## IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG KINERJA WALIKOTA
(Studi Kasus pada Bagian Sekretariat Satpol PP Kota Palembang)
Febriansyah Marpaung 1 , Emiwati 2 , Abdul Herman 3 , Bambang Irawan 4 , Abdul Rasyid 5 1),2),3),4),5) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Email Correspondence : febriansyahmarpaung1978@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  entitled  "Implementation  of  Palembang  Mayor  Regulation  Number  71  of 2016 Concerning the Main Duties and Functions of Civil Service Police Units in Supporting the  Mayor's  Performance  (Case  Study  in  the  Secretariat  of  the  Civil  Service  Police  Unit  of Palembang)", with the aim of knowing the implementation of Palembang Mayor Regulation Number 71 of 2016 concerning The main tasks and functions of the Civil Service Police Unit in supporting the mayor's performance. The research approach used in this research is using descriptive qualitative research. The data sources used are primary data and secondary data. Based  on  the  results  of  the  research,  a  number  of  things  can  be  recommended,  namely:  1) jointly venture to assess the situation and public statements about employees and their facts, acknowledge  what  is  good  and  what  is  not  good  and  try  to  correct  what  is  not  good.  2)  to carry out an assessment, we must socialize with fellow employees who have given directions so that the implementation of their main tasks and functions runs optimally

## Keywords: Implementation, Mayor Regulation, C ivil Service Police Units

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Menunjang  Kinerja  Walikota  (Studi Kasus Pada Bagian Sekretariat Satpol PP Kota Palembang)”, dengan tujuan Mengetahui implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang  tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong  Praja  dalam  menunjang  kinerja  walikota.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini dengan menggunakan  penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal  yaitu:  1)secara  bersama-sama  memberanikan  diri  untuk  menilai  keadaan  dan  ucapan-ucapan masyarakat  tentang  pegawai  dan  faktanya,  mengakui  yang  baik  dan  tidak  baik  serta  berusaha memperbaiki  yang  tidak  baik.  2)untuk  melakukan  penilaian  maka  kita  harus  bersosialisasi  dengan rekan-rekan  pegawai  sudah  memberikan  arahan-arahan  agar  dalam  pelaksanan  tugas  pokok  dan fungsinya berjalan dengan optimal.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Suatu  organisasi  didirikan  sebagai suatu  wadah  untuk  mencapai  tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai  dan  rangkaian  kegiatan  yang diarahkan  menuju  tercapainya  tujuan organisasi.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP)  sebagai  organisasi  yang mengemban pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  umum,  serta penegakan  peraturan  daerah  dan  peraturan Walikota dengan aparat kepolisian republik  indonesia,  penyidik  aparat  negeri sipil  (PANS)  dan/atau  aparat  lainya, kepada  seluruh  perangkat/instansi  vertikal pemerintah  daerah  maka  penilaian  kinerja bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat  penting  terutama  dalam  upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang  akan  datang.  Penilaian  kinerja  bagi aparatur  berguna  untuk  menilai  kuantitas, kualitas  dan  efisiensi  pelayanan,  motivasi, dan guna penyesuaian anggaran organisasi.
Penilaian kinerja aparatur merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat penting  karena  dapat  digunakan  sebagai ukuran  keberhasilan  organisasi  dalam mencapai  misinya.  Satuan  Polisi  Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang sebagai organisasi  publik  yang  memiliki  tugas
pokok  melaksanakan  pemeliharaan  dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  umum,  menegakkan  peraturan daerah dan peraturan walikota memerlukan informasi  mengenai  kinerja  aparatur  yang ada  di  dalam  organisasi,  sehingga  dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi dapat  memenuhi  harapan  dan  memuaskan pengguna jasa.
Secara mental setiap aparat birokrasi,  masih  ditemukan  adanya  tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan  dinas,  seorang  aparat  bawahan sulit untuk menunjukan penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan. Penolakan  atas  ide  pimpinan  secara terbuka  dapat  berarti  membuka  konflik antara  pimpinan  dan  bawahannya.  Hal  ini dapat ditunjukan pada kondisi riil yang ada yakni  manakala  Pimpinan  melakukan Tugas  (Dinas)  Luar,  maka  ada  anggapan bahwa tugas dan  tanggungjawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya  atau  dengan  kata  lain bawahan  selalu  menunggu  pimpinan kembali  untuk  meminta  petunjuk  kepada pimpinan  terhadap  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas  bawahan  senantiasa  harus  dalam pengawasan langsung pimpinan.
Dari berbagai kondisi sumber daya aparatur  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP)  Kota  Palembang  tersebut menampakkan bahwa kesiapan pelaksanaan  otonomi  daerah  dalam  hal aparatur  belum  sepenuhnya  terwujud, kinerja  pemerintah  masih  dihadapkan permasalahan-permasalahan  tidak  efisien, tidak efektif, dan kurang profesional.
Dalam  upaya  peningkatan  kinerja suatu lembaga atau instansi merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena bersentuhan  dengan  masalah  etos  kerja aparat  dikaitkan  dengan  efektivitas  dan efisiensi  dalam  melaksanakan  program kerja.  Inilah  sebagian  kelemahan  dalam meningkatkan  kinerja  tersebut.  Fungsi koordinasi  dan  komunikasi  yang  baik adalah  hal  yang  terpenting  dan  menjadi tolok ukur untuk mengukur atau mengetahui, apakah fungsi-fungsi aparatur pemerintah  lainnya  secara  keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Pelaksanaan  koordinasi  dan  komunikasi yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  secara proporsional dan  terarah  bagi para aparatur,  diharapkan  dapat  meningkatkan kemampuan intelektualitas dan keterampilan yang dimiliki aparatur dalam operasional  kerjanya  dapat  ditingkatkan, sehingga aparat dapat melaksanakan pekerjaannya  dengan  lebih  efektif  dan efisien.  Hal  itulah  yang  menjadi  tujuan
koordinasi  dan  komunikasi  dalam  suatu lembaga.
Pada dasarnya koordinasi ditujukan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan  pelaksanaan  kegiatan  yang dilaksanakan,  baik  oleh  aparat  maupun yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  dalam pelaksanaannya  belum  tentu  berjalan dengan  baik,  karena  berbagai  hambatan, baik  yang disebabkan oleh faktor manusia maupun yang disebabkan oleh sistem  atau sasarannya.  Ketidak  lancaran  koordinasi dan komunikasi akan mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas lembaga.
Berbagai  bentuk  usaha  dilakukan untuk  dapat  lebih  mengefektifkan  dan mengefisienkan faktor sumber daya manusia  tersebut,  salah  satunya  adalah melalui pelaksanaan koordinasi dan komunikasi  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat itu sendiri, pada posisi jabatan yang  tepat (the  right  man  in  the  right place,  on  the  right  man  on  the  right  job) , sehingga  sasaran  pekerjaan  yang  telah ditetapkan  dapat  terlaksana  dengan  baik yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Untuk menggali potensi peningkatan  kinerja,  maka  pemerintah daerah    mengeluarkan  Peraturan  Walikota
Palembang  Nomor  71  tahun  2016  tentang tugas  pokok  dan  Fungsi  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Palembang.  Bertitik  tolak dari  hal  tersebut,  maka  penulis  mencoba untuk  memilih  judul  tesis  ini,  yaitu  : Implementasi Peraturan Walikota
Palembang  No.  71  Tahun  2016  tentang Tupoksi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP)  dalam  menunjang  kinerja walikota  (Studi  Kasus  pada  Bagian Sekretariat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol PP) Kota Palembang).

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah dikemukakan  pada  latar  belakang  diatas rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan
Walikota
Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dalam  menunjang  kinerja walikota.

## B.   KAJIAN PUSTAKA

## 1.    Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  dikatakan  juga merupakan suatu pemanfaatan yang strategis  terhadap  masalah  publik.  Dalam pemecahan  suatu  permasalahan  perlu diupayakan  tahapan  atau  proses  dalam pembuatan  kebijakan  publik,  sebagaimana diungkapkan oleh Ripley (1985:49), tahap-tahap  tersebut  adalah  (1) Agenda  of
Government,(2)Formulation and legitimation  of  goals  and  program , (3) Program implementation , (4) Evaluation of implementation performance and impacts ,  (5) Decision  absent  the  future  of policy and program .

## 2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  merupakan  aspek yang  penting  dari  keseluruhan  proses kebijakan, Udoji dalam Wahab, menyatakan  bahwa  “Implementasi  adalah sesuatu  yang  penting,  bahkan  mungkin lebih  penting  dari  pada  pembuatan kebijakan,  kebijakan  akan  sekedar  berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan” (Wahab, 2001: 59).
Bardach  (dalam  juliartha, 2009:21) mengartikan  proses  implementasi  sebagai suatu  sistem  pengendalian  untuk  menjaga agar  tidak  terjadi  penyimpangan  sumber dan  penyimpangan  dari  tujuan  kebijakan. Sementara  itu  George  C  Edward  III menyatakan  bahwa  tahap  implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan  kebijakan  dan  konsekuensi atau  akibat  dari  kebijakan  pada  kelompok sasaran,  mulai  dari  perencanaan  sampai dengan evaluasi dan implementasi dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  yang  membawa  konsekuensi langsung  pada  masyarakat  yang  terkena
kebijakan  (Wahab,  1990:124).  Dalam implementasi  suatu  kebijakan  terdapat empat  faktor  atau  variabel  kritis  yaitu komunikasi,  sumber,  disposisi  atau  sikap dan  stuktur  birokrasi.  Keempat  faktor  ini berinteraksi secara simultan untuk membantu atau menghalangi implementasi kebijakan.

## 3. Pengertian Kinerja
Menurut LAN (2004:131) : Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, pencapaian dalam memperoleh hasil  kerja,  tingkat  kecepatan  /  efisiensi  / produktivitas / efektivitas dalam mencapai tujuan.  Menurut  Mohd.  Basri  (2005:16), disebutkan  bahwa  kinerja  adalah  hasil kerja  yang  dapat  dicapai  oleh  seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan  sesuai  dengan  wewenang  dan tanggung  jawab  masing-masing  dalam upaya  pencapaian  tujuan  perusahaan secara  legal,  tidak  melanggar  hukum,  dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Sedangkan  pengertian  kinerja  menurut pendapat  Waluyo  (2007:116), adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas  dan  kuantitas  yang  dilaksanakan oleh  kelompok  dan  perorangan  dengan saling pengertian dan pertimbangan bersama  yang  berpedoman  pada  suatu standar kerja.

## 4. Kinerja Organisasi
Pengertian  kinerja  secara  umum dapat dikatakan sebagai besarnya kontribusi  atau  hasil  yang  dicapai  akan diberikan  pegawai  terhadap  kemajuan  dan perkembangan atau sasaran-sasaran organisasi  di  mana  ia  bekerja  (William  B. Werther  dan  Keith  Davis,  1993:67). Kinerja pegawai dalam organisasi merupakan tanggung jawab utama seorang manajer, dimana manajer membantu pegawainya  agar  berprestasi  lebih  baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberi tahu  pegawai  apa  yang  diharapkan manajemen untuk membangun pemahaman  yang  lebih  baik  satu  sama lain.  Penilaian  harus  mengenali  prestasi serta membuat rencana untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  (John Soeprihanto, 1991 : 7).

## C.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  71 Tahun 2016 tentang Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menunjang kinerja walikota. Dalam penelitian  ini  unit  analisis  adalah  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palembang Bagian  Sekretariat.  Informan  kunci  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Bagian
Sekretariat  sebagai  implementor.  Sebagai informan  pendukung  adalah  staf  pegawai dan masyarakat. Sumber data penelitian ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi sedangkan  teknik  analisis  data  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Walikota Palembang  Nomor  71  Tahun  2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 1.  Analisis  Implementasi  pada  aspek  isi kebijakan
Analisis  pada  aspek  isi  kebijakan dilakukan  dengan  menggunakan  tiga indikator antara lain: indikator kepentingan yang  dipengaruhi,  indikator  tipe  manfaat dan  indikator  derajat  perubahan  yang diharapkan,  pelaksanaan  program  dan sumber daya yang dilibatkan.
a. Kepentingan yang dipengaruhi
Dari hasil penelitian bahwa kepentingan  yang  dipengaruhi  dalam pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi terdapat  pada  peran  serta  pegawai  dalam mewujudkan standar pelayanan bagi pegawai  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota  Palembang,  hal  ini  berarti  bahwa
pemerintah  dan  pegawai  mempunyai kepentingan  dalam  pelaksanaan  program terutama sebagai acuan bagi kegiatan yang mereka  laksanakan  sehingga  Tugas  Pokok dan Fungsi di  Satuan Polisi  Pamong  Praja Kota Palembang bisa berhasil.

## b. Tipe Manfaat
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi memberikan manfaat bagi pegawai terutama  dalam  meningkatkan  pelayanan pada  masyarakat.  Manfaat  tersebut  bisa dirasakan  jika  program  ini  benar  benar dijalankan oleh pegawai sesuai dengan tata cara  yang  telah  dianjurkan  oleh  para Pimpinan dalam program ini.
c. Derajat perubahan yang diharapkan
Indikator  keberhasilan  merupakan salah  satu  aspek  yang  sangat  penting dalam  mendeteksi  keberhasilan  program kerja.  Untuk  implementasi  Peraturan Walikota  PalembangNomor  71  Tahun 2016, secara umum indikator keberhasilan secara komprehensif ditetapkan pada akhir program  3  tahunan,  mengingat  setiap daerah  memiliki  skala  prioritas  program yang harus dilaksanakan pada setiap tahun. Oleh karena itu indikator keberhasilan tiap tahun  akan  dilihat  dari  keberhasilan program  tahunan,  sedangkan  indikator keberhasilan  3  tahunan  ditetapkan  antara lain  adalah  Memiliki  dokumen  Tugas Pokok dan Fungsi secara lengkap.

## d. Pelaksanaan Program
Pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palembang  berjalan  dengan  baik  terbukti dengan  penghargaan  yang  didapat  dari pemerintah  sehingga  di  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Palembang memproleh dana  bantuan  dari  pemerintah  sebagai upaya  untuk  melaksanakan  peningkatan mutu pelayanan.
Pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palembang dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan  yang  dilakukan oleh Pimpinan.
e. Sumber Daya Yang Dilibatkan
Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya  yang  dilibatkan  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi  di  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Palembang meliputi :
1. Pemerintah  dan Para pegawai.
Beberapa  sumber  daya  tersebut berperan  dalam  melakukan  penyuluhan  - penyuluhan para pegawai mengenai pelaksanaan  program.  Pemerintah  sebagai sumber  daya  yang  terlibat  diperoleh  dari informasi yang disampaikan oleh informan.
2.Sarana dan Prasarana
Sumber  daya  ini  merupakan  suatu alat  yang  digunakan  untuk  mendukung terwujudnya  standar  pelayanan  di  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palembang.
Sarana  yang  digunakan  meliputi  media untuk  penyampaian  penyuluhan  dalam rangka  menerapkan  Tugas  Pokok  dan Fungsi,  buku-buku  pedoman  pelaksanaan program.
3.Pegawai
Pegawai  sebagai  sumber  daya  yang dilibatkan  berperan  sebagai  sasaran  Tugas Pokok  dan  Fungsi.  Dimana  pegawai diharapkan mampu menyerap pengetahuan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota  Palembang  tidak  hanya  melibatkan Pimpinan dan pemerintah sebagai pelaksana  tupoksi  namun  juga  pegawai sebagai sasaran program.

## 2. Analisis Pada Konteks Implementasi
Pembahasan pada konteks implementasi  dalam  penelitian  mengenai tugas  pokok  dan  fungsi  di  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Palembang  dijelaskan dengan  tiga  indikator  yaitu:  analisis  pada sub  indikator  kekuasaan  kepentingan  dan strategi,  sub  indikator  kedua  karakteristik lembaga  dan  penguasa  serta  sub  indikator kepatuhan  dan  daya  tanggap.  Adapun sumber  data  yang  diperoleh  yaitu  data primer  berdasarkan hasil  wawancara kepada informan. Selain itu juga dipergunakan  data  sekunder  dari  buku- buku laporan.
a. Kekuasaan Kepentingan
dan

## Strategi
Analisis  ini  bertujuan  untuk  melihat strategi  lembaga  dan  penguasa  dalam menerapkan  kebijakan.  Data  berasal  dari analisis  hasil  wawancara  dengan  informan serta data - data sekunder yang berhubungan  dengan  tugas  pokok  dan Fungsi.  Analisis  strategi  lembaga  dan penguasa  terbagi  atas  Adanya  upaya tertentu serta faktor penghambat dan faktor pendukung  yang  harus  dihadapi  oleh pemerintah sebagai pelaksana tupoksi.
Adapun kekuasaan kepentingan yang dimaksud  yaitu  bagaimana  pemerintah dapat  mengendalikan  dan  mengarahkan pegawai  agar  dapat  berstandar  pelayanan sesuai  dengan  program  yang  mereka laksanakan.  Sedangkan  strategi  yang dilakukan  yaitu  dengan  mengupayakan bagaimana  pegawai  dapat  dengan  mudah melaksanakan  program  tanpa  paksaan. Strategi  yang  dilakukan  pemerintah  di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang  yaitu  dengan  mengupayakan penyuluhan-penyuluhan yang efektif untuk para  pegawai.  Pegawai  diarahkan  agar mereka  bisa  menyadari  dan  tahu  akan pentingnya mengikuti penyuluhan sehingga  mereka  dapat  mengupayakan standar-standar pelayanan demi kepentingan diri mereka sendiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa kekuasaan  kepentingan  dan  strategi  yang diterapkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palembang  memiliki  strategi  yang  efektif dari  cara  -  cara  yang  dilakukan  sehingga pegawai  mau  mengikuti  saran  yang  telah dianjurkan tanpa paksaan. Strategi tersebut salah  satunya  dengan  penyuluhan  yang efektif  dan  pemahaman  yang  bearti sehingga  pegawai  tergerak  hati  nuraninya untuk meningkatkan  pelayanan  pada masyarakat  dengan  mengikuti  standar- standar pelayanan.
b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Analisis terhadap karakteristik lembaga  dan  penguasa  sebagai  indikator untuk  mengetahui  pelaksanaan  Tugas Pokok  dan  Fungsi  dilakukan  dengan menggunakan  data  primer  yaitu  hasil wawancara  kepada  informan.  Analisis  ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik  pemerintah  terutama  petugas didalam melakukan penyuluhan – penyuluhan  Program  peningkatan  mutu pelayanan    di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota Palembang.
Karakteristik  lembaga  dan  penguasa dalam  pembahasan  penelitian  ini  dilihat dari sikap Pimpinan dan pernerintah dalam melakukan  penyuluhan  para  pegawai,
tentunya  dengan  sikap  yang  baik  maka pegawai dapat mempunyai tanggapan yang dengan  dengan  maksud  dan  tujuan program.  Berdasarkan  hasil  penelitian disimpulkan bahwa Pimpinan dan pemerintah  mempunyai  sikap  yang  baik para pegawai dengan memberikari penyuluhan-penyuluhan  yang  bermanfaat, tanpa  memaksa  dan  memberi  pengertian- pengertian  dengan  cara-cara  yang  baik para  pegawai  sehingga  timbul  kesadaran dari pegawai itu sendiri.

## c. Kepatuhan dan Daya Tanggap
Kepatuhan  dan  daya  tanggap  yang dimaksud  pada  penelitian  ini  yaitu kepatuhan  dan  daya  tanggap  dari  pegawai sebagai sasaran program terhadap program yang  dilaksanakan.  Kepatuhan  dan  daya tanggap  ini  mempunyai  pengaruh  yang cukup  besar  dalam  menjalankan  program, karena  tanpa  kepatuhan  dan  daya  tanggap yang baik dari pegawai penerapan program akan  mengalami  kendala  karena  pegawai tidak  mau  melaksanakan  apa  yang dianjurkan  oleh  pemerintah,  begitu  pun sebaliknya dengan daya tanggap yang baik maka  dapat  mendukung  pelaksanaan program dengan baik.
Pegawai  mempunyai  daya  tanggap yang  cukup  tinggi  terhadap  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi.  Mereka  cukup mampu  untuk  menerima  masukan  dari
Pimpinan  dan  pemerintah  agar  dapat berstandar  pelayanan.  Berdasarkan  hasil penelitian  bahwa  pegawai  cukup  patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk  melaksanakan  program,  berstandar pelayanan  di  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota Palembang.
3.  Analisis  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhi
pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  program  peningkatan  mutu pelayanan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari faktor  yang  memudahkan,  faktor  yang mendukung dan faktor yang memungkinkan.
3.1.  Faktor yang memudahkan
Faktor  yang  memudahkan  dalam pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi merupakan  faktor-faktor  yang  mendukung keberhasilan pelaksanaan program sehingga  dapat  dengan  mudah  kebijakan direalisasikan.  Faktor  yang  memudahkan ini  dilihat  dari  indikator  yang  dijelaskan dalam pembahasan berikut:
a. Pengetahuan
Pengetahuan atau kognitif merupakan  domain  yang  sangat  penting untuk  terbentuknya  tindakan  seseorang. Apabila  suatu  tindakan  didasari  oleh
pengetahuan  maka  perilaku  tersebut  akan bersikap  langgeng,  namun  sebaliknya apabila  perilaku  tersebut  tidak  didasari oleh  pengetauan  dan  kesadaran  maka perilaku  tersebut  tidak  akan  berlangsung lama.
Pada  dasarnya  perilaku  seseorang dipengaruhi  oleh  pengetahuannya  akan sesuatu hal. Demikian pula dengan standar pelayanan, dimana seseorang yang mempunyai  pengetahuan  yang  lebih  baik tentang  mutu  pelayanan  akan  cenderung lebih berstandar pelayanan.
Pengetahuan  dan  manusia  adalah  dua  hal yang tidak bisa dipisahkan satu  sama lain. Tanpa  manusia,  pengetahuan  tidak  akan tercipta dan berkembang, begitupun sebaliknya  tanpa  pengetahuan  manusia tidak akan bisa hidup  dengan baik.  Begitu berartinya  kedudukan  pengetahuan  dalam lingkungan kehidupan manusia, pengetahuan  ini  akan  bisa  membuat manusia menjadi tahu dan mengerti. Hal  ini  juga  berlaku  pada  pegawai  selaku sasaran Tugas Pokok dan Fungsi. Pengetahuan  standar  pelayanan  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam kesediaan  untuk  mendukung  keberhasilan pemerintah  dalam  pencapaian  tujuan Tugas Pokok dan Fungsi.
Pengetahuan  pegawai  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Palembang  terhadap standar  pelayanan  sangat  baik  terutama
setelah  dilakukan  penyuluhan-penyuluhan oleh  pemerintah.  Mereka  cukup  paham dengan  maksud  dan  tujuan  adanya pelaksanaan standar pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengetahuan pegawai Satuan Polisi Pamong  Praja  Kota  Palembang  cukup tinggi  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi. Pegawai mampu menerima upaya pemerintah  untuk  memperbaiki  kondisi pendidikan  dan  keterampilan    melalui tugas  pokok  dan  fungsi,  sehingga  dengan pengetahuan yang ada pelaksanaan program  dapat  berjalan  dengan  baik  dan mendapat respon dari pegawai.

## b. Sikap
Sikap  merupakan  reaksi  atau  respon seseorang  yang  masih  tertutup  terhadap suatu  stimulus  atau  objek.  Sikap  belum merupakan  suatu  tindakan  atau  aktifitas, akan  tetapi  adalah  merupakan  predisposisi tindakan  suatu  perilaku.    Sikap  dalam penelitian  ini  dilihat  dari  bagaimana tanggapan  pegawai  terhadap  Program peningkatan  mutu  pelayanan  terutama mengenai  sikap  pegawai  terhadap  mutu pelayanan  yang  ada  di  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
Sikap pegawai terhadap Tugas Pokok  dan  Fungsi  menunjukkan  sikap yang baik, dimana pegawai bisa menerima masukan dari pemerintah mengenai program.  Sikap  ini  ditunjukkan  dengan
adanya kemauan pegawai untuk mengikuti program  secara  baik,  dan  pegawai  cukup mudah untuk memahami tujuan
pemerintah  dalam  melaksanakan  Tugas Pokok dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  sikap  pegawai  terhadap tugas  pokok  dan  fungsi  di  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Palembang  mendapat tanggapan  dan  respon  yang  baik  oleh pegawai, hal ini  dapat mendukung pemerintah  dalam  melaksakan  program. Karena  dengan  sikap  yang  baik  maka pemerintah dapat dengan mudah melaksanakan  program  dan  rnendapat dukungan dari pegawai.

## 3.2. Faktor yang memungkinkan
Faktor-faktor  yang  memungkinkan terlaksananya  tugas  pokok  dan  fungsi dalam penelitian ini terdiri dari sub sarana stimulan.
a. Sarana Prasarana
Sarana merupakan alat yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan,  adapun  sarana  prasarana  yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sarana yang digunakan untuk pelaksanaan penyuluhan  mengenai  Tugas  Pokok  dan Fungsi  berupa  modul-modul,  buku-buku pedoman  buku  rujukan,  infocus.    Untuk
sarana yang manual berupa OHP dan white board.

## 3.3. Faktor Yang Memperkuat
Faktor yang memperkuat merupakan faktor  -  faktor  yang  memperkuat  agar pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi dapat  berjalan  dengan  baik,  faktor  ini meliputi indikator penyuluhan.
a. Penyuluhan
Penyuluhan  Program  peningkatan mutu pelayananyang dimaksud pada penelitian  ini  adalah  suatu  kegiatan pemberian informasi para pegawai tentang standar pelayanan. sehingga mereka mengerti,  mau  dan  mampu  menolong dirinya sendiri untuk selalu  berbuat  sesuai dengan standar pelayanan
Kegiatan  ini  mempunyai  tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mengarahkan perilaku  individu  keluarga  dan  pegawai sehingga mampu memelihara dan meningkatkan  kesehatannya  serta  ikut berperan serta dalam pembangunan pendidikan.
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  di  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palembang dilakukan  dengan  upaya  penyuluhan  - penyuluhan  para  pegawai  sebagai  sasaran program  agar  mereka  bisa  menerapkan standar  pelayanan  sesuai  dengan  harapan program.  Adanya  penyuluhan  ini  menjadi
faktor  yang  memperkuat  terlaksananya Tugas  Pokok  dan  Fungsi  di  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Kewenangan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang dan Peraturan kepada Pimpinan  untuk  mengawasi  pegawai, pada  hakekatnya  adalah  merupakan suatu  tugas  berat  yang  harus  diemban oleh  pimpinan  untuk  mengawasi perilaku Pegawai, pelaksanaan jabatan Pegawai  dan  pelaksanaan  Kode  Etik Pegawai  dari  para  pegawai.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  Peraturan  Walikota Palembang  Nomor  71  Tahun  2016 tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi Pegawai  di  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Palembang.
2. Dengan adanya fungsi, wewenang dan kewajiban  pegawai  agar  supaya  para pegawai  dapat  berpartisipasi  baik dalam melakukan kewajiban- kewajibannya seperti membuat laporan bulanan tentang kegiatan yang dilaksanakan,  juga  akan  memberikan sanksi terhadap pegawai yang berprilaku  tidak  baik,  yang  tidak memenuhi kewajiban dan yang melanggar  larangan,  untuk  itu  harus ada  kerjasama  dan  ikut  mendukung serta  memberi  bantuan  baik  moril
maupun  materil  agar  supaya  dapat menjalankan  dengan  baik  dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

## Saran
1. Secara  bersama-sama  memberanikan diri untuk menilai keadaan dan ucapan- ucapan  masyarakat  tentang  pegawai dan faktanya, mengakui yang baik dan tidak  baik  serta  berusaha  memperbaiki yang tidak baik.
2. Untuk  melakukan  penilaian  maka  kita harus  bersosialisasi  dengan  rekan- rekan  pegawai  sudah  memberikan arahan-arahan  agar  dalam  pelaksanan tugas  pokok  dan  fungsinya  berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solihin,  2001. Analisis Kebijakan  Negar a.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Abdul  Wahab,  Solihin,  1990.  A nalisis Kebijaksanaan  :  Dan  Formulasi  ke Implementasi  Kebijakan  Negara, Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Bryson, Jhon. 1999, Perencanaan Stratgis bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta : Putaka Belajar.
Cahyani, Ati. 2005. Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta  :  PT  Indeks Kelompok Gramedia.
Departemen Pendidikan  Dan Kebudayaan.
1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Erlangga.
Effendi, Irzal dan Oktariza, Wawan. 2006. Manajemen  Agribisnis  Perikanan
Cetakan I. Jakarta: Penebar
Swadaya.
Grant,  Robert.  1999. Analisis  Strategi Kontemporer. Jakarta : Erlangga.
Grindle,  Marrilles.  1980. Politics  and
Policy  Implementation  in  the  third word . New York: Pricenton University Press.
Islamy,  2004. Prinsip-prinsip  Perumusan Kebijakan  Negara,  Edisi  II  Cetakan ke 7. Jakarta: Numi Aksara.
Juliartha, Edwar, 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik .
Jakarta: Tri Rimba Persada.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan
Manajemen Keuangan
Daerah.
Yogyakarta : Penerbit YAPI.
Nugroho, D.Riant. 2002. Kebijakan Publik
untuk  negara-negara  berkembang,
Model-Model Perumusan, Implementasi  dan  Evaluasi .  Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Gramedia Indonesia.
Riwu  Kaho,  Josef.  1997. Prospek  Otonomi Daerah
di Negara Republik
Indonesia. Jakarta PT. Grafindo.
Salusu.  J.  1996. Pengambilan  Keputusan Strategi. Jakarta  :  PT.  Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Singirimbun,  Masri  dan  Sofyan  Effendi. 1995. Metode Penelitan Survei Edisi
Revisi. Jakarta : LP3ES.
Satyawan.Dharma. 2004. Otonomi Daerah dalam  Prespektif  Lingukungan  Nilai dan Sumber Daya Manusia. Jakarta.:
PT. Penerbit Djambatan.
Sugiyono. 1994. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Sukanto, 1989. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta. Gadjahmada Press. Wibawa, Samudra. 1994. Kebijakan Publik, Proses dan Analisis. Jakarta:
Intermedia.
Zain,  Mohammad.  2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Selemba Empat.