Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 13-18| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI PARAREM DESA ADAT PANCASARI
Kadek Andy Krisnanta, I Made Suwitra, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Peningkatan  penyebaran  Narkotika  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat. Bali  merupakan  salah  satu  daerah  tujuan  wisata  yang  telah  mendunia  dan  mulai  menjadi  sasaran  penyebaran narkotika  dan  bahan  berbahaya  lainnya.  Pemberantasan  narkotika  di  Bali  sangat  memerlukan  sinergitas  dari berbagai  komponen  dalam  rangka  menekan  dan  membatasi  ruang  gerak  pengedar  baik  dalam  skala  kecil maupun besar. Upaya kerjasama pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh BNNK Buleleng  dengan  menggandeng  desa  adat  melalui  penciptaan  pararem  tentang  Narkotika  di  Desa  Pancasari, Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  empiris.  Data  dianalisis  secara  kualitatif, deskriptif  serta  sistematis.  Kerjasama  BNNK  Buleleng  dengan  Desa  Adat  Pancasari  dalam  bentuk  Pararem Nomor  01/DPP-II/2019  tentang  Narkotika  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  memberantas  keberadaan narkotika  dengan  tujuan  untuk  membatasi  ruang  gerak  peredarannya  mulai  dari  lingkup  masyarakat  terkecil. Kemudian,  efektivitas  Pararem  Nomor  01/DPP-11/2019  dalam  rangka  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran Narkotika di Desa Adat Pancasari sudah berjalan efektif dengan dukungan penuh pemerintah desa dan masyarakat  adat  serta  peran  serta  BNNK  Buleleng  sebagai  pengawas  sehingga  sampai  saat  ini  tidak  ada pelanggaran terhadap pararem tersebut di Desa Adat Pancasari.
Kata Kunci: BNN; Desa Adat; Penyalahgunaan Narkotika

## Abstract
The increase in the spread of narcotics in Indonesia is influenced by the rapid population growth. Bali is one of the  global  tourist  destinations  and  has  become  a  spot  for  the  spread  of  narcotics  and  other  dangerous substances. The eradication of narcotics in the area in turn requires the synergy of various components in order to suppress and limit the space for dealers both small and large scale. The collaborative effort to eradicate the distribution  and  abuse  of  narcotics  is  carried  out  by  BNNK  Buleleng  by  cooperating  with  traditional  villages through the issuance of a pararem concerning Narcotics in Desa Pancasari, the Sub-district of Buleleng. This research  makes  use  of  empirical  legal  methods.  Data  were  analysed  qualitatively,  descriptively  and systematically.  The  collaboration  between  BNNK  Buleleng  and  the  Desa  Adat  of  Pancasari  in  the  form  of Pararem Number 01/DPP-II/2019 concerning Narcotics is used as a tool to eradicate the existence of narcotics with  the  aim  to  limit  the  space  for  spread  starting  from  the  smallest  scope  of  society.  Then,  in  terms  of effectiveness, the Pararem Number 01/DPP-11/2019 in the eradication of narcotics abuse and circulation in the Desa  Adat  of  Pancasari  has  been  effective  with  the  full  support  of  the  village  government  and  indigenous peoples as well as the role of the BNNK Buleleng as a supervisor that until now there has been no violation of the Pararem in the indigenous villages of Pancasari.
Keywords: National Narcotics Agency; Customary Village; Abuse of Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkotika  saat  ini  menjadi  suatu  masalah  yang  semakin  kompleks.  Penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan negara ( Sanger, 2013:3 ).  Meningkatnya  penyebaran  narkoba  di  Indonesia  karena  pertumbuhan  penduduk  yang semakin pesat sehingga hal ini dimanfaatkan oleh mafia Narkotika untuk memasarkan barang haram di wilayah Indonesia.
Bali  sebagai  daerah  tujuan  wisata  yang  telah  mendunia  sangat  rentan terhadap penyebaraan narkotika dan bahan berbahaya jenis lainnya. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholder dalam menekan dan memberantas ruang  gerak  pengedar narkoba, baik yang bersekala besar maupun bersekala  kecil.  Walaupun  menurut  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional (selanjutnya  disebut  BNN)
Republik  Indonesia  Komjen  Polisi  Heru  Winarko  bahwa  Bali  sesungguhnya  memiliki  ketahanan paling baik terhadap peredaran narkoba, namun antisipasi terus dibutuhkan melalui kerja sama dengan masyarakat melalui desa adat.
Upaya  kerja  sama  tersebut  dilakukan  dengan  menggandeng  desa  adat  dalam  memerangi penyebaran  narkoba  melalui  penciptaan perarem atau awig-awig yang  dapat  memberikan  sanksi sosial  bagi  masyarakat.  Penciptaan  perarem  atau  awig-awig  di  dasarkan  pada  hukum  positif  yang berlaku  seperti  Undang-  Undang  Dasar  Tahun  1945  pasal  18  b  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip negara kesatuan republik indonesia,yang di atur dalam undang-undang”.
Penegakan hukum dalam  rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peran BNN  dan desa  adat  melakukan kerjasama dalam  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan disegala  bidang  antara  lain  pembangunan  kesejahtraan  rakyat,  kesehatan  dalam  hal  pencegahan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan/atau  sejenisnya.  Pemberantasan  peredaran  gelap narkotika dan presekusor narkotika yang dilakukan atas dasar kerjasama BNN dengan Desa Pakraman Pancasari adalah bentuk kecil dari pemberantasan peredaran gelap narkotika yang bertujuan untuk hal besar yaitu menghilangkan ancaman narkotika di Desa tersebut.
Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang  diatas,  adapun  rumusan  masalah  yang  akan  penulis bahas yaitu:
1. Bagaimana bentuk kerjasama  yang dilakukan BNN dan  desa adat dalam melakukan  pencegahan dan  pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika?
2. Bagaimana  efektivitas  Pararem  No.:  1/DPP-II/2019  tentang  Narkotika  dalam  mencegah  dan memberantas  penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  narkotika  di  Desa  Pancasari,  Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng?
Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini yaitu:
1. Mengetaui  dan  memahami  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  BNN  dan  desa  adat  dalam melakukan  pencegahan dan  pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
2. Menganalisis  efektivitas  Pararem  No.  1/DPP-II/2019  tentang  Narkotika  dalam  mencegah  dan memberantas  penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  narkotika  di  Desa  Pancasari,  Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian  yang mengacu  pada  kenyataan  hukum  yang  mencakup  kenyataan-kenyataan  sosial  atau  budayanya. Penelitian  terhadap  efektivitas  hukum  tertulis  maupun  kebiasaan  yang  tercatat  pada  dasarnya merupakan  kesenjangan  antara  norma  dan  realitas  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsi  hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata ( Soerjono, 1986: 51 ). Kemudian pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan masalah yang diteliti yaitu Narkotika.
Adapun  sumber  data  hukum  yang  digunakan  penulis  yakni  penelitian  dan  kepustakaan berupa:
1. Data  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  hasil  wawancara  secara  langsung  dari  lapangan kepada  Kepala  Desa  Pakraman  Pancasari,  Prajuru  Adat  Desa  Pakraman  Pancasari,  Masyarakat Adat  Desa  Pakraman  Pancasari,  BNNK  Buleleng  dengan  lokasi  penelitian  di  Desa  Pancasari, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
2. Data  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku  tentang  hukum  adat,  efektivitas  hukum  dan pemberantasan narkotika di Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  berupa  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  studi  dokumen dengan  cara  menelaah  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan  dengan  penelitian  berupa  literatur,  karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum adat dan pemberantasan narkotika ( Hariyono,  2009 )  .  Kemudian  wawancara  dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  objek yang  menjadi  masalah  dalam  pembahasan.  Teknik  wawancara  kepada  BNNK  Buleleng,  Kepala
Desa  dan  Prajuru  Adat  Desa  Adat  Pancasari.  Kemudian  informan  adalah  warga  desa  Pakrama Pancasari.
Setelah  mendapatkan  data  yang  diinginkan,  data  penelitian  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif yaitu data disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data  yang wujudnya dalam bentuk  kata-kata  yang  nantinya  akan  disusun  secara  sistematis.  Kemudian  dilakukan  interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi yang terjadi dengan aturan yang ada. Kemudian dilakukan penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah  memahami  keseluruhan  kualitas  data  agar  menghasilkan suatu kesimpulan dari sebuah penelitian.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kerjasama  BNN  dan  Desa  Adat  dalam  Mencegah  dan  Memberantas  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika
Narkotika  merupakan  salah  satu  jenis  zat  yang  merupakan  obat  dan  apabila  disalahgunakan  dapat membawa  efek  atau  pengaruh  tertentu  pada  tubuh  dan  psikis  seseorang  misalnya  kesadaran  dan prilaku. Pengaruh yang ditimbulkan berupa rasa tenang, rangsangan dan halusinasi  (Siswanto, 2008: 1).  Selain Jepang,  Thailand,  Malaysia,  Fhilipina  dan Hongkong,  Indonesia juga  masuk  dalam  daftar tertinggi negara yang menjadi sasaran mafia Narkotika. Narkotika yang berjenis ektasi awalnya hanya populer  di  Eropa  terutama  Belanda,  namun  sekarang  telah  masuk  keseluruh  dunia  tidak  terkecuali Indonesia ( Makaro & Dkk, 2005: 2 ).
Letak Indonesia yang sangat strategis serta memiliki banyak pulau besar dan garis pantai yang panjang  sehingga  menjadi  incaran  para  mafia  narkotika  untuk  mengedarkan  narkotika.  Jumlah penduduk  Indonesia  yang  semakin  tahun  terus  bertambah  terutama  generasi  muda  yang  merupakan penerus  bangsa  dan  sangat  rentan  terpengaruh  penyalahgunaan  Narkotika.  Banyaknya  kesempatan dan  pengawasan  yang  kurang  terutama  pada  bandara  dan  pelabuhan  menyebabkan  masuknya peredaran narkotika dengan sangat mudah ( Makaro & Dkk, 2005: 3 ).
Perkembangan  teknologi  juga  mempengaruhi  peningkatan  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika  baik  dari  jumlah  maupun  jenis  transaksi  terutama  dalam  perdagangan  gelap  narkotika dengan memanfaatkan internet. Penyalahgunaan narkotika meningkat dengan menggunakan teknologi internet  untuk  perdagangan  gelap  narkotika.  Dalam  rangka  menekan  hal  itu,  pemerintah  telah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Berbagai  upaya  dalam  penegakan hukum  di  bidang  Narkotika  telah  banyak  dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Penegakan  hukum digunakan  sebagai  solusi  penyelesaian  maraknya  kasur  Narkotika  yang  terjadi  di  Indonesia  namun semakin gencarnya penegakan hukum,  semakin  banyak  pula  kasus  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika ( Kaligis & Associates, 2002: 250 ).
Kabupaten Buleleng menduduki peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali. Hal ini menandakan bahwa  pemberantasan  narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  belum  berjalan  secara  maksimal.  BNN Kabupaten  Buleleng  mengambil  tindakan  dengan  melakuka  sosialisasi  mengenai  peredaran, penyalahgunaan  dan  bahaya  narkotika  serta  proses  rehabilitasi.  Berdasarkan  wawancara  dengan Kepala  BNN Kabupaten Buleleng AKBP Made Astawa  menyebutkan bahwa  peredaran narkotika di Buleleng  saat  ini  sangat  memprihatinkan  hingga  menyasar  masyarakat  ke  pelosok-pelosok  desa sehingga dibutuhkan pengawasan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Penuturan dari Kepala BNN  Kabupaten  Buleleng  sejalan  dengan  kerjasama  BNN  dengan  desa-desa  untuk  pemberantasan narkotika  salah  satunya  Desa  Pakraman  Pancasari  yang  terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Badan  Narkotika  Kabupaten  Buleleng  yang  berkedudukan  di  Kabupaten  Buleleng melakukan  kerjasama  dengan  Desa  Pancasari,  Kecamatan  Sukasada  dalam  hal  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkoba tidak  semerta-merta  tugas  dari  BNN  saja  melainkan  juga  adalah  tugas  bersama  seluruh  lapisan masyarakat  agar  lebih  berjalan  maksimal.  BNN  juga  pernah  mengadakan  sosialisasi  tentang  bahaya narkoba  terhadap  Perangkat  Desa  Pancasari  pada  tanggal  5  November  2019  di  Desa  Pancasari selain sosialisasi BNN juga mengadakan deteksi dini penyalahgunaan  narkoba  dengan  cara  tesr  urine untuk  mengetahui  kepatutan  perangkat  desa  yang  sudah  seharusnya  menjadi  contoh  terhadap masyarakatnya.  Kegiatan  yang  dilakukan  BNN  ini  sejalah  dengan  instruksi  presiden  No.  6  Tahun
2018 yang  mewajibkan  semua  intansi kementrian  maupun luar kementerian dari tingkat atas sampai bahwa termasuk perangkat desa agar bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Dalam  Pararem  Desa  Pakraman  Pancasari  mengatur  mengenai  larangan-larangan serta sanksi- sanksi  yang  akan  diberikan  kepada  siapapun  yang  melakukan  penyalahgunaan,  peredaran  gelap narkotika di kawasan Desa Pancasari termasuk aparat desa pakraman yang bahkan hukumannya akan dikenakan  lebih  berat  karena  aparat  desa  yang  harusnya  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  desanya sehingga  menurut  penulis  hasil  kerjasama  antara  BNN  dengan  desa  pakraman  Pancasari  yang mengasilkan sebuah pararem tentang narkotika  untuk  memberantas  penyalahgunaan,  peredaran  gelap dan  prekursor  di  Desa  Pancasari  akan  berjalan  maksimal  apabila  didukung  oleh  seluruh  lapisan masyarakat di Desa Pancasari. Pembentukan pararem ini juga adalah sebuah terobosan pemberantasan narkotika  dari  lingkup  terkecil  masyarakat  yang  kadang  tidak  tersentuh  dalam  penanggulangannnya sehingga sangat diperlukan adanya bantuan pengawasan dari beberapa pihak yang dalam hal ini aparat desa dalam pencegahan terjadinya peredaran gelap narkotika.
Pengaturan  sanksi  yang  diterapkan  dalam  pararem  narkotika  Desa  Adat  Pancasari  berupa denda berupa barang dan juga melaksanakan upacara di desa tersebut. Upacara yang dilakukan akan diatur oleh pihak desa dengan tujuan untuk menyucikan kembali kondisi cemar yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggaran pararem tersebut. Sanksi adat pada upacara pembersihan desa dari perasaan kotor  (leteh)  dalam  prakteknya,  berupa  penyelenggaraan  kegiatan  yang  bersifat  niskala  (alam  gaib) yang penyebutannya ada bermacam-macam seperti uapakara pecaruan, pemarisuddan, pemrasyascita, malik sumpah dan lain sebagainya. Upacara dilaksanakan dengan menggunakan sarana dalam bentuk bebantenan (sesajen) yang disesuikan dengan sifat berat atau ringannya akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat ( Suartha, 2015: 8 ).

## Efektivitas Pararem dalam Rangka Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika
Pararem merupakan  sebuah  produk  hukum  adat  yang  bersifat  dinamis.  Pararem  merupakan  bukti hukum  adat  telah  tumbuh  mengikuti  perubahan  masyarakat  melalui  keputusan-keputusan  dalam sebuah paruman (rapat adat). Hasil  keputusan  inilah  kemudian yang  dikenal  dengan  istilah  pararem. Dalam  beberapa  buku  dan  literatur  disebutkan  mengenai  pararem,  namun  tidak  dijelaskan  tentang pengertian secara jelas. Pararem timbul akibat dari sebuah fenomena atau gejala yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat dimana dalam awig-awig hal tersebut tidak diatur atau  sudah  diatur  dan  isinya  masih  ambigu  atau  belum  prinsip  mengarah  kepada  gejala  sosial  yang dimaksud atau memerlukan peremajaan atau dari isi awig-awig tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan  masyarakat  untuk  itu  dibuatlah  aturan  tabahan  awig-awig  yang  isinya  adalah  hasil musyarawah bersama di dalam rapat desa.
Dalam  hal  implementasi  perarem  narkotika  di  Desa  Pakraman  Pancasari melibatkan seluruh elemen  masyarakat  terutama  pada  pengawasan  dan  diharapkan  apabila  ada  masyarakat  yang mengetahui  agar  segera  melaporkan  ke  pihak  yang  berwenang  atau  prajuru  adat  Desa  Pakraman Pancasari.  Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  sudah  menjadi  masalah  yang  sangat kompleks  bahkan  sudah  menjadi  ancaman  bagi  suatu  bangsa.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Narkotika pada Pasal 112 Ayat (1) atas suatu perbuatan  memiliki  Narkotika  golongan  I dapat  di  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  pidana paling sedikit Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (Delapan miliyar rupiah).
Kemudian  Pasal  112  ayat  (2)  UU  Narkotika  menyatakan  bagi  orang  yang  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram  diancam pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  112  ayat  (1)  ditambah  1/3  (sepertiga).  Selanjutnya  orang  yang  menggunakan  narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a yang mengatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun. Apabila  penyalahgunaan  tersebut  dapat  dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dalam  penegakan  pararem  tentang  narkotika  di  Desa  Pakraman  Pancasari,  BBN  Kabupaten Buleleng  mengambil  peran  besar  dalam  hal  pembentukannya.  Salah  satunya  adalah  mengadakan sosialisasi  terhadap  masyarakat  desa  sebelum  pembentukan  pararem  tersebut.  Selain  itu  BNN Kabupaten  Buleleng  dan  Pemerintah  Desa  Pakraman  Pancasari  membentuk  kerjasama  untuk pemberantasan  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika dalam  bentuk  Pararem tentang  narkotika di Desa  Pakraman  Pancasari.  Dalam  hal  menanggulangi  bahaya  penyalahgunaan,  peredaran  gelap  dan prekursor  narkotika,  pemerintah  Desa  Pancasari,  Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten  Buleleng menerbitkan  sebuah  Pararem  Desa  Tentang  Narkotika  yaitu  Pararem  Desa  Pancasari  Kecamatan Sukasada  Kabupaten  Buleleng  Sukerta  Pawongan  Ketertiban,  Keamanan  dan  Bebas  dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika/Sejenisnya Nomor 01/DPP-II/2019 tentang Narkotika/Sejenisnya  yang merupakan hasil dari kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Pada umumnya pararem bersisi ketentuan-ketentuan serta sanksi lanjutan dari awig-awig yang dirasa belum jelas namun tidak menutup kemungkinan pararem juga bisa dibuat untuk hal-hal tertentu yang  belum  dimuat  dalam  awig-awig  ( Artadi,  2012: 3 ).  Di  dalam  beberapa  kasus  delik  adat,  sanksi adatnya  dapat  pula  bersifat  ganti  rugi  yang  bersifat  materiil  maupun  inmateriil.  Pola  pikir  yang menghendaki  upaya  pemulihan  adat  dalam  beberapa  kasus  delik  pidana  adat  menunjukkan  bahwa sifat  masyarakat  adat  di  Bali  memiliki  sistem  budaya  yang  kuat  dengan  nilai-nilai  yang  bersifat religius.  Hukum  pidana  adat  yang  masih  hidup  di  dalam  masyarakat  adat  Bali  banyak  dipengaruhi oleh unsur-unsur agama terutama agama Hindu ( Widnyana, 1993: 19 ).
Sanksi  adat  ini  dikenakan  kepada  siapapun  yang  telah  melanggar pararem Desa  Pakraman Pancasari  tentang  Narkotika  baik  itu  pemerintah  desa,  masyarakat  atau  pendatang  yang  kedapatan melanggar  ketentuan  yang  ada  pada  pararem  tersebut  dan  untuk  pemerintah  desa  apabila  kedapatan melanggar  ketentuan  tersebut  akan  diberikan  sanksi  yang  lebih  berat  daripada  yang  lainnya. Efektivitas  sebuah pararem dalam  penegakan  pencegahan  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika dikaitkan  dengan  teori  M.  Friendmen  dalam  Teori  Sistem  Hukum  ( Legal  System  Theory )  mengenai efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  pada  tiga  unsur  sistem  yaitu struktur hukum , substansi hukum dan budaya hukum .
Apabila  dikaji  dari  struktur  hukum  dalam  penegakan  pencegahan  dan  penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng ini sudah berjalan dilihat dari dukungan BNN Kabupaten Buleleng dalam  melakukan  sosialisasi  ke  desa-desa  mengenai  dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika  serta aktif  menjalin  kerjasama  dengan  desa  dalam  pencegahan  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika. Kemudian dilihat dari substansi hukumnya dimana di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang No. 35  tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  dimana  dalam  aturan  tersebut  telah  dimuat  golongan- golongan, kemudian sanksi-sanksi yang dapat dikenakan apabila sudah melanggar aturan tersebut.
Selanjutnya  pembentukan  pararem  hasil  kerjasama  antara  BNN  Kabupaten  Buleleng  dengan Desa Pakraman yang memuat sanksi adat sehingga apabila ditemukan pelanggaran terhadap narkotika maka akan dikenai hukuman dari  hukum  nasional dan  hukum  adat  di  desa  tersebut. Terakhir  adalah budaya  hukum  yang  disini  adalah  masyarakat.  Apabila  kita  lihat  dari  masyarakat  desa  pakraman Pancasari baik yang menetap  atau pendatang  mulai dari pembentukan pararem hingga saat ini belum ada  yang  tersandung  kasus  narkotika  karena  mereka  mengetahui  dan  paham  pembentukan  pararem tersebut  memiliki  tujuan  positif.  Hal  itu  juga  didapatkan  dari  sosialisasi  setelah  pararem  terbentuk mengenai bahaya penggunaan narkotika serta sanksi adat yang akan dikenakan kepada mereka  yang melanggar sehingga berdasarkan teori ini pararem tentang Narkotika Desa Pakraman Pancasari sudah efektif.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas:
a. kerja  sama  yang  dilakukan  BNN  dan  desa  adat  dalam  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  adalah  dengan mengadakan  sosialisasi  mengenai  bahaya  narkotika  salah  satu  contohnya  adalah  BNN Kabupaten  Buleleng  yang  bekerjasama  dengan  Desa  Adat  Pancasari  dalam  memerangi narkotika,  selain  melaksanakan  sosialisasi  dan  tes  urine,  BNN  kabupaten  Buleleng  dan  juga Desa  Adat  Pancasari  menerbitkan  sebuah  pararem  Desa  Adat  Pancasari  Nomor  01/DPP-
II/2019 tentang narkotika yang akan digunakan  sebagai acuan penyelenggaraan pemberantasan  penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  di Desa  Adat  Pancasari  yang  merupakan  salah  satu  desa  wisata  yang  banyak  dikunjungi wisatawan asing dan domestik.
b. Efektivitas  Pararem  Desa  Pancasari  Tentang  Narkotika  dalam  rangka  mencegah  dan memberantas  penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  di Desa  Pancasari,  Kecamatan  Sukasada,Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan  efektif  dengan dukungan  penuh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  adat  serta  didukung  penuh  oleh  BNN Kabupaten Buleleng sehingga sampai saat ini belum ada pelanggaran terkait penyalahgunaan serta  peredaran  gelap  dan  prekursor  narkotika  di  Desa  Adat  Pancasari  karena  semua bersinergi dengan keyakinan penuh untuk pemberantasan narkotika mulai dari ruang lingkup masyarakat terkecil yaitu desa guna mencegah atau meminimalisir tempat-tempat kecil yang dimanfaatkan oleh pengedar narkotika.
2. Saran
a. Narkotika  merupakan  ancaman  bagi  keutuhan  bangsa  sehingga  pemerintah  khususnya pemerintah  daerah  yang  belum  menyelenggarakan  kerjasama  dengan  desa  adat  dalam  hal pemberantasan  narkotika  terutama  kawasan  wisata  karena  sangat  penting  untuk  membatasi ruang  gerak  pelaku  tindak  pidana  narkotika dari lingkup masyarakat terkecil.
b. Peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  ancaman  besar  bagi  kehidupan masyarakat  terutama  generasi  muda  sehingga  sudah  seharusnya  bagi  masyarakat  untuk menghindari  tersangkut  paut  dengan  narkotika  serta  mendukung  program  pemerintah  agar berjalan  efektif  dalam  pencegahan  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika  untuk membentuk karakter bangsa yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi, I. K. (2012). Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya . Pustaka Bali Post. Hariyono, B. (2009). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia [Universitas Diponegoro]. Kaligis, O., & Associates. (2002). Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Alumni. Makaro, M. T., & Dkk. (2005). Tindak Pidana Narkotika . Ghalia Indonesia.
Sanger,  E.  C.  (2013).  Penegakan  Hukum  terhadap  Peredaran  Narkoba  di  Kalangan  Generasi  Muda.
Lex Crimen , 2 (4), 5–13. Soerjono, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia Press. Suartha,  I.  D.  M.  (2015). Hukum  dan  Sanksi  Adat  (Persfektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana) .  Setara Press.
Widnyana, I. M. (1993). Kapita Selekta Hukum Pidana Adat . PT Eresco.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3886).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  Tentang  Badan  Narkotika Nasional.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Pararem Desa Adat Pancasari  Nomor: 01/DPP-II/2019  Tentang Narkotika/Sejenisnya.