## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)  DI PUSKESMAS KATAPANG  DI KABUPATEN BANDUNG
Turiman 1 , Ratna Meisa Dai 2 ,Deasy Sylvia Sari 3
1 Program Pascasarjana Kebijakan Publik,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Departemen Hubungan Internasional,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran turimanturiman2019@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini Berjudul Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud)  Di  Puskesmas  Katapang Kabupaten Bandung. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tingginya SILPA dari BLUD Puskesmas Katapang , penumpukan pencairan dana BLUD di akhir tahun dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPK BLUD   di Puskesmas Katapang  Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur.Penelitian ini menggunakan teori implementasi Kebijakan Grindle dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation). Hasil penelitian ini adalah dilihat dari factor isi kebijakan BLUD dipuskesmas Katapang telah sesuai antara Teori dengan kebijakan BLUD yang berlaku dan kondisi dilapangan  meskipun fleksibilitas keuangan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan dari factor lingkungan implementasi telah sesuai dengan kebijakan BLUD yang diterapkan dan keadaan dilapangan kecuali daya tanggap implementator dalam menghadapi permasalahan yang timbul seperti SILPA yang masih tinggi masih kurang.

## Kata Kunci : Implementasi, BLUD, Puskesmas
(Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari)

## ABSTRACT
This research is entitled Implementation of Policy Implementation of Financial Management Pattern of Regional Public Service Agency (Ppk-Blud) at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This research was motivated by the high SILPA value of the BLUD Puskesmas Katapang, the accumulation of disbursement of BLUD funds at the end of the year and the declining value of the Community Satisfaction Index (IKM). The purpose of this study was to find out how the implementation of the PPK BLUD policy at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This study uses qualitative research, data collection is carried out by in-depth interviews, observations and literature studies. This research uses Grindle Policy implementation theory where the success of a policy implementation is influenced by Policy Content (Content of Policy) and Implementation Environment (Context of Implementation). The results of this study  are seen from the factor that the content of the BLUD policy at Puskesmas  Katapang  is in accordance with the theory with the applicable BLUD policy and the conditions in the field although financial flexibility is still not optimally utilized. Meanwhile, from the environmental factors, the implementation has been in accordance with the applied BLUD policies and conditions in the field, except for the responsiveness of the implementer in dealing with problems that arise such as SILPA which is still high, which is still lacking.
Keywords : Implementatation, BLUD, Puskesmas

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, pemerintah mengatur pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  di Puskesmas dengan menerbitkan Peraturan Presiden  (Perpres) No. 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Data Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah Daerah.
Perpres ini menegaskan pemanfatan dana Kapitasi JKN di Puskesmas digunakan  untuk jasa
pelayanan Kesehatan dan biaya operasional pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan yang dapat menggunakan dana Kapitasi diatur oleh Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Permenkes ini diatur jasa pelayanan Kesehatan tetapi untuk operasional Puskesmas belum diatur sehingga pemanfaatan dana Kapitasi sangat kecil.
Pemerintah  Kabupaten Bandung dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat dengan pemanfaatan dana
kapitasi maka di bentuklah Badan Layanan Umum Daerah untuk 31 Puskesmas  dari 62 puskesmas yang ada di Kabupaten Bandung dengan di tetapkannya  Keputusan Bupati Bandung Nomor 440/Kep.598- Org/2014 menerangkan bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh, dengan pengaturan satu Kecamatan mempunyai satu BLUD Puskesmas membawahi Puskesmas-Puskesmas satelit dalam satu kecamatan. Kemudian untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Bupati Bandung membuat Keputusan Bupati Bandung nomor : 445/Kep.647- Dinkes/2018 tentang Penetapan 62 (Enam Puluh Dua) Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mulai merencanakan pembentukan BLUD karena bersifat kesatuan dalam pengelolaan keuangnnya . Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah  Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Rumah Sakit atau Unit Kerja pada Satuan  Kerja Perangkat Daerah seperti Puskesmas di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan Kesehatan  kepada  masyarakat  berupa penyediaan   barang  dan/atau  jasa  yang dijual  tanpa  mengutamakan  mencari keuntungan, dalam melakukan Pelayanan Kesehatan.
BLUD Puskesmas Katapang merupakan salah satu Puskemas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan  BLUD. Dari hasil pengamatan terdapat beberapa fenomena yang menjadi alasan BLUD Puskesmas  Katapang  menjadi lokus penelitian adalah  SILPA (Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan) yang masih tinggi, penumpukan pencairan dana BLUD di akhir tahun dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menurun.
Dari tabel diatas dapat dilihat besaran SILPA BLUD Puskesmas Katapang meskipun mengalami penurunan tapi masih cukup besar dan akan bertambah besar apabila pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Katapang tidak berubah.
(Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari)
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan kebijakan Keputusan Bupati Bandung nomor : 445/Kep.647- Dinkes/2018 tentang Penetapan 62 (Enam Puluh Dua) Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Sebagai Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan mengambil judul : “Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Di PUSKESMAS  Katapang  Kabupaten Bandung.”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Kebijakan Publik
Teori public policy berisi mengenai suatu kebijakan pemerintah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan ( problem ) tersebut muncul ke permukaan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terealisasi.
Definisi Kebijakan publik  yang terkenal dari Thomas Dye   dalam Agustino (2017:15) adalah segala apa yang dilakukan pemerintah maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.  Pendapat Friedrich dalam Agustino, 2017:16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan/ kesulitan dan kemungkinan atau kesempatan dimana kebijakan tersebut berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan dimaksud.

## Tahapan Proses Kebijakan
Oleh karena itu, banyak ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Adapun proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn yang dikutip oleh Kadji (2015:11) dapat dilihat sebagai berikut :
1. Perumusan masalah  /  Penyusunan
Agenda : Pada tahap ini memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan masalah
2. Forecasting / Formulasi Kebijakan : Tahap ini memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk jika tidak membuat kebijakan..
3. Rekomendasi Kebijakan  /  Adopsi Kebijakan : Tahap ini memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi.
4. Implementasi / Monitoring Kebijakan : Pada tahap ini memberikan informasi mengenai konsekuensi dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan: Pada
tahap ini memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan unit–unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan Yudikatif memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

## Tahapan Proses  Kebijakan Publik (Dunn)
Sumber: Yulianto Kadji. 2015 Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik,Gorontalo, halaman 11-12.

## Implementasi Kebijakan Publik
Sementara Mazmanian dan Sabatier  yang dikutip oleh Kadji (2015:48) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan  kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang, ataupun berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
Van Meter dan Van Horn yang dikutip Situmorang (2016:174) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.
Grindle (1980) yang dikutip Lutfi alfia (2016) dalam jurnalnya menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle memperkenalkan model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan  proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam pemangku kepentingan, dimana keluaran akhirnya ditentukan
Perumusan Masalah Kebijakan
Forecasting
Rekomendasi Monitoring Evaluasi
(Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari)
oleh materi program ataupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konsteks administrasi. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dalam kebijakan tersebut, sedangkan proses administrasi terlihat pada proses umum mengenai aksi administratif yang bisa dilihat pada tingkat program.

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Model di bidang kebijakan publik merupakan penyederhanaan system masalah untuk membantu mengurangi kompleksitas masalah dan memungkinkan dikelola oleh para analisis kebijakan, serta dapat dinyatakan dalam bentuk konsep, diagram, grafik atau persamaan matematis. Model yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Merille S. Grindle
Pendekatan Merille S. Grindle yang dikutip Agustino  (2017:142) dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces . Menurut Grindle ada 2 variabel yang menentukan    implementasi kebijakan publik, yaitu :
1. Implementasi suatu kebijakan publik dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu keberhasilan tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi
kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor,
yaitu :
1) Dampak  atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan
kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
c. Substansi suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas : Isi Kebijakan (Content of Policy) , yang mencakup :
1) Interest Affected
(Kepentingan-kepentingan yang termuat dalam isi kebijakan)
Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang menentukan suatu implementasi kebijakan. Indicator ini menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan., serta sejauh mana kepentingan-kepentingan
tersebut termuat dalam isi kebijakan dan implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
2) Type of Benefits (Tipe Manfaat) Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis
manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3) Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
4) Site of Decision Making (Letak
Pengambilan Keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
5) Program Implementor
(Pelaksana Program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus  terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
6) Resources Committed (Sumber-
Sumber Daya yang Digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik
Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), yang mencakup:
1) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan,
Kepentingan-Kepentingan,
dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)
Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan
(Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari)
akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. 2) Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3) Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
Namun demikian, jika mencermati model Grindle, dapat dipahami bahwa keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik  yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang didukung  oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan didukung    oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi (Agustino, 2017: 156).

## Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)

## 1. Pengertian BLUD
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (Permendgri 79 tahun 2018).
2. Tujuan BLUD
BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu
pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara mendalam tentang “ Implementasi kebijakan Penerapan  Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bandung”.  Peneliti ingin menguji atau memverifikasi teori yang sudah ada  yaitu teori implementasi kebijakan publik yang dikemukan oleh pakar kebijakan publik Grindle. Selain itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penerapan PPK-  BLUD Puskesmas di Kabupaten Bandung bila dilihat dari teori yang menjadi landasan penulis dalam menganalisis penelitian yang dilakukan.  Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

## Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan (field research) melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur.

## Sumber Data
Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan
perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif  maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan.

## Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis cenderung untuk melakukan pengolahan data hasil penelitian dengan menggunakan alur sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, Sajian data, penarikan kesimpulan.
Untuk meningkatkan
keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. dimana penulis menguji data yang didapat dari informan dengan membandingkan antara satu informan dengan informan lainnya.

## Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan focus penelitian ini  yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan BLUD di  Puskesmas Katapang Kabupaten Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Implementasi Kebijakan BLUD dalam penelitian ini difokuskan dari aspek implementasi kebijakan yang terdiri dari; Isi
Kebijakan (Content of Policy) , Lingkungan Implementasi (Context of
Implementation), Deskripsi  dari implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:
Isi Kebijakan (Content of Policy) , yang mencakup :
1. Interest Affected (Kepentingan- kepentingan yang termuat dalam isi kebijakan)
Dalam kebijakan BLUD diatur  oleh Permendagri 79 tahun 2018  tentang BLUD pada pasal 1 menyebutkan bahwa BLUD mempunyai Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya yang artinya memiliki keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Menurut Grindle keberhasilan suatu kebijakan dinilai berhasil apabila kepentingan-kepentingan yang berpengaruh dapat dilibatkan. Dengan Fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD di Puskesmas Katapang semua kepentingan yang ada  dalam pencapaian keberhasilan kebijakan ini dapat dicapai.
Dengan penerapan  BLUD di Puskesmas Katapang kepentingan yang berhubungan dengan jaminan jasa Kesehatan yang berkualitas dapat ditingkatkan, akses layanan Kesehatan yang mudah dapat dicapai dengan memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan teori yang Grindel  serta kebijakan
mengenai BLUD serta  kenyataan dilapangan
Fleksibilitas pengelolaan keuangan meningkatkan Pelayanan yang cepat dan tepat serta Jaminan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat membuat aksesibilitas layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan terjangkau oleh masyarakat dikarenakan sarana prasarana dan kualitas layanan yang diberikan oleh puskesmas menjadi lebih baik.
2. Type of Benefits (Tipe Manfaat)
Beberapa manfaat yang di harapkan bisa dirasakan oleh Puskesmas adalah kemudahan penyediaan barang/jasa untuk pelayanan kesehatan, flexibilitas pengelolaan keuangan, tambahan pendapatan jasa layanan (Jaspel).
Menurut Grindle implementasi suatu kebijakan harus memberikan manfaat dan berdampak positif bagi implementatornya. Pada BLUD Puskesmas Katapang telah menerapkan kebijakan tersebut dengan mengaplikasikan manfaat kebijakan yang terdapat pada permendagri 79 tahun 2018 dengan kondisi di Puskesmas Katapang dan manfaatnya serta dirasakan oleh seluruh karyawan BLUD Puskesmas Katapang. Bagi masyarakat juga berdampak terhadap peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan Kesehatan di Puskesmas Katapang.
Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD dalam pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan BLUD untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemeriutah daerah. Manfaat Kebijakan BLUD di Puskesmas Katapang dirasakan, Pada pasal 23 juga menyebutkan mengenai remunerasi berupa insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
3. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai) Perubahan yang terjadi sebagai dampak kebijakan BLUD di Puskesmas adalah Pengelolaan belanja barang / jasa sesuai aturan, pengelolaan keuangan sesuai pedoman akuntansi, berdasarkan permendagri 79 tahun 2018 pasal 76 dan pasal 77  tentang pengelolaan belanja barang/jasa BLUD menyebutkan bahwa BLUD dalam melaksanakan pengadaan  barang dan jasa   mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah. Pengadaan barang dan jasa BLUD lebih ditekankan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Jadi tidak ada perbedaan
pengelolaan belanja barang /jasa BLUD dengan belanja barang jasa di Dinas Kesehatan. Hanya dalam pencatatan pengadaan barang BLUD diberi tanda dengan pengadaan barang dari  dinas Kesehatan,.
Dari hasil wawancara menyebutkan meskipun pengelolaan  keuangan BLUD Pukesmas Katapang memiliki fleksibilitas tetapi masih menjadi bagian dari pengelolaan keuangan dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bandung sehingga dalam pengelolaannya mengikuti peraturan yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Bandung.
Menurut teori Grindle sebuah kebijakan yang terlalu menuntut adanya perubahan sikap dan perilaku yang signifikan akan lebih sulit untuk di implementasikan. Di samping itu kebijakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang juga akan menemui kesulitan dalam proses implementasi dibandingkan dengan kebijakan yang secara nyata memberikan dampak keuntungan langsung terhadap kelompok sasaran.
4. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini
(Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari)
harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
Menurut teori Grindle keberhasilan suatu kebijakan terletak pada pengambil keputusan. Pada penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas Katapang letak pengambil keputusan terletak pada kepala Puskesmas merangkap kepala BLUD merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setiap pengambilan keputusan Kepala Puskesmas Katapang  menentukan keberhasilan implementasi penerapan BLUD di Puskesmas Katapang. Oleh karena itu pemilihan Kepala Puskesmas sekaligus Kepala BLUD Puskesmas harus sesuai dengan ilmu dan kompetensi yang dimiliki.
Kebijakan pembentukan BLUD  di Katapang   Puskesmas dirasa sangat tepat dimana semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan persaingan dengan pihak swasta.  Dengan dibentuknya Puskesmas Katapang menjadi BLUD diharapkan Puskesmas dapat meningkatkan kualitas layanan Kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan dapat pula meningkatkan nilai akreditasi Puskermas.

## 5. Program Implementor
(Pelaksana Program)
Menurut Grindle  dalam melaksanakan suatu kebijakan publik harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten untuk keberhailan suatu kebijakan. Pelaksana program kebijakan PPK-BLUD di Katapang Kabupaten Bandung ini, berkaitan erat dengan implementor yang terlibat secara langsung, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  dan seluruh pegawai BLUD di Puskesmas Katapang. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan monitoring evaluasi  terhadap penyelenggaran pelayanan kesehatan dengan pendekatan tata kelola PPK-BLUD di Kabupaten Bandung, baik dari aspek perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Dalam  Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD pasal 12  menyebutkan  Pembina dan pengawas  BLUD terdiri dari, pembina teknis dan pernbina keuangan, satuan pengawas internal, dan Dewan Pengawas. Untuk Pembina teknis dan Pembina keuangan serta satuan pengawas internal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan dan Aset daearah Kabupaten Bandung, sedangkan
untuk Dewan pengawas menurut Permendagri 79 tahun 2018 belum diperlukan karena BLUD di Puskesmas Katapang mempunyai realisasi pendapatan 2 tahun berjalan belum mencapai peryaratan dibentuknya dewan pengawas.
6. Resources Committed (Sumber- Sumber Daya yang Digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumber  daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Berdasarkan  hasil wawancara sumberdaya yang digunakan berupa penambahan tenaga  SDM bidang keuangan, Sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan dan dana kapitasi, sarana dan prasarana yang dapat sesuai dengan kebutuhan serta penerbitan peraturan-peraturan dari pemerintahan Kabupaten Bandung.
Dari tabel diatas dapat dilihat sumber pendapatan
terbesar BLUD Puskesmas Katapang berasal dari pendapatan Kapitasi sehingga kualitas layanan yang berimbas kepada penambahan peserta BPJS harus ditingkatkan. Dalam Permendagri 79 tahun 2018 pasal 3 disebutkan pula yang menjadi sumber daya manusia BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat pengelola bertanggung jarvab terhadap kinerja umum operasional BLUD Puskesmas , Fleksibilitas keuangan BLUD dalam pemberian layanan. Pegawai BLUD bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan unttk mendukung kinerja BLUD.
Pemerintah Kabupaten Bandung telah membuat beberapa kebijakan  yang mengatur pelaksanaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bandung, sebagai bentuk fleksibilitas keuangan BLUD Puskesmas diantaranya mengenai pengaturan pegawai non PNS untuk tenaga BLUD, pengaturan Jasa pelyanan BLUD, Pengaturan belanja barang jasa BLUD dan pengaturan tarif jasa layanan BLUD dalam bentuk peraturan Bupati (Perbup). Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), yang mencakup : 1. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan,
Kepentingan-Kepentingan, dan
(Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari)
Strategi dari Aktor yang Terlibat)
Menurut Grindle keberhasilan suatu kebijakan perlu juga mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat untuk memperlancar penerapan suatu implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan BLUD di Puskesmas Katapang yang harus dipertimbangkan adalah kekuasaan kepala daerah dalam mengangkat dan memberhentikan pemimpin
BLUD, kekuasaan pemimpin BLUD dalam mengatur keuangan BLUD di Puskesmas Katapang, Strategi BLUD di
Puskesmas Katapang dalam mencapai tujuan dibentuknya BLUD Puskesmas Katapang Bersama-sama dengan Dinas Kesehatan sebagai Pembina teknis, sikap para actor pelaksana kebijakan BLUD di Puskesmas Katapang dan dinas Kesehatan dalam memberi dukungan penuh untuk pelaksanaan BLUD di Puskesmas Katapang.
Dalam Permendagri 79 tahun 2018 pasal 8 menyebutkan Pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat keuangan dan pejabat teknis di angkat oleh kepala daerah. Jadi
dalam hal ini Kepala Puskesmas memiliki 2 (dua) jabatan rangkap yaitu sebagai kepala puskesmas dan sebagai pemimpin BLUD.
Dari hasil wawancara  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai fasilitator dan regulator implementasi kebijakan  PPK- BLUD di Puskesmas Katapang, menyusun agenda kegiatan untuk dapat menjalin komunikasi dengan para pembuat kebijakan. Tindakan ini sebagai strategi menjembatani kepentingan yang ketidaksepahaman dalam menyikapi perbedaan sehingga diharapkan ada kesamaan persepsi untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka kepada pembuat kebijakan.
2. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)
Menurut Grindle karakteristik lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Lembaga penguasa dalam hal ini adalah Lembaga eksekutif (kepala daerah) dan Lembaga legislative (DPRD).
Dalam Permendagri 79 pasal 8 menyebutkan bahwa kepala daerah mengangkat
pemimpin BLUD tanpa harus dengan persetujuan Lembaga legislative  atau anggota DPRD, sehingga peran Lembaga Legislatif sangat minimal.
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.  Dari hasil wawancara
Pemerintah
Kabupaten Bandung sangat mendukung di bentuknya Puskesmas menjadi BLUD
Puskesmas. Puskesmas sebagai pemberi pelayanan   Kesehatan publik milik pemerintah harus bisa bersaing dengan klinik- klinik Swasta dalam memberikan pelayanannya. 3. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana) Menurut Grindle
Kepatuhan dan daya tanggap merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan.Kepatuhan artinya mengikuti suatu aturan, hukum atau standar yang telah diatur dan yang telah diterbitkan oleh suatu organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dari hasil wawancara pengelolaan BLUD di Puskesmas  Katapang  selalu berpedoman kepada semua kebijakan yan telah di buat oleh pemerintah dan selalu berkonsultasi kepada Dinas Kesehatan apabila terjadi masalah dalam pengelolaan BLUD di Puskesmas Katapang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
dapat diketahui keberhasilan  kebijakan BLUD yang diimplementasikan di Puskesmas Katapang Kabupaten Bandung  dipengaruhi oleh 2 (Dua) factor yaitu isi kebijakan (Content of
Policy) dan lingkungan implementasi kebijakan (Context of implementation) berpedoman pada Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dapat di Tarik kesimpulan  bahwa dari factor isi kebijakan BLUD dipuskesmas Katapang telah sesuai antara Teori dengan kebijakan BLUD yang berlaku dan kondisi dilapangan meskipun fleksibilitas keuangan masih belum dimanfaatkan secara optimal.
(Turiman, Ratna Meisa Dai, Deasy Sylvia Sari)
Sedangkan dari factor lingkungan implementasi telah sesuai dengan kebijakan BLUD yang diterapkan dan keadaan dilapangan kecuali daya tanggap implementator dalam menghadapi permasalahan yang timbul seperti SILPA yang masih tinggi masih kurang.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut: Pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 79 tahun 2018 perlu ditingkatkan dan di sosialisasikan kepada kepala  dan Tata Usaha BLUD Puskesmas, Pemberian kewenangan yang lebih luas pada pengadaan barang dan/jasa, perlu regulasi baru tentang Pengelolaan BLUD Puskesmas sesuai dengan masalah yang timbul, perlu ditingkatkan kerjasama kepada pihak- pihak terkait yang saling menguntungkan,  standar Pelayanan minimal pelayanan kesehatan perlu dikaji dan ditingkatkan, adanya komitmen untuk menurunkan SILPA dan meningkatkan nilai IKM untuk tahun selanjutnya,

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. 2017. Dasar-Dasar Kabijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Alfia, L. 2016. “Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan”. Jurnal Ilmiah administrasi Publik 49-58.
Arifin, dkk.2016. Buku Ajar Dasar- Dasar Manajemen Kesehatan.
Banjarmasin: Pustaka Banua.
Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik.
Semarang: Widya Karya.
Kadji, Y. 2015, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
Moeleong, L. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. 2018. Public Policy.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurdin, I & Hartati, 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya:Media Sahabat Cendikia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daearah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Katapang, 2020,  Profil
Puskesmas Katapang Tahun 2019.
Puskesmas  Katapang,2019.  Rencana
Bisnis Anggaran (RBA)  Tahun 2019.
Ramdhani, A dan Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. Jurnal Pblik 1-12.
Situmurang, C. 2016. Kebijakan Publik (Teori analisis, Implementasi dan Evaluasi). Depok: SSDI.

## Siyoto, S. 2015. Dasar Metodologi
Penelitian.Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
Suparno.2017.
Implementasi
Kebijakan Publik dalam Praktek. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Moestopo Beragama
(Pers).