Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif bagi Pegiat Anti-Korupsi
Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, Gita N. Elsitra Universitas Diponegoro
wijayanto@live.undip.ac.id, nhsardini@gmail.com, gita.n.elsitra@gmail.com

## Abstract
This research aims to reflect cyber-terror cases undergone by the anti-corruption activists in Indonesia,  also  to  formulate  the  alternative  solutions  for  cyber  safety  in  digital  era.  Using qualitative  approach,  focus  group  discussion  with  16  front-liner  activists,  and  digital ethnography, the research found that cyber-terror weakened the anti-corruption movement. For protecting  its  movement,  this  research  formulated  three  alternative  solutions,  such  as  1) Strengthening civil society organizations; 2) Supporting comprehensive cyber regulations; and 3) Implementing campus mitigation. Those solutions would help to fulfill and guarantee anti- corruption  activists’  digital  rights,  especially  freedom  of  expression  and protection  in  cyber- space, which is crucial for digital democracy in Indonesia.
Keywords : Cyber-Terror, Cyber Protection, Anti-Corruption Movement, Anti-Corruption Activist

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merefleksikan  teror  siber  yang  dialami  oleh  pegiat  anti- korupsi di Indonesia, sekaligus merumuskan solusi alternatif untuk menjamin keselamatan para aktivis di era digital. Dengan menggunakan  pendekatan kualitatif, menyelenggarakan focus group discussion terhadap 16 pegiat anti korupsi, serta melakukan etnografi digital, penelitian  ini  menemukan  bahwa  memang  aktivis  rentan  mengalami  teror  siber  dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, teror tersebut juga melemahkan gerakan para pegiat  anti  korupsi.  Untuk  memproteksi  para  pegiat  dari  bahaya  teror  siber  sekaligus memperkuat  pergerakan  anti-korupsi  di  era  digital,  penelitian  ini  memformulasikan  tiga solusi alternatif, yang meliputi: 1) Memperkuat organisasi masyarakat sipil; 2) Mendukung perumusan  regulasi  siber  yang  komprehensif;  3)  Menerapkan  mitigasi  kampus.  Solusi alternatif tersebut dapat menjadi landasan dalam memenuhi dan menjamin hak-hak digital para  pegiat  anti-korupsi,  utamanya  dalam  menyampaikan  aspirasi  dan  mendapatkan proteksi di dunia siber, menjadi krusial bagi demokrasi digital di Indonesia.
Kata Kunci: Teror Siber, Proteksi Siber, Gerakan Anti-Korupsi, Pegiat Anti-Korupsi

## Pendahuluan
Keselamatan  aktivis  anti-korupsi dalam menyampaikan  aspirasi mereka  di ruang  publik  menjadi  hal  yang  krusial dalam rangka menjamin terpenuhinya hak digital  di  Indonesia.    Tetapi,  nyatanya, dibalik  optimisme  dan  potensi  internet dalam  mempermudah  tersalurkannya aspirasi publik (Jurriëns & Tapsell, 2017; Lim,  2013),  ruang  maya  ini  justru menempatkan  para  aktivis  sebagai kalangan  yang  rentan  mendapatkan represi (Frantz, Kendall-Taylor, & Wright, 2020). Banyak konsep telah diajukan para peneliti  dalam  ruang  diskusi  untuk menjelaskan  permasalahan  digital  yang tengah  dialami  oleh  banyak  negara demokrasi.  Konsep  tersebut  meliputi banyak  hal,  sedikit  di  antaranya merupakan digital  authoritarianism (Xu, 2020), represi digital (Frantz et al., 2020), dan bahkan secara spesifik dapat diamati melalui  kasus-kasus  di  mana  teror  siber justru dilakukan oleh negara dalam rangka mengontrol  opini  publik  (Frantz  et  al., 2020; Gross, Canetti, & Vashdi, 2017).
Artikel  ini akan berfokus pada kasus yang  terakhir:  teror  siber  yang  dialami oleh  para  pegiat  anti-korupsi  demi menekan opini yang bertentangan dengan revisi  UU  KPK  pada  tahun  2019.  Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan  alternatif  solusi  agar  dapat mengamankan  ruang  siber  bagi  pegiat anti-korupsi  dengan  terlebih  dahulu melihat gambaran besar yang didapatkan setelah  melakukan  investigasi  terhadap kasus  teror  siber  dalam  gerakan  anti korupsi  yang  dilakukan  oleh  aliansi akademisi  lintas  perguruan  tinggi  di Indonesia yang mengeluarkan petisi untuk menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  pada  September  2019 sebagai bagian dari kooptasi ruang publik digital.
Kasus  teror  siber  yang  dialami  para aktivis akademis selama proses penolakan revisi  UU  KPK  pada  tahun  2019  tersebut menjadi  salah  satu  contoh  yang mempertegas seberapa parahnya konsolidasi publik di Indonesia di tengah tren  kemunduran  demokrasi.  Dalam kaitan  ini,  Warburton  dan  Power  (2020) mendefinisikan  kemunduran  demokrasi sebagai  proses  yang  berlangsung  lambat yang ditandai dengan situasi di mana aktor politik perlahan-lahan berpaling dari nilai- nilai  dan  institusi  demokrasi.  Ini  tidak selalu  mengarah  pada  otoritarianisme. Akan  tetapi,  kemunduran  demokrasi perlahan-lahan  melahirkan  jenis  rezim politik  lain  yang  tidak  sepenuhnya demokratis  tetapi  juga  tidak  sepenuhnya diktator,  seperti  demokrasi  illiberal, sistem otoriter kompetitif, rezim campuran, dan sebagainya. Sementara itu, Mietzner (2018) mendefinisikannya sebagai proses di mana demokrasi secara bertahap  kehilangan  kualitasnya  dari waktu  ke  waktu,  dan  yang  mungkin mengarah  pada  pembalikan  demokrasi penuh.
Penting  untuk  dicatat  di  sini  adalah bahwa  hampir  semua  studi  menyepakati salah satu indikator terpenting kemunduran  demokrasi  di  Indonesia adalah  semakin  menyempitnya  ruang publik dan semakin tergerusnya kebebasan sipil. Temuan para ilmuwan di atas  semakin  diperkuat  oleh  laporan Economist  Intelligence  Units  (EIU)  pada akhir 2019 dan temuan IDEA di tahun yang sama  yang  juga  menyebut  tergerusnya kebebasan sipil sebagai salah satu masalah demokrasi  di  Indonesia.  Dalam  konteks ini,  peristiwa  teror  siber  terhadap  para aktivis  akademisi  anti  korupsi  dan kooptasi  ruang  publik  digital  yang mengiringi penolakan terhadap revisi UU KPK  tahun  2019  menjadi  sesuatu  yang
penting  untuk  diteliti  dan  dikaji  secara lebih mendalam.
Berdasarkan  berbagai  latar  belakang di  atas,  maka  dapat  dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: 1)  Bagaimana  teror  siber  terhadap  para aktivis  yang  tergabung  dalam  aliansi akademisi  nasional  dalam  penolakan revisi  UU  KPK  terjadi?  2)  Bagaimana menciptakan  ruang  siber  yang  kondusif bagi pegiat anti korupsi?
Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  bagaimana  kooptasi  ruang publik dilakukan baik melalui terror siber terhadap  nomor  WhatsApp  para  aktivis anti korupsi yang berisi para akademisi di Indonesia  dalam  menolak  revisi  UU  KPK. Dari  pengetahuan  ini  maka  dapat dirumuskan  bagaimana  alternatif  solusi untuk  mengamankan  ruang  siber  bagi para  aktivis  anti  korupsi  terhadap  terror siber  dan  advokasi  isu  anti  korupsi  agar terlepas dari kooptasi kekuatan predatoris yang
kontra terhadap gerakan
pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka
a. Aktivisme Digital
Teori-teori  tentang  peran  aktivisme digital  dalam  politik  dapat  dikategorikan secara luas dalam empat argumen utama. Yang  pertama  berpendapat  bahwa aktivisme digital bisa menjadi senjata yang kuat dari yang lemah atau bahkan orang- orang  biasa  untuk  bertarung  melawan partai-partai  kuat  dan  benar-benar memenangkan  pertempuran  melawan mereka.  Ini  telah  diperjelas  dalam  kasus gerakan  anti  korupsi  di  Indonesia  untuk mendukung Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) agar tidak dilemahkan oleh polisi Indonesia. Lebih jauh, ini juga telah diperjelas  dalam  kasus  Prita  Mulya  Sari, seorang  wanita  biasa  yang  anaknya menjadi  korban  praktik  yang  diduga dilakukan  oleh  rumah  sakit  swasta bernama Omni International. Dalam kedua
kasus  tersebut,  internet  telah  menjadi sangat  efektif  sebagai  alat  bagi  orang awam untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat  pada  umumnya  untuk melawan  pemegang  kekuasaan,  baik  itu pemegang  kekuasaan  politik  yaitu  polisi atau  pemegang  kekuasaan  swasta  yaitu rumah sakit swasta (Lim, 2013).
Yang  kedua  berpendapat  bahwa aktivisme  digital  mungkin  tidak  berhasil membuat yang lemah menaklukkan pihak- pihak yang berkuasa, namun telah berhasil meningkatkan  kesadaran  warga  tentang keberadaan  penyalahgunaan  kekuasaan oleh  pemegang  kekuasaan.  Ini  telah diperjelas dalam kasus aktivisme warga di media  sosial  untuk  menginformasikan, mendiskusikan  dan  mengkritik  masalah korupsi  yang  ada  oleh  para  elit  lokal  di Banten  (Fauzanafi, 2016). Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun dinasti di Banten terlalu kuat untuk digulingkan dari kekuasaan, setidaknya para pejabat masih dapat mengungkapkan kesaksian, kekecewaan,  dan  permusuhan  mereka terhadap  praktik  korupsi.  Itu  dilakukan melalui  tindakan  menyaksikan  dan membakar  yang  penting  sebagai  bukti bahwa  warga  negara  tidak  menerima perilaku korup.
Teori  ketiga  dikemukakan  oleh Tapsell  (2017)  yang  mengemukakan bahwa internet dapat membuat baik orang biasa  dan  juga  pemegang  kekuasaan mendapatkan  lebih  banyak  kekuatan. Internet  memberi  semakin  banyak instrumen orang biasa untuk berpartisipasi dalam diskusi, membentuk konten  media,  dan  melobi  politisi  agar suara  mereka  didengar  dan  membawa perubahan  yang  berarti.  Namun,  itu  juga memungkinkan  pemegang  kekuasaan menjadi  lebih  kuat  dengan  modal  yang sudah  mereka  miliki.  Ini  khususnya ditemukan  dalam  kasus  oligarki  politis- bisnis yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi.  Konglomerat  media  Indonesia
yang  juga  chaiperson  atau  elit  di  partai politik Indonesia adalah contoh sempurna dari  ini.  Bahkan  sebelum  internet  tiba mereka sudah memiliki media arus utama di Indonesia mulai dari media cetak, radio dan televisi. Dengan kedatangan internet, mereka  segera  membuat  bentuk  internet atau  membeli  platform  media  yang  ada untuk  meningkatkan  laba  mereka  serta pengaruhnya.  Fakta  bahwa  memiliki media  online  membutuhkan  sejumlah besar  uang  telah  memungkinkan  mereka mempertahankan kekuatan
oligarki mereka.
Akhirnya,  teori  terakhir  disarankan oleh  Kurniawan  dan  Rye  (Kurniawan  & Rye, 2013) yang menyarankan bahwa alih- alih menjawab dampak internet terhadap "dunia luar", mereka menyarankan untuk melihat  dampak  internet  terhadap struktur dan dinamika dalam masyarakat sipil,  organisasi  dan  aktivisme  mereka. Mereka  berpendapat  bahwa  internet memang membawa dampak pada
dinamika  internal  organisasi  masyarakat sipil  (CSO)  ketika  digunakan  oleh organisasi  mapan  dengan  jaringan internasional  yang  berkembang  dengan baik  untuk  menjadi  lebih  profesional. Mereka  memiliki  dukungan  keuangan untuk mengembangkan unit-unit internal terpisah  yang  ditunjuk  untuk  menangani alat  komunikasi  baru  dan  menyediakan infrastruktur  yang  stabil  yang  dapat diakses  untuk  komunikasi  baik  secara internal  maupun  eksternal.  Sebaliknya, OMS  yang  kurang  mapan  dan  lebih informal  tidak  dapat  memanfaatkan internet secara maksimal untuk kemajuan pekerjaan mereka. Ini karena mereka juga masih  berjuang  untuk  menemukan perangkat keras dan perangkat lunak yang paling bisa mereka gunakan.
Dari  uraian  di  atas,  berdasarkan Wijayanto, Hendra, & Esther (2020), dapat disimpulkan bahwa ada empat teori utama tentang  aktivisme  digital  yaitu:  (1).
aktivisme  digital  oleh  masyarakat  sipil dapat  menghasilkan  perubahan  politik dan  mempengaruhi  proses  pembuatan kebijakan;  (2).  aktivisme  digital  oleh masyarakat  sipil  dapat  menyebarkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang adanya  problem  social  politik  tertentu; (3).  aktivisme  digital  dapat  memperkuat gerakan  masyarakat  sipil  namun  juga memperkuat oligarki pada saat yang sama; (4).  medium  digital  dalam  aktivisme berdampak  positive  sekurang-kurangnya dalam  mendukung  efektivitas  koordinasi di internal gerakan masyarakat itu sendiri. Di  sini,  tampak  terdapat  semacam optimisme bahwa medium digital diposisikan sebagai satu ruang yang bebas yang  dapat  digunakan  oleh  siapa  saja termasuk termasuk oleh masyarakat sipil dalam  memperkuat  aktivisme  digital mereka.  Pada  bagian  berikut  akan dipaparkan  satu  studi  terdahulu  bahwa medium digital seringkali tidaklah sebebas yang  dibayangkan  karena  ia  ternyata dapat  dikooptasi  oleh  kelompok  anti demokrasi  baik  yang  berasal  dari  negara ataupun di luar negara.

## b. Teror Siber
Teror siber mulai dikenal sejak tahun 1995,  saat  para  peneliti  menggunakan ‘ electronic Pearl Habour’ sebagai peringatan pertama bagi Amerika Serikat (Lewis,  2003).  Sejak  saat  itu,  peneliti hingga  pembuat  kebijakan  serta  aparat militer menyoroti  bagaimana  teror  dapat berevolusi bersama dengan berkembangnya  teknologi.  Puncaknya terjadi  ketika  peristiwa  9/11  menimpa
World  Trade  Center  pada  2001  dan sekelompok peretas yang disebut G-Force Pakistan  mengakui  kontribusi  mereka dalam  tragedi  tersebut  (Denning,  2011; Singh, 2011).
Banyak  sekali  akademikus  yang mencoba meramu definisi dari teror siber, tetapi  belum  ada  yang  benar-benar
sepaham terkait pengertian dari istilah ini. Pollitt  dalam  artikelnya  yang  bertajuk “ Cyberterrorism — fact or fancy? ” meramu teror  siber  sebagai  aktivitas  terencana dengan  motif  politis  untuk  menyerang sistem  teknologi  dan  informasi  yang bertujuan  untuk  menyerang  sekelompok target (Pollitt, 1998) . Kemudian, Weimann dalam  “ Cyberterrorism:  The  sum  of  all fears ?”  menambahkan  bahwa  teror  siber dapat terjadi karena adanya ketergantungan dari negara dan infrastruktur  krusial  terhadap  teknologi digital (Weimann,  2005) . Lalu,  Eric  Luiijf juga  berkontribusi  dalam  mendefinisikan teror siber dengan mendetailkan dampak dari  teror  jenis  baru  ini,  mulai  dari kematian, dampak psikis, hingga kestabilan politik (Luiijf, 2014) .
Pada  awalnya,  teror  siber  bisa dikatakan teror tradisional yang dilakukan untuk infrastruktur teknologi yang krusial dan  mengancam  fisik  secara  tidak langsung.  Fokusnya,  para  akademikus memprediksi  di  akhir  1990-an,  akan berkutat  kepada  dampak-dampak  yang merugikan  secara  ekstrem,  seperti memanipulasi  manufaktur  makanan  dan obat-obatan,  pusat  kontrol  lalu-lintas udara,  bahkan  mampu  menghasilkan ledakan  yang  menyebabkan  kematian (Beggs,  2007;  Jones,  2005;  Pollitt,  1998; ShockwaveWriter, 2000; Weimann, 2005).
Namun,  seiring  berjalannya  waktu, beberapa  akademikus  mulai  menyoroti bagaimana  teror  siber  juga  memberikan dampak  secara  psikologis  kepada  target mereka (Kaplan & Weimann, 2011; Lewis, 2003; Luiijf, 2012) dan bagaimana teroris justru  menggunakan  ruang  siber  sebagai tempat dan senjata untuk melakukan teror dan  bukan  lagi  menjadi  target  utama mereka  (Luiijf,  2014;  Weimann,  2014). Terlebih,  kebanyakan  teroris  di  dunia siber, masih sama dengan pola tradisional yang  mereka  gunakan  sebelumnya, menjadikan  masyarakat  sipil  sebagai
target.  Hanya  saja  korban  mereka bukanlah  menjadi  target,  tetapi  korban tersebut memiliki pengaruh kepada target yang  sesungguhnya  untuk  menyebarkan ketakutan  dan  intimidasi  (Hua  &  Bapna, 2012).  Sehingga,  perspektif  terkait  teror siber  yang  mengancam  infrastruktur krusial  terkait  teknologi  komunikasi secara ekstrim menjadi sedikit meluas.
Dari  banyak  literatur,  teror  siber dilakukan dengan motivasi yang meliputi: agenda politik dan/atau ideologi (Cavelty, 2007;  Holt,  2012;  Hua  &  Bapna,  2012; Luiijf,  2012,  2014;  Pollitt,  1998;
Veerasamy, 2020; Warren, 2007; Weimann, 2005); dan menyebar
ketakutan  juga  mengintimidasi  target (Beggs,  2007;  Gross,  Canetti,  &  Vashdi, 2016;  Hua  &  Bapna,  2012;  Kaplan  & Weimann, 2011). Demikian juga diiyakan oleh  Cavelty  (2007)  dengan  menekankan dampak psikologis yang terjadi dari teror siber.
Seperti  yang  sudah  disinggung  pada paragraf sebelumnya, peranan media bagi para  teroris  siber  ini  sangatlah  penting, terutama  untuk  menyebarkan  ancaman kepada  target  (Debrix,  2001).  Mereka menggunakan  ICT  ( Information  and
Communication
Technology ) dalam berbagai  tahapan  dalam  menjalankan rencana  mereka  (Pollitt,  1998)  yang meliputi: publikasi manifesto dan propaganda, komunikasi, promosi aktifitas  teror  mereka  (Cassim,  2012; Cohen, 2014; Lewis, 2003; Yunos & Hafidz, 2011).  Dari  sini  lah,  media  sosial mengambil peranan dalam perkembangan terorisme siber.
Merambahnya  teror  siber  ke  ranah ruang  publik  digital  ini  bukan  berarti tanpa  dampak  apapun,  terutama  dalam konteks  kebebasan  untuk  berpendapat. Hal  ini  dapat  terjadi  ketika  proteksi terhadap privasi dan kebebasan
berpendapat  memiliki  celah  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  peretasan  dan
menjadi  akses  masuk  para  teroris  siber (Krapp,  2005).  Celah  ini  dapat  diakses dengan  lebih  leluasa  melalui  keberadaan darknet  yang  sebenarnya  pada  awalnya bertujuan  untuk  memfasilitasi  hak berpendapat  masyarakat  yang  berada  di bawah rezim pemerintahan yang represif. Ironisnya,  kini  darknet  seolah  menjadi jalan tikus yang digandrungi para teroris.
Jadi,  penjabaran  dari  berbagai penelitian  di  atas  menegaskan  sekali  lagi mengenai  bagaimana  teror  siber  terus berevolusi  dan  dampaknya  semakin meluas  hingga  ke  ranah  kebebasan internet. Perluasan ini bukannya membuat teror  di  dunia  maya  menjadi  semakin semu,  melainkan  mendekatkan  para teroris dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari.

## Argumen Penelitian
Berdasarkan  wawancara  mendalam maupun diskusi kelompok terarah dengan enam  belas  aktivis  anti  korupsi  yang tergabung  dalam  gerakan  akademisi nasional  menolak  revisi  UU  KPK,  dan berdasarkan  etnografi  digital  yang dilakukan oleh penulis pertama penelitian ini, juga dengan berdasarkan analisa atas ratusan  ribu  percakapan  di  media  sosial dan  ratusan  artikel  media  daring, penelitian  ini  berargumen  bahwa  telah terjadi  teror  siber  terhadap  aktivis  anti korupsi  dan  kooptasi  secara  terstruktur, sistematis  dan  massif    terhadap  ruang publik  digital  di  Indonesia.  Teror  dan kooptasi  ini  telah  secara  signifikan melemahkan  gerakan  anti  korupsi  oleh masyarakat sipil di Indonesia, yang dalam hal  ini  adalah  aliansi  akademisi  nasional yang menolak revisi UU KPK dan semakin memperburuk  situasi  demokrasi  di
Indonesia secara umum yang
sesungguhnya  telah  mengalami  trend kemunduran  selama  lima  tahun  terakhir. Berdasarkan temuan itu pula penelitian ini menemukan tiga rekomendasi upaya yang
dapat  dilakukan  untuk  mengamankan ruang siber bagi para aktivis agar hak-hak digital  mereka  dapat  terpenuhi  dan terjamin, utamanya dalam menyampaikan aspirasi  dan  memperoleh  proteksi  di dunia  maya.  Upaya  tersebut  terangkum dalam  rekomendasi  yang  meliputi:
memperkuat konsolidasi
publik; mendukung  perumusan  regulasi  siber yang  komprehensif;  serta  penerapan mitigasi kampus.

## Metode Penelitian
Untuk menjawab pertanyaan penelitian  di  atas,  penelitian  ini menggunakan metodologi campuran yang belum  pernah  digunakan  di  Indonesia. Proyek ini akan menguji dan mengembangkan integrasi teknik komputasi  dan  kerja  lapangan  kualitatif ini.  Lebih  khusus  lagi,  proyek  ini  akan mengadopsi  strategi  metode  campuran interdisiplin,  yang  terdiri  dari  empat metode berikut ini:

## a. Wawancara Mendalam
Metode  pertama  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara mendalam terhadap para akademisi yang ada  dalam  aliansi  akademisi  anti  korupsi yang menolak revisi UU KPK. Wawancara ini  dilakukan  mengungkap  bagaimana teror  dilakukan  kepada  mereka  dan bagaimana  dampaknya  bagi  efektivitas komunikasi mereka dengan sesama aktivis yang  tinggal  di  berbagai  kota  yang berjauhan  di  seluruh  wilayah  Indonesia, termasuk juga bagi motivasi dan semangat juang  mereka  untuk  terus  melanjutkan perjuangan anti korupsi. Dalam penelitian ini  wawancara  mendalam  dilakukan secara  terpisah  maupun  secara  bersama- sama  melalui  suatu  diskusi  kelompok terarah  ( focus group discussion ) terhadap 16 orang aktivis anti korupsi dari Agustus hingga September 2020.

## b. Etnografi Digital
Penelitian  ini  juga  menggunakan metode  etnografi  digital.  Dengan  metode antropologi  ini,  peneliti  menyelidiki  dan menafsirkan  komunikasi  online  di  media sosial  secara  kualitatif  melalui  lensa pembuatan makna dan kontestasi budaya.
Dalam penelitian ini, etnografi digital dimungkinkan  karena  peneliti  utama dalam  penelitian  ini  (Wijayanto)  adalah juga  anggota  gerakan  akademisi  yang menolak  revisi  UU  KPK  yang  juga tergabung dalam WhatsApp group aliansi akademisi nasional sekaligus juga mendapatkan terror telepon dari berbagai nomor  tak  dikenal  di  seluruh  dunia. Etnografi  digital  ini  dilakukan  selama bulan September 2019 saat penulis utama terlibat  dalam  gerakan  ini  namun pemaknaan  dan  analisa  tentangnya  terus berlangsung hingga penulisan laporan ini.

