El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama
Bagi Istri Yang Tidak Bekerja
Hafizha Harts Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: hafizhaharts44@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  dilatarbelakangi  terkait  peranan  ulama  Kota  Langsa  terhadap  pembagian  harta bersama  bagi  istri  yang  tidak  bekerja.  Ulama  dayah  adalah  seseorang  ahli  ilmu  dan  ilmu agama  yang  mampu  menetapkan  ilmu  syara’  yang  berasal  dari  sebuah  institusi  tempat pengajian, pelatihan serta pembinaan ilmu agama yang berada di Aceh yang disebut dayah tempat  lahirnya  kaderisasi  ulama.  Sedangkan  Ulama  non  dayah  adalah  seorang  yang memiliki ilmu dan ilmu agama dalam menetapkan hukum syara’ namun ia memperoleh ilmu tersebut di daerah luar Aceh. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan  diluar  hadiah  atau  warisan.  Istri  yang  tidak  bekerja  ialah  istri  yang  hanya mengerjakan urusan dalam ranah domestic, dan bukan ranah public (yaitu tidak keluar untuk mencari nafkah). Atau lebih tepatnya ia melakukan kegiatan aktif namun tidak menghasilkan penghasilan.  Sedangkan  dalam  kompilasi  hukum  islam  dan  KUHPerdata,  harta  bersama setelah  terjadinya  perceraian  akan  dibagi  dua  yakni  setengah  untuk  suami  dan  mengenai setengah untuk istri. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan ( field research/ penelitian lapangan), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perspektif ulama kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja terbagi dalam dua kategori yaitu mengikuti urf setempat dan mengikuti Perundang-Undangan dalam KHI Pasal 97. Istri yang tidak bekerja waktu yang dihabiskan istri mengurus anak-anaknya mengurus rumah tangga sama banyak dengan waktu yang dihabiskan suami diluar rumah. Bahkan mungkin lebih banyak yang dilakukan istri, karena ketika suaminya pulang pun ia harus melayani suaminya. Jadi tujuan penelitian ini ingin mengetahui perspektif dan dasar hukum Ulama Kota Langsa dalam pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja.
Kata kunci: Perspektif ulama Kota Langsa, Harta bersama, Istri Tidak bekerja

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu perbuatan sunnatullah yang dicintai oleh Allah s.w.t, yang berlaku  bagi  seluruh  makhluk  hidup.  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  permaknaan terhadap perkawinan tercatum dalam Pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan, menurut pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, pertama , Adanya hubungan lahir batin (yang  kukuh). Kedua ,  Seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri. Ketiga ,  Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keempat , Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengamalan ajaran agama berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan ghalizan untuk  mentaati  perintah  Allah  S.w.t,  dan  pelaksanaannya  merupakan  ibadah yang  bertujuan  untuk  menciptakan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan warahmah . Pernikahan  merupakan  ikatan  suci  antara  dua  insan  yang  berbeda  jenisnya,  ketika  lafadz  akad
1 M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum , (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 3.
terucapkan arasy pun ikut berguncang sebegitu kuatnya pertalian suci tersebut, dan apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukun, maka selanjutnya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami istri yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, hak istri atas suami, termasuk pula di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. 2
Pernikahan  bertujuan  menciptakan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah wa  rahmah , dan  keluarga  yang  baik  bahagia  dan  tentram  lahir  batinnya.  Namun  tidak  mudah  bagi  setiap pasangan  dalam  pernikahan  mewujudkan  hal  tersebut,  terlebih  lagi  apabila  sering  berselisih paham, tidak saling mengerti satu sama lain atau tidak saling mendukung satu sama lain. Maka tujuan tersebut sudah tidak tercapai, terlebih lagi tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan, karena  tidak  semua  perkawinan  dapat  dipertahankan  oleh  pasangan  suami  istri,  adakalanya perkawinan itu putus, baik disebabkan karena kematian maupun perceraian.
Maka  akibat  dari  perceraian  tersebut  muncullah  masalah  yang  terjadi  akibat  perceraian yaitu  pembagian  harta  bersama,  harta  bersama  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (“KUHPer”) dalam Pasal 119-122 disebutkan bahwa: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah percampuran harta kekayaan suami isteri. Di dalam Pasal 122 dijelaskan bahwa semua  penghasilan  dan  pendapatan,  begitu  pula  semua  keuntungan-keuntungan  dan  kerugian- kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian bersama.
Berbeda hal pengertian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, harta kekayaan  dalam  perkawinan  atau syirkah adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau bersama  suami-istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung,  selanjutnya  disebut  harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam masyarakat antara suami istri memang  ada  dengan  istilah  yang  berbeda-beda  untuk  masing-masing  daerah  yang  satu  dengan lainnya,  misalnya  saja  di  wilayah  Aceh  harta  bersama  disebut  dengan Hareuta  Seuhareukat, sedangkan di wilayah Bali dikenal dengan sebutan Druwe Gabro dan lain-lain. 3
Sedangkan  harta  bersama  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  harta  benda  perkawinan  diatur  dalam  Bab  VII  tentang  harta  benda  perkawinan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  35,  Pasal  36,  dan  Pasal  37. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penguasaan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama berada di bawah suami isteri. Sedangkan harta bawaan atau harta masing-masing dari suami istri serta harta yang diperoleh karena warisan dikuasai masing-masing. Pasal 36 mengatur bahwa perbuatan hukum terhadap harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak suami, sedangkan mengenai harta bawaan, suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya pada harta masing-masing mereka.
Hukum  Islam  memberikan  hak  masing-masing  suami  istri  untuk  memiliki  harta  benda secara  perseorangan,  dan  menurut  Pasal  97  KHI  yang  mengatur  bahwa  janda  atau  duda  cerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam  perjanjian  pernikahan.  Namun  pembagian  masing-masing  seperdua  menuai  kontroversi, karena  dianggap  tidak  adil  terlebih  lagi  jika  salah  satu  pasangan  merasa  ia    yang  lebih  banyak bekerja dibanding si isteri, misalnya suami yang merasa ia lebih berat dalam hal mengumpulkan harta, sedangkan istri hanya IRT, jadi peneliti mencoba mengaitkan perspektif ulama Kota Langsa terhadap  permasalahan  pembagian  harta  bersama,  dimana  yang  terjadi  di  lapangan    pembagian harta bersama mengikuti urf setempat,  sehingga  hal  tersebut  menimbulkan kerugian bagi  pihak perempuan meskipun mereka tidak bekerja, tetap mereka memiliki beban dan pekerjaan sendiri untuk  memenuhi  kebutuhan  suami  dan  anak.    Padahal  pembagian  harta  bersama  sendiri  dalam KHI Pasal 97 dikatakan 1/2 bagi masing-masing, namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak demikian. Menurut salah satu interviewer yaitu seorang ulama di salah satu dayah di kota Langsa harta seuharkat lebih cocok diistilahkan dengan syirkah adah yakni syirkah dalam sudut pandang
2 Sohari Sahrani dan M.A. Tihami, Fiqh Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 153.
3 Muthiah Aulia. S.H.I, M.H dan Novy Sri Hardani. S.H., M. Kn, Hukum Waris Islam , 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm., 122.
adat masyarakat pada pembahagian suami isteri, penetapan hukum adat disini harus sesuai dengan dalil  syar’I  dan  untuk  menetapkan  hukum  adat  harus  meminta  persetujuan  dulu  apalagi menyangkut dengan harta, memberikan harta suami kepada istri atas nama adat tanpa persetujuan suami hukumnya dhalim.  Menurut interviewer tidak boleh langsung membagi 1/2  atau 1/3  bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami terlebih dahulu.
Oleh  karena  itu  peneliti  membagi  perspektif  ulama  Kota  Langsa  yang  mana  dipecah menjadi 2 kelompok yaitu ulama dayah dan ulama non dayah. Diantaranya, yaitu Akademisi IAIN Cot Kala Langsa. dan dari MPU Kota Langsa periode 2019-2024 yang terdiri dari 30 pengurus yang sudah dilantik saya mengambil beberapa orang pengurus untuk di interview. Peneliti ingin melihat apakah nantinya terdapat perbedaan perspektif antara mereka terhadap pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak bekerja, atau malah setuju dengan yang sudah di atur dalam KHI itu  sendiri,  serta  pendapat  mereka  terhadap  IRT  dalam  mengurus  rumah  tangga,  apakah  tidak termasuk sebuah pekerjaan sehingga akhirnya pembagian harta bersama itu relative.

## Tinjauan Terhadap Harta Bersama dan Istri yang Tidak Berkerja di Indonesia
Harta bersama memiliki dua gabungan kata yang mana memiliki makna berbeda masing- masing  nya,  yaitu  harta  dan  bersama.  Harta  secara  bahasa  diartikan  sebagai  barang  (uang  dan sebagainya)  yang  menjadi  kekayaan  barang  milik  seseorang.  Sedangkan  kata  “bersama”  yaitu berbareng,  serentak,  bertepatan,  sejalan,  serupa. 4 Dalam  bahasa  Arab  harta  disebut  al  -maal diambil  dari  kata  maal,  yamiilu,  mailan  yang  berarti  condong,  cenderung  dan  miring.  Al-maal dalam  pengertian  etimologi  sebagai  sesuatu  yang  menyenangkan  manusia  dan  mereka  pelihara baik berbentuk materi ataupun berbentuk manfaat. 5
Menurut M. Ali Hasan, harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan dan merupakan  harta  bersama,  meskipun  suami  dan  istri  memiliki  peran  yang  berbeda  dalam membangun dan memelihara keluarga. Ada perjanjian khusus antara suami dan istri sebelum dan sesudah menikah. 6
Menurut Ahmad Rafiq, harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya harta yang diperoleh atas usaha mereka per individu maupun bersama- sama  selama  ikatan  perkawinan  masih  berlangsung  dikategorikan  harta  bersama. 7 Menurut Mursyid harta bersama hanya diperoleh selama perkawinan dan istri tidak wajib mengumpulkan harta, tetapi istri harus bertindak sesuai harapan dan menyemangati suaminya. 8
Menururt  Natsir  Asnawi,  Harta  berama  ialah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta bersama yang mencakup aktiva dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha atau persetujuan bersama suami dan istri untuk kepentingan keluara. Maksud aktiva disini ialah harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupaka. hasil usaha bersama suami istri. Sedangkan pasiva sendiri mencakup utang-utang yang timbul selama perkawinan atas persetujuan suami istri. 9 Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau  bersama  suami  istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  dan  selanjutnya  disebut harta  bersama  tanpa  mempersoalkan  atas  nama  siapapun. 10 Harta  bersama  ialah  harta  yang
4 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.6, (Jakarta: Pustaka Phoenix,2012), hlm, 395.
5 Zaiyad Zubaidi, Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya, Banda Aceh: LKKI Publisher. 2019, hlm. 31.
6 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja, 2006. hlm. 231-232.
7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), hlm 200.
8 Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Ar-Raniry Journal, Vol 1, No 2, Banda Aceh, 2014, hlm. 323-324
9 M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum , (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 34.
10 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm.121.
terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. 11
Menurut hukum Islam harta bersama, harta yang diperoleh oleh suami-isteri atas usahanya baik mereka bekerja sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah  tangga  beserta  anak-anak  saja  di  rumah.  Sekali  mereka  itu  terikat  dalam  perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersama baik harta maupun anak-anak. Dan  tidak  perlu  diiringi  syirkah  sebab  perkawinan  dengan  ijab  qabul  serta  syarat  pernikahan lainnya sudah dianggap syirkah antara suami-istri.
Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan  bahwa  harta  bersama  itu  adalah  harta  yang  dihasilkan  dengan  jalan  syirkah  antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda- bedakan lagi 12 .
Dalam KUH Perdata Bab VI bagian 1 Pasal 119 menyebutkan:
"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hokum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri".
Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyebutkan:

## “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
Maksud  Pasal  35  disini  ialah  harta  bersama  merupakan  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan. Penjelasan disini ialah dimana harta yang diperoleh diluar perkawinan (warisan, harta bawaan dll) maka tidak termasuk harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf F menyebutkan:
“Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik sendiri-sendiri  atau  bersama  suami-istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung dan  selanjutnya  disebut  harta  bersama  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapapun”.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan:
“Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik sendiri-sendiri  atau  bersama  suami-istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung dan  selanjutnya  disebut  harta  bersama  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapapun”

## Pengertian Istri Yang Tidak Bekerja.
Dalam  konteks  bahasa  Arab  istri  disebut    ةجوزyang  berarti  isteri,  pasangan,  jodoh. Dikatakan  isteri,  pasangan,  jodoh  karena  selalu  bersama-sama  dan  merupakan  perempuan  dan laki-laki dan cocok untuk menjadi suami istri. Dalam Kamus Maani Mu'jam istri ialah:
َج َو  ّزَع ِالله ى َوْقَت َدْعَب ُنِمْؤُمْلا َداَفَتْسا اَم ةليقعو مرحو ةنيرق :كلذك اهل لاقيو ،جاوزلا قيرط نع لجرب ةطبترم ةأرما َّل ُهْت َّرَس اَهْيَلِإ  َرَظَن  ْنِإ َو ُهْتَعاَطَأ اَه َرَمَأ  ْنِإ ،ٍةَحِلاَص ٍةَج ْو َز  ْنِم  ٌريَخ "  Seorang  wanita  yang  berhubungan  dengan  suami  melalui  jalur  pernikahan  Ada  yg mengatakan dia itu qarinah, haram, dan aqilah (ini dari segi bahasanya artinya sama smua sama2 istri),  Yang  di  dapati  oleh  seorang  mukmin  (suami)  setelah  bertakwa  kepada  allah  seperti  istri sholeha. Jika diberi perintah maka ia taat dan jika suami melihat kepadanya tenang / tentram".
11 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), hlm,100.
12 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet, 1 (Jakarta: Kencana,2006), hlm, 109.
Istri dalam KBBI 13 memiliki arti wanita (perempuan)yang telah menikah atau wanita yang dinikahi. Sedangkan bekerja adalah gabungan kata ber dan kerja, Ber- dalam Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Makna kerja dalam KBBI 14 adalah kegiatan melakukan  sesuatu:  sesuatu  yang  dilakukan  (diperbuat),  sesuatu  yang  dilakukan  untuk  mencari nafkah mata pencaharian, perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan, dsb.
Pekerjaan identik dengan profesi dan karir, pekerjaan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan  aktif  yang  dilakukan  oleh  manusia  yang  menghasilkan  sebuah  karya  bernilai  imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Mengacu pada pengertian diatas, dapat didefinisikan istri yang tidak bekerja ialah istri yang hanya mengerjakan urusan dalam ranah domestic, dan bukan ranah public (yaitu tidak keluar untuk mencari nafkah). Atau lebih tepatnya ia melakukan kegiatan aktif namun tidak menghasilkan penghasilan.
Pada  dasarnya  setiap  pasangan  suami  istri  ketika  sudah  melangsungkan  pernikahan, mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Islam  mengajarkan  bahwa  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seorang suami atau istri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut bersifat mutual, alam arti  bahwa  suami  difungsikan  sebagai  kepala  keluarga,  wajib  melindungi  istri  dan  wajib  pula memberikan  keperluan  rumah  tangga  dengan  cara  yang  ma'ruf  sitri  memiliki  hak  memperoleh nafkah dan mahar oleh suami.
Selanjutnya terdapat tiga hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya yaitu antara lain:
a. Istri wajib taat kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah.
b. Istri wajib amanah dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya, ketika suami tidak ada dirumah.
c. Istri  wajib  memperlakukan  suaminya  dengan  baik,  dengan  mencegah  perbuatan  yang aniaya.
Menurut  Wahbah  Zuhaili  hak  kepemimpinan  keluarga  yang  diberikan  kepada  suami  ini adalah karena seorang suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatul 'aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk istri melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak,  mencuci  baju,  dan  sebagainya.  Karena  akad  nikah  yang  terlaksana  anatara  mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. 15
Oleh karena itu istri tidak berkewajiban mengurus ranah domestic dan ranah public yaitu keluar  mencari  nafkah.  Di  karenakan  pada  dasarnya  istri  hanya  taat  dan  melayani  suami  dan menjaga  kehormatan  nya,  dan  menjaga  harta,  untuk  sang  suami.  Sebaliknya  suami  memiliki kewajiban dalam memberi nafkah lahir dan batin untuk sang istri.

## Analisis  Perspektif  Ulama  Kota  Langsa  Terhadap  Harta  Bersama  Bagi  Istri  Yang  Tidak Bekerja
Di  Kota  Langsa,  tercatat  di  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Langsa,  jumlah  penduduk  Kota Langsa berjumlah 185.971 jiwa, di antaranya jumlah perempuan yang bekerja berjumlah 31.035 sedangkan jumlah perempuan yang tidak bekerja berjumlah 21.973. 16
13 Kurnia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media 2003), hlm, 323.
14 Kurnia, hlm. 383.
15 Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Januari-Juni 2018, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, hlm. 87.
16 BPS, Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality in Figures 2021 (Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021), 103.
Adapun di wilayah Kota Langsa memiliki jumlah istri yang tidak bekerja berkisar 21 973, Istri yang tidak bekerja di Kota Langsa merupakan Ibu Rumah Tangga. Di tengah perkembangan globalisasi  peran  ibu  rumah  tangga  masih  sering  tidak  dianggap  banyak  orang  sebagai  sebuah pekerjaan,  karena  banyak  orang  memaknai  bekerja  itu  dengan  menghasilkan  uang  di  tempat  ia bekerja. Sering kali jika kita menanyakan pekerjaan seorang ibu atau istri, si anak menjawab kalau sang ibu tidak bekerja melainkan hanya ibu rumah tangga, begitu sebaliknya dengan para suami acap sekali menjawab bahwa sang istri tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Dari sini tampak setiap kegiatan yang dilakukan oleh perempuan yang sudah berkeluarga dari sejak pagi hari hingga larut malam dalam rumah tangga hanya tetap diistilahkan dengan “penggangguran”.
Dalam pengertian lain, Ibu rumah tangga adalah sosok ibu yang berperan dalam beberapa hal diantaranya:
1. Mengurus  rumah  tangga  seperti  memasak,  mencuci,  menyapu,  dan  kegiatan  domestik lainnya.
2. Mengasuh  dan  mendidik  anak-anaknya  sebagai  salah  satu  kelompok  dan  peranan sosialnya.
3. Memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya.
4. Menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis dilingkungannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, Arisan, dan Pengajian.
Pada dasarnya ibu rumah tangga tidak dapat disebut sebuah pekerjaan atau profesi, ditinjau dari  kamus  besar  bahasa  Indonesia  profesi  diartikan  sebagai  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi pendidikan, keahlian-keahlian tertentu. Ciri-ciri dari sebuah profesi antara lain:
1. Adanya  pengetahuan  khusus,  yang  biasanya  keahlian  dan  keterampilan  ini  dimiliki karena pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya  kaidah  dan  standar  moral  yang  tinggi,  hal  ini  biasanya  setiap  pelaku  profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etok profesi.
3. Mengabdi  pada  kepentingan  masyarakat,  artinya  setiap  pelaksana  profesi  harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan  masyarakat,  di  mana  nilai-nilai  kemanusiaan  berupa  keselamatan, keamanan,  maka  untuk  menjalankan  sebuah  profesi  harus  terlebih  dahuku  ada  izin khusus.
5. Kaum professional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Sedangkan syarat dari suatu profesi antara lain:
1. Melibatkan kegiatan intelektual.
2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Memerlukan persiapan professional yang alami bukan sekedar latihan.
4. Memerlukan latihan jabatan yang berkesinambungan.
5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.
Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat diketahui bahwa ibu rumah tangga bukanlah merupakan profesi,  melainkan  seorang  perempuan  dengan  kekuatan  dedikasi  dan  rasa  tanggung  jawab maksimal serta keikhlasan pengabdian yang sempurna tanpa mengharap imbalan.
Dalam  menanggapi  permasalahan  mengenai  pembagian  harta  bersama,  Ulama  Kota Langsa memiliki pendapat yang beragam. Keragaman pendapat dari beberapa ulama yang peneliti wawancara adalah keniscayaan sebuah keilmuan, mengingat pendidikan ulama yang berbeda-beda sehingga  terjadi  beragam  pemahaman.  Disini  peneliti  membagi  kategori  interviewer  dalam  dua kategori  yaitu  ulama  dayah  dan  non  dayah,  Berikut  perspektif  Ulama  Kota  Langsa  mengenai permasalahan pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak bekerja:
Menurut Abati Tgk H. Shalahuddin Muhammad terkait harta bersama antara suami istri yaitu 17
“Definisi Harta bersama itu bukan merupakan faraidh, harta bersama itu terjadi disebabkan bercerai hidup atau bercerai mati, bercerai hidup itu ada dua cara, ada cara dengan di talaq oleh suami atau adakalanya difasakh oleh istri atau berkhuluk. Dimaksudkan dengan harta bersama itu harta yang telah menjadikan kesepakatan antara kedua belah pihak setelah terjadi perceraian yang diselesaikan secara adat, maksudnya apabila suami istri telah bercerai baik mati ataupun hidup, jadi apabila ada harta setelah mereka berkeluarga yang bertambah lain dari harta bawaan maka harta itu biasanya  karena orang perempuan itu tinggal dirumah mungkin hanya mengurus rumah tangga  maka  suami  hanya  mencari  nafaqah,  maka  banyak  hak  suami  yang  dilakukan  oleh  istri maka itu disebut harta bersama, cari bersama. Walaupun yang zhahirnya yang kita lihat suamilah yang mencari harta tetapi dengan kerja sama, sama-sama bekerja daripada lain-lain bidang”. Suami istri mengurus rumah tangga, begitu tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi perceraian, maka selain dari  harta  bawaan  tersebut  itu  dulu  dibagi  3  di  Langsa,  ada  juga  sekarang  dipengadilan  agama dibagi 2 disebut dengan hak gono-gini itu udah menjadi budaya harta gono gini dibagi 2 sesuai dengan apa yang terjadi antara kedua belah pihak itu. Setelah harta ini dibagi itulah kalau memang berpisahnya karena mati berarti setelah umpamanya mati suami, setelah istri mendapatkan haknya dan suami telah mendapatkan haknya maka harta yang ada pada suami itu itulah yang dijadikan harta faraidh sedangkan yang tadinya itu hak bersama tidak hak milik itu tadi enggak maksudnya bukan  sebab  mati  saja  dengan  sebab  bercerai  seperti  kita  belah  kongsi,  umpamanya  kita  ada perkongsian bejualan ditoko itu. Dan adat itu apabila tidak bertentangan dengan hukum maka tidak masalah. Dalam qaedah ushul fiqh:
ةمكحم ةدعلا
“Adat bisa menjadi hukum”
Untuk rujukan kitab sendiri tidak ada, karena ini bukan faraidh. Karena ini adat yang sudah berlaku. Berbeda ini yang terjadi di asia kalau di Arab itu beda lagi itu mutlaq harta itu milik suami kecuali istri ada umpamanya ada harta bawaanya, umpamanya di Arab Saudi itu perempuan itu dilarang mengemudi, artinya suami itu kalau mau menikah lagi ke pengadilan dulu dan ditanya berapa harta yang dimiliki, kemudian sanggup dia memberi rumah ataupun ada mobilnya tidak, kemudian  berapa  penghasilannya  sehari-hari  kemudian  ada  berkeinginan  mencari  pembantu artinya istri hanya duduk-duduk saja, kalau memang mengurus anak cuci baju dan segala macam itu ada pembantu, artinya istri tidak bekerja artinya ia tidak ada hak harta bersama artinya ia di nafaqahi, apabila dia bisa mengirit nafaqah dia maka apabila suami sudah meninggal sudah ada hak gono gini, kalau emang suami kaya dia dan berbisnis kaya lagi daftar lagi ia di pengadilan maka sudah dikeluarkan ia untuh menikah dua, istri tidak protes, Kemudian kaya lagi sekian telah ditentukan  ia  daftar  lagi  ke  pengadilan  ia  bisa  kawin  lagi  kalau  di  Arab.  Kasusnya  yang  saya tangani ada banyak 3 kasus, yang mana saya bagikan menurut adat dibagi 3, yang saya tangani hampir semuanya 1/3, 1/3 ini diqiyaskan kepada faraidh yang mana laki-laki 2 bahagian sedangkan istri  1  bahagian.  untuk  dalil  sendiri  tidak  ada,  namun  memakai  dalil  qaedah  ushul  fiqh.  Harta bersama itu termasuk syirkah zimni maksudnya disini tidak diakad tapi mengandung akad juga tidak  diakad  kita  sama-sama  sudah  kawin  mencari  harta  bersama  tapi  apabila  nanti  bercerai, syirkah zimni  tidak ada ucapannya namun  terjadi begitu saja, tapi ada mengandung sama-sama kerja. Karena pada saat  hidup kita tidak mempersoalkan takut suami kaya tidak ada seperti itu. Maka itu yang disebut tidak ada didalam komitmen tapi komit itu terkandung sendiri. Kalau harta bersama ingin  dibagi masing-masing  setengah boleh saja asalkan ada persetujuan dari keluarga suami. Kalau diliat sama sama bekerja tidak adil juga seandainya dibagi bahagian nyan 3. Maka itu diliat sesuai kondisi.”
Menurut  pemahaman  penulis  terkait  jawaban  interviewer  di  atas  (SH),  bahwa  harta bersama  itu  bukan  lah  faraidh,  namun  beliau  sendiri  menqiyaskan  harta  bersama  dalam
17 Wawancara dengan Abati Tgk.H. Shlahuddin Muhammad, S.H.I, Ketua MPU Kota Langsa.
pembagiannya kepada faraidh yang mana laki-laki dua bagian dan perempuan 1 bagian (1/3). Di katakan bahwasannya tidak ada rujukan atau dalil mengenai harta bersama tersebut dikarenakan ini merupakan adat yang sudah berlaku, yang mana beliau memakai qaedah ushul fiqh “Adat bisa menjadi  Hukum”.  Pembagian  harta  bersama  yang  diqiyaskan  beliau  kepada  faraidh  maka sumbernya langsung dalam konteks Al-Qur’an pada Surah An- Nisa ayat 11 yang berbunyi:
ُهَلَف ِنۡيَتَنۡثٱ َق ۡوَف  ٗءٓاَسِن َّنُك نِإَف  ِِۚنۡيَيَثنُ ۡلۡٱ ِّظَح ُلۡثِم  ِرَكَّذلِل  ۡۖۡمُكِدََٰل ۡوَأ ٓيِف ُ َّللَّٱ ُمُكي ِصوُي ِه ۡي َوَبَ ِلۡ َو  ُِۚف ۡصِّنلٱ اَهَلَف ٗةَد ِح ََٰو  ۡتَناَك نِإ َو  َۡۖك َرَت اَم اَثُلُث َّن
َك َرَت اَّمِم  ُسُدُّسلٱ اَمُهۡنِّم  ٖد ِح ََٰو ِّلُكِل
ِإ ٓۥُهَل َناَك نِإَف  ُِۚثُلُّثلٱ ِهِّمُ ِلَِف ُها َوَبَأ ٓۥُهَث ِر َو َو ٞدَل َو ۥُهَّل نُكَي  ۡمَّل نِإَف ِۚٞدَل َو ۥُهَل َناَك نِإ ِد ۡعَب  ۢنِم  ُِۚسُدُّسلٱ ِهِّمُ ِلَِف ٞة َو ۡخ
ُهُّيَأ َنو ُرۡدَت  َلَ  ۡمُكُؤٓاَنۡبَأ َو  ۡمُكُؤٓاَباَء  ٍٍۗنۡيَد  ۡوَأ ٓاَهِب ي ِصوُي  ٖةَّي ِص َو ا ٗميِكَح اًميِلَع َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ٍِۗ َّللَّٱ َنِّم ٗةَضي ِرَف ِۚاٗعۡفَن  ۡمُكَل  ُب َرۡقَأ  ۡم Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  Maka  ia  memperoleh separo  harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak- anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak) manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Menurut Abana Murdani, terkait harta bersama antara suami istri yaitu: 18 “Di Aceh lebih populer dengan istilah harta seuharkat, sementara dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan syirkah. Pengertian harta seuharkat dalam urf Aceh (masyarakat) setiap harta yang didapatkan setelah keduanya berkeluarga tidak termasuk harta bawaan suami atau harta bawaan istri.  Sementara  syirkah  dalam  literatur  fiqih  ialah  setiap  harta  yang  diperoleh  bersama  dengan masing-masing mengeluarkan modal untuk mendapatkan harta tersebut.
Dari sini ada terlihat perbedaan antara harta seuharkat dengan syirkah fiqih pada:
1. Seuharkat  adalah  setiap  yang  diperoleh  setelah  berkeluarga  tidak  ada  persyaratan penanaman modal.
2. Pembagiannya  salah  satu  berpisah,  baik  pisah  mati  atau  cerai,  sementara  syirkah syar'i kapan  saja  bisa  memutuskan  hubungan  perkongsian  dan  bisa  saja mempertahankannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Menurut pendapat kami harta seuharkat lebih cocok diistilahkan dengan syirkah adah yakni syirkah dalam sudut pandang adat masyarakat pada pembagian suami istri setelah berpisah yang tidak  termasuk  dalam  faraid,  karena  faraidh  pembagiannya  terdapat  persyaratan  ada  yang meninggal.  Jadi  permasalahan  harta  seuharkat  kembali  ke  adat  dengan  pertimbangan  dalam menjalankan tugas rumah tangga baik suami atau istri juga menyesuaikan dengan adat yakni secara syar'I tugas istri hanya khidmah (melayani suami) pada kebutuhan biologis atau mukadimahnya (permulaan  bersetubuh)  karena  diantara  fungsi  pernikahan  menghalalkan  bagi  laki-laki  yang diharamkan pada perempuan. Adapun cuci baju, masak, ikut berjualan dan lain kesibukannya di luar  konteks  nikah  karena  sebelum  nikahpun  suami  membutuhkan  hal  tersebut,  tapi  fenomena dalam  masyarakat  berlaku  hukum  adat  tanpa  protes  dari  istri  begitu  juga  dengan  istri  banyak keinginan  suami  dalam  urusan  biologis  yang  tidak  dituruti  itupun  tidak  ada  protes  dari  suami karena  memang  sudah  adatnya  berkeluarga  demikian,  dalam  fiqh  memang  ada  hukum  yang dikaitkan dengan adat. Namun penetapan hukum adat harus sesuai atau didukung oleh dalil syar’I, adat  sesuai  dalil  menjadi  bahagian dari syar’I dan adat  yang sebaliknya tidak boleh diamalkan
18 Wawancara dengan Abana Murdani, Ketua Himpunan Dayah Aceh (Huda).
apalagi menyangkut masalah harta, Nabi Bersabda: “Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah orang lain maka dibenamkan pada hari kiamat tujuh lapis bumi”. (HR. Imam Muslim). Maka ridha (setuju)  sebagai  solusi  hukum  ada,  pada  adat  yang  sudah  disetujui  dan  dimaklumi  dibolehkan, Misalnya contoh yang telah disebutkan yang berlaku dalam rumah tangga adapun adat yang tidak tentu  disetujui  untuk  menerapkan  hukum  adat  harus  meminta  persetujuan  dulu  apalagi menyangkut dengan harta, memberikan harta suami kepada istri atas nama adat tanpa persetujuan suami  hukumnya  dhalim  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Jadi  menurut  pendapat  kami  tidak  boleh langsung membagi  ½ atau 1/3  dll bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami  dengan  memberi  penjelasan  bahwa  hukum  adatnya.  Bagaimana  setuju  atau  tidak  bila disetujui maka si istri memperolehnya:
ماكح لَا  ديس اضرلا
“Ridha raja segala hukum”.
Dan  bila  suami  tidak  menyetujuinya  maka  berapa  yang  disetujuinya,  adapun  adat  yang sudah  turun  temurun  tanpa  ada  bantahan  atau  gugatan  dari  para  suami  boleh  diamalkan  karena disitu terkandung persetujuan.
Rujukan masalah Syirkah disebut disemua kitab Fiqh, misalnya Albajuri, Iannatu Thalibin, Qalyubi. Biasanya bila diundang kami untuk bagi harta warisan sebelum dibagi terlebih dahulu meminta persetujuan kepada seluruh ahli waris untuk menerima hasil pembahagiannya dan gono gini atau harta seuharkat hanya berlaku di Indonesia sementara di Timut Tengah tidak ada, jadi solusi agar istri tidak rugi istri pun bisa menuntut rumah dan setiap aktivitas diluar keadaan agar suami membayarnya.
Kalau dalam kalangan masyarakat bisa dipositifkan dengan cara minta persetujuan untuk ½ kepada suami tapi kalau untuk pengadilan. Namun ½ tidak bisa karena secara fiqh mendhalimi yang punya modal. Seandainya di balik istri bekerja dan suami bekerja juga tapi hanya sekedar mencukupi kebutuhan rumah tangga tidak boleh dari itu kemudian keduanya berpisah apakah si istri mau usahanya dan dari modal sendiri untuk digono ginikan dengan suami? pasti tidak mau.
Memberikan rumah tempat tinggal istri walaupun dengan menyewa hukumnya wajib bagi suami  karena  termasuk  dalam  nafaqah  dan  ini  bisa  dijadikan  penyebab  untuk  si  istri  meminta sebahagian harta suami muntuk beli rumah.
Secara umum harta terbagi dua:
1. Milik perseoranagan
2.Milik Perkongsian (Syirkah), yaitu dua kepemilikan harta (minimal) di gabung menjadi satu,  kepemilikan  masing-masing  dari  harta  tersebut  tergantung  dari  sahamnya  masing-masing, masalah harta syirkah tidak ada hbungannya dengan kematian, artinya kapan saj keduanya tidak cocok masing-masing bisa mengambil haknya sesuai dengan penanaman saham.
Namun bila keduanya akur dan sampai ada yang meninggal dari keduanya maka kepada ahli waris dari yang meninggal itu tidak mempergunakan harta tersebut bila:
1. belum diberikan kepada teman syirkah almarhumah bedasarkan sahamnya.
2. atau tanpa seizing kawan syirkah almarhum. kasus syirkah ini bisa antara suami dan istri bisa  juga  pada  selain  keduanya  syirkah  dimaksudkan  disini  adalah  syirkah  syar’I  (bedasarkan rumusan fiqh Islam)
Adapun pembagian harta syirkah (seharkat/gonoo-gini) kepada istri yang berlaku dalam masyarakat  yang  diambil  dari  harta  almarhum  suami  sebelum  dibagikan  kepada  ahli  waris perincian sebagai berikut :
a. Bila harta tersebut ada saham istri, maka termasuk dalam syirkah syar’I diatas.
b. Bila istri tidak memiliki saham pada harta suami, maka menurut pendapat kami bukan sirkah syar’I namun syirkah adah (syirkah tradisi), karena:
1.  Yang  bekerja  hanya  suami,  maka  kepemilikan  harta  itu  adalah  suami,  sebagaimana firman Allah SWT :” Dan janganlah kamu  iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SwT kepada  sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian  yang  lainnya,  karena  bagi  laki-laki bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun bahaguan dari apa yang mereka
usahakan… (An-nisa 32). Dalam ayat ini jelas bahwa masing-masing pihak berhak memperoleh apa yang mereka usahakan.
2. Bekerja atau mencari harta memang dibebankan kepada suami, karena suami diwajibkan untuk  menafkahi  istri,  oleh  karena  nya  kepemilikan  si  istri  dari  harta  suami  hanya  sebatas kewajiban nafkah pokok yang mencakup makanan pokok sehari-hari, berupa pakaian, kosmetik ala kadar, biaya susu, biaya cuci, biaya masak. Itupun bila tidak diberikan oleh suami kepada istri dan djadikan hutang oleh istri kepada suaminya atau diam atau tidak protes, ini sebagai pertanda kekurangan itu tidak menjadikan sebagai hutang bagi suami.
Jadi  harta  suami  tetap  harta  suami.  Ada  pendapat  yang  berkembang  dalam  masyarakat bahwa seluruh harta yang didapatkan suami semasa berkeluarga dihukumi kepada syirkah, karena:
1. Si istri selalu memberikan motivasi, saran dan semangat kepada suami untuk bekerja, jadi istri secara tidak langsung juga ikut sama-sama berjuang untuk keberhasilan suami.
2. Istri selalu setia menunggu suami pulang dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk berangkat kerja.
3. Istri tidak pernah menjatahkan makanan pokok harian sesuai dengan standar syariat/ fiqh Islam
4. Yang dinamakan dengan modal harta, uang, tenaga, adapun saran-saran dll diatas bukan modal.
5. Tentang  istri  memang  harus  selalu  setia,  karena  dilarang  keras  istri  berperilaku  nusyuz kepada suaminya.
6. Istri yang rela makan semeja dengan suami dan tanpa mempermasalahkan hak nafaqahnya maka gugur kewajiban bagi suami untuk menutupi kekurangan makan pokok istri (Imam An-Nawawi: Minhaj Athalibin, Bab Nafaqat).
Solusi untuk istri untuk mendapatkan harta gono-gini atas pengabdiannya kepada suami yaitu dengan meminta persetujuan kepada ahli waris yang lain dengan pertimbangan “bila memang si istri secara syar’I tidak berhak maka persetujuan menjadi kan legalitas untuk dapat memilikinya, Qaedah fiqh:
ماكح لَا ديساضرلا
“Ridha/ persetujuan legalitas hukum”.
Dan bila memang istri berhak mendapatkannya secara fiqh maka persetujuan ahli sebagai penguatnya, maka persetujuan ahli waris untuk menghilangkan keraguan hukum diakhirat nanti. Persennya berdasarkan kebiasaan di masing-masing tempat dan persetujuan ahli, tidak ada ukuran yang pasti, karena dilihat kepada kebiasaan yang didasari oleh persetujuan ahli waris.
Penulis memahami terhadap jawaban dari interviwer (Md), Dimana bahwasannya hareuta seuharkat lebih cocok diistilahkan dengan syirkah adah. Syirkah adalah merupakan perkongsian yang  menurut  pandangan  masyarakat  yaitu  kebiasaan  yang  dilakukan  berulang-ulang  sehingga menjadi tradisi. Yang mana pembagian harta bersama disini 1/3 bagi istri yang tidak bekerja. Dan lagi tidak boleh langsung membagi ½ atau 1/3 dll bila modal hanya dari suami tapi harus meminta persetujuan suami dan ahli warisnya. Untuk rujukan nya sendiri beliau melihat dalam konteks Al- Qur’an dan hadits.
Menurut Tgk. Syafi’ie RS terkait harta bersama antara suami istri yaitu: 19
“Harta seuharkat itu dasarnya tidak ada dalam Al-qur’an dan Hadits, berarti ia hukum adat. Kalau  hukum  syariat  orang  perempuan  itu  tidak  bekerja  dia,  tugas  perempuan  cuma  melayani suami, perempuan tidak wajib mencuci pakaian, tidak wajib memasak, tidak wajib memberikan susu  anak,  intinya  tidak  wajib  bekerja.  Ketika  perempuan  tidak  wajib  bekerja  maka  disaat  ia bekerja maka istri sebenarnya mengerjakan tugas yang wajib dikerjakan  oleh suami, maka dari pekerjaan itu dia dapat ongkos kerja. Sementara suami tidak memberikan ongkos kerja tersebut maka ketika suami meninggal sebelum dibagi harta warisan, adat di aceh ada dibagi harta gona gini itu tidak sepakat ulama Aceh apakah dia bagi ½ istri, 1/3 atau 1/.4. jadi kalau demikian dilihat
seberapa banyak istri itu bekerja. Kalau misalnya ia pekerjaannya dia mendapatkan hak ongkos separuh harta, maka separuh. setelah itu baru dibagi warisan. Itu apabila sama sama bekerja maka separuh daripada harta, jadi tidak ada sepakat untuk berapa harta seharkat tersebut, namun guru kami mengatakn kota Langsa 1/3. Pekerjaan rumah tangga sudah termasuk berat seperti memasak, mencuci, menyapu, tidak ada kata sepakat terhadap pembahagian harta yang didapatkan oleh istri setelah suami meninggal yaitu harta seharkat. Saya tidak pernah menangani kasus tersebut namun tidak  ada  kesepakatan  antara  pembagian  tersebut.  Hukum  adat  yang  diterapkan  yang  tidak melanggar hukum syariat karena sesuai orang bekerja dikasih ongkos. Mengapa harta seuharkat berbeda-beda di Aceh mungkin karena orang Langsa istrinya tidak terlalu berat bekerja, misalnya tidak ada ke sawah atau sudah menyewa pembantu maka diliat dari situasi.”
Menurut Ustad Ismail Damanik, terkait harta bersama antara suami istri yaitu: 20
Harta seuharkat dibagi dua apabila sama-sama bekerja, kalau enggak cari sama-sama istri tidak bisa mendapatkan harta seuharkat, Maksud tidak cari sama-sama si istri disini dirumah hanya melayani  suami,  atau  beras  sudah  dimasak  orang  lain  istri  hanya  menghidangkan,  kalau  suami minta  disuapin  itu  yang  wajib  dilakukan  oleh  istri,  masak  tidak  wajib.  Istri  tidak  wajib mengerjakan pekerjaan rumah, jika istri melakukan pekerjaan tersebut istri berhak mendapatkan ongkos, Namun jika istri telah ridha tidak masalah. Secara garis besar ada harta gono gini itu untuk istri-istri  di  Aceh  karena  umumnya  istri  memasak,  menyuci,  bahkan  kalau  ada  istri  tidak  mau masak atau nyuci itu anggapan masyarakat istri itu pemalas dan durhaka, harta gono gini ada secara adat. Dan untuk pembagian harta bersama sendiri di Kota Langsa bagi istri yang mengurus urusan rumah tangga ialah 1/3."
Pada  pendapat  (SY  dan  ID)  bahwasannya  tidak  ada  kesepakatan  antara  ulama  Aceh mengenai harta bersama namun di Kota Langsa sendiri mengikuti urf yaitu 1/3. dan lagi sudah benar  adanya  harta  bersama  karena  pekerjaan  istri  di  rumah  sudah  berat  dan  sudah  benar  jika bekerja  mendapatkan  ongkos.  Namun  jika  istri  tidak  bekerja  dirumah  atau  memiliki  pembantu untuk semua urusan rumah tangga maka si istri tidak mendapatkan harta bersama. Dan tidak ada rujukan  terkait  harta  bersama  baik  dalam  Al-qur’an  maupun  hadits  melaikan  hukum  adat.  Dari Pandangan keduanya penulis merujuk pada Q.S At- Thalaq ayat 6 yang berbunyi:
َح ِتََٰل ْوُأ َّنُك نِإ َو  َِّۚنِهۡيَلَع ْاوُقِّيَضُتِل َّنُهو ُّرٓاَضُت  َلَ َو  ۡمُكِد ۡج ُو نِّم مُتنَكَس  ُثۡيَح  ۡنِم َّنُهوُنِك ۡسَأ ۡنِإَف  َِّۚنُهَل ۡمَح َنۡعَضَي  َٰىَّتَح َّنِهۡيَلَع ْاوُقِفنَأَف  ٖل ۡم
َف  ۡمُكَل َنۡعَض ۡرَأ
َٰى َر ۡخُأ ٓۥُهَل ُع ِض ۡرُتَسَف  ۡمُت ۡرَساَعَت نِإ َو  ٖۡۖفوُرۡعَمِب مُكَنۡيَب ْاوُرِمَتۡأ َو َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتا َٔ  ٔ Artinya:  Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan  (hati) mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  Maka berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka menyusukan  (anak-anak)  mu  untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Sedangkan menurut Ustadz Muhammad Rusdi, terkait definisi harta bersama antara suami istri yaitu: 21
“ Harta bersama adalah harta yang didapatkan ketika sudah menikah, walaupun sang istri tidak  bekerja  mencari  uang,  tapi  hanya  sebagai  IRT,  walaupun  salah  satu  keluarga mempekerjakan asisten rumah tangga, pembagian harta bersama tetap seimbang karena sebuah hukum didasari atas yang umum bukan yang khusus, beliau menyatakan tidak ada kewajiban bagi istri untuk bekerja, kewajiban seorang istri adalah mengurus suami dan anak-anak  di  rumah,  oleh  karena  itu  ketika  terjadi  pembagian  harta  bersama,  maka pembagian masing-masing tetap seperdua .”
20 Wawancara dengan Tgk.Ismail Damanik, S.Sos.I. Sekretaris Komisi B (Bidang Pendidikan, Litbang Dan Ekonomi Umat) MPU Langsa.
21 Wawancara  dengan  Ustad  Muhammad  Rusdi  Lc,  Salah  satu  Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Menurut Ustad Wali Ramadhani, terkait harta bersama antara suami istri yaitu: 22 “ Prinsip pernikahan bahwa segala apa yang ada dan yang diusahakan setelah pernikahan menjadi  milik  bersama.  Maka  harta  suami  menjadi  harta  istri  juga.  Dengan  prinsip keadilan, maka harta bersama dibagi dua sesuai KHI Pasal 97. Dikarenakan istri yang tidak bekerja juga berkontribusi dalam menjaga harta milik suaminya serta istri juga lah menyiapkan  pakaian,  sarapan  saat  suami  berangkat  kerja  dan  memberikan  dorongan semangat kepada sang suami .”
Menurut Rizal Ichsan, terkait harta bersama antara suami istri yaitu: 23 “ Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu dari pihak mereka. Harta bersama dibagi setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Misalkan suami beli rumah dan mobil setelah menikah itu dianggap harta bersama antara suami dan istri dan harus dibagi 50:50 antara keduanya. Dalam KHI pada Pasal  97, telah diatur bahwa masing- msing  janda  dan  duda  memiliki  hak  setengah  bagian  (50:50)  dari  harta  bersama  yang didapatkan dalam perkawinan ”.
Dari  jawaban  interviewer  (MR,  WR,  dan  RI),  bahwasannya  dari  ketiganya  menyatakan harta  bersama  baik  diperoleh  atas  usaha  bersama-sama  maupun  sendiri  tetap  dibagi  sesuai Kompilasi Hukum Islam yaitu ½ bagi masing-masing.
Dalam  penelitian  saya,  tipikal  penyelesaian  harta  bersama  di  Kota  Langsa  Cenderung mengikuti  urf  setempat  dan  tidak  merujuk  kepada  ketentuan  pembagian  harta  bersama  dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 sebagaimana yang sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa harta bersama bagi masing-masing berhak  seperdua  dari  harta  bersama.  Artinya  masing-masing  suami  maupun  istri  mendapat setengah dari keseluruhan perolehan harta selama dalam perkawinan. Namun demikian ketentuan yang tersebut tidak selalu diikuti dan dipraktekkan oleh masyarakat. Pada kondisi ini bukan karena sikap  penolakan  masyarakat  terhadap  ukuran  pembagian  yang  ditawarkan  Kompilasi  Hukum Islam, tetapi karena kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berbeda sehingga lebih cenderung mengikuti pembagian harta bersama secara adat istiadat.

## Kesimpulan
Harta  bersama  menurut  ulama  dayah  dan  non  dayah,  mengatakan  bahwa  harta  bersama dibagi menurut urf setempat yaitu 1/3 di Kota Langsa. Latar belakang pembagian 1/3 tersebut di latar  belakangi  karena  sumbangsih  modal  yang  mana  jika  salah  satu  pihak  saja  yang menyumbangkan modal sedangkan istri hanya bekerja di dalam mengurus urusan rumah tangga, maka  yang  mendapatkan  harta  bersama  yang  lebih  besar  tentunya  sang  suami  karena  ia  yang menyumbangkan  modal  di  dalam  harta  tersebut.  Sedangkan  menurut  ulama  non  dayah  sendiri pembagian  harta  bersama  tetap  mengikuti  peraturan  pembagian  yang  telah  ditetapkan  dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana 50:50 atau 1/2 bagi masing-masing suami istri, disini ulama non dayah mengatakan walaupun istri tidak menyumbangkan modal nya namun istri tetap berperan penting dalam mendukung suami untuk bekerja oleh karena itu pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja disini tetaplah 1/2 bagi masing-masing, baik yang mencari salah satu pihak atau sama-sama.
Pandangan ulama Kota Langsa yang terpecah dalam ulama dayah dan non dayah terkait bagian harta bersama. Pada dasarnya tidak ada dalil Al-qur'an maupun hadits terkait harta bersama.
22 Wawancara dengan Ustad Wali Ramadhani, M.A. Salah satu Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
23 Wawancara dengan Ustad Rizal Ichsan Lc. M.TH. Salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Oleh karena itu ulama berbeda perspektif mengenai itu. Pada ulama dayah dalil yang digunakan merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 32 dan qaedah ushul fiqh yaitu:
ةمكحم ةدعلا
" Adat bisa menjadi Hukum "
Sedangkan  ulama  non  dayah  merjuk  kepada  Intruksi  Presiden  No  1  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  97  yang  mana  telah  di  atur  bahwa  masing-masing  janda  dan  duda  memiliki  hak setengah bagian dari harta bersama yang di dapat selama perkawinan.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet, 1, Jakarta: Kencana, 2006. Aji Permadi, “ Islam dan Negosiasi Relasi Gender”, Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
Arifah, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan” , Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12, No. 2 Juni 2017.
Besse Sugiswati, Konsep Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat, Perspektif, Vol XIX No.3 Tahun 2014 edisi
September.
BPS, Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality in Figures 2021, Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021. Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. Etty Roehaeti, Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono-gini) dalam  Perkawinan  menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.
Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28, No.01 Februari 2013. Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri, Cet, I, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986. Kurnia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media 2003. M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan,”
Jurnal Ilmu Syariah 17, No.2 (2017).
M.  Natsir  Asnawi, Hukum  Harta  Bersama:  Kajian  Perbandingan  Hukum,  Telaah  Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum , Jakarta: Kencana, 2020.
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta:  Siraja, 2006. Mursyid,  Ijtihad  Hakim  dalam  Penyelesaian  Perkara  Harta  Bersama  di  Mahkamah  Syar'iyah Banda Aceh, Ar-Raniry Journal, Vol 1, No 2, Banda Aceh, 2014
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , Jakarta: Prenadamedia, 2016. Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern , Jakarta:  Pustaka Amani, t.t.
Mushafi, Faridi, Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai.
Mursyidin, Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU dan Peranannya dalam Pembentukkan Qanun Jinayat di Aceh, Kota Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
Muthiah Aulia dan Novy Sri Hardani, Hukum Waris Islam , 1 ed, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
Nurul  Fitri,  Persepsi  Suami-istri  Tentang  Gaji  Isteri  sebagai  Harta  Bersama  ( Studi  Kasus  di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang 2018, Banda Aceh: Sarjana UIN Ar- Raniry 2018.
Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga Bireuen, Jurnal Al Ijtimaiyah, Vol,5, No.2 Juli-Desember 2019.
Putri Maya Sari, Pembagian Harta Bersama  (Perbandingan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  412 K/AG/2004 dengan Putusan No.266 K/AG/2010). (Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry 2018).
Sohari Sahrani dan M.A. Tihami, Fiqh Munakahat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Sarbinnor Karim, UMARA Pemimpin Pelayan (Servant Leader) Penggerak Perubahan di Kota Langsa, Jakarta: Indomedia, 2017.
Sumadi, Suryabrata. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2010.
Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012 Zaiyad Zubaidi, Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya, Banda Aceh: LKKI Publisher.
2019
Zaiyad  Zubaidi, “Problematika  Pembagian  Harta  Bersama  di  Samalanga  Bireun,”  Jurnal  Al- Ijtimaiyyah 5 (Juli 2019).

## Wawancara:
Wawancara dengan Abati Tgk.H. Shlahuddin Muhammad, S.H.I, Ketua MPU Kota Langsa. Wawancara  dengan  Tgk.Ismail  Damanik,  S.Sos.I.  Sekretaris  Komisi  B  (Bidang  Pendidikan,
Litbang Dan Ekonomi Umat) MPU Langsa.
Wawancara dengan Tgk.Syafi’ie RS. Komisi C (Bidang Dakwah, Pemberdayaan keluarga Dan Generasi Muda) MPU Langsa.
Wawancara dengan Ustad Muhammad Rusdi Lc, Salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Wawancara dengan Ustad Rizal Ichsan Lc. M.TH. Salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Wawancara dengan Ustad Wali Ramadhani, M.A. Salah satu Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.