“ UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENAGIHAN TERHADAP WAJIB
PAJAK DAERAH DI KOTA SAMARINDA ”
Ita Roswita, S.H dan H. Hudali Mukti,S.H.,M.H

## ABSTRAK
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  menuntut  adanya  kesiapan  sumber  daya  dan  sumber dana. Sebagai akibat konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan  daerah  dengan  berbagai  cara.  Pemerintah  harus  mengoptimalkan  sumber- sumber  penerimaan pajak  dan  retribusi  daerah  dari  objek  pajak  dan  retribusi  daerah yang  sudah  ada  dan  mencari  objek  pajak  dan  retribusi  daerah  dari  objek  pajak  dan retribusi  daerah  yang  baru  dan  potensial.  Pajak  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah.  Namun  pada  kenyataannya  banyak  wajib  pajak dan retribusi daerah belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo). Oleh karena  itu  maka  kewajiban  Dinas  Pendapatan  Daerah  untuk  melakukan  upaya-upaya atau  terobosan-terobosan  sehingga  target  penerimaan  dari  pajak  dan  retribusi  daerah tersebut dapat terpenuhi. Salah satu upayanya adalah melaksanakan penagihan terhadap wajib  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  telah  jatuh  tempo. Oleh  karenanya  bagaimana upaya  pemerintah  agar  peningkatan  kinerja  terhadap  penagihan  wajib  pajak  di  Kota Samarinda bisa berjalan secara optimal.
Kata kunci: Peningkatan, Penagihan dan Wajib Pajak.

## ABSTRACT
The  implementation  of  regional  autonomy  demands  the  readiness  of  resources  and sources  of  funding.  As  a  result  of  the  consequences  of  the  implementation  of  regional autonomy, the City Government, in this case the Department of Revenue is required to be able to explore the potential of the financial resources of the region in various ways. The  government  should  optimize  the  revenue  sources  of  taxes  and  levies,  taxes  and levies  already  exist  and  seek  to  tax  and  levies  of  taxes  and  levies,  new  and  potential. Taxes  and  levies  are  one  source  of  revenue  to  fund  important  areas  of  government administration and regional development. But in fact, many taxpayers and levies do not perform its obligations (overdue). Therefore, the obligation Department of Revenue to make efforts or breakthroughs so that the target of revenue from taxes and levies to be met.  One  of  the  efforts  is  to  carry  out  the  compulsory  collection  of  taxes  and  levies which  have  expired.  Therefore  how  the efforts  of  the  government  to  increase  the performance of the billing taxpayers in Samarinda can run optimally.
Keywords: Improvement, Billing and taxpayers.

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemeringan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  maka terjadi perubahan dalam tata pemerintahan yakni pemberian kesempatan pemerintah kabupaten/kota  untuk  menyelengarakan  pemerintahan  dengan  otonomi  yang  luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  secara  profesional  yang  diwujudkan  dengan pengaturan  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman  daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  tidak  langsung  akan memaksa  daerah  untuk  melakukan  perubahan-perubahan,  baik  perbuahan  struktur maupun  perubahan  proses  birokrasi  dan  kultur  birokrasi.  Perubahan  struktur meliputi  pembaharuan  yang  sifatnya  kelembagaan  (institutional  reform)  yaitu pembenahan  struktur  birokrasi  pemerintah  daerah  yang  lebih  ramping  akan  tetapi kaya  fungsi  (form  follow  function).  Perubahan  proses  meliputi  perubahan  yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen pemerintahan daerah,  yaitu  perumusan  strategi,  perencanaan  strategik,  penganggaran,  pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme reward & punishment system. Perubahan kultur  birokrasi  terkait  dengan  perubahan  budaya  kerja  dan  perilaku  pegawai  yang mengarah pada terciptanya profesionalisme birokrasi. 1 Otonomi daerah harus diikuti dengan  serangkaian reformasi  di  sektor  publik.  Dimensi  reformasi  sektor  publik tidka hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat  yang  digunakan  untuk  mendukung  berjalannya  lembaga-lembaga  publik secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan  dan  akuntabel  sehingga good governance benar-benar  tercapai.  Untuk  mewujudkan good  governance diperlukan institutional  reform dan public  management  reform. Institutional  reform menyangkut  pembenahan  seluruh  alat-alat  pemerintah  di  daerah  baik  struktur maupun  infrastrukturnya. 2 Pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  harus  dilakukan secara  cermat,  tepat  dan  hati-hati.  Pemerintah  daerah  perlu  memiliki  sistem pengendalian  yang  memadai  untuk  menjamin  ditaatinya  prosedur  dan  kebijakan manajemen  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu  perlu  dilakukan  penyederhanaan prosedur  administrasi  yang  bertujuan  untuk  memberi  kemudahan  bagi  masyarakat pembayar  pajak  dan  retribusi  daerah  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
Untuk  dapat  menjalankan  peranan  tersebut,  keberadaan  sumber  daya  manusia yang  ada  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  merupakan  komponen  yang  sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, di samping dipengaruhi oleh  kemampuan  pemimpin  di  setiap  level  untuk  mengorganisir  dan  mengelola sumber  daya  yang  ada  dan  juga  perlu  adanya  peran  institusi  (institutional)  yang dapat  menjembatani  antara  pihak  wajib  pajak  dan  restribusi  dengan  pemda  (Dinas Pendapatan Daerah). Adanya institusi dapat menghindari terjadinya informasi yang tersembunyi (adverse selection) karena adanya rule of the game baik formal maupun informal  sehingga  informasi  yang  diterima  wajib  pajak  dan  retribusi  daerah  utuh
1 Mardiasmo, 2004, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 65
2 Ibid
(tidak Asymmetric  information).  Hal  ini  dapat  mengurangi transaction  cost dalam melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

## 2. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belaang  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Bagaimana upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda?
2. Kendala-kendala  apakah  yang  dihadapi  oleh  aparatur  pemerintah  dalam  upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda?
3. Tujuan dan manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  upaya  peningkatan  kinerja  penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda
b. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh aparatur  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  kinerja penagihan  terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda.
2. Kegunaan Penelitian
a. Memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  pengembangan  Ilmu  Hukum  pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya
b. Memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada  Pemerintah  Kota  Samarinda dalam upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda
c. Merupakan  rekomendasi  bagi  penelitian  lebih  lanjut  dengan  sudut  pandang yang berbeda terhadap upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda.

## BAB II METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer.  Untuk menunjang  dan  melengkapi  data,  maka  dilakukan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.
2. Sumber Data
a. Data  Primer,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dengan  cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian.
b. Data  Sekunder,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 3
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1959  tentang  Penagihan  Pajak-Pajak Negara Dengan Surat Paksa
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
c) Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
d) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Restribusi Daerah
e) Peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3) Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  yang terdiri dari:
a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
b) Kamus Hukum
c) Kamus Inggris-Indonesia
d) Ensiklopedia
3. Teknik Perolehan Data
a. Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya jawab  secara  langsung  dengan  subjek penelitian  (narasumber  dan  responden)  tentang  permasalahan  dalam  penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
b. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek  penelitian  (narasumber  dan  responden)  tentang  permasalahan  dalam penelitian ini.
c. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
4. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Samarinda.
5. Subyek Penelitian
Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:
a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
b. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
c. Kepala Kantor Pajak Kota Samarinda
6. Teknik Sampling
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik non  random  sampling,  yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota  populasi  yang  dipilih  untuk  dijadikan  sampel.  Adapun  jenis  pengambilan sampel  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling,  yaitu pengambilan  sampel  yang  dilakukan  dengan  cara  menetapkan  calon  responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  metode  analisis  data  dengan cara  mengelompokkan  dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut kualitas  dan  kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori  dari  studi kepustakaan  sehingga  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  dalam  penelitian  ini. Dalam  analisis  data  ini  digunakan  cara  berpikir  induktif,  yaitu  menyimpulkan  hasil
penelitian  dari  hal  yang  bersifat  khusus  untuk  kemudian  diambil  kesimpulan  yang bersifat umum.

## BAB III PEMBAHASAN

## A. Upaya Peningkatan Kinerja Penagihan Terhadap Wajib Pajak Daerah di Kota Samarinda
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dinyatakan  bahwa  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Penerimaan  berupa  Dana  Perimbangan  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  untuk  meningkatkan  dan meratakan  kesejahteraan  masyarakat. Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  berisi  ketentuan-ketentuan  pokok  yang memberikan  pedoman  kebijakan  dan  arahan  bagi  daerah  dalam  pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan  prosedur  umum  perpajakan  daerah  dan  retribusi  daerah. Pengelolaan keuangan  daerah  seringkali  diartikan  sebagai  mobilisasi  sumber  keuangan  yang dimiliki  oleh  suatu  daerah.  Pandangan  seperti  ini  terlalu  menyederhanakan  dan cenderung  menghasilkan  rekomendasi  kebijakan  yang  reaktif  dan  sepihak.  Bagi penganut  pandangan  ini  otonomi  daerah  akan  sulit  terwujud  karena  dari  segi kualitas,  sumber-sumber  pembiayaan  yang  tersedia bagi  daerah  otonom  sangat “kurus”, sedangkan dari sudut kuantitas sumber -sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Dalam konsep  yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut:
1. Pengelolaan  (optimalisasi  dan/atau  penyeimbangan)  seluruh  sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan
2. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif,  serta  diawasi  oleh  Badan  Legislatif  dan  seluruh  komponen masyarakat daerah
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.
Objek  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  sisi  penerimaan  dan  sisi pengeluaran.  Pada  sisi  penerimaan,  daerah  dapat  melakukan  dua  hal: pertama, mobilisasi  sumber-sumber  penerimaan  konvensional  melalui  intensifikasi  dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan  laba  BUMD. Kedua,  daerah  dapat  melakukan  optimalisasi  sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang  dipisahkan.  Sedangkan  dari  sisi  pengeluaran,  daerah  harus  dapat  melakukan
redefinisi proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat  ekonomis,  efisiensi  dan  efektivitas  setiap  kegiatan  pemerintahan (penghematan  anggaran  seperti  yang  dihasilkan  oleh  standar  analisa  belanja) redefinisi  anggaran  harus  juga  mampu  menanyakan  apakah  suatu  layanan  publik masih harus diproduksi sendiri oleh Pemerintah Daerah atau cukup disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara kemitraan atau privatisasi.
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,  diperlukan  kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan  sendiri,  yang  didukung  oleh  perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  serta  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan itu maka daerah hendaknya  memiliki  kewenangan  yang  luas  dan  kemampuan  yang  optimal  untuk menggali  dan  mengembangkan  potensi  sumber  keuangannya  sendiri.  Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menyatakan  bahwa  sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang dipisahkan, dan
d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain penerimaan daerah yang sah. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  105
Tahun Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan  bahwa  pemegang  kekuasaan  umum  pengelolaan  keuangan  daerah adalah  Kepala  Daerah  yang  karena  jabatannya  mempunyai  kewenangan menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  mempunyai kewajiban  menyampaikan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  kewenangan tersebut  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Selanjutnya  dalam Pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Kepala  Daerah  adalah  pemegang  kekuasaan umum  pengelolaan  keuangan  daerah,  kemudian  pada  ayat  (2)  menyatakan  selaku pejabat  pemegang  kekuasaan  umum  pengelolaan  keuangan  daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  Kepala  Daerah  mendelegasikan  sebagian  atau  seluruh kewenanganya  kepada  Sekretaris  Daerah  atau  Perangkat  Pengelola  Keuangan Daerah.  Dengan  demikian,  Kepala  Daerah  tidak  harus  mengelola  sendiri  keuangan daerah  tersebut  bahkan  Kepala  Daerah  dimungkinkan  untuk  mendelegasikan keseluruhan  kewenangannya  dalam  bidang  keuangan  daerah  kepada  perangkat pengelola  keuangan  yang  ada  di  daerah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  perlu dikemukakan  pendapat  Brian  Binder  yang  mengemukakan  bahwa  pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah:
1. Sekretaris  Wilayah  Daerah  (Sekwilda)  bertanggung  jawab  pada  Kepala Daerah dalam  hal  menyiapkan  anggaran  tahunan,  menyetujui  dan  mengendalikan pengeluaran  dan  membuat  catatan  keuangan  dan  pembukuan.  Semua  tugas  ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat daerah yaitu Bagian Keuangan.
2. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  bertugas  menyusun kebijaksanaan  dan  program  dalam  kaitan  dengan  anggaran  pembangunan tahunan, dan juga menyiapkan Repetada yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD
3. Dalam  lingkungan  sekretariat  terdapat  Bagian  Pembangunan  (Bagian Penyusunan Program),  yang  bertugas  sebagai  koordinator  proyek-proyek pembangunan  yang  dibiayai  dari  anggaran  pembangunan  daerah  dan  juga bertanggung  jawab  memantau  pelaksanaan  proyek-proyek  baik  dari  segi  fisik maupun keuangan
4. Dinas  Pendapatan  Daerah,  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Kepala  Daerah dan  bertugas  memungut  pajak  retribusi  daerah  dan  jenis  penerimaan  lainnya. Selain  itu  Dinas  Pendapatan  Daerah  bertugas  sebagai  koordinator  kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan daerah
5. Bank Pembangunan Daerah (BPD)  yang selama ini ditunjuk sebagai pemegang Kas  Daerah,  bertugas  menerima,  mengawasi  dan  mengeluarkan  uang,  serta menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah
6. Inspektorat Wilayah Daerah, bertugas dalam hal pemeriksaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dalam mengelola administrasi keuangan dan pendapatan daerah  yang  tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi antara lain:
1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi
3. Fungsi Stabilisasi
Penerapan  ketiga  fungsi  ini  diharapkan  dapat  memotivasi  potensi  ekonomi daerah,  peningkatan  taraf  hidup  maupun  sektor-sektor  kegiatan  pembangunan lainnya.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  juga  merupakan  rincian  lebih lanjut  dari  Repeta  Daerah  dan  juga  Pola  Dasar  Pembangunan  Daerah,  disebut sebagai rencana tahunan (termasuk rencana keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah  daerah dalam satu tahun anggaran). Bila dikaitkan dengan peranan  pemerintah  daerah,  maka  pada  pokoknya  anggaran  harus  mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya:
1. Pertanggungjawaban  pemungutan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  oleh pemerintah daerah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi
2. Hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan pemasukannya
3. Pola pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam  menentukan  pola  penerimaan  yang  pada  akhirnya  menjamin  tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah.
Prinsip  dasar  pengelolaan kekayaan  (aset)  daerah  meliputi  tiga  hal  utama, yaitu:  (1)  adanya  perencanaan  yang  tepat,  (2)  pelaksanaan/  pemanfaatan  secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring). 1. Perencanaan
Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (Tupoksi) pemerintah  daerah  memerlukan  barang  atau  kekayaan  untuk  menunjang pelaksanaan  tugas  dan  kewenangannya.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  perlu membuat  perencanaan  kebutuhan  aset  yang  akan  digunakan/dimiliki. Berdasarkan  rencana  tersebut,  pemerintah  daerah  kemudian  mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan
pengawasan  (monitoring)  mengenai  apakah  aset  (kekayaan)  yang  direncanakan untuk  dimiliki  daerah  tersebut  benar-benar  dibutuhkan  daerah?  Seandainya memang  dibutuhkan,  maka  pengadaannya  harus  dikaitkan  dengan  cakupan layanan  yang  dibutuhkan  dan  diawasi  apakah  ada mark-up dalam  pembelian tersebut.  Setiap  pembelian  barang  atau  aset  baru  harus  dicatat  dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.
Pengadaan  barang  atau  kekayaan  daerah  harus  dilakukan  berdasarkan sistem tender (compulsory competitive tendering contract). Hal tersebut supaya pemerintah  daerah  dan  masyarakat  tidak  dirugikan.  Selain  itu  DPRD  dituntut untuk  lebih  tegas  dan  cermat  dalam  mengawasi  proses  perencanaan  pengadaan kekayaan daerah.
Pada  dasarnya,  kekayaan  daerah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua jenis, yaitu:
a. Kekayaan  yang  sudah  ada  (eksis)  sejak  adanya  daerah  tersebut.  Kekayaan jenis  ini meliputi  seluruh  kekayaan  alam  dan  geografis  kewilayahannya. Contohnya  adalah  tanah,  hutan,  tambang,  gunung,  danau,  pantai  dan  laut, sungai  dan  peninggalan  bersejarah  (misalnya:  candi  dan  bangunan bersejarah).
b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan  dibangun  sendiri.  Kekayaan  jenis  ini  berasal  dari  aktivitas  pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan dan barang modal lainnya. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis  kekayaan  tersebut.  Perencanaan  juga  meliputi  perencanaa  terhadap  aset yang  belum  termanfaatkan  atau  masih  berupa  aset  potensial.  Perencanaan  yang dilakukan  harus  memperhatikan  tiga  hal,  yaitu  melihat  kondisi  aset  daerah  di masa  lalu,  aset  yang  dibutuhkan  untuk  masa  sekarang  dan  perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar  kekayaan  minimum  yang  harus  dimiliki  daerah  untuk  dapat  memenuhi cakupan  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibuat perencanaan  strategik  baik  yang  bersifat  jangka  pendek,  menengah  dan  jangka panjang  mengenai  pengelolaan  aset  daerah.  Dalam  hal  ini  perlu  pula dibuat/ditetapkan  indikator  kinerja  pengelolaan  kekayaan  daerah.  Indikator dalam mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk/arah bagi pemerintah daerah  untuk  bertindak  agar  terhindar  dari  ekses  negatif  yang  merugikan masyarakat, misalnya kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial budaya.
2. Pelaksanaan
Apabila  sudah  dilakukan  perencanaan  secara  tepat,  permasalahan berikutnya  adalah  bagaimana  pelaksanaannya?  Kekayaan  milik  daerah  harus dikelola  secara  optimal  dengan  memperhatikan  prinsip  efisiensi,  efektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas publik.  Masyarakat  dan  DPRD  juga  harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kekayaan  milik  daerah.  Pengelolaan  juga menyangkut  juga  pendistribusian,  pengamanan,  dan  perawatan.  Perlu ada  unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi overlapping tugas dan  kewenangan  dalam dalam  mengelola  kekayaan  daerah.  Pengamanan terhadap  kekayaan  daerah  harus  dilakukan  secara  memadai  baik  pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern).
Hal  yang  cukup  penting  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah  adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan  yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali Biaya Operasi  dan  Pemeliharaan  tidak  dikaitkan  dengan  Belanja  Investasi/Modal. Mestinya  terdapat  keterkaitan  antara  Belanja  Investasi/Modal  dengan  Biaya Operasi dan Pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan commitment cost yang harus dilakukan. Selain Biaya Operasi dan Pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya adalah biaya asuransi kerugian.
Pengelolaan  kekayaan  daerah  harus  memenuhi  prinsip  akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:
a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality)
b. Akuntabilitas proses (process accountability)
c. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).
Akuntabilitas  kejujuran  (accountability  for  probity)  terkait  dengan penghindaran  penyalahgunaan  jabatan  (abuse  of  power)  oleh  pejabat  dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait  dengan  jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar  pihak  tertentu  tidak  dapat  menyalahgunakan  atau  mengklaim  kekayaan daerah tersebut.
Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  dipatuhinya  prosedur  yang digunakan  dalam  melaksanakan  pengelolaan  kekayaan  daerah,  termasuk  di dalamnya dilakukannya compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan penghapusan mark  up.  Untuk  itu  perlu  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
Akuntabilitas  kebijakan  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pemerintah daerah  terhadap  DPRD  dan  masyarakat  luas  atas  kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.
3. Pengawasan
Pengawasan  yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal  sangat  penting.  Keterlibatan  auditor  internal  dalam  proses  pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting  keterlibatannya  untuk  menilai  kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan menyangkut  pengakuan  aset  (recognition),  pengukuranya  (measurement)  dan penilaiannya (valuation). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan  dalam  perencanaan  maupun  pengelolaan  aset  yang  dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah  dikelabui  oleh  oknum-oknum  yang  hendak  menyalahgunakan  kekayaan milik daerah.
Sasaran  strategis  yang  harus  dicapai  daerah  dalam  kebijakan  pengelolaan aset daerah, antara lain: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah,  menyangkut:  intervensi  tanah  dan  bangunan,  sertifikasi  kekayaan  daerah, penghapusan dan  penjualan  aset  daerah,  sistem  pelaporan  kegiatan  tukar  menukar, hibah dan ruislag; (2) terciptanya  efisiensi dan efektivitas penggunaan  aset daerah;
(3)  pengamanan  aset  daerah;  dan  (4)  tersedianya  data/informasi  yang  akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.
Strategi  optimalisasi  pengelolaan  kekayaan  (aset)  daerah  meliputi:  (1) identifikasi  dan  inventarisasi  nilai  dan  potensi  aset  daerah;  (2)  adanya  sistem informasi  manajemen  aset  daerah;  (3)  pengawasan  dan  pengendalian  pemanfaatan aset;  dan  (4)  pelibatan berbagai  profesi  atau  keahlian  yang  terkait  seperti  auditor internal dan appraisal (penilai).
1. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Daerah
Pemerintah  daerah  perlu  mengetahui  jumlah  dan  nilai  kekayaan  daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang  belum  dikuasai  atau  dimanfaatkan.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi  dan  inventarisasi  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  yang akurat,  lengkap  dan  mutakhir  mengenai  kekayaan  daerah  yang  dimiliki  atau dikuasai  oleh  pemerintah  daerah.  Identifikasi  dan  inventarisasi aset  daerah tersebut  penting  untuk  pembuatan  Neraca  Kekayaan  Daerah  yang  akan dilaporkan  kepada  masyarakat.  Untuk  dapat  melakukan  identifikasi  dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.
2. Perlunya Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Untuk  mendukung  pengelolaan  aset  daerah  secara  efisien  dan  efketif serta  menciptakan  transparansi  kebijakan  pengelolaan  aset  daerah,  maka pemerintah  daerah  perlu  memiliki  atau  mengembangkan  sistem  informasi manajemen  yang  komprehensif  dan  handal  sebagai  alat  untuk  pengambilan keputusan.  Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  Daerah  juga  berisi  database  aset yang  dimiliki  daerah.  Sistem  tersebut  bermanfaat  untuk  menghasilkan  laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar  pengambilan  keputusan  mengenai  kebutuhan  pengadaan  barang  dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.
3. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah Pemanfaatan  aset  daerah  harus  diawasi  dan  dikendalikan  secara  ketat agar  tidak  terjadi  salah  urus  (miss  management),  kehilangan  dan  tidak termanfaatkan  (iddle).  Untuk  meningkatkan  fungsi  pengawasan  tersebut,  peran masyarakat dan DPRD sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan DPRD tersebut harus menghasilkan feedback bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah.
4. Keterlibatan Jasa Penilai (Appraisal)
Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai  yang  independen.  Peran  profesi  penilai  secara  aktif  dalam  pengelolaan aset daerah antara lain :
a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah
b. Memberi informasi mengenai status hukum harta
c. Penilaian  harta  kekayaan  daerah  baik  yang  berwujud  (tangible  assets) maupun yang tidak berwujud (intangible assets)
d. Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan
e. Pemberian  jasa  konsultasi  manajemen  aset  daerah  (asset  management consultant).
f.
B. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Aparatur  Pemerintah  Dalam  Upaya Peningkatan  Kinerja  Penagihan  Terhadap  Wajib  Pajak  Daerah  di  Kota Samarinda
Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan  dari  pendapatan  asli  daerah  harus  diarahkan  pada  usaha-usaha  yang terus  menerus  dan  berlanjut  agar  pendapatan  asli  daerah  tersebut  terus  meningkat, sehingga  pada  akhirnya  diharapkan  akan  dapat  memperkecil  ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  tersebut  pada  dasarnya  ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 1. Intensifikasi
Intensifikasi  pendapatan  asli  daerah,  adalah  suatu  tindakan  atau  usaha- usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih  giat,  ketat  dan  teliti.  Dalam  upaya  intensifikasi  akan  mencakup  aspek kelembagaan,  aspek  ketatalaksanaan  dan  aspek  personalianya,  yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi penglola pendapatan  asli daerah  (dinas  pendapatan  daerah),  berikut  perangkatnya sesuai  dengan  kebutuhan  yang  terus  berkembang,  yaitu  dengan  cara menerapkan  secara  optimal  sistem  dan  prosedur  mapatda,  sebagaimana diatur  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, atau yang lebih dikenal  dengan  sistem  mapatda.  Dengan  berlakunya  sistem  mapatda, organisasi  dinas  pendapatan  daerah  yang  merupakan  unsur  pelaksana pemerintah  daerah  dalam  bidang  pendapatan  daerah,  tidak  lagi  berorientasi pada  sektor/bidang  pungutan  (by  object)  tetapi  berorientasi  pada  fungsi- fungsi  (by  function) dalam  organisasinya  yaitu  fungsi  pendaftaran  dan pendataan,  fungsi  penetapan,  fungsi  pembukuan  dan  pelaporan,  fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:
1) Dengan  orientasi  pada  kegiatan  pada  fungsi-fungsi  dalam  organisasi dapat  memberikan  informasi  yang  cepat  dan  akuraty,  sehingga  pola koordinasi dapat lebih terarah.
2) Sistem pengawasan menjadi lebih baik 3) Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya: a) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah b) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi c) Peningkatan  pemungutan  pajak  dan  retribusi  dalam  jumlah  yang benar dan tepat pada waktunya d) Peningkatan  sistem  pembukuan,  sheingga  memudahkan  dalam  hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
b. Memperbaiki/menyesuaikan  aspek  ketatalaksanaan,  baik  administrasi maupun operasional yang meliputi:
1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan
2) Penyesuaian tarif
3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
c. Peningkatan pengawaan dan pengendalian
Bagaimanapun  baiknya  perencanaan  jika  tidak  disertai  dengan pengawasan  dan  pengendalian  yang  efektif  bisa  saja  terjadi  penyimpangan dari  rencana,  penyimpangan  dari  prosedur yang  ditentukan  atau penyimpangan-penyimpangan  lainnya  yang  dapat  merugikan  pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
1) Pengawasan dan Pengendalian Yuridis
Dalam  hal  ini  perlu  diteliti  apakah  pungutan  pendapatan  asli daerah (pajak  dan  retribusi)  tersebut  telah  berdasarkan  undang-udanng  atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
2) Pengawasan dan Pengendalian Teknis
Pengawasan  dan  pengendalian  teknis  menitikberatkan  pada  pelaksanaan pemungutan  dengan  sasaran  menyempurnakan  sistem  dan  prosedur pungutan  dan  pembayaran  serta  peningkatan  pelayanan  yang  cepat  dan cermat  kepada  para  wajib  pajak/retribusi,  misalnya  apakah  sistem pembayaran  tidak  menyulitkan  wajib  pajak/retribusi  atau  apakah  perlu diadakan pembayaran di tempat.
3) Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan
Pengawasan  dan  pengendalian  ini  lebih  ditujukan  pada  kegiatan  para pelaksana dan ketertiban administrasi.
d. Peningkatan Sumber Data Manusia Pengelola Pendapatan Asli Daerah Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  fungsi  yang  sangat penting  dalam  pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  dapat merupakan  usaha  positif  dalam  menggerakkan  dan  mengerahkan  sumber daya  pegawai  dalam  organisasi  agar  berhasil  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia/aparatur  pengelola pendapatan  daerah  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  mengikutsertakan aparatnya  dalam  Kursus  Keuangan  Daerah  (KKD),  juga  program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
2. Ekstensifikasi
Ekstensifikasi  adalah  usaha-usaha  untuk  menggali  sumber-sumber pendapatan  asli  daerah  yang  baru,  namun  dalam  upaya  ekstensifikasi  ini khususnya  yang  bersumber  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  tidak  boleh bertentangan  dengan  kebijaksanaan  pokok  nasional,  yakni  pungutan  pajak  dan retribusi  daerah  yang  dilaksanakan  tidak  semata-mata  untuk  menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan  fungsi  fiskal  lainnya  agar  tidak  memberatkan  bagi  masyarakat. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota  selain  yang  ditetapkan  dalam  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang meemnuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi
b. Obyek  pajak  terletak  atau  terdapat  di  wilayah  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan  dan  mempunyai  mobilitas  yang  cukup  rendah  serta  hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
c. Obyek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan umum
d. Obyek  pajak  bukan  merupakan  obyek  pajak  provinsi  dan  atau  obyek  pajak pusat
e. Potensinya memadai
f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
Pembaharuan  sistem  keuangan  adalah  dikelolanya  uang  rakyat  secara transparan  dengan  mendasarkan  konsep Value  For  Money (VFM).  Pengertian  dari Value  For  Money (VFM)  sesuai  dengan  definisinya  adalah  nilai  bagi  uang  dalam kaitannya  dengan  sektor  publik  dimaksudkan  sebagai  motivasi  dari  pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber daya secara lebih baik. Kemudian konsep ini disusun untuk meningkatkan kinerja keuangan. Cara pengelolaan nilai bagi uang di sektor  publik  adalah  dengan proxyfor  profit yang  dimaksudkan  sebagai  tujuan seorang  manajer  sektor  publik  untuk  tidak  mencari  keuntungan  walaupun  pasar memungkinkan untuk itu. Konsep Value For Money (VFM) mencakup pengukuran efisiensi,  ekonomi  dan  aktivitas.  Konsep  ini  dapat  didefinisikan  berdasarkan hubungan input, output dan outcome:
1. Ekonomi  yaitu  konsep  utama  ekonomi  yang  berhubungan  dengan  perubahan input utama menjadi input kedua yang lebih bermanfaat
2. Efisiensi  untuk  pengukuran  efisiensi  berhubungan  dengan  proses  penyesuaian sumber-sumber yang berhasil guna menjadi output
3. Efektivitas  yaitu  pengukuran  output  yang  telah  diproduksi  secara  efisien  yang dipergunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Pengawasan  keuangan  negara  dan  daerah  merupakan  bagian  integral  dari pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah.  Berdasarkan  pengertiannya,  pengawasan keuangan  negara  dan  daerah  pada  dasarnya  mencakup  segala  tindakan  untuk menjamin  agar  pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah  berjalan  sesuai  dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku, sedang berdasarkan obyeknya, pengawasan  APBN/ABPD,  pengawasan  BUMN/BUMD,  maupun  pengawasan barang-barang  milik  negara  dan  daerah  lainnya.  Pengawasan  bukan  merupakan tahap tersendiri dari daur anggaran walaupun pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, bila  dikaitkan  dengan  daur  anggaran,  maka  pengawasan  anggaran  meliputi  baik tahap penyusunannya,
tahap pelaksanaannya, maupun
tahap pertanggungjawabannya.  Dengan  kata  lain,  pengawasan  anggaran  sudah  harus dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru berakhir pada tahap pertanggungjawabannya.  Pada  dasarnya  tujuan  pengawasan  adalah  untuk mengamati  apa  yang  sesungguhnya  terjadi  serta  membandingkannya  dengan  yang seharusnya  terjadi.  Bila  ternyata  kemudian  ditemukan  adanya  penyimpangan  atau hambatan,  maka  penyimpangan  atau  hambatan  itu  diharapkan  dapat  pula  segera dikenali,  sehingga  selanjutnya  dapat  pula  segera  diambil  tindakan  koreksi.  Melalui
tindakan  koreksi  ini,  maka  pelaksanaan  kegiatan  yang  bersangkutan  diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.
Pengawasan  keuangan  negara  dan  daerah  menurut  ruang  lingkupnya dibedakan  menurut  jenis  yaitu  pengawasan  intern  dan  pengawasan  ekstern. Pengawasan intern dibedakan pula menjadi dua, yaitu pengawasan intern dalam arti sempit  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pengawas  dimana pejabat  yang diawasi itu dengan  aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri  atau  ketua  lembaga  negara.  Lembaga  yang  bertugas  melaksanakan  fungsi pengawasan  internal  dalam  arti  sempit  ini  adalah  Inspektorat  Jenderal  Departemen (Irjendep),  Badan  Pengawasan  Daerah  Provinsi,  Badan  Pengawasan  Daerah Kabupaten/Kota (Bawasda). Pengawasan intern dalam arti luas pada dasarnya sama dengan  pengawasan  intern  dalam  arti  sempit,  perbedaan  pokoknya  hanya  terletak padaa  adanya  korelasi  langsung  pengawas  dan  pejabat  yang  diawasi,  dalam  arti pengawas  yang  melakukan  pengawasan  bernaung  dalam  satu  departemen  atau lembaga  negara,  tetapi  masih  dalam  satu  kelompok  eksekutif.  Dalam  struktur organisasi  pemerintahan,  fungsi  pengawasan  internal  dalam  arti  luas  ini diselengarakan  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang).
Pengawas  internal  melalui  sistem  pengawasan  adalah  unsur  pengawasan internal yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintahan dengan mengembangkan sistem pengawasan sebagai bagian integral dari tata kerja kelembagaannya. Karena tanggung jawab atas berjalan atau tidaknya sistem pengawasan internal ini melekat di  pundak  sistem  setiap  atasan  langsung  atau  pengawasan  melekat.  Melalui mekanisme  atasan  kegiatan  aparaturnya,  sehingga  dapat  dijaga  kesesuaiannya dengan  rencana,  ketentuan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Tujuan  pelaksanaan pengawasan  melekat  yang  diatur  dalam  Instruksi  Presiden  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1989 adalah sebagai berikut : Tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan kecepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan,  kebijaksanaan,  rencana  dan  perundang-undangan yang  berlaku,  yang  dilakukan  oleh  atasan  langsung.  Sasaran  pelaksanaan sebagaimana  juga  tercantum  dan  diatur  dalam  Inpres  Nomor  1  Tahun  1989  adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan  disiplin  serta  prestasi  kerja  dan  pencapaian  sasaran  pelaksanaan tugas
2. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang
3. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar
4. Mempercepat  penyelesaian  perijinan  dan  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat
5. Mempercepat urusan kepegawaian sesuai degan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian  dari  pengawasan  ekstern  adalah  suatu  bentuk  pengawasan  yang dilakukan  oleh  suatu  unit  pengawasan  yang  berada  dalam  organisasi  yang  diawasi dan  tidak  mempunyai  hubungan  kedinasan.  Secara  operasional,  tugas  pengawasan ekstern dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di samping itu dikenal pula  bentuk  pengawasan  legislatif  yang  mempunyai  arti  adalah  suatu  bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan  pelaksaan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan.  Pengawasan
legislatif  dalam  praktiknya  dilaksanakan  oleh  DPR  RI,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota.
Bentuk  pengawasan  yang  masih  termasuk  ke  dalam  pengawasan  ekstern adalah  adanya  pengawasan  masyarakat  adalah  suatu  bentuk  pengawasan  yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur  pemerintah  yang  berkepentingan  berupa  pikiran,  saran,  gagasan  atau keluhan  serta  pengaduan  yang  bersifat  membangun  disampaikan  secara  langsung maupun melalui media massa. Selanjutnya pengertian pengawasan ekstern eksekutif adalah  suatu  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  (Badan  Pemeriksa  Keuangan). Secara teoritis BPK adalah merupakan suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah yang bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam bidang keuangan negara dan tidak di bawah pemerintah. Dalam langkah selanjutnya hasil  pemeriksaan  BPK  ini  diberitahukan  kepada  DPR  RI  yang  kemudian menggunakan  hasil  pemeriksaan  BPK  ini  untuk  dipakai  sebagai  bahan  penilaian atau pengawasan dan bahan pembahasan RAPBN tahun berikutnya.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan APBD dan pembangunan kabupaten/kota yang meliputi bidang-bidang, ekonomi, pemerintahan aparatur/kepegawaian, sosial politik, kesejahteraan sosial, dan pendapatan selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaannya kepada bupati/walikota. Jadi fungsi utama pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota adalah membantu pimpinan organisasi (Bupati/Walikota) dalam bidang pengawasan dan pengendalian.
Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pemeriksaan dapat dibagi 4 (empat) tahap :
1. Persiapan Pemeriksaan
Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah, diperlukan informasi umum tentang kegiatan/program yang diperiksa. Untuk itu diperlukan langkah : a. Penentuan sasaran, ruang lingkup dan daerah/lokasi pemeriksaan b. Penentuan susunan/komposisi Tim Pemeriksa
c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
d. Pengumpulan  dan  penelaahan  data  dan  informasi  umum  termasuk kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku
e. Penentuan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
Dalam  tahap  pelaksanaan pemeriksaan  dilakukan  kegiatan  untuk mengidentifikasikan  bagian-bagian  kegiatan  atau  program  yang  mengandung kelemahan  yang  memerlukan  pemeriksaan  lebih  mendalam.  Terhadap kelemahan  yang  sudah  diidentifikasikan  ini  dikumpulkan  fakta-fakta  untuk memantapkan  temuan  hasil  pemeriksaan  sehingga  dapat  diberikan  suatu pendapat,  kesimpulan  dan  rekomendasi  perbaikannya.  Langkah-langkah pemeriksaan ini meliputi :
a. Pembicaraan pendahuluan dengan pemimpin obyek yang diperiksa b. Pelaksanaan langkah kerja yang tersebut dalam program kerja pemeriksaan c. Penuangan hasil pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan (KKP) d. Pembicaraan temuan hasil pemeriksaan untuk memperoleh komentar/tanggapan dari obyek yang diperiksa
3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Dari  kegiatan  pemeriksaan  yang  telah  dilaksanakan  harus  dibuatkan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  secara  tertulis.  Untuk  menyusun  suatu laporan  hasil  pemeriksaan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  perlu  ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mereview kertas kerja pemeriksaan
b. Menyusun  konsep  laporan  hasil  pemeriksaan  berdasarkan  materi  dalam kertas kerja pemeriksaan yang telah direview
c. Membicarakan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab obyek yang diperiksa.
Laporan  hasil  pemeriksaan  ini  antara  lain  bertujuan  agar  temuan, kesimpulan,  rekomendasi  dan  komentar  hasil  pemeriksaan  dikomunikasikan secara resmi kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Agar  rekomendasi  yang  tercantum  dalam  laporan  hasi  pemeriksaan mencapai tujuan, maka pemeriksa harus mengikuti tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Karena itu perlu diambil langkah-langkah: a. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut
b. Menegaskan  kembali  rekomendasi  dalam  hal  tindak  lanjut  yang  diusulkan tidak/belum dilaksanakan.

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  dan  dibahas  pada  bab-bab terdahulu diatas maka kesimpulannya adalah:
1. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah di Kota Samarinda adalah:
a. Membentuk  tim  intensifikasi  pemungutan  pajak  melalui  SK  Kepala  Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
b. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan media yang ada
c. Melaksanakan penagihan terhadap piutang pajak secara berkesinambungan d. Melakukan  pendataan  terhadap  seluruh  jenis  dan  objek  pajak  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  Kota  Samarinda  termasuk update data perubahan terhadap pajak itu sendiri.
e. Meminimalisir kebocoran dalam pemungutan pajak
f. Pembekalan  bagi  aparat  pengelola  pendapatan  secara  komprehensif  baik kognitif afektif maupun psikomotornya.
Sedangkan upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di  Kota  Samarinda  adalah  meningkatkan  penagihan  pro  aktif  dengan  beberapa kegiatan sebagai berikut:
a. Menyampaikan himbauan pembayaran pajak
b. Gebyar Pembayaran (khususnya PBB)
c. Pekan panutan pembayaran pajak.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi oleh  aparatur  pemerintah  khususnya  Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam upaya peningkatan kinerja penagihan terhadap wajib pajak daerah di Kota Samarinda adalah:
a. Kendala Internal
1) Perangkat pendukung yang belum memadai
2) Data wajib pajak yang belum akurat
3) Tempat pembayaran pajak yang jauh.
b. Kendala Eksternal
1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
2) Kurangnya pemahaman tentang pajak

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
A. Sonny Keraf, 2002, Etika Lingkungan, Kompas Media Utama, Jakarta
Abdul  Halim  & Theresia  Damayanti,  (ed),  2007, Seri  Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan  Daerah,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta
B.  Sukismo, Usaha  Memahami  Dasar-dasar  Perpajakan, Modul  I  Kuliah  Hukum Pajak FH UGM, Yogyakarta
Chidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung
Erly Suandy, 2002, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta
Kesit Bambang Prakoso, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta
Mardiasmo,  2004, Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah,  Penerbit  Andi, Yogyakarta
_________, 2006, Perpajakan, Ed. XIV, Andi, Yogyakarta
Rochmat Soemitro, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung
Safri  Nurmantu,  2003, Pengantar  Perpajakan,  Kelompok  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta
Santoso  Brotodihardjo,  1998, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak,  PT.  Refika Aditama, Bandung
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sri Pudyatmoko, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta
Sudikno Mertokusumo,  1991, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar,  Liberty, Yogyakarta