## Pembahasan
Teror  siber  yang  dialami  oleh  para aktivis akademisi dalam gerakan menolak revisi  UU  KPK  mencerminkan  adanya represi  digital  yang  menegaskan  kondisi kemunduran  demokrasi  yang  tengah dialami  Indonesia.  Di  sisi  lain,  sebagai kalangan  kritis,  aktivis  akademis  yang rentan  terhadap  represi  tersebut  harus menjadi prioritas dalam pemenuhan hak- hak digital demi terselenggaranya demokrasi yang substantif di era revolusi digital. Sebagai entitas kelompok yang juga bagian dari peradaban digital, keselamatan aktivis dalam menyampaikan aspirasi  mereka  merupakan  hak  yang wajib dipenuhi negara.
Bagian  pembahasan  ini,  melalui analisis etnografi digital,
akan mengelaborasi  teror  siber  yang  dialami oleh para aktivis akademisi dalam gerakan menolak revisi UU KPK pada tahun 2019. Kemudian,  berdasarkan  hasil  wawancara mendalam yang dianalisis untuk meramu solusi alternatif, penelitian ini
merekomendasikan  tiga  solusi  alternatif sebagai  respons  atas  urgensi  dalam menjamin  keselamatan  para  aktivis  anti- korupsi di era demokrasi.

## A.  Rentannya  Pegiat  Anti-Korupsi  di Dunia  Siber:  Kemunduran  Demokrasi dalam Ranah Digital
Aktivis  rentan  terhadap  represi. Realita  itu  sudah  sangat  dikenal  dalam ruang  lingkup  pergerakan  sosial.  Secara offline maupun online ,  represi  terhadap para pegiat acap kali menjadi fokus diskusi di  ruang  publik.    Tentunya,  tren kemunduran  demokrasi  yang  tidak kunjung  membaik  justru  memperparah represi  terhadap  para  aktivis.  Bagian  ini akan  berfokus  dalam  mengelaborasi kerentanan  para  aktivis  dalam  aktivisme digital,  khususnya  pada  kasus  penolakan revisi UU KPK di tahun 2019 ketika teror siber  terjadi  untuk  memecah  konsolidasi publik di ruang maya.
Tren  kemunduran  demokrasi  yang terjadi di Indonesia sejak kurang dari satu dekade  terakhir  (Aspinall,  Fossati, Muhtadi,  &  Warburton,  2020;  Mietzner, 2018,  2020;  Wijayanto,  2020)  ternyata tidak hanya berdampak pada meningkatnya  represi  secara offline .  Di dunia  maya  pun  represi  terus  terjadi. Sebagai  pembanding,  di  negara  otoriter, pemanfaatan  teknologi  untuk  stabilitas politik  dilakukan  dengan:  1)  sensor  dan represi  terhadap  kebebasan  berpendapat (King,  Pan,  &  Roberts,  2013),  2) pengumpulan preferensi dari masyarakat publik  (Gunitsky,  2015),  3) monitoring berjalannya  politik  di  ranah  lokal  (Qin, Strömberg,  &  Wu,  2017),  5)  perbaikan persepsi  masyarakat  dengan  bertindak seolah-olah  demokrasi  (Frantz  et  al., 2020),  6)  melakukan  kooptasi  melalui manipulasi  informasi  dan  opini  publik (Frantz  et  al.,  2020),  dan  7)  identifikasi demonstran  dan  musuh-musuh  politik (Gunitsky, 2015). Pertanyaannya sekarang
adalah: apakah Indonesia sudah
menerapkan  ketujuh  perilaku  otoriter tersebut  dalam  praktik  politik  digital mereka?  Setidaknya,  penelitian  ini menegaskan  bahwa  poin  ketujuh  sudah terbukti dalam kasus penolakan revisi UU KPK pada tahun 2019 silam. Tidak hanya mengidentifikasi  lawan  politik,  seluruh narasumber  dalam  penelitian  ini  sepakat bahwa  represi  yang  mereka  alami  pada kasus  tersebut  merupakan  sebuah  teror siber karena serangan tersebut menyebabkan perasaan takut dan
paranoid.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa teror  siber  yang  dialami  oleh  aktivis ternyata  berbeda-beda,  walaupun  pada akhirnya  tetap  menimbulkan  perasaan takut dan paranoid. Tidak hanya itu, salah satu dari narasumber mengalami peretasan  WhatsApp  yang  kemudian digunakan  untuk  menyebarkan  ajakan melakukan  jihad,  sebagaimana  kutipan berikut:
Dia  langsung  kasih capture (pesan WhatsApp  yang  disebarkan  saat  diretas) , isinya itu bukan sekedar mendukung KPK atau  menolak.  Tapi  itu  isinya  ajakan,  dia pakai  bahasa  spesifik  teroris  deh sebenarnya.  Dia  ajakan  jihad  untuk membunuh Kapolri waktu itu 1 .
Semua aktivis akademisi yang terlibat dalam  penolakan  revisi  UU  KPK  tersebut mendapatkan  teror  berupa  rentetan telepon dari nomer luar negeri, peretasan akun media sosial, bahkan doxing . Bahkan salah  satu  narasumber  mengaku  sudah akun Google -nya  sudah  dicoba  untuk diretas,  ditandai  dengan  notifikasi pencobaan  masuk  ke  dalam  e-mail  yang tidak  seharusnya  ada.  Seperti  yang dikatakan  narasumber  dalam  pernyataan berikut:
1 Wawancara Narasumber 4 pada 27 Agustus 2020 melalui Zoom.
Jadi google account itu HP ya,  HP itu dicoba diambil alih itu akan ada notifikasi.
Dan  untuk  upaya  pengambil  alihan  akun google  saya  itu  berlangsung  dari  bulan September, Oktober, November, Desember,  Januari,  terakhir  kalau  tidak salah  Februari  tahun  2020  itu  masih berlangsung 2 .
Serangan  siber  yang  paling  luas  dan berpengaruh  secara  psikologis  terhadap gerakan  aktivis  anti-korupsi  selama proses  penolakan  revisi  UU  KPK  dapat diamati  melalui  peretasan  WhatsApp Group  aktivis.  Berdasarkan  hasil  temuan etnografi digital, Gambar 1 memperlihatkan  tampilan  layar  grup WhatsApp  (WAG)  di  saat  teror  telepon terjadi.  Teror  dalam  bentuk  ini  biasanya diikuti  dengan  peretasan  WhatsApp  dan dilakukan menggunakan Pegasus Spyware buatan perusahaan swasta asal Israel: NSO Group.  Siapa  yang  membeli  dan menggunakan piranti tersebut, mengingat motif peretasan ditujukan pada kelompok aktivis,  maka  memiliki  hubungan  dengan pihak  yang  dirugikan  oleh  aspirasi penolakan revisi UU KPK.
Gambar 1 . Screen capture ruang WAG ketika teror siber terjadi dalam ruang koordinasi aliansi akademisi penolakan revisi UU KPK
Serangan ini tidak hanya mengancam keselamatan siber para pegiat, namun juga memiliki  dampak  psikologis  tertentu.
2 Wawancara Narasumber 3 pada 27 Agustus 2020 melalui Zoom.
Takut  menjadi  hal  yang  dirasakan  oleh sebagian  besar  aktivis  yang  mengalami teror siber. Ketakutan ini bersumber dari keresahan  mereka  mengenai  peretasan piranti digital ( smartphone/mobile phone) dan  akun-akun  media  sosial.  Mengenai piranti  digital,  para  aktivis  merasa khawatir  atas  keamanan  data  pribadi mereka.  Hal  ini  termaksud  di  antaranya akun transaksi perbankan dan pengambil alihan piranti dari jarak jauh. Hal tersebut senada  dengan  pernyataan  salah  satu narasumber:
Kita  takut  ya  karena  kita  sudah diingatkan  jangan  diangkat  karena kalau  diangkat  gadget  bisa  diambil alih,  bisa  di-remote  dari  satu  arah, ngeri juga itu 3 .
Selain  itu,  ketakutan  yang  dirasakan aktivis  juga  bersumber  peretasan  akun- akun  sosial  media.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  mereka  semakin  meragukan apakah  teman  sesama  aktivis  yang  ada dalam  satu  grup  benar-benar  rekan mereka atau oknum peretas. Ketakutan ini kemudian menganggu komunikasi karena menyebabkan  aktivis  menjadi  paranoid ketika berhubungan dengan aktor simpul gerakan  penolakan  revisi  UU  KPK.  Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:
Nah yang agak paranoid adalah ketika salah  satu  koordinator  gerakan  tiba-tiba WhatsApp blasting- nya  agak  beda  gitu.
Dari situ ketahuan nge- hack , akhirnya kita juga pindah-pindah. Saling paranoid, tuh 4 .
Rasa takut ini dalam studi teror siber merupakan hal yang pasti diharapkan oleh para  teroris  siber.  Lebih  luas  lebih  baik, baik  korban  teror  maupun  targetnya. Dampak psikologis ini selanjutnya menjadi stimulus untuk mempengaruhi pengambilan  kebijakan  Luiijf  (2014), dalam hal ini menekan gerakan penolakan
3 Wawancara Narasumber 16 pada 2 September 2020 melalui Zoom.
terhadap  revisi  UU  KPK  agar  regulasi tersebut  dapat  disahkan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  demokrasi  di Indonesia  tidak  hanya  dalam  tahapan kemunduran  yang  sepele.  Represi  yang dilakukan  dalam  rentang  waktu  yang panjang  terhadap  para  aktivis  nyatanya juga  dilakukan  oleh  negara-negara otoriter, seperti Rusia dan juga China (Xu, 2020).
Tidak berhenti di titik ini, teror yang terjadi pada aksi penolakan revisi UU KPK tersebut  tidak  hanya  memberikan  rasa takut dan paranoid, tetapi juga menyebabkan  beberapa  dampak  lain. Salah  satunya  menyangkut  konsolidasi masyarakat sipil yang terhambat. Gambar 2 di samping mengilustrasikan bagaimana para  pegiat  anti-korupsi  langsung  keluar dari  grup  saat  dan  setelah  teror  siber terjadi.  Dampak  yang  paling  nampak terlihat adalah kacau-nya koordinasi para aktivis  pasca  teror  siber  berlangsung. Awalnya, media sosial memang memberikan harapan untuk men-stimulus partisipasi  publik  (Jurriëns  &  Tapsell, 2017;  Lim,  2013).  Oleh  karena  itu,  para aktivis  akademisi  pun  menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk berkumpul  juga  melakukan  koordinasi dalam  tingkat  nasional.  Tetapi,  teror berupa  telepon  WhatsApp  yang  terjadi secara  beruntun  membuat  para  aktivis pun  satu  per  satu  keluar  dari  grup WhatsApp tersebut. Para aktivis kunci pun berinisiatif  mengganti  platform  sosial media, tetapi konsolidasi para aktivis tidak sekuat sebelumnya.
4 Wawancara Narasumber 11 pada 1 September 2020 melalui Zoom.
Gambar 2 . Screen capture ketika WAG aliansi akademisi nasional mulai mengalami kepanikan karena adanya teror siber
Kacau-nya koordinasi
tersebut semakin  diperparah  dengan  perasaan paranoid  yang  dialami  oleh  aktivis simpatisan  yang  notabene-nya  berjumlah lebih  banyak  daripada aktivis  kunci  yang berada di garis depan gerakan penolakan revisi  UU  KPK.  Lebih  lagi,  represi  digital yang  dilakukan  melalui  teror  siber semakin  akut  ketika  ditambah  dengan adanya  ko-optasi  sosial  media  dan manipulasi  opini  publik.    Strategi melumpuhkan konsolidasi publik tersebut nyata-nya sukses memutar balikkan opini publik  dari  yang  awalnya  menolak  revisi UU  KPK  menjadi  mendukung  perubahan regulasi tersebut. Temuan ini
mempertegas  kembali  literasi  terkait praktik-praktik  otoriter  yang  dilakukan negara  demokrasi  demi  kestabilan kekuasaan yang tengah terjadi di regional Asia Tenggara dan Indonesia, utamanya di dunia  maya  demi  mengontrol  oposisi (Sinpeng, 2020; Bünte, 2021).
Teror  siber  yang  terjadi  pada  kasus penolakan  revisi  UU  KPK  bukan  lah terakhir,  tetapi  pola  yang  serupa (walaupun tidak sama persis) juga terjadi pada  pengesahan  Omnibus  Law.  Dengan kata  lain,  konsolidasi  masyarakat  sipil menjadi  kunci  yang  selalu  dilemahkan
oleh  kelompok  oligarki  demi  pemenuhan kepentingan politik mereka. Sehingga, berdasarkan hasil wawancara dan etnografi digital tersebut, penelitian  ini  pun  memformulasikan beberapa solusi alternatif untuk memastikan proteksi atas gerakan aktivis anti-korupsi di era digital. B.  Tiga  Solusi  Alternatif  Untuk Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif Bagi Pegiat Anti-Korupsi 1. Konsolidasi Publik yang Menjadi Urgensi:
Mempererat  Jejaring  dan  Memperluas Advokasi Masyarakat Sipil
Jika  pelemahan  konsolidasi  publik menjadi salah satu strategi oligarki untuk melanggengkan  kekuasaannya,  maka tentunya  penguatan  masyarakat  sipil menjadi salah satu solusi yang krusial bagi Indonesia.  Tentunya  hal  tersebut  bukan hal  yang  mudah,  tetapi  setidaknya penelitian  ini  memformulasikan  dua pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil.
Pertama , memperkuat jejaring organisasi  masyarakat  sipil.  Upaya memperkuat  network  atau  jejaring  ini merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan  oleh  gerakan  kerakyatan dengan  memperkuat  antisipasi  terhadap teror-teror  yang  serupa.  Misalnya, mengajak  ahli  IT  sebagai  partner.  Hal  ini sebagaimana  yang  dialami  oleh  sebagian aktivis  akademisi  yang  merasa  resah karena  ditelepon  oleh  orang  yang  tidak dikenal  dengan  nomer  dari  luar  negeri. Mereka  tidak  tahu  harus  melakukan  apa ketika pertama kali menjadi korban teror siber,  sehingga  perasaan panik  dan  takut menjadi  hal  yang  tidak  dapat  dihindari. Belum  lagi  mengingat  ketidaktahuan sebagian besar pegiat terkait hal pertama yang  harus  mereka  lakukan  ketika mengalami  serangan  siber  dalam  bentuk apa pun.
Selain  itu,  penguatan  jejaring  juga dibutuhkan untuk memperkuat dukungan moril  kepada  para  pegiat  anti-korupsi. Sehingga  dengan  banyaknya  dukungan dari  pihak  lain  maka  akan  semakin berhati-hari dalam langkah gerakan.
Kedua, memperluas advokasi masyarakat  sipil.  Dengan  kata  lain, menginisiasi dan memperbanyak organisasi masyarakat sipil yang memberikan advokasi serta perlindungan pada kejahatan di internet seperti SafeNet. Hal  ini  menjadi  krusial  karena  dapat memberikan  pertolongan  pertama  ketika masyarakat  sipil  mengalami  hal  serupa teror siber yang dialami oleh para aktivis itu.  Organisasi  semacam  ini  menjadi penting  karena  tampaknya  pemerintah dan negara sejauh ini belum menunjukkan iktikad  baik  dan  kerja  nyata  dalam melindungi para aktivis anti korupsi dari kejahatan  di  internet  sehingga,  seperti tampak  dalam  temuan  penelitian  ini, hampir  semua  aktivis  menolak  lapor kepada  apparat  yang  berwenang  dan justru  khawatir  masalah  akan  menjadi semakin runyam jika mereka melapor.
Namun,  upaya  untuk  memperluas advokasi  dan  jejaring  dalam  rangka proteksi  bagi  masyarakat  sipil  oleh organisasi masyarakat sipil tersebut akan mengalami  batasan  di  negara  yang melakukan  represi  terhadap  organisasi yang kontra-pemerintah (Fransen, Dupuy, Hinfelaar,  Mazumder,  &  Sharp,  2020). Salah  satu  batasan  tersebut  berupa terbatasnya donor dan dukungan pemerintah,  terlebih  jika  organisasi tersebut  memiliki  agenda  atau  bersifat politik  (Toepler,  Zimmer,  Fröhlich,  & Obuch,  2020).  Bahkan  SafeNet  yang notabene-nya merupakan  salah  satu  LSM yang memperjuangkan keselamatan siber pun,  sampai  tulisan  ini  disusun,  belum memiliki donor lembaga
untuk menyokong kegiatan mereka.
Upaya memperkuat konsolidasi publik  ini  patut  menjadi  prioritas  karena memang belum ada kebijakan perlindungan terhadap keselamatan digital  yang  komprehensif  di  Indonesia.
Terutama  di  aspek  perlindungan  data pribadi dan privasi. Ketidakadaan perundangan  inilah  yang  memberikan celah  untuk  serangan  atau  bahkan  teror siber,  baik  dengan  motif  politik  maupun tidak.

