## Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu
Kepala Daerah (Pilkada)

## Fajar Kuala Nugraha 

## Abstrak
Makalah  ini  mendiskusikan  mengenai  peran  sentral  MK  dalam  sengketan  pemilukada. MK sebagaimana diatur dalam UU diberi kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketan dalam pemilukada. Bahkan, MK memiliki peran penting. Dikatakan demikian karena  keputusan  merupakan  keputusan  terakhir  dan  final.  Itu  artinya,  keputusan  MK merupakan  keputusan  terakhir  yang  tidak  bisa  diganggu-gugat  oleh  partai  politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Karena itu apa pun keputusan yang dikeluarkan  oleh  MK  harus  diterima  oleh  semua  pihak.  Sinilah  letak  kekuatan  MK dalam  memberikan  putusan.  Karena  itu,  putusan  yang  keluar  dari  MK  harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, akuntabel, dan demokratis.
Kata  Kunci: Peran  MK,  Sengketa  Pemilukada,  partai  politik  dan  gabungan  partai politik.

## Abstract
This paper discusses about the central role of the Constitutional Court (MK) in election dispute.  The  Constitutional  Court  as  stipulated  in  the  constitution  has  a  duty  in resolving the problems of local election dispute. For that, the Constitutional Court has an  important  role  because  its  decision  is  a  final decision.  It  means,  the  Constitutional Court's decision is a final decision that cannot be changed by a political party, coalition of  political  parties,  and independent  candidates.  Therefore,  any  decision  issued  by  the Constitutional Court should be based on the values of fairness, honesty, accountability, and democratic.
Keywords:  Role  of  the  Constitutional  Court,  Election  Dispute,  political  party  and coalition of political parties.

## Korespondensi:
Alumni IPM dan Kerja Dinas Peternakan Provinsi
.
“Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang lebih efektif menangani sengketa Pemilukada dibandingkan dengan Mahkamah Agung”
- Husni Kamil Manik (Ketua KPU)

## Pendahuluan
Sejak  dilaksanakannya  Pemilukada  Langsung  di  Indonesia  dari  tahun  2005 sampai  sekarang  telah  menimbulkan  berbagai  polemik  yang  berlangsung  bagi  proses demokrasi  yang  terdapat  di  daerah.  Polemik  ini  muncul  akibat  dari  maraknya  kasus dalam  setiap  pelaksanaan  Pemilukada,  mulai  dari  kecurangan  pada  saat  kampanye, money  politic ,  penggelembungan  suara,  dan  persoalan-persoalan  lainnya,  yang  telah menjadi  bumbu  wajib  dalam  setiap  pelaksanaan  Pemilukada  di  negara  kita.  Berbagai upaya telah dilakuakan untuk menekan timbulnya persoalan ini mulai dari menciptakan mekanisme  Pemilukada  yang  lebih  baik  hingga  membentuk  Panwaslu  sebagai  sebuah lembaga  pengawas  yang  diharapkan  mampu  meminimalkan  terjadinya  kecurangan dalam Pilkada.
Permasalahan lain yang juga menjadi urgensi penting dalam setiap pelaksanaan Pemilukada  adalah  munculnya  sengketa  atau  perselisihan  terhadap  hasil  pemungutan suara  pemilu  yang  harus  diputuskan  melalui  jalur  hukum.  Sebelumnya  sengketa Pemilukada  ini  merupakan  wewenang  yang  dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  dalam memutus  sengketa  Pilkada  untuk  pemilihan  gubernur,  sementara  untuk  pemilihan Bupati/Walikota  diajukan,  diperiksa  dan  diputus  di  Pengadilan  Tinggi  sesuai  wilayah hukumya.  Namun  seiring  perkembangan  dan  kemunculan  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2008  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  kewenangan  tersebut  beralih  ke Mahkamah Konstitusi.
Tambahan  kewenangan  di  bidang  pemutusan  sengketa  hasil  Pemilukada  ini tampaknya  menjadi  beban  baru  yang  menyibukkan  Mahkamah  Konstitusi  disamping kewenangan  sebagai  penyelesai  masalah  ketatanegaraan.  Terbukti  dari  banyaknya jumlah kasus perkara Pemilukada yang masuk mulai tahun 2008 hingga tahun 2013 ini yang  jumlahnya  mencapai  554  kasus.  Selain  itu  penambahan  kewenangan  ini menjadikan MK sebagai lembaga yang lebih dikenal oleh masyarakat.
Melalui sedikit gagasan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin melihat peran Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  sengketa  Pemilukada.  Dengan  melihat  tren  kasus  sengketa Pemilukada,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  Pemilukada,  hingga  berbagai  putusan yang  telah  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  sengketa  Pemilukada. Sehingga  dapat  menjawab  pertanyaan  utama  “bagaimana  peran  Mahkamah  Konstitusi dalam penyelesaian berbagai sengketa pemilukada?”.

## Pemahaman Sengketa Pemilu
Munculnya  sengketa  dalam  Pemilukada  merupakan  hal  yang  lumrah  terjadi
dalam  setiap  proses  Pemilukada  yang  dilakukan  beberapa  waktu  belakangan  ini. Munculnya sengketa ini tidak jarang disebabkan karena benturan berbagai kepentingan pada saat Pemilukada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai: “Sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,  pertengkaran, pembantahan  perkara  kecil  yang  dapat  menimbulkan—besar,  daerah-daerah  yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran)”
Berdasarkan  pemahaman  sengketa  dapat  disimpulkan  bahwa  sengketa Pemilukada merupakan  perbedaan pendapat yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu yang dapat menimbulkan pertentangan dan perkara, baik perkara kecil maupun besar.
Pemahaman  tentang  sengketa  pemilu  juga  dijelaskan  dalam  UU  No.  10  Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  pasal  258  ayat  1  dan  2  ,  yang menyatakan bahwa sengketa pemilu adalah: “(1) Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu  mengenai  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  secara  nasional  (2) Perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.”
Pemahaman sengketa Pemilu menurut UU ini hanya terbatas pada pemilu yang terjadi  untuk  ranah  nasional.  Sedangkan  pemahaman  sengketa  Pemilukada  dapat dipahami sebagai: “Suatu benturan kepentingan yang terjadi antar calon kepala daerah yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  peristiwa  hukum  yang  namanya  “Pemilihan Kepala Daerah.” (Deliarnoor, 2008)
Proses  sengketa  Pemilukada  menurut  pemahaman  diatas  sebagian  besar  terjadi karena  permasalahan  penghitungan  suara.  Calon  yang  kalah  selalu  tidak  mengakui jumlah  perolehan  suara  yang  didapatkan  oleh  lawan.  Hal  lain  yang  juga  umum  terjadi adalah  kebanyakan  sengketa  yang  muncul  karena  jumlah  perolehan  suara  yang  ketat antara beberapa pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pelaksaaan Pemilukada.

## Sengketa Pemilukada: dari MA hingga MK
Pemilukada  yang  selama  ini  telah  diselenggarakan  dan  menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada pengaduan keberatan atas hasil Pemilukada tersebut kepada  pengadilan  dengan  alasan  yang  beragam.  Kewenangan  pemeriksaan  dan memutus perkara sengketa Pemilukada awalnya merupakan domain yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  106  ayat  1  sebelum  adanya  perubahan,  yang berbunyi: “Keberatan  terhadap  penetapan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  hanya  dapat  diajukan  oleh  pasangan  calon  kepada  Mahkamah  Agung dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  setelah  penetapan  hasil  pemilihan  kepala daerah dan wakil kepala daerah.”
Selain itu, pengajuan terhadap sengketa hasil Pemilukada selanjutnya dijelaskan dalam  pasal  3  UU  yang  sama,  yang  berbunyi: “Pengajuan  keberatan  kepada Mahkamah  Agung  sebagimana  dimaksud,  pada  ayat  (1)  disampaikan  kepada
pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada  pengadilan  negeri  untuk  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah kabupaten/kota.”
Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada  ini  beralih  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sejak  terbitnya  Undang- Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal  ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil  kepala  daerah  oleh  Mahkamah  Agung  dialihkan  kepada  mahkamah  Konstitusi paling lama 18 hari (depalan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemilukada ini akhirnya dialihan dari MA ke MK adalah pertama , melihat bahwa Pemilukada pada dasarnya  masuk  sebagai  rezim  pemilu,  sehingga  sengketa  hasil  pemilu  harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua , hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 24 C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Ketiga ,  di  luar  alasan  konstitusional,  perpindahan  kewenangan  ini  didasarkan oleh  konflik  berkepanjangan  dalam  perselisihan  Pemilukada.  MK  dianggap  sebagai lembaga  yang  lebih  berwibawa  dan  lebih  mampu  menangani  sengketa  Pemilukada. Keempat,  beban  kerja  yang  dimiliki  MA  pun  menjadi  alasan  logis,  sehingga  dengan pengalihan kewenangan ini dapat mengurangi beban kerja MA (Alifi, 2012:3). Namun apapun alasannya, kewenangan dalam sengketa Pemilukada sudah dimandatkan kepada MK untuk dapat menyelesaikannya.

## Tren Kasus Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi
Sejak  kewenangan  yang  dimiliki  MK  untuk  memutus  masalah  sengketa Pemilukada, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam permohonan Perselisihan Hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (PHPU  Kada).  Tercatat  mulai  tahun  2008 jumlah  permohonan  yang  masuk  sejumlah  27  kasus  kemudian  meningkat  drastis menjadi 105 kasus pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 1.
Tabel 4.1: Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil
No. Tahun Jumlah Jumlah Putusan Amar Putusan 1. 2008 27 18
Kabul: 3 Tolak: 12 Tidak Diterima: 3 Tarik Kembali: 0
Gugur: 0
2. 2009 12 12
Kabul: 1 Tolak: 10
Tidak Diterima: 1 Tarik kembali: 0 Gugur: 0 3. 2010 230 224
Kabul: 26
Tolak: 149 Tidak Diterima: 29 Tarik kembali: 2 Gugur: 0 4. 2011 138 131
Kabul: 13 Tolak: 87
Tidak Diterima: 29 Tarik kembali: 2 Gugur: 0 5. 2012 112 104
Kabul: 11 Tolak: 57
Tidak Diterima: 27 Tarik kembali: 8 Gugur: 1 6. 2013 35 29
Kabul: 2 Tolak: 17
Tidak Diterima: 9 Tarik kembali: 1 Gugur: 0 Jumlah 554 518 Kabul: 56
Tolak: 332
Tidak Diterima: 114
Tarik kembali: 15
Gugur: 1
Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, diolah
Tabel di bawah ini akan memperlihatkan bentuk pelanggaran Pemilukada yang menjadi tren dan telah masuk dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi:

## Tabel 4.2: Tren Bentuk Pelanggaran Pemilukada di MK
No. Bentuk Kasus Definisi Kasus Lokasi Kasus Pemilukada 1. Manipulasi  syarat administrasi pencalonan Pada  umunya  kasus  ini  terjadi sebelum  proses  pemilihan,  yakni pada  saat  pendaftaran  calon kepada  daerah  di  KPUD.  Selain itu manipulasi syarat administrasi  ini  juga  terkait dengan keberpihakan penyelenggara pemilu yang terlihat  pda  beberapa  kasus  di daerah. Kota  Tebing  Tinggi,  Kota Belitung  Timur,  dan  Kota Jayapura. 2. Politik uang ( Money Politics ) Pelanggaran ini merupakan pelanggaran  yang  paling  banyak dijumpai  di  daerah.  pelanggraan ini dilakukan dengan memberikan  uang  atau  lainnya untuk dapat mempengaruhi pemilih. Hampir merata di semua daerah. 3. Politisasi birokrasi Pelanggaran  Penilukada  yang dilakukan dengan menggerakkan birokrasi  pemerintahan  untuk memenangkan Pemilukada. politisasi  birokrasi  ini  biasanya dilakukan  oleh  calon  pasangan incumbent yang  masih  memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Gresik, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Sumbawa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jember,  Kabupaten  Sumba Timur, dan Kabupaten Sleman.
4. Kelalaian petugas- penyelenggara pemilu Kelalaian petugas penyelenggara pemilu disebabkan oleh kurangnya  pengetahuan  petugas dalam mengetahui peraturan teknis penyelenggara Pemilukada. Kabupaten Lamongan, Kabupaten  Sintang,  Kota Surabaya. 5. Manipulasi suara Pelanggaran  yang  dilakuakan dengan  memanipulasi  jumlah suara atau ditemuinya penggelembungan  jumlah  daftar pemilih  mapun  jumlah  suara pada saat penghitungan Kabupaten Sintang 6. Ancaman/ intimidasi Bentuk pelanggaran ini dilakukan dengan menebar ancaman dan intimidasi/ terror Kabupaten Kota waringin Barat. 7. Netralitas penyelenggara Pemilukada Keberpihakan  yang  dilakukan oleh para regulator penyelenggara Pemilukada, misalnya  yang  dilakukan  oleh KPUD. Kabupaten Belitung Timur, Kota Jayapura
Sumber: data dari berbagai sumber
Dari  data  di  atas  terlihat  bahwa  sebagian  besar  perkara  yang  masuk  ke  MK sedikit sekali yang dapat dikabulkan. Sejak tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2011 saja  tercatat  terdapat  32  kasus  yang  dikabulkan  oleh  MK,  namun  dari  32  perkara  itu hanya  tiga  perkara  yang  bersifat  Sistematis,  Terstruktur  dan  Masif  (STM)  .  Selain  itu angka gugatan tertinggi yang masuk terjadi pada tahun 2010, yakni mencapai 230 kasus ditambah dengan sisa gugatan tahun sebelumnya.
Dalam  perkembangannya  putusan-putusan  tentang  sengketa  Pemilukada,  MK melakukan perluasan pada objek-objek yang yang terkait dengan sengketa Pemilukada. Jika lebih diperinci lagi, pelanggaran-pelanggaran Pemilukada terjadi tidak hanya pada proses  pemilihan,  tetapi  juga  telah  mencakup  sebelum  dan  sesudah  proses  pemilihan kepala  daerah.  Tren  kasusnyapun  beragam  mulai  dari  manipulasi  syarat  administrasi, politisi birokras, hingga netralitas penyelenggara pemilu.
Dari  data  di  atas  kebanyakan  tren  pelanggaran  terjadi  untuk  kasus money politics ,  hal  ini  didasarkan  karena  masih  efektifnya  metode  ini  untuk  menarik  para pemilih khususnya di daerah-daerah yang pemilihnya belum cerdas.
Tren dalam sengketa Pemilukada ini setiap tahunnya semakin beragam sehingga MK  dipaksa  untuk  dapat  bekerja  lebih  keras  dan  mengeluarkan  keputusan  yang  dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak. Akibat adanya tuntutan ini maka MK tidak lagi hanya  membatalkan  hasil  perhitungan  suara  yang  dikeluarkan  oleh  KPUD  dan menetapkan  hasil  perhitungan  yang  benar,  namun  terdapat  beberapa  varian  lain  yang
dapat  digunakan  untuk  mengakomodasi  berbagai  bentuk  kasus  sengketa  Pemilukada yang masuk ke MK.

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilukada
Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai  pengawal  konstitusi  juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan  oleh  konstitusi  mencerminkan  bahwa  MK  adalah  pengawal  demokrasi. Dalam  setiap  melakukan  tugasnya  untuk  menyelesaikan  sengketa  pemilu  mekanisme yang  digunakan  didasarkan  atas  Peraturan  Hamkamah  Konstitusi  No.  15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
Dalam  menjalankan  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  Pemilu,  MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau speedy trial , sesuai yang tercantum dalam Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  15  Tahun  2008  yang  menyatakan  bahwa: Peradilan  perselisihan  hasil  Pemilukada  bersifat  cepat  dan  sederhana,  sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.”
Mekanisme speedy  trial yang  juga  diamanatkan  dalam  UU  ini,  mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, keputusan penyelesaian perselisihan  ini  dilakukan  melalui  mekanisme  atau  proses  persidangan.  Dalam  proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan.  Pemeriksaan  alat  bukti  ini  menjadi  hal  yang sangat  krusial,  karena  dari  alat  bukti  ini  inilah  MK  dapat  menjatuhkan  putusan. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  Pemilukada  ini  juga  dapat  dijelaskan  dalam  bagan yang akan disajikan di bawah 2.1.
Dalam  melakukan  permohonan  untuk  menggugat  hasil  pemilukada  pemohon harus  memberikan  uraian  yang  jelas  mengenai  kesalahan  hasil  pemilukada  yang dilakukan  oleh  Termohon,  permintaan  untuk  membatalkan  keseluruhan  atau  sebagian hasil  penghitungan  suara,  dan  juga  permintaan  untuk  menetapkan  hasil  penghitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon. Hal ini ditujukan untuk membuktikan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh termohon.
Selanjutnya setelah dilewatinya tahap pemohonan pembatalan hasil penghitungan  suara  Pemilukad  dan  registrasi  perkara,  tahap  selanjutnya  adalah melakukan  persidangan.  Dalam  persidangan  ini  agenda  terpenting  yang  dilakukan menyangkut  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  pemohon.  Selain  itu  untuk  kepentingan pembuktian,  MK  dapat  melakukan  persidangan  jarak  jauh  ( video  conference ),  hal  ini karena  luasnya  cakupan  sengketa  yang  menjadi  domain  MK.  Untuk  kepentingan pemeriksaan juga, MK dapat  melakukan putusan  sela yang terkait dengan perhitungan suara ulang.
Selain  itu  terdapat  faktor  lain  yang  juga  berpengaruh  dalam  mekanisme penyelesaian  sengketa  Pemilukada  terletak  pada  keyakinan  Hakim  Konstitusi berdasarkan  alat  bukti  yang  menjadi  penentu  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Namun, sebagian kalangan menilai bahwa faktor keyakinan Hakim Konstitusi ini telah menghasilkan  keputusan  yang  tergolong  kontroversial.  Dianggap  demikian  karena
Permohonan Ditolak Dilakukan perbaikan sepanjang masih
dalam tenggat waktu pengajuan Putusan Putusan  diumumkan  14 hari sejak tercatat di dalam Buku  Perkara  Konstitusi (BRPK) Permohonan Diterima Dimasukkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Pengajuan Permohonan Pengajuan dilakukan Paling lambat 3 hari setelah hasil Pemilukada ditetapkan
Rapat Permusyawaratan Hakim Rapat  yang  dilakukan  para hakim untuk untuk mengambil keputusan
hakim untuk Panel Hakim dan sekurang-kurangnya 7 hakim untuk Pleno Hakim atas 3 sekurang-kurangnya terdiri Sidang
Pemeriksaan Persidangan
keyakinan  Hakim  Konstitusi  telah  menciptakan  norma  hukum  baru,  yaitu  dengan memaknai  dan  memberikan  pandangan  hukum  melalui  putusan-putusan  yang dikeluarkan  dalam  perkara  Pemilukada  dengan  memberikan  tafsiran  yang  lebih  luas demi menegakkan keadilan.
Mahkamah  Konstitusi  juga  membagi  tiga  jenis  pelanggaran  dalam  pelaksanaan Pemilukada  yakni, pertama pelanggaran  tentang  persyaratan  dalam  keikutsertaan Pemilukada  yang  bersifat  prinsip  dan  dapat  diukur  (hal  ini  dapat  berupa  syarat  tidak pernah  dijatuhi  hukuman  pidana  dan  syarak  keabsahan  dukungan  bagi  calon independen). Kedua ,  pelanggaran  dalam  proses  pelaksanaan  Pemilukada  yang  tidak berpengaruh langsung terhadap hasil suara seperti contohnya seperti pembuatan baliho, penggunaan  lambang  pada  kertas  simulasi  dan  alat  peraga  yang  tidak  sesuai  dengan perundang-undangan Pemilukada.
Ketiga ,  pelanggaran  pemilukada  seperti  tren-tren  kasus  sengketa  Pemilukada yang  dijelaskan  diatas  ( money  politics ,  keterlibatan  PNS,  dugaan  pidana  dan sebagainya).  Pelanggaran  ini  dapat  membatalkan  hasil  suara  Pemilukada  sepanjang pelanggaran terebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemilukada dan  terjadi  secara  sistemati  s,  terstruktur,  dan  masif  (STM).  (Hasim,  dkk,  2012:33) Kesemua  bentuk  pelanggaran  ini  ukurannya  telah  dijelaskan  dan  ditetapkan  dalam berbagai putusan MK.
Bagan 4.1: Mekanisme Perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi
Sumber: diolah berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

## Daerah

## Putusan: Akhir Konflik Pemilukada
Perkembangan kewenangan MK dalam memutus perkara sengketa pemilu dalam perjalannnya mengalami perkembangan yang sagat pesat. Putusan ini merupakan bentuk kontribusi  besar  terhadap  proses  pembangunan  demokrasi  di  Indonesia.  Koreksi  yang dilakukan  oleh  Mk  tidak  terbatas  pada  hasil  Pemilukada  yang  dilakukan  pada  pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota. Lebih jauh lagi MK dapat melakukan koreksi  terhadap  proses  konversi  suara  rakyat  yang  diwujudkan  melalui  pemilihan umum. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa MK berusaha untuk memastikan bahwa  suara  yang  ditetapkan  oleh  KPUD  sesuai  dengan  suara  yang  dikehendaki  oleh rakyat.  Mandat  rakyat  ini  seoenuhnya  harus  dilakukan  MK  tanpa  ada  manipulasi intimidasi  bahkan  bujuk  rayu  dari  sejumlah  oknum  yang  dapat  mencederai  proses berdemokrasi.
Jika  dilihat  pada  perode  tahun  2004,  putusan  sengketa  yang  sebelumnya dipegang  oleh  MA  lebih  banyak  menggunakan  pendekatan procedural  justice .  Namun pada  tahun  2009  jika  dicermati  lagi  setiap  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  MK  lebih mendasar dan menggunakan pendekatan substansial justice yang menitik beratkan pada persoalan electoral  process .  MK  secara  tegas  mengukuhkan  dirinya  memiliki kewenangan untuk persoalan judicial process untuk memastikan pemilu yang selama ini dilakukan bukan sekedar kuantitas melainkan kualitas dengan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara.
Langkah  MK  ini  menunjukkan  adanya  suatu  trobosan  hukum  yang  dilakukan untuk memajukan demokrasi dan berusaha untuk melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran  sistematis,  terstruktur,  dan  massif  (STM).  MK  tidak  hanya  hanya melakukan  penghitungan  kembali  perolehan  suara,  menainkan  melakuakan  hal  yang lebih  krusial,  yakni  menggali  keadilan  dengan  menggali  dan  mengadili  hasil perselisihan yang dimiliki. Dengan jalan ini setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MK bervariasi  mulai  dari  mulai  dari  penghitungan  suara  ulang  baik  sebagian  maupun keseluruhan hingga pendiskualifikasian salah satu pasangan calon.
Tabel  dibawah  ini  akan  memperlihatkan  beberapa  kasus  sengketa  Pemilukada yang  berhasil  diputus  oleh  MK  dalam  kurun  waktu  Oktober  2008  hingga  Desember 2010, baik yang mengabulkan sebagian maupun keseluruhan:

