## Studi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa     Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
Yusuf Hermawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
yusuphermawan69@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berawal  dari  masih  adanya  permasalahan  yang  dihadapi pemerintah desa Sukamaju dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut  Tahun  Anggaran  2021.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  sedangkan  desain  penelitian  yaitu  kualitatif.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  teknik  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa di  desa  Sukamaju  Kecamatan  Cilawu  Kabupaten  Garut  dilaksanakan berdasarkan  tahapan  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  belum  sepenuhnya  terlaksana sesuai dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kegiatan penantausahaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban  keuangan  alokasi  dana  desa  relatif  sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut.
Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Keuangan, Pengelolaan.

## 1. Pendahuluan
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/kota  setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/kota  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Pemerintah  Desa  Sukamaju  Kecamatan  Cilawu  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa  Barat adalah salah satu desa di tahun 2020 pada rencana awal mendapat anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 653.148.250 (enam ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu  dua  ratus  lima puluh  rupiah)  setelah  mengalami  perubahan  kebijakan  efisiensi pemerintah kabupaten Garut menjadi Rp. 696.981.640 (enam ratus sembilan puluh enam juta  sembilan  ratus  delapan  puluh  satu  ribu  enam  ratus  empat  puluh  rupiah) atau  selisih anggaran kurang lebih Rp 43.833.390 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
Dalam pengelolaannya pemerintah Desa Sukamaju masih menemukan beberapa kendala seperti  diantaranya  kurangnya  sosialisasi,  pemahaman,  ketidakpedulian  sebagian  warga masyarakat terhadap  pentingnya  perencanaan  desa  dan  tidak di  tunjang  dengan  aparatur desa  yang  belum  mampu mewujudkan akuntabilitas administrasi keuangan desa melalui sumber  daya  aparatur  desa yang kompeten tugas  dan  fungsinynya  dalam  pengelolaan keuangan Desa Sukamaju.
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas  peneliti  merasa  perlu dan  tertarik  melakukan  penelitian tentang  pengelolaan  keuangan  dalam  program  Alokasi  Dana  Desa  di  Lingkungan Pemerintah  Desa  Sukamaju  Kecamatan  Cilawu  Kabupaten  Garut,  dengan  tujuan  untuk mengevaluasi dan memotivasi kegiatan pengelolaan keuangan.

## 2. Kajian Teori

## 2.1 Pengelolaan
pengelolaan  merupakan  salah  satu  arti  kata  dari  kelola  atau  mengelola  yang  artinya mengendalikan,  mengatur,  menyelenggarakan,  mengurus  dan  menjalankan.  Sedang  arti kata dari pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola (Rahum, 2015:1625).
Dalam bahasa inggris Pengelolaan “Management” yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelengaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian.
Menurut  GR  Terry  (  dalam  Handayaningrat,  2017:20)  mengatakan  bahwa  manajemen adalah  suatu  proses  yang  khas  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai  sasaran  yang  telah ditentukan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

## 2.2 Keuangan
Beberapa ahli berpendapat bahwa keuangan memiliki pengertian, diantaranya The Liang Gie  (1992:  169)  berpendapat  bahwa  keuangan  merupakan  proses  pengurusan  dan penyelenggaraan,  penyediaan  dan  penggunaan  uang  didalam  setiap  usaha  kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan. Proses ini disusun dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pembukuan dan pemeriksaan keuangan.
Memesah (1995: 14) Rangkaian aktivitas dan prosedur untuk mengelola keuangan dengan cara  tertib,  sah,  hemat,  berdaya  guna dan  berhasil  guna. Pengelolaan  keuangan  tersebut meliputi Penerimaan, sumber serta pembiayaannya.

## 2.3 Desa
Widjaja H.A.W (2012) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai  pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman  partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Landis (dalam Fierany Pantow ,Buddy.J Tampi, Rully Mambo,2019:57) desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2,500 jika memiliki karakteristik pergaulan
hidup yang  saling  kenal-mengenal  antar  penduduk  pertalian  yang  sama  tentang  suatu kesukaan  dan  kebiasaan  kegiatan  ekonomi  yang  pada  umumnya  agraris  dan  masih  di pengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan kekayaan alam.

## 2.4 Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  20  tahun  2018,  pengelolaan keuangan desa  merupakan  penggabungan  dari  beberapa  kegiatan  desa  yang  sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  pemerintah  desa  dengan  sistem  administrasi  yang transparan dan akuntabel.

## 2.5 Alokasi Dana Desa
Widjaja  (2005:133)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dalam  rangka  meningkat pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD Kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana  APBD  masing  masing  sebesar  10%  untuk dana  Alokasi  Dana  Desa (ADD).
Nurcholis  (2011:88-89):  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten  yang  dialokasikan  dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan masyarakat
Gambar 1.Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  desain  kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi. Adapun informan kunci adalah Kepala Desa dan informan pendukung terdiri dari  Tim  Pelaksana  Kegiatan,  anggota  BPD,  dan  Ketua  RW.  Analisis  data  dilakukan
melalui  tahapan  pengumpulan  data,  seleksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  serta terakhir penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, peneliti melakukan penggalian informasi terhadap 5 tahapan  kegiatan  pengelolaan  yaitu  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Hasil  penelitian  terhadap  lima  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah desa Sukamaju dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

## a. Perencanaan
Di  Desa  Sukamaju  Kecamatan  Cilawu  Kabupaten  Garut  tahapan  kegiatan  perencanaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 dilakukan dengan diawali agenda pelaksanaan musyawarah desa bersama stakeholder yang terlibat dalam program ADD diantaranya kepala desa, tim pelaksana  ADD,  anggota  BPD  dan  tokoh  masyarakat  di  desa.  Selanjutnya Musrenbangdes  dilakukan  pembahasan  mengenai  perencanaan  APBDesa,  yang  pada akhirnya dituangkan dalam rencana pembangunan desa.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan indikator-indikator perencaanaan yang telah  dilakukan,  bahwa  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sukamaju  Kecamatan Cilawu  Tahun  2020  secara  prosedur  belum  sesuai  dengan  ketentuan  perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  terutama  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  20  tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Ini  dapat  terlihat  dari  salah  satu  indikator perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  Pemerintah  Desa  Sukamaju  seharusnya menyampaikan Rancangan Perdes APBDesa kepada Bupati melalui camat sebelum tahun berikutnya  atau  sebelum  1  Januari  2020  akan  tetapi  hal  ini  tidak  terlaksana  termasuk mekanisme  setelah  evaluasi  seperti  tidak  menerimanya  SK  tentang  Hasil  Evaluasi RAPBDesa  Tahun  2020  dan  perubahan  penjabaran  APBDesa  2020  pun  tidak  ada pemberitahuan  kepada  BPD  selaku  lembaga  Desa  sebagai  mitra  dalam  membuat perundang-undangan di desa.  Jelas  penulis  intinya  mengambil kesimpulan  bahwa  secara target  waktu  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  pun  Desa  Sukamaju  tidak  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## b. Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  terdapat  beberapa  prinsip  umum  yang harus dilaksanakan yang meliputi komponen kegiatan penerimaan dan komponen kegiatan pengeluaran. Hal tersebut juga yaitu penerimaan dan pengeluaran desa harus terakomodir melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala  desa  dan  bendahara  desa.  Hal  ini  mengacu  pada  kebijakan  yang  tertuang  dalam Permendagri No.20 Tahun 2018.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan program kegiatan desa Sukamaju tahun 2020 yang dibiayai oleh ADD secara prosedur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ini dapat terlihat dari cara atau mekanisme pembuatan dan penyusunan mulai dari DPA,DPP, RAK dan RAB kegiatan sampai ke laporan pertanggungjawaban dokumen tersebut sepenuhnyan dibuat oleh Sekretaris dan Bendahara Desa, selanjutnya tahapan atau
prosedur seorang Kepala Desa harus melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/ Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan hal  ini  tidak  terlaksana  akan  tetapi  Kepala  Desa  Sukamaju  hanya  membuat  Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa terkait anggaran tak  terduga  di  setiap  perubahan  yang  tidak  tersampaikan  laporannya  kepada  Bupati. Demikian  juga  dalam  hal  realisasi  pembayaran  pelaksanaan  kegiatan  pun  terjadi keterlambatan karena pencairan dana tahap 1 baru teralisasi bulan Maret tahun 2020 yang berdampak pada mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan.

## c. Penatausahaan
Salah  satu  tahap  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yaitu  penatausahaan  dilakukan  oleh bendahara desa Sukamaju setelah pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pembayaran selesai yaitu terjadi pada bulan Maret 2020. Karena penatusahaan dilakukan secara otomatis maka peneliti tidak bisa menunjukkan bukti berupa print out . Untuk melakukan penatausahaan bendahara desa membuka aplikasi siskeudes, klik menu penatausahaan maka akan keluar sub  menu  seperti  buku kas  umum  desa,  buku  pembantu  penerimaan,  buku  pembantu kegiatan,  buku  pembantu  pajak,  buku  rekapitulasi  panjar,  register  SPP  pengeluaran, dan register pembayaran. Data yang telah diinput tersimpan dalam sistem secara otomatis. Dan hanya  bendahara  beserta  sekdes  dan  kepala desa  yang  dapat  mengakses  atau  membuka aplikasi tersebut.
Berdasarkan  hal  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  pemerintah  desa  Sukamaju  dapat dikatakan sudah melaksanakan penatusahaan dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun, karena pencairan dana tahap  I  (satu)  dilakukan  pada  bulan  Maret  2020,  maka  bendahara  desa  Sukamaju  baru menginput data penatausahaan dalam aplikasi siskeudes pada bulan Maret 2020.

## d. Pelaporan
Dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan,  hak,  dan  kewajibannya  dalam  pengelolaan keuangan desa,  kepala desa  memiliki kewajiban  untuk  menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat  periodik  semesteran  dan tahunan  yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen  - dokumen laporan penggunaan ADD  pemerintah  desa  Sukamaju  maka  dapat  dikatakan  pelaporan  pemerintah  desa Sukamaju telah sesuai dengan permendagri No.20 tahun 2018 karena tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilaksanakan  dibulan  Juli 2020  dan laporan  realisasi APBDes semester akhir  dilaporkan dibulan januari 2021.

## e. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Sesuai  dengan  Permendagri  No.20 Tahun  2018  kepala  desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes kepada  Bupati/Walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Pertanggungjawaban  ADD sebagaimana Perbup Garut No.2 Tahun 2020 berpedoman pada peraturan bupati tentang
Tatacara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020. Pertanggungjawaban dan berita acara dikirim kepada Tim Kordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
Laporan  pertanggungjawaban  tersebut  menjadi  bukti  atas  pertanggungjawaban pemerintahan  desa  dalam  mengelola  ADD.  Selain  itu,  laporan  pertanggungjawaban digunakan  sebagai  dokumen  untuk  mencairkan  dana  pada  tahun  selanjutnya.  Desa Sukamaju dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari  kecamatan.  Laporan  pertanggungjawaban  dilaporkan  kepada  pemerintah  kabupaten c.q Dina Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui kecamatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  dikatakan  bahwa pertanggungjawaban penggunaan ADD desa Sukamaju telah sesuai dengan permendagri No.20  tahun  2018.  Pemerintah  desa  Sukamaju  telah  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  ADD kepada  pemerintah kabupaten,  selain  itu  pertanggungjawaban ADD juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah.

## 5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sukamaju belum sepenuhnya  melaksanakan  tahapan  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa  sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018 khususnya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan  kegiatan  penantausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  sudah  relatif terlaksana sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018.

## 6. Rekomendasi
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian,  maka  Peneliti  menyarankan  bahwasannya  dalam mengelola  keuangan  alokasi  dana  desa  di  masa  yang  akan  datang  pemerintah  Desa Sukamaju  hendaknya  menyampaikan  Raperdes  kepada  Bupati  tepat  waktu  dan  hasil evaluasi  RAPBdes  hendaknya  disampaikan  juga  kepada  BPD.  Selain  itu  diperlukan peningkatan koordinasi antar aparat desa dalam hal penyusunan DPA,DPP, RAK dan RAB kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang selama ini hanya disusun oleh Sekretaris dan  Bendahara  Desa.  Usaha  peningkatan  kapasitas  aparat  desa  khususnya  dalam pengelolaan  keuangan  desa   agar terus ditingkatkan sehingga kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan alokasi desa semakin maksimal.

## Daftar Pustaka
Garung,  C.  Y.,  &  Ga, L.  L.  (2020). Pengaruh  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa  Manulea,  Kecamatan  Sasitamean,  Kabupaten  Malaka. Jurnal  Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas , 8 (1), 19–27. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363 Handayaningrat, D. S. (2017). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (Cetakan Ke). CV HAJI MASAGUNG.
Husnan, S. (2019). Manajemen Keuangan (3 ed.). Universitas Indonesia. Jeklin, A. (2016).
Iplemtasi Kebijakan Pelayanan . July , 1–23. KEMENKEU_PKD . (n.d.).
Kholmi,  M.  (2016).  Akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (studi  di  desa kedungbetik kecamatan  kesamben  kabupaten  jombang). Jurnal  Ekonomika  Bisnis ,
7 (2), 143–182.
Mersa,  N.  A.  (2020).  Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan  Dana  Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa
Melintang  Kecamatan  Muara  Wis  Kabupaten  Kutai  Kartanegara). Jurnal  Eksis , 16 (2). pengelolaan keuangan desa, peraturan menteri dalam neger
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas , 10 (2), 273–288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936 Rahum,  A.  (2015).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pembangunan  Fisik Desa  Krayan  Makmur  Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser. Ejournal  Ilmu pemerintahan , 3 (4), 1523–1636. Widjaja, H. (2012). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh . Rajawali Pers.