licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pengujian Formil Peraturan Antara Indonesia dan Kolombia erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Adithya Tri Firmansyah 1 , Syofina Dwi Putri Aritonang 2 , Amalia Zulfa Pritasari 3 , Muhammad
Nizar Zulmi 4 , Imera Azzahra Alivia 5 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia, adithyatrifirmansyahr@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia 3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia
4 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia 5 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia ABSTRACT MANUSCRIPT INFO The authority to review laws by the Constitutional Court is manifested in 2 (two) forms, namely material testing and formal testing. However, since the existence  of  the  Constitutional  Court,  only  1  (one)  application  has  been granted by the Constitutional Court, namely a request for a formal review of the Job Creation Law. Even then, it was only partially granted. The existence of this fact certainly shows that the role of the Constitutional Court has not been optimal. Therefore, this research aims to outline the prescription of the need to optimize the role of the Constitutional Court in the formal review of laws.
This  research  uses  normative  (legal)  research  typology.  The  results  of  this study conclude: First, the role of the Constitutional Court in the formal review of laws can still be said to be not optimal because the Constitutional Court itself is still very limited in canceling laws, as evidenced in Decision Number 91 /
PUU-XVIII  /  2020,  the  Constitutional  Court  tends  to  compromise  with  the language of conditional unconstitutional decisions in deciding applications for formal testing of the Job Creation Law. Second, the countries of Colombia and Indonesia  show  that  the  practice  of  formal  testing  of  the  Law  by  the Constitutional Court is something that needs to be done if there is a violation of  the  formation  procedure  by  the  legislator,  it  is  just  that  the  Colombian Constitutional  Court  in  conducting  formal  testing  takes  a  more  progressive step, this is indicated by the quality and quantity of handling of formal test cases decided, on the other hand in Indonesia, the Constitutional Court seems to take a position that tends to be very limited in conducting formal testing, it even looks unfamiliar to do so, besides that the 1945 Constitution also does not provide rigid arrangements regarding the basis for formal testing of laws by the Constitutional Court.
Manuscript History:
Received: 2023-09-11
Accepted: 2024-07-25
Corresponding Author: Adithya Tri Firmansyah R, adithyatrifirmansyahr@gma il.com Keywords : Optimization; Constitutional Court; Procedural Review
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version:
v.7.2024
Cite this paper Firmansyah, A. T., Aritonang, S. D., Pritasari, A. Z., Zulmi, M. N., & Alivia, I. A. (2024). Pengujian Formil Peraturan Antara Indonesia dan Kolombia. Widya
Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2). doi: https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5010

## PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  pemikiran  ketatanegaraan,  salah  satu  isu  krusial  yang  selalu dipotret adalah bagaimana cara mengontrol kekuasaan pemerintah. Kendati kekuasaan itu dibutuhkan  untuk  mengejawantahkan  nilai-nilai  tertentu  dalam  masyarakat,  seperti
keadilan, kebebasan, dan aksesibilitas  persamaan  hak dalam hukum. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Hal inilah yang kemudian  mendorong  munculnya  gagasan  konstitusionalisme  dalam  bernegara  yang menghendaki adanya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah melalui prinsip-prinsip dan norma-norma  yang  terkandung  dalam  konstitusi.  Atau  dengan  kata  lain,  kehadiran konstitusionalisme adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbatas. 1
Terdapat  beragam  cara  untuk  mengontrol  kekuasaan  pemerintah.  Beberapa karakteristik khusus dari negara konstitusional untuk membatasi kekuasaan pemerintah, yaitu: pemisahan kekuasaan antara organ-organ negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif); menetapkan federalisme atau pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah; membentuk lembaga  perwakilan;  menentukan  akuntabilitas  pejabat  negara  dan  pemerintah;  dan menciptakan mekanisme untuk menguji tindakan negara atau pemerintah yang dilakukan oleh  lembaga  yudikatif  dengan  berlandaskan  prinsip  independensi.  Khusus  dalam  hal pemisahan  kekuasaan,  penyelenggaraannya  bermuara  pada  prinsip  saling  mengontrol ( check and balances ).
Jika  memotret  kekuasaan  yudikatif,  dalam  perspektif  pengadilan  modern, perkembangannya telah mengalami evolusi yang mengarah pada fase eksistensi pengadilan sebagai check and balances bagi kekuasaan lainnya. Keterlibatan kekuasaan yudikatif  adalah untuk menciptakan mekanisme menguji tindakan pemerintah secara independen. 2 Di sisi lain juga, kekuasaan yudikatif menjadi penting untuk menyejukkan iklim kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang bersifat heavy , serta meneguhkan prinsip negara hukum yang mana salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam  praktik  eksisting  di  Indonesia,  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman dilakukan secara terpisah (bifurkasi) dalam satu rezim kehakiman, yakni diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Indonesia merupakan salah satu  di  antara  banyak  negara  di  dunia  yang  mengukuhkan  diri  sebagai  negara  hukum konstitusional,  yaitu  negara  yang  menempatkan  konstitusi  sebagai  hukum  paling  tinggi untuk menjadi pijakan dasar dalam pembentukan aturan hukum yang berada di bawahnya. Konsekuensi  dari  negara  yang  menempatkan  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  tentu membawa pada pemikiran perlu menjaga marwah dari konstitusi, dan satu-satunya lembaga negara yang memiliki khittah untuk menjaga core value konstitusi adalah MK.  Atas dasar inilah pada momentum perubahan UUD NRI 1945, 3 memunculkan gagasan untuk mendesain lembaga yudisial seperti MK untuk memainkan peran signifikan dalam menopang prinsip konstitusionalisme dalam ketatanegaraan Indonesia.
Lebih  lanjut,  kehadiran  MK  Indonesia  menandakan  adanya  kemajuan  peradaban hukum untuk melindungi hak konstitusional warga negara melalui beberapa kewenangan, dan  di  antara  kewenangan  yang  dimiliki  MK,  kewenangan  memutus  pengujian  Undang- Undang  terhadap  UUD  NRI  1945  merupakan  kewenangan  mahkota  karena  memberi pengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara dengan didasari tiga alasan. 4 Pertama, putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (erga omnes) dengan demikian harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  semua  pihak,  bukan  hanya  yang  mengajukan permohonan. Kedua ,  undang-undang  adalah  produk  hukum  utama  yang  dijadikan  dasar
1 Ni’matul Huda. (2004). Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945 . Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 150.
2 Jimly  Asshiddiqie.    (2012). Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 132.
3 Reza  Pahlevi  dan  Yazid  Bustomi.  (2022).  Hak  Judicial  Review  Warga  Negara  Asing  dalam  Sistem  Hukum Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum , Volume 19, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 80-81.
4 Muchamad Ali Safaat dkk. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. Jurnal Konstitusi , Volume 14, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 235.
dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga , ketentuan di dalam undang- undang selanjutnya dielaborasi melalui peraturan perundang-undangan.
