## Sistem Operasional Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap ( UPTSA ) Sebagai Modal Pelayanan Sipil Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta

## Abstract
Prima  Public  Services  are  services  that  are  under  one  roof  agencies.  In  Yogyakarta,  one-stop service is realized in the form of the establishment of the “Dinas Perizinan”, formerly known as One-Stop Integrated Service Unit (UPTSA). The existence of this new service brings change in The  pattern  of  service  so  that  it  gets  a  good  response  from  the  public.  This  research  was conducted  in  Yogyakarta  is  First,  How  the  production  and  distribution  of  "public  services" Licensing  Agency  of  Yogyakarta  as  a  One-Stop  Integrated  Service  Unit  (UPTSA).  Secondly, How  Public  Service  standard  form  used  to  get  Excellent  Service  award  at  the  National  Level. Third,  how  the  public  response  to  the  quality  standards  of  public  service  in  the  Department  of Licensing  Yogyakarta.  This  study  uses  qualitative  method  with  a  phenomenological  research strategy.  Data  collection  techniques  in  this  study  using  two  ways,  namely  depth  interview  and review of secondary documents. The result Showed UPTSA changes to "Dinas Perizinan" had a positive  impact  on  service  delivery,  which  formerly  slow,  non-transparent  and  unaccountable and unfriendly bertransformarsi be fast, transparent, responsive, friendly and accountable. On the other hand the use of information technology is a major weapon to simplify, improve and speed up service. This makes people give a positive response and appreciation of the quality of public services in the field of licensing.

## Keywords: Public Service, a one-stop service, Service Effectiveness

## Abstrak
Pelayanan  Publik  Prima adalah  pelayanan  yang  berada  dalam  satu  atap  instansi.  Di  Yogjakarta pelayanan  satu  atap  diwujudkan  dalam  bentuk  pendirian  Dinas  Perizinan  yang  sebelumnya bernama  Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  (UPTSA).  Keberadaan  dinas  baru  ini  membawa perubahan  terhadap  pola  pelayanan  sehingga  mendapat  respon  baik  dari  masyarakat.    Studi  ini memuat rumusan masalah sebagai berikut; Pertama , Bagaimana produksi dan distribusi “ public services ”  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta  sebagai  Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap (UPTSA). Kedua ,  Bagaimana  bentuk  standar  Pelayanan  Publik  yang  digunakan  sehingga mendapatkan  penghargaan  Pelayanan  Prima  Tingkat  Nasional. Ketiga ,  Bagaimana  respon masyarakat  terhadap  kualitas  standar  pelayanan  publik  di  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta. Studi  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  strategi  penelitian  fenomenologis.  Teknik pengambilan data menggunakan dua jalan, yakni wawancara mendalam dan dokumentasi.   Hasil studi  memperlihatkan  adanya  perubahan  lembaga,  yaitu  UPTSA  menjadi  “Dinas  Perizinan” membawa  dampak  positif  bagi  pelayanan  publik,  dimana  dahulu  lambat,  tidak  transparan  dan tidak  akuntabel  serta  tidak  ramah  bertransformarsi  menjadi  cepat,  transparan,  responsif,  ramah dan  akuntabel.  Disisi  lain  penggunaan  teknologi  informasi  menjadi  senjata  utama  untuk mempermudah,  memperbaiki  dan  mempercepat  pelayanan.  Hal  ini  membuat  masyarakat memberikan respon dan apresiasi positif terhadap kualitas pelayanan publik di bidang perizinan.
Kata kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan satu atap, Efektifitas Pelayanan

## *Baskoro Wicaksono

## A. Latar Belakang Masalah
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan  pemberantasan  korupsi  secara  terarah, sistematis  dan  terpadu.  Sistem  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  karut-marut.  Kadang tumpang  tindih.  Padahal,  ini  sangat  berhubungan  dengan  citra  pemerintah  sebagai  media  atau wadah  yang  seharusnya  mampu  memfasilitasi  dan  mengayomi  segala  persoalan  dan  kebutuhan rakyat secara mudah. Persoalan ini makin penting karena maju mundurnya suatu negara diukur oleh  sejauh  mana  partisipasi  masyarakat  merespons  kinerja  pemerintahan.  Apalagi,  di  tengah situasi  Indonesia  yang  tidak  menguntungkan,  seperti  gempa,  tsunami,  gunung  meletus,  lumpur panas, dan lainnya yang seakan terus mendera, pemerintah dituntut lebih proaktif dan kreatif lagi dalam mengurus rakyat.
Salah  satu  masalah  tugas  pemerintah  yang  belum  terlaksana  secara  optimal  selama sembilan tahun reformasi adalah belum sepenuhnya mampu memberikan layanan sesuai harapan masyarakat  dan  perkembangan  dunia  usaha  (  swasta  ).  Di  level  pemerintahan  daerah,  sejak diberlakukannya  otonomi  daerah,  seharusnya  pemerintah  dituntut  lebih  akomodatif  dan  kreatif dalam  mengabdikan  dirinya  sebagai  pelayan  publik.  Apalagi  sekarang  ini  pemerintah  melalui Menteri  Dalam  Negeri  telah  mengeluarkan  kebijakan  baru  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  aparat  daerah  (sekretaris  desa)  di  tingkat  kelurahan  atau  desa  dengan mengangkatnya sebagai PNS. Peningkatan  tersebut  mutlak  disertai  pula  dengan peningkatan kinerja aparat karena aparat pemerintahan masih terlihat tidak siap dengan tuntutan publik  yang  terus  berubah  mengikuti  perkembangan  zaman.  Hal  ini  terlihat  misalnya  dari kurangnya  apresiasi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  yang  masih  memberlakukan prosedur  pelayanan  yang  rumit  dan  berbelit-belit,  diskriminatif,  tidak  transparan,  lamban,  tidak terjangkau, dan mahal sehingga terkesan tidak profesional, efektif, dan efisien.

## 1. Dinas Perizinan
Hal yang menarik dari Yogyakarta berkaitan dengan  perizinan adalah dimana pada tahun 2007,  ketika  kabupaten  lain  baru  merintis  pelayanan  terpadu  satu  pintu  atau  satu  atap,  di  kota Yogyakarata  telah  mempunyai  Dinas  Perizinan.  Dimana  dinas  ini  mencakup  berbagai  masalah tentang  perizinan.  Sebagai  informasi,  menurut  Kepala  Dinas  Perizinan  (  Dinzin  )  Kota Yogyakarta,  Dra.  MK  Pontjosiwi,  penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  di  Kota Yogyakarta  dilakukan  sejak  Januari  2006.  Hingga  kini,  Dinzin  Kota  Yogyakarta  mampu melayani 35 jenis perizinan, didukung 77 personil. Selama Januari hingga November 2007 Dinas Perizinan telah menerbitkan 7.694 perizinan, menolak 51 pengajuan izin dan menangguhkan 106 izin.  Ditambahkan  pula,  Pontjosiwi  juga  mengatakan  bahwa  dibentuknya  Dinas  Perizinan merupakan  wujud  kesungguhan  pemkot  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Dengan  adanya  slogan  “Bukan  Janji  tapi  Pasti”  mendorong  elemen  yang  berada  di  dalam memberikan pelayanan yang jelas dan transparan, kepasian biaya, waktu dan persyaratan.
Keberadaan  Dinas  Perizinan,  tidak  lepas  dari  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Daerah  ( RKPD ) Kota Yogyakarta tahun 2008  yang merupakan pelaksanaan tahun kedua dari peraturan
Walikota  Yogyakarta  Nomor  17  tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  kota  Yogyakarta  tahun  2007-2011,  dan  merupakan  kelanjutan  RKPD  kota Yogyakarta  tahun  2007.  penyusunan  RKPD  tahun  2008  merupakan  amanat  undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomoe 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007- 2011,  maka  penyusunan  RKPD  mengacu  pada  RPJMD.  Di  dalam  RPJMD  kota  Yogyakarta Tahun 2007-2011ditetapkan tiga sasaran pembangunan  Tahun 2007-2011 yaitu :
1. Pendidikan, sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM unggul.
2. Pariwisata, sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman obyek dan daya tarik wisata.
3. Pelayanan  jasa,  sebagai  kota  Pelayanan  Jasa  dengan  dukungan  peran  serta masyarakat.
Dinas  Perizinan  merupakan  pengembangan  dari  cita-cita  pemerintah  kota  Yogyakarta untuk  melaksanakan  reformasi  birokrasi.  Dalam  upaya  terwujudnya good  governance faktor faktor penting yang perlu ditekankan antara lain standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang  memuaskan,  apartaur  pemerintah  yang  kompeten  dan  profesional  serta  sistem  yang  lebih komrehensif.  Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  pemerintahan  kota  Yogyakarta  sudah  berjalan dengan  baik  didukung  dengan  jumlah  dan  kualifikasi  pendidikan  personil,sarana  dan  prasarana yang memadai serta penataan kelembagaan.
Dibidang pelayanan catatan sipil dan kependudukan telah diterapakan kontrak pelayanan ( citizen charter ). Oleh karenanya, dibidang pelayanan perizinan telah dibentuk Dinas Perizinan untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pengurusan izin.
Penandatanganan  dan  pelaksanaan  pakta  integritas  pada  2007  diharapkan  akan meningkatkan  pelayanan  publik  dan  perbaikan performance birokrasi,  sehingga  reformasi birokrasi akan lebih optimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

## B. Rumusan Masalah
1.  Bagaimana produksi dan distribusi “ public services ” Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) ?
2.  Bagaimana  bentuk  standar  Pelayanan  Publik  yang  digunakan  sehingga  mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Tingkat Nasional ?
3.Bagaimana  respon  masyarakat  terhadap  kualitas  standar  pelayanan  publik  di  Dinas  Perizinan Kota Yogyakarta ?

## C. Kerangka Teoritis

## 1. Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  tidak  bisa  lepas  dari  administrasi  publik  yang  diterapkan  di  banyak negara.  Pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  isu  atau  tujuan  penting  dari  administrai  publik yang meliputi pemberian jasa – jasa publik, urusan – urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik)  serta  pemberian  pelayanan  publik  yang  adil  dan  tidak  deskriminatif.  Dalam perjalanannya  tentang  konsep  pelayanan  publik  selama  ini,  setidaknya  terdapat  tiga  prespektif administrasi  yang  kita  bisa  gunakan  untuk  mengkaji  pelayanan  publik  (  Janet  Denhardt  dan Robert Denhart, 2003 ), yaitu :

## 1.1. Teori Administrasi Lama ( Old Public Administration / OPA )
Dalam  teori  ini  menggambarkan  bahwa  hubungan  pemerintah  sebagai  penyelenggara pelayanan  publik  dengan  publiknya  semata  –  mata  sebagai  klien,  konstituen  atau  sebagai pelanggan  yang  harus  dipuaskan.  Selain  itu,  pemerintah  menganggap  dirinya  sebagai  satu  – satunya  institusi  yang  mengetahui,  memiliki  sumberdaya  dan  mempunyai  kemampuan memecahkan masalah publik.
1.2. Teori Administrasi Publik Baru ( New Public management )
Teori  ini  menekankan  peran  dan  segi  institusi  dari  negara  dan  sektor  publik  menuju manajemen  pelayanan  publik  yang  lebih  pro  –  pasar.  Dalam  teori  ini  pelayanan  publik berdasarkan  pertimbangan  ekonomi  yang  rasional  atau  kepentingan  pengambilan  keputusan ( stakeholders ). Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan –  kepentingan  publik.  Publik  diposisikan  sebagai  pelanggan  ( customer )  sedangkan  pemerintah berperan mengarahkan ( steering ) pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan mekanisme dan struktur sosial yang mendukung yakni melalui organisasi – organisasi privat atau non – profit.

## 1.3. Teori New Public Service ( NPS )
Dasar–dasar  teoritis  yang  ingin  digunakan  berkaitan  dengan  teori  –  teori  demokrasi dengan  berbagai  pendekatan  yang  positivistik,  interpretatif  dan  juga  kritis.  Pelayanan  publik dikembangkan  berdasarkan  upaya  untuk  memenuhi  dan  mengakomodasikan  nilai–nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional.
Dengan  demikian  peran  pemerintah  adalah  melayani  ( serving tidak  lagi steering atau bahkan rowing ) dan posisi publik bukan lagi sekedar klien, konstituen, ataupun pelanggan tetapi lebih pada sebagai warga negara. Materi pelayanan publik lahir dari apa yang dibutuhkan publik, sedangkan bentuk pelayanan publik merupakan hasil kesepakatan (stakeholders).

## 2. Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik
Dalam tinjauan manajemen pelayanan publik, ciri struktur birokrasi yang terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan manfaat antara lain :
1.    Mengurangi  (bahkan  menghilangkan)  kesenjangan  peran  antara  organisasi  pusat  dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan.
2.  Melakukan efesiensi dan penghematan alokasi penggunaan keuangan
3. Mengurangi jumlah staf/aparat  yang berlebihan terutama pada level atas dan level menengah (prinsip rasionalisasi)
4. Mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan
Dalam  kontek  pelayanan  publik  dapat  digaris  bawahi  bahwa  keberhasilan  proses pelayanan  publik  sangat  tergantung  pada  dua  pihak  yaitu  birokrasi  (pelayan)  dan  masyarakat (yang  dilayani).  Dengan  demikian  untuk  melihat  kualitas  pelayanan  publik  perlu  diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama , aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); Kedua, aspek  eksternal  organisasi  yakni  kemanfaatan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat pelanggan.
Dalam hal ini Irfan Islamy (1999) menyebut beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu :
a. Prinsip  Aksestabilitas ,  dimana  setiap  jenis  pelayanan  harus  dapat  dijangkau  secara mudah  oleh  setiap  pengguna  pelayanan  (misal:  masalah  tempat,  jarak  dan  prosedur pelayanan
b. Prinsip  Kontinuitas ,  yaitu  bahwa  setiap  jenis  pelayanan  harus  secara  terus  menerus tersedia  bagi  masyarakat  dengan  kepastian  dan  kejelasan  ketentuan  yang  berlaku  bagi proses pelayanan tersebut.
c. Prinsip  Teknikalitas ,  yaitu  bahwa  setiap  jenis  pelayanan  proses  pelayanannya  harus ditangani  oleh  aparat  yang  benar-benar  memahami  secara  teknis  pelayanan  tersebut berdasarkan  kejelasan,  ketepatan  dan  kemantapan  sistem,  prosedur  dan  instrumen pelayanan.
d. Prinsip  Profitabilitas ,  yaitu  bahwa  proses  pelayanan  pada  akhirnya  harus  dapat dilaksanakan  secara  efektif  dan  efesien  serta  memberikan  keuntungan  ekonomis  dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
e. Prinsip  Akuntabalitas ,  yaitu  bahwa  proses,  produk  dan  mutu  pelayanan  yang  telah diberikan  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  karena  aparat pemerintah  itu  pada  hakekatnya  mempunyai  tugas  memberikan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya kepada masyarakat.
Pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu  kebijaksanaan  Nomer.81  Tahun  1993  tentang  Pedoman  Tatalaksana  Pelayanan  Umum yang  perlu  dipedomani  oleh  setiap  birokrasi  publik  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :
1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
2. Kejelasan dan kepastian , dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan  tata  cara  pelayanan,  persyaratan  pelayanan  baik  teknis  maupun  administratif,  unit kerja  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam  meberikan  pelayanan, rincian  biaya  atau  tarif  pelayanan  dan  tata  cara  pembayaran,  dan  jangka  waktu penyelesaian pelayanan.
3. Keamanan, dalam  arti  adanya  proses  dan  produk  hasil  pelayanan  yang  dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagimasyarakat.
4. Keterbukaan , dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat  penanggung  jawab  pemberi  pelayanan,  waktu  penyelesaian,  rincian  biaya  atau tarif  serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  proses  pelayanan  wajib  diinformasikan secara  terbuka  agar  mudah  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat,  baik  diminta maupun tidak diminta.
5. Efesiensi, dalam  arti  bahwa  persyaratan  pelayanan  hanya  dibatasi  pada  halhal  yang berkaitan  langsung  dengan  pencapaian  sasaran  pelayanan  dengan  tetap  memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk.
6. Ekonomis, dalam  arti  bahwa  pengenaan  biaya  atau  tarif  pelayanan  harus  ditetapkan secara  wajar  dengan  memperhatikan:  nilai  barang  dan  jasa  pelayanan,  kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan  dan  Pemerataan ,  yang  dimaksudkan  agar  jangkauan  pelayanan  diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Ketepatan  Waktu ,  dalam  arti  bahwa  pelaksanaan  pelayanan  harus  dapat  diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

## D. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  yang  akan  mengkaji  standarisasi  pelayanan  publik  ini,  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Jenis  penelitian  deskriptif  diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti seperti seseorang, lembaga ataupun masyarakat sebagaimana adanya, berdasar fakta – fakta yang ada.
Jenis  penelitian  deskriptif  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat  –  sifat  suatu individu,  keadaan  gejala  atau  kelompok  atau  masyarakat  tertentu,  atua  menentukan  frekuensi atau  penyebaran  gejala  sosial  dalam  masyarakat,  hal  ini  bergantung  dari  banyak  sedikitnya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan

## 2. Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  tentang  standarisasi  pelayanan  publik  ini,  lokasi  yang  akan  dijadikan sebagai  kajian  yaitu  di  Dinas  Perijinan  Kota  Yogyakarta  tepatnya  di  Jalan  Kenari  No.  56 Yogyakarta.

## 3. Unit Analisis
Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Perijinan Kota Yogyakarta sebagai pihak yang melayani dan masyarakat atau warga negara  yang menggunakan pelayanan Dinas Perijinan Kota Yogyakarta tersebut atau lebih mudahnya kita sebut pihak yang dilayani.
Subjek  Penelitian,  besarnya  jumlah  informan  sebagai  obyek  penelitian  tidak  dapat ditentukan,  namun  hanya  bisa  dibedakan  menurut  karakteristiknya.  Obyek  penelitian  kami meliputi:
1. Kepala Dinas
2. Kepala sub bagian pelayanan masyarakat
3. Front Office
4. Masyarakat yang menggunakan pelayanan

## 4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam pelayanan ini ada dua macam yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh atau bersumber dari wawancara langsung dengan informan pelaku yang terlibat dengan berjalannya mekanisme pelayanan publik. Sedangkan data sekunder bersumber diperoleh dari dokumentasi, karena fungsi data sekunder itu sendiri adalah dapat mendukung data primer.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seperti  yang disebutkan di bawah ini :
a. Interview :
Adalah  wawancara  langsung  dengan  pihak  –  pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  publik yaitu  Dinas  Perijinan  Kota  Yogyakarta  sebagai  institusi  pemerintah  yang  memberkan pelayanan  dan  masyarakat  atau  warga  negara  sebagai  pihak  yang  dilayani.  Wawancara langsung  bertujuan  untuk  menghimpun  informasi  yang  dimiliki  dengan  harapan memperoleh  data  yang  dibutuhkan  langsung  dari  pihak  yang  bersangkutan  yang mengetahui  proses  pelayanan  publik  tersebut.  Interview  ini  menggunakan  teknik
wawancara snowball atau penarikan bola salju, dengan mencari key informan utama  yang kemudian  merujuk  dari  informasi  yang  diberikan  pada  informan  utama  untuk  mencari informan – informan lain.
b.  Kepustakaan,  yaitu  peneliti  yang  menelaah  dan  mempelajari  data  –  data  yang  berkaitan dengan  permasalahan  penelitian  yang  diperoleh  dari  buku,  berita  –  berita  koran,  internet dan sebagainya.

## 6. Teknik Analisa Data
Karena  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  yaitu,  yang  digambarkan  dengan uraian – uraian atau kalimat – kalimat, merupakan informasi mengenai keadaan adanya sumber data,  dipisah  –  pisahkan  menurut  kategori  –  kategori  untuk  memperoleh  kesimpulan  maka analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif.

## E. Hasil
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dahulu merupakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)  yang  hanya  mengurusi  2  macam  hal  yaitu,  perihal  perizinan  yang  terdiri  dari  7 Instansi dan perihal non-perizinan yang meliputi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.
Pembentukan  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta  tidak  hanya  melibatkan  tokoh masyarakat saja melainkan juga LSM. Dalam hal ini, salah satu LSM yang memiliki andil besar dalam  terbentuknya  Dinas  Perizinan  ini  adalah  Asia  Foundation  yang  turut  memberi  masukan apa  wujud  yang  tepat  bagi  Dinas  Perizinan  ini,  apakah  berbentuk  kantor  atau  badan  atau  unit pelayanan.  Sehingga  setelah  melibatkan  beberapa  pihak,  maka  Dinas  Perizinan  berdiri  tahun 2005 dengan Perda No 17 tahun 2005.
Dalam kaitannya dengan terbentuknya Dinas Perizinan, pihak-pihak yang terlibat adalah meliputi mitra lokal PT Daya Prosumen Mandiri, tokoh-tokoh masyarakat seperti LPMK sebagai perwakilan dari kelurahan, di samping itu juga ada wartawan, dan dari unsur media yang mana berada  dalam  satu  forum  guna  mendiskusikan  terbentuknya  Dinas  Perizinan  ini.  Berawal  dari tujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal, maka Dinas Perizinan berupaya untuk mengubah mindset yang  pernah  ada  yakni  ketika  dulu  adalah  ‘ kalau  bisa  sulit  kenapa dipermudah? ’  namun  saat  ini  Dinas  Perizinan  menerapkan  penyedia  layanan  adalah  sebagai pelayan bukan lagi pegawai yang harus dilayani.
Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta,  menjadi  suatu  topik  yang  menarik  untuk  saat  ini, karena  menyangkut  tentang  pelayanan  publik.  Ketika  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya mengeluh  akan  kualitas  pelayanan  publik,  Kota  Yogyakarta  mampu  menampilkan  Dinas Perizinan sebagai solutif demi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan  dengan  mekanisme  satu  atap  yang  telah  berlangsung  sejak  tahun  2000  (UPTSA). Dalam  mekanisme  UPTSA,  sistem  ini  berbicara  tentang  prosedur  pelayanan  yang  lebih sederhana,  mudah,  cepat,  dan  nyaman  bagi  masyarakat  dalam  mengurus  perizinan,  dan pelayanan  umum  lainnya  termasuk  pengurusan  akta-akta  atau  catatan  sipil.  Kesuksesan  Kota Yogyakrata  meraih  penghargaan  untuk  penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  terbaik, menjadi salah satu indikator tentang kualitas pelayanan publik.
Mekanisme  pelayanan  serta  bentuk  pelatihan  yang  dilakukan  oleh  pemkot  Yogyakarta juga  patut  mendapat  perhatian,  karena  dalam  banyak  hal  terkait  dengan  pelayanan  publik, konsistensi  para  pegawai  dalam  melayani  urusan  masyarakat  masih  menjadi  sorotan.  Ini
disebabkan  karena  pola  pikir  yang  terkonstruksi  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  yang memiliki kebutuhan akan pelayanan tersebut, sehingga para orang yang bekerja sebagai pelayan masyarakat,  seakan  meremehkan.  Sistem  birokratisasi  juga  menjadi  alasan  mengapa  dalam banyak  hal  pelayanan  publik  justru  merugikan  publik  itu  sendiri.  Proses  yang  terlalu  berbelit- belit,  banyaknya  pintu  yang  harus  dilalui  untuk  satu  persoalan  saja  menjadi  alasan  mengapa selama  ini  urusan  pelayanan  publik  justru  tidak  mampu  menjadi    pelayan  yang  baik  untuk masyarakat.

## a. Latar Belakang Pergantian UPTSA Menjadi Dinas Perizinan
Yang melatar belakangi  terbentuknya pergantian  UPTSA menjadi  Dinas Perizinan  yang Pertama, terdapat ketidak efektifan dan efisien/pelayanan yang lamban dan berbelit serta kurang profesionalisme karena rendahnya kualitas SDM dan tidak jelasnya prosedur. Kedua, Tidak ada kepastian  waktu  dan  biaya.  Pada  saat  mengurus  perizinan  pada  tahun  1980-2004,  masyarakat tidak  mengetahui  dengan  pasti  kapan  suatu  izin  yang  mereka  perlukan  akan  selesai.  UPTSA tidak menetapkan target kerja suatu izin, namun di Dinas Perizinan mereka menetapkan jenjang waktu yang ditempuh dalam mengurus surat izin,
Ketiga, pelayanan  izin  yang  tersebar.  Faktor  ini  mengarah  pada  persoalan  kesulitan masyarakat  sebelum  adanya  Dinas  Perizinan  yakni  banyaknya  pintu  yang  harus  dilewati  untuk mengurus  suatu  perizinan.  Namun,  dengan  berdirinya  Dinas  Perizinan,  pelayanan  izin  dapat dilakukan  secara  paralel  dimana  beberapa  macam  izin  dengan  mudah  dapat  diperoleh  hanya dalam  satu  instansi  saja.  Karena  sesuai  dengan  komitmen  pemerintah  Yogyakarta  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  lebih  baik,  lebih  cepat,  dan  lebih  mudah. Misalnya,  dalam  mengurus  izin  membangun  hotel,  surat  IMBB  maupun  surat  izin  lain  yang diperlukan sudah didapat.
Keempat, overlapping layanan izin. Sebelum dibentuknya Dinas Perizinan oleh Pemkot Yogyakarta  berasal  dari  utusan  Menteri  Dalam  Negeri,  di  dalam  kepengurusan  perizinan  bisa dikatakan  belum  efektif  dalam  melayani  masyarakat.  Pada  awal  tahun  2000  sampai  2002, UPTSA  saat  itu  masih  menjadi  uji  coba  dan  belum full kinerjanya,  dalam  arti  koordinator  dan sekretaris  dirangkap  oleh  pejabat,  kalau  koordinator  oleh  asisten  II,  sedangkan  sekretaris dirangkap  oleh  kabag  perkotaan.  Sementara  itu,  pelayanan  izin  di  UPTSA  ketika  itu  dilakukan secara rolling dalam  arti  dalam  mengurus  izin  masyarakat  harus  menemui  bermacam-macam pegawai yang menanganinya.
Kelima, lemahnya data  base. Hal  ini  berkaitan  dengan  penguasaan  dan  penggunaan teknologi  informasi  dan  komputerisasi  yang  belum  optimal  sehingga  berpengaruh  terhadap mekanisme  kinerja  pelayanan  publik.  Dengan  adanya  Dinas  Perizinan,  semua  jenis  perizinan dikerjakan melalui sistem komputerisasi yang canggih dan masyarakat khususnya pengguna jasa dapat mengetahui sejauh mana surat izinnya diproses melalui akses internet.
Keenam, belum optimalnya teknologi informasi. Pentingnya sistem komputerisasi dapat menunjang  akuntabilitas  dan  efisiensi  kinerja  pelayanan  publik.  Sebelum  adanya  Dinas Perizinan,  pengolahan  data  hingga  proses  pengaduan  bersifat  manual.  Namun,  semenjak berdirinya  Dinas  Perizinan  majunya  teknologi  informasi  ini  dioptimalkan  untuk  semakin memudahkan masyarakat terutama para pemohon izin. Produksi dan distribusi pelayanan publik di  Dinas  Perizinan  menjadi  efektif  dan  efisien  dengan  adanya  teknologi  informasi  yang  cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses kapanpun.
Ketujuh, rentan  KKN.  Sebelum  adanya  Dinas  Perizinan,  pemohon  izin  berasal  dari berbagai  macam  elemen  masyarakat  dan  memiliki  beragam  kepentingan.  Sebelum  adanya penetapan  ketentuan  persyaratan,  waktu,  dan  biaya,  proses  KKN  tak  dapat  dielakkan  untuk mengeluarkan surat izin lebih awal atau tidak sesuai antrian dengan menyuap pegawai pengurus perizinan.  Dengan  berdirinya  Dinas  Perizinan  yang  menjadi pilot  project karena  lebih  baik dibanding  instansi  lain  yang  ada,  sistem  komputerisasi  berjalan  dalam  mekanisme  kinerjanya. Dinas  Perizinan  ini  memang  semua  serba  jelas,  betapa  tidak,  di  samping  pintu  masuk  Dinas Perizinan terpampang dengan jelas persyaratan-persyaratan bermacam-macam
Kedelapan, tidak  adanya reward dan punishment .  Sebelum  terbentuknya  Dinas Perizinan, masih  belum ada pengembangan SDM berupa pelatihan maupun evaluasi di  internal instansi. Dalam arti, pengaduan masyarakat dulu berupa kritik langsung atau melalui kotak saran cenderung tidak menjadi cambukan untuk prospek ke depan. Sehingga sering terdapat fenomena- fenomena ketidak-transparanan antar pegawai.
Kesembilan, partisipasi masyarakat kurang. Oleh karena rendahnya kualitas mekanisme pelayanan publik sebelum berdirinya Dinas Perizinan maka semakin membuat stereotype yang negatif  tentang  kualitas public  service demi  terciptanya good  governance di  mata  masyarakat. Sehingga  hal  ini  menyebabkan  rendahnya  legitimasi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah beserta masing-masing staf kepengurusan di semua instansi pemerintahan. Penilaian  yang bisa diambil  adalah  masyarakat  enggan  dengan  kondisi  instansi  pemerintahan  yang  cenderung berbelit-belit,  kurang  cepat  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  publik,  dan  masih menggunakan  sistem  manual  bukan  komputerisasi  jadi  dinilai  kurang  efektif  dan  efisien.  Dari sini,  masyarakat  cenderung  kurang  berpartisipasi  sebelum  adanya  Dinas  Perizinan,  dalam  arti, setelah Dinas  Perizinan berdiri  masyarakat  diharapkan lebih proaktif dalam  upaya memajukan kualitas  kinerja  Dinas  Perizinan  dengan  jalan  masyarakat  diberi  fasilitas  yang  lebih  mudah dalam  hal  pengaduan.  Sebab,  pengaduan  ini  justru  menjadi  alat  vital  bagi  suatu  instansi pelayanan jasa karena melalui pengaduan tersebut dapat diketahui keluhan-keluhan masyarakat guna  membangun  kinerja  yang  lebih  baik  dan  integritas  pegawai  yang  lebih  kompak  dengan masyarakat.  Sementara itu,  sebelum  adanya Dinas Perizinan, begitu juga  yang  ada di  instansi- instansi  pemerintahan  lainnya  ketika  itu,  masih  menggunakan  mekanisme  pengaduan  secara manual  yakni dengan adanya kotak saran  yang justru sangat sedikit masyarakat pengguna jasa yang  memanfaatkan  fasilitas  ini  dan  justru  apakah  kotak  saran  tersebut  berpengaruh  pada kinerja  berikutnya.  Dalam  Dinas  Perizinan,  mekanisme  pengaduan  dibuat  lebih  sistematis  dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

## b. Produksi dan Distribusi Pelayanan Publik Dinas Perizinan
Dengan  mengacu  pada  visi  dari  Dinas  Perizinan  yakni  “Terwujudnya  Pelayanan  Yang Pasti  Dalam  Biaya,  Waktu,  Persyaratan  dan  Akuntabel  Di  Bidang  Perizinan”,  Dinas  Perizinan mengutamakan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  kerja sama  yang  baik  antara  pegawai  instansi  dan  masyarakat  sehingga  mampu  mencapai  kualitas produksi dan distribusi “ public service ” (pelayanan publik) yang baik.
Pelayanan  izin  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Perizinan  adalah  dilekukan  secara paralel,  dimana  Dinas  Perizinan  akan  meminta  rekomendasi  instansi  yang  bersangkutan  hanya jika  diperlukan  dalam  waktu  tiga  hari,  sedangkan  manajemen  pengaduan  dikelola  tersendiri. Produksi  pelayanan  publik  ini  dilaksanakan  dalam  satu  pintu  dan  saru  atap,  terbukti  dengan adanya Bank BPD Yogyakarta  yang berfungsi sebagai penerima setoran retribusi berada dalam
satu  gedung  dengan  Dinas  Perizinan  di  dekat  pintu  masuk.  Dengan  begitu  akan  memudahkan para pemohon izin untuk mengurus administrasi secara transparan tanpa mengeluarkan biaya lagi di loket pengambilan surat izin.
Gedung  Dinas  Perizinan  selain  untuk  pelayanan  satu  pintu  juga  memberikan  pelayanan satu atap, yaitu terdiri dari :
1. Pelayanan Akte (BKKBC)
2. Pelayanan asuransi kesehatan (Dinas Kesehatan)
3. Pelayanan izin reklame dan pajak (KPPD)
4. Pelayanan asuransi kematian bagi penduduk Kota Yogyakarta (Dinkesos)
5. Direncanakan  Gedung  Dinas  Perizinan  juga  digunakan  sebagai  counter  layanan  lain (pelayanan satu atap)
Hal  yang  terkait  dalam  mekanisme  produksi  dan  distribusi  adalah  berkenaan dengan  kualitas  pengembangan  SDM  di  Dinas  Perizinan.  Betapa  tidak  dalam  rangka menciptakan  pelayanan  yang  maksimal  terhadap  masyarakat,  Dinas  Perizinan mengadakan  pelatihan-pelatihan,  misalnya  diadakan outbond yang  mana  bertujuan mengakrabkan  antar  pegawai  karena  mengingat  pegawai  Dinas  Perizinan  berasal  dari berbagai instansi supaya tidak terjadi ego sektoral.
Dinas Perizinan melaksanakan outbond bagi karyawan, sementara itu dalam enam bulan pertama Dinas  Perizinan berdiri Inhouse Training yang dilaksanakan seminggu dua kali  yakni hari Selasa dan Kamis. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap perizinan setiap pagi sesudah  apel  dilaksanakan  pertemuan  rutin  dihadiri  Kepala  Dinas,  Pejabat  Struktural,  petugas lapangan dan petugas pembuat Surat Keputusan. Selain itu adapun pelatihan aplikasi SIM HO, SIUP, TDP, Izin Penelitian, IMBB bagi operator; pelatihan aplikasi Touch Screen bagi petugas Administrator Touch  Screen ;  pelatihan  aplikasi  Antrian  bagi  petugas  pemandu  Antrian; pelatihan  aplikasi  Pelayanan  Perizinan  bagi  petugas  pendaftaran;  pelatihan  dan  pengenalan Aplikasi Touch Screen, Aplikasi Antrian, Aplikasi Pelayanan Perizinan bagi pejabat struktural dan  petugas  lapangan  Dinas  Perizinan;  pelatihan  teknisi  komputer  dan programmer  web bagi staf bidang Sistem Informasi; pelatihan Pelayanan Prima bagi karyawan.
Berbicara  perihal  mekanisme  pengaduan  di  Dinas  Perizinan  menjadi  bagian  penting  di dalam  distribusi  pelyanan  publik.  Dengan  memperhatikan  masukan  baik  berupa  saran  maupun kritik dari masyarakat, Dinas Perizinan berupaya memberikan layanan yang optimal. Disamping itu pula, Dinas Perizinan selalu mengadakan evaluasi kinerja pegawai dalam jangka waktu yang telah menjadi kebijakan Kepala Dinas.

## c. Respon Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan di Dinas Perizinan
Berdasarkan  pengamatan  yang  telah  dilaksanakan  di  lapangan,  dalam  menilai  kinerja pelayanan  publik  di  Dinas  Perizinan,  masyarakat  khususnya  pemohon  izin  memiliki  pendapat yang  berbeda-beda  berdasarkan  pengalaman  mereka  mengurus  surat  izin.  Mekanisme  kerja Dinas  Perizinan  yang  mengutamakan  transparansi,  cepat  dan  mudah  ternyata  ada  yang  bisa memuaskan pengguna jasa, namun justru ada yang sebaliknya yakni merasa putus asa mengurus surat izin di Dinas Perizinan.
Dalam  menganalisis  fenomena  seperti  ini,  dilihat  dari  dua  sudut  pandang  yakni mekanisme  Dinas  Perizinan  dan  Si  pemohon  izin  –melihat  IKM  dan  pengaduan  masyarakat untuk perubahan yang lebih baik, sehingga dengan adanya kritik dari masyarakat pengguna jasa dijadikan alat untuk mengoptimalisasi kinerja.
Sebagian  besar  pemohon  izin  yang  datang  ke  Dinas  Perizinan  mengaku  merasa  puas dengan  pelayanan  Dinas  Perizinan  yang  serba  cepat  dan  menggunakan  sistem  komputerisasi. Misalnya adalah Purwanti yang berprofesi sebagai wiraswasta hendak mengambil surat izin HO merasa puas karena tidak lagi mengurus surat izin di beberapa instansi namun cukup datang ke Dinas Perizinan untuk mengurus dan mengambil surat izin tersebut.
Berdasarkan  dengan  tujuan  dibentuknya  Dinas  Perizinan  yang  meliputi  tidak  adanya overlapping  pelayanan  izin  yang  sama  dari  beberapa  instansi,  keterpaduan  persyaratan  dalam pelayanan  izin,  percepatan  waktu  proses  penyelesaian  pelayanan  tidak  melebihi  standar  waktu yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah,  kepastian  biaya  pelayanan  tidak  melebihi  dari ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah,  kejelasan  prosedur  pelayanan  dapat ditelusuri  dan  diketahui  setiap  tahapan  proses  pemberian  perizinan  sesuai  dengan  urutan prosedurnya, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih  permohonan  perizinan,  pemberian  hak  kepada  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.
Dinas  Perizinan  diupayakan  mampu  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  yang selama  ini  sebagian  besar  menilai  instansi  pemerintah  yang  identik  dengan  hal  yang  berbelit, lama,  dan  kurang  efisien.  Disamping  ini  juga  diperlukan  partisipasi  dari  masyarakat  untuk mewujudkan hubungan yang baik antara instansi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

## G. Pembahasan

## Kiat Menunju Pelayanan Prima
Adapun  enam  hal  yang  diperlukan  dalam  menciptkan  pelayanan  yang  prima  yakni meliputi :
1. Adanya dukungan political will
2. Komitmen dan koordinasi yang mantap di eksekutif
3. Konsep yang jelas arah pelayanan publik
4. Dukungan legislatif
5. Dukungan LSM dan swadaya
6. Dukungan swasta

## 1. Adanya dukungan political will
Dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  prima  diperlukan  adanya political  will (keinginan  politis)  dari  beberapa  pihak.  Dalam  arti,  mengingat  instansi  pemerintah  yang mendapat stereotype negatif  di  kalangan  masyarakat  yakni  tidak  transparan,  kinerja  yang berbelit,  adanya  pungutan  liar  yang  tidak  sewajarnya,  dan  lain  sebagainya,  dengan  adanya keinginan  politis  untuk  ‘membersihkan’  nama  buruk  tersebut  maka  dapat  memotivasi  untuk membentuk  kinerja  instansi  pemerintah  yang  jauh  lebih  baik  dari  sebelumnya  agar  mendapat kepercayaan  dari  masyarakat  dan  menjadi  pembanding  terhadap  instansi  lain  seperti  halnya Dinas  Perizinan.  Dengan  begini,  sangat  mudah  untuk  menggerakkan  pegawai  untuk  optimal dalam memberikan pelayanan.

## 2. Komitmen dan koordinasi yang mantap di eksekutif
Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  kepastian  hukum,  dimana  lembaga  eksekutif  mampu berkomitmen dengan adanya hukum atau peraturan yang telah ditetapkan, sehingga pengarahan menuju pelayanan yang prima dapat terbentuk.
Selain  itu  UPTSA  yang  bertransformasi  menjadi  Dinas  Perizinan  membawa  dampak positif  bagi  kondisi  internal  birokrasi,  dimana  personil  tidak  lagi  banyak  tetapi  disesuaikan dengan  kondisi  dan  kebutuhan  layanan  yang  diperlukan  masyarakat,  misalnya  adanya  petugas loket layanan ( frontliner ) , petugas penerima komplain hingga pejabat pemberi izin.
Sedikitnya  personil/aparatur  akan  mempersingkat  pelayanan  sehingga  kesederhanaan dapat  terwujud  dan  semakin  dekat  dengan  pengguna  layanan  perizinan.  Implikasinya  adalah aksestabilitas  layanan  bisa  tercapai.  Kemudian  dengan  spesifikasi  personil  layanan  yang  sesuai kondisi  dan  kebutuhan  serta  kompetensi  dapat  memberikan  layanan  kepada  pengguna  layanan secara cepat, terukur dan tepat. Hal tersebut mencerminkan prinsip teknikalitas (kompetensi) dan profitabilitas (keuntungan layanan).  Selanjutnya dengan kecilnya personil akan membuat Dinas Perizinan  melakukan  penghematan  anggaran  untuk  belanja-belanja  rutin  seperti  honor/gaji pegawai sehingga bisa fokus terhadap kualitas pelayanan yang efisien dan efektif.

## 3. Konsep yang jelas arah pelayanan publik
Pelayanan  publik  mengutamakan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  sehingga  harus memberikan  pelayanan  yang  terbaik.  Bentuk  pelayanan  publik  yang  jelas  yang  ada  di  Dinas Perizinan seperti misalnya dalam pengurusan surat izin telah ada persyaratan, jangka waktu yang dibutuhkan,  hingga  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  surat  izin  tersebut  ditetapkan berdasarkan aturan yang sah menjadi jelas arah pelayanan publiknya dan ada transparansi disini untuk tidak mengecewakan masyarakat sebagai pemohon izin.
Berdirinya  Dinas  Perizinan  mampu  memberikan  pelayanan  perizinan  secara  prima dimana  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  pelaksana  layanan  publik  yang  dirumuskan  oleh Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  yakni  adanya kesederhanaan  pelayanan  melalui  layanan  online,  kejelasan  dan  ketepatan  waktu  yang  dimuat dalam website, booklet layanan dan monografi prosedur layanan di Dinas Perizinan. Kemudian keterbukaan  ditandai  tidak  saja  hanya  dengan  partisipasi stakeholders dalam  merumuskan  dan mengontrol  kegiatan  Dinas  Perizinan  tetapi  juga  keterbukaan  dalam  melakukan  komplain  atau keluhan pelayanan.
Mekanisme  tersebut  diolah  secara  manual  dan electronic  complain yang  kemudian ditindak  lanjuti  oleh  bagian  bersangkutan.  Dampaknya  adalah  pelayanan  yang  semakin  efisien dan  ekonomis.  Disisi  lain  adanya  mekanisme  komplain  adalah  wujud  akuntabilitas  yang diterapkan oleh Dinas Perizinan kepada stakeholders.

## 4.    Dukungan legislatif
Legislatif  sebagai  badan  pembuat  peraturan  mendukung  terciptanya  pelayanan  prima terhadap  masyarakat.  Dengan  begini  tidak  ada  diskrimanasi  hukum  dan  hukum  dibuat  atas komitmen bersama dan ditegakkan untuk menghilangkan adanya kecenderungan-kecenderungan akan kecurangan.

## 5.     Dukungan LSM dan swadaya
LSM  dan  swadaya  disini  berperan  penting  dalam  membentuk  pelayanan  yang  prima misalnya  saja  Asia  Foundation  dan  PT  Daya  Prosumen  Mandiri  yang  turut  andil  dalam terbentuknya Dinas Perizinan hingga memperoleh penghargaan.

## 6.      Dukungan swasta
Pihak swasta disini dapat berfungsi sebagai investor yang juga pengguna pelayanan jasa. Dinas  Perizinan  memberikan  pelayanan  yang  optimal  terhadap  investor  dengan  kinerja  yang cepat,  transparan,  dan  akuntabel  sehingga  para  investor  mengurus  surat  izin  dengan  mudah, dengan begini pendapatan yang diterima daerah dapat meningkat.

## F. Kesimpulan
1.  Pelayanan  perizinan  yang  diberikan  dari  Dinas  Perizinan  sangat  memuaskan  bagi  seluruh konsumen
2.  Pelayanan  yang  diterapkan  oleh  Dinas  Perizinan  semua  berasal  dari  standar  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  kota.  Hanya  saja  dalam  mengelolanya  Dinas  Perizinan  memberikan kenyamanan  dan  kepastian  bagi  masyarakat  pengguna  jasa,  seperti  waktu  dan  biaya  yang  telah ditetapkan  dan  dapat  diketahui  secara  langsung  oleh  pengguna  jasa.  Dan  juga  lingkungan  yang nyaman selama mengurus izin di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
3. Sistem komputerisasi juga membuat pelayanan ini semakin mudah diakses bagi para pengguna jasa.  Pegawai  Dinas  yang  ramah  terhadap  setiap  pengunjung  juga  diperhatikan  dalam  standar pelayanan  yang  diterapkan  oleh  dinas  ini.  Setiap  pengunjung  pada  saat  loket  terakhir  terdapat lembar  IKM  yang  mana  setiap  pengunjung  mengisi  lembar  kepuasan  pelayanan  di  Dinas Perizinan.  Tujuan  adanya  IKM  ini  semata-mata  hanya  untuk  menegetahui  bagaimana  respon masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perizinan kota Yogyakarta. 4.  Segala  bentuk  pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh  Dinas  Perizinan  Yogyakarta, mengharapkan  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengurus  suatu  perizinan,  dan  juga  dapat menghilangkan image yang  negatif  selama  ini  tentang  birokrasi  yang  ada  di  instansi  maupun dinas.  Image  negatif  yang  tercipta  selama  ini  bahwa  birokrasi  yang  ada  berbeli-belit  dan  tidak pasti.

## Daftar Pustaka

## Buku
Aji  ,  Firman  B.  dan  Sirait,  Martin.1982. PDE  Perencanaan  dan  Evaluasi;Suatu  sistem  Untuk Proyek Pembangunan. Jakarta:Bina Aksara Denzin, K.Norman dan Lincoln, S.
Yvonna.2009. Handbook Of Qualitative Reseaech .Yogyakarta:Pustaka Pelajar Diharna.2008. Administrasi Pemerintahan Daerah ..Cirebon:Swagati Press Prasetyo,Budi.2006. Partisipasi Politik Lokal;Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif .Surabaya:Karya Indah Press
-------------------.2009. Pemberdayaan  Masyarakat;Pembangunan  Manusia  Dalam  Politik Lokal. Surabaya:Lutfansah Mediatama
Rasyid,  Ryaas,  Gaffar,  M.  Affan,  Syaukani.2000. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara Kesatuan .Yogyakarta:Pustaka Pelajar Sabarno,  Hari.2008. Untaian  Pemikiran  Otonomi  Daerah:Memandu  Otonomi  Daerah,  Menjaga Kesatuan Bangsa .Jakarta:Sinar Grafika Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah .2006.Metode  Penelitian  Sosial .Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group

## Dokumen
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011