https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 3 Nomor 2 November 2021 : 55-66 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15045 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060

## URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA
(THE URGENCY OF IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF ARTICLE 33 SECTION (1) UNITED NATIONS CHARTER (UN CHARTER) IN TAIWAN AND

## CHINA CONFLICT SETTLEMENT)
Muhammad Akbar Fauzan Aziz Arlina Permanasari Fakultas Hukum Universitas Trisakti akbarfauzan301200@gmail.com , arlina.p@trisakti.ac.id

## Abstrak
Dinamika  konflik  antara  China  dan  Taiwan  sampai  saat  ini  belum  terselesaikan.  Hukum internasional  sebagai  norma  hukum yang  diakui  dan  diterapkan secara  internasional  memiliki peran  penting  dalam  menyelesaiakan  sengketa  yang  timbul  antar  negara.  Ketentuan  hukum Internasional  telah  melarang  penggunaan  kekerw  asan  dalam  hubungan  antar  negara,  China sebagai  negara  yang  mendominasi  pengakuan  kedaulatan  dari  171  negara  lain  menganggap bahwa  urusan  ini  merupakan  masalah  internal  negara  mereka  sendiri  yang  diupayakan diselesaikan secara damai, berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) PBB penyelesaian sengketa secara damai itu ditempuh dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melaui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih. Urgensi ketentuan Pasal tersebut diharapkan bahwa akan menciptakan perdamaian, keamanan  dunia,  mendorong  hubungan  persaudaraan  antar  bangsa,  menjadi  pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
Kata kunci: China, Piagam PBB, Penyelesaian Sengketa, Taiwan.

## Abstract
The dynamics of the conflict between China and Taiwan have not yet been resolved. International law  as  a  legal  norm  that  is  recognized  and  applied  internationally  has  an  important  role  in resolving  disputes  that  arise  between  countries.  The  provisions  of  international  law  have prohibited the use of anxiety in relations between countries, China as a country that dominates the recognition of sovereignty from 171 other countries considers that this matter is an internal problem of their own country which is sought to be resolved peacefully, based on the provisions of Article 33 Paragraph (1) of the United Nations settlement The peaceful dispute is resolved by negotiation,  investigation,  mediation,  conciliation,  arbitration,  and  legal  settlement  through regional bodies or arrangements, or other peaceful means chosen. It is hoped that the urgency of the provisions of the article will create peace, world security, encourage brotherly relations
56   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
between nations, and become the center of alignment of all joint actions against countries that endanger world peace.
Keywords: China, United Nations Charter, Dispute Resolution, Taiwan.

## Pendahuluan
Studi  hubungan  internasional  menjadikan  keamanan  menjadi  salah  satu  topik  yang kompleks untuk dibahas, sehingga keamanan menjadi konsep yang sering dibicarakan di dunia ini. Keamanan merupakan sebuah dasar kehidupan manusia, sehingga sering konsep keamanan mengalami  perubahan  seiring  dengan  perkembangan  zaman.  Secara  general,  keamanan diartikan  sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  ketika  timbul  atau  adanya  ancaman  kejahatan yang menganggu. Keamanan itu dinamis dan menjadi dasar kehidupan manusia. Dalam kaitan dengan masyarakat internasional, maka keselamatan dan keamanan setiap negara dalam suatu kawasan  regional  membentuk  situasi  keamanan  internasional.  Keamanan  internasional  ini merupakan tanggung jawab masyarakat internasional terutama badan internasional seperti PBB, ataupun badan regional seperti ASEAN untuk melakukan upaya-upya proaktif dalam menjaganya. Usaha ini termasuk aksi, upaya dan operasi militer dan non militer serta pendekatan diplomatik di samping pembentukan perjanjian-perjanjian khusus untuk menjaga keamanan internasional. 1 Sebagai  salah  satu  bidang  yang  paling  banyak  disorot  setelah  berakhirnya  perang  dingin. Seringkali keamanan suatu negara terancam karena adanya pengaruh dari antar satu negara dengan negara yang lain. Ada banyak kawasan yang dinilai strategis dan dinamis baik dari bidang ekonomi, politik mau pun militer, salah satunya yaitu Asia Pasifik. Posisi yang strategis suatu kawasan  mengakibatkan  tidak  memerlukan  partisipasi  aktif  negara-negara  di  kawasan  yang bersangkutan,  namun  juga  negara-negara  dari  seluruh  kawasan  lainnya. 2 Sebagai  organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, PBB menetapkan sebuah  ketentuan  dalam  Bab  VI  Piagam  PBB  tentang  Penyelesaian  Pertikaian  Secara  Damai dalam Pasal 33 Ayat (1), yang pada pokoknya menyatakan:
