PERAHU ruRNAL HUKUM rssN 2338 _ 333X Volume 3 Nombr 1, Maret 2}$,Halaman l-9t
PERAHU. Terbit  dua kali.sgtalrqLpa-d?  buran Maret  dan september. Berisi tulilr penelitian dan kajian analisis-kritis  ai UiAang Hukum.
penanggungiawab :
H.M. [',ffil*lT8*d.,
Abanc  Zainudin Felif Semaun pemimpin Umum :
RobertHoffman pemlmpin  Redaksi :
Redin rryakil  pemlmpin  Redaksi :
Sopian
Sekrctarls Redaksi :
Antonius  Erwandi Redaktur  peldrsana :
*"c,:i8Tfi's:;11?,,, Nikodimu's
Tata Usaha:
Batha  Juariah
Florensius Tiian Jenny Novelia
Percetakan:
perc. pelangi-Sintang
Alamat Redaksi  dan Thta usaha : Fakultas Hukum  universitas Kapuas Jalan Y.C.  Oevang oeray Telp.  0565-2ZZjO raf<s. Oil6s-22isi
gcogeditEn tanpa  mengurangi  makna isi tulisan. bi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.
Tilisan yang dimuat dalam jurnal ini
tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum  Universitas Kapuas
Redaksi  mengundang,para dosen/stafpengajT, mahasiswa,  pengamaf praktisi dan rainnyey ffi "':ir:l*,3':,fl :Tg:11,g'-giul"h,il.Hiiilaari;aLi,imieiaruipoc Tulisan  vang  dimuat adalah.tu-lisan yanfietum pernarr di;ilidJ;;;'##'ffi; fr: di aas kertas 44 spasi gando tup*j*f turang iebih l0 halaman.  Naskatr yang di6'i'. {

## PERAHIJ

## ISSN 2338 - 333X
Volume 3, Nomor 1, Maret 2015 , Halaman 1 - 80

## DAFTAR ISI

## PII{GAWASAN  PEMILIHAN  UMUM LEGISLATIF
Eobert Hoffmu...... ......-.- 1-33

## PEI'.GGUNAAN WEWENANG  KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  BATAS WILAYAII (STTIDI KASUS DESA NANGA TEMPUNAK DENGAN DESA ANGGAH JAYA) Ilichell Eko Hurdian................ ....35-46

## PERLINDUNGAN HUKUNI KAIN TENUN IKAT DAYAK SEBAGAI PENGETAHUAN
TRADISIONAL  DI KABUPATEN  SINTANG
l/ictor Emanuel... ........47-63
WEWENANG PEMERINTAH DAERAII DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  I\OMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI  DAERAH (STUDI DI KECAMATAN
SINTANG KOTA) Gadion ......65-80

## PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
Robert Hoffman Fakultas Hukum Universitas  Kapuas Sintang

## ABSTRACT
Pemilihan  umum  (pemilu)  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pervu'akilan Daerah (DPD), DPRD Provirrsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sering dikenal dengan istilah Pemilu Legislatif atau Pilleg ternyata banyak kejadian yang menarik  perhatian masyarakat diantaranya seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang  masih bermasalah, apatisme pemilih terhadap Daftar Calon Tetap (DCT), menguatnya politik uang atau money politic dan keterwakilan perempuan minim. Kejadian itu temyata terdapat permasalahan yakni lemahnya pengawasan.  Dengan kondisi tersebut menimbulkan  ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian ini yang  diberi judul : "Pengawasan Pemilihan  Umum Legislatif."
Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan Umum, Legislatif.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemilu legilatif
di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang  Republ ik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perv'akilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor ll7 dan Tambahan  Lembaran Negara  Republik lndonesia Nomor 5316), selanjutnya dalam penelitian iiri disingkat dengan UU
Pilleg.
Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif tersebut,  dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan amanat- Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15 Thhun 201 1 Tentang  Penyelenggaru Pemilihan Umum (selanjubrya dalam penelitian ini disingkat dengan UU Ppu). Undang- undang  tersebut telah diundangkan  sejak tahun 20ll dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 101 dan Tambahan  Lembaran  Negara
Robert HolJman, Pengawasan Penilihan Umum Legislatif 3
dalam  Berita Negara Republik Indonesia
Ibhun 2014 Nomor 792.
Pemilihan umum  (pemilu)  untuk
nremilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan
flaerah  (DPD). DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sering dikenal dengan istilah Pemilu Legislatil
atau Pilleg yang diselenggarakan  serentak di seluruh Indonesia  pada tanggal 9
April 2014 ternyata banyak  kejadian
yang menarik perhatian masyarakat
diantaranya seperti Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yang masih bermasalah,
apatisme pemilih terhadap Daftar Calon
Tetap (DCT), menguatnya politik uang atau money politic dan keterwakilan perempuan minim. Kejadian  itu ternyata terdapat permasalahan yakni lemahnya
pengawasan.
Dengan  kondisi tersebut menimbulkan  ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian ini yang  diberi
judul : "Pengawasan Pemilihan  Umum Legislatif."
I hlm.78. 2

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis/ empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian lrLrkum dengan meiihat  norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat.l  Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam  sistem kehidupan yang  mempola.2
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran mengenai pengawasan pemilu legislatif.

## HASIL PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAI''{ A. Gambaran Umum Daerah 'Kabupaten Sintang
Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan  Barat atau di antan 1"05' Lintang  Utara serta Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada., soemitro,  Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi  Perclitian Hukum  dqn Jurimetri.,  op. cit.
4 Peruhu, Volume 3 l{omor I, Maret 2015, Hlm l-33
0"46'  Lintang Selatan  dan 1 10"50' Bujur Timur  serta 113"20'  Bujur Timur. Batas
r,n,ilayah administratif Kabupaten  Sintang yaitu : sebelah ttara berbatasan  dengan
Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), sebelah selatair berbatasan dengan Propinsi  Kalimantan
Tengah, Kabupaten  Melawi, Kabupaten
Sanggau dan Kabupaten KetaPang,
sebelah timur berbatasan  dengan  Propinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten  Sanggau
dan Kabupaten  Kapuas  Hulu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang,
Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten Melawi.
Kabupaten Kapuas  Hulu  dan Kabupaten
Sekadau.
Kabupaten  Sintang merupakan kabupaten yang memiliki  luas wilayah ketiga  terbesar di Propinsi Kalimantan
Barat setelah Kabupaten  Ketapang dan
Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka
Tahun 20Il dinyatakan bahwa luas
wilayah Kabupaten  Sintang yaitu : 21.635
km2 dengan wilayah terluas terdapat di
KecamatanAmbalau yaitu : 6.386,40  km2
atau sebesar 29,52 persen, sedangkan
Kecamatan Sintang  merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas
wilayahnya yaitu 277,05 km2 atau hanya sebesar  1,28 persen. Dari luas tersebut,
sebagian besar merupakan wilayah perbtrkitan  dengan  luas sekitar 13.573.75
km2 atau 62,74 persen.
Selain itu, Kabupaten Sintang
dilalui oleh 2 (dua)  sungai  besar yaitu : Sungai  Kapuas dan Sungai  Melawi, serta2 (dua) sungai kecil yaitu : Sungai
Ketungau yang merupakan anak dari
Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang
merupakan anak dari Sungai  Melawi.
Sungai  Kapuas  melalui Kecamatan
Ketungau Hilir, Kelam Permai,  Binjai
Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke
Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan  Ambalau, Serawai,
Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan
melalui  Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai
Ketungau melalui Kecamatan  Ketungau
Hulu, Ketungau Tengah  sampai ke
..Ketungau Hilir.
Kabupaten  Sintang  bila
dari tekstur  tanahnya, sebagian
Robert Hoffman, Pengau,a.scm Pemilihan Urnum Legislatil S
terdiri dari tanah  latasol meliputi 2012.  berjumlah  365.058 jiwa.
sluas l-02 juta lrektar atau sekitar
ff.99 dari h'es daerah yaitu : 2,16 juta,
dnfmnya tanah potlsolir sekitar 0,93
F hektar atau 42-89  persen yang trharpar hampir di seluruh  kecamatan
r&ngkan jenis  tanah yang paling sedikit ftmui di Kabupaten  Sintang  yaitu jenis
Elah organosol.
Kabupaten Sintang memiliki
potensi alam yang dapat dijadikan objek  wisata berupa air terjun sebanyak
19 air terjun yang tersebar di 5 (lima)
kecamatan. Kecamatan-kecamatan  yang memiliki air terjun yaitu : Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau,  Ketungau Tengah dan Ketungau  Hulu.  Kabupaten Sintang juga memiliki 4 (empat)  gunung yang terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Serawai  dan Kecamatan  Ambalau.
Berdasarkan data Kabupaten Sintang  dalam Angka Tahun 2AI4 bahwa secara administratif, Pemerintahan
Kabupaten Sintang sampai dengan tahun  2012 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281  desa  dan 6 kelurahan. Jumlah  penduduk  pada  tahun
B. Panitia  Pengawas Pemilu (Panu,aslu) Katrupaten Sintang Tahun 2014
Padatahun  20 I 4.daerah Kabupaten Sintang ikut menyelenggarakan pesta demokrasi untuk  memilih anggota  DPR,
DPD,  DPRD Propinsi  Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten  Sintang. Pihak penyeienggara pemilu legislatif saat itu adalah Kornisi  Pemilihan  Umum (KPU) Kabupaten  Sintang dan  Panitia Pengau,as Pemilihan  Umum (Panwaslu)  Kabupaten Sintang. Panwaslu Kabupaten Sintang terbentuk  pada tanggal 14 Juni 2013.
Jumlah personalia Panwaslu  Kabupaten Sintang saat itu adalah sebagai berikut : l. Panwaslu  Kabupaten Sintang
sebanyak  3 (tiga) orang;
.2. Panwaslu Kecamatan sebanyak
3 (tiga) orang setiap  kecamatan.
Pada saat itu jumlah kecamatan di Kabupaten  Sintang sebanyak 14 Kecamatan  sehingga total jumlah Panwaslu Kecamatan sebanyak 42 orang;
I
6 Peruhu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm I-33
3. Panwaslu  Lapangan sebanyak
3 (tiga) orang  setiap desa. Pada saat itu jumlah desa di Kal^upaten
Sintang sebanyak 287 Desa,
sehingga total jumlah Panwaslu
Lapangan  sebanyak  861  orang.
Adapun bagan struktur organisasi
Panwaslu Kabupaten  Sintang  pada saat
Pemilu Legislatif Tahun 2014, adalah sebagai berikut :
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi
Panwaslu Kabupaten Sintang pada  saat Pemilu Legislatif Tahun2Al4 Sumber : Panwaslu Kabupaten Tahun 2015.
Struktur organisasi Pengawas Pemilu Kabupaten disusun berdasarkan Perafuran Sintang Panitia Sintang Bawaslu
Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun
2013  Tentang  Organisasi, Tugas. Fungsi
Wewenang dan Tata Kerja Bawaslu,
Sekretariat Bawaslu  Provinsi, Sekretariat
Panwaslu Kabupten/Kota dan  Sekretariat
Panwaslu Kecamatan. Derni kelancaran tugas-tugas  kepengawasan terutama di bidang administrasi maka sesuai dengan Peraturan tentang Pola Organisasi dan
Tata Kerja  Sekretariar Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Sekretariat
Pengawas Pemilihan Umum serta  Surat
Menteri Dalam Negeri perihal Dukungan Pemerintah Daerah bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum maka dibentuklah Jajaran Sekretariat  dan pegawai sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Hasil wawancara penulis).

## C. Penyelenggaraan Pemilihan  Umum
Angg'ota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten  Sintang
Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data-data yang berhasil
dikumpulkan bahwa penyelengg araan Pemilu Legislatif tahun
2014 di Kabupaten  Sintang  dilakukan .,, PLENO PANWASLU  KABUPATEN  SINTANG rcITEKNIS PENYELENGGAU PEMILU KETUA  PANWASLU
MERANGKAP  DIVISI HUKUM,  HUMAS  dan HUBUNGAN ANTAR LFMBAGA Dtvtst ADMINISTRASI sAmRL SAg, [Pd SEKRETARIAT KA. SEKRETARIAT SAOL  MALA,  SE !  ffoMtEs@uG  aaPuts&'M3 DSWGIU reAMTN
2- dari tahapan-tahapan sebagai
Thhap Penetapan Partai Politik Peserta
Hcrnilu.  Tahapan ini dilaksanakan mulai dari pendaftaran, verifikasi hingga penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu  yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012  hingga
tanggal ll Januari 2013. SebanYak
12 (dua Beias) Partai Politik peserta
Pemilu lulus verifikasi di tingkat
Nasional juga lulus di Tingkat
Kabupaten  Sintang.
Tahap  Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi. Pada tahaPan
ini terdapat penambahan Daerah
Pernilihan (Dapil) di KabuPaten
Sintang dari Pemilu sebelumnYa
dimana  pada  Pemilu  Anggota DPR,
DPD dan DPRD tahun 2009  terdiri
dari 5 (lima) Daerah Pemilihan, pada
Pemilu Anggota  DPR, DPD dan
DPRD Tahun 2014 menjadi 6 (enam)
Daerah Pemilihan, yaitu :
a. Daerah  Pemilihan  Sintang" 1
(Kecamatan  Sintang);
b. Daerah Pemilihan Sintang
Robert Hoffman, Pengawasan Pemilihan Umum Legislati/ 7
2 (Kecamatan SePauk dan
Tempirnal<);
c.  Daerah Pemilihan Sintang
3 (Kecamatan Binjai Hulu,
Kecamatan  Ketungau Hilir.
Kecamatan  Ketungau Tengah. dan Kecamatan  Ketungau Hulu):
d. Daerah  Pemilihan Sintang 4 (Kecarnatan Sungai Tebelian,
Kecamatan Kelam Permai dan
Kecamatan Dedai).
e. Daerah  Pemilihan Sintang 5
(Kecamatan Kayan Hilir dan
Kecamatan  Kayan Hulu); dan f.  Daerah Pemilihan Sintang 6 (Kecamatan Serawai dan
Kecamatan  Ambalau).
Sedangkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Sintang sama
dengan periode sebelumnya yakni 35
. kursi.
3. Tahap Penetapan Daftar Pemilih
Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus
Tambahan (DPKTB).
a. Daftar  Pemilih  TetaP (DPT)
Pemilu Anggota  DPR, DPD dan
8 Perahu, Volume 3 Nomor I, Maret 2015, Hlm 1-33
DPRD  KabuPaten  Sintang Tahun
2014, sebagaimana dalam tabel
berikut ini.
Tabel. 4.1. Daftar Pemilih  Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten  Sintang Tahun 2014-
c. Daftar  Pemilih Khusus Tambahan
(DPKTb) Pemilu Anggota DPR,

## DPD dan DPRD
KabuPaten
Sintang Tahun 2014, sebagaimana
dalam  tabel  berikut ini.
fabel.4.3.  Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)  Pemilu Anggota DPR,  DPD dan DPRD  Kabupaten Sintang Tahun 2014.
lumlah Dsa/ Jurrlah Nn \ama I'ecamatal lel TpS iDlld urN I 0
Sumber data : Panwaslu  Kabupaten  Sintang,
Tahun 2015.

## b. Daftar Pemilih Khusus (DPK)
Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD KabuPaten  Sintang Tahun
2014, sebagaimana dalam tabel
berikut ini.
Tabel. 4.2. Daftar Pemilih  Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten  Sintang Tahun 2014.
Sumber data : Panwaslu  Kabupaten  Sintang Tifiun 2015.
Sumber data  : Panwaslu  Kabupaten Sintang,
Tahun 2015.
4. Tahap  Pencalonan Anggota DPrd Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pencalonan anggota DPRD
Kabupaten  Sintang terdiri-atas  tahapan pendaftaran,  verifikasi  dan penetapan
Daftar Calon Sementara @CS) Yang dilaksanakan pada tanggal 6 APril
hingga 3l Agustus  2013.
5. Tahap Penetapan Perseorangan
Calon  Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Pada tahaPan ini, proses penetapan Calon Anggota
iJmlah l. trmbalau t9 32 6 Lel.n Pemral 50 lM -- b6 210 9 No Nma K€matatr Junlah
DcartGl Junlah TPS Junlah  DPK Anbalau l3 50 0 2 Biniai  Hulu il ll 4 3 Dedai 20 74 0 4. KwmHilir 26
86 28
). Kilsn Hulu 29 80
105 6 Kelm Pemi l6
50
0
1 Kefiuuau Hulu t'l
66 25
8. Ketum!  Hilir 28 64 51
I Kenm Tensh 20 84 0 10. SeiTdrcliil 2l t) 0 ll Smuk t43
0 12.
74 69 0 li Simila t80 80 t4 Tenouruk 24 ?8 Jumlab 2E',l I 132 250
Robert Hoffmun, Pen.gav,asun Pemilihan (Jmum Legislatif 9
DPD dilakukan oleh KPU Provinsi
Kalimantan Barat.  Dari  daftar yang diteapkan ke dalarn Daftar Calon
Thtap terdapat 3 (tiga)  Calon Anggota DPD Daerah  Pemilihan  Kalimantan Barat yang berasal dari Kabupaten
Sintang, yaitu : I ). Drs. P.E. Chunoi,
M.Pd:2).  Usmandi. S.Sos, M.Si, dan 9.
3). H.Agus Hendro Prayitno.
6- Tahap  Kampanye. Tahapan
pelaksanaan kampanye dilakukan
melalui pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan
pemasangan  alat peragadi Kabupaten
Sintang yang dilaksanakan  mulai tanggal 11 Januari 2014 hingga tanggal5 April2014.
7. Tahap Masa Tenang. Masa tenang dilaksanakan dari tanggal 6 April
hingga 8 April  tahun20l4.
8. Tahap Pengadaan dan Pendistribusian
Logistik.  Pada tahapan pelaksanaan pendistribusian  kelengkapan pemilu (logistik) pada Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten
Sintang dilakukan secara bertahap
acak.  Dalam pendistribusian dan pengarnanan perlengl<apan pemungutan suara. KPU bekerja san'la dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang, lbntara Nasional
Indonesia. dan Kepolisian Negara
Republik  Indonesia.
Tahap Pemungutan dan Penghitungan
Suara. Pada tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang dilaksanakan di 1.132 TPS se- Kabupaten Sintang  pada  tanggal 9 April2014.
10. Tahap Rekapitulasi dan Penghitungan
Suara. Pada tahapan pelaksanaan
rekapitulasi dan penghitungan suara dilaksanakan mulai dari tingkat  KPPS,
PPS, PPK hingga KPU Kabupaten
. Sintang.
11. Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan Calon  Terpilih. Pada tahapan pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan  penetapan  calon terpilih di Kabupaten Sintang  dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di Aula KPU
10 Perahu, Volume 3 Nomor I, L{ner  zAtrd frh&|il lr',,
Kabupaten  Sintang. Hasil Pemilihan
Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang menghasilkan 35 Anggota
DPRD Periode 2014-2019,  terdiri
dari Laki-laki sebanyak 33 orang  dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang.
Darijumlah tersebut hanya l4 (empat
belas) orang incumbent, sedangkan
anggota DPRD  Kabupaten Sintang yang baru lebih dominan dengan jumah 2l orang. Sebaran Perolehan
kursi berdasarkan Partai Politik dan
Daerah Pemilihan  dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.4. Sebaran Perolehan kursi berdasarkan Partai Politik dan Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif Tahun Z0l4 di Kabupaten  Sintang.

## H  pnrg
pemilihan Umum di Kahryaren  Sintang adalah Partai Demokrasi lndonesia Perjuangan
(PDIP) dengan perolehan sebanyak
6 (enam) kursi diikuti dengan Partai
Gerindra memperolel-r 5 (lima) kursi,
Partai Nasdem memperoleh  5 (lima) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 4 (empat) kursi,
Partai Demokrat memperoleh 4 (empat) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh  3 (tiga) kursi, Partai  Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) memperoleh 3 (tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 2 (dua) kursi,
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh 2 (dua) kursi, Partai Persatuan  Pembangunan (PPP) memperoleh I (satu) kursi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) dan Partai Bulan  Bintang (PBB) tidak memperoleh kursi DPRD Kabupaten
Sintang periode 201 4-2019.
12.Tahap Pelantikan. Pada tahapan Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sintang terpilih dilaksanakan
Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang,
Tahun 2015.
Berdasarkan perolehan kursi di Kabupaten hasil penetapan dan calon  terpilih
Sintang diperoleh
PIM)L/
DANL sc I slc i STC 2rl SG STC 5 sTc 6 ru 5 PU i dmtrw 0 PDP Toh  M 6 GH Hr &red Hiu ls 2 m Ydu PB8 KNB ]t
Robert Hoffmun,
d tanggal 8 September 2014 di fuh DPRD Kabupaten Sintang.
ho6€si Pelantikan  anggota DPRD Kahrpaten Sintang tersebut  dihadiri
oleh Gubernur Kalirnantan Barat,
Asisten  Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalirnantan
Barat Komisioner KPU Propinsi
Kalimantan Barat, Komandan  Korem izl Alambhana Wanawai, Bupati
Sintang dan Forum Komunikasi
Pimpinan  Daerah (Forkompinda)
Kabupaten Sintang dan Satuan
Organisasi Perangkat  Daerah  (SOPD) Kabupaten  Sintang, Komisioner KPU
Kabupaten Sintang, Komisioner
Panwaslu  Kabupaten Sintang,
Pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat serta semua Anggota DPRD Kabupaten  Sintang periode
2014-2019  beserta pendamping/
keluarga.
D. Efektivitas Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif  Tahun 2014 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  Sintang
Efektivitas pengawasan pemil ihan
3 Hasil  wowancara  penulis  dengan Ketua Panwaslu Senin, tanggal 4 Mei 2015.
Pengawnsctn Pemilihon Umum Legislarif l1
umum legislatiftahun 2014 oleh  Panwaslu Kabupaten Sintang dalam penelitian
'ni diLrkur den-ean menggunakan teori efektivitas hukum bahwa hukum sebagai sistem )'ang terdiri dari gabungan komponen substansi, struktur dan budaya hukurn-
a. Komponen substansi
Bila  dilihat  dari komponen substansi bahwa pengawasan pemilu legislatif tahun  2014 di Kabupaten
Sintang  yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di lndonesia,3
yaitu:
l. Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang  Femilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU Pilleg);
2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 20ll Kabupden Sintang Tahun 2014 pada hari
l2 Peruhu, Volume 3 Nomor l, Maret 2015, HIn I-33
tentang Penyelenggara  Pemilihan
Umum  (dalam penelitian ini disingkat UU Ppu),
3. Peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum RePublik
lndonesia yaitu : Peraturan
Bawaslu  Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2014 Tentang
Pengawasan Pemilihan Umum
(dalam penelitian ini disingkat
Perbawaslu Pengawasan Pemilu).
Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang dari hasil
wawancara kepada penulis bahwa dalam melaksanakan pengawasan
pemilu legislatif, pertama kali peraturan
yang yang harus  diperhatikan adalah
Perbawaslu  Pengawasan Pemilu, setelah
Perbawaslu  Pengawasan Pemilu itu diperhatikan kemudian dihubungkan
lagi dengan UU PPu dan UU Pilleg.
Misalnya,  untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencalonan anggota
DPRD  Kabupaten Sintang,  pertama kali
peraturan  yang  yang harus diperhatikan
adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 3 Perbawaslu Pengawasan Pemilu.
Setelah  ketentuan itu diperhatikan kemudian  selanjutnya dihubungkan  lagi dengan ketentuan Pasal 77 ayat ( I ) hurufa angka 3 UU PPu. Ketika hal itu dilakukan temyata  kedua  ketentuan  tersebut terdapat
kesamaan yakni sama-sama menyatakan bahwa : "Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan  persyaratan  dan
tata cara, calon anggota DPD, anggota
DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota."
Pencalonan yang berkaitan dengan  persyaratan dan tata cara, calon
anggota DPD, anggota DPRD  Kabupaten/
Kota dan verifikasi pencalonan  bupati/
walikota  tersebut harus juga dihubungkan lagi dengan UU Pilleg, sebab ketentuan mengenai pencalonan  anggota legislatif
tersebut telah diatur dalam Pasal 51 UU
Pilleg.a
4 Ibid Mengenai  pertanyaan penulis
Robert Hoffman,
nrdah+idaknva memahami isi i lMar,taslu Pengaw,asan  Pemilu,
nrfl tfu &n L'L:  Pilleg. Ketua Panwaslu &men Sintang  mengatakan balrwa lrdpsal  \altq tercantlur cialam ftn puuuran itu sangat mudah untuk rfuilurni atau dimengerli, sebab
mmg€unakan bahasa )'ang  umum.
Berdasarkan hasil penelitian
1ry telah diperoleh penr-riis ciari hasii
rawancara  tersebut  menunjukan secara sfrsansibahwa:
l. Pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten  Sintang
),ang dilakukan oleh Panwaslu
Kabupaten Sintang  dilaksanakan dengan men gacu pada Perbawaslu
Pengawasan Pemilu, UU ppu,
dan UU Pilleg.
2. Isi dari Perbawaslu Pengawasan
Pemilu, UU PPu, dan UU pilleg
mudah dipahami atau dimengerti oleh Panwaslu Kabupaten  Sintang dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014  di Kabupaten  Sintang.
Melihat dari hasil penelitian
Pengawasan Pemilihan (Jmum Legistati/' I3
tersebut, penulis berpendapat bahwa secara substansi,  keberadaan  Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu,  dan UU
Pilleg telah efektif sebab ketiga peraruran tersebut telah diketahui oleh Panwaslu Kabr-rpaten Sintang sebagai landasan irukum dalam  melaksanakan  pengawasan pernilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang. Selain itu, keberadaan Perbawasiu Pengawasan Pemilu. UU PPu, cian UU Pilleg juga dapat dikatakan telah efektif bila dilihar dari isi ketiga peraturan tersebut  yang  sangat mudah dipahami dan dimengerti  oleh panwaslu
Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tah un 20 I 4 diKabupaten Sintang.
b. Komponen  struktur
Bila dilihat dari komponen struktur bahwa pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Panwaslu  Kabupaten Sintang sebagai lembaga penyelenggara pemilu legislatif  untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah  kabupaten/kota,  menindaklanj uti temuan dan laporan pelanggaran
14 Peruhu, Volume 3 Nomor I, Maret 2015. Hlm 1-33
pemilr-r. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tindak  lanjut rekomendasi pengawas
pemilu, sebagaimana diamanatkan  oleh
Perbawaslu  Pengawasan Pemilu. UU
PPu. dan UU Pilleg.
Menurut Ketua dan Anggota
Panwaslu Kabupaten  Sintang dari hasil wawancara kepada penulis bahwa Panwaslu  Kabupaten  Sintang  terbentuk pada tanggal 14 Juni 2013. Struktur organisasi Panitia Pengawas  Pemilu Kabupaten  Sintang disusun berdasarkan
Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang  Organisasi,
Tugas, Fungsi  Wewenang  dan Tata Kerja Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,
Sekretariat  Panwaslu Kabupten/Kota dan
Sekretariat  Panwaslu  Kecamatan dan pembentukan sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang disusun  berdasarkan  Peraturan  tentang
Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum serta Surat Menteri Dalam Negeri perihal
Dukungan  Pemerintah  Daerah bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas
Pemilihan Umum.s
Ketua Panwaslu Kabupaten
Sintang dari hasil wa\ /ancara  kepada penulis mengatakan bahwa terbentuknya
Panwaslu  Kabupaten S intang pada tanggal
I 4 Juni 20 1 3 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU PPu, yang menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang,
Panwaslu  Kocamatan dan Pengawas
Pemilu Lapangan dibentuk paling larnbat I (satu)  bulan sebelum tahapan  pertama penyelenggaraan pemilu dimulai, sebab pelaksanaan pendaftaran  dan verifikasi sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1l Januari 2013. Pada saat itu Panwaslu Kabupaten  Sintang belum terbentuk sehingga pada tahapan tersebut belum melakukan pengawasan.  Begitu juga  pada tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, dimana  pada  saat itu Panwaslu Kabupaten Sintang belum terbentuk sehingga  pada  tahapan tersebut
Robert Hoffman,
h*rn melakukan pengawasan. Oleh
kuma itu- Panrvaslu  Kabr,rpaten Sintang mnarankan agar pada pelaksanaan pcnrilu berikutnl'2 waktu pelaksanaan
;unbentukan Panwaslu liendaknya
nrn*ikuti ketentuan Pasal 70 UU PPu.6
Berdasarkan hasil penelitian
lang telah diperoleh  penulis dari hasil rAa$'ancara tersebut menunjukan secara stmktur bahwa :
l. Penganasan pemilu legislatif tahun  2014 di Kabupaten
Sintang telah dibentuk Panwaslu
Kabupaten  Sintang pada tanggal
l4 Juni 2013 setelah pelaksanaan pendaftaran  dan verifikasi sampai dengan penetapan Parlai Politik
Peserta Pemilu pada tanggal 9
Agustus  2012 sampai dengan
tanggal ll Januari 2013 dan
penetapan jumlah  kursi dan penetapan daerah pemilihan.
2. Panwaslu  Kabupaten Sintang telah melaksanakan  pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di
Kabupaten  Sintang.
Pengov,asan Pemilihan Umttm Legislatif I5
Melihat dari hasil penelitian tersebut. penLrlis  berpendapat bahwa secara struktur. keberadaan  Perbawaslu
Pe ngau,asan Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg telah efektif sebab dalam rnelaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 20i4 di Kabupaten Sintang telah dibentuk Panwaslu Kabupaten  Sintang pada tanggal 14 Juni 2013. Namun ciemikian, pembentukan itu dilaksanakan terlambat dari amanat yang ditentukan  oleh Pasal 70 UU Ppu, yakni pada tanggal 14 Juni 2013 setelah pelaksanaan pendaftaran  dan verifikasi sampai dengan penetapan  Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai  dengan tanggal 1l Januari 2013 dan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
Terlambatnya membentuk Panwaslu Kabupaten Sintang
megindikasikan bahwa keberadaan lembaga itu menjadi  kurang efektif
sebab Panwaslu Kabupaten  Sintang tidak dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi
6 rbid
16 Peruhu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015,
dan penetapan Partai  Politik Peserta
Pemilu sefta penetapan jumlah kursi
dan penetapan daerah pemilihan yang
sudah dilaksanakan  sejak 9 Agustus 2012
sampai  dengan tanggal I I Januari 2013. Berdasarkan ketentuan
Perbawaslu  Pengawasan Pemilu, UU
PPu, dan UU Pilleg bahwa keberadaan
Panwaslu  Kabupaten Sintang  merupakan lembaga  penyelenggara  pemilu legislatif untuk mengawasi tahapan di wilayah
Kabupaten Sintang, menindaklanjuti temuan  dan laporan  pelanggaran pemilu, pelaksanaan sosialisasi penyeleng garaan
pemilu dan pelaksanaan tindak  lanjut
rekomendasi  pengawas pemi  lu.
c. Komponenbudayahukum
Bila  dilihat dari komponen budaYa
hukum bahwa  personalia Panwaslu
Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif  tahun 20 | 4 di Kabupaten  Sintang telah mematuhi semua ketentuan peraturan Yang berkaitan  dengan pengawasan pemilu
legislatif, baik Perbawaslu Pengawasan
Pemilu, UU PPu  maupun W Pilleg.?
Hlm I-33
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa Panwaslu
Kabupaten Sintang telah memiliki kesadaran hukum untuk mentaati peraturan  dalam  melakukan pengawasan
pemilu legislatif di Kabupaten  Sintang.
tr-{al ini mengartikan bahwa komponen budaya hukum  telah efektif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadaP komponen substansi, struktur dan budaya hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilu legislatif di Kabupaten Sintang tahun 2014 oleh
Panwaslu  Kabupaten Sintang belum efektif dilaksanakan,  sebab walaupun komponen  substansi dan budaya hukum telah efektil namun masih terdapat ketidak-efektifan terhadap komponen struktur yaitu terlambatnya pembentukan Panwaslu  Kabupaten  Sintang.
E. Upaya  yang dilakukan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif  Thhun 2014
Upaya yang dilakukan Panwaslu
Kabupaten  Sintang dalam melakukan 7 rbid.
Robert Hoffman, Pengmtasan Pemilihan Umum Legislatif lV
trcrgnrn"asan Pemilu Legislatif tahun 2014 fi Kabupaten  Sirrtang dilakukan mulai dr-ri uhapan-tahapan  sebagai berikut :8
l- Tahap Penetapan Dal'tar Pemilih
Tetap (DPT).  Daftar Pemilih Khusus
(DPK).  dan Daftar Pemilih Khusus
Tambahan (DPKTb).
Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakLrkan oleh
Pan*'aslu Kabupaten Sintang terhadap
seluruh proses penyusunan Daftar
Pemilih meliputi :
a. Pemetaan potensi  kerawanan dan
tindakan pencegahan.
1) Pemetaan potensi kerawanan
dalam proses penyusunan daftar pemilih sementara yaitu
adanya pemilih memenuhi
syarat tetapi tidak terdaftar,
Pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Ganda, NIK kurang/
lebih dari 16 digit, tanpa
NKK, tanpa tanggal lahir dan Alamat Kosong serta
pemilih tidak memenuhi
syarat tetapi terdaftar dalam dafiar pemilih. Terhadap hasil sampel audit TPS tersebut,
Panr,vaslu Kabupaten telah melakukan Audit Sampling
dengan jumlah sampel 3 (tiga) TPS setiap Kecamatan  di Kabupaten  Sintang d itemukan bahwa  sebanyak 907 pemilih semerrtara yang Ganda lTanpa NIK. Misalnya di TPS 5 Kelurahan Ladang terdapat 166 Pemilih 1'anpa NIK/
Ganda, TPS 1 Desa Sungai Ana terdapat 7 Pemilih Tanpa NIK/Ganda  dan TPS 4 Desa Baning kota terdapat 19 Pemilih Tanpa NIW Ganda. Jadwal pelaksanaan
Rekapitulasi Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan  (DPSHP)  di tingkat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sintang pada tanggal 16 Agustus 2014, tingkat Panitia Pemilihan
I lbid
l8 Perahu, Volume 3 Nomor l, Maret 2015, Hlm  I-33
Kecamatan Pada tanggal 17
Agustus 2014 dan tingkat KPU Kalrupaten Sintang tanggal 18 Agustus 2014.Dari jadwal tersebut berPotensi
tidak  dilakukan RaPat Pleno
di SetiaP tingkatan  mengingat jarak temPuh dan letak geografis  dari desa ke ibukota
kecamatan dan dari kecamatan
ke ibukota KabuPaten Sintang
tidak semuanya cukuP di
tempuh  dalam waktu I (satu)
hari.
2) Mengintruksikan kePada
Panwaslu  Kecamatan se-
Kabupaten Sintang agat
memastikan kePatuhan PPS dan  PPK se-KabuPaten Sintang agar mengumumkan
DPS, DPSHP dan DPT
tepat waktu sesuai dengan
tahapan sebagaimana PKPU
Nomor 21 tahun 2013 tentang
program, jadwal dan tahaPan
Pemilu  Anggota DPR, DPD
dan DPRD.
3) MenyamPaikan isian formulir analisis DPT kePada Bawaslu
Propinsi Kalimantan  Barat.
b. Peringatan kePada KPU Kabupaten Sintang dan jajarannya, Yaitu :
1) Berdasarkan hasil audit
sampling 3 (tiga) TPS Per-
Kecamatan, Panwaslu
Kabupaten Sintang telah
meminta KPU Sintang  untuk segera  melakukan  Perbaikan data  sesuai dengan fakta di
lapangan, agar tidak terjadi
data Ganda/tanPaNlK-
2) Terhadap lambatnYa KPU Kabupaten  Sintang dalam menyampaikan salinan DPT kepada partai  Politik Peserta Pemilu, Panwaslu  KabuPaten
Sintang  mendesak agar KPU Kapupaten  Sintang segem
menyampaikan salinan  DPT
hasil Pleno PenetaPan DPT-
3) Terhadap DPT hasil Plm penetapan tanggal 13
September 2013 YeU
Rabert Hoffman,
ditetapkan kembali dengan pleno penetapan DPT tanggal
I Nopember 2013, Panw^slu
Kabupaten  Sintang meminta daftar  perbaikan  DPT sesuai
nama dan nomor urut yang
diperbaiki.
4) Terjadinya data ganda
yang seharusnya dilakukan pemutakhiran, tetapi yang terjadi justru penambahan
iumlah DPT di Kecamatan
Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Ketungau Hulu, terhadap  hal
tersebut  Panwaslu  Kabupaten
Sintang  melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sintang. Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang kepada  penulis bahwa
pelaksanaan  penyusunan Daftar  Pemilih
di Kabupaten Sintang sudah  cukup baik,
namun ada beberapa hal yang harus
diperbaiki kedepannya, antara lain terkait
adanya pemilih  memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, Pemilih tanpa Nomor
Induk Kependudukan (NIK),  NIK Ganda,
Penguwa,san Pemilihan Untum Legi.slatif 19
NIK kurang/lebih dari l6 digit. tanpa NKK, tanpa  tanggal lahir dan Alanrat
Kosong serla pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar  dalam daftar pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan di atas I(etua Panwaslu Kabupaten
Sintang  menyarankan untuk pelaksanaan
pemilu berikutnya agar :
l. Hendaknya diberikan tenggat waktu yang cukup dalam menyusun jadual rekapitulasi daftar pemilih antara penyusunan daftar pemilih di tingkat PPS,
PPK dan  KPU Kabupaten.
dengan mempertimbangkan
kondisi geografis,  sehingga  dapat dilaksanakan  tepat waktu.

## 2.
Hendaknya penyempumaan
dilakukan
terhadap
aplikasi online sistem  informasi pendataan pemilih (sidalih)  yang dapat menolak secara otomatis terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda,
NIK kurang/lebih dari 16 digit, tanpa NKK, tanpa  tanggal  lahir dan Alamat Kosong serta pemilih
20 Peruhu,lblume 3 Nomor l, Maret 2015, Hlm l-33
tidak memenuhi  sYarat tetaPi
terdaftar dalam daftar Pemilih,
sehingga lebih memPermudah dalam  proses Pendataan Pemilih
secara otomatis.
2. Tahap  Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Sintang.

## Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten  Sintang  bahwa Panwaslu
Kabupaten  Kabupaten Sintang telah
melakukan pengawasan atas pelaksanaan
Pencalonan Anggota  DPRD Kabupaten
Sintang  yang mengacu pada UU Pilleg'
Kegiatan pengawasan  dalam  pelaksanaan
pencalonan  Anggota  DPRD  Kabupaten
Sintang, Panwaslu Kabupaten Sintang
mengadakan audit sampling terhadap
berkas  pendaftaran calon yang telah di tetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
Metode  pengambilan samPling tersebut  dilakukan dengan cara
mengambil 3 (tiga) berkas calon
setiap  Partai Politik di masing-masing
Daerah  Pemilihan. Pemetaan potensi kerawanan pada tahap ini adalah terkait kelengkapan dan keabsahan  dokumen
yang digunakan untuk mendaftar sebagar
calon  Anggota DPRD Kabupaten  Sintang periode 2014-2019, dan nemastikan keterwakilan 30 persen calon  perempuan.
Hasil dari Audit sampling tersebut tidak ditemukan adanya  dugaan keabsahan dan
kelengkapan  dokumen  yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014'
2019. Jumlah Calon Anggota DPRD
Kabupaten Sintang berjumlah 389
memperebutkan 35 (tiga puluh lima)
kursi DPRD KabuPaten  Sintang.
3. Tahap  Penetapan  Persecrangan  Calon
Anggota  Dewan  Perwakilan Daerah
(DPD).
Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang bahwa pelaksanaan pengawasan terhadaP PenetaPan perseorangan Calon Anggota  DPD  tidak dilakukan karena  sesuai dengan tugas dan kewenangan, Proses PenetaPan
calon Perseorangan dilakukan  oleh KPU
Provinsi Kalimantan Barat. Namun . demikian  Panwaslu  Kabupaten Sintang
hanya melakukan pengawasan  terhadap proses verifi kasi kelengkapan administrasi
Rohert Hoffman, Pengawa,san Pemilihan  Umum LegislatiJ 2I
Calon Anggota DPD.
Kampany'e.
filerrrrut  Ketua Panwaslu
Sintang kepada penulis
Furr*-aslu Kabupaten Sintang
rnelakukan pengawasan atas
ttEsra^n kampanye  mengacu pada fru mhg- Kegiatan pengawasan  dalam
qEIEN pencegahan yang dilakukan oleh
hrmlu Kabupaten Sintang terhaciap
If+an Kampanye calon Anggota DPR,
IIPD dan  DPRD meliputi :
a- Pemetaan potensi kerawanan  dan tindakan pencegahan meliputi :
l)  Potensi kerawanan
kepatuhanPeserta pemilu
terhadap ketentuan  jumlah
peserta kampanye.
Potensi kerawanan  kepatuhan
Peserta pemilu terhadap
ketentuan tempat pelaksanaan
kampanye dan tempat
penyebaran bahan kampanye kepada umum.

## Potensi kerawanan  kepatuh4n
Peserta pemilu terhadap pemasangan Alat peraga
kampanye perzonasi.
4) Potensi dilakukannya melakukan
dan jumlah
kerawanan kampanye
praktek politik
uang.
5) Potensi kerawanan  kepatuhan Peserta pemilu terhadap ketentuan membuat STTP
sebeium melakukan
Kampanye.
Pengawasan terhadap potensi kerawanan  tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan tindakan-tindakan  pencegahan yaitu :
1) Melakukan sosialisasi
regulasi melalui pembuatan
kompilasi pasal-pasal tentang kampanye, yang disebarkan melalui  Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan.
2) Mengundang  pengurus  Partai
Politik Peserta pemilu di Kabupaten Sintang  dan Calon Perseorangan yang berasal dari Kabupaten Sintang
2)
3)
22 Peruhu, Volume 3 Nomor I, Maret 2015. Hln I'i3
untuk berkoordinasi terkait
kampanYe di Kantor  Panwaslu
KabuPaten Sintang.
3) Berkoordinasi  dengan  Pihak
Pemerintah  daerah melaui
Satuan Polisi Pamong Praja dan AParat KePolisian  untuk melakukan langkah-langkah
pencegahan dan Penertiban Alat Peraga KamPanYe
yang tidak sesuai Peraturan
Perundang undangan.
b. Peringatan  kepada KPU Kabupaten
Sintang dan j aj arannYa.
Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang bahwa berdasarkan
ketentuan  peraturan  dalam pelaksanaan
kampanye harus ada Data Pelaksana
Kampanye dari setiap Partai Politik
Peserta Pemilu,  oleh  karena  itu Panwaslu
Kabupaten Sintang mengajukan
permohonan kepada KPU KabuPaten
Sintang  agar meminta kepada  partai politik untuk menyerahkan salinan data pelaksana kampanye. Begitu juga
terhadap perlunya regulasi Pemerintah
Daerah terkait temPat Pemasangan
media karryn5re, Panwaslu Kabupaten
Sinatang meminta agar  KPU Kabupaten
Sintang  berkoordinasi  dengan  Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera membuat
Peraturan Daerah atau Surat Edaran tentang tempat-tempat pemasangan
media  kampanye di Kabupaten  Sintang.
Dalam rangka Pengawasan lokasi pemasangan Alat Peraga  Karnpaye  di setiap Desa dan Kelurahan, Panwaslu
Kabupaten  Sintang telah mengeluarkan instruksi kepada  Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Sintang agar :
a. Membuat Daftar Inventarisir Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye di SetiaP Desa dan
Kelurahan.
b. Membuat Rekomendasi kePada
PPK dan Kasi Trantib Kecamatan masing-masing agar mulai tanggal 30 September 2013 melakukan
penertiban Alat Peraga KamPanye yang tidak sesuai dengan
Keputusan KPU KabuPaten
Sintang Nomor : 56/KPts/KPU-
Kab-019.4357301Tahun 2013 \ tentang penetaPan ZonalW  ilaY aW
Robert Hofiman, Penfirnoasan Pemilihan Umum Legislatif 23
Lokasi dan Media Pemasangan
Alat Peraga  KanrpanYe Pemilu
Aggota DPR' DPD dan DPRD
Tahun  2014.
c- Menghadiri RaPat Koordinasi
KamPanYe  Pemilu  Anggota  DPR'
DPD dan  DPRD di KPU Sintang'
rt- Melakukan pengawasan  terhadap
kepatuhan  Partai Politik Peserta
Pemilu dalarn menYerahkan
laporan rekening khusus dana
kampanYe (RKDK) tahaP t'
HasilnYa semua Partai  Politik di
KabuPaten  Sintang  mematuhi /
menYerahkan laPoran dana
kamPanYe tahaP I sesuai dengan
ketentuan.
Disamping itu, Ketua Panwaslu
Kabupaten  Sintang mengatakan bahwa
dari semua  kasus dugaan pelanggaran
kampanye pemilu legislatif tahun
2014 di Kabupaten Sintang tidak ada
yang diteruskan ke PenYidik Polri
karena berdasarkan hasil gelar perkara
pembahasan laporan/temuan di Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Kabupaten Sintang dinyatakan tidak
memenuhi unsur
secara kurnulatif dugaan pelanggaran sesuai  dengan  bunyi
pasal yang diduga dilanggar. Berdasarkan
upaya yang telah  dilakukan tersebut,
Ketua  Panwaslu Kabttpaten Sintang
menyarakan agar:
a. Hendaknya ada perbaikan / revisi
regulasi tentang definisi kampanye sehingga tidak harus memenuhi unsur ciugaan Pelanggaran secara kumulatif sebagaimana
bunYi definisi kamPanYe dimana calon Yang berkamPanYe  harus menYamPaikan  secara lengkaP
visi, misi dan Program kerjanYa'
b. Hendaknya ada perbaikarVrevisi regulasi  tentang subjek/Pelaku politik uang  agar ditujukan  kepada setiaP orang baik Pada masa kamPanYe,  maka  tenang,  maupun
. hari Pemungutan  suara'
5. Tahap Masa Tenang.

## Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang  kepada  penulis bahwa
pengawasan masatenang merupakan  masa yang sangat  rawan akan pelanggaran'
sebab setiap peserta pemilu dan  Calon
24 Peruhu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm l-33
Anggota  DPR, DPD  dan DPRD Peserta
Pemilu berusaha untuk memanfaatkan
waktu sema!-simal  mungkin.  Masa tenang
tanggal6April sampai 8 April tahun2Ol4 terdapat treberapa pelang-earan ringan
y'rrg dileh*en oleh Calon Anggota d'rn
hli  hfft  t&i  ri* rmnbcrsihkan
ff |rl|Ar # sEbchxn Fcmmgutan ilr-
DisamPing inr ada beberaPa
pelanggaran membagikan  uang (Politik
Uang) pada  masa tenang yang dilakukan
oleh Calon Anggota DPR/DPRD namun setelah dibahas pada pertemuan
Sentra  Gakkumdu beberapa kasus  yang
terjadi pada masa tenang tidak dapat diteruskan  ke Penyidik  Polri karena tidak memenuhi  unsur tindak pidana  pemilu'
Dalam rangka  pengawasan masa tenang
Panwaslu  Kabupaten  Sintang melakukan
upaya-upaya  Pencegahan meliPuti :
a. Membuat Pemetaan terhadaP wilayah Yang memiliki titik rawan
pelanggaran.
b. Memastikan agar di KabuPaten
Sintang bersih dari  senua bentuk
kamPanYe selama masa tenang'
c. Mengintruksikan
Jajarun
Panwaslu  Kecamatan dan
Pangawas Pemilu LaPangan untuk mengawasi  proses Pembersihan alat  peraga dan bahan  kamPanYe di semua temPat di seluruh
Wilayah Kabupaten Sintang.
Melakukan monitoring ke
Kecamatan-Kecamatan Yang dipetakan sebagai titik rawan, yaitu kecamatan KaYan Hulu,
Kecamatan Ketungau Hulu, dan
Kecamatan Ambalau.
Melakukan patroli monitoring ke
TPS-TPS dan mengawasi  Potensi dilakukannya Penandatanganan atau pencoblosan surat suara sebelum  waktunYa.

## 6. Tahap  Pengadaan dan Pendistribusian

## Logistik.
Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten  Sintang  kepada penulis bahwa Panwaslu  Kabupaten  Kabupaten  Sintang melakukan  pengawasan atas pelaksanaan
Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
(kelengkapan pemilu) di Kabupaten
Sintang mengacu Pada UU Pilleg'
d.
e.
Robert Hoffman, Pengawasan Pemilihan (Jmum Legislatif 25
Pelaksanaan  pendistribus  ian kelengkapan pemilu  (logistik) pada pemilu  Anggota
DPR. DPD dan DPRD di Kabupaten
Sintang dilakukan  bertahap acak,
sehingga cukup menyulitkan dalam
proses pengawasan dan rekapitulasi logistik. Dalam  melakukan pengawasan
atas pelaksanaan  Pengadaan dan
Pendistribusian Logistik (kelengkapan pemilu) di Kabupaten  Sintang, Panwasiu Kabupaten  Sintang melakukan :
a. Pemetaan potensi kerawanan  dan tindakan pencegahan meliputi :
l) Pendistribusian logistik  tidak
tepat Waktu.
2) Pendistribusian logistik  tidak tepat Jumlah.
3) Pendistribusian logistik  tidak tepatjenis.
4) Pendistribusian logistik  tidak
tepat Sasaran.
Dalam  rangka pencegahan potensi kerawanan  tersebut, Panwaslu
Kabupaten  Sintang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang dan
memastikan  agar pendistribusian logistik yang  dilakukan dapat  tepat waktu, tepat
tepatjenis dan tepat sasaran. jumlah,
b. Peringatan Kabupaten
kepada
Sintang KPU dan jajarannya. Peringatan itu dilakukan karena terjadi kekurangan Surat Suara di Kecamatan Sepauk pada saat Pemungutan dan pengitungan Suara, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Sintang mengingatkan agffi KPU Kabupaten  Sintang segera mengirimkan Surat Suara  Cadangan ke Kecamatan Sepauk.  Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu  Kabupaten Sintang terhadap Tahapan pengadaan dan pendistribusin logistik pada pemilucalon Anggota DPR,
DPD dan DPRD meliputi :
1) Mengawasi dan Memastikan Perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan sesuai dengan ketentuan teriri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan  suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan
2) Mengawasi dan memastikan Jumlah surat suara yang
Volume 3 Nomor l, Maret 2015. Hlm l-33
didistribusikan sama dengan
jumlah Pemilih tetaP ditambah
derrgan 2% (dua Persen)  dari jumlah  Pemilih  tetap sebagai
cadangan.
Berdasarkan upaya Yang telah
dilakukan  tersebut, Kettta Panwaslu
Kabupaten Sintang menyarakan agar
hendaknya pelaksanaan  pengadaan  dan
pendistribusian  perlengkapan pemilu
berikutnya  dilakukan  secara serentak sehingga lebih mudah dalam memastikan kelengkapan  yang dibutuhkan agar tepat waktu,  tepat jumlah, tepat jenis dan tepat
sasaran.
7. Tahap  Pemungutan  dan  Penghitungan
Suara.
Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang kePada Penulis bahwa Panwaslu KabuPaten Sintang melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan Pemungutan  dan Penghitungan Suara di
Kabupaten Sintang mengacu Pada UU
Pilleg.  Dalam proses pemungutan dan penghitungan Suara Panwaslu  Kabupaten
Sintang melakukan langkah-langkah pengawasan meliPuti :
a. Memastikan
pelaksanaan
Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabuPaten/ kota diselenggarakan secara serentak.
b. Memastikan  teriaminnYa hak konstitusional warga negara sebagaimana yang  terdaftar Pada DPI DPTb, DPK dan DPKTb.
c. Menginstruksikan
kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan agar pelaksanaan pemungutan suara
oleh KPPS.
d. Memastikan pemilih tidak melakukan tindakan mewikili atau mengaku  sebagai  orang lain untuk menyampaikan  hak  Pilih,
dengan  cara menempelkan stiker di Semua TPS se KabuPaten Sintang yang bertuliskan Pasal 3ll Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait ancaman
memilih diwakilkan.
e. Memastikan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan
o b' Robert  Hoffman,
oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan diinstruksikan agar segera mendapatkan salinan C I  pada hari Pemungutan
Suara dan menyampaikannya
kepada Panwaslu Kecamatan
dan diteruskan ke Panwaslu
Kabupaten.
Memastikan bahwa Saksi
Partai Politik  dan Saksi Calon Perseorangan  harus  menyerahkan mandat tertulis  dari Partai Politik
Peserta Pemilu atau dari calon anggota DPD.
Memastikan petugas KPPS mengumumkan daftar pemilih
tetap, daftar  pemilih tambahan,
dan daftar calon tetap anggota
DPR, DPD, DPRD  provinsi, dan DPRD kabupate Sintang di TPS,
dan menyerahkan salinannya
kepada saksi yang hadir serta
pengawas pemilu lapangan.
Memastikan  penghitungan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR"
DPD, DPRD  provinsi, dan
P engov'asan P e m i I ihan Umum Legislatif 27
DPRD kabupaten  Sintang di TPS dilaksanakan oleh KPPS, disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. dan diawasi oleh
Pengar,vas  Pemi lu Lapangan.
Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang mengatakan kepada penulis bahwa pada tahapan pemungtan suara,
tidak  bisa dilakukan  pengawasan  melekat pada setiap  TPS mengingat terbatasnya jumlah pengawas pemilu lapangan dimana  hanya  terdapat 3 (tiga) orang PPL di setia Desa/ Kelurahan. Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar hendaknya pada pemilu legislative berikutnya  diadakan penambahan jumlah
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berbasis jumlah TPS, sehingga dapat dilakukan  pengawasan melekat di semua
TPS.
8. .Tahap Rekapitulasi  dan Penghitungan
Suara.

## Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten  Sintang  kepada  penulis  bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
h.
28 Perahu, Volume 3 Nomor l, Maret 2015, HIm 1-33
di Kabupaten Sintang  mengacu pada UU Pilleg.  Dalam proses tahapan
rekapitulasi dan penghitungan suara.
Panwaslu  Kabupaten  Sintang rnelakukan pengawasan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk  mengawasi
di setiapjenjang untuk :
a. Memastikan PPS, PPK dan KPU
d.
Kabupaten  Sintang membuat
berita acara penerimaan hasil
penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta  Pemilu
dan suara calon anggota  DPR,
DPD,  DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten Kabupaten  Sintang.
b. Memastikan PPS, PPK, dan KPU
Kabupaten Sintang melakukan
rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik
Peserta Pemilu dan  suara  calon anggota DP& DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD dalam rapat
yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu secara
berjenjang.
c. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan  perolehan suara
dilakukan  dengan membuka kotak suara tersegel  untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, kemudian kotak ditutup
dan disegel kernbali.
Memastikan  PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan  perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota  DPR,
DPD, DPRD  provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan  perolehan suara.
Memastikan  PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara  Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten
Singtang di tempat umum.
Memastikan PPS, PPK dan KPU
Kabupaten Sintang  menyerahkm berita  acara rekapitulasi hasil
e.
f.
Robert Hoffman, Pengawasan Pemilihan [Jmum Legislatil  29
o penghitungan  perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu
dan suara calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan  suara  tersebut kepada saksi Peserta Pemi lu dan Pengawas
Pemilu secara berjenjang.
Memastikan  Saksi Peserta Pemilu di PPS. PPK dan KPU Kabupaten
Sintang harus membawa
surat mandat dari Peserta
Pemilu yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada PPS,
PPK dan KPU sesuai dengan jenjangnya masing-masing.
Memastikan  Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu yang hadir  dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh PPS,
PPK dan KPU Kabupaten  Sintang apabila  ternyata terdapat hal yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memastikan Pengawas Pemilu
wajib menyampaikan laporan
atas dugaan pelanggaran,
peny i m pang an danl atau kesa!ahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Pesefta
Pemiiu dan suara calon anggota
DPR.  DPD, DPRD  provinsi, dan DPRD kabr-rpaten Sintang  kepada
PPS. Dan PPK sesuai dengan
.ienjangnya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang  kepada penulis mengatakan bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di setiap  jenjang penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang  sering terjadi kesalahan  dalam pengisian  berita acara, terutama penghitungan jumlah pemilih laki-laki dan j umlah pemilih perempuan di setiap daftar pemilih baik Daftar Pemilih Tetap, Daftar  pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, maupun Daftar Pemilih khusus tambahan. Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar hendaknya  pada pemilu legislatif berikutnya  diadakan bimbingan  teknis
h.
30 Peruhu, Volume 3 Nomor I, Maret 2015, Hlm I-33
yang cukup bagi penyelenggara  pemilu khususnya petugas  KPPS, maupun
Pengawas Pernilu ',apangan, dan bila
dimungkinkan  pelatihan oleh Lembaga
Penyelenggara Pemilu  bagi saksi-saksi
dari partai politik peserta pemilu.
9. Tahap Penetapan  Perolehan Kursi dan
Calon Terpilih.
Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang kepada penulis  bahwa
pengawasan  pelaksanaan penetapan
perolehan kursi dan calon terpilih
mengacu  pada UU Pilleg'
10. Tahap Pelantikan

## Menurut Ketua
Panwaslu
Kabupaten  Sintang  kepada penulis  bahwa
Panwaslu Kabupaten Kabupaten  Sintang melakukan  pengawasan atas pelaksanaan
Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten
Sintang di Sintang mengacu pada UIJ pilleg bahwa pengucapan  sumpah/janji
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terPilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan.
Berdasarkan hasil Penelitian yang telah diperoleh  penulis tersebut
menunjukan bahwa Panwaslu
Kabupaten Sintang telah beruPaYa melakukan pengawasan Pemilu legislatif di Kabupaten Sintang. Hal ini menurut penulis bahwa meskipun
pengawasan pemilu  tersebut belum efektif dilaksanakan namun Panwaslu
Kabupaten Sintang telah memiliki upaya
untuk melakukan pengawasan pemilu
legislatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil  Penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a. Efektivitas pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang  terdaPat Pada komponen substansi dan komPonen
budaya hukum, namun demikian
komponen struktur masih belum efektif,  karena  terlambatnya Panwaslu Kabupaten Sintang  dibentuk.
b. Upaya yang dilakukan Pengawas
Pemilihan Umum KabuPaten Sintang dalam melakukan Pengawasan
Robert Holfman,
pemilihan umum legislatif tahun
2014  dilakukan mulai dari tahapan-
tahapan yakni : 1). TahaP PenelaPan
Daftar Pemilih TetaP (DPT).
Daftar  Pemilih Khusus (DPK), dan
Daftar Pernilih Khusus Tambahan
(DPKTB), 2). TahaP Pencalonan
Anggota  DPRD KabuPaten  Sintang;
3). Tahap Penetapan Perseorangan
Caion  Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD);  4). TahaP KamPanYe:
5). Tahap Masa Tenang; 6). TahaP
Pengadaan dan Pendistribusian
Logistik; 7). TahaP Pemttngutan dan Penghitungan Suara; 8). TahaP
Rekapitulasi  dan Penghitungan  Suara;
9). Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; dan l0). TahaP
Pelantikan. Untuk Tahap  Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu dan
Tahap Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi tidak ada uPaya pengawasan sebab pada saat itu
Panwaslu Kabupaten Sintang belum
terbentuk.
B. Saran
Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 3l
dalam  penelitian ini, saran penulis  adalah
sebagai berikut :
a. Efektivitas pengawasan pemililran umum legislatif tahun  2014 oleh
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang hendaknya  lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur Yang belum efektif, karena terlambatnya pembentukan Panwaslu KabuPaten
Sintang disarankan agar Bawaslu Provinsi  Kalimantan Barat memperhatikan  ketentuan Pasal 70
UU PPu, yaitu : Panwaslu  KabuPaten/
Kota, Panwasl u Kecamatan. Petr gawas
Pemilu  Lapangan,  dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat  I (satu)  bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan  Pemilu dimulai dan berakhir  paling lambat
2 (dua)  bulan  setelah  seluruh tahapan penyelenggaraan  Pemilu selesai.
b. Upaya yang dilakukan Pengawas
Pemilihan Umum KabuPaten  Sintang dalam melakukan Pengawasan pemilihan umum legislatif agar dilakukan pada semtra tahaPan Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,
32 Peruhu, Volume 3 Nomor l, Maret 2015, Hlm  l-33
penyelenggaraan pemilu.

## DAFTAR  PUSTAKA
Buku-Buku
Ali, Achmad. 2008. Menguak Realitas
Hukum. Jakarta : Prenada  Media Group.
Poerwadarminta., W.J.S .- 1g75. Kamus (Jmum Bahasa Indonesia. Jakarta
: BalaiPustaka.
Rahardjo, Sacipto. 2A00. iimu l{ukum. Bandung : CitraAditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. 1996. Sosiologi : Suatu  Pengantar.  Bandung :
Rajawali Press.
Soemitro, Ronny  Hanitijo. 1989.
Studi Hukum dan Kemiskinan.
Semarang : Tugu l\{uda.
Undang-Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201I Nomor l0l dan Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 5246).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 l'ahun  2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor I l7 dan Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316).
Peraturan BawasluNomor 11 Tahun  2014 tentang Pengawasan  Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 7e2).
Sumber Internet :
Faiz.20l4.  Buku Potret Pemilu DiTingka Lokal Analisis Pileg Sintang- Antaranews.com. Kalimantan Elarat., diakses melalui www- google.com  pada hari Kamis, 19 Juni2014, Pukul 22 : 4I WlB.
Nurul Hakim. Efehivitas Pelalxatw Sistem  Arbitrase dan Alte@
Penyelesaian Sengketa hln Hubungannya Dengan Len@t Peradilan, diakses melalui swn badilag.net.
1990.
Metodologi Penelitian Hukum
dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia
Indonesia.
Sondang  P.Siagian. 2002. Kiat
Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sunggono,  Bambang.  1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.
Semarang : Suryandaru  Utama.
Peraturan  Perundang-undangan :
Robert lIoffmon, Pengawasan Pemilihan (Jmum Legislatif 33
ntida L. Tobing.  2010. Laporan  Akhir
Penelitian Hukum 'lentang Efbkrtfiras Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 kntang InJbrmasi dan Transaksi
Elektronik.  Jakarta : Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementrian Hukum Dan  HAM Republik Indonesia., hlm. 10., diakses melaiui www.google.com pada hari Kamis, 19 Juni 2014, Pukul22 :41 WIB.