## Tabel 4.3: Sengketa Pemilu Yang Diputus MK
No. Tanggal Putusan Pemohon Pokok Perkara Amar Putusan 1. 10-12-2008 Hj.  Khofifah  Indar Parawansa dan Mudjiono Pilkada  Provinsi Jawa Timur Dikabulkan sebagian, antara lain: a. Pemungutan suara ulang b. Penghitungan suara ulang.
2. 11-12-2008 Drs. Daniel A. Banunaek,  MA  dan Drs. Alexander Nakamnanu Kabupaten Timor Tengah Selatan Dikabulkan sebagian, antara lain: a. Pemungutan suara ulang b. Penghitungan suara ulang. 3. 16-12-2008 Ir.  Roy  mangotang sinaga  dan  djujung pangondian hutauruk Tapanuli Utara Dikabulkan sebagian, antara lain: Pemungutan suara ulang 4. 08-01-2009 H.  rescan  effendi  dan Dr. Drh. Rohidin mersyah, MMA Kabupaten Bengkulu selatan Dikabulkan  sebagian antra lain: a. Batal pemilukada b. Pemungutan suara ulang kecuali nomer urut 7 5. 03-06-2010 Drs. I.B.M. Brahmaputra, S.SOS., MM  dan  I  Wayan Winurjaya, S.H. Kabupaten Bangli  Putusan  sela  berupa pemungutan suara ulang 6. 11-06-2010 Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM dan H. Irham Taufik, S.H., MAP. Kota Tebing Tinggi Dikabulkan  sebagian antara lain: Pemungutan suara ulang,  kecuali  pihak terkait 7. 14-06-2010 H. Surunuddin Dangga,MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, Msi Kabupaten Konawe Selatan Dikabulkan  sebagian antara lain: Pemungtan suara ulang disetiap TPS 8. 21-06-2010 Jarot  Winarno  dan Kartius Kabupaten Sintang Tempunak Putusan sela berupa pemungutan suara ulang dan pemungutan suara ulang 9. 17-06-2010 Ir.  H.  Suhandoyo  SP dan  Dra.  Hj.  Kartika Hidayati, MM Kabupaten Lamongan Dikabulkan  sebagian yaitu  Putusan  Sela berupa  penghitungan suara ulang 10. 24-06-2010 H.  Sambali  Halim Radianto dan H. Moh. Qosim Kabupaten Gresik  Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang 11. 30-06-2010 Drs. Arif Afandi, M.Si dan Ir. Adies  Kadir,  S.H., M.Hum. Kota Surabaya Putusan  Sela  berupa penghitungan surat suara ulang dan pemungutan  suara ulang
12. 06-07-2010 H. Indra Porkas Lubis,  M.A.,  dan  H. Firdaus Nasution (Nomor urut 7) Kabupaten Mandailing Natal Dikabulkan yaitu pemungutan suara ulang seluruhnya 13. 07-07-2010 H.  Ujang  Iskandar dan Bambang Purwanto Kabupaten Kotawaringin Barat Dikabulkan berupa Pendiskualifikasian dan penetapan  salah satu pasangan calon 14. 10-08-2010 H.  Reskan  Effendi dan Rohidin Mersyah Kabupaten Bengkulu Selatan Dikabulkan berupa penetapan pasangan
calon terpilih 15. 13-08-2010 Parhan Ali dan Erwan  Kabupaten Bangka Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang 16. 02-09- 2010 Linneke Syennie Watoelangkow, S.Sos dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA Kota Tomohon Dikabulkan  sebagian yakni  Putusan  Sela berupa penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang. 17. 03-09-2010 Hanny Joost Pajouw, S.E.,Ak., ME dan Drs. Hj. Anwar Panawar (No.Urut 5) Kota Manado Dikabulkan  sebagian yakni  Putusan  Sela berupa pemungutan suara ulang 18. 02-09-2010 Francisca M. Tuwaidan dan Ir. Willy  E.C  Kumentas (No. Urut.4) Kabupaten Minahasa Utara Putusan  Sela  berupa pemungutan suara ulang 19. 09-12-2010 Frederikus  Gebze,  SE dan Waryoto,  M.Si(calon No. Urut  1),  Laurensius Gebze,  S.  Sos  dan Drs. H. Acnan Rosyadi  (Calon  No Urut 2), Daniel Walinaulik, S.Sos  dan  Ir.  Omah Laduani Ladamay, M.Si (Calon No. Urut 20) Kabupaten Merauke Putusan  Sela  berupa pemungutan suara ulang 20. 02-12-2010 Muh. Amin, S.H.MSI dan Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H Kabupaten Sumbawa Putusan  Sela  berupa pemungutan suara ulang 21. 14-12-2010 Ir.  H.  Darwin  Zulad, M.Si. dan H.M. Syarifuddin Harahap (Pasangan Calon Nomor urut 3) Kota Tanjung Balai Putusan  Sela  berupa pemungutan suara ulang 22. 06-10- 2010 Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si dan Wempi Welly Rengkung, S.E Kabupaten Manokwari Dikabulkan berupa penetapan  suara  yg benar

## (Pasangan Calon Nomor urut 5)
23. 19-10-2010 Julianus Mnusefer, S.Si, Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP Kabupaten Supiori Dikabulkan berupa pembatalan dan penetapan salah satu pasangan  calon  pada putaran kedua 24. 04-11- 2010 Hj.  Erna  Narulita, SE.,   MM  dan  H. Apud Mahpud Kabupaten Pandeglang Dikabulkan  sebagian berupa pemungutan suara ulang 25. 18-11-2010 1.Drs. H. Abdul Hamid Basir dan  Drs. H. Tamrin Pawani (pasangan calon nomor urut 2) 2.Ir. Mustari, MBA, M.Si dan H. Muh. Nur Sinapoy,  SE,  M.Si (pasangan Calon  nomor  urut  3) 3.Apoda, SE, MP dan Drs. Kahar,  M,Pd  (nomor urut 4) 4.Herry  Asiku,  SE dan Drs. Andhy Beddu. D (nomor  urut  6)  5.H. Herry Hermansyah Silondae,  SE  dan  Ir. Andi syamsul Bahri,  M.Si  (nomor urut  7)  6.Ir.  Slamet riadi  dan  H.  Rudin Lahadi (nomor urut 8 Kabupaten Konawe Utara Putusan  Sela  berupa pemungutan suara ulang 26. 25-11- 2010 Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Penen Ifi Kogoya, S.Pd, MM Kota Jayapura Dikabulkan  sebagian berupa  legal  standing bakal calon  dan Pemilukada ulang 27. 10-12- 2010 Drs.  H.  Arsid,  M.  Si dan  Andreas  Taulany (nomor urut 3) Kota Tangerang Selatan Dikabulkan  sebagian berupa pemungutan suara ulang 28. 04-03- 2010 Ir. Zainudin Boy, MM dan Kabupaten  Buru Selatan Tahun Putusan sela berupa pemungutan suara
Yahnis M. Lesnussa, SE (nomor Urut 4) 2010 ulang 29. 30-12- 2010 Petrus Yoram Mambai Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 Dikabulkan   sebagian berupa Pemilukada ulang dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon. 30. 30-12- 2010 Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik
Sumber: Helmi Kasim dkk. 2012. “Kompalbilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada” Jurnal Konstitusi Vol 9, No 4, Desember 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta
Pembatalan hasil pemilukada seperti yang dijelaskan dalam tabel di atas, diikuti dengan  adanya  perintah  untuk  melakukan  perhitungan  suara  ulang  jika  terbukti  ada pelanggaran Pemilukada yang besifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (STM). Bahkan MK  dapat  mendiskualifikasi  salah  satu  pasangan  calon  seperti  contohnya  yang  terjadi pada  Pemilukada  Kota  Waringin  Barat.  Pendiskualifikasian  ini  dilakukan  jika  dalam persidangan terbukti pasangan tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi baik dalam segi  hukum  maupun  administratif  untuk  mengikuti  Pemilukada.  Misalnya  saja  pernah melakukan  pelanggaran  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman  yang  mencapai  5 tahun  atau  lebih.  Contoh  putusan  ini  dapat  kita  lihat  pada  kasus  sengketa  Pemilukada yang terjadi di Bengkulu Selatan dan Pemilukada Kota Tebing Tinggi.
Putusan  MK  atas  dua  penggolongan  berdasarkan  nilai  bobot  pelanggarannya, yakni pertama pelanggaran  yang  bersifat  sistematis,  terstruktir,  dan  masif, kedua pelanggaran yang bersifat sporadis telah menjadikan MK sebagai lembaga tunggal yang mampu  memutuskan  perkara  hasil  Pemilukada.  Dalam  beberapa  kasus  MK  juga memperlihatkan  superioritasnya  dalam  kewenangan  ini  dengan  langsung  menetapkan kewenangan  bagi  salah  satu  pasangan  calon  jika  dalam  persidangan  salah  satu  sangan calon lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Contoh ini dapat dilihat dalam perkara Pemilukada Kotawaringin Barat.
Berbagai keputusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng  jauh  dari  apa  yang  telah  digariskan  dalam  perundang-undangan,  sehingga masyarakat  dan  praktisi  menuntut  agar  kewenangan  memeriksa  mengadili,  dan memutus  sengketa  Pemilukada  ini  untuk  dikembalikan  kepada  MA.  Sehingga  polemik ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK.

## Catatan Penutup
Sejak  diberlakukannya  UU  No.  32  Tahun  2004  sebagai  perubahan  atas  UU No.  12  Tahun  2008,  perkembangan  berdemokrasi  ditingkat  daerah  tumbuh  dengan luar  biasa,  seluruh  kepala  daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Pemilihan kepala daerah secara langsung ini menimbulkan secercah harapan pada terlaksananya kehidupan  pemerintahan  daerah  yang  lebih  baik.  Namun,  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  ini  juga  melahirkan  permasalahan  baru.  Beberapa daerah yang telah melaksanakan Pemilukada tidak puas dengan hasil Pemilukada dan berujung  pada  pengajuan  keberatan  atas  hasil  Pemilukada  tersebut  ke  pengadilan dengan alasan yang beragam.
Beralihnya  penyelesaian  sengketa  Pemilukada  dari  MA  ke  MK  yang didasarkan atas berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum  akan  membawa  harapan  baru  karena  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan oleh  MK  relatif  tidak  menimbulkan  konflik  yang  berarti.  Namun,  yang  perlu dipikirkan  adalah,  apabila  dalam  kasus  yang  diputus  ternyata  terdapat  bukti  baru, apakah  MK  akan  membuka  kembali  kasus  tersebut  dengan  mekanisme  peninjauan kembali seperti yang dilakukan oleh MA. Karena sifat peradilan yang dilakukan oleh MK adalah keutusan terakhir dan final.
Banyaknya  persoalan  yang  ditimbulkan  akibat  implementasi  Pemilukada  ini, adalah sebuah keniscayaan untuk diterbitkannya UU Mahkamah Konstitusi yang baru dan  UU  Pemilukada  yang  nantinya  akan  menjadi  rujukan  utama  dan  komprehensif penyelenggaraan  Pemilukada  di  seluruh  Indonesia.  Dengan  diterbitkannya  UU  baru tersebut  diharapkan  dapat  mengantisipasi  berbagai  kendala  Pemilukada  lain  yang muncul***.

## Daftar Pustaka

## Buku
Greorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (ed) . Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia . Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD). 2009.
Safarullah.  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Pemilukada: Studi Kasus Pemilukada Konawe Utara.” UII: Yogyakarta.
Nandang  Alamsyah  Deliarnoor.  “Tinjauan  Teoritis  Yuridis  Sengketa  Pemilihan Kepada  Daerah  (Pilkada)”.  Makalah  yang  disampaikan  pada  saat  Sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. 2008
M. Mahrus  Alifi,  dkk.  “Tafsir  Konstitusi  Pelanggaran  Pemilukada  yang  Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif”. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomer 1 Maret 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2012.
Helmi  Kasim  dkk.  “Kompalbilitas  Metode  Pembuktian  dan  Penafsiran  Hakim Konstitusi  dalam  Putusan  Pemilukada” Jurnal  Konstitusi Vol  9,  No  4, Desember 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2012.
Ari  Setio  Nugroho.  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  memutus  Sengketa Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Studi  Kaus:  Perselisihan Hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Kotawaringin  Barat).Sumatera  Barat: Universitas Andalas. 2011. (skripsi dipublikasikan).

## Website
http://www.mahkamahkonstitusi.go .id http://bahasa.cs.ui.ac.id N. Narziah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Kepala Daerah. Diakses melalui laman web http://pshk.law.uii.ac.id

## Peraturan undang-undang
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm 83.
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.