## VILLAGE TOURISM DEVELOPMENT WITH  SHARING GRANTS MODEL THE SOLUTION TO PROMOTE VILLAGE SOVEREIGNTY
By:
Wahju Gunawan ( wahyugunawanbandung@gmail.com ) Desi Yunita ( dey.radsya@gmail.com )
Lecturer of Sociology Study Program, Faculty of Social Studies Padjajaran University
One  of  development  strategyin  an  effort  to  encourage  rural economic  growth  is  to  make  it  as  a  tourist  village,  especially  for  villages which have valuable in tourism potential. In accelerate the development of a village into a tourism village it desperately needed the cooperation and support  of  many  parties,  because  it  pertains  to  the  resources  needed  in that  development. One of the concepts developed are sharing grants.That is  a  concept  to  encourage  as  many  parties  that  have  to  be  involved  to develop  the  idea  of  understanding  the  village  with  herding  resources owned  by  the  parties.So  that  all  the  stakeholders  involved  will  jointly engage independently. The purpose of development of rural tourism with the  concept  of  sharing  grants  is  to  encourage  the  community  to  be involved in accordance with their desire and ability, so that the existence of these stakeholders will be an umbrella which can be placed the society. To  make  the  changes  beneficial  in  the  implementation,  it  is  necessary  to make  a  guideline  that  would  be  the  corridor  of  the  village  tourism development.
Keywords: Economic Growth, Tourism Villages, Sharing Grants

## Pendahuluan
Impian untuk menjadikan desa  sebagai ujung tombak pembangunan  sudah  sejak  lama  digaungkan.  Hal  ini  bukanlah  sesuatu yang mustahil, melihat banyaknya jumlah desa dan besarnya potensi yang dimiliki  oleh  desa  yang  ada  di  Indonesia. Badan pusat statistik  mencatat bahwa  terdapat  80.000  desa/kelurahan  dimana  32.000  diantaranya
termasuk  dalam  kategori  desa  miskin 1 .  Fakta  inilah  yang  mendorong pemerintah melakukan upaya pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  pada pasal  empat,  pemerintah  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  upaya pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan  yang  dilakukan  tersebut bertujuan  untuk  melestarikan  dan  memajukan  adat,  tradisi,  dan  budaya masyarakat  Desa;  mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi masyarakat  desa  untuk  pengembangan  potensi  dan  aset  desa  guna kesejahteraan  bersama;  meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya masyarakat  desa  guna  mewujudkan  masyarakat  desa  yang  mampu memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari  ketahanan  nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pembangunan  desa  selayaknya tetap mengedepankan identitas desa di
satu sisi,  namun  juga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  desa  di  sisi  yang  lain.    Oleh  karenanya  desa-desa  yang telah memiliki  pengetahuan  yang  baik  mengenai  potensinya  saat  ini  terus bergeliat  untuk  membangun  dan  mengembangkan  diri,  melalui  inovasi- inovasi yang berangkat dari potensi-potensi yang dimilikinya tersebut.
Salah  satu  inovasi  pengembangan  ekonomi  desa  yang  saat  ini mencuat  adalah  pengembangan  desa  wisata.  Upaya  mengembangkan desa  sebagai  destinasi  wisata  tersebut  sangat  sejalan  dengan  visi pembangunan  kepariwisataan  nasional  Indonesia  yang  menuntut  upaya terwujudnya  Indonesia  sebagai  negara  tujuan  pariwisata  berkelas  dunia, berdaya  saing,  berkelanjutan,  dan  mampu  mendorong  pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat 2 .
Kabupaten  Bandung  Barat,  sebagai  salah  satu  daerah  yang  telah sejak  lama  dikenal  sebagai  daerah  tujuan  wisata  baik  lokal  maupun internasional  karena  beberapa  site  pariwisata  yang  dimilikinya  di  Jawa Barat, juga terus mengembangkan diri pada sektor pariwisata. Salah satu alternatif pengembangan tersebut adalah dengan mendorong pengembangan  desa  wisata.  Terutama  bagi  desa-desa  yang  memiliki potensi pariwisata serta infrastruktur pendukung yang baik.
1 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/01/31/mhgb3i-ada-32-ribu- desa-di-indonesia-kategori-tertinggal
2 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Salah  satu  desa  yang  saat  ini  juga  sedang  mengembangkan  diri menjadi  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Bandung  Barat  adalah  desa  Jayagiri Kecamatan  Lembang.  Adapun  upaya  pengembangan  desa  wisata  ini dapat  dilihat  sebagai  salah  satu  strategi  pembangunan  pedesaan  yang akan  menjadi  suatu  kesempatan  yang  baik  untuk  mendorong  kemajuan desa.
Beberapa  faktor  yang  melandasi  pemilihan  strategi  pembangunan dengan  menjadikan  desa  Jayagiri  sebagai  desa  wisata  ini  tidak  terlepas dari  pesatnya  pertumbuhan  pariwisata  di  Indonesia  saat  ini.  Pusdatin Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dan  BPS  pada  tahun  2009 mencatat  bahwa  terdapat  6.323.730  wisatawan  mancanegara  yang berkunjung  ke  Indonesia  dan  terus  meningkat  menjadi  8.802.129  pada tahun  2013.  Sementara  untuk  wisatawan  nusantara,  jumlah  perjalanan wisata  mencapai  229.731,000  pada  tahun  2009  dan  terus  meningkat menjadi 248.000,000 di tahun 2013. Sedangkan dari sisi penerimaan devisa juga terus mengalami peningkatan dari US$ 6.297.99 juta pada tahun 2009 menjadi US$ 10.054.140 pada tahun 2013. Hal ini kemudian menempatkan sektor  pariwisata  di  peringkat  ke-5  setelah  komoditas  minyak  dan  gas bumi, batu bara, kelapa sawit dan karet olahan 3 .
Fakta  lain  yang  juga  menjadi  landasan  pemilihan  menjadi  desa wisata  ini  juga  dilihat  dari  data  bahwa,  pertumbuhan  desa  wisata  di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data  yang  dikeluarkan  oleh  kementerian  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif (Kemenparekraf) diketahui bahwa telah terjadi pertumbuhan desa wisata yang  sangat  signifikan  yaitu  dari  144  desa  wisata  pada  tahun  2009 menjadi  978  desa  wisata  pada  saat  ini 4 .  Angka  tersebut  menunjukkan bahwa  desa  wisata  telah  menjadi  alternatif  pariwisata  yang  cukup diminati  oleh  wisatawan.  Oleh  karenanya  kesempatan  tersebut  perlu disambut dengan baik.
Dari  dua  data  mengenai  pertumbuhan  wisatawan  dan  juga mengenai  pertumbuhan  desa  wisata  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa pariwisata  telah  terbukti  dapat  mendorong  pertumbuhan  perekonomian melalui  peluang  investasi,  peluang  kerja,  peluang  berusaha  dan  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Akan  tetapi, sektor pariwisata massal  ( mass tourism) yang telah berkembang selama ini bukannya  tidak  memberikan  dampak  bagi  masyarakat  di  sekitar  lokasi
3 http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=110&id=1408
4 http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/72431/potongan/S1-2014-302193- chapter1.pdf
wisata  tersebut.  Pariwisata  massal  tersebut  disisi  lain  juga  telah menyebabkan  malapetaka  terhadap  kehidupan  sosial,  budaya  dan lingkungan.
Kesejahteraan  ekonomi  yang  diperoleh  dari  pariwisata  tersebut ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kehidupan sosial, budaya dan pelestarian  lingkungan.  Oleh  karenanya  diperlukan  suatu  strategi  dan pendekatan  khusus  dalam  pengembangan  pariwisata  desa  tersebut,  agar pengembangan  pariwisata  tersebut  memberikan  dampak  positif  baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.
Latar  belakang  tersebutlah  yang  melandasi  pemikiran  untuk mengembangkan  konsep  pariwisata  yang  ramah  lingkungan,  dan berkelanjutan,  atau  lebih  dikenal  dengan  ekowisata  ( ecotourism ). The International  Ecotourism  Society mendefinisikan  ekowisata  sebagai “perjalanan  bertanggung  jawab  kedaerah  alam  yang  melestarikan lingkungan,  menopang  kesejahteraan  masyarakat  setempat,  dan melibatkan  interpretasi  dan  edukasi”  (TIES,  2015) 5 .  Dengan  kata  lain ekowisata  dapat  juga  dikatakan  sebagai  upaya  penyatuan  konservasi, masyarakat dan perjalanan yang berkelanjutan. Sehingga mempersiapkan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci bagi pengembangan tersebut.

## Desa sebagai Objek Ekowisata
Banyak  desa  di  Indonesia  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan menjadi  lokasi  ekowisata.  Hal  ini  dilihat  dari  nilai-nilai  budaya  yang masih  ada  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  karakteristik  dan keunikannya, serta daya tarik lain yang dimiliki oleh suatu desa.
Salah  satu  desa  yang  memiliki  potensi  unik  untuk  dikembangkan sebagai objek ekowisata tersebut adalah desa Jayagiri, kecamatan lembang kabupaten  bandung  barat.  Desa  ini  adalah  desa  yang  letaknya  berada diperlintasan menuju objek wisata Gunung Tangkuban Parahu. Keunikan desa  tersebut  adalah,  dari  desa  ini  wisatawan  dapat  menikmati pemandangan  hutan  alam  yang  masih  asri  untuk  menuju  ke  Gunung Tangkuban Parahu. Selain dari potensi tersebut ada beberapa potensi lain yang juga cukup unik untuk dikembangkan sebagai daya tarik ekowisata. Akan  tetapi  dalam  pengembangan  ekowisata  tersebut,  tentulah  harus memperhatikan  kaidah-kaidah  yang  menjadi  prinsip  dalam  ekowisata. Kaidah-kaidah  tersebut  penting  untuk  menjaga  dan  melindungi  potensi wisata  yang  ada  tersebut  agar  memiliki  manfaat  ekonomi  yang
5 https://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism
berkelanjutan. Gaymans ( dalam Malek-Zadeh. 1996: 160-168) menyebutkan ada  lima  parameter  dalam  pengembangan  ekowisata  yaitu:    pertama, mengurangi  dampak  pada  lingkungan  atau  keberlanjutan  lingkungan. Kedua,  interaksi  dengan  alam.  Ketiga,  keterlibatan  komunitas  dan interaksi  dengan  orang.  Keempat,  aktivitas  lingkungan,  dan  kelima keberlanjutan ekonomi.
Sehingga  pengembangan  wisata  desa  yang  dilakukan  di  desa Jayagiri, jika mengacu pada parameter yang dikemukakan oleh Gaymans (1996:161)  tersebut  haruslah  secara  ketat  dan  selektif  melaksanakan prinsip-prinsip  ekowisata  tersebut.  oleh  karena  itu,  dengan  adanya keterbatasan-keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  desa  untuk mengembangkan program ekowisata tersebut. Maka diperlukanlah pihak luar  yang  memiliki  kepedulian  dan concern yang  sama  dalam mengembangkan  ekowisata  tersebut  untuk  terlibat.  Kebutuhan  akan pihak  luar  tersebut  setidaknya  diarahkan  untuk  menyusun  dan merencakan model ekowisata yang akan dipilih tanpa meninggalkan atau menegasikan peran penting dari masyarakat lokal tentunya.
Sejalan dengan hal tersebut, Sproule ( dalam Malek-Zadeh 1996:242) menyebutkan  bahwa  ketika  mengembangkan  ekowisata,  sangat  penting untuk bekerjasama dengan organisasi lain. Beberapa mitra penting dalam mengembangkan  bisnis  ekowisata  berbasis  masyarakat  diantaranya dengan industri pariwisata yang telah ada terutama dengan operator tur, biro  pariwisata  pemerintah  dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  seperti hutan  lindung,  organisasi  non  pemerintah  (LSM)  terutama  yang  terlibat dengan  isu-isu  lingkungan, pengelolaan  usaha  kecil,  dan  pengembangan masyarakat tradisional, universitas dan organisasi penelitian lainnya, dan kelompok-kelompok  yang  memiliki  peran  dalam  mengembangkan ekowisata.

## Pengembangan Pariwisata Model Sharing Grants
Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa  selain  perlunya  inisiatif  dari  dalam  masyarakat,  penting  juga kiranya  mendorong  inisiatif-inisiatif  ekternal  untuk  terlibat  dalam membantu pengembangan ekowisata desa tersebut.
Sebagai  desa  yang  berdekatan  dengan  objek  wisata  Gunung Tangkuban  Parahu  di  kabupaten  bandung  barat.  Desa  Jayagiri  sangat strategis dikembangkan sebagai desa wisata. Beberapa potensi pariwisata yang  dimiliki  oleh  desa  ini  diantaranya  rute/ track menuju  gunung
Tangkuban  Parahu  dengan  berjalan  kaki,  melintasi  perladangan masyarakat  dan  pemandangan  hutan,  yang  akan  menjadi  potensi pariwisata pertualangan yang menarik. Di desa ini juga terdapat benteng peninggalan  belanda  yang  saat  ini  hampir  sebagian  besar  bangunannya telah  tertutup  tanah,  serta  beberapa  peninggalan  bersejarah  lainnya  juga dapat  dijumpai  di  desa  ini,  tentunya  akan  menjadi  suatu  potensi pariwisata  yang  menarik.  Lokasinya  yang  berdekatan  dengan  gunung tangkuban  parahu  ini  juga  telah  mendorong  sebagian  kecil  masyarakat mengembangkan  usaha-usaha  kreatif  untuk  menunjang  pariwisata gunung  tangkuban  parahu.  Beberapa  potensi  tersebutlah  yang mendorong munculnya gagasan pengembangan desa wisata ini.
Meskipun memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak, namun semua potensi yang ada tersebut masih perlu dilakukan pembenahan dan pengembangan-pengembangan  sehingga  menjadi  lokasi  wisata  yang menarik  untuk  dikunjungi  oleh  wisatawan.  Sehingga,  layaknya  sebuah objek  wisata  yang  menawarkan  keunikan.  Maka  dalam  pengembangan ekowisata  desa  ini  juga  setidaknya  ada  tiga  hal  yang  menjadi  fokus pengembangan  tersebut  yaitu;  atraksi,  akomodasi,  dan  fasilitas pendukung pariwisata (Nuryanti,1993) 6 .
Upaya pengembangan pariwisata tersebut tentunya membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit, baik sumberdaya finansial, ide, SDM, atau sumberdaya lain yang akan bermanfaat bagi pengembangan desa wisata, oleh  karenanya  selain  dari  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam pengembangan tersebut, juga diperlukan pihak ketiga atau outsiders yang akan melihat dan menilai dengan lebih objektif dan informasi yang lebih beragam.
Kebutuhan  akan  adanya  pihak  ketiga  dalam  pengembangan  desa wisata yang tidak akan bertindak sebagai investor dalam pengembangan desa  wisata  inilah  yang  memunculkan  ide  pelibatan stakeholders dalam pengembangan ekowisata desa dengan menggagas model pengembangan pariwisata secara sharing grants .
Gagasan pengembangan model sharing grants ini adalah suatu cara untuk  mempertemukan  beberapa  kelompok  stakeholder  yang  memiliki kesamaan ide dalam pengembangan pariwisata desa. Agar
6 Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku ( Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3) dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata
pengembangan  pariwisata  tersebut  efektif  dan  tepat  sasaran  maka digagaslah  suatu  pertemuan  dengan  semua  stakeholder  untuk mengetahui ide-ide pengembangan desa wisata yang akan dikembangkan oleh  masing-masing  stakeholders  tersebut.  Sehingga  tidak  terjadi tumpang  tindih  dalam  pengembangan  wisata.  Selain  itu,  gagasan pengembangan  pariwisata  dengan  model sharing  grants ini  juga  untuk mendorong  partisipasi  para  pihak  yang  memiliki  kepedulian  ( concern ) yang sama terkait pengembangan ekowisata desa.
Sharing  grants yang  dimaksudkan  disini  adalah  suatu  gagasan untuk mempertemukan kepentingan pengembangan ekowisata desa oleh stakeholders  yang  terlibat  dalam  pengembangan  ekowisata  desa  untuk mengembangkan  suatu  desa  menjadi  lokasi  ekowisata  dengan  mencari sumber  pendanaan  secara  mandiri  untuk  mengembangkan  ekowisata desa di Desa Jayagiri tersebut. Sehingga antara satu stakeholders dengan stakeholders  lainnya  akan  mencari  dukungan  sesuai  dengan  rencana pengembangan  desa  yang  akan  dilakukan  yang  disesuaikan  dengan rencana  pengembangan  desa  wisata  secara  keseluruhan.  Setiap stakeholder diberi keleluasaan untuk menggali pendanaan secara mandiri untuk  mendukung  pengembangan  desa  wisata  tersebut,  tanpa  harus terikat antara satu sama lainnya. Dari pengembangan desa wisata dengan menggunakan konsep ini diharapkan dapat semakin memperkaya model pariwisata  desa  yang  akan  dikembangkan,  dengan  tetap  menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utamanya.
Untuk  lebih  jelasnya  bagaimana  skema  sharing  grants  tersebut bekerja  dalam  pengembangan  wisata  desa  Jayagiri  dapat  dilihat  pada bagan dibawah ini:
Dari  bagan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pengembangan  desa wisata  ini,  meskipun  melibatkan  pihak-pihak  dari  luar  masyarakat  desa juga  tetap  mengedepankan  prinsip-prinsip  pengembangan  ekowisata berbasis  pedesaan.  Beberapa  aspek  kunci  dalam  pengembangan  desa wisata  berbasis  masyarakat  tersebut  adalah:  masyarakat  membentuk panitia atau lembaga utuk pengelolaan kegiatan ekowisata di desa dengan dukungan  dari  pihak  luar  baik  pemerintah  maupun  organisasi masyarakat;  prinsip local  ownership (pengelolaan  dan  kepemilikan  oleh masyarakat  setempat)  diterapkan  sedapat  mungkin  terhadap  saran  dan pra  sarana  ekowisata,  kawasan  wisata,  dll;  Homestay  menjadi  pilihan utama  utuk  sarana  akomodasi  di  lokasi  wisata;  pemandu  adalah  orang setempat;  dan  perintisan,  pengelolaan  dan  pemeliharaan  objek  wisata menjadi tanggung jawab masyarakat setempat, termasuk penentuan biaya untuk  wisatawan.  Dari  beberapa  prinsip  tersebut  dapat  dilihat  bahwa prinsip  desa  wisata  yang  dikemukakan  tersebut  sangat  mengedepankan nilai-nilai partisipasi masyarakat, nilai ekonomi dan juga nilai edukasi.
Jika dilihat pada bagan tersebut, setidaknya ada tiga aktivitas yang membutuhkan  pendanaan  dan  hal  tersebut  diserahkan  sepenuhnya
Desa Wisata Jayagiri Pembangunan Fasilitas Pariwisata Pengembangan model Pariwisata Desa Pengembangan Sistem dan SDM
Pariwisata Koperasi Pariwisata
kepada  stakeholder  untuk  mengatasinya  yaitu,  pengembangan  fasilitas wisata,  pengembangan  sistem,  dan  pengembangan  model.  Meskipun terlihat seperti terpisah, namun kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu kesatuan  yang  utuh  sehingga  penting  kiranya  bagi  stakeholder  yang terlibat  di  masing-masing  aktivitas  tersebut  untuk  mencari  pendanaan. Proses  pengembangan  melalui  proses  pendanaan  secara  mandiri  inilah yang dimaknai sebagai sharing grants .
Agar  pengembangan  desa  wisata  ini  terukur  dan  terarah,  serta dapat  memberikan  kontribusi  langsung  bagi  masyarakat,  dibentuklah koperasi  sebagai  wadah  pengembangan  ekonomi  dari  wisata  desa tersebut. Dengan dibentuknya koperasi ini, stakeholders dan masyarakat desa,  menjadi anggota koperasi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari adanya  pariwisata  desa  tersebut.  Hal  ini  secara  positif  menjadikan masyarakat secara merata menjadi penerima manfaat dari pengembangan ekowisata  desa  tersebut.  Di  sisi  lain,  stakeholders  yang  secara  mandiri telah  terlibat  dalam  mengembangkan  ekowisata  desa  tersebut  juga mendapatkan keuntungan jangka panjang dengan terlibat secara langsung dalam koperasi tersebut.
Pembentukan  koperasi  ini  juga  penting  dilakukan  sebagai  bentuk pengawasan perkembangan pariwisata desa yang telah berjalan, sehingga bisnis  pariwisata  desa  tersebut  benar-benar  akan  memberikan  kontribusi bagi  perkembangan  kemajuan  desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi  masyarakat  desa  dan  anggota  dari  koperasi  tersebut.  Hal  ini sejalan  dengan  prinsip  koperasi  seperti  yang  tertuang  dalam  UU  No.  17 Tahun  2012,  terutama  pada  poin  ketujuh;  yaitu  koperasi  bekerja  untuk pembangunan  berkelanjutan  bagi  lingkungan  dan  masyarakat  melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
Pengembangan desa wisata yang diselaraskan dengan
pembentukan koperasi sebagai unit usaha yang menggerakkan pariwisata tersebut  secara  positif  akan  memberikan  dampak  pada  bidang  ekonomi maupun pada kehidupan sosial masyarakat. Karena keberadaan koperasi tersebut  akan  meningkatkan  penghasilan  anggota-anggota  koperasi tersebut secara ekonomi. Serta mendorong terwujudnya kehidupan yang damai  dalam  masyarakat  dan  mendidik  anggota  dan  masyarakat  desa umumnya  untuk  memiliki  semangat  kerjasama  dan  semangat kekeluargaan.
Partisipasi kelompok eksternal (stakeholders) dalam pengembangan  wisata  desa  menunjukkan  bahwa  modal  sosial  masih bertumbuh  dengan  baik.  Berkembangnya  modal  sosial  tersebut  akan
menghasilkan  kesejahteraan  dan  oleh  karenanya  bagian  dari  nilai ekonomi bagi ekonomi nasional.  Sehingga pembangunan desa wisata ini juga  menjadi  model  upaya  kelompok  dalam  membuat  suatu  tata  aturan dalam  masyarakat  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  itu  sendiri.  Meskipun  ada  keterlibatan  pihak-pihak  dari  luar masyarakat  desa  itu  sendiri.  Namun  hal  itu  justru  memungkinkan semakin berkembangnya komunikasi dalam masyarakat dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan sosial.
Pengembangan  desa  wisata  dengan  model  sharing  grants  ini  juga secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pembentukan nilai-nilai atau norma-norma  informal  bersama  diantara  stakeholder  dan  para  anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasam di antara mereka.

## Kesimpulan
Semangat menjaga dan melestarikan nilai-nilai, budaya tradisional dan juga lingkungan dengan mengembangkan desa wisata adalah wujud nyata  dari  berdaulatnya  desa.  Dengan  kreativitas  dan  inovasi pengembangan  desa  wisata,  baik  pada  proses  penggalian  potensi, perencanaan,  dan  pelaksanaan  pengembangan  desa  wisata  telah menunjukkan  bahwa  desa  Jayagiri  telah  memiliki  kemandirian  untuk mengembangkan desa wisata meskipun dalam proses pengembangannya tetap melibatkan pihak-pihak dari luar desa. Namun keterlibatan tersebut tidaklah  mengikis  rasa  kepemilikan  desa  wisata  oleh  masyarakat.  Peran dan partisipasi para  pihak  diluar  masyarakat  desa  tersebut  lebih  sebagai penguat  dan  pendamping  agar  pengembangan  desa  tersebut  sesuai dengan rencana pengembangannya.
Semakin  berkembangnya  desa  wisata  yang  ditandai  dengan semakin  besarnya  partisipasi  masyarakat  dalam  rencana  pengembangan menunjukkan  bahwa  terjadi  penguatan  pada  modal  sosial  dalam masyarakat.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  dibentuknya  koperasi  desa wisata,  dengan  komitmen  yang  kuat  dari  para  pihak  untuk  terlibat  dan menjadi bagian dari upaya pengembangan desa wisata tersebut.
Semakin  besarnya  partisipasi  masyarakat  itu  juga  menunjukkan terjadinya    penguatan  pada  modal  sosial  dalam  masyarakat  seperti, kejujuran, saling mempercayai, pemenuhan tugas, kesediaan untuk saling menolong  dan  komitmen  bersama.Tanpa  modal  sosial  yang  baik
pengembangan  desa  wisata  Jayagiri  tersebut  tidak  akan  mudah diwujudkan.
Daftar Pustaka
Fukuyama,  Francis.  2002.  The  Great  Disruption.  Hakikat  Manusia  dan Rekonstruksi Tatanan Sosial
Yoeti,  Oka  A.  2008. Ekonomi  Pariwisata.  Introduksi,  Informasi,  dan  Aplikasi. Kompas Gramedia. Jakarta
Dr Richard Denman, The Tourism Company.2001. Guidlines for community- based ecotourism development . WWF International.
WWF  Indonesia.  2009. Prinsip  dan  Kriteria  Ekowisata  Berbasis  Masyarakat . Kemenbudpar-WWF-Indonesia. Jakarta
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis
Masyarakat. Kemendagri. Jakarta.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/01/31/mhgb3i- ada-32-ribu-desa-di-indonesia-kategori-tertinggal
UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=110&id=1408
http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/72431/potongan/S1-2014- 302193-chapter1.pdf
Nuryanti,  Wiendu.  1993. Concept,  Perspective  and  Challenges ,  makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya.Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Hal. 2-3) dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata
Malek-Zadeh, Elisabeth, ed. 1996. Bulletin 099. The Ecotourism Equation: Measuring  the  Impacts.  Yale  School  of  Forestry  &  Environmental Studies.USA