Fungsi  Lembaga  Riset  sebagai  Referensi  Elektabilitas  Politik  :  Studi Data  Hasil  PEMILU  2019  di  DAPIL  II  Jawa  Barat  DPR-RI  dan Lembaga Survei Yayasan Polsight Indonesia
Salwa Nazhira *1 , Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D . 2
12 Padjadjaran University, Jatinangor, 45363, Indonesia
* Corresponding Author: salwa20002@mail.unpad.ac.id

## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia
ARTICLE  INFO

## ABSTRACT
Article history:
Received 16 September 2023 Revised 28 June 2024 Accepted 26 July 2024 Available online 30 July 2024 E-ISSN: 0216-9290 Research  institutions  in  Indonesia  are  currently  mushrooming  according  to  the needs  of  many  developing  sectors,  one  of  which  is  the  political  sector  in  which there  are  many  dynamics  that  can  be  calculated  and  calculated  with  numbers  or not. For things that can be calculated, research institutions can be used as a method to  find  out  political  dynamics  and  phenomena,  where  this  can  be  used  as  a reference and prediction regarding a political situation in the future, one of which is  in  terms  of  measuring  political  electability  by  either  an  individual  or  an institution.  In  this  case,  research  institutions  have  a  very  important  role  in producing  information  about  political  electability  accompanied  by  data  and  facts that  occur in the  field  so  that  it  can  be  said  that research institutions  can provide objective and factual references. One of the data that can be used as a reference for electability is voter data from a candidate or political party in an electoral district.
Keyword: Research  institute,  political  electability,  candidate,  political  parties, constituency.
How to cite: Nazhira,  S.  &  Rahmatunnisa,  M. (2024).  Fungsi  Lembaga  Riset sebagai  Referensi  Elektabilitas Politik : Studi Data Hasil PEMILU  2019  DAPIL  II  Jawa Barat  DPR-RI  dan  Lembaga Survei Yayasan Polsight Indonesia. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 16 (2), 100-107.

## ABSTRAK
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International. http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle
Lembaga  riset  di  Indonesia  saat  ini  tumbuh  menjamur  menyesuaikan  dengan kebutuhan  banyak  sektor  yang  berkembang  salah  satunya  adalah  sektor  politik yang  didalamnya  terdapat  banyak  dinamika  baik  yang  dapat  diperhitungkan  dan dihitung  dengan  angka  maupun  tidak.  Untuk  hal-hal  yang  dapat  diperhitungkan, lembaga  riset  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  metode  untuk  mengetahui  dinamika dan  fenomena  politik,  dimana  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dan prediksi mengenai suatu keadaan politik di waktu yang akan datang salah satunya adalah  dalam  hal  pengukuran  elektabilitas  politik  yang  dimiliki  oleh  suatu  pihak baik individu maupun lembaga. Dalam hal ini, lembaga riset memiliki peran yang sangat  penting dalam  menghasilkan informasi mengenai  elektabilitas  politik  yang disertai  data-data  dan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  lembaga  riset  dapat  memberikan  referensi  yang  objektif  dan faktual.  Salah  satu  data  yang  dapat  dijadikan  referensi  elektabilitas  adalah  data pemilih dari suatu kandidat atau partai politik di suatu daerah pemilihan (dapil).
Kata  Kunci :  Lembaga  riset,  elektabilitas  politik,  kandidat,  partai  politik,  daerah pemilihan (dapil)

## 1. Pendahuluan
Dalam  konteks  demokrasi  modern,  pertimbangan  pemilih  dalam  menentukan  kandidat  yang  akan dipilihnya  seringkali  dipengaruhi  oleh  tingkat  kualitas  dan  kredibilitas  calon  kandidat  dan  partai  politik tersebut. Namun, untuk mengetahui tingkat kualitas dan kredibilitas calon kandidat dan partai politik pemilih tentu  saja  tidak  bisa  hanya  melalui  wacana  dan  kabar  yang  beredar.  Maka,  dalam  rangka  memfasilitasi, terdapat sebuah lembaga yakni lembaga riset. Lembaga riset merupakan sebuah lembaga yang strategis dalam hal  memprediksi  elektabilitas politik. Hal ini karena sifat dari riset yang  membuka kesempatan dengan besar kepada  seluruh  masyarakat  tanpa  syarat  yang  berarti  riset  memberikan  hak  kepada  masyarakat  secara keseluruhan  yang terpilih  menjadi responden dalam  menilai dan  memandang suatu objek politik yang berarti riset  merepresentasikan  opini  publik.  (Faizaliskandiar,  1994)  mengemukakan  bahwa  dalam  proses  survey, individu  memiliki  posisi  yang  setara  ketika  terpilih  menjadi  responden  dan  diperlakukan  secara  anonim sehingga status sosial dan ekonomi yang dimiliki bukan lagi menjadi hal yang penting. 1 Keberadaan lembaga riset  di  masa  reformasi  dan  dengan  adanya  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  yang  dilakukan  secara berkala  setiap  lima  tahun  sekali  memiliki  fungsi  utama  dalam  memetakan  kekuatan  dan  elektabilitas  para kandidat  dan  partai  politik  yang  berkontestasi  dan  dalam  pandangan  para  calon  kandidat  dan  partai  politik, keberadaan lembaga riset dapat dijadikan sebagai sebuah media yang memetakan kekuatan dan peluang untuk terpilih.  Riset  elektabilitas  politik  ini  dapat  dilakukan  melalui  survei  sebelum  pemilihan  ( pra  election ),  saat berlangsungnya pemilihan ( on election ), dan setelah digelarnya pemilihan ( quick count dan exit poll ). Di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR RI)  sendiri,  untuk  daerah  pemilihan  Provinsi Jawa  Barat  (dapil  Jabar)  terdapat  total  11  dapil.  Salah  satunya  adalah  daerah  pemilihan  (dapil)  II  Provinsi Jawa Barat DPR RI yakni daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pada pemilihan umum tahun  2019, terdapat  sejumlah  2.962.309  pemilih  dengan  jumlah  suara  sah  sebanyak  2.816.732.  Dari  jumlah tersebut,  dapat  kita  lihat  bahwa  jumlah  pemilih  yang  menggunakan  hak  suaranya  di  Dapil  II  Provinsi  Jabar DPR  RI  sangatlah  banyak.  Hanya  berbeda  sedikit  dengan  jumlah  pemilih  yang  seharusnya.  Di  balik  jumlah pemilih tersebut terdapat perolehan suara yang didapatkan oleh setiap partai politik peserta pemilu yang ada di dapil disertai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh kandidat yang memenangkan kursi di DPR RI , dimana untuk  Dapil  II  Provinsi  Jabar  DPR  RI  ini  memiliki  jatah  sebanyak  10  kursi  DPR  RI.  Data  mengenai  suara partai  dan  suara  kandidat  yang  berhasil  mendapatkan  kursi  DPR  RI  ini  dapat  menjadi  acuan  dan  referensi untuk  pemilihan  umum  selanjutnya  yang  akan  diselenggarakan  pada  bulan  Februari  tahun  2024  mendatang. Acuan  dan  referensi  yang  dimaksud  adalah  acuan  dan  referensi  bagi  para  calon  pemilih  untuk  dapat mempertimbangkan  kandidat  dan  partai  politik  mana  yang  akan  mereka  pilih  dan  yang  mereka  anggap  akan menjadi wakil yang menurut mereka pantas untuk menduduki jabatan. Untuk para kandidat dan partai politik juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai acuan pembaca peluang mereka untuk dapat terpilih.

## 2. Metode Penelitian
Dalam hal metode penelitian, penyelesaian jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penulis melakukan langkah-langkah dari awal penelitian hingga proses analisis data di mana hal ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada objek studi dengan berbekal teori yang sudah direncanakan. Karena dalam proses penelitian peneliti langsung melakukan pengamatan secara langsung pada objek studi, maka data yang didapatkan dari hasil penelitian adalah data primer yang merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan dokumentasi dan juga penyerahan berkas-berkas data. Selain itu, peneliti juga melakukan sebuah wawancara terhadap individu yang memiliki peran dalam objek studi agar data yang didapatkan secara tertulis penjelasannya dapat diterima dengan baik secara langsung melalui narasumber.

## 3. Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
1. Elektabilitas Politik
Dalam  pengertiannya,  elektabilitas adalah  tingkat  terpilihnya  suatu  kandidat  dan  partai  politik peserta  pemilu  yang  disesuaikan  dengan  kriteria  pilihan.  Elektabilitas  yang  dimiliki  oleh  calon pemimpin  sangat  penting  untuk  melihat  sejauh  mana  peluang  kandidat  dan  partai  politik  untuk terpilih  dan  dapat  memimpin.  Semakin  tinggi  elektabilitas  kandidat  dan  partai  politik,  maka semakin  besar  pula  peluang  yang  dimiliki  oleh  kandidat  dan  partai  politik  untuk  memenangkan suara  terbanyak  dalam  sebuah  pemilihan  umum.  Tingkat  elektabilitas  politik  penting  untuk
1 Putri,  D.  T.  (2020).  PENGARUH  HASIL  POLLING  TERHADAP  PEMBENTUKAN  OPINI  PEMILIH  PEMULA. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2, September 2020 , 96-128.
diketahui terutama oleh para kandidat peserta pemilihan umum  yang biasanya diukur melalui riset yang  didalamnya  melakukan  survey.  Maka,  lembaga  riset  harus  bersifat  independen.  Elektabilitas seorang  kandidat  dapat  meningkat  dengan  digelarnya  kampanye  yang  didalamnya  membahas mengenai  visi-misi  dan  program  kerja  yang  dimiliki  oleh  kandidat  ketika  mereka  terpilih.  Kenapa kampanye?  Karena  perilaku  dan  preferensi  pemilih  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  faktor  apa yang  menyebabkan  pemilih  memilih  suatu  kandidat. Hal  ini  juga  bersinggungan  dengan  beberapa pendekatan.  Pertama,  pendekatan  psikologis  yani  perasaan  kedekatan  yang  dimiliki  oleh  pemilih terhadap kandidat baik individu maupun partai politik yang didukung oleh informasi yang memadai yang  dimiliki  oleh  pemilih  untuk  menentukan  pilihannya  sehingga  pemilih  yakin  bahwa  kandidat yang  akan  dipilihnya  dapat  memperbaiki  keadaan  (Mujani,  Liddle  &  Ambardi,  2012).    Dalam pendekatan  rasional,  (Downs,  1957)  mengemukakan  bahwa  terdapat  orientasi  yang  menyebabkan pemilih memilih seorang calon kandidat dan sebuah partai politik yakni orientasi terhadap isu yang berkaitan  dengan  pemecahan  masalah  di  tengah  masyarakat  tanpa  memandang  berasal  dari  partai atau  pihak  mana  kandidat  tersebut,  yang  berarti  orientasi  nya  dalam  hal  ini  murni  dalam  prinsip perubahan.
Di  tahun  2019  lalu,  pemilihan  umum  di  Indonesia  menjadi  sebuah  pemilihan  umum  yang mencetak  sejarah  baru.  Hal  ini  karena  pemilu  periode  2019  ini  merupakan  pemilu  serentak  yang pertama  kali  diselenggarakan  dengan  jumlah  pemilih  sebanyak  193  juta  orang,  dimana  jumlah  ini bertambah dibandingkan dengan pemilihan umum periode tahun 2014 lalu yang berjumlah 2,4 juta pemilih. Ketika hal ini dikaitkan dengan sistem negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kenaikan jumlah pemilih ini mencerminkan bahwa meningkatnya kesadaran demokrasi masyarakat Indonesia antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019. Dengan adanya peningkatan indeks demokrasi  melalui  kenaikan  jumlah  pemilih,  elektabilitas  dari  para  calon  kandidat  dan  juga  partai politik  peserta  pemilu  tentu  saja  menjadi  suatu  pertimbangan  penting  baik  bagi  pemilih  maupun bagi  kandidat  dan  partai  politik  peserta  pemilu.  Elektabilitas  politik  ini  menjadi  sebuah  dasar  dan pertimbangan dari kepercayaan dan alasan mengapa pemilih harus memilih suatu pihak.

## 2. Riset Politik
Pada awalnya, riset banyak digunakan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi pada masa  akhir  Perang  Dunia  ke-II.  Kemunculan  kegiatan  riset  ini  dilatarbelakangi  oleh  kesalahan- kesalahan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  survey  baik  kesalahan  dari  metodologi  maupun  kesalahan dari  pelaksanaan  di  lapangan,  dimana  hal  ini  terjadi  karena  belum  terjadi  kesesuaian  antara metodologi  yang  digunakan dengan  hasil riset  yang  didapatkan. Teknik riset yang  digunakan  juga hendaknya harus menggunakan batasan data yang jelas serta didalamnya ada kegiatan penyelidikan dan  peninjauan.  Seiring  terjadinya  perkembangan,  ilmu  mengenai  metodologi  riset  terutama  riset yang  didalamnya  terdapat  metode  survey  juga  berkembang  dan  memiliki  banyak  jenis  yang  bisa disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Riset  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak  di  bidang  apapun  salah satunya  adalah  bidang  politik.  Riset  politik  ditunjang  oleh  perkembangan  ilmu  terapan  politik, pemahaman perilaku politik yang pada umumnya mengarah kepada perilaku pemilih, serta analisis mengenai hubungan antara politik dengan bidang lain.
Saat ini, lembaga riset di Indonesia tumbuh menjamur dan umumnya terlihat seperti konsultan politik  untuk  para  individu  yang  akan  memasuki  arena  politik  dan  menduduki  sebuah  jabatan didalamnya baik dalam konteks individu maupun untuk kepentingan lembaga seperti partai politik. Lembaga  riset  memiliki  kewenangan  untuk  melihat  tingkat  simpati  publik  terutama  menjelang pemilihan umum. Lebih jauh, lembaga riset juga memiliki wewenang untuk melakukan quick count setelah  resmi  digelarnya  pemilihan  umum.  Wewenang  yang  dimiliki  oleh  lembaga  riset  secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang berisi izin kegiatan riset dengan metode survey dengan syarat hasil survey tersebut diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam  konteks  pemilihan  umum  (pemilu)  sendiri,  kegiatan  riset  atau  jajak  pendapat  secara  legal diatur  dalam  Surat  Keputusan  KPU  Nomor  701  Tahun  2003,  Pasal  14  Ayat  (1)  dengan  syarat menyertakan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metodologi yang digunakan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2004, Pasal 20 Ayat (8) yang membahas  tentang  jajak  pendapat  umum  mengenai  pasangan  calon  (paslon)  yang  menjadi  peserta pemilu  yang  pada  intinya  jajak  pendapat  harus  menyertakan  nama  sponsor,  rumusan  pertanyaan, teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan,  waktu  pelaksanaan,  dan  keterangan  mengenai  sampel yang diambil.
Kualitas data yang dihasilkan dari sebuah kegiatan riset politik yang  meliputi tingkat validitas dan tingkat  presisi  hasil  ditentukan  oleh  metodologi  dan  juga  mekanisme  kontrol  periodik  terhadap metodologi  yang  digunakan.  Dalam  hal  ini  berarti  sifat  metodologi  yang  digunakan  harus  sesuai dengan data apa yang akan dicari dan diteliti serta keberhasilan pengoperasian yang dilakukan oleh pihak  periset  terhadap  metodologi  yang  digunakan.  Yang  menjadi  sebuah  sentral  dari  keberadaan
lembaga riset politik adalah mengenai perannya dalam merilis hasil survei berupa quick count yang dapat  mempengaruhi  tingkat  simpati  publik  terhadap  tokoh-tokoh  dan  lembaga-lembaga  dengan hasil quick count tertentu. Hasil riset politik yang dikeluarkan oleh lembaga survey dapat membuat publik  sebagai  pihak  pemilih  untuk  lebih  memilih  tokoh  yang  unggul  berdasarkan  hasil  survey. Output dari kegiatan riset politik yang dilakukan oleh lembaga riset dapat dijadikan sebagai sebuah petunjuk  dalam  menentukan  strategi  apa  yang  harus  dilakukan  selanjutnya  oleh  para  kandidat. Maka  pada  dasarnya,  hasil  riset  politik  terutama  yang  didalamnya  memuat  tingkat  elektabilitas dapat  menjadi  sebuah  hal  yang  mempengaruhi  perilaku  politik  pemilih  dan  juga  sebuah  hal  yang mendorong kandidat untuk mengatur strategi agar mereka dapat terpilih.

## 3. Lembaga Riset Yayasan Polsight Indonesia
Sejak berakhirnya masa orde baru, lembaga riset mulai bangkit kembali dan berkembang pesat hingga saat ini. Bangkitnya pendirian lembaga survei dapat dilihat dari keadaan  menjelang pemilu tahun 1999 terdapat banyak lembaga survey yang muncul seperti LP3ES, RPC, IFES, dan Litbang Kompas  yang  turut  serta  dalam  jajak  pendapat  pemilihan  umum  tahun  1999.  Puncaknya  terjadi pada  saat  Pemilu  tahun  2004.  Lembaga  riset  semakin  menarik  terutama  dalam  fungsi  pemetaan kekuatan dan peluang para kandidat yang ikut berkontestasi dalam Pemilu.  Selama masa reformasi semakin  banyak  lembaga  riset  yang  berdiri.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  mendata  setidaknya terdapat sebanyak 56 lembaga riset dan hitung cepat yang terdaftar di database KPU. Dari  pembahasan-pembahasan  yang  terdapat  di  bagian  sebelumnya,  lembaga  riset  tumbuh menjamur  menyesuaikan  dengan  kebutuhan-kebutuhan  dari  banyak  bidang,  salah  satunya  bidang Ilmu  Politik.  Lembaga  riset  yang  dapat  melakukan  survey-survey  politik  tentu  saja  lembaga  riset politik.  Lembaga  riset  politik  saat  ini  juga  tumbuh  dengan  pesat  di  berbagai  daerah  di  Indonesia, salah  satunya  adalah  yang  berdiri  di  Kota  Bandung.  Lembaga  riset  ini  bernama  Yayasan  Polsight Indonesia. Polsight Indonesia didirikan pada tanggal 19 Januari 2010 dan pada awalnya berdomisili di  Kabupaten  Sumedang  dengan  wilayah  kerja  meliputi  seluruh  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat. Didirikan secara sah melalui notaris, Mohamad Juania, S.H., M.Kn. dengan dasar Surat Keputusan (SK)  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Republik  Indonesia  nomor  AHU- 0440.AH.02.01. Tahun  2010  Tanggal  28  Januari  2010.  Lembaga  riset  ini  berfokus  kepada  isu-isu politik  empiris  di  sekitar  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  baik  dari  segi  demografi,  pemerintahan, elektoral, dan kewargaannya. Di tahun ini, lembaga riset Polsight akan mengadakan riset mengenai Studi Psikologi Politik Masyarakat Jawa Barat Pascapandemi COVID-19 pada Pemilu dan Pilkada 2024,  dan  akan  melakukan  survey  mengenai  fenomena  Money  Politics  atau  Politik  Uang  yang terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Bandung  dan  Kabupaten  Bandung  Barat.  Beberapa  pembiayaan  dari kegiatan  riset  yang  dilakukan  oleh  Polsight  dibiayai  oleh  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional (BRIN).
Lembaga riset menggunakan dinamika politik yang terjadi sebagai suatu jembatan penghubung antara  para  calon  kandidat,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Lembaga  riset  dapat  dipandang  sebagai pilar  demokrasi  karena  dengan  adanya  lembaga  riset  yang  dapat  menghasilkan  sebuah  data  hasil dari survey yang dilakukan, hal ini akan membawa kekuatan transparansi dan sebagai sebuah media dalam  hal  mengartikulasikan  seseorang  yang  akan  maju  menjadi  wakil  rakyat  dalam  hal  peluang serta lebih jauh lagi lembaga riset politik dapat mengagregasi kebijakan sesuai dengan aspirasi yang disuarakan  oleh  masyarakat.  Dari  yang  pada  awalnya  ketertarikan  masyarakat  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum  hanya  dapat  ditemukan  saat  kampanye,  dengan  adanya  lembaga  riset  politik  hal itu  menjadi  berubah  karena  lembaga  riset  politik  menghasilkan  sebuah  prediksi  mengenai elektabilitas, popularitas, dan peluang kandidat yang dapat dijadikan sebagai sebuah panduan bagi pemilih mengenai siapa yang layak mereka pilih.

## 4. Metode Riset Lembaga
Riset  elektabilitas  politik  seperti  yang  sudah  dibahas  di  bagian  sebelumnya,  dapat  dilakukan melalui survei sebelum pemilihan (pra election), saat berlangsungnya pemilihan (on  election), dan setelah  digelarnya pemilihan (quick count dan  exit poll). Survey sebelum pemilihan (pra election) biasanya  dilakukan  untuk  mengetahui  kandidat  yang  memiliki  tingkat  elektabilitas  yang  tinggi melalui  sebuah  data,  sehingga  partai  politik  dapat  mengatur  sebuah  strategi  dalam  hal  memilih nama  kandidat  yang  akan  diusung  oleh  partai  untuk  menjadi  calon  wakil.  Untuk  survey  saat berlangsungnya  pemilihan  (on  election),  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  elektabilitas para  kandidat  yang  nama-namanya  sudah  diusung  oleh  partai  sehingga  dengan  cara  ini  tingkat persaingan kandidat dalam hal elektabilitas dapat diukur. Sedangkan survey yang dilakukan setelah digelarnya  pemilihan  (quick  count  dan  exit  poll)  dijadikan  sebagai  sebuah  media  kontrol  serta media  pembantu  untuk  dilakukannya  sebuah  mekanisme  yakni  check  and  balance  terhadap  hasil
dari pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilu.
Pada dasarnya, konsep dari sebuah pelaksanaan riset politik yang dilakukan oleh lembaga riset dengan  menggunakan  metode  survey,  terdapat  dua  fenomena  yang  mempengaruhi  sebuah  hasil survey  yakni  bandwagon  effect  dan  underdog  effect.  Bandwagon  effect  adalah  sebuah  fenomena dimana pemilih cenderung akan  memberikan hak pilihnya kepada kandidat dan partai politik yang sudah  diprediksi akan  memenangkan  kontestasi Pemilu sehingga dapat dikatakan perilaku pemilih disini  dipengaruhi  oleh  keunggulan  kandidat  dan  partai  politik  berdasarkan  data  elektabilitas  yang tersedia. Sedangkan fenomena underdog effect adalah sebuah fenomena dimana pemilih cenderung akan memberikan hak pilihnya kepada kandidat dan partai politik yang sudah diprediksi akan kalah dalam sebuah kontestasi Pemilu (Hennessy, 1990).

## 5. Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Barat DPR RI
Pembagian daerah pemilihan (Dapil) nasional Indonesia diatur dalam  Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017.  Setiap  daerah  pemilihan  terletak  di  satu  provinsi  yang  sama,  dimana  didalamnya mencakup  seluruh  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  provinsi.  Di  setiap  kabupaten  dan  kota  hanya memiliki  satu  daerah  pemilihan  sehingga  dalam  satu  daerah  pemilihan  terdapat  lebih  dari  satu kabupaten  dan  kota.  Setiap  distrik  mendapatkan  wakil  sebanyak  3-10  orang.  Provinsi  Jawa  Barat merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  daerah  pemilihan  terbanyak  yakni  11  daerah  pemilihan. Salah satu daerah pemilihan yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah Daerah Pemilihan II DPR RI yang terdiri dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Daerah pemilihan inilah yang akan dibahas untuk menjadi studi kasus dalam artikel ini.

## A. Pembahasan
Keberadaan  lembaga  riset  politik  menjadi  sebuah  jalan  dalam  penggambaran  peta  politik terutama dalam hal pemilu. Hasil dari riset politik dapat digunakan sebagai acuan dasar peta politik pemilu  dari  pelaksanaan  satu  periode  pemilu,  ke  pelaksanaan  periode  pemilu  selanjutnya.  Salah satu  implementasinya  adalah  hasil  riset  politik  pemilihan  umum  periode  tahun  2019-2024  yang dapat dijadikan sebuah peta politik dan referensi untuk penyelenggaraan pemilihan umum periode tahun  2024-2029.  Mengapa  penggunaan  hasil  riset  politik  sejauh  menjadi  acuan  peta  politik  dan referensi  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum?  Hal  ini  karena  hasil  survey  yang  dilakukan oleh  lembaga  riset  politik  merupakan  sebuah  produk  ilmiah  sehingga  validitasnya  dapat dipertanggungjawabkan  dan  dapat  dipercaya  secara  penuh  oleh  publik  karena  riset  politik dilaksanakan  dengan  metode  dan  prosedur  yang  sesuai  dan  teruji.  Hal  ini  juga  tidak  terlepas  dari keberadaan pimpinan lembaga riset politik yang diduduki oleh pihak-pihak yang kredibel di bidang riset  terutama  riset  politik.  Selain  itu,  hasil  riset  politik  dapat  memberikan  kepercayaan  publik terhadap  kandidat  dan  partai  politik  calon  peserta  pemilihan  umum  yang  berdasar  pada  data  dan bukti.
Lembaga riset politik melakukan evaluasi kinerja individu dan kandidat partai politik yang sedang  menjabat.  Kinerja  yang  dievaluasi  dan  dijadikan  dasar  riset  adalah  mengenai  analisis mendalam mengenai kebijakan dalam sudut pandang jenis kebijakan, dampak dan output terhadap masyarakat  serta  derajat  realisasi  dari  kebijakan  tersebut  apakah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik dan tuntas atau tidak. Evaluasi ini dapat membantu pihak pemilih untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan  dari  suatu  kebijakan  yang  sudah  dibuat  sehingga  hal  ini  dapat  mempengaruhi elektabilitas kandidat. Selain  mengenai  evaluasi  dan penilaian  kinerja, lembaga riset politik  dapat melakukan  sebuah  kegiatan  survei  opini  publik  untuk  mengetahui  tingkat  elektabilitas  kandidat lebih  lanjut  karena  dalam  pelaksanaannya  terdapat  proses  wawancara  dengan  responden  terpilih yang dapat menghasilkan data mengenai preferensi politik responden sebagai pemilih. Selanjutnya, data  yang  sudah  diperoleh  dianalisis  sebagai  bahan  dihasilkannya  informasi  tentang  tingkat popularitas dan  elektabilitas kandidat tertentu. Survei  opini publik  ini  dapat menghasilkan sebuah gambaran  tentang  sejauh  mana  kandidat  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  sebagai  pemilih sehingga pemilih juga memiliki referensi untuk  menentukan pilihan politik  mereka. Selain survey opini  publik,  lembaga  riset  politik  juga  dapat  melakukan  penelitian  independen  mengenai  isu-isu politik  lain  yang  empirik  dan  relevan.  Lembaga  mengumpulkan,  memperoleh,  dan  menganalisis data yang biasanya berkaitan dengan isu-isu kebijakan publik, isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang  memiliki  kaitan  dengan  isu-isu  politik.  Output  dari  adanya  penelitian  ini  adalah  untuk menghasilkan  sebuah  pemahaman  lebih  lanjut  dan  lebih  valid  mengenai  kedudukan  politik individu  dan  partai  politik  calon  kandidat  mengenai  isu-isu  penting  tersebut.  Dengan  adanya referensi yang berasal dari penelitian independen yang dapat dijadikan sebagai sebuah pembanding oleh  pihak  pemilih  mengenai  klaim  dan  janji  politik  yang  mereka  terima  dibandingkan  dengan fakta-fakta yang tersedia dari informasi yang dihasilkan oleh lembaga riset politik.
Selain  itu,  lembaga  riset  politik  juga  seringkali  melakukan  kegiatan  pengamatan  dan pengawasan  dalam  proses  pelaksanaan  pemilihan  umum  beserta  proses-proses  politik  yang  lain. Yang  dilakukan  oleh  lembaga  riset  politik  adalah  mengawasi  jalannya  pemilihan  umum, melaporkan  ketika  terjadinya  pelanggaran  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu,  menganalisis data  hasil  pemilihan  umum,  dan  memberikan  evaluasi  yang  bersifat  independen  mengenai integritas  dan  transparansi  proses  politik.  Hasil  kegiatan  pengamatan  dan  pengawasan  yang dilakukan  lembaga  riset  politik  ini  dapat  membantu  pemilih  memahami  keadilan  dan  keabsahan penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Hal  ini  juga  dapat  menjadi  sebuah  motivasi  dan  acuan  bagi para  kandidat  dan  partai  politik  calon  peserta  pemilihan  umum  untuk  meningkatkan  kesadaran mengenai  popularitas  dan  elektabilitas  yang  mereka  miliki  dan  bahkan  motivasi  individu  untuk menjadi  bagian  dari  kandidat  ketika  individu  tersebut  memiliki  elektabilitas  dan  popularitas  yang tinggi berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga riset politik.
Dengan  adanya  survei  politik,  partai  politik  dapat  memanfaatkan  hasilnya  dalam  proses seleksi  kandidat  yang  namanya  akan  berpotensi  ketika  diusung.  Baik  dalam  jabatan  eksekutif maupun  legislatif.  Rekrutmen  politik  merupakan  sebuah  taman  rahasia  dalam  area  kontestasi politik,  dimana  partai  politik  memiliki  wewenang  penuh  untuk  menentukan  kandidat  yang  tidak semua pihak memiliki wewenang tersebut. Di beberapa partai politik wewenang ini hanya dimiliki oleh  ketua  umum,  sekretaris  jenderal,  dan  badan  pemenangan  pemilihan  umum  di  kepengurusan partai  politik  tingkat  pusat.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Gallagher  and Marsh’s  (1988).    Dalam  hal  ini  hasil  survei  dapat  memberikan  sebuah  sistem  perekrutan  dan pengusungan calon  kandidat oleh partai politik secara rasional  dan berdasarkan realitas yang ada, bukan  hanya  berdasarkan  kedekatan.  Kehadiran  lembaga  survey  politik  sudah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum  yang  diatur  dalam  Pasal  435 sampai 447 di BAB Pemantau Pemilu. Hal ini menandakan bahwa lembaga riset politik membawa dukungan  untuk  sistem  politik  di  Indonesia  terutama  dalam  hal  data,  sehingga  sistem  politik utamanya  dalam  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia  sudah  berbasis  data  dan  ilmiah  sehingga lembaga  riset  politik  yang  yang  kredibel  dan  terdaftar  sehingga  keberadaannya  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Dan  yang  lebih  pentingnya  adalah  netralitas  yang  harus dimiliki  oleh  lembaga  riset  politik  sehingga  tidak  terjadi  keberpihakan  terhadap  satu  kandidat politik.
Di  masa  reformasi,  lembaga  riset  politik  tumbuh  menjamur  seiring  dengan  kebutuhan terutama  dalam  masa-masa  menjelang  pelaksanaan  pemilihan  umum.  Salah  satunya  adalah lembaga  riset  politik  yang  berdiri  di  Kota  Bandung,  Yayasan  Polsight  Indonesia  yang  didirikan pada  tanggal  19  Januari  2010  di  Kabupaten  Sumedang  sehingga  pada  awalnya  berdomisili  di Kabupaten  Sumedang  dengan  wilayah  kerja  meliputi  seluruh  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat. Didirikan secara sah melalui notaris, Mohamad Juania, S.H., M.Kn. dengan dasar Surat Keputusan (SK)  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Republik  Indonesia  nomor  AHU- 0440.AH.02.01. Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010. Lembaga riset ini berfokus kepada isu-isu politik  empiris  di  sekitar  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  baik  dari  segi  demografi,  pemerintahan, elektoral, dan kewargaannya. Di tahun ini, lembaga riset Polsight akan mengadakan riset mengenai Studi Psikologi Politik Masyarakat Jawa Barat Pascapandemi COVID-19 pada Pemilu dan Pilkada 2024,  dan  akan  melakukan  survey  mengenai  fenomena  Money  Politics  atau  Politik  Uang  yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Beberapa pembiayaan dari kegiatan  riset  yang  dilakukan  oleh  Polsight  dibiayai  oleh  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional (BRIN).  Salah  satu  prosedur  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  riset  politik  Polsight  ini adalah mencari data-data mengenai perolehan suara di suatu daerah pemilihan baik perolehan suara individu maupun perolehan suara partai politik yang keperluan dari pencarian data tersebut adalah untuk  digunakan  sebagaimana  mestinya  secara  independen.  Salah  satunya  adalah  data  perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Barat di DPR RI dengan data sebagai berikut:

## Gambar 1.3 Sumber: Data Yayasan Polsight Indonesia
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  di  daerah  pemilihan  (Dapil)  II  Jawa  Barat  di DPR  RI  yang  terdiri  dari  dua  daerah  yakni  Kabupaten  Bandung  dan  Kabupaten  Bandung  Barat  pada pelaksanaan pemilihan umum periode tahun 2019 terdapat sebanyak 15 partai politik peserta pemilihan umum yang terdiri dari PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI,  PAN,  Hanura,  Demokrat,  PBB,  dan  PKPI  dimana  perolehan  suara  terbanyak  diduduki  oleh Gerindra  sebanyak  463.231 suara,  disusul  oleh  Golkar  sebanyak  433.249  suara,  dan  disusul  oleh  PKS sebanyak  371.251  suara  dari  total  suara  sah  sebanyak  2.816.732  suara.  Maka,  dalam  hasil  perolehan suara pada Dapil II Jawa Barat DPR RI ini Gerindra memperoleh kursi sebanyak 2 dari 10 kursi yang rata-rata  partai  politik  lain  memperoleh  sebanyak  satu  kursi  atau  bahkan  tidak  mendapatkan  kursi. Terdapat 8 partai politik yang tidak memperoleh kursi DPR RI yakni Partai Garuda, Berkarya, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI dengan perolehan suara terendah adalah PKPI sebanyak 7.139 suara. Namun perolehan suara partai politik ini berbanding dengan perolehan suara kandidat individu di Dapil II  Jawa  Barat  DPR  RI  ini.  Kandidat  individu  dengan  suara  terbanyak  diduduki  oleh  Dr.  Dede  Yusuf M.E,  S.T.,  M.  I.Pol.  kandidat  dari  Fraksi  Demokrat  dengan  perolehan  suara  sebanyak  165.182  suara, disusul  oleh  Rachel  Mariam  Sayidina  kandidat  dari  Fraksi  Gerindra  dengan  perolehan  suara  sebanyak 145.636 suara, dan disusul oleh Ir. H. Anang Susanto, M.Si. dari Fraksi Golkar dengan perolehan suara sebanyak  122.664  suara.  Untuk  perolehan  suara  kandidat  terendah  diperoleh  oleh  Rian  Fermansyah, S.Pd. dari Fraksi Nasdem dengan perolehan suara sebanyak 35.260 suara.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  dapat  diketahui  sebuah  tingkat  elektabilitas  tertinggi  yang diperoleh partai Golkar di Dapil II Jawa Barat DPR RI. Dengan elektabilitas partai politik yang tinggi secara otomatis jumlah kursi yang diperoleh akan relatif lebih banyak dibandingkan dengan partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang lebih rendah. Dari 10 kursi yang tersedia di DPR RI untuk Dapil II Jawa Barat, 4 kursi berhasil direbut oleh partai Gerindra dan Golkar dengan perolehan  masing-masing sebanyak  2  kursi,  lalu  untuk  partai  lain  yang  memperoleh  kursi  seperti  partai  PKB,  PDIP,  Nasdem, PKS,  PAN,  dan  Demokrat  memperoleh  sebanyak  satu  kursi.  Data  tersebut  dapat  kita  analisis  dengan melihat  jumlah  suara  yang  diperoleh  oleh  kandidat  individu  dan  partai  politik  pada  pemilihan  umum periode tahun 2019 yang menunjukkan elektabilitas yang dimiliki oleh kandidat yang maju pada pemilu tahun  2019  yang  nantinya  oleh  lembaga  riset  politik  dijadikan  sebuah  pertimbangan  data  untuk menunjukkan elektabilitas dan popularitas para calon kandidat baik individu maupun partai politik yang nantinya  hal  ini  dapat  menjadi  sebuah  acuan  peta  politik  di  penyelenggaraan  pemilihan  umum  pada tahun  2024  mendatang.  Dengan  adanya  angka  dan  data  yang  valid  mengenai  elektabilitas  ini  dapat dijadikan  sebagai  sebuah  acuan  terutama  bagi  pemilih  untuk  menentukan  kandidat  mana  yang  akan mereka  pilih  meskipun  data  hasil  elektabilitas  yang  biasanya  akan  diperoleh  melalui  survey  lembaga politik  tidak  sepenuhnya  menentukan  perilaku  pemilih  namun  bagi  beberapa  pemilih  hal  ini  dapat dijadikan pertimbangan untuk mereka menentukan hak pilih yang dimiliki.
Dari  segi  partai  politik  dan  kandidat  sendiri,  data  elektabilitas  yang  nantinya akan  diolah  oleh lembaga  riset  politik  ini  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  pembaca  peluang  dan  motivasi  serta  acuan mengenai keadaan jumlah perolehan suara baik dari partai politik maupun individu calon kandidat dan sebagai  pendorong  untuk  memikirkan  dan  melaksanakan  kembali  strategi-strategi  politik  terutama dengan  dilaksanakannya  kampanye  guna  menambah  ataupun  mempertahankan  elektabilitas  politik yang  dimiliki  sehingga  mereka  bisa  membaca  kemungkinan-kemungkinan  dan  peluang  yang  akan dimiliki pada saat pelaksanaan pemilihan umum terutama dalam hal elektabilitas.

## 4. Kesimpulan
Lembaga riset politik memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai bahan referensi mengenai elektabilitas  politik  dalam  konteks  demokrasi.  Penilaian  kinerja,  survei  opini  publik,  penelitian  independen, pemantauan  dan  pengawasan  pemilihan  umum  beserta  proses  politiknya  merupakan  fungsi  utama  dari lembaga riset politik dalam memberikan informasi yang objektif dan berbasis bukti dan data kepada pemilih. Dengan  mengacu  kepada  referensi  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  riset,  pemilih  dapat  membuat  keputusan politik yang lebih terinformasi dan cerdas dan lebih jauh akan meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan. Maka dari itu, sudah sangat wajar jika selama masa reformasi terutama ketika tahun-tahun politik, lembaga riset politik tumbuh menjamur di Indonesia salah satunya adalah lembaga adalah  lembaga  riset  politik  yang  berdiri  di  Kota  Bandung,  Yayasan  Polsight  Indonesia  yang  didirikan  pada tanggal  19  Januari  2010  di  Kabupaten  Sumedang  yang  memiliki  data  mengenai  hasil  perolehan  suara  partai dan kandidat pada pemilihan umum tahun 2019 di daerah pemilihan (Dapil) II Jawa Barat DPR RI.
Dalam data tersebut tertera mengenai partai dan kandidat mana yang memperoleh suara tertinggi dan terendah  yang  hasil  datanya  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dari  sebuah  survei  publik  dalam  melihat  perilaku pemilih  yang  dipengaruhi  oleh  data  tersebut  meskipun  tidak  bersifat  sepenuhnya.  Data  tersebut  dapat dijadikan  sebuah  acuan  dan  referensi  baik  bagi  para  pemilih  untuk  menentukan  suara  nya,  baik  bagi  para kandidat  dan  partai  politik  untuk  mengatur  kembali  strategi-strategi  politik  mereka  agar  bisa  memenangkan kontestasi pemilihan umum di periode selanjutnya yakni pemilihan umum tahun 2024.

## Daftar Pustaka :
Durrah, F. I., Anwar, S., & Siregar, L. R. (2020). Markov Chain Analysis, Metode Alternatif dalam Mengukur Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu melalui Tagar: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019. Jurnal Wacana Politik Vol. 5, No. 1, Maret 2020, 41-57.
Haniifah, A. (2020). Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum  dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi UII , 45- 47.
Hidayah,  A. (2021). Pentingnya Hasil Survei Jelang Pemilu Tahun 2024. theindonesianinstitute.com,  diakses dari: https://www.theindonesianinstitute.com/pentingnya-hasil-survei-jelang-pemilu-tahun-2024/ . Perludem.  (n.d.).  Konversi  Suara  Menjadi  Kursi  Perkumpulan  Untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (PERLUDEM).
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.
Putri, D. T. (2020). Pengaruh Hasil Polling terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2, September 2020 , 96-128.
Supit,  M.,  Lapian,  M.,  &  Tulung,  T.  (2022).  Peran  Media  Sosial  dalam  Meningkatkan  Elektabilitas  Calon Anggota  Legislatif  dalam  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  (Studi  Di  Desa  Mobuya  Kecamatan  Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow). Eksekutif Volume 2 No. 1 Tahun 2022 , 1-10.
Sumber  Data  Dasar  Hukum  Berdirinya  Lembaga  Riset  Yayasan  Polsight  Indonesia  :  Yayasan  Polsight Indonesia
Sumber Data Eksisting Perolehan Suara Dapil II Jawa Barat DPR RI : Yayasan Polsight Indonesia