INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4269-4283 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kebijakan dan Kemudahan Terhadap Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara dalam Rangka Pengamanan Aset
Ahmad Wildan Pratama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Email: wildanpratama864@gmail.com

## Abstrak
Percepatan sertifikasi aset menjadi salah satu fokus kegiatan pemerintah sebagai bentuk pengamanan untuk mencapai ketertiban penataan Barang Milik Negara (BMN). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)  sebagai  pengelola  Barang  Milik  Negara  (BMN)  telah  melaksanakan  program  percepatan sertipikasi BMN berupa tanah sejak tahun 2013. Terdapat beberapa kondisi penguasaan aset BMNyang ditemukan dalam proses administrasi BMN yaitu tanah yang belum bersertipikat, tanah bersertipikat lainnya,  serta  tanah  Bersertipikat  Belum  Sesuai  Ketentuan  (BBSK).  Untuk  mendukung  percepatan pensertipikatan aset BMN berupa tanah, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan kebijakan untuk memberikan kemudahan instansi pemerintah dalam legalisasi aset yaitu: a) peneribitan surat edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1855/15.1/IV/2016; b) pelaksanaan kegiatan INTIP; dan c) Pemberlakuan Tarif Nol Rupiah untuk pelayanan pertanahan. Berdasarkan Laporan Tahunan DJKN Tahun 2022, realisasi dan target pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah sampai akhir tahun 2022 mencapai 41.100 bidang tanah. Hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 145,7 % dibandingkan tahun 2021. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Barang Milik Negara, Instansi Pemerintah, Kebijakan

## Abstract
Accelerating asset certification is one of the focuses of government activities as a form of security to achieve  State  Property  Registration  (BMN).  The  Directorate  General  of  State  Assets  (DJKN)  as  the manager of State Property (BMN) has implemented a program to accelerate BMN certification in the form of land since 2013. There are several conditions for control of BMN assets which are found in the BMN administration process, namely land that has not been certified, other certified land, and land Certified Not Compliant with Regulations (BBSK). To support the acceleration of certification of BMN assets in the form of land, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning has implemented a policy to make it easier for government agencies to legalize assets, namely: a) issuing circular letter from the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 1855/15.1/IV/2016; b) implementation of INTIP activities; and c) Implementation of Zero Rupiah price for land services. Based on the 2022 DJKN Annual Report, the realization and target for certifying State Property in the form of land by the end of 2022 has reached 41,100 plots of land. This shows an increase of 145.7% compared to 2021.
Keyword : Land Registration, State Property, Government Agencies, Policies

## PENDAHULUAN
Saat ini instansi pemerintah memiliki fokus kegiatan dalam hal percepatan sertipikasi aset. Hal itu merupakan salah satu bentuk pengamanan untuk mencapai ketertiban penataan Barang Milik Negara (BMN) (Tsaurah et al., 2023). Barang Milik Negara sendiri merupakan keseluruhan barang yang pembelian atau perolehannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP Nomor 27 Tahun 2014). Sehingga semua bentuk pengelolaan BMN meliputi penggunaan, penataausahan sampai pengamanan merupakan tanggung jawab dari pengguna  barang  tersebut.  Pengamanan  BMN  dilaksanakan  untuk  mencegah  dan menghindari terjadinya klaim ataupun okupasi dari pihak lain, baik itu masyarakat maupun instansi  lain.  Dengan  adanya  permasalahan  diatas  objek  aset  tersebut  nantinya  akan merugikan pihak yang berhak atas aset tersebut. Para pemegang hak nantinya tidak dapat memperoleh  nilai  guna  lahan  karena  aset  yang  dikelola  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara optimal  (Choerunnisa  et  al.,  2023).  Oleh  karena  itu,  para  pengelola  aset  harus  mampu mewujudkan tertib administrasi guna memberikan kepastian hukum atas BMN yang dikelola (Tsaurah et al., 2023).
Dalam rangka mendukung pengamanan aset instansi pemerintah, Menteri Keuangan dan Menteri ATR/BPN mengeluarkan dasar hukum Pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (Peraturan Bersama Menkeu dan Ka. BPN Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 Tahun 2009).  Penerbitan  peraturan  tersebut  mengharuskan  BMN  disertipikatkan  atas  nama Pemerintah  Republik  Indonesia  c.q  Kementerian  Negara/Lembaga.  Peraturan  ini  juga dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara. Sejak tahun 2013, Pensertipikatan BMN berupa tanah telah menjadi peogram kerja bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN. Melalui program tersebut, sebanyak 28.197 bidang tanah berhasil disertipikatkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2019. Dalam hal pengamanan dan tertib administrasi aset negara, Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  memiliki  peran  penting  sebagai  pengawas kekayaan negara. DJKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian pemeliharaan dan pemanfaatan aset negara baik dari aspek hukum administrasi ataupun aspek fisik (Choerunnisa et al., 2023).
Namun  fakta  di  lapangan  menunjukkan  masih  banyak  aset  BMN  yang  belum bersertipikat.  Hal  itu  dikarenakan  pada  beberapa  aset  yang  akan  didaftarkan  banyak ditemukan adanya permasalahan hukum diatas tanahnya (Rivandi & Muhammad, 2021). Hal itu dikarenakan kementerian/lembaga umumnya merasa kesulitan dalam hal pensertipikatan aset BMN. Banyak kondisi lapangan yang tidak dapat teratasi melalui ketentuan-ketentuan yang  dituangkan  dalam  peraturan.  Banyak  kasus  seperti  adanya  pemanfaatan  lahan  oleh masyarakat  diatas  tanah  aset  BMN.  Hal  itu  dipicu  adanya  tumpang  tindih  lahan  milik masyarakat  diatas  tanah  aset  instansi  pemerintah.  Permasalahan  tumpang  tindih  tersebut baru  dikertahui  setelah  pelaksanaan  penngukuran  bidang  tanah  yang  menyebabkan pensertipikatan  menjadi  terhambat  (Rivandi  &  Muhammad,  2021).  Selain  itu,  banyak  aset BMN  yang  belum  disertipikatkan  karena  tidak  adanya  bukti  kepemilikan  yang  sah sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang.  Sehingga  beberapa  kantor  pertanahan  harus mengembalikan permohonan pemberian hak atas aset BMN tersebut.
Dalam  hal  diperlukan  pengukuran  untuk  mengetahui  luas  penguasaan,  banyak kementerian/lembaga yang tidak dapat menunjukkan batas bidang tanah yang dikelolanya. Hal itu disebabkan beberapa faktor yaitu batas bidang tanah yang tidak ditemukan/hilang, keterbatasan pengetahuan riwayat tanah oleh pengelola BMN, serta kondisi bidang tanah yang  telah  berubah  secara  fisik.  Kondisi  tersebut  akan  menghambat  proses  penerbitan sertipikat  atas  aset  BMN  karena  adanya  kendala  dalam  hal  pengumpulan  data  fisik.  Hal tersebut menunjukkan bahwa asas kontradiktur delimitasi tidak dijalankan dengan baik. Asas kontradiktur  delimitasi  sendiri  berarti  bahwa  pengelola  tanah  memiliki  kewajiban  untuk menjaga atau memelihara batas bidang tanahnya dengan dasar kesepakatan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut.
Namun hal tersebut harus segera diselesaikan, mengingat target sertipikasi BMN akan semakin terus bertambah  (Tsaurah et al., 2023). Hal tersebut menjadi  urgensi yang harus diselesaikan  terutama  DJKN  selaku  penatausaha  aset  negara.  Saat  ini  telah  banyak  kajian terkait  dengan  sertifikasi  aset  Barang  Milik  Negara.  Terdapat  kajian  terkait  dengan
penyelesaian pensertipikatan terhadap tanah bersertipikat lainnya yang ditinjau dari PP 18 Tahun 2021 (Tsaurah et al., 2023). Selain itu terdapat kajian dari Diroya dan Ubed (2020) yang berfokus  pada  peninjauan  pelaksanaan  sertifikasi  aset.  Untuk  strategi  percepatan pensertipikatan aset BMN dengan sudut pandang permasalahan yang terjadi dalam sertifikasi aset telah dikaji oleh Rivandi dan Muhammad (2021). Namun pada penelitian tersebut belum dilakukan  kajian  terkait  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  mendukung  pelaksanaan pensertipikatan aset BMN. Karena saat ini terdapat kebijakan pemerintah sedang berupaya menyelesaikan  permasalahan  terkait  pensertipikatan  tanah  aset  BMN.  Oleh  karena  itu, melalui  kajian  ini  akan  dilakukan  identifikasi  dan  analisis  terhadap  kebijakan  pemerintah dalam rangka percepatan sertipikasi aset pemerintah. Kajian ini akan meninjau dampak dari kebijakan pemerintah terhadap proses pelaksanaan serta capaian dan target penyelesaian pensertipikatan  aset  BMN.  Kebijakan  yang  akan  dibahas  pada  kajian  ini  dibatasi  pada kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Dengan adanya kajian ini diharapkan memberikan  pengetahuan  dan  dasar  dalam  penyusunan  kebijakan  terkait  dengan pensertipikatan aset BMN berupa tanah oleh Kementerian/Lembaga.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan mengkaji suatu aturan hukum yang berlaku dan diterapkan pada suatu permasalahan hukum (Daniati et al., 2020). Objek kajian pada penelitian hukum normatif yaitu data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan  (dokumen  hukum)  dan  bahan  pustaka  (ilmu  pengetahuan  hukum). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif akan menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  logis  dan  efektif  sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan pemahaman analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## A. Pelaksanaan Sertipikasi Barang Milik Negara
Pengelolaan  aset  BMN  merupakan  tanggung  jawab  dari  pengguna  ataupun pemegang  hak  atas  BMN.  Pengelolaan  ini  meliputi  inventarisasi  dan  penatausahaan  aset BMN.  Menteri  Keuangan  berwenang  untuk  mengelola  aset  BMN  sedangkan  Menteri ATR/BPN  berwenang  untuk  mengadministrasikan  aset  BMN  (Tsaurah  et  al.,  2023). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PP Nomor 18 Tahun 2021, Aset BMN berupa tanah yang
pemegang haknya adalah instansi pemerintah diberikan status hak pakai. Status hak pakai yang diberikan adalah hak pakai selama dipergunakan, yang artinya jangka waktu hak diatas aset BMN berupa tanah tidak ditentukan apabila aset tersebut dimanfaatkan/dipergunakan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa batasan dan ketentuan terhadap status hak pakai selama dipergunakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 PP 18 Tahun 2021, hak pakai selama dipergunakan tidak dapat dijadikan jaminan utang (dibebani hak tanggungan), tidak  dapat  beralih,  atau  diubah  haknya.  Apabila  akan  dilepaskan,  hak  pakai  selama dipergunakan hanya dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) telah melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah sejak tahun 2013.  Program  ini  dilaksanakan  bersama  dengan  Kementerian  ATR/BPN  serta Kementerian/Lembaga  pengguna  BMN.  Proses  percepatan  sertipikasi  BMN  berupa  tanah oleh  instansi  pemerintah  terdiri  dari  beberapa  kegiatan  meliputi  :  a)  penyusunan  daftar nomintaif  bidang  tanah  target  sertipikasi;  b)  koordinasi  dengan  satuan  kerja  dan  kantor pertanahan tentang daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan; c) pengajuan permohonan  pensertipikatan  BMN  berupa  tanah  oleh  satuan  kerja;  d)  proses  penerbitan sertipikat BMN berupa tanah; e) penyusunan daftar usulan indikatif bidang tanah target tahun selanjutnya (DJKN, 2021).
Prosedur  pelaksanaan  sertifikasi  BMN  sendiri  mengikuti  standar  pelayanan  yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sama seperti pendaftaran hak atas tanah yang lain. Namun  pada  proses  pemberian  hak  pakai  selama  dipergunakan  dapat  diberikan  apabila tanah tersebut berstatus tanah negara (Tsaurah et al., 2023). Selain itu, pemberian hak pakai selama dipergunakan juga dapat diberikan diatas tanah hak pengelolaan. Pemberian hak ini didasarkan atas persetujuan pemegang hak pengelolaan. Dalam proses pengadministrasian aset BMN, terdapat beberapa kondisi penguasaan aset BMN diantaranya tanah yang belum bersertipikat, tanah bersertipikat lainnya, serta tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK)  (Togatorop,  2022).  Saat  ini  terdapat  sekitar  53.293  bidang  tanah  yang  belum bersertipikat  serta  14.652  bidang  lainnya  telah  bersertipikat  tetapi  belum  sesuai  dengan ketentuan (Tsaurah et al., 2023).
