## Yustisia
Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (84-97) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan
Ananda Yuliana Putri
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: linandayuliana20@gmail.com

## Sutrisno
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: sutrisnoupn20l7@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.

## Info Artikel
|Submitted : 18 Januari 2022 |Revised : 07 April 2022 |Accepted : 13 April 2022
How  to  cite:  Ananda  Yuliana  Putri,  Sutrisno, “ Efektivitas  Pemberian  Dispensasi  Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1, (April, 202 2)”, hlm. 84- 97.

## ABSTRAK:
The impact  of  the  Covid-19  pandemic,  which has  not  yet  ended,  has  now  penetrated  into  all  sectors,  in addition to having an impact on the health, economy, and tourism sectors, the Covid-19 pandemic also has an impact on the increase in underage marriages. Underage marriage can certainly cause various problems due to  the  incompetence  of  the  prospective  bride  and groom.  However,  in  Law  Number  16  of  2019  concerning Amendments  to  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  underage  marriages  are  permitted  if  they receive a marriage dispensation from a religious court, therefore this study aims to analyze the effectiveness of granting a marriage dispensation. The type of research used in this research is  empiric juridical. study. Based  on  the  results  of  the  study,  the  marriage  dispensation  was  deemed  less  effective  in  suppressing  the increase in the number of underage marriages. Where the age limit for marriage has been regulated in law, the determination of marriage dispensation is still given even though it is based on the judge's consideration. This  of  course  must  be  taken  into  consideration  by  law  makers  in  reviewing  the  effectiveness  and interrelationships between one regulation and another.
Keyword : Marriage Dispensation, underage Marriage, Covid-19

## ABSTRAK:
Dampak  dari  pandemi  Covid-19  yang  belum  berakhir,  kini  telah  merambah  ke  semua  sektor, selain  berdampak  pada  sektor  kesehatan,  ekonomi,  dan  pariwisata,  pandemi  Covid-19  juga berdampak  pada  peningkatan  dalam  pernikahan  di  bawah  umur.  Perkawinan  di  bawah  umur tentu  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  akibat  ketidakcakapan  calon  pengantin.  Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  perkawinan  di  bawah  umur  diperbolehkan  jika  mereka mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian dispensasi perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dispensasi nikah dinilai kurang efektif  dalam  menekan  peningkatan  jumlah  pernikahan  di  bawah  umur.  Dalam  hal  batas  usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, penetapan dispensasi perkawinan tetap diberikan meskipun berdasarkan pertimbangan hakim. Hal ini tentunya harus menjadi bahan pertimbangan pembuat undang-undang dalam mengkaji efektifitas dan keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pernikahan di bawah Umur, Covid-19

## Pendahuluan
Pada  hakikatnya  perkawinan dilakukan  oleh  seseorang  yang  telah cukup  secara  umur.  Bagi  warga Indonesia  sendiri  menikah  pada  umur yang  belum  seharusnya  adalah  hal yang wajar terlebih lagi dengan situasi- situasi  genting  baik  dalam  faktor ekonomi maupun sosial, ditambah lagi dengan  maraknya  fenomena  hamil diluar  nikah.  Akan  tetapi  angka presentase  pernikahan  di  bawah  umur di  Indonesia  setiap  tahun  menukik tinggi dan terus bertambah. Pernikahan dibawah umur diprbolehkan dengan adanya penetapan dispensasi kawin.
Bagi  warga  Indonesia  sendiri menikah  pada  umur  yang  belum seharusnya  adalah  hal  yang  wajar terlebih  lagi  dengan  situasi-situasi genting  baik  dalam  faktor  ekonomi maupun  sosial,  ditambah  lagi  dengan maraknya  fenomena  hamil  diluar nikah. 1 Akan  tetapi  fakta  dilapangan menunjukkan bahwa angka presentase pernikahan  di  bawah  umur  di Indonesia  setiap  tahun  menukik  tinggi dan terus bertambah. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, Pandemi Covid-19 merupakan  sebuah  pandemi  berskala besar  yang  mengguncang  dunia sepanjang  2020  hingga  2021.  WHO (World  Health  Organization) tepatnya pada  tanggal  30  Januari  2020  telah menetapkan pandemi Covid-19
sebagai  guncangan  hebat  terhadap dunia kesehatan internasional. 2
Sektor  Ekonomi  yang  menurun
1 Ihza Kriptie Adhela, “Tinjauan Dampak
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  Terhadap  Pengajuan  Dispensasi  Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali” (Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,  2020),  hlm. 96.
2 Aktaş  Güner, & R.,  Hasanoğlu,  İ., “Covid -19:  Prevention  and  Control  Measures  in Community,” Turkish  Journal  of  Medical  Sciences , no. 50(SI-1) (2020) hlm, 571 – 577.
selama pandemi Covid-19 menyebabkan naiknya  angka  pernikahan  dini.  United Nations  Population  Fund  (UNFPA)  dan United Nations Children’s Fund
(UNICEF)  dalam  laporan  bertajuk Adapting  to  Covid-19:  Pivoting  The UNFPA-UNICEF  Global  Programme  to End Chiled Marriage to Respond to The Pandemic  memprediksi,  empat  juta perkawinan  anak  perempuan  terjadi dalam  dua  tahun  ke  depan  di  dunia karena  krisis  ekonomi.  Lalu,  sekitar  13 juta  pernikahan  dini  akan  terjadi kedepannya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan  bahwa,  3,06%  anak  di bawah umur di Indonesia yang menikah di  usia  15  tahun  berasal  dari  40% kelompok  pengeluaran  rumah  tangga terbawah  pada  2020.  Sedangkan,  hanya 1,85%  dari  40%  kelompok  pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas. International Planned
Parenthood  Federation  and  The  Forum on  Marriage  and  The  Rights  of  Women and  Girl  mendefinisikan  perkawinan bawah  umur  yaitu  perkawinan  yang dilakukan  dibawah  umur  yakni  kurang dari  18  (delapan  belas)  tahun  atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis  siap  memikul  tanggung jawab  perkawinan  dan  melahirkan anak. 3 Di  Indonesia  sendiri  sudah terdapat  hukum  positif  yang  mengatur mengenai  perkawinan  yakni  Undang- Undang  No.16  Tahun  2019  Atas Perubahan  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang didalamnya memuat aturan-aturan yang sangat  jelas  mengenai  perkawinan, termasuk  batas  usia  untuk  melakukan perkawinan.  Dalam  Pasal  7  Undang-
3 International Planned Parenthood Federation  and  The  Forum  on  Marriage  and  The Rights of Women and Girls, “Ending Child Marriage (a  Guide  for  Global  Policy  Action)”  (LONDON, 2007), hlm, 7.
Undang No.16 Tahun 2019 telah secara rinci memuat bahwa batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi  laki-laki  dan  19  tahun  bagi perempuan.  Meskipun  dalam  hukum Indonesia  ataupun  Undang-Undang telah  mengatur  batasan  usia  nikah, namun  dalam  prakteknya  sangat marak  ditemui  pernikahan  di  bawah umur dengan berbagai macam alasan.
Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama telah mengumpulkan data bahwa permohonan dispensasi kawin
terhitung  berjumlah  34ribu  dalam jangka waktu Januari hingga Juni 2020. Dimana,  dikabulkan  sebanyak  97% dan  yang  meminta  permohonan dispensasi tersebut
rata-rata merupakan  anak  dibawah  umur sebanyak  60%.  Jumlah  permohonan dispensasi  kawin  sangat  melonjak secara signifikan dibandingkan sebelumnya  yakni  berjumlah  23.700. 4 Tidak dapat dipungkiri jumlah kenaikan  yang  sangat  signifikan tersebut juga dipengaruhi oleh pandemi  Covid-19,  selain  berdampak dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata  pandemi  Covid-19  juga berdampak dalam meningkatnya pernikahan  di  bawah  umur.  Hal  ini selaras  dengan  apa  yang  terjadi  di Jawa  Timur,  dimana  berdasarkan  data yang  telah  dikumpulkan,  peningkatan angka  perkawinan  di  bawah  umur meningkat  hingga  300%. 5 Salah  satu
4 Muhammad  Ahsan  Ridhoi,  “Wabah
Pernikahan  Dini  Di  Tengah  Pandemi  Dan
Dampak Buruknya,” n.d., https://katadata.co.id/muhammadridhoi/anali sisdata/5ff7cb5df279/wabah-pernikahan-dini- di-tengah-pandemi-dan dampak buruknya diakses pada hari Rabu, 8 September 2021 Pukul 19.00 .
5 Redaksi,  “Pernikahan  Anak  Di  Jatim Meningkat  Selama  Masa  Pandemi,”  n.d., https://sabdanews.com/2021/06/20/pernikahan anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama pandemi-covid-19/.
daerah yang mengalami kenaikan angka pengajuan  dispensasi  kawin  selama masa  pandemi    Covid-19  yang  masih belum  menemui  titik  temu  ini,  adalah Kabupaten Magetan, Kabupaten
Magetan  merupakan  Kabupaten  paling barat  di  Jawa  Timur,  dimana  di Pengadilan  Agama  Magetan,  Jawa Timur,  terdapat  lonjakan  drastis  dari tahun-tahun sebelumnya mengenai permohonan dispensasi kawin. Segala sesuatu mengenai perkawinan  sudah  diatur  secara  jelas didalam  hukum  positif  di  Indonesia yakni  Undang-Undang  No.16  Tahun 2019  Atas  Perubahan  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan termasuk  juga  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) yang didalamnya memuat aturan- aturan  yang  sangat  jelas  mengenai perkawinan,  termasuk  batas  usia  untuk melakukan perkawinan. Undang- Undang No.16 Tahun 2019 lebih jelasnya dalam pasal 7 telah secara rinci memuat bahwa  batas  umur  dalam  melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun  dalam  hukum  Indonesia ataupun  batasan  usia  nikah  telah  diatur dalam  Undang-Undang,  namun  dalam prakteknya  sangat  marak  ditemui banyaknya  alasan  untuk  melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan  di  bawah  umur  dapat dilakukan  namun  wajib  melakukan pemberitahuan  ke  KUA  menggunakan lampiran  penetapan  dispensasi  kawin. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya perkawinan  tidak  hanya  sah  menurut kepercayaan  akan  tetapi  juga  sah berdasarkan  negara.  Apabila  tidak melampirkan maka perkawinan tersebut tidak legal.
Dalam hal ini pengadilan agama sangat berperan penting dalam diperbolehkannya  dispensasi  kawin, dispensasi kawin dari pengadilan agama menyebabkan perkawinan dibawah umur  dinyatakan  legal  secara  agama
maupun  negara.    Permasalahan  yang muncul disini adalah dapat dilihat dari segi  das  sollen  bahwa  telah  dijelaskan dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019    pasal  7  ayat  (1)  bahwa suatu perkawinan diperboleh-kan apabila  calon  mempelai  laki-laki  dan perempuan  harus  berusia  sekurang- kurangnya  19  tahun.  Akan  tetapi secara  das  sein  semakin  melonjak drastis  angka  perkawinan  di  bawah umur,  yang  dimana  belum  berusia  19 tahun.  Hal  tersebut  dapat  terjadi dikarenakan  atas  faktor-faktor  tertentu hakim
menetapkan untuk
mengabulkan  permohonan  dispensasi kawin.  Hal  ini  tentu  merupakan sebuah  hal  yang  dapat  menjadi hambatan  dalm  upaya  mewujudkan meminimalisir  praktik  perkawinan dibawah umur.
Permasalahan  yang  muncul disini adalah dapat dilihat dari segi das sollen (hukum yang seharusnya terjadi sebagai  fakta  yang  diungkapkan  para ahli  hukum  dalam  teori,  atau  hukum yang  dicita-citakan  atau  diharapkan) bahwa  telah  dijelaskan  dalam  pasal  7 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  bahwa  suatu  perkawinan diperbolehkan  atau  diizinkan  apabila calon mempelai pria dan wanita harus berusia  sekurang-kurangnya  19  tahun. Akan  tetapi  secara  das  sein  (hukum yang terjadi secara nyata di masyarakat,  hukum  yang  hidup  dan berkembang  di  masyarakat),  semakin melonjak  drastis  angka  perkawinan  di bawah  umur,  yang  dimana  belum mencapai  usia  yang  ditentukan  yakni 19 tahun.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan cara untuk melakukan sesuatu menggunakan  pikiran  secara  seksama guna  mencapai  suatu  tujuan  dengan cara  mencari,  mencatat,  merumuskan, dan  menganalisis  hingga  menulis
laporan. 6 Istilah  metodelogi  berasal  dari istilah  metode  yang  mempunyai  arti jalan, akan tetapi metode pula dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan  dalam  penelitian  serta evaluasi.
7 Dalam  sebuah  penelitian harus  didasarkan  dengan  metode penelitian yang tepat. Metode pendekatan  yang  diambil  oleh  penulis dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  empiris  atau  jenis  penelitian hukum  sosiologis  atau  juga  penelitian lapangan.  Yakni  menganalisis  maupun mengkaji peraturan  yang berlaku dengan  fakta  di  dalam  kehidupan masyarakat sehari-hari.
Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  empiris  atau  jenis penelitian  hukum  sosiologis  atau  juga penelitian lapangan. Yakni menganalisis maupun  mengkaji  peraturan  yang berlaku dengan fakta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Merupakan  suatu  penelitian  yang berupa  studi  studi  empiris  untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Penulis  memperoleh  data  yang  akurat dan otentik. Dikarenakan telah dilakukan dengan mengumpulkan sumber  data  baik  data  primer  serta sekunder, yang
disesuaikan menggunakan pendekatan penelitian.
Penelitian  hukum  sosiologis atau empiris merupakan sebuah metode penelitian  yang  dimana  akan  dilakukan untuk  mendapatkan  mengenai  data primer  dan  juga  data  sekunder  serta menentukan kebenaran dengan menggunakan  metode  berpikir  induktif
6 Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,
Metodologi  Penelitian ,  (Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara, 2002)hlm, 1.
7 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press,  2012) hlm, 5.
serta  fakta  yang  digunakan  untuk melakukan proses induksi dan pengujian  kebenaran  yang  kuat  dari narasumber adalah fakta yang mutakhir. 8 Terdapat  dua  macam  data dalam  penelitian  hukum  yuridis empiris  yakni  data  primer  dan  juga data sekunder.
Biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat (empiris) yang harus  diteliti  secara  langsung  yakni diperoleh  dari  wawancara  secara langsung di Pengadilan Agama Magetan yakni Data primer merupakan  data  yang  didapatkan secara
langsung, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam  bentuk  dokumen  tidak  resmi yang  kemudian  diolah  oleh  peneliti. Dan  juga  data  sekunder  merupakan data  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen  resmi,  buku  atau  kitab  yang berafiliasi  dengan  objek  penelitian, yang  akan  terjadi  penelitian  pada bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
9 Metode analisis data
merupakan tahap penting dalam suatu penelitian  karena  dengan  analisis  data ini,  data  yang  diperoleh  akan  diolah untuk    mendapatkan  jawaban  dari permasalahan  yang  ada.  Berdasarkan Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan kualitatif  terhadap  data  primer  dan data  sekunder.  Deskriptif  tersebut, meliputi  isi  dan  struktur  hukum positif,  yaitu  suatu  kegiatan  yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan  isi  atau  makna  aturan hukum yang dijadikan rujukan menyelesaikan  permasalahan  hukum yang menjadi objek kajian.
8 Bahder  Johan  Nasution, Metode Penelitian  Ilmu  Hukum (Bandung:  Mandar  Maju, 2008)hlm, 123.
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)hm, 106.

## Pelaksanaan  Pemberian  Dispensasi
Kawin  sebelum  dan  sesudah  Masa Pandemi  Covid-19  di  Pengadilan Agama Magetan
Dispensasi  kawin  merupakan sebuah izin untuk melakukan perkawinan yang diberikan oleh pengadilan  yang  berwenang  kepada calon  mempelai  laki-laki  maupun  calon mempelai  perempuan  yang  belum berusia  19  tahun  untuk  melakukan perkawinan.
Dimana dispensasi merupakan sebuah wujud dari keringanan,  yang  dimaksud  keringanan yakni bagi pasangan yang ingin mnikah akan  diberikan  sebuah  keringanan karena  belum  memenuhi  batas  usia menikah menurut undang-undang perkawinan  atau  bisa  dikatakan  belum memasuki  usia  dewasa.  Pemberian dispensasi kawin sebenarnya mempunyai tujuan yang paling mendasar  yakni  untuk  memberikan kepastian  hukum  bagi  bayi  yang  akan dilahirkan  nantinya  (dalam  kasus  hamil diluar nikah).
Pengaturan  mengenai  dispensasi kawin  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Undang – Undang  Nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dan  juga  diatur dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam). Akan  tetapi  dalam  undang-undang perkawinan  belum  dijelaskan  secara jelas dan rinci,  oleh sebab itu dispensasi kawin  juga  diatur  secara  khusus  di dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin  yang  telah  ditetapkan  pada tanggal  20  November  2019,  yang nantinya  akan  dijadikan  pedoman  oleh setiap  hakim  di  pengadilan  yang  mana prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Salah satu wewenang peradilan agama adalah menangani dispensasi kawin, yakni bagi
calon  suami  atau  istri  yang  belum mencapai  umur  perkawinan  (19  tahun bagi  laki-laki  dan  19  tahun  bagi perempuan) dapat diwakili oleh orang tua yang bersangkuta untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan  Agama  yang  wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Pemberian dispensasi kawin tentunya  melewati  beberapa  proses salah  satunya  di  Pengadilan  Agama Magetan yang telah berupaya mengadili  perkara  dengan  semaksimal mungkin, dengan kesederhanaan proses administrasi yang tidak mempersulit, dan membuat para pihak tidak terbelit-belit.
Pengadilan  Agama  Magetan sudah
menangani permohonan dispensasi  kawin  sejak  berdirinya Pengadilan  Agama  Magetan,  sesuai yang  telah  dijelaskan  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  termasuk  kedalam kewenangannya. Dengan adanya Undang-Undang ini membuat kewenangan Pengadilan Agama
semakin  kuat.  Pada  tahun  2019 banyaknya  pengajuan  permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan  cenderung stabil dan normal. Data diatas adalah contoh permohonan dispensasi  kawin  dari  permohonan diterima  hingga  diputus,  yang  dimana dalam  proses  penyelesaiannya  terdiri dari  satu  hakim  ketua  dan  dua  hakim anggota.
10 Keadaan sedikit
berbeda setelah  adanya  pandemi  Covid-19, berawal  pada  tahun  2020  Indonesia mengalami  pandemi  yang  disebabkan oleh  SARS-CoV-2  atau  Corona  Virus Disease  2019,  virus  tersebut  dikenal sebagai  virus  Covid-19.  Pada  31 Desember  2019  WHO  pertama  kali
10 Wawancara  Dengan  Panitera  Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan,” n.d Ibu Hj. Siti  Marfuah  S.H,  pada  Kamis,  1  Desember  2021, pukul 09.18.
baru  mengetathui  penyebaran  virus  ini di  Wuhan,  Cina.  Virus  tersebut  mulai memasuki  Indonesia  pada  2  Maret  2020 hingga  sekarang  yang  pertama  kali dibawa oleh warga negara asing (WNA). Setelah  diumumkannya  hal  tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai  kebijakan.  Karena  pandemi Covid-19  ini  mempunyai  dampak  yang meliputi berbagai aspek kehidupan.
Pandemi Covid-19 selain berdampak  pada  bidang  kesehatan, ekonomi,
pendidikan, pariwisata ternyata  juga  berdampak  pada  naiknya angka  pernikahan  dini  atau  pernikahan dibawah  umur.  Perkawinan  anak  atau sering  disebut  sebagai  perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  usianya belum  mencapai  usia  yang  ditentukan oleh  undang-undang.  Aturan  mengenai pernikahan sendiri sudah jelas dan rinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Termasuk  juga batasan usia dalam melakukan pernikahan. Sebagaimana telah
dijelaskan  dalam  pasal  7  ayat  (1)  bahwa “Perkawinan  hanya  d iizinkan  apabila pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur 19 (sembilan belas) tahun.”
Pernikahan  di  bawah  umur  ini berimbas  langsung  kepada  banyaknya permohonan  dispensasi  kawin,  dengan syarat  tertentu  perkawinan  yang  calon mempelainya  belum  mempunyai  cukup umur diperbolehkan, yaitu saat melakukan  pemberitahuan  ke  KUA dengan melampirkan penetapan dispensasi kawin. Selama masa pandemi Covid-19 yang diiringi dengan melonjaknya kenaikan angka permohonan dispensasi kawin,
Pengadilan  Agama  Magetan  berupaya untuk  memaksimalkan  penggunaan  e- court  maupun  e-litigation.  Pengadilan Agama  Magetan  berupaya  hingga memasang  spanduk  dan  menyebarkan
brosur, akan tetapi masyarakat cenderung  memilih  offline  seperti biasa dan datang ke pengadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Ibu  Sri  Hartati  Ekwan  R,  S.Ag selaku  Panitera  Muda  Permohonan, tentunya  masa  pandemi  Covid-19  ini jelas  berpengaruh  kepada  proses persidangan,  di  Pengadilan  Agama Magetan selama masa pandemi seluruh  pegawai  bekerja  offline  secara bergantian,  dan  merangkap  jabatan, serta  berita  acara  dikerjakan  di  rumah oleh para pegawai.
Hal  serupa  juga  disampaikan oleh  Bapak  Syahrulah,  S.H.I  M.H. selaku  Hakim  Pengadilan  Agama Magetan  yang  bahwasannya  untuk menekan banyaknya permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi  COVID-19  ini  Pengadilan Agama  Magetan  telah  berupaya semaksimal  mungkin.  Diantaranya dengan  menambahkan  syarat  berkas tertentu yang harus dilengkapi. Perbedaan  lain  juga  terlihat  dari jumlah  perkara  masuk  yang  dibatasi, misalnya  dispensasi  kawin  hanya dibatasi  5  perkara  setiap  harinya. Selama  masa  pandemi  COVID-19 dalam mengadili permohonan dispensasi  kawin  dilakukan  oleh hakim  tunggal,  dikarenakan  hakim selama  masa  pandemi  harus  WFH (Work  Form  Home),  selain  itu  juga harus
bergantian
mengingat
banyaknya  permohonan  yang  masuk dan juga harus diselesaikan.
Selama  masa  pandemi  Covid- 19  Pengadilan  Agama  Magetan  tetap berupaya  untuk  meminimalisir  angka pernikahan  dini  yang  meningkat secara  signifikan  ini,  salah  satunya dengan melakukan semacam konseling melalui dinas P2TP2A (Pusat
Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak)  yakni  berupa pemantapan  apabila  ingin  melakukan pernikahan  yang  dimana  hasil  dari
konseling  akan  dijadikan  rekomendasi dalam  menetapkan  dispensasi.  Surat keterangan dari rekomendasi ini dijadikan  juga  sebagai  salah  satu  syarat apibila  pemohon  ingin  mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan  Agama  Magetan.  Surat Edaran  Nomor  1  tahun  2020  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  selama Masa  Pencegahan  Penyebaran  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di Lingkungan  Mahkamah  Agung  dan Badan  Peradilan  yang  Berada  di
Bawahnya salah satunya adalah peradilan agama. Faktor Penyebab Banyaknya Permohonan  Dispensasi  Kawin  selama
Masa  Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan
Berdasarkan  Hasil  wawancara dengan Bapak Syahrullah selaku Hakim di  Pengadilan  Agama  Magetan,  Faktor penyebab  pengajuan  dispensasi  kawin adalah sebagai berikut 11 :
1. School  From  Home (Pembelajaran Jarak Jauh) Seiring dengan pandemi Covid-19 yang terjadi hingga sekarang,  Pemerintah    Indonesia mulai  menerapkan  kebijakan  sistem Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB). Setiap masyarakat diharapkan  untuk  tidak  melakukan aktifitas  diluar  rumah,  semua pekerjaan  sampai  sekolah  dan proses pembelajaran dilakukan melalui  online  atau  secara  daring atau  jarak  jauh  dirumah  dengan konsep  Work  From  Home  ataupun School  From  Home.    Kementerian Pendidikan    dan  Kebudayaan mengeluarkan      Surat      Edaran nomor    4    tahun    2020    tentang pelaksanaan  kebijakan    pendidikan dalam    masa    darurat  penyebaran
11 “Wawancara  Dengan  Hakim  Pengadilan Agama  Magetan  Bapak  Syahrulah,S.H.I  M.H.  Pada Kamis, 1 Desember 2021, Pukul 14.00,” n.d.
corona  virus  disease (Covid-19).
12 Tanpa disadari hal ini berdampak  juga  pada  pergaulan anak  di  masa  pandemi,  dimana mereka  secara  leluasa  dapat mengakses  internet  setiap  hari, dan  juga  melihat  yang  seharusnya tidak  dilihat  seperti  konten  video porno dan lain sebagainya. Banyak dari mereka yang menyalahgunakan  keadaan  ini dengan  bergaul  dengan  leluasa  di lingkungan sekitar serta melakukan tindakan yang seyogyanya  tidak  dilakukan  yang dimana  hal  ini  berimbas  dengan kehamilan  diluar  nikah  yang mengharuskan para anak dibawah umur  ini  menikah  di  usia  yang belum seharusnya.
2. Hamil  Diluar  Nikah  (Marride  By Accident) Sama sepeti sebelum pandemi  Covid-19,  salah  satu penyebab  terjadinya  pernikahan dibawah  umur  yaitu  hamil  diluar nikah.    Hamil  diluar  nikah  disini bisa  disebabkan  karena  pergaulan yang  semakin  bebas  dan  juga minimnya  pengetahuan  ataupun akses terhadap informasi kesehatan  tentang  reproduksi. tidak  dapat  dipungkiri  terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan  kehamilan  di  luar nikah  secara  tidak  langsung menyebabkan  peningkatan  ini terus  terjadi.  Akibat  dari  hamil diluar  nikah  karena  anak-anak melakukan  hubungan  yang  tidak diajarkan  dalam  norma  membuat mau  tidak  mau  mereka  harus dinikahkan sesegera mungkin demi  status  anak  yang  berada  di dalam kandungan kedepannya.
12 Fitri M., “Pengaruh Emergency Remote Learning  Untuk  Melihat  Motivasi  Belajar  Anak Usia  Dini,” Child  Education  Journal 2,  no.  2  (2020): hlm, 68-78.
3. Faktor Ekonomi Pandemi Covid-19 tentu berdampak  pada  banyaknya  orang yang  kehilangan  pekerjaannnya,
dari berbagai macam sektor pekerjaan.  PHK  (Pemberhentian Hubungan  Kerja)  serta  merta  tidak dapat  dihindari  dikarenakan  semua merasa impact kerugian yang cukup potensial.  Faktor      ekonomi  dapat memengaruhi hubungan sosial (Johnson,  1994).  Banyaknya  kepala keluarga yang tidak bekerja memberikan dampak tidak
terpenuhinya  kebutuhan  primer maupun  sekunder  keluarga.  Hal  ini merupakan  awal  mula,  bagi  mereka yang  mempunyai  anak  gadis, walaupun  masih  dibawah  umur. Sebagian  orang  tua  menganggap dan  menilai  bahwa  anak  mereka adalah  solusi  dari  keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini.
Sebagai  jalan  keluar  para orang  tua  ini  memilih  untuk menikahkan  anaknya  yang  masih dibawah  umur  dengan  segala konsekuensinya  termasuk  harus melalui prosedur permohonan dispensasi kawin. Dengan
menikahkan  anak  dianggap  dapat mengurangi  masalah  ekonomi  yang terjadi  di  keluarga mereka.  Masalah ekonomi  ini  membuat  orang  tua tidak mampu menyukupi kebutuhan anaknya termasuk sekolah, sehingga dengan menikahkannya  dianggap  sudah lepas  dari  tanggungjawab  dan  si anak  akan  mendapatkan  kehidupan yang  lebih  baik  untuk  kedepannya. Alasan ekonomi di keluarga ekonomi  menengah  kebawah  ini masih  menjadi  alasan  yang  cukup sering  digunakan  atau  tameng  yang sampai  saat  ini  masih  berkembang di  lapisan  masyarakat,  terlebih  lagi dikalangan masyarakat pedesaan.
4. Faktor Adat, Sosial Budaya, Agama
Selepas  adanyaa  pandemi
Covid-19  atau  tidak  faktor  adat juga  merupakan  salah  satu  faktor mendasar yang menyebabkan adanya  pernikahan  di  usia  dini. Masyarakat Indonesia yang majemuk  dengan  berbagai  corak budaya  yang  melekat  di  masing- masing  daerah  juga  menjadi penyebab  pernikahan  di  bawah umur.  Faktor  adat  maupun  sosial budaya yang sering terjadi merupakan  upaya  perjodohan yang  dilakukan  oleh  beberapa orang  tua  dengan  menikahkan anaknya  dengan  anak  kerabatnya, walaupun  anak  kerabat  tersebut masih  di  bawah  umur.  Faktor lainnya  adalah  keinginan  orang tua untuk menjaga garis keturunan agar mempecepat estafet keturunannya,  dan  juga  tradisi keluarga  dimana  menikah  muda sudah  menjadi  sebuah  tradisi untuk  menghindari  kata  perawan tua  dan  juga  pemikiran  ini didasarkan  pada  ajaran  agama islam  bahwa  tidak  ada  batasan usia untuk menikah, yakni menganut  mumayyis  (baligh)  dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan. Pada  akhirnya  adat  istiadat yang  sangat  diyakini  terbukti menambah presentase angka kenaikan  pernikahan  di  usia  dini. Hal  yang  cukup  menarik  dari presentase  pernikahan  dibawah umur di Indonesia adalah terjadinya perbedaan atau ketimpangan yang cukup signifikan  antara  di  pedesaan  dan perkotaan. Didalam hukum terdapat  hukum  netral  dan  juga hukum sensitif, contoh dari hukum  sensitif  adalah  hukum yang membahas mengenai perkawinan.  Keberadaan  norma yang  ada  dalam  undang-undang
perkawinan  lekat  dengan  agama, budaya  dan  juga  adat  istiadat.  Ada beberapa faktor seperti adat kebiasaan  dimana  anak  sebagai  aset atau  kekayaan  yang  artinya  bahwa terdapat sesuatu yang memungkinkan  bisa  membantu kenapa tidak dikawinkan.
5. Perubahan  batas  usia  perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam  upaya  meminimalisir perkawinan  dibawah  umur  maka ditetapkan  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019,  akan  tetapi  keluar dari harapan bahwa dalam peraturan  ini  tidak  membawa perubahan terhadap dispensasi kawin  sehingga  semakin  meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan  karena  pihak  atau  calon mempelai  yang  berumur  17  tahun atau  18  tahun  tidak  mengajukan dispensasi, sehingga dengan adanya penetapan  undang-undang  ini  jadi mengajukan permohonan dispensasi kawin.  Pada  fakta  dilapangan  pasca disahkannya  undang-undang  ini membuat kenaikan angka dispensasi  kawin  semakin  melonjak secara  drastis.  Sebagai  contoh adalah  pengadilan  agama  Magetan yang  juga  merasakan  dampak  dari penetapan undang-undang ini.
6. Kesanggupan Calon Mempelai
Di Pengadilan Agama Magetan  juga  banyak  dijumpai bahwa alasan mengajukan dispensasi  kawin  adalah  calon mempelai laki-laki
maupun perempuan  sudah  siap  secara  lahir maupun  batin.  Dimana  calon  suami sudah  siap  untuk  berumah  tangga dan  sudah  mempunyai  pekerjaan atau  penghasilan  yang  tetap.  Maka tidak  ada  alasan  untuk  orang  tua
calon  mempelai  perempuan  tidak segera menikahkan anaknya.
Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin selama  Masa  Pandemi  Covid-19  di
Pengadilan Agama Magetan
Dalam  menjatuhkan  sebuah putusan  ataupun  penetapan  hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya harus serta merta bersikap objektif dan tidak  condong  atau  terlepas  dari campur  tangan  pihak  manapun.  Hal ini dilakukan guna menjujung marwah persidangan dan juga eksistensi hakim saat mengadili suatu kasus yang paling penting yakni pokok
permasalahannya.  Pada  saat  proses persidangan  dispensasi  kawin,  majelis hakim  akan  menghadirkan  semua pihak  ke  dalam  persidangan  dan mendengarkan  semua  keterangan  dari para  pihak,  hal  ini  dilakukan  sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan ataupun
menolak permohonan dispensasi kawin. Menurut  hasil  wawancara  dengan Bapak  Syahrullah  S.H  M.H  Selaku Hakim di Pengadilan Agama Magetan, pertimbangan  hakim  dalam  menolak dispensasi  kawin  adalah  sebagai berikut Dalam  mengabulkan  dispensasi  kawin hakim akan mempertimbangkan :
Pertama, pertimbangan  yuridis (peraturan
perundang-undangan). Hakim  sebagai  wakil  tuhan  di  bumi dalam  memutuskan  perkara  selalu berlandaskan
kepada peraturan Perundang-Undangan  yang  telah  ada. Kaitannya  dengan  dispensasi  kawin tentu sudah dijelaskan dalam Undang- Undang.
Kedua, pertimbangan  mengenai kemaslahatan dan kemudharatan. Tidak  dapat  dipungkiri  faktor  yang menyebabkan  banyaknya  permohonan dispensasi  kawin  adalah  kehamilan
diluar nikah (Married By Accident) yang biasanya terjadi karena pergaulan bebas. di Pengadilan Agama Magetan sebagian besar  permohonan  dispensasi  kawin diajukan  karena  hal  ini  apalagi  selama masa  pandemi  Covid-19,  banyak  anak dibawah  umur  yang  lepas  kendali mengakses  teknologi  menonton  video porno  berujung  melakukan  perbuatan yang  seharusnya  tidak  dilakukan  dan akhirnya hamil diluar nikah. Oleh sebab itu,  majelis  hakim  akan  mengabulkan permohonan  dispensasi  agar  status  dari anak  yang  dikandung  menjadi  jelas  dan bisa  mendapatkan  hak-haknya.  Melihat dari  kasus-kasus  sebelumnya  juga dilakukan  untuk  menghindari  kasus nikah  dibawah  tangan  yang  akan berdampak  pada  proses-proses  hukum berikutnya.
Dan juga untuk menghindari  sanksi  sosial  hidup  di masyarakat. Ketiga, Berdasarkan metode ijtihad  hakim,  ijtihad  yang  kaitannya dengan  putusan  hakim  merupakan metode  yang  dijalankan  oleh  hakim dalam menetapkan aturan.
Di
Pengadilan  Agama  Magetan  dalam memutuskan  atau  menetapkan  perkara termasuk  dispensasi  kawin,  ijitihad hakim mempunyai pertimbangan sendiri  sesuai  musyawarah  majelis hakim  pada  saat  memberikan  sebuah putusan.
Keempat, Menurut
Bapak Syahrullah  yang  tidak  kalah  penting justru  berhubungan  dengan  pemohon itu  sendiri,  bahwa  para  majelis  hakim akan  mempertimbangkan  orang  yang mengajukan  permohonan  dispensasi kawin  benar-benar  berhak  mengajukan dispensasi  kawin  atau  tidak.  Termasuk juga apakah terdapat larangan perkawinan  atau  tidak,  dari  kesaksian orang  tua  dan  para  saksi  tadi  para majelis  hakim  akan  menyakan  apakah calon suami dan istri memiliki hubungan  darah  yang  mana  melanggar peraturan  yang  ada  dalam  Undang-
Undang Perkawinan. Kelima, dalam mengadili permohonan  dispensasi  kawin  di Pengadilan Agama Magetan salah satu faktor  penting  untuk  mengabulkan permohonan dispensasi tersebut adalah terdapat adanya alat bukti yang sah  dan  lengkap,  Hal  tersebut  penting dan mendasar. Sebaliknya, dalam menolak
permohonan  dispensasi  kawin  hakim akan  mempertimbangkan  beberapa faktor berikut :
Pertama, Pemohon  tidak  bisa menunjukkan  alat  bukti  yang  ia gunakan di dalam persidangan, eksistensi alat bukti di suatu permasalahan  sangat  memiliki  peran penting  dalam  persidangan  karena dengan  adanya  alat  bukti  karena nantinya  dapat  digunakan  sebagai bahan  verifikasi  di  dalam  persidangan yang  nantinya  akan  disampaikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk  menilik  permasalahan  guna memberi kepastian hukum dari perkara yang telah diajukan.
Kedua ,  karena  tidak  ada  alasan yang mendesak dan terkesan tergesa – gesa  untuk  ingin  menikah  sehingga banyak  juga  yang  diminta  untuk menunggu  hingga  umurnya  genap  19 tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk  menekan  angka  pernikahan dini.  Apalagi  di  masa  pandemi  Covid- 19 yang dimana permohonan dispensasi  kawin  semakin  meningkat drastis.  Apabila  keadaan  tidak  benar- benar mendesak maka tidak ada alasan untuk melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.
Ketiga ,  kedua  calon  mempelai telah  menikah  sebelum  ditetapkan penetapan  dispensasi  kawin  dari Majelis Hakim.
Keempat, kedua  calon  mempelai terutama  dari  calon  suami  harus  siap dan  mampu,  hal  ini  tentunya  akan menjadi  pertimbangan  hakim  dalam
mengabulkann dispensasi kawin.
Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam  Menghadapi  Kenaikan Angka  Pernikahan  di  bawah  Umur selama Masa Pandemi Covid 19
Menurut  Pasal  1  angka  5  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia No-mor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Dispensasi Kawin, “Dispensasi  kawin  adalah  pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calob suami/istri  yang  be-lum  berusia  19
(sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.”
Dispensasi  kawin  diajukan  dalam bentuk  permohonan  yang  diajukan  ke pengadilan  agama,  yang  mana  sudah dijelaskan  mengenai  kewenangan  relatif dalam bermacam-macam perkara seperti yang  tercantum  Undang-  undang Nomor 7 Tahun 1989 yang salah satunya mengenai permohonan dispensasi kawin, yakni bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19  tahun  bagi  laki-laki  dan  19  tahun bagi  perempuan)  diajukan  oleh  orang tuanya  yang  bersangkutan  kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya  meliputi  tempat  tinggal pemohon.
Dasar    yang    digunakan    hakim Pengadilan    dalam    menetapkan dispensasi kawin adalah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah  Agung    Nomor  5  Tahun 2019  dan  Kompilasi    Hukum    Islam. Sedangkan    yang    menjadi    dasar keadilan  pertimbangan  hakim  adalah demi  tercapainya      kemaslahatan      dan mengurangi      kemahdaratan      yang melihat  kepada    keadilan   kesejahteraan masyarakat.    Dalam    pemeriksaannya hakim  melihat    kesiapan    fisik    dan psikis    pemohon    serta    penghasilan yang    dimiliki  calon    mempelai    pria untuk    kehidupan    keluarganya kedepan.
Dasar hakim menolak
permohonan    dispensasi    nikah   kesia- pan    calon    belum    matang    dari  segi fisik,    mental    dan    ekonomi,
hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera
dinikahkan.  Oleh  sebab  itu  dispensasi kawin  dalam  proses  penerapannya dispensasi  kawin  dirasa  kurang  efektif dalam  menekan  peningkatan  angka perkawinan dibawah umur  khususnya di  masa  pandemi  COVID-19  yang cukup drastis. Hukum dapat dikatakan efektif  jika  output  atau  luaran  yang diberikan  mempunyai  dampak  positif bagi  masyarakat.  Efektivitas  disini berarti  kinerja  hukum,  yang  dapat dilihat  dari  perilaku  masyarakat. Apabila  masyarakat  patuh  dengan aturan  tersebut  dan  mencapai  tujuan yang dikehendaki dari adanya peraturan  tersebut,  maka  suatu  aturan hukum dapat dikatakan efektif. Perubahan  atau  pembaruan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pe-rubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tidak  mempunyai  peran atau pengaruh terhadap upaya meminimalisir  pernikahan  di  bawah umur  di  Indonesia,  justru  berbanding terbalik  dengan  kenyataannya  bahwa dengan  adanya  perubahan  tersebut justru  permohonan  dispensasi  kawins angat  melonjak  drastis,  termasuk dalam  masa  pandemi  covid  19. Tentunya  hal  ini  menjadi  sebuah tanggungan  yang  harus  diselesaikan oleh  pemerintah,  upaya  yang  efektif dalam  mengatasi  hal  ini  sangat diperlukan, agar perkawinan di bawah umur dapat ditekan. Upaya nyata yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi
tentang dampak  perkawinan  di  bawah  umur, yang harus dilakukan secara merata di pelosok tanah air.

## Penutup
Faktor  banyaknya  permohonan
dispensasi  kawin  selama  masa  pandemi Covid-19  ternya  terjadi  dikarenakan beberapa sebab antara lain, School From Home  (Pembelajaran  Jarak  Jauh)  yang membuat  anak  di  bawah  umur  lebih leluasa  mengakses  apa  saja,  Hamil Diluar  Nikah  (Marride  By  Accident), faktor  ekonomi  orang  tua  menengah kebawah  yang  memaksa  untuk  segera menikahkan  anaknya,  Faktor  Adat, Sosial  Budaya,  Agama,  Perubahan  batas usia  perkawinan  menurut  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  berubah  menjadi  19 tahun, serta kesanggupan calon mempelai.
Untuk  pelaksanaan  pemberian dispensasi  kawin  sebelum  dan  sesudah masa  pandemi  tidak  jauh  berbeda, sebelum masa pandemi prosedur pengajuan  dispensasi  dilakukan  sesuai peraturan  yang  berlaku,  akan  tetapi untuk menekan banyaknya permohonan dispensasi  kawin  selama  masa  pandemi Covid-19 ini Pengadilan Agama Magetan  telah  berupaya  semaksimal mungkin. Diantaranya dengan menambahkan syarat berkas yang harus dilengkapi  seperti  melakukan  semacam konseling  melalui  dinas  P2TP2A  (Pusat Pela-yanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  danAnak)  yakni  berupa pemantapan  dalam  pernikahan  yang dimana  hasil  dari  konseling  akan dijadikan
rekomendasi dalam menetapkan  dispensasi.  Dan  juga jumlah  perkara  yang  masuk  dibatasi, misalnya  dis-pensasi  kawin  hanya dibatasi 5 perkara setiap harinya. Selama masa pandemi Covid-19 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin  dilakukan  oleh  hakim  tunggal. Dikarenakan  Hakim  selama  Masa Pandemi  harus  WFH,  selain  itu  juga harus bergantian meng-ingat banyaknya permohonan  yang  masuk  dan  juga harus  diselesaikan.  Guna  pencegahan
dan  meminimalisir  penyebaran  virus Covid-19  di  lingkungan  peradilan, Pengadi-lan  Agama  Magetan  sudah berupaya  untuk    menerapkan  anjuran apa yang telah diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2020.
Dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin  di  Pengadilan  Agama  Magetan Hakim selalu memperhatikan beberapa  pertimbangan  yang  matang, antara  lain  pertimbangan  yuridis (peraturan perundang-undangan), pertimbangan  mengenai  kemaslahatan dan kemudharatan, berdasarkan metode  ijtihad  hakim  (musyawarah majelis  hakim)  melihat  keterangan pemohon  di  persidangan,  dan  juga adanya  alat  bukti  yang  sah  dan lengkap.  Sedangkan  dalam  menolak dispensasi kawin akan mempertimbangkan  bahwa  pemohon tidak mempunyai alasan yang mendesak, tidak lengkapnya alat bukti atau  tidak  dapat  membuktikannya  di persidangan, calon mempelai baik laki- laki maupun perempuan terbukti telah menikah sebelum ditetapkannya penetapan  dispensasi  kawin  dari pengadilan  agama  yang  berwenang, dan juga calon mempelai dinilai belum siap secara lahir maupun batin.
Disini  dapat  ditarik  sebuah saran bahwa hendaknya dari pengadilan lebih selektif dalam mengabulkan dispensasi kawin disertai  dengan  menyampaikan  suatu arahan  pada  masyarakat  mengenai pengetahuan
atau aturan dan memeberikan arahan pada masyarakat mengenai  dampak  yang  ditimbulkan apabila tidak mematuhi suatu peraturan. Termasuk Pemerintah seyogyanya  mengeluarkan  peraturan yang  memuat  syarat  tertentu  dapat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin  atau  dengan  kata  lain  lebih dispesifikasikan,
yakni
dengan memberikan  limitatif  terhadap  hal-hal
mendesak dikalbukannya proses dispensasi  kawin  kecuali  hamil  di  luar nikah,  dengan  begitu  hakim  patrolinya jelas  dan  juga  diharapkan  dapat menekan  angka  pernikahan  di  bawah umur.  Dan  yang  terakhir  kepada masyarakat hendaknya lebih mengawasi anak-anak  agar  tidak  terjerumus  dalam pergaulan  bebas,  sehingga  tidak  terjadi hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dan pernikahan  dibawah  umur  tidak  terus meningkat  seperti  di  masa  pandemi Covid-19  ini,  sehingga  batasan  usia menikah  seperti  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terlaksanakan. Efektivitas  dispensasi  kawin  jika ditinjau dari efektivitas proses pelaksanaannya  sesuai  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No-mor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Perma  No.  5 Tahun  2019,  dimana  pada  proses pelaksanaannya  dispensasi  kawin  di pengadilan sudah berjalan dan mempunyai  nilai  kemanfaatan.  Akan tetapi jika ditinjau dari efektivitas tujuan diciptakannya  peraturan  tersebut  belum efektif dikarenakan justru masih banyak sekali  perkawinan  anak  di  bawah  umur atas  izin  yang  diberikan  dari  adanya dispensasi.  Oleh  sebab  itu  seharusnya hakim  di  pengadilan  agama  maupun Mahkamah  Agung  lebh  memberikan limitatif  terhadap  hal-hal  mendesak dikalbukannya  proses  dispensasi  kawin kecuali  hamil  di  luar  nikah.  Hal  ini diharapkan  dapat  menekan  angka pernikahan di bawah umur di Indonesia khususnya  pada  masa  sekarang  ini yakni selama masa pandemi COVID-19.

## Daftar Pustaka
Achmadi,  Cholid  Narbuko  dan  Abu. Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2002.
Ali,  Zainuddin. Metode  Penelitian  Hukum, .
Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Girls,  International  Planned  Parenthood Federation  and  The  Forum  on Marriage  and  The  Rights  of Women  and.  “Ending  Child Marriage  (a  Guide  for  Global Policy  Action),”  7.  LONDON, 2007. Güner,  R.,  Hasanoğlu,  İ.,  &  Aktaş.
“Covid -19: Prevention and Control  Measures  in  Community.
” Turkish  Journal  of  Medical
Sciences ,  no.  50(SI-1)  (2020):  571 – 577.
Ihza  Kriptie  Adhela.  “Tinjauan  Dampak Pemberlakuan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Terhadap Pengajuan  Dispensasi  Pernikahan Dini  Di  Pengadilan  Agama Negara  Bali.”  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

## M.,  Fitri.  “Pengaruh  Emergency  Remote
Learning  Untuk  Melihat  Motivasi Belajar  Anak  Usia  Dini.” Child Education  Journal 2,  no.  2  (2020): 68-78. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju, 2008.
Redaksi.  “Pernikahan  Anak  Di  Jatim Meningkat Selama Masa Pandemi,” n.d. https://sabdanews.com/2021/06 /20/pernikahan
anak-di-jatim- meningkat-300-persen-selama pandemi-covid-19/.
Ridhoi,  Muhammad  Ahsan.  “Wabah
Pernikahan  Dini  Di  Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya,” n.d. https://katadata.co.id/muhamm adridhoi/analisisdata/5ff7cb5df2
79/wabah-pernikahan-dini-di- tengah-pandemi-dan dampak- buruknya . S.H,  Ibu  Hj.  Siti  Marf uah.  “Wawancara Dengan  Panitera  Muda  Hukum Pengadilan Agama Magetan,” n.d. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 2012.
“Wawancara  Dengan  Hakim  Pengadilan Agama  Magetan  Bapak  Syahrulah, S.H.I M.H. Pada Kamis, 1 Desember 2021, Pukul 14.00,” n.d.