ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA KEMUNING LOR KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER)
Linda Aviva 1* , Dessy Putri Andini 1
1 Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia
* Korespondensi: lindaaviva3@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of village finances based on Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This study used a descriptive qualitative method, which carried  out  direct  observations  in  the  field,  namely  Kemuning  Lor  Village,  Arjasa  District,  Jember Regency. Research instruments are used through documentation, observation, interviews and literature study by collecting every document needed in this study, then the documents are analyzed using the Creswell  model, by recording the  required data which  is adjusted to Permendagri No. 20 2018. The documents needed in this study are the 2019 Kemuning Village APBDes. Data analysis techniques use triagulation in the process of searching and systematically compiling data obtained from interviews, field notes, so as to provide conclusions about the implementation of village financial management in accordance  with  the  Regulation  Domestic  Affairs  No.  20.  Year  2018  concerning  Village  Financial Management.
Keywords: Village financial management, Village administration

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang dilakukan pengamatan langsung di lapangan yakni Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Instrumen Penelitian yang digunakan melalui dokumentasi, observasi, wawancara dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan setiap dokumen yang diperlukan dalam  penelitian  ini,  kemudian  dokumen  tersebut  di  lakukan  analisis  data  menggunakan  model creswell,  dengan  proses  pencatatan  terhadap  data-data  yang  diperlukan  yang  disesuaikan  dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini ialah APBDes Desa Kemuning  Tahun  2019.  Teknik  analisis  data  menggunakan  triagulasi  dalam  proses  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara,  catatan lapangan,  sehingga dapat  memberikan  kesimpulan  mengenai  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  dengan Peraturan Dalam Negeri No 20. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa, Pemerintahan desa

## PENDAHULUAN
Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia selaku negara otonomi wilayah serta desentralisasi  fiskal  yang  membagikan  hak  serta  kewajiban  wilayah  buat mengendalikan  serta  melakukan  sendiri  urusan  pemerintahan  serta  kepentingan warga  setempat  cocok  dengan  peraturan  undang-  undang  yang  berlaku.  Buat mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  efisien  serta  efektif,  pemerintah mendesentralisasikan sebagian wewenang serta tanggung jawab kepada pemerintah wilayah  dengan  mendistribusikan  anggaran  buat  menunjang  guna  pemerintahan serta kebijakan publik. Prinsip dasar yang wajib menggunakan money follow fuctions , yang  berarti  kalau  pelimpahan  wewenang  pemerintah  diiringi  dengan  pelimpahan pendanaan.
Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintahan pada Desa merupakan  melaksanakan  urusan  terkait  tugas  dan  wewenang  pemerintahan kepentingan warga desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa selaku pemerintahan  kecil  yang  sangat  mempengaruhi  buat  mewujudkan  Indonesia  maju yang  adil,  makmur,  serta  sejahtera.  Pemerintahan  desa  selaku  proses  pergantian terencana, yang mengaitkan kedudukan negeri serta terjalin pada kehidupan warga desa.  Warga  yang  sejahtera  diisyarati  dengan  kemakmuran  masyarakatnya,  ialah dengan meningkatnya pemasukan.
Pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo mempunyai program desa ialah prinsip Nawa  Cita yang  maksudnya  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dalam menguatkan sebagian wilayah serta desa di segala Indonesia dalam kerangka Negeri kesatuan. Dengan terdapatnya program ini bisa membagikan akibat kepada desa jadi lebih baik dan menjadikan desa yang sangat tertinggal jadi desa tumbuh apalagi jadi desa  maju.  Pemberian  dana  yang  ditransfer  dari  ABPD  kabupaten/  kota  bisa digunakan buat membiayai  program penyelenggaraan pemerintah desa, penerapan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan,  pemberdayaan  warga,  serta penanggulangan musibah, darurat dan menekan desa.
Kabupaten Jember ada 31 kecamatan, 22 kelurahan, serta 247 desa (sumber BPS Jember).  Di  Kecamatan  Arjasa  sendiri  mempunyai  6  (enam)  desa  antara  lain Kemuning Lor, Darsono, Arjasa, Biting, Candijati, serta Kamal. Desa Kemuning Lor mempunyai  kemampuan  pertanian  serta  perkebunan.  Kemampuan  tersebut  Desa Kemuning  jadi  salah  satu  desa  wisata  yang  dominan  pada  agrowisata,  yang menopang  perekonomian  warga  desa.  Hasil  pengelolaan  salah  satunya pengembangan agrowisata budidaya tumbuhan krisan pada daerah ini masih dicoba oleh PT Pertanian Terpadu Dataran Besar Rembangan, dari 226 desa cuma puluhan desa  yang  telah  masuk  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD). Dukungan pembatasan terpaut program desa wisata yang diharapkan bisa jadi salah satu sumber pemasukan asli desa. Bila pengelolaan desa wisata bisa dicoba dengan baik, hingga bisa tingkatkan pemasukan asli desa tersebut. Namun pengelolaan hasil pemasukan asli desa pada Desa Kemuning yang masih belum maksimal berhubungan dengan regulasi serta sumber energi yang terdapat.
Merujuk  pada  kasus  pengelolaan  keuangan  desa,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  Febri  Diansyah  (2019)  menciptakan  4  kemampuan  permasalahan terpaut  dana  desa  menyusul  kajian  yang  sudah  dicoba  pada  tahun  2015.  Awal, masalah  regulasi  yang  belum  lengkap  serta  petunjuk  penerapan  yang  dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, permasalahan dalam tata laksana ialah, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa susah dipatuhi oleh desa. Ketiga, pengawasan kalau efektifitas Inspeketorat wilayah dalam melaksanakan pengawasan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  masih  rendah.  Keempat,  Sumber  Energi Manusia  (SDM).  Perihal  itu  antara  lain  tenaga  pasangan  berpotensi  melaksanakan korupsi/fraud menggunakan lemahnya aparat desa.
Bersumber  pada  Permendagri  Nomor.  20  tahun  2018  penerapan  pengelolaan keuangan  desa  ialah  penerimaan  serta  pengeluaran  Desa  lewat  rekening  kas  Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Kaur keuangan bisa menaruh uang tunai pada jumlah tertentu buat penuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa (Amalia & Sugiartono, 2021). Kepala urusan serta kepala seksi menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran  (DPA)  sangat  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sehabis  peraturan  desa  tentang APBDes  serta  peraturan  kepala  desa.  Pemerintahan  desa  Kemuning  lor  bisa membiasakan  sesi  penerapan  keuangan  desa  menyesuiakan  dengan  permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
Bersumber pada hal- hal yang sudah dipaparkan tadinya, riset ini berfokus pada Penerapan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Kemuning  Lor  Kecamatan  Arjasa Kabupaten  Jember.  Tujuan  riset  dalam  perihal  ini  menganalisa  apakah  penerapan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Metode  penelitian  hal  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode naratif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menemukan  hipotesis.  Berdasarkan Sugiyono (2017) Metode penelitian kualitatif mengacu pada metode penelitian yang digunakan  untuk  memeriksa  kondisi  objek  alam.  Penelitian  adalah  alat  utama. Teknologi pengumpulan data menggunakan triangulasi (dokumentasi, wawancara, dan  observasi).  Data  yang  diperoleh  adalah  data  kualitatif.  Analisis  bersifat deskriptif, induktif/kualitatif, karena hasil penelitian kualitatif adalah memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi realitas dan menemukan hipotesis.

## Populasi Penelitian
Berdasarkan Sugiyono (2017) “penelitian kualitatif ini tidak menggunakan kata populasi, tetapi situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu kawasan, pelaku, dan aktivitas”, karena penelitian kualitatif berangkat asal perkara tertentu yang terdapat di situasi sosial tertentu dan yang akan terjadi kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi,  tetapi  ditransferkan  ke  tempat  lain  pada  situasi  sosial  yang  memiliki kesamaan  dengan  situasi  sosial  pada  perkara  yang  dipelajari.  sumber  data menggunkana  purposive  sample  yang  menfokuskan  di  informan-informan  terpilih menggunakan pertimbangan serta tujuan eksklusif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara asal data artinya subjek dari mana data itu diperoleh.  dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  asal  data  ialah  kepala  Desa,  ketua Urusan (Kaur) serta ketua Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan (Bendahara Desa).

## Teknik Pengambilan sampel
Penentuan  sampel  pada  penelitian  kualitatif  dilakukan  waktu  peneliti  mulai memasuki  Desa  Kemuning  Lor  Kecamatan  Arjasa  Kabupaten  Jember  serta  selama penelitian berlangsung  ( emergent sampling design ) caranya peneliti memilih orang tertentu  yaitu  pelaksana  pengelolaan  keuangan  desa  diantaranya  kepala  desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, serta kaur keuangan yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diharapkan, selanjutnya berdasarkan data atau berita tentang pelaksanaan  keuangan  desa  dengan  berbagi  kuisioner  dan  dokumentasi  yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, setelah data sudah sesuai kemudian dilakukan analisis  data  menggunakan  contoh Creswell .  Data  yang  diperoleh  pada  saat  di lapangan  akan  dianalisis  diorganisasikan  berdasarkan  tanggal  pengumpulan  data, jenis data, sumber data. Peneliti menganalisa data yang terkumpul. grup data yang homogen  diberi  kode  yang  sama  contohnya  hasil  kuisioner  yang  sudah  diberikan. Peneliti  membentuk  temuan  baru  akibat  penyebaran  kuisioner  tersebut.  Peneliti
mencari  kesesuaian  yang  akan  terjadi  kuisioner  tadi  apakah  sesuai  atau  tak. berdasarkan data yang diperoleh dapat di diketahui mengenai pelaksanaan keuangan desa  Kemuning  Lor  Kecamatan  Arjasa  Kabupaten  Jember  kesesuaian  dengan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Kemuning Lor Kec. Arjasa Kab. Jember Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi studi kasus ini dilatarbelakangi karena Desa Kemuning  salah  satu  sebagai  desa  wisata  yang  hasil  pengelolaannya  bekerjasama dengan  Pemerintah  Kabupaten  Jember  dan  data  sudah  ada  di  Dinas  Perberdayaan Masyarakat dan Desa (DPBD) yang dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Dengan  ini  obyek  yang  dipilih  sebagai  tempat  penelitian  ialah  Desa  Kemuning Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

## Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Observasi  tidak  terstruktur,  observasi  yang  tidak  secara  sistematis mempersiapkan  apa  yang  akan  diamati.  Hal  ini  dilakukan  karena  peneliti masih  belum  mengetahui  secara  pasti  apa  yang  akan  diamati.  Dalam melakukan observasi, penelitian ini tidak menggunakan instrumen yang baku, melainkan hanya berupa simbol-simbol observasi.
2. Wawancara  semi  terstruktur  yang  termasuk  dalam  wawancara  mendalam, dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara mendalam lebih bebas dilaksanakan.  Tujuan  dari  wawancara  ini  adalah  untuk  menemukan  masalah secara  lebih  terbuka  dan  untuk  meminta  pendapat  dan  ide  dari  semua  pihak yang  diundang  untuk  wawancara.  Informan  yang  diwawancara  adalah diantaranya sekertaris desa, bendahara desa, Teknis Pelaksana Desa (TPK Desa).
3. Dokumentasi,  dokumen  penelitian  ini  adalah  dokumen  terkait  pengelolaan keuangan desa tingkat desa Kemuning tahun 2019.

## Teknik Analisis

## Triangulasi Sumber
Sugiyono (2017) menyatakan bahwa triangulasi sumber untuk menguji akurat data dilakukan menggunakan cara mengecek data tadi yang sudah diperoleh melalui beberapa  sumber.  untuk  menguji  dapat  dipercaya  data  wacana  pelaksanaan keuangan  desa,  maka  pengumpulan  dan  pengujian  data  yang  sudah  diperoleh dilakukan oleh bendahara desa, ke kasi dan kaur, serta sekertaris desa. dari ke tiga sumber tadi, tidak mampu dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, namun dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yg tidak selaras, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yg telah dianalisis pada penelitian ini selanjutnya membentuk suatu kesimpulan yang merupakan konvensi dengan tiga sumber data tersebut.
Sekretaris Desa
Kasi dan Kaur
Bendahara Desa
Gambar 1. Triangulasi sumber data Sumber: Sugiyono 2017

## Triangulasi Teknik
Sugiyono  (2017)  menyatakan  bahwa  triangulasi  teknik  menguji  akurat  data dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  yang  diperoleh  kepada  sumber  yang  sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian di cek menggunakan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.
Kuesioner Wawancara PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
Gambar 2. Triangulasi teknik pengumpulan data Sumber: Sugiyono 2017

## Triangulasi Waktu
Sugiyono  (2017)  menyatakan  bahwa  ketika  mempengaruhi  suatu  data.  Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara di pagi hari di ketika informan masih pefikir jernih, belum ada banyak duduk perkara, akan menyampaikan data yang lebih valid sebagai akibatnya kredibelitas data bisa dilakukan masing-masing dengan cara pengecekan  menggunakan  wawancara,  observasi  atau  teknik  lain  pada  saat  atau situasi yang tidak sama. dalam riset ini wawancara dilakukan pada pagi atau siang hari disesuiakan dengan ketika yang sudah disepakati informan yang dituju.
Siang                                                                                   Sore

## Pagi Gambar 3. Triangulasi waktu pengambilan data Sumber: Sugiyono 2017
Penelitian  ini  meliputi  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik.  Triangulasi sumber  dalam  riset  ini  dalam  memperoleh  data  terkait  pelaksaan  keuangan  desa dengan  membagikan  kuesioner  dan  melakukan  wawancara  kepada  pelaksana keuangan  desa  yaitu  sekretaris  desa,  kaur  dan  bendahara  desa  untuk  mengetahui pelaksanaan  keuangan  desa.  Triangulasi  teknik  dalam  penelitian  ini  observasi menggunakan  kuesioner  dengan  membandingkan  dengan  wawancara  kemudian dilakukan kesesuaian dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara menganalisis pelaksanaan keuangan desa.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menganalisis data Creswell ialah sebagai dibawah ini:
1. Menyiapkan data mentah
2. Membaca data yang sudah diperoleh
3. Membuat kode data yang diperoleh
4. Membuat deskripsi
5. Menggabungkan antar tema yang diperoleh
6. Memberikan interpretasi atas penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Keuangan Desa Kemuning Lor
Pelaksanaan keuangan pada desa dilakukan berdasarkan asas-asas akuntabel, partisipatif,  transparan,  berimbang  serta  melakukan  dengan  disiplin  dan  tertib aturan.  Indikator  yang  dipergunakan  penelitian  ini  pada  menganalisa  pelaksanaan keuangan desa pada mendukung kebijakan dana desa sesuai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) anggaran keuangan tahunan bagi Pemerintahan pada Desa Kemuning Lor yang  dibahas  dan  disetujui  beserta  oleh  Pemerintah  desa  serta  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  ditetapkan  menggunakan  Peraturan  desa. Pendapatan  pada  desa  Kemuning  Lor  semua  yang  menjadi  penerimaan  pada  desa dalam satu tahun anggaran 2019 yang menjadi hak desa Kemuning Lor serta tidak perlu dikembalikan lagi.
Belanja  Desa  Kemuning  Lor  yang  dikeluarkan  sebanyak  Rp.  2.669.425.67,60. Belanja  Desa  yang  dimuntahkan  buat  membiayai  Belanja  pada  bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp. 787.336.802.00, Belanja pada bidang pembangunan Desa sebanyak Rp. 1.843.412.967,00, Belanja pada bidang pelatihan kemasyarakatan  sebesar  Rp.  34.046.618,60,  Belanja  pada  bidang  pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 4.599.270,00. Surplus/ Defisit APBDes Tahun 2019 sebanyak Rp. 0. disimpulkan tidak mengalami kelebihan maupun kurang antara pendapatan menggunakan belanja Desa.
Penerimaan  pembiayaan  sebanyak  Rp.  248.116.657,60.,  berasal  sisa  Lebih Perhitungan  aturan  anggaran  Sebelumnya  (SiLPA)  ialah  perselisih  lebih  besar  atas realisasi  penerimaan  dengan  pengeluaran  2019,  berasal  sisa  kegiatan  Dana  Desa sebanyak  Rp.  194.287.237,00.,  dari  sisa  aktivitas  Alokasi  Dana  Desa  sebesar  Rp. 12.539.500,00, serta dari sisa kegiatan Bagian berasal yang akan terjadi pajak dan retribusi wilayah Rp. 36.105.802,00. Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa  Kemuning  Lor  Dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada tahap Pelaksanaan.
Kesesuaian  pelaksanaan  keuangan  pada  desa  Kemuning  Lor  tahun  anggaran 2019  dapat  diukur  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  tahun  2018 Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  kesesuaian  atas proses  pada  tahapan  pelaksanaan  keuangan  pada  desa  Kemuning  Lor  dengan menggunakan  alat  ukur  kuesioner  dan  diperkuat  melalui  wawancara  terhadap informan  pelaksana  keuangan  desa  yang  bersangkutan  dan  penanggungjawab terhadap  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan antara kepala desa dengan kaur keuangan mengenai informasi tentang pelaksanaan keuangan desa, mekanisme dalam pengambilan uang di bank Jatim kaur keuangan bersama kepala desa wajib melakukan tanda tangan untuk proses pencairan dana. Kaur  keuangan  menyimpan  uang  tunai  buat  memenuhi  kebutuhan  operasional sehari-hari  pemerintah  pada  desa  Kemuning  Lor.  Dalam  proses  penyusunan rancangan RAK desa sesuai DPA yang sudah disetujui kepala desa. RAK berisi kas masuk dan kas keluar  buat mengatur penarikan dana dari rekening kas. Arus kas masuk  mencakup  semua  pendapatan  desa  yg  berasal  dari  pendapatan  asli  desa, transfer  dan  pendapatan  lain.  Setiap  pendapatan  yang  diterima  didukung  dengan bukti yang lengkap serta sah. Arus kas keluar mencakup seluruh pengeluaran belanja atas beban APBDesa. Setiap pengeluaran yang dipergunakan didukung menggunakan bukti yang lengkap dan legal. Bukti yang disahkan atas persetujuan kepala desa serta kepala desa wajib bertanggungjawab atas kebenaran material yang digunakan atas pelaksanaan.
Indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan survey dalam menganalisa  pelaksanaan  keuangan  desa  Kemuning  Lor  tahun  2019  berdasarkan
permendagri  No  20  tahun  2018  perihal  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa. Indikator tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 1. Analisis indikator kesesuaian pelaksanaan keuangan Desa Kemuning Lor tahun 2019 No Pernyataan Keterangan (S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai) 1 Rekening  kas  yang  dimiliki  Desa  Kemuning  Lor  dalam pencairan dana wajib disetujui oleh kaur keuangan dan kepala desa. S 2 Wali  kota  maupun  bupati  Jember  melaporkan  dari  daftar nomor  rekening  kas  pada  Gubernur  oleh  Jenderal Pemerintahan Desa tembusan Menteri melalui Direktur S 3 Dalam proses menyimpan uang tunai dengan jumlah tertentu buat  memenuhi  kebutuhan  operasional  pada  pemerintahan desa Kemuning Lor. S 4 Kaur  dan  kasi  pelaksana  aktivitas  anggaran  sinkron penyusunan  DPA  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sesudah Peraturan  pada  Desa  Kemuning  Lor  perihal  APBDes  yang sudah ditetapkan. S 5 Sekretaris  desa  memverifikasi  DPA  sejak  diserahkannya rancangan dimulai 15 hari kerja. S 6 Perubahan Perdes APBDes dan/ perubahan perdes penjabaran APBDes  Penyebab  terjadinya  perubahan  aturan  maupun perubahan kegiatan harus dilakukan penyusunan DPPA olek kasi dan kaur pelaksana kegiatan ditugaskan oleh kepala desa. S 7 Penyusunan  rancangan  RAK  desa  harus  didasarakan  pada DPA  yang  sudah  disetujui  kepala  desa  merupakan kewenangan atau tugas kaur keuangan. S 8 Pendapatan desa yang berasal dari pendapatan PAD, transfer, dan pendapatan lain harus dimuat didalam arus kas masuk. S 9 Pengeluaran  belanja  atas  beban  APBDes  harus  termuat seluruhnya pada arus kas keluar. S 10 Pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  kaur  dan  kasi  harus sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa. S 11 Kaur serta Kasi pelaksana diwajibakan melakukan pengajuan SPP  pada  setiap  pelaksanaan  kegiatan  dengan  besaran anggaran yang sesuai atau kuarang dari anggaran DPA. S 12 Kasi  dan  kaur  pelaksana  anggaran  wajib  melakukan pengembalian dana kepada kaur keuangan apabila dalam 10 hari kerja pembayaran pengadaan barang dan jasa dilakukan. S 13 Dalam Proses pengajuan SPP buat kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia jasa maupun barang dilakukan sesudah jasa maupun barang diterima. S 14 Kasi dan kaur pelaksana aktivitas penyusunan RAB mulai dari anggaran  belanja  yang  tidak  terduga  yang  diusulkan  pada kepala Desa Kemuning Lor melalui sekretaris Desa. S 15 Setiap  pengeluaran  kas  desa  Desa  Kemuning  Lor  dikenakan pajak sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang perpajakan yg berlaku. S 16 Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2018 buat menutupi defisit  bila  terjadi  realisasi  antara  pendapatan  lebih  kecil daripada realisasi belanja, mendanai aktivitas lanjutan pada desa Kemuning Lor. S 17 Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan. S

## SIMPULAN
Berasal  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  sudah  dikemukakan,  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  pada  desa  Kemuning  Lor telah sesuai menggunakan Peraturan Menteri pada Negeri No. 20 Tahun 2018 perihal pengelolaan  keuangan  desa,  sebagaimana  ketua  desa  dan  kaur  keuangan  sangat penting dalam  proses  pengambilan uang dibank menggunakan memakai spesimen tanda  tangan  untuk  proses  pencairan  dana.  Kaur  keuangan  membentuk  planning anggaran  kas  lalu  dilakukan  pembuktian  sang  sekretaris  desa  lalu  disetujui  sang kepala  desa  Kemuning  Lor.  Sekretaris  desa  melakukan  verifikasi  pengecekan  data paling lambat 15 (lima belas) hari kerja lalu bisa dilakukan persetujuan. Sekretaris desa  melakukan  kesesuaian  data  bukti  transaksi  pembayaran  dengan mempertanggungjawabkan pencairan aturan yang disampaikan oleh kaur serta kasi pelaksana  kegiatan  aturan.  ketua  desa  menugaskan  Kaur  serta  Kasi  pelaksana aktivitas anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA  paling usang  3  (tiga) hari kerja selesainya  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  dan  Peraturan  kepala  Desa  pada  desa kemuning Lor tentang penjabaran APBDes Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yg telah disetujui kepala Desa. Pemerintah pada desa Kemuing Lor  melakukan  termin  pelaksanaan,  telah  sesuai  menggunakan  peraturan  yang berlaku. Realisasi APB Desa Kemuning Lor antara lain pembangunan paving, drainase, gedung, irigasi, TPT, air bersih menggunakan menggunkaan dari alokasi dana desa, dana desa, silpa 2018, BGH P + swadaya, dan BGH R + swadaya.

## DAFTAR RUJUKAN
Amalia,  P.  I.  A.,  &  Sugiartono,  E.  (2021).  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis , 1 (1), 45–53.
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan  Dana  Desa  (  Study  of  Implementation  of  Village  Finance  to  Support Fund Village Policy ) . 61–76.
Astuti,  T.  P.  (2016). Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 . 1 (6), 1–14.
Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. ACM International Conference Proceeding Series , 18 - April - 2016 (1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Dan,  S.,  Akuntansi,  P.,  &  Desa,  D.  (2019). Efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa dengan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa . 17 (2), 1–16.
Mulyadi, I. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto . 9 (2), 599–613.
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (n.d.). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .
Pemberdayaan,  D.,  &  Desa,  M.  (2012). Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi  pada  Desa  Wonorejo  Kecamatan Singosari  Kabupaten  Malang)  Chandra  Kusuma  Putra,  Ratih  Nur  Pratiwi, Suwondo . 1 (6), 1203–1212.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Permendagri No 20 Tahun 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , Nomor 65 (879), 2004– 2006.