21 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
Pembingkaian  Berita  Skb  3  Menteri  Tentang  Atribut  Sekolah  Pada Media Online Republika.Co.Id Dan Kompas.Com Periode Februari 2021 Aisyah Fadhilah 1 , Yuli Candrasari 2

## Abstrak
Di  awal  tahun  2021  terdapat  salah  satu  berita  yang  sempat  menjadi headline di berbagai media yaitu berita mengenai pemberlakuan SKB 3  Menteri.  Salah  satu  poin  utama  SKB  3  Menteri  ini  menyangkut peraturan  mengenai  penggunaan  seragam  dan  atribut  keagamaan  di lingkungan  sekolah  yang  menimbulkan  berbagai  respon  dari masyarakat. Untuk menganalisis fenomena ini, maka digunakan teknik analisis  framing  yang  melihat  penekanan  pada  seleksi  isu  dan/atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penelitian ini bertujuan untuk  melihat  bagaimana  pemberitaan  mengenai  SKB  3  Menteri tentang  Atribut  Sekolah  ini  dibingkai  oleh  Republika.co.id  dan Kompas.com.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini dapat  disimpulkan  bahwa  Republika.co.id  membuat  bingkai  bahwa SKB 3 Menteri merupakan peraturan yang bermasalah terutama ketika diterapkan  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan  asas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sedangkan  bingkai  yang  dibentuk Kompas.com  yakni  sebenarnya  yang  menjadi  permasalahan  terletak pada  unsur  pemaksaan  pada  penggunaan  atribut  agama  yang  tidak sesuai  dengan  keyakinan  seseorang,  bukan  melarang  pengggunaan seragam dengan atribut agama di lingkungan sekolah.
UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya email: aisyahf29@gmail.com
Kata Kunci: Atribut Agama, Seragam Sekolah, SKB 3 Menteri

## A. PENDAHULUAN
Praktik jurnalistik online saat ini merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh wartawan dan  media  mengingat  bahwa  internet  telah  menjadi  salah  satu  kebutuhan  yang  penting  bagi masyarakat. Ribuan informasi bisa didapatkan hanya dengan sentuhan jari dan kecepatan detik. Namun  informasi-informasi  yang  ada  dalam  berita  menurut  pandangan  konstruktivis  bukan merupakan suatu  fakta yang sesuai  dengan yang  ada di  luar sana, karena  berita merupakan apa yang pembuat berita buat (Eriyanto, 2002), dalam hal ini adalah wartawan.
Headline  berita  beberapa  media  di  awal  tahun  2021  sempat  diramaikan  dengan  adanya berita mengenai ditetapkannya suatu kebijakan publik baru yaitu SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri yang dikeluarkan oleh Mendikbud, Mendagri, dan Menag. Poin penting dalam SKB 3 Menteri yang menjadi perhatian yakni peraturan menyangkut penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Peraturan tersebut secara sederhana dipandang sebagai kebijakan publik yang juga berarti sebagai suatu hukum (Taufiqurakhman, 2014).
22 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
SKB 3 Menteri ini dikeluarkan sebagai tanggapan pemerintah atas kontroversi di SMKN 2 Padang mengenai aturan sekolah yang mewajibkan seorang siswi non-muslim untuk memakai atribut  jilbab/keagamaan  khusus  agama  Islam  dalam  kesehariannya  di  sekolah.  Permasalahan berawal dari adanya unggahan video yang sempat viral di sosial media dimana di dalamnya berisi percakapan  antara  wali  murid  non-Muslim  dan  pihak  sekolah  yang  menyatakan  bahwa penggunaan jilbab di sekolah merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
Setelah ramai diberitakan, kejadian ini pun sampai ke pemerintah, dalam hal ini Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Nadiem Makarim. Pihaknya pun lantas menyatakan bahwa dengan berpedoman pada undang-undang tentang HAM yaitu Pasal 55 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa setiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kemudian Pasal 4 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan didirikan secara adil dan demokratis serta bebas diskriminasi dengan menjunjung nilai HAM, agama, kultural dan kemajemukan  bangsa.  Melalui  media  sosial  Instagramnya,  Nadiem  memberikan  pernyataan resminya  bahwa  sekolah  harus  mengatur  seragam  dengan  kekhasan  agama  dengan  tetap memperhatikan hak setiap murid untuk menjalankan sesuai dengan agamanya.
Adanya pemberlakuan SKB  3 Menteri  tersebut  menimbulkan respon yang beragam  dari berbagai  pihak.  Dalam  memberitakan  hal  ini  pun,  masing-masing  media,  salah  satunya Republika.co.id  dan  Kompas.com  memiliki  pandangan  tersendiri  isu  ini  dan  sikap  apa  yang diambil  dalam  memberitakan  peristiwa  tersebut.  Adanya  perbedaan  ideologis  media  membuat suatu  peristiwa  yang  sama  dapat  diberitakan  dengan  sudut  pandang  yang  berbeda.  Dalam menyeleksi  tema  berita  apa  saja  yang  akan  diangkat  dengan  melihat  nilai  berita,  media  massa mempunyai agenda dan kepentingannya sendiri. Menurut Susilo (dalam Sobur, 2002) biasanya, realitas dalam teks media/berita hanya disajikan secara potongan-potongan dan bukan menyeluruh, oleh karena itu berita juga disebut dengan ‘ second hand reality ’.
Analisis framing diperlukan  dalam  menganalisis  fenomena  ini.  Peneliti  memilih  model analisis framing Robert N. Entman dengan pertimbangan bahwa dengan analisis ini dapat melihat isu apa yang diseleksi dan/atau aspek apa yang ditonjolkan dari realitas. Entman (dalam Isakhan, 2019) Menyatakan bahwa, mengingat khalayak mungkin hanya memiliki sumber informasi yang sedikit, maka bagaimana suatu isu dikemas atau dibingkai oleh media akan memberikan dampak yang besar pada kesadaran publik. Umumnya, bingkai dapat terlihat melalui adanya aspek tertentu dari realitas yang ditonjolkan.
Media online merupakan salah satu  produk jurnalistik  yang dimaknai  sebagai  pelaporan peristiwa atau fakta dibuat dan disebarkan melalui internet (Romli, 2018). Pada penelitian ini, dua media online dipilih  karena memiliki ideologi  media yang berbeda, dimana akan menimbulkan bias  dalam  praktik  jurnalistiknya.  Republika.co.id  memiliki  latar  belakang  media online yang berbasis  komunitas  Muslim,  sedangkan  Kompas.com  dipilih  karena  Kompas  terkenal  dengan media  yang  independen  dan  tidak  memiliki  afiliasi  dengan  kelompok  atau  komunitas  agama
23 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
tertentu. Shoemaker dan Reese (dalam Safitri, 2017) berpendapat bahwa ideologi media adalah salah satu faktor yang mempengaruhi isi media.
Berdasarkan  fenomena  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap bagaimana  Republika.co.id  dan  Kompas.com  yang  memiliki  ideologi  media  berbeda  itu melakukan pembingkaian pada pemberitaan mengenai SKB 3 Menteri tentang Atribut Sekolah ini. Isu  yang  diangkat  juga  menarik  karena  di  Indonesia  selalu  mendapat  perhatian  khusus  dari berbagai  kalangan  dan  tak  jarang  menjadi  headline  banyak  media  yaitu  isu  yang  bersangkutan dengan topik keagamaan.

## A. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana  melalui  pendekatan  ini, penjelasan  mengenai  realitas  dijelaskan  peneliti  secara  deskriptif.  Paradigma  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma  konstruktivisme.  Tujuan  penelitian  dengan  paradigma konstruktivisme adalah untuk memahami apa yang menjadi konstruksi dari realitas, faktor apa saja yang mendorong suatu realitas dapat terjadi dan bagaimana faktor-faktor tersebut merekonstruksi realita tersebut (Pujileksono, 2015).
Metode  analisis  framing  model  Robert  N.  Entman  digunakan  dengan  harapan  mampu membantu peneliti dalam mengupas cara media online Republika.co.id dan Kompas.com dalam melakukan  pembingkaian  berita  terkait  SKB  3  Menteri  tentang  atribut  sekolah  dengan  cara menganalisis  teks  media  pada  Republika.co.id  dan  Kompas.com.  Dalam  melakukan  framing, Entman membagi dalam empat langkah yaitu:
1. Pendefinisian Masalah ( Define Problems )
2. Memperkirakan Sumber-Sumber Masalah ( Diagnose Causes )
3. Membuat Keputusan Moral ( Make Moral Judgement )
4. Memberikan Penyelesaian ( Treatment Recommendation )
Kemudian  melalui  empat  tahap  analisis  ini  akan  didapatkan  interpretasi  mengenai bagaimana framing berita terkait SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah ini dilakukan oleh media online Republika.co.id dan Kompas.com.
Pada  penelitian  ini,  yang  menjadi  subjek  yaitu  media  online  di  Indonesia  yaitu Republika.co.id dan Kompas.com. Sedangkan untuk objek pada penelitian ini adalah berita-berita terkait dengan SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah pada rentang waktu 3 Februari 2021 hingga 1 Maret 2021. Tiga berita dipilih dari masing-masing media di antara tanggal 3 hingga 28 Februari 2021, dari keempat berita dari masing-masing media tersebut sudah mengungkapkan bagaimana Republika.co.id dan Kompas.com membingkai berita-berita seputar SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah.
B. Hasil dan Pembahasan
Berita Republika.co.id Judul Berita 1: Kritik SKB Seragam, Anwar Abbas: Negara Kita Bukan Sekuler .
24 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
Pada  berita  ini,  Republika  menunjukkan  ketidaksetujuannya  dengan  adanya  SKB  3 Menteri  tentang  atribut  sekolah.  Hal  ini  dikarenakan  SKB  dinilai  sebagai  suatu  peraturan  yang tidak  tepat  untuk  diterapkan  di  Indonesia  yang  merupakan  negara  berdasarkan  asas  Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana disebutkan bahwa sistem pendidikan yang ada harusnya bertujuan untuk membuat anak-anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sesuai dengan konstitusi harus diwajibkan untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  4  elemen  analisis  framing  Robert  N.  Entman yaitu:
Define  Problems ,  pendefinisian  masalah  pada  artikel  berita  yang  dipublikasikan  pada  4 Februari 2021 ini adalah dikritiknya SKB 3 Menteri tentang Atribut Sekolah oleh Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, dimana ia menilai bahwa SKB 3 Menteri seperti peraturan yang ada di negara sekuler. Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut:
“Ia mengingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” "Ini artinya negara kita harus menjadi negara yang religius bukan negara yang sekuler," tutur dia kepada Republika.co.id, Kamis (4/2).
Diagnose Causes , penyebab dari dikritiknya SKB 3 Menteri tentang atribut sekolah yaitu peraturan yang dibuat dinilai tidak berdasarkan nilai-nilai dari ajaran agama. Hal ini dapat dilihat pada alinea ketiga, yaitu sebagai berikut:
“Karena itu, Anwar memandang, undang-undang, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang  dibuat  pemerintah  dan  DPR  dalam  semua bidang  kehidupan  termasuk  dalam  dunia pendidikan, harus didasarkan dan berdasarkan nilai-nilai dari ajaran agama.”
Make Moral Judgement , nilai moral yang digunakan dalam artikel berita ini yaitu Anwar Abbas menginginkan agar warga bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang toleran dan religius, bukan masyarakat sekuler. Hal tersebut dapat dilihat pada alinea ke-9, yaitu sebagai berikut:
"Karena kita ingin membuat negara kita dan anak-anak didik kita serta warga bangsa ini menjadi orang-orang dan warga bangsa yang toleran dan religius, bukan menjadi orang- orang yang sekuler," imbuhnya.
Treatment  Recommendation ,  solusi  yang  diberikan  oleh  narasumber  Republika.co.id, Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas yaitu negara atau sekolah harusnya mewajibkan anak-anak didik untuk  berpakaian  sesuai  dengan  keyakinan  dan  ajaran  agama  masing-masing,  serta  menjadikan agama sebagai kaidah penuntun dalam kehidupan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Sebagaimana terdapat pada alinea kelima dan ketujuh, yaitu:
“Anwar  menyampaikan,  negara  dalam  hal  ini  pihak  sekolah,  seharusnya  tidak membebaskan  muridnya  yang  belum  dewasa  itu  untuk  memilih  apakah  akan  memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dia menilai, negara
25 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.”
“Buya  Anwar  menambahkan,  negara  harus  bisa  menjadikan  agama  sebagai  kaidah penuntun dalam kehidupan termasuk dalam kehidupan di dunia pendidikan. Hal ini sesuai isi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Agar para peserta didik menjadi orang beriman dan bertakwa,  negara  harus  mewajibkan  para  murid  untuk  berpakaian  sesuai  dengan  ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.”
Judul Berita 2: SKB 3 Menteri: Menutup Aurat Bukan Pilihan Tapi Kewajiban.
Dalam  berita  ini,  Republika  menekankan  jika  persoalan  terkait  penggunaan  pakaian penutup  aurat  sejatinya  bukan  merupakan  pilihan  bagi  seseorang  yang  memeluk  agama  Islam, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilakukan baik saat beribadah maupun tidak beribadah. Kemudian  larangan  tidak  seharusnya  dilayangkan  pada  sekolah  yang  semata-mata  hanya memberlakukan peraturan dalam rangka mengamalkan ajaran agamanya. Lalu solusi akhir untuk persoalan  ini  tak  lain  adalah  mencabut  SKB,  karena  sudah  ada  regulasi  terkait  dalam  bentuk Permendikbud.
Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  4  elemen  analisis  framing  Robert  N.  Entman yaitu:
Define Problems , pendefinisian masalah pada artikel berita yang dipublikasikan pada 17 Februari  2021  ini  yaitu,  SKB  3  Menteri  tentang  atribut  sekolah  ini  merupakan  peraturan  yang menuai  polemik  dan  permasalahan  di  masyarakat  karena  menyangkut  pakaian  penutup  aurat. Sebagaimana terdapat pada paragraf pertama dan keempat, yaitu:
“SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah menuai polemik di tengah masyarakat. Ada yang mengira, kehadiran SKB ini menguntungkan umat Islam di daerah minoritas karena siswa dan guru perempuan tidak boleh dilarang mengenakan jilbab.”
“Bebaskan saja, memakai atau tidak”. Namun, jika menyangkut pakaian menutup aurat, pasti menjadi masalah besar.
Diagnose Causes , penyebab dari SKB 3 Menteri dianggap menuai kontroversi dan menjadi masalah besar karena menyangkut pakaian penutup aurat yaitu dikarenakan menutup aurat bagi umat  Islam  bukanlah  suatu  pilihan  yang  dapat  diserahkan  kepada  murid  untuk  memakai  atau membuka auratnya. Hal ini dapat dilihat pada alinea keempat, yaitu:
“Menutup  aurat  itu  bukan  pilihan,  lalu  menyerahkannya  ke  siswa  di  sekolah  untuk memakai atau membuka auratnya.”
Make Moral Judgement , nilai yang digunakan untuk memvalidasi pendapat tersebut adalah nilai  yang terkandung dalam kitab suci  Al-Qur’an, serta nilai  moral  bahwa membebaskan anak memilih untuk memakai atau menutup auratnya sama saja membebaskan anak untuk memilih taat atau ingkar dengan ajaran agamanya. Hal ini dapat dilihat pada alinea ke-9 dan 10, yaitu:
26 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
“Menutup aurat adalah kewajiban setiap umat Islam (QS al-A'raf ayat 26, an-Nur ayat 31, dan al-Ahzab ayat 59).”
“Membiarkan  anak  bebas  memilih  pakaian  menutup  atau  membuka  aurat,  sama  halnya membiarkan anak bebas memilih taat atau mengingkari ajaran agamanya.”
Treatment Recommendation , beberapa solusi diberikan untuk menyelesaikan persoalan ini. Diantaranya  yang  harus  dilakukan  pemerintah  adalah  mengapresiasi  sekolah  dan  pemerintah daerah yang memberlakukan peraturan memakai penutup aurat bagi yang Muslim, terlibat dalam mendidik karakter religius, dan mencabut SKB 3 Menteri. Sebagaimana dapat dilihat pada alinea ke-13, 14, dan 19, yaitu:
“Tujuan Sisdiknas yang menjadikan "iman, takwa, dan akhlak mulia" sebagai indikator utama. Seharusnya, pemerintah mengapresiasi pemerintah daerah dan sekolah yang mem buat  regulasi  agar  peserta  didik,  pendidik,  dan  tenaga  kependidikan  berpakaian  menutup aurat bagi yang beragama Islam sebab hal ini bagian dari ajaran Islam untuk meningkatkan iman dan takwa.”
“Selain itu, untuk mendidik peserta didik agar taat pada agamanya diperlukan peran aktif semua pihak, yakni guru, orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keterlibatan satuan  pendidikan  dan  pemerintah  sangat  dibutuhkan  dalam  mendidik  karakter  religius, seperti yang diinginkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.”
“Mencabut  SKB  ini  lebih  tepat  karena  sudah  ada  regulasi  yang  mengatur  pakaian sekolah,  dalam  bentuk  Permendikbud  Nomor  45  Tahun  2014  tentang  Pakaian  Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.”
Judul Berita 3: Kala Ormas Islam Sumbar Tersentak oleh SKB 3 Menteri.
Pada berita ini, Republika menunjukkan bahwa di Sumatera Barat terutama Kota Pariaman memiliki kearifan lokal yang telah berlaku sejak lama dan tidak pernah menimbulkan persoalan di masyarakat yaitu mengenai penggunaan atribut keagamaan jilbab bagi siswi Muslim di lingkungan sekolah.  Dengan  munculnya  SKB  3  Menteri  ini  banyak  menimbulkan  keresahan  dalam masyarakat,  Ormas-Ormas  Islam  di  Sumatera  Barat  menyatakan  keberatannya  dan mengajukannya ke Mahkamah Agung untuk ditinjau kembali.
Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  4  elemen  analisis  framing  Robert  N.  Entman yaitu:
Define Problems , pendefinisan masalah pada artikel ini yaitu adanya sejumlah organisasi kemasyarakatan  Islam  di  Sumatera  Barat  yang  menolak  diterapkannya  SKB  3  menteri  tentang penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Sebagaimana dapat dilihat pada paragraf pertama, yaitu:
“Sejumlah  organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  Islam  di  Sumatera  Barat  (Sumbar), menyatakan  menolak  penerapan  SKB  3  Menteri  yang  mengatur  pakaian  seragam  siswa
27 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
sekolah.  Sikap  penolakan  disampaikan  langsung  kepada  pimpinan  DPRD  Sumbar  pada Kamis (18/2).”
Diagnose Causes , penyebab dari ditolaknya SKB 3 Menteri ini oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan  Islam  di  Sumatera  Barat  dikarenakan  SKB  tersebut  dinilai  tidak  berdasarkan kajian  dan  investigasi  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  menimbulkan  keresahan  dalam masyarakat, melanggar keadilan dan HAM, serta tidak pernah ada masalah selama ini di Pariaman. Sebagaimana dapat dilihat pada paragraf keenam, ketujuh, dan ke-19, yaitu:
“Gusrizal mengatakan, SKB 3 Menteri tidak berdasarkan kajian dan belum ada hasil investigasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, masalah ini dihadapkan dengan materi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Apa serendah itu kehormatan kita dan juga dituduh intoleran," kata dia.”
“Ketua  Lembaga  Kerapatan  Adat  Alam  Minangkabau  (LKAAM)  Dt  Sayuti mengatakan, SKB 3 Menteri telah meresahkan masyarakat Sumbar dan pihaknya meminta agar  para  dai  menyampaikan  hal  ini  di  mimbar  Jumat.  Pihaknya  juga  menilai  SKB  itu melanggar keadilan, melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum.”
“Menurut Genius, di Pariaman, tatanan berpakaian di sekolah selama ini tidak pernah ada  masalah.  Pariaman  kata  dia  tidak  pernah  ada  aturan  yang  mewajibkan  siswa  non- Muslim memakai kerudung di sekolah. Apakah itu aturan dari Perwako, Perda atau aturan di sekolah.”
Make  Moral  Judgement ,  nilai-nilai  moral  yang  digunakan  untuk  mendukung  pendapat narasumber yakni adat dan agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan sesuai dengan kearifan lokal di Sumatera Barat. Kota Pariaman merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Muslim,  sehingga  pendidikan  karakter  yang  diberikan  di  sekolah  adalalah  pendidikan  karakter yang  berbasis  Islam.  Pemerintah  daerah  memiliki  hak  otonomi  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  dan  atas  dasar  itu  Indonesia  saat  ini  merupakan  negara  desentralisasi. Sebagaimana dapat dilihat pada paragraf keempat, ke-22 dan ke-23, yaitu:
“Gusrizal  mengatakan,  di  Sumbar,  adat  dan  agama  merupakan  hal  yang  tidak terpisahkan  dan  sesuai  kearifan lokal.  Menurut  dia,  persoalan  ini  berawal  dari  SMK  2 Padang  yang  menyebutkan  adanya  pemaksaan  kepada  siswi  untuk  berjilbab,  tetapi kemudian aturan pusat berdampak kepada seluruh sekolah.”
“Genius menjelaskan, ia juga memutuskan sikap dari Pemkot Pariaman karena merasa daerah punya hak otonomi sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah.  Atas  dasar  itu,  menurut  Genius,  Indonesia  saat  ini  sudah  tidak  lagi negara sentralisasi. Karena sudah desentralisasi, lanjut Genius, pemerintah pusat juga harus menghormati kearifan lokal.”
“Selain  itu,  Genius  juga  berpendapat  bahwa  dunia  pendidikan  bukan  hanya  untuk meningkatkan  standar  intelektualitas  peserta  didik.  Tetapi,  juga  pendidikan  karakter.
28 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
Karena  Pariaman  merupakan  daerah  dengan  penduduk  mayoritas  Muslim,  pendidikan karakter yang diberikan di sekolah adalah pendidikan karakter yang berbasis agama Islam.”
Treatment  Recommendation ,  solusi  yang  dilakukan  dalam  berita  ini  yaitu  diantaranya, pihak Ormas Islam Sumatera Barat telah mengumpulkan 100 pengacara dan membuat surat yang akan ditujukan kepada presiden. Kemudian Wakil Ketua DPRD Sumbar telah melakukan rapat dengan  beberapa  Ormas  Islam  Sumatera  Barat  sebagai  upaya  menampung  aspirasi  masyarakat. Hal ini dapat ditemui pada paragraf ketujuh dan ke-14, yaitu:
“Pihaknya  telah  mengumpulkan  100  pengacara  dan  membuat  surat  kepada  presiden terkait  SKB  ini  sesuai  aspirasi  rakyat."Kita  juga  menggugat  ke  Mahkamah  Agung memutuskan apabila ada pelanggaran mohon SKB dibatalkan," katanya.”
“Wakil  Ketua  DPRD  Sumbar  Irsyad  Safar  di  Padang,  mengatakan,  telah  dilakukan rapat dengar pendapat dengan rombongan ormas Islam pada Kamis (18/2) sebagai upaya menampung  aspirasi  masyarakat.  Dalam  rapat  itu  dibahas  diktum  yang  mengatur  pihak sekolah  tidak  dibolehkan  mengimbau  siswa  berpakaian  khas  keagamaan  dan  ini  cukup meresahkan.”

## Berita Kompas.com
Judul Berita 1: Wapres: Dari Aspek Negara dan Agama, Paksakan Siswi Non-Muslim Berjilbab di Sekolah Tak Diperkenankan.
Dalam berita ini, Kompas menyorot secara spesifik peraturan yang diberlakukan kepada non-Muslim terkait penggunaan atribut keagamaan yang tidak sesuai dengan agamanya, dalam hal ini Jilbab. Bahwa jika dilihat dari sisi kenegaraan maupun keagamaan merupakan suatu tindakan yang salah, karena ada unsur pemaksaan didalamnya. Hal ini melanggar prinsip kebhinekaan yang dianut  oleh  Indonesia.  Oleh  karena  itu  diharapkan  kebijakan  tersebut  diluruskan  kembali  dan dibutuhkan  campur  tangan  dari  pemerintah,  kemudian  terbitlah  SKB  3  Menteri  yang  dianggap sudah tepat untuk mengatasi permasalahan ini.
Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  4  elemen  analisis  framing  Robert  N.  Entman yaitu:
Define Problems , permasalahan dalam artikel berita yang diterbitkan pada 3 Februari 2021 ini didefinisikan dengan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin  yang memberikan tanggapan mengenai aturan  yang  diterapkan  sekolah  yang  mengharuskan  siswi  non-Muslim  mengenakan  jilbab  di sekolah, bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak tepat. Sebagaimana dapat dilihat pada alinea pertama dan keempat, yaitu:
“Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, aturan yang mengharuskan siswi non muslim mengenakan jilbab di sekolah tidak tepat.”
“Memaksakan aturan untuk non muslim pakai jilbab, dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar. Dari segi keagamaan juga tidak benar," ujar Ma'ruf di acara Mata Najwa, Rabu (3/2/2021).
29 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
Diagnose  Causes ,  penyebab  dari  permasalahan  tersebut  adalah  dalam  ajaran  agama diajarkan  untuk  tidak  memaksakan,  dan  negara  telah  memiliki  aturan  untuk  tidak  memaksakan suatu  pihak  melakukan  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  hati  nurani  dan  agamanya.  Hal  ini  dapat ditemui pada alinea ketiga dan keempat, yaitu:
“Ma'ruf menilai, negara telah memiliki cara dan aturan untuk tidak memaksakan suatu pihak melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani dan agamanya.”
"Agama sendiri juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.”
Make Moral Judgement, nilai-nilai yang digunakan untuk mendukung pendapat narasumber yaitu bahwa  kearifan  lokal  harus  memperhatikan  agama  atau  pemahaman  dari  masing-masing  pihak. Oleh  karena  itu,  kebijakan  tersebut  tidak  tepat  dalam  sistem  kenegaraan.  Menurut  Ma’ruf peraturan  daerah  menjadi  kurang  tepat  karena  menyangkut  pemaksaan  untuk  agama  lain. Sebagaimana dapat ditemukan pada alinea keenam, ketujuh, dan ke-8, yaitu:
“Meskipun  kasus  di  Padang  tersebut  berlandaskan  aturan  sekolah  yang  merupakan turunan dari peraturan daerah untuk mempertahankan kearifan lokal, namun Ma'ruf menilai hal tersebut tidak tepat.”
"Saya kira kita kembali kepada bahwa kearifan lokal tentu harus memperhatikan agama atau pemahaman dari masing-masing pihak. Maka menurut saya kebijakan seperti itu tidak tepat dalam sistem kenegaraan kita, kecuali untuk Aceh yang punya kekhususan," ujar dia.
“Menurut  Ma'ruf  peraturan  daerah  menjadi  kurang  tepat  apabila  sudah  menyangkut pemaksaan  agama  lain  untuk  menggunakan  atribut  agama  lainnya,  dalam  hal  ini  adalah jilbab.”
Treatment Recommendation , solusi yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu  ketentuan  atau  kebijakan  harus  diluruskan  dan  diperbaiki.  Kemudian  pemerintah  perlu mengambil  langkah,  karena  masalah  bersifat  nasional  dan  menyangkut  prinsip  kebhinekaan. Untuk Jilbab sendiri, sudah ada SKB 3 Menteri yang menurut Ma’ruf Amin sudah sangat tepat. Pernyataan tersebut dapat ditemukan pada paragraf kelima, ke-12, dan ke-13, yaitu:
“Oleh  karena  itu,  kata  dia,  ketentuan  atau  kebijakan  tersebut  harus  diluruskan  dan diperbaiki agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak seharusnya.”
"Tapi  ketika  itu  menjadi  fenomena,  masalahnya  bersifat  nasional  dan  mengganggu prinsip kebhinekaan, toleransi, saya kira perlu pemerintah ambil langkah," kata dia.
"Untuk jilbab sudah ada SKB 3 menteri yang menetapkan cara bagaimana berpakaian itu diatur di sekolah negeri, dikecualikan Aceh, saya kira itu tepat sekali," lanjut Ma'ruf.
Judul Berita 2: Soal SKB 3 Menteri, Menag: Memahami Ajaran Agama Harus Substantif.
Pada  berita  ini,  Kompas  mengajak  pembaca  untuk  memahami  agama  dengan menyesuaikan  dalam  pelaksanaannya  di  dunia  nyata,  tidak  memukul  rata  ajaran  agama  dengan memberlakukannya  ke  semua  orang.  Agama  merupakan  suatu  hal  yang  sensitif  dan  bersifat personal, maka memaksakan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh individu
30 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
merupakan  suatu  bentuk  intoleransi  dalam  beragama  dan  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip Bhinneka Tunggal  Ika yang dianut oleh masyarakat  Indonesia. Oleh karena itu, Kemenag akan mendampingi jalannya pemberlakuan SKB 3 Menteri di sekolah-sekolah negeri dan memberikan sanksi  bagi  yang  tidak  melaksanakannya.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  menjaga  kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik.
Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  4  elemen  analisis  framing  Robert  N.  Entman yaitu:
Define  Problems ,  permasalahan  pada  artikel  berita  diatas  didefinisikan  dengan  Menteri Agama  menilai  bahwa  diterbitkannya  SKB  3  menteri  merupakan  suatu  upaya  mencari  titik persamaan  dari  berbagai  perbedaan  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dapat  ditemukan  pada  paragraf pertama dan ke-9, yaitu:
“Menteri  Agama  (Menag)  Yaqut  Cholil  Qoumas  mengatakan,  diterbitkannya  Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri adalah upaya mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan di tengah masyarakat.”
"Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  ini  adalah  kiat  pemerintah  dalam  hal  ini Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag untuk terus menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Diagnose Causes , penyebab dari penilaian Menteri Agama terhadap diterbikannya SKB 3 Menteri yakni ia mengatakan bahwa memaksakan atribut agama tertentu kepada orang lain yang berbeda keyakinan merupakan bagian dari sikap  memahami agama secara simbolik, sedangkan agama  juga  harus  dipahami  secara  substantif.  Sebagaimana  terdapat  pada  paragraf  keempat, kelima, dan keenam, yaitu:
"Bukan memaksakan supaya sama tapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif bukan hanya simbolik," kata Yaqut dari laman resmi Kemendikbud, Rabu (3/2/2021).
“Yaqut mengatakan, memaksakan atribut agama tertentu kepada orang lain yang berbeda keyakinan adalah bagian dari sikap yang memahami agama hanya secara simbolik.” "Kita ingin mendorong semua pihak memahami agama secara substantif,” ujarnya.
Make  Moral  Judgement ,  nilai-nilai  moral  yang  digunakan  untuk  memperkuat  pendapat tersebut  yaitu  bahwa  ajaran  agama  bukan  menjadi  justifikasi  untuk  bersikap  tidak  adil  kepada orang yang berbeda keyakinan. Sebagaimana terdapat pada paragraf ketiga dalam berita, yaitu:
“Ia mengatakan, ajaran agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan.”
Treatment  Recommendation ,  solusi  yang  diberikan  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut  yaitu  bahwa  Kemenag  akan  melakukan  pendampingan  dan  penguatan  pemahaman keagamaan  dan  praktik  beragama  yang  moderat  ke  pemerintah  daerah  dan  sekolah  yang  tidak melaksanakan ketentuan SKB 3 Menteri. Kemudian pihak Kementerian dapat mempertimbangkan untuk  pemberian  dan  penghentian  sanksi  terkait  Pemda  dan  sekolah  yang  tidak  melaksanakan
31 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
ketentuan  SKB  3  Menteri.  Sebagaimana  terdapat  pada  paragraf  ketujuh  dan  ke-8  dalam  berita, yaitu:
“Lebih  lanjut,  Yaqut  mengatakan, peran Kemenag dalam SKB 3 Menteri  ini adalah melakukan  pendampingan  dan  penguatan  pemahaman  keagamaan  dan  praktik  beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB 3 Menteri.”
“Selain  itu,  menurut  Yaqut,  pihaknya  juga  dapat  memberikan  pertimbangan  untuk pemberian  dan  penghentian  sanksi  kepada  Kemendagri  dan  Kemendikbud  terkait  Pemda dan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB 3 Menteri.”
Judul  Berita  3: Wamenag  Sebut  SKB  3  Menteri  tentang  Seragam  Sekolah  Sesuai  Amanat Konstitusi.
Kompas menunjukkan bahwa diterbitkannya SKB 3 Menteri bertujuan untuk melindungi hak-hak  kebebasan  beragama  bagi  siswa,  guru,  maupun  tenaga  kependidikan  di  sekolah. Peraturan-peraturan  dalam  SKB  tidak  ada  yang  menyebutkan  adanya  pelarangan  dalam penggunaan atribut keagamaan tertentu, namun pelarangan yang ada yakni pada unsur pemaksaan dalam  penggunaan  atribut  keagamaan  yang  tidak  sesuai  dengan  agama  masing-masing.  Oleh karena  itu,  keberadaan  SKB  3  Menteri  diharapkan  dapat  mewujudkan  harmoni  kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia.
Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  4  elemen  analisis  framing  Robert  N.  Entman yaitu:
Define  Problems ,  pendefinisian  masalah  pada  artikel  berita  yang  dipublikasikan  pada  7 Februari 2021 ini yaitu terbitnya SKB 3 Menteri dianggap sudah sesuai dengan amanat konstitusi oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi. Sebagaimana terdapat pada paragraf kedua dan ke-11, yaitu:
“Menurut  Zainut,  keluarnya  SKB  3  Menteri  yang  mengatur  penggunaan  pakaian seragam sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi.”
“Lebih  lanjut,  Zainut  menuturkan,  terbitnya  SKB  3  Menteri  sudah  sangat  sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam, plural dan bhinneka.”
Diagnose Causes , alasan dibalik pernyataan Wamenag diatas yaitu bahwa dalam SKB 3 Menteri ditegaskan adanya jaminan hak dan kebebasan beragama bagi siswa dan tenaga pendidik di sekolah, dan adanya jaminan untuk memilih untuk menggunakan seragam dengan atribut agama atau tidak. Pernyataan ini terdapat pada paragraf ketiga dan keempat, yaitu:
“Keluarnya SKB 3 Menteri mempertegas jaminan hak kebebasan beragama baik siswa, guru  maupun  tenaga  kependidikan  di  sekolah,”  kata  Zainut  dalam  keterangan  tertulis, Minggu (7/2/2021).”
32 |Jurnal Dialektika Komunika | Vol 9 No 1 2021 | I-SSN:2338-4751 E-SSN: 2716-4012
“Zainut  mengatakan,  dalam  SKB  itu  juga  menegaskan  adanya  jaminan  hak  untuk memilih  apakah  akan  menggunakan  pakaian  seragam  dan  atribut  tanpa  atau  dengan kekhasan agama tertentu.”
Make  Moral  Judgement ,  nilai-nilai  moral  yang  digunakan  untuk  memperkuat  pendapat tersebut  yaitu  diantaranya,  yang  pertama,  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  SKB  3  Menteri sejalan dengan ketentuan pada Pasal  29 Ayat  2  UUD 1945. Kedua, SKB 3 Menteri  diterbitkan untuk  melindungi  hak  asasi  siswa,  guru  dan  tenaga  pendidik  di  sekolah.  Ketiga,  Dalam  SKB dengan tegas disebutkan tidak ada larangan menggunakan seragam dengan atribut agama tertentu, namun  yang  dilarang  adalah  adanya  unsur  pemaksaan.  Sebagaimana  terdapat  pada  paragraf keenam hingga paragraf ke-10 yaitu:
“Zainut  pun  menyebutkan,  jaminan  itu  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  29  Ayat  (2) UUD  1945  yang  menegaskan  adanya  hak  kebebasan  memeluk  agama  dan  beribadat menurut kepercayaan dan agamanya.”
"Untuk hal tersebut hendaknya masyarakat tidak perlu apriori terhadap penerbitan SKB 3  Menteri,  karena  tujuannya  justru  untuk  melindungi  hak  asasi  siswa,  guru  dan  tenaga kependidikan di sekolah," kata Zainut.
“Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini pun berpendapat, substansi SKB itu secara tegas menyebut tidak ada larangan untuk mengenakan seragam atau atribut agama tertentu.”
“Adapun yang dilarang, lanjut Zainut, adalah pemaksaan mengenakan seragam atau atribut agama di sekolah.”
Treatment  Recommendation ,  penyelesaian  yang  diberikan  dalam  permasalahan  ini  yaitu negara tetap memperbolehkan untuk memakai pakaian yang sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian, adanya SKB 3 Menteri ini diharapkan dapat menghindari sikap berlebihan pengambil kebijakan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama masyarakat. Serta adanya SKB 3  Menteri  ini  diharapkan  dapat  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan  keberagaman  dan kebhinekaan. Sebagaimana terdapat pada paragraf ke-11, ke-14, dan ke-15 dalam berita, yaitu: "Ini  artinya  negara  tetap  membolehkan  peserta  didik,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan mengenakan pakaian sesuai keyakinan agama masing-masing," kata Zainut.
"Hadirnya  SKB  diharapkan  dapat  menghindarkan  sikap  berlebihan  para  pengambil kebijakan dalam membuat peraturan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama di masyarakat," ucap Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.
"Dengan  SKB  diharapkan  dapat  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  pendidikan hidup  dalam  keberagaman  dan  kebhinekaan.  Sehingga  akan  melahirkan  sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran," kata Zainut.

## C. Kesimpulan
Pembingkaian  berita  yang  dilakukan  oleh  Republika.co.id  banyak  memperlihatkan  pada pengutamaan  kepentingan  agama  dan  umat  Islam  sebagaimana  ideologi  yang  dipegang  oleh Republika.co.id.  Penulisan  dalam  pemberitaan  terkait  SKB  3  Menteri  di  Republika.co.id berpegang pada unsur ideologi agama Islam. SKB 3 Menteri dilihat sebagai suatu peraturan yang tidak tepat jika diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sedangkan  Kompas.com  sebagai  media  yang  independen,  dalam  pemberitaannya menekankan  bahwa  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  masalah  ini  terletak  pada  unsur pemaksaan pada penggunaan atribut agama yang tidak sesuai dengan keyakinan seseorang, bukan melarang pengggunaan seragam dengan atribut agama di lingkungan sekolah.

## Daftar Pustaka
Eriyanto. (2002). Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media . LKiS. Pujileksono, S. (2015). Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif . Intrans Publishing. Romli,  A.  S.  M.  (2018). Jurnalistik  Online  Panduan  Mengelola  Media  Online,  Kiat  Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Jurnalism (Vol. 4, Issue 3). Nuansa cendekia. Safitri,  D.  D.  (2017).  FRAMING  PEMBERITAAN  KASUS  TEWASNYA  MAHASISWA MAPALA  UNISI  (Analisis  Framing  detik.  com  dan  tribunnews.  com  Periode  Januari– Februari 2017) (Doctoral dissertation, Stikosa-AWS).
Sobur,  A.  (2002). Analisis  Teks  Media:  Suatu  Pengantar  untuk  Analisis  Wacana,  Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . PT. Remaja Rosdaka. Taufiqurakhman.  (2014).  Kebijakan  Publik.  In KEBIJAKAN  PUBLIK  PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB  NEGARA  KEPADA  PRESIDEN  SELAKU  PENYELENGGARA PEMERINTAHAN (1st  ed.).  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Moestopo Beragama (Pers).