JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.10 No.1, April 2017 Hal. 40 – 52

## CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AKUNTANSI SELAMA PERIODE ADOPSI IFRS DI INDONESIA
Agiel Ciptian
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agielciptian@gmail.com
Tri Lestari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa trilestari.untirta@gmail.com
Ewing Yuvisa Ibrani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ewing.yuvisa@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to investigate : (1) the effect of significant revision of PSAK IFRS adoption on accounting  quality,  (2)  the  effect  independent  commisioner  on  accounting  quality  after  significant revision of PSAK IFRS adoption, (3) the effect of audit committee on accounting quality after significant revision  of  PSAK  IFRS  adoption.  The  data  processed  using  Statistical  Product and Service Solution (SPSS)  software. Sample  of  this  study  were  collected  from  34  financial  companies  listed  in  Indonesia Stock  Exchane  period 2005-2007 for  Pre-IFRS  and 2013-2015 Post-  IFRS.  Logistic  regression  analysis were used in this study. The  result  found  that  significant  revision  of  PSAK  IFRS adoption can not enhance or improve the accounting quality, independent commisioner gave effect on accounting quality after significant revision of PSAK IFRS adoption, and audit committee did not give effect on accounting quality after revision of PSAK IFRS adoption.

## Keywords:    Accounting    Quality,    IFRS,    Independent    Commissioner,    Audit Committee

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  pengaruh  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS  terhadap kualitas  akuntansi,  (2)  pengaruh  komisaris  independen  terhadap  kualitas  akuntansi  sebelum  dan sesudah revisi signifikan PSAK  adopsi  IFRS,  (3)  pengaruh  komite  audit  terhadap  kualitas  akuntansi sebelum  dan  sesudah  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS.  Data  diolah  dengan  menggunakan  program software Statistical Product and Service Solution (SPSS). Sampel  penelitian  terdiri  dari  34  perusahaan keuangan  dari  tahun  2005-2007  untuk  sebelum  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS  dan  2013-2015 setelah revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revisi signifikan PSAK adopsi IFRS tidak mempengaruhi  kualitas akuntansi, adanya pengaruh komisaris independen  terhadap  kualitas  akuntansi  setelah  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS,  dan  komite  audit tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas akuntansi setelah revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.

## Kata Kunci: Kualitas akuntansi, IFRS, Komisaris independen, Komite audit

## PENDAHULUAN
Sejak krisis ekonomi 1998 telah banyak terjadi skandal keuangan diperusahaan publik dengan  melibatkan  persoalan  laporan  keuangan  yang  dipublikan.  Antara  lain  kasus insider trading pada  saham  PT  Bank  Central  Asia  tahun  2001  maupun  kasus  laporan  keuangan
ganda  PT    Bank    Lippo  pada    tahun  2002    yang  diterbitkan  oleh  pihak  manajemen perusahaan  yang  melibatkan  pelaporan  keuangan (financial  reporting) yang  berawal  dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). Khususnya untuk kasus terkait dengan income smoothing misalnya, adanya kasus pada PT. Kimia Farma Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam  (Bapepam,  2002),  diperoleh  bukti  bahwa  terdapat  kesalahan  dalam  penyajian laporan  keuangan,  berupa  kesalahan  dalam penilaian  barang jadi  dan  kesalahan  pencatatan penjualan,  dimana  dampak  kesalahan  tersebut  mngakibatkan overstated laba  bersih  untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar.
Beberapa  penelitian  yang  meneliti  tentang income      smoothing diantaranya  ialah Budhijono  (2006)  pada  industri  perbankan  yang terdaftar di BEJ periode  tahun 2000 – 2004 dan Dewi (2010) pada industri perbankan yang terdaftar di BEJ periode 2004 – 2008. Trisanti (2012)  meneliti  praktik income  smoothing hubungannya  dengan  konvergensi    IFRS    yang diberlakukan    di    Indonesia    pada  perusahaan-perusahaan  yang    terdaftar  di  Bursa    Efek Indonesia    dengan    menggunakan  sampel  sebanyak  327  perusahaan  dan  membaginya dalam dua  periode  yaitu  tahun  2000-2004  dan  tahun  2005-2009.  Pada  tahun 2000-2004 Indonesia belum melaksanakan konvergensi IFRS, kemudian periode kedua tahun 2005-2009 setelah  Indonesia  mengadopsi  IFRS.  Hasil  penelitian  tersebut  mendukung  bahwa    praktik income  smoothing di Indonesia menurun setelah dilakukannya konvergensi standar akuntansi ke  IFRS.  Meskipun  begitu,  penelitian  tersebut  masih  mendeteksi  praktik income  smoothing masih terbilang cukup banyak.
Harmonisasi  dari  standar  internasional  telah  mendorong  untuk  menciptakan  tata kelola  perusahaan  yang  baik.  Dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  diharapkan  dapat menciptakan kualitas akuntansi yang baik pula. Sebagai contoh kasus Enron, yang disebabkan oleh  rendahnya  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Dhaliwal et  al .,  2006).  Selain  standar akuntansi  yang  digunakan  di  setiap  perusahaan,  tata  kelola  perusahaan      yang     baik     atau yang      lebih      dikenal      dengan      c orporate  governance merupakan  salah  satu  kunci  sukses perusahaan  untuk  tumbuh  dan  menguntungkan  dalam  jangka  panjang,  sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kembali   pada  tahun  1999,   kita  melihat   negara- negara  di  Asia Timur  yang  sama-sama  terkena  krisis  mulai  mengalami  pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi   antarnegara,   melainkan antarkorporat   di   negara    -   negara tersebut. Wacana Good Coporate Governance sendiri mulai mengemuka sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang dialami di kawasan Asia dan Amerika Latin.  Krisis  ini  terjadi  akibat  buruknya  tata  kelola  perusahaan yang diterapkan di perusahaan.
Beberapa  hal  yang  menyebabkan  kegagalan Corporate Governance pada  saat  itu diantaranya  ialah  sistem  hukum  yang  buruk,  tidak  konsistensinya  standar  akuntansi  yang dipakai, praktek perbankan yang lemah, dan kurangnya perhatian Board Of Directors terhadap pemegang hak-hak minoritas. Dengan keadaan yang dialami pada waktu itu menggambarkan bahwa  terjadi  tata  kelola  yang  buruk.  Dengan  adanya  masalah-masalah  tersebut  dituntut adanya  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Prinsip-prinsip  yang  dimiliki Corporate Governance seperti fairness , accountability ,  dan stakeholder  concern menolong  perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis agar dapat bangkit ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola dengan dinamis dan profesional.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh corporate governance terhadap kualitas akuntansi dalam masa adopsi IFRS di Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  Bryce et  al .  (2014)  yang
menggunakan  komite  audit  sebagai  variabel  independen  dan  variabel  dependen  kualitas akuntansi yang diukur dengan total accrual . Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan ialah adanya  penambahan  variabel  bebas  yaitu corporate  governance yang  diukur  menggunakan komisaris    independen,    dan    komite  audit.  Sedangkan  untuk  mengukur  kualitas  laba  atau kualitas akuntansi   digunakan pengukuran income smoothing .

## TINJAUAN LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kualitas Akuntansi
Salah  satu  pola  manajemen  laba  adalah income  smoothing (Scott, 2003).   Perataan laba    atau income    smoothing oleh    Budhijono    (2006)  didefinisikan  sebagai  cara  yang digunakan  oleh  manajemen  untuk  mengurangi  fluktuasi  income  baik  secara  artifisial  atau ekonomi.  Prasetyo  dkk.  (2002)  mengungkapkan  bahwa  usaha  perataan  laba  yang  dilakukan oleh manajemen dengan sengaja mempunyai tujuan agar memberikan persepsi pada investor tentang  kestabilan  laba  yang  diperoleh  perusahaan.  Laba  yang  stabil  memberikan  persepsi pada  investor  bahwa  tingkat  return  saham  yang  diharapkan  tinggi  dan  tingkat  risiko  dari portfolio saham rendah,  sehingga  tingkat  kinerja  dari  perusahaan  tersebut  kelihatannya baik.  Perataan  laba  yang  dilaporkan  dapat  dicapai  melalui  dua  jenis  perataan  yaitu  Eckel (1981):
1. Perataan alami (natural smoothing)
2. Perataan yang disengaja (Intentianlly smoothing)
Menurut  Sugiarto  (2003)  berbagai  teknik  dilakukan  dalam  perataan laba, diantaranya adalah:
1. Perataan    melalui    terjadinya    transaksi    atau    pengakuan    transaksi.  Pihak  manajemen dapat  menetukan  atau  mengendalikan  waktu  transaksi    melalui    kebijakan    manajemen sendiri  ( accruals ) misalnya: pengeluaran biaya riset dan pengembangan. Selain itu banyak juga yang menggunakan kebijakan diskon dan kredit, sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya  jumlah  piutang  dan  penjualan  pada  bulan  terakhir  tiap  kuarter  dan  laba kelihatan stabil pada periode tertentu.
2. Perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer  mempunyai    wewenang    untuk    mengalokasikan    pendapatan    atau  beban untuk  periode  tertentu.  Misalnya:  jika  penjualan  meningkat,  maka  manajemen  dapat membebankan biaya riset dan pengembangan serta amortisasi goodwill pada periode itu untuk menstabilkan laba
3. Perataan melalui klasifikasi. Manajemen  memiliki   kewenangan untuk mengklasifikasikan pos-pos  rugi  laba  dalam  kategori  yang  berbeda.  Misalnya:  jika  pendapatan  non-operasi sulit  didefinisikan,  maka  manajer  dapat  mengklasifikasikan  pos  itu  pada  pnedapatan operasi atau pendapatan non-operasi.

## Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme corporate  governance merupakan  suatu  aturan  main,  prosedur,      dan hubungan      yang    jelas      antara      pihak      yang      mengambil  keputusan  dengan  pihak  yang melakukan  kontrol/pengawasan  terhadap  keputusan  tersebut.  Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini meliputi komisaris independen dan komite audit.
Komisaris  Independen.  Dewan  komisaris  yang  independen  secara  umum  mempunyai pengawasan  yang  lebih  baik  terhadap  manajemen,  sehingga mempengaruhi kemungkinan
kecurangan  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  manajer  (Chtourou et al .,  2001)  atau  dengan  kata  lain,  semakin  kompeten  dewan  komisaris  maka  semakin mengurangi  kemungkinan  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan.  Dewan  komisaris  dapat melakukan  tugasnya  sendiri  maupun  dengan  mendelegasikan  kewenangannya  pada  komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek  pengelolaan  korporasi  yang  baik  ( good  corporate  governance )  yang  diterapkan perseroan  bilamana  perlu  melakukan  penyesuaian.  Proporsi  dewan  komisaris  harus sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  pengambilan  keputusan  yang  efektif,  tepat  dan cepat  serta  dapat  bertindak  secara    independen.    Dalam    rangka    penyelenggaraan pengelolaan  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance ),  perusahaan  tercatat  wajib memiliki  komisaris  independen  yang  jumlahnya  proporsional  sebanding    dengan    jumlah saham    yang    dimiliki    oleh    bukan    pemegang  saham  pengendali  dengan  ketentuan  jumlah komisaris  independen  sekurang-kurangnya  30%  (tiga  puluh  perseratus)  dari  jumlah  seluruh anggota komisaris. (Wedari, 2004).
Komite  Audit.  Keberadaan  komite  audit  pada  perusahaan  publik  di  Indonesia  secara resmi  dimulai  sejak  bulan  Juni   2000   yang  ditandai  dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ  No:  Ke-315/BEJ/06/2000  perihal:  Peraturan  Pencatatan  Efek  Nomor  I-A:  Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam  rangka  penyelenggaraan  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance ), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19  tahun  2003  pasal  70,  yang  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  keputusan  Bapepam  No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut 20 berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan  kualitas  laporan  keuangan,  dan  meningkatkan  efektivitas fungsi  audit.  Peran  komite  audit  adalah  untuk  mengawasi  dan  memberi  masukan  kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002).

## Pengembangan Hipotesis
IFRS  merupakan  standar  yang  berlaku  dalam  skala  global  dan  disusun  secara principal based .  Wardhani  (2010)  menyatakan  bahwa  keunggulan principles  based ini  adalah perusahaan  dapat  mengimplementasikan    standar  akuntansi  sesuai    dengan    karakteristik khusus  yang  dimilikinya  sehingga  pelaporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan  lebih mencerminkan nilai ekonomis perusahaan. Ashbaugh dan Pincus (2001) menerangkan bahwa dengan  semakin  konvergennya  GAAP    lokal    suatu    negara    terhadap    standar    akuntansi internasional  maka    persyaratan    pengungkapannya    akan    lebih    banyak    dan  pembatasan pilihan metode akuntansinya juga semakin besar. Barth et al . (2007) juga menjelaskan bahwa dengan menggunakan IFRS, maka kualitas akuntansi dapat diperbaiki dengan menghilangkan alternatif-  alternatif  metode  akuntansi  yang  kurang  dapat  merefleksikan  kinerja  perusahaan dan yang dapat digunakan untuk pengelolaan laba.
Semakin    banyaknya    pengungkapan    setelah    adopsi    IFRS  berdampak    pada    kualitas laba  dalam  suatu  perusahaan  tersebut. Menurut Julia Halim (2005) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh signifikan negatif dengan manajemen laba, sejalan dengan perspektif Oportunistic  Earnings Management . Diharapkan  dengan  pengungkapan  yang  lebih rinci dapat membatasi manajer  dalam  melakukan  manajemen  laba  dikarenakan  transparansi laporan    keuangan    semakin    meningkat,    dan    berkurangnya    asimetri  informasi  sehingga dapat  menghasilkan  perbedaan  kualitas  laba.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  peneliti
beranggapan bahwa adanya perubahan kualitas akuntansi setelah revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.
Sehingga peneliti dapat menyimpulkan hipotesis pertama sebagai berikut. H1    :   Terdapat   peningkatan   kualitas   akuntansi   sesudah   revisi signifikan PSAK adopsi IFRS Sebuah  perusahaan  harus  memiliki  tim  yang  netral,  dalam  artian tim  tersebut tidak memihak  salah  satu  pihak.  Sebagai  contoh  dalam  Dewan  komisaris  dibutuhkan  tim  atau anggota  yang  tidak  memiliki  hubungan  dengan  perusahaan  tersebut.  Tujuan  adanya  tim  ini ialah memonitor  jalannya  kinerja  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Komisaris tersebut.   Fama dan    Jensen    (1983)    menekankan    pentingnya  independensi  dewan  perusahaan  untuk menyediakan  pengawasan  yang  efektif  terhadap  kegiatan  manajerial  dan  inisiatif.  Adanya independensi  dewan  komisaris  diharapkan  dapat  meningkatkan  proses  pengawasan  akan tindakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen,  agar  tercipta  kualitas  akuntansi yang diinginkan.  Dengan perubahan  yang terjadi dalam sistem akuntansi, diharapkan setelah adanya  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS  dapat  menjadi  alat  untuk  menunjang  kinerja  dari komisaris  independen  agar  lebih  efektif  dan  efisien.  Berdasarkan      penjelasan      tersebut, peneliti      beranggapan      bahwa  adanya  penigkatan  dari  komisaris  independen  terhadap kualitas  akuntansi    setelah    revisi    signfikan    PSAK    adopsi    IFRS.    Sehingga  peneliti  dapat menyimpulkan hipotesis kedua sebagai berikut.
H2  =  Revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS  memperkuat  pengaruh  komisaris  independen terhadap kualitas akuntansi Dalam  konsep agency  teory menyatakan  adanya  hubungan  atau    kontak    antara    principal dan    agent.    Principal    mempekerjakan  agent  untuk  melakukan  tugas  untuk  kepentingan principal,  termasuk  pendelegasian  otorisasi  pengambilan  keputusan  dari  principal  kepada agent.  Pada  perusahaan  yang  modalnya  terdiri  atas  saham,  pemegang  saham  bertindak sebagai  principal,  dan  CEO  ( Chief  Executive  Officer )  sebagai    agent    mereka.    Menurut penelitian    Suryana    (2005)    tugas  komite  audit  berhubungan  dengan  kualitas  laporan keuangan,  karena  komite  audit  diharapkan  dapat  membantu  dewan  komisaris  dalam pelaksanaan  tugas  yaitu  mengawasi  proses  pelaporan  keuangan  oleh  manajemen.  Dengan adanya  komite  audit  di  dalam  perusahaan,  perilaku  manajemen  akan  lebih  mudah  diawasi agar tidak melakukan praktik – praktik yang akan merugikan perusahaan tersebut. Diharapkan dengan  adanya  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS,  komite  audit  dapat  meningkatkan pengawasan  terhadap  manajemen  agar  pihak  manajemen  tidak  melakukan  tindakan oportunistik  untuk  kepentingan  pribadinya.  Berdasarkan      penjelasan      tersebut,      peneliti beranggapan      bahwa  adanya  peningkatan  dari  komite  audit  terhadap  kualitas  akuntansi setelah  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS.  Sehingga,  peneliti  dapat  menyimpulkan  hipotesis ketiga sebagai berikut.
H3  = Revisi signifikan PSAK adopsi IFRS memperkuat pengaruh komite audit terhadap kualitas akuntansi

## METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel. Populasi  penelitian  adalah  seluruh  perusahaan  sektor  keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada  tahun 2005 – 2015. Dengan 2005 – 2007 untuk Pra  IFRS  dan  2013 – 2015  untuk  Post  IFRS.  Perusahaan  publik  yang  terdaftar  di  BEI  dipilih karena  merupakan  entitas  dengan  akuntabilitas  signifikan  yang  diwajibkan  dengan menggunakan  PSAK – IFRS  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  mulai  tahun  2010.  Sampel
akhir dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria :
1. Perusahaan  tersebut  mempublikasikan    data  laporan  keuangan  secara  konsisten selama  periode  pengamatan.  Perusahaan  tersebut  melakukan  initial  public  offering (IPO) sebelum tahun 2005.
2. Perusahaan    konsisten    mendapatkan    laba    dari    selama periode pengamatan.

## Variabel Penelitian
Kualitas  Akuntansi. Dalam  penelitian  ini,  kualitas  akuntansi  diukur  dengan  perataan laba(income  smoothing  /IS).  Peneliti  menggunakan  indeks  Eckel  untuk  menentukan  apakah perusahaan  melakukan  perataan  laba  atau  tidak.  Perusahaan  yang  melakukan  perataan  laba diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba diberi nilai 0. Indeks Eckel dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kustono, 2011): Indeks Perataan Laba ( IPL ) : CV ∆ I / CV ∆ S Dimana:
CV adalah koefisien  variasi  dari  variabel,  yaitu  standar  deviasi  dari perubahan   laba   dan perubahan  penjualan  dibagi   dengan nilai    yang    diharapkan    dari    perubahan    laba    (I) dan perubahan penjualan (S).
Δ S : Perubahan penjualan yang terjadi dalam satu periode Δ I : Perubahan laba yang terjadi dalam satu periode.
Untuk menghitung CV Δ S atau CV Δ I dapat digunakan rumus :
Dimana ΔX adalah Perubahan laba (I) atau perubahan pendapatan (S) antara tahun ke n-1  ke  tahun  ke  n.  Mengacu  pada  pendapat  Syahriana  (2006),  apabila  CV Δ S  >  CV Δ I  atau dengan kata lain perusahaan tersebut memiliki indeks perataan laba lebih dari 1 (IPL > 1), maka perusahaan tersebut digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba. Komisaris  Independen  (KI),  variabel  ini  diukur  dengan  rasio  persentase  antara  jumlah komisaris  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  (komisaris  independen)  terhadap  total  jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.     Menurut     Peraturan     Bank     Indonesia     nomor 8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance ,  setengah  dari  anggota komisaris pada  bank  merupakan  komisaris independen.
Komite  Audit  (KA).        Pengaturan  mengenai  jumlah  komite  audit  bagi  emiten  dan perusahaan  publik  diatur  dalam  Peraturan  Bapepam-LK  No.IX.I.5  tentang  Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik  diwajibkan  membentuk  komite  audit  yang  berjumlah  sekurang-kurangnya  tiga  orang dimana  salah  satunya  merupakan  komisaris  independen  perusahaan  dan  bertindak  sebagai ketua  komite  audit.  Jadi  variabel  diukur  dengan  jumlah  anggota  komite  audit  dalam  suatu perusahaan.
Variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi penerapan PSAK revision
signifikan  adopsi  IFRS.  Dengan  menggunakan  variabel  dummy,  yaitu  memberi  nilai  0  untuk periode sebelum penerapan PSAK revisian IFRS (2005-2007) dan nilai 1 untuk periode setelah penerapan PSAK revisian IFRS (2013-2015).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Dari  tabel  statistik  deskriptif  diketahui  bahwa  dalam  periode sebelum revisi  signifikan, hampir setengah jumlah perusahaan dalam sampel terdeteksi melakukan perataan laba. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-ratanya yaitu 0.44. Angka ini meningkat pada periode setelah revisi signifikan,  yaitu  rata-rata  0.56.  Sementara  itu  nilai  rata-rata  untuk  proporsi  komisaris independen  dan  jumlah  komite  audit  juga  terdapat  peningkatan  pada  periode  setelah penerapan  revisi  signifikan  IFRS.  Hal  ini  dapat  mengindikasikan  bahwa  kepatuhan  penerapan prinsip good corporate governance semakin meningkat.

## Tabel 1. Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah Revisi Signifikan PSAK adopsi IFRS
Sebelum Revisi Signifikan PSAK Adopsi IFRS Sesudah Revisi Signifikan PSAK Adopsi IFRS n Min Max Std. Dev Mean Min Max Std. Dev Mean IS 204 0 1 0,499 0,44 0 1 0,499 0,56 KI 204 0 1 0,207 0,38 0 1 0,182 0,45 KA 204 1 7 1,130 3,25 2 8 1,133 3,64 IFRS 204 0 1 Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)
Hasil Analisis Regresi Logistik
Pada  tabel  interaksi  IFRS  dijelaskan  hasil  selisih  nilai    -2 Log  likehood sebelum variabel   independen   masuk   dan   sesudah   variabel   independen digabungkan   dengan variabel  moderasi  dimasukkan  dalam  model.  282,804 – 271,374 = 11,430 (nilai chi-square ). Nilai X2 11,430 > nilai chi-square DF 5 yaitu sebesar  11,070  dengan  signifikansi  0,000  yang artinya  ialah   11,430  >  11,070 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05,  yang menunjukkan bahwa  variabel  independen  dan  variabel  moderasi  dapat  memberikan  pengaruh  nyata terhadap model, atau dengan kata lain model dinyatakan fit.
Tabel 2. Tabel Omnibus Test Nilai Omnibus Test Chi-square Sig DF 11,430 0,043 5
Pada  tabel  Model  Summary  berfungsi  untuk  melihat  kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen,  digunakan  nilai Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square . Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan Pseudo R-Square atau jika pada
regresi  linear  (OLS)  lebih  dikenal  dengan  istilah  R-Square.  Pada  tabel  di  atas  setelah  revisi signifikan PSAK adopsi IFRS, ditemukan bahwa nilai dari Nagelke R Square sebesar 0,073 atau 7,3%.  Dengan  kata  lain,  kemampuan  variabel  independen  untuk  menjelaskan  variabel dependen meningkat  setelah  adopsi  IFRS,  yaitu  sebesar  7,3%,  dan  terdapat  100%-7,3%= 92,7% ditentukan oleh faktor lainnya.
Tabel 3. Tabel Model Summary
Periode -2 Log Likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square Interaksi IFRS 271,374a 0,054 0,073
Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)
Tabel Hosmer  and  Lemeshow  Test menguji  bahwa  data  empiris  cocok  atau  sesuai dengan  model  (tidak  ada  perbedaan  antara  model  dengan  data  sehingga  model  dapat dikatakan  fit).  Jika  nilai Hosmer  and  Lemeshow  Test statistik  sama  dengan  atau  kurang  dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak  yang berarti ada perbedaan  signifikan  antara  model  dengan nilai  observasinya  sehingga Goodness  of  Fit model  tidak  baik  karena  model  tidak  dapat memprediksi nilai observasinya. Jika  nilai Hosmer  and  Lemeshow  Test statistik  lebih  besar dari  0,05,  maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya  atau  dapat  dikatakan  model  dapat  diterima  karena  cocok  dengan  data observasinya.
Pada tabel di atas setelah revisi signifikan PSAK adopsi IFRS, nilai signifikansi  bernilai 0,053    yang  berarti  bahwa    0,053    >  0,05    dan  menjelaskan  bahwa  model  setelah diinteraksikan dengan variabel moderasi IFRS dinyatakan fit (model layak untuk diteliti).
Tabel 4. Tabel Hosmer and Lemeshow Test Periode Chi-square Df Sig. Interaksi IFRS 15,353 8 0,053
Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)
Hasil    regresi  menunjukkan    variabel    IFRS  memiliki    nilai    B    -1,335  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,210 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IFRS tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntansi. Dengan kata lain, revisi   signifikan   PSAK   adopsi    IFRS    tidak memperkuat      variabel      kualitas  akuntansi,  atau  kualitas  akuntansi  tidak  meningkat  setelah revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.
Hasil  regresi  menunjukkan  variabel  komisaris  independen  sebelum  diinteraksikan  dengan variabel  IFRS  memiliki  nilai  B  1,025  dengan  tingkan  signifikansi    0,090    >    0.05.    Hal    ini menunjukkan    bahwa    komisaris  independen  sebelum  diinteraksikan  dengan  IFRS  tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntansi.   Komisaris   independen   setelah   adanya   interaksi dengan   IFRS ditemukan nilai  B yaitu  3,908 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014  < 0,05, yang berarti bahwa komisaris independen setelah  adanya interaksi dengan IFRS berpengaruh positif  terhadap  kualitas  akuntansi,  dengan  kata  lain  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS memperkuat variabel komisari independen.
Hasil  regresi menunjukkan variabel komite audit sebelum diinteraksikan  dengan  IFRS memiliki  nilai  B  -2,72  dengan  tingkat  signifikansi 0,155  >  0.05,  hal  ini  menunjukkan  bahwa komite  audit  sebelum  diinteraksikan  dengan    IFRS    berpengaruh    negatif    terhadap    kualitas akuntansi.   Komite  audit setelah diinteraksikan  dengan  variabel  IFRS ditemukan  nilai B  yaitu 0,079  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,771  >  0,05,  yang  berarti  bahwa  komite  audit setelah adanya  interaksi  dengan  IFRS  tidak berpengaruh  terhadap kualitas akuntansi, dengan kata lain revisi signifikan PSAK adopsi IFRS tidak memperkuat variabel komite audit.
Tabel 5. Output Variabel dalam Persamaan Variabel Predicted Sign Setelah Interaksi IFRS B Sig. Constant 1,296 0,086 Komisaris Independen + 1.025 0,090 Komite Audit + -2.72 0,155 IFRS + -1,335 0,210 KIxIFRS + 3.908 0,014 KAxIFRS + 0,079 0,771 Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

## Pembahasan
Pengujian  untuk  hipotesis pertama  yaitu  menguji  tentang variabel  moderasi yaitu  IFRS terhadap kualitas akuntansi yang diukur dengan income smoothing . Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap variabel moderasi IFRS menunjukkan  koefisien  regresi  memiliki  nilai -1.135  dengan  signifikan  0,210  >  0,05.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  koefisien  regresi  IFRS bernilai  negatif  dan  secara    statistik    tidak    berpengaruh    signifikan,    maka    hipotesis    yang diajukan ditolak.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  revisi  signfikan  PSAK  adopsi IFRS tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas akuntansi.
Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh dari perubahan standar IFRS terhadap kualitas akuntansi. IFRS dibuat oleh negara yang menggunakan atau berkiblat pada common law , dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri menganut sistem negara code  law  yang  bertolak  belakang  pada  negara  yang  menganut  sistem  common  law.  Dalam kelompok code  law pada  umunya  berorientasi  kepada  pemangku  kepentingan.  Dalam code law pemerintah  punya  andil  dalam    menetapkan  standar  akuntansi  itu  sendiri  melalui perundang – perundangan.
Dengan   adanya   campur   tangan   dari   pemerintah   tersebut   IFRS   sulit berkembang di    negara    yang  menganut code    law .  Soderstorm    dan    Sun    (2007)  mengatakan  bahwa kualitas akuntansi  bergantung peraturan  atau undang – undang yang ada  dan  sistem  politik yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Pada  PSAK  terbaru  yang  mengadopsi  IFRS  menganut principal  based dimana  akuntan  diberikan  wewenang    untuk    menentukan    suatu    proses akuntansi   sendiri,   dan   disinilah dibutuhkan professional  judgement .  Menurut  Benneth et al .    (2006) principal  based  standards mensyaratkan professional  judgement baik  pada  level transaksi  maupun  pada  level  laporan  keuangan.  Menurut  hasil  penelitian  ini  bahwa  dengan
adanya    revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas akuntansi.  Hal  ini  didukung  juga  dengan  beberapa  penelitian  lain  menyatakan  bahwa konvergensi  IFRS  tidak  selalu  dapat  mengurangi  tingkat  perataan  laba  ( income  smoothing ). Jeanjean  dan  Stolowy  (2008)  menunjukkan  bahwa  standar  berkualitas  tinggi  tidak  selalu menghasilkan informasi akuntansi berkualitas tinggi.
Pengujian    untuk    hipotesis  kedua    yaitu    menguji    tentang    variabel    komisaris independen  terhadap  kualitas  akuntansi.  Hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  sebelum adanya  interaksi  dari  variabel  IFRS  menunjukkan  koefisien  regresi  -1,739 dengan tingkat signifikan  0,090  yang  artinya  bahwa  0,090    >  0,05.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  tidak  ada pengaruh  dari  komisaris  independen  sebelum  adanya  interaksi  variabel  IFRS.  Lalu  setelah adanya interaksi dari variabel IFRS menunjukkan  peningkatan  nilai  koefisien  regresi   bernilai 3,908  dengan  tingkat signifikan menjadi 0,014 yang artinya 0,014 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa  pengaruh  komisaris  independen  setelah  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS  bernilai positif  dan  secara  statistik  berpengaruh  signifikan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah,  bahwa komisaris  independen  memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas  akuntansi  setelah  adanya revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Isnanta  (2008)  menunjukkan  hasil  dimana  jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Dewan   komisaris adalah      unsur internal      balance yang      penting      untuk  melakukan    pengawasan    atas pengelolaan    perusahaan.    Menurut    Sutedi    (2012)  tugas  komisaris  adalah  mengawasi kebijaksanaan  direksi  dalam  menjalankan  perusahaan,  memberikan  nasihat  kepada  direksi. Berkaitan dengan peran dewan komisaris,   Kenneth   (2010)   berpendapat   bahwa   peran pengawasan      dewan  komisaris  akan  melemah  jika  komisaris  berasal  dari  pemegang  saham mayoritas  dan  apabila  pengaruh  direksi  yang  terlalu  kuat.  Maka  dibutuhkan  komisaris independen    yang    duduk    dalam    jajaran    pengurus    perseroan.    Semakin    tinggi  proporsi komisaris independen, maka praktek pengungkapan akan semakin baik.
Keberadaan  komisaris  independen  akan  memberikan shock  teraphy kepada pengelola perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan sebaik mungkin termasuk melakukan  pengungkapan  yang  baik.  Hasil  penelitian  ini  juga  didukung oleh  dari  penelitian yang    dilakukan    oleh    (Xie  et  al.,  2003)    yang  menyatakan  bahwa  dewan  komisaris independen  merupakan  sebuah  mekanisme corporate  governance yang  paling  signifikan dalam  mengurangi  tindakan  manajemen  laba,  terutama  mengawasi  manajemen  perusahaan dalam membuat laporan keuangan.
Pengujian untuk hipotesis ketiga yaitu  menguji tentang variabel  komite audit terhadap kualitas akuntansi.  Ditemukan nilai koefisien  regresi  sebelum adanya interaksi  dari  variabel IFRS  bernilai  -0,272  dengan  tingkat  signifikan  sebesar 0,155 yang artinya 0,155 > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa koefisien regresi komite  audit  bernilai  negatif  dan  secara  statistik tidak  berpengaruh  signifikan. Lalu setelah adanya interaksi dari variabel IFRS ditemukan nilai koefisien regresi bernilai  0,079  dengan  tingkat  signifikan sebesar 0,771  yang artinya  0,771  > 0,05.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  koefisien  regresi  komite  audit  bernilai  positif  dan  secara statistik    tidak    berpengaruh    signifikan,    maka    hipotesis    yang    diajukan  ditolak.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah,  komite  audit  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas  akuntansi setelah adanya revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.
Hasil  pengujian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang   ditemukan  oleh Gusnadi dan Budiharta  (2008)  yang  memperlihatkan  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap  tindakan
perataan  laba.  Lalu  Sefiana  (2009)  dan  Wahyono  (2013)    juga    telah    melakukan    penelitian pada  perusahaan  perbankan.  Hasilnya menunjukkan bahwa komisaris independen,  ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan  penelitian  dari  Marpaung  dan  Latrini  (2014)  menemukan  bahwa  variabel  komite  audit tidak berpengaruh terhadap income smoothing .

## SIMPULAN
Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance terhadap kualitas akuntansi  sebelum dan  sesudah  revisi  signifikan  PSAK  adopsi  IFRS,  dengan periode 2005-2007 sebelum revisi signifikan dan 2013-2015 sesudah revisi signifikan PSAK adopsi IFRS. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Variabel  moderasi  IFRS  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas akuntansi. Artinya ialah tidak ada perubahan signifikan yang terjadi terhadap kualitas akuntansi setelah revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.
2.  Komisaris  independen  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kualitas  akuntansi  setelah adanya revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.
3. Komite  Audit   tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  akuntansi sesudah revisi signifikan PSAK adopsi IFRS.
Saran
1. Penelitian    selanjutnya    disarankan    untuk    menggunakan    pengukuran variabel kualitas laba  atau  kualitas  akuntansi  yang  lainnya  dan  variabel corporate  governance secara keseluruhan.
2.  Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menggabungkan  antara  mekanisme corporate governance internal  maupun  eksternal  yang  kemungkinan  dapat  mempengaruhi  dari kualitas laba atau kualitas akuntansi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashbaugh,   H.,   and   Pincus,   M.   2001. “ Domestic   Accounting   Standard, International Accounting  Standards,  and  the  Predictability  of  Earnings ” .  Journal  of  Accounting Research, Vol.38, Issue 3.
Boediono,  Gideon.  2005.  Kualitas  Laba:  Studi  Pengaruh  Mekanisme  Corporate  Governance dan  Dampak  Manajemen  Laba  dengan  Menggunakan  Analisis  Jalur.  Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo.
Budhijono, Fongnawati. 2006. Evaluasi Perataan Laba Pada Industri Manufaktur dan Lembaga Keuangan yang Terdaftar di BEJ. Akuntabilitas. Vol 6 (1) Hal: 70-79
Badan  Pengawas  Pasar  Modal.  2002.  Kasus  Manipulasi  PT  Kimia  Farma  Tbk. Diakses dari www.bapepam.go.id
Bennett, Simon et al. 2006. Object Oriented Systems Analysis and  Design Using UML. 3rd Edition. Mc Grow Hill. Berkshire.UK
Barth et al. (2007). International Accounting Standards and Accounting Quality. Journal of Accounting Research, 46(3), 467-498.
Chtourou   et   al.,2001.   Corporate   Governance   and   Earning   Managements. Available on- line at www.ssrn.com
Dhaliwal,  D  S.,  Naiker,  V.,  Navissi,  F.,  2006.  Audit  committee  financial  expertise,  corporate governance   and   accruals   quality:   An   empirical   analysis, Working paper.
Dewi, O. Diastiti,  2010,  Pengaruh  Jenis  Usaha,  Ukuran  Perusahaan dan   Financial   Leverage Terhadap   Tindakan   Perataan   Laba   Pada Perusahaan     Yang   Terdaftar   Di   Bursa Efek   Indonesia,   Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Eckel.  N,  1981,  The  Income  Smoothing Hypothesis  Revisited.  Abacus,  Juni  :28
40  Foster,  G.  Financial  statement  analysis,  second  edition,  Englewood clifts New Jersey, Prentice Hall International.           Edisi      Kedua,      Mc Graw-Hill, Inc.
Fama E.F and M.C Jensen., 1983. “ Separation Ownership And Contro l” . Journal of Law and Economics.Vol. 26, No 2, pp. 301-325.
FCGI.  2002,  Tata  Kelola  Perusahaan  (GCG);  The  Essence  of  Good  Corporate  Governance; Konsep  dan  Implementasi  Perusahaan  Publik  dan  Korporasi  Indonesia.  Yayasan Pendidikan Pasar Modal Industri & Sinergy Communication. Jakarta.
Gusnadi., Pratiwi Budiharta, 2008, “ Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta ,” Modus, Vol. 20(2): 126-138.
Halim.  Julia.  dkk.  2005.  Pengaruh  Manajemen  Laba  Pada  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Termasuk  Dalam  Indeks  LQ-45. Simposium  Nasional  Akuntansi  VIII  (Solo).  September.
117-135 Isnanta,    Rudi.    (2008). “ Pengaruh    Corporate    Governance    dan    Struktur  Kepemilikan terhadap  Manajemen  Laba  di  Kinerja  Keuangan ” .  Skripsi.  Yogyakarta:  Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Jeanjean, T dan H. Stolowy. 2008.  Do  Accounting Standards Matter? An Exploratory Analysis of Earnings Management Before and After IFRS Adoption. Journal of Accounting and Public Policy 27 : 480-494.
Kenneth, A.Kim. 2010. Corporate Governance. US America: Peason Education, Inc.
Kustono A. S. 2011. The Theoretical Construction of Income Smoothing Measurement. Journal of    Economics,    Business    and     Accountancy Ventura. Volume 14,   No. 1, April 2011, pages 59 – 78 Marpaung,  Catherine  O.  2013. “ Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen,  Komite  Audit, Kualitas Audit dan  Kepemilikan Manajerial pada Perataan  Lab a” . Skripsi. Universitas Udayana.
Prasetyo,(2002). “ Praktik    Perataan    Laba    dan    Kinerja    Saham    Perusahaan  Publik  di Indonesia, ” Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, No.2, Vol.6. Scott, William R. 2003. Financial Accounting Theory. New Jersey : Prentice Hall In. Syahriana    ,    Nani.    2006.    Analisis    Faktor-Faktor    yang  Mempengaruhi    Perataan  Laba PadaPerusahaan      Manufaktur      Yang      Terdaftar      Di      Bursa      Efek  Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Wedari,   Linda   Kusumaning.   (2004).   Analisis   Pengaruh   Proporsi   Dewan Komisaris dan Keberadaan  Komite  Audit  terhadap Aktivitas Manajamen Laba. Simposium Nasional Akuntansi 7.
Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2007). IFRS adoption and accounting quality: A review.     European     Accounting     Review,     16(4),     675-702.     doi:
10.1080/0963818070170673
Suryana.   Agung.   2005   Pengaruh   Komite   Audit   Terhadap   kualitas   Laba. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
Sugiarto, Sopa (2003). Perataan Laba Dalam Mengantisipasi Laba Masa Depan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VI
Sutedi, Adrian. 2012. Good Corporate Governance . Sinar Grafika. Jakarta. Sefiana, Eka. 2009. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba  pada Perusahaan  Perbankan  yang telah  Go Publik  di  BEI .  Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadharma, Jakarta
Trisanti,  Theresia.  2012.  The  Effect  of  IFRS  Adoption  on  Income  Smoothing Practices by Indonesian Listed Firm. Yogyakarta: STIE YKPN.
Wardhani,   Ratna.   2010.   The   Effect   Of  Degree  Convergence   To   IFRS  and Governance System to Accounting Conservatsism: Evidence Of Asia.
Wahyono, R. Erdianto Setyo dan Wahidahwati. 2013. “ Pengaruh Corporate Governance Pada Praktik   Manajemen   Laba:   Studi   Pada   Industri Perbankan di Indones ia” . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . Vol. 1 No. 2, Maret, pp.187-203.
Xie, B.,  Wallace   N.   Davidson   III,   Peter   J.   DaDalt. 2003.   Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee.Journal of Corporate Finance.