Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.358-365| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT UNGASAN ATAS KETIDAKMAMPUANNYA DALAM MEMENUHI HAK NASABAH PEMEGANG SIMPANAN
I Gede Surya Pratama Putra Dr. I Nyoman Sukandia & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia spratamaa9@gmail.com, nyomansukandia@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
LPD merupakan lembaga perekonomian milik Desa Adat. LPD dibentuk, dikelola oleh Desa pakraman, dan  melayani  transaksi  keuangan  hanya  dalam  lingkungan  internal  Desa  pakraman.  Pengurus  LPD dipilih,  ditetapkan,  disahkan,  dan  diberhentikan  melalui  paruman  Desa.  Dari  semua  tingkatan  pengurus LPD  bersumber  dari  masyarakat  adat  dan  tidak  dapat  menghindarkan  masalah  masalah  yang  timbul  di dalam  Lembaga,  oleh  karenanya  penelitian  ini  berfokus  untuk  mengkaji  bentuk  pengelolaan  pinjaman (kredit)  terhadap  nasabah  sehingga  menghindarkan  terjadinya  kredit  macet  di  LPD  Adat  Ungasan,  dan menelaah  pertanggungjawaban  LPD  Adat  Ungasan dalam memenuhi hak nasabah  pemegang  simpanan. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  meode  penelitian  empiris  dengan menggunakan pendekatan Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur pemberian kredit pada LPD ada empat bagian-bagian yang terlibat didalamnya yakni: bagian kredit, ketua LPD, bagian kasir dan bagian tata buku. Kemudian seluruh kerugian LPD desa adat ungasan ditanggung oleh  desa  adat,  dalam hal  desa adat  sanggup  memback  up kerugian  LPD  Adat  Ungasan,  dengan  syarat para  pengurus  LPD adat  ungasan  yang  lama mengansur  seluruh  kerugian  kepada  desa  adat  karena  desa adat adalah organisasi adat yang bersifat komunal atau mengedepankan kebersamaan.
Kata kunci: LPD, Prosedur Pemberian Kredit, Pertanggungjawaban Lembaga

## Abstract
LPD is an economic institution belonging to the Traditional Village. LPD is formed, managed by Desa Pakraman,  and  serves  financial  transactions  only  within  the  internal  environment  of  Desa  Pakraman. LPD  administrators  are  elected,  stipulated,  legalized,  and dismissed  by  means  of  the  village  paruman. From  all  levels  the  LPD  management  comes  from  indigenous  peoples  and  cannot  avoid  problems  that arise in the institution, thus, this research focuses on to manage loans (credit) to customers so as to avoid bad credit at the Village Credit Institution (LPD) Adat Ungasan and to examine the responsibility of the Ungasan  Traditional  Village  Credit  Institution  (LPD)  in  fulfilling  the  rights  of  customers  who  hold deposits. The research method used in this research is empirical research method. Based on the research results,  it  can  be  concluded  that  there  are  four  parts  to  the  procedure  for  giving  credit  to  the  LPD, namely:  The  Credit  Section,  the  Head  of  the  LPD,  the  Cashier  Section  and  the  Bookkeeping  Section. Furthermore,  all  losses  of  the  Ungasan  Traditional  Village  LPD  shall  be  borne  by  the  Traditional Village, in the event that the Traditional Village is able to back up the losses of the Ungasan Customary LPD,  provided  that  the  old  Ungasan  LPD  administrators  cover  all  losses  to  the  Traditional  Village because the Traditional Village is a communal customary organization or promoting togetherness.
Keywords: LPD, Credit Granting Procedures, Institutional Responsibility

## I. PENDAHULUAN
LPD  merupakan  lembaga  perekonomian  milik  Desa  pakraman.  LPD  dibentuk  oleh  Desa pakraman,  Dikelola  oleh  Desa  pakraman,  dan  melayani  transaksi  keuangan  hanya  dalam lingkungan  internal  Desa  pakraman.  LPD  dibentuk  melalui  rapat  desa (Paruman  Desa) . Pengurus  LPD  dipilih,  ditetapkan,  disahkan,  dan  diberhentikan  melalui  rapat  desa (Paruman Desa). Lembaga  Perkreditan  Desa  dikelola  melalui  perarem,  semacam  anggaran  dasar  dan
anggaran  rumah  tangga  yang  di  tetapkan  melalui  rapat  desa (Paruman  Desa). Berdasarkan proses  pembentukan  sifat  khas  bentuknya,  dan  pengelolaan  secara  otonom  oleh  Peraturan daerah Provinsi Bali diberikan kepada Desa pakraman, maka  LPD pada hakekatnya merupakan lembaga adat yang mengemban fungsi ekonomi keuangan pada desa pakraman. LPD merupakan Lembaga  Keuangan  Komunitas  (LKK),  lembaga  adat,  dan  bukan  lembaga  keuangan  umum, baik  dari  segi  visi,  misi,  kepemilikan,  permodalaan,  pengelolaan,  sifat  layanan  transaksi keuangan  yang  diselenggarakan,  dan  tujuannya  (I  Nyoman  Sukandia,  Lembaga  Perkreditan Desa, 2019). Dalam  mencapai tujuannya, LPD tidak semata  menggunakan  modal sosial  dalam struktur pengendaliannya ( Gunawan, 2010 )
LPD yang tersebar di wilayah Bali merupakan bisnis jasa keuangan yang dikelola oleh Desa Pekraman atau Desa Adat. Badan usaha LPD sepenuhnya dimiliki dan  dikelola oleh Desa Adat,  merupakan  lembaga  bisnis  yang  dikelola  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  laba (Sukandia, 2019 ). Segala yang dibendakan LPD Adat ungasan memakai system tanggungjawab tanggung renteng yang artinya menanggung segala beban bersama sama ( Sukandia, 2019 ). Arti Pertanggungjawaban,  Pertanggungjawaban  memiliki  2  arti.  Pertanggungjawaban  berasal  dari kata  dasar  tanggung  jawab.  Pertanggungjawaban  adalah  sebuah  homonim  karena  arti-artinya memiliki  ejaan  dan  pelafalan  yang  sama  tetapi  maknanya  berbeda.  Segala  yang  dibendakan LPD  Adat  ungasan  memakai  system  tanggungjawab  tanggung  renteng  yang  artinya menanggung segala beban bersama sama.
LPD  yang  berbasis  masyarakat  hukum  adat  di  desa  pakraman  yang  beroperasi  untuk menggerakan perekonomian pedesaan dalam bentuk perkreditan rakyat, tetapi juga mempunyai misi untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi serta menjaga keajegan budaya masyarakat bali yang dijiwai ajaran Hindeu yang disebut Tri Hita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan dalam dimensi  hubungan  yang  serasi  dan  selaras  serta  harmoni  antara  manusia  kepada  sang  pencipta Tuhan  Yang  Maha  Esa,  antara  manusia  dengan  sesama  manusia,  dan  hubungan  serasi  antara manusia  dengan  alam  semesta.  Karena  itu,  kehidupan  masyarakat  hukum  adat  dalam  desa pakraman  di  bali  selalu  berorientasi  pada  kehidupan  dunia  nyata (skala) dan  dunia  spriritual- magis-religius (niskala) yang  tercermin  dalam  wujud  hukum  adat  yang  tertulis (awig-awig) sebagai  dasar  pendirian  LPD  di  Bali.  Keberadaan  dan  kinerja  LPD  di  Bali  harus  diatur  dan diberlakukan  secara  khusus  karena  berbeda  dengan  Lembaga  keuangan  yang  berbasis masyarakat hukum adat di  luar Bali,  LPD di Bali didirikan berdasarkan hukum adat oleh, dari, dan untuk karma desa berbasis masyarakat hukum adat.
Kredit  adalah  instrumen  keuangan  yang  memungkinkan  individu  atau  badan  usaha meminjam uang untuk membeli produk dan mengembalikan produk dalam waktu tertentu. Jika seseorang  menggunakan  jasa kredit, ia akan  dikenakan bunga atas tagihan tersebut. Pengertian kredit  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  pembelian  atau  menjanjikan  pinjaman  yang  akan dibayarkan  dalam  jangka  waktu  yang  disepakati. Astiko  (1996 ).  Kredit  yang  diberikan  dalam LPD di Ungasan tanpa melalui prosedur yang sulit dan yang selama ini bukan menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah ( Naja, 2005 ).
Pemberian  kredit  oleh  LPD  Ungasan  ini  tidak  selalu  berjalan  lancar  dan  baik  sesuai yang  diharapkan,  walaupun  di  pemberian  kredit  sudah  terjadinya  perjanjian,  karena  bisa  saja terjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  kredit,  yang  dimana  suatu  saat  pihak  kreditur  dapat mengalami  kesulitan  untuk  meminta  angsuran  dari  pihak  debitur  karena  Dalam  beberapa  hal, kendala  yang  dihadapi  adalah  kredit  macet.  Adanya  credit  line  memberikan  kemudahan  bagi konsumen  yang  menggunakannya.  Secara  fisik,  mereka  bahkan  bisa  menikmatinya  sebelum melunasi  barangnya.  Selain  itu,  pembayaran  dapat  dilakukan  secara  kredit  tanpa  menambah beban  keuangan.  Namun  banyak  orang  yang  menggunakan  fitur  ini  untuk  berpose  di  depan umum,  dan  beberapa  konsumen  tidak  mampu  membayar  karena  gaji  bulan  itu  belum dibayarkan.  Pada  saat  pengajuan  kredit  di  LPD  Desa  Ungasan  juga  ditandatangani  perjanjian penjaminan  antar  pemohon  kredit.  Jaminan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  debitur  kepada kreditur,  sehingga  kreditor  yakin  bahwa  debitur  akan  melunasi  utang  sesuai  dengan kesepakatan,  karena  jaminan  berfungsi  untuk  memprediksi  apakah  suatu  masalah  akan  terjadi. Permasalahan  yang  terjadi  pada  Lembaga  Perkreditan  Rakyat  (LPD)  Desa  Ungasan  adalah
debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit dan telah memberikan jaminan hak tanggungan kepada debitur. Perilaku debitur tersebut mengakibatkan kredit macet, sehingga terjadi perlu tinggal  di Desa Ungasan Selesaikan bila terjadi  kredit  macet  di lembaga kredit (LPD).
Dengan adanya permasalahan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Ungasan yang  disebabkan  oleh  lalainya  ketua  LPD  dan  Kabag  Kredit  LPD  Desa  adat  Ungasan mengambil  keputusan.  Hal  ini  terjadi  pada  kasus  peminjaman  dana  oleh  nasabah  LPD  Desa Ungasan  berjumlah  50.000.000.000  dengan  menjaminkan  tanah  seluas  1  Ha  dan  mobil  taxi berjumlah  75  Unit  yang  berada  diluar  wilayah  Desa  Ungasan.  Beberapa  tahun  kemudian nasabah  yang  meminjam  dana  tersebut  tidak  bisa  mengansur  pembayaran,  sehingga  jaminan yang di jaminkan di ambil alih pihak LPD dan dana mengendap berupa barang jaminan.
Pada  suatu  ketika  ada  nasabah  yang  ingin  mengambil  dana  dari  tabungan  pihak  LPD Desa Ungasan tidak bisa mencairkan dana karena dana yang di miliki oleh Lembaga Perkreditan Desa  masih  mengendap  berupa  barang.  Lambat  laun  berita  ini  semakin  menyebar  luas  di kalangan  masyarakat  Desa  Ungasan,  hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  komunikasi  antara pihak  internal  dan  salah  mengambil  kebijakan  oleh  ketua  LPD  yang  Lama.  Sehingga  para nasabah  yang  menaruh  dana  tidak  terima  dengan  hal  ini  dan  masyarakat  pun  mendesak  untuk memproses  ke  meja  hijau.  Kasus  yang  terjadi  di  LPD  Ungasan  merupakan  kerugian  terhadap nasabah yang menempatkan dana pada LPD Ungasan.
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Atmadja et al (2015) mengkaji  tentang  pengaruh  implementasi  good  corporate  governance  dan  proteksi  awig-awig terhadap  kinerja  lembaga  perkreditan  desa  (LPD)  dengan  budaya  menyama  braya  sebagai variabel  moderasi.  Penelitian  selanjutnya  menghubungkan  budaya  Tri  Hita  Karana  dengan prisip  good  governance  dalam  kinerja  manajerial  Lembaga  Pengkreditan  Desa  (LPD)  di  Desa Pakraman  Padangsambian    ( Yandani  &  Suryanata,  2019 ).  Selanjutnya,  ada  penelitian  yang menelaah  mengenai  kebangkrutan  yang  dialami  oleh  LPD  di  Kabupaten  Buleleng-Bali  karena beberapa  faktor  yaitu  faktor  perlindungan  hukum,  kompensasi  manajerial,  good  corporate governance, peran aktif dari warga negara dan peran badan-badan pengawas internal ( Saputra et al., 2019 ).
Dari  semua  tingkatan  pengurus  LPD  bersumber  dari  masyarakat  adat  dan  tidak  dapat menghindarkan masalah masalah yang timbul di dalam Lembaga, oleh karenanya penelitian ini berfokus  untuk  mengkaji  bentuk  pengelolaan  pinjaman  (kredit)  terhadap  nasabah  sehingga menghindarkan  terjadinya  kredit  macet  di  LPD  Adat  Ungasan,  dan  menelaah pertanggungjawaban LPD Adat Ungasan dalam memenuhi hak nasabah pemegang simpanan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  Jurnal  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum empiris.  Metode  ini  dipakai  untuk  melihat  fungsi  hukum  dimasyarakat  ( Marzuki,  2005 ). Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis.  Pendekatan sosiologis adalah metode yang berlandaskan fenomena dimasyarakat yang menjadi objek dalam penelitian.  Dalam  memperoleh  data  pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  Teknik wawancara dan Teknik obersevasi langsung di lapangan. Dalam penggunaan Teknik wawancara dimaksudkan agar perolehan data dan keefektivan target wawancara dapat langsung dipastikan, sehingga  wawancara  tersebut  tidak  menyimpang  dari  yang  direncanakan  ( Sunggono,  2016 ). Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dekriptif. Penelitian ini berlokasi di  Jalan  Bali  Cliff  lingkungan  Banjar  kangin,  Desa  Ungasan,  Kecamatan  Kuta  Selatan, Kabupaten  Badung-Bali.  Untuk  mengkaji  penelitian  ini  peneliti  membutuhkan  bahan  hukum untuk  menguatkan  penelitiannya.  Sumber  bahan  hukum  primer  penelitian  ini  berasal  dari perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengelolaan Pemberian Kredit Pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD)
Kata  "kredit"  berasal  dari  bahasa  Latin,  yang  merupakan  kombinasi  dari  Credo  (artinya "Saya  percaya")  (Cred  dalam  bahasa  Sansekerta  berarti  "kepercayaan")  dan  Latin  Do  (artinya "Saya tempat"). Mendapatkan kredit berarti mendapatkan kepercayaan. Atas dasar kepercayaan mereka  yang  membutuhkan,  memberikan  uang,  barang  atau  jasa  secara  bersyarat  untuk membayar kembali atau memberikan pengganti dalam waktu yang disepakati ( Rahardjo, 1997 ). Beberapa  lembaga  keuangan  telah  banyak  melakukan  kegiatan  komersial,  salah  satunya menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  pinjaman  atau  kredit.  Tujuan Pemberian  Kredit  Tujuan  pemberian  kredit  melalui  lembaga  keuangan  dan  program kemasyarakatan  pada  umumnya  adalah  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan ekonomi.
Sejak  berdirinya  LPD,  keberadaan  LPD  sebagai  badan  usaha  keuangan  di  Desa  Pakraman telah didasarkan pada “Ketentuan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali”. Pemerintah Bali merumuskan “Peraturan Daerah” yang intinya mengakui, melindungi, menjaga, mendorong dan mendorong peningkatan kapasitas dan kemajuan LPD. Unsur kredit yang paling esensial adalah “Kepercayaan” bank/kreditur terhadap nasabah/debitur.
Prosedur  pemberian  kredit  pada  LPD  desa  ada  empat  bagian-bagian  yang  terlibat  didalamnya yakni:
1. Bagian Kredit;
2. Ketua LPD;
3. Bagian Kasir;
4. Bagian Tata Buku.
Adapun Formulir-formulir yang digunakan dalam melakukan transaksi pemberian kredit adalah sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Pinjaman;
2. Surat Perjanjian Kredit;
3. Bukti Penerimaan Kredit;
4. Bukti Kas Keluar;
5. Bukti Kas Masuk;
6. Bukti Penerimaan Jaminan;
7. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan.
Didalam  mengeluarkan  kredit  untuk  masyarakat  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  pada  Prosedur  Penyaluran  Kredit  oleh  LPD  Pemberian  kredit pada LPD memiliki pedoman dalam proses pemberian kredit yang mengacu pada pedoman LPD Bali. Menjaga hubungan baik dengan para debitur menjadi salah satu cara LPD dan hal tersebut menjadikan  rasa  nyaman  bagi  calon  debitur  dalam  proses  pengajuan  kredit  sampai  dengan jangka  waktu  pelunasan.  Inti  dari  proses  pemberian  kredit  pada  LPD  adalah  memperhatikan prinsip  cepat,  sederhana,  dan  kedekatan  hubungan.  Cepat  artinya  dengan  mendatangi  debitur (jemput bola), keputusan kredit  dilakukan  oleh  manajemen LPD sehingga  mempercepat proses kredit, dan pencairan cepat agar memenuhi tuntutan bisnis. Sederhana artinya adminsitrasi dan persyaratan  mudah  dipenuhi  dengan  pemutus  kredit  satu  atap.  Dan  pemberian  kredit  yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan usaha debitur. LPD harus selalu melakukan analisis 5C dan KYC (know your customer) seperti lembaga keuangan lainnya yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi),  namun  juga  masih  menerapkan  sistem  kekeluargaan  dalam  menyalurkan  kredit kepada calon debitur.

## 2. Pertanggungjawaban  LPD  terhadap  Nasabah  Pemegang  Simpanan  di  Desa  Adat Ungasan
Lembaga perkreditan desa di desa adat Ungasan mengalami kesibukan pada tahun 2018. Nasabah  berbondong-bondong  menarik  simpanannya  dalam  bentuk  tabungan  dan  deposito.
Desakan tersebut dipicu oleh masalah investasi keuangan LPD Ungasan yang diduga melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  aktif  berupa  peraturan  daerah  dan  hukum  adat  setempat. Kemudian,  kasus  tersebut  melibatkan  tiga  pihak,  yakni  Bendesa  Adat  Ungasan,  Ketut  Marcin, Ketua  LPD  Ungasan  Ngurah  Sumaryana,  dan  Pengamat  Kredit  Made  Suka  Arjana,  yang  juga Ketua  Panitia  Pengawas  LPD  Ungasan.  Dilihat  dari  hasil  audit,  yang  jelas  lalai  hanya  Kepala BP,  Ketua  LPD  dan  Analis  Perkreditan.  Di  saat  yang  sama,  para  eksekutif  lainnya  juga mengakui  bahwa  mereka  cuek  dan  tidak  pernah  setuju  untuk  menggunakan  agunan  jauh  di bawah nilai kredit untuk berinvestasi di kredit perumahan, tanah dan taksi.
“Nanti yang menentukan dia diberhentikan atau tidak adalah paruman desa. Yang sudah dilakukan adalah paruman kelian adat. Tetapi nanti kalau kelian adat tak mengambil keputusan yang  bulat,  maka  akan  sampai  pada  paruman  desa.  Paruman  desa  merupakan  yang  tertinggi. Paruman desa dapat memberhentikan siapa saja dan itu telah diatur dalam awig-awig Desa Adat Ungasan,”  ujar (Ketua  Kertha  Desa  Ungasan  I  Nyoman  Mindra,  Kamis,  6  Juli  2018). Ketut Marcin sendiri pada akhirnya diberhentikan sebagai Bendesa Adat Ungasan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut, LPD Ungasan diduga merugi puluhan miliar rupiah. Kerugian tersebut disebabkan oleh dugaan reputasi buruk dan kenaikan harga rumah di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan  dari  paparan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  kelemahan  dalam  analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan standar operasional prosedur dalam analisa kredit, salahnya mengambil kebijakan dalam mengeluarkan kredit,  dan  Terlalu  luas,  pengejaran  pinjaman  bank  akan  mengabaikan  semua  aspek  analisis yang  baik  atau  mengurangi  kehati-hatian.  Sejarah  pelanggan  adalah  satu-satunya  dasar  untuk keputusan  kredit,  sehingga  analisis  kredit  diabaikan.  Lembaga  Perkreditan  Desa  jangan  hanya melihat  agunan  sebagai  dasar  keputusan  pemberian  kredit,  sehingga  faktor-faktor  analisa  yang lainnya terabaikan.
Tabel 1.1
Laporan Akhir Tahun LPD Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tahun 2018 s/d 2020
No Indkator Tahun 2018 2019 2020 1 Penyimpan 10.221 10.221 10.221 2 Peminjam 623 819 744
Sumber:  LPD  Desa  Adat  Ungasan,  Kecamatan  Kuta  Selatan,  Kabupaten  Badung, Provinsi Bali, tahun 2018 s/d 2020
Table 1.2 Laporan Akhir Tahun LPD Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tahun 2018 s/d 2020
No Peminjam Tahun 2018 2019 2020 1 Desa Adat 620 818 743 2 Luar Desa Adat 3 1 1
Sumber: LPD Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tahun 2018 s/d 2020
Table 1.3
Laporan Akhir Tahun LPD Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tahun 2018 s/d 2020 No Kolektibilitas Tahun 2018 2019 2020 1 Lancar 429 708 341 2 Kurang Lancar 73 106 154 3 Macet 83 3 153 4 Diragukan 38 2 96
Sumber:  LPD  Desa  Adat  Ungasan,  Kecamatan  Kuta  Selatan,  Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tahun 2018 s/d 2020
Berdasarkan  paparan  data  diatas  yang  telah  ditampilkan  melalui  tabel,  maka faktor yang mempengaruhi hak nasabah pemegang simpanan tidak dapat dipenuhi oleh LPD Desa  Adat  Ungasan adalah banyak terjadinya  kredit  macet pada tahun 2018. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya hak yang tidak terpenuhi pemegang simpanan oleh LPD  Desa  Adat  Ungasan.  Mengingat  dana  yang  disalurkan  untuk  kredit  berasal  dari masyarakat,  kredit  macet  juga  mengakibatkan  LPD  Desa  Adat  Ungasan  kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha LPD Desa Ungasan (Wawancara dengan Bapak I Wayan Disel Astawa, SE, sebagai Bendesa Adat Ungasan, 27 Desember 2020) . Data diatas juga menjelaskan bahwa Faktor faktor penyebab terjadinya kredit  macet  di LPD  Desa  Adat  Ungasan  adalah  peminjaman  uang  yang  tidak  bisa  diangsur  oleh nasabah  dan  hanya  berupa  barang  jaminan,  maka  dari  inilah  yang  menyebabkan  LPD Desa  Adat  Ungasan  mengalami  Rush  pada  tahun  2018.  Adapun  cara  untuk menyelesaikan  kredit  macet,  secara  umum  ada  cara  untuk  menyelesaikan  kredit  macet yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  LPD  Desa  adat  ungasan  dengan  menggunakan  6  C yaitu:
a. Character (kepribadian / Watak)
b. Capacity (kemampuan)
c. Capital (modal)
d. Collateral (jaminan)
e. Condition of Economic (kondisi ekonomi)
f. Constrain (batasan atau hambatan)
Bentuk  Pertanggung  jawaban  Lembaga  Perkreditan  Desa  Mengenai  pengelolaan keuangan Desa Pakraman telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten No 90 Provinsi Bali. 3  Maret  2017,  tentang  perubahan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  4  April  2012  dan Pasal  18,  dalam  rangka  memperkuat,  melindungi  dan  melindungi  hak-hak  karakteristik  Desa Pakraman,  termasuk  mengelola  potensi  keuangannya  dengan  Desa  Pakraman.  hak-hak  lain terkait kemandirian negara, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menerbitkan “Peraturan Daerah Provinsi  Nomor  3  Tahun  2017”  Bali,  yang  melibatkan  lembaga  perkreditan  desa  dan  pada prinsipnya  bertujuan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  terkait  fungsi  pengelolaan  keuangan desa.  LPD  merupakan  salah  satu  komponen  penyelenggara  Desa  Pakraman  yang  menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman.
Kerugian  yang  dialami  LPD  Desa  Adat  Ungasan  memiliki  dua  opsi  pertanggung jawaban  yaitu,  pertama  ditanggung  oleh  Desa  Adat  jika  pengelola  atau  pengurus  yang menimbulkan  kerugian  belum  mampu  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan  dengan  jangka waktu  yang  cepat,  yang  kedua  dengan  opsi  dimana  Bendesa  Adat  Ungasan  yang  baru  terpilih memberikan  suntikan  dana  kepada  LPD  Desa  Adat  Ungasan  untuk  dikelola  kembali  kepada masyarakat Desa Adat (Wawancara dengan Bapak I Wayan Disel Astawa, SE, sebagai Bendesa Adat  Ungasan,  27  Desember  2020) .  Sehingga  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah  penyimpan
yang  uangnya  hilang  di  LPD  Desa  Adat  Ungasan,  juga  mendapatkan  pertanggungjawab  oleh pihak  LPD  Desa  Ungasan.  Dalam  hal  ini  Desa  Adat  dan  Bendesa  Adat  sanggup  memback  up kerugian  LPD  Adat  Ungasan,  dengan  syarat  para  pengurus  LPD  Adat  ungasan  yang  lama mengansur  seluruh  kerugian  kepeda  Desa  Adat  karena  Desa  Adat  adalah  organisasi  adat  yang bersifat komunal atau mengedepankan kebersamaan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  posedur pemberian  kredit  pada  LPD  desa  ada  empat  bagian-bagian  yang  terlibat  didalamnya  seperti, bagian kredit, ketua LPD, bagian kasir, dan bagian tata buku. Dalam pengajuan kredit, kreditur juga  wajib  menyediakan  berkas  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  LPD  sebagai  kelengkapan administrasi.
Kerugian  yang  dialami  LPD  Desa  Adat  Ungasan  memiliki  dua  opsi  pertanggung jawaban  yaitu,  pertama  ditanggung  oleh  Desa  Adat  jika  pengelola  atau  pengurus  yang menimbulkan  kerugian  belum  mampu  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan  dengan  jangka waktu  yang  cepat,  yang  kedua  dengan  opsi  dimana  Bendesa  Adat  Ungasan  yang  baru  terpilih memberikan  suntikan  dana  kepada  LPD  Desa  Adat  Ungasan  untuk  dikelola  kembali  kepada masyarakat Desa Adat Sehingga kerugian yang dialami oleh nasabah penyimpan yang uangnya hilang di LPD Desa Adat Ungasan, juga mendapatkan pertanggungjawab oleh pihak LPD Desa Ungasan. Dalam hal ini Desa Adat dan Bendesa Adat sanggup memback up kerugian LPD Adat Ungasan,  dengan  syarat  para  pengurus  LPD  Adat  ungasan  yang  lama  mengansur  seluruh kerugian kepeda Desa Adat karena Desa Adat adalah organisasi adat yang bersifat komunal atau mengedepankan kebersamaan.

## 2. Saran
Pada  kesempatan  ini  peneliti  ingin  menyampaikan  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  mengambil  keputusan  untuk  LPD  kedepannya  dan  agar dapat  menjadikan  LPD  lebih  maju  lagi.  Pertama,  peneliti  mengharapkan  agar  setiap mengeluarkan  kredit  kepada  masyarakat  dengan  jumlah  lebih  dari  sepuluh  milyar  pihak  LPD harus  melaksakan  sebuah  rapat  interen  dengan  pihak  lembaga  dan  Bendesa  Adat  karena Lembaga  Perkreditan  Desa  merupakan  dibawah  naungan  Desa  Adat. Seluruh  kegiatan  yang dilakukan  oleh  LPD  harus  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  agar  meminimalisir  kesalahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Astiko. (1996). Pengantar Manajemen Perkreditan. Andi Offset, Yogyakarta .
Atmadja,  A.  T.,  Darmawan,  N.  A.  S.,  &  Saputra,  K.  A.  K.  (2015).  Pengaruh  Implementasi  Good Corporate Governance Dan Proteksi Awig-Awig terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan  Budaya  Menyama  Braya  Sebagai  Variabel  Moderasi. Prosiding  Konferensi  Regional Akuntansi II . Gunawan,  K.  (2010). Analisis  Faktor  Kinerja  Organisasi  Lembaga  Perkreditan  Desa  di  Bali  (Suatu Pendekatan Perspektif Balanced Scorecard) . Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana Pranada Media Group. Naja, H. R. D. (2005). Hukum kredit dan bank garansi . Citra Aditya Bakti, Jakarta. Rahardjo, P. (1997). Ekonomi: Kurikulum 1994 (Cet.2). Indah Pariwara, Klaten. Saputra,  K.  A.  K.,  Trisnadewi,  A.  A.  A.  E.,  Anggiriawan,  P.  B.,  &  Kawisana,  P.  G.  W.  P.  (2019).
Kebangkrutan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Berdasarkan  Analisis  Berbagai  Faktor.  Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.4(1).
Sukandia, I. N. (2019). Lembaga perkreditan desa: berbasis masyarakat hukum adat di Bali . Nuswantara, Bali. Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum (Cetakan Ke). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Yandani, N. M. M., & Suryanata, I. G. N. P. (2019). Padangsambian, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance  Dan  Budaya  Tri  Hita  Karana  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , Vol.4 (1).