## Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA)

## Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Author’s Email Correspond ence: sausanafifahdenadin@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pendekatan  diversi  dalam  sistem peradilan  pidana  anak  (SPPA)  di  Kabupaten  Batanghari  dan  kendala  yang dialami  dalam  penerapan  pendekatan  diversi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  adalah  pendekatan  diversi  di Kabupaten Batanghari sudah berjalan cukup baik di setiap tingkatan sistem peradilan  pidana  anak  (SPPA)  hanya  saja  dalam  tingkat  keberhasilan dilaksanakannya  diversi  di  setiap  tingkatan  berbeda-beda.  Pendekatan diversi  ini  sudah  berlandaskan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  serta  beberapa  aturan turunan  sebagai  aturan  pelaksanaan  dari  upaya  diversi  pada  setiap tingkatan. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pendekatan diversi ini adalah  pemahaman  masyarakat  terhadap  diversi  masih  kurang,  tidak adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  biaya  ganti  kerugian  yang diminta  korban  terlalu  besar,  kendala  pemanggilan  para  pihak,  terjadinya perselisihan  selama  proses  diversi,  adanya  tanggapan  dari  masyarakat bahwa  setiap  orang  yang  bersalah  mesti  dipidana  sehingga  tidak  dapat dimaafkan  hanya  dengan  pelaksanaan  kesepakatan  diversi  saja,  keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi.
Kata Kunci: Pendekatan diversi; sistem peradilan pidana anak (SPPA).

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-07-01 Accepted: 2021-10-10 Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: Diversion approach; juvenile criminal justice system (SPPA)

## ABSTRACT
This  article  aims  to  determine  the  diversion  approach  in  the  juvenile criminal  justice  system  (SPPA)  in  Batanghari  District  and  obstacles experienced  in  applying  the  diversion  approach.  This  research  uses empirical juridical method. The results of this study are that the diversion approach in Batanghari District has worked quite well at every level of the juvenile  criminal  justice  system  (SPPA),  but  the  success  rate  of implementing diversion at  each level is different. This diversion approach has been based on law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice  system  (SPPA)  as  well  as  several  derivative  rules  as  rules  for implementing  diversion  efforts  at  each  level.  The  obstacles  faced  in providing  this  diversion  approach  are  lack  of  public  understanding  of diversion,  no  agreement  between  the  two  parties,  the  cost  of compensation  requested  by  the  victim  is  too  large,  the  constraints  on calling the parties, the occurrence of disputes during the diversion process, the perception of the community that each a person who is guilty must be convicted so that it cannot be forgiven only by implementing the diversion agreement, the victim’s family or victim is not present during the diversion process.

## A. PENDAHULUAN
Artikel ini membahas tentang pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana  anak  (SPPA)  dengan  peraturan  yang  berlaku  pada  saat  ini.  Hukum menjadi jaminan dalam perlindungan anak karena anak merupakan salah satu
kelompok rentan yang harus dilindungi oleh Negara. 1 Perlindungan anak dapat dibagi menjadi  2  (dua)  bagian,  yaitu:  perlindungan  anak  yang  bersifat  yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. 2 Perlindungan yang bersifat yuridis  lebih  dikenal  dengan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  anak  secara yuridis ini bukan hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban saja, tetapi anak  yang  menjadi  pelaku  pun  juga  mempunyai  hak  dalam  perlindungan hukum.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  tentang  Anak  yang  menjadi  pelaku tindak  pidana. 3 Undang-Undang  ini  memandang  anak  sebagai  subjek  yaitu subjek  hukum  yang  wajib  dilindungi.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan istilah anak nakal,  melainkan  digunakan  istilah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Bagi anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  akan  ditempuh  prosedur  peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut Peradilan Pidana Anak. 4
Tujuan  sistem  peradilan  pidana  menurut  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012  adalah untuk melindungi harkat dan martabat anak, dimana anak berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus,  khususnya  perlindungan hukum dalam sistem peradilan. 5 Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum adalah dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan  menggunakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  atau  disebut  juga restorative  justice.  Keadilan  Restoratif  adalah    penyelesaian  perkara  pelaku pidana  anak  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  demi  mengupayakan perdamaian  diluar  pengadilan  berdasarkan  prinsip  pemulihan  keadaan  dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara.
Pendekatan  Keadilan  Restoratif  (restorative justice)  ini  di  dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  wajib  dilakukan  terlebih  dahulu  dalam  proses penyelesaian  setiap  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Konsep
1 Nandang  Sambas  dan  Dian  Andriasari, Kriminologi  Perspektif  Hukum  Pidana ,  Cet.  1,
Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 85.
2 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia , Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 41.
3 Dimas  Pangestu,  Hafrida.  “Anak  Sebagai  Penyalahguna  Narkotika  dalam  Perspektif Viktimologi”, PAMPAS: Journal of Criminal , Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1
Nomor  2,  2020,  hlm.  105.  http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view /9077/6403
4 Andi  Najemi,  Kabib  Nawawi,  Lilik  Purwastuti.  “Rehabilitasi  Sebagai  Alternatif Pemidanaan  Terhadap  Anak  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Upaya Perlindungan  Terhadap  Anak”, Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora ,  Volume  4  Nomor  2 Desember
2020, hlm. 441.
https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/ download/10876/6575
5 M.Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa. “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, PAMPAS: Journal of Criminal , Fakultas Hukum Universitas Jambi,  Volume  1  Nomor  2,  2020,  hlm.  126.  http://online-journal.unja.ac.id/Pampas /article /view /9572 /6400
Keadilan  Restoratif  ( restorative  justice )  dan  diversi  tertuang  di  dalam  Pasal  5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep Keadilan Restoratif ( restorative justice ) yang dimaksud dalam pasal ini adalah diversi. Diversi yaitu semua pihak yang terlibat  dalam  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  untuk  menyelesaikan masalah  serta  mencari  solusi  yang  terbaik  bagi  anak  tanpa  ada  unsur pembalasan dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait. 6
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur secara tegas tentang Pengaturan diversi dan Undang-Undang  ini  telah  menjadi  landasan  hukum  untuk  diterapkannya penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui  proses diluar  pengadilan. 7 Disamping  aturan  mengenai  konsep  diversi  di  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga beberapa aturan turunan yang menjadi aturan pelaksanaan dari upaya  diversi  pada  setiap  tingkatan.  Aturan  tersebut  berupa  :  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun,  Surat  Edaran Nomor  :  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative Justice)  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  Nomor  Per-006/A/J.A/04/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Pada  Tingkat  Penuntutan,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Substansi  yang  mendasar  dari  peraturan perundangan  tersebut  adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai  Keadilan Restoratif dan Diversi.
Proses  diversi  dilakukan  melalui  perundingan  dengan  berdasarkan metode  keadilan  restoratif  yang  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya, korban  dan/atau  orangtua/walinya,  balai  pemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif. 8 Sebelum  dilakukan proses  diversi,  pembimbing  kemasyarakatan  pada  balai  pemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk menentukan apakah anak akan dilepaskan atau diproses ke pengadilan anak sampai tahapan ketika anak
6 Dheny  Wahyudi,  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi ,  Vol.6,  Nomor  1,  1 Feb.2015, hlm. 151. https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID- perlindungan-ter  hadap-anak-yang-berhadapa  n-dengan-hu  kum-melalui-pendekatan- resto.pdf
7 Sri  Rahayu,  “Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Anak  Dalam  Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”, Jurnal  Ilmu  Hukum Jambi, Vol.6,  Nomor  1,  1  Feb.2015,  hlm.  129.  https://media.neliti.com/media/ publications/43317-ID-diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana- yang-dilakukan-ana.pdf
8 Rina  Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudh i, “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat  Penyidikan  Dalam  Sistem  Per adilan  Anak”, PAMPAS:  Journal  of  Criminal ,
Fakultas  Hukum  Universitas Jambi,  Volume  1  Nomor  1,  2020,  hlm.  111.  http://online- journal.unja.ac.id/ Pampas /article/view/8097/9827
akan  ditempatkan  pada  pilihan-pilihan,  mulai  dari  dilepaskan,  bisa  dilakukan upaya  diversi  hingga  anak  dimasukkan  pada  lembaga  pemidanaan  sesuai keadilan restoratif.
Dalam  proses  diversi  ini  baik  di  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  pengadilan,  diversi  harus  terlebih  dahulu  diterapkan  sesuai dengan ketentuan yaitu:  proses diversi ini hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukanlah pengulangan tindak pidana. Hal ini diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 1
Rekapitulasi  Perkara Anak Yang Dapat Dilakukan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tahun 2018 s/d 2020
Jumlah Perkara Anak Yang Dapat Dilakukan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tahun Berhasil Diversi Gagal Diversi 25 Kepolisian 2018 - 7 2019 - 6 2020 6 6 Kejaksaan 2018 - 7 2019 - 6 2020 - 6 Pengadilan 2018 - 7 2019 1 5 2020 1 5
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversi, tetapi untuk upaya diversi ini tidak selalu mengalami keberhasilan. Diketahui bahwa pada tahun 2018 untuk perkara anak tidak ada yang  berhasil  di  diversikan,  pada  tahun  2019  yang  berhasil  diversi  hanya  1 perkara pada tingkat Pengadilan dan pada tahun 2020 yang berhasil dilakukan diversi ada 6 perkara di tingkat Kepolisian dan 1 perkara di tingkat Pengadilan. Diversi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan memiliki mekanisme tersendiri sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan.
Untuk perkara yang gagal dilakukan diversi pada tingkat Kepolisian maka penyidik  akan  melimpahkan  perkara  tersebut  ke  penuntut  umum  dengan melampirkan berita acara diversi yang berisikan tidak ada kesepakatan diversi antara pelaku dan korban serta laporan penelitian kemasyarakatan. Di tingkat Kejaksaan  untuk  diversi  yang  gagal,  penuntut  umum  menyampaikan  berita acara  diversi  serta  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dengan  melampirkan laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan.  Sedangkan  untuk  diversi  yang berhasil dilakukan terdapat hasil kesepakatan diversi.
Hasil  Kesepakatan  Diversi  tersebut  ditanda  tangani  oleh  semua  pihak. Dan  untuk  yang  gagal  atau  tidak  berhasil  dilakukan  diversi  maka  proses peradilan  pidana  anak  akan  dilanjutkan  sesuai  dengan  aturan  formal  melalui tahapan-tahapan  peradilan  sesuai  dengan  KUHAP.  Ada  pun  beberapa permasalahan  yang  menyebabkan  diversi  tidak  berhasil  atau  gagal
dilaksanakan.  Beberapa  permasalahan  tersebut  diantaranya  karena  tidak adanya  kesepakatan  antara  pihak  pelaku  dan  korban  dalam  pelaksanaan diversi,  adanya  pertimbangan  dari  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas),  besarnya permintaan  ganti  kerugian  oleh  pihak  korban  karena  tidak  ada  aturan  yang mengatur  tentang  batasan  untuk  ganti  kerugian  serta  ketidakpahaman masyarakat mengenai konsep diversi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menunjukkan  pendekatan  diversi  di  setiap sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Batanghari telah diterapkan, tetapi dapat  dikatakan  tidak  optimal  dikarenakan  ada  beberapa  permasalahan  yang menyebabkan  diversi  tidak  berhasil  dilaksanakan.  Artikel  ini  membahas bagaimana pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) dan kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  pendekatan  diversi  dalam  sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan penelitian  yuridis  empiris,  “yaitu  penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada  dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang  timbul”. 9 Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara dan observasi.

## C. PEMBAHASAN
1. Pendekatan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  Di Kabupaten Batanghari
Di Kabupaten Batanghari Perlindungan Bagi Anak selalu diutamakan dan diberikan  kepada  anak  baik  sebagai  korban  maupun  sebagai  pelaku.  Dalam halnya  anak  sebagai  pelaku  setiap  anak  diberikan  perlindungan  hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  aturan  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  7  yang  pada  pokoknya terhadap  penanganan  perkara  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  pengadilan  yang  melibatkan anak  sebagai  pelaku  wajib  untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan diversi dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan.
Dalam  hal  nya  berhasil  diversi  terdapat  hasil  kesepakatan  diversi. Kesepakatan  diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  korban  dan/atau keluarganya  serta  kesediaan  anak  dan  keluarganya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pentingnya  keaktifan  pihak  korban  serta  pelaku  dalam  proses keberhasilan diversi. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa  hasil  kesepakatan  diversi  dapat berbentuk antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
b. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
9 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
d. pelayanan masyarakat.
Dari hasil kesepakatan yang telah disebutkan diatas masih dimungkinkan adanya  hasil  kesepakatan  diversi  selain  daripada  itu.  Hal  ini  tergantung  pada apa yang diminta oleh  korban dan apa yang  disanggupi oleh pelaku. Untuk di Kabupaten Batanghari perkara anak yang berhasil diputus melalui diversi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 2
Perkara Anak Yang Diputus Melalui Diversi Di Kabupaten Batanghari Tahun Tahun 2018 s/d 2020 No Tahun  Jumlah Perkara Jenis Perkara Keterangan Hasil Kesepakatan 1 2018 - - - - 2 2019 1 Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP) Berhasil didiversikan di tingkat pengadilan Perdamaian tanpa ganti kerugian dan penyerahan kembali kepada orang tua. 7 1. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) Berhasil didiversikan di tingkat penyidikan Membayar biaya pengobatan 2. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) Berhasil didiversikan di tingkat penyidikan Membayar biaya pengobatan 3. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) Berhasil didiversikan di tingkat penyidikan Membayar biaya pengobatan 4. Lakalantas (Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009) Berhasil didiversikan di tingkat penyidikan Penyerahan kembali kepada orang tua. 5. Lakalantas (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) Berhasil didiversikan di tingkat penyidikan Membayar ganti kerugian yang dialami korban 6. Lakalantas (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) Berhasil didiversikan di tingkat penyidikan Membayar ganti kerugian yang dialami korban. 7. Pemerkosaan Berhasil didiversikan di tingkat pengadilan Sepakat berdamai dan menikahkan anak pelaku dengan anak korban.
Sumber: Kepolisian Resor Batanghari, Pengadilan Negeri Muara Bulian
Berdasarkan  data  diatas  diketahui  jumlah  perkara  dengan  pelaku  anak yang diselesaikan melalui diversi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020  adalah  sebanyak  8  perkara.  Perkara  yang  berhasil  didiversikan diantaranya 3 tindak pidana pengeroyokan dan 3 tindak pidana lakalantas yang berhasil  di  diversikan  di  tingkat  kepolisian  serta  1  tindak  pidana  pencurian dengan  pemberatan  dan  1  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  berhasil didiversikan  di  tingkat  pengadilan.  Dan  dengan  hasil  kesepakatan  dari  setiap perkara  yang  berbeda-beda.  Selanjutnya  untuk  perkara  anak  yang  tidak berhasil diputus melalui diversi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 3
Perkara Anak Yang Tidak Berhasil Diputus Melalui Diversi Di Kabupaten Batanghari Tahun Tahun 2018 s/d 2020 No Tahun Jenis Perkara Putusan Keterangan 1 2018 Penganiayaan   2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Pidana bersyarat Pemerkosaan   4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun) dan pidana tambahan Pencabulan 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun 2 Bulan) Pencurian Dengan Pemberatan 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun) - 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (1 Bulan 15 Hari) 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (2 Bulan) Aborsi 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (6 Bulan) dan pidana tambahan 2 2019 Pemerkosaan 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun) Pencurian Dengan Pemberatan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (1 Bulan 10 Hari) 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (2 Bulan) Narkotika 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (4 Bulan)
Lakalantas 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Tahap kasasi 3 2020 Pemerkosaan 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun 2 Bulan) 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun 6 Bulan) 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pencurian Dengan Pemberatan 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Pidana penjara waktu tertentu (1 Bulan) dan Pidana bersyarat 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn Pidana pembinaan selama (4 Bulan) Sumber: Pengadilan Negeri Muara Bulian
Berdasarkan  data  diatas  diketahui  perkara  anak  yang  tidak  berhasil didiversikan  diantaranya  tindak  pidana  penganiayaan,  pencurian  dengan pemberatan,  pencabulan,  narkotika,  pemerkosaan,  lakalantas.  Beberapa perkara  tersebut  terlebih  dahulu  telah  dilakukan  upaya  diversi  baik  itu  di tingkat  penyidikan,  penuntutan  hingga  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan sampai pada akhirnya anak tersebut dijatuhkan hukuman pidana yang berbeda- beda berdasarkan perkara yang telah dilakukannya.
