## CEBONG DAN KAMPRET DALAM PESPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA

## M.Tazri
Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia tazri@umri.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengelaborasi  fenomena  istilah  cebong  dan  kampret  dengan  perspektif  komunikasi  politik. Cebong  dan  kampret  adalah  dua  istilah  yang  muncul  dalam  diskursus  kontestasi  politik  menjelang  pemilihan presiden tahun 2019 di Indonesia. Dua istilah ini merupakan labelisasi terhadap masing-masing pendukung dua calon presiden. Pada dasarnya dua istilah ini memiliki konotasi negatif pada makna sebenarnya. Oleh karena itu, menjadi  penting  bagi  peneliti  untuk  melakukan  kajian  tentang  fenomena  cebong  dan  kampret  ini  sebagai labelisasi yang muncul pada bahasa komunikasi dalam kontestasi politik di Indonesia pada tahun 2019, terlebih permasalahan  topik  penelitian  ini  telah  memberi  efek  sosial  yang  cukup  besar  dilingkungan  masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi fenomena labelisasi cebong dan kampret yang dianalisis  menggunakan  perspektif  komunikasi  politik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi fenomenologi.  Metode  ini  memungkinkan  peneliti  masuk  sebagai  partisan  dalam  sebuah  fenomena  sehingga keakuratan  data  bisa  diperoleh  dengan  sempurna.  Data  akan  diambil  dengan  fokus  pada  melihat  bagaimana obyek  (istilah)  memproduksi  (secara  interpretif)  bentuk-bentuk  yang  dianggap  fenomena  dan  nyata.  Kajian  ini selanjutnya  dianalisis  dengan  perspektif  komunikasi  politik.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  stereotip yang  terbangun  dari  istilah  cebong  dan  kampret  merupakan  ekspresi  sinisme  politik  yang  berlebihan  yang dimunculkan  dalam  bentuk  pelabelan  istilah  cebong  dan  kampret.  Labelisasi  ini  juga  merupakan  bentuk penurunan kualitas bahasa dalam sistem komunikasi politik di Indonesia.
Kata kunci: Cebong, Kampret, Sinisme, Komunikasi, Politik

## CEBONG AND KAMPRET IN INDONESIAN POLITICAL COMMUNICATION PERSPECTIVE

## Abstract
This research elaborate on the terms of cebong and kampret by a political communication perspective. Cebong and kampret are two terms that appear in the discussion of political contestation ahead of the 2019 presidential election in Indonesia. These two terms are the labeling of each of the supporters of two presidential candidates. Basically,  these  two  terms  have  a  negative  connotation  on  the  real  meaning.  Therefore,  it  is  important  for  re- searchers to conduct studies on the phenomenon of cebong and kampret as a label that appears in the language of communication in political contestation in Indonesia in 2019, moreover the issue of the topic of this research has given  considerable  social  effects  to  the  Indonesian  society.  The  purpose  of  this  study  was  to  elaborate  on  the phenomena of labeling cebong and kampret which were analyzed using the Indonesian political communication perspective.  This  study  uses  a  phenomenological  study  approach.  This  method  allows  researchers  to  enter  as partisans in a phenomenon so that the accuracy of the data can be obtained perfectly. Data will be taken with a focus on seeing how objects produce (interpretively) forms that are considered phenomena and real. This study is then analyzed with a political communication perspective. The results of this study indicate that the stereotypes that are built from the terms cebong and kampret are expressions of excessive political cynicism that are raised in the form of labeling the  terms cebong and  kampret. This labeling is also a form of decline  in the quality of language in the political communication system in Indonesia.
Keywords: Cebong, Kampret, Cynicism, Communication, Politic

## PENDAHULUAN
Pasca reformasi pada tahun 1998, kebebasan berk- omunikasi  dan  menyampaikan  pendapat  dimuka umum betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indo- nesia.  Kebebasan  berkomunikasi  ini  juga  masuk pada ranah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah  termasuk  pada  konteks  politik.  Hal yang  menjadi  bukti  kebebasan  hari  ini  adalah bagaimana  pola  komunikasi  dalam  pemberitaan, penyiaran  dan  pembicaraan  publik  menunjukkan bahwa  kebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat, ide  dan  gagasan  yang  tertuang  dalam  konstitusi mejadi  nyata,  bahkan  kebebasan  yang  terjadi  hari ini  sudah  mencapai  pada  kata  kebablasan.  Karena itu,  ketika  Indonesia  memasuki  era  kemerdekaan berekspresi sangat beralasan jika selalu muncul pro dan  kontra  terhadap  pesan  komunikasi  atau  mak- sud  pembicaraan  diruang  publik.  Namun  yang  ha- rus  dijunjung  tinggi  bersama  tentang  kebebasan berpendapat  adalah  etika  dan  norma  kebebasan dalam berkomunikasi.
Komunikasi  merupakan  kebutuhan  dasar manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  membutuh- kan bersosialisasi dengan cara berkomunikasi. Paul Watzlawik  mengatakan  bahwa  manusia  adalah mahluk  yang  tidak  bisa  tidak  berkomunikasi (Bower  dan  Bradac,  1984).  Hari  ini,  hak  dan kebebasan  berkomunikasi  cenderung  dikaitkan dengan  komunikasi  politik  atau  penyampaian  pe- san-pesan  yang  mengandung  unsur  politis  yang sarat akan kepentingan. Secara umum, komunikasi politik  adalah  penyampaian  pesan-pesan  politik baik  verbal  maupun  non  verbal  yang  bertujuan mempengaruhi opini publik. Sederhananya, komu- nikasi  politik  adalah  penyampaian  pesan  yang bermuatan politis (Nimmo, 2007).
Melihat bagaimana kontestasi politik men- jelang  pemilihan  presiden  (pilpres)  pada  tahun 2019,  pola  komunikasi  politik  terjadi  secara serampangan  dan  bahkan  tidak  terkontrol.  Sindir menyindir,  hujat  menghujat  seolah  menjadi  hal yang  biasa  dan  layak  untuk  diujarkan.  Salah  satu fenomena  yang  sangat  familiar  hari  ini  adalah munculnya  istilah  “Cebong”  dan  “Kampret”. Istilah  cebong  dan  kampret  dimunculkan  sebagai
pesan  komunikasi  politik  dalam  usaha  menyudut- kan  kelompok  lawan  politik.  Untuk  diketahui, “Cebong”  disematkan  kepada  pendukung  militan Joko  Widodo  sebagai  calon  presiden  nomor  urut 01,  sedangkan  “Kampret”  ditujukan  kepada  pen- dukung  militan  Prabowo  Subianto  sebagai  calon presiden nomor urut 02.
Jika  ditelaah  dari  segi  makna  secara  etim- ologi.  Dua  istilah  tersebut  merupakan  nama  atau sebutan  untuk  hewan,  cebong  adalah  nama  dari jenis  anak  kodok  dan  kampret  adalah  nama  dari jenis  anak  kelalawar.  Lalu,  bagaimana  dua  istilah ini  menjadi  begitu  familiar  dan  fenomenal  berse- liweran  diucapkan  disekeliling  kita.  Bagaimana kemudian  fenomena  ini  muncul  dan  berkembang dalam  tatanan  sistem  komunikasi  kita?  Untuk  itu, menjadi  penting  bagi  peneliti  untuk  melakukan kajian  tentang  fenomena  cebong  dan  kampret  ini sebagai labelisasi yang muncul pada bahasa komu- nikasi  dalam  kontestasi  politik  di  Indonesia  pada tahun  2019.  Sehingga  penelitian  ini  bermaksud untuk mengeksplorasi fenomena istilah cebong dan kapret dengan telaah perspektif komunikasi politik.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan metode  studi  fenomenologi.  Penelitian  kualitatif dimaksudkan  untuk  memahami  arti  atau  mencari makna  dari peristiwa  dan kaitan-kaitannya  dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 2010). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi  kajian  agar  menemukan  data  aku- rat  terhadap  suatu  fenomena.  Sedangkan  studi  fe- nomenologi  digunakan  karena  fokus  dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  fe- nomena  penggunaan  istilah  cebong  dan  kampret dalam  konteks  bahasa  komunikasi  politik  selama masa  kontestasi  pemilihan  umum  ditahun  2019. Studi fenomenologi memungkinkan peneliti masuk sebagai  partisan  dalam  sebuah  fenomena  sehingga keakuratan  data  bisa  diperoleh  dengan  sempurna. Dalam  studi  fenomenologi,  peneliti  harus  fokus pada  bagaimana  obyek  (anggota)  memproduksi (secara  interpretif)  bentuk-bentuk  yang  dianggap nyata (Denzin, 2009). Kajian ini selanjutnya diana-
lisis  dengan  perspektif  komunikasi  politik.  Per- spektif  ini  disesuaikan  dengan  bahan  kajian  agar mendapatkkan  kesimpulan  terarah  dalam  konteks ilmu sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arah  politik  pada pemilihan  presiden (pilpres)  pa- da  tahun  2019  telah  mengerucut  pada  dua  pasan- gan  calon,  yaitu pasangan calon  01 Joko  Widodo- Ma’ruf  Amin  dan  pasangan  calon  02  Prabowo Subianto-Sandiaga  Salahudin  Uno.  Antusiasme kompetisi head-to-head antara dua pasangan calon ini  memiliki  konsekuensi  logis  pada  terbelahnya dukungan  pemilih  menjadi  dua.  Masyarakat  Indo- nesia  seolah  dipaksa  untuk  mendukung  pasangan calon  nomor  urut  01  atau  02.  Dengan  demikian, pola  dukunganpun  dengan  berbagai  macam  cara bermunculan dihadapan publik.
Untuk meloloskan dukungannnya, masyarakat  akan  terus  melakukan social  war (perang  sosial)  antara  pendukung  Jokowi-Ma’ruf
dan  pendukung  Prabowo-Sandi.  Bahkan  isu  yang dilontarkan  bukan  lagi  pada  arah  konstruktif,  na- mun  sudah  mewabah  pada  ranah  deskruktif.  Pada tataran yang lebih luas, konsekuensi dukungan pa- da  kedua  calon  pasangan  ini  memunculkan  labeli- sasi  dari  rival  masing-masing  pendukung.  Labeli- sasi  yang  diberikan  cenderung  memilliki  makna konotasi yaitu, pendukung Jokowi diberi label “ce- bong”, dan pendukung Prabowo diberi label “kam- pret”.
Temuan  dalam  penelitian  ini  membantah stigma  yang  mengatakan  bahwa  Cebong  adalah sebutan  untuk  pendukung  Jokowi  dan  Kampret adalah  sebutan  untuk  pendukung  Prabowo. Temuan  penelitian  ini  lebih  megarah  kepada  sisi historis dimana dua istilah ini dimunculkan dipub- lik. Hasil temuan penelitian ini mengatakan bahwa cebong  adalah  sebutan  bagi  kelompok  yang  pro- pemerintah sedangkan kampret adalah sebutan un- tuk kelompok yang anti-pemerintah.
Tabel 1: Makna Cebong Kampret
LABEL DENOTASI KONOTASI Cebong Sebutan untuk anak kodok Pro-Pemerintah (koalisi) Kampret Sebutan untuk anak kelalawar Anti-Pemerintah (oposisi) Sumber : olahan peneliti (2019)
Namun  dengan  perkembangan  situasi politik  hari  ini,  dua  istilah  diatas  ditarik  pada ranah  politik  yang  lebih  makro,  sehingga  dua istilah tersebut diarahkan kepada dua pasangan calon presiden.
Berdasarkan  kajian  yang  mendalam dengan menganalisisnya dari perspektif komu- nikasi  politik,  maka  hasil  dari  kajian  ini menunjukkan  bahwa  terdapat    stereotip  yang terbangun dari istilah cebong dan kampret. Ste- reotip  tersebut    merupakan  ekspresi  sinisme dalam berpolitik yang dirasa cukup berlebihan. Lebih  dari  itu,  munculnya  labelisasi  tersebut juga  merupakan  bentuk  penurunan  nilai (degradasi)  kualitas  bahasa  komunikasi  politik di Indonesia.

## Stereotip Cebong-Kampret
Pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) Repub- lik  Indonesia  menetapkan  dua  pasangan  calon presiden  dan  wakil  presiden  yang  akan  berk- ompetisi  pada  pemilihan  umum  tahun  2019, istilah  cebong  dan  kampret  semakin  berse- liweran diberbagai flatform media komunikasi, baik  yang  disampaikan  secara  langsung  ( oral message )  maupun  yang  ditulis  dalam  berbagai tweet . Istilah cebong dan kampret seperti sudah sangat  melekat  kepada  pendukung  kedua calon.  Stereotip  yang  akhirnya  muncul  adalah pelabelan  kepada  pendukung  Jokowi  dan Prabowo  dengan  sebutan  Cebong  dan  Kam- pret.
Telaah teoritis mengenai stereotip ada- lah sebagai berikut: Pertama , Baron dan Byrne (2008)  menjelaskan  bahwa  stereotip  adalah kepercayaan  tentang  sifat  atau  ciri-ciri  ke- lompok  sosial  yang  dipercaya  untuk  berbagai.
Kedua ,  Fanzoi  (2008)  menjelaskan  stereotip adalah  kepercayaan  tentang  orang  yang menempatkan  mereka  kedalam  satu  kategori dan tidak mengizinkan bagi berbagai individu- al.  Kepercayaan  sosial  ini  didapatkan  dari orang lain dan dipelihara melalui aturan-aturan dalam interaksi sosial.
Telaah  sosiologis  mengatakan  bahwa stereotip  hakikatnya  adalah  sudut  pandang
yang  terekonstruksi.  Stereotip  merupakan usaha  dalam  memberi  label  atau  penilaian tersendiri  terhadap  sebuah  kelompok  sosial masyarakat.  Pada  masyarakat  yang  egaliter, stereotip  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tidak fair (Franzoi,  2008).  Penggunaan  stereotip akan  menutup  ruang  untuk  melihat  individu secara  holistik.  Dan  pada  tataran  kelompok, stereotip  akan  mereduksi  hak  individu  dalam menentukan  diri  sendiri  karena  stereotip  telah dari  awal  memberikan  penilaian.  Dalam  para- digma  sosial,  secara  tidak  sadar  kita  telah melakukan  perilaku  stereotip  dalam  berbagai hal.  Stereotip  itu  sendiri  bisa  dilakukan  pada hal  yang  bersifat  positif  dan  negatif.  Stereotip bisa  benar  dan  juga  bisa  salah.  Stereotip  bisa pada  seorang  individu  atau  bahkan  pada  se- buah  kelompok.  Dari  serangkaian  penjelasan diatas,  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bah- wa stereotip adalah penilaian terhadap seseorang  yang  hanya  dilakukan  berdasarkan persepsi  terhadap  kelompok  di  mana  orang tersebut dapat dikategorikan.
Proses  stereotyping  pada  istilah  ce- bong dan kampret berawal dari isu sosial yang berkembang  dimasyarakat.  Cebong  dan  kam- pret  adalah  persepsi  yang  dimunculkan dihadapan  publik  tentang  masing-masing  pen- dukung  calon.  Bisa  dikatakan  juga  bahwa  dua istilah  ini  adalah  ejekan  terstruktur  dari  mas- ing-masing  kelompok  yang  berseberangan. Kata  cebong  berasal  dari  pemahaman  bahwa Joko  Widodo  selaku  Presiden  Republik  Indo- nesia  memiliki  kebiasaan  memelihara  kodok dikolam istana negara, ketika musim hujan tiba suara  kodok  ini  akan  mengelembung  besar dengan  khas  nya,  sehingga  kata  cebong  ini kemudian disematkan kepada pendukung Joko Widodo yang selalu bersuara ketika sang pres- iden  dikritik,  kelompok  ini  dikenal  sebagai kelompok  koalisi.  Kemudian  istilah  kammpret berasal  dari  nama  jenis  anak  kelalawar  yang tidur dengan posisi terbalik, dan kemudian pa- ra  pengkrtitik  pemerintah  dianggap  memiliki otak  terbalik  yang  selalu  memberikan  kritik kepada pemerintah. Sehingga kampret
disematkan  kepada  kelompok  yang  anti- pemerintah  dalam  hal  ini  disebut  oposisi.  Dua istilah  ini  kemudian  menjadi massive dan berkembang dalam wacana diskusi publik yang akhirnya  membentuk  sebuah  kesimpuan.  Ce- bong  disematkan  kepada  pendukung  Jokowi dan  Kampret  disematkan  kepada  pendukung Prabowo.
Dengan  suasana  pemilihan  umum  di- mana  istilah  cebong  dan  kampret  ini  muncul, dalam  analisis  peneliti  sangat  tidak  bisa  untuk memisahkannya dari unsur politis. Stereotip ini dapat  dipandang  sebagai  sebuah  ekspresi sinisme terhadap rival politik, sebab pelabelan cebong  disampaikan  atau  diekspresikan  oleh pendukung  Prabowo  dan  pelabelan  kampret disampaikan  atau  diekspresikan  oleh  pen- dukung  Jokowi.  Dengan  diwarnai  kosa  kata politis  lainnya,  kata  cebong  dan  kampret disisipkan  pada  kalimat-kalimat  yang  ten- densius, provokatif dan merendahkan. Ekspresi kalimat  akhir  adalah  bernada  negatif.  Tentu fenomena  ini  membawa  kita  kepada  kes- impulan  bahwa  sinisme  politik  telah  terjadi yang diekspresikan dengan simbol kata cebong dan kampret.

## Labelisasi,  Sinisme  dan  Strategi  Komu- nikasi Politik
Jika diamati sebelumnya, pemberian label pada masing-masing calon sudah dimulai pada pem- ilihan  presiden  tahun  2014  lalu.  Prabowo diberi  label  “bocor”  dan  Jokowi  diberi  label “nganu”. Prabowo dilabeli “bocor” karena ser- ing kali mengeluarkan kata bocor dalam debat pada  waktu  itu.  Sedangkan  Jokowi  dilabeli “nganu” karena beliau terlihat sering memulai argumen  dengan  jeda  dan  kata  nganu.  Namun pada  pemilihan  presiden  tahun  2019  ini  label tersebut  berekspansi  menjadi  lebih  berani  dan kasar yaitu dengan istilah cebong dan kampret.
Seperti  yang  sudah  peneliti  jelaskan diatas  bahwa  cebong  adalah  sebutan  untuk anak  kodok,  sedangkan  kampret  adalah sebutan untuk anak  kelalawar. Asalannya ada- lah  bahwa  Jokowi  suka  memelihara  kodok  di
istana  negara,  sehingga  pendukung  Jokowi dianggap  sebagai  anak  kodok  dengan  sebutan cebong.  Sedangkan  kampret  merupakan  aso- siasi  dari  jenis  kelalawar  yang  tidurnya terbalik,  sehingga  ungakapan  ini  disematkan kepada  golongan  oposisi.  Bagi  peneliti,  kam- pret hanyalah istilah ungkapan kekesalan biasa karena  dianggap  tidak  mau  menerima  ke- bijakan  pemerintah  dan  selalu  melayangkan protes  dan  keberatan.  Bagi  peneliti,  istilah kampret dimunculkan sebagai kata yang sesuai untuk meng- counter istilah cebong.
Labelisasi  semacam  ini  adalah  lumrah dalam  kontestasi  politik.  Namun  labelisasi  ce- bong kampret telah menunjukkan sinisme poli- tik  yang  berlebihan  yang  kemudian  mereduksi nilai-nilai  demokrasi  pada  negara  yang  sarat akan  budaya  timur.  Sinisme  seperti  ini  juga menunjukkan bahwa kita belum cukup dewasa dalam  praktik  demokrasi.  Dampak  yang kemudian  muncul  dari  fenomena  ini  adalah tidak tumbuh dan tidak berkembangnya sistem sosial  dan  sistem  politik  di  Indonesia  dengan baik dan sempurna.
Jika  cara  semacam  ini  dijadikan  se- bagai  bagian  dari  strategi  politik  dalam  me- matahkan  lawan,  peneliti  merasa  bahwa  elit partai  politik  telah  gagal  paham  karena  terke- san  melakukan  pembiaran  tanpa  edukasi  yang cukup  kepada  masing-masing  pendukungnya. Strategi  politik  yang  harus  digunakan  ialah merawat  ketokohan  tertentu  sebagai  pahlawan politik,  membesarkan  partai,  menciptakan kebersamaan,  serta  membangun  konsensus berdasarkan  visi,  misi  dan  program  politik yang jelas. Karena hakikat strategi dalam poli- tik  adalah  keseluruhan  keputusan  kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijal- ankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Ardial, 2010).

## Degradasi  Nilai  Komunikasi  Politik  di  In- donesia
Komunikasi  politik  ialah  proses  pertukaran informasi  dilingkungan  elit  mengenai  politik, baik  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  atau-
pun dari masyarakat kepada pemerintah (Ram- lan,  2010).  Maksudnya  adalah  sistem  komu- nikasi  politik  dibanggun  dalam  usaha  mengel- ola  pesan  dalam  menjalankan  pemerintahan termasuk  juga  dalam  memperoleh  kekuasaan. Sehingga dalam perspektif komunikais politik, salah satu unsur penting dalam struktur komu- nikasi adalah pesan komunikasi. Pesan menjadi instrumen  pokok  dalam  setiap  proses  komu- nikasi.  Onong  U.  Effendy  (2005)  menyatakan bahwa  pesan  adalah  suatu  komponen  dalam proses  komunikasi  berupa  paduan  dari  pikiran dan  perasaan  dengan  menggunakan  lam- bang/bahasa  yang  disampaikan  kepada  orang lain.  Pesan  yang  baik  adalah  pesan  yang disampaikan  dengan  media  yang  tepat,  bahasa yang mudah dimengerti dengan kata-kata yang sederhana  agar  pesan  dapat  mewakili  maksud dan  tujuan  yang  ingin  disampaikan  komu- nikator.
Komunikasi  politik  bertujuan  untuk membangun  citra  politik  yang  baik  kepada khalayak  (Nimmo,  2007).  Citra  politik dibangun  melalui  informasi-informasi  politik yang  didesain,  disampaikan  hingga  diterima publik. Pesan politik tersebut bisa disampaikan secara  langsung  atau  menggunakan  media massa.  Pesan  politik  bisa  disampaikan  pada kegiatan-kegiatan  formal  maupun  kegiatan noon formal dan santai, baik pada diskusi seri- us maupun diskusi ringan.
Dalam  diskursus  perpolitikan  di  Indo- nesia,  pola  komunikasi  yang  terjadi  menjadi tidak  terstruktur  dan  tidak  terkontrol.  Pesan- pesan politik disampaikan secara serampangan dengan  berbagai  macam  bentuk  bahasa  dan istilah. Mediumnya pun sudah cukup beragam, baik  secara  langsung  maupun  melalui  media massa  atau  media  sosial.    Dengan  demikian kontrol terhadap pesan politik dan efeknya pun menjadi lepas dan tidak terkondisikan.
Pesan  dan  bahasa  dalam  komunikasi politik  sejatinya  menjadi simbol  tatanan sosial masyarakat  disebuah  negara  (Nimmo,  2007). Bahasa  dalam  pesan  komunikasi  politik  juga merupakan  tolak  ukur  harkat  dan  martabat
bangsa. Sehingga kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai  yang  melekat  dalam  pola  komu- nikasi politik di Indonesia. Namun kondisi ter- sebut berubah pasca munculnya istilah cebong dan  kampret.  Jika  kita  menela’ah  dari  kesan- tunan  politik  Indonesia  yang  berbudaya  timur, seolah istilah cebong dan kampret sama sekali tidak  mencerminkan  nilai  itu.  Hal  yang kemudian  terjadi  adalah  menurunnya  kualitas bahasa komunikasi politik di Indonesia.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas bahwa  cebong  adalah  sebutan  untuk  anak  ko- dok  (berudu),  dan  kampret  adalah  sebutan  un- tuk  jenis  anak  kelalawar.  Istilah  cebong  dan kampret mengasosiasikan bahwa bahasa komunikasi  politik  hari  ini  dominan  diisi  oleh sisi  hewanisme  dari  pada  sisi  humanisme.
Artinya,  sistem  komunikasi  politik  hari  ini  te- lah  dihiasi  oleh  istilah-istilah  hewan  yang cenderung kasar dan tidak sopan. Ambisi poli- tik telah mendominasi sistem komunikasi poli- tik  di  Indonesia.  Konsekuensi  yang  kemudian hadir  adalah  bagaimana  sisi  humanisme dikesampingkan oleh kepentingan politik.
Komunikasi  politik  merupakan  bagian dari  sistem  politik.  Komunikasi  politik  pada hakikatnya adalah metode penyampaian pesan- pesan politik kepada konstituennya. Salah satu fungsi  komunikasi  politik  adalah  fugsi  pen- didikan (Damsar, 2010). Sehingga komunikasi politik  diharapkan  mampu  mencerdaskan masyarakat  dengan  metode  dan  bahasa  politik yang santun. Namun, alih-alih kita mengangkat nilai yang terkandung pada sistem komunikasi politik kita, hal yang kemudian muncul adalah konflik  horizontal.  Perang  kata-kata  disosial media  ataupun  media  massa  membuktikan bahwa  negara  gagal  membingkai  sistem komunikasi  yang  santun  dan  bermartabat. Istilah  cebong  dan  kampret  megakibatkan kualitas nilai dari bahasa komunikasi politik di Indonesia mengalami penurunan yang kemudi- an disebut degradasi nilai.

## SIMPULAN
Kebebasan  menyampaikan  pendapat  yang  di- jamin  konstitusi  tidak  serta  merta  membuat masyarakat  menyikapinya  dengan  bijak.  Seba- gian  besar  menjadikannya  sebagai pintu  untuk melakukan  ekspresi  politik  tanpa  ada  batasan tertentu,  meskipun  batasan  tersebut  tetap  ada dalam  norma  dan  etika.  Istilah  cebong  dan kampret adalah konsekuensi logis dibebaskannya berekspresi dan menyampaikan pendapat.  Namun  jika  ditelaah  dari  perspektif komunikasi  politik,  fenomena  ini  mengarah kepada dua hal.
Pertama,  telah  terjadi  sinisme  politik yang  berlebihan  dalam  kontestasi  politik  pada pemilihan  presiden  tahun  2019,  sehingga  ste- reotip  yang  dimunculkan  dengan  dua  istilah tersebut  dijadikan  sebagai  usaha  untuk melakukan  impresi  terhadap  masing-masing lawan  politik.  Kedua,  fenomena  ini  juga menunjukkan  bahwa  bahasa  komunikasi  poli- tik di Indonesia terkontaminasi oleh istilah ce- bong dan kampret.
Dua istilah ini mengakibatkan degradasi  (penurunan)  nilai  dalam  bahasa- bahasa politik selama pemilihan presiden tahun 2019.  Sistem  sosial  dan  sistem  perpolitikan  di Indonesia yang diharapkan mampu untuk men- etralisir  keadaan  ternyata  tidak  berdaya  mela- wan  ambisi  dan  reaksi  politik  yang  lepas. Akhirnya,  komunikasi  politik  yang  sejatinya menjadi  simbol  dalam  tatanan  perpolitikan  di Indonesia, namun marwah politik hari ini men- jadi turun dengan dimunculkannnya istilah ce- bong dan kampret.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Ardial.  (2010). Komunikasi  politik .  Jakarta: PT. Indeks Baron,  R.A.,  and  Byrne,  D.  (2008). Psikologi sosial, 10th ed . Jakarta: Erlangga Bowers, J & Bradac, J. (1984). Message effects in  communication  science .  Newburry
Park: SAGE
Damsar.  (2010). Pengantar  sosiologi  politik . Jakarta: Kencana Denzin,  Norman  K.  dan  Yvonna  S,  Lincoln. (2009). Handbook  of  qualitative  re- search . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Efendy,  Onong  Uchana.  2005. Ilmu  komu- nikasi  teori  dan  praktek .  Bandung: Remaja Rosda Karya Franzoi,  S.L.  (2016). Social  psychology  (7th edition). NewYork: McGraw-Hill Pub- lishing Company
Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Rosda Nimmo, D. (2007). Komunikasi politik: komu- nikator,  pesan,  media  (edisi  terjema- han). Bandung: Remaja Rosada Karya Surbakti,  Ramlan.  (2010). Memahami  ilmu politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama