Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 10, No. 1, (March) 2024. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia
Muhammad Ibnu Hibban 1 , Muthoifin 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hibbanalkhoir@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, mut122@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  January 25, 2024 Revised :  Februari 9, 2024 Accepted :  March 4, 2024 Available online    :  March 31, 2024
How  to  Cite : Muhammad  Ibnu  Hibban,  and  Muthoifin.  2024.  “Sanksi  Penyimpangan  Moral  Yang  Berlaku  Di Kehidupan Sosial Dalam Sudut Padangan Hukum Islam Dan Hukum Negara Republik Indonesia”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (1):379-96. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.776 .
Abstract: Morality is an important thing that every individual has in social life, but members of society commit many moral deviations that are very troubling and troubling in social life.This  study  discusses moral  deviations  that  have  recently  occurred  in  society,  which  lead  to  sanctions  given  by  society  to perpetrators of these deviations. It is thoroughly explored in this article in relation to the religious law and state law of the phenomenon, and this article highlights the psychological and sociological effects of the deviations experienced by the actors and individuals involved in the phenomenon. This research method uses qualitative methods and this research is accompanied by sociological, psychological and normative approaches. The results of the study concluded that sanctions against perpetrators of moral deviations are actions that cause a deterrent effect but are not fully justified.
Keywords : Morals, Deviance, Social Life, Islamic Law, Positive Law.
Abstrak: Moralitas merupakan hal penting yang dimiliki setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, namun  anggota  masyarakat  banyak  melakukan  penyimpangan  moral  yang  sangat  meresahkan  dan meresahkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Penelitian  ini  membahas  tentang  penyimpangan  moral yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat, yang berujung pada sanksi yang diberikan masyarakat kepada pelaku penyimpangan tersebut. Hal ini dieksplorasi secara menyeluruh dalam artikel ini dalam kaitannya dengan hukum agama dan hukum negara dari fenomena tersebut, dan artikel ini menyoroti efek psikologis dan sosiologis dari penyimpangan yang dialami oleh para aktor dan individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.  Metode  penilitian  ini  mengunakan  metode  kualitatif  dan  penelitian  ini  disertai  dengan
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
pendekatan  sosiologi,  psikologi  dan  normatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  sanki  terhadap pelaku  penyimpang  moral  merupan  Tindakan yang  menibulkan  efek  jera  tapi  tidak  sepenuhnya  dapat dibenarkan.
Kata Kunci: Moral, Penyimpangan, Kehidupan Sosial, Hukum Islam, Hukum Positif.

## PENDAHULUAN
Sebelumnya  penilitian  ini  di  mulai  dari  kerasahan  masyarakat  atas  kejadian beberapa waktu ini yang tersebar di media sosial yakni Tindakan peyelewengan moral yang  di  lakukan  oleh  beberapa  pelaku  yang  beraninya  melakukan  hal  tersebut  secara sadar. Hal ini sangat memangangu dan meresahkan masyarakat karena perilaku tidak sopan dan sangat jauh dari norma kehidupan tata masyarkat khususnya di negara ini. Setelah  kejadian  tersebut  para  pelaku  penyelewengan  mendapatkan  sanki  dari masyrakaat dan hal ini yang akan di tinjau dalam penelitian ini [1].
Adapun  contoh  Tindakan  penyelewengan  moral  sebagai  berikut:  kasus  anak menamapar Ibu kandungnya. Dalam video yang viral di media sosial yanki anak tersebut memukul ibunya dengan sadar dan hal tersebut direkam sendiri oleh pekalunya. Video tersebut juga di tanngapi oleh artis dan youtuber dedy corbuzier dan younglex dalam chanel youtube close the door pada tanggal 22/02/2023.
beredar kabar yang mencuat bahwa video adalah unggahan lama dan ibunya telah meninggal  dunia.  Menurut  informasi  yang  dikutip  dalam  web  tribujatim.com dinyatakan  bahwa  pelaku  yang  berinisial  SNH  merupkan  anak  tunggal  yang  mana  di sayangi  oleh  kedua  orang  tuanya  dan  segala  permintaannya  selalu  dipenuhi.  Dan  di kataan  dalam  informasi  tersebut  bahwa  kejadian  tersebut  terjadi  karena  permintaan pelaku tidak di segerah di turuti oleh kedua orangtuanya.
kasus selanjutnya yaitu segerombolan anak muda yang mendang nenek. Dikutip dalam akun instragam fakta indo yang menjelaskan “Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Panompuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Tampak  rombongan  pelajar  memakai  seragam  pramuka  sambil  berboncengan motor mendekati nenek yang sedang berdiri di pinggir jalan. Salah satu pelajar hendak turun,  namun  ketika  itu  dari  arah  depan  muncul  pelajar  lainnya  yang  langsung melepaskan tendangan kungfu tepat mengenai tubuh nenek renta tersebut. nenek itu terpental lalu terjatuh ke aspal. Bahkan terdengar suara tangisan menahan sakit.nenek tersebut  lalu  berlari  menjauh  dari para  pelajar  untuk  menyelamatkan  diri.  Sementara para pelajar tampak tancap gas meninggalkan lokasi kejadian.
Kemudian kasus anak remeja yang memukuli ojol. Dikutip dalam akun fakta Indo yang menyebutkan “Tak terima ditegur, 9 remaja mengeroyok ojol dengan balok kayu di Rumah Makan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, pada Minggu, 22 Januari 2023.
Pengeroyokan driver ojek online (ojol) yang diduga dilakukan sekelompok remaja di Taman Sari, Jakarta Barat, disebabkan catcalling atau pelecehan seksual verbal dengan kata-kata yang kurang pantas. Video itu pun beredar, memperlihatkan satu orang driver ojol tengah dikeroyok oleh kurang lebih sembilan remaja dengan menggunakan balok kayu.
Insiden tersebut ternyata berawal dari adanya catcalling yang dilakukan remaja Taman Sari kepada driver ojol yang tengah membawa teman perempuannya. Kapolsek Taman  Sari  AKBP  Rohman  Yonky  Dilatha  Rohma  mengatakan,  driver  yang  bernama
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
Putra tersebut kemudian menegur remaja yang melakukan catcalling tersebut. Namun justru Putralah yang habis dihakimi masa.”
Dari fenemena tersebut termasuk dalam kategori penyelewengan moral. Adapun moral  merupakan  aspek  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  para  mahluk  sosial  dalam pelaksanaanya  tak  banyak  orang  yang  bisa  mengimpletasikan.  Dalam  pengertianya memiliki banyak makna secara besar Setelah asal kata "moralitas" dari kata Latin mores, maka diterjemahkan sebagai "aturan kesusilaan". Dalam bahasa sehari-hari, kesopanan bukan  berarti  adat,  tetapi  petunjuk  hidup  yang  layak  dan  kecabulan.  Jadi,  moralitas adalah  aturan  kesopanan,  yang  mencakup  semua  standar  perilaku,  tindakan  perilaku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, su artinya “lebih baik”, sila artinya “dasar - dasar kehidupan”, prinsip atau aturan. Jadi Susila berarti aturan hidup yang lebih baik[2].
Atas  Tindakan  para  pelaku  maka  mereka  mendapatkan  sanki-sanki  dari masyarakat  sosial,  sanksi-sanksi  itu  bisa  berupa  teguran atapun  ancaman  bahkan  ada yang berupa siksaan dengan tujua ada efek jerah untuk para pelaku. Dari sanki-sanki itu nanti akan berimpek ke psikis para pelaku. Inilah suatu hal yang akan kita kaji dan kita teliti  pada  penilitian  ini,  apakah  Tindakan  tersebut  dapat  dibenarkan  dalam  prefektif hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia[3].
Dalam melakukan penelitian  ini didukung dari penulisan berbgai  jurnal yang sudah ada pada sebelumya guna literatur review sebagai berikut :
Referensi  pertama  yakni  jurnal  penelitian  yang  di  tulis  oleh  Andi  Taher  yang berjudul  Pendidikan  Moral  dan  Karakter:  sebuah  panduan  volume  14,  Nomor  2, desember  2014.  Tujuan  jurnal  ini  Lembaga  pendidikan mempunyai  tugas  yang  sangat penting terkait dengan pembinaan moral dan karakter. Sayangnya, berbagai kegiatan di sekolah  tidak  cukup  untuk  mendukung  terlaksananya  pendidikan  moral.  Buku  ini menjadi buku pegangan utama untuk pendidikan moral dan karakter di sekolah karena buku ini memuat landasan filosofis yang sangat kuat disertai dengan strategi dan teknik pelaksanaan yang sangat jelas.
Metode penelitianny yakni Metedologi yang dimaksud adalah programpengembangan  pendidikan  karakter  berbasis  bukti  yang  prosesnya  lebih dipandang  sebagai  proses  rekayasa  daripada  sebagai  proses  berbasis  ilmu.  Rekayasa dipandang  sebagai  cara  yang  lebih  bermanfaat  untuk  mengatasi  kesenjangan  antara penelitian  dan  praktek  yang  tidak  hanya  focus  pada  penelitian  yang  lebih  banyakdan lebih baik, tetapi dengan membawa proses pengetahuan dan bukti yang dihasilkan ke tingkat praktis. Untuk tujuan ini, pengetahuan yang dihasilkan melalui proses rekayasa adalah model yang lebih baik untuk meningkatkan praktek Pendidikan [4].
Referensi  yang  kedua  di  ambil  dari  penulisan  salman  luthan  yang  berjudul dialetika  dan  moral  dala,  perpektif  filsafat  hukum  no.  4  vol  19  yang  diterbitkan  pada oktober  2012,  jurnal  ini  memiliki  tujuan  bagimana  dialeteka  antar  hukum  dan  moral hukum  dalam  prefektif  hukum  dan  bagaimana  fungsi  moral  terhadap  hukum  dan sebaliknya  fungsi  hukum  terhadap  moral.  Metode  penlitian  ini  ini  adalah  penelitian hukum doktrinal, yang menggunakan bahan hukum primer, dengan pendekatan yuridis konsepsional.  Penelitian  ini  menyimpulkan,  adanya  hubungan  hukum  dan  moral melahirkan  relasi  fungsional  yang  resiprokal  antara  kedua  entitas  tersebut  dalam pembentukan  hukum  dan  penegakan  hukum.  Fungsi  moralitas  terhadap  hukum meliputi: sumber etik (nilai) pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
positif, instrumen evaluatif bagi substansi kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis:  pertama,  dialektika  antara  hukum  dan  moral  dalam  perspektif  filsafat hukum. Kedua, fungsi moral terhadap hukum dan sebaliknya  fungsi hukum terhadap moral. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode analisis yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari  penlitian  ini  Para  yuris  telah bergulat mencari esensi hukum sejak zaman Yunani hingga hari ini, dan sudah cukup banyak  pengertian  atau  definisi  hukum  yang  mereka  kemukakan.  Namun  tetap  saja tidak ada definisi yang memuaskan dan diterima semua kalangan hukum. Esensi hukum yang dikemukakan para yuris ada bermacam-macam ditinjau dari sudut pandang yang beraneka  ragam.  Adakalanya  pengertian  yang  satu  bertentangan  dengan  pengertian yang lain[5] .
Referensi  selanjutnya  yakni  mengambil  jurnal  yang  berjudul  moralitas  dalam perpektif agama dan sosiologi ( studi perbandingan pemikiran murtdha muthahhari dan emile Durkheim )  1yang terbit pada desember 2016 yang di tulis oleh yuni hastuti dwi retno handayani. Tujuan dari jurnal ini di ambil dari permaslahan yang dikemukakan diatas,  mka  tujuan  umum  dilakukanya  penelitian  ini  pertama,  mengetahui  dan memahami  pandangan  murtadha  muthahhari  dan  emile  durhiem  mengenai  konsep moral, kedua mengetahui relasi pemikiran dari kedua tokoh. Metode penelitianya yakni diambil  dari  sumber  data  sekunder.  Penelitian  ini  bercorak  kepustkaan  (library research). Hasil dari peneltian ini Dalam kehidupannya, manusia senantiasa berperilaku baik (manusiawi) bahkan yang terbaik guna mencapai tujuan hidup yaitu kebahagiaan. Namun,  seringkali  seseorang  melakukan  perbuatan  baik  hanya  didasarkan  untuk mendapatkan pujian orang lain tanpa di dasari rasa Ikhlas atapun atas dasar kewajiban berbuat baik[6].
Referensi  berikutnya  yang  ditulis  oleh  menyrantika  maharani  dan  sutarimah Ampuni yang berjudul perilaku anti sosial remaja laki-laki ditinjau dari indentitas moral dan  moral  disengagement,  volume  5  no  1,  maret  2020.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengtahui peran identitas moral dan moral disengagement terhadap perilkau anti sosial pada  remaj  laki-laki.  Hipotesis  yang  diajukan  adalah  identitas  moral  dan  moral disengagement  berperan  terhadap perilaku  anti  sosial;  jika  identitas moral  tinggi dan moral  disengagement  rendah,  maka  perilaku  anti  sosial  akan  rendah,  demikian  pula sebaliknya.  Alat  ukur  yang  digunakan  adalah  Skala  Identitas  Moral,  Skala  Moral Disengagement, dan Skala Perilaku Anti Sosial. Partisipan adalah 121 siswa laki-laki di dua SMA di Yogyakarta yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  identitas  moral  yang  tinggi  dan  moral disengagement  yang  rendah  berkontribusi  terhadap  pencegahan  perilaku  anti  sosial remaja.  Pengujian  lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  moral  disengagement  ini merupakan mediator bagi peran identitas moral terhadap perilaku anti sosial, meskipun mediasinya  bersifat  parsial.  Perilaku  anti  sosial  remaja  meningkat  pada  usia  16  tahun kemudian  stabil  hingga  usia  18  tahun.  Ditemukan  pula  bahwa  29%  responden menunjukkan perilaku anti sosial dalam taraf sedang hingga tinggi, dan 61% responden menunjukkan perilaku anti sosial dalam taraf sedang hingga tinggi, dan 61% responden memiliki  moral  disengagement  pada  kategori  sedang  dan  tinggi.  Cukup  tingginya
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
presentase responden dengan perilaku anti sosial dan moral disengagement dalam taraf sedang  hingga tinggi  menunjukkan  adanya  urgensi upaya-upaya  pencegahan  perilaku anti  sosial  di  kalangan  siswa  SMA.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  berupa  optimalisasi penerapan pendidikan moral yang terkandung dalam kurikulum. Penerapan pendidikan karakter  moral  diharapkan  dapat  memberi  pengaruh  pada  meningkatnya  identitas moral dan menurunnya moral disengagement pada siswa.
Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah moral disengagement dapat dilakukan seperti memperketat tata tertib di sekolah. Keluarga memiliki peran penting dalam  membentuk  identitas  moral  pada  anak,  sehingga  pengasuhan  dalam  keluarga seyogyanya memastikan agar anak memiliki moralitas yang melekat pada identitasnya. Orangtua  juga  selayaknya  menjadi  teladan  dalam  menegakkan  nilai-nilai  moral,  agar anak belajar untuk tidak mudah melepaskan diri dari nilai-nilai moral yang dianutnya (morally  disengaged).  Untuk  peneliti  selanjutnya,  disarankan  pengambilan  data dilakukan  di  komunitaskomunitas  atau  sekolah-sekolah  yang  lebih  beresiko  terhadap perilaku anti sosial dengan jumlah subjek yang lebih banyak[7] .
Referensi terakhir yakni jurnal penelitian yang di tulis oleh Ludovikus Bomans Wadu  dan  Yustina  Jaisa  yang  berjudul  Pembinaan  Moral  untuk  memantapkan  watak kewanegaraan siswa sekolah dasar kelas tinggi , Vol .2, No.2, DESEMBER 2017. Tujuan penelitian Pada penelitian in memfokuskan untuk melihat pembinaan moral yang baik yang dilakukan sekolah dalam membina moral siswa Sekolah Dasar kelas tinggi. Dengan pembinaan moral siswa memiliki watak baik, juga untuk menyikapi kemajuan terutama dalam bidang teknologi yang semakin mengiurkan. Dengan demikian pembianan adalah suatu proses dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian ini yakni kuantitatif adapun isi dari jurnal ini yakni Kegiatan karakter meliputi kegitan penyuluhan  pra  remaja,  penyuluhan  narkotika,  kegiatan  civita  dan  sabtu  bersih. Kegiatan ektrakurikuler antara lain; kegiatan pramuka, karate, paduan suara, seni lukis, asambel, sain, angklung, dan pramuka.
Memperingati hari-hari besar nasional, misa sekolah, dan bina iman. Pendidikan Pembinaan  Karakter (PPK) antara lain;  karakter religius, karakter nasionalis,  karakter mandiri,  karakter  gotong  royong,  dan  karakter  integritas.  Serta  melalui  kegiatan akademik. Selanjutnya melalui kegiatan itu ada suatu nilai-nilai kehidupan yang dicapai. Nilai-nilai kebaikan itu antara lain; rasa cinta terhadap tanag discuss, toleransi, mandiri, menghargai  perbedaan,  peduli.  Menjadi  manusia  yang  bertanggung  jawab,  berjiwa gotong  royong,  peduli  pada  sesama,  dan  mampu  bekerjasama  dalam  kelompok. Kedisiplinan,  kejujuran,  integritas,  dan  nasionalis.  mencintai  teman,  dan  tolong menolong,  jujur,  dan  Ketika  hendak  memasuki  kelas  yang  sedang  berdoa  tidak diperbolehkan masuk, saling menghormati lailu mengenal berbagai kebudayaan, suku, agama[8].

## METODE PENELITIAN
Metode analisis kuantitatif digunakan dalam penilitian. Sumber informasi yang diperoleh  dari  kumpulan  jurnal-jurnal  penilitian  yang  berkaitan  dengan  tema  pada penelitian  ini  dan  di  lengkapi    dengan  penlitian  melalui  survey  lapangan  terhadap responder mengunakan platfrom online yakni  goegel froms sesuai dengan problematika yang ada pada penelitian ini.
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
Tahap pertama, pencarian tema jurnal penelitian ini berdasarkan diskusi peneliti dengan  akademisi  di  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  tema  ini  diangkat  dari keresahaan  yang  timbul  terkait  dengan  penyelwengan  moralitas  yang  terjadi belankangan ini.
Tahap kedua, pencarian data diawali dengan mencari permasalahan yang timbul di ruang sosial yang permaslahan penyelwengan moral dalam hal ini mengunkan media sosial untuk mengempulkan data yang akurat, dan juga dibantu dengan mengunakan jurnal-jurnal  dan  beberapa  buku  terdahulu  guna  melengkapi  penelitian,  Kemudian mengunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Moral  merupakan  suatu  hal  positive yang  dimiliki setiap  individu. Secara  garis besar  semua  pihak  menutut  kita  untuk  berilaku  baik  termasuk  juga  untuk  memiliki moral  yang  baik,  seperti  kewajiban-kewajiban  yang  dimiliki  setiap  orang  mengenai pengetahuan yang hak dan batil yang berasal dari harti Nurani dan didukung dengan pengetahuan serta lingkungan yang ada disekitar kita[9].
Moral sendiri sebagai tolak ukur baik atau buruknya tingkah laku sosial, manusia sebagi mahluk sosial harus meliki moral dan mematuhi atas norma-norma yang berlaku dalam    kehidupan  sosial,  kehadiran  agama  sendiri  memberikan  pernanan  penting sebagai  penujuk  dalam  kehidupan  manusia[10].  Seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya  maka  Pendidikan  agama  merupakan  aspek  penting  yang  tidak  boleh terhindarkan dalam kehidupan manusia,, karena agama sendiri didalamya tidak hanya urusan manusia dengan tuhan saja melainkan  ada juga aspek  moral maupun ahlak yang menjadi landasan manusia dalam menjalani kehiupan sosial  dan pendidikan tersebut harus di tanamkan setiap insan semenjak dini dengan tujuan terhindarnya dari pengaruh maupun doktrinisasi yang negasti pada masa dewasnya[11].
Hati Nurani juga sebagai tolak ukur kita untuk menentukan suatu perkara yang kita lihat ataupun Tindakan yang kita akan lakukan, apakah hal tersebut sesuai dengan hak atau batil. Itu semua Kembali dengan kondisi hati Nurani kita, jika hati Nurani kita kuat  maka    pasti  kita  bisa  melihat  ataupun  mengambil  Tindakan  sesuai  dengan kebenaran namun jika lemahanya  Hati Nurani merupakan suatu factor hal yang riskan yang bakal menjorong kedalam Tindakan yang batil seperti penyelewengan moral. Hati Nurani itu bisa diibarakan seprti cermin yang kita lihat, jika cermin itu bersih maka pasti kita  akan  tau  jelas  mana  Tindakan  yang  hak  dan  batil  namun  jika  cermin  itu  penuh dengan kotoran atau debu yang melekat maka kita akan samar melihat dengan hal yang hak mapun batil[12].
Pengertian Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan  di  sekolah-sekolah  dan  manusia  harus  mempunyai  moral  jika  ia  ingin dihormati  oleh  sesamanya.  Moral  adalah  nilai  ke-absolutan  dalam  kehidupan bermasyarakat  secara  utuh.  Penilaian  terhadap  moral  diukur  dari  kebudayaan masyarakat setempat[13].
Moralitas adalah tindakan/perilaku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
masyarakat dan dapat diterima serta disetujui oleh masyarakat, maka dianggap bermoral dan  sebaliknya.  Moralitas  adalah  produk  budaya  dan  agama.  Moralitas  juga  dapat diartikan  sebagai  sikap,  perilaku,  tindakan,  tingkah  laku  yang  dilakukan  seseorang ketika mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, interpretasi, hati nurani dan saran[14].
Hukum  merupakan  suatu    pernan  penting    dalam  melakukan  pengelolan hubungan sosial dalam tujuan untuk menciptakan keharmonisan. Adapun pengertian dari hukum itu sendri yakni berasal dari Bahasa arab ,  hukum peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanki. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan  manusia  merujuk  pada sistem yang  terpenting  dalam  pelaksanaan  atas rangkaian kekuasaan penegakan  hukum  oleh  kelembagaan  penegak  hukum  karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Menurut pandagan hash klesen hukum memiliki  arti  norma-norma  yang  berisi  kondisi  dan  konsekuensi  dalam  suatu tindakan[15].
Sejatinya  hukum  merupakan  suatu  alat  unutuk  menciptakaan  kestabilan hubungan  antar  manusia  dalam  melakukan  hubungan  sosial  didalam  suatu  tatanan negara. Itulah salah satu fungsi dari hukum negara Adapun fungsi dari hukum agama yakni sebagai alat utuk menciptakan ketaan seorang hamba terhadap penciptanya[16]. Kaitanya  hukum  dan  moral  sendiari  memliki  hubungan  delekatif  sendiri,  di  antara keduanya terbentuklah relasi fungsional resipokal antara hukum dan moral itu sendiri. Dalam hal ini memiliki arti pengaruh timbal balik antara hukum dan moral itu sendiri di dalam kehiupan sosial antar induvidu satu dan lainya[17].
Dari segi historis sendiri seperti yang di dijelaskan sebelumnya bahwa hukum dan moral bukan dua hal yang terpisah tapi dua hal yang saling berkesinambungan dalam hukum tuhan. Bisa di dilihat dari  hukum islam menyatunya moral dan hukum untuk membuat aturan dalam tatanan sosial masyrakat ataupun tantanan sosial budaya[18].
Terpisahnya hukum dan moral dipengaruhi oleh sekulerisasi kehidupan manusia yang  memisahkan  antara  kehidupan  keduniaan  yang  menajadi  urusan  kenegaraan (politik)  dan  urusan  keakhiratan  yang  menjadi  domain  moral  dan  agama.  Meskipun pada  awalnya  sekulerisasi  itu  terjadi  di  dunia  Barat  (Kristen)  dengan  lahirnya “renaissance”,  namun  gagasan  sekulerisasi  tersebut  telah  merambah  hampir  sebagian besar  belahan  dunia,  termasuk  dunia  Islam.  Di  Indonesia  ide  sekulerisasi  juga berkembang yang menampakkan dirinya dalam diskursus hubungan negara dan agama dan derivasi dari pola hubungan tersebut[19].
Fenomena yang belakangan ini terjadi seperti yang kita sasikan Bersama di media sosial  belakangan  ini  Sebagian  besar  mengakat  tentang  penyelewengan  moral  yang dilakukan para oknum tersebut.
Kasus anak menamapar Ibu kandungnya. Dalam video yang viral di media sosial yanki anak tersebut memukul ibunya dengan sadar dan hal tersebut direkam sendiri oleh pekalunya. Video tersebut juga di tanngapi oleh artis dan youtuber dedy corbuzier dan younglex  dalam  chanel  youtube  close  the  door  pada  tanggal  22/02/2023.  Walaupun beredar  kabar  yang  mencuat  bahwa  video  adalah  unggahan  lama  dan  ibunya  telah meninggal dunia.
Menurut  informasi  yang  dikutip  dalam  web  tribujatim.com  dinyatakan  bahwa pelaku yang berinisial SNH merupkan anak tunggal yang mana di sayangi oleh kedua orang tuanya dan segala permintaannya selalu dipenuhi. Dan di kataan dalam informasi
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
tersebut bahwa kejadian tersebut terjadi karena permintaan pelaku tidak di segerah di turuti oleh kedua orangtuanya.
Dari kasus tersebut bahwasanya hal ini tidak bisa di benarkan sama sekali dan tak patut untuk kita tiru, orang tua yang telah merawat kita sepenuh hati dari kecil hinggan kita besar hingga saat ini, tanpanya kita bukanlah siapa-siapa. Karean hal tersebut Wajib untuk kita menyangi orang tua kita dan tak boleh untuk melawanya. Kejadian tersebut juga termasuk dalam penyelewengan moral.
Mengutip  dari  perkatan  huflock  terkait  moral  menyebutkan  “  perilaku  moral adalah perilaku yang sesuia dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tatancara, kebisaan dan adat. Perilaku moral atau pertauran perlaku yang telah menjadi kebisaan b agi anggota suatu budaya.” Dari kutipan tersebut bisa di artikan bahwasanya perilaku tersebut merupakan perilaku penyimpang dari moral.
Dalam  ajaran  agama  Islam  juga  kita  tidak  dibolehkan  melawan  orangtua  kita. Yang mana di jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23:
وۡلٱِبَو ُهایَِّإ ۤ الَِّإ ۟اۤوُدُبۡعَ ت  الََّأ َكُّبَر ٰىَضَقَو
⁠
َلََّو ّفُأ ۤاَمُالَّ لُقَ ت  َلََف اَُهُ َلَِك ۡوَأ ۤاَُهُُدَحَأ ََبَِكۡلٱ َكَدنِع انَغُلۡ بَ ی اامِإ ۚاًنٰ َسۡحِإ ِنۡیَدِل یمِرَك لَّۡوَ ق اَمُالَّ لُقَو اَُهُۡرَه ۡ نَ ت Artinya:” Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain  Dia  dan  hendaklah  kamu  berbuat  baik  pada  ibu  bapakmu  dengan  sebaik- baiknya.  Jika  salah  seorang  di  antara  keduanya  atau  kedua-duanya  sampai berumur  lanjut  dalam  pemeliharaanmu,  maka  sekali-kali  janganlah  kamu mengatakan  kepada  keduanya  perkataan  "ah"  dan  janganlah  kamu  membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”
Dalam hadist disebutkan juga disebutkan :
َو  ِلاَؤُّسلا َةَرْ ثَكَو َلاَقَو َليِق ْمُكَل َهِرَكَو ِتاَنَ بْلا َدْأَوَو ِتاَهَو اًعْ نَمَو ِتاَهامُْلْا َقوُقُع ْمُكْيَلَع ِلاَمْلا َةَعاَضِإ Artinya  :  Dari  Al  Mughirah  bin  Syu`bah  dari  Nabi  shallallahu  `alaihi  wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta." (HR. Bukhari) [ No. 5975 Fathul Bari] Shahih
Kasus  nenek  mandi  lumpur  yang  beredar  viral,  dalam  kasus  ini  bahwasanya nenek  tersebut  mandi  lumpur  saat  live  streariming  tiktok  dengan  tujuan  agar mendapatkan uang. Awal mulanya video ini belum terlalu buming namun saat ada salah satu  artis  yang  Bernama  john  LBF  menangapi  kejadian  tersebut  lalu  artis  sekaligus youtuber  dedy  corbuzier  dan  uus  kamukita  dalam  chanel  close  the  door  juga  ikut mengkomentari kejadian tersebut dalam video unggahanya pada tanggal 18 januari 2023.
Kasus  nenek  mandi  lumpur  yang  beredar  viral,  dalam  kasus  ini  bahwasanya nenek  tersebut  mandi  lumpur  saat  live  streariming  tiktok  dengan  tujuan  agar mendapatkan uang. Awal mulanya video ini belum terlalu buming namun saat ada salah satu  artis  yang  Bernama  john  LBF  menangapi  kejadian  tersebut  lalu  artis  sekaligus youtuber  dedy  corbuzier  dan  uus  kamukita  dalam  chanel  close  the  door  juga  ikut mengkomentari kejadian tersebut dalam video unggahanya pada tanggal 18 januari 2023.
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
Itu pun beredar, memperlihatkan satu orang driver ojol tengah dikeroyok oleh kurang lebih sembilan remaja dengan menggunakan balok kayu.
Insiden tersebut ternyata berawal dari adanya catcalling yang dilakukan remaja Taman Sari kepada driver ojol yang tengah membawa teman perempuannya. Kapolsek Taman  Sari  AKBP  Rohman  Yonky  Dilatha  Rohma  mengatakan,  driver  yang  bernama Putra tersebut kemudian menegur remaja yang melakukan catcalling tersebut. Namun justru Putralah yang habis dihakimi masa.”
Permasalahan  di  atas  merupakan  fenomena  penyelewengan  moral,  dari penyelewengan tersebut para pelaku akan mendapatkan sanki-sanki dari masykarakat sosial,  seperti  yang  sudah  disingung  di  atas  bahwasanya  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini yakni  sanki yang di berlakukan kepada para pelaku pertindakan moral, apakah Tindakan tersebut di benarkan atapun tidak dalam pandangan hukum agama dan hukum negara republik Indonesia.
Segala  penyelewengan  pasti  ada  konsufensi  yang  harus  di  terima  oleh  para pelakunya.  Termasuk  juga  para  pelaku  penyelewengan  moral.  dalam  perundang- undangan  negara  Indonesia  banyak  tertulis  terkait  konsukfensi  penyelwengan  moral. salah  satu  contoh  perkara  pencurian  yakni  disebut  dalam  pasal  365  KHUP  yang didalamnya  mengatur  tentang  tentang  pencurian  dengan  kekarasan  atau  ancaman kekerasan dengan tujuan untuk mencuri dan disebutkan secara sejalas dalam  Pasal  363 KHUP ayat 1 berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun  atau  denda  paling  banyak  enam  puluh  rupiah.  Dalam  kasus  lain  seperti  kasus pemukulan terhadap anak yang tertuang dalam pasal Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi "Setiap orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."
Agama islam  sendiri menegaskan penyelewengan seperti contoh di atas  memilki konsekfensi seperti yang di sebut dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 36:
ٌ مْيِكٌَحٌ زْ يِزَعٌُهٰللّاَوٌِۗهٰللّاٌَنِٰمٌ الًاَكَنٌاَبَسَكٌاَِبٌِ ًۢ اء ۤاَزَجٌاَمُهَ يِدْيَاٌآْْوُعَطْقاَفٌُةَقِراَّسلاَوٌُقِراَّسلاَو Artinya  ;  Adapun  orang  laki-laki  maupun  perempuan  yang  mencuri,  potonglah tangan  keduanya  (sebagai)  balasan  atas  perbuatan  yang  mereka  lakukan  dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.
Permasalahan  moral  sendiri  tidak  luput  dari  faktor  lingkungan.  Lingkungan sendiri  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  memengaruhi  kekperibadain  setiap seseorang. Lingkungan yang negatif akan mengahasilkan karakter yang negatif juga dan lingkungan  positif  juga  menghasilkan  nilia  yang  positif..  kemasayrakatn  sendiri termasuk  dalam  strukutuktur  sosilial,  Adapun  skurtuktur  sosial  bararti  kesulurhan jalinan anatra sosial yang pokok dalam arti kaidah, kelompok, dan lapisan sosial. Adapun proses sosail yakni timbal balik kehidupan sosial[10].
Pola Pendidikan juga dapat berpengaruh juga terhadap moral. Pemdidikam itu sendiri bisa di peroleh  dari ruang lingkup sekolah maupu keluarga. Pendidikan sekolah
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
sendiri  adalah  pendorong  dari  luar  untuk  menjadikan  krakater  keperdian  dan  moral seseorang. Pendikikan disekolah di Indonesia sudah diwajibkan melalui kebijakan dari kementrian  pendidikan,  kebudayan  riset  dan  teknologi  Republik  Indonesia  yakni Pendidikan  wajib  dasar  selama  Sembilan  tahun  yang  terdiri  dari  sekolah  dasar  (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah atas (SMA)[20] .
Pendidikan tersebut di dalam terdiri dari banyak Pelajaran untuk dipelajari oleh siswa  di  dalam  dari Pendidikan sains  hingga agama.  Pendikikan  moral  sendiri bisa  di dapatkan dalam Pendidikan pancsila. Pancasila sendiri didalamnya banyak mengandung Pendidikan yang bagus untuk mengasah dan mengembangkan moral dari peserta didik itu  sendiri,  Jika  Pendidikan  pancasial  sendiri  terus  di  Kembangan  dalam  Pendidikan secara penuh dan benar  maka akan mengahsilkan seseorang yang memiliki keperbadian baik dan bermoral tinggi[21] .
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, pada pasal 3, menyebutkan fungsi pendidikan nasional adalah meningkatkan daya pikir, membangun peradaban (kepribadian) dan mewujudkan pandangan hidup bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan martabat untuk menunaikan misi Pembukaan UUD 1945 alinea 4, khususnya tentang pendidikan untuk kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut  didukung oleh  Budiman  &  Ismatullah  (2015) bahwa  pendidikan  menentukan perkembangan  pribadi  dengan  membentuk  karakter  kemandirian,  tanggung  jawab, kreativitas,  kesehatan,  pengetahuan,  keluhuran  budi  dan  kemampuan  memberikan energi  positif  kepada  masyarakat  sekitar.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan nasional  kita  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  potensi  peserta  didik  dengan  cara mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang berwawasan luas[22] .
Factor  yang  penting  dalam  menghasialkan  moral  yakni  adalah  keluarga.  Sosok keluarga ataupun orangtua adalah sosok penting yang dalam pengemembangan dalam anak.  Orangtua  dalah  pilar  paling  penting  untuk  menajdiakan  anak  yang  berdikari atapun bermolitas tinggi. maka dari itu memberikan Pendidikan yang tepat merupakan solusi[23] .
Peneraapan  Pendidikan  yang  benar  disini  tidak  mesti  dengan  pola  kekerasan, atau  memerintah  untuk  melakukan  suatu  hal  dengan  paksaan.  Anak  sejatinya  akan menerapkan  apa  yang  ia  lihat  dalam  keseharianya.  Orangtua  lah  yang  bakal  ia  lihat setiap waktunya, sadar tidak sadar cepat atau lambat anak akan meniru atas Tindakan orangtuanya,  maka  memberikan  sikap,  perkataan,  perilaku  yang  baik  disetip  harinya akan  mengasialkan  moral  yang  baik.  Hasil  utamanaya  yakni  untuk  menjadikan  anak disaat dewasa ia memiliki jiwa moralitas tinggi[24],
Seperti  pembahasan  moral  sendiri  tidak  akan  lepas  dari  agama.  Agama  adalah menjadi landasan utama untuk kehidupan manusia. Orangtua yang mendidik anaknya harus mendidik agama secara dominan untuk menghasilkan kerjernihan batin dari anak tersebut[25].
Pendidikan  anak  utamanya  tetaplah  Keluarga,  keluarga  merupakan  lembaga pendidikan yang informal, yakni pendidikan yang tidak mempunyai program yang jelas dan  resmi,  selain  itu  keluarga  juga  merupakan  lembaga  yang  bersifat  paten,  karena adanya hubungan darah antara pendidik dan anak didiknya[26].
Dikotomi pendidikan juga harus di ketahui oleh untuk para kalangan pendidik supaya  tidak  salah  penerapannya  dalam  mendidik.  Dikotomi  sendiri  bermakna pemabagian, pemabagian yang dikmasud dalam hal ini ialah pemabian atas ilmu yang
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
akan di samapikan kepada perserta didik, dengan tujuan agar tidak tercampurnya ilmu- ilmu yang akan diterpakan[27].
Pendidikan dilakukan dari berbagai macam disiplin keilmuan akan tetapi pada saat itu, fokus utama Nabi adalah ilmu yang ada dalam wahyu. Dengan bimbingan Nabi Muhammad maka berlangsunglah kegiatan-kegiatan pendidikan. Mula-mula di sebuah tempat bernama Darul Arqam di Makkah, setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, di bangun kuttab di emperan Masjid Nabawi.
Kuttab tersebut berlangsung dari generai ke generasi sehingga pada abad ke-2 H. hampir di setiap desa di dunia Islam telah memilikinya. Budaya ilmu yang telah dirintis Nabi  Muhammad  secara  umum  tetap  dilanjutkan  dan  dikembangkan  dizaman khulafaurrasidin.  Meskipun  penuh  kehati-hatian  dan  sedikit  disibukkan  oleh pengembangan  wilayah  Islam.  Khalifah  yang  pertama  yang  menggantikan  Nabi Muhammad  dalam  memimpin  umat  Islam  adalah  Abu  bakar  as-Siddik,  yang  dalam pemerintahannya diguncang berbagai pemberontakan oleh orangorang murtad, orang- orang yang mengaku sebagai nabi dan orangorang yang enggan membayar zakat[28] .
Dalam mecapai Pendidikan yang tepat juga harus melihat peserta didik, karena setiap generasi ada gaya khsusus dalam penereapan metode Pendidikannya. Penerapan Pendidikan  kepada  genersai  gen  z  tidak  bisa  mutlak  disamakan  dengan  metode Pendidikan millennial.
Gen z senidiri adalah genersai setelah genersari mellinial yang lahir setelah tahun 1995[29]. millenila sendiri generasi sebelum  Gen Z  dan setelah genersi x.,generasi ini lahir  1990  hingga  2000[30].  setiap  generasi  ada  corak  tersendiri  maka  menysuaikan Pendidikan memang wajib menjadi perhatian. Tidak sedikit terjadi yang mana orangtua salah  mendidik anaknya  dan  terus menerapkan  Pendidikan  yang  dilhatnyan  pada  era sebelumnya,  artinya  pendidik  yakni  orang  tua  belum  tau  pasti  cara  menerapkan Pendidikan yang tepat karena kurangnya edukasi.
Minimnya edukasi orangtua dalam mendidik anak, maka guru di sekolah sebagai pendidik anak harus bisa mendidik dan saling klaroborasi dengan orangtau untuk sama- sama menciptkan pola Pendidikan dalam mentermen peserta didik agar menghasilkan genersi bemutalisme tinggi[31].
Sebagai  warga  negara  harus  mengetahui  atas  sitemasi  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  karena  itu  menjadi  pedoman  untuk  kita  menjalakan  segala  sesuatunya dengan  lancar.  Adapun  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sendiri  banyak pengembanganya.  Hukum  wujudnya  ada  dua  yakni  hukum  yang  tertulis  dan  hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis ialah yakni hukum yang kita  tertulis dan sifatnya baku,  Adapun  hukum  tidak  tertulis  yakni  hukum  yang  msih  hidup  di  kalangan masyarkat  .Hukum  sendiri  merupakan  alat  dari  bagian  norma  kehidupan  Masyarakat sosial,.  sebagaimana  yang  terlah  disebutkan  sebelumnya.,  Indonesia  sendiri  memiliki banyak  penarapan  hukum.  hukum  yang  di  maksud  disini  adalah  meliputi  hukum perdata, hukum pidana, hukum adat dan hukum agama[32].
hukum  pedina,  menurut  para  ahli  dalam  bidang  hukum  seperti  roslen  saleh mengatakan pidana sebagai suatu bentuk reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat/pelaku delik itu. Menurut simon memberikan arti pidana sebagai sebuah penderitaan yang oleh undang-undang pidana  dikaitkan  dengan  pelanggaran  terhadap  suatu  norma  yang  dengan  putusan hakim telah dijatuhkan untuk seseorang yang bersalah[33]. Pengertian hukum perdata
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
yang  secara  teori  yang  dikembangan  oleh  Sudikno  Metolosumo  yakni  hukum  antar perorangan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  orang  perorangan  yang  satu  terhadap yang  lain  dalam  hubungan  kekeluargaan  dan  dalam  pergaulan  Masyarakat, pelaksanaanya  diserahkan  masing-masing  pihak.  Dan  menuerut  soedewu  masjchoen sofwa ialah hukum perdata adalah hukum yang menagatur kepnatingan antara warga negara yang satu dengan warga negera yang lain[34].
Adapun definisi dari hukum adat sendiri hukum yang berlaku di ruang lingkup tertentu, berlakunya hanya pada masyrakar daerah tertentu juga, dalam kalangan adat hukum tidak hanyak diberlakukan sebagai alat penegakan saja tetapi juga sebagai aspek dan  tingkatan  kehidupan[35]  .  sekarang  ini  hanya  berapa  kalangan  suku  dari  sekian banyaknya  suku  di  inononesia  yang  masih  mempertahankan  hukum  adatnya  secara murni.  Seperti  di  suku  Dayak  mereka  masih  mempertahankan  dari  kemurnian  adat mereka  sediri  yang  dihasilkan  dari  leluhur  terdahulu  hingga  sekarang  ini  karena keasaran  yang  lahir  dari  setiap  genarinya  untuk  tetap  mempertahankan  warisan  dari leluhurnya.  Hukum  adat  sendiri  bisanya  dipengang  dan  ditegakan  oleh  pemangku adat[35] .
Beda  hal  lagi  dengan  hukum  agama,  hukum  agama  yakni  sitemasi  dari pengemletasian  hukum  yang  besadarkan  atas  kepercayaan  tertentu  dan  berjalannya hukum  ini  bersudut  kepada  kitab  suci  tertentu.  Agama  islam  sendiri  memiliki  alat hukum  itu  sendiri  yang  disandarkan  kepada  hadist  dan  al-quran.  Dasar  dari  kedua sumber  tersebut  maka  para  ulama  terdahulu  mejadikan  keberapa  bab  dalam  tujuan untuk memetakan secara senifikan dari hukum  itu sendiri. Salah satu contohnya yakni fiqih[36].
paratur  penegak  hukum  mencakup  pengertian  mengenai  institusi  penegak hukum  dan  aparat  (orangnya)  penegak  hukum.  Dalam  arti  sempit,  aparatur  penegak hukum  yang  terlibat  dalam  proses  tegaknya  hukum  itu,  dimulai  dari  saksi,  polisi, penasehat  hukum,  jaksa,  hakim,  dan  petugas  sipir  pemasyarakatan.  Setiap  aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya  yaitu  terkait  dengan  kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pembuktian,  penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam pengerjaanya penegak hukum melpiuti berapa instrumental, seperti:
a. Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
b. Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan aparatnya, dan
c. Perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kinerja  kelembagaannya  maupun  yang mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum  materielnya maupun hukum acara.
Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum  di  negara  kita  selama  ini,  sebenarnya  juga  memerlukan  analisis  yang  lebih menyeluruh  lagi.  Upaya  penegakan  hukum  hanya  satu  elemen  saja  dari  keseluruhan persoalan  kita  sebagai  Negara  Hukum  yang  mencita-citakan  upaya  menegakkan  dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
jika  materinya  sebagian  besar  merupakan  warisan  masa  lalu  yang  tidak  sesuai  lagi dengan  tuntutan  zaman.  Artinya,  persoalan  yang  kita  hadapi  bukan  saja  berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu  pembuatan hukum (‘the legislation of law), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan  pembudayaan  hukum  (socialization and promulgation of  law,  dan penegakan hukum (the enforcement of law)[37] .
Penegakan  hukum  harus  di  lakukan  dengan  tujuan  pembarian  saknsi  kepada pelangar  agar  timbul  efek  jerah,  penerapan  atas  penegakan  hukum  sendiri  harus  di lakukan secara baik, baik di sini bukan berati menarpakan sanskisecara ringan namun secara adil. adil  dalam  penerapan  hukum merupakan hasil  dari  hukum yang benar. Plato mengemukakan bahwa “laws are spider webs; they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful”, hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. Di sisi lain, kaum Sofist berpendapat bahwa “justice is the interest  of  the  stronger”,  bahwa  hukum  merupakan  hak  dari  penguasa.  Dalam  ‘The Second  Treatise  of  Civil  Go vernment’,  John  Locke  telah  memperingatkan  bahwa “whereever law ends, tyranny begins” [15] . Dalam hal ini, maka terlihat bahwa hukum yang  berlaku  mencerminkan  ideologi,  kepedulian  dan  keterikatan  pemerintah  pada rakyatnya,  tidak  semata-mata  merupakan  hukum  yang  diinginkan  rakyat  untuk mengatur  mereka.  Hukum  yang  berpihak  pada  rakyat,  yang  memperhatikan  keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi UUD 1945.  Hukum yang berlaku tidak semena dibebankan oleh Masyarakat saja namun   juga kepada seluruh instrument negara termasuk pemerintah[38] .
Moral  dan  hukum  keduanya  merupakan  satu  kesatuan  dan  tidak  dapat dipisahkan antar keduaanya. Hukum yang baik menibulkan norma yang baik dan norma yang baik menghasilkan hukum yang baik juga. Keimbangan keduanya memang perlu di Implitisakn dalam setiap Induvidunya dan menghasialkan idelogis yang baik  seperti ideologi  Pancasila.  Lahirnya  idelogis  secara  hakiki  merupakan  harapan  dari  setiap Masyarakat  Indonesia.  menciptakan  dan  mengimpletasikan  ideologi  menjadi  tangung jawab Bersama agar terwujudnya tatanan nasional yang baik[39] .
Dengan ini kami melakukan tinjaun terhadap kasus penyelewengan moral dalam kriminal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018-2020 Dengan data sebagai berikut:
Informasion by Badan Pusat Statistik (BPS), 2021
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  jumlah  kasus  kriminal  di  dalam  negeri mencatatkan  tren  penurunan  selama  2018  hingga  2020.  Pada  2020,  jumlah  kasus kriminal  tercatat  sebanyak  247.218  kejadian.Jumlah  tersebut  turun  8,3%  dari  269.324 kasus  pada  2019.  Jumlah  kasus  2019  tersebut  juga  turun  9,3%  dari  294.281  kasus  pada 2018.Pada 2020, kasus kriminal yang diselesaikan mencapai 176.726. Ini berarti ada 71% kasus kejahatan yang diselesaikan pada 2020.Persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 68,17% kasus kejahatan. Pada tahun 2019, ada 183.605 kasus yang  diselesaikan  dari  total  269.324  kasus  kejahatan.Sumatra  Utara  menjadi  provinsi dengan  jumlah  kasus  kriminal  terbanyak  mencapai  32.990  kejadian.  Sebaliknya, Kalimantan tidak memiliki kasus kriminal selama 2020.76,54%[40].
Dari data di atas walau tingkat penyelewengan condong menurun mengartikan bahawa  kesadaran  atas  pengimplematasian  atas  moral  condong  mengarah  ke  postif. Menuerut  data  penyumbang  terbanyak  kejahatan  adalah  DKI  Jakarta  yang  di  bawahi oleh badan kepolisian metro jaya dengan indeks rata 40% setiap tahunya. Adapun kasus tertingi yakni kasus pencurian dan kedua di susul yakni kasus pencabulan. Dari kedua kejahatan tersebut, tindak pencabulan merupakan kejahatan yang menibulkan trauma terdalam terhadap korban. Apalagi korban di dominasi dari kaum remaja. Maka hal ini menjadi tanggung jawab Bersama untuk saling Bersama menjaga anak genarasi bangsa yang akan menjadi pencerah bangsa di masa akan datang.
Data  tersebut  juga  mengartikan  bahwa  tingkat  kesadaran  sudah  tinggi  tinggal memperthankan  dan  lebih  meningkatkan  agar  tidak  terciptanya  lagi  tindak penyelewengan moral di Indonesia pengetahuan hukum dan penerapan hukum secara optimal harus dilakukan agar terus berkurangnya tingkat penyelengan moralitas yang terjadi.  Indeks  tindak  penyelewengan  moral  dalam  hal  kriminalitas  setiap  provinsi- provinsi  yang  berada  indonesai  tercatat  dalam  periode  tahun  2018,2019,2020  sebagai berikut:
Laporan Tahun 2018:
Metro Jaya
Sumat era Utara Jawa
Timur Sulawe si Selatan
Ja wa Barat Sumater a Selatan Sumater a Barat Sulawesi Utara Sulawesi
21. 498 26. 295 34 .6 55
Sumber: Laporan Stasitik Kriminal 2019 Badan Pusat Stasistik (BPS)
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
Laporan Tahun 2019:
Laporan Tahun 2020:
Sumber: Laporan Stasitik Kriminal 2019 Badan Pusat Stasistik (BPS)
Sumber: Laporan Stasitik Kriminal 2019 Badan Pusat Stasistik (BPS)
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin

## KESIMPULAN
Dalam  penilitian  ini  kami  mengunakan  metode  kuantintif.  kesadaran  moral harus dibangun dari diri sendiri karena moral adalah aspek yang tak kalah penting dalam membangun hubungan sosial. Pengetahuan atas moral memang sudah banyak dimliki oleh setiap induvidu namun kesadaraan penerapnya minim terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa  factor  penting,  seperti  faktor  pendidikan.  Pendidikan  yang  tidak  efektif merupakan  penyumbang  utama  terjadinya  penyelwengan  moral  terus  menerus  tanpa henti,  hal  tersebut  mestinya  menjadi  perhatian  besar  dari  pemerintah  untuk memulihkan ekonomi dengan membangun lowongan berkerjaan untuk masyrakat dan membenarkan  sistem  Pendidikan  yang  sehat  agar  lahirnya  anak-anak  yang  memiliki ahlak dan budi perkerti yang tinggi, peranan orang tua juga suatu hal yang tidak kalah penting    dalam  pengawasan  dan  Pendidikan  moral  yang  baik  terhadap  anak-anak. Kuncinya adalah timbul kesadaran dari tubuh masing-masing dan saling klaborasi untuk menghadirkan moralitas demi tercapainya kedamaian dalam tatanan dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Martiasari,  “Kajian  Tentang  Perilaku  Kejahatan  Dan  Penyimpangan  Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia,” Yurispruden , vol. 2, no. 1, p. 103, 2019, doi: 10.33474/yur.v2i1.958.
[2] R. Rubini, “Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam,” Al-Manar , vol. 8, no. 1, pp. 225 – 271, 2019, doi: 10.36668/jal.v8i1.104.
[3] B.  Murdadi,  “Otoritas  Jasa  Keuangan  (Ojk)  Pengawas  Keuangan  Baru  Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,” Value Added , vol. 8, no. 2, pp. 32 – 46, 2012.
[4] A.  Taher,  J.  Bimbingan,  F.  Tarbiyah,  P.  Larry,  P.  Nucci,  and  D.  Narvaez, “Pendidikan Moral Dan Karakter : Sebuah Panduan, ” Anal. J. Stud. Keislam. , vol. 14, no. 2, pp. 545 – 558, 2008.
[5] S.  Luthan,  “Dialektika  Hukum  Dan  Moral  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum,” J. Huk.  Ius  Quia  Iustum ,  vol.  19,  no.  4,  pp.  506 – 523,  2012,  doi: 10.20885/iustum.vol19.iss4.art2.
[6] Y. H. D. R. Handayani, “Moralitas Dalam Perspektif Agama dan Sosiologi (Studi Perbandingan Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Emile Durkheim),” no. July, pp. 1 – 23, 2016.
[7] M.  Maharani  and  S.  Ampuni,  “Perilaku  anti  sosial  remaja  laki -laki  ditinjau  dari identitas moral dan moral disengagement,” Indig. J. Ilm. Psikol. , vol. 5, no. 1, pp. 54 – 66, 2020, doi: 10.23917/indigenous.v5i1.8706.
[8] L.  B.  Wadu  and  Y.  Jaisa,  “Pembinaan  Moral  Untuk  Memantapkan  Watak Kewarganegaraan  Siswa  Sekolah  Dasar  Kelas  Tinggi,” J.  Moral  Kemasyarakatan , vol. 2, no. 2, p. 131, 2017, doi: 10.21067/jmk.v2i2.2256.
[9] S. Luthan, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum [Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective],” J. Huk. IUS QUIA IUSTUM , vol. 19, no.
4, pp. 506 – 523, 2012, [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf [10] G. Buddyarti,
“Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi,” https://www.academia.edu/16974813/Pengertian_dan_Ruang_Lingkup_Sosiologi , no. Mm, pp. 1 – 4, 2003, [Online]. Available:
https://www.academia.edu/16974813/Pengertian_dan_Ruang_Lingkup_Sosiologi
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
[11] L. Ratu, “Hukum Islam ْ َ ش ِ ن أ ُ ن ْ ك َ ك إ ِ ْ ْ ي ِ َ ّ ن أ ُ ر ِ ُ ح َ ق َ َ يد أ َ ْ ِ ق َ أ ُ َ ش   ك ۚ َ ث َ ا ّ ن َ أ ن إ ِ ْ ن   لاص ا ِ ل  ِِ ِِْ ي د ِ س ت َ ِ ع ْ ً ْ ت َ ْ ك ۖ َ و َ م َ ت َ ج ۖ ف َ إ ِ ْ يد أ َ ْ ن ع ِ ْ ن د ِ َ ن أ َ ْ ج ٍ ن ّ ل ُ م َ ,” vol. 4,
no. 2, pp. 121 – 136, 2019, [Online]. Available:
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aOztDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P A1&dq=hukum&ots=x6P1GhNWzI&sig=ZLWYZfLYnQKoVYYlcPaiedTtCmY
[12] S.  I.  Ainun,  D.  A.  Dewi,  and  Y.  F.  Furnamasari,  “Peran  Nilai  Pancasila  Sebagai Landasan  Pendidikan  Moral  Bagi  Generasi  Muda,” J. Pendidik. Tambusai ,  vol.  5,
pp. 9039 – 9044, 2021, [Online]. Available: https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2418%0Ahttps://www.jpta m.org/index.php/jptam/article/download/2418/2110
[13] Y.  Nugraha  and  L.  Rahmatiani,  “Jurnal  Moral  Kemasyarakatan,” J.  Moral Kemasyarakatan ,  vol.  3,  no.  2,  pp.  64 – 70,  2018,  [Online].  Available: http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/download/2900/2003
[14] K.  S.  Komariah,  “Model  Pendidikan  Nilai  Moral  Bagi  Para  Remaja  Menurut Perspektif Islam,” J. Pendidik. Agama Islam. , vol. 9, no. 1, pp. 45 – 54, 2019.
[15] K. G. S., “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik,” J. Huk. Ius Quia Iustum , vol. 17, no. 2, pp. 195 – 216, 2010, doi: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art2.
[16] R. Marsinah, “Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia,” J.  Ilm.  Huk.  Dirgant. ,  vol.  6,  no.  2,  pp.  86 – 96,  2014,  doi: 10.35968/jh.v6i2.122.
[17] R.  Faturachman,  D.  Muhammad  Rizki,  and  S.  Al  Faridzi,  “Dimensi  Moralitas Terhadap  Hukum,” Iblam  Law  Rev. ,  vol.  2,  no.  3,  pp.  1 – 11,  2022,  doi: 10.52249/ilr.v2i3.73.
[18] S.  Muhtamar  and  M.  Ashri,  “Dikotomi  Moral  dan  Hukum  sebagai  Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern,” J. Filsafat , vol. 30, no. 1, p. 123, 2020, doi: 10.22146/jf.42562.
[19] J. Resnik and D. E. Curtis, “Representing justice: From renaissance iconography to twenty-first- century courthouses,” Proc. Am. Philos. Soc. , vol. 151, no. 2, pp. 139 – 181, 2007.
[20] D. W. Sari and Q. Khoiri, “Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar  9  Tahun,” J.  Educ. ,  vol.  5,  no.  3,  pp.  9441 – 9450,  2023,  doi: 10.31004/joe.v5i3.1757.
[21] L.  Amelia  and  D.  A.  Dewi,  “Implementasi  Nilai  Pancasila  Sebagai  Pendidikan Moral Bagi Anak Bangsa,” J. Pendidik. dan Teknol. Indones. , vol. 1, no. 5, pp. 193 – 197, 2021, doi: 10.52436/1.jpti.41.
[22] Hendri, I. S. Utami, and L. Nurlaili, “Optimalisasi Peran Sekolah dengan Analisis Interaktif bagi Penguatan Pendidikan Karakter,” J. Moral Kemasyarakatan , vol. 7, no. 1, pp. 32 – 43, 2022, doi: 10.21067/jmk.v7i1.6464.
[23] A. M. Ismail and M. N. Daud, “Suatu Analisis Pendekatan Abdullah Nasih Ulwan Dalam Menangani Penyelewengan Terhadap Pendidikan Anak- Anak,” J. Pendidik. Awal Kanak-Kanak Kebangs. , vol. 3, p. 23, 2014.
[24] S. Sulastri and A. T. Ahmad Tarmizi, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini,” Raudhatul Athfal J. Pendidik. Islam Anak Usia Dini , vol. 1, no. 1, pp. 61 – 80, 2017, doi: 10.19109/ra.v1i1.1526.
[25] A. Idi and J. Sahrodi, “Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama,” Intizar , vol. 23, no. 1, p. 1, 2017, doi: 10.19109/intizar.v23i1.1316.
Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin
[26] M.  Taubah,  “PENDIDIKAN  ANAK  DALAM  KELUARGA  PERSPEKTIF  ISLAM Mufatihatut Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI),” J. Pendidik. Agama Islam , vol. 3, no. 1, pp. 109 – 136, 2016, [Online]. Available:
http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/41 [27]  S. S. Mukrimaa et al. , “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関 連指標に関する共分散構造分析 Title,” J. Penelit. Pendidik. Guru Sekol. Dasar , vol. 6, no. August, p. 128, 2016.
[28] A.  Asyari  and  R.  B.  Makruf,  “Dikotomi  Pendidikan  Islam:  Akar  Historis  dan Dikotomisasi Ilmu Akhmad Asyari   Rusni Bil Makruf ,” El-HiKMAH , vol. 8, no. 2, pp. 1 – 17, 2014.
[29] G.  Sakitri,  “Selamat  Datang  Gen  Z  ,  Sang  Penggerak  Inovasi,” Forum  Manaj. Prasetiya Mulya , vol. 35, no. 2, pp. 1 – 10, 2021.
[30] Z. Miftah, “Warisan Metode Pendidikan Islam untuk Generasi Millennial,” Al Ulya J. Pendidik. Islam , vol. 4, no. 1, pp. 72 – 94, 2019, doi: 10.36840/ulya.v4i1.212.
[31] R.  Fahlevi,  F.  Jannah,  and  R.  Sari,  “Implementasi  Karakter  Peduli  Lingkungan Sungai Berbasis Kewarganegaraan Ekologis Melalui Program Adiwiyata di Sekolah Dasar,” J.  Moral  Kemasyarakatan ,  vol.  5,  no.  2,  pp.  68 – 74,  2020,  doi: 10.21067/jmk.v5i2.5069.
[32] E. Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” J. TAPIs , vol. 10, no. 1, pp. 1 – 25, 2014, [Online]. Available: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600
[33]  D. Purwadi, Amiruddin, and R. K. Pancaningrum, Hukum Pidana (Hukum Pidana) , vol. 10, no. 3. 2022.
[34] D.  S.  Meliala,  “Hukum  Perdata  dalam  Perspektif  BW,” Nuansa  Aulia ,  pp.  1689 – 1699, 2014.
[35] C. D. Wulansari, “Hukum Adat di Indonesia,” Refika Aditama , pp. 1 – 14, 2014.
[36]  Rohidin, Pengantar Hukum Islam , vol. 53, no. 9. 2016.
[37] N. Técnica, “PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com  PDF  Created  with  deskPDF  PDF  Writer  -  Trial :: http://www.docudesk.com, ” Writer , vol. 48, no. Tabela 1, pp. 1 – 2, 2007.
[38] L. Laulié, A. G. Tekleab, and J. (Jessie) Lee, “Why Grant I - Deals? Supervisors’ Prior I- Deals, Exchange Ideology, and Justice Sensitivity,” J. Bus. Psychol. , vol. 36, no. 1, pp. 17 – 31, 2021, doi: 10.1007/s10869-019-09670-7.
[39] T. Prasetyo, “Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila,” p. 40, 2013.
[40] Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, “Statisik Kriminal 2021,” Badan Pus. Stat. Republik Indones. , pp. 1 – 248, 2021, [Online]. Available:
http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf