## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2733/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Article Info ABSTRAK Article history: Received 22 Desember 2021 Publish 04 Januari 2022 .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan  dan  menganalisis mekanisme  pelaksanaan  Program  Sembako  di  Kecamatan  Kawangkoan  Utara Kabupaten  Minahasa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  1) Pengetahuan  aparat  pemerintah  tentang  proses persiapan pelaksanaan, landasan regulasi, pedoman umum, bahkan  Program BPNT yang  bertransformasi  menjadi  Program  Sembako  masih  sangat  minim.  2)  Edukasi dan  sosialisasi  sudah  diberikan  kepada  masyarakat  dan  KPM  Program  Sembako tetapi  masih  kurangnya  pengetahuan  aparat  pemerintah  terkait  alur  dan  pelaksana edukasi  dan  sosialisasi  Program  Sembako.  3)  Tidak  adanya  pendampingan  dari pemerintah desa saat pendistribusian KKS, kemudian kurangnya pemahaman secara spesifik  tentang  tahapan  pelaksanaan  pendistribusian  KKS  dan  penyebutan  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  oleh  Pimpinan  Kecamatan  dan  KPM.  4)  KPM Program Sembako masih belum tepat sasaran kemudian belum ada pemutakhiran data terkait KPM  Program  Sembako,  dan  Pemerintah  Desa  yang  masih  belum  mengetahui secara  terperinci  kriteria  KPM  yang  dapat  diganti.  5)  Proses  penyaluran  dana bantuan  program  Sembako  masih  kurangnya  dipahami  oleh  para  implementor  dan adanya  keterlambatan  penyaluran  dana  bantuan,  dan  ada  KPM  yang  tidak  berada ditempat  saat  penyaluran  bantuan.  Adapun  faktor-faktor  determinan  dalam penelitian  ini  adal  ah  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  (sikap),  dan  struktur birokrasi Keywords: Implementasi Kebijakan Program Sembako
Minahasa
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Felini O. Toporundeng Universitas Negeri Manado Email : feliniot@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  membuat  berbagai  kebijakan  dan  program  bantuan  dalam  rangka menanggulangi  kemiskinan  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara pemerintah  memberikan  berbagai  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  baik  itu  berupa  uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial agar tetap hidup secara wajar.
Dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Program Sembako dalam pasal 1 poin 5 menjelaskan bahwa Program Sembako adalah program Bantuan Sosial  pangan  yang  merupakan  pengembangan  dari  program  BPNT  dengan  perubahan  nilai bantuan dan jenis bahan pangan.
Program  Sembako  memastikan  program  menjadi  lebih  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat waktu,  tepat  harga,  tepat  kualitas,  dan  tepat  administrasi  dan  bantuan  sosial  yang  disalurkan secara  nontunai  dari  pemeintah  yang  diberikan  kepada  KPM  setiap  bulannya  melalui  uang elektronik  selanjutnya  digunakan  untuk  membeli  bahan  pangan  yang  telah  ditentukan  di  e- warung.  Program  Sembako  diharapkan  dapat  memberikan  pilihan  kepada  penerima  manfaat dalam  memilih  jenis,  kualitas,  harga  dan  tempat  membeli  bahan  pangan.  Program  Sembako diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur yang memiliki fitur uang
Felini O. Toporundeng 1 ,  Wilson Bogar 2 ,  Fitri H. Mamonto 3

## Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa
1,2,3 Program Studi Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado
elektronik  dan/atau  tabungan  serta  dapat  digunakan  sebagai  media  penyaluran  bantuan  social. (Pedoman Program Sembako, 2020)
Adapun  yang  menjadi  mekanisme  pelaksanaan  Program  Sembako  berdasarkan  buku Pedoman Program Sembako tahun 2020  dan regulasi yang ada yakni meliputi: 1) Persiapan; 2) Edukasi dan Sosialisasi 3) Registrasi dan Distribusi KKS; 4) Penggantian KPM; 5) Penyaluran Dana Bantuan; dan 6) Pemanfaatan Dana Bantuan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  implementasi  Program Sembako di  Kecamatan  Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, terdapat  permasalahan  yang terjadi  yakni  ada  beberapa  aparat  pemerintah  yang  masih  belum  mengetahui  bahwa  Program Sembako  ini  merupakan  pengembangan  dari  program  BPNT,  atau  yang  sekarang  sudah bertransformasi  menjadi  Program  Sembako,  bahkan  usulan  nama-nama  KPM  yang  ditambah hanya  diusulkan  secara  intern  oleh  pemerintah  desa  tidak  lewat  musdes,  kemudian  ada  KPM yang  saat  waktu  penerimaan  bantuan  tidak  ada  ditempat,  selanjutnya  adanya  keterlambatan penyaluran  dana  bantuan  Program  Sembako  sampai  3  (tiga)  bulan  kepada  KPM,  dan  masih belum tepatnya sasaran KPM Program Sembako di Kecamatan Kawangkoan Utara, sedangkan masih  ada  keluarga  atau  masyarakat  yang  lebih  layak  dan  memenuhi  syarat  sebagai  penerima Program Sembako/BPNT, dan juga dalam segi ekonomi tergolong ekonomi rendah atau miskin tetapi  belum  menjadi  anggota  KPM  Program  Sembako/BPNT.  Dampaknya  tujuan  Program Sembako  belum  bisa  tercapai  secara  optimal  bahkan  manfaat  program  ini  masih  belum  bisa dirasakan  secara  signifikan  oleh  seluruh  masyarakat  miskin  yang  ada  di  Kecamatan Kawangkoan  Utara  karena  masih  adanya  beberapa  temuan  masalah  dari  hasil  penelitian  yang telah peneliti lakukan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode ini peneliti  anggap  baik  dan  dapat  membantu  peneliti  dalam  mendeskripsikan  dan  menganalisis permasalahan  tentang  Implementasi  Program  Sembako  di  Kecamatan  Kawangkoan  Utara Kabupaten Minahasa.
Adapun  fokus  penelitiannya  ialah  pada  fokus  I  yakni  Implementasi  Program  Sembako dilihat  dari  Mekanisme  Pelaksanaan  di  Kecamatan  Kawangkoan  Utara  Kabupaten  Minahasa, subfokusnya  yaitu  1)  Persiapan,  2)  Edukasi  dan  Sosialisasi,  3)  Registrasi  dan  Distribusi  KKS, 4)  Penggantian  KPM,  5)  Penyaluran  Dana  Bantuan.  Kemudian  pada  fokus  II  terkait  faktor- faktor  determinan  pada  Implementasi  Program  Sembako  di  Kawangkoan  Utara  Kabupaten Minahasa  diantaranya  ada  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  (sikap),  dan  struktur birokrasi.
Instrument penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri. Sumber Data yakni informan dengan  6  orang  informan,  tempat  dan  peristiwa  di  Kecamatan  Kawangkoan  Utara  Kabupaten Minahasa, dokumen yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, dan Buku Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020.
Teknik  pengumpulan  data  yakni  sebagai  berikut:  1)  Proses  memasuki  lokasi  penelitian
(Getting in); 2)
Ketika berada di lokasi penelitian (Getting along); 3)  Mengumpulkan  data  (Loging  the  data).  Teknis  Analisis  Data  meliputi  Reduksi  Data, Penyajian data, dan Verifikasi Data.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
Implementasi  Program  Sembako  dilihat  dari  Mekanisme  Pelaksanaan  di  Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa
Kebijakan  publik  adalah  suatu  rangkaian  yang  menjadi  pilihan  tentang  apa  yang dilakukan  dan  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  baik  itu  berupa  program-program  dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terkait hal ini pemerintah Indonesia melalui Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Program
Sembako.  Implementasi  kebijakan  menurut  Nugroho  (2011:618)  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuan,  yang  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau turunan  dari  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  dalam  bentuk  undang-undang  memerlukan pedoman umum atau pedoman pelaksana.
Mekanisme  pelaksanaan  Program  Sembako  berdasarkan  buku  Pedoman  Program Sembako tahun 2020  dan regulasi yang ada yakni: 1) Persiapan; 2) Edukasi dan Sosialisasi, 3) Registrasi dan Distribusi KKS, 4) Penggantian KPM, 5) Penyaluran Dana Bantuan, dan 6) Pemanfaatan  Dana  Bantuan.  Dari  mekanisme  tersebut  peneliti  dan  deskripsi  data  hasil penelitian maka pembahasan akan diuraikan kedalam 5 (lima) subfokus pada Fokus  I dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:
a. Persiapan
Persiapan  merupakan  tahap  awal  kegiatan  setelah  Kementerian  Sosial  menetapkan pagu program Sembako, Wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur.  Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  persiapan  ialah  1) perlengkapan  dan  persediaan  (untuk  sesuatu),  2)  perbuatan  (hal  dsb)  bersiap-siap  atau mempersiapkan; tindakan (rancangan dsb) untuk sesuatu. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan,  penyiapan  data  KPM,  pembukaan  rekening  kolektif  dan  penyiapan  e- Warong.    Selanjutnya  menurut  Lester  dan  Stewart  (Kusumanegara,  2010:97) mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan  publik  adalah  tahapan  yang  dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik.
Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan  peneliti  mendapati  ada  beberapa  temuan  yang  muncul  yakni  mulai  dari pengetahuan  terkait  proses  persiapan    pelaksanaan  Program  Sembako  oleh  Pemerintah Kecamatan  hanya  terbatas  pada  penetapan  KPM  lewat  Musdes,  ada  aparat  pemerintah desa yang tidak mendapatkan informasi terkait daftar KPM Program Sembako, kemudian implementor  dan  KPM  Program  Sembako  sama  sekali  belum  mengetahui  apalagi memahami  secara  spesifik  landasan  regulasi  dan  pedoman  Program  Sembako,  bahkan belum  ada  pembagian  buku  pedoman  Program  Sembako  kepada  pemerintah  desa  oleh Pendamping  program  bantuan  ,  dan  ada  sikap  tidak  ingin  tau  terkait  Pedoman  Program Sembako  yang  ditunjukan  oleh  pimpinan  Kecamatan,  dan  juga  Perangkat  Desa  memang masih  belum  mengetahui  dan  memahami  terkait  Program  BPNT  yang  bertransformasi menjadi  Program  Sembako.  Kebijakan  harus  dapat  dilaksanakan  secara  baik  dan  sesuai dengan  landasan  yang  ada  agar  pencapaian  tujuan  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan optimal, bahkan salah satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terus berjalan secara maksimal.
b. Edukasi dan Sosialisasi
Edukasi  dan  sosialisasi  program  Sembako  mempunyai  tujuan  1)  Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan  aspek  pelaksanaan  program  Sembako,  khususnya  terkait  keberadaan  program Sembako sebagai pengembangan dari program BPNT. 2)Memberikan pemahaman kepada KPM  tentang  tujuan  dan  mekanisme  pemanfaatan  dana  bantuan  program  Sembako.  3) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program Sembako. 4) Memberikan pemahaman  kepada  KPM  tentang  pentingnya  pemenuhan  gizi  pada  1000  Hari  Pertama Kehidupan  (HPK)  untuk  mencegah  stunting  melalui  pemanfaatan  bantuan  program Sembako.
Dye dalam Hakim  (2011:114) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa saja  yang  dilakukan  dan  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini  kebijakan merupakan  upaya  untuk  memahami  dan  mengartikan  apa  yang  dilakukan  atau  tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah publik.
Dari  teori  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti dapatkan  dan  telah  diuraikan  ke  deskripsi  hasil  penelitian  maka  edukasi  dan  sosialisasi sudah  ada  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dan  KPM  Program  Sembako,  kemudian
masih  kurangnya  pengetahuan  aparat  pemerintah  terkait  pelaksana  sosialisasi  Program Sembako  karena  para  informan  hanya  sebatas  mengetahui  pelaksana  program  Sembako hanya  dari  pemerintah  saja,  selanjutnya  Pemerintah  Kecamatan  dan  Desa  masih  kurang paham  terkait  alur  edukasi  dan  sosialisasi  yang  ada,  dan    Sosialisasi  dan  edukasi  yang diberikan  sekarang  hanya  melalui  pesan  di  Grup  Whatsapp  sehingga  ada  kesengjangan antara harapan dan kenyataan seharusnya sebagai implementor program harus betul-betul proaktif  terkait  informasi  terbaru  dari  Program  Sembako,  agar  tujuan  negara  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  tercamtun  dalam  Alinea  ke-4  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945 dan tujuan program Sembako bisa tercapai secara optimal.
c. Registrasi dan Distribusi KKS
Proses  registrasi  atau  distribusi  KKS  untuk  pelaksanaan  program  Sembako dilaksanakan bagi  KPM  yang baru ditetapkan sebagai  penerima program  Bansos  Pangan di  tahun  2020.  KKS  yang  telah  dimiliki  KPM  dari  program  BPNT  dan  atau  PKH  tetap digunakan  untuk  mendapatkan  dan  memanfaatkan  dana  bantuan  program  Sembako. kemudian Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93-94) mengatakan bahwa kebijakan publik  adalah  suatu  program  yang  diproyeksikan  dengan  tujuan,  nilai-nilai  dan  praktik- praktik tertentu.
Dari hasil penelitian dikaitkan dengan teori peneliti menemukan bahwa tidak adanya pendampingan  dari  pemerintah  desa  saat  pendistribusian  KKS  ,  kemudian  KPM  yang kurang mengetahui penyebutan kartu yang digunakan dalam program Sembako itu disebut KKS,  dan  proses  pelaksana  pendistribusian  KKS  hanya  dilaksanakan  oleh  Pendamping Bantuan  Program,  bahkan  pimpinan  dan  KPM  masih  kurang  memahami  secara  spesifik tahapan  pelaksanaan  pendistribusian  KKS  kepada  KPM.  Mereka  hanya  sebatas mengetahui  bahwa  prosesnya  hanya  melalui  pemberitahuan  oleh  pendamping  kepada KPM yang dikumpulkan disatu tempat, setelah itu baru dibagikan KKS kepada penerima manfaat  program  bantuan  ini,  sedangkan  sudah  dijelaskan  secara  detail  dan  disimpulkan secara  jelas  dalam  buku  pedoman  sesuai  dengan  teori  yang  telah  peneliti  uraikan sebelumnya.
d. Penggantian KPM
Penggantian  KPM  dapat  dilakukan  sepanjang  terjadi  perubahan  data,  hal  tersebut sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam  Permensos  Nomor  5  Tahun  2021  pasal  30  ayat  1. Ayat 2 menjelaskan penggantian KPM sebagaimana dimaksud dilakukan karena KPM: a) pindah alamat; b) tidak ditemukan di alamat; c)meninggal dunia; d) sudah mampu secara ekonomi; e) menolak menerima bantuan; f) memiliki kepesertaan ganda; atau g)  menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi KKS.
Menurut Nugroho (2011:650) menjelaskan ada lima (5) prinsip-prinsip pokok dalam implementasi  kebijakan  publik,  salah  satunya  yaitu  tepat  target  artinya  ketepatan berkenaan  dengan  tiga  hal.  1)  apakah  target  yang  diintervensi  sesuai  dengan  yang direncanakan,  apakah  tidak  ada  tumpang  tindih  dengan  intervensi  lain,  atau  tidak bertentangan  dengan  intervensi  kebijakan  lain.  2)  apakah  targetnya  dalam  kondisi  siap untuk  diintervensi  atau  tidak.  3)  apakah  intervensi  implementasi  kebijakan  bersifat  baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  dipaparkan  dalam  tabel  temuan  jika  dikaitkan dengan  teori  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  berada ditingkat ekonomi rendah tetapi tidak dimasukkan dalam daftar KPM Program Sembako, kemudian  belum  adanya  pemutakhiran  data  terkait  KPM  Program  Sembako,  ada  sikap dari  Pimpinan  kecamatan  yang  menganggap  14  syarat  kemiskinan  itu  tidak  terlalu dibutuhkan  dalam  penetapan  KPM,  belum  tepatnya  sasaran  KPM  Program  Sembako sehingga tidak sesuai dengan teori dari Nugroho yang menjelaskan kebijakan harus tepat target, dan usulan nama-nama yang ditambah ternyata hanya diusulkan secara intern oleh pemerintah  desa  tidak  lewat  musdes,  sedangkan    dalam  aturan  sudah  disebutkan  haru dilaksanakan  lewat  musdes  atau    muscam,  bahkan  Pemerintah  Desa  yang  masih  belum
mengetahui secara terperinci kriteria KPM yang dapat diganti atau dikeluarkan dan proses pelaksanaannya, kebanyakan informan hanya memahami KPM  yang dapat diganti hanya yang sudah meninggal saja.
e. Penyaluran Dana Bantuan
Proses  penyaluran  dana  bantuan    program  Sembako  menurut  Pedoman  Program Sembako  (2020)  dilaksanakan  sebagai  berikut:  1)  Proses  penyaluran  dana  bantuan program  Sembako  dilaksanakan  oleh  Bank  Penyalur  tanpa  pengenaan  biaya;  2)  Proses penyaluran  dilakukan  dengan  memindahbukukan  dana  bantuan  program  Sembako  dari rekening  Kementerian  Sosial  (KPA)  di  Bank  Penyalur  ke  rekening  bantuan  pangan/sub- akun  uang  elektronik  KPM.  3)  Pemindahbukuan  dana  bantuan  program  Sembako  ke rekening/sub-akun  elektronik  KPM  dilakukan  paling  lama  30  hari  kalender  sejak  dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur. 4) Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang  elektronik  KPM  dilakukan  setiap  bulan,  paling  lambat  tanggal  10  (sepuluh)  bulan berjalan;  5)  Proses  penyaluran  dana  bantuan  program  Sembako  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos  yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Menurut  Dunn  (2003:35)  kebijakan  publik  adalah  suatu  rangkaian  pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang- bidang  yang  menyangkut  tugas  pemerintahan,  seperti  pertahanan  keamanan,  energi, kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat,  kriminaitas,  perkotaan  dan  lain-lain. Jadi,  sudah  pasti  program  Sembako  ini  berkaitan  dengan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat sejalan juga dengan tujuan negara.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dikaitkan  dengan  teori  didapati  bahwa  masih kurangnya  pemahaman  terkait  proses  penyaluran  dana  bantuan  program  Sembako  oleh para  Implementor,  bahkan  para  implementor  yang  belum  mengetahui  secara  tepat pelaksana  penyaluran  dana  bantuan  Program  Sembako,  dan  ada  KPM  yang  saat  waktu penerimaan  bantuan  tidak  ada  ditempat  ,  kemudian  implementor  dan  KPM  Program Sembako  yang  masih  belum  mengetahui  bahwa  dana  bantuan  dapat  dibelanjakan  di  e- warung yang lain, padahal dalam regulasi dan pedoman sudah dijelaskan secara jelas. Jadi bisa  dilihat  ada  kesenjangan  antara  kebijakan  dan  kenyataan  dari  hasil  temuan  yang didapat.
3.2 Pembahasan
Faktor-faktor  Determinan  pada  Implementasi  Program  Sembako  di  Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa
Ada  begitu  banyak  faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  proses  implementasi kebijakan  dan  faktor  utama  adalah  implementor  kebijakan  dilapangan  yang  paling menentukan apakah kebijakan dapat terlaksana dengan baik atau tidak.
Berdasarkan uraian diatas  dapat  dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  variabel  atau  faktor  yang  pada  gilirannya  akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa hal tersebut sangat penting untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dapat berhasil atau tidak. Berikut  ini faktor-faktor determinan  yang  ada pada  Implementasi  Program  Sembako di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.
a. Komunikasi
Komunikasi menurut Edwards III berkaitan dengan implementasi kebijakan publik yang agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan  kepada  kelompok  sasaran  (target  group)  sehingga  akan  mengurangi distorsi implementasi. Sedangkan komunikasi antar badan pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2011:628) menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan progam.
Teori  tersebut  dapat  disimpulkan  dan  dipahami  bahwa  komunikasi  menjadi  salah sau  faktor  yang  sangat  penting  dalam  penentuan  keberhasilan  implementasi  kebijakan publik  bahwa  setiap  implementor  harus  berkoordinasi  secara  baik,  mengetahui  secara spesifik  tentang  aturan  yang  ditetapkan  dan  harus  sering  melakukan  sosialisasi  kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang ditelah ditetapkan.
Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada didapati bahwa  koordinasi  antara  pemerintah  kecamatan  dan  pendamping  Program  Sembako sudah  berjalan  dengan  baik,  kemudian  pemerintah  desa  belum  dilibatkan  dalam pelaksanaan evaluasi, sehingga peneliti menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya melibatkan KPM dan Pemerintah Kecamatan tetapi untuk pemerintah  desa  masih  belum  dilibatkan  oleh  pendamping.  Selanjutnya  masih  adanya penolakan  dari  masyarakat  terkait  KPM  program  Sembako  kepada  Pemerintah Kecamatan,  karena  adanya  keluhan  terkait  KPM  program  bansos  pangan  ini  yang seharusnya  sudah  bisa  diganti  tetapi  belum  ada  pemutakhiran  data  yang  dilaksanakan sampai  sekarang,  pemutakhiran  yang  dilaksanakan  sampai  sekarang  ternyata  hanya KPM yang sudah meninggal ataupun berpindah tempat.
b. Sumber Daya
Menurut Makmur dan Thahier (2016:351) sumber daya memiliki beraneka ragam jenis,  bentuk,  dan  jumlahnya,  tetapi  kalau  kita  memodifikasi  dari  sekian  banyak  jenis, bentuk,  dan  jumlahnya  sumber  daya  yang  dimiliki  organisasi  publik,  sesungguhnya dapat  digolongkan  secara  garis  berasnya  menjadi  dua  golongan,  yaitu  yang  pertama sumber  daya  yang  berasal  dari  manusia  dengan  diistilahkan  (human  resources)  yang memiliki  jenis  kelemahan  dan  jenis  kekuatan  yang  berbeda  antara  manusia  yang  satu dengan  manusia  yang  lainnya,  dan  yang  kedua  sumber  daya  yang  bukan  manusia diistilahkan  (non  human  resources)  yang  juga  memiliki  bentuk  dan  jenis  yang  sangat beragam. Kemudian Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa aspek dependen yakni aspek  di  luar  kebijakan  yang  mempengaruhi  proses  implementasi  kebijakan. Cakupannya  adalah:  1)  kondisi  sosial  ekonomi  dan  teknologi,  2)  dukungan  publik,  3) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, 4) dukungan dari pejabat atasan.
Sesuai  dari  teori  tersebut  peneliti  memahami  bahwa  sumber  daya  memiliki keberagaman jenis dan bentuk terbagi dalam sumber daya manusia dan bukan manusia yakni  dalam  bentuk  uang,  bahan  pangan,  dan  dokumen  yang  berpotensi  memberikan kekuatan ataupun kelemahan pada suatu  pelaksanaan program.
Jika hasil temuan penelitian dikaitkan dengan teori tersebut didapati bahwa adanya ketidaktahuan  para  implementor  terkait  jumlah  KPM  Program  Sembako  di  kecamatan Kawangkoan  Utara,  dan  pemerintah  desa  yang  masih  belum  mengetahui  secara  pasti jumlah dana bantuan yang diterima setiap bulan oleh KPM Program Sembako, kemudian ada  penambahan  jumlah  dana  bantuan  yang  diterima  dari  Rp.  150.000  menjadi  Rp. 200.000  perbulan,  selanjutnya  dana  bantuan  yang  diterima  oleh  KPM  ternyata  sudah cukup untuk membantu kebutuhan pangan setiap bulan.
c. Disposisi (Sikap)
Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Nugroho  2011:628)  menjelaskan  bahwa  sikap pelaksana menjadi variabel atau faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sehingga dapat  dilihat  model  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  model yang  sangat  kompleks,  dimana  satu  faktor  atau  variabel  dapat  mempengaruhi  faktor yang lain.
Dari  teori  tersebut  peneliti  bisa  menjelaskan  bahwa  tindakan  atau  karakter  para implementor  kebijakan  sangat  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  implementasi kebijakan,  kemudian  sikap  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat keberhasilan  suatu  kebijakan  dan  tindakan  yang  dilakukan  para  implementor  harus benar-benar terarah, mempunyai etika, dan jujur yang sesuai dengan kebijakan sehingga tidak menyimpang dari petunjuk teknis.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  jika  dikaitkan  dengan teori  tersebut  ditemukan  bahwa  sikap  pemerintah  dan  pedamping  program  dalam menyampaikan  bantuan  kepada  masyarakat  sudah  disampaikan  secara  baik,  tetapi adanya keterlambatan penyaluran dana bantuan Program Sembako sampai 3 (tiga) bulan kepada  KPM,  kemudian  pemerintah  dan  pendamping  sudah  menyediakan  sistem informasi  yang  transparan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pelaporan  dan  evaluasi, tetapi  ternyata  kadangkala  pelaporan  dan  evaluasi  yang  ada  hanya  disampaikan  secara intern  kepada  pemerintah  kecamatan,  sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  belum  semua informasi yang terkait program Sembako disampaikan kepada masyarakat, maka belum bisa  dikatakan  transparan  karena  masih  ada  hal-hal  yang  hanya  disampaikan  secara intern oleh pendamping atau pemerintah desa seperti penggantian data KPM.
d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menurut  Edward  III  berkenaan  dengan  kesesuaian  organisasi birokrasi  yang  menjadi  penyelenggara  implementasi  kebijakan  publik.  Kemudian organisasi  menyediakan  peta  sederhana  untuk  menunjukkan  secara  umum  kegiatan- kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.
Menurut  Gow  dan  Morss  (Pasolong,  2007:59)  menyebutkan  berbagai  hambatan dalam  implementasi  kebijakan  antara  lain  (1)  hambatan  politik,  ekonomi  dan lingkungan,  (2)  kelemahan  intitusi,  (3)  ketidakmampuan  SDM  dibidang  teknis  dan administratif,  (4)  kekurangan  bantuan  teknis,  (5)  kurangnya  desentralisasi  dan partisipasi,  (6)  pengaturan  waktu,  (7)  sistem  informasi  yang  kurang  mendukung,  (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor (dukungan yang berkesinambungan).
Berdasarkan  teori  tersebut  peneliti  menyimpulkan  bahwa  struktur  birokrasi merupakan  suatu  tatanan  organisasi,  bagan  ataupun  pembagian  kerja  secara  hierarki yang tedapat pada suatu  lembaga ataupun organisasi pemerintahan dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih terarah, teratur bahkan dapat dikelola dengan baik.
Dari  teori  diatas  jika  peneliti  mengaitkan  dengan  hasil  penelitian  yang  ada maka  ada  beberapa  temuan  yang  muncul  yaitu    pemerintah  desa  masih  belum  aktif mengawasi  saat  kegiatan  penyaluran  bantuan  program  Sembako  kepada  para  penerima manfaat,  sehingga  hal  tersebut  masih  belum  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  penyaluran  atau kegiatan  program  Sembako  ini  harus  ada  pengawasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah desa saat pelaksanaan penyaluran bantuan Program Sembako kepada para KPM. Tetapi ada  juga  faktor  penunjangnya  yakni  prosedur  yang  ada  pada  saat  pelaksanaan penyaluran Program Sembako sudah sangat dimudahkan.

## 4. KESIMPULAN
a. Implementasi  Program  Sembako  dilihat  dari  Mekanisme  Pelaksanaan  di  Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa
Berdasarkan  deskripsi  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terkait  Implementasi  Program Sembako  dilihat  dari  mekanisme  pelaksanaan,  maka  kesimpulan  yang  peneliti  ambil  dari hasil  penelitian  yang  sudah  dipaparkan  dan  dianalisis  pada  bab  sebelumnya,  ialah  sebagai berikut:
1) Pengetahuan aparat pemerintah tentang proses persiapan pelaksanaan, landasan regulasi, pedoman  umum,  bahkan  Program  BPNT  yang  bertransformasi  menjadi  Program Sembako masih sangat minim.
2) Edukasi dan sosialisasi sudah diberikan kepada masyarakat dan KPM Program Sembako tetapi  masih  kurangnya  pengetahuan  aparat  pemerintah  terkait  alur  dan  pelaksana edukasi dan sosialisasi Program Sembako.
3) Tidak adanya pendampingan dari pemerintah desa saat pendistribusian KKS, kemudian kurangnya  pemahaman  secara  spesifik  tentang  tahapan  pelaksanaan  pendistribusian
KKS  dan  penyebutan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  oleh  Pimpinan  Kecamatan  dan KPM.
4) KPM Program Sembako masih belum tepat sasaran kemudian belum ada pemutakhiran data  terkait  KPM  Program  Sembako,  dan  Pemerintah  Desa  yang  masih  belum mengetahui secara terperinci kriteria KPM yang dapat diganti.
5) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako masih kurangnya dipahami oleh para implementor, dan ada KPM yang tidak berada ditempat saat penyaluran bantuan.
b. Faktor-faktor  Determinan  pada  Implementasi  Program  Sembako  di  Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa
Berdasarkan  hasil  data  penelitian  dan  pembahasan  seperti  yang  telah  dianalisis  dan diuraikan  pada  bab  sebelumnya.  Maka  peneliti  bisa  mengambil  kesimpulan  bahwa  faktor- faktor determinan yang ada pada Implementasi Program Sembako, yaitu:
1) Komunikasi:    Koordinasi  antara  pemerintah  kecamatan  dan  pendamping  Program Sembako  sudah  berjalan  dengan  baik,  tetapi  pemerintah  desa  belum  dilibatkan  dalam pelaksanaan  evaluasi  dan  adanya  penolakan  dari  masyarakat  terkait  KPM  program Sembako kepada Pemerintah Kecamatan.
2) Sumber  Daya:    Adanya  ketidaktahuan  para  implementor  terkait  jumlah  KPM  dan besaran  dana  bantuan  pada  Program  Sembako  di  kecamatan  Kawangkoan  Utara, kemudian  ada  penambahan  jumlah  dana  bantuan  yang  diterima  dari  Rp.  150.000 menjadi Rp. 200.000 perbulan.
3) Disposisi  (Sikap):  Sikap  pemerintah  dan  pedamping  program  dalam  menyampaikan bantuan  kepada  masyarakat  sudah  disampaikan  secara  baik,  tetapi  masih  adanya keterlambatan penyaluran dana bantuan Program Sembako sampai 3 (tiga) bulan kepada KPM.
4) Struktur Birokrasi: Pemerintah desa masih belum aktif mengawasi kegiatan penyaluran bantuan  program  Sembako  kepada  para  penerima  manfaat,  prosedur  yang  ada  saat pelaksanaan penyaluran Program Sembako kepada KPM sudah sangat dimudahkan dan Pendamping Program Sembako aktif turun kelokasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020. Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Kusumanegara,  Solahuddin.  2010. Model  dan    Aktor  Dalam  Proses  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Makmur  &  Thahier,  Rohana.  2016.  Konseptual  dan  Kontekstual  Administrasi  dan  Organisasi Terhadap Kebijakan Pubik. Bandung: PT Refika Aditama.
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Program Sembako.