Brita Ariyaningsih (2023) Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotonan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PELARANGAN  PEMOTONAN  HEWAN  TERNAK BETINA PRODUKTIF DI KABUPATEN LEBAK BANTEN

## Brita Ariyaningsih
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Email: ariyaningsihb@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan kendala penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 pasal 18  ayat  4  Tentang  Pelarangan  Pemotongan  Hewan  Ternak  Betina  Produktif  di Kabupaten  Lebak  Banten,  serta  analisis  strategi  apa  saja  yang  dilakukan  agar implementasi  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Penelitian  ini menggunakan  mix  method  dengan  menggabungkan  metode  kuantitatif  dan kualitatif untuk dasar analisis. Populasi penelitian ini diambil dari Dinas Peternakan dan  Kesehatan  Hewan  Lebak  dengan  jumlah  total  51  responden  yang  diambil melalui  purposive  sampling  dan  6  key  informant.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  1)  variabel  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  variabel  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan hewan ternak betina produktif dengan nilai Uji T Parsial 0,016 < 0,05, 2) variabel sumber  daya  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif dengan  nilai  Uji T  Parsial  0,009  <  0,05, 3)  variabel  karakteristik  agen  pelaksana berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif dengan nilai Uji T Parsial 0,029  <  0,05,  4)  variabel  sikap  para  pelaksana  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif dengan Uji T Parsial 0,041 < 0,05, 5) variabel komunikasi antar organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  betina produktif  0,010  <  0,05,  6)  variabel  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif 0,009 < 0,05.
Kata Kunci: Kebijakan, Pelarangan Pemotongan, Hewan Ternak Produktif, RPH

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  obstacles  and  obstacles  that  cause  the implementation  of  the  policy  of  Law  Number  41  of  2014  article  18  paragraph  4 concerning the Prohibition of the Slaughter of Productive Female Livestock Animals in  Lebak  Regency,  Banten,  as  well  as  analyzing  what  strategies  are  being implemented  so  that  the  implementation of  this  policy can  run  smoothly.  Optimal. This research uses a mix method by combining quantitative and qualitative methods
for  the  basis  of  analysis.  The  population  for  this  study  was  taken  from  the  Lebak Livestock and Animal Health Service with a total of 51 respondents taken through purposive sampling and 6 key informants. The results of the research show that: 1) the variable size and policy objectives have a positive and significant effect on the implementation variable of the policy prohibiting the slaughter of productive female livestock with a Partial T Test value of 0.016 < 0.05, 2) the resource variable has a positive  and  significant  effect  on  the  variable  implementation  of  the  policy prohibiting the slaughter of productive female livestock with a Partial T Test value of  0.009  <  0.05,  3)  the  characteristic  variable  of  the  implementing  agent  has  a positive  and  significant  effect  on  the  implementation  of  the  policy  prohibiting  the slaughter of productive female livestock with a Partial T Test value of 0.029 < 0.05, 4) the attitude variable of the implementers has a positive and significant effect on the  implementation  of  the  policy  prohibiting  the  slaughter  of  productive  female livestock  with  a Partial  T  Test  of  0.041 <  0.05,  5)  the  variable  of  communication between  organizations  and  the  activities  of  implementers  has  a  positive  and significant  effect  on  the  implementation  of  the  policy  prohibiting  the  slaughter  of animals productive female livestock 0.010 < 0.05, 6) economic, social and political environmental variables have a positive and significant effect on the implementation variable of the policy prohibiting the slaughter of productive female livestock 0.009 < 0.05.

## Keywords: Policy, Prohibition of Slaughter, Productive Livestock, Slaughterhouse

## Pendahuluan
Kemajuan teknologi  berkembang  sangat  pesat  di  berbagai  sektor tak  terkecuali disektor peternakan hewan ternak ruminansia. Teknologi yang dikembangkan bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  permintaan  akan  produk  berupa  daging  maupun  bibit unggul  dari  hewan  ternak  tersebut.  Bentuk  teknologi  yang  digunakan  meliputi  proses pengembangbiakan (breeding), pembesaran (rearing) dan penggemukan (fattening).
Teknologi  pengembangbiakan  tidak  hanya  dilakukan  dengan  cara  kawin  alami namun  dapat  juga  melalui  transfer  embrio  kepada  hewan  ternak  pendonor  yang  akan digunakan  rahimnya.  Dengan  menggunakan  metode  ini,  akan  dihasilkan  anak-anak hewan  ternak  dengan  postur  tubuh  dan  jenis  kelamin  yang  seragam.  Transfer  embrio dapat menghasilkan bibit embrio unggul dengan efisiensi pakan guna peningkatan dan pertumbuhan hewan ternak.
Selain dengan metode transfer embrio, digunakan pula metode inseminasi buatan yang dapat menghasilkan bibit hewan ternak yang unggul. Dalam proses inseminasi ini, sperma  pejantan  unggul  yang  sudah  dikemas  dalam  bentuk  straw  dan  dibekukan  akan disuntikkan  kepada  betina  untuk  dilakukan  kawin  silang.  Dari  proses  ini  dapat menghasilkan  bibit  hewan  ternak  dengan  kualitas  baru  yang  belum  pernah  ada sebelumnya.
Penggunaan  teknologi  tersebut  tak  terlepas  dari  peningkatan  permintaan  akan daging  ruminansia  sebagai  bahan  konsumsi  baik  skala  rumah  tangga  maupun  untuk tujuan komersil. Di negara maju seperti Amerika Serikat yang merupakan negara paling banyak  mengkonsumsi  daging  hewan  ruminansia  tercatat  memiliki  kebutuhan  akan
daging  sapi  sebagai  bahan  pangan  menembus  101  kg  per  kapita  per  tahun,  sedangkan negara  Australia  sebagai  negara  pengkonsumsi  daging  hewan  terbesar  dunia  tercatat menghabiskan  91  kg  per  kapita  per  tahun  daging  sapi,  sedangkan  di  Eropa  kebutuhan akan daging sapi berkisar 70 kg per kapita per tahun (Sapibagus.com, 2022). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, hewan betina bunting adalah hewan betina dalam keadaan mengandung anak hewan didalam perutnya (KBBI, 2021).
Penyembelihan  terhadap  hewan  ternak  betina,  terlebih  yang  sedang  bunting, terjadi juga di Denmark. Sebanyak 825 ekor sapi betina dikirim ke rumah potong hewan dan 23% atau sebanyak 187 ekor sedang bunting (S. S. Nielsen, 2019). Penyembelihan ini  dianggap  tidak  etis  bagi  para  peternak  namun  mereka tidak  memiliki  pilihan  untuk tidak melakukannya demi memenuhi permintaan akan daging sapi dikalangan konsumen yang semakin hari semakin meningkat pula.
Terhitung  dari  tahun  2008  hingga  2016,  rumah  jagal  yang  berada  di  daerah tersebut  mencatat  sebanyak  353.503  ekor  atau  sebanyak  29.457  ekor  rata-rata/tahun hewan  ternak  betina  mengalami  pemotongan  yang  sebelumnya  angka  tersebut  berada pada  3.726  ekor  rata-rata/tahun  atau  naik  sebesar  12,65%,  hal  ini  terjadi  akibat  dari pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  secara  ilegal  (Adebowale  dkk.,  2020). Peningkatan pemotongan ini dikhawatirkan dapat merusak populasi hewan ternak unggul yang diperlukan untuk masa yang akan datang.
Penelitian  mengenai  penyembelihan  hewan  betina  produktif  diteliti  juga  oleh Okorie-  (Okorie-Kanu  dkk.,  2018)  pada  penelitian  ini  mengatakan  bahwa  di  rumah potong hewan Nsukka Nigeria terjadi pemotongan hewan betina produktif yaitu kambing dalam waktu 3 bulan telah melakukan pemotongan sebanyak 684 ekor kambing, 617 ekor adalah betina dan 364 ekor sedang bunting
Maraknya  pemotongan  kambing  betina  produktif  ini  selain  mengancam kelestarian  jumlah  kambing  produktif  juga  menghasilkan  daging  dengan  kualitas  yang buruk sehingga dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya mengalami malnutrisi atau  gizi  buruk.  Ketiadaan  stok  kambing  betina  produktif  dapat  pula  menyebabkan kemerosotan ekonomi di Nigeria, pasalnya saat pasar meminta rantai pasok daging yang terus  menerus  harus  tersedia  namun  dipihak  peternak  tidak  dapat  memenuhinya.  Pada penelitian ini, peneliti memberikan saran bahwa pemerintah harus dapat mengendalikan pemotongan  hewan  betina  produktif  ini  secara  cepat  dan  tepat  agar  ketersediaan  stok daging tetap terjaga serta memperoleh kualitas daging yang sehat dan layak konsumsi.
Kasus maraknya penyembelihan hewan ternak betina dan produktif di Kabupaten Aceh Besar pernah diteliti oleh Samadi (2022) pada penelitian ini menyebutkan sebanyak 73,13%  peternak  menjual  dan  menyembelih  sapi  dan  kerbau  betina  produktif  karena adanya permintaan yang tinggi terhadap daging hewan tersebut, selain itu desakan akan kebutuhan  ekonomi  peternak  juga  memicu  mereka  untuk  menjual  dan  melakukan penyembelihan terhadap sapi dan kerbau betina yang produktif.
Pemotongan hewan ternak betina produktif terjadi juga di wilayah Timor Barat yang merupakan hasil penelitian oleh Maria Krova dkk (Krova dkk., 2018) menurutnya, pemotongan sapi di Timor Barat banyak dilakukan pada jenis sapi bali yang merupakan
sapi betina hasil dari pengembangbiakan plasma nutfah. Pemotongan sapi bali ini sarat berbagai kepentingan oleh beberapa pihak.
Hewan ternak betina yang mengalami pemotongan dalam skala besar terjadi juga di  rumah  potong  hewan  di  Kota  Ambon.  Hal  ini  dibuktikan  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Bennu Nur dkk (Bennu Nur dkk., 2019) bahwa menurut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, semenjak tahun 2013-2017 sebanyak 3.226 ekor sapi betina produktif  mengalami  pemotongan.  Pada  tahun  2017  sebanyak  556  ekor  sapi  betina produktif dipotong untuk memenuhi permintaan konsumen, puncaknya adalah pada tahun 2013  jumlah  pemotongan  tertinggi  sebanyak  804  ekor  sapi  betina.  Kerugian  ekonomi akibat  pemotongan  sapi  betina  dalam  kurun  waktu  5  tahun  tersebut  ditaksir  sekitar 112.910 miliar atau 22,582 miliar/tahun.
Penurunan paling besar terjadi di Pulau Jawa yang mencapai 24-27% sedangkan di Bali mencapai 25%. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah hewan betina produktif akibat  pemotongan  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Penurunan  jumlah  hewan betina produktif di Pulau Jawa disebabkan oleh beberapa faktor seperti disebutkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyanti (2018) yaitu adanya harga sapi betina yang lebih murah, keterbatasan jumlah hewan jantan, adanya kuota perdagangan antar pulau, belum konsistennya penegakan hukum serta belum adanya kesepahaman kriteria hewan ternak betina produktif dikalangan peternak.
Pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  terjadi  juga  di  Kabupaten  Lebak Banten  sebagai  salah  satu  wilayah  di  Pulau  Jawa  yang  merupakan  daerah  penghasil daging  berskala  nasional.  Produksi  daging  dari  daerah  Kabupaten  Lebak  Banten dikirimkan dan dipasarkan di sekitar Lebak Banten maupun dikirim ke luar kota dan luar pulau.  Dengan  adanya  permintaan  yang  cukup  tinggi  pada  rumah  potong  hewan  di Kabupaten Lebak Banten menjadi suatu polemik akan praktek pemotongan hewan betina produktif demi mengejar kuota permintaan.
Data  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Lebak  menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2019-2021 telah dilakukan pemotongan hewan ternak kategori  sapi  dan  kerbau  jantan  sebanyak  23.508  ekor  dan  2.160  ekor  ternak  betina, dengan rincian sebanyak 10.351 ekor kerbau jantan serta 1732 ekor kerbau betina dan 4.805 ekor sapi jantan dan 428 ekor sapi betina.
Pada  tahun  2021  terjadi  peningkatan  pemotongan  terutama  pada  kategori  sapi jantan sebanyak 4654 ekor dan sapi betina sebanyak 178 ekor. Kenaikan pemotongan ini disinyalir  adanya  peningkatan  permintaan  daging  untuk  konsumsi  rumah  tangga dikarenakan  adanya  pengaruh  dari  pembatasan  pergerakan  kegiatan  masyarakat  pasca ditetapkannya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih menghabiskan waktunya di rumah  dan  hal  ini  memicu  kenaikan  kebutuhan  bahan  pangan  salah  satunya  daging potong.
Sementara  itu,  berdasarkan  pemantauan  Direktorat  Jenderal  Peternakan, Pemotongan  hewan ternak  betina  produktif  secara  nasional  yang  ditemukan  di  Rumah Potong Hewan (RPH) pada tahun 2020 telah mencapai 31,08% pada skala nasional setiap
tahunnya. Jumlah yang sangat besar ini tentu saja akan memberikan dampak buruk pada populasi dan tingkat produksi daging lokal.
Salah  satu  dampak  buruk  pemotongan  hewan  betina  produktif  tersebut  adalah meningkatnya  harga  daging  dan  merangsang  peternak  untuk  menjual  ternaknya  lebih cepat.  Akibat  dari  tingginya  jumlah  pemotongan  ternak  betina  produktif  tersebut dikhawatirkan  akan  terjadi  penurunan  populasi  ternak  sapi  dan  kerbau.  Hal  ini dikarenakan  terkurasnya  hewan  ternak  betina  produktif  yang  seharusnya  dapat meningkatkan kelahiran hewan ternak dan kelestarian hewan ternak agar tidak terancam punah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hambatan  dalam  implementasi kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  di  Kabupaten  Lebak Banten  serta  untuk  menganalisis  strategi  yang  dapat  meningkatkan  optimalisasi implementasi kebijakan tersebut.
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  kontribusi  teoritis  dengan memperluas wawasan ilmiah dan menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan akademisi dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di sektor peternakan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Banten untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat  4  tentang  pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif,  sehingga  dapat diimplementasikan dengan lebih baik oleh seluruh masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  mixed  methods, yaitu  kombinasi  antara  metode  kuantitatif  dan  kualitatif  dengan  desain  sequential explanatory.  Dalam  metode  kuantitatif,  data  diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner kepada 51 responden yang dipilih secara acak dengan teknik simple random sampling. Data kuantitatif ini dianalisis menggunakan skala Likert dengan bobot dari sangat kurang baik hingga sangat baik.
Sedangkan dalam metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan  enam  narasumber  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  tentang  implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan metode analisis interaktif, yang melibatkan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan deskripsi atau gambaran yang lebih jelas.
Teknik pengumpulan data meliputi penggunaan kuesioner untuk data kuantitatif dan  wawancara  terstruktur,  observasi,  dan  studi  literatur  untuk  data  kualitatif.  Data kuantitatif  dianalisis  dengan  menggunakan  skala  Likert,  sedangkan  data  kualitatif dianalisis  secara  interaktif  dengan  proses  reduksi  data,  penyajian  data  dalam  bentuk naratif, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan deskripsi yang lebih jelas.
Lokasi penelitian berada di UPTD Rumah Potong Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Lebak  Banten.  Responden  untuk  data  kuantitatif  dipilih
dengan  teknik  simple  random  sampling, sedangkan  key  informan  untuk  data  kualitatif dipilih  secara  purposive  sampling  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman  mereka terkait kebijakan pemotongan hewan ternak betina produktif.
Hasil  analisis  data  akan  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih dalam  tentang  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  betina produktif  di  Kabupaten  Lebak  Banten,  serta  faktor  hambatannya  dan  strategi  untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut.
Dalam metode kuantitatif, kuesioner dibagikan kepada 51 responden yang dipilih secara acak dengan teknik simple random sampling. Skala Likert digunakan sebagai alat ukur, dengan rentang dari "Sangat Setuju" (5) hingga "Sangat Tidak Setuju" (1). Hasil dari kuesioner dianalisis dengan rumus yang menghitung nilai tertinggi dan terendah dari skala Likert, serta indeks persentase untuk mendapatkan pemahaman tentang pandangan responden.
Dalam  metode  kualitatif,  instrumen  penelitian  mencakup  panduan  wawancara, observasi,  studi  literatur,  arsip,  perangkat  keras  perekam,  dan  bahan  tulisan.  Panduan wawancara  digunakan  untuk  memastikan  semua  subjek  yang  ditanyakan  dan  tidak ditinggalkan.  Teknik  ad-libbing  digunakan  jika  jawaban  tidak  lengkap.  Selain  itu,  tata tertib  pertemuan  dan  strategi  USG  (Urgency,  Seriousness,  Growth)  digunakan  untuk menentukan kebutuhan dalam prosedur penilaian berdasarkan tingkat bahaya dan dampak pada  isu-isu  lain  yang  harus  ditangani.  Penilaian  ini  dilakukan  dengan  skala  interval Likert 1-10 dan berdasarkan penilaian ahli.
Instrumen  penelitian  ini  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  yang  relevan mengenai implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif di Kabupaten Lebak Banten, baik dari segi pandangan kuantitatif maupun kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Penyebab Pelarangan Kurang Efektif
Untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif dari segi pelaksanaan, hambatan dan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Banten, maka penulis menghadirkan beberapa narasumber yang dapat dijadikan sumber  informasi  dalam  menggali  informasi  terkait  implementasi  kebijakan  pelarang pemotongan hewan ternak betina. Berikut narasumber yang dihadirkan dalam penelitian ini:
1. Informan 1: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak
Pada  penelitian  ini  informan  ke-1  adalah  Kepala  Dinas  Peternakan  dan  Hewan Ternak yang dijabat oleh Bapak Rahmat, S. STP, M.Si. Beliau memiliki kewajiban untuk mewujudkan target kinerja yang diamanahkan kepadanya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan  tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan peternakan. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak.
Adapun  tugas  dan  fungsi  dari  Kepala  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Ternak  adalah:  (1)  penyusunan  kebijakan  teknis  sub  urusan  peternakan,  (2)  pelaksana kebijakan  sub  urusan  peternakan,  (3)  pemantauan  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan tugas  dibidang  kesekretariatan;  bidang  prasarana,  sarana  dan  pakan  ternak  serta kelembagaan peternakan, bidang pembibitan dan produksi; kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat  veteriner,  pengolahan  dan  pemasaran  hasil  peternakan;  kelompok  jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas, (4) penerbitan izin/rekomendasi teknis usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit  hewan/pasar  hewan  dan  rumah  potong  hewan,  (5)  pengawasan  dan  pengendalian teknis  pasca  penerbitan  izin/rekomendasi  teknis  usaha  produksi  benih/bibit  ternak  dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan dan rumah porong hewan,  (6)  pelaksanaan  administrasi  dinas  di  bidang  peternakan,  (7)  pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas, (8) penyelenggaraan fungsi lain yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya,  (9)  pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya, (10) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan (11) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## 2. Informan 2: Kepala Bagian Hukum Setda Lebak
Informan ke-2 pada penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Banten yang dikepalai oleh Ibu drh, Sri Henny. Adapun tugas Kepala Bagian Hukum Sekda adalah: (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan,  bantuan  hukum  serta  dokumentasi  dan  informasi,  (2)  penyiapan bahan  pengkoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah  di  bidang  perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, (3) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, (4) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang  perundang-undangan,  bantuan  hukum  serta  dokumentasi  dan  informasi,  (5) pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  asisten  pemerintahan  dan  kesejahteraan rakyat  yang  berkaitan  dengan  tugasnya,  (6)  mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  (7)  memonitor  serta  mengevaluasi  hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja, (8) menilai  prestasi  kerja  bawahan  sebagai  bahan  pengembangan  karier,  (9) menginventarisasikan  permasalahan  bagian  hukum  dan  mengupayakan  alternatif pemecahannya, (10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan, dan (11)  melaporkan  hasil  kegiatan  kepada  atasan  sebagai  bahan  informasi  dan pertanggungjawaban.

## 3. Informan 3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan Lebak
Informan  ke-3  pada  penelitian  ini  adalah  Kepala  Bidang  Kesehatan  Hewan Kabupaten  Lebak  Banten  yang  dikepalai  oleh  drh,  Hanik  Malichatin,  M.Sc.  Tugas pokoknya adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan  kebijakan  teknis  bidang  kesehatan  hewan  dan  kesehatan  masyarakat veteriner.
Adapun  fungsi  dan  uraian  tugas  dari  Kepala  Bidang  Kesehatan  Hewan berdasarkan hasil wawancara adalah: (1) perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan hewan  dan  Kesehatan  masyarakat  veterenir,  (2)  pelaksanaan  kebijakan  teknis  bidang Kesehatan  hewan  dan  Kesehatan  masyarakat  veterenir,  (3)  melaksanakan  evaluasi  dan pelaporan bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veterenir, (4) pelaksanaan administrasi  bidang  Kesehatan  hewan  dan  Kesehatan  masyarakat  veterenir,  (5) melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  sesuai  dengan  tugasnya,  (6)  menyusun  rencana kegiatan bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veterenir sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
(7)  mendistribusikan  dan  memberi  petunjuk  pelaksanaan  tugas,  (8)  membantu, mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  dalam  lingkungan  bidang  Kesehatan hewan  dan  Kesehatan  masyarakat  veteriner  untuk  mengetahui  perkembangan pelaksanaan  tugas,  (9)  Menyusun  rancangan,  mengoreksi  dan  menandatangani  naskah dinas, (10) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya, (11) menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Kesehatan  hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner  obat  hewan,  (12)  mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  kebijakan  teknis bidang  Kesehatan  hewan,  Kesehatan  masayarakat  veteriner  dan  obat  hewan,  (13) mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  fasilitas  pelayanan  perizinan  dalam  bentuk penerbitan  pertimbangan  teknis  berkaitan  dengan  izin  bidang  Kesehatan  hewan  dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan kewenangan pemerintah daerah,
(14)  mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  pemantauan,  pengendalian  dan evaluasi pelaksanaan izin bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, (15) mengkoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi perusahaan dibidang perdgangan obat hewan, panga nasal hewan dan hasil pangan  asal  hewan,  (16)  mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  peramalan  wabah penyakit hewan, pengamatan penyakit, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular  ( zoonosis  dan  non  zoonosis ),  dan  (17)  Menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan tugas  kepala  bidang  Kesehatan  hewan  dan  Kesehatan  masyarakat  veteriner  serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## 4. Informan 4: Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Hewan
Informan  selanjutnya  pada  penelitian  ini  adalah  Sub  Koordinator  Pelayanan  dan Kesehatan  Hewan  yang  dijabat  oleh  dr.  Imam  Alriadi  selaku  UPTD  Lab  Keswan  dan Kesmavet.  Dalam  kaitannya  dengan  tugasnya  tersebut,  dr.  Imam  bertanggungjawab langsung  kepada  Kepala  Dinas  dengan  tugas  dan  fungsinya  adalah:  (1)  penyusunan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2) Penyiapan bahan rumusan kebijakan  teknis  pengelolaan  peternakan,  (3)  Perumusan  bahan  kebijakan  teknis pengembangan  produksi,  sarana  dan  prasarana,  kesehatan  hewan  dan  kesehatan masyarakat  veteriner,  pengolahan  dan  pemasaran  hasil  peternakan,  (4)  Fasilitas pengembangan  sarana  teknis  produksi,  (5)  Fasilitas  pengembangan  sarana  prasarana
teknis  produksi  peternakan,  Kesehatan  hewan  dan  Kesehatan  masyarakat  veteriner, pengolahan  dan  pemasaran  hasil  peternakan,  (6)  Penyelenggara  kemitraan  bidang peternakan,  (7)  Penyelenggara  bimbingan  penerapan,  pengembangan,  teknis  produksi, pengembangan sarana prasarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (8) Penyelenggara pembinaan status Kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan, (9) pengawasan  peredaran  ternak,  produk  asal  hewan  dan  hewan  kesayangan,  (10) Penyelenggara dan pengelola fasilitas pembiayaan usaha peternakan, (11) Penyelenggara pembinaan  usaha,  fasilitas  kegiatan,  pemberdayaan  sumber  daya  peternakan  dan kelembagaan pengolahan hasil peternakan, (12) Penyelenggara pembinaan dan fasilitas pengembangan mutu dan standarisasi hasil peternakan, (13) Pelestarian tradisi peternakan dan  kesehatan  hewan,  (14)  Pelaksana  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  (15) Pelaksana  pemantauan,  evaluasi,  dan  penyusunan  laporan  program  bidang  peternakan dan  kesehatan  hewan,  dan  (16)  Pelaksana  tugas  lain  yang  dberikan  oleh  atasan  sesuai tugas dan fungsi dinas.

## 5. Informan 5: Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Ternak
Informan kelima pada penelitian ini adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Ternak  yang  dikepalai  oleh  Bapak  Eli  Suhaeli,  S.ST.  Adapun  tugas  pokok  dari  UPTD Rumah  Potong  Hewan  Ternak  adalah  memimpin,  mengkoordinasikan  dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi. Sedangkan fungsi dari UPTD Rumah Potong Hewan adalah: (1) Menyusun rencana kegiatan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan  dan  pemungutan  retribusi,  (2)  Pelaksana  kegiatan  pelayanan  pemeriksaan kesehatan  hewan  baik  sebelum  dipotong  maupun  setelah  dipotong,  pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi,
(3)  pelaksana  administrasi  UPTD  dalam  melaksanakan  pelayanan  Kesehatan hewan  baik  sebelum  dipotong  maupun  sesudah  dipotong,  pengambilan  specimen penyakit  hewan  dan  pemungutan  retribusi,  (4)  pelaksana  administrasi  UPTD  dalam pelaksanaan  pelayanan,  pemeriksaan  kesehatan  hewan  baik  sebelum  dipotong  maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi, (5) pelaksana  koordinasi  konsultasi  dan  kerjasama  dalam  pelaksanaan  pelayanan pemeriksaan  kesehatan  hewan  baik  sebelum  dipotong  maupun  setelah  dipotong, pengambilan  specimen  penyakit  hewan  dan  pemungutan  retribusi,  dan  (6)  pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

## B. Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Produktif di Kabupaten Lebak Banten
Implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  produktif  di Kabupaten Lebak Banten telah dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan bahwa ternak ruminansia betina produktif adalah
ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat  beranak.  Jika  ditinjau  dari  pasal  tersebut  bahwa  betapa  pentingnya  menjaga  dan melestarikan hewan betina produktif sehingga Pemerintah melalui perundang-undangan tersebut  melarang  keras  dan  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  pemotongan  hewan betina produktif demi menjaga populasi ternak baik di Kabupaten Lebak Banten maupun pada skala nasional.
Untuk  mengukur  sejauhmana  keefektifan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  di  Kabupaten  Lebak  Banten, diperlukan  suatu  pengukuran.  Adapun  teori  implementasi  kebijakan  yang  digunakan untuk  dijadikan  acuan  pengukuran  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif di Kabupaten Lebak Banten pada penelitian pembinaan  dan  fasilitas  pengembangan  mutu  dan  standarisasi  hasil  peternakan,  (13) Pelestarian  tradisi  peternakan  dan  kesehatan  hewan,  (14)  Pelaksana  dekonsentrasi  dan tugas  pembantuan,  (15)  Pelaksana  pemantauan,  evaluasi,  dan  penyusunan  laporan program  bidang  peternakan  dan  kesehatan  hewan,  dan  (16)  Pelaksana  tugas  lain  yang dberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi dinas.

## 6. Informan 5: Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Ternak
Informan kelima pada penelitian ini adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Ternak  yang  dikepalai  oleh  Bapak  Eli  Suhaeli,  S.ST.  Adapun  tugas  pokok  dari  UPTD Rumah  Potong  Hewan  Ternak  adalah  memimpin,  mengkoordinasikan  dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi.
Sedangkan  fungsi  dari  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  adalah:  (1)  Menyusun rencana  kegiatan  teknis  dalam  pelaksanaan  pelayanan  pemeriksaan  Kesehatan  hewan, baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan dan  pemungutan  retribusi,  (2)  Pelaksana  kegiatan  pelayanan  pemeriksaan  kesehatan hewan baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi, (3) pelaksana administrasi UPTD dalam melaksanakan pelayanan  Kesehatan  hewan  baik  sebelum  dipotong  maupun  sesudah  dipotong, pengambilan  specimen  penyakit  hewan  dan  pemungutan  retribusi,  (4)  pelaksana administrasi  UPTD  dalam  pelaksanaan  pelayanan,  pemeriksaan  kesehatan  hewan  baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan  retribusi,  (5)  pelaksana  koordinasi  konsultasi  dan  kerjasama  dalam pelaksanaan  pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  hewan  baik  sebelum  dipotong  maupun setelah dipotong, pengambilan specimen penyakit hewan dan pemungutan retribusi, dan (6) pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

## C. Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Produktif di Kabupaten Lebak Banten
Implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  produktif  di Kabupaten Lebak Banten telah dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan bahwa ternak ruminansia betina produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat  beranak.  Jika  ditinjau  dari  pasal  tersebut  bahwa  betapa  pentingnya  menjaga  dan melestarikan hewan betina produktif sehingga Pemerintah melalui perundang-undangan tersebut  melarang  keras  dan  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  pemotongan  hewan betina produktif demi menjaga populasi ternak baik di Kabupaten Lebak Banten maupun pada skala nasional.
Untuk  mengukur  sejauhmana  keefektifan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan pelarangan  pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  di  Kabupaten  Lebak  Banten, diperlukan  suatu  pengukuran.  Adapun  teori  implementasi  kebijakan  yang  digunakan untuk  dijadikan  acuan  pengukuran  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif di Kabupaten Lebak Banten pada penelitian ini adalah Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn (Van Meter, D &  Van  Horn,  1975)  mendefinisikan  implementasi  kebijakan  publik  sebagai  tindakan- tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Carl Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana  dan  kinerja  kebijakan  politik.  Ada  enam  variabel  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  publik  yang  digunakan  pada  penelitian  ini.  Untuk  mengetahui pengaruh  dari  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotongan  hewan,  penulis  menggunakan  2  jenis  penelitian  yaitu  kuantitatif  dan kualitatatif yang diuraikan sebagai berikut:

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Pada penelitian ini dalam mengukur sejauhmana tingkat pengaruh variabel ukuran dan  tujuan  kebijakan  (X 1 )  terhadap  implementasi  kebijakan  (Y)  di  ukur  dengan menggunakan  Uji  T  Parsial  dengan  menggunakan  data  kuesioner  yang  didistribusikan kepada 51 responden. Uji T Parsial ini menggunakan nilai level of significance < 0,05 yang  mengindikasikan  bahwa  variabel  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  (X 1 )  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  variabel  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan hewan betina produktif (Y), namun jika nilai level of significance > 0,05 maka variabel ukuran  dan  tujuan  kebijakan  (X 1 )  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y). Adapun hasil uji T Parsial ini diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27 for window , berikut hasil datanya:
Tabel 1 Uji T Parsial pengaruh variabel ukuran dan tujuan kebijakan (X1) terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y)
Sumber: data primer diolah (2023)
Berdasarkan hasil uji T Parsial pada tabel 4.2 di atas, variabel ukuran dan tujuan kebijakan  (X 1 )  memiliki  nilai correlation sebesar  0,201(positif)  dan  nilai significance sebesar  0,016  <  0,05,  artinya  variabel  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  (X 1 )  berpengaruh secara  positif  dan significance terhadap  variabel  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y).
Selanjutnya analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independent  (X)  secara  simultan  terhadap  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y) dengan menggunakan uji F simultan yang diolah dengan menggunakan software SPSS versi 27 for window. Adapun dasar pengambilan keputusan  untuk  pengujian  uji  F  simultan  adalah  dengan  membandingkan  nilai significance dengan menggunakan nilai α = 5% (0,05). Jika nilai sig < 0,05 maka seluruh variabel  independent  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  variabel  implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y). Hasil dari uji F simultan tersebut tercantum pada tabel 2:

## Tabel 2 Hasil Uji F simultan pengaruh variabel independent (X) terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y)
Sumber: data primer diolah (2023)
Pengujian selanjutnya dengan menggunakan uji koefisien Determinasi (R 2 ) untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  semua  variabel  independent  terhadap  variabel implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  betina  produktif  (Y).  Dasar pengambilan  uji  Koefisien  Determinasi  (R 2 )  adalah  berkisar  0  sampai  1.  Jika  nilai  R 2 menjauhi angka 1 memiliki arti bahwa variabel independent kurang mampu menjelaskan variasi  dari  variabel  dependent,  namun  jika  nilai  R 2 mendekati  angka  1  maka  variabel independent mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependent. Hasil dari uji Koefisien Determinasi (R 2 ) digambarkan pada tabel berikut ini:

## Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model  R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 .440 a 0,193 0,083 1,84677 a. Predictors: (Constant), X6, X4, X1, X5, X2, X3 Sumber: data primer diolah (2023)
Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) menunjukkan bahwa nilai R 2 adalah  0,193  atau  19,3%  yang  artinya  bahwa  pengaruh  seluruh  variabel  independent berpengaruh  terhadap  variabel  dependent  yaitu  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotongan  hewan  betina  produktif  sebesar  19,3%  dimana  sisanya  sebesar  80,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

## 2. Sumber Daya
Pada  penelitian  ini  dalam  mengukur  sejauhmana  tingkat  pengaruh  variabel sumber  daya  (X 2 )  terhadap  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotoangan  hewan ternak  betina  produktif  (Y)  di  ukur  dengan  menggunakan  Uji  T  Parsial  dengan menggunakan data kuesioner yang didistribusikan kepada 51 responden. Uji T Parsial ini menggunakan  nilai level  of  significance <  0,05  yang  mengindikasikan  bahwa  variabel sumber  daya  (X 2 )  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variable  implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternka betina produktif (Y), namun jika nilai level of significance > 0,05 maka variabel sumber daya (X 2 ) tidak berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y). Adapun hasil uji T Parsial ini diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27 for window , berikut hasil datanya:
Tabel 4 Uji T Parsial pengaruh variabel sumber daya (X2) terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y)
Sumber: data primer diolah (2023)
Berdasarkan hasil uji T Parsial pada tabel 4.6 di atas, variabel sumber daya (X 2 ) memiliki nilai correlation sebesar 0,237 (positif) dan nilai significance sebesar 0,009 < 0,05,  artinya  variabel  sumber  daya  (X 2 )  berpengaruh  secara  positif  dan significance terhadap  variabel  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan  betina produktif (Y).

## 2. Karakteristik Agen Pelaksana
Pada  penelitian  ini  dalam  mengukur  sejauhmana  tingkat  pengaruh  variabel karakteristik  agen  pelaksana  (X 3 )  terhadap  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotoangan  hewan  ternak  betina  produktif  (Y)  di  ukur  dengan  menggunakan  Uji  T Parsial dengan menggunakan data kuesioner yang didistribusikan kepada 51 responden. Uji T Parsial ini menggunakan nilai level of significance < 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel karakteristik agen pelaksana (X 3 ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternka betina produktif (Y).
Namun  jika  nilai level  of  significance >  0,05  maka  variabel  karakteristik  agen pelaksana (X 3 ) tidak berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  (Y).  Adapun  hasil  uji  T  Parsial  ini  diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27 for window , berikut hasil datanya:
Tabel 5 Hasil Uji T Parsial variabel karakterisitik agen pelaksana terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y)
Sumber: data primer diolah (2023)
Berdasarkan hasil uji T Parsial pada tabel 4.8 di atas, variabel karakteristik agen pelaksana  (X 3 )  memiliki  nilai correlation sebesar  0,123  (positif)  dan  nilai significance sebesar  0,029  <  0,05,  artinya  variabel  karakteristik  agen  pelaksana  (X 3 )  berpengaruh secara  positif  dan significance terhadap  variabel  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y).

## Sikap Para Pelaksana
Pada penelitian ini dalam mengukur sejauhmana tingkat pengaruh variabel sikap para  pelaksana  (X 4 )  terhadap  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotoangan  hewan ternak  betina  produktif  (Y)  di  ukur  dengan  menggunakan  Uji  T  Parsial  dengan menggunakan data kuesioner yang didistribusikan kepada 51 responden. Uji T Parsial ini menggunakan  nilai level  of  significance <  0,05  yang  mengindikasikan  bahwa  variabel karakteristik  agen  pelaksana  (X 3 )  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternka betina produktif (Y).
Namun jika nilai level of significance > 0,05 maka variabel sikap para pelaksana (X 4 )  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  implementasi  kebijakan  pelarangan pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  (Y).  Adapun  hasil  uji  T  Parsial  ini  diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27 for window , berikut hasil datanya:
Tabel 6 Hasil Uji T Parsial variabel sikap para pelaksana (X4) terhadap variabel implementasi pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y)
Sumber: data primer diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  olah  data  uji  T  Parsial  pada  tabel  4.10  di  atas, dihasilkan nilai correlation sebesar 0,117 dan nilai significance sebesar 0,041 < 0,05 yang mengartikan  bahwa  variabel  sikap  para  pelaksana  (X 4 )  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap variabel implementasi pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y).

## 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Pada  penelitian  ini  dalam  mengukur  sejauhmana  tingkat  pengaruh  variabel komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  (X 5 )  terhadap  implementasi kebijakan  pelarangan  pemotoangan  hewan  ternak  betina  produktif  (Y)  di  ukur  dengan menggunakan  Uji  T  Parsial  dengan  menggunakan  data  kuesioner  yang  didistribusikan kepada 51 responden. Uji T Parsial ini menggunakan nilai level of significance < 0,05 yang  mengindikasikan  bahwa  variabel  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana (X 5 ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternka betina produktif (Y).
Namun  jika  nilai level  of  significance >  0,05  maka  variabel  komunikasi  antar organisasi dan aktivitas pelaksana (X 5 ) tidak berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y). Adapun hasil uji T Parsial  ini  diolah  dengan  menggunakan  bantuan  software  SPSS  versi  27 for  window , berikut hasil datanya:
Tabel 7 Hasil uji T Parsial variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif
Sumber: data primer diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  olah  data  uji  T  Parsial  pada  tabel  4.12  di  atas, dihasilkan nilai correlation sebesar 0,770 dan nilai significance sebesar 0,010 < 0,05 yang mengartikan  bahwa  variabel  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  (X 5 ) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  implementasi  pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y).

## 4. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Pada  penelitian  ini  dalam  mengukur  sejauhmana  tingkat  pengaruh  variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik (X 6 ) terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotoangan  hewan  ternak  betina  produktif  (Y)  di  ukur  dengan  menggunakan  Uji  T Parsial dengan menggunakan data kuesioner yang didistribusikan kepada 51 responden. Uji T Parsial ini menggunakan nilai level of significance < 0,05 yang mengindikasikan bahwa  variabel  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  (X 6 )  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  variabel  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan ternka betina produktif (Y).
Namun jika nilai level of significance > 0,05 maka lingkungan ekonomi, sosial dan politik (X 6 ) tidak berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan  hewan  ternak  betina  produktif  (Y).  Adapun  hasil  uji  T  Parsial  ini  diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27 for window , berikut hasil datanya:
Tabel 8 Hasil uji T Parsial variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif
Sumber: data primer di olah (2023)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  olah  data  uji  T  Parsial  pada  tabel  4.14  di  atas, dihasilkan nilai correlation sebesar 0,240 dan nilai significance sebesar 0,009 < 0,05 yang mengartikan  bahwa  variabel  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  (X 6 )  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel implementasi pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y).

## D. Strategi  Implementasi  Kebijakan  Pelarangan  Pemotongan  Hewan  Ternak Produktif di Kabupaten Lebak Banten
Untuk  mewujudkan  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan  hewan produktif  di  Kabupaten  Lebak  Banten,  penulis  menggunakan  6  variabel  sebagai  tolak ukur  untuk  mengukur  sejauhmana  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  tersebut dilaksanakan.
Adapun  variabel  yang  digunakan tersebut  merupakan  teori  dari  Van  Meter  dan Van  Horn  (Winarno,  2016)  yang  menyebutkan  beberapa  faktor  penentu  keberhasilan suatu  kebijakan  yaitu:  1)  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  yang  akan  dicapai,  baik  dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, dalam jangka pendek, jangka  menengah dan panjang haruslah terukur dan jelas serta berkolaborasi ke arah tujuan kebijakan yang akan dicapai.  2)  Sumber  Daya  adalah  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  sumber  daya  non manusia lainnya yang mendukung implementasi kebijakan publik; 3) Karakteristik agen pelaksana  ialah  dari  para  agen  unit  atau  sub  unit  ialah  karateristik  atau  sifat  yang ditunjukan  baik  penanggung  jawab  kebijakan  maupun  pelaksana  yang  terlibat  dalam
implementasi  kebijakan;  4)  Sikap  kecenderungan  para  pelaksana,  yaitu  sikap  atau disposisi  yang  ditunjukkan  para  implementor  terhadap  keberhasilan  implementasi kebijakan; 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. 6) Lingkungan sosial, ekonomi  dan  politik,  mencakup  sumber  daya  ekonomi  lingkungan,  kelompok kepentingan yang memberikan bentuk dukungan, karakteristik para partisipan, ataupun juga tanggapan dan sifat opini dari publik.

## E. Pencapaian  Target  Implementasi  Kebijakan  Pelarangan  Pemotongan  Hewan Ternak Ruminansia Produktif di Kabupaten Lebak Banten
Dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dan  hasil  kuesioner  yang  telah didistribusikan kepada responden terkait implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan  ternak  produktif  di  Kabupaten  Lebak  Banten,  bahwa  tujuan  dari  implementasi kebijakan ini adalah untuk memberhentikan kegiatan pemotongan hewan ternak produktif khususnya  hewan  betina  peoduktif  dengan  tujuan  memenuhi  kuota  atau  permintaan daging  segar  di  pasaran,  karena  kegiatan  ini  dapat  mengancam  populasi  ketersediaan hewan  ternak  lokal  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh  Undang-Undang  Republik Indonesia  No  41  Tahun  2014  Pasal  18  ayat  (4)  yang  berbunyi  setiap  orang  dilarang menyembelih  ternak  ruminansia  kecil  betina  produktif  atau  ternak  ruminansia  besar betina produktif.
Selain  itu,  jika  hewan  ternak  produktif  ini  terus  menerus  berkurang  maka pemerintah  akan  sangat  bergantung  pada  import  daging  dari  luar  negeri  yang keberadaannya  dapat  mengancam  perekonomian  peternak  lokal  karena  hewan  ternak yang dimilikinya tidak memiliki nilai jual di pasaran. Atas dasar permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Banten sebagai salah satu daerah penghasil hewan ternak dan pedaging terbesar di Indonesia berupaya untuk terus melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak produktif kepada para peternak, pedagang hewan ternak, pedagang daging serta pengguna rumah potong hewan.

## Kesimpulan
Hasil  analisis  data  primer  yang  mencakup  kuesioner  dan  wawancara  dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif  di  Kabupaten  Lebak  Banten  mengungkapkan  beberapa  kesimpulan  penting. Pertama,  implementasi  kebijakan  ini  belum  berjalan  dengan  baik  karena  kurangnya standar tertulis yang menyertai, seperti program jangka pendek, menengah, dan panjang yang terukur dan jelas.
Kedua,  untuk  meningkatkan  implementasi  kebijakan  ini,  diperlukan  sikap tanggungjawab,  kerja  keras,  dan  pelayanan  yang  baik  dari  para  pelaksana,  serta komunikasi  yang  efektif  antar  organisasi  dan  koordinasi  yang  terpadu.  Peran  aktif masyarakat,  khususnya  para  peternak,  pedagang,  dan  pengguna  rumah  potong  hewan, juga  diperlukan  dalam  mendukung  implementasi  kebijakan  ini.  Faktor-faktor  seperti lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  juga  berperan  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan ini.
Dalam  rangka  meningkatkan  implementasi  kebijakan  pelarangan  pemotongan hewan ternak betina produktif, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas standar tertulis, mengoptimalkan  peran  serta  stakeholder,  meningkatkan  sikap  para  pelaksana, meningkatkan  komunikasi  antar  organisasi,  dan  melibatkan  aktif  masyarakat  dalam proses ini.

## BIBLIOGRAFI
Adebowale, O. O., Ekundayo, O., & Awoseyi, A. A. (2020). Female cattle slaughter and foetal wastage: A case study of the Lafenwa abattoir, Ogun state, Nigeria. Cogent Food and Agriculture , 6 (1). https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1809308
Bennu  Nur,  R.,  Pattiselanno,  A.  E.,  &  Girsang,  W.  (2019).  Perilaku  Peternak  Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Studi Kasus Rph Kota Ambon). Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan , 7 (1), 1. https://doi.org/10.30598/agrilan.v7i1.848
Gaznur, Z. M., Nuraini, H., & Priyanto, R. (2017). Evaluasi Penerapan Standar Sanitasi dan  Higien  di  Rumah  Potong  Hewan  Kategori  II  (Evaluation  Of  Sanitation  And Hygiene Standard Implementation At Category Ii Abattoir). Jurnal Veteriner , 18 (1), 108.
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press.
Krova,  M.,  Sogen,  J.  G.,  &  Luruk,  M.  Y.  (2018). Alternatif  Kebijakan  Pengendalian Pemotongan Sapi Bali Betina Produktif di Timor Barat . 5 (3), 62–71.
Lole, U. R., & Keban, A. (2020).  Policies to Increase Calves Production in East Nusa Tenggara  as  a  National  Production  Center. Animal  Production , 22 (2),  98–104. https://doi.org/10.20884/1.jap.2020.22.2.11
Mazmanian, D, H & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Harper Collins.
muhami,  &  Haifan,  M.  (2019). Evaluasi Kinerja  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Bayur, Kota Tangerang. Jurnal IPTEK , 3 (2).
Okorie-Kanu, O. J., Ezenduka, E. V., Okorie-Kanu, C. O., Anyaoha, C. O., Attah, C. A., Ejiofor, T. E., & Onwumere-Idolor, S. O. (2018). Slaughter of pregnant goats for meat  at  Nsukka  slaughterhouse  and  its  economic  implications:  A  public  health concern. Veterinary World , 11 (8), 1139–1144.
https://doi.org/10.14202/vetworld.2018.1139-1144
Patriani,  P.,  &  Saptaji,  I.  (2019). Socialization  of  the  Animal  Husbandry  and  Animal Health Act concerning slaughtering productive female livestock in Tebo Regency . 2 (2), 150–157.
Priyanti, A., Inounu, I., & Ilham, N. (2018). Prevention of Productive Cows Slaughter
through Management of Local State Enterprises. Indonesian Bulletin of Animal and
Veterinary Sciences , 27 (2), 53. https://doi.org/10.14334/wartazoa.v27i2.1405
S. S. Nielsen, P. Sandøe, S. U. Kjølsted, J. S. A. (2019). Gestational Age , and Reasons. Animals , 9 , 1–14.
Samadi, S., Sugito, S., & Saputra, Y. (2022). Evaluating the Implementation of the Local Regulations  (Qanun)  to  Control  Productive  Female  Cattle  and  Buffaloes  in  Aceh Besar. Animal Production , 24 (1), 45–56. https://doi.org/10.20884/1.jap.2022.24.1.128
Sapibagus.com. (2022). Negara Konsumsi Daging Tertinggi Di Dunia . https://www.sapibagus.com/negara-konsumsi-daging-tertinggi/
Saputro,  B.,  Firmansyah,  F.,  &  Hoesni,  F.  (2021).  Analisis  Kelayakan  Usaha  Rumah Potong  Hewan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi:  Studi  Kasus  RPH  Cahaya  9. J-MAS
Adebowale, O. O., Ekundayo, O., & Awoseyi, A. A. (2020). Female cattle slaughter and  foetal  wastage:  A  case  study  of  the  Lafenwa  abattoir,  Ogun  state,  Nigeria.
Cogent Food and Agriculture , 6 (1).
https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1809308
Gaznur, Z. M., Nuraini, H., & Priyanto, R. (2017). Evaluasi Penerapan Standar Sanitasi dan  Higien  di  Rumah  Potong  Hewan  Kategori  II  (Evaluation  Of  Sanitation  And Hygiene Standard Implementation At Category Ii Abattoir). Jurnal Veteriner , 18 (1), 108.
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press.
KBBI. (2021). Definisi Bunting . https://kbbi.web.id/bunting
Krova,  M.,  Sogen,  J.  G.,  &  Luruk,  M.  Y.  (2018). Alternatif  Kebijakan  Pengendalian Pemotongan Sapi Bali Betina Produktif di Timor Barat . 5 (3), 62–71.
Lole, U. R., & Keban, A. (2020).  Policies to Increase Calves Production in East Nusa Tenggara  as  a  National  Production  Center. Animal  Production , 22 (2),  98–104. https://doi.org/10.20884/1.jap.2020.22.2.11
Mazmanian, D, H & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Harper Collins.
muhami,  &  Haifan,  M.  (2019). Evaluasi Kinerja  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Bayur, Kota Tangerang. Jurnal IPTEK , 3 (2).
Narundhana,  D.,  Tawaf,  R.,  &  Arief,  H.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pemotongan Sapi Impor Di Rumah Potong Hewan (Rph) Pemerintah Kota Bandung (Factors That Affected Slaughter Cattle Import In Slaughter House Bandung City Goverment). Jurnal Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, .
Okorie-Kanu, O. J., Ezenduka, E. V., Okorie-Kanu, C. O., Anyaoha, C. O., Attah, C. A., Ejiofor, T. E., & Onwumere-Idolor, S. O. (2018). Slaughter of pregnant goats for meat  at  Nsukka  slaughterhouse  and  its  economic  implications:  A  public  health concern. Veterinary World , 11 (8), 1139–1144.
https://doi.org/10.14202/vetworld.2018.1139-1144
Priyanti, A., Inounu, I., & Ilham, N. (2018). Prevention of Productive Cows Slaughter through Management of Local State Enterprises. Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences , 27 (2), 53. https://doi.org/10.14334/wartazoa.v27i2.1405
Samadi, S., Sugito, S., & Saputra, Y. (2022). Evaluating the Implementation of the Local Regulations  (Qanun)  to  Control  Productive  Female  Cattle  and  Buffaloes  in  Aceh Besar. Animal Production , 24 (1), 45–56. https://doi.org/10.20884/1.jap.2022.24.1.128
Sapibagus.com. (2022). Negara Konsumsi Daging Tertinggi Di Dunia . https://www.sapibagus.com/negara-konsumsi-daging-tertinggi/
Soegiyono.  (2020). Cara  Mudah  Menyusun :  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi .  Alfabeta Bandung.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta Bandung.
Van  Meter,  D  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975). The  Policy  Implementation  Process. Sage Publications, Inc.
Winarno. (2016). Kebijakan Publik . CAPS (Center of Academic Publising Service).

## Copyright holder:
Brita Ariyaningsih (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: