## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI PELEBURAN LIMBAH DAUR ULANG ALUMINIUM
Made Wipra Pratistita a, Irwan Triadi b a Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Email: wipratistita@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Email: irwantriadi1@yahoo.com
Naskah diterima: 25 Maret 2024; revisi: 28 Maret 2024; disetujui: 4 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.90

## Abstrak:
Aluminum  merupakan  logam  yang  dipergunakan  sebagai  bahan  dasar  pembuatan produk  peralatan  kebutuhan  manusia.  Produk  berbahan  aluminium  yang  tidak dipergunakan  sering  kali  menjadi  sampah  atau  limbah  yang  dapat  didaur  ulang. Pendaurulangan  limbah  aluminium  dilakukan  dengan  cara  peleburan.  Proses peleburan  aluminium  tentunya  menghasilkan  buangan  gas  yang  apabila  dilepas  ke alam  bebas  berdampak  pada  menurunya  kualitas  udara  bersih.  Penelitian  ini membahas sejauh mana perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap perilaku industri peleburan aluminium yang membuang limbah gas hasil peleburanya ke alam bebas  jika  dilihat  dari  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  penelitian  ini  penulis mempergunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  sumber hukum  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  hukum lingkungan  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku  dan  artikel  mengenai pengelolaan  limbah  berbahaya  dan  beracun.  Kesimpulan  yang  didapatkan  dalam tulisan  ini  yaitu  pembuangan  gas  hasil  peleburan  limbah  aluminium  yang  melewati standar  baku  mutu  udara  dapat  dilakukan  proses  penegakan  hukum  berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Limbah Daur Ulang Aluminium, Pencemaran Udara, Hukum Lingkungan

## LATAR BELAKANG
Alumunium  merupakan  elemen  terbanyak  ketiga  pada  kerak  bumi  yang  tidak dapat ditemukan dalam bentuk elemen bebas di alam dan merupakan logam kedua yang  paling  banyak  digunakan  setelah  besi.  Aluminium  digunakan  secara  luas sebagai  bahan  baku  pembuatan  pesawat,  konstruksi  arsitektur,  industri  kelautan, perangkat  elektronik,  serta  beragam  peralatan  rumah  tangga.  Bahkan  di  dunia otomotif  aluminium  merupakan  material  yang  menarik  karena  dapat  menurunkan berat  kendaraan  dan  penggunaan  aluminium  diharapkan  dapat  menekan  kenaikan bahan bakar serta material ini sifatnya yang ringan, tahan korosi serta mudah untuk didaur ulang. 1
Pengolahan aluminimum sendiri dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses  pengolahan  primer  ( primary  aluminium  production )  dan  proses  pengolahan sekunder  ( secondary  alumunium  production ).  Proses  pengolahan  primer  dilakukan dengan  melalui  ekstraksi  alumina  dari  bijih  bauksit. 2 Hasil  dari  proses  pengolahan primer  itulah  nantinya  digunakan  sebagai  bahan  baku  utama  untuk  mengolah berbagai  macam  bentuk  produk  alat  kebutuhan  manusia.  Sementara  proses pengolahan  sekunder  atau  daur  ulang  aluminium  dilakukan  dengan  memurnikan aluminium yang diperoleh dari limbah proses produksi primer atau scrap aluminium yang berasal dari sampah produk rumah tangga, kaleng minuman bekas, foil, dan sisa logam untuk diolah kembali menjadi ingot aluminium.
Baik  proses  pengolahan  primer  maupun  proses  pengolahan  sekunder  akan menghasilkan  aluminium  dross,  yaitu  residu  yang  dihasilkan  selama  proses pemurnian  aluminium. 3 Proses  pengolahan  primer  akan  menghasilkan  limbah aluminum  dross  primer  atau white  dross dalam  bentuk  blok  dengan  kandungan aluminum  yang  tinggi  sehingga  masih  bisa  diekstraksi  kembali  dengan  peleburan. Sedangkan proses pengolahan sekunder atau daur ulang aluminium meliputi tahapan penggilingan  bahan  baku,  peleburan  kembali  dengan  penambahan  fluks  garam,
1 Tsakiridis.  P.E.  2012.  Aluminium  salt  slag  characterization  and  utilization –  A  review.  Journal  of Hazardous Materials 217 –218, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.03.052.
2 Xiao, Y., Reuter, M.A., Boin, U. 2005. Aluminium Recycling and Environmental Issues of Salt Slag Treatment. Journal of Environmental Science and Health 40, 1861 –1875. http://dx.doi.org/10.1080/10934520500183824.
3 Attia, N., Hassan, K.M., Hassan, M.I. 2018. Environmental Impacts of Aluminum Dross After Metal Extraction. The Minerals, Metals & Materials Series. Springer, Cham, 1155 –1161. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72284- 9_151.
pencetakan,  hingga  proses  pendinginan. 4 yang  nantinya  dari  hasil  tahapan  proses tersebut  menghasilkan  residu  aluminum  dross  sekunder  atau black  dross dalam bentuk granul dengan kandungan aluminum lebih rendah, yang disebut juga sebagai salt cake atau salt slag atau slag aluminium. 5 Slag Aluminium hasil dari pengolahan sekuder ini  yang  nantinya    dipergunakan  sebagai  bahan  campuran  untuk  kontruksi bangunan yang dibutuhkan oleh manusia.
Limbah Hasil Dari Proses peleburan daur ulang Logam merupakan limbah yang memiliki resiko tinggi karena memiliki kandungan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Salah satu bentuk limbah hasil dari proses peleburan daur ulang aluminium seperti Slag  Aluminium. Slag  Aluminium adalah  limbah  yang  dihasilkan  dari  industri pengolahan  sekunder  aluminium  yang  dilakukan  melalui  proses  ekstraksi  atau peleburan scrap aluminium. Berdasar dari data Rekapitulasi Hasil Pemulihan Lahan Terkontaminasi  Limbah  B3  Tahun  2019  oleh  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya terdapat sekitar 13,689.36 ton slag aluminium yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan daur ulang aluminium di tahun 2019. 6 Selain itu, seiring dengan peningkatan produksi aluminium di Indonesia salah  satunya  di  Jawa  Barat  setiap  tahunnya,  jumlah  limbah  slag  aluminium  yang terkait dengan industri tersebut pun meningkat. 7
Limbah slag aluminium yang merupakan hasil dari proses peleburan daur ulang limbah  aluminium  dapat  dikategorikan  sebagai  limbah  berbau,  berbahaya  dan beracun (B3) dikarenakan limbah hasil daurulang tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya  dan  beracun  seperti  karbon,  klorida,  silika,  logam  aluminium,  besi  dan sebagainya.  Pemerintah  telah  mengatur  pengelolaan  limbah  B3  melalui  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  sebagai  landasan  kepastian  hukum  dalam pengelolaan limbah daur ulang aluminium mengingat dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Industri pendaurulangan aluminium harus mengelola limbah
4 Adeosun,  Sekunowo,  O.I, Taiwo,  O.O.,  Ayoola,W.A.,  Machado,  A.  2014.  Physical  and mechanical properties of aluminum dross Samson Oluropo Advances in Materials 3(2), 6-10. http://dx.doi.org/10.11648/j.am.20140302.1
5 Shen, H., Liu., Ekberg, C., Zhang, S. 2021. Harmless disposal and resource utilization for secondary aluminum dross: A review. Science of the Total Environment 760, 143968. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143968
6 PSLB3. 2019. “Laporan Statistika Tahun 2019” Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. Jakarta diakses dari : https://pslb3.menlhk.go.id/portal/publikasi
7 Holywell, J.G., and R. Breault, “An Overview of Useful Methods to Treat, Recover or Recycle Spent Potlining.” JOM , Vol. 65, 2013, pp. 1,441 –1,451.
buangan hasil pendaurulangan aluminiumnya dengan benar sesuai dengan peraturan yang  berlaku,  termasuk  dalam  hal  penggunaan  kembali,  pendaurulangan  dan pemanfaatan.  Dengan  pengelolaan  yang  tepat,  limbah  daur  ulang  aluminum  dapat diolah  menjadi  bahan  yang  berguna  dan  tidak  membahayakan  kesehatan  manusia maupun lingkungan.
Pemanfaatan limbah  sumberdaya  alam  melalui usaha pendaurulangan limbah aluminium  pada  dasarnya  wujud  dari  penerapan  pasal  33  ayat  (4)  UUD  Negara  RI 1945  yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi  yang  diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi  tentu juga memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  serta  berwawasan  lingkungan  sehingga memberikan  dampak  positif  baik  bagi  masyarakat  maupun  daerah  dan  negara 8 terhadap terciptanya produk bahan baku daur ulang limbah aluminium yang dihasilkan melalui  peleburan    limbah  aluminium  yang  nantinya  dipergunakan  kembali  sebagai pemenuhan kebutuhan aksesoris fashion yang bernilai jual tinggi.  Namun di sisi lain, usaha  peleburan  limbah  daur  ulang  alumiunium  juga  menimbulkan  persoalan terutama bagi lingkungan hidup ketika teknologi mesin peleburan limbah aluminium tersebut menghasilkan sejumlah polusi seperti debu dan asap yang keluar dari tungku, debu dan pasir cetak, serta bising dan getaran yang keluar dari mesin peleburan yang berpotensi mencemari lingkungan.
Masih banyak industri pengelolaan daur ulang limbah aluminium tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku. Salah satu penyebabnya  adalah  pengelolaan  pembuangan  hasil  dari  peleburan  daur  ulang limbah aluminium yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan jumlah polusi udara yang menjadi semakin banyak. Ketika gas dari hasil pengolahan limbah daur ulang aluminium dibuang ke alam bebas tanpa melalui proses penyaringan atau bersentuhan dengan udara bebas maka dapat menurunkan baku mutu udara. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas udara. Selain itu, pengelolaan pembuangan gas hasil  pengelolaaan  limbah  aluminium  yang  tidak  benar  berpotensi  membahayakan kesehatan dan keselamatan lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. . Berdasarkan penjelasan  dari  latar  belakang  diatas  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  persoalan penegakan hukum pembuangan gas yang dihasilkan dari industri peleburan limbah aluminium  dalam  su atu  bentuk  artikel  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Bagi
8 Asshiddiqie, Jimly, 2010, Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta : Rajawali Pers. hlm.90
Masyarakat  Terhadap  Pencemaran  Udara  Akibat  Industri  Peleburan  Limbah  Daur Ulang Aluminium”.
Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  penegakan    hukum  pembuangan  gas hasil  dari  peleburan  limbah  aluminium  dengan  tujuan  untuk    mengetahui  larangan pembuangan  emisi  gas  yang  diatur  oleh  ketentuan  perundang-undangan  dan mengkaji    pertanggungjawaban    hukum    bagi  peleburan  limbah  aluminium  yang melakukan  pembuangan  gas  hasil  peleburan  secara  sembarangan.  Adapun  tujuan dari penelitian ini dibuat untuk melakukan analisis terhadap berbagai peraturan dan kebijakan  hukum  lingkungan  dalam  menegakan  hukum  terhadap  pelaku  industri peleburan limbah aluminium yang membuang limbah gas melalui saluran yang tidak tepat  dan  membahas  terkait  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  batas pencemaran udara.

## METODE
Metode  penelitian  merupakan  suatu  kaidah  ilmiah  yang  dijalankan  dalam aktifitas penelitian dengan  menjabarkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam perolehan  data  sebagai  bahan  untuk  diteliti.  Metode  yang  digunakan  dalam membedah  isu  hukum  pada  penelitian  ini  untuk  dapat  dikaji  yaitu  dengan menggunakan    metode  penelitian  yuridis  normatif. 9 Tujuan  dilakukanya  penelitian hukum ini  yaitu  untuk  mengkaji tantang terhadap penegakan hukum terhadap polusi yang  dihasilkan  oleh  usaha  industri  peleburan  limbah  daur  ulang  aluminium. Perlindungan hukum terhadap dampak pencemaran polusi udara yang dihasilkan oleh aktivitas  peleburan  limbah  daur  ulang  aluminium  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.
Kemudian, dalam melakukan penilaian atas isu hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini didasarkan pada refrensi yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan  sekunder.  Bahan  hukum  yang  telah  dipilih  nantinya  menjadi  panduan  untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pencemaran polusi udara akibat aktivitas peleburan  limbah  daur  ulang  aluminium.  Bahan-bahan  refrensi  hukum  seperti peraturan  perundang-undangan  merupakan  bahan    hukum    primer    yang  diambil berdasarkan  pada  topik  yang  dibahas  dalam  penelitina.  Sedangkan  laporan  data penelitian, buku, maupun jurnal ilmiah yang memuat  tulisan-tulisan kritik maupun opni
9 Irwansyah,  2023, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta :  Mirra Buana Media, hlm. 104
para ahli,  atau  berbagai  tulisan  artikel  berita di  situs internet dalam melihat masalah pencemaran  polusi  udara  akibat  aktivitas  peleburan  limbah  daur  ulang  aluminium dijadikan sebagai  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan dalam penelitian ini.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Pengaturan Baku Mutu Udara Sebagai Penilaian Pencemaran Udara
Udara  punya  faktor  penting  di  kehidupan,  namun  makin  banyaknya pembangunan fisik dan pusat industri, kualitas udara mengalami perubahan. Udara yang tadinya segar bisa jadi kering dan kotor karena aktivitas manusia dan industri. Aktivitas  industri  sebagai  sumber  emisi  stasioner  punya  efek  signifikan  pada perubahan kondisi udara, khususnya di kawasan industri itu sendiri dan sekitarnya. Apabila  emisi  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  industi  ini  tidak  segera  ditanggulangi, perubahan  kondisi  udara  tersebut  dapat  mempengaruhi  lingkungan  ekosistem makhluk  hidup.  Terjadinya  perubahan  kondisi  udara  termasuk  bagian  dari pencemaran lingkungan hidup.
Terjadinya  suatu  pencemaran  ( poluttion )  dikarenakan  4  hal,  yakni  :  (a) Pencemaran  terjadi  karena  laju  produksi  suatu  zat  lebih  besar  daripada  laju penggunaan  atau  degradasi  fisikokimia.  (b)  penyebab  pencemaran  disebabkan proses  biologi  yang  membentuk  zat  pencemar,  jenis  mikroba,  seperti,  bisa membentuk  zat  racun  seperti  di  tahu  bongkrek  dan  alfa-toxlin  di  bahan  makanan manusia ataupun ternak. Ikan bisa mengkonsentrasi zat polutan. Bisa terjadi proses lewat  rantai  makanan;  (c)  Dari  proses  fisikokimia  non-biologis;  (d)  Terjadinya kecelakaan yang melepaskan zat tertentu ke lingkungan. 10
Pencemaran lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (14) UU No. 32 Tahun  2009  mengenai  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang selanjutnya akan disebut UUPPLH bahwasanya Pencemaran lingkungan hidup yakni Masuknya makhluk hidup oleh manusia hingga melebihi baku mutu lingkungan hidup. Disamping  itu  guna  mengukur  pencemaran  udara  maka  ditetapkan  dengan  melalui penilaian baku mutu lingkungan hidup seperti dikatakan Pasal 1 Ayat (13) UU No 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Baku mutu lingkungan hidup, ialah kadar makhluk hidup, zat, energi ataupun komponen yang ada
10 Otto Soemarwoto, Pengolahan Sumber Daya Air, Bandung: Lembaga Ekologi UNPAD, 1995, hlm. 12.
ataupun  unsur  pencemar  ditenggang  keberadaanya  pada  sumber  daya  yang  jadi unsur lingkungan hidup.
Pencemaran  Udara  ialah  bagian  dari  pencemaran  lingkungan  didefiniskan secara  lebih  detail  didalam  ketentuan  PP  No.  22  Tahun  2021  mengenai Penyelenggaraan  Perlindungan  serta  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwasanya Pencemaran Udara terjadi akibat dari dimasukan zat, energi, ataupun komponen lain ke  udara  ambien  oleh  manusia,  hingga  melampaui  baku  mutu  udara  ambien  yang telah  ditetapkan.  Umumnya,  masuknya  bahan  polutan  ini  dari  sumber  pencemar meliputi  aktivitas  mengeluarkan  bahan  pencemar  ke  udara  yang  mengakibatkan udara tak bisa berfungsi dengan baik, baik dari sumber emisi bergerak, sumber emisi bergerak spesifik, sumber emisi tak bergerak atau sumber emisi tak bergerak spesifik.
Emisi  pencemaran  udara  yang  dihasilkan  oleh  usaha  pendaurulangan  limbah logam  sangat  tergantung  pada  jenis  logam  yang  didaur  ulang  serta  proses pendaurulanganya. Dari sisi pendaurulangan, pencemaran emisi yang dihasilkan oleh industri pendaurluangan limbah logam, sangat dipengaruhi pada jenis peralatan dan bahan pendukung pendaurulangan yang dipakai. Umumnya, di PP No. 22 Tahun 2021 telah  menetapkan  baku  mutu  udara  ambien  nasional  untuk  parameter  pencemar udara  yang  diakibatkan oleh  emisi gas  hasil pembuangan  industri  dengan  tiap  nilai baku mutunya bisa diketahui di tabel dibawah:
NO PARAMETER WAKTU PENGUKURAN
BAKU MUTU
SISTEM PENGUKURAN 1 Sulfur Dioksida
(SO 2 ) 1 jam
150 µg / m 3 aktif kontinu
manual 24 jam 75 µg / m 3 aktif kontinu 1 tahun 45 µg / m 3 aktif kontinu 2 Karbon Monoksida (CO) 1 jam 1000 µg / m 3 aktif kontinu 8 jam 4000 µg / m 3 aktif kontinu
3 Nitrogen Dioksida (NO 2 ) 1 jam 200 µg / m 3
aktif kontinu manual 24 jam 65 µg / m 3 aktif kontinu 1 tahun 50 µg / m 3 aktif kontinu 4 Oksigen Fotokimia (O x ) sebagai Ozon
(O 3 ) 1 jam
150 µg / m 3
aktif kontinu aktif manual # 8 jam 100 µg / m 3 aktif kontinu ## 1 tahun 35 µg / m 3 aktif kontinu 5 Hidrokarbon Non Metana (NHMC) 3 jam 160 µg / m 3 aktif kontinu ### 6 Partikulat debu < 100 µm (TSP) 24 jam 230 µg / m 3 aktif manual Partikulat debu < 10 µm (PM 10 ) 24 jam 75 µg / m 3
aktif kontinu aktif manual 1 tahun 40 µg / m 3 aktif kontinu Partikulat debu < 2,5 µm (PM 2,5 ) 24 jam 55 µg / m 3 aktif kontinu aktif manual 1 tahun 15 µg / m 3 aktif kontinu 7 Timbal (P b ) 24 jam 2 µg / m 3 aktif manual

## Perlindungan  Hukum  Akibat  Pencemaran  Udara  Yang  Ditimbulkan  Oleh  Gas Hasil Peleburan Limbah Aluminium
Aluminium ialah logam ringan dengan ketahan korosi baik. Berat jenis aluminium ialah 2.643 kg/m3 cukup ringan dibanding logam lain. Kerapatan aluminium berkisar 83-310 Mpa yang diolah dalam kondisi lingkungan dingin ataupun panas. 11 Sehingga aluminium  ialah  bahan  material  yang  banyak  ditemui  dan  mudah  diolah  menjadi bentuk  produk  yang  beraneka  macam  seperti sparepart mobil,  kerangka  pesawat, lapisan badan kereta api, perabotan rumah tangga dan kaleng kemasan makanan dan minuman.  Produk  material  berbahan  aluminium  yang  terbuang  berupa  scrap aluminium punya potensi dipakai kembali, hingga berbagai pihak mencoba  mencari solusi dengan memakai limbah dari aluminium.
Secara teori, sampah dikelompokkan jadi dua jenis, yakni sampah organik serta anorganik. Sampah organik ialah sampah terbentuk dari komponen tumbuhan serta hewan berasal dari alam. Sampah anorganik adalah sampah yang terbentuk selama pengolahan  sumber  daya  alam  tak  terbarukan  misalnya  mineral  serta  minyak  bumi atau  melalui  proses  teknis  industri.  Sampah  organik  ialah  sampah  yang  gampang terurai lingkungan, sampah anorganik membutuhkan waktu yang lebih lama bahkan memerlukan teknologi tertentu untuk dapat terurai oleh lingkungan. Limbah aluminium merupakan  limbah  non-organik  yang  tidak  dapat  diuraikan  oleh  proses  biologis, hingga diperlukan teknologi tertentu untuk memanfaatkan limbah tersebut.
Limbah  aluminium  ini  masuk  kategori  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun karena  memiliki  kandungan  aluminium,  silika  dan  bahan  kimia  berbahaya  bagi kesehatan. 12 Pemanfaatan  limbah  B3  perlu  dilakukan  secara  menyeluruh,  terpadu dan  berkelanjutan  yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan  limbah  sesuai ketentuan  yang  diatur  di  PP  No  101  Tahun  2014  mengenai  Pengelolaan  Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pemanfaatan limbah B3 bisa memakai metode 3R, yakni reuse , recycle dan Recovey . Metode reuse yakni metode penggunaan kembali
11 “Winarno, Joko.. Rancang  Bangun  Tungku  Peleburan  Aluminiium  Berbahan  Bakar  Padat  Dengan Sistem Aliran Udara Paksa. Yogyakarta.Jurnalteknik Janabadra”.
12 Muchtar  Masrudi,    2016 ,  Hukum  Kesehatan  Lingkungan  (Kajian  Teoritis  dan  Perkembangan Pemikiran) , Yogyakarta : Pustaka Baru Press ,h.163
produk yang telah selesai dipakai atau yang telah menjadi limbah dengan kondisi yang belum  mengalami  kerusakan  yang  parah.  Metode recycle yaitu  metode  daur  ulang limbah  melalu  proses  tambahan  kimia,  fisika,  biologi  dan/atau  termal  yang menghasilkan  produk  sama,  produk  berbeda,  ataupun  material  bermanfaat. Sedangkan  Metode  Recovery  adalah  cara  memperoleh  lagi  komponen  bermanfaat melalui  proses  kimia,  fisika,  biologi  ataupun  secara  termal  pada  limbah  yang  tidak dapat dipergunakan kembali maupun tidak dapat didaur ulang.
Untuk berkegiatan usaha pengelolaan limbah B3 intinya tiap orang dibolehkan melakukan kegiatan daur ulang limbah B3 asalkan memenuhi prosedur dan tata cara yang  telah  diatur  didalam  PermenLHK  No  6  Tahun  2021  mengenai  Tata  Cara  dan Persyaratan  Pengelolaan  Limbah  B3  yang  pada  bagian  Lampiran  XIII  menjelaskan secara lengkap tentang Persyaratan Teknis bagi tiap Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3  yaitu  Pemanfaatan  Limbah  B3  selaku  bahan  baku  pembuatan  produk  memakai teknologi termal ataupun proses kimia, yakni:
a.  daur ulang ataupun recovery logam sebagai ingot logam;
b.  daur ulang aki bekas sebagai ingot Pb;
c.  daur ulang baterai bekas;
d.  daur ulang pelarut.
Adapun  proses  daur  ulang  atau  recovery  limbah  B3  dalam  hal  ini  limbah aluminium maka dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
1.  Hasil uji laboratorium pada produk dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib sesuai mutu produk sesuai SNI dan/atau standar yang setara.
2.  Hasil uji emisi udara wajib memenuhi Baku Mutu Emisi sesuai aturan perundangan. Metode mengelola limbah aluminium yaitu metode recycle. Metode reycle yaitu metode pendaurulangan yang dilakukan dengan cara meleburkan limbah aluminium menjadi  cair  kemudian  di  cetak  jadi  balok  aluminum.  Teknik  peleburan  memakai tungku  peleburan  yang  dibuat  melebur  limbah  aluminium. 13 Peleburan  limbah aluminium  menghasilkan sejumlah polusi seperti debu dan asap keluar dari tungku, debu  dan  pasir  cetak,  serta  bising  dan  getaran  yang  keluar  dari  mesin  peleburan. Polusi  udara  yang  dikeluarkan  dari  tungku  peleburan  limbah  aluminium  tersebut merupakan  hasil  dari  komponen  aluminium  yang  beraksi  terhadap  kondisi  panas
13 Sundari, Ella. 2011. Rancang Bangun Dapur Peleburan Aluminium Bahan Bakar Gas . Palembang : Jurnal Polsri.
dalam tungku yang kemudian membentuk gas yang beracun dan berbau apabila gas tersebut terbuang keudara tentunya menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan apabila dihirup oleh makhluk hidup.
Upaya  perlindungan  terhadap  pencemaran  udara  yang  dihasilkan  dalam peleburan  limbah  aluminium  menurut  ketentuan  Pasal  20  UU  No.  32  Tahun  2009 dilakukan dengan memutuskan pencemaran lingkungan hidup yang diukur lewat baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan ialah kadar makhluk hidup, zat energi, ataupun  komponen  yang  ada  ataupun  unsur  pencemar  yang  dapat  ditoleransi  di sumber  daya  sebagai  unsur  lingkungan  hidup.  Guna  menjamin  pelestarian lingkungan, diputuskan ambang batas kadar bahan pencemar yang ditoleransi lewat baku  mutu  lingkungan  serta  telah  diputuskan  memakai  aturan  perundangan  untuk penilaian  Baku  Mutu  Udara,  misalnya  8:  (a)  PP  No.  22  Tahun  2021  mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (b). PermenLHK No 14  tahun  2020  mengenai  Indeks  Standar  Pencemar  Udara  (c).  PermenLHK  No P.14/menlhk/setjen/kum.1/7/2020  Tahun  2020  Tentang  Indeks  Standar  Pencemar Udara
Pembuangan  yang  dihasilkan  dari  Pemanfaatan  Limbah  B3  seperti  gas  yang dihasilkan  dari  proses  peleburan  limbah  aluminium  terntunya  perlu  dilakukan  uji laboratorium  dan  uji  emisi  untuk  melihat  apakah  gas  yang  dihasilkan  tersebut berpotensi  menimbulkan  dampak  pencemaran  lingkungan.  Apabila  gas  yang dihasilkan  dari  peleburan  limbah  aluminium  tersebut  melewati  standar  batas  baku mutu  udara  yang  telah  ditetapkan  kemudian  dibuang  ke  alam  bebas  sehingga berdampak pada pencemaran udara, maka perlu dilakukan penegakan hukum bagi pelaku usaha peleburan limbah aluminium tersebut.  Penegakan hukum lingkungan pencemaran udara dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

## a)  Upaya Penegakan Administratif
Upaya  penegakan  administratif  adalah  tindakan  hukum  yang  dilakukan oleh  kepala  departemen  pengelolaan  lingkungan  hidup  nasional  atas pelanggaran persyaratan lingkungan hidup. Pasal 71 UUPLH mengatur bahwa kepala  daerah  kabupaten/kota  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan paksaan  pemerintah.  Kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  kepada Kepala  Daerah  adalah  mengawasi  dan  menegakkan  pengaturan  pelaku kegiatan atau usaha dengan memperhatikan syarat lingkungan hidup, termasuk yang diputuskan dengan aturan perundangan dan yang diputuskan dengan izin.
Penegakan  pemerintah  yang  relevan  berbentuk  perintah  ke  pemilik  kegiatan ataupun perusahaan daur ulang aluminium untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran  serupa  di  masa  depan,  dan  memaksa  mereka  untuk  memikul tanggung jawab atas perbaikan lingkungan dari kegiatan dan/atau perusahaan daur  ulang  aluminium.  Dampak  polusi  udara.  Selain  penegakan  hukum  oleh pemerintah,  sanksi  administratif  juga  dapat  berupa  pencabutan  izin  usaha, terutama  terhadap  pelanggaran  yang  seringkali  dikecam  atau  bahkan diperingatkan  keras  oleh  pemerintah.  Penggunaan  hukum  administrasi  untuk melaksanakan  hukum  lingkungan  hidup  punya  dua  fungsi,  yakni:  fungsi pencegahan  pencemaran  lingkungan  hidup  dan  fungsi  penindakan  terhadap perilaku pencemaran lingkungan hidup.
Misalnya,  mengizinkan  kepala  daerah  untuk  mengeluarkan  langkah- langkah  penegakan  hukum  pemerintah  untuk  mencegah  dan  menghentikan kegiatan ilegal dan menangani konsekuensinya, serta mengambil tindakan untuk menyelamatkan, mengatasi dan memulihkan lingkungan yang mencemari pada perusahaan  peleburan  besi  tua  aluminium.  Dalam  rangka  penegakan  hukum yang  efektif  oleh  lembaga  eksekutif,  UUPPLH  memungkinkan  adanya pengalihan  kekuasaan  paksaan  pemerintahan  yang  dipegang  oleh  Gubernur tersebut kepada Bupati atau Walikota.

## b)  Upaya Penyelesaian Secara Perdata
Upaya  penyelesaian  terhadap  kerugian  keperdataan  yang  dialami  oleh para pihak atas dampak  pencemaran  lingkungan  menurut  ketentuan  Pasal 84 UUPPLH  yaitu  memberikan  pilihan  bagi  setiap  pihak  untuk  menentukan penyelesaian sengketa keperdataan atas dampak lingkungan ini akan ditempuh melaju  jalur  formil  atau  non  formil. 14 Tujuan  dilakukan  upaya  penyelesaian sengketa secara non formil adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan  besarnya  ganti  rugi  serta  menentukan  tindakan  tertentu  yang  harus dilakukan oleh pelaku pencemar lingkungan untuk menjamin bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Penyelesaian sengketa non formil dapat disebut juga sebagai penyelesaian sengketa alternatif sebagai suatu cara penyelesaian  di  luar  pengadilan  yang  dapat  ditempuh  dengan  menggunakan jasa  pihak  III,  baik  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memiliki  ataupun  yang
14 P.Samosir,  Zefanya  B,,2015, Konsep  Denial  of  Justice  Dalam  Arbitrase  Internasional ,  Bandung  : CV.Keni Media, hlm. 58
memiliki  kewenangan  untuk  membuat  keputusan  seperti  menggunakan  jasa mediator, arbiter (baik arbiter adhoc atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase  Nasional  Indonesai)  atau  Undang-undang  memperbolehkan masyarakat  atau  pemerintah  membuat  lembaga  penyelesaian  sengketa alternatif dibidang lingkungan. 15
Upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan  melalui  jalur  formil  dilakukan melalui  suatu  proses  beracara  biasa  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata.  Korban  pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pelaku pencemaran lingkungan untuk meminta ganti rugi atau meminta si pelaku pencemar  lingkungan  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  atas  dampak  yang diderita  korban  atas  pencemaran  lingkungan  yang  terjadi.  Penyelesaian sengketa  melalui  jalur  formil  dapat  juga  digunakan  oleh  pihak  yang  memilih penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  tetapi  dengan  satu  syarat  bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

## c)  Upaya Penjatuhan Sanksi Pidana
Perbuatan pidana lingkungan merupakan suatu perbuatan dilarang dalam aturan  lingkungan  hidup  dan  apabilan  perbuatan  yang  dilarang  tersebut dilakukan maka merupakan perbuatan melawan hukum yang nantinya akan ada sanksi  yang  didapatkan  oleh  pelaku  yaitu  berupa  sanksi  pidana.  Unsur  tindak pidana  di  lingkungan  hidup,  pertama,  tiap  orang,  orang  atau  badan,  kedua melawan hukum di lingkungan hidup. Asas Ultimum remedium dilakukan ketika pemberikan  sanksi  hukum  administrasi  dikatakan  tak  berhasil  sehingga mengharuskan  hukum  pidana  dipakai  menjadi  usaha  terakhir  memperbaiki lingkungan. Di hukum lingkungan ultimum remidium diberikan batasan hanya di pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan dengan melihat dampak kerugian besar yang ditimbulkan. 16
Dilihat dari hubungan antara negara dan masyarakat, maka sangat perlu dikenakan sanksi pidana pada pelaku pencemar serta perusak lingkungan hidup sebab  tujuannya  adalah  melindungi  masyarakat  serta  lingkungan  hidup  dari
15 Ria Siombo Marhaeni, 2012, Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia , Jakarta : PT. Gramedia, hlm. 53
16 “Machmud,  S,  (2012). Problematika  Penerapan  Delik  Formil  Dalam  Persfektif Penegakan  Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. h. 145”
akibat  perbuatan  dilarang  dan  diperlukan  pelaku  usaha. 17 Ada  dua  jenis  delik yang  diperkenalkan  dalam  UUPPLH,  yaitu:  Delik  Substantif  dan  Delik Formal. Kejahatan besar yakni perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat dan dampak  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Kejahatan  formal diartikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang,  tanpa  memperhatikan  dampak pencemaran  lingkungan  yang  terjadi.  Pasal  97  hingga  120  UUPPLH  memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Ancaman pidananya minimal 1 tahun serta pidana  maksimalnya  15  tahun.  Denda  minimal  Rp1.000.000.000  dan  denda maksimal Rp15.000.000.000.

## KESIMPULAN
Aluminium  merupakan  logam  yang  sering  dipergunakan  sebagai  bahan  baku pembuatan  peralatan  aktivitas  sehari-hari  manusia  yang  dimana  setelah  selesai dipergunakan  aluminium  tersebut  menjadi  limbah  anorganik  yang  berbahaya  dan beracun  sehingga  perlu  dikelola  dengan  metode  pendaur  ulangan  limbah.  Metode pendaur  ulangan  limbah  aluminium  dilakukan  melalui  peleburan  dengan menggunakan  suatu  teknologi  pemanasan  tungku.  Proses  dalam  peleburan  limbah aluminium menghasilkan gas yang mengandung bahan kimia berbahaya. Apabila gas tersebut  terbuang  ke  alam  bebas  dapat  menimbulkan  dampak  pencemara  udara terhadap  lingkungan.  Upaya  perlindungan  yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadinya pencemaran  udara  akibat  pembuangan  gas  peleburan  limbah  aluminium  salah satunya  dengan  melakukan  penilaian  baku  mutu  lingkungan  hidup  berdasarkan kriteria  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Ketik penilaian baku  mutu  lingkungan  udara  melewati  batas  yang  telah  diatur  maka  pemerintah memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penindakan  hukum  sesuai  ketentua perundang-undnagan yang berlaku.
Diperlukan  adanya  suatu  penegak  hukum  yang  efektif  terhadap  industri peleburan  limbah  aluminium  yang  membuang  gas  hasil  peleburan  limbah aluminiumnya ke alam bebas. Hal ini dikarenakan sifat dari gas hasil peleburan limbah tersebut yang sangat berbahaya dan beracun bagi kesehatan manusia, Penindakan pidana yang bersifat ultimum remidium dilakukan apabila ada itikad baik oleh pelaku pembuangan  limbah  peleburan  aluminium  dalam  usaha  penyelamatan  lingkungan
17 Surbakti  Natangsa,  2015, Peradilan  Restoratif  Dalam  Bingkai  Empiris,  Teori  dan  Kebijakan , Yogyakarta : Genta Publishing. h.279
terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  pembuangan  gas  hasi  peleburan  limbah terssebut. Penyelamatan lingkungan terhadap kerusakan akibat pembuangan limbah peleburan  aluminium  adalah  langkah  penting  dalam  mencegah  terjadinya  dampak meluas bagi keselamatan dan kesehatan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Adeosun, Sekunowo, O.I, Taiwo, O.O., Ayoola,W.A., Machado, A. 2014. Physical and mechanical  properties  of  aluminum  dross  Samson  Oluropo  Advances  in Materials 3(2), 6-10.
Attia, N., Hassan, K.M., Hassan, M.I. 2018. Environmental Impacts of Aluminum Dross After Metal Extraction. The Minerals, Metals & Materials Series . Springer, Cham, 1155 –1161. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72284- 9_151 .
Ella Sundari, 2011. Rancang Bangun Dapur Peleburan Aluminium Bahan Bakar Gas . Palembang : Jurnal Polsri.
Bator,  R.  J.,  Bryan,  A.  D.,  &  Schultz,  P.  W.  (2011).  Who  Gives  a  Hoot?:  Intercept Surveys of Litterers and Disposers. Environment and Behavior , 43 (3), 295 –315.
https://doi.org/10.1177/0013916509356884 .
Holywell, J. G., and R. Breault, “ An Overview of Useful Methods to Treat, Recover or Recycle Spent Potlining .” JOM , Vol. 65, 2013, pp. 1,441 –1,451
Shen, H., Liu., Ekberg, C., Zhang, S. 2021. Harmless disposal and resource utilization for secondary aluminum dross: A review . Science of the Total Environment 760, 143968. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143968
Tsakiridis. P.E. 2012. Aluminium salt slag characterization and utilization – A review.
Journal of Hazardous Materials 217 –218, 1 –10. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.03.052 .
Winarno,  Joko.. Rancang  Bangun  Tungku  Peleburan  Aluminiium  Berbahan  Bakar Padat Dengan Sistem Aliran Udara Paksa. Yogyakarta.Jurnal teknik Janabadra.
Xiao, Y., Reuter, M.A., Boin, U. 2005. Aluminium Recycling and Environmental Issues of Salt Slag Treatment. Journal of Environmental Science and Health 40, 1861 – 1875. http://dx.doi.org/10.1080/10934520500183824.

## Buku Teks
Irwansyah,  (2023), Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta : Mirra Buana Media.
Jimly Asshiddiqie (2010), Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta : Rajawali Pers
Machmud,  S,  (2012), Problematika  Penerapan  Delik  Formil  Dalam  Persfektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia . Bandung: Mandar Maju Masrudi  Muchtar,    2016 ,  Hukum  Kesehatan  Lingkungan  (Kajian  Teoritis  dan Perkembangan Pemikiran) , Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Marhaeni Ria Siombo, (2012), Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia , Jakarta : PT. Gramedia.
Natangsa,  Surbakti,  2015, Peradilan  Restoratif  Dalam  Bingkai  Empiris,  Teori  dan Kebijakan , Yogyakarta : Genta Publishing
Otto Soemarwoto, (1995), Pengolahan Sumber Daya Air, Bandung: Lembaga Ekologi UNPAD.
Sonny Keraf, (2010), Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup . Yogyakarta: Kanisius.
Takdir Rahmadi, (2011), Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Zefanya B. P Samosir,2015, Konsep Denial of Justice Dalam Arbitrase Internasional ,
Bandung : CV.Keni Media.

## Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan
PSLB3.  2019.  “Laporan  Statistika  Tahun  2019”  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Sampah,  Limbah  dan  Bahan  Beracun  Berbahaya.  Jakarta  diakses  dari  : https://pslb3.menlhk.go.id/portal/publikasi

## PERATURAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 774
Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Nomor
P.14/menlhk/setjen/kum.1/7/2020  Tahun  2020  Tentang  Indeks  Standar Pencemar Udara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 774