## ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH

## Aduwina Pakeh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Uiversitas Teuku Umar aduwina@utu.ac.id

## Abstract
One of the aspects that central among the implementation of regional autonomy are related to segregation  and  amalgamation  areas  that  aims  to  strengthen  the  relationship  between government  of  regions  and  people  in  order  growth  democratic  life.  The  practice  of  good governance  the  government  the  regions  is  an  effort  to  strengthen  democracy.  It  means,  good governance  good  from  the  perspective  of  the  community  meaningful  receive  public  services local governments quality .One segregation of the region is segregation of aceh barat into three areas  ,  namely  Simeulue,  Nagan  Raya  and  Aceh  Jaya  in  2002.  At  the  time  conflict  aceh  stirs that it demands the community not covered by local government services closest to the  distric was segregated .In addition happened euphoria the act of regional autonomy. This study aims to  analyze  perceptions  of  Simeulue,  Nagan  Raya  and  Aceh  Jaya  to  regional  government performance  in  providing  basic  service  after  segregation  of  areas  and  whether  there  are differences between third the government the area. Survey used technique the random samples of  150  derived  from  three  the  district  segregation.Of  respondents  about  150  terambil  58 respondents ( 38.7 % ) of the Nagan Raya, 42 respondents ( 28.0 % ) of the Seumeulu and about 50 respondents ( 33.3 % ) of the Aceh Jaya.Using analysis of variance ( ANOVA ) show services are equal treatment, there is no difference perception excessive rata-rata worth 2.1.This means public  perceptions  in  local  government  services  in  those  areas  part  aceh  barat  biasa-biasa course
Keywords: Regional  Autonomy,  Segregation  of  the  Region,  Public  Services,  the  Public Perception

## 1. PENDAHULUAN
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang  Nomor 7 (Drt) Tahun   1956   tentang   pembentukan   Daerah   Otonom   Kabupaten-kabupaten   dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan mejadi 2 (dua) Kabupaten yaitu  Kabupaten Aceh  Barat  dan Kabupaten  Aceh  Selatan.  Kabupaten  Aceh  Barat  dengan Ibukota  Meulaboh  terdiri  dari  tiga  wilayah  yaitu  Meulaboh,  Calang  dan  Simeulue,  dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan,    Kuala,  Beutong,  Darul  Makmur,  Samatiga,  Woyla,  Sungai  Mas,  Teunom,  Krueng Sabee,  Setia  Bakti,  Sampoi  Niet,  Jaya,  Simeulue  Timur,  Simeulue  Tengah,  Simeulue  Barat, Teupah  Selatan  dan  Salang.  Sedangkan Kabupaten  Aceh  Selatan  meliputi  wilayah  Tapak Tuan,  Bakongan  dan  Singkil  dengan  ibukotanya Tapak  Tuan.  Aceh  Barat  secara  sah berstatus sebagai kabupaten melalui Undang-Undang ini.
Pada Tahun 1996, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten  Aceh  Barat  meliputi  kecamatan  Kaway  XVI,  Johan  Pahlwan,  Seunagan,  Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi  Niet  dan  Jaya  dengan  ibukota  Meulaboh  dan  Kabupaten  Adminstratif  Simeulue meliputi  kecamatan  Simeulue  Timur,  Simeulue  Tengah,  Simeulue  Barat,  Teupah  Selatan  dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.
Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan  dengan  menambah  6  (enam)  kecamatan  baru  yaitu  Kecamatan  Panga,  Arongan Lambalek, Bubon, Pantee Ceureumen, Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.
Ketika  otonomi  daerah  dicanangkan  lewat  UU  No  4 Tahun  2002,  bumi  Teuku  Umar yang  luasnya  10.097.04  Km²  atau  1.010.466  Ha  ini  pun  dimekarkan  menjadi  tiga  Kabupaten, yaitu Kabupaten  Aceh Jaya, Kabupaten  Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2016, isu  pemekaran  kabupaten  Aceh  Barat  kembali  mencuat  hangat,  iaitu  rencana  pemekaran  ibu kota  kabupaten  Aceh  Barat  iaitu  Meulaboh  sebagai  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  Kota Meulaboh.  Wacana  itu  sudah  masuk  ke  tahap  penggodokan  di  kementerian  dalam  Negeri Republik Indonesia.
Pemerintahan      yang    demokratis      perlu    menunjukkan      bahwa    masyarakat      dapat menerima  pelayanan      publik    yang    diberikan    dan    menilai    kinerjanya      dengan    baik (Northover   2005; Schneider and Teske 1992). Tingkat penerimaan masyarakat yang baik akan memberikan  pengaruh  terhadap  apakah  pimpinan  daerah  dapat  dipercayai  untuk  mengelola pemerintahan. Oleh karena itu menurut  Yaghi (2008),  tingkat penerimaan  masyarakat  adalah penting  bagi upaya mempertahankan  kinerja  yang baik dan upaya memperbaiki  kinerja  yang buruk;  dan inilah makna tata kelola kepemerintahan  yang baik. Penelitian penilaian kepuasan pelayanan  publik  dan  good  governance  terhadap  Pemerintah  Daerah,  menurut  Yaghi  (2008) lebih  penting  dibandingkan  penilaian  terhadap  sistem  pemerintah  yang  lebih  tinggi.  Hal disebabkan  empat  hal  yaitu  (1)  kedekatan  tempat  tinggal  warga  dengan  pelayanan  publik pemerintah  daerah,  (2)  hubungan    emosional    warga    terhadap    pegawai    dan    pimpinan pemerintah  daerah,    (3)    akses  warga  terhadap  pelayanan  publik  dan  (4)  terdapat  warga  yang berperan ganda sebagai warga sekaligus pegawai pemerintah daerah.
Good  governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  didefinisikan  sebagai  bagian administrasi  pemerintah  yang  dijalankan  secara  demokrasi  (Hatisman  and  Cousinea  2001; Imhanlahimi      2006;      UN  2007).  Definisi  mencakup  bahwa      pengambilan      keputusan  dan pelaksanaan  kebijakan  adalah  bagian  dari  tata  kelola pemerintahan.    Oleh  karena  itu,  menurut Yaghi  (2008),  good  governance  atau  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  berkaitan  dengan keputusan  harian  sebagai  bagian  pelaksanaan  keputusan  yang  menghasilkan  pelayanan  publik yang  dapat  dievaluasi oleh  yang  lain.   Untuk  itu,  praktek  good  governance  harus  memberikan kepuasan  terhadap delapan  criteria  yang  dikenal  dengan  (1)  akuntabilitas, (2) transparansi,  (3)
daya  tanggap,  (4)  partisipasi,  (5)  taat  terhadap  aturan, (6)  efektifitas  dan  efisiensi,  (7) persamaan hak dan kewajiban dan (8) membangun konsensus antar pihak.
Good  governance  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pemerintah  daerah  menyediakan tingkat acceptable Pelayanan publik  kepada masyarakat untuk   mempertahankan integritas pemerintahan  yang    demokratis.    Untuk    menguji    apakah    warga    yang    tinggal    di  wilayah yang  berbeda  dapat  mempersepsikan  good  governance  dengan  kebiasaan  atau  tata  cara  yang sama  atau    apakah    pemerintah    lokal    mempraktekkan good    governance secara    berbeda, maka  penelitian  ini  untuk  menguji  penilaian  masyarakat  Simeulue,  Nagan,  dan  Aceh  Jaya terhadap kinerja pemerintah daerah setempat.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  meningkatkan  pemahaman  teori  dan  praktek  terhadap  ide good governance   di   masing-masing daerah pemekaran.   Asumsinya adalah  bahwa   semua Pemerintah  Daerah  diharapkan  menyediakan  pelayanan  publik  dan  menjalankan  pemerintahan dan  dengan  cara  itu  dapat  memuaskan  masyarakat.  Oleh    karena    itu,    pertanyaan    besarnya adalah  jika  menggunakan  kriteria  yang  sama  untuk menilai  pelaksanaan  pemerintah  dalam good    governance,    akankah    masyarakat    Simeulue,  Nagan  Raya  dan  Aceh  Jaya  menilai pemerintah daerah sama atau berbeda?

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakna metode kuantitatif dengan menggunakan survey sebagai teknik pengambilan  sampel  secara  acak  terhadap  150  yang  berasal  dari  tiga  wilayah  kabupaten pemekaran  iaitu  Simeulue,  Nagan  Raya  dan  Aceh  Jaya.    Dari    150    responden    terambil sebanyak    58    responden  (38.7%)  dari  area  Nagan  Raya,  42  responden  (28.0%)  dari  area Seumeulu  dan  sebanyak  50  responden  (33.3%)  dari  area  Aceh  Jaya.  Analisis  statistik  yang digunakan  adalah  Analysis  of  Variance      (ANOVA)      satu    jalur.    Analisis      ini    digunakan untuk  menguji   tingkat   perbedaan pemahaman  (in means)  between  responses  pada  sampel warga    dari  ketiga    wilayah    (untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  dan  menguji  hipotesis). Survey  menggunakan  kuesioner  terstruktur  pertanyaan  tertutup  dengan  menggunakan  skala likert  dengan  pilihan  (1)  Buruk,  (2)  Ragu-Ragu,  (3)  Tidak  ada  pendapat,  (4)  Biasa-Biasa  saja dan  (5)  Baik.    Kuesioner  terdiri  dari  tiga  kategori  pertanyaan  evaluasi  yaitu  (1)  penilaian kepuasan  warga  terhadap  pelayanan  publik  oleh  Pemda  secara  umum,  (2)  penilaian  kepuasan warga terhadap 15 atribut pelayanan publik Pemda dan (3) penilaian kepuasan warga terhadap 11 kriteria good governance yang dilakukan oleh Pemda.

## 3. PEMBAHASAN
Sebagian  besar  masyarakat  di  setiap  daerah  (Nagan  Raya,  Seumeulu  dan  Aceh  Jaya) menilai  tata  kelola  pemerintah  dan  pelayanan  publik  sebagian  besar  biasa-biasa  saja  (56,7%). Penilaian baik  (26%)  di  seluruh  daerah  berturut-turut  diperlihatkan  pada atribut pelayanan publik (1) pengurusan KTP, KK dan Akte Lahir, (2) Penerapan Syariat Islam dan (3) Kesehatan. Selain  itu,  terdapat  beberapa  variabel  good  governance  yang  harus    diperbaiki    yaitu  (1) Kesiapsiagaan/Kecepatan.  Pelayanan  Pemda  dalam  menangani  Keluhan  Masyarakat,  (2) Masalah  Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  dan  (3)  Realisasi  Visi  dan  Misi  atau  Janji Pimpinan Daerah saat Kampanye. Pilkada. Hal itu dianggap sebagian besar masyarakat di tiga daerah masih lemah dan perlu diperbaiki. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 1.
Variabel Buruk Ragu- ragu Tidak ada pendapat Biasa-biasa saja Baik Rata-rata Kepuasan keseluruhan 12.0% 3.3% 2.0% 56.7% 26.0% 3.81 Pengurusan KK,KTP dan Akte Lahir 6.7% 1.3% 0.7% 40.0% 51.3% 4.28
Kesehatan 10.7% 7.3% 2.0% 44.7% 35.3% 3.87 Pendidikan 7.3% 10.7% 13.3% 34.7% 34.0% 3.77 Penanggulangan Sampah 33.3% 8.7% 7.3% 39.3% 11.3% 2.87 Kebersihan  Jalan  dan  Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Perkotaan  31.3% 8.7% 8.7% 32.7% 18.7% 2.99 Penanggulangan Bencana Alam 15.3% 20.7% 11.3% 32.0% 20.7% 3.22 Pelayanan Pemerintah terhadap Korban Konflik 16.0% 12.0% 11.3% 48.0% 12.7% 3.29 Kondisi Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) 22.7% 8.7% 5.3% 43.3% 20.0% 3.29 Kondisi  Pembangunan  Sarana Irigasi Pertanian 20.0% 13.3% 10.7% 32.7% 23.3% 3.26 Penerapan dan Penegakan Syariat Islam 12.7% 10.0% 4.7% 52.0% 20.7% 3.58 Perencanaan Pembangunan Partisipatif  di  setiap  level (Gampong,  Kecamatan  dan kabupaten 8.7% 16.0% 12.7% 40.0% 22.7% 3.52 Peran Pemerintah dalam 19.3% 15.3% 11.3% 32.7% 21.3% 3.21 Melindungi Hutan Pelayanaan PLN terhadap pelanggan 15.3% 8.0% 8.7% 38.7% 29.3% 3.59 Pelayanaan  PDAM  terhadap pelanggan 26.0% 7.3% 16.7% 34.7% 15.3% 3.06 Peran Pemerintah dalam menanggulangi korban KDRT 19.3% 16.0% 20.0% 32.0% 12.7% 3.03 Pemerintah  merespons  atau peka terhadap keluhan masyarakat 22.0% 12.7% 10.0% 38.7% 16.7% 3.15 Pemerintah  menginformasikan dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat 17.3% 10.0% 9.3% 48.7% 14.7% 3.33 Pemerintah  bersikap  adil  dan merata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 27.3% 16.7% 5.3% 38.7% 12.0% 2.91
Tabel 1 . : Tabel Statistik Deskriptif Penelitian

## Tingkat Penilaian Secara Umum
Secara  umum,  Hasil  Anova  menunjukkan  hasil  yang  hampir  signifikan  pada  alpha  = 0.05, tetapi jika dinaikan sedikit dengan alpha sebesar 0.052, maka sudah dapat dipastikan hasil Anova  signifikan.  Ini  menunjukkan  bahwa  minimal  ada  satu  pasangan  area  tentang  tingkat kepuasaan warga pada kinerja pemerintahan secara umum berbeda, terlihat pada tabel (2) hasil Anova.
ANOVA Kepuasan keseluruhan Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups Within Groups Total 8.685 210.088 218.773 2 147 149 4.342 1.429 3.038 .051
Tabel 2. : Tabel ANOVA terhadap penilaian pelayanan publik secara umum Hasil  uji  beda  nyata  berdasarkan  tabel  3.  menunjukkan  tingkat  kepuasaan  warga  pada kinerja  pemerintahan    secara    umum    di    Nagan    Raya    dan    Aceh    Jaya    berbeda    nyata, sedangkan  pasangan  lainnya  tidak  menunjukkan    perbedaan  yang  signifikan  (Nagan  Raya  vs Seumeulu, Seumeulu vs  Aceh Jaya), dengan Aceh Jaya yang mempunyai grad rata-rata tingkat
Pemerintah  bertindak  cepat
dalam menindak lanjuti keluhan masyarakat 21.3% 24.7% 8.7% 36.7% 8.7% 2.87 Pemerintah  melibatkan  peran serta masyarakat dalam membahas isu-isu kebijakan 25.3% 20.0% 15.3% 28.7% 10.7% 2.79 Pemerintah bersikap transparansi/terbuka dalam pengelolaan anggaran 42.0% 12.0% 10.0% 28.7% 7.3% 2.47 Pemerintah mengalokasi anggaran daerah secara proporsional  (antara  belanja pegawai 19.3% 18.0% 22.7% 30.7% 9.3% 2.93 Pemerintah  membuka  akses kepada  masyarakat  terhadap pelayanan publik 8.0% 13.3% 18.0% 39.3% 21.3% 3.53 Pandangan sekilas terhadap Pemerintah Daerah 22.7% 10.7% 6.7% 42.0% 18.0% 3.22 Realisasi visi dan misi pimpinan  daerah  (terkait  janji pada masa kampanye) 36.7% 11.3% 14.0% 28.0% 10.0% 2.63 Keterlibatan perempuan di dalam  pengambilan  keputusan publik pada setiap level 22.7% 14.7% 10.7% 35.3% 16.7% 3.09
kepuasan  paling  tinggi  dan  Nagan  Raya  mempunyai  grad  rata-rata  tingkat  kepuasan  paling rendah (lihat pada tabel 4.)
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Kepuasan keseluruhan
LSD
(I) area  (J) area Mean
Difference (I-J)
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Nagan Raya    Seumeulu Aceh Jaya -.41133 -.54276* .24222 .23070 .092 .020 -.8900 -.9987 .0673 -.0868 Seumeulu Nagan Raya Aceh Jaya .41133 -.13143 .24222 .25022 .092 .600 -.0673 -.6259 .8900 .3631 Aceh Jaya Nagan Raya Seumeulu .54276* .13143 .23070 .25022 .020 .600 .0868 -.3631 .9987 .6259
*. The mean difference is significant at the .05 level.
Tabel 3. : Tabel hasil uji beda nyata terhadap penilaian pelayanan publik secara umum
area Nagan Raya Seumeulu  Aceh Jaya Mean Mean Mean Kepuasan keseluruhan  3.52 3.93 4.06
Tabel 4. : Tabel rataan kepuasan terhadap penilaian pelayanan publik secara umum

## Tingkat Penilaian Atribut Pelayanan Publik
Berdasarkan    hasil    uji    Anova    pada   Tabel    5.   menunjukkan    tingkat    penghantaran pelayanan publik di setiap wilayah tidak berbeda nyata atau sama di bawah tingkat signifikansi > 0.05. Hal ini diperkuat dengan hasil rataan pada Tabel 6. bahwa nilai rataan hampir sama di setiap wilayah.
ANNOVA tingkat penghantaran pelayanan Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups Within Groups Total 1.609 77.286 78.896 2 147 149 .805 .526 1.530 .220
Tabel 5. : Tabel ANOVA terhadap penilaian pelayanan publik
area Nagan Raya Seumeulu Aceh Jaya Mean Mean Mean tingkat penghantaran pelayanan 3.37 3.54 3.28
Tabel 6. : Tabel rataan kepuasan terhadap penilaian pelayanan publik
Tingkat Penilaian Good Governance
Berdasarkan  hasil  uji  Anova  pada  Tabel  7.  menunjukkan  tingkat  penghantaran pelayanan publik  di  setiap  wilayah  tidak  berbeda  nyata  atau  sama  di  bawah  tingkat  signifikansi  >  0.05. Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  rataan  pada  Tabel  8.  bahwa  nilai  rataan  hampir  sama  di  setiap wilayah
ANOVA kinerja adminitrasi pemerintahan local Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups Within Groups Total 1.539 94.082 95.621 2 147 149 .770 .640 1.203 .303
Tabel 7. : Tabel ANOVA terhadap penilaian good governance
area Nagan Raya Seumeulu Aceh Jaya Mean Mean Mean kinerja adminitrasi pemerintahan local 2.93 2.91 3.14
Tabel 8. : Tabel rataan kepuasan terhadap penilaian good governance

## Tingkat Penilaian Masing-Masing Atribut Pelayanan Publik
Berdasarkan hasil uji Anova  menunjukkan terdapat tiga atribut pelayanan publik  yaitu (1)  Penanggulangan  Sampah,  (2)  Kebersihan  Jalan  dan  Sanitasi  Perkotaan  (selokan,  parit  dan got),  dan  (3)  Pelayanan  PDAM  terhadap  pelanggan  yang  berbeda  nyata.  Hal  ini  diperlihatkan oleh Tabel 9.
ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. Penanggulangan  sampah Between Groups 36.60 2 18.297 8.944 0.000 Within Groups 300.74 147 2.046 Total 337.33 149 Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Between Groups 15.86 2 7.929 3.367 0.037 Within Groups 346.12 147 2.355
Perkotaan Total 361.97 149 Pelayanaan PDAM terhadap pelanggan Between Groups 23.30 2 11.65 5.964 0.003 Within Groups 287.16 147 1.953 Total 310.46 149
Tabel 9. : Tabel ANOVA terhadap penilaian tiga atribut pelayanan publik
Selanjutnya  tingkat  kepuasan  masyarakat  tentang  masalah  penanggulangan  sampah menunjukkan  perbedaan  antar  wilayah  diantaranya  adalah  Nagan  Raya  dengan  Seumeulu, Seumeulu  dan  Aceh  Jaya.  Selain  itu  tingkat  kepuasan  terhadap  kebersihan  jalan  dan  sanitasi perkotaan,  Seumeulu  dan  Aceh  Jaya  menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan.  Pelayanan PDAM terhadap pelanggan dapat dirasakan berbeda tingkat kepuasannya yaitu di  Nagan Raya dan Seumeulu, Aceh Jaya dan Seumeulu. Hal ini diperlihatkan oleh Tabel 10.
Dependent Variable (I) area (J) area Mean Difference (I- J) Std. Error Sig. Penanggulangan  sampah Nagan Raya Seumeulu -0.970 0.290 0.0010 Aceh Jaya 0.232 0.276 0.4012 Seumeulu Nagan Raya 0.970 0.290 0.0010 Aceh Jaya 1.203 0.299 0.0001 Aceh Jaya Nagan Raya -0.232 0.276 0.4012 Seumeulu -1.203 0.299 0.0001 Kebersihan Jalan dan Sanitasi  (Selokan,  Parit, Got) Perkotaan Nagan Raya Seumeulu -0.487 0.311 0.1195 Aceh Jaya 0.346 0.296 0.2452 Seumeulu Nagan Raya 0.487 0.311 0.1195 Aceh Jaya 0.832 0.321 0.0105 Aceh Jaya Nagan Raya -0.346 0.296 0.2452 Seumeulu -0.832 0.321 0.0105 Pelayanaan PDAM terhadap pelanggan Nagan Raya Seumeulu -0.846 0.283 0.0033 Aceh Jaya 0.065 0.270 0.8104 Seumeulu Nagan Raya 0.846 0.283 0.0033 Aceh Jaya 0.910 0.293 0.0022 Aceh Jaya Nagan Raya -0.065 0.270 0.8104 Seumeulu -0.910 0.293 0.0022
Tabel 10. : Tabel perbedaan tingkat kepuasan antar daerah pada tiga atribut pelayanan publik
Tingkat  kepuasan  terhadap  ketiga  atribut  yaitu  Masalah  Penanggulangan  Sampah, Kebersihan    Jalan    dan    Sanitasi    dan    Pelayanan    PDAM    terhadap  Pelanggan  menunjukkan ketiga  atribut  unggul  di  daerah  Seumeulu  dan  paling  rendah  di  Aceh  Jaya,  dan  hal  ini menunjukkan adanya tingkat perbedaan antar daerah (Tabel 11).
area Nagan Raya Seumeulu Aceh Jaya Mean Mean Mean Penanggulangan sampah Kebersihan  Jalan  dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Perkotaan Pelayanaan PDAM terhadap pelanggan 2.67 2.97 2.84 3.64 3.45 3.69 2.44 2.62 2.78
Tabel 11. : Tabel keunggulan tingkat kepuasan pada tiga atribut pelayanan public
Berdasarkan  nilai  skor  rataan  dengan  menggunakan  rentang  kriteria  diketahui  bahwa atribut  (1)  Penanggulanagn  Sampah,  (2)  Kebersihan  Jalan  dan  Sanitasi  Perkotaan  dan  (3) Pelayanan  PDAM  terhadap  pelanggan    di  Nagan  Raya  dan  Aceh  Jaya  dinilai  biasa  saja sedangkan di Seumeulu sudah cukup baik. Hal diperlihatkan oleh Tabel 12.
Peubah Nagan Raya Seumeulu Aceh Jaya Rata- rata Kesimpulan Rata-rata Kesimpulan Rata-rata Kesimpulan Penanggulangan sampah 2.67 Biasa saja 3.64 Cukup puas 2.44 Biasa saja Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan, Parit, Got) Perkotaan 2.97 Biasa saja 3.45 Cukup puas 2.62 Biasa saja Pelayanaan  PDAM terhadap pelanggan 2.84 Biasa saja 3.69 Cukup puas 2.78 Biasa saja
Tabel 12. : Tabel nilai skor penilaian tiga atribut pelayanan publik berdasarkan rentang kriteria
Hubungan    Daerah    Dengan    Penilaian    Secara    Umum,    Penilaian  Atribut  Pelayanan Publik  Dan  Penilaian Good  Governance. Pengolahan    data  crosstab  menunjukkan    adanya hubungan yang  signifikan  antara  daerah dengan tingkat penilaian secara umum. Hal ini dapat dilihat pada Tabel. 13.
Chi-Square Tests Value df Asymp.  Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 20.087 a 19.842 5.512 150 8 8 1 .010 .011 .019
Tabel 13. : Tabel crosstab hubungan antara daerah dengan tingkat penilaian secara umum

## SIMPULAN
Tingkat kepuasaan warga pada kinerja pemerintahan secara umum pada ketiga wilayah tidak  sama  atau  berbeda  nyata.  Wilayah  yang  berbeda  yaitu  Nagan  Raya  dan  Aceh  Jaya. Sedangkan Kepuasan warga terhadap atribut pelayanan publik dan praktek good governance di ketiga wilayah sama atau tidak berbeda nyata.
Dilihat dari masing-masing atribut pelayanan public, terdapat tiga atribut yang berbeda signifikan di setiap wilayah dengan tingkat kepuasan di Aceh Jaya paling rendah  Ketiga atribut tersebut adalah (1) Penanggulangan Sampah, (2) Kebersihan Jalan dan Sanitasi (Selokan,  Parit dan  Got)  Perkotaan  dan  Pelayanaan  PDAM  terhadap  Pelanggan. Secara   umum   hal-hal yang    perlu    diperhatikan      sebagai      masukan      untuk      semua  Pemerintah  Daerah  berkaitan dengan  praktek  good  governance    adalah  (1)  masalah  keluhan  masyarakat  yang  seharusnya cepat  ditanggapi,  (2)  transparansi  pengelolaan  anggaran  dan  (3)  realisasi  janji  pemimpin. Pembangunan yang melibatkan partisipatif masyarakat rata-rata setiap daerah belum mengarah menunjukkan kinerja yang baik.

## REFERENSI
Anonym.  2007. Aceh Barat dalam Angka . Biro Pusat Statistik Aceh Barat. Meulaboh. Hartono, Yudi.  2005. Sejarah Pemekaran Aceh Barat . Makalah pada Seminar Analisis Sosial di Aceh. Jogyakarta.
Northover,    Patricia.    2005. „Small    States    and    “Good    Governance”    for    Sustainable “Development” : Introduction’, Social and Economic Studies, 54 (4): 2–13.
Schneider,  Mark  and  Paul  Teske.  1992. „Toward  a  Theory  of  the  Political  Entrepreneur: Evidence  from  Local  Government‟ ,  American  Political  Science  Review. Yaghi,    Abdulfattah.    2008. “Good    Governance    Practices    by  Local    Administration    in Jordan and USA ”. International Journal of Rural Management, 4 (1&2): 47-65.
Hatisman, John and Kan Cousinea. 2001. „Municipal Customers Satisfaction Study‟. Association of Municipal Managers, Clerks And Treasures of Ontario, 1–2.
Imhanlahimi,  Joseph  E.  2006. „Public  Administration  in  India:  21st  Century  Challenges  for Good Governance‟ , Social and Economic Studies, 55 (3): 212–17.
UN Economic and Social    Council. 2002. Enhancing the  Capacity of Public Administration to Implement the United Nations Millennium Declaration. New York City,  Committee   of Experts on Public   Administration, First session. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN 003535.pdf (Akses pada 2 November 2015). a. cells (40.0%) have expected count less than  The minimum expected count is .84.