## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Agustus  2023,  Hal.  324-329  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7720.324-329

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN ASET RUKO ATAS PEMBINA YAYASAN MEDICA DENGAN CARA JUAL BELI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj)
Muhammad Ali Adnan 1 , Ruben Rezeky Sianturi 2 , Atika Sunarto 3 , Tajuddin Noor 4
1,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia
4 Universitas Islam Sumatera Utara Email: 1 aliadnansh14@gmail.com, 2 sianturiruben3@gmail.com, 3 atikasunarto@gmail.com,
4 tajuddinhasy@yahoo.com

## Abstrak
Di  Indonesia,  yayasan  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004.  Dalam  peraturan  tersebut,  jelas disebutkan  bahwa  yayasan  memiliki  kekayaan  dan  hak  miliknya  sendiri,  yang  tidak  dimiliki  oleh  para pengurusnya.  Sebelum  adanya  undang-undang  tentang  yayasan,  keberadaan  aset  yayasan  sering  menimbulkan kontroversi  karena  kadang-kadang  yayasan,  yang  seharusnya  bertujuan  untuk  kepentingan  masyarakat, disalahgunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam beberapa kasus, tanah dan aset yayasan bahkan diperjual belikan secara ilegal, yang tentunya melanggar undang-undang dan hak milik yayasan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian normatif, di mana hukum menjadi acuan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini ialah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa dalam Perkara pada  Putusan  No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  28  dalam  Undang-Undang  Yayasan, Pembina  merupakan  organ  Yayasan  yang  memiliki  kewenangan  yang  tidak  diberikan  kepada  pengurus  atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Namun, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan  melawan  hukum dalam ranah perdata.
Kata Kunci : Yayasan, Pengalihan Aset, Pembina Yayasan

## Abstract
In Indonesia, foundations are regulated by Law Number 28 of 2004. In this regulation, it is clearly stated that foundations have their own assets and rights, which are not owned by their management. Prior to the existence of  the  law  on  foundations,  the  existence  of  foundation  assets  often  caused  controversy  because  sometimes foundations, which should aim for the benefit of society, were misused to commit illegal acts. In some cases, land and assets of foundations are even traded illegally, which of course violates the law and the property rights of the foundation itself. The research conducted in this study is normative research, where law is the basic reference in research. In terms of the problem in this study, the transferred Foundation assets, namely a shophouse located on Jalan Veteran, Binjai District, Binjai City. The assets belong to the Medica Foundation but are in the name of Dr. Reinhard Silalahi, who in this case is the Trustee of the Foundation and the Defendant in the Case in Decision No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Based on the provisions of Article 28 in the Law on Foundations, Trustees are organs of  the  Foundation  which  have  authority  that  is  not  granted  to  management  or  supervisors  by  this  law  or  the articles of association. In the verdict of the panel of judges, they argued that there was no act of fraud committed by the defendant, such as using a false name, false dignity, deception, and a series of lies. However, this act is considered as an unlawful act in the civil realm.
Keywords: Foundation, Transfer of assets, Builder of the foundation

## I.   PENDAHULUAN
Yayasan, juga dikenal sebagai Fondation dalam bahasa Inggris, merupakan sebuah badan hukum yang  bertujuan  untuk  kepentingan  kemanusiaan,  sosial,  dan  keagamaan,  didirikan  dengan  mematuhi persyaratan formal yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Monier-Williams, Monier,  1993).  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  mengatur  mengenai  Yayasan  di  Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan, yayasan menegaskan bahwa seluruh kekayaan dan kekayaan yayasan dimiliki oleh yayasan itu sendiri, bukan oleh pengurus.
Yayasan  adalah  organisasi  formal  yang  secara  khusus  tidak  memiliki  anggota,  memiliki  aset sendiri, dan mengejar tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan dasar hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur mengenai yayasan di  Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 63 Tahun  2008  berfungsi  sebagai  panduan  pelaksanaan  Undang-Undang  Yayasan  tersebut (Chatamarassjid, 2000).
Definisi di atas berfungsi sebagai landasan untuk membentuk yayasan. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 melarang Yayasan memberikan potongan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas dari hasil usahanya. Mengacu pada Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan tidak diizinkan untuk memberikan kekayaannya, termasuk uang tunai, barang, atau  kekayaan  lain  yang  diperoleh  berdasarkan  aturan  undang-undang  ini,  dengan  cara  langsung ataupun  tidak  langsung  kepada  pembina,  pengurus,  atau  pengawas  dengan  bentuk  gaji,  upah, honorarium, atau bentuk lain yang dianggap sama dengan uang.
Kepresensian  kekayaan  Yayasan  sebelum  Undang-Undang  tentang  Yayasan  berlaku  telah menyebabkan perselisihan karena seringkali digunakan untuk melanggar hukum. Aset Yayasan, seperti tanah,  kadang-kadang  diperjualbelikan  secara  ilegal,  yang  tentunya  bertentangan  dengan  Undang- Undang  dan  mengabaikan  hak  milik  Yayasan.  Banyak  penduduk  Indonesia  yang  masih  belum sepenuhnya memahami status kepemilikan dan hak milik Yayasan saat ini. Memisahkan aset pribadi dari yang dimiliki oleh Yayasan terkadang menyulitkan pengurus yayasan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2004  mengakui  hak  kepunyaan  Yayasan,  namun  proses  peralihan  aset  atau  tanah Yayasan  harus  mendapatkan  izin  dari  Pembina  Yayasan.  Jika  peralihan  tersebut  dilakukan  secara individual atau pribadi, maka akan dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran hukum.
Jika kita kaitkan dengan Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj yang dimana dalam kronologis kasus yang ada dalam Putusan tersebut bermula dari adanya laporan tindak pidana penggelapan sebuat aset Yayasan Medica berupa ruko yang terletak di Jalan Veteran No.10 Kel. Tangsi Kec. Binjai, Kota Binjai. Adapun menurut laporan kepada pihak kepolisian pelapor yang bernama Thomas Silangit yang merupakan Ketua Yayasan Medica merasa telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Reinhard Silalahi  yang  merupakan  Pembina  Yayasan  dikarenakan  telah  menjual  sebuah  aset  Yayasan  yang merupakan kepemilikan bersama dari usaha Bimbel Medica yang dimiliki oleh Yayasan Medica.
Karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  putusan  tersebut  dengan  tujuan  menilai  apakah tindakan  yang  dilakukan  oleh  Reinhard  Silalahi  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana penggelapan,  seperti  yang  dilaporkan  oleh  Thomas  Silangit,  atau  apakah  perbuatan  tersebut  hanya merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi  dalam  konteks  Hukum  Perdata.  Selain  itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait yayasan, termasuk Kewajiban dan tanggung  jawab  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  yayasan,  serta  bagaimana  status  hukum  sebuah yayasan  jika  terlibat  dalam  suatu  instansi  yang  lebih  besar,  berdasarkan  sebab  dan  akibat  yang  telah disebutkan sebelumnya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menarik  rumusan  sebagai berikut:
1. Bagaimana  aset  ruko  Yayasan  dapat  diperjual-belikan  terhadap  pembina  Yayasan  secara sepihak?
2. Bagaimanakah  kedudukan  dan  peran  pembina  menurut  Undang-Undang  No  28  Tahun  2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?
3. Bagaimana hakim memutuskan perbuatan melawan hukum tindak pidana penggelapan ditinjau putusan nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj.
Adapun tujuan penulisan ini yaitu :
1. Guna  mengetahui    aset  ruko  Yayasan  dapat  diperjual-belikan  oleh  pembina  yayasan  secara sepihak.
2. Guna  mengetahui  kedudukan  dan  peran  pembina  Yayasan  dalam  struktur  yayasan  menurut Undang-Undang Yayasan.
3. Guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj.

## II.   METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  normatif  yang  berfokus  pada  hukum  sebagai  landasan  utama  adalah  suatu penelitian  yang  dikenal  sebagai  penelitian  hukum  doktriner  (Ali,  2013). Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  untuk  mengevaluasi  penggunaan  pendekatan keadilan  restoratif.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  deskriptif  analitis.  Bahan  hukum  yang terkumpul, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku, akan dianalisis dengan pendekatan preskriptif  analitik  (Marzuki,  2017).  Bahan  hukum  terdiri  atas  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan hukum  primer  bersumber  dari  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Bahan hukum sekunder bersumber dari  jurnal dan media massa. Sementara itu,  bahan  hukum tersier bersumber dari Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Purwaka, 2007). Metode  pengumpulan  data  yaitu  metode  studi  kepustakaan  (library  research),  dimana  ia  menggali informasi  tertulis  dari  berbagai  sumber  hukum  yang  relevan  dengan  penelitian  normatif.  Selain  itu, peneliti juga melakukan studi dokumenter terhadap berbagai bahan hukum di atas. Data dikelolah dan dianalisis menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Pendekatan kualitatif ini akan memilih data berdasarkan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Peneliti akan mengungkapkan hasil  analisis  secara  deskriptif,  yang  artinya  data  akan  disusun  secara  sistematis  untuk  mencapai kesimpulan ilmiah sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan.

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Aset  ruko  Yang  Diperjual-Belikan  Oleh  Pembina  Yayasan  Secara  Sepihak  Tanpa  Diketahui Oleh Ketua Yayasan
Dalam  Undang-Undang  Yayasan,  terdapat  definisi  mengenai  yayasan  yang  dijelaskan  sebagai badan hukum dengan fokus pada aspek sosial yang membedakannya dari badan-badan sosial lainnya. Meskipun ada berbagai jenis badan sosial di masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi  massa  (Ormas),  dan  paguyuban,  yayasan  tetap  memiliki  karakteristik  yang  unik  yang membedakannya dari badan sosial lain.
Dalam hal permasalahan ini adapun aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa  dalam  Perkara  pada  Putusan  No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj.  Thomas  Silangit  yang  merupakan pelapor  dalam  perkara  ini  merasa  dirugikan  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  dr.  Reinhard  Silalahi dikarena menjual aset Yayasan berupa Ruko tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Thomas Silangit yang dalam struktur yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Medica (Adjie & Hafidh, 2016).
Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa jika ada pelanggaran terhadap ketentuan di Pasal  5,  sanksi  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  70.  Pasal  ini  mengancamkan  pelaku  dengan  pidana penjara dengan maksimal hukuman 5 tahun. Selain itu, anggota organ yayasan yang terbukti melanggar ketentuan  tersebut  juga  akan  diwajibkan  mengembalikan  uang,  barang,  atau  kekayaan  yayasan  yang telah mereka alihkan atau bagikan.
Dengan  demikian,  alih  aset  yayasan  secara  sepihak  telah  jelas  didefinisikan  oleh  Pasal  5  dan Pasal  70  Undang-Undang  Yayasan  sebagai  tindakan  yang  mengambil  atau  mengalihkan  kekayaan yayasan tanpa sepengetahuan pihak yayasan. Ini pada dasarnya dianggap sebagai tindakan pencurian, karena barang tersebut adalah milik yayasan, bukan milik organ  Yayasan (Warsifah & Lakie, 2021). Ketika kekayaan tersebut dialihkan oleh pembina atau anggota yayasan tanpa sepengetahuan yayasan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pencurian terhadap kekayaan yayasan.
Alih  aset  yayasan  secara  sepihak  diartikan  sebagai  perbuatan  mencuri  karena  dilakukan  tanpa izin atau sepengetahuan yayasan, dan sanksi yang diterapkan adalah pidana penjara dan pengembalian kekayaan yang diambil.

## 3.2   Kedudukan Dan Peran Pembina Yayasan Dalam Struktur Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan
Undang-Undang  Yayasan  memberikan  tanggung  jawab  yang  besar  kepada  pengurus  dan pengawas  yayasan,  namun  sekaligus  mengenakan  pembatasan  dan  pengekangan  terhadap  kebebasan dan manfaat yang mereka dapatkan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang ini lahir sebagai tanggapan atas  kekosongan  hukum  positif  yang  sebelumnya  ada,  serta  sebagai  upaya  untuk  mengatasi penyalahgunaan dan penyimpangan yang terjadi di yayasan-yayasan sebelumnya.
Secara  mendasar,  yayasan  diidentifikasi  dengan  adanya  pemisahan  dan  pengakuan  hukum terhadap  kekayaannya,  yang  bertujuan  khusus  untuk  melayani  dalam  aspek  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan.  Yayasan  berdiri  sebagai  entitas  yang  terpisah  dari  pihak  yang  menyumbangkan kekayaannya  dan  juga  dari  organ-organ  internal  yayasan  itu  sendiri,  serta  tidak  memiliki  anggota (Tumbuan, 2001).
Undang-Undang  Yayasan  menggunakan  salah  satu  metode  untuk  mencapai  tujuan  ini  dengan pendekatan preventif, yaitu membuat ketentuan-ketentuan yang melarang atau paling tidak mempersulit kemungkinan penyalahgunaan yayasan oleh organ-organ Yayasan.
Pasal  5  mengatur  bahwa  yayasan  tidak  diizinkan  untuk  memberikan  gaji  kepada  pengurusnya dengan  ketentuan  bahwa  “dilarang  dialihkan  atau  dibagikan,  secara  langsung  atau  tidak  langsung”. Yang  diperbolehkan  hanyalah  penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pengurus  untuk mengelola  yayasan  (reimbursement  at  cost)  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  6.  Pasal  35  ayat  1 menjelaskan  bahwa  pengurus  adalah  organ  yayasan  yang  memiliki  tanggung  jawab  penuh  terhadap pengelolaan  yayasan  demi  kepentingan  dan  tujuan  yayasan  itu  sendiri.  Pasal  28  Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa Pembina merupakan salah satu organ yayasan yang memiliki kewenangan yang  tidak  diberikan  kepada  pengurus  atau  pengawas  oleh  undang-undang  ini  atau  anggaran  dasar (Telaumbanua & Dompas, 2002). Dengan demikian, Pembina memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu dalam pengelolaan yayasan yang tidak dimiliki oleh pengurus atau pengawas.  Individu yang menjadi  pendiri  Yayasan  dan/atau  mereka  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  melalui  rapat  karena menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan Yayasan berhak menjadi anggota pembina (Mariska, 2023).
3.3   Hakim memutuskan perbuatan melawan hukum tindak pidana penggelapan ditinjau putusan nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj
1. Kronologis kasus
Berawal dari, Laporan Polisi No: LP/211/III//2020/SPKT-B/Reskrim tertanggal 9 Maret 2020 adalah  sebuah  laporan  Polisi  yang  terwujud  dari  dugaan  peristiwa  perbuatan  melawan  hukum  yang tercipta dari adanya peralihan  hak jual-beli atas nama terlapor yang menurut faktanya terikat kepada sebuah  Pernyataan  dari  terlapor  (vide  Akta  Pernyataan  No.39  tertanggal  31  juli  2006,  diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan,SH, Notaris di Medan), sehingga karena perbuatan memperjual-belikan objek  perkara  tersebut  menurut  asumsi  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  proses  perkara  tersebut adalah sangat bertentangan secara hukum.
Berdasarkan  draft  perdamaian  yang  diajukan  oleh  Pelapor  (ic.  Thomas  Tarigan Silangit/terlampir,  bahwa  antara  Terlapor  dengan  Pelapor  telah  membuat  sebuah  kesepakatan pembelian tanah atau asset, padahal rangkaian Akta Pernyataan Tentang Milik Bersama No. 81 tanggal 29 April 1991), Akta pernyataan No. 68 tanggal 15 April 1994 dan Akta Pernyataan No. 39 Tanggal 31-07-2006) timbul dari sebuah usaha pengelolaan bimbingan sekolah yang bernama Medica, dimana bimbingan  Sekolah  yang  berstatus  hukum  adalah  Yayasan  (vide  Akta  YAYASAN  PERGURUAN MEDICA No.71 tanggal 23 Nopember 1984  yang diperbuat di Sundari Siregar,SH, Notaris di Medan jo.  Akta  YAYASAN  PERGURUAN  MEDICA  No.19  tanggal  27  Agustus  2010  yang  diperbuat dihadapan  Pagit  Maria  Tarigan,  Notaris  di  Medan),  karenanya  patut  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  usaha  Bimbingan  Sekolah  MEDICA  tersebut  harus  terkait  dan  dikaitkan  dengan  ketentuan khusus yakni Undang-Undang Yayasan.
Sementara  itu  beberapa  tahun  belakangan  ini  usaha  bimbingan  Sekolah  MEDICA  mengalami kebangkrutan  dan  kehancuran,  dimana  jumlah  siswa  sama  sekali  kosong  sementara  operasional  dan maintenance  dan  lain-lain  harus  dibayarkan  oleh  terlapor,  sementara  Pelapor  (ic.Thomas  Tarigan Silangit) hanya menuntut hasil dan tidak mau tahu tentang kondisi yang ada, sehingga mau tidak mau
Terlapor  pada  tahun  2019  harus  memperjual-belikkan  aset  atas  nama  Terlapor  yang  menjadi  objek sengketa  dalam  Laporan  Polisi  No:  LP/211/III/2020/SPKT-B/Reskrim  tertanggal  9  Maret  2020 tersebut, yakni dengan dasar adanya pernyataan tentang objek itu adalah milik Bersama (bahkan tentang harta-harta atas nama Terlapor dipaksakan merupakan harta Bersama mereka yakni berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Milik Bersama No.81 tanggal 29 April 1991), Akta Pernyataan No,68 tanggal 15 April  1994  dan  Akta  Pernyataan  No.39  Tanggal  31-07-2006)  timbul  dari  sebuah  usaha  pengelolaan bimbingan sekolah yang bernama MEDICA  dan berstatus hukum adalah Yayasan yakni berdasarkan YAYASAN  PERGURUAN  MEDICA  No.71  tanggal  23  Nopember  1984  yang  diperbuat  di  Sundari Siregar,SH, Notaris di Medan).

## 2. Pertimbangan Hakim
Dari uraian fakta-fakta  yang disampaikan pelapor atau jaksa, majelis hakim berpendapat tidak ada  satu  pun  perbuatan  penipuan  yang  dilakukan  terdakwa,  baik  untuk  mendapatkan  ruko  tersebut maupun untuk mendapatkan hasil dari penjualan ruko tersebut, yang menyebabkan unsur pertama yaitu pasal 378 KUHP dari dakwaan yang disampikan oleh jaksa tidak terpenuhi delik hukum pidana nya.
Maka,  karena  salah  satu  unsur  dari  dakwaan  alternatif  kesatu  tidak  dapat  terpenuhi,  maka terdakwa  harus  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  dalam  dakwaan  alternatif  tersebut.  Karenanya,  terdakwa  harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut. Selanjutnya, jaksa telah menyampaikan unsur kedua dari dakwaan, yaitu pasal 372 KUHP. Hakim menilai unsurnya terpenuhi namun hal tersebut bukanlah merupakan  perbuatan  tindak  pidana  namun  perbuatan  melawan  hukum.  Dan  juga  karena  dalam dakwaan  jaksa  merupakan  tindak  pidana  penggelapan  namun  dari  pertimbangan  hakim  hal  tersebut merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  terjadi  cidera  janji  yang  dibuat  dalam  Akta  Notaris sehingga hakim membebaskan terdakwa karena dalam hal ini merupakan kategori perbuatan melawan hukum (perdata) bukan tindak pidana penggelapan (pidana).
Jika  kita  memeriksa  perbuatan  melawan  hukum  dan  tindak  pidana  penggelapan,  kita  akan menemukan persamaan dalam pelanggaran hukum. Dalam tindak pidana penggelapan yang diatur oleh Pasal 372 KUHP, terdapat kata “melawan hukum” yang menggambarkan karakter tindakan tersebut.
Munir  Fuandy  menyatakan:  “Perbedaan  antara  perbuatan  (melawan  hukum)  pidana  dan perbuatan  melawan  hukum  (perdata)  terletak  pada  sifatnya  sebagai  hukum  publik.  Dalam  perbuatan pidana, terdapat pelanggaran terhadap kepentingan  umum (dan mungkin juga kepentingan individu), sedangkan  dalam  perbuatan  melawan  hukum  (perdata),  yang  dilanggar  hanya  kepentingan  pribadi semata” (Fuady, 2005).
Dalam PMH, terdapat perbedaan lain tergantung pada konteks hukum yang digunakan. Dalam hukum  pidana,  unsur-unsur  PMH  mencakup  pelanggaran  undang-undang,  perbuatan  di  luar  batas kewenangan  atau  kekuasaan,  serta  pelanggaran  terhadap  asas-asas  umum  hukum.  Sedangkan  dalam hukum perdata, unsur-unsur PMH mencakup adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan dari pihak  pelaku,  timbulnya  kerugian  bagi  korban,  dan  adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  dan kerugian (Setiawan, 1982). Oleh karena itu, dr. Reinhard Silalahi dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum pidana dan berhak dibebaskan dari tahanan.

## V.   KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
1. Definisi  mengenai  pengalihan  aset  yayasan  secara  sepihak  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Yayasan. Intinya, ketentuan tersebut melarang anggota organ yayasan untuk melakukan  tindakan  yang  bersifat  merampas  kekayaan  yayasan.  Kekayaan  yayasan merupakan milik yayasan itu sendiri, bukan milik anggota organ yayasan. Dengan demikian, anggota organ yayasan tidak diizinkan untuk mengambil aset yayasan tanpa izin atau secara tidak sah.
2. Peran Pembina dalam yayasan memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas (PT). Sesuai dengan ketentuan  Pasal  28  Undang-Undang  Yayasan,  Pembina  memiliki  tanggung  jawab  dan wewenang  khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh  pengurus  atau  pengawas  dalam  mengelola yayasan.
3. Salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, sehingga terdakwa tidak dapat dianggap secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam dakwaan alternatif tersebut. Selanjutnya, pada unsur kedua dakwaan yang diajukan  oleh  jaksa,  yaitu  pasal  372  KUHP,  hakim  menyimpulkan  bahwa  unsur-unsurnya telah  terpenuhi,  namun  perbuatan  yang  dilakukan  bukanlah  tindak  pidana,  melainkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena itulah, terdakwa dr. Reinhard Silalahi dinyatakan  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum  pidana  dan  berhak  untuk  dibebaskan  dari tahanan..

## 5.2 Saran
1. Diharapkan  kedepannya  agar  pemerintah  bersama  legislatif  dapat  kembali  merumuskan regulasi  tentang  Undang-Undang  Yayasan  yang  lebih  konkret  dan  terjamin  kepastian hukumnya terutama terhadap organ pengurus di dalamnya.
2. Diharapkan  juga  Kapolri  dapat  mengeluarkan  peraturan  kapolri  dalam  menelusuri  dan menyelidiki yayasan bodong yang selama ini semakin merajalela dan tidak sesuai lagi dengan tujuan yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H., & Hafidh, M. (2016). Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Chatamarassjid. (2000). Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Mariska. (2023). Punya Yayasan? Ini Organ dan Tugas Yayasan yang Perlu Diketahui! Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Group.
Monier-Williams, Monier, S. (1993). Sanskrit-English Dictionary Etymologically and Philogically Arranged with Special Reference to Cognate indo-European Languages . New Delhi: Motilal Banarsidas.
Purwaka, T. H. (2007). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Atma Jaya. Setiawan, R. (1982). Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum . Bandung: Alumni. Telaumbanua, F. F., & Dompas, I. (2002). Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Yayasan. Tumbuan, F. B. G. (2001). Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan Oleh Undang-Undang Yayasan. Warsifah, W., & Lakie, V. F. (2021). Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak. Jurnal Ilmiah Publika , 9 (1).