## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENYIARAN TELEVISI LOKAL DI PROVINSI GORONTALO

## Rifka S. Akibu
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email : rifka_akibu@yahoo.com

## Abstract
The aim of this research was to identify and to analyze the reality of the implementation of broadcasting license policy  in  Gorontalo  Province  and  also  to  find  out  the  obstacle  factors  of  the  process  of  realizing  the  local television permission in Gorontalo Province which studied based on the model theory of policy implementation of  Van  Metter  and  Van  Horn  by  using  variables:  1)  Standard  and policy  target  and  the  aims  of  the  policy.  2) Source  covers  human  resource  and  financial  resource.  3)  Implementer  organization  characteristic.  4) Communication  between  related  organizations.  5)  Disposition  of  implementer  attitude,  and  6)  Social environment,  economic and  politic.  This  research  was  a  qualitative  research  took  sixth informant  purposively. The  result  of  this  research  showed  that  the  implementation  of  broadcasting  license  policy  in  Gorontalo Provincedid  not  optimal  yet  because  of:  1)  the  policy  implementer  had  not  conduct  the  policy  based  on  the standard,  2)  the  source  had  not  reached  whether  the  human  resource,  money,  communication  and  also  policy implementer attitude maximum. The obstacle factor of optimum implementing of the broadcasting license policy was the policy implementer did not proactive in carried out the broadcasting license based on the time that has been determined and also there was lack of money support that caused the people involved to the policy cannot work maximum.
Keyword : Implementation, policy and broadcasting license, local television

## PENDAHULUAN
Menurut Wahyudi (1996) sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah sistem televisi di  Indonesia  yang  mengharuskan  televisi- televisi  yang  memiliki  daya  frekuensi  siaran nasional,  agar  melepaskan  frekuensi  terhadap daerah- daerah siaran mereka dan menyerahkan  pada  orang/lembaga/organisasi daerah  yang  ingin  menggunakannya  untuk dikembangkan.  Bila  televisi-televisi  yang berlokasi  di  Jakarta  menginginkan  siarannya dapat  diterima  di  daerah  tertentu,  maka  ia harus bekerjasama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan. Sistem ini akan diberlakukan  di  Indonesia  pada  28  Desember 2009.  TV  nasional  dapat  bertindak  sebagai induk  stasiun jaringan  dan  TV  lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan, stasiun induk bertindak  sebagai  koordinator  yang  siarannya direlai oleh anggota.
Televisi lokal sebagai lembaga penyiaran di daerah, dituntut mampu menerjemahkan  dan  menyukseskan  amanah otonomi  daerah  dengan  mengembangkan konten-konten  positif  berbasis  kearifan  lokal daerah untuk pengembangan dan
pembangunan  daerah.  Televisi  lokal  memiliki positioning kuat sebagai media daerah. Karena televisi  lokal  di  dalamnya  memuat content (berita,  musik,  hiburan,  program  kesenian, kebudayaan,  hingga  potensi  ekonomi  lokal). TV  lokal  mengemas penyajian  dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan  daerah,  baik  dari  isu  yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan.
Dampak kehadiran TV Lokal merupakan  warna  baru  dunia  penyiaran  tanah air  karena  selama  ini  kearifan  lokal  kurang optimal  diangkat  dalam  wujud  audio  visual. Publik menaruh harapan sangat tinggi terhadap televisi lokal. Kehadirannya di dunia penyiaran diharapkan  dapat  memberi  alternatif  tontonan dan  dapat  mengakomodasi  khazanah  lokalitas yang  saat  ini  kurang  tertampung  dalam tayangan  televisi.  Paket  tayangan  yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan  menjadi suatu kebutuhan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah.  Sehingga  kehadiran  televisi  lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut.
Selain  itu  dalam  perspektif  otonomi daerah, kehadiran televisi lokal dapat mengurangi  sentralisme  informasi  dan  bisnis.
Kehadiran televisi lokal dan televisi berjaringan,  pemirsa  tidak  hanya  dijejali informasi, budaya, dan gaya hidup global yang dihadirkan oleh televisi nasional. Pemirsa akan lebih  banyak  menyaksikan  berbagai  peristiwa dan  dinamika  di  daerah  dan  lingkungannya. Oleh  karena  itu,  televisi  lokal  merupakan kebutuhan  masyarakat  di  daerah  dalam  proses menyeimbangkan  informasi,  termasuk  untuk mengangkat  kearifan  lokal  sebagai  ciri  yang kental dari masyarakat Indonesia.
Namun  kehadiran  televisi  lokal  sebagai bagian  dari  lembaga  penyiaran  tentunya  harus tetap  mematuhi  aturan  perundang-undangan untuk  memperoleh  Izin  Penyelenggaraan Penyiaran  (IPP)  sebelum  menyelenggarakan kegiatan  penyiaran.  Perizinan  juga  menjadi instrument  pengendalian  tanggung  jawab secara  kontinyu  dan  berkala  agar  setiap lembaga  penyiaran  tidak  melenceng  dari  misi pelayanan informasi kepada publik.
Menyangkut  izin  tersebut  harus  melalui prosedur yang telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008  Tentang  Tata  Cara dan  Persyaratan  Perizinan  Penyelenggaraan Penyiaran.
Untuk  tahapan  perizinan  Lembaga Penyiaran  Swasta  (LPS)  dalam  hal  ini  televisi lokal, tahapannya sebagai berikut:
1. Proposal pengajuan izin ditujukan kepada  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI)  melalui    KPI  Daerah  (KPID)  dan Kementrian Komunikasi dan Informatika  melalui  Dinas  Komunikasi dan Informatika di  Propinsi. 2. KPID  melakukan  evaluasi  program siaran,  dan  Dinas  Kominfo  melakukan evaluasi administrasi dan teknis
(waktunya paling lama 30 hari kerja atau dapat diperpanjang). 3. Selanjutnya KPID melakukan koordinasi  dan  sinkronisasi  data  dengan Dinas  Kominfo  tentang  kelengkapan syarat administrasi dan data teknis .
4. KPID  melakukan  Evaluasi  Dengar Pendapat  (EDP)  untuk  menerbitkan Rekomendasi  Kelayakan  (RK)  bagi calon pemohon izin Lembaga Penyiaran.
5. KPID  memberitahukan  kepada  menteri tentang  kelayakan  atau    ketidaklayakan (dalam waktu 15 hari kerja setelah EDP)
berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan KPID. 6. Selanjutnya KPID bersama Kemkominfo melaksanakan Forum Rapat Bersama   (FRB) dilakukan paling lambat  7  hari  kerja  setelah  terbitnya Rekomendasi Kelayakan dari KPID 7. Menteri mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip  yang    bersifat  sementara,dalam waktu 60 hari kerja setelah FRB 8. Setelah  memperoleh  IPP  sementara,
Lembaga Penyiaran melakukan Evaluasi
Uji Coba Siaran (EUCS) selama 1 (satu) tahun. 9. Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap. Meskipun  sudah  memiliki  aturan  yang jelas  tentang  tata  cara  atau  mekanisme perizinan seperti diatur  dalam  Permenkominfo Nomor  28/P/M.KOMINFO/9/2008  Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dalam implementasinya  kebijakan  tersebut  belum terlaksana  dengan  baik  karena  beberapa masalah,  yang  salah  satunya  adalah  proses penerbitan  izin  memakan  waktu  yang  lama. Sesuai  standar  waktu  yang  terdapat  pada Permenkominfo Nomor
28/P/M.KOMINFO/9/2008  tentang  Tata  Cara dan  Persyaratan  Perizinan  Penyelenggaraan Penyiaran,  secara  normatif  dibutuhkan  waktu sekitar 477 hari  dari awal proses permohonan izin hingga mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.  Sementara  itu  data  lapangan menyebutkan  5  (lima)  televisi  lokal  yang bersiaran di Provinsi Gorontalo telah menunggu  cukup  lama  hingga  2  tahun,  tetapi belum  juga  mendapatkan  IPP  Tetap,  sebagai syarat  yang  diwajibkan  undang-undang  bagi lembaga yang akan melakukan siaran.
Dalam  aktivitas  pelaksanaan  penerbitan perizinan  televisi  lokal  di  Provinsi  Gorontalo, terdapat beberapa permasalahan yaitu:
1. Prosedur  perizinan  yang  panjang  dan tidak  adanya  kepastian  waktu  membuat bisnis  televisi  lokal  penuh  resiko.  Bisa dibayangkan  beberapa  TV  lokal  di Provinsi  Gorontalo  hingga  saat  ini belum tuntas proses perizinannya padahal  mereka  telah  menunggu  selama bertahun-tahun.
2. Wacana  digitalisasi  yang  diupayakan pemerintah  membuat  situasi  bisnis penyiaran  daerah  yang  diupayakan

## Jurnal Ilmu Administrasi
pemerintah  membuat  situasi  bisnis penyiaran  daerah  penuh  ketidakpastian.
Tarik ulur perubahan teknologi penyiaran  membuat  khawatir  terkait investasi  peralatan  yang  dimiliki  TV lokal. Jika benar digitalisasi akan segera direalisasikan  maka  TV  lokal  juga membutuhkan investasi alat baru bidang penyiaran.
3. Proses  perizinan  lembaga  penyiaran Televisi  Lokal  ini  juga  membutuhkan kordinasi yang banyak karena kewenangan pengurusan izin penyelenggaraan  penyiaran  dilakukan banyak instansi. 4. Sumber  daya  pelaku  kebijakan  yang kurang paham terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat pula  menjadi  factor  penghambat  dalam mekanisme perizinan penyiaran.
5. Sistem  dua  kamar  dalam  Lembaga Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah yakni      Sekretarit  lembaga  dan Komisioner,  memungkinkan  ada  fator politik  mempengaruhi  kebijakan  yang diputuskan.Sebab sistem rekrutmen kedua  kamar  tersebut  berbeda  yakni Sekretariat  di  tunjuk  oleh  eksekutif sementara  Komisioner  dipilih  oleh Legislatif.
6. Kondisi  geografis  Provinsi  Gorontalo yang luas dapat pula menjadi penghambat  dalam  proses  pengurusan izin  penyiaran,  sebab  Komisi  Penyiaran Indonesia  Daerah  hanya  berkedudukan di Ibukota Propinsi.
Hal inilah yang menjadi faktor penghambat  dalam  pengembangan  televisi lokal  di  Provinsi  Gorontalo.  Jika  dikaitkan dengan  model  teori  Van  Metter  Van  Horn, tidak  optimalnya  implementasi  kebijakan perizinan  televisi  lokal  dipengaruhi  oleh keputusan  politik,  pelaksana  kebijakan  publik. Kinerja  kebijakan  dipengaruhi  oleh  beberapa variabel yang saling berkaitan antara lain,standar  dan  sasaran  kebijakan/ukuran  dan tujuan  kebijakan,  sumber  daya,    karakteristik organisasi pelaksana,
sikap para pelaksana,komunikasi  antar  oganisasi  terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  (Akib. 2010).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  kualitatif.  Menurut Satoridan  Komariah  (2011:22-25),  bahwa penelitian  kualitatif  dapat  didesain  untuk memberikan  sumbangannya  terhadap  teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.    Penelitian  kualitatif  adalah  suatu pendekatan  penelitian  yang  mengungkapkan situasi  sosial  tertentu  dengan  mendeskripsikan kenyataan  secara  benar,  dibentuk  oleh  kata- kata  berdasarkan  teknik  pengumpulan  dan analisis  data  yang  relevan  yang  diperoleh  dari situasi  yang  alamiah.  Informan  penelitian  ini adalah  petugas  teknis  pada  Komisi  Penyiaran Daerah  Indonesia  Provinsi  Gorontalo,  Dinas Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika, Balai Loka Monitoring Spektrum dan Frekuensi, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan pengelola televisi lokal. Informan penelitian  ini  ditentukan  secara purposive menjadi  7  informan.  Menurut  Sugiyono (2011:216) purposive yaitu  dipilih  dengan pertimbangan  dan  tujuan  tertentu.  Metode pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara mendalam dandokumentasi,  sedangkan  teknik  analisis data  meliputi  editing  data,  reduksi  data, pengkategorian data, interpretasi dan pemaknaan dataserta display data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga  penyiaran  khususnya  televisi lokal telah berkembang dengan baik. Namun di sisi  lain,  lembaga  penyiaran  tersebut  masih banyak yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan  Penyiaran  (IPP)  tetap.  Hal tersebut  disebabkan  mekanisme  penerbitan perizinan  yang  memakan  waktu  yang  cukup lama.  Bahkan  sejumlah  televisi  lokal  harus menunggu  bertahun-tahun  untuk  mendapatkan IPP  tetap.  Padahal  sesuai  standar  waktu  yang telah ditetapkan dalam Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008  Tata  Cara  dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran,  proses  permohonan  izin  hingga mendapatkan  izin  penyelenggaraan  penyiaran itu  secara  normatif  membutuhkan  waktu selama 400 hari.
Berdasarkan fakta dilapangan, impelementasi  kebijakan  penerbitan  perizinan televisi  lokal  belum  berjalan  efektif,  karena sebagaimana  hasil  kajian  menurut  teori implementasi  kebijakan  Wahyudi  (1996)  yang terdiri atas enam variabel sebagai berikut:

## Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur  yang  ada  di  level  pelaksana kebijakan.  Ketika  ukuran  dan  dan  sasaran kebijakan  terlalu  ideal  (utopis),  maka  akan sulit  direalisasikan.  Untuk  mengukur  kinerja implementasi  kebijakan  tentunya  menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  penilaian atas  tingkat  ketercapaian  standar  dan  sasaran tersebut.
Pemahaman tentang maksud umum dari suatu  standar  dan  tujuan  kebijakan  adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa  jadi  gagal (frustated) ketika  para pelaksana (officials) , tidak sepenuhnya menyadari  terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan.  Standar  dan  tujuan  kebijakan memiliki  hubungan  erat  dengan  disposisi  para pelaksana (implementors) .  Arah  disposisi  para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan  kebijakan  juga  merupakan  hal  yang “crucial” .  Implementors  mungkin  bisa  jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan  mereka  menolak  atau  tidak mengerti  apa  yang  menjadi  tujuan  suatu kebijakan.
Perkembangan lembaga penyiaran khususnya  televisi  lokal  di  Kota  gorontalo mengalami  perkembangan  signifikan  dalam kurun  waktu  lima  tahun  terakhir.  Hanya  saja, televisi  lokal  tersebut  belum  sepenuhnya memenuhu  standar  khususnya  terkait  Izin Penyelenggaraan  Penyiaran  (IPP)  tetap.  Para pengelola  televisi  lokal  sebenarnya  telah berupaya memenuhi standar kebijakan pemerintah  dan  mengurus  penerbitan  izin penyelenggaraan  penyiaran    namun  justru terhambat  dan  menunggu  waktu  yang  lama dari  pihak  yang  berwenang  menerbitkan  izin tersebut.
Kebijakan pemerintah mengatur perizinan  televisi  melalui  Permenkominfo No.28/P/M.KOMINFO/9/2008
tak lain bertujuan  untuk  memberikan  legalitas  atas usaha  penyiaran  yang  dilakukan.    Aspek standar  dan sasaran kebijakan  umumnya telah dipahami  oleh  para  stakeholder  terkait  dengan mekanisme  penerbitan  perizinan  televisi. Namun dalam implementasinya belum berjalan optimal  dengan  dibuktikan  belum  adanya televisi lokal yang memiliki izin siaran tetap
Penerapan aturan Permenkominfo
tentang  tata  cara  dan  persyaratan  perizinan penyelenggaraan  penyiaran  telah  diterapkan namun  belum  berjalan  dengan  maksimal. Meski pada dasarnya semua pihak terkait baik implementor  kebijakan  maupun  pengelola televisi  lokal  telah  memahami  dan  telah mengikuti aturan tersebut.
Peneliti  berpendapat  bahwa  kejelasan dan  pemahaman  terhadap  tujuan  dan  sasaran suatu  kebijakan  akan  mempengaruhi  kinerja implementasi kebijakan, tanpa adanya kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh  suatu kebijakan maka kinerja implementasi kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal.

## Sumber Daya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan sangat
tergantung dari kemampuan
memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Manusia  merupakan  sumber  daya  yang terpenting  dalam  menentukan  keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan.  Setiap  tahap implementasi  menuntut  adanya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan pekerjaan  yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan
kebijakan perizinan penyiaran  televisi  lokal  di  Provinsi  Gorontalo khususnya  di  Kota  Gorontalo  ditinjau  dari aspek  sumber  daya  manusia  masih  perlu peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  dalam melaksanakan kegiatan keserasian sosial berbasis  masyarakat,  dukungan  partisipasinya masyarakat  sangat  menunjang  berhasilnya kebersamaan dalam wujud kerjasama.
Kekuatan  suatu  organisasi  tergantung  pada kemampuannya  untuk  memanfaatkan  berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Kemampuan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki pihak terkait dalam perizinan penyiaran khususnya Komisi Penyiaran Indonesia  Daerah  Provinsi  Gorontalo  diakui belum  memadai.  Namun  upaya  peningkatan kapasitas  dan  pemenuhan  personil  sesuai kebutuhan terus dilakukan.
Peneliti berpendapat bahwa aspek sumber  daya  manusia  dalam  lembaga  yang berkompeten  dalam  penerbitan  perizinan lembaga  penyiaran  harus  mendapat  perhatian serius  mengingat  pelaksanaan  penyiaran  di Provinsi  Gorontalo  tidak  akan  berjalan  efektif dan  maksimal  tanpa  didukung  kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas.
Selain  sumber  daya  manusia,  aspek  dana dalam  penyelenggaraan  perizinan  penyiaran merupakan  salah  satu  pendukung  dalam kelancaran proses penerbitan perizinan lembaga  penyiaran  di  Provinsi  Gorontalo. Kondisi finansial yang memadai akan membantu  bagi  lembaga  atau  pihak  terkait dalam melaksanakan tugasnya.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana
Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena  kinerja  implementasi  kebijakan  akan sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana  kebijakan  yang  ketat  dan  displin. Pada  konteks  lain  diperlukan  agen  pelaksana yang  demokratis  dan  persuasif.  Selaian  itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.
Dalam  penyelengaraan  penyiaran  di
Provinsi Gorontalo termasuk di Kota Gorontalo  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan optimal. Ini dikarenakan implementor kebijakan  yang  belum  sepenuhnya  disiplin dalam  melaksanakan  aturan  yang  berlaku. Menurut  Syahputra  (2012)  karakter  organisasi pelaksana  kebijakan  penerbitan  izin  penyiaran masih  kurang  sehingga  menjadi  kritikan  dan keluhan  terutama  pihak  yang  membutuhkan izin  tersebut.  Implementor  kebijakan  dinilai tidak  pro  aktif  dan  tegas  dalam  menjalankan mekanisme perizinan.
Peneliti berpendapat bahwa proses penerbitan  izin  penyiaran  baik  radio  maupun televisi  di  Provinsi  Gorontalo  akan  berjalan dengan  cepat  dan  tepat  jika  para  implementor atau  pelaksana  kebijakan  bekerja  secara disiplin  dan  ketat.  Masih  ada  beberapa lembaga  penyiaran  yang  belum  memiliki  izin tetap  dan  nasibnya  terkatung-katung  tidak lepas  dari  ketidakdisiplinan  atau  keseriusan para  implementor  dalam  menjalankan  tugas dan tanggung jawabnya.

## Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan  efektif,  menurut  Van  Horn  dan   Van Mater (1972) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu
(implementors). Yang  bertanggung  jawab  atas pencapaian  standar  dan  tujuan  kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan  kepada  para  pelaksana. Komunikasi  dalam  kerangka  penyampaian informasi  kepada  para  pelaksana  kebijakan tentang  apa  menjadi  standar  dan  tujuan  harus konsisten  dan  seragam (consistecy  and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Proses  komunikasi  antar  lembaga  atau pihak  terkait  dalam  implementasi  kebijakan penerbitan  perizinan  televisi  lokal  di  Provinsi Gorontalo  ternyata  belum  berjalan  dengan baik. Beberapa pihak terkait menilai komunikasi  dan  koordinasi  selama  ini  belum intens.  komunikasi  antara  pihak  atau  lembaga terkait  tidak  berjalan  optimal  sehingga pelaksanaan  kebijakan  perizinan  penyiaran televisi swasta.
Peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan perizinan penyiaran di Provinsi  Gorontalo  hanya  bisa  berjalan maksimal  jika  semua  pihak  atau  lembaga terkait  melakukan  komunikasi  dan  kerjasama secara  rutin  dan  berkesinambungan.    Semua pihak harus saling bekerjasama dan mendukung  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya masing-masing.

## Disposisi atau Sikap Pelaksana
Menurut  pendapat  Van  Meter  dan  Van Horn  dalam  Leo  (2006):  ”sikap  penerimaan atau  penolakan  dari  agen  pelaksana  kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.  Hal ini  sangat  mungkin  terjadi  karena  kebijakan yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan  dan  persoalan  yang  mereka rasakan.  Tetapi  kebijakan  publik  biasanya bersifat top  down yang  sangat  mungkin  para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak  mampu  menyentuh  kebutuhan,  keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Demikian  halnya  dalam  implementasi kebijakan perizinan lembaga penyiaran televisi lokal,  sikap  pro  aktif  dari  para  implementor sangat berperan terhadap cepat atau lambatnya keluar izin penyiaran. Padahal dalam permenkominfo  itu  jelas  mekanisme  dan standar  waktu  penerbitan  izin  penyiaran. Penerbitan  izin  siaran  yang  memakan  waktu lama  tak  lepas  dari  kinerja  implementor kebijakan yang tidak pro aktif dalam menjalan tugasnya.
Para  implementor  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah  tidak  pro  aktif  dalam mengimplementasikan  kebijakan  dengan  baik. Mereka  dinilai  lamban  dalam  menangani proses perizinan yang diajukan oleh pengelola televisi lokal. Akibatnya proses penerbitan izin pun  memakan waktu yang lama dan melewati batas  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini yang  menjadi  salah  satu  penyebab  masih banyaknya  lembaga  penyiaran  yang  belum memiliki izin tetap. Meski di lain pihak, KPID atau  pelaksana  kebijakan  di  tingkat  daerah menegaskan kalau lambannya terbit izin siaran bukan  terjadi  di  daerah  melainkan  dari  pusat yang  pengambil  kebijakan  terakhir  dalam mengeluarkan izin tersebut
Peneliti berpendapat bahwa untuk memperlancar  terbitnya  izin  siaran  khususnya televisi  lokal  maka  pihak  pelaksana  kebijakan haruslah pro aktif dan  bekerja secara disiplin. Hal  ini  sangat  penting  agar  para  pengelola televisi  lokal  tidak  merasa  dirugikan  karena telah menunggu waktu lama dan mengeluarkan biaya banyak demi mendapatkan izin tetapnya. Kinerja  yang  baik  akan  menjadi  kunci  sukses bagi
para implementor dalam
mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Hal  terakhir  yang  perlu  diperhatikan guna  menilai  kinerja  implementasi  kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik. Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber  masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena  itu,  upaya  implementasi  kebijakan mensyaratkan  kondisi  lingkungan  eksternal yang kondusif.
Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik  yang  baik  turut  berpengaruh  terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perizinan lembaga  penyiaran  di  Provinsi  Gorontalo. situasi  ekonomi,  politik  dan  sosial  yang kondusif sangat berperan dalam berkembangnya dunia usaha penyiaran khususnya  televisi  lokal.  Di  lain  pihak, kehadiran  televisi  lokal  ini  juga  secara langsung  memberi  dampak  positif  terhadap sosial  ekonomi  masyarakat  di  Provinsi Gorontalo.  Selain  membuka  lapangan  kerja, informasi  dari  berbagai  bidang  termasuk kearifan  lokal  yang  disajikan  diharapkan memberikan  pengetahuan  berharga  kepada masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia penyiaran televisi  lokal  di  Provinsi  Gorontalo  termasuk di  Kota  Gorontalo  maka  harus  didukung  oleh
iklim  ekonomi,  sosial  dan  politik  yang kondusif.  Kondisi  ini  juga  turut  berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang menyangkut izin lembaga penyiaran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan  perizinan  penyiaran  khususnya televisi  lokal  di  Provinsi  Gorontalo  belum terlaksana secara
optimal.
Dengan
menggunakan  enam  aspek  yakni  standar  dan sasaran  kebijakan  kelompok  sasaran  atau sebagian  besar  kelompok  terkait  belum melaksanakan  kebijakan  sesuai  standar  yang berlaku  sehingga  mempengaruhi  implementasi kebijakan,  sumber  daya  berupa  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  implementor  kebijakan belum  memadai  terutama  dalam  penguasaan tupoksi  masing-masing,  selain  itu  aspek  dana juga  kurang  memadai  dalam  mendukung kebijakan  tersebut,  kerakteristik  organisasi pelaksana  baik  KPID,  Dishubkominfo,  Balai Loka  dan  Monitor  Provinsi  Gorontalo  serta pengelola  televisi  lokal  belum  sepenuhnya terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaan  kebijakan  perizinan,  demikian halnya  dengan  komunikasi  antar  organisasi pelaksana  atau  para  implementor  belum berjalan maksimal karena kurangnya komunikasi  antar  organisasi  pelaksana,  sikap para  pelaksana  kebijakan  yang  tidak  proaktif dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga  pemohon  izin  penyiaran  kecewa, padahal lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang  kondusif  dan  tengah  berkembang  sangat mendukung  terlaksananya  kebijakan.  Situasi kondusif  ini  membuat  para  pengusaha  tertarik untuk  mendirikan  lembaga  penyiaran  baik radio  maupun  televisi  lokal  di  Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  soal mekanisme  perizinan  penyiaran  termasuk televisi lokal telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008  Tentang  Tata  Cara dan  Persyaratan    Perizinan  Penyelenggaraan Penyiaran  ternyata  belum  berjalan  optimal.
Untuk itu direkomendasikan bahwa:
1. Standar dan sasaran kebijakan perizinan penyiaran  yang  ingin  dicapai  perlu adanya kejelasan dan pemahaman terhadap  tujuan  dan  sasaran  sehingga

## Jurnal Ilmu Administrasi
kebijakan  dapat  terlaksana  sebagaimana mestinya.
2. Sumber  daya  baik  berupa  sumber  daya manusia  maupun  dana  masih  perlu mendapat perhatian mengingat pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak pihak terkait.
3. Komunikasi atau koordinasi antar pelaksana  kebijakan  harus  berjalan intensif  agar  pelaksanaan  kebijakan berjalan lancar.
4. Sikap  para  pelaksana  kebijakan  perlu serius  dan  bersama-sama  membangun komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan menyangkut perizinan penyiaran. 5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik  perlu  juga  diperhatikan  karena masalah  tersebut  menjadi  salah  satu faktor yang sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib  H.  2010.  Implementasi  kebijakan:  Apa, Mengapa  dan    Bagaimana,  Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No 1 Leo  A.  2012.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Alfabeta, cetakan ketiga. Bandung Syahputra  I.  2012.  Dinamika  Perizinan Penyiaran di Indonesia Sugiyono.  2012.  Metode  penelitian  kombinasi (Mixed  Methods).  Alfabeta  cetakan  ke
tiga. Bandung
Van M D S and Van H C E. 1974. The policy
Implementatition process : A conceptual
Framework. Andministration and Society. Wahyudi  J  B.  1996.  Dasar-dasar  Jurnalistik Radio  dan  Televisi.  Pustaka  Utama Grafiti. Bandung