Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
September 2022, Vol.7, No.2, hal.1-12 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT) BAGI UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)
1 Sisi Ade Linda, 2 Muhamad Yusuf, 3 Rifqi Nurdiansyah, 4 Doli Witro,
5 Mu'tashim Billah
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2 Institut Agama Islam Negeri Kerinci
3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: Sisiadelinda12@gmail.com , yusufgayo32@gmail.com , rifqinds92@gmail.com , doliwitro01@gmail.com , mutashim.billah@uin-suka.ac.id

## Abstract
The  outbreak  of  COVID-19  has  caused  the  government  to  implement  the  PPKM  (Public  Activity Limitation) policy. The PPKM context set by the government aims to reduce and reduce the number of deaths caused by COVID-19 as explained in the maqashid pillar, namely hifz an-nafs. The determination of  PPKM  has  had  a  considerable  impact in the economic  field,  one  of  which  is  on  Micro,  Small  and Medium Enterprises (MSMEs). This article is a qualitative research that is library  research. The data analysis technique used is qualitative data analysis technical Miles et al. namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the determination of PPKM policies,  including  for  MSMEs  actors,  is  a  form  of  maqashid  sharia,  namely  hifz  an-nafs.  Therefore, MSMEs must comply with these regulations because they are related to the protection of life which has a higher position than the protection of assets in maqashid sharia. However, one must still see the slight difference between the two.
Keywords : PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities), MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), Maqashis al-Syariah

## Abstrak
Mewabahnya  covid-19  menyebabkan  pemerintah  menerapkan  kebijakan  PPKM  (Penetapan Pembatasan  Kegitan  Masyarakat).  Konteks  PPKM  yang  ditetapkan  pemerintah  bertujuan  untuk mengurangi  dan  menurunkan  jumlah  kematian  yang  disebabkan  oleh  covid-19  sebagaimana  yang dijelaskana pada pilar maqashid yaitu hifz an-nafs. Penetapan PPKM memberikan dampak yang cukup besar  dalam  bidang ekonomi,  salah  satunya  pada Usaha  Mikro  Kecil  Menegah  (UMKM).  Artikel  ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan PPKM termasuk bagi pelaku UMKM merupakan bentuk maqashid syariah yaitu hifz an-nafs. Oleh karena itu, UMKM harus  mematuhi  peraturan  tersebut  karena  terkait  dengan  penjagaan  nyawa  yang  mana kedudukannya lebih tinggi dari penjagaan harta dalam maqashid syariah. Namun harus tetap melihat kemafsadatan yang sedikit di antara keduanya.
Kata Kunci : PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Maqashis al-Syariah
2 | Sisi Ade Linda dkk.

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna  dan  seimbang  dalam  pengaturan kehidupan dunia dan akhirat. Lahirnya Islam ke muka bumi merupakan salah satu mukjizat terbesar bagi umat manusia. Sejatinya Islam bukan hanya terkait dengan peribadatan saja, tapi jauh lebih luas dari itu. Kehadiran agama Islam memberikan ketentraman kepada umat manusia yang tujuannya bermuara pada kesejahteraan umat. Kesejahteraan tersebut diukur dari kualitas hidup masyarakat yaitu dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Perekonomian  yang  baik  adalah  salah  satu  kunci  dalam  menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan tujuan yang ingin dicapai.  Dalam  dunia  perekonomian  tentu  sudah  tidak  asing  lagi  dengan  istilah maqashid  al-syariah . Maqashid  syariah ditetapkan  berdasarkan  prinsip kemaslahatan yang akan dicapai. Kemaslahatan tersebut berupa kesejahteraan  bagi umat manusia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. 1
Seiring  perkembangan  zaman,  banyak  bermunculan  hal-hal  baru  yang hukumnya secara spesifik  tidak dibahas dalam Al-Qur’an  maupu  Hadis. Disinilah maqashid  syariah berperan  dalam  penetapan  hukum  yang  belum  ada  dalilnya secara  jelas.  Kajian maqashid syariah  sangat  penting  dalam  penetapan  hukum terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.
Dewasa  ini  perkembangan  ekonomi  bagi  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah)  cukup  memprihatinkan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  mewabahnya covid-19 yang  mulai  muncul  pada  akhir  tahun  2019  dan  ditetapkan  sebagai pandemi oleh WHO (World Health Organization) pada Maret  2020. 2 Kemunculan virus  ini  sangat  meresahkan  masyarakat  dan  berbagai  bidang  kehidupan  seperti peribadatan,  pendidikan,  politik  bahkan  perekonomian  serta  bidang-bidang lainnya. 3 Secara  umum  covid-19 memberikan  dampak  yang  buruk  bagi
1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008).
2 Darti Busni et al., “Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 21,  no.  1  (February  3,  2022):  11–25,  https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5173;  Darti Busni,  Doli  Witro,  and  Rahma  Fitria  Purwaningsih,  “The  Reconstruction  of  Mental  Revolution Concept  towards  COVID-19,” JSW  (Jurnal  Sosiologi  Walisongo) 5,  no.  2  (2021):  127–42, https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.2.6494; Doli Witro et al., “Kontestasi Marketplace Di Indonesia Pada  Era  Pandemi:  Analisis  Strategi  Promosi  Tokopedia,  Shopee,  Bukalapak,  Lazada,  Dan  Blibli Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,” OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, no. 2 (2021): 33–42, https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.178.
3 Ainiyatul Latifah et al., “Pembelajaran Tahfidz Dengan Metode Talaqqi Via Aplikasi Zoom Dan Whatsapp  (Studi  Kasus  Setoran  Online  Rumah  Tahfidz  Smp  Ma’arif  Nu  1  Wanareja),” Jurnal Pendidikan Islam 12, no. 1 (2021): 1–12,
https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/7006;  Hardiansyah  Tambunan  et  al., “Examining Nature and Forest Tourism in the Era of the Covid-19 Pandemic on Sumatra Island,”
perkonomian nasional. Bahkan, pada kuartal II 2020 ekonomi
Indonesia terkontraksi minus 5,32 persen, dan minus 3,49 persen pada kuartal III 2020. Hal ini terjadi karena covid-19 memberikan dampak pada kinerja ekspor dan impor, serta meningkatkan angka kemiskinan sehingga menyebabkan inflansi, dan nilai tukar rupiah menurun. 4
Perkembangan UMKM juga mengalami penurunan di masa pandemi. Bidang ini merupakan salah satu sektor yang paling diresahkan oleh wabah covid-19. Hal tersebut  dibuktikan  dengan  banyaknya  laporan  terkait  dengan  keluhan  UMKM kepada Kementrian Koperasi Indonesia. Keluhan yang diterima per Maret 2020 saja lebih  dari  900  UMKM  yang  terdampak  covid-19 . Hal  itu  disebabkan  oleh  pola konsumsi  barang  dan  jasa  masyarakat  berubah  dari  semulanya offline menjadi online . Hal tersebut juga didorong karena perkembangan e-commerce yang semakin banyak. 5
Namun,  munculnya  gagasan  PPKM  (Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar)  yang  ditetapkan  pemerintah  juga  memberikan  dampak  yang  besar  bagi UMKM. Hasil  penelitian  Studi  Ekonomi Kerakyatan UGM yang dilakukan oleh Dr. Hempri  Suyatna  dipaparkan  bahwa  selama  penerapan  PPKM  hingga  level  empat yang  berakhir  sampai  9  Agustus    2021  lalu  banyak  UMKM  yang  bangkrut  dan akhirnya harus gulung tikar. Menurutnya penetapan PPKM ini bisa berujung pada deindustrialisai  sektor  UMKM  yang  nantinya  akan  memeberikan  dampak  serius bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 6
Penetapan  PPKM  yang  ditetapkan  pemerintah  bertujuan  untuk  menekan angka  kematian  akibat  virus  covid-19. 7 Sehingga  banyak  aktivitas  seperti peribadatan, pendidikan dianjurkan dijalankan di rumah. Namun tentunya PPKM ini juga menyebabkan beberapa dampak terhadap ekonomi rakyat seperti UMKM. Oleh
Jurnal  Pariwisata  Nusantara  (JUWITA) 1,  no.  2  (August  18,  2022):  118–27, https://doi.org/10.20414/juwita.v1i2.5352;  Vini  Hidayani  and  Doli  Witro,  “Membangun  Umat Antroposentris  Di  Tengah  Pandemi  COVID-19,” Qof 5,  no.  2  (2021):  147–158, https://doi.org/10.30762/qof.v5i2.9.
4 Liputan6.com,  “Setahun  Corona  Covid-19  Begini  Kondisi  Ekonomi  Indonesia,”  2021, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi- ekonomi-indonesia.
5 Drpm.umsida.ac.id,  “Perjuangan  Membangkitkan  UMKM  Lokal Dikala  Pandemi,” accessed September  12,  2022,  https://drpm.umsida.ac.id/perjuangan-membangkitkan-umkm-lokal-dikala- pandemi/.
6 Ugm.ac.id, “Perpanjangan PPKM Berpotensi Memunculkan Deindustrialisasi UMKM,” 2021, https://ugm.ac.id/id/berita/21463-perpanjangan-ppkm-berpotensi-memunculkan- deindustrialisasi-umkm.
7 Zein  Nidaulhaq  Firdaus,  “PPKM  Darurat.  Maqashid  Syariah  Jadi  Alasan  Muslim  Harus Mematuhinya,” 2021, https://beramaljariyah.org/blog/ppkm-darurat-maqashid-syariah-jadi- alasan-muslim-harus-mematuhinya/.
4 | Sisi Ade Linda dkk.
karena itu,  artikel ini  membahas lebih lanjut terkait dengan PPKM dalam lingkup maqashid syariah.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penetapan kebijakan  PPKM  (Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat)  bagi  UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam pandangan maqashid syariah.

## METODE
Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka ( library research ).  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  seperti buku, artikel ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji  yaitu  tentang  penetapan  PPKM  bagi  UMKM  dalam  perspektif maqashid syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpul sebanyak- banyak  data  tentang  permasalahan  yang  diteliti  melalui  website  internet  dan perpustakaan.  Setelah  bahan-bahan  dikumpulkan  dibaca  dan  ditelaah  secara mendalam. Data yang diperoleh disajikan dengan naratif-deskriptif. Teknik analisis data  yang  digunakan  adalah  teknis  analisis  data  kualitatif  Miles  dkk.  yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 8

## PEMBAHASAN
Pengertian Maqashid al-Syariah
Maqashid syariah jika ditelisik maka dapat ditemukan bahwa berasal dari dua kata maqashid dan al-syariah . Maqashid merupakan  bentuk  jamak  dari  kata maqshad yang  artinya  adalah  maksud  dan  tujuan.  Adapun  kata al-Syariah merupakan  ketentuan  Allah  Swt.  baik  secara  langung,  maupun  yang  ditetapkan melalui nabi yaitu berupa Sunah yang mana berfungsi sebagai penjelas dari hukum Allah Swt. ataupun yang ditetapkan oleh mujtahid yang berakar dari hukum Allah Swt. dan Rasulullah Saw. 9
Maqashid syariah menjadi salah satu sumber pengembangan hukum terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara kuantitatif terbatas jumlahhnya. Maqashid syariah dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian keabsahannya tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunah. 10
Jaseer  Auda  membagi  definisi maqashid menjadi  empat  macam.  Pertama, maqashid adalah hikmah dibalik suatu hukum, kedua maqashid adalah tujuan yang baik  yang  hendak  dicapai  oleh  suatu  hukum,  ketiga maqashid adalah  kelompok tujuan  ilahiyah  dan  konsep  moral  yang  menjadi  basis  atau  dasar  suatu  hukum.
8 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (California: SAGE Publications, Inc., 2014), 31–33.
9 Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 .
10 Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
Kemudian  yang  keempat  adalah  adalah mashalih atau  hal  yang  terkait  dengan kemaslahatan orang banyak. 11
Al-Maslahah dalam Maqashid al-Syariah
Memberikan kesejahteraan bagi umat manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat merupakan salah satu dari wujud maslahat yang ingin dicapai. Al-maslahah itu sendiri adalah tujuan dalam penetapan hukum Allah Swt. Hal  tersebut  dibuktikan  dalam  salah  satu  ayat  al-Quran  bahwasanya  Allah  Swt. mengutus Rasul ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Swt. berfirman:
َني ِمَلاَعْلِل ًةَمْح َر  الَِّإ َكاَنْلَس ْرَأ اَم َو
Artinya:  Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. al-Anbiya’: 107)
Adapun maksud dari kata rahmat tersebut adalah maslahah itu sendiri. Jadi al- maslahah ini  berupa  kepuasan  dan  kesenangan  dalam  diri  manusia  yang menimbulkan  kesejahteraan  dalam  kehidupannya. Al-maslahah juga  dikatakan sebagai mencari kebaikan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan. 12
Tingkatan Maqshid al-Syariah
Maqashid syariah terbagi  menjadi tiga tingkatan yaitu maqashid dharuriyat , hajiyat , dan tahsiniyat . Maqashid tahsiniyat adalah salah satu jenis maqashid yang apabila tidak ada tidak akan merusak atau mengancam keberadaan atau eksistensi dari pada maqashid yang lima. Sedangkan maqashid hajiyat adalah terkait dengan kebutuhan manusia seperti jual beli atau kegiatan muamalah lainnya yang nantinya semua akan bermuara pada maqashid dharuriyat yang lima yaitu hifz ad-din, hifz an- nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, serta hifz al-mal . 13
11 Husni Kamal and Arinal Rahmati, “Konsep Maqashid Syari’ah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam,” AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 12, 2020): 122, https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962.
12 Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 . 13 Diniarti  Novi  Wulandari,  Budi  Santoso,  and  Handry  Sudiartha  Athar,  “Etika  Bisnis  E- Commerce Berdasarkan Maqashid Syaari’ah Pada Marketplace Bukalapak.Com,” JMM Unram-Master of  Management  Journal 6,  no.  1  (March  17,  2017):  1–13,  https://doi.org/10.29303/jmm.v6i1.21; Asa’ari  Asa’ari et  al., “Urgensi  Pemahaman Terhadap  Maqashid  Al-Syari’ah Dan  Perubahan  Sosial Dalam  Istinbath  Al-Ahkam,” De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan  Syar’iah 13,  no.  2  (2021):  222–39, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818;  Doli  Witro,  “Maqashid  Syari’ah  as  a  Filter  of  Hoax through  Al-Quran  Perspective,” Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah 18,  no.  2  (2020):  187–200, https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133;  Imaro  Sidqi  and  Doli  Witro,  “Kebijakan  Politik  Hukum
6 | Sisi Ade Linda dkk.
Maqashid  syariah sebenarnya  memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu kemaslahatan.  Kemaslahatan  yang  ingin  dicapai  tersebut  bersifat  umum  atau kolektif,  bukan  hanya  sebatas  kemaslahatan  bagi  individu  semata.  Kemaslahatan tersebut diharapkan berlangsung bukan untuk sementara waktu akan tetapi bisa berlangsung  sepanjang  masa.  Untuk  mewujudkan  kemaslahatan  tersebutlah maqashid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

## a) Dharuriyat
Dharuriyat adalah bentuk maqashid yang paling tinggi tingkatannya. Biasanya lebih dikenal dengan kebutuhan yan bersifat primer. Maqashid ini dituntut untuk dilaksanakan segara agar tidak muncul permasalahan yang dirasakana dikemudian hari. Maqashid ini mencakup lima unsur yaitu yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al- ‘aql,  hifz  an-nasl, serta hifz  al-mal. 14 Jika  dalam  pelaksanaan maqashid  syariah tersebut  tidak  baik  maka  akan  menimbulkan  ketidakseimbangan  di  dunia  serta berdampak  pada  penyesalan  di  akhirat.  Terwujudnya  kehidupan  yang  aman  dan tentram  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  bisa  dimulai  dengan  menjaga terlaksananya lima komponen maqashid yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b) Hajiyat
Hajiyat adalah  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan-kebutuhan  manusia yang sifatnya sekunder. Kebutuhan ini memberikan kemudahan bagi manusia serta meringankan  dan  melapangkan  kesempitan  yang  dialami  manusia.  Namun kebutuhan sekunder ini tidak seperti kebutuhan dharuriyat , jika ia tidak terlaksana maka  tidak  akan  ada  yang  terancam.  Hanya  saja  akan  menimbulkan  sedikit kesusahan. Karena salah satu fungsi dari hajiyat ini adalah untuk meringankan dan melengkapi  kebutuhan  yang  bersifat dharuriyat .  Islam  menegaskan  dalam menghilangkan kesulitan dengan adanya rukshah atau keringanan. 15

## c) Tahsiniyat
Kebutuhan tahsiniyat itu  sendiri  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  akan mengancam kebutuhan yang lain baik itu dharuriyat maupun hajiyat jika ia tidak terlaksana. Kebutuhan ini adalah maqashid yang fungsinya sebagai pelengkap dan penyempurna  dari  lima  unsur maqashid yang  telah  dipaparkan  di  atas.  Adapun contoh  dari maqashid ini  adalah  ketika  berbicara  maka  hendaknya  dengan  tutur
Penanganan  Covid-19 Dalam  Perspektif  Maqashid  Al-Syari’ah,” Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 16–29, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644. 14 Imaro Sidqi et al., “Policy for Providing Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Covid-19 Pandemic Era (Maslahah Review of Government Policies),” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no. 1 (2021): 44–57, https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/80.
15 Efendi, Ushul Fiqh .
kata  yang  halus  dan  sopan  ataupun  ketika  melakukan  sutau  pekerjaan  haruslah memperhatikan  nilai-nilai  dan  etika-etika  yang  ada  dalam  pekerjaan  tersebut. Dengan  demikian pelaksanaan maqashid pokok akan sempura  apabila dilengkapi oleh hal tersebut.
Konsep maqashid yang  telah  dijelaskan di atas tentu tidak  asing lagi  dalam istilahh ekonomi. Konsep maqashid juga cukup populer di kalangan para pemikir ekonomi Islam  salah satunya adalah Al-Syatibi  dan  ibnu  Taimiyah. Pemikiran  Al- Syatibi  sendiri  terkait maqashid syariah sama  dengan  penjelasan  yang  telah dipaparkan di atas, yaitu terkait dengan kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
Sedangkan  ibnu  Taimiyah  mengelompokkan maqashid  syariah menjadi  tiga kelompok  besar  yakni maqashid  al-a’zham,  maqashid  ushuliyah,  dan  maqashid furu’iyah. Maqashid al-a’zham membahas terkait dengan peribadatan kepada khaliq. Sedangkan maqashid ushuliyah ini mencakup beberapa pemeliharaan di antaranya hifz al-mal . Adapun maqasid furu’iyah memiliki keterkaitan erat dengan lima unsur dalam maqasid  al-asasiyah dan  di  dalamnya terdapat  nilai-nilai yang  mendukung untuk mewujudkan keadilan serta melaksanakan tujuan terbesarnya yakni hifz ad- din .  Bentuk  dari maqashid  furu’iya adalah  bahwasanya  syariat  atau risalah samawiyah itu untuk yang pertama tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia dan yang kedua pemerataan kekayaan. 16

## Dampak  Penetapan  PPKM  (Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat) bagi Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
Perkembangan penularan  covid-19 yang  semakin  meningkat  setiap harinya membuat  pemerintah  semakin waspada. Banyaknya  korban akibat serangan  dari covid-19 menuntut pemerintah untuk segera mencari solusi akan hal tersebut. Salah satu  upaya  yang  diterapkan  adalah  penetapan  kebijakan  terhadap  aktivitas- akitivitas masyarakat yang dibatasi. Hal ini disebabkan oleh laju penularan covid-19 yang semakin meningkat. Selasa 6 Juli 2021 lalu tercatat kasus covid-19 mencapai angka  31.189  yang  jauh  mengalami  peningkatan  pada  hari  sebelumnya  yaitu sebesar 29.75 kasus baru. Situasi yang semakin memanas membuat Presiden Joko Widodo  tidak  tinggal  diam.  Ia  melakukan  tindakan  tegas  berupa  pemberlakukan pembatasan  segala  jenis  aktivitas  masyarakat  atau  yang  dikenal  dengan  PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 17
16 Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Fatawa (Riyadh: Matabi’ Riyadh, 1993). 17 Harris  Yonatan  Parmahan  Sibuea,  “Penegakan  Hukum  Pemberlakukan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  Jawa  Dann  Bali,” Jurnal  Puslit 13,  no.  13  (2021):  1, https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info Singkat/id/1205.
8 | Sisi Ade Linda dkk.
Pemberlakuan PPKM seperti pada 11 januari sampai dengan 25 Januari 2021 yang mana mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/Kota di enam provinsi  yang  mempunyai  riwayat  penularan  covid-19  yang  cukup  tinggi. Pemberlakukan  PPKM  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  publik  oleh pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk kebijakan yang lainnya adalah penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, serta mengikuti anjuran protokol kesehatan lainnya. 18
Penetapan kebijakan berupa PPKM berdampak besar terhadap perekonomian terutama bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dampak tersebut turut dirasakan oleh bisnis di seluruh dunia. Menurut laporan dari Bank Dunia (2020), secara  keseluruhan terjadi penyusutan  ekonomi global  sebesar  5,2%  pada tahun 2020. Kemunculan yang secara tiba-tiba  ini telah membawa perekonomian global menjadi terpuruk dimana sebagian besar negara tidak mampu bertahan terhadap dampak  buruknya.  Hal  ini  juga  berdampak  pada  karyawan  perusahaan  yang merupakan  korban  wabah  ini  memberikan  dampak  yang  cukup  mengerikan  dan bisa berimbas pada keadaan ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang. Hal tersebut tentu memberikan dampak  baik  secara langsung maupun  tidak langsung  kepada masyarakat termasuk bagi pelaku UMKM. 19
Dalam suatu penelitian ditemukan lebih dari 5.800 bisnis mengalami kerugian bahkan  sampai  memutuskan  untuk  menutup  bisnisnya.  Analisis  Seetharaman tentang organisasi bisnis juga menjelaskan bahwa  covid-19 memberikan dampak negatif yang besar bagi organisasi bisnis. Hal tersebut karena adanya penutupan bisnis dan pembatasan tingkat operasi yang berefek pada pendapatan sektor bisnis. Bahkan    pada  bulan  pertama  pembatasan  saja  sudah  banyak  usaha  kecil  yang tutup. 20
Dalam  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Umum  Asosiasi  UMKM Indonesia  (Akumindo),  Ikhsan  Ingratubun  menyatakan  bahwa  sekitar  30  juta UMKM  mengalami  kebangkrutan  akibat  penetapan  kebijakan  pembatasan  sosial selama pandemic covide-19. Saat ini hanya tersisa sekita 34 juta UKMM yang mana telah mengalami pengurangan hamppir sebesar 50 persen dari  total UMKM pada
18 Muhammad Rizal, Ria Afrianti, and Iman Abdurahman, “Dampak Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Bagi  Pelaku  Bisnis  Coffe  Shop  Pada  Masa  Pandemi Terdampak  Covid-19  Di  Kabupaten  Purwakarta,” Jurnal  Inspirasi 12,  no.  1  (2021):  98, https://doi.org/10.35880/inspirasi.v12i1.198.
19 Rizal, Afrianti, and Abdurahman, 98–99.
20 Rizal, Afrianti, and Abdurahman, “Dampak Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Bagi  Pelaku  Bisnis  Coffe  Shop  Pada  Masa  Pandemi  Terdampak  Covid-19  Di Kabupaten Purwakarta.”
tahun  2019  lalu.  Selain  itu  banyak  pekerja  yang  kehilangan  pekerjaan  nya  dan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 21
Implementasi Maqashid Syariah dalam  Penetapan  Kebijakan  PPKM
(Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas maqashid  syariah merupakan  aspek untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  umat  manusia  baik  dalam  kehidupan  di dunia  maupun  kehidupan  di  akhirat. Maqashid  syariah ini  mencakup  lima  unsur yaitu hifz  ad-din,  hifz  an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, serta hifz al-mal atau yang disebut  juga  suatu  keharusan  yang  harus  ditanamkan  dan  dijalankan  dalam kehidupan  manusia  baik  berupa  penjagaan  terhadap  agama,  penjagaan  jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta.
Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PPKM)  adalah  salah  satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi yang terus meningkat.  Pemberlakukan  PPKM  ini  adalah  salah  satu  upaya  untuk  menjaga keamanan jiwa ( hifz an-nafs). Pemerintah menyatakan pemberlakukan PPKM telah menurunkan  angka    dari  total  daftar  orang-orang  yang  terjangkit  covid-19 khususnya  untuk  Wilayah  Jakarta-Bali.  Namun  tetap  saja  tingkat  kematian  yang disebabkan oleh Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah kematian yaitu masih mencapai 1.000 setiap harinya. 22
Kendati demikian, PPKM juga memberikan dampak pada UMKM. Hal tersebut membuat pelaku UMKM tetap nekat berjualan meskipun berada di tengah wabah pandemi yang sedang melanda. Dapat dilihat dari masih banyaknya para pedagang yang  nekat  berkerumun  di  pusat-pusat  jajanan  yang  ada  dengan  alasan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Akan  tetapi  justru  perbuatan  tersebut  bisa membahayakan diri mereka dan keluarga yang ada di rumah. Jika mereka beralasan untuk mencari nafkah dan bertahan hidup, maka perlu dilihat kembali mana yang memberikan  kemafsadatan  yang  lebih  sedikit.  Pelaku  UMKM  harus  bijak memperhatikan terkait dengan kemafsadatan yang akan menimpanya. Karena virus covid-19 juga bisa membahayakan orang lain jika terjadi penularan.
21 CNNIndonesia.com,  “30  Juta  UMKM  Bangkrut,  7  Juta  Orang  Kehilangan  Kerja,”  2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326124010-92-622407/30-juta-umkm-bangkrut- 7-juta-orang-kehilangan-kerja.
22 Ahmad  Naufal  Dzulfaroh,  “Angka  Kasus  Covid-19  Menurun  Saat  PPKM,  Kenapa  Angka
Kematian Masih Tinggi?,” 2021,
https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/23/072800365/angka-kasus-covid-19-menurun- saat-ppkm-kenapa-angka-kematian-masih-tinggi-?page=all.
10 | Sisi Ade Linda dkk.
Akan  tetapi,  meskipun  seluruh  aspek  terkena  dampak  covid-19,  namun penyelamatan UMKM sangat ditekankan. Hal tersebut karena penyelamatan UMKM ini  sangat  penting  bagi  perekonomian  negara.  Keterbatasan  aktivitas  di  tengah pandemi membuat omset UMKM menurun drastis sehingga banyak yang terpaksa untuk gulung tikar. Penerapan PPKM sebagai salah satu bentuk hifz an-nafs memang harus diterapkan karena itu sesuai dengan maqashid syariah .
Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  hadist  Rasulullah  Saw.  yang  menjelaskan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang mana di dalam hadisnya, Rasulullah Saw. menjelaskan untuk tidak keluar dari daerah yang terjangkit wabah ataupun mendatangi daerah tersebut. Hadis ini menjadi salah satu landasan untuk mentaati PPKM.
Tujuan utama dari PPKM adalah menjaga jiwa manusia atau dalam maqashid syariah dikenal dengan hifz an-nafs . Hifz an-nafs adalah bentuk penjagaan diri dari segala  sesuatu  yang  mengancam  keselamatan  jiwa.  Jika  dilihat  dari  segi  UMKM secara  kokrit    memang maqashid yang  tepat  adalah hifz  al-mal yaitu  penjagaan terhadap harta , yang mana kedudukannya berada di bawah hifz an-nafs.
Sebuah  Lembaga nirlaba  yang  fokus  menyoroti  kemiskinan  dunia,  Oxfam memperingatkan  bahwasanya  potensi  kematian  akibat  kelaparan  lebih  besar daripada akibat infeksi covid-19. Kelaparan saat pandemi diperkirakan mencapai 12.000  perharinya,  yang  tercatat  perhari  pada  akhir  tahun  2020  lalu.  Tingkat kelaparan  mencapai  270  juta  yang  mana  angkanya  melejit  80  persen  dari  tahun sebelumnya. 23
Berbeda dengan pelaku UMKM yang bisa mengandalkan pekerjaan lain dalam memenuhi kebutuhan  hidup,  maka PPKM  adalah bentuk penjagaan terhadap diri dan  jiwanya  ( hifz  an-nafs). Pembatasan  sosial  yang  menyebabkan  sempitnya pergerakan  berdampak  pada  penurunan  pendapatan  yang  akhirnya  berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup.
Namun sejatinya konteks PPKM bagi UMKN sebuah bentuk penjagaan berupa hifz  an-nafs yang  harus  diterapkan.  Hal  tersebut  karena  pelaku  UMKM  mencari nafkah untuk bertahan hidup hanya melalui berjualan. Jika konteks pelaku UMKM yang ada hanya memilki penghasilan untuk bertahan hidup dari berjualan maka hal ini akan terkait dengan penjagaan jiwa bagi pelaku tersebut. Sementara PPKM itu sendiri membatasi kegiatan untuk berjualan bagi pelaku UMKM yang mana dapat menyebabkan masalah dalam pelaku UMKM dalam bertahan hidup.
23 CNNIndonesia.com, “Kematian Akibat Kelaparan Lebih Tinggi Dari Infeksi Corona,” 2020, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200712183329-255-523784/kematian-akibat- kelaparan-lebih-tinggi-dari-infeksi-corona.

## PENUTUP
Mewabahnya  covid-19  membuat  pemerintah  menetapkan  kebijakan  PPKM (Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar).  Munculnya  gagasan  PPKM  yang ditetapkan pemerintah juga memberikan dampak yang besar bagi  UMKM (Usaha Mikro  Kecil  Menengah).  Perkembangan  ekonomi  terutama  bagi  UMKM  cukup memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh mewabahnya covid-19. Kemunculan virus ini sangat meresahkan masyarakat dan berbagai bidang kehidupan.
PPKM merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi yang terus meningkat. Pemberlakukan PPKM ini adalah salah satu upaya  untuk  menjaga keamanan jiwa ( hifz  an-nafs). Namun  sebenarnya jika diperhatikan lagi, dalam konteks PPKM bagi UMKN maka terdapat unsur hifz al-mal juga.  Hal  tersebut  karena  pelaku  UMKM  mencari  nafkah  untuk  bertahan  hidup hanya  melalui  berjualan.  Jika  konteks  pelaku  UMKM  yang  ada  hanya  memilki penghasilan  untuk  bertahan  hidup  dari  berjualan  maka  ini  akan  terkait  dengan penjagaan  jiwa  bagi  pelaku  tersebut.  Sementara  PPKM  itu  sendiri  membatasi kegiatan  untuk  berjualan  bagi  pelaku  UMKM  yang  mana  dapat  menyebabkan masalah dalam pelaku UMKM dalam bertahan hidup.
Pada dasarnya PPKM itu sendiri merupakan salah satu langkah pemerintah dalam  mewujudkan maqashid syariah berupa hifdz  an-nafs .  Hal  tersebut  karena pelaku UMKM mencari nafkah untuk bertahan hidup hanya melalui berjualan. Jika konteks pelaku UMKM yang ada hanya memiliki penghasilan untuk bertahan hidup dari berjualan maka ini akan terkait dengan penjagaan jiwa bagi pelaku tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Asa’ari,  Asa’ari,  Zufriani  Zufriani,  Arzam  Arzam,  and  Doli  Witro.  “Urgensi Pemahaman  Terhadap  Maqashid  Al-Syari’ah  Dan  Perubahan  Sosial  Dalam Istinbath Al-Ahkam.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 13, no. 2 (2021): 222– 39.
Busni,  Darti,  Doli  Witro,  and  Rahma  Fitria  Purwaningsih.  “The  Reconstruction  of Mental  Revolution  Concept  towards  COVID-19.” JSW  (Jurnal  Sosiologi Walisongo) 5, no. 2 (2021): 127–42.
Busni,  Darti,  Doli  Witro,  Iwan  Setiawan,  Nana  Herdiana  Abdurrahman,  and  Raid Alghani. “Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic.” JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) 21,  no.  1  (February  3,  2022):  11–25. https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5173.
CNNIndonesia.com. “30 Juta UMKM Bangkrut, 7 Juta Orang Kehilangan Kerja,” 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326124010-92-622407/30- juta-umkm-bangkrut-7-juta-orang-kehilangan-kerja.
———.  “Kematian  Akibat  Kelaparan  Lebih  Tinggi  Dari  Infeksi  Corona,”  2020. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200712183329-255-
12 | Sisi Ade Linda dkk.
523784/kematian-akibat-kelaparan-lebih-tinggi-dari-infeksi-corona. Drpm.umsida.ac.id.  “Perjuangan  Membangkitkan  UMKM  Lokal  Dikala  Pandemi.” Accessed  September  12,  2022.  https://drpm.umsida.ac.id/perjuangan- membangkitkan-umkm-lokal-dikala-pandemi/.
Dzulfaroh,  Ahmad  Naufal.  “Angka  Kasus  Covid-19  Menurun  Saat  PPKM,  Kenapa Angka Kematian Masih Tinggi?,” 2021. dalam https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/23/072800365/angka- kasus-covid-19-menurun-saat-ppkm-kenapa-angka-kematian-masih-tinggi- ?page=all.
Efendi, Satria. Ushul Fiqh . Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
Firdaus,  Zein  Nidaulhaq.  “PPKM  Darurat.  Maqashid  Syariah  Jadi  Alasan  Muslim Harus  Mematuhinya,”  2021.  https://beramaljariyah.org/blog/ppkm-darurat- maqashid-syariah-jadi-alasan-muslim-harus-mematuhinya/.
Hidayani,  Vini,  and  Doli  Witro.  “Membangun  Umat  Antroposentris  Di  Tengah Pandemi COVID-19.” Qof 5, no. 2 (2021): 147–158.
Kamal,  Husni,  and  Arinal  Rahmati.  “Konsep  Maqashid  Syari’ah  Dalam Pengembangan  Produk  Lembaga  Keuangan  Islam.” AT-TIJARAH:  Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 12, 2020): 120– 33.
Latifah,  Ainiyatul,  Wiji  Nurasih,  Waliko  Waliko,  Mhd.  Rasidin,  and  Doli  Witro. “Pembelajaran  Tahfidz  Dengan  Metode  Talaqqi  Via  Aplikasi  Zoom  Dan Whatsapp  (Studi  Kasus  Setoran  Online  Rumah  Tahfidz  Smp  Ma’arif  Nu  1 Wanareja).” Jurnal  Pendidikan  Islam 12,  no.  1  (2021):  1–12. https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/7006.
Liputan6.com. “Setahun Corona Covid-19 Begini Kondisi Ekonomi Indonesia,” 2021. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19- begini-kondisi-ekonomi-indonesia.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldaña. Qualitative  Data Analysis: A Methods Sourcebook . California: SAGE Publications, Inc., 2014. Rizal,  Muhammad,  Ria  Afrianti,  and  Iman  Abdurahman.  “Dampak  Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis Coffe  Shop  Pada  Masa  Pandemi  Terdampak  Covid-19  Di  Kabupaten Purwakarta.” Jurnal Inspirasi 12, no. 1 (2021): 96–105.
Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. “Penegakan Hukum Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dann Bali.” Jurnal Puslit 13, no. 13 (2021): 1–6.
Sidqi, Imaro, Zulfatun Inayah, Suci Indah Sari, Mhd. Rasidin, and Doli Witro. “Policy for Providing Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Covid-19 Pandemic Era (Maslahah Review of Government Policies).” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no. 1 (2021): 44–57.
Sidqi, Imaro, and Doli Witro. “Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 16–29. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid 2 . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
Taimiyyah, Ibnu. Majmu’ Fatawa . Riyadh: Matabi’ Riyadh, 1993. Tambunan, Hardiansyah, Doli  Witro, Ilma Amalia, Muhamad Izazi  Nurjaman, and Mursal Mursal. “Examining Nature and Forest Tourism in the Era of the Covid-
19 Pandemic on Sumatra Island.” Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA) 1, no. 2 (August 18, 2022): 118–27. https://doi.org/10.20414/juwita.v1i2.5352. Ugm.ac.id.  “Perpanjangan  PPKM  Berpotensi  Memunculkan  Deindustrialisasi UMKM,” 2021.
Witro, Doli. “Maqashid Syari’ah as a Filter of Hoax through Al-Quran Perspective.” JurnalIlmiah Al-Syir’ah 18, no. 2 (2020): 187–200.
Witro, Doli, Muhamad Izazi  Nurjaman, Dena Ayu, and Camelia Sofwan Al-Rasyid. “Kontestasi  Marketplace  Di  Indonesia  Pada  Era  Pandemi:  Analisis  Strategi Promosi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Dan Blibli Dalam Pemulihan Ekonomi  Nasional.” OIKONOMIKA :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan Syariah 2, no. 2(2021):33–42.
Wulandari, Diniarti Novi, Budi Santoso, and Handry Sudiartha Athar. “Etika Bisnis
E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syaari’ah Pada Marketplace Bukalapak.Com.” JMM Unram-Master of Management Journal 6, no. 1 (March 17, 2017): 1–13.