## ORIGINAL ARTICLE

## Pengetahuan tentang Legalitas Obat dan Tindakan Pembelian Obat secara Online untuk COVID-19
Tarissa Sekar Ayunda, Medyna Prastiwi, Arina Inas Maheswari, Deapriska Tampake, Deya Andriani, Galuh Laksatrisna Pide, Gina Yola Okvitasari, Isna Fauziah, Lubby Razan Fawwaz, Muhammad Fathurrahman, Nafiladiniaulia Jihanwasila, Naufal Abiyyu Tetuko Aji, Tarisya Dinda Saraya, dan Zannuba Tazkia Azizah,
Anila Impian Sukorini*
Departemen Farmasi Praktis, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C, Jl. Ir. Soekarno, Surabaya 60115, Indonesia
*E-mail : anila-i-s@ff.unair.ac.id

## ABSTRAK
Sejak  pandemi  COVID-19,  sebagian  besar  masyarakat  memiliki  atensi  lebih  besar  terhadap  permasalahan  kesehatan termasuk pembelian  obat-obatan yang pada era 4.0 ini banyak dilakukan secara daring dimana dapat menjadi celah bagi peredaran  obat  ilegal.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  profil  pengetahuan  tentang  legalitas  obat,  tindakan responden  dalam  pembelian  obat  secara online untuk    COVID-19  serta  korelasi  antara  tingkat  pengetahuan  dengan tindakan  responden  dalam  pembelian  obat online untuk  COVID-19.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  instrumen kuesioner yang disebarkan secara daring pada bulan Oktober 2021 dengan kriteria inklusi responden  berusia 17-55 tahun dan pernah membeli obat untuk COVID-19 secara online . Pemilihan sampel dilakukan secara accidental sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (73,45%) memiliki tingkat pengetahuan sedang terkait legalitas obat. Sebanyak 85% responden telah melakukan pengecekan legalitas obat sebelum pembelian obat secara online dengan  12,4%  diantaranya  melakukan  pengecekan  dengan  mengecek  merek  dan  tanggal  kadaluarsa.  Berdasarkan  uji korelasi  yang  dilakukan,  penelitian  kami  menunjukkan    bahwa  tidak  ada  korelasi  antara  pengetahuan  dan  tindakan pengecekan legalitas obat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait legalitas obat.
Kata Kunci: COVID-19, Legalitas Obat, Pembelian Online, Pengetahuan, Tindakan

## ABSTRACT
Since COVID-19 pandemic, people have paid more attention to health issues including drug purchase which in this 4.0 industry era can be purchased online and can be a loophole for illegal drug distribution. The study aimed to determine the knowledge profile related to the legality of drugs, the behaviour of purchasing drugs online for COVID-19, and the correlation between knowledge with the respondent’s behaviour when buying medicines for COVID-19 online. Data was collected using a questionnaire instrument distributed online in October 2021 for people aged 17-55 years and who have bought  drugs  online  for  COVID-19.  Sample  selection  was  done  by  accidental  sampling.  The  study  showed  that  most respondents  (73,45%)  have  moderate  knowledge  scores.  Around  85%  of  respondent  have  checked  the  drug's  legality before buying online drugs and 12,4% of them contained the medicine’s legality by examining its brand and expiration date. Based on the correlation test in our study, there is no correlation between knowledge and behaviour when buying online drugs for  COVID-19. Therefore, more efforts are necessary to  increase the public's knowledge and awareness regarding the legality of drugs.
Keywords: COVID-19, Drug Legality, Online Buying, Knowledge, Behaviour

## PENDAHULUAN
Pada  akhir  tahun  2019,  dunia  digemparkan dengan  munculnya Coronavirus  Disease (COVID-19) yang  disebabkan  oleh  virus Severe  Acute  Respiratory Syndrome  Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).  Bermula  di Cina,  penyakit  ini  kemudian  menjadi  permasalahan serius  karena  semakin  banyaknya  jumlah  kasus terkonfirmasi pada banyak negara tiap harinya. Berbagai upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  menurunkan jumlah  kasus  COVID-19,  salah  satunya  dengan memberikan  kebijakan  karantina  wilayah  untuk membatasi  aktivitas  di  luar  rumah  melalui  program Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  atau  PSBB  yang berangsur  ketat  dan  dialihkan  menjadi  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Kebijakan  PSBB  ataupun  PPKM  berisi  pengalihan berbagai  kegiatan  di  luar  rumah,  seperti  kegiatan sekolah  dan  bekerja  dari  rumah  ( work  from  home ), bahkan  kegiatan  beribadah  (Mahadewi,  2020).  Selain itu,  karantina  wilayah  juga  dilakukan  dengan memberlakukan penutupan beberapa akses jalan dalam kota maupun luar kota pada waktu-waktu tertentu serta pembatasan jumlah dan jam operasi transportasi umum yang  berguna  untuk  menahan  mobilitas  dan  aktivitas masyarakat  di  luar  rumah.  Beberapa  sektor  yang diperkirakan  akan  menimbulkan  kerumunan,  seperti pusat perbelanjaan, juga dibatasi aksesnya (Putri, 2020).
Sejak  pandemi,  sebagian  besar  masyarakat memiliki  atensi  lebih  besar  terhadap  permasalahan kesehatan. Permintaan terhadap produk obat, khususnya obat, vitamin, dan suplemen relatif  meningkat di masa pandemi. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat adanya perubahan  pola  belanja  sejak  pandemi  sebagai  upaya mematuhi  peraturan  pemerintah  untuk  membatasi mobilitas dan kegiatan di luar rumah. Hasilnya tercatat sebanyak  31%  responden  mengalami  peningkatan aktivitas  belanja  daring  selama  pandemi  COVID-19. Selain  itu, Badan Pusat Statistik  juga  mencatat  adanya perubahan  pengeluaran  pada  komoditas  belanja  rumah tangga  yang  dibuktikan  dengan  20%  pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan. Hal  ini  dapat menunjukkan  meningkatnya  permintaan  produk  obat sehingga  membuka  celah  terjadinya  distribusi  produk obat ilegal di masyarakat.
Distribusi obat secara ilegal merupakan permasalahan serius disaat pandemi ini. Penjualan obat tanpa  izin  edar  diketahui  meningkat  hingga  100% selama  masa  pandemi  (CNN  Indonesia,  2020).  Hal tersebut  diakibatkan  oleh  perubahan  sistem  pembelian obat ke arah daring sehingga rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak  yang tidak  bertanggung  jawab. Kemudahan mengakses  berbagai  situs  penjualan  daring  pada  era industri 4.0 juga dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang melakukan pembelian secara daring (Badan Pusat Statistik,  2020).  Berdasarkan  artikel  berita  yang  dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 28  Juli  2020  dengan  judul  "Meminimalisir  Potensi Penyalahgunaan  Obat  Daring,  Badan  POM  Gelar Sosialisasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2020", disebutkan bahwa proses jual beli obat secara daring, baik melalui
e-commerce ,  apotek  daring  ataupun  media  sosial (Facebook,  Instagram,  Twitter,  dsb)  dapat  menaikkan jumlah  penyalahgunaan  obat,  peredaran  obat  ilegal, ataupun obat palsu yang belum terverifikasi keamanan, khasiat, dan mutunya karena beberapa obat dinilai tidak mengikuti regulasi atau peraturan yang ada.
Maraknya obat ilegal yang beredar di masyarakat Indonesia  selama  pandemi  menjadi  isu  terkini  yang perlu dikaji dengan serius sebab permintaan masyarakat terhadap  produk  obat  pun  meningkat  selama  pandemi COVID-19.  Pada  28  Juli  2020  diadakan  sosialisasi tentang  Peraturan  BPOM  No.8  tahun  2020  tentang Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring yang dihadiri  oleh  perwakilan  dari  Kementerian  Kesehatan, Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), Gabungan  Perusahaan  Farmasi  Indonesia  (GPFI),  dan Indonesian  E-Commerce  Association (idEA)  sebagai bentuk regulasi peredaran obat secara daring. Namun, di sisi lain disebutkan jika masalah terkait peredaran obat palsu  ini  juga  berasal  dari  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam memilih obat sesuai ketentuan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  profil pengetahuan tentang legalitas obat,  tindakan responden dalam pembelian obat secara online untuk  COVID-19, serta  korelasi  antara  tingkat  pengetahuan  dengan tindakan responden dalam pembelian obat online untuk COVID-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data deskriptif (inferensial) dengan rancangan penelitian observasional.  Penelitian  menggunakan  pendekatan cross-sectional dengan  tujuan  mengamati  hubungan antara  faktor  resiko  dengan  akibat  yang  terjadi  dalam waktu  yang  bersamaan  (Siyoto  &  Sodik,  2015). Pengambilan  data  dilakukan  selama  bulan  Oktober 2021.  Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik accidental  sampling dengan  instrumen  berupa kuesioner  (Dharma,  2015).  Responden  yang  didapat sejumlah  113  orang.  Kriteria  inklusi  dalam  kuesioner adalah  warga  negara  Indonesia  dengan  kelompok  usia 17-55  tahun  dan  pernah  melakukan  pembelian  produk obat  secara online untuk  mencegah  dan  mengobati COVID-19.  Menurut  Departemen  Kesehatan  RI, kelompok  umur  17-55  tahun  berada  dalam  kategori remaja akhir hingga lansia awal (Al Amin, 2017).
Responden  diminta  untuk  mengisi  kuesioner yang  berisi  12  pertanyaan  terkait  dengan  pengetahuan legalitas  obat  dengan  total  skor  yang  dapat  diperoleh adalah  17.  Kuesioner  telah  divalidasi  dengan  metode validitas  isi.    Data  yang  diperoleh  melalui  kuesioner dianalisis  secara  statistik  dengan  menggunakan perangkat lunak SPSS. Tingkat pengetahuan responden ditentukan  berdasarkan  skoring  yang  ditentukan. Selanjutnya,  dilakukan  pengelompokkan  menjadi tingkat  pengetahuan  rendah,  sedang,  dan  tinggi.
Responden  yang  memperoleh  total  skor  1  hingga  6 dikategorikan ke dalam pengetahuan rendah, total skor 7  hingga  12  dikategorikan  dalam  pengetahuan  sedang, dan  total  skor  13  hingga  17  dikategorikan  dalam pengetahuan  tinggi.  Data  terkait  tingkat  pengetahuan responden  selanjutnya  dianalisis  dengan  uji  spearman untuk  menilai  hubungan  antara  tingkat  pengetahuan dengan tindakan pemeriksaan legalitas obat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  didapatkan bahwa  sebagian  besar  responden  berjenis  kelamin perempuan.  Mayoritas  responden  berusia  17-26  tahun. Pendidikan dari sebagian besar responden adalah tamat SMA/SMK. Demografi responden tertera pada Tabel 1.

## Tabel 1. Demografi (n=113)
Demografi Kategori n (%) Jenis Kelamin Laki-laki 32 (28,3) Perempuan 81 (71,7) Usia 17-26 tahun 81 (71,7) 27-36 tahun 14 (12,4) 37-46 tahun 9 (8,0) 47-56 tahun 9 (8,0) Pendidikan Tamat SD 0 (0) Tamat SMP 0 (0) Tamat SMA/SMK 68 (60,2) Tamat D3/S1 31 (27,4) Tamat S2/S3 14 (12,4)

## Pengetahuan terkait legalitas obat
Tingkat  pengetahuan  responden  ditunjukkan pada  Tabel  2.  dimana  diketahui  bahwa  mayoritas responden  yaitu  sebanyak  73,45%  memiliki  tingkat pengetahuan  sedang  terkait  legalitas  obat.  Sejumlah 52,2%  responden  belum  memahami  terkait  nomor registrasi  obat.  Nomor  registrasi  merupakan  bentuk persetujuan registrasi agar dapat diedarkan di Indonesia yang menjadi aspek legalitas dari suatu obat (BPOM RI, 2021). Dengan demikian, pengetahuan yang rendah dan sedang  terkait  legalitas  obat  perlu  ditingkatkan. Pengetahuan  masyarakat  terkait  legalitas  obat  yang terbatas,  didukung  dengan  tren  pembelian  obat  secara online menjadi  peluang  terjadinya  transaksi  jual  beli obat yang tidak legal sehingga masyarakat memperoleh obat  yang  tidak  legal  (BPOM  RI,  2020).  Hal  tersebut dapat diatasi dengan memastikan dan mewajibkan PBF untuk  menerima  obat  dari  industri  farmasi  legal  dan menyalurkan kepada sarana pelayanan obat legal. Selain itu,  apoteker  juga  perlu  memberi  sosialisasi  dan pemahaman kepada masyarakat untuk membeli obat di fasilitas  pelayanan  obat  yang  legal  sehingga  dapat terjamin  keamanan  dan  mutu  dari  obat  yang  diterima masyarakat (Supardi et al., 2019).

## Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Responden (n=113)
Kategori Skor n (%) Rendah 1-6 1 (0,89) Sedang 7-12 83 (73,45) Tinggi 13-17 29 (25,66)

## Tindakan pemeriksaan legalitas obat
Terdapat  berbagai  jenis  obat  yang  dapat  dibeli secara online selama pandemi, baik untuk pencegahan maupun  pengobatan  COVID-19.  Data  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden membeli 1 jenis obat untuk pencegahan COVID-19 dan tidak  pernah  membeli  obat  secara online untuk pengobatan  COVID-19  seperti  tertera  pada  Tabel  3. Selain  itu, jumlah responden  yang  membeli  lebih  dari satu  jenis  obat  untuk  pencegahan  COVID-19  adalah sebanyak 38,1% responden dan 23,0% responden untuk pengobatan  COVID-19.  Pembelian  obat  secara online dengan  jumlah  lebih  dari  satu  dapat  memperbesar resiko  untuk  mendapatkan  obat  yang  tidak  legal sehingga diperlukan pengetahuan terkait legalitas obat agar terhindar dari obat ilegal (BPOM RI, 2020).
Tabel  3.  Pembelian  Obat  Secara Online untuk  Pencegahan dan Pengobatan COVID-19 Jenis Kategori n (%) Pencegahan Beli 1 obat 64 (56,7) Beli 2 obat 22 (19,5) Beli 3 obat 17 (15,1) Beli lebih dari 3 obat 4 (3,5) Tidak tahu 3 (2,6) Tidak pernah 3 (2,6) Pengobatan Beli 1 obat 37 (32,7) Beli 2 obat 15 (13,3) Beli 3 obat 8 (7,1) Beli lebih dari 3 obat 3 (2,6) Tidak tahu 2 (1,8) Tidak pernah 48 (42,5)
Pada  penelitian  ini,  diketahui  terdapat  1 responden yang membeli obat antivirus sebagai upaya pencegahan  COVID-19.  Antivirus  merupakan  obat yang tergolong obat keras. Pembelian obat keras tanpa resep  dari  dokter  dapat  membahayakan  pasien  karena tidak adanya pengawasan dari dokter maupun apoteker terkait  penggunaan  obat  keras  tersebut  sehingga terdapat  kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan (Yuningsih, 2021).
Sebagian besar responden membeli obat secara online untuk pencegahan COVID-19 di apotek online . Di  sisi  lain,  mayoritas  masyarakat  juga  membeli  obat secara online untuk  pengobatan  COVID-19  di marketplace seperti  Shopee,  Tokopedia,  dan  lainnya seperti yang tertera pada Tabel 4. Tidak semua tempat pembelian  obat  di marketplace termasuk  ke  dalam golongan  apotek  sehingga  tidak  jarang  pembeli mendapatkan obat ilegal.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sejumlah 85%  responden  sudah  memeriksa  legalitas  obat sebelum  membelinya  secara online .  Namun,  sebagian besar dari responden tidak memeriksa legalitas dengan benar.  Sejumlah  12,4%  responden  masih  memeriksa legalitas  obat  dengan  cara  memeriksa  mereknya. Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun 2017  tentang  Kriteria  dan  Tata  Laksana  Registrasi Obat, obat yang dapat diedarkan adalah obat yang telah mendapatkan  persetujuan  registrasi  untuk  dapat
diedarkan di wilayah Indonesia. Persetujuan registrasi tersebut  diberikan  dalam  bentuk  nomor  registrasi sehingga  nomor  registrasi  dapat  dijadikan  indikator dalam memeriksa legalitas obat (BPOM RI, 2017).
Tabel  4.  Tempat  Pembelian  Obat  Secara Online untuk
Pencegahan dan Pengobatan COVID-19 Jenis Kategori n (%) Pencegahan Beli di apotek online 34 (30,1) Beli di marketplace 42 (37,2) Beli di online shop 11 (9,7) Beli di 2 tempat 18 (15,9) Beli di 3 tempat 2 (1,8) Tidak pernah 6 (5,3) Pengobatan Beli di apotek online 33 (29,2) Beli di marketplace 27 (23,9) Beli di online shop 9 (7,9) Beli di 2 tempat 6 (5,3) Beli di 3 tempat 1 (0,9) Lainnya 1 (0,9) Tidak pernah 36 (31,9)
Sebagian  besar  responden  belum  mengetahui bahwa memeriksa legalitas obat hanya dapat dilakukan dengan  memeriksa  nomor  registrasinya  baik  dengan memeriksa  nomor  registrasi  pada  kemasan  maupun dengan memindai QR code yang tertera pada kemasan. Obat  yang  beredar  wajib  memiliki  izin  edar  berupa nomor registrasi (BPOM RI, 2020). Memeriksa tanggal kadaluarsa  dan  memeriksa  merek  obat  tidak  dapat menunjukkan  legalitas  suatu  produk  obat  karena keduanya tidak berkaitan. Tanggal kadaluarsa menunjukkan berapa lama produk obat dapat disimpan sebelum  kemasan  dibuka  yang  berkaitan  dengan stabilitas,  keamanan,  dan  efektivitas  obat  tersebut, sedangkan  merek  obat  menunjukkan  nama  milik produsen  obat  yang  bersangkutan  yang  berkaitan  erat dengan identitas suatu produk. Satu nama generik dapat diproduksi berbagai  macam sediaan obat  dengan nama dengan  yang  berbeda  pula.  Maka,  tanggal  kadaluarsa dan  memeriksa  merek  obat  tidak  dapat  dijadikan parameter legalitas obat.
Berdasarkan hasil capaian dan deteksi pelanggaran selama tahun 2019  yang diumumkan oleh BPOM,  diketahui  bahwa  pelanggaran  yang  sering terjadi  adalah  meluasnya  peredaran  obat  dan  makanan secara online dimana obat tersebut sebagian besar belum memperoleh izin edar dari BPOM sehingga keamanannya masih belum dapat dipastikan (Yuningsih,  2021).  Selain  itu,  obat  yang  dijual  secara
online belum  tentu  dijual  oleh  toko  yang  termasuk fasilitas  pelayanan  obat  legal  dan  pembelian  secara online juga  dapat  menyebabkan  masyarakat  tidak memahami  informasi  yang  tertera  pada  kemasan  obat karena  masyarakat  tidak  menerima  informasi  terkait obat  pada  saat  melakukan  pembelian  (Supardi  et  al., 2019).
Masyarakat  yang  membeli  pada  fasilitas pelayanan  obat  yang  ilegal  dapat  memperoleh  obat ilegal yang tidak terjamin mutu dan keamanannya. Hal ini  perlu  menjadi  perhatian  serius,  mengingat  bahwa peredaran produk obat dan makanan dengan keamanan, efikasi,  dan  mutu  yang  tidak  terjamin  dapat memperburuk bahkan membahayakan kesehatan masyarakat  serta  generasi  penerus  bangsa  (Hijawati, 2020).  Dampak  buruk  yang  dihasilkan  dari  konsumsi obat  ilegal  ini  bisa  saja  tidak  langsung  dirasakan. Namun,  beberapa  dampak  buruk  serta  kerugian  yang dapat  ditimbulkan  akibat  konsumsi  obat  ilegal  seperti efektivitas obat yang  menurun bahkan tidak  berkhasiat sehingga  tujuan  terapi  tidak  tercapai,  kondisi  tidak membaik atau bertambah parah, over dosis , kontraindikasi, alergi, maupun timbulnya efek samping yang tidak diinginkan dapat terjadi dalam jangka waktu pendek maupun  panjang yang  berujung pada memperburuk kondisi kesehatan masyarakat (Yuningsih, 2021; Hijawati, 2020).

## Hubungan  pengetahuan  dan  tindakan  pemeriksaan legalitas obat
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  tingkat pengetahuan  tidak  berhubungan  dengan  tindakan pemeriksaan  legalitas  obat.  Hal  tersebut  melalui  uji Spearman dimana diketahui bahwa nilai sig. > 0,05. Uji Spearman  dilakukan  karena  data  tidak  terdistribusi secara normal.
Pengetahuan menjadi suatu dasar penentu respon seseorang  untuk  melakukan  tindakan  (Pakpahan  et  al., 2021).  Pada  penelitian  sejenis  yaitu  hubungan  antara pengetahuan,  sikap,  dan  perilaku  yang  dilakukan  pada tenaga kefarmasian,  juga didapatkan hasil  bahwa tidak ada  hubungan  antara  pengetahuan  dan  perilaku (Hasrawati,  2021).  Tidak  adanya  hubungan  antara pengetahuan  dengan  tindakan  pemeriksaan  legalitas obat ini menunjukkan bahwa pentingnya edukasi terkait legalitas  obat  terhadap  masyarakat  agar  bukan  hanya mengetahui  tetapi  memahami  sehingga  diharapkan dapat  mengaplikasikannya  saat  melakukan  pembelian obat secara online .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,  diketahui  bahwa  pengetahuan  masyarakat terhadap  legalitas  obat  masih  tergolong  sedang. Sebagian  besar  masyarakat  masih  memeriksa  legalitas obat  hanya  memeriksa  mereknya.  Selain  itu,  diketahui bahwa tidak ada  hubungan antara pengetahuan dengan tindakan  memeriksa  legalitas  obat.  Namun  demikian, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait legalitas obat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  diberikan  kepada  pihak Fakultas  Farmasi  Universitas  Airlangga  yang  telah mendukung  penelitian  ini.  Terima  kasih  juga  kami ucapkan  kepada  para  responden  yang  telah  bersedia meluangkan  waktunya  untuk  berpartisipasi  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Amin,  M.  and  Juniati,  D.  (2017)  ‘Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal Box Counting dari Citra Wajah dengan Deteksi Tepi Canny.’, Mathunesa: Jurnal Ilmiah Matematika, 2(6), pp. 33-42. BPOM RI (2020) Minimalisir Potensi Penyalahgunaan Obat  Daring,  Badan  POM  Gelar  Sosialisasi Peraturan  Nomor  8  Tahun  2020  viewed  19
September 2021. https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/1 9059/Minimalisir-Potensi-Penyalahgunaan-
Obat-Daring--Badan-POM-Gelar-Sosialisasi-
Peraturan-Nomor-8-Tahun-2020.html.
BPOM  RI  (2017)  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
BPOM RI (2020) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor  8  tahun  2020  tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.
BPOM RI (2020) Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Tahun 2020-2024.
BPOM RI (2021) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor  13  tahun  2021  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  24  tahun 2017  Tentang  Kriteria  dan  Tata  Laksana Registrasi Obat.
Badan  Pusat  Statistik  (2020)  Hasil  Survei  Sosial Demografi  Dampak  COVID-19.  Jakarta:  BPS RI.
CNN  Indonesia  (2020)  BPOM  Temukan  Obat  Ilegal Terkait COVID Dijual Online viewed 6 Oktober 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/202009 25175729-20-551091/bpom-temukan-obat- ilegal-terkait-COVID-dijual- online .
Dharma,  K.  K.  (2015)  Metodologi  Penelitian Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
Hasrawati,  R.  (2021)  Hubungan  Pengetahuan,  Sikap dengan  Perilaku  Tenaga  Kefarmasian  Terkait Obat  Palsu  di  Apotek  Kota  Semarang.  Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
Hijawati  (2020)  ‘Peredaran  Obat  Illegal  Ditinjau  dari Hukum Perlindungan Konsumen.’, Solusi, 18(3), pp. 394-406.
Mahadewi, K. J. (2021) ‘Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat  Untuk  Penanganan  COVID-19  dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.’, Jurnal  Program  Studi  Magister  Hukum,  9(10), pp. 1879-1895. doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13.
Pakpahan, M., Siregar, D., Susilawaty, A., Tasnim, T., Ramdany,  R.,  Manurung,  E.I.,  Sianturi,  E., Tompunu,  M.R.G.,  Sitanggang,  Y.F.  and Maisyarah,  M.  (2021)  Promosi  Kesehatan  dan Perilaku Kesehatan. Yayasan Kita Menulis.
Putri,  N.  W.  and  Rahmah,  S.  P.  (2020)  ‘Edukasi Kesehatan  untuk  Isolasi  Mandiri  dalam  Upaya Penanganan  COVID-19  di  Kanagarian  Koto Baru,  Kabupaten  Solok.’,  Jurnal  Abdidas,  1(6),
pp. 547-553. doi: https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.124 Siyoto,  S.  and  Sodik,  M.  A.  (2015)  Dasar  Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
Supardi, S., Hendarwan, H., and Susyanty, A. L. (2019) ‘Kajian  Kebijakan  tentang  Informasi  dan Pelayanan  Obat  yang  Mendukung  Pengobatan Sendiri  di  Masyarakat.’,  Media  Litbangkes,
29(2), pp. 161-170. doi: https://doi.org/10.22435/mpk.v29i2.481.
Yuningsih,  R.  (2021)  ‘Pelindungan  Kesehatan
Masyarakat  terhadap  Peredaran  Obat  dan
Makanan  Daring.’,  Aspirasi:  Jurnal  Masalah- Masalah Sosial, 12(1), pp. 47-6. doi:
10.46807/aspirasi.v12i1.2020.