Muhammadiyah Law Review 7 (1) Januari 2023, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Aris Setyo Nugroho

## Fakultas Hukum Universitas Surakarta

## ABSTRAK
Gugatan  Sederhana  yang  diatur  dalam  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  sebagaimana  diubah  dengan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi pilihan upaya hukum bagi Kreditor dalam mengatasi persoalan kredit macet oleh debitor, serta tantangan untuk mencapai tujuan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan data sekunder  berupa  studi  kepustakaan,  serta  menggunakan  metode  analisis  secara  kualitatif  dari  data  yang  diperoleh dianalisa  dan  ditarik  kesimpulan.  Hasil  pembahasan  penyelesaian  melalui  gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian kredit  diketahui  bahwa  penyelesaian  kredit  menggunakan  gugatan  sederhana  dapat  berpotensi  menimbulkan permasalahan  lain  terkait  denganefektifitas  dan    efisiensi  biaya  yang  tidak  dapat  terpenuhi  menyebabkan mengurangi  profit  perbankan  dalam  jasa  pemberian  kredit,  sehingga  diperlukan  kebijakan  penentuan  keputusan yang tepat serta analisa cost and benefit bagi perbankan, selain perlunya harmonisasi ketentuan peraturan perundang undangan terkait.
Kata Kunci: Perma, Gugatan Sederhana, Keridit Macet

## 1. PENDAHULUAN
Sudah  bukan  lagi  menjadi  hal  yang tabu di  masyarakat jika dalam upaya  memenuhi kebutuhan hidup  maupun untuk menunjang gaya  hidupnya, termasuk dalam  mengawali  suatu usaha  faktor modal menjadi poin penting.Faktor modal merupakan hal yang sangat utama dan salah satu cara yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  ekonomi  di  dalam  menyediakan  dana  untuk  menunjang usahanya  dilakukan  dengan  menggunakan  fasilitas  perkreditan. 1 Terlebih  saat  ini  adanya program  pemberian  fasilitas  kredit  menjadi  prioritas  atau  perhatian  pemerintah  dalam  rangka memperoleh modal usaha atau untuk memperlancar kegiatan produksi yang dijalankannya.
Menurut Hermansyah, dalam Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017,bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
tentang Perbankan, ditentukan bahwa:  “Perbankan Indonesia bertujuan  menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.
Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa  lembaga  perbankan  mempunyai  peranan  penting  dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Ini  berarti  bahwa  lembaga  perbankan haruslah  mampu  berperan  sebagai agent  ofdevelopment dalam  upaya  mencapai  tujuan  nasional itu  dan  tidak  menjadi  beban  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional. 2 Pasal  1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  menyebutkan  bahwa  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  rakyat  banyak.  Menyinggung  mengenai  pengertian  Bank  sebagaimana  tersebut  di atas, secara sederhana dapat dikatakan Bank berfungsi sebagai “ Financial Intermediary ” dengan kegiatan  usaha  pokok  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  atau  pemindahan  dana masyarakat dari Unit Surplus kepada Unit Defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. 3 Oleh karena dana yang disalurkan menjadi fasilitas kredit juga merupakan dana dari masyarakat,  maka  sudah  menjadi  suatu  keharusan  bagi  setiap  Lembaga  Keuangan  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  penyalur  kredit,  apabila  merujuk  pada  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  ditentukan  bahwa  Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  dimaksud  tersebut  di  atas,apabila  digunakan  dalam konteks  proses  penyaluran  kredit,  maka  pada  prakteknya  dilaksanakan  sebelum  Bank  itu menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon debitor agar bisa mendapatkan fasilitas kredit, dimana  Bank  harus  melakukan  suatu  analisa  baik  itu  mengenai  profil  calon  debitor  dan  jenis usahanya  yang  akan  diberikan  pembiayaan  berikut  jaminan  yang  akan  diserahkan.  Sedangkan apabila  itu  terkait  dengan  kredit  konsumtif  maka  mengenai  profil  calon  debitor,  sumber pendapatan dari calon debitor itu sendiri dan  jaminan/agunan. Adanya analisa kredit dan segala resikonya, akan diperoleh suatu hasil analisa yang apabila mengandung suatu resiko kredit yang sangat  besar  maka  terhadap  pengajuan  kredit  dari  calon  debitor  akan  ditolak  pengajuan kreditnya. Sebaliknya, apabila berdasar hasil dari analisa kredit diawal pengajuan kredit tersebut
2Abdul Kholiq Imron, Moch. Najib Imanullah. “ Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali” , Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017
3Rachmadi Usman, Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 6

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
memiliki hasil yang sesuai dengan yang diharapkan Bank, maka proses pengajuan kredit tersebut bisa  dilanjutkan  oleh  Para  Pihak,  dalam  hal  ini  kreditor  dengan  debitor,  yang  secara  bersama- sama  berlandaskan  iktikad  baik,  akan  bersepakat  dan  selanjutnya  akan  dituangkan  dalam  suatu perjanjian  kredit  yang  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  Para  Pihak,  seperti  kewajiban pihak  Kreditor  untuk  menyalurkan  kredit  sebesar  nominal  yang  disepakati  kepada  Debitor  dan mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pengembalian  dana  yang  telah  disalurkan  tersebut sebagaimana  diperjanjikan  oleh  Para  Pihak.  Sedangkan  pihak  Debitor  berhak  atas  kredit  yang disepakati bersama dan berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas kredit yang telah disalurkan oleh Bank dengan cara/sistem/metodesesuai jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit.
Melalui  fasilitas  kredit  yang  dilakukan  antara  lembaga  keuangan  Bank  dengan  debitor, idealnya dapat saling  memberikan  manfaat,  baik pada pihak  lembaga keuangan  bank dalam hal pendapatan bunga maupun bagi debitor itu sendiri, yang apabila fasilitas kredit yang diterimanya terkait kredit usaha, maka keuntungannya usaha yang dirintis bisa mendapatkan modal usaha dan apabila  fasilitas  kredit  yang  diterimanya  terkait  kredit  konsumtif,  maka  debitor  mendapatkan keuntungan  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  lainnya  yang  dijadikan  alasan  pengajuan  kredit tersebut.  Namun  demikian,  dalam  prakteknya,  tidak  jarang  suatu  kredit  yang  telah  disalurkan oleh lembaga keuangan bank mengalami masalah dikemudian hari, bahkan ada pula yang sampai masuk kategori kredit macet.
Apabila  terdapat  suatu  permasalahan  pada  kredit  yang  telah  disalurkan  kepada  debitor, umumnyabank,  selaku  kreditur,  memiliki  berbagai  macam  cara  penanganan  seperti  pembinaan dalam  bentuk  penagihan  baik  sifatnya  pemberitahuan  melalui  surat  dan  media  komunikasi elektronik,  maupun  kunjungan  langsung  ke  debitor  itu  sendiri.  Selain  itu,  bank  juga  dapat memberikan  solusi  dengan  melakukan  restrukturisasi  kredit  terkait  cara  pembayaran  maupun perpanjangan jangka waktu kredit. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset  Bank  Umum,  restrukturisasi  kredit  sebagai  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  Bank  dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Namun  demikian,  pada  proses  restrukturisasi  kredit  tersebut  bank  tetap  harus  memperhatikan ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas  Aset  Bank  Umum,  dimana  terdapat  batasan  yang  tegas  bahwa  Bank  hanya  dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitor yang memenuhi kriteria ada 2 yaitu. Pertama , Debitor  mengalami  kesulitan  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  kredit; Kedua ,  Debitor  masih memiliki  prospek  usaha  yang  baik  dan  dinilai  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah  kredit

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
direstrukturisasi.Sepintas  lalu,  dengan  adanya  berbagai  macam  cara  penanganan  tersebut,  suatu kredit bisa kembali dinormalkan kualitas kreditnya, tetapi tidak jarang juga masih ada beberapa kredit  yang  pada  akhirnya  tetap  masuk  pada  kategori  kredit  macet,  sehingga  dalam menyelesaikan  permasalahan  kredit  macet  tersebut  Bank  terpaksa  memilih  penyelesaian  kredit macet  melalui  Eksekusi  terhadap  jaminan  kredit,  sebagaimana  dijelaskan  mengenai  fungsi jaminan  dalam  suatu  analisa  kredit    yang  sangat penting  yaitu  memberikan  hak  dan  kekuasaan kepada  kreditor  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari  hasil  penjualan  barang-barang  jaminan tersebut  bila  debitor  tidak  melunasi  hutangnya  pada  waktu  yang  telah  ditentukan. 4 Mengenai jaminan  dari  Debitor  kepada  Kreditor,  terdapat  kecenderungan  Bank,memilih  jaminan  utang kepada jaminan kebendaan yang berbentuk tanah mengingat nilai ekonomis yangsetiap tahunnya mengalami  kenaikan.Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  dengan  Tanah  pada  tanggal  9 April  1996,  pengikatan  objek  jaminan  utang  berupa  tanah  sepenuhnya  dilakukan  melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan. Lebih lanjut, Pasal 4 jo . Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta  Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan, yaituHak Milik;Hak Guna Usaha;Hak Guna Bangunan;Hak Pakai atas tanah Negara yang  menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan; danHak Milik Atas Satuan Rumah Susun.Sebagai jaminan pemenuhan kewajiban Debitor kepada Kreditur, Hak Tanggungan punya ciri dan sifat khusus,  yaitu: 5 1)  Hak Tanggungan bersifat memberikan Hak Preference ( droit de preference )  atau  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Kreditur  tertentu  daripada  Kreditor lainnya;  2)  Hak  Tanggungan  mengikuti  tempat  benda  berada  ( droit  de  suite ).  Walaupun  tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut  dialihkan kepada pihak atau orang lain dengan cara  apapun  (dijual,  diwariskan,  dihibahkan  dan  sebagainya),  hak  tanggungan  tersebut  tetap melekat  pada  tanah  tersebut  sepanjang  belum  dihapuskan  (dalam  praktiknya  dikenal  dengan istilah  “dilakukan  Roya”)  oleh  Pemegang  Hak Tanggungan  tersebut.  3)  Hak Tanggungan  tidak dapat  dibagi-bagi,  kecuali  telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Hak  Tanggungan  tidak  dapat ditetapkan hanya  melekat di sebagian bidang tanah atau sebagian bidang rumah, tetapi  melekat ke  seluruh  bagian  tanah  atau  rumah  tersebut.  Namun,  dapat  pula  diperjanjikan  bahwa  Hak Tanggungan  yang  membebani  beberapa  bidang  tanah,  dapat  dihapuskan  secara  sebagian- sebagian  sesuai  dengan  proporsi  pelunasan  fasilitas  kredit  yang  dilakukan  Debitor.  dalam praktiknya, hal ini disebut juga Roya Parsial;Hak tanggungan dapat digunakan untuk menjamin
4Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank , (Jakarta: Alfabeta, 2003). hal 142 5Irma Devita Purnamasari, kiat-kiat cerda, mudah, dan bijak memahami masalah Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung: Kaifa, 2012), hal 41

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
utang yang sudah ada atau yang akan ada;Hak Tanggungan memiliki Kekuatan Eksekutorial;Hak Tanggungan memiliki sifat spesialitas dan publisitas.
Kedudukan  Hak  Tanggungan  bagi  Kreditur  sebagai  Pemegang  Hak  Tanggungan  mampu memberikan  perlindungan  hukum  yang  diistimewakan,  atau  Hak Preference ( droit  de preference ). Artinya, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual  melalui  pelelangan  umum  tanah  yang  dijadikan  jaminan  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  terkait,  dengan  hak  mendahului  daripada  kreditor-kreditor  yang  lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal  14 Ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  dengan  Tanah,  menyatakan  bahwa  dalam Sertipikat  Hak  Tanggungan  terdapat  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”,  dimana  dengan  adanya  irah-irah  tersebut,  maka  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan berlaku sebagai pengganti grosseActe Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Sehingga, apabila  di  kemudian  hari  Debitor  tidak  dapat  melakukan  pembayaran  sebagaimana  telah diperjanjikan atau cidera janji terhadap perjanjian kreditnya, Kreditur dapat langsung melakukan eksekusi  jaminan  untuk  mengambil  pelunasan  terhadap  piutang  yang  belum  dibayarkan  oleh Debitor  tanpa  harus  mengajukan  gugatan  perdata  kepada  debitor  atau  bisa  dilakukan  tanpa perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri ( fiat executie ). Dengan adanya kekuatan hukum eksekutorial yang ada pada Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka sebelum tahun 2015, Bank lebih  mengedepankan  penyelesaian  kredit  macet  melalui  lelang  eksekusi  hak  tanggungan terhadap jaminan kredit dengan rata-rata waktu penyelesaian selama kurang lebih 6 bulan sejak diajukan  gugatan  dengan  syarat  tanpa  adanya  Gugatan  Perlawanan  yang  diajukan  oleh  Debitor atau  pihak  ketiga  lainnya  yang  berkepentingan.    Namun  apabila  terdapat  gugatan  perlawanan dari  Debitor  atau  pihak  ketiga  lainnya,  bahkan  hingga  kasasi,  maka  dapat  berlangsung  selama lebih  dari  1  tahun,  bisa  jadi  lebih.  Tentunya  berbicara  secara  bisnis  hal  ini  kurang menguntungkan bagi Bank selaku Kreditor, terlebih jika terhadap kredit macet yang diselesaikan melalui lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank berpotensi menimbulkan permasalahan baru berupa  adanya  gugatan  perlawanan  baik  itu  yang  dilakukan  oleh  Debitor  sendiri  atau  pihak ketiga yang berkepentingan, yang muncul setelah adanya eksekusi hak tanggungan.
Melihat  cukup  banyaknya  perkara  perbankan  sebagaimana  dimaksud  dan  potensi  resiko yang  menyentuh  kepada  asas  kepastian  hukum  terhadap  kreditur  sebagai  pemegang  hak
preference atas Hak Tanggungan, serta dalam rangka mencapai tujuan dari proses peradilan yang diharapkan,  yakni  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan.  Maka  pada  pada  tanggal  07  Agustus 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  yang,  selanjutnya  mengalami penyempurnaan,  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  yang  dimaksud  dengan  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana ( Small Claim Court ) ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  diatur  mengenai  ketentuan  sengketa  yang bisa  diselesaikan  dengan  gugatan  sederhana  adalah  perkara  cidera  janji  dan/atau  perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan mengenai lamanya waktu penyelesaian sejak hari sidang pertama, maksimal 25  (dua  puluh  lima)  hari  sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  5  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Mengenai jalannya persidangan dengan hakim tunggal sebagai pemeriksa perkara gugatan sederhana, pihak penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi  kuasanya,  yang  tentunya  hal  ini  didasarkan  pada  tujuan  dari  penyelesaian  sengketa sederhana  bisa terlaksana dengan  baik dan tepat waktu. Selain  itu, pertimbangan  hukum  hakim dalam  memutus  perkara  juga  diharapkan  lebih  obyektif,  sederhana,  dan  tidak  banyak,  karena hanya hakim tunggal. 6
Pilihan  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  kreditur  dalam  penyelesaian  sengketa kredit  macet  Debitur  dapat  dikatakan  menjadi  angin  segar,  khususnya  dalam  rangka  mencapai tujuan  efektif  efisiensi  secara  bisnis.  Namun  ketentuan  syarat  yang  diatur  di  dalam  PERMA
6 Christel  Billy  Pitoy.  2018.  “ Perspektif  Perubahan  Perundang-Undangan Oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Kajian  Terhadap  Terbitnya Peraturan  Mahkamah  Agung  No  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana” .  Jurnal  Lex  Administratum.  Volume  6 Nomor 3, hal 183

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
mengenai  Gugatan  Sederhana  tersebut  ternyata  juga  tidak  mudah  untuk  dipenuhi.  Oleh karenanya  apakah  implementasi  Gugatan  Sederhana  telah  benar  benar  menjadi  pilihan  tepat mencapai  tujuan  peradilan  yang  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan.  Tentunya  hal  ini  perlu dikaji khususnya permohonan yang diajukan oleh Kreditur Perbankan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  normatif  atau doctrinal.  Penelitian  ini  memfokuskan  diri  pada  studi  kepustakaan  yang  mengkaji  ketentuan peraturan  perundang  undangan.  Penelitian  bersifat  preskriptif  dan  terapanditujukan  untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  suatu permasalahanPada  penelitian  ini  hanya  digunakan  pendekatan  dari  sisi  undang-undang  ( statute approach ),  dengan  menelaah  semua  legislasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang dikaji,berkaitan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dan pendekatan kasus ( case approach ) yang  mana tentunya untuk  mengkaji tentang  implementasi proses peradilan Gugatan Sederhana dalam  rangka  mencapai  tujuan  peradilan  yang  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan.  Jenis  data yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Mengingat  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  jenis  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan  menggunakan metode  kualitatif  melalui  pengelompokan  data,  dan  disusun  secara  sistematis  selanjutnya  dikaji secara  deduktif-rasional,  sehingga  menimbulkan  jalan  pikiran  yang  dogmatisuntuk  selanjutnya dapat diarik kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  teori,  yang  dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah  acara  yang  diharapkan  dapat menjadi  mudah  dipahami  karena  tidak  lagi  berbelit-belit  dan  pemeriksaan  serta  penyelesaian perkara  dapat  dilakukan  dengan  cara  efesien  dan  efektif 7 sehingga  diharapkan  pula  dengan adanya penyederhanaan formalitas hukum acara akan menekan jumlah tumpukan perkara perdata
7 Anita  Afriana,  dan  An  Chandrawulan.  2019.  “ Menakar  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di  Indonesia” .  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum.  Volume  4 Nomor 1, hal 54

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
yang  masuk  untuk  disidangkan,  karena  tata  cara  beracara  di  muka  pengadilan  semakin sederhana, tidak lagi mengandung unsur formalitas yang sukar dipahami dan dapat menimbulkan berbagai  penafsiran  seperti  menunggu  waktu  yang  terlalu  lama  untuk  mendapatkan  kepastian hukum dari sengketa yang tengah dihadapi yang tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan keengganan  atau  ketakutan  masyarakat  untuk  beracara  di  muka  pengadilan.Pengajuan  Gugatan Sederhana disampaikan Penggugat ke Pengadilan Negeri  yang  berwenang secara hukum,  yakni Pengadilan Negeri sesuai wilayah domisili Kreditor berada.
Terbitnya PERMA ini menjadi pilihan hukum penyelesaian masalah mengenai kredit macet pada  bank  selain  melalui  upaya  eksekusi  hak  tanggungan.  Melalui  pilihan  penyelesaian  hukum yang tepat maka dapat memberikan efek ganda, selain Kesehatan Bank yang terjaga, juga dapat pula  memberikan  efektifitas  dan  efisiensi  pengelolaan  penanganan  perkara  kredit  macet  pada Bank.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015 Jo Peraturan  Mahkamah  Agung  No  4 Tahun  2019(selanjutnya  disebut  PERMA  No  4  Tahun  2019)  merupakan  implementasi  dari Hukum  Acara  Perdata  (HIR  dan  RBg).  Akan  tetapi  PERMA  No  4  Tahun  2019  dinilai  masih terdapat  ketidaksesuaian  dengan  Hukum  Acara  Perdata  yang  diatur  dalam  HIR  dan  RBG, khususnya  dalam  hal:  (1)  Syarat  domisili  Penggugat  dan  Tergugat  harus  dalam  satu  domisili pengadilan  yang  sama  untuk  bisa  menggunakan  mekanisme  gugatan  sederhana.  Hal  ini  dinilai tidak  sejalan  dengan  prinsip  pengajuan  gugatan  dalam  Hukum  Acara  Perdata  biasa  yang mengenal  asas actor  sequitur  forum  rei ,  yaitu  gugatan  dapat  diajukan  ke  pengadilan  yang menguasai  daerah  hukum  tempat  tinggal  tergugat.Tentunya  dapat  menjadi  penghalang  bagi pencari  keadilan,  terlebih  Kreditor  yang  hendak  mengajukan  gugatan  sederhana  namun berdomisili  di  wilayah  yang  berbeda  dengan  Tergugat.  Mengingat  bahwa  tidak  seluruh  Bank memiliki  perwakilan  /  kantor  cabang  di  setiap  Kabupaten/Kota,  sementara  Pengadilan  Negeri terdapat pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia;(2) Tidak adanya upaya hukum atas penetapan hakim  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  bukan  termasuk  gugatan  sederhana  pada  pemeriksaan pendahuluan saat permohonan diajukan. Ketentuan ini juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip pembuktian  dan  asas  hakim  bersifat  pasif  yang  selama  ini  dianut  oleh  Hukum  Acara  Perdata. Padahal  dalam  prakteknya,  tidak  mudah  untuk  menentukan  perkara  yang  diajukan  penggugat adalah  murni  perkara  yang  masuk  ke  dalam  lingkup  gugatan  sederhana,  karena  pasti  ada keterkaitan  dengan  obyek  sengketa  lainnya  yang  membutuhkan  pembuktian  yang  tidak sederhana;  (3)  Tidak  adanya  tahap  jawab  jinawabdalam  penyelesaian  gugatan  sederhana, khususnya  mengenai  kesempatan  untuk  mengajukan  eksepsi.  Hal  tersebut  memperlihatkan bahwa  proses  peradilan  tidak  lagi  seimbang  yang  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
yang  sedang  berperkara  untuk  mempertahankan  haknya.  Padahal  dalam  Hukum Acara  Perdata dikenal asas mendengarkan kedua belah pihak (asas audi et alteram partem ).
PERMA No 4 Tahun 2019 tidak menganut konsep verstek dan verzet seperti dalam gugatan biasa.  Hal  ini  tentu  saja  bisa  menjadi  kendala  bagi  tergugat  dalam  melakukan  upaya  hukum keberatan.  Putusan  atas  Gugatan  Sederhanayang  diatur  dalam  PERMA  No  4  Tahun  2019,  ini menutup  kemungkinan  adanya  kesempatan  untuk  mengajukan  upaya  hukum  banding,  kasasi maupun  peninjauan  kembali.  Sehingga  dalam  penyeleaian  kredit  macet  melalui  gugatan sederhana  tetap  akan  memakan  waktu  dan  biaya  yang  cukup  banyak  dan  hal  tersebut  tidak menguntungkan  dari  segi  aspek cost  and  benefit mengingat  pendekatan  ekonomi  memberikan dasar  ilmiah  untuk  memprediksi  kebermanfaatan  suatu  instrumen  hukum  atau  regulasi  lainnya dalam  mencapai  tujuan  yang  dihitung  dengan  analogi  “Jika  harga  suatu  barang  itu  tinggi  atau mahal, maka jumlah orang yang membeli diprediksi akan sedikit”. Hal demikian didasarkan juga pada  teori  yang  dikemukakan  oleh  Guido  Calabresi  yang  menulis  “ The  Costs  of  Accidents-A Legal and Economic Analysis ” yang menganalisis biaya akibat kecelakaan. 8 Biaya-biaya tersebut adalah  biaya  primer  (pengobatan  dan  kerusakan  barang),  biaya  sekunder  (biaya  ekonomi  yang timbul ketika gagal  mengkompensasi korban), dan  biaya tersier (biaya  mengantisipasi kerugian biaya primer dan sekunder). 9 Sehingga pemangku kebijakan perlu menentukan kebijakan paling tepat,  baik  secara  hukum  dan  ekonomi  untuk  meminimalir  “kecelakaan”  dan  mengkompensasi “korban  kecelakaan”  dengan  mempertimbangkan  biaya-biaya  tersebut.  mengingat  untuk berperkara  di  Pengadilan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk  dikeluarkan,  semisal untuk biaya Kuasa Hukum maupun operasional lainnya, termasuk biaya panjar perkara.
Banyaknya  jumlah  kredit  macet  pada  kreditor  bank,  terkait  penyelesaian  kredit  macet  melalui gugatan sederhana melalui peradilan dengan pertimbangan cost and benefit tentu akan memakan biaya yang cukup besar dan bahkan berpotensi merugikan perbankan dari segi analisa ekonomi. Padaprinsip  ekonomi,  seseorang  melakukan  analisis  untung-rugi  ( cost-benefit  analysis )  dalam mengambil  keputusan  dan  bertindak.  Hal  ini  karena  seseorang  diasumsikan  rasional  ingin menghasilkan  manfaat sebesar-besarnya. 10 Mengingat dalam cost-benefit analysis (CBA), suatu tindakan asumsinya dilakukan ketika keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dari kerugian atau biaya  yang  ditanggung 11 berdasarkan  hal  tersebut  maka  biaya  untuk  penyelesaian  kredit  macet mengggunakan  gugatan  sederhana  berpotensi  mengurangi  keuntungan  profit  keuntungan
8 R. H. Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), Hlm. 1-44,diakses di http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf
9 Richard A. Posner, Book Review (reviewing Guido Calabresi, The Cost of Accidents: A Legal and EconomicAnalysis (1970), http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=journal_articles
10 Fajar Sugianto. 2013. Economic Approach to Law . Jakarta: Kencana. Hlm. 103 11Ibid hlm 103

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Aris Setyo Nugroho
perbankan  dikarenakan  biaya  berperkara  melalui  gugatan  sederhana  cukup  besar  hal  tersebut dikarenakan biaya berupa untuk operasional berperkarayang cukup besar.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  penyelesaian  kredit  macet  melalui  gugatan sederhana dalam ranah hukum perdata belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan peradilan yang Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan.  Mengingat  adanya  ketentuan  syarat  serta  batasan  yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana  diubah  dengan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana yang  tidak  mudah  untuk  dipenuhi,  khususnya  oleh  kreditur  perbankan.  Mulai  dari  domisili hukum  yang  harus  sama  dengan  debitor  selaku  tergugat,  pemaknaan/definisi  dari  sengketa sederhana  itu  sendiri  yang  masih  mengandung  sifat  multy  tafsir.  Hingga  tidak  adanya  proses jawab  jinawab  dalam  pemeriksaan  Gugatan  Sederhana  sehingga  dinilai  adanya  ketidaksesuaian dengan  hukum  acara  perdata  (HIR)  yang  berlaku  selama  ini  sehingga  dianggap  tidak memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  Para  Pihak.  Secara  bisnis  yakni  prinsip cost  and benefit, maka  Gugatan  Sederhana  dapat  berpotensi  mengurangi  profit  dunia  perbankan  dalam jasa  pemberian  kredit.  Hal  tersebut  dikarenakan  biaya  operasional  penyelesaian  dilembaga peradilan  tentunya  akan  memerlukan  biaya  yang  cukup  besar,  untuk  menyewa  jasa  Kuasa Hukum untuk memenuhi syarat domisili yang sama. Dengan demikian diperlukannya kebijakan perbankan  maupun  lembaga  peradilan  dalam  menyelesaian  kredit  macet  baik  dengan win-win solution dan juga kebijakan lain yang efesien dan efektif lainnya.
Upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  mengajukan  gugatan  sederhana  dalam perkara  wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  adalah  dengan  melakukan  beberapa  harmonisasi dengan ketentuan hukum acara (HIR) atau perbaikan (revisi) terhadap PERMA No 4 Tahun 2019 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  khususnya  mengenai  domisili  hukum, penggunaan  kuasa  hukum,  upaya  hukum  atas  putusan  hakim  yang  menyatakan  bahwa  gugatan bukan termasuk gugatan sederhana, pemilahan gugatan secara teliti.

## Daftar Pustaka
Bachtiar Effendi. 1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah . Bandung: Alumni.
Fajar Sugianto. 2013. Economic Approach to Law . Jakarta: Kencana.

## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Aris Setyo Nugroho
Irma  Devita  Purnamasari.  2012. kiat-kiat  cerda,  mudah,  dan  bijak  memahami  masalah  Hukum Jaminan Perbankan, Bandung: Kaifa
Laily,  Muhammad  Ichwan  Noer.  2014. Analisis  Prinsip  5C Terhadap  Pemberian  Kredit  (Kredit Menengah,  Kredit  Kecil,  Kredit  Mikro)  Dan  Kaitannya  dengan  Non  Perfoarming Loan Pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang. Skripsi. Program Studi Fakultas Ekonomi. Jember.
Rachmadi  Usman.  2001. Aspek  Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,.Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama
Richard A.  Posner,  Book  Review  (reviewing  Guido  Calabresi, The  Cost of Accidents: A  Legal andEconomicAnalysis(1970),http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=5309&context=journal_articles
Soerjono Soekanto. 1988. Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi . Jakarta: CV Remdja Karya.
Sutarno. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Jakarta: Alfabeta
Moch.  Pring  Musibatawi.  2021.  “ Efektivitas  Gugatan  Sederhana  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Kredit  Macet  Pada  Pt  Bank  Mega,  Tbk.  Regional  Semarang ”.  Tesis.  Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.

## Jurnal
Abdul Kholiq Imron, Moch. Najib Imanullah. “ Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah  Yang  Belum  Terdaftar  Bersamaan  Permohonan  Pendaftaran  Tanah Pertama Kali” , Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017
Lutfil Ansori.2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif .Jurnal Yuridis Vol.
4 No. 2, Desember 2017
R. H. Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), ,diakses di http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda- Benda Yang Berkaitan dengan Tanah
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana