Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## Rocky Marbun³³

## Abstrak
Poli k  hukum  nasional  telah  menetapkan  Indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan hukum ( rechtsstaat ), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep Negara hukum tersebut mengacu kepada jiwa bangsa ( volkgeist ) yang termuat dalam Pancasila dan Proklamasi  Kemerdekaan  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dan  penyangga kons tusionalisme. Sistem hukum pidana sebagai bentuk perwujudan poli k hukum pidana sudah  seharusnya  dibentuk  dengan  penjiwaan  UUD  1945  sebagai  landasan  yuridis. Konsekuensinya, sistem hukum pidana harus dijabarkan secara konkret pada se ap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penjiwaan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan dalam sistem hukum pidana hingga saat ini belum terwujud dengan baik, misalnya adanya adopsi  unsur-unsur  asing.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  pembentukan  poli k hukum  pidana  dan  rancangan  sistem  hukum  pidana  nasional  hendaknya  membatasi keberlakuan unsur asing berdasarkan konsep harmonisasi dan sinkronisasi dengan volkgeist Indonesia yang termuat dalam Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan.
Kata Kunci : poli k hukum pidana, sistem hukum pidana, Pancasila, Proklamasi, jiwa bangsa ( volkgeist).

## Grand Design of the Legal Policy of Criminal Law and Indonesian Criminal Legal System Based on Pancasila and the 1945 Cons tu on of  the Republic of Indonesia

## Abstract
The na onal legal policy has determined that Indonesia is a state based on Rule of Law, as provided in Ar cle 1 paragraph (3) of the 1945 Indonesian Cons tu on. The concept of Legal State  should  also  refer  to  the  na onal  spirit  (volkgeist),  as  reﬂected  in  Pancasila  and  the Independence Proclama on as the primary source of Law and pillars of cons tu onalism. Criminal law system as an enactment of legal policy of criminal law should be formulated based on the 1945 Indonesian Cons tu on as its juridical basis. Consequently, the criminal legal system must be translated concretely into any legisla on considered part of criminal law. However,  the  forma on  of  Pancasila  and  the  Independence  Proclama on  has  not  been
33 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Bung  Karno,  Jl.  Kimia  No.  20,  Menteng,  Jakarta  Pusat, rocky.marbun08@gmail.com, S.H. (Universitas Jayabaya), M.H. (Universitas Jayabaya).
actualized properly, for instance: the adop on of foreign elements. Therefore, the na onal forma on and design of the poli cs of criminal law and criminal legal system should limit those elements  based  on  the  concept  of  harmoniza on  and  synchroniza on  with  the  volkgeist reﬂected in Pancasila and the Independence Proclama on.
Keywords :  poli cal  criminal  law,  criminal  legal  system,  Pancasila,  Proclama on,  na onal spirit (volkgeist)

## A.  Pendahuluan
Sejak  era  tahun  tujuh  puluhan,  masyarakat  hukum  Indonesia  sangat  mengenal ungkapan  “hukum  sebagai  sarana  pembangunan  atau  sebagai  sarana  pembaruan masyarakat”, suatu ungkapan yang memperoleh inspirasi dari Roscoe Pound “ law as social  engineering ”.¹  Is lah  tersebut  di  Indonesia  dipopulerkan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja.  Mochtar  Kusumaatmadja  adalah  seorang  penggagas pendayagunaan  hukum  untuk  kepen ngan  pembangunan  nasional,  baik  dalam prak k pembangunan dan pembinaan hukum nasional, maupun dalam pemberian arahan  kurikuler  pada  pendidikan  nggi  hukum  dalam  rangka  penyiapan  tenaga- tenaga ahli yang profesional.²
Paradigma keterkaitan pembangunan nasional yang menyangkut seluruh aspek kehidupan  dengan  an sipasi  dimensi  hukum  merupakan  suatu  keniscayaan. Pembangunan  menghendaki  transformasi  masyarakat  dari  suatu  kondisi  tertentu menjadi kondisi yang lebih baik. Manusia sebagai in  dari ak vitas pembangunan menentukan  betapa  'keran'  transformasi  merupakan  upaya  operasionalisasi transformasi itu dengan sengaja. Konsep transformasi maupun operasionalisasinya bermula  dari  konsep  norma f  yang  akan  menuntun,  mengatur,  dan  mener bkan perwujudannya.³  Pembentukan  suatu  sistem  hukum  nasional  dan  poli k  hukum seharusnya  menjadi  suatu  kajian  yang  pen ng  dan  dengan  demikian  kerangka pembangunan  nasional  bergerak  dalam  koridor  sistem  hukum  dan  poli k  hukum yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penulis berangkat dari asumsi bahwa hukum bukan hanya untuk masyarakat, namun hukum juga mengikat kepada seluruh badan-badan (ins tusi) negara. Meskipun Cicero pernah mengatakan bahwa hukum muncul dari masyarakat, namun yang perlu dipahami adalah aparat penegak hukum juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.
1 Bagir  Manan,  “Peranan  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Cita-Cita  Keadilan  Sosial  Menurut  UUD  1945”, Varia Peradilan , Tahun XXIX No. 340, Maret 2014, hlm. 7.
2 Soetandyo  Wignjosoebroto,  “Mochtar  Kusumaatmadja:  Manusia  Yang  Pernah  Saya  Kenal  dan  Pemikirannya (Sebuah Pengantar Ringkas)”, dalam buku Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi yang disusun oleh Shidarta (et.al) Jakarta: Epistema Ins tute & HuMA, 2012, hlm. Viii.
3 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Gema Insani Press, 1994, hlm. 12.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Se ap sistem hukum se daknya mengandung unsur-unsur berikut: (1) undang- undang atau peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legisla f; (2) keputusan-keputusan lembaga peradilan, tradisi dan prinsip-prinsip yang diakui oleh lembaga peradilan dengan efek yang mengikat secara legal; serta (3) berbagai jenis lembaga hukum yang menentukan dan menjalankan prinsip-prinsip dan keputusan- keputusan hukum. Oleh karena itu, se ap undang-undang atau keputusan hukum harus ditempatkan dalam bingkai sistem hukum tersebut.⁴ Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ke ga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berar  bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum ( rechtsstaat ), dak berdasar atas kekuasaan ( machtstaat ) , dan  pemerintahannya  berdasarkan  pada  sistem  kons tusi  (hukum  dasar),  bukan absolu sme (kekuasaan yang  dak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke ga UUD 1945, terdapat  ga prinsip dasar wajib dijunjung oleh se ap warga negara yaitu: supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan  hukum  dengan  cara-cara  yang  dak  bertentangan  dengan  hukum. Dengan demikian, pembentukan sistem hukum Indonesia yang ajeg menjadi suatu keharusan untuk dapat mengakomodasi kepen ngan-kepen ngan masyarakat pada umumnya, dan dibarengi pembatasan kekuasaan yang bersifat absolut dari ins tusi penegak hukum yang merupakan perpanjangan tangan atau wakil negara.
