## Risalah
Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 108-118
Sanksi  Kepada  Amerika  Serikat  Atas  Tindakan Unilateralnya Terhadap Suriah Dengan Alasan Penggunaan Senjata Kimia
Mutiara 1 , Mahendra Putra Kurnia 2 , Rika Erawaty 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: mutiararraa17@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: mp_Sheva@yahoo.com
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: Erawaty_rika@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The United States, Britain, and France took unilateral action by ring missiles into the Syrian state because the Syrian government used chemical weapons against its people. The purpose of this research is to nd out and analyze the acts committed by the United States as a violation of international humanitarian law and to nd out and analyze the sanctions that will be received by the United States, Britain, and France if the act  violates  international  humanitarian  law.  The method  used in  research uses  the  normative  juridical approach or what is also called doctrinal research, namely legal issues that are the object of study, will be analyzed using Black Letter Law and relevant legal theories, including legal principles and doctrine. Based on the research, the United States took unilateral action against Syria because of Syria's alleged use of chemical weapons, which has not obtained strong evidence regarding this truth. Therefore, the United States has violated international law provisions, namely the United Nations' Charter (UN). For its actions, the United States, Britain, and France must be responsible according to the UN Security Council and be sanctioned according to the UN Charter.
Keywords: unilateral action; chemical weapon; international law.

## ABSTRAK
Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis melakukan tindakan unilateral berupa menembakkan rudal ke negara Suriah dengan alasan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap rakyatnya sendiri.  Tujuan dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa  tindakan yang dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  tersebut  merupakan  suatu  pelanggaran  bagi  hukum  humaniter internasional  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  sanksi  yang  akan  didapat  oleh  Amerika  Serikat, Inggris  dan  juga  Perancis  jika  perbuatan  tersebut  telah  melanggar  hukum  humaniter  internasional. Metode yang  digunakan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau yang disebut  juga  dengan  penelitian  doktrinal  yaitu  permasalahan  hukum  yang  menjadi  obyek  kajian,  akan dianalisis menggunakan Black Letter Law dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum, dan  doktrin.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Amerika  Serikat  melakukan  tindakan  sepihak  kepada Suriah karena dugaan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah yang hingga saat ini masih belum mendapatkan bukti yang kuat terkait kebenaran tersebut. Oleh karena itu Amerika Serikat telah melanggar  ketentuan  hukum  internasional  yaitu  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  atas perbuatannya Amerika Serikat, Inggris dan Perancis harus bertanggungjawab sesuai prosedur dari Dewan Keamanan PBB dan diberikan sanksi sesuai Piagam PBB.
Kata Kunci: tindakan unilateral; senjata kimia; hukum internasional.

## PENDAHULUAN
Perang  timbul  karena  adanya  permusuhan  antara  dua  negara  atau  lebih  yang  bisa disebabkan  karena  faktor  bangsa,  agama,  suku  dan  sebagainya  serta  adanya pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih. Pada negara yang sedang berperang tentu saja terdapat banyak penduduk sipil dan tentara yang menjadi korban. Perang merupakan konflik tertinggi dari pertikaian antar negara, dalam hal ini berarti sebelum  terjadinya  perang,  pertikaian  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  cara perundingan  terlebih  dahulu.  Namun  perang  dapat  dibenarkan  asal  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Hukum  Humaniter  Internasional.  Hal  tersebut  terdapat pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 Piagam PBB.
Tanggal 14 April 2018 Amerika Serikat menembakkan rudal ke negara Suriah dengan dua sasaran  utama  yaitu  Pusat  Penelitian  di  daerah  Damaskus  dan  Instalansi  Penelitian Senjata  Kimia  di  Barat  Homs. 1 Menurut  ketua  gabungan  Kepala Staf  Amerika  Serikat, Jendral  Joseph  Dunford,  mengklaim  pihak  sekutu  telah  meluncurkan  rangkaian  rudal yang mengenai dan menghancurkan dua target yang secara spesifik berkaitan dengan progam senjata kimia milik rezim Suriah
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  yang  menyerang  negara  Suriah menimbulkan  kecaman  dari  berbgai  pihak  karena  perbuatan  Amerika  Serikat  tidak memiliki  persetujuan  dari  Dewan  Keamanan  PBB,  bahkan  pada  saat  penyerangan tersebut Dewan Keamanan PBB masih melakukan penyelidiki kasus penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah. Pada tanggal 13 September 2018, hasil penyelidikan Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa negara Suriah terbukti melakukan serangan senjata kimia. 2
Berkaitan  dengan  tindakan  unilateral  yang  dilakukan  oleh  negara  Amerika  Serikat tersebut,  penelitian ini membahas dua hal yaitu pertama Apakah perbuatan unilateral Amerika Serikat terhadap Suriah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan yang kedua  adalah  apa  sanksi  bagi  Amerika  Serikat  atas  tindakan  unilateralnya  terhadap Suriah dengan alasan penggunaan senjata kimia?

## METODE
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan doctrinal , pendekatan doctrinal yang  dimaksud  adalah  pendekatan  berdasarkan  ketentuan perundangan-undangan  ( Black  Letter  Law ),  sesuai  dengan  persfektif  hukum  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( United Nation Charter ), Konvensi Den Haag 1899, Konvensi Den  Haag  1907,  dan  Konvensi  Jenewa  1949  untuk  digunakan  dalam  menentukan pertanggungjawaban  secara  Hukum  Humaniter  Internasional  atas  tindakan  unilateral Amerika Serikat terhadap Suriah serta sanksi yang di dapat oleh Amerika Serikat. Asas
1 Pemikiran  Rakyat;  Rusia  Sebut  Rudal  Amerika  Serikat  Menyasar  Basis  Militer  Suriah  http:// www.pemikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/04/17rusia-sebut-rudal-amerika-serikat-menyasar-basis- militer-suriah-44290, diakses terakhir Tanggal 28 Mei 2018 Pukul 12.09 WITA.
2 PBB: Pasukan Suriah Terbukti Melakukan Serangan Senjata Kimia Lebih 20 Kali, http://google.co.id/amp/s/m/liputan-6/amp/3643200/pbb-pasukan-suriah-terbukti-melakukan- serangan-senjata-kimia-lebih-dari-20-kali, diakses terakhir Tanggal 27 Januari 2019 Pukul 20.00 WITA.
hukum,  teori  hukum  internasional,  prinsip  dan  doktrin  tersebut  antara  lain;    a.  Teori Keamanan; b. Asas Non-Intervensi; c. Teori Self-Defence ; serta dasar hukum lainnya yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang terjadi, serta dokumen yang kemudia dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kuantitatif untuk mendekskripkan jawaban dengan menganalisis apakah Amerika Serikat telah melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional atas tindakan unilateralnya  yang menyerang Suriah  atas  dasar  dugaan  serangan  senjata  kimia  oleh  pemerintah  Suriah  terhadap warga  sipil  di  Douma  yang  belum  diselidiki  kebenaranya  serta  sanksi  atau pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada Amerika Serikat

## PEMBAHASAN

## Tindakan  Unilateral  Amerika  Serikat  Terhadap  Suriah  Menurut  Hukum  Humaniter
Internasional
Amerika  Serikat  yang  diikuti  oleh  Perancis  dan  juga  Inggris  melakukan  penyerangan dengan  menembakkan  sekitar  100  rudal  ke  negara  Suriah,  hal  tersebut  bermula  dari pernyataan pada perang Saudara yang terjadi di negara Suriah tersebut. Konflik Suriah tersebut berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil  Daraa.  Pada  bulan  Maret  2011,  15  pelajar  berumur  antara  9  sampai  15  tahun menulis slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota. Slogan-slogan tersebut berbunyi “Rakyat menginginkan rezim turun.” Melihat aksi 15 pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu Presiden Bashir al Assad menangkap dan memenjarakan  anak-anak  ini.  Akibatnya,  lahirlah  gelombang  protes  yang  menuntut pembebasan  anak-anak  tersebut.  Akan  tetapi  reaksi  tentara  terhadap  protes  itu berlebihan, mereka menembaki para demonstrasi dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Reaksi itu tidak meredakan protes, sebaliknya protes tersebut semakin meluar dari Deraa menuju kota-kota lain dipinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau Laut tengah Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur.
Protes  dan  demonstrasi  ini  kemudian  berkembang  menjadi  perang  sipil  yang  besar. Pihak  dari  rezim  yang  berkuasa  di  Suriah  yang  melihat  protes  dan  demonstrasi  yang besar  tersebut  mengancam  akan  menggunakan  senjata  kimia  dan  biologi  untuk  para demonstran tersebut. 3 Hal tersebut membuat pihak dari Dewan Keamanan PBB curiga terhadap  negara  Suriah,  Dewan  Keamanan  PBB  pun  melakukan  penyelidikan  terkait apakah  negara  Suriah  melakukan  serangan  dengan  menggunakan  senjata  kimia  atau tidak,  Dewan  Keamanan  PBB  dalam  hal  ini  mulai  bekerja  sama  dengan  organisasi pengawas senjata kimia atau Organitation for Prohibiton of Chimecal Weapon (OPCW). Menurut laporan sementara dari OPCW pada tanggal 7 Juli 2018 bahwa adanya dugaan terkait berbagai macam bahan kimia organik yang telah diklorinisasi dikota yang dikuasai oleh para pemberontak di wilayah Ghouta timur dekat Damaskus Suriah. Akan tetapi, belum  ada  terbukti  yang  jelas  terkait  hal  tersebut  dan  menurut  laporan  sementara
3 A Muchaddam Fahham dan A M Kartaatmaja, “Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya,” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional , 5.1 (2016).
OPCW,  terdapat  puluhan  warga  sipil  yang  tewas  di  tempat  yang  sama.  Dari  laporan sementara tersebut pihak dari pemerintah Suriah terus membatah terkait penggunaan senjata kimia di wilayahnya. 4
Dewan Keamanan PBB masih terus menyelidiki terkait penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh negara Suriah. Akan tetapi, pada saat Dewan Keamanan PPB dan OPCW masih menyelidiki terkait penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh negara suriah tersebut,  salah satu anggota  Dewan  Keamanan  tetap  PBB  secara  tidak  langsung akan melakukan  serangan  dengan  dibantu  oleh  Inggris  dan  juga  Perancis.  Tepatnya  pada tanggal 13 April 2018 presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi pernyataan di gedung  putih  terkait  serangan  yang  akan  dilakukannya.  Donald  Trump  mengatakan bahwa serangan yang akan dilakukannya pada tanggal  14 April 2018 tersebut semata- mata  untuk  mencegah  penggunaan  senjata  kimia  di  Suriah,  sekaligus  menjaga perdamaian dan keamanan dunia Internasional, karena apa yang telah dilakukan oleh Suriah  merupakan  salah  satu  yang  membahayakan  keamanan  dan  perdamaian  dunia internasional. 5
Pada  Tanggal  14  April  2018  Amerika  Serikat  mulai  melancarkan  aksinya  dibantu  oleh Inggris  dan  juga  Perancis.  Amerika  Serikat,  Inggris  dan  juga  Perancis  mulai menembakkan  sekitar  100  (seratus)  rudal  ke  lokasi  yang  diduga  kuat  sebagai  pusat penyimpanan dan juga pembuatan senjata kimia. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa  tujuan  dari  serangan  ini  adalah  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  negara Suriah  atas  pembuatan,  penyerangan,  dan  penggunaan  senjata  kimia.  Serangan  yang diluncurkan  oleh  Amerika  Serikat,  Inggris  dan  juga  Perancis  ini  ditargetkan  untuk menyerang  fasilitas  senjata  kimia  di  Suriah.  Menurut  Kepala  Staf  Gabungan  Amerika Serikat  Joseph  Dunford,  ada  dua  target  yang  akan  menjadi  pusat  penyerangan  yaitu pusat  riset  dan  pengembangan di  daerah  Barzeh,  Damaskus  dan  lokasi penyimpanan senjata kimia di Him Shinshar, sebelah barat Homs. 6
Subjek  hukum  dalam  perbuatan  unilateral  Amerika  Serikat  terhadap  Suriah  adalah negara  Amerika  Serikat  sebagai  pelaku  utama  dalam  penyerangan  penyerangan terhadap Suriah dan dibantu oleh Inggris dan juga Perancis sedangkan menjadi korban dalam penyerangan tersebut adalah negara Suriah. Berikut diuraikan peran dari masing- masing subjek hukum penyerangan tersebut, (1) Amerika Serikat sebagai pelaku utama dalam penyerangan rudal ke negara Suriah. Pihak Amerika Serikat menegaskan bahwa tindakan  yang  dilakukannya  ini  agak  memberikan  efek  jera  yang  kuat  terhadap
4 Nawal  al-Maghafi. Investogasi  BBC  tentang  Senjata  Kimia  di  Suriah:  ‘Gentar,  Busa  dari  Mulut’ . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577.  Diakses  terakhir  tanggal  27  Nopember  2019  Pukul 20.00 WITA
5 Voa  Indonesia. Trump  Telah  Beritahu  Kongres  Alasan  Serangan  Terhadap  Suriah. https://www.voaindonesia.com/a/trump-telah-beritahu-kongres-alasan-serangan-terhadap- suriah/4349893.html. Diakses terakhir Tanggal 25 Nopember 2019. Pukul 21.00 WTA
6 Pemikiran  Rakyat;  Rusia  Sebut  Rudal  Amerika  Serikat  Menyasar  Basis  Militer    Suriah  http:// www.pemikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/04/17rusia-sebut-rudal-amerika-serikat-menyasar-basis- militer-suriah-44290, diakses terakhir Tanggal 28 Mei 2018 Pukul 12.09 WITA

## Risalah
Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 108-118
pembuatan, penyebaran dan penggunaan senjata kimia. 7 (2) Inggris merupakan salah satu negara yang ikut membantu penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke negara Suriah, (3) Perancis juga merupakan salah satu yang membantu Amerika Serikat. Alasan Perancis ikut dalam penyerangan ke negara Suriah sama dengan Amerika Serikat dan Inggris yaitu Suriah menggunakan serangan senjata kimia untuk menyerang warga sipilnya,  walaupun  belum  ada  bukti  yang  jelas  terkait  hal  tersebut  dan  (4)  Suriah merupakan  korban  dalam  penembakkan  rudal  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat, Inggris dan juga Perancis karena alasan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap rakyatnya.
Amerika  Serikat,  Perancis  dan  juga  Inggris  bergerak  untuk  menyerang  Suriah  tanpa persetujuan  dari  Dewan  Keamanan  PBB,  Dewan  keamanan  PBB  masih  menyelidiki terkait kasus penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Suriah akan tetapi Amerika Serikat, Perancis dan juga Inggris menembakan rudal ketempat penelitian senjata kimia di wilayah Suriah. Seharusnya yang menentukan suatu perbuatan tersebut mengancam perdamaian dan keamanan dunia adalah Dewan Keamanan PBB, hal tersebut termuat dalam Pasal 39 Piagam PBB.
Dalam  Hukum  Humaniter  Internasional  secara  luas  mengatur  tentang  beberapa peradilan yang dapat menentukan hukuman bagi negara yang melakukan penyerangan ke negara lain salah satunya adalah Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag merupakan cabang yang sangat penting dalam hukum humaniter internasional. Konvensi ini memuat aturan mengenai perilaku permusuhan dan telah dijabarkan dalam konferensi perdamaian internasional tahun 1899 dan 1907. Para  peserta  perjanjian  mengadopsi  sejumlah  deklarasi  dan  perjanjian  yang dimaksudkan untuk menetapkan pembatasan sarana dan metode berperang, antara lain Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, berbagai perjanjian mengenai perilaku perang di laut tahun 1907 dan deklarasi terkait larangan penggunaan gas beracun dan peluru “dum - dum” tahun 1899. Dalam hukum Den  Haag  maupun  Hukum  Jenewa  adalah  cabang  dari jus  in  bello ,  yaitu  hukum internasional mengenai praktik-praktik yang dapat diterima daloam pelaksanaan perang dan konflik bersenjata.
Selain  konvensi  Den  Haag,  hukum  humaniter  internasional  juga  memiliki  instrumen hukum  lain  yang  berisi  ketentuan-ketentuan  mengenai  perlindungan  korban  konflik bersenjata  yang  dikenal  sebagai  Konvensi  Jenewa  1949.  Konvensi-konvensi  Jenewa merupakan hasil dari sebuah proses yang berkembang melalui sejumlah tahap dalam kurun waktu 1864-1949, yaitu proses yang berfokus melindungi orang sipil dan orang- orang  yang  tidak  dapat  bertempur  lagi  dalam  konflik  bersenjata.  Akan  tetapi  dalam hukum  humaniter  internasional  hanya  berpaku  pada  Konvensi  Jenewa  dan  Konvensi Den  Haag,  sedangkan  dalam  Konvensi  Jenewa  dan  Konvensi  Den  Haag  sendiri  tidak membahas  pengaturan  terkait  negara  yang  menyerang  negara  lain  denngan  secara sepihak  dan  bagaimana  sanksi  bagi  negara  tersebut.  Hukum  humaniter  internsional
7 Tempo.co 5 Hal Penting tentang Serangan Amerika Serikat ke Suriah https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1079533/5-hal-penting-tentang-serangan- amerika-serikat-ke-suriah diakses terakhir Tanggal 09 Oktober 2019 Pukul 21.59 WITA.
merupakan  bagian dari  PBB  sebagai Organisasi  Internasional  yang  bertujuan  menjaga keamanan  dan  perdamaian  dunia  internasional,  oleh  karena  itu  jika  suatu  negara melakukan penyerangan sepihak yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian dunia, PBB akan melakukan penyelidikan dan akan memberikan hukuman sesuai dengan apa  yang  telah  tercantum  dalam  piagam  PBB.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  telah melanggar sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, Pasal 2 ayat 3, Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 51 Piagam PBB.

## Sanksi Kepada Amerika Serikat Atas Tindakan Unilateralnya Terhadap Suriah Dengan Alasan Penggunaan Senjata Kimia
Serangan  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  terhadap  Suriah  telah  mengakibatkan kerugian  berupa  rusaknya  pusat  penelitian  senjata  kimia  milik  suriah,  dan  melukai beberapa  orang  warga  sipil.  Seperti  di  ketahui  bahwa  serangan  yang  di  lakukan  oleh Amerika  Serikat  ini  adalah  tindakan  yang  melanggar  ketentuan  hukum  humaniter internasional  yaitu  dengan  mendahului  kewenangan  DK  PBB  dalam  hal  mencari kebenaran atas alasan dari penyerangan terhadap Suriah tersebut.
Statuta  Roma  memiliki  sanksi  bagi  suatu  negara  yang  melakukan  pelanggaran, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  merupakan  bagian  hukum  humaniter internasional  yang  bertujuan  untuk  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  dunia, mempunyai sanksi bagi suatu negara yang menandatangani Piagam PBB untuk tunduk dan patuh terhadap piagam PBB. Sanksi yang akan diberikan oleh PBB jika suatu negara telah  melanggar  piagam  PBB,  melalui  Dewan  Keamanan  PBB.  Terganggungnya perdamaian dan keamanan internasional dapat diindentifikasi melalui tiga situasi yaitu adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Situasi ini tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam piagam PBB karena ingin memberikan keleluasaan kepada Dewan Keamanan tanpa harus menetapkan dan merespon situasi- situasi  tersebut.  Situasi-situasi  tersebut  merupakan  prasyarat  bagi  Dewan  Keamanan dalam  memberikan  rekomendasi  atau  memutuskan  untuk  mengambil  tindakan- tindakan  memelihara  dan  mengembalikan  perdamaian  dan  keamanan  internasional sebagaimana ditetapkan di dalam bab VII, Pasal 39, dan Pasal 41 piagam PBB.
Pasal  39  dan  Pasal  41  memiliki  hubungan  kausal.  Piagam  PBB  menegaskan  bahwa tindakan  Dewan  Keamanan  dalam  mengambil  langkah-langkah  non  militer  termasuk pemberlakuan  sanksi  hanya  dapat  dilakukan  setelah  terlebih  dahulu  menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi dan  konsisten  bahwa  pemberlakuan  sanksi  bertujuan  untuk  memelihara  atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Secara umum sanksi Dewan Keamanan terdiri atas: 8
8 Poppy Luciana Sitompul. 2012. Tesis: Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 55.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 108-118

## 1. Sanksi ekonomi dan finansial;
Sanksi  ekonomi  bertujuan  untuk  mencegah  aliran  komoditas  atau  produk  dari  dan  ke negara yang dikenakan sanksi. Embargo atas ekspor dilakukan untuk melemahkan negara yang  dikenakan  sanksi  dengan  menutup  aksesnya  terhadap  suplai  komoditas  atau produk strategis, sementara embargo atas impor bertujuan untuk menutup akses negara yang dikenakan sanksi atas pertukaran nilai mata uang yang dibutuhkan dalam transaksi internasional.  Sanksi  ekonomi  meliputi  sanksi  ekonomi  komprehensif  ( comprehensive economic sanction) yang diberlakukan dengan pengecualian khusus, dan sanksi ekonomi khusus (particular economic sanction) .
Sanksi  finansial  fokus  pada  larangan  arus  keuangan  dan  sumber-sumber-sumber ekonomi  dari  dan  ke  negara  yag  dikenakan  sanksi  termasuk  pembekuan  atau pengamanan asset negara yang dikenakan sanksi.

## 2. Sanksi non ekonomi
Sanksi  non  ekonomi  merupakan  langkah-langkah  yang  bertujan  untuk  membatasi negara yang dikenakan sanksi dalam melakukan hubungan dengan dunia luar di dalam kepentingan  diluar  perdagangan.  Dewan  Keamanan  PBB  juga  telah  memberlakukan beberapan sanksi ekonomi.
Landasan hukum pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB adalah Bab VII khususnya Pasal 41 Piagam PBB, sebagai implementasi Pasal 24 Piagam PBB mengenai fungsi  dan  wewenang  Dewan  Keamanan.  Sebelum  menetapkan pemberlakuan  sanksi ekonomi  yang  diserukan  melalui  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB,  Dewan  Keamanan harus  melakukan  pengamantan  terhadap  situasi  yang  dikhawatirkan  mengancam perdamaian  dan  keamanan  internasional  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  39 Piagam  PBB.  Sebelum  memberikan  rekomendasi  atau  keputusan  tentang  tindakan sementara yang dianggap perlu atau diinginkan sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 40 Piagam PBB. 9
Pada  dasarnya  Dewan  Keamanan  PBB  mendapat  kewenangan  untuk  menyelesaikan pertikaian  yang  tidak  terbatas  hanya  pada  negara  anggota  PBB  saja,  apabila  terjadi pertikaian antar negara yang bukan anggota PBB maka para pihak dapat mengajukan masalah tersebut untuk diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB, maka badan ini akan melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana ditetapkan Piagam PBB. Berdasarkan Pasal 35 ayat 2, sekalipun pihak-pihak yang bertikai bukan anggota PBB mereka tetap dapat membawa pertikaiannya kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum dengan terlebih  dahulu  menyatakan  kesediaan  menerima  kewajiban,  sebagai  akibat  dari penyelesaian pertikaian secara damai sebagaimana ditetapkan oleh Piagam. Para pihak sedapat  mungkin  menyelesaikan  pertikaian  dengan  cara-cara  damai,  baik  melalui negosiasi,  penyelidikan,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrasi,  penyelesaian  menurut  hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional atau dengan cara-cara demikian.
Terkait dengan situasi ini, Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi prosedur maupun  cara-cara  penyesuaian  dengan  mempertimbangkan  prosedur  maupun  cara-
9 Elias Davidsson, Op.cit ., Hal 21.
cara  penyesuaian  dengan  mempertimbangkan  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang telah diterima para pihak.
Kasus  penyerangan  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  terhadap  Suriah  telah melanggar ketentuan dari piagam PBB yaitu pada Pasal 2 ayat 4, dan pasal 51. Di pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa negara anggota harus menahan diri dalam penggunaan kekerasan  terutama  penggunaan  senjata,  Amerika  Serikat  menyerang  negara  Suriah tanpa  persetujuan  pihak  dari  Dewan  Keamanan  PBB  dikarenakan  dari  Pihak  Dewan keamanan PBB masih menyelidiki terkait penyerangan menggunakan senjata kimia yang dilakukan oleh negara  Suriah.  Dalam pengambilan  keputusan  Dewan  Keamanan PBB. Proses  pengambilan  keputusan  meliputi  kegiatan  mengkonsep  sebuah  keputusan, menetapkan  landasan  keputusan,  hal-hal  yang  melatarbelakangi  penggambilan keputusan,  penetapan  garis  besar  keputusan,  pengadopsian  sebuah  keputusan  baik melalui  consensus  atau  pemungutan  suara  dan  pemberlakuannya. 10 Pengambilan keputusan terkait pemberlakuan Resolusi Dewan Keamanan dirancang dengan sebaik- baiknya  dengan  tujuan  tidak  adanya  penyalahgunaan  kekuatan  politik  oleh  Dewan Keamanan.  Mekanisme  yang  telah  ada  dapat  lebih  diefektifkan  dengan  menerapkan prinsip-prinsip  dasar  penegakan  hukum  meliputi  prinsip  transparansi,  konsistensi, kesetaraan, proses yag adil, dan prinsip proposionalitas.
Keputusan untuk mengenakan sanksi ada dua tahapan pendahuluan yakni: 11
1. Mencari bukti pelanggaran kewajiban berdasarkan konstitusi atau konvensi lainnya. Bukti  dapat  diberikan  dalam  laporan  melalui  pemeriksaan  atau  berdasarkan pengaduan atau petisi;
2. Penentuan oleh organ yang berwenang bahwa telah terjadi suatu pelanggaran.
Setelah  menetapkan  situasi  yang  merupakan  ancaman  terhadap  perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 39 Piagam PBB,  proses  selanjutnya  adalah  pengambilan  keputusan  oleh  Dewan  Keamanan  yang merujuk kepada konstitusi organisasi, Piagam PBB Pasal 27.
Dari  penjelasan-penjelasan  tersebut,  sesuai  dengan  Pasal  39  Piagam  PBB  yang menyebutkan  bahwa  Dewan  Keamanan  PBB  diberi  wewenang  untuk  menyatakan bahwa  ada  sesuatu  keadaan  yang  mengancam  perdamaian  dan  keamanan internasional.  Dalam  hal  ini  seharusnya  Dewan  Keamanan  PBB  memberikan  sanksi kepada  Amerika  Serikat  atas  tindakan  unilateralnya  terhadap  Suriah,  padahal  sudah jelas kalau Dewan Keamanan PBB masih menyelidiki kasusu tersebut, agar perdamaian dan  ketentraman  internasional  bisa  terjaga.  Dan  PBB  memberikan  kewenangan  pada Dewan  Keamanan  PBB untuk  mengambil  tindakan  yang  tidak  berupa  kekerasan  akan tetapi tetap memberikan efek jera bagi suatu negara dan juga menjadi pembelajaran bagi negara lain agar tidak terjadi hal yang sama seperti yang dilakukan negara Amerika Serikat.
10 Henry G, Schermers and Niels M.Blokker, Op.cit . halaman 493
11 D.W.Bowett,Q.C.,LL.D,  1992, Hukum  Organisasi  Internasional, Ahli  Bahasa  oleh  Bambang  Iriana Djajamadja, Penerbit Grafika,. Hal. 189.

## Risalah
Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 108-118
Tindakan efek jera yang dimaksud oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB Akan tetapi jika Pasal 41 Piagam PBB tidak memberikan efek jera terhadap Amerika Serikat maka Pasal 42 Piagam PBB dapat menjadi dasar Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi. Resolusi sebagai sanksi terhadap Amerika Serikat, Inggris dan juga  Perancis  atas  tindakan  unilateralnya  terhadap  Suriah.  Resolusi  tersebut  berupa memerintahkan kepada selutuh anggota PBB untuk melakukan pemutusan seluruh atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara pos, telegrap  radio  dan  alat-alat  komunikasi  lainnya  sesuai  dengan  Pasal  41  Piagam  PBB. Akan tetapi jika Pasal 41 tidak memberikan efek jera terhadap Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis maka Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan Pasal 42 Piagam PBB  berupa  tindakan  dengan  mempergunakan  angkatan  udara,  laut  atau  darat  yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota PBB.
Sebelum  Dewan  Keamanan  PBB  mengeluarkan  Resolusi  terkait  sanksi  yang  diberikan kepada Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis, negara-negara yang tidak setuju atau menganggap  bahwa perbuatan  yang  dilakukan oleh  Amerika Serikat,  Inggris  dan juga Perancis merupakan pelanggaran karena telah melakukan tindakan unilateral terhadap Suriah, maka negara-negara tersebut dapat melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB atas dasar pemberian sanksi terhadap negara yang melakukan pelanggaran internasional.

## SIMPULAN
Tindakan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara Suriah  telah melanggar hukum humaniter internasional. Khususnya dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 3,  2  ayat  4,  Pasal  39  dan  Pasal  51.  Walaupun  dalam  hukum  humaniter  internasional khususnya  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Konvensi  Den  Haag  1907  yang  menjadi sumber  utama  hukum  humaniter  internasional  tidak  membhas  secara  khusus  terkait bagaimana jika suatu negara telah melakukan suatu tindakan unilateral terhadap negara lain  dan  juga  tidak  mengatur  terkait  hal  tersebut.  Akan  tetapi  hukum  humaniter internasional merupakan bagian dari PBB dan Piagam PBB merupakan bagian dari PBB yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  negara.  Maka  dari  itu  tindakan  yang  dilakukan  oleh Amerika Serikat telah mendahului kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai penjaga perlindungan dan Keamanan dunia Internasional.
Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis maka Dewan Keamanan PBB harus mengeluarkan Resolusi terkait sanksi yang diberikan kepada Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis. Isi Resolusi tersebut memerintahkan kepada  seluruh  anggota  PBB  untuk  melakukan  pemutusan  seluruh  atau  sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara pos, telegrap radio dan alat-alat komunikasi lainnya sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB. Akan tetapi jika  Pasal  41  tidak  memberikan  efek  jera  terhadap  Amerika  Serikat,  Inggris  dan  juga Perancis  maka  Dewan  Keamanan  PBB  dapat  memberlakukan  Pasal  42  Piagam  PBB berupa  tindakan  dengan  mempergunakan  angkatan  udara,  laut  atau  darat  yang
mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

## REFERENSI
Adolf, H. (1991). Aspek aspek negara dalam hukum internasional . RajaGrafindo Persada. BBC. 2018. Investogasi BBC Tentang Senjata Kimia Di Suriah:’Gemetar, Busa Keluar Dari mulu t’. Tersedia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577
Dewi, Y. T. N. (2013). Kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional . PT RajaGrafindo Persada.

## Charter of The United Nations
Fahham,  A.  M.,  &  Kartaatmaja,  A.  M.  (2016).  Konflik  Suriah:  Akar  Masalah  Dan Dampaknya. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  dan Hubungan Internasional , 5 (1).
Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar hukum internasional . Pusat Studi Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan  Pembangunan  bekerjasama  dengan  Penerbut PT Alumni.
Liputan  6,  PBB:  Pasukan  Suriah  Terbukti Melakukan  Serangan  Senjata  Kimia  Lebih  20 Kali. Tersedia: http://google.co.id/amp/s/m/liputan-6/amp/3643200/pbb- pasukan-suriah-terbukti-melakukan-serangan-senjata-kimia-lebih-dari-20-kali [27 Januari 2019]
Pratama,  W.  A.  W.  (2013). KELEMAHAN  LIGA  ARAB  SEBAGAI  ORGANISASI  REGIONAL DALAM MENANGANI KONFLIK-KONFLIK DI TIMUR TENGAH (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
Peoples,  C.,  &  Vaughan-Williams,  N.  (2014). Critical  security  studies:  An  introduction . Routledge.
Pemikiran  Rakyat.  2019. Rusia  Sebut  Rudal  Amerika  Serikat  Menyasar  Basis  Militer.
Tersedia:  http://www.pemikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/04/17rusia-sebut- rudal-amerika-serikat-menyasar-basis-militer-suriah-44290 [19 September 2019]
Popi Luciana Sitompul. FHUI. (2012). Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Bagi  Pemeliharaan  Perdamaian  dan  Keamanan Internasional Berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sefriani. (2011). Hukum Internasional: Suatu pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Sumeke,  Q.  G.  (2017).  PENGGUNAAN  SENJATA  KIMIA  DALAM  KONFLIK  BERSENJATA ANTAR  NEGARA  DITINJAU  DARI  HUKUM  HUMANITER  INTERNASIONAL. LEX PRIVATUM , 5 (6).
Tempo.co. 2018. 5 Hal Penting Tentang Serangan Amerika Serikat Ke Suriah . Tersedia https://dunia.tempo.co/read/1079533/5-hal-penting-tentang-serangan-amerika- serikat-ke-suriah [28 Mei 2018]
The Geneva Conventions of 1949
The Hague Convention of 1907

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2, Desember 2021, 108-118
VOA. 2018. AS, Inggris dan Perancis Nyatakan Serangan Terhadap Suriah Adalah Sah.
Tersedia: https://www.voaindonesia.com/a/as-inggris-perancis-serangan-atas- suriah-sah-/4349284.html [09 Oktober 2019]