Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan
p-ISSN 2548 – 298X
Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017
e-ISSN 2548 – 5024
DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3939

## LIBERALISASI JASA DISTRIBUSI, MASUKNYA MODAL ASING DAN HUBUNGANNYA DENGAN MODAL DOMESTIK INDONESIA
Muhammad Fawaiq muhammadfawaiq@yahoo.co.id
Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPP, Kementerian Perdagangan, RI

## ABSTRACT
The aims of this study are to determine the level of liberalization of the services sector and to analyze a causal relationship between Foreign Direct Investment/FDI ( as a result of the liberalization of the distribution service ) and Domestic Investment/DI in the sector. The method used in this research are descriptive analysis and Panel- VECM-Granger. The results showed that the degree of liberalization of distribution services, especially related to FEP  has  not  met  the  target  of  liberalization  of  MEA  2015.  Hypothesis  testing  results  show  that  there  is  a unidirectional  Granger-Causality  relationship  in  short-term  and  long-term  between  FDI  and  DI.  That relationship  is  FDI  strongly  influencing  DI  in  the  Indonesian  distribution  services  sector.  ECT  value  of  the independent variable of FDI is -1.0, which means that the speed of change in the value of DI that caused by the changes of FDI to achieve a equilibrium is 100 percent per year. Thus it is known that the entry of FDI encourage domestic investment activity in the Indonesian distribution services sector. The results of this study need to be considered  in  terms  of  improvement  FEP  in  the  distribution  services  sector.  FEP  improvement  policy  will encourage the entry of FDI and indirectly encourages DI.
Key words: liberalization of distribution services sector; FDI; DI: Panel-VECM-Granger .

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  liberalisasi  sektor  jasa  distribusi  serta menganalisis  hubungan  kausalitas  antara  masuknya  FDI  akibat  liberalisasi  sektor  jasa  dengan  DI  di sektor jasa distribusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan Panel- VECM-Granger .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  liberalisasi  jasa  distribusi  khususnya terkait  dengan  FEP  belum  memenuhi  target  liberalisasi  MEA  2015.  Hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan Kausalitas Granger jangka pendek dan jangka panjang satu arah  dimana  FDI  mendorong  DI.  Hasil  uji  kekuatan  hubungan  kausalitas  menunjukkan  bahwa  FDI secara kuat mendorong aktifitas penanaman modal domestik di sektor jasa distribusi Indonesia. Nilai Koefisien ECT pada variabel bebas FDI sebesar -1,0 yang berarti bahwa kecepatan perubahan nilai DI yang disebabkan oleh perubahan nilai FDI untuk mencapai keseimbangan sebesar 100 % per tahun. Dengan demikian diketahui bahwa masuknya FDI mendorong aktifitas penanaman modal domestik di sektor jasa distribusi Indonesia. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam hal peningkatan FEP di sektor jasa  distribusi.  Kebijakan  peningkatan  FEP  ini  akan  mendorong  masuknya  FDI  dan  secara  tidak langsung mendorong DI.
Kata kunci: liberalisasi jasa distribusi, FDI, DI, Panel-VECM-Granger .

## PENDAHULUAN
Posisi perdagangan di sektor jasa dalam kerjasama  perdagangan  internasional  sama pentingnya  dengan  posisi  perdagangan  di sektor  barang.  Hal  ini  berdasarkan  pada prinsip single undertaking yang dianut dalam negosiasi  kerjasama  perdagangan  inter-
nasional  di  forum  multilateral  dibawah World  Trade  Organiization (WTO).  Hal  ini juga  menjadi  acuan  pada  kerjasama  per- dagangan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia terutama dalam bentuk Free Trade Area (FTA) ataupun Economic  Partnership  Agreement (EPA).  Berdasarkan  prinsip single  under-
166 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183
taking ,  setiap  pokok  dalam  perundingan tidak boleh disepakati hanya sebagian tetapi harus  secara  menyeluruh  (Negrescu  dan Truica,  2006).  Hal  ini  juga  berarti  bahwa kesepakatan  FTA  atau  EPA  tidak  akan tercapai  apabila  sektor  jasa  tidak  mencapai suatu kesepakatan. Untuk itu, perdagangan jasa  merupakan  isu  penting  yang  dinego- siasikan  oleh  pemerintah  Indonesia  pada beberapa  forum  kerjasama  internasional seperti  forum  multilateral  dibawa  WTO, forum  regional  dibawa  ASEAN  dan ASEAN+1  serta  kerjasama  perdagangan bilateral  dibawa Indonesia-Japan  Economic Partnership  Agreement (IJEPA).  Pada  kerja sama  WTO,  perdagangan  sektor  jasa  di- sepakati sejak putaran Uruguay pada tahun 1994.  Kesepakatan  tersebut  melahirkan suatu  kesepakatan  di  sektor  jasa  yang disebut dengan General Agreement on Services (GATS). GATS berlaku untuk semua negara anggota  WTO  dan  menjadi  acuan  penting dalam  negosiasi  perdagangan  yang  di- lakukan  negara-negara  anggotanya  ter- masuk  Indonesia  pada  berbagai  forum kerjasama perdagangan internasional.
Adapun  kerjasama-kerjasama  perdaga- ngan  jasa  antar  sesama  negara-negara ASEAN  dinegosiasikan  dalam  suatu road map yang disebut dengan ASEAN-Framework Agreement  on  Services (AFAS).  Perundingan AFAS  dimulai  sejak  tahun  1996  (initial Packet)  atau  AFAS  Paket  pertama.  Sampai saat  ini  negara-negara  ASEAN  telah  me- nyepakati AFAS Paket kesembilan. Adapun Indonesia  telah  meratifikasi  AFAS  Paket kedelapan dan dalam proses ratifikasi AFAS Paket  kesembilan.  Dalam  kerjasama  AFAS, setiap  negara  diharuskan  secara  bertahap untuk  meliberalisasikan  sektor  jasanya. Kerjasama-kerjasama perdagangan jasa Indonesia lainnya IJEPA, ASEAN-Korea Free Trade  Agreement (AKFTA),  ASEAN-Japan Free  Trade  Agreement (AJFTA),  ASEAN- China Free  Trade  Agreement (ACFTA), ASEAN-Australia-New  Zealand Free  Trade Agreement (AANZFTA),  dan  ASEAN-India Free  Trade  Agreement (AIFTA).  Selain  pada forum kerjasama perdagangan internasional,
Indonesia juga meliberalisasi sektor jasanya secara  sepihak  melalui  Daftar  Negatif Investasi  (DNI)  yang  sebelumnya  dikenal dengan Daftar Skala Prioritas (DSP).
Selain  penting  dalam  perundingan kerjasama  perdagangan  internasional,  ber- dasarkan  data  CIA  factbook  tahun  2015, sektor  jasa  juga  penting  dalam  pereko- nomian  negara-negara  di  dunia  termasuk Indonesia yang telah dominan dibandingkan dengan  sektor  lainnya.  Berdasarkan  data CIA  factbook  (2015)  tersebut,  kontribusi sektor  jasa  dalam  perekonomian  Indonesia telah  dominan  yang  mencapai  44,7%  dan lebih tinggi dari sektor industri (41,3%) serta sektor  pertanian  (14%).  Tingginya  peran sektor jasa di Produk Domestik Bruto (PDB) juga terjadi di sebagian besar negara-negara mitra  kerjasama  perdagangan  Indonesia yaitu  di  ASEAN  dan  ASEAN+1.  Beberapa negara dengan kontribusi sektor jasa di atas 50%  adalah  Filipina,  Malaysia,  Singapura, Thailand,  Australia,  India,  Jepang,  Korea Selatan dan Selandia Baru. Di antara negara- negara  mitra  kerjasama  perdagangan  Indo- nesia,  hanya  Brunei  yang  kontribusi  sektor jasanya lebih rendah dari sektor manufaktur.
Jika  dirinci  lebih  detail  dalam  PDB Indonesia,  jasa  yang  berkontribusi  paling tinggi  berdasarkan  data  BPS  tahun  2015 adalah jasa distribusi. Kontribusi sektor jasa ini  mencapai  13,44%  dari  total  PDB.  Di- urutan  kedua  dalam  kategori  sektor  jasa adalah  sektor  jasa  konstruksi  (9,82%)  dan sektor  informasi  dan  komunikasi    sebesar 4,71% (BPS, 2015). Sektor jasa distribusi juga menempati urutan kedua dari semua sektor dalam  hal  perannya  terhadap  PDB  Indo- nesia.  Diurutan  pertama  adalah  sektor manufaktur  dengan  kontribusi  sebesar 21,53% (BPS, 2015).
Posisi  penting  perdagangan  jasa  ini dapat  dilihat  dalam  dua  sudut  pandang. Pertama  dari  sudut  pandang  liberalisasi sebagai  suatu  kewajiban  karena  keikut- sertaan  Indonesia  dalam  berbagai  forum kerjasama  perdagangan  internasional.  Ke- dua,  konstribusi  sektor  jasa  yang  besar khususnya  sektor  jasa  distribusi  dapat
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 167
menggambarkan  kepentingan  Indonesia untuk  melindungi  dan  mendorong  per- tumbuhan  penyedia  sektor  jasa  domestik- nya. Untuk itu, liberalisasi perdagangan jasa khususnya  jasa  distribusi  harus  meng- utamakan  kepentingan  nasional  Indonesia terutama  terkait  dengan  industri  dalam negeri.
Dampak  langsung  dari  liberalisasi perdagangan jasa khususnya terkait dengan liberalisasi  batas  maksimum  kepemilikan modal  asing  atau foreign  equity  participation (FEP) adalah masuknya penyedia jasa asing ke  Indonesia  dalam  bentuk foreign  direct investment (FDI).  Masuknya  penyedia  jasa asing  ke  Indonesia  akan  berdampak  pada penyedia  jasa  domestik  Indonesia.  Masuk- nya  FDI  ke  Indonesia  dapat  berdampak positif  dan  negatif.  Kastrati  (2013)  meneliti mengenai  dampak  positif  dan  negatif  FDI bagi negara penerimanya. Beberapa dampak positif  masuknya  FDI  menurut  Kastrati (2013)  adalah  adanya  dampak  alih  suber daya  seperti  modal,  teknologi,  dan  mana- jemen,  penciptaan  lapangan  kerja,  dampak subtitusi  produk  impor  yang  berpengaruh positif  pada  neraca  pembayaran,  dampak terhadap  peningkatan  ekspor.  Lebih  lanjut Kastrati  menyatakan  dampak  negatif  dari FDI  adalah  persaingan  usaha  dengan perusahaan-perusahaan domestik.
Untuk  mengantisipasi  dampak  negatif dari  liberalisasi  atau  masuknya  pesaing asing  tersebut,  penelitian  ini  menguji hubungan  Kausalitas  Granger  antara  FDI dengan  penanaman  modal  dalam  negeri atau domestic investment (DI).  Menurut Eka- nanda  (2016),  Kausalitas  Granger  merupa- kan  kausalitas  dalam  kerangka  statistik bukan  dalam  kerangka  filosofis  sehingga konsep  ini  merujuk  pada  konsep  prediksi. Konsep  Kausalitas  Granger  ini  dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan sebab akibat.   Hal ini untuk mengetahui  dampak  FDI  bagi  DI  di  Indo- nesia  dan  sebaliknya  seberapa  besar  DI mendorong  FDI.  Hal  ini  penting  sebagai salah  satu  masukan  dalam  rangka  pe- ningkatan  liberalisasi  sektor  jasa  Indonesia
khususnya  dalam  rangka  mengikuti  cetak bitu  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA) pada  tahun  2015.  Salah  satu  tuntutan liberalisasi  sektor  jasa  penting  Indonesia adalah  tuntutan  peningkatan foreign  equity participation (FEP)  menjadi  70%  sesuai dengan mandat MEA 2015 dan sampai pada tahun  2017  belum  dapat  terpenuhi.  Hal  ini akan  menjadi  tantangan  dalam  negosiasi perdagangan  jasa  karena  liberalisasi  per- dagangan pada MEA 2015 masih dipandang belum  menguntungkan  atau  negatif  oleh perusahaan-perusahaan  domestik  di  Indo- nesia.
Berdasarkan  pada  survey  yang  di- lakukan oleh Chin, Vincent, Michael Meyer, Evelyn Tan, and Bernd Waltermann,  (2014), menemukan  bahwa  perusahaan  Indonesia cenderung memandang pemberlakuan MEA 2015  sebagai  suatu  ancaman,  sedangkan perusahaan-perusahaan  di  Malaysia  dan Singapura  lebih  optimis  dan  memandang MEA 2015 sebagai suatu peluang (Ridhwan, et al., 2015).
Keterbukaan sektor jasa sebagai bagian dari  liberalisasi  perdagangan  internasional Indonesia  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat dihindarkan  lagi.  Hal  yang  penting  dari liberalisasi sektor jasa ini adalah liberalisasi Moda  3  yang  terkait  dengan  investasi. Masuknya  investasi  ataupun  perusahaan asing dapat menjadi pesaing maupun mitra yang  mendorong  kinerja  penyedia  jasa domestik.  Selain  itu  masuknya  Moda  3  ini juga  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pe- nyerapan  tenaga  kerja  domestik.  Penelitian terkait  liberalisasi  jasa  belum  banyak  di- lakukan.  Untuk  itu,  penelitian  ini  meng- analisis  mengenai  dampak  masuknya  pe- nyedia  jasa  asing  terhadap  penyedia  jasa domestik.

## TINJAUAN TEORETIS
Konsep  Liberalisasi  Perdagangan  Jasa  di GATS  dan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Perundingan perdagangan internasional di  sektor  jasa  mengacu  kepada General Agreement  on  Trade  in  Services (GATS).
168 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183
Peraturan perdagangan sektor jasa terutama terkait  dengan  jenis  sektor  yang  diper- dagangkan  dan  cara  jasa  diperdagangkan antar  negara  dalam  GATS  yang  juga  di- adopsi  oleh  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasar- kan  GATS  dan  Pasal  4  Ayat  2  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2014,  sektor  jasa- jasa  yang  diperdagangkan  dibagi  kedalam 12  sektor  yaitu  (1)  jasa  bisnis,  (2)  Jasa komunikasi,  (3)  jasa  konstruksi,  (4)  jasa distribusi,  (5)  jasa  pendidikan,  (6)  jasa lingkungan,  (7)  jasa  keuangan,  (8)  jasa kesehatan  dan  terkait  sosial  (9)  jasa pariwisata,  (10)  jasa  rekreasi,  budaya  dan olah raga, (11) jasa transportasi , dan (12) jasa lainnya.    Dalam  penelitian  ini  akan  meng- ambil  kasus  sektor  jasa distribusi.  Cakupan subsektor-subsektor  dalam  jasa  distribusi berdasarkan dokumen WTO Nomor  MTN. GNS/W/120, dibagi kedalam beberapa sub- sektor seperti jasa keagenan ( jasa grosir, jasa ritel, dan jasa waralaba (WTO, 1991).
Adapun cara perdagangan diatur dalam Pasal  39  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2014  sebagai  berikut.  Pasokan  lintas  batas (Moda  1)  adalah  jasa  disuplai  dari  satu negara ke negara lainnya contohnya adalah seorang  pasien  di  Indonesia  melakukan konsultasi  dengan  dokter  di  Singapura; Konsumsi di luar negeri (Moda 2) adalah jasa disuplai  dari  saru  negara  untuk  dinikmati oleh  konsumen  yang  datiang  dari  negara lainnya.  Contohnya  yaitu  konsumen  dari negara  lainnya  seperti  wisatawan  membeli barang/jasa di ritel atau supermarket Indo- nesia.  Keberadaan  komersial  (Moda  3)  ada- lah  jasa  disuplai  melalui  kehadiran  badan usaha suatu negara ke dalam wilayah negara lainnya.  Contohnya  adalah  jaringan  super- market  dari  Korea  Selatan  membuat  gerai- nya  di  Indonesia.  Perpindahan  manusia (Moda  4)  adalah  keberadaan  tenaga  kerja asing atau natural person dari suatu negara di wilayah  negara  lainnya.  Contohnya  adalah seorang store  manager dari  Korea  Selatan bekerja di supermarket di Indonesia. Tingkat liberalisasi  setiap  sektor  jasa  dituangkan  ke dalam suatu dokumen yang disebut dengan
Schedule  of  Commitment (SOC)  seperti  yang tunjukkan  pada  Tabel  3.  SOC  terdiri  dari empat  kolom  utama:  kolom  pertama  berisi informasi tentang sektor ataupun subsektor jasa  yang  diliberalisasi,  kolom  kedua  berisi informasi  tentang  pembatasan  akses  pasar, kolom  ketiga  berisi  informasi  tentang  pem- batasan  perlakuan  nasional  dan  kolom keempat  berisi  informasi  mengenai  komit- men  tambahan  (WTO,  2001).  Lebih  lanjut WTO (2001) mengenai pedoman pembuatan SOC menguraikan mengenai tingkat liberalisasi sektor jasa yang secara garis besar dibagi menjadi: liberalisasi secara penuh ( full liberalization )  apabila  dalam  SOC  dituliskan none ; kemudian terbuka dengan pembatasan apabila  dalam  SOC  diberikan  pembatasan- pembatasan  termasuk  pembatasan  jumlah kepemilikan modal asing dan masih ditutup atau tidak terikat dengan perjanjian apabila dalam SOC diberikan kata unbound.

## Konsep Liberalisasi Investasi dalam Moda 3 Perdagangan Jasa
Penelitian  ini  memadukan  teori  inves- tasi  dalam  konteks  kerjasama  perdagangan internasional  di  sektor  jasa  dimana  sektor jasa distribusi berdasarkan WTO (2002) me- rupakan  salah  satu  sektor  jasa  yang  diper- janjikan.  Investasi  dalam  konsep  perdaga- ngan  jasa  ini  di  bahas  dalam  perjanjian  di Moda  3.  Salah  satu  pokok  perjanjian  dalam Moda  3  ini  adalah  mengatur  mengenai masuknya penyedia jasa asing dalam hal ini yaitu  FDI  dari  suatu  negara  ke  negara  lain. FDI  merupakan  suatu  paket  modal,  tekno- logi,  manajemen,  dan  kewirausahaan  yang mengijinkan  suatu  perusahaan  untuk  ber- operasi  dan  menyediakan  barang-barang dan  jasa-jasa  di  pasar  luar  negeri  (Farrell, 2008 dalam Almfraji dan Almsafir, 2013). FDI tidak  termasuk  investasi  portfolio  global berbentuk  saham  lewat  jual  beli  di  bursa, obligasi  dan  surat  berharga  lainnya  (Latip, 2009).  Indikasi  masuknya  penyedia  jasa asing  ke  suatu  negara  dapat  diindikasikan dengan  total  FDI  (Ball, et  al., (2012).  Dalam kaitan antara liberali- sasi dengan masuknya investasi, Shah dan Khan (2016) menemukan
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 169
bahwa  liberalisasi  perdagangan  secara signifikan  mendorong masuknya  penanam- an modal asing lansung atau FDI.
Salah  satu  bentuk  pembatasan  terkait dengan  masuknya  modal  asing  atau  FDI dalam  liberalisasi  perdagangan  jasa  ini adalah  pembatasan  FEP.  Hal  ini  bertujuan untuk  melindungi  penyedia  jasa  domestik terutama  yang  belum  siap  untuk  bersaing. Namun demikian tidak selamanya Indonesia harus  menutup  sektor  jasanya  sementara Indonesia  ikut  aktif  dalam  berbagai  forum perundingan  perdagangan.  Untuk  saat  ini, Indonesia  memberikan  tingkat  liberalisasi tertingginya pada kerjasama ASEAN Frame- work  Agreement  on  Services (Ishido,  2012). Masih  tertutupnya  sektor  jasa  Indonesia menyebabkan  tertinggalnya  Indonesia  dari negara  ASEAN  lainnya  dalam  hal  daya saing,  kontribusi  terhadap  ekspor,  dan rendahnya  produktifitas  (Findlay  dan Pangestu, 2016). Tongson dan Cheong (2016) juga menyarankan agar Indonesia mengura- ngi  hambatan  terutama  terkait  dengan peningkatan  batas  maksimum  kepemilikan modal asing untuk mendorong peningkatan daya  saing  jasa  Indonesia  dan  mendorong Indonesia  dalam global  value  chain (GVC) melalui investor Korea di Indonesia.
Konsep  Masuknya  Penyedia  jasa  atau Modal Asing
Masuknya penyedia  jasa  atau  per- usahaan asing di sektor jasa distribusi tidak terlepas  dari  liberalisasi  perdagangan  jasa. Liberalisasi  perdagangan  jasa  akan  berpe- ngaruh  pada  strategi  perusahaan  untuk masuk ke suatu negara. Moda entri tersebut dibagi  menjadi  moda  entri  dengan  ekuitas dan moda enteri tanpa ekuitas.
Pendekatan  moda  entri  tanpa  ekuitas dapat  dilakukan  dengan  cara  mengekspor, proyek turnkey , perijinan, waralaba, kontrak manajemen,  dan  kontrak  manufaktur  (Ball, et  al., 2012).  Pendekatan  moda  entri  yang berbasis  pada  ekuitas  biasanya  dalam bentuk  kepemilikan  modal  penuh  ( wholly owned  subsidiary ),  usaha  patungan  ( joint venture )  dan  strategi  aliansi  ( strategic  allian-
ces ) (Ball et al., 2012). Terkait dengan ekspansi jasa ritel sebagai bagian dari jasa distribusi, Fawaiq (2015) menemukan bahwa salah satu penyedia  jasa  ritel  dalam  hal  ini  yaitu Alfamart telah berhasil masuk ke pasar jasa ritel  Filipina  dengan  menggunakan  pende- katan waralaba karena Filipina masih belum mengijinkan  kepemilikan  modal  asing  di negaranya  pada  saat  ekspansi  tersebut dilakukan.

## Teori Pengaruh Masuknya Modal Asing
Masuknya  FDI  ke  suatu  negara  di- harapkan  dapat  bermanfaat  bagi  negara lainnya  terutama  dalam  hal  mendorong GDP,  penyerapan  tenaga  kerja,  investasi domestik  serta  wisatawan  manca  negara bagi  Indonesia.  Dalam  kaitannya  dengan pertumbuhan ekonomi, penelitian Abbes, et al. (2015)  menemukan  bahwa  terdapat hubungan  kausalitas  satu  arah  antara  FDI dan  GDP  di  Asia,    Oceania,  Timur  Tengah, Amerika  Utara,  Afrika  Utara  dan  Afrika Tengah dan hubungan kausalitas dua arah di Amerika  Latin  dan  Eropa.  Adapun  Bayar (2014) menemukan bahwa FDI berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan GDP sedang- kan  investasi  domestik  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  GDP  di  Turki. Dampak  positif  masuknya  penyedia  jasa asing terhadap tenaga kerja telah diteliti oleh Fawaiq  (2017).  Penelitian  Fawaiq  (2017) tersebut  dilakukan  pada  sektor  jasa  tele- komunikasi  Indonesia  dan  menemukan bahwa masuknya penyedia jasa telekomuni- kasi  asing  yang  menanamkan  modalnya  di Indonesia  secara  signifikan  mendorong penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  tersebut dan  sebaliknya  ketersediaan  tenaga  kerja juga  menjadi  pertimbangan  bagi  investor sebelum  menanamkan  modalnya  di  Indo- nesia.
Dalam  kaitannya  antara  FDI  dan  DI, beberapa  peneliti  menemukan  hubungan antara  FDI,  DI  dan  pertumbuhan  ekonomi. Shawa,  Amoro,  dan  Yaoshen  (2014)  me- nemukan  bahwa  terdapat  hubungan  satu arah  dimana  DI  mendorong  masuknya  FDI ke  Kenya.  Penelitian  Lean  dan  Tan  (2011)
170 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183
menemukan  bahwa  dalam  jangka  panjang FDI  mendorong  DI  dan  dalam  jangka pendek  DI  mendorong  masuknya  FDI  di Malaysia.  Ditimi  dan  Matthew  (2014)  me- nemukan  bahwa  Tidak  terdapat  hubungan jangka  panjang  antara  FDI  dengan  DI (investasi  swasta  dan  investasi  pemerintah) di  Nigeria.  Aitken  dan  Harisson  (1999) menemukan bahwa partisipasi modal asing berpengaruh positif pada produktifitas per- usahaan-perusahaan kecil dan berpengaruh negatif pada perusahan-perusahaan domes- tik di Venezuela. Dari keterkaitan antara FDI dan  DI  di  negara-negara  tersebut,  dengan menggunakan  metode  penelitian  serupa, penelitian  ini  akan  fokus  pada  hubungan antara FDI dan DI di Indonesia yang secara parsial  pada  sektor  jasa  distribusi.  Secara umum,  hipotesis  yang  akan  di  uji  dalam penelitian ini adalah:
H 0 :  Tidak  terdapat  hubungan  Kausalitas
Granger antara FDI dan DI.

## METODE PENELITIAN Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk menganalisis  posisi  liberalisasi  sektor  jasa distribusi  Indonesia  pada  kerjasama  per- dagangan internasional khususnya di AFAS. Analisis  ini  juga  digunakan  untuk  meng- analisis  posisi  liberalisasi  sektor  jasa  Indo- nesia secara unilateral (sepihak) berdasarkan daftar  negative  investasi  Indonesia  yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang Terbuka  Dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanaman Modal.
Pengujian Hipotesis Menggunakan Panel - Vector  Error  Correction  Model (VECM)  – Granger.
Model  VECM  merupakan  pengemba- ngan  dari  model  Vector  Autoregresion (VAR) dimana pada Model VECM ini setiap variabel  stasioner  pada first  difference atau turunan pertama dari data (Ekananda 2016). Model  VAR  itu  sendiri  mampu  meng- hasilkan  model  yang  merespon  adanya
suatu  goncangan  dalam  perekonomian tetapi membiarkanya berjalan sesuai dengan teori  dan  renpon  jangka  panjang  berdasar- kan  data  historis  (Ekananda  2016).  Model VAR  diubah  menjadi  model  VECM  apabila terdapat  hubungan  jangka  panjang  atau hubungan  kointegrasi  antar  variabel  (Al- hayat  dan  Muslim  (2016).  Adapun  keung- gulan  dari  VECM  ini  adalah  mampu  men- jelaskan  arah  hubungan-hubungan  jangka panjang antar variabel.
Beberapa  penelitian  terkait  seperti Shawa, et al. (2014), Bayar (2014), serta Lean dan  Tan  (2011)  meng-  gunakan  metode Vector  Error  Correction  Model (VECM). Adapun penelitian lainnya yaitu Abbes, et al. (2015)  serta  Ditimi  dan  Matthew  (2014) menggunakan metode serupa yaitu metode Dynamic  error  correction  model (DECM)  dan Vector auto regression (VAR). untuk menemu- kan  dampak  liberalisasi  jasa  terutama  di Moda  3  secara  parsial  di  sektor  lainnya, Fawaiq  (2016)  juga  menggunakan  model Panel-VECM  untuk  mengestimasi  dampak masuknya penyedia hotel dan restoran asing pada  kedatangan  wisatawan  mancanegara di Indonesia.
Dengan  mempertimbangkan  metode- metode  pada  penelitian  sebelumnya,  maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  Panel-VECM.  Metode  ini digunakan  untuk  mengetahui  hubungan kausalitas  granger  antara  kedua  variabel. Hubungan  kausalitas  granger  ini  dibagi menjadi  kausalitas  granger  jangka  pendek, jangka panjang dan gabungan antara kedua- nya.  Persamaan  VECM  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
∆FDI i,t = α 1,i + φ 1,i ECT i,t-1 + ∑ 1,j,i ∆FDI i,t-j + ∑ Ɵ 1,j,i ∆DI i,t-j + ɛ 1,i,t …………...(1)
∆DI i,t = α 2,i + φ 2,i ECT i,t-1 + ∑ 2,j,i ∆FDI i,t-j + ∑ Ɵ 2,j,i ∆DI i,t-j + ɛ 2,i,t …….…..................….(2) Keterangan:
FDI     = foreign direct investment.
ECT  = lagged    error-correction    term dari hubungan ko-integrasi jangka panjang.
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 171 DI = domestic investment i = provinsi. t = periode. j = lag optimum. ∆ = perbedaan antar operator. φ1 dan φ2 = koefisien
ɛ 1 dan ɛ 2 = error.
Beberapa  tahapan  dalam  Panel-VECM- Granger  adalah  pengujian  stasioneritas, pengujian  ko-integrasi, lag  length  creteria , terakhir  adalah  pengujian  kausalitas  Panel- VECM-Granger. Pengujian non-stasionaritas menggunakan  Im,  Pesaran  dan  Shin  (IPS) unit  root test.  Pengujian  pertama  dilakukan pada  level,  apabila  data  belum  stasioner maka akan dilanjutkan pada first differencing . Pengujian  tersebut  dilakukan  pada  masing- maing variabel sampai ditemukan ordo yang sama pada keduanya dengan asumsi bahwa kedua  variabel  (FDI  dan  DI)  terintegrasi pada  ordo  yang  sama.  Adapun  hipotesis yang diuji pada pengujian non-stasionaritas adalah sebagai berikut.
H 0 :  probabilitas  statistik  >  0,05  atau  data mengandung unit root .
Pengujian  kointegrasi  untuk  data  panel dalam  penelitian  ini  menggunakan  pen- dekatan yang diusulkan oleh Pedroni (1999). Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menentukan perlunya  kontrol  pada  hubungan  ekui- librium jangka panjang antar variabel dalam spesifikasi ekonometrika (Samimi, et al., 2013 dalam Fawaiq 2016). Adapun hipotesis yang diuji  pada  pengujian  kointegrasi  dengan Pedroni adalah sebagai berikut.
H 0 :  probabilitas  statistik  >  0,05  atau  tidak memiliki hubungan kointegrasi.
Selanjutnya  pengujian lag yang  bertujuan untuk mengukur panjang lag optimum yang digunakan  dalam  pengujian  selanjutnya (Safitriani,  2014).  Adapun  uji  lag  dalam penelitian ini diukur menggunakan Schwarz information  criterion  (SC)  dan Hannan- Quinn  information  criterion .  Setelah  proses pengujian-pengujian  tersebut,  pengujian terakhir adalah pengujian Kasalitas Granger dari  Model  Panel  VECM  Granger  pada persamaan (1) dan Persamaan (2). Hipotesis
yang  dikembangkan  untuk  hubungan kausalitas jangka pendek yaitu:
H 0 : Ɵ 1 = 0 pada persamaan (1) yang berarti DI tidak mempengaruhi FDI atau γ 2 = 0 pada  persamaan  (2)  yang  berarti  FDI tidak mempengaruhi DI. Hipotesis untuk pengujian kausalitas Granger  jangka  panjang  adalah  sebagai berikut.
H 0 : φ 1 = 0 pada persamaan (1) yang berarti DI tidak mempengaruhi FDI atau φ 2 = 0 pada  persamaan  (2)  yang  berarti  FDI tidak mempengaruhi DI.
Untuk  menguji  kekuatan  hubungan  antar variabel  maka  dilakukan  pengujian  hubu- ngan  kausalitas  gabungan  antara  jangka pendek dan jangka panjang. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.
H 0 :  φ 1 = Ɵ 1 =  0  pada  persamaan  (1)  yang berarti  pengaruh  DI  pada  FDI  tidak kuat atau φ 2 = γ 2 = 0 pada persamaan (2)  yang  berarti  FDI  tidak  kuat  mem- pengaruhi  DI  yang  berarti  FDI  kuat berpengaruh pada DI.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  kualitatif  dan  kuantitatif yang bersumber dari sumber sekunder. Data kualitatif  yang  digunakan  untuk  mendes- kripsikan  posisi  liberalisasi  sektor  jasa adalah  data Schedule  of  Commitment (SOC) Indonesia  pada  kerjasama  AFAS  Paket  8 yang  diperoleh  dari  ASEAN  Sekretariat tahun 2014 dan Data Daftar Negatif Investasi (DNI) dari BKPM.
Data kuantitatif adalah data FDI dan DI yang  diperoleh  dari  Badan  Koordinator Penanaman  Modal  (BKPM).  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data FDI dan DI pada enam provinsi di Indonesia yaitu  Sumatra  Utara,  DKI  Jakarta,  Jawa Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  dan Provinsi Bali dari tahun 1991-2015. Realisasi investasi  domestik  atau domestic  investment (DI).  Realisasi  DI  pada  keenam  provinsi tersebut  pada  periode  1991-2015  rata-rata sebesar 79 % dari total DI nasional di sektor jasa  distribusi.  Secara  nasional  nilai  pe- nanaman  modal  domestik  di  sektor  jasa distribusi  mencapai  Rp  2,2  triliun  pada
172 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183
tahun 2013 dan terendah sebesar Rp 128 juta di  tahun  2000  dengan  tren  yang  positif mencapai 29,77 persen.
Data  DI  yang  digunakan  dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

## Tabel 1 Realisasi DI di sektor Jasa Distribusi
dalam Rp juta Sumut DKI Jakarta  Jabar Jateng Jatim Bali Total 6 Provinsi  Total Nasional 1991 0 28.770 0 0 0 0 28.770 28.770 1992 0 0 0 0 340 0 340 340 1993 0 6.381 0 0 0 0 6.381 6.381 1994 0 62.028 0 0 0 585 62.613 62.613 1995 0 60.116 0 0 48.600 0 108.716 108.716 1996 0 12.400 0 0 0 0 12.400 12.400 1997 0 14.150 0 0 0 0 14.150 23.709 1998 9.506 3.055 12.500 0 0 4.223 29.284 66.624 1999 0 109.364 0 0 0 0 109.364 109.364 2000 0 128 0 0 0 0 128 128 2001 0 4.429 0 0 195 0 4.624 5.339 2002 0 83.400 0 0 0 0 83.400 83.400 2003 27.204 246.411  124.206 20.910 21.411 21.375 461.517 481.168 2004 0 370.465 0 0 1.400 2.500 374.365 374.365 2005 0 81.593 0 0 816 9.313 91.721 91.918 2006 0 345.072 297 0 445 345.814 345.814 2007 1.000 131.837 3.000 0 7.500 500 143.837 144.037 2008 50.000 526.777 0 0 5.000 12.975 594.752 594.752 2009 0 50.457 36.300 0  1.305.048 4.000 1.395.805 1.440.919 2010 0 32.053 15.386 0 0  1.572.927 1.620.367 1.620.377 2011 0 51.356 11 0 235.507 7.302 294.175 328.594 2012 0 871.625 0 0 0 122 871.747 1.030.440 2013  701.286 428.547 93.167  255.089 149.500 154.200 1.781.789 2.205.114 2014 0 81.971 22.550  113.074 3.004 133.650 354.249 518.458 2015 53.500 156.214  172.502 32.019 21.137 9.662 445.034 1.426.602
Sumber: BKPM (2016)
Adapun  kontribusi  FDI  pada  keenam provinsi  dalam  penelitian  ini  pada  periode 1991-2015 rata-rata mencapai 91 % dari total FDI  nasional  di  sektor  jasa  distribusi Indonesia. Secara nasional, Indonesia pernah
mencatat  realisasi  tertinggi  FDI  sektor  ini yang  mencapai  USD  710,81  juta  dan terendah pada tahun 1991 sebesar USD 2,47 juta Data FDI tersebut disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

## Tabel 2
Realisasi FDI di sektor Jasa Distribusi dalam USD ribu Sumut DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim Bali Total 6 Provinsi Total Nasional 1991 0 2.170 305 0 0 0 2.475 2.475 1992 0 3.3174 0 0 0 0 33.174 34.214 1993 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 1994 0 17.706 572 0 0 0 18.278 21.078
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 173 1995 0 9.455 1.000 0 0 0 10.455 10.455 1996 0 6.240 0 0 0 0 6.240 6.670 1997 0 12.784 280 0 0 0 13.064 14.921 1998 0 23.642 3.020 198 0 0 26.860 27.282 1999 0 42.184 150 0 600 2708 45.642 46.543 2000 301 180.524 5.741 249 1.600 2524 190.937 194.187 2001 0 55.777 6.344 186 1.277 4725 68.308 69.128 2002 500 121.054 9.157 582 551 2600 134.444 140.056 2003 1.001 131.336 10.702 2.345 921 368 146.672 150.578 2004 761 353.131 27.730 5.570 13.134 7332 407.659 419.727 2005 5.368 300.474 23.913 508 15.580  20411 366.255 389.096 2006 0 222.783 59.763 22.262 15.086  74894 394.789 447.469 2007 642 373.020 37.900 2.611 17.383  20568 452.123 499.638 2008 6.547 350.179 134.134 8.841 13.731  29445 542.876 582.320 2009 74.582 484.113 67.154 5.420 16.220  14264 661.753 710.812 2010 3.026 494.764 96.919 3.884 2.028  22388 623.007 665.395 2011 214 336.086 132.652 1.981 13.771 9272 493.976 575.545 2012 15.083 159.926 59.189 2.445 22.118  29104 287.864 368.365 2013 14.525 348.912 59.027 4.929 33.558  39701 500.651 544.688 2014 9.848 349.227 96.073 9.543 11.990  53019 529.700 582.379 2015 1.541 329.794 58.622 13.146 8.017  47173 458.293 536.355 Sumber: BKPM (2016)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Liberalisasi  Sektor  Jasa  Distribusi  Indo- nesia
Pada  kerjasama  AFAS  terbaru  yang telah  disahkan  oleh  Indonesia  yaitu  AFAS Paket  8,  Indonesia  membuka  3  (tiga)  sub- sektor  di  sektor  jasa  distribusi.  Ketiga  sub- sektor  jasa  distribusi  tersebut  yaitu  jasa grosir  yang  hanya  diperbolehkan  menjual makanan,  minuman  dan  tembakau,  serta jasa  grosir  yang  hanya  diperbolehkan menjual  tekstil,  pakaian  dan  alas  kaki  serta multi  level  marketing .  Adapun  untuk  jasa grosir,  berdasarkan  SOC  Indonesia,  jasa grosir  asing  yang  membuka  gerainya  di Indonesia  hanya  diijinkan  untuk  memiliki luas  area  penjualan  lebih  besar  dari  5000 meter  persegi.  Adapun  batas  maksimum kepemilikan  modal  asing  yang  diijinkan pada  sektor  jasa  distribusi  Indonesia  pada perjanjian  AFAS  Paket  8  tersebut  adalah maksimum  51%.  Hal  ini  berarti  bahwa penyedia jasa distribusi asing dijinkan untuk memiliki saham mayoritas serta melakukan
control pada perusahaan jasa distribusi yang dimilikinya di Indonesia. Selain pembatasan akses  pasar,  Indonesia  juga  memberikan pembatasan  perlakuan  nasional  dimana pembatasan  ini  juga  berlaku  bagi  penyedia jasa domestik. Pembatasan perlakuan nasional  yang  diberikan  Indonesia  adalah adanya  kewajiban  bagi  penyedia  jasa  asing yang masuk ke Indonesia untuk bekerjasama dengan  minimal  100  usaha  kecil  dan menengah.
Selanjutya,  penyedia  jasa  asing  hanya diperbolehkan  untuk  beroperasi  di  pulau Kalimantan, Sulawei, Nusa Tenggara, Malu- ku  dan  Papua  serta  diharuskan  untuk berlokasi di daerah suburban pada setiap ibu kota provinsi di daerah-daerah tersebut. Hal ini  bertujuan  untuk  mendorong  perkemba- ngan  jasa  distribusi  di  daerah-daerah  ter- sebut.  Hal  ini  karena  kurangnya  aktifitas usaha  dan  penanaman  modal  di  provinsi- provinsi  tersebut.  Adapun  SOC  Indonesia pada AFAS 8 disajikan pada Tabel1 sebagai berikut.

## Tabel 3

## SOC Indonesia di Jasa Distribusi pada Kerjasama AFAS Paket 8
Sumber: ASEAN Secretariat (2014).
Berdasarkan  Tabel  3,  Indonesia  telah membuka  Moda  1  (perdagangan  lintas batas) dan Moda 2 (konsumsi di luar negeri) dengan tingkat liberalisasi penuh atau tanpa pembatasan.  Hal  ini  berarti  bahwa  per- dagangan  jasa  lintas  batas  di  sektor  jasa distibusi tidak dibatasi. Selain itu, konsumen dari  luar  negeri  yang  akan  menikmati  jasa distribusi  Indonesia  juga  tidak  dibatasi. Adapun  fokus  liberalisasi  yang  dilakukan Indonesia  di  sektor  jasa  distribusi  adalah pada  Moda  3  (kehadiran  komersial). Liberalisasi  penting  di  Moda  3  ini  adalah batas  maksimum  kepemilikan  modal  asing. Adapun Moda 4 atau perpindahan manusia atau  masuknya  pekerja  asing  di  sektor  jasa distribusi  masih  ditutup.  Hal  ini  bertujuan untuk  melindungi  tenaga  kerja  sektor  jasa konstruksi Indonesia.
Dari  segi  batas  kepemilikan  modal asing,  tingkat  liberalisasi  yang  diberikan Indonesia  termasuk  tinggi  karena  telah mengijinkan  kepemilikan  modal  mayoritas bagi  asing.  Namun  demikian,  pembatasan-
pembatasan  seperti  batas  luas  lantai  serta batasan wilayah-wilayah Indonesia tertentu yang dibuka merupakan suatu restriksi bagi penyedia  jasa  asing  untuk  masuk  ke  pasar jasa  Indonesia.  Lebih  lanjut  pada  peraturan domestik  Indonesia  terkait  dengan  daftar negatif  investasi  (DNI)  di  sektor  jasa  distri- busi, Indonesia telah mengijinkan kepemili- kan  modal  asing  sampai  dengan  67% (Perpres Nomor 46, 2016). Batas maksimum kepemilikan  modal  asing  yang  diberikan pada  DNI  Indonesia  telah  lebih  besar  dari AFAS  Paket  8.  Hal  ini  juga  disebut  dengan policy  space yang  bertujuan  untuk  mem- berikan  fleksibilitas  dalam  perundingan. Namun  dalam  pelaksanaanya,  tidak  me- nutup  kemungkinan  bahwa  penyedia  jasa asing masuk melalui regulasi domestik.

## Realisasi  DI  dan  FDI  di  sektor  jasa distribusi Indonesia
Provinsi  dengan  rata-rata  realisasi  DI tertinggi  dari  tahun  1991-2015  adalah  Pro- vinsi  DKI.  Jakarta.  Realisasi  DI  di  Provinsi
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 175
DKI.  Jakarta  ini  rata-rata  sebesar  Rp  150,34 milyar  per  tahun.  Di  posisi    kedua  adalah Provinsi  Bali  dengan  realisasi  DI  rata-rata dalam  periode  tersebut  sebesar  Rp  80,56 milyar per tahun, dan diurutan ketiga adalah Provinsi  Jawa  Timur  dengan  rata-rata  DI sebesar Rp  71,99 milyar. Adapun realisasi DI di Provinsi Sumatra Utara berada di urutan keempat  yaitu  sebesar  Rp  33,70  milyar, selanjutnya  adalah  Provinsi  Jawa  Tengah sebesar  RP  16,84  milyar  per  tahun  dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 19,19 milyar per  tahun.  Jika  kontribusi  khusus  untuk Pulau  Jawa,  total  kontrbusi  DI  di  pulai  ini dalam  periode  tersebut  mencapai  55%. Adapun  Provinsi  Bali  merupakan  provinsi
diluar jawa dengan kontribusi terbesar yang mencapai  17%  kemudian  Provinsi  Sumatra Utara sebesar 7%.
Tren  penanaman  modal  domestik  (DI) di  sektor  jasa  distribusi  pada  keenam provinsi  ini  adalah  sebesar  28,  37  persen. Tren  tersebut  lebih  rendah  dari  rata-rata nasional.  Hal  ini  disebabkan  karena  mulai tingginya aktifitas DI terutama setelah tahun 2000. Sebelumnya pada periode 1991 sampai 1999,  aktifitas  penanaman  modal  domestik hanya  terpusat  di  Provinsi  DKI.  Jakarta. Adapun  kontribusi  realisasi  DI  rata-rata pada periode 1991-2015 pada enam provinsi di  Indonesia  disajikan  pada  Gambar  1 sebagai berikut.

## Gambar 1 Kontribusi Realisasi DI rata-rata per tahun di Indonesia periode 1991-2015
Sumber: data diolah
Adapun realisasi FDI rata-rata per tahun di sektor jasa distribusi dalam periode 1991- 2015 sebagian besar (67%) berada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Provinsi DKI. Jakarta selalu menerima FDI di sektor jasa distribusi setiap  tahun  dalam  periode  tersebut. Realisasi FDI di Provinsi DKI.
Jakarta  adalah  sebesar  USD  189.6  juta per  tahun.  Provinsi  Jawa  Barat  berada  di urutan kedua dengan rata-rata FDI di sektor
jasa  distribusi  sebesar  USD  35,2  juta  per tahun.  Dalam  periode  1991-2015  (kecuali tahun  1992,  1993  dan  1992),  Provinsi  Jawa Barat  juga  selalu  mendapatkan  FDI  sejak tahun  1997  di  sektor  ini.  Adapun  Provinsi Bali  diurutan  ketiga  dengan  rata-rata  FDI sebesar USD 15,2 juta per tahun.  Kontribusi realisasi FDI di sektor jasa distribusi rata-rata per tahun periode 1991-2015 disajikan pada pada Gambar 3.
176 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183
Gambar 2

## Kontribusi Realisasi FDI rata-rata per tahun di Indonesia periode 1991-2015
Sumber: data diolah
Sebagaimana  yang  ditunjukkan  pada Gambar  2,  terdapat  perbedaan  yang  cukup signifikan  antara  DKI.  Jakarta  dan  Jawa Barat  dengan  Provinsi  Lainnya.  Hal  ini disebabkan  karena  kedekatan  antara  Jawa Barat  dengan  DKI.  Jakarta.  Untuk  daerah luar  Pulau  Jawa,  Provinsi  Bali  juga  me- rupakan  daerah  tertinggi  dalam  hal  kontri- busi  FDI-nya.  Adapun  kontribusi  daerah luar  Pulau  Jawa  lainnya  yaitu  Sumatra Utama  yang  berkontribusi  sebesar  2%  dari total nasional.
Realisasi  FDI  dan  DI  pada  sektor  jasa distribusi  Indonesia  masih  terpusat  pada keenam  provinsi  pada  penelitian  ini.  Ada- pun  28  provinsi-provinsi  lainnya  hanya berkontribusi  sebesar  21  persen  untuk realisasi DI dan 9 persen untuk realisasi FDI. jika digabungkan, kontribusi FDI di Provinsi DKI.  Jakarta  dan  Provinsi  Jawa  Barat  telah mencapai 80 persen dari total realisasi FDI di sektor  jasa  distribusi  nasional.  Untuk  itu dalam kerjasama perdagangan internasional di sektor jasa sebagaimana ditunjukan pada Gambar  2,  Indonesia  secara  khusus  meng- ijinkan  masuknya  modal  asing  atau  FDI terutama pada daerah-daerah di luar pulau jawa.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendorong
pertumbuhan  jasa  distribusi  di  wilayah timur Indonesia.

## Hubungan Kausalitas FDI dan DI di Sektor Jasa Distribusi
Sesuai dengan tahapan dalam pengujian Kausalitas Granger dengan  Panel-VECM, langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah pengujian  stasioneritas.  Pengujian  ini  ber- tujuan  untuk  memperoleh  ordo  yang  sama pada setiap variabel sehingga hasil estimasi menjadi  akurat.  Hasil  pengujian  stasione- ritas  menggunakan  pendekatan Im,  Pesaran and Shin W-stat (IPS) disajikan pada Tabel 4 sebagai  berikut.  Berdasarkan  Tabel  4,  nilai probalitas  W-statistik  untuk  variabel  DI pada ordo level lebih kecil dari taraf 5% yang berarti menolak hipotesis H 0 atau variabel DI telah stasioner pada level .
Adapun  nilai  probalitas  W-statistik pada level untuk variabel FDI lebih besar dari taraf 5%. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesisnya  adalah  menolak  H 0 atau variabel  FDI  masih  mengandung unit  root (belum stasioner). Dengan prinsip kesamaan ordo  dalam  pemodelan,  maka  pengujian stasioner dilanjutkan   ke   ordo  selanjutnya yaitu first difference (turunan pertama).
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 177
Tabel 4

## Pengujian Stasioneritas
Variabel W-Stat (Prob) pada Level W-Stat  (Prob) pada First Difference DI -3.07370 (0.0011)* -9.04228 (0.0000)* FDI -0.32534 (0.3725) -8.18052 (0.0000)* Ket. *) Signifikan pada taraf 5%.
Sumber: data diolah
Hasil pengujian pada ordo first difference menunjukkan  bahwa  nilai  probalitas  W- statistik untuk kedua variabel (FDI dan DI) telah  lebih  kecil  dari  taraf  5%  atau  kedua variabel  tidak  lagi  mengandung unit  root atau menolak H 0 dengan kata lain data telah stasioner.  Ordo firs  difference (D)  akan  di- gunakan pada persamaan (1) dan persamaan (2).  Selain  itu,  estimasi  model  VECM  juga mengharuskan agar setiap variabel stasioner di  ordo  turunan  pertama  ini.  Setelah  di- peroleh  ordo  pada  pengujian  stasioneritas, maka dilakukan pengujian selanjutnya yaitu pengujian  hubungan  kointegrasi.  Pengujian
ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan jangka  panjang  antara  variabel  FDI  dengan variabel DI. Pengujian ini juga menentukan apakah  estimasi  dilanjutkan  menggunakan model  VECM  atau  model  VAR.  Apabila kedua  variabel  memiliki  hubungan  kointe- grasi maka estimasi dilanjutkan mengguna- kan  model  VECM  dan  apabila  tidak  me- miliki  hubungan  jangka  panjang  (kointe grasi)  maka  pengujian  dilanjutkan  meng- gunakan model Vector auto regression (VAR) (Hill. Griffiths dan Lim, 2012). Adapun hasil pengujian kointegrasi disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut.
Tabel 5 Hasil Pengujian Pedroni Panel Ko-integrasi Test Statistics Statistic Prob Panel v-Statistic 1.340770 0.0900 Panel rho-Statistic -7.639909 0.0000 Panel PP-Statistic -8.220109 0.0000 Panel ADF-Statistic -7.913234 0.0000 Group rho-Statistic -6.107689 0.0000 Group PP-Statistic -7.915313 0.0000 Group ADF-Statistic -2.757345 0.0029 Sumber: data diolah
Hasil  pengujian  kointegrasi  dengan Pedroni  pada  Tabel  5  menunjukkan  bahwa nilai probabilitas statistik  pada  setiap parameter adalah lebih rendah dari taraf 5%. Keputusunan  dari  pengujian  Hipotesisnya adalah  menolak  H 0. Hal  ini  berarti  bahwa kedua  variabel  memiliki  hubungan  koo- integrasi  atau  hubungan  jangka  panjang. Adanya  hubungan  jangka  penjang  inilah yang  menjadi  landasan  penting  dalam pengujian  selanjutnya.  Oleh  karena  hubu-
ngan  kointegrasi  hanya  menentukan  ada atau  tidak  hubungan  jangka  panjang  antar variabel  dan  belum  menunjukkan  arah hubungan  sebab  akibat  masing-masing variabel.
Selanjutnya,  perlu  dilakukan  pengujian kausalitas  dengan  model Panel -VECM- Granger .  Sebelum  melakukan  pengujian tersebut,  terlebih  dahulu  melakukan  uji panjang lag . Adapun hasil pengujian panjang lag disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut.
178 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183
Tabel 5 Hasil Pengujian Panjang Lag Lag Schwarz information criterion Hannan-Quinn information criterion 0 53.38670 53.35422 1 51.85105* 51.75363* 2 51.91764 51.75527 3 52.03344 51.80613 4 52.16585 51.87359 5 52.33771 51.98051 Ket: varibel berpengaruh pada tanda (*)
Sumber: data diolah
Pengujian  panjang lag pada  Tabel  6 menunjukkan  bahwa  kedua  variabel  ber- hubungan  pada lag pertama.  Hubungan antar  variabel  pada lag pertama  menunjuk- kan  bahwa  perubahan  nilai  variabel  DI disebabkan  oleh  perubahan  nilai  variabel FDI  pada  satu  tahun  sebelumnya  dan  juga sebaliknya,  perubahan  nilai  variabel  FDI disebabkan oleh perubahan nilai variabel DI pada  satu  tahun  sebelumnya.  Setelah
serangkaian  pengujian  sebelumnya  (uji stasioneritas, uji kointegrasi dan uji panjang lag),  maka  pengujian  Kausalitas  Granger dengan  estimasi Panel -VECM- Granger akan menggunakan  ordo  pada first  difference (D) dan  pada lag pertama  (-1).  Adapun  hasil pengujian koefisien Ɵ 1 dan γ2 untuk hubu- ngan  Kausalitas  Granger  jangka  pendek dengan Wald  Test disajikan  pada  Tabel  7 sebagai berikut.

## Tabel 7
Pengujian Wald untuk Hubungan Kausalitas Granger Jangka Pendek Koefisien F-statisitik Prob . Keterangan Ɵ 1 0.931142 0.3365 Menerima H 0 γ 2 10.07344 0.0019 Menolak H 0 (FDI → DI)
Sumber: data diolah
Pengujian  hubungan  jangka  pendek pada Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat hubungan  satu  arah  antara  FDI  dengan  DI. Nilai  probabilitas  F-statistik  pada  koefisien Ɵ 1 lebih  kecil  dari  5%  sehingga  keputusan dalam  pengujian  hipotesisnya  adalah  me- nolak hipotesis H 0 . Adapun nilai probabilitas F-statistik pada koefisien γ 2 lebih besar dari 5%  atau  menerima  hipotesis  H 0 .  Dengan demikian,  hubungan  jangka  pendek  satu arah kedua variabel tersebut adalah masuk- nya  FDI  di  sektor  jasa  distribusi  signifikan mendorong  investor  domestik  untuk  ikut menanamkan  modalnya  pada  sektor  jasa distribusi dalam jangka pendek pada tingkat kepercayaan  95%.  Hal  ini  tidak  berlaku
sebaliknya dimana aktifitas DI di sektor jasa distribusi  tidak  mendorong  masuknya  FDI di  sektor  yang  sama.  Setelah  hubungan Kausalitas  Granger  jangka  pendek  dike- tahui,  selanjutnya,  di  lakukan  pengujian Kausalitas Granger jangka panjang.
Adapun  hasil  pengujian  hubungan Kausalitas Granger jangka pan jangdisajikan pada  Tabel  8  sebagai  berikut.  Nilai  proba- bilitas koefisien ECT pada variabel bebas DI (φ 1 ) sebagaimana yang ditunjukkan Tabel 6 lebih  besar  daripada  taraf  5  persen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  hipo- tesis adalah menolak hipotesis nol (H 0 ) atau variabel FDI tidak dipengaruhi oleh variabel DI pada tingkat kepercayaan 95%.
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 179
Tabel 8

## Pengujian Wald untuk Hubungan Kausalitas Granger Jangka Panjang
Koefisien ECT F-statisitik Prob . Keterangan φ 1 (0,0) 10.07344 0.34 Menerima H 0 φ 2 (-1,0) 4.092260 0.04 Menolak H 0 (DI → FDI)
Sumber: data diolah
Sebaliknya,  nilai  probabilitas  koefisien ECT pada variabel bebas FDI (φ 2 ) lebih kecil dari taraf 5 persen. Hasil pengujian hipotesis tersebut  adalah  menolak  hipotesis  nol  (H 0 ) atau  variabel  DI  secara  signifikan  dipe- ngaruhi  oleh  variabel  FDI  pada  tingkat kepercayaan  95%.  Dengan  demikian,  dike- tahui  bahwa  kedua  variabel  (DI  dan  FDI) memiliki hubungan Kausalitas Granger satu arah. Dengan kata lain, aktifitas penanaman modal  domestik  di  sektor  jasa  distribusi Indonesia  dipengaruhi  masuknya  FDI  di- sektor  jasa  tersebut  dalam  jangka  panjang. Hal  ini  tidak  berlaku  sebaliknya,  dimana realisasi aktifitas penanaman modal domes- tik  tidak  signifikan  mendorong  masuknya penanaman modal asing langsung. Hasil ini berbeda  dengan hasil  penelitian  Ditimi  dan Mattew  (2014)  yang  menemukan  bahwa tidak terdapat hubungan Kausalitas Granger
jangka  panjang  antara  FDI  dan  DI.  Dengan kata  lain,  menurut  Matew  (2014)  FDI  tidak mendorong  DI  dan  sebaliknya  DI  tidak mendorong FDI. Adapun nilai koefisien ECT pada  variabel  bebas  DI  sebesar  -1,0  yang berarti  bahwa  kecepatan  perubahan  nilai variabel DI yang disebabkan oleh perubahan nilai  variabel  FDI  untuk  mencapai  kese- imbangan jangka panjang sebesar 100% per tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ke- cepatan  perubahan  nilai  variabel  DI  untuk mencapai  keseimbangan  akibat  perubahan nilai FDI untuk menuju keseimbangan jang- ka panjang adalah mencapai dua kali lipat.
Untuk  menguji  kekuatan  hubungan Kausalitas  Granger  antara  kedua  variabel maka dilakukan gabungan pengujian jangka panjang dan jangka pendek. Adapun koefi- sien  yang  diuji  yaitu  seperti  yang  di- tunjukkan pada Tabel 9 sebagai berikut.

## Tabel 8
Hasil Wald Test pada Panel Kausalitas Gabungan antara Jangka Pendek dan Jangka Panjang Variabel Terikat ∆DI ECT(-1) ∆FDI ECT(-1) FDI 2.820513 (0,0634) DI 4.092260 (0,0452) Sumber: data diolah
Keterangan: semua nilai dalam tabel adalah F-statistik.
Nilai  probabilitas  F-statistik  pada  pe- ngujian  gabungan  antara  kausalitas  jangka pendek  dan  jangka  panjang  pada  Tabel  9 adalah  lebih  besar  dari  taraf  5%  untuk variabel  terikat  FDI.  Hal  ini  berarti  bahwa realisasi  penanaman  modal  domestik  (DI) tidak secara kuat dan siginifikan mendorong masuknya FDI.
Hal ini berlaku sebaliknya pada variabel bebas  FDI  dimana  nilai  probabilitas  F- statistiknya lebih kecil dari 5% yang berarti
bahwa realisasi FDI secara kuat mendorong penanaman  modal  domesatik  (DI)  pada tingkat  kepercayaan  95%.  Hasil  pengujian kekuatan  hubungan  Kausalitas  Granger antara kedua variabel ini sesuai dengan hasil penelitian  Lea  dan  Tan  (2011)  yang  me- nemukan  bahwa  realisasi  FDI  mendorong aktifitas penanaman modal dalam negeri di Kenya.  Secara  ringkas  hasil  penelitian  ini dapat diilustrasikan pada Gambar 3 sebagai berikut.
180 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183

## Gambar 3

## Hubungan antara Kausalitas Granger FDI dan DI disektor jasa   distribusi Indonesia
Hasil pengujian kuatnya pengaruh FDI terhadap  DI  juga  mengindikasikan  bahwa adanya  pengaruh  positif  dan  kuat  dari masuknya penyedia jasa asing di sektor jasa distribusi  melalui  penanaman  modal  asing langsung yang mampu mendorong tumbuh- nya  kegiatan  usaha  domestik.  Beberapa dampak  positif  masuknya  penyedia  jasa asing melalui FDI telah dijabarkan sebelum- nya  oleh  Kastrati  (2013)  yaitu    adanya  alih sumber daya alih modal, alih teknologi dan alih  manajemen  ke  penyedia jasa  domestik. Adapun  dampak  negatif  yang  juga  di- jelaskan  oleh  Kastrati  (2013)  yaitu  terjadi persaingan dimana masuknya FDI menekan atau mengancam DI tidak ditemukan dalam penelitian ini.
Salah  satu  contoh  dari  masuknya penyedia  jasa  distribusi  yang  berpengaruh positif  pada  penyedia  jasa  domestik  adalah pada penyedia jasa Carrefour. Carrefour yang merupakan  perusahaan  supermarket  yang berasal  dari  Perancis  mulai  berekspansi  ke Indonesia  sejak  tahun  1996  kemudian  men- jadi  PT.  Carrefour  Indonesia  pada  tahun 2008 (DetikFinance, 2012). Pada tahun 2011, 100%  saham  perusahaan  ini  diakuisisi  oleh perusahaan  domestik  Indonesia  yang  ber- nama  PT  Trans  Ritel  (DetikFinance,  2012). Menurut  CEO CT  Corp  yang  merupakan induk  dari    PT  Trans  Ritel,  dengan  akuisisi 100%  tersebut,  maka  perusahaan  asal perancis  tersebut  akan  menjadi  100%  lokal (Berita  Satu,  2012).  Lebih  lanjut  menurut Berita Satu (2012) tersebut, dalam lima tahun setelah  akuisisi,  PT  Trans  Ritel  masih  di- perbolehkan  menggunakan  nama Carrefour. Dari kasus akusisi ini maka dapat diketahui
bahwa  masuknya  penyedia  jasa  asing dengan  system  dan  manajemen  yang  baik akan  mendorong  perusahaan  lokal  untuk masuk  ke  pasar  ini.  Dengan  masuknya perusahaan  lokal  maka  dapat  terjadi  peng- alihan teknologi dan manajemen sehingga ke depan  penyedia  jasa  distribusi  Indonesia dapat berekspansi ke luar negeri.

## SIMPULAN
Posisi  liberalisasi  Indonesia  khususnya pada  fora  AFAS  Paket  8  masih  berada  di bawah target MEA tahun 2015. Batas maksi- mum  kepemilikan  modal  asing  yang  di- amanatkan oleh MEA masih belum tercapai. Namun  demikian  DNI  Tahun  2016  telah lebih  liberal  daripada  hasil  perundingan AFAS  Paket  8  tersebut.  Dengan  demikian dimungkinkan  peningkatan  posisi  liberali- siasi  sektor  jasa  distribusi  di  Moda  3  dari sudut pandang regulasi domestik Indonesia. Kontribusi penanaman modal dalam negeri atau domestic  investment (DI)  di  sektor  jasa distribusi  pada  enam  provinsi  dalam  pe- nelitian  telah  mewakili  total  Indonesia  di- sektor jasa ini.
Hal  yang  sama  juga  ditunjukkan  oleh kontribusi realisasi FDI sektor jasa distribusi. Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi dengan  kontribusi  terbesar  untuk  DI  dan maupun  FDI.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa konsentrasi  realisasi  DI  di  Indonesia  telah menyebar  dibeberapa  wilayah  Indonesia khusunya  di  enam  provinsi  ini  tetapi konsentrasi  FDI  masih  terpusat  di  Provinsi DKI.  Jakarta  dan  belum  merata  di  semua provinsi terutama di propinsi-propinsi yang berada di wilayah timur Indonesia.
Penyedia jasa
distribusi asing datang ke Indonesia membawa FDI Mendorong Aktifitas penanaman  modal domestik (DI) Tidak mendorong
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 181
Kebijakan  liberalisasi  sektor  jasa  distribusi Indonesia di AFAS yang hanya mengijinkan masuknya  penyedia  jasa  asing  di  wilayah timur Indonesia telah tepat.
Hubungan  kausalitas  kedua  variabel (FDI  dan  DI)  diuji  menggunakan  Panel- VECM-Granger  dengan beberapa  tahap  pe- ngujian  seperti  uji  stasioneritas,  uji  kointe- grasi, dan uji panjang lag . Berdasarkan hasil pengujian  stasioneritas  diketahui  bahwa kedua  variabel  (FDI  dan  DI)  memiliki  ordo yang  sama  pada first  difference .  Hasil  pe- ngujian  kointegrasi  menunjukkan  bahwa kedua  variabel  memiliki  hubungan  kointe- grasi  atau  hubungan  jangka  panjang.  Hasil uji  panjang lag menunjukkan  bahwa  kedua variabel  saling  berhubungan  pada lag per- tama. Setelah melewati pengujian-pengujian tersebut  kemudian  dilakukan  pengujian hubungan  kausalitas  dengan  VECM  Gran- ger.  Hasil  pengujian  Kausalitas  Granger menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan Kausalitas Granger jangka pendek satu arah di  mana  realisasi  FDI  sektor  jasa  distribusi mendorong  DI  di  sektor  jasa  tersebut. Dengan  demikian  H 0 yang  menyatakan bahwa  tidak  terdapat  hubungan  Kausalitas Granger antara FDI dan DI ditolak.
Adapun  hasil  pengujian  hubungan Kausalitas  Granger  jangka  panjang  me- nunjukkan  bahwa  kedua  variavel  memiliki hubungan  Kausalitas  Granger  satu  arah. Hubungan  tersebut  adalah  masuknya  FDI mendorong  aktivitas  DI  di  sektor  jasa distribusi  Indonesia.  Perubahan  nilai  DI yang  disebabkan  oleh  perubahan  nilai  FDI sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  nilai ECT  yang  mendekati  dua  kali  lipat  dalam setahun.  Kekuatan  Kausalitas  Granger  ini diuji  lagi  dengan  menggabungkan  antara Kausalitas  Granger  jangka  pendek  dan Kausalitas  Granger  jangka  panjang.  Hasil pengujian  kekutan  hubungan  antara  kedua variabel  juga  signifikan  satu  arah  dimana FDI secara kuat mendorong DI.

## SARAN
Melihat  signifikan  dan  kuatnya  hubu- ngan kausalitas antar kedua variabel dimana
FDI  di  sektor  jasa  distribusi  mendorong aktifitas  penanaman  modal  domestik  di sektor jasa distribusi Indonesia. Hal ini juga berarti  bahwa  masuknya  modal  asing  me- lalui  FDI  tidak  mengganggu  aktifitas  usaha domestik  yang  tetapi  mendorong  aktifitas penyedia  jasa  domestik  (DI).  Adanya  ke- raguan  mengenai  dampak  negative  FDI tehadap  DI  atau  masuknya  peneydia  jasa asing  akan  menimbulkan  persaingan  yang menyebabkan  tekanan  pada  penyedia  jaasa domestik tidak terbukti pada penelitian ini. Salah  satu  pertimbangan  dalam  membuka sektor  jasa  distribusi  terutama  terkait dengan  Moda  3  adalah  untuk  melindungi penyedia jasa dalam negeri dan bermanfaat bagi penyedia jasa.
Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan  liberalisasi  di  AFAS.  Untuk mencapai  tingkat  liberalisasi  kepemilikan modal asing sebagaimana yang diatur dalam Moda 3 kerjasama perdagangan jasa sebagai- mana  amanat  dari  MEA  2015  belum  dapat dipenuhi oleh Indonesia. Namun demikian, dengan mempertimbang hasil penelitian ini dan  regulasi  domestik  di  sektor  jasa  distri- busi  maka  dapat  diusulkan  peningkatan persentasi kepemilikan modal asing menjadi 67  persen  pada  sektor  jasa  distribusi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbes, S. M., B. Mostéfaa, G. M. Seghir, dan G. Y. Zakarya. 2015. Causal Interactions between  FDI,  and  Economic  Growth: Evidence  from  Dynamic  Panel  Co- Integration. Procedia  Economics  and Finance 23: 276–290.
Aitken,  B.  J.  dan  A.  E.  Harrison.  1999.  Do Domestic  Firms  Benefit  from  Direct Foreign  Investment?  Evidence  from Venezuela. The  American  Economic Review 89(3): 605-617.
Alhayat. A. P. dan A. Muslim. 2016. Proyeksi Ekspor  dan  Impor  Indonesia:  Suatu Pendekatan Vector Autoregressive.
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 10(1): 87-102.
182 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 165 – 183
Almfraji,  M.  A  dan  M.  K.  Almsafir.  2013. Foreign  Direct  Investment  and  Eco- nomic  Growth  Literature  Review  from 1994  to  2012. Procedia-Social  and  Beha- vioral Sciences 129: 206-213.
Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2015.
Portal  National  Single  Window  for Investment. https://nswi.bkpm.go.id/ tentang_nswi Diakses tanggal 20 Oktober 2014.
Ball,  D.,  M.  Geringer,  M.  Minor,  dan  J. McNeet. 2012. International Business: The Challenge  of  Global  Competition .  The McGraw Hill Companies. New York. Bayar,  Y.  2014.  Effects  of  Foreign  Direct Investment  Inflows  and  Domestic Investment  on  Economic  Growth:  Evi- dence from Turkey. International Journal of Economics and Finance 6(4): 69-78.
Beritasatu.  2012.  CT  Bangga  Akuisisi Carrefour  dari  Perusahaan  Perancis. http://www.beritasatu.com/bisnis/83981-ct- bangga-akuisisi-carrefour-dari-perusahaan- perancis.html . Diakses 26 Feruari   2018. Chin,  V.,  M.  Meyer,  E.  Tan,  dan  B.  Walter- mann.  2014.  Winning  in  ASEAN  How Companies Are Preparing for Economic Integration. Part  of  the  Winning  with Growth series : 2-17.
CIA factbook. 2015. World Factbook: Where Applicable,  all  of  the  “Constitution” Entries  were  Recently  Updated  throu- ghout  the  Factbook. https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/geos /id.html . Diakses 1 Desember   2016. Detikfinance.  2011.  Chairul  Tanjung  Kuasai 100%  Saham  Carrefour  Indonesia. http://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/2095793/chairul-tanjung-kuasai- 100-saham-carrefour-indonesia . Diakses 26 Februari   2018.
Ditimi,  A.  dan  O.  Matthew.  2014.  FDI,
Private  Investment  and  Public  Invest- ment  in  Nigeria:  An  Unravelled  Dyna- mic  Relation. Journal  of  Business  & Economic Policy 1(2): 29-38. Ekananda,  M.  2016. Analisis  Ekonometrika Time  Series .  Mitra  Wacana  Media. Jakarta.
Fawaiq.  M.  2015.  Analisis  Moda  Entri Penyedia  Jasa  Ritel  Indonesia  Ke ASEAN:  Studi  Kasus  Pada  Alfamart. Buletin  Ilmiah  Litbang  Perdagangan .  9(1): 25-43.
Fawaiq.  M.  2016.  Hubungan  antara  Con- sumption  Abroad  (Moda  2)  dengan Commercial Presence (Moda 3) di Sektor Jasa Pariwisata Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan . 10(1): 45-61.
Fawaiq,  M.  2017.  Liberalisasi  Jasa  Tele- komunikasi  Indonesia,  Masuknya  FDI, dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Domes- tik. Kajian  Ekonomi  Keuangan 1(2):  181- 195.
Farrell,  R.  2008. Japanese  Investment  in  the World  Economy:  A  Study  of  Strategic Themes  in  the  Internationalisation  of Japanese  Industry .  Edward  Elgar  Publi- shing Limited.United Kingdom.
Findly.  C.  dan  M.  Pangestu.  2016.  The Services  Sector  as  a  Driver  of  Change: Indonesia’s  Experience  in  The  ASEAN Context. Buletin  of  Indonesian  Economic Studies 52(1):27-53.
Hill.  R.  C.,  W.  E.  Grififfiths,  dan  G.  C.  Lim. 2012 .  Principles  of  Econometrics. Fourth Edition.  John  Wiley  and  Sons. New York.
Ishido.  H.  2012.  Liberalization  of  Trade  in Services  under  ASEAN  n  FTAs:  A Mapping  Exercise. Journal  of  East  Asian Economic Integration 16(2): 155-204.
Kastrati,  S.  K.  2013.  The  Effects  of  Foreign Direct  Investments  for  Host  Country’s Economy. European  Journal  of  Inter- disciplinary Studies 5(1): 26-38.
Latip. D. 2009. Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Regional  Pro- pinsi  Tahun  2000-2006. Tesis. Program Pascasarjana  Ilmu  Ekonomi  FEUI. Depok.
Lean,  H.  H.  dan  B.  W.  Tan.  2011.  Linkages between  Foreign  Direct  Investment, Domestic  Investment  and  Economic Growth in Malaysia. Journal of Economic Cooperation and Development 32(4): 75-96.
Liberalisasi Jasa Distribusi Masuknya Modal Asing Dan Hubungannya ... – Fawaiq 183
Manning.  C.  dan  H.  Aswicahyono.  2012. Trade  and  Employment  in  Services:  The Case  of  Indonesia .  International  Labour Organization. Jakarta.
Negrescu, D. dan G. Truica. 2006. Can Eu’s Enhanced  Co-Operation  Mechanism Provide Solutions to The “Single Under- taking”  Problems  of  The  WTO?. Roma- nian Journal of European Affairs 6(2): 5-23. Pedroni. P. 1999. Critical Values for Cointe- gration  Tests  in  Heterogeneous  Panels with  Multiple  Regressors. Oxford  Bulle- tin of Economics and Statistics 61(S1): 653– 670.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  44  Tahun  2016  Tentang  Daftar
Bidang  Usaha  Tertutup  dan  Bidang
Usaha  Terbuka  dengan  Persyaratan  di
Bidang Penanaman Modal. 2016. Jakarta.
Ridhwan, M. M., G. Wicaksono, L. Nurliana, P.  Bary,  F.  T.  Suryani,  dan  R.  Satya- nugroho. 2015. Analisis Daya Saing dan Strategi  Industri  Nasional  Di  Era Masyarakat  Ekonomi  Asean  dan  Per- dagangan  Bebas. Working  Paper .  Bank Indonesia.
Safitriani.  S.  2014.  Perdagangan  Inter- nasional dan Foreign Direct Investment (FDI)  di  Indonesia. Buletein  Ilmiah Litbang Perdagangan 8(1): 93-116.
Samimi.  A.  J.,  S.  Sadeghi,  dan  S.  Sadeghi. 2013. The Relationship between Foreign Direct Investment and Tourism Development:  Evidence  from  Deve- loping Countries. Institutions and Economies 5(2): 59-68.
Shah,  M.  H.  dan  Y.  Khan.  2016.  Trade Liberalisation  and  FDI  Inflows  in Emerging  Economies. Business  &  Eco- nomic Review 8(1): 35-52.
Shawa, M. J., G. Amoro, dan Yaoshen. 2015. The Causal Link between Foreign Direct Investment,  GDP  Growth,  Domestic Investment  and  Export  for  Kenya:  the New  Evidence. Journal  of  Economics  and Sustainable Development 5(16): 107-114. World  Trade  Organization  (WTO).  1991.
Services Sectoral Classification List (MTN. GNS/W/120) .  (Geneva:  WTO  Secre- tariat): 1-7.
World  Trade  Organization  (WTO).  2001. Guidelines  for  The  Scheduling  Of  Specific Commitments  Under  The  General  Agree- ment  On  Trade  In  Services  (Document S/L/92) . Geneva: WTO Secretariat. World Trade Organization (WTO). 2002. The Legal  Texts  of  Multilateral  Trade  Negoti- ations .  (Geneva:  WTO  Secretariat):  284- 287.
World  Trade  Organization  (WTO).  1991.
Services Sectoral Classification List . (Geneva: WTO Secretariat): 1-7.