## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
EKSAMINASI PUTUSAN MK NO. 97/PUU-X I/2013 (PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA LANGSUNG)
Taufiqurrohman Syahuri, Rianda Dirkareshza Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id ( corresponding author)
Naskah Diterima: 23-02-2021 Direvisi: 21-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.6473
How to cite:
Taufiqurrohman Syahuri, Rianda Dirkareshza (2021). “Eksaminasi Putusan MK NO.97/PUU-XI/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung)”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 120-130

## Abstrak
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD  NRI  1945)  menyebutkan,  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Berdasar Pasal  ini  disusunlah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang  di  dalamnya  mengatur  rekrutmen  kepala  daerah melalui  Pemilihan  Kepala Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  secara  langsung  untuk  selanjutnya  disingkat  Pilkada  langusng. Pemilihan  Umum  (Pemilu)  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  Pemilu  Anggoyta  Dewan. Dengan  demikian  Pilkada  langsung  semakin  kuat  legalitasnya  sebagai  bagian  dari  Pemilu. Namun  sejak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    97/PUU-X  I/2013,  Pilkada  langsung dinyatakan bukan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD  NRI 1945, melainkan  rezim  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD NRI  1945.  Oleh  karena  Pilkada  langsung  bukan  rezim  Pemilu  maka  penyelesaian  sengketa hasil  Pilkada  langsung  bukan  di  Mahkamah  Konstitusi  seperti  yang  telah  berjalan sebelumnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif dengan  meneliti  bahan  pustaka  ( library  reseach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  yang  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan wetsen  rechtshistorische  interpretatie , interpretasi  gramatikal,  dan  interpretasi  sistematis.  Hasil  pembahasan  dalam  tulisan  ini menyatakan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  Nomor    97/PUU-X  I/2013  yang menjelaskan Pilkada langsung bukan rezim Pemilu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  012-016-019/PUU-IV/2006  yang  menyatakan  Pilkada  langsung  tergolong rezim Pemilu serta Pengertian pemilihan umum tidak hanya terbatas pada ruang lingkup Pasal 22E  UUD  NRI  1945  karena  pengertian  pemilihan  umum  selain  dimaksud  dalam  Pasal  22E UUD  1945,  juga  dapat  lahir  dari  ketentuan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yang menyatakan gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demoratis.

## Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi

## Abstract
Article  18  paragraph  (4)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  (hereinafter UUD NRI 1945) states that Governors, Regents and Mayors as Heads of Provincial, Regency
Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021 E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/) URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
and  City  Regional  Governments  shall  be  democratically  elected.  Based  on  this  Article  Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government was drafted, in which it regulates the recruitment  of  regional  heads  through  the  Direct  Election  of  Regional  Heads  and  Deputy Regional  Heads,  hereinafter  referred  to  as  the  direct  local  elections.  General  Elections (Elections) for President and Vice President and Election of Anggoyta DPR. Thus the direct election strengthens legality as part of the General Election. However, since Decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-X I / 2013, the direct local election was declared not a general election regime as referred to in Article 22E of the 1945 NRI Constitution, but the Regional  Government  regime  as  referred  to  in  Article  18  paragraph  (4)  of  the  1945  NRI Constitution. directly not the Election regime, then the dispute resolution of the results of the direct election is not in the Constitutional Court as it has been before. The research method used  in  this  article  is  normative  juridical  researching  library  reseach  and    conceptual approach  which  will  then  be  analyzed  with  wetsen  rechtshistorische  interpretatie, grammatical interpretation, and systematic interpretation. The results of the discussion in this paper  stated  that  the  Constitutional  Court  Decision  Number  97  /  PUU-X  I  /  2013  which explains  that  the  direct  local  election  is  not  an  election  regime  is  contrary  to  the Constitutional Court's Decision Number 012-016-019 / PUU-IV / 2006 which states that the elections  are  directly  classified  as  a  regime  directly  Election  and  Understanding of  general election is not only limited to the scope of Article 22E of the 1945 NRI Constitution because the  definition  of  general  election  other  than  referred  to  in  Article  22E  of  the  1945 Constitution,  can  also  be  born  from  the  provisions  of  Article  18  paragraph  (4)  of  the  1945 NRI Constitution which states governors, regents and mayors chosen democratically.

## Keyword: General Election, Regional Head Election, Constitutional Court

## PENDAHULUAN
Tugas  utama  Mahkamah  Konstitusi  pada  awal  pembentukan  adalah  menguji  undang- undang  yang  dianggap  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD NRI 1945) dan kewenangankewenangan lain yakni memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD NRI  1945,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan  umum  (Pemilu)  sebagaimana  diatur  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilu berdasarkan  amanat  BAB  VIIB  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Inmdonesia  tentang Pemilihan  Umum.  Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  menyebutkan  bahwa  “Pemilihan Umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah”. Dalam hal ini  penyelenggaraan  pemilu  yang  diatur  dalam  konstitusi  tidak  menyebutkan  untuk  memilih kepala  daerah.  Pilkada  dalam  UUD  NRI  1945  disebutkan  pada  bab  berbeda,  yaitu  Bab  IV tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten  dan kota dipilih secara demokratis”. Jadi konstitusi tidak memasukkan Pilkada ke dalam bab yang mengatur tentang Pemilu. Pilkada tidak tergolong dalam Rezim Pemilu. Itu sebabnya dalam Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  tidak  memasukkan  frase  Kepala  Daerah  dalam  Bab Pemilihan  Umum.  Sehingga  pada  awal  penyelenggaraan  Pilkada  kewenangan  untuk menangani sengketa Pilkada diserahkan kepada Mahkamah Agung. Pada saat itu Mahkamah
Konstitusi masih terus fokus pada kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (Widarto, 2016).
Mekanisme peninjauan konstitusional di Mahkamah Konstitusi adalah obat hukum yang sering digunakan oleh pencari keadilan untuk melindungi  hak fundamental mereka. Undang Undang  atau  keseluruhan  hukum  yang  bertentangan  dengan  Konstitusi    Indonesia  dapat dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Namun,  konstitusional  review  di  Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya terbatas pada hukum nasional, bukan jenis hukum atau keputusan lain.  Dari  perspektif  konstitusional  pemerintah,  diyakini  bahwa  saat  ini  yurisdiksi  Indonesia Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara optimal melindungi hak-hak dasar warganya. Tidak ada  mekanisme  langsung  yang  tersedia  untuk  Pengadilan  ketika  warga  mereka  merasa  Hak- hak  dasar  telah  dilanggar  oleh  keputusan  ataupun  Undang-Undang,  kebijakan  atau  tindakan yang dibuat oleh otoritas publik atau lembaga negara. Selain itu, konstitusi Indonesia sistem ajudikasi  tidak  menyediakan  mekanisme  bagi  hakim  untuk  dapat  bertanya  Mahkamah Konstitusi  menyangkut  konstitusionalitas  undang-undang  atau  peraturan  digunakan  sebagai dasar untuk memeriksa kasus para hakim tersebut (Faiz, 2016).
Sejak  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahum  1945 (selanjutnya  ditulis  UUD  1945)  sistem  rekrutmen  kepala  daerah  telah  beberakali mengalami perubahan,  baik  perubahan  yang  dilakukan  oleh  pembentuk  undang-undang  yakni  DPR  dan Presiden  maupun  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945 menyebutkan,  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  Kepala  Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Berdasar Pasal ini disusunlah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  di  dalamnya mengatur  rekrutmen  kepala  daerah  melalui  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  secara  langsung  untuk  selanjutnya  disingkat  Pilkada  langusng.  Meskipun  Pilkada langsung pada prinsipnya sama dengan Pemliu namun sistem Pilkada langsung tersebut bukan tergolong  rerim  Pemilu  sehingga  perselisihan  hasil  tentang  Pilkada langsung  diselesaikan  di Mahkamah Agung.
Kemudian  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  072-073  PUU-II/2004 Pilkada  langsung  tersebut  dinyatakan  sebagai  rezim  Pemilu.  Bertolak  pada  Putusan Mahkamah  tersebut,  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum,  memasukan  Pilkada  langsung  ke  dalam  rezim  Pemilu,  sehingga  secara resmi  bernama  Pemilihan  umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  atau  disingkat Pemilukada.  Setelah  Pilkada  langsung  masuk  Pemilu  maka  penyelesaian  perselisihan  hasil Pilkada langsung ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.
Pemilihan  proses  yang  cepat  dalam  persengketaan  Pilkada  salah  satu  faktor  penyebab diberikan  jaminan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  tetap  berkesinambungan  tanpa penundaan  akibat  proses  politik  berlarut  tanpa  penyelesaian  yang  dapat  diterima  seluruh pihak, dan kehadiran MK menjadi jawaban hukum guna mengakhiri sengketa politik tersebut sebagai perwujudan asas litis finiri oportet .
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011.  Di  dalam  undang-undang  ini,  istilah  yang digunakan  adalah  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Wali  Kota,  berbeda  dengan  istilah Pemilihan  Umum  (Pemilu)  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  Pemilu  Anggoyta  Dewan. Dengan  demikian  Pilkada  langsung  semakin  kuat  legalitasnya  sebagai  bagian  dari  Pemilu. Namun  sejak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    97/PUU-X  I/2013,  Pilkada  langsung
dinyatakan bukan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI 1945, melainkan  rezim  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UUD NRI  1945.  Oleh  karena  Pilkada  langsung  bukan  rezim  Pemilu  maka  penyelesaian  sengketa hasil  Pilkada  langsung  bukan  di  Mahkamah  Konstitusi  seperti  yang  telah  berjalan sebelumnya. Putusan Mahkamah ini yang akan dilakukan eksaminasi dalam artikel ilmiah ini.
Beberapa  pertimbangan  penting  penyelenggaraan  Pilkada  langsung  adalah  sebagai berikut;  Pertama,  Pilkada  langsung  merupakan  jawaban  atas  tuntutan  aspirasi  rakyat  karena Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPR,  DPD,  bahkan  Kepala  Desa  selama  ini  telah  dilakukan secara  langsung.  Tuntutan  masyarakat  menjadi  bagian  penting  yang  harus  diakomodasikan untuk  memilih  sendiri  sesuai  dengan  aspirasinya,  seorang  kepala  daerah  yang  benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan UUD 1945.  Seperti  diamanatkan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945,  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota, masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih secara  demokratis.  Ketiga,  Pilkada  langsung  dipandang  sebagai  sarana  pembelajaran demokrasi  (politik)  bagi  rakyat  ( civics  education ).  Keempat,  Pilkada  langsung  dipandang sebagai  sarana  untuk  memperkuat  otonomi  daerah.  Keberhasilan  otonomi  daerah  salah satunya  ditentukan  oleh  pemimpin  lokal.  Semakin  baik  pemimpin  lokal  yang  dihasilkan melalui  Pilkada,  maka  komitmen  pemimpin  lokal  untuk  meningkatkan  masyarakat  yang menjadi  tujuan  otonomi  daerah  dapat  diwujudkan.  Kelima,  Pilkada  langsung  merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional (Nazriyah, 2013).
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan,  artikel  ini  akan  membahas mengenai  bagaimana  kegiatan  pemilihan  umum  sebagai  perwujudan  dari  pengertian  dipilih secara demokratis ini bukan merupakan pemilihan umum dalam arti luas? Apabila pemilihan umum  ini  tergolong  dalam  pengertian  pemilihan  umum,  Apakah  Mahkamah  Konstitusi berwenang  memutus  perselisihan  hasilnya?  Artikel  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  memberikan masukan  bahwa  kegiatan  pemelihian  umum  kepala  daerah  yang  lebih  ideal  serta  optimal untuk diimplementasikan di era milenial sekarang.

## METODE PENELITIAN
Demi mendapatkan jawaban yang tepat dalam artikel ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis  normatif  dengan  meneliti  bahan  pustaka  ( library  reseach )  atau  data  sekunder (Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri,  2004).  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute approach) ,  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  yang  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan wetsen  rechtshistorische  interpretatie , interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS Kasus Posisi
Sengketa  pemilu  merupakan  rangkaian  penyelesaian  dan  pemulihan  atas  terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga penghitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan  pelanggaran  pidana.  Pelanggaran  administrasi  berlangsung  di  seputar  pemenuhan  hak setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu  baik  sebagai  pemilih  maupun  untuk dipilih,  baik  calon  perorangan  maupun  partai  politik.  Tidak  jarang  warga  negara  yang  telah memenuhi  syarat  tidak  terdaftar  sebagai  pemilih  dan  atau  sebaliknya  tidak  sedikit  warga negara  yang  belum  memenuhi  syarat  atau  telah  meninggal  dunia  terdaftar  sebagai  pemilih atau  pemilih  ganda  (Firdaus,  2014).  Dari  aspek  hak  warga  negara,  Pilkada  langsung merupakan  wujud  dari  adanya  pemenuhan  hak  warga  negara.  Untuk  mewujudkan  hak
tersebut, maka Pilkada langsung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan  daerah  yang  demokratis.  Pemerintahan  daerah  yang  demokratis  tersebut ditandai  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  di  dalam  pengisian  jabatan  kepala  daerah. Terkait  dengan  hal  tersebut,  Amien  Rais  menyatakan  bahwa  ciri  utama  negara  demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan bernegara (Suhartono, 2015).
Pelaksanaan  pemilukada  secara  langsung  selain  tersedianya  perangkat  aturan  yang menjadi payung hukum pelaksanaannya, mekansime dan prosedur yang rinci serta sanksi dan penegakan  hukum  yang  baik  (aspek  normatif),  juga  secara  bersamaan  perlu  kesiapan  dan kesadaran  politik  yang  baik  dari  masyarakat  pemilih  (aspek  kultur).  Kedua  aspek  ini,  yaitu aspek  normatif  dan  aspek  kultur  menjadi  sangat  penting  dipenuhi  agar  tujuan  pemilukada dapat mencapai sasaran yang diidealkan. Dari aspek kultur, secara universal, paling tidak ada 3  prasyarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  melakukan  pemilihan  langsung,  yaitu:  tingkat kesejahteraan,  tingkat  pendidikan  yang  baik  dari  pemilih  dan  institusi  penegakkan  hukum yang dipercaya. Sebaik apa pun regulasi pemilu tanpa didukung ketiga  prasyarat ini, tetaplah pemilukada  demokratis  itu  menghadapi  masalah.  Namun  demikian,  karena  tidak  mungkin menunggu setelah terpenuhinya aspek kultural, pemilihan langsung baru dapat dilaksanakan, maka  regulasi,  proses  serta  penegakan  hukum  pemilu  harus  ditata  dan  dilaksanakan  secara baik dan konsisten (Zoelva, 2013).
Pasal    236C    UU    12/2008,    dan    Pasal    29    ayat    (1)    huruf    e    UU    48/2009 memberikan    kewenangan    kepada    Mahkamah  Konstitusi    untuk    mengadili    perselisihan hasil Pemilukada, padahal dalam Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak memberikan kewenangan tersebut.
Pasal 22 E UUD NRI 1945 tidak mengatur Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati termasuk  dalam  ruang  lingkup  pemilihan  umum sebagaimana pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Dewan, sehingga penanganan perselisihannya  bukanlah menjadi ruang lingkup Mahkamah Konstitusi sebagaiman diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut  telah  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  menyalahi  asas  “ lex superiori derogat  legi  inferiori ”,  karena  Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  1945  sebagai  norma  hukum    yang lebih  tinggi  tidak  memberikan  kewajiban  kepada    norma    yang      lebih      rendah      untuk mengatur   penyelesaian   sengketa   Pemilihan kepala daerah   diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.  Oleh    karena    itu,    Pasal    236C    UU      12/2008      telah      menyalahi      pengertian pemilihan      umum      yang      telah      ditentukan    dalam    UUD    1945    yang    kemudian diakomodasi    oleh    Pasal    29    ayat    (1)    huruf    e    UU    48/2009    tentang  Kekuasaan Kehakiman, dengan  memberikan  ketentuan  kewenangan  lain  dari  Mahkamah Konstitusi.

## Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
1.1 Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4844)  dan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5076  )  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2 Pasal 236C Undang-Undang Nomor12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  nomor    4844)  dan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5076) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
3. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya.
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas  oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar,  Anwar  Usman,  Muhammad  Alim,  Ahmad  Fadlil  Sumadi,  Maria  Farida  Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DPR atau yang mewakili.Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Ahmad  Fadlil Sumadi memiliki pendapat berbeda ( dissenting opinion ).

## Analisis Kasus Dipilih Secara Demokratis
UUD NRI 1945 telah memilih rumusan norma hukum rekrutmen kepala daerah dengan anak kalimat „dipilih secara demokratis‟. Kata demokratis dalam kontek ini menunjukan pada pemahaman  penyelenggaran  pergantian  pimpinan  secara  teratur  dan  penyelesaian perselisihannya  secara  damai  (Mayo,  1985),  seperti  kegiatan  pemilihan  umum.  Hal  ini berbeda  dengan  rumusan  rekrutmen  Presiden,  Wakil  Presiden  dan  Anggota  Dewan  yang langsung menggunakan anak kalimat “pemilihan umum” seperti disebut dalam Pasal 22E ayat (2)  UUD1945,  yaitu,  “ Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  Anggota  Dewan PerWakilan  Rakyat,  Dewan    PerWakilan    Daerah,    Presiden    dan    Wakil    Presiden    dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah ”.
Pengertian  rumusan  kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis,  merupakan  istilah  yang masih dapat dikembangkan dalam dua model kegiatan seperti:
1. Kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung)
2. Kegiatan pemilihan kepala daerah tidak secara langsung (Pilkada tidak langsung).
Pemilihan  langsung  kepala  daerah  tersebut  dalam  prakteknya  dapat  dilakukan  dengan cara  pemilihan  umum  sebagaimana  dimaksud  pasal  22 E UUD  1945  dan  undang-undang tentang  pemilihan  umum,  atau  pemilihan  langsung  non  pemilihan  umum  seperti  pemilihan langsung kepala desa sebagaimana yang selama ini diprkatekan. Sedangkan pemilihan kepala daerah tidak langsung dapat dilakukan:
1. Dengan  Pemilihan  kepala  daerah  oleh  dewan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, atau
2. Pemilihan tidak langsung dengan cara lain yang demokratis.
Nampaknya  ke  depan  penting  dipikirkan  Pilkada  cara  lain  karena  Pilkada  cara  lain secara demokrtais ini belum pernah dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Kata kunci dari Pilkada  amanat  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945  adalah  dipilih  secara  demokratis.  Sebenarnya model    Pilkada  dengan  cara  lain  yang  demokratis  tetapi  tidak  berbiaya  tinggi  dan  lebih berkualitas dapat menjadi pilihan politik hukum pembentuk undang-undang.  Pilkada cara lain itu dapat dibuat dengan meniru cara rekrutmen anggota lembaga negara  yang disebut dalam
UUD 1945 seperti Komisi Yudisial, sebab cara ini termasuk cara pemilihan demokratis juga karena  melibatkan  Presiden  dan  DPR,  sama  halnya  dengan  pembentukan  undang-undang. Untuk konteks Pilkada ini, Presiden dapat membentuk Panitia Seleksi Pilkada Nasional yang independen yang beranggotakan tokoh-tokoh terpercaya, untuk menjaring dan menseleksi dari sisi  integritas  moral  dan  kualitas  serta  rekam  jejak  calon  kepala  daerah  yang  akan  diajukan oleh  Presiden  menjadi  kepala  daerah  kepada  DPRD  masing-masing  daerahnya.  Untuk mencapai demokrasi yang lebih mendalam, DPRD dapat ditambah tokoh tokoh daerah yang mewakili  golongan  atau  profesi,  untuk  melakukan  pemilihan  calon  kepala  daerah  yang diajukan oleh Presiden dari hasil Pansel Pilkada. Cara ini dijamin lebih terukur integritas dan kualitas calon terpilih serta tanpa biaya bagi calon.
Selama ini Pilkada yang pernah dilakukan adalah pemilihan kepala daerah oleh dewan perWakilan  daerah  yang  disebut  Pilkada  tidak  langsung  dan  pemilihan  kepala  daerah langsung oleh rakyat yang dikenal dengan istilah Pilkada langsung. Dalam perkembangannya baik  Pilkada  tidak  langsung  maupun  langsung  memiliki  kemudzaratan  (keburukan)  yang cukup  tinggi  serta  rawan  korupsi.  Pilkada  tidak  langsung  disinyalir  rawan  dengan  perilaku korup yang dilakukan oleh Anggota Dewan. Untuk dapat dipilih menjadi kepala daerah, calon kepala  daerah  harus mampu  membayar  (menyuap)  para  Anggota  Dewan  yang  memiliki  hak pilih. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD pun tak kalis dari korupsi. Dari 43 kepala daerah di wilayah Pilkada 2018 yang terjerat kasus korupsi, 25 di antaranya dipilih oleh DPRD pada rentang 1995-2004 (“Kepala Daerah Pilihan DPRD Pun Korup,” n.d.)
Keluhan ini antara lain yang melatarbelakangi keinginan agar Pilkada secara demokratis itu dilakukan dengan pemilian langsung oleh rakyat. Ternyata tidak jauh beda dengan Pilkada tidak  langsung,  pilakada  langsung  pun  menimbulkan  rawan  kejahatan  korupsi,  bahkan  lebih “ganas” dari Pilkada tidak langsung. Sejak dilakukan Pilkada langsung, banyak sekali kepala daerah terpilih ditangkapi terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (Dedi Priatmojo dan Eka Permadi,  2018).
Prediksi  awal  dengan  Pilkada  langsung  diharapkan  calon  kepala  daerah  tidak  akan mempu  melakukan  suap  kepada  rakyat  pemilih,  berbeda  dengan  Pilkada  tidak  langsung karena  yang  disuap  hanya  beberapa  orang  Anggota  Dewan.  Namun  nyatanya  calon  kepala daerah itu mampu mengumpulkan uang banyak untuk kegiatan kampanye yang sangat mahal. Biaya  yang  sangat  besar  itu  nampaknyta  tidak  gratis,  sehingga  para  kepala  daerah  yang terpilih itu berusaha untuk segera mengembalikan modal dengan jalan cepat yakni cara kolusi dengan  pengusaha.  Inilah  cikal  bakal  yang  menjadikan  mereka  terkena  OTT  oleh  KPK. Sistem Pilkada langsung ini ternyata banyak memproduksi koruptor (“Ini Fakta Ekses Pilkada Langsung 313 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi,” 2018).
Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor    97/PUU-X  I/2013,  disebukan  bahwa  Pilkada  langsung  bukan  pemilihan umum.  Mahkamah  Konstitusi  beragurmen  yang  intinya  pemilihan  gubernur,  walikota  dan bupati tidak disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 melain terdapat di Pasal 18 UUD 1945 Bab Pemerintah  Daerah.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  cara  pemilihan  secara  langsung  tidak selalu  termasuk  Pemilu,  seperti  pemilihan  langsung  kepala  desa  (Pilkades).  Argumen menganalogikan  pemilihan  kepala  desa  dengan  Pilkada  langsung  jelas  kurang  pas  (relevan), apalagi  Pilkada  langsung  era  UU  Nomor15  tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum  dilaksanakan  oleh  KPU  sama  persis  dengan  Pemilu  Presiden,  Wakil  Presiden  dan Anggota  Dewan.  Artinya  Pilkada  langsung  sudah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan
dari  sistem  pemilihan  umum.  Sementara  Pilkades  diselenggarakan  bukan  oleh  KPU melainkan  oleh  Pemerintah  Daerah. Jadi ada  unsur-unsur  Pilkades  yang  tidak  sesuai  dengan unsur-unsur Pemilu.
Di  bagian  atas  sudah  saya  singgung  bahwa  pemilihan  secara  demokratis  itu  dapat berujud  dalam  bentuk  pemilihan  umum.  Apakah  Pilkada  langsung  itu  “berjenis  kelamin” Pemilu  atau  bukan  itu  bukan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  tetapi  kewenangan pembentuk  undang-undang  sebagai  pilihan  politik  hukum.  Tidak  ada  larangan  ataupun kewajiban  bahwa  Pilkada  itu  harus  bukan  Pemilu.  Dengan  demikian  apabila  pembentuk undang-undang merumuskan Pilkada sebagai Pemilu, maka menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI  1945,  jika  terjadi  sengketa  perselisihan  hasil  Pemilu  (Pilkada)  menjadi  kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Sebaliknya  jika  undang-undang  merumuskan  kegiatan  Pilkada  tidak  sesuai  dengan unsur-unsur  Pemilu  sungguhpun  langsung  dipilih  rakyat  seperti  Pilkades  maka  Pilkada tersebut  bukan  pemilihan  umum  sehingga  dalam  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi  tidak berwenang.  Dengan  berdasar  pada  pandangan  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Mahkamah Konstitusi  melalui  Putusan  97/PUU-X  I/2013,  telah  memaksakan  memberikan  cap  atau pengelompokan  Pilkada  langsung  di  era  UU  Nomor  15  tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum  sebagai  bukan  pemilihan  umum.  Padahal  sesuai  kewenangannya pembentuk  undang-undang  telah  memasukan  pemilihan  kepala  daerah  langsung  sebagai bagian  dari  rezim  pemilihan  umum,  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi tedahulu Nomor 072-073 PUU-II/2004.
Sebenarnya  Putusan  Mahkamah  ini  sendiri  juga  dapat  dikatakan  memaksakan  bahwa Pilkada  langsung  pada  saat  itu,  berdasarkan    UU  Pemda  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah    dikategorikan  sebagai  pemilihan  umum,  padahal  UU  tersebut  tidak memasukan  kegiatan  Pilkada  langsung  ini  sebagai  pemilihan  umum.  Penyelenggara  Pilkada pun masih melibatkan DPRD dan sengketa hasil Pilkadanya ditangani oleh Mahakam Agung (MA).  Kondisi  ini  sungguh  menarik  untuk  dikaji  karena  dua  putusan  Mahkamah  Konstitusi saling  bertentangan.  Dahulu  Pilkada  langsung  oleh  undang-undang  tidak  masuk  Pemilu, namun  oleh  MK  dimasukan  sebagai  Pemilu  sehingga  Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili sengketa hasil Pilkadanya. Sekarang undang-undang memasukan Pilkada langsung sebagai  Pemilu  namun  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dinyatakan  bukan  Pemilu  sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa hasil Pilkadanya.
Seandainya  pertimbangan  hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-X I/2013  itu  diputusankan  pada  tahun  2004,  maka  pertimbangan  hukum  itu  menjadi  relevan karena  kegiatan  Pilkada  pada  waktu  itu  dilihat  dari  unsur-unsurnya  tidak  masuk  kedalam kotegori pemilihan umum dan memang undang-undang juga menghendaki demikian.
Argumentasi  Mahkamah  Konstitusi  yang  sependapat  dengan  Pemohon  bahwa  Pilkada langsung  bukan  rezim  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  1945, sehingga  sesuai  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  sengketa  hasil  Pilkadanya  bukan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,  merupakan  argumentasi  yang  legal  formal  (tekstual gramatikal) (Ashshiddiqie, 2017).
Pandangan  demikian  menyisakan  pertanyaan  apakah  benar  bahwa  kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara hasil Pemilu itu dibatasi hanya pada Pemilu yang disebut Pasal 22E UUD NRI 1945 yaitu Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Dewan?  Apakah  tidak  termasuk  sengketa  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah  yang dilahirkan  dari  Pasal  18  (4)  UUD  NRI  1945,  yakni  dipilih  secara  demokratis.  Bukankah pemilihan  secara  demokratis  dapat  juga  melahirkan  sistem  Pemilu?  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  yang  terakhir  ini  telah  menyempitkan  pengertian  Pemilu  hanya  sebatas  pada Pemilu  yang  dimaksud  dalam  Pasal  22EUUD  NRI  1945;  dan  hanya  Pemilu  demikian  itulah yang sengketa hasilnya boleh diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal ada sistem Pemilu lain yang dilahirkan selain oleh Pasal 22E UUD NRI 1945, yakni Pemilu kepala daerah yang dilahirkan oleh Pasal 18 (4) UUD NRI 1945 dari anak kalimat: “ dipilih secara demokratis ”. Padahal  Pasal  24C  (1)  UUD  NRI  1945  terkait  Pemilu  hanya  ditulis:  “ memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum ”,  tidak  ada  tambahan  anak  kalimat  misalnya “ yang  dimaksud  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  1945 ”,  sehingga  bunyi  lengkapnya  adalah “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 1945” . Oleh karena sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum,  baik  pemilihan  umum  yang  dimaksud  dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 maupun pemilihan umum hasil pengembangan tafsir anak kalimat “secara  demokratis”  yang  dimaksud  dalam  Pasal  18  (4)  UUD  NRI  1945.  Dengan  demikian apabila  undang-undang  yang  mengatur  Pilkada  langsung  di  dalamnya  memuat  unsur-unsur Pemilu  dengan  penyelenggaranya  KPU  sesuai  Pasal  22E  (5)  UUD  NRI  1945  dan  asanya sesuai dengan asas Pemilu di ayat (1) nya, maka tidak ada masalah konstitusionalnya apabila sengketa  hasil  Pilkadanya  diadili  oleh  Mahkamah  Konstitusi  seperti  yang  selama  ini dilakukan.

## Aturan Peralihan Yang Tak Terbatas
Amar  putusan    yang  menyatakan Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut , merupakan putusan yang sifatnya memberikan kewenangan sementara pada dirinya untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu kepala daerah; namun sifat sementaranya  itu  tidak  ada  batasnya  kapan  pengalihan  pengadilan  Pilkada  akan  dilakukan agar  konstitusional.  Norma  hukum  demikian  menyerupai  norma  hukum  dalam  Aturan Peralihan  yang  terdapat  di    Pasal  I  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi: “Segala  peraturan perundang-undangan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut  Undang-Undang  Dasar  ini ”.   Dengan  Aturan  Peralihan  ini  ada  beberapa  peraturan perundangan jaman hindia belanda hingga kini masih berlaku. Kondisi demikia yang berlarut- larut berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum.
Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada melalui dirinya bertentangan dengan konstitusi, namun untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Konstitusi  memandang  perlu  sementara  waktu  menangani  perselisihan  hasil  Pilkada  sampai dengan pengadilan yang konstitusional yang menangani perselisihan hasil Pilkada terbentuk. Namun  sayang  sifat  sementara  tersebut  tidak  diberi  tenggat  waktu  yang  pasti,  sehingga seakan-akan Mahkamah Konstitusi membiarkan dirinya melakukan  kewenangan inskontisuional, entah sampai kapan. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006  yang  memberikan  tenggat  waktu,  yang  berbunyi  antara  lain, menyatakan Pasal 53 bertentangan dengan UUD NRI 1945 namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan undang-undang paling lambat 3 tahun terhitung sejak  putusan  diucapkan.  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  perlu  adanya  masa  transisi ( smooth  transition )  agar  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tidak  mandek.  Pembatasan dengan memberikan tenggat waktu seperti dalam Putusan Mahkamah Konstituisi Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006  itu  penting  dilakukan  agar  pembentuk  undang-undang  segera menyusun udang-ungang yang dimaksud.

## KESIMPULAN
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  Nomor    97/PUU-X  I/2013  yang  menyatakan Pilkada  langsung  bukan  rezim  Pemilu  bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  012-016-019/PUU-IV/2006  yang  menyatakan  Pilkada  langsung  tergolong  rezim Pemilu.  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-X  I/2013  juga  menyatakan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  sementara  dapat  mengadili  pilkada,  yang  tidak dibatasi tenggat waktunya  menimbulkan persoalan konstitusionalitas baru.
Pengertian  pemilihan  umum  tidak  hanya  terbatas  pada  ruang  lingkup  Pasal  22E  UUD NRI  1945  karena  pengertian  pemilihan  umum  selain  dimaksud  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI 1945,  juga  dapat  lahir  dari  ketentuan  Pasal  18  (4)  UUD  1945  yang  menyatakan  gubernur, bupati  dan  wali  kota  dipilih  secara  demoratis.  Pasal  24C  (1)  UUD  1945  mengatur kewenangan  MK  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum,  tidak  hanya  terbatas pada pemilihan umum yang dimaksud Pasal 22E UUD NRI 1945.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  perlu  dilakukan  revisi  kembali  atas  undang-undang yang  mengatur  pemilihan  kepala  daerah  secara  dengan  melakukan  pendekatan  secara komprehensip,  dengan  tujuan  utama  untuk  mendapatkan  sosok  kepala  daerah  yang berintegritas kuat dan berkualitas tinggi melaui Pansel Pilkada serta pembiayaan pilkada yang murah, menutup potensi kejahatan, efektif dan efesiensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashshiddiqie, J. (2017). Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dedi  Priatmojo  dan  Eka  Permadi  (2018),    mendagri-sudah-77-kepala-daerah-ditangkap-kpk, https://www.viva.co.id/berita/nasional/957903-mendagri-sudah-77-kepala-daerah- ditangkap-kpk.
Faiz,  P.  M.  (2016).  Faiz,  A  Prospect  and  Challenges  for  Adopting  Constitutional Complaint and  Constitutional  Question  in  the  Indonesian  Constitutional  Court. Constitutional Review , 2 (1).
Firdaus.  (2014).  "Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  Sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi", Jurnal Fiat Justisia 8 (2).
Ini Fakta Ekses Pilkada Langsung 313 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi. (2018).
Kepala daerah pilihan DPRD pun korup. (n.d.).
Mayo, H. B. dalam M. B. (1985). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
Nazriyah, R. (2015).  "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013", Jurnal Konstitusi 12 (3).
Suhartono,  S.  (2015).  "Konstitusionalitas  Badan  Peradilan  Khusus  dan  MK  dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung", Jurnal Konstitusi 12 (3).
Widarto,  J.  (2016).  Penerapan  Asas  Putusan  Hakim  Harus  Dianggap  Benar  (Studi  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013). Lex Jurnalica , 13 (1), 8.
Zoelva,  H.  (2013).  "Problematika  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada  oleh  Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi 10 (3).