skenario  konspirasi zionis dan konspirasi musuh-musuh dakwah. Mereka  menggunakan defense  strategy dengan  menempatkan  diri  sebagai  korban dan pihak yang terdhalimi.
Seiring  dengan  perjalan  kasus  sikap politik  elite  PKS  terhadap  kasus  tersebut berubah-berubah. Setelah melakukan defense strategey dengan menempatkan diri sebagai  pihak  yang  dizhalimi,  mereka berubah  sikap  dengan  mendukung  kinerja KPK  dan  mendorong  kasus  untuk  segera diselesaikan.  Dan  sikap  yang  terakhir presiden  PKS  Anis  Matta  menyeru  kepada seluruh  kader  untuk  minta  maaf  kepada masyarakat  sebagai  sebuah  upaya  menarik simpati publik.
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan persepsi publik terhadap krisis partai politik terlihat pada bagan dibawah
Gambar 3 Persepsi Publik Tentang Partai Politik
Berdasarkan  matriks  diatas  terlihat bahwa  persepsi  publik  tentang  partai  politik yang mengalami krisis. Mayoritas responden
menempatkan  partai  Demokrat  pada  urutan pertama  dengan  29,2%,  diikuti  oleh  PKS dengan 17,6%, Partai Golkar dengan 10,2%, PKB  dengan  9,3%  dan  pada  urutan  kelima PDIP dengan 7,6%.
Demokrat dinilai masyarakat mengalami  krisis  karena  banyaknya  kasus yang  mendera  baik  konflik  internal  maupun kasus korupsi. Content anlysis dari 15 media massa  nasional    menyajikan  data  yang serupa  mengenai  posisi  partai  politik  yang dinilai  sedang  mengalami  krisis.  Dapat diasumsikan bahwa kekuatan media sebagai penyebar  informasi  mampu  membentuk opini publik.
Partai  Demokrat  yang  paling  banyak diberitakan mengenai krisis yakni persentase 34,2 persen. Hal tersebut dikarenakan kasus korupsi yang menimpa para kader Demokrat.
Kemudian  disusul  oleh  partai  Golkar dengan  24,3  persen  karena  kasus  yang hampir  serupa  yakni  korupsi.  PKS  dengan 20,3  persen  juga  banyaknya  pemberitaan kasus  korupsi  dan  kemudian  PDIP  9,2 persen  lalu  Nasdem  5  persen  dikarenakan konflik  internal.  Dengan  adanya  survei tersebut  menunjukkan  tingkat  kepercayaan publik terhadap partai politik menurun.
Penilaian  publik  mengenai  banyaknya partai  yang  mengalami  krisis  dikarenakan berbagai  macam  faktor.  Faktor  korupsi kader mendominasi pendapat publik dengan 73,2%,  kemudian  adanya  konflik  internal yang  terjadi  dalam  tubuh  partai  sebanyak 10,8%,  Faktor  lain-lain  sebanyak  8,9%  dan Pelanggaran  etika  sebanyak  7,0%.  Berikut adalah matriks yang menggambarkan faktor- faktor yang membuat partai politik kehilangan kepercayaan publik:
Korupsi masih menjadi faktor paling dominan yang mampu meruntuhkan kepercayan publik kepada partai politik. Masih adakah partai politik yang bebas dari korupsi? Ironis jika kemudian publik menghukum partai politik dengan
melakukan aksi golput . Selain meruntuhkan bangunan demokrasi juga meruntuhkan tatanan kenegaraan yang membutuhkan peran publik dalam partisipasi politik. Lebih jauh kekhawatiran yang ditimbulkan dari meluasnya distrust politics adalah lahirnya pemilih transaksional yaitu individu- individu yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi berdasarkan transaksi berupa hadiah atau fasilitas (Arifin 2011: 224-225).
Gambar 4 Penyebab Krisis Partai Politik
Konflik internal partai dan manajemen partai dalam mengelola kader yang duduk di parlemen  dan  jabatan  publik  mendapat sorotan  tajam  masyarakat.  Kemampuan partai  mengelola  dinamika  politik  internal sehingga  tidak  terdengar  nyaring  keluar perlu  ditingkatkan.  Faktor  ketokohan  dan wibawa  pemimpin  partai  dinilai  mampu mengatasi  persoalan  tersebut.  Kemudian manajemen  partai  dalam  mengawasi  kinerja kader duduk di parlemen dan jabatan publik yang melanggar kode etik dan “malas” harus mampu menekan mereka agar lebih kontributif.  Mekanisme  partai  harus  lebih tegas  menghukum  kader  yang  terbukti bermasalah.
Idealnya,  partai  dibentuk  untuk  bisa menjadi penyalur aspirasi dan
mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu, partai juga diharapkan  melahirkan  elite-elite  baru,  atau tokoh  baru  dalam  pentas  politik  nasional, sebagai  wujud  regenerasi  kepemimpinan.
Kenyataannya,  kesibukan  partai  untuk menciptakan elite baru dan merebut kepemimpinan ini menjadi sangat dominan.
Tingginya  angka  penilaian  publik tentang  krisis  partai  politik  menjelang pemilu 2014 menyebabkan tingkat kepercayaan  publik  kepada  Partai  Politik menurun.  Mayoritas  responden  sudah  tidak percaya  dengan  partai  politik  dengan  angka 58,2%,  tingkat  kepercayaan  publik  pada partai  politik  hanya  berada  pada  angka 26,3%, dan sisanya 15,5% menyatakan tidak tahu.
Individu  tidak memiliki loyalitas terhadap suatu partai karena pilihan politik hanya didasarkan pada “politik uang” ( money politics ) yang berlangsung dalam “pasar gelap” politik. Meskipun pada akhirnya hukum juga tidak mampu memaksa individu untuk datang dan memilih karena pada dasarnya tidak memilih adalah sebuah keputusan politik. Keputusan tidak berpolitik adalah sebuah keputusan politik.
Gambar 5 Kepercayaan terhadap Partai politik
Ditengah  keterpurukan  partai  politik pada  tingkat  kepercayaan  publik,  mayoritas responden memberikan penilaian pada partai politik  yang  mampu  mengatasi  masalah krisis  yang  menimpa.  Partai  Golkar  dinilai paling  mampu  mengatasi  krisis  dengan 27,6%,  diikuti  oleh  PKS  dengan  15,2  %, PDIP  memperoleh  suara  9,5%,  Gerindra
7,5%  dan  pada  urutan  kelima  ditempati partai Nasdem dengan 5,4%.
Partai Golkar dengan segudang pengalaman politiknya dinilai paling mampu dan  paling  siap  menghadapi  masalah  yang datang. Bagi Golkar masalah-masalah politik bukan lagi menjadi masalah melainkan sebuah dinamika politik. Pengalaman  selama  bertahun-tahun  menjadi partai  penguasa  membuat  mereka  mampu bertahan menghadapi magnitude krisis  yang mendera.  Kesiapan  sistem  dan  manajerial partai  serta  soliditas  kader  menjadi  kunci keberhasilan  Golkar  mengelola  potensi masalah.
Berbeda  dengan  Golkar,  PKS  dinilai mampu mengatasi krisis dan mampu bangkit dengan  memenangkan  berbagai  pilkada setelah  kasus  besar  yang  menimpa  mantan presidennya. Militansi kader dan kepercayaan  kader  kepada qiyadah  ( elite) disebut  sebagai  faktor  yang  mendukung PKS dalam mengatasi krisis.
Adapun
faktor
yang mampu mengembalikan  kepercayaan  publik  kepada partai  politik  adalah  konsistensi  kader  dan partai politik untuk tidak melakukan korupsi dengan  41,7%,  pro  dengan  rakyat  24,1%, faktor kedekatan dengan rakyat berada pada posisi  ketiga  dengan  14,2%  suara,  pada urutan  keempat  alasan  lain-lain  dengan 13,1% dan kualitas kader atau caleg dengan 6,9 %. Responden menyatakan bahwa kader dan parpol harus memiliki kedekatan dengan Tuhan,  mampu  mewujudkan  janji-janji politik,  tidak  menjadikan  rakyat  sebagai kedok politik semata.
Secara  umum,  faktor  yang  dianggap publik  mampu  mengembalikan  kepercayaan terhadap partai politik adalah tidak melakukan korupsi (41,7), pro rakyat (24,1), dekat  dengan  rakyat  (14,2),  kualitas  kader (6,9),  dan  lain-lain  (13,1).  Responden menyatakan  bahwa  kader  dan  parpol  harus memiliki kedekatan Tuhan, mampu mewujudkan  janji-janji  politik,  serta  tidak
menjadikan rakyat sebagai komoditas politik semata.
Fokus  penting  lainnya  adalah  korupsi yang telah merongrong sistem politik selama bertahun-tahun. Sementara tak ada yang bisa membantah  bahwa  korupsi  yang  telah menjadi  bagian  kehidupan  politik  di Indonesia  merupakan  pengiring  demokrasi yang  kehadirannya  tak  terelakkan,  perlu dipikirkan  apakah  kondisi  partai  politik sekarang  ini  adalah  bagian  dari  persoalan itu.
Gambar 6 Perpandingan Strategi Partai Politik
Pembahasan. Dalam  menyikapi  krisis yang  dialami,  masing-masing  partai  politik memiliki cara-cara yang berbeda baik dalam memberikan  reaksi  maupun  dalam  strategi penanganan krisis tersebut. Pertama proaktif yakni  dengan  mengambil  langkah  tepat ketika krisis terjadi partai Nasdem dan partai Hanura  termasuk  kategori  ini.  Kedua adaptif,  yakni  cenderung  melihat  situasi ketika terjadi krisis. Partai Golkar dan PDIP masuk  kategori  ini.  Sedangkan  yang  ketiga reaktif, yakni mengambil langkah yang tidak tepat  ketika  terjadi  krisis.  Partai  Demokrat dan PKS berada dalam kategori reaktif.
Selain  itu,  Golkar  dan  PDIP  mampu melakukan  proses  adaptif  sehingga  meraih kepercayaan  masyarakat,  sedangkan  PKS meski  dianggap  memiliki  krisis  yang  besar namun mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Ditengah keterpurukan dan krisis yang dialami  oleh  partai  politik  beberapa  partai
Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 154-168
politik masih mendapatkan nilai kepercayaan  publik  bahwa  mereka  mampu menyikapi  krisis    yang  terjadi  dengan  cara- cara  yang  tepat.  Partai  Golkar  merebut mayoritas  suara  responden  mengungguli partai  lainnya  dengan  pendekatan  adaptif dalam  menyelesaikan  krisis  yang  menerpa. PKS  menempati  urutan  kedua  dalam kepercayaan  publik  meski  pendekatan  yang digunakan  adalah  cara-cara  reaktif  dalam menyelesaikan  konflik  dan  krisis  yang terjadi.  Dengan  pendekatan  adaptif  PDIP mampu  merebut  keparcayan  publik  dengan berada  pada  urutan  ketiga.  Selanjutnya Nasdem  dan  Hanura  yang  menggunakan pendekatan proaktif mampu merebut kepercayaan  publik  bahwa  mereka  mampu menyelesaikan krisis yang terjadi.
Situasi ketidakpercayaan terhadap partai politik di Indonesia saat ini tidak bisa dibiarkan  secara  terus  menerus.  Terlepas dari  berbagai  kelemahan  yang  ada,  partai politik  merupakan  institusi  politik  yang penting optimal dalam mekanisme demokrasi guna menyalurkan aspirasi masyarakat  dibandingkan alternatif lain dari sistem politik yang ada.
Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah  dari  elite  politik  Indonesia,  terutama pimpinan partai politik untuk terus memperbaiki  institusi  partai  politik  baik pada  aspek  peraturan  dan  perundang- undangan  maupun  dari  segi  organisasi  dan manajemennya.
Masalah  pendanaan  partai,  rekrutmen kader  berkualitas  dan  berintegritas,  serta pembangunan  institusi  partai  yang  modern dengan  platform  kebijakan  publik  berpihak pada  kepentingan  umum  merupakan  agenda utama dari perbaikan partai politik.

## PENUTUP
Simpulan ,    Dari  paparan  diatas  dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut:  Krisis  partai  politik  yang  memiliki magnitude semakin  besar  dalam  dua  tahun
terkahir  ini  membawa  perubahan  signifikan pada  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap partai  politik  dan  produk  politik  partai tersebut.
Terdapat berberapa faktor yang menyebabkan munculnya krisis partai politik yakni kasus korupsi yang melibatkan kader  dan  elite  partai  politik,    terjadinya konflik  internalm  dan  pelanggaran  etika yang dilakukan kader partai politik.
Partai  politik  perlu  melakukan  design ulang  dan  menyusun strategy  dalam menangani  krisis  partai  politiknya  dan menemukan  cara    komunikasi  politik  yang baik.
Menurunnya kepercayaan publik kepada partai politik lebih banyak disebabkan  oleh  kasus-kasus  korupsi  yang merupakan  pengkhianatan  publik,  konflik internal dan pelanggaran kode etik.
Saran, disarankan Partai  politik  harus membuktikan  dengan  langkah  nyata  pro terhadap  pemberantasan  korupsi  dengan menindak  tegas  kader-kader  yang  terlibat serta memperbaiki kinerja politiknya.
Sebuah  partai  politik  harus  mampu mengatasi  krisis  yang  dialami  organisasi tersebut  dengan  cepat  dan  efektif  untuk mengurangi risiko yang lebih membahayakan  masa  depan  organisasi tersebut.  Diperlukan  pula  individu-individu yang  cepat  tanggap  terhadap  krisis  yang terjadi  di  dalam  organisasi  dan  memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis.
Krisis  harus  dijadikan  pengalaman yang  berguna  juga  untuk  bahan  evaluasi agar  ke  depan  lebih  siap  menghadapi  krisis dimasa yang akan datang. Hal itu merupakan  bagian  dari  manajemen  konflik yang mengandung arti, menata rasa tertekan dan  frustasi , mencari  informasi  dan  hal-hal baru  yang  tidak  diketahui  sebelum  konflik terjadi , memperoleh  perspektif  baru  dari kekeliruan  sudut  pandang  para  pelaku konflik , menentukan keputusan dan pemecahan  masalah  dengan  lebih  baik,
meningkatkan  keakraban  para  anggota kelompok  oraganisasi  dan  menghargai perbedaan  yang  ditemukan  dalam  konflik dan  mengatasinya  melalui  suatu  proses sinergitas  untuk  meningkatkan  kekuatan organisasi  atau  kelompok.  Oleh  karena  itu, diperlukan penguasaan masalah dan pengalaman serta ketenangan dalam mengelola  krisis  sehingga  luas  dampak krisis dapat dikendalikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Arifin,  Anwar.  (2011) Komunikasi  Politik, filsafat, paradigma,teori, tujuan,
strategi, dan komunikasi politik indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu Asshiddiqie,  Jimly.  (2006) Pengantar  Ilmu
Hukum Tata Negara – Jilid II . Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Delli,  Michael  X  .  (2013)  An  Engagement with  Jeffrey  Jones:  Toward  a  New Vocabulary for Political Communications. International Journal of Communications (7, 507-509). Gregory,  Anne. (2004) Perencanaan  dan Manajemen Kampanye Public Relations . Terjemahan Dewi
Damayanti,  S.S.,  M.Sc.  Jakarta  : Penerbit Erlangga.
Firmanzah. (2012) Marketing politik Antara Pemahaman  dan  Realitas.  Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Kasali,  Rhenald. (2003) Manajemen  Public Relations  :  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia .  Jakarta:  PT.  Pusaka  Utama Grafiti.
Nimmo,  Dan.  (2000)  Komunikasi  Politik (khalayak dan efek). bandung. Remadja Rosdakarya
Marijan.  Kacung.  (2011)  Sistem  Politik Indonesia konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru. Jakarta. Kencana
Martin  ,  Lanny  W.  (2008)  Coalition Government and Political Communication.  Political  Research Quartely  (Volume  61  Number  3,  502- 516). from http://prq.sagepub.com/content/15/1/1 8 Rilis Survey Political Communication
Institute (PolcoMM  Institute),  Februari
2014.
Saffer,Adam  J,  Maureen  Taylor  and  Aimei
Yang. (2013) Political Public Relations in Advocacy: Building Online
Influence  and  Social  Capital.  Public Relations  Journal  (Vol  7  No  4  ISSN 1942-4604, 1-35).
Seltzer,  Trent,  Weiwu  Zhang,  Sherice Gearhart  and  Lexie  Conduff.  (2013) Sources  of  Citizens  Experiential  and Reputational Relationships with Political  Parties.  Public  Relations Journal (Vol 7 No 4 ISSN 1942-4604, 1-35).
Valentini,  Chiara.  (2013)  Political  Public
Relations  in  the  European  Union:  EU
Reputation and Relationship Manegement  Under  Scrutiny.  Public Relations  Journal  (Vol  7  No  4  ISSN 1942-4604, 1-22).
Valkenburg,  Patti  M  and  Jochen  Peter. (2013)  Communications  Reseaerch Paradigms  :  Five  Challenges  for  the future  of  Media-Effect.  International Journal  of  Communication  (7,  198- 207).
Vergeer,  Maurice  and  Liesbeth  Hermans. (2012)  Web  campaigning  in  the  2009 European  Parliament  elections:  A cross-national  comparative  analysis. New Media & Society Journal (15 (I) , 128-148).