## ANALISIS TINGKAT EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA TAHUN 2016-2020 DI KABUPATEN PURWOREJO
Nur Atika 1* , Agustina Prativi Nugraheni 2
1,2
Universitas Tidar E-mail: 1) nuratikaaa1212@gmail.com

## Abstract
Regional development is the independence of a region which is an inseparable part of the success of policies decided by the government. In the state revenue and expenditure budget (APBN), the most significant state revenue target is obtained from the taxation sector. The taxation sector contributes significantly to a country's revenue and can be relied upon as financing for government development, especially regional development. The research was conducted with the aim of analyzing how much the rate of development and the level of effectiveness of local tax revenues in increasing Regional Original  Revenue  (PAD)  in  Purworejo  Regency.  The  data  used  is  data  on  local  taxes  and  local revenue of Purworejo Regency for a period of 5 years, namely 2016-2020 obtained from BPKPAD Purworejo Regency. The data analysis used in this research is quantitative descriptive method. The results  showed  that  the  average  development  rate  of  local  revenue  was  18.04%  and  the  average effectiveness  rate  of  local  tax  revenue  was  125.112%,  indicating  that  the  local  tax  revenue  of Purworejo Regency was categorized or classified as very effective, so that the local government of Purworejo Regency needed to increase supervision, guidance and evaluation of local tax collection because it had made a large contribution to the local revenue of Purworejo Regency.
Keywords: Regional Development, Regional Taxes, Regional Original Revenue, Effectiveness

## Abstrak
Pembangunan daerah merupakan kemandirian dari suatu daerah yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan  dari  keberhasilan  kebijakan  yang  diputuskan  pemerintah.  Dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja  negara  (APBN)  target  penerimaan  negara  yang  paling  signifikan  didapat  dari  sektor perpajakan.  Sektor  perpajakan  memberi  kontribusi  yang  besar  bagi  pendapatan  penerimaan  suatu negara dan bisa diandalkan sebagai pembiayaan pembangunan pemerintah khususnya pembangunan daerah. Penelitian dilakukan  dengan tujuan untuk  menganalisis seberapa besar laju perkembangan dan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo. Data yang digunakan adalah data pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten  Purworejo  kurun  waktu  5  tahun  yaitu  tahun  2016-2020  yang  diperoleh  dari  BPKPAD Kabupaten Purworejo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  perkembangan  laju  pendapatan  asli  daerah  rata-ratanya 18,04% dan tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 125,112%, menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo dikategorikan atau tergolong sangat efektif, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Purworejo perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah karena telah memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo.
Kata Kunci: Pembangunan Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas
Nur Atika, Agustina Prativi Nugraheni

## 1. PENDAHULUAN
Dalam meningkatkan masalah ekonomi perlu ditunjang dengan pembenahan tata kelola keuangan daerah dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Untuk lebih terkendalinya keuangan daerah  membutuhkan  penataan  sistem  pemerintahan  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  penting  dilakukan  agar  alokasi  finansial daerah terpenuhi secara adil dan merata . Demikian adanya reformasi akuntansi sektor publik memberi manfaat fundamental terutama terkait pengertian pengelolaan sumber-sumber daya daerah  yang  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  bagi  peningkatan kemakmuran  dan  kesejahteraan  daerah.  Pada  prakteknya,  pendanaan  pemerintah  pusat bersumber  dari  penerimaan  Negara,  namun  pemerintah  daerah  akan  tergantung  pada pemerintah pusat untuk pembiayaan daerah. Untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diperkuat dengan landasan Undang-undang di bidang Keuangan Negara. Jika hanya pengguna  dana  disaat  terdapat  pendapatan  yang  masuk,  maka  besar  kemungkinannya kondisi keuangan akan menurun akibat tidak diimbangi oleh kas masuk.
Desentralisasi  ini  dimaksud  terkait  pelimpahan  wewenang  pemerintah  pusat  kepada pemegang  daerah.  Supaya  pemerintah  tidak  kesusahan  mengatur  rakyatnya  dengan desentralisasi,  pemerintah  daerah  ditanggung  daerahnya  sendiri  dan  kemudian ditanggungjawabkan  pemerintah  pusat.  Dikarenakan  tujuannya berkeinginan  mengurangi dan membebaskan beban suatu daerah yang nantinya bisa diserahkan pertanggungjawaban ke  pemerintah  daerah.  Kewenangan  pemerintah  daerah  menjadikan  pemerintahan  yang memiliki fungsi dan peran pelayanan lebih efisien dan efektif .
Otonomi  daerah  adalah  kewenangan  untuk  mengatur  sendiri  kepentingan  masyarakat atau  kepentingan  untuk  membuat  aturan  guna  untuk  mengurus  daerahnya  sendiri (Kurniawan,  2012).  Selain  itu,  UU  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Beberapa  daerah  otonom  semakin  sejahtera,  berkembang,  dan memunculkan  ciri  khas  khusus  di  tiap-tiap  daerah.  Upaya  menggerakkan  partisipasi masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah yakni dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut  serta  dalam  pembangunan  dan  pengembangan  daerah,  memberikan  apresiasi  kepada masyarakat  yang  telah  memberikan  kontribusi  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah, memberikan bimbingan dan pembinaan .
Salah satu tuntutan dari otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan, sehingga daerah  harus  mampu  menggali  sumber-sumber  potensi  keuangan  daerah  sendiri  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Dana  PAD  nantinya  diharapkan  mencukupi  pembiayaan atau  penyelenggaraan  pembangunan  dan  pengembangan  daerah  sendiri,  disamping  itu daerah harus kreatif mengelola potensi yang ada secara maksimum agar meningkatkan PAD tersebut (Utami & Ningsih, 2018). Hal ini pula menjadikan pertimbangan pemerintah supaya pemaksimalan potensi sumber daya tidak menimbulkan tingginya biaya ekonomi dan masih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dapat pula pengembangan ekonomi melalui BUMD. Terdapat di PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD  menyatakan  bahwa  fokus utamanya adalah Pendapatan  Asli Daerah termasuk  juga  menggerakkan  ekonomi  daerah.  Karenanya  jika  PAD  didapat  kurang  dari angka  50%  menandakan  pendapatan  daerah  tidak  sesuai  target  APBD  awal  tahun.  Maka bagaimanapun  daerah  harus  pintar-pintar  membuat  terobosan,  kreatif  dan  inovasi  supaya PAD meningkat.
Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia telah membawa dampak bagi sektor swasta dan  juga  sektor  publik  (pemerintah)  mengalami  dampak  yang  negatif.  Berbagai  dampak negatif  yang terjadi  seperti pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. Pengaruh dari negatifkrisis  moneter  juga  membawa  dampak  yang  negatif  terhadap  APBN  yang  secara otomatis  juga  berdampak  pada  APBD.  Sektor  pendapatan  sangat  labil  atau  faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih  memprihatinkan  pada  daerah  yang  PAD-nya  rendah.  Dengan  PAD  rendah  berarti ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  lebih  tinggi.  Upaya  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tentunya  tidak  terlepas  dari  peranan  masing-masing komponen PAD (Sucanti et al., 2017).
Apabila  telah  mendapatkan  pendapatan  daerah,  kemudian  hasilnya  juga  harus dibelanjakan.  Dengan  tujuan  naiknya  peredaran  uang  di  masyarakat  berakibat  terdorong kenaikan  konsumsi  di  sektor  rumah  tangga.  Upaya  setelahnya  diharapkan  menstimulus sektor swasta yang berdampak pada perekonomian nasional.
Kemampuan  dalam  upaya  melakukan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  hal  ini dilihat  dari  peningkatkan  Covid-19  berlanjut  dan  kemampuan  penyerapan  fiskal  yang semakin banyak, salah satu cara agar APBD dapat sehat kembali adalah pendapatan daerah harus semakin diperbaiki yakni melalui reformasi di bidang perpajakan. Di Indonesia, pajak daerah  diatur  dalam  UU  No.  28 Tahun  2009.  Oleh  karenanya  di  undang-undang  tersebut mendefinisikan  pajak  daerah  adalah  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan pajak sangat penting guna  pelaksanaan  pembangunan,  sebab  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  juga  dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan tersebut  (Gunawan, 2018). Selain mendorong  penerimaan  pajak,  cara  lain  untuk  menyehatkan  APBD  adalah  dengan memperbaiki  kualitas  belanja  baik  pusat  maupun  daerah  (Maznawaty  et  al.,  2015) . Pemberdayaan  pajak  sendiri  terdiri  dari  dua  bagian  diantaranya  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten atau kota. Dengan pendapatan PAD menjadikan timbul suatu pertanyaan terhadap pencapaian  tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  daerah,  yang  nantinya  efektivitas digunakan  penilaian  suatu  keberhasilan  dearah  untuk  mencapai  sasaran  yang  telah ditetapkan atau realisasi dari target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah daerah.
Nur Atika, Agustina Prativi Nugraheni

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Pengelolaan Manajemen Keuangan Pemerintahan
Pengelolaan  yang  dimaksud  ialah  suatu  proses  pembagian  fungsi  atas  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  dengan  memanfaatkan  ilmu  maupun  seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya .
1. Untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi
2. Menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan
3. Mencapai efisiensi dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang berbeda dengan salah satunya bentuk pengukuran optimalisasi pencapaian tujuan melalui pengelolaan keuangan .
Terkait manajemen pengelolaan keuangan yang digunakan oleh pemerintahan terdapat fungsi  manajemen  mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling yang biasanya disingkat POAC).
a) Perencanaan (Planning).
Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan  dan  juga  sebagai  landasan  pokok  serta menjadi  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  memegang  peranan  penting  dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan.
b) Pengorganisasian (Organizing) . Pengorganisasian  yaitu  pengelompokan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. Arti lain pengorganisasian  adalah  struktur  organisasi.  Struktur  organisasi  adalah  susunan komponen-komponen  (unit-unit  kerja)  dalam  organisasi.  Struktur  organisasi menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  dan  menunjukkan  bagaimana  fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
c) Pengarahan (Actuating).
Pengarahan  ini  adalah  usaha  menggerakkan  anggota-anggota  kelompok sedemikian  rupa  hingga  mereka  berkeinginan  dan  berusaha  mencapai  sasaran perusahaan  dan  sasaran  anggota-anggota  perusahaan  tersebut  oleh  karena  itu anggota-anggota perusahaan juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.
d) Pengawasan (Controlling).
Pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan, itu sebabnya bahwa  tanpa  rencana,  pengawasan  tidak  mungkin  dilaksanakan  karena  tidak  ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

## 2.2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  dikategorikan  dalam  pendapatan  rutin  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Yoduke & Ayem, 2015) . Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu biaya  penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  ditanggung  oleh  daerah  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  maka  penyerahan  kewenangan  pemerintah  dari pemerintah  pusat  kepada  daerah  haruslah  disertai  dengan  penyerahan  dan  pengalihan.
Kemampuan daerah dalam ketergantungan terhadap pemerintah pusat dilihat dari besarnya nilai  komposisi  penerimaan  daerah  yang  didapat. Semakin  besar  jumlah  komposisi  PAD, maka semakin besar juga kemampuan pemerintahan daerah bertanggung jawab (Asnidar & Syahputra,  2018).  Namun  apabila  semakin  kecil  komposisi  PAD  terhadap  penerimaan daerah, maka nilai ketergantugan terhadap pusat semakin besar.
Pemerintah  suatu  negara  pada  hakikatnya  mengemban  tugas  dan  fungsi  utama  yaitu fungsi  alokasi  yang  meliputi  alokasi  yang  meliputi  antara  lain  pendapatan  dan  kekayaan masyarakat,  pemerataan  pembangunan,  fungsi  distribusi  lebih  efektif  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan  masyarakat  dan  fungsi  stabilitas  yang  meliputi  antara  lain,  pertahanan  dan keamanan,  ekonomi  dan  moneter.  Dalam  pelaksanaannya  perlu  diperhatikan  kondisi  dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

## 2.3. Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib dalam bentuk iuran dari rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang) berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan dan tanpa jasa timbal atau  kontraprestasi  secara  langsung  dapat  ditunjukkan  sebagimana  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara  seperti  pengeluaran-pengeluaran  yang  bermanfaat  bagi Masyarakat. Adapun fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi  Mengatur (Cregulerend), pajak berfungsi  sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan diperlukanlah pemungutan pajak yang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansiil).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Kedudukan Hukum Pajak :
1. Hukum  Perdata,  pajak  dapat  mengatur  hubungan  antara  satu  individu  dengan individu lainnya.
2. Hukum  Publik.  pajak  dapat  mengatur  antara  pemerintah  dengan  rakyatnya  dan hukum ini dapat dirinci sebagaimana :
a) Hukum Tata Negara.
b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif).
c) Hukum Pajak.
d) Hukum Pidana.
Nur Atika, Agustina Prativi Nugraheni
Hukum  pajak  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  selaku  pemungut  pajak  dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.
1. Hukum Pajak Materiil
Membuat norma-norma  yang  menerangkan antara  lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum  yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa  yang dikenakan pajak atau  subjek  pajak,  berapa  besarnya  pajak  yang  dikenakan  atau  tarif  pajak,  segala sesuatu  tentang  timbul  dan  harusnya  hukum  antara  pemerintah  dan  Wajib  Pajak. Salah satunya adalah Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formil
Memuat  bentuk/tata  cara  untuk  mewujudkan  hukum  materiil  menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan  penetapan  suatu  utang  pajak,  hak  fiskus  untuk  mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak (mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang  menimbulkan  utang  pajak),  dan  kewajiban  Wajib  Pajak  (menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan) dan  hak-hak  Wajib Pajak (mengajukan keberatan dan banding).
Pengelompokan Pajak :
1. Menurut Golongannya
a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti contoh Pajak Penghasilan.
b) Pajak  Tidak  Langsung,  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan kepada orang lain seperti contoh Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
a) Pajak  Subjektif,  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya  dalam artian memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
b) Pajak  Objektif,  pajak  yang  berpangkal  pada  objek  nya  tanpa  memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
a) Pajak  Pusat,  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga negara.
b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara daerah.
Adapun tata cara pemungutan pajak, seperti berikut:
1. Stelsel Pajak :
a) Stelsel nyata (riel stelsel) .
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  atau  penghasilan  yang  nyata sehingga  pemungutannya  harus  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak,  yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang  dikenakan  lebih  realistis.  Sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  baru  dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.
b) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel).
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang- undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya,
sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus memungut pada akhir tahun. Dan kelemahan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c) Stelsel Campuran
Stelsel  ini  merupakan  kombinasi  antara  stelsel  nyata  dan  stelsel  anggapan.
Dimana pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian  pada  akhir  tahun  besarnya  pajak  disesuaikan  dengan  keadaan  yang sebenarnya. Bilamana besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Asas Pemungutan Pajak :
a) Asas domisili, negara barat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri.  Dan  asas  ini  berlaku  bagi  Wajib  Pajak dalam negeri.
b) Asas  sumber,  negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c) Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan keadaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak.
a) Official Assessment System
Merupakan  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang  kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
• Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada pemerintah.
• Wajib Pajak bersifat pasif.
• Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan  surat  ketetapan  pajak  oleh pemerintah.
b) Self Assessment System
Merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
• Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada  Wajib Pajak sendiri.
• Wajib  Pajak  bersifat  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetorkan  dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
• Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c) With Holding System
Merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  pihak  ketiga  (bukan  pemerintah  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:  wewenang  memotong atau memungut pajak  yang terutang ada pada pihak ketiga.
Nur Atika, Agustina Prativi Nugraheni
Tarif pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, tarif sebanding atau proporsional, di mana tarifnya berupa persentase tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya  pajak  yang  terutang  proposional  terhadap  nilai  yang  dikenai  pajak.  Kedua,  tarif tetap,  yang  berlaku  dengan  jumlah  pajak  yang  tetap  terlepas  dari  jumlah  yang  dikenakan pajak. Ketiga, tarif progresif, di mana persentase tarif meningkat seiring dengan peningkatan jumlah yang dikenai pajak, sehingga semakin besar jumlahnya, semakin besar juga tarif yang dikenakan.

## 2.4. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang  terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Jambak, 2016).
a) Jenis-Jenis Pajak Daerah
Menurut  (Lestari,  2017)  Jenis-jenis  pajak  daerah  yang  terbagi  atas  daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :
1. Jenis Pajak provinsi
• Pajak  Kendaraan  Bermotor  merupakan  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  dua  pihak  atau    perbuatan sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
• Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.  Dimana  Air  Permukaan  adalah  semua  air  yang  terdapat  pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
• Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
• Pajak Hotel;
• Pajak Restoran;
• Pajak Hiburan;
• Pajak Reklame;
• Pajak Penerangan Jalan;
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
• Pajak Parkir;
• Pajak Air Tanah;
• Pajak Sarang Burung Walet;
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi  dalam  daerah  kabupaten/kota  otonom,  seperti  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.
Tarif  pengenaan  pajak  daerah  bervariasi  tergantung  pada  tingkat  pemerintahan  yang mengenakannya.  Pada  tingkat  provinsi,  beberapa  pajak  yang  dikenakan  meliputi  pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dengan tarif 10%, bea balik nama kendaraan bermotor  dan  kendaraan  di  atas  air  dengan  tarif  20%,  bahan  bakar  kendaraan  bermotor dengan tarif 10%, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan tarif 20%. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, beberapa pajak yang dikenakan mencakup pajak  hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak  hiburan 35%,  pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%, dan pajak parkir 20%.

## 2.5. Efektivitas
Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending  wisely). Semakin  besar  ouput  yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  dan sasaran  yang  ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit  organisasi.  Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapakan berdasarkan potensi riil daerah (Lohonauman, 2016).

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  deskripsi  kuantitatif  yang menggunakan rasio efektivitas. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih (independen)  tanpa  membuat  perbandingan,  atau  menghubungkan  dengan  variabel  lain (Sugiyanto, 2007). Penelitian dilakukan di BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Jenis  data  yang  dipakai  sebagai  penelitian  adalah  data  panel.  Data  panel  merupakan gabungan  antara  data cross  section dan time  series .  Data  diperoleh  BPKPAD  Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data melalui tinjauan langsung ketempat obyek penelitian dengan menggunakan data tertulis maupun data tidak tertulis. Dimana jenis dan sumber data berasal  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purworejo periode 2016-2020. Dan data sekunder ialah hasil wawancara dan informasi dari BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Setelah data didapat maka selanjutnya dilakukan teknik analisis terhadap data tersebut untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan BPKPAD Kabupaten Purworejo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo periode 2016- 2020.
Menurut  (Arisman,  2016;  Damaiyanti  &  Setiawan,  2014;  Lohonauman,  2016). Pendekatan yang digunakan sebagai berikut ;
1. Perkembangan PDit : = 𝑃𝐷𝑖𝑡 – 𝑃𝐷(𝑖𝑡−1) 𝑃𝐷(𝑖𝑡−1) × 100%
Keterangan : PDit = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu
Nur Atika, Agustina Prativi Nugraheni
PD(it-1) = Realisasi pajak daerah jenis pada tahun sebelumnya
2. Guna mengetahui pada tingkat efektivitas pajak daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100%
Efisiensi  pajak  daerah  ini  adalah  nilai  yang  diperhitungkan  berdasarkan posentase  perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan  target penerimaan pajak daerah. Adapun ukuran kriteria yang dipergunakan untuk menilai efektivitas pajak daerah sebagai berikut :
Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektitas Pajak Daerah

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terdiri  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagi  Hasil  Laba  BUMD  dan Investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah.

## Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Purworejo
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Purworejo tahun  2016  mencapai  target Rp201.408.936.102,00 dengan realisasi Rp255.598.775.204,00 atau sebesar 126,91%. Pada tahun  2017  target  PAD  mengalami  kenaikan  menjadi  Rp237.664.091.269,00  dengan realisasi  sebesar  Rp298.606.494.653,00  atau  sebesar  125,64%.  Untuk  tahun  2018  target
PAD  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp267.294.598.415,00  dengan  realisasi  sebesar  Rp 286.971.590.024,00  atau  sebesar  107,36%.  Kemudian  pada  tahun  2019  target  PAD mengalami  kenaikan  sebesar  Rp282.944.007.300,00  dengan  realisasi  sebesar  Rp 280.396.155.600,00  atau  sebesar  99,10%.  Dan  pada  tahun  2020  target  PAD  mengalami kenaikan lagi sebesar Rp26.571.674.901,00 dengan realisasi sebesar Rp304.800.202.905,00 atau sebesar 93,33%.

## 4.2 Penerimaan Pajak Daerah
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  andalan  PAD  disamping  Retribusi  Daerah,  Hasil Perusahaan  Milik  Daerah  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Lainnya  yang dipisahkan.  Pungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  di  Indonesia  didasarkan  Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004.
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
Penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016 tertarget Rp35.598.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.380.056.430,00 atau sebesar 119,05%. Pada tahun 2017 target pajak daerah mengalami peningkatan Rp41.277.934.000,00 dengan realisasi Rp53.416.617.017,00 atau sebesar 129,41%. Tahun 2018 mengalami peningkatan target penerimaan pajak daerah Rp48.233.819.000,00 dengan realisasi Rp68.816.307.333,00 atau sebesar 142,67%. Kemudian untuk tahun 2019 pajak daerah  mengalami peningkatan Rp59.283.352.200,00  dengan  realisasi  Rp77.648.792.775,00  atau  sebesar  130,98%. Selanjutnya  tahun  2020  pajak  daerah  meningkatkan  lagi  sebesar  Rp71.714.758.038,00 dengan realisasi Rp74.189.987.143,00 atau sebesar 103,45%.
Untuk pajak daerah kabupaten Purworejo ini terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak  Rumah  Makan,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak BPHTB. Sehingga dari tahun 2016 sampai tahun 2019 penerimaan pajak daerah ini mengalami peningkatan yang signifikan,  tetapi  karena  adanya  pandemi  menyebabkan  realisasi  pajak  daerah  pada  tahun 2019 sebesar Rp77.648.792.775,00 turun menjadi Rp74.189.987.143,00.
Perkembangan Pajak Daerah
Perkembangan  PDit = 𝑃𝐷𝑖𝑡 − 𝑃𝐷(𝑖𝑡−1) 𝑃𝐷(𝑖𝑡−1) × 100%
Keterangan : PDit = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun tertentu PD(it-1) = Realisasi pajak daerah jenis i pada tahun sebelumnya
Nur Atika, Agustina Prativi Nugraheni
1. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2016-2017
Rp42.380.056.430,00  − 0 0 × 100% = 0 % 2. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2017-2018 Rp53.416.617.017,00 − Rp42.380.056.430,00 Rp42.380.056.430,00 × 100% = 26,04 % 3. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2018-2019 Rp68.816.307.333,00 − Rp53.416.617.017,00 Rp53.416.617.017,00 × 100% = 28,83 % 4. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2019-2020 Rp77.648.792.775,00 − Rp 68.816.307.333,00 Rp68.816.307.333,00 × 100% = 12,83 %
Perkembangan terbesar dari hasil perhitungan perkembangan pajak daerah Kabupaten Purworejo  dari  tahun  2016-2020  terjadi  pada  prosentase  28,83%.  Untuk  pencapaian perkembangan  ini  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2018  ke  tahun  2019  dari  26,04% menjadi  28,83%.  Namun  justru  mengalami  penurunan  drastis  ditahun  selanjutnya  yaitu tahun 2019 sebesar 12,83% ke prosentase tahun 2020 menjadi 4,45%.

## 4.3 Efektivitas Pajak Daerah
Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

## Tabel 4. Tingkat Efektifitas Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo
Perkembangan terbesar dari  hasil perhitungan tingkat efektifitas perkembangan  pajak daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2020 terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 142,67%.  Akan  tetapi  tingkat  pencapaian  efektifitas  2016-2020  diatas  100%  yang  berarti tergolong penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo sangat efektif.

## 5. KESIMPULAN
Untuk  tetap  perkembangan  yang  terbesar  dari  penerimaan  pajak  daerah  kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2016-2020 perkembangan yang terbesar terjadi  pada  tahun  2018  sebesar  28,83  dan  untuk pencapaian  perkembangan  pajak  daerah terkecil terjadi pada tahun 2020 yakni 4,45%.
Pada tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2020 dapat diketahui dan dibandingkan dengan yang kurun waktu 5 tahun tersebut pencapaiannya sangat efektif. Untuk mencapai efesiensi tahun 2016-2018 mengalami peningkatan tingkat efisiensi, yaitu tadinya  119,05%  menjadi  142,67%  terbilang  sangat  efektif.  Namun  di  tahun  2018-2020 mengalami  penurunan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  yang  mana  masih dikategorikan  sangat  efektif.  Tingkat  efektivitas  rata-rata  penerimaan  pajak  daerah Kabupaten Purworejo ini tergolong sangat efektif.
Untuk hasil analisis tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa selama dari tahun 2016- 2020, penerimaan atas pajak daerah sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.
Perkembangan penerimaan pajak daerah rata-rata dalam kurun waktu lima tahun (2016- 2020) sebesar 18,04%. Dengan tingkat pencapaian efektivitas penerimaan pajak daerah rata- rata  adalah  125,112%.  Sehingga  berdasarkan  kriteria  efektivitas  yang  digunakan,  maka penerimaan pajak daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2020 merupakan sangat efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisman, S. (2016). Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar .
Asnidar,  A.,  &  Syahputra,  C.  (2018).  Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika , 2 (2), 147–157.
Damaiyanti,  N.  P.  D.,  &  Setiawan,  I.  P.  E.  (2014).  Analisis  efektivitas  dan  kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2009-2013. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 9 (1), 97–105.
Gunawan,  E.  (2018).  Pengaruh  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur. Jurnal EMT KITA , 2 (1), 28– 37.
Jambak, N. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014. SKIPSI.
Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Gema Eksos , 7 (2), 218209.
Lestari,  p. . (2017). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Stabat .
Lohonauman,  I.  L.  (2016).  Analisis  efektivitas  pemungutan  pajak  daerah  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1).
Maznawaty,  E.  S.,  Ilat,  V.,  &  Elim,  I.  (2015).  Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (3).
Nur Atika, Agustina Prativi Nugraheni
Sucanti, N. I. W. A. R. I., Kurniawan, P. S., ST, M. A., Purnamawati, I. G. A., & SE, M. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)(Studi  Kasus  Di Pemerintah  Kabupaten  Gianyar). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha , 8 (2). Sugiyanto. (2007). Metode Penelitian Kualitati dan Kuantitatif, R dan D .
Utami, M., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 3 (4), 672–687. Yoduke,  R.,  &  Ayem,  S.  (2015).  Analisis  efektivitas,  efisiensi  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  serta  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Bantul  tahun 2009-2014. Jurnal Akuntansi , 3 (2), 28–47.

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).