## ANALISIS PERAN DAN FUNGSI HUMAS MUSEUM
KEHUTANAN DALAM PELATIHAN PELAYANAN PRIMA
Yulianti Fajar Wulandari 1 , Silvina Mayasari 2 , Mareta Puri Rahastine 3
Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika 1,2,3
Jl. Kayu Jati V No. 2, RT.9/RW. 5, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13220
Email: yulianti.yfw@bsi.ac.id 1 , silvina.svm@bsi.ac.id 2 , mareta.mpr@bsi.ac.id 3
Abstract. Forestry Museum is a governmental organization is managed by Ministry of Environment and Forestry, which mission to educate public about forestry. The success and satisfaction in public service cannot be separated from the management of internal communication  of  government  organizations  and  their  employees.  Employees  in  the service sector represent the image of its organization, especially in public services. The role  and  function  of  public  relations  in  an  organization  is  quite  important  in  the management of internal communication. One of them is through training programs for public service employees to  serve better  and gain success  as its vision and mission of the  government  organization.  This  study  aims  to  analyse  the  role  and  function  of  the Forestry Museum Public Relations  in  excellent  service training  for  their employees in public  services.  The  type  of  research  is  descriptive  qualitative  with  a  constructivist paradigm. The research method used is a case study. The results showed that the role and function of internal public relations at the Forestry Museum was carried out by the Administration  Section.  Excellent  service  training  is  useful  in  providing  improved performance in terms of knowledge, motivation, and togetherness among employees.
Key words: Role of Public Relations, PR Function, Forestry Museum; Public Relations; Service Excellence
Abstrak . Museum Kehutanan adalah lembaga yang dikelola oleh Kementerian LH dan Kehutanan  yang  mempunyai  misi  mengedukasi  publik  dengan  pelayanan  yang  baik. Kesuksesan  dan  kepuasan  dalam  pelayanan  public  tidak  lepas  dari  pengelolaan komunikasi  internal  dari  organisasi  pemerintah  dengan  pegawainya,  karena  pegawai di  bidang  pelayanan  adalah  ujung  tombak  dalam  pelayanan  publik.  Peran  dan  fungsi humas pada sebuah organisasi cukup penting dalam pengelolaan komunikasi internal. Salah  satunya  melalui  program  pelatihan  bagi  pegawai  pelayanan  publik.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  dan  fungsi  Humas  Museum  Kehutanan  dalam pelatihan  pelayanan  prima.  Tipe  penelitian  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan paradigma  konstruktivis.  Metode  penelitian  yang  digunakan  studi  kasus.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  dan  fungsi  kehumasan  bagi  internal  pada Museum  Kehutanan  dilakukan  oleh  Bagian  Tata  Usaha.  Pelatihan  layanan  prima bermanfaat  dalam  memberikan  peningkatan  kinerja  dari  sisi  pengetahuan,  motivasi, dan kebersamaan.
Kata  Kunci: Peran  Humas,  Fungsi  Humas,  Hubungan  Masyarakat,  Museum Kehutanan, Pelayanan Prima

## Pendahuluan
Organisasi  terdiri  atas  beragam  unsur universal  yang  membentuk  organisasi tersebut  dalam  pendiriannya.  Keselarasan dan keharmonisan antar unsur-unsur  yang ada  dalam  organisasi  berperan  pada kesinambungan dan keberhasilan organisasi  dalam  mencapai  visi  dan  misi serta tujuan setiap organisasi. Komunikasi merupakan salah satu unsur yang menentukan kesuksesan  atau keberhasilan sebuah  organisasi,  baik  secara  internal maupun eksternal.
Organisasi
membutuhkan komunikasi
dalam menjalankan
aktivitasnya,  baik  berupa  komunikasi  ke luar (eksternal) maupun ke dalam (internal). Organisasi  yang berhasil dalam mengelola  komunikasi  dengan  publik eksternalnya,  umumnya  berhasil  dalam mengelola  komunikasi  dengan  publik internalnya, yakni sumber daya manusianya.  Sumber  daya  manusia  atau pegawai  dalam  organisasi  mempunyai peranan penting, karena pegawai melakukan beragam aktivitas agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.
Komunikasi dalam organisasi menurut Frank Jefkins (2003: 195) disebut sebagai  komunikasi  internal  organisasi. Komunikasi  internal  ini  memiliki  tiga wujud, yakni:
1. Komunikasi  ke  bawah,  yakni  dari pihak  manajemen  atau  pimpinan perusahaan kepada para pegawai
2. Komunikasi  ke  atas,  yakni  pegawai ke pihak manajemen
3. Komunikasi  sejajar,  yakni  yang berlangsung antara sesama pegawai.
Komunikasi  ke  bawah  diartikan sebagai sebuah upaya penyampaian informasi  dari  pihak  manajemen  kepada pegawainya.  Informasi  ini  dapat  berupa pesan-pesan  yang  dapat  dikemas  dalam suatu program komunikasi internal. Program  komunikasi  internal  ini  dapat dilakukan  melalui  beragam  teknik  dan media  komunikasi  yang  sesuai  dengan tingkat  kebutuhan  dan  tujuan  organisasi tersebut. Program komunikasi yang efektif akan  tercapai  bila  pihak  manajemen menyadari arti penting keberadaan pegawainya,  terutama  yang  berada  di ujung tombak, yakni pelayanan publik.
Pegawai pelayanan publik merupakan  salah  satu  faktor  penentu kesuksesan  suatu  organisasi  khususnya milik pemerintah dalam mengimplementasikan  visi  dan  misi  serta tujuan  organisasi  tersebut.  Komunikasi yang terjalin baik dalam internal organisasi  memberikan  dampak  positif bagi citra dan reputasi organisasi tersebut. Komunikasi  yang  efektif  tersebut  tidak
lepas  dari  peran  Humas  dalam  suatu organisasi.
Humas berperan  dalam  mengelola dan menjembatani antara pihak organisasi dengan  pegawai.  Humas menurut  Cutlip,
Center dan Broom (2007: 6) adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat  antara  organisasi  dengan publik  yang  mempengaruhi  kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Pegawai  adalah  publik  internal  organisasi khususnya  Humas . Pegawai  adalah  aset organisasi yang berkontribusi pada jalannya  organisasi  tersebut,  terlebih  lagi yang  berhubungan  dengan  publik  atau masyarakat luas secara langsung berperan penting  dalam  memberi  kepuasan  pada kinerja  terhadap  pemerintah.  Namun dalam  beberapa  hal  terkadang  pegawai pelayanan  publik  gagal  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat.  Salah  satu penyebabnya adalah tidak adanya wewenang  dalam  mengambil  keputusan. Sehingga  keluhan-keluhan  masyarakat terhadap  pelayanan  publik  tidak  segera teratasi, akibatnya terjadi kekecewaan dan complain pada kinerja pemerintah.
Pemberian wewenang kepada pegawai pelayanan publik untuk mengatasi  keluhan  masyarakat  secara cepat merupakan jalan yang memungkinkan terciptanya kepuasan masyarakat  yang  dilayaninya.  Menurut
Handi  Irawan  (2002:  148),  pemberian wewenang atau otoritas dalam mengambil keputusan  disebut  sebagai  pemberdayaan, yang diartikan sebagai pemberian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai untuk membuat keputusan.
Pemberdayaan ini  dapat  dilakukan melalui  banyak  proses,  salah  satunya adalah  dengan  pelatihan  bagi  pegawai. Pelatihan  merupakan  salah  satu  program komunikasi  yang  dilakukan  Humas  bagi publik internal (pegawai). Pelatihan umumnya  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  kompetensi  pegawai, sehingga  memotivasi  dan  meningkatkan kinerja  serta  performa  mereka.  Dengan demikian menghasilkan suatu luaran yang positif  bagi  publik  eksternal  yakni masyarakat.
Museum Kehutanan adalah lembaga  pemerintah  yang  dikelola  oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  Museum  ini  diresmikan  pada tanggal 24 Agustus 1983 dengan mengkoleksi sekitar 900 artefak kehutanan.  Lembaga  ini  berada  dibawah naungan  Biro  Umum  dalam  menjalankan aktivitasnya. Sementara, Biro Humas pada Kementerian  LH  dan  Kehutanan  lebih banyak  menangani  ekspose  citra  dan kinerja  Menteri  dan  Kementerian  LH  dan Kehutanan.  Maka,  ketiadaan  peran  atau fungsi  humas  pada  Museum  Kehutanan memungkinkan program-program
kehumasan bagi pegawainya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas belum berjalan sebagaimana mestinya.
Kurangnya
program komunikasi  seperti  pelatihan-pelatihan, tentunya  akan  berpengaruh  pada  kualitas layanan yang disajikan.
Laporan tahunan Museum Kehutanan pada tahun 2018 mencatat total kunjungan  sebanyak  4533  orang.  Jumlah ini  diharapkan  dapat  meningkat  di  tahun- tahun yang akan  datang.  Museum sebagaimana  dicanangkan  sebagai  salah satu destinasi wisata di Indonesia memang harus  berbenah  diri  untuk  menarik  minat wisatawan  lokal  maupun  mancanegara. Tolok  ukur  keberhasilan  sebuah  museum adalah jumlah kunjungan yang meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Museum  Kehutanan sebagai  museum  milik  pemerintah  juga diharapkan berbenah diri dengan meningkatkan  kualitas  layanan  publiknya melalui peningkatan kualitas pegawainya.
Pelatihan  pelayanan  prima  bagi pegawai  Museum  Kehutanan  diperlukan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan yang ada menjadi prima atau memuaskan. Pelatihan  layanan  prima  diperlukan  tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan  kepada  pegawai  museum kehutanan,  namun  juga  berguna  dalam menangani dan mengatasi keluhan masyarakat  dengan  baik,  cepat  dan  tepat. Berdasarkan uraian diatas, maka
penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  menganalisa  peran  dan  fungsi Humas Museum Kehutanan dalam pelatihan pelayanan prima.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif
yang mengembangkan konsep dan
menghimpun  fakta.  Penelitian  deskriptif juga  menekankan  penggambaran  secara objektif mengenai keadaan yang sebenarnya  dari  objek  yang  diteliti. Metode  yang dipakai  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus.
Informasi yang digali dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara  dengan  narasumber,  juga melakukan  pengamatan  atau  observasi pada  individu  dan  lingkungan  dari  lokasi yang  menjadi  penelitian,  yakni  Museum Kehutanan, Kementerian LH dan Kehutanan di Jakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua  cara,  yakni  pengambilan  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  didapat dari  wawancara  dengan  narasumber  serta melalui observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dari beberapa literature yang mendukung  dan  relevan  bagi  penelitian ini.

## Hasil  Dan Pembahasan
Museum  Kehutanan  adalah  salah  satu lembaga  publik  yang  dikelola  oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (KLHK). Museum ini merupakan  museum  khusus  bertema kehutanan  yang  ditujukan  sebagai show- window KLHK.  Benda  dan  informasi yang  disajikan  berupa  semua  hal  yang terkait  dengan  artefak,  sejarah  dan organisasi  kehutanan  sejak  dahulu  hingga sekarang.  Sebagai  lembaga  publik  yang melayani  masyarakat  luas,  Benda  dan informasi  yang  disajikan  berupa  semua hal  yang  terkait  dengan  artefak,  sejarah dan  organisasi  kehutanan  sejak  dahulu hingga  sekarang.  Sebagai  lembaga  publik yang melayani masyarakat luas,
Struktur Organisasi Museum
Kehutanan  berada  dibawah  naungan  Biro Umum,  Sekretariat  Jenderal  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  di dalam  Bagian  Tata  Usaha  Kementerian, Sub Bagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan  (PKCK).  Jumlah  pegawai pada Sub PKCK adalah dua puluh orang.
Museum  Kehutanan    mempunyai tugas dan fungsi:
1) Mendokumentasikan  segala  kegiatan di  bidang  hutan  dan  kehutanan  yang bernilai sejarah dari zaman ke zaman.
2) Memberikan manfaat edukasi, informasi dan rekreasi kepada masyarakat.
3) Berunsur ilmiah, sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.
4) Berdaya hidup, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dan ditekuni oleh para ilmuwan.
Publik yang dilayani adalah masyarakat antara lain pelajar, mahasiswa, peneliti kehutanan, masyarakat umum juga wisatawan mancanegara. Museum Kehutanan memiliki  pegawai  khusus  di  bidang pelayanan yakni pemandu dan edukator.
Sumber: Arsip Museum Kehutanan
Gambar 1.  Struktur Organisasi Museum Kehutanan
Keberadaan  museum  yang  berada dibawah  kendali  Biro  Umum,  tentu  saja
fungsi  dan  peran  kehumasan  khususnya terkait  pelatihan  pegawai  dijalankan  oleh Tata  Usaha  Kementerian.  Para  pemandu dan edukator  yang menjadi  ujung tombak pelayanan  publik  museum  kehutanan perlu  mendapatkan  pelatihan  yang  tepat mengenai  pelayanan  prima  bagi  publik yang dilayaninya dari berbagai level.

## Peran Humas Museum Kehutanan
Museum
Kehutanan
dalam peranannya  sebagai  Teknisi  Komunikasi diwakili oleh Pelaksana Museum diantaranya dengan melakukan:
1. Mengelola  situs  organisasi  yang beralamat  di  muspera.menlhk.go.id yang  berisikan  informasi  tentang koleksi Museum Kehutanan
2. Membuat video profil Museum
Kehutanan  sebagai  bentuk  informasi yang disampaikan kepada para pengunjung.
3. Membuat  dan  mencetak  informasi berupa  brosur,  leaflet,  poster,  katalog koleksi tentang Museum Kehutanan
Peran Museum Kehutanan sebagai Expert  Prescriber seperti  diungkap  oleh Ibu  Armeini,  Pelaksana  Museum  bidang Registrasi,  bahwa  peran  tersebut  tidak ada, dikarenakan KLHK mempunyai Biro Humas  dan  Biro  Hukum  yang  lebih berperan secara umum.
Ibu  Armeini  menjelaskan  kembali kaitannya  dengan  peran  humas  museum kehutanan  sebagai  fasilitator  komunikasi, adalah untuk publik internal, dikelola oleh Bagian  Tata  Usaha  Kementeria  (TUK), sedangkan untuk publik eksternal dilakukan  oleh  Biro  Humas  KLHK. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan TUK, adalah:
1. Mengadakan pembinaan bagi pegawai Museum Kehutanan
2. Mengadakan  pelatihan  yang  berguna bagi  pengetahuan  dan  pengembangan pelayanan  Museum  Kehutanan  bagi publik
3. Mengatur  kunjungan  ke  beberapa instansi  terkait  sehubungan  dengan studi  komparasi  dengan  museum- museum  lain  baik  di  Jakarta  maupun di luar Jakarta.
Dalam hal peran fasilitator pemecah  masalah,  peran  humas  ini dilakukan  kembali  oleh  Bagian  TUK, antara lain dengan mendefinisikan masalah  berdasarkan  evaluasi  kinerja pegawai  maupun  keluhan  pengunjung yang  masuk,  baik  melalui  buku  tamu, lisan  secara  langsung,  surel  maupun  situs KLHK.  Selain  itu,  Bagian  TUK  juga mengkomunikasikan kepada pegawai Museum  Kehutanan  seputar  pelatihan yang  akan  dilakukan,  juga  melakukan penilaian  evaluasi  atas  kegiatan  pelatihan
yang telah dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan maupun kuesioner yang disebarkan.
Pelatihan Pelayanan Prima kepada Pegawai Museum Kehutanan
Dalam  pelatihan  pelayaan  prima, Bagian  TUK  berperan  sebagai  fasilitator pemecah masalah, dimana menurut Cutlip,  Center  dan  Broom  (2007:  320) berhubungan  dengan  empat  langkah manajemen Humas, yakni:
a. Mendefinisikan  masalah  atau fact finding
b. Perencanaan dan pemrograman ( planning )
c. Mengambil tindakan dan berkomunikasi ( communicating )
d. Mengevaluasi program ( evaluating ).
Cutlip,  Center  dan  Broom  (2007: 327) menjelaskan bahwa mendeskripsikan masalah  adalah  menjelaskan  situasi  yang terjadi  saat  ini,  dan  bersifat  spesifik  serta dapat  diukur,  dengan  memberi  jawaban atas beberapa pertanyaan seperti:
1. Apa sumber permasalahannya?
2. Di mana letak permasalahannya?
3. Kapan  hal  tersebut  menjadi  suatu masalah?
4. Bagaimana mereka terlibat dan dipengaruhi?
5. Mengapa  masalah  tersebut  menjadi perhatian  organisasi/perusahaan  dan publiknya?
Pengamatan  dan  evaluasi  atas kinerja pegawai menemukan suatu permasalahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan yang ada di Museum Kehutanan,  yakni  masalah  komunikasi. Dimana  komunikasi  dalam  organisasi terhambat, sehingga pegawai tidak mendapatkan  pasokan  informasi  yang lebih  untuk  bekerja  lebih  baik  dalam melayani publik.
Hasil  temuan  atas  permasalahan yang  dihadapi  di  tingkat  pegawai  ( fact finding ),  menjadi  dasar bagi  Bagian  TUK untuk  mengambil  tindakan.  Keputusan untuk merencanakan sebuah kegiatan atau program  komunikasi  yang  tepat  untuk mengatasi masalah tersebut adalah solusinya.  Diharapkan  melalui  program tersebut dapat tersampaikan pesan komunikasi  kepada  para  pegawai,  juga mengatasi  hambatan  komunikasi  yang ada,  serta  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan kepada publik. Hasil keputusan Bagian  TUK  adalah  perlunya  pelatihan mengenai pelayanan prima untuk pegawai Museum Kehutanan.
Perencanaan  yang  dibuat  Bagian TUK berisikan antara lain tujuan pelatihan,  pengukuran  hasil  (evaluasi), khalayak  sasaran  (peserta),  penyiapan
program  yang  antara  lain  mengenai  jenis program  (materi  dan  instruktur),  waktu (jadwal), anggaran, lokasi, kontrol
(pengawasan) dan review (tinjauan).
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, berikut adalah tujuan pelatihan pelayanan  prima  bagi  pegawai  Museum Kehutanan, yakni
1. untuk  membekali  pegawai  dengan informasi  mengenai  pelayanan  yang diatas  standar  atau  prima,  agar pengetahuan pegawai meningkat.
2. untuk  memotivasi  pegawai  untuk bekerja  lebih  baik  di  bidang  kerja masing-masing.
3. untuk  membekali  pegawai  dengan informasi  yang  cukup  dan  bersifat positif mengenai  organisasi, sehingga mampu  mempromosikan  ke  khalayak eksternal.
4. untuk melatih cara menangani masalah  yang terjadi  di  lapangan dan atau keluhan dari pengunjung
Program  pelatihan  pelayanan  prima bagi  pegawai  dipilih  sebagai  materi pelatihan  dikarenakan  sesuai  dengan  visi, misi  dan  tujuan  organisasi.  Pelayanan prima  menurut  Rosady  Ruslan  (2007: 279) adalah jasa pelayanan yang dilaksanakan  oleh  perusahaan  dalam upaya  untuk  memberikan  rasa  kepuasan dan  menumbuhkan  kepercayaan  pihak
pelanggannya (konsumen). Pelayanan tersebut membuat pihak konsumen merasa dipentingkan  atau  diperhatikan  dengan baik dan wajar.
Anggaran  pelatihan  yang  terbatas karena  adanya  skema  penghematan  oleh KLHK,  maka  diperlukan  strategi  khusus untuk mengatur agar program komunikasi ini  dapat  berjalan  dengan  baik.  Untuk  itu instruktur  pelatihan  pelayanan  prima dipilih dari kalangan internal. Begitu pula dengan  pemilihan  lokasi  yang  bertempat di gedung milik organisasi, yakni Gedung Museum  Kehutanan  Blok  6  Lantai  1, Ruang Jati 1.
Implementasi  program  aksi  dan komunikasi  adalah  langkah  selanjutnya yang  didesain  untuk  mencapai  tujuan spesifik  untuk  masing-masing  publik dalam  rangka  mencapai  tujuan  program (Cutlip,  Center  &  Broom,  2007:  320). Pada  langkah  ini  ditentukan  siapa  yang bertanggung  jawab  menangani  eksekusi program  tersebut,  waktu,  lokasi  dan metode  yang  dilakukan.  Langkah  ini berkaitan  dengan  penerapan  aksi  dan komunikasi  dari  perencanaan  yang  telah disusun  berdasarkan  problem  yang  telah didefinisikan.
Implementasi  komunikasi  yang dikutip  oleh  Rosady  Roslan  (2007:  122- 123)  dari  Cutlip,  Center  dan  Broom,  atau
yang dikenal sebagai 7-Cs PR
Communications , adalah sebagai berikut:
1. Credibility (kredibilitas).  Kredibilitas komunikator memudahkan pesan diterima dengan baik oleh
komunikan.
2. Contex (konteks). Berhubungan
dengan  lingkungan  kehidupan  sosial, pesan yang harus disampaikan dengan jelas serta sikap partisipatif.
3. Content (isi).  Pesannya  berhubungan dengan  kepentingan  publik  sehingga informasi  dapat  diterima  sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Clarity (kejelasan). Pesan yang disampaikan  harus  jelas,  mudah dimengerti,
serta
memiliki pemahaman yang sama antara
komunikator  dan  komunikan  dalam hal  maksud,  tema  dan  tujuan  semua pihak.
5. Continuity and consistency (kontinuitas dan konsistensi).
Komunikasi  merupakan  proses  yang tidak pernah berakhir, sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan.
6. Channels (saluran). Saluran
komunikasi yang tepat dan terpercaya
memudahkan proses penyebaran informasi secara efektif.
7. Capability of the audience (kapabilitas  khalayak).  Komunikasi menjadi  lebih  efektif  bila  berkaitan dengan faktor-faktor yang bermanfaat seperti  kebiasaan  dan  peningkatan kemampuan membaca dan pengembangan pengetahuan.
Langkah terakhir adalah melakukan  penilaian  atas  persiapan, implementasi,  dan  hasil  dari  program. Penyesuaian  akan  dilakukan  bersamaan dengan  program  diimplementasikan,  dan didasarkan  pada  evaluasi  atau  umpan balik  tentang  berhasil  atau  tidaknya program tersebut. Program akan dilanjutkan  atau  tidak  bila  diketahui kondisi  setelah  program  dilakukan  dan efektifitas  program tersebut (Cutlip, Center & Broom, 2007: 320).
Evaluasi yang dilakukan pelaksana program  pelatihan  melalui  pengamatan dan  penyebaran  kuesioner  kepada  para peserta  pelatihan.  Kuesioner  bermanfaat dalam  menggali  informasi  dari  pegawai mengenai program pelatihan yang diikutinya.  Hasil  evaluasi  akan  menjadi masukan untuk organisasi dalam memelihara  komunikasi  dengan  pegawai melalui program-program pelatihan berikutnya.
Dari  hasil  kuesioner  diketahui bahwa  para  peserta  pelatihan  merasakan manfaat  positif  dari  pelatihan  mengenai
pelayanan  prima.  Mereka  umumnya berpendapat  bahwa  pelatihan  tersebut meningkatkan pengetahuan mereka mengenai  pelayanan  dan  menangani keluhan.  Mereka  juga  menyarankan  agar pelatihan  sejenis  agar  dijadikan  sebuah agenda rutin.
Kendala  yang  muncul  pada  saat pelaksanaan  adalah  penggunaan  istilah- istilah  asing  yang  disampaikan  oleh  para instruktur.  Begitu  pula  dengan  modul- modul  pelatihan  yang  penuh  dengan istilah-istilah asing. Istilah-istilah asing ini kurang  dipahami  oleh  sebagian  pegawai. Sehingga  pesan  komunikasi  yang  hendak disampaikan  menjadi  sedikit  terhambat, dan pelatihan menjadi kurang efektif.
Evaluasi  yang dilakukan pada saat kegiatan  pelatihan  berlangsung,  maupun sesudahnya  merupakan  masukan  ( input ) yang  penting  dan  bermanfaat  bagi organisasi.  Dari  hasil  evaluasi  tersebut, maka dapat dirancang program komunikasi  seperti  pelatihan  tersebut, menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

## Simpulan
Peran  dan  fungsi  humas  pada Museum Kehutanan, Kementerian LH dan Kehutanan terkait pelatihan bagi pegawai, lebih  banyak  dilakukan  oleh  Bagian  Tata Usaha  Kementerian  (TUK)  pada  Biro Umum,  Sekjen  KLHK,  dimana  bagian
tersebut adalah pengelola Museum Kehutanan.  Peran  humas  yang  dilakukan Bagian  TUK  lebih  kepada  fasilitator komunikasi, teknisi komunikasi, fasilitator pemecah  masalah.  Sedangkan  peran sebagai  penasehat  ahli  atau expert prescriber dilakukan  oleh  Biro  Humas dan Biro Hukum.
Pelatihan pelayanan prima diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai Museum  Kehutanan  dan  keahlian  dalam menangani keluhan publik dalam pelayanan (pengunjung museum). Evaluasi  menunjukkan  pegawai  Museum menyukai pelatihan tersebut dan menyarankan  untuk  dijadikan  agenda rutin  untuk  memotivasi  pegawai  dalam bekerja.
Saran yang dapat peneliti sampaikan  terdiri  atas  tiga  hal,  yakni pertama, pelatihan sebaiknya menggunakan  padanan  istilah  yang  pas dalam  Bahasa  Indonesia,  mengingat beberapa  pegawai  kesulitan  memahami istilah-istilah  asing,  begitupula  dengan para  instruktur  sebaiknya  meminimalisir penggunaan  istilah-istilah  asing.  Kedua, media  komunikasi  internal  pada  Museum Kehutanan  sebaiknya  diaktifkan  kembali sebagai  penyambung  komunikasi  antar pegawai.  Ketiga,  pelatihan  pelayanan prima  bagi  pegawai  Museum  Kehutanan
sebaiknya  diadakan  secara  berkala  untuk menyegarkan  kembali  dan  memotivasi pegawai  dalam  bekerja,  sehingga  kinerja pegawai  dalam  pelayanan  publik  menjadi efektif  dan  efisien  serta  meningkatkan citra  organisasi  Kementerian  Kehutanan dan Lingkungan Hidup dimata publik.

## Daftar Pustaka
Abdurrachman,  Oemi.  (2001). Dasar- dasar  Public  Relations. Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Afdhal, Ahmad Fuad. (2004). Tips & Trik
Public Relations. Jakarta: Grasindo.
Cangara,  Hafied.  (2003). Pengantar  Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo.
Clutterbuck,  David  &  Kernaghan,  Susan.
(2003). Daya Pemberdayaan: Menggali dan Meningkatkan
Potensi  Karyawan  Anda. Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer.
Cutlip,  Scott  M.,  Center,  Allen  H.  &
Broom,  Glen  M.  (2007). Effective
Public  Relations. Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group. Djatmiko,  Yayat  Hayati.  (2004). Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta.
Effendy, Onong Uchjana. (2002). Hubungan  Masyarakat:  Suatu  Studi Komunikologis .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
----------,  (2003). Dinamika  Komunikasi .
Bandung: Remaja Rosdakarya.
----------, (2004). Ilmu Komunikasi: Teori dan  Praktek .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Irawan  D.,  Irawan.  (2002). 10  Prinsip Kepuasan  Pelanggan .  Jakarta:  Elex Media Komputindo.
Jefkins,  Frank.  (2003). Public  Relations . Jakarta: Erlangga.
Mahmud,  Mahidin.  (2001). Manajemen Humas . Jakarta: Universitas Terbuka.
Meleong,  J.  Lexy.  (2004). Metode
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. (2000). Ilmu
Komunikasi: Suatu Pengantar.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pace, R. Wayne & Faules, Don F. (2001).
Komunikasi  Organisasi:  Strategi Meningkatkan  Kinerja  Perusahaan.
Bandung: Remaja Rosdakarya. Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional.  (2005). Kamus  Besar Bahasa  Indonesia. Ed.3.  Jakarta: Balai Pustaka.
Ruslan,  Rosady.    (2007). Manajemen
Public
Relations & Media
Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi .
Edisi  Revisi.  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Sati,  Irmulan  &  Basya,  Muslim  (ed.). (2006). Tantangan  Indonesia  Baru:
Strategi dan Aktivitas Public
Relations . Jakarta: BPP Perhumas.
Soemirat,  Soleh  &  Ardianto,  Elvinaro.
(2002). Dasar-dasar
Public Relations . Bandung:
Remaja
Rosdakarya.
Widjaja, H.A.W. (2000). Ilmu Komunikasi:
Pengantar  Studi .  Edisi  Revisi.
Jakarta: Rineka Cipta.
Wiryanto. (2004). Pengantar Ilmu
Komunikasi . Jakarta: Grasindo.
Yin,  Robert  K.  (2005). Studi  Kasus: Desain  dan  Metode. Jakarta:  Raja
Grafindo.