## PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN NELAYAN BURUH DI DAERAH KEPULAUAN KOTA TERNATE
Anshar 1 , Faisal 2 , Sophian Yahya Selajar 3, Abdul Ismail 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Khairun anshar@unkhair.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  permasalahan  pemenuhan  hak  atas  pangan  bagi  nelayan  buruh  yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari aspek ekonomi. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untuk memastikan setiap kelompok  masyarakat termasuk para rumah  tangga  nelayan  buruh  dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  pangan.  Obyek  penelitian  difokuskan  pada kelompok  nelayan  buruh  berada  di  daerah  kepulauan  Kota  Ternate  sebagai  representasi  kelompok  masyarakat perkotaan yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi  lapangan  maupun  studi  kepustakaan  dengan  teknik  analisis  deskripsi  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh sangat ditentukan dari beberapa indikator  ketahanan  pangan  yang  selanjutnya  dari  indikator  tersebut  negara/pemerintah  dapat  menyusun sejumlah kebijakan yang dapat mendukung program pemenuhan hak atas pangan para nelayan buruh.

## Kata Kunci: Hak; Pangan; Nelayan Buruh

## Abstract
This  paper  examines  the  problem  of  fulfilling  the  right  to  food  for  labor  fishermen  who  are  classified  as  a vulnerable group from an economic aspect. The right to food is a basic right which  is the responsibility of the state/government  to  ensure  that  every  group of  society,  including  labor  fishermen  households,  can  fulfill  their need for food. The research object is focused on labor  fishermen groups in the island area of  Ternate City as a representation of urban community groups who are still classified as food insecure. The research was conducted using  empirical  legal  research  type  by  collecting  primary  and  secondary  data  with  data  collection  techniques both in field studies and literature studies with qualitative descriptive analysis techniques. The results show that the fulfillment of the right to food for labor fishermen groups is very much determined by several indicators of food  security,  then  from  these  indicators  the  state/government  can  formulate  a  number  of  policies  that  can support the program to fulfill the right to food of labor fishermen.

## Keywords: Right; Food; Labor Fishermen

## PENDAHULUAN
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  utama  bagi  manusia  yang  harus  dipenuhi  setiap saat.  Pemenuhan  pangan  merupakan  hak  bagi  setiap  individu  di  setiap  negara.  Sejak  awal kemerdekaan, Indonesia sebagai suatu negara menunjukkan komitmennya bahwa pemenuhan pangan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  setiap  penduduk  Indonesia,  sebagai  penjabaran Pasal 34 dan Pasal 27 Ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa  negara  berkewajiban  di  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  (termasuk  pangan)  bagi setiap  warganya.  Memperkokoh  UUD  1945  tersebut,  UndangUndang  Pangan  Nomor  18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama  dan  pemenuhannya  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  dalam konstitusi  sebagai  komponen  dasar  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Menyadari  pentingnya  ketahanan  pangan  dan  sebagai  pelaksanaan  dari  undang-
undang  pangan  tersebut  di  atas,  pemerintah  kemudian  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Hak  atas  pangan  yang  cukup  dibangun  dari  konsep  ketahanan  pangan.  Fokus  pada pembangunan  ketahanan  pangan  lebih  diarahkan  pada  pencapaian  pemenuhan  hak  atas pangan  pada  beberapa  kelompok  masyarakat  rentan  seperti  kelompok  nelayan  buruh. Komponen  dari  hak  atas  pangan  yang  cukup  pada  dasarnya  sama  dengan  ketahanan  pangan yang  didefinisikan  oleh Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United  Nations (FAO), yaitu  memiliki  tiga  pilar:  ketersediaan  pangan,  akses  pangan,  dan  kecukupan  pangan. Komponen-komponen  tersebut  merupakan  aspek  penting  dalam  memantau  dan  menilai sejauhmana negara merealisasikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi bagi setiap warganya, khususnya kelompok masyarakat rentan seperti nelayan buruh di daerah-daerah kepulauan. 1 Masyarakat  pesisir  di  daerah  kepulauan  Kota  Ternate  sebagian  besar  bermata pencaharian  utama  sebagai  nelayan  dan  lebih  berorientasi  pada  tiga  jenis  target  tangkapan yakni  ikan  teri,  ikan  tuna  dan  ikan  cakalang.  Operasi  penangkapan  menggunakan  alat-alat tradisional.  Pendapatan  yang  diperoleh  oleh  nelayan  buruh  umumnya  tergantung  pola  bagi hasil  dan  hasil  tangkapan  yang  mereka  peroleh  dalam  setiap  trip  penangkapan.  Perilaku ekonomi  pada  rumah  tangga  nelayan  meliputi,  kegiatan  berproduksi,  curahan  kerja, pendapatan dan pengeluaran (konsumsi). Pola bagi hasil dan rendahnya produktivitas nelayan buruh  mengakibatkan  pendapatan  dari  sektor  perikanan  rendah.  Tak  heran  jika  seringkali rumah tangga nelayan buruh mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, baik pangan maupun non pangan. 2
Dari fenomena ketersediaan dan tingkat kebutuhan pangan rumah tangga nelayan buruh di  atas,  maka  dibutuhkan  langkah-langkah  strategis  dalam  rangka  pemenuhan  hak  atas kecukupan pangan  yang layak oleh pemerintah daerah Kota Ternate sebagaimana yang juga menjadi  amanat  urusan  pemerintahan  di  bidang  pangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Disebutkan  bahwa  pemerintah  daerah provinsi  haruslah  dapat  menyediakan  dan  menyalurkan  pangan  pokok  atau  pangan  lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengelola  cadangan  pangan  provinsi  dan  menjaga  keseimbangan  cadangan  pangan kabupaten/kota,  menentukan  harga  minimum  daerah  untuk  pangan  lokal  yang  tidak ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  menyusun  peta  kerentanan  dan  ketahanan  pangan kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengacu  pada  tipe  penelitian  hukum  empiris  melalui  pendekatan social legal  research. Karakteristik  penelitian  sosial  tentang  hukum  menitikberatkan  pada  perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan berjalan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum  yang  berlaku. 3 Pendekatan  penelitian  hukum  empiris  pun  berusaha  untuk
1 http://www.fao.org/about/en/ diakses pada tanggal 22 Februari 2020.
2 Fajria Dewi Salim &  Darmawaty, 2016, “Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Desa  Bajo  Sangkuang  Kabupaten  Halmahera  Selatan”, Jurnal  Sosek  KP ,  Volume  11  Nomor  1,  Juni  2016, Jakarta: Balibang KKP, hlm. 121-132.
3 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2013), h.128.
mengembangkan  pengetahuan  yang  berakar  dengan  mengkomparatifkan  studi  hukum  dan masyarakat. 4
Data  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi  dan  wawancara.  Informan  dalam penelitian ini adalah  narasumber dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dan kelompok  nelayan  buruh  yang  berdomisili  di  daerah  kepulauan  Kota  Ternate.  Analisis  data secara  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  juga  terdiri  dari  perundang- undangan,  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  antara  lain:  buku-buku  hukum, jurnal-jurnal  hukum,  dan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan  permasalahan dalam penelitian ini.
Analisis terhadap bahan hukum dilakukan penulis dengan cara menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai pemenuhan  hak  atas  pangan  sehingga  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  akan ditemukan  beberapa  spesifikasi  peraturan  perundang-undangan  yang  menunjang  analisis pembahasan dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Kesejahtaraan Nelayan Buruh
Nelayan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  kelompok  masyarakat  yang  kehidupannya tergantung  langsung  pada  hasil  laut,  baik  itu  dengan  cara  melakukan  penangkapan  ataupun budi daya. Orang yang berprofesi sebagai nelayan pada umumnya menetap dan bermukim di pinggiran  pantai  atau  daerah  kepulauan,  sebuah  lingkungan  pemukiman  yang  dekat  dengan lokasi  mata  pencahariannya.  Profesi  nelayan  pun  dapat  dibagi  ke  beberapa  ragam  kelompok yang  dapat  dibedakan  dari  segi  pemilikan  alat  tangkap  mereka.  Secara  umum  kelompok nelayan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan  buruh.  Nelayan  perorangan  adalah  nelayan  yang  memiliki  peralatan  tangkap  sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan pihak lain. Kemudian nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh pihak lain. Lalu sebaliknya yang dimaksud dengan nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain  atau  dapat  disebut  nelayan  yang  dipekerjakan  oleh  nelayan  juragan.  Tentunya  dari  tiga kelompok  tersebut,  nelayan  buruh  tergolong  sebagai  kelompok  nelayan  yang  paling  rentan mengalami  permasalahan  ekonomi  dan  lekat  dengan  status  kelompok  miskin.  Hal  ini dipengaruhi  karena  pendapatan  dari  seorang  nelayan  buruh  sangat  tergantung  dari  pola  bagi hasil dan hasil penangkapan yang mereka peroleh dari melaut.
Berdasarkan  penjelasan  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kota  Ternate  bahwa terdapat  ratusan  nelayan  buruh  yang  terancam  menjadi  penganggur  diakibatkan  menipisnya hasil tangkapan ikan laut. Selain karena memang kelompok nelayan ini tidak memiliki kapal dan  alat  tangkap  sendiri,  hal  tersebut  juga  disebabkan  karena  nelayan  juragan  yang mempekerjakan nelayan buruh menganggap bahwa biaya operasional yang dikeluarkan tidak seimbang  dengan  hasil  tangkapan  dari  si  nelayan  buruh.  Kondisi  seperti  ini  mengakibatkan kelompok  nelayan  buruh  rentan  dengan  status  kemiskinan  yang  berpengaruh  pada  kondisi kesejahteraan  rumah  tangga  nelayan  buruh  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya. Menurut penjelasan salah satu nelayan buruh, tak jarang ia juga dengan sengaja mengeluarkan
4 Achmad  Ali  &  Wiwie  Heryani,  Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum,  Cetakan  ke-1,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.29.
biaya operasional yang didapatkan dengan cara berhutang, asalkan alat tangkap yang dimiliki si nelayan juragan dapat digunakan dan kemudian mereka berbagi hasil dari hasil tangkapan. Namun  dengan  pola  seperti  ini,  nelayan  buruh  tak  jarang  mendapati  permasalahan.  Ketika hasil  tangkapan  nelayan  buruh  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  harapkan  disebabkan  karena faktor alam dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan dari hasil tangkapan ikan para nelayan buruh.
Pendapatan  dari  hasil  tangkapan  ikan  nelayan  buruh  ditentukan  dari  pola  bagi  hasil. Dari penjelasan nelayan buruh ditemukan fakta bahwa sistem pembagian umumnya dilakukan dengan  pola  setelah  semua  biaya  operasional  dikeluarkan  lalu  hasil  tangkapan  ikan  dibagi antara  nelayan  juragan  dengan  nelayan  buruh.  Bila  hasilnya  dinilai  sedikit  maka pembagian utama  diberikan  ke  nelayan  buruh.  Untuk  upah  bagi  nelayan  buruh,  satu  keranjang  dibagi sesuai  jumlah  personil  nelayan  buruh  yang  pergi  melaut.  Biasanya  tambahan  pendapatan nelayan  buruh  didapatkan  dari  hasil  tangkapan  yang  dipancing  sendiri  dan  tidak  didapatkan dari alat tangkap nelayan juragan seperti jaring.
Berbagai  kajian  menunjukkan  bahwa  kondisi  kesejahteraan  para  nelayan  kecil  seperti nelayan  buruh  sering  mengalami  permasalahan  dalam  bertahan  untuk  hidup.  Nelayan  kecil yang  biasanya  bermukim  dari  daerah  kepulauan  tergolong  kelompok  masyarakat  yang memiliki  nilai  ekonomi  kecil.  Suatu  kajian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  kelompok nelayan kecil seperti nelayan buruh hanya berkisar 0,33% dari total kegiatan sumberdaya laut dan daerah pantai. Hasil kajian lain juga menunjukkan bahwa kebanyakan kondisi masyarakat pesisir  seperti  nelayan  buruh  keadaanya  sangat  memprihatinkan  dalam  segala  aspek kehidupan karena adanya hambatan seperti sikap mental,  kebiasaan yang kurang mendukung pembaharuan,  perkembangan  yang  lamban  dan  terisolasi.  Meskipun  beberapa  upaya  telah dilakukan tetapi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan terutama nelayan buruh tidak banyak  mengalami  perubahan.  Persoalan  sosial  ekonomi,  keterbelakangan,  ketidaktahuan terhadap  keterampilan  tertentu  tampaknya  berpengaruh  secara  signifikan  bagi  kelompok masyarakat  nelayan  buruh. 5 Kondisi  ini  pula  yang  dialami  bagi  sebagian  besar  kelompok nelayan buruh di daerah kepulauan Kota Ternate.

## 2. Pemenuhan Hak Pangan Nelayan Buruh
Kondisi  kesejahteraan  kelompok  nelayan  buruh  seperti  yang  dipaparkan  sebelumnya, sangat  mempengaruhi  segala  bentuk  aspek  pemenuhan  hidup  mereka,  termasuk  pemenuhan akan  kebutuhan  pangan.  Akses  pangan  yang  memadai  hanya  dapat  terjadi  apabila  rumah tangga  nelayan  buruh  memiliki  pendapatan  yang  cukup  atau  memiliki  daya  beli  yang menjangkau, namun pendapatan rumah tangga yang stagnan, sementara tingkat harga pangan naik maka daya beli rumah tangga menjadi berkurang sehingga akses rumah tangga terhadap pangan  menurun.  Selain  hal  itu,  banyak  faktor  yang  juga  berpengaruh  pada  ketersediaan pangan rumah tangga, utamanya dipengaruhi oleh preferensi yakni struktur demografi rumah tangga  (jumlah  anak  dan  orang  tua),  tingkat  pendidikan  anggota  rumah  tangga,  dan  lokasi (perbedaan diantara wilayah kota atau desa).
5 Akmal,  “Pemenuhan  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya  (EKOSOB)  Bagi  Masyarakat  Nelayan  di  Kota Padang”,
Pendapatan  rumah  tangga  dan  jenis  makanan  yang  tersedia  dapat  bervariasi  di  setiap masanya. Oleh karena itu, ketahanan pangan bagi rumah tangga nelayan buruh menjadi sulit terjadi,  bila  aksesnya  terhadap  pangan  ( access  to  food) bagi  nelayan  tersebut  dalam  kondisi yang  rendah,  khususnya  dari  sisi  akses  ekonomi  seperti  pendapatan,  kesempatan  kerja,  dan harga  pangan.  Bahkan  sangat  dimungkinkan,  nelayan  buruh  juga  tidak  hanya  lemah  pada akses  pangan,  tetapi  ketidakpastian  dalam  kecukupan  pangan (food  sufficient) dan  jaminan pangan (food security) serta keberlanjutan pangan (food sustainability).
UUD  1945  Pasal  28I  ayat  (4)  telah  mengamanatkan,  “ perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab negara,  terutama pemerintah”. Dalam  konteks  hak  atas  pangan,  negara  dibebani  kewajiban  untuk memenuhinya  sebagaimana  hak  asasi  manusia  lainnya.  Negara  dibebani  kewajiban  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi  yang terjangkau dan memadai. Oleh karena  itu,  pengabaian  terhadap  pangan  dan  gizi  ini  sendirinya  bisa  dianggap  sebagai pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  oleh  negara.  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  memiliki kewajiban HAM dalam hal terpenuhinya hak untuk mendapatkan makanan dan terbebas dari rasa lapar bagi seluruh warga negaranya. Kewajiban negara atas pemenuhan hak atas pangan tersebut  dapat  mencakup  kewajiban  untuk  memfasilitasi  serta  kewajiban  menyediakan. Kewajiban  disini  dimaknai  bahwa  pemerintah  haruslah  dapat  melindungi  setiap  warga negaranya  dengan  cara  mengeluarkan  peraturan-peraturan  atau  instrumen-instrumen  hukum yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak  atas  pangan  warganya  yang  berwawasan  pada kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi dapat diartikan bahwa pemerintah haruslah dapat berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangan, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Dengan kata lain,  pemerintah  haruslah  dapat  memastikan  setiap  individu  yang  berada  di  suatu  wilayah untuk  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  hal  memenuhi  segala  kebutuhan  pangan dengan cara yang layak. 6
Untuk  mengukur  ketahanan  pangan  rumah  tangan  nelayan  buruh  ditetapkanlah  empat komponen  yang  harus  dipenuhi  untuk  mencapai  kondisi  ketahanan  pangan,  yaitu:  1) kecukupan ketersediaan pangan; 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke  musim  atau  dari  tahun  ke  tahun;  3)  Aksesibilitas/  keterjangkauan  terhadap  pangan;  4) Kualitas/  keamanan  pangan. 7 Keempat  komponen  tersebut  digunakan  untuk  mengukur ketahanan  pangan di tingkat rumah tangga. Keempat indikator tersebut merupakan indikator utama  untuk  mendapatkan  indeks  ketahanan  pangan  rumah  tangga  nelayan  buruh  di  Kota Ternate.
Pertama ,  ketersediaan pangan dalam rumah tangga nelayan buruh yang dipakai dalam pengukuran  mengacu  pada  pangan  yang  cukup  dan  tersedia  dalam  jumlah  yang  dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi ketersediaan  pangan  diukur  berdasarkan  jenis  makanan  pokok  yakni  salah  satunya  adalah beras maka digunakan cutting point 240 hari. Penetapan ini didasarkan pada panen padi yang
6 Iin  Karita  Sakharina.  “Hak  Atas  Pangan  di  Masa  Pandemi  Coronavirus  Disease  Covid-19”, Jurnal Legislatif, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020 , hlm. 376.
7 Fajria Dewi Salim & Darmawaty, Op.Cit , hlm. 123-124.
dapat dilakukan selama 3 x dalam 2 tahun (berdasarkan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2004)  dengan  asumsi  sebagai  berikut:  1)  jika  persediaan  pangan  rumah  tangga  ≥  240  hari, berarti  persediaan  pangan  rumah  tangga  dalam  kategori  cukup;  2)  jika  persediaan  pangan rumah tangga antara 1-239 hari, berarti persediaan pangan rumah tangga kategori kurang; dan 3) jika rumah tangga tidak punya persediaan pangan, berarti persediaan pangan rumah tangga kategori tidak cukup.
Kedua ,  stabilitas  ketersediaan  pangan  di  tingkat  rumah  tangga  nelayan  buruh  dapat diukur  berdasarkan  kecukupan  ketersediaan  pangan  dan  frekuensi  makan  anggota  rumah tangga  dalam  sehari.  Kombinasi  antara  keduanya  sebagai  indikator  kecukupan  pangan menghasilkan  indikator  stabilitas  ketersediaan  pangan,  lebih  rinci  adalah  sebagai  berikut:  1) ketersediaan  pangan  rumah  tangga  nelayan  buruh  dikategorikan  stabil  jika  kecukupan ketersediaan  pangan  >  240  hari  dengan  frekuensi  makan  anggota  keluarga  3x  sehari;  2) ketersediaan  pangan  rumah  tangga  nelayan  buruh  dikategorikan  kurang  stabil  jika ketersediaan  pangan  cukup  >  240  hari  namun  frekuensi  makan  hanya  2x  sehari  dan/  atau ketersediaan pangan 1-239 hari dengan frekuensi makan 3x sehari; dan 3) ketersedian pangan rumah  tangga  nelayan  buruh  dikategorikan  tidak  stabil  jika  ketersediaan  pangan  >  240  hari namun  hanya  makan  1x  sehari,  ketersediaan  pangan  1-239  hari  namun  hanya  makan  1-2x sehari atau tidak ada persediaan pangan sama sekali.
Ketiga, aksesibilitas/  keterjangkauan  dalam  mengukur  ketahanan  pangan  di  tingkat rumah  tangga  dilihat  dari  kemudahan  rumah  tangga  memperoleh  pangan  yang  diukur  dari kepemilikan modal dan akses pasar serta cara memperoleh pangan yang dapat dirinci sebagai berikut:  1)  Jika  rumah  tangga  nelayan  buruh  memiliki  modal  dan  kemudahan  dalam  akses pasar sehingga sebagian besar  bahan pangan dapat dibeli maka  rumah tangga nelayan buruh tersebut  dikategorikan  mempunyai  akses  langsung  terhadap  sumberdaya  pangan;  dan  2) Sebaliknya, jika rumah tangga nelayan buruh mempunyai keterbatasan modal dan akses pasar serta  bahan  pangan  diperoleh  dengan  cara  hutang,  pinjam,  atau  hibah  maka  rumah  tangga nelayan buruh tersebut dikategorikan mempunyai akses tidak langsung terhadap sumberdaya pangan.
Berikutnya  yang keempat ,  kualitas  jenis  pangan  yang  dikonsumsi  untuk  memenuhi kebutuhan  gizi.  Ukuran  kualitas  pangan  seperti  ini  sangat  sulit  dilakukan  karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi  yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari ‘ada’ atau ‘tidak’nya bahan makanan yang mengandung protein  hewani  dan/atau  nabati  yang  dikonsumsi  dalam  rumah  tangga.  Karena  itu,  ukuran kualitas  pangan  dilihat  dari  data  pengeluaran  untuk  konsumsi  makanan  (lauk-pauk)  sehari- hari yang mengandung protein hewani dan/ atau nabati. Berdasarkan kriteria ini rumah tangga nelayan  buruh  dapat  diklasifikasikan  dalam  tiga  kategori,  yaitu:  1)  rumah  tangga  dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja; 2) rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein nabati  saja.;  dan  3)  rumah  tangga  dengan  kualitas  pangan  tidak  baik  adalah  rumah  tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein baik hewani maupun nabati. Ukuran  kualitas  pangan  ini  tidak  mempertimbangkan  jenis  makanan  pokok  tertentu.  Alasan
yang  mendasari  adalah  karena  kandungan  energi  dan  karbohidrat  antara  beras,  sagu  dan  ubi kayu yang juga tergolong sebagai makanan pokok di daerah kepulauan Kota Ternate.
Dari  keempat  komponen  indikator  untuk  mengukur  ketahanan  pangan  di  atas, pemerintah dapat menyusun program semisal peta kebijakan ketahanan pangan terkhusus bagi nelayan  buruh  yang  dapat  digolongkan  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  rentan  akan pemenuhan  kebutuhan  pangan.  Pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  di  tingkat  daerah kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  dapat  segera  menyusun  peta  jalan  kebijakan  dalam  hal  menjalankan  kewajiban pemenuhan  hak  atas  pangan  khususnya  bagi  kelompok  nelayan  buruh.  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  telah  mengatur  secara  jelas  dan terperinci mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pangan, baik itu yang menjadi kewenangan  urusan  pada  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/ kota.  Dari  pembagian  urusan  di  bidang  pangan  tersebut,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota dapat  mengambil  peran  dalam  sebagai  berikut:  1)  menyediakan  infrastruktur  dan  seluruh pendukung ketahanan pangan khususnya bagi kelompok nelayan buruh; 2) menyediakan dan menyalurkan  pangan  pokok  atau  pangan  lainnya  sesuai  kebutuhan  setiap  rumah  tangga nelayan  buruh  dalam  rangka  stabilisasi  pasokan  dan  harga  pangan;  3)  menentukan  harga minimum khusus bagi kelompok nelayan buruh agar mudah dijangkau; dan 4) melaksanakan pola  pengawasan  agar  tingkat  kebutuhan  dan  kualitas  pangan  bagi  kelompok  nelayan  buruh dapat terjaga dengan baik.

## KESIMPULAN
Dalam  rangka  pemenuhan  hak  atas  pangan  bagi  kelompok  nelayan  buruh,  pemerintah sebaiknya  menyusun  kebijakan  yang  berorientasi  pada  mekanisme  ketersediaan  dan aksesibilitas  kebutuhan  pangan.  Penyusunan  kebijakan  tersebut  dapat  dimulai  dari  adanya dukungan berupa skim jaminan pengamanan sosial  bagi kelompok masyarakat rumah tangga nelayan  buruh.  Terlebih  dahulu  pemerintah  haruslah  dapat mendata  dengan  baik  dan  cermat setiap kelompok masyarakat yang tergolong sebagai kelompok nelayan buruh agar dukungan jaminan  pengamanan  sosial  dalam  rangka  pemenuhan  hak  atas  pangan  tidak  salah  sasaran. Selain itu, pemerintah pun dapat membantu mengatasi kerawanan pangan bagi rumah tangga nelayan  buruh  dengan  cara  meningkatkan  kemampuan  para  nelayan  buruh  untuk  dapat mandiri yang salah satunya dengan cara membuat program bantuan penyediaan alat tangkap ikan sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Cetakan ke-1,

## Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South
Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.  D.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  Effect  of  the Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of  Theft. International  Journal  of  Criminology  and
Sociology , 10 , 305-312.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.
Akmal, “Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) Bagi Masyarakat Nelayan di  Kota  Padang” https://media.neliti.com/media/publications/243108-pemenuhan-hak- ekonomi-sosial-dan-budaya-b9707833.pdf
Fajria Dewi Salim & Darmawaty, 2016, “Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Buruh  di  Desa  Bajo  Sangkuang  Kabupaten  Halmahera  Selatan”, Jurnal  Sosek  KP , Volume 11 Nomor 1, Juni 2016, Jakarta: Balibang KKP, hlm. 121-132.
Iin  Karita  Sakharina.  “Hak  Atas  Pangan  di  Masa  Pandemi  Coronavirus  Disease  Covid-19”,
Jurnal  Legislatif, Lembaga  Penalaran  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020 , hlm. 367-384.
http://www.fao.org/about/en/ diakses pada tanggal 22 Februari 2020.