Asri  Lasatu,  Surahman,  Manga’Patila,  Gunawan  Arifin  (2023)  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Dimasa Pandemi Covid-19, (8) 4, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate. v8i4.11105
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 4, April 2023
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DIMASA PANDEMI COVID-19

## Asri Lasatu, Surahman, Manga’Patila, Gunawan Arifin
Faculty of Law, Tadulako University, Palu Email: asrilasatu@gmail.com

## Abstrak
Setiap orang adalah konsumen tanpa melihat kedudukan hukum dan status sosialnya. Pemerintah  dan  pelaku  usaha  serta  profesi  lainnya  saat  menggunakan  barang/jasa orang  lain  kedudukannya  menjadi  konsumen.  Sejak  manusia  dalam  kandungan sampai  meninggal  dunia  adalah  konsumen.  Oleh  karena  itu  hukum  memberikan perlindungan  agar  tidak  dirugikan  kepentingannya  oleh  pelaku  usaha,  baik  dalam keadaan  normal  maupun  saat  terjadi  keadaan  darurat  seperti  saat  ini,  dimana Indonesia  dan  seluruh  dunia  dilanda  Pandemi  Covid-19.  Permasalahan  dalam penelitian ini adalah bagaimana pola prilaku konsumen selama Pandemi Covid-19 dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya?.  Penelitian  empiris  dengan  menggunakan beberapa  pendekatan,  data  dianalisa  secara  kualitatif-kuantitatif,  dan  hasilnya berbentuk deskriptif analitik. Kesimpulan penelitian adalah selama pandemi Covid- 19  perilaku  konsumen  berubah  terutama  pada  aspek  pemenuhan  kebutuhan  hidup sehari-hari dan upaya meningkatkan imunitas. Olehnya, di masa Pandemi Covid-19 pemerintah  harus  meningkatkan  perannya  sebagai  pengayon  dan  pelindung konsumen.
Kata kunci : Covid-19; Keadaan Darurat; Konsumen; Perlindungan.

## Abstract
Everyone  is  a  consumer  regardless  of  legal  standing  and  social  status.  The government  and  business  actors  and  other  professions  when  using  other  people's goods/services  are  consumers.  Since  humans  are  in  the  womb  until  they  die  are consumers.  Therefore  the  law  provides  protection  so  that  business  actors  do  not question their interests, both under normal circumstances and during emergencies like  now,  where  Indonesia  and  the  whole  world  are  being  hit  by  the  Covid-19 Pandemic.  The  solution  in  this  research  is  how  are  consumer  behavior  patterns during  the  Covid-19  Pandemic  in  meeting  their  needs?  Empirical  research  using several approaches, analyzed qualitative-quantitative data, and the results are in the form of analytic descriptive. The conclusion of the research is that during the Covid-
19  pandemic,  consumer  behavior  changed,  especially  in  aspects  of  fulfilling  daily needs and efforts to increase immunity. Therefore, during the Covid-19 Pandemic, the government had to increase its closure as a protector and consumer protector.

## Keywords: Covid-19; Emergency; User; Protection

## Pendahuluan
Hubungan  hukum  konsumen  dengan  pelaku  usaha  merupakan  hubungan keperdataan  yang  tunduk  pada  hukum  privat  (Moniung,  2015).  Namun  demikian, kedudukan  konsumen  secara  sosiologis  berada  pada  posisi  yang  lemah.  Olehnya, kehadiran pemerintah sebagai regulator dalam hubungan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum  kepada konsumen, sehingga kepentingannya tidak dirugikan oleh pelaku usaha.  Kehadiran pemerintah dalam hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembentukan peraturan  perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta wewenang pemerintah (Rosadi, 2020).
Salah satu regulasi yang dibentuk oleh pemerintah adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Tujuan  pembentukan  undang-undang  a  quo adalah:  (a)  meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi  diri;  (b)  mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;  (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  (d)  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  berusaha;  (f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Undang-undang a quo dibuat untuk mengatur hubungan konsumen dengan pelaku usaha dalam keadaan normal.  Artinya, pembentuk undang-undang pada saat  itu belum mempertimbangkan bahwa suatu saat hubungan konsumen dan pelaku usaha akan berada dalam keadaan tidak normal seperti saat ini dimana Bangsa Indonesia dan seluruh bangsa- bangsa  di  dunia  mengalami  keadaan  yang  tidak  normal  dengan  merebaknya  wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Corona Virus merupakan sekumpulan virus  yang  dapat  menyebabkan  infeksi  pada  saluran  pernapasan  dari  flu  biasa  hingga penyakit yang sifatnya sangat parah (Asngari & Wibowo, 2021).  Pandemi COVID-19 telah  merubah  tatanam  kehidupan  manusia  termasuk  tatanam  berhukum,  khususnya dalam bidang perlindungan konsumen.
Dalam  keadaan  normal  saja,  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tentang keberadaan UUPK, belum membuahkan hasil maksimal, apalagi disaat Pandemi seperti saat ini. Ketertarikan dan kepedulian masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sebagai konsumen sebelum masa pandemi masih rendah, apalagi dalam suasan pandemi Covid- 19.
Jika  pengetahuan  masyarakat  terhadap  UUPK  hingga  akhir  Tahun  2020  sebesar 64,1% (319 responden) Murni (2015), maka dapat diduga bahwa di masa Pandemi Covid- 19 ini perlindungan hukum  terhadap konsumen  akan semakin  melemah.  Kewaspadaan dan  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  dibenturkan  keadaan  yang  serba  sulit  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Akibatnya,  kepentingan  atas  perlindungan hukum konsumen menjadi sekunder.
Penomena  Pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  belahan  dunia  menjadi  isu utama dalam penelitian ini. semua orang di negara manapun merasakan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan yang banyak memakan korban jiwa.  Update 17 November 2021, WHO  merilis  data  total  meninggal  di  seluruh  dunia  adalah  5.112.461  orang,  143.698 orang Indonesia, dan 1.599 orang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah (Covid, 2020). Yang  terkonfirmasi  secara  nasional  adalah  4.251.945  orang  dan  Provinsi  Sulawesi Tengah menyumbang sebanyak 47.099 (1,1%).
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait termasuk perguruan tinggi perlu melakukan upaya-upaya tertentu yang berpihak pada  kepentingan  konsumen,  agar  konsumen  selama  masa  pandemi  Covid-19  tidak menjadi  korban  ekploitasi  pelaku  usaha,  mengingat  tidak  ada  kepastian  kapan berakhirnya Pandemi COVID-19 (Dzaky & Arisman, 2021).
Kebijakan  pemerintah  sejak  terjadinya  Pandemi  Covid-19  telah  mengubah  pola hidup masyarakat, termasuk dalam bidang pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali yang mulai berlaku Tanggal 11 Januari 2021 berdampak besar terhadap perekonomian keluarga. Pembatasan waktu kerja dan ruang gerak untuk melakukan aktivitas ekonomi berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, yang bermuara pada lemahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi demikian bisa berdampak buruk terhadap masyarakat (konsumen) pada saat berbelanja. Pemilihan barang belanjaan lebih mempertimbangkan aspek harga ketimbang kwalitas barang. Dengan pendapatan (uang) seadanya bisa mendapat barang kebutuhan hidup  (terutama  sembako)  sesuai  kebutuhan  keluarga.  Faktor  kuantitas  menjadi pertimbangan  utama,  sedangkan  kwalitas  barang  terabaikan,  karena  keadaan  ekonomi yang  mengharuskan  mereka  berprilaku  demikian.  Ketidakberdayaan  konsumen,  dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, misalnya  barang  tidak  layak  jual  akan  tetap  di  jual  dengan  iming-iming  harga  murah, menawarkan dan mempromosikan barang dagangan tidak sesuai dengan kwalitas barang, atau melakukan penjualan on line yang saat ini trending dikalangan masyarakat pengguna android (Anthonia, 2015). Singkatnya, bahwa kekuatan ekonomi pelaku usaha terutama di  masa  pandemi  Covid-19  dapat  disalah  gunakan  jika  tidak  dibarengi  dengan pengawasan  oleh  pemerintah.  Harapan  akan  kesadaran  pelaku  usaha  untuk  patuh  dan memenuhi  segala  kewajiban  hukumnya  sebagaimana  diatur  dalam  UUPK  belumlah cukup  memberi  harapan  kepada  konsumen  akan  pemenuhan  hak-hak  normatifnya. Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha di perparah  dengan minimnya pengetahuan
dan  pemahaman  hukum  konsomen  atas  keberadaan  UUPK  beserta  peraturan pelaksanaannya.
Alasan Peneliti mengambil judul tersebut karena selama Pandemi Covid-19, banyak kepentingan konsumen terabaikan, baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun oleh  konsumen  itu  sendiri.  Selain  itu,  beberapa  wilayah  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah masuk dalam zona merah.

## Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  pola  prilaku  konsumen  selama  Pandemi  Covid-19  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya?  2.  Apa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  selama Pandemi Covid-19 dalam rangka melindungi kepentingan konsumen?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pola  prilaku konsumen selama Pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (2) Untuk mengetahui  dan  menganalisa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  selama Pandemi Covid-19 dalam rangka melindungi kepentingan konsumen.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif-empiris  yaitu  penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi data empiric Irwansyah (2020c), dengan pendekatan  mix  method.  Penggunaan  pendekatan  tersebut  peneliti  akan  mengkaji  baik dari segi normatif ataupun segi sosiologi hukum Aedi (2020), terkait dengan pola prilalku konsumen dimasa Pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya  (data  lapangan) melalui  observasi,  wawancara  dan  kuisioner.  Data  Sekunder  atau  data  kepustakaan, diperoleh melalui kegiatan penelusuran berbagai literatur atau dokumen-dokumen terkait lainnya. Penelitian ini dilaksanakan Provinsi Sulawesi Tengah dengan menetapkan Kota Palu, dan Kabupaten Sigi sebagai lokasi melakukan observasi dan wawancara, sedangkan kuisioner di sebarluaskan secara on line keseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat sebagai konsumen di Provinsi Sulawesi Tengah serta pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten Sigi.  Sedangkan sampel terdiri dari:
Konsumen = 300 orang,
Informan = Pejabat perangkat daerah terkait
Data  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuisioner,  wawancara,  diskusi  interaktif maupun  observasi  akan  dianalisa  secara  bertahap  sesuai  dengan  pengelompokan permasalahan.  Analisis  dilakukan  dalam  bentuk  deskripsi  analisis  ( descriftif  analitic ) yang  di  dalamnya  terkandung  kegiatan  yang  sifatnya  memaparkan,  menelaah, mensistimatisasikan,  menafsirkan,  dan  mengevaluasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  akan
disajikan  dalam  bentuk  deskriftif,  yaitu  menggambarkan  secara  obyektif  dan konprehensip bagaimana peranan BPSK di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pengolahan data kuantitaif dilakukan melalui tabulasi (model distribusi frekuensi) dengan rumus sebagai berikut:
P = Persentase ʄ = Frekuensi n = jumlah sampel

## Hasil dan Pembahasan
Tujuan  pembentukan  Negara  Indonesia  adalah  melindungi  dan  mensejahteraan seluruh  rakyat.  Olehnya  itu,  negara  terutama  pemerintah  bertanggungjawab  atas pemenuhan hak konstitusinal Budijanto (2017),  setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Perlindungan hukum  merupakan manifestasi  negara hukum  Indonesia yang dalam catatan sejarah meliputi serangkaian catatan kejadian penting dan jejak peristiwa mengenai hukum yang berlaku di masa lalu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan hukum Indonesia hingga saat ini. Sejarah hukum Indonesia membentang jauh sebelum  Proklamasi  kemerdekaan  (Irwansyah,  2020b).  Hukum  nasional  Indonesia merupakan  perpaduan  3  (tiga)  sistem  hukum  yaitu  sistem  hukum  Eropa  Kontinental, sistem  hukum  adat,  dan  sistem  hukum  agama  (khususnya  Islam)  (Abra,  2016).  Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum berimplikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan  sistem  hukum  yang  dipraktikkan  dan  dikembangkan  disetiap  negara (Irwansyah, 2020a).
Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang berlaku pada semua negara yang  menganut  paham  atau  kedaulatan  hukum.  Olehnya,  tidak  berlebihan  jika  konsep tersebut  banyak  di  kaji  dan  dikembangkan  oleh  ahli  hukum,  negarawan,  termasuk pemerhati politik dan demokrasi.  F.H. van der Burg, dalam bukunya Rechtbescherming tegen  de  Overheid,  sebagaimana  dikutip  oleh  Philipus  M.  Hadjon  membagi  dua perlindungan  hukum  bagi  rakyat  yaitu  perlindungan  hukum  yang  preventif  dan perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  mencegah terjadinya  sengketa  sedangkan  perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  perlindungan  hukum konsumen dimasa Pandemi COVID-19.

## A. Pola Prilaku Konsumen Selama Pandemi COVID-19
Pandemi  COVID-19  membawa  perubahan  prilaku  manusia.  Interaksi  sosial yang  menjadi  karakter  dan  kultur  Bangsa  Indonesia  menjadi  terpinggirkan. Kepedulian sosial semakin berkurang, seolah-olah masyarakat digiring ke peradaban

## ʄ
P =                   x 100% n
yang kapitalis. Setiap orang lebih banyak memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain, hanya berpikir bagaimana bisa bertahan hidup atau  setidaknya  dapat  memenuhi  kebutuhan,  singkatnya  berpikir  sekuler  dan pragmatis  merupakan  cara  terbaik  bertahan  dan  mempertahankan  hidup  dan kehidupan. Pemberlakuan PPKM merupakan momok yang sangat menakutkan bagi sebagian orang, terutama bagi masyarakat yang penghasilannya tidak menentu atau bahkan kehilangan penghasilan dengan penerapan PPKM.
Data pada Diagram 5 menunjukan bahwa betapa besarnya (61,8%) pengaruh Pandemi  COVID-19  terhadap  pendapatan  masyarakat.  Selain  pendapatan  yang berkurang,  pembatasan  kegiatan  masyarakat  juga  akan  berpengaruh  terhadap  pola prilaku konsumen dalam melakukan interaksi termasuk saat bertransaksi baik dalam keadaan normal maupun tidak normal, konsumen telah dilindungi hak-haknya. Hal ini  tidak  terlepas  dari  kedudukan  konsumen  yang  secara  sosiologis  berada  pada posisi yang lemah. Olehnya, UUPK telah mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak  sebagai  pedoman  dalam  bertransaksi  selama  Pandemi  COVID-19,  beberapa hak  konsumen  terabaikan  misalnya  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  hak  atas  informasi  yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif. Ketiga hak tersebut, akan terabaikan baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen itu sendiri.
Kebijakan PPKM yang didukung dengan kemajuan teknologi melalui belanja online merupakan penyebab utama. PPKM membatasi pertemuan tatap muka antara konsumen  dengan  pelaku  usaha,  sehingga  komunikasi  antar  keduanya  terputus. Sementara  belanja  online  merupakan  gaya  hidup  baru  bagi  golongan  masyarakat tertentu. Namun, dimasa Pandemi COVID-19 belanja online merupakan salah satu pilihan  bagi  banyak  orang  dalam  mengurangi  interaksi  sebagai  upaya  pencegahan penularan COVID-19.
Disatu  sisi  Belanja  online  dapat  menyelesaikan  satu  masalah  khususnya menghindari pertemuan langsung sebagai upaya mencegah COVID-19, namun disisi lain  menimbulkan  masalah  di  bidang  perlindungan  hak-hak  konsumen.  Interaksi lewat  dunia  maya  (online)  sangat  riskan  terjadinya  penipuan,  baik  atas  jenis  dan
kualitas  barang,  maupun  harga  yang  ditawarkan  oleh  penjual  online.  Diagram  1 menunjukkan kecenderungan masyarakat berbelanja secara online.
Diagram 1 Model Transaksi (Belanja) Konsumen Selama Pandemi COVID-19
Tren masyarakat menggunakan saranan belanja online cukup signifikan. Lebih dari  setengah  responden  memilih  menggunakan  transaksi  secara  online  jika dibandingkan  dengan  responden  yang  melakukan  belanja  secara  ofline.  (13,6% berbanding  24,3%).  Data  ini  menunjukkan  bahwa,  penggunaan  teknologi  dalam bertransaksi  harus  direspon  oleh  pemerintah,  karena  UUPK  beserta  peraturan pelaksanaannya  belum  mengatur  model  transaksi  secara  online.  Diagram  11 menunjukkan pentingnya regulasi pemerintah terkait dengan belanja online. 71,1% responden  menyatakan  pernah  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  dalam  bertransaksi secara online.

## Diagram 2 Tanggapan Responden atas Belanja Online
Terkait dengan kerugian yang dialami konsumen, hanya 1,3% (4 responden) yang  melaporkan  ke  pihak  yang  berwenang.  Data  tersebut  bersesuaian  dengan penjelasan  BPSK  Kota  Palu,  bahwa  selama  penerapan  PPKM  di  Kota  Palu  dan daerah  lainnya  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  laporan  atau  pengaduan  konsumen sangat berkurang di banding sebelum penerapan PPKM.   Demikian pula penjelasan Ketua  YLKI  Provinsi  Sulawesi  Tengah  bahwa  selama  masa  Pandemi  COVID-19 tidak ada laporan atau pengaduan konsumen ke YLKI. Penyebabnya karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat melalui kebijakan PPKM.
Diagram  3  menggambarkan  bahwa  masyarakat  pada  umumnya  kawatir (50,2%) dan sangat kwatir (28,9%) terhadap perkembangan variant Covid-19 yang saat itu melanda beberapa negara di dunia seperti Inggris dan India yang kemudian menyebar  ke  Indonesia.  Hal  ini  yang  mendorong  sebagian  besar  konsumen meningkatkan  imunitasnya  dan  menjaga  kesehatan  (88,7%)  walaupun  mayoritas (86,6%) konsumen belum pernah dinyatakan positif terpapar Covid-19.

## Diagram 3 Penyintas COVID-19
Walaupun  pendapatan  konsumen  berkurang  (49,5%),  yang  berdampak terhadap berkurangnya kemampuan memenuhi  kebutuhan hidup  keluarga  (54,2%) tetapi hasrat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas berbanding lurus dengan tingkat kekwatiran terpapar Covid-19 terutama dengan variant baru. Upaya yang  dilakukan  oleh  konsumen  dalam  menjaga  kesehatan  dan  meningkatkan imunitas bersifat natural yakni dengan memanfaatkan berbagai sayuran dan buahan yang ada disekitar mereka, dan tidak memerlukan  biaya tinggi  (hight cost) untuk mendapatkan. Dari 301 responden sebanyak 49,5%) menkonsumsi buah dan sayuran lokal  yang  dipercaya  dapat  meningkatkan  imunitas.  48,8%  yang  menkonsumsi makanan  herbal  (vitamin  dll),  dan  sisanya  mengkonsumsi  obat-obatan  kimia,  dan tidak ada yang memilih  menkonsumsi buah dan sayuran import. Ketiadaan memilih buah  dan  sayuran  import  dapat  di  maklumi  karena  harganya  lebih  mahal dibandingkan  dengan  buah  dan  sayuran  lokal,  sementara  higienes  lebih  terjamin produk  lokal.  Disisi  lain,  pemilihan  buah  dan  sayuran  lokal  yang  harganya  lebih
murah  terkait  dengan  kemampuan  daya  beli  masyarakat  yang  menurun  sejak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Diagram 4 Upaya Peningkatan Imunitas Melalui Makanan

## B. Perlindungan Konsumen di masa Pandemi COVID-19.
Perubahan  pola  sikap  dan  perilaku  konsemun  tersebut  di  atas,  sebagai  respon terhadap  kondisi  masyarakat  yang  dilanda  ketakutan/kepanikan,  dan  serba kekurangan. Hal ini bisa berdampak positif sebagai peningkatan kesadaran rasional, namun  di  sisi  lain  akan  dimanfaatkan  oleh  pelaku  bisnis  yang  hanya  mengejar keuntungan ekonomi semata dengan mengumpulkan barang dan menjualnya dengan harga tinggi, ataupun bahaya penipuan melalui cyber (Hidayat, 2020).  Hal demikian akan  berdampak  pada  perlindungan  hak-hak  konsumen  terhadap  praktek-praktek
ekonomi yang tidak sehat. Keberadaan negara merupakan sebuah keniscayaan dalam merespon perilaku buruk praktek-praktek ekonomi sebagai upaya melindungi hak-hak dasar  konsumen.  Langkah-langkah  darurat  oleh  negara  tidak  hanya  didasarkan  oleh regulasi nasional yang ada, namun dapat menggunakan regulasi internasional terkait hak-hak azasi internasional yang sudah diratifikasi.
Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil,  ekonomi  dan  Budaya  yang  telah diratifikasi  melalui  Undang-undang  No.  12  Tahun  2005  merupakan  salah  satu intrumen yuridis untuk melindungi hak-hak dasar konsumen di masa pandemi covid- 19,  sebagaimana  ketentuan  tersebut  menekankan  bahwa:  “ langkah-langkah  untuk untuk  mencegah,  mengatasi  dan  mengontrol  suatu  endemic  dan  epidemic  penyakit merupakan kewajiban mutlak negara dan harus diimplementaikantanpa diskriminasi khususnya terhadap kelompok rentan dan marginal ”. Mencermati substansi Undang- undang 12 tahun 2005 sebagaimana tersebut di atas, yang mewajibkan negara untuk mengambil  langkah  taktis  dan  strategis  tanpa  diskrimkisasi  terhadap  suatu  kondisi sebagai akibat pandemi menjadi jaminan pelindungan konsumen atas potensi praktek- praktek bisnis yang tidak adil, menyesatkan dan merugikan konsumen khususnya yang dapat  merugikan  kelompok  konsumen  rentan.  Dengan  demikian  pemerintah  baik ditingkat pusat ataupun di daerah wajib memastikan bahwa perlindungan konsumen wajib  terpenuhi,  sebagai  tugas  utamanya  untuk  melindungi  kepentingan  dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dibawah kuasanya.
Dalam keadaan pandemi COVID-19, berbagai masalah ekonomi sulit dihindari, antara  lain  kelangkaan  kebutuhan  pokok  masyarakat,  rusaknya  pasokan  distribusi, serta  penimbunan  barang-barang  tertentu  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab. Masalah  tersebut  dapat  menyebabkan  melonjaknya  harga  barang  kebutuhan  pokok masyarakat  dipasaran.  Dalam  keadaan  demikian,  pemerintah  harus  melaksanakan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus ditegakkan  dalam  praktek  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara (Garfes, 2022).  Tindakan tegas pemerintah dapat menjaga dan menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau, sehingga konsumen terutama kelompok rentan dan  miskin  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Namun  demikian, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung political will pemerintah, sebab  partisipasi  merupakan  konsekuensi  logis  dari  negara  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan rakyat (Firdaus, 2022).
Berkurangnya  pendapatan  masyarakat  sebagai  Impact  pandemi  Covid-19, menyebabkan  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  di  bidang  ekonomi dengan tujuan mempertahankan pendapatan perkapita. Namun kebijakan tersebut tidak mampu  membantu  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  bekerja  pada  sektor nonformal  dan  informal.  Banyak  perusahaan  yang  harus  tutup  sebagai  langkah pencegahan penyebaran Covid-19, pekerja harus bekerja dari rumah (work from home) serta  pembatasan-pembatasan  lainnya  yang  menyebabkan  masyarakat  tidak  dapat bekerja  secara  normal.  Dalam  keadaan  yang  serba  sulit,  harapan  konsumen  tertuju pada bantuan atau subsidi pemerintah, termasuk perlindungan hak-hak konsumen.
Berbagai  regulasi  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  upaya mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus melindungi kepentingan konsumen yang secara sosial ekonomi mengalami kelemahan di banding sebelum Pandemi COVID- 19.  Trauma  berkepanjangan  semakin  menurunkan  kemampuan  sosial  ekonomi masyarakat. Dalam keadaan demikian, kehadiran pemerintah sangat diperlukan oleh masyarakat.
Penerapan  PPKM  tidak  cukup  membantu  masyarakat  dalam  mengatasi masalahnya, justru berdampak sebaliknya jika dilihat dari aspek ekonomi. Kebijakan PPKM merupakan pendekatan kesehatan, tapi dari sisi sosial ekonomi menyebabkan psikologi masyarakat terpuruk.
Beberapa  Permenkes  yang  telah  diuraikan  pada  Bagian  4.2  belum  cukup mengakomodir  kepentingan  konsumen.  Intervensi  pemerintah  dengan  melibatkan berbagai  kementerian  dan  lembaga  non  kementerian  belum  neyentuh  secara  materil perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Hal dapat tergambar pada Diagram 5.

## Diagram 5 Perlindungan Konsumen di Masa Pandemi COVID-19
Mayoritas responden (55,1%) tidak mengetahui tentang pelaksanaan perlindungan konsumen  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Hasil  ini  bersinergi  dengan pengetahuan konsumen terhadap keberadaan UUPK Murni (2015) yang hingga saat ini telah  berumur  22  Tahun.  Namun  demikian,  berbagai  upaya  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah antara lain melakukan pemeriksaan di toko-toko, swalan dan tempat-tempat lain  yang  menjadi  sasaran  konsumen  bertransaksi.  Tujuan  adalah  memastikan  bahwa barang yang dijual atau di tawarkan oleh pelaku usaha tidak merugikan konsumen. Dinas Perindustrian dan Perdangan Provinsi  Sulawesi  Tengah telah melakukan beberapa kali Sidak  untuk  memastikan  terjadi  kecurangan  yang  merugikan  kepentingan  konsumen. Namun  Sidak  yang  dilakukan  secara  kawantitaif  mengalami  penurunan  karena  adanya kebijakan  pemberlakuan  PPKM.    Lebih  lanjut,  dijelaskan  bahwa  Pandemi  Covid-19 terutama saat penerapan PPKM di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan  pengawasan  dalam  bentuk  turun  kelapangan  melakukan  pemeriksaan  barang secara kuantitas berkurang. Namun, pengawasan barang-barang yang masuk kewilayah Provinsi Sulawesi Tengah baik melalui udara, laut, maupun darat tetap diperketat. Tujuan adalah,  melindungi  kepentingan  konsumen  agar  tidak  membeli  dan  mengkonsumsi barang yang tidak sesuai dengan standar nasional.
Kurangnya  sosialisasi  menyebabkan  konsumen  kurang  mengetahui  hak  dan kewajibannya.  Demikian  pula,  upaya  pencegahan  melalui  Sidak  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  kurang  terekspose  sehingga  masyarakat  menganggap  tidak  ada tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Diagram  6  menggambarkan  bahwa 73,8%  responden  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelum dan selama Pandemi COVID-19 sama saja.

## Diagram 6 Perlindungan Pemerintah Daerah selama COVID-19

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembatasan aktivitas masyarakat (konsumen) melalui  Kebijakan  PPKM  menyebabkan  pendapatan  konsumen  berkurang  yang mengakibatkan. Akibatnya pemenuhan pokok hidup konsumen kurang terpenuhi. Selain itu,  kebijakan  PPKM  memaksakan  konsumen  berbelanja  secara  online  sebagai  dalam rangka  menghindari  interaksi  langsung  dengan  penjual  sebagai  upaya  pencegahan penyebaran  COVID-19.  Sebagai  upaya  perlindungan  konsumen  di  masa  Pandemi COVID-19,  pemerintah  daerah  telak  menindaklanjuti  kebijakan  dan  regulasi  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Pemberian  subsidi,  pengawasan  terhadap pemberlakuan  PPKM,  pengawasan  terhadap  barang-barang  yang  masuk  ke  daerah, pelaksanaan  Sidak  merupakan  rangkaian  tindakan  yang  dilakukan  secara  masiv  dan intens oleh pemerintah daerah.

## BIBLIOGRAFI
Abra, E. H. (2016). Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri Sebuah Negara. Jurnal Pembaharuan Hukum , 3 (2), 264–273.
Aedi,  A.  U.,  Lazuardi,  S.,  &  Putri,  D.  C.  (2020).  Arsitektur  Penerapan  Omnibus  Law Melalui  Transplantasi  Hukum  Nasional  Pembentukan  Undang-Undang. Jurnal IIlmiah Kebijakan Hukum , 14 (1), 6.
Anthonia,  S.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Penyalahgunaan Promo  Berhadiah  Yang  Dilakukan  Oleh  Pelaku  Usaha. Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 3 (4).
Asngari, H., & Wibowo, P. (2021). Respon masyarakat terhadap kebijakan pembebasan narapidana  dalam  rangka  penanggulangan  penyebaran  Coronavirus  COVID-19  di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 165–180.
Budijanto, O. W. (2017). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law Aids To the Poor). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (4), 463–475.
Covid, G. T. P. P. (2020). Informasi terbaru seputar penanganan COVID-19 di Indonesia.
Retrieved from Covid19. Go. Id .
Dzaky, L. F., & Arisman. (2021). Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kudus. Jurnal Ilmiah Kebijakan Huku , 15 (2), 200.
Firdaus, F. R. (2022). Public Participation After the Law-Making Procedure Law of 2022. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 16 (3), 500.
Garfes, H. P. (2022). W Enforcement Of Unregistered Marriage Practices In Indonesia Lawrence  Meir  Friedman’s  Legal  Effective  Perspective. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 16 (3), 520.
Hidayat,  P.  (2020).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Hak-Hak  Pekerja;  Sebuah Panduan Akses terhadap Keadilan. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta . Irwansyah. (2020a). Kajian Ilmu Hukum . Mirra Buana Media.
Irwansyah. (2020b). Refleksi Hukum Indonesia . Mirra Buana Media.
Irwansyah.  (2020c). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel (2nd ed.). Mirra Buana Media.
Moniung,  E.  R.  (2015). Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  dalam Perspektif  Hukum Perdata. Lex Privatum , 3 (1).
Murni, M., & MTVM, S. M. (2015). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen. Arena Hukum , 8 (2), 203–216.
Rosadi, A. G. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (Ppjb)  Yang  Dibuatnya. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 5 (2), 243–259.

## Copyright holder:
Asri Lasatu, Surahman, Manga’Patila, Gunawan Arifin (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: