## ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN KAPUAS
Annisa Fitdinna Ramadhan Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas Annisa_fidinna@yahoo.com
Akhmad Abdurahman
STIA Bina Banua Banjarmasin akhmad.abdurahman@stiabinabanuabjm.ac.id.
Abstract . This study aims to analyze the effect of; (1) Regional Taxes, (2) Levies, (3) Separated Regional Assets Management Results and, (4) Other Legitimate PAD on Capital Expenditures of Kapuas Regency.
The type of research used is explanatory with a quantitative approach. The population of this research is the budget realization report of Kapuas Regency. The sampling in this study used purposive sampling, so the sample in this study was the financial statements of the Kapuas district for the period 2012 to 2018. The data collection technique was through documentation, namely data obtained from documents obtained from the Kapuas Regency Revenue Service. Data analysis was carried out using quantitative descriptive analysis techniques.
The results showed that; There is no significant effect of Regional Original Revenue (PAD) originating from 1) Regional Taxes, 2) Levies, and 3) Separated Regional Assets Management Results on Kapuas Regency Capital Expenditures for 2012-2018, while 4) Sourced from Other Other Legislative There is a significant influence on the Kapuas district capital expenditure in 2012-2018.
Keywords : The Effect of Regional Original Income, and Capital Expenditure
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ; (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan, (4) Lain-lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas.
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Kapuas. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel bertujuan atau Purposive Sampling, sehingga Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kabupaten Kapuas periode tahun 2012 hingga tahun 2018 . Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi, dan 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Belanja Modal kabupaten Kapuas Tahun 2012-2018, sedangkan 4) Yang bersumber dari Lain-lain yang Sah terdapat Pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal kabupaten Kapuas Tahun 2012-2018.
Kata Kunci : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secarah penuh tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, malalui undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana harus dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayahnya yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Sehingga peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah ( enginee of growth ). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daearah serta menimbulkan efek multipler yang besar.
Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah (1) kemampuan Belanja Modal, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung juga oleh kebijaka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi
fiscal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat.
Penerimaan Kabupaten atau Kota yang tercermin dalam APBD berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman.
Sejalan dengan pendapat Mardiasmo, dkk (Simanjuntak, 2016: 45) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk meghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.
Penerimaan PAD digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana daerah. Penyediaan prasarana dan sarana tentunya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang sejahtera tentunya di indikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan ekonomi masyarakat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari usaha masyarakat. Semakin besar PAD maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatan PAD kembali. Dengan
PAD yang besar maka Belanja Modal dapat dibiayai sendiri melalui PAD tanpa harus menunggu bantuan Pemerintah Pusat, sehingga proses percepatan pembangunan, penyediaan fasilitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan cepat. Peningkatan kualitas layanan publik akan mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan melalui peningkatan PAD.
Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa kontribusi PAD memberikan peranan yang begitu besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah pemerintah, demikian juga di Kabupaten Kapuas, untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam berotonomi maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan focus pada “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas”.

## KAJIAN TEORI

## Pendapatan Asli Daerah
Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Halim (2014: 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil perusahaan milih Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012: 146) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah hasil dari setoran pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli Daerah.
Nurlan (2013:135) mengemukakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah.
Sumber-sumber PAD terdiri dari:

## 1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Yani, 2014:52)

## 2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan / diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo ; 2012: 15)
Menurut Siahaan (2015:6), Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.
Laba perusahaan Daerah merupakan salah satu pendapatan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Yani, 2014:74)

## Belanja Modal
Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2014: 54).
Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan,2016: 12). Belanja modal dimaksudkan untuk
mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Dan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sidatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

## Kerangka Berpikir
Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Pajak Daerah (X1)
Retribusi Daerah (X2)
Hasil Pengelolaan
Kekayaan daerah yang
dipisahkan (X3) Lain-lain PAD yang Sah (X4) Belanja Modal (Y) Pendapatan Asli Daerah (X)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini berlandaskan analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilihat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas.
Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Kapuas. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. berupa laporan keuangan kabupaten Kapuas tahun 2012 - 2018.
Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Kapuas Tahun 2012 sampai dengan 2018.
Analisis Data dilakukan dengan Teknik Analisa Deskriptif Kuantitatif, berupa Statistik deskriptif dan Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan alat bantu program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 22.

## HASIL PENELITIAN
Gambaran tentang Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Kapuas Tahun 2012 – 2018, dapat di lihat pada beberapa tabel berikut :
Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah

## Tabel 2 Realisasi Retribusi Daerah
Tabel 3 Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

## Tabel 4
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

## Tabel 5 Pendapatan Asli Daerah

## Tabel 6 Realisasi Belanja Modal
Sumber: Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, 2017

## Hasil Analisis Regresi
Hasil uji regressi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 22 atas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah
terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas tahun 2012 – 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 950482308,869 27271799748,995 ,035 ,974 Pajak Daerah 13,277 11,355 ,532 1,169 ,327 Retribusi 1,021 4,669 ,022 ,219 ,841 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 33,603 31,950 ,361 1,052 ,370 Lain-Lain PAD yang Sah 8,572 2,449 1,149 3,500 ,039 a. Dependent Variable: Belanja Modal Tabel 7. Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,999 a ,998 ,995 57869270712,6 7088
a. Predictors: (Constant), Lain-Lain PAD yang Sah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pajak Daerah
Berdasarkan tabel 6. diperoleh persamaan analisis regressi berganda sebaga berikut :
Y= 950.482.308,9+ 13,277 X1 + 1,021 X2+ 33,603 X3 + 8.572 X4 Angka 950.482.308,9 pada persamaan regressi berganda diatas berarti bahwa tanpa adanya Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dan Lain-Lain PAD yang Sah (X4), maka belanja modal Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp 950.482.308,9.
Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah dari Pos Pajak Daerah (X1) bernilai positif, berarti ada hubungan searah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pajak Daerah dengan Belanja Modal Kabupaten Kapuas. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah meningkat, maka
Belanja Modal Kabupaten Kapuas juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, hasil Uji Signifikansi Pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dari Pos Pajak Daerah dengan Uji t adalah nilai t hitung sebesar 1.169 sedangkan t tabel sebesar 2,364 dengan signifikansi sebesar 0,327. Karena t hitung < t tabel (1,168<2,364) atau sig t < 5% (0,327 > 0,05), maka hipotesis penelitian yang berbunyi “Terdapat pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan ditolak, artinya Pengaruhnya Tidak Signifikan.
Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah bernilai positif, berarti ada hubungan searah antara Retribusi Daerah dengan Belanja Modal Kabupaten Kapuas. Artinya apabila Retribusi Daerah meningkat, maka Belanja Modal Kabupaten Kapuas juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, hasil Uji Signifikansi Pengaruh dari Retribusi Daerah dengan Uji t adalah nilai t hitung sebesar 0,219 sedangkan t tabel sebesar 2,364 dengan signifikansi sebesar 0,841. Karena t hitung > t tabel (0,219< 2,364) atau sig t < 5% (0,841 > 0,05), maka Hipotesis penelitian yang berbunyi “Terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan ditolak artinya Pengaruhnya Tidak Signifikan.
Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) bernilai positif, berarti ada hubungan searah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dengan Belanja Modal Kabupaten Kapuas. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) meningkat, maka Belanja Modal Kabupaten Kapuas juga akan mengalami
peningkatan. Selanjutnya, hasil Uji Signifikansi Pengaruh dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan Uji t adalah nilai t hitung sebesar 1,052 sedangkan t tabel sebesar 2,364 dengan signifikansi sebesar 0,370. Karena t hitung < t tabel (1,052<2,364) atau sig t < 5% (0,370 > 0,05), maka Hipotesis penelitian yang berbunyi “Terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan ditolak artinya Pengaruhnya Tidak Signifikan.
Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain PAD yang sah (X4) bernilai positif, berarti ada hubungan searah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Lain-lain PAD yang sah (X4) dengan Belanja Modal Kabupaten Kapuas. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Lain-lain PAD yang sah (X4) meningkat, maka Belanja Modal Kabupaten Kapuas juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, hasil Uji Signifikansi Pengaruh dari Lain-lain PAD yang sah dengan Uji t adalah nilai t hitung sebesar 3,500 sedangkan t tabel sebesar 2,364 dengan signifikansi sebesar 0,039. Karena t hitung > t tabel (3,500>2,364) atau sig t < 5% (0,039 < 0,05), maka Hipotesis penelitian yang berbunyi “Terdapat pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal di Kabupaten Kapuas” dinyatakan diterima, berarti Pengaruhnya adalah Signifikan.
Sedangkan untuk pengaruh variabel Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dan Lain-Lain PAD yang Sah (X4) secara simultan terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan pada tabel dapat
diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dan Lain-Lain PAD yang Sah (X4) secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 99,5% dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Kapuas.

## Pengaruh pajak Daerah terhadap belanja modal
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangun daerah, tampa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi. Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak atas rokok, pajak atas minuman keras, pajak ekspor, pajak atas barang mewah dan sebagainya.
Pajak Daerah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 – 2018. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kapuas dari tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami turun naik.
Hasil analisis koefisien determinan menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas sebesar 98,2%, akan tetapi pengaruhnya Tidak Signifikan.

## Pengaruh retribusi Daerah terhadap belanja modal
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Retribusi daerah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos retribusi daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 – 2018. Dan analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari retribusi daerah Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari tahun ketahun.
Hasil uji Koefisien determinan menunjukkan bahwa retribusi daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 91,2%, akan tetapi pengaruhnya Tidak Signifikan.

## Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal
Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 – 2018.
Analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan konribusi sebesar 87,6% terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas. Sedangkan analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami turun naik.
Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 98,4%. Dengan demikian Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terbukti memberikan pengaruh dominan terhadap Belanja modal Kabupaten Kapuas, akan tetapi pengaruhnya juga Tidak Signifikan.

## Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap belanja modal
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Beberapa macam pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain PAD, yaitu ppendaatan dari bantuan langsung untuk daerah kesehatan, pendapatan dari ASKES, Pendapatan premi asuransi, pendapatan sewa lain-lain, pendapatan dinas, pendapatan denda retribusi, meningkatnya pendapatan dari lain-lain PAD akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Lain-lain PAD yang sah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 – 2018.
Analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa laoi-lain PAD yang sah memberikan pengaruh sebesar 82,8% terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas. Analisis secara kualitatif menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah pada tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi atau turun naik. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 99,6%.

## P E NU T U P

## Kesimpulan
Mengacu pada hasil perhitungan, analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, dan 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Belanja Modal kabupaten Kapuas Tahun 2012-2018, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memberikan Pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal kabupaten Kapuas Tahun 2012-2018.

## Saran
Memperhatikan kesimpulan yang diperoleh, akhirnya dapat dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dengan uraian sebagai berikut : 1) Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Kapuas dari retribusi daerah, maka yang dapat dilakukan melkukan pendataan ulang mengenai potensi retribusi daerah di Kabupaten Kapuas serta mengadakan sosialisasi mengenai objek retribusi daerah di Kabupaten Kapuas, 2) Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat maka pemerinta Kabupaten Kapuas perlu meningkatkan usaha pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara intensif dan aktif, dan 3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menggunakan ruang lingkup yang lebih luas sehingga memberikan hasil yang lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta
Basri, Faisal dan Haris Munandar, 2002. Dasar-Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif . Jakarta: Kencana.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM . SPSS 19 (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi: Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN.
Kurniawan, Albert. 2013. Cara Mudah Belaja SPSS untuk Pemula. Bandung: Media com.
Mardiasmo, 2012, Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Nurlan, Darise. 2013. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat. Daerah (SKPD). indeks. Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
Santoso, Singgih. 2010. Menguasai Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS . Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung : Alfabeta.
Syaiful . 2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan . http://file.upi.edu/Direktori/ Diakses 14 Juni 2019. Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif . Surabaya: Kencana.
Yan i , Ahmad. 2012. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Jakarta : PT Raja Grafindo.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.