Priskila Paulina Kurnia, Christine ST. Kansil (2023) Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PERAN  ASAS  UMUM  PEMERINTAHAN  YANG  BAIK  TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI
Priskila Paulina Kurnia, Christine ST. Kansil Universitas Tarumanagara Email: priska.p1209@gmail.com

## Abstrak
Setiap  Lembaga  Pemerintah,  dalam  melakukan  tugas  dan  wewenang administratifnya  dilandasi  oleh  beberapa  asas,  salah  satunya  adalah  Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  AUPB  adalah  prinsip  yang  digunakan  sebagai acuan  penggunaan  wewenang  bagi  Pejabat  Pemerintahan  dalam  mengeluarkan Keputusan  dan  atau  Tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Salah  satu lembaga  pemerintahan  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  sektor  keuangan  adalah Otoritas  Jasa  Keuangan.  Peneliti  akan  memecahkan  isu  hukum  yang  ada  seputar Peranan  Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  Terhadap  Pencabutan  Izin  Usaha Asuransi  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  karena  Penulis  ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti  untuk  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  aturan  hukum  lain yang  berkaitan  dengan  asuransi  guna  menjawab  permasalahan  berupa  peran  asas umum pemerintahan yang baik terhadap pencabutan izin usaha asuransi. Terdapat 8 (delapan) poin yang dinaungi oleh Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum,  dan  pelayanan yang  baik.  Akibat  hukum  yang  terjadi  apabila  perusahaan  perasuransian  telah dicabut  izin  usahanya  yaitu  diberhentikan  seluruh  kegiatan  usahanya  serta  wajib melakukan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  juga  membentuk  Tim Likuidasi untuk mengganti kerugian pihak-pihak yang dirugikan. Selain daripada pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  perasuransian  yang  terdapat  dalam POJK  No.  9/POJK.05/2021,  OJK  juga  harus  menjadikan  AUPB  sebagai  bahan pertimbangan  sebelum  mengeluarkan  putusan,  terlebih  lagi  dalam  hal  ini  apabila OJK mencabut izin usaha dari perusahaan perasuransian.
Kata kunci : Lembaga; Asuransi; Asas

## Abstract
Every  Government  Institution,  in  carrying  out  its  administrative  duties  and authority, is based on several principles, one of which is the General Principles of Good Government (AUPB). AUPB is a principle used as a reference for the use of authority  for  Government  Officials  in  issuing  Decisions  and/or  Actions  in
administering  government.  One  of  the  government  institutions  that  functions  to supervise the financial sector is the Financial Services Authority. The researcher will  solve  the  legal  issues  surrounding  the  role  of  general  principles  of  good governance  in  the  revocation  of  insurance  business  licenses  using  normative juridical methods, because the author wants to find answers to these legal issues based on norms or legal or statutory aspects. This legislative approach is used by researchers  to  examine  statutory  regulations  and  other  legal  rules  relating  to insurance in order to answer problems in the form of the role of general principles of good governance in the revocation of insurance business permits. There are 8 (eight) points covered by the General Principles of Good Government, namely legal certainty,  usefulness,  impartiality,  accuracy,  non-abuse  of  authority,  openness, public interest and good service. The legal consequences that occur if an insurance company  has  had  its  business  license  revoked  are that  all  business  activities  are stopped and they are required to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) and also form a Liquidation Team to compensate the losses of the injured parties. Apart from violations committed by insurance companies contained in POJK No. 9/POJK.05/2021,  the  OJK  must  also  take  the  AUPB  into  consideration  before issuing a decision, especially in this case if the OJK revokes the business license of an insurance company.

## Keywords: Institution; Insurance; Principle

## Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  distribusi  pendapatan  yang merata,  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (Febriyani  &  Anis,  2021). Pembangunan ekonomi juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat (Hasan &  Azis,  2018).  Apabila  kita  membahas  tentang  sebuah  negara,  tentu  tidak  jauh-jauh dengan  perekonomiannya.  Pada  dasarnya  sistem  keuanganlah  yang  menjadi  pondasi dasar dalam perekonomian sebuah negara.
Sistem keuangan ini berperan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas jasa dibidang ekonomi  melalui  Lembaga  keuangan  serta  Lembaga  penunjang  keuangan  lainnya (Abdullah et al., 2023). Lembaga keuangan sangat dibutuhkan pada perekonomian zaman ini dikarenakan berfungsi sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang memerlukan dana (Muktar, 2016). Di Indonesia, Lembaga  keuangan  dibagi  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu,  Lembaga  Jasa  Keuangan Bank (LJKB) dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB).
Lembaga Jasa Keuangan Bank adalah badan usaha dibidang jasa keuangan yang beroperasi dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari  masyarakat,  dan  menyalurkannya  kembali  untuk  pendanaan  ke  berbagai  kegiatan keuangan  yang  mempengaruhi  jalannya  perekonomian  (Afrianty,  Isnaini,  &  Oktarina, 2019). Tak hanya itu, LJKB juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase.
Kegiatan  usaha  dalam  LJKB  pun  berbagai  macam,  seperti  memberikan  jasa layanan  keuangan,  penyertaan  modal,  menawarkan  layanan  rekening  giro,  membuat
pinjaman  bisnis,  pribadi,  dan  hipotek.  Selain  itu,  umumnya  Bank  juga  menawarkan produk  keuangan  dasar,  seperti  sertifikat  deposito  (CD)  dan  rekening  tabungan  untuk individu  maupun  usaha  kecil.  Walau  demikian,  dalam  operasionalnya,  LJKB  hanya menjalankan salah satu atau dua kegiatan usaha sekaligus.
LJKB  ini  tidak  serta  merta  berdiri  dan  memiliki  kegiatannya  sendiri,  tetapi memerlukan  pihak  yang  dapat  mengatur  dan  mengawasi  yang  sekarang  dapat  dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK adalah lembaga yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Namun begitu, OJK yang secara sah lahir  pada  16  Juli  2012  ini  secara  otomatis  mengambil  alih  fungsi  regulator  dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia.
Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), Bank  Indonesia  ditetapkan  sebagai  Bank  Sentral  yang  bersifat  independen.  UU  BI  ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Dalam Pasal 33 UU BI dinyatakan bahwa  tugas  mengawasi  Bank  akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang, dimana pembentukan lembaga pengawasan tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.
Sementara untuk pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), OJK mengambil  alih  peran  yang  sebelumnya  dijalankan  oleh  Kementerian  Keuangan  dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang biasa  disebut dengan Bapepam-LK.  Bapepam-LK  merupakan  penggabungan  dari  Badan  Pengawas  Pasar Modal  (Bapepam)  dan  Direktorat  Jenderal  Lembaga  Keuangan  yang  dibubarkan  sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan digantikan oleh OJK.
Setiap  Lembaga  Pemerintah,  dalam  melakukan  tugas  dan  wewenang administratifnya dilandasi oleh beberapa asas yang tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yaitu,  asas  legalitas,  asas  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  AUPB  (Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Penelitian ini akan menitikberatkan pada salah satu asas yang tertera dalam Pasal 10 UU AP, yang menyebutkan setidaknya ada 8 (delapan) hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat  Pemerintahan  dalam  mengeluarkan  Keputusan  dan  atau  Tindakan  dalam penyelenggaraan pemerintahan (Azhar, 2015). Sementara menurut Ridwan HR, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.
Dalam kacamata yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam
mengeluarkan  keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan (Kusdarini, 2020). Sementara itu, di antara LJKNB lainnya, salah satu jenis yang paling umum  ditemui  dan  salah  satu  layanan  keuangan  tertua  yang  ada  di  Indonesia  adalah asuransi.  Asuransi  juga  dapat  ditujukan  untuk  perorangan  maupun  korporasi.  Namun umumnya,  di  Indonesia,  asuransi  yang  paling  banyak  ditemui  adalah  asuransi  untuk manusia dan juga barang seperti mobil.
Industri asuransi memiliki peran penting dalam masyarakat dan ekonomi modern karena  asuransi  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  finansial  dari  risiko-risiko yang tidak terduga, seperti kerugian harta benda, kecelakaan, atau Kesehatan (Rizkita & Syarifuddin, 2023). Keberadaan asuransi membantu mengurangi dampak finansial yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, sehingga masyarakat dan bisnis dapat mengelola risiko dengan lebih baik (Ajib, 2019).
Dalam  Pasal  1774  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  diterangkan  bahwa asuransi  merupakan  salah  satu  perjanjian  untung-untungan,  dimana:  “Suatu  perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum timbal balik tidak seimbang.”
Sementara  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992) yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 11 Februari 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3467) asuransi adalah: “Asuransi atau Pertanggungan  adalah  perjaniian  antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi, untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”
Undang-Undang  tersebut  di  atas  kemudian  dicabut  karena  diperlukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.  Kemudian  akhirnya  digantikan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014) yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sehingga definisi asuransi diperbaharui menjadi sebagai berikut:
“Asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi  dan pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau
tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan dana.”
Ruang lingkup asuransi dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2014, yaitu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi.  Badan  hukum  usaha  perasuransian  dapat  berbentuk  koperasi,  perseroan terbatas, maupun usaha bersama.  Bagi para pihak yang ingin menyelenggarakan usaha perasuransian  wajib  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari  OJK  dan  selanjutnya perusahaan  perasuransian  wajib  menyampaikan  laporan,  informasi,  data,  dan/  atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Ketentuan  mengenai  peraturan  dan  pengawasan  OJK  terhadap  Perusahaan Perasuransian  diatur  dalam  Pasal  57  sampai  dengan  Pasal  67  UU  No.  40 Tahun  2014. Sementara  untuk  tugas  pengawasan  sendiri  diklasifikasikan  menjadi  3  (tiga)  yaitu, pengawasan  normal,  pengawasan  intensif,  dan  pengawasan  khusus.  Setiap  klasifikasi pengawasan  memiliki  kriteria  penilaiannya  sendiri  yang  diatur  dalam  Peraturan  OJK Nomor 9/POJK.05/2021.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan apabila usaha perasuransian telah memasuki pengawasan khusus dan tidak dapat melakukan upaya untuk keluar dari kriteria yang ada, makai zin usaha perasuransian berhak dicabut oleh Dewan Komisioner OJK. Dalam ranah perasuransian yang termasuk subjek perasuransian adalah penanggung dan tertanggung, sementara  objek  asuransi  adalah  jiwa  dan  raja,  kesehatan  manusia,  tanggung  jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
Salah  satu  kewenangan  OJK  seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  yaitu mencabut izin usaha. Dalam bidang perasuransian, OJK mencabut izin usaha atas dasar OJK melihat bahwa usaha asuransi ini nantinya dapat merugikan konsumen serta usaha asuransi yang telah mendapat pengawasan khusus tidak dapat memenuhi tuntutan OJK dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal usaha asuransi yang dicabut izin usahanya, maka akibat hukum yang terjadi adalah usaha asuransi diberhentikan seluruh kegiatan usahanya serta diwajibkan untuk melakukan Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun waktu 30 hari setelah pencabutan dan membentuk tim likuidasi.

## Metode Penelitian
Peneliti  akan  memecahkan  isu  hukum  yang  ada  seputar  Peranan  Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  Terhadap  Pencabutan  Izin  Usaha  Asuransi  dengan menggunakan  metode  yuridis  normatif,  karena  Penulis  ingin  mencari jawaban  atas  isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yuridis dapat diartikan menurut  hukum,  secara  hukum:  bantuan,  bantuan  hukum  (diberikan  oleh  pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).  Sementara kata normatif berarti berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku. Berdasarkan pengertian kedua hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yuridis normatif menitikberatkan atau dengan kata lain memfokuskan penelitian pada sudut pandang hukum yang ada di Indonesia.
Lebih  spesifik  lagi,  Peneliti  juga  akan  menggunakan  metode  preskriptif,  yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  tertentu  yang  diharapkan  dapat menghasilkan  argumentasi,  teori  bahkan  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan sebuah permasalahan (Soerjono, 1986).
Sementara untuk jenis data, Peneliti menggunakan pengklasifikasian  oleh Peter Mahmud Marzuki. Peter Mahmud Marzuki (2013) mengklasifikasikan data ke dalam 2 (dua)  jenis,  yaitu  Bahan  Hukum  dan  Bahan  Non-Hukum.  Terdapat  2  (dua)  hal  yang termasuk  ke  dalam  Bahan  Hukum  yaitu,  Bahan  Hukum  Primer  dan  Bahan  Hukum Sekunder. Untuk Bahan Hukum Primer, Peneliti akan mengambil peraturan perundang- undangan atau hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini diantaranya  sebagai  berikut:  1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata;  2)  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan; 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tetang Administrasi Negara; dan 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status Tindak Lanjut Pengawasan.
Pada Bahan Hukum Sekunder, Penulis akan menggunakan bahan-bahan pustaka untuk memperkuat serta menunjang Bahan Hukum Primer seperti buku, jurnal, prosiding, makalah hukum, laporan penelitian hukum, juga terbitan pemerintah. Dalam hal meneliti tentang  permasalahan  yang  menjadi  isu  hukum  dalam  penelitan  ini,  maka  Penulis memilih  untuk  menggunakan  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach ), dimana pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan  perundang-undangan  dan  aturan  hukum  lain  yang  berkaitan  dengan  asuransi guna menjawab permasalahan berupa peran asas umum pemerintahan yang baik terhadap pencabutan izin usaha asuransi.

## Hasil dan Pembahasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa OJK  melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (2) Kegiatan jasa  keuangan  di  sektor  pasar  modal;  dan  (3)  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
OJK mempunyai wewenang Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan non-bank,  yang  dalam  hal  ini  merupakan  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kesehatan lembaga non-bank juga mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian  lembaga  non-bank.  Dalam Pasal  8  UU  OJK  dijelaskan  bahwa terdapat  9 (sembilan) wewenang OJK dalam melakukan tugas pengaturan, yaitu:
a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  perintah  tertulis  terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  pengelola  statuter  pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  serta  mengelola,  memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  9  UU  OJK  tercantum  juga  mengenai  8  (delapan) wewenang OJK dalam melakukan tugas pengawasan, yakni sebagai berikut :
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan  lain  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan,  pelaku,  dan/atau  penunjang kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
d. memberikan  perintah  tertulis  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan  dan/atau  pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melakukan  pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain,
sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Kemudian  untuk  lebih  spesifik  lagi  mengenai  tugas  pengawasan,  OJK mengaturnya  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  9/POJK.05/2021.  Lebih lanjut  disebutkan  dalam  POJK  tersebut  bahwa  pengawasan  sendiri  diklasidikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan juga pengawasan khusus.  Penetapan  status  pengawasan  ini  didasarkan  atas  faktor  peringkat  komposit, peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, dan atau parameter kuantitatif.
Untuk pengawasan intensif memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali dengan disertai peningkatan status pengawasan. Sementara pengawasan  khusus  memiliki  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan  dapat diperpanjang  oleh  OJK  dengan  mempertimbangkan  penyelesaian  atas  rencana  tindak yang  telah  disetujui.  Baik  pengawasan  intensif  maupun  pengawasan  khusus,  masing- masing  status  memiliki  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan  asuransi. Apabila batas waktu telah habis dan perusahaan asuransi masih memenuhi kriteria dalam status  pengawasan  khusus,  maka  izin  usaha  perusahaan  asuransi  berhak  dicabut  oleh OJK.
Berdasarkan  Pasal  4  POJK  Nomor  9/POJK.05/2021  kriteria  dari  LJKNB  yang berada dalam status  pengawasan intensif adalah sebagai berikut: a) Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat) atau Peringkat Komposit 5 (lima); b)  Tingkat  Kesehatan  LJKNB  ditetapkan  pada  Peringkat  Komposit  3  (tiga)  dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); atau c) memenuhi paramater kuantitatif.
Sementara  itu  berdasarkan  Pasal  5  POJK  Nomor  9/POJK.05/2021,  kriteria  dari LJKNB yang berada dalam status pengawasan khusus adalah sebagai berikut: 1) Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); atau 2) Memenuhi paramater kuantitatif.
Dalam hal pemenuhan parameter kuantitatif tersebut apabila perusahaan asuransi memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:  a)  Tingkat  solvabilitas  lebih  kecil  dari  80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko; b) rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); c) Rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
Perusahaan perasuransian yang berada dalam status pengawasan khusus memiliki kewajiban, diantaranya sebagai berikut:
a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
b. menyampaikan realisasi rencana tindak;
c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
d. menyampaikan laporan keuangan terkini;
e. menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;
f. menyampaikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini;
g. menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;
h. menyampaikan  laporan  proyeksi  arus  kas  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
i. melakukan  tindakan  lain  dan/atau  menyampaikan  informasi  dan  dokumen  lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pengawasan khusus  yang dilakukan oleh OJK  memiliki jangka waktu 6 (enam) bulan  serta  dapat  diperpanjang  sesuai  dengan  kesepakatan  OJK  dengan  pihak  yang bersangkutan. Namun apabila perusahaan perasuransian dianggap tidak dapat melakukan kewajiban  seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  juga  tetap  dalam  kriteria  yang tertera,  maka  OJK  melalui  Dewan  Komisioner  OJK  berhak  mencabut  izin  usaha perasuransian tersebut.
Dalam  hal  OJK  mencabut  izin  usaha  asuransi  tersebut  atas  dasar  perusahaan asuransi memenuhi kriteria yang tertera dalam POJK, OJK juga tidak boleh lupa bahwa selain kriteria dalam POJK tersebut terdapat juga asas-asas yang harus dipenuhi oleh OJK sebagai  Lembaga  pemerintah  saat  akan  bertindak.  Bertindak  disini  berarti  saat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah disebutkan sebelumnya.
Berdasarkan Pasal 10 UU AP disebutkan setidaknya ada 8 (delapan) poin yang dinaungi  oleh  Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  yaitu:  a)  Kepastian  hukum;  b) kemanfaatan;  c)  Ketidakberpihakan;  d)  Kecermatan;  e)  Tidak  menyalahgunakan kewenangan; f) Keterbukaan; g) Kepentingan umum; h) Pelayanan yang baik.
Asas  Kepastian  Hukum  adalah  asas  dalam  sebuah  negara  yang  berlandaskan hukum  yang  pastinya  mengutamakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara  teoritis,  asas  kepastian  hukum  dibagi  menjadi  dua  aspek  Akhmaddhian  (2018), yaitu:
1. Aspek hukum material, asas ini mewajibkan untuk menghormati hak yang telah diperoleh  seseorang  berdasarkan  keputusan  pemerintah,  meskipun  nantinya didapati keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan sebaliknya.
2. Aspek  hukum  formal,  mengartikan  keputusan  pemerintah  baik  yang memberatkan  maupun  yang  menguntungkan  harus  disampaikan  dan  dibuat dengan  kata-kata  yang  jelas.  Pihak  yang  berkepentingan  berhak  untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut dan jangan sampai dibuat bingung dengan maksud keputusan tersebut.
Asas  kemanfaatan  berarti  manfaat  yang  harus  diperhatikan  oleh  Lembaga pemerintah  secara  seimbang  Sukmadewi  (2022)  antara:  1)  Kepentingan  individu  yang
satu  dengan  individu  yang  lain;  2)  Kepentingan  individu  dengan  masyarakat;  3) Kepentingan  warga  masyarakat  dan  masyarakat  asing;  4)  Kepentingan  kelompok masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lain;  5)  kepentingan  pemerintah  dengan  warga masyarakat;  6)  Kepentingan  generasi  sekarang  dengan  generasi  yang  akan  datang;  7) Kepentingan manusia dengan ekosistemnya; dan 8) Kepentingan pria dan wanita.
Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mengharuskan badan dan/atau pejabat pemerintahan  dalam  menetapkan  atau  melakukan  keputusan  atau  tindakan  dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak berat sebelah. Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan  atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaannya  sehingga  keputusan  atau  tindakan  yang  bersangkutan  dipersiapkan dengan  cermat  sebelum  ditetapkan  atau  dilakukan.  Asas  ini  bertujuan  agar  aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, saat mengeluarkan keputusan pemerintah harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan untuk dipertimbangkan.
Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak  melampaui,  tidak  menyalahgunakan  atau  tidak  mencampuradukkan  kewenangan (Solechan,  2019).  Ridwan  HR  menyebut  sebagai  asas  tidak  mencampuradukkan kewenangan.  Dalam  asas  tidak  mencampuradukkan  kewenangan  menghendaki  pejabat pemerintahan  tidak  menggunakan  kewenangannya  untuk  tujuan  lain  selain  yang  telah ditentukan  dalam  peraturan  yang  berlaku  atau  menggunakan  wewenangnya  secara melampaui batas.
Asas  Keterbukaan  adalah  asas  yang  melayani  masyarakat  untuk  mendapatkan akses  dan  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskiminatif  dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Asas  Kepentingan  Umum  adalah  asas  yang  mengutamakan  kesejahteraan  dan kemanfaatan  umum  dengan  cara  yang  aspiratif,  akomodatif,  selektif  dan  tidak diskriminatif  (Hadiyono,  Kurniaty,  &  Noviasari,  2023).  Asas  kepentingan  umum  atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam  melaksanakan  tugasnya  mengutamakan  kepentingan  umum  yaitu  kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya, kepentingan  warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri seperti persediaan sandang pangan, perumahan kesejahteraan, dan lain-lain. Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang  memberikan  pelayanan  yang  tepat  waktu,  prosedur  dan  biaya  yang  jelas,  sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akibat  hukum  yang  terjadi  apabila  perusahaan  perasuransian  telah  dicabut  izin usahanya  yaitu  diberhentikan  seluruh  kegiatan  usahanya  serta  wajib  melakukan  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga membentuk Tim Likuidasi untuk mengganti kerugian  pihak-pihak  yang  dirugikan.  Apabila  salah  satu  atau  kedua  pihak  merasa
dirugikan  dengan  keputusan  OJK,  maka  para  pihak  melalui  kuasa  hukumnya  dapat mengajukan permohonan untuk dilakukannya penilaian kembali berdasarkan bukti yang ada serta berdasarkan AUPB tersebut.

## Kesimpulan
Selain daripada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian yang terdapat dalam POJK No. 9/POJK.05/2021, OJK juga harus menjadikan AUPB sebagai bahan pertimbangan sebelum mengeluarkan putusan, terlebih lagi dalam hal ini apabila OJK mencabut izin usaha dari perusahaan perasuransian.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  Akmal,  Syamsiyah,  Nur,  Arthawati,  Sri  Ndaru,  Syahrir,  Sasmita  Nabila, Andaningsih,  I.  G.  P.  Ratih,  Rejekiningsih,  Tri  Wahyu,  Atmanti,  Hastarini  Dwi, Triani, Neks, Rohmi, Misfi Laili, & Ardana, Yudhistira. (2023). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Get Press Indonesia.
Afrianty,  Nonie,  Isnaini,  Desi,  &  Oktarina,  Amimah.  (2019). Lembaga  Keuangan Syariah . Zigie Utama.
Ajib, Muhammad. (2019). Asuransi syariah .
Akhmaddhian,  Suwari.  (2018).  Asas-Asas  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance. LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan , 9 (01), 30–38.
Azhar,  Muhamad.  (2015).  Relevansi  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. Notarius , 8 (2), 274–286.
Febriyani, Annisa, & Anis, Ali. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 3 (4), 9–16.
Hadiyono,  Wahyu  Cahyo,  Kurniaty,  Yulia,  &  Noviasari,  Dilli  Trisna.  (2023).  Analisa Penerapan  Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelaksanaan  Pelayanan Publik  Berbasis  Online  sebagai  Inovasi  Pelayanan  Publik. Borobudur  Law  and Society Journal , 2 (3), 118–127.
Hasan,  Muhammad,  &  Azis,  Muhammad.  (2018). Pembangunan  Ekonomi  & Pemberdayaan  Masyarakat:  Strategi  Pembangunan  Manusia  dalam  Perspektif Ekonomi Lokal . CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
Kusdarini,  Eny.  (2020). Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  dalam  Hukum Administrasi Negara . UNY Press.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian hukum .
Muktar, Bustari. (2016). Bank dan lembaga keuangan lain . Prenada Media.
Rizkita,  Rindy  Putri,  &  Syarifuddin,  Syarifuddin.  (2023).  Peran  Asuransi  Dalam Kehidupan  Humanisme  Ditengah  Pro-Kontra  Masyarakat. Jurnal  Pendidikan  Dan Konseling (JPDK) , 5 (1), 5736–5744.
Soerjono, Soekanto. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta .
Solechan, Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Administrative Law and Governance Journal , 2 (3), 541–557.
Sukmadewi, YSukmadewi, Y. D., & Utama, K. W. (2022). Relevansi Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  Dan  Asas  Kemanfaatan. Law,  Development  and Justice Review , 5 (1), 1–9.

## Copyright holder:
Priskila Paulina Kurnia, Christine ST. Kansil (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: