## FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah
P-ISSN: 2621-4636 E-ISSN: 2621-4644 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5460
Sitasi artikel ini dengan format Yusuf Yusuf, Sri Sudiarti, Dan Muhammad Ikhsan Harahap, “Transaksi Uang Elektronik E- Martabe Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Pada Bank Syariah,” FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah 5, no. 2
(2022): Hal.
DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5460

## TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK E-MARTABE DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH PADA BANK SYARIAH
Yusuf Yusuf * , Sri Sudiarti, Muhammad Ikhsan Harahap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
* yusuf073097@gmail.com Diterima: September, 2022 Direvisi : November, 2022 Diterbitkan: November, 2022 Abstract: E-Martabe  Sharia  Electronic  Money  is  a  product  of  Bank  Sumatera  Utara which is made based on co-branding with Bank Mandiri and to support GNNT. This study aims to see the suitability of E-Martabe Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar products based on fiqh muamalah with DSN-MUI fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017  concerning  Sharia  Electronic  Money.  The  method  used  in  this  study  is  a  descriptive qualitative  approach  whose  data  collection  techniques  use  interview,  observation,  and documentation  techniques.  This  research  shows  that  this  E-Martabe  product  is  not  fully  in accordance with sharia principles as seen from the muamalah fiqh and DSN-MUI fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Sharia Electronic Money.
Keywords: Transaction; E-Martabe; Fiqh Muamalah; Fatwa DSN-MUI
Abstrak :  Uang  Elektronik  Syariah E-Martabe merupakan  produk  Bank Sumatera Utara yang dibuat berdasarkan co-branding dengan Bank Mandiri dan untuk mendukung GNNT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian produk E-Martabe Bank  Sumut  KCP  Syariah  Simpang  Kayu  Besar  yang didasarkan  dari  fiqh  muamalah  dengan  fatwa  DSN-MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017  tentang  Uang  Elektronik  Syariah.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  teknik pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa produk E-Martabe ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dilihat dari fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
Kata Kunci: Transaksi; E-Martabe ; Fiqh Muamalah; Fatwa DSN-MUI
Copyright © 20xx, First Author et al This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pendahuluan
Seiring  perkembangan  zaman  yang  semakin  canggih  ini,  banyak  sekali  inovasi- inovasi  yang  dibuat  dengan  tujuan  memudahkan  kehidupan  manusia.  Dalam  sektor perekonomian  khususnya  perbankan  banyak  sekali  inovasi-inovasi  yang  dibuat  untuk memudahkan  dan  membantu  meningkatkan  perekonomian  suatu  negara.  Dunia perbankan  sudah  banyak  memberikan  bantuan  dalam  menjaga  kestabilan  nilai  rupiah yang  tetap  berada  pada  posisi  aman  bagi  Indonesia. 1 Transaksi  mengalami  berbagai macam perkembangan baik dalam hal pembelian, penjualan, serah terima dan sebagainya. Hal ini tidak luput dari dunia perbankan yang memberikan inovasi-inovasi tertentu dalam hal  bertransaksi,  sekarang  ini  uang  tidak  hanya  berbentuk  kertas,  uang  sudah  ada  yang berbentuk  digital,  kartu,  sertifikat  dan  lain-lain. 2 Perkembangan  Uang  Elektronik  di Indonesia  sangat  pesat  didukung  oleh  Bank  Indonesia  sendiri  terkait  inovasi  terbaru dalam  membuat  Uang  Elektronik  ( E-Money )  sebagai  alat  transaksi  masa  kini.  Bank Indonesia membuat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang secara resmi, GNNT adalah program dari Bank Indonesia yang menerapkan pola sistem pembayaran non tunai pada transaksi  yang  terjadi  di  masyarakat,  pelaku  bisnis  dan  lembaga-lembaga  pemerintah dengan  menggunakan  instrumen  pembayaran  non  tunai  yang  lebih  aman,  andal  dan efisien. 3 Penggunaan  Uang  Elektronik  di  masyarakat  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  statistik  terkait  penyebaran  Uang  Elektronik yang  bersumber  dari  Bank  Indonesia.  Berikut  data  statistik  peredaran E-Money di Indonesia ditampilkan pada Tabel 1. 4
Data pada tahun 2015 peredaran Uang Elektronik di Indonesia sebesar 34,314,795 dan  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  seperti  2016  mengalami  peningkatan sebesar  51,204,580.  Tahun  berikutnya  pada  2017  mengalami  kenaikan  sebesar 90,003,848  berlanjut  ke  tahun  berikutnya  2018  sebesar  167,205,578.  Pada  tahun  2019 naik sebanyak 292,299,320 dan pada 2020 naik sebesar 432,281,380 dilihat kenaikan dari tahun 2019-2020 peredaran Uang Elektronik mengalami kenaikan yang signifikan dengan jarak  yang  begitu  jauh  dari  tahun  2019  itu  menandakan  bahwa  semakin  banyak masyarakat yang mengetahui seberapa praktisnya penggunaan Uang Elektronik ini. Tidak hanya  itu  pertumbuhan  peredaran  Uang  Elektronik  meningkat  pesat  bahkan  di  tahun 2021.  Bank  Indonesia mencatat  peredaran  Uang Elektronik  sebesar  575,323,419  jumlah ini senilai dengan nilai transaksi Uang Elektronik sebesar Rp. 305,4 triliun pada 2021 yang dicatat  oleh  Bank  Indonesia.  Jumlah  tersebut  meningkat  49,06%  dibandingkan  periode tahun  sebelumnya  sebesar  Rp.  204,9  triliun.  Dan  untuk  tahun  2022,  Bank  Indonesia
1 Muhammad Ikhsan Harahap Dan M. Ali, “Analysis Of The Application Of Sharia Principle In The Development  Of  Sharia  Capital  Market  (Case  Study  Of  The  Indonesia  Stock  Exchange,  North  Sumatera Representative Office),” Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan 3, no. 1 (2021): 278.
2 Rifqy  Tazkiyyaturroh mah,  “Ekstensi  Uang  Elektronik  Sebagai  Alat  Transaksi  Keuangan  Modern” Muslim Heritage 3, no. 1 (2018): 21.
3 Mika  Hastuti  Dan Suhadak,  “Analisis  Pengaruh  GNNT  (Gerakan  Nasional  Non  Tunai)  Terhadap Nilai Transaksi Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Tahun 2014 - 2018),” JAB: Jurnal Administrasi Bisnis 70, no. 1 (2019): 55.
4 Ban k  Indonesia,  “Jumlah  Uang  Elektronik  Beredar,” https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi- keuangan/spip/Default.aspx , (02 Februari 2022).
memperkirakan transaksi Uang Elektronik meningkat 17,13% hingga mencapai Rp 357,7 triliun. 5
Tabel 1. Data statistik peredaran E-Money di Indonesia tahun 2015-2021 Periode Volume Nominal (Rp Triliun) 2015 34,314,795 5,28 2016 51,204,580 7,06 2017 90,003,848 12,37 2018 167,205,578 47,19 2019 292,299,320 145,16 2020 432,281,380 204,9 2021 575,323,419 305,4 Sumber : Laporan Bank Indonesia, Data Statistik Uang Elektronik
Melihat  peningkatan  terhadap  penggunaan  uang  elektronik  tersebut,  Bank  Sumut Syariah juga ikut menerbitkan dan mendistribusikan uang elektronik yang diberi nama E- Martabe yang  merupakan  produk  hasil co-branding dengan  Bank  Mandiri.  Proses penerbitannya berlangsung bersamaan dengan penerbitan uang elektronik untuk cabang konvensional  dari  Bank  Sumut.  Dikhawatirkan  hal  ini  akan  mempengaruhi  proses penciptaan  uang  elektronik E-Martabe karena  prinsip-prinsip  yang  digunakan  masih bercampur  dengan  bank  konvensionalnya.  Selain  itu,  Bank  Mandiri  selaku  pihak  ketiga yang  menjadi  pihak  penerbit  uang  elektronik  Bank  Sumut  Syariah,  juga  pernah menerbitkan  uang  elektronik  syariah  yang  diberi  nama E-Money ,  penerbitan  uang elektronik ini pernah  disinggung oleh  ketua MUI yang menjabat pada saat itu yaitu Prof Dr.  K.H.  Ma'ruf  Amin  yang  mengatakan  bahwa  uang  elektronik  Bank  Mandiri  Syariah belum  sepenuhnya  syariah. 6 Maka  dari  itu,  elemen-elemen  yang  digunakan  dalam penerbitan E-Martabe ditakutkan  akan  sepenuhnya  merujuk  kepada  penerbitan  uang elektronik  Bank  Mandiri  sebelumnya.  Riset  yang  dilakukan  peneliti  terkait  hal  ini, menemukan beberapa masalah  tambahan didalamnya yaitu akad yang digunakan dalam proses  transaksi E-Martabe pada  Bank  Sumut  KCP  Syariah  Simpang  Kayu  Besar,  pihak bank  mengatakan  tidak  mengetahui  akad  apa  yang  digunakan  dalam  proses  transaksi tersebut. 7
Fiqh muamalah bertumpu kepada maqashid syariah yaitu sebuah aturan penjagaan dari Allah agar manusia dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. 8 Penelitian ini  memiliki  rumusan  dan  tujuan  masalah  yaitu  untuk  mengetahui  transaksi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  produk E-Martabe sesuai  dengan  tinjauannya  dengan fiqh  muamalah.  Tujuan  lainnya  yaitu  untuk  menyesuaikan  implementasi  produk E- Martabe dengan  fatwa  DSN-MUI  No.  116  tentang  Uang  Elektronik  Syariah.  Untuk
5 Bank  Indonesia,  “Databok:  Nilai  Transaksi  Uang  Elektroni k  Di  Indonesia  Semasa  Pandemi," https://databoks.katadata.co.id/berapa-nilai-transaksi-uang-elektronik-di-indonesia-selama-pandemi? , (18
Desember 2021).
6 Wiyanto, “Uan g Elektronik BSM Dan BNI Syariah Belum Syariah,” https://www.inilah.com/uang- elektronik-bsm-dan-bni-syariah-belum-syariah , (18 November 2021).
7 Bank Sumut, “Kartu E-Martabe ,” https://www.banksumut.co.id/kartu- E-Martabe / , (16 Januari 2022) 8 Hartomi  Maulana,  “Pengembangan  Kinerja  Perbankan  Syariah  Berdasarkan  Model  Maqasid  Al - Syari’ah,” FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2022): 71.
menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  maka  Fatwa  DSN-MUI  NO:  116/DSN- MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah diperlukan untuk menentukan kesyariahan dari produk E-Martabe ini.
Gambar 1. Kartu E-Martabe
Sumber : www.banksumut.co.id
Penelitian yang dilakukan merupakan pembaharuan dari sebelumnya, tentang akad- akad yang digunakan dalam transaksi uang elektronik yang sudah sesuai dengan kaidah- kaidah syariat Islam dalam bermuamalah. 9 Tentang uang elektronik pada produk E-Money Bank Syariah Mandiri dengan prinsip syariah yang hanya berfokus kepada akad dan alur kerja  transaksi  uang  elektronik  Bank  Syariah  Mandiri. 10 Tentang  produk-produk  uang elektronik  yang  beredar  di  Indonesia  yang  penerbitnya  merupakan  bank  syariah, mencocokkannya dengan ketentuan dan tinjauan maqashid syariah. 11 Beberapa penelitian di  atas  lebih  berfokus  kepada  alur  transaksi  secara  umum.  Sedangkan  penelitian  ini memfokuskan kepada fiqh muamalah, hukum-hukum yang terdapat pada fiqh muamalah kemudian dihubungkan dengan fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik Syariah.
Fiqh  muamalah  untuk  mengetahui  ketentuan-ketentuan  hukum  mengenai  usaha- usaha  memperoleh  harta  dan  mengembangkannya,  jual  beli,  hutang  piutang,  dan  jasa penitipan  diantara  masyarakat  sesuai  keperluan  mereka  yang  dipahami  dari  dali-dalil syara' yang terperinci. 12 E-Money pertama di Indonesia diperkenalkan oleh Bank BCA yang menjadi  pelopor  pertama  dalam  penerbitan  Uang  Elektronik  dengan  menerbitkan  Flazz BCA  berbentuk  kartu  pada  tahun  2007. 13 Terkait  hal  tersebut  pihak  Bank  Indonesia
9 Jefry  Tarantang,  Rahmad  Kurniawan,  Gusti  Muhammad,  Dan  Ferry  Firdaus ,  “Electronic  Money Sebagai Alat Transa ksi Dalam Perspektif Islam,” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 4 (2020): 1 – 21.
10 Nurhasanah,  Agung  Maulana,  Dan Aris  Rusdiyanto,  “Tinjauan  Prinsip  Syariah  Produk  Uang Elektronik  Di  Indonesia:  Studi  Kasus  Pada  Produk  E- Money  Bank  Syariah  Mandiri,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 933 – 941. 11 Nur Rizki Febriandika Dan Fifi Hakimi, “Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia,” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2020): 212.
12 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 7;  Firmansyah Dan M. Ihsan Dacholfany, Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam, (Lampung: CV. IQRA, 2018), h. 3.
13 Bank  BCA,  “Bank  BCA:  Sejarah  Flazz  BCA,” https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang- elektronik , (16 Desember 2021).
akhirnya mengeluarkan beberapa peraturan terkait Uang Elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif. 14 Kualitatif deskriptif  akan  menjabarkan  dan  menggambarkan  setiap  informasi  yang  terdapat  di lapangan  dengan  terperinci.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  didapat  dari wawancara  dengan  CS  Bank  Sumut  KCP  Syariah  Simpang  Kayu  Besar  dan  Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah. Serta data sekunder yang berasal dari buku- buku,  jurnal,  majalah,  surat  kabar  dan  lain-lain.  Pengolahan  data  utama  menggunakan teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  tepat  sangat  dibutuhkan  dalam penelitian ini atau dikenal dengan metode triangulasi, yang nantinya tujuan dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menjadi lebih terstruktur dan mudah.
Fatwa  DSN-MUI  menyebutkan  bahwa  Uang  Elektronik  syariah  adalah  Uang Elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus memenuhi unsur-unsur, diantaranya:  Pertama,  diterbitkan  atas  dasar jumlah  nominal  uang  yang  disetor  terlebih dahulu  kepada penerbit; Kedua, jumlah  nominal  uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; Ketiga, jumlah nominal Uang Elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur  mengenai  perbankan;  Keempat,  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan
Akad Produk E-Martabe Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar Yang Sesuai Dengan Fiqh Muamalah
Transaksi  uang  elektronik  memiliki  beberapa  macam  akad  di  dalamnya  sesuai dengan  aturan  fiqh  muamalah  yang  mengatur  tentang  akad-akad  pada  setiap  transaksi. Dalam penetapan akad yang digunakan, akad-akad ini terbagi berdasarkan siapa saja yang melakukan  transaksi  yaitu  akad  antara  penerbit  dengan  pemegang  kartu,  akad  antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik dan akad antara pemegang kartu dengan nasabah. Pihak bank tidak menyebutkan secara gamblang terkait keseluruhan akad yang digunakan  dalam  bertransaksi  menggunakan E-Martabe ,  dari  beberapa  penjelasan  yang dikemukakan  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  terkait  akad  yang  digunakan  dalam transaksi menggunakan E-Martabe disajikan dalam bentuk diagram gambar berikut: 15
14 Muhammad  Rijal  Fadli,  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif,” Humanika 21,  no.  1 (2021): 44.
15 Ramli  Semmawi,  “Urgensi  Akad  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam,” Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah 8,  no.  2 (2010): 498 – 517.
