## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP PEMBATASAN  HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM  PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR
Redin
BEPEKAT  /  PEKAT  SEBAGAI  DASAR  PEMBERIAN  SANKSI    HUKUM  ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU Kartika Agus Salim
PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG) Rini Safarianingsih

## MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia
Diterbitkan oleh :

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
PERAHU Volume 8 Nomor 2 Halaman 1 - 75 Sintang September 2020 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75
Jurnal  Perahu  merupakan  jurnal  ilmiah  yang  terrbit  dua  kali  dalam  satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan  ide  teoritis  maupun  praktis  dalam  pengembangan  ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, SH. MH
Managing Editor : Michell Eko Hardian, SH. MH
Editors : Kartika Agus Salim, SH. MH Tri Minarti, SH.,MH Stefanus Ngebi, SH.,MH
Reviewers :
Dr. Redin, SH. MH Dr. Genopepa Sedia, SH. MH Michell Eko Hardian, SH. MH
English Language Advisors : Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd
Techinal Editor :
Florensius Tijan, S. Kom Rosalia Tri Supranti, S. E Jenny Novelia, S. Sos
Wulansari, A. Md
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Dicetak di Percetakan Kurnia

## PERAHU ISSN 2338 – 333X
Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan.
Jurnal  PERAHU  terbit  enam  bulan  sekali  berisikan  karya-karya  tulisan  yang  diangkat  dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  9  Nomor  2,  September  2020 kali  ini  menyajikan  topik-topik mengenai  : Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang  Terhadap  Pembatasan  Hak Petani  Ladang  Tradisional  Dalam  Pembukaan  Lahan  Dengan  Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai  Dasar  Pemberian  Sanksi    Hukum  Adat  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Mualang    dan    Dayak  Desa,  Implementasi  Hasil  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Di Desa  Landau  Apin  Kecamatan  Nanga  Nahap  Kabupaten  Sekadau,  Penerapan  Hukum Terhadap  Perlindungan  Pekerja  Kontrak  Di  Indomaret  (Studi  Di  Kecamatan  Sintang Kabupaten  Sintang),  Mengenal  Adat  Kematian/Adat  Pati  Nyawa  Dayak  Taman  Di  Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini  dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## DAFTAR ISI
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP  PEMBATASAN HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM    PEMBUKAAN  LAHAN  DENGAN MEMBAKAR
Redin …………………………………………………………………………………………. 1-12

## BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI  HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian ............................................................................................................... 13-31

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA  LANDAU  APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
Kartika Agus Salim .................................................................................................................. 32-47

## PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Rini Safarianingsih .................................................................................................................. 48-61

## MENGENAL  ADAT  KEMATIAN/ADAT  PATI  NYAWA  DAYAK  TAMAN  DI  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia ....................................................................................................................... 62-75

## BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

## Michell Eko Hardian, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Y.C. Oevaang Oeray 92 Sintang Email : ekotuah@gmail.com

## ABSTRACT
The terms of “Bepekat / pekat”  in
Customary Law is a duty that should be fulfilled before performing a Customary impartiality as the basis  for  imposing  sanctions.  This  also  must  be approved by Temenggung and Mantri adat  as the customary  judges  before    giving    decisions    at customary  trials  which  apply  in  the  Dayak Mualang and Dayak Desa tribe. This research is intended to identify the following problems: How can  “Bepekat/Pekat”  become  the  foundation  for enacting sanctions on customary law, how is the strength and validity of the sanctions apply on the foundation  of  “bepekat/pekat,  and  how  is  the obedient of suspect toward sanctions decided by customary  which  applies  to  the  Dayak  Mualang and Dayak Desa community.
This  research  is  applied  to  collect  data  by using a normative juridical approach or literature study through learning books, laws and regulations and other documents that related to this research area.  Moreover,  this  research  is  applied  also  a sociological  juridical  (empirical)  approach  or field research with a descriptive analysis method, reviewing the experts’ written and opinion as well as testing the theory regarding with the terms of “Bepekat/Pekat” on the customary law of Dayak Mualang and Dayak Desa.
The  result  of  this  research  indicated  that “Bepekat/Pekat” is a mechanism that must
be  done  before  making  a  decision  in  Dayak Mualang and Dayak Desa, Bepekat / Pekat can be interpreted  as  deliberation  to  reach  a  accord    to negotiate  something  in  order  to  reach  an agreement.  In  costumary  court,  Bepekat/Pekat becomes  an  obligation  that  must  be  done  before the “Temenggung/Mantri adat” make a decision in  the  customary  court  to  give  sanctions  for violator of customary law. In realising this is as an obligation,  the  “Bepekat/Pekat”  becomes  a powerful legal foundation. It happen because the objective of the “Bepekat/Pekat” itself is to find a deal in considering what should the sanctions to be imposed, how many should the customary fines to be imposed, what restrictions must be fulfilled, the  duty  and  right  of  the  disputing  parties  and through other considerations in order to obtain the possibility of fairest decision which is related with the customary law that is adhered to and practiced by  the  community.  Likewise,  the  obedience  of sanction  recipients  (customary  law  violators), there is a proverbs of the Dayak Mualang and Desa which  says  “Betungkat  ke  adat  basa  bepegai  ke Pengatur Pekara” is a legitimacy to obey whatever decisions  have  been  set  by  “Pengatur  Pekara” (authorized) called as “Temenggung/Mantri Adat”. Furthermore, the disobedience to customary law is not merely as social sanctions “social  exclusion”
but also it is believed to bring a disasters (bala) in the form of illness (badi) to death or other mystical  things  happen  that  may  affect  the person  concerned  and  his  family.  Therefore, The Decision of “Temenggung /Mantri adat” is still being obeyed by the costumary society who trusted in it.
In conclusion, “Bepekat/Pekat” is a mechanism that must be implemented in  the  customary  courts  of  the  Dayak Mualang and Dayak  Desa  tribes  as  a form  of  togetherness  and  mutual assisstance,  deliberation  in  accord  as the pattern of customary law especially in  Indonesia.  Thus,  all  decisions  are made by  authorized  persons  called  as “Temenggung and Mantri Adat” which must  be  obeyed  and    become  the guidelines  at  the  highest  level  of laws that  bind  all  people  who  living  in the Dayak  Mualang  and  Dayak  Desa communities.
Keywords: Bepekat Customary Law, Pekat

## Customary Law

## ABSTRAK
Bepekat  /  Pekat  dalam  Hukum  Adat adalah  suatu  kewajiban  yang  harus  dijalani sebelum  melakukan  peradilan  Adat  yang menjadi dasar dari pemberian sanksi yang wajib dilakukan  oleh  Temenggung  maupun  Mantri adat sebagai hakim adat sebelum memberikan putusan pada persidangan adat yang berlaku di masyarakat suku Dayak Mualang dan suku
Dayak  Desa.  Penelitian  ini  mengidentifikasi masalah sebagai berikut Bagaimana   Bepekat /  Pekat  dapat  menjadi  dasar  bagi  pemberian sanksi pada hukum adat, bagaimana kekuatan dan keabsahan sanksi atas dasar bepekat / pekat tersebut  berlaku  serta  bagaimana  ketaatan penerima sanksi tersebut terhadap sanksi adat yang diputuskan yang berlaku pada masyarakat Dayak Mualang dan Dayak  Desa.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif  atau  studi  kepustakaan  dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pendekatan yuridis sosiologis  (empiris)  atau  penelitian  lapangan dengan  metode  deskriptif  analisis,  mengkaji dari  pendapat  dan  tulisan  para  ahli  sekaligus menguji teori tersebut terkait dengan  Bepekat / Pekat pada hukum adat Dayak Mualang dan Dayak Desa.
Hasil  dari  Penelitian  ini  adalah  bahwa Bepekat  /  Pekat  pada  Masyarakat  Dayak Mualang  dan  Dayak  Desa  adalah  sebuah mekanisme  yang  wajib  dilakukan  sebelum mengambil  keputusan,  Bepekat/Pekat  dapat diartikan sebagai musyawarah mufakat untuk menegoisasikan  sesuatu  guna  dicapai  kata sepakat. Dalam peradilan Adat Bepekat/Pekat menjadi sesuatu yang wajib dilakukan sebelum Temenggung  /  Mantri  adat  memberikan putusan dalam sidang adat memberikan sanksi bagi pelanggar hukum adat.  Karena merupakan
sebuah  kewajiban,  maka  Bepekat  /  Pekat menjadi dasar hukum yang kuat, karena tujuan bepekat / pekat itu sendiri untuk mencari titik temu  dan  jalan  tengah  dimana  dibicarakan sanksi  yang  akan  dikenakan,  berapa  denda adat yang akan dikenakan, pantangan apa yang harus dipenuhi, kewajiban dan hak para pihak yang  bersengketa  dan  pertimbangan  lainnya guna  diperoleh  putusan  yang  seadil-adilnya berdasarkan Hukum adat yang dianut dan dipahai oleh komunitas masyarakat tersebut. Demikian pula ketaatan bagi penerima sanksi (pelanggar hukum adat), ada pepatah Dayak Mualang dan Desa  yang  mengatakan  “Betungkat  ke  adat basa  bepegai  ke  Pengatur  Pekara”  adalah merupakan  legitimasi  untuk  mentaati  apapun putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengatur Pekara (yang berwenang) dalam hal ini Hakim yaitu  Temenggung  /  Mantri  adat,  ketidak taatan  terhadap  hukum  adat  selain  berupa sanksi sosial “pengucilan” juga dipercaya dapat mengakibatkan  bencana  (bala)  baik  berupa penyakit (badi) hingga kematian maupun hal- hal lain yang mistis yang berakibat bagi yang bersangkutan  dan  keluarganya.  Sehingga sampai saat ini keputusan Temenggung / Mantri adat masih di taati oleh masyarakat Adat yang meyakininya.
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah Bepekat  /  Pekat  menjadi sebuah  mekanisme yang  wajib  dijalankan  dalam  peradilan  adat pada  Suku Dayak  Mualang  dan  Dayak  Desa sebagai
wujud  kebersamaan  dan  kegotong  royongan, musyawarah mufakat sebagaimana corak hukum adat  di  Indonesia  itu  sendiri.  Bahwa  semua keputusan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang berwenang  dalam  hal  ini  Temenggung  dan Mantri Adat wajib ditaati dan menjadi pegangan dan  dalam  tingkatan  tertinggi  sebagai  hukum yang  mengikat  seluruh  masyarakat  dalam komunitas  Dayak  Mualang  dan  Dayak  Desa dimaksud.
Kata Kunci : Hukum Adat Bepekat , Pekat

## Hukum Adat

## PENDAHULUAN
Istilah    Hukum    Adat    pertama      kali diperkenalkan  secara  Ilmiah  oleh  Christian Snouck  Hurgronje  pada  tahun  1893,  dalam bukunya “De Atjeher” yang berarti (orang-orang Aceh). 26 Menurut  Ter  Haar  :  Hukum  adat merupakan  seluruh  peraturan  yang  ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan  yang  dalam  pelaksanaannya  diterapkan  “ begitu saja “ tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat.” Singkatnya menurut Teer Haar hukum adat lahir dari  dan  dipelihara  oleh  keputusan  para  warga masyarakat (fungsionaris hukum dalam arti luas ) 27 ,  di  masyarakat  Dayak  umumnya  disebut Temenggung, Timanggong ; Kalimantan
26 Sri Hajati,Soelistyowati, dkk 2019, “ Bahan
Ajar Hukum Adat ”, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm.3
Barat  Damang  ;  Kalimantan  Tengah, yang mengandung pengertian kepala adat atau dapat disamakan dengan kepala suku.
Pada  Masyarakat  Dayak  di  Pulau Borneo  nama  Internasional  Pulau  Kalimantan peranan          Temenggung ;Timanggong,
Damang    (Kepala    Adat ;  Kepala  Suku); dengan  sebutan  yang  berbeda  :  Temenggong (Serawak)  ;  Ketua  Kampung  ;  Anak  Negeri (Sabah)  sangat  penting  dalam  mengambil keputusan,  termasuk      dalam      menentukan hukum;  sanksi  hukuman  bagi  pelanggaran terhadap Hukum Adat. Hukum adat dapat kita lihat sebagai sebuah hukum yang lahir dari adat dan  kebiasaan yang bertujuan  untuk  mengatur kehidupan  umat  manusia,  dalam  kehidupan masyarakat  Dayak  secara  umum  ada  filosopi Idup  dikandung  adat,  mati  dikandung  tanah yang  berarti  bahwa semua kehidupan manusia (mensia idup  diatur  ngau  adat  istiadat  /  basa, ntik dah  mati  dikandung  tanah  )  yang  berarti bahwa  kehidupan  manusia  selalu  diatur  oleh adat  istiadat  dalam  hal  ini  dengan  adanya Hukum Adat, ketika meninggal dunia barulah kita  kembali  ke  tanah  dan  melepaskan  adat istiadat tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan filosofi  dari  pepatah  Dayak  Mualang  dan Dayak Desa : Betungkat ke adat basa bepegai ke
pengatur  pekara  yang  berarti  bahwa  kita  mensia seagek  mpu  penyuan  arus  idup  betungkat  ke  adat basa (selagi manusia hidup; bernapas) harus selalu berpegang  teguh kepada adat Istiadat dan mematuhi aturan  yang  berlaku  yang  sudah  diatur  oleh  yang berwenang  pada  tingkatan  ini  yang  berwenang dapat diasumsikan sebagai temenggung ; temenggong;  kepala  suku  hingga  yang  tertinggi pengatur  pekara  (yang mengatur    jika  ada permasalahan  ;  persoalan    pada  tata  kehidupan manusia) yaitu  Petara  ; Yang Maha Tinggi ; Tuhan Yang Maha Esa,  sehingga ini  menegaskan  kepada masyarakat adat Dayak untuk senantiasa  mengikuti aturan  dan  hukum  yang  sudah  diatur  oleh temenggung atau Petara yang diterjemahkan sebagai Pengatur  Pekara  (masalah  tata  kehidupan  umat manusia).
Beberapa  putusan  adat  baik  mengenai kesusilaan,  penghinaan,  pencemaran    nama  baik, bahkan  pembunuhan  di  masyarakat  Adat    Dayak Mualang  dan  Dayak  Desa  diselesaikan  dengan menggunakan  penyelesaian  secara  hukum  adat, karena  dianggap  mampu  memulihkan  kembali keadaan  (susana  emosional  secara  psikologis karena adanya kejadian tersebut, keseimbangan alam ; karena  melanggar adat/basa akan membuat alam murka  sehingga  perlu diseimbangkan,
menghindari  tulah  (kesialan)  dan  menjawab kebutuhan  terutama  korban  (victims)  dengan adanya  kompensasi  dibandingkan  ketentuan Hukum  pidana  yang  tidak  mengatur  tentang kompensasi terhadap korban.
Dalam  memutuskan  sebuah  perkara tentunya dibutuhkan sebuah mekanisme tersendiri,  (hukum  acara)  jika  merujuk  pada hukum positip, sementara Hukum adat adalah merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  yang berlaku  dan  hidup  di  masyarakat.  Masyarakat Dayak  Mualang  serta  Dayak  Desa  (rumpun Dayak  Ibanic)  yang  mendiami  wilayah Kabupaten  Sekadau  dan  Sintang  terdapat mekanisme  tersendiri  yang  biasa  dilakukan sebelum sidang adat digelar, yaitu yang disebut dengan  istilah  Bepekat  /  Pekat  dalam menentukan  hukuman  termasuk  sanksi  yang akan diberikan.
Penentuan  hukum  yang  dilakukan  oleh temenggung  ;  temenggong  melalui  sebuah mekanisme yang disebut Bepekat / pekat yang dilakukan oleh Temenggung, ketua adat, tokoh masyarakat  untuk  menentukan  hukuman  apa yang pantas diterima sebagai akibat  perbuatan yang  bersangkutan  berikut  sanksinya  kepada pelaku yang akan diputuskan dalam sidang adat jika yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan
bersalah. Mekanisme bepekat / Pekat inilah yang menarik untuk penulis  teliti berdasarkan penelitian hukum.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dan yurisdis sosiologis  (empiris),  Metode  penelitian hukum  yuridis  normatif  adalah  merupakan pendekatan dengan menggunakan studi kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku- buku,  peraturan  perundang-  undangan  dan dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan penelitian  ini.  Dalam  Penelitian  yuridis  normatif hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in books ) atau hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia  yang  dianggap  pantas. 28 Penelitian hukum  normatif  ini  diadasarakan  kepada  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  yaitu  penelitian yang  mengacu  kepada  norma-norma  yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.
Sementara  itu  metode  penelitian  hukum yuridis  sosiologis  pada  dasarnya  merupakan penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu pendekatan hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang
28 Amiruddin  &  Zainal  asikin,  2012, “ Pengantar Metode Penelitian Hukum ”, ,Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm. 118
ditemui  dalam  penelitian 29 .  Metode  yang digunakan  adalah  metode  kualitatf  yang didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  metode kualitatif mampu memberikan suatu penjelasan secara rinci mengenai fenomenayang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif 30 .
Bepekat  /  Pekat  adalah  sebuah  istilah yang  bisa  disamakan  dengan  musyawarah dalam  bahasa  Indonesia  hal  ini  dapat  penulis simpulkan  dalam  artikel  yang  dirujuk  dari wikipewdia  dalam kalimat “ Menyikapi hal itu maka  para  temenggung  berkumpul  untuk memecahkan permasalahan ini. Pekat Banyau (musyawarah)  dilakukan  dan  dari  hasil  pekat, (musyawarah)  diambilah keputusan  untuk meninggalkan Tampun Juah secara berangsur - angsur  , 31
Menurut Kamus besar bahasa Indonesia /    KBBI    musyawarah  adalah  :  pembahasan bersama  dengan  maksud  mencapai  keputusan atas  penyelesaian      masalah;  perundingan  ; perembukanbermusyawarah/ber·mu·sya·wa·ra h/berunding;  berembuk : semua pihak bersedia. 32 Bepekat / Pekat juga dapat diartikan sebagai rapat, Wursanto memberikan beberapa pandangan  pengertian  yang
29 Soerjono Soekanto, 2006. “ Pengantar Penelitian Hu- kum” , Universitas Indonesia,  Jakarta 30 Struss. Anselm, Juliet Corbin, “ Dasar-Dasar Pe- nelitian  Kualitatif  (Prosedur,  Teknik  dan  Teori  Grounded)”, Bina Ilmu, Surabaya hlm. 13
31 https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_ Mual-ang,  Orang  Buah  Kana,  diunduh,  03/09/2020  pukul 10:56 Wib.
32 https://kbbi.web.id/musyawarah , diunduh03/09/2020,pukul 11:11 wib
kemudian  bisa  disimpulkan  oleh penulis:33
a. Rapat,  merupakan  suatu  bentuk media  komunikasi  kelompok  yang bersifat  tatap  muka  yang  sering diselenggarakan oleh banyak organisasi,  baik  swasta  maupun pemerintah.
b. Rapat, merupakan alat untuk mendapatkan mufakat, melalui musyawarah kelompok.
c. Rapat juga merupakan media pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
d. Juga  dapat  dikatakan,  bahwa  rapat, adalah komunikasi  kelompok  secara resmi.
e. Rapat, adalah pertemuan antara para anggota di lingkungan
kantor/organisasi sendiri untuk
membicarakan, merundingkan suatu  masalah  yang  menyangkut kepentingan bersama.
f. Secara singkat dapat dikatakan pula, bahwa rapat, adalah pertemuan para anggota  organisasi/para  pegawai untuk  membahas  hal-hal  yang berhubungan  dengan  kepentingan organisasi.
Tujuan dari bepekat/pekat ; musyawarah ; rembug maupun rapat adalah untuk mencapai
33 Wursanto,1987,  “ Etika  Komunikasi  Kantor” , Yogya- karta, Kanisius.hlm.136
sebuah kata sepakat dalam mengambil sebuah keputusan  penting.  Dalam  kaidah  hukum perdata kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian  sebagaimana  yang  dimuat  dalam 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan  syarat  subjektif,  sedangkan  hal tertentu  dan  sebab  yang  halal  adalah  syarat objektif, penulis  juga mengasumsikan  bahwa Bepekat  /  Pekat  dituangkan  dalam  bentuk perjanjian, dimana akan menjadi pedoman bagi para  pihak  yang  mengikatkan  diri.  Bepekat/ pekat  dapat  diasumsikan  sebagai  sebuah hukum  perjanjian  karena  mengandung  unsur kesepakatan, kecakapan menurut hukum adat, ada suatu hal tertentu berupa perbuatan hukum / hubungan hukum dan kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan dan sebab yang halal yang tidak boleh menyimpang dari aturan yang diatur dalam hukum adat merupakan memenuhi sebuah perjanjian.
Dalam  hal  Bepekat  /  pekat  pada masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa tersebut  dilaksanakan  oleh  dua  orang  atau lebih  dimana  keputusannya  menjadi  sebuah kesepakatan oleh para temenggung, ketua adat dan  tokoh  panutan  (tetuai  adat;tuai  rumah panjai; istilah rumpun Dayak Ibanic; termasuk Dayak Mualang – Dayak Desa, dll ) yang akan menjadi dasar Temenggung dalam menetapkan
hukum adat yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum adat jika terbukti bersalah.
Dalam  Peradilan  Adat  Dayak  Mualang dan  Dayak  Desa  Temenggung  adalah  hakim yang  berhak  memutus  Perkara.  Istilah peradilan  (rechtspraak)  pada  dasarnya  berarti “pembicaraan  tentang  hukum  dan  keadilan yang  dilakukan  dengan  sistim  persidangan (permusyawaratan  )  untuk  menyelesaikan perkara  diluar/  di  depan  pengadilan,  apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut  peradilan  hukum  adat  atau  peradilan adat 34 .
Bepekat / Pekat dalam peradilan Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa adalah sebuah  prosedur yang wajib dilaksanakan didasari atas  hukum adat yang berlaku sebagai cara penjatuhan  hukuman  adat apa yang dilanggar termasuk sanksi berupa denda yang  dikenakan  dan  apa  saja  larangan  selama menjalankan  hukum  adat  dimaksud  yang  tidak boleh dilakukan termasuk jangka waktu pelarangan/pantangan, semuanya melalui mekanisme  Bepekat  /  Pekat  yang  dilakukan  oleh Temenggung  Adat. Bepekat/  Pekat  dalam peradilan  adat  ini  menjadikan  Temenggung sebagai  aktor  kunci  untuk  menggelar  mekanisme Bepekat/pekat termasuk Menggelar Sidang Peradilan Adat.
Sementara  itu  hukum  adalah  keseluruhan peraturan  bagi  kelakuan  atau  perbuatan  manusia  di dalam  masyarakat  yang  pelaksanaannya  dapat dipaksakan dan bertujuan agar   menimbulkan
34 Hilman Hadikusuma, 2014, “ Pengantar Ilmu Hu- kum Adat Indonesia Edisi Revisi” , CV Mandar Maju, Cetakan III, Bandung, hlm. 237
tata  kedamaian  atau  keadilan.  Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa  hukum  mempunyai  sanksi,  berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita, demikian pula dalam hukum adat juga terdapat sanksi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum dimaksud. 35
Pengertian sanksi Menurut Black’s Law Dictionary 36 sanction  (sanksi)  adalah  “a  penalty  or coercive measure that results from failure to  comply  with  a  law,  rule,  or  order  (a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman  atau  tindakan  memaksa  yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.
Sedangkan  pengertian  sanksi  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 37 merupakan tanggungan  (tindakan  atau  hukuman)  untuk memaksa  orang  menepati  perjanjian  atau menaati  ketentuan undang-  undang  (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan  (mengenai  perekonomian)  sebagai hukuman  kepada  suatu  Negara  ;  Hukum,  a imbalan negatif, berupa pembebanan  atau penderitaan  yang ditentukan dalam hukum; b imbalan  positif,  yang  berupa  hadiah  atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.
35 R. Soeroso, 2006, “ Pengantar Ilmu Hukum”, cet. ke-8 , Jakarta, Sinar Grafika, hlm.27
36 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, “ Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa” , Jakarta, Visimedia Pus- taka, hlm. 191.
37 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm. 1265.

## Menurut Hans Kelsen, : 38
Sanksi  didefinisikan  sebagai  reaksi  koersif masyarakat  atas  tingkah  laku  manusia  (fakta sosial)  yang  mengganggu  masyarakat.  Setiap sistem  norma  dalam  pandangan  Hans  Kelsen selalu bersandar  pada  sanksi.  Esensi  dari  hukum adalah  organisasi  dari  kekuatan,  dan  hukum bersandar  pada  sistem  paksaan  yang  dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga  hukum  dan  ada  sebuah  organ  dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma  dapat  dikatakan  “legal”  apabila  dilekati sanksi,  walaupun  norma  itu  harus  dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.
Sanksi adat dalam  perkembangannya  dewasa ini tidak mengenalsanksi badan (kurungan) seperti yang  terdapat  dalam  hukum  pidana dan bersifat adaftif  serta dinamis  sesuai  perkembangan  adat istiadat  dan  budaya  masyarakatnya,  pembatasan sanksi antara hukum pidana dengan hukum perdata juga tidak dikenal dalam  hukum  adat,  pemberian sanksi akan dibarengi dengan pemenuhan kewajiban adat  untuk  pemulihkan  keseimbangan  dalam masyarakat. Hukum Adat di
38 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007,  “ Pengantar  Ke  Filsafat  Hukum” ,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, , hlm. 84
Indonesia  sangatlah  plural  sesuai  dengan komunitas  suku  dan  wilayah  dan  sudah hidup  dan  ada  sejak  zaman  dahulu  kala zaman leluhur demikian pula dengan hukum adat yang digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa yang digolongkan dalam  rumpun  Dayak  Ibanic  karena kesamaan budaya, asal usul, tempat keramat serta sejarah dan bahasa.
Menurut  perundang-Undangan  Hindia Belanda  sebagaimana  ditemukan  dalam pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) rakyat Indonesia  dibedakan  dalam  tiga  golongan, yaitu golongan Eropa, Bumiputera (pribumi) dan Timur Asing, deimana  setiap orang    yang  ada  hubungannya  dengan peradilan  dimasukkan dalam salah satu dari ketiga  golongan  tersebut.  Golongan  Eropa adalah  orang-orang  yang  tunduk  pada hukum  Eropa,  terutama  dilihat  dari  hukum keluarganya termasuk orang Jepang karena hukum keluarganya dianggap sama dengan hukum keluarga Eropa, Golongan Bumiputera adalah Orang- orang Indonesia asli,  termasuk  orang-  orang  Dayak  di Kalimantan.  Sedangkan  yang  termasuk timur  asing  adalah  yang  tidak  termasuk dalam  golongan  Eropa  maupun  golongan Bumiputera.
Hukum  Adat  tidak  dapat  dipisahkan dari budaya karena hukum
adat  berakar  dan  bercermin  dari  budaya bangsa  Indonesia  yang  dapat  digolongkan sebagai bentuk kearipan lokal (local wisdom) sehingga dapat  dikatakan bahwa hukum  adat adalah  merupakan  produk  budaya  sekaligus produk  sosial  masyarakat,  jika  ditinjau  dari produk budaya maka :
1. Hukum adat berisi nilai-nilai sebagai hasil cipta, karsa dan rasa manusia
2. Hukum  adat  lahir  dari  keinginan manusia  untuk    hidup    secara    adil dan  beradap  mengkikuti  naluri kemanusiaan yang tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihannya
3. Hukum  adat  merupakan  aktualisasi peradaban  manusia  pada  zamannya, dan  jika  ditinjau  dari  produk  sosial, maka
1. Hukum  adat  merupakan  hasil kerja  bersama  dan  konsensus bersama  dan  untuk  kepentingan bersama pula.
2. Hukum  adat  merupakan  hasil karya bersama secara sosial, milik bersama  suatu  komunitas  sosial yang  disebut  masyarakat  hukum adat atau persekutuan hukum adat.
3. Hukum  adat  bukan  hanya  milik suatu  bangsa  melainkan  setiap masyarakat  memiliki  hukumnya sendiri, walaupun bukan hukum adat sebgaimana dikenal di Indonesia.
4. Hukum  adat  bersifat  Kontekstual tidak  tekstual.  Hukum  adat  hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks, waktu, tempat dan sosial. Oleh karena itu  hukum  adat  masyarakat  yang satu  berbeda  dengan  masyarakat lainnya,  walaupun  hukum  yang demikian  itu  lahir  dari  nilai  yang sama,  kebutuhan  yang  sama  akan tetapi  aktualisasinya  disesuaikan dengan konteks waktu, tempat, dan personal, maka keberlakuan hukum masyarakat  yang  satu  berbeda dengan masyarakat lainnya.39 Pengakuan  terhadap  Hukum  adat  di Indonesia  terdapat  dalam  beberapa  aturan perundang-undangan antara lain :
a. Pasal    18B     Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945),  sebagai  hasil amandemen pertama UUD 1945
b. Undang-Undang Darurat  Nomor 51  Tahun  1951  tentang  tindakan sementara  Untuk  Menyelenggarakan
Kesatuan  Sususnan,  Kekuasaan  dan Acara Pengadilan Sipil,
c. Tap MPRS Nomor 2 Tahun 1960
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA),
39  Dominikus  Rato,  2015  “ Hukum  Perkawinan  dan Hukum  Waris Adat  di  Indonesia  (  Sistem  Kekerabatan,  Per- kawinan, dan Pewarisan menurut Hukum Adat) ”, Yogyakarta

## Laksbang Pressindo, hlm. 8-9
e. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,
f. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  Tentang  Kehutanan,  Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
g. Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
h. Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014
Tentang Desa
Ada  beberapa  corak  hukum  adat  yang ada di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma  mengemukakan  corak  hukum adat adalah: 40
1. Tradisional;  artinya  bersifat  turun menurun,  berlaku  dan  dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
2. Keagamaan  (magis-religius);  artinya perilaku hukum  atau  kaedah-  kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yanag gaib dan atau  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
3. Kebersamaan  (komunal),  artinya  ia lebih  mengutamakan  kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. wujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau)  .  Dudu  sanak  dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jawa).
4. Kongkrit / visual ; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak,  terbuka,  terang  dan  tunai. Ijab  –  Kabul  ,jual  beli  serah  terima bersamaan (samenval van momentum)
5. Terbuka dan sederhana;
6. Dapat berubah dan menyesuaikan;
7. Tidak dikodifikasi;
8. Musyawarah dan mufakat;
Corak ini menjadi ciri khas Hukum Adat yang  masih  hidup  dan  berlaku  pada
Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan (Borneo) khususnya pada masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Mualang  dan Dayak  Desa  yang  penulis  teliti  ini. Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999  adalah  sekelompok  orang  yang  terikat oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga bersama  suatu  persekutuan  hukum  karena kesamaan  tempat  tinggal  ataupun  atas  dasar keturunan.  Istilah  masyarakat  hukum  adat digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak  difungsikan  untuk  keperluan  teoritik akademis,  untuk  memberi  identitas  kepada golongan  pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan eropa dan timur jauh (timur asing) yang memiliki  tradisi hukum  tertulis.
Sejak  tahun  1990  an
istilah Masyarakat Hukum Adat mencuat seiringndengan  semakin  gencarnya  perjuangan pengakuan  hak  -  hak  masyarakat  adat.  Sementara itu  istilah  masyarakat  adat  juga  sering  digunakan istilah  ini  merupakan  terjemahan  langsung  dari Indigenous people . Survival Internasional
membedakan antara masyarakat  asli ( indigenous people ) dengan  suku asli ( Tribal people ). Masyarakat asli merupakan seluruh penduduk asli suatu  Negara,  sedangkan  suku  asli  merupakan bagian  dari  masyarakat  asli  yang  masih  hidup dalam suatu masyarakat kesukuan yang mempunyai  gaya  hidup  yang  berbeda  dari  yang lainnya.Ter  Haar  mengatakan  bahwa  masyarakat hukum  adalah  :  Kelompok-kelompok  masyarakat yang  tetap  dan  teratur  dengan  mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud41.
Ter  Haar  membagi  3  Macam  Masyarakat Hukum yaitu :
1. Masyarakat  hukum  territorial  :  adalah masyarakat  yang  tetap  dan  teratur  yang anggota-anggotanya  terikat  pada  suatu daerah  kediaman  tertentu,  baik  dalam kaitan  duniawi  sebagai  tempat  kehidupan maupun  dalam  ikatan  rohani  sebagai  tempat pemujaan terhadap roh-
roh leluhur42
1. Masyarakat  Hukum  Genealogis  : adalah masyarakat yang teratur dimana para  anggotanya  terikat  pada  suatu garis keturunan yang sama, dari satu leluhur,  baik  secara  langsung  karena satu hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan  yang  dibedakan  menjadi tiga  macam,  yaitu  Patrilineal  (garis keturunan laki-laki ; ayah), matrilineal (garis keturunan perempuan ; ibu) dan bilateral atau parental (garis keturunan laki-laki dan perempuan)
2. Masyarakat  Hukum  Teritorial  – Genealogis : masyarakat hukum yang tetap  dan  teratur  yang  terikat  secara keturunan  (kekerabatan)  sekaligus terikat  pula  pada  tempat  kediaman (bumi).
Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud dengan  masyarakat  hukum  adat adalah masyarakat  hukum  adat  Dayak  Mualang, yang  mendiami  Kecamatan  Belitang  Hilir, Belitang Hulu, Belitang (Kabupaten
Sekadau)  dan  Sebagian  Sepauk (Kabupaten Sintang),  demikian  pula  Dayak  Desa  yang mendiami Sebagian Sekadau Hilir (Sekadau) dan  Sepauk  (Kabupaten  Sintang).  Kedua Suku  Dayak  ini  merupakan  kerabat dekat
yang digolongkan dalam  rumpun
Dayak  Ibanic  yang  mendiami  wilayah sepanjang  Perbatasan  Indonesia  Malaysia, Sekadau,  Sintang  dan  Kapuas  Hulu,  serta Serawak  dan  Tawau  (  Sabah)  di  Malaysia Timur yang berasal dari Menua Tampun Juah ; Temawai Bejuah  atau  disebut  pula  Urang Panggau  sebelum menyebar dan membentuk sub  suku-sub  suku  lainya  di  Kalimantan Barat, Serawak dan Sabah.

## PEMBAHASAN
Masyarakat  Dayak  Rumpun  Ibanic  ( Asal  Usul  Dayak  Mualang  dan Dayak  Desa serta Dayak Serumpun lainnya) dahulu dikenal dengan sebutan Urang Panggau / Urang Menua yang berarti masyarakat yang berasal dari tanah ini  (  Borneo  )  atau  Pribumi  Kalimantan  yang berasal  dari  Tembawang  /  Temawai  Tampun Juah  (Istilah  di  Kalimantan  Indonesia)  / Temawai Bejuah (Istilah Dayak Iban Serawak, Malaysia) ciri  tersebut berdasarkan sastra lisan bekana,  bejandeh  dll,  sastra  tua  atau  cerita- cerita  turun  temurun  dan  penokohan  tokoh yang di puja pada masa lalu diantaranya: Keling, Kumang,  Laja,  Ijau,  Punggak,  Inai  Abang, Belun Belunan dll. 43
Wilayah  penyebaran  Suku  Dayak Mualang  adalah  mencakup  kawasan  yang meliputi  wilayah  Kecamatan  Belitang  Hilir, Belitang Hulu, Belitang dan Kecamatan
40 Ibid, hlm 103
diunduh 20/09/2020, pukul 11:45 WIB
Sekadau  Hilir di Kabupaten Sekadau, Sebagian Sepauk  dan  Ketungau  Tengah  di  Kabupaten Sintang,  demikian  pula  halnya  suku  Dayak Desa mencakup sebagian Kecamatan Sekadau Hilir,  Sepauk,  Tempunak,  Sungai  Tebelian, Sintang,  Kelam  Permai,  Dedai  dan  Kayan Hilir.  Kedua  Suku  ini  memiliki  adat  istiadat serta  bahasa  yang  nyaris  serupa  yang  hanya dibedakan oleh dialek namun memiliki cerita dan legenda serta tokoh panutan menurut asal usul yang sama. Sebagai sesama yang berasal dari Temawai Bejuah / Tampun Juah tepat asal mula  peradaban  Dayak  yang  dikenal  dengan Ibanic Group ( Iban, Mualang, Desa, Kantuk, Bugau,  Sebuyau,  Mandau,  Sebaruk,  Banyur, Ketungau, Seberuang, dll). Tampun Juah Sendiri sekarang  berada  di  Hulu  Sungai  Sekayam tepatnya  di  kampung  Segomon,  kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau merupakan tempat bersejarah  dan  tempat  bermukimnya  Bangsa Dayak yang sekarang disebut Ibanic Group dan Bidayuhic Group (Dayak Jangkang, Simpank, Sungkung,  sandong  dll)  sebelum  mereka menyebar ke Kalimantan Barat  bagian utara, tengah, timur serta Serawak ( Malaysia Timur), Brunei  Darusalam,  dan  Tawao  (Sabah)  yang kini  membentuk  komunitas  dan  suku-suku tersendiri.
Dalam Lembaga peradilan Adat Dayak Mualang  dan  Dayak  Desa  mengenal  istilah Ketemenggungan  Adat  yang  dikepalai  oleh seorang  Temenggung  Adat,  dan  ada  pula tingkatan di bawahnya
untuk  wilayah-wilayah  yang  berada  dalam Ketemenggungan  dimaksud  yang  disebut Mantri  Adat,  yang  wilayah  kekuasaannnya terbatas,  tugas  keduanya  adalah  menjadi Hakim  Adat  yang  mempunyai  tugas  dan berwenang memutus  perkara  adat  dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum adat  pada  tata  peradilan  adat.  Selain  itu  juga Mantri Adat dan Temenggung Adat mengemban  tugas  dan  amanah  sosial  lainnya sebagai  orang  yang ditokohkan  dan  dituakan pada komunitas masyarakat yang diampunya.
Untuk  menguraikan  wewenang  dan tugas  Temenggung  dan  Mantri  adat  penulis mengambil Struktur Temenggung  Adat Kedesaan  Engkersik Lembaga  Adat  /  Menteri Adat    Desa yang  sudah  terdaftar  di  Badan Registrasi  Wilayah  Adat  (BRA),  yaitu Ketemenggungan Dusun Ampar Dayak Mualang, yang terletak di Kecamatan Sekadau
Hilir bahwa tugas dan Wewenang Temenggung dan Mantri adat ialah : 44

## Kewenangan dan tugas Temenggung
1. Temenggung berwenang menyelesaikan perkara adat diwilayah Kekuasaannya.
2. Berwenang menyelesaikan perkara
44 https://brwa.or.id/wa/view/Y2JaRFhwRU00QkE, di- unduh 20/09/2020, Pukul 13:47 WIB
baik  antar  warga  masyarakatnya sendiri maupun perkara adat dengan pihak luar.
3. Bertugas mengurus adat istiadat  dan hukum  adat  yang  ada  diwilayah kekuasaan.
4. Bertugas menyelesaikan perkara adat yang tidak mampu diselesaikan oleh menteri adat bersama sekutu.
5. Menyelesaikan  perkara  adat  yang sifatnya berat,seperti pembunuhan.
6. Melakukan  koordinasi,kerja  sama dengan menteri adat,dan sekutu adat setiap menegakkan adat istiadat dan hukum adat.
7. Menguatkan,mengembangkan  adat istiadat dan hukum adat di wilayahnya.
8. Menggalang koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah, kecamatan dan kabupaten.
9. Menyelesaikan/merumuskan  suatu perkara apabila suatu perkara tersebut tidak mampu diseslesaikan/diputuskan oleh menteri adat.
10. Mempertahankan kawasan adat.
11. Melaksanakan keputusan- keputusan hasil Musdat.
12. Mengadakan  rapat  koordinasi sekurang-kurangnya dua kali setahun.
13. Mengatur pengelolaan dan
pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam pada tingkat Ketemenggungan.
14. Melakukan  pemberdayaan  dan dokumentasi adat istiadat dan  seni budaya.
15. Jujur,bijaksana,dan berwibawa.
16. Berani mengambil keputusan.
17. Mengerti adat istiadat.
18. Berani  menyampaikan  aspirasi Masyarakat Adat.
Sementara itu Mantri Adat bertugas dan berwenang dalam
1. Berwenang  mengurus  adat  istiadat dan hukum adat pada tingkat Dusun/ kampung.
2. Menyelesaikan perkara adat di tingkat dusun/kampung/RT/RW.
3. Melakukan  koordinasi  kerjasama dengan  sekutu  adat  setempat  dalam menyelesaikan perkara adat.
4. Menguatkan,mengembangkan dan menegakkan adat istiadat dan hukum adat.
5. Menggalang koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah desa,kecamatan dan kabupaten.
6. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan  SDA  dikampungnya masing-masing.
Dimana  dalam  tingkatannya  perkara yang  terjadi  diselesaikan  di  tingkat  mantri adat  dahulu  yaitu  tingkat  dusun,  jika  tidak dapat  diselesaikan  di  tingkat  mantri  adat perkara di naikkan lagi ke tingkat Temenggung Desa. Jadi berdasarkan data dan pengamatan  Penulis  mengasumsikan  bahwa Ketemenggungan adalah sebuah wilayah kuasa peradilan  adat  yang  dikepalai  oleh  seorang Temenggung  yang  membawahi  beberapa wilayah  seperti  dusun,  kampung,  RT/RW yang dikepalai oleh oleh Mantri Adat sebagai pembantu Temenggung di wilayah yang lebih kecil. Berdasarkan pengamatan  yang penulis lakukan  di  beberapa  wilayah  yang  dihuni Suku Dayak Mualang dan Suku Dayak Desa baik di Kabupaten Sekadau maupun Kabupaten  Sintang  menunjukkan  bahwa pengaturan  wilayah  Ketemenggungan  tidak sepenuhnya  mencakup  sebuah  Desa,  tetapi ada  pula  wilayah  Ketemenggungan  yang mencakup beberapa Desa.
Menjawab  mengenai  mekanisme  Bepekat /Pekat sebagai dasar pemberian  sanksi  hukuman bagi  pelanggaran  Hukum Adat  pada  masyarakat Dayak  Mualang  dan  Masyarakat  Dayak  Desa, penulis  memaknainya  sebagai  sebuah  keharusan dalam mekanisme peradilan adat untuk penyelesaian Hukum adat.
Dalam  praktek  Peradilan  adat  yang  penulis pahami dalam beberapa kali sidang adat yang penulis  ikuti  baik  di  Sekadau  maupun  di Sintang  ada  pepatah  yang  berlaku  umum dalam hukum adat Dayak yaitu “Mutus Adat uleh bepekat,  Adat  kalah  uleh  pekat”  yang secara  filosofi  dapat  diterjemahkan  bahwa putusan adat terjadi karena adanya Bepekat / Pekat,  artinya  Bepekat  /  Pekat  merupakan prosedur  hukum  acara  yang wajib dijalankan dalam  sebuah  peradilan adat sebelum diputuskan  sanksi  Adat,  hasil  dari  Bepekat inilah yang  menjadi dasar bagi  Temenggung atau  Mantri  Adat  menuangkan  keputusan Sidang  adat,  hal  itu  juga  penulis  dapatkan dalam wawancara dan diskusi informal dengan temenggung adat  Dayak Desa bapak Usman Benyawai 45 ,  ketika  persoalan  “kriminalisasi peladang”  mencuat  di  Sintang,  Bulan September 2019 - Maret 2020
Bepekat  /  Pekat  menjadi  sebuah mekanisme  yang  wajib  dijalankan  dalam peradilan adat pada Suku Dayak Mualang dan Dayak Desa sebagai wujud  kebersamaan  dan kegotong  royongan,  musyawarah  mufakat sebagaimana  corak  hukum  adat  di  Indonesia itu  sendiri 46 dilakukan  dengan  tata  cara persidangan
45 Wawancara dengan Usman Benyawai, Temenggung Adat Dayak Desa, 15 November 2019
46 Harjati Sri, Soelistyowati, dkk, 2018 “ Bahan Ajar Hukum Adat ” Jakarta Kencana, hlm. 49-52
(permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Apabila pembicaraan  itu  berdasarkan  hukum  adat, maka disebut peradilan adat.47
Kekuatan  sanksi  putusan  hukum  adat yang  didasarkan  pada  Bepekat  /  Pekat digunakan  sebagai  dasar  pemberian  Sanksi Hukuman  bagi  pelanggaran  Hukum  Adat pada Masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa  menurut  penulis  cukup  kuat  hal  ini didasarkan  bahwa  semua  keputusan  selalu didasarkan  pada  bepekat  /  pekat  yang menghasilkan keputusan bersama yang sudah di  musyawarahkan  (hasil  dari  bepekat  / pekat). Penulis menyimpulkan bahwa Bepekat  /  Pekat  menjadi  dasar  hukum  yang kuat, karena tujuan bepekat / pekat itu sendiri untuk  mencari  titik  temu dan  jalan  tengah dimana  dibicarakan  sanksi  yang  akan dikenakan,  berapa  denda  adat  yang  akan dikenakan,  pantangan  apa  yang  harus dipenuhi, kewajiban dan hak para pihak yang bersengketa  dan  pertimbangan  lainnya  guna diperoleh putusan yang seadil-adilnya berdasarkan  Hukum  adat  yang  dianut  dan dipahami  oleh  komunitas  masyarakat  tersebut yang dilakukan oleh orang orang yang secara adat  memiliki  wewenang  untuk  itu  yaitu hakim  adat  dalam  hal  ini  Temenggung  dan Mantri Adat, hal ini didasarkan pada
47 Hilman  Hadikusuma, 2014,  “ Pengantar  Ilmu  Hu- kum  Adat  Indonesia  Edisi Revisi ”, Cetakan  III, Bandung CV.  Mandar  Maju, hlm. 237
pepatah  masyarakat 48 “putus  kata  karena pekat”  yang  mengandung  pengertian  bahwa semua  yang  diputuskan  harus  melalui  cara Bepakat  /  Pekat  atau  disamakan  dengan musyawarah  mufakat  yang  didasarkan  rasa keadilan  dan  keseimbangan  alam.  Ada banyak  sebenarnya  bentuk  bentuk  bepekat ada  bepekat  banyau  :  musyawarah  orang ramai  (rapat  besar  ;  musyawarah  besar)  ada bepekat mutos adat yang merupakan bepekat / pekat  dalam  peradilan  adat  yang  menjadi topik bahasan tulisan ini.
Bepekat  /  pekat  dilakukan  untuk mencapai  sebuah  kesepakatan  yang  menjadi keputusan  bersama  dan  ditanggung  bersama sekaligus  sebagai  hukum  yang  hidup  dan ditaati  sekaligus  dihormati  oleh  komunitas dimaksud,  peribahasa  Dayak  Mualang  dan Desa  yang  menjadi  Slogan  Masyarakat Dayak  di  Kabupaten  Sintang  dan  Dayak Mualang  di  Sekadau  “Betungkat  ke  adat Basa,  Bepegai  ke  Pengatur  Pekara”  adalah penegasan  bahwa  pengatur  Pekara  dalam tingkatan ini diasumsikan sebagai Temenggung,  Mantri  Adat,  menjadikan sebuah  legitimasiasi  bahwa  apa  yang  sudah di  putuskan  oleh  Pengatur  Pekara  (yang berwenang)  wajib  ditaati  dan  menjadi pegangan dan dalam tingkatan
48 Wawancara  dan  diskusi  dengan  Welbertus  Willy, Ketua  Dewan  Adat   Dayak    Kabupaten Sekadau, sekaligus Pengurus  Paguyuban  Rukun  Ayong  Mualang,  Kabupaten Sekadau, 16 November 2019
tertinggi  sebagai  hukum  yang  mengikat seluruh  masyarakat  dalam  komunitas  Dayak Mualang dan Dayak Desa dimaksud.
Hingga  kini  Temenggung  dan  Mantri adat memegang peranan yang sangat penting dalam tata peradilan adat / hukum adat Dayak dan  putusan-  putusan  adat  masih  dipercaya dan  ditaati  oleh  masyarakatnya  sebagai alternatif penyelesaian yang diyakini mampu menyeimbangkan  kembali  keadaan  seperti sedia  kala.  Dalam  sidang adat orang yang diputuskan  bersalah  dikenakan  sanksi  adat hukuman  membayar  denda  adat  yang  telah ditetapkan  oleh  Temenggung  /  Mantri  adat yang didasari oleh hasil Bepekat/ Pekat yang dikhususkan untuk itu.
Dalam hal ini, posisi peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa,  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 49 .  Alternatif  penyelesaian  sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 50

## Karena dalam peradilan adat, khususnya
49 Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Ar- bitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
50 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt5d2bf896f3ec3/kedudukan-keputusan  pengadilan-adat/#_ ftn3, diunduh 20/09/2020 pukul 11:18 Wib
Bepekat  /  Pekat  terjadi  konsultasi,  negoisasi, konsiliasi sekaligus penilaian ahli hukum adat yang  direfresentasikan  oleh  tetua  adat, temenggung  dan  tokoh  masyarakat  sekaligus juga  para  pihak  selalu  dihadirkan  untuk didengarkan  keterangannya  sehingga  juga disana terdapat mediasi. yang kemudian hasil dari bepekat menjadi dasar bagi Temenggung atau Mantri adat menjatuhkan sanksi / hukuman.

## KESIMPULAN
Bepekat / Pekat menjadi  sebuah mekanisme  yang  wajib  dijalankan  dalam peradilan adat pada Suku Dayak Mualang dan Dayak Desa sebagai wujud  kebersamaan  dan kegotong  royongan,  musyawarah  mufakat sebagaimana  corak  hukum  adat  di  Indonesia itu  sendiri.  Kekuatan  sanksi  putusan  hukum adat  yang  didasarkan  pada  Bepekat  /  Pekat digunakan  sebagai  dasar  pemberian  Sanksi Hukuman  bagi  pelanggaran  Hukum  Adat pada Masyarakat  Dayak  Mualang dan Dayak Desa  cukup  kuat  hal  ini  didasarkan  bahwa semua  keputusan  selalu  didasarkan  pada bepekat / pekat yang menghasilkan keputusan bersama  yang sudah di musyawarahkan (hasil dari  bepekat  /  pekat  )  yang  dilakukan  oleh orang-orang  yang  secara  adat  memiliki wewenang untuk itu yaitu hakim adat dalam hal ini Temenggung dan Mantri Adat, hal ini didasarkan  pada  pepatah  masyarakat  “putus kata karena pekat”
yang  mengandung  pengertian  bahwa semua  yang  diputuskan  harus  melalui  cara Bepakat  /  Pekat  atau  disamakan  dengan musyawarah  mufakat  yang  didasarkan  rasa keadilan dan keseimbangan alam.
“Betungkat  ke  adat  Basa,  Bepegai  ke Pengatur  Pekara”  adalah  penegasan  bahwa pengatur  Pekara  dalam  tingkatan ini diasumsikan  sebagai  Temenggung  dan Mantri Adat, menjadikan sebuah legitimasiasi  bahwa  apa  yang  sudah  di putuskan  oleh  Pengatur  Pekara  (yang berwenang)  wajib  ditaati  dan  menjadi pegangan  dan  dalam  tingkatan  tertinggi sebagai  hukum  yang  mengikat  seluruh masyarakat dalam komunitas Dayak Mualang dan  Dayak Desa  dimaksud.  Dalam  sidang adat  orang  yang  diputuskan  bersalah dikenakan  sanksi  adat  hukuman  membayar denda  adat  yang  telah  ditetapkan  oleh Temenggung / Mantri adat yang didasari oleh hasil  Bepekat/Pekat  yang  dikhususkan untuk itu.
Saran  yang  Penulis  ajukan  adalah bahwa  Bepekat  /  Pekat  yang  menjadi  dasar hukum adat merupakan sebuah kearipan lokal masyarakat Dayak  Mualang dan Dayak Desa di  Kabupaten  Sekadau  dan    Sintang, merupakan    ciri  dari  hukum  adat  dapat digunakan sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Dengan telah adanya Peraturan  Daerah (PERDA)  Kabupaten  Sintang  No.  12  Tahun 2015  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan Kelembagaan   Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perlu ditindaklanjuti dengan identififikasi  dan  inventarisasi  Kelembagaan Adat    di  Kabupaten  Sintang  sebagaimana yang  telah  dilakukan  Pemda  Kabupaten Sekadau sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 8  Tahun  2018  tentang  Pengakuan  Dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  guna pemberdayaan Temenggung dan Mantri adat sebagai ujung tombak membentuk masyarakat yang sadar hukum di lingkungan masyarakat Hukum Adat. Hukum adat adalah merupakan hukum asli Indonesia  yang hidup dan  berkembang  dari  budaya  lokal,  serta dipatuhi oleh komunitas adat dalam menciptaakan ketertiban umum di masyarakat  wajib  diberdayakan  dan  menjadi rujukan  bagi  penyusunan  produk  hukum Nasional bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku buku
Amiruddin  &  Zainal  asikin,  2012,  “Pengantar
Metode  Penelitian  Hukum”,  Raja Grafin- do Persada Jakarta.
Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Man- ullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hu- kum, Jakarta, Kencana Prenada  Media
Group,
UUD 1945 dan   Amandemennya Untuk
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta,
Pelajar dan Umum, Tim Grasindo
Balai Pustaka,.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabu- Harjati Sri, Soelistyowati, dkk, 2018 “ paten Sintang No. 12 Tahun 2015 tentang
Bahan Ajar Hukum Adat” Jakarta Kencana.
Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan
Hajati, Sri Soelistyowati, dkk 2019, “Bahan
Adat dan Masyarakat Hukum Adat Ajar Hukum Adat”, Prenadamedia Peraturan Daerah (PERDA) Kabupat- Group, Jakarta. en  Sekadau  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Hadikusuma , Hilman, 2014, “Pengantar Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Ilmu Hukum Adat Indonesia Hukum Adat Edisi Revisi”, CV Mandar Maju, Cetakan Sumber Internet III, Bandung. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_ Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, 2014, “Bacaan Mualang, Orang Buah Kana. Wajib Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa”, . https://kbbi.web.id/musyawarah Jakarta, Visimedia Pustaka,. https://id.wikipedia.org/wiki/Dayak_Mualang# Rato, Dominikus, 2015 “Hukum Perkawinan https://brwa.or.id/wa/view/
dan Hukum Waris Adat di Indonesia
Y2JaRFhwRU00QkE. (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ Pewarisan menurut Hukum Adat)”, ulasan/lt5d2bf896f3ec3/kedudukan- keputusan- Yogyakarta Laksbang Pressindo.
pengadilan-adat/#_ftn3.
Soekanto, Soerjono, 2006. “Pengantar  Penelitian

## Hukum”, Universitas Indonesia, Jakarta

## Struss. Anselm, Juliet Corbin, “Dasar-Dasar
Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan
Teori Grounded)”, Bina Ilmu, Sura- baya.
Soeroso, R., 2006, “Pengantar Ilmu Hukum”,
cet. ke-8, Jakarta, Sinar Grafika,
Wursanto,1987. Etika Komunikasi Kantor, Yogyakarta,
Kanisius
Undang - Undang