Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
136
Volume 2 Nomor 2, Desember 2021
ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring)
DOI: https://doi.org/10.35961/rsd.v2i2.371

## WAHID HASYIM DAN TOLERANSI BERAGAMA DALAM PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945
Mara Ongku Hsb UIN Sultan Syarif Kasim Riau hasibuanongku@gmail.com

## Abstrak
Toleransi  beragama  menjadi  pusat  perhatian  berbagai  bangsa  di  penjuru  dunia  karena toleransi  menjadi  perekat  ditengah  keberagaman  atau  kemajemukan  suatu  bangsa,  sebuah keniscayaan bahwa dalam masyarakat yang multi agama seringkali timbul pertentangan antar pemeluk  agama  yang  berbeda.  Secara  umum  konflik  antar  pemeluk  agama  tersebut disebabkan oleh bebarap faktor, antara lain seperti pelecehan terhadap agama dan pemimpin spritual  sebuah  agama  tertentu,  perlakuan  aparat  yang  tidak  adil  terhadap  pemeluk  agama tersebut, kecemburuan ekonomi dan pertentangan kepentingan politik. Metode penelitian ini merupakan  penelitian  studi  pustaka  atau library  research studi  kepustakaan  merupakan peneilitan yang dilakukan  dengan  mempelajari  secara komperehensif berbagai  literatur yang relevan.  Hasil  penelitian  Wahid  Hasyim  adalah  sebagai  wakil  Islam  sangat  terbuka  untuk mencari konvensi tentang  dasar negara, ia sangat menghargai pendapat,  dalam bidang agama Islam  beliau  tidak  begitu  ekstrim  melihat  saudaranya  yang  keberatan  seperti  Latuharhary dalam rapat panitia sembilan, namun harus atas dasar keharmonisan untuk mencapai tujuan diperlukan  sikap  bijaksana,  toleran  Hingga  pada  ujungnya  menemukan  persatuan  tidak  ada yang menolak pokok-pokok dalam preambule.
Kata Kunci: Wahid Hasyim, Piagam Jakarta, Toleransi.

## Abstract
Religious tolerance is the center of attention of various nations around the world because tolerance is the glue in the midst of the diversity or plurality of a nation, a necessity that in a multi-religious society often conflicts arise between adherents of different religions. In general, conflicts between adherents of religions are caused by several factors, such as harassment of religion and spiritual leaders of a particular religion, unfair treatment by officials of those adherents of that religion, economic jealousy and conflicting political interests.  This  research  method  isor  library  researchlibrary  research.  Library  studies  are  research conducted by comprehensively studying various relevant literatures. Wahid Hasyim's research results are that as a representative of Islam he is very open to seeking conventions on the basis of the state, he really respects  opinions,  in  the  field  of  Islam  he  is  not  so  extreme  when  he  sees  his  brother  who  objected  like Latuharhary in the nine committee meetings, but must be on the basis of harmony to achieve the required
137
goals.  attitude  of  wisdom,  tolerance  Until  in  the  end  finding  unity  no  one  rejected  the  points  in  the preamble.
Keywords: Wahid Hasyim; Jakarta Charter; tolerance.

## PENDAHULUAN
Toleransi  beragama  menjadi  pusat  perhatian  berbagai  bangsa  di  penjuru dunia karena toleransi menjadi perekat di tengah keberagaman atau kemajemukan suatu  bangsa,  sebuah  keniscayaan  bahwa  dalam  masyarakat  yang  multi  agama seringkali timbul pertentangan antar pemeluk agama yang berbeda. Secara umum konflik antar pemeluk agama tersebut disebabkan oleh bebarap faktor, antara lain seperti pelecehan terhadap agama dan pemimpin spritual sebuah agama tertentu, perlakuan aparat yang tidak adil terhadap pemeluk agama tersebut, kecemburuan ekonomi dan pertentangan kepentingan politik.  Seringkali juga terjadi ketegangan intra beragama senantiasa menghiasi perjalanan bangsa ini. 1
Toleransi berasal dari bahasa latin yaitu tolerace, yang berarti sabar terhadap sesuatu,  jadi  toleransi  merupakan  suatu  sikap  atau  perilaku  manusia  yang mengikuti  aturan  dimana  seseorang  dapat  menghargai,  menghormati  terhadap perilaku orang lain, sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia; kelapangan dada,  dan  keluasan  pikiran.  Istilah  toleransi  dalam  konteks  sosial  budaya  dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, seperti toleransi dalam  beragama,  dimana  kelompok  agama  yang  mayoritas  dalam  suatu masyarakat,  memberikan  tempat  bagi  kelompok  agama  lain  untuk  hidup  di lingkungannya. 2
Islam  sebagai  agama  mengajarkan  kepada  umat  manusia  untuk  selalu menghormati  serta  toleransi  terhadap  sesama  dan  menjaga  kesucian  serta kebenaran ajaran Islam, Islam mengajarakan kepada umatnya tentang pentingnya memelihara  persatuan  dan  kerukunan  baik  intern  maupun  ekstern  umat beragama.  Islam  merupakan  agama  yang  membawa  kedamaian  artinya  orang- orang  yang  selalu  berpegang  dengan  ajaran  Islam  akan  memeroleh  kedamaian,
1 Khotimah Khotimah, ‘ Toleransi Beragama ’, USHULUDDIN , 20.2 (2013), h, 213
2 Abu Bakar, ‘ Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama ’, TOLERANSI, 7.2 (2016), h. 123
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
138
demikian  juga  agama  yang  lain  yang  hidup  berdampingan  dengan  Islam  akan memperoleh kedamaian. 3
Pasal    25  Piagam  Madinah  disebutkan  “bagi  orang -orang  Yahudi  agama mereka  dan  bagi  orang- orang  Islam  agama  mereka”,  pasal  ini  memberikan jaminan  kebebasan  beragama  di  antara  wujud  kebebasan  beragama  itu  adalah beribadat  menurut  ajaran  agama  masing-masing,  pada  pasal  ini  juga  dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin. Penyebutan ini maksudnya  kaum  Yahudi  merupakan  satu  komunitas  yang  paralel  dengan komunitas kaum mukmin. Dalam kehidupan bersama kaum Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka, Islam memang menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain. 4
Abdurrahman Wahid anak dari  Wahid Hasyim tidak pandang bulu, tidak membedakan  agama,  etnis,  warna  kulit,  posisi  sosial,  bahkan  Gusdur  tidak  ragu mengorbankan image sendiri sesuatu yang seringkali menjadi barang mahal bagi mereka  yang  merasa  sebagai  politisi    untuk  membela  korban  yang  perlu  dibela. Bagi  Gusdur  yang  perlu  dibela  tanpa  membedakan  agama  ialah  ketika  mereka menuai ancaman atau mengalami ketertindasan dalam seluruh aspek kehidupan, bagi Gusdur Islam adalah multi wajah, wajah manusiawi. 5
Wahid  Hasyim  adalah  sosok  yang  mengedepankan  toleransi  didalam beragama  dalam  arti  untuk  menjaga  kebhinnekaan  seperti  menurut  Dhofier, Wahid Hasyim  memiliki pribadi yang progresif dan sikapnya yang toleran dalam persoalan-persoalan  ideologi,  sosial  dan  politik.  Bagaimana  tidak  dikatakan progresif  karena  pada  waktu  itu  pesantren  mengambil  sikap  non kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Secara  budaya Kyai mempropagandakan kepada  santrinya  bahwa  memakai  pakaian,  dasi  dan  lain-lainya  adalah  haram. Dengan  demikian  mempelajari  bahasa  Belanda  dan  bahasa  Inggris  merupakan sesuatu yang sangat tabu di lingkungan pesantren dan membuat merinding bagi orang yang mendengarnya. 6
3 Ibid. h. 125 .
4 Ahmad  Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 167.
5 Abdurrahman  Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta:  Wahid Institut, 2006).h. viii
6 Umi  Musaropah,  ‘ Pendidikan Kebangsaan Dalam Pesantren  Perspektif Abdul Wahid Hasyim’, ULUMUDDIN, 9.1 (2019), h, 6
139
Peran  Wahid  Hasyim  sebagai  yang  mewakili  golongan  Islam  dalam  rapat menetukan dasar negara Inonesia atas dasar merajut kebersamaan dan atas nama kepentingan dan merawat bangsa golongan Islam pada ujung rapat BPUPKI dan Piagam Jakarta setuju dengan mencoret tujuh kata dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam pancasila dan dasar negara pada aliena keempat dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  atas  nama  kepentingan  bangsa dan  persatuan  dalam  masyarakat  yang  majemuk,  maka  disitulah  bukti  sejarah kelam  yang  tidak  boleh  dilupakan  generasi  belakangan  ini  semuanya  berporos kepada  atas  nama  kepentingan  dan  merawat  bangsa  Indonesia  yang  subur  dan terkaya alam dan ragamnya.
Penelitian  terdahulu  yaitu,  Umi  Musyarofah  tentang  pendidikan kebangsaan  dalam  pesantren  perspektif  Abdul  Hawid  Hasyim,  dalam  penelitian ini menjelaskan kontribusi Abdul Wahid Hasyim terhadap bangsa Indonesia yang sangat banyak dan luas dan dibatasi pada bidang pendidikan kebangsaaan yang didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  semakin  banyak  bahasa  yang  dikuasai  oleh para santri maka rasa dan  semangat kebangsaa semakin kuat dalam diri mereka, hal  itu  menurutnya  perlu  diimbangi  dalam  penguatan  budaya  lokal  dan  agama dalam  kehidupan  seharian,  ringkasnya  penelitian  Umi  Musyarofah  ini  menggali pemikiran Abdul Wahid Hasyim di bidang pendidikan kebangsaan. 7
Selanjutnya,  penelitian  oleh  Zulfikri,  Imam  Kamaludin,  dan  Rosyad Syahidin  tentang  tinjauan  sadd  dzari‟ah  terhadap  penghapusan  tujuh  kal imat dalam  Piagam  Jakarta,  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  peran  kelompok  Islam (ulama)  dalam  penghapusan  tujuh  kata  di  dalam  Piagam  Jakarta,  dalam  hasil penelitiannya  peran  kelompok  Islam  sangat  besar  dalam  perumusan  Piagam Jakarta tersesbut, kemudian me tode sadd dzari‟ah dalam kaidah ushul fiqh suatu metode  yang  dipakai  oleh  golongan  Islam  dalam  arti  menutup  jalannya perpecahan  bangsa  sehingga  sepakat  dengan  atau  menerima  penghapusan  tujuh kata  dalam  Piagam  Jakarta,  ringkasnya  penelitian  ini  membahas  sejarah  historis penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. 8
7 Ibid .
8 Rosyad  Syahidin  Syahidin,  ‘ Penghapusan  Tujuh  Kata  Dalam  Piagam  Jakarta  Ditinjau  Dari  Sadd  Dzari'ah ’, SYARI'AH , 4.1 (2021), 15–38
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
140

## METODE
Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  pustaka  atau library research studi  kepustakaan  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan mempelajari secara komperehensif berbagai literatur yang relevan dengan tema dan tulisan-tulisan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  seperti  berasal  dari  buku- buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya, menganalisis data, peneliti menggunakan metode  analisis  deskriptif  metode  ini  digunakan  untuk  mendeskripsikan  hasil penelitian yang diperoleh dari studi pustaka terkait dengan bagaimana peran KH. Wahid Hasyim dan toleransi beragama dalam piagama Jakarta 22 Juni 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Piagam  Jakarta  ialah    preambule    yang  ditandatangani  oleh  sembilan anggota pada 22 Juni 1945 di Jakarta atau disebut juga Jakarta Charter nama yang pertama  digunakan  oleh  Muhammad  Yamin,  awal  mula  nama  yang  diberikan kepada  preambule  Undang-Undang  Dasar  1945,  sebagaimana  diterima  dengan bulat  pada  tanggal  11  dan  16  Juli  1945  oleh  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Soekarno sebagai ketuanya mengungkapkan preambule telah  dicapai  dengan  susah  payah  dan  merupakan  kompromis  antara  golongan nasionalis  dan  golongan  Islam. 9 Ada  dua  golongan  yang  sangat  berat  untuk mempersatukan pada ujungnya setelah Soekarno memberikan keterangan Piagam Jakarta diterima oleh Badan Penyelidik.
Piagam  Jakarta  ini,  menurut  Ir.  Soekarno,  Ketua  Panitia  Sembilan, merupakan  hasil  kompromi  yang  dicapai  dengan  susah  payah  antara  golongan nasionalis dan golongan Islam.
Piagam Jakarta tersebut selengkapnya berbunyi:
“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat  Indonesia  ke  depan  pintu  gerbang  Negara  Indonesia  yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa,  dan  dengan  didorong oleh  keinginan  yang  luhur,  supaya  berkehidupan  kebangsaan  yang bebas,
maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan
9 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959). h, xii
141
kemerdekaannya.  Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat,  dengan  berdasar kepada:  Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan  syari‟at  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya,  menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan,  serta dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. ” 10
Secara  keseluruhan  isi  Piagam  Jakarta  itu  sama  dengan  pembukaan  UUD 1945 namun yang membedakan adalah pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat tujuh kata yang sangat bersejarah yakni: “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari‟at  Islam  bagi  pemeluk - pemeluknya „‟ sementara dalam pembukaan UUD 1945 yang  selalu kita bacakan terutama pada upacara bendera yang kita kenal sekarang tujuh kata yang sangat bersejarah  tersbut  dihilangkan,  sebagai  gantinya  pada  sila  Ketuhanan  ditambah kata- kata “ Yang Maha Esa” sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 11
Kalau  dicermati  begitu  jelas  kompromi  antara  golongan  nasionalis  dan golongan Islam sama-sama terakomodasi seingga bangsa Indonesia tampil seperi sekarang ini yakni bukan negara sekuler dan bukan pula negara Islam akan tetapi perpaduan antara keduanya. Konsensus nasional yang sudah dicapai  susah payah dalam  Badan  Penyelidik  melalui  diskusi  dan  perdebatan  sengit,  sehari  setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia rumusan formula resmi Pancasila dalam bentuk  Piagam  Jakarta  dirubah  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  dengan  mencoret tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta  tersebut:”  Ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya”,  atas dasar keberatan dari wakil-wakil  Protestan  dan  Katolik  kepada  Mohammad  Hatta  bahwa  tujuh  kata
10 Mujar Ibnu Syarif, ‘S pirit Piagam Jakarta Dalam  Undang-Undang Dasar 1945 ’, CITA HUKUM , 4.1 (2016), h. 16 11 Ibid .
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
142
dalam  Piagam  Jakarta,  mereka  menilai  diskriminasi  terhadap  agama    minoritas, mereka  berani  untuk  keluar  dari  republik  Indonesia,  Mohammad  Hatta melakukan  perundingan  dengan  tokoh-tokoh  Islam  panitia  sembilan    seperti Wahid  Hasyim  Ki  Bagus  Hadikusumo  setuju  atas  dasar  persatuan  bangsa Indonesia  tujuh  kata  dicoret,  sebagian  umat  Islam  kecewa  dengan  kesepakatan tersebut karena perjuangan para tokoh Islam bersusah payah tidak diindahkan.
Muhammad Yamin menyebutkan ”Piagam Jakarta itu tidaklah diubah atau diombang-ambingkan  oleh  Badan  Penyelidik  atau  Badan  Persiapan  angkatan Jepang, melainkan dengan segala kebersihan disiarkan dengan resmi pada tanggal 19  Agustus  1945,  dua  hari  sesudah  kemerdekaan  Indonesia  diproklamirkan.” Selanjutnya  Hatta  juga  menyebut  dengan  jiwa  dan  semangat  yang  sama ;”semangat  Piagam  Jakarta  tidak  lenyap  dengan  menghilangkan  perkataan  “ke - Tuhanan  dengan  kew ajiban  menjalankan  syari‟at  Islam  bagi  pemeluk - pemeluknya” dan menggantinya dengan “ Ketuhanan Yang Maha Esa.” 12
Pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut jikalau ditinjau dalam kaedah  ushul  fiqh  ialah sadd  Dzari’ah suatu  metode  yang  digunakan  oleh kelompok Islam (ulama) untuk menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta  dan  Sadd  Dzariya  itu  sendiri  ialah  usaha  untuk  menutup  sarana/jalan menuju  suatu mafsadah (kerusakan)  dan  konteks  inilah  yang  dimaksud  untuk menjaga  keutuhan  NKRI  dalam  berbangsa  dan  bernegara,  akibat  dari penghapusan  itu  umat  Islam  haruslah  lapang  dada  karena  demi  untuk kebersamaan yang sudah dibangung oleh para founding father bangsa. 13
Salah satu tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan  atau  Mafsadah  dan  mewujudkan  kemashlahatan.  Dalam  hal  ini, kaitannya  dengan  sarana  atau  wasilah  kepada  suatu  perbuatan,  jika  suatu perbuatan  diduga  kuat  akan  menghasilkan  suatu  kebaikan  dan  mewujudkan kemashlahatan,  maka  hal  apapun  yang  menjadi  sarana  dan  atau  wasilah  dari perbuatan  wajib  untuk  diadakan.  Begitu  pun  sebaliknya,  jika  suatu  pebuatan diduga  dengan  kuat  akan  menghasilkan  suatu  keburukan  dan  mewujudkan mafsadat,  maka  hal  apapun  yang  menjadi  sarana  atau  wasilah  dari  perbuatan wajib  untuk  ditiadakan.  Ini merupakan  bentuk  dari  metode  sadd dzari‟ah. Kata- kata  “dengan  kewajiban  menjalankan  syari‟at  Islam  bagi  pemeluk - pemeluknya” merupakan  sebuah  kalimat  yang  diperjuangankan  oleh  kelompok  Islam  usaha
12 Endang  Saifudin  Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Antara Nasional Islami Dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959 (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 61.
13 R osyad Syahidin Syahidin, Penghapusan Tujuh Kata, h.31
143
dalam  membentuk  ideologi  negara.  Kata-kata  tersebut  menjadi  fundamental dengan  beberapa  alasan  yang  melatarbelakanginya  diantara  beberapa  alasannya adalah sebagai berikut: 14
Pertama, karena  rakyat  Indonesia  atau  penduduk  Indonesia  mayoritas beragama Islam berhak untuk mendapat hukum yang didasari oleh hukum Islam, kedua, Islam  merupakan  agama rahmat  lil‟ala min  sehingga  dalam  menerapkan hukum Islam di Indonesia Islam akan menjamin kebebasab dan keleluasaan bagi agama  lain  untuk  beribadah  dengan  tenang,  maka  usulah  Wahid  Hasyim  pada sidang  BPUPKI  itu  walaupun  ia  mengatakan  agama  negara  ialah  agama  Islam tetapi menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain. 15
Ada  beberapa  alasan  orang  Timur  menggugat  tujuh  kata  dalam  Piagam Jakarta  seperti  yang  disebut  oleh  Muhammad  Hatta  pada  sidang  PPKI  sehari sesudah kemeredekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945, pertama, masyarakat Timur yang mengganggap bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap  kaum  minoritas  mengancam  untuk  keluar  dan  berpisah  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Kedua ,  Hatta  juga  menyampaikan  pesan  dari  para pemeluk  agama  Protestan  dan  Katholik  (yang  sebagian  besar  berdomisili)  di wilayah Timur Indonesia terhadap beberapa unsur islami dari Piagam Jakarta. Bila unsur-unsur  tersebut  tetap  dipertahankan  maka  para  penduduk  Protestan  dan Katholik  akan  membentuk  negara  sendiri. Ketiga ,  Hatta  berpendapat  juga bahwasanya  bukan  hanya  pemisahan  bagian  Indonesia  Timur  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  saja  yang  menjadi  masalah,  namun  jikalau  terus berlanjut maka daerah-daerah luar Jawa dan Sumatera akan kembali dikuasai oleh Belanda. 16
Hal  tersebut  merupakan  sebuah  penjajahan  dan  tentunya  tidak  sesuai dengan cita-cita Indonesia. Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagi sebagian tokoh dan ulama pada awalnya sulit  untuk  mengapus  tujuh  kata  tersebut  namun  para  tokoh  Islam  juga  sadar membiarkan  Indonesia  Timur  berpisah  akan  melemahkan  posisi  diplomasi Indonesia  di  mata  dunia.  Sehingga  Belanda  bisa  dengan  mudah  kembali
14 Ibid , h.26 15 Ibid , h. 27. 16 Ibid .h 27.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
144
menjajah 17 hingga  kelompok  Islamis  menerima  usulan  pengahapusan  tujuh  kata tersebut dirubah menjadi”Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pertimbangannya  adalah  demi  menjaga  keutuhan  bangsa  Indonesia  dan sebagai jalan keluar  dari perpecahan bangsa dan negara dan umat Islam saat itu menerima dengan toleran atas peristiwa hal tersebut, tetapi belakangan ini muncul berbagai  pernyataan-pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  Islam  itu  sendiri intoleran  dan  radikal,  padahal  dari  dahulu  Islam  di  Indonesia  sangatlah  toleran dan  moderat.  Sebelumnya  Soekarno  dan  Hatta  sudah  melobi  Wahid  Hasyim dalam  waktu  sekian  lama  karena  menurut  merek  Wahid  Hasyim  akan mengutamakan kepentingan bangsa dan tanah airnya, sehingga terjadilah sampai sekarang  ini  Pancasila  yang  dirasakan  umat  beragama  di  Indonesia  dapat  hidup rukun  dan  damai,  bagi  Wahid  Hasyim  perbedaan  politik  bukan  berarti bermusuhan apalagi memisahkan diri dari Indonesia.

## B. Wahid Hasyim dan Toleransi beragama   dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1914, wafat pada 19  April  1953  kecelakaan  di  Cimahi  Bandung, 18 ia  merupakan  anak  tertua  dari Hadratussyaikh  KH.  Hasyim  Asy‟ari seorang  tokoh  sekaligus  pendiri  Nahdlatul Ulama  dan  sekaligus  pahwlawan  nasional,  merupakan  ulama  terkemuka  dan sekaligus  tokoh  nasional  yang  ikut  menentukan  sejarah  lahirnya  Republik Indoneisa.  Ia  adalah  anggota  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan (BPUPKI)  bersama  panitia  Sembilan  Wahid  Hasiym  ikut  membidani  dan menandatangani  lahirnya  Piagam  Jakarta  pada  22  Juni  1945,  yang  kemudian berubah menjadi UUD 1945. 19
Wahid Hasyim sejak di usia muda sudah tercatat sebagai akfivis gerakan, di usia  seperti  itu  ia  sudah  dipercayai  menjadi  seorang  komando  kepemimpinan Islam  di  Jawa  Timur,  di  dalam  dunia  organisasi  sejak  muda  ia  sudah  menjabat sebagai  sekretaris  I  ranting  NU  di  desa  Cakir  organisasi  terbesar  di  Indonesia bahkan  di  dunia  yang  didirikan  oleh  ayahnya  sendiri,  selanjutnya  karena prestasinya  semakin  jaya  dalam  waktu  kurang  dari  dua  tahun  ia  telah  terpilih sebagai anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama. 20
17 Ibid 18 Julinar Said, Triana Wulandari, and Sri Sutjiatiningsih, Ensiklopedi Pahlawan Nasional (Jakarta: Direkorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1955), h, 51 .
19 O  Khalid  Santoso, Manusia Di Panggung  Sejarah Pemikiran  Dan Gerakan  Tokoh-Tokoh Islam (Bandung: Sega Arsy, 2007). h, 147 20 Ibid, h, 148
145
Tahun  1946  Wahid  Hasyim  menjabat  sebagai  ketua  PBNU  menggantikan Mahfud Sidiq, selanjutnya 1949 sebagai menteri agama Republik Indonesia tanggal 20 Desember 1949 merupakan satu-satunya tokoh Islam yang memegang jabatan menteri agama dalam beberapa periode berturut-turut, ia juga pendiri perguruan tinggi agama Islam negeri, yang berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), selain itu jasanya kepada bangsa telah memperjuangkan Indonesia di masa depan  dengan  memegang  prinsip  Islam  tegas  dengan  memperjuangkan  politik Islam sebagai sarana yang paling menentukan, ikut serta dalam penandatanganan Piagam Jakarta dan memperjuangkan agama negara adalah agama Islam dengan menjamin  kemerdekaan  bagi  pemeluk  agama  lain  untuk  beribadah  menurut agamanya masing-masing. 21
Pendidikannya  sangat  berhasil,  pertama  dilahirkan  dari  keturunan  ulama yang  sangat  kharismatik,  pantas  sejak  dari  kecil  Wahid  Hasyim  telah  menerima ilmu secara langsung dari ayah dan ibunya, bunya mendidik secara bijaksana dan mendorongnya  untuk  belajar  rajin,  tekun  dan  tidak  boleh  putus  asa  bila menghadapi  kesulitan  dalam  belajar.  Bapaknya  pun  terlibat  langsung  Hasyim Asy‟ari  mendidik  putra -putrinya  dengan  sungguh-sungguh,  dikenalkan  dan diajarkan ilmu tauhid. Disamping itu diajarkan beramal sholeh, berakhlak karimah yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari- hari baik dalam lingkungan keluarga maupun  dalam  lingkungan  masyarakat  sekitarnya.  Berkat  kesabaran  keduanya, Wahid berhasil dengan baik  untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama Islam maupun ilmu pengetahuan umum di Tebuireng. 22 Tidak  cukup  sampai  disitu  sejak  usianya  lima  tahun  Wahid  mulai  belajar membaca Al- Qur‟an setela waktu shalat maghrib dan zhuhur sampai khataman di umur  tujuh  tahunan,  Tebuireng  menjadi  tempat  madrasat  al-Ula  bagi  Wahid mempelajari tradisi keilmuan pesantran seperti kitab kuning,  diantaranya fath al- Qarib, Minhajul qawim, dan Mutmainnah, yang  dibimbing  langsung  oleh  ayahanya sebagai  pendiri  jam‟iyah  Nahdlatul  Ulama  merupaka  organisasi  terbesar  di Indonesia  bahkan  di  dunial.    Tidak  cukup  hanya  satu  pesantren  salafiyah Tebuireng  ia  pun  mengembara  ke  pesantren-pesantran  lainnya  seperti  pesantran Siwalan Panji di Sidoardjo, disana ia mencicipi pelajaran kitab-kitab klasik kurang lebih  25  hari,  setelah  itu  ia  juga  berangkat  ke  pesantran  Lirboyo-Kediri,  dalam waktu  yang  tidaka  lama,  setelah  lama  menuntut  ilmu  ia  juga  harus  menularkan keilmuannya yang mumpuni pada tahun 1931 mulailah ia mengamalkan ilmunya
21 Ibid . h, 149 22 Umi Musaropah, Pendidikan Kebangsaan h. 5.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
146
untuk diajarkan kepada santri-santri di pesantren Tebuireng, dan kadang-kadang ia diminta untuk berpidato bila ada rapat umum, selanjutnya antara 1932 sampai tahun 1933 Wahid Hasyim pergi ke Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima  yaitu  ibadah  haji  ke  Baitullah,  disamping  melaksanakan  haji  ia menyempatkan  diri  disana  belajar  ilmu  agama  Islam  di  Mekkah  selama  satu tahun. 23
Setelah  pulang  dari  sana  terlihat  taringnya  bahwa  beliau  adalah  seorang ulama  dan  negarawan  ia  kemudian  mencurahkan  pikirannya  kepada pengembangan organisasi NU, dan pada tahun itu juga Wahid Hasyim menikah dengan  Solehah  pada  hari  Jum‟at  10  Syawal  1356  H  atau  tahun  1938 M.  Istirnya merjupakan  anak  dari  K.H,  M.  Bisri  dengan  istirnya  yang  bernama  Siti  Nur Chadijah  dalam  perkawinannya  Wahid  Hasyim  dengan  Sholehah  dikaruniai  6 anak,  yang  pertama  adalah  Abdurraman  Al-Dakhil  atau  yang  akrab  dipanggil almarhum Gusdur.
Wahid  Hasyim  termasuk  anggota  termud  di  BPUPKI,  PPKI  dan  Panitia sembilan  yang  bertugas  menyusun  Piagam  Jakarta,  dalam  usia  24  tahun  (1983) diawali  dengan  bergabung  pada  majelis  Islam  A‟la  Indonesia  (MIAI),  organisasi massa  dan  partai  Islam  saat  itu,  tujuh  kata  dalam  sila  pertama  Pancasila  pada Piagam  Jakarta  beliau  salah  satu  pencetusnya  bahkan  dalam  sebuah  buku  Bung Hatta mengatakan tujuh kata itu buatan KH Wahid Hasyim.  Beliau wafat akibat kecelakaan mobil ketika hendak mendatangi rapat Nahdlatul Ulama di Sumedang pada tanggal 19 April 1953 di usia 38 tahun dan dimakamkan di Pondok Pesantran Tebuireng  Jombang,  jasa-jasa  beliau  terhadap  negara  Indonesia  ini  sangatlah banyak  sehingga  beliau  juga  ditetapkan  sebagai  Pahlawan  Nasional  pada  24 Agustus 1964 melalui Keppres Nomor 206 Tahun 1964. 24
Kegiatan  di  bidang  politik  sebanarnya  sudah  dimuali  sebagai  jurutulis ranting  NU  sebagai  titik  awal  dibidang  karir  politiknya  Wahid  Hasyim  sudah mulai dirintisnya  sejak tahun 1944 ketika ia memboyong keluarganya ke Jakarta, bermula  dari  posisinya  sebagai  ketua  II  Majelis  Syura  Dewan  Partai  Masyumi tahun 1945 posisinya sama dengan Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua I dan Mr. Kasman Singodimejo sebagai ketua III sedangkan sebagai ketua umumnya dijabat oleh  ayahnya  Hasyim  Asy‟ari ayah  Wahid  Hasyim,  selain  itu  dalam  bidang
23 Ibid
24 Eliyas  Yahya,  ‘Mengenal  KH  Wahid  Hasyim  Sebagai  Tokoh  Muda  Kemerdekaan’, Kompasiana <https://www.kompasiana.com/eliyasyahya0361/610395d29f7b9d45075411b2/mengenal-kh-wahid-hasyim- sebagai-tokoh-muda-kemerdekaan> [accessed 16 December 2021].
147
pemertintahan  misalnya  ia  pernah  menjabat  sebagai  menteri  negara.  Pada  20 Desember  1949  Wahid  Hasyim  diangkat  menjadi  Menteri  Agama  dalam  Kabinet Hatta  (1949-1950)  seelanjutnya  juga  di  Kabinet  Nasir  (1950-1951)  dan  Sukiman (1953), Wahid Hasyim tetap menjadi menteri agama. 25
Sebelum  kemerdekaan  pun  Wahid  Hasyim  sudah  banyak  memberikan sumbangan  pikiran  dan  ide-ide  besar  persatuan  negara  terlihat  ketika  sebagai anggota  BPUPKI  dan  PPKI  pada  saat  setelah  sidang  pertama  Badan  Penyelidik berakhir,  38  orang  anggota  melanjutkan  pertemuan,  kemudian  mereka membentuk  panitia  kecil  yang  terdiri  atas  Sembilan  orang,  yaitu  Soekarno, Mohammad  Hatta,  A.A.  Maramis.  Abikoesno  Tjokrosoejoso,  Abdul  Wahid Hasyim  dan  Muhamad  Yamin,  panitia  sembilan  inilah  yang  melanjutkan perumusan  dasar  negara  tersebut,  merupakan  tugas  yang  sangat  berat  seperti disebut oleh Soekarno karena adanya perbendaan pendapat antara dua kelompok anggota. 26
Wahid  Hasyim  menunjukkan  sikap  yang  toleran  tapi  tegas,  tidak terpengaruh  dan  manuver    oleh  sikap  ekstrim  kanan,  ekstrim  kiri  memahami agama  Islam    ketika  terjadi  penghapusan  tujuh  kata  “Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  syari‟at  Islam  bagi  pemeluk - pemeluknya”,  dari  wakil - wakil  Protestan  dan  Katolik  dalam  daerah-daerah  yang  dikuasai  Jepang berkeberatan  sangat  terhadap  bagian  kalimat  tersebut  mereka  menilai  sekalipun hanya  mengenai  rakyat  yang  beragam  Islam,  tetapi  dapat  mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas, jika diskriminasi itu ditetapkan juga mereka lebih suka berdiri diluar Republik Indonesia  inilah sebab dicoretnya tujuh  kata  dalam  rumusan  dasar  negara  yaitu  Pancasila  dan  mukaddimah  UUD 1945. 27
Wahid  Hasyim,  Ki  Bagus  Hadikusumo,  Kasman  Singodimejo,  Teuku Mohammad  Hasan  sebagai  wakil  golongan  Islam    berjiwa  besar,  rasa  tanggung jawab semangat mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan mereka  berani  mencoret  tujuh  kata  Piagam  Jakarta  sehingga  pembukaan  UUD berbunyi dan tertulis seperti sekarang. 28 Sosok Wahid Hasyim dalam konstituante kalangan  pesantren  wakil  golongan  Islam  menjadi  kelompok  yang  dapat menerima  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dalam  UUD  sebagai  jalan  tengah  di
25 Hery Mohammad, Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta: Gema Insani, 2008), h, 35.
26 Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 h. 31.
27 Ibid .
28 Salahuddin Wahid, ‘ Keindonesiaan dan Keislaman ’, "dalam" Nasionalisme dan Islam Nusantara (Jakarta: Buku Kompas, 2015) h, 21.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
148
tengah pertentangan ideologi negara pada masa itu, karena beliau berpandangan prinsip-prinsip  didalam  Pancasila  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  prinsip ataupun nilai dalam Islam, lebih dari itu  Pancasila dapat  mempersatukan semua elemen bangsa. 29
Panitia perancang Undang-Undang Dasar pada rapat panitia tanggal 11 Juli 1945 yang diketuai Sokearno. Wahid Hasyim terlihat sifat yang tidak mau menang sendiri  selalu  menghargai  pendapat,    ketika  membahas  paham  yang menginginkan  dasar  negara  (unitarisme)  terkait  adanya  klausa  Islam  didalam landasan negara menjadi perdebatan ditengah rapat tersebut, seperti dilontarkan oleh Latuharhary seorang Protestan, “berkeberatan tentang kata -kata berdasar atas ke- Tuhanan  dengan  kewajiban  melakukan  syari‟at    Islam  buat  pemeluk - pemeluknya,  seperti  diungkapkannya  kalimat  tersebut  berakibat  besar,  terutama terhadap  agama  lain,  karena  itu  dia  meminta  supaya  didalam  Undang-Undang Dasar  diadakan  pasal  yang  terang.  Karena  menurutnya  kalimat  ini  bisa menimbulkan kekacauan mislanya terhadap adat istiadat.
Soekarno pun memberi komentar:
“ preambule  adalah  hasil  jerih  payah  antara  golongan  Islam  dan kebangsaan,  kalau  kalimat  ini  tidak  dimasukkan  tidak  bisa  diterima oleh kaum Islam. 30
Anggota-anggota  seperti  Wongsonegoro  dan  Djajadiningrat berkomentar :  “tujuh  kata  tersebut  dalam  UUD  mungkin menimbulkan  fanatisme,  karena  seolah-olah  memaksa  menjalankan syari‟at bagi orang Islam”.
Wahid Hasyim selanjutnya menjawab:
“mengingatkan  kepada  dasar  permusyawaratan  sebab  pelaksanaan tidak  bisa  terjadi  jika  ada  anggota  yang  menganggap  kalimat  ini tajam, ada juga yang menganggap kurang tajam.” 31
Wahid Hasyim adalah sebagai  wakil Islam sangat terbuka untuk mencari konvensi  tentang    dasar  negara,  ia  sangat  menghargai  pendapat,    dalam  bidang agama  Islam  beliau  tidak  begitu  ekstrim  melihat  saudaranya  yang  keberatan seperti Latuharhary dalam rapat tersebut namun harus atas dasar keharmonisan.
29 Ibid.
30 Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, h, 259.
31 Ibid .
149
Hingga  pada  ujung  dari  rapat  tersebut  kiranya  tidak  ada  yang  menolak  pokok- pokok dalam preambule.
Toleransi  beragama muncul saat mulai menetukan rumusan dasar negara Indonesia  yang  menjadi  dasar  pandangan  hidup  bangsa  terutama  ketika  selama persidangan Badan Penyelidik itu dengan jelas mencerminkan adanya dua posisi kelompok sebagaimana oleh Soepomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, bahwa ada dua faham dari anggota-anggota persidangan tersebut, faham pertama dari  ahli  agama  menganjukan  supaya  Indonesia  didirikan  sebagai  negara  Islam, dan  anjuran  lain  sebagi  telah  dianjurkan  oleh  Mohammad  Hatta  ialah  negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dengan urusan Islam, dengan lain perkataan bukan negara Islam. 32
Wahid  Hasyim  selama  mengawal  persidangan  perumusan  dasar  negara yang disebut dalam Piagam Jakarta tersebut, ia pernah mengusulkan  pada pasal 29  rancangan  Undang- Undangan  Dasar  dirobah  tentang  Agama  yaitu  :  “agama negara  ialah  agama  Islam”  dengan  m enjamin  kemerdekaan  orang-orang  yang beragama  lain,  hal  ini  erat  hubungan  dengan  pembelaan,  pada  umumnya pembelaan  yang  berdasarkan  atas  kepercayaan  sangat  hebat,  karena  menurut ajaran agama nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama”. 33
Agama negara harus agama Islam dengan tidak meninggalkan agama lain bahkan  tetap  membela  atas  yang  minoritas,  adalah  satu  sifat  toleran  dari  Wahid Hasyim,  namun  sekalipun  disebut  Wahid  Hasyim  toleran  tidaklah  toleran  yang terbuka  atau  bebas  (sekular),  beliau  sangat  ketat  dan  kokoh  dalam  agama menurutnya ajaran agama pertaruhannya ialah nyawa. Baginya agama dan negara saling  berkesinambungan,  pribadi  Wahid  Hasyim  adalah  contoh  ulama,  tokoh yang  nasionalis,  toleran  dan  religius.  Muzakkir  yang  konsisten  dengan pendapatnya  bahwa  negara  Indonesia  harus  negara  Islam  dan  sempat  memukul meja  dihapadan  siding  rapat  dan  didepan  Soekarno  menunjukkan  kehilangan moderasi dan toleran beragama.
Kesembilan  penandatanganan  Piagam  Jakarta  itu  sungguh-sungguh representatif  mencerminkan  aliran  pikiran  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia,  Soekarno  (nasionalis  muslim  sekular),  Mohammad  Hatta  (nasionalis muslim  sekular),  A.A.  Maramis  (nasionalis  kristen  sekular),  Abikoesno Tjokrosoejoso(nasionalis  Islami,  tokoh  partai  Syarikat  Islam  Indonesia),  Abdul Kahar Muzakkir (nasionalis Islami, pemimpin Muhammadiyah), Haji Agus Salim
32 Anshari, Piagam jakarta 22 Juni 1945 h. 29.
33 Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar , h. 262.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
150
(nasionalis islami, pendiri partai penyadar), Ahmad Soebardjo (nasionalis muslim sekular),  Abdul  Wahid  Hasyim  (nasionalis  Islami,  tokoh  Nahdlatul  Ulama), Muhammad Yamin (nasionalis muslim sekular). 34
Dilihat dari wajah representatif alam pikiran tersebut Wahid Hasyim adalah paham aliran nasionali Islami sebagai tokoh Nahdlatu Ulama (NU), hal ini dapat membuktikan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  sejak  berdiri  sudah  bersikap  toleran terhadap  perbedaan  pandangan  baik  terhadap  persoalan  keagamaan  terutama mengenai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  bersifat  cabang,  atau persoalan  yang  bersifat  khilafiyah  maupun  persoalan-persoalan  yang  berkaitan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Selain toleran juga merupakan ciri khas normatif  organisasi  tersebut,  seperti tawasuth dan i’tidal yaitu  sikap  tengah  dan lurus  yang  berintikan  pada  prinsip  hidup  yang  menjunjung  tinggi  keharusan berlaku  adil,  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya,  tidak  bersikap  ekstrim ( tatarruf )  ataupun  sebaliknya,  bersikap  proporsional,  lurus  di  tengah-tengah kehidupan  masyakat,  biasanya  terlihat  membaur  dengan  masyarakat  tidak  anti terhadap kegiatan-kegiatan di masyakat yang membangun dan memperkokoh tali persaudaraan dan silaturrahim. 35
Tawazun , adalah sikap seimbang dalam segala hal mulai dari yang berkaitan dengan  pengabdiannya  kepada  Allah  dan  dalam  hubungan  kepada  sesama manusia dan juga seimbang dalam hubungannya terhadap lingkungannya, di sisi lain  mereka  juga  mampu  menyelaraskan  kehidupannya  dalam  tiap  fase kehidupannya. ‘ A mar  ma’ruf  nahi  munkar 36 ialah  kehidupannya  mereka  peka terhadap sesamanya, ringan tangan untuk membantu kepada yang lain mengajak kepada  perbuatan-perbuatan  yang  baik,  kepada  hal-hal  yang  bermanfaat  untuk kepentingan  dirinya  maupun  orang  lain,  serta  berupaya  untuk  mencegah  dari perbuatan-perbuatan  yang  mengarahkan  kepada  martabat  dan  nilai-nilai kehidupan umat manusia, kemmpat dasar sikap tersbut yang dianut kalangan NU pantas Wahid Hasyim sebagai darah biru dari NU sangat moderat dalam hal sikap kegamaan dan kebangsaannya terutama dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Tasamuh, adalah  bagian  dari  konsep  ciri  khas  dari  NU  dan  merupakan ajaran  dari  Islam  yang  membawa  Wahid  Hasyim  selalu  pandai  dalam  bersikap
34 Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 h. 47.
35 Mohammad  Salik, Nahdlatul  Ulama  Dalam  Gagasan  Moderasi  Islam (Malang:  Literindoe  Berkah  Jaya, 2020), h. 78.
36 Ibid , h. 79.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
151
toleran  ( tasamuh )  dalam  setiap  perhelatan  akbar  dalam  kerumitan  permasalah bangsa  dan  mencari  soulinya,  toleransi  merupakan  konsep  moderat  untuk menggambarkan  sikap  saling  menghormati  dan  saling  bekerja  sama  diantara komponen-komponen masyakat yang berbeda baik agama suku dan bangsanya,
Walaupun  pada  awalnya  usulah  tujuh  kata  adalah  usulan  dari  Wahid Hasyim  tetapi  kemudian  ia  menyetujui  penghapusan  tujuh  kata  tersbut  dengan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  satu  bentuk  contoh  sikap  yang  ditunjukkan oleh  Wahid  Hasyim  sebagai  yang  bersikap  toleran  menurutnya  jalan  kompromi tersebut antara golongan nasionalis dan golongan Islam bukanlah kekalahan Islam atau  kerugian  golongan  yang  memiki  semangat  Islam  sebaliknya  jika  tujuh  kata itu  pun  dicantumkan  juga  tidak  berarti  kekalahan  minoritias,  Wahid  Hasyim berusaha meyakinkan dua kelompok tersebut tentang ide dan gagasannya, bahwa apa pun keputusannya Islam tetap berdasarkan prinsip tasamuh (toleran) sehinga ia menulis seperti dikutip oleh Kholil Hasib sebagai berikut:
“ Keinginan  kaum  Muslimin  sebagai  golongan  terbesar  daripada bangsa kita akan menghidupkan syari'at Islam agamanya diberi jalan dan  saluran  yang  baik,  tetapi  dari  lain  pihak  dipertahankan  prinsip demokrasi,  agar  keinginan  tadi  tidak  mendesak  pada  golongan  lain dan  merugikannya.  Kalau  di  sini  diterangkan  tentang  adanya kompromi dengan demokrasi, tidaklah itu berarti bahwa jikalau tidak ada  kompromi  tadi  tentu  akan  timbul  hal-hal  yang  mendesak  dan merugikan golongan bersemangat agama yang kecil jumlahnya." (KH A  Wahid  Hasyim,  Tugas  Pemerintah  Terhadap  Negara,  hlm.  87 naskah  pidato  yang  disampaikan  pada  Konferensi  Antara Kementerian  Agama  dan  Pengurus  Besar  Organisasi  Islam  Non- Politik pada 4-6 November 1951 di Jakarta). ” 37
Selain  toleran  Wahid  Hasyim  juga  sangatlah  religius  sebagai  perwakilan NU  dan  umat  mulism  membawa  aspirasi  dalam  sidang  panitia  sembilan  ia berpendapat  aspirasi  rakyat  yang  menginginkan  syariat  Islam  sebagai  dasar hukum negara itu dapat disalurkan melaui Pancasila pertama, terbukti ajaran atau nilai pancasila pada pertama itu ialah ketuhanan (tauhid) bahwa memang Wahid Hasyim adalah seorang  ulama dan negarawan yang  memperjuangkan Islam dan negara tidak berseberangan tetapi bisa menyatu dalam bingkan bhinneka tunggal
37 Kholil  Khasib,  ‘Kebangsaan  Dan  Keislaman  Menurut  KH  Wahid  Hasyim’, Repblika  Co.Id <https://www.republika.co.id/berita/p5o1hc396/kebangsaan-dan-keislaman-menurut-kh-wahid-hasyim> [accessed 16 December 2021].
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
152
ika,  kemudi a  ia  menyatakan  :”di  Indonesia,  sebagian  besar  dari  rakyatnya  keras sekali  keinginannya  akan  menghidupkan  syari‟at  agamanya,  walalupun  mereka belum  tahu  dengan  sempurna  cara  bagaimana  akan  menghidupkannya  hal  itu ternyata  dari  pada  tercantumnya  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  salah  satu dasar Pancasila kita.
Menurut kebiasaan seorang yang terlahir dari pesantren tentu tampilannya sangat  tradisionalis  seperti  Kyai  tetapi  disi  lain  Wahid  Hasyim  memiliki pandangan  terbuka  dan modern strateginya  berbeda  dengan  kaum tradisional pesantren dalam strategi perjuangan ia banyak berpandangan terbuka ia bergaul dengan para kaum modernis di Indonesia bukan berarti mengesampingkan tradisi pesantren  yang  lama  digeluti,  sikap  inilah  yang  melahirkan  pandangan- pandangan  maju  dalam  melakukan  strategi  menghadapi  penjajah  misalnya,  ia menyusun  dua  strategi  gerakan  melawan  pengaruh  pemikiran  kolonial  Belanda dengan  dua  lapis  tingkatan. Pertama ,  tingkatan  tenaga  mobil,  yaitu  para pemimpin. Kedua ,  lapis  tenaga  massa.  Untuk  lapis  pertama,  disalurkan  melalui gerakan  MIAI.  Organisasi  ini  semacam  wadah  untuk  menunangkan  pemikiran. Penyusun strategi, dan yang mengamalkannya adalah tenaga lapis kedua. Di sini, Wahid Hasyim berhasil menyatukan berbagai ormas Islam yang menjadi kekuatan yang ditakuti Belanda. 38
Pemikiran  Wahid  Hasyim  disini  sangat  maju  dan  cerdas,  mampu mengimbangi pikiran-pikiran modern sehingga pesantren dan organisasi ditangan Wahid  Hasyim  menjadi concern bagi  Belanda,  hadirnya  Wahid  Hasyim  sebagai mewakili  ulama  dari  pesantren  membuat  kolonial  bersifat    waspada  terhadap gerakan-gerakan  keagamaan  yang  dilancarkan  oleh  Wahid  Hasyim,  sekalipun Wahid Hasyim berpikiran agak berbeda dengan kyai-kyai di pesantren misalnya tidak  bisa  juga  disebut  ia  berpikiran  sekular  Wahid  Hasyim  juga  sangat  religius pandangan-pandangan  pemikirannya  sebenarnya  adalah  untuk  kepentingan tujuan  agama  Islam  sendiri,  maka  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  menurutnya diperlukan  sikap  bijaksana, tasamuh, dan  menggunakan soft power tanpa  terjadi konflik, maka dalam beberapa pandangannya ia selalu mengutamakan persatuan baik antar persatuan muslim maupun perstuan bangsa. 39
38 Ibid
39 Ibid .
153

## KESIMPULAN
Wahid  Hasyim  adalah  sosok  yang  mengedepankan  toleransi  didalam beragama dalam arti untuk menjaga kebinnekaan seperti menurut Dhofier bahwa Wahid Hasyim  adalah memiliki pribadi yang progresif dan sikapnya yang toleran dalam  persoalan-persoalan  idiologi,  sosial  dan  politik.  Wahid  Hasyim menunjukkan sikap yang toleran tapi tegas, tidak terpengaruh dan manuver  oleh sikap  ekstrim  kanan,  ekstrim  kiri  memahami  agama  Islam    ketika  terjadi penghapusan  tujuh  kata  “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Agama negara harus agama Islam dengan tidak meninggalkan agama lain bahkan  tetap  membela  atas  yang  minoritas,  adalah  satu  sifat  toleran  dari  Wahid Hasyim,  namun  sekalipun  disebut  Wahid  Hasyim  toleran  tidaklah  toleran  yang terbuka  atau  bebas  (sekular),  beliau  sangat  ketat  dan  kokoh  dalam  agama menurutnya ajaran agama pertaruhannya ialah nyawa. Baginya agama dan negara saling  berkesinambungan  yang  dapat  membuat  kerukunan  umat  bergama  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari, Endang Saifudin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Antara Nasional Islami Dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959 (Jakarta: Rajawali, 1986)
Bakar,  Abu,  „Konsep  Toleransi  Dan  Kebebasan  Beragama‟, TOLERANSI:  Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 7.2 (2016), 123 – 31
<https://doi.org/10.24014/TRS.V7I2.1426>
Khasib,  Kholil,  „Kebangsaan  Dan  Keislaman  Menurut  KH  Wahid  Hasyim‟, Republika.Co.Id <https://www.republika.co.id/berita/p5o1hc396/kebangsa an-dan-keislaman-menurut-kh-wahid-hasyim>  [accessed  16  December 2021]
Khotimah, Khotimah, „Toleransi Beragama‟, Jurnal Ushuluddin , 20.2 (2013), 212 – 22 <https://doi.org/10.24014/JUSH.V20I2.928>
Mohammad,  Hery, Tokoh-Tokoh  Islam  Yang  Berpengaruh  Abad  20 (Jakarta:  Gema Insani, 2008)
Musaropah,  Umi,  and  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Yogyakarta,  „Pendidikan Kebangsaan  Dalam  Pesantren    Perspektif  Abdul  Wahid  Hasyim‟,
Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 9.1 (2019), 1 – 22
<https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V9I1.284>
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 2, No. 2, Desember 2021 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
154
Said,  Julinar,  Triana  Wulandari,  and  Sri  Sutjiatiningsih, Ensiklopedi  Pahlawan Nasional (Jakarta: Direkorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1955)
Salik,  Mohammad, Nahdlatul  Ulama  Dalam  Gagasan  Moderasi  Islam (Malang: Literindoe Berkah Jaya, 2020)
Santoso, O Khalid, Manusia Di Panggung Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Tokoh-Tokoh Islam (Bandung: Sega Arsy, 2007)
Sukardja,  Ahmad, Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
S yahidin,  Rosyad  Syahidin,  „Penghapusan  Tujuh  Kata  Dalam  Piagam  Jakarta Ditinjau  Dari  Sadd  Dzari‟ah‟, Journal  of  Indonesian  Comparative  of  Syari’ah Law , 4.1(2021)
Syarif,  Mujar  Ibnu,  „Spirit  Piagam  Jakarta  Dalam    Undang - Undang  Dasar  1945‟, CITA HUKUM , 4.1 (2016) <https://doi.org/10.15408/JCH.V4I1.3568>
Wahid,  Abdurrahman, Islamku  Islam  Anda  Islam  Kita  Agama  Masyarakat  Negara Demokrasi (Jakarta: Wahid Institut, 2006)
Wahid,  Salahuddin,  „Nasionalisme  Dan  Islam  Nusantara‟,  ed.  by  Mohammad
Bakir Abdullah Ubadi (Jakarta: Buku Kompas, 2015)
Yahya, Eliyas, „Mengenal KH Wahid Hasyim Sebagai Tokoh Muda Kemerdekaan‟, Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/eliyasyahya0361/610395d29f7 b9d45075411b2/mengenal-kh-wahid-hasyim-sebagai-tokoh-muda- kemerdekaan> [accessed 16 December 2021]
Yamin, Muhammad, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959)