Gambar 2. Akad-Akad Dalam Transaksi E-Martabe
Sumber: Dibuat Oleh Peneliti
Penjelasan Gambar 2 di atas mengenai akad-akad yang digunakan dalam transaksi E-Martabe adalah sebagai berikut ini:
Akad Antara Penerbit Uang Elektronik dengan Pemegang Kartu Perlu diketahui bahwa produk E-Martabe ini merupakan produk hasil co-branding antara  Bank  Mandiri  dengan  Bank  Sumut.  Dengan  kata  lain,  ada  dua  pihak  yang mengambil  andil  atau  peran  dalam  pengendalian  uang  elektronik E-Martabe tersebut. Bank Mandiri merupakan pihak ketiga sebagai penerbit yang kemudian ditransfer kepada Bank  Sumut  unit  usaha  syariah  untuk  pendistribusian  uang  elektronik E-Martabe .  Jadi, terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi penerbit dengan pemegang kartu atau nasabah yaitu akad wadi’ah dan akad wakalah . 16 Pihak Bank Mandiri meskipun tidak disebutkan  secara  pasti  akad  yang  digunakan  karena  Bank  Mandiri  merupakan  bank konvensional yang tidak menggunakan akad pada setiap transaksi yang mereka lakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sebagai penerbit kartu Bank Mandiri menggunakan akad wadi’ah sesuai dengan sifat dari dana float itu  sendiri yang tidak boleh  bercampur dan digunakan untuk keperluan lain selain untuk memenuhi kebutuhan uang elektronik saja. Maka dari itu akad yang digunakan adalah akad wad’iah yad -amanah . 17 Dana float ini merupakan dana yang harus dijaga oleh pihak bank sebagai penerbit yang nantinya akan ditransfer  ke  kartu  pengguna  dan  digunakan  untuk  keperluan  transaksi  dengan  pihak penyelenggara.  Dana  yang  disimpan  didalam  kartu  tidak  lagi  menjadi  tanggung  jawab bank dan sudah menjadi tanggung jawab nasabah. Pihak penerbit tidak berhak mengganti dana tersebut jika hilang yang tidak disebabkan oleh kelalaian pihak penerbit. 18
16 Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi, (27 Agustus 2022).
17 Reza  Henning  Wijaya,  “Tinjauan  Fikih  Dan  Praktik  Akad  Al -Wadiah  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA) 3, no. 2 (2021): 302. 18 Mustika  Sasikarani  Dan Thomas  Andrian,  “Pengaruh  Alat  Pembayaran  Dengan  Menggunakan Kartu, Dana Float Dan Kebijakan Moneter Terhadap Velocity O f Money Di Indonesia,” JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 3, no. 7 (2022): 820 – 836.

## Akad yang
Digunakan Dalam Transaksi E-Martabe
Akad antara penerbit dan pemegang kartu Akad antara penerbit dan penyelenggara uang elektronik
Akad Wadi’ah al amanah dan Akad Wakalah Akad Ijarah Akad Murabahah (Jual Beli) Akad antara pemegang kartu dan pedagang
Hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  116/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Uang Elektronik  Syariah  jika  pihak  penerbit  menggunakan  akad wadi’ah maka  berlaku ketentuan sebagai berikut: Pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat  diambil/digunakan  oleh  pemegang  kapan  saja;  Kedua,  jumlah  nominal  uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas  izin  pemegang  kartu;  Ketiga,  dalam  hal  jumlah  nominal  uang  elektronik  yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan ( wadi’ah ) berubah  menjadi  akad  pinjaman  ( qardh ),  dan  tanggung  jawab  penerima  titipan  sama dengan  tanggung  jawab  dalam  akad qardh .  Keempat,  otoritas  terkait  wajib  membatasi penerbit  dalam  penggunaan  dana  titipan  dari  pemegang  kartu  (dana float ).  Kelima, penggunaan  dana  oleh  penerbit  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan peraturan perundang-undangan.
Bank Sumut Syariah sebagai pihak pertama yang mendistribusikan kartu E-Martabe menggunakan akad wakalah dalam transaksi E-Martabe dikarenakan pihak bank mandiri hanya sebagai pihak yang memiliki fungsi dan tugas untuk pengisian saldo dan top-up saja, sedangkan untuk penyelesaian hal lainnya merupakan tanggung jawab dari Bank Sumut Syariah. 19
Akad Antara Penerbit Uang Elektronik dengan Penyelenggara Uang Elektronik Akad  yang  digunakan  antara  penerbit  dengan  penyelenggara  uang  elektronik (prinsipal,  acquirer,  Pedagang  [ merchant ],  penyelenggara  kliring,  dan  penyelenggara penyelesaian  akhir)  ada  beberapa  macam  sesuai  ketetapan  fatwa  DSN-MUI  yaitu  akad ijarah , ju’alah dan wakalah bil ujrah . Dalam kasus E-Martabe , akad yang digunakan antara penerbit  dan  penyelenggara  uang  elektronik  yaitu  akad ijarah .  Dikarenakan  pihak  bank atau  penerbit  menggunakan  jasa  dari  pihak  penyelenggara  untuk  membantu  dalam melakukan penyelesaian terkait uang elektronik baik dari sisi pengisian saldo, top-up dan lain-lain.
Akad ijarah yang  digunakan  dalam  transaksi E-Martabe ini  membebankan  dana tambahan atau jasa pada saat pengisian saldo atau top-up , dana ini merupakan dana yang berlaku  dari  penggunaan  sistem  atau  mesin top-up dana.  Seperti  yang  berlaku  di indomaret  atau  alfamart  yang  bekerjasama  dengan  pihak  bank  sebagai  tempat  untuk melakukan  pengisian  dana  atau top-up yang  nantinya  akan  dibebankan  kepada  nasabah pengguna  kartu  sebesar  Rp.  1.500.-  setiap  pengisian  ulang  saldo.  Hal  ini  juga  berlaku kepada merchant yang dapat melakukan isi ulang uang elektronik dengan mesin berlogo E-Money . 20
Akad Antara Pemegang Kartu Uang Elektronik dengan Pedagang Akad  yang  digunakan  pemegang  kartu  dengan  pedagang  merupakan  akad murabahah  atau  akad  jual  beli,  dikarenakan  sistem  uang  elektronik  sama  seperti  uang yaitu  sebagai  alat  pembayaran  maka  dari  itu  uang  elektronik  ini  bisa  digunakan  untuk melakukan pembelian di beberapa gerai yang terdapat mesin tap E-Money , nasabah hanya perlu  melakukan  pembelian  dengan  pihak  pedagang  yang  nantinya  pembayarannya dilakukan dengan E-Martabe dan kemudian saldo akan berkurang sesuai dengan nominal
19 Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...
belanja  yang  dibutuhkan  nasabah,  maka  dari  itu  akad  yang  digunakan  adalah  akad  jual beli. 21 Perlu  diketahui,  biasanya  sistem  transaksi  atau  pembayaran  belanja  dengan  uang elektronik  ini  hanya  berlaku  untuk  tempat-tempat  belanja  atau  toko-toko  besar  yang memiliki mesin tap E-Money atau EDC yang berlogo E-Money . Untuk usaha UMKM jarang sekali memilikinya karena harga dan perawatan mesin yang lumayan mahal.
Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Hukum Transaksi Penggunaan E-Martabe Fiqh muamalah merupakan suatu pedoman atau panduan dalam penetapan hukum kegiatan  bermuamalah  setelah  Al-Qur'an  dan  Sunnah. 22 Disini  peneliti  ingin  mengkaji beberapa  kaidah-kaidah  yang  terdapat  dalam  fiqh  muamalah  untuk  menilai  kesesuaian uang elektronik E-Martabe Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar dengan kaidah- kaidah yang menjadi hukum penentuan transaksi dalam bermuamalah.
Kaidah: “Al -Ashl  fi  al- mu’ammalat  al - ibaaha” ;  Hukum  dasar  muamalah  adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih. 23
Kaidah  ini membahas tentang segala jenis transaksi atau kegiatan muamalah yang diperbolehkan  atau  hukumnya  mubah  selama  tidak  ada  dalil  dan  hukum  yang mengharamkannya. Persoalan E-Martabe yang merupakan salah satu dari uang elektronik syariah  yang  sekarang  digunakan,  hukum  dasar  penggunaan  uang  elektronik  adalah mubah dan diperbolehkan menurut para ulama. Hukum uang elektronik ini sama dengan uang  yang  diperbolehkan,  sah  dan  halal  digunakan  untuk  transaksi  pembayaran. Pembuatan uang elektronik ini merujuk kepada kutipan yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam Tafsir al- Shan’any, Jilid 3, hal 93:
“Aku  berkeinginan  membuat  uang  dirham  dari  kulit  unta',  lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu, tidak akan ada lagi unta.”, lalu Umar mengurungkan niatnya. ” 24
Berdasarkan  kutipan  diatas,  penciptaan  uang  elektronik  adalah  sah  dan  halal, sehingga E-Martabe yang  merupakan  uang  elektronik  tidak  keluar  dan  sesuai  dengan kaidah fiqh muamalah ini.
Kaidah: “Al -Ibratu bi al-maqashid wa al-musammiyaat la bi al-alfazh wa at-tasmiyat ” ; Yang  menjadi  patokan  adalah  maksud  dan  substansi,  bukan  redaksi  ataupun penamaannya. 25
21 St.  Saleha  Madjid,  “Konsep  Akad  Murabahah  Dan  Aplikasinya  Pada  Perbankan  Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019): 10.
22 Eka  Sakti  Habibullah,  “Prinsip - Prinsip  Muamalah  Dalam  Islam,” Ad  Deenar:  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2018): 25. 23 Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, Dan Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2020): 35.
24 Ibn  Hajar  Al-Asqalani, Bulugh  Al-Maram.  Penerjemah:  Irfan  Maulana  Hakim, (Bandung:  Khazanah, 1998), h. 135.
25 Ha  Djazuli, Kaedah-Kaedah  Fiqh :  Kaedah-Kaedah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), h. 132.
Dalam kaidah ini sudah dijelaskan bahwasannya segala sesuatu harus berdasarkan dengan  apa  yang  diniatkan  dan  diucapkan.  Sesuai  dengan  hadist  Nabi  Muhammad  Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:
اَم ٍئِرْما ِِّلُك ِل اَمنَِّإَو ،ِتاميِِّنلِبِ ُلاَمْعَْلْا اَمنَّإ“ :ُلوُقَ ي ملسو هيلع الله ىلص ِمللَّا َلوُسَر تْعَِسَ:َلاَق  هنع الله يضر  ِبامطَْلْا ِنْب َرَمُع ٍصْفَح  ِبَِأ َينِنِمْؤُمْلا ِيرِمَأ ْنَع ىَوَ ن Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Yaitu Umar bin Khathab radhiyallahu`anhu ia berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  shallallhu`alaihi  wa  sallam  bersabda: “Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari. 1). 26
Maka  dari  itu,  uang  elektronik  dalam  pembuatannya  memiliki  tujuan  sebagai  alat pembayaran  dan  mengurangi  jumlah  uang  beredar  yang  dapat  menyebabkan  inflasi sehingga  nilai  dari  suatu  barang  akan  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu. E-Martabe juga  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  sebagai  alat  pembayaran  dan  untuk  mendukung GNNT  yang  dicanangkan  oleh  Bank  Indonesia  dan  memiliki  maksud  utama  yaitu mengurangi  jumlah  uang  beredar. 27 Sehingga E-Martabe diniatkan  untuk  suatu  hal  yang memiliki tujuan membantu menstabilkan nilai uang dan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, kaidah yang ke dua dari fiqh muamalah sudah sesuai.
Kaidah: “Tahriim Akl Amwaal An -Naas Bi Al- Baathil” ;  Diharamkan  memakan  harta orang lain secara batil. 28
Kaidah  ini  sudah  sangat jelas  sekali maksudnya  yaitu  untuk  tidak  memakan  harta siapapun dengan cara yang buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:
(29) ْمُكن ِِّم  ٍٍۢضاَرَ ت نَع ًةَرََِٰت َنوُكَت نَأ ٓملَِإ ِلِطََٰبْلٱِب مُكَنْ يَ ب مُكَلََٰوْمَأ ۟آوُلُكَْتَ  َلَ ۟اوُنَماَء َنيِذملٱ اَه   يَََٰٓيَ
“Hai orang -orang yang beriman! Janganlah kamu memakan (mengambil) harta orang  lain  secara  cara  yang  batil,  kecuali  jika  berupa  perdagangan  yang dilandasi atas sukarela diantara kalian...” (QS. An-Nisa [4]: 29). 29
Dalam uang elektronik E-Martabe , segala jenis transaksi dan tujuannya bukan untuk memakan harta orang lain melainkan sebaliknya, hal ini dapat dilihat dari yang pertama, dalam  proses  transaksi  atau top-up pengisian  ulang  saldo  dari  uang  elektronik  syariah tidaklah terdapat tambahan di dalamnya, jika seorang nasabah ingin melakukan isi ulang saldo dengan jumlah Rp. 500.000, di bank penerbit maka tidak akan ada biaya tambahan apapun  sehingga  tidak  mengandung riba .  Tetapi  jika  melakukan  isi  ulang  di merchant-
26 Imam  Nawawi  Abu  Zakaria, Kitab Arba’in. Penerjemah: Ahmad Syaikhu, Hadist Bukhari Nomor 1 Dan Muslim Nomor 1907, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 13 27 Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi … 28 Naila  Khalidah,  “Penerapan  Qaidah  Fiqiyyah  Muamalah  Dalam  Transaksi  Ekonomi (Bermuamalah),” Al-Risalah 14, no. 2 (2018): 205.
29 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Mushaf  Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya , (Bekasi:  PT. Dinamika Cahaya, 2019), h. 120.
merchant yang bekerja sama akan dikenakan tarif Rp. 1.500 sebagai biaya jasa. Kedua, jika nasabah  berbelanja  langsung  menggunakan E-Martabe sebagai  instrumen  pembayaran, maka  akan  mengurangi  resiko  salah  jumlah  dalam  pembayaran.  Misalnya,  seseorang berbelanja  dan  menghabiskan  total  uang  yang  dibelanjakan  senilai  Rp.  367.560,  jika menggunakan  uang  tunai  biasanya  kembaliannya  akan  dibulatkan  atau  dikurangi, sedangkan  jika  orang  tersebut  menggunakan E-Martabe sebagai  instrumen  pembayaran jumlah  nominal  pembayaran  tersebut  akan  langsung  terdebet  tanpa  adanya  tambahan atau  pengurangan  apapun.  Transaksi  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  tidak  akan merasa  dirugikan  dan  terzalimi  dengan  adanya  uang  elektronik  ini. 30 Berdasarkan penjelasan di atas, transaksi menggunakan uang elektronik E-Martabe tidak mengandung unsur memakan harta secara bathil. Kesesuaian dengan kaidah ini sudah tepat dan tidak terdapat hal yang tidak diinginkan didalamnya.
Kaidah: “Laa  Dharara  Wa  Laa  Dhiraara” ;  Tidak  boleh  merugikan  diri  sendiri ataupun orang lain. 31
Kaidah  ini  membahas  tentang  tidak  diperbolehkannya  merugikan  diri  sendiri  dan orang  lain.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadist  Nani  Muhammad  Saw  riwayat  Ibnu  Majah  dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:
بابلا ،ماكحلْا : باتكلا/ هننس في  تماصلا نب ةدابع نع هجام نبا هجرخأ(راَرِض َلََو َرَرَض َلَ ْنَأ ىَضَق َمملَسَو ِهْيَلَع ُمللَّا ىملَص ِمللَّا َلوُسَر منَأ
ثيدلحا مقر ،هرابج رضيام هقح في نىب نم :
“Rasulullah  SAW  menetapkan,  tidak  boleh membahayakan/merugikan  orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). 32
Kaidah  ini  juga  terbentuk  dari  kaidah  utama  yaitu  Al-maslahah  al-mursalah  yang artinya  segala  sesuatu  harus  mengandung  manfaat  dan  meninggalkan  kemudharatan. Dalam  transaksi  menggunakan E-Martabe banyak  manfaat  yang  terkandung  didalamnya baik  untuk  diri  sendiri  maupun  orang  lain,  tidak  ada  unsur  yang  merugikan  orang  lain. Maslahah yang terkandung dalam E-Martabe diantaranya: 33 Pertama, transaksi dengan E- Martabe menjadi  lebih  mudah  dan  cepat  sehingga  akan  menghemat  waktu.  Kedua pengguna  uang  elektronik  tidak  harus  membawa  uang  dan  tidak  direpotkan  dengan adanya  kembalian.  Ketiga,  uang  elektronik  ini  diciptakan  untuk  mendorong  dan membantu pergerakan pemerintah yaitu GNNT yang bertujuan untuk menghindari inflasi. Dengan  menurunnya  angka  inflasi  akan  menstabilkan  harga  barang  dan  perekonomian. Keempat,  uang  elektronik  membuat  transaksi  menjadi  lebih  jujur  antara  kedua  belah pihak  dengan  tidak  adanya  pengurangan  atau  penambahan  jumlah  kembalian,  sehingga
30 Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi … 31 Moh. Abdur Rohman Wahid, “Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami,” El- Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 2 (2017): 219. 32 Ahmad  Bin  Baihaqi  Dan  Abu  Bakr, Ibnu Majah Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidzi, Kitab Ahkam, Bab Man Bana Bi Haqqihi Ma Yadhurru Bi Jarihi, No. 2331 Dan Ahmad No. 2719, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 89.
33 Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi …
tidak terjadi kezaliman. Kelima, uang merupakan media penularan yang sangat beresiko, sehingga dengan menggunakan uang elektronik seseorang akan menjadi lebih aman dalam penularan segala macam penyakit. Kemaslahatan yang terdapat pada uang elektronik E- Martabe dinilai  dapat  bermanfaat  bagi  diri  sendiri  dan  juga  orang  lain.  Sehingga  uang elektronik  sudah  sesuai  dengan  kaidah  ini  yaitu  tidak  merugikan  diri  sendiri  dan  orang lain.
Kaidah: “At -Tahfif  Wa  At-Taisir  La  Tasydidu  Wa  At- Ta’sir” ;  Memperingan  dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit. 34
Kaidah  ini  menjelaskan  bahwasannya  segala  kegiatan  muamalah  itu  harus memperingan  atau  mempermudah  bukan  memperberat  atau  mempersulit.  Dalam transaksi  uang  elektronik  menggunakan E-Martabe sangat  mempermudah  dan mempercepat  seseorang  dalam  melakukan  pembayaran  baik  belanja  maupun  transaksi lainnya. Akan tetapi, pada proses pembelian kartu terdapat beberapa tahapan didalamnya, kartu E-Martabe pembeliannya dilakukan di Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar dan proses pengisian saldonya tidak bisa langsung di dalam Bank Sumut Syariah tersebut melainkan  harus  pergi  ke  Bank  Mandiri  sebagai  pihak  ketiga  yang  bertugas  dalam pengisian  saldo  dan  juga top-up .  Proses  pembelian  kartu  memang  mudah,  tetapi  proses pengisian  saldo  akan  lebih  memakan  banyak  waktu  dikarenakan  harus  pergi  terlebih dahulu  ke  Bank  Mandiri  yang  bekerjasama.  Walaupun  pengisian  saldo  bisa  dilakukan menggunakan mobile banking, namun tidak semua nasabah pengguna E-Martabe memiliki rekening dan mobile banking Bank Mandiri. Menurut peneliti, kaidah ini dengan produk E- Martabe kurang sesuai dalam  penerapannya, karena masih ada unsur yang mempersulit proses transaksi pembelian di dalamnya yaitu pada saat pengisian saldo.
Kaidah :  “ Ri’ayatut  al -dlarurat  wa  al-haajaat ”;  Memperhatikan  keterpaksaan  dan kebutuhan. 35
Kaidah  yang  berikut  ini  membahas  tentang  memperhatikan  keterpaksaan  dan kebutuhan.  Kaidah  ini  merupakan  kaidah  utama  dalam  fikih  muamalah  yaitu memperhatikan  hukum- hukum  kondisi  darurat  yang  dengannya  syari’at  membolehkan hal  yang  terlarang  ketika  dalam  kondisi  normal.  Dalam  transaksi  uang  elektronik E- Martabe ini sepertinya tidak terdapat unsur yang menyebabkan E-Martabe ini dibutuhkan karena keterpaksaan. Uang elektronik sudah diperbolehkan dan hukumnya sah serta halal dalam penggunaannya,  maka dari itu kaidah  ini tidak termasuk kedalam  hal  yang harus disesuaikan dengan penggunaan uang elektronik. Akan tetapi, jika berdasarkan kebutuhan untuk  memudahkan  proses  transaksi  pembayaran  maka  uang  elektronik E-Martabe ini bisa digunakan.
Kaidah: “Mura’ah Al -Adat Wa Al- A’raf Fi Ma La Yukhalif Asy - Syar’a” ; Memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat. 36
34 Iwan  Permana, “Penerapan  Kaidah -Kaidah  Fiqih  Dalam  Transaksi  Ekonomi  Di  Lembaga Keuangan Syariah,” TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, no. 1 (2015): 49.
35 Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, Dan Maman Surahman, “Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN- MUI,” At-Taqaddum 12, no. 2 (2020): 201 – 222.
36 Sumarjoko Dan Hidayatun Ulfa, “Kaidah Fiqh Bidang Mu’amalah Mazhab Syafi’i (Kajian Teoritis Dan Prak tik Serta Kehujjahannya),” Iqtisad 6, no. 1 (2019): 32 – 49.
Kaidah  yang  terakhir  yaitu  membahas  tentang  memperhatikan  tradisi  dan kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  menyalahi  syariat.  Mengikuti  perkembangan  zaman teknologi yang digunakan di suatu negara juga semakin canggih dan berkembang. Untuk mengikuti  perkembangan  tersebut  segala  sesuatu  juga  dibuat  agar  semakin  praktis  dan mudah  untuk  digunakan,  ini  termasuk  juga  dalam  proses  pembayaran.  Uang  elektronik dibuat seiring  perkembangan  zaman  yang  dibuat sama  fungsinya  dengan  uang  sehingga tidak  mengganggu  tradisi-tradisi  yang  ada  di  masyarakat  karena  uang  elektronik E- Martabe ini hanya digunakan sebagai proses transaksi pembayaran. Kaidah yang terakhir ini  tidak  terdapat  masalah  didalamnya.  Penciptaan E-Martabe tidak  merusak  tradisi- tradisi yang ada  di masyarakat melainkan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.
Kesesuaian  Produk E-Martabe Dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
Menentukan  kehalalan  dari  suatu  produk  tidak  hanya  diambil  dari  Al-Qur'an  dan Sunnah,  pendapat  para  ulama  juga  bisa  dijadikan  patokan  untuk  menetapkan  sebuah hukum. Seperti halnya dengan uang elektronik syariah, ketetapan dari para ulama menjadi pedoman  penting  dalam  penentuan  hukum  uang  elektronik  tersebut.  Maka  dari  itu, peneliti  akan  melihat  dan  menganalisis  kehalalan  dari  uang  elektronik E-Martabe yang akan disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No. 116 tentang uang elektronik syariah. Berikut adalah  ketentuan-ketentuan  yang  harus  ada  pada  saat  penerbitan  Uang  Elektronik Syariah. 37 Sebelumnya,  DPS  menilai  suatu  produk  berdasarkan  perundingan  dan penelitian  yang  mendalam  dan  dikaji  berdasarkan  fatwa-fatwa  DSN  tentang  produk- produk atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perbankan syariah. Sebelum menilai layak tidaknya produk atau kegiatan tersebut bisa dijalankan, maka harus dilakukan  beberapa hal,  diantaranya: 38 Pertama,  setiap  produk  yang  akan  dioperasikan  dibahas  terlebih dahulu  ketika  ingin  menerapkan  suatu  sistem  operasional  yang  diajukan  kepada  DPS. Kedua,  DPS  meneliti  informasi  tersebut  berdasarkan  fatwa.  Jika  dikira  informasi  yang didapatkan kurang, pihak DPS  melakukan konfirmasi langsung dari DSN yang dilakukan via email atau telepon seluler. Ketiga, sepanjang penelitian yang dilakukan terlihat tidak ada  perbedaan  dengan  fatwa  DSN  atau  bisa  tertampung  dalam  kandungan  fatwa  DSN maka produk atau kegiatan baru tersebut diperbolehkan untuk dijalankan.
Hal  tersebut  diatas  juga  berlaku  untuk  uang  elektronik  yang  dilengkapi  dengan penambahan  aturan,  diantaranya: 39 Pertama,  uang  Elektronik  harus  memiliki  nilai, terdapat  kompensasi  yang  membuat  uang  bisa  ditukar  dengan  suatu  barang  dan  hal lainnya.  Kedua,  tidak  menimbulkan riba dan gharar .  Ketiga,  uang  Elektronik  diterbitkan dengan tujuan untuk tashilat yaitu memudahkan nasabah
Fatwa  DSN-MUI  No.  116  Tahun  2017  mengatur  biaya  layanan  fasilitas  yang dikenakan  pada  saat  transaksi  uang  elektronik  oleh  pemegang  kartu  berikut
37 Rahma Yudi Astuti, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah,” Al Tijarah 1, no. 2 (2019): 194.
38 Suaidi D an Nur Hasan Zaifullah, “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dalam Perbankan Syariah,” Maksum 1, no. 1 (2018): 248.
39 H.M. Yasir Nasution, Wawancara Pribadi, (06 September 2022).
penjelasannya:  Pertama,  biaya-biaya  fasilitas  yang  dikeluarkan  berupa  biaya  riil  untuk menyokong  dalam  proses  penyelenggaraan  uang  elektronik.  Kedua,  pengenaan  biaya- biaya  fasilitas  harus  diberitahukan  kepada  pemegang  kartu  dengan  benar sesuai  syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi  terhadap  biaya  yang  dikenakan  dalam  layanan  fasilitas  uang elektronik E-Martabe sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Fatwa  DSN-MUI  No.  116  tentang uang elektronik syariah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembiayaan atau biaya yang dikeluarkan pada saat transaksi menggunakan uang elektronik E-Martabe , yaitu pada saat pembelian kartu yang hanya dikenakan biaya harga kartu saja yaitu Rp. 30.000, sedangkan pada saat pengisian saldo yang dilakukan pihak bank sebelumnya akan memberitahukan kepada nasabah pengguna kartu E-Martabe terkait biaya tambahan yang bisa dikenakan oleh pengguna. Seperti pada saat pengisian saldo di bank mandiri secara langsung oleh CS atau  Teller  Bank  Sumut  KCP  Syariah  Simpang  Kayu  Besar  bahwa  tidak  akan  dikenakan biaya  apapun  pada  saat  pengisian  langsung  ke  Bank  Mandiri.  CS  dan  teller  juga  akan memberitahukan  pengguna  atau  pemegang  kartu  terhadap  biaya  fasilitas  pada  saat pengisian menggunakan merchant-merchant lainnya yaitu untuk pengisian di indomaret dan alfamart serta top-up langsung di gerbang tol dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500, sehingga dapat diketahui secara jelas biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat transaksi  dengan E-Martabe ini.  Biaya  yang  dikenakan  oleh  pihak  penerbit  kepada pemegang kartu merupakan biaya riil yaitu biaya langsung yang nyata dikeluarkan pada saat  pengisian  saldo  atau top-up dan  merupakan  uang  tunai  yang  langsung  dibayarkan kepada pihak penyelenggara. 40
Implementasi kesesuaian uang elektronik E-Martabe dengan ketentuan dan batasan penyelenggara yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak CS dan DPS Bank Sumut KCP  Syariah  Simpang  Kayu  Besar  bahwasannya  pada  saat  transaksi  pembelian  dan pengisian  saldo  serta  proses top-up ,  transaksi  yang  dilakukan  semuanya  terhindar  dari riba , gharar , maysir, tadlis, risywah dan israf . Hal ini dapat diketahui pada saat pengisian saldo  di  Bank  Mandiri  secara  langsung,  tidak  terdapat  biaya  tambahan  pada  saat penukaran uang tunai menjadi uang elektronik dan nominal  yang digunakan sama tidak ada  yang  berbeda,  dari  keunggulan  yang  ada  pada  kartu E-Martabe terdapat  satu keunggulan yang mengatakan bahwa dalam transaksi menggunakan E-Martabe saldo pada kartu  tidak  diberikan  bunga.  Maka  sudah  jelas  transaksi  pengisian  saldo  dan top-up terhindar dari riba . Sedangkan pada elemen kedua yang mengatakan bahwasannya setiap transaksi harus terhindar dari "Transaksi atas objek yang haram atau maksiat" terdapat perbedaan pendapat CS dengan DPS. CS mengatakan tidak terdapat batasan transaksi yang dilakukan,  asalkan  terdapat  mesin  EDC  berlogo E-Money .  Sehingga  dikhawatirkan  tidak terhindar  dari  transaksi  yang  haram.  Dan  dari  informasi  yang  didapat  dari  DPS mengatakan bahwasannya hal tersebut tidaklah benar, karena belum ditemukan transaksi menggunakan E-Martabe tersebut  untuk  suatu  hal  yang  haram.  Sepanjang  pengawasan DPS  tidak ada  perbedaan dengan fatwa DSN. Diawal  penyerahan produk tersebut untuk
40 Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi …
diteliti, E-Martabe terhindar  dari  mudharat  karena  pada  dasarnya  muamalat  sangat tergantung kepada maslahat dan mudharatnya. 41
Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa implementasi penggunaan kartu E-Martabe terhadap  batasan  penyelenggara  uang  elektronik  menurut  DPS  sudah    sepenuhnya terhindar dari barang yang haram dan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Uang elektronik Syariah.  Ketentuan yang diatur oleh fatwa DSN-MUI  yaitu batas penyelenggaraan penggunaan uang elektronik untuk transaksi wajib terhindar dari: Transaksi  dalam  bentuk riba,  gharar,  maysir,  tadlis,  risywah,  dan  israf ,  dan  transaksi terhadap objek yang haram serta dilarang dan maksiat.
Fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah menetapkan peraturan  khusus  yang  wajib  dilakukan  pihak  penerbit  uang  elektronik,  penjelasannya sebagai  berikut:  Pertama,  jumlah  nominal  uang elektronik  yang  ada  pada bank  penerbit ditempatkan  harus  kepada  Bank  Syariah.  Kedua  kartu  yang  digunakan  sebagai  media penyimpan  uang  hilang  maka  jumlah  nominal  uang  yang  ada  pada  penerbit  juga  tidak boleh hilang.
Ketetapan dan poin yang  terkandung pada nomor satu yaitu  jumlah nominal  uang elektronik  yang  ada  pada  penerbit  harus  ditempatkan  di  bank  syariah  belum  sesuai dengan produk E-Martabe . Di dalam uang elektronik terdapat dana yang harus disimpan khusus untuk kebutuhan uang elektronik disebut dana mengendap (dana float ). Dana float untuk E-Martabe ini  ditempatkan  di  Bank  Mandiri  sebagai  bank  konvensional,  hal  ini dapat dilihat dari pengisian saldo dan juga top-up pertama kali saat pembelian. Pengguna kartu E-Martabe harus melakukan pengisian ulang di Bank Mandiri sebagai bank penerbit ini artinya Bank Mandiri yang menyediakan dan menyimpan dana float yang dibutuhkan pada transaksi uang elektronik E-Martabe baik untuk pemegang kartu maupun transaksi terhadap  pedagang.  Dana float merupakan  tanggung  jawab  bank  penerbit  dalam melakukan  kewajibannya  kepada  pengguna  uang  elektronik  dan  penyedia  barang  atau jasa yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana  pengguna  uang  elektronik. 42 Menurut  DPS  produk E-Martabe ini  diterbitkan  bukan oleh  Bank  Sumut  Syariah  melainkan  oleh  Bank  Mandiri  maka  dari  itu  dana float yang tersimpan  juga  di  Bank  Mandiri,  karena  segala  fasilitas  yang  digunakan  menggunakan teknologi  Bank  Mandiri  berdasarkan  informasi  ini  akan  dilakukan  pengecekan  kembali terkait hal tersebut. 43
Pada  saat  kartu  yang  terdapat  pada  nasabah  hilang,  tidak  akan  menjadi  tanggung jawab pihak bank penerbit maupun bank yang bekerjasama untuk mengganti ulang kartu E-Martabe yang hilang serta dana atau saldo yang terdapat di dalamnya, kartu serta saldo tersebut merupakan tanggung jawab nasabah. Dengan demikian, jika kartu hilang karena kelalaian,  hilang  karena  dicuri,  hilang  karena  terjatuh  tanggung  jawab  semuanya diserahkan  kepada  pihak  nasabah  dan  otomatis  uang  atau  saldo  yang  ada  di  dalamnya
41 H.M. Yasir Nasution, Wawancara Pribadi … 42 Rizky Kartika Sari, “Perlindungan Dana Float Berdasar kan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang El ektronik  Untuk  Memitigasi  Resiko  Insolvency  Penerbit  Uang  Elektronik,” Dharmasisya:  Jurnal  Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1, no. 3 (2021): 1421 – 1436.
43 H.M. Yasir Nasution, Wawancara Pribadi …
hangus  dan  tidak  bisa  dikembalikan  kepada  nasabah. 44 Terkait  kartu  hilang  dana  saldo yang ada di dalam kartu juga hilang merupakan informasi baru diterima oleh DPS, sesuai dengan  fatwa  DSN.  DPS  tidak  mengetahui  bahwasannya  ada  yang  hilang.  Hal  ini  tidak pernah masuk kedalam pembahasan DPS, karena dalam penelitian DPS, pengawasan yang telah dilakukan tidak ada informasi atau laporan tentang saldo yang hilang pada saat kartu hilang pula. Oleh karena itu, terdapat penyimpangan di dalam praktik kartu E-Martabe ini. Karena  menurut  fatwa  DSN-MUI  mengatakan  tidak  diperbolehkan  hilangnya  saldo  pada saat hilang media uang elektronik.
Berdasarkan  informasi  dari  DPS  tidak  dikonfirmasi  mengenai  apa  yang  terjadi dengan  kartu  yang  hilang  tersebut.  DPS  hanya  memeriksa  dan  meneliti  layak  tidaknya produk tersebut untuk didistribusikan di Bank Sumut Syariah. Akan tetapi, praktik syariah yang  diharapkan  oleh  DPS  ternyata  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  pihak perbankan  syariah.  DPS  juga  menyetujui  bahwa  praktik  perbankan  syariah  sekarang berbeda  dengan  yang  dulu  lembaga-lembaga  perbankan  syariah  memiliki  komitmen tentang  kesyariahan,  belakangan  ini  hal  tersebut  dalam  praktik  perbankannya  tidak terlalu  penting  kesyariahan  yang  terpenting  itu  adalah  keuntungan  atau  lebih  ke  profit oriented  bukan  lagi  syariah  oriented.  Informasi-informasi  baru  yang  sudah  didapatkan oleh  DPS  pada  penelitian  ini  nantinya  akan  dicek  kembali  dan  dilakukan  pengawasan kembali  terhadap  produk  yang  dijalankan  tersebut.  Hal  ini  nantinya  juga  akan  diangkat dan  dibahas  pada  rapat  pertemuan  DPS  Indonesia  di  Jakarta. 45 Dari  penjelasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwasannya  implementasi  produk E-Martabe dengan  ketentuan khusus yang wajib dilaksanakan penerbit uang elektronik sepenuhnya tidak sesuai karena nilai-nilai yang terkandung dalam aturan fatwa terkait hal ini tidak ada yang memenuhi.

## Kesimpulan
Penelitian  yang  dilakukan  terkait  kesesuaian  produk  uang  elektronik E-Martabe milik  Bank  Sumut  Syariah  dengan  fatwa  DSN-MUI  No.  116  Tahun  2017  tentang  Uang Elektronik  Syariah  yang  ditinjau  berdasarkan  fiqh  muamalah  masih  terdapat ketidaksesuaian  di  dalamnya.  Maka  dari  itu,  prinsip  yang  digunakan  dalam  proses penerbitan E-Martabe ini  masih  mengikuti  produk  sebelumnya  dan  tidak  ada pembaharuan di dalam penerbitan kartu tersebut. Dilihat juga dari kaidah fiqhiyyah yang berbunyi  “ At-Tahfif  Wa  At-Taisir  La  Tasydidu  Wa  At- Ta’sir ”;  Memperingan  dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit, masih terdapat unsur mempersulit yaitu pada saat melakukan top-up ditempat yang berbeda dengan tempat pembelian kartu E-Martabe .  Jikalau  prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  suatu  penerbitan  produk perbankan  syariah  adalah  syariat  agama  Islam,  maka  dari  itu  seluruh  proses  yang dilakukan seharusnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dari mulai teknologi, kemampuan, kualitas dan lain-lain sehingga akan terjaga nilai syariat agama Islam.
44 Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

## Daftar Pustaka
Abduroman,  Dede.,  Putra,  Haris  Maiza.,  Dan  Nurdin, Iwan.  “Tinjauan  Fiqih  Muamalah Terhadap Jual Beli Online.” Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah , Vol.
1, No. 2, 2020.
Al-Asqalani,  Ibn  Hajar. Bulugh  Al-Maram.  Penerjemah:  Irfan  Maulana  Hakim .  Bandung: Khazanah, 1998.
Astuti,  Rahma  Yudi.  “Analisa  Kinerja  Dewan  Pengawas  Syariah  Di  Bank  Syariah.” Al Tijarah, Vol. 1, No. 2, 2019.
Baihaqi,  Ahmad  Bin.,  Dan  Bakr,  Abu. Ibnu  Majah  Dalam  Kitab  Sunan  Al-Tirmidzi,  Kitab Ahkam, Bab Man Bana Bi Haqqihi Ma Yadhurru Bi Jarihi, No. 2331 Dan Ahmad No. 2719 . Beirut: Dar al-Fikr, 1993. BCA, Bank. “Bank BCA: Sejarah Flazz BCA.” https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik , diakses pada tanggal
16 Desember 2022.
Djazuli,  Ha. Kaedah- Kaedah  Fiqh :  Kaedah -Kaedah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
Fadli, Muha mmad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika, Vol. 21, No. 1, 2021.
Febriandika, Rizki, Nur., Dan Hakimi, Fifi. “Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada  Bank  Penerbit  Uang  Elektronik  Di  Indonesia.” An-Nisbah:  Jurnal  Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2020.
Firmansyah., Dan Dacholfany, M. Ihsan. Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam . Lampung: CV. IQRA, 2018.
Habibullah,  Eka  Sakti.  “Prinsip - Prinsip  Muamalah  Dalam  Islam.” Ad  Deenar:  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Dar al-Fikr, Vol. 2, No. 1, 2018.
Harahap, Auliya Zuhri. Wawancara Pribadi. 27 Agustus 2022.
Harahap, Muhammad Ikhsan., Dan Ali, M. “Analysis Of The Application Of Sharia Principle In The Development Of Sharia Capital Market (Case Study Of The Indonesia Stock Exchange,  North  Sumatera  Representative  Office ).” Jurnal  Ekonomi  Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 3, No. 1, 2021.
Hastuti,  Mika.,  Dan Suhadak.  “Analisis  Pengaruh  GNNT  (Gerakan  Nasional  Non  Tunai) Terhadap  Nilai  Transaksi  Nasabah  Dan  Dampaknya  Terhadap  Makroekonomi Indonesia  (Studi  Pada  Bank  Indonesia  Tahun  2014  - 2018).” JAB:  Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 70, No. 1, 2019. Indonesia, Bank. “Bank Indonesia: Jumlah Uang Elektronik Beredar.” https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Default.aspx ,  diakses pada tanggal 02 Februari 2022.
———.  “Databok:  Nilai  Transaksi  Uang  Elektronik  Di  Indonesia  Semasa  Pand emi." https://databoks.katadata.co.id/berapa-nilai-transaksi-uang-elektronik-di- indonesia-selama-pandemi? , diakses pada tanggal 18 Desember 2021.
Indonesia,  Kementerian  Agama  Republik. Mushaf Al- Qur’an Dan Terjemahannya .  Bekasi: PT. Dinamika Cahaya, 2019.
Khalidah,  Naila.  “Penerapan  Qaidah  Fiqiyyah  Muamalah  Dalam  Transaksi  Ekonomi (Bermuamalah).” Al-Risalah, Vol. 14, No. 2, 2018.
Madjid,  St.  Saleha.  “Konsep  Akad  Murabahah  Dan  Aplikasinya  Pada  Perbankan  Syariah.”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2019.
Maulana,  Hartomi.  “Pengembangan  Kinerja  Perbankan  Syariah  Berdasarkan  Model Maqasid  Al- Syari’ah.” FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol.  5, No. 1, 2022.
Nasution, H.M. Yasir. Wawancara Pribadi. (06 September 2022).
Nurhasanah,  Maulana.,  Agung.,  Dan  Rusdiyanto,  Aris.  "Tinjauan  Prinsip  Syariah  Produk Uang  Elektronik  Di  Indonesia:  Studi  Kasus  Pada  Produk  E-Money  Bank  Syariah Mandiri.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2, 2021.
Permana,  Iwan.  “Penerapan  Kaidah -Kaidah  Fiqih  Dalam  Transaksi  Ekonomi  Di  Lembaga Keuangan  Syariah.” TAHKIM:  Jurnal  Peradaban  dan  Hukum  Islam, Vol.  3,  No.  1, 2015.
Sanusi,  Sandy  Rizki  Febriadi.,  Nurhasanah,  Neneng.,  Dan  Surahman,  Maman. “Pengembangan  Kaidah Fikih  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN- MUI.” At-Taqaddum, Vol. 12, No. 2, 2020.
Sari,  Rizky  Kartika.  “Perlindungan  Dana  Float  Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia Tentang  Uang  Elektronik  Untuk  Memitigasi  Resiko  Insolvency  Penerbit  Uang Elektronik.” Dharmasisya:  Jurnal  Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2021.
Sasikarani,  Mustika.,  Dan  Andrian, Thomas.  “Pengaruh  Alat  Pembayaran  Dengan Menggunakan  Kartu,  Dana  Float  Dan  Kebijakan  Moneter  Terhadap  Velocity  Of Money Di Indonesia.” JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, 2022.
Semmawi,  Ramli.  “Urgensi  Akad  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam.” Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah , Vol. 8, No. 2, 2010.
Suaidi.,  Dan  Zaifullah, Nur  Hasan.  “Optimalisasi  Peran  Dan  Fungsi  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) Dalam Perbankan Syariah.” Maksum , Vol. 1, No. 1, 2018.
Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer . Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
Sumarjoko., Dan Ulfa, Hidayatun. “ Kaidah  Fiqh Bidang Mu’amalah Mazhab Syafi’i (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya).” Iqtisad , Vol. 6, No. 1, 2019.
Sumut, Bank.  “Kartu E-Martabe .” https://www.banksumut.co.id/kartu- E-Martabe / , diakses pada tanggal 16 Januari 2022.
Tarantang, Jefry., Kurniawan, Rahmad., Firdaus, Ferry., Dan Muhammad, Gusti. “Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam.” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah , Vol. 7, No. 4, 2020.
Tazkiyyaturrohmah,  Rifqy.  “Ekstensi  Uang  Elektronik  Sebagai  Alat  Transaksi  K euangan Modern.” Muslim Heritage , Vol. 3, No. 1, 2018.
Wahid,  Moh.  Abdur  Rohman.  “Peran  Kaidah  Fiqh  Terhadap  Pengembangan  Ekonomi Islami.” El- Jizya : Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 4, No. 2, 2017.
Wijaya,  Reza  Henning.  “Tinjauan  Fikih  Dan  Praktik  Akad  Al -Wadiah  Pada  Perbankan Syariah  Di  Indonesia.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi
(JIMMBA) , Vol. 3, No. 2, 2021.
Wiyanto. “Uang Elektronik BSM Dan BNI Syariah Belum Syariah.” https://www.inilah.com/uang-elektronik-bsm-dan-bni-syariah-belum-syariah ,
diakses pada tanggal 18 November 2021.
Zakaria,  Imam  Nawawi  Abu. Kitab  Arba’in.  Penerjemah:  Ahmad  Syaikhu,  Hadist  Bukhari Nomor 1 Dan Muslim Nomor 1907 . Jakarta: Darul Haq, 2006.