## Pengaruh Inflasi ,Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi (Ump)  Di Provinsi Kalimantan Selatan
Influence Of The Inflation, Economic Growth And  Decent Living Needs To

## Provincial Minimum Wages  In The South Borneo Province
Sayyidah*, Muhammad Effendi Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
* ssayyidah46@gmail.com

## Abstract
This study aims to (1) determine the influence of the inflation, economic growth, and    decent  living  needs  simultaneously  to  Provincial  Minimum  Wages  in  the  south Borneo  Province;  (2)  find  out the  dominant  factor in  influencing  Provincial  Minimum Wages in South Borneo Province;
Purpose  including  in  type  purpose  descriptive  quantitative.  While  the  location purpose  is  the  province  south  Borneo,  and  the  goal  is  inflation,  economic  growth, decent  living  needs,  and  provincial  minimum  wages  in  the  South  Borneo  Province  in 2004-2018. Data  obtained  will  be  analyzed  by  multiple  linear  regression  using  the Program Eviews version 10.
This  study  shows  that  the  (1)  Inflation,  Economic  Growth,  and    Decent  Living Needs at the same time has a significant impact on  Provincial Minimum Wages in the South Borneo Province in  2004-2018. (2) This study also indicates that Decent Living Needs  is the  dominant  factor  affecting  Provincial  Minimum  in  South  Borneo  Province in 2004-2018.
Keywords:  Inflation, Economic Growth, Decent Living Needs, and Minimum Wages.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  pengaruh  inflasi,  pertumbuhan ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  layak  secara  bersama  (Simultan)  berpengaruh  terhadap Upah  Minimum  Provinsi  di  Kalimantan  Selatan;  (2)  mengetahui  faktor  yang  paling dominan  dalam  mempengaruhi  Upah  Minimum  Provinsi  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Sedangkan lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan, dan objek penelitian ini yaitu data  inflasi,  pertumbuhan  ekonomi,  kebutuhan  hidup  layak  dan  Upah  Minimum provinsi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  selama  tahun  2004-2018.  Data  yang  sudah diperoleh  kemudian  di  olah  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan bantuan program Eviews versi 10.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1) inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2018,  (2) Hasil penelitian ini  juga  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  hidup  layak    merupakan  faktor  yang  paling dominan  mempengaruhi  Upah  Minimum  Provinsi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan selama tahun 2004-2018.
Kata  Kunci :  Inflasi,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kebutuhan  Hidup  Layak  dan  Upah Minimum Provinsi.

## PENDAHULUAN
Tenaga  kerja  pada  dasarnya  merupakan  pihak  yang  menawarkan  jasa,  serata mempunyai  peran  penting  dalam  keberlangsungan  proses  produksi,  sehingga  tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaan berupa penghasilan yaitu upah.
Upah minimum mempunyai tujuan dalam penetapan yaitu untuk meningkatkan upah bagi para tenaga kerja yang masih mendapatkan upah yang berada di bawah upah minimum  dan  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja/buruh  dari  pengusaha  atau perusahaan  yang  memberikan  upah  tidak  layak  kepada  pekerjanya.  Serta  untuk meningkatkan  daya  beli  bagi  tenaga  kerja  untuk  meningkatkan  kondisi  perekonomian pada suatu daerah.
Tingkat  upah  minimum  ditentukan  oleh  empat  pihak  yang  saling  terkait  yaitu pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Tenagakerja  dan  Transmigrasi,  Dewan  Pengupahan Nasional,  Federasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (FSPSI),  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (APINDO),  mereka  bertugas  untuk  mengevaluasi  tingkat  upah  minimum yang  berlaku  pada  saat  tertentu  dan  memutuskan  apakah  tingkat  upah  dapat  dinaikan atau belum.
Di  Indonesia  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  setiap  tahunya  mempunyai besaran  upah  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  kondisi  perekonomian  suatu  Provinsi atau daerah, sama hal nya untuk di pulau Kalimantan Upah Minimum Provinsi (UMP) pun berbeda-beda, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Kalimantan Tahun 2015-2018 (Dalam Rupiah) No Tahun Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 1 2014 1.380.000 1.723.970 1.620.000 1.886.315 - 2 2015 1.560.000 1.896.367 1.870.000 2.026.126 2.026.126 3 2016 1.739.400 2.057.558 2.085.050 2.161.253 2.175.340 4 2017 1.882.900 2.227.307 2.258.000 2.339.556 2.354.800 5 2018 2.046.900 2.421.305 2.454.671 2.543.332 2.559.903
Sumber : BPS Indonesia dan Katalog Statistik Indonesia Tahun 2019
Berdasarkan  tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  upah  minimum  provinsi  yang terletak  di  pulau  Kalimantan  mengalami  pengingkatan  dari  tahun  2014-2018.  Upah Minimum  Provinsi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2018    yaitu  sebesar  Rp 2.454.671,    berada  di  bawah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Rp  2.543.332  dan  Provinsi Kalimantan Utara Rp 2.559.903, sedangkan untuk Upah Minimum Provinsi terendah di
Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 2.046.900. Peningkatan Upah  Minimum  Provinsi  pada  masing-masing  Provinsi  mempunyai  selisih  yang tergolong kecil pada setiap tahunnya.
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  masing-masing  daerah  di  pulau  Kalimantan memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda-beda, ketentuan kenaikan rata-rata Upah Minimum  Provinsi  (UMP)  tersebut  tidak  dapat  disamaratakan,  hal  ini  tergantung kondisi perekonomian suatu daerah dan kondisi dunia usaha suatu daerah tersebut.
Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian ini adalah : (1) inflasi, pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  secara  bersama  (simultan) berpengaruh  signifikan  terhadap  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  (2)  Faktor  mana  yang  paling  dominan  mempengaruhi  Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  untuk  menganalisis  secara  bersama  pengarh inflasi,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  layak  terhadap  Upah  Minimum Provinsi  (UMP)  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2)  Untuk  mengetahui  faktor  yang paling dominan mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sehingga  menjadi  bahan  masukan  bagi  pemerintah  dalam  pembentukan  Upah minimum  provinsi  di  provinsi  Kalimantan  Selatan,  bahwa  terdapat  pengaruh  inflasi, pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  layak  yang  harus  selalu  diperhatikan keadaannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Upah
Upah merupakan suatu imbalan jasa baik berupa uang atau barang yang didapatkan oleh seseorang dalam hubungan kerja, baik melalui perjanjian kerja serta imbalan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan kebutuhan keluarganya (Sukirno, 2002).
Sedangkan  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  78  tahun  2015,  adalah  hak pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan dari  pengusaha  kepada  pekerja/buruh  yang  dibayarkan  berdasarkan  suatu perjanjian  kerja,  kesepakatan  atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh serta keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang akan atau telah dilakukan.

## Upah Minimum
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Upah  Minimum  merupakan suatu  standar  minimum  yang  dipergunakan  oleh  pengusaha  atau  pelaku  industri  untuk memberikan  upah  kepada tenaga kerja yang mana berada  pada lingkungan usaha atau kerjanya.  Serta pemenuhan kebutuhan  yang  layak bagi tenaga kerja di  setiap  provinsi berbeda-beda,  sehingga hal itu disebut Upah Minimum Propinsi.

## Inflasi
Menurut Sukirno (2015), Inflasi ialah sebagai suatu  proses kenaikan harga-harga umum  yang  berlaku  dalam  suatu  perekonomian  dari  satu  periode  ke  periode  lainnya. jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 3 yaitu:
1. Inflasi Tarikan permintaan
Inflasi  seperti  ini  terjadi  pada  saat  perekonomian  sedang  berkembang  dengan pesat. Serta inflasi terjadi karena kesempatan kerja  tinggi, sehingga tingkat upah yang  juga  tinggi  akan  membuat  pengeluaran  melebihi  kemampuan  untuk mendapatkan barang dan jasa, pengeluaran yang berlebihan tersebut menimbulkan inflasi.
2. Inflasi Desakan Biaya
Inflasi  ini biasanya berlaku pada saat perekonomian sedang berkembang dengan pesat,  yaitu  ketika  tingkat  pengangguran  rendah,  serta  inflasi  ini  juga  terjadi ketika  perusahaan  sedang  menghadapi  permintaan  yang  meningkat,  sehingga terjadi kenaikan produksi dengan cara memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya.  Hal  tersebut  membuat  biaya  produksi  akan  meningkat  serta  turunya produksi dan penurunan omset penjualan, yang akhirnya akan menyebabkan harga barang meningkat.
3. Inflasi Diimpor
Inflasi  ini  terjadi  karena  kenaikan  harga-harga  barang  diimpor  yang  digunakan untuk  produksi  seperti  bahan  mentah  untuk  dalam  negeri,  maka  kenaikan  harga barang  impor  akan  terjadi,  serta  berperan  penting  dalam  kegiatan  pengeluaran, yang  nantinya  secara  tidak  langsung  akan  berpengaruh  kepada  kenaikan  biaya produksi dan kenaikan harga-harga di pasaran.

## Pertumbuhan Ekonomi
Todaro  (2003) menyebutkan bahwa ada tiga komponen atau faktor utama pada pertumbuhan ekonomi disetiap Negara yaitu akumulasi modal (semua jenis atau bentuk investasi  yang  ditanamkan  pada  sumber  daya  manusia,  modal,  tanah  dan  peralatan fisik),  serta  pertumbuhan  penduduk  yang  akan  memperbanyak  jumlah  angkatan  kerja, diiringi dengan kemajuan teknologi.
Solow (dalam Jhingan, 2013),  Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi faktor terpenting  bukan  hanya  pertambahan  tenaga  kerja  dan  modal,  tetapi  yang  merupakan faktor terpenting adalah kemajuan pertambahan kemahiran tenaga kerja dan teknologi.

## Kebutuhan Hidup Layak
Menurut  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  21  Tahun  2016  tentang kebutuhan hidup layak dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak atau disingkat KHL merupakan standar kebutuhan seorang buruh/teanga kerja lajang agar dapat hidup layak secara  fisik  untuk  kebutuhan  dalam  1  (satu)  bulan.  Sedangkan  jenis  dan  komponen kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Standar KHL terdiri dari beberapa  komponen  yaitu  makanan  &  minuman  (11  items),  sandang  (13  items), perumahan  (26 items), pendidikan (2 items), kesehatan (5 items), transportasi (1 items) dan rekreasi dan tabungan (2 item).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian Febrika Nurtiyas, (2016) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Upah  Minimum  Provinsi  Di  Pulau  Jawa  Tahun  2010-2014”, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB berpengaruh negatif terhadap  upah  minimum  Porvinsi  di  Pulau  Jawa,  sedangkan  pendapatan  per  kapita berpengaruh positif terhadap nilai Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa.
Peneliti  Safrida  Sofyan  Dan  Nura  Syahriani  (2014)  dengan  judul  “Dampak Peningkatan  Upah  Minimum  Provinsi  terhadap  Inflasi  dan  Pasar  Kerja  Di  Provinsi Aceh”,  menunjukkan  bahwa  upah  minimum  provinisi  berdampakpada  pengingkatan inflasi dan penawaran tenaga kerja, dan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja di provinsi Aceh.
Peneliti  Ninda  Noviani  Charysa  (2013)  dengan  judul  “Pengaruh  Perumbuhan Ekonomi  dan  Inflasi    Terhadap  Upah  Minimum  Regioal  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  2008-2011”,  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi
mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  UMR,  dan  inflasi  mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap UMR di Provinsi Jawa Tengah.
Peneliti  Ilham  Kistanto  (2013)  dengan  judul  “Analisis  Penetapan  Upah Minimum  Kabupatan  di  Jember”,  menunjukan  bahwa  kebutuhan  hidup  layak berpengaruh signifikan dan positif, serata produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  UMK  Jember,  sedangkan  inflasi  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap UMK Jember.
Peneliti  M.Zahari  MS  (2014)  dengan  judul  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi Dan  Inflasi  Terhadap  Upah  Minimum  Provinsi  Jambi”,  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  UMP  Jambi  dan inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap UMP Jambi.
Peneliti  Luh  Kertiasih  (2017)  dengan  judul  “Pengaruh  Tingkat  Inflasi  Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali  Pada  Tahun  2008-2015”,  menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  dan  pertumbuhan ekonomi  tidak  berpengaruh  signifikan    secara  parsial  terhadap  UMR  di  provinis  Bali. Serta tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi tiak berpengarh signifikan secara simultan terhadap UMR di provinsi Bali pada tahun 2008-2015.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  meliputi  tingkat  inflasi,  pertumbuhan ekonomi,  kebutuhan  hidup  layak  dan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  yang  ada  di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu penelitian 2004-2018. Jenis penelitian ini  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif dengan  mendeskripsikan  sutau  peristiwa  dan  kejadian  dengan  data  yang  digunakan meliputi  data  tingkat  inflasi,  data  pertumbuhan  ekonomi,  data  kebutuhan  hidup layak    dan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan (Sudjana  dan  Ibrahim  1989).  Unit  analisis  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi linier berganda, yang mana kemudian data  – data yang diambil pada penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  dan  primer  yang  bersumber  dari  literatur  –  literatur (kepustakaan)  serta  data  –  data  resmi  yang  telah  diambi  dari  instansi  pemerintah  dan pihak yang mengelola yang berkaitan tentang judul penelitian ini.
Definisi Operasional Variabel
Upah Minimum Provinsi merupakan pembayaran atas jasa fisik yang diterima oleh  seorang  pekerja  yang  dapat  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup secara  minimal.  Dalam  penelitian  ini  satuan  Upah  minimum  Provinsi  dinyatakan dalam Rupiah (Rp) per tahun.
Inflasi  diakibatkan  karena  adanya  kenaikan  harga-harga  umum  dan  terus menerus  serta  saling  mempengaruhi  pada  barang  lainya.  Dalam  penelitian  ini  satuan inflasi dinyatakan dalam persen (%) per tahun.
Pertumbuhan  Ekonomi  menjelaskan  mengenai  faktor-  faktor  yang  menentukan kenaikan  output  per  kapita  dalam  jangka  panjang  dan  bagaimana  faktor  tersebut berinteraksi  satu  sama  lain  sehingga  terjadilah  proses  pertumbuhan  ekonomi.  Satuan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dinyatakan dalam persen (%) per tahun.
Kebutuhan  Hidup  Layak  merupakan  standar  kebutuhan  seorang  pekerja  atau buruh lajang pria/wanita untuk dapat hidup layak baik secara fisik, untuk kebutuhan 1 (satu)  bulan.  Satuan  kebutuhan  hidup  layak  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  dalam rupiah (Rp) per tahun.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  informasi  dan  data  yang  dikelola  dalam  penelitian  ini,  maka pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tiga  cara,  yaitu  (1)  observasi  dengan  cara pengamatan dan pencatatan terkait data inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak  dan  upah  minimum  provinsi  yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Nawawi dan  Martini,  1995).  (2)  Wawancara  dengan  staff  Dinas  Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi Provnsi Kalimantan Selatan serta serikat buruh dan pengusaha (Sugiyono, 2012).  (3)  Dokomentasi    yaitu  pengumpulan  data  dari  berbagai  data-data  yang merupakan  publikasi  dari  sumber-sumber  buku  dan  jurnal,  serta  Publikasi  dari  Badan Pusat Statistik dan instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Deskriptif
Teknik analisis data tebagi dari beberapa teknik analisis data untuk memecahkan rumusan  masalah  yang  telah  diajukan  (1)  menggunakan  analisis  deskriptif  kuantitatif adalah  statistik  yang  dipergunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara menggambarkan suau keadaan. (Sugiyono, 2012).

## Analisis Regresi Linier Berganda
Mengunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda,  analisis  ini  dipergunakan untuk  melngetahui  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  yang diformulasikan sebagai berikut: (Gujarati, 2012).
Y = βₒ + β ₁ X ₁ + β ₂ X ₂ + β 3 X 3 + ε ………………............(1)
Dari  Fungsi  diatas  maka  ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  logaritma  natural. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut:
lnY = lnβₒ +β ₁ lnX ₁ + β ₂ lnX ₂ + β 3 lnX 3 +  ε ……………(2)
Dimana :
Y : Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Selatan (Rp) β0 : Konstanta β1, β2, β3 : Parameter X1 : Inflasi (%) X2 : Pertumbuhan Ekonomi (%) X3 : Kebutuhan Hidup Layak (Rp) Ln : Logaritma Natural ε : Error Tern

## Uji F- Statistik
Digunakan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel  bebas  mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  terkait.  pengujian  ini  menggunakan statistik  F  dengan  kriteria  pengambilan  keputusan,  yaitu  apabila  nilai  probabilitas  F kurang dari 0.05 (alpha 5%), maka Ho dapat ditolak dan apabila nilai F hitung > F tabel maka Ho juga ditolak. (Ghozali, 2005).

## Uji T- Statistik
Menggunakan Uji t – Statistik, digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. (Ghozali, 2005).
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  Detarminasi  (R 2 )  digunakan  untuk  menunjukkan  presentasi  pengaruh semua  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Rumus  dari  koefisien  determinasi sebagai berikut : K d = r 2 x 100%  (Sugiyono, 2012).
Keterangan :
K d = nilai koefisien determinasi
R = nilai koefisien korelasi

## Koefisien Korelasi (R)
Menggunakan  model  Koefisien  Korelasi  (R)  metode  ini  digunkan  untuk menerangkan  kekuatan  dan  arah  hubungan  antara  variabel  bebas  dan  vaiabel  terkait. Maka  dapat  dihitung  nilai  koefisien  korelasi  (R)    dengan  mengakarkan  nilai  koefisien determinasi (R 2 ), 2. (Sugiyono, 2012).

## HASIL DAN ANALISIS
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian
Upah Minimum Provinsi
Tabel  2 Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-2018 No Tahun UMP (Rp) 1. 2004 482.200 2. 2005 536.300 3. 2006 629.000 4. 2007 745.000 5. 2008 825.000 6. 2009 930.000 7. 2010 1.024.500 8. 2011 1.126.000 9. 2012 1.225.000 10. 2013 1.337.500 11. 2014 1.620.000 12. 2015 1.870.000 13. 2016 2.085.050 14. 2017 2.258.000 15. 2018 2.454.671
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
Bisa  dilihat  dari  tabel  2  diatas  dapat  dilihat  bahwa  bahwa terjadi  kecenderungan peningkatan  Upah  Minimum  Provinsi  di  Provinsi    Kalimantan  Selatan  selama  kurun waktu  2004-2018,  dimana  pada  tahun  2004  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan menetapkan  UMP  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  sebesar  Rp  482.200  jumlah  ini
meningkat  menjadi  Rp  536.300  pada  tahun  2005  atau  naik  sebesar  Rp  54.100 dibandingkan tahun 2004.
Peningkatan  UMP  tertinggi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  terjadi  pada  tahun 2014  yakni  mencapai  Rp  282.500  per  tahun.  Sedangkan  pada  furmulasi  perhitungan Upah  Minimum  Provinsi  pada  tahun  2015  mengalami  perubahan  furmula  perhitungan UMP  yang  mengharuskan  UMP  dihitung  dengan  Inflasi  nasional  dan  pertumbuhan ekonomi  nasional.  Sedangkan  sebelum  tahun  2015  penetapan  UMP  berdasarkan Kebutuhan  hidup  layak  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan  pertumbuhan ekonomi.
Inflasi
Tabel 3 Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-2018 No Tahun Inflasi  (%) 1. 2004 7.52 2. 2005 12.94 3. 2006 11.03 4. 2007 7.78 5. 2008 11.62 6. 2009 3.86 7. 2010 9.06 8. 2011 3.98 9. 2012 5.96 10. 2013 6.98 11. 2014 7.16 12. 2015 5.03 13. 2016 3.68 14. 2017 3.82 15. 2018 2.63
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan
Dari  tabel  3  diatas  diketahui  bahwa  inflasi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan, inflasi yang paling tertinggi di atas  10%  yaitu  pada  tahun  2005  (12,94  %),  2008  (11,62  %)  dan  2006  (11,03  %), sedangkan untuk besaran inflasi yang berada di bawah 5% yaitu pada tahun 2011 (3,98 %), 2009 (3,86 %), 2017 (3,82 %), 2016 (3,68 %) dan tahun 2018 yaitu sebesar ( 2,63). Terjadinya  peningkatan  dan  penurunan  tingkat  inflasi  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan disebabkan oleh kenaikan harga komodiatas terutama bahan pokok dipasaran terbatas

## Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-20018 No Tahun Pertumbuhan   Ekonomi (%) 1. 2004 5.06 2. 2005 5.06 3. 2006 4.98 4. 2007 6.01 5. 2008 6.45 6. 2009 5.29 7. 2010 5.59 8. 2011 6.97 9. 2012 5.97 10. 2013 5.33 11. 2014 4.84 12. 2015 3.82 13. 2016 4.40 14. 2017 5.28 15. 2018 5.13
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan
Dalam  Tabel  4  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Kalimantan  Selatan  mengalami  fluktuasi  mulai  dari  tahun  2004  -  2018,  yang  mana pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011  yakni  sebesar  6,97%, sedangkan  untuk  nilai  pertumbuhan  ekonomi  terendah  berada  pada  tahun  2015  yaitu sebesar 3,82 %  per tahun. Sehingga dapat dilihat bahwa kenikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan selatan sangat lambat dan tidak stabil setiap tahunnya.

## Kebutuhan Hidup Layak
Tabel 5 Kebutuhan Hidup Layak Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-2018 No Tahun Kebutuhan Hidup Layak  (Rp) 1. 2004 503.775 2. 2005 503.775 3. 2006 684.319 4. 2007 768.000 5. 2008 790.000 6. 2009 947.000 7. 2010 997.000 8. 2011 1.053.379 9. 2012 1.227.000 10. 2013 1.227.547 11. 2014 1.555.000 12. 2015 1.691.000 13. 2016 1.826.762 14. 2017 1.889.730 15. 2018 1.971.243 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
Pada  tabel  5  menunjukkan  bahwa  cenderung  terjadi  peningkatan  besaran  nilia kebutuhan  hidup  layak  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2004-2018,  namun besaran kebutuhan hidup layak di provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang  relatif  rendah,  untuk  peningkatan  besaran    kebutuhan  hidup  layak  paling  tinggi yaitu  terjadi    pada tahun    2014  yaitu  dengan  kenaikan  sebesar  Rp  327.425,  sedangkan kenikan  kebutuhan  hidup  layak  yang  paling  rendah  terjadi  pada  tahun  2013  yaitu dengan kenaikan sebesar Rp 547.
Sedangkan  untuk  tahun  2015-2018  besaran  nilai  kebutuhan  hidup  layak  tidak lagi  dilakukan  survey  setiap  tahunnya  melainkan  nilai  kebutuhan  hidup  layak  ditinjau setiap 5 tahun sekali, hal ini karena pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor  17  Tahun  2015  yang  menjelaskan  bahwa  Upah  Minimum  Provinsi  dihitung mengunkaan  formulasi    baru.  Pada  tahun  2015  formula  perhitungan  Upah  minimum Provinsi yaitu dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Serta Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 21 tahun 2016, komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, hal ini yang menyebabkan besaran nilai KHL pada  tahun  2015-2018  tidak  lagi  memalui  survey  melainkan  melalui  perkalian  antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

## Analisis Data

## Regresi Linier Berganda
Setelah dilakukan perhitungan regresi menggunakan bantuan program Eviews 10, maka diperoleh hasil perhitungan penelitian sebagai berikut:
Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Sumber : Hasil olah data Eviews 10
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C -1.506291 0.944643 -1.594562  0.1391 INFLASI -0.025692 0.052076 -0.493351  0.6315 PEREKONOMI -0.001357 0.119263 -0.011376  0.9911 KHL 1.115741 0.057136 19.52794  0.0000 R-squared 0.988914 Adjusted R-squared 0.985890 F-statistic 327.0726 Prob(F-statistic) 0.000000
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  6  diatas  diketahui  nilai  koefisien  regresi untuk  setiap  varibel  penelitian    dapat  dirumuskan  melalui  model  regresi  estimasi sebagai berikut :
= – 1.506291– 0.025692X 1 – 0.001357X 2 + 1.115741X 3

## Uji F – Statistik
Setelah  dikakukan  pengujian  dengan  menggunakan  software  Eviews  10,  maka terlihat hasil nilai Probabilitas adalah 0.0000. karena nilai prob  F < alpha, yaitu 0.0000 <  0,05,  yang  artinya  bahwa  variabel  independent  (  inflasi,  pertumbuhan  eknomi  dan kebutuhan  hidup  layak  )  berpengaruh  signifikan  terhadap  Upah  Minimum  Provinsi  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  selama  periode  2004-2018.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa Ho  ditolak  dan  H 1 diterima,  artinya  menujukkan  bahwa  variabel  inflasi,  pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak secara bersama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Uji T – Statistik
Berdasarkan  tabel  6  di  atas,  bisa  kita  lihat  bahwa  tingkat  signifikansi,  untuk variabel  inflasi  mempunyai  nilai  signifikansi  0.6315.  Pada  penelitian  ini  alpha  yang digunakan  yaitu  5%  (0,05).  Variabel  Inflasi  mempunyai  nilai  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  alpha  (0,05  <  0.6315).  Untuk  variabel  pertumbuhan  ekonomi terlihat  bahwa  nilai  probabilitas  0.9911,  hal  ini  membuat    nilai  variabel  Pertumbuhan Ekonomi  lebih  besar  dari  alpha  (0,05  >  0.911),  Sedangkan  untuk  variabel  kebutuhan hidup  layak  terlihat  bahwa  nilai  probabilitas  adalah  0.0000,  pada  penelitian  ini  alpha yang digunakan yaitu 5% (0,05) maka nilai 0.0000 < 0,05.
Berdasarkan  hasil  regresi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kebutuhan hidup layak memiliki nilai  probabilitas yang lebih  mendekati 0, maka  dapat diketahui bahwa  faktor  yang  paling  dominan  mempengaruhi  Upah  Minimum  Provinsi  yaitu variabel kebutuhan hidup layak (X3) di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2004-2018. Koefesien Determinasi (R 2 )
Setelah  melakukan  pengujian  dengan  menggunakan  aplikasi  Eviews  10,  dilihat pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai Koefesien determinasi (R 2 ) yang diperoleh dari hasil  estimasi  adalah  sebesar  0.985890.  Hal  ini  berarti  bahwa  kemampuan  variabel- variabel  bebas:  inflasi,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  layak  dalam menjelaskan  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terkait  dalam  hal  ini  adalah
Upah Minimum Provinsi. Hal tersebut ditunjukkan hasil regresi pada R-squared sebesar 0.985890  atau  98.5%,  sedangkan  0.01411  atau  1,4%  dipegaruhi  oleh  variabel  lain  di luar model.
Koefesien Korelasi (R)
Perhitungan  nilai  koefisien  korelasi  (R)  adalah  dengan  mengakarkan  nilai  dari koefisien  determinasi  (R 2 ),  maka  dapat  dihitung  nilai  koefisien  korelasi  sebesar = 0.9929199363.
Nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0.9929199363,  artinya  pengaruh  variabel  bebas inflasi  (X1),  pertumbuhan  ekonomi  (X2),  kebutuhan  hidup  layak  (X3)  dan  variabel terikat  Upah  Minimum  Provinsi  (Y)  dalam  penelitian  memiliki  pengaruh  yang  sangat kuat.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Implikasi  dari  penelitian  ini  yaitu  menentukan  seberapa  besar  pengaruh  dari variabel  inflasi,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  layak  terhadap  upah minimum  provinsi  (UMP)  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  serata  ntuk  menentukan kebijakan dalam pembentukan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2018.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai  birokrasi  atau  izin permohonan  bantuan  data  dan  wawancara  dengan  pemangku  kebijakan  oleh  pihak terkait  terutamanya  pada  instansi  pemerintahan  yang  sangat  rumit  dan  membutuhkan waktu yang lumayan lama oleh instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Hasil  penelitian  ini  secara  bersama (simultan)  memiliki  pengaruh  terhadap  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  di  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Artinya  variabel  inflasi,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan hidup  layak  berpengaruh  terhadap  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  di  Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu penelitian selama 15 tahun, dari tahun 2004-2018. (2) variabel  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dalam
mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Selama tahun 2004-2018.

## Saran
Saran-saran  yang  dikemukakan  penulis  yaitu  (1)  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan  lebih  memperhitungkan  berbagai  faktor  yang  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  penetapan  upah  minimum  provinsi,  serta  diharapkan  dalam menetapkan  upah  minimum  provinsi  memperhatikan  tingkat  inflasi,  pertumbuhan ekonomi  dan  kebutuhan  hidup  layak,  agar  dapat  terciptanya  kesejahteraan  bagi  tenaga kerja dan kelangsungan usaha bagi perusahaan. (2) Kondisi perekonomian suatu daerah harus selalu di perhatikan agar pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dalam keadaan yang  baik  dan  stabil.  Sehingga    tidak  terjadi  tuntutan  mengenai  Upah  Minimum  oleh tenaga  kerja.  (3)  Kondisi  dunia  usaha,  sangat  penting  diperhatikan  dalam  rangka pembentukan  dan  penetapan  upah  minimum  provinsi,  sehingga  dapat  mendorong kesejahteraan para tenaga kerja, melalui perbaikan tingkat upah minimum provinsi.  (4) Pemerintah  diharapkan  memasukkan  kembali  besaran  kebutuhan  hidup  layak  dalam formulasi pembentukan upah minimum provinsi. Serta lebih memperhatikan item-item yang  ada  di  komponen  kebutuhan  hidup  layak.  Sehingga  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  pemerintah  agar  merevisi  kebijakan  komponen  kebutuhan  hidup layak.  Karena  di  Provinsi  Kalimantan  selatan  sendiri  variabel  kebutuhan  hidup  layak merupakan  variabel  paling  dominan  mempengaruhi  upah  minimum  provinsi.  (5) Pengusaha  diharapkan  dapat  memberikan  intensif/bonus  serta  upah  layak  bagi  tenaga kerjanya,  dan  pemberian  upah  harus  di  atas  dari  Upah  Minimum  Provinsi  atau  sama dengan  besaran  Upah  Minimum  Provinsi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Sehingga membuat tercapainya produktivitas bagi tenaga, karena dengan naiknya upah minimum provinsi dihaparkan buruh dapat bekerja lebih baik dan lebih produktif. (6) Bagi Tenaga kerja diharapkan dapat bekerja atau memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan, karena dengan begitu kemungkinan besar perusahaan akan memberikan intensif/ bonus kepada tenaga kerjanya, dan perusahaan tidak akan memberikan upah yang rendah atau dibawah  upah  minimum  provinsi,  sehingga  kebutuhan  hidup  para  pekerja  setiap tahunnya dapat terpenuhi dan kesejahteraan dapat tercapai.  (7) Sehingga jika kebijakan mengenai  Upah  Minimum  Provinsi  sudah  menjadi  kesepakatan  baik  oleh  teanga  kerja atupun  pengusaha,  maka  kebijakan  tersebut  harus  dijalankan  serta  tidak  ada  yang
melanggar  kebijakan  tersebut.  (8)  Serta  dibutuhkan  ketentuan  hukum  yang  mengatur tentang  sangksi-sangksi  bagi  yang  melanggar  ketentuan  mengenai  Upah  Minimum Provinsi  di  Provinsi  Kalimantan  selatan.  Sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  dengan  adanya  kebijakan  ini.  (9)  Birokrasi  mengenai  permohonan  bantuan data  dan  wawancara  kepada  pemangku  kebijakan  serta  ketersediaan  data  haruslah dipermudah oleh instansi-intsansi terkait, khususnya instansi pemerintahan.

## Bibliography
Badan  Pusat  Statistik,  (2018). Upah  Minimum  Provinsi    Kalimantan  Selatan. Kalimantan Selatan.
Badan Pusat Statistik, (2018). Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan.
Badan  Pusat  Statistik,  (2018). Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Kalimantan  Selatan.
Kalimantan Selatan.
Badan Pusat Statistik, (2015). Kebutuhan  Hidup Layak Kalimantna Selatan . Indonesia. Charysa, Ninda Noviani. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2011. Economics Development Analysis Journal.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
Ghozali,  Imam.  (2005). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Denga  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati,  D.,  &  Porter,  d.  D.  (2012). Dasar-Dasar  Ekonometrika. Jakarta:  Salemba Empat.
Jhingan,  M.L.  (2013). Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan .  Jakarta.  Rajawali Pers.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  21  Tahun  2016  Tentang kebutuhan  hidup layak.
Kertiasih,  Luh  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Inflasi  dan  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadapa  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  di  Provinsi  Bali  Pada  Tahun  2008- 2015. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha. Kistanto,  Ilham.  (2013). Analisis  Penetapan  Upah  Minimum  di  Jember .  [Skripsi] Jamber. Fakultas Ekonomi , Universitas Jember.
Nawawi dan Martini,  (1995). Instrumen Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Nurtiyas, Febrika. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2014. [Skripsi].  Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan .
Safrida,  Sofyan  dan  Syahriani.  (2014).  Dampak  Peningkatan  Upah  Minimum  Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh . Jurnal Agrisep. Sudjana,  Nana  dan  Ibrahim.  (1989). Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif .  Bandung. Sinar Baru.
Sugiyono,  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung. Alfabeta.
Sukirno,    Sadono.  (2002). Pengantar  Teori  Ekonomi  Mikro .  Edisi  ketiga.  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Todaro dan Smith,  (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . United Kingdom. Pearson Education Limitied.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Zahari. (2014) . Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari.