## KINERJA SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT
Oleh
Eem Nurnawati
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
eemnurnawati2@gmail.com

## Abstract
overnment has applied e-Government policy through Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.
This  policy  purpose  is  to  raise  efficacy,  effectivity,  transparence,  and  accountability  of governing practice in order to achieve good and to improve public service. One of expectancies coming  from  e-Government  implementation  is  the  improvement  of  government  official performance.
This  study  examines  any  e-Government  implementation  effect  to  apparatus  performance improvement. Study was held by descriptive qualitative method. Datas were collected through desk research and were qualitatively analyzed.
Based on study of several found researchers, it was found that e-Government implementation has effects to apparatus performance. This effect is significant on working quantity dimention and time discipline dimention. On the other hand e-Government implementation has not yet effected on work quality dimention. This finding signifies necessity of apparatus competence developing effort on information technology and communication mastery and use, as essential instrument in e-government implementation.
Keywords: e-government implementation, apparatus performance

## Abstrak
emerintah telah menetapkan kebijakan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik  (good  governance)  dan  meningkatkan  layanan  publik.  Harapan  yang  muncul  dari implementasi  e-Government  salah  satunya  adalah  meningkatnya  kinerja  aparatur pemerintahan.
Kajian ini mengupas perihal ada tidaknya pengaruh implementasi e-Government terhadap peningkatan kinerja aparatur. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui  bahwa  implementasi  e-Government  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur. Pengaruh tersebut paling terasa pada dimensi kuantitas kerja dan dimensi ketepatan waktu. Di sisi lain, diketahui bahwa implementasi e-Government belum berpengaruh terhadap dimensi kualitas  kerja.  Temuan  tersebut  menandakan  masih  perlunya  upaya-upaya  pengembangan kompetensi aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan instrumen utama dalam implementasi e-Government.
G
P
Kata kunci: implementasi e-government , kinerja aparatur PENDAHULUAN
ata  pemerintahan  Indonesia  bergerak demikian dinamis pasca bergulirnya era reformasi.  Salah  satu  fenomena  nyata yang berlangsung adalah diimplementasikannya  kebijakan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  pemerintahan. Kebijakan ini terus mengalami pengembangan dan menjadikan kewenangan sekaligus  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah  semakin  besar  untuk  memajukan daerahnya serta menyejahterakan masyarakatnya.  Besarnya  kewenangan  dan tanggung  jawab  tersebut  tentu  saja  harus diiringi semangat mewujudkan good government dan good  governance dengan menerapkan  birokrasi  yang  tidak  kaku, transparan, serta  bebas dari  korupsi,  kolusi dan nepotisme (KKN).
Kebutuhan  terhadap  birokrasi  yang luwes,  dalam  arti  efektif  sekaligus  efisien, maka  seluruh  kegiatan  pemerintahan mengalami  transformasi  yang  kerap  kali disebut  sebagai  reformasi  birokrasi.  Guna mendukung keberhasilan
reformasi birokrasi, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government .  Penerapan elektronik
government ( e-Government ) sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan,
baik di lembagalembaga pemerintahan tingkat pusat maupun  daerah.  melalui  e- Government , semua kegiatan pemerintahan menggunakan teknologi  elektronik  sehingga  semua pekerjaan  semakin  mudah  dan  cepat dilaksanakan  serta  mudah  pula  dipantau perkembangannya. Di sisi lain, sumber daya aparatur pemerintah tidak memiliki
keleluasaan  untuk  bertindak  seenaknya dalam  menjalankan  tugas  karena  semua perilakunya selalu terpantau.
Sistem e-Government yang  berbasis penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  sektor  publik  bermanfaat untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  dan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik ( good  governance) .  Sesuai  ketentuan  dalam Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003, sistem e-Government diinstruksikan  untuk diterapkan di seluruh entitas pemerintahan.
Meskipun mempunyai berbagai keunggulan,  sistem e-Government tidak terlepas dari masalah dalam
implementasinya.  Setidaknya  ada  tiga permasalahan  pokok  yang  timbul  dalam penerapan e-Government , yaitu infrastruktur, kepemimpinan,  dan  budaya  (Azis,  2008) seperti tampak pada Gambar 1.
T
Gambar 1.
Masalah Pokok Penerapan e-Government ( Sumber: Azis  2008) Ketiga masalah pokok dalam implementasi e-Government sebagaimana tergambar  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.
1. Faktor ketersediaan infrastruktur harus diakui  menjadi  kendala  bagi  penerapan serta pengembangan e-Government .
Teknologi  informasi  dan  komunikasi yang  menjadi  basis e-Government menuntut ketersediaan teknologi satelit, jaringan  listrik,  jaringan  telepon, perangkat komputer sekaligus infrastruktur  penunjangnya,  secara merata  di  seluruh  wilayah.  Hal  ini menjadi  permasalahan  serius  bagi sebagian besar daerah, terutama daerah- daerah yang tergolong wilayah
“pinggiran” atau “pelosok”.
2. Masalah  kepemimpinan  juga  menjadi salah  satu  faktor  yang  muncul  dalam penerapan e-Government .  Faktor  ini dipengaruhi oleh konflik antara
kebijakan  pemerintah  pusat  dengan daerah,  peraturan  yang  masih  kurang mendukung,  alokasi  anggaran  yang kurang  memadai,  serta  pembakuan sistem  yang  tidak  jelas.  Seluruh  hal  itu sangat bergantung pada komitmen para pemimpin.  Keberhasilan  penerapan e-
Government di daerah sangat ditentukan  oleh  komitmen  gubernur, bupati/wali kota. 3. Akses  terhadap  teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia  pada  dasarnya  sudah semakin  mudah.  Setiap  orang, termasuk  unsur  pemerintah,  saat  ini dapat menggunakan dan memanfaatkan  teknologi  tersebut. Selain itu, tidak sedikit pemimpin yang visioner, yang memandang pemanfaatan teknologi modern sebagai  daya  dukung  pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Namun  demikian,  implementasi e- Government sering  kali  berbenturan dengan  masih  adanya  birokrat  yang kurang  menyadari  serta  menghargai teknologi  modern  sebagai  media pelaksanaan  kegiatan  lembaga.  Masih pula  ada  kecenderungan  koordinasi antarlembaga  yang  kurang  bagus  dan terkesan  tidak  saling  berbagi  informasi dan data.
Pendapat di atas selaras dengan apa yang dikemukakan  oleh  Irawan  (2013)  tentang permasalahan  yang  kompleks,  yang  kerap kali muncul dalam penerapan e-government system untuk  perbaikan  tata  kelola pemerintahan.  Masalah  utamanya  adalah resistensi dan kebimbangan saat menyikapi adanya  inovasi  baru  untuk  mendobrak kebiasaan  lama.  Irawan  (2013)  mengutip pendapat  Kumorotomo  yang  merangkum tiga  aspek  besar  permasalahan  dalam penerapan e-government  system sebagai berikut.

## Aspek Budaya
a. Resistensi  dan  penolakan  dari  masy arakat  dan  jajaran  aparat  pemerintah terhadap e-government system .
b. Kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan  terhadap  teknologi  yang
dipergunakan dalam e-government system .
c. Keengganan berbagi data dan informasi, agar  terintegrasi  secara  nasional  di seluruh  lembaga  penyedia  layanan publik.

## Aspek Kepemimpinan
a. Terjadi  konflik  kepentingan  di  tingkat pemerintah pusat dan daerah.
b. Peraturan  yang  belum  tersosialisasikan dan penerapannya belum merata.
c. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan  infrastruktur  pelayanan publik yang memanfaatkan e-
government  system dalam  APBN/APBD belum menjadi prioritas.

## Aspek Infrastruktur
a. Adanya  ketimpangan  digital  yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan  infrastruktur  teknologi informasi  dan  komunikasi,  mengingat secara  geografis  wilayah  Indonesia tersebar di berbagai kepulauan.
b. Ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan  teknologi  informasi  dan komunikasi masih terpusat di kota-kota besar.  Tenaga  ahli  di  daerah  terpencil pun masih sangat jarang, jika tidak mau dikatakan tidak ada.
c. Sistem layanan publik di Indonesia tidak memiliki  standar  yang  baku.  Hal  ini menghambat pengintegrasian data kependudukan dan dokumen warga negara lainnya secara nasional
Implementasi e-Government tentu  saja memerlukan  dukungan  aparatur  yang profesional,  berkinerja  tinggi,  memiliki pelatihan  yang  memadai,  serta  berkualitas. Dengan  kata  lain,  usaha  setiap  lembaga pemerintah  untuk  mewujudkan  prinsip- prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan  publik  melalui  implementasi e-
Government
dipengaruhi keberadaan aparatur yang ada. Di sisi lain, implementasi e-Government juga  akan  mendorong  para aparatur  untuk  meningkatkan  kualitasnya agar  tidak  tertinggal  dalam  penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, ada  korelasi  antara  implementasi e- Government dengan kualitas  serta  kinerja aparatur  pada  lembaga  pemerintah.  Hal  ini selaras  dengan  salah  satu  konsep e- Government , yaitu “ government to employees .”
Hakikatnya  penerapan e-Government antara  lain  adalah  untuk  meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para aparatur atau karyawan  pemerintahan  yang  bekerja  di sejumlah lembaga sebagai pelayan masyarakat  (Indrajit,  2006).  Pendapat  ini memperkuat adanya korelasi antara implementasi e-Government dengan  kinerja pelayanan  kepada  masyarakat  yang  pada dasarnya  memerlukan  kinerja  aparatur sebagai subjek dari proses penyelenggaraan pemerintahan.
Pendefinisian  dan  implementasi e- Government tidak  dapat  dipisahkan  dari kondisi  internal  sebuah  negara,  baik  secara makro  maupun  mikro.  Oleh  karena  itu pemahaman  atas e-Government sangat dipengaruhi  sejarah,  budaya,  pendidikan, pandangan  politik,  dan  kondisi  ekonomi sebuah  negara.  Zoeltom  (dalam  Fransiska dkk.,  2014)  mendefinisikan e-Government sebagai  upaya  untuk  mengembangkan penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis penggunaan  teknologi  telekomunikasi  dan informasi  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan efisien.  Dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun  2003  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud e-Government adalah
penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat,
komunitas  bisnis,  dan  kelompok  terkait lainnya menuju good governance.
Berdasarkan   Keputusan

## Menteri
Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  8  Tahun 2004,  objek  layanan  aplikasi e-Government dapat  dibedakan  menjadi  tiga  kategori berrikut ini.

## Government to Government
Aplikasi e-Government kategori  ini menangani  masalah  layanan  antarinstansi pemerintah  dan  atau  antarnegara.  Berbagai layanan  dapat  diberikan  oleh  satu  instansi pemerintah kepada instansi pemerintah yang lain  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dari instansi  tersebut  atau  sesuai  dengan kebutuhan  koordinasi  antar  instansi.  Pada umumnya aplikasi government to government bekerja di atas satu jaringan data yang disebut sebagai intranet, yaitu jaringan data  yang  digunakan  untuk  keperluan internal  instansi  pemerintah.  Beberapa contoh  aplikasi Government  to Government adalah:
a. Koordinasi dan konsolidasi anggaran
b. Koordinasi kepegawaian
c. Koordinasi kegiatan bidang ekonomi
d. Koordinasi bidang politik dan keamanan

## Government to Citizen
Aplikasi e-Government kategori  ini menangani  masalah  yang  berkaitan  dengan layanan kepada masyarakat luas, baik warga negara Indonesia maupun waga negara asing. Beberapa  contoh  aplikasi Government  to Citizen adalah:
a. Kependudukan
b. Keimigrasian
c. Akta nikah

## Government to Business
Aplikasi e-Government kategori  ini menangani  masalah  yang  berkaitan  dengan layanan  pada  sektor  usaha,  baik  bentuk usaha  komersial  nasional  maupun  asing.
Beberapa  contoh  aplikasi Government  to Business adalah:
a. Pembayaran pajak
b. Perizinan usaha
c. Pengadaan  barang  dan  jasa  ( e- procurement )
Selain  ketiga  kategori  di  atas,  Indrajit (2006) menambahkan konsep Government to Employees . Menurutnya, aplikasi e- Government juga  diperuntukkan  untuk meningkatkan  kinerja  dan  kesejahteraan para  pegawai  atau  karyawan  pemerintah yang  bekerja  di  sejumlah  institusi  sebagai pelayan masyarakat.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan  bahwa  upaya  pengembangan e-Government diarahkan  untuk  mencapai empat tujuan, yaitu:
1. Pembentukan  jaringan  informasi  dan transaksi  pelayanan  publik  yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada  setiap  saat,  tidak  dibatasi  oleh sekat  waktu  dan  dengan  biaya  yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat  kemampuan  menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan  mekanisme  dan  saluran komunikasi  dengan  lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik  bagi  masyarakat  agar  dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan  sistem  manajemen  dan proses kerja yang transparan dan efisien serta  memperlancar  transaksi  dan layanan  antarlembaga  pemerintah  dan pemerintah daerah otonom.
Menurut Indrajit (2005), sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan e- Government karena  percaya  bahwa  dengan melibatkan  teknologi  informasi  dalam kerangka  manajemen  pemerintahan  maka akan memberikan sejumlah manfaat, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat  dan komunitas negara lainnya.
2. Memperbaiki  proses  transparansi  dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan.
3. Mereduksi  biaya  transaksi,  komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan.
4. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Setyanto (dalam Handika, 2017) menyebutkan  bahwa  manfaat  atau  fungsi dari e-Government adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan pelayanan masyarakat
a. Memberikan jalur pelayanan “satu wajah”
b. Mempercepat proses pelayanan
c. Memberikan   informasi yang
transparan
d. Standardisasi pelayanan
2. Memperbaiki kinerja pemerintah
a. Pengontrolan kerja yang efektif dari masyarakat
b. Mempercepat pembuatan pelaporan
c. Hasil kerja yang terukur
d. Koordinasi antar instansi
3. Meningkatkan pendapatan
a. Mengundang investor
b. Mengoptimalkan penerimaan
c. Meningkatkan ekspor
Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun  2003,  pencapaian  tujuan  strategis e- Government dilaksanakan  melalui  enam strategi yang berkaitan erat, yaitu:
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal  dan  terpercaya,  serta  terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata  sistem  manajemen  dan  proses kerja  pemerintah  dan  pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan  teknologi  informasi secara optimal.
4. Meningkatkan  peran  serta  dunia  usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5. Mengembangkan  kapasitas  SDM,  baik pada  pemerintah  maupun  pemerintah daerah otonom, disertai dengan  meningkatkan e-literacy masyarakat.
6. Melaksanakan  pengembangan  secara sistematik  melalui  tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
Sehubungan  dengan  strategi  kelima dapat  dinyatakan  bahwa  SDM,  baik  sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-
Government merupakan faktor yang menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan e-Government .  Untuk  itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya  dilakukan  secara  bertahap dan  berkelanjutan.  Hal  tersebut  dilakukan melalui  jalur  pendidikan  formal  dan  non- formal,  maupun  pengembangan  standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e- Government . Merujuk pada   pendapat Indrajit
(2005), salah satu faktor penentu yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk  mengimplementasikan e-Government adalah kesiapan aparatur pemerintahan yang akan  menjadi  “pemain  utama”  atau  subjek dalam  inisiatif e-Government .  Sumber  daya manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan  sangat  penting  tingkat kompetensi  dan  keahlian  mereka  karena akan sangat memengaruhi performa implementasi e-Government . Kesiapan SDM aparatur dalam implementasi e-Government merupakan tantangan yang dihadapi oleh hampir seluruh entitas pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kinerja aparatur dengan mendayagunakan teknologi informasi  melalui  suatu  sistem  manajemen informasi  yang  terintegrasi,  cepat  dan tanggap. Hal ini diyakini, karena kelancaran penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan  tergantung  pada  kinerja pegawai.  Aparatur  merupakan  unsur pemerintah yang langsung bertugas melayani masyarakat. Kinerja aparatur yang baik  dapat  mendukung  tugas  pokok pengembangan sumber daya dan manajemen pegawai. Keberadaan aparatur yang
berkualitas  akan  sangat  ditentukan  oleh kemampuan  aparatur  yang  bersangkutan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good  governance dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik  mulai dari  tingkat  kota,  kecamatan,  sampai kelurahan.
Kinerja aparatur merupakan suatu hasil kerja aparatur bersangkutan dalam
melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan tanggung  jawab  yang  telah  diberikan  pada waktu  tertentu.  Kinerja  aparatur  dapat diukur melalui tiga dimensi, yaitu (Dharma, 2003):
1. Kuantitas kerja ( quantity of work) , yaitu kemampuan aparatur dalam menyelesaikan  pekerjaan  berdasarkan volume/jumlah yang harus diselesaikan
atau  dicapai,  dengan  indikator  tidak menunda  pekerjaan  yang  diberikan, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan tugas  pokok  yang  ditentukan,  dan membandingkan hasil pekerjaan aparatur  dengan  program  kerja  yang telah ditentukan.
2. Kualitas  kerja  ( quality  of  work) ,  yaitu kemampuan aparatur dalam menyelesaikan  pekerjaan  berdasarkan baik  buruknya  pekerjaan  yang  harus diselesaikan, dengan indikator kemampuan aparatur dalam memeriksa kembali pekerjaan yang telah diselesaikan, akurasi dalam penyelesaian  pekerjaan,  kemampuan menyelesaikan  tugas  sesuai  standar kerja,  kemampuan  mencapai  target pekerjaan
3. Ketepatan  waktu  ( timeliness) ,  yaitu melalui  kemampuan  aparatur  dalam menyelesaikan  pekerjaan  berdasarkan waktu  yang  telah  ditentukan,  dengan indikator  kemampuan  aparatur  yang berkaitan  dengan  efektivitas  dan efisiensi pekerjaan.
Dalam  kaitannya  dengan  implementasi e-Government , maka muncul suatu pertanyaan tentang mampukah e-
Government memunculkan  perbedaan  atau berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur pemerintah?

## METODE PENELITIAN
Kajian  tentang  peningkatan  kinerja aparatur melalui e-Government ini dilakukan dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan  atau  menjabarkan  suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono,
2017:6).
Penelitian kualitatif menghendaki pelaksanaan  penelitian  berdasarkan  pada
situasi wajar (natural setting) sehingga kerap disebut sebagai metode naturalistik.
Beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain adalah  bersifat  alamiah,  bersifat  deskriptif, sasaran  penelitian  berlaku  sebagai  subjek penelitian (informan), analisis data dilakukan  secara  induktif  (Idrus,  2016:23- 24).  Analisis  induktif  berpijak  pada  fakta- fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan  akhirnya  menemukan  pemecahan persoalan  yang  bersifat  umum.  Induktif merupakan  cara  berpikir  untuk  menarik suatu  simpulan  umum  dari  berbagai  kasus yang bersifat individual (Mardalis, 2014:21).
Data-data
sebagai bahan analisis dikumpulkan  melalui  teknik desk  research dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian  ini  akan  menyoroti  adanya perbedaan  kondisi  kinerja  aparatur  pada  2 (dua)  lembaga  pada  pemerintah  daerah sehubungan  dengan  implementasi e- Government , yaitu aparatur pada Pemerintah Kota Cimahi (hasil penelitian
Dewi  Kurniasih,  Tatik  Fidowaty,  dan  Poni Sukaesih, 2012) serta pada Badan
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Tanggamus (hasil penelitian Reza  Handika,  2017).  Aspek  kajian  kedua penelitian  tersebut  sama-sama  mengukur kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  pasca implementasi e-Government . Sebagaimana telah dikemukakan bahwa implementasi e-Government mencakup salah satunya aplikasi Government to Employees .
Aplikasi  tersebut  digunakan  antara  lain untuk  menilai  pelaksanaan  tugas-tugas aparatur  sehingga  akan  terwujud  aparatur yang  berkinerja  tinggi.  Wujud  dari implementasi  e-Government  sehubungan dengan  kinerja  aparatur  adalah  e-kinerja (digunakan  untuk  pembuatan  SKP  bulanan dan  tahunan  serta  penilaian  pegawai,  yang berhubungan  dengan  target,  realisasi,  dan prestasi  kerja),  SISDM  (sistem  informasi
untuk  mengelola  data  pegawai),  e-presensi (aplikasi  untuk  pengelolaan  data  presensi pegawai),
SILK
(layananan untuk kepegawaian,  izin  belajar  dan  kenaikan  gaji berkala, dan izin cuti online) dan TPP. Saat ini pemerintah  berinovasi untuk meningkatkan kualitas  aparatur  agar  lebih  baik.  Dengan inovasi  tersebut  pemerintah  berharap kinerja  aparatur  akan  lebih  meningkat  dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dalam  penelitian  Kurniasih  dkk.,  dikaji pengaruh implementasi e-Government terhadap  kinerja  aparatur,  sedangkan penelitian  Handika  menganalisis  perbedaan kinerja  aparatur  sebelum  dan  sesudah implementasi e-Government . Adapun Dimensidimensi kinerja yang diukur meliputi:
1. Dimensi  kinerja  yang  dikaji  dalam penelitian  Kurniasih  dkk.  meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu,  efektivitas  biaya,  kebutuhan pengawasan, dan pengaruh interpersonal.
2. Dimensi  kinerja  yang  dikaji  dalam penelitian  Handika  meliputi  kualitas kerja,  kuantitas  kerja,  dan  ketepatan waktu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Handika, diketahui  beberapa  hal  menyangkut  kinerja aparatur dalam kaitannya dengan implementasi e-Government sebagai berikut.
1. Terdapat  perbedaan  signifikan  pada kuantitas  kerja  sebelum  penerapan e- Government dengan sesudah implementasi e-Government .
2. Kualitas  kerja  menjadi  variabel  yang tidak memperlihatkan perbedaan signifikan pada kinerja sesudah implementasi e-Government .
3. Terdapat  perbedaan  signifikan  pada variabel  ketepatan  waktu  sebelum dengan setelah implementasi e- Government .
Hasil  penelitian  di  atas  menunjukkan bahwa  implementasi e-Government secara umum  telah  memberikan  pengaruh  yang positif  terhadap  kinerja  aparatur,  khusus pada dimensi kuantitas kerja dan ketepatan waktu.  Di  sisi  lain,  implementasi e- Government tidak secara sertamerta mampu meningkatkan kualitas kerja aparatur. Hal itu menandakan  masih  perlunya  upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur sehingga  implementasi e-Government dapat berlangsung  serta  memberikan  hasil  yang lebih optimal.
Sama halnya dengan penelitian Handika, kajian  yang  dilakukan  oleh  Kurniasih  dkk. juga  menghasilkan  kenyataan  tentang adanya  pengaruh  dari  implementasi e- Government terhadap  kinerja  aparatur. Menurut penelitian Kurniasih dkk. terhadap aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi,  diketahui  bahwa  implementasi e- Government memberikan  pengaruh  sebesar 54,85  persen  terhadap  perubahan  kinerja aparatur. Dengan demikian, implementasi e- Government merupakan  salah  satu  faktor yang dominan dalam menentukan perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi.
Penelitian  Kurniasih  dkk.  menunjukkan kondisi kinerja aparatur pasca implementasi e-Government sebagai berikut.
1. Kualitas  kerja  aparatur  cukup  tinggi dilihat  dari  kesesuaian  antara  kegiatan dan  tujuan  yang  ditetapkan.  Kualitas pemerintahan  dan  pelayanan  tidak mungkin  meningkat  tanpa  adanya usaha-usaha  yang  nyata  sehingga  perlu adanya kesesuaian antara kegiatankegiatan, proses, dan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kuantitas  kerja  aparatur  cukup  tinggi dilihat  dari  beban  kerja  dan  besaran hasil. Setiap aparatur sudah mempunyai job  description masing-masing.  Beban kerja yang dipangku oleh setiap aparatur serta  hasilnya  sudah  cukup  sesuai dengan tujuan yang telah ditargetkan.
3. Dalam  hal  ketepatan  waktu,  terlihat bahwa  aparatur  dapat  menyelesaikan tugas-tugasnya  secara  cukup  tepat waktu.
Masih sejalan dengan hasil penelitian Handika,  penelitian  Kurniasih  dkk.  juga merekomendasikan perlunya upaya peningkatan  kualitas  aparatur  yang  antara lain  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan  dan pembinaan  aparatur  secara  terus-menerus sehingga pelaksanaan e-Government menjadi lebih  baik.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hasil kajian, baik penelitian Handika maupun Kurniasih  dkk.,  yang  juga  menemukan kenyataan mengenai masih kurangnya SDM  aparatur  yang  kompeten.  Dengan diimplementasikannya e-Government maka hampir  semua  kegiatan  pemerintahan menggunakan  secara  elektronik,  mulai  dari pelayanan  pengaduan,  dan  pemberian informasi, bahkan pelayanan untuk pegawai pemerintahnya  sendiri.  Namun  demikian, belum semua aparatur pemerintah mengerti dan  bisa  untuk  menjalankannya,  sehingga ketika  sewaktu-waktu  ada  pergantian  tugas atau  mutasi  harus  selalu  diberikan pengarahan  setiap  ada  pergantian  pegawai karena kurangnya pengetahuan mengenai TI (Teknologi Informasi). Oleh karena itu perlu dilakukan  berbagai  upaya  pengembangan SDM.
Dalam rangka pengembangan SDM guna mendukung  implementasi e-Government , Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 telah menetapkan beberapa instrumen, yaitu sebagai berikut.
1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi (e-
literacy) ,  baik  di  kalangan  pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun di  kalangan  masyarakat  dalam  rangka mengembangkan  budaya  informasi  ke arah terwujudnya masyarakat informasi ( information society ).
2. Pemanfaatan  sumber  daya  pendidikan dan  pelatihan  termasuk  perangkat teknologi  informasi  dan  komunikasi secara  sinergis,  baik  yang  dimiliki  oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah/masyarakat. 3. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan  dan  pelaksanaan e- Government . 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  teknologi  informasi  dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani  kegiatan  bidang  informasi dan  komunikasi  dan  aparatur  yang bertugas  dalam memberikan  pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga  potensial  di  bidang  teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.
5. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan  dan  pelatihan  jarak  jauh ( distance learning ) dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  secara  optimal  untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan  SDM  di  bidang  teknologi informasi dan komunikasi antardaerah. 6. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung  pelaksanaan e-Government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep  dan  program e-Government , serta contoh keberhasilan ( best practice ) pelaksanaan e-Government . 7. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada  seluruh  SDM  bidang  informasi
dan  komunikasi di  pemerintahan  serta
masyarakat yang secara aktif mengembangkan  inovasi  menjadi  karya yang  bermanfaat  bagi  pengembangan  dan pelaksanaan e-Government .

## SIMPULAN
Perkembangan teknologi di era globalisasi  merupakan  sebuah  keniscayaan yang  harus  dihadapi  sekaligus  harus dimanfaatkan,  termasuk  pula  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang demikian pesat.
Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  tersebut  guna mendukung  terwujudnya good  government dan good  governance adalah  dengan mengimplementasikan e-Government yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.  Selain  dapat  mendukung  upayaupaya menciptakan pelayanan publik yang optimal, implementasi e-Government juga  dapat menjadi instrumen utama dalam
keberhasilan  reformasi  birokrasi.  Ada harapan  besar  implementasi e-Government dapat  meningkatkan  kinerja  aparatur pemerintahan.  Berdasarkan  hasil  dari beberapa  penelitian  diketahui  bahwa implementasi e-Government nyata-nyata berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur, khususnya  dalam  dimensi  kuantitas  kerja dan  ketepatan  waktu.  Dimensi  kinerja  yang kurang  terasa  terpengaruhi  oleh  adanya implementasi e-Government adalah  dimensi kualitas  kerja.  Hal  ini  menandakan  bahwa belum semua aparatur mempunyai kompetensi yang merata dalam penguasaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang merupakan  instrumen  utama  implementasi e-Government .  Kenyataan  tersebut  perlu menjadi bahan pemikiran untuk diadakannya pengembangan kualitas aparatur  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi,  yang  dilaksanakan  antara  lain melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya
pendayagunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  tata  pemerintahan, pendidikan dan pelatihan yang kontinyu dan berkesinambungan,  serta  pengubahan  pola pikir  dan  budaya  dalam  pemanfaatan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis, Herry Abdul. 2008. Integrasi e-Government: Tantangan,  Kebijakan  dan  Implementasi .
Jakarta: Seminar Pelayanan Publik dan e- Government, Bappenas. Darsono dan Siswandoko, Tjatjuk.  2011. Sumber Daya Manusia Abad 21 . Jakarta: Nusantara Consulting.
Dharma, Surya. 2003. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fransiska Faskalia Viliyanti Eka, Djumadi, Enos   Paselle.  2014.
“Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan e-Government di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat”. e-Journal
Administrative  Reform,  2014,  2  (3): 20062018.
Handika, Reza. 2017. Kinerja Pegawai Sebelum dan Sesudah Berbasis e-Government . Tesis pada Program Pascasarjana Magister
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Idrus, Muhammad. 2016. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . Jakarta: Erlangga. Indrajit, Richardus Eko. 2005 . e-Government in
Action . Yogyakarta: Andi Offset. Instruksi Presiden Nomor   3 Tahun   2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government .
Irawan, Bambang. 2013. Studi Analisis Konsep e-
Government:
Sebuah  Paradigma
Baru dalam Pelayanan Publik . Jurnal
Paradigma, Vol. 2 No.1, April 2013: 174201.
Kurniasih, Dewi, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih. 2013. Pengaruh Implementasi Kebijakan e-Government terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi . Sosiohumaniora,
Vol. 15, No. 1, Maret 2013: 6 -14. Mardalis.  2014. Metode  Penelitian  Suatu
Pendekatan  Proposal .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Sedarmayanti.  2009. Sumber  Daya  Manusia  dan Produktivitas Kerja . Bandung: CV. Mandar Maju.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif .
Bandung: Alfabeta.
----------------. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.