## Mengurai Proses Sekuritisasi Krisis Iklim di Sudan Selatan Tahun 2016-2021

## Yulis Lutvihana dan Ayusia Sabhita Kusuma Universitas  Jenderal Soedirman

## Abstrak
Sudan Selatan ialah negara dengan berbagai masalah politik, sosial, ekonomi, dan juga menghadapi dampak buruk dari krisis iklim. Negara ini berada pada peringkat ke-8 dalam hal kerentanan dalam skala global dan peringkat ke-175 dalam kesiapan menghadapi perubahan iklim. Oleh karenanya, penting untuk membingkai krisis iklim sebagai masalah keamanan sehingga menciptakan urgensi dalam menanganinya. Penelitian ini menyelidiki bagaimana pemerintah Sudan Selatan (aktor sekuritisasi), dengan dukungan aktor fungsional (Oxfam dan media), telah secara efektif menggambarkan krisis iklim sebagai masalah keamanan untuk melindungi rakyatnya (objek rujukan) dari ancaman eksistensial berupa krisis iklim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan mengacu pada Teori Sekuritisasi Barry Buzan dan Ole Wæver, untuk menunjukkan bukti keberhasilan proses sekuritisasi pemerintah Sudan Selatan melalui speech act. Sudan Selatan telah mengadopsi tindakan luar biasa berupa adaptasi dan mitigasi iklim yang diuraikan dalam National Adaptation Plan (NAP), yang direspons positif oleh komunitas global dalam upaya kolaboratif mereka untuk memerangi krisis iklim.
Kata Kunci: Krisis Iklim, NAP, Perubahan Iklim, Sekuritisasi, Speech Art, Sudan Selatan
Abstract
South Sudan is a nation grappling with a range of political, social, economic issues,  and  facing  the  adverse  effect  of  the  climate  crisis  as  well.  The country ranks 8 th in vulnerability on a global scale and is 175 th in climate preparedness. Therefore, it is essential to frame the climate crisis as a security concern. This research investigates how the Government of South Sudan (as a securitization actor), with the support of functional actors, such  as  Oxfam  and  the  media,  has  effectively  portrayed  the  climate  crisis as a security issue to protect its people (referent object) from the existential threats of climate crisis. The study employs a descriptive research method and the Securitization Theory by Barry Buzan and Ole Wæver, to present evidence of the government’s successful securitization process through speech acts. South Sudan has adopted extraordinary measures such as climate adaptation and mitigation, outlined in the National Adaptation Plan (NAP), which has received favorable responses from the global community in their collaborative efforts to combat the climate crisis .
Keywords: Climate Change, Climate Crisis, NAP, Securitization, South Sudan, Speech Act.

## Pendahuluan
Perubahan iklim menjadi salah satu fenomena kontemporer yang tak lepas dari topik pembahasan internasional. Alih-alih perubahan iklim, penggunaan istilah “darurat iklim” atau “krisis iklim” dianggap lebih akurat menggambarkan dampak krisis lingkungan yang makin meluas (Zeldin-O’Neill 2019). Dampak krisis iklim paling parah dirasakan oleh negara-negara berkembang, di mana ketahanan terhadap guncangan iklim relatif rendah (Adkins 2016), salah satunya adalah Sudan Selatan. Selama 30 tahun terakhir, Sudan Selatan menjadi salah satu lokasi dengan pemanasan tercepat di dunia, dengan suhu rata-rata tahunan meningkat sebesar 0,53 ℃ per dekade (Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 2018) dan diproyeksikan meningkat antara 1 ℃ hingga 1,5 ℃ pada 2060 (Tchie & Tarif 2021). Sudan Selatan menjadi satu dari sepuluh negara yang paling rentan terhadap fenomena perubahan iklim di Afrika (Tiitmamer 2021). Perubahan iklim jangka panjang, seperti peningkatan suhu, serta perubahan jangka pendek, seperti peningkatan banjir, memiliki implikasi tidak langsung dan saling terkait bagi perdamaian dan keamanan di Sudan Selatan (NUPI 2021). Kondisi ini memperburuk kerentanan serta melemahkan ketahanan dan kapasitas adaptif masyarakat yang bergantung pada pertanian (dengan tingkat ketergantungan per 2018 sebesar 83%), lebih buruknya dapat meningkatkan persaingan atas sumber daya alam hingga konflik komunal (NUPI 2021).
Sebagaimana negara-negara lain yang menderita akibat krisis iklim, kontribusi Sudan Selatan terhadap emisi gas rumah kaca dunia hanya sebesar 0,004% (UNICEF 2021). Namun, sangat disayangkan bahwa Sudan Selatan justru menjadi salah satu yang paling rentan dan tidak memiliki kapasitas untuk meresponsnya. Perubahan iklim telah memengaruhi variabilitas cuaca, membuat negara ini mengalami hujan lebat, kekeringan, hingga banjir musiman. Sudan Selatan menempati peringkat ke-7 di dunia dalam hal jumlah penduduk yang terpapar bencana banjir, khususnya banjir sungai (World Bank 2023). Satu dari dua penduduk Sudan Selatan (atau sekitar 5,4 juta) tinggal di daerah yang terpapar bahaya banjir sedang (dengan kedalaman air banjir mencapai atau lebih dari 0,15 meter), sementara 1 dari 4 penduduk (sekitar 2,7 juta) tinggal di daerah yang terpapar bahaya banjir tinggi dan berpotensi mematikan (kedalaman air mencapai lebih dari 0,5 meter). Pada dasarnya, banjir musiman merupakan hal yang biasa terjadi di negara ini, tetapi tidak ada yang sebanding dengan yang terjadi beberapa tahun terakhir. Bencana banjir terburuk dalam enam dekade terakhir terjadi pada tahun 2021 (UNHCR 2021).
Dampak krisis iklim yang meluas hingga ke ranah keamanan manusia telah menarik perhatian Sudan Selatan dengan meyakini bahwa dampak
fenomena perubahan iklim itu nyata. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Sudan Selatan dalam COP20 2014. Menurutnya, perubahan iklim telah mengubah pola curah hujan lebih tinggi dibandingkan dua hingga tiga dekade silam (UNFCCC 2014). Salah satu komitmen Sudan Selatan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah menegaskan hak fundamental untuk bebas dari kelaparan bagi semua warganya dengan mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan yang mendesak lainnya. Krisis iklim yang menimpa Sudan Selatan tak luput dari tekanan internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memperingatkan keadaan darurat cuaca ekstrem dan menyerukan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi perubahan iklim. Melihat kerentanan Sudan Selatan terhadap setiap dampak dari fenomena perubahan iklim tersebut, perlu adanya upaya untuk mengangkat isu tersebut sebagai isu keamanan untuk menarik perhatian internasional dalam membantu pemerintah Sudan Selatan menghadapi krisis iklim.
Topik penelitian dipilih mengingat diskursus krisis iklim dalam bingkai keamanan masih tergolong baru sehingga penelitian terkait cenderung terbatas. Adapun, penelitian-penelitian sebelumnya sangat jarang yang membahas proses sekuritisasi krisis iklim tepatnya dengan objek penelitian Sudan Selatan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan, “bagaimana proses sekuritisasi krisis iklim di Sudan Selatan tahun 2016-2021?” Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif berdasarkan studi kasus. Adapun, kasus yang akan dieksplorasi adalah proses sekuritisasi krisis iklim yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan. Proses analisis merujuk pada tiga unit analisis teori sekuritisasi. Pertama , objek rujukan, yang akan dilihat dari kondisi keamanan manusia masyarakat Sudan Selatan yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim, termasuk kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung pada alam, internally-displaced people (IDPs), maupun perempuan dan anak-anak. Kedua , aktor sekuritisasi (pemerintah) yang dilihat dari berbagai retorika atau speech act tahun 2016 hingga 2021, baik itu presiden/wakil presiden maupun pejabat pemerintah secara keseluruhan, khususnya kementerian lingkungan hidup terkait krisis iklim. Ketiga , aktor fungsional, yang dilihat berdasarkan peran Oxfam maupun media (Radio Mirraya, Eye Radio, dan Radio Tamazuj). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder, seperti buku, artikel, laporan lembaga terkait, internet, dan sebagainya.

## Konsep Sekuritisasi Kopenhagen School dalam Krisis Iklim
Asumsi inti teori sekuritisasi Kopenhagen menyatakan bahwa keamanan dipahami sebagai hasil dari pernyataan atau speech act yang dilakukan secara terus menerus oleh aktor yang berpengaruh luas atau agensi, seperti
pejabat pemerintah, politisi, NGO, dan tokoh masyarakat (Hadiwinata 2017). Ciri khas sekuritisasi merujuk pada struktur retorika yang spesifik  (bertahan  hidup,  prioritas  tindakan  “karena  jika  masalah  tidak ditangani sekarang, maka akan terlambat dan kita tidak akan bisa memperbaiki kegagalan tersebut”) (Buzan dkk. 1998). Dalam agenda keamanan, analisis tekstual menunjukkan bahwa sesuatu ditetapkan sebagai masalah keamanan internasional karena dapat dikatakan bahwa isu tersebut lebih penting daripada isu-isu lainnya dan oleh karenanya harus mendapat prioritas mutlak (bahwa kasus tersebut disajikan sebagai ancaman eksistensial) (Buzan dkk. 1998). Oleh karena sifatnya yang memprioritaskan keharusan, yang membuatnya tidak dapat dihindari, sekuritisasi juga memiliki daya tarik taktis, misalnya sebagai cara untuk mendapatkan perhatian yang cukup untuk masalah lingkungan.
Proses sekuritisasi setidaknya terdiri dari tiga unit analisis. Pertama, objek rujukan yaitu hal-hal yang terancam eksistensinya sehingga memiliki klaim yang sah untuk bertahan hidup. Kedua, aktor sekuritisasi yaitu aktor yang melakukan sekuritisasi isu dengan mendeklarasikan sesuatu (objek rujukan) yang terancam secara eksistensial. Ketiga, aktor  fungsional  sebagai  aktor  yang  secara  signifikan  memengaruhi dinamika bidang keamanan, tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan isu di atas politik. Keberadaan aktor fungsional penting dalam proses sekuritisasi untuk membantu membingkai alur cerita tentang sifat masalah yang mengancam itu secara eksistensial. Beberapa aktor fungsional dapat berupa media, akademisi, lembaga non- pemerintah, dan lembaga think tank, individu itu sendiri juga termasuk sebagai aktor fungsional dengan menceritakan dan berbagi cerita antara teman, keluarga, maupun kolega (Eroukhmanoff 2017).
Lebih jauh, Austin membuat kategorisasi pola speech act menjadi lima kategori, yang mana kemudian dikembangkan oleh muridnya, Searle (Saifudin 2019), yitu pertama, Asertif, merupakan jenis tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, seperti menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Kedua, Direktif, yakni tuturan yang bertujuan agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai dengan tuturan, misalnya memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi. Ketiga, Komisif, yakni tindak yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Misalnya, berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, menjamin. Keempat, Ekspresif, yakni ungkapan sikap dan perasaan tentang suatu keadaan atau reaksi terhadap sikap dan perbuatan orang lain. Contohnya memberi selamat, bersyukur, menyesalkan, meminta maaf, menyambut, dan berterima kasih. Kelima, Deklaratif, yakni tindak yang menyebabkan perubahan atau kesesuaian antara proposisi dan realitas, seperti memecat, memberi nama, menghukum, dan membaptis.
Sebuah isu dapat di-sekuritisasi ketika audiens secara kolektif menyetujui pernyataan adanya ancaman dan mendukung tindakan luar biasa dilakukan. Sebaliknya, sekuritisasi gagal jika pernyataan ancaman (speech act) tersebut ditolak. Untuk meyakinkan audiens agar tindakan luar biasa itu dilakukan, (Buzan dkk. 1998) menyarankan agar aktor sekuritisasi harus menarik perhatian dan sering kali membesar-besarkan urgensi dan tingkat ancaman, mengomunikasikan kondisi kritis yang mana tidak ada poin untuk bisa kembali (a point of no return), yakni “jika kita tidak mengatasi masalah ini, segala sesuatu yang lain menjadi tidak relevan atau tidak berarti” (Eroukhmanoff 2017 146). Perlu dipahami juga bahwa aktor sekuritisasi tidak selalu mengatakan “keamanan” di dalam setiap speech act-nya. Namun, yang terpenting adalah dengan penunjukkan adanya ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan darurat atau tindakan khusus dan penerimaan penunjukkan tersebut oleh audiens yang signifikan. Dengan demikian, setidaknya ada tiga komponen yang menentukan keberhasilan sekuritisasi, yakni: 1) ancaman eksistensial; 2) tindakan darurat; serta 3) dampak terhadap hubungan antarunit yang bebas dari aturan (Buzan dkk. 1998).

## Pembahasan
Objek rujukan dalam pandangan sekuritisasi Kopenhagen mengacu pada hal atau objek yang berada dalam kondisi terancam dan bersifat vital sehingga memiliki klaim yang sah untuk dipertahankan dan dilestarikan (Buzan dkk. 1998). Ide tentang keamanan bagi Sudan Selatan tidak akan memiliki makna konkret jika hanya berada dalam abstraksi aktor sekuritisasi tanpa membangun objek rujukan yang harus dilindungi dari ancaman eksistensial, yakni krisis iklim. Krisis iklim berdampak luas pada berbagai sektor penting kemanusiaan, yang pada akhirnya menjadi ancaman eksistensial bagi ketahanan masyarakat Sudan Selatan sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah. Pertama , krisis iklim menjadi ancaman tingginya kerawanan pangan dan malnutrisi. Faktor pendorong kerawanan pangan di Sudan Selatan beragam, salah satunya banjir. Pada tahun 2019 dan 2020, Sudan Selatan menghadapi dua peristiwa banjir besar yang menyebabkan wilayahnya terendam mencapai rekor tertinggi. Pada periode Oktober-November 2020, sekitar 6,35 juta jiwa (52,6% dari populasi), di mana sekitar 2,1 juta jiwa di antaranya mengalami kerawanan pangan Darurat (IPC Fase 4), serta diperkirakan 24.000 jiwa diklasifikasikan dalam kerawanan pangan akut Bencana (IPC Fase 5) (IPC 2020).
Kedua , krisis iklim memperparah krisis air dan sanitasi di Sudan Selatan. Laporan Bank Dunia, “ Rising from the Depths: Water Security and Fragility in South Sudan, ” menggambarkan dampak banjir dan ancaman terkait air lainnya terhadap masyarakat di Sudan Selatan dan bahwa
ketidakamanan air menjadi ancaman eksistensial. Lebih dari 60% penduduk mengandalkan sumber air yang tidak layak, seperti sumur yang tidak terlindungi dan air sungai (World Bank 2023). Bahkan selama musim hujan, akses pasokan air dasar makin menurun karena banjir merendam sumber air dan membuat titik-titik air tidak dapat diakses. Lebih jauh, ada kesenjangan yang besar antara perkotaan dan pedesaan terkait akses air minum dan layanan sanitasi. Akses ke sumber air minum dasar di perkotaan meningkat dari 52% (2011) menjadi 70% (2020) (World Bank 2023), sementara di pedesaan menurun dari 38% (2011) menjadi 33 (2020). Sementara itu, secara nasional, hanya 9% rumah tangga yang tinggal di pedesaan memiliki akses sanitasi. Ketiga, krisis iklim menciptakan kondisi kesehatan yang memburuk Banjir ekstrem yang terjadi sejak 2019 serta cuaca ekstrem di Sudan Selatan telah memfasilitasi penyebaran penyakit malaria lebih jauh dan cepat dari sebelumnya (AFRO WHO 2022).
Dr. Victoria A. Majur, Wakil Menteri Kesehatan Sudan Selatan, pada Hari Kesehatan Dunia 2022, menyatakan bahwa malaria tetap menjadi penyebab utama penyakit, kematian, serta morbiditas di negara tersebut (AFRO WHO, 2022). Namun, kondisi ini tidak sebanding dengan layanan kesehatan yang tersedia, 56% dari seluruh populasi tidak memiliki layanan kesehatan primer (OCHA 2020). Upaya memperbaiki sistem kesehatan terhambat di antaranya karena konflik berkepanjangan, perubahan iklim, kemiskinan, serta kurangnya tenaga kesehatan dan dana pemerintah (IFRC 2023). Keempat, perubahan iklim dan dampaknya yang meluas berpotensi menimbulkan dampak pada keamanan. Meskipun tidak ada hubungan sebab-akibat secara langsung antara perubahan dan variabilitas iklim dan konflik, tetapi perubahan iklim dan variablilitasnya berpotensi sebagai ancaman atau pengganda risiko konflik (USAID 2019).
Wacana keamanan dicirikan oleh upaya para aktor untuk mengonstruksi isu-isu sebagai ancaman terhadap keamanan, serta memberikan prioritas tertinggi pada isu tersebut. Aktor sekuritisasi pada sekuritisasi krisis iklim di Sudan Selatan adalah pemerintah Sudan Selatan, baik dari presiden dan wakilnya maupun perwakilannya, seperti Kementerian Lingkungan, yang merupakan aktor politik. Sebagai aktor sekuritisasi sekaligus aktor politik, pemerintah Sudan Selatan memiliki pengaruh untuk memberikan makna tertentu terhadap isu iklim sehingga dipandang sebagai masalah yang harus segera ditangani. Dalam konteks ini, pernyataan-pernyataan pemerintah berperan sebagai speech act , yang bertujuan untuk memobilisasi perhatian publik dan menekankan pentingnya penanganan krisis iklim.
Dalam beberapa kesempatan, pemerintah Sudan Selatan menyatakan keseriusannya dalam menghadapi krisis iklim sebagai ancaman eksistensial. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi krisis iklim, pada 22 April 2016 Sudan Selatan telah menandatangani Perjanjian Paris. Dalam
Segmen Tingkat Tinggi COP 22 yang diselenggarakan di Marrakesh pada November 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Sudan Selatan, Josephine N. Cosmas, menyatakan:
“ Climate change is one of the gravest challenges facing South Sudan . The country is experiencing haphazard rain patterns, excessive temperatures and heat waves, invasion of exotic weed species and prolonged droughts and desertification.” (UNFCCC 2016).
Pernyataan tersebut menunjukkan pola asertif speech act , di mana Cosmas menarasikan perubahan iklim sebagai salah satu tantangan terberat yang dihadapi Sudan Selatan. Ia juga merinci beberapa dampak buruk dari perubahan iklim yang memperkuat urgensi sekuritisasi krisis iklim.
“…South Sudan though the newest nation with negligible emissions has signed the Paris Agreement and is now in the process of ratifying the agreement by year end…. let us rise to the challenge. Let us tackle climate change together because there is no other planet that the human race will move to .” (UNFCCC 2016).
Berdasarkan pernyataan di atas, melalui keikutsertaannya dalam Perjanjian Paris, pemerintah Sudan Selatan bertindak sebagai aktor yang bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menangani krisis iklim di panggung internasional, meskipun menjadi negara termuda. Pernyataan komitmen ini merupakan cerminan dari pola speech act komisif. Namun, Perjanjian Paris hanya langkah awal, pemerintah Sudan Selatan mendesak tindakan kolektif lanjutan terkait isu iklim. Melalui gaya bahasa direktif, pemerintah menyerukan persatuan dan rasa tanggung jawab bersama untuk perubahan iklim sebagai masalah yang mendesak dan eksistensial. Pada tahun 2017, Pemerintah Sudan Selatan merilis dokumen NAPA (National Adaptation Programme of Actions) sebagai respons dari realitas ancaman krisis iklim yang memburuk. Dalam sambutan acara perilisan tersebut, Menteri Peternakan dan Perikanan, James J. Duku, menyatakan bahwa perubahan iklim mengakibatkan hilangnya padang rumput bagi masyarakat yang memelihara ternak (UNEP 2017). Sementara dalam salah satu paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sudan Selatan, Josephine N. Cosmas, mengatakan:
“South Sudan is being amid by the im- pact of climate change. The country is experiencing haphazard rain patterns, extreme temperature, heat waves, and prolonged drought…. Therefore, the threat of climate change is real .” (UNEP 2017).
Kedua pernyataan tersebut disampaikan dalam pola asertif. Perubahan iklim, berdasarkan pernyataan Menteri Peternakan dan Perikanan, diiden- tifikasi  sebagai  ancaman  terhadap  mata  pencaharian  dan  kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bergantung pada ternak. Sementara per- nyataan kedua, Josephine Cosmas melakukan sekuritisasi iklim dengan menyajikannya sebagai masalah keamanan yang signifikan, menekankan realitas ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Speech act lain disampaikan oleh Wakil Presiden Sudan Selatan, Taban Deng Gai, da- lam lokakarya bertajuk “ Climate Change, Food Insecurity, and Resilient Livelihoods in South Sudan .” Melalui pola direktif, Gai mendesak mitra internasional untuk mendukung negaranya mengatasi tantangan krisis iklim. Menurutnya, Sudan Selatan menghadapi tantangan pembangunan akibat ketidakstabilan politik selama beberapa dekade, kemiskinan, serta kerawanan pangan berkepanjangan, yang diyakini akan diperparah oleh krisis iklim (Eyeradio.org 2017). Gai menambahkan bahwa Sudan Sela- tan tetap menjaga komitmennya untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris (pola speech act komisif):
“… We remain committed to im- plementing the Paris Agreement and need full cooperation and support of our development part- ners …” (Eyeradio.org 2017).
Pada acara peluncuran State of Environment and Outlook Report 2018, Presiden Republik Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit, menyatakan:
“As in many parts of the world, par- ticularly in Africa , climate change poses  a  significant  threat  to  the environment and sustainable development in South Sudan. ” (UNEP 2018).
Pola speech act yang digunakan dalam pernyataan di atas adalah asertif, dengan menyatakan kebenaran proposisi bahwa perubahan iklim  merupakan  ancaman  yang  signifikan  terhadap  lingkungan  dan pembangunan berkelanjutan di negaranya. Menteri Urusan Kemanusiaan
dan Penanggulangan Bencana Sudan Selatan juga memberikan pernyataan asertif dalam acara “ Global Platform for Disaster Risk Reduction, ” di Jenewa, Swiss pada 13-17 May 2019:
“South Sudan like any other country in the world continues to experience the cumulative risk of disasters and their devastating  effects  on  lives  and  livelihoods, including; damage to critical infrastructure and forced displacement. These effects are exacerbated by the impact of climate change and variability. ” (UNISDR 2019).
Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah Sudan Selatan mengidentifikasi  ancaman  bencana  dan  dampak  buruknya  terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Sudan Selatan, termasuk kerusakan infrastruktur dan perpindahan paksa. Dengan demikian, pemerintah Sudan Selatan membingkai bencana dan perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan, khususnya masyarakatnya, sehingga membutuhkan tindakan darurat untuk mengatasinya. Lebih lanjut, melalui pola komisif, pernyataan berikut menyoroti komitmen pemerintah terhadap pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis risiko untuk mengatasi ancaman bencana dan perubahan iklim.
“… South Sudan is committed to strengthen all pillars of governance that will ensure the risk-informed decision to building back better through recovery, rehabilitation, reconstruction programmes….(UNISDR 2019).
Merespons banjir ekstrem tahun 2020, Presiden Salva Kiir Mayardit mengumumkan keadaan darurat di beberapa wilayah, yang menyebabkan sedikitnya 150.000 orang mengungsi (Xianhua 2020). Beberapa wilayah juga menderita kekeringan berkepanjangan, salah satunya di Bahr el Ghazal Barat, yang mana telah mengganggu kegiatan pertanian dan memperburuk ketahanan pangan. Sejalan dengan pernyataan asertif Presiden Mayardit, Simon Udom, Anggota Parlemen Jur River County pada Majelis Legislatif Nasional Transisi, mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang potensi bencana kelaparan wilayah tersebut apabila tidak ada curah hujan dalam dua bulan ke depan. Udom menyoroti parahnya situasi yang terjadi dengan menyatakan bahwa:
“People are hungry. Most of them did not cultivate last year because of insecurity… The drought has worsened the situation. Crops planted have withered because there is no rainfall. 2020 is going to be the worse year if rain fails to come in the next two months. ” (The City Reviews 2020).
Lebih jauh, mengingat situasi yang mendesak ini, Udom dengan nada direktif mendesak organisasi-organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Sudan Selatan untuk segera memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Segmen Tingkat Tinggi COP26 di Glasgow, Inggris pada 9 November 2021, juga menggunakan gaya bahasa asertif menyatakan:
“ Climate crises is worsening globally and at home . For a third year in a row, nine out of the ten states in South Sudan are flooded. Subsequently over 1.2 million people have lost their livelihoods or are living under dire conditions..” (UNFCCC 2021).
Lebih jauh, wakil presiden untuk kluster ekonomi, H.E. Prof. James Wani Igga, menyatakan:
“We face a real uphill task on climate adaptation and protecting the biodiversity of our environment.. there is a need to protect our environment now. Through the
UNEP-GEF partnership we are committed to providing continued support to build our capacity to achieve our goals in climate change adaptation and mitigation” (UNDP 2021).
Dari pernyataan di atas, adaptasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan dianggap sebagai tugas yang sulit yang harus dihadapi Sudan Selatan. Oleh karenanya, pemerintah Sudan Selatan meminta agar kerja sama dengan komunitas internasional harus ditingkatkan (pola speech act direktif).
Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwa Sudan Selatan secara konsisten mengontruksi krisis iklim sebagai ancaman yang signifikan bagi negaranya. Hal ini dilihat sejak tahun 2016, pemerintah Sudan Selatan menunjukkan keseriusannya dalam isu iklim melalui keterlibatannya dalam Perjanjian Paris. Pada tahun 2017, pemerintah Sudan Selatan merilis dokumen NAPA sebagai respons dari realitas ancaman iklim yang memburuk. Tahun 2018, Sudan Selatan merilis laporan “State of Environment and Outlook” pertama bersama UNEP terkait perencanaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Namun, negara ini juga menghadapi masalah, seperti kurangnya institusi yang efektif. Pada 2019, pemerintah Sudan Selatan memprioritaskan pendekatan berbasis risiko dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi bencana dan krisis iklim, terutama banjir yang merugikan mata pencaharian. Mereka juga berkomitmen memperkuat semua aspek tata kelola pemerintahan.
Tahun 2020, situasi memburuk akibat banjir ekstrem sejak 2019 serta kekeringan yang mengakibatkan krisis pangan. Kondisi ini menambah kekhawatiran pemerintah Sudan Selatan dan mendesak bantuan dari komunitas kemanusiaan serta tindakan kolektif global. Terakhir, tahun 2021 di mana selama tujuh tahun keanggotaannya dalam UNFCCC dan lima tahun penandatanganan Perjanjian Paris, Sudan Selatan menunjukkan konsistensinya atas krisis iklim sebagai ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, serta tetap berkomitmen dalam upaya menangani isu tersebut. Lebih jauh, s peech act yang dilakukan sebagai komunikasi intersubjektif dalam membangun kesepahaman mengenai ancaman dari aktor sekuritisasi dan audiens tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aktor fungsional.
Aktor fungsional Oxfam telah beroperasi di Sudan Selatan selama tiga puluh tahun dan bekerja sama dengan organisasi lokal untuk membantu memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat negara tersebut (Oxfam,  t.t).  Oxfam  memiliki  peranan  signifikan  dalam  membantu pemerintah membingkai krisis iklim sebagai ancaman eksistensial bagi masyarakat Sudan Selatan (objek rujukan). Dalam salah satu pernyataannya, Dr. Manenji Mangundu ( Oxfam South Sudan Country Director ), menyatakan bahwa perubahan iklim, diperparah oleh konflik dan melambungnya harga makanan dan bahan bakar, telah mendorong Sudan Selatan ke jurang kelaparan, oleh karenanya pendanaan sangat dibutuhkan (OXFAM 2022). Namun, permohonan kemanusiaan PBB untuk Sudan Selatan hanya didanai dua pertiga, dengan $1,3 miliar terkumpul dibandingkan tahun sebelumnya, yakni $1,5 miliar, meskipun jumlah orang yang membutuhkan bantuan meningkat. Atas dasar permasalahan tersebut, Oxfam mendesak para donor dan komunitas internasional untuk meningkatkan dan memenuhi permohonan mendesak PBB sebesar $1,7 miliar untuk Sudan Selatan.
Aktor fungsional lainnya dalam penelitian ini adalah media. Melalui dukungan media massa, eksistensi krisis iklim sebagai ancaman bagi masyarakat Sudan Selatan makin terlegitimasi. Media massa menjadi jembatan dalam mempertemukan aktor sekuritisasi, yakni pemerintah Sudan Selatan, dengan komunitas internasional dengan maksud untuk memengaruhi mereka melalui speech act . Fungsi media sebagai wadah untuk memulai speech act , salah satunya ditemukan dalam sebuah interviu dengan Radio Mirraya, Wakil Menteri Keuangan Sudan Selatan, Mou Ambrose Thiik, menjelaskan alasan Sudan Selatan harus peduli terhadap isu perubahan iklim dengan menyatakan:
“ Climate Change is as the used electivity of the mankind, therefore it is a fact , it is reality and we have to take a note of it, to avoid the negative and the externality that come out from bad practices.... I think this is a very serious statement, climate change is something which is going to happen, and it is happening, and it will happen ...” (Radio Miraya 2017).
Media massa dapat berperan dalam menyediakan panggung bagi aktor sekuritisasi maupun aktor fungsional lain untuk menyampaikan speech act . Peran ini tidak lepas dari kemampuannya sebagai mekanisme yang efektif dalam penyebaran informasi, dalam konteks ini adalah kepada audiens. Dalam sekuritisasi iklim di Sudan Selatan, peran media sebagai panggung untuk menyampaikan speech act dapat dilihat dari diseminasi informasi terkait krisis iklim melalui saluran media publik yang ada di negara tersebut. Misalnya, pemerintah Sudan Selatan menggunakan media digital Eye Radio dan Radio Tamazuj untuk menyebarkan peringatan degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim selama 2020 dan 2021. Kedua media digital tersebut juga berperan menyampaikan pesan pemerintah Sudan Selatan agar seluruh pihak yang berwenang, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemangku kepentingan terkait, terlibat dalam upaya pemulihan lingkungan sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim (Eye Radio 2021; Radio Tamazuj 2021). Ketiga media tersebut, meskipun dalam bentuk siaran radio, akan tetapi ketiganya memiliki akses luas melalui situs website yang disediakannya. Situs Radio Miraya terhubung dengan situs UNMISS. Dalam Konferensi Pers yang disiarkan oleh Radio Miraya, Nicholas Haysom, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan Kepala UNMISS, menyatakan bahwa perubahan iklim terus merusak ketahanan pangan dan penghidupan (UNMISS 2021).
Pada tahap akhir sekuritisasi mengarah pada adopsi kebijakan yang seharusnya tidak sah, yang disebut dengan tindakan luar biasa ( extraordinary measure ). Dalam konteks ini, solusi atau tindakan luar biasa dari proses sekuritisasi krisis iklim berupa strategi adaptasi dan mitigasi. Pemerintah Sudan Selatan telah mengembangkan NAP yang pertama untuk mengarusutamakan perencanaan adaptasi dalam perencanaan pembangunan di berbagai kementerian dan masyarakat yang berketahanan iklim. Proses NAP Pertama Sudan Selatan ini sudah diluncurkan sejak tahun 2016 oleh pemerintah Sudan Selatan. Dari tahun 2016-2020, Departemen Perubahan Iklim (lembaga utama NAP) telah berpartisipasi dalam beberapa lokakarya pengembangan kapasitas dan perencanaan yang dilaksanakan oleh UNDP dan UNEP serta NAP- GSP (South Sudan Ministry of Environment and Forestry 2021). Melalui rangkaian proses ini, NAP Pertama Sudan Selatan secara bertahap mulai terbentuk serta telah diajukan ke UNFCCC (dalam COP26) pada November 2021. Proses NAP merupakan pencapaian penting dalam respons Sudan Selatan terhadap perubahan iklim, serta menjadi tonggak penting dalam upaya mengembangkan pendekatan terpadu untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. NAP terdiri dari tiga pilar prioritas, yakni membangun masyarakat yang berketahanan iklim; membangun ekonomi yang berketahanan iklim dan lintasan pembangunan; serta membangun lingkungan yang berketahanan iklim dan ekosistem yang tahan iklim.
Terkait pembentukan NAP, beberapa lembaga internasional, seperti National Adaptation Plan-Global Support Programme (NAP-GSP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Development Programme (UNDP), Global Enviroment Facility (GEF), telah memberikan dukungan teknis maupun keuangan bagi proses NAP Pertama Sudan Selatan. Untuk lebih lengkapnya, berikut akan dijelaskan beberapa respons komunitas internasional sebagai bentuk dukungan kepada Sudan Selatan dalam menghadapi krisis iklim yaitu UNDP dan UNEP yang berperan dalam memfasilitasi penyusunan NAP Pertama Sudan Selatan, serta beberapa dokumen lain terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti INC (Initial National Communication) dan NDC (Nationally Determined Contribution). Selain itu, UNDP dan UNEP telah memberikan dukungan kepada Pemerintah Sudan Selatan atas peluncuran inisiatif besar senilai $9 juta untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim (UNDP 2022).
Selain itu, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengembangkan Kerangka Pemrograman Negara (CPF/Country Programming Network) untuk 2023-2025. Area prioritas dalam kerangka tersebut meliputi peningkatan kebijakan bukti; kerangka kerja strategis dan kelembagaan untuk pertanian, perikanan, kehutanan; ketahanan pangan dan gizi;
dukungan kelembagaan; dan penguatan kapasitas organisasi petani (FAO, 2023). United Nations Children’s Fund (UNICEF) juga mengambil Tindakan Kesiapsiagaan mengadopsi pendekatan berdasarkan informasi risiko, dengan fokus pada ketahanan iklim dan konflik, untuk memperkuat ketahanan masyarakat Sudan Selatan terhadap guncangan. Pendekatan multi-sektoral dan berbasis sistem akan diambil untuk memenuhi kebutuhan gizi. Hal ini termasuk keselarasan dengan ketahanan pangan, kesehatan, Water, Sanitation, and Hygiene (WASH), perubahan sosial dan perilaku (UNICEF 2023).
Bantuan-bantuan dari negara lain dapat dilihat dari Kementerian Luar Negeri Belanda yang memberikan dukungan terkait proyek-proyek iklim di Sudan Selatan melalui berbagai saluran dan kerja sama dengan berbagai aktor  di  bidang  ketahanan  pangan  dan  air  (Ministry  of  Foreign  Affairs of the Netherlands 2018). Proyek-proyek tersebut berfokus pada akses air yang berkelanjutan dan adil; peningkatan produktivitas pertanian; mengembangkan rantai nilai dan strategi pemasaran dan koneksi pasar untuk produk pertanian, peternakan, dan perikanan; serta meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, USAID (United States Agency for International Development) memberikan dukungan kepada Sudan Selatan dalam menghadapi krisis iklim melalui beberapa sektor (USAID 2021), seperti: (i) Ketahanan pangan, dalam tahun anggaran 2021, dana sekitar $346,8 juta telah digunakan untuk memberikan bantuan pangan darurat kepada rumah tangga rentan di seluruh negeri. USAID juga mendukung program WFP (World Foord Programme) yang telah memberikan bantuan pangan dan gizi kepada lebih dari 300.000 orang yang terkena dampak banjir; (ii) Kesehatan, pada 2021, USAID menyediakan dana sekitar sekitar $23,4 juta untuk menyediakan perawatan kesehatan di Sudan Selatan.
USAID juga mendukung layanan manajemen kasus terpadu di komunitas, yang memberikan perawatan penyakit umum pada anak-anak, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Selain itu, USAID juga mendukung UNHCR dalam memberikan perawatan kesehatan khusus bagi para pengungsi dan populasi rentan di Sudan Selatan; (iii) WASH, USAID mengalokasikan lebih dari $19,6 juta untuk program WASH di Sudan Selatan, dengan tujuan memberikan akses air minum aman, fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan pengelolaan limbah padat kepada lebih dari tiga juta orang, termasuk satu juta pengungsi; (iv) Nutrisi, dalam upaya untuk mencegah dan mengobati wasting – bentuk malnutrisi yang paling serius – USAID bekerja sama dengan mitra-mitra untuk menyediakan dukungan gizi di seluruh Sudan Selatan. Melalui kolaborasi dengan UNICEF, WFP, dan LSM, bantuan gizi dari USAID mencakup anak-anak, ibu hamil, dan menyusui di seluruh wilayah dengan produk makanan khusus untuk mengatasi wasting serta memberikan supervisi kepada staf gizi yang bekerja di garis depan; (v) Logistik, dengan anggaran hampir $57 juta di tahun anggaran 2021, USAID memberikan dukungan tanggap darurat di seluruh Sudan Selatan melalui UN Humanitarian Air Service (UNHAS) yang dikelola oleh WFP dan Logistics Cluster yang koordinasi logistiknya melibatkan badan-badan PBB, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian unit analisis sekuritisasi di atas, proses sekuritisasi krisis iklim di Sudan Selatan pada rentang periode 2016 hingga 2021 dapat dikatakan berhasil. Proses sekuritisasi krisis iklim oleh pemerintah Sudan Selatan telah memenuhi ketiga komponen keberhasilan sekuritisasi. Pertama , ancaman eksistensial yakni dampak fenomena perubahan iklim yang meluas menjadi krisis iklim yang memperburuk kerentanan masyarakat Sudan Selatan yang sudah rentan. Kedua , tindakan darurat (luar biasa) yang mengarah pada adopsi kebijakan yang seharusnya tidak sah, dalam konteks ini adalah strategi adaptasi maupun mitigasi iklim. Pemerintah Sudan Selatan, berdasarkan mandat kebijakan- kebijakan sebelumnya, telah mengembangkan NAP Pertama untuk mengarusutamakan perencanaan adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak krisis iklim. Terakhir , proses sekuritisasi selesai dengan “efek pada hubungan antarunit dengan membebaskan diri dari aturan,” yakni penerimaan dari pihak terkait (audiens) bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial. Komponen ketiga ini dapat dilihat dari respons audiens (komunitas internasional) yang turut memberikan dukungan teknis maupun finansial kepada Sudan Selatan dalam menghadapi krisis iklim.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adkins, B., 2016. South Sudan’s REDD+ Country Needs Assessment . UN- REDD Programme.
Buzan, B., Wæver, O., dan de Wilde, J., 1998. Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner.
Creswell, John W., 2009. Research Design Qualitative, Quantitative, Mxed Methods Approaches Third Edition . California: SAGE.
Eroukhmanoff,  C.,  2017.  “Securitization  Theory”,  dalam  Mcglinchey,  S., Walters, R., dan Scheinpflug, C (Ed.), International Relations The- ory . Bristol: E-International Relations Publishing.
Hadiwinata, Bob S., 2017. Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama,  Alternatif,  dan  Reflektiktivis . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
IFRC, 2023. The International Federation of Red Cross and Red Cres- cent Societies (IFRC)): SOUTH SUDAN 2023 IFRC network country plan . Nairobi: IFRC.
Tiitmamer, N., Mai, N.H., dan Jok, J.M., 2018. Climate Change and Gen- der in South Sudan . Special Report: The Sudd Institute.
UNICEF, 2021. The Climate Crisis is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index . New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF).
USAID, 2019. South  Sudan  Climate  Vulnerability  Profile:  Sector-And Location-Specific  Climate  Risks  and  Resilience  Recommenda - tions . Washington DC: USAID.
World Bank, 2023. Rising from the Depths: Water Security and Fragili- ty in South Sudan. Washington, DC: The World Bank.

## Artikel Ilmiah
Saifudin, A., 2019. “Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragma- tik”, Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya , 15(1): 1-16.

## Artikel Daring
AFRO WHO, 2022. “South Sudan recommits to enhancing efforts to im - prove climate change-induced health threats including flooding.” [daring]. Dalam https://www.afro.who.int/countries/south-su- dan/news/south-sudan-recommits-enhancing-efforts-im- prove-climate-change-induced-health-threats-including [Diakses pada 20 Mei 2023].
EUD, 2022. “South Sudan Country Environmental profile (Report)” [dar - ing]. Dalam https://www.eeas.europa.eu/delegations/south-su- dan/country-environmental-profile-south-sudan-path-sustaina - ble-natural-resource_en?s=121 . [Diakses pada 6 Mei 2023].
Eye Radio, 2021. “Kiir Warns of Environmental Degradation.” [daring]. Dalam https://www.eyeradio.org/kiir-warns-of-environmen- tal-degradation/ [Diakses pada 15 Juli 2023].
FAO, 2023. “South Sudan: FAO intensifies efforts to increase resilience of agrifood systems to threats and crises.” [daring]. Dalam https:// www.fao.org/newsroom/detail/south-sudan--fao-intensifies-ef - forts-to-increase-resilience-of-agrifood-systems-to-threats-and- crises/en . [Diakses pada 29 Juli 2023]
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, 2018. “Climate Change Pro - file:  South  Sudan.”  [daring].  Dalam  https://reliefweb.int/report/ south-sudan/climate-changeprofile-south-sudan [Diakses pada 31 Desember 2022].
NUPI, 2021. “Climate, Peace, and Security Fact Sheet: South Sudan.” [dar- ing]. Dalam https://www.nupi.no/en/news/climate-peace-and- security-fact-sheet-south-sudan . [Diakses pada 7 Februari 2023].
Oxfam, 2022. “Climate and Economic Shocks Create Crisis in East Africa.” [daring]. Dalam https://www.oxfamamerica.org/explore/stories/ climate-and-economic-shocks-create-crisis-in-east-africa/ .  [Di- akses pada 8 Februari 2023].
Oxfam, t.t. “What We Do: South Sudan.” [daring]. Dalam https://www. oxfam.org/en/what-we-do/countries/south-sudan .  [Diakses pada 16 Juli 2023].
Radio Miraya, 2017. “#SouthSudan must adopt ‘smart agricultural prac- tices’ to mitigate climate change effects.” [daring]. Dalam https:// audioboom.com/posts/6064885-southsudan-must-adopt-smart- agricultural-practices-to-mitigate-climate-change-effects [Diakses pada 15 Juli 2023].
Radio Tamazuj, 2021. “Kiir Orders Authorities to Engage in Environmen- tal Restoration.” [daring]. Dalam https://www.radiotamazuj.org/ en/news/article/kiir-orders-authorities-to-engage-in-environ- mental-restoration .   [Diakses pada 16 Juli 2023].
The City Reviews, 2020. “Drought threatens food insecurity in West- ern Bahr El Ghazal.” [daring]. Dalam https://cityreviewss.com/ drought-threatens-food-insecurity-in-western-bahr-el-ghazal/ . [Diakses pada 16 Juli 2023].
Tiitmamer, B. N., 2021. “A Climate Crisis in Africa: The Case of South Su- dan.” [daring]. Dalam https://www.thecairoreview.com/essays/a- climate-crisis-in-africa-the-case-of-south-sudan/ . [Diakses pada 9 November 2022].
UNDP, 2021. “South Sudan Receives a Boost for Climate Adaptation.” [daring]. Dalam https://www.undp.org/south-sudan/press-re- leases/south-sudan-receives-boost-climate-adaptation .  Diakses pada 16 Juli 2023].
UNDP, 2022. “UNDP, UNEP, South Sudan Gov’t sign USD 9M pro- ject to deal with Climate Change.” [daring]. Dalam https://www. undp.org/south-sudan/news/undp-unep-south-sudan-gov- %E2%80%99t-sign-usd-9m-project-deal-climate-change. [Diak- ses pada 29 Juli 2023]
UNEP, 2017. “South Sudan Launched the National Adaptation Pro- gramme of Actions (NAPA) for Climate Change.” [daring]. Da- lam https://www.unep.org/news-and-stories/story/south-su- dan-launched-national-adaptation-programme-actions-napa-cli- mate . [Diakses pada 15 Juli 2023].
UNFCCC, 2014. “The Republic of South Sudan: Speech to COP20 and CMP10.”  [daring].  Dalam  https://unfccc.int/files/meetings/ lima_dec_2014/statements/application/pdf/cop20_hls_south_ sudan.pdf. [Diakses pada 20 Februari 2023].
UNFCCC, 2016. “South Sudan COP22 CMP 12 CMA 1.” [daring]. Dalam https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/ap- plication/pdf/southsudan_cop22cmp12cma1_hls.pdf . [Diakses pada 15 Juli 2023].
UNFCCC, 2021. “South Sudan COP26 CMP16 CMA3.” [daring]. Dalam https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SOUTH_SU- DAN_cop26cmp16cma3_HLS_EN.pdf . Diakses pada 15 Juli 2023].
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
UNICEF, 2023. “South Sudan Appeal Humanitarian Action for Children.” [daring]. Dalam https://www.unicef.org/appeals/south-sudan . [Diakses pada 29 Juli 2023].
UNISDR, 2019. “Official Government Statement at the 2019 Global Plat - form for Disaster Risk Reduction.” [daring]. Dalam https://www. unisdr.org/files/globalplatform/rssofficialstatement2[1].docx. [ Diakses pada 15 Juli 2023].
USAID, 2022. “South Sudan – Complex Emergency” [daring]. Dalam https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-05/2021-11-19_ USG_South_Sudan_Complex_Emergency_Fact_Sheet_1.pdf . [diakses 6 Mei 2023].
Xinhua,  2020.  “South  Sudan  declares  state  of  emergency  in  flood- hit areas.” [daring]. Dalam http://www.xinhuanet.com/eng- lish/2020-08/14/c_139291336.htm . [Diakses pada 16 Juli 2023].
Zeldin-O’Neill, S., 2019.  “It’s a Crisis, Not a Change: The Six Guardian Language Changes on Climate Matters.” [daring]. Dalam https:// www.theguardian.com/environment/2019/oct/16/guardian-lan- guage-changes-climate-environment .  [Diakses pada 8 Februari 2023].