## RUANG NEGOSIASI SEKSUAL PEREMPUAN DALAM
MARITAL RAPE DI JEMBER
The Sexual Negotiation Space of Women in the Marital rape in Jember
Trijayanti Putri Andayani, Nurul Hidayat Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember Email: trijayantiputria@gmail.com

## Abstract
This  study  focuses  on  sexual  negotiations  carried  out  by  women  because  of  the  marital rape  that  their  husbands  did.  Marital  rape  itself  is  a  form  of  violence  or  forced  sexual activity of a husband to his wife. Where, in this case, there are women's rights violated. It is  based  on  the  dichotomous  ideal  role  of  women  and  men  in  marriage,  which  is  a manifestation of gender status that has implications for the division and subordination of sexuality to women. The researcher used the theory of feminist existentialism Simone de Beauvoir,  to  show  the  position  of  women  as  a  socio-culture  and  sexually  subordinated people and women's ability to demonstrate their existence through sexual negotiations in marriage. This study used qualitative feminist methods by using in-depth interviews with seven women who experienced problems with marital rape in their marriage. The results of this study are that sexual negotiation is created because of sexual injustice in the form of  marital  rape  experienced by women in  their  marriages, where the sexual  negotiation room is used by women to bargain with their husbands or even themselves. This process of  negotiation  shows  that  women  can  also  fight  or  show  their  existence  in  marriage.  It means  that  women  do  not  have  to  sacrifice  their  marriage  to  be  able  to  show  their existence.  Women  can  still  be  the  subjects  while  borrowing  the  same  structure  as patriarchy.
Keywords: marital rape, women, sexual negotiations.

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  negosiasi  seksual  yang  dilakukan  oleh  perempuan  karena perkosaan  dalam  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  suami  mereka.  Perkosaan  dalam pernikahan  itu  sendiri  adalah  suatu  bentuk  kekerasan  atau  aktivitas  seksual  paksa  dari seorang  suami  kepada  istrinya.  Di  mana,  dalam  kasus  ini,  ada  hak-hak  perempuan dilanggar. Hal ini didasarkan pada peran ideal dikotomis perempuan dan laki-laki dalam perkawinan,  yang  merupakan  manifestasi  status  gender  yang  memiliki  implikasi  untuk pembagian  dan  subordinasi  seksualitas  kepada  perempuan.  Peneliti  menggunakan  teori eksistensialisme  feminis  Simone  de  Beauvoir,  untuk  menunjukkan  posisi  perempuan sebagai  orang  yang  berbudaya  sosial  dan  memiliki  posisi  seksual  rendah  serta kemampuan  perempuan  untuk  menunjukkan  keberadaan  mereka  melalui  negosiasi seksual dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode feminis kualitatif dengan menggunakan  wawancara  mendalam  dengan  tujuh  wanita  yang  mengalami  masalah dengan  perkosaan  dalam  pernikahan  mereka.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa negosiasi  seksual  diciptakan  karena  ketidakadilan  seksual  dalam  bentuk  perkosaan dalam  pernikahan  yang  dialami  oleh  wanita  dalam  pernikahan  mereka,  di  mana  ruang negosiasi seksual digunakan oleh wanita untuk melakukan tawar-menawar dengan suami mereka atau bahkan diri mereka sendiri. Proses negosiasi ini menunjukkan bahwa wanita juga bisa melawan atau menunjukkan keberadaan mereka dalam pernikahan. Ini berarti bahwa  perempuan  tidak  harus  mengorbankan  pernikahan  mereka  untuk  dapat menunjukkan  keberadaan  mereka.  Perempuan  masih  bisa  menjadi  subjek  sambil meminjam struktur yang sama dengan patriarki.
Kata kunci: perkosaan dalam pernikahan, perempuan, negosiasi seksual

## Pendahuluan
Berbicara  tentang  masyarakat,  perempuan  dilihat  menggunakan  sistem  dan struktur  sosial    secara  makro  yang  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  basis argumentasi  berprilaku  sesuai  dengan  kondisi  sosial,  yang  mana  mampu menempatkan  perempuan  pada  posisi  tersubordinasi  dalam  rezim Social Arrangement. Pada  dasarnya  laki-laki  dan  perempuan  dibedakan  berdasarkan bentuk  dan  fungsi  alat  reproduksi  yang  merupakan  fakta  biologis.  Hal  ini bersamaan  dengan  konsepsi  umum  mengenai gender ( gender  relation )  yang berhubungan dengan proses sosial, kapasitas dan peran laki-laki dan perempuan dimana dapat menghasilkan hubungan asimetris.
Hubungan  asimetris  kemudian  mengasilkan  dominasi,  optasi  seksual, abuse (kekerasan),  dan  subordinasi  pada  perempuan.  Termasuk  pemerkosaan  dalam perkawinan  atau marital  rape ,  dimana  pemerkosaan  dalam  perkawinan  atau marital  rape ini  memang  tidak  banyak  di  bicarakan  secara  gamblang,  dan lantang  apalagi  diadukan  pada  pihak-pihak  berwajib.  Perempuan  cenderung mendiamkan  dan  menghayati  itu  sebagai  suatu  bentuk  ketaatan  istri  kepada suaminya. Dengan alasan istri tidak dapat mengadukan suaminya apabila terjadi tindakan seksual dengan motif pemperkosaan.
Bingkai pernikahan dan keluarga justru membuat perempuan terbelenggu dalam kondisi  perkawinan  yang  tidak  lagi  sehat.  Adanya  ketimpangan, violence (kekerasan), wife abuse (pelecehan terhadap istri) , dan tindakan mensubordinasi secara seksual lainnya mengakibatkan munculnya ruang negosiasi seksual, yang kemudian  digunakan  oleh  istri  melakukan bargaining untuk  meminimalisir ancaman kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya.
Perempuan  mungkin  tidak  melaporkan  tindakan  permerkosaan  yang  dilakukan suaminya  tetapi  perempuan  melakukan  tindakan-tindakan  pembelaan  dengan cara  bernegosiasi.  Negosiasi  dilihat  sebagai  strategi  mencipta  ruang  untuk memperjuangkan  kedamaian  perkawinan  bagi  perempuan  dan  untuk
meminimalisir  kekerasan  yang  terjadi.  Dalam  konteks  tersebut,  perempuan berada  pada  ruang  dengan  maksud  menyatakan  eksistensi  dan  memunculkan gagasan mereka.
Dengan  demikian  secara  khusus  peneliti  menitik  beratkan  pada  soal  posisi perempuan  dalam  keluarga  dengan  suami  yang  melakukan  kekerasan  seksual berupa marital  rape .  Hal  ini  meliputi  kajian  dan  pendalaman  pada  segala  unsur, sejatinya banyak yang tidak sepakat akan kerasan dalam aktivitas seksual mereka dalam  perkawinan,  namun  tetap  menjalankan  itu  sebagai  sebuah  kewajiban sebagai  seorang  perempuan  yang  sudah  sah  untuk  dinikmati  segala  sesuatunya dan  kalaupun  bentuk  penolakan  benar-benar  dilakukan,  maka  yang  menjadi  titik baliknya  adalah  benturan  dengan  sistem  sosio-kulturalnya.  Maka  dari  itu  ruang negosiasi  seksual  berperan  memunculkan  opsi  lain  dari  penolakan  yakni bargaining (tawar-menawar)  yang  di  lakukan  perempuan  sebagai  upaya mempertahankan perkawinan dengan marital rape di dalamnya.

## Pembahasan
1. Fenomena Marital Rape di Kota Jember
Kabupaten  Jember  dengan  kasus  KDRT  atau  kekerasan  pada  perempuan  dalam perkawinan cenderung di laporkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga secara universal,  atau  aspek-aspek  kekerasan  seksual  yang  di  alami  seorang  istri cenderung di hilangkan dan dilaporkan dengan kasus yang lain, baik secara pidana maupun perdata. Sehingga untuk kabupaten Jember data untuk marital rape atau kekerasan  seksual  pada  istri  tidak  di  tercatat  di  lembaga  manapun.  Hal  ini  di perkuat  dengan  berpartisipasinya  tujuh  orang  informan  dalam  penelitian  ini, bahwasanya  mereka  secara  sadar  mengalami  pemaksaan  secara  seksual  oleh suaminya namun tidak melaporkan tindakan suaminya pada pihak berwenang.
Dua  diantara  tujuh  informan  dalam  penelitian  ini  yang  telah  bercerai  pun  tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dan memilih melakukan tindakan hukum  yang  bahkan  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  masalah  seksualitas. Berdasarkan  dengan  data  temuan  pada  penelitian  ini  bahwa  banyaknya  kasus
kekerasan  pada  perempuan  yang  di  laporkan  di  Kabupaten  Jember  lebih  banyak tidak  secara  spesifik  mengarah  pada  kasus-kasus  kekerasan  seksual.  Banyaknya data-data  yang  di  dapatkan  dari  beberapa  lembaga  seperti  BKKBN,  POLRES Jember,  Pengadilan  Negeri  Agama,  Badan  Perlindungan  Perempuan  Kabupaten Jember dilaporkan sebagai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

## 2. Profil Perempuan yang Menjadi Korban Marital Rape
Dalam penelitian ini, ada tujuh orang perempuan yang turut berpartisipasi sebagai informan yang memiliki background yang berbeda-beda, baik dari segi usia yakni dari  usia  20  sampai  dengan  usia  50  tahun,  latar  belakang  sosial  yang  berbeda, pendidikan  dan  profesi  yang  mereka  jalani.  Sebagian  perempuan  dalam  penelitia ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, beberapa di antara bekerja kantoran, dan satu  di  anatanya  berprofesi  sebagai  pekerja  seks  koersial.  Hal  ini  tentu  juga  di dasari dengan latar pendidikan mereka, yang mana sebagian besar informan dalam penelitian ini berlatar belakang pendidikan rendah. Selain dari pada itu perempuan dalam  penelitian  ini  juga  memiliki  permasalahan  yang  berbeda.  Diantaranya perempuan  yang  telah  mengalami Menopause dan  masih  kerap  kali  di  paksa melayani  suami  secara  seksual  sehingga  menimbulkan  luka  ringan  bahkan pendarahan, Suami yang tidak lagi dapat memberikan nafkah batin dan kerap kali melakukan  kekerasan  ketika  menginginkan  untuk  berhubungan  seksual, pemaksaan  orientasi  seksual  kepada  pasangan,  tindakan  pemerkosaan  di  bawah pengaruh  minuman  berlakohol,  termasuk  tindakan  memaksa  istri  melakukan hubungan seksual dengan orang lain atas dasar kepentingan ekonomi.

## 3. Perilaku Seks Optatif dalam Pernikahan
Perilaku  Seks  Optatif  yang  terjadi  Pada  perempuan  yang  berpartisipasi  dalam penelitian ini, diantaranya di paksa berhubungan seks ketika sedang dalam kondisi yang  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan  hubungan  seksual,  ketika  sakit, menopause , menstruasi dan  dalam  keadaan  tidak  siap  baik  secara  psikologis maupun  secara  fisik.  Perempuan-perempuan  ini  juga  kerap  menerima  kekerasan fisik seperti di pukuli, di hempaskan, di tendang dan kekerasan fisik lainnya yang
mengakibatkan luka ringan maupun luka berat, dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan seksual ataupun kepuasan seksual pihak suami.
Lebih  khusus  pemaksaan  yang  dilakukan  suami  pada  perempuan  yang berpartisipasi dalam penelitian ini diantaranya adalah dipaksa mengikuti orientasi seksual  tertentu  seperti  melakukan  VCS  ( video  call  sex ),  berhubungan  seks dengan memakai atribut, dipaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan motif ekonomi, tindakan seksual di bawah pengaruh minuman beralkohol, kekerasan  fisik  yang  dilakukan  untuk  mendapat  kepuasan  seksual  dan  bahkan pasangan (perempuan) yang tidak di penuhi kebutuhan biologisnya karena adanya perempuan  idaman  lain  (WIL)  sehingga  perempuan  merasa  tersiksa  karena kebutuhan biologisnya terpaksa tidak terpenuhi karena faktor orang ketiga.
Optasi  seks  sendiri  merupakan  sebuah  tindakan-tindakan  membujuk  orang  yang tidak  mau  melakukan  sesuatu.  Hal  ini  dapat  di  lakukan  dengan  beberapa  cara yakni  optasi  secara  psikologis,  fisik,  emosional  dan  ancaman  keuangan  (Painter, 1991:4).  Optasi  seks  sendiri  sebuah  tindakan  memaksa  yang  dilakukan  dengan cara-cara  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  kepuasan  seksual  tanpa mempertimbangkan  kondisi  pihak  lainnya.  Yang  dalam  penelitian  ini  di  bagi menjadi dua yakni optasi seks yang di lakukan secara psikologis dan secara fisik Secara  psikologis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara-cara  seperti melakukan  ancaman  penceraian,  ancaman  pergi  ke  tempat  pelesiran,  poligami, dan  hal-hal  yang  menekan  psikologis  mereka  (perempuan)  untuk  memperoleh kepuasan  seksual.  Optasi  seks  yang  dilakukan  dengan  cara-cara  yang menggunakan kekuatan fisik untuk memperoleh kepuasan seksual yang dilakukan suami kepada istrinya, menurut informan dalam penelitian ini optasi sescara fisik dilakukan  dengan  berbagai  cara  misalkan,  memukul,  mencubit,  menendang  dan kekrasan  fisik  lainnya  yang  menimbulkan  luka  berat  maupun  luka  ringan,  serta dilakukannya pentrasi vagina tanpa adanya cairan rubrikan.
Dampak  lain  yang  diakibatkan  oleh  tindakan-tindakan marital  rape berupa gangguan  psikologis  termasuk,  kecemasan,  depresi,  kurang  tidur,  gangguan makan, kurangnya minat dalam berhubungan seksual, fobia sosial, serta disfungsi ereksi  dan  bahkan  peyimpangan  orientasi  seksual  dimana  laki-laki  tidak  lagi
dilihat  sebagai  symbol  rangsangan  melainkan  symbol  ancaman  sehingga mempengaruhi hubungan seksual bahkan orientasi seksual perempuan

## 4. Fenomena Marital Rape dari Perspektif Perempuan
Pada bagian ini peneliti melihat marital  rape dari  perspektif perempuan,  dimana ada  beberapa  perangkat  yang  mempengaruhi  sudut  pandang  perempuan  dalam melihat  fenomena marital  rape yang  terjadi  pada  perkawinan  mereka.  Beberapa perangkat  ini  yang  menentukan  sejauh  mana  pempuan  dapat  mengintepreasikan marital  rape sebagai  sebuah  “ketidak  apa-apaan”  atau  sebuah  ketidak  adilan karena ada hak yang tidak di dapatnya karena ke egoisan laki-laki. Dalam konteks ini perempuan menyadari bahwa ada seperangkat system dan nilai yang mengatur kehidupan seksual mereka diantanya:

## a. Reinforce  Power,  Dominance,  And  Control  Laki-Laki  Atas  Seksualitas Perempuan
Perempuan melihat adanya perbedaaan “nasib anatomi” laki-laki dan perempuan berimplikasi  pada  situasi  moral  dan  sosialnya,  baik  secara  fisiologis  tubuh  laki- laki  yang  di  gambarkan  sebagai  symbol  kekuatan  dan  kekuasaan,  dominasi sebagai konsekwensi dari kriteria biologisnya secara sosio kultural (maskulinitas), dan  kontrol  yang  di  perolehnya  melalui  lembaga  pernikahan  (partiarkal). Perempuan  yang  terjebak  pada  budaya  ini,  menganggap  bahwa  dirinya  memang berhak  menerima  kekerasan  seksual  yang  terjadi  kepadanya  sebagai  konskuensi dari kodratnya sebagai perempuan, maupun peran-perannya sebagai istri.
Simone  de  Beauvoir  menyebut  ini  sebagai “bada  faith” atau  kesadaran palsu/semua.  Dimana  perempuan  tidak  melihat  situasi  ini  sebagai  sebuah ketertindasan  kepada  dirinya,  melainkan  hanya  sebagian  perangkat  dari  peran yang dijalaninya. Hal ini terjadi karena banyak perempuan yang menginternalisasi mitos  peran  perempuan  dalam  perkawinan  sebagai  refleksi  akurat  dari  makna menjadi perempuan.
b. Stereotype dan Nilai-Nilai Seksualitas
Pada  bagian  ini  peneliti  memetakan  persepsi  perempuan  berkenaan  dengan intepretasi  mereka  tentang marital  rape sebagai  sebuah  konstruk  nilai-nilai seksualitas  dan  konskuensi  dari  status  gender  mereka  sebagai  perempuan. Informan  dalam  penelitian  ini    memberikan  gambaran-gambaran  bagaimana perempuan  harus  berlaku  dalam  rumah  tangga,  khususnya  berkenaan  dengan seksualitas.  Tindakan-tindakan  yang  bersifat  normative,  seperti  perempuan  tidak boleh  terlalu  ekspresif  dalam  hal  seksualitas  karena  akan  menunjukkan  bahwa dirinya  tidak  memiliki  attitude  atau  tatakarma  dan  dinilai  sebagai  perempuan “ ganjen ”, perempuan juga harus tetap menjaga dan merawat tubuhnya agar tetap menarik  bagi  suaminya,  harus  siap  melayani  suami  kapanpun,  memberikan pelayanan seksual yang memuaskan merupakan sebuah keberhasilan seorang istri, dan  menolak  melakukan  hubungan  seksual  merupakan  suatu  yang  dianggap menyalahi norma dan nilai
Hal diatas menunjukkan bagaimana seksualitas sangat lekat pada sistem nilai yang menjadi sumber normatif pada masyarakat yang mengatur tata kehidupan. Hal ini dapat dilihat bagaimana perempuan memaknai seksualitas mereka sebagai sebuah bentuk  kepatuhan  pada  nilai-nilai  yang  di  pelajarinya  dari  orang  tuanya,  dari kajian keagamaan dan lingkungannya. Intepretasi akan seksualitas sebagai sebuah bentuk  kepatuhan  pada  suami,  agama  dan  mitos    masyarakat  akan  standar istri/perempuan  yang  baik  adalah  melakukan  pelayanan  seksual  dengan  baik kepada suaminya. Demikian nilai dan norma yang berlaku ini tidak menempatkan perempuan  sebagai  pribadi  yang  leluasa  mengungkapkan  keinginan  seksualnya. Keterpasungan pengungkapan hasrat seksual ini telah di konstruksi menjadi nilai seorang perempuan.

## 5. Diskursus Seksualitas atas Tubuh Perempuan
Tubuh  berkaitan  dengan  seksualitas  dan  kesehatan  perempuan,  serta  eksistensi sebagai perempuan itu sendiri dipenuhi dengan paradoks sekaligus ironi. Paradoks serta ironi ini di temukan ketika hak-haknya sebagai perempuan tidak sepenuhnya terpenuhi,  ada  pihak-pihak  baik  secara  individual  maupun  lembaga  yang  merasa
memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  dapat  mendefinisikan,  bahkan  sampai  pada melakukan  kontrol  terhadap  tubuh  perempuan  atas  nama  kepantasan,  sebuah keharusan,    sebuah  kelaziman,  atau  bahkan  dengan    atas  nama  kekuasaan. Menurut Foucault (1997:131) Tubuh perempuan telah dihubungkan secara organis dengan  masyarakat (tubuh  perempuan  harus  menjamin  kesuburan  yang  di  atur), sebagai ruang keluarga (tubuh perempuan harus merupakan unsur subtansial dan fungsional )  dan  kehidupan  anak-anak  ( yang  di  produksinya  dan  harus  di jaminnya, melalui sutu tanggung jawab biologis moral yang di pikulnya ).
Konstruksi  sosial  budaya  yang  dikemas  sedemikian  apik  oleh  rasionalitas patriarki,  yang  demikian  menempatkan  perempuan  pada  posisi  subordinat, perempuan  di  bebankan  beragam  aturan  serta  berbagai  bentuk  kontrol  lainnya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Seks telah menimbulkan system ikatan kekerabatan dalam masyarakat dalam masyarakat manapun: sistem perkawinan,  pembekuan,  dan  pengembangan  kekerabatan,  pengalihan  nama  dan harta.  Sitem  ikatan  kekerabatan  itu  dengan  mekanisme  paksaan  yang menjaminnya,  dengan  pengetahuan  yang  sering  kali  rumit    namun  di butuhkannya.
6. Pernikahan, Peran dan Keterbatasan
Konsep marital rape menjadi kabur ketika dihadapkan dengan konsep pernikahan itu  sendiri,  dari  semua  pernyataan  informan  pemerkosaan  dalam  rumah  tangga menjadi sebuah lelucon ketidak mungkinan yang mereka fikirkan padahal sedang menimpa dirinya. Pemerkosaan sendiri tidak terbatas pada relasi suami dan istri. Bahkan  ketika  mereka  menikah,  mengucap  janji  sehidup  semati,  memiliki legalitas  untuk  melakukan  hubungan  seksual,  pemerkosaan  tetap  lah pemerkosaan.  Apabila  itu  dilakukan  atas  dasar  kepentingan  satu  pihak  di  sertai dengan  adanya  unsur-unsur  pemaksaan  kehendak  dan  keinginan  bahkan  sampai pada  melakukan  tindakan  asusila,  pemukulan  dan  kekerasan  dan  berakibat  pada meruginya salah satu pihak.
Dengan  demikian  seharusnya  perempuan  sebagai  seorang  istri  bisa  saja mengajukan keberatannya untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya.
Hanya  dikarena  sebuah  belenggu  pernikahan  perempuan  yang  diasumsikan  telah menyerahkan jiwa dan raganya untuk  mengabdi  kepada suaminya dan perspektif suami  yang  juga  merasa  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  seksual  oleh istrinya.  Perempuan  menjadi  susah  membedakan  konsep marital  rape atau “pemerkosaan”  dan  kewajiban  itu  sendiri.  Ada  suatu  pola  dilematis  disini, kaburnya  konsep  pemerkosaan  ketika  ada  dalam  lingkup  pernikahan  dan perspektif pelaku dan korban yang sama-sama tidak menyadari sedang melakukan dan  di  lakukan  padanya  tindakan-tindakan marital  rape hanya  karena  status “perkawinan”.
Agama  Islam  sedikit  banyak  memberikan  pengaruh  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat,  terutama  ketika  lingkungan  di  Kabupaten  Jember  yang  cukup  akrab dengan  pondok  pesantren  yang  tersebar  di  seluruh  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Jember.  Kedekatan  masyarakat  dengan  ajaran  agama  islam  ini  pula yang  membuat  masyarakat  memiliki  paradigma-paradigma  mengenai  “ marital rape ”, suatu tragedi yang nyata terjadi pada masyarakat. Berbagai sumber utama jaran  agama  islam  yakni  Al  Quran  dan  Hadist  yang  berhasil  mengkonstruksi pemahaman  perempuan  maupun  laki-laki  dalam  membenarkan  tindakan marital rape .  Hal  ini  karena  banyak  dari  sebagian  masyarakat  mengartikan  dalil-dalil secara parsial.
Seperti s ebuah  hadist  itu  dalam  agama  islam  yang  seolah-olah  melegitimasi kekuasaan suami dalam relasi berumah tangga, maupun dalam hubungan seksual. Adanya  subjektivitas  pemahaman  akan  tafsir  agama  yang  menimbulkan  sebuah persepsi bahwasanya Islam telah mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap diskriminatif  atas  perempuan,  bahwa  perempuan  harus  tunduk  pada  keinginan laki-laki.  Dalam  kondisi  tertentu  hal  ini  dapat  menimbulkan  akibat-akibat  serius bagi  sistem  reproduksinya,  salah  satunya  adalah  kekerasan  dalam  hal  seksualitas yang  dikamuflase  sebagai  sebuah  bentuk  ketaatan,  hal  dan  kewajiban,  dan masalah berdosa ataupun pahala. Dalam kasus marital rape hadits diatas dijadikan senjata  bagi  suami  untuk  mengekspresikan  hasrat  seksualnya  tanpa  kompromi isterinya  dan  juga  mereduksi  pemahaman  istri  akan  sebuah  ketaatan,  kepatuhan,
dan kewajiban bahkan hak seksual isteri itu sendiri. Pemahaman seperti ini tentu saja sangat simplistis dan merugikan kaum perempuan.

## 7. Perkawinan Sebagai Ruang Negosisasi Seksual
Negosiasi  seksual  yang  terjadi  dalam  perkawinan  karena  adanya  optasi  seks, seksual abuse, subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam hal seksualitas ini di lakukan ketika perempuan mencapai batasannya, artinya perempuan tidak lagi dapat  mentolerir  tindakan-tindakan  yang  di  lakukan  oleh  suaminya  sehingga mereka  cenderung  memberikan  pilihan  bagi  suaminya  untuk  melakukan  kerja sama  untuk  merumuskan  kesepakatan  tentang  masalah  yang  diperselisihkan. Dalam situasi ini perangkat-perangkat ketergantungan satu sama lain terbuka dan mulai di pertukarkan.
Bagi perempuan, beberapa perangkat ketergantungan ini diidentifikasi menjadi 3, yakni  determinasi  ekonomi,  determinasi  sosial  dan  determinasi  kultural, sedangkan  laki-laki  membutuhkan  perempuan  untuk  meligitimasi  kekuasaannya dalam  perkawinan  sebagai  suami  yang  butuh  di  layani.  Sekalipun  pernikahan diasumsikan  oleh  simone  de  bauvoir  sebagai  poros  patriarki,  dalam  ruang negoasiasi  ini  terlihat  bahwa  perempuan  juga  memiliki  power  untuk mengendalikan  laki-laki  melalui  perangkat  ketegantungan  laki-laki  kepada perempuan.  Khususnya  dalam  hal  seksualitas,  laki-laki  butuh  perempuan/istri yang  dapat  memberikannya  pelayanan  seksual  dengan  cara  yang  benar  sesuai dengan  system  norma  dan  nilai  yang  berlaku.  Selain  dari  pada  itu  laki-laki  dan perempuan  dalam  konteksnya  ini  memiliki  tujuan  yang  sama,  baik  dalam  hal seksual maupun perkawinan. Perempuan secara biologis juga membutuhkan laki- laki untuk  menikmati  hubungan seksualitas dan  berproduksi, sedangkan laki-laki juga  membutuhkan  perempuan  untuk  hal  yang  sama.  Dan  tujuan  untuk mempertahankan rumah tangganya dan haknya untuk dihormati.
Ketika  penolakan  tidak  dapat  dilakukan  karena  dianggap  melanggar  norma kepantasan,  maka  yang  mereka  lakukan  adalah  meminimalisir  kekerasan  yang mungkin  terjadi.  Sembari  menjaga  haknya  mereka  juga  tetap  ingin mempertahankan  rumah  tangganya.  Sehingga  tidak  jarang  lebih  banyak
perempuan  memilih  untuk  bertahan  dan  bahkan  yang  telah  bercerai  pun sebelumnya  telah  mati-matian  mempertahankan  rumah  tangganya  dan  tidak pernah  menginginkan  adanya  perceraian.  Namun  demikian,  ada  hal  yang kemudian  harus  dikorbankan  ketika  mereka  memilih  untuk  bertahan.  Yakni kebutuhan  akan  pemuasan  seksualitas  mereka  yang  harus  ditekan.  Maka  dari  itu rumah tangga dianggap sebagai sebuah ruang negosiasi bagi perempuan terutama dalam  hal  seksualitas.  Khususnya  dalam  permasalah marital  rape perempuan yang cenderung dituntut tunduk  pada keinginan  dan kebutuhan biologis  laki-laki serta perlakuan-perlakuan kasar mereka.
Dengan adanya ruang negosiasi seksual yang dimanfaatkan perempuan ini sebagai alat  untuk bargaining dirinya  menunjukkan  bahwa  perempuan  juga  dapat melakukan  perlawanan  atau  menunjukkan  aktualisasi  dirinya,  subjektifitas perempuan  ini  dapat  dilihat  dengan  bagaimana  perempuan  menunjukkan aktualisasi  diri  dirinya  dalam  ruang  negoasiasi  ini.  Proses  negoasiasi  ini  dapat berjalan  dengan  baik  ketika  perempuan  memiliki background pendidikan  yang baik,  artinya  dengan  pendidikan  dapat  menunjang  pola  pikir  perempuan  baik dalam  bernegoasiasi  maupun  merepresentasikan  dirinya  (berkenaan  dengan kepercayaan diri) sebagai  subjek sehingga sebagai  perempuan tidak membiarkan dirinya  terarut  dalam  kekerasan  seksual  yang  terjadi  ataupun  mengamini  itu sebagai  sebuah  bentuk  kepatuhan  dan  dianggapnya  sebagai  sebuah  konsekuensi dari perannya sebagai seorang perempuan dan seorang istri, situasi ini yang oleh simone de bauvoir disebut sebagai “bad faith” atau kesadaran semu/palsu dimana perempuan  mempercayai  mitos-mitos  tentang  perempuan  itu  sendiri,  dirinya sebagai  pihak  yang  tertindas  tidak  merasa  ditindas  dan  menganggap  apa  yang terjadi adalah wajar dan perlu diterima situasi tersebut.
Ruang  negoasiasi  memberikan  pilihan  bagi  perempuan  untuk  tetap  meminjam struktur  yang  sama  dengan  partiarki  tetapi  tidak  membiar  subjektivitasnya tenggelam.  Itu artinya mereka tidak harus kehilangan relasi mereka dengan laki- laki,  perempuan  tidak  harus  bercerai  dan  keluar  dari  lembaga  perkawinan  yang diklaim  sebagai  lokus  kekuasaan  laki-laki  untuk  dapat  menunjukkan  eksistensi
mereka  sebagai  perempuan.  Negosiasi  dilihat  sebagai  strategi  mencipta  ruang untuk  memperjuangkan  kedamaian  dalam  perkawinan,  yang  disisi  lain  bagi perempuan  digunakan  untuk  meminimalisir  segala  opresi  yang  terjadi  pada perempuan.  Dalam  konteks  tersebut,  perempuan  berada  pada  ruang  dengan maksud menyatakan eksistensi dan memunculkan gagasan mereka.

## Kesimpulan
Ruang  negoasiasi  seksual  tercipta  karena  adanya  ketidakadilan  seksual  berupa marital  rape yang  di  alami  perempuan  dalam  perkawinannya.  Hal  ini  didasari karena  adanya  pendikotomian  peran  ideal  bagi  perempuan  dan  laki-laki  dalam perkawinan, yang merupakan manifestasi dari status gender itu sediri. Pembagian kualitas dan peran didasarkan pada alasan bahwa peran ideal  bukanlah  hasil dari proses alami, tetapi dari proses sosial dan transformasi budaya, di bawah budaya laki-laki  yang  dominan.  Gender  juga  telah  digunakan  untuk  mendekonstruksi status quo laki-laki baik dalam ruang publik maupun domestik. Diskursus tentang perkawinan dan konstruksi gender yang menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki ini berimplikasi pada diskriminasi dan subordinasi seksualitas perempuan yang mengesampingkan hak-hak perempuan.
Ruang negosiasi seksual ini kemudian dimanfaatkan perempuan untuk melakukan bargaining baik  dengan  suami  atau  pun  dirinya.    Proses  negoasiasi  ini menunjukkan  bahwa  perempuan  juga  dapat  melakukan  perlawanan  atau menunjukkan eksistensi dirinya dalam perkawinan.  Ruang negosiasi memberikan pilihan  bagi  perempuan  untuk  tetap  meminjam  struktur  yang  sama  dengan partiarki tetapi  tidak membiarkan subjektivitasnya tenggelam.  Itu  artinya  mereka tidak  harus  kehilangan  relasi  mereka  dengan  laki-laki,  perempuan  tidak  harus bercerai  dan  keluar  dari  lembaga  perkawinan  yang  diklaim  sebagai  lokus kekuasaan  laki-laki  untuk  dapat  menunjukkan  eksistensi  mereka  sebagai perempuan.  Negosiasi  dilihat  sebagai  strategi  mencipta  ruang  untuk memperjuangkan kedamaian dalam perkawinan,  yang disisi  lain bagi  perempuan digunakan  untuk  meminimalisir  segala  opresi  yang  terjadi  pada  perempuan.
Dalam  konteks  tersebut,  perempuan  berada  pada  ruang  dengan  maksud menyatakan eksistensi dan memunculkan gagasan mereka.

## Daftar Pustaka
Arivia, Gandis. 2013. Subyek yang Dikekang. Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos.
Bauvoir,  Simone  De.  2003. SECOND  SEX:  Kehidupan  Perempuan. Pustaka Promethea
Fakih,  Mansour.  2012. Analisis  Gender  dan  Tranformasi  Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Foucault,  Michel.  1997. Sejarah  Seksualitas:  Seks  Dan  Kekuasaan. Jakarta: Pustaka Utama
Gamble,  Sarah.  2010. Pengantar  Memahami  Feminisme  dan  Postfeminisme. Yogyakarta: Jalasutra.
Painter, Kate. 1991. Wife Rape in the United Kingdom. A paper presented at the American  Society  of  Criminology.  Diakses  pada  15  januari  2019 melalui
http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/kate_painter/wif erape.pdf; on.
Marlina, Milda. 2007. Marital rape: Kekerasan Seksual Pada Istri. Yogyakarta :
Pustaka pesantren.
Tong,  Rosemarie  Putnam.  2010. Feminis  Thought:  Pengantar  Paling Kompeherensif Kepada Arus Utama Pemikiran  Feminis. Yogyakarta: Jalasutra.
Hadiwijono, Harun. 2010. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius.
Woods, Laurie. "Books Review: Rape In Marriage.”. 1983. Laws & Inequality: A Journal  Of  Theory  And  Practice (University  Of  Minnesota  Libraries Publishing)