Menurut Solly Lubis, realitas kehidupan kenegaraan selama  ga dasawarsa yang lalu  membuk kan  terjadinya  inkonsistensi  dan  deviasi  dari  konsep  dasar  sistem manajemen yang seharusnya, yakni UUD 1945. Sistem pemerintahan itu bergeser dari  pola  demokrasi  kepada  oligarki,  berlarut-larut,  sehingga  akhirnya  terjadi diskrepansi  atau  kesenjangan-kesenjangan,  baik  di  bidang  sosial  poli k,  maupun sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan kemananan dan keter ban masyarakat (Hankam bmas). Pada prinsipnya, tuntutan reformasi sistem manajemen kehidupan bangsa  secara  menyeluruh  itulah  yang  memerlukan  adanya  reformasi  kebijakan poli k dan reformasi sistem hukum, supaya manajemen nasional dapat dikembalikan kepada sistem dengan konsep dasar kons tusional.⁵
Munculnya  fenomena  benturan  antara  bidang  hukum  dengan  bidang-bidang lainnya  telah  lama  menjadi  sorotan  para  ahli  hukum  di  Indonesia  sehingga permasalahan tersebut telah seringkali diangkat menjadi suatu topik dalam berbagai bentuk seminar, diskusi maupun lokakarya. Khususnya pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
4 Yong Ohoi mur, “Tujuh Teori E ka Tentang Tujuan Hukum”, Jurnal Universitas De La Salle , Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, hlm. 1.
5 Solly  Lubis,  “Pembangunan  Hukum  Nasional”, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Pembangunan  Hukum Nasional VII Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan , Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(BPHN)  telah  secara  tegas  mengisyaratkan  bahwa  perlunya  suatu grand  design reformasi  hukum  yang  sinergis k  dan  sistemik,  yang  berkorelasi  dengan  bidang ekonomi, poli k, sosial, budaya dan agama.⁶ Amanah dari Seminar Pembangunan Hukum  Nasional  VIII  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Sudikno  Mertokusumo, bahwa hukum bukanlah tujuan, namun hukum merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang berdasarkan rangsangan dari luar hukum, sehingga hukum itu sendiri menjadi bersifat dinamis.⁷ Oleh karena itu, bergeraknya hukum sebagai sarana memerlukan pengaturan-pengaturan yang harmonis dan sinkron antara satu dengan yang lain sehingga pembentukan grand design sistem hukum memiliki fungsi sebagai wujud dari pembentukan sistem hukum dalam mencapai tujuan-tujuan hukum yang telah disepaka  secara bersama.
Namun,  dalam  membentuk  suatu  sistem  hukum,  otoritas  yang  berwenang hendaknya  wajib  memperha kan input hukum  yang  masuk  ke  dalam  ekstraksi norma-norma hukum ke dalam regulasi yang dibentuk. Hampir sebagian besar dari kita  jarang  sekali  memperha kan input hukum  tersebut.⁸  Menurut  Lawrence  M. Friedmann, input hukum  merupakan  gelombang  kejut  berupa  tuntutan  yang bersumber  dari  masyarakat  yang  pada  akhirnya  menggerakan  proses  hukum.⁹ Friedmann melanjutkan bahwa mayoritas dari para ahli hukum terkonsentrasi kepada output hukum,  sehingga  pemahaman  pembentukan  suatu  produk  perundang- undangan  daklah komprehensif.
Permasalahan  sinkronisasi  bukan  hanya  terbatas  pada  ke daksesuaian  antar peraturan perundang-undangan semata, namun terkait dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Berbicara mengenai legal policy dalam kaitannya dengan kerangka pembaruan hukum, maka perlu diteli  keseluruhan sistem hukum yang terkait.¹⁰ Sistem hukum nasional sebagai suatu himpunan bagian hukum atau subsistem  hukum  yang  saling  berkaitan  yang  membentuk  satu  keseluruhan  yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan.¹¹
Menurut  Achmad  Ali  sebagaimana  mengu p  pendapat  Friedmann,  sistem hukum terdiri atas struktur hukum ( legal structure ), substansi/materi hukum ( legal substance ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).¹²  Ke ka  berbicara  pembaharuan
6 Laporan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Kuta-Bali, 14 – 18 Juli 2003, hlm. 5.
7 Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum. Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 40.
8 Lawrence M. Friedmann, The Legal System: A Social Science Perspec ve , [Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 3.
9 Ibid. , hlm. 13.
10  Varia Peradilan No. 122 Tahun 1999, hlm. 146.
11  Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspek f Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah) ,
Surabaya: JP Books, 2006, hlm. 72.
12  Achmad Ali , Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya , Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 1.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
sistem  peradilan  pidana  dalam  kajian legal  policy ,  dak  hanya  kebijakan  undang- undang, namun juga kebijakan yang berkaitan dengan struktur dan budaya hukum yang  berkembang  baik  secara  struktural  maupun  bukan  struktural  di  masyarakat. Sebenarnya pembaharuan hukum pidana  dak iden k dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan  hukum  pidana  lebih  bersifat  komprehensif  dari  pada  sekedar menggan  KUHP. Pembaharuan hukum pidana melipu  pembaharuan dalam bidang struktur,  kultur,  dan  materi  hukum,  sedangkan  pembaharuan  KUHP  hanya  berar pembaharuan materi hukum pidana.¹³
Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa  dak ada ar nya hukum pidana (KUHP) digan /diperbaharui,  apabila  dak  dipersiapkan  atau  disertai  dengan  perubahan ilmu  hukum  pidananya. Criminal  law  reform atau legal  substance  reform harus disertai  pula  dengan  pembaharuan  ilmu  pengetahuan  tentang  hukum  pidananya ( legal / criminal  science  reform ).  Hal  tersebut  harus  disertai  pula  dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat ( legal culture reform ) dan pembaharuan struktur  atau  perangkat  hukumnya  ( legal  structure  reform ),¹⁴  Sudarto  juga berpendapat bahwa pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus melipu pembaharuan  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formiil,  dan  hukum pelaksanaan pidana.¹⁵
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pembahasan terhadap wacana pembaharuan hukum ( legal reform ) khususnya pada hukum pidana,  dak mungkin dipisahkan  antara  hukum  pidana  materiil  dengan  hukum  pidana  formiil.  Dengan demikian,  baik  KUHP  maupun  KUHAP  merupakan  satu  kesatuan  sistem  hukum pidana yang saling terkait. Oleh karena itu, penentuan sistem hukum pidana sangat tergantung pada pandangan terhadap kajian poli k hukum pidana yang dimiliki oleh kekuasaan legisla f di Indonesia.