“…,pihak  yang  bertikai  dan  pertikaian  itu  berlangsung  terus  menerus  mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka harus mencari  penyelesaian  dengan  jalan  perundingan,  penyelidikan,  dengan  mediasi, konsiliasi, arbitrasi, atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri oleh pihak yang bertikai.” 3
Posisi  seperti  ini  eksistensi  dari  hukum  internasional  sangat  dibutuhkan.  Peranan hukum internasional salah satunya dituangkan dalam ketentuan Pasal Piagam PBB di atas, hal ini dimaksudkan untuk melarang penyelesaian sebuah sengketa dengan penggunaan peperangan sebagai  alatnya.  Pasal  33  Ayat  (1)  merupakan  tindak  lanjut  dari ketentuan yang ada pada Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara dan organisasi  internasional  yang  tergabung  dalam  PBB  harus  menyelesaiakan  segala
1 Wikipedia. Kemanan Internasional. https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_internasional. Diakses pada Kamis, 04 Agustus 2022 Pukul 17.44 WITA.
2 Syahbuddin, “Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan”, Jurnal Pendidikan IPS, STIKP Taman Siswa Bima, Vol. 9, Nomor 2 Juli-Desember 2019, hlm 70.
3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 33 Ayat (1).
persengketaannya  dengan  jalan  damai 4 .  Kedua  pasal  tersebut,  pada  intinya  mengamantkan untuk  selalu menempuh  dan  mengupayakan  jalur  damai  dalam  setiap  penyelesaian  sengketa yang ada.
Walaupun Piagam PBB telah mengatur terkait proses penyelesaian sengketa antar suatu dan telah ditegaskan pula dalam beberapa dokumen hukum internasional The Ten Principles of Bandung, atau Dasasila Bandung 1955, The Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Dispute atau Manila Declaration 1982, kebebasan sebuah negara untuk memilih jalannya sendiri dalam menyelesaikan sebuah konflik atau sengketa yang mereka hadapi dengan negara lain, menjadi salah satu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh semua instrument hukum internasional  itu  sendiri,  karena  sejak  dulu  hingga  saat  ini  masih  ada  beberapa  negara  yang memilih  untuk  menyelesaikan  konflik  atau  sengketanya  dengan  jalan  peperangan,  seperti Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Irak dan Kuwait, Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina.
Taiwan dan China , sebagai sebuah negara yang termasuk dalam komponen wilayah Asia- Pasifik menjadi negara yang tidak terhindarkan akan konflik. Hubungan antar Cina dan Taiwan yang tidak mengacu pada skema hubungan antar negara yang sederajat dan saling berkoordinasi sudah  terjadi  sejak  lama, 5 hal  ini  dipicu  dengan  konflik  yang  terjadi  antara  keduanya  yang berlangsung  sejak  tahun  1945.  Konflik  tersebut  berawal  ketika  komunis  China  dan  Taiwan memisahkan diri satu sama lain, yang pada akhirnyan tahun 1949 berujung pada sebuah perang saudara  China,  yang  menjadi  titik  tegang  ada  pada  aspek  geopolitik  yaitu  jalur  air  yang memisahkan mereka. China yang pada awalnya sangat bertumpu pada sistem monarkhi akhirnya mengacu pula pada sistem demokrasi. Perubahan sistem kenegaraan tersebut menjadikan Partai komunis Tiongkok mengambil alih dan mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Partai beraliran nasionalis memutuskan untuk memisahkan diri menuju Pulau Formosa  dan  mendirikan Republic  of  China.    Konflik  yang  terjadi  antar  keduanya  tersebut, kembali memanas pada awal bulan Oktober 2021 karena dipicu sejumlah pesawat tempur China memasuki  wilayah  udara  Taiwan.  Ketegangan  itu  juga  tidak  terlepas  dari  sikap  China  yang menganggap Taiwan merupakan bagian dari mereka, dan dalam hal ini Taiwan sebagai salah satu provinsi di China secara resmi dianggap memisahkan diri, sehingga China mengupayakan kembali untuk menjadi bagian dari wilayahnya, karena dapat diartikan bahwa lepasnya Taiwan dari China merupakan salah satu ancaman bagi keamanannya sendiri.
Konflik yang terjadi cukup menarik perhatian beberapa negara, dan turut andil untuk saling memberikan bantuan baik untuk China maupun Taiwan itu sendiri. Setiap negara memiliki kepentingan dalam menyikapi persoalan yang terjadi di kawasan, dan bisa saja dipahami dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing negara. Namun, beberapa pula mengharapkan konflik tersebut dapat terselesaikan secara damai, termasuk China sendiri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  China  menganggap  hal  ini  merupakan  isu internal  dan  menjadi  urusan  dalam  negeri  mereka  sendiri  yang  diupayakan  tidak  tergeser menjadi isu eksternal. Situasi inilah yang membawa mengapa konflik yang terjadi antara China dan  Taiwan  diupayakan  untuk  menempuh  beberapa  prosedur  penyelesaian  sengketa internasional secara damai yang sesuai dengan cara yang tertera pada Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 2 Ayat (3).
5 Inneke Firsana Dewi, Karina Utami Dewi, “Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok”, Jurnal Hubungan Internasional, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Vol. 7, Nomor 2 / Oktober 2018-Maret 2019, hlm. 161.

## Metode Penelitian
Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, 6 dalam hal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dengan deskriptif dan argumentatif. 7

## Pembahasan

## Aspek-aspek hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional
Suatu negara dalam menjalankan segala sesuatu dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan  bernegara,  tidak  akan  terhindar  dari  namanya  sebuah  hubungan.  Dalam  lingkup internasional, menjalin hubungan internasional itu merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat ditolak oleh setiap negara. Layaknya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, hubungan antar suatu negara pun tercipta karena adanya saling membutuhkan, tanpa bantuan dari negara lain terkadang suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Terjalinnya sebuah hubungan antar suatu negara tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berdampak negatif bagi negara itu sendiri, karena hubungan-hubungan antar lembaga pada suatu  negara  tidak  selamanya  berjalan dengan  baik,  begitupun  dengan  hubungan  antar satu negara  dengan  negara  yang  lain.    Hubungan  yang  terjalin  antar  suatu  negara  kadangkala menimbulkan sebuah sengketa yang dipicu dari berbagai sumber potensi dalam seluruh aspek yang ada, meliputi sumber daya alam, politik dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri, sengketa yang ada, akan menyebabkan ketegangan di antar negara yang bertikai.
Deklarasi  Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional  mengenai  Hubungan  Bersahabat  dan Kerjasama  antar  Negara,  dimana  dalam  deklarasi  tersebut  menghimbau  agar  “penyelesaian sengketa diupayakan untuk diselesaikan secara damai, hal ini dimaksudkan agar  perdamaian, keamanan Internasional dan keadilanadilan tidak terganggu”. Adanya mekanisme penyelesaian jalur  di  luar  pengadilan,  membuat  para  pihak  yang  bersengketa  lebih  tertarik  pada  sistem alternative dispute resolution (ADR), karena mekanisme tersebut lebih fleksibel dan responsif terhadap  kebutuhan  para  pihak  yang  bersengketa  dan  lebih  banyak  melibatkan  masyarakat dalam penyelesaiannya. 8
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Piagam  PBB  kembali  dipertegas  dalam  beberapa instrument hukum internasional, meliputi: 9
a. Convention for the pacific settlement of int disputes 1899.
“Independently  of  this  recourse,  the  Signatory  Powers  recommend  that  one  or  more Powers,  strangers  to  the  dispute,  should,  on  their  own  initiative,  and  as  far  as circumstances may allow, offer their good offices or mediation to the States at variance. Powers, strangers to the dispute, have the right to offer good offices or mediation, even
6 Yordan Gunawan (et.al.), “Perspective Of International Law On Maritime Territorial Dispute: Case  Between  Kenya  And  Somalia”, Jurnal  Hukum  UNNISULA, Fakultas  Hukum  Universitas Muhammad Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. 37 Nomor 2, Desember 2020, Hlm. 69.
7 Ida Primayanthi, Kadek Sarna, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Nikaragua-Amerika Serikat), Fakultas Hukum Universitas Udaya, Denpasar, hlm. 3.
8 Agnes Grace Aritonang, “Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Crepido, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 03 Nomor 01, Juli 2021, hlm. 6
9 Puji  Utama,  “Peran  Organisasi  Internasional  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Internasional”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 19 Juli 2021, hlm. 8.
during the course of hostilities. The exercise of this right can never be regarded by one or the other of the parties in conflict as an unfriendly act.” 10
Konvensi ini pada intinya menghimbau pada semua negara untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan menawarkan jasa baik atau mediasi.
b. Convention for the pacific settlement of int disputes 1907.
c. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919. Konvensi ini mengharuskan bahwa negara- negara yang bertikai menyelesaikannya atas inisiatif  mereka  sendiri  dan  sejauh  keadaan  memungkinkan,  menawarkan  jasa  baik  atau mediasi mereka kepada Serikat berseberangan.
d. The General Act for the Pacific Settlement of Int disputes 1928. Ketentuan  ini  pada  pokonya  menawarkan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara membentuk konsiliasi, arbitase atau menunda sengketa yang gagal ke Permanent Court of International Justice.
e. Bandung  Declaration  1955:  settlement  of  all  disputes  by  peaceful  means  such  as negotiations as well as other peaceful means of the parties own choice in conformity with the UN Charter.
f. The  Declaration  of  the  GA-UN  No.  2625  (XXV)  on  Principles  of  International  Law concerning friendly relations & Cooperations among States in accordance with the Charter of the UN 1970.
g. Manila Declaration on the Peaceful Settlement of international disputes 1982.
h. Treaty of Amity & Cooperation in southeast Asia 1976.
Delapan  instrument  hukum  di  atas,  memiliki  urgensi  masing-masing  dalam  penerapan penyelesaian  sengketa  antara  Taiwan  dan  China,  namun  pada  intinya  semua  mengharapkan untuk  diselesaikan  secara  damai  dan  tentunya  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  sebagai pedoman khususnya dalam memilih sebuah cara untuk menyelesaikan suatu snegketa.
Eksistensi  hukum  internasional  sekarang  ini  tidak  perlu  diragukan  lagi,  karena  hukum internasional  telah  diakui  sebagai  suatu  norma  hukum  yang  mengatur  masyarakat internasional. 11 Beberapa peran dari hukum internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa, sebagai berikut: 12
1. “Mengupayakan  agar  terjalin  hubungan  yang  baik  dan  bersahabat  antar  negara  ( friendly relations among States), dan diharapkan tidak adanya sengketa yang timbul. Konsiderans Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, yang menyatakan tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional, mencakup: 13
a. Setiap  Negara  tidak  melakukan  tindakan  berupa  ancaman  agresi  terhadap  keutuhan wilayah dan kemerdekaan Negara lain.
b. Setiap Negara harus menyelesaikan masalah- masalah internasional dengan cara damai.
c. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalm negeri Negara lain.
d. Negara-negara  berkewajiban  untuk  menjalin  kerjasama  dengan  Negara  lain  berdasar pada piagam PBB.
e. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
f. Asas persamaan kedaulatan dari Negara.
g. Setiap Negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kebutuhan.
10 Confention for the pacific settlement of int disputes 1899 Pasal 3.
11 Dina Sunyowati, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 2 Nomor 1, 2013, hlm. 74.
12 Adolf, H, 2020, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8-9.
13 Konsiderans Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970.
2. Memberikan  aturan  pokok  kepada  negara-negara  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan sengketanya, dengan memberikan kebebasan pada suatu negara terkait prosedur, atau upaya yang nantinya ditempuh.
3. Menganjurkan  untuk  cara  penyelesaian  yang  damai,  dan  tidak  ada  anjuran  untuk menyelesaikan dengan bentuk kekerasan atau peperangan.
4. Ketentuan  hukum  Internasional  telah  melarang  penggunaan  kekerasan  dalam  hubungan antar  negara,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  Konvensi  mengenai  penyelesaian sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, dan dikukuhkan  oleh  Pasal  2  ayat  (3)  Piagam  Perserikatan  Bangsa-bangsa  ( United  Nations Charter)” 14 .
Satu dari sekian sengketa atau konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah sengketa  antara  Taiwan  dan  China.  Sengketa  ini  lahir  karena  adanya  perang  saudara  antara Partai Komunis China (PKC) dan Partai Nasionalis China (PNC) tahun 1945-1949 di daratan China. Dilihat dari paradigma realis, tindakan China dalam konflik tersebut menyangkut klaim teritorial. 15 Kekalahan yang dialami oleh Partai Nasionalis China (PNC) tahun 1949, membuatnya mengambil keputusan untuk melarikan diri ke pulau Taiwan, dan hal ini yang menyebabkan timbulnya saling klaim  kedaulatan.  Kejadian  tersebut  mendorong  China  dan  Taiwan  berupaya  untuk  masing- masing  memperoleh  pengakuan  kedaulatan  internasional,  maupun  keanggotaan  organisasi internasional. Namun, konflik tersebut hanya mengakui China sebagai pemerintahan yang sah, dan dalam hal ini Taiwan hanya bagian dari dari China itu sendiri (propinsi). Hal ini divalidasi oleh  pengakuan  kedaulatan  internasional  didominasi  oleh  China  sebanyak  171  negara, sedangkan pengakuan terhadap kedaulatan Taiwan hanya diakui oleh 21 negara saja. Konflik tersebut berlanjut hingga hari ini.

## Urgensi penerapan Pasal 33 Ayat (1) United Nations Charter (Piagam PBB)
Konflik dapat timbul karena berbagai sebab, salah satunya karena adanya kepentingan prosedural. Kepentingan prosedural merupakan kepentingan manusia berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat itu sendiri 16 , tidak terpenuhinya kepentingan prosedural orang lain atau  negara  lain  akan  memicu  sebuah  konflik  dan  sengketa.  Namun,  dari  konflik  yang ditimbulkan tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara pula. Penyelesaian sengketa tidak hanya  diatur  dalam UN  Charter,  tetapi  juga  diatur  dalam  Piagam  ASEAN,  mekanisme penyelesaian sengketa dalam piagam ASEAN tersebut hanya menganut jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi. 17 Selain itu, dalam pasal-pasal berikut Piagam ASEAN mengatur terkait, yaitu: 18
1. Pasal 24, mengatur penyelesaian sengketa dalam instrumen yang spesifik, ketika terjadi suatu sengketa yang tidak berkaitan dengan instrumen yang dimaksud, mekanisme yang digunakan adalah TAC 1976 beserta aturan dan prosedurnya. Pasal ini hanya mengatur dan menganut terkait pluralitas hukum saja dan membagi dua sengketa saja yaitu hukum dan politik.
2. Pasal  25,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  arbitrase  dilakukan  ketika  tidak  ada  lagi mekanisme yang tersedia.
Ketentuan pada pasal 2 ayat (4) Piagam PBB pada pokoknya menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai, agar aspek yang
14 Andi TenriPadang, “Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Vol. 14 Nomor 1, Juli 2016, hlm. 72.
15 Muhammad  Nizar  Hidayat,  “Konstruktivisme  dalam  Diskursus  Kebangkitan  Cina  di  Asia  Timur”,  Interdependence: Journal of International Studies, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Vol. 3 Nomor 1, 2022, hlm. 59.
16 Nita Triana, 2019, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi), Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm. 13.
17 Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, 2014, Hukum Organisasi Internasional, Andi, Yogyakarta, hlm. 249.
18 Ibid., hal. 250.
ditentukan tersebut tidak ikut terancam. Selain, pada Pasal tersebut tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) UN Charter “... seek  a  solution  by  negotiation,  enquiry,  mediation,  concviliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choices”
Maka,  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  tersebut  dapat  ditempuh melalui, sebagai berikut:
1. Negosiasi (perundingan)
Negoisasi dikenal juga dengan istilah perundingan, yang berarti pertukaran pandangan antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, penyelesaian masalah melalui musyawarah 19 ,  dalam  hal  ini  tidak  melibatkan  pihak  ketiga.  Pada  tahun  2015  dan  2012 Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou pernah mengusulkan beberapa rencana  untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan, dan mengajukan mengajukan inisiatif perdamaian untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Timur yang diklaim oleh pemerintah China dan Jepang, yang  disampaikan  melalui  forum  penelitian  Asia  Pasifik  di  Taipei. 20 Namun,  negara bersengketa  selain  Taiwan  tidak  menanggapi  inisiatif  Presiden  Taiwan  secara  terbuka. Selain  inisiatif  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Taiwan,  cara  ini  merupakan  penyelesaian sengketa  yang  sering  diuusahakan  dan  diupayakan  oleh  China  dalam  menyelesaikan konfliknya bersama Taiwan, hingga pada tanggal 3 November 2021 kemarin, China dalam hal  ini  diwakili  oleh  Tentara  Pembebasan  Rakyat  (PLA)nya  memordenisasi  kemampuan perang serta mengembangkan kapasitas militernya, hal ini dimaksudkan untuk memaksa Taiwan  untuk  ke  meja  negosiasi,  karena  China  akan  bekerja  dengan  sangat tulus  untuk mencapai penyatuan yang damai. 21
2. Penyelidikan
Enquiry  atau  penyelidikan  merupakan  keterlibatan pihak  ketiga  dalam  hal  ini  badan yang bersifat internasional dan tidak memiliki keberpihakan, (penyelidikan), dimaksud untuk mencari  fakta  atau  bukti.  Bukti  dan  permasalahan  yang  timbul  badan  ini  akan  dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.
3. Mediasi
Cara  satu  ini  terbilang  mirip  dengan  negosiasi,  namun  yang  menjadi  perbedaannya adalah, dalam penyelesaian sengketa dengan cara ini akan melibatkan pihak ketiga yang disebut  sebagai  mediator.  Keterlibatan  pihak  ketiga  yaitu  mediator  untuk  mengadakan rekonsiliasi  tuntutan-tuntutan  dari  para  pihak  yang  bersengketa.  Keterlibatan  mediator untuk mengadakan komunikasi dan mencarikan negosiasi-negosiasi, dalam hal ini di disebut sebagai good office.
4. Consiliation (Konsiliasi)
The  Institute  of  International  Law  melalui  the  Regulations  on  the  Procedure  of International  Conciliation  yang  diadopsinya  pada  tahun  1961  Pasal  1  mendefinisikan konsiliasis:  “sebagai  suatu  metode  penyelesaian  pertikaian  bersifat  internasional  dalam suatu  komisi  yang  dibentuk  oleh  pihak-pihak,  baik  sifatnya  permanen  atau  sementara
19 Nita Triana, Op. cit, hlm. 60.
20 Pamela Sarnia, Taiwan Berupaya Meredam Ketegangan di Laut China Selatan, https://news.okezone.com/read/2015/05/26/18/1155355/taiwan-berupaya-meredam-ketegangan-di-laut-china-selatan, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 15.13 WIB.
21 Ani Nursalikah, China Latihan Militer di Sekitar Taiwan,  https://www.republika.co.id/berita/rgfbqu366/china-akhiri- latihan-militer-di-sekitar-taiwan, diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 15.38 WIB.
62   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
dengan proses penyelesaian pertikaian”. Cara ini melibatkan bantuan dari negara-negara lain dan badan penyelidik yang tidak berpihak untuk menyelesaikan suatu sengketa, dalam hal  ini  pihak  ketiga  tersebut  disebut  dengan  konsiliator.  Adanya  ketidakberpihakan  dari konsiliator merupakan salah satu kunci keberhasilan fungsi konsiliasi. 22
5. Arbitration (arbitrasi)
Penyelesaian  ini  lebih  fleksibel  dibanding  melalui  penyelesaian  sengketa  pengadilan, pihaknya adalah negara, individu, dan badan-badan hukum. Arbitrase terbagi menjadi dua jenis, mencakup arbitrase ad hoc, arbitrase institusional, tetapi ketika ditinjau dari ruang lingkupnya jenis arbitase terdiri atas arbitrase institusional nasional, arbitrase institusional internasional, dan arbitrase institusional regional. 23
Secara khusus, cara penyelesaian ini belum ditempuh oleh Taiwan dan China itu sendiri dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Namun, cara ini pernah digunakan dalam menangangi sengketa antara China dan Flipina itu sendiri, dimana pihak yang mengajukan disini adalah Filipina, yang kemudian keluar sebuah Putusan Permanent Court of Arbitration No 2013-19 tentang Putusan terhadap kasus sengketa laut China Selatan antara Filipina VS China.
6. The International Court of Justice (Pengadilan Internasional) ICJ  mendapatkan  kewenangan  untuk  memutuskan  atas  sebuah  kasus melalui persetujuan dari kesemua pihak yang bersengketa. Fungsi peradilan sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 38 (1) adalah untuk memutus perkara sesuai dengan hukum internasional.
7. Penyelesaian  Sengketa  melalui  Organisasi  Internasional  yaitu  melalui  organisasi  regional dan juga PBB.
Bukan  hanya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagai  organisasi  Internasional  yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, tetapi ada beberapa organisasi regional yang penting antara lain:
1. Organization of American States (OAS), organisasi ini didirikan dengan Piagam OAS, 30 April 1948.
2. Organization of African Unity (OAU), didirikan berdasarkan Piagam Addis Abbaba (Addis Abbaba Charter), 23 Mei 1963.
3. European Union (EU), organisasi internasional regional antarpemerintahan dan supra- nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa.
4. Association of South East Asian Nations (ASEAN) didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967.
Organisasi  regional  di  atas  telah  melaksanakan  tupoksinya  sesuai  dengan  yuridiksi wilayahnya masing-masing, dimana dalam hal ini semua organisasi regional memiliki prosedur penyelesaian  tersendiri  yang  dirumuskan  dengan  berpedoman  pada  perjanjian  yang  telah disepakati  oleh  negara-negara  anggotanya.  Penyelesaian  Sengketa  antara  China  dan  Taiwan dilakukan oleh Association of South East Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regionalnya. Melihat situasi China dan Taiwan yang semakin panas, menilai tensi yang terjadi di Selat Taiwan
22 Dewa Gede Sudika Mangku, “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh  Asean”,  Jurnal  Perspektif,  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Singaraja,  Volume.  XVII  Nomor  3  Edisi  September 2012, hlm. 151-155.
23 Sulaiman Batubara, Orinton Purba, 2013, Arbitrase Internasional, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm. 14.
dapat berujung pada salah perhitungan, konfrontasi serius, konflik terbuka, dan konsekuensi tak terukur yang melibat kekuatan besar, mendorong ASEAN menyatakan sikap untuk memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog damai antara seluruh pihak.
Penyelesaian sengketa di atas merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai. Namun, dari beberapa penyelesaian sengketa tersebut penyelesaian konflik antara China dan Taiwan lebih banyak diupayakan dengan cara negosiasi dan melalui Organisasi Internasional yaitu melalui organisasi regional dan juga PBB dengan keterlibatan beberapa pihak di dalamnya. Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  tersebut,  mengamanatkan  bahwa  segala  sengketa diupayakan  untuk  menempuh  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  hal  ini  begitu  penting dikarenakan ketentuan Pasal tersebut mengharapkan terciptanya perdamaian, keamanan dunia, mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
Semua upaya atau cara dalam penyelesaian sengketa secara damai, saat ini diupayakan untuk  diselesaikan  di  luar  pengadilan,  karena  pada  dasarnya  diakibatkan  fakta  yang  diterima bahwa mekanisme litigasi cenderung memakan biaya yang cukup besar dan birokrasi pengadilan yang berbelit-belit. Penyelesaian sengketa yang ditempuh dengan non litigasi didasarkan pada itikad  baik,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  mencapai  kesepakatan,  saling  menguntungkan  adalah untuk  mewujudkan  asas  pemeriksaan  perkara  sederhana  dengan  waktu  singkat  serta  biaya murah. 24

## Kesimpulan
Hubungan  yang  terjalin  pada  antar  negara  yang  tidak  selamanya  terjalin  dengan  baik dapat menimbulkan sebuah sengketa atau konflik. Hukum internasional sebagai suatu  norma hukum berperan penting dalam semua hal, termasuk dalam penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi  dalam  lingkup  internasional  itu  sendiri.  Penyelesaian  sebuah  sengketa  bisa  ditempuh dengan  berbagai  cara,  meliputi  cara  damai  dan  juga  kekerasan  (paksa).  Namun,  eksistensi hukum  internasional  selalu  mengusahakan  untuk  menempuh  jalur  damai  dalam  proses penyelesaian sengketa tersebut, salah satunya konflik antara Taiwan dan China. Karena China menganggap hal ini urusan dalam negeri mereka sendiri yang diupayakan tidak tergeser menjadi isu  eksternal,  mendorong  China  untuk  menempuh  beberapa  prosedur  penyelesaian  sengketa internasional secara damai yang sesuai dengan cara yang tertera pada Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melaui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya  yang  dipilih.  Konflik  antara  Taiwan  dan  China  yang  tidak  kunjung  usai,  lebih  banyak diupayakan  dengan  jalan  negosiasi  dan  juga  melalui  organisasi  internasional  yaitu  melalui organisasi regional dalam hal ini ASEAN dan penyelesaian organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Penerapan  cara  ini  membuat  para  pihak  dapat  mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya,  dan  setiap  penyelesaiannya  tersebut,  didasarkan  pada kesepakatan atau konsensus para pihak.
24 Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, Jurnal sosial dan Budaya Syar’I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 7. Nomor 4, 2020, hlm. 353.

## 64   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. 2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika. Jakarta.
Agnes  Grace  Aritonang.  “Peran  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan  Dalam Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”.  Jurnal  Crepido.  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Vol. 03 Nomor 01. Juli 2021.
Andi  TenriPadang.  “Hubungan  Hukum  Internasional  dengan  Hukum  Nasional”.  Jurnal  Hukum Diktum. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Vol. 14 Nomor 1.  Juli 2016.
Batubara, S, Purba, O. 2013. Arbitrase Internasional. Raih Asa Sukses. Jakarta. Dewa Gede Sudika Mangku. “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional
Termasuk  di  Dalam  Tubuh  Asean”.  Jurnal  Perspektif.  Universitas  Pendidikan  Ganesha Singaraja. Volume. XVII Nomor 3 Edisi September 2012.
Dina Sunyowati. “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia). Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. Vol. 2 Nomor 1. 2013.
Gunawan. “Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Secara Damai dan Solusinya.  Jurnal  Pemuliaan  Hukum.  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Nusantara (UNINUS). Bandung. Vol. 03. Nomor 01. Juli 2022.
Ida  Primayanthi.  Kadek  Sarna.  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Internasional  (Studi  Kasus Nikaragua-Amerika Serikat). Fakultas Hukum Universitas Udaya. Denpasar.
Inneke  Firsana  Dewi.  Karina  Utami  Dewi.  “Strategi  Pemerintahan  Xi  Jinping  terhadap  Taiwan dalam  Mengamankan  Kedaulatan  Tiongkok”.  Jurnal  Hubungan  Internasional.  Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Vol. 7. Nomor 2 / Oktober 2018- Maret 2019.
Konsiderans Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970. Muhammad Nizar Hidayat. “Konstruktivisme dalam Diskursus Kebangkitan Cina di Asia Timur”.
Interdependence:  Journal  of  International  Studies.  Universitas  Lambung  Mangkurat. Banjarmasin. Vol. 3 Nomor 1. 2022.
Pamela  Sarnia.  Taiwan  Berupaya  Meredam  Ketegangan  di  Laut  China  Selatan. https://news.okezone.com/read/2015/05/26/18/1155355/taiwan-berupaya-meredam- ketegangan-di-laut-china-selatan, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2022. Pukul 15.13 WIB.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional Puji  Utama.  “Peran  Organisasi  Internasional  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Internasional”.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. 19 Juli 2021.
Sri Setianingsih Suwardi. 2006. Penyelesaian Sengketa Internasional. UI Press. Jakarta. Syafrida.  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas  Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. Jurnal sosial dan Budaya Syar’i. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol 7. Nomor 4. 2020.
Syahbuddin. “Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan” Jurnal Pendidikan IPS. STIKP Taman Siswa Bima. Vol. 9, Nomor 2 Juli-Desember 2019. Thomas M Franck. 1995. Fairness in International Law and Institutions. Clarendon Press. Oxford. Triana, N. 2019. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi). Kaizen Sarana Edukasi. Yogyakarta. Viani, S. 2018. PBB dan Organisasi Internasional. Derwati Press. Pontianak Selatan. Wikipedia. Kemanan Internasional. https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_internasional.
Diakses pada Kamis, 04 Agustus 2022 Pukul 17.44 WIB.
Yulianingsih, W, Sholihin, F. 2014. Hukum Organisasi Internasional. Andi. Yogyakarta. Yordan Gunawan (et.al.). “Perspective Of International Law On Maritime Territorial Dispute: Case Between Kenya And Somalia” . Jurnal Hukum UNNISULA.  Fakultas Hukum Universitas Muhammad Yogyakarta. Yogyakarta. Vol. 37 Nomor 2. Desember 2020.
66   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________