## POLITIK MAHAR DI INDONESIA
Antara Ada dan Tiada
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta, Denpasar E-mail:bimawikrama65.gmail.com
Abstrak - Partai politik merupakan institusi satu-satunya yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden seperti yang diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 sehing- ga nantinya memiliki kekuasaan dan legitimasi sebagai kepala negara dan kepala pemer- intahan. Hak konstitusional tersebut tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun se- lain partai politik. Namun dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti tertulis dalam undang-undang dan aturan KPU. Terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh calon maupun oleh partai politik berupa Mahar Politik.
Mengingat peristiwa mahar politik tersebut berada pada wilayah pemilihan umum maka berdasarkan prinsip hukum berupa Lex specialis derogat legi generali yang menya- takan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) maka peristiwa Mahar Politik diselesaikan oleh sebuah lem- baga yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).
Selain Pasal 6A ayat 2 UUD 1945, terdapat pula UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peru- bahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota khususnya pada Pasal 47, Pasal 187A, Pasal 187B, Pasal 187C dan Pasal 187D yang mengatur tentang pemilihan umum. Namun kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan UUD dan UU tersebut.
Peristiwa berupa mahar politik tetap saja terjadi yang dibuktikan dari keterangan yang diberikan oleh beberapa saksi dan merupakan korban sekaligus pelaku dari mahar politik tersebut. Mengherankan lagi, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang diberi amanat oleh UU untuk menegakkan aturan yang berlaku sangat sulit untuk men- jalankan tugasnya mengingat Bawaslu memiliki kelemahan dalam penanganan dugaan mahar politik tersebut. Kelemahan Bawaslu adalah, mereka tidak punya daya paksa untuk menghadirkan saksi atau orang yang mau dimintai keterangan.
Penulis berpendapat bahwa perlu adanya payung hukum berupa undang-undang yang memberikan peluang yang lebih tegas kepada Bawaslu sehingga kedudukan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu dapat lebih kuat.
Kata Kunci : Politik, Mahar.
Abstract - Political parties are the only institution that has the right to propose candi- dates for president and vice president as stipulated in Article 6A paragraph 2 of the 1945 Constitution so that they will have power and legitimacy as heads of state and heads of government. These constitutional rights are not owned by any democratic institution other than political parties. However, in the process of holding the general election, it does not always go as expected, as stated in the KPU’s laws and regulations. There were irregulari- ties committed by candidates and by political parties in the form of Money Politics. According to the political dowry event is in the general election area based on the legal principle of Lex specialis derogat legimitation generaly which states that the law is specific (lex specialis) overrides the general law (lex generalis) the Money Politic event is resolved by an institution, namely Bawaslu (General Election Supervisory Board). Besides the Article 6A paragraph 2 of the 1945, there is also Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment of Law No. 1 in 2015 concerning the stipulation of Perppu (the governmental regulation of low amandement) Number 1 in 2014 according to the governor’s election, regents and mayors, especially in Article 47, Article 187A,
1  Latar Belakang Dalam sistem ketatanegaraan, partai politik memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis. Partai politik merupakan institusi satu-satunya yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden seperti yang diatur da- lam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 sehingga nantinya memiliki kekuasaan dan legit- imasi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hak konstitusional terse- but tidak dimiliki oleh lembaga demokra- si manapun selain partai politik. Seorang tokoh politik, kharismatik, populer, dan atau tokoh yang memiliki tingkat elektoral tinggi hanya dapat ber- mimpi untuk menjadi Presiden, Guber- nur, Bupati atau Walikota. Tetapi jika par- tai politik tidak mengusulkannya dalam pemilihan umum maka mimpi tersebut tidak akan terjadi. Namun dalam proses penyelengga- raan pemilihan umum tersebut tidak sela- lu berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti tertulis dalam undang-undang dan aturan KPU. Terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh calon maupun oleh partai politik berupa Mahar Politik. Mahar poli- tik dapat digolongkan peristiwa pidana, sama seperti pidana umum lainnya karena telah terjadinya peristiwa penyuapan atau pemberian yang mengakibatkan sistem atau aturan tidak berjalan secara normal. Mengingat peristiwa mahar politik terse- but berada pada wilayah pemilihan umum maka berdasarkan prinsip hukum berupa Lex specialis derogat legi generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex genera-
lis) maka peristiwa Mahar Politik disele- saikan oleh sebuah lembaga yaitu Bawas- lu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).

## 2  Landasan Teori
2.1 Teori Materialisme Historis Kata materialisme dalam Kamus Be- sar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat di- artikan sebagai pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang ter- masuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesa- mpingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra. Dapat pula diartikan sebagai pandangan manusia terhadap segala se- suatu berdasarkan terhadap kebendaan atau materi semata-mata untuk memuas- kan indra. Historis dapat diartikan se- bagai sesuatu yang berkaitan dengan masa sebelumnya atau lampau. Jadi Meterial- ime Historis dapat diartikan sebagai pan- dangan manusia terhadap segala sesuatu berdasarkan terhadap kebendaan atau ma- teri dengan melihat keadaan masyarakat yang terjadi sebelumnya untuk mengejar kepuasan indra. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa memberi atau menerima segala sesuatu untuk kepentingan tertentu tanpa mengindahkan atau memperhatikan aturan yang berlaku dengan tujuan untuk pemuasan indra dapat dikatakan sebagai meterialisme. Peristiwa ini terjadi karena adanya konstruksi budaya materialisme yang sebelumnya telah terjadi dan diang- gap benar. Kesalahan yang dilakukan ter- us menerus tanpa ada sangsi akan menjadi budaya dan lambat laun akan menjadi ke- benaran. Realitas di atas ditangkap oleh Karl
Article 187B, Article 187C and Article 187D which regulates general elections. But in reality there are many irregularities in the implementation of the Constitution and etc. Events in the form of political dowry still occured which is evidenced by the infor- mation given by several witnesses and as the victim and perpetrator of the political dowry. Surprisingly, the General Election Supervisory Board (Bawaslu) as an election watchdog institution mandated by the Act to enforce the prevailing regulations is very difficult to carry out its duties, reminding that Bawaslu has weaknesses in handling the alleged polit- ical dowry. The weakness of Bawaslu is that they do not have the power to take witnesses or people who will be questioned.
The author argues that there is a need for a legal protection in the form of a law that provides better opportunities to Bawaslu so that the position of Bawaslu as an election supervisory bord can be much stronger.
Keywords : money , politics
Marx dengan teorinya yang terkenal yai- tu Teori Materialisme Historis. Karl Marx mengungkap bahwa bukanlah ide yang akan menentukan realitas akan tetapi re- alitas sosial yang akan menentukan cara bagaimana manusia berpikir dan bekerja atau berproduksi. Cara berproduksi ma- nusia yang akan menentukan interaksi dan hubungan sosial di lingkungannya. Marx juga berpendapat bahwa insititusi-institusi dan lembaga-lembaga negara bergantung pada kondisi ekonomi sebagai pendorong utama penciptaan struktur sosial yang be- gitu luas. Seperti kapitalisme yang men- ciptakan hasrat terhadap uang dan barang serta penindasan terhadap buruh yang ti- dak mempunyai alat-alat produksi. Sangat jelas diungkapkan oleh Karl Marx bahwa pendorong utama material- isme adalah kapitalisme yang mendorong hasrat terhadap uang dan barang untuk memuaskan indra. Terjadinya mahar poli- tik, antara lain juga disebabkan oleh ma- terialisme yang mendorong adanya hasrat untuk mendapatkan uang dan barang un- tuk memuaskan indra.

## 2.2  Teori Sosiologi Hukum
Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzi- lotti pata tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pe- mikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-ha- sil pemikiran tersebut tidak saja beras- al dari individu-individu tetapi mungkin pula besaral dari aliran-aliran yang me- wakili sekelompok ahli pemikir, yang se- cara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-rubah menurut waktu dan tem- pat), dengan bantuan faktor-faktor kemas- yarakatan. Tetapi disatu sisi hukum itu sendiri dijelaskan dengan bantuan hukum. Dalam dua hal itu, hukum dan dinamika kemasyarakatan diletakkan pada suatu ta-
taran yang sama. Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini, memperli- hatkan bahwa sosiologi hukum tidak se- cara langsung diarahkan pada hukum se- bagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang idalamnya hukum hadir sebagai pemer- an utama. Objek tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut di atas berbeda dengan ilmu hukum normatif, yang memandang hukum dalam hukum itu sendiri (apa yang tertuang dalam peraturan). Eksponen dari aliran positifisme John Austin, menga- takan bahwa studi tentang filsafat hukum seharusnya merupakan studi tentang hu- kum yang benar-benar terdapat dalam sistem hukum, dan bukan hukum yang se- harusnya ada dalam norma-norma moral (Achmad Ali, Sosiologi Hukum, hal 9). Berbeda dengan hal tersebut, sosiolo- gi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum ber- pendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem-sistem sosial lain, yang ter- dapat di dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Seorang ahli filsafat berkebangsaan Perancis bernama Aguste Cumte pada abad ke-19, menulis beberapa buah buku untuk mempelajari masyarakat. Dia ber- pendapat bahwa ilmu sosial mempunyai urutan tertentu berdasarkan logika metode ilmiah dan bahwa setiap penelitian dilaku- kan melalui tahap-tahap tertentu untuk mencapai tahap akhir. Dia beranggapan bahwa saatnya telah tiba bagi kesahihan ilmiah terhadap penelitian kemasyaraka- tan. Sejak saat itu Comte memperkenalkan sosiologi sosial sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Bagi Comte, sosiolo- gi merupakan ilmu pengetahuan kemas- yarakatan umum, yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengeta- huan. Oleh karena itu, sosiologi didasar- kan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Selain itu Comte mengatakan bahwa sosiologi ha- rus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
21
(Comte dalam Pengantar Sosiologi Hu- kum, 1-2). Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa segala peristiwa yang terjadi di In- donesia erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia. Demikian pula dasar-dasar ber- pikir dari Comte melalui teori Sosiologi Hukum merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Di sisi lain, pendidikan hukum saat ini cenderung berorientasi kepada kuhum tertulis, yang selalu mementingkan aturan dan ketera- turan. Keteraturan hukum merupakan se- buah keharusan guna mewujudkan rasa percaya terhadap hukum dan kepastian terhadap hukum. Hal ini sangat jelas tertu- lis dalam sistim ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia dimana Pancasiila dan Undang Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sega- la aturan dan perundang-undangan yang ada maupun yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Un- dang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan di atas dapat dika- takan bahwa pelaksanaan hukum harus dapat diimplementasikan dalam semua kegidupan masyarakat dan tidak dapat ditafsirkan lain kecuali tafsir hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukum harus dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang benar dan bu- kan dibenarkan akibat dari konstruksi bu- daya yang keliru. Termasuk di dalamnya adalah hukum harus dapat mencegah ter- jadinya implementasi yang terus menerus terhadap budaya mahar politik yang terja- di di Indonesia.

## 3   Pembahasan
3.1  Politik Mahar di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, partai politik memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis. Partai politik merupakan institusi satu-satunya yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden seperti yang diatur da- lam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 sehingga nantinya memiliki kekuasaan dan legit- imasi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hak konstitusional tersebut tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Seorang tokoh politik, kharismatik, populer, dan atau tokoh yang memiliki tingkat elektoral tinggi hanya dapat ber-
mimpi untuk menjadi Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota. Bila partai politik tidak mengusulkannya dalam pemilihan umum maka mimpi tersebut tidak akan terjadi. Penulis mengambil sebuah contoh yai- tu Akbar Tanjung, yang sejak awal menja- di politikus, menteri tiga kali, ketua umum partai, ketua DPR dan malang melintang di dunia aktivis mulai dari ketua umum PB HMI, pendiri kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMKI, PMKRI dan GMNI) serta pencetus lahirnya KNPI dan AMPI sampai sekarangpun tidak pernah menjadi calon presiden karena tidak diusulkan oleh par- tai politik.

## 3.2 Undang-Undang Pemilihan Umum Indonesia
Sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia mengamanatkan bahwa, par- tai politik memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis. Dise- butkan bahwa Partai politik merupakan institusi satu-satunya yang berhak mengu- sulkan calon presiden dan wakil presiden seperti yang diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Adapun Pasal 6A yang dimak- sud adalah:
Pasal 6A (1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
(2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksa- naan pemilihan umum.***)
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara leb- ih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indo- nesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
(4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat ter- banyak dilantik sebagai Presiden dan
Wakil Presiden.****)
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama 22
(5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Pres- iden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Ke- mendagri, Suhajar Diantoro, mengatakan bahwa mahar politik merupakan racun da- lam demokrasi. “praktik demokrasi dalam proses pemi- lihan kepala daerah melalui pemilihan umum terciderai bila dilakukan den- gan mahar politik. Sebab, mahar poli- tik merupakan tindak pidana. Mahar politik adalah racun di dalam pelaksa- naan demokrasi kita. Sanksi untuk yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan plus denda maksimal Rp 1 miliar. Namun masih ada yang be- rani melakukam praktik mahar. Biaya politik, memang ada. Namun, hanya pada batasan tertentu hal itu diperbo- lehkan. Saya menyadari,  bantuan dana untuk partai politik masih kecil. Persen- tasenya di APBN nilainya hanya 0,016 persen. Padahal parpol ini adalah se- buah institusi yang dibangun dan fokus untuk pembangunan politik dalam negara demokrasi. Karena itu, sebagai bentuk dukungan dan memperkuat par- tai politik, pemerintah menaikan dana parpol Rp 108 per suara ke Rp 1.000 persuara. Kenapa, karena sesungguhnya dalam demokrasi, parpol itu jembatan penghubung antara rakyat dan pemerin- tah”.
Pendapat tersebut sangat relefan dengan aturan yang tertuang dalam Un- dang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Ten- tang  Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti unda- ngundang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Adapun pasal-pasal yang dimaksud ada- lah:
Pasal 187A (1)  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hu- kum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indo- nesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menja-
di tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tu- juh puluh dua) bulan dan denda pal- ing sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar ru- piah).
(2) Pidana yang sama diterapkan ke- pada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hu- kum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 187B Anggota Partai Politik atau anggota gabun- gan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apap- un pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupa- ti, serta Walikota dan Wakil Walikota se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 187C Setiap orang atau lembaga yang terbuk- ti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka pene- tapan sebagai calon, pasangan calon terpi- lih, atau sebagai Gubernur,Wakil Guber- nur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua pu- luh empat) bulan dan pidana penjara pal- ing lama 60 (enam puluh) bulan dan den- da paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 187D Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
23
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pada pasal-pasal tersebut sangat jelas disebutkan tentang setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan sesuatu ke- pada pemilih, mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggu- nakan hak pilihnya sehingga suara men- jadi tidak sah (pasal 187A, 1). Pada ayat 2, disebutkan tentang hukuman yang sama diberikan kepada penerima seperti yang disebutkan pada ayat 1. Pada pasal 187B disebutkan barang siapa yang meneri- ma imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan kepala daerah diganjar pidana serendah-rendahnya 36 bulan dan setinggi-tingginya 72 bulan. Selain gan- jaran kurungan badan juga dikenai denda sekurang-kurangnya 300 juta rupiah dan setinggi-tingginya 1 miliar rupiah. Hu- kuman yang sama juga diberikan kepada seseorang yang memberi sesuatu imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pen- calonan kepala daerah. Sedangkan bagi pengurus lembaga pemantau pemilihan yang melanggar akan dikenakan pidana sekurang-kurangnya selama 36 bulan dan setinggi-tingginya 72 bulan. Selain huku- man kurungan juga dikenakan sangsi be- rupa denda sekurang-kurangnya 36 juta rupiah dan setinggi-tingginya 72 juta rupi- ah.

## 3.3  Contoh Kasus di Indonesia
Pengakuan yang menghentak publik disampaikan oleh La Nyalla Mattalitti, seorang bakal calon gubernur Jawa Timur. La Nyalla mengaku telah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 Miliar yang diminta oleh pengurus DPD I Partai Gerindra Jawa Timur. Nyalla pun telah mengeluarkan cek sebesar Rp 70 Miliar yang dapat dicair- kan jika rekomendasi sudah ada ditangan. Malang tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih. Rekomendasi tak kunjung diteri- ma sampai tanggal batas pengajuan bakal calon ditutup oleh KPUD. Sebuah lembaga yang tergabung da- lam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan investigasi terha- dap dugaan mahar politik. Gakkumdu ini
mengambil contoh dalam penerbitan re- komendasi pencalonan La Nyalla Mattalit- ti di pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Timur. Sayangnya, Nyalla tidak hadir dalam tiga kali pemanggilan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim. Selain pengakuan dari La Nyalla Mat- talitti, ICW juga menemukan bahwa pada Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi menga- ku diminta uang Rp 10 miliar oleh oknum di Partai Golkar. Di Cirebon, Jawa Barat, Siswandi seo- rang pensiunan Polri berpangkat brigadir jenderal juga gagal melaju ke pencalonan walikota karena tidak mampu memenuhi permintaan sejumlah uang oleh pengu- rus DPD II PKS sebagai mahar politik. Siswandi pun bernyanyi di berbagai media menumpahkan kekesalannya. Bahkan, gara-gara mahar politik, Par- tai Hanura secara mengejutkan terguncang prahara dengan mendongkel ketua umum- nya Oesman Sapta Odang (OSO) karena diduga menilep uang mahar politik sebe- sar Rp 200 Miliar, masuk ke kantong prib- adi sang ketua umum. Tidak perlu waktu lama, OSO pun tersungkur melalui mosi tidak percaya yang dilancarkan oleh 27 DPD I dan 401 DPC II pengurus Partai Hanura di perbagai daerah. Pendukung Sudding (lawan kubu OSO) segera meng- gelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura yang dilaksanakan di Ho- tel Sultan, Jakarta Selatan, dengan agen- da tunggal pemilihan ketua umum setelah OSO dipecat pada rapat pengurus DPP Partai Hanura di hari sebelumnya. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Budi Heriyanto Dalimunthe juga gagal maju sebagai bakal calon Wakil Wa- likota karena diminta setor mahar politik sebanyak Rp 3 Miliar oleh pengurus Partai Golkar. Demikian pula di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah,  Jhon Krisli dan Maryono pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya dari PDI-P batal mencalonkan diri karena dimintai ratusan juta perkursi DPRD. Korban mahar politik di atas, hanya segelintir dari jejak digital yang terurai diperbagai media, tetapi cukup mewaki- li suara mayoritas diam (silent majority) selain pengakuan yang gagal maju dan “bernyanyi”. Praktik mahar politik yang dilakukan parpol dan calon berisiko se-
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
24
cara hukum berupa pencoretan dalam pen- calonan karena melakukan tindak pidana pilkada yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4, dan Pasal 187C terkait perbuatan tercela dan penerimaan imbalan yang te- gas dilarang oleh UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan sanksi yang berat baik pemberi maupun penerima (parpol). Praktik mahar politik sama jahatn- ya dengan penggunaan pengaruh karena kedudukannya sebagai pejabat negara atau aparat penegak hukum, yang mengancam akan mempersoalkan secara hukum atau mengkonversi politik tanpa mahar dengan perbagai jabatan menggiurkan di pemer- intahan. Inilah muka bopeng demokrasi elektoral yang bertentangan dengan nilai etika dan moral politik serta melahirkan berbagai petaka politik nasional maupun daerah. Mahfud MD memberikan komentar terkait mahar politik dalam Pilkada di In- donesia seperti yang dilansir dalam akun YouTube @Indonesia Lawyers Club tvOne yang diunggah pada Selasa (16/1/2018). Mahfud MD membeberkan beberapa fak- ta mengejutkan tentang beberapa pemili- han kepala daerah di Indonesia. pendapat Mahfud MD dapat dirangkum sebagai berikut :
1.   Diminta Jadi Cagub Mahfud MD mengungkapkan bahwa ia diminta oleh beberapa partai seperti PAN, Gerindra, dan PKS untuk menjadi calon gubernur di Jawa Timur. Mahfud MD, menyatakan bahwa mereka berulang kali menemuinya untuk hal tersebut. Akan tetapi Mahfud MD menolak hal tersebut karena merasa tidak siap menjadi calon gubernur.
2.  Tidak Semua Calon Dimintai Mahar Mahfud MD menuturkan, bahwa se- lama ini ia tidak dimintai uang. Sehingga ia menyebutkan bahwa menurutnya tidak semua orang atau semua calon dimint- ai uang mahar oleh partai politik. “Nah jadi, dalam konteks ini, tidak semua orang yang diajak untuk menjadi calon, dimintai uang,” ungkapnya.
3.  Yakin Bahwa Calon Pasti Menye- diakan Uang
Sepengetahuan Mahfud MD, meski bukan dalam bentuk mahar atau dimintai
uang, setiap calon kepala daerah baik bu- pati maupun gubernur pasti menyediakan uang. Mahfud MD menyatakan uang terse- but sesuai dengan jumlah kursi dukungan. “Hampir semua calon-calon kepala daerah yang saya kenal, yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, pasti menyediakan uang sesuai jumlah kursi dukungan. Misal, saya (Mahfud MD) punya kursi di DPRD sebanyak 5 itu harganya 2,5 miliar untuk provinsi, itu semua calonnya bilang ke- pada saya,” Meski para pengurus partai di pusat menyatakan tidak ada mahar dan bersih dari mahar, tapi kenyataannya di daerah menghitung kursi.
4.   Jumlah Uang Mahfud MD juga membeberkan bera- pa jumlah uang yang disediakan oleh para calon kepala daerah. Menurutnya, dalam tingkat daerah seperti kabupaten, calon bi- asa menyediakan uang kira-kira sebanyak 200-250 juta rupiah. Sedangkan dalam tingkat gubernur uang tersebut antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Hal tersebut tergantung dengan wilayah provinsinya, besar atau tidak.
5.   Tindak Pidana Menurut Mahfud MD, ada beberapa calon yang sudah memberikan uang, tapi tidak jadi diusung, sehingga membuka hal tersebut ke publik. Akan tetapi ada juga yang tidak membuka ke publik lantaran hal tersebut termasuk tindak pidana. “Ban- yak juga yang tidak membuka ke publik, karena itu sebenarnya tindak pidana, kalau sudah tawar menawar begitu, apalagi jika sudah memberi dan menerima, itu kan ter- masuk tindak pidana, bisa dipidana, seh- ingga banyak yang diam dan bilang tak ada uang-uang dalam hal ini,” beber Mahfud MD.

## 3.4 Kelemahan Badan Pengawas Pemi- lu (Bawaslu)
Mahar politik dapat digolongkan peris- tiwa pidana, sama seperti pidana umum lainnya karena telah terjadinya peristiwa penyuapan atau pemberian yang menga- kibatkan sistem atau aturan tidak berjalan secara normal. Namun mengingat peris- tiwa mahar tersebut berada pada wilayah pemilihan umum maka berdasaran prinsip hukum berupa Lex specialis derogat legi generali menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesa-
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
mpingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Sebuah penafsiran umum yang telah disepakati dan selalu diikuti dalam proses peradilan khususnya di Indonesia. Berdasarkan prinsip hukum berupa Lex specialis derogat legi generali terse- but, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) diberikan hak dan kewajiban un- tuk mengawasi jalannya proses pemilihan umum sehingga dapat berjalan sesuai den- gan aturaan yang telah ditentukan oleh Un- dang-Undang dan peraturan KPU. Namun kenyataan memperlihatkan lain. Telah ter- jadi peristiwa memalukan yang dilakukan oleh seorang calon maupun oleh partai politik. Peristiwa tersebut berupa mahar politik yang sangat sulit dijatuhi sangsi oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan un- tuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa, Bawas- lu memang memiliki kelemahan dalam penanganan dugaan mahar politik (politik uang). Menurut Titi Anggraini “Kelema- han Bawaslu adalah, mereka tidak punya daya paksa untuk menghadirkan saksi atau orang yang mau dimintai keterangan”. Penulis berpendapat bahwa penan- ganan kasus dugaan mahar politik ini se- mestinya ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan optimisme publik dimana penegakan hukum tidak boleh mandek. Harus ada kejelasan terhadap apa yang terjadi. Bawaslu juga harus terbuka un- tuk menjelaskan apa pun hasil dari pen- anganan kasus dugaan mahar politik ini. Misalnya, jika hasilnya dinyatakan tidak cukup bukti, publik perlu diberitahu apa- kah bukti yang sudah didapatkan masih kurang. Informasi yang sudah berhasil di- kumpulkan juga harus disampaikan secara terbuka ke publik sehingga diketahui siapa berbuat apa.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk proaktif meninda- klanjuti dugaan pemberian mahar politik dalam proses pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Menurut ICW, calon dan partai politik yang mem- beri dan menerima mahar harus ditindak tegas. Apalagi, larangan soal mahar ini su- dah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Un- dang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ten- tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
Kota. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:
Pasal 47 (1)  Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(2)  Dalam hal Partai Politik atau gabun- gan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dila- rang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
(3)  Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan se- bagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)  Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(5)  Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka peneta- pan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Wa- likota dibatalkan.
Peneliti ICW dari Divisi Korupsi Poli- tik, Almas Syafrina di Sekretariat ICW, mengatakan bahwa “Ancaman sanksi ter- golong berat, baik bagi partai politik se- laku penerima dan bakal calon selaku pemberi,” Bagi pasangan calon yang mem- berikan mahar, apabila terbukti, maka pencalonannya dibatalkan. Hal ini sesuai pasal 47 Ayat 5 UU Pilkada. Sementara bagi partai politik penerima mahar, akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Ini diatur dalam pasal 47 Ayat 2 UU Pilkada.
3.5. Tawaran solusi untuk mengurangi terjadinya Politik Mahar di Indo- nesia
David Easton (1950) mengemukan
bahwa kehidupan politik sebagai sebuah sistem dari berbagai kegiatan yang sal- ing berhubungan dan mempengaruhi cara pembuatan kebijakan (policy decision). Hubungan yang saling mempengaruhi an- tar lembaga kemudian disebut sebagai sistem politik yang dipengaruhi lingkun- gan eksternal.
Melihat peristiwa politik di atas, didapat beberapa permasalahan yang perlu dilaku- kan penataan ulang dalam sistem politik untuk mengatasi permasalahan kehidupan politik. Penataan ulang yang dimaksud adalah : 1.  Kejahatan politik berupa setoran mahar politik yang sering dihaluskan sebagai uang saksi. Hal ini disebabkan karena Partai politik selama ini hanya meneri- ma bantuan dana dari pemerintah yang dinilai sangat kurang untuk membiayai operasional partai dan kesekretariatan. Sudah saatnya kita menimbang sebuah sistem pendanaan parpol dalam suatu undang-undang dengan membiayai parpol dari APBN sebesar Rp 1 Trili- un sampai Rp 2 Triliun perpartai atau minimal 50% dari kebutuhan parpol diiringi dengan mekanisme pertanggu- ngjawaban yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peng- gunaan APBN. Penulis berpendapat, kebijakan tersebut jauh lebih mengun- tungkan daripada menggunakan ban- cakan APBN untuk kepentingan par- pol atau pribadi hingga puluhan triliun seperti kasus Nazaruddin dan Setya Novanto. Fakta di lapangan memper- lihatkan bahwa peristiwa mahar poli- tik juga diakibatkan karena mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh parpol mapun calon kepala daer- ah. Mulai dari masa persiapan, biaya atribut dan kampanye, biaya saksi, membayar parpol, dan lain-lain yang ditaksir puluhan hingga ratusan miliar tergantung luasan, jumlah penduduk dan “basah atau keringnya” daerah.
2. Perlunya memuat ketentuan tegas la- rangan penggunaan pengaruh karena kedudukan atau jabatan dalam pelak- sanaan pilkada dengan sanksi tegas dan pemidanaan dengan ancaman huku- man maksimal atas pelanggaran yang dimaksud. Baik pengaturannya terkait dengan UU Pemerintahan Daerah, UU
Aparatur Sipil Negara, UU Kepolisian, UU TNI, UU Kejaksaan, maupun UU Kementerian Negara atau UU yang ter- kait dengan jabatan publik yang dinilai dapat memengaruhi jalannya pilkada karena upaya kriminalisasi.
3. Perlunya peningkatan peran nyata partai politik khususnya dalam fung- si pendidikan politik terhadap mas- yarakat dan pengkaderan berkelanjutan bagi kader parpol untuk dipersiapkan sebagai calon pemimpin politik baik dalam pilkada maupun pilpres. Pen- calonan non kader parpol sering kali menjadi pemantik konflik internal karena mencalonkan non kader se- mentara kader sendiri diabaikan han- ya karena pertimbangan kemampuan finansial. Disamping itu, parpol juga harus mendidik masyarakat tentang bahaya politik uang dalam momentum pilkada atau pilpres agar pemilih tidak berorientasi materialis dan calon tidak bergantung kepada para cukong poli- tik.
4. Perlunya payung hukum berupa un- dang-undang yang memberikan pelu- ang yang lebih tegas kepada Bawaslu sehingga kedudukan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu dapat leb- ih kuat. Saat ini dirasakan bahwa ke- beradaan Bawaslu sangat lemah, kare- na Bawaslu tidak memiliki daya paksa untuk menghadirkan saksi atau orang yang mau dimintai keterangan.

## 4   PENUTUP 4.1 Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah diba- has, dapat disimpulan antara lain :
1.  Penyebab terjadinya Politik Mahar di Indonesia adalah besarnya biaya oper- asional partai politik di Indonesia dan kurangnya hibah dana yang diterima oleh partai politik dari pemerintah. Hal ini memaksa kader partai untuk mencari dana atas nama biaya saksi, biaya kampanye dan lain-lain.
2. Atran-aturan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang dan larangan penggunaan pengaruh berupa kedudu- kan atau jabatan dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah sangat jelas dan rinci. Mulai dari Pasal 6A ayat
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
2 UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan Perppu Nomor 1 ta- hun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota khususnya pada Pasal 47, Pasal 187A, Pasal 187B, Pasal 187C dan Pasal 187D.
3. Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada beberapa kejadian dan penga- kuan yang telah dipublikasi di media masa diantaranya adalah pengakuan dari La Nyalla Mattalitti, seorang bakal calon gubernur Jawa Timur yang mengaku telah mengeluarkan uang se- besar Rp 5,9 Miliar kepada pengurus DPD I Partai Gerindra Jawa Timur, Siswandi pensiunan Polri gagal dalam pencalonan walikota Cirebon, Par- tai Hanura terguncang prahara pen- dongkelan ketua umum Oesman Sapta Odang (OSO) karena diduga menilep uang mahar politik sebesar Rp 200 Miliar, Budi Heriyanto Dalimunthe gagal maju sebagai bakal calon Wakil Walikota di Kabupaten Batubara, Su- matera Utara karena diminta mahar politik sebanyak Rp 3 Miliar oleh pengurus Partai Golkar. Uraian di atas merupakan uraian kecil dari banyak kasus mahar politik yang terjadi di In- donesia namun tidak terungkap.

## 4.2 Saran-saran
Saran-saran yang penulis sampaikan merupakan tawaran solusi untuk mengu- rangi terjadinya Politik Mahar di Indone- sia yaitu: 1.  Sudah saatnya kita menimbang sebuah sistem pendanaan parpol dalam suatu undang-undang dengan membiayai parpol dari APBN sebesar Rp 1 Trili- un sampai Rp 2 Triliun per partai atau minimal 50% dari kebutuhan parpol, diiringi dengan mekanisme pertanggu- ngjawaban yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggu- naan APBN.
2. Perlunya memuat ketentuan tegas la- rangan penggunaan pengaruh karena kedudukan atau jabatan dalam pelak- sanaan pilkada melalui sanksi tegas dan pemidanaan dengan ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran yang dimaksud.
3. Peningkatan peran nyata partai politik khususnya dalam fungsi pendidikan politik terhadap masyarakat dan peng- kaderan berkelanjutan bagi kader par- pol untuk dipersiapkan sebagai calon pemimpin politik baik dalam pilkada maupun pilpres.
4. Perlunya payung hukum berupa un- dang-undang yang memberikan pelu- ang yang lebih tegas kepada Bawaslu sehingga kedudukan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu dapat lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Barry, Dahlan Yacum M. 2001. Kamus Sosiologi Antropologi . Surabaya: In- dah.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Pe- nelitian Sebuah Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Beilharz, Peter. 2003. Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filo- sof Terkemuka . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Sketsa, Penilaian, Perbandingan . Yogyakarta: Kanisius.
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Ja- karta: Balai Pustaka.
Estu Suryowati, 2018, Dimulai, In- vestigasi Dugaan Mahar Poli- tik La Nyalla untuk Gerindra, https:// nasional. kompas.com/ read/2018/01/31/18434251/dimu- lai-investi gasi-dugaan-mahar-poli- tik-la-nyalla-untuk-gerindra.
Ihsanuddin, 2018, Mahar Politik, Ini Sank- si yang Bisa Dikenakan ke Calon dan Parpol, https: // nasional. kompas. com/read /2018/01/16/ 16123881/ mahar-politik-ini-sanksi-yang-bisa- dikenakan-ke-calon-dan-parpol.
Lailatun Niqmah, 2018, Soal Mahar Politik, Mahfud MD Ungkap Fakta Mengejutkan, http: //www. Tribun- news.com/nasional/ 2018/01/17/ter- kait-mahar-politik-mahfud-md-ung- kap-fakta-mengejutkan
Miles & Huberman A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Pe- nelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosda- karya.
Robertus Belarminus, 2018, Kemend- agri: Mahar Politik Racun Da- lam Pelaksanaan Demokrasi, https:// nasional.kompas.com/ read/2018/03/03/21035491/ke- mendagri-mahar-politik-racun-da- lam-pelaksanaan-demokrasi.
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 02, Agst  2018- Jan2019 ISSN: 2620-5173
Sanderson, Stephen K. 2003. Makrososi- ologi, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial . Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Syamsuddin Radjab, 2018, Petaka Mahar Politik, http://www. tribunnews.com/ tribunners /2018/01/26/petaka-ma- har-politik
Tim Permata Press, 2011, UUD 1945
Amandemen I, II, III, & IV , Permata Press.
Yesmil Anwar dan Adang, 2008. Pengan- tar Sosiologi Hukum. Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.