Adapun kaitan antara poli k hukum dengan pembentukan sistem hukum telah dijelaskan oleh Utrecht yang mengatakan bahwa sering kali pelajaran hukum umum sebagai ilmu hukum posi f membuat penilaian ( waarde-oordelen ) tentang kaidah- kaidah  hukum  dan  sistem  hukum  yang  telah  diselidikinya  dan  selanjutnya menentukan  hukum  yang  seharusnya  berlaku  ( ius  cons tuendum ).  Perihal menentukan ius  cons tuendum ini  pada  pokoknya  merupakan  suatu  perbuatan poli k  hukum.¹⁶  Selanjutnya  menurut  Utrecht,  dikarenakan  hukum  juga  menjadi
13  Ahmad Bahiej, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” kajian ru n Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 29 Desember 2003. 14  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra
Aditya Bak , 1998, hlm. 133.
15  Soedarto, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta: Bina Cipta, 1986, hlm. 27.
16  Utrecht dan Muh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Ikh ar, 1961, hlm. 124.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
objek poli k yaitu poli k hukum, maka poli k hukum berusaha membuat kaidah- kaidah  yang  akan  menentukan  bagaimana  seharusnya  manusia  ber ndak.  Poli k hukum tambah Utrecht, menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan “ sociale werkelijkheid ”.¹⁷ Tidak berbeda jauh dengan pendapat Utrecht, dimana Teuku Mohammad Radhie mengatakan  bahwa  poli k  hukum  merupakan  pernyataan  kehendak  penguasa negara  mengenai  hukum  yang  berlaku  di  wilayahnya  dan  mengenai  arah  kemana hukum hendak dikembangkan.¹⁸ Terkait dengan pandangan Teuku Mohamad Radhie tersebut, Moh. Mahfud M.D. mengatakan bahwa deﬁnisi yang dikemukakan Teuku Mohammad Radhie mencakup ius cons tutum atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan ius cons tuendum atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.¹⁹ Perwujudan dari pandangan poli k hukum yang kemudian  membentuk  suatu  sistem  hukum  tertentu  yang  pada  akhirnya  oleh lembaga  yang  memiliki  otoritas  dituangkan  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan. Pada umumnya, semua peraturan mengekspresikan adanya keputusan kolek f  bahwa  masyarakat  atau  unsur  yang  berkuasa  menghendaki  agar  perilaku mengarah pada tujuan tertentu.²⁰
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka diketahui bahwa poli k hukum dan  sistem  hukum  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat.  Wawasan  mengenai pandangan  terhadap  poli k  hukum  akan  menentukan  sistem  hukum  yang  akan digunakan  pada  sebuah  negara.  Namun  demikian  layaknya  is lah  hukum,  is lah poli k  hukum  oleh  para  ahli  hukum  banyak  memiliki  ke dakseragaman  dalam menjabarkan penger an-penger anny a. L.J. Van Apeldorn pun berpendapat bahwa hal tersebut adalah suatu kewajaran dikarenakan perbedaan sudut pandang dalam menginterpretasikan suatu is lah.
Sebagai  akibat  dari  pengaruh  hubungan-hubungan  hukum  yang  telah  terjadi secara meluas dan bahkan melewa  batas-batas negara atau lebih dikenal dengan is lah  globalisasi,  pengaruh  ﬁlsafat  hukum  dalam  membentuk  poli k  hukum  dan sistem  hukum  suatu  negara  dapat  pula  dikatakan  sebagai  salah  satu  unsur  yang memengaruhi  pola  pikir  dalam  pembentukan  hukum.  C.F.G.  Sunarya   Hartono berpendapat  bahwa  terdapat  ﬁlsafah-ﬁlsafah  hukum  yang  memengaruhi pembangunan  hukum  nasional  baik  masa  lalu  maupun  masa  saat  ini.²¹  Apa  yang terjadi  di  Indonesia  cukup  unik  jika  dicerma   secara  mendalam.  Pembentukan Kons tusi  Republik  Indonesia  sangat  dipengaruhi  atau  sangat  kental  oleh  nuansa
17 Ibid ., hlm. 125. 18  S.F. Marbun (et.al), Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 162.
19  Moh. Mahfud M.D., Membangun Poli k Hukum, Menegakkan Kons tusi , Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 13.
20  Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspec ve, Op.cit ., hlm. 50.
21  CFG. Sunarya  Hartono, Poli k Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung: Alumni, 1991, hlm. 52.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
sociological jurisprudence sebagaimana diwakili dengan keberadaan Pasal 33 UUD 1945,  sedangkan  peraturan  perundang-undangan  turunannya  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  Mahzab  Posi visme  Hukum  dan  ajaran  Legisme.  Seiring  dengan adanya  transfer  ilmu  hukum  dari  Belanda  ke  ahli-ahli  hukum  di  Indonesia,  meski terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  masih  mengakui  adanya nuansa hukum adat sebagai bentuk pengakuan dari negara kepada masyarakat adat di Indonesia, misalnya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang pada Penjelasan Pasal II angka 3 ditemukan is lah recogni e ,²² namun penerapannya tetap mengejawantahkan pemikiran secara posi vis k. Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kon nental atau civil law yang  masuk  melalui  kolonial  Belanda  dan  berkembang  di  bawah  bayang-bayang paradigma  posi visme  yang  menjadi  paradigma mainstream di  tanah  asalnya. Paradigma  ini  pada  dasarnya  berasal  dari  ﬁlsafat  posi visme  yang  dikembangkan oleh  August  Comte,  yang  kemudian  dikembangkan  di  bidang  hukum.  Paradigma posi visme  memandang  hukum  sebagai  hasil  posi visasi  dari  norma-norma  yang telah dirundingkan diantara warga masyarakat sebagai sistem aturan yang bersifat otonom dan netral.²³
Apabila  dikaitkan  dengan  upaya  pembangunan  nasional,  tercapainya  kualitas kehidupan  masyarakat  haruslah  adil  dan  makmur.  Pencapaian  kualitas  kehidupan masyarakat adil dan makmur telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia melalui pembangunan  nasional  yang  berkesinambungan/berkelanjutan  ( sustainable development ),  termasuk  pembangunan  hukum  nasional  yang  terprogram  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP)  yang  termuat  dalam  Visi  dan  Misi Program  Legislasi  Nasional  Tahun  2005-2009  (Keputusan  DPR-RI  No.01/DPR RI/III/2004-2005). Selanjutnya digunakan kata Prolegnas, sebagai berikut:
“Pembangunan  hukum  nasional  merupakan  bagian  dari  sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi  segenap  rakyat  dan  bangsa,  serta  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  keter ban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum  nasional.  Program  pembangunan  hukum  perlu  menjadi  prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
22  Yance  Arzona, Antara  Teks  dan  Konteks,  Dinamika  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Masyarakat  Adat  Atas Sumber Daya Alam di Indonesia , Jakarta: HuMA, 2010, hlm. 5. 23  Khudzaifah  Dimya , Dominasi  Pemikiran  Hukum  Posi vis k:  Otokri k  dan  Otensitas  dan  Kemiskinan  Ke- Indonesia-an , Konferensi  Nasional  ke-3  Asosiasi  Filsafat  Hukum  Indonesia  (AFHI)  “Melampaui  Perdebatan Posi visme Hukum dan Teori Hukum Kodrat” ,  27-28 Agustus 2013, hlm. 1.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Indonesia  Tahun  1945  memiliki  implikasi  yang  luas  dan  mendasar  dalam sistem  ketatanegaran  yang  perlu  diiku   dengan  perubahan-perubahan  di bidang hukum/penataan sistem hukum”.
Apabila  dicerma ,  maka  tampak  jelas  terdapat  korelasi  sistemik  antara pembangunan  nasional  dengan  pembangunan  sistem  hukum  nasional  dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang secara  global  ikut  serta  dalam  upaya  melaksanakan  keter ban  dunia.  Maka permasalahan yang menarik untuk dibahas saat ini adalah apakah Pancasila dan UUD 1945  dapat  menjadi  landasan  poli k  hukum  pidana  dan  sistem  hukum  pidana  di Indonesia?

## B.  Poli k Hukum Pidana
Secara  e mologis,  is lah  poli k  hukum  merupakan  terjemahan  bahasa  Indonesia dari is lah hukum Belanda yaitu rechtspoli ek , namun hendaknya jangan dirancukan dengan  is lah  yang  muncul  yang  terakhir  yaitu poli ekrecht karena  keduanya menurut  Hence  van  Maarseveen  memiliki  makna  yang  berbeda.²⁴  Dalam  rangka dapat memahami poli k hukum pidana, sudah seharusnya kita memiliki pemahaman yang  komprehensif  mengenai  poli k  hukum.  Soedarto  menegaskan  bahwa penger an poli k hukum pidana dapat terlihat dari poli k hukum pada umumnya.
Sudarto menjelaskan makna poli k hukum sebagai berikut:²⁵
1.  Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan;
2.  Usaha  untuk  memujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
Kotan  Y.  Stefanus  mengatakan  bahwa  poli k  hukum  pada  prinsipnya  berar kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa mendatang  dan  mewujudkan  ketentuan  hukum  yang  ada  pada  saat  ini.  Adanya kesamaan makna poli k hukum dalam kedua dimensi pandangan tersebut terletak penekanan terhadap hukum yang dicita-citakan ( ius cons tuendum ) dan hukum yang ada pada saat ini ( ius cons tutum ).²⁶
Terkait  dengan  penger an-penger an  tersebut,  ahli  hukum  telah  mencoba mengaitkan penger an poli k hukum dengan keahliannya. Di dalam ranah hukum
24  Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Poli k Hukum , Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2012, hlm. 19.
25  M. Hamdan, Poli k Hukum Pidana , Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 1997, hlm. 19.
26  Kotan  Y.  Stefanus, Perkembangan  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  (Dimensi  Pendekatan  Poli k  Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945) , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998, hlm. 12.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
pidana,  poli k  hukum  dikenal  dengan  berbagai  macam  is lah,  antara  lain: penal policy ;  poli k  kriminal;  dan  kebijakan  legisla f  pidana  yang  kesemuanya  memiliki penger an  yang  hampir  sama  dan  saling  menutupi.  Barda  Nawawi  Arief menyebutkan is lah “kebijakan” di ambil dari is lah Inggris yaitu “ policy ” atau is lah Belanda  yaitu  “ poli ek ”.  Bertolak  dari  kedua  is lah  asing  tersebut,  maka  is lah “kebijakan  hukum  pidana”  dapat  pula  disebutkan  dengan  is lah  “poli k  hukum pidana”  yang dalam is lah asing is lah tersebut dikenal dengan policy penal , criminal law atau strafrechts poli ek .²⁷ Menurut A. Mulder,²⁸ s trafrechts poli ek adalah garis kebijakan untuk menentukan:
1.  Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu  diubah  atau diperbaharui;
2.  Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya  ndak pidana;
3.  Bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan.
Dengan  demikian,  tahap  kebijakan  legisla f  merupakan  langkah  awal  dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkre sasi pidana berikutnya, yaitu  tahap  penerapan  pidana  dan  tahap  pelaksanaan  pidana.²⁹  Soedarto menjelaskan  bahwa  cara  kesatuan  proses  dalam  sistem  penyelenggaraan  hukum pidana  itu  harus  berupa  benang  sutera  yang  menelusuri  segala  fase  mulai  dari pemeriksaan  perkara  pidana  sejak  awal  (pemeriksaan  pendahuluan  adalah penyelidikan) sampai akhir proses itu yaitu pelaksanaan pemidanaan, bahkan sampai sesudah  selesainya  perjalanan  pidana  oleh  narapidana.³⁰  Soedarto  menjelaskan bahwa poli k hukum pidana merupakan bagian dari poli k kriminal, yang terbagi menjadi  ga bagian, yaitu:³¹
1.  Dalam penger an sempit, poli k kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana;
2.  Dalam ar  luas, poli k kriminal merupakan keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi;
3.  Dalam  ar   paling  luas,  poli k  kriminal  itu  merupakan  keseluruhan  kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.
Menurut  Muladi,  poli k  hukum  pidana  ( criminal  law  poli cs )  pada  dasarnya merupakan  ak vitas  yang  menyangkut  proses  menentukan  tujuan  dan  cara
27 Ibid , hlm. 27. 28 Ibid , hlm. 28.
29  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisla f dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994, hlm. 59.
30  Soedarto, Hukum Acara Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Bandung: Sinar Baru, 1994, hlm. 4.
31  Soedarto, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Op.cit ., hlm. 152.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
melaksanakan  tujuan  tersebut.  Dengan  demikian,  proses  yang  terkait  merupakan proses  pengambilan  keputusan  ( decision  making  process )  atau  pemilihan  melalui seleksi di antara berbagai alterna f yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan ( policies ) yang berorientasi pada permasalahan pokok  dalam  hukum  pidana  (perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan berbagai alterna f sanksi yang baik yang merupakan pidana ( straf ) maupun  ndakan ( maatregel ).³² Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat ( social defence ),  oleh  karenanya  kebijakan  atau  poli k  hukum  pidana  juga  merupakan bagian  integral  dari  kebijakan  atau  poli k  sosial  ( social  policy ).³³  Kebijakan  sosial ( social policy ) dapat diar kan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat  sekaligus  mencakup  perlindungan  masyarakat.  Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari poli k kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan  arah  dari  kebijakan  poli k  hukum  nasional  yang  dilandaskan  pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan poli k hukum yang berdasar pada  ga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh se ap warga negara yaitu: 1.  Supremasi hukum;
2.  Kesetaraan di hadapan hukum; dan
3.  Penegakan hukum dengan cara-cara yang  dak bertentangan dengan hukum.
Ke ga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan cita- cita  negara  Indonesia  yang  damai  dan  sejahtera.  Apabila  hukum  ditegakkan  dan keter ban diwujudkan, maka diharapkan kepas an, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan  yang  rukun  dapat  terwujud.  Dengan  demikian,  poli k  hukum  nasional harus  senan asa  diarahkan  pada  upaya  mengatasi  berbagai  permasalahan  dalam penyelenggaraan  sistem  dan  poli k  hukum  yang  melipu   permasalahan  yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

## C.  Sistem Hukum Pidana
Penggunaan  is lah  “sistem  hukum”  lebih  mengarah  kepada  serapan  dari  bahasa Inggris yaitu legal system . Dalam penggunaan is lah bahasa Inggris, para ahli hukum asing  dak  menggunakan  is lah  “ law ”  dalam  is lah  sistem  hukum,  namun menggunakan is lah ” legal ”. Apabila merunut literatur yang ada, yang muncul adalah
32  Muladi,  “Poli k  Hukum  Pidana,  Dasar  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  serta  Beberapa  Perkembangan  asas Dalam RUU KUHP”, Makalah yang dipresentasikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh ELSAM “Melihat Kodiﬁkasi dalam Rancangan KUHP” , Jakarta, 28 September 2006, hlm. 1.
33 Ibid ., hlm. 6.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
legal system dan bukan law system atau the system of law , sehingga penggunaan is lah ” legal system” menjadi biasa dan dapat dipersamakan dengan is lah “sistem hukum”. Layaknya is lah-is lah sebelumnya, is lah sistem hukum atau legal system pun memiliki beragam pemaknaan dari para ahli hukum.
Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur ( structure ), substansi ( substance ), dan kultur ( culture ) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari se ap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.³⁴ Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara  benar  dan  tepat  di  antara  orang-orang  dan  kelompok.³⁵  Achmad  Ali menambahkan  pendapat  Friedmann  dengan  memasukkan  unsur  profesionalisme dan  kepemimpinan.³⁶  Hampir  sejalan  dengan  pendapat  Friedmann,  Sudikno Mertokusumo  menjelaskan  bahwa  hukum  merupakan  sistem  yang  berar   bahwa hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian- bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  kesatuan  tersebut.³⁷  Suatu  sistem hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya  dan  bergeraknya  suatu  sistem hukum, maka  C.F.G. Sunarya   Hartono berpendapat bahwa dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.³⁸
Sebagaimana diungkapkan oleh Konnie G. Kustron, bahwa legal system adalah suatu organisasi sosial dan kontrol dari pemerintah yang menciptakan dan mengatur ketentuan-ketentuan  dalam  masyarakat  melalui  perundang-undangan.  Organisasi tersebut  mengatur  sistem  peraturan  dan  membuat  rancangan  peraturan  untuk mendorong terciptanya perilaku yang baik dan mengurangi perilaku yang nega f.³⁹ Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.⁴⁰ Oleh karena itu, pada dasarnya sistem hukum adalah suatu struktur formal.⁴¹
34  Lawrence M. Friedmann , The Legal System. A Social Science Perspec ve , Op.cit , hlm. 18. 35 Ibid ., hlm. 19.
36  Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 204.
37  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Op.cit ., hlm. 115.
38  CFG. Sunarya  Hartono, Poli k Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Op.cit ., hlm. 56. 39  Konnie G. Kustron, Loc.cit .
40  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 24.
41  Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Buku I , Bandung: Alumni, 2013, hlm. 121.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Berangkat dari pendapat R. Subek , sistem adalah suatu susunan atau catatan teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain  tersusun  menurut  suatu  rencana  atau  pola  hasil  dari  suatu  pemikiran  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Dalam  suatu  sistem  yang  baik,  dak  boleh  terjadi  suatu duplikasi atau tumpang  ndih ( overlapping ) di antara bagian-bagian itu.⁴² Ahmad  Muliadi  mencoba  memberikan  deﬁnisi  terhadap  is lah  sistem  hukum sebagai berikut:⁴³
“Sistem hukum mengandung makna struktur menyeluruh atas ruang lingkup dari  ilmu-ilmu  hukum  yang  tercakup  di  dalamnya  kaidah-kaidah  hukum, keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan. Atau jelasnya ilmu-ilmu hukum yang menyajikan suatu rekonstruksi sistema s dari sebagian fakta yang ditelaah dalam lingkup suatu negara (Indonesia). Sistem hukum dapat dipelajari dalam hal logis dan sistema s.”
Pendapat diatas memiliki kemiripan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Meuwissen  yang  menjelaskan  bahwa  sistem  hukum  sebagai  konstruksi  (teore s) yang  di  dalamnya  norma/kaidah  hukum  dipikirkan  dalam  suatu  hubungan  logis- konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu.⁴⁴ Notonagoro menggunakan is lah yang cukup  menarik  dalam  menguraikan  makna  sistem  hukum.  Beliau  menjelaskan sebagai berikut:⁴⁵
“Yang dimaksud dengan ter b hukum adalah keseluruhan daripada peraturan- peraturan hukum yang memenuhi empat syarat: (1) ada kesatuan subyek yang mengadakan  peraturan-peraturan  hukum;  (2).  ada  kesatuan  asas  kerohanian yang  melipu   keseluruhan  peraturan-peraturan  itu;  (3).  ada  kesatuan  waktu dalam  mana  peraturan-peraturan  hukum  itu  berlaku;  dan  (4)  ada  kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku.”
Berdasarkan  uraian  Notonagoro  tersebut,  jelas  sekali  bahwa  yang  dimaksud dengan  “ter b  hukum”  iden k  dengan  sistem  hukum  yang  Penulis  bahas. Berdasarkan  berbagai  uraian  yang  berkaitan  dengan  pendeﬁnisian  sistem  hukum, pendapat  Friedmann  sangat  tepat  dalam  menyimpulkan  berbagai  makna  di  atas. Friedmann menjelaskan bahwa sistem hukum memiliki lebih banyak lagi kode aturan ( codes  of  ruler ),  aturan  ( do's  and  don'ts ),  peraturan  ( regula ons )  dan  perintah ( orders ). Hal tersebut disebabkan karena kata “hukum” seringkali mengacu bukan hanya  pada  aturan  dan  peraturan,  namun  dapat  dibedakan  antara  aturan  dan
42  Ahmad Muliadi, Poli k Hukum , Padang: Akademia Permata, 2013, hlm. 46. 43 Ibid . 44  Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia , Bandung: Alumni, 2009, hlm. 11.
45  Hyrominus Rhi , Filsafat Hukum. Edisi Lengkap dari Klasik Sampai Postmodernisme , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 387.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
peraturan  itu  sendiri  serta  struktur,  lembaga,  dan  proses  yang  mengisinya.  Maka bidang yang luas tersebut lah yang disebut “sistem hukum”.⁴⁶
Berdasarkan pemikiran para ahli hukum di atas, hampir bisa ditarik persamaan bahwa suatu sistem hukum itu merupakan kumpulan dari unsur atau komponen atau sub-sistem  yang  saling  memiliki  keterkaitan.  Namun  demikian,  sistem  hukum merupakan dependent  variable (variabel  yang  terpengaruhi),  sedangkan  poli k hukum  merupakan independent  variable (variable  yang  mempengaruhi). Perbedaannya terletak kepada jenis-jenis dari unsur atau komponen atau sub-sistem yang saling terkait tersebut. Oleh karena itu, dalam memahami suatu sistem hukum atau legal system , terdapat dua hal yang wajib dipahami dengan baik, yaitu:
1.  Model-model sistem hukum atau legal systems ; dan
2.  Unsur-unsur atau komponen atau sub-sistem yang menjadi satu kesatuan.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  sistem  hukum  yang  hidup  di  dunia  ini  sangat banyak,  walaupun  para  ahli  hukum  sebahagian  besar  hanya  mengelompokkan kepada dua kelompok besar sistem hukum, yaitu common law dan civil law . Maka penentuan sistem hukum yang akan digunakan inilah yang akan menentukan arah sistem  hukum  pidana  di  Indonesia,  walaupun  jika  di lik  dari  sisi  sejarah  hukum, Bangsa Indonesia pernah menerapkan pada masa sebelum masa penjajahan yaitu suatu sistem hukum yang didasarkan kepada the living law .

## D.  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Landasan Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Patut  kita  cerma   bersama  bahwa  perkembangan  dalam  masyarakat  akibat globalisasi  telah  mempengaruhi  dalam  tatanan  hukum  nasional  bangsa-bangsa. Globalisasi  telah  menimbulkan  dampak  di  berbagai  bidang  seper   munculnya kecenderungan  negara  tanpa  batas  ( state  without  border ).  Pada  akhirnya  norma hukum  yang  ada  harus  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan-perubahan yang terjadi, namun bukan berar  harus menanggalkan nilai-nilai yang dianut, seper pandangan hidup, ideologi dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum.⁴⁷
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan  suatu  upaya  melakukan  peninjauan  dan  pembentukan  kembali (reorientasi  dan  reformasi)  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral sosiopoli k,  sosioﬁlosoﬁs,  dan  nilai-nilai  sosiokultural  masyarakat  Indonesia,⁴⁸
46  Lawrence M. Friedman, American Law. An Introduc on , terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hlm. 4. 47  Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi , Bandung: Genta Press, 2011, hlm. 90-91.
48  Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan , Semarang: Badan Penerbit Magister, 2011, hlm. 43.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
sehingga  ke ka  kita  mempermasalahkan  tersingkirnya  Pancasila  sebagai  sumber hukum  yang  menginspirasi  sistem  hukum  Indonesia,  khususnya  hukum  pidana. Permasalahan  lain  pun  muncul,  yaitu  dimanakah  letak  hukum  pidana  adat  dan hukum Islam yang notabene kedua sistem hukum tersebut pernah berlaku dan masih berlaku pada sebagian masyarakat Indonesia. Hal tersebut turut dipertanyakan oleh Valerine J.L. Kriekhoﬀ, yakni apakah hukum adat masih diakui eksistensinya?⁴⁹ Proses modernisasi  telah  melenyapkan  dasar  kemasyarakatan  dari  hukum  kebiasaan tradisional hukum adat (hampir) sebagian besar tanah air.⁵⁰
Sejak dasawarsa 1950-an, proses internasionalisasi semakin menembus batas- batas wilayah negara nasional yang dipercepat dengan semakin banyaknya kegiatan kerjasama ekonomi, bantuan ekonomi internasional serta penanaman modal asing. Keharusan untuk semakin memperbesar produksi dan adanya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, komunikasi, dan telekomunikasi mengakibatkan semakin banyak produk  dak lagi dihasilkan di satu negara, tetapi di berbagai negara dimana biaya produksinya paling rendah.⁵¹ Pada akhirnya, perkembangan hukum nasional menjadi tergantung kepada beberapa faktor, antara lain:⁵² 1.  Ukuran  keperluan  yang  mendesak  ( urgent  need ),  kadang-kadang  dak  dapat dikatakan kita dihadapkan pada pilihan dimana kita sering terdesak untuk segera melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam ar  yang sebenarnya;
2. Feasibility (kelayakan), bidang-bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan  ditangguhkan  dan  dipilih  bidang-bidang  yang  dak  ada  kompilasi- kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis;
3. Fundamental  change (perubahan  yang  pokok),  perubahan  melalui  peraturan perundang-undangan  diperlukan  dikarenakan  per mbangan-per mbangan poli s, ekonomis dan/atau sosial. Perubahan hukum demikian sering diadakan oleh negara-negara bekas jajahan dengan pemerintah yang memiliki kesadaran poli k yang  nggi.
Sebagai akibat dari munculnya faktor-faktor tersebut, maka salah satu pilihan dalam  mengembangkan  sistem  hukum  nasional  adalah  munculnya  pilihan penggunaan model-model hukum asing. Namun demikian, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan  bahwa  terkadang  ada  sisi  keuntungannya,  tetapi  hendaknya  tetap memperha kan  hambatan-hambatan  penggunaan  model  hukum  asing  telah diadaptasi  atau  diubah  sesuai  kondisi.⁵³  Mochtar  Kusumaatmadja  menganjurkan
49  Valerine  J.L.  Kriekhoﬀ,  “Arah  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional-Penggunaan  Hukum  Adat”, Makalah dipresentasikan  pada  Seminar  Pengkajian  Hukum  Nasional  Tahun  2013  (SPHN  2013) dengan, tema  “Arah Pembangunan Hukum Pidana Nasional” , Jakarta, 26-27 November 2013. 50  Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Buku I , Op.cit. , hlm. 131.
51  CFG. Sunarya  Hartono, Poli k Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Op.cit ., hlm. 67.
52  Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Buku I, Op.cit ., hlm. 32-34. 53 Ibid .
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
bahwa  konsep-konsep  dan  asas-asas  hukum  tradisional  adakalanya  perlu dipertahankan di bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya yang masih kuat dipegang oleh masyarakat tradisional.⁵⁴
Jika di lik dari TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara  Tahun  1999-2004,  seharusnya  pembentukan  sistem  hukum  pidana  dapat menolak paham-paham asing yang bertentangan dengan Pancasila untuk masuk ke Indonesia  dengan  parameter  standar  yaitu  dak  bertentangan  dengan  visi  misi bangsa  untuk  mengamalkan  Pancasila  secara  konsisten  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan telah dikembangkannya Pancasila menjadi 36 bu r kaidah-kaidah turunan dari kelima sila, seharusnya dapat dijadikan sebagai  patokan  dasar  dalam  membangun  sistem  hukum  pidana  nasional.  Oleh karena  itu,  penggalian  nilai-nilai  yang  ada  dalam  bangsa  Indonesia  dalam  usaha pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  harus  dilakukan  agar  hukum  pidana Indonesia  di  masa  depan  sesuai  dengan  sosiopoli k,  sosioﬁlosoﬁs,  dan  nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia.⁵⁵
Demikian pula diungkapkan oleh C.F.G. Sunarya  Hartono, bahwa poli k hukum Indonesia disatu pihak  dak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di  Indonesia  sendiri.  Dilain  pihak,  sebagai  salah  satu  anggota  masyarakat  dunia, poli k  hukum  Indonesia  dak  terlepas  pula  dari  realita  dan  poli k  hukum internasional. Dengan demikian, faktor-faktor yang akan menentukan poli k hukum dak  semata-mata  ditentukan  oleh  apa  yang  dicita-citakan  atau  tergantung  pada kehendak  pembentuk  hukum,  prak si  atau  para  teore si  belaka,  akan  tetapi  ikut ditentukan  pula  oleh  kenyataan  serta  perkembangan  hukum  di  negara  lain  serta perkembangan hukum Internasional.⁵⁶
Pengalaman  “mendamaikan”  isi  kandungan  hukum  antara  hukum  yang  diberi sanksi  negara  dengan  hukum  rakyat  (atau  sebut  saja  kaidah-kaidah  sosial  yang tersosialisasi  dan  diyakini  oleh  warga  masyarakat-masyarakat  lokal)  sebagaimana diperoleh pada zaman kolonial yang sedikit banyak boleh dibilang sukses, ternyata justru  sulit  dilaksanakan  pada  zaman  kemerdekaan.  Pluralitas  hukum  rakyat  yang diakui  berlaku  sebagai living  law berdasarkan  paham  par kularisme  pada  zaman kolonial  daklah  mudah  diteruskan  pada  zaman  kemerdekaan.  Cita-cita  nasional memang  untuk  “menyatukan”  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan  poli k  namun pemerintahan saat ini cenderung mengabaikan hukum rakyat yang bersifat plural dan lokal untuk digan  dengan hukum nasional yang sudah teruniﬁkasi dan terkodiﬁkasi. Kebijakan  hukum  nasional  ditantang  untuk  merealisasi  cita-cita  menfungsikan
54  Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Buku I, Op.cit. , hlm. 133.
55  Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 86.
56  M. Hamdan, Poli k Hukum Pidana, Op.cit. , hlm. 6.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
kaidah-kaidah sebagai kekuatan pembaharu, mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang agraris ke kehidupan-kehidupan baru yang lebih urban dan industrial dalam format dan skala yang nasional (dan bahkan kini juga global),⁵⁷  B.  Arief  Sidharta  mengungkapkan  bahwa  dengan  diproklamirkan kemerdekaan  Negara  Republik  Indonesia  melalui  Proklamasi  Kemerdekaan,  maka sebenarnya secara implisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita hukum sebagai asas dasar yang memedomani ( basic guiding principles ) dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.⁵⁸
Maka  sebagai  dasar  pembentukan  poli k  hukum  pidana  dan  sistem  hukum pidana  di  Indonesia,  hal  tersebut  seyogyanya  didasarkan  kepada  Proklamasi Kemerdekaan  dan  Pancasila  sebagai  cita  hukum  dalam  pembangunan  hukum  di Indonesia. Pembangunan hukum pidana di Indonesia  dak dapat disandarkan kepada Undang-Undang Dasar sebagai kons tusi suatu negara karena UUD sebagai kons tusi pada prinsipnya merupakan pengejawantahkan dari Proklamasi Kemerdekaan dan Pancasila.
Pandangan  Penulis  tersebut  telah  terkonﬁrmasi  dengan  mengacu  kepada pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang mengatakan sebagai berikut:⁵⁹
“Karena euphoria maka  kita  ada  dalam  keadaan  senang-senangnya ( mbungahi )  membuat  atau  mengubah,  merevisi  atau  mengamandemen undang-undang  dan  mengubah  undang-undang  baru.  Undang-Undang Dasar saja dirubah.” Oleh karena itu, pembentukan grand design ini seharusnya dikembalikan kepada jiwa  bangsa  Indonesia  yang  termuat  di  dalam  Pancasila.  Bernard  Arief  Sidharta menjelaskan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  telah  dirumuskan  secara  padat dalam Pancasila dan dengan termuatnya Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 telah menunjukan bahwa dengan Pancasila menjadi dasar keﬁlsafatan yang menjiwai penyusunan  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  UUD  1945.  Dengan demikian, Pancasila melandasi dan seharusnya menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan poli k hukumnya.
Hal  tersebut  menjadi  sejalan  jika  se ap  legislator  memahami  bahwa  paham negara  hukum  dalam  budaya  hukum  Indonesia  mendudukan  kepen ngan  orang perorangan  secara  seimbang  dengan  kepen ngan  umum.  Ar nya,  menurut Khudzaifah Dimya , negara mengakui hak dan kewajiban asasi warga negara serta melindunginya, sementara negara diberikan kekuasaan untuk melindungi hak dan
57  Soetadyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah , Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 166-167.
58  Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistema k Yang Responsif
Terhadap Perubahan Masyarakat , Bandung: Genta Publishing, 2013, hlm. 95.
59  Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum , Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 83.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
kewajiban  asasi  rakyatnya  serta  membuat  pengaturan-pengaturan  yang memungkinkan  terjaminnya  kehidupan  masyarakat  aman,  tentram,  dan  damai. Paham  negara  hukum  dalam  budaya  hukum  Indonesia  dak  mendudukkan kepen ngan individu di atas segala-galanya, seper  di negara-negara Barat, dan  dak pula  mendudukkan  kepen ngan  negara  di  atas  segala-galanya  dengan mengorbankan  kepen ngan  masyarakat.  Berdasarkan  perspek f  paham  negara hukum  dan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia,  maka  kepen ngan  individu  dan kepen ngan masyarakat diletakkan dalam posisi seimbang.⁶⁰

## E.  Penutup
Di dalam konteks negara hukum, melalui UUD 1945, poli k hukum nasional telah menetapkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  hukum,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945,  dimana  sebelumnya,  dalam  UUD  1945 (sebelum  amandemen)  ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  berdasarkan  hukum ( rechsstaat ). Dalam hal tersebut, pembentuk kons tusi hendak menjelaskan bahwa poli k  hukum  Indonesia  dak  lagi  menyandarkan  kepada  bentuk  negara  hukum (rechtsstaat ). Konsep negara hukum Bangsa Indonesia hendaknya mengacu kepada jiwa bangsa sebagaimana termuat di dalam Pancasila dan Proklamasi.
Namun  demikian,  perwujudan  Pancasila  dan  Proklamasi  sebagai  dasar  dari poli k  hukum  pidana  dan  sistem  hukum  pidana  merupakan  suatu  proses  yang melalui  tahapan-tahapan  yang  hingga  saat  ini  belum  mampu  diwujudkan  dengan baik. Maka  hendaknya  untuk  menutupi loop  holes tersebut,  pembentukan  poli k hukum pidana dan perancangan sistem hukum pidana secara nasional mengadopsi unsur-unsur  asing  yang  dibatasi  keberlakuannya  berdasarkan  konsep  harmonisasi dan  sinkronisasi  dengan  jiwa  bangsa  ( volkgeist )  Indonesia  yang  termuat  di  dalam Pancasila  dan  Proklamasi.  Dengan  pendekatan  demikian,  Indonesia  dapat mempertahankan iden tas hukum nasional.
Bahwa dalam membentuk Poli k Hukum Pidana hendaknya didasarkan kepada Pancasila  sebagai  landasan  ﬁlosoﬁ  pembentukannya,  dimana  Pancasila  sebagai groundnorm telah memuat norma-norma abstrak yang memberikan peluang untuk menentukan  apa  yang  benar  dan  apa  yang  baik.  Sebagai  norma  dasar,  Pancasila secara  implisit  telah  mendasari  berbagai  norma  posi f  di  Indonesia  ke  dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi suatu kewajaran, dikarenakan secara  aklamasi  Pancasila  telah  ditetapkan  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum dan merupakan penyangga kons tusional. Perwujudan poli k hukum pidana ke  dalam  sistem  hukum  pidana,    hendaknya  pembentukan  sistem  hukum  pidana
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
60  Khudzaifah Dimya , Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 ,
Bandung: Genta Publishing, 2010, hlm. 206.
dijiwai oleh UUD 1945 sebagai landasan yuridis yang harus dijabarkan secara konkret ke dalam se ap peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana.

## Da ar Pustaka Buku
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia , Gema Insani Press, Jakarta, 1994. Achmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  Penyebab  dan  Solusinya ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. __________, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,
Kencana, Jakarta, 2012. Ahmad Muliadi, Poli k Hukum , Akademia Permata, Padang, 2013. Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bak , Bandung, 1998. _________________, Kebijakan  Legisla f  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994.
_________________, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan , Badan Penerbit Magister,
Semarang, 2011.
Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistema k Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat , Genta Publishing, Bandung, 2013.
C.F.G.  Sunarya   Hartono, Poli k  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional , Alumni, Bandung, 1991.
Endang  Sutrisno, Bunga  Rampai  Hukum  dan  Globalisasi ,  Genta  Press,  Bandung, 2011.
Friedmann, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspec ve , terjemahan M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2011.
_____________________, American  Law:  An  Introduc on ,  terjemahan  Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
Hyrominus Rhi , Filsafat Hukum: Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011. Imam  Syaukani  &  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-Dasar  Poli k  Hukum ,  Raja  Graﬁndo Persada, Jakarta, 2012.
Khudzaifah  Dimya , Teorisasi  Hukum:  Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 , Genta Publishing, Bandung, 2010.
Kusnu  Goesniadhie, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspek f  Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah) , JP Books, Surabaya, 2006.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kotan  Y.  Stefanus, Perkembangan  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  (Dimensi Pendekatan  Poli k  Hukum  terhadap  Kekuasaan  Presiden  menurut  Undang- Undang Dasar 1945) , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998. M. Hamdan, Poli k Hukum Pidana , Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 1997. Marbun, SF. (et.al.), Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta, 2001. Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Buku I , Alumni, Bandung, 2013. Moh.  Mahfud  M.D., Membangun  Poli k  Hukum ,  Menegakkan  Kons tusi,  LP3ES, Jakarta, 2006. Shidarta.,  et.al., Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi , Epistema Ins tute & HuMA, Jakarta, 2012. Soetadyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah , ELSAM dan
HUMA, Jakarta, 2002.
Soedarto, Hukum  Acara  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat ,  Sinar  Baru, Bandung, 1994.
Sudarto, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Bina Cipta, Jakarta, 1986. Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta,
2002.
__________, Penemuan Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
__________, Kapita Selekta Ilmu Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2013.
Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia , Alumni, Bandung, 2009.
Utrecht  dan  Muh.  Saleh  Djindang, Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia ,  Ikh ar,
Jakarta, 1961.
Yance Arzona, Antara Teks dan Konteks, Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia , HuMA, Jakarta, 2010.

## Dokumen Lain
Ahmad Bahiej, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia)”, Makalah  ini  disampaikan  pada kajian  ru n  Pusat  Studi  dan  Konsultasi  Hukum  (PSKH)  Fakultas  Syari'ah  IAIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 29 Desember 2003.
Bagir Manan, ”Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945”, Varia Peradilan , Tahun XXIX No. 340, Maret 2014.
Khudzaifah Dimya , “Dominasi Pemikiran Hukum Posi vis k: Otokri k dan Otensitas dan  Kemiskinan  Ke-Indonesia-an”, Makalah  dipresentasikan  pada  Konferensi Nasional  ke-3  Asosiasi  Filsafat  Hukum  Indonesia  (AFHI),  dengan  tema: Melampaui  Perdebatan  Posi visme  Hukum  dan  Teori  Hukum  Kodrat,  yang diselenggarakan oleh AFHI dan Epistema Ins tute bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga , 27-28 Agustus 2013.
Rocky Marbun: Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, “Laporan Hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII”Kuta- Bali, 14 – 18 Juli 2003.
Marcus  Priyo  Gunarto,  “Asas  Keseimbangan  dalam  Konsep  Rancangan  Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 24,
Nomor 1, Februari 2012.
Muladi,  “Poli k  Hukum  Pidana,  Dasar  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP”, makalah yang dipresentasikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh ELSAM dengan tema: Melihat Kodiﬁkasi dalam Rancangan KUHP , Jakarta, 28 September 2006. Solly Lubis, “Pembangunan Hukum Nasional”, makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, dengan tema: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan  Berkelanjutan  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Denpasar- Bali, 14-18 Juli 2003.
Valerine J.L. Kriekhoﬀ, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional – Penggunaan Hukum  Adat”, Makalah  dipresentasikan  pada  Seminar  Pengkajian  Hukum Nasional  Tahun  2013  (SPHN  2013)  dengan  tema  “Arah  Pembangunan  Hukum Pidana  Nasional”  yang  diselenggarakan  oleh  Komisi  Hukum  Nasional  (KHN) , Jakarta, 26-27 November 2013. Varia Peradilan No. 122 Tahun 1999. Yong Ohoi mur, “Tujuh Teori E ka Tentang Tujuan Hukum”, Jurnal Universitas De La Salle , Vol. 1, No. 2, Oktober 2011.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.