## 2.  Regulasi  Siber  Yang  Komprehensif: Sebuah Urgensi di Era Digital
Kemudian, untuk melengkapi alternatif  solusi  sebelumnya,  diperlukan pengesahan undang-undang yang menjamin  keamanan  berselancar  di internet, seperti
undang-undang perlindungan  data  pribadi,  undang- undang  peretasan,  dan  undang-undang siber  yang  lebih  komprehensif  dalam melindungi  hak-hak  digital  masyarakat. Regulasi yang dimaksud sebagai komprehensif ini meliputi kebijakan yang mampu  mencegah  serangan  siber  dan memproteksi  masyarakat  secara  inklusif, tentunya  dengan  monitor  dan  evaluasi yang  dilakukan  secara  rutin  dan menyeluruh.  Setidaknya,  ada  tujuh  tema krusial  yang  harus  termaksud  dalam regulasi  siber,  meliputi:  keamanan  data, tata kelola penyedia network dan internet, penggunaan  piranti  oleh  perusahaan, keamanan  fisik  (infrastruktur  digital), penanganan  dan  pelaporan  kasus-kasus pelanggaran atau serangan siber, monitoring  dan  evaluasi,  serta  isu-isu administratif (Lubua & Pretorius, 2019). Hal  tersebut  sudah  seperlunya menjadi sorotan para pembuat kebijakan, terutama  terkait  dengan  proteksi  data pribadi  ( personal  data  protection ).  Tidak hanya  bahaya  terkait  teror  siber,  tetapi regulasi  tersebut  juga  penting  untuk melindungi  masyarakat  dari  ancaman digital  lain.  Teror  siber  yang  diarahkan
kepada  para  aktivis  seharusnya  menjadi stimulus untuk disahkannya perundangan terkait  proteksi  data  pribadi,  mengingat draf  regulasi  tersebut  sesungguhnya sudah diajukan pada awal 2020.
Terkait  dengan  perundangan  data pribadi,  sebenarnya  hal  tersebut  adalah sebuah kewajiban negara dalam menjamin hak-hak digital warga negaranya. Padahal, melalui  riwayat  data  pribadi  mereka, oknum  yang  tidak  bertanggungjawab dapat  mengambil  keuntungan  dari kecenderungan  pilihan  dan  perilaku digital  pengguna  terkait  (Wachter  & Mittelstadt, 2019).
Terkait penyalahgunaan data pribadi, dalam aspek politik, online political micro- targeting merupakan  salah  satu  kegiatan yang  menyimpan  risiko  tersendiri. Apalagi,  berdasarkan  riset,  perusahaan penyedia  jasa  voting  politik  berhasil meraup secara ilegal data pribadi dari 50 juta  pengguna  internet  tanpa  ijin  melalui online  political  micro-targeting  (Dobber, Fathaigh, & Zuiderveen Borgesius, 2019). Penyalahgunaan data pribadi oleh oligarki melalui  online  political  micro-targeting juga  dilakukan  demi  mengintai  dan mengontrol  opini  publik,  utamanya dilakukan di negara yang otoriter (Frantz et al., 2020).  Teror siber yang ditargetkan kepada para aktivis, merupakan salah satu contoh  di  mana  data  pribadi  diretas  dan pengintaian  sosial  media  para  aktivis kunci  dilakukan  oleh  ‘oknum  yang memiliki  kapabilitas  dan  kapital’  untuk melakukan teror.
Namun,  di  sisi  lain,  pengawasan digital juga menjadi dilema tersendiri bagi kedaulatan  digital.  Pasalnya,  di  negara yang  cenderung  represif,  pengawasan digital  justru  digunakan  untuk  mengintai lawan  politik  dan  mencederai  hak-hak digital  yang  seharusnya  dilindungi (Wilson,  2020),  suatu  pelanggaran  hak digital yang terjadi dalam kasus penolakan revisi  UU  KPK  pada  2019.  Dengan
menyusun  regulasi  siber  yang  tidak komprehensif,  maka  akan  dimungkinkan muncul celah-celah yang justru dimanfaatkan  oligarki  demi  kepentingan mereka.  UU  ITE  tentunya  menjadi cerminan  untuk  hal  tersebut,  di  mana regulasi  yang  mengatur  penggunaan teknologi digital tersebut justru digunakan pejabat  publik  dan  politisi  untuk melemahkan  masyarakat  kritis  dengan dalih penghinaan, provokasi dan penyebaran kebencian (Safenet, 2020).
Terkait  dengan  teror  siber,  regulasi yang  memproteksi  hak-hak  digital  ini menjadi  krusial.  Terutama  ketika  para oknum teroris, terlepas keberpihakan nya dengan  kelompok  oligarki,  secara  aktif menggunakan  teknologi  digital  dalam kegiatannya  (Cassim,  2012;  Cohen,  2014; Lewis, 2003; Pollitt, 1998; Yunos & Hafidz, 2011).  Bahkan  tidak  hanya  kelompok teroris,  kalangan  peretas  pun  justru memiliki aturan norma informal yang jauh lebih  efektif  daripada  regulasi  yang disusun  oleh  pemerintah  (Wilson,  2020). Ditambah  lagi  dengan  realita  bahwa regulasi  tidak  mampu  menjangkau  sisi gelap dunia siber ( deep web , dark web dan darknet ),  membuat  sisi  itu  luput  dari proteksi  yang  seharusnya  dijamin  oleh negara.
Meskipun  begitu,  regulasi  yang mengatur dan melindungi hak-hak digital masyarakat  sipil  untuk  merasa  aman dalam  aktivitas  mereka  di  dunia  siber perlu diperjuangkan. Terutama
keselamatan  para  aktivis  anti-korupsi yang  menjadi  salah  satu  kalangan  yang rentan memperoleh represi digital. Selain regulasi  siber  yang  komprehensif,  perlu juga  adanya  mitigasi  kampus  yang  pro- aktivis muda milenial.

## 3.  Memproteksi  Aktivis  Milenial:  Mitigasi Kampus yang Pro-Aktivis di Era Digital
Mitigasi  kampus  yang  pro-aktivis  di era  digital  ini  dimaksudkan  untuk
menjawab  pertanyaan  bagaimana  jika terjadi  ketidakberesan  kampus  terutama pada isu perubahan undang-undang KPK. Kondisi tersebut pun tidak muncul secara tiba-tiba.  Sistem  keamanan  data  yang diterapkan oleh sebagian besar perguruan tinggi ternyata masih dirasa mudah untuk diretas.  Selain  cenderung  lemahnya keamanan  digital  di  tataran  perguruan tinggi,  sikap  kampus  dalam  menanggapi isu-isu  politik  pun  juga  masih  terkesan tidak menyatu.
Lebih  dalam  misalnya,  bagaimana akademisi  yang  menjadi  aktivis  tolak revisi  undang-undang  KPK  terlindungi? Bagaimana  jika  terjadi  konflik  antara akademisi?  Bagaimana  jika  terjadi  teror siber dan peringatan dari pejabat kampus? dan  pertanyaan  lain  yang  kemungkinan menyelimuti  dunia  aktivis  akademisi. Pertanyaan  semacam  ini  perlu  diberi rambu dengan mitigasi kampus.
Di  sisi  lain,  kampus  menjadi  ladang kaderisasi  aktivis-aktivis  muda  anti- korupsi,  sehingga  sebenarnya  memiliki peran krusial dalam regenerasi pergerakan  anti-korupsi  di  masa  depan yang  tentunya  tidak  terlepas  dari teknologi digital. Sehingga kurikulum anti- korupsi  yang  diajarkan  di  dalam  kampus tidak hanya seputar masalah legal-formal, tetapi  juga  meliputi  proteksi  dan keselamatan  siber  untuk  aktivis  (Cho, 2020). Selain itu, sebagai sarana pendidikan, perguruan  tinggi  juga  dapat  menjadi wadah  untuk  melakukan  edukasi  politik yang  berdasarkan  pada  integritas  dan moralitas.  Terlebih,  integritas  moral masyarakat  berhubungan  erat  ketika politik.  Teror  siber  ini  mau  tidak  mau mencerminkan adanya salah satu kelompok  masyarakat  yang  menyabotase kebebasan  berpendapat  dan  keamanan data  para  aktivis  untuk  kepentingan politis.  Sehingga,  lagi-lagi  mengingat dalangnya kemungkinan besar adalah elit
bangsa, etika politik menjadi satu hal yang patut  nya  dipertanyakan.  Karena  itu, upaya  memperkuat  integritas  moral masyarakat  juga  seharusnya  menjadi perhatian.
Terutamanya, terkait edukasi mengenai  hak  politik  digital.  Masyarakat sipil,  dan  termaksud  di  antaranya  para pegiat  anti-korupsi,  masih  asing  dengan hak  politik  mereka  di  tengah  demokrasi digital.  Seperti  misalnya,  hak  untuk proteksi  data  dan  privasi,  hak  untuk berpendapat (secara digital), dan sebagainya.

## Penutup
Studi penelitian ini telah secara jernih menunjukkan bahwa telah terjadi kooptasi ruang  publik  digital  di  Indonesia  yang telah  secara  signifikan  melemahkan gerakan anti korupsi oleh masyarakat sipil di  Indonesia,  yang  dalam  hal  ini  adalah aliansi  akademisi  nasional  yang  menolak revisi  UU  KPK  itu  dan  semakin memperburuk  situasi  demokrasi  di Indonesia secara umum yang sesungguhnya  telah  mengalami  tren kemunduran selama lima tahun terakhir.
Wawancara  mendalam  dan  diskusi kelompok terarah dengan para akademisi anti korupsi yang tergabung dalam aliansi akademisi nasional penolak revisi UU KPK juga  etnografi  digital  penulis  telah menunjukkan  dengan  jelas  bahwa  telah terjadi  teror  siber  terhadap  para akademisi  yang  dilakukan  secara  sengaja oleh kekuatan predatoris yang menentang aspirasi  kelompok  kritis  tersebut  terkait dengan  revisi  UU  KPK.  Teror  ini  telah secara  nyata  berdampak  baik  secara psikologis terhadap masing-masing aktivis sebagai  individu  maupun  gerakan  anti korupsi yang mereka perjuangkan sebagai kolektifitas  karena  teror  ini  telah menganggu koordinasi, memutus komunikasi  dan  menghambat  eskalasi gerakan  yang  saat  itu  tengah  terus
membesar  seiring  dengan  banyaknya akademisi  yang  terus  bergabung  dan mengeluarkan petisi penolakan revisi RUU KPK.
Dalam  konteks  literatur  tentang aktivisme  digital  di  Indonesia,  situasi  ini membantah  temuan  para  sarjana  yang optimis  pada  efektivitas  ruang  publik digital  untuk  memperkuat  aktivisme masyarakat sipil (Jurriëns & Tapsell, 2017; Lim, 2013). Namun di sisi lain, temuan ini memperkuat potret buram situasi
demokrasi  di  Indoensia  yang  terus mengalami  kemunduran  seiring  dengan semakin  menyempitnya  kebebasan  sipil dan semakin terbatasnya ruang gerak para aktivis  pro  demokrasi,  utamanya  melalui aktivitas mereka di dunia maya (Sinpeng, 2020;  Bünte,  2021).  Tragsinya,  saat masrakat  sipil  semakin  mengalami pelemahan,  kekuatan  oligarki  justru semakin  mengalami  penguatan  dan berhasil mendesakkan agenda predatorisnya yang dalam hal ini: merevisi
UU KPK.
Gambaran  situasi  ruang  siber  yang tidak aman bagi para aktivis anti-korupsi tersebut pada akhirnya menjadi landasan untuk  merumuskan  beberapa  solusi alternatif  yang  dapat  digunakan  sebagai upaya mengamankan ruang siber. Pertama, memperkuat
konsolidasi masyarakat  sipil.  Upaya  memperkuat network  atau  jejaring  ini  merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh gerakan kerakyatan  yang  dapat  memperkuat antisipasi  terhadap  teror-teror  yang serupa. Selain sistem jejaring, upaya kedua menyangkut  upaya  menginisiasi  dan memperbanyak  organisasi  masyarakat sipil  yang  memberikan  advokasi  dan memberikan perlindungan pada kejahatan di internet.
Kedua, merumuskan  regulasi  siber yang  komprehensif  dan  inklusif.  Dengan kata  lain,  negara  seharusnya  mampu menjamin keselamatan siber warganya di
era  digital,  bukannya  malah  membiarkan teror  siber  terjadi  pada  kalangan  aktivis kritis.  Bukan  hanya  memproteksi  pegiat anti-korupsi dalam aktivitas maya mereka mengaspirasikan  nilai-nilai  anti-rasuah, tetapi  regulasi  ini  juga  diperlukan  demi melindungi  masyarakat  dari  ancaman digital lain.
Ketiga, menerapkan mitigasi kampus. Alternatif  solusi  ini  diperlukan  untuk menjamin proteksi atas aktivis akademisi dalam  melakukan  konsolidasi  publik sebagai respons mereka terhadap
kebijakan  pemerintah.    Tidak  hanya  itu, kampus  yang  menjadi  ladang  kaderisasi aktivis muda juga dituntut untuk mampu memberikan  lingkungan  yang  kondusif bagi regenerasi aktivis di era digital.
Ketiga  solusi  alternatif  tersebut diharapkan mampu membantu mewujudkan  ruang  siber  yang  kondusif bagi  pegiat  anti-korupsi  di  era  digital.
Terutama,  mengingat  represi  digital terhadap  kelompok  aktivis  semakin nampak  dalam  ruang  maya.  Sehingga, optimisme  yang  muncul  pada  awal berkembangnya  teknologi  digital  terkait dampak  positif  untuk  menstimulus partisipasi  dan  mempercepat  konsolidasi publik  dapat  menjadi  realita  di  tengah pertarungan  narasi  politik  di  peradaban digital.

## Referensi
Aspinall,  E.,  Fossati,  D.,  Muhtadi,  B.,  & Warburton,  E.  (2020).  Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. Democratization 27 (4):
505 – 526. https://doi.org/10.1080/13510347 .2019.1680971 Aspinall,  E.,  &  Mietzner,  M.  (2019). Southeast Asia’s Troubli ng Elections: Nondemocratic Pluralism  in  Indonesia. Journal  of
Democracy 30 (4): 104 – 118. https://doi.org/10.1353/jod.2019.
0055
Beggs,  C.  (2007).  Cyber-Terrorism  in Australia.  In  M.  Quigley  (Ed.), Encyclopedia  of  information  ethics and security . IGI Global.
Bünte, M . (2021). Democratic Backsliding and authoritarian resilience in southeast asia: the role of social media.  Dalam Sinpeng, A., & Tapsell, R. (Eds.). From Grassroots Activism to Disinformation : Social Media in Southeast Asia . Singapore 119614: ISEAS Publishing.
Cassim, F. (2012). Addressing The Spectre of Cyber Terrorism: A Comparative Perspective 15 (2).
Cavelty, M.  D.  (2007). Looming Threat or Phantom Menace ? The Framing of the  US  Cyber-Threat  Debate. Journal  of  Information  Technology 4 (1): 19 – 37. https://doi.org/10.1300/J516v04n 01
Cho,  K.  S.  (2020). Responding  to  Campus Racism: Analyzing Student Activism and Institutional Responses . University of California.
Cohen,  D.  (2014).  Cyber  terrorism:  Case studies.  In Cyber  Crime  and  Cyber Terrorism Investigator’s Handbook . Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-800743-3.00013-X
Debrix, F. (2001). Cyberterror and Media- Induced  Fears:  The  Production  of Emergency  Culture. Strategies: Journal of Theory, Culture & Politics 14 (1): 149 – 168. h ttps://doi.org/10.1080/10402130

## 120042415
Denning,  D.  E.  (2011).  10  Years  after September  11  Whither  Cyber Terror ? A  Social  Science  Research Council Essay Forum 11 – 13.
Dobber,  T.,  Fathaigh,  R.,  &  Zuiderveen Borgesius,  F.  J.  (2019).  The regulation  of  online  political micro-targeting in Europe. Internet Policy  Review 8 (4):  1 – 20.
https://doi.org/10.14763/2019.4.1 440
Fauzanafi,  M.  Z.  (2016).  Searching  for digital citizenship:
Fighting corruption  in  Banten,  Indonesia.
Austrian  Journal  of  South-East Asian  Studies 9 (2):  289 – 294. https://doi.org/10.14764/10.ASEA S-2016.2-7
Fransen,  L.,  Dupuy,  K.,  Hinfelaar,  M., Mazumder,  S.  M.  Z.,  &  Sharp,  W. (2020). Adjust,  Resist  or  Disband? The effect of political repression on civil  society  organizations  in Bangladesh and Zambia . Leiden.
Frantz,  E., Kendall-Taylor, A., & Wright,  J. (2020). Digital  Repression  in Autocracies (March): 1 – 54. www.v- dem.net.
Gross,  M.  L.,  Canetti,  D.,  &  Vashdi,  D.  R. (2016).  The  psychological  effects of  cyber  terrorism. Bulletin  of  the Atomic  Scientists 72 (5):  284 – 291. https://doi.org/10.1080/00963402 .2016.1216502
Gross,  M.  L.,  Canetti,  D.,  &  Vashdi,  D.  R. (2017). Cyberterrorism: Its effects on psychological well-being, public confidence  and  political  attitudes. Journal  of  Cybersecurity 3 (1):  49 – 58.
https://doi.org/10.1093/cybsec/ty w018
Gunitsky, S. (2015). Corrupting the cyber- commons: Social media as a tool of autocratic stability. Perspectives on Politics 13 (1): 42 – 54. https://doi.org/10.1017/S1537592 714003120
Holt,  T.  J.  (2012).  Exploring  the intersections of technology, crime, and terror. Terrorism and Political Violence 24 (2): 337 – 354. https://doi.org/10.1080/09546553 .2011.648350 Hua,  J.,  &  Bapna,  S.  (2012).  How  Can  We Deter Cyber Terrorism? Information Security Journal 21 (2): 102 – 114. https://doi.org/10.1080/19393555 .2011.647250 Jones, A. (2005). Cyber terrorism: Fact or fiction. Computer  Fraud  and Security 2005 (6): 4 – 7. https://doi.org/10.1016/S1361-
3723(05)70220-7
Jurriëns,  E.,  &  Tapsell,  R.  (2017).
Challenges  and  opportunities  of the digital ‘revolution’ in Indonesia. Digital Indonesia: Connectivity and Divergence 2020: 275 – 288. https://doi.org/10.1355/97898147 86003-007
Kaplan,  A.,  &  Weimann,  G.  (2011). Freedom  and  terror:  Reason  and unreason  in  politics.  In Freedom and Terror: Reason and Unreason in Politics .
https://doi.org/10.4324/97802038 31205
King,  G.,  Pan,  J.,  &  Roberts,  M.  E.  (2013).
How  censorship  in  China  allows government  criticism  but  silences collective  expression. American Political  Science  Review 107(2):
326 – 343. https://doi.org/10.1017/S0003055 413000014
Krapp, P. (2005). Terror and play, or what was  hacktivism? Grey  Room (21): 71 – 93.
https://doi.org/10.1162/15263810 5774539770 Kurniawan, N. I., & Rye, S. A. (2013). Online environmental activism and Internet  use  in  the  Indonesian environmental movement. Information Development . https://doi.org/10.1177/02666669 13485260 Lewis,  J.  (2003).  Cyber  terror:  Missing  in action. Knowledge,  Technology,  & Policy 16(2): 145 – 153. https://doi.org/10.4324/97813151
30712-9
Lim,  M.  (2013).  Many  Clicks  but  Little
Sticks:  Social  Media  Activism  in Indonesia. Journal of Contemporary Asia 43(4): 636 – 657. https://doi.org/10.1080/00472336
.2013.769386
Lubua,  E.  W.,  &  Pretorius,  P.  D.  (2019). Cyber-security  policy  framework and  procedural  compliance  in public  organisations. Proceedings of  the  International  Conference  on Industrial Engineering and Operations Management July: 1847 – 1856.
Luiijf,  E.  (2012).  Understanding  cyber threats and vulnerabilities. Lecture Notes in Computer Science (Including  Subseries  Lecture  Notes
in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 7130 : 52 –
67. https://doi.org/10.1007/978-3- 642-28920-0_4
Luiijf,  E.  (2014).  Definitions  of  Cyber Terrorism. In  Cyber  Crime  and Cyber  Terrorism  Investigator’s Handbook . Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-800743-3.00002-5 Mietzner,  M.  (2018).  Fighting  Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation  in  Indonesia. Pacific  Affairs 91 (June):  261 – 282. https://doi.org/10.1080/00324728 .2012.754486
Mietzner,  M.  (2020).  Populist  Anti-
Scientism,  Religious  Polarisation, and  Institutionalised  Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline  Shaped  Its  COVID-19 Response. Journal  of  Current Southeast Asian Affairs 39 (2): 227 –
249.
https://doi.org/10.1177/18681034 20935561
Pollitt,  M.  M.  (1998).  Cyberterrorism — fact  or  fancy? Computer  Fraud  & Security 1998 (2): 8 – 10.
https://doi.org/10.1016/s1361-
3723(00)87009-8
Power,  T.,  &  Warburton,  E.  (2020).  The decline  of  Indonesian  democracy. In T. Power & E. Warburton (Eds.), Democracy  in  Indonesia:  From Stagnation  to  Regression? (pp.  1 – 20). Singapore: ISEAS – Yusof Ishak
Institute. https://doi.org/10.1355/97898148 81524-006 Qin,  B.,  Strömberg,  D.,  &  Wu,  Y.  (2017). Why does China allow freer social media? Protests versus surveillance  and  propaganda. Journal  of  Economic  Perspectives 31(1): 117 – 140. https://doi.org/10.1257/jep.31.1.1
17
Safenet.  (2020). Bangkitnya  Otoritarian Digital . Denpasar.
ShockwaveWriter.  (2000).  Is  it  Cyber- Terrorism,  Techno-Terrorism,  or None  of  the  Above? Computer Fraud  &  Security 2000 (7):  18 – 20. https://doi.org/10.1016/s1361- 3723(00)89015-6
Singh, B. (2011). Why Successful Counter- Terrorism  Can  Beget  More Terrorism?  Indonesia  Since  The 2002  Bali  Bombings.  In  E.  Noor (Ed.), Proceeding of Southeast Asia
Regional  Center  for  Counter
Terrorism’s (SEARCCT) Selection of Articles 2(2). https://doi.org/10.1017/S0022463 41400006X
Sinpeng, A. (2020). Digital media, political authoritarianism, and Internet controls in Southeast Asia. Media, Culture & Society 42 (1): 25 – 39. https://doi.org/10.1177/01634437 19884052
Toepler,  S.,  Zimmer,  A.,  Fröhlich,  C.,  & Obuch,  K.  (2020).  The  Changing Space  for  NGOs:  Civil  Society  in
Authoritarian and Hybrid Regimes. Voluntas 31 (4): 649 – 662.
https://doi.org/10.1007/s11266- 020-00240-7
Veerasamy,  N.  (2020).  Cyberterrorism – the spectre that is the convergence of the physical and virtual worlds. In Emerging  Cyber  Threats  and
Cognitive  Vulnerabilities .  Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/b978- 0-12-816203-3.00002-2
Wachter,  S.,  &  Mittelstadt,  B.  (2019).  A right to reasonable inferences: Re- thinking data protection law in the age  of  Big  Data  and  AI. Columbia Business  Law  Review 2 (2):  443 –
493. https://doi.org/10.31228/osf.io/m u2kf
Warren,  M.  J.  (2007).  Hackers  and  Cyber Terrorists.  In  M.  Quigley  (Ed.), Encyclopedia  of  information  ethics and security . IGI Global. Singapore.
Weimann, G. (2005). Cyberterrorism: The sum of all fears? Studies in Conflict and  Terrorism 28 (2):  129 – 149. https://doi.org/10.1080/10576100 590905110 Weimann,  G.  (2014).  New  Terrorism  and New Media. Communicating Unreality , 2 . http://www.wilsoncenter.org/staff /gabriel-weimann.
Wilson, M. P. (2020). The Politics of Privacy Protection: an Analysis of Resistance  to  Metadata  Retention and  Encryption  Access  Laws . Queensland University of Technology. Wijayanto. (2020). Democratic Regression and  Authoritarian  Practices  in Indonesia. Indonesian  Journal  of Political Research 1 (December).
Wijayanto, W., Ardianto, H., & Astuti, E. S. (2020).  Campaigning  Online  and Offline: The use of YouTube Movie in the Movement Against Environmental  Destruction  in  the Movie  “Samin  vs  Semen.” ICIPSE
2019 . https://doi.org/10.4108/eai.21-10- 2019.2294459
Xu,  X.  (2020).  To  Repress  or  to  Co-opt? Authoritarian Control in the Age of
Digital  Surveillance. American Journal of Political Science . https://doi.org/10.1111/ajps.1251 4
Yunos,  Z.,  &  Hafidz,  S.  (2011).  Cyber Terrorism And Terrorist Use of ICT and  Cyberspace.  In  E.  Noor  (Ed.),
The Problem with Cyber Terrorism . Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT). Kuala Lumpur.