## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1590-1594 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3227

## Kepastian Hukum terhadap Objek Jual Beli Tanah yang Dimasukkan dalam Harta Boedel Pailit oleh Kurator

## Olivia Gunawan Putri*, Ana Silviana
Universitas Diponegoro *Correspondence: oliviagunawan08@gmail.com
Abstrak. Perjanjian  jual  beli  tanah  tidak  diperbolehkan  untuk  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  menyisakan aturan  yang  telah  ada.  Penerapan  terhadap  asas  keseimbangan  dalam  perjanjian  jual  beli  tanah  telah  tertera dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  pada  pasal  1320  ayat  (1).  Pasal  tersebut menghendaki  adanya  keseimbangan  dalam  suatu  hubungan  yang  telah  dibentuk  oleh  para  pihak,  baik  pihak penjual  maupun  pihak  pembeli.  Pada  saat  ini  terdapat  berbagai  persoalan  baru  yang  muncul,  baik  dari  segi perjanjian maupun segi objek (tanah) perjanjian jual beli tanah tersebut. Adapun salah satu persolan yang kerap sekali  dijumpai  ialah  perjanjian  jual  beli  tanah,  yang  mana  Apabila  tanah  sebagai  objek  jual  beli  bukan  hak milih  seutuhnya  atau  tidak  dalam  penguasaan  bagi  pihak  penjual.  Objek  (jual  beli  tanah)  tersebut  telah ditetapkan  sebagai  harta  boedel  pailit  oleh  kurator  yang  memiliki  kewenangan.  Metode  penelitian  ini  ialah penelitian  jenis  kepustakaan  ( library  research )  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif.  Dalam penelitian ini, dengan berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  Jual  beli  tanah  atas  objek  yang dinyatakan  sebagai  harta  boedel  pailit memiliki akibat hukum batalnya perjanjian jual beli tersebut, dimana hal tersebut tidak memenuhi Pasal 1474, Pasal  1320,  dan  Pasal  1330  ayat  (1)  KUHPerdata  mengenai  syarat  penjanjuuan  jual  beli.  Kepastian  hukum terkait  hal  tersebt  ialaha  adanya  ganti  rugi  pihak  penjual/pailit  kepada  pihak  pembeli  sesuai  Pasal  1471  dan Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Pasal 36 Undang-Udang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dimana pada objek jual beli yang menjadi harta boedel pailit pembeli dapat dinyatakan sebagai kreditur konkuren atas hal tersebut ari si pailit yang harus dipenuhi pula hak atas perjanjian jual beli tersebut
Kata kunci : Jual beli, objek jual beli, boedel pailit, kepastian hukum
Abstract. The land sale and purchase agreement is not allowed to be carried out by parties who have existing rules. The application of the balance axis in the land sale and purchase agreement has been stated in the Civil Code (KUHPerdata) in article 1320 paragraph (1). The article wants a balance in a relationship that has been formed by the parties, both the seller and the buyer. At this time there are various new problems that arise, both in terms of the agreement and in terms of the object (land) of the land sale and purchase agreement. As for one of the problems that are often encountered, a land sale and purchase agreement is found, in which case the land as  the  object  of  sale  and  purchase  is  not  entirely  voting  rights  or  is  not  under  the  control  of  the  seller.  The object  (land  sale  and  purchase)  has  been  designated  as  the  bankruptcy  estate  by  the  curator  who  has  the authority.  This  research  method  is  a  type  of  library  research  using  a  juridical-normative  approach.  In  this study,  based  on  the  title  and  problem  formulation,  the  researchers  used  descriptive  qualitative  research analysis.  The  results  of  this  study  that  the  sale  and  purchase  of  land  on  objects  declared  as  boedel  bankrupt assets has the legal consequence of canceling the sale and purchase agreement, where it does not meet Article 1474, Article 1320, and Article 1330 paragraph (1) of the Civil Code regarding the conditions for the sale and purchase  agreement.  Legal  certainty  related  to  this  is  the  existence  of  compensation  from  the  seller/bankrupt party to the buyer in accordance with Article 1471 and Article 1243 of the Civil Code. In Article 36 of Law 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU wherein the object of sale and purchase which is the property of the bankrupt boedel the buyer can be declared a concurrent creditor for this matter from the bankrupt which must also be fulfilled the words of the sale and purchase agreement.
Keywords : Buying and selling, buying and selling objects, bankruptcy, legal certainty

## PENDAHULUAN
Jual  beli terdiri  dari  dua  kata  yakni  jual dan  beli.  Kata  jual  memiliki  makna  ialah perbuatan menjual, sedangka kata beli menunjukkan  makna  yakni  perbuatan  membeli. Jual  beli  merupakan  peristiwa  hukum  perdata
utama  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  untuk memperoleh  kepemilikan  atas  suatu  benda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur  secara  rinci  mengenai  perjanjian  jual beli  sebagaimana  terdapat  dalam  buku  III BW/burgerlijk  wetboek  voor  Indonesia  atau
disebut  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwasanya jenis perjanjian  yang  sering  diminati  dan  dilakukan oleh masyarakat ialah perjanjian jual beli. Dalam KUHPerdata
pada pasal 1457 mengidentifikasikan  mengenai  perjanjian  jual beli,  yang  mana  bagi  satu  pihak  mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain  untuk  mengikatkan  diri  untuk  memberikan harga  yang  telah  disepakati.  Adapun  objek  jual beli  ialah  hal  tertentu,  bentuk  dan  jumlah  yang telah  ditentukan  pada  saat  penyerahan  kepada pihak pembeli, serta yang berlaku dalam kontrak jual  beli.  Elemen  utama  dalam  perjanjian  jual beli ialah barang dan harga. Yang mana dengan berlandaskan  kesepakatan  yang  merevitalisasi hukum  perjanjian  perdata  maupun  perjanjian jual  beli  telah  dibuat,  Apabila  kesepakatan  atau persetujuan  mengenai  barang  dan  harga  telah tercapai  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah ditentukan. Dalam ketentuan keperdataan, perjanjian  jual  beli  telah  diatur  dan  dilindungi untuk terciptanya kepastiaan hukum di dalamnya serta  adanya  kepentingan  bagi  para  pihak  baik hak serta kewajiban yang semestinya. Ketentuan mengenai  hukum  perjanjian  jual  beli  telah tertuang  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dalam  beberapa  pasal,  yakni  dari  pasal 1457  hingga  pasal  1472.  Aturan-aturan  yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  tersebut  juga  mengandung ketentuan  terkait  perjanjian  jual  beli  tanah (Shobirin, 2016).
Perjanjian jual beli tanah tidak diperbolehkan  untuk  dilakukan  oleh  para  pihak yang  menyisakan  aturan  yang  telah  ada. Penerapan  terhadap  asas  keseimbangan  dalam perjanjian  jual  beli  tanah  telah  tertera  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  pada  pasal  1320  ayat  (1).  Pasal tersebut  menghendaki  adanya  keseimbangan dalam suatu hubungan yang telah dibentuk oleh para  pihak,  baik  pihak  penjual  maupun  pihak pembeli.  Penerpaan  asas  keseimbangan  juga dijelaskan  dalam  perumusan  hak  dan  kewajiban bagi  para  pihak  sebagai  indicator  penentu terhadap  posisi  atau  kedudukan  yang  seimbang anatra  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing pihak,  khususnya  dalam  perjanjian  jual  beli tanah.  Keseimbangan  terhadap  perjanjian  jual beli  tanah  digunakan  untuk  meningkatkan perlindungan kepada pihak konsumen (pembeli), hal  tersebut  disebabkan  posisi  atau  kedudukan bagi  pohak  produsen  (penjual)  memiliki  posisi yang  kuat  dibandingkan  dengan  pihak  pembeli
yakni  dengan  cara  menegakkan  hak-hak konsumen (pembeli) (Suarti, 2019).
Pada saat ini terdapat berbagai persoalan baru  yang  muncul,  baik  dari  segi  perjanjian maupun  segi  objek  (tanah)  perjanjian  jual  beli tanah tersebut. Adapun salah satu persolan yang kerap  sekali  dijumpai  ialah  perjanjian  jual  beli tanah,  yang  mana  Apabila  tanah  sebagai  objek jual  beli  bukan  hak  milih  seutuhnya  atau  tidak dalam  penguasaan  bagi  pihak  penjual.  Objek (jual beli tanah) tersebut telah ditetapkan sebagai harta  boedel  pailit  oleh  kurator  yang  memiliki kewenangan.  Sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Mengenai Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pemabayaran  Utang (Undang-Undang  Kepailitan)  dalam  Pasal  16, maka  sebagai  kurator  memiliki  kewenangan terhadap pelaksanaan pengurusan atau pemberesan  terhadap  harta  debitor  pailit,  yang mana  salah  satu  bagian  dari  proses  pengurusan dan pemberesan tersebut ialah pembagian boedel pailit (Marlina, 2011).

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis-  normatif.  Dalam  penelitian  ini,  dengan berdasarkan  judul  dan  rumusan  masalah,  maka peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  yuridis  normatif ialah  penelitian  yang  membahas  berbagai doktrin  atau  asas-asas  dalam  ilmu  hukum. Adapun  tujuan  dari  penelitian  tersebut  ialah untuk mendapatkan identifikasi terhadap pengertian atau dasar hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, serta objek dalam hukum.

## HASIL
Menurut  hukum dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 4 ayat (1) dan pasal  1  ayat  (4)  atau  yang  lebih  sering  disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),  tanah  ialah  permukaan  bumi,  yang mana  bumi  sendiri  terdiri  dari  tiga  komponen yakni permukaan bumi, tubuh bumu dan sesuatu yang  berada  di  bawah  air.  Undang-Undang Pokok  Agraria  dalam  pasal  1  ayat  (4) menyatakan  bahwasanya “Dalam  pengertian bumi,  selain  permukaan  bumi,  termasuk  pula tubuh  bumi  di  bawahnya  serrta  yang  berada  di bawah  air” (Undang-Undang  Pokok  Agraria Pasal  1  Ayat  4,  n.d.)  Kemudian  tertera  pula dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  pasal  4 ayat  (1)  menyatakan  bahwasanya “Atas  dasar hak  menguasai  dari  Negara  sebagaimana  yang
dimaksud dalam pasal 2 dan ditentukan adanya beberapa  macam  ha  katas  permukaan  bumi yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan kepada  dan  dimiliki  oleh  orang-orang,  baik secara  sendiri  maupun  secara  bersama-sama dengan  orang-orang  lain  serta  badan-badan hukum”. (Undang-Undang Pokok Agararia Pasal 4 Ayat 1, n.d.)
Pada  prinsipnya,  jual  beli  telah  tertera dan diatur dalam peraturan perundang- undangan. Yang mana kaidah-kaidah di dalamnya  harus  ditaati  dan  diikuti  oleh  para pelaku  periwtiwa  atau  tindakan  hukum  yang menghadirkan  suatu  akibat  hukum  nantinya. Sangat  jelas  sekali  bahwa  setiap  peristiwa  atau tindakan  hukum  tentu  pastinya  akan  adanya akibat hukum pula, salah satunya ialah tindakan hukum  berupa  perjanjian  jual  beli  tanah. Tindakan  hukum  yang  berupa  perjanjian  jual beli  tanah  yang  tidak  mempunyai  sengketa, maka  akibat  hukum  tersebut  akan  diterima berupa  manfaat  bagi  kedua  belah  pihak,  yakni hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang telah  melakukan  kesepakatan  untuk  melakukan transaksi  jual  beli  tanah  diakomodir  sesuai dengan  kesepakatan  yang  telah  dilakukan. Sedangkan  bagi  tindakan  hukum  jual  beli  tanah yang  memiliki  sengketa  seperti  halnya  tanah, maka  hal  tersebut  merupakan  atau  dinyatakan sebagai  harta  boedel  pailit.  Akibat  hukum  dari harta  boedel  pailit  ialah  menimbulkan  kerugian bagi  salah  satu  pihak atas perjanjian itu  sendiri. Sehingga  jual  beli  tanah  yang  telah  dinyatakan sebagai  harta  boedel  pailit,  secara  menyeluruh harus  dilakukan  kajian  khususnya  terhadap akibat hukum (Aulia, 2017).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang,  yang  dapat  menetapkkan harta  pihak  yang telah  dinyatakan  pailit  sebagai harta  boedel  pailit.  Munculnya  harta  boedel pailit  disebabkan  adanya  status  kepailitan  yang melekap  pada  seseorang  atau  perusahaan  yang dinyatakan sebagai pailit oleh putusan Pengadilan.  Kepailitan  telah  menimbulkan konsekuensi  yuridis  terhadap  kreditur  maupun debitur.  Adapun  beberapa  konsekuensi  yuridis atau  akibat  hukum  terhadap  dampak  dari  harta boedel  pailit  di  antaranya  ialah  sebagai  berikut: 1)  demi  hukum  berlaku  sitaan  umum  atas seluruh  harta  debitur;  2)  perikatan  setelah debitur  pailit  tidak  dapat  dibayar;  3)  perikatan setelah  debitur  pailit  tidak  dapat  dibayar;  4) balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang  tidak  bergerak  dicegah;  5)  transaksi
forward dihentikan;  6)  pembayaran  hutang  di mana  pembayaran  tersebut  dilakukan  sebelum pailit  oleh  debitur  dalam  hal-hal  tertentu  dapat dibatalkan;  7)  pembayaran  hutang,  di  mana pembayaran  tersebut  dilakukan  setelah  pailit dapat  dbatalkan;  dan  8)  harta  pailit  (boedel pailit) dapat disegel.
Berdasarkan beberapa  uraian  yang telah tertera  di  atas,  maka  pernyataan  tersebut merupakan  akibat  hukum  terhadap  ketetapan kepailitan  yang  disebabkan  oleh  harta  boedel pailit.  Sehingga  harta  boedel  pailit  yang  telah ditetapkan  oleh  kurator  termasuk  tanah  tidak dapat  dijadikan  sebagai  objek  jual  beli.  Status atau  kedudukan  tanah  yang  telah  dimasukkan atau dinyatakan sebagai harta boedel pailit akan menimbulkan  akibat  hukum  yang  disebabkan oleh  objek  pernjanjian  jual  beli  dan  tidak termasuk  secara  sepenuhnya  dalam  penguasaan penjual,  melainnkan  masuk  dalam  penguasaan kurator,  yang  mana  hal  tersebut  dikarenakan sudah  dinyatakan  sebagai  harta  boedel  pailit (Benda  &  Boedel,  2017).  Sertifikat  tanah merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting terhadap  proses  perjanjian  jual  beli  tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, maka kita dapat mengetahui  bahwa  keberadaan  tanah  tersebut merupakan  hak  milik  dan  berada  dalam penguasaan penjual ataupun sebaliknya. Apabila pihak  penjual  tidak  memiliki  sertifikat,  maka sudah  dapat  dipastikan  bahwa  tanah  tersebut sudah  dimasukkan  ke  dalam  harta  boedel  pailit, dan  penguasaannya  sudah  diambil  alih  kepada pihak kurator. Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa  sertifikat  merupakan  surat berharga dan dapat dijadikan bukti terhadap hak seseorang  dalam  mengalihkan  hartanya  atau menjualnya.  ( Buku  Hukum  Kepailitan  Di Indonesia 5.Pdf , N.D.)
Adapun beberapa akibat hukum terhadap  perjanjian  jual  beli  tanah  yang dimasukkan  atau  dinyatakan  sebagai  harta boedel  pailit  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek. Batalnya  perjanjian  jual  beli  tanah  dapat  terjadi dikarenakan tidak terpenuhihnya beberapa syarat dalam  perjanjian  jual,  sebagaimana  hal  ini tertera  dalam  pasal  1474,  pasal  1320  dan  pasal 1330  ayat  (1).  Adapun  isi  dari  pasal  1474 sebagai  berikut; “Penjual  mempunyai  dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan  menanggungnya”. Kemudian  isi  dalam pasal 1320 menjelaskan bahwa terjadi persetujuan  yang  sah,  maka  perlu  dipenuhi empat  syarat  di  antaranya ialah  sebagai  berikut: 1)  kesepakatan  mereka  yang  mengikat  dirinya;
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu  persoalan  pokok  tertentu;  dan  4)  suatu sebab yang terlarang;
Kemudian  akibat  hukum  yang  berupa ganti  rugi  bagi  pihak  penjual  atau  pailit  kepada pihak  pembeli,  telah  tertera  dalam  pasal  1471 dan  pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Adapun Isi pasal 1471 adalah “jual beli atas  barang  orang  lain  adalah  batal  dan  dapat memberikan  dasar  kepada  pembeli  untuk menuntut pergantian biaya, kerugian dan bunga, jika  ia  tidak  mengetahui  bahwa  barang  itu kepunyaan orang lain”.(3 Kitab Undang-Undang Hukum  (KUHPer,  KUHP  Pidana,  KUHAP Acara  Pidana),  n.d.):  1)  suatu  persoalan  pokok tertentu; dan 2) suatu sebab yang terlarang;
Sedangkan  isi  dari  pasal  1243  ialah “pengantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  dalam  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampaui  waktu  yang  telah  ditentukan”.(3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPer, KUHP Pidana, KUHAP Acara Pidana), n.d.) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 36 menjelaskan bahwa  akibat  hukum  pada  perjanjian  jual  beli atas harta boedel apilit ialah pembeli dinyatakan sebagai  kreditor  dari  pihak  si  pailit  dan  juga diharuskan  untuk  dapat  memenuhi  ha  katas perjanjian jual  beli  yang  telah  disebutkan.  Pasal 1471  KUH  Perdata  menjadi  dasar  dari  akibat hukum  dari  pernjanjian  jual  beli  tanah  yang dinyatakan  sebagai  harga  boedel  pailit.  Dimana pembeli tidak mengetahui terkait objek jual beli tersebut  adalah  harta  boedel  pailit  dari  si penjual.  Dasar  tersebut  dapat  menjadikan perjanjian  jual  beli  tersebut  batal  demi  hukum. Namun  batal  demi  hukum  tersebut  dapat dilakukan  apabila  seluruh  kewajiban  pembeli pada jual beli telah dipenuhi sebelum dinyatakannya  objek  jual  beli  menjadi  harta boedel  pailit  oleh  kurator.  Sehingga  atas  dasar kepailitan  tersebut  permintaan  ganti  rugi  oleh penjual akan sulit dilakukan dikarenakan kondisi penjual  yang  sedang  dalam  keadaan  pailit. Namun  pihak  pembeli  tetaplah  mendapat kepastian  hukum  atas  haknya  menjadi  warga hukum  dimana  pembeli  dapat  mempertahankan ha  katas  tanah  yang  telah  dibelinya  walaupun dinyatakan  sebagai  harta  boedel  pailit  oleh
kurator.karena hal tersebut merupakan salahsatu dampak  ataupun  resiko  yang  dapat  timbul  dari terjadinya perjanjian jual beli dimana dala Kitab Undang-Undang Hukum Perdata megenai resiko dalam  jual  beli  yakni  (3  Kitab  Undang-Undang Hukum  (KUHPer,  KUHP  Pidana,  KUHAP Acara Pidana), n.d.):
1. “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang  yang  sudah  ditentukan,  maka  barang itu  sejak  saat  pembelian  adalah  atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya  belum  dilakukan  dan  si penjual  berhak  menuntut  harganya,  hal  itu sesuai  dengan  Pasal  1460  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Jika  barang-barang  itu  dijual  menurut  berat, jumlah  atau  ukuran,  maka  barang-barang  itu tetap  atas  tanggungan  si  penjual  hingga barang-barang  tersebut  ditimbang,  dihitung atau  diukur,  hal  itu  sesai  dengan  Pasal  1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Jika  barang  yang  dijual  menurut  tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan  si  pembeli,  meskipun  belum ditimbang,  dihitung  atau  diukur,  hal  itu sesuai  Pasal  1462  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Biaya  akta  jual  beli  dan  lain-lain  biaya tambahan  dipikul  oleh  si  pembeli,  jika  tidak telah  diperjanjikan  sebaliknya,  sesuai  Pasal 1466 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.“
Menurut  1474  KUH  Perdata,  penjual yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai penjual  karena  tanah  itu  sebenarnya  tidak dikuasai  penjual.  Tanah  tersebut  berada  di bawah  penguasaan  pembeli,  karena  merupakan bagian  dari  harta  pailit  Boedel.  Akibat  hukum berupa  kerugian  menjadi  milik  pembeli.  Pada prinsipnya  jika  pembeli  telah  memenuhi  semua kewajibannya  sebagai  pembeli,  maka  haknya sebagai  pembeli  juga  harus  terpenuhi,  dengan kata lain penjual harus memenuhi kewajibannya sebagai  penjual.  Kewajiban  utama  pembeli adalah  membayar  harga  pembelian  sesuai dengan Bagian 1513 KUH Perdata di tempat dan waktu  yang  ditentukan  dalam  kontrak.  Jika tempat  dan  waktu  pembayaran  tidak  ditentukan pada  tanggal  kontrak,  pembeli  harus  membayar di tempat  dan  waktu  pembayaran  dan  di  tempat dan  waktu  pengiriman  yang  disepakati  pembeli. Dalam 1514 KUH Perdata.(Hukum &
Hasanuddin, 2022) Jika pembeli tidak membayar  harga  pembelian,  penjual  dapat menuntut  pembatalan  pembelian.  Uraian  ini
dapat  dikatakan  mempunyai  akibat  hukum Perjanjian jual beli tanah terhadap objek jual bei tanah  yang  menjadi  harta  boedel  pailit  dapat dibatalkan.  Hal  itu  dikarenakan  dalam  hal  ini pihak pembeli yang telah memenuhi kewajibannya  tidak  menerima/memiliki  tanah yang  menjadi  obyek  perjanjian  jual  beli,  karena tanah  belakangan  tanah  itu  dinyatakan  sebagai harta  boedel  pailit  oleh  kurator.  Oleh  sebab  itu perjanjian  yang  menjadi  harta  boedel  pailit (tanah)  sebagai  obyek  perjanjian  jual  beli  dapat dibatalkan,  karena  penjual  telah  dinyatakan wanprestasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## SIMPULAN
Jual  beli  tanah  atas  objek  yang dinyatakan  sebagai  harta  boedel  pailit  memiliki akibat  hukum  batalnya  perjanjian  jual  beli tersebut,  dimana  hal  tersebut  tidak  memenuhi Pasal 1474, Pasal 1320, dan Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata  mengenai  syarat  penjanjuuan  jual beli.  Kepastian  hukum  terkait  hal  tersebt  ialaha adanya  ganti  rugi  pihak  penjual/pailit  kepada pihak pembeli sesuai Pasal 1471 dan Pasal 1243 KUH  Perdata.  Dalam  Pasal  36  Undang-Udang 37  Tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  PKPU dimana pada  objek jual  beli  yang menjadi  harta boedel  pailit  pembeli  dapat  dinyatakan  sebagai kreditur  konkuren  atas  hal  tersebut  ari  si  pailit yang harus dipenuhi pula ha katas perjanjian jual beli tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
3  Kitab  Undang-Undang  Hukum  (KUHPer, KUHP  Pidana,  KUHAP  Acara  Pidana).
n.d.. Grahamedia Press.
Aulia,  H.  2017.  Akibat  Hukum  Jual  Beli  Tanah Yang  Dinyatakan  Sebagai  Harta  Boedel Pailit  Oleh  Kurator  (Analisis  Putusan Nomor  1452  K/Pdt.  Sus  Pailit/2017). http://repository.umsu.ac.id/handle/1234 56789/9874 Benda, P., & Boedel, D. 2017. Penetapan boedel pailit dan pengeluaran benda dari boedel pailit. 2 , 1–15. Buku Hukum Kepailitan di Indonesia 5 .pdf . n.d.. Hukum,  F.,  &  Hasanuddin,  U.  2022.  Skripsi peralihan  hak  atas  tanah  dengan  akta notaris sebelum adanya putusan pernyataan pailit.
Marlina, R. 2011. Peran PPAT Dalam Jual Beli Harta  Pailit  Berupa  Tanah  Dikaitkan Dengan  Pasal  185  Ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (Analisa  Terhadap Akta  Jual  Beli  Nomor  21/2010  Tanggal 14 April 2010). Tesis , 2 , 1–131.
Shobirin,  S.  2016.  Jual  Beli  Dalam  Pandangan Islam. BISNIS :  Jurnal  Bisnis  Dan
Manajemen Islam , 3 (2), 239. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.149 4 Suarti, E. 2019. Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam  Kontrak  Jual  Beli  Tanah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Palembang , 4 (1),  976– 987. https://jurnal.um- palembang.ac.id/index.php/doktrinal/arti cle/view/1865
Undang-Undang Pokok Agararia Pasal 4 ayat 1. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 ayat 4.