Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (4): 1041-1052. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4.1041-1052 E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir Kota Gorontalo

## Institutional of coastal resources management, Gorontalo City
Aryanto Husain a , Arif Satria b , Cecep Kusmana c , Eriyatno d a Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
c Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
d Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
Article Info: Received: 23-01-2019 Accepted: 13-05-2019

## Keywords:
Coastal resources management, Gorontalo City, Institutional analysis

## Corresponding Author:
Aryanto Husain Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Email: ariie04@yahoo.com
Abstract : Along with the issues of economy growth and social complexities, potency  of  overlap  and  sectoral  ignorance  in  coastal  resources  use  tend  to increase.  This  condition  needs  to  be  synergized  so  as  the  use  of  coastal resources can maintain the carrying capacity as well as contribute to social economy. This study aims at identifying and mapping stakeholder as well as analyzing  their  need  in  the  future  in  regard  with  coastal  resources management of Gorontalo City. Primary and secondary data were collected respectively  from  FGD  and  various  documents  and  analyzed  by  using stakeholder analysis method. There were 26 stakeholder identified involved in coastal  resources  use  in  Gorontalo  City.  The  stakeholder  mapping  showed five stakeholder as subject (high interest but low influence), twelve stash key player (high influence and high interest), seven stakeholder as setter context (high influence but low interest) and two belong to crowd (low interest and low influence). The stakeholder need analysis found that there is still gap in coordination  mechanism  among  stakeholder.  Also  the  result  of  working together to address common problem is also not yet optimum. There is a need to improve communication channel so as to build awareness and participation in coastal management issues of Gorontalo City.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Husain A, Satria A, Kusmana C, Eriyatno. 2019. Kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir Kota Gorontalo. JPSL 9 (4): 1041- 1052. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.4.1041-1052.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dinamika  pengelolaan  sumber  daya  dan  pengelolaan  kawasan  pesisir  Kota  Gorontalo  meningkat  sejak Gorontalo  mekar  menjadi  provinsi  sejak  tahun  2000.  Hal  ini  terlihat  antara  lain  pada  peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi serta bertambahnya hunian padat penduduk di kawasan pesisir baik  di  sepanjang  muara  Sungai  Bone  maupun  sempadan  pesisir.  Dinamika  ekonomi  dan  sosial  budaya  ini berdampak pada menurunnya kualitas dan estetika lingkungan Kota Gorontalo dikarenakan posisinya sebagai daerah  hilir  DAS  Bolango  dan  menjadikannya  sebagai  wilayah  penerima  dampak  kegiatan  di  daerah  hulu ( upland  areas ).  Sungai-sungai  yang  mengalir  masuk  melewati  wilayah  kota  (Sungai  Bolango  dan  Sungai Tamalate) bertemu dan mengalir melalui Sungai Bone menuju pesisir membawa aliran sedimen dan material
lainnya. Selain sedimen, limbah penduduk dan berbagai residu kimia hasil pertanian dan pertambangan masuk ke perairan pesisir dan makin memperparah kondisi ekologi kawasan.
Meningkatnya  kegiatan  ekonomi  dan  sosial  budaya  mendorong  kontestasi  antar stakeholder terhadap akses sumber daya dikarenakan masing-masing stakeholder lebih memperjuangkan kepentingannya sendiri. Di beberapa tempat, kontestasi sering berujung pada konfik di tingkat bawah. Walaupun demikian, menurut Adrianto et  al. (2016),  potensi  konflik  di  kawasan  pesisir  terjadi  mulai  dari  tingkat  nasional.  Kementerian sektoral  memiliki  landasan  yuridis  yang  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  programnya.  Kontestasi  sumber daya  tidak  akan  terjadi  apabila  ada  kebijakan  yang  tepat  menjadi  rujukan.  Menurut  Voinov  dan  Bousquet (2010), umumnya kebijakan yang menuai sedikit konflik dan berhasil diterapkan adalah  kebijakan  yang di- drive oleh stakeholder .  Disinilah  pentingnya  pelibatan  peran stakeholder dalam  perumusan  kebijakan. Stakeholder Power  Analysis menyangkut  pemahaman  cara  manusia  berinteraksi  dan  isu  partisipasi  yang terbangun  (Mayers  2005)  dan  menjadi  hal  yang  penting,  bahkan  semakin  diperlukan  sebagai  imbas  dari interkoneksitas dunia yang kian meningkat (Bryson 2004).
Keberadaan dan peran setiap stakeholder bersifat fleksibel. Aksi satu elemen stakeholder dapat berimbas pada respons dinamis dari stakeholder lainnya (Ackermann dan Eden 2011). Untuk memahami hal ini perlu dilakukan pemetaan dan analisis stakeholder untuk melihat gambaran fungsi setiap pelaku, siapa berbuat apa, lalu  bagaimana  pengaruh  dan  kepentingannya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  keserasian  dalam pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada.  Dinamika  pengelolaan  pesisir  Kota  Gorontalo  tidak  terlepas  dari keanekaragaman aturan kebijakan dan benturan kepentingan  serta pengaruh stakeholder dalam pemanfataan sumber  daya  pesisir  Kota.    Kondisi  ini  perlu  disinergikan  dalam  sebuah  kelembagaan  agar  dalam  jangka panjang pengelolaan kawasan pesisir Kota Gorontalo dapat memberikan dampak pada aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta dapat mempertahankan daya dukung ( carying capacity ) eksositemnya.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengindentifikasi stakeholder dan kelembagaan serta kebutuhan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pesisir Kota Gorontalo.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  kegiatan  penelitian  dilakukan  di  pesisir  Kota  Gorontalo  yang  mencakup  3  kecamatan  dan  11 kelurahan (Gambar 1). Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu pertengahan Desember 2016 hingga pertengahan Maret 2017. FGD ( Forum Group Discussion ) analisis stakeholder dan kelembagaan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 yang bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo.
Gambar 1 Wilayah pesisir Kota Gorontalo.

## Metode Pengumpulan Data
Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian literatur. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara sengaja ( purposive sampling ), yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan wilayah pesisir Kota Gorontalo. Adapun jumlah informan ditentukan menggunakan  teknik snowball  sampling .  Data  sekunder  dikumpulkan  dari  laporan  BPS,  Laporan  Tahun instansi sektoral, dan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Gorontalo.

## Metode Analisis Data
Analisis  kelembagaan  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik Stakeholder Power  Analysis yang dikembangkan Mayers (2005) dan Reed et al. (2009). Pendekatan yang dilakukan adalah menafsirkan matriks kepentingan  dan  pengaruh stakeholder terhadap  pengelolaan  pesisir  dengan  menggunakan stakeholder grid dengan bantuan Microsoft Excel (Widodo et al. 2018). Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

## 1. Identifikasi stakeholder
Identifikasi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui stakeholder yang  langsung  dan  tidak  langsung  terlibat pemanfaatan sumber daya pesisir Kota Gorontalo. Tahapan ini diawali dengan penentuan stakeholder melalui pendekatan snowball  sampling dan  mengutamakan  mereka  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman terkait fokus penelitian. Stakeholder terpilih mewakili unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
2. Pemetaan stakeholder
Tahapan dilakukan diawali dengan penyusunan matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder terhadap pengelolaan  sumber  daya  pesisir  Kota  Gorontalo.  Pendekatan  ini  diadaptasi  dari  modifikasi  model  yang dikembangkan oleh Siregar (2011). Matriks disusun berdasarkan secara kuantitatif ( scoring ) dan selanjutnya dikelompokkan  menurut  kriteria  pengaruh  dan  kepentingan.  Kuantifikasi  ( scoring )  ditetapkan  dengan menggunakan  pertanyaan  untuk  membandingkan  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  masing-masing stakeholder . Hasil scoring setiap tingkat kepentingan dan pengaruh dikelompokkan menurut jenis indikatornya lalu  disandingkan  sehingga  membentuk  koordinat.  Posisi  koordinat  dapat  menggambarkan  ilustrasi  dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing stakeholder . Hasil klasifikasi stakeholder berdasar pengaruh dan
kepentingannya terbagi ke dalam 4 golongan yaitu (a) Subject ( stakeholder dengan tingkat kepentingan tinggi tetapi  pengaruh  rendah;  (b) key  player ( stakeholder dengan  tingkat  kepentingan  tinggi  dan  pengaruh  yang tinggi); (c) Context setter ( stakeholder dengan kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi); dan  (d) Crowd ( stakeholder dengan  memiliki  tingkat  kepentingan  yang  rendah  dan  pengaruh  yang  rendah) (Bryson 2004;  Reed et al. 2009). 3. Analisis kebutuhan
Tahapan  ini  bertujuan  mengidentifikasi  kesenjangan  antara  kondisi  saat  ini  dengan  kondisi  yang seharusnya  atau  kondisi  yang  diharapkan.  Informasi  kebutuhan  dan  aspirasi stakeholder diperoleh  dengan kuesioner dan wawancara dalam FGD dengan topik analisis stakeholder dan kelembagaan. Data dan informasi yang  diperoleh  diolah  dengan  metode  deskriptif  dan  dikelompokkan  menurut  kemiripan  berdasarkan kebutuhan  sinergis  dari  masing-masing stakeholder .  Jika  kebutuhan  antara stakeholder saling  mendukung terhadap  pengelolaan  pesisir  berkelanjutan  maka  sinergis  dan  sebaliknya  jika  saling  bertentangan  (Siregar 2011).  Hasil  analisis  kebutuhan  ini  menjadi  acuan  dasar  dalam  perumusan  peranan stakeholder terkait pengelolaan pesisir Kota Gorontalo secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil identifikasi, terdapat 26 stakeholder (lembaga) yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan  pesisir  Kota  Gorontalo. Stakeholder ini  terbagi  kedalam  internal stakeholder , interface stakeholder , dan external stakeholder . Menurut Meyer (2005), internal stakeholder adalah mereka yang berada atau  bekerja  dalam  sebuah  lingkungan. Interface stakeholder adalah  mereka  yang  memiliki  fungsi  secara internal  maupun  eksternal  terhadap  suatu  organisasi. External stakeholder mencakup  3  kategori  hubungan keterkaitan dengan organisasi  yaitu mereka yang menyediakan input bagi organisasi, mereka yang bersaing dengan  organisasi,  dan  mereka  yang  memiliki  kepentingan  khusus  terhadap  organisasi. Stakeholder dalam pengelolaan  pesisir  Kota  Gorontalo  diklasifikasikan  ke  dalam  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah Kota, BUMN, Kepolisian, Swasta, Masyarakat, dan LSM. Tujuh klasifikasi stakeholder tersebut masing-masing  memiliki  potensi  peran  yang  terkait  dengan  pengelolaan  pesisir. Stakeholder ini  terbagi kedalam stakeholder aktif  dan  pasif. Stakeholder aktif  umumnya  mampu  mempengaruhi  (menentukan) keputusan  atau  tindakan,  sedangkan stakeholder pasif  umumnya  sering  dipengaruhi  oleh  keputusan  atau tindakan ini (positif atau negatif). Klasifikasi dan potensi peran masing-masing stakeholder ini sebagaimana pada Tabel 1.
Stakeholder pada tingkat Pemerintah Pusat terdiri atas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Provinsi  Gorontalo,  Kantor  Bea  dan  Cukai  Provinsi  Gorontalo,  Pelabuhan  Feri  Gorontalo.  Ketiga  lembaga tersebut merupakan perpanjangan fungsi dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  Provinsi  Gorontalo  memiliki  fungsi  yang  meliputi penatakelolaan  aturan-aturan  dan  berbagai  kegiatan  terkait  kepelabuhanan.  Sementara  Pelabuhan  Feri Gorontalo  melaksanakan  fungsi  jasa  pelabuhan  penyeberangan.  Kapal-kapal  Feri  ini  melayani  pelayaran penyeberangan dari Gorontalo ke Pagimana, Sulawesi Tengah. Kantor Bea dan Cukap melaksanakan fungsi kepabeanan terhadap aktivitas kepelabuhanan. Meskipun demikian, Kantor Bea dan Cukai juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan pelaku ekonomi khususnya dalam kemudahan ekspor. Stakeholder pada tingkat  provinsi  meliputi  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian  Daerah  (BAPPPEDA)  Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo dan Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI) Tenda. Stakeholder dari unsur ini melaksanakan peran dan fungsi yang mencakup perumusan kebijakan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 1 Hasil identifikasi stakeholder pengelolaan pesisir Kota Gorontalo. Klasifikasi stakeholder Stakeholder 1. Pemerintah pusat Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan, Pelabuhan Feri
2. Pemerintah daerah Pemerintah Provinsi:
BAPPPEDAdan Dinas Perikanan dan Kelautan, Pangkalan Pelelangan Ikan Tenda;
Pemerintah Kota: BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, informatika dan komunikasi, Dinas PU, Dinas Tata Kota, Pemerintah Kelurahan 3. Swasta Pelindo Gorontalo, Depo Pertamina, PLTU Molotabu 4. Kepolisian POLAIRUD Gorontalo 5. Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo 6. Masyarakat Nelayan, Pemilik rumah makan, Penambangan pasir 7. LSM Japesda (Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber daya Alam)
Sebagai lembaga yang secara tidak langsung terkait dengan pengelolaan pesisir, BAPPPEDA memainkan peran  penting  dalam  merumuskan  perencanaan  makro  dan  kebijakan  tingkat  provinsi  sekaligus mengkoordinasikan  program/kegiatan  pembangunan,  baik  pada  tingkat  provinsi  maupun  lintas Kabupaten/Kota. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo juga memiliki fungsi perencanaan makro dan  kebijakan  tingkat  provinsi  sekaligus  mengkoordinasikan  program/kegiatan  pembangunan,  baik  pada tingkat provinsi maupun lintas Kabupaten/Kota khususnya yang terkait dengan bidang perikanan dan kelautan. PPI  menjadi  satu-satunya  lembaga  yang  langsung  menyelenggarakan  fungsi  pelayanan  di  tengah-tengah masyarakat  khususnya  nelayan.  Fungsi  ini  mencakup  pelaksanaan  pelelangan,  penyortiran,  pencucian,  dan penimbangan sebelum ikan dilelang.
Stakeholder pada  tingkat  kota  terdiri  atas:  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Gorontalo, Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Gorontalo,  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  Kota  Gorontalo,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Gorontalo,  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan Pangan Kota Gorontalo, Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Dinas Perhubungan,  informatika  dan  komunikasi  Kota  Gorontalo,  Dinas  PU  Kota  Gorontalo,  Dinas  Tata  Kota Gorontalo,  Pemerintah  Kelurahan  terdiri  atas  Kelurahan  Padebuolo,  Kelurahan  Ipilo,  Kelurahan  Tamalate (Kecamatan  Kota  Timur);  Kelurahan  Tanjung  Keramat,  Kelurahan  Pohe,  Kelurahan  Tenda  (Kecamatan Hulonthalangi);  Kelurahan  Leato  Selatan,  Kelurahan  Leato  Utara,  Kelurahan  Talumolo,    Kelurahan  Botu, Kelurahan Bugis (Kecamatan Dumbo Raya).
Peran  dan  fungsi  masing-masing  lembaga  ini  cukup  beragam,  namun  sangat  dekat  dengan  kebutuhan masyarakat.  Peran  ini  mulai  dari  perumusan  kebijakan,  perencanaan,  koordinasi  dan  evaluasi  program- program  pembangunan  lintas  di  tingkat  Kota  Gorontalo.  Program  pembangunan  ini  mencakup  sektor lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga Berencana, penanggulangan bencana daerah, pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kesehatan, perhubungan, informatika dan komunikasi, PU, tata  kota.  Pemerintah  Kelurahan  menjadi  unit  administrasi  terbawah  yang  langsung  menangani  urusan pelayanan masyarakat.
Stakeholder dari  unsur  BUMN  terdiri  atas  Pelindo  Gorontalo,  Depo  Pertamina  dan  PLTU  Molotabu. Ketiga  lembaga  ini  melaksanakan  fungsi  komersil  di  bidang  jasa  kepelabuhanan  dan  penyimpanan  serta distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak). Sedangkan PLTU Molotabu berperan dalam penyediaan listrik dari tenaga batu bara. Pasokan listrik ini disalurkan ke rumah-rumah penduduk melalui kerjasama komersil dengan PLN. Sedangkan stakeholder dari unsur kepolisian adalah POLAIRUD yang memiliki fungsi dan peran dalam pengamanan perairan. Stakeholder Perguruan Tinggi diwakili oleh Universitas Gorontalo (UNG). Melalui Tri Darma  Perguruan  Tinggi  yaitu  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian  dan  pengembangan,  dan  pengabdian kepada masyarakat, UNG berperan sebagai penyedia data dan informasi berbasis kajian dan penelitian. Hasil kajian ilmiah ini penting dalam input dalam perumusan kebijakan. Stakeholder masyarakat mencakup pemilik rumah makan, nelayan, penambangan pasir.
Pemilik  rumah  memiliki  peran  dalam  mendukung  sistem  ekonomi  di  kawasan  itu  yakni  penyediaan kebutuhan makan minum baik untuk karyawan perkantoran pemerintah yang ada di sekitar pelabuhan maupun masyarakat umum di kawasan tersebut. Peran penambang pasir mencakup aktivitas penambangan galian C. Sebagian  dari  aktivitas  galian  C  ini  masih  menggunakan  metode  sederhana  dan  tidak  ramah  lingkungan. Stakeholder dari  tingkat  LSM,  diwakili  oleh  Japesda.  LSM  ini  memiliki  fungsi  pendampingan  dalam pemberdayaan  masyarakat  dan  memiliki  peran  penting  dalam  mendorong  isu  keseimbangan  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam.  Karena  perannya  yang  penting  ini,  Japesda  seringkali  menjadi  fasilitator pembangunan yang mempertemukan arahan Program Pemerintah dengan kepentingan masyarakat.

## Pemetaan Stakeholder
Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan sejumlah informan kunci dan analisis terhadap tugas dan perannya, masing-masing stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda dalam inisiatif pengelolaan pesisir Kota Gorontalo (Tabel 2).
Tabel 2 Stakeholder dan skor tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan pesisir Kota Gorontalo.
Menurut  FGD,  juga  teridentifikasi  gambaran  potensi  konflik  antara stakeholder .  Berdasarkan  hasil analisis  tersebut  diperoleh  informasi  bahwa  ke-26 stakeholder tersebut  tersebar  pada  kuadran  I  ( Subject ), Kuadran II ( Key Player ), Kuadran III ( Contest Setter ) sebagaimana terlihat pada Gambar 1.
Gambar 2 Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan pesisir Kota Gorontalo.
Kuadran  I: Subject , stakeholder terdiri  dari  Pemerintah  Kelurahan,  Universitas  Negeri  Gorontalo, Pangkalan Pendaratan  Ikan (PPI) Tenda, Nelayan, dan LSM Japesda. Kelompok pemangku kepentingan ini memiliki  kepentingan  besar  namun  pengaruhnya  kecil.  Karena  kepentingan  yang  tinggi, stakeholder dalam kelompok ini mempunyai kesungguhan dalam mengelola dan menjaga keberadaan kawasan dan sumber daya pesisir  tetap  lestari.  Namun  kesungguhan  ini  tidak  dilengkapi  dengan  kekuatan  untuk  mempengaruhi  atau kewenangan  untuk  membuat  kebijakan  dan  peraturan.  Reed et  al. (2009)  mengatakan stakeholder subjek memiliki  kapasitas  yang  lemah  untuk  menghasilkan  dampak,  tetapi  dapat  menjadi  berpengaruh  saat membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya. Stakeholder ini menjadi salah satu stakeholder marginal yang sering  menjadi  target  grup  dalam  isu-isu  pemberdayaan.  Oleh  karena  itu,  kelimanya  penting  diberdayakan dalam upaya pengelolaan pesisir Kota Gorontalo di masa yang datang.
Pemerintah Kelurahan sebagai unit administrasi pemerintah terbawah memiliki kepentingan yang tinggi dalam  mengkomunikasikan  Program-progam  Pemerintah  sekaligus  dalam  menerima  aspirasi  masyarakat. Dengan  kewenangan  yang  terbatas,  Kelurahan  diberi  tanggungjawab  untuk  mengayomi,  membina  dan melayani masyarakat. Kepentingan UNG dan LSM adalah dalam upaya mengusung pengelolaan yang ramah lingkungan.  UNG  dan  LSM  sering  melakukan  penelitian  dan  advokasi  tentang  pemanfaatan  sumber  daya berkelanjutan  namun  tidak  bisa  memaksakan  rekomendasi  dan  arahan  karena  keterbatasan  kewenangan. Begitu halnya, nelayan yag hidup di sekitar pesisir memiliki kondisi dan potensi yang dimiliki pesisir Kota Gorontalo. Nelayan menjadi pasif karena tidak memiliki pengaruh, sehingga memerlukan pendekatan untuk pelibatan mereka.
Kuadran II: Key Player , stakeholder terdiri dari Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo,  Bappeda  Kota  Gorontalo,  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Gorontalo,Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Gorontalo,  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan,  Bea  Cukai,  Pelindo Gorontalo, Pelabuhan Feri, POLAIRUD, Depo Pertaminadan PLTU Molotabu. Stakeholder pada kuadran ini memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi terhadap pesisir Kota Gorontalo. Keduabelas
lembaga ini merupakan stakeholder kunci karena berperan dalam fungsi regulasi dan produksi serta memiliki kewenangan lain sesuai fungsinya. Menurut Mayerss (2005), pelibatan stakeholder ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan dan memungkinkan disepakatinya prioritas.
Kelompok stakeholder ini memiliki fungsi dan peran strategis dalam pemanfaatan  sumber  daya pesisir Kota Gorontalo. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo memiliki kepentingan  strategis  di  bidang  perencanaan  makro  sebagai  pijakan  bagi  perencanaan  sektor  sekaligus perencanaan  tata  ruang.  Kewenangan  bidang  perencanaan  memberikan  pengaruh  dalam  perumusan  dan pengelolaan pesisir Kota Gorontalo utamanya dalam mengoptimalkan adaptasi pembangunan berkelanjutan. Kepentingan  dan  pengaruh  Dinas  Perikanan  Provinsi  Gorontalo  didasarkan  pada  kewenangan  Dinas sebagaimana penjabaran lanjut amanah UU N0. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 17 UU No. 24/2014 mengatakan bahwa wilayah pengelolaan berubah menjadi 0 hingga 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas (Pasal 14) dan atau ke arah perairan kepulauan (Pasal 27 ayat (3). UU ini juga memberi kewenangan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Pemerintah Provinsi. Kewenangan ini membawa konsekuensi tanggungjawab yang semakin besar pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai Dinas yang membidangi sektor perikanan/kelautan. Demikian halnya dengan  Bappeda  Kota  Gorontalo,  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Gorontalo,  dan  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Gorontalo  yang  masing-masing  memiliki  kepentimgan  sesuai  penjabaran  tugas  dan fungsi organisasi. Kepentingan ini dilengkapi oleh kewenangan melekat  yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Dengan kewenangan ini, instansi pemerintah ini dapat melaksanakan program/kegiatannya.
Di luar pemerintah daerah, ada otoritas publik yang lain yang juga memiliki kepentingan dan pengaruh yang  besar  dalam  pengelolaan  pesisir  Kota  Gorontalo.Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan merupakan instansi vertikal perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penatakelolaan aturan dan kegiatan kepelabuhanan.  Aturan-aturan  inilah  yang  menjadi  rujukan  bagi stakeholder yang  berkepentingan  dengan pelabuhan  seperti  Pelindo  dan  Pelabuhan  Feri.  Kepentingannya  adalah  menjaga  aktivitas  kepelabuhanan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak bagi pembangunan di daerah. Pelindo dan Pelabuhan Feri sendiri  mengeluarkan  peraturan  sendiri  sebagai  landasan  operasional  bagi  peneyelenggaraan  pelabuhan. Meskipun  demikian,  di  luar  areal  pelabuhan,  Pelindo  tetap  perlu  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Kota terutama  dalam    penertiban  Pamo  (Kapal  Ikan)  yang  ditambat  di  bantaran  Sungai  Bone.  Demikian  halnya dengan  POLAIRUD,  Depo  Pertamina,  Tempat  Pelelangan  Ikan  dan  PLTU  Molotabu.  Para  pemangku kepentingan ini memiliki kepentingan yang tinggi di kawasan pesisir. Untuk mengamankan kepentingan ini, stakeholder ini umumnya mengeluarkan pijakan peraturan operasional sendiri-sendiri.
Kuadran  III: Contest Setter , stakeholder terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga  Berencana  Kota  Gorontalo,  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kota  Gorontalo,  Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Dinas Perhubungan, informatika dan komunikasi Kota Gorontalo, Dinas PU Kota dan  Dinas  Tata  Kota  Gorontalo. Context  setter atau stakeholder penentu  situasi  ini  adalah  mereka  yang memiliki  kepentingan  yang  rendah  tetapi  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  (Reed et  al. 2009).  Mereka  bisa berubah menjadi key players karena adanya suatu peristiwa. Dinas PU, misalnya, bisa berubah menjadi key player s saat terjadi perubahan mendasar dalam tata ruang atau adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap arahan ruang.  Hal  ini  relevan  dengan  isu  meningkatnya  kebutuhan  ruang  yang  sebagian  besar  untuk  membangun perumahan penduduk (Tuloli et al. 2013).
Oleh karena  itu, hubungan baik dengan stakeholder dalam kelompok ini perlu terus dibina, antara lain dengan  pemberian  informasi  yang  dibutuhkan,  agar  mereka  dapat  terus  berperan  aktif  dalam  pencapaian tujuan. Meskipun tidak terkait langsung dengan pengelolaan pesisir, stakeholder ini memiliki pengaruh yang besar misalnya pembuatan regulasi atau pengesahan program.
Pada Kuadran IV: Crowd , stakeholder terdiri atas pemilik rumah makan dan penambang pasir. Keduanya memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  yang  rendah  terhadap  sumber  daya  pesisir.  Meskipun  demikian,  kedua stakeholder ini membutuhkan pengawasan dan evaluasi terkait dengan kegiatannya. Pemilik rumah makan dan penambang  pasir  ini  bergerak  dalam  kegiatan  ekonomi  namun  belum  banyak  berkontribusi  terhadap  isu pengelolaan pesisir. Keberadaan stakeholder ini sebenarnya bisa diabaikan, namun karena upaya pengelolaan pesisir melibatkan banyak pihak ( multistakeholder management ), maka keduanya tetap perlu dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi dan strategi pengelolaan pesisir Kota Gorontao berkelanjutan.

## Kebutuhan Stakeholder
Hasil  identifikasi  kebutuhan stakeholder dideskripsikan  berdasarkan  isu  koordinasi,  kerjasama  dan partisipasi.  Pentingnya  pemahaman stakeholder antara  lain  sangat  terkait  dengan  ketiga  isu  ini.  Pada wawancara dan FGD terungkap bahwa mayoritas peserta mengakui mekanisme koordinasi antara instansi dan lembaga  sudah  berjalan  dengan  baik.  Walaupun  demikian,  masih  banyak  yang  menginginkan  perlu  ruang untuk komunikasi yag lebih baik dan terbuka demi membangun keterlibatan stakeholder .
Kehadiran PLTU Molotabu membawa dampak lain terhadap lingkungan sekitar. PLTU yang memasok batu bara dari Kalimantan membangun dermaga khusus untuk kapal-kapal tongkang yang mengangkut batu bara.  Aktivitas  pembongkaran  batu  bara  dan  manuver  kapal  mengakibatkan  kekeruhan  dan  sedimentasi. Ceceran  batu  bara  ke  laut  mengakibatkan  air  laut  menghitam.  Hal  ini  berdampak  pada  ekosistem  terumbu karang di kawasan penyelaman ini ( dive spot ) rusak. Dinas Pariwisata mengusulkan perlu ada kordinasi yang lebih intensif antara Pelindo, KSOP dan pihak PLTU Molotabu untuk mencari solusinya. Penambatan perahu kapal/pamo  di  muara  Sungai  Bone  juga  menjadi  persoalan  sendiri  karena  berdampak  pada  degradasi lingkungan sekitar dan menurunnya estetika lingkungan setempat. Perahu kapal/pamo tersebut sebagian datang dari  luar  kelurahan  setempat  dan  tidak  dikoordinasikan  dengan  Kelurahan  Talumolo.  Pelindo  yang  merasa manuver  kapalnya  terganggu  meminta  pamo  di  bantaran  sungai  ditertibkan  oleh  Pemda.  Melihat  fakta  di lapangan yang belum berubah maka di duga koordinasi terhadap penanganan isu-isu di atas belum berjalan dengan baik. Untuk mengefektifkan koordinasi, sebaiknya dibentuk sebuah Tim Koordinasi yang terpadu. Tim koordinasi  ini  merupakan  representasi  26 stakeholder pada  kelompok Key  Player , Subject  Contest  Setter maupun Crowd . Tim Koordinasi bekerja pada level penataan kebijakan ( collective choice rules/institutional level ). Level ini bertanggung jawab terhadap perumusan kebijakan yang langsung mempengaruhi operational choice tentang bagaimana sumber daya alam dikelola (Ostrom 1990).
Pada bidang kerjasama, kebutuhan stakeholder mencakup kerjasama dalam pembersihan enceng gondok dari  badan  sungai.  Nelayan  mengeluhkan  meningkatnya  jumlah  eceng  gondok  di  tahun-tahun  terakhir. Tumbuhan  air  berasal  Danau  Limboto  dan  masuk  ke  wilayah  pesisir  melalui  Sungai  Bone.  Pertambahan tanaman air ini dipengaruhi secara positif oleh limbah organik pakan yang banyak digunakan dalam perikanan budidaya Karamba Jaring Apung. Penggunaan pupuk di lahan-lahan pertanian yang tidak 100% termanfaatkan oleh tanaman makin mendorong pertumbuhan eceng gondok di danau. Kelimpahan eceng gondok yang masuk ke wilayah perairan pesisir mempengaruhi penangkapan ikan oleh nelayan di pesisir.
Kerjasama juga dibutuhkan dalam pengaturan kapal-kapal penangkap ikan di sepanjang Sungai di wilayah hilir yang ditambat tidak teratur. Di wilayah Kelurahan Talumolo, kapal nelayan yang berlabuh di wilayah ini bukan  saja  milik  masyarakat,  tapi  juga  milik  orang  lain.  Sebagian  dari  kapal-kapal  ini  rusak  dan  dibiarkan teronggok di tepi sungai. Kapal yang sudah tidak layak pakai ini dibiarkan hancur oleh air sungai, sehingga menyebabkan  kekeruhan  dan  kerusakan  lingkungan  sekitar. Stakeholder mengharapkan  adanya  kerjasama semua  pihak  untuk  mengatur  lokasi-lokasi  tambatan  kapal  agar  tidak  munurunkan  kualitas  ekosistem  dan estetika  lingkungan  sekitar.  Kebutuhan  lain  di  bidang  kerjasama  adalah  harapan  penambang  pasir  terhadap pengaturan aktivitas galian C. Penambang pasir di Sungai Bone mengkhawatirkan berkurangnya debit pasir karena meningkatnya penggunaan mesin penghisap pasir. Mereka mengharapkan kepedulian Pemda melalui pengaturan yang lebih ketat terkait izin galian C di sekitar wilayah tersebut. Terhadap berbagai permasalahan
di atas masyarakat nelayan maupun penambang pasir tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan solusinya kepada  pemerintah  daerah.  Meskipun  masalah  ini  sudah  dipecahkan  oleh  dinas  instansi  terkait,  bersama pemerintah  kelurahan  dan  masyarakat,  hasilnya  belum  memberikan  hasil  yang  optimal.  Di  masa  depan, kerjasama  ini  perlu  dilembagakan  dalam  bentuk co-management .  Menurut  Partomo et  al. (2011),  hak pemanfaatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  pemanfaat  sumber  daya  menjadi  prasarat  penting  dalam kerangka co-management .  Mekanisme  ini  perlu  didukung  oleh  kejelasan  hak  dan  tanggung  jawab  masing- masing stakeholder sebagaimana  yang  disepakati  dalam co-management .  Cohen  dan  Steenbergen  (2015) menyatakan  bahwa co-managemet adalah  strategi  kunci  memecahkan  permasalahan  dan  merupakan “hibridisasi” antara praktek lokal dan pengelolan berbasis pengetahuan. Untuk berhasil co-management harus didukung  oleh  adopsi  pemahaman  terkait  spektrum  sejarah,  sosiopolitik  dan  ekonomi  dari  masing-masing elemen.
Di  bidang  partisipasi,  kebutuhan  utama  yang  diinginkan  adalah  keterlibatan  masyarakat  menjaga lingkungan sekitar. Demikian  halnya dengan  kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di sepanjang tahun 2000. Pemerintah Kelurahan Talumolo, secara persuasif terus mengajak kebersihan lingkungan, namun masyarakat  mengeluhkan  masih  kurangnya  armada  pengangkutan.  Dinas  Pariwisata  Kota  Gorontalo  dan Provinsi  Gorontalo  mempromosikan  kawasan  ini  sebagai  kawasan  wisata.  Areal  pelabuhan  menjadi  pintu masuk  dan  keluar  menuju  wisata  Hiu  Paus  dan  Desa  Wisata  Religi  Bongo.  Untuk  kepentingan  ini,  kedua instansi  tersebut  meminta  keterlibatan  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  yang  ada  untuk  bersama-sama menjaga kebersihan dan estetika kawasan. Partisipasi masyarakat juga diharapkan terkait galian C di bantaran Sungai Bone. Aktivitas masyarakat ini masih ada yang berjalan tidak sesuai  kaidah kelestarian lingkungan. Hal  ini  berkontribusi  terhadap  erosi  tebing  dan  sedimentasi  yang  terbawa  masuk  hingga  perairan  laut. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran tidak optimal dengan alasan karena kemanusiaan. Melihat fakta-fakta di  lapangan  yang  belum  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan,  perlu  ada  upaya  yang  lebih  serius  dari Pemerintah daerah untuk membangun sense of ownership para pemangku kepentingan terutama masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu pengelolaan.
Partisipasi merupakan elemen penting terkait proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan pesisir dan laut (Morf 2005); good governance (Pita et al. 2010); serta efektif dalam mendorong isu pembangunan berkelanjutan (Schultz et al. 2011). Luyet et al. (2012) membagi tingkat partisipasi ke dalam beberapa kategori yaitu informasi, konsultasi, kolaborasi, co-decision , dan pemberdayaan. Dalam konteks pengelolaan pesisir, Sarinas dan Paragon (2015) mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesadaran dan partisipasi pemangku  kepentingan  lokal  dalam  pengelolaan  pesisir.  Mereka  merekomendasikan  agar  pemangku kepentingan lokal dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya pesisir.
Masyarakat pesisir, terutama di Indonesia umumnya merupakan representasi tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi (Satria 2015). Perlu ada strategi khusus untuk mendorong keterlibatan masyarakat pesisir kedalam isu pengelolaan.  Luyet et al. (2012) menyatakan untuk berhasil partisipasi harus  memenuhi  syarat terkait perilaku terhadap proyek, potensi konflik dan koalisi, kepentingan dalam proyek, akses terhadap sumber daya, pengaruh politik, tingkat implikasi dan skala pengaruh. Keseriusan mengelola dan mendorong partisipasi masyarakat  pesisir  harus  dilakukan  secara  transparan.  Pita et  al. (2010)  dalam  penelitiannya  menemukan bahwa beberapa nelayan yang memperoleh informasi pengelolaan yang baik justru tidak merasa terlibat dalam proses manajemen atau tidak dilibatkan dalam konsultasi terkait isu-isu pengelolaan.
Menurut Areizaga et al. (2012), partisipasi yang berhasil mencakup 3 langkah kritis yaitu keputusan kapan dan siapa yang berpartisipasi; identifikaisi dan klasifikasi kelompok pemangku kepentingan dan  merancang metode partisipasi sesuai tingkat kontribusi; serta evaluasi partisipasi. Tingkat partisipasi juga berhubungan dengan faktor sosio ekonomi baik pada skala individu maupun komunitas (Gurneya et al. 2016); serta peran kepemimpinan  (Franzén et  al. 2011).  Masyarakat  sebagai  pemangku  kepentingan  semakin  ingin  dilibatkan dalam  keputusan  perencanaan  yang  mempengaruhi  mereka  dan  komunitasnya  mulai  dari  skala  yang  kecil hingga besar (Franzén et al. 2011). Pelibatan menyeluruh masyarakat sepanjang pesisir Kota Gorontalo akan berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan kawasan ini di masa datang.

## SIMPULAN
Terdapat 26 stakeholder (lembaga) yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan pesisir Kota  Gorontalo.  Kelompok  Subjek  dengan  lima stakeholder menjadi  salah  satu stakeholder marginal  yang sering  menjadi  target  grup  dalam  isu-isu  pemberdayaan.  Oleh  karena  itu,  kelimanya  penting  diberdayakan dalam upaya pengelolaan pesisir Kota Gorontalo di masa yang datang. Kelompok Key Player dengan dua belas stakeholder menjadi memiliki peran kunci dalam fungsi regulasi dan produksi serta memiliki kewenangan lain sesuai fungsinya. Kelompok Contest Setter dengan enam instansi ini menjadi penentu situasi dan berpotensi menjadi stakeholder key  players .  Kelompok Crowd dengan  dua stakeholder perlu  mendapatkan  perhatian untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi dan strategi pengelolaan pesisir Kota Gorontalo berkelanjutan.
Hasil  identifikasi  kebutuhan stakeholder menemukan  masih  adanya  kesenjangan  dalam  mekanisme koordinasi antara instansi dan lembaga. Ada keinginan untuk membuka komunikasi yag lebih baik. Koordinasi antara stakeholder dalam  pengelolaan  pesisir  ini  penting  didorong  mengingat  adanya  potensi  konflik kepentingan  antara stakeholder .  Di  bidang  kerjasama,  kebutuhan stakeholder mencakup  kerjasama  konkrit terkait permasalahan di lapangan. Nelayan mengeluhkan meningkatnya jumlah eceng gondok di muara sungai dan perairan pesisir serta mengharapkan pembersihan enceng gondok dari badan sungai. Penambang pasir di Sungai  Bone  mengharapkan  kepedulian  pemerintah  daerah  melalui  pengaturan  yang  lebih  ketat  terkait  izin galian C di sekitar  wilayah tersebut. Solusi  yang disepakati atas masalah ini belum memberikan hasil yang optimal.  Di  bidang  partisipasi,  kebutuhan  utama  yang  diinginkan  adalah  keterlibatan  masyarakat  menjaga lingkungan sekitar. Melihat fakta-fakta di lapangan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu ada  upaya  yang  lebih  serius  dari  Pemerintah  daerah  untuk  membangun sense  of  ownership para  pemangku kepentingan terutama masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu-isu pengelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ackermann  F,  Eden  C.  2011.  Strategic  management  of  stakeholder:  Theory  and  practice. Long  Range Planning . 44:179-196.
Adrianto  L,  Soewardi  K,  Wardiatno  Y.  2016.  Analisis  potensi  konflik  pemanfaatan  ruang  kawasan  pesisir: integrasi rencana tata ruang darat dan perairan pesisir. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan . 139-144.
Areizaga J, Sanò M, Medina R, Juanes J. 2012. Improving public engagement in ICZM: A practical approach.
Journal of Environmental Management . 109:123-135. Bryson JM. 2004. What to do when stakeholder matter: stakeholder identification and analysis Techniques. Public Management Review . 6:21-53.
Cohen PJ, Steenbergen DJ. 2015. Social dimensions of local fisheries co-management in the Coral Triangle.
Environmental Conservation . doi: 10.1017/S0376892914000423.
Franzén  F,  Kinell  G,  Walve  J,  Elmgren,  Söderqvist  T.  2011.  Participatory  social-ecological  modeling  in eutrophication management: The case of Himmerfjärden, Sweden. Ecology and Society . 16(4):27. doi: 10.5751/ES-04394-160427.
Gurneya GG, Cinnera JE, Sartin J, Presseya RL, Banc NC, Marshalld NA, Prabuning D. 2016. Participation in  devolved  commons  management:  Multiscale  socioeconomic  factors  related  to  individuals’ participation in community-based management of marine protected areas in Indonesia. Environmental Science & Policy . 61:212–220. doi: 10.1016/j.envsci.2016.04.015.
Luyet  VR,  Schlaepfer  MB,  Parlange  A,  Buttler  A.  2012.  Review  A  framework  to  implement stakeholder participation  in  environmental  projects. Journal  of  Environmental  Management .  111:213-219.  doi: 10.1016/j.jenvman.2012.06.026.
Mayers  J.  2005. Stakeholder  Power  Analysis .  London  (GB):  International  Institute  for  Environment  and Development.
Morf A. 2005. Public participation in municipal planning as a tool for coastal management: Case studies from Western Sweden. Journal of the Human Environment . 34(2):74-83.
Ostrom E. 1990. The Evolution Of Institutions For Collective Actions . Edinburgh (GB): Cambridge university press.
Partomo  S, Mangkuprawira  A,  Hubeis  VS,  Adrianto  L.  2011. Pengelolaan  danau  berbasis co-management : Kasus  Rawa  Pening,  Lake  Management  Based  on Co-management :  Case  of  Rawa  Pening. Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan . 1(2):106-113. Pita C, Pierce GJ, Theodossiou I. 2010. Stakeholder participation in the fisheries management decision making process: Fishers’perceptions of participation. Marine Policy . 34:1093–1102. doi: 10.1016/j.marpol.2010.03.009.
Reed  SM,  Graves  A,  Dandy  N,  Posthumus  H,  Huback  K,  Morris  J,  Prell  C,  Quin  CH,  Stringer  LC.  2009. Who’s  in  and  why?  a  typology  of stakeholder analysis  methods  for  natural  resource  management. Journal of Environmental Management . 90:1933-1949.
Sarinas BGS, Paragon TA. 2015. Stakeholders' awareness and participation in Coastal Resource Management (CRM)  in  Villa  Beach,  Iloilo  City,  Philippines. IAMURE  International  Journal  of  Ecology  and Conservation . 15:232. Satria A. 2015. Politik Kelautan dan Perikanan . Catatan perjalanan kebijakan era SBY hingga Jokowi . Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Siregar  M.  2011.  Peranan stakeholder terhadap  pengembangan  ekowisata  di  Taman  Nasional  Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Schultz L, Duit A, Folke C. 2011. Participation, adaptive co-management , and management performance in the world network of biosphere reserves. World Development . 39(4):662-671. doi: 10.1016/j.worlddev.2010.09.014.
Tuloli MY, Yunus HS, Giyarsih SR. 2013. Proses perubahan spasial Kota Gorontalo, konversi lahan menjadi lahan terbangun. Prosiding . Pertemuan ilmiah Tahunan ke XVI Ikatan Geograf Indonesia. Banjarmasin 2-3 November 2013. 478-484.
Voinov A, Bousquet F. 2010. Environmental Modelling & Software . 25:1268-1281.
Widodo ML, Soekmadi R, Arifin HS. 2018. Analisis stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional  Betung  Kerihun  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Jurnal  Pengelolaan  Sumber  daya  Alam  dan Lingkungan . 8(1):55-61.