## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan
Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas
Oleh:
Muhammad Ridwan Lubis 1

## Abstract
The  position  of  the  State  Finance  as  a separated asset which is included as regional capital in BUMD (Regional Owned Enterprises)  incorporated  as  a  limited  liability company  becomes  the  property  of  BUMD Persero  and  disconnected  from  the  State  / Regional Finance so that if the BUMD loses in carrying out its activities. If the loss is caused by  an  error  or  negligence  of  the  Directors  / management through examination and determination by a Public Accountant Consultant;  consequently,  the  Directors  / management  can  be  prosecuted  in  civil  but not  criminal  cases.  BUMN  (State-Owned Enterprises) /BUMD  must  submit to  the  State Finance  Law  because  management  and supervision are subject to the laws of a limited company, not following the APBN (Budget for State  Revenues  and  Expenditures)  or  APBD (Budget for Regional Revenues and Expenditures) system. Keywords: BUMD, Public Money, Private Money Abstrak kedudukan Keuangan Negara sebagai
kekayaan  yang  dipisahkan  yang  disertakan sebagai modal Daerah pada BUMD berbadan hukum  perseroan  terbatas  adalah  menjadi milik  BUMD  persero  tersebut  dan  terputus dari  Keuangan  Negara/Daerah,  sehingga dengan demikian jika BUMD persero mengalami  kerugian  dalam  menjalankan aktivitasnya.  Jika  kerugian  itu  diakibatkan kesalahan atau kelalaian para
Direksi/pengurus  melalui  pemeriksaan  dan penetapan  oleh  Konsultan  Akuntan  Publik, maka  para  Direksi/pengurus  dapat  dituntut dalam kasus perdata bukan pidana.
BUMN/BUMD  persero tindak  tunduk  kepada
1 Dosen tetap UMN Medan
Hukum Keuangan Negara karena pengelolaan  dan  pengawasannya  tunduk perundang-undangan perseroan terbatas, bukan  mengikuti  sistem  APBN  maupun APBD.
Kata  Kunci  :  BUMD,  Uang  Publik,  Uang Privat

## A.  Pendahuluan
1.  Latar Belakang
Dalam  penjelasan  UUD  1945  Pasal  33 disebutkan  bahwa  perekonomian  negara berdasarkan demokrasi ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama  seluruh  masyarakat  berdasarkan asas kekeluargaan demi kemakmuran semua orang.  Kemakmuran  masyarakatlah    yang diutamakan,    bukan  kemakmuran  orang- seorang.
Otonomi  daerah  adalah  babak  baru  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berlakunya otonomi  daerah  bermakna  era  baru  dalam pembiayaan  dan  pembangunan  daerah  oleh pemerintah  daerah  masing-masing.  Daerah dituntut untuk lebih mandiri. Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  didanai  dari  dan  atas beban APBD 2 .
Kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah dirancang  untuk mempercepat  pembangunan di  daerah  secara  efektif  dan  efisien  dengan cara  memberdayakan  segala  potensi  dan sumber  daya  yang  ada  di  daerah.  Kebijakan ini  diharapkan  lebih  mampu  mendorong pemerintahan  daerah  agar  bisa  menciptakan
2 Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor:  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal 282.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kebijakan-  kebijakan  di  tingkat  lokal  yang sesuai  potensi  dan  kapasitas  daerahnya masing- masing.  Pada  akhirnya  upaya-upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat maupun  daerah  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pelayanan publik bisa segera tercapai.
Dalam  Undang-Undang  Nomor:  23  tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yaitu  diantaranya  berasal  dari hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.  Hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan itu antara lain bagian laba  dari  BUMD  dan  hasil  kerjasama  dengan pihak ketiga 3 .
BUMD  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah adalah  nama  lain  dari  Perusahaan  Daerah (Perusda) yang populer setelah terbit Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  5  Tahun  1990 tentang  Perubahan  Bentuk  BUMD  kedalam dua  bentuk  Perumda  dan  Perseroda.  BUMD berdiri  berdasarkan  UU  No.  5  tahun    1962 tentang  Perusahaan  Daerah  adalah  semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang  ini  yang  modalnya  untuk seluruhnya  atau  untuk  sebagian  merupakan kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan,  kecuali jika  ditentukan  lain  dengan  atau  berdasarkan Undang-Undang 4 .
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD) sebagai salah satu pilar
perekonomian daerah didasarkan atas
3 Ibid, Penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3.
4 Republik  Indonesia,  UU  Nomor:  5  tahun  1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2.
amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  di samping  keberadaan  usaha  swasta  dan koperasi.  Keterlibatan  negara  dalam  kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan
pencerminan dari substansi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyebutkan:
“cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rak yat”. Pendirian BUMD dimaksudkan adalah sebagai  pelaksanaan  pemberian  isi  otonomi yang  riil  dan  luas  kepada  Daerah  serta  perlu adanya  keseragaman  dalam cara mengurus, menguasai  dan  bentuk    hukumnya 5 .    BUMD sebagai  pelaku  ekonomi  diharapkan  menjadi penggerak  ekonomi  di  daerah,  antara  lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi  kebutuhan  masyarakat  berupa barang maupun jasa. BUMD idealnya merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan pemerintahan  daerah.  BUMD  adalah  sebuah perwujudan  dari  peran  pemerintah  daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.
Harapan  peranan  ideal  yang  dimiliki  BUMD tersebut  terhambat  dengan  kondisi  BUMD saat  ini.  Terdapat  berbagai  permasalahan yang  dihadapi  BUMD  baik  masalah  internal berkaitan  dengan  manajemen  perusahaan ataupun  masalah  eksternal  berkaitan  dengan tingkat  persaingan  yang  sangat  tinggi  dan perubahan  iklim  usaha  yang  menimbulkan acaman  bagi  kelangsungan  hidup  BUMD, ditambah  lagi  dengan  persoalan  peraturan
5 Ibid, konsideran b dan c

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perundang-undangan  yang  mengatur  bentuk badan hukum BUMD.
Selain  berfungsi  sebagai  pelayanan  umum, BUMD  juga  diharapkan  dapat  menjadi  pilar perekonomian di Indonesia. Namun dari yang tercatat sampai dengan tahun 2014 dari 1.700 BUMD  yang  ada  di  Indonesia,  1.360 diantaranya  dinyatakan  tidak  sehat.  Menurut Ahmad  Zaidin  Ketua  Penyelenggara  BUMD Business  Summit  2014,  hanya  20  persen perusahaan  atau  340  Badan  Usaha  Milik Daerah  saja  yang  sudah  mandiri  dan  tidak membebani APBD masing-masing daerah. 6
Banyak  BUMD  yang  tidak  sehat  dalam pengelolaannya
dan tidak mampu
berkontribusi bagi sumber pendapatan
daerah. Para Direktur BUMD dalam pengelolaannya banyak yang diduga ataupun terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Contohnya,  Dahlan  Iskan  mantan  Menteri BUMN  Republik  Indonesia  sebagai  mantan Direktur  PT.  Panca  Wira  Usaha  BUMD Provinsi  Jawa  Timur  didakwa  dalam  perkara korupsi  pelepasan  aset 7 .  Selaku  Direktur Utama  PT.  Panca  Wira  Usaha  pada  periode 2000-2010,  Dahlan  dinyatakan  bersalah dalam perkara pelepasan aset BUMD. Proses pelepasan  aset  PT.  Panca  Wira  Usaha  di Kediri  dan  Tulungagung  pada  2003  dinilai banyak melanggar prosedur sehingga menyebabkan  kerugian  negara  Rp11  miliar 8 .
Namun  setelah  melalui  banding,  Pengadilan
6 http://www.enciety.co/Bumd-Se-Indonesia-Tidak- Sehat/, diakses tgl. 15-11-2017
7 http://www.viva.co.id/berita/nasional/Dahlan-Iskan- Mulai-Diadili-Kasus-Korupsi-Aset-Bumd-Jatim, diakses tgl. 16-11-2017
8 https://www.cnnindonesia.com/nasional/Kasus-Aset- Bumd-Dahlan-Ishkan-Dituntut-Enam-Tahun- Penjara/, diakses tgl. 16-11-2017
Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya terhadap Dahlan  Iskan  yang  didakwa  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pasal  3  ayat  (18),  juncto  Pasal  55  ayat  (1), yang  menyebutkan  secara  sah  terbukti melakukan  korupsi  secara  bersama-sama dan dituntut hukuman 2 tahun penjara 8 .
Dahlan  Iskan  mengatakan  dahulu  ia  mengira jika  BUMD  sudah  dalam  bentuk  perseroan terbatas maka akan mengikuti hukum PT dan tunduk  pada  undang-  undang  Perseroan Terbatas, tapi kenyataannya adalah tidak. 9
Menurut  Dr.  Rusdianto  Sesung,  seorang akademisi serta ahli Hukum Tata Negara dan Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum Unair  Surabaya  bahwa  hukum  itu  memiliki dualisme. Ada aturan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang lain, sehingga bila orang menggunakan salah satu dasar  hukum,  maka  dia  bisa  dianggap bersalah  menurut  hukum  itu,  tapi  tidak bersalah  dari  sudut  aturan  hukum  yang  lain. Menurutnya  empat  puluh  persen  kasus korupsi sesungguhnya bukanlah kasus pidana korupsi,  melainkan  masuk  dalam  ranah Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara 10 .
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah secara yuridis mengatur  BUMD  di  Indonesia.  Pada  Bab  XII Pasal  331  ayat  (3)  disebutkan  BUMD sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri atas:
9 www.tribunenews.com/amp/regional/Belajar-Dari- Kasus-Dahlan-Iskan-Terkait-Kasus-Penjualan-Ase- Bumd, diakses tgl. 18-11-2017
10 www.kompasiana.com/rahmaayu/Kasus- Korupsi-Dahlan-Iskan-Di-Mata-Hukum-Tata-Usaha- Negara, diakses tgl. 16-11-2017
Perusahaan  umum  Daerah  adalah  BUMD yang  seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  satu Daerah  dan  tidak  terbagi  atas  saham, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang  berbentuk  perseroan  terbatas  yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu  persen)  sahamnya  dimiliki  oleh  satu Daerah.
Disamping  itu  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  Pasal  2 huruf  g  menegaskan  bahwa  Keuangan Negara meliputi:
“Kekayaan  negara/daerah  yang  dikelola sendiri dan oleh atau pihak lain berupa uang, surat berharga,  piutang,  barang,  serta  hak- hak  lain    yang    dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.
Dan  Pasal  2  huruf  i  menegaskan,  Keuangan Negara juga meliputi:
“Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”
Dari  rumusan  ketentuan  Undang-Undang  No. 17  Tahun  2003  di  atas  menunjukkan  bahwa kekayaan  negara  yang  sudah  dipisahkan masih  tetap  dianggap  sebagai  keuangan negara.
Dalam   penjelasan    UU    No.    5  Tahun  1962 tentang  Perusahaan  Daerah  Pasal  2 menjelaskan :
Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  berarti kekayaan  Daerah  yang  dilepaskan  dari penguasaan  umum  yang  dipertanggung- jawabkan  melalui  anggaran  Belanja  Daerah
dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung-jawabkan tersendiri.
Pasal 7 menjelaskan:
Modal  Perusahaan  Daerah  untuk  seluruhnya atau  untuk  sebagian  merupakan  kekayaan Daerah yang dipisahkan; hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum,  yang  harus  mempunyai  kekayaan sendiri  terlepas  dari  pada  kekayaan  umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara  terlepas  dari  pengaruh  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pengaturan  status  hukum  keuangan  negara di  BUMD,  memperhatikan  ketentuan  Pasal  2 huruf  g  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  dihubungkan dengan  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  7  UU No.  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah  terjadi  perbedaan  pandangan,  disatu pihak  kekayaan  BUMD  sebagai  kekayaan BUMD  sendiri  sedangkan  di  lain  pihak kekayaan  BUMD  sebagai  kekayaan  negara yang  termasuk  dalam  Keuangan  Negara,
sehingga berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu
membingungkan bagi para pengurus
Perusahaan  Daerah  maupun  aparat  penegak hukum.
Akibat  adanya  perbedaaan  persepsi  atau kerancuan  terhadap  kekayaan  harta  yang dipisahkan sebagai modal BUMD,
menimbulkan adanya penafsiran yang menyatakan  bahwa  keuangan    Perusahaan Daerah    adalah    Keuangan    Negara.  Hal  ini tentu  dapat  membuat  kekhawatiran  para pengurus  BUMD  saat  hendak  mengambil keputusan  bisnis.  Jika  keputusan  yang diambil  menyebabkan  kerugian  keuangan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perusahaan  dan  dalam  hal  ini  dianggap sebagai  keuangan  negara  tentunya  dapat berakibat pada hukum publik.
2.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  objek permasalahan  dalam  penelitian  yang menjadi acuan  dalam  pembahasan  pada  bab-bab selanjutnya adalah:
1.  Bagaimana  kedudukan  keuangan  daerah yang  disertakan  sebagai  modal  pada BUMD berbadan hukum Perseroan
Terbatas dalam implementasinya?
2.  Apa  yang  dimaksud  dengan  kerugian negara  terhadap  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  pada  BUMD  berbadan  hukum Perseroan  Terbatas  yang  mengalami kerugian?
3.  Apa  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah dalam upaya mengatasi adanya
perbedaan penerapan aturan tersebut?

## 3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  di  atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah :
1.  Untuk  memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum di  Fakultas  Hukum  Universitas  Muslim Nusantara Al Washliyah.
2.  Untuk  mengetahui  kedudukan  keuangan daerah  yang  disertakan  sebagai  modal pada  BUMD  berbadan  hukum  Perseroan Terbatas
Untuk  mengetahui  apa  yang  dimaksud dengan  kerugian  negara  terhadap  kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas  yang mengalami kerugian.
Untuk  mengetahui  upaya-upaya  apa  yang dapat  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dalam mengatasi  adanya  perbedaan  penerapan kedudukan keuangan daerah tersebut.

## B.  PEMBAHASAN
Kedudukan Keuangan Daerah yang disertakan  sebagai  modal  pada  BUMD berbadan hukum Perseroan Terbatas.
Penyertaan  Modal  Negara  adalah  pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan  kekayaan  negara  yang  tidak dipisahkan  menjadi  kekayaan  negara  yang dipisahkan  untuk  diperhitungkan  sebagai modal/saham  negara  pada  BUMN,  BUMD atau Badan Hukum lainnya.
Modal  pemerintah  daerah  sebagian  atau seluruhnya  yang  disetor  kepada  BUMD bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah dan  dalam  penyebutannya  disebut  sebagai kekayaan yang dipisahkan.
Guna  mengetahui  kedudukan  keuangan daerah yang disertakan  sebagai modal pada BUMD berbadan hukum persero  secara lebih komprehensip,  penulis  membaginya  menjadi atas konsep-konsep sebagai berikut:
a.  Konsep Keuangan Negara Konsep  keuangan  negara  diatur  dalam peraturan perundang-undangan negara Republik  Indonesia  yaitu:  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945:
Pasal 23 Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan undang-undang  dan  dilaksanakan  secara terbuka  dan  bertanggung  jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak menyetujui  rancangan  anggaran  pendapatan dan  belanja  negara  yang  diusulkan  oleh Presiden,  Pemerintah menjalankan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  tahun  yang lalu.
Pasal 23C Hal-hal  lain  mengenai  keuangan  negara diatur dengan undang-undang Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1)
Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pasal 1 ayat (6) Perusahaan  Daerah  adalah  badan  usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 2
Keuangan  Negara  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan melakukan pinjaman;
kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan tugas  layanan  umum  pemerintahan  negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Negara;
Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah;
kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan tugas  pemerintahan  dan/atau  kepentingan umum;
kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah c.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004
tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1)
Perbendaharaan  Negara  adalah  pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara, termasuk  investasi  dan  kekayaan  yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
b.  Konsep BUMD
Salah satu tujuan didirikannya suatu
perusahaan adalah untuk mencari keuntungan  atau  laba.  Kondisi  demikian berlaku juga ketentuannya bagi Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  terlebih  lagi  bagi BUMD yang berbentuk perseroan.
Tujuan  didirikannya  BUMD  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  331  ayat  (4)  UU  No.  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah adalah :
a.  Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.  Menyelenggarakan  kemanfaatan  umum berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa yang  bermutu  bagi  pemenuhan  hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik  dan  potensi  Daerah  yang bersangkutan  berdasarkan  tata  kelola perusahaan yang baik;
c.  Memperoleh laba dan/atau keuntungan
Ketentuan  Pasal  331  tersebut  di  atas menjelaskan  bahwa  tujuan  utama  BUMD adalah untuk menyelenggarakan
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  baik  dan  bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat luas sesuai  kondisi,  karakteristik  dan  potensi daerah  yang  bersangkutan  berdasarkan  tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pada  dasarnya  tujuan  didirikanya  BUMD adalah memberikan manfaat atau keuntungan bagi  daerah  yang  bersangkutan.  Sehingga manfaat  ekonomi  yang  diharapkan  bagi daerah adalah untuk memberikan keuntungan secara finansial bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan perekonomian  secara  luas  bagi  masyarakat daerah dimana BUMD itu berada.
Ketentuan Pasal 331 ayat (5) yang menyatakan bahwa pendirian BUMD
didasarkan atas : kebutuhan  daerah  dan  kelayakan  bidang usaha. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan  modal  pada  BUMD  sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (40): “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat  BUMD  adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh Daerah”.
Ketentuan selanjutnya disebutkan pada pasal 304 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu: Daerah  dapat  melakukan  penyertaan  modal pada  badan  usaha  milik  negara  dan/atau BUMD.
Penyertaan  modal  Daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  ditambah, dikurangi,  dijual  kepada  pihak  lain,  dan/atau dapat  dialihkan  kepada  badan  usaha  milik negara dan/atau BUMD.
Penyertaan  modal  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan  modal  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  pada  BUMD  adalah merupakan kekayaan daerah yang bersumber
dari  APBD  sebagai  harta  kekayaan  yang dipisahkan, hal ini disebutkan dalam Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun  2017 tentang BUMD pasal 1 ayat (6) di bawah ini: “Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  adalah kekayaan  Daerah  yang  berasal  dari  APBD untuk  dijadikan  penyertaan  modal  Daerah pada BUMD”.
Prihal  modal  daerah  pada  BUMD  sebagai kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  semakin diperjelas lagi didalam pasal 6 ayat (1) huruf a hingga  e  UU  No.  23  Tahun  2014  yang memuat tentang karekteristik BUMD. Karakteristik BUMD meliputi:
badan  usaha  didirikan  oleh  Pemerintah Daerah;
badan usaha dimiliki oleh: 1 (satu) Pemerintah Daerah; lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
1  (satu)  Pemerintah  Daerah  dengan  bukan Daerah;  atau  lebih  dari  1  (satu)  Pemerintah Daerah  dengan  bukan  Daerah.    seluruh  atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan;  bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan dikelola  dengan  menggunakan  kelaziman dalam dunia usaha.
c.  Konsep Modal Perseroan Perseroan  sebagai  bentuk  usaha  yang menjalankan
perusahaan pastilah membutuhkan  modal.  Ada  dua  skema pendanaaan  untuk  memenuhi  kebutuhan modal  bagi  perseroan,  pertama  adalah melalui  utang (debt  financing) dan  kedua melalui penyertaan modal (equity financing) 11 . Undang-Undang No.: 40 Tahun 2007 Tentang
11 Tri Budiyono, SH., M.Hum., Hukum Perusahaan , Griya Media: Salatiga, 2011, hal.75

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perseroan Terbatas mengatur struktur
permodalan  perseroan  menjadi  3  (tiga) macam 12 :
Modal dasar (authorized capital/statute
capital) .
adalah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan. Jumlah modal ini harus  habis  terbagi  dalam  nominal  saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Modal  ditempatkan (subscribed  capital/issued capital) .  Adalah  saham  terjual  yang  telah diambil  baik  oleh  pendiri  maupun  orang  lain, namun  harga  nominal  saham  tersebut  belum dibayar  penuh.  Pendiri  dan  orang  lain tersebut mempunyai kewajiban untuk menyetor  sejumlah  kekurangan  dari  harga saham yang telah mereka ambil. Modal disetor (paid in capital)
Adalah  modal  yang  telah  disetorkan  ke  kas perseroan  atas  saham  yang  terjual  Konsep Badan  Hukum.  Menurut  H.M.N  Purwosutjipto suatu  badan  dapat  dikategorikan  sebagai badan  hukum  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
a.  Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan  tertentu  yang  terpisah  dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan  itu;
b.  Kepentingan  yang  menjadi  tujuan  adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil;
c.  Adanya beberapa orang sebagai
pengurus badan tersebut.
Ketiga  unsur  di  atas  merupakan  unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum.
Kemudian persyaratan lainnya adalah
12 Ibid, hal. 78.
persyaratan  yang  bersifat  formal,  yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum. Suatu  badan  usaha  berstatus  badan  hukum jika  memenuhi  syarat  materiil  dan  formil yaitu 13 :
Syarat materiil :
Harta kekayaan yang dipisahkan; terpisah  dari  harta  kekayaan  anggotanya Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial)
Punya  hak  dan  kewajiban  sendir  sebagai subjek hukum  (dapat menuntut atau dituntut) Punya  organisasi  teratur;  tercermin  dari AD/ART

## Syarat formal
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dengan permohonan  untuk  mendapatkan  statusnya sebagai badan hukum, biasanya diatur dalam peraturan  yang  mengatur  tentang  badan hukum yang bersangkutan.
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  berbagai  teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan  eksistensinya  terpisah  dari para  anggota/pemegang  sahamnya  dengan berbagai konsekuensi
yuridis dari
keterpisahan  tersebut 14 .  Pengakuan  prinsip keterpisahan tanggung jawab antara perusahaan selaku badan hukum dan pemegang  saham  sebagai  pribadi  sudah merupakan  hal  yang  berlaku  secara  umum dalam  sistem  hukum  manapun  di  dunia  ini. Dalam  sistem  hukum  Indonesia  hal  tersebut
13 Handri  Raharjo,  Hukum  Perusahaan,  Pustaka Yustisia:Yogyakarta, 2009, Cetakan  Pertama, hal. 25,
14 Munir  Fuadi,  Doktrin-doktrin  modern dalam  corporate  law  dan  eksistensinya    dalam hukum  Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti: Bandung, 2014, Cetakan ke III, hal. 3

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diakui  secara  tegas  oleh  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  lewat  pasal  3  ayat  (1) 15 , bahwa  Pemegang  saham  Perseroan  tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas perikatan  yang  dibuat  atas  nama  Perseroan dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah adalah badan hukum. Pasal 4 ayat (5) PP  No.  54  Tahun  2017  tentang  BUMD menyatakan  bahwa  kedudukannya  sebagai badan  hukum  diperoleh  sesuai  dengan ketentuan  undang-  undang  yang  mengatur mengenai  perseroan  terbatas.  Berdasarkan Pasal  7  ayat  (4)  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, perseroan  memperoleh  status  badan  hukum setelah  akte  pendiriannya  disahkan  oleh menteri  (menteri  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi manusia),  sehingga  dengan  demikian  BUMD yang berbentuk perseroda memperoleh status hukumnya  sebagai  badan  hukum  yaitu setelah akte pendiriannya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM.
Bagi  perusahaan  yang  berbentuk  badan hukum perseroan, seperti perseroan terbatas, perseroan daerah, koperasi dan lain sebagainya,  secara  hukum  pada  prinsipnya harta  bendanya  terpisah  dari  harta  benda pendiri/pemiliknya.
Oleh
karena itu tanggungjawab  perusahaan  berbadan  hukum secara  hukum  dipisahkan  dari  harta  benda pribadi  pendiri/pemilik  maupun  pengurus perusahaan tersebut.
Berdasarkan uraian ke-empat konsep
15 Ibid, hal. 6
tersebut di atas jelas bahwa BUMD memenuhi  syarat  sebagai  badan  hukum. Diantara syarat sebagai badan hukum adalah adanya  harta  kekayaan  (modal/asset)  yang terpisah  dari  kekayaan  pribadi  atau  pendiri badan  itu  sendiri,  serta  adanya  pengurus badan  tersebut.  Sebagaimana  uraian  di  atas, maka BUMD dikategorikan sebagai suatu unit usaha  berbadan  hukum  yang  harus  dikelola sebagaimana  kelaziman  dalam  dunia  usaha yang  mana  modalnya  merupakan  harta kekayaan daerah yang dipisahkan dan BUMD bukanlah  merupakan  bagian  dari  perangkat daerah (PP No. 54/2017 Pasal 6 ayat huruf c,d dan e).
Modal  BUMD  bersumber  dari  penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan Perda (Pasal  332  ayat  (1)  dan  333  ayat  (1)  UU  No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah).  Seluruh  atau  sebagian  modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c  PP  No.  54  Tahun 2017 tentang BUMD).
Penyertaan  modal  pemerintah  pusat/daerah adalah pengalihan barang milik negara/daerah  yang semula  merupakan kekayaan  yang  tidak  dipisahkan  menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham negara/daerah  pada  BUMN,  BUMD,  atau badan  hukum  lainnya  yang  dimiliki  negara (PP  No.  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  Pasal  1  angka 19).
Dari peraturan perundangan-undangan tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci  dan detail apa definisi dan yang dimaksud dengan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sebagai penyertaan modal daerah pada BUMD.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Arti  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  hanya dijelaskan  pada  UU  No.  5  Tahun  1962  Pasal 2  bahwa  yang  dimaksud  dengan  harta kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  adalah kekayaan  Daerah  yang  dilepaskan  dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran Belanja  Daerah  dan  dimaksudkan  untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan
tersendiri,  sehingga  pengelolaan  BUMD  tidak terikat sistem APBD maupun sistem keuangan  negara  (disebutkan  dalam  Pasal  7 ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1962),  serta pembinaan  dan  pengelolaannya  didasarkan pada  prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan yang sehat.
Jika ketentuan dan syarat
modal/kekayaan/asset  suatu  badan  hukum harus terpisah dari pendiri ataupun sekutunya, maka dengan dipisahnya
kekayaan    daerah  sebagai  penyertaan  modal pada BUMD sebagai kekayaan yang
dipisahkan pengelolaannya dari sistem APBD, maka secara otomatis
modal/kekayaan  daerah  tersebut  menjadi “lepas/tidak  terikat/putus” dengan  APBD. Sehingga  dengan  demikian,  ketika  harta kekayaan  daerah  itu  dimasukkan  ataupun disetor kedalam BUMD mengakibatkan beralihnya  hak  kepemilikan  daerah  atas kekayaan  yang  telah  dipisahkan  tersebut menjadi hak BUMD persero. Dan oleh  karena pengelolaan  harta  kekayaan  yang  dipisahkan tersebut  sudah  tidak  lagi  mengikuti  sistem APBD,  maka  dengan  jelas  dan  tegas  dapat dikatakan  bahwa,  harta  kekayaan  yang dipisahkan tersebut bukanlah milik pemerintah Daerah lagi. Maka hak pemerintah  daerah  pada  BUMD  berbadan
hukum  persero  terbatas  hanya  sebatas kepemilikan  atas  sero/saham  saja.  Hal  ini sejalan  dengan  teori  badan  hukum  di  atas, bahwa  salah  satu  karakteristik  badan  hukum adalah  memiliki  harta  kekayaan  sendiri  yang terpisah  dari  kekayaan  pendiri  maupun pengurusnya.
Pendapat penulis atas penelitian ini diperkuat pula  oleh  pendapat  para  ahli  hukum Indonesia  pada  sidang  perkara  Nomor 62/PUU-XI/2013  di  Mahkamah  Konstitusi antara lain:
Raja Erman mengatakan pada hal 62 salinan putusan  perkara  tersebut  di  atas  bahwa: keuangan  BUMN  bukanlah  keuangan  negara melainkan  keuangan  BUMN  itu  sendiri sebagai  badan  hukum.  Subjek  hukum  yaitu yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  seta mempunyai  harta  kekayaan  sendiri  adalah manusia (nutuurlijk person) dan badan hukum (rechtsperson atau  legal personalitiy ).  Badan hukum  sebagai  subjek  hukum  mempunyai hak  dan  kewajiban  serta  mempunyai  harta kekayaan  sendiri  sebagaimana  manusia. Harta  kekayaan  terpisah  dari  pendiri  badan hukum  itu,  terpisah  dari  harta  kekayaan pemilik,  pengawas  dan  pengurusnya.  Ini karena  doktrin  badan  hukum  baik  sistem common  law maupun civil  law. Juga menurut Erman,  agar  adanya  kepastian  hukum sebagaimana  amanat  UUD  1945  Pasal  28D sudah  tepat  kiranya    Mahkamah  Konstitusi menyatakan  Pasal  2  huruf  g  dan  i  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum.  Oleh  karena  keuangan  BUMN bukanlah keuangan negara.
Hikmahanto  Juwana  pada  halaman  68

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
salinan  putusan  perkara  tersebut  di  atas berpendapat:
Pertama,  uang  negara  yang  yang  telah disetorkan  kepada  BUMN,  maka  tidak  lagi menjadi  uang  negara  karena  negara  telah mendapat  “bukti”  dari  modal  yang  disetorkan itu dalam bentuk saham.
Kedua,  secara  alamiah, mengelola  keuangan negara tidak sama dengan  mengelola keuangan  BUMN.  Dalam  keuangan  BUMN ada neraca laba-rugi sedangkan negara tidak. Dalam konteks
negara, negara
menganggarkan  dan  yang  terpenting  adalah bagaimana penyerapan
dari yang dianggarkan.
Ketiga, secara doktrin mengategorikan keuangan  BUMN  sebagai  keuangan  negara bertentangan dengan konsep uang publik dan uang  privat.  Uang  publik  ada  akhirnya.  Uang publik  berakhir  ketika  uang  privat  dimulai. Dalam  konteks  BUMN,  uang  publik  ketika masuk  menjadi  modal  BUMN  maka  menjadi uang  privat.  Menurutnya  pula  bahwa  adalah janggal  ketika  Undang-Undang  Keuangan Negara  memasukkan  uang  BUMN  menjadi uang negara.
Nindyo  Pramono  memberikan  kesaksian ahlinya  dan  berpendapat  bahwa:  Unda- Undang  BUMN  dan  Undang-Undang  PT, memang seharusnya dipahami sebagai hukum khusus, jika dikaitkan dengan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  dan  undag- undang terkait lainnya. Demi adanya kepastian hukum bagi BUMN dalam mengemban amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) jo  Pasal  28D  ayat  91)  UUD  1945.  Untuk Undang-Undang  BUMN  dan  Undang-undang PT,  jika  dihadapkan  dengan  Undang-Undang Keuangan  Negara  seharusnya  berlaku  asas
lex  posteriori  derogat  legi  priori,  demi tercapainya kepastian hukum. Lalu selanjutnya  ia  mengatakan  bahwa  akibat hukum dari penyertaan modal tersebut adalah negara  akan  berstatus  sebagai  pemegang saham  dalam  persero  dan  pemilik  modal dalam perum. Kekayaan negara yang dipisahkan  tersebut  akan  menjadi  kekayaan persero dan perum.
2. Kerugian  negara  terhadap  kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas  yang mengalami  kerugian.  Masalah  penerapan unsur kerugian negara atau kerugian keuangan  negara  pada  BUMD  berbadan hukum persero seringkali menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi akibat ketidaksepahaman persepsi mengenai keuangan  negara.  Akibat  ketidaksepahaman tersebut,  menimbulkan  perbedaan  persepsi atas ruang lingkup
kerugian  negara  ataupun  kerugian  keuangan negara.
Akibat  ketidaksepahaman  atau  perbedaan persepsi  terhadap  status  keuangan  negara menyebabkan terjadi kontroversi atas kerugian  negara,  dalam  hal  ini  kontroversi kerugian  negara  pada  penyertaan  modal daerah  sebagai  kekayaan  daerah  yang dipisahkan pada BUMD persero yang mengalami kerugian.
BUMD  persero  dalam  melakukan  aktivitas bisnis  tentunya  mengharapkan  keuntungan sebesar-sebesarnya dan mengabaikan kemungkinan  kerugian.  Namun  dalam  setiap aktivitas  bisnisnya  suatu  BUMD  berbadan hukum  persero  tentu    suatu  saat  akan mengalami  untung  dan  rugi.  Kerugian  yang

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dialami  BUMD  berbadan  hukum  persero apakah  diklasifikasikan  sebagai  resiko  bisnis ataukah  sebagai  resiko  akibat  perbuatan melawan  hukum  secara  disengaja  atau kelalaian  yang menyebabkan  adanya  indikasi tindak pidana?
Dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dapat saja terjadi penyimpangan, baik dalam bentuk penyalahgunaan  wewenang,  atau  perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan
timbulnya kerugian keuangan negara.
Problematikanya adalah ketidakpastian hukum  dalam  menafsirkan  mengenai  apa yang  dimaksud  dengan  kerugian  keuangan negara sesuai dengan prinsip hukum pidana? Secara  yuridis  tidak  mudah  menentukan batasan arti kerugian keuangan negara 16
Unsur  kerugian  negara  selalu  diidentikkan dengan  keuangan  negara.  Definisi  keuangan negara  sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek hukum  kerugian  negara.  Dengan  mengetahui definisi  keuangan  negara  hakikatnya  secara langsung membantu membatasi ruang lingkup kerugian negara 17
Kerugian  negara  menjadi  unsur  dari  delik korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2 dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU PTPK).
Pasal 2 UU PTPK berbunyi:
”Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana
16 Abdul  Latif,  Hukum  Administrasi Dalam  Praktik  tindak  Pidana  Korupsi,  Prenada Media  Group:Jakarta,  Edisi  Pertama,  2014,  hal. 217.
17 Ibid , hal 249.
penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (duapuluh)  tahun  dan  denda paling  sedikit  RP.200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Pasal 3 UU PTPK berbunyi:
”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling  banyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)”.
Kedua  Pasal  UU  PTPK  tersebut  memberikan indikasi  bahwa  setiap  subjek  hukum  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban  baik  orang ataupun  badan  hukum  yang  melakukan perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  maka  dalam  rumusan formilnya merupakan tindak pidana korupsi. Satu-satunya  UU  yang  memuat  arti  dan batasan pengertian yuridis 18 tentang kerugian keuangan  negara  adalah  UU  No.  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, termuat dalam Pasal 1 angka 22 bahwa: kerugian  negara/daerah,  adalah  kekurangan uang/surat  berharga  dan  barang  nyata,  serta pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan  hukum,  baik  disengaja  maupun karena kelalaian.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa unsur-unsur kerugian negara adalah: Kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan barang,  Nyata  dan  pasti  jumlahnya  Akibat perbuatan  melawan  hukum,  baik  sengaja maupun lalai.
Selain  itu,  undang-undang  yang  berkaitan dengan  keuangan  negara  masih  terdapat penafsiran yang berbeda
dalam mendefinisikan  apa  yang  dimaksud  dengan keuangan  negara. 19 Dalam  penjelasan  UU PTPK  disebutkan  bahwa  keuangan  negara yang  dimaksud  adalah  seluruh  kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan kewajiban yang timbul karena:
berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan pertanggungjawaban  pejabat  Negara,  baik  di tingkat pusat maupun daerah; berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Dalam UUD 1945 semula (sebelum
amandemen)  Keuangan  Negara  diatur  pada Bab  VIII  Pasal  23  yang  terdiri  dari  lima  ayat lalu  diamandemen  pada  tahun  2001  menjadi 2 bab dan hanya pada Bab VIII Pasal 23 ayat (1)  Keuangan  Negara  didefinisikan  sebagai
19 Loc. cit
“Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  sebagai wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Undang- Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Dalam  Pasal  23C disebutkan pula bahwa: “hal-hal  lain mengenai  keuangan  negara  diatur  dengan undang- undang”.
Pengertian  keuangan  negara  dalam  UUD 1945  ini  menimbulkan  multitafsir  sebagai berikut: 20
Interpretasi pertama, keuangan negara diartikan  secara  sempit  hanya  meliputi keuangan  negara  yang  bersumber  pada APBN. Rumusan ini berarti, bahwa keuangan negara  adalah  semua  aspek  yang  dalam APBN yang diajukan pemerintah kepada DPR setiap tahunnya.
Interpretasi kedua, keuangan negara berkaitan  dengan  metode  sitematik  dan historis.  Keuangan  negara  meliputi  yang berasal  dari  APBN,  APBD,  BUMN,  BUMD merupakan  kekayaan  negara  sebagai  suatu sistem  keuangan  negara.  Interpretasi  ini mengandung  pemahaman  keuangan  negara dalam arti luas.
Interpretasi  ketiga,  pemahaman  keuangan negara dilakukan melalui pendekatan sistematik  dan  teleologis/sosiologis.  Jika menafsirkan keuangan negara itu
dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengurusan  dan  pertanggungjawabannya, maka pengertian tersebut adalah sempit yaitu hanya terkait dengan APBN saja. Namun jika dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengawasan atau pemeriksaan 20 Abdul latif, op.cit , hal 219

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pertanggungajawaban,  maka  pemahaman tersebut adalah dalam arti luas.
Dari  ketiga  interpretasi  atas  pemahaman keuangan negara tersebut, maka jika keuangan  negara  yang  ditempatkan  sebagai penyertaan  modal  daerah  pada  BUMD dianggap  sebagai  kekayaan  yang  dipisahkan maka interpretasi keuangan negara dimasukkan kedalam interpretasi ketiga (dalam  arti  luas)  yaitu  keuangan  negara dipahami  melalui  sistem  pengawasan  dan pertanggungjawabannya.
Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945, undang-undang  yang  mengatur  keuangan negara-pun  telah  dibuat  dan  disahkan  yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan  dan  tanggung  Jawab  Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang keuangan  negara  tersebut  menjabarkan aturan  pokok  yang  ditetapkan  UUD  1945 kedalam  asas-asas  pengelolaan  keuangan negara.
Undang-undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara: Pasal 2 huruf g: “Kekayaan  negara/daerah  yang  dikelola sendiri dan oleh atau pihak lain berupa uang, surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak- hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.
Pasal 2 huruf i:
“Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.
Dalam  penjelasan  UU  No.  17  Tahun  2003 menjelaskan  secara  luas  tentang  pengertian
dan  ruang  lingkup  keuangan  negara  dan menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan  dalam  merumuskan  Keuangan Negara  adalah  dari  sisi  obyek,  subyek, proses,dan tujuan.
Dari  sisi  obyek  yang  dimaksud  dengan Keuangan  Negara  meliputi  semua  hak  dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang  fiskal,  moneter  dan  pengelolaan kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang,  maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak dan kewajiban tersebut.
Dari  sisi  subyek  yang  dimaksud  dengan Keuangan  Negara  meliputi  seluruh  obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  dimiliki negara,  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Perusahaan Negara/Daerah,  dan  badan  lain  yang  ada kaitannya dengan keuangan negara.
Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  obyek  sebagaimana tersebut  di  atas  mulai  dari  perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai  dengan  pertanggunggjawaban.  Dari sisi  tujuan,  Keuangan  Negara  meliputi seluruh  kebijakan,  kegiatan  dan  hubungan hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan dan/atau  penguasaan  obyek  sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Rumusan pasal-pasal pada peraturan
perundang-undangan di  atas  menunjukkan bahwa kekayaan negara yang sudah dipisahkan  masih  tetap  dianggap  sebagai keuangan  negara.  Jika  pengertian  keuangan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
negara  dilakukan  dengan  cara  penafsiran yang  luas  yaitu  pendekatan  sistematik  dan teleologis yaitu didasarkan pada  pengawasan atau pemeriksaan,  maka yang berhak melakukan  pemeriksaan  dan  pengawasan terhadap  BUMD  hanyalah  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  saja  (Pasal  6  ayat  (1)  UU No.  15/2006  tentang  BPK),  namun  pada  PP No.  54  Tahun  2017  Pasal  99  disebutkan bahwa  laporan  tahunan  bagi  perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai perseroan  terbatas.  Sehingga  jika  mengacu pada  UU  Perseroan  Terbatas  No.40  Tahun 2007 jis Peraturan  Pemerintah  No.12  Tahun 1999  Pasal  59  dengan  tegas  mengatakan bahwa perhitungan perseroan wajib diserahkan  kepada  akuntan  publik  untuk diperiksa.  Selain  akuntan  publik  tidak  ada yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan terhadap persero. Hal ini membuktikan bahwa status  hukum  uang  maupun  status  yuridis badan  hukum  (rechtspersonenrecht)  persero murni  dalam  lingkungan  kuasa  hukum keperdataan. Hal ini berakibat kepada bahwa kerugian  yang  dialami  oleh  BUMD  persero merupakan  kerugian  BUMD  itu  sendiri  dan bukan menjadi kerugian negara.
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun 2017  Pasal  22  ayat  (4)  prihal  penyertaan modal,  Pasal  68  ayat  (4)  prihal  gugatan pemegang saham, Pasal 73 prihal kewenangan  Direksi,  Pasal  99  prihal  laporan tahunan  dan  Pasal  105  prihal  penggunaan laba, kesemuanya dilaksanakan sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aktivitas  BUMD persero mengacu kepada ketentuan
perseroan  terbatas  yang  merupakan  salah bentuk badan hukum privat.
Dengan  demikian  jika  BUMD  persero mengalami  kerugian,  maka  kerugian  tersebut masuk dalam lingkungan hukum privat bukan lingkungan hukum publik.
Alasan lainnya mengapa penulis berpendapat bahwa  kerugian  BUMD  berbadan  hukum persero  merupakan  kerugian  BUMD  itu sendiri,  hal    ini  dapat  dibuktikan  sesuai Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  BUMN  pada  penjelasan  Pasal  4  ayat (1) menyatakan:
“Yang  dimaksud  dengan  dipisahkan  adalah pemisahan  kekayaan  negara  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  untuk dijadikan  penyertaan  modal  negara  pada BUMN  untuk  selanjutnya  pembinaan  dan pengelolaannya  tidak  lagi  didasarkan  pada sistem  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara, namun
pembinaan dan pengelolaannya  didasarkan  pada  prinsip- prinsip perusahaan yang sehat. ”
Pada Penjelasan pasal tersebut di atas dapat digarisbawahi  bahwa  yang  dimaksud  dengan frase “dipisahkan” adalah terlepas dari sistem pembinaan dan pengelolaan APBN, sehingga pembinaan  dan  pengelolaannya  mengikuti prinsip-prinsip  perusahaan  yang  sehat.  Dan Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun  2017  tentang  BUMD  menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan  modal  Daerah  merupakan  batas pertanggungjawaban  Daerah  atas  kerugian BUMD.  Kedua  pasal  dari  kedua  undang- undang tersebut di atas menerangkan bahwa penyertaan  modal  negara/daerah  sebagai kekayaan  negara/daerah  yang  dipisahkan pada  BUMN/BUMD  dengan  tegas  disebutkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban nya  mengikuti  prinsip-prinsip  perusahaan yang sehat.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Demikian  pula  pada  Pasal  136 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan  bahwa  pengurusan  perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam  Peraturan  Pemerintah  dan  ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur  mengenai  perseroan  terbatas.  Hal ini  menunjukkan  secara  yuridis  bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban
maupun  pemeriksaan  BUMD  persero  diatur tersendiri dan secara terpisah.
Oleh  karena  keuangan  negara  telah  berubah status  hukumnya  menjadi  keuangan  daerah (dana  perimbangan),  yang  akan  dikelola  dan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, dalam formula  hukum ini, jelas  secara  yuridis pengertian  keuangan  daerah  tidak  sama dengan keuangan negara karena pengelolaan dan pertanggungjawaban, maupun pemeriksaannya  diatur  tersendiri  dan  secara terpisah. 21
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan Pemerintah  Daerah  dalam mengatasi  adanya perbedaan  perbedaan  penerapan  aturan tersebut  Mengingat  fakta (das  sein) bahwa kedudukan keuangan daerah  yang disertakan sebagai  modal  pada  BUMD  Persero  berada dalam  dua  ranah  hukum  yaitu  hukum  publik dan  hukum  privat,  maka  kewenangan  dan tanggung  jawab  berkaitan  dengan  BUMD dapat  dibagi  menjadi:  Ranah  hukum  publik: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung  jawab  terhadap  segala  kegiatan, penguasaan dan pengurusan BUMD, sepanjang  berkaitan  dengan  pembentukan, kepemilikan modal, dan pengawasan BUMD.
21 Abdul latif, op.cit. ,hal 261
Ranah  hukum  privat:  Direksi  selaku  organ perusahaan memiliki kewenangan dan tanggung  jawab  penuh  dalam  menjalankan kegiatan  operasional  perusahaan  daerah dalam hal melakukan hubungan dengan pihak ketiga seperti mengadakan perjanjian, mewakili  perusahaan  baik  di  dalam  maupun di luar pengadilan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana dalam penjelasan umum
mengenai  Bab  XI  Penyelesaian  Kerugian Negara/Daerah,  menegaskan  bahwa  setiap Kerugian Negara atau Daerah yang disebabkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh siapapun  harus  mengganti  kerugian  akibat melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang telah  merugikan  Keuangan  Negara/Daerah. Sehingga  dengan  demikian,  setiap  pimpinan kementerian  negara  atau  lembaga  atau kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  wajib segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi  setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara  atau  lembaga  atau  satuan  kerja perangkat  daerah  yang  bersangkutan  terjadi kerugian  yang    disebabkan    oleh  tindak pidana korupsi dan/atau kelalaian yang dapat merugikan keuangan negara.
Keberadaan  Peraturan  Perundang-undangan sebagai instrumen hukum dalam menegakkan hukum  terkait  dengan  Keuangan  Negara  dan kerugian  negara  yang  bermuara  pada  tindak pidana  korupsi,  melahirkan  berbagai  macam persepsi dalam memahami kedudukan Keuangan  Negara  dan  kerugian  keuangan negara pada BUMD.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Untuk mengatasi perbedaan penafsiran terhadap  kedudukan  keuangan  negara  pada BUMD  Persero  yang  mengalami  kerugian, menurut  penulis  Pemerintah  Daerah  hanya dapat  melakukan  langkah-langkah  strategis dalam upaya untuk meminimalisir
penyalahgunaan pengelolaan
keuangan
negara  sebagai  penyertaan  modal  daerah pada BUMD sebagai berikut:
1.  Upaya Preventif
Upaya  preventif  difokuskan  untuk  mencegah terjadinya
korupsi dengan cara
menghilangkan  atau  meminimalkan  faktor- faktor  penyebab  atau  peluang  terjadinya korupsi.  Upaya  preventif  dapat  dilakukan dengan:
Meneliti  sebab-sebab  perbuatan  korupsi secara berkelanjutan; a.  Penyempurnaan manajemen sumber daya  manusia  (SDM)  dan  peningkatan kesejahteraan Pegawai BUMD;
b.  Peningkatan  kualitas  penerapan  sistem pengendalian manajemen;
c.  Peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat;
d.  Sosialisasi untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi ; 2.  Upaya Detektif Upaya detektif
diarahkan untuk
mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan :
a.  Perbaikan  sistem  dan  tindak  lanjut  atas pengaduan dari masyarakat;
b.  Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu;
c.  Pelaporan  kekayaan  pribadi  pemegang
jabatan dan fungsi publik; d.  Peningkatan kemampuan Satuan
Pengawas Internal BUMD dalam
mendeteksi tindak pidana korupsi;
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  tersebut  hanyalah  sebatas  sampai kepada  pencegahan  dan  mengidentifikasi perbuatan tindak pidana korupsi pada BUMD.

## C.  Kesimpulan Dan Saran

## 1.  Kesimpulan
Hak  Pemerintah  Daerah  pada  BUMD berbadan    hukum    persero    terbatas    hanya sebatas  kepemilikan   atas sero/saham saja. Hal  ini  sejalan  dengan  teori  badan  hukum, bahwa  salah  satu  karakteristik  badan  hukum adalah  memiliki  harta  kekayaan  sendiri  yang terpisah  dari  kekayaan  pendiri  maupun pengurusnya.  Di  dalam  konsep  Perseroan Terbatas  modal  dasar  merupakan  harta kekayaan  perseroan  sebagai  badan  hukum, yang  terpisah  dari  harta  kekayaan  pribadi pendiri  dalam  hal  ini  Negara  Republik Indonesia  (diwakili  Pemerintah  Daerah), organ  perseroan,  dan  pemegang  saham. Kekayaan daerah sebelum dipisahkan masuk kedalam  ranah  keuangan  publik,  sedangkan jika  dipisahkan  sebagai  penyertaan  modal daerah  pada  BUMD  persero  maka  masuk kedalam ranah hukum keuangan privat. Yang  dimaksud  dengan  kerugian  negara terhadap  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan pada  BUMD  yang  mengalami  kerugian menunjukkan  telah  terjadi  pemahaman  yang salah pada konsep hukum perseroan, konsep hukum keuangan negara, dan konsep  hukum tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  mengakibatkan ketidakpastian  hukum (rechtzekerheid) bagi para  pengurus  BUMD  persero  jika  dalam melakukan  aktivitas  bisnis  BUMD  persero  itu mengalami kerugian. Kerugian persero bukanlah  kerugian  negara,  karena  kerugian

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
persero  belum  tentu  merugikan  pemegang saham (termasuk pemerintah daerah sebagai pemegang  saham).  Kerugian  yang  dialami oleh  pemerintah  daerah  sebagai  pemegang saham  hanya  sebatas  jumlah  sahamnya  saja bukan  merupakan  kerugian  negara.  Kerugian negara  dapat  terjadi  jika  saham  pemerintah daerah  pada  BUMD  persero  tersebut  dijual tanpa  izin  atau  dicuri  dari  pemerintah  daerah sebagai pemiliknya.

## 2.  Saran
Perlu adanya sinkronisasi sejumlah peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  BUMD  khususnya  Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  jo  Peraturan  Pemerintah  No.  54 Tahun  2017  tentang  BUMD,  Undang-Undang No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Undang-Undang  No.1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2009  jo  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta sejumlah  peraturan  perundangan  lain  yang terkait  pengelolaan  keuangan  negara/daerah dan pemeriksaan keuangan negara agar tidak salah dalam mengatur tentang status keuangan  negara/daerah  sebagai  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dalam  BUMD persero dan kerugian negara.
Hendaknya  ada  pasal-pasal  pada  peraturan perundang-undangan  yang  menjelaskan  dan menyatakan  secara  jelas  dan  tegas  bahwa kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sebagai penyertaan  modal  pada  BUMD  adalah menjadi  milik  BUMD  tersebut  dan  status keuangannya masuk kedalam ranah keuangan privat.

## Daftar Bacaan

## A.  Buku
Abdul      kadir      Muhammad, Hukum Perusahaan   Indonesia , 2010, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Abdul  Latif, Hukum  Administrasi  Dalam Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi ,  2014, Jakarta: Prenada Media Group
Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas , 2015, Jakarta: Raih Asa Sukses
Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum  Bisnis:  Perseroan  Terbatas , 2000,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Arkadun, Administrasi  Perusahaan  Negara , 2009, Bandung: CV. Alfabeta Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi, 2013, Yogyakart: Genta Publishing.
C.  S.  T.  Kansil, Kitab  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  (KUPD) ,  1985, Jakarta: PT. Bina Aksara
Edi  Siswadi, Reengineering  BUMD ,  2012, Bandung : Mutiara Press.
Gerson  W.  Bawengan, Hukum  Pidana Didalam  Teori  dan  Praktek ,  1983,
Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
Gunawan  Widjaja, Risiko  Hukum  Pemilik, Direksi  &  Komisaris  PT ,  2008,
Jakarta: Forum Sahabat
H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum  Dagang  Indonesia  2 ,  2007,
Jakarta: Djambatan I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan  Terbatas ,  2000,  Jakarta:
Mega Poin
Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,
2008 , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Mustafa A. Siregar, Kapita Selekta Pengetahuan  Hukum  Dagang ,  1990, Jakarta: Ind-Hill-Co

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
Nurul  Qamar, Negara Hukum  Atau Negara Undang-Undang , 2010, Makassar: Pustaka Refleksi. Prajudi  Atmosudirdjo, Hukum  Administrasi Negara, 1982, Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Edisi Revisi, 2017, Jakarta: Prenadamedia Group.
Saidi  Muhammad  Djafar, Hukum  Keuangan Negara , 2013, Jakarta:  Rajawali Pers.
Samsul Hadi, Jakarta Incorporation (Paradigma Baru  BUMD) ,  2007,  Surabaya:  ACC
Grafika Jaya
Soemitro  Ronny  Hanitijo, Metodologi  Peneltian Hukum , 1983, Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Suharsini  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik , 2006, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
Tri Budiono, Hukum  Perusahaan, 2011, Salatiga: Griya Media
Wawan  Zulmawan, Kenapa  Harus  BUMD? , 2015, Jakarta: Jala Permata Aksara.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan.

## Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1962  tentang Perusahaan Daerah
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  UU  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Undang-Undang  No.  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun  2004    tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat
Dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perusahaan  Terbatas.  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2000 tentang  Kewenangan  Pemerintah  Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor:  44  Tahun  2005  tentang  Tata Cara  Penyertaan  Dan  Penatausahaan Modal  Negara  Pada  Badan  Usaha  Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor: 1 Tahun  2008  tentang Investasi
Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor: 49 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor:  1  Tahun  2008  tentang  Investasi
Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor:  54  Tahun  2017  tentang  Badan
Usaha Milik Daerah
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  153
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  13 Tahun      2006      tentang      Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
96/Pmk.06/2007  Tahun  2007  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Penggunaan,

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor:  52  Tahun  2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Jurnal. Dipenogoro Law Journal, Kajian Yuridis Penerapan  Unsur  Merugikan  Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi, Volume 6 Nomor
1 Tahun 2017.
Privat  Law,  Strategi  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  Persero  Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Volume III No. 2 Juli-Desember 2015 Badamai Law Journal, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara  Pada  BUMN/Persero,  Volume  I, Issues 1, April 2016 Jurnal  Tata  Kelola  &  Akuntabilitas  Keuangan Negara,  Penyelesaian  Kerugian  Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara:Suatu  Kajian  Hukum  Doktrinal, Volume 3 Nmor 2 Juli-Desember 2017

## C.  Internet.
Achmad  Faizal,  “Dahlan  Iskan  Bebas,  Partai
Hendropriyo no Gelar Syukuran” Kamis, 7 September 2017 http://regional.kompas.com/read/dahlan- iskan-bebas-partai- hendropriyono-gelar- syukuran, diakses Kamis, 16-11-2017
Avit  Hidayat,  “1360  BUMD  Se-Indonesia  Tidak Sehat”  Senin,  1  Desember  2014 http://www.enciety.co/1360-bumd-se- indonesia-tidak-sehat/,  diakses  Rabu, 15-11-2017
Aqwamit  Torik,  “Belajar  dari  Kasus  Dahlan Iskan  Terkait  Kasus  Penjualan  Aset BUMD” Jumat, 21 April 2017 www.tribunnews.com/regional/belajar-dari- kasus-dahlan-iskan-terkait- kasus- penjualan-aset-bumd diakses Sabtu, 18- 11-2017
Ayu  Rahma,  “Kasus  Korupsi  Dahlan  Iskan  di Mata Hukum Tata Usaha Negara” Senin, 20 Pebruari 2017 www.kompasiana.com/rahmaayu/kasus- korupsi-dahlan-iskan-di-mata- hukum-
tata-usaha-negara,  diakses  Kamis,  16- 11-2017
BPK RI, www.bpk.go.id/page/dasar-hukum, diakses Senin, 13-11-2017 BPKP, www.bpkp.go.id/ public/upload/unit/investigasi/files/uppk_l ayan_masyarak at.pdf,  diakses  Selasa, 17-07-2018
BPKP,http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/i nvestigasi/files/uppk_apbn_apb  d(1).pdf, diakses Selasa, 17-07-2018 Javacreativity 2014, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi” , 2016 http://telingasemut.blogspot.co.id/penget ian-tindak-pidana-korupsi.html,  diakses
Rabu, 23-11-2017
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  versi  online, https://www.kbbi.web.id/korupsi,  diakses Rabu, 23-11-2017
Prima  Gumilang,  “Kasus  Aset  BUMD,  Dahlan Ishkan Dituntut Enam Tahun Penjara” Sabtu, 08
April 2017. https://www.cnnindonesia.com/nasional/kasus- aset-bumd-dahlan-ishkan-  dituntut-enam-tahun- penjara/, diakses Kamis, 16-11-2017
Ren, “Dahlan Iskan Mulai Diadili Kasus Korupsi Aset BUMD Jatim” Selasa, 29 Nopember 2016” http://www.viva.co.id/berita/nasional/dahlan- iskan-mulai-diadili-kasus- korupsi-aset-bumd- jatim, diakses Kamis, 16-11-2017
Universitas Brawijaya, https://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-I-Ketut- Westra- Kedudukan-Hukum-Perusahaan-
Daerah-Sebagai-BUMD-untuk- Menigkatkan- Pendapatan-Asli-Daerah-11109-id.html, diakses Senin 16-07-2018