PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SEORANG JANDA YANG KEMBALI (MULIH DAHA) DAN MENDAPATKAN HARTA ORANG TUA BERUPA HIBAH TANAH
(STUDI DI KABUPATEN BULELENG-BALI)
Oleh: I Gede Arya Wira Sena 1
(aryawirasena18@gmail.com )
Abstrak: Hibah  menurut  hukum  adat  bali  apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  1666 KUHPerdata akan terlihat perbedaan makna, dimana dalam Undang-undang pasal tersebut menegaskan bahwa hibah adalah persetujuan yang dimaksud yaitu antara penerima  hibah  dengan  pemberi  hibah,  atas  barang-barang  bergerak  maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup, akan tetapi didalam hukum  adat  apabila  di  lihat  dari  hukum  kebiasaan  ( dresta )  menyebutkan  bahwa hibah harus dengan sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lain ( purusa ) artinya  bahwa  apabila  seseorang  ingin  memberikan  hibah  kepada  orang  lain khususnya  orang  tua  yang  akan  memberikan  hibah  kepada  anaknya  janda kemudian mulih  daha ,  maka  ahli  waris  laki-laki  ( purusa )  mengetahui  atau menyetujui hibah tersebut. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda yang Kembali (Mulih Daha) Dan Mendapatkan Harta Orang Tua Berupa Hibah Tanah (Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali)”.Berdasarkanlatar belakang tersebut di atas, peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  seorang  anak  (janda) mulih  daha terhadap harta orang tuanya yang diberikan dalam bentuk hibah? 2. Apa kendala dan  upaya  ketika  orang  tuanya  memberikan  hibah  tanah  kepada  seorang  anak janda  yang mulih  daha di  kabupaten  buleleng?  Metode  penelitian  Peneliti menggunakan  metode  penelitian  hokum  yuridis  empiris  dengan  metode pendekatan  yuridis  sosiologis.  Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  peneliti adalah  data  skunder  di  mana  peneliti  mendapat  data  langsung  dari  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dan  janda  yang  mulih  daha  terkait  dengan pembrian hibah dari orang tua dan didukung oleh informan. Adanya kejelasan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria,  yaitu  apa  bila  suatu  saat  ahli  waris  lain  (purusa) mempermasalahkan pemberian hibah tersebut kepada janda yang menerima hibah tanpa  adanya  persetujuan  atau  pengetahuan  dari  ahli  waris  purusa  dapat  dilihat dalam pasal tersebut. Pelaksanaan perlindungan hokum dengan cara memberikan hibah  tanah  kepada  anaknya  yang  janda  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal, dikarenakan  pemberian  hibah  kepada  perempuan  janda  sangatlah  berpengaruh pada kehidupan janda tersebut, sehingga falsafah Agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana dapat terwujudkan yaitu hubungan antar wangsa. Kendalanya yaitu tidak  adanya  sosialisasi  sehingga  tidak  adanya  kesadaran  masyarakat  dan  tidak adanya  awig-awig  yang  mengatur  terkait  dengan  pelaksanaan  perlindungan hukum dalam bentuk hibah terhadap janda yang mulih daha . Sehingga upaya yang
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
dilakukan  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  membuat  awig-awig  agar menciptakan kesadaran masyarakat adat.
Kata Kunci :JandaMulihDaha, PerlindunganHukum, Hibah.

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan  di  alam  dunia  berkembang  biak  (Hilman  Hadikusuma,  2007:  1). Pengertian  tersebut  dikutip  dalam  penelitian  hukum  dengan  judul Judicial Implications  of  the  Legal  Norm  Void  of  Interfaith  Marriages  in Indonesia,  yang menyatakan bahwa “marriage is a physical and spiritual bond between a man and a  woman  as  husband  and  wife  with  the  intention  of  forming  a  happy  and everlasting  family  (household)  founded  in  the  belief  in  the  one  and  only  God” (Kadek  Wiwik  Indrayanti,  Suhariningsih,  Masruchin  Ruba’I,  Nurini  Aprilianda, 2017: 131). Definisi ini mereflesikan bahwa perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan  pasangan  yang  heteroseksual,  sebagaimana  dinyatakan  dalam penelitian  hukum  dengan  judul Are  You  “(Wo)man”  Enough  to  get  Married? yang menyatakan bahwa “marriages in Indonesia must be between heterosexual couples.” ( Tiurma  M.  Pitta  Allagan,  2016:  346).  Perkawinan  merupakan  salah satu dari kebudayaan yang secara teratur berkembang mengikuti pola kehidupan di  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang akan  berinteraksi  satu  dengan  lainnya,  perkawinan  adalah  merupakan  salah  satu bentuk dari interaksi tersebut. Sebagaimana dinayatakan dalam penelitian hukum yang berjudul “Marriage Law in Indonesia” yang menyatakan bahwa “human is social being who during his or her life will always be in interaction with the other human.  Marriage  is  one  form  of  interaction  with  the  other  human” ( Pariskila Pratita Panasthika, 2016: 1).
Perkawinan pada asasnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia  dan  kekal  agar  dapat  melanjutkan  keturunan.  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  untuk  selanjutnya  disebut  UUP menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  (Pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan).
Perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  hanya  sebagai  perbuatan  hukum yang  bersifat  duniawi  ( skala )  namun  juga  bersifat  gaib  ( niskala )  maka  dari  itu perkawinan yang dilaksanakan menurut Adat Hindu di Bali sangat sakral (I Ketut Sudantra,  I  Gusti  Ngurah  Sudiana,  Komang  Gede  Narendra,  2011:  3)  Karena ituperkawinanadathindu  di  Bali  tidakhanyaberkaitandengankeduacalonmempelai, keluarga,  masyarakat/banjar  melainkan  berkaitan  pula  dengan  para  leluhur  yang berada di merajan , sanggah atau pura dan pada Ida Sang Hyang WidhiWasa.
Menurut kepercayaan Umat Hindu di Bali adanya keturunan dalam sebuah perkawinan sangatlah penting, terutama bila memiliki keturunan laki-laki, karena anak  laki-laki  yang  terlahir  akan  menjadi  penerus  hak  dan  kewajiban  orang  tua sebagai  ahli  waris,  dalam  menerima  dan  menruskan  warisan  yang  ditinggalkan oleh orang tua tersebut baik berupa harta benda yang bernilai ekonomis, maupun warisan  berupa  benda-benda  sakral  yang  mengandung  magis  religious. Meneruskankewajibandalammasyarakatterutamadesa pakraman/ warga desa berupa sidi kara (saling membantu dalam suka dan duka), dan juga melaksanakan kewajiban  upacara  keagamaan/upacara Pancayadnya utamanya  upacara ngaben yaitu  upacara  terhadap  orang  tua  atau  keluarga  yang  meninggal  dunia. Ngaben ialah  kewajiban  suci  Umat  Hindu  terhadap  leluhurnya  dengan  melangsungkan pembakaran jenazah, yang menurut keyakinannya bertujuan mengembalikan jasat manusia  ke Panca  Maha  Bhuta (kealamsemesta).  Hal  ini  menjadi  dasar  dalam system kekerabatan masyarakat hindu di Bali yang menggunakan asas patrilineal, dengan  melihat  garis  ketururnan  laki-laki  atau  bapak  dengan  dikenal  istilah kapurusa/purusa .
Terhadap hal yang demikian maka janda yang mulih daha dapat diberikan perlindungan  hukum  dengan  cara  diberikan  hibah  dari  orang  tua  kandungnya. Secara  sederhana  hibah  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  pemberian  sebagian  atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung pada saat itu juga. Selama harta yang telah diterima dari hibah tersebut nilainya tidak
menyinggung/melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris, penerima hibah tidak berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris legitimaris. Dengan  kata  lain  dimana  penerima  hibah  wajib  untuk  mengembalikan  seluruh harta yang telah diterimanya dari hibah apabila ternyata melanggar dari hak L.P ahli waris legitimaris.
Hibah  menurut  hukum  adat  bali  apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  1666 KUHPerdata  akan  terlihat  perbedaan  makna,  dimana  dalam  UU  pasal  tersebut menegaskan  bahwa  hibah  adalah  persetujuan  yang  dimaksud  yaitu  antara penerima  hibah  dengan  pemberi  hibah,  atas  barang-barang  bergerak  maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup, akan tetapi didalam hukum  adat  apabila  di  lihat  dari  hukum  kebiasaan  ( dresta )  menyebutkan  bahwa hibah harus dengan sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lain ( purusa ) artinya  bahwa  apabila  seseorang  ingin  memberikan  hibah  kepada  orang  lain khususnya  orang  tua  yang  akan  memberikan  hibah  kepada  anaknya  janda kemudian mulih  daha ,  maka  ahli  waris  laki-laki  ( purusa )  mengetahui  atau menyetujui hibah tersebut. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda Yang Kembali (Mulih Daha) Dan Mendapatkan Harta Orang Tua Berupa Hibah Tanah (Studi  Di  Kabupaten  Buleleng-Bali)”.  Masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap seorang anak (janda) mulih daha terhadap harta orang tuanya yang diberikan dalam bentuk hibah?
2. Apa kendala dan upaya ketika orang tuanya memberikan hibah tanah kepada seorang anak janda yang mulih daha di kabupaten buleleng?

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris  dengan metode  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten Buleleng-Bali. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data  skunder,  di  mana  peneliti  mendapat  data  langsung  dari  Kantor  Pertanahan
Kabupaten  Buleleng  dan  janda  yang  mulih  daha  terkait  dengan  pembrian  hibah dari orang tua dan didukung oleh informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda Yang Kembali (Mulih  Daha) yang  diberikan    Harta  oleh  Orang  Tua  berupa  Hibah Tanah (Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali)”.
Pada  dasarnya    setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  hukum,  karena  sebuah  perlindungan  merupakan    hak  dari  setiap subyek  hukum,  untuk  dapat  menikmati  kenyamanan  dan  keamanan  dalam kehidupannya  sehari-hari.  Bahkan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPer) seorang bayi yang masih berada dalam kandungan seorang ibu telah  memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  pewarisan,  jika  ia terlahirkan  hidup.  Apalagi  seorang  anak  yang  telah  kawin  kemudian  bercerai, yang  berstatus  janda  lalu  kembali  kepada  orang  tuanya  yang  dimana  menurut hukum  adat  bali  disebut  sebagai  janda mulih  daha, ia  dapat  mulih  daha  karena sudah tidak memiliki kewajiban atau swadarmanya lagi kepada keluarga mantan suami,  tetapi  ia  akan  memiliki  kewajiban  atau swadarmanya kepada  keluarga asalnya  atau  kepada  orang  tua  kandungnya.  Akan  tetapi  apabila  seorang perempuan  yang  telah  kawin  kemudian  di  tinggal  mati  atau  meninggal  oleh suaminya maka janda tersebut tidak dapat kembali kepada orang tuanya karena ia masih memiliki kewajiban atau swadarma kepada keluarga suaminya oleh sebab itu janda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai janda mulih daha .
Menurut  beberapa  pakar  hokum  adat  Bali  antara  lain  V.E  Korn  dalam bukunya yang berjudul HukumAdatWaris di Bali yang diterjemahkan oleh I Gede WayanPangkat  menyebutkan  bahwa  ada  beberapa  unsure  dalam mulihdaha diantaranya adalah  (I GedeWayan Pangkat, 1978: 50):
a. Adanya seorang wanita yang telah kawin keluar dari keluarga dan dadyanya .
b. Perkawinan yang dilakukan secara sah.
c. Karena  sesuatu  hal  perkawinan  itu  putus  dan  putusnya  perkawinan  tersebut disebabkan oleh adanya perceraian yang dilakukan dengan sah pula.
d. Wanita yang perkawinananya telah bubar tersebut dikembalikan oleh suami atau keluarga suaminya ke rumah orang tua pihak wanita dan diterima oleh seluruh keluarganya.
Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  seorang  janda  kembali mulih daha di antaranya :
1. Dari sisi religious.
Bahwa  seseorang  yang  lahir  berasal  dari  leluhur  yang  dalam  Hukum  Adat Bali  disebut  punarbawa  artinya  bahwa  leluhur  itu  menjelma  kembali menjadi  seorang  manusia  yang  dalam  hal  ini  berkedudukan  sebagai keturunan dari leluhur itu, sehingga terhadap seorang anak yang janda mulih daha patut dia mengabdi kepada leluhurnya termasuk di dalamnya melakuan persembahyangan  setiap  piodalan  di  pura  orang  tua  kandungnya,  oleh karena itu maka sangat beralasan jika seorang janda kembali kepada orang tuanya ( mulih daha ).
2. Dari sisi ekonomi.
Apa bila janda itu bertahan kepada kehidupannya sendiri terlebih-lebih apa bila tidak mempunyai pekerjaan tetap maka belum dapat dijamin kehidupan masa depannya sehingga kembali ke orang tuanya.
3. Dari sisi hubungan dengan bekas keluarga suami.
Apa  bila  ia  janda  bertahan  di  keluarga  mantan  suami  sedangkan hubungannya  tidak  baik  karena  perceraian,  maka  akan  menambah  beban psikologis  terhadap  dirinya  oleh  karena  itu  sangat  beralasan  untuk  janda tersebut mulih daha .
Setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, ''Pemindahan hak atas tanah dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  melalui  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya, kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.''.
Pewarisan  adalah  tindakan  pemindahan  hak  milik  atas  benda  dari seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  orang  lain  yang  ditunjuknya dan/atau  ditunjuk  pengadilan  sebagai  ahli  waris.  Menurut  Pasal  20  PP  No.  10 Tahun  1961,  menyatakan  bahwa  jika  orang  yang  mempunyai  hak  atas  tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran  peralihan  hak  tersebut  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  sejak meninggalnya  orang  itu.  Setelah  berlakunya  PP  No.  24  Tahun  1997,  maka keterangan  mengenai  kewajiban  mendaftarkan  peralihan  hak  milik  atas  tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997.
Definisi “Hibah” menurut Pasal 1666 KUHPerdata yaitu :
“Suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu”.
Pada  dasarnya  setiap  orang  dan/atau  badan  hukum  diperbolehkan  untuk diberi/menerima  hibah,  kecuali  penerima  hibah  tersebut  oleh  undang  -  undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat - syarat sahnya pemberian hibah, antara lain :
1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum.
2. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang.
3. Pemberi  hibah  dan  penerima  hibah  bukan  merupakan  suami  –  istri  dalam suatu perkawinan.
4. Penerima hubah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi.
Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta - merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37  PP  No.  24  Tahun  1997  dinyatakan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  harus dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Dalam  Pasal  1684  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa  penghibahan  - penghibahan  yang  diberikan  kepada  seorang  perempuan  yang  bersuami,  barang yang  dihibahkan  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Pada  Pasal  1685  KUHPerdata ditetapkan  bahwa  penghibahan  kepada  orang  -  orang  yang  belum  dewasa  yang masih  berada  di  bawah  kekuasaan  orangtua,  barang  yang  dihibahkan  tersebut harus  diterima  oleh  orangtua  yang  menguasai  penerima  hibah  tersebut.  Sama halnya  dengan  penghibahan  kepada  orang  -  orang  di  bawah  perwalian  dan pengampuan,  barang  yang  dihibahkan  tersebut  harus  diterima  oleh  wali  atau pengampu dengan diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.
Pemberian berkaitan dengan hibah ini terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antaranya :
1. Hibah  yaitu  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  hibah  kepada penerima  hibah  ketika  masih  hidup  untuk  memberikan  sesuatu  barang dengan Cuma-Cuma.
2. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
3. Hibah  harus  dibuat  dengan  akta  otentik  oleh  notaris  maupun  ppat,  apabila tidak dengan akta otentik, maka hibah batal.
Adapun kewajiban dari penghibah dan penerima hibah :
A.    Kewajiban Penghibah:
-      menyerahkan benda yang dihibahkannya kepada Penerima Hibah secara Cuma-cuma;
B.     Kewajiban Penerima Hibah:
- memelihara benda yang dihibahkan;
- menggunakan  benda  yang  dihibahkan  untuk  tujuan  yang  telah disepakati dengan Penghibah.
Menurut  Pasal  1672  KUHPerdata,  pemberi  hibah  berhak  mengambil kembali  barang  yang  telah  dihibahkan  apabila  penerima  hibah  dan  keturunan- keturunannya meninggal lebih dulu daripada si pemberi hibah, dengan ketentuan telah  dibuatnya  perjanjiannya  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Pada dasarnya  segala  macam  harta  benda  yang  dapat  dijadikan  hak  milik  kemudian
kepemilikan  tersebut  sudah  atas  nama  dirinya  sendiri  maka  dapat  dihibahkan, benda tetap maupun benda bergerak.
Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  hibah  dapat  dilihat  dalam Pasal 1666 KUHPerdata: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima penyerahan  itu.  Salah  satu  klausul  yang  terdapat  dari  pengertian  hibah  adalah perjanjian  antara  penerima  dan  pemeri  hibah  tersebut  sudah  dapat  memenuhi unsur  yang  terdapat  dalam  hibah.  Sehingga  dalam  hal  ini  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  janda  yang  mulih  daha  untuk  mendapatkan  harta orang tuanya berupa hibah tanah dapat dilaksanaakan oleh masing-masing orang tua, karena pada umumnya perihal yang berhak mewaris di Bali itu adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki ini merupakan penerus keturunan dari ayahnya dan pewarisan di Bali mengenal istilah lempeng ke purusa yang artinya pewarisan itu hanya  di  tujukan  kepada  laki-laki  dan  sistem  pewarisannya  bersifat  patrilinial.
Dalam  pemberian  warisan  kepada  anak  laki-laki  di  Bali,  selain  warisan  benda- benda materiil dan ada juga warisan berupa imateriil seperti halnya keanggotaan masyarakat  hukum  adat,  keanggotaan  sebagai  krama  subak,  keanggotaan  dan ayahan krama adat, banjar dan lain-lain.
Hal  tersebut  sudah  jelas  ada  dasarnya  yang  mengatur  di  awig-awig maupun dresta setiap Desa Pakraman yang ada di Bali dan prinsip-prinsip dalam kekeluargaan  ke  purusa  sama  dengan  sistem  kekeluargaan  yang  dianut  dalam Kitab  Manawa  Dharmasastra ,  yang  dikenal  sebagai  salah  satu  Kitab  hukum Hindu.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  agama  yang  dianut  mayoritas  penduduk masyarakat Bali adalah agama Hindu. Namun anak perempuan Bali hanya berhak menikmati  harta  guna  kaya  dan  apabila  anak  perempuan  sudah  melakukan Perkawinan  harta  guna  kaya  tersebut  akan  gugur  dan  orang  tua  dari  Anak Perempuan  itu  hanya  diperbolehkan  diberikan  hibah  dalam  bentuk  apapun  itu tergantung orang tua dari anak perempuan itu.
Dalam teori perlindungan hukum menurut satjipto raharjo yang mana telah berpendaat  bahwa  untuk  dapat  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi
manusia  yang  di  rugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dalam kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun  (Soetjipto Rohardjo,  1983:  74).  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  pengayoman  terhadap  hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Sehingga  dalam  hal  ini  seorang perempuan  yang  telah  bercerai  secara  sah  kemudian  pulang  kembali  ke  rumah orang  tua  kandungnya  atau  dalam  hukum  adat  bali  disebut  sebagai  janda mulih daha mempunyai hak atas sebagian harta orang tuanya dalam bentuk pemberian hibahtanah.  Dalam  hal  ini  penelitimendapat  data  dari  hasil  wawancara  dengan klian  desa  kubutambahan,  anturan  dan  busung  biu  terkait  dengan  pelaksanaan perlindungan  hokum  dalam  bentuk  pemberian  hibah  yaitu:  belum  terlaksanakan secara maksimal dikarenakan hanya satu sampai dua orang janda yang mulih daha mendapatkan  perlindungan  hokum  dalam  bentuk  pemberian  hibah  di  masing- masing desa tersebut.
Dari uraian di atas maka apabila pemberi hibah (orang tua) ingin atau akan memberikan  hibah  kepada  siapapun  itu  dalam  hal  ini  adalah  janda mulih  daha hendaknya  meminta  persetujuan  atau  sepengetahuan  dari  ahli  waris  lain  atau anak-anaknya  yang  laki-laki  (purusa)  maka  pemberian  hibah  itu  dinyatakan  sah sesuai  dengan dresta. Akan  tetapi  dalam  penelitian  yang  dilakukan  pada  kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dengan  Ketut  Muji  bagian  Peralihan  Hak  dan PPAT  mengatakan  bahwa  pembuatan  akta  hibah  hanya  memerlukan  persetujuan dari kawan-kawinnya saja, artinya bahwa apa bila suami yang akan memberikan hibah kepada anaknya hanya diperlukan persetujuan istrinya saja dan sebaliknya apabila  istri  yang  akan  memberikan  hibah  hanya  diperlukan  persetujuan suaminya,  kemudian  dilakukan  dengan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  pihak penjabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT)  agar  nantinya  peralihan  haknya  dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan KabupatenBuleleng.
Dalam Pasal 20 menyatakan bahwa :
(1) Hak  milik  adalah  hak  turun-menurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Artinya yaitu pemegang hak milik mempunyai hak penuh terhadap haknya kepada  siapa  saja  khususnya  dalam  hal  ini  apabila  si  pemberi  hibah  (orang  tua) akan  memberikan  hibah  kepada  penerima  hibah  (janda mulih  daha )  mempunyai hak penuh terhadap harta yang dimilikinya.
Adanya  kejelasan  dari  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu apabila suatu saat ahli waris lain (purusa) mempermasalahkan pemberian hibah tersebut kepada ia janda yang menerima hibah tanpa adanya persetujuan atau pengetahuan dari ahli waris purusa dapat  dilihat  dalam  pasal  tersebut.  Dalam  hal  ini  seorang  janda  yang  kembali mulih daha sangatlah layak diberikan perlindungan agar menjamin kehidupannya ketika  ditinggal  oleh  orang  tuanya  (meninggal).  Sehingga  pelaksanaan perlindungan hokum dengan cara memberikan hibah tanah kepada anaknya yang janda dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan pemberian hibah kepada perempuan janda sangatlah berpengaruh pada kehidupan janda tersebut, sehingga falsafah  agama  hindu  yang  disebut Tri  Hita  Karana dapat  terwujudkan  yaitu hubungan antar wangsa.
2. Kendala  dan  upaya  ketika  orang  tuanya  memberikan  hibah  tanah kepada seorang anak janda yang mulih daha di kabupaten buleleng.
Setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum  tidak  serta merta  berakhir  dengan  sebuah  keberhasilan,  namun  didalam  suatu  proses  selalu ada kendala-kendala yang menjadi penghambat dari proses itu.
1. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam memberikan anaknya yang janda mulih daha ketika memberikan hibah berupa sebidang tanah.
Pada  suatu  proses  hukum  apapun  bentuknya  selalu  berhadapan  dengan banyak  rintangan,  kerena  itu  tugas  manusia  sebagai  subyek  hukum  adalah mencarikan solusi terhadap semua persoalan hukum yang merintangi proses suatu  keberhasilan.  Pada  saat  orang  tuanya  menghibahkan  tanah  kepada
anaknya  janda  yang  mulih  daha  adalah  ketika  pemberian  hibah  tidak  di setujui  oleh  ahli  waris  lain  terutama  ahli  waris  purusa,  sehingga  apabila ketika  janda  itu  ingin  kawin  lagi  maka  janda  yang  diberikan  hibah  oleh orang  tuanya  dengantanpaadanya  persetujuan  oleh  ahli  waris  purusa  akan kesusahaan apabila ingin menjual, karena dihambat oleh ahli waris purusa. Yang  menjadi  penghambat  dalam  hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang peneliti dapatkan adalah:
a. Kurang  adanya  sosialisasi  dari  kelian  desa  adat  setempat,  terkait dengan  pelaksaaan  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  janda yang mendapatkan harta orang tua berupa hibah tanah.
b. Kurang  adanya  kesadaraan  dari  masyarakat,  khususnya  pihak  orang tua  terkait  dengan  pelaksanaan  perlindungan  hukum  ini.  Akibat  dari pengetahuan  bahwasannya  dibali  menganut  sistem  kekerabatan patrilineal,  sehingga  apapun  yang  dimiliki  oleh  orang  tua  tersebut seolah-olah akan secara otomatis akan jatuh kepada purusa. Selain itu, pada  masyarakat  Bali  masih  kuat  bahasa gugon  tuwon (percaya  pada kebenaran)  seperti  bahasa mule  dapet  keto (memang  seperti  itu).  Hal inilah  yang  menyebabkan  sulitnya  meumbuhkan  kesadaran  pada masyarakat Bali, apalagi pada masyarakat Bali yang masih kental akan budayanya.  Dari  sanalah  anak  perempuan  tidak  diproritaskan  dalam kepemilikan harta kekayaan orang tuanya.
c. Tidak terakomodir ketentuan mengenai pemberian hibah kepada janda mulih daha dan harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris purusa dalam awig-awig (aturan adat) yang ada di masyarakat Bali, sehingga sulit untuk di terapkan pada masyarakat Bali.
Pada umumnya pengetahuan dari masyarakat Bali perihal yang berhak mewaris  di  Bali  itu  adalah  anak  laki-laki,  karena  anak  laki-laki  ini merupakan  penerus  keturunan  dari  ayahnya  dan  pewarisan  di  Bali yang  menganut  sistem  kekerabatan  patrilinial  artinya  pewarisan  itu hanya  di  tujukan  kepada  laki-laki  dan  sistem  pewarisannya  bersifat patrilinial.  Dalam  pemberian  warisan  kepada  anak  laki-laki  di  Bali,
selain  warisan  benda-benda  materiil  dan  ada  juga  warisan  berupa imateriil  seperti  halnya  keanggotaan  masyarakat  hukum  adat, keanggotaan  sebagai  krama  subak,  keanggotaan  dan  ayahan  krama adat, banjar dan lain-lain.
2. Upaya  Hukum  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  terkait  dengan  pemberian hibah kepada anaknya yang janda mulih daha berupa sebidang tanah.
Manusia  sebagai  subyek  hukum,  selalu  berhadapan  dengan  kasus-kasus hukum,  tugasnya  adalah  menemukan  pemecahannya  dengan  melalui  teori- teori yang ada. Sebagaimana dalam teori kepastian hukum dimana kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti  sebagai  pedoman  kelakukan  dan  adil karena  pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu  tatanan  yang  dinilai wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum dapat menjalankan fungsinya (Dominikus Rato, 2010: 59). Sehingga upaya yang dapat dilakukan dengan adanya kendala tersebut di atas adalah :
a. Harus  diberikan  sosialisasi  terkait  dengan  perlindungan  hukum  untuk mendapatkan harta orang tua dalam bentuk hibah tanah.
Masyarakat  adat  bali  mengenai  warisan  hanyalah  mengenal  dengan sistem  kekerabatan  patrilineal  yaitu  sistem  yang  menarik  garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki), terutama  untuk  masyarakat  di  daerah  adat  bali  itu  yang  berhak menerima warisan dari pewarisnya dikenal dengan istilah Purusa / laki- laki  saja).  Artinya  hanya  ahli  waris  yang  laki-laki  dapat  mewaris. Sosialisasi  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  proses  kontrol sosial sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang. Sosialisasi dalam hal  ini  sangat  penting  dilakukan  agar  pengetahuan  dari  masyarakat adat  bali  terkait  dengan  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  hibah kepada  seorang  janda  mulih  daha  dapat  terlaksanakan,  sehingga kehidupannya  di  kemudian  hari  apabila  ditinggal  (meninggal)  oleh orang tuanya dapat terjamin.
b. Harus  ada  kesadaran  dari  masyarakat  khususnya  orang  tua  yang memikirkan  juga  nasib  dari  anak  perempuannya  yang  janda mulih daha .
Kesadaran  tersebut  dapat  ditumbuhkan  melalui  berbagai  cara  seperti pengkhabaran,  pemberitahuan,  pendidikan,  maupun  pengajaran. Melalui  cara-cara  tersebut  diharapkan  masyarakat    akan  menjadi  tau mengenai  apa  isi  dari  pelaksanaan  sosialisasi.  Kemudian  setelah masyaakat  tau  akan  pemberian  sosialisasi  itu,  maka  ia  akan  berusaha menyesuaikan  segala  prilakunya  dengan  menumbuhkan  dan membentuk  sikap  positif  terkait  pelaksanaan  perlindungan  hukum dalam bentuk hibah yang dapat diberikan kepada janda mulih daha .
c. Harus  dibuatnya  aturan  tertulis  (awig-awig)  dari  adat  setempat mengenai  perlindungan  hukum  terkait  pemberian  hibah  tanah  dan harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris purusa .
Awig-awig  merupakan  hukum  adat  yang  disusun  dan  harus  ditaati  oleh krama  (masyaraat)  desa  adat/pekraman  di  Bali  untuk  mencapai  Tri  Hita  Karana yaitu hubungan manusia dengan Tuha, hubungan manusia dengan lingkungannya dan  hubungan  manusia  dengan  manusia.  Hubungan  manusia  dengan  manusia inilah  diharapkan  dapat  terwujud  dengan  adanya  awig-awig  mengenai pelaksanaan  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  hibah  terhadap  seorang  janda yang mulih daha.
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap  individu  (Riduan Syahrani,  1999: 23).
Maka dari uraian diatas tidak akan mungkin tercipta konsukuensi yuridis yang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  apabila  nilai  kepastian  hukumnya  saja tidak  dipenuhi  yaitu  dengan  tidak  diperlukannya  persetujuan  atau  pengetahuan
oleh ahli waris lain (purusa) dengan pemberian hibah dari orang tua kepada anak janda yang mulih daha sesuai dengan penelitian yang peneliti peroleh di lapangan.
Sehingga  dalam  hal  ini  disamping  ketiga  upaya  yang  disebutkan  diatas,  maka upaya yang hendak di lakukan oleh pemberi hibah (orang tua) kepada penerima hibah  (janda  mulih  daha)  adalah  membuatkan  surat  pernyataan  bahwa  “  dengan dibuatnya  akta  hibah  ini,maka  siapapun  tidak  dapat  mengganggu  hak  dari penerima hibah termasuk ahli waris lainnya”.

## KESIMPULAN
1. Perkawinan  menurut  ajaran  Agama  Hindu,  istilah  perkawinan  dapat  juga disebut  dengan Pawiwahan yang  berasal  dari  kata Wiwaha yang  berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami isteri untuk menjalankan hubungan guna mendapatkan keturunan baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian apabila dalam suatu perkawinan tidak dapat di teruskan  karena  suatu  alasan  yang  tidak  dapat  di  pertahankan,  maka perkawinan  tersebut  dapat  putus  karena  perceraian.  Perempuan  yang  telah bercerai  kemudian  pulang  kembali  kerumah  orang  tuanya  di  sebut mulih daha sesuai  dengan  hokum  adat  bali.  Janda  yang  kembali  kerumah  orang tuanya  sangat  layak  untuk  di  perhatikan,  oleh  sebab  itu  maka  orang  tua memberikan  suatu  perlindugan  hokum  terhadap  janda  yang  kembali mulih daha dalam  bentuk  harta  kekayaan  orang  tua  berupa  hibah  tanahdengan status  hak  milik  walaupun  dalam  hokum  Perdata  mengatur  unsure kesepakatan dari pihak pemberi dan penerima hibah, akan tetapi sebaiknya ada persetujuan dan pengetahuan dari ahli waris purusa, karenahukumadatbalimengenalbahwawarisanituakansecaraotomatismenjadi milik  purusa  ketika  pemilik  harta  meninggal  dunia.  Sehingga  harapannya janda  tersebut  apabila  ditinggalkan  oleh  orang  tuanya,  maka  hidupnya terjamin dan bahagia tanpa adanya permasalahan kepada ahli warispurusa.
2. Kendalanya yaitu tidak adanya sosialisasi sehingga tidak adanya kesadaran masyarakat  dan  tidak  adanya  awig-awig  yang  mengatur  terkait  dengan
pelaksanaan  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  hibah  terhadap  janda  yang mulih  daha .  Sehingga  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan sosialisasi dan membuat awig-awig agar menciptakan kesadaran masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dominikus  Rato.  2010. Filsafat  Hukum  MencariMemahami  dan  Memahami Hukum . Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
Hilman  Hadikusuma.  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung : CV Mandar Maju.
I  GedeWayan  Pangkat.1978. HukumWarisAdat  Bali. Denpasar  :fakultashukum dan pengetahuanmasyarakat UNUD.
I  KetutSudantra,  I  gustiNgurahSudiana,  KomangGede  Narendra.  2011. PerkawinanMenurutHukumadat Bali. Udayana University Denpasar.
Kadek  Wiwik  Indrayanti,  Suhariningsih,  Masruchin  Ruba’I,  Nurini  Aprilianda,
Juridical Implications of the Legal Norm Void of Interfaith Marriages in Indonesia  (A  Study  on  Judge’s  Considerations) , Brawijaya  Law  Journal , Volume  4 , Number  1 ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  Malang, 2017.
PariskilaPratitaPanasthika.  2016. Marriage  Law  in  Indonesia , Indonesia  Law Review , Volume  2 , Number 1,  FakultasHukumUnivesitas  Indonesia,
Depok.
Riduan  Syahrani.  1999. Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum .  Bandung  :  Penerbit Citra Aditya Bakti.
Soetjipto Rohardjo. 1983. Ilmu Hukum .Jakarta :citra aditya 2014.
Tiurma  M.  Pitta  Allagan.  2016. Are  You  “(Wo)man”  Enough  to  Get
Married? , Indonesia Law Review , Volume 6 , Number 3,
FakultasHukumUnivesitas Indonesia, Depok.
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.