Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di bawah Umur

## Verawati
Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar verawatiwaris@gmail.com
Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu : (1). Untuk mengetahui bagaimana Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Begal Yang Dilakukan Oleh Anak di dawah Umur. (2). Untuk mengetahui faktor- faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  begal  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  putusan  pengadilan,  aturan-aturan  hukum,  teori-teori  hukum  dan bahan-bahan  hukum  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas. Hasil  Penelitian yang  diperoleh  dari  penulisan ini  yaitu  :  (1)  Wujud  pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dengan nomor putusan 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana penjara tidak melebihi dari pidana yang  diancam  oleh  Pasal  365  ayat  (2)  ke-1  dan  ke-2  KUHP  dan  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP, dimana unsur-unsur dalam tindak pidana ini sudah memenuhi karakter dan terbukti. (2) Pertimbangan hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks  yakni dengan terpenuhinya  semua unsur-unsur pasal dalam dakwaannya  yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,dimana berdasarkan alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain  itu  juga  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

## Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Pencurian, Anak
Abstract. The purpose of this study are: (1) to find out how the imposition of Crime Against Perpetrators robber ducted by Children Under Age. (2) to determine the factors that are considered by  the  judge  in  imposing  punishment  against  the  perpetrators  robber  committed  by  minors.  This research  method  using  normative  law  research,  reviewing  the  court's  decision,  rule  of  law,  legal theories, and legal materials related to the issues to be discussed. Results obtained from this paper are: (1) the form of punishment against the crime of theft with violence by the child together with decision  No.10/Pid.Sus  Anak/2015/PN.Mks  own  right  because  it  has  met  the  elements  in  cases indicted by the public prosecutor and judges, as well as imposition of imprisonment not exceeding crime punishable by Article 365 paragraph (2) 1st and 2nd penal code and Article 363 paragraph (1) 4th criminal code, in which the elements in offenses already meet the character and proven. (2) Consideration law judge in imposing criminal sanctions against children as perpetrators of the crime of theft with violence in No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Mks, the fulfillment of all elements of article in indictment,  Article  365  paragraph  (2)  1st  and  2nd  penal  code  and  Article  363  paragraph  (1)  4th Criminal Code, which is based on evidence plus the judge's conviction. It also judges in imposing criminal sanctions should consider aggravating factors and relieve the defendants.

## Keywords: Judicial Review, Crime Theft, Children

## PENDAHULUAN
Makassar  merupakan  salah  satu  dari lima  kota  terbesar  di  Indonesia.  Dalam perkembangannya Makassar mengalami
perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi,  infrastuktur  dan  lain  sebagainya.
Sebagai  dampak  dari  perkembangan  tersebut, Makassar menghadapi masalah sosial
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kemasyarakatan  yang  tidak  sedikit  pula,  dan sebagian besar dari masalah tersebut sebenarnya melanggar dari  norma sosial dan hukum  positif  yang  berlaku.  Geng  motor adalah  salah  satu  masalah  baru  yang  timbul dari  efek  perkembangan  kota  makassar. perilaku  geng  motor  yang  anggotanya sebagian  besar  adalah  remaja  tersebut  sudah meresahkan masyarakat.
Geng motor yang berkembang pesat di masyarakat  kota  Makassar  ini  sering  kali melakukan pelanggaran tindak pidana, diantaranya  melanggar  peraturan  lalu  lintas, miras, penyalahgunaan obat terlarang, penganiayaan,  perkelahian  antar  kelompok, bahkan sampai perampokan. Hal ini meresahkan kota Makassar, terlebih bagi orang yang ingin keluar di malam hari. Geng motor memang  termasuk Juvenile  deliquency atau lebih sering disebut kenakalan remaja. Hal ini sangat  memprihatinkan  masa  depan  bangsa dan  Negara  ini  terletak  pada  kaum  muda seperti  mereka  dan  sebagian  dari  mereka terjebak  atau  dapat  dikatakan  ikut  dalam kegiatan  geng  motor  yag  tidak  produktif  dan cenderung merugikan ini.
Di  indonesia  dibuat  aturan-aturan perundangan-undangan  yang  mengatur  dan melindungi hak-hak anak yang diratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah antara  lain Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi, Manusia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  Tentang  Pengadilan  Anak  yang  telah direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  Secara  subtansi Undang-Undang  tersebut  mengatur  hak-hak anak  yang  berupa,  hak  hidup,  hak  atas  nama, hak   pendidikan,   hak   kesehatan   dasar,   hak untuk  beribadah  menurut  agamanya,  hak berekspresi,  berpikir,  bermain,  berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah
kenakalan anak, yang mengacu pada Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak  setelah  diundangkannya Undang-Undang  Perlindungan  Anak  maka istilah  tersebut  berubah  menjadi  anak  yang berkonflik  dengan hukum (ABH)  dan  saat  ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menggunakan dengan  menggunakan  juga  istilah  anak  yang berkonflik dengan hukum.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Hamidah  Abdurrahman,  mengatakan  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pencurian. Menurut dia, dalam KUHP  juga  mengatur  sanksi  berbeda  bagi setiap  jenis  pencurian.  Menurut  hamidah, pencurian dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal, yaitu  Pasal  362  sampai  367.  Pasal  362,  yang digunakan  polisi  untuk  menjerat  pelaku pencurian  biasa.  Pencurian  dengan  unsur pemberatan  ialah  seperti  pencurian  ternak, pencurian  yang  dilakukan  pada  waktu kebakaran,  letusan,  banjir,  gempa  bumi,  atau gempa  laut,  gunung  meletus,  kapal  karam, kapal  terdampar,  kecelakaan  kereta  api,  huru hara,  pemberontakan  atau  bahaya  perang, pencurian  pada  waktu  malam  dalam  sebuah rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya,  serta  pencurian  yang  dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Suwarso, http://tempo.com, diakses tanggal 25 Februari 2015).
Anak  sebagai  individu  yang  belum dewasa  perlu  mendapatkan  perlindungan hukum/yuridis (legal protection) agar terjamin kepentingannya  sebagai  anggota  masyarakat. Masalah menegaskan hak-hak anak dan hukum anak,  pada  dasarnya  sama  dengan  masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  hendak mendalami apakah penjatuhan pidana tehadap terhadap anak tersebut telah diterapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan    hak-hak  anak  pelaku tindak  pidana  tersebut.  Karena  penjatuhan pidana tersebut akan  menentukan  masa  depan anak tersebut.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  (Soekanto,  2013), yaitu  dengan  mengkaji  putusan  pengadilan, aturan-aturan  hukum,  teori-teori  hukum  dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan ( statue approach ) (Marzuki, 2010:96). Dalam konteks  ini,  ketentuan-ketentuan  yang  akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum  nasional  yang  berkaitan  dengan perkara  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Selain menggunakan statue approach , digunakan juga pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Adapun yang dimaksud  pendekatan  konseptual  (Soekanto, 2013:137),  adalah  pendekatan  yang  beranjak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum khususnya  pada  lapangan  hukum  nasional. Pandangan-pandangan,  doktrin-doktrin  yang akan digunakan dalam penelitian ini, memiliki keterkaitan  erat  dengan  perkara  anak  sebagai pelaku tindak pidana.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan penelitian kepustakaan ( library research ),  yang  mempelajari  dan  mengkaji sejumlah ketentuan-ketentuan hukum nasional,  buku-buku  teks,  kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum  yang  dianggap relevan dengan objek penelitian (Keraf, 2004). Dalam  penelitan  hukum  normatif,  maka sumber  data  yang  digunakan  adalah  bahan- bahan hukum, yang terdiri dari (Salim, 2013): 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,
meliputi  beberapa  instrumen  hukum nasional  yang  berkaitan  dengan  kajian dalam tesis ini.
2) Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  meliputi buku-buku  dan  jurnal-jurnal  penelitian hukum baik yang berbentuk fisik maupun hasil dari penelusuran ( browsing ) internet.
3) Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum yang  memberikan  penjelasan  mengenai
bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  meliputi  kamus  hukum  dan ensiklopedia  yang  ada  kaitannya  dengan kajian dalam tesis ini.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  penelitian  ini,  maka  data  yang terkumpul  baik  data  primer  maupun  data sekunder dianalisis secara kualitatif, selanjutnya  dideskripsikan  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Secara  Bersama- sama.
Tindak  pidana  pencurian  yang  diatur dalam  Pasal  365  KUHP  sesungguhnya hanyalah  satu  kejahatan  bukan  dua  kejahatan yang  terdiri  atas  kejahatan  pencurian  dan kejahatan  pemakaian  kekerasan  terhadap orang.
Tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.  Dari  perumusan  Pasal  365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  dari  ayat (1)  sampai  dengan  ayat  (4).Adapun  unsur- unsurnya sebagai berikut :
Ayat (1) memuat unsur-unsur :
- Pencurian dengan;
- Didahului;
- Disertai;
- Diikuti;
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
Unsur-unsur subjektifnya :
- Mempersiapkan  atau  mempermudah pencurian itu, atau
- Jika  tertangkap  tangan  memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain dalam kejahatan itu.
Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :
1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian “, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan  yang  mendahului  pengambilan barang.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian, yaitu  pengambilan  barang  dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan..
Ayat (2) memuat unsur-unsur :
1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur  yang  dimaksud  untuk  memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap tangan untuk mempersiapkan atau mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal tertangkap  tangan  untuk  memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau  untuk  tetap  menguasai  barang  yang dicuri.
6. Unsur  jika  perbuatan  dilakukan  pada waktu  malam  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya, dijalan  umum,  atau  dalam  kereta  api  atau trem yang sedang berjalan.
7. Unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Putusan hakim pada dasarnya tidak dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum,  hal  itu disebabkan karena ketiga unsur  yang esensial dalam  hukum.  Keadilan  pada  hakikatnya memberikan  perlindungan  atas  hak  dan  saat yang  sama  mengarahkan  kepada  kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban  di  dalam  masyarakat.  Dengan keadilan prosedural baru memberikan jaminan kepastian  dan  ketertiban  tetapi  belum  tentu memberikan  keadilan  secara  substansial. Apabila  ketiga  unsur  tersebut  diterapkan sepenuhnya  di  dalam  suatu  putusan  hakim maka dengan sendirinya putusan tersebut tidak akan  melanggar  dan  menyalahi  kepentingan siapapun.
Pengadilan  Negeri  Makassar  yang memberikan  dan  mengadili  perkara  pidana dengan  terdakwa1.Ian  Ramadhan  Bin  Muhlis bersama terdakwa 2. M. Syahrul  Mahpul Bin
Mas  Dulhak  Alias  Ipul  Zaenit  telah menghadirkan dipersidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dengan dakwaan melanggarPasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP danPasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## Mengadili
1. Menyatakan terdakwa 1. Ian Ramadhan Bin Muhlis  bersama  terdakwa  2.  M.  Syahrul Mahpul Bin Mas Dulhak Alias Ipul Zaenit terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pencurian  dengan  Kekerasan  dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara : terdakwa 1 selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa 2 selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  masa  penahanan  yang telah  dijalani  para  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan  agar  para  terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti kepada pemiliknya;
6. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikian  diputuskan  oleh  Hakim Tunggal  pada  hari  selasa  tanggal  10  Februari 2015  oleh  Suparman  Nyompa,  SH.,  MH sebagai  Hakim  Tunggal,  putusan  mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan  yang  dinyatakan  terbuka  untuk umum  oleh  Hakim  Tunggal  tersebut  diatas, dibantu  oleh  Surhatta,  SH  sebagai  Panitera Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Makassar yang  dihadiri  oleh  Helmy  Tambuku,  SH sebagai  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Para terdakwa.
Melihat dari posisi kasus yakni bahwa terdakwa 1.Ian Ramadhan Bin Muhlis bersama terdakwa  2.  M.  Syahrul  Mahpul  Bin  Mas Dulhak  Alias  Ipul  Zaenit  terbukti  melakukan tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan pada Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP danPasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP,  dimana unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  ini  sudah memenuhi karakter dan terbukti.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Faktor-faktor Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan  Kekerasan  Yang  Dilakukan  Oleh Anak Secara Bersama-sama.
Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya sanksi  pidana  penjara  terhadap  putusan  yang ditanganinya.  Kebebasan  hakim  mutlak  dan tidak  dicampuri  oleh  pihak  lain.  Hal  ini disebabkan  untuk  menjamin  agar  putusan pengadilan  benar-benar  objektif.  Kebebasan hakim  untuk  menentukan  berat  ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada  batas  maksimum  dan  minimum  serta kebebasan  yang  dimiliki  harus  berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat  da  bertanggungjawab  terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Setiap  putusan  pengadilan  harus disertai  dengan  bahan  pertimbangan  yang memberatkan dan meringankan yaitu : Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan  terdakwa  dapat  meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan menyesali  serta  berjanji  tidak  akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
2. Terdakwa tukang punggung keluarga.
3. Para terdakwa sopan dalam persidangan. Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat
dijelaskan  bahwa  sebelum  menetapkan  dan menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang dilakukan  oleh  anak  secara  bersama-sama, terlebih  dahulu  mempertimbangkan  berbagi hal,  misalnya  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan,  pertimbangan  yuridis  dan  non yuridis,  keadaan  dan  latar  belakang  keluarga terdakwa,  serta  beberapa  hal  lain  yang berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh terdakwa.
Seperti  diketahui  bahwa  hakim  diberi fungsi  oleh  undang-undang  untuk  menerima, memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk emeberikan
putusan  yang  sebenar-benarnya  dan  seadil- adilnya.
Dalam upaya membuat putusan serta memutuskan  sanksi  pidana,  hakim  harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari  dakwaan  Penuntut  Umum,  keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal  dalam  hukum  pidana.  Adapula pertimbangan  non  yuridis  yang  terdiri  dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat serta kondisi  terdakwa  pada  saat  melakukan perbuatan tersebut.
Hakim anak mendasarkan pembuktiannya  terhadap  kesalahan  terpidana berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah  yang diatur  di  dalam  Pasal  184  KUHAP,  yaitu keterangan  saksi,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa. Di dalam memutuskan perkara ini , Hakim  Anak  mempertimbangkan  2  (dua) saksi, yakni, Najma Nur Mawaddah dan Muh. Ruslan yang pada kesaksiannya menerangkan bahwa para terdakwa memang telah melakukan  kejahatan yang diatur dalam Pasal 365  ayat  (2)  ke-1  dan  ke-2  KUHP  danPasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
Mengenai  alat  bukti  petunjuk,  hakim  anak memperolehnya dengan cara menghubungkan secara  logis  dan  sistematis  keterangan  para saksi dengan keterangan terdakwa serta barang bukti  1  (satu)  buah  tas  yang  berisi  dompet warna cream yang isinya 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Syariah yang berisi uang Rp. 13.000.000, 1 (satu) lembar STNK Motor DD 5457 VZ.
Ditinjau  dari  jumlah  alat  bukti  yang digunakan  oleh  Penuntut  Umum  untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut  telah  memenuhi  unsur  formil  dalam pembuktian  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP yang mengatur bahwa :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti  yang sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.”
Hakim  memang  harus  menegakkan ketentuan Undang-undang tetapi tidak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengesampingkan  aspek-aspek  lain  yang berhubungan  dengan  suatu  tindak  pidana  ini sudah memenuhi karakter dan terbukti.

## KESIMPULAN
Wujud  pemidanaan  terhadap  tindak pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang dilakukan  oleh  anak  secara  bersama-sama dengan nomor putusan 10/Pid.Sus
Anak/2015/PN.MKS sudah tepat karena telah memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan Majelis  Hakim,  serta  penjatuhan  pidana penjara  tidak  melebihi  dari  pidana  yang diancam oleh Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP  dan  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP, dimana  unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  ini sudah memenuhi karakter dan terbukti.
Pertimbangan  hukum  Hakim  dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  dalam  Putusan  Nomor :10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks yakni dengan terpenuhinya  semua unsur-unsur pasal dalam dakwaannya yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2  KUHP  dan  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4 KUHP,dimana berdasarkan alat bukti ditambah  keyakinan  hakim.  Selain  itu  juga hakim dalam menjatuhkan  sanksi pidana harus mempertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Kapolda  JabarPol  Irjen  M  Iriawan,  2015, www.republika.co.id,  Diakses  pada tanggal 14 April 2015.
Kartono,  Kartini,  1992, Patologi  Sosial  2.
Kenakalan  Remaja ,  Rajawali  Pres,
Jakarta.
Keraf,  Gorys,  2004, Komposisi ,  Cetakan  Ke- 13, Nusa Indah, NTT.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2010, Penelitian Hukum ,  Cetakan  Ke-6,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013,
Penerapan Teori Hukum  Pada Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,
Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2013,
Penelitian Hukum Normatif , Cetakan
Ke-13,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011), hlm.14; Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian  Hukum,  Cetakan  Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak