## PENERAPAN HAK-HAK PEREMPUAN TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KlAS IIA JAKARTA TIMUR

## Fahririn
Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta fahririn@usahid.ac.id

## Abstrak
Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga  narapidana  wanita,  yaitu  membuat  peraturan  yang  tepat  untuk  menghapus diskriminasi  terhadap  perempuan  di  bidang  pemeliharaan  kesehatan  dan  menjamin diperolehnya  pelayanan  kesehatan,  khususnya  kehamilan,  persalinan,  dan  sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan  secara  cuma-cuma  juga  pemberian  makanan  bergizi  yang  cukup  selama kehamilan  dan  menyusui.  Untuk  itu  perlunya  penelitian  ini  untuk  dapat  melihat sejauh  mana  pelaksanaan  aturan  yang  yang  ditentutkan  dan  apa  yang  menjadi hambatan  atau  kendala  dalam  proses  penerapannya.  Hal  ini  tentu  memberikan masukan  dan  sarana  untuk  pemerintah  memperbaikan  aturan  dan  sistem  yang  lebih baik.
Kata Kunci : Hak-hak, Perempuan, Narapidana, Lembaga Pemasyaraktan.

## Abstract
The  state's  obligation  related  to  the  health  of  citizens,  which  also  includes  female prisoners, is to make appropriate regulations to eliminate discrimination against women in the  field  of  health  care  and  to  ensure  that  health  services  are  obtained,  especially  during pregnancy,  childbirth,  and  after  childbirth,  including  ensuring  that  these  services  are appropriate. and given free of charge as well  as providing adequate nutritious food during pregnancy and lactation. For this reason, it is necessary for this research to be able to see the  extent  of  the  implementation  of  the  specified  rules  and  what  are  the  obstacles  or obstacles  in  the  implementation  process.  This  certainly  provides  input  and  means  for  the government to improve the rules and a better system.
Keywords: Rights, Women, Prisoners, Penitentiary.

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  negara  hukum,  terwujud  dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan Undang– Undang dan untuk selanjutnya  penegakannya  melalui  badan–badan  peradilan  sebagai  pelaksana kekuasaan  kehakiman. 1 Narapidana  memang  merupakan  seseorang  yang  telah melanggar  HAM  orang  lain,  namun  bukan  berarti  HAM  yang  melekat  pada
1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung: 2014, hlm. 10
dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh  diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya. Namun dalam kenyataannya masih  ada  hak-hak  narapidana  yang  belum  diterapkan  dengan  sempurna.  Masih ada  hak-hak  narapidana  yang  terabaikan.  Padahal  ada  Undang-Undang  tentang Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengatur tentang hak-hak narapidana
Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki pada dasarnya sama,  tetapi  terdapat  beberapa  perbedaan  dan  perlakuan  khusus  yang  didapatkan oleh  narapidan  perempuan.  Beberapa  hal  yang  menjadi  perbedaan  perempuan diantaranya  wanita  mempunyai  kodrat  yang  tidak  dipunyai  oleh  narapidana  pria yaitu  menstruasi,  hamil,  melahirkan,  menyusui,  maka  dalam  hal  ini  hak-hak narapidana  wanita  perlu  mendapat  perhatian  yang  khusus  baik  menurut  Undang- Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.
Hak-hak tersebut berlaku pula untuk narapidana wanita tanpa terkecuali, di sisi  lain  ditekankan  pula  kewajiban  negara  berkaitan  dengan  kesehatan  warga negara  yang  mencakup  juga  narapidana  wanita,  yaitu  membuat  peraturan  yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan  dan  menjamin  diperolehnya  pelayanan  kesehatan,  khususnya kehamilan,  persalinan,  dan  sesudah  masa  persalinan,  termasuk  didalamnya menjamin  agar  pelayanan  tersebut  layak  dan  diberikan  secara  cuma-cuma  juga pemberian  makanan  bergizi  yang  cukup  selama  kehamilan  dan  menyusui.  Dari berbagai  ketentuan  dalam  instrumen  HAM  internasional  tersebut,  memang  tidak semua  ketentuan  secara  khusus  menyebutkan  wanita,  namun  semua  ketentuan tersebut berlaku juga untuk narapidana wanita sebagai orang yang mempunyai hak tanpa  terkecuali  dan  dilindungi.  Perlindungan  ditujukan  agar  narapidana  wanita dapat menikmati hakhaknya layaknya manusia lainnya dengan menikmati hak atas kebebasan  dan  keamanan,  hak  memperoleh  pelayanan  secara  layak  dan  standar baik  di  bidang  kesehatan  fisik  maupun  mental,  dan  hak  untuk  tidak  mengalami penganiayaan serta kekejaman.
Sistem  pemasyarakatan  harus  tegas  menyatakan  bahwa  narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak  dikunjungi  mengunjungi,  remisi,  cuti,  asimilasi,  melakukan  ibadah  sesuai agamanya,  menyampaikan  keluhan,  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,
medapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia  melalui  sistem  pemasyarakatan,  perlu  dikaitkan  dengan  pedoman  PBB mengenai standar minimum untuk perlakuan narapidana menjalani hukuman 2
Istilah  “criminal  justice  system”  atau  sitem  peradilan  pidana  kini  telah menjadi  suatu  istilah  yang  menujukkan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan kejahatan  dengan  menggunakan  pendekatan  sistem.  Yang  dimaksud  dengan sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  pengandalian  kejahatan  yang  terdiri  dari lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarkatan  terpidana.  Tujuan dari sistem peradilan dapat dirumuskan :
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehinga  masyarakat  puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak mengulangi lagi kejahatan.
Dari  tujuan  tersebut  maka  komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana khususnya  Lembaga  pemasyarakatan  dapat  berkerja  sama  dan  dapat  membentuk sistem  yang  baik.  Karena  sistem  hukum  merupakan  kesuluruhan  aturan  tentang apa  yang  seharusnya  dilakukan  dan  apa  yang  harusnya  tidak  dilakukan  oleh manusia  yang  mengikat  dan  terpadu  dari  satuan  kegiatan  satu  sama  lain  untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia. 3
Sistem  pemasyarakatan  yang  diterapkan  di  Indonesia  terkandung  suatu cita-cita  besar.  Dalam  mewujudkan  sistem  pemasyarakatan  tersebut,  pemerintah berusaha  mengganti  secara  keseluruhan  ketentuan  perundang-undangan  yang masih  mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai  pancasila  dan  UUD  1945,  maka  dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  8  bab  dan  54  pasal.18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) dan (2) memberi pengertian :
1. Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara
2 Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1991, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, hal. 82
3 Romli Atmasasmita, Sistem Peradialan Pidana Kontemporer , 2011, Kencana : Jakarta, hlm.2
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang dibina,  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.  Sistem  pemasyarakatan  memberikan  penekanan  terhadap narapidana dengan maksud untuk bisa mengembalikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan adalah  Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan  bertanggung  jawab.  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.02- PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana/Tahanan, menyatakan  pengertian  pembinaan  adalah  pembinaan  meliputi  tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien, antara lain :
1. Pelayanan  tahanan  adalah  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  dari mulai penerimaan samapi dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan  narapidana  adalah  semua  usaha  yang  ditujukan  untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  yang  mengatakan  bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan atas:
1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan maratabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

## 2. METODE PENELITIAN
Peneltian  ini  termasuk  jenis  peneltian  lapangan  (field  research)  yaitu penelitian  yang  langsung  berhubungan  dengan  objek  yang  diteliti  untuk memperoleh keterangan tentang realita pemenuhan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jakarta Timur

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Pelaksanaan  Hak-hak  narapidana  wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  pemasyarakatan adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang  merupakan bagian  akhir  dari  sistem  pemindahan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila yang  dilakukan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  berperan  dalam pembangunan, dan dapat hidup  secara wajar sebagai  warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakat agar menjadi manusia seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulagi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Dasar  hukum  penerapan hak-hak  narapidana  khusus  perempuan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita Jakarta Timur adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan:
1. Dalam  rangka  pembinaan  terhadap  Narapidana  di  Lapas  dilakukan penggolongan atas dasar:
a. Umur
b. Jenis kelamin
c. Lama pidana yang dijatuhkan
d. Jenis kejahatan dan
e. Kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  perkembangan pembinaan.
2. Pembinaan  Narapidana  perempuan  di  Lapas  dilaksanakan  di  Lapas Wanitamenyatakan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di sesuaikan dengan penggolongan:
a. Penggolongan  umur  Bertujuan  agar  pembinaan  terhadap  warga binaan  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  tercampur  antara narapidana  anak  (di  bawah  umur)  dengan  narapindana  dewasa.
Selain itu untuk menjaga perkembangan kejiwaan narapidana anak dan memberikan pembinaan yang sesuai dengan usia mereka.
b. Jenis  kelamin  Bertujuan  agar  pembinaan  terhadap  warga  binaan Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  tercampur  antara  laki-laki  dan perempuan.  Selain  itu  untuk  memberikan  pembinaan  sesuai dengan jenis kelamin serta kodrat kaum perempuan yang memiliki kekhususan tertentu, seperti hamil, menyusui dan menstruasi.
c. Lama pidana yang dijatuhkan Bertujuan agar pembinaan terhadap warga  binaan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  masa  tahanannya relatif  sebentar  tidak  tercampur  narapidana  yang  masa  tahannnya relatif  lama,  serta  memberikan  materi  pembinaan  yang  sesuai dengan masa tahanan masingmasing narapidana.
d. Jenis kejahatan Bertujuan agar pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan jenis kejahatan ringan dapat  dipisahkan  dengan  narapidana  yang  melakukan  jenis kejahatan  berat.  Selain  itu  untuk  membeda  pembinaan  terhadap narapidana  yang  melakukan  kejahatan  khusus,  seperti  tindak pidana terorisme atau korupsi.
e. Kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  perkembangan pembinaan  Bertujuan  untuk  memberikan  pembinaan  berdasarkan kebutuhan  tiap-tiap  narapidana  yang  memiliki  perbedaan  antara satu dengan yang lainnya, misalnya perbedaan agama yang dianut, perbedaan  kepribadian  dan  kecakapan  khusus  yang  dimiliki narapidana tersebut.
Dasar  hukum  lainnya  mengenai  pemenuhan  hak-hak  narapidana  di dalam Lapas adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana berhak:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya yang tidak dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima  kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga
k. Mendapatkan pembebasan barsyarat
l. Mendapatkan  cuti menjelang  bebas m.  Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal  15  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program  pembinaan  dan  kegiatan  tertentu.  Ketentuan  Pasal  1  dan  2  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  maka  dibuatlah Lapas  khusus  untuk  Perempuan.  Tujuan  didirikannya  Lapas  Perempuan tersebut  adalah  untuk  memisahkan  antara  narapidana  pria  dengan  narapidana perempuan  dengan  alasan  faktor  keamanan  dan  psikologis.  Faktor  keamanan yang  dimaksud  adalah  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  narapidana perempuan  agar  terhindar  dari  berbagai  kemungkinan  eksploitasi  secara seksual  dari  narapidana  pria  apabila  mereka  dicampurkan  dalam  satu  Lapas. Faktor psikologis  yang dimaksud adalah untuk  menjaga kestabilan kejiwaaan narapidana  perempuan  yang  relatif  lebih  emosional  dibandingkan  dengan narapidana  pria,  sehingga  dibuatlah  Lapas  khusus  perempuan,  sehingga  para narapidana perempuan ditempatkan pada Lapas  yang secara khusus  didirikan bagi para perempuan yang terlibat masalah hukum.
Penerapan  hak-hak  narapidana  khusus  perempuan  dilaksanakan  oleh pemerintah  dengan  memberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  20  yang  mengatur  sebagai berikut:
1. Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  atau menyusui,  berhak  mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai  dengan petunjuk dokter.
2. Makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  Narapidana  yang  melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak  dari  Narapidana  perempuan  yang  dibawa  ke  dalam  LAPAS ataupun  yang  lahir  di  Lapas  dapat  diberi  makanan  tambahan  atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (3)  telah  mencapai umur  2  (dua)  tahun,  harus  diserahkan  kepada  bapaknya  atau  sanak keluarga,  atau pihak lain  atas  persetujuan ibunya dan dibuat  dalam satu Berita Acara.
5. Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  Kepala  Lapas  dapat  menentukan makanan  tambahan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (3) berdasarkan pertimbangan dokter.
2) Kendala  dalam  pelaksanaan  hak-hak  narapidana  wanita  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
Lembaga  Pemasyarakatan  (LP  atau  LAPAS)  adalah  suatu  tempat yang  dahulu  dikenal  sebagai  rumah  penjara.  Lembaga  Pemasyarakatan merupakan  tempat  orangorang  menjalani  hukuman  atas  pidana  yang  telah dijatuhkan oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk  melakukan pembinaan  terhadap  narapidana.  Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  dimaksudkan  agar  warga  binaan  pemasyarakatan  menyadari kesalahannya,  memperbaiki  dirinya,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  lagi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat kembali hidup rukun dan  berdampingan  dengan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan, dan dapat hidup  secara wajar sebagai  warga negara yang baik dan  bertanggung  jawab.    Sedangakan  menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  Pasal  1  ayat  (3)  telah  menerangkan bahwa Lembaga Pemasyarakat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  yang  berada  di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Lembaga  Pemasyarakatan  didiami  oleh  narapidana,  anak  didik pemasyarakatan, anak negara, dan dapat juga seseorang yang masih berstatus sebagai  tahanan.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  juga  terdapat  petugas  yang bertugas  untuk  melakukan  proses  pendampingan  dalam  proses  pembinaan
narapidana dan tahanan. Petugas-petugas itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut sebagai petugas pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.
Warga  Binaan  Perempuan  di  Lapas  ini  totalnya  adalah  355  orang dengan  Kapasitas  208  Orang.  Jenis  Kejahatan  hamper  85%  adalah  kasus Narkotika dan 15% Tindak pidana Korupsi dan criminal Umum.
Sistem Penerapan Hak-Hak Perempuan di Lapas Klas II Jakarta Timur Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  M.HH-05.OT.01.01  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  atas keutusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.01-PR.07.03  Tahun  1985  tentang organisasi  dan  tata  kerja  lembaga  pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakan Perempuan  Kelas  Jakarta  Timur  mempunyai  tugas  melaksanakan pemasyarakatan  narapidana.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jakarta Timur menyelenggarakan fungsi :
1. Melakukan pembinaan narapidana
2. Memberikan  bimbingan,  mempersiapkan  sarana  dan  mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemerliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan dan tata usaha dan rumah tangga
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Jakarta Timur dilengkapi dengan sarana-sarana  fisik  untuk  pelaksanaan  pembinaan  yang  akan  dilakukan kepada narapidan. Sarana-sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta Timur adalah :
1. Satu ruangan Ibadah (Mushola,  Gereja, Wihara)
2. Satu kamar Bimpas (Bimbingan Pemasyarakatan)
3. Satu buah kamar Keterampilan
4. Satu ruangan Bingker (Bimbingan Kerja)
5. Satu kamar Koperasi
6. Satu ruangan kunjungan
7. Satu ruangan perpustakaan
8. Satu ruangan poliklinik
9. Satu gedung Serba Guna/Aula/Rekreasi/Olahraga
10. Satu ruangan pos pengamanan
11. Satu ruangan dapur
12. 4 unit stsel (3 sel tahanan 1 ruangan Karantina)
Hak  narapidana  adalah  sesuatu  yang  harus  didapatkan  oleh  narapidana wanita  di  lembaga  pemasyarakatan.  Hak-hak  tersebut  telah  diatur  oleh peraturan  perundangundangan  yang  berlaku.  Peraturan  perundang-undangan yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Lembaga  Pemasyarakatan.  Hak-hak  narapidana  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut. narapidana berhak:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah. Hal ini dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan narapidana yang bersangkutan.  Ibadah  yang  dilakukan  oleh  narapidana,  dapat dilaksanakan  di  dalam.  Selain  dalam  konsep  ritual  keagamaan, ibadah  yang  dimaksud  disini  adalah  termasuk  mendapatkan pendidikan  dan  bimbingan  keagamaan.  Proses  pendidikan  dan pembimbingan  keagamaan,  Lembaga  Pemasyarakatan  wajib  untuk menyediakan  petugas  yang  akan  menangani  proses  pendidikan  dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga
Pemasyarakatan.  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  juga mengadakan kerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan yang mampu memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam  hal  keagamaan.  Program  pendidikan  dan  bimbingan keagamaan ini wajib diikuti oleh narapidana.
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
Setiap  narapidana  berhak  mendapatkan  perawatan  rohani  dan jasmani.  Hal  ini  diberikan  melalui  bibingan  rohani  dan  pendidikan budi  pekerti.  Lembaga  Pemasyarakatan  wajib  menyediakan  petugas guna  melakukan  bimbingan  rohani  dan  pendidikan  budi  pekerti. Dalam  pelaksanaannya,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat
bekerja  sama  dengan  instansi,  badan  kemasyarakatan  atau perorangan  guna  melakukan  bimbingan  rohani  dan  pendidikan  budi pekerti.  Perawatan  jasmani  yang  didapatkan  oleh  setiap  narapidana meliputi  pemberian  kesempatan  melakukan  olahraga  dan  rekreasi atau  kegaitan  positif  lainnnya.  Untuk  perlengkapan  pakaian,  dan perlengkapan  tidur  dan  mandi  narapidana  dapat  melengkapi kebutuhannya sendiri dengan  proses yang telah  ditentukan misalnya dengan  menghubungi  pihak  keluarga  untuk  dapat  mengantarkan kebutuhannya sehari-sehari.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah hal yang penting. Hal tersebut digunakan untukmeningkatkan pengetahuannya. Petugas pendidikan dan pengajaran disediakanoleh Lembaga
Pemasyarakatan.  Dalam  hal  dilaksanakannya  pendidikan  dan pengajaran  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  bekerja  sama dengan  instansi  pemerintah  yang  bertugas  dibidang  pendidikan  dan kebudayaan,  atau  badan-badan  kemasyarakatan  yang  bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
Pelayanan  kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi semuaorang, tidak terkecuali untuk  narapidana wanita Berhak  untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  layak.  Pelayanan  kesehatan di  Lembaga  Pemasyarakatan  beserta  fasilitas  lainnya  harus disediakan, seperti poliklinik dan dokternya. Hal itu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh narapidana wanita. Di Lembaga pemasyarakatan  Klass  II  Jakarta  Timur  ini,  Pelayanan  Kesehatan dilakukan  rutin  setiap  hari  dengan  system  berkeliling  dan menanyakan  kondisi  warga  binaan,  jika  ada  yang  sakit  maka  akan dibawa  ke  klinik  dan  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut.  Untuk pemberian obat bagi warga binaan yang sakit akan langsung diawasi setiap waktu obat yang diminum dan bagi warga binaan ada peyakit
bawaan  akan  diberikan  izin  untuk  mengkomsumsi  obat  dari  luar dengan izin dan pengawasan.
Setiap  narapidana  berhak  mendapatkan  makanan  dan  minuman. Warga  binaan  diberikan  asupan  makanan  sesuai  dengan  kecukupan gizi  harian.  Untuk  yang  menyediakan  makanan  warga  binaan  dapat mengajukan  diri untuk  menjadi  tenaga pendamping  yang membantu pegawai lapas untuk mempersiapkan makanan.
Bagi  narapidana  wanita  yang  sedang  sakit,  hamil,  menyusui,  atau narapidana  yang  melakukan  jenis  pekerjaan  tertentu,  berhak mendapatkan  makanan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dokter. Makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  anak  dari  narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua)  tahun,  maka  anak  tersebut  wajib  keserahkan  kepada  bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
e. Menyampaikan keluhan;
Setiap  narapidana  wanita  mempunyai  hak  untuk  menyampaikan keluhan  atas  perlakukan  petugas  atau  sesama  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan  terhadap  dirinya  yang  menyangkut  hak  asasi  atau hak-hak  narapidana  wanita.  Keluhan  tersebut  disampaikan  kepada Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan.  Penyampaian  keluhan  dilakukan dengan  cara  tersirat  maupun  tersurat  dengan  memperhatikan  tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan
f. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa lainnya yang tidak dilarang;
Bahan  bacaan  dan  siaran  media  merupakan  hal  yang  penting  bagi seseorang  untuk  memperluas  wawasan  pengetahuannya.  Lembaga Pemasyarakatan  harus  menyediakan  hal-hal  tersebut  untuk menambah  wawasan  narapidana.  Bahan  bacaan  dan  media  massa yang  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  Jakarta  Timur  ini,  sudah menyediakan  saran  dan  prasarana  seperti  ruang  perpustakaan  dan
menyediakan  televisi  setiap  stel  tersedia  satu  televisi  untuk mengikuti siaran media massa.
g. Mendapatkan upan atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
Upah  atau  premi  wajib  didapatkan  oleh  narapidana  wanita.  Upah atau  premi  yang  diperoleh  narapidana  wanita  harus  dititipkan  dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan. upah atau premi baru diberikan kepada narapidana wanita jika diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.
h. Menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya;
Setiap  narapidana  wanita  berhak  untuk  menerima  kunjungan  dari keluarga,  penasihat  hukum  atau  orang  lain.  kunjungan  yang diperoleh narapidana wanita dicatat ke dalam buku daftar kunjungan. Dalam  memperoleh  kunjungan,  Lembaga  Pemasyarakatan  wajib untuk  menyediakan  sekurang-urangnya  1  (satu)  ruang  khusus  untuk menerima  kunjungan.  Pada  kondisi  saat  ini,  situasi  Covid  19  warga binaan  tidak  dibolehkan  kunjungan  secara  langsung  karna  untuk mengantisipasi  penularan  covid  tetapi  Lapas  menyediakan  pojok kunjungan  online  dengan  media  zoom  yang  sudah  disediak  oleh lapas dengsn system pendftaran dari pihak keluarga terlebih dahulu.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
Remisi wajib diberikan oleh negara kepada narapidana wanita karena itu  merupakan  suatu  hak  bagi  mereka.  Remisi  diberikan  kepada Narapidana  wanita  jika  yang  bersangkutan  telah  memenuhi persyaratan.  Persyaratan  itu  meliputi  syarat  substantif  dan  syarat administratif.
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi dan pembebasan bersyarat Pemberian asimilasi dan pembebsan bersyarat bagi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi  oleh  narapidana  meliputi  persyaratan  substantif  dan  syarat administrative
a. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
Cuti  menjelang  bebas  adalah  proses  pembinaan  yang  dilakukan  di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana  atau  sisa  masa  pidana  yang  pendek.  Cuti  menjelang  bebas merupakan  suatu  program  pembinaan  yang  bertujuan  untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan  hak  ini,  narapidana  harus  memenuhi  beberapa  syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

## Temuan dilapangan
Lembaga pemasyarakat Klas II Jakarta Timur ada beberapa temuan yang kita hadapi terkait dengan Hak-Hak Perempuan.
1. Salah  satu  yang  menjadi  hak-hak  narapidana  baik  perempuan  dan narapidana  laki-laki  adalah  mendapat  bantuan  hukum.  Dari  interview acak  yang  kami  lakukan  salah  satu  warga  binaan  pada  saat  proses peradilan  sampai  putusan  tidak  mendapat  pendampingan  penasehat hukum  atau  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma.  Padahal  jika  dilihat dari  kasus  yang  dihadapinya  tuntuntan  jaksa  diatas  lima  tahun.  Hal  ini membuktikan ada salah satu yang terabaikan.
2. Di  Lembaga  pemasyarakatan  Klass  II  Jakarta  Timur,  tersedia  satu ruangan  klinik  yang  memberikan  pelayanan  Kesehatan  ke  warga binaan, tetapi untuk Kesehatan gigi tidak tersedia dokter yang menjaga jika  ada  warga  binaan  keluhan  dengan  Kesehatan  gigi,  jadi  jika  ada warga  binaan  yang  mengalami  gangguan  pada  gigi  menunggu  di panggil dokter gigi untuk dating dan jika kondisi tidak memungkinkan lagi  akan  dirujuk  kerumah  sakit  rujukan  yang  sudah  berkerja  sama dengan Lembaga pemasyaraktan.
3. Bagi  warga  binaan  perempuan  dalam  kondisi  hamil  atau  pendamping anak,  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  tambahan  atau  keperluannya sendirinya. Warga binaan yang akan melahirkan akan dirujuk langsung kerumah sakit yang sudah Kerjasama dengan lapas tanpa ada bidan atau tenaga  Kesehatan  yang  menjaga  setiap  waktu,  untuk  biaya  persalinan ditanggung  warga  binaan  sendiri  atau  memakai  asuransi  Kesehatan yang  sudah  tersendiri.  Bagi  warga  binaan  yang  haid  juga  dapat
melengkapi  kebutuhannya  secara  pribadi  yang  sudah  disediakan dikoperasi dengan membayarnya secara langsung. Hal ini tidak menjadi tanggung  jawab  dari  Lapas  untuk  kebutuhan  khusus  perempuan  tapi menjadi tanggungjawab sendiri.
4. Sarana  dan  prasarana  di  Lapas  pemasyarakatan  Klas  II  Jakarta  Timur, secara  keseluruhan  dan  hasil  deep  interviewe  yang  kami  lakukan, fasilitas  dari  lapas  ini  sudah  memenuhi  kebutuhan  warga  binaan  dan tidak ada keluhan yang signifikan, yang menjadi masalah hamper semua lapas  memang  mengalami  over  capacities,  hal  ini  secara  tempat  untuk beristirahat  warga  binaan  harus  mampu  menyesuaikan  kondisi  dan situasi. Mulai menjaga kebersihan dengan system piket dan melengkapi atau  menambah  alat  kebersihan  di  sel  masing-masing,  agar  meberikan kenyaman selama dilapas.

## 4. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Narapidana  wanita  mempunyai  hak  dasar  yaitu  hak  kodrati  yang  melekat sejak  lahir,  karena  itu  walaupun  sudah  melakukan  tindak  pidana  sehingga menjadi warga binaan tetap mempunyak hak, dan hak-hak itu harus terpenuhi secara  baik.  Lembaga  pemasyarakatan  Perempuan  Klas  II  Jakarta  Timur  ini hanya  dibatasi  dengan  seng  untuk  memisahkan  antara  Rutan  dan  Lapas. Kondisi  Lapas  yang  sangat  kecil  yang  menjadi  faktor over  capacities di Lembaga  Pemasyarakatan.  Pemenuhan  hak-hak  narapidana  masih  belum maksimal,  karna  masih  ada  warga  binaan  tidak  mendapat  pendampingan penasehat hukum dan kebutuhan pribadi tidak menjadi tanggung pemerintah seperti  melahirkan,  kebutuhan  anak  jika  membawa  anak,  kebutuhan  mandi dan untuk Kesehatan gigi masih belum maksimal.
2. Saran
Lembaga  pemasyarakatan  perempuan  Klas  II  Jakarta  Timur,  masih  perlu perhatian  dari  pemerintah  jika  dilihat  dari  system  keamanannya  pemisah antara  Lapas  dengan  rutan  hanya  dibatasi  dengan  seng  dimana  ini  sangat berpotensi  untuk  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Meningkatkan
fasilitas  Kesehatan  dan  meningkatkan  produktifitas  atau  kegiatan  serta mencarikan solusi kegiatan pengganti selama masa Pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chazawi,  Adami,  2010, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian I,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada
Marlina, 2011, Hukum Penitensier , Bandung, Refika Aditama.
Mustofa, M. 2007. Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan . Jakarta
Lamintang Theo dan P.A.F Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
Poernomo.  2004.  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  dengan  Sistem  Pemasyarakatan . Liberty. Yogyakarta.
Priyanto. D. 2009. Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung
Priyono.  B.  2008 . Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Permasalahannya.  Liberty. Yogyakarta.
Salim,  Agus,  Bachtiar,  2009,  Pidana  Penjara  Dalam  Stelsel  Pidana  Di  Indonesia, Medan, USU Pers.
Santoso, 2001, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Siregar.  B.  2001.  Keadilan  Hukum  dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional. Rajawali. Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakat

## Jurnal
Bayu  Anggardha  Sulistya.  (2019).  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Wanita  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  (Lpp)  Kelas  II  B  Yogyakarta  Ditinjau  Dari Perspektif Gender. Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1. Vol. 8 No. 7.
Nada Alifi.  (2018). Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pontianak.  Jurnla Hukum Pontianak. Vol. 6 No.2, September.
Umar  Latif.  (2018). Urgensi  Layanan  Konseling  Bagi  Wanita  Binaan  (Studi  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Iii  Sigli). Jurnal  Al-Ijtimaiyyah:  Media  Kajian Pengembangan  Masyarakat  Islam. Vol.  5,  No.  2,  Juli-Desember  2019
SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL3, NO. 2