Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)

## PEMBANGUNAN PARTISIPASI DAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Udaya Madjid 1 , Zaenal Abidin AS 2
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, Indonesia 1
Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat, Indonesia 2
E-mail : zaenal.abidin.as@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRAK
PenyelenggaraannPemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak yang dilaksanakan mulai  tahun  2016  tidak  lepas  dari  dinamika  dan  konflik,  dimana  hal  ini  karena pilkades  itu  sendiri  maupun  karena  faktor  lain  yang  memberikan  efek  terhadap keberlangsungan pilkades. Misalkan karen intervensi tokoh politik dan atau partai poltik  yang  mencoba  mendevositkan  pengaruhnya  untuk  kepentingan  pemilu periode  berikutnya.  Seperti  halnya  di  Kabupaten  Bandung  Barat,  Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon. Didalam negara yang  menganut  sistem  demokrasi,  partisipasi  politik  merupakan  indikator implementasi  kekuasaan  negara  tertinggi  oleh  rakyat.  Dimana  hal  ini  sebagai bagian  dari  perwujudan  kedaulatan  rakyat,  yang  terwujud  dari  keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan. Maka sebaliknya, bila tingkat partisipasi politik masyarakat rendah pada umumnya dapat mengidentifikasikan bahwa rakyat kurang  menaruh  minat  terhadap  permasalahan  atau  kegiatan  kenegaraan. Sepanjang  pelaksanaan  pemilihan,  pemilihan  kepala  desa  masuk  kedalam pelaksanaan pemilihan yang rentan terjadinya sebuah konflik horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi wilayah yang tidak terlalu luas dan setiap pemilih  mengenal  dan  memahami  karakteristik  dari  calon-calonnya.  Praktek politik uang bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan bahkan menjadi sebuah  keharusan  didalam  pelaksanaannya.  Partisipasi  politik  masyarakat  yang terjadi di masa Pilkades serentak di Kabupaten Bandung barat pada tahun 2019 dikatakan  sangat  tinggi,  dimana  salah  satu  indikatornya  adalah  dari  banyaknya masyarakat  yang  tertarik  untuk  mendaftarkan  diri  menjadi  bakal  calon  kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimana hal ini merupakan keberhasilan dari  membangun  partisipasi  politik  aktif  masyarakat  di  wilayah  KBB,  dan  tidak hanyaaitu tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2019 mecapai 73 persen. Dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan  dan  pengembangan  di  112  desa  yang  melaksanakan  pemilukades dan lebih luas lagi dapat mempengaruhi arah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Kata Kunci : Pemilihan Kepala desa serentak, Pembangunan partisipasi dan demokrasi local.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)

## ABSTRACT
Simultaneous Village Head Elections (pilkades) which have been held since 2016 cannot be separated from dynamics and conflicts, where this is due to the Pilkades itself and other factors that have an effect on the sustainability of the Pilkades. For example, because of the intervention of political figures and or political parties who try to  deposit their influence for  the benefit  of the next  election period.  As is the case  in  West  Bandung  Regency,  the  simultaneous  Village  Head  Election  held  in 2019  can  be  said  to  be  the  largest  because  it  was  held  in  112  villages  with  553 candidates registering. In a country that adheres to a democratic system, political participation is an indicator of the implementation of the highest state power by the people.  Where  this  is  part  of  the  realization  of  people's  sovereignty,  which  is manifested by community involvement in state activities. On the other hand, if the level  of  public  political  participation  is  low,  in  general,  it  can  indicate  that  the people are less interested in state problems or activities. During the election, the election of  the  village head was included in  the implementation  of  elections that were  prone  to  horizontal  conflicts.  This  becomes  very  logical  considering  the location  of  the  area  is  not  too  wide  and  every  voter  knows  and  understands  the characteristics of the candidates. The practice of money politics has even become something  that  is  considered  normal  and  even  becomes  a  necessity  in  its implementation.  Community  political  participation  that  occurred  during  the simultaneous Pilkades in West Bandung Regency in 2019 was said to be very high, where one of the indicators was the large number of people who were interested in registering as candidates for village head in West Bandung Regency (KBB). Where this is a success from building active political participation of the community in the KBB  area,  and  not  only  that  the  level  of  community  participation  in  the implementation of the simultaneous Pilkades in 2019 reached 73 percent. Where this will affect the level of development and development in 112 villages that carry out post-conflict village elections and more broadly it can affect the direction of development in the West Bandung Regency area.
Keywords: Simultaneous village head elections, participation development and local democracy.

## PENDAHULUAN
Kepala  Desa  dan  pemerintahan pada kontek penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia  merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan  baik  pembangunan  fisik dan  non  fisik.  kenyataan  tersebut ditampakkan  secara  empiris  bahwa sebagian  besar  masyarakat  Indonesia tinggal  di  Desa  dan  Indonesia  sendiri
memiliki banyak sekali desa dan hampir sebagian  besar  wilayah  Indonesia  itu terdapati desa.
Karena  itu  tidak  heran  bahwa kehidupan masyarakat  baik  pada aspek idiologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  serta pertahanan  keamanan  di  desa  sangat mempengaruhi dinamika pembangunan dan  politik  pada  level  pemerintahan pada  tingkat  atasnya,  mulai  dari
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
pemerintah  Kabupaten/Kota,  Provinsi sampai  dengan  pemerintah  pusat. Fenomena  pemilihan  kepala  desa contohnya merupakan event  demokrasi yang  menyedot perhatian  banyak element  masyarakat.  Apalagi  dengan mekanisme  pemilihan  kepala  desa langsung secara serentak.
Terkait  dengan  pemilihan  kepala desa  langsung  di  Indonesia  bukan merupakan hal yang baru. Karena sejak jaman  belanda  di  beberapa  tempat khususnya  di  daerah  Jawa  senantiasa dilaksanakan  yang  kemudian  setelah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979  tentang  desa  sampai  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  pemilihan kepala desa langsung semakin kuat dan menjadi  basis  membangun  partisipasi masyarakat.  Apalagi  sejak  tahun  2016 pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan secara serentak di setiap kabupaten.
Namun  demikian  penyelenggaraan pilkades  serentak  yang  dilaksanakan sejak  tahun  2016  tidak  lepas  dari dinamika dan konflik  baik  yang terjadi karena  pilkades  itu  sendiri  maupun karena  factor  lain  yang  memberikan efek terhadap keberlangsungan pilkades misalkan karen intervensi tokoh politik dan  atau  partai  poltik  yang  mencoba mendevosit
pengaruhnya untuk kepentingan pemilu periode berikutnya. Seperti  halnya  di  Kabupaten  Bandung Barat, Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan  pada  tahun  2019  dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112  desa  dengan  pendaftar  sebanyak 553  calon.  banyaknya  jumlah  calon
menjadi  persoalan  tersendiri.  Padahal satu  desa  maksimal  calon  adalah  lima orang.  Kenyataan  ini  memperlihatkan bahwa ada indikasi keberhasilan dalam membangun  partisipasi  politik  dan demokrasi di pada tataran lokal.

## 1. Permasalahan
Salah  satu  indikator  dari  penerapan penyelenggaraan  kekuasaan  tertinggi dari  sebuah  negara  demokrasi  adalah terwujudnya  partisipasi  politik  hal tersebut  menunjukan  bahwa  dalam bernegara  kekuasaan  dijalankan  oleh rakyat  atau  yang  biasa  disebut  sebagai prinsip kedaulatan rakyat, yang dimanifestasikan  nmelalui  keterlibatan mereka  dalam  pemilu.  Makin  tinggi tingkat  partisipasi  politik  biasanya mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat  partisipasi  politik  yang  rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat  kurang  menaruh  apresiasi  atau minat  terhadap  masalah  atau  kegiatan kenegaraan,
pada kontek penyelenggaraan  pemilukades  serentak di  Kabupaten  Bandung  Barat  tahun 2019. Antusiasme masyarakat dalam kontek  ini  cukup  tinggi.  Namun demikian  apakah  tingkat  partisipasi politik tersebut
memperlihatkan keberhasilan  pembangunan  demokrasi dan  partisipasi  politik.  Dan  apakah potensi  konflik  pada  pilkades  serentak
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
merupakan  implikasi  dari  partisipasi poltiik.

## 2. Tujuann
Berdasarkan  pada  permasalahan dan latar belakang yang diuraikan maka tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendapatkan  ilustrasi  dan  deskripsi terkait dengan substansi tingkat partisipasi  politik indikasi  keberhasilan pembangunan demokrasi serta terpetakannya  potensi  konflik  pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019. 3. Kerangka Konseptual Desa dan Pemerintahan Desa Undang-Undang Republik Indonesia  No  6  Tahun  2014  tentang Desa, merupakan dasar dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di Indonesia yang terbaru setelah sebelumnya  disatukan  pengaturannya dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.  Desa  adalah  Desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal-usul, dan/atau hak.
Sebagai bagian dari pemerintahan yang dipilih langsung oleh masyarakat, Desa  mempunyai  kewenangan  untuk
mengatur  dan  mengurus  kepentingan mayarakat  berdasarkannhak  asal-usul, adat  istiadat  dan  nilai-nilai  sosial budaya  masyarakat  dan  melaksanakan bagian  bagian  dari  suatu  urusan pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh pemerintah  kabupaten  atau  kota.  Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut  tentunya  dibutuhkan  seorang pemimpin  yang  mampu  memimpin jalannya  pemerintahan  desa.  Oleh karenanya,  kepala  Desa  merupakan unsur  terpenting  yang  harus  ada  dalam suatu  sistem  Pemerintahan  Desa  selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan  tertinggi  dalam  suatu  desa yang  dipilih  langsung  oleh  masyarakat desa.  kepala  Desa  mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  Kepala  Desa  adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang  dipilih  langsung  oleh  penduduk desa  sebagai  Pemimpin  Pemerintahan Desa.
Dalam perkembangannya pemilihan  Kepala  Desa  diatur  dalam Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  yang  dijelaskan  dalam Pasal  33  bahwasannya  persyaratan untuk  dapat  dicalonkan  sebagai  kepala desa sebagai berikut:
1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
Indonesia  Tahun  1945,  serta mempertahankan dan memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Berpendidikan  paling  rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Berusia  paling  rendah  25  tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia  dicalonkan  menjadi Kepala Desa.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat  tinggal  di  Desa setempat  paling kurang  1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana penjara  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap  karena  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  atau  lebih,  kecuali lima tahun setelah selesai menjalani  pidana  penjara  dan mengumumkan secara jujur dan terbuka  kepada  publik  bahwa yang bersangkutan pernah dipidana  serta  bukan  sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa
jabatan. 13. Syarat lain yang diatur dalam
Peraturan Daerah. Dalam Perbup Kabupaten Bandung  Barat  nomor  8  tahun  2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  pada  pasal  27 tentang Ketentuan Persyaratan Pencalonan  Kepala  Desa,  sebagai berikut ini :
1. Persyaratan calon Kepala Desa :
a. Warga  Negara  Republik
Indonesia, yang dibuktikan  dengan  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP) dan Surat Keterangan (SK) dari Instansi Pelaksana  penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; b. Bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang dinyatakan  dalam  Surat Pernyataan  yang  dibuat oleh  yang  bersangkutan diatas  kertas  segel  atau bermeterai;
c. Memegang teguh dan mengamalkan  Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar NegaraaRepublikkIndone siaaTahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
Republik  Indonesia  dan Bhinneka  Tunggal  Ika, yang  dinyatakan  dalam Surat  Pernyataan  yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai; d. Tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah  Pertama  atau sederajat, yang dibuktikan dengannijazah/ surat tanda tamat  belajar  pendidikan formal  dari  tingkat  dasar sampai dengan ijazah terakhir  yang  dilegalisasi oleh pejabat berwenang; e. Berusia  paling  rendah  25
(duaapuluh  lima)  tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan  dengan  akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang  dinyatakan  dengan Surat  Pernyataan  yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai; g. Tidak  ksedang  menjalani
hukuman  pidana  penjara,
yang  dibuktikan  dengan surat keterangan dari Ketua  Pengadilan  Negeri atau  Kepala  Kejaksaan Negeri; h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang
diancam  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5
(lima)  tahun  atau  lebih,
yang  dibuktikan  dengan surat keterangan dari Ketua  Pengadilan  Negeri, kecuali  5  (lima)  tahun setelah  selesai  menjalani pidana penjara dan menyatakan  secara  jujur dan terbuka kepada publik bahwa  yang  bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;
i. Surat Keterangan dari Ketua  Pengadilan  Negeri setempat yang menyatakan  bahwa  yang berangkutan Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; j. Berbadannsehat, yang dibuktikan  dengan  surat keterangan sehat berdasarkan  pemeriksaan dari  Rumah  Sakit  Umum Daerah yang ditunjuk; k. Bebas dari penyalahgunaan  narkoba, yang  dibuktikan  dengan surat  keterangan  bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dann
l. Tidak  pernah  menjabat sebagai Kepala Desa
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
selama  3  (tiga)  kali  masa jabatan. 2. Selain  itu,  peserta  calon  kepala desa wajib melengkapi beberapa dokumen berupa:
a. Curriculum  Vitae atau Daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang ditandatangani  oleh  calon Kepala Desa b. Fotocopy NPWP;
c. Pas  foto  berwarna  terbaru dengan  ukuran  4  x  6
sebanyak 4 (empat) buah; d. Membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai; e. Melampirkan surat pernyataan kesediaan bertempat tinggal di wilayah  Desa,  bagi  calon Kepala  Desa  yang berasal dari luar Desa; f. Surat  izin  tertulis  dari pejabat pembina kepegawaian,  bagi  calon dari abdi negara/ ASN; g. Surat izin cutiddari
Bupati,  bagi  calon  dari Kepala Desa dari ASN; h. Surat izin cuti dari Camat, bagi  calon  dari  BPD  dan
Perangkat Desa; dan i. Surat pernyataan kesediaan  berhenti  dari keanggotaan  BPD,  bagi calon dari BBPD.
Secara  garis  besar,  syarat-syarat untuk  dapat  dipilih  menjadi  Kepala Desa  yang  dijelaskan  dalam  UU  No  6 Tahun  2014  dan  Nomor  8  tahun  2017 tentang  petunjuk  pelaksanaan  adalah sama.

## Partisipasi Politik
Proses partisipasi politik
merupakan  salah  satu  kegiatan  yang sangat  erat  kaitannya  dengan  kegiatan politik di Negara yang menganut sistem demokrasi,  dimana  dengan  adanya keterlibatan  rakyat  dalam  perpolitikan dianggap  sebagai  barometer  utama dalam mengukur tingkatan implementasi  demokrasi  dari  suatu negara. Dalam sistem politik demokrasi, masyarakat  memiliki  hak  untuk  ikut menentukan  siapa  wakil  mereka  untuk duduk dalam jabatan penting kenegaraan. Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat
terhadap  pelaksanaan  kegiatan  politik. Sedangkan  Pengertian  “partisipasi” sendiri dapat dilihat dari sisi etimologi, yang  berasal  dari  bahasa  Latin  “pars” yang  artinya  “bagian”  dan  “capere” yang  artinya  “mengambil”.  Pengertian partisipasi politik menurut Prof Miriam Budiarjo, yang secara umum mendefenisikan sebagai kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu melalui kegiatain memilih pemimpin  negara  dan  kegiatan  yang langsung  atau  tidak  langsung  dapat mempengaruhi kebijakan publik.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
Dapat  diartikan  bahwa  partisipasi politik mengarah pada tindakan mengambil bagian atau melibatkan diri dalam aktivitas politik. Sejarah partisipasi  politik  sendiri  bermula  dari jaman Yunani dan berkembang beriringan  dengan  tradisi  pemikiran Barat.  Aristoteles  adalah  salah  satu tokoh pelopor kajian konsep partisipasi politik  yang  telah  membahas  konteks partisipasi  politik  dalam  kehidupan masyarakat.
Menurut Aristoteles, ikatan antar manusia  merupakan  landasan  utama dari pembentukan suatu negara sehingga iya percaya bahwa partisipasi politik  adalah  tumpukan  perhatian  dari prinsip “kekitaan”. Dimana Masyarakat dalam hal ini berhak untuk turut terlibat dan  melibatkan  diri  di  dalam  berbagai aktivitas yang terkait pada pemeliharaan negara  dan  komunitas  hukum  serta penegakan  keadilan  demi  terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

## Pemilu dan Demokrasi
Semua  negara  yang  menyatakan dirinya Demokrasi dipastikan melaksanakan  pemilihan  umum  baik dalam  rangka  suksesi  kepemimpinan maupun  untuk  memilih  perwakilan rakyat  yang  akan  duduk  di  parlemen, karena  itu  Pemilu  merupakan  proses yang menggambarkan kedaulatan rakyat,  karena  itu  pemilu  dianggap elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Proses pemilu yang dilaksanakan  dengan  baik,  tranparan, adil,  teratur  dan  berkesinambungan memperlihatkan bahwa negara tersebut
memiliki  tingkat  demokrasi  yang  baik, dan  jika  dilaksnakan  sebaliknya  maka disebut anti demokrasi.
Keputusan  di  negara  berdasarkan suara  rakyat  merupakan  metode  untuk pelaksanaan  yang  tenang  dari  proses perubahan kekuasaan yang diselesaikan sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan oleh  konstitusi.  Demokrasi  itu  sendiri merupakan  suatu  sistem  politik  yang menunjukkan  bahwa  kebijakan  umum ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip kesamaan  politik  dan  diselenggarakan dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan politik
Di Indonesia, pemilu sendiri dikenal  dengan  “ pesta  rakyat/  pesta demokrasi ”  yang  dilaksanakannsetiap lima  tahun.  Pemilu  dilaksanakan  pada gelaran  pemilihan  anggota  legislatif, maupun  eksekutif.  Anggota  legislatif yang  dipilih  dalammpemilu  lima  tahun tersebut,  terdiri  dari  anggota  DPR-RI, Dewan  PerwakilanNDaerah  atau  DPD,
DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam pemilihan  eksekutif,  rakyat  berhak untuk  memilih  Presiden, Gubernur dan Bupati/  Walikota.  Proses  penggunaan hak  rakyat  untuk  menentukan  para pemimipinnya,  baik  untuk  eksekutif maupun  legislative,  daerah  maupun pusat pada saat ini tidaklah terlepas dari proses  reformasi  politik  yang  telah berjalan di negara ini sejak tahun 1998, dimanaPpada  masa-masa  sebelumnya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
hak-hak  politik  masyarakat  sering didiskriminasi
Pemilihan Kepala Desa Langsung Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung dilakukan oleh  masyarakat  Desa.  Dimana  hal  ini ditetapkan melalui Perbup KBB nomor 8ttahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa
Pasal  2,  dimana  Kepala  Desa  dipilih secara  demokratis  berdasarkan  asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan adil. Dimana dalam pengertian ini, proses  pelaksanaan  pemilihan  kepala desa  dilakukan  secara  langsung  oleh masyarakat  desa  setempat  sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi.
Proses  pemilihan  Kepala  Desa dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan sebagai  pemilih,  dimana  kepala  desa memiliki  masa  jabatan  6  (enam)  tahun terhitung  sejak  tanggal  pelantikan  dan dapat  menjabat  paling  banyak  3  (tiga) kali  masa  jabatan  secara  berturut-turut atau  tidak  secara  berturut  turut. Sedangkan untuk pengisian jabatan dan masa  jabatan  kepala  desa  adat  berlaku ketentuan  hukum  adat  di  desa  adat sepanjang masih hidup. Perubahan yang signifikan  dalam  upaya  mewujudkan kemandirian  desa  adalah  perubahan dalam alokasi anggaran oleh pemerintah kabupaten.  Struktur  pemerintah  desa dari  kepala  dusun  tingkat  RT  dan  RW dan tidak diatur dalam SK Bupati.

## Kerangka Pemikiran
Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan amanat  undang-undang  tentang  desa, dimana  setiap  desa  harus  melakukan proses  pelaksanaan  pemilihan  kepala desa.  Dimana  dengan  ketetapan  ini menuntut  setiap  desa  untuk  dapat melaksanakan  pemilihan  kepala  desa sebagai perwujudan demokasi di tingkat desa.
Sepanjang  pelaksanaan  pemilihan, pemilihan  kepala  desa  masuk  kedalam pelaksanaan  pemilihan  yang  rentan terjadinya  sebuah  konflik  horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi  wilayah  yang  tidak  terlalu  luas dan  setiap  pemilih  mengenal  dan memahami  karakteristik  dari  calon- calonnya.  Praktek  politik  uang  bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan  bahkan  menjadi  sebuah  keharusan didalam pelaksanaannya.
Mengingat  hal  tersebut  penulis ingin  melihat  proses  partisipasi  dan pelaksanaan  demokrasi  lokal  dalam pemilihak  kepala  desa  serentak  di kabupaten  Bandung  barat  pada  tahun 2019. Hal ini berangkat dari antusiasme bakal  calon  yang  mengikuti  seleksi untuk  menjadi  calon  kepala  desa  di desanya  masing-masing.  Dan  adanya panatisme  pendukung  pada  masing- masing  bakal  calon,  sehingga  hal  ini akan  menjadikan  konflik  kepentingan sangat  kuat  terasa  dalam  pemilihan kepala  desa  di  Kabupaten  Bandung Barat  Pada  Tahun  2019.  Dengan demikian  penulis  ingin  melihat  sejauh
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
mana  proses  partisipasi  dan  demokrasi pada tingkatan pemilihan kepala desa di kabupaten Bandung Barat secara serentak  pada  tahun  2019,  dimana keberhasilan partisipasi dan pelaksanaan  demokrasi  yang  di  capai oleh  pemerintah  Kabupaten  Bandung Barat  merupakan  salah  satu  indicator keberhasilan dai pembangunan demokrasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  politik  pada  Pilkades Serentak  2019  indikasi  keberhasilan pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat.
Kepala  Desa  dipilih  secara langsung  oleh  masyarakat  penduduk dari  desa  tersebut  dalam  hal  ini  adalah desa  yang  yang  ada  di  Kabupaten Bandung  Barat  yang  telah  memenuhi persyaratan  sesuai  dengan  Perundang- Undangan  yang  berlaku  masa  jabatan Kepala Desa enam (6) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam
Pemilihan  Kepala  Desa  serentak  di
Kabupaten  Bandung  Barat  tingkat partisipasi  politik  masyarakat  sangat tinggi  ini  di  buktikan  dari  masyarakat yang berbondong-bondong dalam mendaftarkan  diri  menjadi  Calon Kepala  Desa  di  Kabupaten  Bandung Barat. Tentu dalam hal ini adalah suatu keberhasilan
dalam membangun partisipasi  politik  aktif  masyarakat  di Kabupaten  Bandung  Barat  dengan tingginya  minat  masyarakat  dalam mendaftarkan  diri  menjadi  Calon Kepala Desa.
Indikasi keberhasilan
pembangunan  demokrasi  di  Kabupaten Bandung  Barat  terlihat  dari  adanya perubahan  cara  berpikir  masyarakat dalam  memandang  Pemilihan  Kepala Desa dimana antusias masyarakat cukup tinggi  dalam  berpartisipasi  dalam pemilihan  kepala  desa,  sebuah  cara berpikir  masyarakat  dimana  perubahan itu  harus  datang  dari  masyarakat  itu sendiri  bukan  dari  paksaan  dari  pihak manapun karena kalau sebuah perubahan  cara  berpikir  dikarenakan oleh  faktor  lain  akan  membahayakan demokrasi  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Pembangunan  harus  mengikat  semua elemen termasuk didalam pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat partisipasi  politik  masyarakat  dalam Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kabupaten Bandung Barat sangat sekali dibutuhkan demi  terbentuknya  kualitas  demokrasi yang  baik  yang  nantinya  berdampak pada  sektor-sektor  lain  diantaranya adalah  pertumbuhan  ekonomi  di  desa- desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat. Partisipasi  politik  masyarakat  tidak hanya saja keaktifan masyarakat dalam mendaftarkan  diri  menjadi  Calon Kepala  Desa  melainkan  yang  paling utama  adalah  partisipasi  masyarakat berperan  aktif  dalam  mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Desa serentak  di  Kabupaten  Bandung  Barat serta  dalam  mempengaruhi  kebijakan yang  akan  di  buat  oleh  Kepala  Desa terpilih agar kebijakannya dapat mementingkan hajat hidup orang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
banyak  di  Desa-Desa  di  Kabupaten Bandung Barat.
Partisipasi  politik  masyarakat merupakan  salah  satu  syarat  dalam mewujudkan  pemerintahan  yang  baik dan  demokratis,  baik  pemerintah  pusat atau pemerintah daerah serta pemerintah  desa  sekalipun.  Partisipasi politik  masyarakat  pada  pemilihan Kepala  Desa  serentak  di  Kabupaten Bandung  Barat  dapat  diekpresikan dalam berbagai macam serta bentuknya namun pada umumnya di negara-negara demokratis  salah  satunya  Indonesia beranggapan  bahwa  lebih  banyak masyarakat  yang  ikut  berpartisipasi dalam  politik  akan  lebih  baik  dalam menjalankan demokratis. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Bandung  Barat  yang  berpartisipasi langsung dalam Pemilihan Kepala Desa serentak  tahun  2019  telah  memahami serta mengikuti masalah-masalah politik  yang  terjadi  di  desa-desa  yang akan  melaksanakan  pemilihan  kepala desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dan melibatkan  diri  dalam  ajang  pemilihan Kepala Desa serentak demi terwujudnya pembangunan  demokrasi  dalam  ajang pilkades  yang  terselenggara  secara serentak pada tahun 2019.
Dalam pelaksanaannya di Pemilihan  Kepala  Desa  serentak  tahun 2019  di  Kabupaten  Bandung  Barat dalam membangun pertumbuhan demokrasi  melalui  partisipasi  politik masyarakat  dalam  pemilihan  Kepala
Desa  serentak  di  Kabupaten  Bandung Barat  tidak  selamanya  berjalan  lancar ada saja kendala dalam setiap
pelaksanaannya  selalu  saja  ada  faktor- faktor  yang  menghambatnya  salah satunya  adalah  faktor  sosial  ekonomi masyarakat  di  Kabupaten  Bandung Barat.  Faktor  sosial  ekonomi  sangat cukup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat  di  desa-desa  Kabupaten Bandung  Barat  untuk  memilih  atau tidak  memilih  calon  kepala  desa  di pemilihan kepala desa serentak ini, hal ini disebabkan karena secara perekonomian  di  desa-desa  banyak yang bekerja sebagai buruh tani, buruh kebun, buruh harian, serabutan sedangkan  hari  pemilihan  bertepatan dengan  kebiasaan  masyarakat  yang bekerja setiap hari yang tidak mengenal hari  libur,  sehingga  pilihan  untuk  ikut memilih atau bekerja untuk mendapatkan nafkah untuk keluarganya menjadi  persoalan  tersendiri  bagi masyarakat  yang  ada  di  desa-desa Kabupaten  Bandung  Barat  dalam keitusertaan dalam berpartisipasi dalam memberikan suara politiknya di pemilihan kepala desa serentak. Perubahan  fase  sosial  ekonomi  yang berada di desa-desa Kabupaten Bandung Barat dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional menuju
masyarakat modern dimana masyarakat akan  lebih  mementingkan  kepentingan pribadinya  dalam  hal  ini  yaitu  lebih memilih  bekerja  untuk  menafkahi keluargnya  dari  pada  kepentingan komunal  masyarakat  desa  karena mereka  berpikir  siapapun  nanti  yang akan  terpilih  memenangkan  kontestasi pemilihan  kepala  desa  serentak  di Kabupaten  Bandung  Barat  tidak  akan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
merubah nasib hidupnya sebagai pekerja  buruh  tani,  buruh  harian  dan yang lainnya jadi mereka lebih memilih untuk  tetap  bekerja  di  banding  harus datang ke TPS pemilihan kepala desa.
Perilaku  tidak  memilih  dalam pemilihan  kepala  desa  serentak  yang diadakan  di  Kabupaten  Bandung  Barat bukan  tanpa  alasan  dan  bukan  tanpa tujuan  perilaku  tidak  memilih  atau golput di Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai  simbol  atas  berbagai  bentuk protes  politik  dari  masyarakat  yang tidak tersuarakan. Perilaku tidak memilih  di  pemilihan  kepala  desa serentak  di  Kabupaten  Bandung  Barat bagi masyarakat bisa merefleksi berbagai  pesan.  Tidak  ada  pesang tunggal  dari  perilaku  masyarakat  tidak memilih  di  beberapa  daerah  lain masyarakat yang tidak ikut berpartrisipasi dengan tidak menggunakan  hak  suaranya  hanya untuk  sekedar  menunjukan  bahwa mereka  malas  untuk  datang  kebilik suara  ataupun  malas  dengan  kondisi politik  yang  tidak  kunjung  membawa perubahan  yang  lebih  baik  terhadap kehidupan masyarakat.
Catatan  penting  yang  perlu  di kaji  lebih  jauh  dalam  membangun pertumbuhan  demokrasi  di  Kabupaten Bandung  Barat  dalam  ajang  pemilihan kepala  desa  serentak  tahun  2019  yaitu bahwa  perilaku  tidak  memilih  di  desa- desa  yang  melaksanakan  pemilihan kepala desa serentak adalah imbas dari kepemimpinan kepala desa terpilih yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yaitu bagaimana  kepala  desa  terpilih  tidak
memperhatikan masyarakat dan mereka butuh  dengan  kami  masyarakat  hanya ketika menjelang pemilihan kepala desa saja dan ketika terpilih merekapun lupa hal  ini  didasari  dari  mandeknya pertumbuhan  ekonomi  yang  stagnan yang  tidak  terlalu  banyak  memberikan perubahan terhadap kehidupan maysrakat di desa kemudian pembangunan  yang  tidak  kunjung dilakukan  hanya  sebatas  janji-janji manis  saja  ketika  menang  lupa  akan semua  janji  yang  pernah  terucap  dari kepala desa terpilih. Tentu hal ini akan menjadi penghambat dalam pertumbuhan  demokrasi  di  Kabupaten Bandung  Barat,  namun  apabila  jika calon-calon kepala desa terpilih memberikan  janji  dan  merealisasikan janji kampanyenya kemudian melakukan tugas-tugas pemerintah dengan  baik  dan  benar  dan  melakukan pemerataan pembangunan maka dengan sendiri  masyarakat  akan  berbondong- bondong  berpartisipasi  dalam  semua kegiatan  politik  maupun  kegiatan lainnya  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa  terkait.  Hal  ini  yang menjadi poin penting disetiap pemilihan kepala  desa  maupun  pemilihan  kepala daerah dalam membangun pertumbuhan demokrasi  di  Kabupaten  Bandung Barat. Selanjutnya perlu adanya pemaparan  visi  dan  misi  dari  masing- masing  calon  kepala  desa  secara  jelas kepada  masyarakat  dapat  merangsang hati  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  menyuarakan  suara  politiknya untuk mau terlibat aktif dalam mengambil bagian atau ikut serta dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
pemilihan kepala desa yang dilaksanakan  serentak  di  Kabupaten Bandung  Barat  hal  itu  merupakan bagian dari dalam mewujudkan pertumbuhan demokrasi.
Potensi konflik pada pilkades serentak  di  Kabupaten  Bandung
Barat tahun 2019.
Pelaksanaan  pemilihan  kepala desa serentak di 112 desa di Kabupaten Bandung  Barat  yang  digelar  24 November 2019 lalu ditenggarai banyak menimbulkan potensi konflik. Pasalnya pada  perhelatan  pemilihan  kepal  desa serentak  di  Kabupaten  Bandung  Barat ada  aturan  baru  yang  membolehkan kandidat  calon  kepala  desa  boleh berasal  dari  luar  desa  setempat. Sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang  biasa  terjadi  pada  pemilihan kepala  daerah  namun  berbeda  halnya dengan  pemilihan  kepala  desa  dimana ruang  lingkup  desa  yang  sangat  kecil potensi  konflik  itu  sangat  besar  terjadi termasuk  pada  penetapan  aturan  yang membolehkan  calon  dari  luar  desa setempat.  Meskipun  sudah  ada  anjuran dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Bandung Barat untuk menghimbau agar jalannya  pilkades  serentak  di  Bandung Barat  dapat  berlangsung  dengan  lancar aman  dan  damai,  namun  buka  hanya saja anjuran melainkan mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan konflik yang terjadi sebagai dampak dari aturan yang  membolehkan  calon  kepala  desa dari luar desa setempat. Alih alaih ingin menumbuhkan pertumbuhan demokrasi di  Kabupaten  Bandung  Barat  malah
menjadi  bomerang  menjadi  lahan konflik hal ini harus disadari oleh semua elemen  yang  terlibat  termasuk  dari kesepakatan  dan  kedewasaan  dari  para calon kepala desa yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa serentak agar berlangsung dengan aman dan damai yang menjadi harapan semua orang  agar  menghasilkan  kualitas  dari demokrasi dalam pemilihan kepala desa sehingga menghasilkan pemimpin- pemimpin di desa yang berkualitas yang memperjuangkan  hak-hak  masyarakat sekitar.
Namun  disisi  lain  lain  ketika aturan telah disahkan timbul penolakan dari  warga  setempat  untuk  menolak calon dari luar desa setempat. Masyarakat  menilai  masih  banyaknya putra  putri  terbaik  dari  desa  setempat yang  berkualitas.  Tentu  menghadapi situasi ini panitia pemilihan kepela desa harus  lebih  bijak  dan  arif  dalam mengatasinya jangan sampai maslah ini pecah dan terjadi konflik yang berkepanjangan  yang  mengakibatkan terganggunya  pembangunan  di  desa tersebut.  Panitia  dan  tokoh-tokoh masyarakat harus jauh-jauh hari mensosialisasikan  aturan  ini  yang memperbolehkan  calon  kepala  desa boleh  dari  luar  desa  setempat  agar masyarakat  memahami  dan  menyadari tujuannya  adalah  tidak  lain  untuk memberikan  variasi  pilihan  calon kepala  desa  sehingga  masyarakat  bisa memiliki  referensi  dalam  menentukan pilihannya  untuk  kemajuan  desanya. Kemudian dalam meminimalisir terjadinya  konflik  akibat  dari  aturan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
yang  membolehkan  calon  kepala  desa boleh  dari  luar  desa  setempat  panitia pemilihan kepala harus lebih memprioritaskan calon dari dalam desa tersebut  agar  konflik  dalam  pemilihan kepala desa bisa dicegah dan terhindar.
Kemudian  kerawanan  konflik lainnya yang perlu disikapi oleh panitia pemilihan  kepala  desa  dan  warga masyarakat adalah dikhawatirkan adanya calon kepala desa yang membawa  massa  pendukungnya  dari luar  desa  yang  tujuannya  adalah  ingin terlihat  banyak  pendukungnya  agar masyarakat  tergerak  untuk  memilihnya padahal massa tersebut adalah dari luar desa  pemilihan.  Tentu  hal  ini  perlu diantisipasi  dengan  baik  oleh  panitia agar ketika pelaksanaannya tidak terjadi hal yang demikian sehingga konflik bisa dicegah  sejak  dini.  Padahal  pihak  luar tidak boleh ikut campur dalam pemilihan kepala desa setempat, pemilihan kepala desa mutlak harus dari dalam  desa  setempat.  Disamping  tidak diperbolehkan  membawa  massa  dari luar desa hal inipun dapat mengakibatkan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya kerawanan lain
yang memungkinkan terjadinya potensi konflik  adalah  identitas  penduduk dalam  peraturan  perundang-undangan mereka  yang  boleh  memberikan  hak suaranya adalah yang sudah berusia 17 tahun ke  atas dan  yang sudah menikah serta warga masyarakat yang mempunyai  domisili  di  desa  tersebut yang  terpenting  yang  perlu  diantisipasi
oleh  panitia  pemilihan  kepala  desa serentak  adalah  terjadinya  pemilih ganda  bila  hal  ini  terjadi  tentu  akan mengakibatkan terjadinya konflik antar pedukung calon kepala desa oleh karena iti  hal  ini  sedini  mungkin  dicegah dengan  mempersiapkan  data  pemilih yang real yang sesuai data yang telah di data  oleh  petugas  panitia  pemilihan kepala desa dan apabila warga masyarakat yang sudah mempunyai hak memilih  namun  belum  mempunyai  e- KTP  maka  bisa  memilih  dengan menyodorkan surat keterang e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Bandung  Barat  sebagai dasar dalam ikut berpartisipasi menyuarakan hak memilihnya. Potensi-potensi diatas yang harus  menjadi  perhatian  khusus  semua elemen  yang  terlibat  pada  rangkaian proses  pilkades  serentak  di  Kabupaten Bandung Barat terkhusus panitia dalam hal  ini  harus  mempersiapkan  sedini mungkin  agar potensi konflik ini dapat terhindar dan tidak terjadi. Hal selanjutnya  adalah  menjalin  koordinasi dan komunikasi dengan aparat TNI dan Kepolisian  Republik  Indonesia  yaitu Polres  Cimahi  untuk  berperan  aktif dalam mencegah dini terjadinya potensi konflik Pemilihan serentak kepala desa di  Kabupaten  Bandung  Barat  agar jalannya pemilihan serentak kepala desa dapat  berjalan  dengan  baik,  lancar, aman  dan  damai  serta  menghasilkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bandung  Barat  dan  tak  lepas  adalah mengahasilkan pemimpin yang mampu mengayomi  masyarakat  serta  mampu
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)
memberikan perubahan serta pembangunan  di  desa-desa  Kabupaten
Bandung Barat.

## KESIMPULAN
Pembahasan yang sudah disajikan di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Pemilihan  Kepala Desa Serentak Tahun 2019 : Pembangunan Partisipasi dan demokrasi Lokal di Kabupaten Bandung  Barat  cukup  berjalan  dengan baik. 1. Indikasi keberhasilan pembangunan demokrasi di Kabupaten  Bandung  Barat  dapat dilihat  dari  banyaknya  warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa 2. Faktor sosial  ekonomi transisi  dari masyarakat  tradisional  menjadi masyarakat modern yang mengakibatkan terjadinya penurunan partisipasi politik masyarakat  dalam  menyuarakan hak  suaranya  dalam  pilkades serentak  di  Kabupaten  Bandung Barat. 3. Terjadinya  perilaku  tidak  memilih atau  golput  sebagai  dampak  dari kepala  desa  terpilih  sebelumnya yang  mengobral  janji  yang  tidak direalisasikan.
4. Potensi konflik yang membolehkan calon  kepala  desa  dari  luar  desa setempat.
5. Calon  kepala desa  yang  membawa masssa  dari  luar  desa  yang dikhawatirkan akan terjadinya
konflik.
6. Antisipasi konflik dengan mendata pemilih atau DPT

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Henry  B.  Mayo,  An  Introduction  to Democratic  Theory.  Oxford University  Press,  New  York.
1960 Artikel.  Potensi  Konflik  Pilkades Serentak  di  KBB  Dinilai Sangat Terbuka pada https://jabar.sindonews.com di  unduh  pada  tanggal  6 Desember  2019  pukul  12.15 WIB Disarikan  dari  Hendrik,  Doni.  2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi politik Masyarakat  dalam  Pilkada
Walikota dan Wakil Walikota Padang  Tahun  2008.  Jurnal, Neliti.com,  di  unduh  pada tanggal  6  Desember  2019 pukul 14.13 WIB
Penelitian  Kolaborasi,  Suranto  dkk, 2015  .  Pemetaan  Faktor- Faktor  Yang  berpengaruh pada  Partisipasi  Pemilih  di Kabupaten Bantul.
Undang-Undang Nomor 6 TAhun 2014 Tentang Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 33. https://portal-ilmu.com/Maret 26/03/20 Pukul 23.26
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 197-212)