## KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN AIR BERBASIS MASYARAKAT PEDESAAN DI DESA SROGOL KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
Rifqi Abdul Hafidh 1 , Ida Widianingsih 2 , Ahmad Buchari 3
1 Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjajaran
2 Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif, FISIP, Universitas Padjajaran
3 Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjajaran E-mail: rifqi19001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan air di Desa Srogol, Kecamatan  Cigombong,  Kabupaten  Bogor  dengan  menggunakan  lima  dimensi  kapasitas  kelembagaan  dari Willem (2004). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara  dan analisis  data  sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa lima dimensi yang  digunakan  untuk  melihat  kapasitas  kelembagaan,  hanya  satu  dimensi  yang  berkontribusi  terhadap peningkatan  kapasitas  kelembagaan  yang  ada,  yaitu  dimensi  Norma  Sosial,  Nilai  dan  Praktik.  Untuk  empat dimensi lainnya yaitu, dimensi individu, dimensi organisasi, dimensi jaringan organisasi, dan dimensi tata kelola publik  masih  perlu  ditingkatkan.  Kapasitas  kelembagaan Janggol dalam  pengelolaan  air  memerlukan  aturan yang  mengatur  kerjasama  antar  semua  actor  pembangunan  di  desa,  utamanya  pihak-pihak  yang  memiliki keterkaitan  dalam  pengelolaan  air.  Pemerintah  Desa  dapat  mendukung  Janggol  melalui  pelatihan  pengelolaan air pada level komunitas.
Kata Kunci : Organizational Capacity; Local Institutions; Water Management.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the capacity of  community-based water management in Srogol Village, Cigombong Sub-District, Bogor Regency using five dimension of government capacity of Willem (2004). The research used a  qualitative  descriptive  approach  through  observation,  interview  and  secondary  data  analysis  from  the relevant agencies. The results showed that out of the five dimensions used to examine the institutional capacity, only one dimension contributes to the improvement of the existing institutional capacity, namely the dimensions of  Social  Norms,  Values  and  Practices.  The  other  four  dimensions,  such  as  individual,  organizational, organizational  network,  and  public  governance  dimensions  need  to  be  improved.  The  institutional  capacity improvement  of  Janggol  as  a  community-based  water  management  requires    special  attention  from  village development  stakeholders.  Village  government  could  contribute  to  support  the  enhancement  of  the  Janggol capacity through community-based water management training.
Keywords: Organizational Capacity; Local Institutions; Water Management.

## PENDAHULUAN
Keterlibatan masyarakat dalam tata Kelola  air  merupakan  hal  yang  sangat signifikan,  hal  ini  sesuai  dengan  kajian yang  dilakukan  oleh    Carney  (1998) .
Carney mengemukakan  adanya  3  aspek utama  dalam  pengelolaan  air  berbasis
masyarakat yakni aspek lingkungan (ekosistem  dan  sumber  dayanya),  aspek kelembagaan (kapabilitas lembaga, pengetahuan,  serta  jumlah  tenaga  kerja), dan  aspek  sosial  (jejaring  masyarakat  dan norma  yang  berlaku)  (Carney,  1998). Selaras  dengan  Carney,  Pailer  dkk
menyatakan  bahwa  pengelolaan  air    yang baik  tidak  terlepas  dari  kapasitas  lembaga pengelolanya  dan  sejauhmana  pemangku kepentingan memberikan kontribusi dalam pengelolaan  air  sesuai  dengan  peran masing-masing (Pailler et al., 2015). Lebih jauh lagi, riset yang dilakukan Widyawati, dkk menemukan aspek kapasitas kelembagaan  merupakan   salah satu  kunci keberhasilan pembangunan daerah (Widyawati et al., 2018).
Pada  tataran  global,  pengelolaan sumber  daya  air  masyarakat  mengalami dinamika  yang  cukup  beragam.    Bahkan ada kecenderungan terjadinya ketidakseimbangan  antara  kebutuhan  air dengan ketersediaan air bersih.  Data yang dikemukakan oleh United Nations University Institute for Water,
Environment  and  Health (UNU-INWEH), menkonfirmasikan  sulitnya  masyarakat dalam  mengakses  air  bersih.  Walaupun permukaan  bumi  70%  nya  terdiri  dari  air, namun hanya 2,5% merupakan  air bersih. Berdasarkan laporan proyeksi ketersediaan air pada tahun 2050, akan terjadi lonjakan kebutuhan air hingga 400%   untuk   sector manufaktur  dan  130%  untuk  sektor perumahan.  Peningkatan  dari  jumlah pengguna  air  ini  kemungkinan  dapat menyebabkan kesenjangan ketersediaan air sebesar 40% yang akan terjadi mulai tahun 2030. Disamping itu, UNU-INWEH mengungkapkan  setidaknya  411  juta
manusia di dunia terdampak oleh berbagai bencana  yang  berkaitan  dengan  air.    94% bencana merupakan kekeringan dan sulitnya  akses  air  bersih  (UN-Water, 2013).
Urgensi  krisis  air  yang  menjadi fenomena  global,  diantaranya  mendorong isu  ketahanan  air  menjadi  poin  penting dalam  pencapaian  agenda  pembangunan masyarakat yang dimuat dalam Sustainable  Development  Goals (SDG’s).
Pentingnya  pengelolaan  sumber  daya  air yang  dilakukan  oleh  masyarakat  local perlu  terus  menerus  didorong  agar  dapat mencapai  pengelolaan  ideal  yang  efektif. Fenomena  krisis  air  tidak  terbatas  pada kurangnya  ketersediaan  air,  namun  juga berkaitan  dengan  lemahnya  kapasitas pengelolaan  dan  manajemen  sumber  daya air, serta minimnya ketersediaan infrastruktur  pendukung  (Lieberherr  & Ingold, 2019).
Di Indonesia, kebijakan pengelolaam sumber  daya  air  dibahas  dalam  Undang- Undang  No.7  Tahun  2004.  Konstitusi negara  Republik  Indonesia  menekankan adanya  tanggung  jawab  pemerintah  dalam menyediakan  akses  air  bersih  melalui berbagai program pembangunan.
Namun demikian, luas wilayah dan jumlah  penduduk  yang  sangat  banyak dengan penyebaran yang luas menyebabkan kemampuan pemerintah
dalam penyelesaian permasalahan kebutuhan air di masyarakat terbatas.
Sejauh  ini,  layanan  penyediaan  air bersih yang disediakan pemerintah dilakukan  melalui  Perusahaan  Daerah  Air inum  di  berbagai  wilayah  d  Indonesia, namun cakupan layanannya masih terbatas.  Sebagian  besar  PDAM  baru beroperasi di wilayah perkotaan, masyarakat desa belum memperoleh layanan yang baik.
Masyarakat desa cenderung mengelola  kebutuhan  air  secara  mandiri, beberapa  di  antaranya  belum  memiliki legalitas  kelembagaan  yang  ajek.  Saat  ini ada beberapa program bantuan penyediaan air  bersih  yang  diinisiasi  pemerintah, seperti Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis  Masyarakat  (PAMSIMAS),  P3A (Paguyuban  Petani  Pengguna  Air),  dan PSAB  (Penyedia  Sarana  Air  Bersih). Namun, program-program ini  belum tersebar secara merata.
Dengan  demikian,  diperlukan  model ataupun  strategi  yang  tepat,  sesuai  dengan karakteristik  masyarakat  desa  agar  dapat menangani permasalahan pengelolaan sumber daya air secara lebih terlembaga.
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan, pemerintah  desa  belum  mamiliki  acuan yang pasti terkait lembaga pengelola air di tingkat  lokal.  Pada  prakteknya,  lembaga pengelola  pada  level  komunitas  memiliki aturan  main  dan  cara  pengelolaan  yang
berbeda-beda. Seringkali keberadaan Lembaga local pengelola air tidak memiliki  hubungan  kerja  atau  hubungan organisasional    dengan  pihak  desa.      Hal ini menyebabkan desa kebukitan melakukan kordinasi dan membantu menguatkan    peran  lembaga  local  dalam memenuhi kebutuhan air.
Riset  ini  mengangkat  permasalahan pengelolaan air di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Desa  Srogol  adalah  salah  satu  desa  di Kecamatan  Cigombong,  Kabupaten  yang dihuni  oleh  6.225  penduduk.  Secara geografis,  Desa  Srogol  berbatasan  dengan 3  desa  lainnya  yakni  Desa  Pasir  Buncir,
Desa Watesjaya, dan Desa Ciburuy. Untuk mengakses sumber air masyarakat menggunakan  Sumber  Air  Ciwaluh  yang berada  pada  lokasi  Desa  Watesjaya. Terdapat  373  Kepala  Keluarga  yang menggunakan dan bergantung pada ketersediaan  air  dari  sumber  mata  air tersebut (terdiri dari 144 KK berpendapatan  rendah  dan  219  KK berpendapatan rata-rata)
Dalam  mengakses  air,  masyarakat Desa  Srogol  mayoritas  menggunakan sarana  pipa  yang  yang  dibangun  melalui dana CSR PT.TIV.  Air  bersih berasal  dari kaki  gunung  Pangrango  yang  dialirkan langsung  ke  rumah  tangga  pengguna  air, dengan  menggunakan  grafitasi.  Untuk memastikan  pemerataan  dalam  distribusi
air bersih, masyarakat menunjuk pengelola air  lokal  yang  dikenal  dengan  istilah Janggol.
Janggol memerankan peran strategis dalam  mengelola  air  local  karena  PDAM Kabupaten Bogor belum mampu memberikan  pelayanan  ke    wilayah  Desa Srogol  yang  berada  di  dataran  tinggi. Disamping  itu,  kemampuan  ekonomi masyarakat  Desa  Srogol    masih  rendah menyebabkan  daya  beli    rendah  dan  tidak mampu  memasang  meteran    air  yang disediakan  PDAM.
Penelitian    ini  secara  spesifik membahas  tentang  kapasitas  kelembagaan dalam  pengelolaan  air  di  Desa  Srogol. Analisis kapasitas kelembagaan menggunakan  teori  dari  Willems  (2004) yang  terdiri  dari  dimensi  kapasitas individu,  kapasitas  organisasi,  Jaringan Organisasi, Tata Kelola Sektor Publik, dan Norma Sosial, Nilai dan Praktik (Willems, 2004).
Berdasarkan  penelitian  awal    yang dilakukan, sejauh ini pengelolaan air  yang dilakukan  oleh Janggol belum  dirasa optimal.  Hal  ini  disebabkan  karena
Janggol tidak  memiliki  kemampuan dalam  pengelolaan  yang  baik.  Disamping itu,  pemerintah  Desa  belum  memberikan dukungan  yang  berarti  dalam  pengelolaan air  yang  dilakukan.  Keberadaan Janggol yang memiliki legitimasi sosial denga akar budaya yang kuat cenderung
melaksanakan  kegiatan  secara  mandiri. Tidak  ada  koordinasi  yang  baik  dengan masyarakat  pengguna  air,  maupun  dan pemerintah  desa  dalam  melaksanakan pengelolaan  air.  Melihat  permasalahan dalam  pengelolaan  yang  terjadi,  maka perlu  dilakukan  analisa  atas  kapasitas kelembagaan Janggol sebagai  pengeloa air.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Janggol dalam  pengelolaan  air  di  Desa Srogol,  kecamatan  Cigombong,  kabupaten Bogor.  Data  dari  penelitian  ini  terdiri  dari data  primer  dan  data  sekunder  yang peneliti peroleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk analisis data digunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh (Miles &
Huberman,  1994)  yang  disebut  model interaktif,  yang  terdiri  dari  reduksi  data, penyajian data, penarikan kesimpulan,  dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kapasitas Individu
Dimensi individu dalam pengelolaan air  bersih  berkaitan  dengan  kinerja individu  pengelola  air  dalam  menjalankan tugasnya.  Fungsi  kinerja  pengelola  air merupakan  dasar  keberhasilan  dalam
mencapai  suatu  tujuan.  Berkaitan  dengan kapasitas  kelembagaan,  efektivitas  kinerja pengelola  air  dipengaruhi  oleh  kesesuaian antara  latar  belakang  pendidikan  dan keterampilan dengan pekerjaan, pemberian pelatihan, dan ketersediaan jumlah pengelola air.
Sebagai  organisasi  yang  berperan penting  dalam  pengelolaan  air  bersih, pengelola  air  Desa  Srogol  harus  memiliki sumber  daya  manusia  yang  memadai.  Hal ini  menjadi  penting  untuk  menghitung anggota  pengelola  air  yang  dibutuhkan, dengan perbandingan jumlah pengguna air. berdasarkan  hasil  penelitian, Janggol hanya  memiliki  7  anggota,  dengan  asumsi masing-masing anggota bertanggungjawab atas pengelolaan 4 bak tampungan air.
Jumlah pengguna air di  Desa  Srogol pada tahun 2021 sebanyak 450 sambungan pipa  menuju  rumah  warga.  Idealnya, Janggol membutuhkan  sekitar  15  orang untuk  melayani  masyarakat  pengguna  air tersebut. Dari data yang diperoleh diketahui  bahwa Janggol memiliki  7 pegawai,  yang  menjalankan  pengelolaan air  secara  sukarela.  Sehingga  dari  segi kebutuhan  sumber  daya  manusia  (SDM)
Janggol kurang memadai.
Berkaitan dengan tingkat pendidikan,  pendidikan  anggota Janggol cukup  beragam,  sebagaimana  terlihat  dari tabel berikut:
Tabel 1. Latar belakang Pendidikan dan pekerjaan janggol
Nama Latar belakang Pendidikan Latar belakang pekerjaan YS SMP Peternak dan Pemburu Satwa Burung, Penceramah Seremoni Ibadah RS SMP Peternak dan Pemburu Satwa Burung OH SMA Linmas, Peternak, Penggarap Kebun AD SD Peternak dan Penggarap Kebun LL SMA Peternak dan Penggarap Kebun AS SMA Seniman dan Ketua RT NN SMA Peternak dan Penggarap Kebun Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021.
Pada  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  7 anggota Janggol memiliki  latar  belakang sampai  dengan  tingkat  menengah,  yang terdiri  dari  lulusan,  SMA.  Dari  7  pegawai tersebut,  4  di  antaranya  lulusan  SMA,  2 lulusan SMP, dan  1  lulusan  SD, dan tidak
terdapat  jenjang  sarjana.  Sedangkan  latar belakang pekerjaan masing-masing sedangkan  latar  belakang  pekerjaan,  rata- rata Janggol tidak bekerja sebagai pegawai negeri ataupun swasta. Dominasi
pekerjaan anggota Janggol adalah peternak dan penggarap lahan perkebunan.
Karakteristik  pekerjaan  pengelolaan air  yang  bersifat  sukarela  menyebabkan pemilihan anggota Janggol tidak memperhatikan  latar  belakang  Pendidikan dan  pekerjaan  pengelola  air.  Pemilihan anggota Janggol dilakukan  oleh  pihak pemberi  bantuan  sarana  pipa  air  dengan pertimbangan  memilih  individu  yang bersedia bertanggung jawab dalam mengelola air untuk masyarakat.
Dengan  pemilihan  yang  bersifat sukarela,  anggota Janggol tidak  memiliki keterampilan pengelolaan air yang memadai.  Tidak  ada  mekanisme  pelatihan pengelolaan air, distribusi air dan pelayanan penyediaan air dilakukan sesuai kebiasaan  lama  dan  ketersediaan  waktu anggota Janggol. Apabila  ada  kerusakan pada  saluran  air,  perbaikan  dilakukan bersama-sama dan sukarela.
Posisi  kelembagaan Janggol yang bersifat  informal,  menyebabkan  tidak  ada hubungan kelembagaan dengan pemerintah  desa  sebagai  otoritas  local. Pemerintah  Desa  sendiri  tidak  merasa memiliki  kewajiban  dalam  memastikan proses  distribusi  air  yang  merata  di  desa nya.  Walaupun  air  merupakan  kebutuhan utama  masyarakat  sejauh  ini  pemerintah desa  masih  mengandalkan  pengeloaan  air oleh  komunitas.  Tidak  ada  upaya  sistemik membantu  dari  pemerintah  Desa  dalam
upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan air.
Berdasarkan hasil penelitian komunikasi  antara  pengguna  air, Janggol, dan pemerintah Desa dapat dikatakan tidak ada.  Permasalahan  yang  muncul  terkait pengelolaan  air  tidak  dapat  diatasi  dengan cepat.  Misalnya  Di  musim  kemarau,  saat air    terbatas,  banyak  keluhan  dari pengguna  air  yang  tidak  memperoleh supply  air  ke  rumah  atau  kebun  mereka. Biasanya pengguna menyampaikan keluhan  (protes)  secara  langsung  kepada Janggol tanpa ada respon  yang memadai. Satu sisi pengguna air berhak menyampaikan keluhannya, namun Janggol sendiri  bukan  seorang  pekerja professional  yang  dapat  menyelesaikan keluhan yang disampaikan.
Distribusi  air  yang  menggunakan pipa, pada dasarnya membutuhkan perawatan  rutin  dengan  keterampilan tertentu.  Sayangnya,  anggota Janggol yang  bersifat  sukarela  tidak  memiliki keterampilan  khusus  untuk  merawat  dan memperbaiki  pipa  air.  Honorarium  yang sangat kecil hanya cukup untuk membayar biaya transport.
Karakteristik lembaga local pengelola  air  yang  berbasiskan  sukarela tidak  mewajibkan  pengelola  mengikuti peningkatan  keterampilan  pengelolaan  air. Dengan  demikian,  walaupun Gibson menyatakan  bahwa keterampilan pegawai
memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap peningkatan kinerja, hal  ini tidak relevan  dengan  karakter    lembaga  yang berbasiskan  komunitas  (Gibson  et  al., 2012).
Dalam konsepnya, Gibson berpendapat  bahwa  keterampilan  pegawai dapat  dikembangkan  melalui  pemberian pelatihan  (Gibson  et  al.,  2012).    Namun, pegawai Janggol tidak  mendapatkan  gaji bulanan  yang  memadai,  sehingga  tidak mampu  menyisihkan  upah  sukarela  untuk mengikuti pelatihan keterampilan pengelolaan air.
Berdasarkan hasil wawancara lapangan,  sebenarnya  pihak  desa  dapat memberikan  bantuan  keuangan  untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan  air  bersih  di  Desa  Srogol, karena    pelayanan  air  bersih  juga merupakan salah satu kewajiban pemerintah.  Namun,  sejauh  ini  belum  ada komunikasi  antar  pengelola  air  dan pemerintah  desa  terkait  pengelolaan  air  di desa.  Dengan  demikian,  ada  keterkaitan yang  sangat  era  tantara  kapasitas  indiidu dengan  kemampuan  dalam  melakukan pengelolaan air.

## Kapasitas Organisasi
Selain  kapasitas  individu,  kapasitas organisasi juga menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan air di Desa Srogol. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kerja dan kapasitas  sumber  daya  organisasi  yang
terlibat  dalam  pengelolaan  air  di  Desa Srogol.
Salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan untuk  menjaga  ketersediaan  air  di  Desa Srogol adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi  sumber  air  dan  sarana  pipa  air. Pemantauan sumber air  perlu diperhatikan karena  untuk  mengetahui  kondisi  air  baku dan  berbagai  upaya  konservasi  di  wilayah sumber  air.  pemantauan  sarana  pipa  air dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  dan status  pipa,  baik  umur  pipa,  jadwal pemeliharaan  pipa  dan  perbaikan  serta perkiraan biaya perbaikan pipa.
Pemantauan  sumber  air  meliputi, debit  sungai,  tinggi  muka  air  sungai, kualitas  lingkungan  bantaran  sungai  dan kualitas  air  sungai.  Hal  ini  berkaitan dengan  peran  Masyarakat  dan  Pemerintah Desa Srogol yang memiliki tanggungjawab  atas  kondisi  sumber  daya alam  yang  dimiliki.  Namun  selama  ini hubungan Janggol dengan  pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Berdasrakan Hasil penelitian pemantauan  sumber  air  dan  sarana  pipa secara  berkala  diperlukan,  karena  hal tersebut mempengaruhi kapasitas kelembagaan Janggol dalam mengelola air bersih.
Hasil  temuan  di  lapangan,  hanya Janggol yang  berperan  dominan  dalam pengelolaan  air  bersih. Janggol tidak
pernah  memberikan  laporan  pemantauan sumber  air  dan  sarana  pipa.  Hal  ini berkaitan  dengan  kapasitas  individu  yang telah  dijelaskan  sebelumnya.  Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan membuat pemantauan sumber air  dan  sarana  pipa  air Janggol tidak dilaporkan. Janggol tdak memiliki kemampuan  untuk  membuat  laporan kinerja  yang  telah  dilakukan Janggol dalam  pengelolaan  air.  pada  praktiknya, upaya pemangauan sumber air selalu rutin dilaksnakan  setiap  satu  minggu  satu  kali. Selain  itu,  pemantauan  terhadap  sarana pipa  air  rutin  dilaksnakan  setiap  hari secara bergantian oleh anggota Janggol .
Melihat  kondisi Janggol desa  srogol yang  sangat  memprihatinkan,  Pemerintah Desa  Srogol  harus  memberikan  bantuan. Sebagai  otoritas  lokal,  Pemerintah  Desa Srogol adalah pucuk pemerintahan tertinggi  di  level  desa  yang  memiliki tanggungjawab  untuk  membantu  PDAM dalam hal sistem manajemen dan operasional  infrastruktur  pipa  air.  Namun kenyataannya  Pemerintah  Desa  Srogol seolah  menutup  mata  melihat  kondisi pengelolaan  air  yang  dilakukan  oleh Janggol.
Kurangnya perhatian dari masyarakat  dan  pemerintah  desa  yang berkaitan  dalam  pengelolaan  air  di  desa, menjadi  kendala  bagi Janggol untuk melakukan  pengawasan  dan  akuntabilitas
terhadap  pengelolaan  pipa.  Banyaknya sejumlah  pipa  yang  dikelola Janggol harus  diganti  dan  diperbaiki,  seperti  pipa air  utama  yang  dipadati  lumpur  serta  pipa yang  rusak  akibat  terlindas  kendaraan. Menurut Janggol ,  usulan  bantuan  dana untuk  perbaikan  infrastruktur  pipa  sudah diajukan  ke  Pemerintah  Desa,  namun hingga  saat  ini  anggaran  tersebut  belum juga  terlaksana  karena  terbatas  anggaran dan prioritas pembangunan lain.
Selanjutnya  sebagai  organisasi  yang berperan penting dalam  pengelolaan  air di Desa  Srogol, Janggol juga  memiliki keterbatasan  dalam  hal  sumber  daya organisasi. Janggol memiliki sumber daya manusia  yang  rendah.  Selain  itu,  sejak tahun  2011, Janggol mengalami  masalah keuangan yang disebabkan tindakan korupsi  yang  dilakukan  anggota Janggol sebelumnya.
Hal yang paling memprihatinkan J anggol perlu mengeluarkan  dana  pribadi  sebagai  biaya oprasional,  karena  banyaknya  masyarakat yang menunggak dalam  melakukan iuaran penggunaan air.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa kapasitas  kelembagaan Janggol dalam pengelolaan  air    masih  memiliki  kapasitas organisasi  yang  kurang  baik.  Setiap elemen desa yang terlibat dalam pengelolaan  air  bersih  tidak  menjalankan perannya.  Hal  ini  disebabkan  belum
adanya  peraturan  mengenai  sistem  kerja Janggol dalam pengelolaan air. Selain itu,
Janggol juga terhambat permasalah anggaran, ssehingga membuat pengelolaan air belum berjalan maksimal.

## Jaringan Organisasi
Jaringan  organisasi  atau  jejaring organisasi  dalam  pengelolaan  air  akan membahas  tentang  hubungan  kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaan  air  bersih.  Kompleksitas pengelolaan  air  bersih  membutuhkan dukungan  kerjasama  dan  komitmen  yang tinggi dari berbagai pihak.
Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  kerjasama  semua pihak dalam pengelolaan air bersih adalah untuk menjaga keseimbangan antara berbagai  kebutuhan  dan  prioritas  yang berbeda  untuk  air.  Pihak-pihak  yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Desa,  Masyarakat,  dan Janggol sebagai lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan air Desa Srogol.
Pelaksanaan pengelolaan oleh Janggol ,  terhadap  berbagai  fasilitas  dan sarana  yang  diberikan  belum  terlaksana secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak adanya  tata  aturan  pada  level  desa  yang menjelaskan  mengenai  pengelolaan  air. Jaringan  organisasi  dalam  pengelolaan  air menajdi menjadi penting demi menyokong
desain  dan  implementasi  program  yang akan  berkontribusi  pada  lingkungan,  dan memastikan perkembangan dalam pembangunan  masyarakat  dapat  berjalan seimbang  (Stone  &  Nyaupane,  2014). Selain  itu,  komitmen  Pemerintah  Desa terhadap  percepatan  pelayanan  air  bersih di Desa Srogol masih terlibang rendah.
Selain  itu  Badan  Permusyawaraan Desa  (BPD),  sejauh  ini  belum  pernah membahas  layanan  pengelolaan  air  oleh Janggol .  Padahal  bila  hal  ini  dilakukan akan  memiki  dampak  baik  bagi Janggol dalam  mengatasi  kebutuhan  anggaran  dan sistem  manajemen  yang  sedang  dihadapi. Lebih  lanjut,  Pemerintah  Desa  juga  tidak pernah  memikirkan  langkah  strategis untuk  meligitimasi Janggol sebagai lembaga  formal.  Sedangkan  Desa  Srogol kian  hari  menghadapi  kondisi    debit  air semakin  berkurang,  sementara  permintaan masyarakat atas air semakin meningkat.
Selanjutnya  hubungan  koordinasi, Pemerintah  Desa  lebih  berperan  sebagai jembatan  antara  Masyarakat  dan Janggol . Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  adanya hubungan Kerjasama, Ketika munculmnya permasalah dalam pengelolaan air Janggol hanya  mengambil  Langkah  inisatif  secara subsisten  (seadanya).  Oleh  karena  itu, peran  pemerintah  Desa  sangat  dibutuhkan yang  berfungsi  untuk  mengawasi  seluruh kinerja Janggol, dan berperan memberikan masukan  untuk  meningkatkan  kinerja
Janggol .  Bila  ada  masalah  yang  sulit diselesaikan Janggol dapat  berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Desa.
Selanjutnya untuk komunikasi Janggol dalam  pengelolaan  air  di  Desa Srogol, Janggol belum mampu menciptakan  hubungan  komunikasi  yang efektif terkait pengelolaan air. ketidakmampuan dalam merespon tanggapan masyarakat mempersulit pengelolaan  yang  dilaksanakan Janggol . Sejauh  ini Janggol belum  memiliki hubungan  yang  erat  dengan  masyarakat. Sehingga hal ini membuat upaya pengelolaan  air  yang  dilakukan Janggol kurang  mendapat  respon  dari  Pemerintah Desa dan Masyarakat.

## Tata Kelola Sektor Publik
Hal  ini  membahas  konteks  yang lebih  luas  dalam  kelembagaan,  meliputi regulasi sektor publik, dan regulasi hukum dalam  pengelolaan  air  di  Desa  Srogol. Efektivitas  sektor  publik  secara  dalam pengelolaan  air  bersih  dapat  diukur melalui  beberapa  dimensi  antara  lain ekonomi  politik,  dan  aturan  hukum lainnya.
Belum  adanya  peraturan  desa  yang mengatur  pengelolaan  air  oleh Janggol menimbulkan ketidakjelasan posisi Janggol di Desa Srogol. Hal ini menyebabkan penumpukan fungsi Janggol dalam melakukan pengelolaan air.
penumpukan fungsi ini dibuktikan dengan, pembuatan  kebijakan,  penentu  waktu distribusi air, dan penentuan tarif penggunaan air tanpa persetujuan masyarakat dan Pemerintah Desa. Janggol dalam  melaksanakan  pengelolaan  air,  saat ini  hanya  mengacu  kepada  kemampuan seadanya tanpa aturan yang jelas.
Janggol telah  menerapkan  strategi untuk  mendapatkan  modal  sosial  kepada masyarakat  aturan  dengan  pembagian waktu  distribusi.  Dalam  upaya  distribusi tersebut  terdapat  hal  yang  cukup  menarik yaitu air didistribusikan setiap delapan jam sekali  bagi  tiap-tiap  titik  bak  tampungan kepada masyrakat. Terdapat beberapa poin yang  membahas  tentang  keterlibatan masyarakat, misalnya ketika adanya kegiatan keagaaman ataupun acara pernikahan  yang  membutuhkan  air  diluar waktu  pembagian  distribusi  air.  Meskipun hal  tersebut  belum  membuat  modal  sosial Janggol sebagai  pengelola  air  menguat, disebabkan  kurangnya  komunikasi  antara Janggol dan masyrakat.
Selanjutnya  dalam  hal  pembiayaan pemeliharaan  pipa,  meliputi  pembiayaan untuk menambah, memperluas dan memperbaiki pipa dan konservasi hantaran sungai  sumber  air,  saat  ini  mayoritas menggunakan  dana  pribadi.  Pemungutan iuran  yang  dilakukan  belum  mampu menutupi  biaya  yang  dibutuhkan  sebagai
oprasional  dan  perawatan  pipa  oleh Janggol .
Melihat  kondisi Janggol ,  saat  ini tidak  dapat  melakukan  pengelolaan  air yang  efektif  dan  efisien.  Selain  masalah kapasitas  anggota Janggol yang  rendah, masalah  anggaran  juga  membuat  kinerja Janggol menjadi  belum  optimal.  Perlu dipahami  bahwa  dalam  pengelolaan  air Janggol membutuhkan  biaya  yang  cukup besar,  mulai  dari  penyediaan  air  hingga pendistribusian  ke  masyarakat.  dengan kondisi Janggol yang  ada.  tentunya dibutuhkan  pihak  lain  untuk  membantu janggol  di Desa Srogol dalam pengelolaan air bersih.
Pada  dasarnya  keterlibatan  pihak swasta dalam pengelolaan air telah terjadi, berupa  bantuan  infrastruktur  pipa  air sepanjang  4,45  Kilometer.  Berdasarkan hasil  peneltian  hanya  bantuan  tersebut yang  diterima  oleh Janggol. Namun, kurangnya  pengetahuan  dan  ketermapilan dalam  pengelolaan,  khususnya  dalam pendataan asset pipa dan bentang distribusi yang  tidak  tertulis  membuat  sulitnya muncul hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa, Janggol dan pihak swsta dalam pengelolaan air kedepannya.
Meskipun  tidak  menutup  kemungkinan suatu  saat  nanti  suatu  saat  akan  ada hubungan  kerjasama  dengan  pihak  swasta dalam  pengelolaan  air  bersih  di  kemudian
hari  dengan  catatan  atas  perbiakan  sistem pengelolaan yang dilakukan.

## Norma Sosial, Nilai, dan Praktik
Pada  indikator  ini,  norma,  nilai,  dan praktik  menunjukkan  lingkungan  budaya, ekonomi, dan sosial suatu daerah. Pelaksanaan  pengelolaan  air  bersih  juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat  (sosial  budaya).  Kesesuaian kebijakan  dalam  pengelolaan  air  bersih dengan  lingkungan  masyarakat  mampu menciptakan  hubungan  kerjasama  yang baik  antara Janggol ,  dengan  pemerintah desa dan masyarakat, meningkatkan partisipasi  masyarakat  dan  meningkatkan rasa  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap pengelolaan air.
Janggol dalam memberikan pelayanan  air  kepada  masyarakat  telah membangun beberapa sarana pipa air abru yang  terletak  di  dua  dusun.  Pembangunan sarana pipa di dua dusun tersebut disambut baik  oleh  masyarakat  setempat.  Meski harus  membayar  tarif  untuk  mendapatkan air dari Janggol , masyarakat tidak keberatan.  Masyarakat berpendapat  bahwa keberadaan air Janggol di wilayah mereka sangat  membantu  mereka,  khususnya untuk  memenuhi  kegiatan  MCK.  Menurut salah seorang warga, setelah pembangunan sarana  pipa  baru  di  wilayahnya  ia  tidak lagi  harus  membeli  dan  mengantri  untuk mendapatkan air bersih.
Meski  pembangunan  sarana  pipa  air ini  berada  di  kawasan  pemukiman,  tidak serta  merta  seluruh  masyrakat  di  wilayah tersebut mendapatkan sambungan pipa air. Seperti  halnya  pipa  air  di  Kampung Pangarakan,  sambungan  perpipaan  hanya menjangkau kurang dari 10 pengguna. Hal ini  disebabkan  karena  kondisi  geografis wilayah tersebut, yang menyebabkan debit air yang dihasilkan sangat kecil.
Selain penambahan sarana pipa baru, Janggol memiliki aturan mengenai pembebasan  biaya  pengguan  air.  hal  ini dikhsuuskan  bagi  warga  desa  yang berstatus janda, lansia, yatim piatu, tempat ibadah  dan  majlis  ta’lim,  dan  sekolah. Penerapan  aturan  ini  dilakukan  atas kesepakatan Janggol , dengan memepertimbangkan nilai-nilai yang melekat di masyarakat lokal.
Meskipun  peraturan  ini  berlaku khusus,  namun  terdapat  juga  warga  yang enggan  untuk  membayar  iuaran.  Terkait hal  tersebut,  hingga  saat  upaya  yang dilakukan oleh Janggol dengan memberikan  teguran.  Namun,  jika  warga tersebut  bersikeras  tidak  ingin  membayar, Janggol akan  berkordinasi  dengan  Kepala Desa  sebagai  Mediator  untuk  menanggapi hal tersebut.
Pengelolaan air yang dilaksanakan di Desa  Srogol  belum  berjalan  dengan  baik, mengingat upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan  air  bagi  masyarakaat  terus
ditingkatkan meski belum berjalan optimal dengan  ditemuinya  beberapa  hambatan khususnya  dalam  kapasitas  kelembagaan pengelola  air.  Hal  ini  disebabkan  karena beberapa hal, seperti belum terlegitimasinya Janggol sebagai  institusi legal  formal  oleh  pihak  aparatus  desa, kurangnya pengetahuan kelembagaan, minimnya  kesadaran  seluruh  entitas  desa khususnya terkait fenomena air yang hadir berdampingan  dalam  kehidupan,  hal  ini akan  berimplikasi  pada  keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat.
Kapasitas  kelembagaan  lokal  belum berperan maksimal dikarenakan, minimnya ruang partisipasi bagi masyrakat lebih  kuas  guna  menciptakan  sistem pengelolaan  air  yang  akuntabel,  agar terciptanya  pengelolaan  yang  baik  dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.  Pada  tahapan  perencanaan serta  mekanisme  kerja,  Lembaga  lokal tidak  memiliki  struktur  dan  tata  aturan yang  menjelaskan  peran  serta  legalitas janggol  sebagai  pengelola  air  melalui peraturan desa atau surat keputusan kepala desa.  Sebagai  suatu  Lembaga,  janggol belum  terinstitusionliasasi  secara  formal dan  legal,  legal  perlu  adanya  tata  aturan yang  menjadi  acuan  kerangka  kerja  dan fungsi janggol, melalui pembuatan AD/ART  lembaga  pengelola  air,  agar janggol  sebagai  pengelola  air  menjadi
lembaga  yang  formal  dan  memiliki kejalasan  mengenai  wilayah  cakupan  dan batasan  kerja  janggol  sebagai  lembaga publik.
Dalam  menciptakan  dan  menjaga keberlangsungan jaringan organisasi Lembaga  dibutuhkan  upaya  kolaborasi guna menjaga keteraturan dan
keberlangsungan
ketersediaan air,
mengingat  entitas  pengguna  sumber  daya air  yang  beragam  namun  minimnya  peran masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan kinerja Janggol .  Berikutnya  Peran  kepala desa sebagai pimpinan sangat dibutuhhkan dalam kecakapan melihat kondisi eksisiting mengenai skala prioritas kebutuhan  pembangunan  bagi  masyarakat desa,  hal  ini  akan  berimplikasi  pada keberlangsungan sistem tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

## SIMPULAN
Pengelolaan air yang dilakukan pada level  komunitas  secara  umum  bersifat sukarela. Karena itu, kapasitas kelembagaan  dalam  pengelolaan  air  yang dilakukan Janggol di Desa Srogol, masih terdapat  beberapa  kekurangan.  Akibatnya, pengelolaan air kurang optimal.
Kekurangan tersebut diantaranya: 1) pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan air  bersih  memiliki  keterampilan  yang rendahketerampilan dan pengetahuan anggota Janggol dalam pengelolaan masih
rendah,    2)  elemen  yang  terlibat  dalam pengelolaan  air  bersih  belum  mampu menjalankan perannya masing-masing,   3) tidak  ada  hubungan  kerjasama  dan koordinasi  yang  terjalin,  antara Janggol Pemerintah  Desa,  dan  masyarakat  dan;  4) belum  adanya  rancangan  pengelolaan  air yang dibentuk dalam Peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Carney, D. (1998). Sustainable rural livelihoods : what contribution can we make? Journal of International Development .
Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donelly Jr, J. H., & Konopaske, R. (2012). Organizations Behaviour, Structure, Processes. In The McGrawHill companies .
Lieberherr, E., & Ingold, K. (2019). Actors in water governance: Barriers and bridges for coordination. Water
(Switzerland) .
https://doi.org/10.3390/w11020326
Miles, M., & Huberman, A. (1994). Miles and Huberman Chapter 2. In
Qualitative Data Analysis .
Pailler, S., Naidoo, R., Burgess, N. D., Freeman, O. E., & Fisher, B. (2015). Impacts of community-based natural resource management on wealth, food security and child health in Tanzania.
PLoS ONE , 10 (7).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0 133252
Stone, M. T., & Nyaupane, G. (2014).
Rethinking community in community-based natural resource management. Community Development , 45 (1). https://doi.org/10.1080/15575330.201
3.844192
UN-Water. (2013). Water Security and the Global Water Agenda. A UN-Water analytical brief. In Analytical Brief .
Widyawati, Widianingsih, I., & Pancasilawan, R. (2018). Organizational Network in the Development of Mamminasata Urban Areas, South Sulawesi Province.
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian , 8 (1).
Willems, S. (2004). Institutional capacity and climate actions: summary paper.
Organization for Economic Co-
Operation and Development,
Environment Directorate .
Agrawal, Arun, and Clark C. Gibson. 1999. “Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation.” World Development .

## Armitage, Derek. 2005. “Adaptive
Capacity and Community-Based Natural Resource Management.”
Environmental Management .
Bakker, Karen. 2003. “Archipelagos and Networks: Urbanization and Water Privatization in the South.”
Geographical Journal 169(4).
Barnett, Matthew J., Douglas Jackson- Smith, and Joanna Endter-Wada. 2019. “Implications of Nontraditional Housing Arrangements for Urban Water Management in the United States Intermountain West.” Society and Natural Resources . Berimbang.com. 2019. “Adanya Penyuntikan Pipa Air Bersih Warga Desa Srogol Gruduk Kantor Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin.” https://berimbang.com/adanya- penyuntikan-pipa-air-bersih-warga
desa-srogol-gruduk-kantor-desa- pasir-buncir-kecamatan-caringin/.
Bradshaw, Ben. 2003. “Questioning the Credibility and Capacity of Community-Based Resource Management.” Canadian Geographer .
Cain, Nicholas L., and Peter H. Gleick. 2005. “The Global Water Crisis.”
Issues in Science and Technology .
Campbell, Lisa M., and Arja Vainio- Mattila. 2003. “Participatory Development and Community-Based Conservation: Opportunities Missed for Lessons Learned?” Human Ecology .
Carney, Diana. 1998. “Sustainable Rural Livelihoods : What Contribution Can We Make?” Journal of International Development .
Chalmers, A. F. 1999. “What Is This Thing Called Science? 4e Edition.”
Hackett Publishing Compagny .
Creswell, John W. 2007. “Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches.” SAGE Publications .

## Dale, Allan et al. 2020. “Governing
Community-Based Natural Resource Management in Australia: International Implications.” Land 9(7).
Fabricus, Christo, Eddie Koch, Hector Magome, and Stephen Turner. 2013. Rights, Resources and Rural Development: Community-Based Natural Resource Management in Southern Africa Rights, Resources and Rural Development: Community- Based Natural Resource Management in Southern Africa .
Grey, David, and Claudia W. Sadoff. 2007. “Sink or Swim? Water Security for Growth and Development.” Water
Policy 9(6).
Gruber, James S. 2010. “Key Principles of Community-Based Natural Resource Management: A Synthesis and Interpretation of Identified Effective Approaches for Managing the Commons.” Environmental Management .
Homer-Dixon, Thomas F. 2010. Environment, Scarcity, and Violence Environment, Scarcity, and Violence .
Indonesia, Presiden Republik. 2004. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang SUmber Daya Air . indonesia: Dewan Perwakilan Ralkyat Republik Indonesia.
J brown, N Mitchell, M Beresford. 2005.
The Protected Landscape Approach; Linking Nature, Culture, Adn Communtity . Gland, Switzerland, and cambridge: IUCN-The World Conservation Union.
Krakow, Carly A. 2020. “The International Law and Politics of Water Access: Experiences of Displacement, Statelessness, and Armed Conflict.”
Water (Switzerland) .
Landon, Sam. 1998. “Community-Based Natural Resource Management. Readings and Resources for Researchers.” Community-Based Natural Resource Management Program Initiative, IDRC .
Leach, Melissa, Robin Mearns, and Ian Scoones. 1997. “Challenges to Community-Based Sustainable Development: Dynamics, Entitlements, Institutions.” IDS Bulletin .
Lieberherr, Eva, and Karin Ingold. 2019. “Actors in Water Governance:
Barriers and Bridges for Coordination.” Water (Switzerland) .
Meinzen-Dick, Ruth, and Anna Knox. 1999. Paper presented at Workshop on Collective Action, Property Rights, and Devolution of Natural Resource, Puerto Azul, Philippines, June 21-24 Collective Action, Property Rights, and Devolution of
Natural Resource Management .
Miles, MB, and AM Huberman. 1994. “Miles and Huberman Chapter 2.” In Qualitative Data Analysis ,.
Moriarty, Patrick, Stef Smits, John Butterworth, and Richard Franceys. 2013. “Trends in Rural Water Supply:
Towards a Service Delivery Approach.” Water Alternatives .
Newson, Malcolm, and Liz Chalk. 2004. “Environmental Capital: An Information Core to Public Participation in Strategic and Operational Decisions - The Example of River ‘Best Practice’ Projects.”
Journal of Environmental Planning and Management .
Olsson, Per, Carl Folke, and Fikret Berkes. 2004. “Adaptive Comanagement for Building Resilience in Social- Ecological Systems.” Environmental Management .
Ostrom, Elinor. 2015. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action . phillpa M Brock, Daniel K Y Tan. 2020.
“A Second Take on the Role of
Science; Yhe Case for Apllying to Natural; Resource Management.” sustainable earth : 1–12.
Ravnborg, Helle Munk. 2004. “DIIS Brief Water and Conflict – Lessons Learned and Options Available on Conflict Prevention and Resolution in Water Governance.” Conflict .
Ritchie, Jane, Jane Lewis, Carol McNaughton Nicholls, and Rachel Ormston. 2013. “The Foundations of Qualitative Research. Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers.”
Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers .
robert d putnam, lewis feldstein, donald j cohen. 2003. Better Together: Restoring the American Community . newyork: simon andf schuster.
Ronald A. Heifetz and Marty Linsky.
2003. “Leadership on the Line:
Staying Alive through the Dangers of Leading.” The Leadership Quarterly .
Rosegrant, Mark W., Claudia Ringler, and Tingju  Zhu.  2009.  “Water  for
Agriculture: Maintaining Food
Security  under  Growing  Scarcity.”
Annual  Review  of  Environment  and Resources 34.

## Scheberle, Denise. 2000. “Moving Toward
Community-Based Environmental Management: Wetland Protection in Door County.” American Behavioral Scientist .
Smits, Stef, Johnny Rojas, and Paola Tamayo. 2013. “The Impact of Support to Community-Based Rural Water Service Providers: Evidence from Colombia.” Water Alternatives .
Spiteri, Arian, and Sanjay K. Nepal. 2006. “Incentive-Based Conservation Programs in Developing Countries: A Review of Some Key Issues and

## Suggestions for Improvements.”
Environmental Management .
Watson, Dale, Colin Arrowsmith, and Rob Goudey. 2003. “Water Availability: A Regional Water Quality Problem.”
International Journal of River Basin Management .
Wildavsky, Aaron. 1973. “If Planning Is Everything, Maybe It’s Nothing.”
Policy Sciences .