Lebih  jauh  pada  fase  perjalanannya,  kewenangan  pengujian  undang-undang  yang dilakukan oleh MK juga bisa dipandang sebagai aktualisasi dari doktrin hierarki peraturan perundang-undangan  yang  digagas  oleh  Hans  Kelsen,  yaitu  menempatkan  UUD  sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi ( the supreme law of the land ). Adapun salah satu makna dari ajaran ini adalah kaidah norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kaidah norma yang lebih tinggi, sebab menurut Kelsen, dasar legalitas suatu norma ditentukan oleh norma yang secara hierarki berposisi lebih tinggi. 5
Tidak hanya itu, menurut Kelsen bertentangan bukan hanya semata-mata dilihat dari aspek ‘M ateri  muatan ’ ,  melainkan  juga  tidak  boleh  bertentangan  dari  aspek ‘P rosedur pembentukan ’ . Atas dasar inilah, menjadi suatu hal yang niscaya bagi MK untuk melakukan pengujian prosedur pembentukan undang-undang yang dikenal sebagai pengujian formil, sekalipun  Kelsen  kemudian  memberikan  atensi  bila  pengadilan  konstitusi  harus  sangat berhati-hati  tatkala  melakukan  pengujian  formil,  dimana  menurut  Kelsen  dalam  kasus demikian  amat  penting  bagi  pengadilan  konstitusi  hanya  membatalkan  undang-undang apabila prosedur yang dilanggar sangat parah ( grave or essential ). 6
Penulis  membawa  kembali  pada  kondisi  di  Indonesia,  sesungguhnya  MK  perlu merefleksikan  secara  mendalam  ide  dari  Hans  Kelsen  yang  menghendaki  peradilan konstitusional  untuk  dapat  melakukan  pengujian  undang-undang  secara  formil.  Tentu sangat  didasari  alasan  kuat,  yakni  kekuasaan  seperti  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang otoritas pembentukan undang-undang, acap kali berjalan secara  disfungsional  yang  pada  akhirnya  berimplikasi  pada  runtuhnya  legitimasi  rakyat terhadap  kinerja  mereka. 7 Permasalahan  tindakan  disfungsi  otoritas  pembentuk  undang- undang  dapat  diamati  pada  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Proses  legislasi  pada  tingkat  pembahasan  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  Cipta  Kerja cenderung terburu-buru dan menabrak ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  salah  satunya  yang  paling  krusial adalah tentang keterbukaan.
Dapat  ditelusuri  dalam  rapat  pengambilan  keputusan  Tingkat  I  terkait  pembahasan Rancangan  Undang-undang  (RUU)  Cipta  Kerja  dilakukan  pada  tanggal  3  Oktober  2020 menjelang  tengah  malam.  Pembentukan  Undang-undang  Cipta  Kerja  sejak  awal  tidak membuka  ruang  dialektika  dengan  masyarakat  dalam  penyusunan  maupun  pembahasan draft RUU Cipta Kerja, hal yang tentu membawa akibat pada saat itu yakni Undang-Undang Cipta  Kerja  diundangkan  pada  2  November  2020,  memunculkan  disinformasi  dalam masyarakat  mengenai  isi  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Penulis  mengutip  dari  laman Kompas, dijelaskan bahwa DPR membahas RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan bukan di  gedung  parlemen,  melainkan  di  hotel.  Pembahasan  di  luar  gedung  DPR  itu  juga menyulitkan pemantauan publik. 8
Selain itu, pada saat draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini beredar di publik, ternyata  ditemukan  begitu  banyak  versi  yang  beredar  sebagaimana  diketahui  draft  RUU Cipta Kerja hasil paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 adalah 905 halaman, kemudian setelah melalui telaah tata bahasa dan sebagainya, kemudian berubah menjadi 812 halaman. Ternyata, naskah 812 halaman yang diterima Setneg dari DPR pun mengalami perubahan
5 Susi Dwi Harijanti dkk. (2020). Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu  Uji,  Laporan  Penelitian  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  dan  Pengelolaan  Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 3.
6 Ibid , hlm. 4
7 Ibid, hlm. 5.
8 . Rini Kustiasih, Pembahasan RUU di Hotel Jauhkan Legislasi dari Publik,
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/29/pembahasan-ruu-di-hotel-jauhkan-legislasi-dari- publik , diakses pada tanggal 23 Maret 2023.
menjadi 1.187 halaman. Hal inilah yang membingungkan masyarakat. 9 Akibat dari proses yang  cukup  rumit  tersebut,  pada  akhirnya  terjadi  penolakan  masif  dari  rakyat  di  hampir penjuru wilayah Indonesia karena menilai jika RUU Cipta Kerja adalah legislasi yang ugal- ugalan dan telah mencederai kepentingan rakyat. 10
Contoh  proses  di  atas  tentu  memperlihatkan  produksi  legislasi  yang  buruk,  dan disamping itu juga menegaskan bentuk disfungsi dari institusi politik di Indonesia akibat keengganan  mereka  dalam  menaati  prosedur  pembentukan  undang-undang.  Rangkaian proses RUU Cipta Kerja di atas dilaksanakan oleh Presiden dan DPR sangat terlihat terburu- buru,  sesuatu  yang  sangat  ganjil  mengingat  prosedur  pembentukan  undang-undang mengharuskan  prosesnya  dilaksanakan  dalam  berbagai  tahapan  dan  jangka  waktu  yang cukup lama, tujuannya agar pembahasan suatu undang-undang dilakukan secara hati-hati, karena  institusi  politik  membentuk  undang-undang  dalam  kapasitasnya  sebagai representasi rakyat. Permasalahan yang telah diuraikan tersebut tentu memperlihatkan jika yang  diperlukan  saat  ini  adalah  mekanisme  untuk  dapat  memastikan  institusi  politik menjalankan  perannya  secara  baik  dan  benar  dalam  membentuk  undang-undang  sesuai prosedur, sebab jika prosedur pembentukan undang-undang dilakukan dengan baik, maka masalah seperti RUU Cipta Kerja tidak akan terulang.
Dalam hal ini MK adalah lembaga negara yang paling ideal untuk menyelesaikan dan memutus persoalan formil undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, alasannya tegas karena UUD NRI 1945 melalui Pasal 24C ayat (1) merupakan mandat konstitusional bagi MK untuk  melakukan  pengujian  undang-undang  secara  formil.  Ayat  ini  memang  tidak  secara expressis verbis menyatakan jenis pengujian yang dapat dilakukan. Namun, kepastian bila Pasal  tersebut  memberi  makna  MK  dapat  melakukan  pengujian  undang-undang  secara formil, diuraikan dalam Peraturan MK (PMK) No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam  Perkara  Pengujian  Undang-Undang.    Dengan  tegas,  Pasal  4  ayat  (3)  menyatakan: “ pengujian  formil  adalah  pengujian  undang-undang  yang  berkenaan  dengan  proses pembentukan  undang-undang  dan  hal-hal  lain  yang  tidak  termasuk  pengujian  materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” . 11 Sedangkan ayat (2) menyatakan: “Pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undnag-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1 945” . 12
Meskipun  secara  legalitas  melekat  pada  MK  untuk  melaksanakan  pengujian  formil, akan tetapi pada era kontemporer, MK sendiri terbilang masih jarang melakukan pengujian formil dan bahkan tidak akrab untuk mengabulkan permohonan pengujian formil, terbukti sampai sejauh ini justru hanya berjumlah 70 (tujuh puluh) permohonan yang masuk dari Tahun 2003 hingga 2024. Jumlah tersebut juga belumlah final, dan selama waktu tersebut, Putusan MK terhadap permohonan pengujian formil undang-undang, selalu berakhir gugur, tidak  diterima,  dan  ditolak.  Tercatat  terbaru  memang  yang  dikabulkan  oleh  MK  adalah permohonan  uji  formil  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  MK memberikan justifikasi atas pandangan pemohon jika Undang-Undang tersebut cacat secara prosedur, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat. Namun, pada kenyataanya hanya sebagian  yang  dikabulkan  oleh  MK  serta  alam  berfikir  MK  juga  cenderung  kompromis,
9 Ayomi Amindoni, UU Cipta Kerja: Kesalahan 'Fatal' Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat 'Proses Legislasi Ugal- Ugalan ’ ,  Apakah  UU  Layak  Dibatalkan?, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000 ,  diakses pada 20 Februari 2023.
10 Tsarina  Maharani,  Pakar  Hukum:  Pembentukan  UU  Cipta  Kerja  Merupakan  Proses  Legislasi  Terburuk, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja- merupakan-proses-legislasi-terburuk, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.
11 Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
12 Ibid, ayat (2).
dengan memberikan syarat perbaikan kepada pembentuk undang-undang selama 2 (dua) Tahun. 13
Konstitusi hakikatnya merupakan jiwa dari negara hukum yang demokratis, atas dasar inilah pengujian Undang-Undang sangat dibutuhkan untuk mengontrol kepentingan politik penguasa. Disamping itu, pengujian undang-undang juga dibutuhkan untuk mengantisipasi praktik  empiris,  dimana  undang-undang  yang  dibentuk,  belum  tentu  sesuai  dengan konstitusi  negara  atau  UUD  NRI  1945,  baik  dari  sisi  pembentukannya  maupun  dari  sisi materi  muatannya.  Kondisi  empiris  tersebut  juga  dapat  menjadikan  undang-undang mengalami perubahan dan penyimpangan serta kekaburan makna di dalamnya. 14 Dengan demikian,  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  mengkultuskan  MK  sebagai  pengemban kekuasaan yang teramat krusial untuk ‘memutus’ problematika formil suatu undang -undang akibat disfungsi lembaga negara pembentuk undang-undang.
Kembali  pada  inti  masalah  yang  telah  penulis  uraikan  sebelumnya, status  quo menggambarkan  peran  MK  dalam  melaksanakan  pengujian  undang-undang  terkhusus dalam  pengujian  formil,  masih  belum  optimal  baik  dari  sisi  kuantitas  dan  kualitas penanganan perkara. Tentu cukup disayangkan, mengingat undang-undang adalah produk hukum yang perlu mendapatkan atensi khusus berkenaan dengan legitimasinya dari rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat Withgens, bahwa organ pembentuk undang-undang tidak cukup  hanya  legitimasi  bahwa  mereka  adalah  organ  yang  berwenang  untuk  membentuk undang-undang. Organ pembentuk undang-undang juga harus mampu melegitimasi setiap tindakan  dan/atau  pilihan-pilihan  yang  diambil  dalam  proses  pembentukan  undang- undang.
Lebih  lanjut,  penulis  mengambil  intisari  dari  apa  yang  dikemukakan  oleh  Wintgens tersebut yaitu meskipun organ pembentuk undang-undang memiliki legitimasi dari rakyat, namun tidak serta-merta dapat membentuk undang-undang dengan sekehendaknya sendiri. Perlu  diperhatikan  juga  terdapat  serangkaian  prosedur  yang  harus  ditaati  agar  undang- undang  tersebut  memenuhi  legalitas,  kualitas,  dan  mencerminkan  kehendak  publik. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  upaya  optimalisasi  peran  lembaga  peradilan  seperti  MK dalam mekanisme pengujian formil ini sangat koheren.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas,  maka  penelitian  ini penting  dilakukan  untuk  merumuskan  dan  menganalisis  konsep  optimalisasi  peran  MK dalam kapasitasnya melaksanakan pengujian formil undang-undang yang masih membuka ruang  masalah  akibat  adanya  kecenderungan  dari  MK  yang  membatasi  diri  dalam mengambil  peran  pada  uji  formil  suatu  undang-undang.  Selanjutnya,  untuk  menguatkan landasan  perlunya  optimalisasi  uji  formil  di  MK,  tulisan  ini  akan  dikuatkan  melalui  studi perbandingan  kewenangan  MK  dalam  uji  formil  antara  MK  negara  Indonesia  dengan Kolombia.  Alasan  dipilihnya  negara  Kolombia  karena  didasari  pertimbangan  bahwa Indonesia dan Kolombia memiliki kemiripan desain lembaga peradilan dalam hal melakukan pengujian Undang-Undang.
Dalam  perkembangan  praktiknya,  MK  Kolombia  sangat  aktif  dan  progresif  untuk menjalankan kewenangan  memeriksa  pengujian  formil  undang-undang  karena  proses  ini dijadikan  sebagai  ajang  kontrol  sistem  demokrasi  yang  dijalankan  oleh  institusi  politik, khususnya dalam pembentukan undang-undang, dan pernah terjadi bahwa MK Kolombia membatalkan  Undang-Undang  Reformasi  Perpajakan,  meskipun  undang-undang  tersebut telah memenuhi aspek prosedur,   tetapi prosedur tersebut ditempuh tanpa menyertakan partisipasi  publik  yang  memadai.  Dengan  kata  lain,  MK  Kolombia  mengemban  doktrin partisipasi  masyarakat  yang  bermakna.  Perkembangan  praktik  pengujian  formil  undang- undang oleh MK Kolombia tersebut sangat bertolak belakang dengan perkembangan praktik
13 Lihat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja.
14 Desyanti dkk. (2021). The Original  Intent of Settings Judicial Review of Local Regulations in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understandingi , Volume 8, Nomor 9, hlm. 301.
di  MK  Indonesia  sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan.  Atas  dasar  inilah,  maka  perlu dilakukan analisis perbandingan, agar ke depan MK Indonesia dapat mempertimbangkan sikap yang diambil untuk melaksanakan kewenangan uji formil.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  (hukum) normatif. 15 Penelitian  hukum  nоrmatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  сara meneliti peraturan perundang-undangan atau hukum pоsitif dengan menggunakan bahan pustaka  atau  data  sekunder. 16 Metоde  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Untuk membantu penelitian, digunakan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan seperti buku, laporan penelitian, jurnal, dan sejenisnya yang sifatnya mendukung.
Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mulai dari UUD  NRI  1945, Constitution  Coloumbia  1991 ,  Undang-undang  tentang  MK  dan  PMK  yang tentu menyangkut ketentuan tentang pengujian formil undang-undang. Selanjutnya, Bahan hukum  yang  diperoleh  akan  dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  suatu  cara penelitian  yang  menghasilkan  informasi  preskriptif  analitis  dengan  menjabarkan  dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum,  konsep-konsep,  teori-teori  dan  doktrin  ketatanegaraan  yang  berlaku  dan dihubungkan dengan pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil Undang- Undang
1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Konstitusi merupakan pengejawantahan dari negara hukum, baik rechtsstaat maupun the rule of law . Untuk itu, pada bagian ini penulis hendak menekankan bahwa negara tidak hanya  berdasarkan  pada  kekuasaan  semata  ( machtstaat ),  akan  tetapi  didasarkan  atas hukum yang diwujudkan dan disimbolisasi dalam suatu konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial warga negara dengan negara. 17 Upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum  tertinggi,  mengharuskan  ketentuan-ketentuan  dasar  konstitusional  dilaksanakan melalui  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  konstitusi.  Peraturan  perundang- undangan  yang  dibuat  oleh  legislatif  maupun  peraturan  pelaksana  yang  dibuat  oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.
Guna  menjamin  tegaknya  dan  dilaksanakannya  konstitusi,  maka  Indonesia membentuk MK sebagai lembaga peradilan yang berperan serta berfungsi untuk mengawal konstitusi  ( the  guardian  of  constitution ). 18 Kewenangan  MK  dalam  melakukan  pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 turut mencakup kewenangan dalam memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang agar bersesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.  Untuk  itu,  pengujian  undang-undang  oleh  MK  senantiasa  ditujukan  untuk menjamin agar ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15 Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 34.
16 Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum . Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 36.
17 Munir Fuady. (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) . Bandung: Refika Aditama, hlm. 66.
18 Lintang  Galih  Pratiwi.  (2020).  Kewenangan  Uji  Material  (Judicial  Review)  terhadap  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sasi, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2020, hlm. 518.
Lebih  lanjut,  Jimly  Asshidiqie dalam  bukunya  yang  berjudul  “Konstitusi  dan Konstitusionalisme” ,  menyebutkan  tentang  pentingnya  perubahan  mekanisme  dasar  MK dari supremasi MPR menjadi mekanisme institusional dan konstitusional serta penyelesaian sengketa antar lembaga negara yang kini sederajat serta saling mengendalikan. Seiring itu muncul  pula  desakan  agar  pengujian  peraturan  perundang-undangan  ditingkatkan  tidak hanya  terbatas  pada  peraturan  di  bawah  undang-undang  melainkan  juga  atas  undang- undang  terhadap  UUD  NRI  1945. 19 Dimana  kewenangan  untuk  menguji  undang-undang terhadap UUD NRI 1945 itu harus diberikan kepada lembaga tersendiri di luar MA.  Atas dasar pemikiran itulah, keberadaan MK yang berdiri sendiri di samping MA.
Sebagai lembaga yudisial, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Melalui kewenangan menguji undang-undang ini, jika ada undang-undang yang terbukti melanggar konstitusi, maka harus dinyatakan bertentangan dengan terhadap UUD  NRI  1945.  Diberikannya  kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  kepada  MK, memungkinkan  dapat  dijalankannya  fungsi  kontrol  hukum  ( legal  controle )  terhadap undang-undang  yang  dibuat  oleh  DPR  dan  Presiden.  Dengan  kewenangannya  ini,  MK diharapkan dapat menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh institusi politik yakni Presiden dan DPR yang  mengabaikan  kepentingan  umum  atau  kepentingan  masyarakat.  Hal  tersebut menjadikan  dan/atau  menunjukkan  bahwa  MK  mempunyai  peranan  strategis  dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip negara hukum.

## 2. Urgensi Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil
Dalam perjalanan sejarah, pengujian undang-undang pernah menjadi wacana visioner dalam  risalah  BPUPKI. 20 Bahkan,  penelitian  yang  pernah  dilakukan  Nasution  terhadap aspirasi  pemerintahan  konstitusional  di  Indonesia, 21 mencatatkan  bahwa  ide  pengujian undang-undang yang dirumuskan oleh konstituante tidak hanya merujuk pada doktrin uji materil, melainkan juga uji formil. 22 Sementara dalam praktik peradilan konstitusi, Palguna juga  pernah  melakukan  penelitian  terhadap  pelanggaran  hak-hak  konstitusional  warga negara,  hal  yang  membuktikan  bahwa  negara-negara  yang  melembagakan  peradilan konstitusi  kerap  memberikan  jaminan  perlindungan  hak-hak  warga  negara  dalam  artian formil  dan  materil.  Secara  formil  menilai  disfungsi  pejabat  publik  dalam  proses  politik. Secara materil menilai substansi undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen. 23
Berdasarkan hal di atas, maka secara teoritis maupun dalam praktik, dikenal 2 (dua) macam  pengujian  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  pengujian  formil  ( formele toetsingsrecht )  dan  pengujian  materil  ( materiele  toetsingsrecht ).  Pengujian  formil  adalah wewenang  untuk  menilai  apakah  proses  terjadinya  suatu  produk  legislatif  (Undang- Undang)  sesuai  atau  tidak  dengan  cara  atau  prosedur  yang  ditentukan.  Oleh  karena  itu dalam  pengujian  formil  yang  dinilai  adalah  dari  segi  tata  cara  atau  prosedur  pembuatan suatu peraturan perundang-undangan oleh penguasa, apakah sudah sesuai ataukah tidak dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya
19 Jimly Asshiddiqie. (2017). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia Cet. 4 . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90. 20 Ide  ini  dipengaruhi  oleh ‘the  fouding  fathers’ Indonesia  dalam  Sidang  BPUPKI  tanggal  15  Juli  1945 mendikusikannya secara mendalam adalah Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk “... membanding undang - undang...”, demiklan istilah Muhammad Yamin ketika Itu. Dalam perdebatan di sidang BPUPKI, belum ada garis demarkasi apakah maksud pengujian itu merujuk pada konsep formil dan materil. Pengujian formil-materil pertama kali muncul pada sidang konstituante. Lihat dalam Idul Rishan. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi , Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 5.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 I  Dewa  Gede  Palguna.  (2013). Pengaduan  Konstitusional:  Upaya  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak-Hak Warga Negara , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 153.
semua  bentuk  peraturan  perundang-undangan  telah  diatur  bagaimana  tata  cara pembuatannya.  Apakah  tata  cara  pembuatannya  tidak  dipenuhi,  dianggap  tidak  sah  dan tidak mengikat kepada rakyat.
Lebih lanjut, prosedur dalam pembentukan undang-undang memiliki arti penting pada bangunan  negara  hukum.  Ajaran  negara  hukum  menghendaki  bahwa  kekuasaan  sebagai entitas yang harus terikat dan tunduk terhadap hukum, termasuk kekuasaan legislatif dalam konteks  pembentukan  undang-undang.  Dengan  demikian,  berbagai  ketentuan  prosedural dapat menjadi rantai tindakan hukum sebagai elemen penting dari bangunan negara hukum sekaligus instrumen yang menentukan validitas sebuah undang-undang. Dengan kata lain, prosedur  memiliki  fungsi  untuk  membedakan  apakah  sebuah  tindakan  dari  kekuasaan berdampak  pada  lahirnya  hukum  atau  tidak.  Pada  sisi  inilah,  pengujian  formil  memiliki urgensinya, yakni memastikan bahwa hukum lahir dari tindakan- tindakan yang memang dikehendaki oleh hukum pula.
Dalam  kaitan  dengan  validitas  prosedur  dari  sebuah  undang-undang,  maka  penting untuk  menganalisis  dari  perspektif  teori  validitas  dari  Hans  Kelsen,  ia  mengemukakan bahwa  sebuah  norma  menemukan  validitasnya  ketika  norma  tersebut  dibentuk  dengan cara-cara  tertentu  yang  dikehendaki  oleh  norma  yang  lebih  tinggi.  Lebih  jelas,  Kelsen menyatakan bahwa “any norm in the legal system “is valid beca use, and to the extent that, it had been created in a certain way, that is, in a way determined by another (higher) norm” . 24 Untuk  itu,  dalam  konteks  pembentukan  undang-undang,  kehadiran  pengujian formil  berfungsi  untuk  memastikan  terpenuhinya  berbagai  perintah  yang  diberikan  oleh norma  yang  lebih  tinggi  dari  undang-undang  sebagai  tata  cara  atau  mekanisme  untuk membentuk undang-undang. 25
Lebih jauh lagi, penjelasan mengenai pengujian formil yang dikaitkan dengan validitas prosedural,  berdasarkan  tafsiran  penulis,  Hans  Kelsen  menjelaskan  bahwa  validitas prosedural dimaknai apabila sebuah norma didasarkan pada apakah norma tersebut dibuat dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh sebuah norma dasar ( basic norm ). Norma dasar yang dimaksud adalah norma yang secara khusus dibentuk untuk mengatur prosedur pembentukan  norma  hukum  oleh  parlemen,  atau  dibentuk  melalui  kebiasaan  yang dikembangkan  baik  oleh  parlemen  maupun  pengadilan.  Sehingga  sumber  keabsahan prosedural dari suatu norma tidak selalu didasarkan pada norma yang lebih tinggi, tetapi juga  dapat  berupa  norma  yang  disepakati  sebagai  norma  yang  dimaksudkan  untuk membentuk hukum.
Bertitik tolak dari pandangan Kelsen di atas, maka tegas dapat ditafsirkan jika pengujian formil yang dilakukan oleh MK adalah proses untuk menilai apakah sebuah undang-undang merupakan  norma  yang  valid  sebagai  sebuah  hukum  atau  tidak  sesuai  kaidah-kaidah pembentukannya. Oleh karena itu, sebagai pengawal konstitusi, MK bukan hanya sekedar menimbang dan menilai secara materil setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi politik seperti DPR dan Presiden terhadap konstitusi, melainkan juga menguji validitas fungsi politik DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, apakah telah membentuk  undang-undang  yang  memenuhi  proses  atau  prosedur  konstitusional sebagaimana diniscayakan dalam prinsip supremasi konstitusi atau tidak. 26
Tak dapat disangkal, jika hukum adalah produk politik yang bersifat formilitas atau hasil dari kehendak politik yang mengkristal dari interaksi dan kontestasi gagasan. Pendapat tersebut menuntun pemahaman kita bersama, bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh
24 Otong  Syuhada.  (2020).  Rekonstruksi  Positivisme  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang-  Undangan  di Indonesia. Presumption of Law , Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 7-8.
25 Meirina  Fajarwati.  (2016).  Upaya  Hukum  Untuk  Melindungi  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 13, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 324.
26 I  Dewa  Gede  Palguna.  (2018). Mahkamah  Konstitusi:  Dasar  Pemikiran,  Kewenangan,  dan  Perbandingan Dengan Negara Lain , Jakarta, Konpress, hlm. 162.
institusi  politik  (DPR-Presiden)  adalah  sebagai  produk Political  Draft .  Artinya, kesempurnaan  suatu  aturan  tidak  pernah  pada  titik  final,  karena  lazim  diselimuti  oleh kehendak  politik  yang  bersifat  subjektif  dari  pembentuknya,  sehingga  proses  dan prosedurnya acap kali tidak sesuai dengan pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27 Untuk itu pengadilan seperti MK didesain dengan harapan dapat berperan penting  sebagai  wasit  yang  menilai  konstitusionalitas  dan  mengontrol  sekuritas  politik dalam pembentukan undang-undang.
Akan  tetapi,  tumpuan  harapan  kepada  MK  untuk  memainkan  peran  ajudikasi konstitusional dalam pengujian formil masih belum optimal. 28 Perkembangan legislasi saat ini  cukup  merefleksikan  kekhawatiran  masyarakat  atas  sejumlah  undang-undang  yang dibentuk dengan mengabaikan aspek prosedur formil. Ketika aspek prosedur itu dilanggar, tentu lembaga yang dapat melakukan koreksi atas kinerja legislasi pemerintah (dalam hal ini Presiden dan DPR) adalah MK. 29 Namun, peran MK hingga saat ini tidak pada sikap yang progresif  dalam  melaksanakan  pengujian  formil,  hal  yang  jelas  mengonfirmasi  adanya kelemahan kontrol lembaga yudisial terhadap institusi politik yang berjalan disfungsional dalam membentuk undang-undang. Berikut ini adalah riwayat pengujian formil yang pernah dilakukan oleh MK dari awal dibentuk hingga saat ini:
Tabel.1 : Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (2003-2024)

## Sumber: Rekapitulasi PUU oleh Mahkamah Konstitusi diolah Sendiri oleh Penulis
Berdasarkan data yang disajikan di atas, sejak berdirinya MK dari tahun 2003 hingga saat ini tahun 2024, belum ada satupun putusan uji formil MK yang dikabulkan dalam artian membatalkan undang-undang akibat cacat prosedur, baru tercatat untuk pertama kalinya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sedikit membawa angin segar dari segala rangkaian
27 Jimly Asshiddiqie. (2010). Perihal Undang-Undang , Jakarta: Rajawali Press, hlm. 179.
28 Idul Rishan, Op.Cit., hlm. 5.
29 Adithya Tri Firmansyah R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Menguatkan Prinsip Negara Hukum Kesejahteraan, Jurnal Esensi Hukum, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 106.
No. Putusan MK atas Permohonan Uji Formil Jumlah Putusan Alasan MK 1. Gugur 10 Permohonan ditarik  oleh Pemohon 2. Tidak dapat  diterima 29 Objek  pengujian  tidak  ada, permohonan mutatis mutandis dengan  perkara  lain,  syarat legal standing tidak terpenuhi, atau permohonan telah daluwarsa. 3. Ditolak 30 Dalil   permohonan  pemohon tidak  terbukti,  tetapi  tidak serta merta membuat undang- undang dinyatakan tidak berlaku. 4. Dikabulkan sebagian 1 Bertentangan  dengan                UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan.
permohanan uji formil yang pernah diputus oleh MK. Namun, dalam putusan a quo hanya mengabulkan sebagian serta MK cenderung kompromis, karena jika permohonan uji formil dikabulkan, maka konsekuensi secara teoritis dan yuridis undang-undang tersebut harusnya batal karena cacat prosedur. Menjadi suatu kebingungan, MK yang sesungguhnya memiliki sikap untuk menyatakan Undang-undang tentang Cipta Kerja tidak sah belaku, seharusnya membahasakan  amar  putusannya  adalah  inkonstituional  tanpa  harus  ada  memberikan beberapa persyaratan lainnya. 30
Keadaan  yang  disebutkan  di  atas  menunjukkan  uji  formil  masih  jauh  dari  tujuan idealnya, MK yang diharapkan mampu mengambil peran maksimal untuk menjaga konstitusi agar dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, masih belum sepenuhnya dijalankan secara paripurna. Melihat sikap MK dalam uji formil termasuk sikap  dalam  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  seakan  menormalisasi  berbagai kontroversi  yang  dihasilkan  dari  manipulasi  proses  pembentukan  undang-undang  yang bersebrangan dengan tujuan-tujuan baik. Terlebih dalam hari-hari ini, relasi Presiden dan DPR cenderung “mixing” . Presiden membentuk sekuritas politik di DPR dengan dukungan koalisi yang masif. Dengan relasi yang bersifat interdeterminan (Presiden-DPR), relasinya dapat dikatakan cukup kompromistis.
Dengan relasi tersebut, menurut hemat penulis tentu terdapat potensi ancaman untuk menegasikan  kualitas  proses  dan  prosedur  pembentukan  undang-undang.  Dalam  proses pengajuan RUU, naskah akademik juga bisa saja hanya akan menjadi syarat yang dijalankan secara formalitas. Dalam proses pembahasan, partisipasi publik bisa saja juga dibiaskan dan menjadi  proses  yang  sumir.  Bahkan  dalam  konteks  persetujuan,  syarat  kuorum  bisa  saja dilanggar. Beberapa anasir demikian mengonfirmasi bahwa dari sisi kearifan, proses yang baik tentu akan menghasilkan produk yang baik. Mengingat due process of law making bukan hanya menekankan aspek pemenuhan syarat semata, 31 melainkan juga kualitas dari porses prakarasa, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan.
Dari  uraian  di  atas,  maka  eksistensi  MK  melalui  kewenangan  uji  formil  sejatinya sangatlah  penting  mengingat  proses  ini  adalah  sarana  untuk  mengontrol  agar  kekuasaan pembentukan  undang-undang  yang  dimiliki  oleh  DPR  dan  juga  Presiden,  agar  tidak disalahgunakan untuk menyimpangi kaidah prosedur pembentukan undang-undang yang baik. Dengan begitu, fungsi legislasi dapat difilterisasi dari warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan undang-undang. Dari analisis penulis di atas, maka penting bagi MK untuk merefleksi kembali perannya dalam uji formil yang selama ini masih belum optimal dijalankan.  Alasan  kuat  yaitu  karena  pembentukan  undang-undang  akhir-akhir  ini  tidak lepas dari diskursus publik akibat disfungsi kekuasaan pembentuk undang-undang. Untuk itu, sebagai upaya mengoptimalkan peran uji formil harus dikembalikan kembali pada MK, secara institusi MK seyogianya perlu memperhatikan berbagai legalitas kewenangan yang diberikan seperti dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang- undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK; dan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 06 Tahun 2005 tentang  Pedoman  Beracara  Pengujian  Undang-Undang.  Atas  dasar  penjelasan  analisis  di atas, maka telah memberikan preskripsi akan pentingnya optimalisasi peran MK dalam uji formil.

## Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Kolombia dalam Pengujian Formil Undang-Undang

## 1. Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Kolombia
Sejalan dan senafas dengan pembahasan sebelumnya, bahwa pengujian formil undang- undang oleh MK belum optimal. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini akan bermuara pada perbandingan kewenangan dan proses pengujian formil oleh MK di negara lain yakni
30 Diyar  Ginanjar  Andiraharja.  (2021).  Judicial  Review  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Ajudikasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Khazanah Hukum , Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 74.
31 Idul Rishan, Op.Cit., hlm. 16.
Kolombia.  Negara  Kolombia  dipilih  karena  memiliki  konstitusinya  bersifat  transformatif atau  bertujuan  untuk  mengarahkan  pada  pengembangan  kehidupan  masyarakat  menjadi lebih baik, sebagaimana ditunjukkan oleh eksistensi perlindungan hak asasi warga negara yang  diatur  cukup  komprehensif  dalam  konstitusi  Kolombia. 32 Sama  halnya  seperti Indonesia, terdapat kesamaan dalam kohesi sosial-politik, yaitu di Kolombia juga terdapat keharusan  bagi  pengadilan  konstitusinya  untuk  melakukan  pengujian  undang-undang secara  formil  sebagai  implikasi  dari  proses  politik  legislasi  yang  berjalan  secara disfungsional. Sehingga dengan mendekatkan pada aspek perbandingan, tujuan yang hendak dicapai  adalah  agar  MK  Indonesia  dapat  mengadopsi  sisi  positif  dari  pengujian  undang- undang secara formil yang dilakukan oleh MK Kolombia.
Namun demikian, persoalan yang ditunjukkan saat ini di Indonesia, otoritas pembentuk undang-undang kerap kali menjadikan proses pembentukan undang-undang sebagai arena politik  kekuasaan,  bukan  ranah  penalaran  yang  dilandasi  alasan  ketat.  Mekanisme pengambilan  keputusan  juga  dalam  pembentukan  undang-undang  sering  kali  lebih memperlihatkan  pertarungan  kekuatan  politik,  bukan  pertarungan  argumentasi  untuk menghasilkan  undang-undang  yang  paling  rasional  dan  aspiratif.  Hal  yang  menunjukkan seakan  pembentukan  undang-undang  menjadi  perkara  siapa  yang  memiliki  suara  paling banyak,  bukan  siapa  yang  memiliki  argumentasi  paling  rasional.  Pada  akhirnya,  undang- undang  hanya  akan  menjadi  resultante  dari  sebuah  permainan  kekuasaan  yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan. 33
Dalam  pandangan  penulis,  memang  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat  dibantah,  jika produk undang-undang adalah produk politik, konfigurasi politik kerap menyelimuti proses pembentukannya. Namun, terdapat hal yang tidak boleh dinafikan juga bahwa dalam negara hukum yang dibalut dengan tradisi pembatasan kekuasaan, hakikat kekuasaan itu dibatasi oleh  hukum.  Tentu,  hukum  pun  mengatur  jika  pembentukan  undang-undang  harus mencerminkan  aspirasi  publik  dalam  kaitannya  dengan  demokrasi.  Hal  ini  dipandang penting, karena hukum harus melimitasi proses politik untuk mencegah otoritas pembentuk undang-undang  menyalahgunakan  kekuasaannya. 34 Tegasnya,  lembaga-lembaga  politik harus  bekerja  berdasarkan  supremasi  hukum,  untuk  membendung  kecenderungan otoritarian. Dan dalam falsafah etika politik, apabila undang-undang dibuat dengan sebebas- bebasnya, maka hukum telah absen sebagai pembendung kekuasaan.
Oleh  karena  itu,  pengujian  formil  di  MK  menjadi  keniscayaan  untuk  menanggalkan undang-undang yang bertentangan dengan kaidah prosedur pembentukan akibat tindakan disfungsional pejabat politik. Permohonan pengujian formil memang cukup sering terjadi di Indonesia, tapi sayangnya pemahaman dan pengaturannya masih relatif belum konsisten sebagaimana  pengujian  materil.  Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut,  untuk  memberikan perspektif  yang  lebih  luas,  berikut  adalah  perbandingan  antara  MK  Indonesia  dengan Kolombia dalam melaksanakan kewenangan uji formil, berikut identifikasinya:
Tabel.  2 :  Perbandingan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  dengan  Kolombia dalam Pengujian Formil Undang-Undang
32 Lailani Sungkar dkk. 2021. Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas. Jurnal Konstitusi , Volume 18, Nomor 4, Tahun 2021, hlm. 757.
33 Ibid, hlm. 765.
34 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. (2018). How Democracies Die . Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 79.
INDONESIA & KOLOMBIA INDONESIA & KOLOMBIA Persamaan Perbedaan

## Sumber: Diolah Sendiri oleh Peneliti

## 2. Inti Perbandingan
Sejak  dibentuk  pada  tahun  1991,  MK  Kolombia  telah  menjelma  menjadi  salah  satu pengadilan  konstitusi  terkuat  setidaknya  di  wilayah  Amerika  Selatan.  Aktivisme  MK Kolombia ini bisa dilihat dari luasnya kewenangan yang mereka miliki, dimana MK Kolombia tidak  hanya  sekedar  bertugas  sebagai  penafsir  konstitusionalitas  undang-undang,  tetapi mereka  juga  memainkan  peran  utama  dalam  memenuhi  hak-hak  ekonomi  dan  sosial masyarakat  lewat  langkah  mereka  memanfaatkan  mekanisme constitutional  complaint . 35 Dengan  perannya  dalam  konteks  pemenuhan  hak-hak  ekonomi  dan  sosial,  tidak
35 Carlos  Bernal.  (2013).  Unconstitutional  Constitutional  Amendments  in  The  Case  Study  of  Colombia:  An Analysis of The Justification And Meaning of The Constitutional Replacement Doctrine. International Journal of Constitutional Law , Volume 11, Nomor 2, hlm. 340.
1. Kedua negara berlandaskan sistem pemerintahan Presidensial .
2. MK Indonesia dan MK Kolombia sama-sama  memainkan  peran penting untuk menjaga konstitusi.
3. MK Indonesia dan MK Kolombia sama-sama diberikan kewenangan melakukan  pengujian  undang- undang  secara  formil  sebagai implikasi  dari  proses  politik legislasi  yang  berjalan  secara disfungsional.
1. Kewenangan  pengujian  formil  bagi MK Kolombia lahir  dari judicial  activism pengadilan konstitusi. Berbeda dengan MK  Indonesia , kewenangan  uji  formil ada  karena  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur wewenang  MK,  dalam  Pasal  51A  Ayat (3)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2011 tentang MK.
2. Kewenangan  untuk  dapat  melakukan pengujian  formil  diberikan  secara atributif oleh Konstitusi. Oleh karena itu, aktivisme  yang  dibangun  oleh  MK Kolombia dalam  pengujian  formil berada pada pemaknaan yang mendalam terhadap prosedur di dalam serangkaian  tahapan  pembentukan undang-undang.  Sedangkan  konstitusi
Indonesia UUD  NRI  1945  tidak mengatur  eksplisit  bagi  MK  dalam melakukan pengujian formil.
3. Meskipun  MK Indonesia menemukan adanya  penlanggaran  formil  undang- undang,  namun  MK  sangat  berhati-hati untuk  tidak  mudah  membatalkan undang-undang dengan alasan pelanggaran prosedural, hal ini dibuktikan dengan rumitnya persyaratan  dalam  Undang-undang tentang  MK.  Sedangkan  MK Kolombia jika  menemukan  adanya  pelanggaran prsedur  dalam  uji  formil,  maka  MK langsung  mengambil  posisi  tegas membatalkan undang-undang tersebut.
mengherankan jika kemudian MK Kolombia menjelma menjadi institusi yang sangat populer di mata publik Kolombia. 36
Dari  sisi  politik  dan  hukum,  Negara  Kolombia  memiliki  konstitusi  yang  bersifat transformatif, sebagaimana konstitusi Kolombia tahun 1886 digantikan dengan konstitusi baru  tahun  1991  yang  dibentuk  dengan  rigid  untuk  mengantisipasi  rezim  otoritarian kembali  berkuasa.  Selanjutnya,  dalam  konteks  pengujian  formil,  MK  Kolombia  memiliki kewenangan berwenang melakukannya baik pada undang-undang maupun terhadap hasil amandemen  undang-undang  dasar.  Beberapa  perkara  pengujian  formil  di  Kolombia ditujukan  untuk  memastikan  bahwa  prosedur  yang  ditempuh  telah  dilaksanakan  dengan benar ( procedural due process of law ). 37 Dengan kata lain, pengujian formil tidak sekedar melihat aspek formal administratif bahwa prosedur telah dilakukan atau tidak, melainkan memastikan pula secara materil atau faktual bahwa prosedur ditempuh secara layak.
Dari  potret  negara  Kolombia  yang  telah  diperbandingkan,  memperlihatkan  jika sebenarnya  praktik  pengujian  formil  atas  undang-undang  oleh  pengadilan  konstitusi merupakan  suatu  keniscayaan,  terutama  jika  sistem  politik  yang  ada  di  negara  tersebut berjalan secara disfungsional. Pengadilan konstitusi Kolombia melakukan pengujian formil dengan tujuan untuk memastikan lembaga legislatif mampu menjalankan perannya sebagai pengawas  dari  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  eksekutif. 38 Pada  situasi  ketika  sistem politik  berjalan  secara  disfungsional,  aktivisme  yudisial  yang  dilakukan  lewat  pengujian formil merupakan salah satu cara untuk memaksa lembaga legislatif menjalankan perannya yang dikehendaki konstitusi sebagai pengawas eksekutif.
Sebaliknya,  sikap  yang  diambil  oleh  MK  Indonesia  terhadap  mekanisme  pengujian formil ini berbeda dengan MK Kolombia yang menjadi bahan perbandingan dalam studi ini. Meskipun  sama-sama  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  formil,  MK Indonesia mengambil posisi yang sangat restriktif dalam melakukannya, bahkan terkesan tidak mau melakukannya, dengan menetapkan standar yang justru menyulitkan MK sendiri untuk  melakukan  pengujian  formil.  Praktik  pengujian  formil  di  Kolombia  memang  tidak selalu  berujung  pada  pembatalan  seluruh  undang-undang,  namun  dari  praktik  tersebut dapat dipetik pelajaran mengenai peran dan kontribusi MK dalam meningkatkan kualitas pengaturan prosedural dan penerapan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  yang  telah  diuraikan,  simpulan  penelitian memetakan  dua  hal: Pertama, keberadaan  MK  dengan  kewenangan  uji  formil  sangatlah penting  mengingat  proses  ini  adalah  sarana  untuk  mengontrol  agar  kekuasaan pembentukan  undang-undang  yang  dimiliki  oleh  DPR  dan  juga  Presiden  tidak disalahgunakan untuk menyimpangi kaidah prosedur pembentukan undang-undang yang baik. Namun peran yang dimainkan oleh MK dalam pengujian formil undang-undang masih dapat  dikatakan  belum  optimal  karena  MK  sendiri  masih  sangat  hati-hati  dalam membatalkan undang-undang, terbukti dengan sejarah pengujian formil di MK hanya baru permohonan uji formil Undang-undang tentang Cipta Kerja dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020  lah  yang  dikabulkan,  akan  tetapi  dalam  putusan  tersebut,  MK  cenderung kompromis  dengan  bahasa  amar  putusan  inkonstitusional  bersyarat.  Oleh  karena  itu penting  ke  depan  bagi  MK  merefleksikan  perannya  dalam  uji  formil  yang  sesuai  standar legalitas  kewenangan  yang  diberikan  dalam  Undang-undang  tentang  MK  untuk meningkatkan kualitas legislasi.
36 Ibid , hlm. 341.
37 Ibid.
38 Susi Dwi Harijanti dkk. (2020). Pengujian Formil Undang-Undang..., Op.Cit., hlm. 63
Selanjutnya Kedua, Dari negara yang diperbandingkan yakni Kolombia dan Indonesia, memperlihatkan  bila  praktik  pengujian  formil  atas  undang-undang  oleh  pengadilan konstitusi merupakan suatu keniscayaan jika terdapat pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang,  adapun  MK  Kolombia  melakukan  pengujian  formil  dengan  tujuan  untuk memastikan  lembaga  legislatif  mampu  menjalankan  perannya  sebagai  pengawas  dari kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif. Berbeda dengan MK Indonesia yang meskipun diberikan kewenangan, justru terlihat mengambil posisi yang amat sangat membatasi diri dalam melakukan uji formil, bahkan terkesan tidak mau melakukannya, selain itu UUD NRI 1945 tidak mengatur rigid mengenai basis uji formil bagi MK lantaran untuk melaksanakan uji  formil  MK  bersandar  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang  hal  ini  tentu mempersulit MK sendiri dalam melakukan uji formil.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie, Jimly. (2010). Perihal Undang-Undang . Jakarta: Rajawali Press.
------------------------. (2017). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia Cet. 4 . Jakarta: Sinar Grafika.
------------------------. (2012). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.
I  Palguna,  Dewa  Gede.  (2013). Pengaduan  Konstitusional:  Upaya  Hukum  Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara , Jakarta: Sinar Grafika.
---------------------------.  (2018). Mahkamah  Konstitusi:  Dasar  Pemikiran,  Kewenangan,  dan Perbandingan Dengan Negara Lain , Jakarta, Konpress.
Huda,  N i’matul.  (2004). Politik  Ketatanegaraan  Indonesia:  Kajian  terhadap  Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press.
Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. (2018). How Democracies Die , Jakarta: Kompas Gramedia. Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, Sudikno. (2014). Penemuan Hukum , Yogyakarta: Cahaya Atma.
Munir Fuady. (2009). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama.
Sajo, Andras dan Renata Uitz. (2017). The Constitution of Freedom: An Introduction of Legal Constitutionalism , Oxford: Oxford University Press.

## Jurnal Ilmiah/Laporan Penelitian:
Ali  Safaat,  Muchamad  dkk.  (2017).  Pola  Penafsiran  Konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. Jurnal Konstitusi , Volume 14, Nomor 2.
Andiraharja,  Diyar  Ginanjar.  (2021).  Judicial  Review  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagai Ajudikasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Khazanah Hukum , Volume 3, Nomor 2. Bernal, Carlos. (2013). Unconstitutional Constitutional Amendments in The Case Study of Colombia:  An  Analysis  of  The  Justification  and  Meaning  of  The  Constitutional Replacement  Doctrine.  International  Journal  of  Constitutional  Law,  Volume  11, Nomor 2.
Desyanti dkk. (2021). The Original Intent of Settings Judicial Review of Local Regulations in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understandingi, Volume 8, Nomor 9.
Fajarwati,  Meirina.  (2016).  Upaya  Hukum  Untuk  Melindungi  Hak  Konstitusional  Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 13, Nomor 3.
Firmansyah  R,  Adithya  Tri.    (2023).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Judicial  Review  di Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Wujud  Menguatkan  Prinsip  Negara  Hukum Kesejahteraan. Jurnal Esensi Hukum , Volume 5, Nomor 1.
Galih,  Pratiwi  Lintang.  (2020).  Kewenangan  Uji  Material  (Judicial  Review)  terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sasi, Volume 26, Nomor 4.
Pahlevi, Reza dan Yazid Bustomi. (2022). Hak Judicial Review Warga Negara Asing dalam Sistem Hukum Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum , Volume 19, Nomor 1.
Rishan, Idul.  (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,
Jurnal Konstitusi , Volume 18, Nomor 1.
Sungkar, Lailani dkk. (2021). Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas, Jurnal Konstitusi , Volume 18, Nomor 4.
Syuhada,  Otong.  (2020).  Rekonstruksi  Positivisme  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia. Presumption of Law, Volume 2, Nomor 2.
Dwi,  Harijanti  Susi  dkk.  (2020).  Pengujian  Formil  Undang-Undang  Oleh  Mahkamah Konstitusi:  Urgensi  dan  Batu  Uji,  Laporan  Penelitian  Pusat  Penelitian  dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## Website:
Ayomi Amindoni, UU Cipta Kerja: Kesalahan 'Fatal' Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat 'Proses
Legislasi Ugal- Ugalan’, Apakah UU Layak Dibatalkan? , https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000 ,  diakses pada 20 Februari 2023.
Rini  Kustiasih,  Pembahasan  RUU  di  Hotel  Jauhkan  Legislasi  dari  Publik, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/29/pembahasan-ruu-di-hotel- jauhkan-legislasi-dari-publik ,  diakses pada tanggal 23 Maret 2023.
Tsarina Maharani, Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar- hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk , diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan/Putusan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Constitution Colombia 1991 .
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja.