https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.5891.107-125

## Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019

## Angga Nurdin Rachmat
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia, angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRAK
Kebijakan represif yang dikeluarkan pemerintah Hungaria telah memposisikan pengungsi dan migran tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional telah menjadi sorotan banyak pihak termasuk Uni Eropa, padahal Hungaria merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967. Penelitian ini melihat bahwa perilaku yang ditunjukan oleh Hungaria, merupakan bentuk dari sekuritisasi yang dilakukan terhadap isu pengungsi dan migran oleh Pemerintahan Viktor Orban. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengungkap proses dan aktor dalam sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dan migran yang berasal dari Timur Tengah pada periode tahun 2015-2019. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan konstruktivisme dengan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh mazhab Copenhagen School untuk melihat proses dan aktor dalam sekuritisasi isu pengungsi dan migran oleh pemerintah Hungaria. Penelitian ini menemukan bahwa proses sekuritisasi isu pengungsi dan migran di Hungaria melibatkan aktivitas speech act sebagai bentuk komunikasi intersubjektif yang ditujukan untuk membangun referent object dan membentuk persepsi mengenai ancaman dari pengungsi dan migran yang dilakukan oleh PM Viktor Orban. Di samping itu ditemukan bahwa media massa di Hungaria menjadi functional actor yang berkontribusi besar dalam keberhasilan proses sekuritisasi isu pengungsi dan migran dengan menjadi jembatan yang berhasil menghubungkan securitizing actor dan audience .
Kata Kunci: Viktor Orban; nilai; identitas ; ancaman; media massa

## ABSTRACT
The repressive policy issued by the Hungarian government has positioned refugees and migrants as threats to national security which has come under the spotlight of many parties including the European Union. Where in fact Hungary is a party state in the 1951 Refugee Convention and the 1967 protocol. This study sees that the behavior exhibited by Hungary is a form of securitization carried out on the issue of refugees and migrants by the Government of Viktor Orban. Therefore, this study seeks to uncover the processes and actors in securitization carried out by the Hungarian Government on refugees and migrants originated from the Middle East in the period 2015-2019. This research is based on a constructivism approach with securitization theory developed by the Copenhagen School to see the process and actors in the securitization of refugee and migrant issues by the Hungarian government. This study found that the securitization of the refugee and migrant issues in Hungary involving the activities of the speech act as a form of intersubjective communication aimed at building referent objects and shaping perceptions about threats from refugees and migrants carried out by PM Viktor Orban. Besides that, it was found that the mass media in Hungary became functional actors who contributed greatly to the success of the securitization process of refugee and migrant issues by becoming a bridge that connects securitizing actors and audiences.
Keywords : Victor Orban; value; identity; threat; mass media

## Pendahuluan
Hungaria merupakan anggota Uni Eropa (UE) yang mengeluarkan kebijakan menentang keras kuota penerimaan pengungsi oleh UE. Ironi yang kemudian juga merujuk bahwa Hungaria merupakan negara pihak dalam konvensi Pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967 melalui aksesi pada tahun 1989. Sebagai negara pihak, Hungaria harus mematuhi segala kewajiban untuk menjalankan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, dimana secara hukum status yang disandang oleh pengungsi tersebut menjadikan Hungaria harus mematuhi prinsip non-refoulement 1 yang hingga saat ini masih diakui sebagai praktik hukum kebiasaan internasional 2 . Namun, ditengah semakin memuncaknya gelombang pengungsi, Hungaria menunjukan sikap penolakan terhadap kehadiran para pengungsi tersebut di negaranya baik yang bertujuan untuk melintas maupun yang mengajukan permohonan suaka. Penolakan ini dapat dilihat pembangunan pagar di wilayah perbatasan untuk menghalau masuknya pengungsi dan migran ke negaranya serta penerapan kebijakan-kebijakan Pemerintah Hungaria yang bersifat represif serta jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 3 . Berdasarkan laporan dari Amnesty International, Hungaria melakukan kriminalisasi terhadap pengungsi dan migran yang masuk ke wilayahnya, menggunakan kekerasan untuk mengusir pengungsi dan migran dari perbatasan, penolakan pemberian suaka dan tidak dipenuhinya fasilitas dasar yang layak saat pengungsi dan migran transit di negaranya 4 .
Isu pengungsi dan migran yang datang ke Hungaria, menjadi isu yang diangkat oleh Perdana Menteri (PM) Viktor Orban dalam setiap kesempatan. Viktor Orban menempatkan isu pengungsi dan migran sebagai ancaman bagi keamanan nasional untuk mengalihkan perhatian dari masyarakat Hungaria dari isu lain yang selama ini berkembang seperti korupsi serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Viktor Orban memerlukan ancaman bersama terkait dengan kepentingan pemilihan, dimana Fidez sebagai Partai pengusungnya mendapatkan sorotan terkait dengan korupsi, persaingan dengan Partai ultra-nasional Jobbik serta kegagalan dalam mengurangi pengangguran di Hungaria 5 . Viktor Orban menggunakan isu pengungsi dan migran untuk memperkuat posisinya dalam pemerintahan dan memperoleh popularitas di mata masyarakat Hungaria 6 . Selain itu Viktor Orban menjadikan permasalahan pengungsi ini sebagai daya tawar dalam menghadapi pengaruh negara besar anggota UE melalui kebijakan kuota penerimaan pengungsi dan migran yang diputuskan UE 7 . Terlebih pandangan euroscepticism Viktor Orban yang sangat kontra dengan integrasi UE yang ditunjukan melalui ketidakpatuhan negara tersebut untuk mengimplementasikan sharing burden yang diamanatkan oleh
7 Beáta Huszka, “Eurosceptic yet Pro-Enlargement: The Paradoxes of Hungary’s EU Policy,” Journal of Southeast European and Black Sea Studies 17, no. 4 (2017): 591–609, https://doi.org/10.1080/14683857.2017.1367462.
6 Onvara Vadhanavisala, “Radical Right-Wing Politics and Migrants and Refugees in Hungary,” European Journal of Social Sciences 2, no. 3 (2019): 100–108, https://doi.org/10.26417/ejss.v3i1.p100-108.
5 Miklós Haraszti, “Behind Viktor Orbán’s War on Refugees in Hungary,” New Perspectives Quarterly 32, no. 4 (2015): 37–40, https://doi.org/10.1111/npqu.12008.
4 Amnesty International, “Fenced Out Hungary`s Violations of the Rights of Refugees and Migrants” (London, 2015), https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2726142015ENGLISH.pdf.
3 Humprey Wangke, “Krisis Migran Dan Masa Depan Integrasi Uni Eropa,” Info Singkat VIII, no. 03 (2016): 5–8.
2 P.V. Sainz-Pardo, “The Contemporary Relevance of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees,” The International Journal of Human Rights 6, no. 2 (2002): 30, https://doi.org/10.1080/714003760.
1 Refoulement berasal dari bahasa Perancis yang Refouler yang memiliki arti mengembalikan atau mengirim balik, artinya dalam Prinsip Non-Refoulement adalah larangan bagi negara untuk menolak atau mengusir atau mengembalikan pengungsi yang datang ke negaranya ke wilayah perbatasan Negara Pihak yang akan mengancam kehidupan maupun kebebasan pengungsi karena perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karenan pandangan politiknya seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951.
Common European Asylum System (CEAS) 8 . Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari mekanisme sharing burden akan membebani anggaran pemerintah Hungaria yang masih harus berjuang untuk pulih pasca krisis 9 .
Lebih jauh, perlakuan yang ditujukan kepada pengungsi dan migran oleh pemerintah Hungaria merupakan usaha untuk meyakinkan bahwa pengungsi dan migran adalah ancaman sebagai dasar untuk memperoleh pengecualian dalam prinsip non-refoulement . Pengecualian terhadap prinsip ini saat pengungsi tersebut benar-benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan 10 . Pengecualian ini akan mensyaratkan adanya unsur ancaman terhadap keamanan negara dan gangguan ketertiban umum di negara setempat 11 . Oleh karena itu tulisan ini melihat bahwa Hungaria akan mengkonstruksikan keberadaan pengungsi dan migran yang datang ke negaranya sebagai ancaman sehingga hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk melegitimasi pengecualian yang ada dalam prinsip non-refoulement. Ancaman merupakan sebuah makna yang sangat subjektif, oleh karena itu penelitian ini akan melihat bagaimana konstruksi dari ancaman yang dilakukan oleh Hungaria terhadap ancaman yang berasal pengungsi dan migran.
Sikap yang ditunjukan oleh Hungaria dalam menghadapi gelombang pengungsi yang akan masuk ke negaranya menarik perhatian masyarakat internasional sehingga banyak menjadi topik kajian dari para peneliti. Mulai dari penelitian yang didasarkan pada daya tarik Hungaria bagi para pengungsi dan migran 12 , hingga kebijakan pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dan migran yang didasari oleh kepentingan nasional 13 . Sementara penelitian lain terkait memberikan penekanan terhadap bagaimana politik identitas digunakan sebagai legitimasi untuk mencegah masuknya pengungsi ke Hungaria 14 . Sejalan dengan penelitian ini telah ditemukan penelitian yang sejalan terkait dengan sekuritisasi isu pengungsi di Hungaria yang dilakukan secara umum 15 serta memberikan penekanan terhadap pandangan dan evolusi dalam proses sekuritisasi tersebut 16 maupun analisis sekuritisasi sebagai salah satu dari tiga pilar aspek legal dan praktis kebijakan pemerintah Hungaria 17 . Berdasarkan paparan tersebut belum ada kajian yang menjelaskan adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi dari para aktor dalam sekuritisasi isu pengungsi dan migran di Hungaria secara mendalam dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Oleh karena itu penelitian ini akan berusaha untuk mengisi gap dalam penelitian
17 Boldizsár Nagy, “Hungarian Asylum Law and Policy in 2015–2016: Securitization Instead of Loyal Cooperation,” German Law Journal 17, no. 6 (2016): 1033–81.
16 Nina Miholjcic, “The Securitization of Migration : Hungarian Case,” Journal of Community Positive Practice 27, no. 3 (2017): 58–66, https://doi.org/10.4324/9780203829349.
15 András Szalai and Gabriella Gőbl, “Securitizing Migration in Contemporary Hungary” (Budapest, 2015).
14 Lihat pada penelitian Boris Mendelski, “The Rethoric of Hungarian Premier Viktor Orban : Inside x Outside in the Context of Immigration Crisis,” in The Palgrave Handbook of Ethnicity , ed. Steven Ratuva (Singapore, 2019); Aldoreza Pradana, “Identitas Nasional : Penggunaan Politik Identitas Dalam Gelombang Pengungsi 2015 Di Hungaria” (Yogyakarta, 2018); Celline Cantat and Prem Kumar Rajaram, “The Politics of Refugee Crisis in Hungary : B/Ordering the Nation and Its Others,” in The Oxford Handbook of Migration Crises , ed. Cecilia Menjivar, Marie Ruiz, and Immanuel Ness (Oxford: Oxford University Press, 2018).
13 Angga Nurdin Rachmat, “REALISME DALAM KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGUNGSI DAN MIGRAN OLEH HUNGARIA TAHUN 2015-2018” 5, no. 1 (2020): 47–64.
12 András Tétényi, Tamás Barczikay, and Balázs Szent-Iványi, “Refugees, Not Economic Migrants - Why Do Asylum-Seekers Register in Hungary?,” International Migration , 2018, 323–40, https://doi.org/10.1111/imig.12528.
11 Jun Justinar, “Prinsip Non-Refoulment Dan Penerapannya Di Indonesia,” Opinio Juris 3 (2011).
10 Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional,” Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 435, https://doi.org/10.22146/jmh.271.
9 Kondisi Ekonomi Hungaria tahun 2015 dapat dilihat pada Directorate-General for Economic and Financial Affairs, “Macroeconomic Imbalances Country Report-Hungary 2015” (Luxembourg, 2015).
8 Chandra Satria Setiabudi, “Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Euroscptic Di Eropa,” Wanua: Jurnal Hubungan Internasional 6, no. 1 (2021): 26.
mengenai sekuritisasi di pengungsi dan migran oleh pemerintah Hungaria dengan menganalisis keterkaitan yang saling mempengaruhi dari para aktor di dalam proses sekuritisasi dalam perspektif konstruktivisme.
Beranjak permasalahan yang telah dipaparkan serta tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya, tulisan dalam artikel ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai konstruksi dan interaksi dari komponen-komponen dan aktor dalam proses sekuritisasi yang melatarbelakangi kebijakan represif Pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dan migran dari Timur Tengah dari awal krisis pengungsi terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Oleh karena itu, artikel ini akan berusaha menjawab mengenai bagaimana sekuritisasi terjadi dibalik kebijakan yang dikeluarkan Hungaria dalam menghadapi krisis pengungsi dan migran dari Timur Tengah periode tahun 2015-2019?
Tulisan ini akan melihat proses dan aktor yang terlibat dalam sekuritisasi isu pengungsi di Hungaria. Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa proses sekuritisasi ini akan melibatkan securitizing actor , aktivitas speech act , serta desiminasi speech act yang dilakukan oleh media massa sebagai functional actor kepada masyarakat di Hungaria dengan mengkonstruksikan pengungsi dan migran sebagai ancaman. Sekuritisasi dilakukan oleh pemerintah Hungaria adalah bagian dari kepentingan politik domestik dari securitizing actor serta melegitimasi pengecualian terhadap prinsip non-refoulement , sehingga penolakan dan pengusiran yang dilakukan oleh Hungaria dapat dilegitimasi oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

## Tinjauan Pustaka

## a. Sekuritisasi sebagai Proses Konstruksi Ancaman.
Pemaknaan mengenai keamanan dan ancaman merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Fenomena pengungsi dan migran yang datang ke Hungaria kemudian dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman bagi keamanan negaranya. Konstruksi ancaman ini akan dianalisis dengan menggunakan teori sekuritisasi. Sekuritisasi merujuk pada pandangan Copenhagen School, merupakan sebuah proses dimana adanya upaya untuk menyampaikan berbagai retorika mengenai ide untuk memberikan makna yang berfungsi menunjukan realitas mengenai keberadaan referent object dan pengungsi serta migran sebagai ancaman. Pada sisi lain sekuritisasi dapat dipahami sebagai versi ekstrim dari politisasi terhadap sebuah isu, dimana sebuah isu yang selama ini tidak masuk dalam ranah keamanan setelah disekuritisasi bisa menjadi isu dalam ranah keamanan 18 . Saat isu tersebut masuk dalam ranah keamanan, maka ancaman akan muncul dari isu tersebut untuk dilakukan penangangan secepat mungkin sehingga tindakan-tindakan diluar batas normal dan prosedur politik pun dapat dilegitimasi oleh masyarakat.
Sekuritisasi dalam tulisan ini akan dipahami sebagai sebuah strategi yang digunakan oleh securitizing actor sebagai pembicara dalam rangka mempengaruhi aspek psiko-kultural audiens sebagai pendengar 19 . Lebih jauh sekuritisasi merupakan sebuah proses konstruksi/ desain mengenai ancaman pada sebuah isu dengan tujuan membedakan dengan isu lainnya 20 . Proses sekuritisasi yang terjadi pada isu pengungsi yang terjadi di Hungaria pada tulisan ini melihat pada bekerjanya 3 unit analisis yakni referent
20 Thierry Balzacq, Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve , ed. Thierry Balzacq (New York: Routledge, 2011), 111.
19 Thierry Balzacq, “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context,” European Journal of International Relations 11, no. 2 (2005): 4, https://doi.org/10.1177/1354066105052960.
18 Barry Buzzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde, Security A New Framework for Analysis (Colorado & London: Lynne Reinner Publisher Inc., 1998), 23–24.
object, securitizing actor dan functional actor 21 . Referent object akan merujuk pada sebuah hal atau objek yang berada dalam kondisi terancam sehingga menjadi memiliki legitimasi untuk dipertahankan yakni nilai-nilai, budaya, akses ekonomi serta stabilitas domestik yang diposisikan terancam oleh kehadiran pengungsi dan migran. Securitizing actor , adalah aktor yang melakukan sekuritisasi isu pengungsi yang memiliki legitimasi untuk menyatakan/ menunjukan referent object . Securitizing actor pada kasus pengungsi di Hungaria ini akan terkait dengan pemegang kekuasaan atau politisi yakni Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hungaria. Sementara functional actor dalam sekuritisasi pengungsi dan migran di Hungaria adalah media massa yang memberikan pengaruh kepada sektor dimana isu tersebut berkembang dan memiliki signifikansi untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Hungaria.
Pada proses sekuritisasi speech act menjadi komponen penting dalam analisis mengenai bagaimana sekuritisasi bekerja. Speech act merupakan aktivitas verbal yang dilakukan oleh securitizing actor dalam rangka memberikan pelabelan terhadap ancaman dan referent object dalam isu tertentu kepada publik. Aktivitas verbal melalui speech act ini yang kemudian akan menjadi instrumen untuk melakukan komunikasi intersubjektif dalam rangka memperoleh legitimasi mengenai penanganan isu tersebut. Hal ini merujuk bahwa pada dasarnya speech act merupakan sebuah teori pada disiplin ilmu linguistik sebagai upaya penggunaan bahasa dan sekaligus tindakan 22 . Dengan kata lain penjelasan secara sederhana speech act adalah aktivitas dengan menggunakan bahasa mereka melakukan sesuatu atau membuat orang lain melakukan sesuatu (tindakan performatif) 23 . Tindakan dan pemahanan yang kemudian dilakukan oleh orang lain ini tidak lain adalah upaya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari securitizing actors yakni memperoleh legitimasi atas tindakan yang dilakukan oleh securitizing actor. Speech act akan memunculkan berbagai retorika sebagai sebuah gagasan untuk diwujudkan sebagai masalah bersama. Speech act terkait dengan pemahaman mengenai keamanan terbentuk secara historis dan terinstitusionalisasi secara sosial berdasarkan serangkaian pemaknaan 24 . Jika merujuk pada akar keilmuannya speech act merupakan sebuah teori bahasa. Dalam kajian sekuritisasi speech act digunakan untuk menyatakan bahwa gagasan mengenai konsep ancaman dan keamanan, dimana penggunaan kata untuk melabeli ancaman dan referent object sebagai bagian memberikan legitimasi kepada negara negara untuk membawa sebuah permasalahan pada area keamanan dan legitimasi untuk menggunakan berbagai cara dalam menanggulangi ancaman yang muncul 25 . Sekuritisasi akan efektif apabila speech act berhasil menghadirkan konstruksi ancaman pada ranah materiil dengan menghadapkan referent object sebagai sebuah oposisi biner yang dapat dipahami oleh masyarakat sebagai audience . Keberhasilan konstruksi ancaman serta legitimasi untuk menggunakan berbagai tindakan dalam rangka mengatasi ancaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari bagaimana speech act tersampaikan kepada masyarakat. Penyampaian speech act kepada masyarakat akan memerlukan wahana yang efektif, dimana dalam hal ini media massa memiliki peranan penting. Media massa dalam proses sekuritisasi ini akan bertindak sebagai functional actor. Peranan media massa adalah untuk membentuk framing mengenai legitimasi tindakan dari securitizing actor dalam mengatasi ancaman yang muncul setelah isu
25 Ole Waever, “Securitization and Desecuritization,” in International Security , ed. Barry Buzzan and Lenne Hansen (London: Sage, 2007), 73.
24 Jef Husyman, The Politics of Insecurity, Fear, Migration and Asylum in the EU (London & New York: Routledge, 2006), 25.
23 Akhmad Saifudin, “Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik,” LITE 15, no. 1 (2019): 2, https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004.
22 J.L Austin, How Do to Thing with Word (Oxford: The Clarendon Press, 1962).
21 Buzzan, op.cit, 36.
pengungsi dan migran tersebut disekuritisasi. Media dapat membentuk pandangan masyarakat dalam melihat penanganan pengungsi dan migran yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah Hungaria sebagai aktivitas rutinnya maupun keputusan-keputusan yang dibuat politik yang dilakukan dalam sebuah kondisi krisis sehingga memerlukan penanganan ekstra dalam jangka waktu tertentu 26 . Framing yang dilakukan oleh media akan membuat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria meskipun berada di luar batas akan dianggap sebagai sebuah tindakan yang terlegitimasi sebagai sebuah kewajaran dalam mengatasi ancaman yang muncul. Dengan demikian framing media dalam sekuritisasi isu pengungsi di Hungaria dilakukan “ because it define whether ‘we’ are still us” 27 . Dengan demikian kehadiran dari pengungsi dan migran ke Hungaria tidak lagi sekedar dianggap sebagai datangnya orang asing untuk diberikan bantuan dan perlindungan, namun sebagai ancaman yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

## Metodologi
Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis dalam menyusun artikel mengenai sekuritisasi pengungsi dan migran oleh pemerintah Hungaria. Penelitian kualitatif dipilih karena merupakan metode yang penulis anggap mampu untuk mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan 28 yang terdapat dalam kebijakan pemerintah Hungaria menolak pengungsi dan migran dari Timur Tengah yang datang ke negaranya. Metode kualitatif dalam tulisan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tulisan ini memerlukan jawaban yang kompleks dengan mengacu pada masalah mengenai sekuritisasi yang berada pada aspek multidimensi, paradoks dan dilematis 29 . Metode kualitatif juga didasarkan pada tujuan peneliti untuk memperoleh pemahaman terhadap makna yang terkandung dibalik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dan migran pada periode waktu 2015-2019.
Data dalam tulisan ini diperoleh melalui studi literatur yang berasal dari berbagai tulisan, penelitian, dokumen pemerintah Hungaria maupun pemberitaan media massa mengenai kebijakan pemerintah Hungaria maupun berbagai pernyataan dari elit politik di Hungaria. Data yang terkumpul berupa informasi, pernyataan maupun statistik mengenai kebijakan pemerintah Hungaria maupun pengungsi dari Timur Tengah digunakan untuk memperkuat analisis yang didasarkan pada teori sekuritisasi yang digunakan dalam penelitian ini 30 . Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk melihat nilai, identitas serta budaya dari berbagai sumber literatur yang didapatkan.

## Analisis
a. Konstruksi Ancaman Melalui Speech Act Terhadap Pengungsi dan Migran di Hungaria.
Kebijakan-kebijakan Pemerintah Hungaria terhadap kedatangan para pengungsi yang cenderung represif tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk melegitimasi bahwa para pengungsi dan migran tersebut adalah sebuah ancaman. Nilai-nilai, budaya, ekonomi maupun stabilitas domestik di Hungaria diposisikan
30 Ibid, 247.
29 Ibid.23–25.
28 Jhon W. Creswell, Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach (London: Sage, 2014), 3–4.
27 Buzzan, op.cit.
26 Fred Vultee, “Securitization as Media Frame: What Happens When the Media ‘Speak Security,’” in Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve2 , ed. Thierry Balzacq (London & New York: Routledge, 2011), 12.
113 Angga Nurdin Rachmat | Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019
sebagai referent object yang harus dilindungi sehingga Pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap sumber ancaman. Meskipun hal ini mendatangkan banyak kecaman dari berbagai pihak, namun Hungaria tidak bergeming atas kecaman tersebut. Kecaman ini muncul seiring dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Hungaria dengan berbagai pihak termasuk Uni Eropa dan Organisasi Internasional lainnya, terkait dengan pemaknaan mengenai perlakukan terhadap pengungsi dan migran tersebut.
Sekuritisasi merupakan sebuah bukti bahwa keamanan merupakan sesuatu yang sifatnya inter-subjektif. Kondisi ini tentu sulit untuk dipahami dengan menggunakan kacamata tradisional dalam melihat pemaknaan mengenai kondisi aman bagi Hungaria. Dengan demikian maka keamanan maupun ancaman bagi Hungaria merupakan ide/ diskursus yang akan membentuk realitas mengenai pemaknaan tentang keamanan. Hungaria menjadikan ide/ diskursus dengan realitas bahwa kedatangan para pengungsi maupun migran terkait dengan kekuasaan/ power politics untuk menciptakan pemaknaan mengenai keamanan bagi negara dan masyarakatnya 31 . Ide mengenai keamanan bagi Hungaria hanya akan berada dalam abstraksi securitizing actor semata jika tidak disterilisasi dengan membangun referent object yang harus dilindungi dari ancaman para pengungsi dan migran. Namun, dalam konteks ini realitas mengenai makna dari keamanan tersebut harus disepakati secara intersubjektif antara securitizing actor dan audience yang dalam hal ini adalah masyarakat Hungaria 32 .
Pengungsi, migran maupun pencari suaka sebelum tahun 2015 tidak menjadi permasalahan di masyarakat maupun dipersoalkan oleh negara maupun politisi di Hungaria. Terlebih pengalaman konflik yang terjadi di Hungaria pada tahun 1956 membuat masyarakat Hungaria melarikan diri sebagai pengungsi ke negara sekitarnya 33 . Pengalaman tersebut seharusnya menjadikan Hungaria sebagai salah satu negara yang ramah terhadap pengungsi, migran maupun pencari suaka yang tercantum dalam Act LXXX of 2007 dan Kebijakan pemerintah Hungaria nomor 301/2007 (XI. 9.) mengenai implementasi Undang-Undang tersebut 34 .
Kondisi ini berubah pada tahun 2015 saat terjadi krisis pengungsi di Eropa dengan datangnya gelombang pengungsi dari Timur Tengah membuat isu ini menjadi perhatian negara serta dijadikan komoditas politik oleh para politisi di Hungaria. Hal tersebut ditandai dengan amandemen terhadap aturan terkait pengungsi dan migran yang salah satunya adalah pelibatan Polisi dan Militer dalam proses penerimaan pengungsi, migran dan pencari suaka di Hungaria. Selain kemudian kebijakan memagari wilayah perbatasan dengan kawat berduri untuk mencegah masuknya pengungsi dan migran pada Maret 2017, pemerintah Hungaria menerapkan penahanan tanpa batas waktu terhadap semua pengungsi dan migran selama masa tunggu permohonan aplikasi keimigrasian 35 .
Berbagai perubahan dalam kebijakan penanganan pengungsi dan migran yang sebelumnya ditangani oleh imigrasi menunjukan keberadaannya sebagai ancaman oleh Hungaria merujuk pada posisi Hungaria sebagai negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Tetapi, kenyataannya pengungsi dan migran yang datang ke Hungaria diposisikan sebagai ancaman yang ditunjukan dengan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan penanganan pengungsi dan migran selayaknya penanganan
35 Stefano Fella, “Hungary: Viktor Orbán’s Government and European Reaction” (London, 2022), 14.
34 Daniel Gyollai and Umut Korkut, “Reception Policies, Practices and Responses Hunagry Country Report,” Global Migration: Consequences and Responses (Brussel, 2020), 10.
33 Rupert Colville, “How the Hungarian Crisis Changed The World of Refugees,” Refugees (Geneva, 2006).
32 Stefano Guzzini, A Reconstruction of Constructivism in International Relations , European Journal of International Relations , vol. 6, 2000, 160, https://doi.org/10.1177/1354066100006002001.
31 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 90.
114 Angga Nurdin Rachmat | Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019
sebuah permasalahan keamanan. Dengan demikian securitizing actor pada sekuritisasi pengungsi dan migran di Hungaria adalah Hungaria, Viktor Orban yang merupakan aktor politik. Viktor Orban sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin partai Fidez, partai berkuasa di Hungaria memiliki keleluasaan untuk memberikan makna terhadap isu maupun aktor lain sebagai sebuah ancaman kepada masyarakatnya sesuai dengan kalkulasi politik bagi dirinya.
Pernyataan-pernyataan dari Viktor Orban merupakan bukti dari aktivitas speech act dengan mengangkat isu pengungsi dan migran yang datang ke negaranya. Tujuan dari speech act tersebut merupakan bagian dari upaya Viktor Orban untuk melakukan politisasi isu keamanan dari pengungsi dan migran, dimana hal ini tidak dapat dilepaskan dari proses sekuritisasi yang tengah dilakukan 36 . Terdapat 3 pola speech act yakni ; asertif pernyataan terkait dengan sesuatu yang menjadi kepercayaannya, tujuannya agar audience menerima kepercayaan tersebut, direktif, terkait dengan harapan audience akan melakukan apa yang disampaikan oleh aktor dan terakhir komisif yakni komitmen aktor akan tindakan-pada masa depan 37 . Pola asertif yang kemudian menjadi pola speech act yang dilakukan oleh Viktor Orban yang terlihat dalam pernyataan sebagai berikut :“ we don't see these people as Muslim refugees. We see them as muslim invaders ” 38
Pola asertif dalam pernyataan diatas dapat dilihat pada penekanan terhadap adanya ancaman yang berasal dari pendatang khususnya pengungsi dan migran. Penekanan dilakukan untuk meyakinkan masyarakat Hungaria terhadap munculnya ancaman yang berasal dari pengungsi dan migran. Pernyataan ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan gelombang pengungsi yang demikian besar untuk melewati wilayah Hungaria. Viktor Orban dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat Kristen Hungaria yang senantiasa terikat dengan masyarakat dan mempengaruhi masyarakatnya tanpa ingin dibatasi oleh hambatan politis apapun yang disebut dengan gaya crusader evangelistic 39 .
Pernyataan tersebut merupakan penyangkalan terhadap status pengungsi yang disematkan kepada orang-orang yang datang dari Timur Tengah ke Hungaria untuk menyebrang ke negara Eropa lain maupun mengajukan suaka di negara ini. Viktor Orban telah memberikan pelabelan terhadap pengungsi tersebut sebagai muslim dengan intensi untuk melakukan “penaklukan” [mendominasi] nilai-nilai yang ada di masyarakat Hungaria. Pelabelan ini tidak dapat dilepaskan dari gagasan populisme sebagai identitas pada panggung politik. Melalui populisme ini Viktor Orban berupaya untuk melakukan mobilisasi pandangan dan dukungan dari masyarakat Hungaria dalam pertentangan pada isu pengungsi dan migran tersebut dengan lawan politiknya.
Selayaknya politisi yang mengusung populisme, pernyataan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mempengaruhi pandangan masyarakat dengan mengangkat isu yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Hungaria saat itu, yang dalam hal ini terkait dengan permasalahan pengungsi dan migran yang datang ke negara mereka. Retorika tersebut dilakukan sebagai sebuah upaya untuk membawa isu maupun aktor tertentu hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakatnya. Pernyataan Viktor Orban yang menyebutkan “ We believe that a large number of muslim inevitably leads to parallel societies, because
39 Alex Mintz and Karl DeRouen.Jr, Understanding Foreign Policy Decision Making (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 117.
38 “Refugees Are `Muslim Invaders` Not Running for Their Lives, Says Hungarian PM Viktor Orban,” Independent, 2018.
37 Nicholas Greenwood Onuf, World Our Making : Rule and Rules in Social Theory and International Relations (Columbia: University of South Carolina Press, 1989).
36 Yanyan M Yani, Ian Montratama, and Mahyudin Emil, Pengantar Studi Keamanan (Malang: Intrans Publishing, 2017).
115 Angga Nurdin Rachmat | Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019
Christian and Muslim society will never unite ” 40 . Pernyataan tersebut memperlihatkan pola asertif yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran atas “ self” dan “ other” .
Kesadaran tersebut adalah sebagai upaya dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Hungaria sebagai masyarakat Kristen Konservatif dan dihadapkan dengan identitas yang dibawa oleh para pengungsi tersebut yakni sebagai masyarakat muslim. Pernyataan diatas dibentuk atas dasar keyakinan yang dianut oleh Viktor Orban mengenai identitas budaya dan identitas Kristen Konservatif dalam masyarakat Hungaria. Dengan demikian apa yang dilakukan adalah meyakinkan bahwa kedatangan para pengungsi yang membawa identitas Islam akan membuat masyarakat Hungaria kehilangan identitas dan budaya Kristen yang selama ini dipelihara dan dipertahankan 41 . Dengan demikian Viktor Orban berusaha untuk memperkuat struktur sosial yang ada di dalam masyarakat Hungaria dan menghadapkan dalam posisi oposisi biner dengan para pengungsi dan migran.
Struktur sosial merupakan sebuah proses sosial sekaligus praktek sosial dimana pada mekanisme kerjanya tidak hanya menghadapkan securitizing actor dan audience secara fisik, namun juga saling menghadapkan, saling bertukar, menyamakan dan menanamkan subjektivitas-subjektivitas mengenai ide sebagai diskursusnya 42 . Komunikasi menjadi penting untuk membangun situasi interaktif diantara securitizing actor dan audience yang akan menghasilkan pola atau struktur hubungan sosial yang ada pada masyarakat Hungaria. Struktur yang ada tersebut akan menciptakan aturan ( norms ) bagi interaksi yang terjadi diantara Viktor Orban, Masyarakat Hungaria dengan Pengungsi dan Migran. Dengan kata lain proses interaksi yang terjadi tersebut akan menanamkan pengetahuan ( knowledge ) pada alam pikiran masing-masing aktor mengenai self sebagai penduduk asli Hungaria dengan other yakni para pengungsi dan migran mengenai identitas yang akan membentuk kepentingan serta posisi sosial masing-masing dalam struktur sosial di Hungaria.
Dalam pernyataan lain Viktor Orban menyebutkan : 1. “ migration turned out to be the Trojan Horse of terrorism ” 43
2. “ has not learned anything from the horrible terror attacks of the past years ” 44 .
3. ” if you take masses of non-registered immigration from the Middle East into your country, you are importing terrorism, crime, anti-semitism and homophobia ” 45
Pada tiga pernyataan tersebut, menunjukan pada pola asertif dimana Viktor Orban menarasikan aksi terorisme akan berasal dari para pengungsi dan migran. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terorisme diangkat sebagai ancaman yang dilekatkan pada para pengungsi tersebut. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari identitas islam yang melekat pada para pengungsi dan migran, dimana masyarakat Eropa pada khususnya senantiasa mengasosiasikan islam dan terorisme. Kondisi ini didukung dengan islamophobia yang masih menjadi residu dalam kehidupan sosial masyarakat di Eropa. Terlebih setelah peristiwa 9/11 pemahaman mengenai islam khususnya di masyarakat Eropa masih diposisikan sebagai “ against ” bagi Barat yang direpresentasikan dengan nilai Kristen. Dengan demikian maka, Viktor Orban membangun kekhawatiran atas peningkatan terorisme yang diasosiasikan dengan
45 NN, “Viktor Orban`s Most Controversial Migration Comments.”. Op.cit.
44 NN, “Hungary`s Orban Says EU Didn`t Learn From Terror Attact,” Association Press, 2019.
43 “Hungarian PM Calls EU Migrant Policy `Trojan Horse of Terrorism,” News Front, 2018.
42 Richard Price and Christian Reus-Smit, “Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism,” International Studies Quarterly 44, no. 2 (1998): 267.
41 Zobi Fatima, “Syrian Refugees in Europe : Responses of the EU and the Member States,” Journal of European Studies 33, no. 2 (2017): 77–90, https://doi.org/10.1017/9781108768016.011.
40 NN, “Viktor Orban`s Most Controversial Migration Comments,” Deutsche Welle, 2018.
islam akan disandingkan dengan peningkatan arus pengungsi dan migran tersebut 46 . Penggunaan politik identitas ini menjadi strategi yang sangat tepat dijalankan, khususnya sebagai bagian untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya merupakan pengabaian terhadap kewajiban dari negara dan pemerintah Hungaria terhadap permasalahan pengungsi tersebut. Para pengungsi dan migran juga menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional, kondisi ini merujuk pada keterkaitan antara mereka dengan terorisme dan kejahatan transnasional. Kecenderungan bahwa para politisi seperti Viktor Orban telah mengangkat keterkaitan antara pengungsi dan migran dengan tindakan terorisme untuk memanipulasi mengangkat sentimen nasionalisme dari masyarakat Hungaria yang berada dalam kondisi tingginya tingkat pengangguran dan frustasi 47 .
“ does not need a single migrant for economy to work, or the population to sustain itself, or for country to have a future”….”for us migration is not a solution but a problem…. Not medicine but a poison, we don`t need and won`t to swallow it ” 48 .
Pernyataan diatas menunjukan pola speech act asertif untuk menunjukkan keberadaan dari pengungsi dan migran yang ada di Hungaria tidak lain merupakan beban terhadap perekonomian Hungaria. Selain itu Hungaria sendiri tengah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhannya sesuai dengan kampanye yang digaungkan Viktor Orban pada masa pemilihan. Kondisi dalam negeri Hungaria yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang melandanya pada tahun 2008. Meskipun menjadi negara anggota Uni Eropa, Hungaria merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang berada dibawah rata-rata. Dengan demikian, maka keberadaan para pengungsi dan migran tersebut adalah ancaman pada aspek ekonomi yang tidak hanya berdampak pada negara, namun juga pada masyarakat. Kesadaran ini yang kemudian dibangun oleh Viktor Orban di kalangan masyarakat di Hungaria.
Terkait dengan permasalahan ekonomi, Viktor Orban kemudian melabeli mereka dengan economic migrant dengan makna sebagai manusia yang berpindah untuk memperoleh sumber ekonomi. Kondisi ini dibangun oleh Viktor Orban dengan menghadapkan pada kenyataan bahwa masih tingginya tingkat pengangguran yang ada di Hungaria dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Berdasarkan pada data dari OECD tingkat pengangguran di Hungaria tahun 2015 berkisar pada angka 7,72% dan semakin menunjukan penurunan hingga tahun 2019 yang mencapai 3,46%. Isu pengangguran menjadi salah satu sorotan disamping korupsi, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan skandal lain yang ditujukan pada Partai Fidesz yang merupakan Partai pengusung PM Viktor Orban, sehingga berpotensi besar menurunkan jumlah dukungan publik untuk memenangkan pemilu 49 . Dengan demikian, pemerintah Hungaria kemudian menggalakan salah satu kampanyenya yakni “perang melawan pengangguran” untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Hungaria.
Kedatangan dari para pengungsi dan migran ke Hungaria menjadikan “perang melawan pengangguran” memperoleh ancaman baru. Kampanye ini tidak lagi berbicara pada konteks poros ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun kemudian
49 Szalai & Gobl, op.cit, 13
48 NN, “Viktor Orban`s Most Controversial Migration Comments.” Op.cit.
47 Juan Carlos Antunez, “Refugees and Terrorism: The Real Threat,” GESI ( Grupo de Estudios En Seguridad Internacional) , no. 17 (2019), http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5147076.
46 Ireneuz Pawel Karolewski and Roland Benedikter, “Europe`s Migration Predicament : The European Union`s Refugees` Relocation Scheme versus the Defiant Central Eastern European Visegard Group,” Journal of Inter Regional Studies : Regional and Global Perspective 1 (2018): 41.
merujuk pada isu keamanan dan identitas dari para pendatang (pengungsi dan migran) sebagai mereka yang akan merebut atau mengambil alih lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi yang selama ini telah diperjuangkan oleh Pemerintah Hungaria. Realitas ini terbukti dari berbagai retorika ekonomi bernuansa anti pengungsi dan migran yang selama ini disuarakan oleh Pemerintah Hungaria saat menyikapi gelombang pengungsi dan migran ke negaranya.
Berbagai speech act melalui pola asertif yang dilakukan oleh Viktor Orban sebagai securitizing actor , dikatakan berhasil saat masyarakatnya memiliki keyakinan, pandangan serta pemahaman yang sama dalam mempersepsikan pengungsi dan migran yang datang dan telah ada di negaranya. Berdasarkan laporan Felipe Gonzales yang dikutip dari UN News, dimana migran digambarkan sebagai musuh yang berbahaya baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh publik di Hungaria 50 . Mayoritas dari masyarakat Hungaria memiliki ketakutan tersendiri dengan kehadiran dari para pengungsi dan migran di negaranya, hal ini diperburuk dengan kebijakan Pemerintah Hungaria yang melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang memberikan bantuan kepada para pengungsi dan migran tersebut. Realitas ini menunjukan bahwa Viktor Orban, berusaha untuk membangun rasa takut masyarakat baik secara psikologis maupun dengan kebijakan yang sifatnya represif kepada masyarakatnya sehingga pemahaman mengenai pengungsi dan migran sebagai ancaman tertanam pada alam bawah sadar dari masyarakat Hungaria. Bukti mengenai hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Menedek Hungarian Association for Migrant 51 yang menemukan bahwa dukungan masyarakat Hungaria terhadap kebijakan pembatasan imigrasi meningkat dari hasil ini juga ditemukan bahwa tingkat xenophobia pun mengalami peningkatan dimana sebelum tahun 2012 berada pada kisaran 30%, kemudian naik menjadi 40% pada tahun 2015 dan 58% pada tahun 2016. Hasil ini berbanding lurus dengan penurunan masyarakat yang xenophile (menerima orang asing) dan moderat sejak tahun 2015.
Retorika yang telah disampaikan di atas dilakukan sebagai sebuah upaya untuk membawa ancaman dari pengungsi dan migran hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat Hungaria. Retorika tersebut merupakan speech act oleh securitizing actor untuk menjadikan dirinya sebagai sumber pemaknaan terhadap konteks yang diberikan oleh dirinya atas realitas yang terjadi disekitarnya. Dengan demikian sekuritisasi yang dilakukan oleh Viktor Orban melalui speech act mampu untuk menanamkan keyakinan mengenai pandangannya terhadap para pengungsi dan migran asal Timur Tengah tersebut. Keyakinan tersebut yang kemudian membawa masyarakat pada ketakutan terhadap keberadaan para pengungsi dan migran yang ada dan akan datang ke Hungaria. Meskipun perlu disadari bahwa keberadaan dari pengungsi dan migran tersebut sebagian besar hanya menjadikan Hungaria sebagai negara transit menuju ke negara-negara lain seperti Jerman dan negara Eropa Utara.
Ketakutan yang terbentuk pada aspek psikologis dari masyarakat Hungaria akan menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah Hungaria untuk menjadikan pengungsi dan migran sebagai ancaman. Legitimasi ini akan hadir saat masyarakat menuntut atau mendukung tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dan migran tersebut. Posisi pengungsi dan migran sebagai ancaman di negaranya merupakan bagian dari upaya Hungaria untuk melakukan pengecualian terhadap prinsip non-refoulement. Kebijakan-kebijakan untuk mencegah masuknya pengungsi maupun upaya untuk melakukan pengusiran kepada para pengungsi dan migran akan menemukan legitimasi secara hukum internasional terutama dalam konvensi 1951 dan 1967. Tanpa adanya ancaman yang berasal dari
51 Menedek Hungarian Association for Migran, “The Wages of Fear Attitudes Towards Refugees and Migrants in Hungary” (Warsaw, 2018).
50 Laporan Felipe Gonzales dalam “Politicization of Migrant ‘Crisis’ in Hungary Making The Scapegoat Independent UN Human Right Expert Warn,” UN News, 2019, https://news.un.org/en/story/2019/07/1042661.
pengungsi dan migran terhadap keamanan nasional dan ketertiban di Hungaria, maka tindakan yang dilakukan oleh Hungaria akan bertentangan dengan prinsip non-refoulement . Dengan demikian proses sekuritisasi oleh pemerintah Hungaria seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang ditujukan kepada masyarakatnya digunakan sebagai legitimasi secara normatif dalam menjelaskan kebijakan mengenai pengungsi dan migran kepada negara lain.
Ketakutan masyarakat Hungaria terbangun dari speech act yang dilakukan oleh Viktor Orban melalui berbagai retorika mengenai keberadaan ancaman yang bersumber dari para pengungsi dan migran. Ketakutan tersebut merupakan bentuk dari keberhasilan komunikasi intersubjektif dalam membangun kesepahaman mengenai referent object serta ancaman terhadap referent object tersebut yang berasal dari kedatangan/ kehadiran para pengungsi dan migran di negara mereka. Speech act yang dilakukan sebagai komunikasi intersubjektif dalam membangun kesepahaman mengenai ancaman dari securitizing actor dan audience tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya functional actor yang dalam penelitian ini melihat media massa di Hungaria. Media massa menjadi elemen penting yang berkontribusi dalam proses sekuritisasi yang dilakukan terhadap pengungsi dan migran oleh Pemerintah Hungaria.
b. Media Massa sebagai Functional Actor dalam Sekuritisasi Isu Pengungsi dan Migran di Hungaria.
Speech act yang dilakukan dalam proses sekuritisasi akan memiliki jangkauan yang luas dan efektif untuk mempengaruhi audience jika memiliki instrumen komunikasi massa yang efektif. Oleh karena itu, speech act tidak hanya menuntut kecakapan dari securitizing actor yang dalam hal ini Viktor Orban sebagai Perdana Menteri, namun jangkauan media untuk menyebarkan pesan asertif kepada dari audience yang tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Perlu disadari bahwa di era teknologi komunikasi dan informasi, keberadaan media massa menjadi penentu pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh audience . Nilai strategis media massa dalam proses sekuritisasi melihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai alat komunikasi baik Televisi maupun Radio bahkan saat ini kita memasuki era internet akan menjadikan media semakin mudah diakses tanpa ada batas wilayah sehingga berkontribusi besar dalam proses sekuritisasi. Media massa akan menjadi instrumen efektif untuk melegitimasi informasi dan memperkuat fokus terhadap sebuah isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Media massa akan akan mempercepat proses sekuritisasi secara signifikan, dimana dalam hal ini elemen utama dalam konten di media massa akan terkait dengan isu politik dan keamanan yang kemudian diposisikan sebagai functional actor dalam sekuritisasi isu pengungsi di Hungaria 52 . Disisi lain media massa memiliki peran kunci dalam masyarakat yakni sebagai aktor yang kuat dalam struktur sosial dan politik 53 . Bahkan disebutkan media massa merupakan aktor penting dalam sekuritisasi khususnya pada isu migran 54 . Dengan demikian, media massa senantiasa dimanfaatkan sebagai wahana bagi securitizing actor untuk menyampaikan speech act kepada audience . Seperti yang kemudian dilakukan oleh Viktor Orban,
54 Philippe Bourbeau, The Securitization of Migration A Study of Movement and Order , The Securitization of Migration (New York: Routledge, 2011), 96, https://doi.org/10.4324/9780203829349.
53 Arthur Siegel, Politics and the Media in Canada , 2nd ed. (Toronto: McGraw-Hill, 1996), 18.
52 Vladimír Dolinec, “The Role of Mass Media in the Securitization Process of International Terrorism,” Political Sciences XIII, no. 2 (2010): 13.
dimana berbagai pernyataan kontroversial dalam rangka menghadirkan adanya ancaman terhadap referent object yang telah disebutkan sebelumnya sulit untuk diwujudkan tanpa kehadiran dari media massa.
Posisi media massa di Hungaria tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh FIDEZ, yang berusaha untuk membentuk kembali semua sektor dan institusi yang dapat berpengaruh terhadap jangkauan informasi dan opini dalam public sphere . Kenyataan ini menunjukan bahwa FIDEZ melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap public sphere dengan tujuan adalah untuk membentuk opini publik sebagaimana yang mereka harapkan 55 . Media massa Hungaria tidak seperti di negara demokrasi lainnya, dimana media massa dikuasai oleh kekuatan politik serta bersifat subjektif. Kondisi ini terlihat dari bagaimana FIDEZ sebagai partai berkuasa memiliki kendali berupa veto terhadap sistem peradilan, oposisi di parlemen dan media 56 . Viktor Orban yang merupakan pemimpin FIDEZ dan sebagai securitizing actor memiliki legitimasi sebagai representasi dari pemerintah serta dapat memposisikan media massa di Hungaria sebagai alat pemerintah. Posisi media sebagai alat pemerintah, dilihat dari bagaimana siaran media publik yang selalu melaporkan krisis pengungsi dan migran secara bias, dengan menggunakan dimensi satu arah yakni dari arah pemerintah yang cenderung memicu kebencian dan sentimen xenophobic di kalangan masyarakat Hungaria 57 . Sebagai contoh adalah billboard yang dipajang diseluruh negeri oleh pemerintah yang menuliskan “ If you come to Hungary, you must respect our culture ” 58 . Slogan tersebut menunjukan upaya untuk menyampaikan pesan bahwa pengungsi dan migran dari Timur Tengah diposisikan sebagai mereka yang akan menjadi ancaman terhadap budaya masyarakat Hungaria dengan identitas yang dibawa.
Bahkan media massa di Hungaria menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mempromosikan berbagai iklan dan kampanye yang merupakan instrumen kuat dari favoritisme politik tentu dalam rangka membuat media massa tidak menjadi instrumen bagi kelompok oposisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah 59 . Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Media hasil amandemen tahun 2010 menyebutkan penyiaran harus diawasi oleh badan otonom yang anggotanya dipilih oleh parlemen 60 . Artinya partai yang menguasai parlemen akan mampu menempatkan para loyalis partai berkuasa untuk mengatur sensor terhadap media. Artinya segala informasi akan merujuk pada upaya untuk membangun citra partai berkuasa dan membungkam oposisi yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian maka media massa senantiasa diposisikan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Hungaria, terutama saat pemerintah berusaha untuk menempatkan para pengungsi dan migran sebagai ancaman. Dukungan ini dilakukan dengan menyebarkan berbagai informasi mengenai pengungsi dan migran yang datang dan berada di negaranya serta kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengungsi dan migran tersebut. Melalui dukungan media massa, keberadaan pengungsi dan migran sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan ketertiban di negaranya akan semakin terlegitimasi.
Keberadaan audience dalam kajian mengenai sekuritisasi memang tidak mendapatkan perhatian yang besar, padahal keberhasilan dari proses sekuritisasi akan tergantung kepada penerimaan dari
60 Ellen Hinsey, “The New Opposition in Hungary,” New England Review 33, no. 2 (2012): 127.
59 Attila Bátorfy and Ágnes Urbán, “State Advertising as an Instrument of Transformation of the Media Market in Hungary,” East European Politics 36, no. 1 (2020): 44–65, https://doi.org/10.1080/21599165.2019.1662398; Nagy, “Hungarian Asylum Law and Policy in 2015–2016: Securitization Instead of Loyal Cooperation,” 1041.
58 Eszter Kiss, “‘The Hungarians Have Decided:They Not Want Illegal Migrants’ Media Representation of the Hungarian Govermental Anti-Immigration Campaign,” ACTA HUMANA 6 (2016): 47.
57 Attila Juhász, Bulcsú Hunyiadi, and Edit Zgut, “Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration,” Heinrich-Böll-Stiftung (Budapest, 2015), 23–25, https://www.boell.de/sites/default/files/2015-focus-on-hungary_refugees_asylum_migration.pdf.
56 Szalai & Gobl, op.cit, 14.
55 Gabor Gabor Polyak, “The Hungarian Media System . Stopping Short or Re-Transformation ? Directions and Achievements of the Media System Transformation,” Journal of Politics and Society 63, no. 2 (2016): 316.
120 Angga Nurdin Rachmat | Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019
audience atas pesan yang disampaikan oleh securitizing actor . Media massa dalam hal ini akan menjadi jembatan dalam mempertemukan securitizing actor yakni PM Viktor Orban dan masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka melalui speech act . Jangkauan speech act ini tentu saja adalah seluruh masyarakat Hungaria bahkan hingga ke seluruh Eropa, karena seberapa luas dari jangkauan speech act tersebut akan dapat menggambarkan seberapa besar penerimaan dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat 61 . Kondisi tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai proses membangun pemahaman bersama dan secara bersama-sama merespon ancaman yang berasal dari pengungsi dan migran 62 . Pemahaman bersama ini tentu akan dibangun dengan menyampaikan agenda yang dibawa dalam speech act Viktor Orban kepada seluruh lapisan masyarakat Hungaria serta direproduksi melalui tayangan dan publikasi secara berulang.
Media massa mampu menembus berbagai batas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Hungaria serta mampu untuk mereproduksi speech act tersebut dalam berbagai tayangan, siaran maupun tulisan secara berulang. Kuatnya daya penetrasi media kepada masyarakat membuat media digambarkan sebagai “forum utama” dari apa yang disebut dengan public sphere untuk masyarakat modern, dimana media akan menyediakan forum untuk menempatkan berbagai isu baik politik, ekonomi, sains dan lain-lain agar dapat diperdebatkan 63 . Terdapat 3 peran yang dijalankan oleh media dalam proses sekuritisasi 64 diantaranya ; pertama , menyediakan saluran untuk melakukan speech act , maka dengan demikian masyarakat akan diyakinkan bahwa tindakan-tindakan tertentu perlu untuk dilakukan dalam rangka mengatasi ancaman. Terkait dengan proses sekuritisasi di Hungaria peran media yang pertama ini dapat terlihat dari bagaimana informasi didiseminasikan melalui saluran media publik yang menggaungkan informasi mengenai pandangan resmi pemerintah Hungaria mengenai retorika anti-imigran sebagaimana yang diperoleh melalui billboard kampanye di seluruh Hungaria 65 . Disamping itu Viktor Orban juga senantiasa menggunakan media internasional untuk melakukan speech act dalam rangka memperluas pemahaman mengenai posisi Hungaria yang menempatkan pengungsi dan migran sebagai ancaman. Hal tersebut merupakan bukti bahwa proses sekuritisasi yang dilakukan terhadap isu pengungsi dan migran di Hungaria sebagai upaya untuk memperkuat konstruksi mengenai “ self ” and “ other ”. Media massa memainkan peran instrumental dalam sekuritisasi dengan mengkonstruksikan “ self ” yang dimaknai sebagai masyarakat Hungaria dan “ other ” yakni para pengungsi dan migran dengan memberikan gambaran mengenai konflik apa yang terjadi dan bagaimana cara untuk menghentikan hal tersebut 66 . Kedua , sebagai wadah untuk memulai speech act . Dalam konteks sekuritisasi terhadap pengungsi dan migran di Hungaria, media massa menjadi wadah dimana securitizing actor yakni Viktor Orban mengeluarkan pernyataan yang bernuansa anti pendatang. Viktor Orban pertama kali mengeluarkan pernyataan yang bernuansa anti migran sebagai bentuk speech act adalah pada acara “programme 180
66 Scott D. Watson, The Securitization of Humanitarian Migration , The Securitization of Humanitarian Migration (London & New York: Routledge, 2009), 21, https://doi.org/10.4324/9780203876794.
65 Boris Simonovits, “The Public Perception of the Migrant Crisis from Hungarian Point of View : Evidence from Field,” in Geographies of Asylum in Europe and the Role of European Localities , ed. Birgit Glorius and Jeroen Doomernik (Cham: Springer, 2020), 168.
64 Rabea Hass, “The Role of Media in Conflict and Their Influence on Securitisation,” The International Spectator : Italian Journal of International Affairs 44, no. 4 (2009): 84, https://doi.org/10.1080/03932720903351187.
63 Myra Max Ferree et al., Shaping Abortion Discourse : Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 9.
62 Buzzan et.al, op.cit. 26.
61 Mike S. Schäfer, Jürgen Scheffran, and Logan Penniket, “Securitization of Media Reporting on Climate Change? A Cross-National Analysis in Nine Countries,” Security Dialogue 47, no. 1 (2016): 81, https://doi.org/10.1177/0967010615600915.
min” yang merupakan acara di Stasiun Radio Kossuth pada 4 September 2015, dimana PM Viktor Orban memiliki agenda untuk mengkonstruksikan adanya bahaya yang terjustifikasi dan memiliki legitimasi dimana tidak hanya bagi Pemerintahannya namun juga Hungaria sebagai negara 67 Agenda yang dibawa dalam speech act yang dilakukan PM Viktor Orban adalah memposisikan pendatang sebagai ancaman yang menuntut adanya tindakan dari negara untuk menghadapi ancaman tersebut sebagai fungsi utamanya, Berdasarkan agenda tersebut Viktor Orban sedang berupaya untuk mempromosikan keamanan bagi masyarakatnya 68 . Dengan demikian, maka dalam sekuritisasi pengungsi dan migran di Hungaria media tidak menjadi aktor ( securitizing actor ) melainkan menjadi wadah untuk memulai speech act . Ketiga , media harus (meski tidak selalu) akan menjalankan fungsinya sebagai pengawasan saat gerakan sekuritisasi telah dijalankan. Pengawasan dalam hal ini dimaknai sebagai upaya untuk menjaga agar proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria tetap berjalan. Media akan senantiasa mengangkat pemberitaan atau menyebarkan informasi mengenai perkembangan dari para pendatang kepada masyarakat Hungaria. Tidak dapat dipungkiri bahwa media seringkali memberikan fokus kepada fenomena dramatis dan sensasional, sehingga hanya isu tersebutlah yang dipilih sebagai elemen melakukan framing yang mungkin akan membawa pada gambaran yang terdistorsi dari isu tersebut. Demikian pun yang terjadi pada isu migran dan pengungsi yang datang ke Hungaria menjadi bahan pemberitaan yang akan menarik banyak perhatian dari publik. Dua media berita di Hungaria yakni Hungary Today dan Daily News Hungary secara berkelanjutan memberikan berbagai informasi mengenai perkembangan kebijakan maupun fenomena terkait pengungsi dan migran di Hungaria, bahkan Daily News Hungary mengelompokan secara khusus berita mengenai migrasi. Bahkan berdasarkan pada survey yang dilakukan oleh Hungarian Helsinki Committee media di Hungaria menggambarkan pengungsi dan migran dari sisi negatif, dimana dalam banyak kasus media lokal mengasosiasikan orang asing dalam kolom berita kriminal yang secara tidak langsung menempatkan pengungsi dan migran sebagai kriminal sebagai ancaman bagi keamanan nasional 69 .
Media massa Hungaria menjadi functional actor penting dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Viktor Orban terhadap isu pengungsi dan migran. Dengan posisi sebagian besar media arus utama berada dibawah kewenangan dari pemerintah, hal ini mempermudah diseminasi berbagai kebijakan serta agenda yang dibawa oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakatnya. Media massa senantiasa luput dalam kajian mengenai keamanan, padahal dalam konteks melakukan framing terhadap pemahaman mengenai ancaman akan berbanding lurus dengan penyebarluasan ancaman di dalam alam bawah sadar audience . Dengan merujuk pada komunikasi intersubjektif yang dijalankan oleh Viktor Orban kepada masyarakat Hungaria, keberadaan media massa jelas tidak dapat dikesampingkan. Pembentukan opini publik mengenai pengungsi dan migran sebagai ancaman dan referent object akan senantiasa direproduksi melalui media massa.

## Kesimpulan
Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria menempatkan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara identitas yang dimiliki oleh masyarakat Hungaria sebagai referent object dengan Hungaria Viktor Orban sebagai securitizing actor . Sekuritisasi ini dilakukan dengan retorika-retorika yang senantiasa dilontarkan oleh Viktor Orban sebagai sebuah speech act dalam pola
69 Juhasz et.al. op.cit, 23.
68 R Walker, Inside/Outside : International Relations as Political Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
67 Mendelski, “The Rethoric of Hungarian Premier Viktor Orban : Inside x Outside in the Context of Immigration Crisis,” 92.
asertif untuk membangun keyakinan dan persepsi mengenai “ self ” yakni masyarakat Hungaria dengan identitas yang melekat dan “ other ” yakni para pengungsi dan migran dengan identitasnya, Konstruksi mengenai “ self ” dan “ other ” ini kemudian diposisikan berlawanan sehingga akan menggambarkan adanya konflik atau pertentangan dimana “ other ” akan menjadi ancaman terhadap referent object tersebut. Sekuritisasi untuk mengkonstruksikan ancaman yang berasal dari pengungsi dan migran berhasil dilakukan oleh Viktor Orban selaku securitizing actor dengan speech act dengan pola asertif. Keberhasilan ini dilihat dari terlegitimasinya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria dalam menghadapi pengungsi dan migran yang datang ke negaranya seiring dengan meningkatnya xenophobia di kalangan masyarakat Hungaria. Legitimasi atas ancaman yang datang dari pengungsi dan migran digunakan pemerintah Hungaria untuk membuat pengecualian terhadap prinsip non-refoulment dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Dengan demikian maka kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Hungarian terhadap para pendatang baik pengungsi maupun migran yang datang dari Timur Tengah pada periode waktu 2015-2019 dapat terlegitimasi secara politis maupun secara normatif.
Penelitian ini juga menemukan keberadaan media massa sebagai functional actor memainkan peranan yang sangat krusial dalam sekuritisasi isu pengungsi dan migran yang terjadi di Hungaria. Peranan krusial ini adalah menjembatani keterkaitan antara securitizing actor yakni PM Viktor Orban dan audience atau masyarakat Hungaria. Speech act yang dilakukan oleh securitizing actor akan sampai kepada audience dengan bantuan media massa, speech act akan dilakukan pertama kali melalui media serta media akan mengawal proses sekuritisasi tersebut dengan memberikan informasi/berita secara berkesinambungan dan berkelanjutan mengenai perkembangan kebijakan yang dibuat pemerintah serta fenomena pengungsi dan migran yang datang ke Hungaria. Media massa baik cetak maupun elektronik dan ditambah dengan perkembangan internet memiliki daya penetrasi yang sangat dalam terhadap pembentukan opini masyarakat terhadap pengungsi dan migran dari Timur Tengah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria terhadap pengungsi dan migran dari Timur Tengah akan memperoleh legitimasi berdasarkan narasi speech act yang dilakukan oleh PM Viktor Orban sebagai securitizing actor . Terlebih saat media massa seperti yang ada di Hungaria sebagian besar dikuasai/monopoli oleh partai berkuasa, tentu akan mampu meredam aktor-aktor yang ingin melakukan desekuritisasi seperti NGO maupun sebagian masyarakat Hungaria lainnya.

## Referensi
Amnesty International. “Fenced Out Hungary`s Violations of the Rights of Refugees and Migrants.”
London, 2015. https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2726142015ENGLISH.pdf.
Antunez, Juan Carlos. “Refugees and Terrorism: The Real Threat.” GESI ( Grupo de Estudios En Seguridad Internacional) , no. 17 (2019). http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5147076.
Austin, J.L. How Do to Thing with Word . Oxford: The Clarendon Press, 1962.
Balzacq, Thierry. Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve . Edited by Thierry Balzacq. New York: Routledge, 2011.
———. “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context.” European Journal of International Relations 11, no. 2 (2005): 171–201. https://doi.org/10.1177/1354066105052960. Bátorfy, Attila, and Ágnes Urbán. “State Advertising as an Instrument of Transformation of the Media Market in Hungary.” East European
Politics 36, no. 1 (2020): 44–65. https://doi.org/10.1080/21599165.2019.1662398.
Bourbeau, Philippe. The Securitization of Migration A Study of Movement and Order . The Securitization
of Migration . New York: Routledge, 2011. https://doi.org/10.4324/9780203829349. Buzzan, Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. Security A New Framework for Analysis . Colorado & London: Lynne Reinner Publisher Inc., 1998.
Cantat, Celline, and Prem Kumar Rajaram. “The Politics of Refugee Crisis in Hungary : B/Ordering the Nation and Its Others.” In The Oxford Handbook of Migration Crises , edited by Cecilia Menjivar, Marie Ruiz, and Immanuel Ness. Oxford: Oxford University Press, 2018.
Colville, Rupert. “How the Hungarian Crisis Changed The World of Refugees.” Refugees . Geneva, 2006.
Creswell, Jhon W. Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach . London: Sage, 2014.
Directorate-General for Economic and Financial Affairs. “Macroeconomic Imbalances Country Report-Hungary 2015.” Luxembourg, 2015.
Dolinec, Vladimír. “The Role of Mass Media in the Securitization Process of International Terrorism.” Political Sciences XIII, no. 2 (2010): 8–32.
Fatima, Zobi. “Syrian Refugees in Europe : Responses of the EU and the Member States.” Journal of European Studies 33, no. 2 (2017): 77–90. https://doi.org/10.1017/9781108768016.011. Fella, Stefano. “Hungary: Viktor Orbán’s Government and European Reaction.” London, 2022. Ferree, Myra Max, William Anthony Gamson, Jurgen Gerhards, and Dieter Rucht. Shaping Abortion Discourse : Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States . Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Guzzini, Stefano. A Reconstruction of Constructivism in International Relations . European Journal of International Relations . Vol. 6, 2000. https://doi.org/10.1177/1354066100006002001. Gyollai, Daniel, and Umut Korkut. “Reception Policies, Practices and Responses Hunagry Country Report.” Global Migration: Consequences and Responses. Brussel, 2020.
Haraszti, Miklós. “Behind Viktor Orbán’s War on Refugees in Hungary.” New Perspectives Quarterly 32, no. 4 (2015): 37–40. https://doi.org/10.1111/npqu.12008.
Hass, Rabea. “The Role of Media in Conflict and Their Influence on Securitisation.” The International Spectator : Italian Journal of International Affairs 44, no. 4 (2009): 77–91. https://doi.org/10.1080/03932720903351187.
Hinsey, Ellen. “The New Opposition in Hungary.” New England Review 33, no. 2 (2012): 126–42. “Hungarian PM Calls EU Migrant Policy `Trojan Horse of Terrorism.” News Front, 2018. Husyman, Jef. The Politics of Insecurity, Fear, Migration and Asylum in the EU . London & New York: Routledge, 2006.
Huszka, Beáta. “Eurosceptic yet Pro-Enlargement: The Paradoxes of Hungary’s EU Policy.” Journal of Southeast European and Black Sea
Studies 17, no. 4 (2017): 591–609. https://doi.org/10.1080/14683857.2017.1367462.
Juhász, Attila, Bulcsú Hunyiadi, and Edit Zgut. “Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration.” Heinrich-Böll-Stiftung .
Budapest,
2015.
https://www.boell.de/sites/default/files/2015-focus-on-hungary_refugees_asylum_migration.pdf. Justinar, Jun. “Prinsip Non-Refoulment Dan Penerapannya Di Indonesia.” Opinio Juris 3 (2011).
Karolewski, Ireneuz Pawel, and Roland Benedikter. “Europe`s Migration Predicament : The European Union`s Refugees` Relocation Scheme versus the Defiant Central Eastern European Visegard Group.” Journal of Inter Regional Studies : Regional and Global Perspective 1 (2018): 40–53.
Kiss, Eszter. “‘The Hungarians Have Decided:They Not Want Illegal Migrants’ Media Representation of
the Hungarian Govermental Anti-Immigration Campaign.” ACTA HUMANA 6 (2016): 45–77. Mendelski, Boris. “The Rethoric of Hungarian Premier Viktor Orban : Inside x Outside in the Context of Immigration Crisis.” In The Palgrave Handbook of Ethnicity , edited by Steven Ratuva. Singapore, 2019.
Menedek Hungarian Association for Migran. “The Wages of Fear Attitudes Towards Refugees and Migrants in Hungary.” Warsaw, 2018.
Miholjcic, Nina. “The Securitization of Migration : Hungarian Case.” Journal of Community Positive Practice 27, no. 3 (2017): 58–66. https://doi.org/10.4324/9780203829349. Mintz, Alex, and Karl DeRouen.Jr. Understanding Foreign Policy Decision Making . Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Nagy, Boldizsár. “Hungarian Asylum Law and Policy in 2015–2016: Securitization Instead of Loyal Cooperation.” German Law Journal 17, no. 6 (2016): 1033–81.
NN. “Hungary`s Orban Says EU Didn`t Learn From Terror Attact.” Association Press, 2019. ———. “Viktor Orban`s Most Controversial Migration Comments.” Deutsche Welle, 2018. Onuf, Nicholas Greenwood. World Our Making : Rule and Rules in Social Theory and International Relations . Columbia: University of South Carolina Press, 1989.
“Politicization of Migrant ‘Crisis’ in Hungary Making The Scapegoat Independent UN Human Right Expert Warn.” UN News, 2019. https://news.un.org/en/story/2019/07/1042661.
Polyak, Gabor. “The Hungarian Media System . Stopping Short or Re-Transformation ? Directions and Achievements of the Media System Transformation.” Journal of Politics and Society 63, no. 2 (2016): 272–318.
Pradana, Aldoreza. “Identitas Nasional : Penggunaan Politik Identitas Dalam Gelombang Pengungsi 2015 Di Hungaria.” Yogyakarta, 2018.
Price, Richard, and Christian Reus-Smit. “Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism.” International Studies Quarterly 44, no. 2 (1998): 213–37. Rachmat, Angga Nurdin. “REALISME DALAM KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGUNGSI DAN MIGRAN OLEH HUNGARIA TAHUN 2015-2018” 5, no. 1 (2020): 47–64.
“Refugees Are `Muslim Invaders` Not Running for Their Lives, Says Hungarian PM Viktor Orban.” Independent, 2018.
Riyanto, Sigit. “Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional.” Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 434–49. https://doi.org/10.22146/jmh.271. Saifudin, Akhmad. “Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik.” LITE 15, no. 1 (2019): 1–16. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004.
Sainz-Pardo, P.V. “The Contemporary Relevance of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.” The International Journal of Human Rights 6, no. 2 (2002): 23–34. https://doi.org/10.1080/714003760.
Schäfer, Mike S., Jürgen Scheffran, and Logan Penniket. “Securitization of Media Reporting on Climate Change? A Cross-National Analysis in Nine Countries.” Security Dialogue 47, no. 1 (2016): 76–96. https://doi.org/10.1177/0967010615600915.
Setiabudi, Chandra Satria. “Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Euroscptic Di Eropa.” Wanua: Jurnal Hubungan Internasional 6, no. 1 (2021): 13–35.
Siegel, Arthur. Politics and the Media in Canada . 2nd ed. Toronto: McGraw-Hill, 1996.
Simonovits, Boris. “The Public Perception of the Migrant Crisis from Hungarian Point of View :
Evidence from Field.” In Geographies of Asylum in Europe and the Role of European Localities , edited by Birgit Glorius and Jeroen Doomernik. Cham: Springer, 2020.
Szalai, András, and Gabriella Gőbl. “Securitizing Migration in Contemporary Hungary.” Budapest, 2015. Tétényi, András, Tamás Barczikay, and Balázs Szent-Iványi. “Refugees, Not Economic Migrants - Why Do Asylum-Seekers Register in Hungary?” International Migration , 2018, 323–40. https://doi.org/10.1111/imig.12528.
Vadhanavisala, Onvara. “Radical Right-Wing Politics and Migrants and Refugees in Hungary.” European Journal of Social Sciences 2, no. 3 (2019): 100–108. https://doi.org/10.26417/ejss.v3i1.p100-108. Vultee, Fred. “Securitization as Media Frame: What Happens When the Media ‘Speak Security.’” In Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve2 , edited by Thierry Balzacq, 77–94. London & New York: Routledge, 2011.
Waever, Ole. “Securitization and Desecuritization.” In International Security , edited by Barry Buzzan and Lenne Hansen. London: Sage, 2007.
Walker, R. Inside/Outside : International Relations as Political Theory . Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Wangke, Humprey. “Krisis Migran Dan Masa Depan Integrasi Uni Eropa.” Info Singkat VIII, no. 03 (2016): 5–8.
Watson, Scott D. The Securitization of Humanitarian Migration . The Securitization of Humanitarian Migration . London & New York: Routledge, 2009. https://doi.org/10.4324/9780203876794. Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics . Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Yani, Yanyan M, Ian Montratama, and Mahyudin Emil. Pengantar Studi Keamanan . Malang: Intrans Publishing, 2017.