## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3424/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perbandingan Konsep Misbruik Van Omstandigheden Dan Undue Influence Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Klausula Baku Untuk Kredit Perbankan
Muhammad Dhimas Judanto 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish : 13 July 2022 Misuse  of  circumstances  in  business  practices  in  Indonesia  is  part  of  legal  problems  that often  cause  disputes  between  parties  in  business  activities.  Misuse  of  circumstances  that generally occurs due to an imbalance in position between one party and another also occurs in the making of business agreements, especially in banking credit. The development of the concept of abuse of circumstances which initially developed in the Anglosaxon legal system which  is  known  as  undue  influence,  in  its  development  later  it  was  also  known  in  the continental  European  legal  system  as  misbruik  van  omstandigheden.  In  this  legal  research using normative juridical research methods, it will be analyzed regarding to the development of  the  concept  of  abuse  of  circumstances  in  the  two  existing  legal  systems  in  order  to formulate the concept of abuse of circumstances that is in accordance with the times in the practice  of  forming  standard  clauses  for  bank  credit.  The  results  of  this  research  will  also compare  the  forms  of  legal  protection  for  the  parties  in  business  practices  against  the potential abuse of circumstances that can occur in the formation of credit agreements.
Keywords: Misbruik van Omstandigheden , Undue Influence , Standart Clause, Banking Credit
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 7 Juni 2022 Publis : 13 July 2022 Penyalahgunaan  keadaan  dalam  praktik  bisnis  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari permasalahan hukum yang kerap menimbulkan sengketa diantara para pihak dalam kegiatan bisnis.  Penyalahgunaan  keadaan  yang  umumnya  terjadi  akibat  ketidak  seimbangan kedudukan  antara  pihak  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  luput  terjadi  dalam  pembuatan perjanjian bisnis, utamanya dalam kredit perbankan. Perkembangan  konsep penyalahgunaan keadaan  yang  awalnya  berkembang  di  dalam  sistem  hukum  anglosaxon  yang  mana  dikenal dengan undue influence , pada perkembangannya kemudian dikenal pula dalam sistem hukum eropa  kontingental  dengan  istilah misbruik  van  omstandigheden .  Pada  penelitian  hukum dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ini  akan  dianalisis  terkait  perkembangan  konsep penyalahgunaan  keadaan  di  kedua  sistem  hukum  yang  ada  demi  merumuskan  konsep penyalahgunaan  keadaan  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  pada  praktik pembentukan  klausula  baku  untuk  kredit  perbankan.  Hasil  penelitian  ini  akan membandingkan pula bentuk perlindungan  hukum terhadap para pihak dalam praktik bisnis terhadap potensi penyalahgunaan keadaan  yang dapat terjadi  dalam pembentukan perjanjian kredit
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhammad Dhimas Judanto
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: muhammad.dhimas@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Sektor  perekonomian  pada  hakikatnya  merupakan  elemen  penting  dalam  proses pembangunan di satu Negara. Melalui sektor perekonomian inilah upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seluruh warga negara dapat direalisasikan dengan terarah. Adapun sebagai unsur  penting  dalam  pembangunan  negara,  perekonomian  dijalankan  secara  berkesinambungan oleh para subjek ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, negara, dan tidak terkecuali masyarakat luar  negeri.[1]  Lebih  lanjut  peran  dari  keempat  subjek  ekonomi  tersebut  haruslah  terjalin  secara harmonis  dalam  upaya  mewujudkan  tata  kelola  perekonomian  yang  baik  di  negara  yang bersangkutan.
Bank sebagai satu lembaga keuangan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan)  merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Keberadaan  bank  dalam  usaha  perekonomian  di Indonesia  menjadi  sangat  penting  oleh  karena  fungsi  bank  sebagai  fasilitator  penyaluran  modal kepada masyarakat untuk kegiatan perekonomian masyarakat. Kegiatan transaksi bank yang utama adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup masyarakat.[2]
Pada pelaksanaan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat ( financial  intermediary ),  Bank  memiliki  fasilitas  berupa  penyediaan  kredit  untuk  masyarakat. Fasilitas  kredit  merupakan  produk  yang  paling  diminati  oleh  masyarakat  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan masyarakat  yang  semakin  berkembang.  Adapun  beberapa  kredit  yang  umum  diberikan oleh  Bank  diantaranya  adalah  Kredit  Pemilikan  Rumah,  kredit  pendidikan,  hinga  kredit  usaha. Adapun  pemberian  kredit  memberikan  banyak  peluang  untuk  terciptanya  lapangan  kerja,  karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai  dapat  tercapai  dengan  hadirnya  banyak  lapangan  kerja  baru  tersebut.  Keseluruhan  aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Kredit perbankan yang membangun hubungan hukum antara penerima kredit dan Bank pada praktiknya  diharuskan  dibentuk  melalui  sebuah  perjanjian  kredit.  Adapun  perjanjian  kredit  dalam praktik  perbankan  di  Indonesia  umumnya  dibentuk  dengan  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan terlebih dahulu oleh Bank pemberi kredit. Klausula baku tersebut ditetapkan sepihak oleh kreditur dalam  formulir  perjanjian  kredit  yang  mana  hal  ini  tidak  lain  dilakukan  karena  perjanjian  kredit sendiri  merupakan  perjanjian  baku  yang  pembuatannya  dilakukan  secara  kolektif  dan  massal. Konsekuensi dari perjanjian baku adalah pihak yang berhutang berjanji tidak dapat mengubah atau menambah  klausula  perjanjian  sebagaimana  yang  telah  dibuat  oleh  pemberi  utang.[3]  Kedudukan calon debitur dalam perjanjian kredit dihadapkan pada situasi take it or leave it yang mana jikalau debitur  sepakat  maka  ia  dianggap  menerima  segala  ketentuan  yang  ditetapkan  sepihak  oleh kreditur.[4]
Hak  Bank  dalam  membentuk  klausula  baku  untuk  perjanjian  kredit  pada  praktiknya menunjukan kedudukan Bank yang lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan krediturnya sebagai pihak debitur. Ketidakseimbangan yang terjadi pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap  asas  kebebasan  berkontrak.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  pihak  debitur  oleh  karena kebutuhannya  akan  pencairan  kredit  tidak  lagi  memiliki  cukup  kekuatan  untuk  menolak  atau mengajukan keberatan atas klausula baku  yang telah dibuat oleh pihak Bank.[5]  Kondisi ini  yang kerap  disalahgunakan  oleh  pihak  Bank  untuk  membentuk  pengaturan-pengaturan  yang menguntungkan bagi pihak Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kredit tersebut.
Penyalahgunaan  keadaan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  sesungguhnya  tidak  dapat dilepaskan dari konsep misbruik van omstandigheden yang berkembang dalam sistem hukum eropa kontingental.  Akan  tetapi  perkembangan  konsep  dari  penyalahgunaan  keadaan  sesungguhnya dimulai  dalam  praktik  perdagangan  dalam  sistem  hukum  anglosaxon  dengan  kriteria  dan  unsur- unsur  yang  berbeda  dengan  konsep misbruik  van  omstandigheden .  Perbedaan  konsep  yang  ada dalam  menilai  suatu  perbuatan  sebagai  penyalahgunaan  keadaan  membentuk  pola  yang  juga berbeda dalam perlindungan terhadap para pihak sebagai korban penyalahgunaan keadaan.
Berangkat dari perbedaan konsep penyalahgunaan keadaan di kedua sistem hukum yang ada maka penelitian ini akan mengkaji terkait cara hukum memandang penyalahgunaan keadaan dalam
pembentukan  klausul  baku  pada  perjanjian  kredit  perbankan.  Lebih  lanjut  melalui  penelitian  ini akan  dikaji  pula  terkait  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  terdampak  penyalahgunaan keadaan, khususnya dalam pembentukan perjanjian kredit perbankan.

## 2. METODE PENELITIAN
Demi  menjamin  terciptanya  penelitian  yang  objektif  berdasarkan  kaidah-kaidah  akademik dan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat di dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang- undangan  ( statute  approach )  dan  konsep-konsep  hukum  umum  ( conceptual  approach ).  Adapun beberapa  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  di  dalam penelitian ini diantaranya adalah:
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
4. Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Selain  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer,  penelitian  ini  juga menggunakan  beberapa  asas-asas  hukum,  teori  hukum,  dan  doktrin  hukum  sebagai  bahan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat. Asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum  yang  digunakan  dapat  ditemukan  di  dalam  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  maupun  penelitian hukum terdahulu.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Konsep,  Pengaturan,  dan  Praktik  Penerapan  Misbruik  van  Omstandigheden  dan  Undue

## Influence
Konsep  penyalahgunaan  keadaan,  utamanya  dalam  kontrak  keperdataan,  pertama  kali muncul dan berkembangan dalam praktik bisnis di negara-negara yang menganut common law system .  Penyalahgunaan  keadaan  adalah  sebuah  ajaran/doktrin  yang  muncul  pertama  kali  di Inggris  pada  abad  ke-15  dengan  istilah undue  influence .  Doktrin undue  influence ini  mulai berkembang secara signifikan dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim di Inggris pada abad ke-19.[1]
Doktrin undue influence banyak dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara- perkara keperdataan yang mana kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa tidak setara atau dalam artian salah satu pihak memiliki kuasa yang lebih besar terhadap pihak yang lain.  Melalui berbagai  putusan  hakim  yang  membuktikan  adanya  paksaan,  ancaman,  dan  ketidakberdayaan dalam pembentukan suatu kontrak keperdataan, konsep penyalahgunaan keadaan lahir dan mulai diakui  sebagai  sebuah  larangan  dalam  pembentukan  suatu  kontrak  keperdataan.  Hal  tersebut yang  kemudian  melatar  belakangi  klausul undue  influence kerap  dicantumkan  di  dalam  suatu perjanjian  sebagai  dasar  bagi  pembatalan  sebuah  kontrak  yang  dibuat  dengan  cara  yang menyimpang.[6]
Doktrin undue  influence yang  umum  diakui  dalam  praktik  pembentukan  kontrak  di negara-negara yang menganut common law system dapat dipahami sebagai berikut:
a) Application  of  illegitimate  pressure  which  has  the  effect  of  giving  the  coerced  party  no effective choice renders a contract voidable for durres at common law.
b) So too in equity, there is some support for a general doctrine of unfair pressure, although its limits have not been fully explored.
c) Unconscionably  taking  advantage  of  an  inequality  of  bargaining  position  and  more particularly of another's poverty, ignorance, and necessity.
Lebih lanjut dapat dipahami pula bahwa doktrin undue influence dalam praktik common law  system ditujukan  untuk  mencegah  terjadinya  efek  paksaan,  pengaruh  yang  tidak  pantas, ketidakpedulian  dan  ketidakadilan  yang  dapat  terjadi  di  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan kontrak.
Selain  doktrin undue  influence ,  penyalahgunaan  keadaan  dalam  praktik  pada common law  system juga  mengenal  doktrin unconscionability atau  keadaan  berat  sebelah.  Meskipun undue  influence dan unconscionability memiliki  pemahaman  yang  sama,  namun  keduanya memiliki  makna  yang  berbeda  dalam  penerapannya.  Perbedaan  antara undue  influence dan unconscionability dapat  dipahami  melalui  putusan  kasus  Commercial  Bank  of  Australia  v Amadio  (1983)  yang  mana  hakim menyatakan  bahwa undue  influence dapat  dilihat  dari  akibat ketidakseimbangan  itu  terhadap  pemberian  kesepakatan  dari  pihak  yang  dipengaruhi.  Akan tetapi, unconscionability dapat  dilihat  dari  kelakuan  pihak  yang  kuat  dalam  usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap pihak yang lemah.
Penerapan  doktrin undue  influence ,  khususnya  dalam  menilai  apakah  terdapat  bentuk penyalahgunaan  keadaan  dalam  pembentukan  perjanjian,  harus  dilakukan  dengan  cara menganalisis  keberadaan  suatu  bentuk  eksploitasi  oleh  salah  satu  pihak  atas  pihak  yang  lebih lemah.  Pihak  yang  mengklaim  dirinya  menderita  sejumlah  kerugian  akibat  adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak lainnya harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur dan bahwa penggugat merupakan pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Lebih lanjut  pihak  tergugat  yang  digugat  akibat  dugaan  tindakan  penyalahgunaan  keadaan  harus melindungi  diri  dengan  membuktikan  bahwa  sudah  ada  nasihat  professional  dan  independen yang telah diberikan sebelum transaksi diakadkan .[7]
Konsep penyalahgunaan keadaan sebagai larangan dalam pembentukan suatu perjanjian pada pengaturannya juga dikenal di dalam civil law system . Belanda di dalam Nieuw Burgelijk Wetboek (NBW) pada Pasal 3:44 lid 1 secara eksplisit mencantumkan larangan penyalahgunaan keadaan  dalam  pembentukan  perjanjian  atau  dikenal  dengan  istilah Misbruik  van Omstandigheden . Adapun ketentuan Pasal 3:44 lid 1 NBW menyebutkan bahwa;
“Een  rechtshandeling  is  vernietigbaar,  wanneer  zij  door  bedreiging,  door  bedrog  of door misbruik van omstandigheden is totstandgekomen”
yang artinya adalah “suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika adanya ancaman, tipuan, dan juga penyalahgunaan keadaan”.
Pasal 3:44 lid 1 NBW dalam sejarah perkembangannya merupakan hasil perubahan dari ketentuan  Pasal  1321 Burgerlijk  Wetboek atau  yang  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dikenal sebagai Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt.). Pada pengaturan di  dalam  Pasal  1321  KUHPdt.  hanya  perbuatan  kekhilafan  atau  kesesatan,  paksaan,  dan penipuan  yang  dikategorikan  sebagai  bentuk  cacat  kehendak  yang  dapat  menjadi  dasar pembatalan  sebuah  perjanjian.  Oleh  karena  itu  dapat  dilihat  bahwa  konsep misbruik  van omstandigheden belum  seutuhnya  diterapkan  dalam  pengaturan  terkait  pembentukan  suatu perjanjian pada KUHPdt.
Konsep misbruik  van  omstandigheden di  dalam  NBW  yang  membedakannya  dengan tindakan-tindakan  yang  dilarang  pada  Pasal  1321  KUHPdt.  dapat  digambarkan  oleh  J.M.  van Dunne sebagai tindakan yang awalnya legal namun memberikan dampak yang merugikan pihak lainnya atau sebab yang tidak diperbolehkan. Sebab yang tidak diperbolehkan sebagai unsur dari penyalahgunaan  keadaan  menurut  van  Dunne  dapat  dipahami  bahwa  penyalahgunaan  keadaan tidak  semata-mata  berhubungan  dengan  isi  perjanjian,  namun  juga  berhubungan  dengan  apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian.[8]
Van  Dunne  mengklasifikasikan  penyalahgunaan  keadaan  ke  dalam  dua  jenis,  yaitu penyalahgunaan  keadaan  oleh  karena  keunggulan  ekonomis  dan  penyalahgunaan  keadaan  oleh
karena keunggulan kejiwaan. Penyalahgunaan keadaan oleh karena keunggulan ekonomis dapat terjadi apabila keadaan sesungguhnya memenuhi unsur-unsur seperti:
a) salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  mempunyai  keunggulan  ekonomis  terhadap  pihak  yang lain;
b) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;
c) adanya  kebutuhan  mendesak  untuk  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  yang  secara ekonomis lebih berkuasa, mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan;
d) adanya  kontrak  yang  telah  dibuat  atau  syarat  yang  telah  disetujui  tidak  seimbang  dalam menguntungkan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa;
e) keadaan  berat  sebelah  semacam  itu  dapat  dibenarkan  oleh  keadaan  istimewa  pada  pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa.
Sedangkan  penyalahgunaan  keadaan  oleh  karena  keunggulan  kejiwaan  dapat  terjadi  apabila terpenuhinya beberapa kriteria, seperti [9]:
a) pihak  menyalahgunakan  ketergantungan  relatif,  seperti  hubungan  kepercayaan  istimewa antara  orang  tua  dan  anak,  suami  dan  isteri,  dokter  dan  pasien,  atasan  dan  pekerja,  atau pemuka agama dan jemaat;
b) salah  satu  pihak  menyalahgunakan  keadaan  jiwa  yang  istimewa  dari  pihak  terpengaruh seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan lain sebagainya.
Z. Asikin Kusumah Atmadja menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan dalam konsep misbruik  van  omstandigheden merupakan  bentuk  penyimpangan  yang  mengganggu  prinsip kebebasan  berkontrak  ( freedom  of  contract )  sebagaimana  telah  diakui  dengan  adanya  syarat kesepakatan  di  dalam  pengaturan  Pasal  1320  KUHPdt.    Kendati  demikian  menurut  Setiawan, misbruik  van  omstandigheden tidak  dapat  diklasifikasikan  sebagai  kausa  yang  tidak  halal ( ongeoorloofde  oorzaak )  oleh  karena  adanya  perbedaan  makna.[9]  Adapun misbruik  van omstandigheden yang dinilai sebagai cacat kehendak dalam civil law system memberikan porsi pembuktian  yang  lebih  terhadap  penggugat  untuk  mendalilkan  telah  terjadinya  kerugian  yang diakibatkan  oleh  tindakan  penyalahgunaan  keadaan  dari  pihak  lain  dalam  sebuah  kontrak. Sedangkan dalam konsep kausa yang tidak halal ( ongeoorloofde oorzaak ), hakim memiliki peran yang  lebih  dibandingkan  penggugat  dalam  menilai  dan  melakukan  penafsiran  hukum  perihal apakah  kontrak  yang  bersangkutan  merupakan  kontrak  yang  dilarang  berdasarkan  hukum  yang berlaku.[6]
3.2 Upaya  Perlindungan  Hukum  Atas  Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Praktik Pembentukan Klausula Baku Kredit Perbankan
Kredit perbankan merupakan salah satu fasilitas penting yang diminati oleh nasabahnya. Istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  Latin  “ credere ”  yang  berarti  kepercayaan.  Dalam  bahasa Belanda  istilahnya  “ vertrouwen ”,  dalam  bahasa  Inggris  “ faith ”  atau  “ trust  or  confidence ” artinya  percaya.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Angka  11  UU  Perbankan  yang  dimaksud dengan  kredit  adalah  “ penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan jumlah  bunga ”.  Dapat  dikatakan  bahwa  kreditur  dalam  hubungan  perkreditan  dengan  debitur dalam  waktu  dan  syarat-syarat  yang  telah  disetujui  bersama,  dapat mengembalikan  atau  dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.[10]
Menurut Tucker pengertian kredit adalah pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang. Pada  pemahaman  secara  yuridis,  Levy  menggambarkan  kegiatan  kredit  merupakan  hubungan hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  di  antara  para  pihaknya.  Hubungan  hukum  dari
kredit  terjadi  oleh  karena  adanya  penyerahan  secara  sukarela  atas  sejumlah  uang  untuk dipergunakan  secara  bebas  oleh  penerima  kredit  yang  mana  penerima  kredit  dapat menggunakan  uang  tersebut  dengan  kewajiban  untuk  mengembalikannya  di  kemudian  hari. Lebih lanjut kedua pemahaman mengenai kredit tersebut secara singkat digambarkan oleh O.P Simorangkir sebagai pemberian prestasi (misalnya uang dan/atau barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.
Keberadaan  kredit  tidak  dapat  dilepaskan  dari  komponen  perjanjian  kredit  yang  dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang. Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  penyediaan  uang  tersebut dilakukan  oleh  Bank.  Bank  adalah  pihak  penyedia  dana  dengan  menyetujui  pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit.
b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain.
Persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  merupakan  dasar  dari  penyediaan  uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  penyediaan  uang  tersebut.  Persetujuan  atau kesepakatan  pinjam-meminjam  di  buat  oleh  Bank  dengan  pihak  debitur  yang  diwujudkan dengan bentuk perjanjian kredit.
c. Adanya kewajiban melunasi utang. Pinjam-meminjam  uang  adalah  suatu  utang  bagi  peminjam.  Peminjam  wajib  melunasinya sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Pada  pemberian  kedit  oleh  Bank,  debitur  wajib melakukan  pembayaran  pelunasan  kredit  sesuai  dengan  jadwal  pembayaran  yang  telah disepakatinya dimana pada umumnya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.
d. Adanya jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban Bank untuk menyediakan dana  pinjaman  dan menunjukan  kesempatan  dilunasinya  kredit.  Jangka  waktu  suatu  kredit ditetapkan  berdasarkan  kebijakan  yang  berlaku  pada  masing-masing  Bank  dan mempertimbangkan  tujuan  penggunaan  kredit  serta  kemampuan  membayar  dari  calon debitur setelah dinilai kelayakannya.
e. Adanya pemberian bunga kredit.
Bank  menetapkan  suku  bunga  atas  pinjaman  uang  yang  diberikannya.  Suku  bunga merupakan  harga  atas  uang  yang  dipinjamkan  dan  disetujui  Bank  kepada  debitur,  namun sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang Bank oleh debitur.
Terlihat  dengan  jelas  bahwa  penyaluran  kredit  perbankan  sesungguhnya  tidak  dapat dilepaskan dari dasar-dasar hukum perjanjian. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. UU Perbankan pada substansi pengaturannya tidak mengenal istilah “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.
Beberapa  pakar  hukum  berpendapat  bahwa  perjanjian  kredit  pada  hakikatnya  adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti berpendapat, bahwa dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam  semuanya  itu  pada  hakikatnya  yang  terjadi  adalah  suatu  perjanjian  pinjam-meminjam sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1754  sampai  dengan Pasal  1769  .  Lebih  lanjut  Mariam  Darus  Badrulzaman  berpendapat  bahwa  perjanjian  kredit dikuasai  oleh  ketentuan-ketentuan  KUHPdt.  karena  perjanjian  kredit  memiliki  persamaan dengan  perjanjian  pinjam  uang  menurut  ketentuan  Pasal  1754  KUHPdt.  Adapun  Pasal  1754 KUHPdt. berbunyi: “ Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan  kepada  pihak  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang  habis  karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula ”.
Pada umumnya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan yang oleh karenanya membuat  perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok  sedangkan  perjanjian  jaminan  adalah perjanjian  ikutan  atau assesoir .  Hal  ini  menandakan  bahwa  ada  dan  berakhirnya  perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian  jaminan  sehingga  tidak  mungkin  ada  perjanjian  jaminan  tanpa  adanya  perjanjian kredit.
Kewajiban  Bank  untuk  membuat  perjanjian  kredit  perbankan  secara  tertulis  dengan memuat  klausul-klausul  penting  pada  hakikatnya  telah  diatur  di  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  42/POJK.03/2017  Tentang  Kewajiban  Penyusunan  dan  Pelaksanaan Kebijakan  Perkreditan  Atau  Pembiayaan  Bank  Bagi  Bank  Umum  (selanjutnya  disebut  POJK No.  42/2017).  Pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  1  POJK  No.  42/2017  tersebut  disebutkan  bahwa “ Bank  wajib  memiliki  kebijakan  perkreditan  atau  pembiayaan  Bank  secara  tertulis ”.  Adapun yang  dimaksud  dengan  kebijakan  perkreditan  atau  pembiayaan  Bank  secara  tertulis  menurut Lampiran  POJK  No.  42/2017  memiliki  muatan  yang  diserahkan  pada  masing-masing  Bank namun tetap memperhatikan dua hal, yaitu:
1. memenuhi  keabsahan  dan  persyaratan  hukum  yang  dapat  melindungi  kepentingan  Bank; dan
2. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali Kredit atau Pembiayaan, dan persyaratan  Kredit  atau  Pembiayaan  lain  sebagaimana  ditetapkan  dalam  keputusan persetujuan Kredit atau Pembiayaan.
Kebijakan  pengaturan  terkait  perjanjian  kredit  perbankan  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  pada  dasarnya  hanya  mengatur  klausul-klausul  penting  tertentu  yang harus  ada  di  dalam  kontrak  perjanjian  kredit.  POJK  No.  42/2017  memberikan  keleluasan  bagi Bank  dalam  mengatur  kontrak  perjanjian  kredit  selama  telah  memenuhi  keabsahan  dan persyaratan  hukum  yang  dapat  melindungi  kepentingan  Bank  dan  memuat  jumlah,  jangka waktu,  tata  cara  pembayaran  kembali  Kredit  atau  Pembiayaan,  dan  persyaratan  Kredit  atau Pembiayaan  lain.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  ini  Bank  selaku  kreditur  memiliki  kekuasaan yang lebih dalam mengatur dan merumuskan kontrak perjanjian kredit perbankan dalam suatu kontrak baku yang minim partisipasi nasabah dalam perumusannya.
Apabila mengaitkan dengan syarat pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di  dalam  Pasal  1321  KUHPdt.  maka  hanya  perbuatan  kekhilafan  atau  kesesatan, paksaan,  dan penipuan  yang  dapat  dijadikan  dasar  dari  pembatalan  perjanjian  kredit  perbankan  yang  telah disepakati  oleh  Bank  dan  nasabahnya.  Kondisi  keunggulan  ekonomis  yang  berpotensi menyebabkan  penyalahgunaan  keadaan  oleh  Bank  dalam  pembuatan  perjanjian  baku  kredit menjadi  tidak  terjamah  oleh  karena  ketiadaan  pengakuan  terhadap  konsep  penyalahgunaan keadaan di luar unsur-unsur pada Pasal 1321 KUHPdt.
Kendati penyalahgunaan keadaan sebagai suatu bentuk tindakan pelanggaran dalam suatu perjanjian  yang  tidak  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindakan  di  dalam  Pasal  1321  KUHPdt. belum diatur secara khusus dalam sistem hukum perdata di Indonesia, namun penerapan doktrin undue  influence atau misbruik  van  omstandigheden dalam  pemeriksaan  pengadilan  pernah diterapkan  pada  beberapa  putusan  pengadilan.  Beberapa  contoh  putusan  pengadilan  yang mengakomodir doktrin undue influence atau misbruik van omstandigheden diantaranya:
a) Putusan Nomor 297/Pdt.G/ 2014/PN.Smg
Putusan  atas  sengketa  anatar  War  melawan  PT.  BPR  Mandiri  Arta  Abadi  dalam  duduk perkaranya  dimulai  dari  adanya  perjanjian  kredit  nomor  45  Tertanggal  30  Agustus  2010 dengan jumlah pinjaman Rp. 65.000.000. Dalam perkembangannya, penggugat mengalami
bangkrut  dan  meninggalkan  sisa  utang  sebesar  Rp.  16.396.821  tetapi  pada  14  April  2014 sisa  tunggakan  melonjak  menjadi  Rp.  145.746.571.  Penggugat  mendalilkan  bahwa  telah terjadi penyalahgunaan keadaan dalam menetapkan besaran denda yang kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.
b) Putusan Nomor 37/Pdt.G/ 1998/PN.GS Putusan ini dalam susbstansinya mengabulkan gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Bank yang menaikan suku bunga kredit  dari  21%  menjadi  69%  tanpa  sepengetahuan  penggugat.  Pada  akhirnya  Pengadilan Gresik memutuskan telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap nasabahnya dalam pengaturan tingkat suku bunga kredit.
Kedua  yurisprudensi  di  atas  menunjukan  bahwasanya  potensi  penyalahgunaan  keadaan dalam perjanjian kredit perbankan dapat terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah sebagai  debitur.  Pentingnya  pengaturan  mengenai  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  tindakan yang  dilarang  dalam  pembentukan  perjanjian  pada  dasarnya  bukan  hanya  ditujukan  untuk melindungi debitur atau membatasi kehendak menyimpang dari kreditur. Lebih dari itu, urgensi pengaturan  mengenai  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  tindakan  yang  dilarang  berdasarkan hukum  juga  ditujukan  bagi  pihak-pihak  terkait  dalam  sebuah  perjanjian  seperti  notaris  dalam menyusun  kontrak  perjanjian  kredit  perbankan  yang  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan bagi para pihak.

## 4. KESIMPULAN
Konsep misbruik  van  omstandigheden dan undue  influence yang  dapat  dimaknai  sebagai penyalahgunaan  keadaan  pada  hakikatnya  diakui  di  dalam  masing-masing  sistem  hukum  sebagai sebuah  tindakan  yang  dilarang  dalam  pembentukan  dan  pelaksanaan  perjanjian. Undue  Influence yang  berkembang  dalam common  law  system memiliki  karakteristik  tersendiri  dimana penyalahgunaan  keadaan  hanya  dapat  dikatakan  terjadi  apabila  terdapat  keberadaan  suatu  bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Sedangkan pada konsep misbruik van omstandigheden suatu  tindakan  penyalahgunaan  keadaan  hanya  dapat  terjadi  apabila  terdapat keunggulan  ekonomis  dan/atau  keunggulan  kejiwaan  yang  membedakannya  dengan  klausul  suatu yang  tidak  halal.  Konsep  penyalahgunaan  keadaan  juga  tidak  luput  berpotensi  terjadi  pada perumusan  kontrak  perjanjian  kredit  perbankan  dan  pelaksanaan  kontrak  oleh  para  pihak. Pengaturan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  memberikan  kuasa  lebih  kepada  Bank  untuk merumuskan  muatan  perjanjian  kredit  dalam  kontrak  baku  menyebabkan  kedudukan  Bank  kerap dinilai  lebih  berkuasa  dibandingkan  dengan  nasabahnya.  Hal  ini  dalam  praktiknya  sering menimbulkan penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank yang dibuktikan dengan beberapa perkara terkait pelaksanaan kontrak perjanjian kredit perbankan yang merugikan nasabah.
Kendati  konsep  penyalahgunaan  keadaan  telah  banyak  diakui  oleh  negara-negara  lain,  baik yang  menganut common  law  system maupun civil  law  system ,  namun  pengaturan  khusus  terkait penyalahgunaan  keadaan  belum  sepenuhnya  diakui  dan  diatur  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia. Dengan  hanya  berpedoman  terhadap  ketentuan  Pasal  1321  KUHPdt.  pembatalan  kontrak  akibat terdapatnya  penyalahgunaan  keadaan  menjadi  tidak  terjamah  oleh  hukum.  Hal  ini  tentunya berdampak  buruk  terhadap  perlindungan  terhadap  nasabah  kredit  perbankan,  walaupun  pada praktiknya  beberapa  putusan  Pengadilan  secara  parsial  telah  mengakui  doktrin  penyalahgunaan keadaan sebagaimana konsep undue influence dan/atau misbruik van omstandigheden .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Hernoko,  Y.  Agus,  and  A.  Ghansam,  “The  application  of  circumstance  abuse  doctrine (Misbruik Van Omstandigheden) on judicial practice in Indonesia,” J. Adv. Res. Law Econ. , vol. 8, no. 7, 2017.
[2] Usanti, P. Trisadini, and S. Abd, Hukum Perbankan . Depok: Kencana, 2017.
[3] Nuraini,  Hanifah,  and  et.all,  “Paradigma  Interpretif  Konsep  Penyalahgunaan  Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan,” J.  Ilmu  Huk.  Refleks. Huk. , vol. 4, no. 2, 2020.
[4] Z. Puspitasari, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan dari Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Perjanjian  Baku  (Tinjauan  Yuridis  Undang  -  Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen),”  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, 2014.
[5] A.  Satory,  “Perjanjian  Baku  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Bisnis  Sektor Jasa  Keuangan:  Penerapan  dan  Implementasinya  di  Indonesia,” Padjajaran  J.  Law ,  vol.  2, no. 2, 2015.
[6] F.  M.  K.  Putra,  “Paksaan  Ekonomi  dan  Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Bentuk  Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Perjanjian,” J. Yuridika , vol. 30, no. 2, 2015.
[7] M.  A.  Sitorus  and  P.  A.  Siregar,  “PENGARUH  FREKUENSI  MEDIA  DAN KETERPAPARAN  INFORMASI  TENTANG  KB  TERHADAP  PERSEPSI  JUMLAH ANAK IDEAL: ANALISIS DATA SDKI 2017,” J. Kesehat. , vol. 14, no. 1, pp. 62–70, Jun. 2021, doi: 10.24252/KESEHATAN.V14I1.16929.
[8] N.  R.  Izzati,  “Penerapan  Doktrin  Penyalahgunaan  Keadaan  (Undue  Influence)  Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan  Industrial,” J.  Masal.  Masal. Huk. , vol. 49, no. 2, 2020.
[9] F.  Paparang,  “Misbruik  van  Omstandigheden  Dalam  Perkembangan  Hukum  Kontrak,” J. Huk. Unsrat , vol. 22, no. 6, 2016.
[10]  Sukendar and Dkk, “Juridical Review of Nurse’s  Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice,” UNIFIKASI J. Ilmu Huk. , vol. 8, no. 2, 2021.