Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 90-96| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4660.90-96

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BADUNG
I Gede Prana Prabangkara, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia pranaprabangkara@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  dianggap  penting  mengingat  hingga  kini  tidak  ada  kartu  identitas  bagi  anak, walaupun  anak  tersebut  telah  memiliki  akte  kelahiran  dan  atau  tentunya  memiliki  kartu  pelajar.  Hal  ini  yang mendorong  pemerintah  untuk  membuat  program  terkait  Identitas  Anak.  Tujuan  penelitian  ini  guna  mengkaji pengaturan  penerbitan  kartu  identitas  anak  di  Kabupaten  Badung  serta  faktor  penghambat  pelayanan publik  kartu  identitas  anak  di  Kabupaten  Badung.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan  teknik dokumentasi. Setelah  bahan hukum  terkumpul,  kemudian  diolah  dan  di  analisis  secara  kualitatif.  Hasil  temuan  mengungkapkan  bahwa pengaturan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung yakni dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Badung berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun faktor penghambat pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Badung adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang dimiliki.
Kata Kunci : Kartu Identitas Anak, Kebijakan, Pelayanan Publik

## Abstract
Child  Identity  Card  (KIA)  is  considered  important  considering  that  until  now  there  is  no  identity  card  for children,  even  though  the  child  already  has  a  birth  certificate  and  or  of  course  has  a  student  card.  This  has prompted  the  government  to  create  programs  related  to  Child  Identity.  The  purposes  of  this  study  are  to examine the regulation  of  the issuance of  child identity cards in Badung Regency and the inhibiting factors of public  service  for  children's  identity  cards  in  Badung  Regency.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal research  with  a  case  and  statutory  approach.  Sources  of  data  in  this  study  are  primary  and  secondary  data. Data  collection  techniques  were  carried  out  by  interviews  and  documentation  techniques.  After  the  legal materials are collected, they are processed and analyzed qualitatively. The findings reveal  that the regulation on the issuance of Child Identity Cards in Badung Regency is carried out at the Population and Civil Registry Office (Dispendukcapil) of Badung Regency based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The inhibiting  factors  for  the  Child  Identity  Card  (KIA)  service  in  Badung  Regency  are  the  disposition  and organizational structure as well as the facilities and infrastructure owned.
Keywords: Badung Regency, Child Identity Card, Public Service Policy

## I. PENDAHULUAN
Meningkatnya  peran  pemerintah  dalam  kehidupan  warga  negara,  maka  hubungan  antara pemerintah  dengan  warga  negara  menjadi  semakin  meningkat  pula,  resiko  terjadinya  sengketa antara pemerintah dengan warga negara pun meningkat. Oleh karena itu, perlindungan bagi warga negara yang  hak atau kepentingannya potensial  atau telah dirugikan oleh pelaksanaan  wewenang publik  menjadi  hak  fundamental  dalam  negara  yang  berdasarkan  hukum (Efendi  &  Poernomo, 2017) . Terutama perlindungan bagi anak-anak yang dibawah umur. Secara yuridis misalnya, pada banyak  peraturan  perundang-undangan,  istilah  anak  berkonotasi  pada  usia  manusia.  Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.
Anak  mempunyai  harkat  dan  martabat  yang  patut  dijunjung  tinggi  dan  setiap  anak  yang terlahir  harus  mendapatkan  hak-haknya  tanpa  anak  tersebut  meminta (Hidayati,  2013) . Perlindungan  anak  merupakan  langkah  terpenting  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  hidup manusia  dimasa  yang  akan  datang,  karena  anak  merupakan  kelompok  strategis  yang  akan menentukan  keberlanjutan  bangsa  Indonesia.  Anak  Indonesia  adalah  kelompok  terbesar  dari
jumlah  penduduk  Indonesia  secara  keseluruhan  yang  harus  ditingkatkan  menjadi  anak  Indones ia yang  sehat,  cerdas,  ceria,  berakhlak  mulia  dan  terlindungi  dari  berbagai  hal  yang  akan menghalangi pertumbuhannya (Hafrida & Helmi, 2020) .
Kartu Identitas Anak ini termasuk dalam pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  dalam  pendataan  penduduk  khusus  anak-anak.  Kartu  ini  penting  bagi perlindungan  hukum  maupun  bagi  si  anak  tersebut,  ada  manfaat-manfaat  dan  keuntungan  yang diperoleh  dari  Kartu  Identitas  Anak  ini.  Dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  itu sendiri  sebagai  data  penduduk  yang  relevan,  jadi  tidak  hanya  untuk  masyarakat  yang  sudah berumur  diatas  17  tahun  keatas  juga,  tetapi  untuk  masyarakat  yang  berumur  17  tahun  kebawah. Karena  memang  sudah  diwajibkan  untuk  masyarakat  yang  berumur  17  Tahun  kebawah  untuk mempunyai  Kartu  Identitas  Anak,  karena  bahwasannya  perlu  perlindungan  khusus  bagi  anak tersebut dalam segi hukum maupun fisiknya.
“ Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  ini  menerbitkan  suatu  Kartu  Identitas  bagi anak-anak  dibawah  umur.  Pencatatan  ini  sebagai  bukti  otentik  suatu  kejadian  yang  telah  dialami masyarakat  dan  untuk  data  dalam  sektor  pemerintahan  itu  sendiri. ” Dalam  sektor  pelayanan publik  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  ini  juga  berpengaruh  besar  bagi  jalannya pemerintahan  di  Indonesia  ini,  karena  dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  itu  sendiri bertugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Tujuannya  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  dibidang  Administrasi  Kependudukan  agar  masyarakat  juga  lebih  berperan  aktif dalam  pencatatan  kependudukan  ini,  untuk  kelangsungan  kehidupan  setiap  individu  yang melaksanakan  urusan-urusan  soal  administrasi  negara  tersebut  dan  lebih  tertib  dalam  soal administrasi  kependudukan,  selain  itu  pencatatan  ini  juga  sebagai  sumber  informasi kependudukan  yang  akurat  bagi  publik  dan  Pemerintah  itu  sendiri,  karena  suatu  pencatatan  itu sebagai bukti otentik data setiap individu yang tinggal di wilayah negara Indonesia ini.
KIA  dianggap  penting  mengingat  hingga  kini  tidak  ada  kartu  identitas  bagi  anak, walaupun  anak  tersebut  telah  memiliki  akte  kelahiran  dan  atau  tentunya  memiliki  kartu  pelajar. Hal  ini  yang  mendorong  pemerintah  untuk  membuat  program  terkait  Identitas  Anak.  Disatu  sisi masyarakat  mendukung  pemerintah  untuk  menjalankan  program  pembuatan  KIA.  Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah  segera  mewujudkan  single  identity  number  atau  nomor  identitas  pribadi  yang terintegrasi  dengan  gabungan  data  dari  berbagai  macam  institusi  p emerintah  dan  swasta. Sehingga  dengan  diterbitkannya  single  identity  number  oleh  pemerintah,  maka  akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia. ” Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Sapitri  &  Wazni  (2021) implementasi  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019 dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan penyaluran informasi  belum  efektif,  sehingga  penduduk  Kabupaten  Kampar  belum   mengenal  KIA. Sedangkan Pasaribu (2018) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Jawa Timur dalam  pelayanan  pembuatan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  telah  melakukan  pelayanan  yang optimal  kepada  masyarakat  dan  proses  yang  cepat,  dengan  menyelenggarakan  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  adanya  program  Kartu  Identitas  Anak.  Hambatan  K ebijakan Dalam  Pelayanan  Pembuatan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  Kota  Batu.  Lebih  lanjut Rohman  et  al.,  (2021) Pelaksanaan  kebijakan  Kartu Identitas  Anak  di  Kabupaten  Purwakarta  dengan  instansi  pelaksan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  masih  bersifat  normatif  sesuai  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2016.   Dari fenomena  tersebut  maka  dilakukanlah  penelitian  yang  bertujuan  untuk   mengkaji  pengaturan penerbitan  kartu  identitas  anak  di  Kabupaten  Badung  serta  faktor  penghambat  pelayanan publik kartu identitas anak di Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Badung.  Sumber data  primer  yang  merupakan  data  lapangan  ( field  research )  yang  digunakan  pada  penelitian
ini yaitu melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder yaitu dari  kepustakaan ( library research ) diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah bahan hukum  terkumpul,  kemudian  diolah  dan  di  analisis.  Untuk  menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang telah terkumpulkan maka teknis analisis yang digunakan adalah dengan analisis secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengkaji Pengaturan Penerbitan Kartu Identitas Anak  di Kabupaten Badung
Pengaturan  serta  istilah  secara  umum  mengenai  Kartu  Identitas  Anak  tidak  ditemukan  dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan  (selanjutnya disebut UU  No.  23/2006)  maupun  pada  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-undang  Nomor  24/2013).  Pengaturan  serta  istilah  tersebut  justru  ditemui  dalam Permendagri  2/2016,  sebagai  pelaksana  atas  Perpres  Nomor  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  (selanjutnya  disebut  Perpres  N o. 96/2018).  Kemudian,  ditinjau  dari  segi  materi  muatannya,  baik  pada  Permendagri  No.  2/2016 maupun  Perpres  No.  96/2018  tidak  ditemukan  pasal  yang  secara  eksplisit  atau expressis  verbis menentukan mengenai keharusan atau kewajiban untuk memiliki Kartu Identitas Anak.
Istilah  serta  pengaturan  hukum  mengenai  program  Kartu  Identitas  Anak  dapat  ditemukan pertama  kali  pada  Permendagri  No.  2/2016.  Hadirnya  Kartu  Identitas  Anak  diharapkan  sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan, pendataan, hingga pemenuhan hak konstitus ional warga negara.  Kepemilikan  Kartu  Identitas  Anak  sebagai  bentuk  pencatatan  identitas  diri  anak,  serta sebagai  bukti  resmi  bahwa  anak  juga  merupakan  bagian  dari  warga  negara  Indonesia.  Kartu tersebut  terbagi  klasifikasi  usia,  yaitu  kartu  bagi  anak  yang  berusia  0-5  tahun,  dan  bagi  anak berusia  5-17  tahun  kurang  satu  hari.  Secara  garis  besar,  Permendagri  No. 2/2016  lebih  mengatur pada  hal-hal  yang  bersifat  teknis  mencakup  tata  cara  perolehan  kartu  hingga  spesifikasi  blangko Kartu  Identitas  Anak.  Sistem  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia  ialah  sistem  penjenjangan norma. Dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa  suatu  norma berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang berada di atasnya atau lebih tinggi, serta norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi.
Penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  merupakan  sebagai  bentuk  untuk  memastikan  adanya perlindungan  dan  pelayanan  publik  kepada  anak.  Pentingnya  menjaga  generasi  bangsa  telah menjadi  kewajiban  suatu  pemerintah.  Kartu  Identitas  Anak  berfungsi  sebagai  peningkatan pendataan,  perlindungan  dan  pelayanan  publik  serta  upaya  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016  Tentang  Kartu  Indentitas  Anak,  Pasal  3  menyatakan  persyaratan  penerbitan  Kartu Identitas Anak baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Sedangkan bagi  anak yang sudah memiliki  akta kelahiran namun belum memiliki Kartu  Identitas  Anak  dan  anak  usia  antara  5  tahun  sampai  dengan  17  tahun  dapat  membuat Kartu  Identitas  Anak dengan melampirkan persyaratan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP elektronik orangtua/wali dan foto anak yang bersangkutan. ” “ Prosedur  penerbitan  Kartu  Indentitas  Anak  (KIA)  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak diuraikan sebagai berikut:
1. Batasan  usia  terakhir  terhadap  kepemilikan  KIA  adalah  17  tahun  kurang  dari  1  hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikian KTP yaitu 17tahun. ”
2. Pemberlakuan Kartu Identitas Anak ini diatur sebagai berikut:
a. Usia 0 sampai 5 tahun tanpafoto
b. Setelah  berumur  5  sampai  17  tahun  kurang  1  hari  diterbitkan  lagi  dengan menampilkan foto pemilik kartu identitas anak.
c. Setelah 17 tahun diganti dan diterbitkan KTP elektonik.
KIA  di  Kabupaten  Badung  aktif  sejak  tahun  2017.  Kartu  Identitas  Anak  berfungsi  sebagai identitas  sejenis  KTP  yang  diperuntukkan  anak  yang  berusia  0 -17  tahun.  Hal  ini  sesuai  dengan yang  dituturkan  oleh  I  Wayan  Eka  Kadijaya  selaku  Staf  Administrasi  Database  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  dalam  wawancara  tanggal  13  Juli  2021, menjelaskan  KTP  dan  Kartu  Identitas  Anak  itu  sama,  sama-sama  memiliki  fungsi  sebagai  tanda
identitas  seorang  warga  Indonesia.  Cuma  bedanya  Kartu  Identitas  Anak  itu  diperuntukkan  anak usia  0-17  tahun.  Nanti  jika  sudah  usia  17  tahun  tepat  keatas  maka  akan  diperbaruhi  atau  diganti menjadi  KTP.  Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  I  Ketut  Bayu  Murdi  Semadi,  Staf  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam wawancara tanggal 13 Juli 2021, menyatakan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  sama,  tapi  dilihat  dari  segi  kegunaan  masih  berjangka panjang  KTP  dibandingkan  dengan  Kartu  Identitas  Anak.  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  hingga akhir  hayat  masih  menjadi  sebagai  bukti  identitas  diri,  namun  apabila  Kartu  Identitas  Anak menjadi bukti seorang diri hanya sebatas dari hari lahir sampai umur 17 tahun.
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sebenarnya  sudah  melaksanakan  tugasnya  dengan baik  dalam  melayani  masyarakat  untuk  penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  di  Kabupaten  Badung. Namun  apabila  membahas  tentang  aspek  efektivitas  program  Kartu  Identitas  Anak  di  Kabupaten Badung dapat dikatakan kurang efektif karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Terkait  dengan  program  Kartu  Identitas  Anak  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  sudah  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP). Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  oleh  I  Wayan  Eka  Kadijaya  selaku  Staf  Administrasi Database  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  dalam  wawancara tanggal 13 Juli 2021 menjelaskan, kalau berbicara mengenai pelaksanaan program Kartu Identitas Anak  menurut  saya  sebagai  bagian  pelaksana  sudah  melakukan  tugas  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  dan  sesuai  dengan  SOP  yang  telah  ditetapkan.  Sejauh  ini masyarakat juga menerima dengan baik program pemerintah ini. Hal ini berdasarkan pengamatan dilapangan  dimana  setiap  hari  ada  warga  yang  datang  untuk  membuat  Kartu  Identitas  Anak. Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Dispendukcapil  Kabupaten  Badung sebagai pelaksana program Kartu Identitas Anak sudah menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Wawancara dengan I Wayan Eka Kadijaya selaku Staf Administrasi Database Kantor Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  tanggal  13  Juli  2021  menjelaskan  terkait alur  pembuatan  Kartu  Identitas  Anak  di  Kabupaten  Badung,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Badung  telah  memberikan  pelayanan  yang  mudah  terhadap  warga  masyarakat yang  ingin  mengurus  Kartu  Identitas  Anak.  Dimana  ada  dua  cara  yang  perlu  diperhatikan, pertama  bagi  bayi  yang  masih  berusia  dua  hari  dan  masih  bertempat  di  Bidan  atau  Rumah  Sakit maka  pihak  Rumah  sakit  atau  bidan  yang  akan  mengurus.  Dan  juga  membawa  persyaratan  yaitu surat  nikah  orangtua,  surat  keterangan  lahir  dari  bidan  atau  rumah  sakit,  dan  Kartu  Keluarga orangtua.  Lalu  cara  yang  kedua  pengurusan  atau  permohonan  pribadi  yang  dilakukan  oleh orangtua  secara  langsung  kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung dengan membawa persyaratan yang telah disampaikan.
Wawancara  dengan  I  Ketut  Bayu  Murdi  Semadi,  Staf  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 J uli 2021,  mengatakan  bahwa  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  juga  memiliki  program penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  berupa  paket  yang  mudah  yaitu  setiap  warga  masyarakat  yang mengurus  identitas  untuk  anaknya  bisa  langsung  mendapatkan  tiga  kartu  identitas   dalam  sekali pengurusan.  Sebenarnya  program  ini  sudah  sangat  bagus  karena  dengan  adanya  program  3  kartu identitas  dalam  sekali  pengurusan  membuat  masyarakat  lebih  mudah  dan  efisien.  Akan  tetapi program  tersebut  juga  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  kesadaran  dari  masyarakat. Karena  program  ini  dibuat  untuk  masyarakat,  sedangkan  kita  hanya  sebagai  media  perantaranya. Dengan  demikian,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  berupaya memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Namun suatu program tidak akan berjalan secara  optimal  tanpa  ada  bantuan  dari  kesadaran  masyarakat  yang  terlibat.  Maka  dari  itu kesadaran  masyarakat  sangat  penting  dalam  membantu  pelaksanaan  program  pemerintah  dalam bentuk apapun.
Sehubungan  dengan  adanya  program  pembuatan  Kartu  Identitas  Anak  ada  beberapa  cara edukasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  yaitu beberapa  agenda  edukasi  untuk  menarik  kesadaran  masyarakat  Kabupaten  Badung,  agar  para orangtua  membuatkan  Kartu  Identitas  Anak  bagi  anaknya  yang  berusia  dibawah  17  tahun.
Agenda edukasi ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialiasi  yang dilakukan dengan cara melalui bantuan  media  online  seperti facebook ataupun  melalui  siaran  radio.  Selain  itu,  petugas  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  juga  melakukan  sosialisasi  di  setiap  sekolah  serta  kelurahan ataupun  kecamatan.  Dengan  adanya  edukasi  tersebut,  maka  antusias  masyarakat  menjadi meningkat.  Adapun  edukasi  masyarakat  terhadap  fungsi  dan  peran  Kartu  Identitas  Anak  untuk anak, Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil Kabupaten Badung tidak saja melakukan sosialiasi secara  keliling,  namun  juga  memasang  reklame  dan  spanduk  agar  bisa  diakses  oleh  masyarakat secara umum dan menyeluruh.
2. Faktor Penghambat Pelayanan Publik Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung
Faktor  pengambat  adalah  segala  hal  yang  menghambat  pencapaian  tujuan  sebuah  organisasi, dalam  kata  lain  pengacau  atau  tertahannya  pencapaian  tujuan  organisasi  dikarenakan  oleh  tidak berjalan  lancarnya  beberapa  elemen.  Faktor  penghambat  yang  dimaksudkan  adalah  segala hambatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di  Kabupaten Badung. ” Wawancara  dengan  I  Ketut  Bayu  Murdi  Semadi,  Staf  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juli 2021,  mengatakan  bahwa  selama  ini  belum  mendapatkan  kendala  yang  begitu  serius,  karena secara  disposisi  kita  telah  berkomitmen  dari  awal  untuk  menjalankan  program  ini  agar  capaian target  dapat  terpenuhi,  serta  dari  segi  struktur  organisasi  dan  SOP  juga  sudah  diatur  secara  jelas sehingga  untuk  menjalankan  tugas  masing-masing  sudah  terarah  semuanya,  namun  tidak  bisa dipungkiri bahwa ini  juga bisa menjadi penghambat dalam menjalankan program Kartu  Identitas Anak  ini  ditambah  lagi  dalam  kondisi  pandemik  sekarang  menjadikan  sedikit  terhambat  dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak di sekolah-sekolah. ” “ Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  dengan  Sekretaris  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung  tidak  mendapatkan  kendala  yang  begitu serius dalam menjalankan program Kartu  Identitas Anak, karena ada komitmen sejak  awal untu k menjalankan program tersebut. Serta struktur organisasi dan SOP juga sudah jelas diatur sehingga untuk  tugas  masing-masing  sudah  terarah.  Namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  disposisi  dan struktur organisasi dapat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak ditambah pada kondisi sekarang masa pandemik yang menjadikan proses pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi terhambat pula. ” “ Wawancara  dengan  I  Ketut  Bayu  Murdi  Semadi,  Staf  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juli 2021, mengatakan bahwa sampai hari ini  yang menghambat  tidak  ada, meskipun pandemi covid- 19 dilakukan  pembatasan,  tapi  masih  dapat  melayani  jika  ada  masyarakat  yang  ingin  melakukan pembuatan  kartu  identitas  anak  ini,  tetapi  memang  kita  belum  mencapai  target  pembuatan  Kartu Identitas Anak secara maksimal dikarenakan pembatasan ini dan sekolah-sekolah juga melakukan pembelajaran daring. ” “ Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tidak mendapatkan kendala serius, karena meskipun pandemic Covid-19 dilakukan pembatasan, tetapi tetap melayani masyarakat yang ingin melakukan pembuatan Kartu Identitas  Anak.  Namun  untuk  capaian  target  juga  belum  maksimal  dikarenakan  pembatasan  oleh pemerintah serta sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran daring. ” “ Lanjut  hasil  wawancara  Wawancara  dengan  I  Ketut  Bayu  Murdi  Semadi,  Staf  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung  tanggal  13  Juli  2021  mengatakan  bahwa  dari  sarana  dan  prasarana  juga  bisa  menjadi penghambat,  namun  untuk  sampai  sekarang  ini  belum  ada  yang  secara  signifikan  mengenai hambatan  itu.  Hambatan  dari  capaian  target  karena  untuk  KIA  di  Kabupaten  Badung  baru mencapai sekitar 60%, karena pas pada saat gencar-gencarnya perekaman KIA untuk persyaratan memasuki  Sekolah  Dasar,  masyarakat  tidak  bisa  mengurus  KIA  dikarenakan  adanya  pembatasan kegiatan  masyarakat.  Sekolah-sekolah  juga  diliburkan  sehingga  pembuatan  Kartu  Identitas  Anak menjadi tertunda. ”
Berdasarkan  beberapa  kutipan  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor penghambat  dalam  program  Kartu  Identitas  Anak  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Badung  tidak  didapatkan  secara  signifikan.  Namun  yang  bisa  menjadi  faktor penghambat  adalah  disposisi  dan  struktur  organisasi  serta  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki. Kendala  lain  adalah  pencapaian  target  yang  belum  maksimal  di  Kabupaten  Badung,  dimana capaiannya  baru  sekitar  60%  dikarenakan  pandemik  yang  mengharuskan  pemerintah  melakukan pembatasan  dan  meliburkan  sekolah-sekolah  sehingga  proses  perekaman  menjadi  tertunda  dari jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mas ih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.
Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal faktor penghambat program  Kartu  Identitas  Anak  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung tidak  mendapatkan  hambatan  yang  secara  signifikan.  Namun  yang  dapat  menjadi  faktor penghambat  adalah  disposisi  mengenai  komitmen  yang  dari  awal  untuk  mencapai  target  yang ditentukan  dalam  pembuatan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  belum  tercapai.  Hal  ini  dikarenakan penyebaran  covid-19  yang  mengharuskan  setiap  daerah  melakukan  pembatasan  daerah  serta sekolah-sekolah  menjadi  tertutup  dan  hanya  melakukan  pembelajaran  lewat  daring  ke  siswa. Faktor  penghambat  selanjutnya  juga  bisa  dari  struktur  organisasi  dan  SOP,  walaupun  secara regulasi  telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  9  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan,  namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  berjalan secara maksimal dikarenakan kondisi pandemik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  Penerbitan  Kartu  Identitas  Anak  di  Kabupaten  Badung  yakni  dilakukan  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dispendukcapil)  Kabupaten  Badung  berdasarkan  Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tata cara penerbitan KIA yaitu dengan 2 cara.  Pertama,  bagi  bayi  yang  berusia  2  hari  yang  masih  bertempat  di  bidan  atau  rumah  sakit maka pihak bidan atau rumah sakit yang mengurusnya dengan membawa syarat surat nikah orang tua,  surat  keterangan  dari  bidan  atau  rumah  sakit  dan  kartu  keluarga.  Kedua,  pengurusan  atau permohonan  pribadi  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  secara  langsung  kepada  Dispendukcapil Kabupaten Badung dengan membawa persyaratan surat nikah orang tua, kartu keluarga, dan akta kelahiran.  Namun  masih  banyak  masyarakat  Kabupaten  Badung  yang  belum  memenuhi kebutuhan  administrasinya  dalam  penerbitan  KIA  dikarenakan  jaringan  penghubung  server  di Dispendukcapil  masih  lambat  dan  antusias  masyarakat  Kabupaten  Badung  masih  minim.  Faktor penghambat  pelayanan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di  Kabupaten  Badung  adalah  disposisi  dan struktur  organisasi  walaupun  tidak  secara  signifikan  menghambat.  Faktor  penghambat  dalam program  Kartu  Identitas  Anak  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah pencapai an target  yang  belum  maksimal  di  Kabupaten  Badung,  dimana  capaiannya  baru  sekitar  60% dikarenakan  pandemik  yang  mengharuskan  pemerintah  melakukan  pembatasan  dan  meliburkan sekolah-sekolah  sehingga  proses  perekaman  menjadi  tertunda  dari  jadwal  yang  ditentuk an. Walaupun  begitu,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  masih  tetap  melakukan  pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

## 2. Saran
Bagi  pemerintah,  dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung agar lebih giat melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan  maksimal  dengan  melakukan  koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  Dinas  pendidikan  untuk membantu  proses  sosialisasi,  agar  tidak  hanya  berpatok  pada  struktur  yang  ada  sa ja  untuk melakukan  proses  sosialisasi  agar  masyarakat  dapat  lebih  paham  akan  fungsi  dari  kartu  identitas anak  itu  sendiri.  Bagi  masyarakat,  agar  dapat  menjadi  proaktif  untuk  membantu  pemerintah dalam  kepemilikan  kartu  identitas  anak  sebagai  bukti  diri  anak  yang  berusia  kurang  17  tahun, sebagaimana fungsi kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan
pelayanan  publik  bagi  anak.  Selain  itu  juga  akan  menjadi  prasyarat  bagi  anak  yang  akan mendaftar sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). Hukum Administrasi . Sinar Grafika, Jakarta.
Hafrida, & Helmi. (2020). Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak. Jurnal Bina Mulia Hukum , 5 (1), 119–136.
Hidayati,  N.  (2013).  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  dan Kepentingan Terbaik bagi Anak. Jurnal Pengembangan Humaniora , 13 (2), 144–151.
Pasaribu,  R.  R.  S.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  dalam  Pelayanan  Pembuatan  Kartu Identitas  Anak  (KIA)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Batu. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7 (2), 158–162.
Rohman, N., Lestari, E. W. T., & Sufianti, E. (2021). Strategi  Implementasi Kebijakan Kartu Identitas  Anak  di  Kabupaten  Purwakarta. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum , 8 (1), 130–141.
Sapitri,  N.,  &  Wazni.  (2021).  Implementasi  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017 -2019. JOM Fakultas Hukum , 8 (1), 1–12.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ”
Undang-undang  No.23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  124,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4674). ”
Undang-undang  No.24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  232,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5475). ”
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Kartu  Identitas  Anak (KIA).