https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalikt
e-ISSN   : 2620-309X

## KAJIAN SUMBERDAYA KIMA DAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG UNTUK PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI PERAIRAN MORELLA, MALUKU TENGAH

## STUDY OF GIANT CLAMS RESOURCES AND CORAL REEF ECOSYSTEM FOR MARINE ECOTURISM MANAGEMENT IN MORELLA WATERS, CENTRAL MALUKU
Intan Rabiyanti 1* , Fredinan Yulianda 1 , & Zulhamsyah Imran 1
1 Departmen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB University, Bogor, 16680 *E-mail: irabiyanti@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Giant clams that protected by CITES Appendix II is the important marine organism as a stock in and also has potential as marine tourism. This study aims to analyze the potential of clams which are part of  the  coral  reef  ecosystem  as  an  alternative  ecotourism  management  of  diving  and  snorkeling  and analyzing  appropriate  management  strategies  for  the  development  of  tourism  areas  in  Morella, Central Maluku. The method used for the analysis of clams is 1) the density of clams Di = ni / A; 2) diversity index H '= - (∑ni (ln (ni / N)); 3) dominance index D = ∑ [Ni / N] 2, and Analysis Hierarchy Process  (AHP)  method.  There  are  five  types  of  clams  such  as  Tridacna  maxima,  T.  squamosa,  T. gigas, T. crocea and Hippopus hippopus. The widest distribuiton was T. maxima and the lowest was H.  Hippopus.  The  population  of  clams  was  found  at  Lettang  Beach  with  the  most  species  being  T. squamosa. The highest percentage of coral reef cover was found at Lubang Buaya Beach at 81.10% and the lowest at station I at 55.53%. The highest number of species of reef fish is found at Lettang Beach,  which  is  197  types.  The  management  strategy  that  needs  to  be  prioritized  is  integrated management,  which  takes  into  account  all  aspects  of  ecological,  economic,  social  and  institutional aspects.

## Keywords: coral reefs, ecotourism, Giant clams, management strategy

## ABSTRAK
Kima yang dilindungi oleh Appendix II CITES merupakan biota laut penting sebagai stok di alam dan juga memiliki potensi sebagai wisata bahari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kima yang  merupakan  bagian  dari  ekosistem  terumbu  karang  sebagai  alternatif  pengelolaan  ekowisata selam  dan  snorkeling  wisata  kima  serta  menganalisis  strategi  pengelolaan  yang  tepat  untuk pengembangan  kawasan  wisata  di  Morella,  Maluku  Tengah.  Metode  yang  digunakan  untuk  analisis populasi  kima  adalah  1)  kepadatan  kima  Di=  ni/A;  2)  indeks  keragaman  H’=  -(∑ni(ln(ni/N));  3) indeks  dominansi  D=∑[Ni/N]2,  dan  metode Analysis  Hierarchy  Process (AHP).  Pada  seluruh  area penelitian  ditemukan  lima  jenis  kima  yaitu Tridacna maxima,  T.  squamosa,  T.  gigas, T.  crocea dan Hippopus  hippopus .  Distribusi  terluas  jenis  kima  yang  ditemukan  yaitu T.  maxima yang kemunculannya ditemukan pada setiap area penelitian dan terendah yaitu H. Hippopus. Populasi kima ditemukan  melimpah  pada  Pantai  Lettang  dengan  jenis  terbanyak  adalah T.  squamosa. Persentasi tutupan  terumbu  karang  ditemukan  tinggi  pada  Pantai  Lubang  Buaya  sebesar  81,10%  dan  terendah pada Pantai Hallasy yaitu 55,53%. Jumlah jenis ikan karang tertinggi ditemukan pada  Pantai Lettang yaitu  197  jenis.  Strategi  pengelolaan  yang  perlu  diprioritaskan  adalah  pengelolaan  terpadu  yaitu memperhatikan semua aspek baik ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan.
Kata kunci : ekowisata, Kima, strategi pengelolaan, terumbu karang

## I. PENDAHULUAN
Kima  ( giant  clams )  merupakan  jenis biota  yang  dilindungi  secara  nasional maupun  internasional.  Seluruh  jenis  kima secara  internasional  masuk  dalam  appendix II  CITES  sejak  tahun  1985,  sedangkan secara nasional kima ( giant clams )
dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah  No.7  tahun  1999  tentang pengawetan  tumbuhan  dan  satwa  yang memasukkan tujuh jenis kima yang hidup di perairan  Indonesia  menjadi  satwa  yang berstatus dilindungi. Semua bentuk pemanfaatannya  yang  bersifat  eksploitatif (penangkapan dan perdagangan) tidak diperbolehkan kecuali hasil dari penangkaran  dan  setelah  diberikan  status sebagai  satwa  buru  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999).
Menurunnya  populasi  kima  di  alam, antara lain disebabkan oleh; 1) Penangkapan. Pengambilan/pemanenan kima secara langsung  di  alam  merupakan  faktor  utama dan paling berpengaruh terhadap menurunnya  populasi  kima  di  alam  secara drastis,  hal  tersebut  disebabkan  oleh kebutuhan  masyarakat  lokal  pesisir  sebagai objek  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan  ekonomi;  2)  Penyakit  dan Parasit.  Penyakit  dan  parasit  pada  kima disebabkan  oleh Vibrio sp., Aeromonas sp., Perkinsus sp.  (Braley,  1992;  Norton et  al., 1992;  Sutton  &  Garrick,  1993),  3) Predasi . Terutama  dilakukan  oleh  snail  ( Chicoreus ramosus dan Cymatium  muricinum ), hermit crab ( Dardanus  deformis ),  dan sea  bream ( Monotaxis  granoculis )  (Jameson,  1976; Heslinga et al., 1984; Perron et al ., 1985), 4) Faktor  lingkungan .  Termasuk  di  dalamnya adalah  suhu  dan  salinitas (Braley,  1992);  5) Antropogenik.  Kegiatan  manusia  yang sangat bergantung pada teknologi menjadikan  lingkungan  alam  tercemar mengakibatkan  polusi  yang  mengganggu populasi  di  alam  termasuk  kima  (Pearson, 1977); 6) Faktor lain. Faktor lain merupakan
faktor  yang  belum  teridentifikasi  sehingga perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih beragam  mengenai  populasi  kima  tersebut (Alder & Braley 1988; Ambariyanto, 2017).
Desa  Morella  merupakan  salah  satu wilayah  perairan  Maluku  yang  merupakan kawasan  habitat  kima.  Sepanjang  pesisir pantai  Negeri  Morella  dijadikan  sebagai lokasi  wisata diantaranya wisata  snorkeling, selam,  dan mincing termasuk  penangkapan kima  ( giant  clams )  yang  dimanfaatkan sebagai  bahan  makanan  secara  tradisional. Selain  itu  kima  atau  biota  yang  terkenal dengan  sebutan  “ bia  garu ” oleh masyarakat Maluku  ini  dimanfaatkan  cangkangnya untuk  bahan  hiasan  yang  telah  berlangsung lama.  Kima  biasanya  dimanfaatkan  sebagai bahan  makanan  oleh  warga  lokal  Desa Morella,  disamping  itu  juga  penangkapan oleh  warga  dilakukan  karena  ketidaktahuan masyarakat  mengenai  status  kima  sebagai biota yang dilindungi. Hal tersebut berdampak pada semakin sulit ditemukannya populasi kima pada kedalaman  0-3  m  yang  mengindikasikan bahwa  populasi  kima  di  lokasi  tersebut semakin  menurun.  Keberadaan  biota  kima yang  semakin  langka  menjadikan  populasi jenis  kima  tersebut  dapat  dilestarikan  agar tetap  berkelanjutan.  Upaya  pencegahan kepunahan  biota  kima  di  Morella  perlu dilakukan  dengan  cara  konservasi  dengan mengajak  serta  masyarakat  untuk  lebih paham  tentang  status  perlindungan  kima. Selain  itu  telah  diberikan  edukasi  tentang teknis  terkait  pengkayaan  populasi  kima. Usaha lainnya adalah pembentukan kelompok  masyarakat  yang  sadar  akan pentingnya  konservasi  yang  berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui  pendayagunaan  potensi  pesisir dengan  menjadikan  kima  dan  terumbu karang  sebagai  objek  wisata  dan  edukasi. Maka  perlu  dilakukan  penelitian  tentang kajian  potensi  kima  dan  terumbu  karang untuk pengelolaan ekowisata.

## II.   METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  akan  dilaksanakan  pada bulan  Oktober  –  Desember  2018.  Lokasi penelitian  bertempat  di  Desa  Morella,
Kabupaten Maluku
Tengah, Maluku
(Gambar 1).
2.2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan, sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan melalui  sumber  data  berdasarkan  penelitian sebelumnya  dan  melalui  informasi  dari instansi  terkait  seperti  Loka  Pengelolaan Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan  (LPSPL) Satker  Kota  Ambon,  Dinas  Perikanan  dan Kelautan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (BAPPEDA),  Badan  Pusat  Statistik
(BPS)  dan  Kantor  Desa.  Penentuan  stasiun dilakukan  berdasarkan  metode  Manta  Tow dan diperoleh empat titik sampling (stasiun) yaitu  Pantai  Hallasy  (Stasiun  I),  Pantai Lubang  Buaya  (Stasiun  II),  Pantai  Lettang (Stasiun III) dan Pantai Morella (Stasiun IV).

## 2.3. Prosedur Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan dengan  cara  kualitatif  dan  kuantitatif. Pengumpulan  data  potensi  kima  dan terumbu  karang  dilakukan  langsung  di lapangan  pada  saat  penelitian  dilaksanakan. Pelaksanaan  pengambilan  sample  ekologi populasi  kima  dilakukan  dengan  teknik Manta  Tow  kemudian  dilanjutkan  dengan metode Underwater  Visual  Census (UVC). Metode  UVC  dengan  menggunakan  transek sabuk. Ilustrasi UVC disajikan pada (Gambar 2). Teknik pelaksanaan di lapangan  pada  metode  ini  yaitu  dua  orang penyelam mengamati kima yang masuk
Gambar 1. Lokasi penelitian di Perairan Morella, Maluku Tengah.
Gambar 2.  Ilustrasi  metode  UVC  (English
et al., 1997).
pada  transek  sabuk  tersebut  sepanjang  100 m  sejajar  dengan  garis  pantai,  kemudian mencatat  seluruh  spesies  yang  ditemukan sejauh  5  m  ke  kiri  dan  5  m  ke  kanan  dari transek  (Suharsono,  2014).  Total  area pengamatan menjadi 1000 m 2 . Pengumpulan data  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui kondisi  terumbu  karang  sebagai  habitat  dari kima  khususnya  tutupan  karang  hidup. Pengamatan  dilakukan  dengan  metode Transek  Garis  atau Line  Intercept  Transec t (LIT).  Metode  LIT  merupakan  salah  satu metode yang dikembangkan untuk memantau  kondisi  karang  hidup  dan  biota pendukung  lainnya  di  suatu  lokasi  terumbu karang (Wilson & Green, 2009). Pengumpulan data ikan yang merupakansalah satu komponen objek ekosistem  terumbu  karang  dimaksudkan untuk  mengetahui  jumlah  jenis  ikan  karang yang  berasosiasi  sebagai  indikator  area ekowisata  kima.  Metode  yang  digunakan adalah  (UVC)  bersamaan  dengan  transek awal.
Data  untuk  analisis  penentuan  status keberlanjutan dan atribut prioritas menggunakan Analysis  Hierarchy  Process (AHP)  melalui  wawancara  tertutup  dan terbuka  dengan  kuisioner  AHP.  Responden yang  dipilih  merupakan  pegawai  instansi pemerintahan  yang  berkepentingan  dan mengetahui  kondisi  ekologi  dan  sosial
masyarakat  Desa  Morella  yaitu  Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI)  Ambon,  Dosen  Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Pattimura, Kepala Seksi BAPPEDA
Provinsi  Maluku,  Kepala  Seksi  Dinas Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Maluku,
Peneliti  Loka  PSPL  Sorong  Satker  Ambon, Staf  Desa  Morella,  Kepala  Desa  Morella. Adapun  data  sekunder  berupa  data  dan infromasi  yang  berkaitan  dengan  keempat dimensi  berkelanjutan,  diperoleh  dari  hasil penelitian dan literatur terkait.

## 2.4. Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  pada  data ekologi  untuk  mengetahui  kondisi  eksisting populasi dan hierarki proses untuk mengetahui  arahan  pengelolaan  sebagai solusi  dari  masalah  yang  sedang  tejadi  di lokasi penelitian.

## 2.4.1.   Analisis Data Ekologi
Data  ekologi  yang  diambil  dan dianalisis  pada  penelitian  ini  antara  lain adalah kepadatan kima, ukuran kima, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, indeks dominansi, persentase tutupan karang dan jumlah jenis ikan karang.
Kepadatan  populasi  tiap  jenis  kima dihitung dengan cara membandingkan jumlah  individu  yang  ditemukan  dengan luas  area  pengamatan.  Adapun  formulasi yang digunakan untuk menghitung kepadatan populasi adalah:
..................................................... (1)
Keterangan: Di adalah populasi jeis ke-I, ni adalah jumlah individu jenis ke-I, A adalah luas daerah pengamatan (m 2 ).
Setiap kima yang ditemukan diukur panjang cangkangnya  secara in  situ menggunakan mistar  ukur  dan  kaliper dan  dilakukan analisis
Indeks  keanekaragaman  merupakan suatu  gambaran  struktur  komunitas  suatu
organisme yang dapat mempermudah analisis  informasi  tentang  jenis  dan  jumlah organisme.  Semakin  banyak  jenis  biota  di suatu perairan maka semakin tinggi keanekaragamannya.  Perhitungan  indeks keanekaragaman  menggunakan  Shannon- Wiener (Maguran, 2004) sebagai berikut:
…………………. (2)
Keterangan:
H’ adalah indeks keanekaragaman  jenis, ni adalah  jumlah individu  masing-masing  jenis, N adalah jumlah total individu semua jenis.
Berdasarkan rumus tersebut, indeks keanekaragaman
Shannon-Wienner
dikategorikan menjadi H’<1 artinya keanekaragaman  rendah,  1<H’<3  artinya keanekaragaman sedang,
H>3 keanekaragaman tinggi.
Indeks keseragaman digunakan untuk  mengetahui  keberadaan  jenis  yang mendominasi komunitas dan untuk mengetahui penyebaran jumlah individu tiap jenis  (Odum  &  Barret,  1971).  Indeks diperoleh  dengan  membandingkan  indeks keanekaragaman dengan
nilai maksimumnya sebagai berikut:
……………………….…. (3)
Keterangan: E adalah  indeks  keseragaman, H’ adalah  indeks  keanekaragaman, H’ maks adalah ln s, S adalah jumlah jenis biota.
Nilai Indeks Keseragaman berkisar antara 0- 1. Semakin kecil nilai E, semakin kecil pula nilai keseragaman biota. Hal ini menunjukkan  penyebaran  jumlah  individu tiap  jenis  tidak  sama  dan  ada  kemungkinan populasi tersebut didominasi oleh suatu jenis biota.  Sebaliknya,  semakin  besar  nilai  E, maka  keseragaman  populasi  biota  semakin tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah individu  tiap  jenis  sama,  populasi  tersebut
tidak didominasi oleh suatu jenis biota.
Indeks dominansi dihitung menggunakan  indeks  dominan  Simpson (Krebs, 1989) sebagai berikut:
…….…………………. (4)
Keterengan: D adalah  indeks  dominansi Simpson (Nilai D dikategorikan 0 < D 0,5 artinya  dominansi  rendah,  0,5  <  D  ≤  0,75 dominansi  sedang,  0,75  <  D  ≤  1,00 dominansi  tinggi), Ni adalah  jumlah individu  jenis  ke-I, N adalah  Jumlah  total individu.
Berikutnya  dilakukan  analisis  persentase tutupan  terumbu  karang  yang  digunakan untuk  menduga  kondisi  terumbu  karang pada  suatu  lingkungan.  Hasil  penutupan karang hidup yang tinggi biasanya menandakan bahwa terumbu karang di suatu daerah  berada  dalam  kondisi  yang  sehat. Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung penutupan  biota  karang  (English et  al ., 1997):
………………………. (5)
Keterangan: Li adalah  persentase penutupan biota  karang  ke-i, Ni adalah  panjang  total kelompok  biota  karang  ke-I, L adalah panjang total transek garis.
Analisis  jumlah  jenis  ikan  karang  dianalisis langsung  secara  deskriptif  di  lapangan, setiap  ikan  yang  ada  pada  transek  langsung dicatat jenisnya.

## 2.4.2.   Analysis Hierarchy Process (AHP)
Analysis  Hierarchy  Process (AHP) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan  prioritas,  dalam  perencanaan penataan  ruang  dengan  membuat  suatu hierarki  untuk  memengaruhi  hasil  akhir  dan merupakan faktor dominan. Proses pengambilan  keputusan  pada  dasarnya adalah memiliki suatu alternatif sebagai
Gambar 3. Hierarki pengembangan pariwisata di Perairan Morella.
solusi untuk sebuah permasalahan. Pendekatan AHP menggunakan skala perbandingan  mulai  dari  nilai  bobot  1-9. Skala ini digunakan untuk menilai perbandingan  tingkat  kepentingan  suatu elemen  terhadap  elemen  lain.  Sebelum membandingkan  pasangan,  maka  terlebih dahulu  harus  memiliki  skala  nilai  penting antar parameter. Penilaian parameter dengan menyebar kuesioner dengan teknik purposive  sampling (Marasabessy,  2018) kepada  stakeholder  yang  mengetahui  secara pasti  kondisi  ekologi,  ekonomi  dan  sosial masyarakat  Desa  Morella.  Selanjutnya, penentuan  bobot  dengan  menggunakan metode  perbandingan  pasangan  dalam  hal ini  menggunakan  metode  Saaty  (1993). Hierarki  strategi  pengelolaan  wisata  bahari di  kawasan  wisata  kima  di  Morella  dapat dilihat  pada  Gambar  3.  Hasil  pengolahan AHP  menunjukkan  urutan  skala  prioritas secara  grafis  untuk  mencapai  sasaran pengembangan wisata berkelanjutan. Urutan skala  prioritas  tersebut  sesuai  dengan  bobot
masing-masing  alternatif  dan  aspek  serta besarnya konsistensi gabungan hasil running ,  apabila  besarnya  rasio  konsistensi tersebut = 0,1, maka keputusan yang diambil oleh para keyperson untuk menentukan skala prioritas  cukup  konsisten,  artinya  bahwa skala prioritas tersebut dapat diimplementasikan  sebagai  kebijakan  untuk mencapai sasaran. Analysis Hierarchy Process diolah dengan menggunakan
sotfware expert choice .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Potensi Ekologi
Negeri  Morella  memiliki  potensi sumberdaya  pesisir  yang  cukup  besar. Sumberdaya  pesisir  tersebut  menawarkan jasa  lingkungan  dan  memiliki  nilai  estetika untuk  dikembangkan  sebagai  kawasan wisata  bahari  dengan  konsep  ekowisata. Sumberdaya yang berpotensi adalah ekosistem  terumbu  karang  dan  biota  laut unik  diantaranya  adalah  kima,  penyu,
Wisata Kima & Terumbu Karang
Ekologi Ekonomi Sosial Kelembagaan -Kuantitas kima -Kualitas air -Tutupan TK - Lifeform Karang -Jenis Ikan Karang -Retribusi tiket -Infrastruktur kawasan wisata -Bantuan pemerintah -Promosi wisata -Aktivitas masyarakat di lokasi wisata -Pemberdayaan masyarakat -Pengadaan pelarangan eksploitasi -Kelompok masyarakat pengelola -Peranan Lembaga lokal -Peraturan
Daerah Pengelolaan berbasis pelestarian kima Pengelolaan berbasis peningkatan infrastruktur Pengelolaan berbasis kapasitas masyarakat
Pengelolaan terpadu
lumba-lumba dan lainnya. Kima merupakan salah  satu  biota  unik  yang  terdapat  pada perairan  Desa  Morella  yang  menjadi  bagian dari ekosistem terumbu karang.

## 3.1.1.  Frekuensi Kehadiran Kima
Pengambilan  sampel  populasi  kima dilakukan  pada  empat  kawasan  yang  dibagi pada  dua  kedalaman  yaitu  kurang  dari  atau sama  dengan  dua  untuk  jenis  wisata snorkeling dan  lebih  dari  dua  meter  khusus kima  dan  karang.  Pada  seluruh  kawasan penelitian  ditemukan  lima  jenis  kima  yaitu Tridacna squamosa, T. maxima, T. gigas, T. crocea dan Hippopus  hippopus (Tabel  1) . Jenis  kima  yang  ditemukan  di  seluruh kawasan penelitian adalah Tridacna maxima yaitu  kima  berukuran  kecil  yang  tinggal  di dalam lubang batu.

## 3.1.2.   Kelimpahan Jumlah Individu Kima
Jumlah jenis kima merupakan banyaknya  jumlah  dari  jenis  kima  tertentu yang  ditemukan.  Tabel  2  menunjukkan
jumlah  kima  terbanyak  yang  ditemukan  di Pantai  Lettang  dengan  jenis Tridacna squamosa pada  kedalaman  >2  m.  Jumlah kima  paling  sedikit  ditemukan  di  Pantai Morella  di  kedalaman  >2  m  yaitu  hanya sebanyak 6 spesies dengan jenis T. maxima . Hal  tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan karakteristik lokasi di Pantai Lettang dengan persentase tutupan karang yang sangat tinggi dan merupakan habitat dari kima. Sedangkan  di  Pantai  Morella,  ditemukan persentase  tutupan  karang  yang rendah.  Hal lain  yang  menjadi  penyebab  rendahnya kepadatan  kima  di  Pantai  Morella  adalah lokasi  tidak jauh dari pemukiman penduduk sehingga  kekeruhan  pada  daerah  tersebut lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  yang  lain (toleransi  kima  terhadap  lingkungan  lebih rendah).  Kondisi  perairan  keruh  sangat berpengaruh pada indikasi pertumbuhan dan habitat  hidup  kima  yang  membutuhkan intensitasi cahaya matahari untuk pertumbuhan  zooxanthellae  yang  berperan sebagai simbion kima (Susiana, 2017).
Tabel 1. Frekuensi kehadiran kima di lokasi penelitian.
No Jenis Kima Pantai Hallasy Pantai L. Buaya Pantai Lettang Pantai Morella ≤2 m >2 m ≤2 m >2 m ≤2 m  >2 m ≤2 m >2 m 1 T. squamosa √ √ √ √ √ √ - - 2 T. maxima √ √ √ √ √ √ √ √ 3 T. gigas - √ - √ √ √ - - 4 T. crocea √ √ - √ √ √ - - 5 H. hippopus - - - - √ - √ -
Tabel 2. Kepadatan jumlah individu kima.
No Jenis Kima Pantai Hallasy Pantai L. Buaya Pantai Lettang Pantai Morella ≤2 m  >2 m  ≤2 m >2 m ≤2 m  >2 m  ≤2 m >2 m 1 T. squamosa 9 13 9 8 12 19 0 0 2 T. maxima 4 5 4 7 5 9 13 6 3 T. gigas 0 5 0 5 8 5 0 0 4 T. crocea 3 6 0 6 5 5 0 0 5 H. hippopus 0 0 0 0 1 0 2 0 Jumlah 16 29 13 26 31 38 15 6
Jenis Tridacna  squamosa ditemukan memiliki  total  kepadatan  tertinggi  pada seluruh  area  penelitian  yaitu  sebanyak  70 individu/4000  m 2 atau  40,2%  dari  total jumlah  individu  kima  yang  ditemukan (Gambar 4). Sedangkan kima yang memiliki kepadatan  terendah  yaitu  jenis Hippopus hippopus atau kima pasir hanya ditemukan 3 individu atau 1,72% dari total individu kima. Hal  tersebut  dikarenakan  substrat  perairan Desa  Morella  merupakan  substrat  dominan terumbu  karang  yang  tidak  memungkinkan kima  pasir  hidup  dengan  jumlah  banyak  di perairan tersebut.

## 3.1.3 . Sebaran Kima berdasarkan Jenis dan Jumlah Spesies
Sebaran  terluas  ditemukan  pada spesies  jenis Tridacna  maxima pada  semua area  penelitian.  Sebaran  kima  ditemukan lebih tinggi pada kedalaman >2 m kecuali di Pantai  Lettang.  Hal  ini  dikarenakan  kondisi profil  dasar  perairan  yang  miring  seperti tubir.  Selain  itu  apabila  pada  saat  surut, kegiatan  eksploitasi  lebih  sering  dilakukan pada  kondisi  yang  lebih  mudah  ditemukan kima  yaitu  pada  perairan  dangkal  karena
lebih  dekat  sehingga  tidak  membutuhkan peralatan,  dan  usaha  yang  lebih  banyak. Penyajian  peta  distribusi  berdasarkan  jenis bisa  dilihat  pada  Gambar  5  dan  peta distribusi  berdasarkan  jumlah  kima  dapat dilihat pada Gambar 6.

## 3.1.4.   Persentase Tutupan Komunitas Karang
Ditemukan kondisi
tutupan komunitas  karang  berkisar  pada  kategori baik  hingga sangat  baik  yakni  antara 51,17- 81,10%  pada  seluruh  area.  Kondisi  seperti ini  memiliki  prospek  cukup  besar  untuk dilakukan  pengembangan  ekowisata  bahari. Pada  perairan  Pantai  Hallasy  ditemukan persentase  tutupan  komunitas  karang  yang masuk  pada  kategori  baik  yaitu  51,17% dengan  12  jenis lifeform yang  ditemukan dan  diklasifikasikan  pada  enam  kelas  yaitu Acropora  24,23%,  Non  Acropora  32,92%, Scleractinia  Mati  19,31%,  Alga  0%,  Fauna Lain  3,05%  dan  Abiotik  20,49%.  Jenis lifeform yang  paling  banyak  ditemukan adalah Acropora Branching sebanyak 19,67% (Gambar 7).
Gambar 4. Grafik kepadatan jumlah individu kima.
Gambar 5. Peta distribusi kima berdasarkan jenis.
Gambar 6. Peta distribusi kima berdasarkan jumlah.
Gambar 7.  Pesentase tutupan komunitas karang Pantai Hallasy (a); Pantai Lubang Buaya (b); Pantai Lettang (c); dan Pantai Morella (d).
Gambar 8. Nilai rata-rata jumlah individu ikan karang di lokasi penelitian.

## 3.1.5.   Jumlah Jenis Ikan Karang
Rata-rata  jumlah  jenis  ikan  karang dengan  jumlah  jenis  tertinggi  ditemukan  di perairan  Pantai  Lettang  yaitu  197  jenis spesies  per  1000  m 2 (Gambar  8).  Faktor yang memengaruhi adalah persentase
tutupan  karang  yang  sangat  baik  pada daerah  tersebut  (Gambar  7),  sehingga memungkinkan untuk hidup ikan. Perbedaan nilai  kelimpahan  ikan  juga  disebabkan  oleh kondisi  terumbu  karang  yang  berbeda sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan
sumber  makanan  (Nasir et  al .,  2017). Sementara  rata-rata  jumlah  jenis  terendah ditemukan  di  perairan  Pantai  Morella  yaitu sebanyak  102  jenis  spesies  per  1000  m 2 . Faktor yang memengaruhi rendahnya jumlah  jenis  ikan  di  Pantai  Morella  adalah karena  menurut  masyarakat,  area  tersebut memiliki  persentase  tutupan  karang  yang lebih rendah dibandingkan dengan area lain, selain  itu  sering  dilakukan  penangkapan ikan  oleh  warga  setempat  dengan  peralatan yang  tidak  ramah  lingkungan  seperti menggunakan bom ikan. Menurut Nybakken (1993)  salah  satu  penyebab  tingginya keanekaragaman  jenis  spesies  di  terumbu karang  adalah  variasi  habitatnya  karena terumbu  karang  tidak  hanya  terdiri  dari karang saja namun terdapat  daerah berpasir, berbatu dan bentuk dasar yang beranekaragam. 3.2. Analysis Hierarchy Process (AHP)
Perencanaan program pemilihan strategi  pengembangan  Kawasan  Wisata Bahari  dilakukan  menggunakan Analytical
Hierarchy
Process (AHP) dengan mensintesa  kepentingan  relatif  antar  elemen dalam  hierarki  AHP  berupa  kriteria  serta alternatif kebijakan.

## 3.2.1.  Level Kriteria
Hasil analisis AHP terhadap pengembangan  wisata  bahari  Desa  Morella dipilih berdasarkan urutan bobot yang paling besar  adalah  ekologi  dengan  bobot  34,00 kemudian  kelembagaan  dengan  bobot  30,9, sosial  dengan  bobot  18,7  dan  terendah adalah  ekonomi  dengan  bobot  sebesar  16,4 (Tabel  3).  Sub-kriteria  yang  dianalisis sebagai  objek  menjelaskan  tentang  ruang lingkup  kriteria  dianalisis  dengan  AHP menggunakan  skala  perbandingan  (Saaty, 1993).

## 3.2.2.  Level Sub Kriteria
Level  Sub  kriteria  terbagi  atas masing-masing  level  kriteria  yaitu  ekologi (zonasi  wisata  kima  dan  terumbu  karang,
jenis  ikan  karang, lifeform karang,  tutupan karang,  kualitas  air  dan  kuantitas  kima); kriteria  ekonomi  (promosi  wisata,  bantuan dana  pemerintah,  infrastruktur  kawasan  dan tiket masuk); kriteria kelembagaan (Peraturan  Daerah,  peranan  lembaga  lokal dan  kelompok  masyarakat  pengelola);  dan kriteria  sosial  (pengadaan  papan  pelarangan eksploitasi,  pemberdayaan  masyarakat  dan aktivitas masyarakat di lokasi wisata).
Tabel 3.   Skala prioritas alternatif
pengembangan wisata bahari di
Desa Morella.
Prioritas ke- Sub-kriteria Bobot 1 Ekologi 34,00 2 Kelembagaam 30,9 3 Sosial 18,7 4 Ekonomi 16,4
Sub-kriteria  ekologi  dibagi  menjadi beberapa  komponen  objek  yang  terdapat pada  lokasi  penelitian  dan  masuk  pada kriteria  ekologi  yang  dapat  dilakukan pengelolaan untuk pengembangan ekowisata bahari dari hasil analisis menggunakan AHP, sub-kriteria  tersebut  mendapatkan  bobot prioritas  pengelolaan  dan  yang  terbesar adalah kualitas air yaitu dengan bobot  25,6. Harus dilakukan pengelolaan untuk menjaga kualitas air agar tetap stabil, misalnya usaha untuk  menjaga  kebersihan  lingkungan  dari pencemaran  sampah  baik  organik  maupun anorganik.  Prioritas  kedua  adalah  tutupan karang dengan bobot 22,2 yaitu pengelolaan terumbu  karang  agar  tidak  rusak  dan  tetap terjaga  kelestariannya,  misalnya  dengan membuat kawasan pemanfaatan terbatas dan larangan penggunaan alat tangkap destruktif. Selanjutnya  prioritas  ketiga  adalah  zonasi wisata  kima  dan  terumbu  karang  yang memiliki  bobot  sebesar  13,9  yang  berarti perlu  dilakukan  pembagian  zonasi  pada lokasi  tersebut  untuk  membagi  zona  inti, zona  penyanggah  dan  zona  pemanfaatan. Prioritas  keempat  adalah lifeform karang
dengan bobot 13,1 yang berarti keanekaragaman lifeform karang tinggi pada lokasi  wisata  tersebut,  sehingga  perlu dilestarikan  dan  dilindungi  agar  tidak menjadi karang mati. Prioritas kelima adalah kuantitas kima yang memiliki bobot sebesar 13,0  sehingga  harus  dilakukan  pengelolaan terhadap  populasi  kima  agar  tetap  lestari yaitu  dengan  konservasi,  budidaya  dan peningkatan  keamanan  terhadap  eksploitasi. Selanjutnya prioritas terakhir yang memiliki bobot  terendah  adalah  jenis  ikan  karang yaitu 12,2 (Tabel 4).
Berikutnya  Sub-kriteria  ekonomi, terdiri  dari  empat  sasaran  objek  yaitu promosi  wisata,  bantuan  dana  pemerintah, pembangunan  infrastruktur  kawasan  dan tiket  masuk.  Setelah  dilakukan  analisis dengan  AHP,  maka  didapatkan  prioritas dengan  masing-masing  bobot  pada  objek. Prioritas  utama  yang  perlu  dikelola  adalah infrastruktur  kawasan  dengan  bobot  34,8, perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur  pada  kawasan  wisata  seperti tempat parkir kendaraan, saluran air minum, saluran limbah, pembuangan sampah, jaringan  listrik  dan  peningkatan  jaringan seluler.  Melalui  peningkatan  pelayanan transportasi diharapkan dapat mempermudah  akses  wisatawan  menuju
Kawasan wisata serta mempercepat pertumbuhan pengembangan Kawasan (Yoeti,  2008).  Prioritas  kedua  adalah promosi wisata yang memiliki bobot sebesar 29,7,  kegiatan  promosi  wisata  termasuk sangat penting untuk dilakukan. Faktor yang menghambat  pengembangan  wisata  adalah kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh  Dinas  Pariwisata  Kota  atau  Kabupaten (Bibin et  al. ,  2017).  Salah  satu  strategi dalam mempromosikan kawasan wisata agar dikenal  oleh masyarakat  luas adalah dengan memanfaatkan  media  sosial  (Wahyudi, 2014).  Prioritas  ketiga  adalah  bantuan  dana dari  pemerintah  yang  memiliki  bobot sebesar 18,2, masyarakat desa yang mengelola  kawasan  wisata  perlu  diberikan bantuan  dana  dari  pemerintah.  Pemerintah dapat memberikan bantuan baik berupa dana pinjaman  kepada  kelompok  masyarakat yang memiliki usaha maupun bantuan secara fisik  untuk  meningkatkan  sarana  dan prasarana pariwisata (Andriyani et al. , 2015). Prioritas  keempat  atau  yang  terakhir  pada sub-kriteria  ekonomi  adalah  tiket  masuk dengan  bobot  sebesar  17,3  (Tabel  5),  perlu dilakukannya  pengelolaan  penentuan  harga tiket  masuk (HTM) ke lokasi  wisata dengan melakukan kajian khusus.
Tabel 4. Sub-kriteria ekologi.
Prioritas ke- Sub-kriteria Bobot 1 Kualitas air 25,6 2 Tutupan terumbu karang 22,2 3 Zonasi wisata kima dan terumbu karang 13,9 4 Lifeform karang 13,1 5 Kuantitas kima 13,0 6 Jenis ikan karang 12,2 Tabel 5. Sub-kriteria ekonomi Prioritas ke- Sub-kriteria Bobot 1 Pengembangan infrastuktur kawasan 34,8 2 Promosi wisata 29,7 3 Bantuan dana pemerintah 18,2 4 Retribusi tiket masuk 17,3
Sub-kriteria kelembagaan terdiri dari tiga  sasaran  objek  yaitu  Peraturan  Daerah (Perda),  peranan  Lembaga  lokal  dan kelompok  masyarakat.  Perda  yang  menjadi penyusun  dan  pengelola  secara  legal  di suatu  kawasan  yang  dalam  hal  ini  adalah kawasan wisata pada suatu Desa atau Negeri. Prioritas  kedua  adalah  peranan  lokal  yang memiliki  bobot  32,2,  pemerintahan  adat  di Desa  Morella  perlu  ditinjau  kembali mengenai  kinerja  pemerintah  Desa  yang dipimpin  oleh  raja  tersebut.  Proritas  ketiga dalam  konsep  pengembangan  sub-kriteria kelembagaan  yaitu  kelompok  Masyarakat yang  memiliki  bobot  25,5  (Tabel  6). Stakeholder  yang  juga  menjadi  aktor  yaitu masyarakat lokal dan sekelompok
masyarakat  yang  sadar  konservasi  (Bibin et al., 2017), stakeholder ini dapat mendatangkan resiko sehingga perlu dipantau  dan  dikelola  dengan  baik  (Reed et al., 2009).
Sub-kriteria  sosial  dengan  prioritas utama  yang  perlu  diperhatikan  adalah aktivitas  masyarakat  di  lokasi  wisata. Masyarakat  dipastikan  aktif  dalam  kegiatan musyawarah mengenai perencanaan pengelolaan  dan  mentaati  peraturan  yang diterapkan  di  lokasi  wisata,  seperti  menjaga kebersihan  lingkungan,  keamanan  dan kenyamanan lokasi wisata sehingga wisatawan  tidak  terganggu.  Prioritas  kedua yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan  masyarakat  yang  memiliki bobot 34,1. Pemberdayaan masyarakat tidak
lepas dari dibutuhkannya partisipasi masyarakat  yang  ikut  serta  aktif  dalam pembangunan  desa.  Adapun  tiga  tahap pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran,  tahap  pengkapasitasan  dan tahap  pemberian  daya  (Andriyani et  al. , 2015). Pengadaan papan pelarangan eksploitasi  menjadi  prioritas  ketiga  dalam sub-kriteria sosial dengan bobot 28,6 (Tabel 7),  dikarenakan  pada  lokasi  wisata  masih ditemukan  wisatawan  dan/atau  masyarakat mengambil sumberdaya semena-mena. Pengelolaan  kawasan  wisata  diperlukan peraturan  yang  jelas  mengenai  Batasan- batasan antara kegiatan wisata dan konservasi (Firdaus & Sari, 2010).

## 3.2.3.  Level Alternatif Pengembangan
Hasil analisis dalam kegiatan wawancara  dilakukan  secara  tertutup  dan terbuka  dengan  para  stakeholder  yang memiliki  kepentingan  di  sekitar  kawasan perairan  Desa  Morella,  diperoleh  hasil mengenai  prioritas  dengan  bobot  tertinggi adalah  pengelolaan  terpadu  (34,1).  Hasil analisis  menjawab  bahwa  pengelolaan  di kawasan  wisata  bahari  belum  optimal  dari berbagai hal seperti infrastruktur, pemberdayaan  masyarakat  dan  pengelolaan kima  serta  ekosistem  terumbu  karang. Strategi pengembangan kepariwisataan yang diperlukan  adalah  srategi  yang  tidak merubah secara total kebijakan sebelumnya, namun  melakukan  perbaikan  perlahan  dan memerhatikan unsur kehati-hatian dalam
Tabel 6. Sub-kriteria kelembagaan.
Prioritas ke- Sub-kriteria Bobot 1 Peraturan Daerah 42,3 2 Peranan Lembaga lokal 32,2 3 Kelompok masyarakat pengelola 25,5 Tabel 7. Sub-kriteria sosial. Prioritas ke- Sub-kriteria Bobot 1 Aktivitas Masyarakat di Lokasi Wisata 37,3 2 Pemberdayaan Masyarakat 34,1 3 Pengadaan Papan Pelarangan Eksploitasi 26,8
pengelolaan  pariwisata  yang  ada  serta agresif dengan terus mengembangkan potensi pariwisata karena memiliki kekuatan untuk  dapat  menangkap  dan  memanfaatkan peluang yang ada (Nugroho, 2014). Adapun kegiatan pengembangan yang perlu dilakukan terhadap kawasan wisata bahari di Desa  Morella  berupa  pengelolaan  terpadu yang  berarti  perlu  dilakukan  pengelolaan secara  integritas  dan  menyeluruh  dengan memasukkan ketiga prioritas lainnya. Prioritas berupa penetapan Peraturan Daerah yang memuat seluruh aspek arahan pengelolaan dibutuhkan untuk pengembangan  kawasan  wisata  bahari  di perairan Desa Morella (Tabel 8).
Adanya  prioritas  diharapkan  para stakeholder  bekerjasama  dalam  melakukan pengelolaan  di  kawasan  wisata  bahari  Desa Morella  yang  bertujuan  untuk  menonjolkan potensi  khas  yang  dimiliki,  yaitu  berupa sumberdaya laut dan juga tradisi, memudahkan  usaha  pelestarian,  mencegah eksploitasi  dan  kerusakan  lingkungan  yang berlebihan.  Selain  itu,  arahan  kebijakan diharapkan untuk lebih meningkatkan
aksesibilitas  dan  sarana  prasarana  wilayah sekitar  objek  wisata  yang  disesuaikan dengan  kearifan  lokal  masyarakat.  Dengan demikian  dapat  memberikan  kesempatan lebih  luas  bagi  masyarakat  untuk  turut menikmati  keuntungan  dari  keberadaan kawasan  wisata,  sehingga  dukungan  dan partisipasi  aktif  dari  masyarakat  lebih  bisa diharapkan. Strategi pengembangan kepariwisataan  yang  diperlukan  adalah strategi  yang  tidak  merubah  secara  total kebijakan  sebelumnya  namun  melakukan perbaikan  perlahan  dan  memperhatikan unsur  kehati-hatian  dalam  pengelolaan pariwisata  yang  ada  serta  agresif  dengan terus  mengembangkan  potensi  pariwisata karena  memiliki  kekuatan  untuk  dapat menangkap  dan  memanfaatkan  peluang yang ada (Nugroho, 2014).

## IV. KESIMPULAN
Potensi  kima,  terumbu  karang  dan jenis  ikan  karang  di  perairan  Desa  Morella masih  tegolong  tinggi  dengan  kepadatan tertinggi kima ada di Pantai Lettang.
Tabel 8. Arahan pengelolaan terpadu wisata bahari di Desa Morella.
No Prioritas Arahan Pengelolaan 1 Melakukan Penetapan Peraturan Daerah dan sosialisasi kepada masyarakat
2 Memaksimalkan peranan lembaga pemerintahan desa
3 Melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  pembekalan  pengetahuan  dan pelatihan oleh Pemda dan NGO terkait
4 Melakukan pemeliharaan kualitas air
5 Memberdayakan kelompok masyarakat terutama pengelola kawasan wisata bahari
6 Melakukan pemeliharaan ekosistem terumbu karang
7 Melakukan penetapan aturan mengenai aktivitas masyarakat di lokasi wisata
8 Melakukan pengembangan infrastruktur kawasan wisata
9 Melakukan pengadaan papan pelarangan eksploitasi
10 Memaksimalkan Promosi wisata
11 Melakukan pembuatan dan penetapan zonasi 12 Melakukan pengkayaan jenis lifeform karang 13 Melakukan usaha perlindungan kima
14 Melakukan usaha perlindungan keanakaragaman ikan karang 15 Melakukan pengadaan tiket masuk kawasan wisata 16 Melakukan usaha untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah
Adapun strategi alternatif pengelolaan wisata  bahari  yang  sesuai  adalah  dengan memprioritaskan  pengelolaan  terpadu  pada kawasan  wisata  Desa  Morella.  Dirumuskan juga  terdapat  16  arahan  pengelolaan  lokasi penelitian  dengan  3  prioritas  utama  yaitu penetapan  Peraturan  Daerah,  peningkatan peranan Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alder,  J.  &  R.D.  Braley.  1988.  Mass mortalities of giant clams on the Great Barrier Reef. Giant  clams in  Asia and the  Pacific.  Australian  Centre  for International  Agricultural  Research, Canberra, pp.230-236.
Ambariyanto.  2017.  Pengelolaan  kima  di
Indonesia:  menuju  budidaya  berbasis konservasi. seminar nasional moluska: dalam  penelitian,  konservasi  dan ekonomi.  Semarang  (ID):  Universitas Diponegoro.
Seminar Nasional MOLUSKA: dalam Penelitian,
Konservasi dan Ekonomi . 8-9 pp. Andriyani, A.A.I., E. Martono, & Muhamad. 2017. Pemberdayaan masyarakat melalui  pengembangan  desa  wisata dan  implikasinya  terhadap  ketahanan social  budaya  wilayah:  studi  di  Desa Wisata Penglipuran Bali .. J.
Ketahanan  Nasional ,  23(1):  1-16. https://doi.org/10.22146/jkn.18006 Bibin,  M.,  Vitner,  &  Y.,  Imran,  Z.  2017. Analisis  kesesuaian  dan  daya  dukung wisata  kawasan  pantai  labombo  kota palopo. J.  Pariwisata 4(2):  10-11. http://dx.doi.org/10.31311/par.v4i2.21 58
Braley,  R.D.  1992.  The  giant  clam:  a hatchery and nursery culture manual.
English,  S,  Wilkinson  C.  &  Baker  V.  1997. Survey  Manual  for  Tropical  Marine Resources. Townsville (AU): Australian Institute of Marine Science.
Firdaus, M. & Y.D. Sari. 2010. Pemanfaatan dan  pengelolaan  kawasan  konservasi
sumberdaya  perikanan. J.  Bijak  dan
Riset Sosek KP . 5(1): 7-8. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v5i1.
5788.
Heslinga,  G.A.,  F.E.  Perron,  &  O.  Orak. 1984.  Mass  culture  of  giant  clams ( F. Tridacnidae )  in  Palau. Aquaculture,
39:
197-215.
https://doi.org/10.1016/0044- 8486(84)90266-7 Jameson, S.C. 1976. Early life history of the giant clams Tridacna crocea Lamarck, Tridacna maxima (Roding) and Hippoppus hippoppus (Linnaeus). Pac. Sci. 30(3): 219-233 pp.
Krebs,  C.J.  1989. Ecologycal  Methodology . London.  Happer  and  Row  Inc. Publisher.
Maguran, A. E. 2014. Measuring Biological
Diversity . USA. 266 p. Marasabessy, I. 2018. Pengelolaan berkelanjutan  pesisir  dan  laut  Pulau Nusa  Manu  dan  Nusa  Leun  di Kabupaten  Maluku  Tengah  Provinsi Maluku. Journal  of  Regional  and Rural  Developmet  Planning, 2(1):  11. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2 .1.11-22
Norton,  J.S.,  W.J.  Nash,  C.M.  Crawford,  & R.D.  Braley.  1992.  The  zooxanthella tubular system in the giant clam. Biol. Bull. 183: 503-506 pp.
Nugroho,  J.W.  2014.  Analisis  obyek  wisata dan strategi serta arahan pengembangan kawasan wisata berkelanjutan  di  kabupaten  wonogiri. Kawistara , 5(3): 234-249.
Nybakken,  J.W.  1993. Biologi  Laut;  Suatu Pendekatan Ekologis . Jakarta (ID): PT. Gramedia. 325 p.
Odum,  E.P.  &  G.W.  Barrett.  1971. Fundamentals of ecology (Vol. 3, p. 5). Philadelphia: Saunders.
Pearson,  R.G.  1977.  Impact  of  foreign vessels poaching giant clams. Australian Fisheries . 36: 8-13.
https://doi.org/10.1016/0044-
8486(84)90266-7
Perron,  F.E.,  G.A.  Heslinga,  &  J.O.
Fagolimul. 1985. The gastropod Cymatium  muricinium ,  a  predator  on juvenile  tridacnid  clams. Aquaculture . 48: 211-221. https://doi.org/10.1016/0378- 1119(85)90120-9.
Reed,  M.,  A.  Graves,  N.  Dandy,  H.
Posthumus,  K.  Hubacek,  J.  Morris,  C.
Prell,  C.H.  Quinn,  &  L.C.  Stringer. 2009.  Who’s  nad  why?  a  typology  of stakeholder  analysis  methods  for natural  resource management. Journal of  Environmental  Management ,  90: 1933-1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.200 9.01.001
Saaty,  T.L.  1993.  Pengambilan  keputusan bagi  para  pemimpin.  Jakarta  (ID):  PT Pusaka Binaman Pressindi. 177 p.
Suharsono.  2014.  Biodiversitas  Biota  Laut
Indonesia. Jakarta (ID): Puslit
Oseanografi – LIPI. 418 p. Susiana,  A.  Niartiningsih,  &  M.A  Amran. 2017.  Hubungan  antara  kesesuaian kualitas perairan dan kelimpahan kima
(tridacnidaer) di Kepulauan
Spermonde.  [tesis].  Makassar  (ID):
Universitas  Hasanuddin.  13-15  pp. INA-Rxiv
Papers.
https://doi.org/10.31227/osf.io/w7s9d
Sutton,  D.C.  &  R.  Garrick.  1993.  Bacterial diseases  of  cultured  giant  clams, Tridacna gigas larvae. Diss. aqua. Org. 16:  47-53.  Archipelago  and  Southern Palawan,  Philippines.  Coral  Reefs,  7, pp.1-5.
Wahyudi,  F.  2014.  Strategi  pengembangan objek wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah Kota  Sabang .  Jurnal  Administrasi Negara. 21(1): 74-95. https://doi.org/10.31113/jia.v11i1.28
Wilson, J.R. & A.L. Green. 2009. Biological monitoring  methods  for  assessing coral  reef  health  and  management effectiveness  of  Marine  Protected Areas  in  Indonesia.  TNC  Indonesia Marine Program Report.
Yoeti,  O.A.  2008.  Pemasaran  Pariwisata. Jakarta (ID): Angkasa. 240 p.
Submitted  :   14 March 2019 Reviewed  :   9 August 2022 Accepted  :  12 July 2023
FIGURE AND TABLE TITLES
Figure 1.  Location of data collection in Morella Waters, Central Maluku.
Figure 2.  Ilustration of UVC Method (English et al. 1997). Figure 3.  Hierarchy of tourism development in Morella Waters. Figure 4.  Chart of clams density in research area. Figure 5.  Map of distribution of clams by type.
Figure 6.  Map of distribution of clams by number of types. Figure 7.  Presentage of coral coverage in Morella Waters. Figure 8.  Value of average fish species in research location. Table 1.   Presence of clams in the research area. Table 2.   The density of clams in the research area .
Table 3.   Alternative of priority for the development of marine tourism in Morella. Table 4.   Sub-criteria of ecology.
Table 5.   Sub-criteria of economy. Table 6.   Sub-criteria of institutional. Table 7.   Sub-criteria of social. Tabel 8.   Direction of integrated management of marine tourism in Morella.