Brilian  Lawyer;  Gunardi  (2023)  Kadaluwarsa  pada  Kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dalam  Hukum Ketenagakerjaan, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## KADALUWARSA PADA KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

## Brilian Lawyer, Gunardi
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: brillawyerpangrib292@gmail.com, gunardi@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Kedaluwarsa  merupakan  kondisi  dimana telah terlewatnya  suatu  tenggang  waktu terhadap  hak  kita  untuk  dapat  mengajukan  gugatan,  maka  dari  itu  ketika  akan mengajukan  gugatan  jangka  waktu menjadi  perhatian  penting  untuk  diperhatikan bagi  setiap  pihak  yang  akan  mnegajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Setiap permasalahan  dalam  bidang  hukum  memiliki  pengaturan  jangka  waktu  yang berbeda-beda.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  kali  terjadi  dalam  dunia ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja, ketika seseorang mengalami Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  terdapat  beberapa  hak  yang  seharusnya diperoleh  oleh  seorang  pekerja,  namun  apabila  hak  tersebut  tidak  dipenuhi  oleh pengusaha  maka  pekerja  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan Industrial  (PHI),  ketika  akan  mengajukan  gugatan  seorang  pekerja  harus memperhatikan  jangka  waktu  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  82  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial. Dalam praktiknya masih terdapat ketidak tepatan dalam menetapkan kedaluwarsa dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  dapat  mengetahui  bagaimana  pengaturan  mengenai  kedaluwarsa terhadap kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam hukum ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif, peneliti akan  mengkaji  permasalahan  yang  diangkat  dengan  mengaitkannya  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kesimpulannya  dalam  praktiknya masih terjadi kesalahan penggunaan dasar hukum dalam menetapkan kedaluwarsa pada kasus Pemutusan Hubungan Kerja.
Kata kunci : Kadaluwarsa; Pemutusan Hubungan Kerja; Gugatan

## Abstract
Expiration is a condition where a time limit has passed for our right to be able to file a lawsuit. Therefore, when filing a case, time is an essential concern for every party who wants to file a lawsuit in court. Each legal issue has a different time. One problem  that  often  occurs  in  employment  is  the  Termination  of  Employment Relations.  When  someone  experiences  Termination  of  Employment  Relations (PHK), there are several rights that a worker should obtain. Still, if the employer does not fulfill these rights, the worker can file a lawsuit at the Industrial Relations
Court (PHI). When filing a case, a worker must pay attention to the period regulated in  Article  82  of  Law  Number  2  of  2004  concerning  the  Settlement  of  Industrial Relations  Disputes.  In  practice,  there  are  still  inaccuracies  in  determining  the expiration date in Termination of Employment (PHK) cases. This research aims to determine  how  the  expiry  date  for  Termination  of  Employment  (PHK)  cases  is regulated  in  employment  law.  The  research  method  used  by  researchers  is normative research. Researchers will examine the problems raised by linking them to applicable laws and regulations. The conclusion is that there are still things that need to be corrected in using the legal basis in determining the expiration date in cases of termination of employment.

## Keywords: Expiration; Terminations Of Employement; A Lawsuit

## Pendahuluan
Pengajuan gugatan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh hak yang tidak dipenuhi oleh salah satu  pihak. Setiap pihak yang mengajukan gugatan perlu  memperhatikan  batasan  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  agar ketika mengajukan gugatan, gugatan tersebut dapat diterima oleh hakim sehingga hakim tidak memutuskan bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau kedaluwarsa.
Kedaluwarsa  merupakan  kondisi  dimana telah  lewatnya  jangka  waktu  terhadap hak kita untuk dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya kita terima. Adapun mengapa kedaluwarsa menjadi penting untuk diatur adalah  untuk  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  mengingat  bila  suatu  permasalahan sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama maka untuk dapat mendapatkan bukti yang dapat membenarkan gugatan tersebut.
Salah  satu  hal  yang  penting  diatur  mengenai  kedaluwarsa  dalam  hukum ketenagakerjaan  adalah  mengenai  masalah  pengajuan  gugatan  terhadap  hak-hak  yang timbul ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Apabila gugatan terhadap kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak diatur dalam undang-undang maka kemungkinan besar  banyak  pekerja  yang  sudah  dikenakan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dalam jangka  waktu  terlampau  lama  akan  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  hak-hak mereka, yang mana hal ini akan menyulitkan proses pembuktian dan akan menimbulkan ketidak pastian hukum.
Ketika  seorang  pekerja  mengajukan  gugatan  padahal  dia  sudah  dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jangka waktu yang terlampau lama, maka dari kedua  belah  pihak  harus  mampu  membuktikan  hubungan  kerja  mereka  pada  masa tersebut dan hal ini membuat suatu masalah penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.
Pada  kenyataannya,  masih  banyak  orang  yang  salah  dalam  memahami  aturan kedaluwarsa  dalam  hukum  ketenagakerjaan.  Ketentuan  kedaluwarsa  dalam  hukum ketenagakerjaan  diatur  dalam  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mengenai kedaluwarsa pada prakteknya masih  sering  terjadi  kesalahpahaman  mengenai  pengaturan  kedaluwarsa  dalam  hukum ketenagakerjaan.
Dalam praktiknya  pada hukum ketenagakerjaan  masih terjadi kekeliruan dalam menyatakan  kedaluwarsa,  banyak  pihak  yang  mengatakan  bahwa  dasar  hukum kedaluwarsa  dalam  hukum  ketenagakerjaan  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, seharusnya dasar hukum yang digunakan dalam hukum ketenagakerjaan adalah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  merupakan lex  specialis /hukum  yang  mengatur  secara  khusus. Hukum  Indonesia  menganut  salah  satu  asas  hukum  yakni lex  specialis  derogate  lex generali ,  asas  ini  memiliki  arti  bahwa  hukum  yang  mengatur  secara  khusus mengeyampingkan  hukum  yang  mengatur  secara  umum.  Pada  hukum  ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Perselisihan  Hubungan  Industrial  ini merupakan  hukum  acara,  sehingga  beralasan  untuk  menggunakan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  untuk menentukan suatu gugatan kedaluwarsa atau tidak.
Perkembangan hukum ketenagakerjaan yang terjadi sekarang ini pasca terbitnya UU  Cipta  Kerja,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih berlaku sebagai hukum positif. Adapun Pasal 82 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial  mengatur  pengajuan  gugatan  terhadap  pemutusan  hubungan  kerja  dibatasi hanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberitahukannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.
Pada Pasal 82 tersebut diatur bahwa pemutusan hubungan kerja yang dimaksud harus berdasarkan pada Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi dalam perkembangannya Pasal 159 melalui Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  114/PUU-XIII/2015  dinyatakan  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan Pasal 171 sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
Adapun  masa  waktu  kedaluwarsa  untuk  pengajuan  gugatan  selama  1  tahun merupakan  waktu  yang  proporsional  karena  apabila  suatu  masalah  penyelesaiannya berlarut-larut  maka  akan  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum.  Suatu  permasalahan apabila  proses  penyelesaiannya  berlarut-larut  maka  akan  berpotensi  menimbulkan kerugian  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  permasalahan  tersebut  baik  pengusaha ataupun pekerja.
Bagi pengusaha, masalah yang tidak segera diselesaikan dalam waktu yang cepat akan berpotensi menghambat produktivitas kegiatan bisnisnya dan dapat menimbulkan citra  yang  buruk  bagi  para  kolega  bisnisnya,  sedangkan  bagi  pekerja  kerugian  yang dirasakan  apabila  suatu  permasalahan  yang  timbul  akibat  pemutusan  hubungan  kerja (PHK) yang sudah terjadi sejak lama namun tidak diselesaikan secepat mungkin adalah ketidak pastian hukum bagi pekerja dalam menggugat dan apabila dalam perkembangan zaman  telah  terjadi  perubahan  pada  hukumnya  maka  sangat  memungkinkan  hak  yang seharusnya  dia  terima  menjadi  lebih  kecil  dari  sebelumnya  ataupun  gugatannya
dinyatakan  kedaluwarsa  oleh  hakim  sehingga  menyebabkan  pekerja  tidak  memperoleh apa  yang  dituntut.  Maka  dari  itu  penting  bagi  para  pekerja  yang  terkena  pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ingin mengajukan gugatan untuk memperhatikan waktu yang telah  diatur  dalam  undang-undang  agar  ketika  mengajukan  gugatan,  gugatan  tersebut tidak menjadi kedaluwarsa.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  timbul  beberapa  pertanyaan  yang  menjadi permasalahan  untuk  dapat  dikaji  lebih  lanjut  oleh  peneliti  sebagai  berikut:  1) Bagaimanakah pengaturan mengenai kedaluwarsa pada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK)  dalam  hukum  ketenagakerjaan?  2)  Bagaimanakah  perkembangan  mengenai kedaluwarsa dalam hukum ketenagakerjaan?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai kedaluwarsa  dalam  kasus  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  melihat  pada  hukum ketenagakerjaan.  Adapun  penelitian  ini  diharapkan  memiliki  manfaat  baik  dari  segi akademis dan praktis, dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur  ataupun  referensi  bagi  setiap  individu  yang  sedang  mempelajari  ilmu  hukum ketenagakerjaan  terutama  pada  topik  kedaluwarsa.  Lalu  dari  segi  praktis  penelitian  ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi para praktisi dan hakim pada pengadilan hubungan industrial (PHI) dalam menentukan kedaluwarsa suatu  gugatan  yang  diajukan  oleh  pekerja  karena  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja (PHK).

## Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti tentang bagaimana  dia  mengolah  bahan-bahan  yang  dia  dapatkan  untuk  dapat  memecahkan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh  peneliti  dalam  penelitian  kali  ini  adalah  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif merupakan  suatu  metode  penelitian  yang  mana  peneliti  akan  mengkaji  permasalahan yang diangkat dengan mengkaitkannya dengan berbagai peraturan yang relevan dengan permsalahan yang akan diteliti dan peraturan yang masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
Selain mengkaitkan permasalahan yang akan diteliti dengan peraturan yang masih berlaku  sebagai  hukum  positif,  peneliti  akan  mengkaji  permasalahan  yang  diangkat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan  diteliti  dan  juga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  digunakan  tersebut  adalah untuk  mempertajam  argumentasi  peneliti  dalam  menjawab  permasalahan  yang  akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan antara berbagai pihak dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah,  Pengusaha,  dan  Pekerja  (Putra,  2019).  Dalam  dunia ketenagakerjaan  sering  terjadi  berbagai  dinamika,  tak  jarang  dinamika  yang  terjadi menimbulkan  perselisihan  yang  dapat  mengancam  keberlangsungan  hubungan  kerja
antara pekerja dengan pengusaha selaku pemberi kerja (Farianto, 2021). Ada beberapa macam  perselisihan  dala  hukum  ketenagakerjaan  yakni  perselisihan  hak,  perselisihan kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  dan  perselisihan  antar Serikat Pekerja (Maswandi, 2017).
Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  merupakan  perselisihan  yang sering terjadi dari keempat macam perselisihan yang terjadi dalam  hubungan industrial (Pracelia & Yurikosari, 2019). Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  Perselisihan  pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Perselisihan  tersebut  dapat  terjadi  karena  berbagai  alasan,  seperti  telah berakhirnya waktu kerja yang ditetapkan, perselisihan dengan pengusaha ataupun antar serikat buruh, buruh meninggal, dan sebab lainnya (Asikin, 1994). Pemutusan hubungan kerja  (PHK)  merupakan  suatu  peristiwa  yang  sangat  dihindari  dalam  hukum ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh dan juga sangat tidak diharapkan dapat terjadi dalam hukum ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat diharapkan tidak terjadi karena hal ini sangat berdampak  bagi  pekerja  karena  mereka  akan  kehilangan  pekerjaan  untuk  dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.
Sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha harus mampu memberikan  alasan  kepada  pekerja  mengapa  mereka  dikenakan  pemutusan  hubungan kerja (PHK), dan perusahaan harus mampu terbuka akan hal tersebut. Selain itu sebelum melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  pengusaha  melakukan  musyawarah dengan dasar itikad baik dengan serikat pekerja atau buruh (Budi Santoso, 2013).
Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan terhentinya upah dan kesejahteraan  bagi  buruh.  Hal  ini  dapat  mengancam  kelangsungan  hidup  buruh  dan keluarganya serta merupakan awal dari terjadinya pengangguran (Adhistianto & Alijana, 2020).  Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial  baik  pekerja,  pengusaha ataupun pemerintah harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) (Husni, 2010).
Pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  tidak  hanya  berdampak  pada  kehilangan pekerjaan,  tetapi  juga  berdampak  terhadap  psikologis  dan  finansial  bagi  pekerja  dan keluargany  (Djumialdji  &  Soejono,  1990).  Akan  tetapi  sering  kali  terhadap  suatu perselisihan  kedua  belah  pihak  tidak  menemukan  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi,  sehingga  sering  kali  penyelesaian  yang  digunakan  adalah dengan  pengajuan  gugatan  oleh  salah  satu  pihak  terhadap  pihak  lainnya  (Hadistianto, 2022).
Namun  dalam  hukum  ketenagakerjaan  para  pihak  tidak  secara  langsung mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial, ada tahapan-tahapan yang harus  dilalui  terlebih  dahulu  seperti  bipartit  dan  mediasi  dahulu  hingga  kemudian bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial (PHI). Proses penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  melalui  pengadilan  hubungan  industrial  (PHI)  adalah
proses  penyelesaian  perselisihan  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  dalam  hal  ini pengadilan hubungan industrial (PHI) yang merupakan pengadilan yang dibentuk khusus dalam  lingkungan  pengadilan  negeri  (Uwiyono,  Suryandono,  Hoesin,  &  Kiswandari, 2014).
Dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial (PHI) banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para pihak untuk dapat beracara di pengadilan hubungan industrial  (PHI).  Agar  gugatan  tersebut  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  hakim  maka semua hal yang menjadi inti perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak harus mampu dibuktikan, jangan sampai gugatan tersebut diajukan hanya untuk mencari sensasi belaka.
Dalam  hal  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  kedua  belah  pihak  harus mampu  membuktikan  berbagai  dokumen  pendukung  atas  pemutusan  hubungan  kerja yang  terjadi.  Selain  dokumen  pendukung  hakimpun  akan  melihat  apa  yang  mejadi landasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja kepada pekerja tersebut, adapun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur berbagai alasan yang tidak boleh digunakan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain  harus  mampu  membuktikan  dokumen  pendukung  yang  terkait  dengan perselisihan yang terjadi, juga dalam mengajukan suatu gugatan terdapat aspek batasan waktu juga menjadi perhatian yang penting untuk diperhatikan oleh para pihak, perlunya memperhatikan  batasan  waktu  yang  telah  diatur  dalam  suatu  undang-undang  menjadi penting agar kelak ketika kita mengajukan suatu gugatan, gugatan yang kita ajukan tidak menjadi sia-sia.
Ketika gugatan yang kita ajukan telah melewati batasan waktu sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang maka gugatan dapat dikatakan kedaluwarsa, dan ketika gugatan yang diajukan maka sebagai pihak yang mengajukan gugatan akan kehilangan haknya  untuk  dapat  mengajukan  suatu  gugatan  untuk  menuntut  suatu  hak  yang diinginkan.
Menurut  Pasal  1946  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) kedaluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk mendapatkan sesuatu, atau alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian yang dapat kita lihat dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat disimpulkan bahwa kedaluwarsa adalah kondisi dimana terlepasnya hak seseorang untuk mengajukan  tuntutan  karena  telah  lewatnya  batasan  waktu  yang  telah  diatur  dalam undang-undang.
Dalam hukum ketenagakerjaan juga terdapat peraturan mengenai kedaluwarsa ini, adapun yang menjadi acuannya adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Pada  pasal  tersebut  dikatakan bahwa terhadap kasus pemutusan hubungan kerja pengajuan gugatan diberikan batasan waktu selama 1 tahun saja sejak dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK). Apabila seorang pekerja dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tanggal 14 Februari 2022,  maka  jangka  waktu  maksimal  untuk  dapat  mengajukan  gugatan  atas  pemutusan
hubungan  kerja  tersebut  adalah  14  Februari  2023,  apabila  lewat  dari  tanggal  tersebut maka gugatan yang diajukan dapat dikatakan telah kedaluwarsa.
Adapun  mengapa  kedaluwarsa  menjadi  penting  untuk  diatur  adalah  untuk menciptakan  kepastian  hukum  bagi  kedua  belah  pihak.  Suatu  perselisihan  yang  terjadi ada  baiknya  diselesaikan  sesegera  mungkin,  ketika  suatu  permasalahan  dibiarkan berlarut-larut  maka  nantinya  kedua  belah  pihak  akan  mengalami  kesulitan.  Kesulitan yang akan dialami adalah ketika harus membuktikan permasalahan yang  terjadi. Suatu permasalahan  yang  timbul  yang  tidak  segera  diselesaikan  dan  dibiarkan  berlarut-larut untuk  jangka  waktu  yang  lama  kemungkinan  besar  para  pihak  akan  sulit  untuk mengumpulkan  dokumen  pendukung  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  untuk mendukung dari gugatan yang diajukan.
Pada  suatu  Perusahaan  tentu  akan  terjadi  pergantian  kepemimpinan  ataupun kepengurusan,  ketika  terjadi  pergantian  kepemimpinan  ataupun  kepengurusan  maka kemungkinan  besar  dokumen-dokumen  terdahulu  yang  dianggap  sudah  tidak  penting akan dimusnahkan. Apabila ini terjadi maka akan terjadi kesulitan bagi para pihak untuk melakukan suatu pembuktian. Maka dari itu agar suatu dokumen yang diperlukan dalam pembuktian  nantinya  masih  ada  maka  perselisihan  yang  terjadi  haruslah  segera diselesaikan.
Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila penyelesaiannya dibiarkan berlarut-larut  kedepannya  akan  menimbulkan  berbagai  kesulitan  bagi  para  pihak  yang berselisih,  sebagai  contoh  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  seorang  pekerja terjadi  pada  tahun  1995,  lalu  pada  tahun  2023  pekerja  baru  menyadari  bahwa  ada beberapa hak yang seharusnya dia terima namun tidak dia terima dan pekerja mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial, apabila kita melihat rentang waktu nya hal tersebut telah terjadi lebih dari 1 tahun sehingga apabila pekerja mengajukan gugatan maka gugatan dia dapat dikatakan kedaluwarsa sehingga pengusaha dapat terbebas dari tuntutan pekerja.
Pada praktiknya terdapat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja, dimana pekerja dijatuhkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Maret 2022, sepanjang waktu berjalan hingga bulan Maret 2023 tidak ada gugatan  yang  diajukan  oleh  pekerja  atas  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  yang dijatuhkan terhadapnya. Namun pada bulan April 2023 pekerja mengajukan gugatan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dijatuhkan pengusaha terhadap dirinya.
Apabila kita melihat rentang waktu kejadian tersebut, terlihat jelas bahwa rentang waktu penjatuhan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pekerja mengajukan gugatan sudah melebihi batas waktu 1 tahun, melihat hal tersebut kuasa hukum dari pengusaha mengajukan  eksepsi  atas  gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  pekerja  yang  pada  intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pekerja sudah kedaluwarsa karena telah melewati batas waktu 1 tahun. Namun yang menjadi aneh dalam kasus ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah tidak berdasar pada Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  melainkan menggunakan Pasal 1969 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Apabila kita melihat dari kasus diatas telah terjadi kekeliruan penggunaan dasar hukum.  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seharusnya menjadi dasar hukum yang digunakan oleh hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut.  Pasal  1969  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  mengatur  bahwa  masa  daluwarsa  terhadap  kasus  pemutusan  hubungan  kerja adalah 2 tahun. Jikalau kita teliti lebih dalam bahwa Pasal 1969 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  mengatur  mengenai  penuntutan  terhadap  hak-hak  yang timbul dalam suatu hubungan kerja, dalam kasus ini kondisinya terhadap pekerja telah dilakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  ketika  sudah  dilakukan  pemutusan hubungan kerja dapat kita telaah bahwa disana sudah tidak ada lagi hubungan kerja yang terjalin  antara  pekerja  dengan  pengusaha,  sehingga  tidak  tepat  jikalau  Pasal  1969  ini digunakan sebagai dasar hukum, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan karena ketidak sesuaian hukum yang digunakan untuk memutus permasalahan kedaluwarsa ini dan menciptakan ketidakpastian hukum.
Pasal 1969 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pernah diadopsi didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hanya  saja  Pasal  96  ini  sudah  dihapus  setelah  dilakukan  uji  materi  ke  Mahkamah Konstitusi.  Hal  ini  tercantum  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  100/PUU- X/2012, dalam putusan tersebut dikatakan bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  menyebabkan  Pasal  96  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya untuk dapat melakukan judicial review suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review adalah untuk melindungi hak fundamental setiap warga  negara  dari  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  lembaga  negara  dan  memastikan berjalannya  sistem  demokrasi  dalam  perimbangan  (Hidayatulloh,  2018).  Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia (Mulyata, 2015).
Maka  dari  itu  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  memutus  suatu perkara yang kedaluwarsa juga menjadi aspek penting untuk dapat menciptakan kepastian hukum.  Kepastian  hukum  menunjuk  pada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap  dan konsisten  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  alasan  subjektif  (Prayogo,  2016).  Hal  ini  dapat dilihat  dari  dasar  hukum  yang  digunakan,  apakah  dasar  hukum  yang  digunakan  sudah tepat atau belum. Kedaluwarsa terhadap kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hukum  ketenagakerjaan  secara  khusus  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Perlindungan terhadap pekerja tetap harus terus dijaga dengan cara menegakkan hukum ketenagakerjaan. Penegakkan hukum ketenagakerjaan ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menegakkan fungsi norma hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan
pada  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  maupun perjanjian kerja bersama guna mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja (Hadistianto, 2017).  Hukum  ketenagakerjaan  perlu  ditegakkan  mengingat  bahwa  hukum ketenagakerjaan  memiliki  tujuan  yakni  untuk  mencapai  keadilan  dibidang ketenagakerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja dari kuasa yang tidak terbatas dari pengusaha (Aris Prio Agus Santoso, 2022).
Seiring dengan berjalannya waktu dinamika dalam hukum ketenagakerjaan terus terjadi,  salah  satunya  adalah  munculnya  undang-undang  baru  yakni  Undang-Undang Cipta  Kerja  yang  didalamnya  terdapat  beberapa  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kendati demikian kemunculan Undang- Undang Cipta Kerja tidak merubah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  sehingga  dalam beracara pada pengadilan hubungan industrial hukum acara yang masih digunakan adalah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial tersebut.
Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  tidak  diubah,  ketentuan  kadaluwarsa  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  82  tetap  berlaku  sebagai  hukum  positif.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan titik awal yang sangat penting  dalam  pembentukan  sistem  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial (Suratman,  2022).  Dianggap  sebagai  titik  awal  yang  sangat  penting  karena  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial menciptakan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedaluwarsa menjadi aspek yang  penting  untuk  diperhatikan  oleh  para  pihak  dalam  mengajukan  suatu  gugatan, terutama bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Perusahaan tempat  dia  bekerja.  Memang  hal  ini  terkesan  membatasi  hak  yang  seharusnya  bisa diperoleh  oleh  pekerja,  namun  kedaluwarsa  menjadi  penting  untuk  diatur  guna menciptakan  suatu  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  akan  mengajukan  suatu gugatan  terutama  dalam  hal  ini  gugatan  yang  diajukan  karena  terjadinya  perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Diaturnya mengenai kedaluwarsa terkesan menjadi pembatas bagi pekerja untuk dapat mengajukan gugatan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima, namun hal ini tidak bisa dipandang dari satu sudut pandang mengingat bila suatu permasalahan yang sudah  lama  terjadi  namun  penyelesaiannya  dibiarkan  berlarut-larut  maka  hal  tersebut dapat  menciptakan  kesulitan  tersendiri  bagi  para  pihak  dalam  hal  melakukan  suatu pembuktian nantinya.
Kedaluwarsa dengan jangka waktu 1 tahun merupakan waktu yang sudah tepat. Suatu permasalahan yang terjadi jangan sampai penyelesaiannya menjadi berlarut-larut untuk waktu yang cukup lama. Batasan jangka waktu 1 tahun merupakan batasan waktu
yang cukup untuk dapat menyeimbangkan antara kepentingan pekerja dengan pengusaha agar  suatu  perselisihan  yang  terjadi  tidak  berlarut-larut  dan  segera  menemukan  jalan keluar atas permasalahan tersebut.
Melalui  penelitian  ini  juga  dapat  kita  simpulkan  juga  bahwa  masih  terdapat kesalahpahaman  dalam  penerapan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  dalam  menentukan  kedaluwarsa  suatu gugatan, seharus nya selama belum terdapat undang-undang lain yang mengubah undang- undang tersebut maka undang-undang yang masih berlaku harus ditegakkan, mengingat bahwa  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  ini  merupakan  hukum  yang  mengatur secara khusus dalam hukum ketenagakerjaan.

## BIBLIOGRAFI
Adhistianto,  Mohammad  Fandrian,  &  Alijana,  Erma  Hari.  (2020).  Konstruksi  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dengan Alasan  Disharmonis. Jurnal  Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan Keadilan , 11 (1), 103.
Asikin, Zainal. (1994). Dasar-dasar hukum perburuhan .
Djumialdji,  F.  X.,  &  Soejono,  Wuoko.  (1990).  Perjanjian  Perburuhan  dan  Hubungan Pancasila. Bina Aksara, Jakarta .
Farianto, Willy. (2021). Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan . Sinar Grafika.
Hadistianto,  Mohammad  Fandrian.  (2017).  Praktek  Pengawasan  Perburuhan  Dalam Konteks  Penegakan  Hukum  Perburuhan  Heteronom. Jurnal  Surya  Kencana  Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 8 (2), 21.
Hadistianto, Mohammad Fandrian. (2022). PROBLEMATIKA REGULASI MENGENAI  DALUWARSA  GUGATAN  PERSELISIHAN  HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 1–18.
Hidayatulloh,  Bagus  Anwar.  (2018).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka  Menjamin  Hak  Memilih  Dalam  Pemilu. WIDYA  PRANATA  HUKUM JURNAL , 1 (2), 110–131.
Husni,  Lalu.  (2010).  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  PT. Raja  Grafindo  Persada, Jakarta .
Maswandi, Maswandi. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan  Industrial. Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas  Medan Area , 5 (1), 36–42.
Mulyata,  Jaka.  (2015). Kaadilan,  Kepastian,  dan  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor:  100/PUU-X/2012  Tentang  Judicial  Review
Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan . UNS (Sebelas Maret University).
Pracelia,  Yolanda,  &  Yurikosari,  Andari.  (2019).  Analisis  Putusan  Sela  Terhadap Permohonan Pembayaran Upah Proses Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 181/Pdt. Sus-Phi/2016/Pn. Bdg  Jo  Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Nomor:  82/Pdt.  Sus-Phi/2016/Pn. Bdg). Jurnal Hukum Adigama , 2 (1), 124–147.
Prayogo,  R.  (2016).  Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah Angung  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Hak  Uji  Materiil  dan  dalam  Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM .
Putra, Pamungkas Satya. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Karawang. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 31 (2), 205–221.
Santoso,  Aris  Prio  Agus.  (2022). Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  &  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . Pustaka Baru Press, Yogjakarata.
Santoso, Budi. (2013). Perlindungan Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Atas Inisiatif  Pengusaha  Berdasarkan  Konvensi  ILO  No.  158. Jurnal  Hukum  PRIORIS , 3 (2), 27–39.
Uwiyono, Aloysius, Suryandono, Widodo, Hoesin, Siti Hajati, & Kiswandari, Melania. (2014). Asas-asas hukum perburuhan . Rajawali Pers.

## Copyright holder:
Brilian Lawyer, Gunardi (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: