## PELAKSANAAN KEWENANGAN EVALUASI
DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDESA) OLEH PEMERINTAH DAERAH
(STUDI DI KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG)
-Aktiva Merityara Atqonnisaa-

## ABSTRAK
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menentukan kewenangan pemerintah daerah untuk evaluasi implementasi dan klarifikasi tentang RAPBDesa dan untuk mengetahui implikasi evaluasi implementasi dan klarifikasi  RAPBDesa  oleh  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  sosial,  di mana  ia  akan  menggoda  antara  penegakan  hukum  dengan  penegakan  hukum.  Sumber  data  primer  dan sekunder  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara.  Dan  kemudian  gambarkan  data  yang  telah dikumpulkan.  Manajemen  menurut  UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa,  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi peraturan desa APBDesa. Implementasi kewenangan pemerintah  daerah  di  kota  Jombang  pada  yang  didelegasikan  kepada  walikota  dengan  peraturan  bupati Jombang  yang  telah  ditentukan  nomor  2  tahun  2014  tentang  pendelegasian  sebagian  kewenangan  bupati kepada  walikota.  Evaluasi  pelaksanaan  dan  klarifikasi  RAPBDesa  oleh  pemerintah  daerah  memandu peraturan  bupati  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Dari  pelaksanaan  evaluasi  dan  klarifikasi  akan dikeluarkan  laporan  evaluasi,  yang  menunjukkan  disetujui  dan  memenuhi  syarat  atau  ditolak  dan  tidak memenuhi  syarat  dan  harus  direvisi.  Perlunya  ketepatan  waktu  dalam  penerbitan  pedoman  evaluasi  oleh pemerintah daerah dan ketegasan pengawasan kecamatan ke desa-desa terutama dengan jadwal penyusunan RAPBDesa.  Dan  perlu  kesadaran  dari  pemerintah  desa  untuk  melakukan  langkah  penganggaran  dalam pengelolaan sesuai hukum.

## Kata Kunci : Evaluasi, Klarifikasi, Pemerintah Daerah, Peraturan Desa APBDesa

## Abstract
This legal writing aimed to determine authority of regional goverment to implementation evaluation and  clarification  about  RAPBDesa  and  to  determine  implication  of  implementation  evaluation  and clarification RAPBDesa by regional goverment.  This research used a social legal approach, where it would be  tempting  between  of  rule  of  law  with  the  law  enforcement.  Primary  and  secondary  data  sources  was obtained trough observation and interview. And then describe the data that has been collected. Management according to law number 6 of 2014 concerning villages, regional  govermnet has authority to do evaluation and clarificstion of APBDesa village regulation. Implementation of authority regional goverment in Jombang city  on  delegated  to  subdistrict  mayor  with  estabilished  Jombang  regent  regulation  number  2  of  2014 concerning delegation of part of regent’s authority to the subdistrict mayor. Implementation evaluation and clarification  RAPBDesa  by  regional  goverment  guided  the  regent  regulation  of  the  village  financial management.  From  implementation  of  evaluation  and  clarification  will  issued  evaluation  report,  which shows  approved  and  qualify  or  rejected  and  unqualify  and  must  to  revision.  Need  for  timeliness  in  the issuances of evaluation guidelines by the regional goverment and the firmness of subdistrict supervising to villages especially with schedule drafting RAPBDesa. And need for the awareness of the village goverment to do step of budgeting in management according to law.
Key words: Evaluation, Clarification, Local Government, APBDesa Village Regulation.

## PENDAHULUAN
Desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya sesuai  dengan  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. 1 Disebutkan dalam Pasal 18B UUDN RI  1945  bahwa  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan  kesatuan  masyarakat hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur
1 Ketentuan Umum Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
dalam  Undang-Undang.  Sehingga  kedudukan Peraturan  Desa  tetap  diakui  keberadannya berdasarkan  Undang-Undang.  Di  Indonesia jumlah  desa  berdasarkan  data  Kementrian Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2015  ada sebanyak 74.093 desa dan diasusmsikan sampai dengan tahun 2019 jumlah nya tidak bertambah.
Keberadaan  desa  di  Indonesia  merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya  sendiri.  Desa  tidak  lagi  merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan  menjadi independent  community , yang  masyarakatnya  berhak  berbicara  atas kepentingan  sendiri  dan  bukan  ditentukan  dari atas kebawah.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa dimaksudkan/diharapkan benar-benar fokus dalam menjalankan pemerintahannya sebagaimana  yang  termuat  dalam  Undang- Undang tersebut.
Dalam  hal  pengaturan-pengaturan  tersebut tentunya  diperlukan  adanya  pendapatan  desa untuk  mendukung  pelaksanaanya,  pendapatan desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa yang  berasal  dari  hasil  usaha,  hasil  aset, swadaya  dan  partisipasi,  gotong-royong,  dan lain-lain  pendapatan  asli  desa  serta  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  ditransfer  melalui APBD  kabupaten/Kota.  Berdasarkan  data  dari Kementerian  Keuangan  alokasi  dana  desa  rata- rata  perdesa  menerima  kurang  lebih  1  miliar hingga  2  miliar  dalam  kurun  waktu  3  tahun kebelakang.
Kedudukan Pemerintahan Desa
menggunakan asas rekognisi dan asas subsidiaritas.  Ini  sesuai  dengan  yang  terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  yang  isinya  adalah  asas rekognisi  adalah  pengakuan  terhadap  hak  asas usul. 2 Asas  rekognisi  memberikan  pengakuan dan  penghormatan  kepada  desa  terhadap identitas  desa,  adat  istiadat  yang  berlaku, kebiasaan  pengelolaan  desa,  system  pranata
2 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa, Penjelasan asas pengaturan angka 1
sosial dan  kearifan lokal  yang  berkembang  dan tumbuh  di  desa 3 .  Selain  mengakui  secara  utuh bahwa  desa  memiliki  hak  asal-usul,  asas rekognisi  juga  tidak  bisa  dipisahkan  dengan asas  subsisiritas  yaitu  penetapan  kewenangan yang berskala lokal dan pengambilan keputusan secara  lokal  guna  kepentingan  masyarakat desa 4 . Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan permusyawaratan  Desa  (BPD).  Pemerintah Desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  dan  BPD  sebagai  lembaga yang  merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  juga merupakan  sebagai  unsur  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Namun  dalam  praktiknya banyak  penyimpangan  yang  terjadi  khususnya dalam  penggunaan  dana  desa  yang  diterima, berdasarkan  data  hasil  pemantauan Indonesia Corruption  Watch  (ICW) sejak  tahun  2015 hingga  tahun  2018  sudah  ada  181  kasus penyimpangan dana desa dengan 184 tersangka korupsi  dengan  nilai  kerugian  sebesar  Rp  40,6 miliar 5 .
Tugas  dan  wewenang  Kepala  Desa  salah satunya  adalah  menetapkan  Peraturan  Desa, dimana  Kepala  Desa  berhak  mengajuakn Rancangan Peraturan Desa, dimana kepala Desa berhak mengajukan Rancangan Peraturan Desa, dan kemudian dibahas dan disepakati oleh BPD. Pemerintah Desa dalam memutus atau pengambilan  suatu  keputusan  harus  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat  desa.  hanya desa  tersebut  yang  dapat  memutus  dan mengambil  keputusan,  Pemerintah  tidak  bisa melakukan campur tangan terhadap kewenangan  lokal  desa  melainkan  melakukan
3  Desa  Bangsa,  2015. “ Bangun  Desa  dan  Kawal Pembangunan” .
Dalam https://desabangsa.wordpress.com,    diakses  tanggal  8 April 2018
4 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa, Penjelasan asas pengaturan angka 2 5Anonim.  2018. “ICW:  Ada  181  kasus  korupsi Dana  Desa,  Rugikan  Negara  Rp  40,6    Miliar” dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/ diakses tanggal 11 April 2019.
dukungan  dan  fasilitasi  terhadap  desa 6 ,  dimana hal  tersebut  sebagai  wujud  dari  asas  rekognisi- subsidiaritas yaitu untuk memberikan pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  suatu kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak tradisionalnya 7 serta menegaskan pembatasan  oleh  kekuasaan  pemerintah  lebih tinggi  dan  memberikan  ruang  pada  organisasi dibawah  untuk  mengambil  keputusan  dan menggunakan  kewenangan  secara  mandiri. 8 Penyimpangan  dana  desa  dapat  terjadi  karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi  aparat  pemerintah  desa,  tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan.
Diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  tentang Pedoman  Teknis  Peraturan  di  Desa  yang mengatur evaluasi dan klarifikasi suatu peraturan  desa  dimana  dalam  Pasal  14  yang menjelaskan  “Rancangan  Peraturan  Desa tentang  APBDesa,  pungutan,  tata  ruang,  dan organisasi  Pemerintah  Desa  yang  telah  dibahas dan  disepakati  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  atau  sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi”.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  di  atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan pokok yang diteliti. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan
Pemerintah  Kabupaten  Jombang  dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa baik dalam sistematika maupun substansi?
2. Bagaimana  implikasi  dari  pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi Rancangan
6  Muhammad  Zaini  Mustakim, Kepemimpinan Desa,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia (Jakarta, 2015), hlm 10.
7 Ibid . 8  Bahan  Bacaan  tentang  Optimalisasi  Hak  Asal- Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa.
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

## METODE  PENELITIAN
Secara metodologis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.  Penelitian  yang  mengkaji  antara kaidah  hukum  dengan  lingkungan  tempat hukum itu berlaku. Dimana di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku kemudian  dihubungkan  dengan  kenyataan- kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
Pengumpulan  data  dalam  metode  ini dilakukan  melalui  penggabungan  penelitian lapangan  melalui  wawancara  pada  responden yang  sudah  ditentukan  dan  dengan  meneliti beberapa dokumen-dokumen hukum yang dapat mendukung proses analisis data.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjadikan data yang berupa teks, narasi, serta hasil wawancara yang berupa audio atau video perlu di transkrip guna  keperluan  analisis.  Sehingga  nantinya dapat  dipahami  secara  komprehensif  mengenai pelaksanaan  evaluasi  dan  klarifikasi  rancangan peraturan  desa  tentang  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  oleh  Pemerintah  Daerah terhadap Pemerintah Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah Kabupaten  Jombang  dalam  melakukan evaluasi  dan  klarifikasi  Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  baik dalam sistematika maupun substansi Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  telah  menempatkan  desa  sebagai ujung  tombak  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Terdapat  banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan Indonesia  dalam  Pembukaan  UUD  1945.
Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain: 9 a. Peningkatan kapasitas masyarakat
b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana  dan  sarana  sosial  dasar  dan ekonomi masyarakat
e. Pengembangan jaringan kemitraan masyarakat  pedesaan  dan  memberikan layanan seperti membangun sarana
prasarana  pendukung  bagi  desa-desa  yang membutuhkan  yang  diperuntukkan  untuk menciptakan lapangan kerja didesa,
terutama  bagi  rumah  tangga  miskin, meningkatkan kepedulian,
perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah. Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat, desa juga mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  kabupaten.  Perolehan  bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya  melalui  Kas  Desa/rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan  wujud  dari  pemenuhan  hak  desa untuk  menyelengarakan  otonominya  agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri  berdasar keanekaragamam,  partisipasi,  otonomi  asli, demokrasi  dan  pemberdayaan  masyarakat. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:
9Hartina, et.al, Jurnal  Implementasi  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diakses 25 Juli 2019
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan pelayanan  pemerintahan,  pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan  pemerataan  pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong  peningkatan  swadaya  gotong royong masyarakat desa. 10
Melalui  ADD  ini,  Pemerintah  Daerah berupaya  membangkitkan  lagi  nilai  nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat  untuk  mengelola  dan  membangun desa masing-masing.
Seluruh  pendapatan  desa  yang  diterima dan  disalurkan  melalui  rekening  kas  Desa  dan penggunaannya  ditetapkan  dalam  APBDesa. APBDesa  sebagai  wujud  dari  pengelolaan keuangan  desa  dibahas  dan  disepakati  oleh Pemerintah  Desa  dan  Badan  permusyawaratan Desa  secara  terbuka  dan  bertanggungjawab untuk sebesar sebesarnya kemakmuran masyarakat  desa  yang  ditetapkan  tiap  tahun dengan peraturan desa.
Dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran  dan  pendapatan  dan  Belanja  Desa diperlukan  evaluasi  untuk  memastikan  bahwa di  setiap  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa tidak  terjadi  penyimpangan.  Sehingga  nantinya dalam  pelaksanaan  evaluasi  dapat  diperoleh data  dan  informasi  yang  akan  menjadi  dasar untuk memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya  dengan  kepatuhan  penyusunan  dan penetapan serta substansi dan materi rancangan peraturan  desa  tentang  Anggaran  Pendapatan
10Dosen STIE  Asia  Malang,    “ Pengaruh Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana Desa,  Kebijakan  Desa,  Dan  Kelembagaan  Desa Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat” , Jurnal-Justita- Dura-Jibeka-Vol-10-No-1-Agustus-2016
dan  Belanja  Desa.  Proses  evaluasi  di  tingkat daerah dilakukan oleh BupatiWalikota.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Bupati Jombang  mendelegasikan  kepada  camat  untuk dapat  melakukan  kegiatan  evaluasi  rancangan peraturan desa tentang Anggaran dan Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Sebagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Pendelegasian  sebagian  wewenang  Bupati kepada  Camat,  sehingga  hal  tersebut  yang bersifat  delegatif  untuk  melaksanaakan  urusan Pemerintahan  Daerah,  Tim  di  Kecamatan Jombang melakukan evaluasi rancangan peraturan  desa  tentang  APBDesa  yaitu  dengan memberikan ceklist verifikasi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yaitu  berupa lembaran  evaluasi  yang  menyatakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  diajukan “ SUDAH LAYAK atau MEMENUHI
SYARAT atau TIDAK LAYAK atau KURANG  MEMENUHI SYARAT dan  perlu diperbaiki  oleh  Desa”.  Untuk  bisa  memenuhi syarat  dan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa dapat  diundangkan,  Tim  evaluasi  memeriksa substansi APBDesnya mulai dari kode rekening,  nominal  anggarannya  serta  pos-pos kegiatan  itu  semua  harus  sesuai  dengan peraturan  bupati  yang  terkait.  tugas  dan kewenangan  camat  untuk  evaluasi  rancangan Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  yang  melekat  itu  yang kemudian  Camat  juga  memiliki  kewenangan yang  dinamakan  atributif.  Sehingga  materi muatan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu dapat mencerminkan asas peraturan perundang-undangan yang baik.
B. Implikasi dari pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa Pemerintah
Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa bersama-sama dengan BPD untuk  menjalankan  sistem  pemerintahan  yang baik  sesuai  dengan  Undang-Undang  untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri. Kepala Desa  berkedudukan  sebagai  alat  Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Kepala  Desa  bukan  saja bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa melainkan  juga  melaksanakan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa.11
Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBDesa dalam bentuk musyawarah  desa.  Di  kecamatan  Jombang pelaksanaan musyawarah desa di Desa Denanyar berdasarkan data yang penulis terima pelaksanaan  musyawarah  desa  ini  telah dilaksanakan  yang  mana  sesuai  dengan  tipe partisipasi  Kolaborasi  yang  dampaknya  akan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat, lain  halnya  di  Desa  Sengon,  dan  Desa Tunggorono  dari  hasil  wawancara  dan  data yang  penulis  terima  pelaksanaan  musyawarah desa telah dilaksanakan namun kurang maksimal  yang  mana  belum  bisa  menciptakan dampak  dari  partisipasi  masyarakat  itu  sendiri yaitu meningkatkan kesadaran dan keterampilan  politik  masyarakat.  Penyaluran dan  Penganggaran  keuangan  desa  sebagai berikut:
11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Bab V, Pasal 26.
Didalam garis putus-putus diatas menunjukkan  peran  camat  untuk  mengevaluasi RAPBDesa  yang  sudah  dibuat  oleh  desa,  di tahapan  itu  tim  kecamatan  akan  mengevaluasi agar  anggaran  sesuai  dengan  skala  prioritas penggunaan  dana  desa,  tim  dikecamatan  akan mengeluarkan  lembaran  hasil  evaluasi  yang menunjukkan bahwa APBDesa sudah layak dan memenuhi  syarat  untuk  dapat  ditetapkan menjadi  peraturan desa  tentang  APBDesa. Jika belum  layak  dan  kurang  memenuhi  syarat  tim dikecamatan  akan  mengembalikan  ke  desa untuk  diperbaiki  kemudian  dapat  mengajukan lagi      untuk    di    evaluasi        dan  mendapatkan lembar hasil evaluasi yang menunjukkan sudah layak  dan  dapat  ditetapkan  menjadi  peraturan desa tentang APBDesa.
Bupati  telah  mendelagasikan  wewenang untuk  melaksanakan  evaluasi    Raperdes APBDesa  kepada  camat  dengan  menetapkan peraturan  bupati  sebagaimana  yang  telah diuraikan sebelumnya. Dalam praktiknya tahapan  ini  dilaksanakan  sebagaimana  yang telah diatur, hanya saja pelaksanaanya dilakukan secara informal jika terdapat perbaikan  substansi  anggaran  yang  belum sesuai  dan  kurang  memenuhi  syarat  yang kemudian  yang  diserahkan  oleh  desa  ke kecamatan merupakan APBDesa yang sudah fix dan  telah  siap  untuk  dikeluarkan  hasil  evaluasi yang  menunjukkan layak dan memenuhi syarat selain  itu  tahapan  waktu  yang  dilewati  tidak sesuai  dengan  jadwal  penyusunan  APBDesa sebagaimana  yang  dapat  penulis  simpulkan dalam table berikut ini:

## Pemerintah Pusat
kemenkeu kemendagri KDPDTT Provinsi Kab/Kota Dana Desa (melalui APBD Kab/Kota) Ban. Keu ADD
Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi DESA
Kepala Desa Perangkat Desa BPD Lembaga Kemasy. Desa RPJMDesa/RKPD esa Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT) RAPBDesa Pembahasan bersama BPD dan Kades Final Raperdes APBDesa Evaluasi Bupati melalui Camat Perdes APBDesa
Tahapan Waktu Faktual di lokasi Penyampaian pagu indikatif oleh  pemerintah kab/kota ke desa Bulan juli Maret 2019 Penetapan  RKP Desa Akhir September Maret- April 2019 Penyusunan Rancangan APBDesa Awal Oktober Maret- April 2019 Penyepakatan bersama  dengan BPD Akhir Oktober April 2019 Penyampaian kepada Bupati/walikota melalui camat Maksimum 3 hari kerja April 2019 Proses  evaluasi Raperdes APBDesa Maksimum 20 hari kerja April 2019 Proses penyempurnaan Maksimum 7 hari kerja - Penetapan Perdes APBDesa Maksimum 31 Desember April 2019 Dari  pelaksanaan  evaluasi  peraturan  desa tentang APBDesa yang dilakukan oleh kecamatan  jombang  tentunya  akan  terwujud tujuan  dari  pengelolaan  keuangan  negara  itu yaitu  terlaksananya  penyusunuan  APBDesa yang  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  skala prioritas  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan bupati  yang  terkait  dengan  pedoman  dalam penyusunan  APBDesa  sehingga  akan  tercipta juga  tertib  dan  disiplin  anggaran  sebagaimana asas  dalam  pengelolaan      keuangan  desa  itu sendiri.
Namun ketepatan waktu dalam penyusunan  Raperdes  APBDesa  diabaikan sebagiamana  yang  sudah  diperintahkan  lebih lanjut  didalam  Peraturan  Bupati  Jombang tentang Pedoman Penyusunan APBDesa bahwa
penyusunan  APBDesa  harus  disusun  secara tepat waktu sesuiai tahapan dan
dan  jadwal  yang  telah  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP
1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang  dalam  melakukan  evaluasi  dan klarifikasi rancangan peraturan desa tentang  APBDesa  didelegasikan  kepada camat  sebagaimana  dengan  ditetapkan Peraturan  Bupati  Jombang    Nomor  2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
Dilakukan  secara  informal    dengan pengumpulan dokumen
evaluasi, memeriksa  kesesuaian  kode  rekening, nominal anggarannya, serta pos-pos kegiatan  nya  dengan  teknis  penyusunan peraturan  desa  yang  berpedoman  pada landasan  hukum  yang  dikeluarkan  pada bulan Maret 2019 antara lain: (a) Peraturan Bupati  Jombang  Nomor  3  Tahun  2019 tentang  Pedoman  penyusunan  APBDesa Tahun 2019, (b) Peraturan Bupati Jombang Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Dana  Desa (c)  Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  5 Tahun  2019  tentang  Alokasi  Dana  Desa, dan  (d)  Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor 6  Tahun  2019  tentang  Bagi  Hasil  Pajak dan  Retribusi  Daerah,  yang  didalamnya mengatur petunjuk teknis dalam penyusunan  APBDesa  Tahun  2019  serta tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban, pengalokasian  serta  penetapan  keuangan desa yang diterima ditiap desa.
2. Dengan adanya evaluasi Raperdes APBDesa  oleh  bupati  yang  didelegasikan ke camat, maka akan berdampak:
a. tim  di  kecamatan  akan  mengeluarkan:  (1) Lembaran Hasil Evaluasi yang menunjukkan  bahwa  APBDesa  sudah layak  dan  memenuhi  syarat  untuk  dapat ditetapkan  menjadi  peraturan  desa  tentang APBDesa. Dan (2) Hasil evaluasi Raperdes  APBDesa  yang  menunjukkan belum  layak  dan  kurang  memenuhi  syarat
dan  perlu  diperbaiki  oleh  desa  yang dilakukan  secara  informal  oleh  tim kecamatan  dan  pihak  desa.  Sehingga pemerintah  desa  dalam  menyusun  Perdes APBdesa  akan  berjalan  secara  efektif  dan efisien  serta  tercipta  tertib  dan  disiplin anggaran  sesuai  dengan  skala  prioritas penggunaan  dana  desa  dan  Peraturan Bupati  yang  mengatur  tentang  keuangan desa tahun 2019.
Dengan  terlambatnya  Peraturan  Bupati yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa sehingga terdapat ketidakpastian hukum  yang  dapat  menimbulkan  konflik norma,  dimana  Peraturan  Bupati  tidak dapat  menjalankan  perintah  Undang- Undang. Serta adanya law making process problem ,  yaitu  penyimpangan  atas  proses baku  yang  seharusnya  ditaati  secara  tertib dan absolut.

## REFRENSI

## Buku-Buku:
Ali,  Zainuddin. 2011 . Metode  Penelitian Hukum  (cetakan  ketiga) . Jakarta:  Sinar Grafika.
G.  Kartasapoetra. 1986 . Desa  dan  Daerah Dengan Tata Pemerintahan . Jakarta: Bina Aksara.
Hamdi,  Muchlis. 2015 . Kebijakan  Publik. Bogor: Ghalia Indonesia.
Huda,  Ni’matul. 2015 . Hukum  Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan  Hingga  Era  Reformasi”.
Malang: Setara Press.
HR,  Ridwan. 2013 . Hukum  Administrasi Negara . Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Indrati,  Maria  Farida. 2007 . Ilmu  Perundang- Undangan I . Yogyakarta: Kanisius.
Lubis,  M.  Solly. 2006 . Perkembangan  garis politik dan Peraturan Perundang- undangan Pemerintahan Daerah . Bandung: Alumni. Marzuki,  Peter  Mahmud. 2008 . Pengantar
Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. Mustakim, Muhammad Zaini. 2015 . Kepemimpinan  Desa,  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia . Jakarta: ---------. Monterio, Josef Mario. 2019 . Hukum
Keuangan  dan  Daerah. Malang:Setara Press Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi.
Metodologi  Penelitian. Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Nurcholis,  Hanif. 2011 . Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .
Jakarta: Erlangga.
Pranadjaja, Muhammad Rohidin. 2003 . Hubungan antar Lembaga Pemerintahan . Jakarta:  PT.  Gramedia
Pustaka.
Redi,  Ahmad. 2018. Hukum  Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika Rohman,  Abdul.  Ika  Sasti  Ferina  dan Ermadiani. 2018 . Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Rusyam, Tabrani. 2018 . Membangun Keuangan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
Sirajuddin,  Fatkhurohman  dan  Zulkarnain.
2016 . Legislative Drafting. Malang: Setara Press.
Surianingrat, Bayu. 1985 . Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan . Jakarta: Aksara Baru Anggota IKAPI. Sunarno, Siswanto. 2009. Hukum
Pemerintahan  daerah  di  Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.
Taliziduhu  Ndraha. 1991 . Dimensi-Dimensi Pemerintahan  Desa . Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Waluyo,  Bambang. 2002 . Penelitian  Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  di Desa.
Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  16  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyusunan  Peraturan di Desa
Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  42  Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa
Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  3  Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis APBDesa Tahun 2019
Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  4  Tahun 2019 tentang Dana Desa
Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  5  Tahun 2019 tentang Alokasi Dana.
Jurnal: Ateng Syafrudin, 2000. “ Menuju
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara yang  Bersih  dan  Bertanggung  Jawab”
dalam Jurnal Pro Justisia Edisi IV
Hartina ,-------, “ Im plementasi Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa”, diakses 25 Juli 2019
Dosen  STIE  Asia  Malang,  2016, “ Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan
Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat” , dalam Jurnal-Justita-Dura-Jibeka-Vol-10-No-1-
Agustus-2016
Kaunang P.D, 2013, “Penerapan  Asas Efisiensi  dan  Asas  Efektifitas  Dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Kota  Tomohon”, dalam Jurnal Vol.I/No.1/April-Juni/2013
Edy  Supriadi,    “ Pertanggungjawaban  Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa” ,  dalam Jurnal IUS/Vol III/Nomor 8/Agustus 2015
Internet:
Desa Bangsa, 2015. “ Bangun Desa dan Kawal Pembangunan” .
dalam
https://desabangsa.wordpress.com , diakses tanggal 8 April 2018 Damang Averreos Al-khawarizmi, 2011. “ Pengertian Kewenangan ”. dalam http://www.negarahukum.com/ posting 2011/11/6  diakses  pada  tanggal  23  Maret 2019.
Anne  Zara,  dalam  https://www.academia.edu/, diakses pada tanggal 23 Maret 2019
Admin KeuDeesa, 2015. “Pengelolaan
Keuangan  Desa  Dalam  Kerangka  Tata
Pemerintahan Yang Baik”, dalam http://www.keuangandesa.com diakses pada tanggal 25 Maret 2019 Anonim, 2015. dalam https://www.pemerintah.net/pembagian-
urusan-pemerintahan-daerah-uu-no- 232014/ diakses tanggal 11 April 2019
Anonim.  2018. “ ICW:  Ada  181  kasus  korupsi Dana  Desa,  Rugikan  Negara  Rp  40,6 Miliar ” dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/11/ 21/19000481/ diakses  tanggal  11  April
2019.
Anonim.  2016.  “ Gus  Solah  Didauk  jadi Pembina KSPD Jombang, Restui Kawal
Perbup DD Bermasalah”
dalam
http://m.bangsaonline.com/tag/korupsi-
dana-desa-jombang diakses  tanggal  11
April 2019.
Mahatma Gandhi, 2009. “Penafsiran Undang- Undang  dari  Perspektif  Penyelenggara Pemerintahan ” dalam
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id ,
diakses tgl 25 Juli 2019 BPKAD  Kab.  Banjar,  2018 “Pengertian Keuangan  Negara  Dan  Ruang  Lingkup
Hukum Keuangan Negara” dalam http://bpkad.banjarkab.go.id ,  diakses  tgl. 30 Juli 2019.