ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 13, No: 01, Juli - 2024 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## FENOMENA PEMBERIAN MAHAR UNIK PADA MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI TINJAU DARI PLURALISME HUKUM
Submited: June 2024 Revised: July 2024 Published: July 2024

## Muhammad Affandi Yusuf

## Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
afandiyusuf30nov@gmail.com
Abstract: This research is motivated by the unique phenomenon of giving dowry to the Sasak Muslim community, namely in the form of dowry giving grilled chicken, sandels, shrouds, google endsense. Looking at the phenomenon that occurs, it is necessary to look at  the  concept  of  giving  dowry  in  Islamic  law,  and  customary  law,  and  then  how  the legitimacy of giving a unique dowry in Islamic law and customary law is justified. This research is a type of library research (literature study) which is qualitative in nature with a  normative-empirical  approach.  The  arguments  presented  in  this  study  use  legal pluralism analysis. Legal pluralism, according to MB Hooker, is a situation characterized by the coexistence of two or more legal systems that interact with each other in the process of legal modernization in a country. Legal pluralism is neutral in nature, meaning that in its interaction there are no forces that dominate each other or are superior to the other. In the case of giving unique dowry, it can be seen that there are no laws that dominate each other,  but  what  is  a  factor  in  the  legitimacy  of  the  unique  dowry  is  the  willingness  of women to receive the dowry in accordance with Islamic law or customary law that applies to the Sasak tribal community.
Keywords : Unique Dowry; Islamic Law; Customary Law; Legal Pluralism
Abstrak: Penelitian  ini dilatarbelakangi  oleh  adanya  fenomena  pemberian  mahar  unik pada masyarakat Muslim Sasak yaitu berupa pemberian mahar ayam panggang, sandel jepit, kain kafan, google endsense. Melihat  fenomena yang terjadi perlu dilihat konsep pemberian  mahar  dalam  hukum  Islam,  dan  hukum  adat,  lalu  bagaimana  legitimasi pemberian  mahar  unik  tersebut  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Penelitian  ini berjenis  penelitian  library  researh  (studi  kepustakan)  yang  bersifat  kualitatif  dengan pendekatan  normatif-empiris.  Argumen  yang  disampaikan  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis pluralisme hukum. Pluralisme hukum menurut MB Hooker adalah sebuah situasi yang ditandai dengan keberadaan secara bersama dua sistem hukum atau lebih  yang  saling  berinteraksi  dalam  proses  modernisasi  hukum  disebuah  negara. Pluralisme hukum menurut bersifat netral artinya dalam interaksinya tidak ada kekuatan yang saling mendominasi atau lebih unggul daripada yang lain. Dalam kasus pemberian mahar unik terlihat bahwa tidak ada hukum yang saling mendominasi akan tetapi yang menjadi faktor legitimasi dari pemberian mahar unik tersebut adalah kerelaan perempuan
dalam  menerima  mahar  tersebut  sesuai  dengan  hukum  Islam  atau  hukum  adat  yang berlaku pada masyarakat suku Sasak.
Kata Kunci : Mahar Unik; Hukum Islam; Hukum Adat; Pluralisme Hukum

## A. Pendahuluan
Dalam hukum  perkawinan yang berlaku di  Indonesia, mahar sebagai  salah satu hak  perempuan  dalam  perkawinan  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 T secara sederhana menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan  agama  serta  kepercayaan  masing-masing”. 1 Implikasi  dari  pasal  tersebut  bahwa ketentuan  mahar  tergantung  dari  agama  dan  kepercayaan  orang  yang  akan  melakukan perkawinan.  Ketentuan  mahar  dalam  konteks  hukum  Islam  Indonesia  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, Calon  mempelai  laki-laki  wajib  membayar  mahar  kepada  calon  mempelai  perempuan dalam jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati kedua belah pihak. 2 Mahar memiliki arti penting yang mencakup sebagai sebuah tanda keseriusan dan penghargaan seorang laki- laki  kepada  mempelai  perempuan.  Mahar  adalah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 4, kewajiban ini menegaskan  pentingnya  sebuah  mahar.  Memang  dalam  hukum  Islam  terdapat fleksibilitas dalam penentuan jumlah mahar, tidak ada jumlah tetap yang harus diberikan tetapi harus sesuai dengan kemampuan calon suami akan tetapi itu semua bukan menjadi dasar  untuk  memainkan  pemberian  mahar,  secara  keseluruhan  mahar  bukan  hanya sekedar transaksi material, tetapi memiliki nilai spritual, moral dan sosial dalam Islam.
Dalam  praktiknya,  belakangan  ini  banyak  masyarakat  Sasak  yang  memberikan mahar  yang  tidak  sesuai  dengan  makna  hakikat  mahar  tersebut.  Akibatnya,  dalam pemberian  mahar  seringkali  mengikuti  tren  yang  sedang  populer  atau  bahkan  hanya sekedar formalitas. Fenomena ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi mahar yang tadinya  mempunyai  nilai  manfaat,  nilai  kegunaan,  dan  keberkahan,  menjadi  sekedar mengikuti  tren,  menjadi  simbol,  atau  bahkan  menjadi  pajangan  yang  hanya  bernilai estetika saja.
Dalam  proses  perkawinan  Suku  Sasak  terdapat  tiga  proses  pembayaran  yaitu; pembayaran agama yang disebut dengan mahar, kedua , pembayaran adat seperti pisuke , dan ketiga , pembayaran administrasi di Kantor Urusan Agama. Pembayaran mahar dalam masyarakat Sasak tergantung pada tradisi setempat. Oleh karena itu bisa saja kadarnya sangat besar dan mahal atau bahkan sangat kecil dan murah. Hal ini biasanya disesuaikan dengan status sosial keluarga pihak perempuan. Pada dasarnya pemberian mahar menjadi hak  mutlak  seorang  perempuan,  sehingga  pemberian  mahar  laki-laki  Sasak  terhadap
1 Pemerintah Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.).
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Karya Anda, 2010).
calon  istrinya  sama  dengan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  yaitu  berupa  emas, uang tunai atau barang berharga lainnya.
Belakangan  ini  terjadi  fenomena  pemberian  mahar  diluar  adat  dan  kebiasaan setempat,  yaitu  pemberian  mahar  yang  tidak  sesuai  dengan  tradisi  dan  adat  kebiasaan masyarakat  Suku  Sasak.  Dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir  terjadi  pemberian  mahar perkawinan  yang  tergolong  unik  yaitu:  ayam  panggang,  google  edsense,  sandal  jepit, segelas air, dan pemberian mahar berupa kain kafan. Melihat fenomena pemberian mahar unik  ini menarik untuk  dikaji  jika dikaitkan dengan ketentuan  fiqh, Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  Sasak.  Berlakunya  berbagai macam hukum tersebut menjadi legitimasi terhadap posisi mahar unik yang terjadi pada masyarakat  Sasak,  oleh  karenanya  untuk  menganalisis  fenomena  tersebut  peneliti menggunakan teori pluralisme hukum.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  membatasi  permasalahan  dalam  penelitian pada masalah, bagaimana ketentuan mahar dalam  fiqh Kompilasi  Hukum Islam  (KHI) dan Hukum adat masyarakat Sasak? apakah mahar unik sah dalam ketentuan hukum fiqh, hukum kompilasi hukum Islam dan hukum adat masyarakat Sasak?. Adapun penelitian terdahulu  yang berkait dengan penelitian ini adalah sebagai  berikut: Tesis yang ditulis oleh: pertama , Zainul Muttaqin yang berjudul “fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan  pemuda  muslim  Sasak  (Studi  kasus  di  Kabupaten  Lombok  Timur). Kesimpulan  dari  penelitian  Zainul  Muttaqin  dengan  menggunakan  teori  motivasi, pemberian mahar unik ini didasarkan pada motivasi kebutuhan, motivasi khauf dan raja’ dan  motivasi  eksistensi,  dan  motivasi  keterkaitan.  Pemberian  mahar  unik  hukumnya boleh  selama  tidak  ada  tujuan  mempermainkan  sebuah  perkawinan  tetapi  memberikan yang lebih besar dan istimewa jauh lebih baik agar sesuai dengan tujuan disyariatkannya mahar. 3
Kedua Skripsi  yang  ditulis  Muhammad  Syukron  yang  berjudul  “Tinjauan sosiologi  hukum  keluarga  islam  terhadap  fenomena  pemberian  mahar  di  Lombok Tengah”. Penelitian Muhammad Syukron menggunakan analisis perubahan sosial pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, faktor pemberian mahar pada perkawinan di Lombok Tengah adalah, terdiri dari pertama faktor internal yaitu: faktor pendidikan, status sosial, faktor agama. Kedua faktor eksternal yaitu : faktor ekonomi  dan  faktor  perkembangan  sosial  media. 4 Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti tertarik  untuk  mengkaji  terkait  dengan  “Fenomena  Pemberian  Mahar  Unik  Pada Masyarakat Muslim Sasak di Tinjau Dar Pluralisme Hukum”.

## B. Metode Penelitian
3 Zainul Muttaqin, ““fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Timut)” (Universotas Islam Negeri Mataram, 2023).
4 Muhammad  Syukron,  “Muhammad  Syukron  yang berjudul  “Tinjauan  sosiologi  hukum  keluarga  islam terhadap fenomena pemberian mahar di Lombok Tengah” (univesitas Is;am Negeri Mataram, 2022).
Jenis penelitian ini adalah dan library reseacrh dengan metode peneliatian bersifat kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  normatif-empiris.  Pendekatan  normatif empiris  peneliti  gunakan  untuk  mengungkap  fenomena  pemberian  mahar  yang  unik dengan melihat ketentuan dari sudut pandang Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis fenomena pemberian mahar yang unik pada  masyarakat  Muslim  Sasak  ditinjau  dari  Pluralisme  hukum.  Jenis  data  dalam penelitian ini data berupa  data primer dan sukunder. Data primer berupa  dokumentasi dari pelaku pemberian mahar yang unik sedangkan data sekunder berupa litelatur yang terkait dengan permasalahan ini yaitu berupa, buku, artikel, skripsi tesis, kabar berita dan lain  sebagainya.  Analisis  data  yang  peneliti  gunakan  yaitu  menggunakan  kerangka berfikir  deduktif  dengan  menyimpulkan  hal  yang  bersifat  khusus  dari  ketentuan  yang bersifat umum.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Mahar
Mahar  dalam  perkawinan  menjadi  salah  satu  yang  sangat  penting.  Secara etimologi, mahar memiliki arti maskawin. 5 Sedangkan dalam konteks hukum perkawinan Islam  mahar  adalah  suatu  kewajiban  bagi  mempelai  pria  yang  harus  diberikan  kepada mempelai  perempuan  sebagai  tanda  ketulusan  hati  calon  suami  dengan  tujuan menumbuhkan rasa cinta dan kasing sayang dari istri kepada suaminya baik dalam bentuk benda  maupun  jasa. 6 Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai  perempuan  ketika  akad  nikah  dilangsungkan. 7 Wahbah  Zuhaili  memberikan pengertian,  mahar  adalah  hak  yang  didapatkan  istri  berupa  harta  yang  harus  diberikan oleh suami baik  itu dikarenakan akad maupun persetubuhan hakiki. 8 Pemberian mahar diucapkan  saat  akad  dalam  perkawinan  hal  ini  sejalan  dengan  tradisi  yang  berlaku  di Indonesia. 9
Para ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial, seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah sebagai berikut; “harta yang diwajibkan atas suami ketika berlansungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan
5 Abd  Kafi,  “Mahar  Pernikahan  dalam  Pandangan  Hukum  dan  Pendidikan  Islam,” PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3, no. 1 (26 September 2020): 55–62, https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.
6 Misbah  Mrd,  “Konsep  Mahar  Dalam  Al-Qur’an  Dan  Relevansinya  Dalam  Masa  Ke  Kinian,” Al FAWATIH:Jurnal  Kajian  Al  Quran  Dan  Hadis 5,  no.  1  (13  Juni  2024):  123–33, https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441.
7 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  4  ed.  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
8 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu ,  trans.  oleh  Abdul  Hayyie  Al-Kattani  (Jakarta:  Gema Insani, 2011).
9 Muhammad Aniq Yasrony, “Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah  Tangga  (Analisis  Fenomenologis  Terhadap  Problem  Pernikahan  Di  Masyarakat  Jawa),” JATIJAJAR LAW REVIEW 1, no. 1 (19 Maret 2022): 55–69, https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728.
seksual  yang diterimanya”. 10 Mazhab  Maliki  mendefiniskan  mahar  sebagai  pemberian sesuatu  kepada  calon  istri  sebagai  imbalan  atas  penyerehan  diri  (persetubuhan). Sedangkan  Mazhab  Syafi’i  berpendapat  mahar  adalah  sesuatu  yang  diwajibkan  atas terjadinya pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan atau mundurnya para saksi. 11
Meskipun  pemberian  adalah  wajib  namun  tidak  mesti  diserahkan  waktu berlansungnya  akad  nikah  namun  bisa  juga  diserahkan  sesudah  berlansungnya  akad nikah. Terkait dengan hal tersebut Amir Syarifuddin memberikan definisi tentang mahar sebagai “pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat berlansungnya akad nikah”. 12 .
Hukum pemberian mahar itu adalah wajib, artinya laki-laki yang akan mengawini perempuan wajib memberikan mahar kepada calon istrinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. 13 Dasar wajib pemberian mahar disebutkan dalam al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi  Muhammad  Saw.  Dalam  surah  An-Nisa  ayat  4  dijelaskan tentang wajibnya mahar yang berbunyi :
ُهْوُلُكَف اًسْفَ ن ُهْنِّ م ٍءْيَش ْنَع ْمُكَل َْبِّْط ْنِّاَف ًۗ ًةَلِّْنِ َّنِّهِّتٰقُدَص َء ۤا َسِّ نلا اوُتٰاَو اً ۤ ْيِّنَه اً ۤ ْيِّرَّم
Artinya: Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya . (QS. An-Nisa (4): 4) 14
Ayat  diatas  mewajibkan  atas  seorang  muslim  agar  memberikan  mahar  kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang pemberian mahar, yaitu pada surah an-Nisa ayat 24, yang berbunyi :
ِهِب مُتْـيَضََٰرَـت اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََو ۚ ًةَضيِرَف َّنُهَروُجُأ َّنُهوُتاَ ـَف َّنُهْـنِم ۦِهِب مُتْعَـتْمَتْسٱ اَمَف ِةَضيِرَفْلٱ ِدْعَـب  ۢنِم ۦ Artinya: Maka  isteri-isteri  yang  telah  kamu  nikmati  (campuri)  di  antara  mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah  mengapa bagi  kamu terhadap sesuatu  yang kamu telah saling  merelakannya, sesudah menentukan mahar itu . (QS. An-Nisa (4): 24) 15
Dari surah An-Nisa diatas dapat dipahami bahwa istri-istri yang telah dicampuri hendaknya diberikan mahar yang sampurna sebagai suatu kewajiban. Dasar pemberian
10 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu .
11 Az-Zuhaili.
12 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang- Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006)., hlm. 84.
13 Syarifuddin.
14 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).
15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah .
Mahar dalam Hadis berasal dari Sahal bin Sa’ad Sa’idi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadis muttaffaqun alaih yang artinya :
“Ya Rasululallah bila anda tidak punya kenginanan untuk mengawnininya, maka kawinkan  saya  dengannya,  Nabi  berkata  "apa  kamu  memiliki  sesuatu“.  Ia berkata:”tidak  ya  Rasululllah”.  Nabi  berkata  pergilah  kepada  keluargamu mungkin  kamu  akan  mendapatkan  sesuatu,  kemudian  dai  pergi  dan  segara kembali  dan  berkata:  “tidak  saya  memperoleh  sesuatu  ya  Rasululallah”  Nabi berkata: “carilah walaupun hanya sebentuk cincin besi.
Ayat  dan  hadis  diatas  memberikan  penjelasan  bahwa  perempuan  memiliki  hak keperdataan  dalam  bentuk  mahar/maskawin.  Pada  zaman  jahiliyah  penetapan  mahar terhadap perempuan dirampas dengan berbagai macam bentuknya, misalnya pemegang hak  mahar  ada  ditangan  wali  dan  wali  berhak  mengambil  untuk  dirinya.  Seakan-akan wanita  itu  objek  jual  beli  sedangkan  si  wanita  sebagai  pemiliknya.  Islam  mewajibkan mahar untuk dimiliki penuh oleh perempuan sebagai kewajiban laki-laki sebagai calon suami  kepadanya.  Pemberian  mahar  sebagai nihlah (pemberian  yang  khusus  kepada perempuan)  harus  dengan  hati  yang  tulus  dan  lapang  dada,  sebagaimana  memberikan hibah dan pemberian.
a. Macam-Macam Mahar
Berdasarkan  dijelaskan  ada  atau  tidaknya  mahar  pada  waktu  akad,  mahar dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu: pertama, mahar mussamma ,  mahar  yang  disebutkan bentuk wujud dan nilainya secara jelas dalam akad. 16 Suami wajib membayar mahar tersebur  yang  wujud  atau  nilainya  sesuai  dengan  apa  yang  disebutkan  dalam  akad perkawinan. Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanannya mahar mussamma harus diberikan secara penuh apabila: 17 (1) Telah bercampur (bersenggama), (2) Salah satu dari suami istri meninggal
Kedua, mahar mitsil mahar  yang  tidak  disebutkan  jenis  dan  jumlahnya  pada waktu  akad.  Kewajiban  pembayaran  mahar  sebesar  mahar  yang  diteruma  oleh perempuan lain dalam keluarganya. 18
Ulama  Hanafiyah  membatasi  mahar  mitsil  sesuai  dengan  apa  yang  pernah diterima  oleh  saudaranya,  bibinya  dan  anak  saudara  pamannya  yang  sama  dan sepadan umurnya, kecantikannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri  tempat  tinggalnya  dan  masanya  dengan  istri  yang  akan  menerima  mahar tersebut. 19 Mahar  mitsil  terjadi  dalam  keadaan  sebagai  berikut:  (1)  Apabila  tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlansung akad nikah, kemudian suami telah  bercampur  dengan  istri  atau  meninggal  sebelum  bercampur.  (2)  Jikar  mahar
16 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
17 Abdur rahman Gozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 92-93.
18 Muallim Hasibuan, “Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan,” AL-ILMU 8, no. 1 (17 Januari 2023): 12–32.
19 Ibnu Hummam, Syarh fath al-Qadir (Cairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.).
musamma belum  dibayar  sedangkan  suami  telah  bercampur  dengan  istri  ternyata nikahnya tidak sah.
Sedangkan Amir Syarifuddin menjelaskan mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan: 20 (1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.  (2)  Suami  menyebutkan  mahar musamma namun  mahar  tersebut  tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar minuman keras.  (3)  Suami  ada  menyebutkan  mahar musamma ,  namun  kemudian  suami  istri berselisih dalam jumlah mahar atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.
b. Syarat-Syarat Mahar
Adapun sifat-sifat benda yang boleh dijadikan mahar adalah sebagai berikut: (1)  Harta  atau  benda  yang  berhaga,  tidak  sah  mahar  dengan  sesuatu  yang  tidak memiliki nilai harga, seperti biji kurma. Wahbah Zuhailli mengatakan bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual. (2) Barang suci dan bisa diambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan khamr, babi,  darah dan bangkai  yang semuanya itu haram dan tidak berharga menurut pandangan agama Islam. (3) Bukan Barang Ghasab , ghasab artinya  menguasai  harta  orang  lain  dengan  kekuatan  hak, baik  harta  itu  diam  atau  bergerak  tanpa  seizin  pemiliknya  meskipun  tidak  berniat untuk  memiliki.  Memberikan  mahar  dengan  barang  ghasab  adalah  tidak  sah  tetapi akadnya tetap sah dan bagi  calon  suami wajib membayar mahar mitsil.  (4)  Barang yang tidak jelas keadaanya, tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau  tidak  disebutkan  jenisnya.  Imam  Syafi’i  menjelaskan  bahwa  mahar  itu  tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya. 21
c. Bentuk, Jenis dan Nilai mahar
Secara umum mahar itu dalam bentuk materi, yaitu berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam menghendaki mahar dalam bentuk jasa. Mahar dalam bentuk jasa ini berlandaskan dalam al-Qur’an surah al-Qasshash ayat 27:
ْمَْتَْا ْنِّاَف  ٍٍۚجَجِّح َِّنَِٰثَ ْ ِّنَرُجَْتَ ْنَا ىْٰٓلَع ِّْيَْتٰه ََّتََنْ با ىَدْحِّا َكَحِّكْنُا ْنَا ُدْيِّرُا ِّْْٓ نِّا َلاَق
ٍۚ َكِّدْنِّع ْنِّمَف اًرْشَع َت
َْيِّْحِّلٰ صلا َنِّم ُٰ للّا َء ۤاَش ْنِّا ِّْْٓنُدِّجَتَس  ًَۗكْيَلَع َّقُشَا ْنَا ُدْيِّرُا ْٓاَمَو Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan  salah  seorang  dari  kedua  anakku  ini,  atas  dasar  bahwa  kamu  bekerja denganku  delapan  tahun  dan  jika  kamu  cukupkan  sepuluh  tahun  maka  itu  adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik" . (QS: al-Qasshash (28):
27) 22
Mengenai  mahar  jasa  ulama  Hanafiyah  berbeda  pendapat  dengan  jumhur ulama. menurut ulama Hanafiyah apabila seorang laki-laki memberikan mahar berupa
20 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan .hlm. 93.
21 Gozali, Fikih Munakahat .
22 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah .
jasa, maka mahar itu batal dan kewajiban memberikan mahar diganti dengan mahar mitsil. 23 Kalau  mahar  dalam  bentuk  barang  uang  atau  barang  Nabi  menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana hal ini tergambar dalam sabdanya dari Uqbah  bin  Amir  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  yang  artinya :  “sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah” .
Mengenai kadar mahar ulama mazhab telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batasan tertinggi. 24 Hal ini sesuai dengn firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 20 yang berbunyi:
اً ـْيَش ُهْنِم ۟اوُذُخَْتَ  َلََف اًراَطنِق َّنُهَٰـىَدْحِإ ْمُتْـيَـتاَءَو ٍجْوَز َناَكَّم ٍجْوَز َلاَدْبِتْسٱ ُمتُّدَرَأ ْنِإَو ۚ اًنََٰتُْبُ ۥُهَنوُذُخَْتََأ اًنيِبمم اًْثِْإَو
Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri  yang lain, sedang kamu  telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara  mereka  harta  yang  banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu  akan  mengambilnya  kembali  dengan  jalan  tuduhan  yang  Dusta  dan  dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (QS: an-Nisa (4): 20) 25
Mengenai  batasan  minimal  mahar  para  ulama  berbeda  pendapat.  Ulama Syafi’iyah  dan  Hanabillah  tidak  memberi  batasan  minimal  mahar,  dengan  artian apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar. 26 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas, pendapat ini didasarkan  pada  perbadingan  dengan  jumlah  minimal  harta  yang  dicuri  yang mewajibkan had. Ulama Hanafiyah menetapkan  batas minimal  mahar sebanyak 10 dirham  perak,  apabila  kurang  maka  diwajibkan  membayar  mahar  mitsil. Pertimbangan ulama Hanafiyah berdasarkan batas minimal had barang yang dicuri. 27
d. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan  definisi  tentang  mahar. Mahar  menurut  KHI  dijelaskan  dalam  pasal  1  huruf  d,  adalah  pemberian  calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam. 28 Pasal  30  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  dijelaskan  “calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon mempelai  wanita  yang  jumlah,  bentuk  dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah pihak”. besar kecil mahar ditentukan oleh kedua belah pihak hal ini sesuai  dengan
23 Hummam, Syarh fath al-Qadir .
24 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan .
25 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah .
26 Ibnu Qudamah, N (Cairo: Maktabah Usaha Keluarga, 1969).
27 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. M.A. Abdurrahman, Fiqh Perbandingan (Semarang: Asy-Syifa, 1990).
28 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1.
pasal 31 KHI yang berbunyi “penentuan besar mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. 29
Pemberian mahar hendaknya diberikan secara patut atau ma’ruf. Pasal 32 KHI menjelaskan  bahwa  “mahar  diberikan  lansung  kepada  calon  mempelai  wanita  dan sejak itu menjadi hak pribadinya . 30 Pemberian mahar lansung dengan tunai, apabila mempelai  perempuan  menghendaki  untuk  penundaan  pembayaran  mahar  maka penyerahan  mahar  dapat  ditangguhkan  baik  untuk  seluruhya  atau  untuk  sebagian. Dalam  pasal  34  KHI  ditegaskan  “mahar  yang  belum  ditunaikan  penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria”. 31
Pembayaran  mahar  yang  ditangguhkan  tersebut  tergantung  pada  persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita berhak untuk menolak berhubungan badan sampai dengan dipenuhi mahar tersebut. Percerain yang  terjadi  sebelum dukhul suami  wajib  membayar  setengah  mahar  yang  telah ditentukan  dalam  akad  nikah  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  35  ayat  KHI.  Sedangkan perceraian  yang  terjadi  sebelum  dukhul  akan  tetapi  besar  mahar  belum  ditentukan, maka suami wajib membayar mahar mitsil .
Mahar  yang  hilang  dan  belum  diserahkan,  dijelaskan  dalam  pasal  36  KHI bahwa mahar yang hilang tersebut dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan  harga  barang  mahar  yang  hilang.  Jika  terjadi  perselisihan  terkait  dengan mahar yang diberikan, pasal 38 KHI menjelaskan dalam ayat 1 “apabila mahar yang diserahkan mengadung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya  tanpa  syarat  penyerahan  mahar  dianggap  lunas,  pada  pasal  ayat  2  di jelaskan  lenih  lanjut  “apabila  istri  menolak  untuk  menerima  mahar  karena  cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

## 2. Pembayaran Perkawinan Masyarakat Sasak
Masyarakat  sasak  dalam  melakukan  perkawinan  memiliki  cara  tersendiri, perkawinan masyarakat sasak populer dikenal dengan merari’. Secara etimologi merari ’ diambil dari kata lari. Merari’ang berarti melai’ang yang dalam bahasa Indonesia berarti melarikan. 32 Dari pengertian di atas merari dalam bahasa indonesia disebut dengan kawin lari. Secara terminologis merari’ mengandung dua makna. Pertama, lari atau melarikan dalam arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan
Dalam  praktik  perkawinan  Sasak  tentu  antara  kaidah  hukum  dengan  kaidah hukum sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Hukum adat Sasak sebagai kaidah hukum sosial masyarakat Sasak merupakan kaidah sosial pertama yang hidup  berdampingan dengan masyarakat  Sasak, dalam proses perkawinannya memiliki
29 Pasal, 30.
30 Pasal, 32.
31 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia , 5 ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).
32 Muhammad Harfin Zuhdi, Praktik merariq : wajah sosial masyarakat sasak (Mataram: LPPIM IAIN Mataram , 2012).
tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menurut adat Sasak. 33 Proses Merari ’ ini terdiri dari beberapa  tahapan  yaitu: midang,  memaling , nyebo’ , mensejati  selabar , bait  wali , bekawin , begawe, serong serah, nyongkolan . Dari proses tersebut bait wali adalah tempat terjadinya negosiasi terkait dengan pemabayaran yang harus diberikan oleh pihak laki- laki kepada pihak perempuan.
Ada tiga jenis syarat pembayaran yang digunakan dalam proses perkawinan suku Sasak Lombok: pembayaran agama, pembayaran adat, dan pembayaran administrasi: 34
Pertama , pembayaran keagamaan atau yang disebut  mahar dalam  syariat Islam merupakan  salah  satu  komponen  dalam  proses  perkawinan  masyarakat  Sasak,  yang menandakan  adanya  unsur  agama.  Dalam  hal  ini,  mahar  dianggap  sebagai  hak  milik perempuan, yang menunjukkan penghormatan terhadap peran dan martabat perempuan dalam  konteks  perkawinan.  Penting  untuk  diingat  bahwa  jumlah  dan  bentuk  mahar membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan pembayaran yang lazim dilakukan. Karena  mahar  merupakan  hak  mutlak  perempuan,  maka  campur  tangan  pihak  ketiga sangat  minim  sehingga  penentuan  besaran  dan  bentuk  mahar  tidak  memerlukan perundingan  yang  panjang.  Adat  istiadat  masyarakat  Sasak  berkisar  pada  pemberian mahar yang bisa berupa emas, uang, atau sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.
Kedua. Pembayaran  adat,  pembayaran  adat  dalam  masyarakat  terdiri  dari pembayaran pisuke, gantiran serta aji krame atau secara situasional terdapat pembayaran denda  adat  seperti pelengkak dan pewirang .  Pembayaran  adat  tersebut  diberikan  oleh calon suami kepada keluarrga calon istri dan tidak menjadi hak milik calon istri. Gantiran atau pisuke adalah  harta  yang  diberikan  oleh  keluarga  laki-laki  terhadap  keluarga perempuan  dan  menjadi  hak  milik  secara  penuh.  Kedua  mempelai  tidak  memilki  hak sedikitpun terhadap harta tersebut, baik ketika keluarga masih utuh atau sudah bercerai.
Adapun aji krama adalah pembayaran secara simbolis yang didasarkan pada status sosial pengantin perempuan yang dilihat dari keturunannya apakah keluarga bangsawan atau tidak. Penyerahan ini dilakukan dalam upara yang disebut dengan serong serah, yang merupakan  inti  dari  legitimasi  adat  bagi  terjadinya  ikatan  perkawinan.  Sedangkan pembayaran pelengkak adalah  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang melangkahi kakaknya dengan menikah duluan, pembayaran ini dilakukan oleh sang adik yang menikah dan menjadi hak milik dari kakak yang dilangkahi. Ketiga , pembayaran administrasi, pembayaran administrasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan seperti administrasi di Desa, Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat nikah.
3. Pluralisme Hukum
33 Bustami Saladin, “TRADISI MERARI’ SUKU SASAK DI LOMBOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” al -iIhkam Vol 8 (2013): hlm.
34 Atun  Wardatun  dkk.,  “Legitimasi  Berlapis  dan  Negosiasi  Dinamis  pada  Pembayaran  Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum Pendahuluan Islam , adat , dan negara adalah tiga aspek yang sangat berkaitan di dalam saling menegasikan . Ada banyak aspek dalam hukum keluarga di mana huku,” Al-Ahkam 28, no. 2 (2018): 147–66, https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.2.2438.
Hukum  dapat  dipelajari  dari  berbagai  sudut  pandang,  termasuk  konteks  sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hukum dapat dikaitkan dengan negara, khususnya dengan undang-undang. Hukum tidak hanya mencakup hukum negara, tetapi juga sistem norma di  luar  negara.  Pluralisme  hukum  adalah  studi  tentang  pertemuan  atau  interaksi  suatu konsep dengan konsp  sistem hukum  lainnya. Ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas, Tamannaha bahkan menyatakan bahwa istilah pluralisme hukum telah dianggap sebagai  konsep  kunci  dalam  kajian postmodern . 35 Pluralisme  hukum  dapat  membantu menjelaskan realitas tatanan hukum suatu negara, pluralisme hukum dalam masyarakat modern merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari, baik dalam masyarakat lokal maupun global.
Menurut  MB  Hooker,  pluralisme  hukum  adalah  situasi  di  mana  dua  atau  lebih sistem  hukum  hidup  berdampingan  dan  berinteraksi  satu  sama  lain  seiring  dengan kemajuan  modernisasi  hukum  suatu  negara.  Menurut  MB  Hooker,  pluralisme  hukum bersifat  netral,  artinya  tidak  ada  kekuatan  yang  dominan  atau  unggul  dalam interaksinya. 36 Griffiths  membedakan  dua  jenis  pluralisme  hukum:  kuat  dan  lemah, pluralisme hukum yang kuat terjadi ketika masing-masing sistem hukum bersifat otonom dan keberadaannya tidak bergantung pada hukum negara. Pluralisme hukum yang lemah terjadi  ketika  pengakuan  terhadap  negara  hukum  diperlukan  bagi  eksistensi  pluralisme hukum. 37
Dalam  Pluralisme  hukum  individu  atau  kelompok  yang  hidup  dalam  lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum untuk mengkombinasikan berbagai  sistem  hukum  dalam  melansungkan  aktivitas  keseharian.  Sedangkan  dalam pluralisme  hukum  yang  lemah  salah  satu  sistem  hukum  memiliki  posisi  superior dihadapan  sistem  hukum  lainnya.  Individu  atau  kelompok  lebih  sering  menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan. 38 Ratno Lukito mangatakan pluralisme hukum mengakibatkan  interaksi,  kontestasi,  persaingan  dan  konflik  antar  norma  hukum  yang berlaku, terlebih lagi terhadap persoalan interpesonal. 39
Menurut  Simarmata  pluralisme  juga  menemukan  relasi  antar  berbagai  sistem hukum, bisa berupasa difussi, kompetisi atau koorporatif. Misalnya hukum negara tidak selalu menyangkal hukum adat, namun juga mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum  adat  dan  sebaliknya. 40 Dalam  konteks  ini,  pluralisme  hukum  mengacu  pada kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum ada dan beroperasi secara bersamaan atau
35 Rikardo Simarmata, Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin (Tim HuMa, 2005).
36 MB  Hooker, Legal  Pluralism:  Indrodution  to  Colonial  and  Neo  Colonial  Law (London:  Oxford University Pres, 1975).
37 Jhon  Griffiths, Memahami  Pluralisme  Hukum,  Sebuah  Diskripsi  Konseptual ,  ed.  oleh  Tim  HuMa (Jakarta: HuMa, 2005).
38 Griffiths.
39 Lukito Ratno, “segitiga hukum internasional,Municipal dan Islam: Memahami Kompetisi,Interaksi dan Resolusi Hukum di Malaysia,” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 49, No 1 (2015).
40 Rikardo Simarmata, Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin .
berinteraksi  dalam mengatur berbagai  aktivitas dan hubungan manusia di  suatu  lokasi. Dalam  hal  pemberian  mahar,  terdapat  berbagai  jenis  hukum  yang  berinteraksi  untuk melegitimasi sah atau tidaknya pemberian mahar, seperti praktik mahar yang unik pada masyarakat Muslim Sasak dapat ditinjau dari pluralisme hukum yang berlaku.

## 4. Fenomena Mahar Unik Masyarakat Muslim Sasak
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada  pendahuluan  akhir-akhir  ini  banyak terjadi pemberian mahar yang unik pada masyarakat Sasak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI),  unik  berarti  tersendiri  dalam  bentuk  atau  jenisnya,  berbeda  dengan lain tidak ada  persamaan. Keunikan berarti sifat  atau keadaan yang unik  yang dimiliki kekhususan dan keistimewaan. Keunikan juga bisa diartikan sebagai spesial atau jarang dijumpai. Apabila dikaitkan dengan pemberian mahar, maka pemberian mahar unik dapat diartikan pemberian mahar yang bentuk dan jenisnya berbeda dari kebiasaan masyarakat Sasak. Adapun fenomena pemberian mahar unik pada masyarakat Sasak adalah sebagai berikut:
a. Mahar Ayam Panggang
Perkawinan  antara  Samsul  Hadi  dan  Nurhayati  terjadi  di  Dusun  Pren,  Desa Gunung  Rajak,  Kec.  Sakra  Barat  pada  tanggal  1  oktober  2020.  Pasangan  ini berkenalan  lewat  Facebook  dan  menjalin  hubungan  pacaran  selama  satu  bulan. Samsul  Hadi  berstatus  duda  dan  Nurhayati  berstatus  Janda.  Menariknya  dalam perkawinannya, disebutkan bahwa mahar yang diberikan adalah ayam panggang dan tiga butir telur 41
b. Mahar Sandal Jepit
Perkawinan antara Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti di Desa Braim, Kec. Praya Tengah, Lombok Tengah.  Firman Wahyudi memberikan mahar kepada calon  istrinya  berupa  sandal  jepit  dan  segelas  air.  Mahar  tersebut  diberikan berdasarkan permintaan calon istrinya. Perkawinan tersebut terjadi pada tangal 07 Juli 2020 di Desa Jurit Kabupaten Lombok Tengah 42
c. Mahar Perkawinan Uang 1000
Perkawinan  antara  Lalu  Fahrurrozi  (24  tahun)  warga  kuripan  Lombok  Barat dengan  mempelai  wanita  bernama  Widya  Wati  (22  tahun)  dari  Montong  Are, Kelurahan Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Lalu Fahrurozi memberikan mahar kepada Widya Wati berupa uang berjumlah Rp 1000 43 .
d. Mahar dengan Googel Adsense
Pemberian mahar unik berikutnya adalah perkaawinan dengan mahat program google  edsense yang  terjadi  di  Desa  Sukadana,  Kec.  Terara,  Kabupaten  Lombok
41 “Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com,” 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/16055931/sederet-kisah- pernikahan-dengan-maskawin-unik-di-lombok-dari-3-butir-telur?page=all.
42 “Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com.”
43 “Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com.”
Timur.  Perkawinan  tersebut  terjadi  pada  23  Oktober  2021  antara  Lalu  Muhammad Amrun  dari  Desa  Sukadana  dengan  Izzatul  Wardani  dari  Desa  Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading 44 .
e. Mahar Kain Kafan
Perkawinan  selanjutnya  adalah  perkawinan  dengan  mahar  kain  kafan  dan  uang sebesar  2  juta  rupiah  yang  diberikan  oleh  Muhamad  Hapipi  (45  tahun)  kepada  calon istrinya Baiq Sri Ratna Wahyuningsih. Perkawinan tersebut berlasung di pada 18 Januari 2023 di Kelurahan Prapen, Lombok Tengah 45 ’

## 5. Analisis Pluralisme Hukum Terhadap Pemberian Mahar Unik
Posisi pembayaran adat daripada pembayaran mahar sebagai pembayaran agama memiliki  posisi  yang  lebih  penting  sehingga  besaran  pisuke  sebagai  pembayaran  adat lebih  besar  nominalnya  daripada  mahar  sebagai  pembayaran  agama.  Sehingga  terlihat pembayaran  adat pisuke lebih  penting  daripada  pembayaran  mahar,  seakan-akan pembayaran mahar merupakan subordinasi dari pembayaran adat berupa pisuke .
Dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kewenangan mutlak perempuan dalam menentukan jenis dan nominal mahar yang akan diberikan oleh calon suaminya, begitupun juga hukum adat Sasak pembayaran mahar merupakan kewenangan mutlak  perempuan  tidak  ada  campur  tangan  dari  orang  lain.  Perempuan  bebas menentukan jenis dan jumlah maharnya, hal ini berbeda dengan pembayaran adat yang biasanya ditentukan oleh strata sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi mahar tetap menjadi ranah pembayaran agama dalam masyarakat Sasak, ditentukan sepenuhnya oleh keinginan pihak perempuan.
Baik  dalam  ketentuan  fiqh,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  hukum  adat mengenai  besar  kecilnya  mahar  tidak  ditentukan,  walaupun  dalam  mazhab  Hanafi  dan Maliki menentukan jumlah minimal dengan berpatokan pada jumlah minimal hukum had terhadap  pencurian.  Sedangkan  mazhab  Syafi’i  tidak  menentukan  demikian  sehingga dalam konteks hukum Islam di Indonseia yang berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi fiqh  Indonesia menekankan jumlah mahar ditentukan oleh kedua  mempelai  dengan  asas  kemudahan  dan  kesederhanaan,  meskipun  definisi  dari kesederhanaan masih sangat multi tafsir, sehingga ukuran sederhana bisa saja berbeda- beda  dalam  menentukan  jumlah  mahar.  Dalam  ketentuan  fiqh  disebutkan  bahwa  ada persyaratan  mahar  yang    harus  diikuti,  yaitu  mahar  adalah  sesuatu  yang  berharga  dan memiliki makna. Ukuran berharga dan memiliki makna suatu  mahar bersifat  subyektif tidak bisa digeneralisasikan, bisa jadi benda yang dianggap tidak berharga bagi orang lain akan  tetapi  bagi  pasangan  lain  memiliki  nilai  yang  berharga  karena  ada  makna  dari pemberian mahar tersebut.
44 Muttaqin, ““fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak (Studi kasus di Kabupaten Lombok Timut).”
45 “Viral  Nikah  dengan  Mahar  Kain  Kafan  di  Lombok  Tengah  untuk  Ingat  Mati,”  2023, https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah- untuk-ingat-mati.
Pemberian  mahar  berupa  ayam  panggang,  sandal  jepit  dan  uang  sejumlah  100 tidak  memiliki  nilai  yang  berharga  akan  tetapi  bagi  kedua  mempelai  memiliki  makna tertentu  dan  apabila  perempuan  tesebut  yang  meminta  dan  ridho  diperbolehkan  asal perkawinan  dengan  mahar  tersebut  tidak  dijadikan  permainan  atau  demi  mendapatkan keviralan. Dari pemberian mahar tersebut tercermin asas kesederhanaan dan tidak ingin memberatkan suami, walaupun sejatinya akan lebih baik pemberian mahar berupa benda dan  barang  yang  lebih  bernilai.  Sedangkan  dalam  pemberian  mahar  berupa google edsense memiliki nilai karena dari google endsense tersebut dapat menghasilkan uang. Pemberian  mahar  berupa google  endsense ini  merupakan  bagian  dari  perkembangan zaman, dimana barang yang memiliki nilai tidak hanya benda berwujud saja akan tetapi juga  dari  benda  yang  bersifat  abstrak  sekalipun.  Pemberian  mahar  dalam  bentuk  yang unik  tersebut  diluar  kebiasaan  adat  istiadat  dan  kebiasaan  masyarakat  Sasak.  Dalam praktiknya pemberian mahar dalam masyarakat Sasak biasanya berupa seperangkat alat solat dan uang atau emas dan tanah yang berwujud.
Menurut  teori  pluralisme  hukum  MB  Hooker  yang  ia  sebut  sebagai  teori singkritisme.  Pemberian  mahar  dalam  perkawinan  memperlihatkan  kekuatan  yang seimbang antara ketentuan agama dan budaya bagi ikatan perkawina. Jika dikategorikan pada strong  legal  pluralism versus weak  pluralism maka  pembayaran  mahar memperlihatkan  saling  terakomodasinya  berbagai  hukum  yang  ada,  baik  itu  hukum agama  dan  hukum  adat.  Artinya  yang  sedang  terjadi  adalah  pluralisme  hukum  dalam bentuknya  yang  kuat  dimana  semua  sistem  hukum  saling  mendukung  tanpa  saling menegasikan. Jika merujuk pada pendapat  Ratno Lukitno, bahwa dalam  hal  terjadinya pluralisme  hukum  dapat  mengakibatkan  kontestasi  dan  konflik. 46 Pemberian  mahar sebagai pembayaran agama pada masyarakat Sasak tidak demikian, konflik sering terjadi dalam pemberian pisuke sebagai pemberian adat pada masyarakat Sasak. Kaidah sosial yang berlaku di masyarakat Sasak tidak bisa dipisahkan dengan kaidah hukum sehingga terjadi relasi antara hukum agama dan hukum adat dalam pembayaran mahar masyarakat Suku Sasak,  harmonisasi ini terjadi karena sejatinya perkawinan adat masyarakat Sasak sama  artinya  dengan  perkawinan  agama,  apabila  salah  satu  ketentuan  dalam  adat  atau agama tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. 47
Bahkan pemberian mahar dalam masyarakat Sasak mengikuti ketentuan agama, karena perkawinan masyarakat Sasak juga perkawinan agama, yaitu mengikuti ketentuan fiqh  walaupun  terdapat  pembayaran  lain  selain  pembayaran  mahar  dalam  perkawinan. Besar  kecil  mahar  tidak  tergantung  oleh  hukum  agama  atau  hukum  adat  akan  tetapi berdasarkan kewenangan mutlak perempuan. Jadi legitimasi dari pemberian mahar unik adalah sah baik dari segi hukum agama (fikih dan KHI) maupun hukum adat yang berlaku pada masyarakat Sasak.
46 Ratno, “segitiga hukum internasional,Municipal dan Islam: Memahami Kompetisi,Interaksi dan Resolusi Hukum di Malaysia.”
47 Murdan Murdan, “Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2018): 115, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201.

## D. Kesimpulan
Mahar  adalah  pemberian  yang  wajib  diberikan  oleh  seoarang  laki-laki  kepada calon istrinya dan telah disyariatkan oleh agama. Jenis, bentuk dan besaran mahar tidak ada batasan minimal dan maksimal, pemberian mahar ditentukan oleh kesepakatan kedua calon mempelai berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Dalam beberapa kasus yang  terjadi  pada  masyarakat  Sasak  terdapat  pemberian  mahar  unik  diluar  kebiasaan, yaitu  pemberian  mahar  berupa  sandal  jepit,  ayam  panggang,  google  edsense,  dan  kain kafan.  Jika  dilihat  dalam  persfektif  pluralisme  hukum  pemberian  mahar  unik  tersebut adalah sah baik dari segi hukum agama ataupun hukum adat. Karena yang menjadi faktor penentu adalah kerelaan dari perempuan sebagai penerima mahar.

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al- Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Kompilasi  Hukum  Islam .  Surabaya:  Karya Anda, 2010.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Doi, Abdur Rahman I. Perkawinan Dalam Syariat Islam . Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Gozali, Abdur rahman. Fikih Munakahat . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Griffiths, Jhon. Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Diskripsi Konseptual . Disunting oleh Tim HuMa. Jakarta: HuMa, 2005.
Hasibuan,  Muallim.  “Mahar  Musamma  Dan  Mahar  Mitsil  Dalam  Pelaksanaan Perkawinan.” AL-ILMU 8, no. 1 (17 Januari 2023): 12–32.
Hummam, Ibnu. Syarh fath al-Qadir . Cairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.
Ibnu Qudamah. N . Cairo: Maktabah Usaha Keluarga, 1969.
Kafi,  Abd.  “Mahar  Pernikahan  dalam  Pandangan  Hukum  dan  Pendidikan  Islam.”
PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3, no. 1 (26 September 2020): 55–62. https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia. Alquran  dan  Terjemah .  Bandung:  Penerbit  J- Art, 2014.
MB Hooker. Legal Pluralism: Indrodution to Colonial and Neo Colonial Law . London: Oxford University Pres, 1975.
Mrd,  Misbah.  “Konsep  Mahar  Dalam  Al-Qur’an  Dan  Relevansinya  Dalam  Masa  Ke Kinian.” Al FAWATIH:Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis 5, no. 1 (13 Juni 2024): 123–33. https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441.
Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
Muhammad Harfin Zuhdi. Praktik merariq : wajah sosial masyarakat sasak . Mataram:
LPPIM IAIN Mataram , 2012.
Murdan,  Murdan.  “Membaca  Perkawinan  Masyarakat  Islam  Sasak  Dari  Perspektif Interlegalitas Hukum.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2018):
115. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201.
Muttaqin, Zainul. ““fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak  (Studi  kasus  di  Kabupaten  Lombok  Timut).”  Universotas  Islam  Negeri Mataram, 2023.
Pemerintah Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).
Ratno,  Lukito.  “segitiga  hukum  internasional,Municipal  dan  Islam:  Memahami Kompetisi,Interaksi dan Resolusi Hukum di Malaysia.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 49, No 1 (2015).
Rikardo  Simarmata. Mencari  Karakter  Aksional  Dalam  Pluralisme  Hukum,  dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin . Tim HuMa, 2005.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Indonesia . 5 ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
Rusyd,  Ibnu. Bidayatul  Mujtahid,  terj.  M.A.  Abdurrahman,  Fiqh  Perbandingan . Semarang: Asy-Syifa, 1990.
Saladin,  Bustami.  “TRADISI  MERARI’  SUKU  SASAK  DI  LOMBOK  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” al -iIhkam Vol 8 (2013): hlm.
“Sederet Kisah Pernikahan dengan Maskawin Unik di Lombok, dari 3 Butir Telur hingga
Ayam Bakar Halaman all - Kompas.com,” 2020. https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/16055931/sederet-kisah-
pernikahan-dengan-maskawin-unik-di-lombok-dari-3-butir-telur?page=all.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2006.
Syukron, Muhammad. “Muhammad Syukron yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum keluarga  islam  terhadap  fenomena  pemberian  mahar  di  Lombok  Tengah.” univesitas Is;am Negeri Mataram, 2022.
“Viral  Nikah dengan Mahar Kain  Kafan di  Lombok Tengah untuk  Ingat Mati,” 2023. https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain- kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati.
Wardatun, Atun, Fakultas Syariah, Universitas Islam, dan Negeri Mataran. “Legitimasi Berlapis  dan  Negosiasi  Dinamis  pada  Pembayaran  Perkawinan  Perspektif Pluralisme Hukum Pendahuluan Islam , adat , dan negara adalah tiga aspek yang sangat berkaitan di dalam saling menegasikan . Ada banyak aspek dalam hukum keluarga  di  mana  huku.” Al-Ahkam 28,  no.  2  (2018):  147–66.  https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.2.2438.
Yasrony,  Muhammad  Aniq.  “Mahar  Dalam  Pernikahan  Dan  Dampaknya  Terhadap Keharmonisan  Dalam  Rumah  Tangga  (Analisis  Fenomenologis  Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa).” JATIJAJAR LAW REVIEW 1, no. 1
(19 Maret 2022): 55–69. https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728.