a. Pensertipikatan BMN pada Bidang Tanah Belum Bersertipikat
Kegiatan sertipikasi BMN berawal dari BPK menemukan banyaknya BMN yang telah digunakan dan dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan tetapi aset tersebut belum bersertipikat (Wibisono, 2019). Aset BMN yang belum bersertipikat tersebut umumnya berstatus sebagai tanah negara. Hal ini menunjukkan aset BMN tersebut belum pernah  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan  setempat.  Dengan  hal  tersebut
Kementerian/Lembaga  sebagai  pengguna  aset  BMN  bertanggung  jawab  mendaftarkan tanah  tersebut  melalui  proses  Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali.  Untuk  proses  yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga adalah pemberian hak pakai selama dipergunakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) PP 18 Tahun 2021, pemberian hak pakai diatas Tanah  Negara  dilakukan  dengan  keputusan  pemberian  hak  oleh  Menteri  ATR/BPN. Pemberian hak pakai tersebut kemudian wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat sebagai wujud penatausahaan aset BMN. Dengan hal ini, aset yang berstatus belum bersertipikat  dapat  didaftarkan  secara  langsung  untuk  diberikan  hak  pakai  selama dipergunakan  melalui  pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Untuk  alur  permohonan  hak  pakai selama dipergunakan di Kantor Pertanahan dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar  1. Alur Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk Aset BMN berupa tanah
b. Pensertipikatan BMN pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya
Barang Milik Negara (BMN) yang telah bersertipikat lainnya merupakan aset yang sudah dibebani hak atas tanah (hak pakai) dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan. Akan tetapi untuk subjek yang terdaftar bukan pengguna atau pengelola aset yang berhak. Hal umum yang terjadi pada kasus tersebut adalah aset BMN yang terdaftar masih berstatus dikelola oleh pemegang hak yang lama. Selain itu kasus lainnya yang terjadi berkaitan dengan hal ini yaitu jenis hak yang berada diatas tanah belum berstatus hak pakai selama dipergunakan. Hal itu terjadi dikarenakan perolehan tanah aset BMN berasal dari proses pemindahtangan BMN.  Untuk pelaksanaan pemindahtanganan BMN telah diatur dalam Permenkeu Nomor 111/PMK.06/2016  tentang  Tata  Cara  Pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara.  Bentuk pemindahtanganan BMN terdiri atas 4 (empat) proses yaitu penjualan, tukar-menukar, hibah, serta penyertaan modal pemerintah pusat.
Adanya proses pemindahtanganan aset BMN, mengakibatkan terjadi perubahan pada subjek hak atas  tanah dan jenis hak atas  tanah. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor  18 Tahun 2021, hak pakai selama dipergunakan kepada instansi pemerintah diberikan kepada tanah  yang  berstatus  tanah  negara  dan  tanah  hak  pengelolaan.    Oleh  karena  itu  untuk melakukan pemberian hak pakai selama dipergunakan dapat dilakukan dengan pelepasan hak.  Pelepasan  hak  atas  tanah  merupakan  bentuk  kegiatan  pemutusan  hubungan  hukum
antara obyek hak dengan pihak yang berhak kepada negara (PP No. 19 Tahun 2021). Artinya setiap  hak  atas  tanah  yang  dilepaskan  nanginya  akan  berstatus  sebagai  tanah  negara. Selanjutnya tanah aset BMN yang berstatus tanah negara tersebut dapat dilakukan proses sertipikasi dengan pemberian hak pakai selama dipergunakan.

## c. Pensertipikatan BMN pada Bidang Tanah BBSK
Bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketetentuan (BBSK)  merupakan bidang tanah yang  telah  terdaftar  di  Kantor  Pertanahan  setempat  dengan  subyek  hak  atas  tanahnya merupakan instansi pemerintah tetapi pada pencantuman sertipikatbya belum sesuai dengan peraturan  (Peraturan  Bersama  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  ATR  BPN  Nomor 186/PMK.06/2009  Nomor  24  Tahun  2009).  Pencantuman  yang  diatur  dalam  peraturan tersebut yaitu atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga. Kasus seperti itu terjadi umumnya disebabkan oleh perubahan instansi pemerintah yang berhak atas aset BMN akan tetapi tidak merubah tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga tersebut (Tsaurah et al., 2023). Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik  (gambar),  Untuk  itu,  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  dilakukan  pendaftaran  tanah  ke Kantor Pertanahan setempat. Hal tersebut dikarenakan tanah tersebut sudah terdaftar hak pakai  selama  dipergunakan  dengan  pihak  yang  berhak  adalah  instansi  pemerintah.  Oleh karena  itu  proses  yang  dilakukan  untuk  melakukan  penyesuaian  atas  bidang  BBSK  yaitu pemeliharaan data. Pemeliharaan data pertanahan dilakukan untuk melakukan penyesuaian antara data fisik dan data yuridis. Hal itu dilakukan karena terjadinya perubahan/ update data pertanahan.
Untuk proses pemeliharaan data yang digunakan untuk menyelesaikan kasus bidang BBSK  sendiri  yaitu  melalui  proses  ganti  nama.  Perubahan/ganti  nama  merupakan  proses pemeliharaan data dengan melakukan perubahan pada nama pihak yang berhak dengan status hak atas tanahnya tetap (Nugroho & Astuti, 2020). Artinya pada proses ganti nama tidak terjadi peralihan ataupun perubahan hak. Hal itu dikarenakan tanah sudah dikuasai oleh pihak yang berhak dan status haknya juga tidak terjadi perubahan (peningkatan hak).
Gambar  2. Tahap Pensertipikatan Aset BMN

## B. Upaya dan Kemudahan terhadap Pensertipikatan Barang Milik Negara
Dalam rangka percepatan pensertipikatan aset BMN berupa tanah, pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk memberikan kemudahan instansi pemerintah dalam legalisasi aset. Hal itu dipicu karena banyaknya kendala dan permasalahan yang menghambat proses sertifikasi aset. Salah satu permasalahan yang umum terjadi yaitu prosedur pensertipikatan BMN yang  cenderung tidak efisien. Kasus  tersebut dapat dilihat pada bidang tanah yang bersertipikat lainnya. Pada bidang tanah tersebut harus dilepas terlebih dahulu menjadi tanah negara baru  kemudian dapat didaftarkan pemberian hak pakai selama dipergunakan. Hal tersebut diatur dalam PP 18 tahun 2021. Artinya ketentuan tersebut mengakibatkan aset BMN berupa tanah hanya dapat dilakukan pendaftaran tanah apabila telah berstatus tanah negara. Selain itu persyaratan mutlak berupa bukti pemilikan/alas hak sebagai syarat pensertipikatan membuat banyak instansi pemerintah yang kesulitan. Hal itu dikarenakan dokumen tersebut umumnya hilang ataupun telah rusak. Oleh karena itu, Kemenetrian ATR/BPN sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan telah melakukan beberapa upaya dalam  rangka  memberikan  kemudahan  kepada  instansi  pemerintah  dalam  legalisasi  aset BMN yaitu:
1. Penerbitan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1855/15.1/IV/2016
Dalam  rangka  memberikan  kemudahan  dan  percepatan  bagi  instansi  pemerintah untuk  mendaftarkan  aset  berupa  tanah,  ATR/BPN  menerbitkan  Surat  Edaran  Menteri ATR/BPN Nomor 1855/15.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah.  Penyusunan  ketentuan  tersebut  dilatarbelakangi  banyaknya  kasus  aset  BMN
berupa tanah yang tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan yanglengjap bahkan sama sekali tidak  ditemukan  bukti  kepemilikannya.  Dengan  adanya  surat  edaran  tersebut  instansi pemerintah  tetap  dapat  melakukan  pendaftaran  hak  dengan  memperhatikan  ketentuan berikut:
a. Tanah yang didaftarkan berstatus Clean and Clear, tidak ada keberatan dari pihak lain (tidak sengketa), atau tidak dalam penguasaan dan okupasi pihak lain;
b. Apabila  sebagian  tanah  aset  BMN  terdapat  penguasaan  masyarakat,  maka  instansi pemerintah bersama pihak terkait untk menyelesaikan permasalahan tersebut (mediasi) dengan  Kementerian  ATR/BPN  sebagai  fasilitator  penanganan  penyelesaian permasalahan;
c. Apabila terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum milik pemerintah diatas tanah aset BMN,  maka  diperlukan  surat  keterangan  dari  pengelola  fasum  dan  fasos  yang menyatakan ketidakberatan apabila diberikan hak atas tanah tersebut atas nama instansi pemerintah yang melakukan pendaftaran tanah;
d. Apabila  keterangan  atau  bukti  kepemilikan  tidak  lengkap  atau  tidak  ada,  maka pembuktian dapat dilakukan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari penanggung jawab pengelola aset BMN.
2. Pelakasanaan Kegiatan INTIP (Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah)
Inventarisasi  Tanah  Instansi  Pemerintah  (INTIP)  merupakan  suatu  program  untuk menciptakan basis data tanah yang akurat dan mutakhir. Dengan adanya basis data tersebut nantinya akan membantu update dan peningkatan kualitas data data aset tanah yang dimiliki oleh  instansi  pemerintah.  Kegiatan  INTIP  dilakukan  melalui  kantor  pertanahan kabupaten/kota dan instansi pemerintah. Kegiatan INTIP telah diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor  4/Juknis-TP/03/01/VI/2022  tentang  Pembangunan  Basis  Data  Tanah  Instansi Pemerintah  melalui  Kegiatan  INTIP.    Pelaksanaan  kegiatan  INTIP  memiliki  tujuan  untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan penyusun basis data tanah instansi pemerintah serta  mencatat  dan  melaporkan  setiap  perbuatan  hukum  atas  tanah  instansi  pemerintah. Pembangunan  kualitas  data  ini  dilakukan  pada  dua  jenis  tanah  instansi  pemerintah  yaitu tanah  bersertipikat  dan  tanah  belum  bersertipikat.  Pada  bidang  tanah  bersertipikat  akan dilakukan  peningkatan  kualitas  basis  data  tanah  sedangkan  untuk  bidang  yang  belum bersertipikat  akan  dilakukan  inventarisasi  atau  pengumpulan  data  (yuridis  &  fisik)  untuk kemudian dapat didaftarkan pemberian hak.
Peningkatan  kualitas  data  dilakukan  pada  tanah  instansi  pemerintah  untuk memastikan  kesesuaian  antara  data  digital  dan  kondisi  lapangan.  Selain  itu  melalui
peningkatan kualitas data akan memastikan dokumen fisik (buku tanah & surat ukur) dan bidang  tanah  telah  terintegrasi.  Apabila  data  telah  sesuai  dan  terintegrasi  maka  akan menjamin  kepastian  hukum  bidang  tanah  dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk pengambilan  kebijakan  pertanahan  (Mawadah,  2021).  Peningkatan  kualitas  data  tanah instansi  pemerintah  ini  dilakukan  dengan  rekonsiliasi  data.  Rekonsiliasi  Data  merupakan kegiatan  pencocokan  data  elektronik  dan  data  analog  (pencatatan)  untuk  memperoleh rekapitulasi aset tanah instansi pemerintah yang akurat dan akuntabel.  Peningkatan kualitas data tanah instansi pemerintah terdiri dari kegiatan digitalisasi buku tanah dan surat ukur, validasi dokumen buku tanah dan  surat ukur, serta  pemetaan dan validasi bidang tanah instansi pemerintah. Kemudian data-data tersebut akan membentuk basis data tanah instansi pemerintah  dengan  klasifikasi:  Bersertipikat  Sesuai  Ketentuan;  Bersertipikat  Belum  Sesuai Ketentuan (BBSK); Bersertipikat Lainnya.
Sedangkan  untuk  bidang  tanah  yang  belum  bersertipikat  dilakukan  dengan pengumpulan data dengan pembuatan peta kerja sebagai langkah awal. Peta kerja tersebut digunakan untuk menentukan lokasi indikatif bidag tanah serta memperoleh informasi umum mengenai subyek, obyek, potensi wilayah, dan indikasi permasalahan. Setelah data berhasil terkumpul,  maka  selanjutnya  dilakukan  pengolahan  menggunakan  aplikasi  Sipetik  Modul INTIP.  Hasil  inventarisasi  akan  terintegrasi  dengan  peta  pendaftaran  aplikasi  pertanahan (KKP). Hal tersebut merupakan langkah preventif dalam mengamankan aset BMN.

## 3. Pengenaan Tarif Nol Rupiah untuk Pelayanan Pertanahan
Pengenaan  Tarif  Nol  Rupiah  untuk  sertipikasi  aset  instansi  pemerintah  telah  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut dapat dilihat pasal 25 ayat (1) PP Nomor 128 tahun 2015.  Instansi  pemerintah  dikenakan  tarif  sebesar  Rp.  0,00  untuk  beberapa  pelayanan pertanahan  yaitu  :a)  pelayanan  pendaftaran  tanah  berupa  pelayanan  pemeliharaan  data pertanahan; b) pelayanan informasi pertanahan; c) serta pelayanan penetapan tanah objek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB). Dalam hal sertifikasi aset BMN, dalam hal perubahan/ganti nama pada sertipikat terhadap aset BBSK dapat dilakukan dengan ketetentuan tersebut.
Selain itu,  terdapat pelayanan lain yang dikenakan tarif nol rupiah kepada instansi pemerintah. Pelayanan tersebut meliputi pengukuran dan pemetaan bidang tanah (apabila diperlukan  pengukuran),  pemerikasaan  tanah  oleh  panitia  A,  serta  pendaftaran  tanah pertama kali. Hal itu diatur dalam pasal  22 PP Nomor  128 tahun 2015. Akan tetapi untuk
ketentuan pengenaan tarif nol rupiah pada instansi pemerintah, tidak termasuk dengan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

## C. Target dan Realisasi Pensertipikatan Barang Milik Negara
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  DJKN  Tahun  2022,  realisasi  target  pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah sampai akhir tahun 2022 mencapai 41.100 bidang tanah. Bidang tanah tersebut berhasil disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian/Lembaga. Hal tersebut menunjukkan peningkatan jumlah bidang tanah yang telah berhasil disertifikasi. Peningkatan itu sebesar 145,7 % dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai  28.008  bidang  tanah  yang  berhasil  disertipikatkan.  Keberhasilan  tersebut  tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara para stakeholder yang terlibat dalam pengamanan aset instansi pemerintah tersebut. Untuk target dan capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat pada diagram dibawah ini.
Gambar  3. Diagram Target dan Realisasi Pensertipikatan Aset BMN berupa tanah (Sumber : Laporan BMN DJKN 2021)
Sedangkan untuk jumlah BMN berupa tanah yang dikelola oleh DJKN yaitu sebanyak 235 bidang tanah, dengan rincian 233 bidang telah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Keuangan sedangkan 2 lainnya sedang dalam proses penerbitan sertipikat di  Kantor  Pertanahan  Setempat.  Aset  BMN  berupa  tanah  merupakan  aset  yang  sangat mendominasi nilai aset pada DJKN. Sebagaimana tertulis dalam Laporan BMN DJKN 2022 yang menunjukkan aset berupa tanah mendominasi komposisi aset di DJKN sebesar 72,69 %. Untuk penyajian nilai BMN berdasarkan dengan komposisi aset pada DJKN pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Nilai BMN berdasarkan komposisi aset pada DJKN
No. Aset BMN Nilai Aset (Rp.) - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020
2021 Realisasi 6.797 10.152 8.032 28.008 Target 3.500 8.657 6.981 26.790
Capaian Sertifikasi Aset BMN Tahun 2018-2021
1 Tanah 1.754.598.113.341 2 Peralatan & Mesin 585.631.425.746 3 Gedung dan Bangunan 670.231.818.073 4 Jalan dan Jembatan 209.936.000 5 Irigasi 4.500.000 6 Jaringan 0 7 Aset tetap dan lainnya 1.465.966.962 8 Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 12.503.641.279
Sumber: Laporan BMN DJKN 2022
Berdasarkan tabel diatas, komposisi aset tanah memiliki dampak yang cukup signifikan dalam nilai aset yang dikelola oleh DJKN. Apabila aset tersebut tidak dilakukan pengamanan berupa  pensertipikatan  maka  akan  berpotensi  pada  kerugian  negara  karena  tidak memperoleh nilai yang optimal dalam pemanfaatan aset BMN berupa tanah.

## SIMPULAN
Percepatan  pensertipikatan  Barang  Milik  Negara  berupa  tanah  menjadi  salah  satu fokus  utama  instansi  pemerintah  dalam  rangka  mengamankan  aset.  Setiap kementerian/lembaga  sebagai  pengguna  aset  bertanggung  jawab  dalam  hal  pengelolaan yang  meliputi  penggunaan,  penatausahaan,  dan  pengamanan  aset.  Namun  pada kenyataannya  masih  banyak  ditemukan  berbagai  permasalahan  diatas  tanah  aset  BMN tersebut. Kasus yang sering ditemukan dalam hal pengelolaan aset yaitu adanya klaim dari pihak lain terhadap aset tersebut. Selain itu terdapat permasalahan lain yang meliputi adanya tumpang tindih pada BMN berupa tanah; tidak ditemukannya bukti kepemilikan yang sah; serta keterbatasan pengetahuan terkait batas bidang tanah karena tidak dijalankannya asas kontradiktur delimitasi.
Sejak  tahun  2013,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  sebagai  pengelola Barang Milik Negara (BMN) telah melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah. Dalam proses pengadministrasian aset BMN, terdapat beberapa kondisi penguasaan aset BMN diantaranya tanah yang belum bersertipikat, tanah bersertipikat lainnya, serta tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK). Dalam rangka percepatan pensertipikatan aset BMN  berupa  tanah,  Kementerian  ATR/BPN  telah  mempersiapkan  kebijakan  untuk memberikan  kemudahan  instansi  pemerintah  dalam  legalisasi  aset.  Kebijakan  yang  telah
dilaksanakan  oleh  pemerintah  diantaranya  yaitu:  a)  peneribitan  surat  edaran  Menteri ATR/BPN Nomor 1855/15.1/IV/2016; b) pelaksanaan kegiatan INTIP; dan c) Pemberlakuan Tarif Nol Rupiah untuk pelayanan pertanahan. Berdasarkan Laporan Tahunan DJKN Tahun 2022, realisasi target pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah sampai akhir tahun 2022 mencapai  41.100  bidang  tanah.  Hal  tersebut  menunjukkan  peningkatan  sebesar  145,7  % dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan  kajian  ini,  kebijakan  pemerintah  memberikan  dampak  yang  cukup signifikan dalam percepatan sertifikasi aset BMN. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian dan target sertifikasi BMN yang meningkat pada tahun 2022. Sertifikasi BMN berupa tanah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga kepastian hukum bidang tanah.  Namun  berdasarkan  fakta  lapangan,  sertifikasi  BMN  sering  menghadapi  kondisi- kondisi tertentu dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan memberikan informasi  kepada  Kementerian/Lembaga  pengelola  BMN  terkait  dengan  kebijakan  yang memudahkan  sertifikasi  BMN.  Selain  itu,  kajian  ini  juga  dapat  dijadikan  dasar  dalam penyusunan kebijakan dalam percepatan sertifikasi BMN.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliah, T. H., Husain, S. P., & Selviyanti, N. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi, 6(2), 120. https://doi.org/10.25157/jwr.v6i2.1907
Ambarwati,  D.  L.  (2022)  Sertipikasi  BMN  Berupa  Tanah,  Bukti  Bakti  Untuk  Negeri,  DJKN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Choerunnisa, I., Sudirman, M., & Djaja, B. (2023). Sertifikasi Barang Milik Negara : Langkah Strategis Memperkuat Kepastian Hukum dan Keamanan Aset Negara. Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, 6(2), 628 – 642. http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/13814/pdf
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam  Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal  Komunitas  Yustisia  Universitas Pendidikan Ganesha Program, 3(3), 283 – 294.
Diroya,  A.,  &  Syaiful  Ubed,  R.  (2020).  Tinjauan  Pelaksanaan  Sertifikasi  Bmn  Berupa  Tanah Dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara Pada Kpknl Semarang. Indonesian Rich Journal, 1(2), 123 – 133. https://doi.org/10.31092/irj.v1i2.12
DJKN.  (2021)  Laporan  Barang  Milik  Negara  (LBMN)  Tahun  Anggaran  2021.  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Mawadah,  M.  (2021).  Peningkatan  Kualitas  Data  Bidang  Tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kota
Administrasi Jakarta Selatan. Tunas Agraria, 4(2), 168 – 174. https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143
Nasrudin,  E.  (2015).  Efektivitas  Sistem  Informasi  Manajemen  Dan  Akuntansi  Barang  Milik Negara (Simak-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 13(2), 45. https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1878
Nugroho,  H.  A.,  &  Astuti,  W.  (2020).  Penerapan  Asas  Mutakhir  Dalam  Pemeliharaan  Data Pendaftaran  Tanah  Pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sragen. Jurnal Discretie, 1(2), 102. https://doi.org/10.20961/jd.v1i2.50230
Peraturan  Bersama  Menteri  Keuangan  dan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor:  186/PMK.06/2009  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional
Petunjuk Teknis Nomor 4/Juknis-TP/03/01/VI/2022 tentang Pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah melalui Kegiatan INTIP.
Puspitoarum D. W, M. A. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Makassar. Jurnal  Administrative  Reform,  4(4),  229. https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606
Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Tanah. Jurnal  Sosial  Dan  Ekonomi,  2(1),  31 – 40. http;//jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek
Rivandi, Y. G., & Muhammad, L. (2021). Kajian Strategi Percepatan Kajian Strategi Percepatan Sertipikasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara. Prosiding FIT ISI, 1(1),
121 – 129. https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/630/375 Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. Negara Hukum,
Tsaurah, Z. A., Fuad, F., & Salim, M. N. (2023). Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada  Bidang  Tanah  Bersertipikat  Lainnya. Tunas  Agraria,  6(3),  220 – 236. https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.243
Togatorop,  M.  (2022)  Strategi  Percepatan  Penyelesaian  Penerbitan  Sertipikat  Tanah  pada Pemerintah Daerah, Biro Hukum Kementerian ATR/BPN
Wibisono, A. (2019) Tertib Administrasi BMN melalui Sertifikasi  BMN Berupa Tanah, DJKN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia