Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
TANGGUNG JAWAB PEMILIK  KENDARAAN MODIFIKASI MESIN PENGGILING PADI ATAS MENINGGALNYA KORBAN KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU

## LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Oleh:

## Reyno Rusdiantmono
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Rusdiatmono@gmail.com
Abstrak–Yang berjalan di atas rel kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan umum wajib uji.  Pengujian  tersebut  meliputi  uji  tipe;  dan  uji  berkala  sebagaimana  Pasal  49  UULLAJ. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus untuk mewujudkan adanya pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. (Daniel, Studi Tentang Pelayanan dan Pengujian  Kelayakan  Kendaraan  Bermotor  di  UPT.  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  Dinas Perhubungan  Kota  Samarinda,  eJournal  Administrasi  Negara,  2013).  Pelayanan  pengujian kendaraan  bermotor  ini  juga  merupakan  salah  satu  obyek  retribusi  jasa  umum.  Jasa  umum adalah  suatu  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi maupun badan. Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

## Kata Kunci : Pengangkutan, Kendaraan Bermotor, Lalu Lintas
Abstract–Motorized vehicles are any vehicles that are driven by mechanical equipment in the form  of  machines  other  than  vehicles  that  run  on  the  tracks  of  motorized  vehicles  that  are operated on public roads required to test. Testing These include type tests; and periodic testing as referred to in Article 49 of UULLAJ. Motorized vehicle testing is a series of activities that test or inspect motorized vehicles, trailer trains, patch trains and special vehicles to realize the fulfillment  of  technical  requirements  and  roadworthiness.  (Daniel,  Study  of  Service  and Feasibility Testing of Motorized Vehicles at UPT. Motorized Vehicle Testing of Samarinda City Transportation  Agency,  eJournal  of  State  Administration,  2013).  This  motor  vehicle  testing service is also one of the objects of public service levies public service is a service provided by the government, both central and regional, aimed at public interests and benefits and can be enjoyed by individuals and entities. Type tests must be carried out for every Motorized Vehicle, trailers and patch trains, which are imported, manufactured and / or assembled domestically, as well as modifications to Motorized Vehicles that cause type changes.

## Keyword : transportation, Motorized Vechicle, Traffic

## A. PENDAHULUAN
Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (selanjutnya  disingkat  UULLAJ)  adalah  “seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
Vol 18 No 1 April 2020
lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah  dan/atau  air,  serta  di  atas  permukaan  air,  kecuali  jalan  rel  dan  jalan  kabel”.  Jalan diperuntukan bagi lalu lintas umum khususnya bagi kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UULLAJ adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.
Pengaturan mengenai kendaraan yang melaju di jalan umum tersebut dimaksudkan agar terhindar dari kecelakaan, menurut Pasal 1 angka 24 UULLAJ mendefinisikan kecelakaan lalu lintas  adalah  suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  disengaja  melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian  harta  benda.  Karena  itu  kendaraan  yang  melaju  di  jalan  umum  haruslah  kendaraan yang  benar-benar  layak  jalan,  dan  jika  kendaraan  dimodifikasi,  maka  harus  memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 52 UULLAJ menentukan:
(1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
(2) Modifikasi  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
(3) Setiap  Kendaraan  Bermotor  yang  dimodifikasi  sehingga  mengubah  persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.
Kecelakaan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sering terjadi disebabkan oleh  kendaraan modifikasi,  namun  dilakukan tanpa melalui  uji tipe ulang atas  modifikasi  kendaraan  tersebut,  sehingga  membahayakan  keselamatan  berlalu  lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui dan timbulnya korban.
Kendaraan  bermotor  modifisikan  dan  tidak  dilakukan  uji  tipe  ulang  mengakibatkan timbulnya  kecelakaan  terjadi  di  Tulungagung,  di  mana  banyak  dijumpai  kendaraan  yang awalnya  untuk  kegiatan  usaha  penggilingan  padi  (huller)  keliling,  yang  oleh  masyarakat setempat  disebut  dengan  “Edet  suara  mesin  disel  bermunyi  Det-Det-Det”,  yang  merupakan mobil hasil rakitan masyarakat setempat berasal sari “rangka sebuah mobil, garden dan setir, hanya bagian mesin yang diganti dengan mesin disel silinder tunggal, namun bervolume besar. Kendaraan modifikasi Edet saat ini difungsikan sebagai angkutan barang, padahal keberadaan kendaraan edet adalah illegal dikutip dari Harian Surya 8 Juni 2019 hlm. 5.
Kendaraan  edet  yang  melaju  di  jalan  umum  tersebut  mengalami  kecelakaan  di  jelan Kecamatan  Godang  Tulungagung,  ketika  itu  edet  dengan  muatan  bambu  melaju  dengan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kencangnya dan tida terkendali mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia setelah terlindas roda edet masing-masing Kristin Pusla Lingga usia 27 tahun, titis usia 6 tahun dan Vania usia 6 tahun dikutip dari Harian Surya 8 Juni 2019 hlm. 5.
Edet  sebagai  kendaraan  modifikasi  yang  tidak  terdaftar  karena  tidak  memenuhi persyaratan  konstruksi  dan  material  dan  tidak  dilakukan  uji  tipe  ulang.  Dikaitkan  dengan ketentuan Pasal 188 UULLAJ, bahwa Perusahaan Angkutan umum wajib mengganti kerugian yang  diderita  oleh  Penumpang  atau  pengirim  barang  karena  lalai  dalam  melaksanakan pelayanan  angkutan.  Pasal  189  UULLAJ  menentukan  bahwa  Perusahaan  Angkutan  umum wajib  mengasuransikan  tanggung  jawabnya”.  Kemudian  Pasal  192  ayat  (1)  UULLAJ menentukan: “Perusahaan Angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang  yang  meninggal  dunia  atau  luka  akibat  penyelenggaraan  angkutan,  kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang”.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  Jurnal  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  atau penelitian normatif,  yaitu penelitian  yang pembahasan permasalahan didasarkan peraturan  perundang-undangan  atau  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dan  mempunyai kekuatan  mengikat untuk dilaksanakan sesuai dengan materi pembahasan.
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  dikutip  dari  Peter Mahmud Marzuki (2011,  hlm. 93)  yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach), dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach) serta  pendekatan  kasus  ( case approach ). Pendekatan peraturan perundang-undangan atau Statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku  berkaitan  dengan  materi  yang  dibahas.  Sedangkan  pendekatan  secara conseptual approach yaitu suatu pendekatan dengan cara mengutip pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  kasus  ( case  approach), dengan  menganalisis  kasus  yang  telah  diputus  dan  putusannya  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini KUH Perdata, UULLAJ, dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya       dengan bahan hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  serta  memahaminya  yaitu  literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
Langkah  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  tulisan  ini  adalah  melalui  studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan umum. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi  dan perannya untuk  mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan  kelancaran  berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Pengertian  kendaraan  sebagaimana  Pasal  1  angka  7  UULLAJ  adalah  suatu  sarana angkut  di  jalan  yang  terdiri  atas  Kendaraan  bermotor  dan  Kendaraan  Tidak  Bermotor, sedangkan  kendaraan  bermotor  menurut  Pasal  1  angka  8  UULLAJ  adalah  setiap  Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yaitu suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan  kendaraan  tidak  bermotor  yang  digerakkan  oleh  peralatan  mekanik  berupa  mesin  selain Kendaraan yang berjalan di atas rel yang semakin banyak berlalu layang di jalan, menjadikan sering terjadi kecelakaan.
Kendaraan  bermotor  yang  merupakan  salah  satu  komponen  sarana  transportasi  yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena kendaraan bermotor ini mempunyai peran sebagai alat pergerakan orang dan/atau barang dari  suatu  wilayah  ke  wilayah  lain  dengan  waktu  yang  relatif  singkat,  efisien  dan  efektif. ppid.dephub.go.id/files/datalitbang.
Kendaraan    bermotor    adalah    setiap   kendaraan  yang  digerakkan  oleh peralatan peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan umum wajib uji. Pengujian tersebut meliputi uji tipe; dan uji berkala sebagaimana Pasal 49 UULLAJ.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pengujian  kendaraan  bermotor  adalah  serangkaian  kegiatan  menguji  atau  memeriksa kendaraan  bermotor,  kereta  gandengan,  kereta  tempelan  dan  kendaraan  khusus  untuk mewujudkan  adanya  pemenuhan  terhadap  persyaratan  teknis  dan  layak  jalan.  (Daniel,  Studi Tentang  Pelayanan  dan  Pengujian  Kelayakan  Kendaraan  Bermotor  di  UPT.  Pengujian Kendaraan  Bermotor  Dinas  Perhubungan  Kota  Samarinda,  eJournal  Administrasi  Negara, 2013). Pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini juga merupakan salah satu obyek retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik  pusat  maupun  daerah  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta dapat dinikmati oleh pribadi maupun badan. (Nurlan Darise, 2006, hlm. 72).
Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor  yang  menyebabkan  perubahan  tipe.  Uji  tipe  terdiri  atas  pengujian  fisik  untuk pemenuhan  persyaratan  teknis  dan  layak  jalan  yang  dilakukan  terhadap  landasan  Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan penelitian rancang bangun dan rekayasa  Kendaraan  Bermotor  yang  dilakukan  terhadap  rumah-rumah,  bak  muatan,  kereta gandengan,  kereta  tempelan,  dan  Kendaraan  Bermotor  yang  dimodifikasi  tipenya.  Uji  tipe dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana diatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana Pasal 50 UULLAJ.
Untuk mencapai tujuan, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut  unit  pelaksana  uji  berkala  kendaraan  bermotor  wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian; pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi  fasilitas  maupun  peralatan  pengujian  harus  dilakukan  sesuai  kebutuhan;  pengujian kendaraan  bermotor  dilakukan  oleh  tenaga  penguji  yang  memiliki  kompetensi  dibidang pengujian  kendaraan  bermotor;    pengujian  harus  dilakukan  sesuai  prosedur  dan  tata  cara pengujian berkala kendaraan bermotor; lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan. Hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian  selalu  dalam kondisi  yang layak pakai; peralatan pengujian harus  dilakukan  kalibrasi  secara  periodik;  kapasitas  dan  fasilitas  peralatan  pengujian  harus sesuai  dengan  jumlah,  jenis,  dan  ukuran  kendaraan  bermotor  dan/atau  kereta  gandengan dan/atau  kereta  tempelan  yang  diuji;  harus  tersedia  sistem  informasi  yang  berisi  kemudahan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dan  kejelasan  bagi  pemohon  pengujian        berkala        dan        terintegrasi        secara        nasional sebagaimana Pasal 3 Permenhub No. 133 Tahun 2015.
Kendaraan  bermotor  sebagai  moda  transportasi  darat.  Pengangkutan  menurut  segi bahasa berasal dari kata angkut, yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad (2013, hlm. 19) sebagai berikut: “Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti angkat dan bawa, muat dan  bawa  atau  kirimkan.  Mengangkut  artinya  mengangkat  dan  membawa,  memuat  dan membawa atau mengirimkan”. Definisi pengangkutan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian tindakan membawa, memuat atau mengirimkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat tujuan. Selanjutnya pengangkutan diartikan oleh Abdulkadir Muhammad (2013, hlm. 13)  sebagai  berikut:  “Pengangkutan  adalah  kegiatan  pemuatan  ke  dalam  alat  pengangkut, pemindahan  ke  tempat  tujuan  dengan  alat  angkut,  dan  penurunan/pembongkaran  dari  alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang”. Soegijatna Tjakranegara (2001. hlm. 1) mengartikan  pengangkutan sebagai berikut:
Pengangkutan  adalah  kegiatan  dari  transportasi  memindahkan  barang  ( commodity  of goods ) dan penumpang dari satu tempat ( origin atau port of call ) ke tempat lain atau part of distination ,  maka  dengan  demikian  pengangkut  menghasilkan  jasa  angkutan  atau  dengan perkataan lain produksi jasa dari masyarakat yang membutuhkan   sangat   bermanfaat   untuk pemindahan  /  pengiriman      barang-barangnya  Purwosutjipto  (1999,  hlm.  2)  mengartikan pengangkutan sebagai berikut:
Pengangkutan   adalah   perjanjian   timbal  balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang dan/atau  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  penerimaan  barang  tertentu  dengan  selamat, sedangkan pengirim  mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
Perihal  pengangkutan, Pasal  1 angka 3 UU No.  22 Tahun 2009, menentukan bahwa: ”Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan  Kendaraan  di  Ruang  Lalu  Lintas  Jalan”.  Di  dalam  angkutan  melibatkan pengemudi,  menurut  Pasal  1  angka  23  UU  No.  22  Tahun  2009  adalah  “orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  Jalan  yang  telah  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi”. Kendaraan mengangkut penumpang menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2009 adalah “orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan”.
Ganti rugi dalam hukum perdata dikenal dengan tanggung jawab adalah “keadaan wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  ada  sesuatu  hal,  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)”,  yang berarti tanggung jawab didasarkan  atas kesalahan dari pelaku  yang  melakukan  perbuatan.  Di  dalam  hukum  perdata  tersirat  hal  tanggung  jawab
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
berkaitan dengan yang disebut dengan istilah tanggung gugat. Peter Mahmud (2009, hlm. 258) tanggung gugat ( liability/aansprakelijkeheid ) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Di dalam hukum perdata tersirat hal tanggung jawab berkaitan dengan yang disebut  dengan  istilah  tanggung  gugat.  Menurut  Moegni  Djojodirdjo  (1982,  hlm.  113) memberikan penjelasan mengenai tanggung gugat adalah sebagai berikut:
Pengertian   istilah   tanggung   gugat   untuk     melukiskan    adanya aan-sprakelijkheid adalah  untuk  lebih  mengedepankan  bahwa  karena  adanya  tanggung  gugat  pada  seorang pelaku  perbuatan  melanggar  hukum,  maka  si  pelaku  harus  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  dan  karena  pertanggungan  jawab  tersebut  si  pelaku  tersebut  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dalam  gugatan  yang  diajukan  di  hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.
Apabila  memperhatikan  pengertian  tanggung  gugat yang disampaikan oleh Moegni Djojodirdjo  (1982,  hlm.  113)  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  tanggung  gugat  adalah  suatu keadaan  wajib  menanggung  kerugian  yang  terjadi  dan  disengketakan.  Mengenai  pihak  yang bertanggung  gugat  ini  adalah  pelaku  yang  melakukan  perbuatan,  yang  karena  perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain.
Gugatan      ganti      rugi      yang      terjadi    karena    adanya  perbuatan  melanggar  hukum, ditentukan  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata,  yang  menentukan:  “Tiap  perbuatan  melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, di dalamnya terkandung  unsur-unsur  menurut Abdulkadir Muhammad (2002, hlm. 142) sebagai berikut:
1) Perbuatan yang melanggar hukum ( onrechtmatige daad );
2) Harus ada kesalahan;
3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Perbuatan  melanggar  hukum,  menurut  Riduan  Syahrani  (1999,  hlm.  278)  sebagai berikut: “Baru tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan  melanggar  hukum,  yaitu  ketika  memberikan  putusan  pada  tingkat  kasasi  terhadap perkara  Lindenboum  vs  Cohen,  tanggal  31  Januari  1919  yang  dikenal  dengan  nama arrest drukker ”.  Perbuatan  melanggar  hukum  secara  luas  diartikan  sebagai  berikut:  “Berbuat  atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain”.
Edet  adalah  kendaraan  rakitan  warga,  layaknya  sebuah  truk  kecil  untuk  mengangkut barang, muncul dari inovasi huller atau mesin penggilingan padi keliling, yang semula tempat penggilingan berupa bangunan yang dilengkapi sejumlah mesin penggiling. Warga yang akan menggilingkan  padinya  harus  datang  ke  tempat  ini,  kemudian  muncul  ide  membuat  huller keliling,  untuk  memudahkan  warga  yang  menggilingkan  padi  tidak  harus  datang  ke  tempat penggilingan  padi,  melainkan  usaha  penggilingan  padi  yang  datang  membawa  mesin penggilingnya. Edet  dibangun dari rangka sebuah mobil,  gardan dan setir dipertahankan apa adanya.  Hanya  di  bagian  mesin  yang  diganti  dengan  mesin  diesel  silinder  tunggal,  namun bervolume besar, modifikasi mesin penggilingan bermesin diesel yang berbunyi, “det… det… det,”  akhirnya  warga  dengan  mudah  menyebutnya  edet.  Dee-det  tersebut  tidak  hanya  untuk mengangkut  penggilingan padi,  tetapi  untuk  mengangkut  barang-barang sehingga digunakan sarana  transportasi.  Di  Tulungagung  dan  sekitarnya,  di  jalan  umum  sering  dijumpai  det  det untuk  mengangkut  barang-barang  sehingga  dijadikan  kendaraan  angkutan  barang.  David Yohanes. Suryamalang.Com, Tulungagung.
Pemilik det det menggunakan angkutan modifikasi tersebut sebagai kedaraan angkutan barang, sehingga terjadi hubungan hukum antara pemilik det det dengan pemilik barang yang diangkutnya. Hubungan  hukum  dalam pengangkutan di  darat  sebagaimana diatur dalam  UU LLAJ,  namun  tidak  memberikan  definisi  tentang  pengangkutan.  Pengangkutan  menurut Abdulkadir Muhammad (2013, hlm. 13) adalah ”kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan  ke  tempat  tujuan  dengan  alat  angkut,  dan  penurunan/pembongkaran  dari  alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang”. Soegijatna Tjakranegara (2001. hlm. 1) mengartikan  pengangkutan sebagai berikut:
Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang ( commodity of goods ) dan  penumpang  dari  satu  tempat  ( origin atau port  of  call )  ke  tempat  lain  atau part  of distination , maka dengan demikian pengangkut  menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa dari masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya.
Purwosutjipto (1999, hlm. 2) mengartikan pengangkutan sebagai berikut:
Pengangkutan   adalah   perjanjian   timbal  balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang dan/atau  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  penerimaan  barang  tertentu  dengan  selamat, sedangkan pengirim  mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
Vol 18 No 1 April 2020
Di dalam angkutan melibatkan pengemudi, menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009  adalah  “orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  Jalan  yang  telah  memiliki Surat Izin Mengemudi”. Det det di jalan umum dikemudikan oleh seorang pengemudi, namun karena det det bukan termasuk kendaraan umum sebagaimana kendaraan yang berlalulalang di jalan umum, pengemudi det det tidak disyaratkan harus memiliki Surat Izin Mengemudi.
Hubungan  hukum  yang  timbul  karena  perjanjian  Leonora  Bakarbessi  dan  Ghansham (2018, hlm. 99) bahwa “perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan sebagaimana Pasal 1233  KUH  Perdata  bahwa  “tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  karena  perjanjian,  baik  karena undang-undang”.  Perjanjian  yang  dimaksud  sebagaimana  Pasal  1313  KUH  Perdata  adalah adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau  lebih”.  Subekti  (2001,  hlm.  1) mengartikan  perjanjian  adalah  “suatu  peristiwa  di  mana seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan  sesuatu  hal.  Dua  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk  melakukan sesuatu  hal  dalam hal  ini adalah pemilik angkutan atau pengangkut  dengan penumpang atau pemilik barang yang diangkut. Hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan menggunakan sarana angkutan dibuat antara pemilik det det dengan pemilik barang berupa bambu, sehingga memenuhi  persyaratan  hubungan  hukum  berdasarkan  perjanjian.  Perjanjian  pengangkutan tersebut  telah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  Pasal  1320  KUH  Perdata, sebagai berikut:
Sepakat mereka  yang mengikatkan dirinya, menurut Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand  (2018,  hlm.  109-110)  mengandung  makna  bahwa,  “para  pihak  yang  membuat perjanjian  saling  menyatakan  kehendak  masing-masing  untuk  menutup  suatu  perjanjian atau pernyataan pihak yang satu cocok atau bersesuaian kehendak dengan pernyataan pihak lain”.
Dikatakan  terdapat  kata  sepakat  bagi  yang  membuat  perjanjian  apabila  ada  kemauan yang bebas dalam suatu hal tertentu maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidak-tidaknya harus tertentu, harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak    perlu  ditentukan  asalkan  dikemudian  hari  dapat  ditentukan  atau  diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1991, hlm. 22-23) bahwa barang  yang  belum  ada  yang  dijadikan  obyek  perjanjian    tersebut  dapat  dalam  pengertian mutlak ( absolute ) dan dapat dalam pengertian relative ( nisbi ). Perikatan yang obyeknya tidak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
memenuhi  Pasal  1333  KUH  Perdata  adalah  batal,  namun  berdasarkan  Pasal  1334  bahwa barang-barang  yang baru akan ada di  kemudian hari dapat  menjadi  obyek  perjanjian kecuali jika  dilarang  oleh  undang-undang  secara  tegas.  Pada  perjanjian  pengangkutan  tersebut  yang dijadikan obyek angkutan adalah bambu, sehingga syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.
Perjanjian  yang  dibuat  tersebut  obyeknya  haruslah  diperkenankan,  maksudnya  tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Perjanjian pengangkutan yang  obyek  atau  barang  yang  diangkut  berupa  bambu  tidak  dilarang  oleh  undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Perjanjian pengangkutan yang obyeknya berupa bambu tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, sehingga syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi.
Pengangkutan  di  dalam  UULLAJ  adalah  perpindahan  barang  dan/atau  orang  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  itu  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  kendaraan  yang  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  tidak  bermotor.  Kendaraan bermotor  yang  dimaksud,  sesuai  dengan  pasal  1  angka  8  UU  No.  22  Tahun  2009, “Kendaraan  bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan  mekanik berupa  mesin  selain  kendaraan  yang  berjalan  di  atas  rel”.  Kendaraan  bermotor  yang dimaksud diatas berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 2009 dikelompokkan berdasarkan jenis antara lain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan  khusus.  Det  det  sebagai  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan  mekanik berupa mesin, sehingga det det termasuk jenis kendaraan bermotor.
Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi  yang  diberikan.  Hasil  uji  berkala  kendaraan  bermotor  harus  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan; fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik,  sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi  yang layak  pakai;  peralatan  pengujian  harus  dilakukan  kalibrasi  secara  periodik;  kapasitas  dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang diuji; harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional sebagaimana Pasal 3 Permenhub No. 133 Tahun 2015.
Dalam  prosesnya,  prosedur  pengujian  kendaraan  bermotor  pada  UPT  Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu proses administrasi dan proses pemeriksaan  teknis  layak  jalan  kendaraan  bermotor.  Pada  proses  administrasi,  syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan sebelum dilakukan pemeriksaan teknis pada unit pengujian kendaraan bermotor adalah dengan melampirkan Buku Uji dan Surat Tanda Nomor Kendaraan  (STNK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Ijin  Operasional  Asli  dan  Surat  Ijin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Usaha Angkutan (Khusus untuk kendaraan umum), dan Surat Tera (Khusus untuk kendaraan Tangki BBM) yang diletakkan dalam 1 map. Sedangkan dalam proses pemeriksaan teknis layak jalan  kendaraan  bermotor  yaitu  dilakukan  kegiatan  memeriksa,  mencoba  dan  meneliti  yang diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor yang wajib uji berkala secara keseluruhan pada bagian-bagian  kendaraan  secara  fungsional  dalam  sistem  komponen  serta  dimensi  teknis kendaraan bermotor baik berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan ketentuan persyaratan teknis yang objektif.
Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor  dan/atau  perusahaan  angkutan  diatur  dalam  Pasal  234  ayat  (1)  UU  LLAJ  yang berbunyi:  “Pengemudi,  pemilik  kendaraan  bermotor  dan/atau  perusahaan  angkutan  umum bertanggung jawab atas kerugian yang diterita oleh penumpang dan/atau pemilik barang atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.
Pihak  yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat (Pasal 236 UULLAJ). Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  kerugian  materi  tanpa  korban  jiwa  adalah  dalam bentuk  penggantian  kerugian.  Det  det  yang  tidak  layak  untuk  diguanakan  angkutan  tersebut mengalami kecelakaan mengakibatkan Kristin Pusla Lingga usia 27 tahun, titis usia 6 tahun dan Vania  usia  6  tahun  meninggal  dunia.  Meninggalnya  korban  tersebut  baik  secara  materiil maupun  immateriil  ahli  warisnya  dirugikan,  kerugian  materiil  terkait  dengan  kerugian  yang benar-benar diderita misaknya untuk biaya perawatan di  rumah sakit, biaya pemakaman dan lain  sebagaimna  yang  dapat  dibuktikan  besarnya.  Kerugian  immateriil,  yakni  kerugian  yang diderita  tetapi  tidak  dapat  dihitung  jumlahnya,  misalnya  matinya  korban,  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1370 KUH Perdata, bahwa “Dalam halnya matinya seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”. Hal ini berarti bahwa ahli waris korban kecelakaan det det  dapat  menggugat  ganti  rugi  yang  harus  dinilai  menurut  kedudukan  dan  kekayaan  kedua belah pihak, serta menurut keadaan.
Terkait dengan gugatan ganti rugi dalam hukum perdata dikenal dengan tanggung jawab adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
dipersalahkan,  diperkarakan  dan  sebagainya)”,  yang  berarti  tanggung  jawab  didasarkan  atas kesalahan  dari  pelaku  yang  melakukan  perbuatan.  Di  dalam  hukum  perdata  tersirat  hal tanggung jawab berkaitan dengan yang disebut dengan istilah tanggung gugat. Peter Mahmud (2009, hlm. 258) . Di dalam hukum perdata tersirat  hal  tanggung  jawab  berkaitan dengan yang  disebut  dengan  istilah  tanggung  gugat.    Perihal  ganti  kerugian  terkait  kecelakaan  oleh kendaraan bermotor Det Det, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, bahwa “Seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab,  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya”.  Kendaraan  det  det  termasuk  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasan  pemilik  kendaraan  tersebut,  sehingga  pemilik  kendaraan  det  det  tidak  hanya bertanggungjawab atas kerugian yang  ditimbulkan oleh dirinya sendiri termasuk bertanggung gugat  terhadap  kerugian  yang  disebabkan  oleh  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya dalam hal ini termasuk barang yang berada di bawah pengawasannya adalah det det.
Gugatan   ganti   rugi   yang   terjadi  karena  adanya perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar  ketentuan  Pasal  49  jo  Pasal  50  UULLAJ  terkait  wajib  uji  kendaraan  modifikasi, melakukan perbuatan melanggar undang-undang, yang berarti melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum didasarkan atas ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  menggantikan  kerugian tersebut”.  Apabila  memperhatikan  ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata  di  atas,  di  dalamnya terkandung  unsur-unsur menurut Abdulkadir Muhammad (2002, hlm. 142) sebagai berikut:
1) Perbuatan yang melanggar hukum ( onrechtmatige daad );
2) Harus ada kesalahan;
3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Unsur  harus  ada  perbuatan  melanggar  hukum  diartikan  sebagai  “berbuat  atau  tidak berbuat  melanggar  hak  orang  lain,  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  orang  yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya  dalam  lalu  lintas  masyarakat,  terhadap  diri  atau  barang-barang  orang  lain”.  Riduan Syahrani  (1997,  hm.  278),  Sedangkan  menurut    Soetojo  Prawirohamidjojo  (1979,  hlm.  7) adalah: “Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kewajiban  hukum  orang  yang  berbuat,  apakah  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya”. Pemilik kendaraan det det sebagai kendaraan modifikasi, namun tidak dimohonkan uji maka dapat dikatakan melanggar Pasal  49 jo Pasal 50 UULLAJ sehingga unsur harus  ada  perbuatan  melanggar  hukum  telah  terpenuhi.  Berdasarkan  uraian  sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan pemilik det det yang mengoperasikan det det di jalan umum, padahal kendaraan tersebut tidak layak jalan dapat dikatakan telah memenuhi keseluruhan  unsur  Pasal  234  UULLAJ,  yakni  karena  kesalahannya  mengoperasikan  det  det yang tidak layak uji mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan korban meninggal dunia, oleh karenanya ahli waris korban dapat menggugat ganti kerugian pada pemilik det det. Jadi bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga.
Ganti  rugi,  dapat  berupa  hal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1246  KUH  Perdata, menentukan:
Biaya,  rugi  dan  bunga  yang  oleh  si  berpiutang  boleh  dituntut  akan  penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat  dinikmatinya,  dengan  tak  mengurangi  pengecualian-pengecualian  serta  perubahan- perubahan yang akan disebut di bawah ini.
Gugatan ganti kerugian yang terjadi karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum, terdiri  dari  dua  kata  yaitu  perbuatan  dan  melanggar  hukum.  Perbuatan  atau  daad  menurut Mariam  Darus  Badrulzaman,  et.all.  (2001,  hlm.  106)  adalah  “perbuatan  baik  yang  bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat”.
Berdasarkan  uraiuan  dan  pembahasan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa pengemudi Det Det kendaraan modifikasi mesin penggiling padi untuk angkutan umum bertanggung  jawab  atas  meninggalnya  korban  kecelakaan  karena  ditabrak  ditinjau  dari UULLAJ, karena tindakannya tersebut melanggar ketentuan Pasal 49 dan 50 UULLAJ, yakni menggunakan  kendaraan  modifikasi  namun  tidak  melakukan  uji  tipe  dan  uji  berkala. Menjalankan kendaraan yang tidak layak jalan, maka jika terjadi korban, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dengan pemberian penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana Pasal 230 UULLAJ.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik Det  Det  kendaraan  modifikasi  mesin  penggiling  padi  untuk  angkutan  umum  bertanggung
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
jawab atas meninggalnya korban kecelakaan karena ditabrak ditinjau dari UULLAJ, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Kendaraan  bermotor  yang  berlalu  lintas  di  jalan  umum  harus  layak  jalan,  kendaraan umum modifikasi yang layak harus lulus uji tipe dan uji berkala sebagaimana Pasal 49 dan  50  UULLAJ,  kenyataannya  pemilik  kendaraan  det  det  tidak  modifikasi  berlalu lintas di jalan umum.
2) Kendaraan  modifikasi  Det  Det  tersebut  mengalami  kecelakaan  di  jalan  umum mengakibatkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga ahli warisnya  dapat  menggugat  ganti  kerugian  atas  dasar  telah  melakukan  perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 230 UULLAJ.
3) Kendaraan  modifikasi  Det  Det  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

## b. Saran Tindak Lanjut
1) Hendaknya Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan memberikan pengawasan yang ketat terhadap kendaraan bermotor yang tidak layak jalan berlalu lintas di jalan umum, agar terhindar banyaknya korban dan gugatan ganti kerugian.
2) Hendaknya  ahli  waris  korban  kecelakaan  kendaraan  modifikasi  yang  tidak  lain  jalan mengajukan  gugatan  ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penggantian biaya, rugi dan bunga agar pemilik kendaraan modifikasi lain tidak menggunakan jalan umum, karena harus menanggung penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut.
Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  (2001). Kompilasi  Hukum  Perikatan .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Bakarbessi, Leonora dan Ghansham. (2018). Buku Ajar Hukum Perikatan . Sidoarjo: Zifatama Jawara.
Djojodirdjo, Moegni. (1982). Perbuatan Melawan Hukum . Bandung: Pradnya Paramita.
Isnaeni,  Moch.  (2017) Selintas  Pintas  Hukum  Perikatan  (Bagian  Umum). Surabaya:  Revka Petra Media.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2009). Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada  Madia Group.
Muhammad,  Abdulkadir.  (1991). Hukum  Pengangkutan  Darat,  Laut,  dan  Udara. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muhammad, Abdulkadir. (2013). Hukum Perdata Indonesia. Bandung:. Citra Aditya Bakti
Muhammad, Abdulkadir. (2002) Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
Pradjodikoro, Wirjono. (1979). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur.
Prawirohamidjojo,  Soetojo.  (1979). Pluralisme  dalam  Perundang-undangan  Perkawinan  di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
Setiawan. (1999). Pokok-pokok Hukum Perikatan. Jakarta: Putra Abardin.
Subekti. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Syahrani, Riduan. (1999). Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
Tjakranegara,  Soegijatna.  (1995). Hukum  Pengangkutan  Barang  dan  Penumpang .  Jakarta: Rineka Cipta.
Wirjono, Prodjodikoro. (1991). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Bandung: Sumur.