KEADILAN SOSIO-EKONOMI (Kajian atas Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata dalam Perspektif Islâm)

## Zainal Abidin
(Calon Dosen pada Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan dan Alumni S2 Program Studi Ekonomi Islam  IAIN Sunan Ampel Surabaya )

## Abstrak:
Keadilan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan di bidang  sosio-ekonomi.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  filsafat moral  Islâm.  Namun  ternyata  hal  itu  sangat  sulit  untuk diaplikasikan.  Secara  teoritis  ternyata  memang  hal  itu  sangat lengkap,  namun  dalam  tataran  praktis  sulit  diaplikasikan, sehingga  sebenarnya  yang  menjadi  benang  kusut  adalah bagaimana  adanya  suatu  keberanian  untuk  mengurai  benang kusut tersebut berupa aplikasi dari teori yang ada. Kalau dalam tataran  teori  sudah  baik  dan  didukung  dengan  aplikasi  yang berkualitas,  berupa  aktualisasi,  maka  keadilan  akan  terwujud yaitu keadilan secara merata berupa distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata akan dicapai.
Kata kunci: sosio-ekonomi,  pendapatan, dan kekayaan.

## Pendahuluan
Pancasila  sila  kelima  berbunyi  "keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia". Ia dapat dijabarkan ke dalam butir-butir Pancasila, yaitu: Pertama ,  mengembangkan  sikap  adil  terhadap  sesama. Kedua , menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan    kewajiban. Ketiga ,  suka memberikan  pertolongan  pada  orang  lain. Keempat ,  suka melakukan kegiatan  dalam  rangka  mewujudkan  kemajuan  yang  merata  dan keadilan sosial. 1
1 Pancasila dan UUD 1945 (Surabaya: Apollo, tt), 43.

## Zainal Abidin
Ketentuan  tersebut  menjadi  dasar  dan  arah  pembangunan terutama di bidang ekonomi sebagaimana yang dirumuskan di dalam UUD  1945,  pasal  33  ayat  2  dan  3  yang  berbunyi,  "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai  oleh  negara  (2),  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (3)". 2
Uraian  tersebut  sangat  jelas  bahwa  orientasi  pembangunan negara  Indonesia  dalam  bidang  ekonomi  adalah  demi  tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi, di mana semua cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara,  sehingga  di  harapkan  semua rakyat dapat memenuhi hajat hidupnya.
Hal tersebut tertangkap sangat jelas dalam ayat ke-4 dari pasal 33  UUD  1945  dalam  amandemen  keempat  dinyatakan  bahwa perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 3 Ada  beberapa  tujuan  pensyari'atan  Islâm.  Tujuan  itu  terbagi atas tiga kategori,yaitu: Pertama, dlaruriyah, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik dîniyah maupun duniawiyah.  Hal  tersebut  terjabarkan  ke  dalam hifzh  al-nafs (memelihara  jiwa), hifzh al-dîn (memelihara  agama), hifzh  al-'aql ( memelihara akal ), hifzh al-nasl (memelihara keturunan), dan hifzh al- mâl (memelihara  harta).  kesemuanya  harus  diusahakan  untuk ditegakkan dan dihindari segala sesuatu yang mencederainya. Kedua, hâjiyah, yaitu  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  untuk  menghindari keterjepitan dalam hidup menuju kelapangan. Ketiga, tahsiniyah , yaitu kebutuhan yang layak dan pantas dan dibenarkan oleh syarî'ah demi kebahagiaan manusia. 4 Selanjutnya, prinsip-prinsip syarî'ah , terutama di bidang hifzh al-mâl ,  dapat  dijabarkan  ke  dalam  tiga  bagian,  yaitu:  (1) Tahdîf  al-
2 Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah (Jakarta: tp., 2006), hlm. 69.
3 Ibid.
4 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.
190-191.
afradh (terjaminnya  kebutuhan individu),  (2) iqâmah al-'adl (tegaknya keadilan), (3) tahqîq al-mashâlih al-'âmmah (mengokohkan
kemaslahatan  umum). 5 Ini  menunjukkan  bahwa  konsep  Islâm menekankan  pada  keseimbangan  antara  kebutuhan  individu  dan kebutuhan  sosial.  Dengan  kata  lain,  keadilan  merupakan  tujuan utama pembangunan dalam konsep Islâm.
Walaupun  Indonesia  tidak  mendeklarasikannya  sebagai negara  agama  (teokrasi)  negara  atheis,  namun  sangat  jelas  terlihat dalam  UUD  1945,  tepatnya  pasal  pasal  29  ayat  1,  yang  berbunyi "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal itu dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2, bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu". 6
Dalam  konteks  Indonesia  konsep  Islâm  tersebut  sangat  bisa diterapkan.  Hal  itu  sebagai  bentuk  perwujudan  dari  pengamalan keagamaan  terutama  di  bidang  ekonomi.  Islâm kâffah tentunya menginginkan  perjalanan  roda  perekonomiannya  sesuai  dengan prinsip-prinsip syarî'ah . Keinginan tersebut tentunya tidak bisa serta merta  dapat  terwujud  dengan  sekejap  mata.  Hal  itu  memerlukan sebuah  perjuangan  panjang  dan  melelahkan.  Salah  satu  caranya adalah    pemerintah  harus  diisi  oleh  orang-orang  yang  mempunyai semangat untuk menerapkan ajaran Islâm melalui berbagai cara yang legal  dan  berkesinambungan.  Tanpa  adanya  ini  sangat  sulit  karena pemimpin sepatutnya harus berorientasi pada mashlahah 'âmmah . Di samping itu rakyat harus mendukung setiap adanya usaha untuk menerapkan konsep yang berasal dari Tuhan, karena memang konsep  yang  lain  sampai  saat  ini  dirasa  belum  mampu  membawa perbaikan pada kehidupan ini, terutama di bidang ekonomi. Hal itu bisa  dibenarkan  karena  Indonesia  adalah  negara  demokrasi,  artinya yang  berhak  mengatur,  pada  tataran  substansinya  adalah  rakyat. Karenanya,  benar  apa  yang  dikatakan  Chapra  bahwa  faktor  politik merupkan  salah  satu  strategi  bagi  suatu  negara  untuk  mengatur
5 Sjechul  Hadi  Permono, Pemerintah  RI  sebagai  Pengelola  Zakat (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 119-120. 6 Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar, hlm. 67-68.

## Zainal Abidin
pembangunan  negaranya,  termasuk  ekonomi,  demi  tercapainya pembangunan yang berkeadilan. 7
Oleh  karena  itu  pembangunan  terutama  di  Indonesia  bisa diusahakan  untuk  sesuai  dengan  tuntunan  agama    Islâm  yang menitik beratkan pada konsep keadilan terutama dalam bidang sosio- ekonomi,  yang  salah  satunya  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan yang merata.

## Konsep Keadilan sosio-ekonomi
Keadilan (al-'adalah) merupakan  fondasi  pertama  bagi  suatu negara  yang  dibangun  berdasarkan  ajaran  Islâm.  Negara  dan masyarakat  harus  ditegakkan  di  atas  keadilan  dalam  arti  seluas- luasnya,  tidak  hanya  keadilan  hukum,  melainkan  juga  keadilan keadilan sosio-ekonomi. Dengan demikian negara harus memberantas setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul di tengah  masyarakat,  menjamin  persamaan  setiap  orang  di  muka hukum. Persamaan kesempatan yang menjadi semboyan kebanggaan kapitalisme dan liberalisme tidak dibenarkan oleh Islâm  karena akan melahirkan ketidaksamaan dan ketimpangan di antara kelas-kelas di tengah-tengah  masyarakat,  hal  disebabkan  oleh  titik  berangkat  dari masing-masing kelas tidak sama. Berdasarkan persamaan kesempatan ini,  yang  kaya  makin  kaya,  sedang  yang  miskin  akan  tetap  dalam kemiskinannya. 8
Prinsip  persamaan  akhir,  sama  rata,  dan  sama  rasa  yang menjadi  prinsip  dasar  pembangunan  negara  dan  masyarakat komunis,  juga  tidak  dibenarkan  oleh  Islâm,  karena  juga  melahirkan ketidakadilan, dalam arti mereka yang cerdas dan bodoh, yang rajin dan  malas,  yang  dinamis  dan  statis,  harus  menikmati  hasil  yang sama,  sehingga  prinsip  ini  akan  mengendorkan  bahkan  membunuh kreativitas  manusia.  Islâm  memang  mentoleransi  perbedaan  tingkat kekayaan  yang  dimiliki  masing-masing  anggota  masyarakat  dalam suatu  negara,  akan  tetapi  perbedaan  tersebut  tidak  boleh  terlalu menyolok, sehingga menimbulkan perbedaan kelas yang tajam serta kebencian sosial antar kelas. Islâm menentukan lembaga pemerataan
7 Lihat  M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, ter,.  Ikhwan  Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 151.
8 Permono, Pemerintah RI, hlm. 34-35.
ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang menyolok antara si kaya dengan si miskin, misalnya zakat , khums, dan sebagainya. Jika zakat belum mampu melakukan proses pemerataan ke arah keadilan sosio- ekonomi, maka pemerintah dengan kedaulatannya dapat mengambil sebagian  harta  dari  kelompok  kaya  untuk  diberikan  kepada  mereka yang membutuhkannya, sampai benar-benar terjadi keadilan. 9 Banyak  sekali  ayat-ayat  al-Qur'ân 10 yang  menegaskan perlunya  keadilan  bagi  semua  bidang  kehidupan  dan  umat  Muslim seharusnya  menegakkan  keadilan.  Negara  merupakan  lembaga paling mampu memberikan keadilan kepada rakyat. Oleh karenanya, pemerintah Islâm terikat dan wajib berlaku adil. 11
Islâm tidak mempermasalahkan keadaan akhir dari seseorang, apakah ia termasuk dalam golongan fakir miskin maupun kaya. Islâm hanya  akan  mempersoalkan  bagaimana  seseorang  bersikap  dan mempergunakan  hartanya.  Sehingga  nanti  yang  akan  ditanyakan Tuhan kepada hambanya adalah dari mana harta itu dan bagaimana cara  menafkahkannya?  Bukan  ditanya  berapa  jumlahnya.  Kaya  dan miskin merupakan sunnâtullah yang tidak bisa dihilangkan. Manfaat dari  kondisi  tersebut  sangat  dirasakan  yaitu  tetap  berputarnya  roda dunia  kehidupan  ini.  Apa  yang  akan  terjadi  jika  kondisi  manusia semuanya  kaya,  atau  semuaanya  miskin.  Itulah  sebenarnya  letak keadilan dari Tuhan.
Adil 12 merupakan  salah  satu  sifat  yang  harus  dimiliki  oleh manusia  dalam  rangka  menegakkan  kebenaran  kepada  siapapun tanpa  kecuali,  walaupun  akan  merugikan  diri  sendiri  baik  secara individu  maupun  kelompok.  Di  sini,  penting  untuk  membedakan konsepsi  keadilan antara rasa kesamaan yang merupakan salah satu aspek  dari  konsep  adil  dan  juga  merupakan  salah  satu  unsur  dari ideal  sosial  yang  lebih  luas,  karena  kadangkala  ketidaksamaan  oleh
9 Ibid., hlm. 35-36. 10 Lihat al-Qur'ân surat al-Nahl (16): 90 dan surat al-Mâ`idah (5): 8. 11 Permono, Pemerintah RI, hlm. 37.
12 Secara  etimologis, al-'adl berarti  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak.  Sedangkan dalam  terminologinya  adalah  mempersamakan  sesuatu  dengan  yang  lain  dari  segi ukuran,  sehingga  sesuatu  itu  tidak  menjadi  berat  sebelah  dan  tidak  berbeda  satu dengan yang lainnya. Atau juga diberikan arti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lihat Nasrun Harun et. al., Ensiklepodi Hukum Islam , Vol. I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25.

## Zainal Abidin
seseorang  dianggap  adil  bagi  orang  lain. 13 Oleh  sebab  itu  maka penulis  akan  memberikan  penekanan  pada  arti  yang  lazim  yang hakikatnya adalah peniadaan pembeda-pembeda yang arbiter, suatu keseimbangan yang tepat antara tuntutan yang saling bersaing, atau tidak menzhalimi atau dizhalimi. 14
Sifat  Tuhan  Yang Maha  Adil  sekaligus  mencakup  pengertian Maha  Bijaksana dan  Maha  Benar. Segala sesuatu yang diatur Tuhan terjadi karena kejadian itulah yang paling benar, paling bijaksana dan karenanya  paling  adil. 15 Bukan  hanya  itu,  Tuhan  juga  sangat  jelas dalam memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berbuat adil bagi sesamanya.
Ironisnya, di mayoritas negara Muslim, upah materiil menjadi semakin tidak adil sehingga mayoritas orang tidak dapat memperoleh upah  yang  cukup  bagi  kerja  keras,  kreativitas,  dan  kontribusinya pada output . Karena itu menjadi apatis. Sementara inisiatif, dorongan kerja, dan  efisiensinya sangat  dirugikan. Setidaknya ada dua faktor yang  menyebabkan  keadaan  ini  terjadi,  yaitu: Pertama, bias  dan kurangnya  realisme  dalam  kebijakan-kebijakan  resmi. Kedua , konsentrasi kekayaan dan juga kekuasaan di tangan segelintir orang, baik di pedesaan dan perkotaan. 16
Adanya bias dan kurangnya realisme kebijakan-kebijakn resmi telah  menyebabkan  distorsi  harga-harga  pokok  yang  secara  tidak disadari  mengakibatkan  penurunan  pendapatan  petani-penyewa, pengusaha  kecil  dan  mikro,  dan  para  buruh.  Demikian  juga  akan mengurangi  permintaan  mereka  terhadap  kebutuhann  dan menciptakan  misalokasi  sumber-sumber  daya  untuk  memenuhi kebutuhan  pokok.  Sementara  konsentarasi  kekayaan  dan  kekuasaan juga terjadi, sebagian karena kebijakan-kebijakan resmi dan sebagian lainnya  karena  sistem  ekonomi  eksploitatif  yang  telah  berlangsung berabad-abad  lamanya,  yang  membatasi  persaingan,  menimbulkan
13 Andrew  Blower  dan  Grahame  Thompson, Ketidakmerataan  Konflik  dan  Perubahan (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 145. 14 Adimarwan A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: IIIT Indonesia,2002), 179.
15 M. Amin Aziz, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: Dari Cendekiawam Kita tentang Islam (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 65.
16 M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2000), hlm. 252.
kolusi  merajalela,  dan  telah  menciptakan  suatu  iklim  yang  kondusif yang melahirkan petaka bagi masyarakat yang lemah. 17
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  adanya  faktor-faktor penyebab  kondisi  tidak  adil.  Oleh  karena  itu  penting  diusahakan langkah-langkah untuk menghilangkan faktor tersebut. Ada beberapa langkah yang mungkin dapat diusahakan, antara lain, yaitu:
1. Reformasi perburuhan
Nilai-nilai  Islâm  menghendaki  para  majikan  memperlakukan buruhnya  seperti  anggota  keluarga  sendiri.  Hal  ini  menuntut  agar para karyawan diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang serta kesejahteraan mereka harus dijamin. Idealnya tingkat upah riil dalam masyarakat  muslim  paling  tidak  memungkinkan  karyawan  dapat memenuhi  semua  kebutuhan  pokok  dan  para  anggota  keluarganya dengan cara manusiawi. Mereka harus diberi pula pelatihan, jaminan keamanan  pekerjaan  dan  kalau  bisa  saham  keuntungan  dalam kerangka kerja jangka panjang serta hubungan yang harmonis. 18
Preskripsi  upah  minimal  barang  kali  tidak  akan menyelesaikan masalah, sulit rasanya memberlakukan dan kalau pun diberlakukan  akan  memiliki  dampak  buruk.  Misalnya,  hal  itu  akan menimbulkan perbedaan dalam upah yang dilaporkan kepada pihak yang  berwenang,  sehingga  bisa  mereduksi  kewajiban  pajak  yang dibayarkan  tanpa  memberikan  manfaat  apa  pun  terhadap    buruh. Pada  akhirnya  akan  memperparah  tingkat  pengangguran  yang  ada. Oleh  karena  itu  perlu  diperkenalkan  suatu  kebijakan  yang  akan menghapus  eksploitasi,  dengan  meningkatkan  produktivitas  pekerja dan  ekspansi  peluang  wirausaha.  Kebijakan  demikian  lebih  jauh harus  diperkuat  dengan  memperkuat  rencana  kepemilikan  saham dan bagi hasil kepada karyawan seluas mungkin. Ketika menerapkan skema  bagi  hasil  perlu  dijamin  bahwa  kebijakan  ini  tidak menimbuklkan  eksploitasi.  Hal  ini  bisa  terjadi  jika  gaji  pokok  yang tidak kena resiko, tidak memenuhi kebutuhan pokok para pekerja.
Di  samping  itu  penerapan  kepemilikan  saham  ini  dan  juga bagi-hasil  akan  mengurangi  konsentrasi  kekayaan  dan  kekuasaan. Hal  itu  memungkinkan  para  pekerja  untuk  menjadi  pemilik  saham
17 Ibid., hlm. 252-253.
18 Ibid.,  hlm.  253-254.  Lihat  juga  M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, terj.,  Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 88-89.

## Zainal Abidin
sehingga  meningkatkan  kepemilikan  mereka  pada  keberhasilan perusahaan.  Akhirnya  akan  mengurangi  konflik  industrial  dan meningkatkan  kejujuran  serta  efisiensi  pekerja.  Fenomena  ini  juga meningkatkan  tabungan  dan  mengurangi  penimbunan  emas  yang tidak produktif serta dapat meningkatkan status sosial mereka dalam perusahaan  dan  masyarakat.  Hal  ini  sudah  lama  dipraktikkan  di negara-negara  kapitalis  seperti  Prancis,  Inggris,  sehingga  tidak  ada alasan  untuk  tidak  mendapatkan  dukungan  di  negara-negara muslim. 19
Sejarah  mencatat  bahwa  Rasûlullâh  saw.  sebagai  pemimpin negara, pernah didatangi oleh seseorang yang tidak memiliki sarana yang  dapat  digunakan  untuk  bekerja.  Beliau  lalu  memanggilnya sambil  memegang  kapak  dan  sepotong  kayu,  kemudian menyuruhnya  bekerja  dengan  alat  itu.  Dari  kisah  ini  negara mempunya kewajiban untuk menyediaakn lapangan pekerjaan yang cukup  bagi  para  penduduknya, 20 atau  minimal  memberikan  nuansa yang  merangsang  timbulnya  dunia  kerja,  seperti  menjamin  adanya kepastian hukum, keamanan, dan lain sebagainya.
2. Pendidikan dan latihan
Kontribusi  tidak  ternilai  yang  dapat  disumbangkan  oleh pendidikan  dan  pelatihan  yang  tepat  bagi  perbaikan  kualitan  SDM, keadilan  sosio-ekonomi  yang  lebih  besar  dan  pertumbuhan  yang lebih  cepat,  kini  diakui  secara  universal.  Pendidikan  membuka persamaan sosial dan peluang ekonomi, dan telah dipandang sebagai "roda  keseimbangan  mesin  sosial".  Sayangnya  pemerintah  negara- negara Muslim mengabaikan sektor yang amat penting ini ke dalam sumber dayanya. Bahkan melek huruf yang merupakan langkah awal dalam  alur  pendidikan,  belum  bersifat  universal  di  kebanyakan negara  Muslim.  Yang  sangat  aneh  adalah  pengabaian  pendidikan wanita, yang bergantung pada karakter, kesehatan, dan kemampuan generasi sekarang dan yang akan datang. Pengabaian seperti ini tidak dapat  diteruskan  karena  akan  menghancurkan  jaringan  kesatuan masyarakat Muslim.
19 Ibid., hlm. 254-256.
20 Abd al-'Aziz al-Badri, Hidup Sejahtera di bawah Naungan Islam, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 28.
Penekanan utama pendidikan harus pada pencetakan manusia yang  produktif  dan  baik.  Inilah  yang  akan  membantu  memobilisasi semangat dan bakat yang masih terpendam di negara-negara Muslim. Setiap  mahasiswa  Muslim  harus  dididik  menjadi  seorang  Muslim yang  baik  dan  diberi  motivasi  kuat  untuk  menciptakaan  kualitas– kualitas ini pada dirinya. Namun hal ini tidak memadai, masih perlu mengajarinya  dengan  keterampilan-ketrerampilan  yang  diperlukan dan teknik-teknik pemasaran, manajemen, dan produksi yang paling efisien.
Sistem pendidikan sekuler di negara-negara muslim tidak saja gagal mencetak mahasisiwa yang lebih baik, yang diperkaya dengan karakteristik  muslim  yang  baik  dan  sadar  akan  tanggung  jawabnya kepada masyarakat tetapi juga gagal mencetak mereka menjadi lebih produktif  dengan  mengajariny  keterampilan  yang  diperlukan. Sebagai  akibatnya  adalah  terjadinya  peningkatan  tajam  jumlah sarjana  menganggur  di  wilayah-wilayah  perkotaan,  meskipun terdapat  kelangkaan  manusia  yang  terlatih  di  sektor-sektor  tertentu dalam  ekonomi.  Di  samping  itu  adanya  kesenjangan  antara  si  kaya dan si miskin dalam mengakses pendidikan.
Dengan  demikian  perlu  suatu  perubahan  substansial  dalam kurikulum  dengan  memasukkan  nilai-nilai  Islâm  dan  keterampilan- keterampilan  teknik  yang  dibutuhkan.  Di  samping  itu  juga  perlu mendirikan suatu jaringan kelembagaan yang tersebar luas sehingga keluarga  miskin  bisa  mendapatkan  akses  pendidikan  dan  pelatihan yang  sangat  dibutuhkan.  Cara  ini  sangat  penting  untuk menghapuskan  sumber-sumber  ketidakadilan  dan  kemiskinan  serta menyediakan bagi siapa saja suatu peluang untuk maju ke depan atas dasar kemampuannya. 21
3. Akses pada keuangan
Kurangnya akses bagi orang miskin  pada keuangan memang merupakan  faktor  yang  sangat  krusial,  yang  menggagalkan  usaha memperluas kepemilikan bisnis  dan  industri,  sehingga menghambat tujuan  merealisasikan  sasaran-sasaran  egalitarian  Islâm.  Jika tindakan-tindakan  efektif  tidak  diambil  untuk  menghapuskan kelemahan  ini,  maka  sebuah  sistem  pendidikan  yang  merata  dan
21 Capra, Islam dan Tantangan Ekonomi ,  hlm. 259-261.

## Zainal Abidin
lebih baik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan pendapatan, tetapi  secara  substansial  tidak  efektif  di  dalam  mengurangi ketidakmerataan kekayaan. Berbicara tentang  masyarakat Islâm yang egalitarian hanya akan mebuang-buang waktu saja. Untunglah Islâm mempunyai  keunggulan  sendiri  di  atas  kapitalisme  dan  sosialisme dalam  sistem  finansial  yang  dibangun  di  atas  sistem  nilainya  dan yang  memberikan  kekuatan  pendorong  untuk  mencapai  tujuan keadilan sosio-ekonomi. 22
Distribusi Pendapatan dan Kekayan yang Merata: Perspektif  Islâm Islâm  telah  membolehkan  kepemilikan  pribadi,  namun  Islâm juga  menentukan  bagaimana  cara  memilikinya.  Islâm  juga  telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang telah menjadi  hak  miliknya,  namun  Islâm  telah  menentukan  bagaimana cara  mengelolanya.  Islâm  menyadari  ada  perbedaan  akal  serta  fisik manusia, sehingga Islâm selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi  kebutuhan  yang  membutuhkannya.  Islâm  mewajibkan kepada manusia di mana dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi  fakir  miskin,  baik  dia  memintanya  atau  tidak.  Islâm  telah menjadikan  harta  yang  senantiasa  dibutuhkan  oleh  jama'ah  sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum Muslim, di mana tidak seorang pun boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi,  ataupu  n  yang  lain.  Seperti  halnya  Islâm  telah  menjadikan negara sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya kekayaan untuk rakyat,  baik  berupa  harta  maupun  jasa.  Islâm  juga  membolehkan negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut. 23
Atas  dasar  inilah,  maka  Islâm  menjamin  kehidupan  tiap individu-rakyat  serta menjamin jamâ'ah untuk  tetap  sebagai    sebuah komunitas  yang  saling  berpegang  pada  ketentuan  yang  ada.  Islâm juga menjamin kemaslahatan individu dan melayani urusan jamâ'ah , serta  menjaga  eksistensi  negara  dan  kekuatan  yang  cukup  sehingga mampu  memikul  tangung  jawab  perekonomian  negara.  Hanya  saja, semuanya  bisa  terjadi  jika  masyarakat  tetap  dalam  kondisi  di  mana
22 Ibid., hlm.  261.  Lihat  juga  M.  Umer Chapra, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, ter,. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 96-97.
23 Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Persfektif Islam, terj.
M. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), hlm. 271.
kekayaan yang ada bisa mencukupi kebutuhan rakyat, secara pribadi dan  rakyat-secara  keseluruhan-  menerapkan  semua  hukum syara' . 24 Akan tetapi apabila masyarakat berdiri di atas kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana kondisi yang terjadi di dunia Islâm saat ini, maka harus diwujudkan adanya keseimbangan antar individu rakyat dalam mengupayakan distribusi baru, yang bisa merata dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 25 Demikian  halnya  kalau  terjadi  penyimpangan  dalam  benak manusia  dalam  menerapkan  hukum syara' ,  karena  adanya pemahaman  yang  keliru  atau  terjadinya  kebobrokan.  Kondisi  inilah yang  menyebabkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  individualis, sekaligus  rusaknya  pengelolaan  hak  milik  pribadi,  sehingga  secara otomatis  akan  terjadi  kerusakan  dalam  distribusi  kekayaan  kepada individu.  Sehingga  keseimbangan  dalam  masyarakat  harus  dijaga- kalau sudah ada- atau mungkin di wujudkan -kalau belum ada-.
Prinsip  itu  sesuai  dengan  prinsip  Islâm,  karena  Islâm  telah mewajibkan  sirkulasi  kekayaan  terjadi  pada  semua  anggota masyarakat  dan  mencegah  terjadinya  sirkulasi  kekayaan  hanya kepada  segelintir  orang.  Allâh  berfirman,  " …Supaya  harta  itu  jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 26 Maksud dari  penggalan  ayat  tersebut  adalah  supaya  harta  tersebut  tidak berputar  di  antara  orang-orang  kaya  saja.  Kata dulah dalam  bahasa Arab  adalah  sebutan  untuk  benda  yang  diputar  oleh  suatu  kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar. 27 Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  lalu  ingin  dibangun kembali  masyarakat,  atau  terjadi  kesenjangan  karena  mengabaikan hukum-hukum,  maka  negara  harus  memecahkannya  dengan  cara memberikan harta negara yang menjadi miliknya kepada orang yang memiliki  keterbatasan  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  atau  yang dikenal  dengan  istilah  subsidi.  Oleh  karena  itu,  negara  bisa mencukupinya,  sehingga  terjadi  keseimbangan  di  dalam  memenuhi kebutuhannya. 28
24 Ibid. 25 Ibid.
26 Al-Qur'ân surat al-Hasyr: 7.
27 al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi , hlm. 274.
28 Ibid., hlm. 272.

## Zainal Abidin
Dengan demikian pada saat negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekomomi di dalam masyarakat, maka negara harus menyelesaikan ancaman tersebut, dengan cara mensuplai orang yang  tak  sanggup  memenuhi  kebutuhannya,  yang  salah  satu sumbernya dengan harta dari bayt al-mâl . 29 Oleh  karena  itu  khalîfah harus  menciptakan  keseimbangan  ekonomi.  Khalîfah  harus menciptakan  keseimbangan  ekonomi  tersebut  dengan  menyuplai rakyat yang fakir dengan harta yang diambilkan dari bayt al-mâl yang merupakan  milik  seluruh  kaum  muslimin.  Sehingga  dengan  suplai tersebut bisa diwujudkan keseimbangan ekonomi. 30
Dalam pandangan lain, Chapra memberikan suatu penjelasan bahwa  dalam  menyelesaikan  pendistribusian  ini  perlu  dilengkapi dengan beberapa instrumen. Sistem pasar memang diperlukan, tetapi hal  itu  tidak  akan  mencukupi,  sehingga  perlu  dilengkapi  dengan peran  aktif  pemerintah  dan  yang  paling  penting  adalah  reformasi moral individual yang beroperasi di pasar. 31

## Mengurangi konsentrasi kekayaan
Seperti  telah  dijabarkan  bahwa  Allâh  menganjurkan  untuk tidak memusatkan kekayan hanya di kalangan orang kaya saja, maka perlu diusahakan bagaimana cara mengurangi konsentrasi kekayaan tersebut,  sehingga  ada  pemerataan  kekayaan  yang  dimulai  dengan pemerataan pendapatan.
Tulisan  ini  mencoba  menawarkan  langkah-langkah  demi tercapainya kondisi tersebut, yaitu:
1. Reformasi ukuran pemilikan tanah.
Sekiranya  tanah  itu  telah  dimiliki  lewat  cara-cara  yang fair dan  ditanami  baik  oleh  pemiliknya  atau  disewakan  kepada  petani penggarap berdasarkan persyaratan yang adil, dan sistem pewarisan Islâm  sepenuhnya  diterapkan,  maka  kepemilkan  tanah  tidak  akan terkonsentrasi  pada  segelintir  keluarga  saja.  Tetapi,  karena  tanah telah dimiliki selama berabad-abad melalui cara-cara yang tidak jujur, sementara sistem warisan Islâm telah ditinggalkan, maka kepemilikan
29 Ibid.,
30 Ibid., hlm. 274.
31 M.  Umer  Chapra, Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi;  Sebuah  Tinjauan  Islam, terj.  Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.  261.
tanah  tidak  terdistribusikan  secara  merata  sehingga  memaksakan mayoritas  penduduk  pedesaan  pada  kehidupan  perbudakan, kemiskinan dan kesulitan. Mengingat keadaan yang sangat tidak adil ini, maka perlu membatasi ukuran maksimal kepemilikan tanah dan mendistribusikan  sisanya  secara  merata  di  antara  petani  yang  tidak memiliki tanah. 32
2.  Zakat
Preskripsi  zakat  merupakan  tanda  terang  dan  tidak mengandung  kekaburan  tentang  keinginan  Tuhan  untuk  menjamin tidak  seorang  pun  menderita  karena  kekurangan  sarana  untuk memenuhi kebutuhan pokok. 33 Di samping zakat sebagai amal ibadah yang berdimensi ketuhanan, juga akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam dimensi kemanusiaan. Zakat merupakan suatu cara yang efektif di dalam pemerataan kekayaan, walaupun memerlukan proses yang panjang dan terus menerus.
3. Kewarisan
Islâm  telah  menegakkan  sebuah  sistem  kewarisan  unik  yang direkayasa  untuk  mampu  menciptakan  distribusi  kekayaan  yang lebih merata. Hukum waris telah dilakukan oleh syarî'ah berdasarkan tujuan  sosio-ekonominya.  Tak  seorang  pun  dapat  menjauhkan pewaris syar'î , kecuali bila ia murtad atau bersalah membunuh yang mewarisi.  Di  samping  itu,  tak  seorang  pun  dapat  menerima  wasiat lebih  dari  sepertiga  kekayaan.  Sepertiga  kekayaan  itu  harus diperuntukkan bagi tujuan-tujuan kebajikan untuk orang-orang yang tidak  memilki  saham  warisan  kecuali  ahli  waris  lainnya menyetujuinya. 34 Efek  positif  zakat  pada  distribusi  pendapatan  dan kekayaan akan didorong lebih jauh oleh sistem pewarisan, demikian juga oleh sedakah, hibah, wakaf, dan hadiah. 35
Hal  itu  bisa  dibuktikan  dengan  alur  berpikir  dan  berusaha mencari  jawaban  dari  sebuah  pertanyaan  bagaimana  kondisi pewarisan  harta  jika  tidak  ada  aturan  hukum  waris.  Sangat  bisa
32 Ibid., hlm.  264. Lihat  juga M.  Umer Chapra, Islam dan  Pembangunan Ekonomi, hlm.
99-100.
33 Chapra, Masa Depan , hlm.  270.
34 Ibid., hlm. 275.
35 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 113-114.

## Zainal Abidin
diprediksi  bahwa  akan  ada  konsentrasi  yang  sangat  tidak  seimbang dalam  konsentrasi  kekayaan,  karena  orang  tua  akan  mewariskan hartanya  hanya  pada  ahli  waris  tertentu  dari  sekian  ahli  warisnya. Mungkin hanya diberikan pada anak perempuannya yang tercantik, atau  bisa  saja  hanya  diberikan  pada  anak  lelakinya  yang  paling tampan. Kalau hal itu terjadi betapa tidak adilnya distribusi kekayaan tersebut. Jadi sangat jelas bahwa  pewarisan   Islâm merupakan salah satu  cara  mengurangi  konsentrasi  kekayaan,  minimal  distribusi dalam keluarga tersebut.

## Penutup
Pembangunan di bidang ekonomi adalah untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi berupa meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan.  Sedangkan  tujuan  dari  konsep  itu  sudah  jelas  dianggap sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  filsafat  moral  Islâm  dan didasarkan pada komitmennya pada persaudarannya manusia, yang sangat  ditekankan  oleh  al-Qur'ân  dan  al-Hadîts.  Kedua  tujuan  ini terintegrasi  sangat  kuat  di  dalam  ajaran-ajaran  Islâm  sehingga realisasinya  menjadi  komitmen  spiritual  bagi  masyarakat  Muslim. 36 Demikian juga bagi masyarakat Indonesia sebagai mayoritas muslim yang  mewarnai  negara  ini,  sehingga  sangat  sulit  rasanya membedakan istilah Indonesia dengan istilah Islâm.
Islâm  bukan  hanya  menyentuh  akar  ketidakadilan  dari sekedar  menyembuhkan  gejala-gejalanya,  tetapi  dalam  Islâm  telah ada  sejumlah  langkah  yang  tidak  mengizinkan  terjadinya  distribusi pendapatan  yang  tidak  adil.  Lebih  dari  itu,  Islâm  juga  mempunyai built-in-program untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa, melalui  serangkaian  program  yang  coba  ditawarkan  sedemikian hingga, sehingga bisa dilaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai  dengan  konsep  di  atas. 37 Sehingga  jelas  antara  Indonesia  dan Islâm dalam tataran konsep terjadi irisan yang dekat dan sulit untuk dibedakan  apalagi  dalm  hal  memperjuangkan  keadilan  bagi kehidupan manusia.
Sudah  sangat  jelas  dalam  tataran  konsep,  tetapi  dalam realitanya  mengapa  sering  terjadi  ketidakadilan?  Jawaban  dari  itu
36 M. Umer Chapra, Al-Qur'an menuju Sistem Moneter yang Adil , terj. Lukman Hakim (Yogyakarta: Dana Bhakti Prisma Yasa, 1997), hlm. 5.
37 Ibid.
semua  mungkin  sejauh  mana  praktik  bisa  sesuai  dengan  teori  yang diberikan,  atau  dalam  istilah  lain  sejauh  mana  konsep  itu  "berani" diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak harus sama  persis,  tetapi  minimal  mendekati,  sehingga  bisa  diharapkan dapat  menuju  poros  rasa  keadilan,  walupun  mustahil  (untuk mengatakan  sangat  sulit)  tercapainya  rasa  keadilan  yang  sesuai dengan harapan semua pihak. Wallâh a'lam bi al-Shawab.
Daftar Pustaka:
Aziz, M. Amin. Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: Dari Cendekiawam Kita Tentang Islam,Cet. I .  Jakarta: UI Press, 1987.
Badri,  Abd  al-  'Aziz  Al-. Hidup  Sejahtera  di  bawah  Naungan  Islam,
Jakarta: Gema   Insani Press, 1995.
Blower, Andrew dan Grahame Thompson. Ketidakmerataan Konflik dan Perubahan, Jakarta: UI Press, 1983.
Chapra,  M.  Umer. Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, terj.  Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
_______ .  Islam  Dan  Tantangan  Ekonomi .  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2000.
_______. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, ter,. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
_______ .Al-Qur'an  Menuju  Sistem  Moneter  Yang  Adil ,  terj.  Lukman Hakim. Yogyakarta: Dana Bhakti Prisma Yasa, 1997.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur'an  dan  Terjemahannya .  Jakarta:  PT. Bumi Restu, 1989.
Harun, Nasrun, et. al. Ensiklepodi Hukum Islam , Vol. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

## Zainal Abidin
Karim, Adimarwan A. Ekonomi MIkro Islam . Jakarta: IIIT   Indonesia,
2002.
Mannan,    M.  Abdul. Teori  Dan  Praktek  Ekonomi  Islam, terj.  M. Nastangin . Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
Nabhani,    Taqiyuddin  Al-. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif; Perspektif  Islam, terj.  M.  Maghfur  Wahid.  Surabaya:  Risalah Gusti, 1990.
Permono, Sjechul Hadi. Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah , Jakarta: Tanpa Penerbit, 2006.
Ash-Shiddieqy,  M.  Hasbi. Falsafah  Hukum  Islam, Jakarta:  Bulan Bintang, 1975.