## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Kedudukan  Ahli  Waris  terhadap Boedel Warisan  Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir

## Evelyn Lay, Anwar Borahima, Winner Sitorus
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: evel_lay@live.com

## Abstract:
This study aims to analyze the position of the heirs to the inheritance boedel in the form of building use rights that  have  expired.  This  research  is  a  normative  legal  research  using  a  statute  approach  and  a  conceptual approach. Analysis of legal materials using prescriptive analysis with deductive methods. The results show that the expired building use rights could no longer be categorized as part of the inheritance boedel, so they could no longer be divided among the heirs. The abolition of the right to use the building resulted in being transferred back  to  the  original  right  holder,  namely  the  state,  the  holder  of  the  management  right,  or  the  holder  of  the property right to the land. Land rights to the building belonging to the heir that has expired before he dies can no longer be categorized as part of the boedel of his inheritance, so it cannot be divided again among his heirs; hence, the rights to the land in question are no longer classified as the assets of the heirs. If the right to use the building belonging to the heir has not expired when he dies, then the right to use the building is still classified as an inheritance boedel and can still be divided among the heirs until the term of the right to use the building in question ends. Former right holders only have the possibility to get priority rights in the application of land rights for their former building use rights.
Keywords: Heirs; Boedel Legacy; Building rights

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan para ahli waris terhadap boedel warisan berupa hak guna bangunan yang telah berakhir. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan  analisis preskriptif  dengan  metode  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak  guna  bangunan  yang  telah berakhir  tidak  dapat  lagi  dikategorikan  sebagai  bagian  dari  boedel  warisan,  sehingga  tidak  dapat  lagi  dibagi kepada  para  ahli  waris.  Hapusnya  hak  guna  bangunan  mengakibatkan  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan beralih kembali kepada pemegang hak awal yaitu kepada negara, pemegang hak pengelolaan ataupun pemegang hak milik atas tanah. Tanah hak guna bangunan milik pewaris yang telah berakhir sebelum ia meninggal dunia tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisannya, sehingga tidak dapat dibagi lagi kepada para ahli warisnya. Jika hak guna bangunan milik pewaris belum berakhir saat ia meninggal dunia, maka hak guna bangunan masih tergolong sebagai boedel warisan dan masih dapat dibagi kepada para ahli waris hingga jangka waktu hak guna bangunan yang bersangkutan berakhir. Bekas pemegang hak hanya berkemungkinan untuk mendapat hak diprioritaskan dalam pengajuan hak atas tanah bekas hak guna bangunannya.
Kata Kunci: Ahli Waris; Boedel Warisan; Hak Guna Bangunan

## 1. Pendahuluan
Seluruh tanah (bumi) di Indonesia dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. 1 Kewenangan Negara untuk memberikan hak atas tanah tersebut, baik kepada
1 G. Kartasapoetra. 2012. Masalah Pertanahan di Indonesia . Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 31
perorangan,  bersama-sama  maupun  badan  hukum. 2 Hak  atas  tanah  terbagi  dalam beberapa  hak  antara  lain Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak Pakai,  Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak  Memungut  Hasil  Hutan dan Hak-hak lainnya  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan  yang  bersangkutan. 3 Hak  penguasaan atas tanah yang paling umum dikenal masyarakat saat ini adalah Hak Milik atas tanah dan  Hak  Guna  Bangunan.  Hak  milik  dan  Hak  Guna  Bangunan  merupakan  Hak penguasaan atas sebidang tanah, menyangkut hak pengunaan dan pemanfaatan tubuh bumi  maupun  ruang  yang  berada  di  atasnya  untuk  mendirikan  sebuah  bangunan. Itulah  sebabnya,  sehingga  Hak  Milik  atas  tanah  merupakan  hak  yang  mempunyai penguasaan tingkatan tertinggi karena hak tersebut adalah hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 4
Hak milik yang dinilai sebagai hak terkuat dan terpenuh, karena tidak memiliki jangka waktu  kepemilikan.  Kepemilikkannya  berlangsung  selama  pemiliknya  masih  hidup, bahkan  dapat  diwariskan.  Berbeda  dengan  penguasaan  atas  tanah  berdasarkan  Hak Guna  Bangunan,  yang  meskipun  dapat  juga  diwariskan  tetapi  memiliki  batas  waktu penguasaan  tanah.  Batas  waktu  Hak  Guna  Bangunan  yang  berakhir,  menyebabkan berakhirnya Hak Guna Bangunan. Berakhirnya jangka waktu kepemilikan Hak Guna Bangunan,  bukan  satu-  satunya  faktor  yang  menyebabkan  Hak  Guna  bangunan  itu berakhir,  pengalihan  maupun  peralihan  hak  atas  tanah,  juga  menjadi  penyebab berakhirnya hak yang bersangkutan. Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang sering terjadi, adalah pewarisan. Pewarisan, mengakibatkan beralihnya hak atas tanah pewaris, kepada ahli waris/para ahli waris.
Pewarisan  hanya  terjadi  karena  kematian. 5 Harta  warisan  adalah  keseluruhan kekayaan  pewaris  baik  yang  merupakan  aktiva  maupun  pasiva.  Harta  warisan  yang menjadi  objek  warisan  yang  belum  dibagi  dikenal  dengan  istilah “Boedel  Warisan”. 6 Boedel  warisan  yang  berbentuk  benda  seperti  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  rentan untuk tidak langsung dibagi oleh para ahli waris, ketika warisan terbuka, karena sulit untuk  membagi  hak  tersebut,  kepada  semua  ahli  waris  yang  berhak.  Kesulitan  yang timbul adalah, proses pembagian harta warisan yang menjadi lebih panjang.
Jika harta warisan dalam bentuk uang tunai, jumlah keseluruhan harta warisan dapat langsung diketahui tanpa perlu adanya pihak ketiga sebagai penilaian atau penafsiran nilai dari uang tunai. Berbeda dengan harta warisan yang berbentuk tanah Hak Guna Bangunan  harus  melalui  proses  yang  lebih  panjang  lagi,  karena  harus  melalui  tahap penilaian  atau  penafsiran  harga  oleh  pihak  yang  berkompeten  untuk  melakukan penilaian  di  bidangnya,  untuk  mengetahui  jumlah  keseluruhan  harta  warisan  yang akan dibagi kepada para ahli waris.
2 Oemar  Moechthar.  2017.  "Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Warisan  Atas  Harta  Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." Jurnal Yuridika, Vol. 32 No. 2: 280-309.
3 Pasal 16 ayat (1) UUPA
4 Supriadi  Jufri,  Anwar  Borahima,  dan  Nurfaidah  Said.  2020.  "Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , Vol. 4 No. 2: 95-107.
5 Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Lihat: Istijab. 2020. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, Qiara Media. Pasuruan, hlm 57-58
6 Irfan  Sabri  Hamzah  dan  Abdul  Rais  Asmar.  2020.  "Jual  Beli  Boedel  Warisan  Tanpa  Adanya  Surat Penetapan Ahli Waris." Alauddin Law Development Journal, Vol. 2 No. 2: 168-174.
Kesulitan lain yang timbul adalah Hak Guna Bangunan yang tergolong sebagai benda yang tidak dapat dibagi, 7 hal ini menyangkut cara membagi harta warisan dengan cara mengakhiri kepemilikan bersama para ahli waris. Jika harta warisan berbentuk uang tunai, pembagian harta warisan akan sangat mudah dilakukan, meskipun uang tunai juga  tergolong  benda  tetapi  uang  tunai  tergolong  sebagai  benda  yang  dapat  dibagi. Berbeda dengan Hak Guna Bangunan yang tergolong sebagai benda yang tidak dapat dibagi, yang tidak dapat langsung dibagi begitu saja.
Untuk  mengakhiri  kepemilikan  bersama  atas  suatu  benda  yang  tergolong  sebagai benda yang tidak dapat dibagi, maka benda itu dijual dan masing-masing mendapat bagian  dari  harga  atau  benda  itu  menjadi  milik  salah  satu  di  antara  mereka  dengan kewajiban  memberikan  kompensasi  berupa  uang  kepada  pihak  lain. 8 Jadi  untuk mengakhiri  kepemilikan  bersama  atas  tanah  Hak  Guna  Bangunan  yang  merupakan objek  warisan  terdapat  dua  pilihan  yaitu  tanah  yang  bersangkutan  harus  terlebih dahulu  dijual,  kemudian  hasil  penjualannya  dibagi  kepada  ahli  waris  sesuai  besar bagian  masing-  masing,  atau  tanah  itu  menjadi  milik  salah  satu  ahli  waris,  dengan syarat ia harus memberikan kompensasi kepada ahli waris lainnya.
Penundaan  pembagian  objek  warisan  berupa  Hak  Guna  Bangunan,  dimungkinkan dilakukan. Selamas masa penundaan pembagian objek warisan, para ahli waris harus memerhatikan jangka waktu kepemilikan Hak Guna Bangunan itu sendiri, mengingat Hak  Guna  Bangunan  bukan  merupakan  hak  atas  tanah  yang  tidak  memiliki  jangka waktu kepemilikan seperti Hak Milik atas tanah. Jangka waktu kepemilikan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir, akan mengakibatkan Hak Guna Bangunan atas tanah yang bersangkutan menjadi hapus.
Konsekuensi  apabila  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  hapus  adalah,  tanah  yang bersangkutan akan menjadi tanah Negara (apabila HGB atas tanah negara), tanah akan kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan (apabila HGB atas tanah Hak Pengelolaan),  atau  akan  kembali  dalam  penguasaan  pemegang  Hak  Milik  (apabila HGB  atas  tanah  Hak  Milik). 9 Peralihan  Hak  atas  tanah  dari  pemegang  Hak  Guna Bangunan  yang  telah  berakhir  kepada  negara,  pemegang  Hak  Pengelolaan  atau pemegang hak Milik tentu saja mengakibatkan Hak mewaris para ahli waris menjadi hapus, karena objek warisan telah hilang sehingga tidak dapat dibagi lagi.
Kembalinya  penguasaan  Negara  atas  bekas  tanah  Hak  Guna  Bangunan  yang  telah berakhir, tentu saja memberikan kewenangan kepada Negara, untuk memberikan Hak atas  tanah  tersebut,  kepada  orang  ataupun  badan  hukum,  yang  memenuhi  syarat penerimaan  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Negara  yang  memiliki  hak  untuk menguasai tanah bekas hak guna bangunan milik pewaris yang meninggal dunia saat jangka hak guna bangunan yang bersangkutan berakhir jangka waktunya, bukan lagi menjadi hak ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima harta warisan pewaris.
Hal tersebut bertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1157 K/ Pdt/2016.  Putusan  tersebut  menetapkan  tanah  bekas  Hak  Guna  Bangunan  milik pewaris,  yang  telah  berakhir  jangka  waktunya  sejak  tahun  2001  sebagai  bagian  dari
7 Benda yang tidak dapat dibagi ialah benda yang jika secara fisik dibagi kehilangan kegunaannya.
8 Risdalina Siregar. 2018. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Yang Dititipkan Kepada  Notaris  Untuk  Anak  Dilahirkan  Dari  Perkawinan  Orang  Tua  Yang  Tidak  Dicatatkan." Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 6 No. 2: 73-92 .
9 Pasal  36  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
Boedel  Warisan  para  ahli  waris.  Padahal  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  tersebut, telah  berakhir  15  tahun  yang  lalu  saat  putusan  tersebut  diputuskan  oleh  Mahkamah Agung pada tahun 2016 dan tidak diperpanjang maupun diperbaharui oleh para ahli waris yang bersangkutan.
Hak  guna  bangunan  tersebut  merupakan  milik  pewaris  yang  berakhir  jangka waktunya  hingga  tahun  1985,  kepemilikan  Hak  guna  bangunan  yang  bersangkutan beralih  disebabkan  oleh  meninggalnya  pewaris.  Kematian  pewaris  mengakibatkan peralihan harta dari pewaris ke ahli waris, begitu pula dengan Hak Guna Bangunan milik pewaris. Para ahli waris sebagai penerima warisan berupa Hak Guna Bangunan memiliki  kewajiban  untuk  merawat  tanah  Hak  Guna  Bangunan  baik  secara  fisik maupun administratif, seperti halnya melakukan perpanjangan ataupun pembaharuan hak atas Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.
Hak  Guna  Bangunan  harus  diperpanjang  sebelum  hak  yang  bersangkutan  berakhir atau  diperbaharui  selambat-lambatnya  2  (dua)  tahun  setelah  hak  tersebut  berakhir. 10 Perpanjangan maupun pembaharuan yang tidak dilakukan oleh pemegang Hak Guna Bangunan  atas  tanah  Negara  mengakibatkan  tanah  Kembali  menjadi  tanah  negara, bukan  lagi  menjadi  tanah  Hak  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Pada kenyataannya  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor  1157K/Pdt/2016 memutuskan bahwa Hak Guna Bangunan yang telah hapus bertahun- tahun sebagai bagian dari Boedel Warisan para ahli waris. Padahal para ahli waris tidak melakukan perpanjangan  maupun  pembaharuan  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  warisan  dari pewaris.  Fenomena  nilah  yang  kemudian  menimbulkan  masalah  hukum,  sehingga menjadi fokus utama dalam tulisan ini.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research )  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ). 11 Analisis  bahan  hukum  menggunakan  analisis preskriptif  dengan  metode  deduktif.  Seluruh  data  yang  diperoleh  baik  data  primer maupun  data  sekunder  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara deskriptif, 12 dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan dalam isu utama penelitian.

## 3. Kedudukan Para Ahli Waris terhadap Boedel Warisan Berupa Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Jangka Waktunya
Segala  harta  kekayaan  milik  pewaris,  baik  yang  berupa  aktiva  maupun  pasiva tergabung  dalam  boedel  warisan  harta  peninggalan  pewaris.  Aktiva  dalam  Boedel Warisan adalah seluruh benda, atau hak dari pewaris yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan  pasiva  dalam  Boedel  Warisan  adalah  seluruh  utang,  atau  kewajiban pewaris,  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  belum  dipenuhi  oleh  pewaris  semasa
10 Pasal  27  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
11 Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, hlm. 17
12 Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel. Yogyakarta:  Mirra Buana Media, hlm 164
hidup.  Segala  sesuatu  yang  masih  menjadi  hak  maupun  kewajiban  dari  pewaris, dikategorikan  sebagai  bagian  dari  Boedel  warisan.  Boedel  warisan  wajib  dibagikan kepada seluruh ahli waris, yang telah memilih untuk menerima seluruh warisan dari pewaris. Namun ada pengecualian mengenai hak, dan/atau kewajiban pewaris yang tidak dapat beralih kepada ahli waris dari pewaris.
Pengecualian  mengenai  hak  dan/atau  kewajiban  pewaris,  yang  walaupun  dapat dinilai  dengan  uang  tetapi  tetap  saja  tidak  dapat  diwariskan.  Salah  satu  contohnya adalah  kewajiban  pekerjaan  pewaris  dalam  boedel  warisan  yang  belum  diselesaikan tetapi  erat  kaitannya  dengan  keahlian  pewaris,  sehingga  tidak  dapat  dipenuhi  oleh orang  lain.  Kewajiban  ini  tidak  dapat  kemudian  dibebankan  kepada  para  ahi  waris dari pewaris. Seperti pewaris yang berprofesi sebagai pejahit yang belum memenuhi kewajibannya  berupa  pesanan  jahit  kreditor,  ahli  waris  tidak  dapat  dituntut  untuk menyelesaikan jahitan kreditor pewaris.
Hak dan/atau kewajiban pewaris, yang diwariskan kepada ahli waris adalah hak dan/ atau kewajiban pewaris yang masih menjadi milik pewaris, dan belum beralih kepada pihak  lain  atau  telah  lenyap.  Salah  satu  hak  pewaris  yang  kemudian  akan  beralih kepada  ahli  warisnya  adalah  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  pewaris  saat  ia meninggal.  Salah  satu  bentuk  hak  atas  tanah  milik  pewaris  yang  dapat  beralih  saat pewaris  meninggal  dunia  adalah  hak  guna  bangunan  atas  sebidang  tanah.  Peralihan hak  guna  bangunan  berdasarkan  peristiwa  hukum  pewarisan  diperbolehkan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Peralihan  hak  guna  bangunan,  harus memerhatikan  jangka  waktu  kepemilikan  hak  guna  bangunan  milik  pewaris. Mengingat  hak  guna  bangunan  adalah  hak  atas  tanah  yang  memiliki  jangka  waktu kepemilikan, dan akan berakhir saat jangka waktu kepemilikanya berakhir.
Peralihan objek warisan berupa hak guna bangunan atas sebidang tanah, dapat terjadi selama  kepemilikan  hak  yang  bersangkutan  masih  berlangsung  dan  belum  berakhir. Hak pengusaan atas tanah yang bersangkutan, masih berada pada pewaris, dan secara otomatis  beralih  menjadi  harta  kepemilikan  bersama  para  ahli  waris  saat  pewaris meninggal  dunia.  Harta  kepemilikan  bersama  para  ahli  waris,  akan  terbagi  kepada seluruh  ahli  waris  berdasarkan  bagiannya  masing-masing,  saat  pembagian  boedel warisan dilakukan oleh para ahli waris. Berbeda jika kepemilikan hak guna bangunan telah berakhir saat pewarisan terjadi, hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang seharusnya  tergabung  dalam  keseluruhan  boedel  warisan  pewaris  telah  hapus, sehingga bukan lagi menjadi hak dari pewaris.
Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/2016 yang menjadi fokus dalam penulisan ini, yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) Hak Guna Bangunan milik pewaris sebelum ia meninggal dunia pada 23 Maret 1985. Hak guna bangunan tersebut  masing-masing  berdasarkan  pada  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  375/ Maloku Surat Ukur No. 141/ 1965 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/ Maloku Surat Ukur No. 92/ 1964.
Sebelum  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor  1157  K/Pdt/2016,  sengketa terlebih  dahulu  diputus  pada  tingkatan  Pengadilan  Negeri  dengan  nomor  putusan 323/Pdt.G/2013/PN  Mks  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan  pada  tingkatan Pengadilan Tinggi dengan nomor putusan 89/Pdt/2015/PT Mks di Pengadilan Tinggi Makassar.  Ketiga  putusan  tersebut  memberikan  putusan  yang  sama,  putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pada tingkatan Pengadilan Negeri dan begitu juga  pada  putusan  Mahkamah  Agung  menguatkan  putusan  pada  tingkatan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Permasalahan  dalam  putusan  tersebut  di  atas  dapat  timbul  akibat  ahli  waris melakukan penundaan pembagian boedel warisan. Pewaris meninggal dunia pada 23 Maret 1985, pada saat itu warisan pewaris terbuka dan dapat dibagi kepada seluruh ahli  waris  pewaris  berdasarkan  bagian  mereka  masing-masing.  Ahli  waris  memilih untuk  tidak  langsung  melakukan  pembagian  harta  warisan.  Penundaan  ini diperbolehkan  oleh  undang-undang  selama  tidak  ada  pihak  yang  berkepentingan yang menuntut pembagian harta warisan dilakukan.
Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap boedel warisan adalah ahli waris dari pewaris. Pada Pasal 834 BW diatur, bahwa:
Tiap-tiap  waris  berhak  mengajukan  gugatan  guna  memperjuangkan  hak  warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak  pun  menguasai  seluruh  atau  sebagian  harta  peninggalan,  seperti  pun  terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.
Ia  boleh  memajukan  gugatan  itu  untuk  seluruh  warisan,  jika  ia  adalah  waris  satu- satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya.
Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan  ganti  rugi,  menurut  peraturan  termaktub  dalam  bab  ketiga  buku  ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.
Pasal  tersebut  di  atas  mengatur  bahwa,  ahli  waris  dapat  menuntut  pembagian  harta warisan kepada ahli waris lainnya, ataupun pihak lain yang menguasai objek warisan dari pewaris. Jika tidak ada tuntutan untuk dilakukannya pembagian warisan, maka boedel  warisan  pewaris  yang  telah  terbuka  pembagiannya  dapat  ditunda pembagiannya,  tidak  langsung  dibagi  kepada  seluruh  ahli  waris.  Penundaan pembagian harta warisan dapat dilakukan, selama tidak melampaui jangka waktu hak mewaris. Jika melampaui jangka waktu hak mewaris maka hak mewaris dari pewaris akan  hapus.  Jangka  waktu  hak  mewaris  adalah  30  (tiga  puluh)  tahun.  Hal  tersebut diatur pada Pasal 1055 BW, yaitu:
Hak  untuk  mewaris  hapus  karena  kadaluwarsa  dengan  lewatnya  waktu  tiga  puluh tahun,  terhitung  sejak  hari  terbukanya  warisan,  asal  sebelum  maupun  sesudah lewatnya  jangka  waktu  tersebut,  warisan  telah  diterima  oleh  salah  seorang  dari mereka  yang  oleh  undang-  undang  atau  oleh  suatu  surat  wasiat  ditunjuk  sebagai waris; namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ke tiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu alas hak yang sah.
Jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun baru berlaku kalau boedel warisan tidak lagi utuh karena adanya kawan waris ahli waris yang menerima bagiannya dari boedel warisan pewaris.  Kawan  waris  ahli  waris  ini  tidak  dibedakan  baik  ia  adalah  ahli  waris  ab intestato  maupun  ahli  waris  testamenter.  Pada  putusan  tersebut  di  atas  pewaris meninggal pada 23 Maret 1985. Gugatan didaftarkan oleh para ahli waris pada tahun 2013  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Makassar,  kurang  lebih  28  tahun  sejak boedel warisan terbuka. Hak mewaris para ahli waris dalam putusan tersebut belum hapus karena belum melampaui jangka waktu kadaluwarsa dari hak mewaris. Jangka waktu 28 tahun tersebut dihitung sejak pewaris meninggal dunia, bukan sejak boedel warisan tidak lagi utuh. Pada putusan tersebut belum ada pembagian terhadap boedel warisan  baik  kepada  ahli  waris ab  instestato maupun  kepada  ahli  waris testamenter , karena harta warisan milik pewaris hanya kedua hak atas tanah tersebut di atas.

## Berdasarkan poin 4 Amar putusan tersebut mengadili:
Menyatakan  objek  sengketa  adalah  harta  warisan/peninggalan  satu-satunya  dari  Ny. Adolfina Laroempoeh yang belum terbagi atau boedel warisan yang harus dibagi kepada seluruh  ahli  waris  dan  ahli  waris  pengganti  sesuai  bagian  masing-masing  menurut hukum;
Perhitungan  jangka  waktu  kadaluwarsa  hak  mewaris  tidak  dapat  dilakukan  sebab boedel warisan pewaris belum dibagi kepada ahli waris yang berhak untuk mewaris, sehingga hak mewaris pewaris tidak hapus akibat kadaluwarsa hak mewaris.
Dua  dari  tiga  syarat  utama  mewaris  telah  terpenuhi  yaitu  adanya  kematian  dan adanya  ahli  waris  yang  berhak  serta  cakap  untuk  mewaris.  Syarat  utama  terakhir adalah adanya harta yang menjadi bagian boedel warisan. Pada putusan tersebut yang menjadi  harta  peninggalan  dari  pewaris  hanyalah  hak  atas  tanah  berupa  hak  guna bangunan  yaitu  HGB  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  375/  Maloku Surat Ukur No. 141/ 1965 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/ Maloku Surat Ukur No. 92/ 1964.
Kedua  hak  atas  tanah  tersebut  adalah  milik  dari  pewaris  saat  ia  masih  hidup,  tetapi keduanya  berakhir  pada  waktu  yang  berbeda.  Hak  guna  bangunan  berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/Maloku Surat Ukur No. 92/1964 berakhir pada 24 September 1980. Hak guna bangunan ini sah berakhir sebelum pewaris meninggal, pada  tanggal  23  Maret  1985.  Hak  guna  bangunan  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  No.  375/  Maloku  Surat  Ukur  No.  141/  1965  berakhir  pada  2  Maret  2001. Hak guna bangunan ini baru berakhir 26 tahun setelah pewaris meninggal dunia.
Hak  Guna  Bangunan  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  71/Maloku Surat  Ukur  No.  92/1964  berakhir  pada  tanggal  24  September  1980  dan  tidak diperpanjang  maupun  diperbaharui  oleh  pewaris  sebelum  ia  meninggal  dunia. Hapusnya  hak  guna  bangunan  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  71/ Maloku  disebabkan  habisnya  jangka  waktunya,  mengakibatkan  hak  atas  tanah  yang bersangkutan beralih kepada Negara.
Boedel  Warisan  adalah  kumpulan  seluruh  hak  dan  kewajiban  milik  pewaris  yang dapat dinilai dengan uang yang kemudian akan beralih kepada ahli warisnya saat ia meninggal  dunia.  Hak  atas  tanah  berupa  hak  guna  bangunan  tersebut  di  atas, sebelumnya  memang  merupakan  hak  dari  pewaris  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, tetapi  hak  tersebut  telah  berakhir  karena  jangka  waktu  kepemilikannya.  Berakhirnya kepemilikan hak atas tanah tersebut mengakibatkan hapusnya hak atas tanah tersebut, sehingga  tidak  tepat  jika  Hak  Guna  Bangunan  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan No. 71/Maloku disebut sebagai bagian dari Boedel Warisan pewaris.
Tidak tepatnya Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/Maloku  disebut  sebagai  bagian  dari  boedel  warisan  pewaris  karena  sebelum pewaris  meninggal  dunia  pada  tahun  1985,  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  telah hapus  dan  beralih  menjadi  tanah  negara  sejak  tahun  1980,  sehingga  hak  atas  tanah yang  bersangkutan  bukan  lagi  hak  dari  pewaris  dan  tidak  dapat  dimasukan  sebagai bagian dari Boedel Warisan apalagi dibagi kepada seluruh ahli waris dari pewaris. Hal ini  disebabkan  baik  pewaris  maupun  ahli  waris  pewaris  bukanlah  pemilik  hak  atas tanah yang bersangkutan, tanah yang bersangkutan adalah tanah yang dikuasai oleh negara, sebagai tanah negara.
Terdapat  2  (dua)  objek  sengketa  dalam  putusan  tersebut  di  atas  selain  Hak  Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/ Maloku juga ada hak guna bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 375/ Maloku Surat Ukur No. 141/ 1965. Berbeda dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/ Maloku yang berakhir sebelum  pewaris  meninggal  dunia  pada  tahun  1985,  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan No.  375/  Maloku  berakhir  pada  2  Maret  2001.  Surat  Keputusan  Kantor  Pertanahan Kota Makassar Nomor 1006-520.1- 53.01-2003 tanggal 11 Desember 2003, menyatakan bahwa  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  375/Maloku  atas  nama  Ny.  Adolfina Laroempoeh  telah  berakhir  sejak  2  Maret  2001.  Keputusan  tersebut  menyatakan, “bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas hak guna bangunan Sertifikat Nomor 375/Maloku ... yang telah berakhir haknya sejak tanggal 2 Maret 2001 ...”
Kemudian  pada  diktum  keputusan  dinyatakan  bahwa,  pertama  menegaskan  bahwa tanah  bekas  hak  guna  bangunan  Sertifikat  Nomor  375/Maloku,  yang  telah  berakhir haknya  sejak  2  Maret  2001,  seluas  942  m ² (sembilan  ratus  empat  puluh  dua  meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00104/ Losari/2003 tanggal 29  Oktober  2003,  yang  terletak  di  Jalan  Somba  Opu  Nomor  275,  Kelurahan  Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi tanah negara.
Pewaris  meninggal  pada  tanggal  23  Maret  1985,  kurang  lebih  16  tahun  sebelum  hak guna  bangunan  berdasarkan  Sertifikat  Nomor  375/Maloku  berakhir.  Hak  atas  tanah berupa hak guna bangunan tersebut masih merupakan hak dari pewaris bagian dari harta kekayaan pewaris yang tergabung dalam boedel warisan pewaris. Saat pewaris meninggal dunia hak atas tanah tersebut beralih ke dalam boedel warisan pewaris dan dapat  dibagi  kepada  seluruh  ahli  waris  pewaris  menurut  bagiannya  masing-masing. Saat  boedel  warisan  terbuka  ahli  waris  tidak  langsung  membagi  harta  dalam  boedel warisan.  Penundaan  ini  diperbolehkan  oleh  undang-  undang  sebagaimana  telah dijelaskan di atas. Harta milik pewaris yang belum dibagi kepada para ahli warisnya disebut juga sebagai boedel warisan pewaris dan masih merupakan harta bersama dari para ahli waris.
Boedel warisan sebagai harta bersama merupakan tanggung jawab bersama para ahli waris, kecuali sikap ahli waris saat warisan terbuka bukan menerima warisan secara murni,  melainkan  menerima  secara  beneficiar  atau  menolak  warisan.  Saat  warisan terbuka  ahli  waris  tidak  diwajibkan  menerima  seluruh  harta  warisan,  ahli  waris diberikan  3  (tiga)  pilihan  sikap  yang  dapat  ia  ambil  menyangkut  harta  peninggalan pewaris.
Dua dari tiga sikap yang dapat diambil oleh ahli waris harus dilakukan secara tegas dengan membuat pernyataan di pengadilan negeri tempat  terbukanya warisan, kedua sikap itu adalah menerima secara beneficiar atau menolakan warisan. Pasal 1057 BW, mengatur:
“Menolak  suatu  warisan  harus  terjadi  dengan  tegas,  dan  harus  dilakukan  dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.”
Penolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya dan panitera membuat akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak datang sendiri, ia boleh menguasakan penolakan itu kepada orang lain,
akan  tetapi  surat  kuasa  itu  haruslah  notariil. 13 Berbeda  dengan  menerima  warisan secara murni yang dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam oleh ahli waris.
Pada kasus ini para ahli waris tidak membuat pernyataan menerima secara benefeciar maupun menolak harta warisan pewaris di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tempat  terbukanya  warisan.  Para  ahli  waris  menerima  harta  warisan  pewaris  secara murni  walaupun  tanpa  melakukan  pernyataan  tegas,  para  ahli  waris  melakukan tindakan  yang  mengisyaratkan  bahwa  mereka  menerima  warisan  secara  diam-diam. Berdasarkan  Pasal  1048  BW,  tindakan  para  ahli  waris  mengisyaratkan  penerimaan warisan oleh para ahli waris secara diam-diam.
Pada  kasus  tersebut  di  atas,  salah  satu  hak  guna  bangunan  milik  pewaris  berakhir pada  tahun  2001,  hak  guna  bangunan  tersebut  merupakan  harta  bersama  para  ahli waris.  Para  ahli  waris  pewaris  wajib  untuk  mengurus  hak  guna  bangunan  tersebut. Hak  guna  bangunan  yang  akan  berakhir  harus  diperpanjang  sebelum  hak  yang bersangkutan berakhir atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) tahun setelah hak yang bersangkutan  berakhir  oleh  pemilik  hak  atas  tanah.  Hal  tersebut  tegas  diatur  pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021. Pemegang hak atas tanah wajib melakukan  permohonan  perpanjangan  hak  guna  bangunan,  bukan  saat  hak  yang bersangkutan  telah  berakhir  tetapi  sebelum  berakhirnya  hak.  Pada  kasus  tersebut  di atas,  para  ahli  waris  sebagai  pihak  yang  menguasai  tanah  wajib  mengajukan permohonan perpanjangan hak guna bangunan Sertifikat Nomor 375/Maloku sebelum 2  Maret  2001.  Pembaharuan  haknya  maksimal  dilakukan  2  tahun  sejak  berakhirnya hak yaitu pada tahun 2003.
Para  ahli  waris  adalah  pihak-pihak  yang  berkewajiban  untuk  mengajukan  per- mohonan  perpanjangan,  maupun  pembaharuan  hak  atas  tanah  pewaris.  Mereka sebagai para pihak yang secara bersama, berhak atas seluruh harta pewaris yang telah meninggal  dunia.  Pada  kasus  ini  para  ahli  waris  belum  melakukan  pembagian warisan, sehingga belum dapat diketahui pasti, siapa yang secara pribadi yang berhak atas  tanah  hak  guna  bangunan  tersebut.  Kehadiran  seluruh  ahli  waris,  yang  berhak atas  harta  warisan  pewaris  saat  perpanjangan  ataupun,  pembaharuan  hak  guna bangunan  yang  akan  berakhir  dilakukan  tidak  diperlukan.  Satu  ahli  waris  saja  yang melakukan, perpanjangan ataupun permbaharuan hak guna bangunan dimungkinkan. Jika  ahli  waris  yang  melakukan,  perpanjangan  ataupun  pembaharuan  hak  guna bangunan  mendapatkan  kuasa  dari  seluruh  ahli  waris  pewaris.  Hak  guna  bangunan tersebut masih dikategorikan sebagai hak bersama para ahli waris pewaris.
Konsekuensi  apabila  hak  guna  bangunan  yang  tidak  diperpanjang  ataupun diperbaharui saat hak bersangkutan berakhir adalah hak guna bangunan yang menjadi berakhir  dan  hapus. 14 Berakhirnya  jangka  waktu  hak  guna  bangunan  menjadi  salah satu  penyebab  hapusnya  hak  guna  bangunan.  Hapusnya  hak  guna  bangunan  atas sebidang  tanah  mengakibatkan  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  kembali  kepada pemegang  hak  sebelum  hak  guna  bangunan  terjadi  yaitu  negara,  pemegang  hak pengelolaan ataupun pemegang hak milik atas tanah. Pasal 37 UUPA mengatur bahwa HGB dapat terjadi antara lain karena:
13 Effendi Perangin. 2018. Hukum Waris. Rajawali Pers: Depok, hlm. 171 14 Muhammad  Irsyad  Aulad,  Ahmadi  Miru,  dan  Oky  Deviany  Burhamzah.  2020.  "Penyelundupan Hukum  melalui  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dengan  Kuasa  Jual  di  Hadapan  Notaris." Jurnal  Amanna Gappa , Vol. 28. No. 2: 117-131.
a) Penetapan oleh pemerintah jika objeknya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
b) Perjanjian  yang  berbentuk  otentik  antara  pemilik  tanah  yang  bersangkutan dengan  pihak  yang  akan  memperoleh  HGB  jika  obyeknya  tanah  milik perseorangan
Kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 22 PP No. 40/1996 tentang HGU, HGB dan HP, HGB atas tanah negara terjadi antara lain karena:
a) HGB  atas  tanah  negara  diberikan  dengan  keputusan  pemberian  Hak (Penetapan Pemerintah) oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
b) HGB atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberina hak oleh  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  berdasarkan  usul  pemegang  hak pengelolaan yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan;
Sedangkan  berdasarkan  Pasal  24  PP  No.  40/1996  tentang  HGU,  HGB  dan  HP terjadinya  HGB  atas  tanah  hak  milik  perorangan  atau  badan  hukum  yaitu  karena perjanjian  yang  berbentuk  otentik  antara  pemegang  hak  milik  dengan  pihak  yang memperoleh HGB dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan. 15
Pada kasus ini tanah Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Nomor 375/Maloku adalah Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah negara. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 1006-520.1- 53.01-2003 tanggal 11 Desember 2003, Keputusan tersebut menyatakan, “bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas hak guna bangunan Sertifikat Nomor 375/Maloku ... yang telah berakhir haknya sejak tanggal 2 Maret 2001 ...”
Sejak  tahun  2001  tanah  Hak  Guna  Bangunan  berdasarkan  Sertifikat  Nomor 375/Maloku sudah berakhir haknya dan telah kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah negara, karena sejak awal tanah tersebut adalah tanah negara  yang  diberikan  juga  penetapan  pemerintah  oleh  pejabat  yang  berwenang sehingga  menjadi  tanah  Hak  Guna  Bangunan  yang  kemudian  dikuasai  dan  dimiliki oleh  pewaris  berdasarkan  Sertifikat  Nomor  375/Maloku  tersebut,  dan  telah  beralih kepada para ahli waris sejak pewaris meninggal pada tahun 1985. Pada tahun 2001 hak atas  tanah  tersebut  berakhir  dan  para  ahli  waris  memiliki  kewajiban  untuk membongkar bangunan yang berada di atas tanah bekas hak guna bangunan sehingga saat diserahkan kembali kepada negara, tanah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Tanah  bekas  hak  guna  bangunan  yang  telah  berakhir  jangka  waktunya  dan  tidak diperpanjang  maupun  diperbaharui  oleh  pemiliknya  wajib  menyerahkan  tanah kembali kepada negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak hapusnya hak guna bangunan.
Pada  tahun  2013  saat  para  ahli  waris  dari  pewaris  bersengketa,  hakim  pada  tingkat Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan 323/Pdt.G/2013/PN Mks, yang diperkuat  oleh  putusan  Pengadilan  Tinggi  Makassar  dengan  nomor  putusan 89/Pdt/2015/PT  Mks  dan  kemudian  diperkuat  lagi  dengan  Putusan  Kasasi Mahkamah  Agung  Nomor  1157  K/  Pdt/  2016  memutuskan    bahwa  objek  sengketa berupa tanah hak guna bangunan dengan 2 (dua) sertfikat hak guna bangunan yaitu Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  375/  Maloku  Surat  Ukur  No.  141/  1965  dan Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  71/  Maloku  Surat  Ukur  No.  92/  1964  sebagai
15 M. Arba, 2018. Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114
bagian dari Boedel Warisan para ahli waris yang wajib dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian mereka, putusan pengadilan ini adalah keliru.
Kedua  sertifikat  hak  guna  bangunan  yang  merupakan  dasar  kepemilikkan  hak  atas tanah  yang  bersangkutan  telah  berakhir  jangka  waktunya  sehingga  hak  atas  tanah yang bersangkutan telah hapus. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/ Maloku Surat Ukur  No.  92/  1964  telah  berakhir  sejak  tahun  24  September  1980  sebelum  pewaris meninggal  dunia  pada  tanggal  23  Maret  1985.  Tanah  hak  guna  bangunan  milik pewaris berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 375/ Maloku Surat Ukur No. 141/  1965  adalah  milik  pewaris  dan  baru  berakhir  pada  tanggal  2  Maret  2001.  Saat pewaris  meninggal  dunia  pada  tahun  1985,  tanah  hak  guna  bangunan  berdasarkan sertifikat  tersebut  di  atas  masih  merupakan  milik  pewaris  dan  dapat  dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisan.
Sejak  kematian  seseorang  itulah  sehingga  seluruh  harta  kekayaan  miliknya  beralih kepada  ahli  warisnya. 16 Hak  atas  tanah  berupa  hak  guna  bangunan  yang  masih merupakan  bagian  bagian  dari  boedel  warisan  milik  ahli  waris  beralih  kepada  para ahli warisnya sejak kematian pewaris pada tahun 1986 hingga tahun 2001. Perbedaan antara  hak  guna  bangunan,  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  71/ Maloku Surat Ukur No. 92/ 1964 dan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 375/ Maloku Surat Ukur No. 141/ 1965 adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/ Maloku tidak pernah  masuk  ke  dalam  Boedel  Warisan  pewaris,  sehingga  tidak  ada  kemungkinan bagi para ahli waris untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut dari boedel warisan pewaris.  Hak  Guna  bangunan  yang  bersangkutan,  tidak  pernah  menjadi  dari  Boedel warisan tersebut.
Hak  guna  bangunan  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  375/Maloku masih  merupakan  bagian  dari  boedel  warisan  pewaris  dan  sebenarnya  masih  dapat dibagi  saat  pewaris  meninggal  dunia  pada  tahun  1985.  Kedua  hak  guna  bangunan tersebut di atas tidak dapat dibagi lagi kepada para ahli waris pewaris sesuai dengan putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar,  Pengadilan  Tinggi  Makassar  dan  Mahkamah Agung pada tahun 2013-2016.
Pada  tahun  2013-2016  hak  guna  bangunan  tersebut  bukan  merupakan  bagian  dari boedel warisan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71/ Maloku sejak pewaris masih hidup bukan lagi miliknya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan pewaris,  sedangkan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  No.  375/  Maloku  menjadi  hapus haknya  sebab  kelalaian  dari  para  ahli  waris,  yang  tidak  melakukan  perpanjang ataupun  pembaharuan  hak  sehingga  hak  guna  bangunan  menjadi  hapus.  Hapusnya hak guna bangunan atas tanah bekas hak guna bangunan tersebut menyebabkan tanah beralih  kembali  menjadi  tanah  negara  sehingga  tidak  dapat  lagi  dibagi  kepada  para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
Tanah bekas hak guna bangunan telah beralih kepada negara saat hak guna bangunan berakhir.  Penguasaan  oleh  negara  dapat  memprioritaskan  bekas  pemegang  hak sebelumnya, dengan memperhatikan beberapa syarat. Hal tersebut diatur pada Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, yaitu:
(3)  Setelah  jangka  waktu  pemberian,  perpanjangan,  dan  pembaruan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna bangunan kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau Tanah Hak Pengelolaan.
16 Oemar Moechtar, 2019. Perkembangan Hukum Waris , Kencana, Surabaya, hlm. 5
(4)  Tanah  yang  Dikuasai  Langsung  oleh  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), penataan  kembali  penggunaan,  perrranfaatan,  dan  pemilikan  menjadi  kewenangan Menteri  dan  dapat  diberikan  prioritas  kepada  bekas  pemegang  hak  dengan memperhatikan:
a. tanahnya  masih  diusahakan  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  sesuai  dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.
Bekas  pemegang  hak  memang  telah  kehilangan  haknya,  tetapi  negara  memberikan kemungkinan  kepada  bekas  pemegang  hak  untuk  mendapatkan  hak  prioritas  untuk memiliki hak atas tanah tersebut.

## 4. Penutup
Hak  hak  guna  bangunan  yang  telah  berakhir  tidak  dapat  lagi  dikategorikan  sebagai bagian dari boedel warisan, sehingga tidak dapat lagi dibagi kepada para ahli waris. Hapusnya  hak  guna  bangunan  mengakibatkan  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan beralih  kembali  kepada  pemegang  hak  awal  yaitu  kepada  negara,  pemegang  hak pengelolaan ataupun pemegang hak milik atas tanah. Tanah hak guna bangunan milik pewaris  yang  telah  berakhir  sebelum  ia  meninggal  dunia  tidak  dapat  lagi  dikate- gorikan  sebagai  bagian  dari  boedel  warisannya,  sehingga  tidak  dapat  dibagi  lagi kepada  para  ahli  warisnya,  sebab  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  bukan  lagi tergolong  sebagai  harta  kekayaan  pewaris.  Jika  hak  guna  bangunan  milik  pewaris belum  berakhir  saat  ia  meninggal  dunia,  maka  hak  guna  bangunan  masih  tergolong sebagai boedel warisan dan masih dapat dibagi kepada para ahli waris hingga jangka waktu hak guna bangunan yang bersangkutan berakhir. Bekas pemegang hak hanya berkemungkinan untuk mendapat hak diprioritaskan dalam pengajuan hak atas tanah bekas hak guna bangunannya.

## Referensi
Aprilianti dan Rosida Idrus. 2015. Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Justice Publisher: Lampung.
Effendi Perangin. 2018. Hukum Waris. Rajawali Pers: Depok.
Eman  Suparman.  2005. Hukum  Waris  Indonesia  dalam  perspektif  Islam,  Adat  dan  BW . Refika Aditama: Bandung.
G. Kartasapoetra. 2012. Masalah Pertanahan di Indonesia . Rineka Cipta: Jakarta.
Irfan  Sabri  Hamzah  dan  Abdul  Rais  Asmar.  2020.  "Jual  Beli  Boedel  Warisan  Tanpa Adanya  Surat  Penetapan  Ahli  Waris." Alauddin  Law  Development  Journal, Vol.  2 No. 2: 168-174.
Istijab. 2020. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, Qiara Media. Pasuruan.
Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum;  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.
Yogyakarta: Mirra Buana Media.
M. Arba, 2018. Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad  Irsyad  Aulad,  Ahmadi  Miru,  dan  Oky  Deviany  Burhamzah.  2020.
"Penyelundupan  Hukum  melalui  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dengan  Kuasa Jual di Hadapan Notaris." Jurnal Amanna Gappa , Vol. 28. No. 2: 117-131.
Oemar Moechtar, 2019. Perkembangan Hukum Waris , Kencana, Surabaya.
Oemar  Moechthar.  2017.  "Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Warisan  Atas  Harta Peninggalan  Tak  Terurus  Menurut  Sistem  Waris  Burgerlijk  Wetboek." Jurnal Yuridika, Vol. 32 No. 2: 280-309.
Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Risdalina  Siregar.  2018.  "Pembagian  Harta  Warisan  Berdasarkan  Surat  Hibah  Wasiat Yang Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan." Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 6 No. 2: 73-92 .
Supriadi  Jufri,  Anwar  Borahima,  dan  Nurfaidah  Said.  2020.  "Pelaksanaan  Lelang Eksekusi  Hak  Tanggungan  Melalui  Balai  Lelang." Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum , Vol. 4 No. 2: 95-107.
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. Hukum Kewarisan Perdata Barat . Kencana: Depok.