## SANKSI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
(Punishment for Foreign Citizens that Make an Abuse of Free Visit Visa)
Muhammad Arief Hamdi Politeknik Imigrasi Jalan Raya Gandul, Cinere-Depok e-mail: ariefhamdi@poltekim.ac.id

## Abstrak
Geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat dengan negara lain, bahkan berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga menyebabkan mudahnya pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain. Idealnya demi pengamanan negara harus adanya visa untuk masuk ke suatu negara.  Visa  terbagi  dalam  berbagai  macam  salah  satu  nya  adalah  visa  kunjungan.  Dalam  penerapan  visa kunjungan  di  indonesia  Presiden  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  tentang  bebas  visa  kunjungan.  Pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan terdapat pada pasal 3 ayat (1) bahwa penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah indonesia. Dan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa wisatawan asing akan diberikan izin tinggal kunjungan  untuk  30  hari  namun  tidak  dapat  memperpanjang  masa  berlaku  bebas  visa  tersebut  ataupun dialihstatuskan  menjadi  izin  tinggal  lainnya.  Kebijakan  bebas  visa  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  ini menimbulkan perlintasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan lalu lintas ini didominasi oleh orang asing yang masuk maupun keluar wilayah indonesia, hal ini berdampak  pada  lemahnya  penjagaan  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  kurang  dapat  terdeteksi  karena kebijakan bebas visa tersebut. Tulisan ini membahas tentang penggunaan bebas visa kunjungan baik dampak postif serta dampak negatif dari kebijakan bebas visa kunjungan tersebut. Serta  solusi dan penanganan dari dampak yang dihasilkan oleh kebijakan bebas visa.
Kata kunci : Bebas Visa Kunjungan, Kebijakan, Penyalahgunaan, Tenaga Kerja Asing

## Abstract
Geographically, Indonesia's territory consists of islands which have a short distance from other countries, even  bordering  directly  with  other  countries.  Causing  the  easy  movement  of  people  from  one  country  to another . Ideally for the sake of securing the country there should be a visa to enter a country . Visas are divided into various types, one of which is a visitor visa. In applying for a visitor visa in Indonesia, the President issues a Presidential Regulation concerning visa-free visits. In Presidential Regulation No. 21 of 2016 concerning visa-free  visits  contained  in  article  3  paragraph  (1)  that  the  visa-free  visa  recipient  is  exempt  from  the obligation to have a visitor visa to enter Indonesian territory. And in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) it is stated that foreign tourists will be granted a stay permit for 30 days but cannot extend the visa-free validity period or be converted into another residence permit. This paper discusses the use of visa-free visitor visit both positive impacts and negative impacts of the visa-free visa policy. This visa-free policy issued by the President has caused an increase in the level of traffic for people entering and leaving Indonesian territory. This increase in traffic was dominated by foreigners entering and leaving Indonesian territory, this had an impact on the weak guarding of foreign workers who could not be detected due to the visa-free policy.. As well as solutions to the impacts produced by visa-free policies.
Keywords : Visa-Free Visit, Policy, Abuse, Foreign Worker

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dunia  saat  ini  sudah  mengalami  banyak sekali perkembangan, dapat dilihat dari kemajuan ilmu  pengetahuan,  dan  arus  informasi  dan teknologi antar benua yang kali ini sangat mudah untuk  terhubung  satu  sama  lain.  Perkembangan tersebut selain membawa keuntungan, tidak sedikit juga  ada  pihak-pihak/oknum  untuk  menjadikan celah dilakukannya kejahatan transnasional.
Visa  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya disebut  visa  adalah  keterangan  tertulis  yang diberikan  oleh  pejabat  yang  berwenang  di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Republik Indonesia  yang  memuat  persetujuan  bagi  orang asing  untuk  melakukan  perjalanan  ke  Wilayah
Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 1
Visa  Kunjungan  adalah  visa  yang  dapat diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  paling  lama 60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal diberikannya  izin  masuk  di  wilayah  Republik Indonesia. 2 Visa  Kunjungan  diberikan  kepada orang  asing  yang  akan  melakukan  perjalanan  ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. 3 Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki keanekaragaman  alam  yang  luar  biasa  salah  satu nya tempat wisata pantai, pegunungan dan wisata bawah  laut  yang  menakjubkan  sehingga  dapat menarik  perhatian  para  wisatawan  asing  yang mencari  tempat  berlibur.  Hal  tersebut  berdampak pada maraknya orang asing yang datang ke wilayah indonesia  yang  bertujuan  untuk  wisata.  Hal  ini menjadi  perhatian  dari  Pemerintah  Indonesia dimana terdapat peraturan-peraturan dan kebijakan yang  dikeluarkan  terkait  dampak  yang  dihasilkan dari  maraknya  orang  asing  yang  datang  ke indonesia.  Namun  dalam  menerapkan  peraturan- peraturan serta kebijakannya tidak hanya memberi dampak  positif  namun  juga  dapat  menimbulkan dampak negatif. Hal ini membuat pemerintah dapat lebih  berhati-hati  dalam  menerapkan  suatu kebijakan agar tidak merugikan keamanan negara serta mengancam kedaulatan negara.
Bebas  Visa  Kunjungan  adalah  salah  satu kebijakan  dari  visa  kunjungan  yang  dikeluarkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun  2016.  Kebijakan  ini  dilaksanakan  dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama negara Indonesian  dengan  negara  lain,  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  sektor  perekonomian  serta meningkatkan  jumlah  wisatawan  mancanegara agar berkunjung ke Indonesia. Hingga kini tercatat sebanyak  169  (seratus  enam  puluh  sembilan) negara  dan  entitas  tertentu  yang  telah  diberikan bebas  visa  kunjungan  oleh  pemerintah  Indonesia. Dalam kebijakan Bebas Visa Kunjungan menerapkan bahwa penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan  untuk  masuk  ke  wilayah  indonesia. 4 Serta wisatawan asing akan diberikan izin tinggal kunjungan  untuk  30  hari  namun  tidak  dapat memperpanjang masa  berlaku  bebas  visa  tersebut
1 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994
3 Op.cit
4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011
ataupun  dialihstatuskan  menjadi  izin  tinggal lainnya. 5
Penyalahgunaan  visa  kunjungan  adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  asing  yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin  tinggal  yang  diberikan  kepadanya.  Dari kebijakan  Presiden  tentang  bebas  visa  seringkali terdapat  penyalahgunaan  yang  dilakukan  orang asing  atas  kebijakan  bebas  visa  tersebut. Penyalahgunaan  yang  dilakukan oleh  orang  asing terhadap  penggunaan  visa  tentu  memiliki  sanksi yang  diberikan,  sanksi  tersebut  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang keimigrasian.  Dalam  hal  ini  pihak  imigrasi memiliki peranan yang besar dalam menjaga pintu gerbang  Negara  Indonesia  dalam  mengendalikan perlintasan  orang  berdasarkan  pada  kebijakan pemerintah. 6 Serta  imigrasi  juga menjadi  peranan penting atas keamanan negara.
Selain  menjadi  daya  tarik  bagi  para wisatawan  asing  Indonesia  juga  menjadi  negara yang  menarik  para  tenaga  kerja  asing  yang  ingin bekerja  di  indonesia.  Ketertarikan  tenaga  kerja asing  terhadap  Indonesia  bukan  tanpa  alasan pasalnya  indonesia  adalah  negara  yang  memiliki sumber daya alam yang melimpah dimana banyak kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  pihak  indonesia baik  oleh  pemerintah  maupun  perusahaan  swasta dengan  pemerintah  maupun  perusahaan  asing (investor asing), hal tersebut menjadi alasan tenaga kerja  asing  banyak  bekerja  di  indonesia  dimana kerja  sama  ini  mengharuskan  tenaga  kerja  asing yang  berasal  dari  pemerintah  negara  dan perusahaan  swasta  menggunakan  tenaga  yang berasal  dari  negara  asal  atau  perusahaan  asal tersebut.  Tenaga  kerja  asing  tersebut  untuk  dapat bekerja  serta  tinggal  di  indonesia  harus  memiliki visa serta izin tinggalnya. Dalam hal ini Visa yang digunakan  adalah  visa  bekerja,  namun  pada kenyataannya di lapangan tidak semua tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia adalah tenaga kerja asing legal terdapat tenaga kerja asing ilegal yang bekerja  di  indonesia.  Tenaga  kerja  asing  ilegal adalah tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia namun tidak melalui prosedur yang legal atau sah. Prosedur  yang  dimaksud  adalah  memiliki  izin bekerja  di  indonesia  yaitu  memiliki  visa  bekerja (vitas) serta izin tinggalnya.
Tenaga  kerja  asing  illegal  yang  bekerja  di indonesia  menggunakan  prosedur  yang  tidak  sah salah  satunya  menggunakan  visa  kunjungan  yang
5 Ibid
6 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm.1
bertujuan  untuk  kepentingan  hanya  kegiatan pariwisata,  kunjungan  keluarga,  sosial  budaya, serta  kunjungan  lainnya  yang  tidak  dapat digunakan untuk bekerja.
Bebas visa kunjungan saat ini menjadi visa yang  banyak  disalahgunakan  oleh  tenaga  kerja asing untuk dapat bekerja di indonesia.
Penyalahgunaan  bebas  visa  kunjungan  adalah sebuah  pelanggaran  keimigrasian  dan  bagi  orang asing  yang  melakukan  pelanggaran  keimigrasian dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan Adminstratif  Keimigrasian  (TAK)  serta  tindakan pidana keimigrasian berupa Projustisia.
Berdasarkan  pasal  75  Undang-undang nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian Tindakan  administratif  keimigrasian  terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berupa:
1. Penangkalan,
2. Pembatalan izin tinggal,
3. Larangan  untuk  berada  di  satu  atau beberapa tempat tertentu di Indonesia,
4. Keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di suatu  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia,
5. Pengenaan biaya beban dan/atau
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.
Deportasi  adalah  pemulangan  terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian  dan  dikenakan  sanksi  oleh  imigrasi. Sedangkan  orang  asing  yang melakukan tindakan kriminal  saat  berada  di  wiliayah  indonesia  dapat dikenakan projustisia. Hasil dari projustisia adalah penetapan  pengadilan  berupa  membayar  denda hingga kurungan badan.
Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan, mengolah,  serta menyajikan  data dan informasi keimigrasian warga negara indonesia  dan  orang  asing  dalam  rangka memastikan  dipatuhinya  ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasan. 7
Pengawasan terdiri dari pengawasan admistrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan orang  asing  secara  admistratif  dilakukan  dengan cara memeriksa dan meneliti dokumen keimigrasian.
Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat  dilakukan  dengan  pengawasan  terhadap keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di  wilayah Indonesia  meliputi  keberadaan  orang  asing, kegiatan  orang  asing,  dan  kelengkapan  dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. 8
7 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017
8 Ibid.
9 Ibid.
Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat  dilakukan  secara  terbuka  dan  tertutup. Pengawasan  lapangan  yang  bersifat  terbuka meliputi:
1. wawancara,
2. pengecekan kelengkapan dokumen keimigrasian terhadap orang asing,
3. pengambilan foto dan sidik jari, dan
4. meminta dokumen keimigrasian.
Pengawasan lapangan yang bersifat tertutup terdiri atas:
1. wawancara  tidak  secara  resmi  dan  tidak diketahui,
2. pengamatan,
3. pelacakan,
4. pembututan, serta
5. penyamaran. 9
Pada  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  saat ini pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi harus ditingkatkan  baik  saat  orang  asing  mengajukan bebas visa kunjungan maupun setalah orang asing berada di wilayah Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
1. Apakah upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak  imigrasi  pada  orang  asing  pemegang bebas visa kunjungan sudah maksimal?
2. Apakah  sanksi  bagi  orang  asing  yang melakukan  kegiatan  tidak  sesuai  dengan  izin tinggalnya?

## TUJUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji, bagaimanakah  pengaturan  kebijakan  bebas  visa kunjungan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan  mancanegara  ke  indonesia  dan mengetahui  serta  mengkaji  sanksi  yang  dapat dikenakan terhadap penerima bebas visa kunjungan.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  ini  dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  (law  in  books)  atau  hukum- hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas. 10 Sumber data dari penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  primer  yang
10 Amiruddin dan Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.11
terdiri  dari  bahan  kepustakaan,  hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  Menurut  Afrizal penelitian  deskriptif  berusaha  menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. 11
Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta  lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. 12

## PEMBAHASAN
Pemberian  bebas  visa  kunjungan  dapat diartikan  sebagai,  membebaskan  para  penerima bebas  visa  kunjungan  dari  kewajiban  untuk memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia.  Pengaturan  bebas  visa  kunjungan tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah kunjungan  wisatawan  mancanegara  ke  Indonesia sehingga  akan  berpengaruh  pada  peningkatan pendapatan  negara,  serta  dapat  memajukan kesejateraan bangsa.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Perpres  Nomor  21 Tahun  2016  ditegaskan  bahwa  pemberian  bebas visa tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas kemanfaatan bagi negara Indonesia.  Artinya  kebijakan  tersebut  hanya akan diberikan  kepada  negara  yang  mau  bekerjasama dan  mau  memberikan  keuntungan  satu  sama  lain serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemerintah Indonesia.
Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pemerintah memberikan  izin  tinggal  kunjungan  untuk  waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhadap penerima bebas  visa  kunjungan,  dimana  izin  tinggal kunjungan  tersebut  tidak  dapat  diperpanjang  atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainya.
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia (Permenkumham  RI)  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang  Mendapatkan  Bebas  Visa  Kunjungan dinyatakan  bahwa,  orang  asing  yang  dibebaskan dari  kewajiban  memiliki  visa  kunjungan  dapat melakukan kegiatan dalam rangka:
1. wisata,
2. keluarga,
3. sosial,
4. seni dan budaya,
11 Prof. Dr. Afrizal, MA, 2014, Metode penelitian kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta
5. tugas pemerintahan,
6. memberi ceramah atau mengikuti seminar,
7. mengikuti pameran internasional,
8. mengikuti  rapat  yang  diadakan  dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia, dan
9. meneruskan perjalanan ke negara lain.
Artinya,  selain  kegiatan  yang  disebutkan diatas,  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  para penerima  bebas  visa  kunjungan  misalnya  seperti melakukan kunjungan dalam rangka jurnalistik.
Penerima  bebas  visa  kunjungan  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  berkewajiban  untuk memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  2  Permenkumham  RI  Nomor  17 Tahun 2016, dimana mereka harus memiliki:
1. paspor  asli  yang  sah  dan  masih berlaku paling singkat enam bulan,
2. memiliki  tiket  kembali  atau  tiket terusan kenegara lain, dan
3. tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
4. Selain itu mereka juga harus melalui pemeriksaan  terlebih  dahulu  di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu  sebagaimana  yang  telah terlampir dalam Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2016.
Pengertian Sanksi Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang  artinya  ancaman  hukuman, merupakan  suatu  alat  pemaksa  guna  ditaatinya suatu  kaidah,  undang-undang  misalnya  sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (J.C.T Simongkir,  Rudy  T.  Erwin  dan  Aj.T.Prasetyo, 2000 : 152 ).
Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk  memaksa  seseorang  menaati  aturan  atau menaati  ketentuan  undang-undang  (Kamus  Besar Bahasa Indonesia, 1997: 878).
Sanksi  adalah  alat  pemaksa,  dimana  sanksi memaksa  menegakkan  hukum  atau  memaksa mengindahkan  norma-norma  hukum.  Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.  Baik  batal  demi  hukum  maupun  batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005: 98).
Adapun sanksi menurut sholehuddin (2003:17): Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua  yaitu:  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan. Sanksi  pidana  sesungguhnya  bersifat  reaktif
12 Dr. Husein Umar, 2008, Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis, Rajagrafindo Persada, jakarta
terhadap  suatu  perbuatan,  sedangkan  sanksi tindakan  lebih  bersifat  antisipatif terhadap  pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada  perbuatan  salah  yang  telah  dilakukan seseorang  melalui  pengenaan  penderitaan  agar yang  bersangkutan  menjadi  jera.  Fokus  sanksi tindakan  lebih  terarah  pada  upaya  memberi pertolongan  pada  pelaku  agar  ia  berubah.  Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan)  dan  merupakan  penderitaan  yang sengaja  dibebankan  kepada  seorang  pelanggar. Sedangkan sanksi  tindakan  bersumber  dari  ide dasar  perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E.  Jonkers  bahwa  sanksi  pidana  dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan  yang  bersifat  sosial.  Singkatnya,  sanksi pidana  berorientasi  pada  ide  pengenaan  sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. 13

## Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan
Dalam  penggunaan  bebas  visa  kunjungan pada  saat  ini  memberikan  dampak  positif  berupa meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia  memalui  banyaknya  wisatawan  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  dengan  adanya kebijakan tersebut, namun dengan kebijakan bebas visa  tersebut  banyak    orang  asing  yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk melakukan  kegiatan  bekerja  di  indonesia  secara tidak resmi (illegal).
Seyogyanya Orang asing yang akan bekerja di  indonesia  harus  mengajukan  visa  serta  izin tinggal nya untuk masuk dan bekerja serta tinggal di  Indonesia  melalui  perwakilan  negara  di  setiap negara  serta  kantor  imigrasi  yang  dimana  untuk mendapatkan  visa  bekerja  tersebut  orang  asing harus memenuhi persyaratan dimana hanya orang asing yang memiliki keahlian yang dapat bekerja di indonesia.
Dengan  persyaratan  tersebut  orang  asing yang  tidak  memiliki  keahlian  tidak  dapat  masuk serta  bekerja  di  indonesia.  Dalam  hal  ini  orang asing  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk mendapatkan  visa  bekerja  menggunakan  bebas visa kunjungan untuk dapat masuk dan bekerja di wilayah Indonesia.
Potensi pelanggaran oleh Orang asing yang masuk  wilayah  Indonesia  sama  besarnya  dengan
13 https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian- sanksi.html
14 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017
potensi  banyaknya  orang  asing  yang  masuk wilayah indonesia.
Pada tahun 2017 terdapat 11 ribu orang asing yang  melakukan  pelanggaran  keimigrasian  dan pelanggaran  yang  sering  dilakukan  adalah penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia.
Orang asing yang yang melakukan pelanggaran  keimigrasian  terkait  penyalahgunaan bebas  visa  kujungan  tersebut  dapat  dikenakan tindakan administrasi keimigrasian serta projustuisia  karena  pasal  yang  dilanggar  adalah pasal pidana Keimigrasian.
Meningkatnya  kasus  keimigrasian  tentang orang  asing  yang  menyalahgunakan  bebas  visa kunjungan  yang  digunakan  untuk  bekerja  di Indonesia dikenakan Pasal 122 huruf (a) Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  yang  menjelaskan bahwa,  setiap  orang  asing  yang  dengan  sengaja menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan  yang tidak  sesuai  dengan  izin  tinggal  yang  diberikan kepadanya  akan  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 14 Sanksi yang dijatuhkan kepada orang asing menunggu  putusan  hasil  persidangan  terhadap pelangaran  yang  dilakukan  oleh  orang  asing  baik dilakukan dalam kondisi sadar maupun tidak sadar dan dalam kondisi sengaja maupun tidak sengaja, pada  penyalahgunaan  bebas  visa  kunjungan  ini sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan bebas visa adalah pidana dan harus di projustisia bukan dikenakan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian (TAK).
Pada  data  tahun  2017  sebanyak  272 projustisia dikenakan terhadap pelanggaran keimigrasian  terkait  penyalahgunaan  bebas  visa kunjungan  dan  11  ribu  orang  asing  dikenakan tindakan admistratif keimigrasian berupa deportasi. 15 .
Dari  data  sebanyak  272  projustisia  yang dibilang  cukup  tinggi  terkait  penyalahgunaan bebas  visa  kunjungan  sanksi  berupa  biaya  beban serta  pidana  penjara  sesuai  pasal  122  Undang  – Undang  Nomor  6  Tahun  2011  ternyata  tidak meberikan  efek  jera  bagi  para  pelanggar penyalahgunaan  visa  karena  pada  nyatanya  272 projustisia  hanyalah  jumlah  yang  didapati  pihak imigrasi  pada  pengawasan  dan  tidak  dipungkiri terdapat lebih penyalahgunaan bebas visa kunjungan  terkait  digunakan  oleh  tenaga  kerja
15 https://kumparan.com/@kumparannews/hinggamaret- 2018-sudah-1-358-tenaga-kerja-asingdideportasi
asing  karena  kebijakan  bebas  visa  kunjungan tersebut.
Dengan  sanksi  yang  diberikan  pada pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan visa imigrasi menindak tegas terhadap penyalahgunaan  bebas  visa  kunjungan  tersebut yang dapat berupa kurungan serta biaya beban bagi orang asing yang melanggarnya.
Sepanjang  tahun  2018  Direktorat  Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan
Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi,  penangkalan,  pengenaan  biaya  beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing.
Direktur  Jenderal  Imigrasi  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Ronny  Franky Sompie mengatakan  dari  ribuan  warga  negara asing  (WNA)  tersebut,  paling  banyak  berasal dari Republik Rakyat Tiongkok atau China. 16

## Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan  keimigrasian  adalah  suatu pengawasan  terhadap  orang  asing,  pengawasan keimigrasian meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan  beradanya  orang  asing  di  Indonesia  sampai dengan meninggalkan Indonesia.
Hal ini ditegaskan dalam  Pasal 66 ayat (2), Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  yaitu  Pengawasan  terhadap  orang asing di Indonesia meliputi:
a) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
b) Pengawasan  terhadap  keberadaan  dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
Berdasarkan  pasal  1  angka  2  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang tatacara pengawasan keimigrasian  menyebutkan  bahwa  Pengawasan Keimigrasian  adalah  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  serta menyajikan data dan informasi kemigrasian warga negara  Indonesia  dan  orang  asing  dalam  rangka dipatuhinya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang keimigrasian.
Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang  asing  ini  dilaksanakan  bagi  setiap  orang asing  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  negara Republik  Indonesia,  berada  di  wilayah  negara Republik  Indonesia,  melakukan  kegiatan  di wilayah negara Republik Indonesia.
Dengan banyaknya pelanggaran keimigrasian  terkait  penggunaan  bebas  visa
16 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213111848- 12-353346/tahun-2018-wn-china-paling-banyak-ditindak- imigrasi)
kunjungan  ini  menjadi  perhatian  bagi  pihak keimigrasian  untuk  meningkatkan  pengawasan orang asing terkait adanya kebijakan bebas visa ini. Sistem pengawasan keimigrasian wajib ditinkatkan dan  pengaturan  pemberian  bebas  visa  kunjungan perlu untuk dibenahi. Pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat pola pengawasan yaitu:
1. Pada saat pengajuan permohonan visa oleh orang asing di kedutaan,
2. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia,
3. Pemberian izin tinggal dan
4. Melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. 17
Dalam  melakukan  pengawasan  terkait tenaga  kerja  yang  menggunakan  bebas  visa kunjungan pengawasan yang dilakukan pada pola diatas  yaitu  pengawasan  saat  orang  asing mengajukan  visa  dimana  saat  orang  asing  masuk wilayah Indonesia oleh imigrasi adalah memastikan orang asing tidak datang ke indonesia untuk bekerja pada saat proses interview pengajuan visa dilakukan.
Pada saat interview dilakukan petugas yang berwenang  harus  dapat  memastikan  orang  asing tersebut memiliki pekerjaan tetap di negara asalnya agar  bisa  menjadi  jaminan  agar  orang  asing tersebut  tidak  datang  ke  wilayah  indonesia  untuk bekerja.
Pengawasan pada orang asing saat berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dilakukan oleh pejabat  imigrasi.  Pejabat  imigrasi  memiliki wewenang untuk dapat mengizinkan atau menolak orang  asing  yang  akan  masuk  ke  wilayah Indonesia.
Pada pengawasan yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pejabat imigrasi harus dapat  selektif  dalam  mengizinkan  orang  asing masuk  apabila  terdapat  teridentifikasi  tangkal, termasuk  dalam  daftar  pencarian  orang  maupun hanya kecurigaan terhadap orang asing yang akan masuk pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk menolak  orang  asing  yang  akan  masuk  wilayah indonesia.
Penggunaan  bebas  visa  kunjungan  hanyak dapat  digunakan  pada  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  tertentu  yang  berada  pada  bandara internasional  yang  berada  di  kota  –  kota  tertentu seperti  Bandara  Soekarno  Hatta  yang  berada  di tangerang,  Bandara  Ngurah  Rai  yang  berada  di kota Denpasar, Bandara Kualanamu yang berada di kota Medan dan  kota  2  besar lainnya, maka  jalur
17 Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum keimigrasianBagi orang asing di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 8
masuk orang asing pengguna bebas visa kujungan terbatas.
Fungsi  pengawasan  ini  sama  juga  dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia.
Pengawasan  yang  dimaksudkan  disini merupakan  tindak  lanjut  dari  pengawasan  setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di Indonesia, baik yang mendarat melalui udara maupun laut.
Pengawasan berikutnya adalah pengawasan  saat  mengajukan  izin  tinggal.  Orang asing  yang  masuk  wilayah  Indonesia  wajib memiliki  izin  tinggal  untuk  dapat  tinggal  di wilayah  Indonesia.  Pada  saat  orang  asing mengajukan izin tinggal pihak imigrasi melakukan pengawasan  terkait  tempat  tinggal  orang  asing serta kegiatan orang asing di indonesia dan data – data  dari  orang  asing.  Kebijakan  bebas  visa kunjungan  telah  diberikan  izin  tinggal  selama  30 hari maka orang asing yang masuk dan tinggal di indonesia tidak perlu mengakujan izin tinggalnya.
Adapun  kerjasama  antar  instansi  terkait dalam melakukan tindak pengawasan orang asing di  dalam  Wilayah  Indonesia  adalah  untuk meningkatkan pengawasan dari aspek lainnya.
Pembentukan  TIM  PORA  atau  (Tim Pengawas Orang Asing) yang terdiri dari beberapa instansi  didalamnya  seperti,  Dinas  Tenaga  Kerja Pemda,  Intelijen  Kepolisian,  Intelijen  TNI,  BIN, BNN  dan  Intelijen  Imigrasi  sendri  akan  dapat melakukan tukar menukar informasi yang nantinya akan  dapat  meningkatkan  keberhasilan  dalam melakukan tindak pengawasan.
Pengawasan  yang  terakhir  terkait  orang asing adalah saat berkegiatan di wilayah Indonesia segala  bentuk  kegiatan  orang  asing  di  indonesia dilakukan  pengawasan  oleh  pihak  imigrasi  agar orang asing yang berada di indonesia berkegiatan sesuai  dengan  izin  yang  sah  dan  tidak  terjadi penyalahgunaan  izin.  Serta  pengawasan  rutin dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh indonesia terhadap keberadaan orang asing di Indonesia.
Tahap  akhir  pengawasan  adalah  saat meninggalkan  Indonesia.  Hal  itu  bertujuan  untuk mencegah  orang  asing  tersebut  meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia.
Pasal  15  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  menyebutkan  bahwa setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari  pejabat  imigrasi.  Pejabat  Imigrasi  dapat
menolak  orang  untuk  keluar  Wilayah  Indonesia dalam hal orang tersebut:
a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan  penyidikan  atas  permintaan  pejabat yang berwenang; atau
c.
Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
Pada  saat  orang asing  sedang  menuju  atau sudah di pelabuhan pendaratan baik Bandar udara maupun  pelabuhan  laut,  diadakan  pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi.
Agar dapat menunjang upaya dari pengawasan  dibidang  keimigrasian,  banyak  hal yang harus ditingkatkan dari segala aspek. Untung menunjang pengawasan itu sendiri hal -hal seperti sumber  daya  manusia  kemudian,  alat  untuk melakukan pengawasan dan hal-hal lainnya harus diperhatikan  dengan  lebih  seksama  agara  upaya dari  pengawasan  tersebut  dapat  dilakukan  lebih baik dan dapat berjalan lebih lancar.
Pengawasan dalam menanggapi kebijakan ini  untuk  meminimalisir  tenaga  kerja  asing  yang menggunakan bebas visa kunjungan terfokus pada pengawasan  yang  dilakukan  pada  saat  pengajuan visa  dan  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  pada setiap keberadaan orang asing serta kegiatannya.

## PENUTUP Kesimpulan
Pengawasan  Keimigrasian  terhadap  orang asing sudah terlaksana, Pengawasan Keimigrasian terhadap  orang  asing  dilaksanakan  dengan melibatkan  instansi  terkait  di  bidang  pengawasan orang  asing  seperti:  Kementerian  Hukum  dan HAM Republik Indonesia, yang telah membentuk Tim  pengawasan  orang  asing  (TIMPORA)  yang anggotanya terdiri Imigrasi, kepolisian, kejaksaan, dinas  pariwisata,  dinas  ketenagakerjaan,  BIN, BNN  serta  instansi  atau  Lembaga  yang  memiliki keterkaitan langsung dengan orang asing.
Orang asing yang melakukan penyalahgunaan  izin  tinggal  akan  dikenakan hukuman sesuai pasal 122 huruf a undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah).  Namun  pada  pelaksanaannya hukuman yang dijatuhi hakim belum tersosialisasi atau  bahkan  belum  membuat  jera  pelaku-pelaku lain.
Saran 1. Perlu adanya pengkajian terhadap kebijakan
Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016 tentang  bebas  visa  kunjungan  yang  dinilai
memiliki  dampak  yang  dapat  mengancam keamanan negara.
2. Hendaknya  hakim  Memberikan  hukuman maksimal pada semua pelaku tindak pidana keimigrasian agar menimbulkan efek jera.
3. Meningkatkan kemampuan interview
petugas  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi melalui pelatihan membaca gerak tubuh dan mimik wajah, agar dapat mendeteksi secara dini  paa  maksud  dan  tujuan  kedatangan Orang asing.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Iman  Santoso,  Perspektif  Imigrasi  dalam
United Nation Convention Againts Transnational  Organized  Crime,  Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm.1
Amiruddin  dan  Zainal,  2008,  Pengantar  Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.11 Prof.  Dr.  Afrizal,  MA,  2014,  Metode  penelitian kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta
Dr. Husein Umar, 2008, Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis, Rajagrafindo Persada,
jakarta
Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian,  Hukum keimigrasianBagi  orang  asing  di  Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 8 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6
Tahun 2011 tentang keimigrasian (Lembaran
Negara  Republik    Indonesia    Tahun    2011
Nomor  52,  Tambahan      Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 44)
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan
Izin Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang  Asing  yang  Mendapatkan  Bebas  Visa Kunjungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 603).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/penger tian-sanksi.html https://kumparan.com/@kumparannews/hinggama ret-2018-sudah-1-358-tenaga-kerja- asingdideportasi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018121 3111848-12-353346/tahun-2018-wn-china- paling-banyak-ditindak-imigrasi)