ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 30 Maret  2017 │61

## SISTEM PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI

## DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PALI

## Saprida
(Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang) (sapridamusril@gmail.com)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berupaya  menjawab  beberapa  masalah  :  Bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi di desa Prambatan Kecamatan Abab,  faktor-faktor  apa  saja  yang  mendukung  dan  menghambat  dalam penunaian zakat profesi di desa di desa Prambatan Kecamatan Abab.
Untuk  mengetahui  masalah  tersebut  penulis  menggunakan  jenis  data kualitatif,  dengan  sumber  data  primer  yaitu  merupakan  data  pokok  yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan mewawancarai badan amil zakat  di  desa  prambatan,  mewawancarai  sebagian  muzakki  yang melaksanakan penunaian zakat profesi di desa Prambatan. Sedangkan data sekunder  diambil  dari  dokumentasi  yang  ada  di  kantor  kepala  desa Prambatan  seperti  data  jumlah  penduduk,  mata  pencaharian  dan  literatur yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  seperti  buku-buku perpustakaan  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  kemudian  data  yang  telah  terkumpul  dianalisa  secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif interpretatif. Dari  penelitian  ini  ditemukan,  Pelaksanaan  zakat  profesi  di  desa  Prambatan dilakukan  di  Masjid  setiap  tahun  pada  bulan  Ramadhan.  Zakat  profesi  yang diberikan  oleh  sebagian  masyarakat  dikumpulkan  dan  dibagikan  bersamaan dengan  zakat  fitrah  dan  zakat  mal  lainnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara orang  yang  melaksanakan  zakat  profesi  di  desa  Prambatan  masih  sedikit, padahal dilihat dari mata pencahariannya banyak orang yang hartanya sudah mencapai  nisab  zakat  profesi.  Sedikitnya  orang  yang  mengeluarkan  zakat profesi  dikarenakan  sebagian  masyarakat  tidak  mengetahui  akan  adanya kewajiban zakat profesi, jenis dan nisab zakat profesi.
Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pembagian zakat profesi adalah  terbatasnya  pengetahuan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  zakat profesi,  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang  mereka  miliki,  tingkat kesibukan  masyarakat  akan  aktivitas  sehari-hari,  kurangnya  sosialisasi pengurus  Badan  Amil  Zakat  kepada  masyarakat  serta  kurangnya  tenaga profesional.  Sedangkan  faktor  pendukungnya  adalah  sering  diadakan kegiatan  keagamaan  khususnya  tentang  kewajiban  zakat  profesi,  supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat profesi dengan benar.
62│ Saprida. Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI
Kata Kunci : Zakat Profesi, Amil, Nishab, Muzakki, Mustahiq

## Dasar Pemikiran
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya  syariat  Islam.  Oleh  sebab  itu  hukum  zakat  adalah  wajib  (fardhu)  atas  setiap muslim  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Zakat  termasuk  dalam  kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan  As-Sunnah.  Zakat  juga  merupakan  amal  sosial  kemasyarakatan  dan  kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.
Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan  langsung  sumber  daya  manusia  dalam  sector  produksi  dan  semakin membesarnya  sector  jasa.  Karena  itu,  gaji,  upah  insentif  dan  bonus  menjadi  variable penting  dalam  pendapatan  manusia  modern  dan  seringkali  bernilai  kumulatif  jauh melampaui  nisab  beberapa  asset  wajib  zakat  lainnya  yang  tercantum  dalam  nash-nash hadist,  seperti  hasil  pertanian  dan  perkebunan.  Tak  heran  jika  kemudian  zakat  profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini. (Qardawi, 2007 : 465).
Zakat  profesi  merupakan  salah  satu  kasus  baru  dalam  fiqh  (hukum  Islam).  Al- Qur’an dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini.  Begitu  juga  ulama  mujtahid  seperti  Abu  Hanifah,  Malik,  Syafi’i,  dan  Ahmad  ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan  oleh  terbatasnya  jenis-jenis  usaha  atau  pekerjaan  masyarakat  pada  masa Nabi  dan  imam  mujtahid.  Sedangkan  hukum  Islam  itu  sendiri  adalah  refleksi  dari peristiwa-peristiwa  hukum  yang  terjadi  ketika  hukum  itu  ditetapkan.Tidak  munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan  imam-imam  mujtahid  masa  lalu,  menjadikan  zakat  profesi  tidak  begitu  dikenal (tidak  familiar)  dalam  Sunnah  dan  kitab-kitab  fiqh  klasik,  dan  wajar  apabila  sekarang terjadi  kontroversi  dan  perbedaan  pendapat  ulama  di  sekitar  zakat  profesi  ini.  Ada ulama  yang  mewajibkannya  dan  ada  pula  ulama  yang  secara  apriori  tidak mewajibkannya.  Namun  demikian,  sekalipun  hukum  mengenai  zakat  profesi  ini  masih menjadi  kontroversi  dan  belum  begitu  diketahui  oleh  masyarakat  muslim  pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat  untuk  menyisihkan  sebagian  penghasilan  sebagai  zakat  yang  diyakininya
ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 30 Maret  2017 │63
sebagai  kewajiban  agama  yang  harus  dikeluarkannya  cukup  tinggi.  Forum  diskusi  ini barangkali  bisa  kita  jadikan  semacam  indikasi  bagaimana  kalangan  profesional  kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini. (Qardawi, 2007 : 488).
Dalam  kewajiban  melaksanakan  zakat  profesi  di  desa  Prambatan  terdapat beberapa  orang  yang  belum  membayar  zakat  profesinya,  berdasarkan  dari  hasil wawancara dengan pak Hoirurrofi yang bertugas sebagai ketua Masjid Al-Rahman, dia menilai  sebagian  masyarakat  kurang  mengetahui  kewajiban  membayar  zakat  profesi, berapa  zakat  yang  harus  dikeluarkan  kepada mustahiq.  Ada  sebagian  masyarakat yang beranggapan bahwa pengeluaran zakat profesi sudah termasuk dalam pengeluaran zakat yang lainnya.
Pada  tahun  2016,  setelah  diteliti  dan  dihitung  oleh  amil  ternyata  orang  yang melaksanakan zakat profesi di desa Prambatan masih sedikit yaitu berjumlah 14 orang dari  35  orang  yang  hartanya  sudah  sampai  nisab,  untuk  tahun  2015  orang  yang membayar zakat profesi berjumlah 20 orang dari 43 orang yang sudah wajib membayar zakat  profesi,  hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman  sebagian  masyarakat tentang  zakat  profesi,  berapa  jumlah  nisab  zakat  profesi  yang  wajib  dikeluarkan zakatnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  peneliti,  minimnya  orang  yang menunaikan zakat profesi  yang terjadi di masyarakat desa Prambatan disebabkan masih rendahnya  tingkat  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  muslim  dalam  penunaian zakat  profesi,  informasi  hal  ikhwal  zakat  yang  sampai  di  masyarakat  masih  relatif minim  dan  terbatas.  Dari  latar  belakang  tersebut  penulis  meneliti  penelitian  yang berjudul yaitu : “Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali” . Dari penelitian ini diharapkan sistem penyaluran zakat profesi oleh  sebagian  masyarakat  desa  Prambatan    bisa  berjalan  sesuai  dengan  syariat  Islam, sehingga sistem zakat bisa mempunyai kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian  tentang  zakat  Profesi  telah  banyak  dilakukan.  Skripsi  Dian  Risalati yang  berjudul  Zakat  Profesi  dalam  Prespektif  Yusuf  Qardawi.  Skripsi  Sekolah  Tinggi Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Salatiga,  2003.  Dalam  skripsi  ini  menjelaskan  konsep-
64│ Saprida. Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI konsep  umum  zakat  secara  umum  dalam  Islam,  dan  menganalisis  zakat  profesi  dalam perspektif  Yusuf  Qardawi  menjelaskan  pula  mengenai  kelebihan  dan  kelemahan pemikirannya  tentang  zakat  profesi.  Dari  beberapa  uraian  diatas,  hanya  membahas mengenai konsep ketentuan dan pelaksanaan zakat secara global. Sedang yang dibahas disini adalah kajian mengenai manajemen pelaksanaan dan pengelolaannya.
Skripsi Muhammad Fuad yang berjudul Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di  Salatiga  (Studi  Terhadap  Pembayaran  Zakat  Oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di Kecamatan  Sidorejo  Kota  Salatiga)  STAIN  Salatiga,  2011.  Dalam  skripsi  ini menjelaskan  mengenai  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  PNS  di masyarakat  Kecamatan  Sidorejo  untuk  mengeluarkan  zakat.  Pembayaran  zakat  profesi tersebut  dilihat  dari  pola,  motivasi,  dan  pemahaman  para  PNS  itu  sendiri  dalam mengeluarkan zakat profesi.
Adapun tulisan dalam bentuk buku antara lain, “Fiqh Al-Zakat” yang membahas berbagai  persoalan  seputar  hukum  zakat,  objek  zakat  dan  pengelolaannya  secara lengkap.  Selanjutnya “Pedoman  Zakat” oleh  Hasbi  Ash-Shiddiqy  (1999).  Membahas berbagai  persoalan  seputar  zakat  secara  lengkap  tentang  fungsi  dan  tujuan  zakat. Selanjutnya “Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern” ditulis  oleh  Didin  Hafidhuddin yang  menghasilkan  temuan  bahwa  objek  zakat  tidak  hanya  meliputi  pengertian  harta yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis saja, namun semua harta yang berkembang pada  masa  modern  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  juga  dikategorikan sebagai  objek  zakat  sehingga  wajib  dikeluarkannya  zakat.  Zakat  dan  pajak  kedua- duanya merupakan kewajiban umat muslim yang harus dipenuhi. Sedangkan buku yang berjudul “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan” ditulis oleh Gustian Juanda (1988). Membahas tentang zakat dan  lembaga pengelolaannya, ketentuan formal wajib zakat orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, objek pajak penghasilan pribadi, kredit pajak  orang  pribadi,  pelaporan  SPT  orang  pribadi,  norma  penghitungan  penghasilan neto  bagi  wajib  pajak,  serta  wacana  model  pengenaan  pajak  dan  zakat  di  Indonesia. Buku  yang berjudul “Hukum Zakat” yang ditulis oleh Yusuf Qardawi (2007) buku ini membahas  tentang  zakat  dan  segala  seluk-beluknya  dari  zakat  pribadi,  karyawan  atau suatu  profesi  hingga  zakat  lembaga  atau  perusahaan.  Dalam  buku  ini  mengungkapkan zakat  sebagai  suatu  sarana  bagi  umat  Islam  dalam melaksanakan  kewajiban agamanya
ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 30 Maret  2017 │65
dan  dalam  membangun  tata  kehidupan  sosial-ekonominyayang  lebih  sesuai  dengan tuntutan  agama.  Tesis  yang  berjudul “Pembaharuan Hukum Islam” :  Studi  Pemikiran Yusuf  Qardawi  Tentang  Zakat  Profesi” ,  ditulis  oleh  Abdurrahman  Qadir  membahas persoalan  mengenai  pandangan  Yusuf  Qardawi  tentang  hukum  zakat  profesi  beserta data  yang  dipakainya  dalam  menentukan  hukum  zakat  profesi  itu.  Berdasarkan kajiannya Qadir menyimpulkan bahwa zakat profesi Qardawi adalah wajib berdasarkan keumuman  nash  surat Al-Baqorah :  276, At-Taubah :  103  dan Ali-Imran :  180. Sedangkan dalam menentukan hukumnya Yusuf Qardawi menggunakan metode qiyas.
Selanjutnya “Zakat  Profesi” .  Ditulis  oleh  Untung  Kasirin menurutnya  di  dalam Islam,  pada  harta  yang  dimiliki  seseorang  terdapat  hak  Allah  di  sana.  Hak  ini  dikenal dengan istilah zakat yang diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana dijelaskan di  dalam  Al-Qur'an  surat  At-Taubah  ayat  60.  Zakat  sejatinya  bukan  merupakan  hak mustahik tetapi merupakan hak Allah sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang  telah  melampaui  batas  minimal  kekayaan  wajib  zakat  ( nishab )  untuk menunaikannya.  Seseorang  yang  tidak  menunaikan  kewajiban  zakat  berarti  tidak menunaikan  hak  Allah  sehingga  Allah  SWT  berhak  memberi  mereka  balasan.  Tidak pernah ada  dalam sejarah Islam fakir miskin menyerang orang kaya demi memperoleh bagian dan zakat. Di lihat dari dimensinya, ibadah zakat merupakan ibadah yang sangat unik.  Selain  berdimensi  vertical,  yakni  bentuk  pengabdian  kepada  Allah  ( hablun minallāh ),  zakat  juga  memiliki  dimensi  horizontal  ( hablun  minannās )  untuk meringankan beban kaum dhuafa.

## Pemahaman

## Pengertian Profesi dan Zakat Profesi
Profesi  atau  profession,  dalam  terminologi  Arab  dikenal  dengan  istilah Al-mihn . Kalimat  ini  merupakan  bentuk  jama’  dari al-mihnah yang  berarti  pekerjaan  atau pelayanan.  Profesi  secara  istilah  berarti  suatu  pekerjaan  yang  membutuhkan pengetahuan,  keahlian,  dan  kepintaran.  Yusuf  Qardawi  lebih  jelas  mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan  bergantung  kepada  orang  lain,  seperti  pemerintah,  perusahaan  swasta, maupun
66│ Saprida. Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI dengan  perorangan  dengan  memperoleh  upah,  gaji,  atau  honorium.  Penghasilan  yang diperoleh  dari  kerja  sendiri  itu,  merupakan  penghasilan  proesional  murni,  seperti penghasilan  seorang  dokter,  insinyur,  deseiner,  advokat,  seniman,  penjahit,  tenaga pengajar  (guru,  dosen,  dan  guru  besar),  konsultan,  dan  sejenisnya.  Adapun  hasil  yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti  pegawai,  buruh,  dan  sejenisnya.  Hasil  kerja  ini  meliputi  upah  dan  gaji  atau penghasilan-penghasilan  tetap  lainnya  yang  mempunyai  nisab.  Adapun  zakat  profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang  dilakukan  sendiri  maupun  yang  dilakukan  bersama  dengan  orang/lembaga  lain, yang  mendatangkan  penghasilan  (uang)  yang  memenuhi  nisab  (batas  minimum  untuk bisa  berzakat).  Contohnya  adalah  profesi  dokter,  konsultan,  advokat,  dosen,  seniman, dan lain-lain. (Shidiq 2016, hal. 206).

## Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya
Besar  zakat  penghasilan  tergantung  kepada  sumber  penghasilan  itu  sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh  dari  pekerjan  (penerima  gaji)  maka  zakatnya  sebesar  seperempat  puluh (2,5%).  Sedangkan  ukuran nishab yang  paling  tepat  digunakan  adalah pendapatan dalam  setahun,  yaitu  apabila  penghasilan  pegawai dalam  satu  tahun  mencapai  nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan  dalam  pelaksanaannya, zakat  dapat  dibayarkan setiap  kali  menerima gaji. Apalagi  dewasa  ini  sudah  banyak  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  dikelola  secara profesional  yang  akan  mengelola  dan  menyalurkan  dana  zakat  secara  profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam.
Nisab  zakat  pendapatan/profesi  mengambil  rujukan  kepada  nisab  zakat  tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini  berarti  bila  harga  beras  adalah  Rp  4.000/kg  maka  nisab  zakat  profesi  adalah  520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya  pada  zakat  hasil  pertanian  yang  dengan  frekuensi  panen  sekali  dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun. (Didin 2002 : 54)

## ECONOMICA SHARIA
Volume 2 Nomor 30 Maret  2017 │67
Penghasilan  profesi  dari  segi  wujudnya  berupa  uang.  Dari  sisi  ini,  ia  berbeda dengan  tanaman  dan  lebih  dekat  dengan  emas  dan  perak.  Oleh  karena  itu  kadar  zakat profesi  yang  diqiyaskan  dengan  zakat  emas  dan  perak,  yaitu  2,5%  dari  seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:
“Bila  engkau  memiliki  20 dinar  emas,  dan  sudah  mencapai  satu  tahun,  maka zakatnya setengah dinar (2,5%) ” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).
Menurut Yusuf Qardawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:
1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh  Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000  tiap  bulannya,  maka  wajib  membayar  zakat  sebesar:  2,5%  X 3.000.000= Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang  penghasilannya  pas-pasan.  Contoh:  Seseorang  dengan  penghasilan  Rp 1.500.000,-  dengan  pengeluaran  untuk  kebutuhan  pokok  Rp  1.000.000  tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (1.500.000-1.000.000) = Rp 12.500 per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

## Keadaan Penduduk Desa Prambatan Menurut Mata Pencaharian
Sesuai  dengan  keadaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  mata  pencaharian bagi  penduduk  desa  Prambatan  sangat  beragam  baik  itu  mata  pencaharian  utama maupun  mata  pencaharian  sampingan  yang  sangat  penting  dan  diperlukan  untuk kelangsungan  untuk    memenuhi  kebutuhan  hidup.  Mata  pencaharian  penduduk  desa Prambatan  terdiri  dari  pedagang,  karyawan,  PNS,  nelayan,  dan  petani.  Pada  kegiatan berdagang  ada  dua  metode  yang  dilakukan  dengan  berdagang  warung  tetap  misalnya sembako bahkan warung makan yang di buka 24 jam untuk karyawan perusahaan, dan ada  juga  berdagang  dengan  sistem  keliling  desa  tetangga  dengan  cara  mengikuti  pasar mingguan  atau  kalangan  ke  desa-desa,  Untuk  masyarakat  berprofesi  sebagai  karyawan di desa Prambatan hampir menyamai profesi bertani dikarenakan banyaknya perusahaan yang  ada  di  desa  Prambatan  baik  itu  perusahaan  sawit,  pengeboran  minyak,  maupun
68│ Saprida. Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI perusahaan bongkar muat batu bara dari dum truk ke tongkang. Sedangkan masyarakat yang  berprofesi  wiraswasta  semua  di  pengaruhi  dari  banyaknya  perusahaan  yang membutuhkan  pengadaan  alat  operasional  perusahaan  tersebut  baik  itu  pengadaan transportasi darat, transportasi air, pengadaan alat berat yang dengan cara patungan atau kongsi  antar  masyarakat,  maupun  pasilitas  lainnya  seperti  pengadaan  kayu,  pengadaan air  bersih  maupun  pembangunan  loonghouse  untuk  karyawan  luar  daerah.  Berikut gambar mata pencaharian di Prambatan :
Gambar 1 Karyawan PT.Servo Lintas Raya (SLR)
Gambar 2 Kebun Sawit Flasma dan Inti PT. Golden Blossom Sumatera (GBS)
Gambar 3 Belt konveyer batu bara dan Karyawan PT. Servo Lintas Raya (SLR)
Gambar 4 Aktivitas Dermaga bongkar muat batu bara PT. Swarna Dwipa Dermaga Jaya (SDDJ)
Gambar 5 Pak Dones Karyawan PT.Energate prima Indonesia (EPI)

## Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Prambatan
Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelakasanaan dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan  pendistribusian  suatu  pendayagunaan zakat. Dalam rangka mengoftimalkan pengelolaan zakat sebagai fungsi umat Islam yang dapat  disambungkan  dalam  pembangunan,  maka  diperlukan  pengelolaan  zakat  secara oftimal (Pasal 1 ayat 1 UU No. 38 Tahun 1999).  Proses pengelolaan zakat harta di desa prambatan melalui langkah-langkah teknis sebagai berikut :
1. Pembentukan Panitia Amil Zakat
Untuk  pembentukan  panitia  amil  zakat  di  desa  Prambatan  ini  sangat  perlu, tujuannya  adalah  untuk  lebih  tertibnya  para  amil  yang  membagikan  zakat, tentunya  tidak  sembarang  orang  yang  menjadi  anggotanya.  Hal  ini  dikarenakan pembagian  zakat  profesi  sangat  rentan  dengan  sistem  amanah  dan  kepercayaan, orang  yang  memegangnya  atau  ditunjuk  menjadi  amil  adalah  orang-orang  yang
70│ Saprida. Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI berkompeten  dalam  bidangnya.  Artinya  dia  memahami  hukum  zakat  profesi, nisab, dan jumlah yang harus dibayar oleh setiap muzakki.
2. Pendataan Penerimaan Zakat
Langkah  selanjutnya  adalah  pendataan  penduduk  desa  Prambatan  yang  berhak menjadi  penerima  zakat.  Agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam  pembagian, maka dibuat kupon dan diberi cap, hal ini untuk lebih menertibkan dalam proses pembagian  zakat  yang  dibagikan  oleh  amil  kepada  mustahiq  zakat  di  desa Prambatan.
3. Pembagian Berdasarkan Jumlah Penerima Zakat yang Telah Didata.
Setelah  kupon  dibagikan  kepada  mustahiq  zakat,  pembagian  zakat  berdasarkan jumlah  kupon  yang  dibagikan  kepada  para  mustahiq  zakat.  Dengan  demikian zakat  dapat  tersalur  pada  tempatnya,  karena  jika  tidak  hati-hati,  maka  bisa  saja zakat profesi jatuh kepada orang yang bukan berhak menerimanya.
Sedangkan menurut Gustian Djuanda, tata cara pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :
a. Membentuk  tim  penyeleksi  yang  terdiri  dari  atas  unsur  ulama,  candikia,  tenaga profesional,  praktisi  pengelola  zakat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  terkait  dan pemerintah.
b. Menyusun kriteria calon pengurus.
c. Mempublikasikan rencana pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara luas kepada masyarakat.
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.
f. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
g. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
h. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya (Gustian 2006, hal. 4).
Berdasarkan  persepsi  muzakki  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian masyarakat  desa  Prambatan  Kecamatan  Abab  belum  mengetahui  tentang  kewajiban zakat  profesi,  mereka  masih  bingung  harta  apa  saja  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya dan berapa zakat itu harus dikeluarkan. Ada sebagian muzakki beranggapan bahwa jenis
ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 30 Maret  2017 │71
harta yang wajib dizakati hanya uang, emas dan padi. Ada juga yang mengatakan zakat profesi  sama  dengan  zakat  yang  lainnya.  Minimnya  pengetahuan  mereka  akan  zakat profesi  salah  satunya  dikarenakan  pendidikan  mereka  yang  terbatas  dan  kesibukan mereka akan perkebunan, perdagangan, sehingga menyebabkan mereka tidak ada waktu untuk ikut mempelajari soal-soal agama.
Adapun teknik dan penyaluran zakat profesi di desa Prambatan berdasarkan hasil wawancara  dengan  sebagian  muzakki  di  desa  Prambatan  adalah  Mengambil/mengisi biodata yang bersangkutan
Teknik pembagian zakat yaitu :
a. Untuk kampung satu dan kampung dua bekerjasama dalam pembagian zakat yang diatur oleh ketua amil di desa Prambatan.
b. Mustahiq  zakat  melengkapi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  pengurus zakat,  dengan  mendatangi  ketua  amil  yang  bersangkutan  untuk  mendata  fakir miskin dengan kriteria yang sudah ditentukan.

## Daftar Penghasilan PNS dan Karyawan PT di Desa Prambatan
Penghasilan sebagian PNS dan karyawan PT yang wajib zakat di desa Prambatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No Nama Sumber Penghasilan Penghasilan Perbulan 1. Muharlin PNS/dokter Rp. 6.000.000 2. Effendi Karyawan/PT.SDDJ Rp. 3.500.000 3. Naryanto Karyawan/PT.SDDJ Rp. 3.500.000 4. Cik User Karyawan/PT.SDDJ Rp. 3.500.000 5. Maryadi Cik Udin Suplay Air bersih ke PT Rp. 6.500.000 6. Malesa Karyawan/PT.SLR Rp. 3.700.000 7. Aswadi Nusi Karyawan/PT.SLR Rp. 3.700.000 8. Mimin Agus Karyawan/PT.SLR Rp. 3.700.000 9. Sumitra Wiraswasta/Suplay alat berat Rp. 9.000.000 10. Sulay Ciknang Wiraswasta/Dum truk sawit Rp. 8.000.000
72│ Saprida. Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI
11. Agusari Wiraswasta/Dum truk sawit Rp. 6.000.000 12. Suhirman Wiraswasta/Dum truk batu bara Rp. 7.600.000 13. Sulhamid Wiraswasta/Dum truk batu bara Rp. 8.000.000 14. Darmadi Sa’im Wiraswasta/Dum Truk Sawit Rp. 7.600.000 15. Jumadi Karyawan/PT.SDDJ Rp. 3.500.000 16. Kaylani Karyawan/PT.EPI Rp. 3.500.000 17. H. Suri Kati Karyawan/PT.SLR Rp. 3.700.000 18. Dones Karyawan/PT.EPI Rp. 3.500.000 19. Amzani Idrus Wiraswasta/Travel Rp. 6.000.000 20. Atmaja Karyawan/PT.GBS Rp. 3.750.000 21. Hevi Karyawan/PT.GBS Rp. 3.750.000 22. Sofian Hadi Karyawan/PT.GBS Rp. 3.750.000 23. Adang Rosadi Karyawan/PT.GBS Rp. 3.750.000 24. Fatma Karyawan/PT. EPI Rp. 3.500.000 25. Sarifudin Karyawan/PT. EPI Rp. 3.500.000 26. Mat Peci Karyawan/PT. EPI Rp. 3.500.000 27.  Misran Karyawan/PT.AGRO Rp. 3.000.000 28.  Sri Nefi Karyawan/PT.AGRO Rp. 3.000.000 29.  Erna Wati Karyawan/PT.KEEFID Rp. 3.800.000 30.  Aredi Karyawan/PT.KEEFID Rp. 3.800.000 31 Anto Romzi Bengkel Las Rp. 3.500.000 32 Doy Cikwan Wiraswasta/Penggilingan Padi Rp. 3.800.000 33 Bambang Karyawan/PT.KEEFID Rp. 3.800.000 34 Lubis Karyawan/PT.AGRO Rp. 3.000.000 35 Kewang Karyawan/PT.EPI Rp. 3.500.000
Sumber Data: Data Profil Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali Tahun 2016
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Prambatan sudah wajib  membayar  zakat  profesi,  namun  orang  yang  menunaikan  zakat  profesi  masih sedikit,  untuk  tahun  2016  orang  yang  membayar  zakat  profesi  hanya  14  orang  dari  35
ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 30 Maret  2017 │73
orang yang menunaikan zakat profesi. Adapun untuk tahun 2015 jumlah penduduk desa Prambatan  adalah  5486  jiwa  dari  1258  Kepala  Keluarga.  Pada  tahun  2015  orang  yang membayar zakat profesi hanya 20 orang dari 43 orang yang menunaikan zakat profesi. Setelah  penulis  melakukan  wawancara  terdapat  sebagian  muzakki  yang  tidak mengetahui  tentang  pengeluaran  zakat  profesi,  ada  sebagian  karyawan  PT  yang menyamakan  zakat  profesi  dengan  zakat  yang  lainnya,  ada  sebagian  muzakki  masih kurang  mengerti  tentang  zakat  profesi  baik  dari  teknisi  pembayaran  maupun pendistribusian  dari  pada  zakat  itu  sendiri,  sehingga  masih  ada  sebagian  masyarakat yang salah dalam memberdayakan serta mensosialisasikan zakat profesi.

## Kesimpulan
Berdasarkaan uraian dan analisa di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  zakat  profesi  di  desa  Prambatan  dilakukan  di  Masjid  setiap  tahun pada  bulan  Ramadhan.  Zakat  profesi  yang  diberikan  oleh  sebagian  masyarakat dikumpulkan dan dibagikan bersamaan dengan zakat fitrah dan zakat mal lainnya. Berdasarkan  hasil  wawancara  orang  yang  melaksanakan  zakat  profesi  di  desa Prambatan masih sedikit, padahal dilihat dari mata pencahariannya banyak orang yang  hartanya  sudah  mencapai  nisab  zakat  profesi.  Sedikitnya  orang  yang mengeluarkan  zakat  profesi  dikarenakan  sebagian  masyarakat  tidak  mengetahui akan adanya kewajiban zakat profesi, jenis dan nisab zakat profesi.
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pembagian zakat profesi adalah terbatasnya  pengetahuan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  zakat  profesi, rendahnya  tingkat  pendidikan  yang  mereka  miliki, tingkat  kesibukan  masyarakat akan  aktivitas  sehari-hari,  kurangnya  sosialisasi  pengurus  Badan  Amil  Zakat (BAZ)  kepada  masyarakat  serta  kurangnya  tenaga  profesional.  Sedangkan  faktor pendukungnya  adalah  sering  diadakan  kegiatan  keagamaan  khususnya  tentang kewajiban  zakat  profesi,  supaya  masyarakat  bisa  mengetahui  kewajiban  zakat profesi dengan benar.
74│ Saprida. Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an. Hafidhuddin,  Didin  2002. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern. Gema  Insani  Press, Jakarta.
Hasan, Ali 2001. Tuntutan Puasa dan Zakat . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hidayat dan Kurnia Hikmat 2008. Panduan Pintar Zakat. Qultum Media, Jakarta. Jumantoro,  totok  dan  Munir  Amin,  Samsul  2005. Kamus  Ilmu  Ushul  Fiqih .  Penerbit Amzah, Jakarta.
Ja’far  Muhammadiyah  1990. Tuntutan  praktis  Ibadah  Zakat  Puasa  dan  Haji. Kalam Mulia, Jakarta.
Labid, dkk 2000. Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmanya . Tiga Putra, Surabaya.
Mughniyah, Muhammad Jawad 2008. Fiqh Lima Mazhab. Lintera, Jakarta. Nuruddin,  Mhd  Ali  2006. Zakat  Sebagai Instrumen  dalam  Kebijakan Fiskal. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Shidiq, Sapiudin. 2016. Fikih Kontemporer. Prenada Media Group, Jakarta. Qardawi, Yusuf 2007. Hukum Zakat. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor. Rasjid, Sulaiman 2002. Fiqih Islam. Sinar Baru Algensindo, Bandung. Syalthut, Mahmud 2000. Fiqih Tujuh Mazhab . CV. Pustaka Setia, Bandung.