## TINJAUAN BUKU

## PERATURAN DAERAH BERMASALAH
R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani, Fitria. 2010. Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya . Jakarta: Ombak bekerjasama dengan The Habibie Center, x + 122 hlm.

## Luky Sandra Amalia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
Based on the higher constitution, local government has their own rights to manage public interest in their local area. Therefore, local government needs to  create  local  rules  to  breakdown  the  higher  constitution  but  still  remain local  characteristics.  Unfortunately,  there  are  many  local  rules  which  are recognized as contradiction with the higher constitutions, unable to contain national  interest,  unable  to  contain  local  social  context,  incompatible  with public interest, and those are not aspirated by society. These local rules were recommended to be revised or canceled. It popular as complicated local rules. Generally, the dominants of complicated local rules are about local taxes and retributions because district autonomy implementation influence local cost.
The situation became more complicated because policy making process does not involve society, whereas mass participation in policy making process is very important to do because people involvement could be an effective control so the local government does not use local rules as a tool to discriminate or burden certain community. So, there are many problems of local rules which are needed more attention to make it better.

## PENDAHULUAN
Bermula ketika rezim otoriter Soeharto lengser pada tahun 1998 yang menandai dimulainya fase baru dalam pemerintahan Indonesia, yang selama ini bersifat sentralistik menjadi desentralistik, diperkuat dengan
adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  dan  UU  No.25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pusat dan Daerah yang diperbarui dengan UU No.32 Tahun 2004 dan  UU  No.12 Tahun  2008  tentang  Pemerintahan  Daerah  membawa implikasi besar terhadap pola kepemimpinan di Indonesia.
Prinsip  desentralisasi  dan  dekonsentrasi,  di  mana  Pemerintah  Pusat menyerahkan  dan  melimpahkan  kewenangannya  kepada  Pemerintah Daerah,  telah  melahirkan  suatu  otonomi  daerah.  Dengan  demikian, daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Perubahan  sistem  pemerintahan  tersebut  tentu  saja  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing  daerah  (Pasal  2  ayat  3  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah).  Salah  satu  faktor  pendukung  yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/ kewenangan  yang  dimilikinya,  di  samping  faktor-faktor  lain  seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Riduansyah  2003:50).  Kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat daerah dapat dilakukan melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal dan memberikan insentif berupa kemudahan dalam perijinan dan mengurangi beban pajak daerah sehingga  dunia  usaha  dapat  tumbuh  dan  berkembang  di  daerahnya, memberikan  peluang  menampung  tenaga  kerja,  dan  meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) masyarakat setempat (Setyadi 2007:1).
Dalam  upaya  tersebut,  pemerintah  daerah  membutuhkan  peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur persoalan yang timbul di daerah sesuai dengan keistimewaan daerah masing-masing menuju terwujudnya cita-cita daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, sejak Indonesia memasuki era  otonomi  daerah  dan  diberlakukannya  undang-undang  tentang pemerintahan daerah hingga dewasa ini sebagian Perda masih menjadi kontroversi.
Persoalan  Perda  bermasalah  inilah  yang  dijelaskan  dengan  panjang lebar dalam buku yang berjudul “Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani, dan  Fitria.  Buku  setebal  122  halaman  yang  dieditori  oleh  salah  satu penulisnya  sendiri  yaitu  R.  Siti  Zuhro  bersama  Eko  Prasojo  ini mengupas  tentang  Perda-Perda  yang  dianggap  bermasalah  karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik dari segi substansi maupun teknis pembuatannya.
Tim penulis buku ini berusaha menjawab permasalahan yang berangkat dari tiga pertanyaan. Pertama, mengapa banyak Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dianggap bermasalah sehingga dibatalkan oleh Pemerintah Pusat? Kedua, sejauh mana proses legislasi di daerah telah memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan? Ketiga, faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat proses legislasi di daerah?
Untuk  menjawab  tiga  pertanyaan  di  atas,  tim  penulis  melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di DKI Jakarta dan Kota Tangerang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa Pemerintah DKI  Jakarta  banyak  mengeluarkan  Perda  terkait  dengan  ketertiban umum, Perda yang dinilai membatasi hak kelompok masyarakat tertentu, dan  Perda  retribusi  yang  dianggap  menambah  beban  atau  kewajiban masyarakat  setempat.  Sementara  itu,  Kota  Tangerang  dinilai  banyak mengeluarkan Perda terkait dengan investasi sesuai dengan isu investasi yang sangat dinamis di kota tersebut. Selain itu, Kota Tangerang juga mengeluarkan Perda mengenai pelarangan pengedaran dan penjualan minuman keras, pelacuran, hingga pemberlakuan jam malam bagi kaum perempuan yang dianggap membatasi gerak perempuan.

## KONSEP PERATURAN DAERAH
Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah  setelah  mendapatkan  persetujuan  bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda. Sementara itu, di dalam UU No.10 Tahun  2004 Pasal  7  ayat  2  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan disebutkan  bahwa  Perda  mencakup  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur, Perda yang dibuat oleh
DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota yang disebut dengan Perda  Kabupaten/Kota,  dan  Peraturan  Desa/peraturan  yang  setingkat yang  dibuat  oleh  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  atau  nama  lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
Namun demikian, daerah tidak bisa seenaknya sendiri dalam menyusun Perda,  melainkan  harus  mengacu  pada  perundang-undangan.  Ada beberapa  persyaratan  yang  harus  dipatuhi  daerah  dalam  melahirkan Perda, diantaranya Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum  dan/atau  peraturan  perundangan  yang  lebih  tinggi,  Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan.  Terakhir,  yang  tidak  kalah penting  adalah  pembentukan  Perda  harus  memperhatikan  ciri  khas masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Eugen Ehrlich yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1984:20), hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Perda yang ideal harus selalu berorientasi pada  nilai,  kepentingan,  kebutuhan,  preferensi,  dan  aspirasi  yang tumbuh  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  pembentukan  Perda sangat  kompleks  sebab  di  satu  sisi  Perda  harus  memuat  nilai  yang dianut masyarakat; berdasarkan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, Perda harus didasarkan pada asas pembentukan Perda dan Perda merupakan penjabaran lebih lanjut asas-asas hukum dalam materi yang termuat di dalamnya. Selain itu, proses penyusunan Perda  juga  tidak  bisa  mengabaikan  kepentingan  politik  di  daerah setempat (Ibrahim 2008:11-13).
Diperlukan pengawasan agar Perda sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan di atasnya. Pertama , pengawasan jalur eksekutif  ( executive  review )  yang  dilakukan  oleh  Presiden  melalui Menteri  terkait  dan  Gubernur. Kedua ,  pengawasan  jalur  yudikatif ( judicial  review )  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atau  pihak  yang berkepentingan  melalui  uji  materi  ( judicial  review )  ke  Mahkamah Agung  (MA).  Menurut  Fajrul  Falaakh  (2011),  uji  materi  dilakukan untuk melihat kesesuaian antara Perda dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Pengawasan  jalur  eksekutif  dibagi  menjadi  dua  berdasarkan  waktu pengawasan  dilakukan. Pertama ,  pengawasan  secara  preventif  yaitu
pengawasan  sebelum  Perda  disahkan  dan  dilakukan  terhadap  empat jenis rancangan Perda, yaitu Raperda tentang APBD, Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Tata Ruang Daerah. Pengawasan preventif terhadap Raperda Provinsi dilakukan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  dan  pengawasan preventif terhadap Raperda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.
Kedua , pengawasan secara represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah  Perda  ditetapkan.  Artinya,  setelah  Perda  disahkan,  baru disampaikan  kepada  Mendagri  (Perda  Provinsi)  dan  Gubernur (Perda Kabupaten/Kota) untuk diperiksa. Pengawasan secara represif dilakukan terhadap Perda selain Perda tentang APBD,  Perda tentang Pajak Daerah, Perda tentang Retribusi Daerah, dan Perda tentang Tata Ruang Daerah (Penjelasan UU No.32 Tahun 2004).
Berdasarkan Pasal 145 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun Perda bisa dibatalkan oleh Presiden melalui Menteri terkait dan Gubernur, tetapi Kepala Daerah bisa mengajukan keberatan ke  MA  terkait  pembatalan  Perda  tersebut.  Apabila  gugatan  Kepala Daerah  yang  bersangkutan  dikabulkan  oleh  MA,  maka  Perda  yang dimaksud dinyatakan berlaku.
Selain  dua  pengawasan  di  atas,  pengawasan  Perda  juga  dapat dilakukan  pada  saat  implementasinya.  Pengawasan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  Perda  disebut  dengan  pengawasan  fungsional yakni  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan pemerintah daerah. Hal ini bisa dilakukan oleh legislatif dalam bentuk pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  daerah  maupun  oleh masyarakat  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan daerah (Setyadi 2007:13).

## PERDA BERMASALAH
Pasal  145  UU  No.32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  me- nyebutkan  bahwa  Perda  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah  bilamana bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  perun- dang-undangan yang lebih tinggi. Perda bermasalah menurut Departe- men Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  (DepkumHAM)  yaitu  Perda  yang  terkait  dengan  persoalan teknis, misalnya ketidaksesuaian antara judul dengan isi Perda.
Sementara itu, menurut Ibrahim (2008:13), yang dimaksud dengan Perda bermasalah  yaitu  Perda  yang  dinilai  bertentangan  dengan  peraturan perundangan  yang  lebih  tinggi,  dianggap  tidak  mampu  mewadahi kepentingan nasional, tidak mampu mewadahi konteks sosial setempat, bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  dan  tidak  aspiratif.  Perda semacam ini direkomendasikan untuk direvisi dan/atau dibatalkan.
Buku  ”Kisruh  Peraturan  Daerah:  Mengurai  Masalah  dan  Solusinya” mengartikan Perda bermasalah sebagai Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik dari segi substansi maupun teknis pembuatannya.
Pada  bagian  awal  buku  ini  (hlm.4)  disebutkan  bahwa  sebanyak  930 dari 5.054 Perda yang dikaji sepanjang tahun 1999 hingga tahun 2006 dinilai bermasalah oleh Depdagri. Dari angka tersebut, 156 Perda perlu dilakukan  revisi,  506  Perda  dibatalkan  oleh  Depdagri,  dan  24  Perda langsung  dibatalkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan,  di  tahun 2007 sebanyak 173 Perda bermasalah dibatalkan oleh Depdagri.
Selain itu, buku ini (hlm.6) juga menyebutkan bahwa setidaknya ada 106  Perda  yang  dinilai  bersifat  diskriminatif,  khususnya  terhadap perempuan,  sebagaimana  yang  ditemukan  oleh  Koalisi  Perempuan Indonesia  (KPI).  Namun  demikian,  kelompok  Perda  yang  terakhir disebutkan  bukan  termasuk  Perda  yang  dinilai  bermasalah  oleh Depdagri.
Secara umum, Perda bermasalah didominasi oleh Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebab pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi  terhadap  pembiayaan  daerah.  Sumber  pembiayaan  yang paling penting adalah pendapatan asli daerah (PAD). Komponen utama PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Sedangkan, retribusi daerah merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya (Riduansyah 2003:51).
Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada
pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah  kepada  penduduk  yang  membayar  retribusi  tersebut.  Pajak daerah maupun retribusi daerah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan (Riduansyah 2003:51).
Menurut  UU  No.22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, penentuan  tarif  dan  tata  cara  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  (Pasal  82).  Bunyi  pasal  ini diperbarui  pada  UU  No.32  Tahun  2004  menjadi  pelaksanaan  pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Ayat ini ditambah  lagi  dengan  ayat  berikutnya  yang  berbunyi  pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 158). Pembaruan bunyi  pasal  tersebut  di  atas  tampaknya  dilakukan  terkait  dengan kenyataan  bahwa  banyak  Perda  yang  dinilai  oleh  sebagian  kalangan merugikan masyarakat terutama Perda yang mengatur tentang retribusi yang dianggap membebani masyarakat. Hal ini dapat dilihat di halaman 5 buku ini yang memperlihatkan bahwa sebanyak 31 persen dari 1.379 Perda dinilai menghambat atau merusak iklim investasi di daerah oleh Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Ini  sejalan  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah yang memberikan rekomendasi untuk mencabut 2000 Perda tentang pajak dan retribusi daerah sebagai hasil evaluasi  yang  dilakukannya.  Dengan  demikian,  Perda  retribusi  yang dibatalkan oleh Depdagri sepanjang tahun 2006 sebesar 63,15 persen, dan 69,36 persen pada tahun 2007.
Contoh-contoh Perda bermasalah yang diberikan oleh buku ini, untuk mengantarkan  pembaca  melihat  kenyataan  bahwa  Perda  bermasalah banyak  bermunculan  sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah,  bisa ditambahkan  dengan  berita-berita  mengenai  Perda  bermasalah  yang dilansir  oleh  beberapa  media  massa  cetak  dan  elektronik.  Misalnya, Kompas (14 Agustus 2003) menyebutkan bahwa 7000 Perda dinyatakan tidak  layak.  Pada  pertengahan  April  2005  juga  disebutkan  ada  448 Perda direkomendasikan untuk dibatalkan dan direvisi ( Kompas , 6 Mei 2005). Jumlah Perda yang dibatalkan terus bertambah hingga mencapai 930 Perda pada bulan Maret 2006 ( Kompas 29 Maret 2006).
Sejak tahun 2001 hingga tahun 2006 terdapat 1.039 Perda dinyatakan bermasalah  oleh  Kementrian  PPN/Bappenas.  Selanjutnya,  sepanjang tahun 2007 ada 773 Perda bermasalah dan pada tahun 2008 terdapat 1.033 Perda bermasalah. Dari tahun 2001 sampai tahun 2009 tercatat sebanyak  3.091  Perda  bermasalah  ( www.detikfinance.com . ,  19  Juli 2010).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mendagri,  sejak UU  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  diberlakukan hingga tahun 2010, terdapat 3.735 Perda bermasalah yang diusulkan untuk dibatalkan. Dari seribu Perda yang sudah dikoreksi, ada sekitar 800  Perda  sudah  dibatalkan  melalui  Permendagri  (Budijanto  dan Suharmawijaya  2011).  Sementara  itu,  sepanjang  tahun  2010  saja Kemendagri menemukan 329 Perda bermasalah ( www.tempointeraktif. com. 17 Januari 2011).
Perda bermasalah didominasi oleh Perda tentang pajak atau retribusi daerah.  Sejak  otonomi  daerah  diberlakukan  pada  tahun  1999  hingga 2 Maret 2006, dari 5.054 Perda tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan  sumbangan  pihak  ketiga,  sebanyak  3.966  Perda  dinyatakan lolos seleksi dan 158 Perda harus direvisi. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak  930  Perda  layak  dibatalkan.  Dari  930  Perda  yang  layak dibatalkan,  506  Perda  telah  dibatalkan  oleh  Depdagri  dan  24  Perda dibatalkan  oleh  daerah  yang  bersangkutan  ( http://www.antara.co.id/ print/index.php?id=30906 ). Dengan demikian, dari tahun 2002 hingga tahun 2009 terdapat 1878 Perda tentang pajak daerah dan retribusi yang telah dibatalkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan  wilayah,  Perda  yang  paling  banyak  dibatalkan  oleh Pemerintah Pusat adalah Perda yang dibuat oleh sebagian kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  yaitu  mencapai  43  Perda.  Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara sebanyak 42 Perda yang dibatalkan. Posisi berikutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan 38 Perda, Lampung dengan 31 Perda, Sulawesi Selatan sebanyak 27 Perda,  dan  Jawa Tengah  sebanyak  27  Perda  yang  dibatalkan  ( http:// www/bangda.depdagri.go.id.modules.php?name=News&file=article& sid=119 ).
Berdasarkan  sektor  kehidupan,  Perda  bermasalah  paling  banyak ditemukan di sektor transportasi yakni 447 Perda (15 persen). Posisi selanjutnya,  sektor  industri  dan  perdagangan  sebanyak  387  Perda bermasalah  (13  persen).  Kemudian,  sektor  pertanian  sebanyak  344
Perda  bermasalah  (12  persen),  dan  sektor  kehutanan  sebanyak  299 Perda  (10  persen)  dari  2.907  Perda  bermasalah  ( www.vivanews.com. 22 April 2009, berdasarkan data dari Kementrian Keuangan sampai 31 Maret 2009).
Sementara  itu,  menurut  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (KPPOD), terdapat 4.741 Perda bermasalah yang masih diberlakukan di  497  kabupaten/kota  sejak  tahun  2001  hingga  tahun  2011.  Dari angka tersebut, 90 persen merupakan Perda tentang pajak dan retribusi daerah,  misalnya  14,4  persen  mengenai  perijinan  perindustrian  dan perdagangan, 10 persen tentang pengelolaan energi dan sumber daya mineral, selebihnya menyebar pada bidang kehutanan, pertanian, usaha kecil  dan  menengah,  dan  pariwisata  ( www.tempointeraktif.com. 17 Maret 2011).

## MENGAPA BANYAK PERDA BERMASALAH?
Contoh-contoh di atas cukup mewakili kenyataan di lapangan bahwa memang  banyak  sekali  Perda  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah justru  kemudian  dibatalkan  oleh  Pemerintah  di  atasnya.  Pertanyaan mengapa  banyak  Perda  bermasalah  menjadi  penting  untuk  dijawab. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertama , Perda menjadi bermasalah dikemudian hari sebab proses pembuatan Perda mengabaikan partisipasi masyarakat. Kalaupun  masyarakat  dilibatkan  dalam  proses  penyusunan  Perda, jumlahnya sangat kecil. Hal ini menunjukkan seolah-olah DPRD lupa bahwa masyarakat adalah “ end user ” dari Perda tersebut (hlm. 50).
Kedua , bahwa belum ada aturan yang memadai untuk dijadikan panduan dalam penyusunan Perda. Misalnya, tahap perencanaan, sebagaimana dijelaskan di halaman 28 hingga 31, selama ini proses pembuatan Perda merujuk pada UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Pasal  15  ayat  2  UU  tersebut  di  atas  berbunyi perencanaan  penyusunan  Perda  dilakukan  dalam  suatu  Program Legislasi Daerah (Prolegda). Meskipun demikian, peraturan yang lebih khusus untuk menjabarkan secara teknis undang-undang tersebut di atas belum ada, termasuk peraturan teknis mengenai pembuatan Prolegda. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah yang satu dengan yang lain menjadi  berbeda-beda  dalam  menerjemahkan  peraturan  perundangan
tersebut. Pemerintah di tiap-tiap daerah memiliki persepsinya masing- masing terhadap proses teknis penyusunan Perda.
Pada  tahap  penyusunan  juga  terdapat  perbedaan  acuan  diantara lembaga eksekutif dengan legislatif (hlm. 31-34). Lembaga eksekutif menggunakan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  (Permendagri)  No.16 Tahun  2006  tentang  Prosedur  Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Acuan ini lebih banyak mengatur aspek proses penyusunan atau aspek prosedural  dari  pada  aspek  substantif.  Hal  ini  berbeda  dengan  tahap penyusunan  di  lembaga  legislatif  yang  mengacu  pada  UU  No.32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  selanjutnya  diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (PP Pedoman Tatib DPRD) dan Peraturan Tata Tertib DPRD (Tatib DPRD). Pasal 29 PP Pedoman Tatib  DPRD  berisi  prosedur  penetapan  Raperda  prakarsa  DPRD menjadi Raperda Inisiatif. Namun demikian, tidak ada penjelasan teknis mengenai prosedur penyusunan Raperda dalam pasal tersebut.
Tahapan  selanjutnya,  yakni  tahapan  pengawasan  juga  berpotensi mengalami persoalan (hlm. 37-48). Pengawasan dalam hal ini meliputi pengawasan  preventif  dan  pengawasan  represif.  Mekanisme  dalam tahapan ini berganti sesuai dengan rezim yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, tahapan pengawasan berbeda-beda berdasarkan UU No. 4 Tahun 1975, UU No.22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004 yang kesemuanya berisi tentang Pemerintahan Daerah.
Contoh, di halaman 38 buku ini dijelaskan bahwa pada UU No.4 Tahun 1975 pengawasan yang dilakukan terhadap Perda bersifat sentralistik sehingga  pengawasan  dilakukan  dengan  cara  preventif  maupun represif.  Oleh  karena  itu,  pada  UU  No.22  Tahun  1999  pengawasan preventif  dihapuskan  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  semangat otonomi  daerah  yang  baru  saja  diberlakukan.  Hal  ini  berangkat  dari pemikiran  bahwa  memberlakukan  pengawasan  preventif  berarti  ada campur tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian, pada UU No.32 Tahun 2004 pengawasan preventif kembali diberlakukan sebagai hasil evaluasi dari banyaknya Perda yang dianggap bermasalah.
Ketiga ,  penentuan  Raperda  yang  akan  dibahas  di  DPRD  seringkali bergantung pada proses lobi yang dilakukan di internal DPRD sesuai
dengan  kepentingan  masing-masing  fraksi  DPRD  tersebut.  Hal  ini bisa  berujung  pada  pembuatan  Perda  bermasalah  jika  DPRD  lebih mengutamakan kepentingan fraksi atau partai atau kelompoknya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat banyak di luar parlemen.
Keempat ,  sebagaimana  disebutkan  di  halaman  59  bahwa  proses penyusunan  Perda  dianggap  sebagai  rutinitas  tugas  dalam  rangka penyusunan  anggaran  yang  harus  diajukan  untuk  tahun  anggaran berikutnya. Hal ini masih ditambah dengan aturan yang ketat mengenai perubahan  atau  penambahan  APBD,  terutama  kaitannya  dengan penyusunan Perda. Misalnya, Perda tidak bisa dibuat di tengah tahun anggaran  berjalan  meskipun  dengan  alasan  yang  mendesak  sebab anggaran penyusunan Perda tahun ini harus diajukan dalam Rencana Anggaran tahun sebelumnya. Namun demikian, sebenarnya hal ini bisa diatasi  dengan  menggunakan  hak  inisiatif  DPRD,  sayangnya  DPRD jarang memanfaatkan hak inisiatif tersebut karena sumber daya manusia yang  kurang  memadai  dalam  hal  penyusunan  peraturan  (hlm.60). Keadaan  ini  diperkuat  dengan  keterbatasan  sumber  daya  pendukung dewan seperti tenaga ahli yang tidak memiliki keahlian khusus dalam hal  merancang  Perda,  padahal  kewenangan  ini  hanya  dimiliki  oleh DPRD dan tidak dimiliki oleh lembaga eksekutif (hlm. 61).
Kelima ,  terbatasnya  sumber  daya  manusia  di  daerah  yang  memiliki kemampuan  untuk  memprediksi  permasalahan  yang  muncul  terkait penyusunan  Perda  untuk  tahun  berikutnya  (hlm.  61).  Terbatasnya sumber daya manusia ini sedikit banyak berpengaruh terhadap produk Perda yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang tidak bisa diabaikan dalam mempengaruhi keberadaan suatu Perda tetapi belum disinggung  oleh  penulis  buku  dalam  buku  Kisruh  Peraturan  Daerah. Persoalan Perda yang dianggap bermasalah bisa dipengaruhi beberapa faktor. Pertama ,  karena  Pemerintah  Daerah  mengartikan  otonomi daerah  sebagai  bentuk  otonomi  seluas-luasnya  sehingga  Pemerintah Daerah  menganggap  dirinya  bebas  berinisiatif.  Pemerintah  daerah lupa  bahwa  Perda  merupakan  payung  hukum  otonomi  daerah  yang seharusnya mampu menjembatani hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat daerah, dan stakeholders , seperti pelaku usaha.
Kedua, Pemerintah  Daerah  berkeinginan  untuk  meningkatkan perekonomian  daerahnya  dalam  waktu  yang  singkat  dengan  cara, salah  satunya,  meningkatkan  pungutan  daerah  melalui  Perda.  Demi meningkatkan  pendapatan  daerah,  pemerintah  daerah  mengabaikan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, Perda  bermasalah  juga  bertentangan  dengan  kepentingan  umum, menghambat arus barang antardaerah, dan melahirkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya investasi yang masuk ke daerah tersebut.
Ketiga, adanya  perbedaan  persepsi  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  menganggap  otonomi  daerah adalah  kewenangan  penuh  pemerintah  daerah  tanpa  campur  tangan pemerintah  pusat.  Di  lain  sisi,  pemerintah  pusat  menganggap  perlu melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah,  termasuk membatalkan  Perda  yang  dinilai  bertentangan  dengan  peraturan  di atasnya,  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  umum,  mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menurunkan investasi, dan lain sebagainya.
Keempat , tidak ada keinginan yang kuat ( political will ) dari pemerintah daerah dan DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi secara optimal.
Menurut Pusat Penelitian Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, yang dilansir oleh Kompas Jawa Timur (13 Maret 2006), terdapat tiga ciri Perda  yang  mengabaikan  partisipasi  masyarakat, pertama ,  tidak  ada transkrip akademik yang berisi alasan sosiologis, politis, dan yuridis mengenai pentingnya Perda dibuat. Kedua , tidak ada komentar publik terhadap proses pembentukan Perda. Ketiga , tidak ada jaminan aspirasi publik bisa mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan.
Sebenarnya tidak ada masalah dengan Perda sepanjang tidak melanggar konstitusi, hukum yang lebih tinggi, dan tidak meresahkan masyarakat dengan  menambah  kewajiban  tambahan  maupun  membatasi  gerak langkah masyarakat atau mendiskriminasi suatu kelompok masyarakat tertentu,  misalnya  kaum  perempuan,  kaum  miskin,  kaum  buruh,  dan lain sebagainya. Pada dasarnya, Perda merupakan bagian dari peraturan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sehingga  wajib  dipatuhi  oleh masyarakat  setempat.  Tetapi,  jika  Perda  sudah  dinilai  menyimpang, maka Pemerintah yang berada di jenjang setingkat di atasnya berhak untuk  mengevaluasi  kemudian  merekomendasikan  untuk  direvisi
maupun langsung membatalkan Perda yang sedang diberlakukan.
Pembatalan Perda bermasalah dinilai sebagian kalangan merupakan hal yang positif sebab pembatalan tersebut dapat meningkatkan investasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pemerintah daerah tidak dengan mudah menerbitkan Perda bermasalah, seharusnya pemerintah  pusat  menerapkan  mekanisme  hukuman  ( punishment ) terhadap  daerah  yang  melahirkan  Perda  bermasalah.  Selama  ini, Perda bermasalah hanya dibatalkan saja oleh Pemerintah Pusat, tetapi kepala daerahnya tidak dikenai sanksi apapun. Sehingga, daerah tetap berspekulasi  melahirkan  Perda  sekehendak  hatinya,  siapa  tahu  lolos dari seleksi pemerintah pusat. Padahal, biaya pembuatan Perda sangat mahal. Namun, di lain pihak, pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat juga menimbulkan kekhawatiran dari sebagian masyarakat. Kelompok ini  khawatir  campur  tangan  pemerintah  pusat  akan  mengakibatkan pemerintah  daerah  kehilangan  otoritas  untuk  mengatur  daerahnya sendiri.

## PARTISIPASI MASYARAKAT
Menurut  Ramlan  Surbakti  (1992;140),  partisipasi  masyarakat  adalah keikutsertaan  masyarakat  dalam  menentukan  segala  keputusan  yang menyangkut  atau  mempengaruhi  hidupnya.  Keterlibatan  masyarakat dalam  bidang  politik  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu  ikut memengaruhi  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik, dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik tersebut (Surbakti 1992;140).
Lebih  lanjut,  Surbakti  (1992;142)  mengatakan  bahwa  kegiatan partisipasi politik masyarakat bisa dibagi ke dalam dua bentuk yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dalam kaitannya dengan persoalan kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat mulai dari pengajuan usulan, kritik, dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah;  sedangkan,  partisipasi pasif  adalah  kegiatan  masyarakat  dalam  menerima,  mematuhi,  dan menjalankan  kebijakan  yang  dihasilkan  oleh  Pemerintah  (Surbakti 1992:142).
Menurut  buku  ”Kisruh  Peraturan  Daerah:  Mengurai  Masalah  dan Solusinya”, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sangat  penting  dilakukan  sebab  keterlibatan  masyarakat  bisa berfungsi  sebagai  “alat  kontrol”  terhadap  produk  hukum  (peraturan) agar  tidak  dijadikan  sebagai  alat  kekuasaan  untuk  mendeskriminasi atau  membebani  kelompok  masyarakat  tertentu  (hlm.50).  Buku ini  menjelaskan  tentang  partisipasi  masyarakat  ditinjau  dari  aturan perundangan yang berlaku, yakni Pasal 136 ayat 4 , Pasal 139 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 53 UU No.10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, yang  menyebutkan  bahwa  masyarakat  berhak  memberikan  masukan secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan rancangan Perda. Artinya, masyarakat memiliki payung hukum untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan Perda (hlm. 50).
Namun  demikian,  pasal-pasal  tersebut  di  atas  tidak  menyebutkan secara  terperinci  mengenai  mekanisme  penyampaian  masukan tersebut.  Penjelasan  pasal  tersebut  hanya  menyebutkan  bahwa persoalan penyampaian masukan tersebut dapat diatur lebih lanjut di dalam peraturan tata tertib DPRD. Oleh karena itu, penulis buku ini mengusulkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Perda perlu  diatur  tersendiri  secara  terperinci  dalam  UU  Otonomi  Daerah sehingga masyarakat memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk terlibat dan menyampaikan aspirasinya (hlm. 81).
Dengan  demikian,  undang-undang  mengatur  partisipasi  masyarakat dalam  pembuatan  Perda  hanya  pada  tahapan  persiapan.  Selain  itu, eksistensi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  Perda bergantung pada isi tata tertib yang dirumuskan oleh DPRD. Alhasil, masyarakat  tetap  kesulitan  menyampaikan  aspirasinya.  Sementara itu,  mekanisme  reses  sebagai  ajang  menjaring  aspirasi  rakyat  hanya dilakukan tiga kali dalam setahun, itupun kalau mereka didatangi oleh anggota dewan, bagaimana jika tidak?
Contoh  kecil,  keadaan  yang  terjadi  di  Provinsi  Banten.  Penyaluran aspirasi  masyarakat  biasanya  dilakukan  dengan  jalan  demonstrasi atau  melalui  media  massa  sebab  DPRD  tidak  pernah  membuka ruang  aspirasi  (Matin  Syarqowi  2010).  Lebih  jauh,  Syarqowi  (2010) mengatakan bahwa kalaupun DPRD membuka ruang aspirasi, dengan
cara mengundang masyarakat untuk menghadiri rapat dengar pendapat, biasanya orang-orang yang diundang telah disortir terlebih dulu oleh Dewan, yakni masyarakat yang tidak pernah protes dengan hak-haknya yang terabaikan; sedangkan, masyarakat yang dianggap terlalu kritris biasanya tidak pernah diundang dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Contoh lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sejak tahun 2000 hingga 2005, sebagaimana dikutip oleh Robert Endi Jaweng (2006), menyimpulkan bahwa  pelaku  usaha  merasa  kurang  dilibatkan  dalam  pembahasan Raperda  atau  keterlibatannya  sangat  minim,  yakni  dilibatkan  pada saat Perda sudah disahkan/diseminasi, bukan dalam tahap penyusunan ( Kompas 24 Maret 2006).
Menurut  Sad  Dian  Utomo  (2003:  267-272),  manfaat  partisipasi masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan  publik,  termasuk  dalam pembuatan  Perda,  antara  lain, pertama ,  memberikan  landasan  yang lebih  baik  untuk  pembuatan  kebijakan  publik. Kedua ,  memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan  publik. Ketiga ,  Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Keempat, Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

## SOLUSI MENGATASI PERDA BERMASALAH
Selain  menguraikan  persoalan  terkait  Perda  bermasalah,  penulis buku  juga  menawarkan  sejumlah  solusi  untuk  mengatasi  persoalan Perda  bermasalah,  dengan  harapan  mengurangi  adanya  Perda-Perda bermasalah  dikemudian  hari. Pertama ,  sebagaimana  dijelaskan  di halaman  54,  bahwa  proses  penyusunan  Perda  perlu  disesuaikan dengan  Prolegda,  artinya  Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD  harus memahami  Prolegda  sebagai  pedoman  untuk  mengatur  Perda-Perda yang dibutuhkan dalam kurun waktu tahun anggaran tertentu; Prolegda harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan kondisi daerah masing- masing. Apabila Pemerintah Daerah dan DPRD mau menerapkan hal ini secara disiplin maka tidak akan ada lagi Perda yang tumpang tindih sebab Prolegda bisa dijadikan acuan terkait keperluan pembuatan Perda.
Kedua, anggota  DPRD  perlu  meningkatkan  kapasitasnya  terkait mekanisme  dan  kewenangan  yang  dimilikinya  untuk  menampung aspirasi  masyarakat.  Caranya,  anggota  Dewan  bisa  memanfaatkan mekanisme  reses  dan  kunjungan  kerja  untuk  menggali  sebanyak- banyaknya aspirasi konstituen dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai  aktivitas  DPRD  termasuk  mengenai  proses  penyusunan Perda (hlm. 80). Selain itu, DPRD perlu ditunjang dengan sumber daya manusia  yang  dapat  membantu  melaksanakan  tugasnya;  sementara itu, untuk mempermudah pelaksanaan tugas DPRD maka sistem dan prosedur perlu dibenahi (hlm. 67).
Ketiga , partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perda perlu ditingkatkan  dengan  cara  membenahi  peraturan  yang  ada  sehingga masyarakat memiliki legitimasi yang kuat dan mengetahui secara teknis mekanisme keikutsertaannya dalam proses penyusunan Perda tersebut (hlm. 81).
Di  samping  ketiga  hal  tersebut  di  atas,  ada  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Perda, sebagaimana yang diungkapkan oleh Griadhi dan Utari (2008: 4),  antara  lain  diselenggarakan  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  atau rapat-rapat  lainnya  yang  bertujuan  menyerap  aspirasi  masyarakat, dilakukan  kunjungan  oleh  anggota  DPRD  untuk  mendapat  masukan dari masyarakat, diadakan seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam  rangka  melakukan  pengkajian  atau  menindaklanjuti  berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Daerah.
Persoalan  Perda  merupakan  persoalan  bersama  antara  pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat beserta stakeholders . Oleh karena itu, solusi terbaik yang bisa ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut di atas adalah adanya kerjasama yang baik di antara seluruh pihak terkait. Oleh  karena  itu,  diperlukan  aturan  yang  memadai  sebagai  panduan penyusunan Perda, mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, hingga  tahap  pengawasan  supaya  tidak  ada  lagi  perbedaan  acuan diantara lembaga eksekutif dengan legislatif. Selain itu, Perda sebagai payung  hukum  otonomi  daerah  harus  bisa  menjembatani  hubungan antara  pemerintah  daerah,  masyarakat  daerah,  dan stakeholders , sehingga Perda tidak lagi dianggap sekadar rutinitas dan tidak terkesan mengejar setoran belaka demi meningkatkan pendapatan daerah.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas anggota DPRD perlu ditingkatkan khususnya  mengenai  proses  penyusunan  Perda  dan  sumber  daya pendukung dewan seperti tenaga ahli harus mempunyai keahlian khusus dalam hal merancang Perda. Selain itu, proses lobi internal DPRD harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan fraksi/partai/kelompoknya.
Terakhir yang juga tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat. Untuk  itu,  pemberdayaan  terhadap  masyarakat  lokal  harus  terus dilakukan  supaya  masyarakat  mampu  memahami  posisinya  sebagai pemilik kedaulatan tertinggi sehingga keberadaannya tidak diabaikan begitu saja oleh para pembuat kebijakan. Rakyat adalah pihak terdekat yang merasakan dampak diberlakukannya suatu peraturan daerah.

## PENUTUP CATATAN ATAS BUKU KISRUH PERATURAN DAERAH: MENGURAI MASALAH DAN SOLUSINYA
Buku  ini  merupakan  buku  yang  mengupas  persoalan  mekanisme perundangan dari sisi sistem peraturan perundangan yang menaunginya. Oleh  karena  itu,  isi  buku  ini  dapat  membantu  sekaligus  memandu pembaca  untuk  memahami  mekanisme  proses  penyusunan  Perda secara  normatif  dipadukan  dengan  kenyataan  di  lapangan  (empirik). Keseriusan  tim  penulis  terlihat  mengungkapkan  fakta  di  lapangan terkait persoalan Perda bermasalah yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang patut diacungi jempol. Tidak hanya itu, tim penulis buku  ini  juga  membeberkan  kelemahan  anggota  DPRD  mengenai persoalan  menggunakan  hak  inisiatif  yang  dimilikinya  terkait  proses penyusunan Perda.
Berkaca  dari  penjelasan  tiap-tiap  bab  buku  sangat  sulit  menemukan kekurangan  buku  ini  sebab  penjelasannya  mengenai  alur  birokrasi yang harus dilalui suatu Perda sangat runtut. Namun demikian, buku ini  tampaknya  hanya  mudah  dipahami  oleh  kalangan  tertentu  yang berhubungan  langsung  dengan  kebijakan  maupun  pihak-pihak  yang sebelumnya  telah  memahami  tentang  birokrasi,  pemerintahan,  dan politik.  Sementara  bagi  kalangan  awam  akan  menemukan  kesulitan dalam  membaca  buku  ini  sebab  penjelasannya  menggunakan  gaya bahasa yang “akademis”.
Selain itu, dua dari tiga latar belakang permasalahan yang diutarakan dalam buku, yaitu pertama , Perda-Perda di daerah masih banyak yang belum dibentuk dengan memperhatikan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  baik  sehingga  acapkali  menimbulkan masalah ketika diterapkan; kedua , permasalahan yang muncul dalam proses pembentukan Perda salah satunya disebabkan belum memadainya ketentuan hukum yang memberi pedoman pembuatan Perda di daerah, sebetulnya  merupakan  jawaban  dari  salah  satu  pertanyaan  penelitian yang diajukan oleh tim peneliti, yaitu mengapa Perda bermasalah? Latar belakang permasalahan seharusnya berperan sebagai pengantar dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tetapi, dalam buku  ini  latar  belakang  permasalahan  seakan-akan  sudah  menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti.
Namun demikian, buku ini berperan sangat besar dalam memberikan sumbangan  terhadap  kajian  serupa  sekaligus  rekomendasi  kebijakan untuk memperbaiki persoalan legislasi di daerah pada khususnya, dan juga  bisa  diterapkan  pada  tataran  lain  secara  umum.  Sesuai  dengan tujuan  dan  sasaran  penulisannya,  buku  ini  mampu  membidik  target sasaran dengan cermat. Buku ini penting dibaca, terutama bagi kalangan pembuat kebijakan dan pihak akademisi yang melakukan kajian serupa maupun yang berkeinginan untuk melanjutkan hasil temuan tim penulis buku.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku dan Jurnal
Budijanto,  Rohman  dan  Suharmawijaya,  Dadan  S.  ”Pasal  Pemakzulan  dalam  UU Pemda yang Rawan  Penyalahgunaan Bisa Sembarangan Tafsirkan Kebijakan”. Radar Jogja. 8 Februari 2011.
Falaakh, Fajrul. Diskusi Kelompok Terfokus ( Focus Group Discussion-FGD ) ”Evaluasi Politik Pengawasan DPR-RI Era Reformasi”.  Yogyakarta. 6 April 2011.
Griadhi,  Ni  Made  Ari  Yuliartini  dan  Utari,  Anak  Agung  Sri.  2008.  “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Kertha Patrika , Vol.33.
Nomor 1.
Ibrahim, Anis. 2008. Legislasi dan Demokrasi Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah . Malang: In-TRANS Publishing.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Grasindo.
Syarqowi,  Matin. Diskusi  Kelompok  Terfokus  ( Focus  Group  Discussion-FGD ) “Hubungan Anggota  Legislatif  dengan  Konstituen:  DPRD  Provinsi  Banten Periode 2009-2014”, Serang. 19 Mei 2010.
Utomo,  Sad  Dian.  2003.  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembuatan  Kebijakan”, dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi  dan  Proyeksi ,  Jakarta  :  Penerbit  Divisi  Kajian  Demokrasi  Lokal Yayasan  Harkat  Bangsa,  dalam  Ni  Made  Ari  Yuliartini  Griadhi  dan  Anak Agung Sri Utari. 2008. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Kertha Patrika , Vol.33. Nomor 1.
UU No.12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah.
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

## Surat Kabar
Kompas 29 Maret 2006.
Kompas 24 Maret 2006.
Kompas 6 Mei 2005.
Kompas 14 Agustus 2003.
Kompas Jawa Timur 13 Maret 2006.
Jaweng, Robert Endi. 24 Maret 2006. ”Ihwal Perda Bermasalah”. Kompas .
“329 Perda Bermasalah”, TEMPO Interaktif, 17 januari 2011.

## Website
http://www.antara.co.id/print/index.php?id=30906.
http://www/bangda.depdagri.go.id.modules.php?name=News&file=article&s id=119 .
“KPPOD:  4.741  Perda  Bermasalah  Hambat  Investasi  Daerah”,  dalam http://www. tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/03/17/brk,20110317-320930,id.html ,  17 Maret 2011.
“3.091 Perda Bermasalah Hambat Ekonomi Daerah”, dalam http://www.detikfinance. com/read/2010/07/19/170811/1402328/4/3091-perda-bermasalah-hambat- ekonomi-daerah , 19 Juli 2010.
Riduansyah,  Mohammad.  2003.  “Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (Studi Kasus Pemerintahan  Daerah Kota Bogor”. Makara , Sosial Humaniora, Vol.7,  No.2.  Setyadi,  Bambang.  Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Buletin Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan.  Volume  5.  Nomor  2. http://www. bi.go.id/NR/rdonlyres/73545939-7894-49AC-8533-4C73C8E6DC5E/8051/ PembentukanPerdaDrsSBambangSetyadiMSi.pdf . 2007.