INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1822-1828 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana (Studi Kasus Kekeringan Di Desa Ridogalih Kec Cibarusah Kab Bekasi)
Cut Nilawangsa 1 ✉ , Gili Argenti 2 , Rachmat Ramdani 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: cnilawangsa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini mengenai penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ridogalih dan pihak swasta dalam menanggulangi bencana kekeringan untuk meminimalisir kekurangannya air bersih di desa ridogalih. yang kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menanggulangi kekeringan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kolaborasi di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten  Bekasi.  Penelitian  menggunakan  metode  kualittif  dan  pendekatan  studi  kasus  yaitu penentuan partisipan penelitian dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data menggunakan obsevasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  materi  audio-visual,  serta  analisis  data  dengan  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpula.  Hasil  penelitian  yang  dilihat  dari  kondisi  awal,    Desain kelembagaan,  Kepemimpinan  dan  proses  kolaboratif.  keseluruhannya  belum  dapat terlaksana  secara optimal.
Kata Kunci : Kolaborasi, Bencana,  Desa Ridogalih

## Abstract
This Research is about disaster management carried out by the ridogalih village goverment and the private sector in tackling drought disasters to minimize the shortage of clean water in ridogalih village. Which then raises the question of how collaboration is carried out by the government, the private sector and the community to overcome drought. The purpose of this  study is to examine and analyze the implementation of collaboration in ridogalih village, cibarusah district, bekasi regency. The research uses a qualitative method and a case study approach, namely the determination of research participants using a  purposive  sampling  technique,  collecting  data  using  observation,  interviews,  documentation  and audio-visual  materials,  as  well  as  data  analysis  using  data  reduction,  data  Presentation  and  drawing conclusions. The research result are seen from the initial conditions, institusional design, leadership and collaborative processes. as a whole has not been implemented optimally.
Keywords: Collaborative, Disaster, Ridogalih Village

## PENDAHULUAN
Bencana alam adalah suatu keadaan yang dapat dialami oleh setiap manusia kejadian yang  terjadi  pada  daerah  tertentu  ada  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  manusia  itu  sendiri adapula yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Salah satunya bencana yang disebabkan Salah satunya  bencana  yang  di  sebabkan  oleh  perbuatan  manusia  dengan  melakukan  merusak lingkungan, mengambil sumber daya secara besar-besaran, dan tidak melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) sejak tahun 1815 - 2013 bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan. Bencana-bencana ini sering terjadi diberbagai daerah di indonesia, baik di musim penghujan maupun musim kemarau.
Indonesia dengan kontur alam yang basah masih memiliki indeks kelangkaan air yang terbilang tinggi,  bahkan tidak sedikit  daerah-daerah yang mengalami krisis  air  ketika musim kemarau tiba.  Kekeringan yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari ketersediaan sumber air di suatu daerah, ketika suatu daerah tidak mempunyai sumber air baku dari mata air maka hanya mempunyai sumber air hujan, sungai dan resapan kondisi seperti ini sangat rentan terhadap perubahan  iklim.  Bencana  kekeringan  adalah  suatu  peristiwa  yang  mengancam  dan mengganggu kehidupan masyarakat dimana kebutuhan air tetap atau bahkan meningkat akan tetapi  persediaan  atau  cadangan  air  tanah  menurun  sehingga  ketersediaan  air  tidak  dapat mencukupi  kebutuhan  harian  masyarakat,  (Badan  Koordinasi  Nasional  Penanggulangan Bencana 2007).
Kekeringan  juga  dapat  menjadi  bencana  alam  apabila  menyebabkan  suatu  wilayah kehilangan  sumber  pendapatan  akibat  gangguan  pada  pertanian  dan  ekosistem  yang ditimbulkan.  Oleh  karena  itu  tindakan  yang  dilakukan  pada  penanganan  resiko  kekeringan antara lain tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan darurat (UU No. 24, 2007).
Sadar  Indonesia  menjadi  wilayah  rawan  bencana,  pemerintah  indonesia  mempunya kewajiban dan tanggungjawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana atas dasar itulah pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menanggulangi bencana. BPNPB  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  (2008)  tentang Penanggulangan  Bencana.  Air  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dan  harus  tetap tersedia  jumlahnya,  sehingga  dapat  mendukung  kehidupan  manusia,  makhluk  lainnya  dan pelaksanaan pembangunan di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi suatu masyarakat tertentu menjadi suatu acuan dalam menentukan apakah  masyarakat  disuatu  lokasi  atau  desa  sudah  terpenuhi  atau  belum.  Dalam  rantai kehidupan, air merupakan hal yang sangat penting kebutuhan air akan meningkat dari waktu ke
waktu, hal ini bukan hanya di sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk melainkan juga digunakan  untuk  kegiatan  industri,  pertanian  dan  perikanan.  Ancaman  kekeringan  yang menyebabkan  krisis  air  tersebut  juga  terjadi  dibeberapa  wilayah  dipulau  jawa  dan  memiliki tingkat  resiko  bencana  kekeringan  yang  paling  besar  dibandingkan  dengan  pulau  lainnya khususnya pulau jawa bagian barat.  Jawa Barat karena Jawa Barat memiliki curah hujan yang beragam ada tinggi, sedang maupun rendah, khususnya daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang bagian utara, Cirebon, Indramayu. Memiliki curah hujan rendah hal ini memungkinkan seringnya kabupaten tersebut mengalami kekeringan  karena  hanya  dapat  mengandalkan air sungai, hujan dan air resapan.
Lokasi Prioritas Nasional untuk Bencana Kekeringan
Table 1. Jumlah Provinsi Prioritas Kekeringan
Provinsi Prioritas Kekeringan Jawa Barat 40.502.281 Jiwa Terpapar Jawa Timur 30.834.619 Jiwa Terpapar Sumatera Utara 2.493.861 Jiwa Terpapar Kalimantan Barat 3.715.771 Jiwa Terpapar Sumatera Barat 4.653.672 Jiwa Terpapar Jawa Tengah 30.468.131 Jiwa Terpapar Nusa Tenggara Timur 4.495.622 Jiwa Terpapar Banten 9.198.933 Jiwa Terpapar Kalimantan Selatan 2.324.853 Jiwa Terpapar Nusa Tenggara Barat 265.578 Jiwa Terpapar
Sumber : BNPB, 2015-2019
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kekeringan menjadi bencana yang terjadi di setiap tahunnya di berbagai wilayah Indonesia dan karena itulah setiap warna negara harus selalu waspada dalam segala bentuk bencana yang terjadi. Dari data di atas Jawa Barat tertinggi yang mengalami kekeringan dengan jumlah 40. 502.281 jiwa terpapar kesulitan air bersih atau krisis  air,  maka  dibutuhkan  penanggulangan  yang  baik  untuk  mencegah  dan  meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kekeringan, apabila kekeringan tidak ditanggulangi dengan baik dan benar maka akan menyebabkan kerugiaan secara material maupun non material. Bencana ini  sudah  sepatutnya  menjadi  perhatian  serius  bagi  seluruh  pihak  baik  masyarakat  maupun
pemerintah, karena dampak yang diakibatkan sangat merugikan masyarakat. Tetapi hingga kini, air bersih yang disediakan untuk masyarakat di indonesia masih  dihadapkan pada  beberapa persoalan  dan  permasalahan  yang  begitu  kompleks  dan  sampai  saat  ini  belum  sepenuhnya dapat diatasi karena masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih.
Tabel 2. Jumlah daerah kecamatan yang sering terjadi kekeringan di kabupaten bekasi
No Jumlah  daerah  kecamatan  yang  sering  terjadi  kekeringan  di
kabupaten bekasi 1 Kecamatan Cibarusah
2 Kecamatan Bojong Mangu
3 Kecamatan Setu
4 Kecamatan Serang baru
5 Kecamatan Babelan
6 Kecamatan Taruma Jaya
7 Kecamatan Muara Gembong 8 Kecamatan Cikarang Pusat
Sumber : Diolah Peneliti 2023
Berdasarkan  Data  Badan  Penanggulangan  Bencana  Provinsi  Jawa  Barat,  khususnya Kabupaten Bekasi memiliki potensi krisis air yang terjadi setiap tahunnya pada musim kemarau mendatang  di  beberapa  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Kecamatan  Cibarusah merupakan salah satu kecamatan yang mengalami krisis air di Kabupaten Bekasi khususnya Desa Ridogalih dengan Total Jumlah Penduduk 10.336 jiwa.  Menurut Pemerintah Kabupaten Bekasi menjelaskan  bahwa  Kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten  ini  berada disebelah timur Jakarta berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta, Laut jawa di barat dan utara, Kabupaten ini memiliki 23 kecamatan yang dibagi atas Desa dan Kelurahan suku aslinya yaitu suku sunda. Berdasarkan letak geografisnya  Bekasi di berbagai wilayahnya adalah  dataran  rendah  dengan  bagian  selatan  yang  berbukit-bukit,  72%  wilayah  Kabupaten Bekasi  berada  pada  ketinggian  0-25  meter  diatas  permukaan  air  laut.  Bekasi  memiliki  curah hujan rendah hal ini menyebabkan seringnya kabupaten tersebut mengalami kekeringan karena hanya dapat mengandalkan air sungai, hujan dan air resapan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berusaha menggali suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat melalui proses Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam menanggulangi bencana kekeringan di
Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi  informan  dalam  penelitian  ini.  Te{rdapat  7  informan  dalam  penelitian  ini,  meliputi Kepala Desa Ridogalih, 1 Aparatur Desa, 2 Pihak Swasta, 3 Masyarakat. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan empat teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan  materi  audio  visusal  (Cresswell,  2016:254).  Analisis  data  yang  digunakan  menurut  miles huberman (1984) dalam sugiyono (2018:247) terbagi dalam tiga bagian yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Ridogalih  merupakan  salah  satu  daerah  yang  sejak  lama  sering  mengalami kekeringan  dan kekurangan air bersih dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada musim kemarau tiba  masyarakat  akan  kebingungan  untuk  mencari  sumber  air  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup.  Ketersediaan air disuatu wilayah utamanya dipengaruhi oleh tiga komponen, (1) adanya sumber daya air yang memadai, (2) adanya kebijakan dan kelembagaan yang memadai untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, (3) Adanya infrastuktur untuk penyediaan air.
Pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  desa  harus  memperhatikan  tuntutan  dari masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak  perlu  jauh-jauh  mendapatkan  air  bersih  apabila pemerintah  serius  dalam  memperhatikan  apa  yang  menjadi  tuntutan  masyarakat,  kewajiban pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum adalah salah satu karakteristik negara termasuk  dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya kebutuhan pangan, sandang dan papan saja, tetapi masyarakat dikatakan sejahtera jika dapat hidup jauh lebih  sehat  dengan adanya sumber  daya alam yang tersedia  dengan baik. Salah satunya terpenuhi sumber daya yang penting bagi makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. karena air sebagai kebutuhan primer bagi manusia.
Kolaborasi  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  menanggulangi  bencana kekeringan menggunakan teori Ansell and Gash (Dr. La Ode Syaiful Islamy. 2018). (a) Kondisi Awal (b) Desain Kelembagaan (c) Kepemimpinan (d) Proses Kolaboratif.
Kondisi awal, kondisi yang hadir pada awal kolaborasi dapat berupa memfasilitasi atau mencegah  kerjasama  antara  para  pemangku  kepentingan  antara  lembaga  dan  pemegang saham. Stakeholder para pemangku kepentingan memiliki visi bersama yang igin dicapai melalui kolaborasi  dan  bentuk  upacara  desa  ridogalih  untuk  menanggulangi  bencana  kekeringan bersama dengan pihak swasta dan masyarakat. ketika memasuki musim kemarau biasanya para pemerintah dan pihak swasta yang terkait berkerjasama dalam memberikan droping air ke desa ridogalih, para masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menanggulangi bencana kekeringan saling berbagi ketika ada bantuan droping air agar terbagi secara merata.
Desain Kelembagaan, dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan aturan-aturan  dasar  yang  mendukung  kolaborasi,  serta  proses  penyelenggaraan  kolaborasi yang  transparan.  Karena  di  desa  ridogalih  ini  cukup  banyak  pihak  swasta  yang  memberikan bantuan droping air maka berbeda-beda ada pihak swasta yang memberikan anggaran untuk pemerintah  desa  yang  mengelolanya,  dan  ada  juga  pihak  swasta  yang  langsung  mengelola memberikan bantuan air pemerintah desa hanya sebagai pendamping saja, aturan dasar hukum pemerintah dengan pihak swasta saling memberikan kepercayaan.
Kepemimpinan  Fasilitatif,  peran  kepemimpinan  fasilitatif  begitu  penting  dalam membangun kepercayaan dan komitmen bukan hanya kepihak-pihak yang sepaham tetapi juga kepihak-pihak yang bertentangan. Jika pemimpin tidak mampu berperan sebagai pendistribusi komitmen dan kepercayaan akan berdampak pada bercerai berai dan bergerak sendiri-sendiri para stakeholder sehingga akan membuat proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Kepemimpinan  bergerak  dalam  menggali  nilai-nilai  kemanfaatan  bersama  untuk  dapat mencapai komitmen sehingga kepemipinan yang ada harus mampu mendorong, menggerakan, memfasilitasi, dan memberdayakan stakeholder lainnya.
Proses Kolaborasi merupakan suatu proses dimana dimana di dalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama dan proses inilah yang paling utama dalam terjadinya kolaborasi pemerintahan. Kolaborasi dengan melakukan tatap muka tetapi setelah berjalannya waktu karena sudah saling mempercayai pihak swasta dan pemerintah desa bisa melalui media sosisal  dalam  melakukan  proses  kolaborasi.  Pemerintah  memberikan  pengarahan  kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi.

## SIMPULAN
Kolaborasi dalam Bencana kekeringan yang terjadi di indonesia khususnya daerah bekasi  yang  telah  melanda  banyak  kecamatan  dan  desa  yang  mengalami  kekeringan, pengelolaan air bersih di bekasi dihadapkan dengan berbagai persoalan, terutama jika dikaitkan dengan  masalah  kependudukan,  masalah  distribusi  yang  tidak  merata  lebih  mengakibatkan terjadinya  kepadatan  penduduk  pada  daerah  tertentu  yang  melebihi  daya  dukung lingkungannya. Pemukiman desa ridogalih sampai saat ini masih ada beberapa kampung yang belum terjangkau air bersih, belum masuknya pipa saluran air bersih yang berasal dari PDAM Tirta Bhagasasi, Jika masuknya PDAM pun tidak semua warga mampu membayar saluran air bersih karena masih banyak warga sana yang tergolong tidak mampu.

## DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Islamy, La Ode. S. (2018). Collaborative Governance. Bau Bau : Deep publish
J.W Creswell (2016). Reasch Desain : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Undang-Undang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor:  4  Tahun  2008  Tentang Pedoman Penyusunan Renacana Penanggulangan Bencana
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor:  2  Tahun  2010  Tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 27 Tahun 2012 Tentang Dana Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana