## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

## ACCOUNTABILITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN WEST SUMBAWA
Ilham Zitri*
*Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram Ilhamzitr@gmail.com

## ABSTARCT
This  article  discusses  the  accountability  of  village  financial  management  in  four villages  in  West  Sumbawa  District.  While  the  method  used  is  a  combination  that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation.  The  results  of  this  study  are  that  the  village  government  still cannot  manage  village  finance  in  the  four  villages,  namely  First,  Benete  Village, Maluk  Subdistrict,  Secondly,  Maluk  Village,  Maluk  District,  Third,  Sekongkang Bawah Village, Sekongkang District, and Fourth, Sekongkang Village, Sekongkang Subdistrict  .  The  first  problem  faced  by  the  village  was  the  limited  or  limited capacity  of  the  village  apparatus  in  managing  village  finances  or  the  absence  of participation from the village community which made the problem increase.

## Keywords: accountability, village government, financial management

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang    akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  pada empat desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun metode yang digunakan ialah kombinasi  yang  menggabungkan  kedua  metode,  teknik  yang  digunakan  adalah wawancara,  angket  dan  dokumentasi.  Adapun  Hasil  dari  penelitian  ini  ialah pemerintah desa  masih belum bisa mengelola keuangan desa pada Empat  desa yaitu Pertama, Desa  Benete  Kecamatan  Maluk, Kedua, Desa  Maluk  Kecamatan Maluk, Ketiga yaitu Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, dan yang Keempat, ialah Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  ataupun  tidak  adanya  partisipasi  dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak.
Kata kunci : akuntabilitas, pemerintah desa, pengelolaan keuangan

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019

## PENDAHULUAN
Hadirnya  otonomi  desa  diharapkan  akan  menghasilkan  dua  manfaat nyata,  yang  pertama  mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan,  juga  mendorong  pemerataan  hasil  pembangunan  (keadilan)  dan yang  kedua  memperbaiki  alokasi  sumber  daya  produktif  melalui  pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang  memiliki  informasi  yang  paling  lengkap.  Sedangkan  tingkat  pemerintah yang  paling  rendah  adalah  pemerintah  desa.  Melihat  undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  dijelaskan  pada  BAB  V  Pasal  24  bahwa  di  dalam penyelenggaran  pemerintahan  desa  harus  berdasarkan  azas  akuntabilitas.  Azas akuntabilitas  yang  dimaksud  adalah  azas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  serta  Bupati  melalui Camat.
Seperti  yang  diketahui  keuangan  desa  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk masyarakat. Keuangan desa  tidak  hanya  dari  APBN  tetapi  juga  dari  APBD  dan  penghasilan  tetap pemerintahan  desa  yang  berasal  dari  ADD.  Pengalokasiannya  akan  digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Ironisnya, sumber- sumber  keuangan  desa  yang  diharapkan  bisa  menambah  pemasukan  bagi pemerintahan  desa  justru  banyak  diambil  oleh  pemerintahan  daerah. Pemerintahan daerah bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa, disisi lain desa yang memiliki aset tersebut (desa) kurang dilibatkan.
Saat  ini  terdapat  kendala  umum  yang  dirasakan  oleh  beberapa  desa terhadap keterbatasan keuangan desa, yaitu APBDes yang tidak seimbang antara peneriman dan pengeluran. Hal tersebut disebabkan setidaknya oleh 4 (Empat) faktor  utama  (Hudayana,  et,  Al,  2005,  2)  dalam  makalahnya  yang  berjudul

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
peluang  pengembangan  partisispasi  masyarakat  melalui  kebijakan  alokasi  dana desa. Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua , kesehteraan masyarakat desa rendah sehinggasusah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yabng  tinggi.  Ketiga , masalah  itu  diikuti  oleh  rendahnya  dana  operasional  desa untuk  menjalankan  pelayanan.  Keempat , tidak  kalah  penting  bahwa  banyak program  pembangunan  masuk  ke  desa,  tetapi  hanya  dikelola  oleh  dinas. Berdasarkan  keempat  faktor  tersebut,  maka  penyelenggaran  pemerintah  desa membutuhkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes). Berikut ini tabel anggaran yang seharusnya diterima oleh desa didaerah-daerah sebagai berikut:
Table 1.

## Anggaran Yang Didapatkan
Dari  tabel  diatas,  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  bisa  dilihat  besaran dana  yang  diterima  darah  yang  ada  di  Indonesia,  misalnya  Dana  Perimbangan sebesar  Rp  516.4  T,  Dana  Desa  yang  berjumlah  Rp  9.1  T  dan  lainya  yang  bisa dilihat  pada  data  diatas.  Menururt  Penelitian  Faridah  2016  dengan  judul penelitian  Transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sidogedung batu, hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa  kepala  desa  di  Desa  Sidongdung  Batu  Kecamatan

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
Sangkapuran Kabupatem Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  pada  pengelolaan  APBDes  tahun  anggaran berjalan. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidongdung Batu Kecamatan  Sangkapuran  Kabupatem  Gresik  sudah  berjalan  dengan  baik, walaupun  masih  adanya  beberapa  masalah  atau  kelemahan  yang  masih  harus diperbaiki oleh pemerintah desa.
Sedangkan  pada  penelitian  Listri  dan  Sdiputra  2014  dengan  judul penelitian  Membedah  akuntabilitas  praktik  pengelolaan  keuangan  Desa Pakraman  Kubutambahan  Kecamatan  Kubutambhan  Kabupaten  buleleng  Bali. Yang  menunjukan  bahwa  (1)  proses  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambhan tidak melibatkan seluruh krama Desa Pakraman  melainkan  hanya  melalui  perwakilan,  (2)  Akuntabilitas  pengelolaan keuangan berlangsung secara konsitem setiap bulan dengan mengungkan sistem akuntansi  senderhana  (sistem  tiga  kolom  yaitu  debet,  kredit  dan  saldo),  (3) dengan  adanya  modal  sosial  khususnya  kepercayaan  pengurus  Desa  Pekraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi meruapakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa pakraman.
Dari  beberapa  penelitian  di  atas,  berbeda  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Upaya  tersebut  ditempuh  dengan melibatkan masyarakat desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa tidak hanya melibatkan perangkat desa secara sepihak. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat  secara  aktif,  maka  bisa  dinilai  pertanggungjawaban  perangkat  desa dalam pengelolaan keungan desa.
Konsep  tentang  akuntabilitas  secara  harfiah  dalam  bahasa  inggris  biasa disebut dengan accontability yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawaban dalam kata sifat disebut sebagai accontable. Akuntabilitas publik  merupakan  elemen  terpenting  dan  merupakan  tentangan  utama  yang

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
dihadapi  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  pemerintah  desa,  lagi  pula akuntabilitas  secara filosofi timbul  karena  adanya  kekuasaan  yang  berupa mandat/amanah  yang  diberikan  kepada  seseorang  atau  pihak  tertentu  untuk menjalankan  tugasnya  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.
Desa  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam melaksanakan  tugasnya  memerlukan  dana  yang  memadai.  Akuntabilitas  akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tetap waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  akuntabilitas  publik  merupakan  suatu kewajiban bagi agency (sebagai pemegang amanah) untuk mempertanggunjawabkan. Menyajikan, melaporkan,  serta mengungkapan segala macam  aktivitas  kepada principal (sebagai  pemberi  amanah).  Dimana principal tentunya  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).
Dalam  hubungan  antara principal dan agency ( agency  theory ) kemungkinan  akan  timbul  suatu  masalah  apabila  terdapat  informasi  alimetri yang  menyebabkan agency melakukan  tindakan  yang  menyimpang  seperti pemanipulasian  data  sehingga  laporan  keuangan  terlihat  bagus  dan  tidak menggambarkan kondisi pemerintaha yang seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut akuntansi  memiliki  peranan  pwetanggungjawaban  (akuntabilitas)  dalam hubungan antara principal selaku pemberi amanah dan kekuasaan kepada agency untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan principal.
Untuk  mewujudkan  akuntabilitas  dengan  pemberikan  informasi  dan pengungkapan  ( diselosure )  aktivitas serta  kinerja  keuangan  pemerintah  melalui laporan  keuangan  kepada  seluruh stakeholder diperlukan  karena  memiliki  hak

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
publik,  yakni  hak  untuk  tahu,  hak  untuk  diberikan  informasi  dan  didengar aspirasinya.
Kelemahn  SDM  secara  langsung  atau  tidak  langsung  memengaruhi ketergantungan  pemerintah  desa  terhadap  pemerintah  daerah  dan  bantuan- bantuan  lainya.  Kasus  yang  sering  terjadi  di  desa  ialah  keterlambatan  atau kesalahan  pihak  desa  dalam  menyelesaikan  tugas-tugas  pemerintahan.  Misal dalam hal pembangunan, penyusunan APBDes, atau pelaporan kegiatan. Seperti yang  telah  diuraikan,  tidak  ada  jaminan  bahwa  perbaikan-perbaikan  dalam sistem  atau  peraturan  ini  akan  menunjang  akuntabilitas  para  pejabat  jika  pola perilaku para elit pemerintah masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama dalam birokrasi yang masih cenderung tidak demokratis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi pada dua kecamatan yang berada pada Kabupaten Sumbawa  Barat,  yaitu  Kecamatan  Maluk  dan  Kecamatan  Sekongkang,  dari  dua kecamatan ini penulis hanya berfokus pada empat desa yaitu Desa Betete, Desa Maluk  pada  Kecamatan  Maluk  dan  Desa  Sekongkang  Bawah,  Desa  Sekongkang Atas pada Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
Fokus  penelitian  diarahkan  pada  analisis  tentang  akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Melalui  analisis  tersebut beberapa  tujuan  yang  diharapkan  dapat  dicapai  (1)  untuk  mengetahui bagaimana  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  (2)  untuk  mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dengan  terkait pengelolaan keuangan desa.
Untuk  mencapai  tujuan  analisis  tersebut  penulis  mengunakan  metode penelitian  Kombinasi  (Sugiyono,  2016).  Penelitian  ini  mengunakan  teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumentasi dan kuisioner pada masyarakat  desa.  Kuisioner  dilakukan  pada  100  renspoden  dalam  mendukung

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
hasil  wawancara  yang  dilakukan,  sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Tabel 2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Empat Desa
Di Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) Laki-laki 62 62% Perempuan 38 38% Jumlah 100 100% Sumber: diolah penulis

## HASIL DAN DISKUSI
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Empat Desa Di Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang
Akuntabilitas  ialah  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang berati  bahwa proses  penganggaran  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan harus  benar-benar  dapat  dilaporakan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada pemerintahan  lebih  tinggi  (DPRD  dan  bupati)  ataupun  kepada  masyarakat (publik).  Kesulitan  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap kualitas  pelaporan  pengelolaan  keuangan  desa  disebabkan  karena  sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal, untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi  lembaga  pemerintah  atau  birokrasi  publik  yang  memadai  merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelaporan yang baik (Kumorotomo, 2013).
Pengelolaan  pendapatan  dan  belanja  desa  perlu  direncanakan  dengan sebaik-baiknya  menyangkut  dasar  hukum,  program/kagiatan  yang  akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaannya kapan dilakukan, siapa yang akan menjadi pelakunya dalam aktivitas melaksanakan program, berapa besar anggaran yang dibutuhkan atau yang akan digunakan selama kegiatan dan target apa yang akan

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
dicapai  nantinya  dengan  pelaksanaan  program/kegiatan  tersebut.  Ditegaskan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adanya  azas  partisipatif,  hal  ini  diartikan perhal  pengelolaan  keuangan  desa  yang  harus  dibuka  pada  masyayrakat  luas untuk  peran  aktif  masyarakat  desa,  seperti  yang  saudah  diatur  dalam  undang- undang.
Dari  beberapa  kegunaan  keuangan  desa,  ada  beberapa  desa  yang  banyak mengunakan  keuangan  desa  lebih  fokus  pada  program  pembangunan  desa  itu sendiri  tanpa  melihat  perberdayaan  masyarakatnya.  Hal  tersebut  dikarenakan dengan  majunya  pembangunan  diharapkan  maju  pula  pertumbuhan  manusia, dan tidak kalah pentingnya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat desa sekitar sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan yang ada di  desa,  agar  anggaran  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  luas,  pemerintah  desa tidak boleh membuat gap antara perangkat desa dan masyarakat desa.
Setiap  pengunaan  APBDes  wajib  untuk  dipertanggunagjawabkan,  pada prinsipnya  semua  itu  adalah  upaya  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih. Pengelolaan  keuangan  desa  yang  tidak  terbuka  hanya  akan  menyebabkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa semakin menurun. Jika itu terjadi, maka akan mengganggu jalannya pembangunan desa.
Tabel 3.
APBDes pada 4 (Empat) Desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat
Sumber: diperoleh dari APBDes 4 desa

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019

## Sumber: diolah Penulis
Mengelola  sistem  keuangan  bukanlah  perkerjaan  yang  berat  namun  juga bukan  perkerjaan  yang  mudah.  Diperlukan  ketelitian,  ketangkasan  dan keseriusan,  apabila  sistem  keuangan  di  desa  selama  ini  belum  dilaksanakan secara sistematis. Semangat kemandirian desa yang diamanahkan oleh UU No. 6 tahun  2014  tentang  desa  diharapkan  bisa  menjadi  Motivasi  bagi  terwujudnya otonomi  desa  dan  yang  paling  diharapkan  desa  mampu  mengelola  keuangan desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  tidak  dapat  dilepaskan  dari  rangkaian  proses perencanaan desa tahunan yang akrab disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Desa  (MusrenbangDes).  Keluaran  dari  Musrenbangdes  yaitu dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Basis  utama  penyusunan APBDes  yaitu  dokumen  RPJMDes  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).
Menurut Mardiasmo (2015) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance dimana dasarnya  ialah  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  sedangkan  menurut  World Bank  (Sedarmayanti,  2009)  penyelenggaran  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawaban  yang  sejalan  dengan  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  dan  pencegahan  korupsi  secara  politik  dan administrasi,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  kerangka  kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya akuntabilitas.
Pemerintah  desa  ke  empat  desa  yang  dijadikan  lokasi  peneliian,  sangat banyak  menggunakan  anggaran  untuk  program  pembangunan  desa,  menurut pemerintah desa hal ini dilakukan karena dengan pembangunan yang baik akan menciptakan kemajuan bagi desa dan tidak kalah pentingnya yaitu sikap percaya yang  diberikan  masyarakat  kepada  pemerintah  desa  ataupun  sebaliknya,  maka dari  itu  seharusnya  pemerintah  desa  menjalankan  perannya  secara  benar

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
terutama  dalam  hal  pengawasan  anggaran  desa.  Seperti  yang  sudah  penulis jelaskan  dalam  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  lainnya,  pemerintah desa  dalam  proses  pengawasan  anggaran  juga  harus  mengabarkan  atau mensosialisasikan  informasi  kepada  seluruh  masyarakat  desa,  tidak  hanya diinformasikan  kepada  pejabat  yang  lebih  tinggi  saja  (Bupati,  DPRD).  Jadi pemerintah  desa  harus  umumkan  kepada  masyarakat  informasi  keuangan  desa yang ada secara detail apa benar anggaran digunakan untuk pembangunan desa.
Sulistiyani  berpendapat  bahwa  akuntabilitas  mempunyai  dua  kunci  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  baik  pusat,  daerah  maupun  ranah  lokal  (desa), dinyatakan  juga  bahwa  dalam  akuntabilitas  terkandung  kewajiban  untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi  dan  masyarakat.  Akuntabilitas  dapat dilaksanakan  dengan  memberikan  akses  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggugnjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang barkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus  dapat  diakses  oleh  semua  unsur  yang  berkepentingan  terutama masyarakat desa.
Pemerintah desa harus sangat berhati-hati dengan dana yang diterima oleh desa,  dengan  anggaran  yang  banyak  ini  bisa  terjadi  kesalahgunaan  yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  desa.  Anggaran  yang  digunakan  seharusnya selalu dibuat laporan pertanggugngjawaban yang baik agar mudah diawasi oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat desa itu sendiri.
Seperti yang dilhat pada tabel 3 di atas bawah anggaran yang diterima oleh keempat  desa  ini  tidaklah  sedikit  yaitu  (1)  Desa  Benete  Kecamatan  Maluk  saja mendapatkan anggaran yang mencapai Rp. 1.274.140.574.00 sebelum anggaran perubahan  dan  Rp.  1.536.579.685.00  setelah  anggaran  perubahan,  (2)  Desa Maluk  Kecamatan  Maluk  mendapatan  anggaran  yang  mencapai  Rp.

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
1.372.612.452.00 tahun anggaran 2016, (3) Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang  yang  mendapatan  anggaran  yang  mencapai  Rp.  1.200.941.042.00 sebelum anggaran perubahan dan setelah anggaran perubahan mencapai angka Rp.  1.329.909.372.00,  (4)  Desa  Sekongkang  Atas  Kecamatan  Sekongkang  yang memperoleh  anggaran  mencapai  Rp.  1.595.752.383.00  dan  berubah  setelah adanya  perubahan  anggaran  yang  mencapai  Rp.  1.622.712.383.00.  Dengan banyaknya  anggaran  yang  diterima  oleh  pemerintah  desa  diatas,  seharusnya pemerintah  desa  bisa  melakukan  pengawasan  sumber  pendapatan  dan pengawasan  belanja  yang  dilakukan  oleh  desa  agar  pengunaan  anggaran  bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa.
Hal  ini  terlihat  jelas  oleh  penulis  bahwa  masih  belum  baiknya penganggaraan yang dilakukan oleh desa. Banyaknya anggaran yang tidak tepat pada  porsinya,  hal  ini  dikarenakan  tidak  siapnya  perangkat  desa  dalam penyusunan  anggaran  belanja  desa  yang  berdampak  pada  banyaknya  anggraan yang  digunakan  tidak  pada  posnya  oleh  pemerintah  desa.  Seperti  yang  kita ketahui  bahwa  penyusunan  APBDes  yang  dilakukan  oleh  pihak  desa  sudah dilakukan dengan sekuat tenaganya, hanya masih kurang. Desa selalu melakukan musyawarah desa bakal sampai ke dusun-dusun. Hal ini diharapkan bisa memuat semua  pendapat  yang  diberikan  oleh  masyarakat  desa  tentang  pengelolaan keuangan  desa,  baik  itu  pendapatan  desa  maupun  belanja  desa.  Untuk  melihat siklus akuntabilitas yang baik seharusnya pemerintah desa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa kedepannya.
Sistem  akuntabilitas  kinerja  merupakan  tatanan,  instrumen,  metode pertanggungjawaban yang pada dasarnya meliputi tatanan penyusunan rencana, pengukuran,  dan  pelaporan  atau  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa yang  membentuk  siklus  akuntabilitas  kinerja  yang  tidak  terputus  dan  terpadu yang merupakan infrastrukur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaran

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
Penyusunan Rencana Strategis Pengukuran Kinerja Pertanggungjawaban Kinerja Evaluasi Kinerja
dari  pemerintah  desa.  Berikut  ini  bagan  siklus  akuntabilitas  kinerja  menurut Sjahruddin sebagai berikut:

## Bagan 1. Siklus Akuntabilitas Kinerja
Bagan  di  atas  bisa  membuktikan  bahwa  siklus  akuntabilitas  kinerja tersebut belum  sepenuhnya dilakukan  oleh keempat desa lokasi penelitian, hal ini  dikarenakan  kurangnya  pengatahuan  perangkat  desa  dalam  proses pengelolaan keuangan  desa yang baik,  baik itu dari unsur penyusunan rencana anggaran  yang  dibutuhkan  lalu  pengukuran  kinerja  pelaksana  yang  baik  guna menjalankan  pelaksanaan  sesuai  dengan  yang  sudah  direncankan  maupun pertanggungjawaban atau evaluasi yang benar-benar dilakukan dengan standar yang sudah diamanahkan oleh undang-undang.
Sebagai  sebuah  program  atau  kegiatan  bersiklus  tahunan,  pengelolaan keuangan    dilaksanakan  setiap  tahun  berjalan.  Oleh  karena  hal  itu,  proses pelaksanaan pengeloaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada  pertanggungjawaban  atau  evaluasi  juga  dilakukan  setiap  tahun.  Semua pengeluaran dan penggunaan dari keuangan ini dibukukan sedimikian rupa oleh perangkat  desa  walaupun  ada  beberapa  format  pembukuan  yang  tidak

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
mengikuti  petunjuk  pembukuan  dikarenakan  belum  fasenya  perangkat  desa dalam hal ini.
Masalah  lainnya  yang  sering  dihadapi  oleh  pihak  desa  ialah  pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat untuk melakukan  perbaikan  pembangunan.  Oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan manajemen  interaksi  antar  semua stakeholders pembangunan  dengan  tetap berpegang  pada  prinsip  partisipatif,  responsive,  transparan,  dan  akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga hasil  dari  tingkat  partisipasi  tersebut  cukup  membangunan.  Namun  demikian penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  harus  dilakukan  evaluasi  dari  waktu  ke waktu  untuk  mencapai  kesempurnaan  tujuan  program  keuangan  desa  secara umum  di  empat  desa  tersebut  (Desa  Benete,  Desa  Maluk,  Desa  Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Atas) dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat  dirangkum  bahwa  kebijakan  yang  diambil  keempat  desa  dalam  proses pengelolaan  keuangan  desa  sudah  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip tanggugjawab,  walaupun  masih  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan yang ada.
Dengan demikian  perlu  dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuiakan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undang  yang  berlaku.  Sedangkan  untuk  beberapa  hal  lain  ada  Desa Maluk  dan  Sekongkang  Bawah  masih  belum  terlalu  baik  dalam  pengelolaan keuangan  desa  antara  lain  (1)  kurang  efektifnya  sistem  pembinaan  dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa  (APBDes).  (2)  rendahnya  kompetensi  maupun  tingkat  pendidikan  aparat pemerintah  desa  yang  merupakan  ujung  tombak  pelaksanaan  keuangan  desa (APBDes).
Tabel 4.
Indeks Tentang Pengelolan Keuangan Desa Pada 4 (Empat) Desa

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
Desa Nilai Indeks Keterangan Indeks 1 2 3 1 2 3 Desa Benete 2.52 2.19 2.60 Kurang Kurang Kurang Desa Maluk 2.93 2.31 2.69 Cukup Kurang Cukup Desa Sekongkang Bawah 2.92 2.45 2.72 Cukup Kurang Cukup Desa Sekongkang Atas 2.28 2.24 3.05 Kurang Kurang Cukup
Sumber: diolah penulis

## Tingkat Partisipasi Masyarakat
Partisispasi  masyarakat  ialah  keikutusertaan  masyarakat  dalam  proses pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat  desa,  agar pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  masalah  yang  dihadapi masyarakat  desa  bisa  diambil  dengan  solusi  yang  terbaik  untuk  menangani masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan  masyarakat dalam proses mengevaluasi perubaan yang tarjadi di tengah masyarakat.
Untuk  mengetahui  pendapat  masyarakat  tentang  upaya  aparatur pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa bisa langsung dilihat pada  tabel  dibawah  ini  yang  memperlihatkan  bahwa  100  responden  yang berada  pada  Desa  Benete,  Desa  Maluk  kecamatan  Maluk  dan  Desa  Sekongkang Bawah,  Desa  Sekongkang  Atas  Kecamatan  Sekongkang  Kabupaten  Sumbawa Barat dengan rincian sebagai berikut:
Pada tabel 4 hasil indeks tentang pengelolaan keuangan desa penomoran 1,  2  dan  3  masing-masing  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggunjawaban. Bisa  dilihat  bahwa  (1)  Desa  Benete  Kecamatan  Maluk  nilai  indeks  pada Perencanaan 2.52 (Kurang). Pelaksanaan 2.19 (Kurang) dan pertanggngjawaban 2.60 (Kurang), (2) Desa Maluk Kecamatan Maluk nilai indeks pada perencanaan mencapai  2.93  (Cukup).  Pelaksanaan  2.31  (Kurang)  lalu  pertanggungjawaban 2.69 (Cukup), (3) Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang dengan nilai

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
indeks  perencanaan  2.92  (Cukup),  pelaksanaan  2.45  (  Kurang)  dan pertanggungjawaban  2.72  (Cukup),  (4)  Desa  Sekongkang  Atas  Kecamatan Sekongkang  dengan  nilai  indeks  perencanaan  sebesar  2.28  (Kurang), pelaksanaan sebesar 2.24 (Kurang) dan pertanggungjawaban 3.05 (Cukup).
Dari  hasil  indeks  (kuesioner)  yang  disebarkan  ke  4  (empat)  desa  pada Kecamatan  Maluk  dan  Kecamatan  Sekongkang,  penulis  dapat  menjelaskan bahwa  akuntabilitas  terkait  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  desa  baru beberapa  desa  yang  telah  melakukan  pertanggungjawaban  laporan  keuangan desa  secara  baik.  Artinya  beberapa  desa  tersebut  telah  melakukan  laporan keuangan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
Akuntabilitas yang baik harus dilakukan keterbukaan prosedur/tata cara, pejabat  yang  bertanggungjawab,  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya  harus benar-benar terbuka untuk masyarakat agar mudah diketahui oleh masyarakat baik  diminta  maupun  tidak  diminta.  Pemerintah  desa  harus  melakukan pelayanan  dengan  tidak  membedakan  golongan  atau  status  masyarakat  yang akan  dilayani.  Hal  tersebut  terjadi  karena  ke  empat  desa  tersebut  terdapat banyak  golongan  dan  suku  yang  berbeda.  Jangan  sampai  dengan  adanya membedaan akan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah desa.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan  salah  satu  tuntunan masyarakat  yang  harus  dipenuhi.  Salah  satu  pilar  tata  kelola  tersebut  ialah akuntabilitas.  Sebeni  dan  Ghozali  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban  merupakan  suatu  bentuk  keharusan  seseorang  untuk menjamin  bahwa  tugas  dan  kewajiban  yang  diembannya  sudah  dikalsanakan sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Data  diatas  seolah-olah  dibantah  oleh pemerintah  desa  yang  berpendapat  bahwa  persoalan  pertanggungjawaban keuangan desa pihak pemerintah desa sudah melakukannya dengan sangat baik, itu  bisa  dilihat  dari  hasil  laporan  pertanggungjawban  yang  dibuat  oleh  pejabat desa, pemerintah desa juga selalu menudang masyarakat untuk ikut serta dalam

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
proses pertanggungjawaban atau LPJ. Hal ini sangat penting dilakukan dikarena masyarakat  juga  harus  tahu  terkait  laporan  tersebut.  Jadi  tidak  hanya pemerintah  yang  lebih  tinggi  saja  yang  tahu  (pemerintah  daerah).  Apa  yang disampaikan  pihak  pemerintah  desa  di  atas  sangat  bertantangan  dengan  apa yang  dirasakan  oleh  masyarakat  desanya  sendiri,  hal  ini  dikarenkan  adanya perbedaan  antara  pemerintah  desa dan masyarakat desa. Persoalan  ini apabila tidak  segara  diperbaiki  akan  menjadi  masalah  yang  besar  dan  akan memperlambat pembangunan desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tantang  akuntabilitas  pemerintah  desa dalam  pengelolaan  keuangan  desa  pada  empat  desa  di  Kecamatan  Maluk  dan Kecamatan  Sekongkang  Kabupaten  Sumbawa  Barat  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa dari perencanaann pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah berjalan walaupun masih ada kekurangan dalam prosesnya atau masih ada kelemahan.
Perencanaan program  keuangan  desa  secara  bertahap  telah melaksanakan  prinsip-prinsip  akuntabilitas  dengan  cukup  baik.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya musyawarah wujud dari partisipasi masyarakat desa. Didukung  dengan  adanya  komitmen  yang  kuat  untuk  selalu  ikutserta  dalam proses  perencanaan  program  desa.  Pelaksanaan  program  telah  menerapkan prinsip-prinsip  akuntabilitas  berupa  komitmen  sistem  aturan,  tujuan  sasaran, visi-misi,  hasil,  serta  sasaran  yang  sudah  dipastikan  kedepannya  oleh pemerintah  desa.  walaupun  penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  tahap  ini masih  terbatas  pada  pertanggungjawaban  administratif,  sedangkan  secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.
Pertanggungjawaban  atau  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan Perwusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  secara administatif  sudah  cukup  baik.  Terbukti  dari  surat  pertanggungjawaban  (SPJ)

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
yang  dibuat  dalam  II  tahap  yang  menjadi  aturan  dalam  peraturan  Bupati Sumbawa  Barat  Nomor  8  Tahun  2016.  Namun  dalam  hal  pertanggungjawaban secara  teknis  dalam  beberapa  program  masih  terjadi  kendala.  Kendala  utama karena  rendahnya  partisipasi  masyarkat  untuk  ikut  dalam  proses pertanggungjawaban.  Sehingga  masih  memerlukan  perbaikikan  secara  teknis dalam pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya.

## REFRENSI
Dwiyanto, Agus. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Faridah,  f.  (2016).  Transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (apbdes). Jurnal ilmu & riset akuntansi , 4 (5).
Nurtabzila  L.  (2013) Standar  akuntansi  Pemerintahan  dalam  Mewujudkan Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah:  Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP Vol 17 No 1 Mei 2013.
Lestari,  a.  K.  D.,  atmadja,  a.  T.,  se,  a.,  adiputra,  i.  M.  P.,  se,  s.,  &  si,  m.  (2014).
Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan,  kecamatan  kubutambahan,  kabupaten  buleleng, provinsi  bali  (sebuah  studi  interpretif  pada  organisasi  publik  non pemerintahan)
John  T.  Ishiyama  dan  Marijke  breuning.  (2013). Ilmu  Politik  dalam  Paradigma abad ke 21 . Jakarta: Kencana Prenada media group.
Kumorotomo Wahyudi. (2013). Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi sektor publik. . Yogyakarta: Andi
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
_______.(2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta.
Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Sekongkang Atas Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04
Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  (APBDes)  Tahun  Anggaran 2016.
Peraturan Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun  2016  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  Tahun Anggaran 2016.
Peraturan  Desa  Sekongkang  Bawah  Kecamatan  Sekongkang  Kabupaten Sumbawa  Barat  Nomor  04  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Perubahan Desa Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  Realisasi  Pelaksanaan  Dana  Desa  Tahun Anggaran 2016.
Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  Realisasi  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa Tahun Anggaran 2016
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.