## PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DISABILITAS KASUS NARKOTIKA
1* Bernata Rikardo Manalu, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia e-mail:
1* bernatarikardomanalu@gmail.com ( corresponding author )
2 mitrosubroto07@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  explores  the  implementation  of  rehabilitation  programs  for  disabled  drug offenders  in  Indonesian  penitentiary  institutions,  with  a  primary  focus  on  the  theory  of inmate  rehabilitation.  The  study  reveals that  these  institutions  provide a  comprehensive range  of  training,  encompassing  skill  development,  religious  engagement,  and  behavior rehabilitation.  The  theory  of  inmate  rehabilitation  serves  as  a  vital  framework  in  this process, facilitating positive behavioral transformation and preparing disabled inmates for reintegration  into  society.  Nevertheless,  various  hindrances,  such  as  staffing  imbalances, resource limitations, and inadequate skill development instructors, were identified. Despite these  challenges,  disabled  inmates  reported  positive  outcomes resulting from  these  drug rehabilitation  programs.  They  expressed  readiness  to  reintegrate  into  society  following their incarceration. These findings underscore the significance of rehabilitation within the criminal  justice  system,  especially  for  disabled  drug  offenders.  This  research  serves  as  a guide  for  enhancing  and  expanding  drug  rehabilitation  programs  within  penitentiary institutions, with the ultimate aim of helping inmates become more productive members of society.
Keywords: Rehabilitation Programs; Disabled Drug Offenders; Criminal Justice System
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Perkembangan sosial, budaya,  dan  teknologi  di masyarakat  telah menciptakan sebuah realitas yang kompleks dan penuh tantangan. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan  komunikasi,  dunia  telah  bertransformasi  menjadi  sebuah  tempat  yang  terkoneksi dan terinformasi dengan cepat. Namun, sisi gelap kemajuan ini juga memberikan ruang bagi perkembangan dampak negatif, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkotika dan  dampaknya  terhadap  masyarakat.  Bagian  yang  membawa  kesengsaraan  bahkan dalam kematian sebenarnya juga merupakan hasil dari teknologi canggih yang saat ini digunakan  dalam  dunia  medis  dan  farmatologis,  yaitu  narkotika  dan  psikotropika (apabila kedua zat ini tidak ada, dunia kedokteran akan mengalami kelumpuhan) (Kaligis & Didiosisworo, 2011).
Penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika  adalah  salah  satu  permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambah ke dalam masyarakat, membawa penderitaan, dan bahkan menyebabkan kematian (Simon & Suryano, 2011). Generasi muda, yang merupakan aset berharga bagi bangsa, seringkali menjadi korban utama dari penyalahgunaan narkotika ini. Data menunjukkan bahwa sekitar 4-4,5 juta penduduk Indonesia atau sekitar 2,2% dari total populasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Bahkan lebih tragis lagi, setiap harinya, sekitar 37 hingga 40 orang meninggal karena akibat penyalahgunaan narkotika.
Perkembangan  teknologi  juga  telah  memengaruhi  perkembangan  kejahatan narkotika.  Kejahatan  narkotika  bukan  lagi  permasalahan  domestik  satu  negara,  tetapi telah menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai negara (Gukguk & Jaya, 2019).  Indonesia,  sebagai  negara  maritim  yang  terdiri  dari  berbagai  pulau,  menjadi sasaran potensial bagi produksi dan distribusi narkotika secara ilegal (Hariyanto, 2018). Kejahatan  ini  seringkali  melibatkan  jalur  air  dan  jalur  darat  yang  melintasi  berbagai wilayah  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadikan  Indonesia  diberi  predikat  sebagai  negara darurat narkotika (Kemenkeu, 2020).
Untuk mengatasi  masalah penyalahgunaan narkotika yang semakin  memburuk, Indonesia telah melakukan upaya nyata, termasuk dalam hal perundang-undangan dan penegakan hukum. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah memperkuat peran Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Selain BNN, lembaga pemasyarakatan juga memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan pembinaan narapidana kasus narkotika. Narapidana yang telah terlibat dalam  penyalahgunaan  narkotika  memerlukan  pendekatan  khusus  untuk  membantu mereka sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.  Lembaga  pemasyarakatan  dianggap  sebagai  tempat  yang  strategis  untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana narkotika.
Sebagai  tempat  di  mana  narapidana  menjalani  hukuman,  lembaga pemasyarakatan bukan hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan, tetapi juga sebagai tempat pembinaan. Selama masa hukuman, narapidana harus mendapatkan kesempatan untuk merubah perilaku dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Ini merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan recidivis, yaitu ketika narapidana kembali melakukan pelanggaran pidana setelah dibebaskan.
Dalam  kasus  narapidana  disabilitas  kasus  narkotika,  peran  lembaga pemasyarakatan akan menjadi pusat perhatian yang penting, terutama dalam konteks penanganan  narapidana  yang  memiliki  disabilitas  dan  terlibat  dalam  kasus  narkotika. Lembaga  pemasyarakatan  harus  memiliki  pendekatan  dan  fasilitas  yang  sesuai  untuk
memberikan  pembinaan  yang  efektif  dan  mendukung  bagi  narapidana  disabilitas.  Ini mencakup pemberian aksesibilitas fisik dan dukungan psikososial yang diperlukan untuk membantu  narapidana  disabilitas  memahami  kesalahan  mereka,  mempersiapkan reintegrasi kembali ke masyarakat, dan menghindari recidivis.
Perbandingan  dan  kontras  antara  peran  lembaga  pemasyarakatan  dalam  dua konteks ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan profil narapidana yang mereka tangani.

## TINJAUAN PUSTAKA
Hariyanto  (2018)  membahas  pencegahan  dan  pemberantasan  peredaran  narkoba  di Indonesia dan memberikan pandangan tentang peran yang dimainkan oleh Kepolisian dan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam  upaya  ini.  Hariyanto  (2018)  menyajikan informasi  tentang  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  peredaran  narkoba  di Indonesia,  yang  penting  dalam  konteks  masalah  narkotika  di  negara  ini.  Namun, perluasan  konteks  ini  untuk  merujuk  pada  pembinaan  narapidana  yang  memiliki disabilitas kasus narkotika mungkin memerlukan informasi tambahan dan pendalaman tentang metode dan pendekatan yang digunakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam kasus seperti ini.
Studi dari Roni dan Nyoman (2019) membahas tindak pidana narkotika sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional. Ini dapat memberikan latar belakang yang relevan tentang sifat dan kompleksitas masalah narkotika dalam konteks kejahatan lintas batas negara. Ini adalah informasi yang relevan dalam konteks masalah narkotika, tetapi tidak secara langsung membahas peran lembaga pemasyarakatan atau pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika.
Satu  teori  yang  relevan  pembinaan  narapidana  disabilitas  kasus  narkotika  di lembaga  pemasyarakatan,  adalah  "Teori  Rehabilitasi  Narapidana".  Teori  ini  berkaitan dengan  upaya  untuk  mengubah  perilaku  narapidana,  membantu  mereka  kembali  ke masyarakat,  dan  mencegah  residivis.  Teori  rehabilitasi narapidana adalah  pendekatan yang menekankan upaya untuk mengubah perilaku narapidana, menghilangkan faktor penyebab pelanggaran hukum, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi kembali ke masyarakat. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa narapidana memiliki potensi untuk  memperbaiki  diri  dan  menjadi  warga  yang  lebih  produktif  dalam  masyarakat setelah menjalani hukuman.
Penerapan  teori  rehabilitasi  dalam  penelitian  dapat  membantu  memahami bagaimana  lembaga  pemasyarakatan  memfasilitasi  pembinaan  narapidana  disabilitas kasus narkotika dengan tujuan agar mereka bisa berubah menjadi individu yang lebih baik.  Hal  ini  mencakup  upaya-upaya  seperti  program  pendidikan,  pelatihan keterampilan, konseling, dan pendekatan keagamaan. Selain itu, juga dapat menjelaskan bagaimana  pembinaan  narapidana  disabilitas  kasus  narkotika  di  lembaga pemasyarakatan  mencerminkan  aspek-aspek  rehabilitasi,  seperti  pemahaman  akan kesalahan,  pemulihan  keagamaan,  perubahan  perilaku  positif,  dan  persiapan  untuk reintegrasi kembali ke masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan mengenai temuan dan fenomena yang sedang terjadi di lapangan dengan  melalui  pengamatan  secara  langsung,  melakukan  wawancara  dan  sumber penelitian lainnya yang berlandaskan studi ilmiah dan pendekatan teoritis.
Analisis  data  dikumpulkan  berdasarkan  yang  ditemukan  oleh  peneliti  secara langsung  di  lapangan,  kemudian  dilakukan  kesimpulan  dengan  membandingkan kesesuaian pernyataan subjek dengan makna yang ada dalam konsep penelitian (Tobing dkk, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  merupakan  kekuasaan  yang  berusaha  untuk  mencapai  ketertiban,  meskipun hukum  tersebut  memiliki  kuasa  akan  hak  untuk  memaksa  dan  berlaku  untuk  tiap individu sebagai  sanksi,  tetapi  hendaknya  untuk  menghindari  hukum  kekuasan,  yakni hukum  bagi  yang  berkuasa.  Perlu  untuk  diingat  bahwa  hukum  merupakan  salah  satu bentuk  perlindungan  akan  kepentingan  manusia,  sehingga  tidak  boleh  didefinisikan secara pasif dan menjadi bagian dari budak hukum (Mertokusumo, 1999).
Pembinaan  narapidana  berdasarkan  pada  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang Pemasyarakatan  yaitu  segala  rangkaian  kegiatan  dalam  melakukan  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan  yang  berlandaskan  sistem,  kelembagaan  dan  cara  pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Pengaturan Hukum yang dipakai adalah:
1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2) PP  No.31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Perkembangan  Warga  Binaan Pemasyarakatan;
3) PP  No.32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan;
4) Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor:M.02-PK.04.10  Tahun  1990  Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,
5) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Nani (Samaran) selaku staff di salah satu Lembaga Pemasyarakatan pada hari Minggu, 29 Oktober 2023 pukul  09.15  WIB,  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan dilakukan di Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaa yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimulai dari pelaksanaan pengelanan terhadap lingkungan  di  sekitar  lembaga  pemasyarakatan,  hal  tersebut  bertujuan  agar  warga binaan yang baru menjadi seorang narapidana dapat mengetahui segala tata tertib dan tanggung  jawab  yang  ada  di  Lembaga  pemasyarakatan,  nama-nama  petugas,  hak  dan kewajiban serta cara untuk menyampaikan keluhan.
Adapun pola pembinaan yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga  Pemasyarakatan  yakni  berupa  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian seperti pembinaan dalam kesadaran agama sesuai  dengan  kepercayaan  masing-masing,  pembinaan  terhadap  kesadaran  hukum, pembinaan intelektual (misalnya dalam bahasa Inggris), pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (seperti diadakannya senam pagi, pemberian fasiliatas akan sarana olahraga, adanya  penyuluhan  terkait  HIV  AIDS  dan  pemberian  makanan  layak  kepada  seluruh warga  binaan).  Pembinaan  kemandirian  yang  meliputi  pembinaan  ketrampilan  kerja (salah satu pembinaan kerja yang diprogramkan yaitu pembuatan kerajinan dari limbah serta anyaman dari bambu). Dan yang terakhir yakni pembinaan dalam pelatihan kerja untuk  bisa  meningkatkan  kemampuan  narapidana  dalam  bekerja.  Pelaksanaan
pembinaan yang dilakukan kepada Narapidana narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan diawasi oleh petugas dari staff pembimbingan yang juga dibantu oleh petugas pengaman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana disabilitas narkotika yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  terkait  pembinaan  yang  diberikan  oleh  pihak lembaga pemasyarakatan bagi narapidana narkotika yang berinisial Acel pada tanggal 29 Oktober 2023 sebagai upaya untuk menyiapkan narapidana kelingkungan masyarakat lagi, sebagai berikut:
Pertanyaan: “Apakah saudara dapat memahami setiap pola pembinaan pada lapas?” Narapidana  (Acel):  “Iya,  saya  dapat  memahami  dan  melaksanakan  berbagai program pembinaan dengan baik”
Pertanyaan: “Apakah dengan program pembinaan ini perilaku saudara lebih baik?” Narapidana  (Timo): “Iya,  program pembinaan  narkoba  yang  diberikan  membantu saya sehingga perilaku saya lebih baik meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak  bisa  saya  ikuti  tapi  ada  kegiatan  penggantinya,  seperti  kegiatan  fisik berlebih”
Pertanyaan: “Apakah dengan program keagamaan di lapas dapat merubah perilaku saudara?”
Narapidana (Dex): “Melalui program keagamaan saya dapat merubah perilaku saya” Narapidana (Ridwan): “Melalui program pembinaan saya mulai rajin shalat” Pertanyaan:  “Bagaimana  mengenai  perubahan  diri  saudara  setelah  menjalani program pembinaan narkoba di Lapas?”
Narapidana (Aten): “Beberapa orang menyadari bahwa perilaku saya mulai berubah menjadi lebih baik”
Narapidana (Edwin): “Saya bisa melaksanakan apel, ibadah dan kegiatan pembinaan narkoba meskipun dengan kondisi ada keterbatasan” Narapidana (Dex): “Program pembinaan narkoba sangat membantu”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu Kepala Lembaga Pemasyarakatan  pada  hari  Kamis,  29  Oktober  2023,  faktor-faktor  yang  dapat menghambat proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yakni: ketidak seimbangan  yang  terjadi  antara  petugas  pengaman  Lembaga  Pemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah hunian warga binaa termasuk narapidana kasus Narkotika yang  seharusnya  mendapatan  perhatian  ekstra  terkait  penyalahgunaan  obat-obatan terlebih  lagi  apabila  narapidana  perlu  dilakukan  pembinaan  ekstra  seperti  disabilitas, dimana Lemabaga Pemasyarakatan saat ini tengah mengalami kapasitas berlebih yang hanya mampu menampung 120 warga binaan, tetapi pada data terakhir di bulan Oktober 2023 Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh 193 warga binaan yang merupakan warga binaan campuran (narapidana dan tahanan).
Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  lembaga  pemasyarakatan, kurangnya  tenaga  pengaajr  yang  terampil  di  bidangnya,  keadaan  lembaga pemasyarakatan  yang  multifungsi  sebagai  lapas  narkotika  dan  pidana  lainnya  hingga tidak semua warga binaan mau mengikuti program pembinaan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  mengeksplorasi  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  disabilitas  kasus narkotika  di  lembaga  pemasyarakatan  dengan  memfokuskan  pada  konsep  teori rehabilitasi  narapidana.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  penting  tentang bagaimana  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  berupaya  membina  narapidana
disabilitas  yang  terlibat  dalam  kasus  narkotika  dan  bagaimana  hal  tersebut  berkaitan dengan upaya rehabilitasi.
Berdasarkan  penelitian  ini,  berikut  adalah  beberapa  simpulan  yaitu  Lembaga pemasyarakatan  melaksanakan  pembinaan  narapidana  disabilitas  kasus  narkotika melalui berbagai program yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Ini mencakup  pelatihan  keterampilan,  pendekatan  keagamaan,  dan  program  rehabilitasi yang  bertujuan  untuk  mengubah  perilaku  narapidana.  Teori  rehabilitasi  narapidana memainkan peran penting dalam pandangan dan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga  pemasyarakatan.  Pembinaan  mencerminkan  prinsip-prinsip  rehabilitasi, seperti  perubahan  perilaku  positif,  pemahaman  akan  kesalahan,  dan  persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan. Ini termasuk ketidakseimbangan antara petugas pengaman dan jumlah narapidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta  kurangnya  tenaga  pengajar  yang  terampil.  Narapidana  disabilitas  merasakan dampak  positif  dari  program  pembinaan  narkotika  yang  dilaksanakan  di  lembaga pemasyarakatan. Mereka mengalami perubahan perilaku yang lebih positif dan merasa lebih siap untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.
Penelitian  ini  menggarisbawahi  pentingnya  upaya  rehabilitasi  dalam  sistem peradilan  pidana,  terutama  dalam  kasus  narapidana  disabilitas  yang  terlibat  dalam narkotika. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan pengembangan program pembinaan narapidana disabilitas kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR RUJUKAN
Admin BDK Makassar. “Kepala BNN: Indonesia Sudah Pada Level Darurat Narkoba ”, BPPK Kemenkeu, 19 Februari 2020. Diakses melalui https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-makassar- kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat-narkoba-2020-02-19- 0de63557/.
Bambang,  P. Pelaksanaan  Pidana  Penjara  dengan  Sistem  Pemasyarakatan .  Yogyakarta: Liberty.
Hariyanto, B, P. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia . Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1.
Heru,  S.  2013. Sistem  Pembinaan  Narapidana  Berdasarkan  Prinsip  Restorative  Justice . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Josias, S. R. & Thomas, S. 2011. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia . Bandung: CV. Lubuk Agung.
Kaligis & Soedjono, D. 2011 . Narkoba dan Peradilannya di Indonesia . Bandung: P.T Alumni. Lamintang &  Teho,  L. 2012. Hukum Penitensier Inodnesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1997  Tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances , 1998. Roni,  G.  R.  G,  &  Nyoman,  S.  P.  J.  2019. Tindak  Pidana  Narkotika  sebagai  Transnasional Organized Crime . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3. Sahid, R. (2011). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Depok: Raja Grafindo Persada Sudikno,  M.  1999. Mengenal  Hukum  dan  Pembinaan  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Mandar Maju.
Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P.  A.,  &  All,  E.  (2016). Bahan  Ajar  Metode  Penelitian  Kualitatif .  Program  Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya.
Topo,  S.  2012. Suatu  Tinjauan  atas  Efektivitas  Pemidanaan .  Dalam  Seri  Unsur-Unsur Penyusun  Bangunan  Negara  Hukum,  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif.  Jakarta: Pustaka Larasan.