RISIKO PENERAPAN PROFIT EQUALIZATION RESERVE (PER) PERBANKAN SYARIAH APPLICATION RISK PROFIT EQUALIZATION RESERVE (PER) ISLAMIC BANKING
Maulana Hasanudin 1a , Afiaty Kurniasih 2b
1a Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Perbankan Syariah Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720
2b Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720
E-mail : 1a maulana.hasanudin@unida.ac.id, 2b afiaty.kurniasih@unida.ac.id (Diterima oleh Dewan Redaksi: 16-01-2016) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 01-06-2016 )

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  possible  risks  against  the  possibility  of  applying  Profit Equalization  Reserve  (PER)  Islamic  banking. The  method  used  in  the  study  is  a  model  of Miles  and  Huberman,  by  way  of  data  reduction,  a  data  display  and  conclusion drawing/verification.  Islamic  banks  in  carrying  out  its  business  activities  as  an intermediary  institution  through  mudharabah,  must  consider  appropriate  strategies  to mitigate the risk.
At  mudharabah,  gains  are  not  permanent  or  fluctuating,  which  raised  the  discourse  to implement  Profit  Equalization  Reserve  (PER).  The  results  showed  that  the  Profit Equalization Reserve (PER) can be applied if an existing Islamic banking regulation in the form  of  DSN  MUI  fatwa  on  Profit  Equalization  Reserve  (PER)  and  on  the  policy  of  the central  office.  In  general,  risks  that  may  occur  in  the  application  of  Profit  Equalization Reserve  (PER),  namely  Islamic  banking  financing  risk,  market  risk,  operational  risk, liquidity risk, reputation risk, legal risk, strategic risk and compliance risk
Keywords: Profit Equalization Reserve (PER), Mudharabah Contract.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  risiko  yang  mungkin  terjadi  terhadap kemungkinan  penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER)  perbankan  syariah.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  model Miles  and  Huberman ,  yaitu  dengan  cara data  reduction,  data  display dan conclusion  drawing/verification .  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Profit Equalization Reserve (PER)  dapat diterapkan pada perbankan syariah  apabila  sudah  ada  peraturan  berupa  fatwa  DSN  MUI  mengenai ProfitEqualizationReserve (PER) dan atas kebijakan dari kantor pusat.  Secara umum risiko yang mungkin terjadi pada penerapan Profit Equalization Reserve (PER) perbankan syariah yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
Hasanudin,  Maulana.  2015.  Risiko  Yang  Mungkin  Terjadi  Pada  Penerapan  Profit Equalization Reserve (PER) Perbankan Syariah. (3):167 – 180

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  perbankan  Indonesia  telah menerapkan dual  banking  system yaitu sistem syariah dan konvensional. Perbankan yang menjalankan operasional  berdasarkan  syariah  telah memberikan  sistem  perbankan  yang saling  menguntungkan  bagi  pihak  bank dan  masyarakat,  serta  mengedepankan aspek keadilan dalam transaksi, mengedepankan  nilai-nilai  kebersamaan dan  persaudaraan  dalam produksi,  serta melakukan  kegiatan  usahanya  dengan investasi  atas  prinsip  bagi  hasil  dalam pembiayaan. Salah satu produk simpanan  pada  bank  syariah  adalah mudharabah (bagi hasil),yaknikeuntungan  yang  diterima oleh nasabah
tidak stabil (fluktuasi).Fluktuasi  keuntungan  yang diberikan  oleh  bank  syariah  terkadang lebih  tinggi  dari rate pasar  maupun sebaliknya. Hal tersebut dapat mengakibatkan  nasabah  memilih  untuk memindahkan  dana  ketika  keuntungan yang  diberikan  oleh  bank  syariah  lebih rendah  dari rate pasar,  sehingga perkembangan  perbankan  syariah  akan mengalami penurunan dari segi penghimpunan  dana  maupun  dari  segi pembiayaan.
Fluktuasi  dari  keuntungan  yang diberikan  bank  syariah  kepada  nasabah tersebut diakibatkan oleh siklus alamiah usaha  ( konjungtur )  yakni  kenyataan perekonomian yang terjadidi masyarakat berkembang secara tidak teratur sehingga  mengalami  kenaikan  atau kemunduran  yang  selalu  berubah-ubah dari waktu ke waktu. Fenomena tersebut tidak hanya berakibat terhadap keuntungan  bank  syariah,  akan  tetapi akan berakibat pula terhadap perkembangan perbankan syariah tersebut.  Dalam  menghadapi  fenomena tersebut  maka  diperlukan  pemikiran untuk  mengatur  pencadangan  ( reserve ) yang  harus  disediakan  oleh  lembaga
keuangan  syariah  khususnya  perbankan syariah.
Produk deposito perbankan syariah bisa  menggunakan  akad mudharabah . Dalam  akad  ini shahibul  maal akan transparansi  terhadap  risiko  kerugian dana  dan mudharib (bank  syariah)  akan berisiko  kehilangan  waktu  dan  usaha. Perbankan  syariah  akan  menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan  dana  yang  disediakan  oleh pemegang  rekening  investasi  seperti deposito mudharabah , yakni keterbatasan instrument keuangan syariah.  Risiko  yang  diambil  oleh  bank syariah  bertujuan  untuk  mendapatkan return yang maksimal, bank syariah akan memberikan pengembalian yang menguntungkan  bagi  nasabah,  sehingga nasabah  tersebut  akan  memutuskan dimana  dananya  ditempatkan.  Dalam memitigasi  risiko  akad mudharabah , bank  syariah  dapat  menerapkan Profit Equalization  Reserve (PER).  Namun, penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER) ini akan memungkinkan terjadinya risiko-risiko  terhadap  bank  syariah tersebut.  Hal  ini  merupakan  ketentuan Allah  SWT,  seperti  terdapat  dalam  Al- qur’an surat Luqman ayat 34:
                                                                             
                                                             
                                   Artinya :  ... dan  tiada  seorangpun  yang dapat mengetahui (dengan  pasti)  apa yang  akan  diusahakannya  besok  ... (QS. Luqman: 34).
Ayat  tersebut  menjadi  dasar pemikiran  konsep  risiko  dalam  Islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi.Setiap usaha dan investasi yang akan  dijalankan  secara  alami  tidak  akan selalu  tetap  mengalami  keuntungan, sehingga  akan  adanya  ketidakpastian. Konsep  ketidakpastian  menjadi  salah satu  pilar  penting  dalam  proses manajemen risiko Islami.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka pertanyaanpenelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Risiko-risiko  apa  saja  yang  mungkin terjadi pada penerapan Profit Equalization  Reserve (PER)  perbankan syariah?
2. Risiko  apa  yang  dominan  pada penerapan Profit
Equalization Reserve (PER) perbankan syariah?

## MATERI DAN METODE
Jenis dan Objek Penelitian Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan  deskriptif  kualitatif.Yaitu penelitian  yang  dimaksudkan  untuk menjelaskan  setiap  gejala  yang  terjadi secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan  data  dari  latar  alami dengan  memanfaatkan  diri  peneliti sebagai instrument
kunci.Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan  induktif.Penelitian  kualitatif bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  secara  holistik  (utuh)  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus  yang  alamiah,  serta  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang  salah  satunya  bermanfaat  untuk keperluan  meneliti  dari  segi  prosesnya (Moleong, 2007:6).
Objek  dari  penelitian  ini  adalah instrumen Profit  Equalization  Reserve (PER)  pada  bank  syariah.Penelitian  ini terfokus  pada  risiko  yang  mungkin terjadi pada penerapan Profit Equalization  Reserve (PER)  BNI  Syariah Cabang Sukabumi.
Jenis dan Sumber Data Sumber  data  yang  gunakan  dalam penelitian  ini  terbagi  menjadi  2  macam, yaitu :
1. Sumber Data Primer
Data  Primer  merupakan  data  dari hasil wawancara yang diperoleh dari
BNI Syariah Cabang Sukabumi,dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden yakni Bapak Iwan Setiawan supervisor pembiayaan dan Ibu Embang selaku asisten supervisor pembiayaan dari BNI Syariah Cabang Sukabumi.
2. Data Sekunder Adapun  data  sekunder  pada  penelitian ini  diperoleh  dari  sumber  kedua  dari data  yang  dibutuhkan.Dalam  penelitian ini,  data  sekunder  tersebut  berupa dokumen. Adapun metode
pengumpulan  datanya  disebut  metode dokumentasi,  metode  ini  digunakan untuk  mendapatkan  data  berupa  data tertulis  seperti  buku,  majalah,  surat kabar, internet, serta laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  usaha  pengumpulan  data yang diperlukan, maka metode pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Observasi Observasi  yang  dilaksanakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  observasi terbuka.  Peneliti  dalam  melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya  kepada  sumber  data,  bahwa sedang  melakukan  penelitian.  Sehingga responden  mengetahui  sejak  awal sampai  akhir  tentang  aktivitas  peneliti (Moleong,  2007:176).  Dalam  observasi, peneliti  melakukan  pengamatan  secara langsung  di  tempat  penelitian,  sehingga dapat  melihat  sekaligus  mencermati bagaimana pelaksanaan akad
mudharabah ,  kemudian  peneliti  akan melihat hubungannya dengan penerapan ProfitEqualizationReserve (PER).
2. Teknik wawancara Adapun  yang  peneliti  wawancarai adalah supervisor dan asisten supervisor Divisi Pembiayaan Konsumer,  guna  mengetahui  sejauh mana kemungkinan penerapan
ProfitEqualizationReserve (PER)  serta risiko  yang  mungkin  terjadi  ketika pihak bank syariah tersebut menerapkan Profit Equalization Reserve (PER).  Dalam  melakukan wawancara  peneliti  menggunakan metode  wawancara  semiterstruktur. Wawancara  dengan  menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan  masalah  yang  lebih terbuka,  informan  diminta  untuk memberikan  pendapat  tentang  risiko yang  mungkin  akan  terjadi  pada penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER) perbankan syariah.
3. Teknik dokumentasi Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi diperoleh  dari    catatan-catatan  dan rekaman  yang  diperoleh  peneliti  dari informan selama proses observasi dan wawancara berlangsung, serta dokumentasi  ini  diperoleh  dari  data- data perbankan syariah.
4. Teknik kepustakaan Dalam  mengambil  data-data  yang berkaitan  dengan  penelitian,  peneliti menggunakan referensi
yang bersumber  dari  buku,  jurnal,  majalah, artikel,  surat  kabar,  internet  dan sebagainya.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan model Miles and Huberman,    yakni  peneliti  akan melakukan  analisis  data  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung  dan setelahnya  dalam  periode  tertentu (Sugiyono,  2009:  246).  Pada  saat wawancara,  peneliti  telah  melakukan analisis terhadap jawaban yang disampaikan  oleh  narasumber.  Bila jawaban  yang  diberikan  narasumber telah  dianalisis  dan  masih  belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan  pertanyaan  lagi,  sampai memperoleh data yang dianggap kredibel.Aktivitas  dalam  analisis  data yakni sebagai berikut:
1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari objek penelitian, memfokuskan pada hal-hal  yang  penting,  kemudian  dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang  telah  direduksi  akan  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas,  dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,  dan  mencarinya  apabila diperlukan (Bahaddur, 2012:50).
2. Penyajian Data ( Display Data )
Penyajian  data  adalah  pendeskripsian sekumpulan  informasi  tersusun  yang dapat memberikan kemungkinan penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif,matrik,  diagram,  tabel  dan  bagan (Sugiyono, 2009: 247).
3. Verifikasi  dan  Penegasan  Kesimpulan ( Conclution Drawing and Verification ) Merupakan  kegiatan  akhir  dari  analisis data.Penarikan kesimpulan berupa kegiatan  interpretasi,  yaitu  menemukan makna  data  yang  telah  disajikan (Bahaddur, 2012:50).
Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan diberikan makna agar lebih  mudah  untuk  mendiskripsikan fakta  yang  ada  di  lapangan  dan menjawab  pertanyaan  penelitian  yang kemudian diambil intisarinya saja.
Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam  setiap  tahapan  proses  yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan  data  dengan  melakukan analisis  pada  seluruh  data  yang  telah diperoleh  dari  lapangan  dan  dokumen pribadi,  dokumen  resmi,  gambar,  foto dan sebagainya melalui metode wawancara  yang  didukung  dengan  studi dokumentasi  sehingga  menjadi  lebih dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek  dalam  penelitian  adalah  BNI Syariah  CabangSukabumi.  Penelitian  ini
dilaksanakan  untuk  mengetahui  tentang risiko  yang  mungkin  dapat  terjadi dengan  kemungkinan  diterapkannya Profit  Equalization  Reserve (PER).  Hasil wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti merujuk kepada pertanyaan penelitian.
1. Kemungkinan
penerapan ProfitEqualizationReserve (PER) Hasil  penelitian  yang  dilakukan terhadap  BNI  Syariah  mengenai kemungkinan diterapkannya ProfitEqualizationReserve (PER)  pada perbankan  syariah,  yaitu  BNI  Syariah kemungkinan dapat menerapkan ProfitEqualizationReserve (PER)
apabila  sudah  ada  fatwa  DSN  MUI mengenai
ProfitEqualizationReserve
(PER)  dan  atas  kebijakan  dari  kantor pusat.  Dengan  adanya instrument ProfitEqualizationReserve (PER)  ini, maka  BNI  Syariah  akan  diharapkan dapat  lebih  kompetitif  dengan  bank syariah lainnya terutama dengan bank konvensional.
Profit  Equalization  Reserve (PER)  atau cadangan  dana  dapat  digunakan  apabila return mudharabah mengalami penurunan,  sehingga  deposan  tidak memindahkan  dananya  ke  bank  lain. Keuntungan  yang  diperoleh  dari  akad mudharabah oleh BNI Syariah untuk tiap bulannya  tidaklah  selalu  sama,  akan tetapi  mengalami  peningkatan  dan penurunan tergantung dengan keberhasilan dari usaha yang dijalankan. 2. Risiko  yang  mungkin  terjadi  pada penerapan ProfitEqualizationReserve (PER) perbankan syariah
a. Risiko Pembiayaan Dana mudharabah disalurkan oleh BNI  Syariah Linkage sekitar  90%,  dana mudharabah tersebut disalurkan melalui pola  pembiayaan  berjenjang  yakni dengan  membiayai  koperasi  syariah, BPRS  dan  lembaga  keuangan  syariah lainnya.  Dana  yang  disalurkan  pun  akan kembali  kepada  nasabah  masing-masing lembaga  keuangan  syariah,  sehingga return  mudharabah BNI  Syariah  setiap bulannya selalu stabil.
Menurut analisis peneliti, meskipun return setiap  bulannya  selalu stabil,  bank  syariah  seharusnya  dapat menerapkan Profit  Equalization  Reserve (PER) karena dalam praktik dunia usaha keuntungan  yang  diperoleh  tidaklah selalu  sama,  akan  tetapi  selalu  bersifat konjungtur  atau  berfluktuasi  sesuai dengan  siklus  alamiah  usaha,  serta kondisi  perekonomian  suatu  Negara. Maka  sudah  semestinya  bank  syariah menerapkan ProfitEqualizationReserve (PER)  untuk  memitigasi  risiko  apabila return yang diterima mengalami penurunan  sehingga  mengakibatkan nasabah memindahkan dananya ke bank lainnya  yang  memberikan  keuntungan yang lebih besar.
Usaha  pada  dasarnya  merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari  suatu  ketidakpastian  ( uncertainty contracs ).  Dalam  kerja  sama  bisnis  atau investasi,  para  pelaku  pasti  akan menghadapi  salah  satu  dari  tiga kemungkinan  yang  ada,  yaitu  :  untung, rugi, dan tidak untung dan tidak rugi. Jika penentuan  keuntungan  atau  kerugian dari  kegiatan  bisnis  atau  investasi  ini sudah  ditetapkan  sejak  awal  hanya ditanggung  oleh  salah  satu  pihak,  maka kegiatan  ini  dapat  dikategorikan  sebagai aktivitas ribawi , karena telah memperlakukan kontrak yang berkarakter  tidak  pasti  ( uncertainty contracs )  menjadi  pasti  ( certainty contracs ),  sehingga  aktivitas  kontrak  ini menjadi  dilarang  dalam  Islam.  Namun jika  kedua  belah  pihak  bersepakat  sejak awal untuk memberlakukan sharing risk terhadap
kerugianmaupun
keuntungan,  maka  kegiatan  bisnis  ini tetap sah dan diperbolehkan oleh Islam.
Sebelum dana mudharabah dialokasikan,  maka  BNI  Syariah  harus menganalisis  risiko  pada  setiap  jenis usaha  yang  akan  dijalankan,  seperti karakteristik dan  kinerja keuangan pada usaha tersebut.
Dalam menilai risiko atas risiko pembiayaan, parameter yang
digunakan adalah komposisi
portofolio aset dan tingkat konsentrasi. Parameter  tersebut  berupa  kualitas penyediaan dana dan kecukupanpencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya  penyediaan  dana,  serta faktor  eksternal.  Tinggi  rendahnya risiko  pembiayaan  dalam  suatu aktivitas  sangat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas  produk  atau  aktivitas yang  dilakukan  bank,  kerentanan ( vulnerability )  terhadap  perubahan kondisi  eksternal  dan  jenis  atau karakteristik counterparty bank.
b. Risiko Pasar ( Market Risk ) Dalam  risiko  pasar,  apabila nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata uang  asing  mengalami  penurunan yang  diakibatkan  oleh  konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi  nilai  tukar  terhadap  laba rugi  bank,  sehingga  dalam  proses ProfitEqualizationReserve (PER)tidak sesuai  denganekspektasi  yang  telah ditetapkan atau tidak dapat mencapai  tujuan,  sehingga  apabila tidak  sesuai ekspektasi  maka ProfitEqualizationReserve (PER)  ini tidak diterapkan.
Menurut  analisis  peneliti,  risiko nilai tukar valuta asing ( foreign exchange rate  risk )  timbul  apabila  bank  syariah mengambil  posisi  terbuka.  Di  saat  bank syariah berada pada posisi beli, kerugian akan  terjadi  bila  nilai  tukar  mata  uang lokal  cenderung  naik  (menguat),  dan sebaliknya  pada  saat  bank  syariah berada  pada  posisi  jual,  kerugian  akan terjadi  bila  nilai  tukar  mata  uang  lokal cenderung turun (melemah). Risiko kurs ini akan meningkat apabila jumlah posisi yang  diambil  besar,  baik  posisi long maupun posisi short , dan fluktuasi pasar yang  tinggi.  Risiko  nilai  tukar  valuta asing  ini  dapat  ditekan  dengan  cara membatasi atau memperkecil posisi.
Bagi perbankan syariah, pada umumnya  lebih  mampu  menghindari
risiko  nilai  tukar  valuta  asing,  karena perbankan  syariah  dituntut  untuk mematuhi  norma-norma  syariah  yang antara lain:
1) Bank  syariah  hanya  melakukan transaksi  komersil  dan  tidak  akan pernah melakukan transaksi albitrage
2) Bank  syariah  hanya  melakukan transaksi  pertukaran  valuta  asing secara tunai
3) Bank  syariah  tidak  melakukan  short selling
4) Bank  syariah  tidak  melakukan  tanpa penyerahan (non delivery trading )
c. Risiko Operasional ( Operational Risk )
Dalam  praktiknya,  penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER) diharapkan  dapat  menyeimbangkan return mudharabah deposan. Sehingga  risiko  operasional,  yakni yang terjadi dari kelemahan pengawasan  internal  dan  tata  kelola perusahaan  ( corporategovernance ) juga  dapat  menyebabkan  jatuhnya pendapatan  atau  arus  kas  bersih bank dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan,
sehingga  menimbulkan  masalah likuiditas bank. Bank syariah dalam menjalankan usahanya, perlu memperoleh  keuntungan.  Dalam perolehan  keuntungan,  disyaratkan bahwa:
1) Keuntungan  tidak  boleh  dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang dinvestasikan, melainkan  hanya  keuntungannya saja  setelah  dipotong  besarnya modal. Dalam hal ini, perhitungan harus  dilakukan  secara  cermat agar tidak membuat ketidakjelasan  perhitungan  yang akan  membawa  kepada  suatu kontrak yang tidak sah.
2) Keuntungan  untuk  setiap  pihak tidak  ditentukan  dalam  setiap nominal,  misalnya  satu  juta,  dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan  dengan  nilai  nominal,
berarti shahibul  maal telah mematok  untuk  nominal  tertentu dari  sebuah  usaha  yang  belum jelas  untung-ruginya,  hal  ini  akan membawa pada perbuatan riba.
3) Nisbah  pembagian  ditentukan pada persentase misalnya
60:40%,  50:50%,  dan  seterusnya. Persentase-persentase tersebut tidak  harus  terikat  pada  bilangan tertentu.
d. Risiko Likuiditas ( Liquidity Risk ) Risiko  likuiditas  biasanya terjadi  karena  kegagalan  dalam mengelola  dana  atau  karena  kondisi ekonomi  yang  tidak  kondusif  yang menyebabkan  likuiditas  terganggu karena penarikan dana oleh nasabah secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan  bank  tidak  dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Instrument Profit Equalization  Reserve  (PER)  itu sendiri termasuk kedalam kewajiban jangka pendek bank syariah.
Berdasarkan  analisis  peneliti,
Profit  Equalization  Reserve  (PER) merupakan kewajiban jangka pendek  perbankan  syariah  yakni berada pada pos akuntansi kewajiban  segera  dibayar  (KSD). Kewajiban  segera  adalah  kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib  segera  dibayarkan  (KSD) sesuai perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Adapun  kewajiban segera terdiri dari:
a. Penerimaan pajak termasuk potongan pajak yang masih harus disetor.  Kewajiban  pajak  untuk transaksi mata uang asing dibukukan  dalam  rupiah  dengan menggunakan kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada  saat  pemotongan  (pajak terutang).
b. Kewajiban  yang  sudah  jatuh tempo  namun  belum  ditarik seperti  deposito mudharabah ,
setoran  jaminan,  bagi  hasil  yang belum diambil shahibul maal .
c. Dana  transfer  atau  kiriman  uang masuk dan keluar
d. Saldo rekening tabungan dan giro yang sudah ditutup namun belum diambil oleh pemilik rekening.
e. Komponen-komponen diatas apabila  jumlahnya  material  dapat dikelompokan dalam pos tersendiri.
Keuntungan  yang  diperoleh dari  akad mudharabah untuk  tiap bulannya  tidaklah  sama,  melainkan selalu  berfluktuasi  sesuai  dengan siklus  alamiah  usaha.  Dengan diberlakukannya Profit  Equalization Reserve (PER), bank dapat mengelola penawaran dan permintaan likuiditas bank dengan tepat, sehingga dapat menjalankan usahanya  dengan  aman.  Menjaga hubungan  baik  dengan  pemangku kepentingan serta dapat menghindari masalah risiko likuiditas.
Dana  yang  diperbolehkan untuk  memitigasi  risiko  pada  usaha yang  dijalankan  bank  syariah, adalah:
1) Dana  Masyarakat  (Dana  Pihak Ketiga) Dana  pihak  ketiga  adalah  dana yang  diperoleh  dari  masyarakat, baikberasal dari individu, perusahaan,  pemerintah,  rumah tangga,  Koperasi,  Yayasan,  dan lain-lain  yangberbentuk  mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.  Dana  pihak  ketiga  terdiri dari:
a) Giro Wadi’ah ( demand deposit ), menggunakan  prinsip  wadi’ah yad dhamanah.
Giro wadiah adalah  simpanan masyarakat  baik  dalam  bentuk rupiah  maupun  valuta  asing pada bank yang dalam transaksinya  (penarikan  dan penyetoran)  dapat  dilakukan
setiap saat dengan menggunakan  cek, bilyet  giro , kartu  ATM,  sarana  perintah bayar  yang  lainnya.  Dalam produk  ini  menggunakan  akad wadi’ah yad dhamanah. Wadiah yad  dhamanah adalah  akad wadi’ah  yang  membolehkan atau  memberikan  kesempatan kepada  penerima  titipan  untuk menggunakan  barang  atau dana  tersebut  untuk  tujuan tertentu  yang  menguntungkan dengan  batasan  pada  saat pihak  yang  menitipkan  barang atau  dana  membutuhkannya, maka  pihak  yang  dititipi  harus menyerahkan secara utuh.
b) Tabungan Wadi’ah ( saving deposit ),  menggunakan  prinsip wadi’ah  yad  dhamanah dan mudharabah mutlaqah Tabungan  adalah  simpanan pihak  ketiga  dalam  bentuk rupiah  maupun  valuta  asing pada  bank  yang  hanya  dapat ditarik menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Dalam produk ini menggunakan  akad wadia’ah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah. (investasi  tidak  terikat)  adalah akad  investasi  dimana  pihak shahibul maal tidak memberikan batasan dan syarat-syarat  tertentu  kepada mudharib dalam menginventasikan dananya c) Simpanan  Berjangka  (Deposito iB)
Deposito  berjangka  adalah  simpanan pihak  ketiga  dalam  rupiah  maupun valuta  asing,  yang  diterbitkan  atas nama  nasabah  kepada  bank  dan penarikannya  hanya  dapat  dilakukan pada waktu tertentu menurut
perjanjian  antara  penyimpan  dengan bank yang bersangkutan.
2) Dana Pinjaman (Dana Pihak Kedua)
Dana  pihak  kedua  atau  pinjaman merupakanpendanaan yang sumbernya berasal dari pihak yang memberikan  pinjaman  kepada bank.  Dana  pinjaman  ini  dapat diterima dari:
a) Pinjaman Bank Indonesia, merupakan pinjaman yang diperoleh  karena  bank  tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi  kewajiban  jangka pendeknya  dan  atau  pinjaman karena  bank  ditunjuk  sebagai penyalur atau penerus pinjaman bantuan luar negeri.
b) Pinjaman dari bank lain di dalam negeri atau pinjaman antar bank ( interbank call money ). Pinjaman ini  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  menutup  kewajiban kliring  untuk  memenuhi  saldo Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  di Bank  Indonesia.  Jangka  waktu pinjaman  relatif  sangat  singkat ( overnight  call  money )  dengan menggunakan instrumen sertifikat  deposito,  promes,  dan Surat  Berharga  Pasar  Uang (SBPU).
c) Repurchase  Agreement ,  atau disebut  dengan  “Rips”  atau “Ripos”  adalah  penjualan  surat berharga  sesuai  dengan  waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan dimuka.
d) Pinjaman  dari  bank  (antarbank) dan  atau  lembaga  keuangan  di luar negeri, yaitu pinjaman yang lazimnya  berbentuk  pinjaman jangka  menengah  dan  panjang, off  shore  loan dan  pinjaman  ini sebelumnya  harus  mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. e) Pinjaman dari Lembaga Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB),
pinjaman  ini  lazimnya  berupa surat  berharga  yang  dapat diperjual belikan seperti sertifikat  bank  dan  atau deposit on  call dengan  jangka  waktu pendek dan dapat di perpanjang. f) Obligasi  ( bonds )  dan  saham, bank-bank dapat memperoleh dana  melalui  pasar  modal dengan cara emisi, baik dalam bentuk obligasi maupun
saham.
3) Dana  Sendiri  (Dana  Pihak Kesatu)
Dana  sendiri  atau  dana  pihak kesatu  merupakan  dana  yang berasal  dari  pemegang  saham atau  pemilik.  Pada  dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk  meningkatkan  jumlah dana  sendiri,  selain  untuk memenuhi  kewajiban  dalam menyediakan  modal  minimum juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.  Yang  termasuk  dana pihak kesatu:
a) Setoran modal dari pemegang saham.
b) Cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan-cadangan laba tahun  lalu  yang  tidak  dibagi kepada para pemegang sahamnya. c) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang  belum  dibagikan pada tahun yang bersangkutan  sehingga  dapat dimanfaatkan  sebagai  modal untuk sementara waktu.
Apabila  bank  sudah  tidak  dapat mengelola  likuiditasnya,  maka  bank tersebut  dapat  mengakses  ke  pasar sekunder  seperti  ke  pasar  uang  antar bank  syariah  (PUAS).  PUAS  dapat menjadi tempat bagi lembaga keuangan  syariah  untuk  mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek.
Dalam  memitigasi  terjadinya
risiko likuiditas, bank perlu melakukan  perhitungan  terhadap kesenjangan antara struktur dana dan struktur pinjaman berdasarkan periode  jatuh  tempo.  Dalam  upaya menjaga  likuiditasnya  agar  selalu terjaga, perbankan juga memiliki Asset and  Liability  Committee (ALCO)  yang senantiasa  melakukan  pemantauan terhadap  kondisi  makro  ekonomi  dan moneter  serta  melakukan  evaluasi terhadap  kondisi  suatu  bank  yakni melihat  manajemen  likuiditas, gap ,
valuta asing, investasi dan pendapatan.
d. Risiko Hukum ( Legal Risk )
Risiko  Hukum  yang  akan  dihadapi pada  penerapan Profit  Equalization Reserve (PER) adalah ketidakpatuhan para pihak terhadap aturan,  fatwa  dan  kesepakatan, sehingga  menimbulkan  gugatan.
Penerapan Profit Equalization
Reserve (PER)  dapat  diterapkan apabila sudah ada aturan atau fatwa DSN  MUI  yang  membolehkan pencadangan return  mudharabah pada  bank  syariah,  sehingga  tidak melanggar  peraturan  atau  hukum yang  berlaku.  Risiko  hukum  dapat terjadi  karena  kelemahan  perikatan, gugatan hukum dan ketiadaan untuk mengukur  dampak  dari  adanya perubahan peraturan.
Berdasarkan  analisis  peneliti, Profit Equalization  Reserve (PER)    dapat diterapkan  oleh  perbankan  syariah karena  sudah  ada  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Nomor  87/DSN-
MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan ( income smooting )  dana  pihak  ketiga,  yaitu “metode  pemerataan  penghasilan dengan  membentuk  dana  cadangan adalah pengaturan distribusi keuntungan  dari  waktu  ke  waktu atas  bagi  hasil  antara  Lembaga Keuangan  Syariah  dan  nasabah penyimpan  dana  dengan  cara
membentuk  cadangan  perataan  atau penghasilan  ( Profit  Equalization Reserve/ PER)”.  Firman  Allah  SWT dalam QS. Al-Ma’idah ayat 1:
                                                     Artinya : “hai orang yang berimantunaikanlah  akad-akad  itu” (QS. Al-Ma’idah :1) Sebagai  makhluk  sosial,  manusia tidak  lepas  dari  kegiatan  interaksi dengan  makhluk  lain  dalam  rangka untuk  memenuhi  kebutuhannya. Hubungan  antara  satu  manusia dengan  manusia  yang  lainnya  harus ada  aturan  yang  menjelaskan  hak dan  kewajiban  keduanya  atas  dasar kesempatan  yang  biasa  disebut dengan  akad,  Islam  sebagai  agama yang  komprehensif  memberikan aturan  yang  jelas  dan  jalan  akad untuk  dapat  diimplementasikan dalam  kehidupan.  Rasulullah  SAW bersabda:
َّلَحَأ  ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َيِْمِلْسُمْلا َْيَْ ب ٌزِئاَج ُحْلُّصلا َّلَحَأْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًطْرَش َّلاِإْمِهِطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَواًماَرَح اًماَرَح . }يذمترلا هاور{ Artinya : Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat). Boleh  dilakukan  oleh  kaum  muslimin kecuali  shulh  yang  mengharamkan yang  haram  dan  menghalalkan  yang haram;  dan  kaum  muslimin  yang terikat  dengan  syarat-syarat  mereka kecuali  syarat  yang  mengharamkan yang  halal  atau  menghalakan  yang haram. (HR. Tirmidzi). Makna  dari  diberlakukannya hukum  atau  fatwa  DSN  MUI mengenai  perbankan  syariah,  yakni agar  tidak  terjadi  kekeliruan  atau pengalihan  hak  dengan  cara  yang bathil,  sehingga  dapat  menjauhkan rahmat  dan  berkah  dari  Allah  SWT dan  tidak  mengakibatkan  reputasi bank  menjadi  buruk  serta  tidak terjadi gugatan dari nasabah. Gugatan  dari  nasabah  dapat  terjadi karena  pihak  bank  lalai  atau  alpa melaksanakan  tugas  sebagaimana
yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah  pihak.  Gugatan  dari  nasabah dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi bank,  apabila  gugatan  tersebut dimenangkan oleh nasabah. Kerugian  yang  dialami  oleh  bank dapat berupa materi dan non materi yakni dapat mengganggu operasional serta  likuiditas  bank  dan  dapat mengakibatkan  reputasi  atau  citra yang  buruk  bank  tersebut  dimata masyarakat.
e. Risiko Reputasi ( Reputation Risk )
Menurut  penuturan  dari supervisor pembiayaan  BNI  Syariah  bahwa Profit  Equalization  Reserve (PER) dapat  diterapkan  apabila  sudah  ada persetujuan  dari  deposan,  sehingga tidak  mengakibatkan  citra  yang buruk terhadap bank syariah tersebut.
Analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan  pernyataan  dari  pihak responden  mengenai  risiko  reputasi bank syariah dirasa sudah tepat. Penilaian terhadap risiko reputasi atas diterapkannya Profit
Equalization  Reserve (PER)  dapat dilihat  dari  beberapa  indikator diantaranya:
1) Pengaruh  reputasi  dari  pemilik bank  dan  perusahaan  terkait, parameter pelanggaran etika bisnis,  kompleksitas  produk  dan kerjasama bisnis, kualitas pemberitaan terhadap suatu bank, dan pengaduan nasabah. Reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh terhadap reputasi suatu bank.  Hal  ini  dapat  diukur  dari dua kriteria turunan yakni kriteria kredibilitas pemilik dan perusahaan  terkait  serta  kriteria kejadian  reputasi  pada  pemilik dan perusahaan terkait. Pengaruh pemilik  dan  perusahaan  terkait umumnya  sangat  kuat  terjadi pada  bank  swasta,  atau  dimiliki oleh  perorangan  ataupun  asing.
Perbankan  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Pusat  (BUMN)  dan
Pemerintah Daerah (BUMD) jarang sekali reputasinya tercoreng  apabila  ada  kejadian negatif yang menyebabkan reputasi pemilik menurun.
2) Pelanggaran  etika  bisnis  yang dapat  dilihat  dari  berbagai kriteria  diantaranya  transparansi informasi  keuangan,  kebijakan sumber  daya  bank,  pemasaran produk  dan  jasa,  penggunaan  hak atas  kekayaan  intelektual,  dan kerjasama bisnis dengan
stakeholders lainnya.
3) Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis yang terdiri dari berbagai  kriteria  yakni  jumlah dan  tingkat  penggunaan  nasabah atas  produk  bank  yang  kompleks serta  jumlah  dan  materialitas kerjasama  bank  dengan  mitra bisnis.
4) Frekuensi, materialitas dan eksposur  pemberitaan  negatif bank.  Hal  ini  menjadi  salah  satu parameter  yang  paling  krusial dalam  melakukan  pengendalian risiko  reputasi.  Pemberitaan  di media massa harus dapat ditangani  dengan  cepat  apabila terdapat pemberitaan- pemberitaan  negatif  yang  belum tentu benar namun sudah beredar luas  di  masyarakat  dan  diketahui oleh nasabah.
5) Pengaduan nasabah yang menunjukkan besar atau rendahnya serta materialitas pengaduan  nasabah.  Pengaduan nasabah  hendaknya  jangan  selalu dipandang  sebagai  risiko,  tetapi sebagai data base, sumber masukan yang berharga, sehingga pengaduan tersebut dapat diperbaiki dalam rangka meningkatkan  pelayanan  kepada nasabah atau masyarakat.
Dalam
rangka menentukan kriteria transparansi informasi keuangan  bank  telah  ditetapkan dalam  peraturan  Bank  Indonesia. Peraturan  tersebut  terkait  dengan transparansi  kondisi  keuangan  dan non  keuangan  kepada  pemangku kepentingan ( stakeholders ) dan disampaikan  kepada  pihak-pihak terkait.  Peraturan  tersebutBank Indoesia  tersebut  adalah  Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/ PBI/2005.Peraturan  Bank  Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi  Kondisi  Keuangan
Bank,  serta  Surat  Edaran  Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember  2001.  Surat  Edaran  Bank Indonesia No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan
Keuangan  Publikasi  Triwulanan  dan Bulanan  Bank  Umum  serta  Laporan tertentu  yang  disampaikan  kepada Bank Indonesia.
Banyak  hal  yang  bisa  mendorong meningkatnya risiko reputasi.Namun ada beberapa cara untuk mengatasinya  dengan  mengurai parameter-parameter untuk mengukur risiko reputasi tersebut.Untuk  parameter  reputasi pemilik bank dan perusahaan terkait diharapkan
agar selalu berkoordinasi dengan holding dalam membangun keselarasan berkomunikasi ataupun dalam upaya menjaga  risiko  reputasi.  Begitu  juga sebaliknya  apabila  suatu  bank mendapatkan  reputasi  yang  negatif yang  sekiranya  akan  berpengaruh terhadap reputasi holdingnya, diharapkan agar segera
berkoordinasi dengan holding group . Dalam  upaya  untuk  mengantisipasi parameter  frekuensi,  materialitas dan  eksposur  pemberitaan  negatif bank,  bank  perlu  meningkatkan aktivitas media relationnya agar bisa memonitor apabila ada pemberitaan negatif. Perlu juga dianalis
sebelumnya, faktor-faktor atau kejadian  apa  saja  yang  dapat menarik  perhatian  media  atau memiliki newsvalue dan  juga  perlu diperhatikan faktor-faktor atau kejadian  apa  saja  yang  dapat menimbulkan  pemberitaan  negatif bagi  bank.  Dalam  mengantisipasi pengaduan  nasabah,  hampir  setiap bank memiliki CallCenter atau media komunikasi lain yang dapat dipergunakan  untuk  menampung pengaduan  nasabah.  Bahkan  ada bank-bank  yang  mulai  beralih  ke media  sosial  untuk  menampung pengaduan  nasabah.Ada  beberapa sudut pandang dalam melihat jumlah dan materialitas pengaduan nasabah. Jumlah  pengaduan  nasabah  yang semakin  meningkat  tidak  selalu dipandang  sebagai  menurunnya kualitas pelayanan, namun dicermati terlebih dahulu apabila bank tersebut  mengalami  pertumbuhan jumlah nasabah yang signifikan, bisa jadi  hal  itu  yang  menyebabkan bertambahnya  jumlah  pengaduan nasabah.  Yang  paling  terpenting bukanlah jumlah pengaduan nasabahnya,  namun  seberapa  besar tingkat penyelesaian terhadap pengaduan nasabah tersebut. Secara  umum  risiko  reputasi  ini bukan  merupakan  risiko  yang dikelola  secara  terpisah  dari  risiko- risiko  lainnya,  khususnya  bagi  bank yang  memiliki  kompleksitas  usaha yang  tinggi,  akan  tetapi  pengelolaan setiap  aktivitas  fungsional  bank sedapat  mungkin  dapat  terintegrasi ke  dalam  suatu  sistem  dan  proses manajemen  risiko  yang  akurat  dan komprehensif.
f. Risiko Strategik ( Strategic Risk ) Dengan penerapan
Profit Equalization  Reserve (PER)  yakni dengan mencadangkan returnmudharabah untuk dialokasikan  porsi mudharib apabila mengalami  penurunan return dalam
usaha sehingga return deposan dapat stabil. Akan tetapi dengan diterapkannya Profit  Equalization Reserve (PER),  maka  akan  mengubah aturan  yang  telah  diterapkan  oleh bank syariah.
Menurut  analisis  peneliti,  pendapat tersebut  kurang  tepat  karena  bank syariah  harus  selalu    siap  dalam pengambilan  keputusan  dan  bank syariah harus cepat dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal  sehingga  dapat  bersaing dengan  bank  syariah  yang  lain khususnya dengan bank konvensional.  Perubahan-perubahan kondisi  eksternal  suatu  bank  dapat berupa strategi bank dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediary dan melaksanakan perubahan perundang-undangan  dan  ketentuan lain  yang  berlaku.  Bank  syariah dalam melakukan pembiayaan melalui akad
mudharabah seharusnya dapat menerapkan ProfitEqualizationReserve (PER) sehingga  strategi  bank  dalam menjalankan tugasnya dapat tercapai.  Berbagai  perubahan  akan mempengaruhi perilaku para pemangku  bank,  seperti  deposan yang  apabila return  mudharabah yang diterima mengalami penurunan,  deposan  tersebut  dapat menjadi  deposan  pasif  dan  bahkan memindahkan dananya kepada lembaga keuangan lain yang memberikan  keuntungan  yang  lebih besar. Dengan penerapan Profit Equalization Reserve (PER) diharapkan  nasabah  dapat  loyal terhadap  bank  syariah,  karena dengan keuntungan yang stabil maka nasabah  akan  merasa  aman  untuk menyimpan
dananya pada perbankan syariah. Loyalitas
nasabah  akan  menjadi  kunci  sukses, tidak  hanya  untuk  jangka  pendek,
dapat  bersaing  yang  berkelanjutan. Loyalitas  nasabah  dapat  dijadikan sebuah  acuan  prestasi  yang  sesuai dengan visi misi bank syariah.
g. Risiko Kepatuhan ( Compliance Risk ) BNI  syariah  dapat  menerapkan ProfitEqualizationReserve (PER) apabila  sudah  ada  perundang- undangan  dan  fatwa  DSN  MUI  yang memperbolehkan  diaplikasikannya ProfitEqualizationReserve (PER)dalam  usaha  bank  sebagai lembaga intermediary . Berdasarkan analisis peneliti, bahwa peneliti  setuju  dengan  pernyataan informan,  karena  dengan  adanya peraturan  yang  memperbolehkan pencadangan return mudharabah maka  bank  syariah  tersebut  sudah menjalankan  aktivitas  usahanya sesuai  dengan  ketentuan  syariat Islam melalui fatwa DSN MUI. Risiko  kepatuhan  akan  terjadi apabila  bank  tidak  mematuhi  atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan  lainnya  yang  berlaku, dalam hal ini adalah fatwa DSN MUI. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi  berdasarkan  kemampuan bank  untuk  memenuhi  seluruh peraturan  pada  waktu  yang  lampau atau yang akan datang. Risiko kepatuhan diukur berdasarkan  sejumlah  parameter, yakni :
1) Jenis dari signifikansi pelanggaran yang dilakukan.
2) Frekuensi pelanggaran yang dilakukan.
3) Perilaku yang mendasari pelanggaran
4) Pelanggaran  terhadap  ketentuan atas transaksi keuangan.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan beberapa kesimpulan dan implikasi sebagai berikut :
1. Profit  Equalization  Reserve (PER)  pada perbankan  syariah  dapat  diterapkan selama  tidak  bertentangan  dengan  Al- quran  dan  hadits. Profit  Equalization Reserve (PER) diterapkan untuk kemaslahatan  umat,  bank  syariah diharuskan untuk memperoleh
persetujuan  dari  pemilik  rekening investasi terlebih dahulu untuk menerapkan Profit  Equalization  Reserve (PER),  karena  pemegang  rekening investasi tidak mendapatkan return yang penuh  untuk  dicadangkan,  ini  berarti mengurangi  hak  nasabah  dan  perbuatan tersebut dilarang syariat Islam.
2. Risiko  yang  mungkin  terjadi  pada penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER)  Perbankan  Syariah  yaitu  risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional,  risiko  likuiditas,  risiko reputasi,  risiko  hukum,  risiko  strategik dan risiko kepatuhan.
3. Dalam  penerapan Profit  Equalization Reserve (PER),  risiko  yang  timbul dominan  adalah,  risiko  pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas dan risiko hukum.
1. Diperlukan  penelitian  yang  lebih mendalam  mengenai  risiko  yang mungkin  terjadi  pada  penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER) perbankan syariah.
2. Diperlukannya sosialisasi kepada seluruh organisasi Bank Syariah untuk penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER), karena dalam praktiknya pengetahuan mengenai Profit Equalization  Reserve (PER)  masih kurang.
3. Bank syariah diharapkan dapat menerapkan Profit  Equalization Reserve (PER)  karena  telah  terdapat  fatwa mengenai  penerapan Profit  Equalization Reserve (PER) tersebut.
4. Bank syariah dapat memitigasi pemindahan dana oleh nasabah denganenerapan Profit Equalization
Reserve (PER)  sehingga  tujuan  bank syariah  dapat  tercapai  sebagai  lembaga intermediary .

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik.
Jakarta: PT. Gema Insani Press.
Arifin, Zainul. 2006. Dasar-Dasar Manajemen  Bank  Syariah. Jakarta:
Pustaka Alvabet
Archer,  Rifaat  dan  Sundararajan.  2008. Apakah  Profit  Sharing  Invesment
Account (PSIA) Deposit atau
Investasi?  Implikasi  Pengawasan  dan Kecukupan  Modala  dari  di  Islamic Finance. Studi  disiapkan  untuk
Islamic  Financial  Services  Board (IFSB).
Badan  Sertifikasi  Manajemen  Risiko.  2007.
Indonesia  Certificate  In  Banking  Risk And Regulation . Jakarta.
Chapra, Umer. 2008. Regulasi & Pengawasan Bank Syariah . Jakarta: Bumi Aksara. Dendawijaya,  Lukman.  2001. Manajemen Perbankan . Jakarta: Ghalian Indonesia.
Hakim,  Cecep  Maskanul.  2011. Belajar Mudah  Ekonomi  Islam .  Banten: Shuhuf Media Insani.
Hassan,  A.  2006. Tarjamah  Bulugul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani . Bandung: CV
Penerbit Diponegoro.
Kasmir.  2014. Dasar-dasar  Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mubarok,  Jaih.  2013. Hukum  Ekonomi Syariah Akad Mudharabah . Bandung:
Fokusmedia.
Muhammad.  2002. Manajemen  Bank Syariah . Yogyakarta:UUP AMP YKPN. Muhammad.  2008. Manajemen  Pembiayaan Mudharabah  di  Bank  Syariah: Strategi  Memaksimalkan  Return  dan Meminimalkan  Risiko  Pembiayaan  di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency . Jakarta: PT. Rajawali. Rivai,  Veithzal  dan  Idroes.  2007. Bank  and Financial  Institution  Management .
Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
Rivai  dan  Veithzal.  2008. Islamic  Financial Management .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Roseeha,  Dewi.  2010. Sukses  Menulis Proposal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi . Keen Books.
Saeed, Abdullah. 1996. Islamic Banking and Interest,  A  Study  of  Prohibition  of
Riba and Its Contemporary Interpretation. Leidan,  New  York, Koln: EJ. Brill. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif  &  Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sundararajan.  2005. “Pengukuran  Risiko, dan  Pengungkapan  Keuangan  Islam dan  Implikasi  Bagi  Hasil  Account Investasi.”
Makalah yang dipresentasikan di Konferensi Internasional Keenam tentang Ekonomi  Islam,  Perbankan  dan
Keuangan,  November  22-24,  2005. Jakarta-Indonesia.