Harga di Label Tak Sesuai Dengan Harga di Kasir: Menelusuri Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen
Desember Palito Sinaga 1 , Tengku Indah Syahfitri 2 , Kautsar Fatin Dharmawan Nasution 3 , Bonaraja Purba 4 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan E-mail: desembersinaga0438@gmail.com 1 , isyahfitri313@gmail.com 2 , kosarfatin@gmail.com 3 , bonarajapurba@gmail.com 4

## Article History:
Received: 25 Juni 2024
Revised: 17 Juli 2024 Accepted: 20 Juli 2024
Abstract: This paper examines the obligations of sellers or businesses  in  consumer  protection  in  cases  where  the price on the label does not match the cashier's price in the food, beverage and retail industries, as well as challenges in  consumer  protection  related  to  price  discrepancies between labels and cashiers. Through juridical-normative methodology,  this  research  highlights  the  importance  of price  transparency  and  the  use  of  technology  to  ensure consistency of price information. Based on the results of the study, it was found that the application of information technology  and  commitment  to  corporate  social responsibility (CSR) can increase consumer confidence. In conclusion,  the  integration  of  consumer  protection practices  and  the  right  technology  is  key  to  maintaining the fairness and long-term success of the business.

## Keywords: Consumer
Protection, Business, Label, Price

## PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya globalisasi dan digitalisasi, semakin banyak perusahaan di berbagai industri yang bermunculan. Inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah didorong oleh  kemajuan  teknologi  informasi,  memungkinkan  perusahaan  untuk  mengembangkan  dan menyediakan  layanan  dan  produk  baru  yang  lebih  efektif,  menarik,  dan  disesuaikan  dengan tuntutan kebutuhan masa kini. Tidak hanya industri makanan dan minuman, namun hampir semua industri  mulai  memanfaatkan  inovasi  teknologi  untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  menarik pelanggan.
Industri  makanan  dan  minuman,  misalnya,  telah  mengalami  pergeseran  yang  signifikan karena munculnya restoran pintar, layanan pesan-antar makanan online, dan teknologi manufaktur makanan  yang  semakin  canggih.  Teknologi  ini  tidak  hanya  mempercepat  pengiriman  makanan berkualitas  tinggi  kepada  pelanggan,  tetapi  juga  menawarkan  pengalaman  baru  yang  dalam mendapatkan kebutuhan setiap orang.
Selain itu, sektor ritel juga mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya e-commerce dan  platform  belanja  online.  Bisnis  ritel  tradisional  kini  beralih  ke  model  hybrid  yang menggabungkan toko fisik dengan toko online, ini memudahkan pembeli dalam berbelanja Dimana saja  atau  kapanpun  mereka  mau.    Platform  e-commerce  besar  seperti  Amazon,  Tokopedia,  dan Bukalapak  telah  mengubah  cara  konsumen  berbelanja  dengan  menawarkan  kemudahan  akses, berbagai pilihan produk, dan layanan pengiriman cepat. Hal ini memaksa bisnis ritel konvensional untuk  beradaptasi  dan  mengintegrasikan  teknologi  digital  ke  dalam  operasi  mereka  agar  tetap relevan dan kompetitif.

## 1792
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Namun  seiring  dengan  perkembangan  ini,  tantangan  dalam  hal  perlindungan  konsumen juga meningkat. Salah satu isu yang sering dihadapi konsumen dalam sektor ritel adalah harga pada label produk dengan yang ditagihkan di kasir berbeda. Pelaku usaha dianggap melanggar hukum karena  gagal  memberikan  informasi  yang  akurat  kepada  pelanggan  tentang  biaya  produk  dan karena gagal menjalankan tugasnya dengan cara yang tepat  (Taun & Sa'adah, 2022).  Kasus ini tidak hanya terjadi di toko fisik tetapi juga dapat muncul dalam transaksi online, di mana harga yang tercantum di situs web mungkin berbeda dengan harga yang disebutkan  tersebut pada saat pembayaran akhir.
Ketidakcocokan  harga  ini  dapat  menyebabkan  ketidaknyamanan,  kebingungan,  dan ketidakpercayaan  dari  konsumen.  Dalam  beberapa  kasus,  konsumen  merasa  dirugikan  secara finansial dan emosional, yang pada akhirnya merusak reputasi bisnis yang bersangkutan. Karena kejujuran dan keadilan merupakan nilai dan etika yang dapat dipelajari, maka penjual dan pembeli tidak  boleh  merasa  merugi  satu  dan  lainnya,  hal  ini  juga  termuat  bawah  undang-undang perlindungan konsumen (Taun & Sa’adah, 2022).
Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi harga, kejelasan informasi,  dan  keadilan  dalam  transaksi.  Bisnis  harus  mengonfirmasi  bahwa  harga  yang  tertera pada label produk sesuai dengan jumlah yang akan dibayar pelanggan saat membeli barang untuk mematuhi undang-undang perlindungan konsumen di berbagai negara. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan tidak berkeliaran, serta untuk menghindari praktik perdagangan yang tidak adil.  Selain itu, Konsumen akan lebih mudah mengetahui  harga  barang  yang  ingin  mereka  beli  jika  label  harga  digunakan  saat  membeli  dan menjual. Setelah mereka mengetahui harga barang yang sebenarnya, mereka akan memilih untuk membeli atau tidak (Indrianingsih et al., 2021).
Dalam konteks e-commerce, platform belanja online juga memiliki tanggung jawab dalam memeriksa bahwa biaya yang ditampilkan di situs mereka konsisten dengan biaya saat melakukan checkout.  Teknologi  dapat  membantu  memastikan  transparansi  harga  ini,  namun  pelaku  usaha harus  tetap  waspada  terhadap  potensi  kesalahan  sistem  atau  manipulasi  harga  yang  dapat merugikan konsumen.
Masalah perbedaan harga ini terkadang tidak penting dianggap oleh Sebagian Masyarakat, selain ketidaktauan akan hukum juga ketidaktauan informasi akan masalah ini.  Namun tindakan ini  sangat  merugikan  dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Menurut  Pasal  4  huruf  (b),  konsumen  memiliki  hak  untuk  memilih produk  dan  jasa  secara  bebas  serta  memperolehnya  sesuai  dengan  persyaratan,  jaminan  yang diberikan,  nilai  tukar,  dan  kondisi  yang  berlaku  (Putera  &  Parsa,  2020).  Selain  itu  pelanggaran dalam  perbedaan  harga  ini  ditegaskan  juga  menurut  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  dengan  penegasan  bahwa  organisasi  komersial  tidak  diperbolehkan  menjual. Mempromosikan,  mengiklankan  atau  membuat  klaim  palsu  mengenai  barang  atau  jasa  yang dimaksudkan untuk dilindungi (Nurul aini & Elsa Benia, 2022).
Dengan  demikian,  Bisnis  ritel,  baik  yang  beroperasi  secara  fisik  maupun  online,  harus mengintegrasikan  praktik  perlindungan  konsumen  ke  dalam  operasi  mereka.  Mereka  harus memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan di kasir dan harga yang tertera pada label adalah sama, serta memberikan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan atau ketidakpuasan konsumen terkait harga. Karena kejujuran dan keadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan di era digital ini, penulis tertarik untuk menyelidiki kewajiban pelaku korporasi terhadap konsumen dalam situasi di mana harga di label dan kasir berbeda.

## LANDASAN TEORI Harga
Philip  Kotler  mendefinisikan  harga  sebagai  seluruh  jumlah  yang  ditebus  klien  untuk keuntungan  yang  mereka  terima  dari  suatu  barang  atau  layanan,  dan  itu  ditentukan  dengan memperhitungkan nilai atau jumlah uang yang dibebankan untuk barang atau jasa itu. Sementara harga  selalu  memainkan  peran  penting  dalam  pilihan  konsumen,  terutama  di  negara-negara berkembang.  Dalam  pengertian  paling  sederhana,  harga  merujuk  pada  biaya  atau  nilai  suatu barang/layanan.  Konsumen  dapat  menilai  dan  membelanjakan  uang  untuk  harga  agar  dapat menerima produk dan layanan. Harga menjadi titik acuan bagi pelanggan yang merasa sulit untuk menilai  kualitas  barang  yang  diberikan  secara  rinci  untuk  memenuhi  permintaan  dan  aspirasi mereka.  Jika  produk  yang  diinginkan  berkualitas  tinggi,  maka  harganya  tentu  lebih  tinggi; sebaliknya,  jika  kualitas  produk  biasa  saja  atau  kurang  baik,  maka  harganya  lebih  rendah. (Rahayu,2019).

## Label
Harga  barang  sering  ditampilkan  pada  label  harga.  Tujuan  adanya  label  harga  untuk memberi tahu pelanggan tentang harga suatu barang di supermarket,  minimarket atau toko-toko yang  menjual  produk  lainya.  Salah  satu  komponen  produk  yang  berfungsi  sebagai  sumber informasi  tentang  barang  penjual  adalah  label,  yang  hadir  dalam  bentuk  teks  tertulis  dan  visual (Winata,  2022).  Label  produk  adalah  komponen  yang  menawarkan  rincian  tentang  produk  dan layanan (Tjiptono, 1997). Peraturan No. 35/MDag/Per/7/2013, yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia,  membahas  harga  produk  dan pajak atas  layanan yang  diperdagangkan.  Setiap  organisasi  bisnis  yang  terlibat  dalam  perdagangan  eceran  produk dan/atau penyediaan jasa kepada pelanggan diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (1) untuk mencantumkan harga atau tarif yang sesuai.

## Konsumen
Menurut  RUU  Perlindungan  Konsumen  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia, konsumen/pelanggan  adalah  mereka  yang  menggunakan  barang  dan  jasa  yang  tersedia  untuk umum  untuk  diri  mereka  sendiri,  keluarga  mereka,  atau  orang  lain  di  sekitar  mereka  tanpa bermaksud  untuk  menjualnya  kembali.  Istilah  "konsumen"  berasal  dari  Inggris-Amerika  atau Belanda,  yang  berarti  "consumer"  ataupun  "  consument."  Tergantung  pada  penempatannya, "consumer"  ataupun  "consument"  mungkin  adalah  hal  yang  berbeda.  Tidak  seperti  produsen, konsumen adalah seseorang yang memanfaatkan barang atau jasa. Saat memanfaatkan produk atau layanan, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Mitara (2023).

## Pelaku Bisnis
Pelaku  usaha  memiliki  hak  berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut pasal, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Republik Indonesia, baik itu badan hukum maupun  bukan  badan  hukum,  atau  yang  melakukan  kegiatan  di  sana  sendiri  atau  bekerja  sama dengan orang lain melalui perjanjian untuk melakukan usaha di berbagai bidang ekonomi (Huda, 2021).
Seseorang  yang  memiliki  kapasitas  untuk  memproduksi  atau  menawarkan  barang  /  jasa sering  dikenal  sebagai  produsen.  Perlu  diperhatikan  bahwa  "pelaku  usaha"  digunakan  sebagai pengganti  "produsen"  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  1  Ayat  3  tentang

## 1794
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Perlindungan  Konsumen.:  "Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  atau  organisasi,  baik  yang  sah maupun  tidak,  yang  didirikan,  bertempat  tinggal,  atau  menjalankan  usaha  di  wilayah  Negara Republik  Indonesia,  baik  secara  mandiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  melalui perjanjian untuk melakukan usaha di berbagai bidang ekonomi.” Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan batas individu atau entitas bisnis, entitas yang berbentuk badan hukum atau non-badan  hukum,  yang  dibentuk,  berdomisili,  serta  melaksanakan  tindakan  hukum  di  wilayah Republik  Indonesia.  Akibatnya,  eksportir  dan  pelaku  bisnis  di  luar  negeri  tidak  masuk  dalam definisi pelaku usaha tersebut.

## Perlindungan Hukum
Perlindungan  hak  hukum  merujuk  pada  upaya  yang  dilakukan  guna  melindungi  subjek hukum, baik melalui instrumen hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Terkait dengan ini, kepentingan  hukum  adalah  dalam  menangani  hak  asasi  manusia  dan  kewajiban,  memberinya kepentingan tertinggi dalam menetapkan kesejahteraan umum yang memerlukan perlindungan dan regulasi.  Menurut  Satjipto  Raharjo,  Perlindungan  hukum  bertujuan  dalam  menjaga  hak  asasi manusia  (HAM)  dari  dampak  negatif  disebabkan  oleh  pihak  lain  dan  guna  memfasilitasi masyarakat agar dapat memanfaatkan seluruh hak yang diberlakukan berdasarkan hukum (Azali, 2016).  Perdagangan  perlu  dilindungi  secara  hukum  karena  salah  satu  tujuannya  adalah menyerahkan  jaminan  perlindungan  yang  disediakan  dari  pemerintah  untuk  konsumen.  Untuk mengurangi  kerugian  yang  mungkin  dialami  konsumen,  pembatasan  hukum  diterapkan  agar menjaga  hak-hak  konsumen,  dan  pemilik  bisnis  memiliki  tanggung  jawab  pada  kerugian  yang ditanggung oleh pelanggannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, teknik penelitian yuridis-normatif yang digunakan serta menganalisis hukum-hukum  dan peraturan relevan  tentang perlindungan  konsumen yang mengacu pada  label harga dan hak-hak konsumen. Metode yuridis adalah strategi penelitian yang mengkaji bagaimana hukum  diimplementasikan  dalam  situasi  dunia  nyata  dengan  mengkaji  bagaimana  organisasi penegak  hukum  menerapkan  hukum,  studi  ini  biasanya  bersifat  empiris.  Metode  pendekatan normatif  melibatkan  penelitian  hukum  yang  diperoleh  melalui  bahan  pustaka  seperti  hukum primer,  sekunder,  serta  tersier  sebagai  bahan  utama.  Pada  Penelitian  ini  memanfaatkan  teknik analisis data kualitatif, yang dalam hal ini merupakan pendekatan yuridis-normatif, dan diperoleh secara deskriptif untuk mengkaji materi hukum yang telah dikumpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk  menyatakan  fakta  sebenarnya  secara  sistematis,  metodologis,  serta  konsisten  mengenai perlindungan konsumen dan kewajiban pihak bisnis dalam menegakkan integritas informasi harga produk pada label yang tercantum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alasan Terjadinya Ketidaksesuaian Harga
Dalam  industri ritel,  perbedaan  harga  antara label dan kasir  adalah  masalah  umum  yang sering terjadi. Kurangnya perbaruan informasi harga  secara berkala, adalah salah  satu penyebab utama disparitas harga ini. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan menjamin bahwa harga yang tertera pada label sama dengan harga yang dibayarkan di kasir, sesuai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaksesuaian ini bisa terjadi akibat kelalaian dalam memperbarui harga pada sistem kasir dan label, yang seharusnya dilakukan secara simultan untuk menghindari perbedaan harga tersebut.
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan ketidaksesuaian harga adalah kurangnya edukasi dan pelatihan karyawan mengenai pentingnya pembaruan harga dan transparansi dalam transaksi. Pelaku  usaha  harus  proaktif  dalam  menangani  keluhan  konsumen  terkait  perbedaan  harga  dan memastikan  penyelesaian  yang  memuaskan.  Edukasi  kepada  karyawan  mengenai  pentingnya akurasi  informasi  harga  dan  pengembangan  sistem  pengawasan  internal  yang  efektif  dapat membantu mengurangi insiden ketidaksesuaian harga. Dengan demikian, kepercayaan konsumen dapat dijaga dan kepuasan konsumen dapat ditingkatkan.
Pemanfaatan  teknologi  dalam  manajemen  informasi  harga  juga  menjadi  solusi  penting untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian harga. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan  perubahan  harga  produk  secara  otomatis  diperbarui  di  seluruh  titik  penjualan. Penggunaan teknologi seperti barcode dan QR code juga dapat memudahkan manajemen harga dan memastikan  konsistensi  informasi  harga  yang  diterima  konsumen.  Selain  itu,  pengembangan aplikasi  mobile  untuk  memperbarui  harga  secara  langsung  di  rak  dapat  meningkatkan  efisiensi operasional  dan  memastikan  akurasi  harga  produk  di  seluruh  swalayan.  Dengan  mengadopsi teknologi ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa harga yang tertera pada label sesuai dengan yang  dikenakan  di  kasir,  sehingga  mengurangi  risiko  ketidaksesuaian  harga  dan  meningkatkan kepercayaan konsumen.

## Regulasi Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Perbedaan  antara  harga  yang  tertera  pada  label  produk  dengan  harga  yang  dicantumkan dalam  bukti  transaksi  merupakan  isu  yang  meresahkan  konsumen  di  berbagai  pasar  swalayan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen. Sering kali ditemukan kasus di mana harga produk pada label berbeda dengan  harga  yang  dibebankan  saat  pembayaran  di  kasir.  Hal  ini  terjadi  karena  kelalaian  atau kesengajaan pihak pelaku usaha dalam memperbarui harga pada label produk.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  menjabarkan  tanggung jawab pelaku korporasi dan hak-hak konsumen secara rinci. Menurut Pasal 4, konsumen memiliki hak  atas  informasi  yang  akurat,  transparan,  dan  benar  tentang  keadaan  dan  garansi  produk  dan layanan.  Selanjutnya,  pelaku usaha diwajibkan oleh Pasal 7  untuk  menyediakan  informasi  yang akurat dan menjamin bahwa barang yang dijualnya diberi harga sesuai label. Penting bagi pelaku usaha  untuk  memperbarui  informasi  harga  produk  secara  berkala  guna  menghindari  perbedaan harga  antara  apa  yang  dikenakan  pada  kasir  dan  apa  yang  ada  pada  label.  Jika  terdapat ketidaksesuaian harga, konsumen berhak memperoleh harga terendah sebagai bentuk perlindungan dan kompensasi atas ketidaknyamanan yang dialami (Hutagaol, 2023).
Dalam  praktiknya,  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tidak  hanya  berhenti  pada  pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga mencakup komitmen untuk menjaga kepercayaan konsumen. Pelaku usaha harus proaktif dalam menangani keluhan konsumen terkait perbedaan harga dan memastikan penyelesaian  yang  memuaskan.  Edukasi  kepada  karyawan  tentang  pentingnya  memperbarui informasi harga dan transparansi dalam bertransaksi merupakan langkah penting untuk mengurangi insiden semacam ini. Selain itu, pelaku usaha perlu mengembangkan sistem pengawasan internal yang  efektif  untuk  memantau  kesesuaian  harga  dan  menanggulangi  potensi  kelalaian.  Dengan demikian, pelaku usaha  dapat berkontribusi pada  terciptanya  lingkungan perdagangan yang adil dan  transparan,  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kepuasan  dan  kepercayaan  konsumen secara keseluruhan. (Cahya et al., 2020)

## 1796
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Solusi untuk Manajemen Produk
Pemanfaatan teknologi dalam manajemen sistem informasi harga barang di swalayan dapat memberikan solusi yang efektif untuk menangani masalah perbedaan harga di label dan kasir. Salah satu saran yang dapat diambil pelaku usaha adalah dengan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan perubahan harga produk secara otomatis diperbarui di seluruh  titik  penjualan.  Misalnya,  ketika  ada  perubahan  harga  di  pusat  data,  informasi  tersebut langsung diperbarui pada label elektronik di rak dan di sistem kasir. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi  risiko  kesalahan  manusia, tetapi  juga memastikan  konsistensi  informasi harga  yang diterima konsumen.
Selain  itu,  pelaku  usaha  dapat  memanfaatkan  teknologi  barcode  dan  QR  code  untuk memudahkan manajemen harga. Dengan teknologi ini, setiap produk dilengkapi dengan kode unik yang  menyimpan  informasi  harga.  Ketika  produk  discan  di  kasir,  harga  yang  tertera  di  sistem otomatis  sesuai  dengan  harga  yang  tercantum  di  label.  Ini  mengurangi  kemungkinan ketidaksesuaian harga dan mempercepat proses transaksi di kasir. Implementasi teknologi ini juga memudahkan  pelaku  usaha  dalam  melakukan  audit  dan  pemantauan  harga  secara  real-time, sehingga bisa segera mengambil tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian harga. Saran  lain  adalah  pengembangan  aplikasi  mobile  yang  dapat  digunakan  oleh  karyawan  untuk memperbarui harga  secara langsung di rak. Dengan aplikasi ini, staf swalayan dapat memeriksa dan  memperbarui  harga  produk  secara  langsung  di  lantai  penjualan  menggunakan  perangkat mobile. Aplikasi ini terhubung dengan sistem manajemen pusat, sehingga setiap perubahan yang dilakukan segera tercermin di seluruh sistem, termasuk di label elektronik dan sistem kasir. Solusi ini  meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  memastikan  bahwa  harga  produk  selalu  akurat  dan konsisten di seluruh swalayan. (Saputra & Tanamaah, 2022)

## Hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pelaku Usaha
Pelaku  usaha  memiliki  sejumlah  pertimbangan  dalam  hal  tugasnya  untuk  memastikan kepuasan pelanggan. Pertama, keputusan pembelian konsumen secara signifikan dipengaruhi oleh tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha  perlu memperhatikan  inisiatif  CSR  sebagai  bagian  dari  strategi  bisnis  mereka,  karena  hal  ini  dapat memengaruhi  keputusan  pembelian  konsumen.  Kedua,  pemasaran  media  sosial  (SMM)  juga memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penilaian  akhir  konsumen.  Oleh  karena  itu,  pelaku usaha  perlu  memperhatikan  strategi  pemasaran  melalui  media  sosial  untuk  meningkatkan penjualan, meningkatkan posisi mereka di industri, dan meningkatkan kesadaran akan barang atau jasa  mereka.  Ketiga,  suasana  toko  juga  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan,  karena  suasana yang  menyenangkan  dapat  mempengaruhi  keputusan  pembelian  konsumen.  Untuk  menarik  dan mempertahankan  pelanggan,  pelaku  usaha  harus  menciptakan  lingkungan  yang  sesuai  dengan demografi konsumen mereka.
Selain itu, penilaian juga merupakan aspek penting dari keputusan konsumen. Konsumen menimbang biaya dan keuntungan dari nilai yang berbeda untuk memutuskan mana yang paling penting bagi mereka. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa nilai yang mereka tawarkan pada produk dan layanan sesuai dengan harapan konsumen. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor  ini,  pelaku  usaha  dapat  meningkatkan  kepuasan  konsumen  dan  mempertahankan posisi mereka di pasar. Dalam situasi ini, sangat penting bagi pelaku bisnis untuk memahami bahwa kapasitas  perusahaan  mereka  untuk  mempertahankan  hubungan  yang  menguntungkan  dengan masyarakat setempat akan menentukan seberapa suksesnya. Ini dapat dicapai dengan menerapkan program  CSR,  menggunakan  pemasaran  media  sosial  secara  strategis,  membuat  toko  tampak
ramah, dan menawarkan nilai yang dirasakan yang memenuhi harapan pelanggan.
Untuk menerapkan hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut, pelaku usaha dapat memulai dengan  mengintegrasikan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  ke  dalam  strategi  bisnis mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti program-program kepedulian lingkungan, pendidikan, atau kesehatan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memanfaatkan media sosial secara efektif  untuk  memperkuat  citra  merek  dan  meningkatkan  keterlibatan  konsumen.  Mereka  dapat menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen, menyebarkan informasi produk,  dan  mengumpulkan  umpan  balik.  Selain  itu,  menciptakan  suasana  toko  yang menyenangkan  dan  sesuai  dengan  preferensi demografi pelanggan juga dapat  dilakukan  dengan memperhatikan  desain  interior,  penataan  produk,  dan  pelayanan  yang  ramah.  Terakhir,  pelaku usaha  perlu  memastikan  bahwa  nilai  yang  mereka  tawarkan  pada  produk  dan  layanan  mereka sesuai  dengan  harapan  konsumen,  dengan  memberikan  kualitas  produk  yang  baik,  harga  yang kompetitif, dan pelayanan yang memuaskan. Dengan menerapkan hal-hal ini, pelaku usaha dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat posisi mereka di pasar. (Ayang et al., 2024)

## KESIMPULAN
Konsumen  mungkin  menghadapi  kerugian  keuangan  karena  perbedaan  harga  yang  tidak sesuai antara harga yang tercantum pada bukti transaksi dan harga yang tertera pada label produk. Para pelaku usaha memiliki kewajiban moral dan hukum agar dapat menjamin bahwa konsumen menerima informasi harga yang akurat dan konsisten. Dasar hukum yang kuat mengenai hak-hak konsumen  dalam  menyediakan  informasi  yang  akurat  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Selain  itu,  penggunaan  teknologi  seperti  sistem informasi terintegrasi, barcode, QR code, dan aplikasi mobile dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah perbedaan harga ini. Dengan mengimplementasikan teknologi tersebut, pelaku usaha dapat memastikan bahwa harga produk selalu akurat dan konsisten di seluruh titik penjualan, serta  meningkatkan  efisiensi  operasional.  Selain  itu,  komitmen  pelaku  usaha  dalam  menjaga kepercayaan konsumen melalui edukasi karyawan, pengawasan internal yang ketat, dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan. Langkah-langkah ini tidak hanya  memastikan  kepatuhan terhadap  regulasi yang ada  tetapi  juga  meningkatkan  reputasi  dan  kepercayaan  konsumen,  yang  pada  akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang usaha tersebut.
Pelaku  usaha  disarankan  untuk  segera  mengadopsi  teknologi  manajemen  harga  yang terintegrasi  dan  terus  memperbarui  informasi  harga  secara  real-time.  Selain  itu,  mereka  perlu meningkatkan  edukasi  karyawan  mengenai  pentingnya  transparansi  harga  dan  melibatkan  diri dalam inisiatif CSR untuk membangun reputasi yang kuat di mata konsumen.

## DAFTAR REFERENSI
Ayang,  A.  I.  A.,  Udayana,  I.  B.  N.,  &  Maharani,  B.  D.  (2024).  Pengaruh  Corporate  Social Responsibility, Social Media Marketing, Store Environment, dan Perceived Value terhadap Purchase Decision (Studi Kasus Pada Pelanggan Pamella Satu Supermarket Yogyakarta). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1), 410-415.
Azali, N. Y. (2016). Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada label Display dan Kasir Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (Studi  Kasus  di  Supermarket  Pamella  Dua  dan  Super  Indo  Yogyakarta).  Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 86.

## 1798
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Cahya, A. A. N. B. K., & Parsa, I. W. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label dan Harga Kasir. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(1), 1-17.
Huda,  M.  F.  (  2021).  Perlindungan  Hukum  Kepada  Konsumen  terhadap  Perbedaan  Harga  Pada Rak  Display  dengan  Struk  Kasir  Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam Lamongan, 51.
Hutagaol, N. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk Dengan Bukti Transaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lex Privatum, 11.
Indrianingsih,  L.,  Saputri,  E.  N.,  &  Ratnasari,  R.  (2021).  Perlindungan  konsumen  terhadap perbedaan harga pada Rak Barang dan struk kasir di Ria Swalayan Mojosari. Jurnal Ilmu Hukum, 17(45), 231.
Mitara,  C.  (2023).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Perlindungan  Konsumen  Atas  Perbedaan Harga  Pada  Rak  Produk  Dengan  Struk  Kasir  (Studi  Di  Alfamart  Pekon  Penengahan Kecamatan  Lemong  Kabupaten  Pesisir  Barat).  Doctoral  Dissertation,  UIN  Raden  Intan Lampung, 69.
Nurul aini, D., & Elsa Benia. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Padjadjaran Law Review, 10(1). https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.649
Putera, A. A. N. B. K. C., & Parsa, I. W. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat  Perbedaan Harga Barang Pada Label  Dan  Harga Kasir. Jurnal  Kertha Semaya, 8(2), 1–17.
Rahayu, N. (2019). Analisis Perbedaan Label Harga (Label Price) Dengan Harga Kasir (Price List) Di  Pt  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  Wilayah  Klaten.  Doctoral  dissertation,  STIE  Widya Wiwaha, 64.
Saputra,  J.,  &  Tanaamah,  A.  R.  (2022).  Perencanaan  Strategis  Sistem  Informasi  dengan Menggunakan  Metode  Ward  and  Peppard  pada  Swalayan.  Jurnal  Sistem  Komputer  dan Informatika (JSON), 3(3), 289-296.
Taun, T., & Sa’adah, B. N. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Harga Yang Berbeda di Rak Barang Dengan Struk di Kasir. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(24), 632.
Tuela,  M.  L.  (2014).  Upaya  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Barang  yang Diperdagangkan. Lex Privatum, 15.
Winata,  A.  M.  (2023).  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  Akibat  Perbedaan  Harga  Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Study Di Dinas  Perdagangan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Doctoral  dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 44.