POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021), 83-97

## Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar
(Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
Ipung Pramudya Setiawan dan Made Selly Dwi Suryanti*

## Universitas Cenderawasih, Jayapura
Corespondece Email: sellydwisuryanti@gmail.com

## Abstract
This paper will study about ASEAN’s role on the conflict in Myanmar, specifically Rohingya ethnical conflicts in 2017- 2019. In its development, this conflict turns out to be far from over and ASEAN as the regional organization of South- East  Asia  should  take  the  responsibility  to  solve  this  conflict.  This  paper  will  be  reviewed  using  descriptive  qualitative approach that is based on secondary data sources. Those data sources include academic journals, books, printed and online articles, and also other relevant sources. We concluded that the involvement of ASEAN in solving the conflict in Rohingya was  because  the  responsibility  of  ASEAN  to  protect  the  countries  in  their  region.  In  the  effort  to  solve  the  conflict  of Rohingya, ASEAN never wandered off the human rights principles. Meanwhile, in the process, ASEAN was assisted by Indonesia to approach it through soft diplomacy and by the United Nations (UN) through the concept of  “Responsibility to  Protect”.  On  the  other  hand,  ASEAN  also  have  a  special  team  called  ASEAN  HUMANITARIAN  ASSISTANCE (AHA). This team was specifically assigned in Rakhine and making 4 (four) recommendations according physical security, materials  security,  Rohingya  registration,  and  social  unification  to  prevent  the  recurrence  of  horizontal  conflict  in Myanmar.
Keywords: ASEAN; huma n rights; respo nsibility to  pro tect; ro hingya  co nflict

## Abstrak
Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  peran  ASEAN  dalam  menangani  konflik  di  Myanmar.  Secara  khusus, tulisan ini akan mengkaji konflik etnis Rohingya pada tahun 2017 – 2019. Melihat perkembangan yang terjadi bahwa konflik etnis Rohingya belum selesai dan ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggungjawab untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  menggunakan sumber  data  sekunder  berupa  jurnal,  buku,  artikel  cetak  dan  elektronik  serta  sumber  lainnya  yang  relevan. Sumber data sekunder terdiri dari jurnal akademik, buku, artikel cetak dan o nline serta sumber lainnya yang relevan  dengan  topik  ini.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bahwa  terlibatnya  ASEAN  dalam  penanganan konflik  Rohingya  adalah  karena  ASEAN  memiliki  tanggungjawab  untuk  melindungi  negara-negara
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How to Cite : Setiawan, I. P & Suryati, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi  Kasus:  Kon- flik  Etnis  Rohingya  2017  –  2019) . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2): 83-97. Doi: https://doi.org/10.22225/ politicos.1.2.2021.83-97

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)

## I.  PENDAHULUAN
Myanmar  sebagai  salah  satu  negara republik  yang  beribukota  Yangon,  dulunya dikenal  dengan  sebutan  Burma.  Pada  18 Juni 1989, pemerintah Junta Militer mengubah  sebutan  terhadap  negara  yang dihuni  135  etnis  ini  menjadi  Myanmar. Heterogennya  etnis  Myanmar  kemudian terbelah  menjadi  penduduk  mayoritas  dan minoritas.  Salah  satu  etnis  minoritas  yang tinggal di Myanmar adalah etnis Rohingya. Etnis muslim ini disinyalir kurang mendapat perhatian negara, bahkan tersisihkan.  Diskriminasi  etnis  Rohingya disebabkan lemahnya peran negara memberikan perlindungan. Diskriminasi ini kemudian  diiringi  tindak  kekerasan  secara terbuka.  Dukungan  kekerasan  datang  dari sebagian  besar  massa  fanatik  pemerintah junta  militer (Keling,  Saludin,  Feigenblatt, Ajis, & Shuib, 2010).
Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar  dan  mengungsi  ke  negara  lain untuk  menghindari  tindak  kekerasan. Hingga Oktober 2018, sebagaimana dilansir laman  berita  BBC  korban  jiwa  yang terbunuh  karena  kekerasan  Myanmar mencapai  jumlah  ribuan.  Pengungsi  yang keluar  dari  Myanmar  bertambah,  nyaris  1 juta  orang  memilih  pergi  dari  Myanmar sebelum  menjadi  target  kekerasan  (BBC,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
2019).  Hal  ini  bukanlah  hal  baru,  sebab penganiayaan ini terlah terjadi sejak 1948 di mana pada saat itu Myanmar merdeka dari kekuasaan Inggris (Hossain, 2017) .
Secara  historis  keberagaman  etnis  di Myanmar  tidak  dapat  dilepaskan  dari pendudukan  Inggris  pada  1824.  Lebih  satu abad  Inggris  menjadikan  Myanmar  sebagai daerah  jajahan  dengan  menyerap  hasil pertanian  beras.  Pemerintahan  Inggris merekrut  tenaga  kerja  migran  untuk menghasilkan  laba  yang  tinggi  dari  tanah kekuasaannya.  Pada  abad  ke-17  kebijakan ini berimbas pada banyaknya etnis Rohingya  yang  masuk  ke  Myanmar  dan menurut  data  sensus,  kisaran  tahun  1871 dan  1911,  populasi  penduduk  Muslim  di Myanmar dengan pesat mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat (Hossain, 2017).
Inggris  juga  berjanji  untuk  menyebut tanah  yang  dipisahkan  oleh  Rohingya sebagai  "Wilayah  Negara  Muslim"  sebagai imbalan  atas  jasa  mereka  mendukung Inggris. Loyalitas muslim Rohingya terhadap  Inggris  terbukti  pada  pecahnya Perang Dunia
II. Dukungan ini berseberangan  dengan  kubu  nasionalis Myanmar yang berpihak pada Jepang. Usai Perang Dunia II, Inggris kemudian memberi Rohingya  posisi  strategis  dalam  struktur
regionalnya.  Dalam  upaya  penyelesaian  konflik  tersebut,  ASEAN  selalu  berpegang  teguh  pada  hak  asasi manusia. Sementara itu, dalam prosesnya ASEAN dibantu oleh Indonesia untuk melakukan pendekatan so ft diplomacy ,  sementara  PBB  dengan  konsep Responsibility  to  Protect .  Disisi  lain,  ASEANjuga  memiliki  tim  khusus bernama AKA (ASEAN untuk bantuan kemanusiaan). Tim ini dikhususkan untuk bertugas di wilayah bagian Rakhine dan membuat empat rekomendasi yaitu keamanan fisik, keamanan material, registrasi Rohingya dan Penyatuan sosial untuk mencegah kembali terjadinya konflik horizontal di Myanmar.
Kata kunci: ASEAN; hak asasi manusia; re sp o nsib ility to  p ro te ct ; konflik rohingya

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
pemerintahan.  Pemerintah  Inggris  berjanji akan memberi daerah otonom bagi Rohingya,  tapi  tidak  direalisasikan  secara langsung.
Setelah kemerdekaan, Rohingya menagih janji pembentukan daerah otonom, tetapi  pemerintah  menolak  pengajuan tersebut.  Bagaimanapun,  bentuk  dukungan Rohingya  terhadap  Inggris  menjadi  catatan buruk  dalam  perjuangan  kemerdekaan sehingga  pemerintah  Myanmar  dan  kubu nasionalis  melabeli  etnis  Rohingya  sebagai orang  asing.  Pemerintah  juga  bersikeras menolak  memberikan  kewarganegaraan kepada  Rohingya.  Di  Myanmar,  banyak orang  percaya  bahwa  Rohingya  mendapat banyak  keuntungan  dari  pemerintahan Inggris.  Anggapan  ini  kemudian  memicu bersatunya  gerakan  nasionalis  dengan kaum  Budhisme,  membentuk  kekuatan yang sekaligus membuat kebencian terhadap  Rohingya  semakin  meruncing. Pada tahun 1950, beberapa orang mengajukan  tuntutan  terkait  pengakuan Rohingya  sebagai    bagian  dari  Myanmar. Selain  kewarganegaraan,  mereka  menuntut daerah  yang  dijanjikan.  Namun,  gerakan beberapa  orang  ini  tidak  membawa  hasil yang  sesuai  harapan,  Militer  Myanmar segera  menekan  gerakan  tersebut (Hossain, 2017).
Sepuluh  tahun  berselang,  tepatnya pada  tahun  1962,  pasca  terjadinya  kudeta militer,  sistem  pemerintahan  Myanmar berubah  menjadi  negara  yang  menganut demokrasi satu partai. Sistem ini menumbangkan
sistem pemerintahan demokratis yang dianut sebelumnya.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Perubahan sistem pemerintahan ke demokrasi satu partai jelas tidak menguntungkan  bagi  Rohingya.  Stigma buruk  seperti  orang  asing  dan  tanpa pengakuan kewarganegaraan terhadap Rohingya  melebarkan  asumsi  bahwa  etnis ini  berbahaya  dan  mengancam  stabilitas nasional yang terbangun selama 60 tahun.
Represi  terhadap  Rohingya  dilakukan oleh Militer Myanmar. Represi ini mencakup upaya penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Pemerintah Myanmar mengeksklusi  Rohingya  dari  sistem  politik seperti  pelarangan  organisasi  sosial  politik. Tekanan  lain  juga  meliputi  aspek  finansial, korporasi milik Rohingya diakuisisi pemerintah.  Selain  itu,  kelompok  Rohingya menjadi  sasaran  kerja  paksa,  ditahan  tanpa pengadilan,  dan  diserang  secara  fisik.  Pada tahun  1991-1992,  lebih  250.000  orang berusaha  meninggalakn  Myanmar  dengan tujuan Bangladesh.
Pada  tahun  1977,  ketika  tentara meluncurkan program pendaftaran nasional, Rohingya dianggap sebagai warga ilegal.  Pada  tahun  ini  kekerasan  terus berlanjut, sehingga 200.000an orang mengungsi  ke  Bangladesh.  Para  pejabat memanipulasi pelarian ini untuk menegaskan stigma identitas ilegal Rohingya.  Pada  tahun  1982,  Undang- undang  Kewarganegaraan  Myanmar  secara resmi  menolak  pengakuan  etnis  Rohingya sebagai  warga  negara  Myanmar.  Muatan Undang-Undang  ini  memuat  marka  antara etnis  asli  Myanmar  berdasarkan  asal-usul atau  garis  keturunan  sebelum  Inggris menguasai Myanmar, yang artinya

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
Rohingya tidak termasuk dalam pengakuan kewarganegaraan.  Namun,  "Human  Rights Watch" membantah stigma tersebut. Apabila  dilakukan  penelusuran  kembali pada abad ke-12, Rohingya telah menetap di Myanmar (Hossain, 2017).
Saat  ini,  Rohingya  telah  menjadi komunitas "tanpa kewarganegaraan" dengan  jumlah  tertinggi  di  dunia.  Status tanpa  kewarganegaraan  ini  merupakan otomatisasi  ketiadaan  jaminan  hukum  dan tidak  terpenuhinya  hak  dasar.  Status  yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar menjadi titik balik bagi Rohingya sehingga  kehilangan  akses  dalam  bidang kesehatan,  sektor  ketenagakerjaan,  dan akses  ke  pendidikan  formal.  Sehingga menjadi  hal  yang  wajar  apabila  persentase buta  huruf  etnis  Rohingya  mencapai  80% (Hossain, 2017).
Selain itu, hak beribadah mereka telah dilanggar. Karena identitas agama dan etnis mereka,  negara  membatasi  hak  mereka untuk  menikah  dan  bergerak  bebas.  Tidak berhenti sampai disana, pemerintah membatasi mereka dalam status
kepemilikan tanah maupun properti. Sementara  hegemoni  juga  melekat  dalam memori masyarakat Myanmar yang khawatir  terhadap  etnis  Rohingya.  Sanksi sosial  seperti  pembatasan  jumlah  anak ditujukan  kepada  Rohingya.  Sebaliknya, mereka  yang  melanggar  aturan  ini  layak dipenjara. Sehingga aturan ini secara drastis mengurangi populasi etnis Rohingya. Dukungan  pemerintah  terhadap  aturan  ini adalah  labelisasi  anak-anak  mereka  yang melanggar.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Meskipun  Myanmar  baru-baru  ini beralih  ke  demokrasi,  penganiayaan  terus berlanjut. Dikatakan bahwa bencana kemanusiaan baru-baru ini disebabkan oleh penyerangan  pos  polisi  oleh  organisasi pemberontak  baru  yaitu  Arakan  Rohingya Salvation  Army.  Catatan  Human  Rights Watch yang mengacu pada keterangan para pengungsi  di  Bangladesh  menyebutkan bahwa  terjadi  penyerangan  besar-besaran militer  Myanmar  kepada  etnis  Rohingya yang  diikuti  pembakaran  tempat  tinggal mereka.  Para  pria  dipenggal  kepalanya, sementara perempuan diperkosa, dan anak- anak  dibunuh.  Sebanyak  120.000  orang Rohingya  tinggal  di  kamp  penahanan (HRW, 2020).
Kasus yang terjadi pada etnis Rohingya  ini  menarik  perhatian  negara- negara  ASEAN.  Dalam  kasus  ini  berusaha untuk  mencari  solusi  dalam  menyelesaikan konflik  yang  terjadi  pada  masyarakat Rohingya tanpa harus melakukan intervensi secara  mendalam.  Dalam  kasus  ini,  sebagai salah satu negara anggota ASEAN,
Indonesia melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara mengirimkan pesan
diplomatik. Diterimanya  Retno  Marsudi  selaku  menteri luar  negeri  Indonesia  menandai  bahwa Indonesia mendapatkan kepercayaan Myanmar  dalam  penyelesaian  konflik  ini. Indonesia  dan  ASEAN  melihat  bahwa pendekatan  soft  diplomacy  merupakan pendekatan  yang  paling  ideal  melihat Myanmar  masih  berada  di  bawah  rezim militer (Bonasir, 2021).
Tulisan  ini  bermaksud  menjelaskan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
bagaimana  keterlibatan  ASEAN  sebagai organisasi regional dalam upaya penyelesaian  konflik  yang  terjadi  di Rohingya,  Myanmar.  Selanjutnya,  dalam menjelasakan  keterlibatan  ini,  penulis  akan menggunakan beberapa konsep yaitu Konsep  HAM  dan  Konsep  Responsbility  to Protect.  Batasan  yang  penulis  ambil  dalam paper  ini  adalah  pada  tahun  2017  – 2019. Terakhir,  sebagai  acuan  dan  menemukan research  gap,  penulis  menggunakan  dua reviu literature untuk menjelaskan penelitian ini.
Pertama, Triono (2014) mengkaji peran asean  dalam  penyelesaian  konflik  etnis rohingya  yang  dalam  kajiannya  dikatakan bahwa  ASEAN  selama  ini  berpedoman pada  prinsip  non-interference.  Negara- negara  kawasan  Asia  Tenggara  yang tergabung dalam organisasi ASEAN menggunakan  prinsip  ini  dalam  upaya perdamaian,  sehingga  dikenal  dengan upaya  stabilitasi  dan  solusi  perdamaian terbaik diantara tawaran rekonsiliasi negara berkembang lain.
Peran
sentral menggerakkan pembangunan politik kawasan, ASEAN juga mampu membangun rasa  kepemilikan  satu  sama  lain  antar negara  anggotanya  sehingga  kebijakan- kebijakan  ASEAN  selalu  dipatuhi  dengan partisipasi  aktif  (Triono,  2014).  Terkait konflik di Rohingya, sebagai negara anggota ASEAN,  Indonesia  turut  bersuara  dalam forum ASEAN. Indonesia bersuara mengenai  pentingnya  upaya  rekonsiliasi seluruh  anggota  ASEAN  dan  mendukung penuh  inisiasi  diplomasi  internasional. ASEAN  disini  baru  mulai  menyusun rencana  dan  mengajak  Negara-negara
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
anggota  agar  ikut  berpartisipasi  untuk memberikan bantuan dengan cara melakukan  diplomasi  terhadap  Myanmar. Perbedaan  dengan  hasil  penelitian  ini adalah  ASEAN  telah  menemukan  jalan keluarnya dengan cara menerapkan konsep Responsbility  to  Protect  (R2P).  Kedua, Wakhidah  (2014)  dalam  penelitiannya tentang “ Prinsip  Non-Intervensi  ASEAN dalam Upaya Penyelesaian
Konflik Rohingya di Myanmar ” mengatakan bahwa andilnya  ASEAN  dalam  penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar menunjukkan kepedulian ASEAN terhadap negara-negara  anggotanya.  Peran  ASEAN semakin  nampak  ketika  konflik  Rohingya diusung  menjadi  isu  transnasional.  Secara fundamental,  sebaran  pengungsi  Rohingya ke  beberapa  negara  secara  langsung menjadi gangguan stabilisasi negara-negara tempat  para  pengungsi  berlindung.  Akan tetapi,  sebagaimana  pendapat  Nurul,  isu mengenai  konflik  belum  dipertimbangkan oleh  ASEAN  sebagai  persoalan  regional, sehingga  mengalami  kebuntuan  untuk penyelesaian konflik. Kebuntuan pembahasan isu di tingkat regional
Myanmar terhalang karena pedoman prinsip non-interferensi yang dianut ASEAN.  Upaya  ASEAN  untuk  mengajak Myanmar  berdialog  mengenai  konflik Rohingya  selalu  ditolak  karena  alasan internal (Wakhidah, 2014). Kedua penelitian sebelumnya mengungkap upaya penyelesaian  konflik  Rohingya  melalui forum ASEAN. Triono menekankan prinsip non-interferensi
sebagai panduan penyelesaian  konflik,  sementara  Nurul menganggap prinsip tersebut belum

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
mampu  menyentuh  regional  Myanmar dalam  penyelesaian  konflik.  Penelitian  ini bertujuan untuk melengkapi kajian sebelumnya  dan  fokus  pada  kapabilitas ASEAN  dalam  upaya  penanganan  konflik
Rohingya di Myanmar dengan mengeksplorasi kemampuan dan ketidakmampuan ASEAN dalam
menangani konflik Myanmar.

## II.METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan  ini  ialah  metode  deskriptif kualitatif.  Metode  ini  digunakan  untuk menggambarkan fenomena konflik Rohingya  di  Myanmar  dengan  melihat bagaimana  keterlibatan  ASEAN  dalam menangani konflik tersebut. Dalam mengumpulkan informasi dan penyempurnaan
makalah, penulis menggunakan  sumber  data  sekunder.  Data sekunder  ini  biasanya  bisa  didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal  organisasi,  laporan,  jurnal,  hingga berbagai  situs  yang  berkaitan  dengan informasi  yang  sedang  dicari  (Moloeng, 2011).  Data  sekunder  penelitian  ini  berasal dari  beragam  informasi  yang  tersedia. Peneliti  mengumpulkan  semua  informasi untuk  mendukung  kebutuhan  data  dalam bentuk  teks  yang  berasal  dari  berbagai sumber.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip-Prinsip ASEAN
ASEAN  didirikan  pada  tahun  1967 dalam  konteks  regional  dan  internasional.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Awalnya,    ASEAN  beranggotakan  lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura
dan Filipina. Perbedaan  masing-masing  negara  dari  segi bahasa,  kultur,  agama,  etnis,  pengalaman historis,  maupun  secara  geografis  bukan menjadi  penghambat  tumbuhnya  rasa kebersamaan.  ASEAN  tidak  dibuat  dengan kemudahan.  Sebelum  ASEAN,  dibentuk organisasi  tingkat  regional  dengan  anggota yang terbatas. Pembentukan awalnya dimulai pada tahun 1961 dengan pembentukan  Association  Of  Southeast Asia  (ASA).  Namun  konflik  antara  Filipina dan  Malaysia  yang  telah  menggagalkan upaya awal ini.
Pembentukan  ASEAN  tidak  dapat menjamin  bahwa  tidak  akan  ada  konflik regional  antar  negara  anggotanya.  Pada KTT ASEAN (KTT) pertama yang diadakan di Bali pada 24 Februari 1976, dikeluarkanlah "Deklarasi
Kesesuaian ASEAN"  atau  "Deklarasi  Bali  Concord". Para  petinggi  ASEAN  berharap  ASEAN menjadi  kawasan  damai  dan  netral,  bebas dari campur tangan pihak luar oleh negara- negara  besar  diluar  kawasan  ASEAN  (nn, 2015). (Jones, 2009)
Sejak  Sembilan  tahun  berdiri,  ini merupakan  periode  yang  penting  karena pada periode itulah negara-negara berinteraksi.  Menjadi  sumber  nilai  bagi pembentukan  norma,  dan  kelak  menjadi kontinuitas hubungan antar negara. Amitav Acharya menjelaskan bahwa norma ASEAN berasaskan  pada  dua  nilai.  Pertama, organisasi seperti ASEAN perlu mempertimbangkan nilai dan norma

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
organisasi regional berbeda dan belajar dari organisasi-organisasi  tersebut. Ked ua ,  nilai sosial,  politik,  maupun  budaya  setempat perlu  dijadikan  pedoman  sekaligus  sumber daya  yang  kuat  (Acharya,  1994).  Traktat Persahabatan  dan  Kerjasama (Treaty  o f Friendship and
Cooperation ) yang
ditandatangani  pada  KTT  ASEAN  pertama yang diadakan di Bali pada tahun 1976 pada umumnya  dianggap  perwujudan  nilai globalitas  yang  menjadi  dasar  organisasi regional.  Pertemuan  negara-negara  ASEAN di Bali menghasilkan beberapa kesepakatan:
Semua  negara  anggota  ASEAN  harus saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan,  dan  integritas  wilayah  semua bangsa,
Semua  negara  anggota  ASEAN  setiap negara  berhak  memelihara  keberadaanya dari  campur  tangan,  subversi,kekerasan dari kekuatan luar
Semua negara anggota ASEAN dilarang  mencampuri  urusan internal negara lain
Mengedepankan  diplomasi  dengan jalan  damai  dalam  penyelesaian  perbedaan dan pertikaian,
Menolak ancaman penggunaan kekerasan.
Acharya  menjelaskan  bahwa,  dalam evolusi ASEAN sebagai organisasi regional, beberapa  norma  dasar  telah  berkembang. Setidaknya ada empat pedoman dan prinsip hidup  di  ASEAN.  Yang  pertama  adalah menentang  menggunakan  kekuatan  dan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
memprioritaskan solusi melalui jalan damai,  kedua,  otonomi  regional,  ketiga prinsip  ini  tidak  mengganggu  urusan negara  lain  dan  keempat,  menolak  untuk membentuk aliansi militer dan menekankan kerja  sama  pertahanan  bilateral (Jones, 2009).

## Pelanggaran HAM di Wilayah Rakhine
Pada tahun 2017 terjadi operasi militer yang  dilakukan  militer  Myanmar  di  Desa Gu  Dar  Pyin,  Negara  Bagian  Rakhine. Operasi ini merilis serangkaian pembantaian  dan  ratusan  ribu  rumah Muslim  Rohingya  di  Myanmar  dibakar. Militer  Myanmar  menyatakan  hanya  19 teroris  yang  tewas  dalam  operasi  2017  kala itu.  Namun,  menurut  penelitian  badan  hak asasi  manusia  menunjukkan  data  berbeda. Pembantaian Agustus 2017 tersebut menewaskan  ratusan  warga  sipil  (Siba  & Qomari'ah, 2018).
Sementara Operasi
perdamaian Masyarakat  Rohingya  dan  Hak  Asasi Manusia  (Arakan)  menganulir  bahwa operasi  tersebut  menewaskan  sekitar  250 orang.  Pengawas  hak  asasi  manusia mengatakan sedang melakukan pemantauan,  mengumpulkan  data,  dan secara  langsung  melakukan  penyelidikan keluarga  korban  yang  menjadi  korban pembantaian  di  Rohingya  serta  orang  yang selamat  dari  kamp  pengungsi  Cox's  Bazar di Bangladesh.
Data tersebut merupakan hasil investigasi komisi penyelidikan yang disetujui  oleh  militer  dan  pemerintah

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
Myanmar.  Data  ini  menjadi  bantahan  atas klaim  pemerintah    bahwa,  total  19  orang tewas  dalam  penumpasan  pada  27-28 Agustus  2017.  Untuk  memberikan  kesan baik,  pemerintah  dan  militer  Myanmar melabeli  orang-orang  yang  tewas  ini sebagai  "teroris."  Beberapa  hari  kemudian, kejadian  ini  memicu  kejadian  lain  yang menyebabkan ribuan korban jiwa. Rohingya memaksa  hampir  satu  juta  dari  mereka meninggalkan rumah mereka dan berlindung di negara tetangga Bangladesh.
Setelah  tindakan  kejam  itu  terungkap, badan  pencari  fakta  PBB  mengatakan bahwa  Myanmar  telah  menambah  catatan buruk kemanusiaan karena telah melakukan genosida terhadap penduduknya. Human Rights Watch memaparkan  hal  serupa  dalam  laporannya pada  Juli  tahun  2020  yang  menyebutkan bahwa  telah  tindak  kekerasan  berskala besar  di  Desa  Rakhine.  Pembantaian  besar- besaran  terhadap  300  sampai  400an  orang Rohingya melibatkan ratusan aparat militer dan polisi dengan senjata lengkap. Pengawas  hak  asasi  manusia  global mengutip  "Laporan  Misi  Pencari  Fakta
Perserikatan Bangsa-Bangsa" yang
memaparkan secara tragis praktik kekerasan  yang  dilakukan  tentara  terhadap para  perempuan  Rohingya.  Dalam  laporan ini, pengawas hak asasi manusia mengatakan  bahwa  perempuan  Rohingya diculik, kemudian diperkosa dalam kompleks  militer  (Siba  &  Qomari'ah,  2018). Laporan  ini  juga  mencatat  kondisi  tragis, dimana  korban  pembantaian  dikuburkan secara  massal  pada  lima  titik  yang  telah ditentukan.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Laporan  tersebut  langsung  direspon pemerintah  dan  militer  Myanmar  dengan bantahan.  Berdasarkan  versi  pemerintah dan  militer,  operasi  ini  dilakukan  untuk langkah  keamanan  dari  serangan  Arakan Rohingya  Salvation  Army  dan  insiden tersebut  hanya  menewaskan  19  orang.  Di samping  itu,  pemerintah  berkilah  dari tuduhan  adanya kuburan massal. Menurut versi  pemerintah  dan  militer,  mayat  19 orang  yang  jadi  korban  tewas  dikuburkan dengan layak.
Pada  tanggal  30  Juni,  dilakukan pengadilan militer di Myanmar. Berdasarkan putusan tersebut, tiga personel militer dinyatakan bersalah atas insiden Gu Dar  Pyin.    Badan  Hak  Asasi  Manusia Rohingya kemudian membantah pengadilan  militer  tersebut  karena  sarat dengan  unsur  politis  dan  tidak  transparan. Lembaga  ini  juga  mengusulkan  agar persoalan  Myanmar  dibawa  ke  Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional.  Usulan  ini  bertujuan  untuk mengurangi  potensi  ketidakadilan  putusan dan  menyelesaikan  masalah  akuntabilitas putusan.
Di  samping  itu,  lembaga  HAM  ini mendesak  agar  dokumen  putusan  dan langkah hukum peradilan militer Myanmar dibuka  secara  transparan.  Tim  Rohingya merespon  desakan  ini  dengan  kesiapan. Mereka  telah  melakukan  pendataan  detail tentang kejadian tersebut dan bersiap untuk mengungkap detail tentang metode pengumpulan  data  dan  bersedia  untuk kerja sama dalam proses verifikasi.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
Amnesty International mencatat bahwa pengungsi yang berlari ke perbatasan Bangladesh berjumlah lebih dari 750.000.  Para  pengungsi  Rohingya  ini  rata- rata  wanita  dan  anak-anak  mengungsi setelah  militer  Myanmar  menindak  etnis Muslim  pada  Agustus  2017.  Tragedi  ini telah  mendorong  jumlah  orang  yang dianiaya  di  Bangladesh  menjadi  lebih  dari 1,2 juta (Nadria & Christiyaningsih, 2020) .
Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah Myanmar
jelas menyembunyikan “ pembersihan etnis ” dari dunia.  Namun,  pada  akhirnya  terungkap bahwa  pemerintah  Myanmar  terbukti melakukan  pelanggaran  HAM  yang  sangat berat. Bahkan masyarakat Rohingya selama ini tidak mendapatkan hak
kewarganegaraan di Myanmar. Jelas tindakan ini sangat merugikan bagi Negara- negara  tetangga,  misalnya  para  pengungsi yang  terus  berdatangan  karena  mereka tidak punya tempat untuk pulang. Penjelasan tersebut berkaitan dengan konsep HAM yang penulis gunakan.
Hak  Asasi  Manusia  atau  HAM merupakan hak yang melekat pada manusia sejak  lahir  dan  menjadi  bagian  dari  entitas sosial  masyarkat.  Sebutan  asasi  merujuk pada  tidak  adanya  pembedaan  pada bangsa,  ras,  agama,  golongan,  dan  jenis kelamin.  Sehingga  HAM  diartikan  sebagai hak  yang  bersifat  universal.  Substansi  hak asasi  bermuara  pada  asumsi  bahwa  semua orang mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-cita yang diinginkannya (Budiharjo, 1985) .
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Dari  kasus  tersebut  dapat  dilihat bahwa pelanggaran HAM yang terjadi lebih tertuju pada pelanggaran hak sipil. Arti kata sipil  bersandar  pada  peran  pemerintah maupun  lembaga  negara  lainnya  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  hak bebas  kepada  individu.  Perlindungan  ini mencakup  perlindungan  individu  dari tindakan  pelanggaran  yang  tanpa  alasan, dan  perlindungan  hak  politik  dari  bentuk diskriminasi  dalam  kehidupan  bernegara. Faricha  (2013)  menjelaskan  bahwa  hak-hak sipil  melingkupi  jaminan  integritas  fisik masyarakat  dan  keselamatannya,  negara melindungi  sipil  dari  segala  bentuk diskriminasi  seperti  penyandang  disabilitas baik  fisik  maupun  mental.  Perlindungan dari diskriminasi termasuk pula diskriminasi  berbasis  gender,  agama,  ras, asal-usul  kebangsaan,  umur,  serta  orientasi seksual. Hak sipil pada segi lain mengungkapkan  bahwa  setiap  individu berhak mendapat kebebasan dalam berpikir,  berbicara,  dan  kebebasan  pers (Faricha, 2013).
Hak-hak  sipil  dianggap  sebagai  hak alamiah  yang  melekat  secara  organik  pada diri seseorang.
Thomas Jefferson menjelaskan bahwa orang memiliki kebebasan untuk menganulir haknya bersandar  dari  hukum  alamiah  dan  bukan pemberian  hakim  agung.  Berdasarkan penjelasan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa pembatasan  akses  kepada  masyarakat Rohingya,  ketidakadilan  yang  dirasakan masyarakat Rohingya akibat tidak mendapatkan  hak  warga  negaranya  adalah bentuk  pelanggaran  HAM  pada  poin perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
diskriminasi. Juga berkaitan dengan pelanggaran  hak  yaitu  hak  untuk  hidup, hak  bebas  dari  siksaan,  perlakuan  atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi,  atau  merendahkan  martabat, dan berkaitan dengan pelanggaran ha katas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi.

## Keterlibatan ASEAN dalam Mengupayakan Penyelesaian Konflik
Sebagai  organisasi  regional  di  Asia Tenggara,  komitmen  ASEAN  merupakan komitmen  untuk  mengakhiri  konflik  yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di  Myanmar.  Namun  pernyataan  tersebut belum  dapat  dibuktikan  karena  norma  dan prinsip  non-interferensi  yang  dianut  oleh ASEAN  menjadi  dasar  bagi  kelangsungan hubungan antar anggota ASEAN, sekaligus menjadi penghambat pembubaran mekanisme  di  dalam  ASEAN.  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  anggota  ASEAN yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam  juga  turut  prihatin  dengan  kondisi masyarakat Rohingya di Myanmar. Keprihatinan  Indonesia  dapat  dilihat  dari peran aktif Indonesia dalam memantau dan merespon  konflik  Myanmar.  Akan  tetapi, melampaui  hal  itu,  dunia  internasional mengapresiasi pemerintah Indonesia karena keberhasilannya berdialog dengan pemerintah Myanmar. Dengan keberhasilan ini  Indonesia  jadi  negara  pertama  yang diterima  otoritas  Myanmar  terkait  krisis kemanusiaan etnis Rohingya.
Pelanggaran  HAM  terbesar  yang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
terjadi  di  Asia  Tenggara  pada  tahun  2017 terkait krisis Rohingya telah membawa kita pada  peran  ASEAN  dalam  menyelesaikan isu-isu  ASEAN.  Pertanyaannya  adalah upaya  apa  yang  telah  dilakukan  ASEAN. Selain  itu,  dapatkah  ASEAN  berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus kemanusiaan  di  kawasannya.  Kecuali Thailand,  semua  negara  anggota  Asia Tenggara  adalah  bekas  jajahan  negara- negara  Barat.  Hanya  dengan  cara  inilah negara-negara  Asia  Tenggara  dapat  benar- benar  menjaga  kedaulatannya.  Merujuk pada  pengalaman  masa  lalu,  mereka  tidak ingin  lagi  terjadi  penjajahan  di  Asia Tenggara.  Karena  itu,  mereka  menutup pintu  bagi  negara  mana  pun  (termasuk negara  Asia  Tenggara)  untuk  ikut  campur dalam  urusan  internal  negara  lain.  Lantas, bagaimana  jika  masalahnya  merupakan masalah  serius  yang  menyebabkan  negara lain  terancam?  Kasus  Rohingya  menjadi salah  satu  rujukan  ketika  negara  tidak selalu  mampu  menanggung  bebannya sendiri.  Selain  itu,  masalah  tersebut mengganggu keamanan negara lain. Misalnya pengungsi Rohingya yang mencari  suaka  di  negara  lain  merupakan masalah  bersama  di  negara-negara  Asia Tenggara,  dan  menjadi  tanggung  jawab organisasi  regional  di  kawasan  yaitu ASEAN.
Myanmar tidak terbuka untuk negara- negara  Asia  Tenggara  tentang  masalah  hak asasi  manusia.  Tidak  ada  yang  bisa menyalahkan  Myanmar  dari  negara-negara Asia  Tenggara  yang  memutuskan  untuk menutup  diri.  Pada  2017,  Myanmar memulai  dialog  dengan  negara  Indonesia.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
Faktanya,  Myanmar  tertutup  bagi  partai politik  asing  karena  krisis  Rohingya. Karenanya,  hal  ini  membuat  negara  lain sulit merangkul Myanmar untuk menyelesaikan  kasus  Rohingya.  Pada  sisi lain,  upaya  penyelesaian  masalah  yang terjadi  di  Myanmar  dipersulit  oleh  prinsip non-intervensi,  sehingga  negara  anggota ASEAN  tidak  bisa  masuk  mencampuri urusan internal atau regional negara.
Berdasarkan  prinsip  tersebut  integrasi negara-negara  ASEAN  semakin  melemah sehingga  menghambat  proses  konsolidasi negara-negara  yang  ada  di  Asia  Tenggara. Selain  itu,  karena  prinsip  ini  peran  dan upaya  ASEAN  dalam  penyelesaian  konflik kemanusiaan Myanmar terhambat. Penyebutan  prinsip  non-intervensi  dan perbedaan  pendapat  di  antara  negara- negara  ASEAN  tentang  norma  hak  asasi manusia  telah  menempatkan  ASEAN  pada posisi  yang  sulit  dan  mempersulit  negara anggota  untuk  mencapai  kesepakatan tentang  masalah  hak  asasi  manusia  di Myanmar. Selain itu, semua negara anggota ASEAN  memiliki  sensitifitas  tersendiri terkait urusan kedaulatan negara.
Indonesia  dalam  pertemuan  bilateral yang  mengutus  Menteri  Luar  Negeri  Retno LP  Marsudi  berdialog  dengan  Daw  Aung San  Suu  Kyi  selaku  de  facto  pemimpin Myanmar.  Dalam  dialog  ini  dibahas desakan  terhadap  pemerintah  Myanmar untuk menghentikan konflik dan kekerasan Rohingya.  Pada  sisi  lain,  pemerintah Myanmar  didesak  untuk  memberi  akses bantuan  kemanusiaan  bagi  Indonesia  dan ASEAN  di  Rakhine  (NN,  2019).  Upaya
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
ASEAN  dan  pertemuan  bilateral  antara Indonesia  dan  Myanmar  diyakini  belum mampu  menghentikan  krisis  kemanusiaan di  Myanmar  karena  pemerintah  Myanmar belum berupaya untuk melindungi Rohingya.
Serangan  sistematis  dan  terorganisir oleh  pemerintah  Myanmar  terhadap orang- orang  Rohingya  dapat  diklasifikasikan sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan dengan  risiko  genosida  yang  tinggi.  Jika kekerasan pemerintah tidak segera dihentikan,  berdasarkan  konsep  hukum internasional, maka komunitas internasional  akan  bertindak  melawan Myanmar.  Istilah  ini  dikenal  dengan sebutan  Responsibilitas  Melindungi  atau R2P. Sehubungan dengan konflik Rohingya, Pemerintah Myanmar terbukti mengabaikan tanggung jawab perlindungan warga  sipil,  sehingga  konsep  R2P  dapat diterapkan  untuk  menyelesaikan  konflik tersebut.  Dalam  konteks  R2P,  setelah Indonesia  maupun  organisasi  internasional seperti  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI) mencoba  upaya  dialog  dengan  Myanmar tanpa membuahkan hasil ke arah penyelesaian konflik.
Maka kasus kemanusiaan  di  Rakhine  sudah  seharusnya menjadi  tanggung  jawab  Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk  menerapkan  konsep R2P.
Prinsip  Responsbility  to  Protect  lahir karena  maraknya  pelanggaran  berat  HAM pada realitas internasional. Gagalnya humanitarian  intervention  dalam  upaya penyelesaian beragam konflik kemanusiaan di tingkat internasional serta tidak

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
kegagalannya meraih dukungan internasional menjadi dasar lahirnya konsep ini (Djundjunan & Wirakara, 2009). Kegagalan humanitarian intervention disinyalir  karena  maraknya  nuansa  politis atau  politik  kepentingan  dari  negara tertentu.  kurangnya  legalitas  yang  jelas melalui humanitarian intervention
seringkali diikuti dengan konflik kepentingan dan tanpa
mandat. Humanitarian intervention dianggap sebagai  upaya  yang  ilegal  karena  sering melukiskan  dominasi  negara  superpower terhadap negara lemah (Frank, 2003).
Pada  tanggal  6  November  2017, Pernyataan  Dewan  Keamanan  melalui Precidential Statement S/PRST/2017/22 memuat respon Dewan Keamanan terhadap konflik di Myanmar. Pernyataan ini sebagai bukti  diterapkannya  konsep  Responsibility to  Protect  karena  kegagalan  Myanmar menjalankan
tanggung jawabnya melindungi Rohingya. Jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga sipil  telah  gagal  diberikan  pemerintah
Myanmar. Pada langkah selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Hak Asasi Manusia membentuk tim pelapor yang  khusus  memantau  situasi  hak  asasi manusia  di  Myanmar  serta  misi  pencari fakta  untuk  mengatasi  krisis  kemanusiaan sebagai  tindakan  pencegahan  langsung terkait  dengan  konsep  tanggung  jawab untuk  melindungi,  dengan  memeriksa  dan mencari  bukti.  terkait  tindak  kekerasan yang  dilakukan  oleh  otoritas  Myanmar terhadap Rohingya (Tun, 2016).

## Sementara  langkah  yang  diterapkan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
ASEAN pada sisi lain adalah menyelesaikan krisis  kemanusiaan  melalui  pembentukan badan  ad  hoc  dan  menggerakkan  lembaga sebelumnya yang fokus pada kemanusiaan. Pada tahun 2011 ASEAN membentuk badan mitigasi bencana yang disebut dengan AHA Centre  (ASEAN  Coordinating  Centre  for Humanitarian Assistance on disaster management)  sebagai  respon  terhadap bencana  yang  terjadi  di  negara  yang menjadi  kawasan  Asia  Tenggara (BBC Indonesia,  2017) .  Lembaga  ini  fokus  pada upaya  tanggap  bencana  yang  terjadi  di negara  kawasan  Asia  Tenggara,  baik bencana alam maupun non-alam. Berkaitan dengan  krisis  kemanusiaan  di  Myanmar, para pemimpin ASEAN menyetujui pembentukan  satuan  tugas  ad  hoc  yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pemulangan  para  pengungsi  Rohingya kembali ke Myanmar. Satuan tugas tersebut beranggotakan  para  ahli  yang  telah ditunjuk Sekretaris Jenderal ASEAN. Satuan tugas  ini  berkonsultasi  dan  bekerjasama dengan negara anggota ASEAN.
Terbentuknya  satgas  ad  hoc  ini mendapat sambutan baik pemerintah Myanmar.  Sambutan  hangat  ini  didasari fokus  ASEAN  yang  menyebut  persoalan tersebut dengan isu negara bagian Rakhine. Selama  ini  pemerintah  Myanmar  menolak sebutan isu Rohingya maupun etnis muslim yang  dianggap  mendiskreditkan  otoritas Myanmar (Pramudyani, 2019).
Kesepakatan dicapai pada rapat pleno KTT  ASEAN  ke-35  yang  diadakan  di Nonthaburi,  Thailand.  Pertemuan  tersebut dihadiri  oleh  kepala  negara  pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
dari  10  negara  anggota  termasuk  Presiden Joko  Widodo  dari  Republik  Indonesia.  Di bawah  kepemimpinan  Sekretariat  ASEAN, satgas tersebut akan mengawasi pelaksanaan rekomendasi preliminary need assesment  (PNA)  berdasarkan  laporan  dari tim  ASEAN  Humanitarian  Assistance Coordination  Center  (AHA  Center)  dan ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ERAT).
Pada  Maret  2019,  tim  dari  ASEAN- ERAT  dan  AHA  Centre  melakukan kunjungan  ke  negara  bagian  Rakhine  guna mengevaluasi kesiapan Myanmar menerima kembalinya pengungsi Rohingya.
Berdasarkan  evaluasi  tersebut,  tim  ini memberikan  sebanyak  empat  rekomendasi bagi  pemerintah  Myanmar,  yaitu  jaminan keselamatan  pribadi,  keamanan  materi, pendaftaran  Rohingya,  dan  kohesi  sosial untuk  mencegah  konflik  horizontal  di Myanmar.  Namun,  sebagaimana  dampak konflik  dan  kekerasan  pada  umumnya, sebagian  besar  pengungsi  menolak  untuk kembali dengan sukarela karena ketidakpastian  faktor  keamanan  jangka panjang.
Berdasarkan penjelasan di atas, Myanmar  pada  awalnya  sangat  tertutup atas  konflik  ini,  namun  setelah  percobaan soft  diplomacy  yang  terus  dilakukan  oleh Indonesia,  Myanmar  mulai  membuka  diri untuk bekerja sama agar masalah konflik ini dapat  diselesaikan  dengan  baik.  ASEAN yang  awalnya  tidak  bisa  ikut  campur karena bertabrakan langsung dengan prinsip  non  intervensi  yang  mereka  buat sendiri,  akhirnya  ASEAN  bisa  bertindak
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
dengan  menerapkan  konsep  Responsbility to  Protect  (R2P).  Mengingat  konflik  yang terjadi  adalah  kasus  pelanggaran  HAM yang  sangat  berat  membuat  ASEAN  tidak menyerah  agar  terus  berusaha  untuk menyelesaikan  konflik  antara  Muslim Rohingya  dan  Buddha  Rakhine.  Sementara itu  kehadiran  AHA  juga  sangat  membantu selama  konflik  tersebut  terjadi.  AHA merupakan sebuah organisasi yang bergerak  di  bidang  kemanusiaan  dan menjunjung  tinggi  HAM,  karenanya  ia hadir  untuk  membantu  para  korban  yang terjadi di wilayah Rakhine.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pada  dasarkan  ASEAN  terlibat  dalam upaya  penyelesaian  konflik  di  Myanmar. Khsusunya  yang  terjadi  pada  masyarakat Rohingya.  Upaya  tersebut  dilakukan  atas dasar  Myanmar  merupakan  bagian  dari ASEAN.  Sementara  itu  dalam  menjalankan aksinya  ASEAN  mengajak  tim  AHA  dalam rangka memperhatikan kebutuhan- kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat  Rohingya  selama  mengalami konflik.  Pendekatan  yang  dilakukan  oleh ASEAN  adalah  dengan so ft  d iplo macy di mana  dalam  upaya  melakukan  negosiasi, negara  Indonesia  merupakan  negara  yang mewakili  ASEAN  melalui  Kementerian Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  Secara umum,  kasus  yang  terjadi  di  Rohingya adalah  kasus  pelanggaran  HAM  berat, sehingga  peran  dari  ASEAN  sangat dibutuhkan.  Keterlibatan  ASEAN  akhirnya diperbolehkan  dengan  menganut  sistem Responsibility to Protect yang  mana  konsep  ini merupakan bagian dari tindakan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
perlindungan  dengan  upaya  perdamaian dan  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi manusia. Keterlibatan ASEAN secara umum memang  belum  terlihat  maksimal  sebab eskalasi konflik masih terus terjadi. Namun, dapat  dilihat  bahwa  dengan  keberadaan ASEA,  konflik  di  Rohingya  dapat  ditekan dengan cara menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik antara Rohingya dan Rakhine.

## DAFTAR PUSTAKA
Acharya,  A.  (1994).  ASEAN-UN  Co-operation  in Peace and Preventive Diplomacy: Its
Contribution  to  Regional  Security. The Indonesian Quarterly, Vol.22 No.3, , 222.
BBC  Indonesia.  (2017,  Desember  5). Sejauh  Apa Peran  Badan  Mitigasi  Bencana  ASEAN,  AHA Centre? Retrieved  from  https://www.bbc.com/ indonesia/indonesia-42237888
BBC.  (2019,  December  11). 'Geno sid a'  Muslim Rohingya  di  Myanmar:  Aung  San  Suu  Kyi menyanggah tuduhan di Mahkamah Internasional . Retrieved  from  BBC  Indonesia:  https:// www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653
Bonasir,  R.  (2021). Kud eta  Myanm ar:  Mengap a Indonesia Diharapkan Membantu Mengatasi Krisis Politik  "Sahabat  Lama". Jakarta:  BBC  News Indonesia.
Budiharjo, M. (1985). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:
Gramedia.
Djundjunan,  B.  A.,  &  Wirakara,  R.  (2009).  The
Responsibility  to  Protect  dalam  Perspektif Hukum. Majalah Opinio  Juris, Vo l. I, Ok to ber ,
46.
Faricha, A. (2013, April 4). https:// lbhyogyakarta.org/ .  Retrieved  from  Hak  Sipil sebagai  Pelindung  Kebebasan  Fundamental Individu:
https:// lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil- sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
individu/
Frank, T. M. (2003). Interpretation and Change in the Law  of  Humanitarian  Intervention.  In  J.  L. Holzgrefe,  &  R.  O.  Keohane, Hum anitarian Intervention:  Ethical,  Legal  and  Political  Dilemas (pp.  204  -  231).  United  States:  Cambridge University Press.
Hossain,  M.  P.  (2017,  September  25). The
Conversation .  Retrieved  from  Sejarah  Preseuksi Rohingya di Myanmar: https:// theconversation.com/sejarah-persekusi-
rohingya-di-myanmar-84520
HRW,  H.  R.  (2020). An  Open  Priso n  Witho ut  End . Burma: Human Rights Watch.
Jones,  L.  (2009). ASEAN  and   The  No rm   o f  No n- Interference in Southeast Asia: A Quest for Soscial Order. -:  Nuffield  College  Politics  Group Working Paper.
Keling, M. F., Saludin, M. N., Feigenblatt, O. F., Ajis, M.  N.,  &  Shuib,  M.  S.  (2010).  A  Historical Approach  to  Myanmar ’ s  Democratic  Process.
Journal of Asia Pacific Studies, Vol 1, No 2 ,  132  - 148.
Moloeng,  L.  J.  (2011). Meto dolo gi  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rodaskarya.
Nadria,  F.,  &  Christiyaningsih.  (2020,  Agustus  12). https://www.republika.co.id/ . Retrieved from Badan HAM:  Banyak  Pembantaian  Rohingya  2017 tak  Dilaporkan:  https://www.republika.co.id/ berita/qeyepf459/badan-ham-banyak- pembantaian-rohingya-2017-tak-dilaporkan nn.  (2015,  Maret  17). https://k emlu.go .id / .  Retrieved from Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN: https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/ halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar- pembentukan-asean
NN.  (2019,  September  25). Kemlu.go .id .  Retrieved from  Menlu  Retno  Serukan  Hentikan  Krisis Kemanusiaan  di  Rakhine  State:  https:// kemlu.go.id/portal/id/read/622/view/menlu- retno-serukan-hentikan-krisis-kemanusiaan-di -rakhine-state

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)
Pramudyani,  Y.  D.  (2019,  November  15). Langk ah
Baru  ASEAN  Untuk  Membantu  Repatriasi Pengungsi Rohingya . Retrieved from www.antaranews.com:
https://
www.antaranews.com/berita/1165028/langkah
-baru-asean-untuk-membantu-repatriasi- pengungsi-rohingya
Siba, M. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). Pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konflik  Rohingya. Islamic  Wolrd  and  Politics,  Vol.  2.  No.  2 ,  369  - 385.
Triono.  (2014).  Peran  ASEAN  Dalam  Penyelesaian Konflik  Etnis  Rohingya. Jurnal TAPIs. Vo l. 10 No. 2 .
Tun,  S.  Z.  (2016). A  Family  Stand s  Besid e  the Remains of a burned Down Market in a Rohingya Village  Outside  Maungdaw,  Rakhine  State  . New York: Human Rights Watch.
Wakhidah,  N.  (2014). Prinsip No n-Intervensi ASEAN dalam  Upaya  Penyelesaian  Konflik  Rohingya  di Myanmar. Yogyakarta:
Departemen Ilmu
Hubungan  Internasional  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan