INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 718-727 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia
Jestika Erika Lambanon 1 ✉ , Caecilia J.J.Waha 2 , Merry Elisabeth Kalalo 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : Ariyaniciputri3@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat  diartikan  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  data  yang digunakan  ada  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua yang  terkait  dengan  tema penelitian, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian serta sumber-sumber lain, baik sumber tertulis maupun sumber digital yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder ini juga meliputi berita dan media massa seperti koran maupun media berita online untuk melacak kasus-kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, khususnya yang terkait aplikasi pinjaman online ilegal. Sumber utama dalam buku ini adalah buku dan jurnal hukum, terutama yang tekait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini adalah, Peraturan terbaru tentang perlindungan data pribadi tertuang dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Undang-undnag ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan serta konsekuensi hukum bagi pemerintah maupun swasta. Undang- Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi merupakan peraturan terbaru yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi, terutama terkait dengan Tindakan pidana yang terjadi dan dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal. Kehadiran undang-undang PDP ini menjadi dasar dan  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  setiap  individu  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Undang-undang PDP juga menjamin sanksi secara administrasi dan pidana terhadap pelanggaran terhadap data pribadi, Kata Kunci : Privacy, Personal Data, Online Loans
Abstract
the focus of the study in this research is how the urgency of the law on personal data protection is in ensuring the security of personal data as fulfilling the right to privacy of the Indonesian people. This research is a type of library research or library research. Literature or literature review can be interpreted as  a  series  of  activities  related  to  methods  of  collecting  library  data,  reading  and  recording  and processing research materials. In this study, the data used are secondary data obtained from a second source related to the research theme, which includes books, journals, research results and other sources, both written and digital sources that are still related to the research theme. This secondary data also includes news and mass media such as newspapers and online news media to track cases of theft and theft of personal data in Indonesia, especially those related to illegal online loan applications. The main sources in this book are legal books and journals, especially those related to personal data protection. The results of this study are, the latest regulations regarding personal data protection are contained in law number 27 of 2022 concerning personal data protection. This law regulates how to manage and legal  consequences  for  the  government and  the private  sector.  Law  number 27  of 2022  concerning personal data protection is the latest regulation relating to efforts to protect personal data, especially in relation to criminal acts committed and carried out by illegal loan applications. The presence of this PDP law  forms  the  basis  and guarantees  legal protection of  each  individual's  personal data so  as  not to destroy  personal  data  for  certain  interests  that  harm  other  parties.  The  PDP  Law  also  guarantees administrative  and  criminal  sanctions  for  violations  of  personal  data,  including  personal  data  and unauthorized access to personal data, such as those carried out by illegal loan applications.
Keywords: Privacy, Personal Data, Online Loans

## PENDAHULUAN
Berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  telah disampaikan diatas khususnya terkait dengan pencurian data pribadi milik orang sangatlah diperlukan. Saat ini perlindungan hukum sebagaimana dimaksud tersebar pada beberapa Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  seperti  pada  Pasal  7914  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  (UU  Administrasi  Kependudukan),  Pasal  5815 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1)16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Selanjutnya disebut UU ITE).
Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang  karena  hak  privasi  mencakup  hak menentukan  memberikan  atau  tidak memberikan  data  pribadi.  Data  pribadi  merupakan  suatu  aset  atau  komoditas  bernilai ekonomi tinggi. Masalah privasi data pribadi di Indonesia akhir-akhir ini muncul dan menjadi perhatian yang semakin meningkat  karena  cara  pemerintah  dan  perusahaan  swasta mengumpulkan  dan  memproses  privasi  data  pribadi.  Permasalahan  yang  muncul  di Indonesia antara lain:
(1) munculnya  pengaduan  baik  individu  maupun  kelompok  atau  organisasi terhadap pelanggaran informasi pribadi terkait terganggunya privasi data pribadi individu baik melalui media cetak maupun elektronik; (2) munculnya keluhan dari masyarakat karena identitas dan privasi mereka pada data pribadi tidak dijaga dengan baik, misalnya di industri perbankan, atau lebih khusus di industri kartu kredit, di mana privasi pelanggan atas data pribadi dapat diakses, disebarluaskan dan dibagikan. antara bank dan agen mereka tanpa sepengetahuan  pelanggan.  Perlindungan  terhadap  data  pribadi  menjadi  isu  penting  di Indonesia. Hal ini karena tingginya aktifitas digital terutama transaksi digital yang menuntut pengguna  untuk  memberikan  informasi  pribadi.  Dalam  Pasal  17  (3)  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran  Pelanggan  Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016), penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan data dan/atau identitas pelanggan yang bersifat rahasia. Meskipun demikian, pertanyaan muncul apakah nomor telepon dapat didelegasikan informasi individu. Pasal 1 Pedoman Imam Korespondensi dan Data Tahun 2016 Pasal 20 (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) tentang Kepastian Informasi Perorangan Dalam Kerangka Elektronik mencirikan informasi perseorangan sebagai berikut. Dengan demikian, nomor telepon dapat diurutkan sebagai salah satu informasi individu. Dengan asumsi bahwa nomor serbaguna Anda dekat dengan  informasi  rumah,  gunakan  dalam  bentuk  nomor  ponsel  tanpa  persetujuan  dari nomor  tersebut. Pemilik  secara  jelas  dan  sah  merupakan  pelanggaran  hak  individu. Permasalahan yang sering muncul dalam perkembangan regulasi perlindungan data pribadi adalah  tidak  adanya  lembaga  otoritas  tertinggi  yang  bertindak  sebagai  pengawas independen perlindungan data pribadi. Diantara kasus kebocoran data pribadi melibatkan Tindakan pencurian data yang dilakukan oleh platform pinjaman online illegal.
Untukmengatur  penggunaan  data  pribadi,  maka  pemerintah  telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data  Pribadi. Pada pasal 68 dijelaskan tentang penyalahgunaan data pribadi yang diancam dengan  kurungan  penjara selama 6 Tahun dan denda sebesar 5 milyar. Terkait dengan  penyalahgunaan  data  pribadi
yang  dilakukan  oleh  aplikasi  pinjol  illegal, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 UU PDP, setiap orang yang merasa dirugikan  atas  pelanggaran  terhadap  penggunaan dan  pemrosesan  data  pribadi dapat  melakukan  gugatan  dan  menerima  ganti  rugi  bagi dirinya  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Oleh  sebab  itu, berdasarkan ketentuan  UU  PDP  ini,  penyalahgunaan  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh aplikasi pinjol  illegal  dapat  digugat  oleh  subjek  data  pribadi  atau  individu  yang  merasa dirugikan akibat pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh sebab  itu,  perlu  masyarakat  perlu  pendapatkan  perlindungan  hukum  secara pasti terhadap  data  pribadi  serta  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan data  pribadi terutama  oleh  aplikasi  pinjol  ilegal  di  Indonesia.  Berdasarkan  banyaknya kasus-kasus kebocoran  data  pribadi  yang  terjadi,  menunjukkan  bahwa  hak  atas privasi warga negara Indonesia  sangat  rentan  untuk  disalahgunakan,  sehingga  dapat merugikan  masyarakat. Banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan  yang berkenaan dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah bahan penelitian.  Data  dan  informasi  yang  telah  dikumpulkan  oleh  penulis,  kemudian dianalisis dengan  menggunakan  metode  kualitatif-deskriptif.  Penelitian  ini menggunakan  metode studi hukum normatif untuk melihat lebih dekat mekanisme perlindungan data pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pasal 10 ayat undang-undang PDP, setiap orang yang merasa hak terhadap perlindungan  data  pribadi  dilanggar,  maka  berhak  untuk  mengajukan keberatan  atas Tindakan  tersebut.  Pelanggaran  hak  tersebut  dapat  diajukan  keberatan karena dianggap berdampak signifikan  pada subjek data  pribadi, misalnya penggunaan data pribadi untuk melakukan Tindakan penipuan atau penyebaran data pribadi untuk Tindakan pengancaman dan terror.
Pelaksana pinjol ilegal dapat dituntut secara hukum dan setiap orang yang merasa datanya  digunakan  secara  illegal,  dapat  mengajukan  gugatan  dan  ganti  rugi atas pelanggaran, akses tidak sah serta penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaksana pinjol illegal sebagiamana yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 12 ayat 1 undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi.
Cara  pungutan  pinjaman  online  ilegal  ini  sangat  tidak  manusiawi,  dimana mereka mengakses data  dari ponsel si peminjam, kemudian  data  dari ponsel tersebut digunakan untuk mengancam si peminjam jika tidak bisa membayar utangnya.
Perbuatan penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur online, dengan demikian pihak aplikasi kredit online sekalipun berpendapat bahwa pada saat aplikasi akan dipasang oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang intinya meminta izin kepada calon debitur. Oleh karena  itu,  perbuatan  kreditur  yang  menyalahgunakan  data  pribadi  debitur  tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jika  mengacu  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata,  maka “Setiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daadl) yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengeluarkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu”. Sehingga atas  perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadinya, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum  sebagaimana  mestinya,  yaitu  mendapatkan  penggantian  atas  kerugian  yang dideritanya, karena merupakan akibat dari perbuatan kreditur tersebut. OJK sebagai otoritas tertinggi jasa keuangan sejauh ini tidak dapat menjamin perlindungan data konsumen pinjol dan hanya dapat mencegah dampak pinjol ilegal melalui edukasi dan sosialisasi. Pada  sisi yang   lain,   pemerintah   pemerintah   telah   melakukan   langkah penanganan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan tindak pidana lainnya yang melibatka aplikasi pijol ilegal dengan  memburu  pinjol  Illegal  hingga  pencabutan  izin operasionalnya.  Penyedia  pinjol illegal  juga  dianggap  melanggar  ketentuan  dalam  undang-undang  perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
b. Memberikan informasi yang jelas, jujur, benar mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara jujur, benar serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  atau  diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan jasa;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba mutu barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi dan ganti kerugian terhadap barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  7  UUPK  tersebut,  penyelenggara  pinjol  illegal  telah melanggar  ketentuan  karena  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam  menjalankan  kegiatan
usaha  serta  tidak  memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  barang  atau  jasa  yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan.
Tindakan  penyalahgunaan  data  pribadi  ini  dapat  disebut  sebagai  persekusi  digital. Sebelum  adanya  undang-undang  nomor  27  tahun  2022,  telah  ada  peraturan  yang mengatur dan menjamin perlindungan data pribadi.
Pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) tercantum sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar.
Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam  Sistem  Elektronik  (PM  20/2016)  yang  berlaku  sejak  Desember  2016  tersebut, perlindungan  data  pribadi  mencakup  perlindungan  terhadap  perolehan,  pengumpulan, pengolahan,  penganalisisan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.
Menurut  PM  20/2016,  sistem  elektronik  yang  dapat  digunakan  dalam  proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan  internal  tentang  perlindungan  data  pribadi  yang  wajib  memperhatikan  aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.
Pemilik  data  pribadi,  menurut  Permen  PM  20/2016,  berhak  atas  kerahasiaan  data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengket data pribadi; berhak  mendapatkan  akses  untuk  memperoleh  historis  data  pribadinya;  dan  berhak meminta  pemusnahan  data  perseorangan  tertentu  miliknya  dalam  sistem elektronik.  Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 PM 20/2016. Undang-undang nomor 27 tahun 2022 lebih menekankan pada aspek perlindungan data pribadi pengguna pinjol illegal. Menurut undang-undang nomor 27 tahun 2022, mengatur tentang subjek data pribadi serta jenis- jenis data pribadi. Ayat 1 undang-undang PDP menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui  sistem  elektronik  atau  nonelektronik.  Penjelasan  tentang  data  pribadi  tersebut kemudian dijelaskan selanjutnya pada pasal 4 UU PDP yang membagi jenis data pribadi menjadi 2 jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Pada  kasus  pinjol  illegal,  pihak  aplikasi  pinjol  disebut  sebagai  pengendali  data  prbadi, sebagaimana penjelasan dari pasal 1 ayat 4 Undang-undnag PDP yang mengatakan bahwa pengendali data pribadi terdiri dari orang, badan publik atau organisasi internasional yang bertindak untuk menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi.
Undang-undang nomor 27 tahun 2022 lebih menekankan pada aspek perlindungan data pribadi pengguna pinjol illegal. Aspek perlindungan data pribadi diatur dalam pasal 16 ayat 2 undang-undang nomor 27 tahun 2022. Tindak pidana penyebaran dan penyalahgunaan data  pribadi  ini  dapat  membuat  korbannya  tertekan  dan  mengalami  kerugian  materi maupun  non-materi.  Undang-  undang  nomor  27  tahun  2022  tentang  pelindungan  data pribadi merupakan upaya penegakan hukum terhadpa penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi agar korban mendapatkan keadilan, dan pelaku pun mendapatkan ganjaran atas  apa  yang sudah  dilakukannya.  Penyalahgunaan  dan  penyebaran  data  pribadi  sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun lebih spesifik lagi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum melalui penetapan ketentuan pidana terhadap pelaku penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi di dalam tataran praktiknya baru sampai ke tahap penyidikan dan belum sampai pada tahap penutupan perusahaan atau korporasi, seperti pelaksana atau penyedia aplikasi pinjol ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang PDP, pelaku dapat dijerat ke dalam Pasal 65 Ayat (1), (2), (3) Dengan ketentuan  pidana  masing-masing  pasalnya adalah  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dengan  denda  paling  banyak  Rp.4.000.000.000,00  (empat miliar  rupiah),  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  dan  denda  paling  banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). paling banyak Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Ketentuan mengenai penegakan hukum kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjol illegal  yang  diatur  dalam  UU  PDP  belum  dapat  dikatakan  efektif  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  data  pribadi  konsumen.  Ketentuan  mengenai  sanksi  administratif belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Pengaturan perlindungan hukum terhadap  penyalahgunaan  data  pribadi  sebagai bentuk  kejahatan  yang  sempurna  dalam upaya  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat.  Pada  kasus  pinjol  illegal,  selain data e-KTP, pihak aplikasi pinjol illegal melakukan akses terhadap isi ponsel pengguna dan menggunakan data pribadi seperti email dan foto pengguna. Beberapa penagihan dilakukan secara  paksa  dengan  mengancam  akan  menyebarkan  foto-foto  pribadi.  Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir setidaknya 738 fintech yang melanggar hukum pada 2018. Fintech yang diblokir biasanya harus memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sering menyalahgunakan informasi pribadi. Hal ini mengacu pada syarat dan ketentuan e-commerce di Indonesia yang mengatur pengumpulan informasi pribadi dari konsumen, termasuk nama, nomor ID, alamat, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi
biometrik.  Karena  kurangnya  regulasi  perlindungan  data  pribadi,  tidak  mungkin  untuk menstandarkan  aturan  yang  mengatur  masalah  ini,  dan  hak  subjek  data  harus  diakui. Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat-ELSAM  (2018)  menemukan  banyak ketidaksesuaian antara aturan privasi dan persyaratan layanan untuk setiap platform dan prinsip  perlindungan  data  pribadi  dalam  survei  terhadap  sepuluh  perusahaan  berbasis teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  bergerak  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodir hak dan kewajiban para pihak.  Sebagai  bentuk  kepastian  hukum  yang  dalam  pelaksanaannya  memerlukan kesepakatan  para  pihak  yaitu  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen serta undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data  pribadi.  Perlindungan  terhadap  data  pribadi  merupakan  tujuan  usaha  yang  ingin dicapai atau  keadaan  yang ingin  diwujudkan. Tujuan perlindungan  data pribadi meliputi kegiatan untuk menciptakan dan memelihara sistem perlindungan terhadap data pribadi setiap orang. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi hadir sebagai  lex  specialis  atau  undang-  undang  yang  secara  khusus  mengatur  perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara berimbang. Pelanggaran data pribadi menyebabkan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Penegakan hukum terhadap perlindungan data dan pembatasan  data  didasarkan  pada  Undang-undang  nomor  27  tahun  2022  tentang pelindungan  data  pribadi,  POJK  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berlaku. Oleh karena itu, untuk mencegah kebocoran data konsumen, Investree bekerjasama dengan berbagai  mitra  untuk  menjaga  sistem  penyimpanan  data  di  Investree  agar  tidak  terjadi kerusakan  sistem.  Dan  untuk  beberapa  kali  pengulangan,  tim  IT  selalu  melakukan pengecekan sistem data agar sistem selalu menjaga keamanan data. Selama ini sistem data kami  selalu  aman  dan  tidak  pernah  ada  kebocoran  data  konsumen  karena dilakukan perawatan dan pengecekan secara berkala.
Dalam kebijakan menjaga privasi data pribadi konsumen, harus disampaikan kepada penyedia jasa sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi konsumennya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang disepakati kedua belah pihak Permintaan akses ke data pribadi peminjam dalam perjanjian pinjaman hanya boleh terkait dengan nomor darurat yang akan dihubungi perusahaan jika peminjam wanprestasi. Apabila  yang  dicantumkan  hanya  nomor keluarga  atau  saudara,  perusahaan  dapat  dan hanya boleh menghubungi nomor tersebut, dan dilarang mengakses nomor lain yang tidak tercantum atau data pribadi lainnya tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Mengenai perlindungan konsumen dalam hal fitur yang hanya bisa diakses menurut POJK yaitu fitur
Camera, Microphone, dan Location.

## SIMPULAN
dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya  adalah  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  77/POJK.01/2016  (OJK,  2016)  yang  mengatur  tentang pembatasan terhadap akses terhadap data pribadi dalam layanan keuangan. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi juga tertuang dalam pasal 26 undang- undang nomor 11 tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  mensyaratkan  bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam suatu media elektronik harus mendapat persetujuan dari  pemilik  data.  Peraturan  terbaru  tentang  perlindungan  data  pribadi  tertuang  dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Undang-undnag ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan serta konsekuensi hukum bagi pemerintah maupun swassta.
Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi merupakan peraturan  terbaru  yang  berkaitan  dengan  upaya  perlindungan  terhadap  data  pribadi, terutama  terkait  dengan  Tindakan  pidana  yang  terjadi  dan  dilakukan  oleh  aplikasi  pinjol illegal.  Kehadiran  undang-undang  PDP  ini  menjadi  dasar  dan  menjamin  perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap individu agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Undang-undang PDP juga menjamin sanksi  secara  administrasi  dan  pidana  terhadap  pelanggaran  terhadap  data  pribadi, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan akses tidak sah terhadap data pribadi seperti yang dilakukan oleh aplikasi pinjol illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 959-980.
Djafar,  W.,  &  Komarudin,  A.  (2014).  Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  di  Internet- Beberapa Penjelasan Kunci. Elsam, Jakarta.
Hudi  Karno Sabowo,  Sri Hartati dan  Hadi Karyono, 2022, The Urgency  Of Personal Data Protection  For  The  Community:  There  Is  Need  For  An  Independent  Commission, International Journal of Educational Research & Social Sciences h. 419
Poernomo,  S.  L.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. Mimbar Keadilan, 15 (1), 134-148.
Syafirah  Agata  Ramadhani,  2022,  Komparasi  Pengaturan  Perlindungan  Data  Pribadi  di Indonesia dan Uni Eropa, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3. No. 1. h. 75
Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  hukum  data  pribadi  di  Indonesia.  Business  Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 1(1), 147-154.