ISSN: 2622-5476 (cetak), ISSN: 2655-6405 (online) Website: https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/pikma

## Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja

## Bambang Arianto
Peneliti Institute for Digital Democracy Email: ariantobambang2020@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  mengelaborasi  peran  media  sosial  sebagai  saluran  aspirasi kewargaan.  Dikarenakan  media  sosial  telah  berperan  dalam  setiap  sektor  kehidupan kewargaan,  seperti  saluran  informasi,  interaksi,  partisipasi,  dan  desentralisasi.  Media  sosial kemudian dipergunakan sebagai saluran untuk menyampaikan berbagai aspirasi warga negara dalam  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Berbagai  komentar  dukungan hingga  penolakan  yang  konstruktif  dan  argumentatif  hadir  di  media  sosial  sebagai  bentuk partisipasi  kewargaan.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan berbasis data Drone Emprit  yaitu aplikasi untuk menganalisis percakapan warganet di  media sosial. Dengan demikian artikel ini berpendapat bahwa media sosial dapat berkontribusi positif sebagai saluran aspirasi kewargaan terutama dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ( Omnibus Law ).
Media Sosial, Aspirasi Publik, Omnibus Law

## Social Media as A Citizenship Aspirations’s Channel: Discussion Study Job Creation Bill (Omnibus Law’s Bill)

## ABSTRACT
The purpose of this article is to elaborate roles of social media as a channel for civic aspiration.  This is because social media has played a role in every sector of civic life, such as channels of information, interaction, participation, and decentralization. Social media is then used  as  a  channel  to  convey  the  various  aspiration  of  citizens  in  the  discussion  of  the  Job Creation  Bill.  Various  comments  of  support  to  constructive  and  argumentative  rejection appear  on  social  media  as  a  form  of  civic  participation.  This  article  uses  a  descriptive qualitative  approach  based  on  Drone  Emprit  data,  which  is  an  application  for  analyzing warganet  conversations  on  social  media.  Thus  this  article  argues  that  social  media  can contribute positively as a channel for citizenship aspiration, especially in the discussion of the Omnibus Law.
Social Media, Publik Aspirations, Omnibus Law
Kata Kunci :
Keyword:

## PENDAHULUAN
Salah  satu  varian  dari  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  semakin meluas  penggunaannya  hingga  saat  ini adalah  media  sosial.  Fungsi  media  sosial sebagai media baru telah bergeser dari yang sekedar media sekunder, kemudian bertransformasi menjadi media primer yang dapat  mempengaruhi  sendi  kehidupan warga negara (kewargaan). Dalam konteks ini  media  sosial  merupakan  sebuah kelompok  aplikasi  berbasis  internet  yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0  serta  memungkinkan  penciptaan dan  pertukaran user  generated  content.
Dalam  hal  ini user  generated  content merupakan  berbagai  jenis  konten  baik video,  meme,  ulasan  dan  teks  yang  dibuat oleh warganet kemudian diunggah di media sosial  masing-masing.  Dengan  begitu media  sosial  merupakan  sebuah  media berbasis  kecanggihan  teknologi  yang diklasifikasikan  dari  berbagai  bentuk seperti  majalah,  forum internet,  weblog, blog  sosial, microblogging, wiki ,  foto  atau gambar,  video  peringkat  dan bookmark sosial (Kaplan & Haenlein, 2010).
Meski pada awalnya peran komunikasi  kewargaan  masih  dipegang oleh  media  massa  konvensional.  Akan tetapi  media  massa  konvesional  dinilai belum  mampu  membangun  sistem  politik yang lebih demokratis. Hal itu diakibatkan masih tingginya komersialisme pasar media
massa  yang  membuat  adanya  pengabaian peran  komunikasi  untuk  tampil  lebih demokratis  bagi  warga  negara.  Tetapi semenjak  kehadiran  media  baru  berbasis internet  sangat  potensial  dalam  mengubah kontur  politik  yang  selama  ini  bersifat top down menjadi bottom  up yang  lebih partisipatif.  Dengan  cara  kerja  yang partisipasif  membuat  semakin  terbukanya arus informasi, yang dapat membuka akses lebih  luas  bagi  warga  negara  untuk melakukan  otokritik.  Dengan  demikian dapat dikatakan media sosial telah berhasil menciptakan  partisipasi  digital  yang  lebih luas  seperti  membangun  komunitas  digital ( Literat, et al, 2018).
Selain itu media baru telah menyediakan informasi politik dan gagasan yang  hampir  tidak  terbatas,  hingga komunikasi  dua  arah  antara  warga  negara dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Dengan begitu, media baru dapat menjadi  semacam  forum atau saluran baru bagi perkembangan kelompok kepentingan dan pembentukan opini kewargaan. Dengan begitu warga negara dapat mempergunakan komunikasi  dua  arah  secara  aktif  tanpa campur  pihak  lain  termasuk  partai  politik sekalipun.  Dengan  demikian,  media  baru telah  dapat  memberikan  layanan  ekspresi bagi warga negara tanpa ada batasan waktu dan ruang. Bahkan pihak otoritas tertinggi dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  mampu untuk mengendalikan akses pada
penggunaan  internet  oleh  warga  negara yang  berbeda  pendapat  (Coleman,  et  al, 1999).
Dengan  demikian  kehadiran  media baru telah menghilangkan batasan maupun perantara  antara  publik  dengan  pengambil kebijakan yang dapat menciptakan komunikasi  dua  arah.  Dengan  kata  lain media  baru  sangat  ideal  untuk  dapat menempati  ruang  publik  bagi  masyarakat sipil  di  antara  ranah  pribadi  dan  otoritas negara.  Dengan  begitu  media  sosial  dapat dikatakan  sebagai  ruang  publik  baru  yang lebih  terbuka  untuk  saluran  interaksi, pertukaran  gagasan  hingga  membangun komunikasi dua arah lainnya yang memungkinkan warga negara mengekspresikan  aspirasinya  (McQuail, 2005).  Dengan demikian komunikasi yang berkembang  dalam  langgam  media  baru (internet) bisa dikatakan telah menciptakan kekebasan berekspresi, berinteraksi hingga ikut  memperkuat  proses  desentralisasi (Castells, 2001).
Dengan begitu media sosial sebagai media  baru  secara  dramatis  telah  dapat mengubah lanskap sosial dan cara memahami  esensi  partisipasi  kewargaan (Lewis & Rosen, 2010). Jadi tidak ayal bila kemudian  terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan  seseorang  menggunakan media sosial sebagai sarana untuk interaksi, informasi,  partisipasi  dan  desentralisasi.
Pertama, sebagai  sarana  interaksi,  media
sosial telah banyak memberikan konstribusi bagi  kewargaan  untuk  saling  berinteraksi, karena  tidak  dibatasi  oleh  waktu,  ruang, maupun  tempat.  Alhasil,  melalui  media sosial, seseorang dapat menemukan pertemanan yang selama ini tidak ditemui. Sarana interaksi ini semakin meluas karena media sosial  memiliki ruang khusus untuk membangun  komunitas.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  tumbuhnya  grup-grup  berbasis komunitas di  media  sosial Facebook . Dari grup  keluarga  hingga  alumni  sekolah. Hampir  semua  komunitas  memanfaatkan grup Facebook untuk  dapat  membangun interaksi  yang  memang  tidak  dapat  diraih
d alam  luar  jaringan  (luring).  Sedangkan dalam  konteks  bisnis  diketahui  bahwa manfaat dari media sosial dapat meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan (Rishika, 2013). Meski demikian akibat  dari  pemanfaatan  media  sosial sebagai  media  interaksi  secara  berlebihan seringkali mendorong fenomena ketergantungan  terhadap  konten.  Sehingga warganet  seringkali  tergerak  menciptakan konten  yang  dapat  viral  atau  tersebar  luas dengan  segala  cara  termasuk  melakukan prank  (akal-akalan).  Hal  ini  tampak  dari aksi  yang  dilakukan  Yotuber  Ferdian Faleka yang melakukan prank sembako ke waria  hanya  bertujuan  meningkatkan follower di  Youtube  (cnnindonesia.com, 2020).
Lebih  lanjut,  media  sosial  dapat menjadi  saluran  informasi.  Apalagi  media sosial  dapat  digunakan  untuk  melakukan koordinasi  hingga  menyebarkan  informasi kritis dengan lebih efisien (Enikolopov, et. al, 2019). Hal itu dapat dilacak dari konten yang viral tentu akan banyak menjadi bahan perbincangan  publik.  Ini  yang  kemudian membuat  isu  terkini  yang  berasal  dari media sosial seringkali dijadikan pemberitaan  utama  oleh  media  massa konvensional. Dengan begitu dapat dikatakan  bahwa  warga  negara  saat  ini lebih  cenderung  mencari  informasi  terkini dari  media  sosial  daripada  media  massa konvensional. Apalagi saat ini setiap daerah di Indonesia memiliki akun publik berbasis kedaerahan  yang  seringkali  memberikan informasi  terkini  tentang  daerah  masing- masing  dengan  cepat.  Akibatnya  publik lebih menyukai akun media sosial berbasis kedaerahaan  dalam  mencari  informasi terkini  tentang  daerah  masing-masing. Selain  itu,  media  sosial  lebih  cepat  dalam menampilkan informasi terkini yang menyebabkan publik lebih cepat mendengar  informasi  dari  media  sosial daripada media massa  konvensional. Sehingga tidak ayal bila terjadi ketergantungan publik dengan media sosial lebih tinggi daripada media massa konvensional. Ini yang kemudian menyebabkan banyak sumber pemberitaan
media massa konvensional berasal dari isu- isu terkini yang terjadi di media sosial.
Lebih  lanjut,  media  sosial  dikenal sebagai saluran partisipasi dapat dikatakan sebagai  media  bagi  publik  untuk  ikut berpartisipasi  aktif  dalam  berbagai  hal terutama untuk menyingkapi dan mengkritisi  berbagai  kebijakan.  Termasuk dalam  menyalurkan  aspirasi  terhadap berbagai kebijakan dari pemerintah daerah setempat.  Sebab,  perkembangan  teknologi digital  telah  dapat  mengubah  sistem pemerintahan  dengan  membuka  peluang bagi  setiap  warga  negara  untuk  secara langsung mempengaruhi berbagai kebijakan dalam konteks demokrasi (Luna- Reyes,  2017).  Dengan  kata  lain  media sosial  telah  memberikan  peluang  bagi warga  negara  dalam  mengkritisi  dan memberikan  gagasan  konstruktif.  Bahkan diketahui  peran  dari  saluran  media  sosial telah  banyak  melahirkan  gerakan  sosial hingga gerakan politik sebagai  bagian dari partisipasi publik. Hal itu dapat dilacak dari kehadiran  fenomena  relawan  politik  sejak 2012  hingga  saat  ini  (Arianto,  2019). Sedangkan  dalam  konteks  ini  partisipasi bisa dikatakan secara aktif untuk mendukung,  mengawasi  dan  mengkritisi sebuah kebijakan. Aspirasi ini dapat berupa otokritik, protes maupun masukan terhadap berbagai  kebijakan  publik  yang  telah dibangun  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini warga negara dapat dengan bebas
menggunakan media sosial untuk berbagai saluran  aspirasi  dan  partisipasi  publik. Artinya,  media  sosial  telah  mampu mendorong  partisipasi  warga  negara  lebih besar (Effing, et. al, 2011).
Terakhir media sosial dapat dikatakan  menjadi  sarana  desentralisasi yakni  sebagai  sarana  untuk  dapat  lebih mendekatkan  diri  antara  pemerintah  dan warga  negara.  Sebab  media  sosial  telah membentuk ruang publik baru tanpa sekat. Dengan  begitu  warga  negara  akan  ikut berpartisipasi untuk menyampaikan berbagai  aspirasinya  melalui  media  sosial. Dengan  kedekatan  antara  pemerintah  dan publik tentulah akan memperpendek rantai birokrasi  sehingga  akan  dengan  mudah mewujudkan  transparansi  sebagai  pilar demokratisasi.  Dalam  hal  ini  media  sosial terdiri  atas  tiga  bagian  yakni; Pertama, infrastruktur  informasi  dan  alat  yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan  konten. Kedua, konten digital  yang  berasal  dari  pesan  pribadi, berita,  ide,  dan  produk  budaya  lainnya. Ketiga, organisasi,  perseorangan  dan industri  yang  memang  menghasilkan  dan mengkonsumsi  konten  digital  (Howard  & Malcolm, 2012). Lebih lanjut media sosial juga  berpengaruh  terhadap  pembentukan politik  kontemporer  yang  demokratis. Seperti forum diskusi online yang memberi kebebasan  untuk  mengekspresikan  dan memberdayakan  diri  (Loader  &  Dan,
2011). Dengan demikian, kehadiran  media sosial  telah  mendorong  aksi  kolektif  yang bisa menciptakan partisipasi politik berskala  besar  sehingga  dapat  membentuk partai  hingga  organisasi  transnasional (Bennett, 2012).
Kebermanfaatan  dari  media  sosial membuat  media  baru  ini  menjadi  saluran aspirasi para warga negara. Melalui  media sosial,  publik  dapat  dengan  mudah  untuk memberikan  masukan  hingga  mengkritisi berbagai persoalan politik dan pemerintahan. Hal ini membuat masyarakat sipil  yang  ingin  menolak  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus  Law)  memanfaatkan  media sosial  dalam  membangun  propaganda digital  hingga  gerakan  sosial  untuk melakukan  aksi  demontrasi.  Penggunaan media sosial oleh warganet untuk melakukan  kritik  dan  penolakan  terhadap RUU Cipta Kerja kemudian mengonfirmasi bahwa  media  sosial  telah  mendorong tumbuhnya  partisipasi  digital.  Seperti dalam  penolakan  RUU  Cipta  Kerja,  para simpul masyarakat sipil telah menggunakan media  sosial  sebagai  alat  propaganda digital. Dari propaganda digital inilah yang dapat  menciptakan  berbagai  aksi-aksi demonstrasi  di  setiap  daerah  di  Indonesia. Dengan  begitu  dapat  dikatakan  informasi dari  media  sosial  dapat  memiliki  dampak langsung  pada  partisipasi  politik offline yang dimediasi melalui ekspresi politik (Gil
de  Zúñiga,  et  al,  2014).  Sehingga penggunaan media sosial telah menciptakan  berbagai  peluang  partisipasi kewargaan sekaligus  memediasi kesadaran politik kewargaan yang lebih luas (Lee, et. al, 2017).
Penelitian  ini  akan  fokus  pada pembahasan  peran  media  sosial  sebagai saluran aspirasi kewargaan dengan menganalisis  pembahasan  RUU  Cipta Kerja  ( Omnibus  Law ).  Beberapa  studi sebelumnya  telah  menjelaskan  bahwa media  sosial  berperan  sebagai  saluran aspirasi  kewargaan  ( Jati,  dkk, 2018).
Sedangkan penelitian ini ingin mengkonfirmasi  lebih  lanjut  mengenai peran media sosial sebagai saluran aspirasi kewargaan  berbasis  percakapan  warganet. Penelitian  ini  lebih  menekankan  pada elaborasi  percakapan  warganet  di  media sosial Twitter dan Instagram dengan merujuk  data  dari  Drone  Emprit.  Dengan demikian, dapat dikatakan studi ini hendak membuktikan  bagaimana  peran  media sosial  menjadi  saluran  aspirasi  kewargaan seperti  yang  dikemukakan  oleh  studi sebelumnya. Sedangkan batasan dan implikasi dalam penelitian ini  hanya fokus pada  peran  media  sosial  sebagai  saluran aspirasi kewargaan.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan
studi  kasus  pada  pembahasan  Rancangan Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja. Pendekatan  studi  kasus  merupakan  salah satu  pendekatan  kualitatif  yang  didisain untuk  mengelaborasi  proses  atau  perilaku baru  sebagai  obyek  penelitian  yang  belum banyak  dipahami  secara  luas  (Dobson, 1999).  Penelitian  ini  akan  berbasis  data percakapan media sosial dari Drone Emprit. Dalam  hal  ini  Drone  Emprit  merupakan sebuah  aplikasi  yang  dapat  menganalisis jejaring  percakapan  warganet  di  media sosial  secara  spesifik  secara semi-realtime dan detail .  Teknik  pengumpulan  data  dari Drone Emprit terhadap percakapan warganet  menggunakan Social  Network Analysis (SNA) yang  juga  menyerupai Drone Emprit  Academic  (Arianto, 2020c). Durasi waktu dalam aplikasi Drone Emprit bisa digunakan untuk memantau percakapan real  time saat  analisis  hingga rentang waktu selama satu bulan (Fahmi, I, 2019b).  Sedangkan  rentang  waktu  data percakapan di Twitter dan Instagram antara tanggal  28  September  hingga  5  Oktober 2020.  Selain  itu  Drone  Emprit  merupakan suatu sistem aplikasi yang bisa menganalisis  percakapan  media  sosial  dan berbagai online platform berbasis teknologi big  data dengan  menggunakan artifial intelligence (AI)  dan natural  learning process (NLP).  Melalui  Drone  Emprit, penelitian ini akan dengan mudah menganalisis sumber percakapan,
persebaran  dan  kluster  mana  saja  dari warganet  yang  terlibat  dalam  topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Warganet dan Partisipasi Digital
Masyarakat  digital  atau  dikenal warganet  memiliki  ketergantungan  yang tinggi  terhadap  media  sosial,  seiring kebermanfaatan  dari  media  sosial  yang semakin  luas. Hal itu tampak dari semakin meningkatnya penggunaan  media sosial di kalangan generasi muda Indonesia saat ini. Menurut  laporan Hootsuite dalam Digital Around  The  World  2020 menunjukan bahwa pengguna media sosial di Indonesia pada  tahun  2020  sekitar  160  juta  dengan penetrasi 64 persen. Platform media sosial yang  paling  digunakan  di  Indonesia  per Januari  2020  adalah  Youtube  (88  persen), Whatsapp  (84  persen) Facebook (82 persen), Instagram (79  persen)  dan Twitter (56  persen).  Sedangkan  dari  sisi  usia pengguna yang paling banyak menggunakan  media sosial  berasal dari 18 –  24  tahun  dengan  rincian  16,1  persen untuk  berjenis  kelamin  laki-laki  dan  14,2 persen perempuan. Selain itu untuk usia 25- 34  tahun  dengan  rincian  20,6  persen berjenis  kelamin  laki-laki  dan  14,8  persen untuk perempuan (Rcfra, 2021).
Data tersebut mengonfirmasi bahwa tingginya penggunaan media sosial menjadi bukti  semakin  berperanya  media  sosial
dalam  semua  sektor  kehidupan  terutama dalam  membangun  partisipasi  kewargaan. Partisipasi  ini  meliputi  upaya  mengawasi dan  mengkritisi  berbagai  persoalan  riil rakyat hingga pada berbagai kebijakan yang digulirkan  oleh  pengambil  kebijakan  yaitu pemerintah.  Media  sosial  kemudian  dapat menjadi saluran untuk membangun partisipasi  digital.  Dalam  konteks  ini partisipasi yang bersumber dari media soal telah  mendorong  publik  untuk  berani melakukan  protes  secara  digital,  hingga keberanian menolak sebuah kebijakan yang telah digulirkan oleh otoritas pemerintah.
Dengan  begitu,  partisipasi  digital kemudian  dapat  menjadi  ciri  khas  utama dari masyarakat digital. Meski begitu dalam masyarakat digital dikenal berbagai klasifikasi warganet yaitu; follower, buzzer dan influencer . Beberapa studi sebelumnya menyatakan  bahwa follower merupakan akun  media  sosial  yang  mengikuti  akun yang  kita  miliki.  Kemudian,  ada buzzer yaitu  akun  media  sosial  yang  setiap  saat mendengungkan, mengemakan, mempromosikan, mengkampanyekan informasi, produk dan jasa kepada warganet. Sedangkan untuk buzzer dibedakan  antara buzzer bisnis  dan buzzer politik. Terakhir yaitu influencer yaitu akun media  sosial  yang  memiliki  banyak follower dan sangat memiliki mempengaruhi  yang  kuat  kepada  para
follower -nya untuk berbuat seperti kehendaknya (Arianto, 2020a; 2020b).
Tabel 1. Klasifikasi Aktor Warganet Follo wer Buzzer Influence r Defin isi Akun media sosial yang mengi kuti akun yang kita miliki . Akun media sosial yang setiap saat mendengun gkan atau mengkamp anyekan pesan kepada warganet. Akun media sosial yang dapat mempeng aruhi parafollo wernya untuk berbuat seperti kehendak nya. Sifat Aku n Anom in dan nyata Akun Real (Positif) Akun Anonim (Negatif) Mayoritas akun nyata (real) Juml ah Follo wer 1-500  Akun Positif > 500 Akun Negatif < 500 >10.000 Sumber diolah peneliti (2021)
Lebih lanjut, fungsi follower merupakan  sebagai  penerima  akhir  pesan dari buzzer dan influencer terutama berperan  menyebarluaskan  pesan  dari buzzer dan influencer .  Sedangkan  fungsi buzzer yaitu;  membentuk  opini  publik dalam ranah media sosial dengan menempati trending topic Twitter . Kategori buzzer media sosial dibedakan yaitu buzzer bisnis  dan  politik.  Untuk buzzer bisnis hanya  terfokus  pada  membangun  citra
positif  ( supporting )  dan  mengklarifikasi citra  ( defensif ).  Sedangkan  untuk buzzer politik  fokus  pada  (1)  Membangun  citra positif  ( supporting ),  (2)  Mengklarifikasi citra bila ada kampanye hitam ( defensif ) (3) Menyerang  dan  merusak  citra  pesaing ( offensive ).  Terakhir  ikut  memperkuat pesan  atau  konten  dari influencer melalui repost,  retweet dan reshare hingga  pesan tersebut viral di semua media sosial. Lebih lanjut  aktor  media  sosial  lainnya  yaitu influencer berperan sebagai; 1) Membangun  ide  awal  bagi  pembentukan opini  publik  yang  diteruskan  oleh buzzer dan follower melalui trending topik Twitter .
2) Membangun isu dan opini melalui proses investigasi  individual  dan  jurnalisme warga.  Tujuannya  untuk  membantu  para follower memahami informasi terbaru yang lagi tren saat ini. 3) Menciptakan berbagai tagar  yang  ditargetkan  dapat  menjadi trending topik di Twitter . Meski begitu ciri khas  dari  akun influencer adalah  bergerak secara individual dan lebih berpegang pada pendapat  pribadi  sesuai  isu  yang  lagi trending.
Lebih  lanjut  dalam  pembahasan RUU  Cipta  Kerja,  masyarakat  sipil  tidak tidak  hanya  menghandalkan  gerakan  luar jaringan  (luring)  dalam  menyuarakan aspirasinya.  Apalagi  ditengah  pandemi Covid-19  membuat  aksi  massa  dengan turun  ke  jalan  tentu  tidak  begitu  efektif karena akan melanggar protokol kesehatan.
Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  aksi #GejayanMemanggil yang dapat mendorong  para  mahasiswa  dan  semua elemen  masyarakat  sipil  untuk  turun  ke jalan.  Pandemi  Covid-19  membuat  simpul masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, gerakan buruh, hingga akademisi  membangun  aksi  penolakan dengan  diawali  oleh  propaganda  digital  di media sosial terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam  penelitian  ini  akan  dielaborasi mengenai  berbagai  aksi  penolakan  publik terhadap RUU Cipta Kerja yang disalurkan melalui  media  sosial.  Dengan  kata  lain, media  sosial  pada  saat  pandemi  Covid-19 menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi terhadap pembahasan  RUU  Cipta  Kerja,  baik  yang menolak maupun yang mendukung.
Dengan  begitu  media  sosial  telah  menjadi saluran untuk melakukan protes digital para warganet.
Tidak  ayal,  bila  dicermati  secara organik  semua  simpul  masyarakat  sipil yang  menolak  RUU  Cipta  Kerja  selalu memulai aksi propaganda penolakan dengan  media  sosial.  Sehingga tidak salah dalam  rentang  waktu  itu  berbagai  konten propaganda  digital  yang  menolak  RUU Cipta Kerja dapat ditemui di timeline media sosial.  Persebaran  konten  digital  yang massif ini agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Gerakan propaganda  digital  ini  dapat  ditemui  di
platform media  sosial  seperti Twitter , Instagram, Facebook hingga  Whatsapp. Menariknya,  agar  gerakan  penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini dapat dikenal luas  oleh  publik  terutama  warganet,  para inisiator  gerakan  ini  menggunakan  media sosial Twitter . Hal itu disebabkan platform Twitter merupakan media sosial yang dapat dengan  cepat  memviralkan  konten  karena Twitter memiliki  trending  topik  berbasis kata kunci ( keyword ).

## Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Warganet
Berbagai  aksi  protes  digital  yang dilakukan  oleh  warganet  di  media  sosial yaitu dengan mengunggah berbagai konten penolakan  terhadap  RUU  Cipta  Kerja (Omnibus  Law).  Meski  begitu  terkadang konten  ini  tidak  lepas  dari  kemunculan konten hoaks yang membuat timeline media sosial menjadi semakin gaduh. Akan tetapi, peran  media  sosial  dapat  membuat  para simpul  gerakan  penolakan  RUU  Cipta Kerja  merasa  terbantu  dalam  melakukan propaganda  digital.  Partisipasi  digital  ini mencerminkan  bahwa  media  sosial  telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam menyalurkan  aspirasi  para  warganet  yang menolak  RUU  Cipta  Kerja.  Menariknya dari para mahasiswa dan simpul masyarakat sipil  yang  menolak  RUU  Cipta  Kerja seringkali menggunakan teknik propaganda digital  yang  sama  dilakukan  oleh  para
buzzer politik  dalam  membangun  opini publik.  Hal  itu  dapat  dilacak  dari  seruan para  mahasiswa  yang  akan  mengelar  aksi demonstrasi, untuk bersama-sama menggunakan platform  Twitter untuk membangun pemahaman isu bersama antar gerakan  mahasiswa.  Alhasil  seruan  ini disambut  baik  oleh  seluruh  mahasiswa  di Indonesia yang kemudian banyak mengaktifkan  akun Twitter nya  untuk  bisa ikut  memperkuat  kampanye  propaganda digital tersebut. Dengan kata lain, penggunaan platform  Twitter dapat  ikut memperkuat  pesan  dari  konten  penolakan di media sosial.
Seruan  propaganda  digital  dari Twitter membuat beberapa tagar ( hashtags ) yang digulirkan oleh para mahasiswa dalam menolak  RUU  Cipta  Kerja  menjadi trending  topik  di Twitter dan  bahkan menjadi  trending  topik  dunia.  Artinya, kekuatan  tagar  ( hashtags )  yang  digulirkan para  mahasiswa  ini  secara  otomatis  telah membuat  media  massa  konvensional  ikut menjadikan  sebagai  sumber  pemberitaan. Hal  itulah  yang  membuat  isu  penolakan RUU  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law)  ini semakin  menjadi  pembicaraan  publik. Alhasil,  hingga  beberapa  hari  pemberitaan di media massa konvensional lebih banyak mengadopsi  informasi  terkini  dari  media sosial.  Dengan  begitu,  aksi  penolakan digital dengan menggunakan saluran media sosial  telah  terbukti  mampu  membangun
propaganda  digital  yang  sistematis  hingga menjadi  pembicaraan  publik.  Dengan  kata lain, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja media  sosial  memiliki  peran  yang  sangat besar  dalam  membangun  isu  penolakan sehingga  menjadi  bahan  percakapan  para warganet dan publik secara umum.
Penelitian  ini  akan  mengelaborasi data  percakapan  dari  warganet  pengguna media sosial Twitter dan Instagram. Dalam percakapan ini diketahui ada beberapa kata kunci yang paling banyak dibicarakan oleh warganet. Dalam  menganalisis percakapan warganet tentang RUU Cipta Kerja, peneliti menggunakan  aplikasi  berbasis  data  besar ( big  data )  yaitu  Drone  Emprit.  Melalui software  Drone Emprit  ini dapat diketahui profil  para  warganet  yang  ikut  terlibat dalam  membicarakan  RUU  Cipta  Kerja. Meski begitu gerakan penolakan atas RUU Cipta  Kerja  saat  massa  pandemi  Covid-19 tidak lebih masif daripada awal pembahasan  yang  telah  menimbulkan berbagai  gelombang  aksi  demontrasi.  Hal itu  membuat  media  sosial  menjadi  pilihan terbaik  dalam  melakukan  aksi  propaganda digital. Dengan kata lain, ditengah pandemi Covid-19 membuat penolakan akan pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  hanya bertumpu pada media sosial.
Analisis Percakapan di Twitter
Dari  beberapa  percakapan  yang terjadi  di Twitter dan Instagram dengan
rentang  rentang  waktu  28  September hingga  5  Oktober  2020  tercatat  beberapa kluster  yang  terbentuk.  Dalam  analisis Social  Network  Analysis (SNA)  Drone Emprit hanya terdapat 2000 percakapan per hari  di  media  sosial Twitter .  Baru  pada tanggal 4 Oktober 2020 kemudian
meningkat pesat
menjadi 57.000.
Sedangkan pada tanggal 5 Oktober menjadi
50.000  percakapan  di  timeline Twitter .
Kenaikan  ini dipicu adanya keinginan dari DPR  yang  akan  mengesahkan  RUU  ini menjadi  Undang-Undang.  Sehingga  isu akan disahkan RUU Cipta Kerja membuatcpara  mahasiswa  dan  kelompok yang tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja berusaha  melakukan  penolakan  melalui media  sosial  masing-masing.  Dari  data Drone  Emprit  diketahui  peta Social Network  Analisys (SNA)  berdasarkan beberapa kluster.
Gambar 1. Social Network Analysis (SNA)
Drone Emprit
Sumber: pers.droneemprit.id
Gambar 2. SNA Drone Emprit
Sumber: pers.droneemprit.id
Dari  data  SNA  Drone Emprit  menunjukan  ada  beberapa kluster  yang  melakukan  penolakan terhadap  RUU  Cipta  Kerja.  Dari kluster yang melakukan penolakan, berasal  dari  pihak  oposisi  berasal dari  wakil  partai  politik  seperti, partai Demokrat dan Partai
Keadilan
Sejahtera (PKS).
Kemudian  ada  kluster  dari  para aktivis  yang  berasal  dari  semua simpul gerakan dan lembaga swadaya masyarakat. Kluster berikutnya  berasal  dari  Badan Eksekutif  Mahasiswa  (BEM)  yang merupakan  simpul  gerakan  utama dari  penolakan  RUU  Cipta  Kerja. Terakhir  diketahui  dari  kluster media  massa  baik  media  siber maupun  konvensional  yang  ikut melakukan penolakan melalui Twitter . Lebih lanjut dari data SNA
Drone Emprit juga diketahui kluster
yang  memberikan dukungan penuh pada  RUU  Cipta  Kerja.  Meski demikian kluster  yang memberikan dukungan  tidak  sebesar  dari  yang menolak.  Kluster  yang  mendukung hanya  berasal  dari  para influencer dan para relawan politik yang masih setia dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari data SNA Drone
Emprit  ini  bisa  dianalisis  bahwa kluster  yang  menolak  RUU  Cipta Kerja  ternyata  lebih  besar  dari kluster
yang
memberikan
dukungan.
Lebih  lanjut  dalam  percakapan  di
Twitter ,  Drone  Emprit  juga  menampilkan para akun-akun yang berkategori influencer dan buzzer .  Dalam  percakapan  di Twitter dapat  dikenal  para  aktor  warganet  yang sangat  mempengaruhi  linimasa  media sosial.  Untuk  akun  yang  menjadi  inisiator dan dapat mempengaruhi perhatian warganet  dikenal  sebagai yaitu top influencer .  Di  platform Twitter ditemukan ada  beberapa influencer yaitu,  akun @AksiLangsung  dengan  total  interaksi 6,186,  @TirtoID  dengan  interaksi  5,080, @mitatweets  dengan  interaksi  4,037,
@Kafiradilakis dengan interaksi 3,691 dan @podaradong dengan interaksi 3,564. Para top  influencer ini mayoritas  dalam percakapannya menolak adanya RUU Cipta Kerja. Sedangkan peran dari para influencer ini  telah  menarik  atensi  para
warganet  lainnya  terus  memperkuat  opini publik atas penolakan RUU Cipta Kerja di media  sosial Twitter .  Meski  begitu,  aksi penolakan di Twitter juga dapat ditemukan di platform media sosial lainnya. Dikarenakan  para top  influencer juga memiliki platform media  sosial  lainnya seperti, Facebook , Instagram dan Youtube.
Gambar 3 Top Hashtags (Tagar)
Sumber : pers.droneemprit.id Dalam  analisis  percakapan  ini diketahui saluran aspirasi warganet melalui media  sosial  diketahui  dari  menguatnya beberata tagar ( hashtags ) di Twitter . Sebab tagar  ( hashtags )  menjadi  ikon  utama  dari bentuk  percakapan  yang  terjadi  di  media sosial.  Dengan  kata  lain  peran  dan  fungsi tagar  sangat  penting  untuk  memberikan identifikasi  tersendiri  atas  isu-siu  yang tengah  berkembang.  Di  media  sosial Twitter peran  dari  tagar  ( hashtags )  sangat menentukan  agar  isu  tersebut  dikenal  luas warganet atau tidak. Dalam percakapan ini ditemui  beberapa  tagar  yang  dominan diantaranya;  #BatalkanOmnibusLaw  dan #MosiTidakPercaya.  Peran  dari  tagar  ini dapat menjadi simbol dari bentuk
penolakan  para  warganet  atas  RUU  Cipta Kerja.  Apalagi  bila  dilihat  dari  frasa  yang digunakan semua menggunakan kata kunci penolakan.  Lebih  lanjut,  tagar  ( hashtags ) #MosiTidakPercaya telah digunakan
sebanyak  1,5  juta  cuitan.  Besarnya penggunaan tagar ( hashtags ) sebagai bukti bahwa  warganet  menjadikan  media  sosial sebagai saluran aspirasinya dalam menolak RUU  Cipta  Kerja.  Dengan  jumlah  yang besar  ini  membuat  tagar  ini  menjadi trending  topik  dunia  dan  bisa  menarik perhatian dunia internasional. Meski begitu, data Drone Emprit, diketahui bahwa ada  komunitas  KPopers  yang  selama  ini tidak  paham  mengenai  RUU  Cipta  Kerja, kemudian  ikut  serta  untuk  memberikan penolakan. Para pegiat KPopers yang telah memahami akan  RUU  Cipta  Kerja kemudian bersatu untuk memperkuat tagar #MosiTidakPercaya  dan  beberapa  tagar ( hashtags ) yang kemudian menjadi trending topik dunia.
Lebih  lanjut  dalam  melakukan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja para warganet menggunakan  konten-konten sebagai  bentuk  perlawanan  dan  sindiran. Dari  propaganda  digital  yang  dilakukan oleh  warganet  diketahui  beberapa  konten yang  bermaterikan  penolakan.  Untuk Twitter ada  beberapa  bentuk  konten  yang paling  banyak  digunakan  dalam  menolak RUU Cipta Kerja.
Gambar 4 Top Shared Images
Sumber : pers.droneemprit.id Konten  merupakan  salah  satu  ikon dari saluran warganet yang bisa digunakan untuk mendukung maupun menolak sebuah isu  kekinian.  Di Twitter diketahu  ada beberapa  konten  yang  bermaterikan  foto, meme hingga video. Konten ini digunakan untuk  melakukan  protes  secara  digital terhadap  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja. Dalam  percakapan  tentang  RUU  Cipta Kerja,  ternyata  konten  yang  sangat dominan menguasai lini massa media sosial adalah meme dan infografis yang bermaterikan  penolakan.  Dengan  begitu, dalam  penolakan  RUU  Cipta  Kerja diketahui  beberapa  konten  yang  cukup digemari oleh warganet seperti konten dari akun @AksiLangsung yang disukai sebanyak  10,313  dan  di retweet sebanyak 6,577  kali  oleh  warganet.  Dalam  konten tersebut dijelaskan beberapa draf dari RUU Cipta  Kerja  yang  terkesan  ambigu  atau merugikan  pihak  pekerja  dan  buruh  di Indonesia.  Sedangkan  beberapa  konten lainnya  yang  diunggah  juga  mendapat
respon yang positif oleh warganet. Dengan demikian, pemilihan konten menjadi kunci penting dalam menyalurkan aspirasi melalui  media  sosial.  Tanpa  konten tentulah  menjadi  saluran  aspirasi  yang disampaikan oleh warganet tidak akan bisa menarik perhatian publik.
Lebih lanjut, dari data Drone Emprit diketahui  terdapat  beberapa  narasi  yang cukup  banyak  mendapatkan  atensi  dari warganet.  Komentar  ini  bermaterikan kritikan atas pembahasan RUU Cipta Kerja yang  tiba-tiba  akan  segera  disahkan. Beberapa  warganet  yang  menjadi top influencer banyak  memberikan  otokritik sekaligus  seruan  untuk  bersama-sama membatalkan  RUU  Cipta  Kerja,  seperti yang  diutarakan  akun  @AksiLangsung bahwa “Wuiih  Telegram  Kapolri  ngerii selain melarang unjuk rasa (padahal sudah dijamin  oleh  konstitusi)  juga  melakukan counter  narasi  soal  Cipta  Kerja.  Benar polisi sekarang polisi propaganda palugada  bisa  jadi  tukang  pukul  plus buzzer. Gini nih preman diseragamin kayak gini”. Unggahan  tersebut  di Twitter ingin menjelaskan  bahwa  ada  upaya  dari  pihak berwenang untuk menekan para masyarakat sipil  yang  menolak  RUU  Cipta  Kerja dengan memanfatkan berbagai propaganda termasuk penggunaan buzzer media sosial.
Sedangkan  dari  akun  @mitatweets menyatakan  kegelisahannya  karena  RUU Cipta Kerja akan segera disahkan. Sehingga
meminta  seluruh  simpul  masyarakat  sipil untuk tidak diam dan harus melawan RUU Cipta  Kerja.  Seperti  unggahnya  di Twitter berikut  ini;  “ Alerta!  Aku  minta  perhatian teman-teman semua Omnibus Law mendekati paripurna. Kalau disahkan, hak tanah dan linkungan kita habis dijual. Kita tidak  bisa  diam  saja.  Taruhannya  masa depan  kita  semua.  Kumpulin  tenaga, kumpulin kawan, Lawan. #BatalkanOmnibusLaw. Lebih  lanjut  akun (@tyan_yr  menyatakan  bahwa  bila  RUU Cipta Kerja disahkan, maka telah mengkhianati semangat demokrasi terutama perihal reformasi agrarian. Seperti yang  disampaikan  di Twitter sebagai berikut;  “ Dalam kurun satu tahun pemerintahan Joko Widodo berhasil memutar  jarum  jam  kembali  ke  pra  1998; memangkas  kewenangan  KPK  dan  jika benar nanti malam Omnibus Law disahkan, itu mengencingi spirit TAP MPR XVI/1998 tentang demokrasi ekonomi dan TAP MPR IX/2001  tentang  reforma  agraria  dan Sumber  Daya  Alam”. Berbagai  komentar dari  warganet  menunjukan  media  sosial menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan dan meluapkan kegelisahan akan rencana disahkanya RUU Cipta Kerja.
Lebih  lanjut,  indikator  lain  dalam penelitian  ini  adalah  menakar  seberapa besar  para  warganet  yang  melakukan percakapan  terindikasi  akun  robot  (BOT). Sebab banyak  yang bertanya-tanya apakah
akun-akun  yang  melakukan  penolakan tersebut  benar  berasal  dari  suara  warga negara  ataukah  hanya  sebatas  akun  robot. Berikut  beberapa  analisis  BOT  dari  data Drone Emprit berikut ini;
Gambar 5. Analisis Bot
Sumber : pers.droneemprit.id Dalam  analisis  BOT  diketahui terdapat  total  64.000  akun  yang  aktif terlibat  dalam  percakapan  tentang  RUU Cipta  Kerja.  Dari  jumlah  tersebut  ada sebanyak  66,41  persen  yang  berhasil dideteksi  berstatus  bot-nya.  Sedangkan skor keseluruhan postingan berdasarkan bot diketahui  sebanyak  1,76.  Dengan  begitu angka  sebesar  1,76  mengonfirmasi  bahwa akun  robot  yang  cukup  kecil  atau  sekitar
1,76  yang  membuktikan  percakapan  yang
terjadi  di Twitter sangat  natural.  Dengan
kata  lain,  percakapan  yang  terjadi  bukan rekayasa apalagi manipulasi semata.
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa percakapan  yang  terjadi  atas  pembahasan RUU  Cipta  Kerja  baik  yang  menolak maupun  mendukung  merupakan  wujud
aspirasi  publik  yang  diwakilkan  oleh  para warganet.  Hal  ini  semakin  menegaskan bahwa media sosial sebagai saluran aspirasi kewargaan terkait pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

## Analisis Percakapan di Instagram
Mengingat  media  sosial  mayoritas digunakan oleh para generasi  milenial dan generasi  Z,  tentulah  harus  dianalisis  dari platform Instagram. Platform ini merupakan salah satu platform media sosial yang menjadi terfavorit para warganet yang dapat  dikategorikan  generasi  milenial. Dalam  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja, platform Instagram banyak digunakan para mahasiswa untuk menarik partisipasi teman sekampus agar ikut bersama-sama menolak RUU Cipta Kerja.
Gambar 6 Most Liked Images (Instagram)
Sumber : pers.droneemprit.id Akan tetapi, untuk Instagram bentuk saluran  aspirasi  sangat  bergantung  pada konten yang diunggah setiap feed Instagram.  Dengan  begitu,  tanpa  konten yang  menarik  tentulah  akan  sulit  menarik perhatian warganet lainnya. Dalam analisis
Drone  Emprit,  diketahui  konten  yang paling  banyak  mendapatkan  tanda  suka (like) yang berasal dari top influencer yaitu akun  @GreenoeadeID  debfab  16,707, @tempodotco dengan 16, 136, @kolektifa dengan  15,  230,  @marganamahendra dengan  14,379,  dan  @bangsamahasiswa dengan  14.092.  Dengan  demikian,  konten yang  berasal  dari  para top  influencer menjadi  ikon  dari  saluran  aspirasi  public, meskipun  hal  itu hanya dengan pemberian tanda  suka  ( like )  di  setiap feed para top influencer Instagram dalam  pembahasan RUU Cipta Kerja.
Sedangkan untuk Instagram diketahui  ada  beberapa  narasi yang  banyak  mendapatkan  atensi  dari warganet.  Narasi  ini  bermaterikan  kritikan atas  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  yang akan  segera  disahkan.  Beberapa  warganet yang  menjadi top  influencer ini  membuat narasi  yang  cukup  keras  menolak  RUU Cipta  Kerja.  Seperti  yang  diunggah  oleh akun  @47194929  yang  menceritakan bahwa  RUU  Cipta  Kerja  akan  disahkan, maka  dari itu  akun ini mengajak masyarakat untuk peduli dengan melakukan penolakan melalui media sosial masing-masing. “Kemarin malam pemerintah dan DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja atau  Omnibus  Law  ke  Rapat  Paripurna DPR  RI.  Kemungkinan  besar  hari  kamis nanti akan disahkan, tidak peduli seberapa
banyak  suara  penolaka  dari  rakyat.  Kami mengajak  kamu  yang  peduli  pada  nasib masyarakat  dan  lingkungan  untuk  terus menunjukan perjuanganmu dengan menyuarakan  penolakan  melalui  media sosial  masing-masing  selama  tiga  hari kedepan. Cek Instagramstory.
“#BatalkanOmnibusLaw
#TolakOmnibusLaw  #JegalSampaiGagal #MosiTidakPercaya. Akun  selanjutnya yang  memiliki  narasi  terbaik  adalah  akun @1428131216 yang merasa pesimis terhadap  pemerintah  selaku  pembuat kebijakan  RUU  Cipta  Kerja,  karena  tetap melanjutkan pembahasan meskipun mendapat banyak kritikan dari  masyarakat luas.  Seperti  unggahanya  berikut  ini “Omnibus  Law;  Ancaman  di  Malam Minggu.  Malam  Minggu  ini  DPR  dan Pemerintah lagi-lagi “pacarana” Kembali menghasilkan jahatnya; Pembehasan Omnibus  Law  dilanjutkan.  Rupanya  tidak ada istirahat untuk hal-hal jahat. Pembahasan  Omnibus  Law  masih  mau dilanjutkan, meski  mendapat banyak kritik dari  masyarakat.  Lantas,  hari  ini  pada siapa  kita  harus  menaruh  percaya? #GagalkanOmnibusLaw,#JegalSampaiGa gal, #MosiTidakPercaya.”
Lebih lanjut, akun @Kolektifa yang kecewa  dengan  wakil  rakyat  karena memanfaatkan  masa  pandemi  Covid-19 untuk  terus  membahas  RUU  Cipta  Kerja hingga akan segera disahkan. Bahkan, akun
ini  menilai  wakil  rakyat  dan  pemerintah telah  menutup  telingga  dari  suara  rakyat yang  menolak  RUU  Cipta  Kerja.  Seperti yang  diutarakanya  berikut  ini;  “ Cilaka  Di Depan Mata diteruskan dari @fraksirakyat_id  Omnibus  Law  sudah  di depan  rumahmu.  Malam  ini,  3  Oktober 2020  pemerintah  dan  DPR  sepakat  untuk melanjutkan  pembahasan  Omnibus  Law. Besar  kemungkinan  tidak  lama  lagi  akan disahkan. Semakin kencang suara penolakan  dari  rakyat  maka  semakin kencang  pemerintah  dan  DPR  menutup telinganya. Terlebih mereka memanfaatkan pandemi  Covid-19  untuk  memuluskan rencananya.#BatalkanOmnibusLaw,#Jega lSampaiGagal,#MosiTidakPercaya,#Gaga lkanOmnibusLaw, #RUUCiptaKerja”.
Dengan  demikian,  berbagai  narasi  yang tercipta dalam akun-akun Instagram menunjukan kekecewaan warganet  akan  rencana  disahkanya  RUU Cipta  Kerja.  Identifikasi  dari  berbagai narasi  ini  semakin  menunjukan  bahwa media  sosial  sangat  efektif  menjadi  salah satu saluran aspirasi kewargaan.
Lebih lanjut dalam Instagram selain konten yang  mempengaruhi para warganet untuk  menyampaikan  segala  aspirasinya adalah melalui tagar ( hashtags ). Peran tagar dalam Instagram tentu  tidak  sama  dengan
Twitter , sebab untuk Instagram tagar ( hashtags ) berfungsi sebagai pengelompokan  konten  semata.  Tagar
dalam Instagram tidak mengenal waktu dan akan  terus  bertambah  seiring  penggunaan tagar  tersebut  oleh  warganet.  Berikut beberapa  tagar  yang  paling  banyak digunakan oleh warganet dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Gambar 7 Top Hashtags Instagram
Sumber : pers.droneemprit.id Dalam  platform Instagram terdapat beberapa  tagar  yang  cukup  menarik perhatian warganet diantaranya; #OmnibusLaw, #RUUCiptaKerja dan
#NewNormal. Tagar ( hashtags ) ini sebagai simbol  dari  bentuk  saluran  aspirasi warganet.  Untuk  kluster  yang  menolak, tentulah  tagar  menjadi  saluran  dalam menyampaikan  aspirasi  penolakan  yang selama  digulirkan  oleh  warganet.  Dari analisis  Drone  Emprit  mengenai  tagar  ini dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  media sosial  terutama Instagram peran  tagar ( hashtags ) sangat dominan dalam membangun opini publik.
Pada  akhirnya,  percakapan  yang timbul  terkait  pembahasan  RUU  Cipta
Kerja di  media sosial telah  mengonfirmasi bahwa warganet dapat menyalurkan semua aspirasinya  melalui  saluran  media  sosial. Terutama  dalam  memberikan  berbagai masukan yang konstruktif dan argumentatif seputar  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja. Dengan demikian penggunaan media sosial dalam konteks penelitian ini menjadi salah satu  saluran  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  isu  politik  dan  pemerintahan. Meskipun partisipasi digital tersebut hanya diterjemahkan  melalui  konten,  narasi  dan frasa  yang  ditampilkan  dalam  setiap postingan di media sosial masing-masing.

## KESIMPULAN
Media sosial memiliki peran strategis  dalam  mendorong  pelembagaan karakter  partisipatoris  dalam  langgam demokrasi  di  Indonesia.  Hal  itu  dapat dilacak  dari  peran  media  sosial  yang  bisa membuat  setiap  warga  negara  untuk  ikut berpartisipasi  terhadap  isu  terkini  tentang politik  dan  pemerintahan.  Dikarenakan media  sosial  memiliki  karakter  partisipatif yang secara tidak langsung dapat mengajak warga  negara  untuk  bisa  berpartisipasi dalam  segala  hal,  seperti  memberikan sanggahan,  kritikan  hingga  argumentasi yang konstuktif. Dalam konteks pembahasan RUU Cipta Kerja media sosial telah mendorong para warganet untuk dapat menyampaikan  semua aspirasinya masing- masing. Hal itu dapat dilacak dari beberapa
narasi  yang  diunggah  di Twitter dan Instagram bermaterikan kritikan, kekecewaan  hingga  ajakan  untuk  menolak RUU Cipta Kerja. Selain itu ada pula narasi yang  mengajak  warganet  lainnya  untuk berpartisipasi  aktif  secara  massif  dalam menolak  RUU  Cipta  Kerja  melalui  media sosial  masing-masing.  Alhasil,  kehadiran narasi  yang  konstruktif  dan  argumentatif semakin  menegaskan  bahwa  warganet dapat dengan mudah menyampaikan semau aspirasinya terkait pembahasan RUU Cipta Kerja.
Partisipasi aktif lainnya tampak dari banyaknya kehadiran tagar ( hashtags ) yang memiliki  kata  kunci  penolakan  terhadap RUU  Cipta  Kerja.  Tagar-tagar  ini  dibuat dan  diperkuat  oleh  warganet  yang  merasa kecewa  terhadap  pembahasan  RUU  Cipta Kerja.  Akibatnya  terjadi  peningkatan percakapan melalui tagar #MosiTidakPercaya yang kemudian menjadi  trending  topik  baik  di  Indonesia dan dunia. Dengan kata lain, para warganet telah  memanfaatkan  media  sosial  secara efektif  untuk  menyalurkan  aspirasinya masing-masing.  Dengan  demikian  artikel ini  menyatakan  bahwa  media  sosial  telah berkontribusi  positif menjadi  saluran aspirasi  kewargaan  yang  efektif  dalam menyikapi  berbagai  isu  terkini  terutama perihal politik dan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, A. A. (2012). Political participation  and  discourse  in  social media  during  the  2011  Presidential Electioneering. The  Nigerian  journal of communication , 10 (1), 96-116.
Adji,  W.  S.,  Bashith,  A.,  Nasith,  A.,  &
Amin,  S.  (2019).  Identification  of Social  Symptoms  Using  the  Drone Emprit  Academic  as  a  Support  for Statistical
Literacy.
Abjadia:
International  Journal  of  Education ,
04 (02), 97–106.
Arianto,  B.  (2019).  Kontestasi  Relawan Teman Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Journal of
Social Politics and Governance , 1(1),
40-55.
_______  (2020a).  Salah  Kaprah  Ihwal Buzzer : Analisis Percakapan
Warganet  di  Media  Sosial. Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan  (JIIP) Undip, 5 (1), 1–20.
_______  (2020b).  Analisis  Peran  Buzzer Media  Sosial  dalam  Memperkuat Kampanye  Petani  Milenial. Jurnal
Riset  Komunikasi  Universitas  Sultan
Ageng Tirtayasa , 01 (02), 168-187.
_______  (2020c).  Pemanfaatan  Aplikasi Drone  Emprit  Academic  dalam Menganalisis  Opini  Publik  di  Media Sosial. Journal of Social Politics and
Governance , 2 (2), 177-191.
Bennett, W. L. (2012). The personalization of  politics:  Political  identity,  social media,  and  changing  patterns  of participation. The  annals  of  the American  academy  of  political  and social science , 644 (1), 20-39.
Bentivegna,  S. (2006).  Rethinking  politics in  the  world  of  ICTs. European journal  of  communication , 21 (3),
331-343.
Castells,  M.  (2001)  The  Internet  Galaxy.
Oxford: Oxford University Press. Chandra, E. (2018). Youtube, Citra Media Informasi  Interaktif  Atau  Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora, dan Seni , 1 (2), 406-417.
Cnnindonesia.com. (2020). https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20200508201138-12- 501485/kronologi-prank-sembako- ke-waria-youtuber-ferdian-paleka
Coleman, S., Taylor, J. A., & Van de Donk,
W. (1999). Parliament  in the  Age of the
Internet. Parliamentary
Affairs , 52 (3), 365-370.
Effing,  R.,  Van  Hillegersberg,  J.,  & Huibers,  T.  (2011,  August).  Social media  and  political  participation:  are Facebook , Twitter and  YouTube democratizing our political systems?. In International conference on
electronic  participation (pp.  25-35).
Springer, Berlin, Heidelberg. Enikolopov, R., Makarin, A., & Petrova, M.
(2019).  Social  media  and  protest participation: Evidence from Russia. Available at SSRN 2696236 .
Fahmi. I. (2019). Drone Emprit : Software for  Social  Media  Monitoring  and Analytics. Available at
http://pers.droneemprit.id
Gil de Zúñiga, H., Molyneux, L., & Zheng, P.  (2014).  Social  media,  political expression, and political participation: Panel analysis of lagged and concurrent relationships. Journal of communication , 64 (4), 612-634.
Howard, Philip N., and Malcolm R. Parks.
"Social  media  and  political  change: Capacity, constraint, and consequence." (2012): 359-362. Jati,  W.  R.  (2016).  Aktivisme  kelas menengah  berbasis  media  sosial:
Munculnya  relawan  dalam  pemilu
2014. Jurnal Sosial dan Ilmu Politik .
Kaplan,  A  &  Michael  Haenlein  (2010).
Users  of  the  world,  unite!  The challenges  and  opportunities  of Social Media . Business Horizons,  53
(1), 59–68.
Lee, F. L., Chen, H. T., & Chan, M. (2017).
Social  media  use  and  university students’ participation in a large-scale
protest  campaign:  The  case  of  Hong Kong’s Umbrella
Movement. Telematics and
Informatics , 34 (2), 457-469.
Lewis,  S.,  Pea,  R.,  &  Rosen,  J.  (2010).
Beyond participation to co-creation of meaning:  mobile  social  media  in generative learning communities. Social Science
Information , 49 (3), 351-369.
Literat,  I.,  Kligler-Vilenchik,  N.,  Brough, M.,  &  Blum-Ross,  A.  (2018). Analyzing youth digital participation: Aims, actors, contexts and intensities. The Information
Society , 34 (4), 261-273.
Luna-Reyes,  L.  F.  (2017).  Opportunities and challenges for digital governance in a world of digital participation. Information polity , 22 (2-3), 197-205.
Loader,  Brian  D.,  and  Dan  Mercea.
"Networking democracy? Social media  innovations  and  participatory politics." Information,
Communication  &  Society 14,  no.  6
(2011): 757-769.
McQuail,  D.  (2005)  McQuail’s  Mass Communication Theory. Fifth Edition London. SAGE Publications Ltd.
Perangin-angin, L. L., & Zainal, M. (2018).
Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula Dalam  Bingkai  Jejaring  Sosial  Di Media  Sosial. Jurnal  Aspikom , 3 (4),
737-754.
Rcfra.org.
(2021).
https://rcfra.org/2021/03/19/5-besar- platform-media-sosial-terfavorit-di- indonesia/
Rishika, R., Kumar, A., Janakiraman, R., & Bezawada,  R.  (2013).  The  effect  of customers' social  media participation on  customer  visit  frequency  and profitability: an empirical
investigation. Information systems
research , 24 (1), 108-127.
Suharso, P. (2019). Pemanfaatan Drone
Emprit dalam Melihat Trend
Perkembangan Bacaan Digital melalui Akun Twitter . Anuva , 3 (4),
333–346.