Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023, Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131
Received : 23 February 2023 Accepted : 28 June 2023 Published : 20 July 2023
Copyright: © 2022 by the authors. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan (p-ISSN: 2809-5456 and e-ISSN: 2722-6719 ) published by Master Program of Energy, School of Postgraduate Studies. This article  is an open access article  distributed  under the terms and condition of the Creative Commons  Attribution- ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

## Telaah Kebijakan “Green Economy” Di Provinsi Kalimantan Utara
Noptri jumario 1 , Albertus Stefanus Marianus 1
1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Email  : jumario20@gmail.com, albertus@gmail.com
Abstrak : Provinsi Kaltara merupakan provinsi termudah di Indonesia dengan mengandalkan sumber daya alam seperti fosil yang tidak terbarukan, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, sektor pertambangan dan penggalian lebih mendominasi. Hal tersebut bertolak belakang dangan konsep green economy, dimana ekonomi hijau perpaduaan yang selaras antara pengetasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas kualitas lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya  alam  yang  terbarukan  dan  rendah  karbon  untuk  kepentingan  penghidupan  saat  ini  tanpa mengancam  kebutuhan  generasi  yang  akan  datang.  Tujuan  penulisan  paper  ini  adalah  menganalisa kebijakan green economy di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam upaya menginternalisasi konsep ekonoi hijau dalam proses perencanaan pembangunan. Penulisan paper ini menggunakan metode eksplorasi literatur.  Di  mana  metode  eksplorasi  literatur  di  gunakan  untuk  mencari  literatur  yang  berkaitan dengan konsep green economy. Hasil analisis dari paper ini yaitu ada 2 (dua) hal penting, yaitu pertama mendorong  energi  terbarukan  sebagai  sumber  energi  listrik,  kedua  memanfaatkan  potensi  hutan khususnya lahan gambut dan mangrove untuk dijadikan perdagangan karbon. Kedua upaya ini, dapat menjadi katalisator dalam pertumbuhan perekonoian hijau di Kalimantan Utara.

## Kata Kunci : Ekonomi Hujau, Energi Terbarukan, Perdagangan Karbon, Kalimantan Utara
Abstract : North Kalimantan Province is the easiest province in Indonesia to rely on natural resources such as non-renewable fossils, as a support for economic growth. In 2021, the mining and quarrying sector will dominate. This is in contrast to the concept of a green economy, where a green economy is a harmonious combination of alleviating poverty, increasing economic growth with the stability of environmental quality in the use of renewable and low-carbon natural resources for the benefit  of current livelihoods without threatening the needs of future generations. The purpose of writing this paper is to analyze green economy policies in North Kalimantan Province. In an effort to internalize the concept of a green economy in the development planning process. This paper was written  using  the  literature  exploration  method.  Where  the  literature  exploration  method  is  used  to  search  for literature related to the concept of green economy. The results of the analysis from this paper are that there are 2 (two) important things, namely firstly encouraging renewable energy as a source of electrical energy, secondly
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
utilizing the  potential  of  forests,  especially  peatlands  and  mangroves,  to  be  used  as  carbon  trading.  These  two efforts can be a catalyst for green economic growth in North Kalimantan.

## Keywords : Green Economy, Renewable Energy, Carbon Trading, North Kalimantan

## 1. Pendahuluan
Kegiatan  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  lebih  banyak  berbasis  pada  sumber  daya  alam, mengingat  Indonesia  memiliki  sumber  daya  alam  yang  relatif  lebih  banyak  dibandingkan  dengan negara-negara lainnya. Sebut saja minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, emas, dan sumber daya alam  lainnya.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  aspek  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  masih sering kali terabaikan sehingga menimbulkan beragam permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air  dan/atau  udara,  kerusakan  kualitas  tanah,  kebakaran  dan  kerusakan  hutan,  alih  fungsi  lahan pertanian  dan  sebagainya.  Kondisi  demikian  pada  akhirnya  menjadikan  semakin  menurunnya produktifitas  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  sehingga  mendorong  timbulnya  kantong-kantong kemiskinan  pada  masyarakat  yang  hidupnya  bergantung  pada  sumber  daya  alam  dan  lingkungan tersebut.
Menyadari  permasalahan  di  atas,  pada  abad  ke-21  mulai  dikembangkan  konsep  pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini, tetapi tidak membahayakan  kesempatan  bagi  geberasi  yang  akan  datang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka (United Nations Division for Sustainable Development, 2007). Konsep ini tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan namun juga mencakup tiga kebijakan, yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan sudah dimulai sejak tahun  1970-an  namun  hingga  saat  ini  masih  cendrung  fokus  pada  pembangunan  ekonomi  jangka pendek.  Akibatnya,  kualitas  pertumbuhan  ekonomi  tidak  membaik  yang  bertumpu  pada  supply- demand  telah  menguras  sumber-sumber  kehidupan  secara  berlebihan,  menimbulkan  kerusakan lingkungan,  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem,  mengganggu  keanekaragaman  hayati,  serta memunculkan gaya hidup yang konsumtif.
Bercermin  pada  situasi  di  atas,  kini  mulai  dikembangkan  pendekatan  Ekonomi  Hijau  (Green Ecomomy).  Green  Economy  ini  merupakan  suatu  model  pendekatan  pembangunan  ekonomi  yang tidak  lagi  mengandalkan  pembangunan  ekonomi  berbasis  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan lingkungan  yang  berlebihan.  Ekonomi  hijau  merupakan  suatu  langkah  awal  untuk  meninggalkan praktik-praktik  ekonomi  yang  mementingkan  keuntungan  jangka  pendek  dan  yang  akan  mewarisi berbagai permasalahan lingkungan kedepan.
Mengingat pertumbuhan ekonomi secara  nasional ditopang juga dengan pertumbuhan ekonomi secara  regional  dalam  hal  ini,  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Kaltara  merupakan  provinsi  termudah  di Indonesia dengan mengandalkan sumber daya alam sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, Sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan besar dan eceran  tumbuh  menjadi  penopang  PDRB  Kaltara  pada  bulan  ketiga.  Seperti  diketahui,  sektor pertambangan berkontribusi sebesar 26,35% terhadap perekonomian Kaltara, sektor pertanian 16,6%, serta perdagangan besar dan eceran menyumbang 12,58% dari PDRB (BPS Kaltara, 2021). Menyadari besarnya ketergantungan pada sumber daya alam seperti sektor pertambangan dan galian, maka sudah
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
seharusnya  mulai  menginternalisasi  konsep  ekonomi  hijau  pada  perencanaan  pembangunan  di Kalimantan Utara, menuju pembangungan rendah karbon dan energi terbarukan.
Dalam kaitannya green economy, bahwa Kalimantan Utara juga dalam mencapai pertumbuhan ekonomi  masih  bergantung  pada  ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  ada.  Dalam  rangka  menjaga kualitas lingkungan tetap bersikenambungan maka perlu kebijakan maupun regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. Sehingga rumusan masalahnya adalah “kebijakan  apa  saja  yang  sudah  dilakukan  pemerintah  provinsi  Kalimantan  Utara  dalam  rangka implementasi green economy”?

## 2. Metodologi Penelitian
Penulisan paper ini menggunakan paradigma kualitatif  dengan menggunakan metode eksplorasi literatur.  Di  mana  metode  eksplorasi  literatur  di  gunakan  untuk  mencari  literatur  yang  berkaitan dengan  konsep  green  economy  dan  untuk  dapat  menguraikan  maupun  menjelaskan  dengan  runtun suatu fenomena tersebut secara lebih jelas dan tuntas. Penelitian eksploratif adalah penelitian awal yang bertujuan  untuk  dapat  menggambarkan  suatu  fenomena  yang  nantinya  aka  di  teliti  lebih  lanjut (Morisson,2017).

## 3. Analisis dan Pembahasan

## 3.1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Utara
Adanya sumber daya alam, air, tanah, dan sumber daya mineral lain menentukan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita sangat membutuhkan udara dan air. Sebaliknya, ada pula aktivitas masunia yang sangat memengaruhi keberadaan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya.  Kemerosotan  kualitas  maupun  kuantitas  sumber  daya  alam  banyak  di  sebabkan  oleh aktivitas manusia, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan hutan yang kesemuanya tidak  terlepas  dari  ktivitas  manusia,  yang  pada  gilirannya  dapat  merugikan  kehidupan  manusia  itu sendiri.
Harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita butuhkan mempunyai keterbatasan di dalam banyak  hal,  yaitu  keterbatasan  tentang  ketersedian  menurut  kuantitas  dan  kualitasnya,  baik  itu terbarukan maupun tidak dapat terbarukan. Sumber daya alam jua di batasi menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan  manusia  saling  mempunyai  kaitan  erat.  Ada  kalanya  manusia  sangat  ditentukan  oleh  keadaan lingkungan  di  sekitarnya,  sehingga  manusia  sangat  tergantung  pada  sumber  daya  yang  ada  di lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat tidak dapat terhindar dari pemanfaatan sumber daya alam. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak  mengindahkan  kemampuan  dan  daya  dukung  lingkungan  dapat  mengakibatkan  merosotnya kualitas lingkungan. Kepentingan tujuan pembangunan yang berbeda, secara nyata telah menimbulkan konflik  kepentingan  antara  tujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  secara  mikro  dengan  tujuan pelestarian  lingkungan,  baik  lingkungan  alam  (nature)  maupun  sosial  (society).  Kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak negara yang melakukan pembangunan dengan tidak mengindakan faktor  lingkungan  demi  meningkatkan  keuntungan  secara  ekonomi  saja.  (singel  bottom  line development).
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
Pertumbuhn ekonomi yang hanya berkonsentrasi pada meningkatkan keuntungan sudah dapat diartikan bersifat eksploitatif dan berorientasi jangka pendek. Sementara itu, pembangunan  nasional harus berfokus jangka panjang atau bisa disebut pembangunan berkelanjutan agar selaras, serasi, dan seimbang antar tiga pilar utama pembangunan, yaitu lingkungan (planet), ekonomi (profit),  dan sosial (people). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan harus mengutamakan ketiga pilar tersebut.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memngacuh pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan dengan seimbang, hal ini merujuk pada hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumu di Rio de Janeiro Tahun 19992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilam keputusan pembangunan harus memperhatikan  dimensi  lingkungan  dan  manusia  serta  KTT  Pembangunan  Berkelanjutan  di Johannesburg  Tahun  2002  yang  membahas  dan  meninjak  lanjuti  kemerosotan  kualitas  lingkungan hidup di dunia.
Hasil  telaah,  bahwa  hingga  saat  ini  penyumbang  terbanyak  dalam  upaya  meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta modal pembangunan adalah dari sumber daya alam seperti Pertambangan dan Galian. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara triwulan I- 2022, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,88 persen, diikuti Perdagangan sebesar 1,27 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,73 persen.
Struktur ekonomi Kalimantan Utara menurut lapangan usaha triwulan I-2022 masih didominasi oleh  empat  lapangan  usaha  utama  yaitu:  Pertambangan  dan  penggalian  (27,56  persen);  Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan  (16,04  persen);  Konstruksi  (13,18  persen),  serta  Perdagangan  Besar  dan Eceran; Reparasi Mobil  dan Sepeda  Motor (12,42 persen). Peranan  keempat lapangan  usaha tersebut mencapai 69,37 persen terhadap total PDRB Kalimantan Utara, untuk lebih lanjut dapat di lihat pada tabel 1 dan 2. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara baik pada masa lalu, saat ini dan di masa yang akan datang sehingga, dalam pemanfaatannya harus memperhatikan pelestarian lingkungan demi tercapainya green economy.
Tabel.1 PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) No.  Lapangan Usaha Triwulan 1-2021 Triwulan IV-2021 Triwulan 1-2022 1 Pertanian Kuhutanan dan Perikanan 4.258 4.6664 4.521 2 Pertambangan dan Galian 7.018 8.015 8.049 3 Industri Pengelolaan 2.411 2.579 2.574 4 Pengadaan Listrik dan Gas 14.2 16.9 15.5 5 Pengadaan  Air  pengelolaan  Sampah dan Daur Ulang 15.9 18.1 17.8 6 Kontruksi 3.699 3.834 3.688 7 Perdaganngan Besar dan Eceran 3,274 3,613 3.763
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
8 Transportasi dan Pergudangan 1.593 1.878 1.884 9 Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan Minum 396 442 457 Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022 (diolah) Tabel. 2 Distribusi PDRB Menurut Lapngan Usaha, 2001-2022 (persen) No.  Lapangan Usaha Triwulan 1-2021 Triwulan IV-2021 Triwulan 1-2022 1 Pertanian Kuhutanan dan Perikanan 16,34 16,20 16,04 2 Pertambangan dan Galian 26,72 26,70 27,56 3 Industri Pengelolaan 8,97 9,17 8,87 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,06 5 Pengadaan  Air  pengelolaan  Sampah dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 6 Kontruksi 13,68 14,07 13,18 7 Perdaganngan Besar dan Eceran 12,49 12,46 12,42 8 Transportasi dan Pergudangan 6,31 6,06 6,46 9 Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan Minum 1,51 1,51 1,52
Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2022 (diolah)

## 3.2. Kebijakan Green Economy Di Kalimantan Utara
Kebijakan dalam skala nasional “Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam  RPJMN  2020-2024  dengan  tiga  program  prioritas,  yaitu  peningkatan  peningkatan  ketahanan bencana, kualitas lingkungan dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Hal ini adalah peluang  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menselaraskan  program  nasional  ke  dalam  RPJMD  Provinsi Kalimantan Utara sebagai upaya mendukung terciptanya ekonomi hijau.
Dapat di jelaskan bahwa, green economy ialah suatu gagasan ekonomi yang dikembangkan dari konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Dimana  ekonomi  hijau  perpaduaan  yang  selaras  antara pengetasan  kemiskinan,  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  stabilitas  kualitas  lingkungan dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  untuk  kepentingan  penghidupan  saat  ini  tanpa  mengancam kebutuhan generasi yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada ketersedian sumber daya alam. Hal ini dapat di lihat pada data PDRB tahun 2022 yang mana sektor pertambangan menjadi potensi utama dalam modal pembangunan di Kalimantan Utara. Dalam upaya mencapai ekonomi hijau
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
di Kalimantan utara, harus ada komitmen dari pemerintah untuk segera mentransisi pembanngunan dari hasil fosil ke pembangunan rendah karbon, dan energi terbarukan.

## 3.3. Kebijakan Untuk Mendorong Energi Terbarukan
Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun  2014.  KEN  merupakan  pedoman  untuk  memberi  arah  pengelolaan  energi  nasional  guna mewujudkan  kemandirian  energi  dan  ketahanan  energi  nasional  untuk  mendukung  pembangunan nasional  berkelanjutan.  Kalimantan  utara  memilik  potensi  sumber  daya  alam  yang  besar,  yang  juga dapat di manfaatkan sebagai energi terbarukan, namun belum dapat di manfaatkan secara maksimal. Keterbatasan sumber daya energi primer yang berasal dari fosil yang mengharuskan beralih ke sumber daya energi terbarukan, selain itu juga memiliki potensi strategis sebagai security of supply.
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  provinsi  kaltara  seyogyanya  dapat  segera  menggenjot  energi terbarukan  seperti  energi  mikohidro,  energi  surya,  energi  angin.  Saat  ini  pemerintah  provinsi Kalimantan Utara telah mendorong percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Kayan) dan PLTA Mentarang Induk. PLTA kayan ini dapat menghasilkan energi listrik mencapai 9.000 MW  dengan  5  bendungan,  tentu  di  harapkan  energi  listrik  ini  dapat  memenuhi  kebutuhan  listrik masyarakat  di  Kaltara.  Selain  itu,  dalam  pembangunan  PLTA  perlu  tetap  memperhatikan  kaidah lingkungan,  ekosistem,  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  ada.  Maka  perlu  Analisis  Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baik. Walaupun masih banyak potensi sumber energi terbarukan belum di manfaatkan. Seperti Energi Matahai, dan Angin.

## 3.4. Kebijakan Untuk Mendorong Perdagangan Karbon REDD
Reducing  Emissions  from  Deforestation  and  Forest  Degradation  (REDD)  merupakan  upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan dengan menggunakan pendekatan nasional dan implementasi di regional.  Hutan  Indonesia  memegang  peran  strategis  dalam  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim sehingga menjadikan Indonesia sangat berkepentingan dengan REDD. Indonesia merupakan salah satu negara  REDD  yang  telah  aktif  berperan  dalam  negosiasi  terkait  hutan  dan  REDD.  Kegiatan  REDD merupakan aksi yang dapat diukur atau hasilnya dinyatakan sebagai pengurangan atau penghindaran emisi/peningkatan stok karbon.
Dari  sisi  regulasi,  telah  di  undangkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Dengan demikian, hal yang berkaitan dengan upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan menuju green economy.
Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lahan lebih dari 7 juta ha dengan luas hutan 4 juta ha, dan yang dilindungi lebih dari 1 juta ha. Dengan potensi sumber hutan yang besar dan lahan gambut maupung  mangrove  dapat  di  manfaatkan  untuk  perdagangan  karbon,  mengingat  harga  karbon  di pasaran global berkisar 4-5 dolar per ton. Hal ini sangat potensial apabila di kelola dengan bijak untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Sebagai pembanding dari perdagangan  karbon  yang  telah  ada,  yaitu  Kalimantan  Barat  yang  mamiliki  hutan  gambut  telah melakukan perdagangan karbon dengan investor Macquarie Group dari Australia yang di fasilitasi oleh Fauna  dan  Flora  Internasional  (FFI).  Perdagangan  karbon  merupakan  wujud  nyata  dalam  upaya menjaga dan melestarikan fungsi  hutan  khususnya  lahan gambut dan mangrove dalam mengurangi
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
emisi, yang pada giliranya akan meminimalisir dampak perubahan ikim. Dengan potensi hutaN yang ada di Kalimantan Utara sudah seharusnya bergerak menuju perdagangan karbon.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
Dalam  upaya  menuju  green  economy  di  Provinsi  Kalimantana  Utara,  ada  2  (dua)  hal  penting sebagai langkah pertama, yaitu pertama mendorong energi terbarukan sebagai sumber energi listrik, kedua  memanfaatkan  potensi  hutan  khususnya  lahan  gambut  dan  mangrove  untuk  dijadikan perdagangan karbon. Kedua upaya ini, dapat menjadi katalisator dalam pertumbuhan perekonoian di Kalimantan Utara.
1. Kebijakan untuk mendorong energi terbarukan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan telah  dalam  tahap  pembangunan  PLTA  Kayan  dan  PLTA  mentarang  Induk.  Walaupun masih  banyak  potensi  energi  terbarukan  yang  belum  di  manfaatkan  seperti  energi matahari  dan  angin.  Hal  ini  upaya  dalam  transisi  dari  enegi  fosil  yang  tak  dapat diperbaharui menuju energi baru terbarukan yang terus berlanjut.
2. Total luas tahunan akibat penambahan lahan gambut yang mengalami Oksidadi Biologis di Kalimantan Utara
Tahun Luas Lahan Gambut Terdegradasi (Ha) 2001 1680 2002 1685 2003 1701 2004 2710 2005 2690 2006 2783 2007 1816 2008 1843 2009 1883 2010 2766 2011 3926 2012 2145
Sumber : Indonesia National Carbon Accounting System
Hasil  ini  termasuk  emisi  gas  rumah  kaca  yang  sedang  berlangsung  dari  gambut  yang terdegradasi  yang  rusak  selama  bertahun-tahun  sebelumnya.  Permasalaahn  degradasi lahan gambut ini, sangat perlu di tanjak lanjuti dengan kebjakan dan komitmen bersama. Kebijakan untuk mendorong perdagangan karbon REDD, saat ini belum adanya wacana menuju perdagangan karbon di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat potensi hutan yang tersedia sangat layak. Dalam rangka menuju green economy, perdagangan karbon sangat layak  di  implementasikan.  Selain  menjaga  keasrian  hutan  dan  berdampak  mengurangi lajunya  perubahan  iklim  sekaligus  juga  memberikan  nilai  tambah  fiskal  pada  negara maupun keuangan daerah yang mana bisa di jadikan modal pembangunan.
5. Rekomendasi
1. Perlu adanya kajian model pengembangan energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara  untuk  mengukur  efektivitas  dari  energi  yang  ingin  di  capai.  Dengan  demikian,
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
diketahuinya  kebutuhan  real  listrik  untuk masyarakat dan  kebutuhan  untuk penunjang industri.
2. Pemerintah Provinsi perlu memperhatikan keadilan dalam pendistribusian energi listrik ke pelosok, terpencil, terdepan maupun tertinggal supaya dapat dirasakan kebaikan dari energi baru terbarukan.
3. Pemerintah  Provinsi  dan  DPRD  Provinsi  perlu  menyediakan  payung  hukum  untuk turunan dari Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang pengembangan energi baru terbarukan.
4. Pemerintah  Provinsi  dan  DPRD  Provinsi  Kalimantana  Utara  perlu  meningkatkan kemampuan  fiskal  melalui  perdagangan  karbon  sehingga  ada  modal  pembangunan  di Kalimantan Utara.

## Daftar Pustaka
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nsional.  2013.  Kumpulan  Pemikiran  Pengembangan  Green
Economy di Indonesia. Jakarta. Tersedia online dalam
https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20210907145414.pdf
Badan  Pusat  Statistik  Kalimantan  Utara.  Ringkasan  Eksekutif  Kondisi  Perekonomian  Provinsi Kalimantan  Utara  Menurut  Lapangan  Usaha  Triwulan  I-2022.  Tersedia  online  pada https://kaltara.bps.go.id/publication/2022/05/26/2b3440185c1db72a7844e305/ringkasan- eksekutif-kondisi-perekonomian-provinsi-kalimantan-utara-menurut-lapangan-usaha- triwulan-i-2022.html (diakses pada 14 juni 2022)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Pemprov Kaltara Teken Kontrak Kerja Sama PLTA  Mentarang  Induk  dengan  PT  KHN  dan  PLNE.  Tersedia  online  pada https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/pemprov-kaltara-teken-kontrak-kerja-sama-plta- mentarang-induk-dengan-pt-khn-dan-plne/  (diakses 14 juni 2022)
Institute For Essensial Services Reform. 2021. Waspadai Emisi di Sektor Energi, Perlu Strategi Khusus untuk  Turunkan  Emisi.  Tersedia  online  dalam  https://iesr.or.id/iesr-waspadai-emisi-di-sektor- energi-perlu-strategi-khusus-untuk-turunkan-emisi
Institute  For  Essensial  Services  Reform.  2021.  Laporan  Climate  Transparency.  Tersedia  online https://iesr.or.id/pustaka/laporan-climate-transparency
Institute  For  Essensial  Services  Reform.  2022.  Pengoperasian  PLTU  Secara  Fleksibel  untuk Mengakomodasi  Penetrasi  Energi  Terbarukan  Yang  Tinggi.  Tersedia  online  pada https://iesr.or.id/pengoperasian-pltu-secara-fleksibel-untuk-mengakomodasi-penetrasi-energi- terbarukan-yang-tinggi
Indonesia National Carbon Accounting System. 2011.  Emisi Bersih Gas Rumah Kaca. Tersedia onlin pada http://incas.menlhk.go.id/id/data/north-kalimantan/
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2022. Siaran Pers. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah  Karbon  Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi.  Jakarta.  Tersedia  online  dalam https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah- karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial.
Kaheron Eman. 2020. Urgensi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia. Disampaikan pada Acara Seminar Nasional KAHMI. Jakarta. Tersedia online dalam https://pushep.or.id/wp- content/uploads/2020/04/Urgensi-UU-Energi-Baru-dan-Terbarukan-di-Indonesia-Kahmi.pdf
Vol. 4, No. 2, pp 123 – 131 doi: 10.14710/jebt.2023.17393
Knowlegde  Center  Perubahan  Iklim.  Tentang  Perubahan  Iklim.  Tersedia  online  pada http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/  (diakses 14 juni 2022)
Morison. 2017. Metode Penelitian Survei. Kencana Prenada Media Group. Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Tentang Kebijakan Energi Nasional.
Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon  Untuk Pencapaian  Target  Kontribusi  Yang  Ditetapkan  Secara  Nasional  Dan  Pengendalian  Emisi  Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional