## URGENSI TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MASHLAHAH MURSALAH

## Ainul Yakin
IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo
PO. BOX. 1 Karanganyar Paiton Probolinggo, HP: 087866145292 e-mail:

## ABSTRACT
Along with the change and development of society that is rapidly increasing, the legal issues are more increasingly complex. While some legal problems that developed in the community are not all explicitly mentioned either in the Quran, hadith and ijma‘. While the Islam as a religion must always be responsive and present to provide a solution to the legal developing problems. Mashlahah mursalah as one method of extracting law-although still  disputed  or  suited  to  address  legal  issues  that  developed  nowdays. However, in order to use mashlaah mursalah to explore and establish a law is not stuck to the things that are subjective and interests of lust, the use of such methods necessary prudence and understanding maqasidsyariah intact and use of mashlahahmursalah in strict compliance with the criteria set by scholar’s  ushul  order  to  reach  and  find  the  laws  that  really  fit  with  the message maker law (syariah).
Seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan  masyarakat  yang semakin pesat, masalah-masalah hukum pun semakin kompleks. Sementara setiap  masalah  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  tidak  semuanya disinggung  secara  tersurat  baik  dalam  al-Quran,  Hadits  maupun  ijma’. Sedangkan Islam sebagai sebuah agama harus selalu responsive dan hadir untuk  memberi  jalan  keluar  atas  masalah  hukum  yang  berkembang. Mashlahah Mursalah sebagai salah satu metode penggalian hukum-walaupun masih diperselisihkan-barangkali cocok untuk menjawab masalah hukum yang berkembang saat ini. Namun demikian agar penggunaan mashlaah mursalah untuk menggali dan menetapkan sebuah hukum tidak terjebak kepada hal- hal yang subjektif dan kepentingan nafsu maka penggunaan metode tersebut perlu  kehati-hatian  dan  pemahaman maqasid  al-syariah yang  utuh  serta pengguanaan mashlahah murslah yang ketat sesuai dengan kriteria-kriteria
yang ditetapkan ulama’ ushul agar mencapai dan menemukan hukum yang betul-betul sesuai dengan pesan pembuat hukum ( syari’ ).
Keyword  :  Maqashid  al-Syari’ah,  Islamic  Jurisprudence,  Mashlahah Mursalah

## PENDAHULUAN
Imam Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan Imam Ghazali disinyalir sebagai ulama’ pertama yang menggunakan terma maqashid  al-syari’ah. Kemudian  konsep  tersebut  disusun  dan disistematisir oleh  ulama’ushul fikih Malikiyah yang berkebangsaan Spanyol, yaitu Imam al-Syatibi (w.790 H). Teori tersebut ditulis dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam , khususnya pada juz II, yang diberi namakitab al-Maqashid . Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba  ( mashalih  al-‘ibad ),  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat, keseluruhan  ( jumlatan ) maupun  secara  rinci  ( tafshilan ),  yang didasarkan  pada  suatu ‘Illat (motif  penetapan  hukum)  yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.(al-Syatiby, t.t:2-3)
Hukum  Islam  ditetapkan  oleh Allah  dan  Rasul-Nya  sebagai pembuat hukum ( al-syâri’ ) dengan tujuan kemashlahatan manusia itu sendiri  secara  keseluruhan,  yakni  untuk  menjaga  eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritual yang disebut maqâshid al-syar i ’ah. Sejak dikonstruksi di masa awal, khususnya abad pertengahan, maqâshid al-syar i ’ah terus digali oleh para pakar hukum Islam sehingga terus mengalami perkembangan. Untuk menegakkan maqâshid  al-syar i ’ah itulah  sehingga  dilakukan ijtihad  dari  waktu  ke  waktu  yang  dikembangkan  melalui  metode tertentu.
Sedangkan maqâsid syari’ah merupakan sebuan teori pendekatan filsafat hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum yang dalam  istilah  Syatibi  disebut  dengan al-Nazar fi  al-Ma’âlat menempakan  maqâsid  syari’ah  sebagai  bentuk  pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang  manusiawi.  (Bakri,  1996:  156) Untuk  melihat  urgensi maqâsid
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
syari’ah dalam penetapan suatu, maka seseorang harus memiliki dua kriteria yaitu dapat memahami maqâsid syari’ah secara sempurna dan adanya  kemampuan  untuk  menarik  kandungan  hukum  atas  dasat pengetahuan  dan  pemahaman  maqâsid  syari’ah  dengan  bantuan pengetahuan bahasa Arab serta al-Qur’an dan hadis. Kedua kriteria ini menurut Syatibi saling terkait karena kriteria kedua sebagai alat bantu dan kriteria pertama sebagai tujuan. (al-Syatiby, t.t: 105-107)
Pengetahuan dan pemahaman maqâsid syari’ah merupakan aspek penting  dalam  melakukan  ijtihâd  karena  teori  ini  menjadi  kunci keberhasilan  seorang  mujtahid  dalam  ijtihadnya  karena  landasan hukum menjadi tujuan dari setiap persoalan yang dihadapi manusia, baik persoalan baru yang belum dijelaskan secara tersirat dalam wahyu maupununtuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapakan suatu ketentuan  hukum  atau  tidak  karena  telah  terjadi  pergeseran  nilai sebagai akibat adanya perubahan sosial (Idrus, 2012).
Mengacu  pada  beberapa  faktor  yang  telah  dikemukakan di atas, maka penting dikaji mengenai urgensi maqâsid syari’ah dalam penetapan  hukum  Islam,  kaitannya  dengan  pendekatan  mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad.

## MAKNA DAN SUBSTANSI MAQASHID AL-SYARI’AH
Istilah maqhsid syari’ah mengandung beberapa pengertian yang antara satu pengertian dengan yang lain sedikit berbeda sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadîmi dalam bukunya al-Maqâsid fi al- Mazdhab  al-Maliki yang  mengemukakan  dua  alasan  historisitas istilah maqâshid  syari’ah yaitu; Pertama, maqâsid  syari’ah adalah sekedar wacana ilmiah yang pembahasannya disinggung dalam berbagai disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, hadits, fikih, dan usul fikih, maka sejarah awalnya dikembalikan pada periode kerasulan (masa turunnya wahyu  pada  Nabi  Muhammad  Saw),  sebab  kata al-maqâsid (esensi) dan  sinonimnya,  seperti  kata al-Hikmah , al-Illat (motif), al- Asrar (rahasia), dan al-Ghâyat (tujuan akhir) sudah banyak disinggung baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Fase ini dikenal dengan istilah maqâshid saja dan belum dalam bentuk yang telah dibakukan seperti istilah maqasid syari’ah yang dikenal dalam teori hukum Islam.

## Ainul Yakin
Kedua , maqâshid al-syari’ah adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen (ilm mustaqil) , keilmuan yang memiliki definisi, kerangka pembahasan dan target kajian tersendiri, maka secara historis hal ini dinisbatkan  pada  Imâm  al-Syatibi  (w:  790  H/  1388  M)  yang  telah menjadikan  satu  kajian  khusus  dalam  bukunya al-Muwâfaqât yang membahas  secara  tuntas  maqâshid  al-syari’ah. 1 Gagasan  mengenai ilmu  baru “Ilmu  Maqâshid  al-Syariah” kembali  muncul  di  abad  20 dengan  Muhammad  al-Thahir  bin  ‘Asyur  (1879-1973  M)  sebagai tokohnya.  Bahkan  tokoh  besar  asal  Tunisia  ini  dianggap  sebagai bapak maqâshid kontemporer, setelah Imâm al-Syâtibi. Dialah yang paling  serius  menggoalkan  konsep  ilmu  baru  ini  sebagai  ilmu  yang terlepas dari ushûl fiqh setelah sebelumnya merupakan bagian darinya. 2
Sebenarnya al-Syâtibi dan Ibnu Atsyûr bukanlah orang pertama yang menggulirkan istilah ini karena jauh sebelum al-Syâtibi, Abu al- Ma’ali al-Juwâini yang lebih dikenal dengan sebutan Imâm al-Haramâin (w.478  H)  telah  menggagas  permasalahan  ini  dengan  melontarkan ide maqâshid  al-syariah sebagai  ‘ilmu  baru’  yang  mempunyai karateristik  ‘kepastian’  dalil-dalilnya  dan  melampaui  perbedaan- perbedaan  mazhab  fikih  dan  bahkan  dari  usul  fikih  yang bersifat zhaniyyah . (al-Shogir, 1994: 356)
Sekalipun istilah maqâsid syari’ah telah dikenal sebelum Syatibi, namun tetap saja tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Syatibi karena dialah yang pertama kali memperkenalkan teori ini secara lengkap sebagai  sebuah  metode  pemikiran  filosofis  apalagi  bukunya al- Muwâfaqât memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tokoh-tokoh sesudahnya  seperti  Muhammad Abduh,  Muhammad  Rasyid  Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal Fasy. (Idrus, 2012: 5)
1 Kesimpulan Nuruddin al-Khadîmi tersebut diambil mengingat sebelum Imâm Syâtibi, para ulama semisal Abu Bakar al-Qaffâl (w: 365 H / 975 M), al-Juwaini (w: 478 H / 1185 M) al-Ghazâli (w: 505 H / 1111 M) dan Ibn al-Qayyim (w: 751 H/1350 M), hanya menyinggung tentang maqâshid secara sekilas di tengah pembahasan mereka seputar masalah fiqh. (al- Khadimi, 2003: 30-36).
2 Ibn ‘Asyur  pun  bukan  satu-satunya  orang  yang pertama  kali  mengangkat  tema  itu pada  masa  kontemporer.  Sebelumnya,  tema  yang  sama  diangkat  oleh  Mohammad  Munir ‘Imran dalam disertasi yang diajukan pada Madrasah Qadla al-Syar’i di Mesir tahun 1930 M dengan judul “ Qasd al-Syari’ min Wadl’i al-Syariah ”. (Atiyyah , 2002: 19).
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
Karena besarnya pengaruh Syatibi dengan al- Muwâfaqâtnya inilah,  ulama-ulama  ushul  kemudian  sepakat menjadikan Imâm Syatibi sebagai bapak maqâ-shid syari’ah pertama yang telah menyu-sun teori-teorinya secara lengkap, sistema-tis dan jelas. (Zein, 2005: 35)
Inti  atau  substansi  dari  konsep  maqâsid  syari’ah  adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al- Jauziyah  bahwa maqâshid  al-syar Ë ’ah adalah  mencegah  kerusakan bagi  manusia  dan  mendatangkan  kemaslahatan  kepada  mereka, pengen-dalian dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia. (al-Jauziyah, 1969: 177) Sementara itu, Abdul Wahhab al- Khallaf, menulis bahwasanya maksud umum Syâri’ menetapkan hukum ialah untuk menegakkan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik  manfaat  dan  menolak  kemudaratan  bagi  mereka.Sebab kemashlahatan  manusia  dalam  kehidupan  ini  terdiri  dari  urusan- urusan dharuriyyah, hajiayât dan tahsi-niyyât. Apabila urusan-urusan tersebut  telah  terpenuhi  dan  terangkat  maka  kemashlahatan  akan tercapai. Sedangkan penetapan syari’at Islam dalam bermacam-macam aspek  amal  manusia  adalah untuk  menegakkan  ketiga  urusan ( dharuriyyah,  hajiyyât  dan  tahsiniyyât) baik  bagi  individu  maupun masyarakat. (Khallaf, 1977: 198)
Sementara substansi maqâsid syari’ah yang dikemukakan Syatibi dalam al-Muwâfaqât adalah kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu; Pertama , maqashid al- syari’ (tujuan  Tuhan). Kedua , maqa-shid  al-mukallaf (tujuan mukallaf).  Dilihat  dari  sudut  tujuan  Tuhan, maqashid  al- syari’ah mengandung  empat  aspek,  yaitu:  (1)  tujuan  awal dari Syari’ menetapkan syari’at yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan  akhirat;  (2)  penetapan  syari’at  sebagai  sesuatu  yang  harus dipahami;  (3)  penetapan  syari’at  sebagai  hukum taklifi yang  harus dilaksanakan; (4) penetapan syari’at guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum. Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syari’at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari’at  sesuai  dengan  kemampuannya.  Dengan  memahami  dan

## Ainul Yakin
melaksanakan syari’at, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu. (Djamil, 1997: 43)
Guna  mendapatkan  gambaran  koprehensif  tentang  tujuan Syari’ah,  berikut  ini  akan  dijelaskan  ketujuh  misi  pokok  Syariah menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.
(Memelihara Agama)
Menjaga  atau  memelihara  agama,  berdasarkan kepentingannya,dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a. Memelihara  Agama  dalam  peringkat  Dharuriyyat,  yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban Agama yang masuk peringkat  primer,  seperti  melaksanakan  Shalat  lima  waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama.
b. Memelihara  Agama  dalam  peringkat  Hajiyyat,  yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama’ dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akanmengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk  agama  guna  menjunjung  tinggi  martabat  manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan  badan  pakaian  dan  tempat,  ketiga  ini  kerap kaitannya  dengan Akhlak  yang  terpuji.  Kalau  hal  ini  tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.
( Memelihara Jiwa)
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan  pokok  berupa  makanan  untuk  mempertahankan
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
hidup.  Kalau  kebutuhan  pokok  ini  diabaikan,  maka  akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
b. Memelihara  jiwa,  dalam  peringkat hajiyyat ,  seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan,  maka  tidak  akan  mengancam  eksistensi  manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
c. Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat , seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi  jiwa  manusia,  ataupun  mempersulit  kehidupan seseorang.

## (Memelihara Akal)
Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat,seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
b. Memelihara  akal  dalam  peringkat hajiyyat ,  seperti dianjurkannya  menurut  Ilmu pengetahuan.  Sekiranya  hal  itu dilakukan,  maka  tidak  akan  merusak  akal,  tetapi  akan mempersulit  diri  seseorang,  dalam  kaitannya  dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Memelihara  akal  dalam  peringkat tahsiniyyat .  Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

## (Memelihara keturunan)
Memelihara  keturunan,  ditinjau  dari  segi  tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a. Memelihara  keturunan  dalam  peringkat  daruriyyat,  seperti disyari’atkan  nikah  dan  dilarang  berzina.  Kalau  kegiatan  ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

## Ainul Yakin
b. Memelihara  keturunan  dalam  peringkat hajiyyat ,  seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu  tidak  disebutkan  pada  waktu  aqad,  maka  suami  akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
c. Memelihara  keturunan  dalam  peringkat  tahsiniyyat,  seperti disyari’tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal  ini  diabaikan,  maka  tidak  akan  mengancam  eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
( Memelihara Harta )
Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari’at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang  lain  dengan  cara  yang  tidak  sah,  apabila  aturan  itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
b. Memelihara  harta  dalam  peringkat  hajiyyat  seperti  syari’at tentang  jual  beli  dengan  cara  salam. Apabila  cara  ini  tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
c. Memelihara  harta  dalam  peringkat  tahsiniyyat,  seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh kepada sah tidaknya  jual  beli  itu,  sebab  peringkat  yang  ketiga  ini  juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. (Djamil, 1997: 128-131)
Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari’atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
| 33
melalui  pemeliharaan  lima  unsur  pokok,  yaitu agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta.

## MASHLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE PENGGALIAN HUKUM
Menurut  Imam  Malik  bahwa maslahat mursalat adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat mursalah ini tidak  boleh  bertentangan  dengan nash sebagai  sumber pokok.Teori maslahah mursalah menurut  imam  Malik  sebagaimana dinukil  oleh  imam  Syatibi  dalam  kitab al-I’tisham adalah  suatu maslahat yang sesuai  dengan tujuan, prinsip, dan  dalil-dalil syara’ yang  berfungsi  untuk  menghilangkan  kesempitan,  baik  yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder). (al-Syatiby, 1975: 39)
Sedang  menurut  teori  imam  al-Ghazali, maslahah adalah: “memeliharatujuan - tujuan syari’at ”. Sedangkan  tujuan  syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama ( hifzh al diin );
2) melindungi jiwa ( hifzh al nafs ); 3) melindungi akal ( hifzh al aql ); 4) melindungi kelestarian manusia ( hifzh al nasl ); dan 5) melindungi harta benda ( hifzh al mal ). (al-Ghazali, 1997:217)
Teori maslahah-mursalah atau istislah sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fikih yang menisbatkan maslahah-mursalah kepada Imam Malik, (Hallag, 2000: 165-166) sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang  menyatakan  bahwa  teori maslahah-mursalah ditemukan  dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih dari kalangan asy-Syafi’iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali.
Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji maslahah-mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam . (Suratmaputra, t.t: 63- 64)
Dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  hukum  baru  yang dihadapi  oleh  masyarakat  muslim  waktu  itu,  Imam  Malik  mencari hukumnya di dalam al-Qur’an, dan jika tidak menemukannya dalam

## Ainul Yakin
al-Qur’an,  maka  Imam  Malik  mencarinya  di  dalam Sunah Nabi,dan apabila  di  dalam  al-Qur’an  dan Sunah tidak  ditemukan,  maka  ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus ( ijma’) para  sahabat, dan apabila ijma’ para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum ( istinbath ) dengan cara ber- ijtihad . Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali  hukum  ( istinbath )  ada  dua  yaitu; qiyas dan istislah atau maslahah mursalah. Metode qiyas dipraktikkan oleh Imam Malik apabila ada nas tertentu,  baik  al-Qur’an  maupun  Sunah  yang mendasarinya.Sedangkan  metode istislah atau maslahah  mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi,  tidak  ada  satupun nas yang  mendasarinya,  baik  yang membenarkan  maupun  yang  melarangnya. Dalam  kasus-kasus  ter- tentu, Imam Malik menggunakan metode maslahah - mursalah dalam men- takhsis ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum. (Khallaf, 2003: 110)
Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nas atau  hadis  Nabi  saw.  karena  tujuan  syara’  adalah  untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nas pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada nas , maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara’.
Untuk menjadikan maslahah mursalah menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:
1. Praktek  para  sahabat  yang  telah  menggunakan  maslahah mursalah, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Qur’an kedalam  beberapa  mushaf,  padahal  hal  ini  tidak  pernah dilakukan oleh Rasulullah  saw.
2. Adanya maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid al-syariah. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil maslahat karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung  maslahat,  maka  orang-orang  mukallaf  akan mengalami kesulitan.
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
Untuk  menghindari  penggunaan maslahah  mursalah untuk kepentingan yang subjektif  setidaknya ada beberapa syarat yang ketat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:
1. Maslahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada  tujuansyari’at walaupun secara  umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syara’, dalil-dalil hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional  dengan  indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
3. Penggunaanya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau  untukmenghilangkan  berbagai  bentuk  kesulitan  dalam beragama.
4. Maslahah  mursalah yang  digunakan  untuk membuat hukum adalah benar-benar maslahah secara nyata bukan dugaan.
5. Maslahah yang dipakai adalah maslahah umum, bukan maslahah bagi kepentingan satu golongan atau individu
tertentu. (Syukur, 1990: 199)
Sebagai  implikasi  sikap kehati-hatiannya, Imam  Malik  selalu memprioritaskan al-Qur’an dan hadis di dalam ber- istimbath dan tidak menggunakan Maslahah Mursalah jika bertentangan dengan nas . Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa Maslahah Mursalah menurut  Imam  Malik  jelas  sebagai  alternatif terakhirapabila tidak ditemukan dalam nas dan ijma’.
Sedang al-Ghazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu:
1. Maslahat  yang  dibenarkan  oleh  syarak,  dapat dijadikan hujjah dan  kesimpulannya  kembali  kepada qiyas , yaitu mengambil hukum dari jiwa/ semangat nas dan ijma’. Contoh:  menghukumi  bahwa  setiap minuman  dan  makanan  yang  mema-bukkan  adalah  haram diqiyaskan kepada khamar.
2. Maslahat  yang  dibatalkan  oleh  syarak.  Contoh:  pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan  suami  istri  di siang  hari  Ramadhan,  hen-daklah

## Ainul Yakin
berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disang- gah,  mengapa  ia  tidak  memerintah-kan  Raja  itu  untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah  baginya,  dan  ia  dengan  ringan  akan  memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut- turut,  agar  ia  jera.  Ini  adalah  pendapat  yang  batal  dan menyalahi nas dengan  maslahat.  Membuka  pintu  ini  akan merobah  semua  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  dan nas- nas nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak. (al-Ghazali, 1997: 414-416)
Ketiga  hal  tersebut  di  atas  dijadikan  landasan  oleh  imam al-
Ghazali dalam  membuat  batasan  operasional maslalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:
1. Maslahat  tersebut  harus  sejalan  dengan  tujuan  penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Maslahat tersebut tidak boleh ber-tentangan dengan al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’.
3. Maslahat  tersebut  menempati  level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
4. Kemaslahatannya  harus  berstatus qat’i atau zanny yang mendekati qat’i.
5. Dalam  kasus-kasus  tertentu  diperlu-kan  persyaratan,  harus bersifat qat’iyah, daruriyah, dan kulliyah. (Mas’ud, 1977: 149- 150)
Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al- Ghazali  di  atas  terlihat  bahwa  Imam  al-Ghazali  tidak memandang maslahah-mursalah sebagai  dalil  yang  berdiri  sendiri, terlepas  dari  al-Qur’an,  as-Sunnah  dan ijma’. Imam  al-Ghazali memandang maslahah-mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath (menggali/ penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
Sedangkan  ruang  lingkup  operasional maslahah-mursalah tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil  peneli-tian  yang  dilakukan  oleh Ahmad  Munif  Suratma  Putra terhadap contoh-contoh kasus maslahah mursalah yang di-kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya( al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa ) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah-mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja. (Suratmaputra, t.t: 144)
Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan  mazhab  Malikiyah  maupun  dari  kalangan  Syafi’iyah menerima masla-hah mursalah sebagai  dasar  dalam  menetapkan hukum Islam dengan persyaratan.
Pertama, hukum  yang  ditetapkan  harus  mengandung kemaslahatan. Kedua, maslahat  tersebut  sejalan  dengan  maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Ketiga, maslahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan, atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan  ruang  lingkup  implementasinya  khusus  dalam  masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.
Implementasi maslahah-mursalah tersebut, para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah  untuk  menyebut maslahah-mursalah, sehingga  berimplikasi kepada  ketidaksempurnaan  pemahaman  generasi  beri-kutnya mengenai pendapat ulama ter-dahulu tentang masalah ini.
Dalam  kitab al-Mankul, Imam  al-Ghazali  menyebut maslahah- mursalah dengan istilah istidlal sahih (bukan istidlal mursal ), dalam kitab Asas al-Qiyas dia memakai istilah istislah, dan dalam kitab Shifa al-Galil disebutnya dengan istilah munasib mula’im, sedangkan dalam kitab al-Mustasfa, Imam  al-Ghazali  tetap  menyebutnya  dengan istilah maslahah-mursalah. Karena Imam al-Ghazali menyebut maslahah-mursalah dengan  beberapa  istilah,  maka  ada
Ainul Yakin
38 |
pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan maslahah-mursalah sebagai  dasar  dalam  menetapkan hukum  Islam.Penggunaan  terma  yang  berbeda-beda  tersebut  juga berimplikasi  pada  terjadinya  distorsi  pemahaman  pada  generasi selanjutnya mengenai teori maslahah-mursalah .

## KETERKAITAN MAQASID SYARI’AH DENGAN PENDEKATAN MASHLAHAH MURSALAH
Mashlahah mursalah  sebagai sebuah konsep  penemuan hukum dalam filsafat hukum Islam mempunyai fungsi baik sebagai masâdir al-ahkaâm maupun  sebagai adillah  al-ahkâm. Dengan  demikian, Mashlahah  mursalah  merupakan  sarana  dalam  pembentukan  atau penetapan ( tasyri’ ) Hukum Islam, tanpa adanya pendekatan hokum seperti  mashlahah  mursalah  akan  mengalami  kesulitan  dalam melaksanakan kandungan al-Qur’an dan hadis, karena keduanya tidak aplikatif dan tidak semua persoalan disinggung secara tersurat dalam nash  sehingga  harus  digali  lebih  dulu  kandungannya  agar  menjadi kaedah  hukum  dan  norma  hukum  yang  praktis  digunakan  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat  dalam  berbagai  aspeknya, termasuk maqâshid syar Ë ’ah -nya. Karena itu dapat dikatakan bahwa Mashlahah mursalah merupakan suatu bentuk ijtihad yang dilakukan dengan berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam untuk kemudian memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat dengan cara menarik mashlahah sebagai illat . (Khallaf, 1977: 216)
Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya mashlahah mursalat juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit  dalam Al-Qur’an dan  hadits.Hanya saja  metode ini lebih menekankan pada aspek mashlahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini dalam ilmu ushul fiqih dikenal ada tiga macam mashlahat  yaitu   mashlahat  mu’tabarah  yaitu  mashlahat  yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al-Qur’an ataupun hadits. Maslahat mulghah yaitu maslahah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hokum Islam.Terakhir maslahah mursalah yaitu maslahah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut.
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
| 39
Pada  dasarnya  mayoritas  ahli  ushul  fiqih  menerima  metode maslahah mursalah.Untuk  menggunkan  metode  tersebut  mereka memberikan beberapa syarat. Adapun beberapa syarat agar maslahat dapat dijadikan dasar hokum adalah sbagai berikut :
1. Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori dharuriyyat. Artinya bahwa  untuk  menetapkan  suatu  kemaslahatan  tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima  unsure  pokok  maslahat  atau  belum  sampai  pada  batas tersebut,
2. Kemaslahatan itu bersifat qath’i. Artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
3. Kemaslahatan itu bersifat kulli. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.
Berdasarkan persyaratan diatas maslahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara  metode  mashlahat  mursalat  dengan  maqashid  al- syari’ah.Ungkapan Imam Malik bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkan hokum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan. (Djamil, 1997: 143)
Sementara ijtihad dari aspek subyeknya terbagi kepada ijtihad perseorangan  ( ijtihad  fardhy ) 3 dan  ijtihad  kolektif  ( ijtihad jama’i ). 4 Wahbah Zuhaily, membagi ijtihad kepada tiga macam, yaitu:
1) Ijtihâd al-Bayâny yaitu ijtihad terhadap yang mujmal, baik karena belum  jelas  makna  yang  dimaksud  maupun  karena  suatu  lafal mengandung  makna  ganda  ( musytarak )  ataupun  adanya  dalil  yang tampak  ditempuh  jalan al-jam’u  wa  al-taufîq (mengumpulkan  dan mengkom-promikan kemudian ditarjih). 2) Ijtihad al-Qiyasy yaitu yang menganalogikan hukum yang disebut dalam kepada masalah baru yang belum ada hukumnya, karena adanya persamaan illat. 3) Ijtihad al- Istishlahy yaitu  ijtihad  terhadap  masalah  yang  tidak  disebutkan  di
3 Ijtihad fardy ialah setiap ijtihad yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari para mujtahid terhadap suatu masalah yang dihasilkan oleh seseorang. (Yahya,  1986: 381).
4 Ijtihad jama’i ialah setiap ijtihad yang telah mendapat persetujuan dari para mujtahid terhadap suatu masalah yang diijtihadkan. (Yahya,  1986: 381).

## Ainul Yakin
dalam nashsama sekali secara khusus dan tidak ada masalah yang ada kesamaannya.  Dalam  masalah  demikian,  penetapan  hukum  yang dilakukan  berdasarkan illat untuk  keselamatan.  (al-Zuhaily,  1986: 1041) Dalam konteks ini mashlahah mursalah menjadi relevan untuk diterapkan sebagai metode ijtihad.
Dalam  konteks  kekinian,  maka Ijtihad  al-Istishlahy dengan pendekatan  mashlahah  mursalahsebagai  yang  ditawarkan  Wahbah Zuhaily  sebagai  metode ijtihad yang  bertumpu  pada illat dan kemaslahatan  penting  sehinga  mampu  merespon  pesatnya perkembangan hokum yang tidak ditemukan nashnya. (Khallaf, 1972: 67)
Menurut  penulis  bahwa  metode  penetapan  hukum seperti maslahah mursalah perlu dipertimbangkan karena urgensi dan efektifitasnya sangat mendukung maqâsid syari’ah.maslahah mursalah adalah sebuah metode yang menekankan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia. Metode ini memang ditolak oleh Syafî’i disebabkan substansi maslahah  mursalah yang  dijelaskan  oleh  pengikut Abu Hanîfah tidak utuh sehingga tidak mencerminkan substansi maslahah mursalah yang sesungguhnya.
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  tampaknya pengembangan  metode  ijtihad  dengan  pendekatan  mashlahah mursalah  yang  telah  dilakukan  oleh  ulama  baik  dalam  corak penalaran ta’lili maupun  corak  penalaran istislâhi sangat memungkinkan  karena  dapat  berperan  besar  dalam  memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dewasa ini  apabila  diberi  muatan  dan  pendekatan maqâsid  syari’ah .Jika teori maqâsid syari’ah ini dikaitkan dengan pesatnya dan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat sekarang ini, maka metode penetapan hukum  yang  dapat  dikembangkan  adalah  metode ijtihad tatbîqi dengan  memadukan  corak  penalaran ta’lîli dan  corak penalaran istislâhi karena  yang  dibutuhkan  dewasa  ini  adalah kolektivitas keilmuan sehingga hasil ijtihad itu menjadi komprehensif.
Keterkaitan  antara maqâsid  syari’ah dan  metode  penetapan hukum  Mashlahah  mursalahdapat  dilihat  pada  substansi maqâsid syari’ah tersebut yakni mewujudkan kemaslahatan dan pengembangan metode penetapan hukum tatbîqi dengan corak
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
penalaran ta’lîli dan istislâhi .Keberadaan  kedua  corak  penalaran tersebut di atas, menun-jukkan bahwa antara maqâsid syari’ah dan metode  penetapan  hukum  dalam  filsafat  hukum  Islam  memiliki hubungan  yang  erat  sebagaimana  yang  terlihat  dalam  mekanisme ijtihad.
Atas  dasar  hubungan  tersebut  di  atas,  maka maqâshid  al- syari’ah dan metode penetapan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama  lain. Maqâshid  al-syari’ah adalah  menjadi  cita-cita  utama daripada  pembentukan hukum  Islam.  Dengan  melakukan  ijtihad berdasarkan metode yang telah ada seperti qiyas, istihsan, istishlah, sad al-zara’iy, maka para mujtahid akan dapat melahirkan produk- produk hukum yang mampu mendukung maqâshid al-syari’ah .
Keterkaitan lainnya adalah bahwa tidak semua persoalan hukum mendapat pengaturan di dalam Alquran dan hadis.Banyak persoalan hukum baru yang tidak ditemukan dalil-dalil hukumnya dalam Alquran dan hadis. (Syarifuddin, 1997: 105) Oleh karena itu, Allah dan Rasul- Nya  sebagai  pembuat  hukum  ( al-syâri’ )  tidak  mengemukakan semua maqâshid  al-syari’ah secara  tersurat  ( mantuq ),  akan  tetapi sebagian  dikemukakan  secara  tersirat  ( mafhum ),  bahkan  ada  yang tidak dikemukakan ( sirr ).
Dengan demikian, untuk mengetahui maqâshid al-syari’ah dari hukum-hukum  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  khususnya yang mafhum dan sirr , maka penggunaan mashlahah mursalah sebagai metode  ijtihad  dengan  ditopang  oleh  pengembangan  pemahaman metodologis,  seperti  metode al-bayân dari  Imâm  al-Syafi’i  dan metode al-istiqra’ dari Imâm al-Syathibi dan metode pemahaman lain akan semakin urgen. Sebab dengan semakin diketahuinya maqâshid al-syari’ah yang  lain  (selain  yang  telah  dikenal: al-dharûriyyah  al- khamsah ),  maka  dapat  dibuat  produk-produk  hukum  yang  relevan dengan itu. (Ash-Shiddieqy, 1978: 166)

## KESIMPULAN
Konsep maqashid as syari’ah sebagai teori hokum Islam memiliki peran  yang  sangat  penting  untuk  menemukan  hokum  yang  sesuai dengan jiwa syari’at itu sendiri, namun teori tersebut masih sangat

## Ainul Yakin
abstrak dan baru pada level teoritis-filosofis. Maka untuk membumikan konsep  tersebut  agar  lebih  menyentuh  persoalan-persoalan  hokum yang lebih riil di masyarakat dibutuhkan perangkat hokum yang lebih praktis-aplikatif.Pendekatan  mashlahah  mursalah  sebagai  sebuah metode  penggalian  hokum  dimungkinkan  untuk  diterapkan  sebagai langkah  alternative  pemecahan  masalah  hokum  yang  belum  ada nashnya agar tidak mengalami jalan buntu.
Pendekatan  maslahah  mursalah  sebagai  metode  penggalian hokum pun masih sangat rentan terjadinya penetapan hokum yang didasarkan pada kemauan dan kepentingan pribadi dengan berdalih mashlahah.Sebab ukuran-ukuran mashlahah sendiri bersifat subjektif dan relative. Maka untuk mengantisipasi terjadinya distorsi terhadap maslahah tersebut setidaknya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan mashlahah mursalah yaitu, lapangan mashlahah hanya pada bidang muamalah sehingga kemashlahatan yang diinginkan dapat dipertimbangkan secara rasional dan bukan masalah ibadah, harus sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber hokum yang lain dan mashlahah tersebut termasuk dalam  kepentingan  dharuriyah  dan  hajiat  bukan  takmiliyah ( tahsiniyah ). (Siroj, 2013: 11-48)
Di samping itu, untuk memahami maqasid syari’ah dengan baik sebagai cita-cita ideal hokum Islam maka diperlukan penguasaan nash al Quran maupun Hadits yang baik pula baik secara tersurat maupun tersirat,  mau  tidak  mau  juga  pengusaan  bahasa Arab,  sehingga pendekatan  maslahah  mursalah  dalam  menetapkan  sebuah  hokum tidak  keluar  dari  cita-cita  tersebut.  Dengan  demikian,  dengan mengkompromikan maqashid syariah sebagai penopang pendekatan mashlahah murslaah menjadi sebuah keniscayaan sebab pendekatan maslahah  mursalah  sebagai  salah  satu  dalil  hokum  yang  masih diperselisihkan  dikalangan  ulama  ushul  dapat  diminimalisir  dan kehawatiran  terjadinya  penyelewengan  penggunaan  perdekatan tersebut dapat terkurangi, akhirnya pendeketan maslahah mursalah dengan  penalaran  ishtishlahi  menjadi  relevan  dan  dapat  dijadikan metode penetapan hokum pada saat ini di tengah banyaknya masalah hokum yang semakin berkembang dan kompleks. Tentu pemahaman yang  utuh  terhadap  maqashid  syari’ah  dan  penggunaan  metode
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)
mashlahah mursalah dengan penuh kehati-hatian diharapkan mampu melahirkan hokum yang benar-benar membawa kamashlahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Saeful Saleh. 2007. Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi. Bandung : Pustaka Setia.
Atiyyah, Jamaluddin. 2002. Nahw Faaliyat al-Maqashid al-Syariah. al-Muslim al-Muashir.
Awadah, Muhammad. 1992. Malik bin Anas Imam Dar al-Hijarah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Bakri, Asapri Jaya. 1996. Konsep Maqâsid Syari’ah Menurut Syatibi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Djamil, Fathurrahman. 1997. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Al-Gazali, Muhammad. 1997. Al-Mustasfa min Ilm Ushul. Baerut: Al-Risalah. Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. 1969. I’lâm al-Muwaqqi’in . Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis.
Jumantoro,  Totok  dan  Samsul  Munir  Amin.  2005. Kamus  Ilmu  Ushul Fiqh. Jakarta: Sinar Grafika Offset. al-Khadimi, Nuruddin. 2003. Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki. Tunis: Dar al-Tunisiyah.
Khallaf, Abd. Wahab. 1972. Mashâdir al-Tasyri’ fi ma la fiqhi. Kuwait: Dar Al-Kalam.
______, 1977. ‘Imu Ushul Fiqh. Kuwait: Mathba’ al-Nasyr. Mujieb,  M. Abdul,  et  al.  1994. Kamus  Istilah  Fiqh. Jakarta:  PT.  Pustaka Firdaus.
Rahman, Fazlur. 1995. Membuka Pintu Ijtihad. Bandung: Pustaka.
Raisuni, Ahmad. 1997. Nadhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syatibi . Mesir: Dar al-Kalimat.
Rofiq,  Ahmad. 2000. Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo      Persada.         al-Shogir, Abdul  Majid.  1994. al-Fikr  al-
Ainul Yakin
Ushuly wa Isykâliyyat al-Sulthah al-Ilmiyyah fi al-Islam. Beirut: Dar al-Muntakhob al-Arabi.
Siroj, A.  Malthuf.  2013. Pradigma  Ushul  Fiqh,  Negosiasi  Konflik  Antara Mashlahah dan Nash. Yogyakarta: Pustaka Ilmu .
Suratmaputra,  Ahmad  Munif. 2002. Filsafat  Hukum  Islam  Al-Ghazali: Mashlahah  Mursalah  &  Relevansinya  dengan  Pembaharuan  Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Syaltut, Mahmud. 1966. al-Islam Aqidah wa Syari’ah. Mesir: Dâr Al-Qalamih. Syarifuddin,  Amir. 1997. Ushul Fiqhi . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. al-Syatibi, Abû Ishâq. t.t. al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari’ah . Beirût: Dâr al Maârifah.
______. 1975. Al-I’tisham. Baerut: Dar al-Ma’rifah.
Ash-Shiddieqy,  T.  M.  Hasbi.  1978. Pengantar  Ushul  Fiqhi. Jakarta:  Bulan Bintang.
Yahya, Mukhtar. 1986. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam. Bandung: al-Ma’arif.
Zein , Satria Effendi M. 2005. Ushul Fiqih. Jakarta: Prenada Media.
Zuhaily, Wahbah. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islamy . Beirut: Dâr al-Fikr.
Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam (..)