Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK
Yelli Sri Wahyuni 1 , Sukmareni 2 , Syaiful Munandar 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia
yellysriwhyni@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, munandarsyaiful@gmail.com
Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023

## Abstract
Narcotics Crime has occurred a lot in Indonesia. One of those who commit narcotic crimes is a child. Parents are obliged to fulfill the rights of children so as not to fall into drugs and promiscuity. As is the case with the defendant Fajar Bumi Putra who the Payakumbuh District Court judge has sentenced, but the problems and objectives of this study are to analyze 1) The basis  for  the  judge's  consideration  of  the  Evil  Conspiracy  case  Number  1/Pid.Sus- Anak/2021/PN-Pyh in imposing a sentence on a child who commits a narcotic crime. 2) The basis  in  what  case  is  a  child  who  commits  a  narcotic  crime  under  number  1/Pid.Sus- Anak/2021/PN  Pyh  regarding  Evil  conspiracy  committed  by  children  is  following  the  Law. Based on the results in this study, the authors suggest efforts to prevent narcotics crime, protect children's values and educate children so they don't fall prey to narcotics and promiscuity by judges and law enforcement officials such as public prosecutors.
Keywords: Verdict, Evil Consensus, Narcotics Crime, Children
* Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat E-mail: yellysriwhyni@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan   terus menerus dibicarakan  dan  dipublikasikan.  Bahkan  masalah  penyalahgunaan      narkotika  menjadi  perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan  pergaulan  anak  mereka  tehadap  maraknya  peredaran  narkotika  yang  dapat  merusak masa depan anak.
Perlindungan  anak  merupakan  suatu  bidang  pembangunan  nasional  melindungi  anak  adalah melindungi  manusia,  adalah  membangun  manusia  seutuhnya.  Di  Indonesia  -mengenai  perlindungan anak  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak  merupakan  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  dan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  tetap  diutamakan  sebagaimana  spirit yang diberikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatakan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:
“ Setiap  orang  yang  tanpa  hak  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp 10.000.000.000,00 (sepiluh miliar rupiah).
Sedangkan  pasal  132  Ayat  (1)  Undang  Undang  RI  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Narkotika adalah:
“ Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,  Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119. Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,  Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal tersebut.”
Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  dan  teknologi  yang  canggih,  termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Anak  adalah  bagian  dari  generasi  -cita  perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peranan  strategis  dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
Narkotika  sangat  rentan  terjadi  dikalangan  anak  anak  karena  anak  mudah  dipengaruhi  orang dewasa  bahkan  akan  diiming-imingkan  uang,  dan  parahnya  lagi  anak  ikut  terlibat  dalam  kasus pengedaran  narkotika  bahkan  anak-anak  pun  memakai  narkotika  tersebut  seperti,  ada  sebuah  kasus dengan Nomor 1/pid-Sus-Anak/2021/PN Pyh.
Adapun contoh kasus kejahatan anak sebagai kurir narkotika yang dpat kita lihat dalam Putusan Pengadilan  Negeri  Payakumbuh  Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Pyh.  Terdakwa  adalah  anak  yang berusia 16 (enam belas) tahun diadili berdasarkan pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 20009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa  berpern  sebagai  kurir/tukang  antar  ganja.  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Payakumbuh menyatakan  terdakwa  secara  sah  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  ”tanpa  hak  atau  melawan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menjadi perantara dalamjual beli narkotika golongan 1”. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 2(dua) tahun.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian normatif (normatif law research) yaitu penelitian  yang  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat,  dan  menjadi  acuan  prilaku  bagi  setiap  orang.    Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis karena  menggambarkan  atau  memaparkan  apa  adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau  kondisi hukum.  Data  yang  diperoleh  adalah  data  kualitatif  (tidak  berbentuk  angka)  yang  telah  terkumpul dilakukan dengan tahapan interventariasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Pemufakatan  Jahat  Atas  Perkara  Nomor  1/PID.SUS- Anak/2021/PN Pyh Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka tersebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 butir 11  KUHAP yang menyatakan bahwa  :”Putusan  pengadilan  adalah  pernyataan    hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan terbuka  dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntuan  hukum  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.”
Pengambilan keputuusan oleh hakim dipengadilan berdasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti  dalam  persidangan,  sebagiman  dinyatkan  pada  pasal  191  KUHAP.  Dengan  demikian  surat dakwaan  dari  penuntut  umum  merupakan  dasar  hukum  acara  pidana,  karena  dengan  berdsarkan dakwaan itulah pemeriksaan di siddang pengadilan dilakukan. Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam pasal 184 KUHAP bahwa:
1. Alat bukti yang sah adalah:
a. Keterangan ahli
b. Keterangan Saksi
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Di dalam tindak pidana narkotika terdapat unsur pemufakatn jahat, Pengertian pemufakatan jahat terdapat  pada  pasal  1  angka  18  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagai berikut : “Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk  melakukan,  melakasanakan,  membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,  menganjurkan, memfasilitasi,  memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  narkotika,  atau mengorganisirkan suatu tindak pidana narkotika”
Pemufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit pemufakatan jahat dilakukan  2  (dua)  orang.  Jika  hanya  1  (satu)  orang  saja,  tidak  mungkin  ada  pemufakatan  jahat, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu pemufakatan jahat, tidak perlu 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya.  Dengan  demikian,  sudah  ada  pemufakatan  jahat  jika  hal  melakukan  kejahatan  telah diperjanjikan  oleh  dua  orang  atau  lebih.  Untuk  adanya  perjanjian  melakukan  kejahatan  haruslah diantara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian, sudah ada pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan.
Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu pada Putusan Nomor 1/PID.Sus –Anak/2021/PN Pyh atas nama Fajar Bumi Putra Pgl Fajar Bin Arisman. Adapun unsur pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang     didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan pasal pasal yang didakwakan terhada terdakwa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan Selain itu,  dakwaan  penuntut  umum  digunakan  oleh  hakim  sebagai  bahan  pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.
Pada  perkara  Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh,  bentuk  surat    dakwaan penuntut  umum  terhadap  terdakwa  Fajar  Bumi  Putra  dalam  bentuk  dakwaan subsideritas,  yaitu  sama  halnya  dengan  dakwaan  alternatif,  dakwaan  subsidair  juga terdiri  dari  beberapa  lapisan  dakwaan  yang  disusun  secara  berlapis  dengan  maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.
Pada  perkara  Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh,  bentuk  surat  dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Fajar Bumi Putra Pgl Fajar dalam bentuk dakwaan subsideritas,  yaitu  sama  halnya  dengan  dakwaan  alternatif,  dakwaan  subsidair  juga terdiri  dari  beberapa  lapisan  dakwaan  yang  disusun  secara  berlapis  dengan  maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan Menimbang dakwaan jaksa pnuntut umum terhadap terdakwa Fajar Bumi Putra
Fajar Bin Arisman dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:
a. Dakwaan Primair
Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  bulan  Januari  dalam  tahun  2021 bertempat  di  Bandar  Irigasi  Kelurahan  Koto  Kociak  Kubu  Tapak  Rajo Kecamatan  Payakumbuh  Utara  Kota  Payakumbuh.  Bermula  dari  kedatangan Fajar  ke  kontrakan  Fauzi,  pada  saat  itu  ada  yang  menghubungi  Fauzi  untuk berbelanja ganja, setelah mengangkat telfon Fauzi mengajak Fajar pergi kerumah orangtua nya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sesampai di rumah  tersebut  terdakwa  dan  Fauzi  masuk  kedalam  rumah  dan  tidak  lama kemudian Fauzi menerima telephon dari Ijoy (DPO) kemudian Fauzi menyuruh terdakwa  untuk  mengantarkan    1  (satu)  paket  sedang  ganja  yang  dibungkus dengan  plastik  bening  kepada  terdakwa  yang  sebelumnya  diselipkan  saksi Muhammad Fauzi di pinggang sebelah kanan dan meniti pesan minta uangnya dulu  200  ribu  baru  serahkan  ganja  ini,  terdakwa  berboncengan  dengan  Fauzi menuju  ke  tempat  kejadian  serah  terima    namun  tiba-tiba  datang  anggota  sat narkoba  Polres  Payakumbuh  melakukan  penangkapan  fauzi  dan,  terdakwa langsung  membuang  paket  ganja  yang  dipegang    ke  balik  pagar  pandam pekuburan. untuk selanjutnya terdakwa dan Fauzi serta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.
b. Dakwaan Subsidier
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  anak  Jaksa  Penuntut  Umum  menjatuhkan  tuntutan  terhadap  terdakwa Fajar  Bumi  Putra  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  dengan pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun dikurangi  selama  Anak  dalam  tahanan  sementara  dan Latihan Kerja selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti denda . Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan.
Keterangan saksi dalam sidang terdakwa Fajar Bumi Putra Pgl Fajar   Bin Arisman yang  dihadirkan  sebanyak  5  (lima  )  orang  yaitu,  Muhammad  Zetri,  Immanuel Sihombing,  Zainal  Abidin,  Joni  Aswin,  Muhammad  Fauzi.  Keterangan  terdakwa dalam sidang pengadilan membenarkan apa yang terjadi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b) Keterangan saksi
Keterangan  saksi  dalam  perkara  ini  dihadirkan  sebanyak  5  lima  orang  dari keterangan tesebut telah dibuktikan dalam persidangan terdapat tindak pidana secara hak  tau  melawan  hukum  menerima,  membeli,  menjual,  menyerahkan,  memiliki, menyimpan serta menguasi nakotika golongan 1 jenis ganja.
c) Keterangan terdakwa Terdakwa  memberikan  keterangan  di  persidangan  dan  membenarkan  bahwa terdakwa ikut dengan Muhammad Fauzi untuk mengantar narkotika jenis ganja kepada pembeli,  dan  tedakwa  menjadi  perantara  dalam  jual  beli  tersebut,  sebelum menyerahkan ganja tersebut terdakwa diamankan.
d) Barang Bukti dari perbuatan terdakwa Fajar Bumi Putra yaitu:
a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan        plastik bening yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam.
b. 1 (satu) buah batang pohon ganja dengan tinggi lebih kurang 40 cm.
c. 1 (satu) unit sepada motor merk honda beat warna pink hitam Nopol BA 4863 MN.
d. 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan merek samsung duos. (dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Fauzi)
e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp   3000 (tiga ribu rupiah).
Berdasarkan  Berita  Acara  Penimbangan  PT.  Pegadaian  Cabang  Payakumbuh Nomor:35/10434.00/2021 tanggal 3 Februari 2021 berupa Narkotika Golongan Ididuga jenis ganja yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 8(delapan) gram untuk pemeriksaan  bukti  di  persidangan  dan  seberat  44,35n(empat  puluh  empat  koma  tiga puluh lima) gram untuk pemeriksaan bukti di persidangan serta Narkotika golongan I diduga jenis ganja.
2. Pertimbangan Non Yuridis Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  yang  adil  dan  setimpal  dengan perbuatan  terdakwa,  maka  terlebih  dahulu  majelis  hakim  mempertimbangkan  keadaan- keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  pada  diri  terdakwa.  Secara  yuridis  dan  non yuridis hakim telah cermat dan tepat dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Hal ini dpat dilihat dari pertimbangan hakim atas surat dakwaan, keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti, serta dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya,  namun  akan  menjadi  bagian  dari  sumber  hukum  yang  mengandung  kaidah- kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. Putusan pengadilan merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menentukan bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  yang  adil  dan  setimpal  dengan perbuatan  terdakwa,  maka  terlebih  dahulu  majelis  hakim  mempertimbangkan  keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Dalam pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa Fajar Bumi Putra, yaitu sebagai berikut:
a) Keadaan keadaan yang memberatkan
1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah    dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
b) Keadaan yang Meringankan
1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa selanjutnya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/PN.Pyh, di dalam persidangan di dengar pendapat Linda Erita selaku orang tua dari terdakwa bahwa terdakwa menderita benjolan di bagian dada dan berencana akan dioperasi, tetapi dalam hal hal yang meringakan dalam perkara tersebut hakim tidak mempertimbangkan penyakit yang diderita si anak. Oleh karena itu, untuk menangani berbagai dampak dan resiko yang muncul terkait Sistem Peradilan Pidana Anak pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH),  maka  hakim  perlu  mempertimbangkan  kondisi  fisik  dalam  membuat  perumusan  kebijakan, penambahan  program  penanganan  ABH  dan  peningkatan  program  yang  sudah  ada,  antara  instansi pemerintah (Kepolisian, Bapas, Pengadilan, Lapas Anak/LPKA, panti sosial), masyarakat (LSM dan LPA), serta jaringan antar lembaga.
Dengan demikian, penulis menganalisis atas pertimbangan hakim tersebut  secara yuridis yang terdiri dari dakwaaan jaksa penutut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti sedangkan non yuridis terdiri dari hal hal yang meringakan dan memberatkan terdakwa, dalam hal ini menurut  penulis  hakim  belum  mempertimbangkan  sepenuhnya  hal  hal  yang  meringakan  terdakwa dengan tepat dalam perbuatan dan kondisi fisik terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP  sampai  dengan  pasal  51  KUHP  tentang  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf  dalam mempertanggung jawabkan perbuatan si anak.
Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang di dalam bukunya Hukum Penitensier Indonesia yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: a) Untuk  memperbaiki  pribadi  dari  penjahat  itu  sendiri;  b)  Untuk  membuat  orang  menjadi  jera  dalam melakukan kejahatan-kejahatan; c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

## Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/PN Pyh Tentang Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Sudah Sesuai Dengan Undang Undang
Apabila  ditinjau  dari  pandangan    hakim  pada  yang  mengadili  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Pyh  pada perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Bila putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa pemidanaan, maka dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkanya oleh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaan.
R.  Soesilo  juga  menjelaskan  bahwa  Pasal  12  ayat  (2)  menetapkan  umum  lamanya  hukuman penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Di dalam Pasal 97 KUHP yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam. Maksimum umum lima belas tahun itu dapat dilampaui  sampai  selama-lamanya  dua  puluh  tahun  dalam  hal  antara  lain  kejahatan  yang  menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima  belas  tahun  itu  dilampaui,  sebab  hukuman  ditambah  karena  ada  kejahatan  atau  berulang-ulang membuat kejahatan.
Jenis-jenis  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan  telah  diatur  dalam  Pasal  10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jenis-jenis pidana tersebut dikelompokkan ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:
a. Pidana mati, mengacu kepada penetapan presiden nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksaan pidana mati
b. Pidana Penjara, paling pendk satu hari paling lama lima belas tahun berturut turut.
c. Pidana denda, paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen atau diganti dengan   pidana kurungan.
d. Pidana  tutupan,  meliputi  pencabutan  hak  hak  tertentu,  Perampasan  barang  barang  tertentu,  dan pengumuman putusan hakim.
Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang di dalam bukunya Hukum Penitensier Indonesia yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok  pemikiran  tentang  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  suatu  pemidanaan,  yaitu:  a)  Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 64  tentang Perlindungan Anak, yaitu :
1. Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  meliputi  anak  berkonflik  dan anak  korban  tindak  pidana  adalah  merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui  perlakuan atas  anak  secara  manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak  anak,  penyediaan  petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan  anak,  pemberian  jaminan  untuk  berhubungan  dengan  orang  tua  atau  keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi  baik  dalam  lembaga  maupun  diluar  lembaga,  upaya  perlindungan  dari  pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi  sanksi  korban  ahli  baik  fisik  mental  maupun  sosial,  pemberian  aksesibilitas untukmendapatkan informasimengenai perkembangan perkara.
Dalam  KUHP  terdapat  tiga  rumusan  pasal  yang  mengatur  sanksi  pidana  terhadap  anak,  yaitu Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan  apa  yang  harus  dikerjakan  hakim  setelah  ia  memberi  perintah,  bahwa  bersalah  diserahkan kepada pemerintah. Pasal 47 KUHP yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  anak.  Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  ketentuan  ketiga  pasal  tersebut  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.Secara prinsipp dua aturan hukum tersebut tetap memberikan legitimasi secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak.
Pada  pasal  97  KUHP,  R.  Soesilo  menjelakan  bahwa  orang  yang  dihukum  satu  hari  hukuman kurungan, berarti ia harus menjalani hukuman itu satu kali 24 jam, misalnya masuk hari ini jam 9 pagi dan keluarnya dari penjara besok paginya jam 9 pagi. Jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jenis-jenis pidana tersebut dikelompokkan ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  denda,  pidana  tutupan.  Selain  pidana  pokok  diatur  juga  pidana tambahan  bagi  terdakwa  seperti  pencabutan  hak  tertentu,  perampasan  barang  barang  tertentu, pengumuman putusan hakim.
Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:
a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
b. Pemisahan dari orang dewasa.
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
i. Penghindaran dari publikasi dan identitasnya.
j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
k. Pemberian advokasi sosial.
l. Pemberian kehidupan pribadi.
m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas.
n. Pemberian pendidikan.
o. Pemberian pelayanan kesehatan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
p. Pembserian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anak  merupakan  subjek  hukum  karena  ia  belum  dewasa  sehingga  anak  membutuhkan perlindungan,  terlebih  perlindungan  secara  hukum.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan bathin kepada anak. Hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atau suatu kasus hukum yang dihadapinya.
Dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, seorang hakim pastinya akan berpedoman pada.  Ketentuan  sanksi  pidana  yang  telah  diatur  dalam  suatu  undang-undang,  termasuk  Undang- Undang  Narkotika.  Dimana  menurut  pendapat  dari  Collin  Howard,  sebagaimana  dikutip  oleh  Lilik Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana yaitu:
1. Sistem fixed/definite berupa ancaman pidana yang pasti.
2. Sistem Indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
3. Sistem determminate sentence berupa ditentukanya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.
4. Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika memang tidak  diatur  secara  khusus  untuk  sanksi  bagi  anak  tapi  terdapat  dalam  beberapa  pasal  dalam  UU Narkotika  yang  khusus  diberlakukan  bagi  anak.  Sistem  perumusan  tentang  lamanya  sanksi  pidana, sebagaimana disebutkan, dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem determinate sentence, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Berdasarakan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif hakim dengan barang bukti Narkotika golongan 1 jenis ganja yang ditimbang dengan kantong  pemungkus seberat 8 (delapan) gram untuk pemeriksaan dipersidangan seberat 44,35 gam, memutus perkara  dengan pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang unsur unsurnya terdiri dari  setiap  orang,  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  mejadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan  narkotika  serta  percobaan pemufakatan jahat tindak pidana narkotika, tetapi dalam unsur unsur ini si anak yang menjadi perantara jual  beli  narkotika  golongan  1  unsurnya  tidak  terpenuhi  karena  menjadi  perantara  dalam  jual  beli mempunyai makna antara penjual dan pembeli dan atas tindakanya mendapatkan keuntungan atau jasa, pada faktanya si anak tidak mendapatkan keuntungan.
Pada perkara ini menurut penulis, pasal yang tepat diterapkan dalam perbuatan si anak adalah pasal  111  ayat  1  huruf  a  jo  Pasal  132  ayat  1  Undang  Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  jo  Undang  Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sebagaimana  faktanya  anak  hanya  ikut  dibawa  oleh  Muhammad  Fauzi  dan    posisi  anak  sedang memegang  ganja  yang  disuruh  oleh  Muhammad  Fauzi  dan  anak  hanya  ikut  dan  tidak  mendapatkan keuntungan atas apa yang dilakukanya  sehingga menurut penulis percobaan atau pemufakatan jahat tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## IV. KESIMPULAN
Pertimbangan  hakim  dalam  perkara  nomor  1  Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh  tersebut  adalah Secara yuridis yang terdiri dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan primer dan dakwaan subsidier, keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti sedangkan pertimbangan  non yuridis terdiri dari  hal  hal  hal  yang  meringakan  dan  memberatkan  terdakwa  dalam  persidangan,  menurut  penulis hakim  belum  cermat  dalam      mempertimbangkan  hal  hal  meringankan  terdakwa  berkaitan  dengan kondisi  fisik,  karena  dalam  putusan  hakim  tidak  mempertimbangkan  kondisi  fisik  si  anak.  Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan  menjadi  bagian  dari  sumber  hukum  yang  mengandung  kaidah-kaidah  konstruktif  bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.
Berdasarkan Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pyh, menurut penulis pasal yang tepat diterapkan dalam perbuatan si anak adalah  pasal 111 ayat 1 huruf a jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana faktanya anak hanya ikut dibawa oleh dan  posisi anak sedang memegang ganja yang disuruh serta anak hanya ikut dan tidak mendapatkan keuntungan atas apa yang dilakukanya  sehingga menurut penulis percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak terbukti dan tidak terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan.  Dimana  menjadi  perantara  jual  beli  memliki  makna  sebagai penghubung anta penjual dan pembeli dan atas tindakanya mendapatkan keuntungan atau jasa, tetapi dalam faktanya si anak tidak mempeoleh keuntungan dan jasa.

## REFERENSI
Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo: Jakarta, 1985.
Arnas, Y., Sutarjo, M., & Fajarianto, O. (2022). Differences of Students' Mathematics Learning Results using Student Team Achievement Division (STAD) and Expository Methods on Materials Build A Flat of A Rquange. EduLine: Journal of Education and Learning Innovation, 2(2), 146-150. Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, Hukum dan Hak- Hak Anak, Rajawali: Jakarta, 1986
Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , PT Sinar Grafik: Jakarta, 2000
Fajarianto, O., Tresnawati, N., Wulandari, T. C., & Ahmad, A. (2022). Differences of Mathematics Learning  Results  between  Make  a  Match  Cooperative  Methods  and  Expository  Methods. EDUTEC: Journal of Education And Technology, 6(1), 141-149.
Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya: Bandung, 2007 Laden Marpaung , Proses penanganan perkara pidana bagian kedua , Sinar Garfika: Jakarta, 1995 Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta.
P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia,  loc.cit. ,  Lilik  Mulyadi,  Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty: Yogyakarta, 1996. Pengadilan Negeri Payakumbuh , Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak /2021/PN Pyh R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-    Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia: Bogor, 1980. Sudarto, Pemidanaan,  Pidana,  dan  Tindakan ,  dalam  Lokakarya  Masalah  Pembaharuan  Kodifikasi Hukum  Pidana  Nasional  (buku  I),  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman: Jakarta, 1984
Undang-Undang No. 11 Penjelasan Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia , loc.cit.