## PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH CAMAT TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEGAWAI KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA

## FIRMAN MAULANA SAFAAT
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  masih  rendahnya  tingkat  komitmen  pegawai  terhadap organisasi.  Masih  rendahnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  pegawai  dalam  menyelesaikan suatu pekerjaan. Masih adanya pegawai yang kurang saling menghormati dan menghargai dalam bekerja.  Masih  adanya  sikap  kurang  jujur  dan  adil  dalam  menjalankan  pekerjaannya.  Masih rendahnya  kesungguhan  pegawai  dalam  membangun  keberanian  dalam  bekerja.  Kerjasama pegawai  untuk  menyelesaikan  tugasnya  masih  rendah  sehingga  menyebabkan  adanya ketidaksinkronan  data  antar  unit  kerja.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  ke  dalam  pertanyaan penelitian  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  di  Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya? 2) Bagaimana tanggung jawab pegawai di Kantor Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya?  3)  Bagaimana  pengaruh  pendelegasian wewenang  oleh  Camat  terhadap  tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor  Kecamatan  Manonjaya Kabupaten  Tasikmalaya?.  Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  desain penelitian  korelasi.  Dalam  penelitian  sampel  yang  dipilih  adalah  sebanyak  20  orang  yang  terdiri dari 19 orang pegawai dan 1 orang camat. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu menentukan rentang,  persentase,  analisis  korelasi,  uji  koefisien  determinasi  dan  uji  signifikansi  (uji  t). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1)  Pendelegasian wewenang oleh Camat di Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan dengan kurang baik. Hal ini ditunjukan dari hasil angket diperoleh skor total 596, dengan rata-rata skor sebesar 42,57 termasuk kategori kurang baik, jika dipersentasekan sebesar 44,81%. 2) Tanggung jawab pegawai di Kantor Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya  adalah  cukup baik.  Hal  ini  ditunjukan  dari  hasil angket diperoleh skor total 705, dengan rata-rata skor sebesar 50,36 termasuk kategori cukup baik, jika  dipersentasekan  sebesar  53,00%.  3)  Terdapat  pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  terhadap peningkatan  tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor  Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya yaitu tinggi/kuat. Hal ini ditunjukan dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar 52,50%  termasuk  kategori  tinggi/kuat.  Artinya  tingkat  pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh Camat  terhadap  peningkatan  tanggung  jawab  pegawai  yaitu  sebesar  52,50%.  Dari  hasil  uji hipotesis  diperoleh  t hitung sebesar  4,331  >  dari  t tabel sebesar  2,860.  Dengan  kata  lain  hipotesis  yang penulis  ajukan  yaitu  terdapat  pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  terhadap  tanggung jawab pegawai di Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dapat diterima. Artinya apabila  pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  tanggung  jawab pegawai  akan  meningkat  dan  apabila  pendelegasian  wewenang oleh  Camat  dilaksanakan kurang baik, maka tanggung jawab pegawai akan rendah.
Kata Kunci : Pendelegasian Wewenang, Tanggung Jawab.

## A. PENDAHULUAN
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai aparatur  pemerintah  dan  abdi  masyarakat  adalah aset  terpenting  yang  menjadi  ujung  tombak dalam  melaksanakan  tugas  serta  tanggung  jawab instansi  pemerintah.  Esensi  tugas  dan  tanggung jawab  instansi  pemerintah  adalah  melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan kepada masyarakat sebagai penerima  manfaatnya.  Karena  itu  setiap  instansi
pemerintah  harus  mewujudkan  pelayanan  yang excellent atau prima, dimana tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kinerja secara  maksimal.  Pegawai  yang  bekerja  dalam sebuah instansi pemerintah dituntut untuk mampu menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawabnya secara  efektif  dan  efisien  karena  kinerja  sumber daya manusianya mampu memberikan kontribusi positif dan menguntungkan bagi instansi pemerintah.
Namun,  dalam  pandangan  masyarakat maupun  pemberitaan  yang  ada  di  media  massa pada  umumnya,  kinerja  dari  aparatur  pemerintah yang  ada  selama  ini  belum  mampu  memenuhi harapan  dari  sebagian  besar  masyarakat.  ASN digambarkan mempunyai tingkat profesionalisme yang  rendah,  kemampuan  pelayanan  yang  tidak optimal, rendahnya tingkat reliability, assurance, empathy dan responsiveness, tidak  memiliki tingkat  integritas  sebagai  pegawai  pemerintah sehingga  tidak  mempunyai  daya  ikat  emosional dengan  instansi  dan  tugas-tugasnya,  tingginya penyalahgunaan wewenang (KKN), serta produktivitas  dan  disiplin  yang  rendah.  Kondisi ini  berdampak  pada  rendahnya  kinerja  ASN dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya dalam melayani masyarakat
Tanggung  jawab  memegang  peranan penting  dalam  setiap  aspek  kehidupan  manusia. Seseorang  akan  bertindak  seenaknya  sendiri  jika tidak  memiliki  tanggung  jawab.  Sebaliknya,  jika memiliki tanggung jawab yang tinggi maka akan mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan  dengan  baik.  Salah  satu  aspek tanggung  jawab  pegawai  adalah  komitmen pegawai.  Komitmen  pegawai  pada  organisasi menentukan  berhasil  tidaknya  tujuan  yang hendak  dicapai  oleh  suatu  organisasi  atau instansi.  Apabila  setiap  anggota  organisasi memiliki  komitmen  yang  tinggi  maka  besar kemungkinan keberhasilan atau kesuksesan dapat tercapai.  Keberhasilan  suatu  organisasi  akan berdampak  baik  bagi  kelangsungan  hidup organisasi atau instansi dan pegawainya.
Diharapkan,  jika  aparatur  sipil  negera mempunyai  komitmen  organisasi  yang  tinggi bekerja dengan disiplin dalam melayani masyarakat  yang  membutuhkan.  Pegawai  yang memiliki komitmen yang tinggi akan lebih patuh dengan  peraturan,  perintah,  mempergunakan  dan merawat  alat  kerja  dengan  baik,  tepat  waktu, menghindari  absen.  Namun  kenyataannya  untuk memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas dan berpartisipasi tinggi bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut berkaitan dengan sikap mental negatif yang dimiliki pegawai pemerintah.
Agar  tercipta  efisiensi  dan  efektifitas penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  pemberian pelayanan kepada masyarakat supaya terwujudnya  keseimbangan  dan  kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan pelayanan  umum  yang  lebih  baik,  murah  dan cepat. Disamping dalam pelaksanaan- pelaksanaan  pelimpahan  wewenang,  Camat  juga mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
Atasan  perlu  melakukan  pendelegasian wewenang  dan  koordinasi  agar  mereka  bisa menjalankan  operasi  manajemen  dengan  baik. Selain  itu,  pendelegasian  wewenang  adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi.  Bila  seorang  atasan  tidak  mau mendelegasikan  wewenang,  maka  sesungguhnya organisasi  itu  tidak  butuh  siapa-siapa  selain  dia sendiri. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan  yang  tak  dapat  dilaksanakan  oleh  satu orang,  maka  ia  perlu  melakukan  delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat  organisasi,  terutama  di  saat  terjadi perubahan  susunan  manajemen.   Koordinasi  jua merupakan   proses  pengintegrasian  tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional)  suatu  organisasi  untuk  mencapai tujuan organisasi secara efisien.
Camat sebagai
penyelenggara pemerintahan  di  kecamatan  harus  mampu menunjukkan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila ada  kerja  sama  antara  aparatur  kecamatan  itu sendiri.  Dalam  hal  ini  yang  paling  berperan penting  adalah  Camat  sebagai  kunci  dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Camat  harus  menjadi  panutan  dan  teladan  bagi aparaturnya dengan menunjukkan kualitas kepemimpinannya  sehingga  dalam  pelaksanaan tugas  terutama  pelayanan  kepada  masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Pelaksanaan  pendelegasian  wewenang tidak selamanya berjalan dengan lancar, disebabkan  munculnya  berbagai  hambatan  baik dari  atasan  atau  dari  bawahan.    Semakin  besar organisasi  atau  perusahaan,  maka  akan  semakin banyak  melibatkan  tenaga  kerja  dalam  mencapai tujuan.  Disamping  itu,  pula  permasalahan  yang akan  dihadapi  oleh  organisasi  atau  perusahaan akan semakin kompleks. Pada akhirnya, pimpinan  akan  dihadapkan  pada  persoalan penyelesaian  tugas  yang  semakin  banyak  yang harus ditangani. Dalam situasi demikian tentunya seorang  pimpinan  memerlukan  bantuan  orang lain  untuk  menangani  tugas-tugas  tersebut, karena  itu  seorang  pimpinan  perlu  memikirkan untuk  mendelegasikan  sebagian  tugas-tugas  dan kekuasaannya  pada  bawahannya.  Pendelegasian wewenang  tersebut  yang  dilakukan  oleh  camat hanya sebagian saja wewenang yang
didelegasikan pada pegawai, itu juga tidak semua pegawai mendapat pendelegasian wewenang dari camat.  Hanya  pegawai  yang  dipercaya  yang diberikan wewenang.
Tanggung  jawab  pegawai  timbul  karena adanya  hubungan  antara  camat  dan  pegawai,  di mana camat mendelegasikan sebagai wewenangnya  kepada  pegawai  sebagai  penerima wewenang camat.
Pegawai harus bertanggungjawab dengan benar wewenang yang di  terimanya.  Jika  tidak,  suatu  saat  wewenang dapat di tarik kembali oleh camat.
Pendelagasian  wewenang  oleh  Camat kepada pegawai di Kantor Pemerintah Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya akan  memberikan  ruang  gerak  yang  cukup  luas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaan  pendelegasian  wewenang  tersebut masih  adanya  pelimpahan  wewenang  ini  tidak disertai  dengan  kepercayaan  penuh  terhadap pegawai yang akan diberikan tugas, memberikan wewenang  terhadap  pegawai  yang  kurang memiliki kemampuan sumber daya yang memadai dan kurang memperhatikan keseimbangan  antara  wewenang  yang  diberikan dan  tanggung  jawab.  Selain  itu  sarana  dan prasarana yang mendukung, sehingga pelaksanaannya  belum  terlalu  maksimal.  Sarana dan prasana juga menjadi salah satu permasalahan penting bagi terlaksananya pelimpahan  wewenang,  tanpa  ada  sarana  dan prasarana ini dapat menghambat dalam pelaksanaan  pelimpahan  wewenang.  Sarana  dan prasarana  yang  kurang  lengkap.  Dengan  belum maksimalnya  pendelegasian  wewenang  tersebut akan  berimbas  pada  kurangnya  rasa  tanggung jawab  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya.
Berkaitan dengan tanggung jawab pegawai  pada  Kantor  Pemerintah  Kecamatan Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya,  pegawai Kecamatan  masih  melakukan  pekerjaan  yang bersifat  rutinitas  dan  terkesan  kurang  kreatif, rata-rata  target  tugas  yang  terselesaikan  hanya sebagian kecil saja, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar  belakang  pendidikannya.  Dari  20  Orang pegawai  yang  berpendidikan    S2  sebanyak  2 orang,  pendidikan  S1  sebanyak  7  dan  11  orang pegawai berpendidikan diploma dan SMA.
Berdasarkan  hasil  observasi  ditemukan beberapa  permasalahan  mengenai  tanggung jawab  pegawai  yang  belum  optimal  pada  Kantor Pemerintah  Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten
Tasikmalaya.  Hal  ini  dapat  ditunjukan  dari indikator-indikator sebagai berikut:
1. Masih rendahnya tingkat komitmen pegawai terhadap  organisasi.  Contoh:  masih  ada pegawai  yang  belum  memiliki  kemauan usaha  yang  tinggi  untuk  organisasi  dalam melaksanakan  pekerjaannya  seperti  datang terlambat,  pada  saat  jam  kerja  keluar  dari ruang  kerja  bukan  urusan  dinas  dan  pulang lebih  awal  sehingga  terkadang  penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sering terlambat
2. Masih  rendahnya  kemampuan  sumber  daya manusia  pegawai  dalam  menyelesaikan suatu  pekerjaan.  Contoh:  masih  adanya pegawai  yang  memiliki  pengetahuan  dan wawasan  yang  belum  memadai  sehingga kurang memiliki kecakapan dan
keterampilan dalam melaksanakan tugas
3. Masih  adanya  pegawai  yang  kurang  saling menghormati dan menghargai dalam bekerja.  Contoh  :  masih  ada  pegawai  yang kurang sopan ketika menemui pimpinannya
4. Masih  adanya  sikap  kurang  jujur  dan  adil dalam  menjalankan  pekerjaannya.  Contoh: tindakan pegawai sering tidak sesuai dengan yang  diucapkannya  dan  kurang  bersikap proporsional dalam melaksanakan pekerjaan
5. Masih  rendahnya  kesungguhan  pegawai dalam membangun keberanian dalam bekerja.  Contoh:  masih  terdapat  pegawai kurang  memiliki  sikap  percaya  diri  dan yakin  dalam  melaksanakan  tugas  sehingga dalam  menyelesaikan  pekerjaan  tidak  dapat selesai tepat waktu dan masih ada kesalahan yang harus segera diperbaiki oleh pegawai.
6. Kerjasama  pegawai  untuk  menyelesaikan tugasnya masih rendah sehingga menyebabkan  adanya  ketidaksingkronan data  antar  unit  kerja.  Contoh,  pegawai bersikap  diam  ketika  temannya  meminta bantuan terkait penyelesaian tugasnya Permasalahan-permasalahan rendahnya tanggung jawab pegawai tersebut diduga disebabkan oleh belum optimalnya pendelagasian wewenang  oleh  Camat  kepada  pegawai,  hal  ini ditunjukan dari indikator-indikator sebagai berikut :
1. Kurangnya Camat dalam memberikan kepercayaan  penuh  terhadap  pegawai  yang akan  diberikan  tugas.  Contoh:  Camat memberikan  tugas  kepada  pegawai  kurang sesuai  dengan  pembagian  tugas  yang  telah ditetapkan sesuai dengan keahliannya
2. Belum  optimalnya  camat  dalam  memberikan tugas  terhadap  pegawai  yang  memiliki kemampuan  sumber  daya  yang  memadai.
Contoh:  Camat  memberikan  tugas  kepada pegawai  yang  kemampuannya  masih  belum memadai  sehingga  yang  hasilnya  kurang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 3. Camat  memberikan  tugas  pada  pegawai kurang  tepat.  Camat  memberikan  tugas kepada  pegawai  kurang  sesuai  dengan  tugas dan fungsinya
4. Camat kurang memperhatikan hierarki jabatan dalam memberikan tugasnya. Contoh camat  memberikan  tugas  kurang  sesuai dengan  hierarki  jabatan  yang  jelas  dalam susunan organisasi
5. Kurangnya  Camat  dalam  memberikan  tugas kepada  pegawai  dengan  memperhatikan keseimbangan  wewenang  dan  tanggung jawab.  Contoh:  Camat  dalam  memberikan tugas  dilakukan  pada  pegawai  yang  sering melanggar  aturan  tata  tertib  sehingga seringkali pelanggaran disiplin kerja sehingga  pekerjaanpun  yang  dilimpahkan sering tidak terselesaikan dengan baik.
6. Belum optimalnya Camat dalam pelaksanaan pembagian  kerja  ke  seluruh  unit  kerja. Contoh  masih  adanya  unit  kerja  yang  belum pernah  mendapatkan  tugas  tambahan  dari pimpinannya
7. Kurangnya Camat dalam menegaskan bahwa tugas  yang  diberikan  merupakan  kemutlakan tanggung  jawab.  Contoh  Camat  memberikan tugas  pada  pegawai  yang  kurang  memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya
Berdasarkan  uraian  latang  belakang  di atas,  yaitu  berkaitan  dengan  tanggung  jawab pegawai  yang  masih  rendah,  maka  ditetapkan fokus permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:  1)  Bagaimana  pendelegasian  wewenang oleh  Camat  di  Kantor  Kecamatan  Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya? 2) Bagaimana tanggung jawab  pegawai  di  Kantor  Kecamatan  Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya? 3) Bagaimana pengaruh pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  terhadap tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor  Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya?

## B. LANDASAN TEORITIS
Adapun  teori-teori  yang  sesuai  dengan judul  penelitian  ini  dapat  dipaparkan  sebagai berikut:
1. Pengertian Pendelegasian
Salah  satu  hal  yang  perlu  mendapat perhatian  oleh  organisasi  baik  bawahan  maupun atasan masalah pendelegasian wewenang. Dimana  masalah  pendelegasian  wewenang  ini ikut menentukan pula pencapaian tujuan
organisasi.  Perlunya  pendelegasian  wewenang dikemukakan  oleh  Komaruddin  (2011:  49) “Rahasia  yang  tepat  untuk  memungkinkan seorang  manager  dapat  memusatkan  perhatian pada  beberapa  masalah  strategi,  terletak  pada kesanggupan  dalam  membagi  tugas  yang didelegasikan”
Untuk  mewujudkan  guna  dan  manfaat dari  pendelegasian  wewenang  tergantung  dari keterampilan  daripada  orang-orang  yang  terlibat di dalamnya. Ada seorang pemimpin yang pandai dalam  mendelegasikan  wewenang  namun  ada pula  pimpinan  yang  tidak  mau  memberikan tanggung jawab dan wewenangnya.
Manullang,  (2009:25)  mengemukakan bahwa:
Pendelegasian  adalah  kegiatan  seseorang untuk  menugaskan  stafnya/bawahannya untuk  melaksanakan  bagian  dari  tugas manajer  yang  bersangkutan  dan  pada waktu  bersamaan  memberikan  kekuasaan kepada  staf/bawahan  tersebut,  sehingga bawahan  itu  dapat  melaksanakan  tugas tugas  itu  sebaik  baiknya  serta  dapat mempertanggung  jawabkan  hal-hal  yang didelegasikan kepadanya

## 2. Pengertian Wewenang
Organisasi  adalah  sekelompok  orang yang  bekerjasama  dalam  struktur  dan  koordinasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi  ideal  adalah  sebuah  birokrasi  yang aktivitas  dan  tujuan  dipikirkan  secara  rasional serta pembagian tugas dan wewenang dinyatakan dengan jelas.
Menurut Hasibuan (2007:64), bahwa: Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal  yang  dimiliki  seseorang  untuk memerintah  orang  lain,  berbuat  atau  tidak berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu, kekuasaan  merupakan  dasar  hukum  yang sah  dan  legal  untuk  dapat  mengerjakan sesuatu pekerjaan.
Selanjutnya Koswara (2002:23) menyatakan bahwa:
Wewenang  atau  kekuasaan  dapat  pula disebut  sebagai  otoritas  dalam  diartikan dalam  dua  dimensi,  yaitu  formal  dan penerimaan.  Berdasarkan  teori  formal, wewenang  merupakan  anugerah  karena seseorang  diberi,  dilimpahi  atau  diwarisi kekuasaan  untuk  mengatur  sesuatu. Pandangan ini beranggapan bahwa otoritas  berasal  dari  masyarakat  tingkat
tinggi  dan  secara  hirarkis  diturunkan sampai tingkat paling bawah
Berdasarkan  pendapat  beberapa  ahli tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  wewenang adalah  hak  untuk  melakukan  sesuatu  atau memerintah  orang  lain  untuk  melakukan  atau tidak  melakukan  sesuatu  agar  tercapai  tujuan tertentu. Wewenang  merupakan perwujudan dari kekuasaan  dalam  menggunakan  sumber  daya yang  boleh  digunakan  oleh  pimpinan  untuk mkenjalankan  roda  organisasinya,  sehingga otoritas  seorang  pemimpin  akan  tampak  dari seberapa besar wewenang yang diemban seorang pemimpin  dan  bagaimana  hubungan  dengan bawahannya.
3. Pengertian Pendelegasian Wewenang
Salah  satu  hal  yang  perlu  mendapat perhatian  oleh  organisasi  baik  bawahan  maupun atasan masalah pendelegasian wewenang. Dimana  masalah  pendelegasian  wewenang  ini ikut menentukan pula pencapaian tujuan organisasi.  Menurut  Hasibuan  (2007:68), bahwa; “Pendelegasian  wewenang  adalah  memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator  (pemberi  wewenang)  kepada  delegate (penerima  wewenang)  untuk  dikerjakannya  atas nama delegator”. Menurut Kesumnajaya (2010:45),  pendelegasian  wewenang  adalah pelimpahan  wewenang  formal  dan  tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu.
4. Pengertian Tanggung Jawab
Tanggung  jawab  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (2005:  1139)  mempunyai  arti keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,  diperkarakan).    Nasution  (2011: 48-49)  tanggung  jawab  adalah  kewajiban  untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul  kerugian  (bila  dituntut  atau  jika dituntut)  baik  dalam  kaitan  dengan  hukum maupun  dalam  administrasi).  Menurut  Agus (2012:25)  tanggung  jawab  adalah:  “Orang  yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus internal bahwa  suatu  keyakinan  bahwa  ia  boleh mengontrol  dirinya  dan  yakin  bahwa  kesuksesan yang dicapainya adalah hasil usahanya sendiri”
Dengan  demikian  tanggung  jawab  erat kaitannya  dengan  kewajiban,  kewajiban  adalah sesuatu  yang  dibebankan  terhadap  seseorang. Tanggung  jawab  adalah  kesadaran  manusia  akan tingkah  laku  atau  perbuatannya  yang  disengaja maupun  yang  tidak  disengaja  sesuai  dengan kedudukannya.  Tanggung  jawab  merupakan salah  satu  sikap  manusia  untuk  melaksanakan
tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  yang seharusnya  dia  lakukan  tanpa  perlu  mengalihkan kepada orang lain.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif, karena  penelitian  ini  disajikan  dengan  angka- angka.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  di Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya  sebanyak  20  orang.  Sampel  dalam penelitian  ini  merupakan  seluruh  populasi,  jadi ukuran  sampel  yang  dipilih  adalah  sebanyak  20 orang. Teknik pengumpulan data  yang dilakukan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan  (observasi, wawancara  dan  angket).    Teknik  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menentukan  rentang  nilai,  menentukan  kategori penilaian,  persentase,  analisis  korelasi,  analisis koefisien determinasi dan uji signifikasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut  penulis  sajikan  hasil  penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  terhadap tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor  Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya:
1. Pendelegasian  Wewenang  oleh  Camat  di Kantor Kecamatan Manonjaya

## Kabupaten Tasikmalaya
Untuk  menjawab  rumusan  masalah pertama  tentang  pendelegasian  wewenang  oleh Camat di Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten
Tasikmalaya, pendelegasian wewenang  oleh  Camat  di  Kantor  Kecamatan Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya,  diperoleh skor  total  596,  rata-rata  skor  untuk  variabel  X sebesar  42,57  berada  pada  kurang  baik.  Nilai persentase  sebesar  44,81%,  jika  dikonsultasikan dengan  kategori  menurut  Arikunto  (2010:246) termasuk  atau  berada  pada  kategori  cukup  baik, artinya  pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  di Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya berada pada kategori cukup baik.
Dengan  demikian  dalam  pendelegasian wewenang,  Camat  kurang  melaksanakan  tujuh asas pendelegasian wewenang menurut Hasibuan (2011:102), yang meliputi asas kepercayaan, asas delegasi  atas  hasil  yang  diharapkan,  asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas, asas rantai berkala,  asas  keseimbangan  wewenang  dan
tanggung  jawab,  asas  pembagian  kerja  dan  asas kemutlakan tanggung jawab.
2. Tanggung  Jawab  Pegawai  di  Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten

## Tasikmalaya
Untuk  menjawab  rumusan  masalah kedua tentang tanggung jawab pegawai di Kantor Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya bahwa  berdasarkan  hasil  rekapitulasi  tentang tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor  Kecamatan Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya  diperoleh skor  total  705,  rata-rata  skor  untuk  variabel  Y sebesar  50,36  berada  pada  cukup  baik,  jika dipersentasekan sebesar 53,00%, artinya tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor  Kecamatan Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya  berada  pada kategori cukup baik.
Dengan demikian dalam tanggung jawab, pegawai  telah  melaksanakan    perilaku  yang menentukan  tanggung  jawab  menurut  Hawari (2012:199), yaitu memegang komitmen, menggunakan  sumber  daya,  menjadi  toleran  dan sabar,  menjadi  jujur  dan  adil,  membangun keberanian  dan menunjukan kerjasama
3. Pengaruh  Pendelegasian  Wewenang  oleh Camat  terhadap  tanggung  jawab  pegawai di Kantor Kecamatan
Manonjaya

## Kabupaten Tasikmalaya
Setelah  peneliti  menganalisis  variabel pendelegasian  wewenang  (X)  serta  variabel tanggung  jawab  pegawai  (Y),  selanjutnya  dapat dibahas  mengenai  hasil  jawaban  untuk  rumusan masalah ketiga (3), yaitu pengaruh pendelegasian wewenang  oleh  Camat  terhadap  tanggung  jawab pegawai  di  Kantor  Kecamatan  Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menjawab rumusan  masalah  tersebut,  maka  terlebih  dahulu menghitung  hubungan    variabel  pendelegasian wewenang  (X)  dan  variabel  tanggung  jawab pegawai  (Y)  dengan  menggunakan  bantuan aplikasi SPSS versi 16.00 for Window.
Korelasi product  moment merupakan teknik  pengukuran  tingkat  hubungan  antara  dua varibel  yang  datanya  berskala  interval.  Angka korelasi  yang  disimpulkan  dengan  r.  Angka  r product  moment  mempunyai  kepekaan  terhadap konsistensi  hubungan  timbal  balik.  Metode analisis  data  korelasi  product  moment  yang digunakan  untuk  pengujian  hipotesis  dalam penelitian  ini  menggunakan  aplikasi  SPSS  versi 16.00 for window.
Hasil perhitungan korelasi antara variabel  pendelegasian  wewenang  (X)  dan variabel  tanggung  jawab  pegawai  (Y)  dengan menggunakan  aplikasi  SPSS  versi  16.00  for window, korelasi product moment diperoleh nilai
korelasi product  moment sebesar  0,724  antara pendelegasian wewenang dengan tanggung jawab pegawai.  Koefisien  korelasi  sebesar  0,724 termasuk  pada  kategori  kuat,  jadi  terdapat hubungan  yang  kuat  antara  pendelegasian wewenang dengan tanggung jawab pegawai.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  seberapa besar pengaruh pendelegasian wewenang terhadap tanggung jawab pegawai akan digunakan  teknik  statistik,  dengan  menghitung besarnya  koefisien  determinasi  dengan  cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan,  maka  dihitung  koefisien  determinasi menggunakan  aplikasi  SPSS  versi  16.00  for window  bahwa R  square atau R 2 menunjukan nilai  koefisien  determinasi,  diperoleh  sebsar 0,525.  Nilai  tersebut  kemudian  di  ubah  dalam bentuk  persen  untuk  menunjukan  persentase pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Dari  perhitungan  tersebut,  diperoleh nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,525  atau 52,50%.  Artinya  52,50%  tanggung  jawab pegawai dipengaruhi oleh pendelegasian wewenang.  Apabila  diinterpretasikan  koefisien determinasi termasuk kategori tinggi/kuat.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa pengaruh pendelegasian wewenang terhadap  tanggung  jawab  pegawai  sebesar 52,50%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  47,50  % adalah  dari  faktor-faktor  lain  yang  tidak  diteliti. Koefisien  determinasi  sebesar  52,503%  tersebut menunjukan tingkat pengaruhnya adalah tinggi/kuat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa apabila  pendelegasian  wewenang  dilaksanakan dengan baik, maka tanggung jawab pegawai akan meningkat  dan  apabila  pendelegasian  wewenang dilaksanakan  kurang  baik,  maka  tanggung  jawab pegawai akan rendah.
Selanjutnya  untuk  menjawab  hipotesis yang penulis ajukan maka penulis membandingkan  antara  nilai  t hitung dengan  t tabel yaitu Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji  bagaimana  pengaruh  masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri  terhadap variabel  terikatnya.  Uji  ini  dapat  dilakukan dengan menggunakan t test, atau mambandingkan  t  hitung  dengan  t  tabel  atau dengan  melihat  kolom  signifikansi  pada  masing- masing  t  hitung  diperoleh  nilai  t hitung sebesar 4.331.  Dengan  demikian  untuk  menjawab hipotesis  yang  penulis  ajukan  maka  penulis membandingkan  antara  nilai  t hitung dengan  t tabel . Untuk  mencari  t tabel dengan  tingat  keyakinan  95 %  dengan  α  =  0,5  dan  untuk  n  =  19  maka diperoleh t tabel sebesar 2,860. Karena t hitung sebesar 4,331  >  dari  t tabel sebesar  2,860.  Maka  hipotesis
Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  dengan  kata  lain hipotesis  yang  penulis  ajukan  yaitu  terdapat pengaruh  pendelegasian  wewenang  terhadap tanggung jawab pegawai, dapat diterima.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas tentang  pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh Camat  terhadap  peningkatan  tanggung  jawab pegawai  di  Kantor  Kecamatan  Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yaitu tinggi/kuat. Hal ini ditunjukan  dari  hasil  perhitungan  koefisien determinasi  diperoleh  sebesar  52,50%  termasuk kategori  tinggi/kuat.  Artinya  tingkat  pengaruh pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  terhadap peningkatan  tanggung  jawab  pegawai  yaitu sebesar 52,50%. Dari hasil uji hipotesis diperoleh t hitung sebesar  4,331  >  dari  t tabel sebesar  2,860. Dengan  kata  lain  hipotesis  yang  penulis  ajukan yaitu terdapat pengaruh pendelegasian wewenang oleh Camat terhadap tanggung jawab pegawai di Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten
Tasikmalaya,  dapat  diterima.  Artinya  apabila pendelegasian wewenang oleh Camat dilaksanakan dengan baik, maka tanggung jawab pegawai akan meningkat dan apabila pendelegasian wewenang oleh Camat dilaksanakan  kurang  baik,  maka  tanggung  jawab pegawai akan rendah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  di Kantor  Kecamatan  Manonjaya  Kabupaten Tasikmalaya  dilaksanakan  dengan  kurang baik.  Hal  ini  ditunjukan  dari  hasil  angket diperoleh  skor  total  596,  dengan  rata-rata skor sebesar 42,57 termasuk kategori kurang baik,  jika  dipersentasekan  sebesar  44,81%. Berdasarkan  hasil  observasi  bahwa  dalam pendelegasian  wewenang,  Camat  kurang melaksanakan  tujuh  asas  pendelegasian wewenang  menurut  Hasibuan  (2011:102), yang  meliputi  asas  kepercayaan,  asas delegasi  atas  hasil  yang  diharapkan,  asas penentuan  fungsi  atau  kejelasan  tugas,  asas rantai berkala, asas keseimbangan wewenang dan  tanggung  jawab,  asas  pembagian  kerja dan asas kemutlakan tanggung jawab.
2. Tanggung jawab pegawai di Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten
Tasikmalaya  adalah  cukup  baik.  Hal  ini ditunjukan  dari  hasil  angket  diperoleh  skor total  705,  dengan  rata-rata  skor  sebesar 50,36  termasuk  kategori  cukup  baik,  jika dipersentasekan sebesar 53,00%.
Berdasarkan  hasil  observasi  bahwa  dalam
tanggung jawab, pegawai cukup melaksanakan    perilaku  yang  menentukan tanggung jawab menurut Hawari (2012:199), yaitu  memegang  komitmen,  menggunakan sumber  daya,  menjadi  toleran  dan  sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian  dan menunjukan kerjasama
3. Terdapat  pendelegasian  wewenang  oleh Camat terhadap peningkatan tanggung jawab pegawai  di  Kantor  Kecamatan  Manonjaya Kabupaten  Tasikmalaya  yaitu  tinggi/kuat. Hal  ini  ditunjukan  dari  hasil  perhitungan koefisien  determinasi  diperoleh  sebesar 52,50% termasuk kategori tinggi/kuat. Artinya  tingkat  pengaruh  pendelegasian wewenang oleh Camat terhadap peningkatan tanggung  jawab  pegawai  yaitu  sebesar 52,50%.  Dari  hasil  uji  hipotesis  diperoleh t hitung sebesar 4,331 > dari t tabel sebesar 2,860. Dengan  kata  lain  hipotesis  yang  penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh pendelegasian wewenang oleh Camat terhadap  tanggung  jawab  pegawai  di  Kantor Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dapat diterima. Artinya apabila pendelegasian wewenang oleh Camat dilaksanakan  dengan  baik,  maka  tanggung jawab  pegawai  akan  meningkat  dan  apabila pendelegasian wewenang oleh Camat dilaksanakan  kurang  baik,  maka  tanggung jawab pegawai akan rendah.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Camat  Manonjaya  Kabupaten  Tasikmalaya sebaiknya  lebih  mengoptimalkan  indikator- indikator yang pelaksanaannya seperti kurang berkonsentrasi dalam melaksanakan
pekerjaan, kurang mendorong pegawai untuk lebih produktif, kurang efektifnya komunikasi  dalam  organisasi  dan  kurangnya wewenang  yang  didelegasikan  seimbang dengan tanggung jawab.
2. Dalam meningkatkan tanggung jawab pegawai sebaiknya Camat Manonjaya
Kabupaten  Tasikmalaya  melakukan  upaya meningkatkan  tanggung  jawab  pegawai terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  dengan  cara diikutsertakannya  pegawai  dalam  kegiatan pengembangan  sumber  daya  manusia  seperti pendidikan pelatihan, seminar, workshop dan lokakarya sehingga pegawai memiliki wawasan,  keterampilan  dan  keahlian  dalam bekerja  dan  melakukan  pembinaan  sikap disiplin kerja pegawai secara rutin.
3. Mengingat pendelegasian wewenang
berpengaruh terhadap tanggung jawab pegawai    di    Kantor  Kecamatan  Manonjaya Kabupaten  Tasikmalaya,  maka  sebaiknya Camat  Manonjaya  terus  lebih  terfokus  pada pelaksanaan  pekerjaan,  mendorong  pegawai agar  lebih  produktif  dalam  melaksanakan pekerjaannya, lebih mengoptimalkan pelaksanaan komunikasi dan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan  pegawainya  yang  pada  akhirnya mampu  mendorong  adanya  peningkatan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Wibowo.  2012. Pendidikan  Karakter Strategi  Membangun  Karakter  Bangsa Berkepribadian .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Arikunto, S. ,  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik.  Edisi  Revisi  6 . Jakarta : Rineka Cipta Hasibuan Malayu  S.P. 2011, Manajemen  Dasar: Pengertian  Dan  Masalah ,  Jakarta,
Bumi. Aksara
Hasibuan, Malayu  S.P 2007, Manajemen Sumber Daya  Manusia  Perusahaan ,.  Bandung, PT. Bumi Aksara
Hawari, Aka. 2012. Guru yang Berkarakter Kuat . Jogjakarta: Laksana
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. 2005.  Jakarta  :
Departemen.  Pendidikan  Nasional  Balai Pustaka Kesumanjaya, Rifly. 2010. Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Komitmen  Terhadap  Prestasi  Kerja Karyawan  pada  Bagian  Sumber  Daya Manusia (SDM) PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan ,
Universitas Sumatera Utara : Medan Komarudin.  2011 . Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Kappa Sigma. Bandung Koswara,  E.  2002. Otonomi  Daerah  Untuk Demokratisasi dan Kemandirian
Rakyat ,  Jakarta.  Sembradi  Aksara Nusantara Manullang. 2009. Dasar-Dasar Manajemen . Gadjah Mada University Press Nasution  Az,  2011. Hukum  Perlindungan Konsumen:  Suatu  Pengantar. Diadit
Media, Jakarta