## Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha  Sriwijaya  Air Dalam Penayangan Iklan Mengandung Janji Yang Belum Pasti Pada Promo SJ Travel Pass
Silmi Hanifa 1, Sylvana Murni Deborah Hutabarat 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: silmihanifaa@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email : sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id

## ABSTRACT
Consumer protection is a guarantee that should be obtained by every consumer using goods or services. According to consumer protection law No 8 of 1999, the main factor that leads to violations of consumer interests  is  a lock  of  consumer  awareness  of  their  rights.  This  demonstrates  that  consumers  are  faced with weak knowledge and a lack of understanding of their rights. Consumer rights and responsibilities of the company are related. Through this research will explain Sriwijaya Air's responsibility for the SJ Travel pass  promo,  which  has  been  detrimental  to  consumers  because  the  advertisement  display  is  not accurate. This study's results indicate that Sriwijaya Air does not grant all consumer demands as a form of  compensation,  such  as  the  extension  of  the  SJ  Travel  Pass  promo  period.  Consumer  protection regulated  in  the  UU  consumer  protection  PK  can  be  said  to  be  quite  complete  because  it  governs  the rights and obligations of consumers and business actors. The existence of consumer rights regulated in the UUPK strengthens consumers' position to defend and fight for their reasons.
Keywords: Responsibility, Law, Business Actors, Advertising

## ABSTRAK
Perlindungan  terhadap  konsumen  merupakan  jaminan  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  setiap konsumen  pengguna  barang  atau  jasa..  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menjelaskan  bahwa  memang  faktor  utama  yang  menyebabkan  munculnya  pelanggaran terhadap  kepentingan  konsumen  adalah  karena  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  konsumen  akan haknya,  hal  ini  menjelaskan  bahwa  konsumen  dihadapkan  pada  lemahnya  kesadaran  dan ketidakpahaman  akan  haknya.  Hak  konsumen  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  merupakan  hal  yang berkaitan. Melalui tulisan ini, diuraikan bentuk tanggung jawab Sriwijaya Air atas promo SJ Travel pass yang  merugikan  konsumen  karena  penayangan  iklan  promo  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kenyataan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pihak  Sriwijaya  Air  tidak  mengabulkan  seluruh  tuntutan konsumen  sebagai  bentuk  ganti  rugi,  seperti  perpanjangan  masa  promo  SJ  Travel  Pass.  Perlindungan konsumen  yang  diatur  dalam  UUPK  dapat  dikatakan  sudah  cukup  lengkap  karena  mengatur  hak  dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Adanya hak konsumen yang diatur dalam UUPK memperkuat posisi konsumen untuk mempertahankan dan memperjuangkan haknya.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hukum, Pelaku Usaha, Iklan

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  adalah  sebuah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan ketentuan hukum sebagai sebuah kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya.  Berkaitan  dengan  hubungan  konsumen, maka  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen  dari  sesuatu
yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak  tersebut. 1 Pada  dasarnya, perlindungan  hukum  bagi  konsumen  adalah  bahwa  hubungan  konsumen  dan  pelaku usaha  saling  membutuhkan.  Hak  dan  kewajiban  yang  muncul  dari  hubungan  hukum tersebut  harus  dilindungi  sebuah  hukum,  sehingga  masyarakat  akan  merasa  aman dalam  melaksanakan  kepentingannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebuah perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  jaminan  atau  kepastian  bahwa seseorang  akan  mendapatkan  apa  yang  telah  menjadi  hak  dan  kewajibannya  dengan rasa aman.
Konsumen  adalah  semua  pihak  yang  akan  menggunakan  atau  mengonsumsi  barang dan/  jasa  yang  tersedia  di  masyarakat  baik  untuk  kepentingan pribadi  maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Yang didapatkan oleh konsumen adalah barang dan atau jasa. Barang adalah sebuah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan  oleh  perusahaan  kepada  pelanggan  atau  konsumen  dengan  berupa imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat dan lain-lainnya. Barang mampu memuaskan keinginan manusia dengan memberikan kegunaannya agar memenuhi kebutuhan konsumen. Barang atau Goods pada dasarnya dapat  dipakai  sekali  saja  atau  ada  yang  bisa  dipakai  untuk  berulang  kali.  Sedangkan jasa  atau  layanan  (services)  produk  tidak  berwujud  yang  telah  disediakan  oleh seseorang atas permintaan orang lain. Dapat dikatakan bahwa layanan adalah kegiatan yang  akan  dilakukan  oleh  orang  lain.  Layanan  hanya  bisa  disampaikan  pada  saat tertentu  dan  tidak  memiliki  identitas  atau  bentuk  fisik  serta  tidak  dapat  dimiliki, layanan hanya dapat digunakan. Seperti layanan tiket pesawat.
Secara umum, masyarakat akan membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan mereka terutama dalam hal pengangkutan. Banyaknya jumlah masyarakat yang  masih  tergantung  pada  angkutan  umum,  jika  dilihat  dari  kapasitas  angkut  pada angkutan umum ini tidak diimbangi dengan adanya penyediaan angkutan umum yang memadai  sehingga  terjadi  penuh  sesak  oleh  penumpang.  Hal  ini  akan  menyebabkan para penumpang memilih alternatif angkutan umum lain yang dirasa lebih nyaman dan dapat beroperasi dalam waktu yang singkat yang mampu mengantarkan pengguna ke tempat  tujuan  dengan  cepat  dan  efektif  yaitu  pesawat  udara.  Banyaknya  minat masyarakat  pada  pesawat  udara  menimbulkan  niat  para  perusahaan  maskapai indonesia  dalam  membuat  promo.  Promosi  atau  promo,  secara  harfiah  memiliki makna  menginformasikan,  mengingatkan,  dan  membujuk.  Maka  tidak  salah  jika  kata promo  sering  dikaitkan  dengan  kegiatan  jual  beli  barang,  karena  promo  bersifat membujuk,  yaitu  membujuk  calon  konsumen  untuk  membeli  barang  dan  produk tertentu.  Dalam  konteks  bisnis  atau  perdagangan,  promosi  atau  promo  berarti kegiatan memasarkan dan memperkenalkan suatu produk atau barang ke masyarakat luas  agar  produk  tersebut  dikenal  luas  sehingga  masyarakat  tertarik  untuk  membeli produk tersebut. Promosi dalam konteks bisnis memiliki tujuan memberikan informasi kepada  calon  pembeli  atau  calon  pelanggan  tentang  keberadaan  suatu  barang  atau jasa.
1 M Hadjo n Philipus, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,” Bina Ilmu, Surabaya , 1987, 25.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 55-67
Promo  juga  berfungsi  sebagai  pembeda  antara  satu  produk  dengan  produk lainnya. Promo  juga  erat  kaitannya  dengan  iklan.  Antara  fungsi  iklan  dan  juga  tujuan iklan, terdapat sebuah persamaan yaitu melakukan promosi terhadap produk sehingga konsumen terpengaruh untuk membelinya atau menggunakan produk yang diiklankan. Pengertian  promosi  berdasarkan  Pasal  1  ayat  6  UUPK  adalah  sebuah  kegiatan pengenalan  atau  penyebarluasan  informasi  suatu  barang  atau  jasa  untuk  menarik minat  beli  untuk  konsumen  terhadap  barang  atau  jasa  yang  akan  dan  sedang diperdagangkan.  Iklan  atau  promo  dapat  menjadi  suatu  masalah  dalam  konteks perlindungan konsumen.
Perlindungan  terhadap  konsumen  merupakan  jaminan  yang  seharusnya  didapatkan oleh  setiap  konsumen  pengguna  barang  atau  jasa..  Di  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa memang  faktor  utama  yang  menyebabkan  munculnya  pelanggaran  terhadap kepentingan  konsumen  adalah  karena  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  konsumen akan  haknya,  hal  ini  menjelaskan  bahwa  konsumen  dihadapkan  pada  lemahnya kesadaran  dan  ketidakpahaman  akan  haknya.  Dalam  hal  ini,  salah  satu  maskapai penerbangan  di  Indonesia,  yaitu  Sriwijaya  Air  pada  pertengahan  tahun  2018 mengeluarkan  sebuah  program  layanan  promo  yang  bernama  SJ  Travel  Pass.  Sebuah program  layanan  yang  menjanjikan  konsumennya  bebas  terbang  sepuasnya  selama 365  hari  atau  setahun  dengan  hanya  perlu  membayar  Rp.12.000.000,00.  Program  SJ Travel Pass bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang memang keseharian atau pekerjaannya  menuntut  untuk  selalu  keluar  kota,  Agar  lebih  hemat  maka dikeluarkanlah program tersebut.
Pada awalnya, program SJ Travel pass berjalan dengan lancar dan memuaskan banyak penumpangnya.  Namun  pada  pertengahan  masa  program,  pihak  Sriwijaya  Air mengeluarkan aturan baru yaitu dengan membatasi alokasi kursi yang tersedia dalam setiap  penerbangan  ke  pada  member  SJ  Travel  Pass.  Penambahan  aturan  baru ditengah masa program ini menimbulkan banyak komplain dari konsumen yang telah menjadi  member  SJ  Travel  Pass.  member  SJ  Travel  Pass  pun  kerap  kali  kehabisan bangku  penerbangan  ketika  melakukan  pemesanan  dengan  menggunakan keanggotaan  mereka.  Sebaliknya,  ketika  mereka  membelinya  tanpa  keanggotaan, bangku untuk rute dan jam penerbangan yang sama tersedia dengan harga normal. Hal ini  membuat  member  merasa dicurangi karena  adanya  penambahan  aturan  ditengah berjalannya program.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  ingin  memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan hal apa yang mendasari PT. Sriwijaya Air  mengeluarkan  program  SJ  Travel  Pass  dan  mengapa  mengeluarkan  aturan  baru ditengah  masa  program,  serta  bagaimana  bentuk  tanggung  jawab  yang  di  tawarkan pihak  maskapai  terkait  kerugian  yang  didapatkan  konsumen  akibat  penambahan aturan yang membatasi alokasi kursi pesawat dan kerap kali tidak mendapatkan tiket.

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen
Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan,  seperti  UU  No  8  Tahun  1999  Tentang  UUPK  pasal  1 merumuskan  sebagai  berikut:  “Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan  / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Dalam  sebuah  pengertian  sehari-hari  sering  kali  dianggap  bahwa  yang  disebut konsumen  adalah  pembeli  (Inggris;  buyer,  Belanda;  koper).  Pengertian  konsumen secara  hukum  tidak  hanya  terbatas  kepada  pembeli,  bahkan  kalau  disimak  secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan ini demikian, hubungan konsumen dengan pelaku  usaha  tidak  terbatas  hanya  Karena  berdasarkan  hubungan  transaksi  atau perjanjian  jual  beli  saja,  melainkan  lebih  dan  pada  hal  tersebut  seseorang  dapat disebut sebagai konsumen. 2
Istilah  konsumen  berasal  dan  alih  bahasa  dari  kata consumer ,  atau consument itu tergantung dalam  posisi dimana ia berada. Konsumen dapat berupa; pemakai barang hasil  produksi,  penerima  pesan  iklan,  pemakai  jasa  (pelanggan).Perlindungan Konsumen  merupakan  istilah  yang  menggambarkan  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal- hal  yang  dapat  merugikan  konsumen. 3 Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan yang  luas  meliputi  perlindungan  konsumen  atas  barang  dan  jasa  yang  diawali  mulai tahap  kegiatandalam  mendapatkan  barang  dan  jasa  sampai  akibat  dalam  pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. 4
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UUPK  dijelaskan  bahwa  perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Namun,  yang  dimaksud  UUPK  untuk  melindungi konsumen  bukan  bertujuan  untuk  mematikan  usaha  dari  pelaku  usaha,  tetapi  justru sebaliknya  perlindungan  konsumen  yang  dimaksud  ialah  untuk  mendorong  iklim berusaha  yang  sehat,  serta  melahirkan  pelaku  usaha  yang  tangguh  didalam menghadapi  persaingan  dengan  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  berkualitas. 5 Sedangkan  Menurut  A.Z  Nasution  perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan  asas- asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  dan  melindungi  konsumen  dalam  hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa).
2 Nommy  Horas  Thombang  Siahaan,  Aa  Sudirman,  and  Yuniawan  W  Nugroho, Hukum  Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk (Jakarta: Panta Rei, 2005),22-24.
3 Rifan  Adi  Nugraha  Jamaluddin  Mukhtar  Hardika  and  Fajar  Ardianto,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online,” Serambi Hukum 8, no. 02 (2015):  3.
4 Hardika and Ardianto.
5 Gunawan  Widjaja  and  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang  Perlingdungan  Konsumen (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2000),17.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 55-67
Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum  terhadap  segala  perolehan  kebutuhan  konsumen.  Kepastian  hukum  itu meliputi  segala  upaya  berdasarkan  hukum  untuk  memberdayakan  konsumen memperoleh tau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhnnya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan. 6
Konsumen  perlu  dilindungi,  karena  konsumen  itu  sendiri  dianggap  memiliki  suatu “kedudukan”  yang  tidak  seimbang  dengan  pelaku usaha.  Ketidakseimbangan  ini menyangkut  bidang  pendidikan  dan  posisi  tawar  yang  dimiliki  oleh  konsumen  dan sering kali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha. 7
1) Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
Didalam  sejarahnya,  pada  tahun  1962  hak-hak  konsumen  telah  dicetuskan  oleh mantan  Presiden  Amerika  Serikat  John  F.  Kennedy,  yang  disampaikan  didalam kongres  gabungan  negara-negara  bagian  di  Amerika  Serikat,  di  mana  hak-hak konsumen itu meliputi : 8
a. Hak untuk memperoleh keamanan;
b. Hak memilih;
c. Hak mendapat informasi;
d. Hak untuk didengar.
Kemudian,  pada  tahun  1975,  hak-hak  konsumen  yan  dicetuskan  John  F  Kennedy, dimasukkan  dalam  program  konsumen  European  Economic  Community  (EEC)  yang meliputi : 9
a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
c. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
d. Hak atas penerangan;
e. Hak untuk didengar.
Berikut merupakan penjelasan dari hak-hak konsumen diatas:
a. Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan Hak  untuk  mendapatkan  keamanan  penting  ditempatkan  pada  kedudukan  utama karena  berabad-abad  dalam  berkembang  suatu  falsafah berpikir bahwa  konsumen adalah  pihak  yang  wajib  berhati-hati,  bukan  pelaku  usaha.  Falsafah  yang  disebut caveat  emptor  (let  the  buyer  beware) ini  mencapai  puncaknya  pada  abad  ke-19 seiring  dengan  berkembangnya  paham  nasional  individualisme  di  Amerika  Serikat. Dalam  perkembangannya  tersebut,  prinsip  yang  merugikan  konsumen  ini  telah ditinggalkan.  Didalam  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  dan  dipasarkan  oleh pelaku  usaha  berisiko  sangat  tinggi  terhadap  keamanan  para  konsumen, pemerintah  selayaknya  mengadakan  pengawasan  secara  ketat.  Misalnya  saja  zat
6 Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen (Ghalia  Indonesia, 2008),9.
7 Sutedi.
8 Sutedi.
9 Sutedi.
atau  obat  yang  tergolong  dalam  narkotika  dan  psikotropika.  Satu  hal  yang  juga sering  dilupakan  dalam  kaitan  dengan  hak  untuk  mendapatkan  keamanan  adalah penyediaan  fasilitas umum, seperti pada  pusat perbelanjaan,  hiburan,  rumah sakit dan  perpustakaan  belum  cukup  akomodatif  untuk  menopang  keselamatan pengunjungnya.  Hal  ini  tidak  saja  bagi  pengguna  produk  barang  dan  atau  jasa (konsumen)  yang  berfisik  normal  pada  umumnya,  tetapi  juga  pada  terlebih-lebih mereka yang cacat fisik dan lanjut usia.
b. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar Setiap produk yang akan diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang  benar.  Informasi  ini  diperlukan  agar  konsumen  tidak  sampai  mempunyai sebuah  gambaran  yang  keliru  tas  produk  barang  dan  jasa.  Informasi  ini  dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).
c. Hak untuk Didengar Hak  yang  erat  kaitannya  dengan  hak  untuk  mendapatkan  informasi  adalah  hak untuk  didengar.  Ini  disebabkan  oleh  informasi  yang  diberikan  pihak  yang berkepentingan  atau  berkompeten  sering  tidak  cukup  memuaskan  konsumen. Untuk  itu  konsumen  berha  untuk  mengajukan  permintaan  informasi  lebih  lanjut. Dalam tata krama dan tata cara periklanan Indonesia disebutkan, bila diminta oleh konsumen,  maka  baik  perusahaan  periklanan,  media,  maupun  pengiklan,  harus bersedia  memberikan  sebuah  penjelasan  mengenai  suatu  iklan  tertentu. Pengaturan demikian, meskipun masih berbentuk kode etik akan mengarah kepada langkah yang positif menuju penghormatan hak konsumen untuk didengar.
d. Hak untuk Memilih Didalam  mengonsumsi  sebuah  produk,  konsumen  berhak  menentukan  pilihannya dan  tidak  boleh  ada  tekanan  dari  pihak  luar.  Hak  untuk  memilih  ini  erat  kaitannya dengan  situasi  pasar.  Jika  ada  seseorang  atau  suatu  golongan  diberikan  hak monopoli  untuk  mempoduksi  dan  memasarkan  barang  dan  jasa,  maka  besar kemungkinannya  konsumen  kehilangan  hak  untuk  memilih  produk  yang  satu dengan produk yang lain.
e. Hak  untuk  Mendapatkan  Produk  Barang  dan/atau  Jasa  Sesuai  dengan  Nilai  Tukar yang Diberikan
Dengan  ini  berarti  konsumen  harus  dilindungi  dari  permainan  harga  yang  tidak wajar.  Dengan  kata  lain,  kuantitas  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi  atau  dipergunakan  harus  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  diperjanjikan. Akibat  dari  tidak  berimbangnya  posisi  tawar-menawar  antara  pelaku  usaha  dan konsumen,  maka  pihak  pertama  dapat  saja  akan  membebankan  biaya-biaya tertentu yang sewajarnya tidak ditanggung konsumen. Praktik tidak terpuji ini lazim dikenal dengan istilah externalities.
f. Hak untuk Mendapat Ganti Kerugian
Jika sebuah konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas suatu produk barang atau jasa  yang  dikonsumsi  atau  dipergunakan  tidak  sesuai  dengan  niai  tukar  yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang sangat pantas. Jenis dan jumlah  ganti  kerugian  itu  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  atau  atas kesepakatan  masing-masing  pihak.  Untuk  menghindari  dari  kewajiban  yang

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 55-67
memberikan  ganti  kerugian,  sering  terjadi  pelaku  usaha  mencantumkan  klausul- klausul eksonerasi didalam hubungan perjanjian jual beli produk tersebut.
Dari semua hak-hak  tersebut  terlihat bahwa hak untuk  mendapatkan  ganti  rugi telah disepakati  oleh  Masyarakat  Ekonomi  Eropa  sebagai  hak  konsumen.  Selanjutnya, International  Organization  of  Consumer  Union (IOCU)  telah  menambahkan  hak-hak konsumen  yang  dikemukakan  oleh  John  F.  Kennedy  yakni  hak  untuk  mendapatkan sebuah ganti rugi dan hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. 10
Menurut  Ernest  Barker,  agar  hak-hak  konsumen  itu  sempurna  harus  memenuhi  tiga syarat,  yaitu  hak  itu  dibutuhkan  untuk  perkembangan  manusia,  hak  itu  telah  diakui oleh  masyarakat,  dan  hak  itu  dinyatakan  demikian,  dan  karena  itu  dilindungi  dan dijamin  oleh  lembaga  negara. 11 Jika  tidak  memenuhi  ketiga  syarat  tersebut,  maka seharusnya hak-hak konsumen itu bukanlah hak yang sempurna, tetapi merupakan hak yang  semu (quasright) .  Ketiga  persyartan  ini  umumnya  telah  dipenuhi  oleh  negara- negara yang menganut Common Law dan Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Eropa kotinental yang menganut sistem hukum Code Civil, khususnya Belanda, di mana  hak-hak  konsumen  itu  terjadi  karena  adanya  kaidah  hukum  dan  perlidungan konsumen yang kuat, yang dapat menjamin anggota-anggota masyarakat sepenuhnya, yang akan timbul karena adanya kesadaran hukum. Selain mengatur mengenai hak-hak konsumen,  Dalam  ketentuan  Pasal  5  UUPK  juga  akan  mengatur  ketentuan  mengenai kewajiban konsumen yang diuraikan sebagai berikut :
1) Membaca atau mengikuti petunjuk dari informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang akan disepakati;
4) Mengikuti  sebuah  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen sacara patut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  UUPK  telah  memberikan  kepastian  hukum  dan kejelasan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  termasuk  pelaku  usaha.  Hal  ini  digunakan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, yang telah uraikan sedemikian rupa sebagai berikut:
1) Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang akan beritikad tidak baik;
3) Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  didalam  penyelesaian  hukum sengkata konsumen;
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan;
5) Hak-hak  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundangundangan lainnya.
10 Sutedi.
11 Sutedi.
Kewajiban  pelaku  usaha  diuraikan  dalam  ketentuan  Pasal  7  UUPK  sebagai berikut :
1) Beritikad baik didalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan  sebuah  informasi  yang  benar,  jelas,  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan  dan  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
4) Menjamin  mutu  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang  dan  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) Memberi  sebuah  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
7) Memberi  sebuah  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Salah satu dari kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK yaitu mengenai pelaku usaha  yang  harus  beritikad  baik  didalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. 12

## Penayangan Iklan dalam UUPK
Ada  kriteria  iklan  yang  dilarang  pengoperasiannya  di  Indonesia,  diantaraya  adalah kriteria  iklan  yang  dilarang  oleh  UUPK  yang  dirumuskan  dalam  pasal  8-10,  pasal  12, pasal 13, dan pasal 17 serta kriteria iklan yang dilarang oleh tata krama dan tata cara periklanan Indonesia yang disempurnakan. Kriteria iklan yang dilarang ini dimaksudkan agar tujuan an fungsi periklanan terhadap konsumen dapat berjalan dengan lancar dn menguntungkan  kedua  belah  pihak  (produsen  dan  konsumen).  Salah  satu keuntungannya  adalah  dengan  iklan  masyarakat.  Mengetahui  macam  ragam  suatu produk  yang  ada  dan  pada  akhirnya  masyarakat/konsumen  tertarik  untuk  membeli produk  tersebut.  Sedangkan  dari  segi  fungsinya,  iklan  berfungsi  untuk  memperluas alternatif  pilihan  pada  konsumen  di  samping  untuk  menanamkan  kepercayaan  pada konsumen. 13
Antara  fungsi  iklan  dan  tujuan  iklan,  terdapat  persamaan  yaitu  melakukan  promosi terhadap produk sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli atau menggunakan produk  yang  diiklankan.  Pengertian  promosi berdasarkan  Pasal  1 ayat  6 UUPK  adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik  minat  beli  konsumen  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  dan  sedang diperdagangkan. UUPK  mengatur  perbuatan-perbuatan  pelaku  usaha  yang  dilarang dalam  mengiklankan  suatu  produknya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  angka  11 UUPK,  yaitu  pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan,
12 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010),41.
13 Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen .

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 55-67
memperdagangkan  suatu  barang  dan/atau  jasa  secara  tidak  benar  dan/atau seolaholah  menawarkan  sesuatu  yang  mengandung  janji  yang  belum  pasti. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan  oleh  iklan  tersebut.  Sanksi-sanksi  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran baik atas cara memproduksi maupun cara mengiklankan barang dan/atau jasanya,  dapat  dikenakan  sanksi-sanksi  sesuai  dengan  UUPK.  UUPK  mengatur  2  jenis sanksi  terhadap  pelaku  usaha,  yaitu  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Sanksi administratif  diatur  dalam  Pasal  60  UUPK,  yaitu  denda  ganti  rugi  yang  ditetapkan maksimal sebesar Rp. 200.000.000,-.

## Ketentuan SJ Travel Pass
Konsumen  yang  ingin  menikmati  fasilitas  atau  keuntungan  dari  Sriwijaya Travel  Pass harus mendaftarkan diri melalui website resmi Sriwijaya Air . Program Sriwijaya Travel Pass hanya  berlaku untuk  individu  minimal  usia  13  tahun.  Untuk  mendaftar  program ini  pelanggan  harus  memiliki  kartu  kredit  yang  memiliki  limit  minimal  12  juta  rupiah apabila  ingin  melakukan  pembayaran  melalui  kartu  kredit.  Pendaftaran  anggota Sriwijaya Travel Pass dilakukan dengan cara membuka alamat website resmi Sriwijaya Air kemudian mengisi data diri pada halaman yang telah disediakan pada website dan dapat melakukan  pembayaran melalui kartu kredit atau kartu debit. Jika pembayaran dilakukan  melalui  kartu  kredit  maka  setelah  mengisi  identitas  calon  anggota  harus memasukan  nomor  kartu  kredit  serta  alamat email kredit.  Setelah  melakukan pendaftaran  calon  anggota  akan  mendapatkan email konfirmasi  dari  pihak  Sriwijaya Air. Apabila  calon  anggota  telah  menerima email tersebut  maka  calon  anggota Sriwijaya Travel Pass telah berhasil melakukan pendaftaran.
Program  Sriwijaya Travel  Pass hanya  dapat  digunakan  oleh  pemegang  identitas  KTP atau Passport yang telah terdaftar. Konsumen yang terdaftar dalam program ini hanya dapat  melakukan  pembelian  tiket  melalui  website  resmi  Sriwijaya Air (www.sriwijayaair.co.id)  maupun  melalui mobile  apps Sriwijaya Air. Tiket  yang  dibeli menggunakan  promo SJ Travel  Pass tidak  dapat dipindahtangankan  dan  hanya dapat digunakan  oleh  anggota  Sriwijaya Travel  Pass yang  terdaftar.  Anggota  SJ Travel  Pass yang telah terdaftar dan membayar biaya 12 juta rupiah, selanjutnya dapat menikmati penerbangansepuasnya  hanya  dengan  membayar airport  tax, PPN,  asuransi  dan administrasi  pada  saat  melakukan  pembelian  tiket.  Keuntungan  yang  akan  diperoleh penumpang yang terdaftar SJ Travel Pass hanya dapat dinikmati selama masa promo SJ Travel  Pass yaitu  selama  setahun  atau  365  hari,  karena  promo  SJ Travel  Pass merupakan promo yang bersifat jangka pendek.

## Bentuk  Pertanggungjawaban  Sriwijaya Air  terhadap  Penayangan  Iklan  Mengandung Janji yang Belum Pasti pada Promo Sj Travel Pass
Dalam  kegiatan  periklanan,  tanggung  jawab  pelaku  usaha  timbul  sebagai  akibat pelanggaran  terhadap  larangan-larangan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang berhubungan dengan berbagai  macam  larangan  dalam  melakukan  penawaran,  promosi,  maupun mengiklankan  barang  dan/atau  jasa. Pada  pasal  8  berbunyi  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/  atau  jasa  yang  tidak  sesuai
dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
Pertanggungjawaban  pelaku  usaha  dalam  rangka  tanggung  jawab  produk  ini  dapat bersifat  kontraktual  (perjanjian)  atau  berdasarkan  undang-undang  (gugatannya berdasarkan perbuatan melanggar hukum), namun penekanan tanggung jawab produk ini ada pada berdasarkan undang-undang. 14 Pada pasal 8 angka 2 ini berbunyi larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat, seperti pada kasus SJ  Travel  Pass,  pihak  pelaku  usaha  yaitu  Sriwijaya  Air  dapat  dikatakan  memberikan informasi  yang  belum  akurat  pada  promo  iklan  SJ  Travel  Pass  karena  menuliskan informasi  promo  terbang  sepuasnya  selama  satu  tahun  penuh  setelah  membayar Rp.12.000.000., namun ternyata ditengah masa promo, informasi itu dikatakan belum akurat karena adanya kebijakan yaitu pembatasan kursi untuk anggota SJ Travel Pass. sehingga memenuhi pasal tersebut. Pada Pasal 9 ayat 1 huruf a yang berbunyi pelaku usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
Pada huruf k, dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan  suatu  barang  dan/atau  jasa  secara  tidak  benar,  dan/atau  seolah-olah menawarkan  sesuatu  yang  mengandung janji  yang belum  pasti.  Dalam hal ini, pelaku usaha yaitu Sriwijaya Air dikatakan mengiklankan sesuatu yang mengandung janji yang belum  pasti  karena  pada  iklan  promo  SJ  Travel  Pass,  dikatakan  terbang  sepuasnya dalam  setahun,  namun  pada  kenyataanya  ditengah  masa  promo,  pihak  Sriwijaya  Air melakukan  pembatasan  kuota  untuk  kursi  bagi  anggota  SJ  Travel  Pass,  hal  ini  dapat dikatakan  telah  memenuhi  pasal  9  huruf  k  UUPK,  yaitu  pelaku  usaha  dilarang mengiklankan suatu barang dan atau jasa yang mengandung janji yang belum pasti.
Menurut  Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, 15 yang  menilai  bahwa  informasi  yang diperoleh  konsumen  melalui  brosur  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  dipertimbangkan oleh  hakim dalam  gugatan  konsumen  terhadap  pelaku  usaha.  Tindakan pelaku usaha berupa  penyampaian  informasi  melalui  promosi  secara  tidak  benar  yang  merugikan konsumen,  dapat  dikategorikan  sebagai  wanprestasi  karena  brosur  dianggap  sebagai penawaran  dan  janji-  janji  yang  bersifat  perjanjian,  sehingga  isi  brosur  dianggap perjanjian dalam ikatan jual beli, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas. Pendapat di atas menempatkan janji-janji yang terdapat dalam brosur sebagaimana halnya dengan janji- janji yang terdapat di dalam suatu kontrak. Sehingga, tindakan pelaku usaha yang menyimpang  dari  janji-janji  dalam  brosur  dapat  dianggap  sebagai  perbuatan  cidera janji  (wanprestasi)  pelaku  usaha.  Sehingga  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan terhadap  pihak  dalam  kegiatan  periklanan  dengan  mempergunakan  mekanisme gugatan wanprestasi.
Seperti yang terjadi pada penayangan iklan SJ travel pass yang mengandung janji yang belum  pasti  karena  terdapat  informasi  yang  menyatakan  terbang  bebas  selama  satu
14 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000).
15 Adi Handono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Ikl an Barang Dan Jasa Yang Menyesatkan,” 2011.
tahun  penuh  tanpa  batas  kuota  dengan  bayar  diawal  Rp.12.000.000,00,  yang  tidak sesuai  dengan  jalannya  promo  karena  ada  tambahan  aturan  mengenai  pembatasan kursi khusus untuk anggota SJ travel pass yang membedakan dengan penumpang non member atau bukan anggota, yang menjadikan penayangan iklan pada promo tersebut terdapat  unsur  yang  memenuhi  perbuatan  yang  dilarang  oleh  pelaku  usaha  sesuai yang diatur pada UUPK khususnya pasal 9, mengenai perbuatan yang dilarang pelaku usaha  yaitu  pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklan-kan suatu  barang  dan/atau  jasa  secara  tidak  benar,  dan/atau  seolah-olah;  menawarkan sesuatu  yang  mengandung  janji  yang  belum  pasti.  Hal  ini  yang  menjadikan  beberapa anggota dari SJ travel pass merasa dirugikan yang kemudian melakukan pengaduan ke Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Pihak  YLKI  mempertemukan  pihak pengadu  yaitu  beberapa  anggota  SJ  travel  pass  dengan  pihak  Sriwijaya  Air,  dengan tuntutan dari anggota sebagai konsumen dan pengadu yaitu;
1. keputusan/tindak  lanjut  secara  tertulis  dari  pihak  Sriwijaya  di  mana  seluruh member  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  informasi  seat tersedia secara transparan.
2. mengembalikan  hak  member  sesuai  dengan  perjanjian  semula  dan  juga menghapus semua peraturan yang merugikan member.
3. adanya  kompensasi  dari  Sriwijaya  atas  kerugian  yang  dialami  member  dari adanya A class dan lainnya.
Setelah  pihak  Sriwijaya  Air  memikirkan  dan  merundingkan  tuntutan  tersebut, meskipun tidak tepat saat hari dimana mediasi berlangsung karena pihak Sriwijaya Air membutuhkan  waktu  untuk  memikirkan  dan  mendiskusikan,  hasil  dari  keputusan Sriwijaya air terhadap tuntutan tersebut adalah;
1. Kebijakan  A  Class  tetap  diberlakukan  sebagai  komitmen  Sriwijaya  Air menyediakan kursi kepada member SJ travel pass selama kursi tersedia di setiap penerbangan.
2. Untuk mendapatkan kepastian penerbangan kepastian penerbangan didapatkan 1 jam sebelum jam keberangkatan.
3. Sriwijaya Air memberikan kepastian ketersediaan tempat duduk untuk member SJ  travel  pass  sebanyak  10  kursi  per  penerbangan  dengan  status  confirm  (F Class).
4. Sriwijaya Air tidak dapat mengakomodir permintaan kompensasi perihal extend masa berlaku keanggotaan tesebut.
Jawaban pihak Sriwijaya Air tersebut merupakan keputusan sekaligus bentuk tangung jawab  atas  kerugian  yang  dirasakan  anggota  sebagai  konsumen.  Dari  hasil  mediasi tersebut,  dapat  dikatakan  pada  poin  2  seharusnya  kepastian  penerbangan  bisa  lebih cepat  didapatkan  dan  lebih  lama  dari  waktu  penerbangan,  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Pasal  17 ” Untuk  kelancaran  proses check-in ,  batas  waktu  buka checkin  counter sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  c  selambat-lambatnya  2  (dua)  jam sebelum  jadwal  keberangkatan. ”  dan Pasal  18 “ Batas  waktu  tutup check-in  counter sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  d  yaitu  30  (tiga  puluh)  menit  sebelum
jadwal  keberangkatan. ”  Jika  kepastian  penerbangan  diperoleh  1  jam  sebelum keberangkatan, penumpang hanya memiliki sedikit waktu untuk check in atau bahkan kehabisan  waktu  karena  antri.  Kemudian  pada  poin  4  jawaban  Sriwijaya  Air,  pihak Sriwijaya Air  juga  tidak  bersedia untuk memberikan  kompensasi perihal extend masa berlaku keanggotaan, karena memang tidak ada diperjanjian pada awalnya. Jadi dapat dikatakan,  bentuk  tanggung  jawab  dari  Sriwijaya  Air  adalah  pemberian  kepastian dalam perolehan tiket dan transparasi ketersediaan tiket, Sriwijaya Air menolak untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi karena dirasa anggota SJ travel pass belum sangat  membutuhkan  dan  masih  banyak  konsumen  atau  anggota  lainnya  yang  tidak merasa dirugikan akan adanya pembatasan kursi dari aturan tambahan pada SJ travel pass.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  yang  didapatkan  oleh  anggota  SJ  travel  pass  selaku  konsumen sudah  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Adanya perlindungan  hukum  bagi  mereka  dibuktikan  dengan  adanya  penyelesaian  melalui mediasi  di  salah  satu  lembaga  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  yaitu Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Perlindungan  konsumen  yang  diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sudah cukup lengkap karena  mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta  pelaku  usaha.  Adanya  hak konsumen  yang  diatur  dalam  UUPK  memperkuat  posisi  konsumen  untuk mempertahankan dan memperjuangkan haknya.
Tanggung  jawab  pihak  Sriwijaya  Air  dapat  dikatakan  belum  sepenuhnya  memuaskan untuk  anggota  SJ  travel  pass selaku  konsumen.  Karena dilihat dari  pelanggaran  pihak Sriwijaya Air dalam  memasang  iklan promo  yang mengandung  janji  yang belum pasti akibat adanya tambahan aturan atau klausula pada perjanjian awal, yan menyebabkan anggotanya  merasa  dirugikan,  dan  mengharapkan  sebuah  kompensasi  namun  tidak dipenuhi  oleh  Sriwijaya  Air.  Namun  tanggung  jawab  Sriwijaya  Air  berupa  suatu kepastian  dalam  mendapatkan  tiket  dan  transparasi  dalam  memperlihatkan  kursi kosong dapat dikatakan sudah membantu anggota SJ travel pass dalam mendapatkan haknya dan mendapat informasi yang lebih jelas.

## DAFTAR REFERENSI
Barkatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen . Bandung: Nusa Media, 2010.
Handono, Adi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang Dan Jasa Yang Menyesatkan,” 2011.
Hardika,  Rifan  Adi  Nugraha  Jamaluddin  Mukhtar,  and  Fajar  Ardianto.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Tran saksi Online.” Serambi  Hukum 8, no.  02 (2015): 23092.
Philipus,  M  Hadjon.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia.” Bina  Ilmu, Surabaya , 1987, 25.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grasindo, 2000.
Siahaan,  Nommy  Horas  Thombang,  Aa  Sudirman,  and  Yuniawan  W  Nugroho. Hukum Konsumen:  Perlindungan  Konsumen  Dan  Tanggungjawab  Produk .  Jakarta:  Panta Rei, 2005.
Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen . Ghalia Indonesia, 2008.
Widjaja,  Gunawan,  and  Ahmad  Yani. Hukum  Tentang  Perlingdungan  Konsumen .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.