This  paper  examines  cultural  heritage  objects  and  their  use  for  the development  of  the  nation.  Its  subject  is  the  National  Ordinance (Undang-Undang)  No.5  1992  concerning  Cultural  Heritage  Objects.
Differing forms of regulations contained in this law can also be found in  other  countries’  statutes.  Cultural  heritage  objects  are  not  pre- served merely as a formality, but also have a social function and can be used for national development.  Cultural heritage objects must be unconditionally  preserved,  through  both  legal  statutes  and  grant funding  for  their  conservation,  in  order  that  they  are  guarded  from natural and human destruction.
Key words:  cultural heritage objects, preservation, nation.

## Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Pemanfaatannya bagi Pembangunan Bangsa

## Uka Tjandrasasmita
PEMBICARAAN  terkait  benda  cagar  budaya  (BCB),  terutama dalam  masalah  hukum,  masih  didasarkan  kepada  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 1993 yang masih berlaku karena revi- sinya  belum  terbit.  Pelestarian  benda  cagar  budaya  mengandung pengertian  upaya-upaya  agar  benda  cagar  budaya  itu  tetap  lestari,
tetap  utuh  dari  kerusakan,  kehancuran,  kehilangan,  perubahan bentuk warna, situasi dan kondisi-kondisi lainnya. Ancaman keles- tarian  benda  cagar  budaya  itu  dapat  diakibatkan  ulah  manusia  dan juga akibat alam. Sebenarnya upaya-upaya pelestarian benda cagar Catatan:  Karangan  ini  diterima  oleh  Redaksi  sebelum  ia  tutup  usia  pada tanggal  22  Mei  2010  dalam  usia  79  tahun.  Pemuatan  ini  merupakan penghormatan  atas  perhatian  dan  pengabdiannya  yang  tidak  kenal  lelah kepada arkeologi Islam dan pelestarian benda cagar budaya nasional.
budaya  mengandung  tiga  aspek,  yaitu  (1)  hukum,  (2)  ilmiah,  dan (3) teknis.
Ketiga  aspek  kegiatan  terhadap  benda  cagar  budaya  tersebut secara  hukum  telah  dicantumkan  dalam  ketentuan-ketentuan  Un- dang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan P.P.  No.  10  Tahun  1993  beserta  beberapa  Keputusan  Menteri mengenai  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis. 1 Berbagai kegiatan  untuk  pelestarian  benda  cagar  budaya  itu  telah  diatur dengan  ketentuan-ketentuan  pada  pasal-pasalnya  atas  dasar  bahwa semua  benda  cagar  budaya  dikuasai  oleh  Negara  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  4  UU  No.  5  Tahun  1992  ayat  (1).  Dalam  penje- lasannya diterangkan sebagai berikut: “...penguasaan  oleh  Negara  mempunyai  arti  bahwa  Negara  pada  tingkat tertinggi  berhak  menyelenggarakan  pengaturan  segala  perbuatan  hukum berkenaan  dengan  pelestarian  benda  cagar  budaya.  Pelestarian  tersebut ditujukan  untuk  kepentingan  umum.  Yaitu  pengaturan  benda  cagar  budaya harus dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain."
Penjelasan  tersebut  sesungguhnya  telah  dinyatakan  sejak  awal dalam Menimbang butir (b) yang berbunyi: "bahwa untuk menjaga kelestarian  benda  cagar  budaya  diperlukan  langkah  peraturan  bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, peme- liharaan,  pengelolaan,  pemanfaatan,  pengawasan  benda  cagar budaya". Upaya  pelestarian  benda  cagar  budaya  juga  tidak  terpisahkan dari  upaya  perlindungan  bahkan  merupakan  salah  satu  tujuan perlindungan  sebagaimana  dapat  dibaca  pada  Bab  II  Tujuan  dan Lingkup  pada  Pasal  2  dan  3  U.U.  No.  5  Tahun  1992  tersebut  di atas,  yaitu:  Pasal  2,  “Perlindungan  benda  cagar  budaya  dan  situs bertujuan  melestarikan  dan  memanfaatkannya  untuk  memajukan kebudayaan nasional Indonesia" dan Pasal 3, “Lingkup pengaturan Undang-Undang  ini  meliputi  benda  cagar  budaya,  benda  yang diduga  benda  cagar  budaya,  benda  berharga  yang  tidak  diketahui pemiliknya, dan situs".
1 Himpunan  Peraturan  Perudang-undangan  Republik  lndonesia  Tentang Benda  Cagar  Budaya, Direktorat  Peninggalan  Sejarah  dan  Purakala  Ditjen Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  1997;  Keputusan Menteri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.
Timbul pertanyaan, mengapa benda cagar budaya beserta situs- nya  harus dilindungi secara hukum dan  mengapa  pula kegiatan  itu bersifat ilmiah dan teknis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenar- nya  dapat  dijawab  dengan  memperhatikan  kriteria-kriteria  yang tercantum  pada  pengertian  atau  apa  yang  dimaksudkan  dengan benda  cagar  budaya  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Bab  I  Keten- tuan Umum. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Benda cagar budaya adalah a) Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak,  yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya  atau  sisa-sisanya,  yang  berumur  sekurang- kurangnya 50 (ima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas  dan  mewakili  masa  gaya  sekurang-kurangnya  50  (lima puluh)  tahun  serta  dianggap  mempunyai  nilai  penting  bagi sejarah ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; b) Benda alam yang dianggap  mempunyai  nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengeta- huan, dan kebudayaan. 2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda  cagar  budaya  termasuk  lingkungannya  yang  diperlukan bagi pengamanannya. Butir  kedua  ini  mempunyai  arti  penting  bahwa  U.U.  No.  5 Tahun  1992  itu  menerapkan  wawasan  lingkungan  sebagaimana dimaksud dalam U.U. No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-keten- tuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlu  dicatat  bahwa  penggunaan  istilah  benda  cagar  budaya dalam  U.U.  No.  5  Tahun  1992  itu  kita  analogikan  dengan  istilah tangible cultural heritage/property yang dapat diterjemahkan seba- gai  warisan  budaya  kebendaan  yang  dibedakan  dari intangible cultural heritage/ property yaitu warisan budaya bukan kebendaan. 2 Memang lebih kurang 158 negara dalam Undang-Undang nasional- nya  menggunakan  istilah berbeda-beda untuk benda cagar budaya, seperti  kita  mendapat  gambaran  dari  ringkasan  peraturan  perun- dang-undangan  nasional  negara-negara  yang  telah  dihimpun  dan dipelajari Unesco ( Compendium of legislative texts, The protection
2 Hiroshi  Daifuku,  The  Significance  of  Cultural  Property,  Museums  and Monuments XI The Conservation of Cultural Property and Special Reference to Tropical Conditions, UNESCO, 1968, hlm. 19-26.
of movable cultural property , Unesco, l984). Ada yang mengguna- kan  istilah Monument :  Hindia-Belanda, Monumenten  Ordonnantie setebal  238  halaman,  Tahun  l93l; Historic  monument :  Algeria dalam Ordinance of 20 December l967; Monuments : Austria dalam Law  on  the  Protection  of  Monuments  of  25  September  1923; Cultural  Monuments  and  Museums :  Bulgaria  dalam  The  Law  on Cultural Monuments and Museums of 29 October 1980; Antiquities and  Exavations :  United  Arab  Emirates  dalam  Law  on  Antiquities and  Excavtions  Law.  No.  8,  1970; The  Ancient  Monuments  and Archaeological  Sites  and  Remains :  India  dalam  Bill,  1958;  The Antiquities and Art Treasures Act 1972. 3
Dalam  Konvensi  Internasional  Unesco,  seringkali  dipakai istilah Cultural  Heritage atau Cultural  Property seperti  dalam Convention for the Protection of Cultural Properfy in the Event of Armed Conflict ( The Hague Convention 14 May 1954; Convention on  the  Means  of  Prohibiting  and  Preventing  the  Illicit  Import, Export  and  Transfer  of  Ownership  of  Cultural  Property ,  Paris  14 November  1970; Convention  Concerning  the  Protection  of  World Cultural  and  Natural  Heritage ,  Paris  16  Novenber  1972. 4 Dalam Piagam  Internasional  yang  dibuat  oleh  Non-Governments  antara lain  istilah Monuments  and  Sites dipakai  dalam  Charter  ICOMOS
( International  Comission  On  Monuments  and  Sites ,  Venice  1964; Dalam Burra Charter Australia 1978 digunakan Places of Cultural Significance . 5 Dalam  pencantuman  kriteria  usia  benda  cagar  budaya  dalam
U.U.  No.  5  Tahun  1992  dinyatakan  bahwa  benda  cagar  budaya mempunyai  usia  sekurang-kurangnya  50  tahun  halmana  tidak menjadi  masalah  untuk  lebih  dari  50  tahun.  Usia  benda  cagar budaya  tersebut  diambil  dari Monumenten  Ordonnantie Tahun 1931  atas  dasar  bahwa  suatu  bangunan  atau  monumen  sampai kehancuran  (Belanda:  Bouwvallig)  di  daerah  tropik  ini  sampai dengan  50  tahun.  Sedangkan  yang  disebut  mempunyai  gaya  50
3 The Protection of Movable Cultural Property I, Compendium of Legislative Texts . UNESCO, 1984, hlm. 25-29.
4 Conventions and Recomendations of Unesco Concerning the Protection of the Cultural Heritage , UNESCO, 1985, hlm. 13 dan hlm. 77.
5 ICOMOS (Intemational Comission on Monuments and sites). Venice l964 Burra Charter ( The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance), 1978, I 984.
tahun  terhadap  bangunan  benda  cagar  budaya  yang  belum  berusia 50  tahun  tetapi  karena  mempunyai  gaya  atau  kekhasan  dan keunikan  untuk  dipertahankan  dapat  dimasukkan  kepada  benda cagar  budaya.  Jika  kita  perhatikan  pada  setiap  Undang-Undang nasional  dari  beberapa  negara  juga  tidak  menunjukkan  persamaan kriteria  usia.  Contoh,  United  Arab  Emirates  menggunakan  usia untuk  benda  cagar  budaya  yang  dilindungnya  sekurang-kurangnya berusia  150  tahun,  sedangkan  mengenai  sisa-sisa  manusia  dan binatang  yang  dilindungi  sekurang-kurangnya  berusia  1000  tahun; India,  usia  benda  cagar  budaya  yang  dilindunginya  tidak  kurang 100  tahun;  sedangkan  di  Irak  kriteria  usia  benda  cagar  budayanya 200  tahun  lalu  atau  lebih;  Malaysia  memakai  kiteria  usia  benda cagar budaya dari sebelum Januari tahun 1850; Syria lebih dari 200
tahun;  Israel  sebelum  1700  Masehi;  Mesir  usia  cagar  budayanya lebih  dari  50  tahun  atau  termasuk  gaya  sekurang-kurungnya  50 tahun  dan  masih  banyak  lagi  negar-negara  yang  menempatkan kriteria  usianya  50  tahun  atau  lebih. 6 Masih  banyak  lagi  contoh kriteria usia benda cagar budaya di negara-negara lainnya yang tak mungkin  disebutkan  di  sini  semuanya.  Menarik  perhatian  bahwa kriteria  usia  benda  cagar  budaya  dalam  U.U.  No.  5  Tahun  1992 tentang Benda Cagar Budaya ada persamaannya dengan Mesir. Mengenai  nilai  penting  seperti  dinyatakan  dalam  U.U.  No.  5 Tahun  1992  bahwa  benda  cagar  budaya  harus  mempunyai  arti penting  bagi  sejarah  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan,  hal  ini mempunyai  arti  bahwa  peninggalan  sejarah,  arkeologi  dan  hal-hal yang  berkaitan  mempunyai  arti  penting  bagi  ilmu  pengetahuan sesuai pembidangan dan kebudayaan termasuk benda cagar budaya yang  harus  dilindungi  oleh  Undang-Undang.  Ternyata  nilai-nilai penting dari segi ilmu pengetahuan ini juga dalam Undang-Undang nasional beberapa negara dicantumkan pula. Jadi, dalam hubungan bahwa  pelestarian  benda  cagar  budaya  seperti  tercantum  dalam judul  tulisan  di  atas  bukan  hanya  mempunyai  aspek  hukum  saja,
tetapi  juga  aspek  ilmiah  yang  tidak  lepas  dari  penilaian  benda- benda dan situs yang termasuk benda cagar budaya.
Pelestarian  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  upaya  pemanfaatan sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Bab  II  Pasal  2  mengenai  Tujuan
6 The Protection of Movable Cultural Property I , UNESCO, hlm. 45, 47, 67,
77, 165-166, 291.
Perlindungan.  Karena,  apabila  hanya  melestarikan  benda  cagar budayanya  semata,  masyarakat  bisa  beranggapan  bahwa  kegiatan ini bersifat pasif.
Kegiatan-kegiatan yang mencakup aspek perlindungan terhadap benda  cagar  budaya  yang  telah  diketahui  di  atas  antara  lain  aspek teknis, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara teknis ilmiah terhadap  benda-benda  cagar  budaya  yang  diakibatkan  kerusakan- kerusakan  karena  alam,  misalnya  pengaruh  klimatologi,  pengaruh gempa bumi, dan hal-hal  lain  akibat alam. Mengenai perlindungan terhadap  ulah  manusia  yang  juga  mengakibatkan  kerusakan, kehilangan  dan  lainnya  telah  dicantumkan  pula  dalam  ketentuan- ketentuan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1992  dan  P.P.  No.  l0 Tahun  1993,  bahkan  Kepmen-kepmen  (keputusan  menteri)  dari para  menteri  yang  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  benda cagar  budaya,  seperti  penguasaan,  pemilikan,  pendaftaran,  perlin- dungan,  pemeliharaan,  pengelolaan,  pemanfaatan,  pencarian, penemuan,  pengawasan,  bahkan  ketentuan  pidana.  Untuk  pelak- sanaan  penegakan  hukum  ini  diperlukan  kerja  sama  antarinstansi pemerintah  yang  berwenang  atau  penegak  hukum  dan  instansi- instansi  lainnya  serta  lembaga-lembaga  baik  pemerintah  maupun swasta serta masyarakat yang memiliki atau meguasai benda cagar budaya. Baik  perorangan  maupun  lembaga-lembaga  kemasyarakatan yang  menguasai  atau  memiliki  benda  cagar  budaya  diwajibkan melindungi dan memelihara benda cagar budayanya dari kerusakan akibat  manusia  maupun  akibat  alam.  Mungkin  ada  pertanyaan, mengapa  pemilik  wajib  memelihara  dan  melindungi  benda  cagar budayanya,  walaupun  segalanya  telah  diatur  dengan  kekuasaan negara?  Padahal  hak  pemilikan  itu  dianggap  penuh  oleh  si  pemi- liknya sehingga merasa bebas untuk memperlakukannya. Pemilikan atau penguasaan benda cagar budaya tidak demikian halnya, karena benda cagar budaya mempunyai fungsi sosial.
Sebagaimana  lazimnya  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya,  maka  UU  No.  5  Tahun  1992  mengandung  ketentuan- ketentuan  yang  berkenaan  dengan  hak  dan  kewajiban,  baik  yang ada pada orang maupun negara sendiri. Manusia sebagai subjectum yuridis dilengkapi oleh hukum dengan berbagai hak dan kewajiban, artinya,  orang  itu  dapat  mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban-kewa-
jiban  hukum. 7 Kita  menyadari  bahwa  Undang-Undang  Tentang Benda Cagar Budaya ini erat sekali, kecuali dengan subyek hukum- nya  yaitu  manusia,  tetapi  juga  objek  hukum  yaitu  benda  cagar budaya  itu  sendiri,  yang  erat  hubungannya  dengan  hukum  keben- daan  yang  melekat  dengan  hak-haknya.  Hak-hak  kebendaan  terse- but  biasanya  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, terutama  pada  Buku  kedua  meskipun  masalah  kebendaan  tersebut telah dilepaskan dari masalah tanah oleh UUPA. 8 Menurut  pendapat  pemilik,  pengertian  hak  milik  adalah  hak yang  sempurna  atas  suatu  benda,  artinya  bahwa  pemilik  benda tersebut  mempunyai  hak  untuk  berbuat  bebas  atas  bendanya  itu. Pemberian  hak  dan  kewajiban  pemilik  dan  penguasa  benda  cagar budaya untuk melakukan pengalihan, pemindahan dengan menghi- bahkan,  menjual,  menukarkan  atau  mewariskan,  dan  lainnya  dibo- lehkan  asal  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.  5 Tahun l992 tentang Benda Cagar Budaya. Semua hal itu perlu ada izin dari instansi yang berwenang dalam bidang tersebut. Lagi pula karena  hak  pemilikan  seperti  halnya  dengan  hak  penguasaan  itu mempunyai fungsi sosial yang berarti orang tidak dibenarkan untuk membiarkan  atau  menggunakan  hak  pemilikannya  merugikan kepentingan masyarakat atau orang, karena itu maka pemilikan atas benda cagar budaya tertentu diatur dalam pasal 6 sebagaimana telah dikutip di atas. Mengenai  hak  pemilikan  dan  penguasaan  benda  cagar  budaya dilihat dari segi hukum, akan didiskusikan lebih dalam pada bagian berikut ini. Dari Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1992 yang berisi tentang pemberian  hak  pemilikan  atau  penguasaan  benda  cagar  budaya dapat  kita  ambil  beberapa  catatan.  Sekalipun  orang  diberikan  hak pemilikan atau hak penguasaan suatu benda cagar budaya tertentu, namun  hak  tersebut  tidak  berarti  dapat  dipergunakan  sewenang- wenang.  Karena  ia  dibatasi  oleh  benda  cagar  budaya  itu  sendiri yang mempunyai fungsi sosial demi kepentingan umum. Tata tertib hukum tidaklah didasarkan atas hak kebebasan manusia, melainkan atas  tugas-tugas  sosial  yang  harus  dijalankan  oleh  anggota  masya- rakat.  Dalam  teori  ini  yang  disebut  teori  dari  fungsi  sosial pengertian  “hak”  diganti  dengan  pengertian  “fungsi  sosial"  karena
7 Bachsan  Mustafa,  dkk. Asas-Asas  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang,
Bandung: Armico, 1985, hlm. 12.
8 Ibid , hlm. 32, 36.
manusia  hanya  merupakan  sebuah  roda  kecil  dari  mesin  kemasya- rakatan. Apa yang dijalankan manusia hanyalah suatu fungsi sosial. Setiap  hak  diberi  tujuan  sosial  yang  berarti  bahwa  hak  itu  tidak dapat  melindungi  suatu  kepentingan  yang  bertentangan  dengan kepentingan  umum.  Hak  itu  tidak  dapat  melindungi  suatu  kepen- tingan  yang  bersifat  asosial  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada kekuasaan  yang  oleh  hukum  diberikan  kepada  seseorang  untuk dipakai  dengan  sengaja  merugikan  masyarakat.  Menjalankan  hak secara  tidak  sesuai  dengan  tujuan  adalah  menyimpang  dari  tujuan hukum ( misbruik van recht ), menyimpang dari menjamin kepastian hukum. 9
Meskipun pemilik benda cagar budaya diwajibkran melindungi dan  melestarikan  benda  pemilikannya  yang  mungkin  dianggap berat  terutama  dalam  pemindahan  hak  pemilikannya,  namun  tetap diperhitungkan  adanya  pemberian  imbalan  yang  wajar  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku.  Kecuali  itu, untuk  meringankan  upaya  pemeliharaan  terutama  bangunan  benda cagar  budaya  yang  telah  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan Menteri  yang  berwenang,  maka  pemerintah  memberikan  kesem- patan kepada pemilik atau penguasa bangunan benda cagar budaya meminta penghapusan atau pengurangan pajak bumi dan bangunan. Undang-undang  No.  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dapat  diimplementasikan  Pasal  3  ayat  (l)  Obyek  Pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah obyek pajak yang: a. Digunakan  semata-mata  untuk  melayani  kepentingan  umum  di bidang  ibadah,  sosial,  kesehatan,  pendidikan,  dan  kebudayaan nasional,  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  memperoleh  keun- tungan.
b. Digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala  atau  yang sejenis dengan itu. 10
Untuk pelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah-lang- kah atau kegiatan, yaitu inventarisasi dan dokumentasi, pengaman-
9 Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia . Cet. XI Jakarta: Bachtiar Baru, 1989, hlm. 254-258.
10 Undang-Undang  R.I.  No.  12  Tahun  1985  Tentang  Pajak Bumi  dan  Ba- ngunan, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1990.
an,  pemugaran,  pemeliharaan,  preservasi,  pengawetan,  konservasi, publikasi  dan  penyuluhan,  pembinaan  dan  pengembangan,  pene- gakan  hukum,  serta  kerja  sama  antarinstansi  dan  masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  konservasi  dan  pemugaran  memerlu- kan  ilmu  pengetahuan  dan  teknis  (teknologi,  arkeologi,  sejarah, kimikologi, pengetahuan bahan, dan lain-lain). Prosedur teknis dan ilmiah tersebut sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Pemerintah No.  l0  Tahun  1993  Tentang  Benda  Cagar  Budaya  dan  Keputusan
Menteri  serta  sesuai  dengan  beberapa  Charter  seperti:  ICOMOS, BURRA dan Konvensi-konvensi Internasional. Sebagai contoh kita kutip  bahwa  pelestarian  terhadap  bangunan  benda  cagar  budaya memerlukan  penanganan  berbagai  ilmu  dan  teknologi  dapat  kita kutip dari Pasal 2 ICOMOS Charter (1964) sebagai berikut. 11
“The conservation and the restoration of monuments must have resource to all  the  sciences  and  techniques  which  can  contribute  to  the  study  and  and saveguarding of the architectural heritage.”
Ketentuan-ketentuan  mengenai  perizinan  dalam  berbagai  tin- dakan  pelestarian  harus  dilakukan  oleh  siapa  pun  dengan  tujuan agar benda cagar budaya tetap lestari dan tetap memiliki nilai-nilai penting  bagi  sejarah  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan.  Jadi,
Upaya pelestarian dalam rangka perlindungan Benda Cagar Budaya tidak terlepas dari fungsi dan pemanfaatannya bagi masyarakat dan bangsa. Perlu  dikemukakan  di  sini  bahwa  di  antara  bangunan  benda cagar  budaya  dan  situs  ada  yang  sudah  didaftarkan  sebagai  milik budaya  dunia,  seperti  Candi  Borobudur,  Candi  Prambanan,  Situs Prasejarah  Sangiran—sesuai  dengan Convention  Concerning the Protection  of  the  World  Cultural  and  Natural  Heritage Tahun 1972.  Dalam  konvensi  internasional  tersebut,  negara  pemiliknya juga  tetap  diwajibkan  mengadakan  perlindungan,  pemeliharaan,
konservasi  dan  sebagainya.  Seperti  disebutkan  dalam National Protection and lnternational Protection of the Cultural and Natural Heritage ; Artikel 4:
11 Uka  Tjandrasasmita,  ”Pemugaran  Bangunan  Peninggalan  Sejarah Merupakan  Kegiatan  Ilmiah  dan  Teknik”  dalam Forum  Pengawasan  Depar- temen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  15  Tahun IV ,  hlm.  3l-34.  Kutipan ICOMOS dan BURRA Charter pada hlm. 32.
“Each state party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification,  protection,  conservation,  presentation  and  transmission  to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all  it  can  to  this  end,  to  the  utmost  of  its  own  resources  and,  where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain”. 12
Keuntungan  bagi  Negara  yang  bangunan  cagar  budaya  serta situsnya  terdaftar  sebagai  milik  dunia  bisa  mendapatkan  imbalan sumber-sumber  dana  untuk  perlindungan,  pemugaran  dan  lainnya terhadap  kerusakan-kerusakan  yang  dialami  bangunan  tersebut,
sumbangan-sumbangan  atau  hadiah  dari  negara  lain  di  mana Unesco  turut  mengusahakannya.  Demikian  pula  organisasi-organi- sasi  antarpemerintah.  Usaha-usaha  oleh  negara  pemiliknya  dan dana-dana  dari  Unesco  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam Bab IV Fund for the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage .  Oleh  karena  itu,  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  ber- bangga atas pengakuan milik dunia dan sebagai pemilik utamanya,
kita  wajib  melindungi,  memelihara  dan  lain  sebagainya  bagi pelestarian dan pemanfaatannya.
Upaya  pelestarian  dan  pemanfaatan  merupakan  langkah  awal dalam  tujuan  perlindungan  Benda  Cagar  Budaya,  dan  sebagai tujuan  akhirnya  adalah  untuk  memajukan  kebudayaan  nasional
Indonesia. Benda-benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa  yang  penting  artinya  bagi  pemahaman  dan  pengembangan sejarah  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan,  sehingga  perlu  dilin- dungi  dan  dilestarikan  demi  pemupukan  kesadaran  jatidiri  bangsa dan kepentingan nasional.
Benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa secara rinci dapat dikatakan berfungsi sebagai berikut: 13
a. Bukti-bukti sejarah dan budaya;
b. Sumber-sumber sejarah dan budaya;
c. Obyek ilmu pengetahuan sejarah dan budaya;
d. Cermin sejarah dan budaya;
12 Conventions and Recommendations of Unesco Concerning of the Cultural Heritage, UNESCO: 1985, hlm. 81.
13 Uka  Tjandrasasmita, Usaha-usaha  Perlindungan  dan  Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam Pembangunan Nasional . Depdikbud: 1982, hlm. 4-5.
e. Media  untuk  pembinaan  dan  pengembangan  nilai-nilai  bu- daya;
f. Media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa;
g. Media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebu- dayaan dan ketahanan nasional;
h. Obyek wisata budaya.
Fungsi-fungsi tersebut di atas sebenarnya telah tercantum secara ringkas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992, Bab VI Peman- faatan pada Pasal 19, yang berbunyi:
1. Benda  cagar  budaya  tertentu  dapat  dimanfaatkan  unfuk  kepen- tingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
2. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (l) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila: a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar buda- ya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2); b. Semata-mata  untuk  mencari  keuntungan  pribadi  dan/atau golongan. 3. Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk  kepentingan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan cara pemanfaatannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Lebih  rinci  mengenai  pemanfaatan  diatur  pada  P.P.  No.  10 Tahun.  1993,  Bab  V  pada  pasal  36,  Pasal  37,  Pasal  38,  dan  Pasal
39. Hal terpenting adalah tentang pemanfaatan benda cagar budaya dengan  tetap  memperhatikan  fungsi  sosial  dan  kelestarian  benda cagar  budaya  mengenai  perizinan  dari  menteri,  izin  pemanfaatan dari  menteri,  penghentian  pemanfaatan  yang  tidak  sesuai  dengan perizinan  yang  diberikan  dan  bertentangan  dengan  upaya  perlin- dungan benda cagar budaya, pemanfaatan benda cagar budaya yang sudah  tidak  berfungsi  lagi  sebagai  fungsinya  semula,  pemanfaatan benda  cagar  budaya  dengan  penggandaan,  dan  lainnya.  Fungsi benda  cagar  budaya  dengan  situsnya  dari  segi  pelestarian  dan pemanfaatannya  bagi  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia jelas  mempunyai  peranan  penting.  Undang-undang  No.  5  Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang sifatnya sentralistik, kelak hasil  revisinya  perlu  ada  penyesuaian  dengan  berlakunya  Undang- undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi
dan  Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2000  Tentang  Kewe- nangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Daerah  Propinsi  Sebagai Daerah Otonomi.
Penulis pernah  menyarankan bahwa  hal-hal  penting  yang tetap diurus di pemerintah pusat ialah hal-hal yang erat kaitannya dengan international convention dan  juga benda  cagar budaya  yang  sudah menjadi  milik  dunia.  Selain  hal-hal  tersebut,  aturan  mengenai perizinan  pembawaan  benda  cagar  budaya  ke  luar  lndonesia  harus tetap dari pemerintah pusat  yang telah  mendapat  rekomendasi dari pemerintah  daerah  otonom.  Kecuali  itu,  perlu  segera  diadakan klasifikasi  bangunan  dan  situs-situs  mana  yang  harus  dilakukan kegiatannya oleh pemerintah pusat dan mana yang dapat dilakukan oleh  daerah  otonomi.  Perlu  juga  dipikirkan  bagaimana  tentang pengaturan  kegiatan-kegiatan  pelestarian  dan  pengelolaan  benda cagar  budaya  bawah  air  sehubungan  telah  adanya  juga  Undang- Undang  yang  memberikan  hak-hak  kepada  daerah-daerah  yang kedudukannya erat dengan  lautan dengan adanya  pembagain  batas 4  mil  dan  12  mil  antara  kabupaten,  kotamadya  dan  provinsi. Urgensinya, segera dilahirkan revisi Undang-Undang. No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.[]

## Daftar Pustaka
Conventions  and  Recomendations  of  Unesco Concerning  the  Protection  of  the Cultural Heritage , UNESCO, 1985.
Daifuku,  Hiroshi, The  Significance  of  Cultural  Property,  Museums  and Monuments  XI  The  Conservation  of  Cultural  Property  and  Special Reference to Tropical Conditions , UNESCO, 1968.
Djindang,  Moh.  Saleh, Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia .  Cet.  XI  Jakarta: Bachtiar Baru, 1989.
Himpunan  Peraturan  Perudang-undangan  Republik  lndonesia  Tentang  Benda
Cagar  Budaya, Direktorat  Peninggalan  Sejarah  dan  Purakala  Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997; KEPMEN dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.
ICOMOS ( Intemational Comission on Monuments and Sites ). Venice, l964 Burra Charter ( The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance ), 1978, I 984.
Mustafa,  Bachsan,  dkk., Asas-Asas  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang,
Bandung: Armico, 1985.
The  Protection  of  Movable  Cultural  Property  I,  Compendium  of  Legislative Texts . UNESCO, 1984.
Tjandrasasmita,  Uka,  ”Pemugaran  Bangunan  Peninggalan  Sejarah  Merupakan Kegiatan  Ilmiah  dan  Teknik”  dalam Forum  Pengawasan  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  15  Tahun IV ,  hlm.  3l-34.  Kutipan ICOMOS dan BURRA Charter Pada hlm. 32.
Tjandrasasmita,  Uka, Usaha-usaha  Perlindungan  dan  Pembinaan  Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam Pembangunan Nasional . Depdikbud: 1982.
Undang-Undang  R.I.  No.  12  Tahun  1985  Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, Semarang: CV Aneka Ilmu, 1990.