AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi (PAI Masa Orde Lama, PAI dan SKB 3 Menteri, PAI dalam PMA 16 Tahun 2010, dan PAI di PerguruanTinggi dalam UU Sisdiknas)
Fathorrahman 1 e-Mail: fathor141985@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan adalah nyawa bagi suatu bangsa dan Negara tertentu, termasuk bagi Indonesia. Karena maju tidaknya suatu bangsa-negara beserta masyarakatnya pertama  kali  diukur  dari  pendidikan  yang  dimilikinya.  Jika  pendidikan  di  negara tersebut maju, maka dapat ditebak Negara tersebut juga akan maju. Demikian juga pendidikan  di  Indonesia  ini,  sedangkan  pendidikan  maju  itu  adalah  sampai  di mana perhatian negara terhadap pendidikan. Dengan kesimpulan, semakin negara memperhatikan  pendidikan,  maka  semakin  majulah  negara  tersebut,  dan sebaliknya. Penelitian ini fokus pada PAI di sekolah dan perguruan tinggi,  yakni terkait dengan kebijakan pemerintah atas pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan  tinggi.  Bertolak  dari  pemikiran  di  atas,  penelitian  ini  bermaksud menganalisis  segala  kebijakan  atau  regulasi  pemerintah  atas  pendidikan  agama Islam ini. Sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam di sekolah  dan  perguruan  tinggi.  Demikian  tujuan  penelitian  ini,  yakni  untuk mengungkap masalah di atas, dengan dimulai menganalisis PAI Masa Orde Lama, PAI  dan  SKB  3  Menteri,  PAI  dalam  PMA  16  Tahun  2010,  dan  PAI  di PerguruanTinggi dalam UU Sisdiknas.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Sekolah, dan Perguruan Tinggi

## Abstract
Education  is  a  life  for  a  certain  nation  and  country,  including  for Indonesia.  Because  the  progress  of  a  nation-state  and  its  society  it  is  first measured by the education it has. If the education in the country is proressive, it is predictable that the country will also flourishing. Likewise education in Indonesia, whereas  the  progress  of  the  education  is  depend  on  the  country's  attention  to education. In conclusion, the more a country pays attention to education, the more progresive  the  country,  and  vice  versa.  This  research  focuses  on  PAI  in  schools and  colleges,  namely  related  to  the  government  policies  on  Islamic  education  in schools and colleges. Contra a wise from the above thought, this research intends to  analyze  all  government  policies  or  regulations  on  Islamic  religious  education. That is  the  extent  of  the  government's  attention to  Islamic  religious  education in schools  and  colleges.  Thus  the  purpose  of  this  study,  namely  to  uncover  the problem above, by starting to analyze the Old Order Period PAI, PAI and SKB 3 Ministers,  PAI  in  PMA  16  of  2010,  and  PAI  College  in  the  National  Education System Law.
Keywords: Wisdom, Islamic Education, Schools and Colleges
1 Dosen tetap STIDAR
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan

## Pendahuluan
Kajian  tentang  pendidikan  selalu  menarik  minat  banyak  orang,  dari para  peneliti,  ilmuwan,  akademisi, Stake  Holder pendidikan,  sampai  pada masyarakat  yang  menaruk  minat  terhadap  pendidikan  sebagai  bagian  dari kehidupan  mereka  sendiri.  Telah  banyak  dilakukan  kajian  tentang  topik  ini, akan  tetapi  pembahasannya  tidak  kering-kering  dan  tak  habis-habis,  selalu ada hal menarik yang perlu disikapi darinya. Hal ini menandakan bahwa tema pendidikan  bersifat  dinamis.  Tentunya,  tulisan  ini  tidak  bermaksud  untuk menampilkan  maupun  menganalisis  hasil  kajian  yang  dilakukan  mereka  di atas,  melainkan  untuk  mencoba  melakukan  analisis  terhadap  berbagai dinamika pendidikan yang terjadi.
Dalam  tulisan  ini,  analisis  yang  dilakukan  penulis  tidak  melebar kemana-mana  dan  tidak  juga  meluas  kemana-mana,  analisis  penulis  fokus pada kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Persisnya, analisis ini arahnya kepada  kebijakan  pendidikan  Islam  di  sekolah  dan  Perguruan  Tinggi.  Jadi jelas  sudah  bahwa  dalam  tulisan  ini  akan  melihat  pendidikan  agama  Islam didua lembaga pendidikan tersebut, yakni di sekolah dan Perguruan Tinggi.
Tulisan  ini  menjadi  penting  karena  goalnya  dapat  mengetahui  segala macam  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah,  berikut  juga  manfaat  dari digulirkannya  regulasi  tersebut.  Sejauh  mana  regulasi  pemerintah  berperan dalam  pengembangan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  dan  Perguruan Tinggi.
Harus  diakui,  pendidikan  selain  penyelenggaraannya  dilakukan  oleh sekolah  dan  masyarakat,  juga  dilakukan  oleh  pemerintah,  atau  sekurang- kurangnya  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah.  Bentuk  bantuan  yang diberikan  pemerintah  atas  sekolah  atau  lembaga  pendidikan  lain, mengindikasikan  bahwa  pemerintah  menaruk  kepeduliaan  terhadap pendidikan.  Dalam  proses  ini,  pemerintah  membuat  aturan  atau  dapat dikatakan  undang-undang  yang  tiada  lain  bertujuan  untuk  terlaksananya proses  pendidikan. 2 Selain  lahirnya  undang-undang  untuk  kelancaran  proses
2 http: kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-pendidikan-dari-orde-lama-sampai-orde-baru.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
implementasi  pendidikan,  juga  memiliki  muatan  intervensi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  atas  pendidikan.  Dalam  hal  ini,  corak,  bentuk,  arah,  dan tujuan  pendidikan  sedikit  banyak  dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh pemerintah.
Dengan  demikian,  pengaruh  dan  intervensi  pemerintah  atas pendidikan ini cukup besar dengan segala kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka suksesi penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh warga Indonesia.
Atas  dasar  pemikiran  di  atas,  maka  kajian  ini  fokus  pada  kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan Islam di sekolah dan perguruan tinggi, serta bagaimana pula implikasi kebijakan tersebut atas sekolah dan perguruan tinggi.

## Pembahasan
A. Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  di  Sekolah  dan  Perguruan Tinggi
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam
Ada  hal  yang  perlu  diperjelas  di  dalam  tulisan  ini,  sebelum pembahasan  terlalu  jauh  dan  melebar,  yakni  kata  “ kebijakan ”,  dan “ pendidikan ”,  hal  ini  terkait  dengan  titik  tolak  pembahasan.  Setelah mengetahui  pengertian  dari  masing-masing  kata  tersebut,  baru dikemukakan  pengertian  secara  keseluruhan  apa  yang  dimaksud dengan  “ kebijakan  pendidikan ”  yang  akan  dikaitkan  dengan  Islam.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  sebagaimana  yang dikutip  Faisal Ismail, memaknai kata “ kebijakan ” sebagai “rangkaian konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam melaksanakan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak (tentang  pemerintahan,  organisasi,  dan  sebagainya);  pernyataan  cita- cita,  tujuan,  atau  maksud  sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen dalam  usaha  mencapai  sasaran;  garis  haluan.  KBBI  memberi contoh:
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
kebijakan  pendidikan  adalah  kebijakan  suatu  pemerintah  untuk mengatur pendidikan di negaranya. 3
Kata  kunci  kedua  adalah  pendidikan.  Banyak  ilmuwan, akademisi,  dan  praktisi  pendidikan  yang  mencoba  merumuskan definisi  pendidikan,  salah  satunya  adalah  Hasan  Basri.  Menurutnya, pendidikan  adalah  usaha  yang  bersifat  mendidik,  membimbing, mengarahkan,  dan  membina  peserta  didik  dengan  cara  formal,  non formal, dan informal yang memiliki orientasi membuat anak mandiri. 4
Mohamad Mustari menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan  adalah  kegiatan  mendidik  yang  dilakukan  orang  dewasa terhadap  anak-anak  yang  belum  dewasa  agar  anak  itu  menjadi manusia yang siap hidup di lingkungannya. 5 Kihajar Dewantara dalam Faisal  Ismail,  mengatakan  pendidikan  merupakan  suatu  upaya  untuk memajukan  budi  pekerti,  pikiran  ( Intellect )  dan  jasmani  anak-anak selaras  dengan  alam  dan  masyarakatnya. John  Dewey , 6 juga  dalam Faisal  Ismail,  memberikan  konsep  pendidikan  sebagai  proses pembentukan  kecakapan  fundamental  secara  intelektual  dan emosional kea rah alam sesama manusia. 7
Dari  definisi-definisi  pendidikan  di  atas,  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis dalam rangka  memberikan  kepandaian,  kecakapan,  keterampilan,  dan penanaman  nilai-nilai  moral  kepada  peserta  didik  agar  mereka  dapat hidup  secara  mandiri.  Setelah  kita  memahami  apa  itu  pendidikan secara  umum,  perlu  juga  dikemukakan  definisi  pendidikan  Islam.
3 Ibid ., 2.
4 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 11.
5 Mohammad Mustari, Manajemen Pendidikan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 24.
6 John  Dewey  adalah  seorang  Filosof  dan  pemikir  pendidikan  berkebangsaan  Amerika Serikat dan dikenal sebagai pengikut mazhab pragmatism. Ia menggagas teori “ learning by doing ” (belajar sambil bermain) dalam metode pembelajaran dan pendidikan.
7 Faisal Ismail, Paradigma PendidikanIslam: Analisis Historis, Kebijakan, dan Keilmuan , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
Dalam masalah ini, Faisal Ismail menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah  totalitas  kegiatan  manusia  muslim  yang  dilakukan  secara sungguh-sungguh, sadar, terencana, terstruktur, dan
berkesinambungan  atas  dasar  iman  dan  takwa  kepada  Allah  dalam rangka mengahsilkan anak-anak didik menjadi Sumber Daya Manusia (SDM)  yang  memiliki  mental,  karakter,  dan  kepribadian  yang  kuat dan  utuh  serta  berkualitas  secara  moral  sebagai  modal  untuk  dapat hidup secara mandiri. 8
Bertitik  tolak  dari  definisi  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  pendidikan  Islam  ialah kumpulan  cara  yang  sistematis  dalam  mengatur,  mengelola (memanaj),  dan  merancang  bangun  serta  menata  masalah-masalah pendidikan  Islam  agar  pendidikan  Islam  itu  berjalan  sesuai  dengan harapan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-nilai Islam.
2. PAI di Sekolah Pada Masa Orde Lama
Untuk  mengetahui  apa  saja  kebijakan  pemerintah  terkait dengan  PAI  di  sekolah,  berikut  akan  disajikan  data  tentang  di  atas secara  kronologis.  Dalam  sejarah  Indonesia,  umat  Islam  melakukan upaya  untuk  memasukkan  materi  PAI  di  sekolah  (negeri),  namun upaya tersebut selalu ditentang bahkan ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda  dengan  alasan  pendidikan  harus  netral.  Sikap  pemerintah Hindia  Belanda  itu  tercermin  dalam Indische  Staatsregeling (Konstitusi Hindia Belanda) pasal 179 (2) yang berbunyi “pengajaran umum ( openbaar onderwijs )” adalah netral, artinyabahwa pengajaran itu  diberikan  dengan  menghormati  keyakinan  agama  masing-masing. Sedangkan  pengajaran  agama  itu  dipisahkan  dari  sekolah,  hanya berlaku di luar jam sekolah. 9
Namun  hal  di  atas  hanyalah  undang-undang  semata  yang berbeda  dengan  kenyataan.  Fakta  yang  terjadi  adalah  pemerintah
8 Ibid ., 3.
9 Mohammad  Kosim, Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Pada  Masa  Orde Lama , Jurnal Karsa, Vol. 22 No. 1, Juni 2014, 5.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018 Hindia  Belanda  melakukan  diskriminasi  terhadap  pendidikan  Islam. Pendidikan Islam tidak diberikan keleluasaan untuk
menyelenggarakannya,  sementara  itu,  pendidikan  Kristen  diberikan waktu  seluas-luasnya  untuk  memberikan  materi  tentang  agama Kristen pada peserta didik. Tidak hanya itu, pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah Kristen ditiap Keresidenan guna misionaris agama Kristen.  Ketidakadilan  pemerintah  Hindia  belanda  juga  tampak  pada kasus  dibolehkannya  mencaci  maki  dan  menjelek-jelekkan  agama Islam, dan sebaliknya, dilarang menjelekkan agama Kristen. 10
Bukti  lain  sikap  diskriminatif  pemerintah  Belanda  terhadap pendidikan  Islam  adalah  adanya  Ordonansi  Guru  ( Guru  Ordonatie ) tahun  1905  yang  isinya  mengharuskan  guru  memiliki  izin  secara tertulis  untuk  bisa  mengajar.  Menurut  Profesor  Halim  Soebahar, ordonansi  ini  berlaku  untuk  kawasan  Jawa-Madura,  tepatnya  pada  2 Nopember  1905,  kecuali  Yogja  dan  Solo.  Adapun  isi  dari  ordonansi tersebut adalah sebagai berikut:
Artikel 1
(1) Setiap  pengajar  agama  Islam  dituntut  untuk  meminta  izin  secara tertulis kepada Bupati atau Patih yang memiliki kekuasaan sendiri atau Kepala Negara yang berkuasa di tempat orang yang mengajar itu,  dalam  surat  itu  hendaknya  disebutkan  mengenai  cara  atau watak pengajaran yang hendak diberikan.
(2) Izin itu hanya diberikan jikalau:
a. Si  pemohon  memiliki  nama  baik  atau  sifat  pengajaran  itu tidak bertentangan dengan peraturan yang umum atau dengan moral yang baik.
b. Tidak  ada  keadaan-keadaan  khusus  yang  diberitahaukan kepala-kepala  pemerintahan  setempat  yang  bertentang dengan hal itu.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018

## Artikel 2
(1) Pengajar  agama  harus  mempunyai  daftar  murid-muridnya sesuai  dengan  model-model  yang  ditetapkan  oleh  kepala pemerintahan  setempat  dengan  menaati  peraturan-peraturan mengenai  pengisian  data  itu  yang  diberikan  oleh pemerintahan setempat.
(2) Penerimaan murid-murid dari tempat-tempat lain dari tempat guru  agama  itu,  dapat  ditentukan  oleh  kepala  pemerintahan setempat  berdasarkan  penyerahan  bukti  identitas  murid- muridnya.
(3) Daftar murid yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dikirimkan oleh  pengajar  agama  untuk  pemeriksaan,  kepada  kepala distrik  yang  sama  seperti  halnya  dengan  anggota-anggota komisi lain seperti artikel  3, supaya dengan demikian kepala pemerintahan  setempat  itu,  bupati  atau  patih  yang  mandiri, supaya setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan daftar itu.
Artikel 3
(1) Pengawasan  atas  pengajaran  yang  diberikan  oleh  pengajar- pengajar agama Islam itu dilaksanakan oleh komisi-komisi di bawah pimpinan dan pengawasan para bupati, para patih atau jika  tidak  ada  pejabat  semacam  itu,  dilakukan  oleh  kepala pemerintahan setempat. Komisi-komisi itu sendiri atas kepala distrik  dan  dua  atau  lebih  anggota  lain  yang  diangkat  oleh kepala pemerintahan setempat.
(2) Pengajar-pengajar  agama  itu  mempunyai  kewajiban  kepada anggota-anggota komisi sebagai berikut:
a. Memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  mengenai  data- data  pengajaran  dan  murid-murid  yang  mengikuti pelajaran.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018 b. Setiap saat memperbolehkan anggota komisi itu memasuki pengajaran atau diperuntukkan bagi tempat tinggal murid- murid.
Artikel 4
(1) Dihukum  dengan  denda  uang  satu  sampai  dua  puluh  lima gulden  atau  dengan  hukuman  pidana  kurungan  ataupun dengan  kerja  untuk  umum  tanpa  umpah  sepanjang  delapan hari:
a. Terhadap  pemberi  pengajaran  agama  Islam  tanpa  izin sebagaimana  artikel  1;  atau  memberikan  pengajaran agama  Islam  dengan  cara  ataupun  dengan  materi  yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
b. Terhadap  keteledoran  pengajar  agama  dalam  pengisian atau  pemeliharaan  daftar  itu  sebagaimana  artikel  2;  juga terhadap  penolakan  memberikan  izin  pemeriksaan mengenai  hal  itu  kepada  orang-orang  yang  berhak memeriksa atau keteledoran dalam memberikan informasi yang  dibutuhkan  mengenai  pengajaran  dan  murid-murid atau  keteledoran  memberi  izin  memasuki  bangunan- bangunan tempat tinggal murid-murid.
c. Pengambilan  sebagai  murid  atas  pribadi-pribadi  yang dilarang  menurut  peraturan  yang  diberikan  oleh  kepala pemerintahan setempat.
d. Pengambilan  sebagai  murid  yang  bertentangan  dengan peraturan yang berlaku atau dengan nama palsu.
(2) Dalam  hal  terjadi  pengulangan  pelanggaran,  dengan  itu dikenakan  100  gulden  atau  hukuman  kurungan  penjara  atau kerja umum tanpa upah seukur 30 hari.
(3) Izin yang diberikan kepada pengajar agama itu, dapat dicabut karena  pelanggaran  yang  diulang  atau  kelakuan  yang
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018 dipandang  kurang  senonoh  (membahayakan)  menurut penilaian bupati, patih atau kepala pemerintahan setempat.
(4) Kecuali  itu,  pencabutan  izin  sewaktu-waktu  bisa  dilakukan oleh kepala pemerintahan setempat.

## Artikel 5
Pribadi-pribadi yang mulai berlakunya ordonansi
pengajaran  agama  Islam  ini,  sudah  memberikan  pengajaran agama  Islam  dapat  memberikan  pelajarannya  dapat  diambil peraturan dalam tiga bulan sesudah penetapan itu, ia memasukkan surat izin, sesudah itu ia tunduk pada peraturan ini.
Artikel 6
Ordonansi  ini  hanya  berlaku    untuk  Jawa-Madura  kecuali „ vorstenlander ‟ (tanah-tanah yang berpemerintahan  sendiri yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta). 11
Ordonansi  1905  ini  jelas  memiliki  muatan  untuk menghambat  laju  pendidikan  agama  Islam,  menghambat keinginan  umat  Islam  Indonesia  agar  materi  agama  Islam diajarkan di sekolah, serta menghambat penyebaran agama Islam di  Indonesia.  Ordonansi  ini  berjalan  aktif  tanpa  ada  perlawanan dari  umat  Islam,  meski  sudah  jelas-jelas  merugikan  masyarakat Islam,  merugikan  pendidikan,  dan  merugikan  agama  Islam  itu sendiri,  sehingga  berimplikasi  negatif  seperti  apa  yang  telah dijelaskan  di  atas.  Menurut  Profesor  Halim,  ini  semua  terjadi karena memang tidak ada protes yang dilakukan oleh umat Islam, bahkan  ada  sebagian  yang  menyebutnya  sebagai  takdir.  Pada perkembangan  selanjutnya,  organisasi  Sarekat  Islam  melakukan reaksi  protes  atas  keberadaan  ordonansi  guru  1905,  meskipun tidak  secara  terang-terangan  menuntut  penghapusan  atas ordonansi 1905 tersebut, namun pada tahun 1917 telah menunutut
11 Abd.  Halim  Soebahar, Kebijakan  Pendidikan  Islam  dari  Ordonansi  Guru  Sampai  UU Sisdiknas , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 18-20.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
pemerintah  agar  mencabut  semua  peraturan  yang  menghambat penyebaran agama Islam. Baru pada kongres al-Islam tahun 1922 organisasi  ini  menuntut  pemerintah  agar  ordonansi  guru  1905 (yang merugikan guru dan pendidikan agama Islam) untuk segera dicabut. 12
Kemudian,  Ordonansi  Guru  tahun  1905  ini  diganti  dengan Ordonansi  1925, 13 dimana  isinya  tidak  jauh  berbeda  dengan Ordonansi  yang  pertama.  Yang  membedakan  adalah,  kalau ordonansi  yang pertama seorang guru harus mendapat izin untuk mengajar  agama,  sedangkan  ordonansi  yang  kedua  tidak demikian, seorang guru untuk mengajar materi agama tidak harus minta  izin,  akan  tetapi  cukup  memberitahu  kepada  pemerintah Belanda.  Pada  tahun  1932,  keluar  lagi  peraturan  yang  bernama Ordonansi  Sekolah  Liar  ( Wilde  School  Ordonantie ).  Isi  dari peraturan  ini  adalah  bahwa  pemerintah  memiliki  legalitas  untuk menutup  sekolah  atau  madrasah  yang  mengajarkan  pelajaran- pelajaran  yang  tidak  disukai  oleh  pemerintah  Belanda.  Dengan adanya  ordonansi-ordonansi  seperti  di  atas,  menunjukkan  bahwa betapa  sulitnya  orang-orang  Islam  Indonesia  mengajarkan  Islam atau melakukan dakwah Islam lewat lembaga pendidikan. 14
Setelah  Indonesia  bebas  dari  cengkeraman  Belanda  dan memproklamasikan  kemerdekaannya  pada  17  Agustus  1945 pemerintah  Indonesia  mulai  menata  ulang  pendidikan.  Ini dilakukan  karena  selama  masa  penjajahan  pendidikan  Indonesia tidak  memiliki  eksistensi  sendiri,  tidak  memiliki  arah  yang  jelas karena pendidikan pada masa ini dikendalikan pemerintah Hindia
12 Ibid ., 21.
13 Ordonansi  yang  kedua  ini  mulai  berlaku  dimulai  pada  1  Juni  1925.  Dan  pada  Januari 1927 tidak hanya berlaku di Jawa Madura, akan tetapi juga berlaku di luar dua daerah itu, seperti Aceh,  Sumatera  Timur,  Riau,  Palembang,  Tapanuli,  Manado,  dan  Lombok,  dan  kemudia  pada tahun  1930-an  berlaku  juga  untuk  daerah  Bengkulu.  Lihat  Abd.  Halim  Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam , 21.
14 Ibid ., 6.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
Belanda.  Selain  itu,  pendidikan  Indonesia  tidak  berpihak  kepada seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia,  sehingga  tidak  semua masyarakat  merasakan  keberadaan  pendidikan  kala  itu.  Langkah tersebut  diambil  karena  para  elit  di  negara  ini  menginginkan pendidikan  sesuai  dengan  watak,  karakter  bangsa,  juga  sesuai dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Pemerintahan  Orde  Lama melakukan semacam revolusi pendidikan, dimulai dari menjadikan  pancasila  sebagai  landasan  filosofis  dan  idiil  dari pada pendidikan, membuat undang-undang pendidikan, membuat kementerian baru yang secara khusus mengurus pendidikan yang diberinama  kementerianpendidikan,  mengatur  ulang  format  dan bentuk  pendidikan,  hingga  merubah  arah  tujuan  pendidikan,  dan lain  sebagainya,hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam  UUD 1945. 15
Proses  revolusi  pendidikan  tersebut  dikomandani  oleh  Ki Hajar  Dewantara  sebagai  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran,  dan Kebudayaan (PP&K) pada waktu itu, menyatakan dengan jelas di alun-alun  Yogyakarta  bahwa  pengajaran  agama  Islam  perlu diselenggarakan  di  sekolah-sekolah  milik  pemerintah.  Demikian juga  Mr.  Soewandi  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran,  dan Kebudayaan  (PP&K)  keempat  menetapkan  10  Dasar  Pendidikan dan Pengajaran sebagai pedoman bagi para guru dalam mendidik murid-muridnya. 16 Adapun  isi  10  Dasar  Pendidikan  dan Pengajaran tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perasaan bakti kepada tuhan yang maha esa;
b. Perasaan cinta kepada alam;
c. Perasaan cinta kepada negara;
d. Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak;
15 As‟ad  Muzammil, Kebijakan  Pemerintah  dalam  Bidang  Pendidikan  dari  Orde  Lama Sampai Orde Baru: Suatu Tinjauan Historis , Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember, 190.
16 Muhammad Kosim, Kebijakan Pendidikan Islam , 7.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018 e. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan;
f. Perasaan  berhak  dan  wajib  ikut  memajukan  negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya;
g. Keyakinan  bahwa  seseorang  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat;
h. Keyakinan  bahwa  orang  hidup  dalam  masyarakat  harus tunduk kepada tata tertib;
i. Keyakinan  bahwa  pada  dasarnya  manusia  itu  adalah  sama harganya,  oleh  karena  itu  dalam  berkomunikasi  dengan sesame  harus  saling  menghormati,  berdasar  atas  rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri;
j. Keyakinan  bahwa  Negara  memerlukan  warga  Negara  yang rajin  bekerja,  tahu  pada  kewajibannya,  jujur  dalam  pikiran dan tindakannya.
Perhatian  juga  ditunjukkan  oleh  Badan  Pekerja  Komite Nasional  Indonesia  Pusat  (BPKNI)  yang  mengusulkan  agar dibentuk  kementerian  agama  untuk  mengurusi  urusan-urusan agama.  Usulan  ini  diterima  oleh  pemerintah  dan  ditindak  lanjuti dengan  membentuk  Kementerian  Agama  melalui  Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946. Di samping itu, BPKNI  juga  mengusulkan  agar  pemerintah  selekas  mungkin mengatur  pengajaran  dan  pembelajaran  serta  mengatur  alokasi materi pengajaran agama Islam di sekolah negeri. 17
Kendati para tokoh dan organisasi yang eksis memperhatikan pendidikan  telah  mengusulkan  betapa  pentingnya  pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah negeri, namun secara praktis, mata pelajaran  agama  belum  tercantum  dan  belum  masuk  struktur kurikulum  pendidikan.  Hal  tersebut  terlihat  dalam  Rencana Pelajaran  di  Sekolah  Rakyat  pada  tahun  1946,  yang  disusun berdasarkan keputusan Menteri PP&K tanggal 19 Nopember 1946
17 Ibid .
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
No. 1153/Bhg.A. yang tidak mencantumkan mata pelajaran agama. Baru  setelah  terbentuk  Kementerian  Agama,  lembaga  ini  segera mengambil  langkah  untuk  mencantumkan  mata  pelajaran  agama dan  menjadi  mata  pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah-sekolah negeri. 18
Hal  tersebut  didukung  dengan  adanya  peraturan  resmi pertama  yang  memang  mengatur  tentang  pendidikan  agama  di sekolah  umum,  yang  dicantumkan  dalam  Undang-Undang pendidikan  tahun  1950  No.  4  dan  Undang-Undang  pendidikan tahun 1954 No. 12 pasal 20 yang bunyinya sebagai berikut:
a. Pada  sekolah-sekolah  negeri  diselenggarakan  pelajaran agama,  orang  tua  murid  menetapkan  apakah  anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak,
b. Cara  menyelenggarakan  pengajaran  agama  di  sekolah- sekolah negeri diatur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan,
Pengajaran,  dan  Kebudayaan  (PP&K)  bersama  Menteri agama. 19
Pasal di atas minimal menjelaskan tentang beberapa hal, di antaranya  bahwa  pelajaran  agama  di  sekolah  itu  diserahkan kepada para orang tua apakah disuruh mengikuti pelajaran agama atau tidak, pelajaran agama tidak menjadi penentu kenaikan kelas anak  di  sekolah,  meskipun  demikian,  pelajaran  agama  harus dimasukkan  ke  dalam  kurikulum  serta  diajarkan  pada  murid- murid.
Jika  ditelaah,  pasal  20  di  atas  terdapat  rumusan  yang membingungkan,  antara  lain:  (a)  apakah  suatu  jenis  sekolah memberi  pelajaran  agama  adalah  bergantung  kepada  umur  dan kecerdasan  murid-muridnya;  (b)  murid-murid  yang  telah  dewasa boleh  menetapkan  ikut  atau  tidaknya  pelajaran  agama;  (c)  sifat
18 Ibid ., 8.
19 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam , 128.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
pengajaran  agama  dan  jumlah  jam  pelajaran  ditetapkan  dalam undang-undang  tentang  jenis  sekolahnya;  dan  (d)  pengajaran agama  tidak  memengaruhi  kenaikan  kelas  anak,  sebagaimana dijelaskan di atas. 20
Sebelumnya,  ada  ketetapan  bersama  Departemen  PKK  dan Departemen  Agama  yang  dikelurkan  pada  20  Januari  1951. Ketetapan  itu  menegaskan  bahwa  pengajaran  agama  diberikan mulai  kelas  IV  pada  Sekolah  Rakyat  selama  2  jam  perminggu. Sedangkan  di  tempat  istimewa,  pendidikan  agama  dapat  dimulai kelas 1 dan jamnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, tetapi tidak boleh  4  jam  perminggu,  dengan  syarat  mutu  pengetahuan  umum di  tingkat  sekolah  dasar  itu  tidak  boleh  kurang  dari  sekolah- sekolah  lain.  Sedangkan  untuk  sekolah  tingkat  pertama  (SLTP) pelajaran  agama  diberikan  2  jam  perminggu  sesuai  dengan kemampuan siswa. 21
Pendidikan  Agama  Islam  jika  didasarkan  pada  pancasila sebagai  landasan  filosofi  pendidikan  Indonesia,  belum  sesuai dengan  yang  diamanatkan  pancasila,  dimana  pendidikan  harus mampu  menciptakan  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa,  yang dapat  memanusiakan  manusia  Indonesia,  mandiri,  dan  lain-lain. Hal tersebut terlihat jelas dengan fakta pendidikan yang ada pada Masa  Orde  Lama,  meskipun  telah  mengambil  langkah-langkah dengan  melahirkan  peraturan-peraturan,  dan  didirikannya  badan khusus  pendidikan;  Kementerian  Pendidikan,  Pengajaran,  dan Kebudayaan  (KPP&K)dan  Kemenag,  namun,  kontribusinya terhadap  pendidikan  agama  Islam  belum  sesuai  dengan  harapan masyarakat Islam.
20 Ibid .
21 Mudzakkir, Pendidikan Islam Masa Orde Lama dan Orde Baru , Jurnal Al-Fatih: Januari- Juni 2015, 59.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
Dengan  demikian,  Pemerintahan  Orde  Lama  menyisakan pekerjaan  rumah  yang  besar  terkait  dengan  masalah  kebijakan pendidikan agama Islam.
3. PAI di Sekolah Pada Masa Orde Baru
Setelah ditumpasnya gerakan PKI (G30 S/PKI) pada tanggal 30 Oktober 1965, Indonesia berada pada fase baru yang dinamakan Orde Baru. Yang disebut Orde Baru ini adalah:
a. Sikap  mental  yang  positif  untuk  menghentikan  dan  mengoreksi segala  bentuk  penyelewengan  terhadap  pancasila  dan  UUD 1945.
b. Merperjuangkan rakyat yang makmur dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual melalui pembangunan.
c. Sikap  mental  mengabdi  untuk  kepentingan  rakyat  dan melaksanakan pancasila dan UUD 1945. 22
Dengan  demikian,  peralihan  dari  Orde  Lama  (Pemerintahan Soekarno)  ke  Orde  Baru  bukanlah  sejarah  gelap  Indonesia,  karena peralihan  itu  melalui  proses  dan  semangat  persatuan  ABRI/Tentara dan  mahasiswa.  Mereka  bersatu  ke  dalam  KAMI  (Kesatuan  Aksi Mahasiswa Indonesia). Yang paling berpengaruh dan berperan dalam KAMI  adalah  HMI  (Himpunan  Mahasiswa  Indonesia).  Kemudian KAMI  mendesak  Pemerintahan  Orde  Lama  Presiden  Soekarno  untuk menandatangani  penyerahan  tugas  kepada  Soeharto.  Mulai  sejak itulah Soeharto berkuasa menggantikan Presiden Soekarno. 23
Jika dirunut ke belakang, dari Pemerintahan Orde Lama sampai Orde  Baru,  Pendidikan  Islam  mendapatkan  tempat  yang  cukup dominan,  demikian  juga  PAI  di  sekolah.  Karena  didukung  dengan adanya  peraturan  yang  menguatkan  posisi  pendidikan  agama  Islam. Namun  itu  semua  hanyalah  ulasan  belaka,  faktanya  tidak  demikian, masih  jauh  dari  cita-cita  para  tokoh  Islam.  Fakta  di  lapangan,  masih
22 Mudzakkir, Pendidikan Islam Masa Orde  Lama  dan  Baru, Jurnal  Al-Fatih, Januari-Juni 2015, 60.
23 Ibid .
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
adanya  dikotomi  antara  pendidikan  umum  dan  pendidikan  agama Islam.  Jam  pelajaran  agama  di  sekolah  masih  sedikit  dan  terbatas. Menurut  Profesor  Ludjito  dalam  Mudzakkir,  hal  tersebut  karena beberapa sebab atau faktor, di antaranya sebagai berikut:
a. Kurangnya pelajaran agama di sekolah.
b. Metodologi pendidikan agama kurang tepat, masih berkutat dan fokus  pada  ranah  kognitif,  tidak  sampai  menyentuh  pada  sisi afektif.
c. Adanya dikotomi pendidikan.
d. Perhatian dan kepedulian kepala sekolah dan para guru terhadap pendidikan agama Islam masih dirasa kurang.
e. Kemampuan pengetahuan guru dalam menghubungkan pengetahuan  agama  dengan  pelajaran  umum  dan  alam  nyata masih kurang.
f. Kurangnya  penanaman  nilai-nilai  dan  norma  dalam  pendidikan agama. 24
Seandainya keenam aspek di atas dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah  dan  para stake  holder pendidikan,  maka  niscaya pendidikan agama Islam akan lebih diperhatikan oleh masyarakat.
Penyusunan  peraturan  tentang  pendidikan  agama  Islam sangatlah panjang, lebih tepatnya dimulai 1945-1989 UU No 2 Tahun 1989, sebagai bentuk nyata upaya mengintegrasikan pendidikan Islam dan  pendidikan  umum.  Untuk  melihat  peluang  integrasi  pendidikan agama  dan  pendidikan  umum  dapat  dilihat  pada  pasal-pasal  berikut ini, seperti yang dikutip Mudzakkir:
a. Pasal  1  ayat  2,  pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang terlahir  atas  kebudayaan  nasional  Indonesia,  berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
b. Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan  bangsa  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang
24 Ibid ., 61.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
bertakwa  dan  berketerampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri.
c. Pasal  10,  pendidikan  keluarga  merupakan  bagian  dari  jalur pendidikan  luar  sekolah  yang  diselenggarakan  dalam  keluarga dan  yang  memberikan  keyakinan  agama,  nilai  budaya,  moral, dan keterampilan.
d. Pasal  11  ayat  1,  jenis  pendidikan  yang  termasuk  jalur pendidikan  sekolah  terdiri  atas  pendidikan  umum,  pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik, dan professional.
e. Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan  wajib  memuat  pendidikan  pancasila,  agama,  dan kewarganegaraan.
f. Pasal  47, ciri  khas  suatu  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat tetap diindahkan. 25
Dari  pasal-pasal  di  atas,  cukup  jelas  bahwa  antara  pendidikan agama dan pendidikan umum terintegrasi menjadi satu. Integrasi yang dimaksud adalah integrasi kurikulum—yang berarti materi pendidikan agama  dimasukkan  atau  menjadi  bagian  dari  kurikulum  pendidikan umum. 26
Pendidikan  Islam  merupakan  satu-satunya  pendidikan  di Indonesia sebelum Kolonial Belanda memperkenalkan sistem sekolah. Pendidikan Islam pada Masa Kolonial hidup mandiri dan segala yang ada  sangkut  pautnya  dengan  keuangan  pendidikan  dibiayai  secara mandiri,  segala  kebutuhannya  dibiayai  sendiri  dengan  bantuan masyarakat.  Kemandirian  pendidikan  Islam  terus  berlanjut  pasca Indonesia  merdeka.  Kemandirian  pendidikan  Islam  tidak  hanya  dari segi  finansial,  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  juga  mandiri  dari  segi bangunan  fisik  sekolah,  peralatan  pendidikan,  tenaga  pendidik,  dan kurikulum.
25 Ibid ., 62.
26 Ibid .
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mulai dilirik oleh pemerintah, karena memiliki potensi yang bagus dan dapat membantu dalam pemberdayaan manusia Indonesia. Pendidikan Islam tidak serta merta  dengan  mudah  dimasukkan  ke  dalam  sistem  pendidikan nasional,  akan  tetapi  harus  melalui  proses  panjang  dan  sedikit menyakitkan  karena  perhatian  pemerintah  yang  kurang  terhadap pendidikan  ini.  Bukti  kalau  pemerintah  kurang  memperhatikan pendidikan  agama  Islam  terlihat  jelas  dari  pembiaran  yang  dilakukan pemerintah pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam dibiarkan hidup sederhana, berjalan sendiri, dan berjalan apa adanya. 27
Kondisi di atas terjadi karena pendidikan Islam pada masa Orde Baru  berada  pada  tekanan  yang  kuat  yang  dilakukan  pemerintah atasnya.  Pemerintah  membatasi  gerakan  pendidikan  Islam,  sehingga pendidikan  Islam  berjalan  ditempat  dan  sulit  untuk  berkembang. Pendidikan  Islam  berada  pada  kendali  pemerintah,  karena pemerintahan  Orde  Baru  menganut  sistem  pemerintahan  sentralistik. Dengan  sistem  ini,  segala  bidang  berada  pada  kendali  pemerintah, termasuk pendidikan Islam. 28
Dapat  dikatakan,  pada  masa  Orde  Baru  pendidikan  Islam  sulit berkembang,  dan  kondisi  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  pendidikan Islam,  termasuk  pendidikan  umum.  Kondisi  ini  jika  dilihat  dari  sisi UUD  1945  jelas  sangat  bertentangan.  Karena  pendidikan  (termasuk pendidikan  Islam)  dalam  UUD  1945  diatur  sedemikian  rupa  dan menjadi prioritas yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi maju.  Namun,  fakta  yang  terjadi  malah  sebaliknya,  pemerintahan Soeharto  mengekang  dengan  cara  mengendalikan  pendidikan  Islam berada  pada  kendali  kekuasaannya.  Kejelekan  kebijakan  Presiden Soeharto  atas  pendidikan  terlihat  jelas  upayanya  dalam  doktrinisasi
27 Siti  Halimah, Manajemen  dan  Kebijakan  Politik  Pemerintahan  di  Indonesai  Tentang Pendidikan Agama Islam , Jurnal Didaktika Religia, Vol. 3 No. 3 tahun 2015, 65.
28 file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE %20BARU.pdf , diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
atas  pendidikan/pendidikan  Islam/peserta  didik.  Doktrin  yang menyedihkan ini dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Misalnya saja peserta didik dituntut untuk mengikuti penataran P4  (Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila)  yang  berisi hafalan  butir-butir  pancasila.  Proses  indoktrinisasi  ini  tidak  hanya menanamkan  paham-paham  orde  Baru,  melainkan  juga  sistem pendidikan  Orde  Baru  yang  menolak  segala  sesuatu  yang  berbahu asing  termasuk  baik  atau  yang  buruk.  Dengan  demikian,  kebijakan pendidikan  pada  masa  ini  tidak  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  Indonesia,  apalagi  memajukan  sumber  daya manusianya, melainkan hanya berorientasi politik, bagaimana seluruh elemen  masyarakat  mematuhi  segala  yang  menjadi  kebijakan pemerintah Orde Baru. 29
Baru kemudian setelah ada gerakan yang dipelopori mahasiswa kondisi  pendidikan  Indonesia,  termasuk  pendidikan  Islam  berangsur- angsur  membaik.  Gerakan  mahasiswa  ini  mulai  menentang  berbagai kebijakan pemerintahan Soeharto yang tidak pro terhadap masyarakat dan  pendidikan  Indonesia.  Para  mahasiswa  sudah  berani  melakukan unjuk  rasa  kepada  pemerintahan  Orde  Baru  yang  telah  sewenang- wenang dan melakukan berbagai bentuk ketidakadilan. Setelah adanya gerakan  ini  kondisi  pendidikan  Islam  mengalami  perkembangan  dan kemajuan, meskipun belum maksimal.
Reaksi  keras  juga  dilakukan  oleh  umat  Islam  yang  menuntut pemerintah  untuk  melakukan  perbaikan  kebijakan  atas  pendidikan agama  Islam.  Hal  itupun  direspon  positif  oleh  pemerintah  dengan mengambil  kebijakan  untuk  melakukan  pembinaan  mutu  pendidikan agama  Islam,  dengan  cara  menghapus  sistem  pendidikan  Islam (madrasah)  sebagai  kongkurensi  Kepres  dan  Inpres,  maka  pada
29 file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE %20BARU.pdf , diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
tanggal  24  Maret  1975  dikeluarkanlah  Surat  Keputusan  Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975. 30
SKB Tiga Menteri ini adalah Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu  Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan Menteri  Dalam  Negeri,  Nomor  6  Tahun  1975,  Nomor  037/U/1975, dan  Nomor  36  Tahun  1975  tentang  Peningkatan  Mutu  Pendidikan Pada Madrasah. SKB Tiga Menteri ini ditanda tangani di Jakarta oleh Tiga  Orang    Menteri,  yaitu  Dr.  H.  A.  Mukti  Ali  sebagai  Menteri Agama,  Dr.  Sjarif  Thajeb  sebagai  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  dan  H.  Amir  Machmud  sebagai  Menteri  Dalam  Negeri pada tanggal 24 Maret 1975. 31
Substansi  isi  SKB  Tiga  Menteri  terdiri  dari  7  bab  dan  8  pasal. Ketujuah  bab  tersebut  mengcover  tentang:  Bab  1,  Ketentuan  Umum, memuat 1 pasal 2 ayat; Bab 2, Tujuan Peningkatan, memuat 1 pasal 1 ayat; Bab 3, Bidang-Bidang Peningkatan Pendidikan, memuat 1 pasal 3  ayat;  Bab  4,  Pembinaan,  memuat  1  pasal  3  ayat;  Bab  5,  Bantuan Pemerintah,  memuat  memuat  1  pasal  2  ayat;  Bab  6,  Pembiayaan, memuat  1  pasal  1  ayat;  dan  Bab  7,  Ketentuan  Penutup,  memuat  2 pasal 2 ayat. 32
SKB  Tiga  Menteri  merupakan  model  solusi  yang  disatu  sisi memberikan  pengakuan  terhadap  eksistensi  madrasah  sebagai  bagian dari sistem pendidikan nasional, dan di sisi lain memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB Tiga Menteri tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah—yang ijazahnya  diakui  sama,  sederajat  dengan  SD,  SMP,  dan  SMA,  dan lulusannya  dapat  melanjutkan  ke  pendidikan/sekolah  umum  yang
30 file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE %20BARU.pdf , diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
31 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam, 101
32 Ibid .
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
lebih  tinggi  serta  para  siswanya  bisa  pindah  ke  sekolah  umum  yang setingkat.
Makna  SKB  Tiga  Menteri  ini  bagi  umat  Islam  adalah  pertama, terjadinya  mobilitas  sosial  dan  vertikal  siswa-siswa  madrasah  yang selama  ini  terbatas  di  lembaga-lembaga  pendidikan  tradisional (madrasah  dan  pesantren).  Kedua,  terbukanya  peluang  bagi  para santri-santri  untuk  memasuki  wilayah  pekerjaan  pada  sektor  modern. Selain  kabar  baik  bagi  pendidikan  agama  Islam  (madrasah),  adanya SKB  Tiga  Menteri  tersebut  juga  memiliki  sisi  negatif,  misalnya  saja madrasah  harus  merubah  dan  menambah  muatan  kurikulumnya dengan  pelajaran-pelajaran  umum,  yang  juga  berarti  madrasah  harus menambah  tenaga  pendidiknya  untuk  mengisi  materi-materi  umum tersebut. Selain itu, madrasah juga harus menyamakan tarafnya setaraf dengan  pendidikan  umum  serta  sebagai  lembaga  pendidikan  agama, madrasah harus menjaga agar pendidikan agama sebagai ciri khasnya tetap terjaga. 33
Kandungan  SKB  Tiga  Menteri  tersebut  menyatakan  bahwa antara  pendidikan  umum  dan  pendidikan  agama  Islam  telah menyatu atau  dengan  kata  lain  telah  terjadi  integrasi  antara  keduanya. Pendidikan  umum  memasukkan  pelajaran  agama  sebagai  bagian  dari kurikulumnya, meskipun hanya dua jam dalam seminggu. Pendidikan Islam  yang  diwakili  madrasah  dan  pesantren  memasukkan  pelajaran- pelajaran  umum  sebagai  bagian  dari  materi  yang  harus  diajarkan. Namun sangat disayangkan, jika sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri, kurikulum  madrasah  lebih  didominasi  pelajaran-pelajaran  agama, sementara  setelah  lahirnya  SKB  Tiga  Menteri,  komposisi  kurikulum menjadi  terbalik,  yakni  30%  pelajaran  agama  dan  70%  pelajaran umum.
33 file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%20ORDE %20BARU.pdf , diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
Perubahan  komposisi  kurikulum  ini,  madrasah  menjadi kehilangan  eksistensinya  sebagai  lembaga  pendidikan  agama  Islam. Artinya,  peserta  didik  masuk  ke  madrasah  bukan  lagi  untuk memperdalam  pengetahuan  agama  mereka,  melainkan  untuk mengetahui  dan  menguasai  materi  pelajaran  umum.  Hal  ini  berarti madrasah  telah  beralih  fungsi,  dari  yang  awalnya  sebagai  lembaga pendidikan  yang  mencetak  agamawan,  akan  tetapi malahirkan  output yang  setengah-setengah  dalam  penguasaan  keilmuannya.  Karena beban  madrasah  semakin  berat,  harus  membuat  peserta  didik menguasai dua kutub ilmu pengetahuan; ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Bagi madrasah dan peserta didik ini menjadi beban  yang  sangat  berat,  karena  kurikulum  yang  tambah  gemuk,  dan fakta  yang  terjadi,  mungkin  ini  juga  menjadi  dampak  negatifnya, peserta didik tidak bisa menguasai dua keilmuan tersebut.
Akibat  pemberlakuan  SKB  Tiga  Menteri  tersebut,  meskipun telah  berlalu  35  tahun  silam,  namun  keputusan  tersebut  berdampak jangka  panjang.  Lulusan  madrasah  kini  tidak  hanya  menekuni pengetahuan agama dan tidak hanya menjadi kiai, ustadz, juru nikah, dan  lainnya,  akan  tetapi  juga  bisa  berkiprah  menjadi  insinyur pertanian,  insinyur  teknik,  pengacara,  dokter,  dan  profesi  lain.  Oleh karena  itu,  jelas  civil  effect  SKB  Tiga  Menteri  sangat  strategis, khususnya  bagi  kelanjutan  studi,  peluang  pekerjaan,  dan  karier  bagi lulusan madrasah. 34
4. PAI dalam PMA 16 Tahun 2010
PMA  adalah  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Agama Republik  Indonesia.  Salah  satu  fungsi  PMA  adalah  sebagai  legalitas formal  atau  payung  hukum,  termasuk  dalam  hal  ini  terkait  dengan PMA No. 16 Tahun 2010.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  10  Tahun 2010  merupakan  peraturan  yang  lahir  sebagai  aturan  yang
34 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan , 104.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
menjelaskan  tentang  pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada  Sekolah dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2007.  Seperti  halnya peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri  juga  berada  di  bawah naungan  presiden,  mengingat  Menteri  menurut  UUD  1945  pasal  17, memimpin  departemen  pemerintahan.  Jadi,  menteri  membantu presiden  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  sesuai  dengan fungsi dan tugas departemen. 35
Kemudian untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun  2010  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan Menteri  Agama  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  16 Tahun  2010,  Peraturan  ini  berisi  tentang  pengertian,  tujuan,  ruang lingkup,  standar  isi,  kurikulum,  proses  pembelajaran,  proses pembelajaran  intrakurikuler,  proses  pembelajaran  ekstrakurikuler, standar  kompetensi  lulusan,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, pengawas,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan,  penilaian  hasil  belajar, evaluasi kebijakan, dan sanksi. 36
Aturan  tentang  pengelolaan  pendidikan  agama  di  sekolah sesungguhnya  dijadikan  sebagai  standar  dan  ketetapan  turunan  dari Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  yang disebutkan secara detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. PAI di Perguruan Tinggi dalam UU Sisdiknas
a. Tujuan PAI di Perguruan Tinggi
Tujuan  diberikannya  materi  pendidikan  agama  Islam  di perguruan tinggi menurut Konsorsium Ilmu Agama adalah sebagai berikut:
35 file:///C:/Users/asus/Downloads/POLITIK%20KEBIJAKAN%20SISTEM%20PENDIDI KAN%20NASIONAL.pdf, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
36 file:///C:/Users/asus/Downloads/POLITIK%20KEBIJAKAN%20SISTEM%20PENDIDI KAN%20NASIONAL.pdf, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2 No. 1 2018 “ Membantu  terbinanya  sarjana  beragama  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  tuhan  Yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti luhur,  berfikir  filosofis,  bersikap  rasional  dan  dinamis,
berpandangan  luas,  ikut  serta  dalam  kerjasama  antar  umat beragama  dalam  rangka  pengembangan  dan  pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional .” 37
Undang-Undang  Nomor  2  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  pasal  4  dinyatakan  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  kehidupan manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan.  Rumusan  ini  bersifat abstrak  dan  kalau  dikembangkan  lagi  akan  membutuhkan  uraian yang  panjang,  mengingat  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  yang luhur  tersebut  diperlukan  suatu  proses  dan  upaya-upaya  yang kondusif.
Dari tujuan-tujuan di atas, terdapat tujuan  yang digaris bawahi oleh  penulis,  yakni  mengembangkan  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  memiliki  budi pekerti  yang  luhur.  Untuk  mencapai  tujuan  di  atas  nampaknya Pendidikan Agama Islam (PAI), memiliki peran besar dalam upaya pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.  Pendidikan  Agama  Islam (PAI) yang diajarkan di perguruan tinggi ditujukan agar mahasiswa menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  tuhan  Yang Maha Esa serta memiliki kepribadian baik. Dengan demikian, cita- cita pendidikan nasional mencetak  output manusia seutuhnya akan tercapai,  karena  mahasiswa  selain  dibekali  sain  juga  dibekali  ilmu pengetahuan agama (PAI).
37 file:///C:/Users/asus/Downloads/PAI%20DI%20PT%20UMUM.pdf , diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
Pendidikan  Agama  Islam  yang  diajarkan  di  perguruan  tinggi dilandasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:
a. Landasan  filosofis berupa  butir-butir  yang  terdapat  di  dalam pancasila  dan  kandungan  yang  termaktub  dalam  pembukaan UUD 1945.
b. Landasan  yuridis adalah  UUD  1945  terutama  pasal  29  dan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
c. Landasan  historis berupa  politik  pendidikan  nasional  yang bertujuan menciptakan insan akademis yang beriman.
d. Landasan  agama yaitu  yang  termaktub  di  dalam  kitab  Allah, yakni al-Qur‟an 38 dan yang berada di dalam al-sunnah. 39
Landasan-landasan tersebut di atas dapat dicapai apabila dalam pengajaran  yang  diberikan  memuat  pokok-pokok  ajaran  Islam,  di antaranya  sebagai  berikut:  (a)  konsep  ketuhanan,  alam,  dan manusia; (b) sumber-sumber kebenaran; (c) sumber-sumber ajaran Islam; (d) aqidah; (e) syari‟ah; (f) khilafiah; (g) akhlak; (h) akhlak dalam  bidang  ekonomi,  Islam,  pengetahun,  dan  teknologi;  (i) keadilan, kepemimpinan, dan kerukunan. 40

## b. PAI di Perguruan Tinggi Dalam Sisdiknas
Undang-Undang  Nomor  54  Tahun  1950  merupakan  undang- undang  pertama  yang  mengatur  pendidikan  nasional  yang  tidak memberikan  tempat  bagi  pendidikan  keagamaan,  pun  juga  kepada pendidikan  agama  yang  diistilahkan  dengan  pengajaran  agama. Undang-undang  ini  bersikap  liberal  terhadap  pendidikan  agama, dengan  menyerahkan  anak  kepada  para  orang  tuanya,  apakah
38 Menurut al-Zuhaili dalam  Aminuddin,  Al-Qur‟an adalah kalam  Allah  yang mu’jiz yang diturunkan  kepada  nabi  Muhammad  SAW  yang  tertulis  dalam masyahif merupakan  ibadah  bagi yang  membacanya,  yang  diriwayatkan  secara mutawatir diawali  dengan  surat  al-Fatihah  dan diakhiri dengan surat al-Nas. Lihat Aminuddin, Pendidikan Agama Islam .
39 Kata  al-Sunnah  memiliki  pengertian  segala  sesuatu  yang  dinukil  dari  nabi  Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir. Ibid., 99.
40 Ibid .
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
anaknya  diikutkan  atau  tidak  atas  pendidikan  agama  Islam.  Jika dilihat, jelas Undang-undang ini telah melakukan diskriminasi atas pendidikan  agama  Islam.  Namun  demikian,  Undang-undang  ini mengamanatkan tersusunnya undang-undang tersendiri yang secara mandiri mengatur tentang pendidikan dan pengajaran agama. 41
Sejak  saat  itu,  isu  pendidikan  agama  ramai  diperdebatkan. Akumulasi perdebatan ini memberikan pengaruh terhadap Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1989  sebagai  Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional jilid  II  yang  disahkan  pada  tanggal  27  Maret 1989.  Dalam  Undang-Undang  yang  muncul  39  kemudian  dari Undang-Undang  pertama  ini,  pendidikan  agama  dan  keagamaan mulai  mendapat  tempat  yang  cukup  signifikan  jika  disbanding dengan  yang  pertama.  pendidikan  keagamaan  dipandang  sebagai jalur pendidikan yang sama dengan sekolah. Pendidikan agama pun juga  diajarkan  di  sekolah  dan  perguruan  tinggi  sebagai  pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. 42
Secara  lebih  tegas  dinyatakan  dalam  Undang-Undang Sisdiknas  Bab  1  Pasal  1  Ayat  1;  (1)  bahwa  pendidikan  nasional yang berlaku di Indonesia adalah pendidikan yang berasaskan nilai- nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian berarti  setiap  mahasiswa  yang  mengambil  materi  PAI  dituntut untuk memahami nilai-nilai agama serta tertanam ke dalam dirinya menjadi  watak  atau  karakternya,  untuk  kemudian  diaplikasikan  ke dalam kehidupan sehari-hari.43
Namun  jika  memperhatikan  beban  mata  kuliah  PAI  di  PT Umum  yang  hanya  3  Satuan  Kredit  Semester  (SKS),  maka  dalam rangka  mengefektifkan  materi  PAI  dibutuhkan  pembelajaran  dan
41 http://hardjasapoetra.blogspot.co.id/2010/03/kedudukan-pendidikan-islam-dalam- sistem.html, diakses hari rabu tanggal 2 Pebruari 2018.
42 http://hardjasapoetra.blogspot.co.id/2010/03/kedudukan-pendidikan-islam-dalam- sistem.html, diakses hari rabu tanggal 2 Pebruari 2018.
43 https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID-desain-pendidikan-agama-islam- di-perguru.pdf, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 1 2018
pengajaran  yang  dapat  memudahkan  mahasiswa  untuk  memahami materi PAI yang diajarkan, dibutuhkan sebuah desain pembelajaran PAI  yang  memudahkan  mahasiswa  mencerna  PAI.  Dan pembelajaran  yang  baik  harus  mencakup  materi,  metode,  media, dan konstruksi pembelajaran.44
Dengan  beban  yang  hanya  3  SKS  itu  sepertinya  implementasi PAI ke dalam pembelajaran akan mengalami kendala. Kendalanya misalnya materi PAI yang disampaikan terlalu sempit, materi yang disampaikan  oleh  tenaga  pendidik  (dosen)  hanya  materi  yang bersifat dogmatis, yakni ajaran atau nilai-nilai Islam pokok saja.45 Hal  ini  sebenarnya  masih  kurang  dan  perlu  dilakukan  revisi  ulang terhadap desain kurikulum PAI di perguruan tinggi.
Masalah  pokok  lain  adalah  mengenai  dosen  pengampu  materi PAI  di  perguruan  tinggi  harus  sama  dengan  dosen  pengampu materi  umum.  Dosen  PAI  harus  (minimal)  berijazah  S2,  atau  jika bisa S3, hal itu tentu lebih baik.

## Kesimpulan
Yang  dimaksud  dengan  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  ialah kumpulan  cara  yang  sistematis  dalam  mengatur,  mengelola  (memanaj),  dan merancang  bangun  serta  menata  masalah-masalah  pendidikan  Islam  agar pendidikan  Islam  itu  berjalan  sesuai  dengan  harapan  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-nilai Islam.
Kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  pendidikan  Islam  mengalami pasang  surut,  dari  Orde  Lama  ke  Orde  Baru  sampai  sekarang  ini.  Intinya, kebijakan  pemerintah  atas  pendidikan  agama  Islam  kurang  akomodatif,  dan hal  ini  perlu  perbaikan  secara  berkelanjutan,  demi  terciptanya  pendidikan agama  Islam  yang  sesuai  dengan  amanat  Pancasila  dan  UUD  1945,  baik  di PAI di sekolah maupun di PAI di perguruan tinggi.
44 https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID-desain-pendidikan-agama-islam- di-perguru.pdf, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018.
45 https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID /PAI%20DI%20PT%20UMUM.pdf, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan

## Daftar Pustaka
Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
Aminuddin, Pendidikan  Agama  Islam  Untuk  Perguruan  Tinggi  Umum ,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
As‟ad  Muzammil, Kebijakan  Pemerintah  dalam  Bidang  Pendidikan  dari  Orde Lama  Sampai  Orde  Baru:  Suatu  Tinjauan  Historis ,  Potensia:  Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember.
Faisal  Ismail, Paradigma  PendidikanIslam:  Analisis  Historis,  Kebijakan,  dan Keilmuan , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%2 0ORDE%20BARU.pdf, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
file:///C:/Users/asus/Downloads/KEBIJKN%20PEND.%20ISLAM%20MASA%2 0ORDE%20BARU.pdf, diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). http://hardjasapoetra.blogspot.co.id  /PAI%20DI%20PT%20UMUM.pdf,  diakses pada tanggal 1 Pebruari 2018.
http://hardjasapoetra.blogspot.co.id/2010/03/kedudukan-pendidikan-islam-dalam- sistem.html, diakses hari rabu tanggal 2 Mei 2018.
https://media.neliti.com/media/publications/116807-ID-desain-pendidikan-agama- islam-di-perguru.pdf, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.
Mohammad  Kosim, Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Pada  Masa Orde Lama , Jurnal Karsa, Vol. 22 No. 1, Juni 2014.
Mohammad Mustari, Manajemen Pendidikan , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).
Mudzakkir, Pendidikan Islam Masa Orde Lama dan Baru, Jurnal Al-Fatih, Januari-Juni 2015.
Siti  Halimah, Manajemen  dan  Kebijakan  Politik  Pemerintahan  di  Indonesai Tentang Pendidikan Agama Islam , Jurnal Didaktika Religia, Vol. 3 No. 3 tahun 2015.