JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma JRMA , Volume 6, No 1, April 2018

## ANALISIS KINERJA APBD DENGAN PENGUKURAN
VALUE FOR MONEY PEMERINTAH KOTA MALANG
(TAHUN PERIODE 2011-2015)
Evi Indana Ulfa e-mail: eviindana@yahoo.com
Anwar Made Eris Dianawati
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  untuk  mengetahui  bagaimana  mengukur efektivitas  APBD  Pemerintah  Kota  Malang,  untuk  mengetahui  apakah  cukup  efektif  APBD Pemerintah  Kota  Malang  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  mengukur  efektifitas  akuntansi Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian kuantitatif.  Data  yang digunakan  didalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  telah ada  dari  dokumen resmi pemerintah daerah kota Malang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara Logging data. Hasil penelitian Tingkat efektivitas APBD Pemkot Malang tahun 2011 –  2015    sangat  efektif,  karena  rata-ratanya  sebesar  103,27  persen,  lebih  besar  dari  kriteria  yang ditentukan, yaitu minimal 90 persen, tingkat efisiensi  APBD Pemkot Malang  tahun 2011 – 2015 kurang  efisien,  karena  rata-ratanya    sebesar    105,26  persen  lebih  besar  dari  kriteria  yang ditentukan,  yaitu  maksimal  80  persen,  bila  ditinjau  dari  seberapa  besar  proporsi  PAD  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  daerah,  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah Pemkot Malang tahun 2011 – 2015  kurang mampu, karena rata-ratanya 13,03 persen jauh lebih kecil dari kriteria yang ditentukan, yaitu minimal 40 persen dan bila ditinjau  dari seberapa besar PAD  dapat  menopang  belanja  daerah,  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  Pemkot  Malang tahun  2011  –  2015    kurang  mampu,  karena    rata-ratanya  sebesar  12,17  persen  lebih  kecil  dari kriteria yang ditentukan, yaitu minimal 40 persen.
Kata kunci : APBD Pemerintah, efektivitas, efisiensi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  to  find  out  how  to  measure  the  effectiveness  of  the  Malang City's  APBD  (Local  Government Budget),  to find  out  whether  the Malang  City's  APBD  (Local Government  Budget)  is  quite  effective  and  to  find  out  how  to  measure  the  Malang  City Government's  accounting  effectiveness.  This  research  uses  quantitative  research  methods.  The data used in this study are secondary data, that is data already available from official documents of the  Malang  city  government.  Data  collection  techniques  used  by  researchers  is  by  logging  data. Results of research The effectiveness level of Malang City's APBD (Local Government Budget) in 2011-2015  was very  effective,  because  the average  was  103.27  percent,  greater  than  the  specified criteria,  which  is  at  least  90  percent,  the  level  of  efficiency  of  the  Malang  City's  APBD  (Local Government Budget) in 2011-2015  was less  efficient,  because  it  was average  -The  rate of  105.26 percent is greater than the specified criteria, which is a maximum of 80 percent, when viewed from how  much  the  proportion  of  PAD  can  contribute  to  regional  income,  the  level  of  financial capability  of  the  Malang  City  Government  in  2011-2015  is  less  able,  because  on  average  13.03
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
percent is far less than the specified criteria, which is a minimum of 40 percent and when viewed from  how  much  PAD  can  sustain  regional  spending,  the  level  of  financial  capability  of  Malang City Government in 2011 - 2015 is less able, because the average is 12.17 percent smaller than the specified criteria, which is a minimum of 40 percent
Keynotes : Local Government Budget, effectiveness, efficiency

## PENDAHULUAN
Untuk  menjamin  dilakukannya  pertanggungjawaban  publik  oleh  lembaga- lembaga  pemerintah  maka  diperlukan  perluasan  sistem  pemeriksaan,  tidak  sekedar conventional ,  namun  perlu  juga  dilakukan value  for  money ( VEM ).  Dalam  pemeriksaan yang konvensional lingkup pemeriksaan terhadap keuangan dan kepatuhan ( financial and compliance ), sedangkan dalam pendekatan baru ini selain audit keuangan dan kepatuhan juga perlu dilakukan  kinerja  ( perfomance ). Performance meliputi  audit  ekonomi,  efisiensi dan efektivitas. Ekonomi dan efisiensi disebut management , sedangkan efektivitas disebut program,  Istilah  lain  untuk performance tersebut  adalah VFM atau  disingkat 3E’s ( economy, efficiency and effectiveness ).
Disamping  itu  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  berupaya  meningkatkan sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  agar  mampu  membiayai  penyelenggaraan pemerintah  dan  lebih  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satu  faktor yang harus dipersiapkan adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  nasib  suatu daerah  karena  daerah  dapat  menjadi  daerah  yang  kuat  dan  berkuasa  serta  mampu mengembangkan potensi daerahnya atau menjadi daerah tertinggal. Pengelolaan daerah yang  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparansi,  akuntabilitas  dan berkeadilan  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk  pengelolaan  daerah  tidak hanya  dibutuhkan  sumber  daya  manusia,  tetapi  juga  sumber  daya  ekonomi  berupa keuangan  yang  dituangkan  dalam  suatu  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
Untuk  mengetahui  sampai  seberapa  baik  kinerja  keuangan  Pemkot  Malang, maka  perlu  dilakukan  analisis  terhadap  APBD-nya.  Halim  dan  Nasir    (2006)  dalam penelitiannya  menyimpulkan  bahwa:  (1)    kemampuan  keuangan  daerah  dalam menopang  belanja  daerah    rata-rata  sebesar  15,51  persen,  sisanya  sebesar  84,49  persen bergantung  pada  sumber  keuangan  di  luar  PAD  (dana  perimbangan  dan  lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah,  (2) pertumbuhan  PAD dari  tahun  ke  tahun menunjukkan penurunan.

## TINJAUAN PUSTAKA Penyusunan APBD
Berdasarkan  pasal  18  UUD  45  Amandamen  IV,  tujuan  pembentukan  Daerah  Otonom adalah  untuk  meningkatkan  daya  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  guna  melayani masyarakat dan melaksanakan program pem-bangunan. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 64 UU No. 5 Tahun 1974, fungsi penyusunan APBD  menurut  Bastian  (2010:48)  penyusunan  APBD  haruslah  diletakkan  dalam kerangka  perencanaan  pembangunan  yang  mempertimbangkan  skala  prioritas pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan APBD haruslah dikendalikan menurut sasaran- sasaran yang jelas dan terukur.
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)

## Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
Prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  menurut  Mardiasmo  (2002:29-30) meliputi:  akuntabilitas, value  for  money, kejujuran,  transparansi,  pengendalian  dan kuntabilitas.

## Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan APBD
Menurut  Permendagri  nomor  32  Tahun  2008,  pokok-pokok  kebijakan  yang  perlu mendapat  perhatian  pemerintah  daerah  dalam  penyusunan  APBD  terkait  dengan kebijakan  pendapatan  daerah,  kebijakan  belanja  daerah  serta  kebijakan  penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebagai berikut:

## Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam  merencanakan  target  PAD  supaya  mempertimbangkan  realisasi  penerimaan tahun  lalu,  potensi,  dan  asumsi  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat  mempengaruhi masing-masing  jenis  penerimaan  daerah,  dalam  upaya  peningkatan  PAD,  agar  tidak menetapkan  kebijakan  yang  memberatkan  dunia  usaha  dan  masyarakat,  dalam menganggarkan  rencana  pendapatan  daerah  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
Komisi, rabat, potongan  atau penerimaan  lain  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun yang  dapat dinilai dengan  uang sebagai  akibat  dari penjualan, tukar menukar,  asuransi dan/atau  pengadaan  barang  dan  jasa  termasuk  penerimaan  bunga,  jasa  giro  atau penerimaan  lain  sebagai  akibat  penyimpanan  dana  pada  bank  serta  penerimaan  dari hasil penggunaan kekayaaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD dan dalam hal daerah telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum  Daerah,  maka  penerimaan  rumah  sakit  tersebut  dicantumkan  dalam  APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.

## Dana Perimbangan
Dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, kepada  Daerah  diberikan  dana  perimbangan  melalui  APBN  yang  bersifat  transfer dengan  prinsip money  follows  function. Salah  satu  tujuan  pemberian  dana  perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi k'esenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

## Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  menetapkan  pendapatan  bagi  hasil  yang  diterirna dari provinsi pada Tahun  Anggaran  yang akan datang  agar menggunakan pagu Tahun Anggaran sebelumnya dan pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD  didasarkan  atas  Naskah  Perjanjian  Hibah  (NPH)  dan  bagi  daerah  yang  belum menganggarkan pendapatan  yang bersumber dari  dana alokasi  umum,  dana bagi hasil, hibah,  dana  darurat,  dan  sumbangan  pihak  ketiga  pada  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan  Daerah  (SKPKD)  supaya  dalam  penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  tahun mendatang dianggarkan pada SKPKD.
Karakteristik Value For Money
Pengertian  VFM  dalam  keuangan  adalah  suatu  proses  yang  sistematis  untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian  ekonomi,  kesesuaiannya  dengan  kriteria/standar  yang  telah  ditetapkan  dan
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
kemudian  mengkomunikasikan  hasilnya  kepada  pihak-pihak  pengguna  laporan tersebut. (Malan, 2010).
VFM  kinerja  memfokuskan  pemeriksaan  pada  tindakan-tindakan  dan  kejadian- kejadian  ekonomi  yang  menggambarkan  kinerja  entitas  atau  fungsi.  Definisi  kinerja adalah  suatu  proses  sistematis  untuk  memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti  secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efesiensi operasi,  efektivitas  dalam  pencapaian  hasil  yang  diinginkan,  dan  kepatuhan  terhadap kebijakan,  peraturan  dan  hukum  yang  berlaku,  menentukan  kesesuaian  antara  kinerja yang  telah  dicapai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  serta mengkomunikasikan  hasilnya  pada  pihak-pihak  pengguna  laporan  tersebut.  (Malan, 2010).
Kinerja  suatu  organisasi  dinilai  baik  jika  organisasi  yang  bersangkutan  mampu melaksanakan  tugas-tugas  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi  dicapai  ketika  administrasi  dan  penyediaan  jasa  oleh  organisasi  yang bersangkutan  dilakukan  pada  tingkat  yang  ekonomis,  efisien  dan  efektif.  Konsep ekonomi,  efisien  dan  efektivitas  saling  berhubungan  satu  sama  lain  dan  tidak  dapat diartikan/dimaknai  secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri.  Konsep  ekonomi  memastikan bahwa  biaya  input  yang  digunakan  dalam  dalam  operasional  organisasi  dapat diminimalkan, konsep efisiensi memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan  sumber  daya  yang  tersedia,  konsep  efektif  berarti  bahwa  jasa  yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat.

## Ekonomi dan Efisiensi
Ekonomi  mempunyai  arti  biaya  terendah,  sedangkan  efisiensi  mengacu  pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit  yang  berbeda  maka  efisiensi  dapat  terwujud  ketika  dengan  sumberdaya  yang  ada dapat  dicapai  output  yang  maksimal  atau  output  tertentu  dapat  dicapai  dengan sumberdaya yang sekecil-kecilnya.
Ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan : 1  .Apakah  suatu  entitas  telah  memperoleh,  melindungi  dan  menggunakan  sumber dayanya    (seperti: karyawan, gedung, ruang, dan peraltan kantor) secara ekonomis dan efisien.
2.  Penyebab terjadinya praktis-praktis  yang tidak  ekonomis atau tidak  efisien,  termasuk ketidakmampuan  organisasi dengan mengelola  sistem  informasi, prosedur  administrasi dan struktur organisasi.
Prosedur  untuk  melakukan  ekonomi  dan  efisiensi  sama  dengan  jenis  lainnya.  Secara umum, tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi : 1. Perencanaan
2. Me- review sistem akuntansi dan pengendalian interen
3. Menguji sitem akuntansi dan pengendalian interen
4. Melaksanakan
5. Menyampaikan laporan
Efektivitas
Efektivita s berkaitan  dengan pencapain  tujuan.  Menurut Comission (2010), efektivitas  berarti  menyediakan  jasa-jasa  yang  benar  sehingga  memungkinkan  pihak yang  berwenang  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  dan  tujuannya.  Efektivitas (program) bertujuan untuk menetukan:
1. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
2. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya
3.  Apakah  entitas  yang  diaudit  telah  mempertimbangkan  alternatif  lain  yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
Efektivitas  berkenaan  dengan  dampak  suatu  output  bagi  pengguna  jasa (konsumen). Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang  telah  ditetapkan  (disetujui)  sebelumnya.  Jika  hal  ini  belum  tersedia,  bekerja  sama dengan  top  management  dan  badan  pembuat  keputusan  untuk  menghasilkan  kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program.
Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  kinerja  pada  dasarnya  merupakan perluasan  dari  keuangan  dalam  hal  tujuan  dan  prosedurnya.  Pada  kinerja,  kegiatan pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  organisasi  sektor  publik  terutama  didasarkan  pada tiga  elemen  utama  yaitu:  ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas.  Penekanan  kegiatan  pada ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas  suatu  organisasi  memberikan  ciri  khusus  yang membedakan kinerja dengan jenis lainnya

## Standar Audit Pemerintahan (SAP)
Audit  kinerja  dalam  lembaga  pemerintahan  di  Indonesia  dilakukan  dengan berpedoman  pada  Standar  Audit  Pemerintahan  (SAP)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). SAP tersebut merupakan buku standar untuk melakukan audit  atas  semua  kegiatan  pemerinyah  yang  meliputi  pelaksanaan  APBN,  APBD, pelaksanaan  anggaran  tahunan  BUMN  dan  BUMD,  serta  kegiatan  yayasan  yang didirikan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hukum lain yang didalamnya terdapat kepentingamn keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah. .

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu-satunya jenis data. Data kuantitatif  adalah  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  angka,  dapat  diukur,  dan dilakukan  perhitungan  serta  perlu  ditafsirkan  terlebih  dahulu  agar  menjadi  suatu informasi. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang  telah  ada  dari  dokumen resmi pemerintah  daerah  kota Malang.  Data  sekunder  ini terdiri  atas  :  Laporan  Realisasi  Anggaran  kota  Malang  serta  data  pendukung  lainnya yang  bersumber  dari  Publikasi  DJPK  Kemenkeu,  data  statistik  kota  Malang,  data  dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kota Malang serta data realisasi pendapatan daerah kota Malang dari dinas pendapatan kota Malang. Selain itu informasi pendukung berasal dari  hasil  wawancara dengan  staf  bagian  akuntansi  BPKAD  (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota Malang dengan pengambilan data yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Bappeda Kota Malang dan Bappeda  dan  BPKAD  Kota  Malang  sebagai  pengelola  keuangan  pemerintah  kota Malang.  BPKAD  kota  Malang  berlokasi  di  Jalan  Tugu  No  1  Kota  Malang.  Sedangkan Dispenda  kota  Malang  berlokasi  di  perkantoran  terpadu  kota  Malang  Gedung  B  Jalan Mayjen Sungkono Kota Malang.
3. Data dan Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu-satunya jenis data. Data kuantitatif  adalah  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  angka,  dapat  diukur,  dan dilakukan  perhitungan  serta  perlu  ditafsirkan  terlebih  dahulu  agar  menjadi  suatu informasi. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
yang  telah  ada  dari  dokumen resmi pemerintah  daerah  kota Malang.  Data  sekunder  ini terdiri  atas  :  Laporan  Realisasi  Anggaran  kota  Malang  serta  data  pendukung  lainnya yang  bersumber  dari  Publikasi  DJPK  Kemenkeu,  data  statistik  kota  Malang,  data  dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kota Malang serta data realisasi pendapatan daerah kota Malang dari dinas pendapatan kota Malang. Selain itu informasi pendukung berasal dari  hasil  wawancara dengan  staf  bagian  akuntansi  BPKAD  (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  adalah  dengan  cara Logging data , yaitu saat pengumpulan data. Pada tahapan terakhir ini proses mengumpulkan data penelitian  yang  diperlukan,  Teknik  ini  dilakukan  dengan  Malang.  memberikan perrtanyaan  terbuka  dan  mengarah  pada  kedalaman  infromasi  serta  dilakukan  tidak secara formal dan terstruktur guna menggali pandangan dan informasi dari obyek yang diteliti  dari  informan  tersebut.  Informan  pada  penelitian  ini  adalah  Staff  Bagian Akuntansi dan bendahara pengeluaran BPKAD kota Malang.
5. Teknik Analisis Data
Setelah data-data tersebut diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan  analisis  deskriptif  (Nazir,  2008:63),  yaitu  suatu  metode  dalam  meneliti suatu objek dengan cara membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## PEMBAHASAN Tingkat Efektivitas APBD
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dalam  tabel  4.1.  di  atas  memang  tingkat efektivitas APBD sangat efektif.  Namun demikian, yang perlu dicermati adalah apakah efektivitas  APBD  tersebut  sudah  OPTIMAL?.  Jangan-jangan  APBD  yang  sangat  efektif tersebut hanya efektif yang semu. Karena,  selama ini pihak eksekutif maupun legislatif dalam  menyusun  APBD  tidak  memperhatikan  data  potensi  tahun  mendatang,  namun belanja  tahun  berikutnya  dihitung  dengan  meningkatkan  sejumlah  peroentase  tertentu dari tahun-tahun sebelumnya (biasanya sebesar tingkat inflasi untuk tahun berikutnya). Di  samping  itu,  penilaian  keberhasilan  APBD  sebagai  penilaian  pertanggung  jawaban pengelolaan  keuangan  daerah  lebih  ditekankan  pada  pencapaian  target,  kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi dan struktur APBD- nya  yang  dapat  mempengaruhi  rasio-rasio  keuangannya.  Ini  berdampak  pada  kurang efisiennya tingkat APBD.

## Tingkat Efisiensi APBD
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dalam  tabel  4.2  di  atas,  tampak  bahwa  tingkat efisiensi  APBD  yang  masih  kurang  efisien,  hal  ini  disebabkan  karena    belanja  daerah menunjukkan  lebih besar  dari  pendapatan daerah,  sehingga hasilnya  selalu melebihi  80 persen.  Ke  depan  pendapatan  daerah  perlu  dioptimalkan,  terutama  PAD,    sehingga dapat melebihi belanja daerah yang pada akhirnya hasilnya kurang dari 80 persen.
Selama  ini  pengelolaan  keuangan  daerah  masih  sangat  memprihatinkan. Anggaran  daerah,  khususnya  pengeluaran  daerah  belum  mampu  berperan  sebagai insentif  dalam  mendorong  laju  pembangunan.  Di  sisi  lain  banyak  ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya/penggunaannya  tidak  dilakukan  secara prudent (hati-hati),  sehingga kurang  mencerminkan  aspek  efisiensi.  Hal  ini  disebabkan  karena  kualitas  perencanaan anggaran  daerah  relatif  lemah.  Perencanaan  anggaran  yang  lemah  juga  diikuti  dengan ketidakmampuan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah  secara
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
berkesinambungan.  Selanjutnya,  suatu  anggaran  yang  telah  direncanakan  dengan  baik, hendaknya  disertai  pula  dengan  pelaksanaan  yang  tertib  dan  disiplin,  sehingga  baik tujuan  maupun  sasaran  akan  dapat  tercapai  secara  berdayaguna  dan  berhasilguna  dan mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.

## Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
Tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  berdasarkan  hasil  perhitungan menunjukkan kurang mampu/rendah sekali, karena hasilnya selalu dibawah dari kriteria yang  ditentukan  Ini  berarti  pendapatan  daerah  Kota  Malang  sebagian  besar  berasal  di luar  PAD.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  agar  di  masa  mendatang  kemampuan  keuangan daerah  Kota  Malang  dapat  meningkat,  maka  perlu  dilakukan analisis  potensi  PAD . Potensi  PAD  adalah  kekuatan  yang  ada  di  suatu  daerah  untuk  menghasilkan  sejumlah penerimaan  PAD.  Untuk  mengetahui  potensi  sumber-sumber  PAD  dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan, yaitu  variabel  kebijakan  dan  kelembagaan,  dan  dan  tidak  dapat  dikendalikan,  yaitu variabel-variabel  ekonomi  yang  dapat  mempengaruhi  kekuatan  sumber-sumber penerimaan PAD.
Upaya meningkatkan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila  pemerintah  daerah  menunjukkan  itikad  yang  sungguh-sungguh  untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Peningkatan pelayanan publik ini tercermin dengan meningkatnya  proporsi  belanja  langsung,  yaitu  belanja  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah daerah  semakin  meningkat.  Tingkat  kemandirian  ini  ditunjukkan  dengan  kontribusi PAD  untuk  mendanai  belanja-belanja  daerahnya.  Ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil (Sidik, 2002).
Dalam  upaya  meningkatkan  PAD  Pemkot  Malang  di  masa  medatang,  maka pihak  Pemkot  Malang  perlu  mengetahui  variabel-variabel  potensial  yang  dapat mempengaruhi PAD (Simanjuntak dalam Halim 2004:92-106), yaitu:
1.  Kondisi  Awal  Suatu  Daerah.  Kondisi  struktur  ekonomi  dan  sosial  daerah  sangatlah menentukan.  Pada  masyarakat  agraris,  pemerintah  tidak  akan  terpacu  untuk  menarik pungutan-pungutan dari masyarakat. Sementara dalam masyarakat industri pemerintah akan  terpacu  untuk  menarik  pungutan-pungutan  untuk  memenuhi  tuntutan  akan ketersediaan  fasilitas  pelayanan  publik.  Karena  perbedaan  pada  struktur  ekonomi  dan sosialnya,  kemampuan  membayar  segala  pungutan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris. 2. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan PAD. Kegiatan ini  merupakan  upaya  memperluas  cakupan  penerimaan  PAD.  Ada  3  hal  penting  yang harus  diperhatikan  dalam  usaha  peningkatan  cakupan  ini,  yaitu:  (a)  menambah  objek dan subjek dan atau retribusi, (b) meningkatkan besarnya penetapan, dan (c) mengurangi tunggakan.
3.  Perkembangan  PDRB  Per  Kapita  Riil.  Semakin  tinggi  pendapatan  seseorang  maka akan  semakin  tinggi  pula  kemampuan  seseorang  untuk  membayar  ( ability  to  pay ) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, semakin tinggi  PDRB  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  per  kapita  riil  suatu  daerah,  maka semakin  besar  pula  kemampuan  masyarakat  daerah  tersebut  untuk  membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerahnya.
4.  Pertumbuhan  Penduduk.  Besarnya  pendapatan  dapat  dipengaruhi  oleh  jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik akan
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
meningkat. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.
5.  Tingkat  Inflasi.  Inflasi  akan  meningkatkan  penerimaan  PAD  yang  penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Untuk pajak atau  retribusi  yang  penetapannya  didasarkan  pada  tarif  tetap,  maka  inflasi  diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
6.  Penyesuaian  Tarif.  Peningkatan  pendapatan  sangat  tergantung  pada  kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam  penyesuaian  tarif  perlu  mempertimbangkan  laju  inflasi.  Kegagalan  untuk menyesuaikan  tarif  dengan  laju  inflasi  akan  menghambat  peningkatan  PAD.  Dalam rangka  penyesuaian  tarif  retribusi,  selain  harus  memperhatikan  laju  inflasi,  perlu  juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.
1.  Pembangunan  Baru.  Peningkatan  PAD  juga  dapat  diperoleh  bila  pembangunan- pembangunan baru ada, seperti pembangunan ruko, pembangunan pasar, pembangunan sub terimal, dan lain-lain.
Sumber  Pendapatan  Baru.  Adanya  kegiatan  usaha  baru  dapat  mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan VCD, usaha persewaan komputer/warnet/wartel, dan lain-lain. 2.  Perubahan  Peraturan.  Adanya  peraturan-peraturan  baru,  khususnya  yang berhubungan  dengan  pajak  dan  atau  retribusi,  akan  dapat  meningkatkan  PAD.  Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
3.  Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang penting  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  daerah  pada  umumnya  dalam  kaitan    penggalian sumber-sumber  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  yang  merupakan    salah  satu komponen  dari  PAD,  adalah  belum  memberikan  kontribusi  yang    signifikan  terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.
Di  samping  hal  di  atas,  perlu  juga  diperhatikan  oleh  pihak  Pemkot  Malang bahwa  tidak  sedikit  permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  berkaitan  dengan  penggalian dan  peningkatan  PAD.  Permasalahan  tersebut  menurut    Sidik  (2002:144-149)  muncul disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah . Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 daerah  Kabupaten/Kota  dimungkinkan  untuk  menetapkan  jenis  pajak  dan  retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak  daerah  tidak  boleh  tumpang  tindih  dengan  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis  pungutan  yang  relatif rendah  dan terbatas,  serta sifatnya  bervariasi  antar  daerah.  Rendahnya  basis  pajak  ini  bagi  sementara  daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
2. Perannya  yang  tergolong  kecil  dalam  total  penerimaan  daerah . Sebagian  besar penerimaan  daerah  masih  berasal  dari  bantuan  Pusat.  Dari  segi  upaya  pemungutan pajak,  banyaknya  bantuan  dan  subsidi  ini  mengurangi  “usaha”  daerah  dalam pemungutan  PAD-nya,  dan  lebih  mengandalkan  kemampuan  “negosiasi”  daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan  administrasi  pemungutan  di  daerah  yang  masih  rendah. Hal  ini mengakibatkan  bahwa  pemungutan  pajak  cenderung  dibebani  oleh  biaya  pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya  adalah  diterapkan  sistem  “target”  dalam  pungutan  daerah.  Sebagai
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
4. Kemampuan  perencanaan  dan  pengawasan  keuangan  yang  lemah . Hal  ini mengakibatkan  kebocoran-kebocoran  yang  sangat  berarti  bagi  daerah.  Selama  ini, peranan  PAD  dalam  membiayai  kebutuhan  pengeluaran  daerah  sangat  kecil  dan bervariasi  antar  daerah  yaitu  kurang  dari  10%  hingga  50%.  Sebagian  besar  daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10% Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada  daerah  penghasil  sehingga  hanya  menguntungkan  daerah  tertentu).  Demikian pula,  distribusi  pajak  antar  daerah  juga  sangat  timpang  karena  basis  pajak  antar daerah  sangat  bervariasi  .  Peranan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal),  dan  kemampuan  masyarakat,  sehingga  mengakibatkan  biaya  penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirrullah,  dan  R.  Hanafi.  2012. Pengantar  Manajemen. Cetakan  1.  Graha  Ilmu.
Yogyakarta
Arfan.  2010. http://arfanhy.blogspot.com. Diakses Februari 2013
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Penerbit Erlangga.        Jakarta
Baswir, R. 2010. Akuntansi Pemerintahan Indonesia . BPFE. Yogyakrta
Darise, N. 2011. Pengelolaan Keuangan Daer ah. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta
Devas, N., B. Bender, A. Booth, K. Davey, dan R. Kelly. 2011 . Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Diterjemahkan oleh Masri Maris. UI-Press. Jakarta
Devas, Nick. 2010. Financing Local Government in Indonesia, Planning and Administration (Asia      & Pasific Special). IULA. Ohio University.
Dewi. 2009. http://dewi.students-blog.undip.ac.id/tag/efektivitas . Diakses Februari 2013
Faisal,  S.  2012. Format-format  Penelitian  Sosial:  Dasar-dasar  dan  Aplikasi. Rajawali  Pers. Jakarta.
Halim, A. 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
Halim,  A.  dan  J.  A.  Nasir.  Kajian  tentang  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Malang.
Usahawan. No. 06 TH XXXV Juni 2013. Lembaga Management FE-UI. Jakarta
Handoko. T. H. 2011. Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Perilaku . BPFE. Yogyakarta Jones,  B.  2013. Financial  Management  In  The  Public  Sector .  Mc-Graw  Hill  Companies. England. Edisi Bahasa Indonesia. Salemba Empat. Jakarta
Kaho,  J.    R.  2010. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia. Raja  Grafindo Persada. Jakarta
Kristiadi, J. B. 2011. Masalah Sekitar Pendapatan Daerah . Prisma. tahun XIV. LP3ES. Jakarta.
Evi Indana Ulfa , Analisis Kinerja APBD Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah
Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)
Mamesah.  2010. Sistem  Administrasi  Keuangan  Daerah .  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama.
Jakarta
Mardiasmo, 2011. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andy. Yogyakarta.
Martoyo. 2014. http://komengpoenya.blogspot.com. Diakses Februari 2013
Munir,  D.,    H.  A.  Djuanda,  dan  H.  N.  Sangkilisan.  2011. Kebijakan  dan  Manajemen Keuangan Daerah. YPAI. Yogyakarta
Nazir, M. 2010. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta
Puspitosari,  H.  2011. Marginalisasi  Rakyat  dalam  Anggaran  Publik,  Partisipasi  Rakyat  dalam Menyusun Anggaran Publik di Daerah . MCW dan Yappika. Malang
Rejo,  Ibnu.  2014. Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Peningkatan  PAD .  Mimeo . Makalah  pada Seminar Ototnomi Dati II. Bangkinang. Riau.
Sidik, M. 2014. http://www.djpk.depkeu.go.id. Diakses Mei 2013
Suadi, A. 2014. Penelitian tentang Manfaat Laporan Arus Kas . Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 13. N0. 32. UGM. Yogyakarta
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta. Bandung
Sidik, M. 2014. http://www.djpk.depkeu.go.id. Diakses Februari 2013
Steers. 2015. http://komengpoenya.blogspot.com . Diakses Februari 2013
Sumardi.  2015. http://www.docstoc.com/docs/4957489/ PAD  dan  Peta  Kemampuan Keuangan Daerah. Diakses Februari 2013
Tambunan,  B.  S.  2014. Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah. Bina  Rena  Parawira. Jakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2014. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta.
Yuliati. 2015. http://one.indoskripsi.com . Diakses Februari 2013