## KEBEBASAN BERAGAMA DAN NORMA-NORMANYA
Abdillah Halim Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi
Abstrak
Perdebatan  tidak  berkesudahan  terus  mewarnai  perbincangan  dan  praktek kebebasan  beragama,  terutama  mengenai  kata  ‚kebebasan‛  yang  dilekatkan pada  agama  dan  kepercayaan.  Jika  ‚kebebasan‛  dimaknai  sebagai kemerdekaan,  apa  lantas  berarti  tidak  adanya  batasan  terhadap  kemerdekaan tersebut,  dalam  arti  bahwa  kebebasan  tersebut  bersifat  mutlak.  Atau barangkali  ‚kebebasan‛  di  sini  dimaknai  sebagai  kebebasan  relatif  yang membuka  kemungkinan  perumusan  definisi  dan  ruang  lingkup  yang  jelas. Penulis  berpandangan  bahwa  kebebasan  beragama  bukan  kebebasan  mutlak yang  tidak  menuntut  pendefinisian,  perumusan  ruang-lingkup  serta  norma norma,  dan  pengaturan.  Kebebasan  mutlak  pada  taraf  yang  demikian  bukan kebebasan  yang  bermakna  sebenarnya,  namun  dapat  berarti  sebuah  keadaan anarki  dan  anomi.  Kebebasan  beragama  adalah  kebebasan  relatif  yang menuntut adanya penjelasan tentang definisi, ruang lingkup, norma-norma, dan batasan-batasannya.
Kata-kata Kunci: Kebebasan beragama, Hak Azasi Manusia, Norma-norma

## A. Islam dan  Kebebasan Beragama
Kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  bukan  sebentuk  kebebasan  yang diciptakan  oleh  masyarakat  atau  negara,  melainkan  anugrah  Tuhan  yang  diberikan kepada  setiap  individu  sejak  dia  terlahir  ke  dunia.  Kerena  kebebasan  beragama merupakan  pemberian  Tuhan,  maka  pihak  manapun—entah  itu  perseorangan, lembaga,  maupun  negara—tidak  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk menghapusnya  dengan  alasan  apapun.  Setiap  bentuk  penghapusan  terhadap kebebasan beragama pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pencideraan terhadap kodrat manusia.
Terkait  dengan  kebebasan  beragama  dalam  pandangan  Islam,  surat  al-
Baqarah ayat 256 menyebutkan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam urusan agama dan  surat  Yunus  ayat  99  menyatakan  bahwa  Muhammad  tidak  akan  memaksa manusia  untuk  beriman.  Dari  kedua  ayat  tersebut  dapat  diambil  pelajaran  bahwa Islam mengakui hak dasar manusia terkait dengan kebebasan beragama. Islam melarang pemaksaan dalam urusan agama dan memberi kebebasan setiap  orang  untuk  beragama  dan  beribadah  sesuai  dengan  keyakinan  dan  pilihan mereka  masing-masing.  Islam  mengharuskan  adanya  sikap  saling  menghormati  di antara para pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda-beda.
Keharusan  adanya  toleransi  di  tengah  keragaman  agama  dan  keyakinan tersebut  ditegaskan  oleh  al-Qur’an,  Surat  al-Kafirun:  ‚Bagimu  agamu  dan  bagiku
agamaku.‛  Memang  sudah  seharusnya  manusia  diberi  hak  dan  kebebasan  untuk beragama  dan  berkeyakinan  karena  dengan  akal  dan  nuraninya  ia  mampu  memilih sendiri  agama  dan  keyakinan  mana  yang  ‚benar‛  dan  cocok.  Dengan  akalnya manusia  dipandang  dewasa  sehingga  diberi  kebebasan  penuh  untuk  menentukan jalan  hidupnya  yang  dianggap  benar  dan  tidak  pernah  dipaksa  dalam  hal  itu sebagaimana orang yang belum dewasa. Manusia diberi hak untuk memilih sendiri jalan hidupnya dengan segala konsekuensinya yang kelak dia tanggung sendiri. 1
Manusia  memiliki  posisi  tinggi  dan  mulia  di  alam  ini,  sehingga  dia  harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Seorang individu sebelum terlahir ke dunia dan  setelah  meninggal  dunia,  dia  memiliki  hak-hak  yang  diformulasikan  dan dilindungi  oleh  hukum.  Karena  manusia  memiliki  hak-hak  dasar  dan  kemampuan untuk menggunakan hak-hak tersebut, Allah menjadikannya sebagai khalifah-Nya di muka bumi. 2 Nabi sendiri setelah hijrah ke Madinah telah membuat Piagam Madinah yang  berisi  azas  hidup  berdampingan  secara  damai  antargolongan  yang  memiliki iman  dan  kebangsaan  yang  berbeda—yakni  antara  golongan  Muslim,  Yahudi, Nasrani,  Ansor,  dan  Muhajirin,  azas  kebebasan  beragama,  dan  azas  menjunjung tinggi  kemanusiaan  serta  toleransi  dalam  hidup  bermasyarakat.  Praktek  bernegara dan  bermasyarakat  Nabi  di  Madinah  adalah  contoh  cemerlang  betapa  Islam menghendaki tatanan masyarakat yang berdiri di atas dasar penghormatan terhadap kemanusiaan,  termasuk  terhadap  hak  setiap  kelompok  untuk  berkeyakinan  dan beribadah sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tatanan masyarakat Madinah di jaman Nabi merupakan model tatanan masyarakat multikultural yang civilized yang menunjukkan bahwa pada dasarnya ajaran Islam kompatibel dengan prinsip-prinsip demokrasi  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  untuk berkeyakinan.
Pada  masa  itu  Nabi  membuat  sebuah  traktat  atau  kesepakatan  bersama dengan warga Yahudi dan suku-suku Arab yang lain. Materi yang ada dalam traktat tersebut  adalah  prinsip-prinsip  mendasar  pengelolaan  hidup  berdampingan  secara damai antara penduduk muslim dan penduduk-penduduk yang lain. Perjanjian yang kemudian  dikenal  sebagai  Piagam  Madinah  tersebut  telah  memberi  dasar  bagi kehidupan  bernegara  dengan  masyarakatnya  yang  majemuk.  Pada  pokoknya,  isi Piagam  Madinah  adalah: pertama,  bahwa  pemeluk  Islam,  meskipun  berasal  dari banyak  suku,  tetap  merupakan  satu  kesatuan; kedua,  bahwa  hubungan  antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip bertetangga secara baik, saling  membantu  dalam  menghadapi  musuh  bersama,  membela  mereka  yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. 3
1 Nurcholish Majid, Pintu-pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 1994),  218-219.
2 Abdurrahman  Wahid,  ‚Hukum  Pidana  Islam  dan  Hak-hak  Asasi  Manusia‛,  dalam  Agus Maftuh  Abegebriel  dan  Ahmad  Suaedy,  ed., Islam  Kosmopolitan:  Nilai-nilai  Indonesia  dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 367.
3 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara : Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran (Jakarta:  UI Press, 1990), 15-16.
Penggunaan  motivasi  keagamaan  dalam  membentuk  tatanan  masyarakat yang  multikultural  dan  demokratik,  sebagaimana  yang  dicontohkan  Nabi  di  era Madinah,  terbukti  lebih  berhasil,  kokoh,  dan  langgeng  daripada  semata-mata penggunaan  motivasi  politik-ekonomi-budaya  yang  bersifat  sekuler.  Motivasi politik-ekonomi-budaya yang sekuler cenderung berpengaruh pendek dan rentan pecah,  sementara  motivasi  keagamaan  cenderung  memiliki  bekas  mendalam, berdaya  dorong  kuat,  dan  bertahan  lama.  Oleh  karena  itu,  motivasi  religius  dan sekuler harus didayagunakan secara simultan demi membangun tatanan masyarakat multikultural-multireligius yang didasarkan atas penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. 4

## B. Eksemplar Sejarah yang Kontroversial
Meskipun  secara  normatif  Islam  mengakui  hak  dan  kebebasan  orang  untuk beragama dan berkeyakinan, namun dalam sejarah dan imajinasi umat Islam hak dan kebebasan  orang  untuk  berpindah  agama  masih  merupakan  topik  kontroversial.  Ini disebabkan  adanya  beberapa  eksemplar  pengenaan  hukuman  mati  terhadap  para pelaku pindah agama dari Islam ke agama lain dalam sejarah Islam. Contoh pertama adalah pengenaan hukuman mati Nabi pada saat Penaklukan Mekah  kepada  17  orang  muslim  yang  berbalik  menjadi  orang  kafir.  Contoh  kedua adalah  usaha  rezim  Abu  Bakar  (632-634)  memerangi  para  pelaku  pindah  agama, terutama orang-orang Arab yang berada di luar Hijaz.
Namun  penelusuran  mendalam  terhadap  konteks  kesejarahan  dari  dua peristiwa  tersebut  menyatakan  bahwa  hukuman  bunuh  pada  masa  Nabi  kepada  17 orang pelaku pindah agama maupun inisiatif perang rezim Abu Bakar terhadap para pemberontak terjadi bukan didasari oleh ‚motif keyakinan keagamaan‛ namum oleh ‚pertimbangan kepentingan politik‛, dalam arti bahwa mereka dibunuh  dan  diperangi  bukan  karena  keyakinan  mereka  namun  karena  tindakan mereka  yang  merongrong  dan  melemahkan  kekuasan  politik  yang  saat  itu dipertaruhkan.  Hukuman  bunuh  bagi  para  pelaku  pindah  agama  pada  masa  Nabi lebih disebabkan oleh situasi  perang yang sedang berlangsung, pembelotan mereka ke kubu musuh, dan aktivitas mereka yang cenderung subversif terhadap kekuasaan Nabi.  Tindakan  Abu  Bakar  memerangi  para  pelaku  pindah  agama  pun  lebih didasarkan pada fakta bahwa mereka memberontak kepada pemerintah yang sah dan menolak  membayar  zakat  yang  ketika  itu  menjadi  salah  satu  sumber  utama  kas negara. 5
Oleh  sebab  itu,  konsep  hukuman  bunuh  kepada  para  pelaku  pindah  agama, seperti  yang  ada  dalam  literatur-literatur  fiqh  klasik,  harus  dilihat  dan  diletakkan
4 Asrori S. Karni, ‚Pertautan Wacana ‚Civil Society‛ dengan Konsep ‚Ummah‛‛, Tashwirul Afkar , Vol. 7, Tahun 2000: 39.
5 Ocktoberrinsyah, ‚Riddah dan HAM (Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam)‛, Asy- Syir’ah , Vol. 36, No. I, Tahun 2002: 36.
pada konteks kesejarahannya masa itu. Untuk masa kini, ketika prinsip penghargaan kepada kebebasan beragama telah dianggap sebagai nilai universal, hukuman bunuh kepada para pelaku pindah agama tidak berlaku lagi.
Ajaran  Islam  yang  pada  dasarnya  menjamin  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  setiap  orang  menjadi  tidak  populer  di  kalangan  umat  Islam  sendiri karena tiga hal. Pertama, adanya klaim kebenaran yang berlebihan, dalam arti bahwa umat Islam dan sekte-sekte yang ada di dalamnya mengklaim secara sepihak bahwa agama atau sekte merekalah yang paling benar sehingga menolak dialog antaragama maupun  antarsekte. 6 Dalam  kondisi  yang  demikian,  kebenaran  tidak  lagi  menjadi milik  semua  agama  dan  golongan  namun  hanya  milik  dan  privilese  sebuah  agama dan golongan saja. Islam atau salah satu golongan di dalamnya lantas menjadi agama dan golongan yang dapat mengatasi dan merepresentasikan kebenaran yang dibawa agama  dan  golongan  lain.  Ketiadaan  dialog  demi  pertukaran  perspektif  dan pencarian titik temu ( common denominator) ini pada akhirnya hanya menghasilkan eksklusifme  dan  fanatisme  keagamaan  yang  memicu  friksi  dan  disharmoni  di masyarakat kita yang plural.
Kedua, adanya monopoli tafsir keagamaan tertentu, dalam arti bahwa klaim kebenaran  yang  berlebihan  pada  etape  selanjutnya  melahirkan  sakralisasi  terhadap tafsir  keagamaan  golongan  tertentu  di  masyarakat.  Sakralisasi  terhadap  tafsir keagamaan  tertentu  sering  diregulasi  dan  ditunggangi  oleh  kepentingan  politik tertentu pula. Penjagaan terhadap dominasi sebuah ajaran agama cenderung berjalan beriringan dengan penjagaan terhadap sebuah kepentingan politik. Tafsir keagamaan yang berbeda lantas diberangus oleh rezim agama/politik dengan alasan menodai agama dan meresahkan masyarakat.
Ketiga,  adanya  kekerasan  yang  mengatasnamakan  agama.  Ini  merupakan implikasi  saja  dari  klaim  kebenaran  yang  berlebihan  dan  monopoli  tafsir.  Pihak
6 ‘Abd  al-Qa>hir  bin  T{a>hir  al-Bagda>di>,  misalnya,  menyatakan  bahwa  yang  tergolong ahlussunnah  adalah  barangsiapa  yang  mengakui  kebaruan  alam,  keesan  Pencipta  Alam,  keberadaan lebih  dulu  Tuhan,  keadilan  dan  kebijaksanaan-Nya,  tanpa  menyerupakan-Nya  dan  menafikan  sifat- sifat-Nya,  mengakui  kenabian  seluruh  nabi-nabi-Nya,  mengakui  kebenaran  kenabian  dan  kerasulan Muhammad SAW, mengakui syariatnya, mengakui kebenaran semua yang dia bawa, mengakui bahwa al-Qur’an  adalah  sumber  hukum  syariatnya,  mengakui  wajibnya  shalat,  wajibnya  zakat,  wajibnya puasa,  dan  wajibnya  haji  selama  dia  tidak  mencampuri  imannya  dengan  bid’ah  Ba>t}iniyyah, Baya>niyyah,  Mugi>riyyah,  Mans}u>riyyah,  Jana>h}iyyah,  Sabaiyyah,  Khat}t}a>biyyah,  H{ulu>liyyah, Maimu>niyyah, Yazi>diyyah, Kha>biti}yyah, H{imariyyah, dan sebagainya; jika dia mencampuri imannya dengan  bid’ah  Ra>fid}ah  Zaidiyyah,  Ra>fid}ah  Ima>miyyah,  mayoritas  Khawa>rij,  mayoritas  Mu’tazilah, Najja>riyyah,  Jahmiyyah,  D{ara>riyyah,  dan  Mujassimah  maka  dia  digolongkan  sebagai  umat  Islam dalam sebagian hukum (ummah al-Isla>m fi> ba’d}i al-ah}ka>m)—dalam arti bahwa dia dikubur di makam muslim, mendapat bagian ghanimah jika berperang bersama orang Islam, serta tidak dilarang masuk masjid  muslim  dan  shalat  di  dalamnya—dan  dieksklusikan  dari  umat  Islam  dalam  sebagian  hukum ( wayukhraju  fi  >  ba’d}i  al-ah}ka>m  ‘an  h}ukmi  ummah  al-isla>m )—dalam  arti  bahwa  jenazahnya  tidak boleh  dishalati,  tidak  boleh  bermakmum  kepadanya  ketika  shalat,  tidak  halal  sembelihannya,  tidak boleh  dinikahi  oleh  perempuan  ahlussunnah,  dan  kalangan  perempuannya  juga  tidak  boleh  dinikahi oleh laki-laki ahlussunnah; selengkapnya lihat ‘Abd al-Qa>hir bin T{a>hir al-Bagda>di>, al-Farqu baina al- Firaq (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 170.
tertentu  dengan  alasan  bahwa  hanya  agama  dan  golongannya  saja  yang  benar melakukan  praktek-praktek  intimidasi  dan  pembatasan  terhadap  agama  dan golongan  yang  berbeda,  baik  berupa  pengenaan  stigma  sesat  sehingga  harus ditobatkan  dan  dikembalikan  kepada  agama  atau  ajaran  yang  benar,  pembatasan praktek ibadah dan ritual yang berbeda, sampai pada praktek penghalalan darah dan hak milik komunitas agama atau kepercayaan yang berbeda. 7

## C. Kebebasan Beragama dalam Kovenan Indonesia dan Internasional
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok  biologis sebagai manusia yang memberikan jaminan moral dan  legal  kepada  setiap  manusia  tersebut  untuk  menikmati  kebebasan  dari  setiap bentuk  penghambaan,  penindasan,  perampasan,  penganiayaan,  atau  perlakuan  apa pun lainnya yang menyebabkan manusia tersebut tidak dapat hidup secara  layak  sebagai  manusia  yang  dimuliakan  Allah. 8 Hak-hak  tersebut  bernilai luhur  dan  suci  sebab  ia  melekat  pada  hakekat  keberadaan  manusia.    Dari  definisi tersebut dapat digarisbawahi bahwa Hak Asasi Manusia bersifat kodrati, tidak dapat diganggugugat,  luhur,  tidak  dapat  dicabut  dan  dipindahtangankan,  danberfungsi sebagai jaminan moral dan legal, dan dimaksudkan demi memfasilitasi kebebasan itu sendiri.
Mengenai  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan,  Deklarasi  Universal  Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 18 menjelaskan sebagai berikut:
Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran,  keinsyafan  batin  dan  agama, termasuk  kebebasan  berganti  agama  atau  kepercayaan,  kebebasan  untuk menyatakan  agama  dan  kepercayaannya  dengan  cara  mengajarkannya, melakukannya,  beribadat  dan  menepatinya,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun privat. 9
Konvensi  Eropa  bagi  Perlinduangan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kebebasan-kebebasan Dasar 1950 Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; termasuk di sini kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain, terbuka maupun  diam-diam,  untuk  mewujudkan  agama  atau  kepercayaannya melalui peribadatan, pengamalan, dan pentaatan.
7 Tim  Penulis  Paramadina, Fiqh  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat  Inklusif-Pluralis (Jakarta: Paramadina, 2004), 170-171.
8 Soetandyo  Wignyosoebroto,  ‚Hak  Menentukan  Nasib  Sendiri  dan  Hak  Asasi  Manusia‛, makalah  Diskusi  Panel  PSPMAA-NNB  UNPAD  dan  Balitbang  Deplu  RI,  10  Agustus  1996, sebagaimana dikutip dalam Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi  Konvergensi  atas  Politik  Aliran  Keagamaan  dan  Reposisi  Peradilan  Agama  di  Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2001), 16.
9 Lihat Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi , 29.
(2) Kebebasan  seseorang  untuk  mewujudkan  agama  dan  kepercayaannya hanya boleh dikenai pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan diperlukan  dalam  suatu  masyarakat  demokratis  demi  kepentingan keselamatan umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum, atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang lain.
Kebebasan  beragama  juga  dijamin  oleh  Pasal  28E  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  28I  ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  HAM,  dan  Pasal  18  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
Pasal  28E  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan: ‚Setiap  orang  bebas  memeluk agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran, memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.‛ Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya.‛  Pasal  28I  ayat  (1) UUD 1945 menyatakan:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apa pun.
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.‛ 10
Pasal  22  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM menyatakan: ‚Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.‛ Pasal 18 Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan:
Setiap orang berhak atas  kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini  mencakup  kebebasan  untuk  menetapkan  agama  atau  kepercayaan  atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan  orang  lain,  baik  di  tempat  umum  atau  tertutup,  untuk  menjalankan agama  dan  kepercayaannya  dalam  kegiatan  ibadah,  pentaatan,  pengamalan, dan pengajaran. 11
10 Lihat,  misalnya,  Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, UUD  ’45  dan  Amandemennya (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006), 27-29.
11 Lihat Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi , 29.

## D. Norma-norma Kebebasan Beragama
Meskipun  demikian,  sampai  sekarang,  perdebatan  tidak  berkesudahan  terus mewarnai  perbincangan  dan  praktek  kebebasan  beragama  ini,  terutama  mengenai kata  ‚kebebasan‛  yang  dilekatkan  pada  agama  dan  kepercayaan.  Jika  ‚kebebasan‛ dimaknai  sebagai  kemerdekaan,  apa  lantas  berarti  tidak  adanya  batasan  terhadap kemerdekaan  tersebut,  dalam  arti  bahwa  kebebasan  tersebut  bersifat  mutlak.  Atau barangkali  ‚kebebasan‛  di  sini  dimaknai  sebagai  kebebasan  relatif  yang  membuka kemungkinan  perumusan  definisi  dan  ruang  lingkup  yang  jelas.  Penulis berpandangan  bahwa  kebebasan  beragama  bukan  kebebasan  mutlak  yang  tidak menuntut  pendefinisian,  perumusan  ruang-lingkup  dan  norma  norma,  dan pengaturan.  Kebebasan  mutlak  pada  taraf  yang  demikian  bukan  kebebasan  yang bermakna  sebenarnya,  namun  dapat  berarti  sebuah  keadaan  anarki  dan  anomi. Kebebasan  beragama  adalah  kebebasan  relatif  yang  menuntut  adanya  penjelasan tentang definisi, ruang lingkup, norma-norma, dan batasan-batasannya.
Zakiyudin Baidhawi mendefinisikan kebebasan beragama ke dalam dua hal, yakni  kebebasan  beragama  dan  kebebasan  berkeyakinan. 12 Kebebasan  beragama adalah pengakuan hak, perlindungan, dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memeluk dan meyakini setiap agama monoteistik, agama non- monoteistik,  maupun  agama  lokal  ( tribal  religion).  Kebebasan  beragama  yang dimaksud  adalah  juga  kebebasan  untuk  menjalankan  ritual-ritual,  mengekspresikan nilai-nilai, maupun mengajarkan ajaran-ajaran dari ketiga jenis agama tersebut. Yang tergolong sebagai agama monoteistik, antara lain adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang  dapat  dikategorikan  sebagai  agama  nonmonoteistik  di  antaranya  adalah Manicheanisme,  Zoroaster,  Hindu,  Budha,  Konghucu,  Tao,  dan  sebagainya. Sementara  itu,  animisme  dan  dinamisme  masuk  ke  dalam  golongan  agama  lokal. Kebebasan  berkeyakinan  adalah  pengakuan  hak,  perlindungan,  dan  pemberian kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  individu  untuk  memiliki  pandangan  hidup  apa pun,  baik  pandangan  hidup  bercorak  kegamaaan  maupun  sekuler.  Setiap  orang berhak untuk memiliki pandangan hidup humanis, sekularis, ateis, kapitalis, sosialis, religius,  neoliberalis,  dan  sebagainya.  Setiap  individu  pun  berhak  pula  atas perlindungan  dan  akses  untuk  mengekspresikan  dan  menyiarkan  pandangan  hidup mereka masing-masing. 13
Menurut  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  1948,  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  1966,  dan  Konvensi  Eropa  bagi Perlinduangan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kebebasan-kebebasan  Dasar  1950  ada delapan norma yang membingkai kebebasan beragama. 14 Kedelapan norma tersebut adalah: norma kebebasan internal, norma kebebasan eksternal, norma tanpa paksaan, norma  tanpa  diskriminasi,  norma  hak-hak  orang  tua  dan  wali,  norma  kebebasan
12 Zakiyudin Baidhawi, Kredo Kebebasan Agama (Jakarta: PSAP, 2005), 3.
13 Baidhawi, Kredo, 3.
14 Sebagaimana dikutip dalam Baidhawi, Kredo, 4-14.
berkumpul  dan  memperoleh  status  hukum,  norma  pembatasan  eksternal  yang diperbolehkan, dan norma underogability (tidak dapat dihapuskan).
Norma kebebasan internal menegaskan bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk  memiliki,  mengadopsi,  mempertahankan,  atau  mengubah  agama  dan kepercayaan  mereka.    Dalam  hal  ini,  peran  negara  adalah  memberi  kebebasan  dan jaminan sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk memeluk, mengadopsi,mempertahankan,  atau  mengubah  agama  dan  kepercayaannya.  Negara, oleh
karena  itu,  wajib  mencegah  setiap  upaya  untuk  mengintervensi  dan  memanipulasi kebebasan internal ini. Intervensi dan manipulasi terhadap kebebasan internal lazim dilakukan  lewat  berbagai  indoktrinasi  keagamaan/ideologi,  cuci  otak,  dan  bentuk- bentuk  manipulasi  yang  lain.  Di  tingkat  praktek,  misalnya,  negara  harusmencegah upaya  pemaksaan,  manipulasi,  dan  indoktriansi  dari  kelompok  agama  maupun kelompok swasta lain terhadap kebebasan internal individu dalam soal beragama dan berkeyakinan. Sungguhpun demikian, norma kebebasan internal ini masih memberi tempat  bagi  kegiatan  dakwah  agama/penyiaran  kepercayaan  secara  wajar  maupun pola  pengarahan  atau  pendidikan  orang  tua  terhadap  anak  kepada  agama  atau kepercayaan tertentu.
Norma  kebebasan  eksternal  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak memanifestasikan  agama  dan  kepercayaannya  ke  dalam  bentuk  ajaran,  ritual, ketaatan, praktek ibadah, dan bentuk-bentuk manifestasi lain bersama para penganut agama  dan  kepercayaan  yang  lain  di  ranah  privat  maupun  publik.  Dalam  kerangka norma  ini,  setiap  individu  dijamin  hak-haknya  untuk  mengamalkan  agama  dan kepercayaannya  melalui  berbagai  manifestasi  dalam  sebuah  bingkai  kebersamaan dan harmoni sosial dengan para penganut agama dan kepercayaan yang lain. Medan manifestasinya pun dapat di ruang pivat maupun publik.
Norma  tanpa  paksaan  menegaskan  bahwa  setiap  orang  tidak  boleh  tunduk kepada  paksaan,  tekanan,  intimidasi,  dan  bahkan  represi  yang  akan  mengganggu atau  menghalangi  kebebasannya  untuk  memiliki,  mengadopsi,  mempertahankan, mengubah,  dan  mengamalkan  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Oleh karena  itu,  setiap  upaya  pemaksaan  dan  intimidasi  oleh  perorangan,  kelompok, maupun agen-agen negara kepada individu untuk menganut atau tidak menganut— mengamalkan  atau  tidak  mengamalkan—agama  atau  kepercayaan  tertentu  adalah tidak dibenarkan, dan merupakan tanggungjawab negara berikut aparaturnya untuk mencegah, menghalangi, dan bahkan menghukum tegas segala upaya pemaksaan dan intimidasi tersebut.
Norma  tanpa  diskriminasi  menegaskan  bahwa  negara  harus  menghargai, menjamin, dan memastikan bahwa setiap warga negara yang menghuni wilayahnya dapat  menunaikan  hak  dan  kebebasannya  untuk  memiliki,  mengadopsi, mempertahankan,  mengubah,  dan  mengamalkan  agama  dan  kepercayaan  mereka masing-masing tanpa diskriminasi dengan alasan maupun kepentingan apapun, entah itu soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pandangan politik, asal usul kebangsaan, strata ekonomi, status sosial, atau yang lain.
Norma  hak-hak  orang  tua  dan  wali  menegaskan  bahwa  negara  harus menghargai  dan  menjamin  hak  dan  kebebasan  setiap  orang  tua  atau  wali  yang  sah menurut  hukum  yang  berlaku  untuk  memberikan  pendidikan/pengarahan  agama, moral,  atau  kepercayaan  tertentu  kepada  anak-anaknya  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya dan juga menjamin hak dan kebebasan si anak untuk beragama dan berkepercayaan  sesuai  dengan  kemampuannya  masing-masing.  Makna  dari pernyataan  ini  adalah  bahwa  setiap  orang  atau  wali  diperkenankan  memilih  dan menjalankan  pendidikan  agama  buat  anak-anaknya,  membesarkan  anak  dalam bingkai  agama  dan  kepercayaannya,  asalkan  tidak  memaksa  mereka  untuk menjalankan  agama  dan  kepercayaan  orang  tua  melampaui  batas  kemampuan  si anak.
Norma  kebebasan  berkumpul  dan  memperoleh  status  hukum  menegaskan bahwa  setiap  komunitas  agama  dan  kepercayaan  memiliki  kebebasan  untuk mengorganisir  diri  dan  mengekspresikan  hak-hak  dan  kepentingan  mereka  sebagai sebuah  komunitas.  Negara  harus  memberi  peluang  bagi  para  penganut  agama  dan kepercayaan  untuk  membentuk  organisasi,  perkumpulan,  asosisi,  atau  institusi lain sebagai  sarana  untuk  mengartikulasikan  dan  memperjuangkan  kepentingannya. Negara, selanjutnya, berkewajiban untuk memberi perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi keagamaan/kepercayaan  yang  ada  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  baik dan wajar, termasuk melindungi mereka dari penyerangan dan intimidasi kelompok- kelompok lain yang berbeda kepentingan. Negara harus dalam posisi netral dan tidak bersikap  setengah  setengah  dalam  memberi  jaminan  keamanan  ini,  sungguhpun organisasi  atau  asosiasi  kegamaan/kepercayaan  tersebut  merupakan  kelompok minoritas.  Dalam  mengemban  tugas  memberi  perlindungan  hukum  dan  keamanan tersebut,  negara  harus  tidak  pilih  kasih  dan  membuang  jauh-jauh  logika mayoritas/minoritas  maupun  stigma/stereotipe  ‚negatif‛  tertentu  yang  biasa direproduksi dan dilekatkan kepada kelompok-kelompok minoritas.
Norma  pembatasan  kebebasan  eksternal  yang  diperkenankan  menegaskan bahwa  negara  berhak  memberi  pembatasan  tertentu  berdasarkan  ketentuan  hukum terhadap  manifestasi-manifestasi  kebebasan  seseorang  atau  kelompok  dalam  hal beragama dan berkeyakinan hanya sejauh manifestasi-manifestasi tersebut menurut pertimbangan  yang  mendalam,  luas,  dan  masuk  akal  melanggar  keselamatan jiwa/raga, tatanan, kesehatan, moral, atau hak-hak fundamental orang atau kelompok lain.  Pembatasan-pembatasan  yang  dibuat  harus  dalam  rangka  memaksimalkan kebebasan  orang  banyak  dan  kelompok-kelompok  yang  ada  dalam  mewujudkan keyakinan atau kepercayaan agama mereka, dan bukan dalam rangka pertimbangan mengamankan kepentingan-kepentingan selain itu, seperti kepentingan politik/ekonomi  tertentu  yang  berdimensi  sempit  dan  praktis-pragmatis.  Untuk  itu perlu ditekankan sekali lagi di sini bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama atau  berkeyakinan  diperkenankan  hanya  dalam  rangka  melindungi  kebebasan beragama/berkeyakinan itu sendiri dan hak-hak asasi manusia yang lain.
Norma underogability (tidak dapat dihilangkan) menegaskan bahwa hak dan kebebasan  untuk  beragama  dan  berkeyakinan  tidak  dapat  dihilangkan  oleh  negara
atau kelompok manapun bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Dalam kondisi dan situasi  bagaimanapun,  hak  orang  dan  kelompok  untuk  beragama  dan  berkeyakinan harus tetap dijunjung tinggi dan dijadikan pertimbangan yang sifatnya supreme. Hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dilekatkan oleh Tuhan pada diri setiap individu  sejak  dia  terlahir  di  dunia,  bukan  hak  yang  diperoleh  dari  perjuangan individual  dalam  konstelasi  politik  tertentu,  ataupun  hak  yang  diberikan  negara kepada seorang warga negara. Sungguhpun demikian, pembatasan dan pengurangan terhadap  hak  beragama  dan  berkeyakinan  tetap  dibenarkan  dalam  rangka  menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan
masyarakat,  menjaga  kesehatan  masyarakat,  menjaga  moral,  dan  menjaga  hak  dan kebebasan orang lain. 15
Dalam  rangka  menjaga  keselamatan  masyarakat,  pemerintah  berhak  dan bahkan  harus  mencegah  manifestasi-manifestasi  keberagamaan  atau  kepercayaan yang  membahayakan  nyawa,  menciderai  harga  diri/kehormatam,  dan  mengancam harta  benda  dan  hak  milik  seseorang/kelompok.  Pemerintah  harus  menindak  tegas dan  bahkan  membubarkan  organisasi  keagamaan  yang  menghalalkan  segala  cara demi  mencapai  tujuan  politiknya,  misalnya  melalui  pengkafiran/penghalalan  darah kelompok  lain,  aksi  teror,  bom  bunuh  diri,  pembajakan  pesawat,  penghancuran fasilitas umum, penyanderaan rakyat sipil, dan sebagainya.
Demi  kepentingan  melindungi  kesehatan  masyarakat,  pemerintah  harus menindak  tegas  sekte  keagamaan  yang,  misalnya,  memperbolehkan  penggunaan narkotika  dan  obat  terlarang  kepada  anggotanya,  melarang  anggotanya  berobat secara  medis,  menganjurkan  penganutnya  untuk  berpuasa  secara  ekstrem  atau bahkan bunuh diri demi mencapai kesempurnaan batin, dan sebagainya. Demi menjaga  tatanan  masyarakat,  pemerintah  wajib  melarang  organisasi  keagamaan yang,  misalnya,  menghalalkan  pengambilan  harta  benda  orang  lain,  melarang anggotanya mematuhi norma-norma sosial yang berlaku, menghalalkan seks bebas, dan sebagainya.
Yang  mungkin  membutuhkan  eksplorasi  lebih  mendalam  adalah  hak pemerintah  untuk  membatasi  manifestasi  keagamaan  demi  menjaga  moral masyarakat.  Tema  tentang  moralitas  merupakan  topik  yang  perlu  diperdebatkan lebih  dahulu  secara  sungguh-sungguh  oleh  sebanyak  mungkin  elemen  masyarakat dan  pihak  pemerintah.  Soal  moralitas  adalah  topik  filosofis  yang  subtil  dan  penuh kontroversi,  berkaitan  dengan  cara  pandang  yang  sangat  beragam,  dan  merupakan aspek  yang  terus  berubah  secara  dinamis.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  tentang  apa yang ‚moral‛ dan ‚amoral‛ harus merupakan sebuah konsensus sosial—tidak boleh dipaksakan secara sepihak oleh, misalnya, negara atau kelompok-kelompok tertentu.
Demi  melindungi  hak  dan  kebebasan  mendasar  orang  lain,  negara  harus, misalnya,  mengatur  aktivitas  dakwah  atau  pendirian  sarana  ibadah  agar  tidak
15 Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, ‚Permissible Restriction on Freedom of Religion or Belief,‛ dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., dan Bahia G Tahzib-Lie, ed., Faciliting Freedom of  Religion  or  Belief:  A  Deskbook (Norwegia:  Martinus  Nijhoff  Publishers,  2004),  15-161, sebagaimana dikutip dalam Baidhawi, Kredo , 15-20.
sewenang-wenang sehingga melanggar hak dan kebebasan berkeyakinan orang lain. Negara  harus  mengatur  manifestasi-manifestasi  keagamaan  agar  tidak  melahirkan kekerasan fisik maupun simbolik terhadap ‚the other‛, misalnya ancamam fisik dan teror  terhadap  pemeluk  keyakinan  lain,  penghujatan  ajaran-ajarannya,  hingga penyeberan  kebencian  komunal  terhadapnya.  Namun,  sekali  lagi,  perlu  ditekankan bahwa  pengaturan  tersebut  adalah  dalam  kerangka  melindungi  hak  dan  kebebasan kelompok  agama  dan  kepercayaan  yang  lain  belaka,  bukan  dalam  kerangka hegemoni politik rezim, memenangkan kepentingan elit kekuasaan tertentu, ataupun memenangkan kepentingan kelompok agama/kepercayaan mainstream.
Dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah memikul dua fungsi  signifikan,  yakni  fungsi  mengakui  dan  menjamin  serta  fungsi  mengatur. Pemerintah  harus  mengakui  dan  menjamin  hak  setiap  orang  untuk  meyakini  dan memeluk  agama/kepercayaan  apapun  ( the  right  to  be).  Meskipun  pengakuan pemerintah  bukan  menjadi  syarat  mutlak  bagi  keberadaan  hak  setiap  orang  untuk memilih keyakinannnya—sebab hak tersebut telah inheran pada diri setiap individu sejak  dia  terlahir  ke  dunia—pemberian  jaminan  kepada  hak  berkeyakinan  oleh negara  ini  sangat  diperlukan  demi  memastikan  bahwa  hak  tersebut  dapat terealisasikan  secara  sempurna.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  mengatur  hak setiap  orang  untuk  memanifestasikan  keyakinannya  ( the  right  to  act)  agar  tidak terjadi benturan dan konflik di tingkat masyarakat. 16
16 ‚Momentum Baru Kebebasan Beragama‛, editorial,  dalam Suhadi  Cholil,  ed., Resonansi (Dialog  Agama  dan  Budaya):  Dari  Kebebasan  Beragama,  Pendidikan  Multikultural,  sampai  RUU Anti Pornografi (Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2008), 79.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagda>di>, Abd al-Qa>hir bin T{a>hir al->, al-Farqu bayna al-Firaq.  Beirut: Da>r al- Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
Baidhawi, Zakiyudin. Kredo Kebebasan Agama. Jakarta: PSAP, 2005.
Cholil, Suhadi, ed. Resonansi (Dialog Agama dan Budaya): Dari Kebebasan Beragama,  Pendidikan  Multikultural,  sampai  RUU  Anti  Pornografi. Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2008.
Hamidi,    Jazim,  dan  M.  Husnu  Abadi. Intervensi  Negara  Terhadap  Agama: Studi  Konvergensi  atas  Politik  Aliran  Keagamaan  dan  Reposisi Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2001.
Karni,  Asrori  S.    ‚Pertautan  Wacana  ‚Civil  Society‛  dengan  Konsep ‚Ummah‛.‛ Tashwirul Afkar, Vol. 7, Tahun 2000: 39.
Majid, Nurcholish. Pintu-pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina, 1994.
Ocktoberrinsyah, ‚Riddah dan HAM (Menelusuri Jejak Historis Masa  Awal Islam).‛ Asy-Syir’ah, Vol. 36, No. I, Tahun 2002: 36.
Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1990.
Tim  Penulis  Paramadina. Fiqh  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat Inklusif-Pluralis. Jakarta: Paramadina, 2004.
Wahid,  Abdurrahman.   ‚Hukum Pidana Islam  dan Hak-hak Asasi  Manusia‛ dalam  Agus  Maftuh  Abegebriel  dan  Ahmad  Suaedy,  ed. Islam Kosmopolitan:  Nilai-nilai  Indonesia  dan  Transformasi  Kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.