Oktaviana  Deby,  Wiwin  Priana  Primandhana  dan  Mohammad  Wahed  (2021)  Analisis  pengaruh pertumbuhan  ekonomi,  upah  minimum  kabupaten,  dan  pengangguran,  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten Madiun, 3 (5). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183
E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021

## ANALISIS  PENGARUH  PERTUMBUHAN  EKONOMI,  UPAH  MINIMUM KABUPATEN,  DAN  PENGANGGURAN,  TERHADAP  KEMISKINAN  DI KABUPATEN MADIUN

## Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: deby.oktaviana10@gmail.com, wiwinpriana10@gmail.com, dan muhammadwahed124@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  about  the  effects  of  economic  growth, distric minimum wages, and unemployment on poverty in Madiun Regency in 2002- 2019.  This  research  utilizes  secondary  data  sources  which  are  data  collected  by researchers through the statistical center of East Java and Madiun. By adopting a quantitatibe approach method through multiple linear regression analysis with the Ordinary Least Square (OLS) model. This study is able to show an increase in the economy  along  with  the  distric  minimum  wage,so  that  the  influence  variabel  of economic  growth  and  distric  minimum  wages  on  poverty  in  Madiun  Regency  is considered  to  have  a  significant  effect  and  negative.  However,  unemployment variabel on poverty in Madiun doesn’t have a significant effect.

## Keywoard: poverty; economic growth; minimum wages;unemployment

## Abstrak
Pelaksanaan  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mencari  tahu  tentang  pengaruh yang  dapat  ditimbulkan  dari  pertumbuhan  ekonomi,  upah  minimum  kabupaten, beserta  penggangguran  terhadap  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Madiun  tahun 2002-  2019.  Penelitian  ini  memanfaatkan  sumber  data  sekunder  yang  merupakan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti melalui badan pusat statistik Jawa Timur dan  Madiun.  Dengan  mengadopsi  metode  pendekatan  kuantitatif  melalui  analisis regresi  linier  berganda  dengan  model Ordinary  Least  Square  (OLS) ,  penelitian  ini mampu  memperlihatkan  adanya  peningkatan  ekonomi  beserta  upah  minimum kabupaten,  sehingga  variable  pengaruh  dari  pertumbuhan  ekonomi  dan  upah minimum  kabupaten  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Madiun  dinilai  memiliki pengaruh  yang  bernilai  negatif  dan  signifikan.  Akan  tetapi  variabel  pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tidaklah berpengaruh secara signifikan.
Kata  Kunci: pertumbuhan  ekonomi,  upah  minimum  kabupaten  pengangguran; kemiskinan

## Pendahuluan
Menurut (Marini,  2016) mendefinisikan  bahwa  pembangunan  ialah  upaya  dalam mensejahterakan  masyarakat  yaitu  dengan  mengembangkan  perekonomian.  Upaya dalam  membangun  perekonomian  berasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh
(Wijayanti & Wahono, 2005) ialah meningkatkan pertumbuhan beserta menekan angka kemiskinan  dan  kesenjangan  yang  terjadi  di  masyarakat  beserta  dengan  tingkat pengangguran yang melanda masyarakat.
Di negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan permasalahan  yang  umum  terjadi.  Banyak  sekali  negara  dalam  kategori  ini  memiliki tugas untuk menumpas kemiskinan dan memakmurkan masyarakatnya (Pratama, 2014) Sebuah masyarakat yang dikategorikan miskin apabila jumlah anak yang menderita gizi buruk  masih  banyak  jumlahnya,  tingginya  angka  buta  huruf  yang  dialami  masyarakat, minimnya  kesadaran  akan  pentingnya  kesehatan,  serta  kebutuhan  infrastuktur  publik yang  tidak  memadai  beserta  dengan  buruknya  tingkat  pelayanan  publik  (Tisniwati, 2012). Indonesia mengalami permasalahan kemiskinan ini disebabkan masih rendahnya pendapatan masyarakat,  tingginya angka pengangguran, beserta pertumbuhan ekonomi yang tidak pesat (Pateda et al., 2017).
Permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia  merupakan  permasalahan  serius,  hal  ini disebabkan  jumlahnya  akn  cenderung  meningkat  serta  dapat  mempengaruhi  berbagai aspek (Pratama,  2014) .  Beranjak  dari  hal  ini,  penanganan  akan  kemiskinan  lebih diutamakan dalam pembangunan ekonomi.
Saat  ini  telah  terlihat  bahwa  angka  kemiskinan  di  Indonesia  tiap  tahun  terus menurun. Penurunan ini dikarenakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan  dengan  menyusun  strategi  jitu  yaitu  dengan  memberikan  perlindungan sosial yang komperhensif, menyediakan beserta meningkatkan akses dalam memperoleh pelayanan publik, serta mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat terus menghidupi (BPS  Jawa  Timur,  2020a)  Untuk  melihat  perkembangan  kemisinan  Jawa  Timur  dan Kabupaten Madiu n dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.
12,34 12,05 11,2 10,98
10,37
12,54 12,69 12,28 11,42 10,54 0 3 6 9 12 15 2015 2016 2017 2018
2019 Jawa Timur Kabupaten Madiun
Gambar 1 Kemiskinan di Jawa Timur dan Kabupaten Madiun Tahun 2015-2019 Sumber : ( Badan Pusat Statistik Jawa Timur , 2020)
Berdasarkan  gambar  tabel  diatas  angka  kemiskinan  Provinsi  Jawa  Timur  terus mengalami  penurunan  selama  tahun  2015-2019,  sedangkan  pada  Kabupaten  Madiun meskipun  pada  periode  tahun  2015  hingga  2017 i justru  mengalami  fluktuasi  dan  pada tahun-tahun  selanjutnya  mengalami  penurunan.  Hal  ini  menggambarkan  upaya pemerintah  daerah  sebagai  pemimpin  berbanding  lurus  dengan  target  pembangunan yang telah terencana.
Kemiskinan  pada  Provinsi  Jawa  Timur  terus  mengalami  penurunan  disebabkan oleh  karakteristik  pendidikan  di  Jawa  Timur  semakin  membaik  setiap  tahun  seiring dengan gencarnya berbagai program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun  daerah  dalam  usaha  meningkatkan  kualitas  pendidikan  masyarakat  khususnya penduduk  miskin (BPS  Jawa  Timur,  2020a) .  Dalam  hal  ini  yang  termasuk  dalam karakteristik  pendidikan  adalah  Angka  Melek  Huruf  dan  Angka  Partisipasi  Sekolah Pendidikan yang ditamatkan (BPS Jawa Timur, 2020a).
Namun dengan terus menurunnya tingkat kemiskinan, Provinsi Jawa Timur masih menempati  peringkat  ke-3  dibandingkan  dengan  provinsi-provinsi  di  Pulau  Jawa lainnya  seperti  Jawa  Tengah,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  dan  DIY.  Kondisi  ini dikarenakan  tiap  tahun  terus  terjadi  peningkatan  angka  kemiskinan  dikarenakan urbanisasi  yang  terus  menerus  terjadi  tiap  tahunnya  dengan  tidak  disertai  dengan pemerataan  persebaran  penduduk (BPS  Jawa  Timur,  2020a). Data  berdasarkan  hasil sensus  yang  dilakukan  BPS  pada  2010  menyatakan  bahwa  57,48%  orang  dari  total jumlah  penduduk  Indonesia  yang  tinggal  di  Pulau  Jawa,  hal  ini  membuktikan  bahwa Pulau  Jawa  telah  dinilai  padat  penduduk  dibandingkan  pulau-pulau  lain  di  Indonesia. Data  ini  juga  turut  dilengkapi  dengan  fakta  bahwa  27,43%  dari  jumlah  tersebut merupakan  penduduk  yang  bermukim  di  Provinsi  Jawa  Timur (Zamhari  et  al.,  2015). Hal  ini  mengakibatkan  kesenjangan  pembangunan  dan  tingkat  pendapatan  per  daerah menjadi  tidaklah  merata  yang  berakibat  pada  ketidakmerataan  pertumbuhan  ekonomi (Prawidya, 2016).
Misalnya  pada  daerah  Surabaya  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  di  Jawa Timur  sehingga  pembangunan  banyak  dipusatkan  pada  daerah  tersebut  dibandingkan dengan  daerah  lain  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang  lebih  sedikit.  Terjadinya ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  ini  selanjutnya  akan  berdampak  pada kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan (Prawidya, 2016)
Pada  tahun  2019,  Madiun  telah  mencatat  bahwa  terjadi  penurunan  tingkat kemiskinan hingga 0,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat kemiskinan Kabupaten Madiun ini menempati posisi ke- 16 dari jumlah total 38 Kabupaten/Kota di Jawa  Timur  ( BPS  Kabupaten  Madiun,  2021) Menurunnya  kemiskinan  d  Kabupaten Madiun  dipengaruhi  oleh  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  yaitu  dilihat  dari rata-rata  pengeluaran  perkapita  dan  konsumsi  masyarakat (BPS  Kabupaten  Madiun, 2021)
Tabel 1
Pertumbuhan n Ekonomi, Upah h Minimum Kabupaten, Pengangguran tahun 2015- 2019 Tahun Pertumbuhan n Ekonomi (%) Upah h Minimum Kabupaten (Rp) Pengangguran n (%) 2015 5,26 1.201.750 6,99 2016 5,27 1.340.000 6,69 2017 5,42 1.450.550 3,19 2018 5,10 1.576.893 3,81 2019 5,42 1.763.268 3,62 Sumber : ( BPS Jawa Timur , 2020b)&( Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan , 2020) data diolah
Pada  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  nilai  pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten Madiun  tahun  2019  sebesar  5,42%.  Pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten  Madiun mengalami  peningkatan  pada  tahun  2019,  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  meningkanya produksi  tanaman  pangan  terutama  tanaman  padi  sejumlah  58,92%  dari  total  jumlah produksi (BPS  Kabupaten  Madiun,  2021). Kondisi  tersebut  disebabkan  karena  sektor yang  memiliki  kontribusi  terbesar  di  Kabupaten  Madiun  merupakan  sektor  pertanian (BPS Kabupaten Madiun, 2021).
Upah  minimum  kabupaten  di  Kabupaten  Madiun  setiap  tahunnya  selalu mengalami  kenaikan.  Sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  No  : 188/666/KPTS/013/2018  tentang  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota  di  Jawa Timur  tahun  2019  bahwa  UMK  Kabupaten  Madiun  Tahun  2019  ditetapkan  sejumlah Rp.  1.763.268  lebih  tinggi i dibandingkan  dengan t tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2018 dengan jumlah Rp. 1.576.893. Meningkatnya UMK tidak serta merta dapat menurunkan angka kemiskinan, hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam nilai Kebutuhan Hidup Layak  (KHL)  sehingga  pemerintah  merasa  perlu  adanya  peningkatan  untuk  menjamin kesejahteraan para pekerja di daerahnya (Merdekawaty et al., 2016)
Dilihat  melalui  perbandingannya,  tingkat  pengangguran  di  Kabupaten  Madiun dengan kabupaten/kota lain wilayah di Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 17 yang berarti  naik  empat  peringkat  dibanding  pada  tahun  2018  yang  berada  di  urutan  ke-21 (BPS  Jawa  Timur,  2020a) .  Pengangguran  di  Kabupaten  Madiun  pada  tahun  2019 trennya  menurun  sebesar  0,18%.  Penurunan  pengangguran  di  Kabupaten  Madiun tersebut  disebabkan  karena  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  perihal  pentingnya mengenyam dunia pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan memilih untuk menunda kerja  untuk  menggapai  pendidikan  yang  jauh  lebih  layak  lagi.  Sedangkan  angka pengangguran  di  Kabupaten  Madiun  di  dominasi  oleh  masyarakat  lulusan  SMA (BPS Kabupaten Madiun, 2021).
Dalam  menentukan  keberhasilan  dalam  pembangunan  yang  terjadi  di  suatu negara, dibutuhkannya penilaian atas pertumbuhan ekonomi  beserta  angka kemiskinan yang berada di negara tersebut. Apabila suatu negara berhasil mengatasi permasalahan tersebut dengan menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun, maka negara tersebut dinyatakan  telah  berhasil  membangun  negaranya  dengan  maksimal (Jonaidi,  2012).
Masyarakat  miskin  diakibatkan  oleh  kekurangan  dana  atau  tidak  memiliki  dana  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya (Harlik  et  al.,  2013). Dengan  penerapan  upah minimum maka pendapatan masyarakat akan meningkat maka ke depannya diharapkan mampu  lebih  mensejahterakan  masyarakatnya  serta  menekan  angka  kemiskinan  yang melanda.  Kemiskinan  seringkali  dikaitkan  dengan  banyaknya  pengangguran,  menurut Yacoub  (2012) secara  teori  apabila  seorang  individu  atau  masyarakat  memiliki pekerjaan  maka  akan  dapat  memenuhi  kebutuhannya  menggunakan  upah  kerja  yang dimiliki sehingga kebutuhan hidup akan terpenuhi.
Berbagai  penelitian  yang  bertopik  pada  kemiskinan  telah  sering  kali dilaksanakan,salah  satunya  dilaksanakan  oleh (Purnama,  2017), (Hambarsari  &  Inggit, 2016) , (Windra  et  al.,  2016) yaitu  membuktikan  bahwa  secara  signifikan  dan  negatif, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan.  Akan tetapi pernyataan yang berbeda dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyoningrum, 2018), (Romi  &  Umiyati,  2018) yaitu  menyatakan  bahwa  dari  pertumbuhan  ekonomi dengan  kemiskinan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  antara  kedua  faktor tersebut.
Penelitian  tentang  pengaruh  UMK  terhadap  kemiskinan  yang g dilakukan  oleh (Safitri  et  al.,  2020), (Yusnedi  et  al.,  2019) menyatakan n bahwa  secara  negatif  dan signifikan  UMK  dapat  mempengaruhi  kemiskinan.  Akan  tetapi (Kurniawati  et  al., 2017), (Suyono,  2018) menyatakan  bahwa  UMK  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan pada kemiskinan.
Penelitian  tentang  pengaruh  pengangguran  terhadap  kemiskinan  dilakukan  oleh (Bintang & Woyanti, 2018), (Prasetyoningrum, 2018), (Kurniawan, 2018) membuktikan adanya  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  antara  pengangguran  terhadap kemiskinan.  Akan  tetapi (Zuhdiyaty  &  Kaluge,  2017), (Diramita  &  Usman,  2018) memberikan pernyataan yang berbeda bahwa antara pengangguran terhadap kemiskinan tidak ditemukan pengaruh yang signifikan.
Dilandaskan pada pemaparan akan hasil penelitian terdahulu tersebut, ditemukan bahwa adanya keragaman dalam faktor determinan atas topik perihal kemiskinan. Hasil yang  diutarakan  sejumlah  pihak  yang  telah  menjalankan  penelitian  mengenai  topik  ini tidaklah  seragam  dan  konsisten.  Beranjak  dari  hal  ini,  peneliti  merasa  masih dibutuhkannya  penelitian  dengan  menganggkat  topik  ini  yaitu  dengan  melakukan serangkaian pengujian terhadap determinan dari kemiskinan terbaru. Pada penelitian ini, tingginya  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  Kabupaten  Madiun  menjadi  persoalan  yang akan  diteliti  dimana  kemiskinan  di  Kabupaten  Madiun  masih  tergolong  cukup  tinggi yang  menggambarkan  upaya  pemerintah  daerah  sebagai  pemimpin  belum  mampu mengatasi  masalah  kemiskinan  dimana  hal  tersebut  dapat  menghambat  target pembangunan  yang  telah  terencana.  Hal  tersebut  menunjukkan  diperlukan  adanya analisis berbagai faktor  yang mempengaruhinya, meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum  kabupaten,  dan  pengangguraan.  Sehingga  pada  kesempatan  ini  penulis mengambil judul penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun”.

## Metode Penelitian
Dengan  menerapkan  metode  kuantitatif  dalam  melangsungkan  penelitian  ini peneliti akan berpegang teguh pada filsafat positivisme untuk melangsungkan penelitian terhadap  populasi  atau  sampel  tertentu,  dalam  menghimpun  data,  menganalisis  data secara  kuantitatif,  sehingga  peneliti  mampu  memberikan  jawaban  atas  hipotesis  yang telah  ditetapkan.  Tujuan  dari  diadakannya  penelitian  ini  ialah  menganalisis  pengaruh pertumbuhan  ekonomi,  upah  minimum  kabupaten,  dan  pengangguran,  terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019.
Dalam menghimpun data, peneliti memanfaatkan sejumlah sumber data sekunder yaitu  dengan  mengadakan  studi  keperpustakaan  sehingga  peneliti  mendapatkan sejumlah  informasi  berdasarkan  berbagai  literatur  yang  tersedia.  Peneliti  juga memanfaatkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat  Statistik  (BPS) Jawa Timur dan  Madiun  selama  periode  tahun  2002-2019  serta  Direktorat  Jendral  Perimbangan Keuangan.
Data yang berhasil peneliti himpun kemudian peneliti analisis dengan menerapka analisis  regresi  linier  berganda  dengan  model  Ordinary  Least  Square  (OLS).  Analisis regresi  linier  berganda  ialah  metode  yang  diterapkan  guna  melihat  adanya  pengaruh yang  ditimbulkan  oleh  variabel  independen  (X1,  X2,  X3,......,k)  terhadap  variabel dependen (Y). Persamaan Model Regresi Linier Berganda :
Y = β0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Keterangan :
Y = Kemiskinan
X 1 = Pertumbuhan Ekonomi
X 2 = Upah Minimum Kabupaten
X 3 = Pengangguran
β0 = Konstanta (nilai Y a apabila X 1 , X 2 , X 3 = 0) β
= Koefisien r regresi (nilai peningkatan n ataupun n penurunan)
e = sisa (error)

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
Melalui  pengelohan  data  yang  memanfaatkan  bantuan  perangkat  keras komputer  dengan  program  IBM  SPSS  versi  25,  peneliti  mendapatkan  persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = 32,257 – 2,390X 1 – 6,381E-6X 2 + 0,245X 3
Berdasarkan  atas  persamaan  seperti  yang  dituliskan  sebelumnya  dapat diuraikan,  Nilai  konstanta  sejumlah  32,257  Menunjukkan  apabila  Pertumbuhan Ekonomi  (X1),  Upah  Minimum  Kabupaten  (X2  dan  Pengangguran  (X3)  dianggap
konstan maka Kemiskinan (Y) akan naik sebesar 32,257 persen. Koefisien regresi X1 (β1)  :  Y=  -  2,390  Menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  secara  negatif  dalam Pertumbuhan  Ekonomi  (X1).  Hal  ini  dipat  diidentifikasikan  bahwa  apabila  angka pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kenaikan  sebesar  1  persen  maka  angka kemiskinan (Y) akan menurun sejauh 2,390 persen. Dengan mengasumsikan X2 dan X3  Konstan.  Koefisien  regresi  X2  (β2)  :  Y=  -  6,381E-6  Menunjukkan  bahwa  upah minimum  kabupaten  (X2)  berpengaruh  negatif,  dapat  diartikan  apabila  upah minimum  kabupaten  mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen  maka  angka kemiskinan (Y) mengalami penurunan sebesar 6,381E-6 persen. Dengan asumsi X1 dan  X3  Konstan.  Koefisien  regresi  X3  (β3)  :  Y=  0,245  Menunjukkan  bahwa pengangguran (X3) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila angka pengangguran mengalami  kenaikan  sebesar  1  persen  maka  kemiskinan  (Y)  mengalami  kenaikan sejumlah 0,245 persen. Dengan asumsi X1 dan X2 Konstan.
1. Hasil Uji Asumsi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator)
a. Uji Normalitas
One Sample Solgomorov Sminov Test yang dilakukan pada penelitian ini  bertujuan  untuk  melangsungkan  pengujian  atas  normalitas  dengan memanfaatkan  P-P  Plot.  Hasil  yang  didapatkan  melalui  uji  ini  terlampir pada tabel di bawah :
Tabel 2 Uji Normalitas (One Sample Solgomorov Sminov Test)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test Unstand ardized Residual N 18 Normal Parameters a,b Mean .000000 0 Std. Deviatio n .169359 39 Most Extreme Differences Absolut e .196 Positive .090 Negativ e -.196 Test Statistic .196 Asymp. Sig. (2-tailed) .066 c a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Output SPSS
Setelah  menjalan  pengujian  ini,  dapat  dilihat  bahwa  data  yang  ada pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal, dilihat berdasarkan nilai signifikan residual yang melebihi 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai kolmogrov smirnov  yang  diperoleh  berdasarkan  penelitian  ini,  senilai  0,196  dan  nilai Asymp  Sig.  (2-tailed)  0,066.  Sehingga  terlihat  bahwa  nilai  signifikan residual  yaitu  0,066  >  0,05,  yang  kemudian  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  data  tersebut  secara  normal  terdisribusi.  Untuk  grafik  uji  P-P  Plot terlampir berikut :
Gambar 2. Uji Normalitas (P-P Plot) Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  pada  pengujian  P-P  Plot,  terlihat  bahwa  data  atau  titik tersebar  pada  pada  sumbu  diagonal  grafik  yaitu  pada  sekitar  areal  smbu diagonal dan mengarah pada sumbu diagonal atau grafik histogramnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pola terdistribusi secara normal sehingga model regresi sesuai dengan asumsi normalitas.
b. Uji Linearitas
Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of linearity. Kriteria a yang b berlaku adalah j jika nilai signifikansi p pada linearity ≤ 0,05
Tabel 3 Uji Linearitas Variabel Sig Ketentuan Pertumbuhan ekonomi 0,031 ≤ 0,05 Upah minimum kabupaten 0,000 ≤ 0,05 Pengangguran 0,010 ≤ 0,05 Sumber : Output SPSS
Tabel  3  telah  memaparkan  adanya  signifikasi  dalam  nilai  yang  dapat mempengaruhi  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  upah  minimum  kabupaten, dan  pengangguran.  Hal  ini  didapatkan  dengan  mengamati  kolom  Linearity pada  tabel  anova  yang  menunjukkan  ≤  0,05,  sehingga  ditarik  keimpulan bahwa semua variabel x berpola linier terhadap variabel y.
c. Uji Autokorelasi
Pengujian  autokorelasi  memperolah  bahwa  nilai  yang  diperoleh  pada DW test senilai 1,013. Pada persamaan kali ini, total variabel bebas (k) ialah 3  beserta  jumlah  data  (n)  ialah  18,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  DW tabel  adalah  sebesar  dL  =  0,9331  dan  dU  =  1,6961.  Beranjak  dari  hal tersebut,  nilai  DW  test  terletak  di  antara  nilai  dL  hingga  dua,  oleh  karena itu, data yang diuji dalam penelitian ini terletak pada daerah keragu-raguan atau  tidak  terdampak  gejala  autokorelasi,  sehingga  dapat  diterapkan  pada penelitian berikutnya.
d. Uji Multikolinieritas
Pengujian  multikolinieritas  dilakukan  setelah  memperoleh  hasil  dari pengujian atas analisis regresi linier berganda yang menunjukkan nilai VIF pertumbuhan  ekonomi  (1,509),  upah  minimum  kabupaten  (1,844),  dan pengangguran (1,421). Dari hasil pengujian tersebut, terlihat semua variabel bernilai  di  bawah  10  sehingga  dapat  disimpulkan n bahwa  tidak  adanya multikolinieritas dalam model regresi ini.
e. Uji Heterokedastisitas
Terdapat pengecualian di dalam regresi linier pada nilai residual, yaitu tidak  diperkenankannya  hubungan  terhadap  variabel  bebas  (X).  Pengujian ini  memperlihatkan  bahwa  tingkat  signifikansi  koefisien  korelasi  Rank Spearman untuk variabel terikat Kemiskinan, keseluruhan residualnya lebih besar  dari  0,05  (tidak  signifikan).  Beranjak  dari  perolehan  tersebut,  maka nilai  residual  terhadap  variabel  yang  memaparkan  bahwa  tidak  adanya korelasi  yang  bernilai,  sehingga  dapat  ditarik  sebuah  simpulan  bahwa persamaan  yang  telah  dilangsungkan  tersebut  tidak  terlihat  adanya heterokedastisitas.
2. Pengujian Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi Model a R l R Square Adjusted R i Square Std. Error r Of The Estimate 1 0,956 a 0,913 0,895 1,67673 Sumber: Output SPSS
Didasarkan  pada  output  penelitian,  diperoleh  bahwa  koefisien determinasi  senilai 0,913 artinya 91,3 % berdasarkan semua penujian yang telah  dilangsungkan  maka  variabel  bebas  Pertumbuhan  Ekonomi  (X1),
Upah  Minium  Kabupaten  (X2)  dan  Pengangguran  (X3)  dinilai  dapat memaparkan  variasi  variabel  terikatnya  yaitu  Kemiskinan  (Y),  sisanya  8,7 % memperoleh pengaruh dari variabel di luar penelitian.

## b. Uji F
Tabel 5 Uji F Simultan (ANOVA) ANOVA a Model l Sum of f Squares df Mean Square F Sig. 1 Regress ion 414.192 3 138.064 49.10 8 .000 b Residua l 39.360 14 2.811 Total 453.552 17 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 Sumber: Output SPSS
Pengujian F ditujukan guna menelusuri pengaruh ataupun keterkaitan secara  simultan  (serempak).  Berdasarkan  pengujian  ini,  didapatkan  bahwa nilai  F  hitung  senilai  49,108  dengan  tingkat  signifikasi  sebesar  0,000b dengan taraf signifikasi 5 persen atau (α = 0,05) sehingga nilai sig 0,000 < 0,005.  Sedangkan  nilai  F  tabel  dengan  degree  of  freedom  (df1)  adalah  3 (jumlah variabel bebas/k) dan df2 14 (n-k-1) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,344.  Berdasarkan  pengujian  tersebut,  didapatkan  bahwa  nilai  F  hitung 49,108 ≥ F tabel 3,344 sehingga H0 ditolak dan Hi diterima. Sehingga dapat ditarik  simpulan  bahwa  secara  simultan  Pertumbuhan  Ekonomi,  Upah Minimum  Kabupaten,  dan  Pengangguran  berimbas  positif  terhadap Kemiskinan  di  Kabupaten  Madiun  yang  kemudian  ditunjukkan  melalui kurva uji F berikut.
Gambar 3
Kurva Distribusi Uji F
Daerah Penerimaan H 0 Daerah Penolakan H 0 3,344 49,108
c. Uji T Tabel 6 Uji T Parsial Variabel T Hitung T Tabel Sig. Pertumbuhan Ekonomi (X 1 ) -4,278 2,145 0,001 Upah  Minimum  Kabupaten (X 2 ) -5,557 2,145 0,000 Pengangguran (X 3 ) 1,074 2,145 0,301 Sumber: Output SPSS

## 1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi
Dari  perhitungan  secara  parsial  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  –  4,278 sedangkan nilai sig (α/2= 0,025) dengan degree of freedom (df) 14 (n-k-1) diperoleh  nilai  t  tabel  sebesar  2,145.  Dari  hasil  tersebut  diketahui  bahwa nilai  t  hitung  –  4,278  ≥  t  tabel  2,145  maka  H0  ditolak  dan  Hi  diterima, dengan  nilai  signifikansi  0,001  <  0,05.  Maka  Pertumbuhan  Ekonomi berpengaruh  negatif  dan  signifikan  kepada  Kemiskinan  di  Kabupaten Madiun.
2. Variabel Upah Minimum Kabupaten
Dari  perhitungan  secara  parsial  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  –  5,557 sedangkan nilai sig (α/2= 0,025) dengan degree of freedom (df) 14 (n-k-1) diperoleh  nilai  t  tabel  sebesar  2,145.  Dari  hasil  tersebut  diketahui  bahwa nilai  t  hitung  –  5,557  ≥  t  tabel  2,145  maka  H0  ditolak  dan  Hi  diterima, dengan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05.  Maka  Upah  Minimum  Kabupaten berpengaruh  negatif  dan  signifikan  kepada  Kemiskinan  di  Kabupaten Madiun.
3. Variabel Pengangguran
Dari  perhitungan  secara  parsial  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  1,074 sedangkan nilai sig (α/2= 0,025) dengan degree of freedom (df) 14 (n-k-1) diperoleh  nilai  t  tabel  sebesar  2,145.  Dari  hasil  tersebut  diketahui  bahwa nilai  t  hitung  1,074  ≤  t  tabel  2,145  maka  H0  diterima  dan  Hi  ditolak, dengan  nilai  signifikansi  0,301  >  0,05.  Maka  Pengangguran  tidak berpengaruh signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten Madiun.

## B. Pembahasan
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan
Pertumbuhan  Ekonomi  secara  parsial  berpengaruh  negatif  dan  signifkan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini sesuai  dengan  beberapa  penilitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh (Purnama,  2017), (Hambarsari  &  Inggit,  2016) , (Windra  et  al.,  2016) yang menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun berpengaruh
terhadap kemiskinan, hal ini tersebut dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama tanaman  pangan.  Kabupaten  Madiun  yang  menjadi  salah  satu  tulang  punggung sektor  pertanian  tanaman  bahan  pangan  di  Jawa  Timur dengan  produksi  padi menempati  peringkat  ke-7  tertinggi  se-Jawa  Timur  pada  tahun  2020  yang memiliki  produksi  sebesar  453,54  ribu  ton  GKG  (Gabah  Kering  Giling) (BPS Kabupaten  Madiun,  2021a) .  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Madiun  mampu melihat peluang dalam pengelolaan pertanian sebagai sarana guna meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dengan  menerapkan  program  peningkatan  pengelolaan pra  dan  pasca  panen  di  Kabupaten  Madiun  dan  menerapkan  peraturan  daerah Nomor  1  Tahun  2014  tentang  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  guna melindungi  lahan-lahan  pertanian  di  Kabupaten  Madiun (Madiunkab.go.id,
2021) .  Lebih  lanjut  menurut  Kuznet  dalam Tambunan  (2001) pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang kuat terhadap kemiskinan, terdapat suatu korelasi menemukan bahwa adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap  kemiskinan  yaitu  apabila  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kenaikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan
2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan
Upah minimum kabupaten secara parsial berpengaruh negatif dan signifkan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Safitri et al., 2020) dan (Yusnedi et al., 2019) yang menjelaskan bahwa upah minimum kabupaten  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Upah minimum  di  Kabupaten  Madiun  dipengaruhi  oleh  nilai  kebutuhan  hidup  layak (KHL).  Nilai  kebutuhan  layak  ini  didapatkan  dari  hasil  survey  yang  dilakukan oleh  tim  survey  Dewan  Pengupahan  Provinsi/Kota  diamana  survey  tersebut dilakukan  di  pasar-pasar  tradisional  dengan  responden  penjual  barang-barang kebutuhan sehari-hari (Mahila, 2014) . Selain itu pengaruh negatif dan signifikan upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun senada dengan tujuan ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  :  Per-01/Men/1999  dan UU  Ketenagakerjaan  No.  13  tahun  2003,  yaitu  untuk  meningkatkan kesejahteraan  pekerja,  sehingga  terbebas  dari  kemiskinan.  Menurut  ( Khabhibi, 2010) Semakin  tingginya  upah  minimum  maka  akan  semakin  tinggi  pula pendapatan  masyarakat  sehingga  berpengaruh  pada  kesejahteraan  yang meningkat dan pada akhirnya terbebas dari kemiskinan.

## 3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskonan
Pengangguran  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten  Madiun  tahun  2002-2019.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017) dan (Diramita  &  Usman,  2018) yang  menjelaskan  bahwa  pengangguran tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  teori  dan hipotesa  yang  dikeluarkan  oleh (Sukirno,  2004) yang  mengatakan  bahwa pengangguran  memberikan  dampak  yang  buruk  yaitu  dapat  mengurai
pendapatan  masyarakat  hingga  dapat  menyebabkan  tingkat  kesejahteraan  yang sebelumnya  telah  dicapai  oleh  seseorang  menurun,  jika  tingkat  kesejahteraan semakin  menurun  yang  disebabkan  oleh  menganggur  maka  dapat  menjebak dalam kemiskinan. Banyaknya pengangguran di Kabupaten Madiun disebabkan oleh  masih  banyaknya  kesenjangan  antara  ketersediaan  tenaga  kerja  yang  ada dengan  lowongan  pekerjaan  yang  tersedia ( BPS  Kabupaten  Madiun ,  2021a). Selain  itu,  menurut  uji  yang  telah  dilakukan  menyatakan  kemiskinan  di Kabupaten Madiun tidak dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, karena tingkat pengangguran  bukan  satu-satu  faktor  yang  menyebabkan  kondisi  kemiskinan, dimana  pengangguran  di  Kabupaten  Madiun  adalah  penduduk  dengan  kondisi yang baru saja telah menyelesaikan pendidikan yang sedang berada pada waktu pencarian  kerja  dengan  kesesuaian  pada  keahlian  yang  telah  dimiliki  dan  juga pada  tingkat  penghasilan  yang  susai  dengan  keinginan.  Selain  itu,  tingkat pendapatan  keluarga  yang  cukup  tinggi  dengan  hal  tersebut  dapat  memberikan biaya  hidup  dari  anggota  keluarga  yang  merupakan  pengangguran. Pengangguran  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dalam  mempengaruhi tingkat  kemiskinan (Todaro,  2003) .  Secara  teori  apabila  masyarakat mendapatkan  pendapatan maka  secara  umum  masyarakat  dapat  memenuhi kebutuhannya.  Apabila  tingkat  pengangguran  (terbuka  dan  terselubung)  tinggi maka kemiskinan akan marak ditemukan (Todaro, 2000) .

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  maka  peneliti  mengambil kesimpulan  bahwa  secara  negatif  dan  signifikan  mampu  mempengaruhi  kemiskinan  di Kabupaten  Madiun  tahun  2002-2019.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  sektor  pertanian terutama  tanaman  pangan.  Perlu  diketahui  bahwa  Kabupaten  Madiun  menjadi  pusat pertanian  yaitu  dengan  memproduksi  bahwan  pangan  untuk  wilayah  Jawa  Timur.  Hal ini  dibuktikan  bahwa  Kabupaten  Madiun  mampu  menduduki  posisi  ke-7  sebagai kabupaten  yang  paling  banyak  memproduksi  padi  di  Jawa  Timur  pada  2020.  Upah minimum  kabupaten  secara  parsial  berpengaruh  negatif  dan  signifkan  terhadap kemiskinan  di  Kabupaten  Madiun  tahun  2002-2019.  Upah  minimum  di  Kabupaten Madiun  dipengaruhi oleh nilai  kebutuhan hidup  layak (KHL) yang didapatkan melalui survey  pasar  oleh  tim  survey  Dewan  Pengupahan  Provinsi/Kota.  Pengangguran  secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Pertumbuhan  Ekonomi  secara  parsial  Banyaknya  pengangguran  di  Kabupaten  Madiun disebabkan  oleh  masih  banyaknya  kesenjangan  antara  ketersediaan  tenaga  kerja  yang ada  dengan  lowongan  pekerjaan  yang  tersedia,  banyaknya  penduduk  dengan  kondisi yang  baru  saja  telah  menyelesaikan  pendidikan  yang  sedang  berada  pada  waktu pencarian kerja, tingkat pendapatan keluarga yang tinggi.

## BIBLIOGRAFI
Badan Pusat Statistik Jawa Timur . (2020).
Bintang,  A.  B.  M.,  &  Woyanti,  N.  (2018).  Pengaruh  PDRB,  Pendidikan,  Kesehatan, Dan  Pengangguran  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Jawa  Tengah  (2011-2015). Media Ekonomi Dan Manajemen , 33 (1), 20–28. Google Scholar
BPS Jawa Timur. (2020a). BPS Jawa Timur. Https://Jatim.Bps.Go.Id/ .
BPS Jawa Timur . (2020b). https://www.bps.go.id/
BPS Kabupaten Madiun . (2021a). https://jatim.bps.go.id/
BPS Kabupaten Madiun. (2021b). https://madiunkab.bps.go.id/ .
Diramita,  &  Usman,  U.  (2018).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Pengangguran  dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi Regional Unimal , 01 , 46–52. Google Scholar
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan . (2020).
Hambarsari,  D.  P.,  &  Inggit,  K.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 1 (2), 257–282. Google Scholar
Harlik,  Amir,  A.,  &  Hardiani.  (2013).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemiskinan dan  Pengangguran  di  Kota  Jambi. Persepektif  Pembiayaan  Dan  Pembangunan Daerah , 1 (2), 109–120. Google Scholar
Jonaidi, A. (2012).  Analisis  Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Kajian Ekonomi ,
1 (April), 140–164.
Khabhibi, A. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan . Surakarta:Universitas Sebelas Maret. Google Scholar
Kurniawan,  R.  A.  (2018).  Pengaruh  Pendidikan  dan  Pengangguran  terhadap Kemiskinan di kota Surabaya. Jupe , 6 (2009), 103–109. Google Scholar
Kurniawati,  A.,  Gunawan,  B.  T.,  &  Ratna  Indrasari,  D.  P.  (2017).  Dampak  Upah Minimum  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia  Tahun  2006-2014. Jurnal  Riset Ekonomi Dan Manajemen , 17 (2), 233. Google Scholar
Madiunkab.go.id. (2021). Kabupaten Madiun .
Mahila, S. (2014). Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Upah Minimum  Provinsi  Ditinjau  dari  Hukum  Ketenagakerjaan. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 14 (2), 43–46 dan 161–169. Google Scholar
Marini,  T.  (2016).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi dan  tingkat  kemiskinan  di  kabupaten  berau. INOVASI , 12 (1),  108–137. Google Scholar
Merdekawaty,  R.,  Ispriyanti,  D.,  &  Sugito.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah Menggunakan  Model  Spatial  Autoregressive  (Sar). Gaussian , 5 (3),  525–534. Google Scholar
Pateda,  Y.,  Masinambouw,  V.  A.  J.,  &  Rotinsulu,  T.  O.  (2017).  Pengaruh  Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (3), 1–17. Google Scholar
Prasetyoningrum,  A.  K.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia (Ipm),  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan  Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (2), 217. Google Scholar
Pratama,  Y.  C.  (2014).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemiskinan  di Indonesia. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 4 (2). Google Scholar
Prawidya.  (2016).  Analisis  Ketimpangan  Ekonomi  dan  Pengaruhnya  terhadap  Tingkat Kriminalitas  di  Propinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Ekonomikawan , 16 (1),  77358. Google Scholar
Purnama,  N.  E.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Tingkat Kemiskinan  di  Sumatera  Utara. Jurnal  Ekonomikawan , 9 (1),  76–99. Google Scholar
Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap  Kemiskinan  di  Kota  Jambi. E-Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Dan Pembangunan Daerah , 7 (1), 1–7. Google Scholar
Safitri,  R.,  Baihaqi,  J.,  &  Supriyadi,  S.  (2020).  Pengaruh  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  dan  Pembangunan  Manusia  Berbasis  Maqashid  Syariah terhadap  Jumlah  Kemiskinan  di  Kabupaten  Grobogan  Jawa  Tengah. Iqtishoduna , 16 (1), 39–58. Google Scholar
Sukirno,  S.  (2004). Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar .  Jakarta:PT  Raja  Grafindo Persada. Google Scholar
Suyono,  B.  (2018).  Pengaruh  Upah  Minimum  Regional  ,  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Inflasi  terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten  Magetan. Jurnal  Ekonomaks , 7 (1). Google Scholar
Tambunan,  T.  (2001). Perekonomian  Indonesia:  Teori  dan  Temuan  Empiris . Jakarta:Ghalia Indonesia. Google Scholar
Tisniwati, B. (2012). Analisis faktor-faktor yang  mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 10 (1), 33–46. Google Scholar
Todaro,  M.  p.  (2000). Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga.  Edisi  Ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar . Jakarta:Erlangga.
Todaro, M.  p. (2003). Pembangunan ekonomi di  dunia  ketiga  jilid 2 . Jakarta:Erlangga Google Scholar.
Wijayanti,  D.,  &  Wahono,  H.  (2005).  Analisis  Konsentrasi  Kemiskinan  di  Indonesia Periode Tahun 1999-2003. Economic Journal of Emerging Markets , 10 (3). Google Scholar
Windra, Marwanto, P. B., & Rafani, Y. (2016). Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi,  dan  tingkat  pengangguran  terhadap  kemiskinan  di  indonesia. Jurnal Ilmiah  Progresif  Manajemen  Bisnis  (Jipmb), 14 (November),  19–27. Google Scholar
Yacoub,  Y.  (2013). Pengaruh  tingkat  pengangguran  terhadap  tingkat  kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat . Google Scholar
Yusnedi,  Apriansyah,  R.,  Agustin,  S.,  &  Anggraini,  M.  F.  (2019).  Pengaruh  Upah Minimum  Kabupaten  (Umk)  Dan  Distribusi  Pendapatan  Terhadap  Jumlah Penduduk  Miskin  Di  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Ilmiah  Mahasiswa  Manajemen Dan Bisnis (JIMB2B) , 2 (1), 52–60. Google Scholar
Zamhari,  J.,  Wisadirana,  D.,  &  Kanto,  S.  (2015).  Analisis  Determinan  Kemiskinan  di Jawa  Timur. Wacana,  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora , 18 (01),  41–50. Google Scholar
Zuhdiyaty,  N.,  &  Kaluge,  D.  (2017).  Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia , 11 (2), 27–31. Google Scholar

## Copyright holder:
Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: