## ANALISIS HUKUM TERHADAP EKS NARAPIDANA NARKOTIKA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

## Oleh:
Axel Hutasohit 1)
Putra Joma 2)
Gomgom TP Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
axelhutasoit@gmail.com 1 ) putrajoma@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The title of this thesis research is Legal Analysis of Ex-Narcotics Convicts Who Do Criminal Acts  of  Narcotics  Trafficking. As  for  the research  objectives,  the  first is  to know  the  role  of criminology in dealing with narcotics trafficking crimes. Second, to find out the motives/cause of former convicts committing narcotics crimes. Third, to know the criminal policy of dealing with ex-convicts who commit narcotics crimes; The results of the first research, are the role of criminology in dealing with narcotics trafficking crimes, namely being able to find out the causes of narcotics crime perpetrators, knowing the mode and motives of narcotics traffickers committed by ex-convicts and traffickers of narcotics traffickers. Criminology can be used as a  tool  for  enforcing  Law  No.  3  of  2009  concerning  Psychotropics.  Provisions  regarding punishment in the Criminal Code provide an opportunity to make changes or adjustments to criminal  penalties  for  convicts.  Perpetrators  who  are  convicted  or  actions  that  have  legal force  can  still  be  made  changes  or  adjustments  taking  into  account  the  development  of convicts  and  the  purpose  of  punishment.  Second,  the  motives/cause  of  former  convicts committing  narcotics  crimes  can  be  divided  into  economic  motives,  environmental  and community motives, and high income motives and motives for power in the criminal world. Keywords: Ex-Convicts, Narcotics, Crime

## ABSTRAK
Judul  penelitian  Penelitian  ini  adalah  Analisis  Hukum  Terhadap  Eks  Narapidana  Narkotika Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pengedaran  Narkotika.  Adapun  yang  menjadi  tujuan penelitian  yakni  pertama,  Mengetahui  peran  ilmu  kriminologi  dalam  penanggulangan kejahatan  peredaran  narkotika.  Kedua,  untuk  Mengetahui  motif/penyebab  eksnarapidana melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Ketiga,  untuk  Mengetahui  kebijakan  criminal penanggulangan  eksnarapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika;  Hasil  penelitian Pertama,  adalah  Peran  ilmu  kriminologi  dalam  penanggulangan  kejahatan  peredaran narkotika  yakni  dapat  mencari  tau  penyebab  dari  pada  pelaku  kejahatan  narkotika, mengetahui  modus  dan  motif  dari  pelaku  peredaran  narkotika  yang  dilakukan  oleh eksnarapidana tindak pidana peredaran gelap narkotika. Kriminologi dapat dijadikan sebagai alat bantu penegakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika. Ketentuan mengenai  pemidanaan  dalam  KUHP  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  perubahan atau  penyesuaian  pidana  kepada  narapidana.  Pelaku  yang  jatuhi  pidana  atau  tindakan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  dapat  dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian  dengan mengingat  perkembangan  narapidana  dan  tujuan  pemidanaan.  Kedua,  Motif/penyebab
eksNarapidana  melakukan  tindak  pidana narkotika  dapat  dibedakan  menjadi  motif  ekonomi, motif lingkungan dan masyarakat, dan motif Penghasilan besar serta motif kekuasan di dunia kriminal.
Kata Kunci : Eks Narapidana, Narkotika, Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Pembentukan Undang-Undang Nomor  5  tahun  1997  tentang  Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 tahun 2009) merupakan bentuk konsistensi sikap proaktif  Indonesia  untuk  mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi  dan  mencegah  terjadinya bentuk  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika.  Proaksi  tersebut  disimbolisir dengan
disahkannya
Undang-
UndangNomor  7  tahun  1997  tentang Pengesahan  (ratifikasi) united  Nations Convention  Against  Illict  Traffic  in Narcotic Drugs and Psychotropic  Substances,  1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,  1988)  serta UndangUndang Nomor 8 tahun  1976 1972 yang merubahnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 tahun 2009), Narkotika merupakan zatatauobat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan  kedalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  UU  No.  35 tahun  2009.  Pembentukan  UU  No.  35 tahun  2009  pada  prinsipnya  memiliki tujuan yaitu:
1. Menjamin  ketersediaan  narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan
menyelematkan  bangsa  Indonesia
dari penyalah gunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika  dan  prekusor  narkotika, dan 4. Menjamin
pengaturan upaya rehabilitasi medis dan  sosial  bagi penyalahguna dan pecandu narkotika Melalui  UU  No.  35  tahun  2009  saat ini
Pemerintah Indonesia Bersama dengan  Aparatur  Penegak  Hukum  terus berusaha untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran dan penyalah  gunaan  narkotika,  khususnya dimasa  pandemi  covid  19  saat  ini. Tindakan- tindakan Pemerintah dan
Aparatur Penegak Hukum seperti Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Badan
Narkotika  Nasional  terus  melakukanupaya pre  emtif,  preventif  dan  represif  di tengahmasyarakat.
Peredaran dan penyalagunaan narkotika  saat  ini  di  Indonesia  terjadi seluruh  wilayah  Indonesia  dengan  tingkat kasus  yang  berbeda-beda.  Di  tahun  2021 ini  tingkatan  wilayah  Indonesia  yang paling tinggi kasus narkotikanya dibandingkan  dengan  wilayah  provinsi lainnya di Indonesia.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Arman Depari melalui detik.com  bahwa  pada  survei  yang  lalu Sumut menduduki peringkat ketiga,rangking  ketiga  di  Indonesia  dalam hal  penyalah  guna  narkoba.  Sekarang  ini menjadi rangking satu.
Rangking  satu  terbanyak  pecandu  narkoba di  provinsi  ini.  Lebih  dari  satu  juta  orang. Dengan  adanya  penangkapan  6  orang diduga penyelundup 40 Kg sabu di Sumut- Aceh 4 .  Prevalensinya  tercatat  sebesar  2,53 persen  sebagai  pengguna  narkotika  dan pengedar narkotika.
Pengguna narkoba di Sumatera Utara
bahkan lebih besar dari pada prevalensinasional  yang  hanya  1,8  persen. Sumatera  Utara  perlu  mendapat  perhatian serius  mengingat  jumlah  penduduk  di  sini merupakan terbanyak keempat di Indonesia  setelah  Jawa  Barat,  Jawa  Timur dan  Jawa  Tengah,  oleh  karena  itu  perlu dipertanyakan sinergitas fungsi dari Pemerintah dan  Lembaga Penegak  Hukum seperti Kepolisian dan BNN sebagai garda terdepan penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
Tindak  pidana  narkotika  merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan  kerugian  pada  diri  sendiri dan  orang  lain,  ataudapat juga  di  katakana kejahatan narkotika yang dilakukan penggedar  adalah  tipologi ekstra  ordinary crime karena memakan banyak korban dan akibat lain yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba ini.
Penggunaan narkotika sering dikaitkan  dengan  kejahatan,  baik  narkoba dianggap  memiliki  pengaruh  negatif  dan menyebabkan  penggunanya  melakukan kejahatan.  Kejahatan  itu  pada  dasarnya merupakan  rumusan  yang  nisbi.  Mengutip pendapat  dari  Mustafa  seorang  kriminolog dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang  mengatakan  bahwa  yang  disebut kejahatan  sebagai  gejala  sosial  tidak semata-mata  merupakan  tindakan  yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan  biologis  maupun  kelaianan psikologis, tetapi Tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentiment  masyarakat.  Jika  kita  mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan  oleh  Mustafa,  titik  tekan penentuan  apakah  suatu  perilaku  dianggap kejahatan  atau  tidak  bukanlah  menjadikan aturan formal sebagai acuan 7
Kejahatan  terhadap  narkotika  yang dilakukan oleh seseorang dalam realitasnya selalu  berulang,  artinya  pelaku  peredaran narkotika dilakukan oleh mantan narapidana  yang  kemudian  setelah  selesai menjalani hukuman setelah Kembali kemasyarakat  tetap  melakukan  aktivitas kejahatan  mengedarkan  narkoba  ditengah
masyarakat. Penggulangan kejahatan mantan  narapidana  penggedar  narkoba adalah  bentuk  nyata  bahwa  penanganan terhadap  persoalan  narkoba  tidak  tuntas oleh Pemerintah dan Penegak Hukum.
Penggulangan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh residivis berdampak pada jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Berdasarkan
Data Warga Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  tindak  pidana narkotika  di  Indonesia  berjumlah  123.337 orang  pada  bulan  Oktober  2019,  data  ini diambil dari smslap.ditjenpas.go.id. Sangat disayangkan  jika  narapidana  narkoba  yang telah  selesai  melaksanakan  hukuman pidananya  kemudian  bebas  kemudian melakukan  pengulangan  tindak  pidana narkoba lagi dan masuk penjara lagi.
Berdasarkan data awal  yang didapat, terdapat beberapa kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh residivis diantaranya:
1. Kasus Artis Agung Saga alias AS dan duarekannya  RS  serta  RT  ditangkap Satuan  Reserse  Narkoba  Polres Metro  Jakarta  Pusat  terkait  kasus dugaan  penyalahgunaan  narkotika  di salah  satu  apartemen  di  wilayah Kalibata,  Jakarta  Selatan.  Agung, yang disebut polisi sebagai “residivis”  kasus  narkoba,  ditangkap pada 27 Maret lalu
2. Di Kota Denpasar, Polres Klungkung Bali menangkap Tiga residivis berinisial  IKM  alias  Semal,  PAP alias  Anjas,  dan  AJ  alias  Jebing terancam  20  tahun  penjara  karena terlibat  sebagai  sindikat  pengedar narkotika  jenis  sabu.  Pada  11  Maret 2021
3. Polres Singkawang, pada April 2021, telah  menangkap  8  orang  tersangka narkoba, dan Sebagian pelaku adalah residivis  narkotika.  Para  tersangka berinisial  yakni  JK,  MT,  DS,  HO, BC,  SM,  RK,  dan  SDP.  Untuk  bukti narkobanya, Polres Singkawang telah mengamankan  sebanyak  64  paket seberat24,11  gram  dan  satu  botol kaca  yang  di  dalamnya  masih
terdapat  sisa  pakai  narkotika  jenis sabu dengan berat kotor 4,28 gram. 4. Berdasarkan data yang telah disampaikan  merupakan  gambaran bahwa masih banyak terjadi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan  dari  para  residivis tindak pidana. Hal tersebut
merupakan  bentuk  kelemahan  dalam system acara pidana dan penanggulangan tindak pidana narkotika  yang  masih  lemah.  Di dalam situasi pandemic covid 19 saat ini  dimana  tingkat  peredaran  dan penyalahgunaan  narkotika  semakin meningkat  di  masyarakat  dan  telah membuat  situasi  yang  tidak  sehat  di lingkungan masyarakat khususnya  di Kota  Medan  berpengaruh  pada tingkat  ekonomi,  keamanan  dan ketertiban masyarakat di Kota Medan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka yang menjadi permasalahan adalah:
1. Bagaimana  peran  ilmu  kriminologi dalam  penanggulangan  kejahatan peredaran narkotika ?
2. Apa  yang  menjadi  motif/penyebab eksNarapidana  melakukan  tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana kebijakan criminal penanggulangan  eksnarapidana  yang melakukan tindak pidana narkotika?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A.Perkembangan Kriminologi
Kejahatan  merupakan  bagian  dari kehidupan  masyarakat  dan  merupakan peristiwa  sehari-hari.  Terjadinya  berbagai jenis kejahatan seperti perampokan, pemerkosan, pencurian, pemakaian narkotika, pemukulan merupakan
perbuatan keseharian manusia yang saat ini terus terjadi, dan hal itu merupakan bagian dari kehidupan sosial.
Menurut Cicero
yang menyatakan  bahwa ubi  societas,  ibiius, ibicrimen ( ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan). Masyarakat saling memahami, menilai, menjalin interaksi dan
komunikasi yang tidak jarang menimbulkan konflikantar masyarakat.Menurut Howard Becker bahwa perilaku menyimpang itu sering kali dianggap  perilaku  jahat.  Bahwa  seseorang menjadi  jahat  karena  cap  yang  diberikan kepadanya.
Sebagai  perbandingan  antara Indonesia dengan Inggris, bahwa Mengutip pendapat dari Steven Box bahwa kejahatan dalam  setiap  saat  cenderung  meningkat yang  apa  bila  dibiarkan  menimbulkan kerusakan  permanen  bagi  masyarakat, karena  kejahatan  ternyata  lebih  banyak dilakukan  oleh  orang-orang  lebih  muda (generasipotensial),  pengangguran,  dan kaum negro yang ada di Inggris
Menurut  Sutherland,  kejahatan bisnis, korporasi, dan konglomerasi merupakan  produk  dari  rezim  yang berkuasa, kejahatan dibidang ekonomi dan bisnis  telah  banyak  merugikan  rakyat dengan  tujuan  jutaan  rakyat  yang  menjadi korban  nyawa  dan  harta  benda.  Termasuk lah  kejahatan  peredaran  narkotika  yang juga  membuat  rakyat  banyak  dirugikan nyawa maupun harta benda.
Menurut  J.Sahetapy  bahwa  ilmu Kriminologi  berusaha  untuk  memperoleh pengetahuan  dan  pengertian  mengenai gejala  sosial  di  bidangke  jahatan  yang terjadi  di  dalam  masyarakat,  atau  dengan perkataan  lain  mengapa  sampai  terdakwa melakukan perbuatan jahatn yaitu.
Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha  untuk  memecahkan  masalah kriminalitas  dengan  telaah  positif  dan faktasosial,
Kejahatan termasuk setiap perbuatan  yang  mengancam  kolektif  dan dari  kelompok  yang  menimbulkan  reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.
Kriminologi  mempelajari  kejahatan sebagai  fenomena  sosial  sehingga  sebagai perilaku  kejahatan  tidak  terlepas  dalam interaksi  sosial,  artinya  kejahatan  menarik perhatian  karena  pengaruh  perbuatan tersebut  yang  dirasakan  dalam  hubungan antara  manusia.  Andaikan  seseorang  yang
oleh  masyarakatnya  dinyatakan  telah berbuat  jahat,  maka  perbuatan  seperti  itu bila  dilakukan  terhadap  dirinya  sendiri  – misalnya  mengambil  barang  miliknya untuk  dinikmati-  atau  perbuatan  tersebut dilakukan  terhadap  hewan-hewan  di  hutan bebas-  misalnya  menganiaya  babi  hutan yang  ditangkapnya-  maka  perbuatan  itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.3
Kriminologi  lebih  mengutamakan Tindakan  preventif  oleh  karena  itu  selalu mencari  sebab-sebab  timbulnya  suatu kejahatan  baik  di  bidang  ekonomi,  sosial, budaya,  hukum  serta  factor  alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan break  through yang  tepat serta  hasil  yang  memuaskan.  Kriminologi lebih  banyak  menyangkut  masalah  teori yang dapat mempengaruhi badan
pembentuk undang-undang
untuk
menciptakan  suatu  undang-undang  yang sesuai  dengan  rasa  keadilan  masyarakat serta  mempengaruhi  pula  hakim  di  dalam menjatuhkan vonis kepada
Hukum pidana (criminal law) sebagai  disiplin  ilmu  normative  atau normative  discipline yang  mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari  aturan  tentang  kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang- undangan sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran,  yang dapat  dikenai  hukuman  (pidana).  Hukum pidana  bersendikan probabilities atau hukum  kemungkinan-  kemungkinan  untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya  kejahatan  dalam  masyarakat. Apabila  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  memuat  tentang  hukuman yang  dapat  dijatuhkan  pada  penjahat  atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang  bersangkutan  bukan  tindakan  yang dapat  dikenai  hukuman  (bukan  Tindakan jahat  atau  bukan  pelanggaran).  Pandangan ini  bersumber  pada  asas Nullum  delictum, nullapoena sine praevia legepoenali. Kajian  mengenai  Kriminologi  menurut Martin  L  Haskell  and  Lewis  Yablonsky
mengemukakan    kriminologi  mencakup analisa-analisa tentang:
1) Sifat dan luas kejahatan;
2) Sebab-sebab kejahatan;
3) Perkembangan  hokum  pidana  dan pelaksanaanna;
4) Ciri-ciri  (tipologi)  pelaku  kejahatan (kriminal);
5) Pola-pola  kriminalitas  dan  perubahan sosial
Di  sisi  lain  Hermann  Mannheim seorang  Jerman  yang  bermukim  di  Inggris memberikan  definisi  kriminologi  secara Panjang  lebar,  yang  juga  menjelaskannya dalam  dua  tingkat  (pengertian  sempit  dan luas).  Bagian  utama  pengertian  yang diberikannya adalah sebagai berikut: Kriminologi  dalam  arti  sempit  adalah kajian

## 3. METODE PENELITIAN

## 1.Jenis Penelitian
Penelitian merupakan sarana pokok dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan maupun  teknologi.  Hal  ini  disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,  metodologi  dan  konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa  dan  konstruksi  data  yang  telah dikumpulkan.  Oleh  karena  penelitian merupakan  suatu  sarana  ilmiah  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  metodologi  penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penyusunan  proposal  Penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif. Penelitian yuridis  normative  yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum positif. Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat deskriptifanalitis, penelitian bersifat  deskriptifanalitis  merupakan  suatu penelitian yang menggambarkan,
menelaah,  menjelaskan,  dan  menganalisis suatu peraturan hukum

## Jenis Data dan Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan yang  diurut  berdasarkan  hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkotika yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  dan  peraturan perundang-undangan  baik  yang  masuk dalam hierarki peraturan perundang- undangan  maupun  yang  diluar  hierarki peraturan perundang-undangan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks yang  ditulis  oleh  ahli  hukum  yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposiummutakhir yang berkaitan dengan topik  penelitian.  Dalam  penelitian  ini, bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan adalah  berupa  buku-buku  rujukan  yang relevan,  hasil  karya  tulis  ilmiah,  dan berbagaimakalah  yang  berkaitan.Bahan hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder berupa  kamus  umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet. 3.Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Penelitian Kepustakaan ( Library
Reseaarch ).  Penelitian  kepustakaan  ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari  literatur-literatur,  peraturan
perundang-undangan,  teori-teori,  pendapat para  sarjana  dan  hal-hal  lain  yang berkaitan  dengan  kebijakan  penghukuman eksnarapidana tindak pidana narkotika.

## 4.Analisis Data
Keseluruhan  data  dalam  penelitian  ini dianalisis secara kualitatif. 16 Analisis kualitatif  ini  akan  dikemukakan  dalam bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi  dan  diolah,  kemudian  dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkanakan  memberikan  solusi  atas permasalahan dalam penelitian ini.

## 4. HASIL DAN  PENELITIAN
Peran Kriminologi Dalam
Penanggulangan  Kejahatan  Narkotika
Narkotika  adalah  sejenis  zat kimia  atau  obat  yang  sangat  dibutuhkan untuk  kepentingan  medis  dan  ilmu pengetahuan.  Namun  di  sisi  lain  narkotika sering  digunakan  di  luar  kepentingan medis  dan  ilmu  pengetahuan,  yang  pada akhirnya  akan  menjadi  suatu  bahaya  bagi sipemakai,  yang  pada  akhirnya  juga  dapat menjadi  pengaruh  pada  tatanan  kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara.
Di masa pandemic covid 19 saat ini,  setiap  negara  juga  menyatakan  perang terhadap  penyalahgunaan  narkotika,  dan menganggapnya  sebagai  suatu  kejahatan berat,  terutama  bagi  penanaman  bibit, memproduksi,  meracik  secara  ilegal,  dan para  pengedar  gelap.  Di  Indonesia, persoalan  narkotika  menjadi  pekerjaan rumah  bagi  pemerintah  dan  aparatur penegak hukum.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi  kejahatan  tindak  pidana narkotika,  yaitu  dengan  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  narkotika.  Undang-Undang  ini merupakan  undang-  undang  yang  baru
menggantikan  undang-  undang  yang  lama yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi  dengan  kemajuan  teknologi  dan perkembangan  tindak  pidana  narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif tindak pidana dan pelakunya,  dilihat  dari  cara  menanam, memproduksi,  menjual,  memasok  dan mengkonsumsinya  serta  dari  kalangan mana  pelaku  tindak  pidana  narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya  adalah  dari  kalangan  anak- anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor  35  Tahun  2009,  setiap  pelaku penyalah gunaan narkotika dapat dikenakan  sanksi  pidana,  yang  berarti penyalah  guna  narkotika  dapat  disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.
Harus  disadari  bahwa  masalah tindak  pidana  narkotika  adalah  suatu problema  yang  sangat  komplek,  oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari  semua  pihak  agar  dapat  mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi  semua  pihak  baik  pemerintah, apparat  keamanan,  keluarga,  lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak  dapat  hilang  dengan  sendirinya meskipun telah dikeluarka nundang- undang  yang  disertai  dengan  sanksi  yang keras.
Oleh karena itu agar penggunaan narkotika  tidak  disalahgunakan  haruslah dilakukan  pengendalian  dan  pengawasan yang  ketat  dan  seksama  menurut  undang- undang yang berlaku. Permasalahan narkotika  dipandang  sebagai  hal  yang gawat,  dan  bersifat  internasional  yang dilakukan  dengan  modus  operandi  dan teknologi  yang  canggih.  Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan
menggunakan narkotika tanpa pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  adalah kejahatan  dan  merupakan  bahaya  yang sangat  besar  bagi  kehidupan  manusia  dan masyarakat,  bangsa  dan  negara  serta Keutuhan Nasional Indonesia.
Hal  ini  merupakan  Tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan  oleh  pelaku  perbuatan  pidana narkotika  terhadap  bangsa  dan  negaranya sendiri  tanpa  disadari,  terutama  generasi muda,  akibatnya  menjadi  bangsa  yang lemah  baik  fisik maupun  psikisnya.  Untuk itu  dalam  hukum  Nasional  Indonesia  telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika  dalam  suatu  Undang-Undang  RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang  RI  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah mengatur  tentang  ketentuan  pidana  bagi siapa  saja  yang  dapat  dikenakan  pidana beserta  denda  yang  harus  ditanggung  oleh penyalahguna  narkotika  atau  dapat  disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat  awam  banyak  yang  mengira bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  pada pelaku  perbuatan  pidana  narkotika  itu sama.  Padahal  dalam  undang-undang narkotika sendiri telah membedakan pelaku  perbuatan  pidana  narkotika  beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan  narkotika,  tidak  hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, tetapi termasuk percobaan atau pemufakatan jahat serta Setiap orang  yang menyuruh,  memberi  atau  menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan,  memberikan  kemudahan, memaksa  dengan  ancaman,  memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup  umur  untuk  melakukan  tindak pidana narkotika.
Pengaturan
narkotika berdasarkan  undang-undang  nomor  35 tahun  2009  bertujuan  untuk  menjamin ketersedian  guna  kepentingan  kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah
penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan  peredaran  gelap  narkotika. Penyalah  gunaan  narkotika  di  Indonesia sudah  sampai  ketingkat  yang  sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukan  bahwa  telah  ada  LAPAS (Lembaga  pemasyarakatan)  yang  khusus menampung  narapidana  terkait  tindak pidana narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media  cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalah gunaan narkotika.  Korbannya meluas  kesemua  lapisan  masyarakat  dari pelajar,  mahasiswa,  artis,  ibu  rumah tangga,  pedagang  ,supir  angkot,  anak jalanan,  pejabat  dan  lain  sebagainya. Narkoba  dengan  mudahnya  dapat  diracik sendiri,  bahkan  pabrik  narkoba  secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.
Penegakan hukum terhadap tindak  pidana  narkotika  telah  banyak dilakukan oleh apparat penegak hukum dan telah  banyak  mendapatkan  putusan  hakim di siding pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai factor penangkal  terhadap merebaknya  peredaran perdagangan  narkoba  atau  narkotika,  tapi dalam  kenyataan  justru  semakin  intensif dilakukan  penegakan  hukum,  semakin meningkat  pula  peredaran  perdagangan narkotika tersebut.
Pandemi Covid-19 ternyata tidak  menyurutkan  upaya  para  bandar  dan sindikatnya untuk mengedarkan narkoba di negeri  ini.  Sekalipun  dalam  kondisi  sulit seperti  sekarang  ini,  mereka  tidak  pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan  bisnisnya.  Situasi  pandemi covid 19 saat ini ternyata juga dimanfaatkan oleh  para  pelaku  pengedaran  narkotika. Artinya,  permintaan  atas  narkotika  di kalangan masyarakat masih terus meningkat.  Walaupun  situasi  pandemi Covid-19sekarang ini tetapi demand masih tinggi  dari  masyarakat,  mungkin  karena work  from  home banyak  juga drugs  abuse from home, barang bukti sabu atau metampethamine  yang  diperoleh  dalam tiga  bulan  terakhir  ini  sebanyak  808,67
kilogram.  Jumlah  ini  setara  70.19  persen disbanding jumlah barang bukti tahun 2020 sebanyak 1.152,2 kilogram.
Dengan  kondisi  pandemi  covid 19  saat  ini,  meningkatnya  peredaran narkotika  dapat  juga  dianalisis  melalui pendekatan  kriminologi.  Sebagai  ilmu yang  mempelajari  mengenai  sebab  terjadi dan dampak dari perbuatan kejahatan maka kriminologi  dijadikan  sebagai  alat  bantu untuk  mencari  faktor-faktor  penyebab terjadinya  peredaran  gelap  narkotika  saat ini di masa pandemi covid 19.
Formulasi pemidanaan bagi pengedar  narkotika  harus  sesuai  dengan semangat tujuan pemidanaan dalam KUHP salah satunya adalah perlindungan masyarakat ( socialdefence ) dengan rumusan  mencegah  dilakukannya  tindak pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan  masyarakat  ini,  RUU  KUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum  dan  maksimum  dalam  delik- delik tertentu. Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan KUHP dikenal dengan  pola  pemidanaan  baru,  yaitu minimum  khusus  dengan  tujuan  untuk menghin  dari  adanya  disparitas  pidana yang sangat mencolok untuk tinda kpidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum.  Khususnya bagi tindak pidana yang dipandang
membahayakan dan meresahkan masyarakat.  Ketentuan  mengenai  pidana penjara  menganut  asas  maksimum  khusus dan minimum khusus.
Pidana  minimum  khusus  pada prinsipnya  merupakan  suatu  pengecualian, yaitu  hanya  untuk  tindak  pidana  tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau  meresahkan masyarakat  dan  untuk  tindak  pidana  yang
dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.  Ketentuan  mengenai  pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan  bahwa  terhadap  kejahatan kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat diberlakukan ancaman secara khsus.
Hal  ini  pun  berlaku  bagi Undang-  Undang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Psikotropika.Ketentuanmengenaipemidana andalam KUHP memberikan  kesempatan untuk melakukan perubahan   atau penyesuaian  pidana  kepada  narapidana. Pelaku  yang  jatuhi  pidana  atau  tindakan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dapat dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Penjelasan  ketentuan  ini  memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah  berorientasi  untuk  pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa  terpidana  yang  memenuhi  syarat- syarat selalu harus dimungkinkan  dilakukan  perubahan  atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan.  Dalam  pengertian  seperti  ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan  atau  pengurangan  atas  pidana hanyalah  untuk  kemajuan  positif  yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan  menunjang  kemajuan  positif  yang lebih besar.
Motif  Eks  Narapidana  Melakukan Tindak pidana Narkotika
Pengertian  Narkotika  di  dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  di dalam
Pasal  1  ayat  (1)  nya  disebutkan  bahwa: Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis
yang
dapat menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan  kedalamgolongan-  golongan
sebagaimana  terlampir    dalam  undang- undang ini atau  yang  kemudian ditetapkan dengan  keputusan  Menteri  kesehatan.  Di dalam  ketentuan  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  ini  diatur  berbagai  persoalan atau  masalah  yang  berhubungan  dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :
1. Ketentuan  tentang  pengertian  dan  jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut  narkotika  seperti  penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalulintas,  pengangkutan  serta  penggunaan narkotika.
3. Ketentuan  tentang  wajib  lapor  bagi  orang atau  yang  melakukan  kegiatan  kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan  yang  mengatur  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya  dan  untuk  mempercepat prosedur  dan  mempermudah  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  depan pengadilan,  memerlukan  penyimpangan dari  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Meskipun  diadakan  penyimpangan  dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa :hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan  sedemikian  rupa  sehingga penyimpangan  dan  pengaturan  khusus  itu tidak merupakan  penghapusan  seluruh  hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan  bangsa  dan  negara  dari bahaya  yang  ditimbulkan  karena  penyalah gunaan  narkotika.  Ketentuan  tersebut antara lain ialah :bahwa dalam pemeriksaan  di  depan  pengadilan,  saksi atau  orang  lain  yang  bersangkutan  dengan perkara  yang  sedang  dalam  pemeriksaan dilarang  dengan  sengaja  menyebutnama, alamat  atau  hal  lain  yang  memberi kemungkinan  dapat  diketahui  identitas pelapor  (pasal  76  ayat  1  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).
Undang-Undang  No.  35  Tahun
2009 tentangNarkotika juga memuat Pengaturan tentang :
1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran  (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika 3. Ketentuan  lain  yang  berhubungan  dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.
Di dalam UU No. 35 tahun 2009 yang  bertujuan  untuk  memberikan  efek preventif bagi peredaran narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 juga ditujukan agar alat penegak  hukum  dapat  berupaya  maskimal dalam  mencegah  terjadinya  peredaran narkotika serta melakukan upaya
penegakan hukum secara maksimal
terhadap  para  pengedar  narkotika  baik skala kecil maupun jaringan internasional.
Guna memberikan
efek preventif  yang  lebih  tinggi  terhadap dilakukannya  tindak  pidana  tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan  kepada  alat  penegak  hukum dalam  menangani  perkara  tindak  pidana tersebut  secara  efektif,  maka  ditentukan ancaman  hukuman  yang  diperberat  bagi pelaku  tindak  pidana,  lebih  lanjut  dalam hal  perbuatan  tersebut  dilakukan  terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.
Pengaturan mengenai jenis narkotika  dalam  UU  No.  35  tahun  2009 saat  ini  telah  mengalami  perkembangan dan  varian  baru  dari  jenis-jenis  narkotika, oleh  sebab  itu,  maka  narkotika  sebagai sejenis zat ( substance )
yang penggunaannya  diatur  di  dalam  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang narkotika  juga  mengikuti  perkembangan dari  industry  obat-obatan  sesuai  dengan konfrensi internasional dimana penggunaan zat-zat yang mengandung efek seperti narkotika dapat disinkronkan dengan  ketentuan  hukum  positif  yang  ada di  Indonesia.  Selain  ituperedaran  dan pengawasannya  harus  dilakukan  dengan maksimal oleh Pemerintah melalui BPOM, Kepolisian,  Bea  dan  Cukai  serta  Aparatur Penegak  Hukum  lainnya.    (kejahatan  luar biasa)  dimana  motif  dari  pelaku  kejahatan narkotika  sangat  beragam.  Selain  itu
modus  operandi  dari  kejahatan  narkotika juga  dilakukan  dengan  berbagai  cara  dan tidak  jarang  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  ilmu  pengetahuan  dalam melancarkan aksi kejahatannnya. Di dalam Kongres  PBB  1970  dan  Kongres  PBB 1975,  di  Swiss,  dikatakan  bahwa  banyak terjadi  perubahan  dalam  bentuk  dan dimensi  kriminalitas  baik  yang  bersifat transnasional maupun yang bersifat nasional.  Penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  menjadi  salah  satu kejahatan  yang  di  bersifat  transnasional dan nasional. Kejahatan narkotika
saat ini menjadi  kejahatan  yang  perlu  untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Disaat situasi pandemi covid 19 melanda  dunia  dan  khususnya  Indonesia, para  pelaku  peredaran  narkotika  juga memanfaatkan situasi ini untuk melakukan peredaran narkotika.
Di  Kota  Medan,  Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kapolrestabes  Medan  Komisaris  Besar (Kombes)  Riko  Sunarko  menyebutkan kasus  peredaran  narkoba  di  wilayahnya meningkat  selama  pandemi  Covid-19. Bahwa  Selama  masa  pandemi  Covid-19 ini, bukannya menurun, permintaan (narkoba)  malah  tinggi.  Dari  pengakuan pengedar  narkoba,  yang  biasanya  dalam satu  minggu  diabisa  menghabiskan  satu kilo (gram), pengakuannya justru naik jadi dua kilo
Kota  Medan,  Sumatera  Utara, menempati     satu     peredaran     Narkoba (narkotika,  dan  obat-obatan  terlarang)  di Indonesia. Dari jumlah tangkapan Polrestabes Medan dalam kurun waktu tiga bulan lebih, Januari hingga 12 April 2021, menangani  604  kasus  dengan  jumlah tersangka  770  orang.  Bahkan,  jumlah tahanan Polrestabes
Medan  sebanyak  1.800  orang dengan mayoritas narkoba, hamper menyamai  dengan  tahanan  Polda  Jawa Tengah.  Angka  yang  luar  biasa  bila dibandingk Anantara kota dengan provinsi.
Kejahatan narkotika yang terjadi
di Kota Medan tidak hanya dilakukan oleh pelaku  yang  baru  tetapi  juga  dilakukan oleh residivis atau eksnarapidana narkotika.  Dalam  prespektif  kriminologi bahwa untuk menenukan penyebab seseorang  melakukan  kejahatan  peredaran narkotika  merupakan  suatu  masalah  yang sangat  menarik  untuk  dikaji,  pihak Kepolisian merupakan instansi yang mengetahui  terjadinya  suatu  kejahatan peredaran narkotika ditengah masyarakat.
Dilihat  dari  jumlah  pengedar, maka  kejahatan  peredaran  narkotika  dari tahun ketahun mengalamipeningkatan. Hal inidisebabkan  oleh  kondisi  perekonomian masyarakat yang semakin sulit mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  sehingga  memilih  jalan melakukan  kejahatan  sebagai  pengedar narkotika  yang  menjanjikan  upah  atau keuntungan  yang  besar  dalam  waktu  yang singkat,  hal  tersebut  tentunya  sangat memprihatinkan. Setiap kejahatan peredaran  yang  terjadi  baik  dilakukan secara  individual  maupun  berkelompok, tentulah  didahului  oleh  suatu  modus operandi.  Kejahatan  peredaran  narkotika ini  dilakukan  dengan  modus  operandi tradisional  yaitu  dari  penjual  kepada pembeli  layaknya  proses  transaksi  barang dagangan lainnya.
Masalah utama peredaran Narkotika  di  Kota  Medan  adalah  perairan Laut  Belawan  dan  sekitarnya,  karena Narkotikake  Kota  Medan  masuk  melalui jalur  laut  yang  kemudian  di  edarkan keberbagai  daerah,  seperti  Pekanbaru, Palembang  dan  berbagai  daerah  di  Pulau Jawa,  hanya  Sebagian  besar  diedarkan  di Kota Medan sendiri.
Dalam  prespektif  kriminologi, bahwa penyebab residivis atau eksnarapidana melakukan Kembali
kejahatan peredaran narkotika dapat dibedakan  menjadi  faktor  internal  dan factor  eksternal.  Faktor  internal  yang bersumber  dari  dalam  diri  seseorang (fenomenal) dan factor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri  seseorang  (struktur-  struktursosial).
Kedua  faktor  ini  saling  berpengaruh  dan tidak  dapat  berdiri  sendiri,  penyebabnya dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  kondisi yang mendukung.

## 5. SIMPULAN
Adapun simpulan hasil penelitian ini yaitu: Peran ilmu kriminologi dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika yakni dapat mencari tau penyebab  dari  pada  pelaku  kejahatan narkotika,  mengetahui  modus  dan  motif dari  pelaku  peredaran  narkotika  yang dilakukan oleh eksnarapidana tindak pidana peredaran gelap narkotika. Kriminologi  dapat  dijadikan  sebagai  alat bantu penegakan Undang-UndangNomor 3     Tahun     2009     tentang      Psikotropika. Ketentuan  mengenai  pemidanaan  dalam KUHP  memberikan  kesempatan  untuk melakukan  perubahan  atau  penyesuaian pidana  kepada  narapidana.  Pelaku  yang jatuhi  pidana  atau  tindakan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dapat  dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat  perkembangan  narapidana  dan tujuan pemidanaan.
Motif/penyebabeks  Narapidana  melakukan tindak  pidana  narkotika  dapat  dibedakan menjadi  motif  ekonomi,  motif  lingkungan dan  masyarakat,  dan  motif    Penghasilan besar  serta  motif  kekuasan  di  dunia kriminal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Abdurrahman,  Muslan., Sosiologi  dan Metode  Penelitian Hukum,  UMM Press, Malang, 2009.
Atmasasmita,  Romli. Teori  dan  Kapita
SelektaKriminologi, Aditama, Bandung,2005 Amirudding dan Asikin,
Zainal.
PengantarMetode  Penelitian  Hukum PT.  Raja  Grafindo  Persada  Jakarta, 2004
Anwar,  Yesmil  dan  Adang. Kriminologi . Refika Aditama, Bandung, 2013. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa
Deli Mandiri, Medan, 2020 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta,  Cahaya  Atma Pustaka, 2014.
Ibrahim, Johny., Teori dan MetodologiPenelitian  Hukum  Normatif,
Bayumedia, Surabaya: 2008.
Kanter,  E.Y.  dan  Sianturi,  S.R. Asas-Asas Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2012 Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta: 2006.
Mustafa, Muhammad., Krimonologi:
Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas,  Perilakumenyimpang, dan  Pelanggar  Hukum, FISIP  UI
Press, Jakarta: 2007.
Prasetyo,  Teguh., Kriminalisasi  Dalam
Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung: 2013. Prakoso, Djoko., Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan
Negara, Jakarta, Bina Aksara, 2010 Pettanase, Syarifuddin., Mengenal Kriminologi, Penerbit Unsri, Palembang: 2015. Setiadi, Edi. dan Kristian, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan SistemPenegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017 Rukmini, Mien. Aspek Hukum Pidana Dan
Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2006 Soekanto,  Soerjono  dan  Mahmudji,  Sri.,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 1996
Swardhana,  Gde  Made  dan  Setibudhi,
Ketut Rai Kriminologi dan Victimologi, Buku  Ajar,  Program Studi  Magister  (S2)  Ilmu  Hukum, Program  Pasca  Sarjana,  Universitas
Udayana, Bali, 2016.

## PeraturanPerundang-Undangan
Undang-UndangNomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, Dan Korban
Penyalah  gunaan  Narkotika  Yang  Dalam Proses  Atau  Yang  Telah  Diputus Oleh Pengadilan

## Jurnal dan KaryaIlmiahLainnya
Muammar ,Kajian  Kriminologi    Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di
Kabupaten  Aceh  Timur), Jurnal Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019
Bagian  Humas  dan  Perpustakaan,  Biro Hukum,  Informasi  dan  Persidangan,
Kementerian  Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PenyalahgunaanNarkobadi
SumutJauhLampauiPrevalensi
Nasional,
Bagian  Humas  dan  Perpustakaan,  Biro
Hukum,  Informasi  dan  Persidangan, Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta: 2021 Rahmi Dwisutanti, KebijakanAplikatifPemberatanPi dana Bagi Pelaku
PengulanganTindakPidana”,
Indonsian  Journal  Of  Criminal  Law Studies, Vol. II, No. 1, 2017 YudhaNugrahaSeptiawan, AnalisisPenyebabResidivisTinda kPidanaNarkotika  Di  Lapas  IIA Bogor, PoliteknikIlmuPemasyara katan (Poltekip).
DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN
E- COMMERCE