IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Made Dewi Wahyuni, I Putu Dedy Rimbawan, Evilia Vanesa Awak Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional Jl. Seroja, Gang. Jeruk No 9A Denpasar, Bali 80114 Email: dewiwahyuni@unbi.ac.id
Abstrak – Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan desentralisasi  di  Indonesia  dan  dampaknya  terhadap  efektivitas  pemerintahan  daerah. Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  di  beberapa daerah.  Data  dikumpulkan  melalui  observasi  dan  analisis  dokumen.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  desentralisasi  telah  meningkatkan  partisipasi  Masyarakat  dan responsivitas pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat kendalan seperti kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini memebrikan rekomendasi untuk  memeperbaiki  implementasi  kebijakan  desentralisasi  demi  meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.
Kata kunci: Desentralisasi, Efektivitas Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Indonesia.
Abstract – This research aims to analyze the implementation of decentralization policies in Indonesia and their impact on the effectiveness of regional government. This study uses a  qualitative  approach  with  case  study  methods  in  several  areas.  Data  was  collected through  observation  and  document  analysis.  The  research  results  show  that decentralization  has  increased  community  participation  and  regional  government responsiveness, although there are still obstacles such as human resource capacity and budget  management.  This  research  provides  recommendations  for  improving  the implementation  of  decentralization  policies  in  order  to  increase  the  effectiveness  of regional government.
Keywords: Decentralization,  Government  Effectiveness,  Regional  Government, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  merupakan  salah satu  strategi  penting  dalam  reformasi pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara  berkembang  di  dunia  termasuk negara  Indonesia.  Desentralisasi  di
Indonesia  merupakan  reformasi  yang tidak  selesai  dan  hingga  saat  ini pelaksanannya  belum  maksimal  atau belum sukses (Simanjuntak, 2015). Sejak era  reformasi  tahun  1998,  negara Indonesia  melakukan  perubahan  besar dalam  sistem  pemerintahannya  dengan
mengadopsi kebijakan desentralisasi yang bertujuan  untuk  memberikan  otonomi lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan Masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan  publik,  serta  mempercepat
Pembangunan daerah.
Di negara Indonesia, desentralisasi bertujuan  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan  yang  muncul  akibat sentralisasi kekuasaan dimasa lalu, seperti ketidakmerataan
Pembangunan, ketidakadilan  dalam  distribusi  sumber daya dan lemahnya pertisipasi Masyarakat dalam  proses  pengambilan  Keputusan.
Dengan menerapkan desentralisasi, pemerintah daerah akan memainkan peran penting  dalam  Pembangunan  karena memiliki  kewenangan  dan  tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan Masyarakat  di  wilayah  kewenangannya (Elu  dkk.,  2021).  karena  pemerintah daerah  diyakini  dapat  mengurus  dan memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik tentang kebutuhan dan pilihan warganya, dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  lokal,  proses  pembangunan model  desentralisasi  harus  lebih  efektif dari  pada  model  kebijakan  sentralisasi menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuannya.
Dalam  implementasi  kebijakan desentralisasi tidak selalu berjalan mulus. Berbagai  tantangan  muncul,  seperti perbedaan  kapasitas  dan  sumber  daya antar  daerah,  korupsi  serta  koordinasi yang  kurang  efektif  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Selain  itu,  efektivitas
pemerintahan daerah dalam melaksanakan    kewenangannya  juga sangat  bergantung  pada  kemampuan sumber daya manusia, sistem pengelolaan anggaran,  dan  mekanisme  partisipasi Masyarakat.
Penelitian  ini  berfokus  pada analisis implementasi kebijakan desentralisasi  di  beberapa  daerah  di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi  efektivitas  pemerintahan daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat  ditemukan  solusi  dan  rekomendasi yang  dapat  meningkatkan  kualitas implementasi  kebijakan  desentralisasi serta memperkuat efektivitas pemerintahan  daerah  dalam  memberikan pelayanan  publik  dan  melaksanakan
Pembangunan yang berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus  dibeberapa  daerah  yang  dianggap berhasil maupun yang masih menghadapi berbagai  kendala  dalam  implementasi kebijakan desentralisasi.
Data dikumpulkan  melalui  observasi  dan analisis  dokumen.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi nyata dalam perbaikan kebijakan desentralisasi  di  Indonesia  dan  menjadi referensi  bagi  daerah  lain  dalam pengambilan  kebijakan,  akademisi  serta praktisi di bidang pemerintah daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desentralisasi  adalah  pembagian kewenangan  pada  bidang  pengambilan Keputusan  pada  organisasi  dengan
Tingkat  yang  lebih  rendah  (Richard  L Daft,  1992).  Artinya  Desentralisasi sebagai konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dianggap tepat dengan asumsi bahwa organisasi pemerintah pada Tingkat bawah
(pemerintah  daerah)  lebih  mengetahui kondisi  dan  kebutuhan  actual  dari Masyarakat setempat, serta tidak mungkin pula  pemerintah  di  Tingkat  nasional maupun  pemerintah  di  tingakat  nasional mampu  melayani  dan  mengurusi  segala kepentingan dan urusan Masyarakat yang demikian kompleks (Simatupang & Akib, 2015).
Dalam pembahasan akan dipaparkan tentang Implementasi Desentralisasi  yang  sudah  dilaksanakan pada  beberapa  daerah  dan  terlihat membawa  dampak  yang  positif  terhadap daerahnya, bagaimana dampak Kebijakan Desentralisasi terhadap Efektivitas Pemerintahan  Daerah,  Kendala  dan Tantangan dalam Implementasi Desentralisasi,  serta  rekomendasi  agar pelaksanaan  desentralisasi  dapat  nyata terlihat pada setiap daerah di Indonesia.

## 1. Implementasi Kebijakan
Desentralisasi di Berbagai Daerah Implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia telah menunjukkan  variasi  yang  signifikan antar  daerah.  Berdasarkan  studi  kasus  di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Banyuwangi  dan  Kota  Makassar  terlihat adanya perbedaan dalam cara pemerintahan daerah melaksanakan kewenangannya  dan  bagaimana  hal  itu
berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah.
a. Provinsi Jawa Barat Pada provinsi Jawa Barat desentralisasi  memberi  dampak  kepada pemerintah  provinsi  untuk  lebih  dekat dengan  Masyarakat  dan  lebih  responsive terhadap  kebutuhanan  lokal.  Salah  satu keberhasilan  implementasi  pada  provinsi Jawa  Barat  ialah  melalui  mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunana (Musrenbang).
Dalam kegiatan
Musrembang,  partisipasi  Masyarakat dalam  proses  perencanaan  Pembangunan meningkat.  Namun  kendala  utama  yang dihadapi  adalah  keterbatasan  kapasitas sumber  daya  manusia  di  beberapa kabupaten  dan  kota  dalam  provinsi  jawa barat.  Yang  harus  diatasi  terutama mecangkup  penduduk  miskin  dan pengangguran  yang  jumlahnya  masih cukup banyak serta masih rendahnya daya beli  Masyarakat  terutama  di  pedesaan (Bachrein,  2016).  Selain  itu,  meskipun alokasi anggaran telah didesentralisasikan,  pengelolaan  yang kurang  efisien  dan  kekurangannya koordinasi  antar  instansi  masih  menjadi tantangan besar di jawa barat.
b. Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi menonjol dalam  penerapan  teknologi  informasi untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Program Smart Kampung yang memanfatkan teknologi untuk menyediakan  berbagai  layanan  publik secara online, telah berhasil
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan  publik,  keberhasilan  dalam layanan  publik  melalui  teknologi  digital yang  sudah  dilakukan  masih  memiliki tantangan  yang  dihadapi,  meliputi perlunya  peningkatan  kapasitas  sumber daya  manusia  di  Tingkat  desa  untuk mengoperasikan teknologi tersebut.
Selain itu, meskipun program ini berhasil dalam  beberapa  aspek,  keberlanjutannya sangat  bergantung  pada  dukungan anggaran  dan  komitmen  politik  dari pimpinan daerah.
c. Kota Makassar Kota Makassar sudah meluncurkan  program  Lorong  Garden yang  mengubah  Lorong-lorong  kumuh menjadi  kawasan  produktif.  Program  ini tidak  hanya  meningkatkan  kualitas lingkungan  tetapi  juga  meningkatkan partisipasi  Masyarakat  dalam  kegiatan Pembangunan. Partisipasi aktif
Masyarakat  menjadi  kunci  keberhasilan program  ini,  namun  masalah  birokrasi yang  lambat  dan  ketidakjelasan  dalam pembagian  wewenang  antara  pemerintah pusat dan daerah masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan desentralisasi.
2. Dampak  Kebijakan  Desentralisasi terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kebijakan  desentralisasi  telah berhasil meningkatkan partisipasi
Masyarakat  dalam  proses  pengambilan
Keputusan.  Hal  ini  terlihat  dari  berbagai inisiatif  yang  melibatkan  Masyarakat
dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan program
Pembangunan
daerah.
Peningkatan  partisipasi  ini  memeberikan dampak  positif  terhadap  legitimasi  dan akuntabilitas pemerintah daerah.
b. Responsivitas Pemerintah Daerah Dengan otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah menjadi lebih responsive  terhadap  kebutuhan  dan aspirasi  Masyarakat  lokal.  Responsivitas ini tercermin dalam berbagai program dan kebijakan  yang  lebih  tepat  sasaran  dan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Namun  responsivitas  ini  juga  sangat tergantung  pada  kemampuan  pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintah dengan baik.
c. Transparansi dan Akuntabilitas Desenntralisasi  juga  mendorong peningkatan transparansi
dan akuntabilitas di beberapa daerah, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Namun  peningkatan  transparansi  ini belum merata di semua daerah dan masih banyak daerah yang menghadapi tantangan  dalam  mengimplementasikan mekanisme  akuntabilitas  yang  efektif. Korupsi  dan  penyalahgunaan  anggaran masih menjadi isu yang perlu diatasi.

## 3. Kendala  dan  Tantangan  dalam
Implementasi Desentralisasi
a. Kapasitas Sumber Daya Manusia
Keterbatasan  kapasitas  sumber
daya  manusia  di  pemerintahan  daerah merupakan  salah  satu  kendala  utama dalam implementasi kebijakan
desentralisasi. Banyak daerah yang masih kekurangan  tenaga  ahli  dan  tenaga professional  yang  mampu  mengelola urusan  pemerintahan  dengan  efektif. Upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas sumber  daya  manusia  melalui  pelatihan dan pendidikan masih perlu ditingkatkan.
b. Pengelolaan Anggaran
Efisiensi  dan  transparansi  dalam pengelolaan  anggaran  masih  menjadi masalah  di  banyak  daerah.  Meskipun anggaran telah didesentralisasikan, namun masih  terdapat  kelemahan  dalam  sistem pengawasan  dan  pengelolaan  anggaran yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana  publik.  Implementasi  sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel perlu diperkuat.
c. Koordinasi Antar Instansi
Koordinasi  yang  kurang  efektif antara  instansi  pemerintah  daerah  dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Hal ini seringkali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan  dan  ketidakjelasan  dalam pembagian  tugas  dan  tanggungjawab. Peningkatan  koordinasi  dan  komunikasi antar  berbagai  Tingkat  pemerintahan diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

## 4. Rekomendasi
Dari  data  diatas,  berdasarkan temuan ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan  implementasi  kebijakan desentralisasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
- Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia Program pelatihan dan pengembangan professional bagipegawai  pemerintah  daerah  perlu ditingkatkan  untuk  meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka.
- Pengelolaan  Anggaran  yang  lebih Efisien
Implementasi sistem pengelolaan keuangan  yang  lebih  transparan  dan akuntabel srta peningkatan pengawasan internal dan eksternal. - Peningkatan Koordinasi antar Instansi
Membentuk mekanisme koordinasi  yang  lebih  efektif  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  serta antara instansi pada Tingkat daerah - Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah melalui program-program yang inklusif dan partisipatif.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan  desentralisasi  akan  sangat terlihat jelas dampak positif
implementasinya  apabila  ada  kemauan yang kuat dari para pemimpin pada daerah tersebut untuk melakukan perubahan yang lebih baik kedepannya dengan melibatkan masyarakatnya  serta  dalam  upaya meningkatkan  efektivitas  pemerintah daerah. Meskipun masih terdapat beberapa  kendala  yang  perlu  diatasi. Rekomendasi untuk meningkatkan
implementasi  kebijakan  desentralisasi meliputi  peningkatan  kapasitas  sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang lebih  efisien  dan  koordinasi  yang  lebih baik  antara instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritohang,  R.  2010. Desentralisasi  dan Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Jarata : Pustaka Sinar Harapan
Pratikno,  P.  2005. Otonomi  Daerah  dan Pemerintahan  daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rondinelli,  D.A.  1983. Decentralization in Developing Countries. Washington, DC: World Bank.
Smith,  S.C.  1985. Decentralization:  the Terrotorial Dimension of the State.
London: A;;en & Unwin Daft,  Richard  L.  1992. Organization Theory and Design. West Publishing Company Singapore. Bachrein,  S.  (2016).  Pendekatan  Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Analisis Kebijakan Pertanian , 8 (2), 133. https://doi.org/10.21082/akp.v8n2.2 010.133-149 Elu,  A.,  Yuwono,  T.,  Yuningsih,  T.,  & Afrizal,  T.  (2021).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante- Makassar. Journal  of  Education,
Humaniora  and  Social  Sciences (JEHSS) , 4 (2), 968–973. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2. 781 Simanjuntak,  K.  (2015).  Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan  di  Indonesia. Jurnal Bina  Praja , 07 (02),  111–130.
https://doi.org/10.21787/JBP.07.20
15.111-130
Simatupang,  P.,  &  Akib,  H.  (2015).
“Efektivitas Implementasi dan Dampak  Kebijakan  dalam  Konteks Desentralisasi Pemerintahan”. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik 1(1), 1. https://doi.org/10.26858/jiap.v2 i1.871