## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BATAM SEBAGAI AKIBAT IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002

## TENTANG KETERTIBAN SOSIAL
Rufinus Hotmaulana Hutauruk  , Dian Eka Putri  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
The presence of vagrants and beggars in Batam City is one of the problems of community welfare that is not easy to solve. Therefore, it is necessary to have a clear protection of the law against Vagrants and beggars in Batam City,  not  only  to  make  efforts  to  combat  vagrants  and  beggars  but  also  to fulfill the rights of vagabonds and beggars that must be put forward by the Batam City Government. The research design that researchers used in this study was empirical legal research.From the results of research conducted by  researchers,  it  shows  that  over  the  last  four  years  (2016  -  2019)  the number of vagrants and beggars in Batam City has tended to increase from year to year. Until 2019, the number of vagrants and beggars in Batam City has  reached  588  people.  Furthermore,  repressively  carrying  out  control, outreach, data collection on vagrants and beggars to be followed up on the rehabilitation  process.  In  this  case,  an  analysis  based  on  the  Legal Protection Theory by Philipus M Hadjon, shows that the Batam City Social and  Community  Empowerment  Service  has  not  been  effective  in  providing legal protection for vagrants and beggars in Batam City, because there are still  many  factors  that  become  obstacles  in  providing  legal  protection. against  vagrants  and  beggars  in  Batam  City  which  is  analyzed  based  on Soerjono Soekanto's Legal Theory of Legal Effectiveness.
Keywords : Protection of the law, Vagrants, Beggars.

## Abstrak
Hadirnya  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kota  Batam  merupakan  salah  satu masalah  kesejahteraan  masyarakat  yang  tidak  mudah  untuk  diselesaikan.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  suatu  perlindungan  hukum  yang  jelas  terhadap gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam,  bukan  hanya  diadakan  usaha-usaha penanggulangan  terhadap  Gelandangan  dan  Pengemis  tetapi  juga  dengan terpenuhinya  hak-hak  Gelandangan  dan  Pengemis  yang  harus  dikedepankan  oleh Pemerintah  Kota  Batam.  Rancangan  penelitian  yang  Peneliti  gunakan  pada penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Peneliti  menunjukkan  selama  empat  tahun  terakhir  (2016  -  2019) jumlah  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam  cenderung  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2019 jumlah Gelandangan dan  Pengemis  di  Kota  Batam  mencapai  588  orang.  Selanjutnya  secara  represif melakukan penertiban, penjangkauan, pendataan gelandangan dan pengemis untuk ditindak  lanjuti  proses  rehabilitasi.  Dalam  hal  ini,  analisa  berdasarkan  Teori
 Alamat korespondensi: rufinushotmaulana@yahoo.com
 Alamat korespondensi: dyaanekaputri@gmail.com
Perlindungan  Hukum  oleh  Philipus  M  Hadjon,  menunjukkan  bahwa  Dinas  Sosial dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  belum  efektif  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kota  Batam,  karena masih  banyak  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam yang di analisis berdasarkan Teori Hukum Efektiftas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Gelandangan,  Pengemis.

## A. Latar Belakang Masalah
Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota  Batam  terdiri  dari  Batam,  Rempang,  Galang  dan  pulau-pulau  kecil lainnya.  Batam  merupakan  salah  satu  kota  dengan  pertumbuhan  ekonomi terpesat di Indonesia karena letak Batam yang strategis, berbatasan langsung dengan  Singapura  dan  Malaysia. 1 Dengan  pertumbuhan  yang  pesat  di  Kota Batam, menyebabkan masyarakat dari berbagai daerah pergi ke Kota Batam dengan  harapan  agar  memperoleh  pekerjaan.  Dalam  hal  bersaing  untuk memperoleh  pekerjaan,  ada  beberapa  orang  yang  akan  tersingkirkan. Banyak orang yang berasal dari berbagai daerah yang datang ke Kota Batam agar  mendapatkan  pekerjaan  di  Kota  Batam,  tetapi  orang  tersebut  tidak mempunyai  bakat  dan juga pendidikan yang sesuai  untuk  bersaing  di  Kota Batam. 2
Orang-orang itulah yang mencoba segala cara untuk bertahan hidup di Kota  Batam.  Dengan  minimnya  pendidikan,  keterampilan  dan  minimnya pengalaman  hidup  di  Kota  Batam,  mereka  yang  berasal  dari  daerah  luar Batam  secara  tidak  langsung  membanjiri  sektor  informal  dengan  menjadi gelandangan  dan  pengemis  agar  dapat  bertahan  hidup  di  Kota  Batam. 3 Gelandangan  atau  yang  biasa  disebut  Tunawisma  adalah  orang  yang  hidup dalam  situasi  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  kehidupan  bermartabat  di masyarakat  setempat,  dan  tidak  mempunyai  pekerjaan  serta  tidak mempunyai tempat tetap untuk tinggal di suatu wilayah tertentu yang mana mereka  hanya  berada  di  tempat-tempat  umum.  Sedangkan  pengemis merupakan  orang  yang  mencari  nafkah  dengan  cara  mengemis  di  depan umum dengan berbagai  cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 4
Dalam  hal  ini  memberikan  pengertian  bahwa  penanggulangan masalah  gelandangan  dan  pengemis  menjadi  kewajiban  negara  untuk bertanggung  jawab  terhadap  rakyatnya.  Merujuk  pada  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  :  “ Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan
1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Batam, “ https://jdih.batam.go.id/?page_id=500” di unduh pada tanggal 5 Januari 2020.
2 Baharuddin, “Keberadaan Pengemis di Kota Batam” , di akses dari (http://jurnal.umrah.ac.id/wp- content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/E-JURNAL- PDF1.pdf,  di unduh pada tanggal 10 Januari 2020.
3 Ibid.,
4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan Pengemis, Ps. 1.
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Pasal  ini memberikan makna  bahwa  pemerintah  berkewajiban  untuk  memperbaiki  kondisi masyarakat  yang  bermasalah  dengan  kesejahteraan  dan  harus  menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang bermartabat, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar hidup.
Selanjutnya  dalam  UUD  RI  1945,  Pasal  34  ayat  (1)  dan  (2) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Sebagai turunan dari UUD RI Tahun 1945, pada  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  menyebutkan  bahwa “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf  kehidupannya  dan  Setiap orang  berhak  hidup  tenteram,  aman,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir  dan batin,  serta  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat”. Dilanjutkan  dalam  Pasal  11  yang  memberikan  pengertian  bahwa “Setiap orang  berhak  atas  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya  untuk  tumbuh  dan berkembang secara layak”.
Kehadiran  Gelandangan  dan  Pengemis  dinilai  tidak  sejalan  dengan kesejahteraan sosial, di mana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial  Pasal  1  memberikan  pengertian  bahwa “Kesejahteraan  Sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat mampu mengembangkan diri, sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya”. 5 Dalam  pertimbangan dalam  UU  Kesejahteraan  Sosial,  tujuan  negara  Indonesia  adalah  untuk menciptakan  kehidupan  yang  layak  dan  bermartabat  serta  menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi  rakyat  Indonesia,  di  mana  negara  memberikan  pelayanan  dalam beberapa  cara  mengembangkan  kesejahteraan  sosial  dengan  terencana, terarah, dan berkelanjutan yang mempertahankan hak asasi manusia. 6
Sebagai  pelaksana  UUD  RI  Tahun  1945,  UU  39/1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  dan  UU  11/2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  maka  pada pertimbangan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  tentang Penanganan  Gelandangan  dan  Pengemis  memberikan  pengertian  bahwa Gelandangan  dan  pengemis  tidak  sesuai  dengan  taraf  hidup  bangsa Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  perlu  dilakukan  upaya  untuk penanganan gelandangan dan pengemis. 7
Merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  maka  Pemerintah  Kota Batam  berupaya  untuk  menangani  masalah  gelandangan  dan  pengemis  ini dengan  cara  mengeluarkan  Perda  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Ketertiban Sosial  di  Kota  Batam.  Dengan  adanya  kebijakan  perda  ini,  pemerintah berupaya untuk menangani agar tidak ada lagi gelandangan dan pengemis di
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Ps. 1
6 Ibid.,
7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
Kota  Batam,  sehingga  Kota  Batam  dapat  dikatakan  sebagai  kota  yang sejahtera  dan  memenuhi  ketertiban  masyarakat.  Berdasarkan  Perda  Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Ketertiban sosial adalah keadaan keteraturan sosial  sesuai  dengan  norma-norma,  nilai-nilai,  tatanan  agama,  adat  dan budaya  yang  berlaku,  dimana  pemerintah  dan  rakyat  dapat  melakukan kegiatan  secara  tertib,  teratur,  nyaman  dan  tentram”. 8 Dengan  telah dikeluarkannya  Perda  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa  hal-hal  yang  berkaitan dengan bergelandangan dan mengemis tidak sesuai dengan tatanan sosial di Kota Batam.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah Pengemis dan Gelandangan di Kota Batam terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Dinsos dan Pemberdayaan  Kota  Batam,  pada  Tahun  2017  ada  Pengemis  dan Gelandangan  sebanyak  200  orang  yang  diamankan.  Pada  tahun  2018, Pengemis  dan  Gelandangan  tersebut  mengalami  peningkatan. 9 Keberadaan Gepeng  di  Kota  Batam  menjadi  salah  satu  permasalahan  sosial  yang  tidak mudah untuk diselesaikan. Gelandangan dan pengemis tersebut masih ada di beberapa sudut Kota Batam seperti di daerah Nagoya, Jodoh, Batam Centre dan Batu Aji. 10
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  apa  yang  telah  Peneliti  uraikan  di  atas, maka perlu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi para gepeng di Kota Batam,  tidak  hanya  untuk  melakukan  upaya  penanggulangan  para gelandangan  dan  pengemis,  tetapi  juga  untuk  melindungi  hak-hak  para gelandangan dan pengemis yang harus dikedepankan oleh Pemerintah Kota Batam.  Bahwa  dengan  perlindungan  hukum  ini,  bertujuan  agar  para gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam  dapat  memenuhi  taraf kehidupannya sebagai warga negara Republik Indonesia.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh Peneliti di atas, maka peneliti akan  mengkaji  lebih  jauh  tentang  perlindungan  hukum  bagi  para gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam  karena  masih  banyaknya permasalahan gelandangan dan pengemis yang belum terselesaikan di Kota Batam, sehingga membuat Peneliti mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan dan Pengemis  di  Kota Batam  Sebagai  Akibat  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam”.
8 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, Ps.
1.
9 Muhammad  Zuhri,  “ Walikota  Tertibkan  Anak  Jalanan  dan  Pengemis  di  Kota  Batam ”  diakses dari (https://www.batamnews.co.id/berita-29694-wali-kota-perintahkan-tertibkan-anak-jalanan- dan-pengemis-di-kota-batam-.html), pada tanggal 10 Januari 2020.
10 Leo Halawa, “DPRD Batam Sorot Penanganan Gepeng tak Serius, Kini Pengemis Mulai Marak di  Beberapa  Lampu  Merah ”, di akses dari (http://batam.tribunnews.com/2019/01/18/dprd-batam- sorot-penanganan-gepeng-tak-serius-kini-pengemis-mulai-marak-di-beberapa-lampu-merah),  pada tanggal 12 Januari 2020.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di  Kota  Batam  sebagai  akibat  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Batam  Nomor  6  Tahun  2002  tentang  Ketertiban  Sosial  di  Kota Batam?
2) Apakah  yang  menjadi  penghambat  dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam  sebagai akibat  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  6  Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam?
3) Bagaimana  upaya  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota Batam  sebagai  akibat  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Batam
Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam ?

## C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris atau  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataannya  di  masyarakat. 11 Objek  Penelitian  yang  Peneliti  gunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  Primer  dalam  Pelaksanaan penelitian  ini  agar  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  masalah  yang  dikaji maka  Peneliti  mengambil  lokasi  penelitian  di  Kantor  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yaitu  data  primer diperoleh  melakukan  observasi  ke  beberapa  kawasan  gelandangan  dan pengemis seperti di lampu merah Jodoh, lampu merah Seraya, lampu merah simpang  Kepri  Mall,  lampu  merah  Kurnia  Djaja  Batam  Centre,  lampu merah  simpang  Baloi,  lampu  merah  simpang  Gelael  Batam  Centre,  lampu merah Batu Aji, dan Pasar Jodoh, dan Wawancara kepada satu (1) Pegawai Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  yaitu  Bapak Akhmad  selaku  Kepala  Seksi  Rehabilitas  Tuna  Sosial  dan  Korban Perdagangan  Orang  di  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Batam, Wawancara kepada satu (1) Petugas Satpol PP yaitu Bapak Wendy, Wawancara  kepada  tiga  (3)  orang  Gelandangan  dan  Pengemis,  serta. Sedangkan  untuk  Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  studi dokumen.
Metode  analisis  data  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah metode penelitian kuantitafif dan kualitatif. Secara kuantitatif, yaitu dengan menguraikan  data  dalam  bentuk  angka-angka  dan  tabel.  Sedangkan  secara kualitatif  dengan  menguraikan  data  secara  komprehensif  dalam  bentuk kalimat  yang  logis,  teratur,  dan  tidak  tumpang  tindih,  sehingga
11 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.
memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 12 Dalam proses analisis data kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta  yang  dihasilkan  dari  suatu  penelitian  di  lapangan  dengan  suatu interpretasi  serta  pengetahuan  umum.  Sistematika  dalam  analisis  deskriptif kualitatif,  pada  prinsipnya  setiap item dari  permasalahan  yang  diajukan harus  terjawab  dalam  analisis  data  dengan  mengkaitkan  antara  satu  sama lain  (Adanya  hubungan  timbal  balik). 13 Hal  ini  agar  dapat  mensinergikan antara  beberapa  data  yang  telah  didapatkan  dengan  berbagai  literatur maupun data lainnya.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
1) Hasil Observasi
Berdasarkan  observasi  dan  pengamatan  Peneliti  sesuai  dengan das  sollen ,  maka  Peneliti  mengamati  secara  langsung  bahwa gelandangan  dan  pengemis  masih  sering  terlihat  di  Kota  Batam, meskipun  sudah  ada  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2002  tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, namun pada realitanya masih banyak gelandangan dan pengemis yang tersebar di beberapa titik keramaian, seperti di beberapa jalanan dan lampu merah, di samping mall, serta di sekitar pasar di Kota Batam.
Sebagai  contoh  berdasarkan  pengamatan  Peneliti,  Pengemis  di kawasan  lampu  merah  Jodoh,  salah  satunya  adalah  perempuan  yang menggendong  anak  kecil  di  bawah  umur,  dengan  membawa  anak kecil,  dia  berasumsi  akan  mendapat  rasa  iba  oleh  masyarakat  yang melihatnya  dan  kemudian  akan  memberikannya  uang. Selanjutnya  di kawasan  lampu  merah  Seraya,  terlihat  pengemis  dengan  berpakaian kumuh sedang duduk sambil memegang sebuah ember sebagai tempat masyarakat  menaruh  dan  memberikannya  uang.  Berbeda  dengan pengemis  yang  ada  di  kawasan  Pasar  Jodoh,  terlihat  pengemis  laki- laki  paruh  baya  dengan  kondisi  cacat  fisik  berjalan  untuk  meminta- minta/ mengemis di kawasan pasar tersebut. Banyak masyarakat yang iba dengan kondisi pengemis ini sehingga, beberapa masyarakat yang sedang  berjalan  di  sekitar  pasar  memberikan  uang  kepada  pengemis tersebut. Selanjutnya,  di  kawasan  lampu  merah  simpang  Kepri  Mall, terlihat  pengemis  laki-laki  yang  didampingi  oleh  seorang  perempuan untuk menuntunya mengemis, karena kondisi fisiknya yang tunanetra ia terlihat berkeliling dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya untuk mengemis.  Berikut  ini  dapat  dilihat  hasil  observasi  Peneliti  di
12 H. Ishaq, “ Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi ”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.
13 Soerjono  Soekanto, “ Penelitian Hukum ”, (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 36.
beberapa  tempat,  seperti  kawasan  lampu  merah  Jodoh,  Pasar  Jodoh, lampu merah Seraya, dan lampu merah Kepri Mall :

## Gambar 1 Sumber : Peneliti
Berbeda  dengan  pengemis  di  kawasan  lampu  merah simpang    Baloi,  terlihat  pengemis  dengan  menggunakan  badut berwarna hijau, ia mengemis dengan cara menggunakan kostum badut dan  berjoget  di  kawasan  sekitar  lampu  merah  Baloi  untuk mendapatkan  belas  kasihan  masyarakat.  Pada  kawasan  lampu  merah simpang  3  Baloi  tersebut  juga  ada  pengemis  lainnya,  yaitu  2  orang pengemis, yang pertama seorang pengemis tunanetra yang berpakaian berwarna  abu-abu  dan  dibantu  berjalan  dengan  seorang  dengan berpakaian  kemeja  berwarna  merah,  mereka  mengemis  dengan mendatangi  kendaraan-kendaraan  di  kawasan  lampu  merah  tersebut. Selanjutnya  di  kawasan  lampu  merah  simpang  gelael  Batam  Center juga  terlihat  pengemis  dengan  membawa  kotak  untuk  meminta sumbangan kepada masyarakat, pada kotak tersebut ditempelkan foto anaknya  yang  cacat  fisik,  ia  meminta  sumbangan  untuk  bantuan pengobatan  anaknya  kepada  masyarakat  yang  berada  dijalan  sekitar lampu  merah  tersebut.  Pada  kawasan  lampu  merah  simpang  gelael Batam Center, juga terlihat pengemis lainnya, yaitu laki-laki tunanetra yang  menggunakan  kopiah  dan  baju  kemeja,  yang  didampingi  oleh seorang  laki-laki  untuk  menuntunnya  mengemis  dari  satu  kendaraan ke  kendaraan  lain  di  kawasan  tersebut.  Berikut  ini  dapat  dilihat  hasil observasi  di  kawasan  lampu  merah  simpang  Baloi  dan  lampu  merah simpang Gelael Batam Center:
Gambar 4.2

## Sumber : Peneliti
Terlihat juga beberapa gelandangan di kawasan Mall Ramayana. Berdasarkan observasi Penulis, terlihat 2 gelandangan sedang tidur di samping Mall Ramayana Jodoh. Gelandangan pertama adalah seorang laki-laki  dengan  menggunakan  baju  dan  celana  pendek  berwarna hitam.  Gelandangan  kedua  adalah  seorang  perempuan  menggunakan baju  dan  celana  berwarna  merah.  Mereka  tidur  di  samping  mall tersebut  tanpa  adanya  rasa  malu  terhadap  lingkungan  di  sekitar  mall, padahal banyak masyarakat yang berlalu-lalang di kawasan tersebut

## Gambar 4.3 Sumber : Peneliti
Selanjutnya di  kawasan lampu  merah Batu  Aji, terlihat  seorang anak  laki-laki  menggunakan  pakaian  berwarna  coklat  dan menggunakan masker sedang mengemis dan di kawasan lampu merah Kurnia  Djaja  seorang  anak  perempuan  menggunakan  jilbab  sedang mengemis  di  kawasan  tersebut.  Berikut  ini  dapat  dilihat  hasil observasi  di  kawasan  lampu  merah  simpang  Batu  Aji  dan  lampu merah Kurnia Djaja Batam Center:
Gambar 4.4
Sumber : Peneliti
Bergelandang  dan  mengemis  menjadi  suatu  budaya  bagi mereka,  karena  berdasarkan  pengamatan  Peneliti,  beberapa  pengemis di  jalan  adalah  masih  dalam  kondisi  fisik  yang  sehat  tetapi  mereka memilih  untuk mengemis. Oleh karena itu, mengemis merupakan hal yang  tidak  sesuai  dari  aturan  norma  yang  ada  dalam  masyarakat. Sebagian  masyarakat  di  beberapa  kawasan  yang  telah  diamati  oleh Peneliti, ada yang memberikan uang kepada pengemis karena merasa kasihan,  sedangkan  masyarakat  lainnya  memilih  untuk  tidak memberikan uang kepada pengemis.

## 2) Hasil Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang informan dari Instansi Pemerintah dan juga gelandangan dan Pengemis. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini :
a. Wendy  Tri  Pertaka, sebagai petugas  Satpol  PP.  Berdasarkan keterangan  dari  Bapak  Wendy,  Satpol  PP  melakukan  kerjasama dengan  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam dalam  rangka  melakukan  operasi  non  yustisi  atau  penertiban  dan penjangkauan terhadap gelandangan dan pengemis, biasanya Satpol
PP  dalam  sebulan  melakukan  5  sampai  6  kali  kegiatan.  Lokasi dilakukannya  penertiban  dan  penjangkauan  biasanya  di  lampu- lampu  merah  di  Kota  Batam  dan  tempat  yang  diduga  adanya gepeng di Kota Batam. Sikap gelandangan dan pengemis pada saat di  tertibkan  ada  yang  marah,  ada  yang  meronta  tidak  mau  dibawa oleh  petugas  Satpol  PP.  Gelandangan  dan  pengemis  yang  sudah berulang kali melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi tertulis yaitu  surat  pernyataan  dan  tetap  membina  gelandangan  dan pengemis  1x24  jam,  setelah  itu  dilakukan  serah  terima  antara Satpol PP dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk proses pembinaan selanjutnya b. Siti , sebagai  Gelandangan  dan  Pengemis,  Ibu  Siti  lahir  di  Kota Purwodadi,  kelahiran  tahun  1960  Ia  sudah  menjadi  pengemis kurang  lebih  8  bulan,  Ia  meminta-minta  dijalanan  karena
kondisinya yang cacat fisik, Setiap hari Ia mengemis dijalanan dari jam  3  sampai  jam  6  sore.  Penghasilan  yang  Ia  dapatkan  dari mengemis  bisa  mencapai  Rp.100,000,-  /hari.  Ibu  siti  sebelumnya juga pernah di razia oleh satpol PP, namun setelah itu dipulangkan kerumah,  dan  tidak  mengikuti  rehabilitas  di  Panti  Rehabilitasi Sosial  Nilam  Suri.  Ibu  Siti  berharap  ada  bantuan  dari  Pemerintah untuk masyarakat miskin yang mencari uang sampai mengemis dan bergelandangan dijalan. c. Parwati , sebagai  Pengemis. Ia lahir di  Kota Lampung,  tanggal  21 Sept  1988.  Ibu  Parwati  tinggal  di  Tanjung  Uma  bersama  kedua anaknya,  Ia  sudah  mengemis  kurang  lebih  6  bulan,  seminggu  2 sampai  4  kali  turun  kejalanan.  Setiap  hari  Ia  mengemis  dijalanan dari jam 5 sampai jam 8 malam. Ia meminta-minta dijalanan karena tidak  mempunyai  pekerjaan,  sehingga  Ia  tidak  punya  pilihan  lain dan  memutuskan  untuk  menjadi  pengemis.  Penghasilan  yang  Ia dapatkan dari mengemis mencapai Rp.100,000,- sampai Rp.150,000,- /hari.  Ibu Parwati pernah di razia oleh oleh satpol PP sampai ke alun-alun Kota Batam, Ia tidak dibawa ke selter ataupun ke Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri. 3) Studi Dokumen
Secara kuantitatif, data gelandangan dan pengemis yang terdata oleh  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  mulai tahun 2016 sampai 2019 dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 4.6 No  Jenis PMKS 2016 2017 2018 2019 1 Gelandangan 9 3 19 588 2 Pengemis 123 34 65 3 Gelandangan dan Pengemis 5 Jumlah 137 37 84 588 Sumber : Peneliti 2. Pembahasan 1) Perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di Kota  Batam  sebagai  akibat  implementasi  Peraturan  Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di

## Kota Batam
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  6  Tahun  2002 tentang  Ketertiban  Sosial  di  Kota  Batam  telah  mengatur  larangan untuk bergelandangan dan pengemisan di Kota Batam, dimana dalam Pasal  3  ayat  1  memberikan  pengertian  bahwa  :  “Setiap  orang  atau badan  dilarang  meminta  bantuan  atau  sumbangan  dengan  cara  dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan,  jalur  hijau,  taman,  dalam  angkutan  umum,  rumah  tempat
tinggal,  kantor  dan  tempat  umum  lainnya  tanpa  izin  tertulis  dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4)  dan  (5)  memberikan  pengertian  bahwa  :  Setiap  orang  atau  badan yang berada dan atau berdomisili di  Kota Batam dilarang melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis dan melakukan  perbuatan  sebagai  gelandangan.  Merujuk  pada  hal  aturan tersebut,  maka  telah  jelas  perbuatan  sebagai  gelandangan  dan pengemisan telah dilarang di Kota Batam.
Dalam  hal  ini,  perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan dan  pengemis  merupakan  tanggung  jawab  negara,  yang  mana  sesuai dengan “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945”  yang  menyatakan  bahwa  :  “ Tiap-tiap  warga  negara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. 14 Memberikan makna bahwa pemerintah berkewajiban untuk  memperbaiki  keadaan  masyarakat  yang  bermasalah  dengan kesejahteraan sosial dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang bermartabat.
Dalam menganalisis penelitian ini, maka Peneliti dalam hal ini menggunakan Teori Hukum Perlindungan Hukum oleh Philipus M Hadjon. Berdasarkan  Teori  Hukum  Perlindungan  Hukum  Menurut Philipus  M  Hadjon,  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif”. 15 .  Apabila Teori  Hukum  Perlindungan  Hukum  Menurut  Philipus  M  Hadjon, dikaitkan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan  dan pengemis  di  Kota  Batam  sebagai  akibat  implementasi  Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2002  tentang  Ketertiban  Sosial  di  Kota Batam,  menurut  Philipus  M  Hadjon,  bahwa “Perlindungan  hukum preventif  merupakan  suatu  perlindungan  yang  diberikan  dan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran”. Usaha  preventif  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada Pasal 1 .
Dalam hal ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam  melakukan  suatu  pencegahan  secara  non  fisik  sebagai  suatu perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui media cetak, radio, videotron, pemberian informasi melalui baliho di tempat umum, yang
14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Op.cit., Ps. 27 ayat 2.
15 Philipus M.Hadjon, “ Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ” , (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 4.
bisa  digunakan  untuk  sosialisasi  penyuluhan  dan  edukasi  kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dijalanan, kecuali  uang  tersebut  diberikan  pada  tempatnya,  penyuluhan- penyuluhan sosial diberbagai tempat yang diduga adanya gelandangan dan  pengemis,  agar  gelandangan  dan  pengemis  tidak  bergelandang dan mengemis dijalanan sehingga terciptanya ketertiban sosial. Dinas Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  juga  melakukan upaya  preventif  dengan  memberikan  suatu  bantuan  sosial  kepada masyarakat  miskin  di  Kota  Batam,  namun  tidak  dapat  dibagikan secara merata kepada gelandangan dan pengemis karena gelandangan dan  pengemis  banyak  yang  hidupnya  berpindah-pindah,  sehingga tidak semua masyarakat yang berada di Kota Batam terdata oleh Dinas Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam.  Usaha-usaha preventif  tersebut  dilakukan  guna  menciptakan  keamanan  dan kenyamanan, sehingga terciptanya ketertiban sosial di Kota Batam.
Selanjutnya dalam “Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M Hadjon ada suatu usaha represif, yang memberikan pengertian bahwa Perlindungan  Hukum  Represif  merupakan  perlindungan  akhir  yang berupa  razia,  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan suatu  pelanggaran”. 16 Perlindungan  hukum  secara  represif  yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Kota  Batam  dengan bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja Kota Batam adalah dengan cara penertiban. Penertiban merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk  mengatur  dan  menegakkan  suatu  peraturan  dalam  upaya mewujudkan  ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tindakan penertiban  ini  dilakukan  5  kali  dalam  satu  bulan  dengan  waktu  yang tidak  dapat  ditentukan.  Langkah  selanjutnya  adalah  dilakukannya penjangkauan,  penjangkauan  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Kota  batam  yang  bekerja  sama dengan  Satuan  Pamong  Praja  Kota  Batam  untuk  melakukan penjangkauan  ke  berbagai  lokasi  yang  dijadikan  tempat  tinggal gelandangan dan pengemis
Para  gelandangan  dan  pengemis  setelah  ditertibkan  akan langsung  dibawa  ke  selter  Dinas  Sosial  sebagai  tempat  penangkapan selama  2  hari,  kemudian assessment ,  dan  setelah  ada  kesimpulan teridentifikasi  data  dari  gelandangan  dan  pengemis  tersebut,  maka terbagi  menjadi  3  identifikasi,  yang  Pertama,  apabila  mereka teridentifikasi  terlantar,  yang  memang  tidak  mempunyai  tempat
16 Philipus M.Hadjon, Op.cit ., hlm. 5.
tinggal  akan  dikembalikan  ke  kampung  halamannya,  yang  Kedua, mereka  yang  masih  anak  produktif  akan  di  berikan  pembinaan  dan dibawa  ke  Panti  Nilam  Suri,  yang  Ketiga  dipulangkan  kerumah masing-masing di Kota Batam. Gepeng hasil razia di selter, kemudian diarahkan ke Panti Nilam Suri yang berlokasi di Nongsa, yaitu sebagai tempat  Pemusatan  Pelatihan  atau  Pembinaan  Bimbingan  Sosial  Bagi Gelandangan dan Pengemis.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 yang memberikan pengertian bahwa, “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan  taraf  kehidupannya,  berhak  hidup  tentram,  aman, damai,  bahagia,  sejahtera  lahir  dan  batin,  serta  berhak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 17
Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Kota  Batam  melakukan  suatu pembinaan untuk meningkatkan taraf kehidupan para gelandangan dan pengemis di Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Nongsa. Pembinaan yang  dilakukan  adalah  bimbingan  agama,  atau  keterampilan  sesuai dengan  bakat  dan  kemampuan  mereka,  agar  gelandangan  dan pengemis  dapat  mengetahui  dan  mengembangkan  kemampuannya. Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Kota  Batam  juga  bekerja  sama dengan instansi lainnya dalam pemberian pembinaan tersebut, seperti bekerja  sama  dengan  Pihak  Satpol  PP,  Perusahaan  Swasta,  Dinas Kesehatan,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  Kementrian  Agama, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Dalam  hal  ini  bimbingan/pembinaan  yang  diberikan  kepada gelandangan  dan  pengemis  akan  memenuhi  salah  satu  kebutuhannya untuk  berkembang  dimana  sesuai  dengan  “Pasal  11  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan pengertian  bahwa  Setiap  orang  berhak  atas  pemenuhan  kebutuhan dasarnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  layak”. 18 Dengan perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  tersebut,  bertujuan  agar  para  gelandangan dan pengemis di Kota Batam mampu mencapai taraf hidup kehidupan, dan  penghidupan  yang  layak  sebagai  Warga  Negara  Republik Indonesia  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 C bahwa Setiap orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari
17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Op.cit ., Ps. 9.
18 Ibid., Ps. 11.
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 19
2) Penghambat  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam  sebagai akibat implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam Untuk menganalisis Pengambat dalam memberikan perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan  dan  pengemis,  Peneliti menggunakan 5 faktor dalam Teori  Efektifitas  Hukum  oleh Soerjono
Soekanto . Pertama, berdasarkan  faktor  hukumnya  sendiri,  dalam Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  6  Tahun  2002  tentang
Ketertiban  Sosial  di  Kota  Batam  pada  Pasal  1  menyatakan  bahwa  :
Ketertiban  sosial  adalah  keadaan  keteraturan  sosial  sesuai  dengan norma-norma,  nilai-nilai,  tatanan  agama,  adat  dan  budaya  yang berlaku,  dimana  pemerintah  dan  rakyat  dapat  melakukan  kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram”. 20
Dengan telah keluarnya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, maka telah jelas kegiatan  yang  menyangkut  dengan  bergelandangan  dan  mengemis dijalanan  dan  tempat  umum  adalah  hal  yang  tidak  sesuai  dengan ketertiban  sosial.  Pada  Perda  tersebut  juga  mengatur  larangan  untuk bergelandangan dan pengemisan di  Kota Batam, dimana dalam Pasal 3  ayat  1  memberikan  pengertian  bahwa  :  “Setiap  orang  atau  badan dilarang  meminta  bantuan  atau  sumbangan  dengan  cara  dan  alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan- jalan,  jalur  hijau,  taman,  dalam  angkutan  umum,  rumah  tempat tinggal,  kantor  dan  tempat  umum  lainnya  tanpa  izin  tertulis  dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  dan  (5)  memberikan pengertian  bahwa  :  Setiap  orang  atau  badan  yang  berada  dan  atau berdomisili  di  Kota  Batam  dilarang  melakukan  usaha  penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis dan melakukan perbuatan sebagai gelandangan. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di  Kota  Batam dinilai hanya mengatur  larangan-larangan  secara  umum  saja,  tidak  secara  khusus mengatur bagaimana penanganan terhadap gelandangan dan pengemis secara  menyeluruh  di  Kota  Batam,  padahal  penanganan  tersebut sangat  penting  dilakukan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap
19 Ibid .,  Ps. 28 C.
20 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 , Op.cit .,Ps. 1.
gelandangan  dan  pengemis  agar  mereka  tidak  lagi  menjadi gelandangan dan pengemis di Kota Batam.
Kedua,  berdasarkan  faktor  penegak  hukum,  apabila  dikaitkan dengan  perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di Kota  Batam,  yang  berkewajiban  untuk  menegakkan  hukum  adalah Pemerintah  Kota  Batam  yaitu  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Kota  Batam.  Dalam  hal  ini,  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  telah  memiliki  kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan  Uraian  Tugas  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Sosial dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya  sesuai  dengan  visi  yang  telah  ditetapkan  agar  tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil.
Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  juga bekerja  sama  dengan  Satuan  Pamong  Praja  Kota  Batam  untuk menerapkan  atau  menegakkan  hukum.  Pengaturan  lebih  lanjut mengenai  tugas  Satpol  PP  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah, yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Satuan
Polisi Pamong Praja. Melihat  dari  segala  upaya  yang  dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan bekerja  sama  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Batam  dalam melakukan  suatu  usaha  penertiban,  penjangkauan  dan  pembinaan terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam,  masih  belum dilakukan  secara  keseluruhan,  seperti  contoh  dalam  hal  rehabilitasi yang  mana  belum  ada  dilakukan  pengawasan  terhadap  gelandangan dan  pengemis  yang  telah  diberikan  pembinaan  di  Panti  Rehabilitasi Sosial Nilam Suri. Selain itu, pembinaan yang diberikan Dinas Sosial dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  di  Panti  Rehabilitasi Sosial  Nilam Suri hanya diberikan kepada sebagian gelandangan dan pengemis, yang mau mengikuti pembinaan, tidak semua gelandangan dan  pengemis  yang  terjaring  razia  diberikan  pembinaan  oleh  Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
Ketiga,  berdasarkan  faktor  sarana  dan  fasilitas  maka  efektif tidaknya  perlindungan  hukum  juga  dilihat  dari  faktor  fasilitas  dan fasilitas. Artinya, tanpa fasilitas atau ketentuan tertentu, perlindungan hukum  tidak  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Fasilitas  atau  fasilitas tersebut  mencakup  personil  yang  terlatih  dan  kompeten,  organisasi yang tepat, peralatan yang memadai, dan sumber daya keuangan yang
memadai, yang dibutuhkan praktisi terkait dengan pengumpulan bukti yang  bertentangan  dengan  hukum. 21 Kurangnya  SDM  meliputi  tenaga kerja berpendidikan terampil, karena dengan jumlah gelandangan dan pengemis  yang  semakin  meningkat  tentu  juga  harus  membutuhkan lebih banyak SDM dalam hal penertiban, penjangkauan dan juga pada saat  rehabilitasi.  Fasilitas  di  tempat  rehabilitas  gelandangan  dan pengemis  di  Kota  Batam  yakni  Gedung  Pusat  Rehabilitasi  Sosial Nilam Suri juga belum memadai, dan  belum sepenuhnya difungsikan sebagai  tempat  rehabilitas  karena  keterbatasan  dana  yang  membuat Dinas  Sosial  dan  Satpol  PP  tidak  efektif  efektif  dalam  memberikan perlindungan kepada gelandangan dan juga pengemis di Kota Batam,
Padahal  rehabilitas  ditujukan  untuk  mengubah  sikap  mental gelandangan  dan  pengemis  dari  keadaan  yang  non  produktif  menjadi keadaan  yang  produktif  dengan  memberikan  bimbingan,  pendidikan dan latihan baik  fisik,  mental  maupun sosial  serta keterampilan kerja sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuan  gelandangan  dan  pengemis tersebut.
Keempat,  berdasarkan  faktor  masyarakat,  bahwa  pada  saat  ini belum adanya sinkonisasi dari kesadaran pihak masyarakat itu sendiri, yaitu  dengan  masih  memberikan  uang  kepada  gelandangan  dan pengemis  di  jalanan  yang  bukan  pada  tempatnya,  sehingga gelandangan dan pengemis betah berada di jalanan dan tempat umum lainnya.  Masyarakat  pada  umumnya  merasa  kasihan  dengan gelandangan  dan  pengemis  yang  ada  di  jalan  dan  tempat  umum, sehingga tidak ada pilihan lain selain memberikan mereka uang.
Kelima,  berdasarkan  faktor  kebudayaan,  bahwa  budaya gelandangan  dan  mengemis  muncul  sebagai  akibat  dari  kemiskinan yang  membuat  meningkatnya  jumlah  Gepeng  di  Kota  Batam. Kemiskinan menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan  menghalangi  dia  untuk  mengembangkan  kehidupan  pribadi  dan keluarganya  dengan  baik.  Salah  satu  faktor  yang  membuat gelandangan dan pengemis bergelandang dan meminta-minta di depan umum  juga  berhubungan  dengan  budaya  yang  muncul  dari  mobilitas yang  terbentuk  sejak  lama  oleh  Gepeng,  sehingga  mereka  tidak  ada kemauan berubah dalam hidupnya.
21 Soerjono Soekanto, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ”, Op.cit., hlm. 8.
3) Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  memberikan perlindungan hukum  terhadap  gelandangan dan pengemis  di Kota  Batam  sebagai  akibat  implementasi  Peraturan  Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam Berdasarkan faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini, seharusnya ada evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban  Sosial  di  Kota  Batam  tersebut  untuk  menganalisis pelaksanaan dari Perda tersebut, apakah masih relevan digunakan saat ini  atau  tidak,  serta  juga  mengatur  mengenai  upaya-upaya  dalam menangani  permasalahan  Gelandangan  dan  Pengemis  mulai  dari penertiban,  penjangkauan,  sampai  dengan  rehabilitasi  sosial,  karena suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  dapat  mewujudkan terciptanya  suatu  perlindungan  untuk  menciptakan  hukum  dan ketertiban serta harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia,  serta  martabat  setiap  warga  negara  dan penduduk  Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Berdasarkan faktor Penegak Hukum, seharusnya ada pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis yang masih dalam usia produktif secara  menyeluruh  tidak  hanya  sebagian  Gepeng  yang  dibina,  serta adanya  pengawasam  terhadap  Gelandangan  dan  Pengemis  setelah rehabilitasi Sosial. Berdasarkan faktor sarana dan fasilitas, menambah SDM  yang  terampil  dengan background ilmu  sosial  serta megomptimalkan  anggaran.  Keempat,  harus  adanya  sinkronisasi  dari pihak  masyarakat  itu  sendiri  dengan  tidak  memberikan  uang  kepada Gepeng  dijalanan.  Masyarakat  juga  dapat  melaporkan  permasalahan Gepeng  sebagai  bentuk  Pengaduan  secara e-government. SP4N- LAPOR! ini bertujuan agar penanganan pengaduan masyarakat  dapat ditangani  secara  sederhana,  cepat,  akurat,  menyeluruh  dan terkoordinasi  dengan  baik  oleh  penyelenggara,  di  mana  pengajuan pengaduan  secara  transparan  ini  mampu  menjadi  pastisipasi  publik dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  melalui e-government. Berdasarkan  faktor  budaya,  Gepeng  harus  merubah  mindset  mereka untuk  tidak  menjadi  Gepeng  walaupun  budaya  yang  muncul  dari mobilitas tersebut sudah lama terbentuk.

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Sebagai  akibat  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  No.  6 Tahun  2020  tentang  Ketertiban  Sosial  di  Kota  Batam  yang  mengatur mengenai  larangan  untuk  Bergelandangan  dan  Pengemisan  di  Kota Batam, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan perlindungan hukum terhadap Gelandangan dan Pengemis di  Kota  Batam  yang  di  analisis  berdasarkan  “Teori  Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, di  mana  usaha  preventif  yang  dilakukan  adalah  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Batam  memberikan  perlindungan hukum  melalui  media  cetak,  radio,  videotron,  Pemberian  informasi melalui  baliho  ditempat  umum,  penyuluhan  sosial  dan  juga  bantuan sosial.  Selanjutnya  usaha  represif  yang  dilakukan  yaitu  bekerja  sama dengan  Satpol  PP  untuk  melakukan  penertiban,  penjangkauan  dan rehabilitas  sosial,  namun  usaha-usaha  tersebut  belum  sepenuhnya efektif  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kota  Batam,  karena  masih  ada  berbagai  hambatan  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota Batam.
2) Faktor  penghambat  perlindungan  hukum  terhadap  gelandangan  dan pengemis  di  Kota  Batam  sebagai  akibat  implementasi  “Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota  Batam”  yang  dianalisis  berdasarkan  “Teori  Efektifitas  Hukum oleh Soerjono Soekanto,” yaitu berdasarkan Faktor Hukumnya Sendiri, banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang Perlindungan kepada Gepeng, namun lebih berorientasi pada larangan- larangan  mengemis  ditempat  umum  seperti  yang  tertuang  didalam “Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  6  Tahun  2002  tentang KetertibanSosial  di  Kota  Batam”,  tapi  bukan  mengenai  upaya-upaya dalam  menangani  masalah  Gepeng  ini  di  Kota  Batam.  Dari  Faktor Penegak Hukum, yaitu usaha penertiban, penjangkauan dan pembinaan terhadap  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Batam  belum  dilakukan secara  keseluruhan,  seperti  usaha  rehabilitasi  yang  mana  belum  ada dilakukan  pengawasan  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  yang  telah diberikan  pembinaan,  selain  itu  pembinaan  terhadap  gelandangan  dan pengemis hanya diberikan kepada sebagian gelandangan dan pengemis, tidak  semua  gelandangan  dan  pengemis  yang  terjaring  razia  diberikan pembinaan, hal ini disebabkan karena terbatasnya tempat penampungan dan  kurangnya  dana  yang  dimiliki  untuk  melakukan  pembinaan. Berdasarkan  Faktor  Sarana  dan  Fasilitas,  bahwa  sarana  dan  prasarana sebagai  penunjang  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap gelandangan  masih  belum  terpenuhi,  kurangnya  SDM  yang  terampil, karena  dengan  semakin  bertambahnya  jumlah  gelandangan  dan pengemis  di  Kota  Batam  tentu  membutuhkan  lebih  banyak  lagi  SDM.
Fasilitas pada Panti Sosial Nilam Suri sebagai tempat rehabilitas sosial juga  belum  memadai  hal  ini  disebabkan  oleh  anggaran  yang  sangat minim  dan  terbatas,  sementara  jumlah  gelandangan  dan  pengemis  di Kota  Batam  semakin  meningkat,  sehingga  pemberian  perlindungan tersebut tidak optimal. Selanjutnya dari Faktor masyarakat, yaitu masih ada masyarakat yang masih memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum/jalanan, sehingga membuat gelandangan dan pengemis betah hidup dijalanan. Berdasarkan Faktor Kebudayaan yaitu pola pikir serta prilaku dari gelandangan dan pengemis itu sendiri yang sulit  untuk  diubah,  sehingga  mereka  tetap  tidak  merasa  malu  untuk menjadi gelandangan dan pengemis dijalanan. Dari kelima faktor dalam Teori  Efektifitas  Hukum  yang  telah  di  anaisis  dan  uraikan  tersebut bahwa  kelima  faktor  tersebut  tidak  implementatif  dan  efektif  di  kota Batam.
3) Karena  ada  hambatan,  maka  ada  upaya  yang  akan  dilakukan  oleh penegak  hukum  yaitu  Dinas  Sosial  Kota  dan  Satpol  PP  berupa pemberian  pembinaan  terhadap  Gepeng  yang  masih  dalam  usia produktif  dan  Pengawasan  terhadap  gepeng  setelah  rehabilitasi  sosial agar  gepeng  dapat  merubah mindset mereka,  seharusnya  ada  evaluasi terhadap  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  6  Tahun  2002  tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam untuk menganalisis pelaksanaan Perda tersebut, apakah masih relevan tidak pada keadaan saat ini, juga dalam Perda  tersebut  seharusnya  mengatur  mengenai  upaya-upaya  dalam menangani permasalahan Gepeng mulai dari penertiban, penjangkauan, sampai  dengan  rehabilitasi  sosial,  Mengedukasi  masyarakat  agar  dapat membuat  pengaduan  permasalahan  Gepeng  secara online,  m enambah SDM yang terampil serta mengoptimalkan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hadjon,  Phillipus  M.  1987.  . Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia . Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Ishaq, H. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi .  Bandung: Alfabeta. Soekanto, Soerjono. 2006. Penelitian Hukum . Jakarta : UI Press.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  6  Tahun  2002  tentang  Ketertiban Sosial di Kota Batam

## INTERNET
Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Pemerintah  Kota  Batam,  “ https://jdih.batam.go.id/?page_id=500”  di  unduh  pada  tanggal  5
Januari 2020.
Baharuddin,  “Keberadaan  Pengemis  di  Kota  Batam”,  di  akses  dari (http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1- ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/E-JURNAL- PDF1.pdf,  di unduh pada tanggal 10 Januari 2020. Muhammad Zuhri, “Walikota Tertibkan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota
Batam”  diakses  dari  (https://www.batamnews.co.id/berita-29694- wali-kota-perintahkan-tertibkan-anak-jalanan-dan-pengemis-di-
kota-batam-.html), pada tanggal 10 Januari 2020.
Leo  Halawa,  “DPRD  Batam  Sorot  Penanganan  Gepeng  tak  Serius,  Kini Pengemis Mulai Marak di Beberapa Lampu Merah”, di akses dari
(http://batam.tribunnews.com/2019/01/18/dprd-batam-sorot- penanganan-gepeng-tak-serius-kini-pengemis-mulai-marak-di- beberapa-lampu-merah), pada tanggal 12 Januari 2020.