Dalam  proses  penyidikan  perkara  yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku untuk di Polres Batanghari, hal pertama yang harus dilakukan penyidik adalah memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak hanya berpedoman pada KUHAP, tetapi juga berpedoman pada acuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Bapak  Mustafa,  selaku  Penyidik  Anak  Kepolisian  Resort  Batanghari menyatakan  bahwa  :  Anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat  dilakukan  upaya  diversi  dengan  menggunakan  acuan  hukum  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang    Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun serta Surat  Edaran  Nomor  :  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. 10
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum  sejak  dari  proses  penyidikan.  Aparat  Kepolisian,  merupakan  ujung tombak  dalam  pelaksanaan  peradilan  anak,  maka  dari  itu  aparat  kepolisian harus  memberikan  perhatian  khusus  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan
10 Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari,tanggal 1 Februari 2021.
hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang tegas  dan  formal.  Aparatur  penyidik  di  Kepolisian  Resort  Batanghari  yang menangani  perkara anak yang berkonflik dengan hukum  merupakan penyidik khusus  yang  menangani  kasus  anak  dan  telah  mengikuti  pelatihan  khusus tentang  bagaimana  melakukan  penyidikan  kasus  anak.  Sebagaimana  hasil wawancara  dengan  Bapak  Mustafa,  selaku  Penyidik  Anak  Kepolisian  Resort Batanghari  bahwa:  Proses  Penyidikan  di  Kepolisian  Resort  Batanghari dilakukan  oleh  Penyidik  yang  diberi  wewenang  dengan  syarat  telah berpengalaman sebagai penyidik serta memahami masalah anak  dan penyidik di  Kepolisian  Resort  Batanghari  ini  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang peradilan anak. 11
Penyidik  menyampaikan  surat  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan dan  berkoordinasi  dengan  penuntut  umum  dalam  jangka  waktu  1  x  24  (satu kali  dua  puluh  empat  jam)  sejak  perintah  penyidikan  dikeluarkan  dan penyidikan  di  mulai.  Penyidik  memberitahu  dan  menawarkan  penyelesaian perkara melalui diversi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mustafa, selaku  Penyidik  Anak  Kepolisian  Resort  Batanghari  bahwa:  Sebelum dilakukannya pendekatan diversi ini, penyidik terlebih dahulu mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban serta memberikan penjelasan mengenai diversi dan  menanyakan  kepada  pihak  pelaku  dan  korban  ingin  melakukan  proses diversi  atau  tidak.  Jika  pihak  pelaku  dan  korban  bersedia  untuk  dilakukan proses diversi ini maka penyidik menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses diversi. 12 Diversi  tidak  dapat  dilakukan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  sepakat  untuk melakukan  proses  diversi  ini  maka  penyidik  melanjutkan  proses  penyidikan dan  menyampaikan  berkas  perkara  tersebut  ke  Penuntut  Umum  karena sebagian besar kasus tindak pidana yang dilakukan anak, korban lebih memilih penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
Dalam  hasil  penelitian  perkara-perkara  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  di Kepolisian Resort Batanghari bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena di tahun 2020 untuk di tingkat Kepolisian ini terjadi peningkatan untuk  tingkat  keberhasilan  dilakukan  upaya  diversi  daripada  tahun-tahun sebelumnya  yang  bisa  dibilang  gagal  dalam  pelaksanaan  upaya  diversi. Kegagalan  diversi  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dipengaruhi  dari  beberapa alasan yang diantaranya adalah tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dalam  pelaksanaan  diversi,  serta  pihak  korban  meminta  ganti  kerugian  yang lumayan  besar  dan  akhirnya  tidak  menimbulkan  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak.  Untuk  ganti  kerugian  ini  di  dalam  Undang-Undang  atau  pun turunan Undang-Undang tersebut tidak menentukan atau membatasi besar nya biaya  untuk  ganti  kerugian,  hal  tersebut  yang  terkadang  membuat  korban mencari keuntungan dari setiap perkara yang terjadi.
11 Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari,tanggal 1 Februari 2021.
12 Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari,tanggal 1 Februari 2021.
Pada  tingkat  penuntutan,  penyidik  menyerahkan  tanggung  jawab  atas Anak  dan  barang  bukti  kepada  penuntut  umum  dalam  hal  penyidikan  sudah dianggap selesai.  Proses penelitian  dilakukan  secara  langsung  dengan metode wawancara kepada Jaksa yang pernah menangani kasus anak yang diupayakan perlindungan  hukum  menggunakan  pendekatan  Diversi.  Menurut  Ibu  Novita, selaku Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Batanghari, menyatakan bahwa: Untuk  di  tingkat  Kejaksaan  Negeri  Batanghari  Perlindungan  Hukum  terhadap pelaku  anak  sudah  diterapkan  menggunakan  Pendekatan  diversi  dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak      dan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  No:  PER- 006/A/J.A/05/2015    tentang    Pedoman    Pelaksanaan  Diversi    pada    Tingkat Penuntutan. 13
Pelaksanaan  Diversi  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  secara  khusus  diatur dalam  Pasal  42 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak.  Musyawarah  diversi  dipimpin  oleh  penuntut  umum  sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Penuntut umum  melaporkan  serta  melampirkan  berita  acara  proses  diversi  dan melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dalam  hal  proses  musyawarah  diversi tidak  mencapai  kesepakatan.  Dalam  hal  diversi  mencapai  kesepakatan, penuntut  umum  menyampaikan  surat  kesepakatan  diversi  dan  berita  acara diversi  kepada  atasan  langsung  penuntut  umum  agar  mengirimkan  kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk memperoleh penetapan. Penuntut umum  meminta  para  pihak  untuk  melaksanakan  kesepakatan  diversi  setelah menerima penetapan.
Berdasarkan  data  yang  ditemukan,  untuk  pelaksanaan  diversi  di Kejaksaan  Negeri  Batanghari  dari  tahun  2018  sampai  dengan  2020  ada  19 perkara  yang  terlebih  dahulu  dilakukan  diversi.  Menurut  Ibu  Novita,  selaku Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Batanghari, bahwa: Diversi dilakukan terhadap  19  perkara  tersebut  oleh  penuntut  umum  anak  dalam  penanganan kasus  Penganiayaan,  Pencurian  dengan  Pemberatan,  Lakalantas  hingga Narkotika  yang  dilakukan  oleh  Anak.  Tetapi,  upaya  diversi  yang  dilakukan dalam penanganan kasus tersebut tidak ada yang berhasil. Ketidak berhasilan upaya diversi di tingkat Kejaksaan ini karena faktor pertimbangan kasus yang dihadapi  serta  pihak  korban  atau  keluarga  korban  tidak  menyetujui penyelesaian  dengan  cara  metode  diversi  tersebut  melalui  cara  damai  dan dalam  pelaksanaan  diversi  dibutuhkan  persetujuan  oleh  pihak  korban  untuk diupayakan  diversi  serta  seringkali  ketika  penuntut  umum  menawarkan prosedur  diversi  pihak  korban  dan  pihak  pelaku  tidak  memahami  apa  itu diversi. 14 Berdasarkan  hal  tersebut  diketahui  bahwa  untuk  perlindungan hukum  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  menggunakan  pendekatan diversi di tingkat penuntutan tidak ada yang berhasil. Hal tersebut dikarenakan
13 Wawancara  dengan  Novita  Elnaresa,  Penuntut  Umum  Anak  Kejaksaan  Negeri Batanghari, tanggal 10 Februari 2021.
14 Wawancara  dengan  Novita  Elnaresa,  Penuntut  Umum  Anak  Kejaksaan  Negeri Batanghari, tanggal 10 Februari 2021.
baik korban atau pun keluarga korban tidak menyetujui adanya diversi tersebut dan  faktor  pertimbangan  kasus  yang  dihadapi  menjadi  pemicu  ketidak berhasilan proses diversi ini.
Dalam hal Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di  pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  ini  menggunakan  pendekatan  Diversi. Pendekatan  diversi  sangat  penting  diterapkan  bagi  keberlangsungan  proses peradilan  Anak,  dimana  melalui  diversi  dapat  mempermudah  penyelesaian perkara  dan  tidak  menyebabkan  tertumpuknya  perkara  di  Pengadilan.  Serta dengan  dilakukan  perlindungan  hukum  dengan  pendekatan  diversi  ini  dapat menyelesaikan  perkara  anak  secara  adil  yang  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  serta  pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu  perkara  dengan  bersama- sama  mencari  penyelesaian  dengan  menekan  pemulihan  kembali  kepada keadaan  semula.  Menurut  Bapak  Andreas,  selaku  Hakim  Anak  Pengadilan Negeri  Muara  Bulian,  mengatakan  bahwa:  Penerapan  diversi  di  Pengadilan Negeri  Muara  Bulian  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  dalam  perkara  anak  selalu mewajibkan  untuk  terlebih  dahulu  dilakukan  perlindungan  dengan menggunakan pendekatan diversi. Menurut Bapak Andreas, selaku Hakim Anak Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian,  mengatakan  bahwa:  Hakim  mengupayakan diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  oleh  ketua  pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Selain aturan tersebut Hakim di Kabupaten Batanghari juga menerapkan pendekatan diversi ini  mengacu  pada  Pasal  3  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penerapan  perlindungan  hukum  menggunakan  pendekatan  diversi  di Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal, dilihat  dari  tingkat  keberhasilan  diversi  yang  telah  diupayakan  dalam  kurun waktu 3 (tiga) tahun di Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berhasil hanya 2 perkara,  tetapi  dalam  hal  tersebut  merupakan  suatu  kemajuan  dibandingkan pada  tingkat  penuntutan  yang  sama  sekali  tidak  berhasil  dilakukan  upaya diversi. Menurut Bapak Andreas, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian,  mengatakan  bahwa:  Diversi  baru  berhasil  saat  proses  sidang  di pengadilan  karena  rata-rata  keluarga  korban  menginginkan  proses  hukum tetap  berjalan.  Namun  kemudian  atas  inisiatif  pihak  pengadilan  dan  masukan dari pembimbing kemasyarakatan, selain itu permintaan maaf dari pelaku dan keluarganya serta dorongan hati nurani bahwa anak pelaku dapat dididik lebih baik  tanpa  melalui  kurungan  penjara,  maka  korban  dan  keluarganya  setuju
melakukan  diversi  dan  ada  kesepakatan  perdamaian  antara  kedua  belah pihak. 15
Dalam  proses  peradilan  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku, aparat  penegak  hukum  di  bantu  oleh  pihak  BAPAS  dan  Pendamping  Anak P2TP2A.  BAPAS  mempunyai  tugas  pokok  yang  harus  dilaksanakan  yaitu melakukan  penelitian  kemasyarakatan  berkaitan  dengan  anak  yang  terlibat dalam  perkara  pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Pengadilan Anak. Akan tetapi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Balai  Pemasyarakatan menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana yang  dilakukan  atau  melibatkan  anak.  Menurut  Bapak  Romi,  selaku Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Jambi,  mengatakan bahwa:  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  mengatur  mengenai  tugas  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan. 16
Dalam  tahap  penyidikan,  peran  petugas  PK  Bapas  adalah  memberikan pertimbangan  atau  saran  kepada  penyidik  setelah  tindak  pidana  dilaporkan atau  diadukan.  Dalam  hal  ini,  permintaan  pertimbangan  atau  saran  kepada petugas PK Bapas merupakan kewajiban bagi penyidik. Menurut  Bapak Romi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jambi, mengatakan bahwa  :  Makna  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah apabila penyidik tidak meminta pertimbangan atau  saran  kepada  PK  Bapas  terkait  penanganan  anak  maka  dapat  dikatakan proses  penyidikan  tersebut  batal  demi  hukum  (tidak  sah).  Selanjutnya, berdasarkan  Pasal  28  UU  SPPA,  Bapas  mempunyai  kewajiban  untuk menyerahkan penelitian kemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu paling lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  setelah  permintaan  penyidik diterima. 17
P2TP2A  sebagai  salah  satu  lembaga  layanan  perlindungan  anak  dan perempuan.  Menurut  Bapak  Zainal,  selaku  Pendamping  Anak  P2TP2A  di Kabupaten Batanghari, mengatakan bahwa: P2TP2A memberikan perlindungan kepada  anak  dengan  cara  mendampingi  setiap  permasalahan  dari  tingkat kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Dan  memberikan  pendampingan  untuk anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  adalah  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  anak  yang menjadi  saksi  tindak  pidana  di  Kabupaten  Batanghari  agar  hak-hak  anak tersebut  dapat  dilindungi.  Karena  Negara,  Pemerintah,  Masyarakat,  Keluarga,
15 Wawancara  dengan  Andreas  Arman  Sitepu,  Hakim  Anak  Pengadilan  Negeri  Muara Bulian, tanggal 16 Februari 2021.
16 Wawancara dengan Romi Malvinas, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jambi, tanggal 26 Maret 2021.
17 Wawancara dengan Romi Malvinas, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jambi, tanggal 26 Maret 2021.
dan  Orang  Tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. 18
Untuk  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  perlindungan  bagi  anak yang  menjadi  korban  P2TP2A  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Undang-Undang yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum acuan P2TP2A itu adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa  Hak-Hak  bagi  anak  sebagai  pelaku  dalam  proses  peradilan  pidana. Menurut  Bapak  Zainal,  selaku  Pendamping  Anak    P2TP2A  di  Kabupaten Batanghari  ,  mengatakan  bahwa  :  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum mempunyai  perlindungan  khusus  agar  anak  tersebut  tidak  trauma  dengan proses peradilan formal yang mana perlindungan nya itu diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012   mengenai   keadilan   restoratif dan    juga  diversi  dimana  diversi  ini  dimaksudkan  agar  permasalahan  yang berkaitan  dengan  anak  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  kekeluargaan dan memberikan kesempatan kepada anak sebagai pelaku untuk dapat berubah dan tidak melakukan apa yang telah di perbuatnya. 19
Untuk  setiap  tahap  diversi  ini  P2TP2A  dan  instansi-instansi  yang berperan untuk melindungi anak wajib hadir memberikan pendampingan, dan untuk  syarat  dilakukan  nya  diversi  untuk  Di  Kabupaten  Batanghari  ini  sudah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012,  serta  untuk  perlindungan  hukum  menggunakan  pendekatan diversi ini selalu di prioritaskan terlebih dahulu untuk disosialisasikan kepada para  pihak.  Karena  diversi  ini  diterapkan  berdasarkan  keadilan  restoratif sehingga dapat menjadi solusi penyelesaian yang efektif yang wajib diterapkan terlebih  dahulu  di  setiap  tingkatan  karena  diversi  ini  bukan  hanya menguntungkan salah satu  pihak saja tetapi ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Dari hasil wawancara langsung kepada Penyidik Anak Polres Batanghari, Jaksa  Penuntut  Umum  (Kejaksaan  Negeri  Batanghari),  Hakim  (Pengadilan Negeri  Muara  Bulian),  Pembimbing  Kemasyarakatan  (Balai  Pemasyarakatan Jambi)  dan  Pendamping  Anak  P2TP2A  Kabupaten  Batanghari  serta  analisis terhadap  kasus  anak  yang  berhasil  diversi  dan  kasus  anak  yang gagal  diversi. Penulis  memperoleh  gambaran  upaya  dengan  pendekatan  diversi  disetiap tingkat  pemeriksaan  selalu  terlebih  dahulu  diterapkan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan aturan  turunan  dari  masing-masing  penegak  hukum.  Pelaksanaan  diversi  ini menggunakan  metode  pendekatan  mediasi.  Dimana  penyidik,  jaksa  penuntut umum,  dan  hakim  berperan  sebagai  mediator  dan  fasilitator.  Pelaksanaan diversi tersebut dari hasil penelitian oleh Penulis  ditiap  tingkat  pemeriksaan
18 Wawancara dengan Zainal Abidin, Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, tanggal 25 Februari 2021.
19 Wawancara dengan Zainal Abidin, Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, tanggal 25 Februari 2021.
berlangsung    secara    musyawarah    yang    dihadiri    oleh    pihak  pelaku    Anak, pihak  Korban,  Pembimbing  Kemasyarakatan  (Balai  Pemasyarakatan), serta instansi pendamping anak seperti P2TP2A. Untuk tingkat berhasil dan gagalnya pelaksanaan  diversi  setiap  tahapan  berbeda-beda,  ditahapan  penyidikan  bisa dikatakan  sudah  berjalan  dengan  baik  karena  terjadi  peningkatan  dalam terlaksananya  upaya  diversi  dan  untuk  di  tingkat  penuntutan  bisa  dikatakan tidak  berhasil  untuk  terlaksananya  upaya  diversi  sedangkan  di  pengadilan dapat  dikatakan  masih  kurang  karena  belum  sampai  setengah  dari  perkara yang  masuk  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  tersebut  yang  berhasil diupayakan  diversi,  masih  banyak  perkara  anak  yang  di  lanjutkan  ke  proses persidangan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan diversi dipandang  sebagai  model  penyelesaian  perkara  anak  yang  terbaik  yang tentunya  dapat  lebih  memberikan  perlindungan  atas  hak-hak  anak  yang berkonflik dengan hukum.

## 2. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penerapan  Pendekatan  Diversi  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Di Kabupaten Batanghari
Dalam  rangka  melaksanakan  pendekatan  diversi  sebagai  perlindungan bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sesempurna  mungkin  perlu  kita memahami  hambatan  penerapan  perlindungan  anak  untuk  diatasi  seefektif mungkin.  Adapun  kendala  yang  ditemui  dalam  memberikan  perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversi ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan P2TP2A di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang
Proses sosialisasi penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan  secara  efektif  dalam  kehidupan  masyarakat.  Akibat  yang  akan muncul  apabila  suatu  produk  hukum  tidak  disebarluaskan  kepada  lapisan masyarakat  luas  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  aturan tersebut,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  memahami  dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan  tersebut.  Menurut  Bapak  Mustafa  yang  merupakan  salah  satu Penyidik Anak di Kepolisian Resort Batanghari, menjelaskan bahwa: salah satu kendala  utama  dalam  pendekatan  diversi  adalah  kurangnya  pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversi. Masyarakat masih menganggap anak yang  melakukan  kejahatan  harus  dihukum  dengan  hukuman  penjara.  Karena masyarakat  masih  merasakan  ketidakpuasan  dalam  penyelesaian  melalui diversi serta menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku. 20
2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
Penyelesaian  perkara  pidana  anak  dalam  mekanisme  sistem  peradilan pidana,  dimulai  dari  tingkat  Penyidikan  di  Kepolisian,  Penuntutan  di  tingkat Kejaksaan, Hakim pada  tingkat Pemeriksaan di Persidangan.  namun jika tidak ada  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  maka  diversi  tidak  akan  berhasil dilakukan  pada  tingkat  mana  pun.  Akibatnya  diversi  gagal  dan  kemudian
20 Wawancara dengan Mustafa Kemal, Penyidik Anak Kepolisian Resort Batanghari,tanggal 1 Februari 2021.
perkara tersebut diteruskan hingga ke pengadilan. Sebagaimana pendapat Ibu Novita,  selaku  Penuntut  Umum  Anak  Kejaksaan  Negeri  Batanghari,  bahwa  : Kendala-kendala  yang dihadapi  di  tingkat  Kejaksaan  Negeri  Batanghari,yaitu  : kendala dalam pemanggilan para pihak, pihak korban serta orang tua/walinya merasa bahwa Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan  kesepakatan  diversi  saja  sehingga  tidak  adanya  kesepakatan antara  kedua  belah  pihak,  terjadinya  perselisihan  selama  proses  diversi  dan adanya  persepsi  dari  masyarakat  bahwa  setiap  orang  yang  bersalah  mesti dipidana  serta  masyarakat  hanya  mengetahui    bahwa    tugas    Jaksa    hanyalah menuntut  dan  bukan  mendamaikan  perkara.  Menurut  Bapak  Zainal,  selaku Pendamping  Anak  P2TP2A  di  Kabupaten  Batanghari,  bahwa  :  Kendala  yang dihadapi  P2TP2A  Kabupaten  Batanghari  lebih  ke  tidak  adanya  kesepakatan antara  pihak  korban  dan  pelaku,  dikarenakan  ego  dari  para  pihak  untuk memilih  menyelesaikan  masalah  melalui  proses  peradilan. 21 Menurut  Bapak Romi  Malvinas,  selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan Jambi, mengatakan bahwa :Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini dipengaruhi permintaan ganti rugi yang besar. Hal ini menjadi suatu kendala yang  dihadapi  oleh  setiap  penegak  hukum  yang  mana  pihak  korban  setiap dilakukan  upaya  diversi  selalu  mengajukan  ganti  kerugian  yang  sangat  besar tanpa  memperhatikan  dengan  kerugian  yang  benar-benar  dialami  oleh korban. 22 Kecenderungan orang tua korban atau korban memilih penyelesaian melalui  mekanisme  peradilan  formal  memiliki  alasan  utama  yaitu  orang  tua korban  atau  korban  cenderung  terlalu  mengedepankan  emosional  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  anak  sehingga  tidak  tercapainya  kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi Ketidak  hadiran  keluarga  korban  atau  korban  pada  saat  proses  diversi dilangsungkan  menjadi  salah  satu  kendala  dari  keberhasilan  diversi  di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Menurut Bapak Andreas, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Bulian menjelaskan, bahwa : Kendala yang dihadapi Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  dalam  penerapan  perlindungan  hukum menggunakan pendekatan  Diversi ialah  ketidak hadiran keluarga korban atau korban  dalam  proses  diversi  yang  menyebabkan  perkara  akan  terus dilanjutkan. 23
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dapat  penulis  simpulkan bahwa kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversi ini adalah:
1. Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang
2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
21 Wawancara dengan Zainal Abidin, Pendamping Anak P2TP2A di Kabupaten Batanghari, tanggal 25 Februari 2021.
22 Wawancara dengan Romi Malvinas, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jambi, tanggal 26 Maret 2021.
23 Wawancara  dengan  Andreas  Arman  Sitepu,  Hakim  Anak  Pengadilan  Negeri  Muara Bulian, tanggal 16 Februari 2021.
3. Biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar
4. Kendala dalam pemanggilan para pihak
5. Terjadinya perselisihan selama proses diversi
6. Adanya tanggapan dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja
7. Keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi.

## D. SIMPULAN
Setiap  aparat  hukum  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Kabupaten Batanghari  mewajibkan  untuk  melaksanakan  terlebih  dahulu  penyelesaian perkara dengan cara musyawarah melalui pendekatan diversi sesuai apa yang sudah  diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  serta pelaksanaannya  juga  menggunakan  beberapa  aturan  turunan  dari  Undang- Undang  tersebut  yang  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  melindungi  hak  anak baik  sebagai  korban  maupun  sebagai  pelaku.  Penyelesaian  dengan  cara musyawarah  melalui  pendekatan  diversi  dapat  dilihat  lebih  banyak  berhasil diversi  ditahap  penyidikan  sedangkan  untuk  ditahap  penuntutan  kasus-kasus yang  diusahakan  penyelesaiannya  melalui  upaya  diversi  semuanya  gagal diversi,  sehingga  kasus-kasus  tersebut  berlanjut  ke  tahap  penuntutan  di pengadilan.  Untuk  Petugas  PK  Bapas  dan  P2TP2A  selalu  memberikan pendampingan  kepada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  baik  itu  ditahap diversi di semua tingkatan atau pun di proses peradilan. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni: Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang,  tidak  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  Biaya  ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, Kendala dalam pemanggilan para pihak,  terjadinya  perselisihan  selama  proses  diversi,  adanya  persepsi  dari masyarakat  bahwa  setiap  orang  yang  bersalah  mesti  dipidana  sehingga  tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja, keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012 LNRI Tahun 2012, TLNRI Nomor 5332.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  UU  Nomor  35 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014, TLNRI Nomor 5606.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 Nomor 194.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Perma Tahun 2014 Nomor 4.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

## Buku
Gultom,  Maidin.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia,  Edisi  Revisi,  Bandung:  Refika  Aditama, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006.
Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## Jurnal
Najemi,  Andi. Kabib  Nawawi,  Lilik  Purwastuti.  “Rehabilitasi  Sebagai  Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya  Perlindungan  Terhadap  Anak”,  Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora, Vol. 4, No. 2.  (2020).
Pangestu,  Dimas. Hafrida.  “Anak  Sebagai  Penyalahguna  Narkotika  dalam Perspektif Viktimologi”, PAMPAS: Journal of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 2. (2020).
Ilahi,  M.  Alvi  Rizki  et  al., “Pelaksanaan  Pidana  Pelatihan  Kerja Terhadap  Anak Pelaku Tindak Pidana”, PAMPAS: Journal of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 , No. 2. (2020).
Rahayu, Sri.  “Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 6, No. 1, (2015).
Nurhaliza,  Rina  et  al., “Pelaksanaan  Kesepakatan  Diversi  Pada  Tingkat Penyidikan  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak”,  PAMPAS: Journal  of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1, (2020).
Wahyudi,  Dheny.  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum  Melalui  Pendekatan Restorative  Justice”,  Jurnal  Ilmu  Hukum Jambi, Vol. 6, No. 1, (2015).