## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..

## UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI UNDANG-UNDANG
Nita Yuniarti E-mail: adandalho@gmail.com

## Abstract
The  general  nature  of  man  is  basically  inclined  towards  goodness,  but  this  tendency  can change  due  to  three  factors.  First,  when  you  see  an  opportunity  to  do  bad  things.  Second, when  there  is  an  unbearable  basic  need.  Third,  there  is  desire  that  is  out  of  control.  So controlling the three factors that cause humans to do bad things must be strived for, so that humans  always  tend  to  goodness.  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  23  of  2004 concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence,  and  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number  17  of  2016  concerning  Stipulation  of  Government  Regulations  in  Lieu  of  Law Number  1  of  2016  concerning  the  Second  Amendment  to  Law  Number  23  of  2002, Concerning  Child  Protection,  is  one  of  the  state's  efforts  to  block  human  opportunities  to commit  crimes  in  the  form  of  violence  in  their  household.  This  paper  uses  a  qualitative approach  with  descriptive  methods.  The  data  collection  technique  is  observation  through literature  study.  The  problem  in  this  research  is  the  hope  of  reducing  domestic  violence behavior  after  the  enactment  of  the  PKDRT  Law,  but  the  facts  show  different  things.  The results of the study prove that the graph of domestic violence after the enactment of this law is still increasing.
Key words: good character; bad character; domestic violence.

## Abstrak
Sifat umum manusia itu pada dasarnya adalah cenderung pada kebaikan, namun kecenderungan itu bisa berubah karena tiga factor. Pertama, ketika melihat ada kesempatan untuk berbuat buruk. Kedua, ketika ada kebutuhan mendasar yang tidak tertahankan. Ketiga, ada keinginan yang tidak terkendali. Maka  mengendalikan  ketiga  factor  penyebab  manusia  untuk  berbuat  buruk  itu    harus  terus diupayakan,  agar  manusia  selalu  cenderung  pada  kebaikan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang  Perlindungan  Anak,    adalah  salah  satu  upaya  negara  untuk menutup  kesempatan  manusia  untuk  berbuat  jahat  berupa  kekerasan  dalam  rumah  tangganya. Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Teknik pengumpulan datanya adalah observasi melalui studi pustaka. Masalah dalam penelitian ini adalah  berupa  harapan  berkurangnya  perilaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  setelah berlakunya  Undang-Undang  PKDRT,  namun  fakta  yang  ada  menunjukkan  hal  yang berbeda.  Hasil  kajian  membuktikan  bahwa  grafik  kekerasan  dalam  rumah  tangga  setelah berlakunya undang-undang tersebut masih terus meningkat.
Kata kunci: Sifat baik; Sifat buruk; kekerasan dalam rumah tangga.
Manusia sejak awal
kelahirannya  telah  memiliki  naluri negative  dan  naluri  postif  (Q.S.  91, Asy-Syams;  7-8).  Naluri  negative
manusia  itu  dibimbing  oleh  hawa nafsu, sedangkan naluri positif manusia  itu  dibimbing  oleh  akal  dan pikirannya.  Pada  umumnya  manusia

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
lebih suka untuk mengikuti naluri posi- tifnya, karena hal itu lebih mendatang- kan kenyamanan dalam hidupnya.
Itulah  sebabnya  jumlah  orang jahat  di  dunia  ini  sepertinya  lebih sedikit daripada orang baik. Salah satu barometernya  adalah  penduduk  yang berdiam  di  suatu  wilayah,  tentu  lebih banyak  yang  hidup  normal  dalam masyarakatnya,  dibanding  dengan orang yang hidup dalam penjara.
Namun jika dilihat lebih spesifik lagi,  ternyata  orang  yang  hidup  di penjara  itu  adalah  orang  yang  kadar kejahatannya  sudah  mencapai  tingkat tertentu  sehingga  terjaring  atau  ter- tangkap,  atau  karena  ada  yang  mela- porkan. Jadi masyarakat yang hidup di luar  penjara  pun,  bisa  jadi  sebenarnya sudah  berbuat  jahat,  atau  berbuat buruk,  tapi  belum  mencapai  derajat tertentu,  atau  bisa  jadi  karena  belum ada yang melaporkannya.
Jahat  itu  artinya  menyakiti  dan atau  merugikan  pihak  lain,  misalnya menghina,  memukul,  mencuri,  dan lainnya,  sedangkan  buruk  itu  artinya menyakiti  dan  atau  merugikan  diri sendiri,  misalnya  berjudi,  merokok, minum beralkohol, dan sebagainya.
Ada  banyak  bentuk  kejahatan yang harus diwaspadai, termasuk keja- hatan yang dapat dilakukan oleh orang terdekat  kita.  Kejahatan  semacam  itu terpendam  dan  sering  tidak  terekspos, misalnya  berupa  perilaku  kekerasan dalam rumah tangga / KDRT. perilaku kekerasan dalam rumah  tangga  ini  banyak  terjadi  di Indonesia.
Sehingga akhirnya pemerintah  dan  pi-hak  legislative memandang  perlu  untuk  membuat peraturan  yang  dapat  meng-hapus, atau  setidaknya  mengurangi,  atau mengendalikan  perilaku  kekerasan
dalam  rumah  tangga.  Yaitu  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Ten- tang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang  Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002,  Tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang  sebagaimana tersebut  memiliki  hubungan  dengan undang-undang  lainnya  yang  sudah berlaku  (Jogloabang;  Oktober  2020) yaitu:
1. Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya.
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1984  tentang  Pengesahan  Konvensi mengenai  Penghapusan  Segala  Ben- tuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita ( Convention  on  the  Elimination  of  All Forms  of  Discrimination  Against Women ).
5. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data  Survei  Pengalaman  Hidup Perempuan  Nasional  (SPHPN)  Tahun 2016  menunjukkan  bahwa  1  dari  3 perempuan  (atau  10  dari  30  orang perempuan) mengalami kekerasan fisik dan  seksual,  serta  6  dari  10  (atau  60 dari 100 orang) perempuan mengalami KDRT lainnya.
Ada banyak faktor yang melatar-belakangi  terjadinya  KDRT, diantara-nya adalah rendahnya tingkat pendi-dikan, ekonomi, perselingkuhan,

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
pere-butan  hak  pengasuhan,  balas dendam,  penyalahgunaan  narkoba  / miras,  per-bedaan  karakter  budaya, dan  kurang-nya  persiapan  pasangan sebelum  meni-kah,  baik  dari  sisi  fisik, mental,  maupun  psikologis  sehingga pondasi  rumah  tangga  ketika  terjadi permasalahan mudah goyah
(Kemenpora 1; Oktober 2020). Kekerasan Dalam
Rumah Tangga / KDRT pada masa kini bukan- lah  merupakan  persoalan  personal yang menjadi rahasia pribadi, dan yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT adalah pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap  nilai  kemanusiaan,  serta bentuk intimidasi yang harus dihapuskan.  Untuk  itu,  UU  PKDRT  / Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  merupakan  jaminan  yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya  KDRT,  menindak  pelaku, dan melindungi korban (Kemenpora 2; Oktober 2020).
Pemerintah  melalui  Kementeri- an Pemberdayaan Perempuan dan Per- lindungan  Anak  (Kemen-  PPPA)  dan pihak  legislative  bersepakat  untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  dan  Peraturan  Pemerintah  No. 4  tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan dan  Kerja-sama  Pemulihan  Korban Kekerasan  Da-lam  Rumah  Tangga, guna  menyikapi  maraknya  fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat.
Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan lepas dari segala bentuk kekerasan. Selain  itu,  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga,  yang  kebanyakan adalah  perempuan,  harus  mendapat perlin-dungan  dari  negara  dan  atau
masya-rakat  agar  terhindar  dan terbebas  dari  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat  kemanusiaan.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  negara  ingin melindungi seluruh rakyatnya, terutama  kaum  perempuan  dan  anak- anak.
Untuk perlindungan anak, pihak negara  juga  sudah  berusaha  maksimal untuk  menjaganya  sebagaimana  tertu- ang  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Ten- tang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Koordi- nasi Perlindungan Anak.
Kehidupan berumah tangga ide- alnya adalah saling menjaga dan melin- dungi  antara  satu  dengan  lainya, namun fakta yang terjadi menunjukkan bahwa  tingkat  perilaku  kekerasan dalam  rumah  tangga  cukup  tinggi. Sehingga  dalam  hal  ini,    pihak  penye- lenggara  negara  memandang  perlu untuk menjaga dan melindungi korban dan  atau  calon  korban  perilaku  keke- rasan tersebut.
Masalah  dalam  penelitian  ini adalah harapan berkurangnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya  Undang-Undang  PKDRT, namun  fakta  yang  ada  menun-jukkan hal  yang  berbeda.  Rumusan  ma- salahnya  adalah:  Bagaimanakah  grafik perilaku  kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah tangga di Indonesia pasca diber- lakukannya undang-undang tersebut?
Tujuan  penulisan  ini  adalah  un- tuk  mendeskripsikan  perilaku  keke- rasan yang terjadi dalam rumah tangga

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
di  Indonesia  pasca  dikeluarkannya undang-undang tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penyusunan  tulisan  ini  adalah pendekatan kualitatif, metode deskriptif  dengan  kajian  Pustaka dengan    teknik  pengumpulan  datanya adalah observasi melalui pencermatam kepustakaan,  dan  analisis  datanya adalah naratif.

## Pembahasan
Harapan  dibuatnya  Undang- Undang PKDRT adalah untuk menekan  dan  menurunkan  angka perilaku  keke-rasan  dalam  rumah tangga,  namun  fak-ta  yang  terjadi  di lapangan  adalah  ma-sih  tingginya angka perilaku kekerasan tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa diskrepansi antara harapan dan kenyataan  itu  masih  berbeda.  Grafik perilaku kekerasan dalam rumah tang- ga  itu  selalu  meningkat  setiap  tahun- nya. Dan jalur untuk menjembatani ke- duanya itu diantaranya adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasan  Da- lam  Rumah  Tangga  secara  lebih intensif  melalui  berbagai  metode  dan media.  Tulisan  ini  merupakan  salah satu  langkah  konkret  penyebar- luasannya.
Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  /  P- KDRT  telah  disahkan  pada  tanggal  22 September  2004.  Undang-Undang  ini mengharamkan  dan  melarang  keras perilaku  KDRT  terhadap  orang  yang ada  dalam  lingkup  rumah  tangga dengan  cara  kekerasan  fisik,  psikis, seksual,  atau  penelantaran  (termasuk aspek  ekonomi)  dalam  rumah  tangga.
(Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004, Bab III, Pasal 5).
Maksud orang-orang yang bera- da dalam lingkup rumah tangga adalah suami,  istri,  anak,  serta  orang-orang yang  mempunyai  hubungan  keluarga karena  hubungan  darah,  perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  perwalian, menetap  dalam  rumah  serta  orang yang  bekerja  membantu  dan  menetap dalam rumah tangga tersebut. (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004, Bab I, Pasal 2, Ayat 1-2).
Potensi kemungkinan terjadinya kekerasan, khususnya terhadap perem- puan  dan  anak  dibagi  menjadi  tiga macam,  yaitu  di  lingkungan  keluarga atau domestic  domain ,  di  lingkungan masyarakat  atau public  domain, serta dalam  skala  besar  dilakukan  oleh negara  atau state .  (Kolibonso,  Rita Serena; Oktober 2020).
Pembagian pokok bahasan keke- rasan  menjadi  tiga  bagian  inilah  yang kemudian  dapat  membuka  tabir  gelap tindak  kekerasan,  khususnya  bentuk kekerasan  dalam  keluarga  yang dikenal dengan sebutan domestic violence atau  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tang- ga / KDRT atau Domestic violence itu bi- sa  dilakukan  dalam  bentuk  tindakan pemukulan  (fisik),  ancaman  (psikis), pemaksaan  hubungan  intim  (seksual), pengusiran  dari  rumah  tanpa  pembe- rian  bekal  yang  cukup,  larangan bekerja  sambil  dengan  tidak  memberi uang  yang  cukup  (  factor  ekonomi  ini terma-suk ke dalam kategori penelantaran).
Bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga  itu  bisa  saja  terjadi  dari  istri kepada  suami,  atau  dari  anak  kepada orang tua, meskipun fakta yang sering

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
terjadi  adalah  sebaliknya.  Suami kepada  istri,  atau  orang  tua  kepada anak.

## Konsep Dasar PKDRT
Beberapa  istilah  umum  dalam pembahasan  konsep  dasar  PKDRT adalah:  Kekerasan  dalam  rumah  tang- ga,  Penghapusan  Kekerasan  dalam  ru- mah  tangga,  korban,  perlindungan, perlindungan  sementara,  dan  perintah perlindungan.
Berikut  ini  adalah  penjelasan dari  beberapa  konsep  dasar  PKDRT (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004, Bab I, Pasal 1, Ayat 1-6) tersebut:
1) Konsep  dasar  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  /  KDRT  adalah  se- tiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan, yang
berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  pende-ritaan  secara  fisik, seksual,  psiko-logis,  dan  atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan  perbuatan,  pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  se- cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mence- gah  terjadinya  kekerasan  dalam  ru- mah tangga, menindak pelaku keke- rasan dalam rumah tangga, dan me- lindungi  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.
3) Korban  adalah  orang  yang  menga- lami  kekerasan  dan/atau  ancaman kekerasan  dalam  lingkup  rumah tangga.
4) Perlindungan  adalah  segala  upaya yang  ditujukan  untuk  memberikan rasa  aman  kepada  korban  yang  di- lakukan  oleh  pihak  keluarga,  advo- kat,  lembaga  sosial,  kepolisian,
kejak-saan,  pengadilan,  atau  pihak lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5) Perlindungan Sementara adalah per- lindungan  yang  langsung  diberikan oleh  kepolisian  dan/atau  lembaga sosial  atau  pihak  lain,  sebelum dikeluarkannya  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan.
6) Perintah  Perlindungan  adalah  pene- tapan yang dikeluarkan oleh Penga- dilan untuk memberikan perlindung-an kepada korban.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga sebagaimana  tersebut  di  atas  itulah yang  harus  segera  dihapus  dan  atau setidaknya  diminimalkan  keberadaan- nya dari setiap rumah tangga.
Penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga  itu  maksudnya  adalah jaminan  yang  diberikan  oleh  negara untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan melindungi  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.
Korban  kekerasan dalam rumah tangga  itu  bisa  suami,  istri,  anak,  atau pihak  lain  yang  serumah.  Akan  tetapi umumnya yang menjadi korban adalah pihak  yang  lemah,  seperti  istri  atau anak.
Perlindungan  terhadap  korban kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilakukan  oleh  siapa  saja  yang memiliki  kemauan  dan  kemampuan dengan cara yang tepat dan prosedural.
Perlindungan  sementara  adalah perlindungan yang langsung dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemauan dan  kemampuan  dengan  cara  yang cepat dan tepat.
Perintah  perlindungan  adalah perintah pengadilan kepada negara un-

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
tuk  memberikan  pengamanan  kepada korban.

## Asas & Tujuan UU-PKDRT
Undang-Undang  Penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini dijalankan  sesuai  dengan  asas  :  Peng- hormatan  hak  asasi  manusia,  keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi,  dan  perlindungan korban.
Tujuannya  adalah:  Mencegah segala  bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga,  melindungi  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga,  menin-dak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan  memelihara  keutuhan  rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004, Bab II, Pasal 3 dan 4).

## Jenis-Jenis KDRT
Ada  empat  jenis  tindakan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu, kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis, kekerasan  seksual,  dan  penelantaran rumah  tangga,  termasuk  dalam  pene- lantaran ini adalah lemahnya tanggung jawab dalam bidang ekonomi.
Penjelasan keempat jenis tindak- an  tersebut  (Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004,  Bab  III,  Pasal  5,  6,  7,  8 dan 9) adalah:
1) Kekerasan  fisik  yang  dimaksud  di sini adalah perbuatan yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh sakit, atau luka berat.
2) Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilang- nya  kemampuan  untuk  bertindak, rasa  tidak  berdaya,  dan/atau pende-ritaan  psikis  berat  pada seseorang.
3) Kekerasan seksual adalah: Pertama, pemaksaan hubungan seksual yang
dilakukan terhadap orang yang me- netap dalam lingkup rumah tangga tersebut.  Meskipun  terhadap  pasa- ngan  sah  nya  sendiri,  jika  melaku- kan pemaksaan, maka bisa berkate- gori  pada  tindakan  kekerasan.  Ke- dua,  pemaksaan  hubungan  seksual terhadap  salah  seorang  dalam  ling- kup  rumah  tangganya  dengan orang  lain  untuk  tujuan  komersial dan/ atau tujuan tertentu.
4) Penelantaran  rumah  tangga  yang dimaksud  di  sini  adalah:  Pertama tindakan  menelantarkan  orang  da- lam  lingkup  rumah  tangganya,  pa- dahal  menurut  hukum  yang berlaku  baginya  atau  karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau  pemeli-haraan  kepada  orang tersebut. Kedua, Penelantaran sebagaimana  tersebut  juga  berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan keter-gantungan ekonomi  dengan  cara  membatasi dan/atau  melarang  un-tuk  bekerja yang  layak  di  dalam  atau  di  luar rumah  sehingga  korban  ber-ada dibawah kendali orang tersebut.

## Grafik  Korban  Kekerasan  terhadap Perempuan
Menurut  data  yang  berhasil  di- himpun KOMNAS Perempuan, selama kurun  waktu  12  tahun,  sejak  tahun 2008  –  2019  telah  terdeteksi  bahwa perilaku kekerasan terhadap perempuan me-ningkat sebanyak 792%
(hampir  800%),  atau  mengalami peningkatan  sebanyak  hampir  8  kali lipat.  Data  tersebut  ter-gambar  dalam diagram berikut:

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
Pihak  KOMNAS  Perempuan meyakini  bahwa  data  tersebut  adalah fenomena  gunung  es,  yang  memiliki arti bahwa dalam situasi faktual / yang se-benarnya, kondisi tertentu perempuan
Indonesia mengalami kehidupan  yang  kurang  aman.  Bila setiap tahun kecen-derungan kekerasan terhadap perem-puan konsisten mengalami  pening-katan,  maka  hal  ini menunjukkan  lemahnya  keamanan bagi  perempuan.  Fenomena  ini  jika dibiarkan terus, dapat menjadi perilaku yang  membiasa,  dan  jika  sudah membiasa  maka  bisa  menjadi  budaya yang  berkembang  secara  umum dikalangan  masyarakat.  (KOMNAS Perempuan, 2020; 7).
Bentuk Kekerasan terhadap Perempu- an
Beberapa bentuk kekerasan terhadap  perempuan  menurut  catatan KOMNAS  Perempuan  pada  tahun tahun  2020  masih  tetap  tinggi. (KOMNAS  Perempuan,  2020;  12). Kondisi  itu  sebagaimana  tergambar dalam diagram berikut:
Data diatas menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan masih  tetap  tinggi.  Bentuk  kekerasan terbanyak  adalah  fisik  (43%),  seksual sebanyak  (25%),  psikis  19%,  dan ekonomi  13%.  Pola  ini  sama  seperti pola  di  tahun  sebelumnya,  yaitu  pada tahun 2008 – 2019.
Faktor  Penyebab  Meningkatnya  Peri- laku Kekerasan terhadap Perempuan
Beberapa faktor yang menyebab-kan  perilaku  kekerasan terhadap pe-rempuan mengalami peningkatan  terus,  padahal  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diberlakukan (KOMNAS Perempuan, 2020; 9),  adalah:
1) Asumsi  bahwa  KDRT  adalah  perso- alan  personal  yang  orang  lain  tidak perlu mencampurinya.
2) Asumsi  bahwa  kehidupan  berumah tangga  itu  harus  terlihat  baik-baik saja.
3) Penanganan  yang  kurang  tegas  dari aparat penegak hukum.
4) Pemilihan  vonis  hukuman  yang  pa- ling ringan.
5) Penyelesaian  KDRT  banyak  melalui mediasi,  atau  jalan  damai,  baik  di tingkat keluarga maupun kepolisian.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengetahuan  dan  pemahaman  untuk menjaga  dan  membela  diri  masih

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
kurang.  Ditambah  rasa  malu  yang tidak pada tempatnya terhadap keluarga,  dan    lingkungan  jika diketahui  secara  umum.  Sehingga akhirnya  banyak  yang  memi-lih  jalan damai  meski  harus  dibayar  dengan penderitaan yang panjang.

## Pencegahan KDRT
Pemerintah  bertanggung  jawab dalam  upaya  pencegahan  kekerasan dalam  rumah  tangga  itu  (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab III, Pasal  11,  12,  13,  14  dan  15)    dengan cara:
1) Merumuskan  kebijakan  tentang penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga.
2) Menyelenggarakan  komunikasi,  in- formasi,  dan  edukasi  tentang  keke- rasan dalam rumah tangga.
3) Menyelenggarakan  advokasi  dan sosialisasi tentang  kekerasan dalam rumah tangga.
4) Menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan  sensitif  gender  dan  isu kekerasan  dalam  rumah  tangga serta  menetapkan  standar  dan akreditasi  pelayanan  yang  sensitif gender.
Pencegahan  kekerasan  dalam rumah tangga selain menjadi kewajiban  pemerintah  pusat,  juga menjadi kewa-jiban pemerintah daerah untuk  menye-lenggarakan  pelayanan yang baik ter-hadap korban berupa:
1) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian,
2) Penyediaan  aparat,  tenaga  kesehat- an,  pekerja  sosial,  dan  pembimbing rohani,
3) Pembuatan  dan  pengembangan  sis- tem  dan  mekanisme  kerja  sama program pelayanan yang melibatkan
pihak  yang  mudah  diakses  oleh korban,
4) Memberikan perlindungan bagi pen- damping, saksi, keluarga, dan teman korban.
Setiap orang dan organisasi, dari mana  pun  asalnya,  dan  kapan  pun waktunya,  jika  mendengar,  melihat, atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga wajib  melakukan upaya-upaya  sesuai  dengan  batas kemampuannya untuk:
1) Mencegah  berlangsungnya  tindak pidana.
2) Memberikan  perlindungan  kepada korban.
3) Memberikan pertolongan darurat.
4) Membantu  proses  pengajuan  per- mohonan penetapan perlindungan.
Tentu  saja  upaya  pencegahan, pertolongan,  atau  perlindungan  yang dilakukan  itu  harus  dengan  prosedur dan  tata  cara  yang  benar,  dan  dengan mengutamakan keselamatan diri sendiri  terlebih  dahulu.  Misalnya  jika melihat  ada  pelaku  tindak  kekerasan yang  membawa  senjata  tajam,  maka sebaiknya  jangan  langsung  bertindak sendiri  karena  bisa  membahayakan keselamatan  dirinya,  melainkan  segera melapor  kepada  pihak  keamanan  atau pihak yang berwenang lainnya.

## Perlindungan Anak
Setiap  anak  berhak  atas  kelang- sungan  hidup,  tumbuh  dan  berkem- bang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi  seba- gaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Seorang  anak  adalah  tunas, potensi,  dan  generasi  muda  penerus cita-cita  perjuangan  bangsa  memiliki peran  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
sehingga  wajib  dilindungi  dari  segala bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelang- garan hak asasi manusia.
Dalam  rangka  meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dila- kukan  penyesuaian  terhadap  beberapa ketentuan  dalam  Undang-Undang  No- mor  23  Tahun  2002  tentang  Perlin- dungan Anak, maka pihak pemerintah dan legislative melakukan penyempur-naan  peraturan  dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.

## Konsep Dasar Perlindungan Anak
Pengertian anak adalah
seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.  Anak seusia  tersebut  diasumsikan  masih belum bisa mandiri dalam banyak hal, karenanya  harus  dibina,  dididik,  dan dilindungi  sebaik  dan  semaksimal mungkin.
Untuk  dapat  melakukan  perlin- dungan  kepada  seorang  anak  dengan seoptimal  mungkin,  siapa  dan  bagai- mana,  maka  dibutuhkan  pengertian konsep  dasar  perlindungan  anak  yang mudah  dipahami,  dan  perlu  disebar- luaskan kepada seluruh rakyat Indonesia.  Adapun  konsep  dasar perlin-dungan anak sebagaimana disebutkan  dalam  undang-undang adalah  sebagai  berikut:  Perlindungan Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  me-lindungi  anak  dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  de-ngan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
(Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak, Pasal I, Ayat 1 – 2).

## Cara Perlindungan Anak
Pihak-pihak  yang  berkewajiban melakukan  perlindungan  terhadap anak  adalah:  Negara,  pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Kelu- arga,  dan  orang  tua  atau  Wali  berke- wajiban  dan  bertanggung  jawab  terha- dap  penyelenggaraan  Perlindungan Anak.    Adapun  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  melindungi  anak secara umum adalah dengan memberinya kesempatan.
(Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peruba- han  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Ten- tang  Perlindungan Anak, Pasal I, Ayat 1 – 20) untuk:
1) Beribadah  menurut  agamanya,  ber- pikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat  kecerdasan  dan  usianya dalam  bimbingan  orang  tua  atau Wali.
2) Memperoleh  pendidikan  dan  peng- ajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya  sesuai  dengan  minat dan bakat.
3) Mendapatkan perlindungan di satuan  pendidikan  dari  kejahatan seksu-al  dan  Kekerasan  yang dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
4) Memperoleh  pendidikan  luar  biasa bagi  anak  penyandang  cacat,  dan

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
anak  yang  memiliki  keunggulan berhak  mendapatkan  pendidikan khusus.
5) Memperoleh  rehabilitasi,  bantuan sosial,  dan  pemeliharaan  taraf kesejahteraan  sosial,  bagi  anak penyandang disabilitas.
6) Diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri, kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu adalah  demi  kepentingan  terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan  ter-akhir.  Dalam  hal terjadi pemisahan sebagaimana disebutkan, maka anak tetap berhak untuk:
a) Bertemu langsung
dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,  pendidikan  dan perlindungan untuk proses tumbuh  kembang  dari  kedua orang  tua-nya  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
c) Memperoleh  pembiayaan  hidup dari kedua orang tuanya.
d) Memperoleh Hak Anak lainnya.
7) Memperoleh  perlindungan  dari: a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
b) Pelibatan dalam sengketa bersen jata.
c)  Pelibatan  dalam  kerusuhan social.
d)  Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung  unsur  Kekerasan.
e) Pelibatan dalam peperangan, dan
f) Kejahatan seksual.

## Simpulan
Undang-Undang  tentang  Peng- hapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga  /  UU-PKDRT    ini,  mengatur pencegahan  dan  perlindungan  serta pemulihan  terhadap  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga,  juga  secara spesifik  membahas  tentang  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga dengan  unsur-unsur  tindak  pidana yang  berbeda  dengan  tindak  pidana penganiayaan  yang  diatur  dalam KUHP.
Undang-Undang ini juga menga-tur  kewajiban  bagi  aparat penegak  hu-kum,  tenaga  kesehatan, pekerja  sosial,  relawan  pendamping, atau  pembim-bing  rohani  untuk melindungi  korban  agar  mereka  lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan  rumah  tangga  yang  sejak awal  diarahkan  pada  keutuhan, kerukunan,  dan  keharmo-nisan  rumah tangga.
Sejak  diberlakukannya  UU- PKDRT  ini  pada  tahun  2004,  ternyata data  yang  ada  menunjukkan  bahwa perilaku  kekerasan  dalam  rumah tangga terus meningkat dengan korban utamanya  adalah  perempuan  dan anak.
Minimnya  pengetahuan dan pe- mahaman,  rasa  malu  yang  tidak  pada tempatnya  menyebabkan  jalan  akhir yang dipilih adalah berdamai meskipun terpaksa.

## Saran
Saran  yang  dapat  penulis sampaikan adalah:
a. Bagi Pihak yang Lemah
Memperbanyak  bacaan  dan  mem- perkuat  pemahaman  terutama  me- ngenai  penyebab,  pencegahan,  dan solusi  perilaku  kekerasan  dalam rumah tangga.
b. Bagi Pihak yang Kuat
Meningkatkan  kesadaran  bahwa  di dunia ini ada hukum negara, dan di

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
akhirat  itu  ada  balasan  yang setimpal.
c. Bagi Regulator
Menyebar-luaskan  berbagai  perun- dangan  dan  peraturan  terkait  de- ngan kekerasan, terutama kekerasan dalam  rumah  tangga  dengan  lebih intensif.

## d. Bagi Masyarakat
Meningkatkan  kepedulian  kepada lingkungan  sekitar  khususnya  me- ngenai  kekerasan  dalam  rumah tangga, dengan cara melaporkannya pada  ketua  RT  /  Rukun  Tetangga setempat.

## REFERENSI

## A. Referensi Regulasi Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang Perlindungan Anak , Softcopy .
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang Perlindungan Anak , Softcopy .
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2016  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2016 Tentang  Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,  Tentang Perlindungan  Anak Menjadi Undang-Undang , Softcopy .
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Softcopy .
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Softcopy .

## B. Referensi Buku dan Kitab
KOMNAS  Perempuan  (2020),  Catatan Kekerasan Tahunan Terhadap
Perempuan, Jakarta, Softcopy .
Pusat  Bahasa  Jakarta  (2008), Kamus Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Pusat  Bahasa Departemen  Pendidikan  Nasional, Softcopy .
Sugema Sony, Digitalquran , ver. 3.1, tp, 2003-2004, softcopy ,
http://www.geocities.com/sonysuge ma2000

## C. Referensi Internet
Kolibonso,  Rita  Serena;  Oktober  2020, https://buletinhukum.com/penegaka n-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam- rumah-tangga/,
Jogloabang; Oktober 2020, https://www.jogloabang.com/pustaka /uu-23-2004-penghapusan-kdrt ,
Kemenpora 1; Oktober 2020,
https://www.kemenpppa.go.id/index. php/page/read/31/1668/kdrt-bukan- lagi-ranah-privat-segera-laporkan-jika- anda-menemukan-kasusnya,
Kemenpora 2; Oktober 2020,

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7

## Wawasan
Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN 2548-9232; E ISSN …..
https://www.kemenpppa.go.id/index. php/page/read/29/1833/rumah- tangga-tangguh-cegah-kdrt,

## Volume   Nomo    Tahun 2020: 6 0 7