## Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada
Elih Dalilah, Bekti Selawati, Fitrah Pratama, Anis Wijayanti Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
elih.dalilah@kpk.go.id, bekti.selawati@kpk.go.id, fitrah.pratama@kpk.go.id, anis.wijayanti@kpk.go.id

## Abstract
Funders take a role in resolving the problem of large regional election cost gaps and insufficient wealth  of  candidates  for  regional  head  elections.  However,  the  hope  of  the  funder  will reciprocate the contribution that has been given to cause a problem of conflict of interest by the elected regional head. The KPK conducted a study to identify potential conflicts of interest in regional election funding. The study was conducted on the losing head/deputy regional head candidates in 2015, 2017 and 2018 regional elections through the telescopic method, secondary data processing (KPU and LHKPN), and special in-depth interviews in 2018. Studies show that the  hopes  of  funders  will  return  in  the  future  clearly  expressed.  Most  of  the  candidates  for head/deputy  regional  head  will  meet  these  expectations  when  winning  the  election/office. Funders expect a response in the form of business licensing, ease of participating in government project tenders, and security in conducting business.
Keywords: Conflict of Interest, Corruption, Local Election

## Abstrak
Penyandang dana mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan gap biaya pilkada yang besar dan ketidakcukupan kekayaan pasangan calon pemilihan kepala daerah. Namun harapan  penyandang  dana  akan  balasan  terhadap  sumbangan  yang  telah  diberikan menimbulkan masalah  benturan kepentingan oleh  kepala daerah terpilih. KPK melakukan studi untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan pada pendanaan Pilkada. Studi dilakukan  terhadap  terhadap  calon  kepala/wakil  kepala  daerah  yang  kalah  pada  Pilkada 2015, 2017 dan 2018 melalui melalui metode telesurvey , pengolahan data sekunder (KPU dan LHKPN),  serta  wawancara  mendalam  khusus  di  tahun  2018.  Studi  menunjukkan  bahwa harapan penyandang dana akan balasan di kemudian hari diungkapkan secara jelas. Sebagian besar  calon  kepala/wakil  kepala  daerah  pun  akan  memenuhi  harapan  tersebut  ketika memenangkan pilkada/menjabat. Penyandang dana mengharapkan balasan berupa perijinan bisnis,  kemudahan  untuk  ikut  serta  tender  proyek  pemerintah,  dan  keamanan  dalam menjalankan bisnis.
Kata Kunci: Benturan Kepentingan, Korupsi, Pilkada
Pendahuluan Jumlah kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi semakin meningkat. Berdasarkan data per
Desember 2018, KPK telah menangani 101 kasus  korupsi  walikota/bupati  dan  wakil walikota/bupati. Sejak tahun 2017, angka korupsi kepala daerah semakin meningkat dan  puncaknya  di  tahun  2018,  sebanyak 30  kepala  daerah  terjerat  kasus  korupsi. Salah  satu  terdakwa  kepala  daerah mengakui  hasil  korupsi  digunakan  untuk mendanai  kegiatan  partai . Hal  ini tercantum  pada  berkas  putusan  Rita Widyasari selaku Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara,  mengakui  bahwa  gratifikasi 2 miliar digunakan untuk kegiatan partai. Fakta persidangan lainnya
mengungkapkan  bahwa  uang  suap  yang diterima,  diduga  untuk  membiayai pemenangan  anaknya  sebagai  Bupati, “ Uang suap yang diterima anggota komisi IX  DPR,  Amin  Santono  diduga  untuk membiayai  pemenangan  anaknya  sebagai Bupati Kuningan Jawa Barat”.
Fakta-fakta  tersebut  menyiratkan bahwa pemilihan kepala daerah membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit, sementara  kemampuan  harta  kandidat tidak mencukupi. Sehingga kandidat akan mengusahakan  dana  tambahan  dengan mencari  bantuan  biaya  untuk  menambah kekurangan  dana  yang  diperlukan. Persentase  dana  tambahan  bahkan mencapai 50% dari dana total pencalonan (Wibowo, 2013).
Dana  tambahan  berasal  dari keluarga,  perusahaan  ataupun  partai. Sumbangan  dengan  komitmen  tertentu menimbulkan benturan kepentingan setelah  terpilih  sebagai  kepala  daerah. Proyek  pada  APBD  akan  menjadi kompensasi  dukungan  biaya  politik  yang telah dikeluarkan pemilik modal terhadap calon  kepala  daerah  terpilih  (Usman, 2015).  Umumnya  pemberian  sumbangan bertujuan ekonomi, yaitu untuk
menikmati jaminan birokrasi dan mempengaruhi  politik  sehingga  akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan  yang  lebih  besar  bagi  si pemberi  sumbangan  (Marshall  B.  Clinard dan  C.  Yeager,  1980  dalam  Amrullah,  A. 2009). Besarnya biaya pilkada yang besar, tidak sejalan dengan kemampuan kekayaan  pasangan  calon.  Sehingga  para pasangan  calon  membutuhkan  dana tambahan  untuk  menambah  kekurangan dana  yang  diperlukan  dari  para penyumbang atau pemilik modal.
Permasalahan  akan  berlanjut  saat penyumbang  mengharapkan  komitmen balasan  di  kemudian  hari  kepada  kepala daerah  terpilih.  Sehingga  menyebabkan benturan  kepentingan  saat  menjabat. Untuk memetakan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui  motivasi  penyumbang  saat membantu  pasangan  calon,  perjanjian atau  kesepakatan  yang  telah  dilakukan antara pasangan calon dan penyumbang.
Tujuan  umum  dari  studi  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  potensi  benturan kepentingan  cakada  yang  berpotensi korupsi  terkait  sumbangan  pilkada.  Hasil studi  diharapkan  dapat  memberikan perbaikan terhadap peraturan pendanaan pilkada,  pengawasan  serta  mekanisme pendanaan  pilkada  yang  bebas  dari benturan kepentingan.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan  metode  kuantitatif  dan kualitatif.  Metode  kuantitatif  dilakukan dengan cara melakukan wawancara calon kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  yang kalah melalui wawancara melalui telepon (telephone  survey  interview).  Penarikan sampel menggunakan metode Probabilistic  Sampling  atau  Random Sampling.  Random  sampling  dilakukan kepada  daftar  populasi  peserta  pilkada serentak  yang  kalah  pada  tahun  2015, 2017  dan  2018  dengan  menggunakan rumus  slovin  dengan  presisi  6%,  calon
kepala  daerah  yang  kalah  dan  berhasil diwawancara  pada  tahun  2018  sebanyak 198  orang,  tahun  2017  sebanyak  150 orang  dan  tahun  2016  sebanyak  286 orang.
Dipilihnya  pasangan  calon  yang kalah sebagai responden bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya dikarenakan  calon  yang  kalah  tidak  ada beban  jabatan  dalam  menyampaikan pendapat. Pasangan pemenang diasumsikan akan menghindari pertanyaan-pertanyaan  yang  dianggap akan mengganggu masa jabatannya. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview)  pada  tiga  calon  kepala/wakil kepala  daerah  yang  kalah.  Metode kualitatif  hanya  dilakukan  pada  tahun 2018.  Penelitian  sebelumnya  pernah dilakukan  oleh  Pramono  Anung,  yang mengungkapkan  bahwa  besaran  dana yang dikeluarkan untuk kegiatan
kampanye politik berkisar dari Rp30 juta hingga  Rp6  miliar  yang  diperoleh  dari sumber  pribadi,  bantuan  dari  partai, teman  dan  perusahaan  serta  masyarakat (Wibowo, 2013).  Pada politik pragmatis, pendanaan  menjadi  pendukung  utama kampanye  politik.  Motivasi  berlapis  dari legislator  yaitu  motif  utama  pada kekuasaan  politik  dan  kepentingan ekonomi  serta  beberapa  motif  turunan. Kuatnya  motivasi  politik  dan  ekonomi mengindikasikan pemahaman akan potensi lembaga legislatif sebagai institusi sentral yang melahirkan sejumlah kebijakan  yang  berpotensi  untuk  dapat diarahkan  secara  politik  dan  ekonomi yang  menguntungkan  pribadi,  kelompok dan golonganya.
Penyumbang  atau  pemilik  modal akan  menumbuhkan  sirkuit  akumulasi modal dan kekuasaan dengan formulasi M- P-M (Money-Power-More-money). Karena uangnya, pemilik modal/politikus
mendapatkan  kekuasaan  politik,  dan kekuasaan itu selanjutnya dapat dimanfaatkan  untuk  menghimpun  lebih banyak  modal,  yang  nantinya  juga digunakan lagi untuk menumpuk kekuasaan  politik  yang  lebih  besar  dan seterusnya (Wibowo, 2013).
Kontribusi kelompok tertentu dalam proses  pendanaan  kampanye  pemilihan kepala daerah/anggota legislatif/presiden dapat  memberikan  pengaruh  terhadap dua hal, yaitu hasil dari pemilihan tersebut dan/atau  kebijakan  yang  akan  diambil oleh  kandidat  terpilih  ketika  menjabat (Austen-Smith,  1987).  Bahkan  terdapat kasus lain terkait dengan alasan kelompok tertentu  untuk  mendanai  salah  satu kandidat  adalah  untuk  mendapatkan insentif  tertentu  dari  barang  yang diproduksi,  contohnya  pemberlakuan pajak komoditas tertentu untuk barangnya. Parker  (2008)  menjelaskan  bahwa hubungan antara kandidat terpilih dengan penyandang dana untuk proses pencalonan  bukan  hanya  sebatas  kepada harapan  kandidat  untuk  memenangi proses pemilihan dengan bantuan pendanaannya, melainkan akan
mempengaruhi  juga  prioritas  kebijakan yang  akan  dikeluarkan  oleh  kandidat terpilih  sesuai  dengan  yang  diharapkan oleh penyandang dana.

## Pembahasan
Adanya sumbangan ditenggarai oleh gap  antara  kekayaan  pasangan  calon dan kebutuhan biaya dana pilkada. Berdasarkan  data  LHKPN,  terdapat pasangan calon Pilkada pada tahun 2015, 2017  dan  2018  memiliki  harta  minus, seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Tabel  1. Sementara  deskripsi  harta  kas  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Data Deskriptif Harta Kekayaan
Pasangan Calon Pilkada Tahun 2015, 2017dan
2018)
Keterangan: Rata-rata 2018 : Rp 18.007.212.921 Rata-rata 2017
: Rp 30.743.940.917 Rata-rata 2015 : Rp 13.410.575.802
Tabel 2. Data Harta Kas Pasangan Calon Pilkada Tahun 2015, 2017 dan 2018
Keterangan:
Rata-rata 2018 : Rp 2.200.435.294 Rata-rata 2017
: Rp 1.893.247.171
Rata-rata 2015 : Rp 1.561.687.706 Sementara berdasarkan hasil survei,
rata-rata  biaya  yang  dikeluarkan  oleh calon kepala/wakil kepala daerah mencapai  miliaran  rupiah.  Bahkan terdapat pula yang mengeluarkan > Rp10 miliar, seperti terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Kisaran Dana Pribadi yang dikeluarkan untuk Pilkada
1 Total Harta Kas; adalah Bagian dari Harta Kekayaan Paslon yang meliputi total uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas lainnya.
Total Harta Kekayaan para paslon; adalah total harta yang tercantum pada Laporan LHKPN. Total Harta kekayaan meliputi: a) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan); b) Harta
Apabila  dilakukan  tabulasi  silang ( cross tabulation ) antara data survei (dana pribadi  yang  dikeluarkan)  dan  data LHKPN  (total  harta  kas  dan  total  harta kekayaan) 1 ,  terdapat    calon  kepala/wakil kepala daerah mengeluarkan dana pilkada melebihi  harta  kas  dan  total  harta kekayaan.  Hal  ini  terlihat  seperti  pada Tabel 3.
Tabel 3. Jumlah Responden yang Mengeluarkan Dana Pribadi Melebihi Harta

## Kas dan Total Harta
Dana Pribadi yang Dikeluarkan Jumlah Responden 2015 2017 2018 - Melebihi Total Kas 147 71 77 - Melebihi Total Harta Kekayaan 46 5 34
Pada  tabel  3,  terlihat  jelas  adanya kekurangan  kemampuan  harta  kandidat terutama  yang  bersifat  liquid  (harta  kas) terhadap  biaya  pilkada.  Untuk  menutup kekurangan antara kemampuan harta dan kebutuhan  dana  pilkada,  maka  pasangan calon  mencari  dana  tambahan  melalui sumbangan.  Rata-rata  sumbangan  yang diterima  oleh  calon  kepala/wakil  kepala daerah ditunjukkan oleh Gambar 2.
Gambar 2. Kisaran Total Sumbangan yang telah Diterima Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bergerak (Alat Transportasi, usaha,harta bergerak lainnya); c) Surat Berharga (Obligasi, Saham, dan Lainnya); d) Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan, dan Setara Kas Lainnya; e)
Piutang; f) Hutang. Tahun N Min (Rp) Max (Rp) 2018 499 -15.172.000 359.321.143.125 2017 310 0 4.002.026.195.312 2015 794 - 2.796.036.578 258.981.496.029 Tahun N Min (Rp) Max (Rp) 2018 499 0 45.784.679.725 2017 310 0 24.211.776.376 2015 794 0 32.704.019.887
Responden memiliki
kecenderungan  untuk  mengungkapkan seminimal mungkin dana sumbangan yang diterima  (umumnya  berkisar  <  1  miliar). Begitupula  pada  laporan  penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), para paslon  melaporkan  Rp0.00  seperti Gambar 3.
Gambar 3. Besaran Dana Sumbangan Pada LPSDK
Menarik  saat  peneliti  melakukan tabel  silang (cross  tabulation) terhadap data laporan penerimaan sumbangan dana kampanye  (LPSDK)  yang  diterima  KPU dan  hasil  survei,  ditemukan  adanya ketidaksesuaian. Sumbangan
yang diterima  melebihi  total  sumbangan  yang dilaporkan  LPSDK.  (Pilkada  2018;  7 responden,  Pilkada  2017;  34  orang,  dan Pilkada 2015; 44 orang).
Dana  kampanye  dapat  bersumber dari  pihak  perseorangan,  kelompok ataupun badan usaha (Pasal 5 ayat 3, PKPU 5 Tahun 2017). Secara umum, pengusaha mendominasi sebagai donor. Penyandang dana  perseorangan  pengusaha/pebisnis selalu  mendominasi  sejak  Pilkada  2015 (18%),  Pilkada  2017  (26.6%).  Saat pendetailan pada Pilkada 2018,  dominasi pengusaha  pun  berasal  dari  keluarga (38.1%) maupun non keluarga (40.9%). Peraturan  KPU  mengamanahkan bahwa  sumber  dana  kampanye  tidak berasal  dari  tindak  pidana  dan  bersifat tidak mengikat. Namun hasil survei selalu membuktikan  bahwa  penyandang  dana tetap mengharapkan balasan di kemudian hari.
Gambar 4. Penyandang Dana Mengharapkan Balasan
Harapan penyumbang diungkapkan secara  jelas  dalam  bentuk  lisan  ataupun tertulis  (perjanjian),  dan  sebagian  besar Cakada akan memenuhi harapan tersebut ketika dia memenangkan pilkada/menjabat (ya). Harapan penyumbang tersebut diungkapkan secara jelas dalam bentuk lisan ataupun tertulis (perjanjian) (ya) Sebagian besar Cakada akan memenuhi harapan tersebut ketika dia memenangkan pilkada/menjabat (ya) 2018 (n=198) 53.5% 83.8%* 2017 (n=107) 68.2% 82.2% 2015 (n=161) 60.3% 75.8%
*  Tahun  2018,  konsekuensi  sumbangan  hanya ditanyakan  kepada  mereka  yang  secara  tegas menyebutkan  harapan  penyumbang  diungkapkan secara  jelas  dalam  bentuk  lisan  ataupun  tertulis (perjanjian)
Pramono Anung mengatakan bahwa penyumbang  atau  pemilik  modal  akan menumbuhkan  sirkuit  akumulasi  modal dan  kekuasaan  dengan  formulasi  M-P-M ( Money-Power-More money ). Karena uangnya, pemilik modal/politikus mendapatkan  kekuasaan  politik,  dan
kekuasaan itu selanjutnya dapat dimanfaatkan  untuk  menghimpun  lebih banyak  modal,  yang  nantinya  juga digunakan lagi untuk menumpuk kekuasaan  politik  yang  lebih  besar  dan seterusnya. Hal ini terbukti pada harapan donatur  saat  menyumbang  dana  pilkada. Penyandang dana mengharapkan kemudahan  perijinan  bisnis,  kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah, keamanan
dalam menjalankan bisnis, seperti  pada Gambar 5.
Gambar 5. Harapan Penyandang Dana/Donatur
Hasil  studi  menegaskan  penelitian yang  telah  dilakukan    (Austen-Smith, 1987)  dan  Parker  (2008),  bahwa kontribusi  kelompok  tertentu  dalam proses  pendanaan  kampanye  pemilihan kepala daerah/anggota legislatif/presiden dapat  memberikan  pengaruh  terhadap dua hal, yaitu hasil dari pemilihan tersebut dan/atau  kebijakan  yang  akan  diambil oleh  kandidat  terpilih  ketika  menjabat sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh penyandang dana. Bahkan terdapat kasus lain  terkait  dengan  alasan  kelompok tertentu  untuk  mendanai  salah  satu kandidat  adalah  untuk  mendapatkan
insentif  tertentu  dari  barang  yang diproduksi.
Pada  survei  di  tahun  2018, pemetaan  juga  dilakukan  terhadap komponen  biaya  terbesar  pada  pilkada. Umumnya besarnya biaya pilkada ditenggarai oleh komponen biaya sosialisasi (pertemuan), biaya operasional, biaya  saksi  dan  dana  kampanye.  Seperti terlihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Empat Komponen Biaya Terbesar
Pada Pilkada Gambar 6 menegaskan bahwa biaya sosialisasi (pertemuan) masih mendominasi, terutama pada paslon yang berasal dari partai. Sementara responden yang  berasal  dari  bukan  parpol  justru merasakan  biaya  terbesarnya  pada kegiatan  mobilisasi.  Biaya  lainnya  yang juga  dinilai  besar  adalah  Biaya  Mahar (1,5%),  Biaya untuk Serang Fajar (1.5%), Permintaan Bantuan Sosial (1.0%).
Pada  Pilkada  2018,  20  responden mengakui  telah  mengeluarkan  biaya mahar, berkisar antara Rp50-500 juta/kursi. Penentuan besaran ditentukan atas  dasar  kesepakatan  bersama  antara partai  pengusung  dan  pasangan  calon kepala daerah.
Salah  satu  narasumber  pada wawancara  mendalam  pun  mengakui bahwa ada  biaya mahar yang dibayarkan “ Ada yang Rp500 juta per kursi, bahkan ada yang Rp1 M per kursi tergantung partainya kan  ada  yang  namanya  partai  kelas
menengah.  Partai  X  Rp400  juta”. Selain mahar,  serangan  fajar  yang  merupakan money  politic -pun  menguras  biaya  yang besar.

## Penutup
Adanya  kesenjangan  kemampuan harta  pasangan  calon  Pilkada  dan besarnya  biaya  pilkada  menimbulkan adanya sumbangan. Sementara itu aturan mengenai sumbangan yang tidak mengikat belum sepenuhnya ditaati.
Pada Pilkada tahun 2015, 2017 dan 2018 membuktikan bahwa para
penyandang dana mengharapkan balasan dikemudian hari yang diungkapkan secara jelas dalam bentuk lisan ataupun tertulis, dan  sebagian  besar  Cakada  akan memenuhi  harapan  tersebut  ketika  dia memenangkan pilkada/menjabat.
Harapan  penyandang  dana  pada Pilkada  2015,  2017  dan  2018  sejalan dengan profil yang dimilikinya (perseorangan pengusaha/pebisnis), yaitu kemudahan  perijinan  bisnis,  kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah, dan  keamanan  dalam menjalankan bisnis.
Berdasarkan  hasil  studi  yang  telah dilakukan oleh KPK, maka perlu dilakukan beberapa hal meliputi:
I. Ruang lingkup peraturan, pelaporan dan pengawasan biaya pilkada yang dikeluarkan Paslon harus diperluas:
1. Biaya Pra Kampanye, termasuk biaya  pencalonan  di  tingkat partai; 2. Biaya Pasca Kampanye, meliputi  biaya  saksi  dan  biaya sengketa. II. Pembuatan  laporan  sumbangan yang  bisa  dipertanggung  jawabkan kebenarannya.
III. Penyusunan mekanisme pendanaan partai yang akuntabel.

## Referensi
Austen-Smith,  D.  1987.  “Interest  groups,
campaign contributions, dan probabilistic  voting.” Public  Choices, Vol. 54, No. 2, 123. Amrullah,  A.  2009.    “Korupsi,  Politik  dan Pilkada dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” Syiar Hukum, Vol. 11, No.
3.
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penin dakan/tpk-berdasarkan-profesi- jabatan
Kompas.  2018.  “Uang  Suap  diduga  untuk Biayai  Anak  jadi  Bupati.”  Selasa  13 November 2018.
Parker,  G.  R.  (2008). Capitol  Investments: The Marketability of Political Skills .
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Usman, 2015. Percepatan dan Perlambatan Demokrasi  di  Tingkat  Lokal .  Jakarta: Kompas Gramedia.
Wibowo,  P.  2013. Mahalnya  Demokrasi Memudarnya Ideologi . Jakarta: Kompas Media Nusantara.