## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia
Muhammad Ilham Rysaldi, Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang email: rysaldi01@gmail.com

## Abstract
Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the  total  asset  value  of  Conventional  Commercial  Banks.  In  Indonesia,  there  are  two  forms  of  Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used  in  this  article  is  empirical  /  sociological.  The  data  analysis  used  was  descriptive  qualitative.  The results of  the  study  show  that  Islamic  banking  chooses  the  best  way  to  respond  to  the  spin-off  policy, namely  by  adjusting  the  conditions  of  each  Sharia  Business  Unit  that  will  do  the  spin-off  because  the minimum  capital  requirement  is 1 trillion,  so that  UUS  readiness is  needed. The  impact of the  spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.
Keywords:  islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.

## Abstrak
Bank  Indonesia  menetapkan  paling  lambat  lima  belas  tahun  setelah  disahkannya  Undang-undang Perbankan  Syariah,  Bank  Umum  Konvensional  harus  memisahkan  diri  dari  Unit  Usaha  Syariah. Pemisahan  dapat  dilaksanakan  sebelum  2023  asalkan  nilai  aset  Unit  Usaha  Syariah  telah  mencapai  50 persen  dari  total  nilai  aset  Bank  Umum  Konvensional.  Di  Indonesia  terdapat  dua  bentuk  struktur perbankan  syariah  yaitu Fully  Fledge  Bank (BUS), Subsidiary  Unit (UUS).  Artikel  ini  membahas permasalahan  mengenai  kebijakan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  dan  dampak  dari  adanya  kebijakan spin  off .  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  dengan  menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa  perbankan  syariah  memilih  cara  yang  terbaik  menyikapi  kebijakan  spin  off    yaitu  dengan menyesuaikan  kondisi  masing-masing  Unit  Usaha  Syariah  yang  akan  melakukan Spin  off karena ketentuan  permodalan  yang  ditetapkan  minimal  1  triliyun,  sehingga  dibutuhkan  kesiapan  dari  UUS. Dampak dari kebijakan spin off dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.
Kata kunci: struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Bank  syariah  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  dikenal  di  Indonesia  sejak  didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. BMI adalah bank syariah pertama yang melakukan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil.  Secara  hukum,  eksistensi  bank  syariah diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sebutan Bank Bagi Hasil, yang kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Prasetiyo, 2012).
Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Bank  umum  selain  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  tetapi  juga  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  syariah  dengan  terlebih dahulu  membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Hal  ini  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, yang menegaskan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  dan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran.
Dalam  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  prinsip  syariah  didefinisikan  sebagai  “prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan fatwa  di  bidang  syariah”.  Lembaga  yang  dimaksud  adalah  Dewan  Syariah  Nasional-  Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Menurut Ali, Perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan:
“(a)  Membuka  peluang  pembiayaan  bagi  pengembangan  usaha  berdasarkan  prinsip kemitraan.  Prinsip  ini  menerapkan  hubungan  investor  yang  harmonis,  hal  ini  berbeda dengan konsep yang diterapkan bank konvensional, yaitu hubungan kreditur dan debitur; (b) Memenuhi  kebutuhan  akan  produk  dan  jasa  perbankan  yang  memiliki  keunggulan komparatif  yaitu  dengan  peniadaan  bunga,  membatasi  kegiatan  spekulasi  yang  tidak produktif,  pembiayaan  yang  ditujukan kepada  usaha yang memperhatikan unsur moral;  (c) Memenuhi  jasa  perbankan  bagi  masyarakat  yang  tidak  menerima  konsep  bunga.  Dengan adanya  sistem  perbankan  syariah  berdampingan  dengan  sistem  perbankan  konvensional, maka mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara luas” (Ali, 2013).
Pendirian  Unit  Usaha  Syariah  merupakan  syarat  agar  Bank  Umum  Konvensional  dapat memberikan  layanan  syariah.  Unit  Usaha  Syariah  didirikan  oleh  Bank  Umum  Konvensional adalah  suatu  unit  kerja  di  Kantor  Pusat  Bank  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  seluruh kantor cabang syariah.
Selanjutnya menurut Ali, tugas Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:
“(1)  Mengatur  dan  mengawasi  seluruh  kegiatan  kantor  cabang  syariah;  (2)  Melaksanakan fungsi treasury dalam  rangka  pengelolaan  dan  penempatan  dana  yang  bersumber  dari

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
kantor-kantor  cabang  syariah;  (3)  Menyusun  laporan  keuangan  konsolidasi  dari  seluruh kantor-kantor cabang syariah; (4) Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor- kantor cabang syariah; (5) Melakukan  fungsi supervisi pada Bagian  Supervisi Pembiayaan Kantor Cabang Syariah; (6) Melakukan supervisi pada bagian operasi kantor cabang syariah; (7) Melakukan fungsi supervisi pada bagian Treasury kantor cabang syariah; (8) Melakukan supervisi pada bagian penelitian dan pengembangan bisnis syariah; (9) Melakukan supervisi cabang  syariah,  dan  (10)  Melaporkan  hasil  kinerja  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  UUS kepada Direksi” (Ali, 2013).
Keberadaan  UUS  sebagai  bagian  unit  kerja  dari  Bank  Umum  Konvensional  masih  terus diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UUS berdasarkan undang-undang ini sifatnya sementara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1), yaitu bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yangnilai asetnya telah mencapai sedikit 50% dari nilai total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Nomor  21  Tahun  2008  ini,  maka  Bank  Umum  Konvensional  dimaksud  wajib  melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (Muhammad, 2014).
Menurut  Itang,  Bank  Umum  Konvensional  yang  sudah  mempunyai  Unit  Usaha  Syariah (UUS) seharusnya sudah memikirkan rencana Spin off (pemisahan). Bank  Indonesia menetapkan batasan  waktu  terakhir  sampai  tahun  2023.  Bank  Umum  Konvensional  harus  berdiri  sendiri terpisah  dari Unit Usaha  Syariah.  Pemisahan dilaksanakan  sebelum 2023 dengan  ketentuan nilai aset Unit Usaha Syariah sudah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah” (Itang, 2016).
Tentu  saja  ketentuan  ini  menjadi  peringatan untuk  Bank  Umum  Konvensional  yang memiliki Unit Usaha Syariah. Dengan pemisahan Bank Umum Konvensional maka harus, adanya penambahan  modal  dari  Unit  Usaha  Syariah  yang  akan  dipisahkan.  Adanya Spin  off memang dilakukan  karena  sistem  Islam  yang  digunakan  menjadi  acuan  pada  bank  yang  diterapkan  di Indonesia.  Adanya Spin  off bertujuan  untuk  memisahkan  antara  bank  syariah  dengan  bank konvensional.
Pemisahan  atau Spin off merupakan tindakan hukum untuk memisahkan diri,  dimana yang terjadi sebelumnya berada dalam suatu badan hukum. Kondisi pembelahdiriannya menjadi bentuk perseroan  terbatas  tersebut  berawal  dari  kehendak  para  pihak  yang  tertuang  dalam  kesepakatan atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam  organ  perseroan tersebut  (Rianto, 2014).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Pakar  ekonomi  syariah,  Achmad  Riawan  Amin  berpendapat  bahwa Spin  off perbankan syariah dari  UUS menjadi BUS terkesan dipaksakan sehingga berdampak pada manajemen bank syariah sulit untuk mengembangkan diri. Spin off seharusnya dilakukan ketika rasio perbandingan nasabah  suatu  bank  sudah  mencapai  50:50. Spin  off menjadi  alternatif  UUS  dapat  menjadi mandiri. Namun faktanya tidak seperti yang diharapkan, Spin off dilaksanakan semata-mata hanya berdasarkan  informasi  dari  Bank  Indonesia  bahwa  potensi  industri  perbankan  sangat  cerah” (Subakti, Fahmi, & El Ayyubi 2015).

## 2. Kerangka Teori
Purwaatmadja menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan) (Machmud, & Rukmana, 2010).
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa- jasa  lain  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  beroperasi  yang  disesuaikan dengan prinsip syariah (Kiae, et.all., 2013).
Antonio membedakan  menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam  dan bank yang beroperasi dengan prinsip  syariah  Islam.  Pengertian  yang  pertama  bank  Islam adalah bank yang beroperasi sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Dan  pengertian  yang  kedua  bank  yang  tata  cara beroperasinya  mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan  Al-Quran  dan  Hadits,  sementara  bank  yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan- ketentuan  syariat  Islam,  khususnya  yang  menyangkut  tata  cara  bermuamalat  secara  Islam (Danupranata, 2013).
Spin Off dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas, dan secara teoritis Coyle menilai  bahwa Spin  Off dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  secara  keseluruhan (Mustofa, 2012).
Elfring  dan  Foss  mengatakan spin  off adalah  individu  atau  unit  organisasi  yang meninggalkan  perusahaan  yang  sudah  ada  untuk  memulai  sebagai  perusahaan  baru  berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya (Elfring & Foss, 1997).

## 3. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia dengan diberlakukannya Spin off?
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
2. Bagaimana dampak dari adanya kebijakan spin off terhadap Perbankan syariah di Indonesia?
4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Sebagai  pertanggungjawaban  ilmiah  tentang  penelitian  ini  maka,  diuraikan  beberapa penelitian  terdahulu  sebagai  bahan  komparasi  dan  menunjukkan  adanya  kebaruan,  sehingga diharapkan  tidak  terjadi  dan  menghindari  adanya  duplikasi  dan  plagiasi  dari  penelitian sebelumnya.
Beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hampir sama dengan artikel ini sudah  pernah  dilakukan  antara  lain  artikel  yang  ditulis  oleh  Amalia  Nasuha  dengan  judul “Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah” dalam artikel tersebut lebih fokus membahas  persoalan  mengenai  perbedaan  kinerja  keuangan  dari  beberapa  bank  syariah  di Indonesia  satu  tahun  sebelum  kegiatan  pemisahan  ( spin-off )  dan  satu  tahun  setelah  kegiatan pemisahan ( spin-off ) (Nasuha, 2012). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Sallsa Khairunnisa dan Miftakhul  Khasanah  berjudul  “Tingkat  Efisiensi  Perbankan  Syariah  Pasca  Spin  Off  dengan Metode  Two-Stage  Data  Envelopment  Analysis”  dalam  artikel  tersebut  membahas  mengenai Memberikan gambaran bagi perbankan syariah dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha perbankan syariah dan mengidentifikasi penyebab ketidakefisienannya (Khoirunnisa, & Khasanah, 2018). Kemudian artikel yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati  dengan  judul  “Pengembangan    Perbankan  Syariah  Melalui  Pelaksanaan  Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” dalam artikel lebih fokus membahas mengenai bagaimana peran UU Perbankan Syariah dalam upaya meningkatkan pengembangan perbankan syariah (Rongiyati, 2018).
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nasuha (2012), di mana pada penelitian Nasuha yang dibahas mengenai perbedaan kinerja keuangan dari beberapa bank syariah di Indonesia satu tahun sebelum kegiatan pemisahan ( spin-off ) dan satu tahun setelah kegiatan pemisahan ( spin-off ), sedangkan  pada  penelitian  penulis  menjabarkan  mengenai  kebijakan  perbankan  syariah  di Indonesia dengan diberlakukannya spin off serta dampak dari adanya kebijakan spin off terhadap perbankan syariah di Indonesia.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khairunnisa dan Khasanah (2018), di mana pada penelitian  tersebut  yang  dibahas mengenai  gambaran  bagi perbankan syariah  dalam menentukan kebijakan  yang  akan  dilakukan  untuk  mengembangkan  usaha  perbankan  syariah  dan mengidentifikasi  penyebab  ketidakefisienannya,  sedangkan  pada  penelitian  penulis  menjabarkan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
mengenai  kebijakan  perbankan  syariah  di  Indonesia  dengan  diberlakukannya spin  off serta dampak dari adanya kebijakan spin off terhadap perbankan syariah di Indonesia.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  Rongiyati  (2015),  dimana  pada  penelitian tersebut  yang  dibahas  mengenai  peran  UU  Perbankan  Syariah  dalam  upaya  meningkatkan pengembangan  perbankan  syariah,  sedangkan  pada  penelitian  penulis  menjabarkan  mengenai kebijakan  perbankan  syariah  di  Indonesia  dengan  diberlakukannya spin  off serta  dampak  dari adanya kebijakan spin off terhadap perbankan syariah di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  empiris/sosiologis.  Penelitian yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  diambil  dari  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam  suatu masyarakat,  badan  hukum  atau  badan  pemerintah  (Amiruddin  dan  Zaenal,  2012).  Spesifikasi penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  dalam  penelitian  ini  diharapkan  mampu  mendapatkan gambaran yang fokus dan menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  primer  (Syamsudin, 2007).  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  pihak  BNI  Syariah  pada  tanggal  12  Mei 2019 dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 16 April 2019.
Teknik  analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis  deskriptif kualitatif,  yaitu  untuk mendeskripkan, menjelaskan dan menguraikan data supaya mudah dipahami (Soekanto, 2008).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia dengan diberlakukannya Spin off
Bank  syariah  merupakan  bank  yang  beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan  pada  bunga. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah menurut Perwaataatmadja ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadist (Ismail, 2013).
Struktur bank syariah di dunia memiliki bentuk yang berbeda-beda. Umumnya bentuk bank syariah  terdapat  3  macam  yaitu:  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan Layanan Syariah ( Islamic window ).
Bentuk pertama adalah Islamic window , struktur ini merupakan struktur perbankan syariah yang  paling  sederhana  karena  merupakan  bagian  dari  cabang  Bank  Umum  Konvensional  yang menyediakan layanan pendanaan, pembiayaan maupun jasa perbankan yang sesuai dengan syariah

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dengan  pemisahan  management  keuangan  yang  tepat  antara  bank  syariah  dengan  bank konvensional. Dengan struktur Islamic window bank konvensional dapat mengurangi biaya-biaya yang mahal seperti sistem keuangan dan keamanan serta sistem Teknologi Informasi (IT). Dilihat dari  biaya  operasional Islamic  window ini  lebih  efektif  serta  efisien.  Selain  kelebihan  di  atas Islamic  window memiliki  beberapa  kekurangan  seperti  beberapa  masalah  terkait  dengan kesyariahan  layanan,  contohnya  departemen treasury dari  bank  induknya  biasanya bertanggungjawab  pada  kebutuhan  likuiditas  dari  keseluruhan  bank.  Hal  ini  bisa  menyebabkan pencampuran  dana  antara  bank  konvensional  dengan  layanan  syariah.  Sehingga,  operasional layanan  syariah  dan  perbankan  konvensional  yang  berbasis  bunga  dibawah  satu  atap  dapat menimbulkan ambiguitas di dalam pencarian keuntungan.
Bentuk  kedua adalah Unit Usaha  Syariah/UUS ( subsidiary unit ). Pendirian subsidiary  unit (UUS) merupakan syarat agar Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah atau Islamic window . Unit Usaha Syariah didirikan oleh Bank Umum Konvensional adalah suatu unit kerja  di  Kantor  Pusat  Bank  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  seluruh  kantor  cabang syariah (Yuspin dan Fauzi, 2018). UUS merupakan bagian dari divisi sebuah bank konvensional yang merupakan induknya. UUS biasanya memiliki kantor cabang syariah tersendiri terpisah dari induknya. UUS dipimpin oleh seorang kepala divisi. Dari divisi syariah tersebut terbentuk UUS. Kelebihan dari  bentuk  UUS  itu  adalah  kesempatan  untuk dapat  mempromosikan  produk-produk Islamic banking dengan lebih luas.
Bentuk yang ketiga adalah Bank Umum Syariah (BUS). BUS adalah Bank Umum Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum selain dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional tetapi juga dapat melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS. Kelebihan BUS adalah aman dari kritik masyarakat karena kesyariahannya. Selain itu, BUS memiliki otonomi penuh untuk berinovasi dan mendorong pertumbuhan usahanya karena bentuk ini lebih fokus dan mengerjakan bisnis syariah dan  memiliki  arah  perkembangan  dan kebijakan yang  jelas  dibanding dua bentuk pertama. BUS dapat  menawarkan  berbagai  produk  dan  layanan  yang  sesuai  dengan  syariah,  termasuk  usaha pembagian keuntungan dan  resiko.  Sehingga dilihat  dari  inovasi  produk maka bentuk  ini dinilai sangat inovatif untuk menemukan produk-produk perbankan syariah yang baru yangsesuai dengan permintaan pasar.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Adapun  pemilihan  struktur  perbankan  syariah  di  suatu  negara  didasarkan  oleh  beberapa faktor: (1) Tahap perkembangan perbankan Islam di wilayah hukum tertentu; (2) Dorongan politik untuk  mendukung  pengembangan  perbankan  Islam;  (3)  Visi  regulator;  (4)  Populasi  muslim  di yurisdiksi  tertentu;  (5)  Kebutuhan  akan  produk-produk  yang  sesuai  dengan  syariah;  dan  (6) Kesungguhan penyedia layanan syariah untuk memberikan pelayanan yang baik.
Selanjutnya, di Indonesia hanya mengadopsi dua struktur perbankan syariah yaitu UUS dan BUS.  Meskipun  bentuk Islamic  window ini  menguntungkan  dari  segi  efisiensi  dan  efektifitas usahanya  akan  tetapi  Indonesia  tidak  mengadopsi  bentuk  ini. Islamic  window memungkinkan bank  konvensional  yang  berkeinginan  untuk  memberikan  layanan  syariah  untuk  bisa  membuka layanan  ini  pada  cabang-cabang  konvensionalnya.  Bentuk  ini  sangat  menguntungkan  bagi  bank yang belum siap untuk membentuk UUS, di mana Islamic window dapat memanfaatkan jaringan kantor,  layanan  Teknologi  Informasi  (TI),  manajemen  dan  sumber  daya  manusia  masih  dapat menggunakan  milik  bank  konvensional.  Bentuk Islamic  window ini  memang  tidak  diadopsi  di Indonesia karena terdapat beberapa kekhawatiran mengenai hal ini.
Adapun  pemisahan atau Spin  Off merupakan  suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan  diri  dalam  suatu  badan  hukum  selanjutnya  ia  membelah  diri  atau  memekarkan dengan  pengakuan  hukum.  Keadaan pemekaran  dan  pembelahan  diri  para  pihak  tertuang  dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang mempunyai kewenangan dalam organ perseroan tersebut (Muhamad, 2011).
Terkait dengan kebijakan Spin off bank syariah sangat berhati-hati dalam menyikapi hal ini. Bank syariah dalam melakukan spin off berusaha dengan memilih cara yang terbaik yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan Spin off. Karena Spin  off tersebut  tergantung  kepada  jumlah  modal  masing-masing  Unit  Usaha  Syariah.  Strategi yang perlu dipertimbangkan dalam rencana penerapan kebijakan Spin off UUS di Indonesia antara lain :
a. Memanfaatkan  momentum  konsolidasi  perbankan  nasional  yang  sedang  berlangsung.  Dalam kondisi  konsolidasi,  ketentuan  permodalan  masih  relatif  longgar,  dan  kalaupun  jalur  akusisi yang  diambil,  bank  yang  tersedia  untuk  diambil  alih  masih  relatif  banyak  dengan  harga reasonable ;
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
b. Dukungan  Bank  Indonesia  (BI)  juga  cukup  besar  bagi  BUS,  dalam  upaya  bank  sentral mendorong  pencapaian  target  market  share  dan  mendukung  arsitektur  perbankan  syariah nasional”  (Chu, 2010).
Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No 11/3/PBI/2009 bahwa permodalan yang ditetapkan modal  minimal  Rp  1  Trilyun  paling  lambat  10  tahun  setelah  izin  usaha  diberikan.  Berdasarkan hasil wawancara  yang dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini terdapat 11 Unit Usaha  Syariah  yang  memiliki  modal  di  bawah  Rp  500  Milyar,  6  Unit  Usaha  Syariah  dengan modal  Rp  500  Milyar  -  Rp  1  Trilyun  dan  3  Unit  Usaha  Syariah  dengan  modal  lebih  dari  Rp 1 Trilyun.  Dari  jumlah  tersebut  terdapat  12  Unit  Usaha  Syariah  yang not  eliigble untuk dilakukannya Spin off. Sebagai contoh UUS yang baru saja melakukan spin off adalah UUS BPD Jatim  setelah  melakukan  RUPS  untuk Spin  off menjadi  Bank  Umum  Syariah.  UUS  BPD  Jatim tersebut  merealisasikan  rencana  tersebut  dengan  melakukan  penyetoran  modal  oleh  Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikeluarkannya izin usaha oleh OJK sebesar Rp 1.027 Milyar. Data dari  wawancara  diatas  menunjukkan  bahwa penerapan  kebijakan spin  off yang  tidak  tepat  dapat berakibat penutupan pada UUS yang harus di Spin off.
Menurut Murtiningsih, salah satu kelemahan dari pelaksanaan spin off dimana terjadi ketika UUS  tersebut  belum  siap  untuk  melakukan spin  off adalah  UUS  tersebut  bisa  dicabut  izin usahanya,  sehingga  bisa  jadi  aset  perbankan  syariah  akan  mengalami  penurunan.  Seperti  yang sudah disebutkan bahwa terdapat 12 UUS yang tidak siap dari sisi permodalannya, karena untuk spin  off diperlukan  modal  500  Milyar.  Dari  statistik  yang  ada  kebanyakan  di  daerah  Sumatera UUS masih berada diangka 250  M.  Kondisi  ini dikarenakan  sumber  dananya  hanya dari  APBD, dan APBD tergantung pada PAD (Murtiningsih, 2019).

## 2. Dampak dari adanya Kebijakan Spin Off terhadap Perbankan Syariah di Indonesia
Menurut  M,  Akhyar  Adnan,  disebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  tantangan  dalam mengelola bank syariah di Indonesia antara lain:
1) Adanya  asumsi  masyarakat  yang  salah  terkait  pemahamanya  tentang  bunga  bank  yang dianggap  riba  oleh  sebagian  masyarakat  muslim  di  Indonesia,  sehingga  mereka  mengajak untuk kembali ke ajaran islam yang murni dan konseksen;
2) Adanya kenyataan empiris yang menyatakan bahwa sebagian besar  dari manajemen lembaga keuangan/bank  islam  tidak  belajar  dari  menejemen  modern  yang  dipakai  oleh  pihak

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
perbankan  konvensional  yang  menjadikan  nasabah  sebagai  mitra  sehingga  mengupayakan terjadinya konflik seminimal mungkin;
3) Adanya tuduhan masyarakat menyangkut kemurnian beroperasinya bank syariah.
Apabila  dicermati  dengan  baik,  terkait  dengan  bank  Syariah  selain  memiliki  tantangan dalam  pengelolaan  juga  memiliki  potensi  dan  peluang  apabila  dikerjakan  dengan  baik.  Peluang tersebut antara lain:
(a) keunggulan konsep bank atau lembaga keuangan syariah.
(b) Adanya dukungan pemerintah yang besar dan ketentuan hukum yang sekarang berlaku.
(c) Adanya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sesuai data dari Badan Pusat  Statistika  diketahui  bahwa  penduduk  muslim  di  Indonesia  mencapai  207  juta.  Ini menjadi potensi besar dimana orang islam/muslim lebih cenderuang taat kepada ajaran islam dan  akan  cenderung  lebih  memilih  bank  syariah.  Posisi  Islam  sebagai  sumber  hukum  di Indonesia bisa  jadi dilihat dalam  situasi  sosial sebagai  potret kehidupan,  di mana  mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Absori, et.all., 2016).
Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  akibat  dari  terjadinya  kebijakan Spin  off adalah sebagai berikut:
a) Bank  Umum  Syariah  (BUS)  hasil spin  off diharuskan  dengan  cepat  mampu  menyediakan modal minimal sebesar 8%;
b) Rasio Non Performing Financing (NPF) ketika lebih dari 5% maka diwajibkan menyelesaikan rasio NPF maksimal 5% dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
c) Hasil spin off menyebabkan melebihi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), maka Bank Umum Syariah Spin off diwajibkan menyelesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
d) Bank  Umum  Syariah  hasil Spin  off diharuskan  memiliki perencanaan  pemenuhan  modal  Rp. 1000 M paling lambat 10 tahun setelah memperoleh izin usaha dari OJK, ketika jumlah modal pra spin off kurang dari 1.000 M;
e) Bank Umum Konvensional yang tidak melaksanakan Spin off akan mendapatkan sanksi berupa Cabut  Izin  Usaha  (CIU)  UUS  dan  diwajibkan  menyelesaikan  kewajiban,  baik  melalui pengalihan asset Unit Usaha Syariah  ke Bank Umum Konvensional, dilunasi maupun dengan dijual kepada pihak lain. Mengenai asset sales ke Bank Umum Syariah lain sampai dengan saat ini  belum ada  ketentuan atau  fatwa  yang  mengatur mengenai  jual beli  asset  syariah sehingga
terdapat potensi  asset  yang hilang  akibat ketidaksiapan Unit  Usaha  Syariah yang cukup besar (Nofa, 2019).
Dampak  yang  paling  mengena  ditetapkannya  kebijakan spin  off adalah  penguatan  modal bagi  Bank Umum Syariah  (BUS). Dengan permodalan  yang  kuat BUS hasil spin off diharapkan lebih mampu bersaing dengan Bank Umum Konvensional. Selain itu, dorongan untuk melakukan spin  off ditujukan  untuk  meningkatkan  perkembangan  perbankan  syariah.  Konsep  kinerja keuangan dilihat dari pertumbuhan asset dan tingkat kesehatan perbankan syariah pada tahun 2016 berada pada kisaran 4%. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 5,5% itu karena dorongan dari konversi  Bank  Aceh  menjadi  bank  umum  syariah  yang  menjadikan  stimulus  untuk  perbankan syariah. Sementara pada tahun 2019 berada pada kisaran 5,85%. Diharapkan dengan spin off target pertumbuhan perbankan syariah sebesar 10% dapat tercapai (Nofa, 2019).
Perbankan  syariah  seharusnya  dipikirkan  dengan  lebih  matang  oleh  pemerintah  di  mana dalam  membuat  peraturan  perundang-undangan  hendaklah  memikirkan  kondisi  industri, melibatkan stakeholder yang terdapat di dalamnya. Sehingga peraturan yang dikeluarkan berjalan selaras.  Bukan  merupakan  peraturan  yang  memberikan  dampak  kemunduran  terhadap  industri perbankan  syariah  tetapi  peraturan  yang  membawa  pada  kemajuan  industri. Spin  off harus dipersiapkan dengan matang, terutama aspek permodalan yang kuat dan SDM, spin off berpotensi besar mendorong perkembangan perbankan syariah sekaligus induknya.
Seluruh stakeholder Perbankan  Syariah  yang  ada  di  Indonesia,  harus  benar-benar memperhatikan  amanat undang-undang untuk mempersiapkan proses spin off ini.  Jadikan proses spin  off sebagai  sarana  untuk  mengembangkan  Perbankan  Syariah  ke  depannya.  Sehingga, keberadaan  Perbankan  Syariah  sebagai  salah  satu  jasa  perbankan  yang  lebih  mengedepankan underlying  asset dari  setiap  transaksinya,  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia di semua lapisan  (Isra, 2009).
Terdapat persoalan/tantangan perbankan syariah pasca regulasi Spin off , antara lain :
1. Semakin  berkembangnya  perbankan  syariah  maka  semakin  banyak  inovasi  produk  yang dihasilkan.  Pengawasan  produk baru harus semakin diperketat supaya tidak melanggar  aturan syariah.  Dan  juga  minimnya  pengawasan  dari  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  di  setiap lembaga  keuangan  syariah,  dapat  menjadi  pengawas  di  beberapa  lembaga  syariah  sekaligus. Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  kekhawatiran  terhadap  kurang  maksimalnya  pelaksanaan pengawasan.
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
2. Kebutuhan  sumber  daya  manusia,  dipenuhi  dari  bankir  yang  sebelumnya  berkerja  di  bank konvensional dan calon pegawai awam terhadap operasi perbankan konvensional. Dampaknya adalah  komponen  penting perbankan syariah  belum terpenuhi  meskipun  sudah memiliki latar belakang  terkait  dunia  perbankan  konvensional.  Tanpa  adanya training yang  cukup,  mantan bankir  konvensional  dapat  menjadi  beban  untuk  perbankan  syariah,  sehingga  diperlukan kebijakan  dalaam  merumuskan training  needs analysis  (TNA)  untuk  memastikan  perilaku islami,  untuk  mengembangkan  kurikulum  dan  menjalankan  pelatihan,  untuk  mencari  pelatih- pelatih  yang  memadai,  fokus  pada  isu-isu  khusus,  untuk  mengevaluasi  program  pelatihan (Murti, 2018).
3. Sebelum  pelaksanaan Spin  off, pembukaan  UUS  selama  ini  masih  dibiayai  oleh  bank  induk, sehingga UUS masih sangat bergantung pada dana dari bank induk. Jika terjadi penerapan S pin off maka seluruhnya dibiayai bank itu sendiri. UUS diharuskan mampu  menyiapkan dana yang cukup untuk dapat bertahan dengan membiayai diri sendiri. Ketika bank sudah melakukan spin off maka  dalam  membuka  jaringan  kantor  dan  rekruitmen  pegawai  harus  ditanggung  sendiri oleh  bank  tersebut  tanpa  keterlibatan  induknya,  dan  hal  tersebut  sangat  memberatkan  (Nofa, 2019).
4. Risiko  pelanggaran  seperti  “ prudential  banking  strategy:  short  term  drive  for  profits,  fraud, perilaku  pegawai  yang  tidak  Islami,  pada  perbankan  syariah  akan  berdampak  lebih  besar daripada pelanggaran serupa oleh bank konvensional”. Hal tersebut disebabkan karena nasabah dan masyarakat ikut menghukum. Image yang yang melekat pada perbankan syariah itu adalah terdapatnya label Islam, sehingga ketika terjadi adanya anggaran yang tidak sesuai maka dapat merusak image perbankan syariah tersebut (Al-Hashil, 2013).
5. Tarif  pembiayaan  bank  syariah  dianggap  terlalu  mahal  ketika  dibandingkan  dengan  bank konvensional. Bank syariah sebagai lembaga bisnis bukan lembaga sosial untuk meraih target bisnis  yang  sudah  ditetapkan  oleh  bank.  Selain  itu  bank  syariah  sebagai  bank  dengan mekanisme  bagi  hasil  sehingga  dalam  penerapannya  bank  tersbut  harus  menerapkan  fungsi asuransi  untuk  melindungi  dana-dana  pembiayaan  yang  disalurkannya  supaya  lebih  terjamin keamanannya (Murti, 2018).
6. Kurangnya  optimalisasi  penggunaan  kewenangan  pembiayaan  yang  terbatas  yang  dimiliki. UUS  dalam  pengambilan  kebijakan  penyaluran  pembiayaan  masih  ditentukan  oleh  kantor

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
pusatnya,  sehingga  diperlukan  waktu  lebih  lama  untuk  pengambilan  keputusan  dalam  setiap operasionalisasinya (Martiningsih, 2019).
7. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara otoritas di dalam dan lintas yurisdiksi, contohnya  “antara  Pemerintah  (Departemen  Keuangan),  pihak  bank  sentral/otoritas  moneter dan  regulator  sekuritas  suatu  negara  kegiatan  yang  tumpang  tindih  di  antara  infrastruktur internasional utama yang ada (Nofa, 2019).
Tantangan mendasar atas ketidaksiapan UUS dalam melaksanakan kebijakan spin off adalah kemungkinan ditutupnya UUS tersebut. Kekhawatiran tersebut sudah terbukti dengan ditutupnya 74  Kantor  Cabang  Danamon  Syariah  pada  semester  1/  2017.  Bank  Danamon  mempunyai  izin prinsip  pembukaan  layanan  syariah  pada  tahun  2001  dan  berkembang  sejak  saat  itu.  Herry Hykmanto,  Direktur  Syariah  Bank  Danamon  mengatakan  bahwa  tantangan  terbesar  untuk mendorong  bisnis  syariah  Danamon  adalah  dengan  memberikan  informasi  dan  edukasi,  tidak hanya  kepada  konsumen  tetapi  juga  kepada  internal  perusahaan.  Oleh  sebab  itu  perusahaan tersebut  selama  dua  tahun  terakhir  lebih  fokus  mengajarkan  skema  syariah  kepada  pegawainya. Hal  tersebut  menjadi  keharusan  layanan  pembiayaan  UUS  Bank  Danamon  yang  harus  bersaing dengan layanan kredit dari bank induknya (Martiningsih, 2019).
Dengan  melihat  kondisi  yang  ada  pada  Bank  Danamon  Syariah  tersebut,  seharusnya pemerintah  mulai  dapat  berbenah  untuk  dapat  melihat  kembali  aturan  pelaksanaan spin  off tersebut. Karena pelaksanaan spin off yang tidak direncanakan dengan baik dapat berakibat pada penutupan UUS yang telah ada  (Yuspin dan Wardiono, 2017).
Tabel Kelebihan dan Kekurangan Perbankan Syariah setelah Spin off No Kekurangan Perbankan Syariah setelah Spin off Kelebihan Perbankan Syariah setelah Spin off 1 Potensi aset yang hilang yang cukup besar akibat ketidaksiapan Unit Usaha Syariah melakukan Spin off Memiliki permodalan yang kuat
2.  Unit syariah spin off dan dikonversi
menjadi bank umum syariah, bank induk tidak dapat lagi memberikan bantuan penuh seperti pendanaan,
infrastuktur, iklan dan personil
terlatih.
Dapat melakukan perbaikan terhadap pengelolaan strategis antara lain perbaikan struktur pendanaan, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas SDM dan
pengembangan produk tanpa harus bergantung pada Bank Umum Konvensionalnya 3.  Dianggap sebagai “hanya untuk muslim” Aman dari pencampuran dana 4.  Unit Syariah masih dapat Bank induk tidak akan dikenakan  biaya
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
memanfaatkan fasilitas induk banknya dalam operasinya seperti ketersediaan Teknologi Informasi (TI) layanan dan jaringan ATM
apapun meskipun office channeling memanfaatkan semua fasilitas dan sumber daya manusia.
Perbankan syariah tidak semata-mata memahami teknis dan konsep hukum yang mendasari Islam  dalam  instrumen  pembiayaan,  tetapi  memiliki  apresiasi  nyata  terhadap  Muslim  yang beragam budaya dan rasa hormat terhadap Islam.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Pemisahan atau Spin  Off menjadi tindakan hukum  yang bertujuan untuk memisahkan diri  dalam suatu  badan  hukum  selanjutnya  ia  membelah  diri  atau  memekarkan  dengan  pengakuan  hukum. Keadaan pemekaran dan pembelahan diri para pihak tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat oleh  para  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  organ  perseroan  tersebut.  Dengan  adanya kebijakan spin off Bank syariah sangat berhati-hati dalam menyikapi hal ini. Bank syariah dalam melakukan spin  off berusaha  dengan  memilih  cara  yang  terbaik  yaitu  dengan  menyesuaikan kondisi  masing-masing  Unit  Usaha  Syariah  yang  akan  melakukan Spin  off. Karena Spin  off tersebut  tergantung  kepada  jumlah  modal  masing-masing  Unit  Usaha  Syariah.  Sesuai  dengan ketentuan dalam PBI No 11/3/PBI/2009 bahwa permodalan yang ditetapkan modal minimal Rp 1 Trilyun paling lambat 10 tahun setelah izin usaha diberikan.
2. Dampak yang paling dirasakan dengan ditetapkannya kebijakan spin off adalah penguatan modal bagi (BUS). Tantangan mendasar atas ketidaksiapan UUS dalam melaksanakan kebijakan spin off adalah  kemungkinan  ditutupnya  UUS  tersebut.  Kekhawatiran  tersebut  sudah  terbukti  dengan ditutupnya  74  Kantor  Cabang  Danamon  Syariah  pada  semester  1/  2017.  Perbankan  syariah seharusnya  dipikirkan  dengan  lebih  matang oleh  pemerintah  di  mana  dalam  membuat  peraturan perundang-undangan  hendaklah  memikirkan  kondisi  industri,  melibatkan stakeholder yang terdapat  di  dalamnya.  Sehingga  peraturan  yang  dikeluarkan  berjalan  selaras.  Bukan  merupakan peraturan  yang  memberikan  dampak  kemunduran  terhadap  industri  perbankan  syariah  tetapi peraturan  yang  membawa  pada  kemajuan  industri. Spin  off harus  dipersiapkan  dengan  matang,

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
terutama  aspek  permodalan  yang  kuat  dan  SDM, spin  off berpotensi  besar  mendorong perkembangan perbankan syariah sekaligus induknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amiruddin dan Zainal. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Danupranata, G. (2013). Manajemen Bank Syariah . Jakarta: Salemba Empat.
Elfring, T & Foss, N.J. (1997). Corporate Renewal Through Internal Venturing and Spin off Perspectives from  Organization  Economics,Working  Paper  97-7, Copenhagen:  Departement  of  Industrial Economics &Strategy.
Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Muhamad. (2011). Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Pers.
________. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mustofa, M. (2012). Kamus Bisnis Syariah. Yogyakarta: Asnalitera.
Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Sugiono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Syamsudin. (2007). Oprasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Ali,  S.  (2013).  “Dinamika  Perkembangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”. Economic:  Jurnal Ekonomidan Hukum Islam , Vol.3,(No. 2).
Absori,  dkk.  (2016).  “Transformation  of  Maqâshid  Al-Syarî’ah  (An  Overview  of  the  Development  of Islamic Law in Indonesia)”. Al-Ihkâ, Vol. 11,(No .1 Juni 2016), p.10.
Al-Hashil,  M.Y.  (2013).  “Islamic  Financial  Industry:  Facts  and  Challenges,  Kuwait’s  Experience”,
Speech of the Governor of Central Bank of Kuwait .
Chu,  P.Y.,  et.  al.  (2010).  Spin-off  Strategies  and  Performance:  A  Case  Study  ofTaiwan’s  Acer  Group.
Asian Business and Management , Vol. 9.
Itang.  (2016).  “Peluang  dan  Tantangan Spin-off Unit  Usaha  Syariah  Menjadi  Bank  Umum  Syariah”.
Jurnal Al-Qalam ,Vol 33, (No.1 Januari-Juni 2016).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Khairunnisa, Sallsa dan Khasanah, Miftakhul. (2018). “Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Pasca Spin Off dengan Metode Two-Stage Data Envelopment Analysis ” . Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , Vol. 4,(No. 1), p.11-24.
Kiaee,  H.,  Abrishami,  H.  &  Sobhani,  H.  (2013).  “Islamic  Banking  Performance  vs  Its  Conventional Counterpart:  Using  Stochastic  Optimal  Control  Method”, Journal  of  Islamic  Economics,Banking and Finance , Vol. 9,(No. 4).
Najeeb, Z. (2016). “Islamic Banking Structures: Issues, Challenges and Future Directions - A Case Study of Malaysia”. ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 8.
Nasuha, A. (2012). “Dampak Kebijakan Spin-off terhadap Kinerja Bank Syariah”. Al-Iqtishad, Vol. IV,(No. 2, Juli 2012). Prasetiyo, L. (2012). “Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008”.
Jurnal Al-Tahrir , Vol. 12,(No.1, Mei 2012).
Rianto, M.N. 2014). “Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan”. Jurnal Kinerja , Vol. 18,(No. 2).
Rongiyati,  S.  (2015).  “Pengembangan    Perbankan  Syariah  melalui  Pelaksanaan  Kewajiban  Pemisahan Unit Usaha Syariah”. Jurnal Negara Hukum. Vol. 6,(No.1, Juni 2015).
Yuspin, Wardah dan Fauzie, Ata. (2018). “The Effectiveness of Spin Off in The Islamic Banking System in Indonesia”. International Journal of Economics Review. Volume 6, p. 213-216.
Yuspin, Wardah dan Wardiono, Kelik. (2017). “Islamic Banking Trajectories of Indonesia: Dealing with the  Present  and  Shaping  the  Future”. International  Journal  of  Economic  Research ,  Volume  14 (Number 16).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sebutan Bank Bagi Hasil.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

## Sumber Online:
Subekti,  Sri.,  &  Fahmi,  Idqon.,  &  El  Ayyubi,  Salahuddin.  (2015).  Pengaruh  Spin  Off  UUS  terhadap Profitabilitas  Bank  Syariah.  Retrieved  from  https://www.republika.co.id/berita/koran/news- update/15/10/23/nwnvgv21-pengaruh-spin-off-uus-terhadap-profitabilitas-bank-syariah.