## Persiapan Polri Menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019

## Tb. Ronny Rachman Nitibaskara
Departemen Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat E-mail: tb.ronny@yahoo.co.id

## Abstract
Many analyzes of research and research are often questioned why Indonesians are easily involved and provoked by the conflict, including the use of the Pilkada and the Pilpres by irresponsible persons to cause conflicts among the people. Social conflicts that occur are always related to social tensions that occur in Indonesia’s plural society. Whereas the apparatus has limitations, both personal and institutional. Therefore, security issues including the predicted mass anarchy may arise in the 2018 and 2016 PILPRES 2019, it is not appropriate for each party to impose on the security forces alone. Society including politicians should help. The aid is primarily to not do the deeds that will lead to and provoke anarchist actions supporting each candidate.

## Keywords: Social Conflict, Police, Compound Communities, Pilkada, Pilpres.

## Abstrak
Banyak analisa berupa riset maupun penelitian yang kerap mempermasalahkan mengapa masyarakat Indonesia mudah terlibat dan terpancing konflik termasuk dengan dimanfaatkannya Pilkada dan Pilpres tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan konflik di antara masyarakat.  Konflik sosial yang terjadi selalu berkaitan dengan ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat majemuk Indonesia. Padahal aparat mengalami keterbatasan-keterbatasan, baik secara personal maupun kelembagaan.  Oleh karena itu masalah keamanan termasuk anarki massa yang diprediksi mungkin akan timbul dalam Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 mendatang, tidak patutlah bila setiap pihak harus membebankan pada aparat keamanan saja. Masyarakat termasuk politisi harus turut membantu. Bantuan tersebut terutama adalah tidak melakukan perbuatan yang akan menjurus dan memancing perbuatan anarkis pendukung masing-masing calon.
Kata Kunci : Konflik Sosial, Polri, Masyarakat Majemuk, Pilkada, Pilpres.

## l. Pendahuluan
Dalam hitungan beberapa bulan kedepan, bangsa Indonesia akan menyongsong salah satu pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2018 mendatang, genap setahun sesudahnya yaitu 2019 dilanjutkan dengan event besar yakni Pemilihan Presiden (Pilpres). Beberapa potensi dan ancaman yang dapat mengganggu jalannya kedua acara penting tersebut ditengarai akan muncul.
Mencermati banyaknya gangguan yang diprediksi selalu timbul di setiap acara PILKADA dan PILPRES dari tahun ke tahun, kami akan menaruh fokus utama pada konflik sosial. Bukan pada politik uang maupun beberapa cara tidak terpuji lain dengan memanfaatkan faktor kesulitan ekonomi masyarakat awam yang biasanya dilakukan oleh masing-masing oknum pendukung calon. Fenomena demikian umumnya kerap terjadi diantara masing-masing pendukung baik itu calon kepala daerah maupun presiden..
Oleh karena itu, berikut akan disampaikan secara singkat benih-benih konflik sosial yang mungkin akan muncul serta persiapan yang harus dilakukan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menanggulangi permasalahan diatas. Mengingat, konflik sosial tersebut secara langsung maupun tidak langsung, juga merupakan dampak yang dihasilkan berkaitan dengan politik uang itu sendiri.
ll.  Masyarakat Indonesia & Konflik
Indonesia merupakan Negara besar dengan beribu-ribu pulau yang mengelilinginya. Jutaan sumber daya alam turut menaungi berdirinya Negara yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 silam oleh dwi tunggal sempurna Soekarno – Hatta. Tetapi, kepulauan nusantara dengan masyarakat yang memiliki ratusan budayanya tersebut tidak jarang menimbulkan
benih-benih konflik dan perpecahan yang berujung pada kekerasan berbentuk konflik sosial.
Berbagai penyebab kekerasan termasuk kekerasan kolektif dalam masyarakat tersebut dapat berupa kesenjangan sosial ekonomi, antipati terhadap kemapanan, SARA yang sangat peka, hingga karena tersumbatnya saluran sosial politis (Herlianto, 1997). Secara umum Kadish (1983) pernah menjelaskan bahwa kekerasan menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.
Sementara itu, Charles Tilly membagi kekerasan kolektif sebagai kekerasan kolektif primitif, kekerasan kolektif reaksioner, dan kekerasan kolektif modern (Tilly, 1966). Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non politis. Ruang lingkupnya terbatas pada suatu komunitas lokal. Kekerasan kolektif reaksioner umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan jujur. Sedangkan kekerasan kolektif modern merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.
Nampaknya, jenis kekerasan yang harus diantisipasi pihak Polri pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 kelak adalah kekerasan kolektif yang berbentuk kekerasan kolektif modern.
Patut diketahui bahwa, banyak analisa berupa riset maupun penelitian yang kerap mempermasalahkan mengapa masyarakat Indonesia mudah terlibat dan terpancing konflik termasuk dengan dimanfaatkannya Pilkada
dan Pilpres tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan konflik diantara masyarakat.
Salah satu jawaban pertanyaan diatas mungkin dapat dilihat melalui analisa Piere L. Van Berghe. Beliau mengemukakan bahwa Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang rawan dengan konflik. Masyarakat majemuk itu sendiri memiliki sifat dasar sebagai berikut:
1. Terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub- kebudayaan, yang berbeda satu sama lain;
2.   Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non- komplementer;
3. Di antara anggota masyarakat kurang mengembangkan konsensus atas nilai-nilai sosial dasar;
4.  Secara reaktif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
5.   Secara reaktif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan ( coercion ) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi;
6.    Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.
Sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam agama, etnis, bahasa, daerah dan sub-sub kebudayaan lainnya, tentu merupakan hal yang wajar bila dalam masyarakat Indonesia timbul suatu gejolak yang berujung pada munculnya konflik sosial. Khususnya dalam rangka mempertahankan dan memuluskan calonnya masing-masing agar berhasil mencapai tujuan.
Konflik sosial itu sendiri menurut Lewis A. Coser (1956) memiliki fungsi untuk menegakkan kesatuan atau menegakkan kembali kesatuan dan kohesi yang telah terancam oleh perasaan-
perasaan antagonis dan permusuhan di antara anggota kelompok ( may help to re-establish unity and cohesion where it has been threatened by hostile and antagonistic feeling among the members ) dan sebagai suatu mekanisme untuk menata ulang nilai-nilai agar sesuai dengan kondisi baru ( social conflict is a mechanism for adjustment of norms adequate to new conditions ). Tetapi, sangat tidak elok apabila memanfaatkan konflik tersebut untuk mencapai kedua tujuan diatas.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan secara singkat sebelumnya, dapat dipahami dan dimaklumi betapa mudahnya masyarakat Indonesia tersulut dan terpancing untuk terlibat dalam suatu kekerasan yang tidak jarang berujung pada konflik sosial, termasuk dalam pesta demokrasi PILKADA 2018 dan PILPRES 2019 kelak yang akan diselenggarakan nanti.

## lll.  Konflik Sosial & Antisipasi Polri
Konflik sosial sebagaimana dikemukakan secara singkat sebelumnya, selalu berkaitan dengan ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat majemuk Indonesia. Keduanya memiliki hubungan erat berdasarkan tahapan- tahapan sebagai berikut:
a.  Adanya suatu insiden yang dirasakan begitu buruk oleh suatu kelompok masyarakat, sehingga peristiwa itu dijadikan katalisator kemarahan. Kelompok masyarakat itu mulai resah dan tegang sehingga secara perlahan, keresahan itu turut dirasakan oleh kelompok- kelompok lain di masyarakat.
Momen ini, akan dimanfaatkan beberapa oknum tertentu dengan memanfaatkan adanya kecurangan dalam Pilkada dan Pilpres, penipuan, dan seterusnya.
b.   Dalam kondisi diatas, terdapat segolongan kecil orang dari kelompok yang marah, bersifat sangat keras dan cenderung melakukan kekerasan, memancing-mancing timbulnya
kekerasan. Lantas, mengumpulkan massa dengan slogan-slogan bombastis yang dapat membangkitkan kemarahan dan fanatisme kelompok.
Sehubungan poin diatas, oknum ybs akan “membakar” masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelampiasan kalahnya calon yang mereka usung.
c.  Massa yang telah dihimpun dan terbakar emosinya, kemudian diberi contoh oleh kelompok kecil tersebut tentang bagaimana seharusnya bertindak. Karena, masing- masing individu telah hanyut dan menyatu dengan emosi kelompok. Maka, rasionalitas menurun. Yang muncul adalah logika kelompok. Dalam kondisi kejiwaan semacam ini mereka mudah mengikuti contoh yang dilakukan kelompok kecil tadi. Selanjutnya, tanpa memerlukan contoh lagi, massa akan bertindak anarkis dengan sendirinya, melakukan perusakan, pembakaran, penyerangan, penganiayaan bahkan pembunuhan. Salah satu hal pemicu utama adalah apabila seorang oknum ‘memancing’ melakukan tindakan diatas dengan dalih adanya kecurangan dalam Pilkada maupun Pilpres.
d. Jatuhnya korban jiwa dapat memancing simpati dan emosi kelompok lain yang semula mampu mengendalikan diri untuk turun ke gelanggang amuk massa.
Pada poin inilah, tugas terberat setiap personil POLRI, untuk tidak terpancing melakukan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
e.  Keterlambatan penanganan aparat keamanan akan mengakibatkan kekacauan meluas dan konflik menjadi sulit dihentikan.
Berdasarkan pengamatan pada keseluruhan poin-poin diatas tentu pihak Polri wajib melakukan beberapa tindakan preventif
untuk mencegah terjadinya potensi kekerasan tersebut agar tidak menjurus lebih lanjut kepada konflik sosial.
Upaya untuk menanggulangi kerusuhan akibat suatu konflik sosial di masyarakat yang memanfaatkan momen Pilkada dan Pilpres tersebut,  pihak Polri perlu merenungkan salah satu pondasi dan landasan utama sebagaimana pernah dikatakan De Jong (1994),” effective preparation in fact, the best of prevention ”, perlu persiapan yang lebih baik lagi oleh aparat keamanan.
Hal tersebut merupakan langkah penting satu-satunya yang berada sepenuhnya di dalam kendali pihak Polri selaku aparat keamanan. Dengan adanya persiapan yang baik, setiap gangguan keamanan kecil ( small disturbance ) tidak sempat tumbuh menjadi besar.
Dalam “Persiapan” ini juga ada beberapa faktor penting yang patut diperhatikan dengan serius oleh setiap aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu: Personil, Perencanaan Operasional, dan Analisa Kelompok Massa seperti dibawah ini:

## - Personil
Personil merupakan sumber daya terbesar yang memerlukan manajemen serius. Karena faktor ini paling menentukan berhasil tidaknya operasi yang dijalankan. Permasalahan yang harus diperhatikan mulai dari jumlah, kesiapan, kemampuan, hingga penempatan mereka dikala keadaan tidak menentu. Tolok ukur yang dipergunakan bagi kesiapan personil adalah pada tahap ketika kerusuhan berkecamuk;

## -  Perencanaan Operasional
Untuk menanggulangi ketegangan sosial yang membuahkan tindak kekerasan massa seperti diuraikan sebelumnya, perlu dibuat perencanaan operasional khusus. Perencanaan tersebut meliputi, perencanaan
personil yang akan diterjunkan, jumlah dan kesatuan, sistem komando, persenjataan dan logistik, langkah-langkah taktis dan lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ini adalah elastisitas. Karena, dalam situasi krisis perubahan-perubahan berjalan dengan sangat cepat. Aparat keamanan dituntut mampu mengkaji ulang dan memperbaharui rencana-rencanaya sendiri. Pada saat ini, semua tindakan aparat dituntut cepat dan akurat, dalam arti tepat waktu, tepat cara dan tepat tempat.
Mungkin disaat inilah kemampuan diskresi amat diperlukan. Selama tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang dengan catatan meminimalisir kemungkinan jatuhnya korban untuk menghindari tahap insiden dan jatuhnya korban jiwa yang telah diuraikan sebelumnya. Musuh terbesar pada situasi krisis tersebut adalah waktu;
- Analisa kelompok massa
Analisa Kelompok Massa ini dilakukan berdasarkan pada ketegangan sosial yang tengah berlangsung di masyarakat pengusung salah satu calon kepala daerah maupun presiden. Yang hasilnya dapat digunakan untuk memetakan kelompok masyarakat mana yang akan berpotensi besar memicu timbulnya kekacauan. Serta, memetakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Analisa ini diperlukan untuk merumuskan tindakan pengamanan.
Disamping itu, di saat konflik sosial makin meluas, perlu diperhatikan 4 aspek penting lainnya yaitu Containment, Communication, Coordination dan Control (De Jong, 1994).
- Containment Containtment atau pemblokiran bertujuan melokalisir tindak kekerasan massa atau kerusuhan agar tidak meluas. Untuk menciptakan ruang gerak bagi aparat guna
mengantisipasi keseluruhan peristiwa dan arah perkembangan.

## -   Communication
Communication atau Komunikasi, harus dilakukan secara efektif baik sebelum, sewaktu atau sesudah tindak kekerasan massa. Komunikasi ini harus cepat dan efektif dari petugas lapangan ke pusat komando begitupula sebaliknya. Informasi yang disampaikan ke pusat komando harus segera dicermati untuk memperhitungkan berbagai hal yang terkait dengan situasi. Termasuk prediksi situasi tersebut. Maka, pusat komando juga harus dapat  bertindak sebagai pusat intelejen. Komunikasi ini juga dilakukan berupa koordinasi terhadap rumah sakit, dinas kebakaran, militer, maupun dinas lain yang dapat membantu menangani tindak kekerasan massa;

## - Coordination
Setelah komunikasi dibangun dengan baik, koordinasi akan lebih mudah dilakukan. Karena, keberhasilan koordinasi amat bergantung pada terpeliharanya komunikasi. Koordinasi ini merupakan masalah vital, apabila ada kesatuan yang tidak terkoordinir, kemudian melakukan tindakan diluar komando, akan membahayakan seluruh operasi. Hal ini dapat mengakibatkan kerusuhan makin meluas (perhatikan tahap insiden dan jatuhnya korban jiwa diatas). Misalnya ada kesatuan yang melakukan penembakan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban, akan dapat memicu massa yang simpati dengan korban untuk ikut-ikutan dalam huru- hara guna melampiaskan kemarahan. Maka, dalam penanganan kasus kerusuhan apapun, hendaknya tidak memancing kemarahan massa lebih lanjut dengan melakukan tindakan represif yang mengakibatkan jatuhnya korban;

## - Control
Aspek ini adalah pengawasan segala unsur
operasional penanggulangan civil disorder . Setiap tindakan terhadap personil dalam melaksanakan tugas di dalam keadaan segenting apapun harus dapat dikontrol oleh para komandan. Perintah yang diberikan pada kesatuan harus benar-benar akurat, sepenuhnya dimengerti dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan sebagaimana mestinya.
Maka, perhatian serius pada kesemua faktor dan aspek diatas, harus dipandang sebagai upaya untuk mengantisipasi tindak kekerasan massa. Apabila gesekan-gesekan antar kelompok di masyarakat sudah terlalu keras, maka sehebat apapun upaya aparat keamanan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan massa, menjadi kurang optimal. Sehingga konflik sosial antara masing-masing pendukung calon kepala daerah dan kepala Negara ditengarai akan muncul dengan maksimal.
Disamping itu pihak Polri wajib memperhatikan salah satu pendapat Profesor Samuel Walker Eliminating Political Influence yaitu menghindari sedapat mungkin pengaruh politik dan berpegang teguh pada UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri harus tetap menjaga kenetralannya agar dapat mengawal PILKADA dan PILPRES nantinya..

## IV. Penutup
Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan secara singkat di bagian-bagian sebelumnya dalam upaya mengamankan Pilkada 2018 dan Pilpres 2018 kelak, patut diingat pula bahwa, pada saat masyarakat mengalami disorder , kebanyakan orang barangkali tidak sempat melihat akar permasalahannya, melainkan hanya mempersoalkan kemampuan aparat keamanan khususnya personil Polri semata.
Padahal aparat mengalami keterbatasan- keterbatasan, baik secara personal maupun
kelembagaan.  Oleh karena itu masalah keamanan termasuk anarki massa yang diprediksi mungkin akan timbul dalam Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 mendatang, tidak patutlah bila setiap pihak harus membebankan pada aparat keamanan saja. Masyarakat termasuk politisi harus turut membantu. Bantuan tersebut sebenarnya sederhana, tidak melakukan perbuatan yang akan menjurus dan memancing perbuatan anarkis pendukung masing-masing calon.
Seandainya pihak Polri berhasil melakukan semua upaya preventif diatas, secara langsung maupun tidak langsung akan turut memberikan sumbangsih dalam mewujudkan cita-cita dalam Tahap lll Grand Strategy Mabes Polri yaitu Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul ( memaksimalkan komunikasi secara intensif dengan kordinator masing-masing pendukung calon ), mewujudkan good government ( langkah diatas akan membantu terlaksananya kedua momen besar diatas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ), best practice polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastruktur matfasjas guna membangun kapasitas polri ( capacity building ) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan international.
Dengan demikian, mau tidak mau pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan poin-poin utama diatas berkaitan dengan tindakan mengantisipasi munculnya konflik sosial akibat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 kelak.

## Daftar Pustaka
Barkan, Steven E. 2006. Criminology A Sociological Understanding . New Jersey: Pearson Education, Inc.
Nitibaskara, TB Ronny R. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat . Jakarta: Peradaban. Nitibaskara, Tb. Ronny R. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah . Jakarta: Peradaban