Volume 07, Nomor 01, Maret 2020

## Strategi Manajemen Pengelolaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Donggala, Indonesia

## Management Strategy for Contraceptive Management in Donggala Indonesia

## Rajindra
Fakultas Ekonomi, Universitas  Muhammadiyah Palu
(*) Email Korespondensi: rajindra.fekonump@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  kebutuhan  alat  kontrasepsi  di  kabupaten  Donggala, menganalisis dan menilai persepsi pasangan usia subur dalam penggunaan dan ketersediaan alat kontrasepsi di daerah, menentukan alat kontrasepsi yang menjadi prioritas kebutuhan pasangan sia ubur masing masing kecamatan  dalam  menunjang  keberhasilan  program  Keluarga  Berencana  di  Kabupaten  Donggala. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang representatif, khususnya pasangan  usia  subur  dengan  jumlah  Populasi  berada  di  seluruh  wilayah  di  Kabupaten  Donggala,  dengan total  840  responden,  Alat  analisis  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  dinginkan,  adalah  dengan model analisis distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme untuk mendapatkan alat  kontrasepsi  dirasakan  cukup  mudah  oleh  responden  yang  diteliti,  masih  terdapat  beberapa  responden yang mengatakan kesulitan untuk mendapatkan alkon dikarenakan tempat penyediaan alkon yang agak jauh, namun  secara umum  responden dapat dengan  mudah  menjangkau  lokasi penyediaan alkon,  masih  terdapat beberapa  responden  yang  mengatakan  bahwa  pemakaian  jenis  alkon  tertentu  menimbulkan  efek  samping terhadap  kondisi  fisik  dan  hormonal  mereka,  ketersediaan  jumlah  tenaga  PLKB  belum  cukup  memadai untuk  melakukan  penyaluran  alat  kontrasepsi,  secara  umum,  penggunaan  metode  kontrasepsi  jenis  Alkon suntik  menjadi  pilihan  mayoritas  responden  yang  diteliti.  Adapun  secara  berturut-turut  jumlah  dominan penggunaan alkon adalah suntik, implant, IUD/spiral, MOP, Pil KB dan MOW, ketersediaan jumlah alkon pada  tempat-tempat  yang  menyediakan  alkon  cukup  memadai.  Akan  tetapi,  pengadaan  alkon  yang  ada belum  dilakukan  secara  optimal  dan  tepat  sasaran  dikarenakan  kurang  mempertimbangkan  kesesuaian spesifikasi dan kebutuhan terhadap jenis alkon yang diminati oleh pasangan usia subur.
Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Alat Kontrasepsi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  need  for  contraceptives  in  Donggala,  to  explore  and  to assess the perceptions of couples of childbearing age in the use and availability of contraceptives in the regions, to determine  which contraceptives are the priority needs of teams in each district in supporting the success of the  family  planning  program  in  the  community.  Donggala.  Data  collection  was  carried  out  by  distributing questionnaires to representative respondents, especially couples of childbearing age with a total population in all areas in Donggala Regency, with 840 respondents. The analytical tool used to achieve desired goals is the frequency  distribution,  analysis  model.  The  results  of  the  study  revealed  that  the  mechanism  for  obtaining contraceptives  was  felt  relatively  easy  the  respondents  studied,  there  were  still  some  respondents  who  said  it was difficult to get medical equipment because the place of provision of medical equipment was a bit far away, but  in  general,  respondents  could  easily  reach  the  location  of  medical  supplies,  there  were  still  some respondents  who  said  that  the  use  of  certain  types  of  contraceptives  had  side  effects  on  their  physical  and hormonal conditions, the availability of PLKB personnel was not sufficient enough to distribute contraceptives, in  general,  the  use  of  injection  contraceptive  methods  was  the  choice  of  the  majority  of  respondents  studied. Meanwhile, the dominant number of medical devices used are injection, implant, IUD / spiral, MOP, Pill, and MOW.  However,  the  existing  procurement  of  medical  equipment  has  not  been  carried  out  optimally  and  on target  due  to  the  lack  of  consideration  of  conformity  to  specifications  and  needs  of  the  types  of  medical equipment that are of interest to couples of reproductive age.
Keywords: Management, Management, Contraceptives
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020

## PENDAHULUAN
Upaya  peningkatan  kualitas  hidup manusia
Indonesia telah diupayakan diantaranya  melalui  peningkatan  ekonomi secara  umum,  penciptaan  lapangan  kerja  dan peningkatan  akses  pendidikan  dan  kesehatan (Organization,  2010).  Upaya  mewujudkan tujuan  tersebut  menjadikan  posisi  manusia begitu  penting  sebagai  aset  dalam  setiap aktivitas  masyarakat.  Jumlah  penduduk  yang besar  merupakan  aset  bangsa  yang  dapat dikembangkan  untuk  mendukung  program pembangunan  dengan  catatan  manusianya memiliki  kapabilitas  dan  daya  saing  yang tinggi ditengah globalisasi sumberdaya manusia (Green & Haines, 2015). Peningkatan mutu sumberdaya manusia harus pula dibarengi  upaya  penurunan  pertumbuhan penduduk, sehingga biaya pembangunan dapat lebih berdayaguna dalam mewujudkan kualitas  pembangunan  itu  sendiri.  dengan pertumbuhan  penduduk  yang  terkendali  maka pembiayaan  pembangunan  dapat  diarahkan pada  sektor-sektor  produktif  yang  lebih mampu memberikan leverage terhadap pendapatan nasional dan pendapatan perkapita yang  menjadi  ukuran  kemakmuran  sebuah bangsa  (Grey  &  Sadoff,  2007).  Sebaliknya jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan  yang  rendah  cenderung  memiliki produktivitas  yang  rendah  dan  daya  saing yang  rendah  terutama  dibandingkan  tenaga kerja asing yang trend nya terus meningkat.
Upaya menggalakkan program keluarga  berencana  telah  menjadi  kebutuhan nasional  saat  ini  ditengah  tren  pertumbuhan penduduk  yang  meningkat  akhir-akhir  ini.  Ini berarti perlu adanya upaya promosi yang kuat dalam  meningkatkan  pemahaman  masyarakat akan makna dan pentingnya keluarga berencana  dalam  mendorong  pencapaian norma  keluarga  kecil  yang  lebih  sejahtera. Selanjutnya, promosi yang kuat perlu di back- up  dengan  upaya  penyediaan  alat  kontrasepsi yang memadai, baik dari  segi jumlah maupun kualitas  serta  jenisnya.  Hal  ini  disebabkan jenis  alat  kontrasepsi  tertentu  tidak  selalu diminati  atau  cocok  dengan  kondisi  pasangan usia  subur  yang    akan  menggunakan  alat kontrasepsi (Wulifan et al., 2015).
Upaya penurunan angka pertumbuhan penduduk  secara  spesifik  dapat  diarahkan pada pengadaan alat kontrasepsi bagi masyarakat kurang mampu dikabupaten Donggala  yaitu  keluarga  sejahtera  dan  pra sejahtera.  Hal  ini  didasarkan  asumsi  bahwa masyarakat  kurang  mampu  memiliki  akses
dan pengetahuan yang relatif terbatas terhadap fasilitas pelayanan keluarga berencana, sehingga cenderung tidak mampu mengendalikan  kelahiran.  Artinya  bahwa pengadaan  alat  kontrasepsi  bagi  kaum  kurang mampu  dapat  menjadi  prioritas  ditengah keterbatasan  dana  dalam  penyediaan  alat kontrasepsi.
Masalah  keterbatasan  penyediaan  alat kontrasepsi  telah  menjadi  issu  internasional sebagai  dampak  terjadinya  perubahan,  serta mengglobalnya  tata  hubungan  internasional secara  geopolitik  maupun  geografis,  sehingga mempengaruhi  kebijakan  lembaga  donor dalam  penyediaan  alat  kontrasepsi.  Terlebih saat ini menurutnya penyediaan alat kontrasepsi sebagian besar pembiayaan sangat tergantung  bantuan  hibah  maupun  pinjaman lunak  dalam  penyediaan  alat  kontrasepsi (Hawkesworth,  2018).  Data  yang  dirilis  oleh Badan  Koordinasi  dan  Keluarga  Berencana Nasional (BKKBN) pusat menunjukkan bahwa  masih    terdapat  10,5  %  pasangan  usia subur  yang  ingin  ber  keluarga  berencana namun  tidak  terlayani  (unmet  need)  karena berbagai sebab (BKKBN, 2017).
Dengan  melihat  kondisi  ini  maka adalah  sangat  urgen  untuk  mengetahui kebutuhan  alat  kontrasepsi  dan  bagaimana mengelola  dalam  hal  pendistribusiannya secara  merata  kepada  keluarga  yang  tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga proses penyediaannya dapat mencapai sasaran seacara  optimal.  Penyediaan  alat  kontrasepsi dalam  jumlah,  kualitas  dan  jenis  yang  sesuai dengan  dukungan  promosi  yang  kuat  akan memberikan value bagi peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam    keluarga berencana (Gavin et al., 2014).
Untuk itu, penilaian kebutuhan perlu dikelola  dengan  manajemen  yang  baik  dan dapat  dikembangkan  dengan  dasar  bahwa pihak  Badan  Keluarga  Berencana  dan Pemberdayaan  Perempuan  sebagai  pihak yang  menyediakan  alat    kontrasepsi  akan lebih memahami berbagai jenis alat kontrasepsi yang diperlukan oleh masyarakat  dengan  jumlah  yang  memadai. Dengan  cara  ini  maka  Badan  Keluarga Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan akan  lebih  mampu  dalam  perencanaan kebutuhan  dan  distribusi  logistik  keluarga berencana di masing-masing daerah (Suparman et al., 2018).
Penilaian  kebutuhan  pada  dasarnya adalah  sebuah  pendekatan  yang  mencoba mengidentifikasi  pemenuhan  kebutuhan  dan pemanfaatan alat kontrasepsi dengan
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020
melibatkan pengguna sebagai sumber informasi.  Ini  berarti  bahwa  Pasangan  usia subur dapat menjadi subyek, obyek sekaligus sumber  informasi  (responden)  dalam    proses penilaian.  Kajian  ini  juga  menjadi  sangat urgen  mengingat  telah  banyak  dana  yang dialokasikan  dalam  pengadaan  peralatan kontrasepsi  dari  berbagai  sumber  namun pada  kenyataannya  pertumbuhan  penduduk masih  relatif  tinggi.  Dengan  penilaian kebutuhan  alat  kontrasepsi  ini  diharapkan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mampu
mewujudkan    6  tepat  (six  right)    kaitannya dalam  logistic  alat  kontrasepsi  yaitu  tepat produk/jenis,  tepat  jumlah,  tepat  kondisi, tepat  tempat,  tepat  waktu  dan  tepat  harga. Oleh  karena  ittu  penelitian  bertujuan  untuk Menganalisis  kebutuhan  alat  kontrasepsi  di kabupaten  Donggala,  menganalisis  dan menilai  persepsi  pasangan  usia  subur  dalam penggunaan dan ketersediaan keluarga berencana  di  daerah,  menentukan  alat kontrasepsi yang menjadi prioritas kebutuhan pasangan usia subur masing masing kecamatan  dalam  menunjang  keberhasilan program  keluarga  berencana  di  kabupaten Donggala.

## METODE
Lokasi  penelitian  ini  adalah  seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Donggala. Untuk  memperoleh  informasi  tambahan berupa persepsi pasangan usia subur atas alat kontrasepsi  yang  diinginkan,  akan  diambil sampel  pasangan  usia  subur  dari  tiap kecamatan  masing-masing  2  desa  dengan pertimbangan  yang  tergolong  pasangan  usia subur  tertinggi.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden  yang  representatif,  khususnya pasangan usia subur (Fauser et al., 2019).
Populasi  dalam  kajian  ini  adalah pasangan  usia  subur  yang  berada  di  seluruh wilayah  di  Kabupaten  Donggala,  yaitu  14 Kecamatan  dan  2  desa  per  kecamatan  dan  30 pasangan usia subur per desa dengan total 840 responden.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  berasal  dari responden  yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner (Mukuka et al., 2015).
Data  ini  terutama  menyangkut  jenis alat  kontrasepsi  yang  diiinginkan,  persepsi pasangan  usia  subur  atas  pelayanan  keluarga berencana. Data sekunder terutama dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala, yang berupa
data  jumlah  pasangan  usia  subur  ditiap  desa tahun  2017.  Data  sekunder  lainnya  adalah jumlah  pasangan  usia  subur  yang  telah mendapat pelayanan keluarga berencana tahun 2014-2018,  termasuk  jenis  alat  kontrasepsi yang digunakan.
Alat  analisis  yang  digunakan  untuk mencapai  tujuan  yang  dinginkan,  adalah dengan  model  analisis  distribusi  frekuensi (Schuck, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadaan  Alat  Kontrasepsi  pada  Setiap Kecamatan di Kabupaten Donggala
Pemerintah  menetapkan  kebijakan keluarga  berencana  melalui  penyelenggaraan program  keluarga  berencana  dengan  tujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang  dan  keluarga  berkualitas  (Makfirah, 2020).  Untuk  itu  pemerintah  berkewajiban agar memberikan  akses pelayanan kontrasepsi kepada pasangan usia subur.
Oleh  karena  itu,  Pengadaan  alat kontrasepsi  dengan  jumlah  dan  kualitas memadai  dapat  mendukung  terlaksananya program  keluarga  berencana  dengan  baik. Ketersediaan  alat  kontrasepsi  dalam  jumlah dan kualitas yang memadai dapat memungkinkan pasangan usia subur memperoleh  alat  kontrasepsi  sesuai  dengan waktu saat dibutuhkan
sehingga memungkinkan  tercapainya  tujuan  program keluarga berencana di kalangan pasangan usia subur (Anggraini & Azhari, 2015). Berdasarkan hasil analisis atas pengadaan dan pendistribusian  Ketersediaan  alat  kontrasepsi dalam  jumlah  dan  kualitas  yang  memadai dapat  memungkinkan  pasangan  usia  subur memperoleh  alat  kontrasepsi  sesuai  dengan waktu saat dibutuhkan sehingga memungkinkan  tercapainya  tujuan  program keluarga berencana di kalangan pasangan usia subur di Kabupaten Donggala, dapat dijabarkan dalam berbagai aspek berikut ini:
Kemudahan memperoleh Alat Kontrasepsi

## Kecamatan Damsol
Dari
keseluruhan responden menyebutkan  bahwa  alat  kontrasepsi  dapat didapatkan  dengan  mudah.  Sementara  itu berdasarkan  hasil  wawancara,  masih  ada beberapa responden yang mempersepsi bahwa untuk  jenis  alat  kontrasespsi  yang  agak  sulit untuk didapatkan adalah IUD/spiral dan Medis Operasi Pria.
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020

## Kecamatan Sojol
Adapun besaran persentase  responden yang  menyatakan  bahwa  untuk  mendapatkan alat  kontrasepsi  yang  diinginkan  oleh  mereka dirasakan  mudah  adalah  sebesar  87,5  %. Sementara  itu  responden  yang  menyatakan bahwa  untuk  mendapatkan  alat  kontrasepsi yang  mereka  inginkan  mempunyai  tingkat kemudahan  dengan  kategori  sedang  adalah sebesar 12,5 %.

## Kecamatan Balaesang
Berdasarkan  hasil  wawancara,  masih ada  beberapa  responden  yang  mempersepsi bahwa untuk jenis alat kontrasespsi yang agak sulit  untuk  didapatkan  adalah  IUD/spiral, suntik  dan  MOP.  Umumnya  pasangan  usia subur  memperoleh  alat  kontrasepsi  yang dibutuhkan dari petugas kesehatan diantaranya keluarga  berencana,  bidan,  mantri  atau pasangan usia subur setempat.

## Kecamatan Sindue Tombosabora
Adapun besaran persentase  responden yang  menyatakan  bahwa  untuk  mendapatkan alat kontrasepsi yang diinginkan dan dirasakan mudah  adalah  sebesar  50  %.  Dan  responden yang  menyatakan  bahwa  untuk  mendapatkan alat  kontrasepsi  yang  mereka  inginkan mempunyai  tingkat  kemudahan  mempunyai besaran yakni sebesar 50 %.

## Kecamatan Sojol Utara
Bahwa  persentase  responden  yang menyebutkan alkon didapatkan dengan mudah adalah  sebesar  37,5  %.  Responden  yang menyatakan  bahwa  untuk  mendapatkan  alat kontrasepsi yang mereka inginkan mempunyai tingkat  kemudahan  dengan  kategori  sedang adalah  sebesar  50  %.  Namun  ada  juga responden  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat kesulitan  untuk  mendapatkan  alkon  yang diinginkan sebesar  12,5 %.

## Kecamatan Banawa
Bahwa  persentase  responden  yang menyebutkan  alat  kontrasepsi  didapatkan dengan  mudah  adalah  sebesar  83,33  %. Responden  yang  menyatakan  bahwa  untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang
merekainginkan mempunyai kemudahan dengan  kategori  sedang  adalah  sebesar  16,67 %.

## Kecamatan Banawa Selatan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  masih ada  beberapa  responden  yang  mempersepsi bahwa untuk jenis alat kontrasespsi yang agak
sulit untuk didapatkan adalah MOP. Umumnya responden memperoleh alat kontrasepsi  yang  dibutuhkan  dari  petugas kesehatan  diantaranya  PPKBD,  Bidan,  Mantri atau Pasangan usia suburtu setempat.

## Kecamatan Banawa Tengah
Bahwa  mayoritas  secara  keseluruhan responden menyebutkan bahwa alat kontrasepsi  dapat  didapatkan  dengan  mudah. Sementara  itu  berdasarkan  hasil  wawancara, masih ada beberapa responden yang mempersepsi bahwa untuk jenis alat kontrasespsi yang agak  sulit  untuk didapatkan adalah MOP, IUD/spiral dan pil.

## Kecamatan Labuan
Sementara itu berdasarkan hasil wawancara,  masih  ada  beberapa  responden yang  mempersepsi  bahwa  untuk  jenis  alat kontrasespsi yang agak  sulit  untuk didapatkan adalah  IUD/spiral  dan  kondom.  Umumnya responden  memperoleh  alat  kontrasepsi  yang dibutuhkan dari petugas kesehatan diantaranya keluarga  berencana,  bidan,  mantri  atau pasangan usia suburtu setempat.

## Kecamatan Rio Pakava
Bahwa  persentase  responden  yang menyebutkan  alat  kontrasepsi  mudah  didapat adalah  sebesar  83,33  %.  Responden  yang menyatakan  bahwa  untuk  mendapatkan  alat kontrasepsi  yang  mereka  inginkan  dengan kategori sedang adalah sebesar 16,67 %.

## Kecamatan Sindue Tobata
Bahwa  persentase  responden  yang menyebutkan  alat  kontrasepsi  didapatkan dengan  mudah  adalah  sebesar  85,71  %. Responden  yang  menyatakan  bahwa  untuk mendapatkan  alkon  yang  mereka  inginkan dengan  kategori  sedang  adalah  sebesar  14,29 %.

## Kecamatan Sirenja
Bahwa  persentase  responden  yang menyebutkan  alat  kontrasepsi  didapatkan dengan  mudah  adalah  sebesar  66,67  %. Responden  yang  menyatakan  bahwa  untuk mendapatkan  alat  kontrasepsi  yang  mereka inginkan  mempunyai  tingkat  kemudahan dengan  kategori  sedang  adalah  sebesar  33,33 %.

## Kecamatan Tanatovea
Bahwa  persentase  responden  yang menyebutkan  alat  kontrasepsi  didapatkan dengan  mudah  adalah  sebesar  50  %.
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020
Sementara  itu  responden  yang  menyatakan bahwa  untuk  mendapatkan  alat  kontrasepsi yang  mereka  inginkan  mempunyai  tingkat kemudahan  dengan  kategori  sedang  adalah sebesar  16,67  %.  Ada  pula  responden  yang merasakan  kesulitan  untuk  mendapatkan  alat kontrasepsi  yang  mereka  inginkan  adalah sebesar 33,33 %.

## Kecamatan Sindue
Bahwa  persentase  responden  yang menyebutkan  alat  kontrasepsi  didapatkan dengan  mudah  adalah  sebesar  83,33  %. Sementara  itu  responden  yang  menyatakan bahwa  untuk  mendapatkan  alat  kontrasepsi yang  mereka  inginkan  mempunyai  tingkat kemudahan  dengan  kategori  sedang  adalah sebesar 16,67 %.
Penyaluran  Alat  Kontrasepsi  pada  Setiap Kecamatan di Kabupaten Donggala
Manajamen logistik untuk alat kontrasepsi akan sangat menentukan
ketersediaan  alat  kontrasepsi  di  pedesaan (Mukasa  et  al.,  2017).  Penyaluran  alat kontrasepsi harus didasarkan pada
keseimbangan  antara  kebutuhan,  penyediaan dan  pemerataan  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Mengacu  pada  hal  tersebut, penyaluran alat kontrasepsi
mempertimbangkan 3 aspek yakni jarak lokasi tempat  penyaluran  alkon  yang  berdekatan dengan  tempat  tinggal  pasangan  usia  subur, prosedur  untuk  mendapatkan  alkon  dirancang semudah  mungkin  dan  memakan  waktu  yang tidak  lama  serta  kontuinitas  ketersediaan  alat kontrasepsi  yang  dibutuhkan  oleh  pasangan usia subur (Machiyama et al., 2017).
Jarak  Lokasi  Tempat  Penyaluran  Alat Kontrasepsi
Kemudahan pendistribusian atau penyaluran  alat  kontrasepsi  kepada  pasangan usia  subur  harus  didukung  dengan  lokasi  atau tempat  penyaluran  alat  kontrasepsi  yang strategis  sehingga  dapat  dijangkau  dengan mudah  oleh  pasangan  usia  subur  (Rusman, 2020). Penyediaan
lokasi tempat pendistribusian atau penyaluran alat kontrasepsi  yang  dapat  dengan  mudah ditemukan  oleh  pasangan  usia  subur  serta dengan  jarak  tidak  terlalu  jauh  dari  tempat tinggal mereka dapat memberikan kemudahan kepada pasangan usia subur untuk menggunakan  alat  kontrasepsi  secara  teratur dan intens (Novini N, 2016).

## Mekanisme  Prosedur  Penyaluran  Alat Kontrasepsi
Mekanisme  prosedur  penyaluran  alat kontrasepsi  kepada  pasangan  usia  subur  harus dirancang  semudah  mungkin  dan  tidak memakan  waktu  yang  cukup  lama  untuk mendapatkannya  (Hameed  et  al.,  2014).  Alur prosedur seperti ini dapat mendukung terlaksananya  penyaluran  alat  kontrasepsi dengan  cepat  kepada  pasangan  usia  subur sehingga  dapat  mendukung  terwujudnya keberhasilan  program  keluarga  berencana (Yulianda, 2018).

## Ketersediaan Alat Kontrasepsi
Penilaian kontuinitas petugas keluarga berencana secara periodik dalam mendistribusikan  alat  kontrasepsi  secara merata  di  pedesaan  dapat  dilihat  dari ketersediaan  alat  kontrasepsi  yang  ada  pada setiap desa (Budiman, n.d.). Proses pendistribusian  secara  kontinyu  oleh  petugas keluarga berencana dengan melihat kebutuhan riil  di  pedesaan  akan  sangat  mendukung apakah  alat  kontrasepsi  yang  dibutuhkan pasangan  usia  subur  tersedia  atau  tidak  setiap saat.  Untuk  itu  penting  menilai  aspek ketersediaan  alat  kontrasepsi  di  pedesaan dalam upaya menunjang keberhasilan program keluarga  berencana  melalui  penyediaan  alat kontrasepsi dalam jumlah yang tepat dan pada saat yang tepat pula (Welsby et al., 2020).

## Kebutuhan  Terhadap  Alat  Kontrasepsi Yang Diinginkan Kecamatan Dampal Selatan
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan sebesar 66,67 %. Namun ada juga  responden  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia pada  saat  mereka  butuhkan  di  tempat-tempat yang  menyediakan  alkon  seperti  Pasangan usia suburkesmas sebesar 33,33 %.

## Kecamatan Sojol
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka  butuhkan  sebesar  50  %.  Namun  ada juga  responden  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia pada  saat  mereka  butuhkan  di  tempat-tempat yang  menyediakan  alat  kontrasepsi  dengan presentase sebesar 50 %.

## Kecamatan Balaesang
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020
mereka butuhkan sebesar 75 %. Sementara itu, responden  yang  menyebutkan  bahwa  alkon yang mereka butuhkan kadang-kadang tersedia  pada  petugas  keluarga  berencana pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan  alkon  seperti  Pasangan  usia suburkesmas  dan  pasangan  usia  suburtu setempat  sebesar  8,33  %.  Namun  ada  juga responden menyebutkan bahwa alkon kadang- kadang  tidak  tersedia  setiap  saat  mereka butuhkan sebesar 16,67 %.

## Kecamatan Sindue Tombosabora
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka  butuhkan  sebesar  75  %.  Namun  ada juga  responden  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia setiap  saat  pada  petugas  keluarga  berencana pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan alkon sebesar 25 %.

## Kecamatan Sojol Utara
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan sebesar 12,5 %. Namun ada juga  responden  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia setiap  saat  mereka  butuhkan  pada  petugas keluarga  berencana  pedesaan  ataupun  tempat- tempat  yang  menyediakan  alat  kontrasepsi seperti  Pasangan  usia  suburkesmas  dan Pasangan usia suburtu sebesar 87,5 %.

## Kecamatan Banawa
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan sebesar 33,33 %. Sementara itu,  responden  yang  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  yang  mereka  butuhkan  kadang- kadang  tersedia  setiap  saat  pada  petugas keluarga  berencana  pedesaan  ataupun  tempat- tempat  yang  menyediakan  alat  kontrasepsi seperti  pasangan  usia  subur  kesmas  dan pasangan  usia  suburtu setempat  sebesar 16,67 %.  Namun  ada  juga  responden  menyebutkan bahwa  alkon  kadang-kadang  tidak  tersedia setiap  saat  pada  petugas  keluarga  berencana pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan alat kontrasepsi sebesar 50 %.

## Kecamatan Banawa Selatan
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka  butuhkan  sebesar  62,5  %.  Sementara itu,  responden  yang  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  yang  mereka  butuhkan  kadang- kadang  tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan
pada  petugas  keluarga  berencana  pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan alat kontrasepsi  seperti  pasangan  usia  subur kesmas  dan  pasangan  usia  subur  setempat besaran  angka  persentase  sebesar  25  %. Namun  ada  juga  responden  menyebutkan bahwa  alat  kontrasepsi  kadang-kadang  tidak tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan  pada petugas  keluarga  berencana  pedesaan  sebesar 12,5 %.

## Kecamatan Banawa Tengah
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan  sebesar 66,67 %. Sementara itu,  responden  yang  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  yang  mereka  butuhkan  kadang- kadang  tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan pada  petugas  keluarga  berencana  pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan alat kontrasepsi sebesar 16,67 %. Namun ada juga responden menyebutkan bahwa alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia  saat mereka butuhkan sebesar 16,67 %.

## Kecamatan Labuan
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan sebesar 83,33 %. Namun ada juga  responden  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia setiap saat mereka butuhkan sebesar 16,67 %.

## Kecamatan Rio Pakava
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan sebesar 83,33 %. Namun ada juga  responden  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia setiap saat mereka butuhkan sebesar 16,67 %.

## Kecamatan Sindue Tobata
Responden  yang  mengatakan  alat kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat  mereka butuhkan  sebesar  28,57  %.  Sementara  itu, responden  yang  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  yang  mereka  butuhkan  kadang- kadang  tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan pada  petugas  keluarga  berencana  pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan alat kontrasepsi sebesar 14,29 %. Namun ada juga responden menyebutkan bahwa alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia setiap saat mereka butuhkan sebesar 57,14 %.

## Kecamatan Sirenja
Dibawah  ini  menunjukkan  bahwa responden  yang  mengatakan  alat  kontrasepsi
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020
selalu  tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan sebesar  50  %.  Sementara  itu,  responden  yang menyebutkan  bahwa  alat  kontrasepsi  yang mereka  butuhkan  kadang-kadang  tersedia setiap  saat  mereka  butuhkan  pada  petugas keluarga  berencana  pedesaan  ataupun  tempat- tempat  yang  menyediakan  alat  kontrasepsi seperti  pasangan  usia  subur  kesmas  dan pasangan  usia  subur  setempat  besaran  angka persentase  sebesar  16,67  %.  Namun  ada  juga responden menyebutkan bahwa alat kontrasepsi  kadang-kadang  tidak  tersedia setiap  saat  mereka  butuhkan  pada  petugas keluarga  berencana  pedesaan  adalah  sebesar 33,33 %.

## Kecamatan Tanatovea
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan sebesar 50 %. Sementara itu, responden  yang  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  yang  mereka  butuhkan  kadang- kadang  tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan pada  petugas  keluarga  berencana  pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan alat kontrasepsi  seperti  pasangan  usia  subur kesmas  dan  pasangan  usia  subur  setempat besaran  angka  persentase  sebesar  16,67  %. Namun  ada  juga  responden  menyebutkan bahwa  alat  kontrasepsi  kadang-kadang  tidak tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan  adalah sebesar 33,33 %.

## Kecamatan Sindue
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  selalu  tersedia  setiap  saat mereka butuhkan sebesar 66,67 %. Sementara itu,  responden  yang  menyebutkan  bahwa  alat kontrasepsi  yang  mereka  butuhkan  kadang- kadang  tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan pada  petugas  keluarga  berencana  pedesaan ataupun tempat-tempat yang menyediakan alat kontrasepsi  seperti  pasangan  usia  subur kesmas  dan  pasangan  usia  subur  setempat besaran  angka  persentase  sebesar  16,67  %. Namun  ada  juga  responden  menyebutkan bahwa  alat  kontrasepsi  kadang-kadang  tidak tersedia  setiap  saat  mereka  butuhkan  adalah sebesar 16,67 %.
Ketepatan Sasaran Penyaluran Alat Kontrasepsi Kecamatan Dampal Selatan Bahwa  responden  yang  mengatakan alkon yang disalurkan tepat sasaran mempunyai  besaran  persentase  sebesar  83,33 %.  Namun  ada  juga  responden  menyebutkan
bahwa  alat  kontrasepsi  yang  disalurkan  tidak tepat sasaran sebesar 16,67 %.

## Kecamatan Sojol
Responden  yang  mengatakan  alat kontrasepsi  yang  disalurkan  tepat  sasaran sebesar  62,5  %.  Sementara  itu,  responden yang  menyebutkan  bahwa  penyaluran  alkon kurang tepat sasaran sebesar 37,5 %.

## Kecamatan Balaesang
Bahwa  responden  yang  mengatakan alat  kontrasepsi  yang  disalurkan  tepat  sasaran sebesar  91,67  %.  Namun  ada  juga  responden menyebutkan  bahwa  alat  kontrasepsi  yang disalurkan  tidak  tepat  sasaran  adalah  sebesar 8,33 %.
Kecamatan Sindue Tombosabora, Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Banawa,  Kecamatan  Banawa  Tengah, Kecamatan  Banawa  Selatan,  Kecamatan Labuan, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan  Sindue  Tobata,  Kecamatan Sindue, Kecamatan Sirenja,
dan

## Kecamatan Tanantovea
Bahwa  secara  keseluruhan  responden  di  11 Kecamatan  ini  mengatakan  bahwa  penyaluran alat  kontrasepsi  yang  dilakukan  telah  tepat sasaran. Hal ini terlihat dari besaran persentase yang  menjawab  pada  pilihan  tersebut  yakni sebesar 100 %.

## KESIMPULAN
Kajian penelitian ini adalah
manajemen kebutuhan, pengelolaan, ketersediaan dan pelayanan alat kontrasepsi di Kabupaten Donggala dengan
mengidentifikasi  pemenuhan  kebutuhan  dan pemanfaatan  alat  kontrasepsi  oleh  pasangan usia subur di Kabupaten Donggala, mekanisme  prosedur  untuk  mendapatkan  alat kontrasepsi  dirasakan  cukup  mudah  oleh responden  yang  diteliti,  masih  terdapat beberapa responden yang mengatakan kesulitan untuk mendapatkan alat kontrasepsi dikarenakan tempat penyediaan alat kontrasepsi  yang  agak  jauh.  Namun  secara umum  responden  dapat  dengan  mudah menjangkau  lokasi  penyediaan  alkon,  masih terdapat beberapa responden yang mengatakan  bahwa  pemakaian  jenis  alat kontrasepsi tertentu menimbulkan efek samping  terhadap  kondisi  fisik  dan  hormonal mereka,  ketersediaan  jumlah  tenaga  keluarga berencana  belum  cukup  memadai  untuk
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020
melakukan  penyaluran  alat  kontrasepsi, secara umum, penggunaan metode kontrasepsi  jenis  alat  kontrasepsi  suntik menjadi  pilihan  mayoritas  responden  yang diteliti.  Adapun  secara  berturut-turut  jumlah dominan  penggunaan  alkon  adalah  suntik, implant,  IUD/spiral,  MOP,  pil  keluarga berencana  dan  MOW,  ketersediaan  jumlah alat  kontrasepsi  pada  tempat-tempat  yang menyediakan alat kontrasepsi cukup memadai.  Akan  tetapi,  pengadaan  alat kontrasepsi  yang  ada  belum  dilakukan  secara optimal dan tepat sasaran dikarenakan kurang mempertimbangkan  kesesuaian  spesifikasi dan kebutuhan terhadap jenis alat kontrasepsi yang diminati oleh pasangan usia subur.

## SARAN
Perlunya  penataan  kembali  pengadaan jenis  alat  kontrasepsi  yang  tepat  guna  dan tepat  sasaran  kepada  setiap  Pasangan  usia subur  dengan  didasarkan  pada  spesifikasi kebutuhan alat  kontrasepsi yang diminati dan menjadi  pilihan  mayoritas  pasangan  usia subur,  perlunya  memperhatikan  ketersediaan alat  kontrasepsi  yang  memadai  pada  tempat penyediaan  alat  kontrasepsi  sesuai  dengan keinginan  atau  yang  diminati  oleh  pasangan usia  subur  di  Wilayah  pedesaan,  perlunya penambahan  jumlah  tenaga  PLKB  dengan konsep  satu  desa  satu  PLKB.  Sehingga memudahkan untuk melakukan proses sosialisasi pendistribusian alat kontrasepsi yang  tepat  guna  serta  penyadaran  akan pentingnya  ber-keluarga  berencana  kepada setiap  pasangan  usia  subur,  perlu  lebih meningkatkan  penyuluhan  oleh  petugas PLKB  terkait  kecocokan  jenis  Alkon  yang digunakan  sehingga  dapat  meminimalisasi terjadinya efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi  tersebut,  perlu  diprogramkan secara  periodik  kegiatan  pemasangan  jenis alat  kontrasepsi  tertentu  seperti  MOW  dan MOP,  karena  sebagian  pasangan  usia  subur masih  menganggap  adanya  kesulitan  untuk mendapatkan  petugas untuk  melakukan pemasangan  alat  kontrasepsi  tersebut,  perlu dilakukan  penyaluran  Alkon  secara  berkala (rutin)  secara  periodik  ke  tempat-tempat penyaluran  alat  kontrasepsi  yang  telah ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  safety Stock  (sebelum  stok  alat  kontrasepsi  di masyarakat  habis  terpakai)  untuk  menjaga kesinambungan  ketersediaan  alat kontrasepsi, bagi  petugas  PLKB  masih  perlu  lebih  aktif memberikan penyuluhan secara intens kepada pasangan  usia  subur  terutama  bagi  pasangan
usia  subur  yang  ada  di  daerah  terpencil  agar lebih  meningkatkan  kesadaran  ber  keluarga berencana bagi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  I.,  &  Azhari,  A.  K.  (2015). Sikap pasangan  usia  subur  terhadap  drop  out peserta  program  keluarga  berencana (KB) .
BKKBN,  B.  P.  S.  (2017).  Kemenkes,  & USAID.(2017).  Survey  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia. Survei  Demografi Dan Kesehatan Indonesia . Budiman,  L.  (n.d.). Ben  White,  Professor  of Rural  Sociology,  International  Institute of Social Studies (ISS), The Hague . Fauser,  B.  C.  J.  M.,  Boivin,  J.,  Barri,  P.  N.,
Tarlatzis,  B.  C.,  Schmidt,  L.,  &  Levy- Toledano,  R.  (2019).  Beliefs,  attitudes and  funding  of  assisted  reproductive technology:  Public  perception  of  over 6,000  respondents  from  6  European countries. PloS One , 14 (1), e0211150. Gavin,  L.,  Moskosky,  S.,  Carter,  M.,  Curtis, K.,  Glass,  E.,  Godfrey,  E.,  Marcell,  A., Mautone-Smith, N., Pazol, K., & Tepper, N.  (2014).  Providing  quality  family planning  services:  recommendations  of CDC  and  the  US  Office  of  Population Affairs. Morbidity  and  Mortality  Weekly Report:  Recommendations  and  Reports , 63 (4), 1–54.
Green,  G.  P.,  &  Haines,  A.  (2015). Asset building  &  community  development . Sage publications.
Grey,  D.,  &  Sadoff,  C.  W.  (2007).  Sink  or swim?  Water  security  for  growth  and development. Water  Policy , 9 (6),  545– 571.
Hameed,  W.,  Azmat,  S.  K.,  Ali,  M.,  Sheikh, M.  I.,  Abbas,  G.,  Temmerman,  M.,  & Avan, B. I. (2014). Women’s empowerment and contraceptive use: the role  of  independent  versus  couples’ decision-making,  from  a  lower  middle income  country  perspective. PloS  One ,
9 (8), e104633. Hawkesworth,  M.  E.  (2018). Globalization and  feminist  activism .  Rowman  & Littlefield.
Machiyama,  K.,  Casterline,  J.  B.,  Mumah,  J.
N.,  Huda,  F.  A.,  Obare,  F.,  Odwe,  G., Kabiru,  C.  W.,  Yeasmin,  S.,  &  Cleland, J.  (2017).  Reasons  for  unmet  need  for family  planning,  with  attention  to  the measurement  of  fertility  preferences: protocol  for  a  multi-site  cohort  study. Reproductive Health , 14 (1), 1–11.
Volume 07, Nomor 01, Maret 2020
Makfirah,  R.  (2020). Tinjauan  Siyasah Syar’iyyah  Terhadap  Peran DP3AP2KB Kota  Banda  Aceh  Dalam  Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kebijakan Program Keluarga Berencana) . UIN AR-RANIRY.
Mukasa,  B.,  Ali,  M.,  Farron,  M.,  &  Van  de Weerdt, R. (2017). Contraception supply chain  challenges:  a  review  of  evidence from  low-and  middle-income  countries. The  European  Journal  of  Contraception &  Reproductive  Health  Care , 22 (5), 384–390.
Mukuka,  M.,  Aigbavboa,  C.,  &  Thwala,  W.
(2015).  Effects  of  construction  projects schedule  overruns:  A  case  of  the Gauteng Province, South Africa.
Procedia Manufacturing , 3 , 1690–1695. Novini N, T. (2016). Gambaran Pengetahuan,
Sikap,  dan  Tindakan  Sopir  Angkutan Umum  di  Kampus  UIN  Alauddin Makassar  tentang  Partisipasi  Suami dalam  Mendukung  Penggunaan  Alat Kontrasepsi  Istri. Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar.
Organization, W. H. (2010). Increasing access to  health  workers  in  remote  and  rural areas  through  improved  retention: global  policy  recommendations .  World Health Organization. Rusman,  M.  R.  (2020). BUDAYA  DAN
KONTRASEPSI . Penerbit Qiara Media. Schuck,  P.  (2000).  Size-distribution  analysis of  macromolecules  by  sedimentation velocity  ultracentrifugation  and  lamm
equation  modeling. Biophysical  Journal , 78 (3), 1606–1619.
Suparman,  N.,  Sakti,  F.  T.,  &  Engkus,  E. (2018).  Evaluasi  Program  Keluarga Berencana  pada  Era  Desentralisasi  di Kuningan  Jawa  Barat. JPPUMA:  Jurnal Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik UMA  (Journal  of  Governance  and Political Social UMA) , 6 (2), 122–131.
Welsby, C., Shipman, J., & Roe, P. (2020). A systematic  review  of  the  views  of healthcare professionals on the provision of  long‐acting  reversible  contraception.
Journal  of  Clinical  Nursing , 29 (9–10),
1499–1512.
Wulifan,  J.  K.,  Brenner,  S.,  Jahn,  A.,  &  De Allegri, M. (2015). A scoping review on determinants  of  unmet  need  for  family planning  among  women  of  reproductive age in low and middle income countries. BMC Women’s Health , 16 (1), 1–15. Yulianda, E. (2018). Strategi Pengkoordinasian  Dalam  Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencanapada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanakabupaten Labuhanbatu Utara .