## Potrait of Slums Condition in Pandan Kasturi Village, Ambon City in 2013
Yuni Andriyani Safitri 1 , Fahmi Fahrudin Fadirubun 2 , Misbah Madaul 3
Universitas Khairun 1 , Universitas Negeri Surabaya 2 , Universitas Pattimura 3 yuniandriyani@unkhair.ac.id
Article History accepted 02/10/2022 approved 21/10/2022 published 25/11/2022

## Abstract
Increasing urbanization in  Ambon City is an  early symptom of the formation  of new pockets of poverty in urban villages near the city center such as pandan kasturi. The proximity of access to transportation,  business  and  other  services  triggers  the  birth  of  residential  complexes  that  are unfit for habitation in terms of buildings and environmental quality. This research was conducted with the  aim  of  describing  the  condition  of  slum  settlements  in  that  location  using  a  qualitative descriptive  method.  Sampling  was  conducted  purposively  on  137  households  through  a  field survey.  As  a  result,  symptoms  were  found  in  the  form  of  poor  sanitation  and  drainage conditions,  inadequate  MCK  facilities,  buildings/houses  that  did  not  have  an  IMB,  illegal  land ownership status and soaring land prices were the reasons for the construction of uninhabitable houses . Keywords: Slums, Pandan Kasturi, Ambon City

## Abstrak
Urbanisasi  yang  kian  meningkat  di  Kota  Ambon  menjadi  gejala  awal  terbentuknya  kantong- kantong  kemiskinan  baru  pada  kelurahan  yang  berada  di  dekat  pusat  kota  seperti  pandan kasturi.  Kedekatan  akses  layanan  transportasi,  bisnis  dan  lainnya  memicu  lahirnya  komplek pemukiman yang tidak layak huni dari segi bangunan maupun kualitas lingkungan. Penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  kondisi  pemukiman  kumuh  dilokasi  tersebut dengan menggunakan metode dekskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan pada 137 kk melalui survey lapangan. Hasilnya, ditemukan gejala berupa kondisi sanitasi dan drainase yang buruk,  mayoritas  penduduk  menggunakan  MCK  umum  yang  tidak  terawat,  bangunan/rumah tidak memiliki IMB, status kepemilikan lahan tidak sah dan harga lahan yang melambung tinggi menjadi penyebab dibangunnya rumah tidak layak huni.
Kata kunci: Pemukiman Kumuh, Pandan Kasturi, Kota Ambon
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 83– 91

## PENDAHULUAN
Kota  Ambon  merupakan  kota  yang  berkembang  di  dataran  sempit  diwilayah pesisir.  Hal  ini  disebabkan  karakteristik  topografi  kota  ambon  yang  terdiri  dari  daerah perbukitan dan pegunungan yang cukup terjal. Keterbatasan fisiografi fisik inilah yang membuat arah pengembangan kota melebar ke area pesisir dan laut melalui reklamasi (Notanubun & Musadun, 2017). Seiring berjalannya waktu, pembangunan fasilitas dan sarana  penunjang  demi  pembangunan  kota  akan  meningkatkan  laju  urbanisasi  yang dipicu dari pull and push factor. Push factor (Daya Dorong) adalah sempitnya lapangan pekerjaan  di  perdesaan  sedangkan Pull  factor (Daya  Tarik),  kota  dianggap  mampu untuk  menyediakan lapangan pekerjaan sehinga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan beragam (Lasaiba, 2012).
Lebih  lanjut,  urbanisasi  dapat  memicu  ledakan  penduduk  dan  penggumpalan tenaga kerja didaerah tertentu. Pada gilirannya, daerah dengan vitalitas ekonomi tinggi dalam  hal  akses  dan  keterjangkauan  ke  pusat  kota,  bisnis,  perkantoran,  dan pemerintahan  akan  menjadi  primadona  untuk  dijadikan  tempat  bermukim.  Menurut Daljoeni  (2003),  pemusatan  kegiatan  perdagangan  akan  menyebabkan  masalah  bagi struktur  perencanaan  kota.  Arus  urbanisasi  yang  kian  meningkat  apabila  tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan, akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan fisik kawasan.  Perubahan  ini  ditandai  dengan  merosotnya  estetika  lingkungan  seperti bangunan rumah  permanen,  semi  permanen  dan  bangunan formal  yang  berhimpitan, tidak  terdapat  ruang  terbuka  hijau  dan  fasitas  umum  sebagai  sarana  bermain  anak, serta sempitnya ruas-ruas jalan. Umumnya pemanfataan lahan berupa penggabungan tempat  usaha  dan  bermukim  dijadikan  satu  ( mix  land-use) seringkali  dijumpai  di kawasan  tersebut.  Disamping  itu,  kurang  terpeliharanya  kebersihan  lingkungan membuat  kawasan  pemukiman  terlihat  kotor,  kumuh,  tidak  sehat  dan  tidak  nyaman untuk dijadikan tempat yang layak huni. Kemudian, lingkungan tersebut dapat menjadi kantong-kantong  kemiskinan  baru  yang  berpotensi  menjadi  sarang  penyakit  dan  juga tindak kejahatan (Fitria & Setyawan, 2014).
Kondisi  seperti  ini  juga  terjadi  di  Kelurahan  Pandan  kasturi  kota  Ambon. Sebagian  besar  kaum  urbanis  yang  datang  dan  bermukim  termasuk  dalam  golongan ekonomi menengah kebawah yang ingin berjualan di pasar, sehingga mereka mencari lokasi  tempat  tinggal  yang  dekat  dengan  pusat  perdagangan.  Kelurahan  Pandan Kasturi  hanya  berjarak  1,2  km  dan  dapat  ditempuh  dengan  moda  transportasi  umum selama  5  menit  ke  pusat  kota  (pasar  Batu  Merah  dan  Mardika).  Permasalahan kelayakan  tempat  tinggal,  para  urbanis  terbentur  dengan  tingginya  harga  lahan  yang membuat  sebagian  besar  dari  mereka  menggunakan  badan  jalan  untuk  dijadikan tempat  tinggal  meskipun  harus  mengabaikan  aturan  dasar  pengadaan  bangunan rumah.
Dalam  rangka  mengendalikan  pemukiman  dan  kawasan  kumuh  di  perkotaan sejak  tahun  1974,  pemerintah  telah  menginisiasi  program  pencegahan  dan peningkatan  kawasan  kumuh  di  Indonesia  melalui  program  KIP (kampung Improvement  program). Pada  perjalannya,  prorgram  ini  terus  berkembang  dalam berbagai skema meskipun orientasinya mulai berubah. Tahun 1999-2006, pasca krisis moneter  1998  tujuan  program  yaitu  untuk  mengatasi  krisis  ekonomi  melalui peningkatan kapasitas masyarakat, sedangkan tahun 2007-2014 tujuannya membantu masyarakat  miskin  perkotaan  mendapatkan  manfaat  dari  peningkatan  kualitas lingkungan.  Kedua  kurun  waktu  tahun  tersebut,  sama-sama  berorientasi  pada penanggulangan kemisikinan,  kemudian di tahun 2015 terjadi transisi dan akhirnya di tahun  2016  hingga  sekarang  orientasi  tujuan  dan  capaian  program  lebih  pada penanganan  kumuh  yang  dikenal  dengan  nama  “Kota  Tanpa  Kumuh”/KOTAKU (perkim.id, 2020).
Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 83– 91
Merujuk pada SK Walikota No. 402 Tahun 2014 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh  di  Kota  Ambon,  konsentrasi  pemukiman kumuh tersebar  pada  dua  kecamatan  dan  15  kelurahan  di  kota  Ambon,  termasuk  lokasi penelitian  dengan  total  luasan  102,64  Ha.  Namun  hingga  tahun  2022,  kelurahan pandan kasturi belum menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh, padahal Menurut UU  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman, mengamanatkan  bahwa  negara  bertanggungjawab  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  melalui  pemyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam  lingkungan  yang  sehat,  aman,  harmonis  dan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu, menjadi penting untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Pandan Kasturi sebagai identifikasi awal dari program penanganan kawasan kumuh di tahun berikutnya.

## METODE
Secara umum luas areal kelurahan Pandan Kasturi adalah 4,0 km 2 (BPS, 2011) sedangkan  yang  masuk  dalam  wilayah  kumuh  12,81  Ha  (Larap Wainitu,  2021).  Oleh karena  itu,  lokasi  penelitian  ini  dipersempit  sehingga  terkonsentrasi  pada  daerah “kapaha”.  Adapun  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik purposive sampling pada  134  KK  (10%  dari  total  penduduk  wilayah sampling ).  Penjaringan  kriteria pemukiman  yang  menjadi  indikator  pemukiman  kumuh  dalam  penelitian  ini  disajikan dalam  bentuk  kuisioner  sebagai  data  primer.    Indikator  dalam  penelitian  ini  merujuk pada kriteria yang diajukan oleh Rukmana (2008)  antara lain meliputi kondisi sanitasi pemukiman,  kondisi  drainase,  kondisi  MCK,  status  kepemilikan  tanah,  dan  harga lahan,  lebih  lanjut  perhatikan  tabel  1.  Adapun  data  sekunder  diperoleh  dari  data monografi  desa  dan  tinjauan  literatur  lainnya  melalui,  buku,  laporan,  web  maupun artikel. Analisis data dilakukan dengan menjumlahkan skor masing-masing sub kriteria, kemudian  untuk  mengetahui  tingkat  kekumuhan  dilakukan  interpretasi  berdasarkan interval  skor  seperti  rendah  (0-33,33%),  sedang  (34-66,66%)  dan  tinggi  (67-100%). Analisis lanjutan disajikan dalam bentuk deksripstif kualitatif terkait kondisi permukiman kumuh di kelurahan pandan kasturi.
Tabel 1. Indikator Pemukiman Kumuh Indikator Sub-Kriteria Sanitasi Pemukiman Jendela/ventilasi Jarak antar rumah Saluran limbah TPS Drainase Kondisi saluran Fungsi saluran Sumbatan saluran Pengolahan limbah MCK Ketersediaan Kepemilikan Kebutuhan Status Kepemilikan Lahan Surat izin IMB Status kepemilikan Keberadaan Harga Lahan Biaya pemukiman Biaya lain-lain
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 83– 91

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latarbelakang  perkembangan  urbanisasi  di  kawan  Asia  Tenggara  secara umum  dipengaruhi  akibat  kondisi  sosiokultural,  ekonomi  dan  proses  perpolitikan. Diproyeksikan  pada  tahun  2030-2040,  Indonesia  akan  menghadapi  bonus  demografi serta  percepatan  migrasi  penduduk  ke  perkotaan.  Hal  ini  tentu  saja  mendorong pemerintah  lokal  maupun  nasional  untuk  melahirkan  kebijakan  urbanisasi  yang berkelanjutan sebagai langkah awal untuk mengantisipasi gelombang migrasi tersebut. Tantangannya berupa ketimpangan perkotaan dan fenomena kemiskinan yang secara spasial dapat ditemukan pada kawasan-kawasan pemukiman kumuh (perkim.id, 2021).
Kondisi ini tentu saja terjadi di semua kota besar tidak terkecuali di kota Ambon. Kawasan  permukiman  kumuh  tersebar  di  sebelas  lokasi  dan  terkonsentrasi  pada kecamatan  Nusaniwe  dan  Sirimau.  Isu  utama  kawasan  tersebut  adalah  kekumuhan, pembangunan  tempat  tinggal  di  wilayah  bantaran  dan  sempadan  sungai  maupun pesisir, perilaku membuang sampah sembarangan, pencemaran laut akibat rendahnya pengelolaan sanitasi, akses damkar yang sulit serta rendahnya kualitas air minum. Sanitasi Pemukiman. Sanitasi pemukiman dapat dipengaruhi oleh kondisi bangunan, jarak  bangunan  dan  kepemilikan  jendela/ventilasi,  tempat  pembuangan  sampah  dan limbah.  Kondisi  bangunan  diwilayah  penelitian  umumnya  terdiri  dari  bangunan permanen  dan  bangunan  semi  permanen  yang  saling  berhimpitan.  Sebagian bangunan  permanen  dalam  kondisi  tidak  terawat,  bahkan  ada  yang  menetap  dan tinggal di bekas gedung yang terbakar. Jarak rumah yang berhimpitan dan tidak teratur sehingga  sebagian  besar  (72%)  rumah  memiliki  jendela  yang  terbatas  akibatnya sirkulasi udara juga terbatas. Dari segi ukuran, 40% responden memiliki  ukuran rumah yang  kecil  dan  sempit  bahkan  49%  menempati  rumah  tidak  layak  huni.  Alhasil,  78% responden tidak memiliki saluran pembuangan limbah yang memadai.
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 83– 91

## Gambar 1. Kondisi Sanitasi Pemukiman
Drainase. Kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan serta bertumbuh vertikal  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  akibat  urbanisasi  membuat saluran  drainase  tidak terhubung  antar  rumah/bangunan/pemukiman.  Minimnya  lahan di  sekitar  kawasan  permukiman  membuat  kondisi  drainase  tidak  memadai  (61%) bahkan tidak tersedia.  Adapun kualitas konstruksi drainase jalan utama secara teknis sangat baik namun saluran pembuangan rumah tangga umumnya tidak layak.
Gambar 2. Drainase yang Tersumbat oleh Sampah
Berdasarkan  hasil  pemantauan  lapangan  umumnya  drainase  tertutupi  oleh  sampah plastik (61%) sehingga fungsinya menurun. ketidakmampuan mengalirkan limpasan air disebabkan  adanya  penyumbatan  baik  oleh  sampah  plastik  maupun  limbah  rumah tangga yang langsung dibuang tanpa dikelola terlebih dahulu.
MCK. Ketersedian  sarana  MCK  masih  sangat  minim,  36%  responden  tidak  memiliki sarana MCK sedangkan 30% lainnya menggunakan sarana MCK milik keluarga/tetangga.  Menurut  pengakuan  responden  70%  kondisi  prasarana  MCK  tidak layak digunakan, baik karena kondisi bangunan, kebersihan maupun ketersedian dan kelancaran air bersih.
Status  Kepemilikan  Lahan. Corak  perkembangan  pemukiman  secara  spasial  dan visual berkaitan dengan erat dengan status kepemilikan lahan. Hasil survey lapangan di  kelurahan  pandan  kasturi  menunjukan  bahwa  72%  lahan  adalah  milik  pemerintah dan  hanya  6%  milik  keluarga.  Adapun  kepemilikan  izin  secara  fisik  berupa  surat  ijin lokasi dari pemerintah tidak ada bahkan 71% responden menjawab tidak memiliki atau mengurus IMB saat membangun rumah.
Gambar 4. Pembangunan Rumah tanpa IMB
Harga  Lahan. Harga  lahan  sangat  fluktuatif  dan  berkaitan  erat  dengan  tingginya permintaan  untuk  kebutuhan  hunian  atau  tempat  tinggal.  Masyarakat  yang  terbatas secara  ekonomi  tidak  akan  mampu  memiliki  tanah  maupun  rumah  sehingga  untuk bertahan  hidup,  mereka akan menghuni  tempat/bangunan  yang  terbengkalai  ataupun membuat  bangunan  semi  permanen  dengan  biaya  murah.  Berdasarkan  hasil  survey lapangan,  ditemukan  bahwa  penduduk  akan  mengeluarkan  biaya  minimum  untuk pemukiman  diatas  Rp.5 juta  pertahun.  Pengeluaran  ini  berupa  harga  sewa  kontrakan ukuran  3x4  meter  ataupun  sewa  lahan  untuk  dibangun  rumah  petak.  Harga  tanah menyentuh angka Rp. 350-500 ribu per meter sedangkan biaya kontrak rumah berkisar antara Rp. 25-60 Juta pertahun.
Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 83– 91
Gambar 5. Perumahan yang bertumbuh dan semi permanen akibat harga lahan yang tinggi.
Menurut  Prayojana,  et.al  (2020),  penghuni  kawasan  kumuh  yang  padat penduduk umumnya berasal dari kalangan yang tidak memiliki keahlian karena berasal dari  desa  dengan  jenjang  pendidikan  yang  rendah.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan dilokasi  penelitian,  88%  responden  hanya  mengenyam  pendidikan  dasar.  Pendidikan yang rendah ini membuat akses untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi sulit. terlihat dari 57% responden diantaranya memiliki pekerjaan tidak tetap seperti nelayan, montir  dan  pengrajin.  Padahal  mereka  dihadapi  dengan  kenyataan  biaya  hidup  yang tinggi.  Kondisi  ekonomi  yang  lemah  inilah  membuat  masyarakat  kurang  memiliki motivasi untuk memiliki rumah layak dan sehat (Nursyahbani & Pigawati, 2015).
Selain  faktor  ekonomi,  ada  faktor  lain  yang  turut  mempengaruhi  keberadaan kawasan  permukiman  kumuh  padat  perkotaan  antara  lain  lahan  perkotaan  dan  tata ruang  (Krisandriyana,  et.al,  2019).  Penambahan  jumlah  penduduk  tidak  sebanding dengan  ketersediaan  lahan,  alhasil  rumah/bangunan  untuk  pemukiman  dibangun berhimpitan  dan  mengesampingkan  tata  ruang  kota.  Dari  segi  kualitas,  bangunan  di lokasi penelitian juga terdiri dari berbagai struktur, beton, baja, kayu hingga triplek atau perpaduan antar struktur. Ketidakseragaman ini membuat estetika menjadi rendah dan telihat  kumuh.  Berikut  disajikan  hasil  analisis  per-indikator  untuk  mengetahui kekumuhan kelurahan pandan kasturi kota Ambon.

## Tabel 2. Kualitas Kawasan Pemukiman
Indikator Presentase Kondisi Baik Kurang Baik Tidak Baik Sanitasi Pemukiman 0 30 70 Drainase 39 61 0 MCK 30 34 36 Status Kepemilikan Lahan 22 6 72 Harga Lahan 100 Total 18.2 26.2 55.6
Berdasarkan hasil analisis data melalui penskoran akhir sebagaimana disajikan pada tabel 2 diatas,  diketahui tingkat pemukiman kumuh di lokasi penelitian termasuk dalam  kategori  kumuh  sedang  yaitu  55.6%.  Hasil  ini  sejalan  dengan  pengkategorian oleh  Dinas  PRKP  Kota  Ambon  dalam  dokumen  Larap  Wainitu  tahun  2021.  Menurut Uar  (2021),  penanganan  kawasan  kumuh  dimulai  dari  pembangunan  infrastruktur berupa penyediaan air bersih dan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT). Di lokasi penelitian  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kelancaran  dan  distribusi  air  di  masing- masing rumah penduduk. Untuk permasalahan pengolahan limbah terpadu belum ada sama  sekali  sehingga  infrastruktur  fisik  pendukung  perlu  dibangun  terutama  drainase penghubung antar rumah.
Lebih  lanjut  menurut  Sari,  (2020)  penerapa n “ Smart  Environment ” merupakan strategi penanganan kawasan kumuh yang efeisien dan efektif. Hal ini diyakini karena dapat merubah wajah permukiman kumuh yang padat penduduk menjadi lebih estetik serta  dapat  memberikan  kenyamanan  secara  psikologis  kepada  penduduk. Dibeberapa  kelurahan  kumuh  di  perkotaan  besar  telah  diterapkan  metode  ini,  dan berhasil  merubah image serta  mendatangkan income .  Upaya  akhir  dalam  menangani kawasan ini tentunya butuh melibatkan segenap potensi sumberdaya manusia seperti melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  program,  koordinasi  dan  sinergitas pemanfaatan  ruang,  pelibatan  masyarakat  dan  sosialisasi  serta  upaya  peluang
kerjasama  lintas  sektor  dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan  kualitas  infrastruktur pemukiman kumuh (Wijaya, 2016).

## SIMPULAN
Potret pemukiman kumuh diwilayah kajian meliputi kondisi sanitasi pemukiman yang  kurang  baik,  fungsi  drainase  yang  belum  optimal,  rata-rata  penduduk  masih menggunakan  fasilitas  umum  maupun  sistem family - share untuk  MCK,  serta  status kepemilikan lahan untuk rumah/tempat tinggal sebagian besar masih milik pemerintah akibat  harga  lahan  yang  cukup  tinggi.  Struktur  bangunan  yang  tidak  seragam, berhimpitan serta mengabaikan tata ruang kota turut menyumbang dan memperparah wajah  permukiman  kelurahan  pandan  kasturi.  Implikasi  dari  temuan  ini  secara  tidak langsung  menambah  daftar  kawasan  pemukiman  kota  ambon  dan  tentunya  menjadi pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  daerah.  Untuk  menanggulangi  permasalahan tersebut,  tentunya  dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  program pemasaran  sosial  untuk  mengatasi  rendahnya  kesehatan  lingkungan  ini.  Disisi  lain, kemandirian  masyarakat  dalam  menanggulangi  kekumuhan  kawasan  melalui pengusulan  bantuan  dengan  skema  pendanaan  yang  jelas  dan  resmi  menjadi core value yang terus didorong dan dibentuk. Kedepannya, penelitian terkait dengan tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat menjadi hal yang sangat mendesak sebagai langkah  awal  untuk  mengukur  sejauh  mana  masyarakat  setempat  ingin  keluar  dan memperbaiki lingkungan tempat tinggalnya. Evaluasi keberhasilan program pemerintah terkait kawasan kumuh yang telah di terapkan dilokasi lain juga perlu dilakukan kajian lebih  lanjut,  sebagai  bahan  referensi  untuk memproyeksikan  efektifitas  penerapannya dilokasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambon,  P.  K.  (2021). Dokumen  Larap  Kawasan  Wainitu  Kota  Ambon. Ambon:  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
BPS. (2012). Kecamatan Sirimau dalam Angka. Ambon. Fitria,  N., & Setiawan, R. P. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan  Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Jurnal TEKNIK POMITS, 3 (2), 240- 244.
“Kawasan  Permukiman  Kumuh  Menjadi  Tantangan Sustainable  Urbanization ” . Perkim.id:  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  24  September  2021.  Web. 23  Oktober  2022,  diambil  dari  perkim.id/kumuh/kawasan-permukiman-kumuh- menjadi-tantangan-sustainable-urbanization/
Krisandiyana,  M.,  Astuti,  W.,  &  Fitriarini,  E.  (2019).  Faktor  yang  Mempengaruhi Keberadaan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  di  Surakarta. Desa-Kota,  1 (1),  24- 33.
Notanubun, R., & Mussadun. (2017). Kajian Pengembangan Konsep Waterfront City di Kawasan  Pesisir  Kota  Ambon. Jurnal  Pembangunan  Wilayah  dan  Kota ,  243- 256.
Nusyahbani,  R.,  &  Pigawati,  B.  (2015).  Kajian  Karakteristik  Kawasan  Pemukiman Kumuh  di  Kampung  Kota  (Studi  Kasus:  Kampung  Gandekan. Jurnal  Teknik PWK, 4 (2), 267-281.
Peraturan  Walikota  Ambon  (2014).  Penetapan  Lingkungan  Perumahan  dan Permukiman  Kumuh  di  Kota  Ambon.  SK  Wailkota  Nomor  402  Tahun  2014. Walikota Ambon. Maluku
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 83– 91
Prayojana,  T.  W.,  Mardhatil,  Fazri,  A.  N.,  &  Saputra,  B.  (2020).  Dampak  Urbanisasi Terhadap  Pemukiman  Kumuh. Jurnal  Kependudukan  dan  Pembangunan Lingkungan , 13-22.
“Program-Program dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh”.
Perkim.id: Perumahan dan Kawasan Permukiman, 22 Oktober 2020. Web. 15 Oktober 2022, diambil dari perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam- pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/
Rahmani,  R.  M.,  Arifin,  J.,  &  Rijali,  S.  (2020).  Implementasi  Program  KOTAKU  (Kota Tanpa  Kumuh)  dalam  Mengatasi  Pemukiman  Kumuh  di  Kelurahan  Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. JAPB, 3 (1), 196-212.
RI  (Republik  Indonesia).  (2011).  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2011, No.7. Sekretariat Negara.
Ruli, A., & Fadjarani, S. (2018). Penataan Pemukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. Jurnal Geografi: Media Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian, 15 (1), 56-67.
Sari, D. N. (2020). Penerapan Smart Environment pada Pemukiman Kumuh di
Bantaran Kali Code Kota Yogyakarta. Government: Jurnal Ilmu Penerintahan,
13 (1), 34-42.
Uar,  E.  D.  (2016).  Strategi  dan  Tantangan  Penanganan  Kawasan  Kumuh  di  Kota Ambon. Jurnal Fikratuna, 8 (2), 127-144.
Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan  Kawasan  Prioritas  untuk  Peningkatan  Kualitas  Infrastruktur  pada Kawasan  Permukiman  Kumuh  di  Kota  Malang). Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik (JIAP), 2 (1), 1-10.