COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PELAKSANAAN PENGALIHAN HAK MILIK ATAS BENDA MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KUH PERDATA
Hendra Apriyanto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia hendraapriyantoap@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Received: November 22, 2023 Accepted: December 30, 2023
This  research  aims  to  determine  the  implementation  of  the  transfer  of ownership rights to objects through a sale and purchase agreement according to the Civil Code. The aim of this research is to reveal the implementation of the transfer of property rights and what risks arise after the transfer of property rights occurs through a sale and purchase agreement. This type of normative research uses descriptive qualitative methods. The collection method uses library research (library study). How to analyze this research is descriptive analysis. Results obtained: Transfer of ownership rights over objects through a sale and purchase agreement which is carried out where the provisions of the  law  require  that  to  obtain  ownership  rights  based  on  delivery,  two conditions  must  be  met,  namely  the  existence  of  a  civil  event  to  transfer ownership rights and the delivery, all of which must be made and carried out by a person who has the right to act freely with the property to be transferred. The risks in a sale and purchase agreement are that one party does not fulfill what has been agreed upon in the sale and purchase agreement. For delivery of goods, as long as the goods have not been delivered, the risk must still be borne by the seller, who remains the owner until the time the goods are legally handed  over  to  the  buyer  or  the  risk  of  loss  caused  by  an  event  (event) beyond the fault of either party.
Keywords:
Transfer, Property Rights, Objects, Buying and Selling

## Abstrak
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan pemgalihan hak milik atas benda melalui perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap pelakansaan pengalihan hak milik dan risiko apa yang muncul setelah terjadinya peralihan hak  milik  melalui  perjanjian  jual  beli.  Jenis  penelitian  normatif  dengan  metode  kualitatif deskriptif.  Metode  pengumpulan  menggunakan  library  research  (studi  Kepustakaan).  Cara menganalisis penelitian ini dengan analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan Pengalihan hak milik atas kebendaan melalui perjanjian jual beli yang dilakukan dimana ketentuan undang- undang  mensyaratkan  bahwa  untuk  perolehan  hak  milik  berdasarkan  penyerahan,  harus memenuhi  dua  syarat  yaitu  adanya  peristiwa  perdata  untuk  memindahkan  hak  milik  dan dilakukannya  penyerahan  yang  semuanya  harus  dibuat  dan  dilakukan  oleh  seorang  yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut. Resiko-resiko dalam perjanjian jual beli yaitu tidak ditepatinya apa yang telah diperjanjikan dalam jual beli oleh  salah  satu  pihak.  Untuk  penyerahan  barang,  selama  barang  belum dilever risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih menjadi pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli atau resiko kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.
Kata Kunci : Pengalihan, Hak Milik, Benda, Jual Beli

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## I. PENDAHULUAN
Jual  beli  bagi  manusia  sudah  merupakan  bagian  dari  aktivitas  keseharian  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  melalui  proses  pertukaran  barang  dan  jasa  pada suatu periode tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses jual beli. Bagi  dunia  usaha  jual  beli  dilakukan  terutama  untuk  menjual  hasil  produksi  atau  membeli bahan  baku  dan  bahan  lainnya  yang  akan  digunakan  dalam  proses  produksi  yang  telah direncanakan sebelumnya.
Pada kegiatan jual beli terdapat dua belah pihak yaitu pihak penjual maupun pihak lain yaitu pembeli, di mana dalam proses jual beli suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian bagi kedua pihak tersebut. Sebenarnya unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga.
Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah di antara kedua belah pihak tersebut, perjanjian yang dibuat sebelumnya akan melahirkan suatu perikatan secara hukum yang akan mengikat kedua belah pihak. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi :
“Jual  beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  seketika  setelah  mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.
Pada  transaksi  jual  beli  juga  berlaku  hak  dan  kewajiban  antara  penjual  dan  pembeli yang  pada  intinya  penjual  memiliki  kewajiban  untuk  menyerahkan    barang  sesuai  dengan kesepakatan dalam jual beli tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran- pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah mereka buat.
Praktik jual beli yang terjadi juga tidak terlepas dari resiko-resiko yang muncul yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu jual beli bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak  lainnya  sehingga  dapat  dikategorikan  telah  melakukan  wanprestasi  atau  cidera  janji dalam kegiatan jual beli tersebut. Pada kasus seperti ini dapat dilihat dari sisi tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban ( schuld ), pada kasus ini yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi. Yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban di sini adalah adanya suatu kompensasi terhadap sejumlah harta kekayaan tertentu yang dapat disita atau dijual untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang telah wanprestasi kepada pihak yang telah dijanjikan.
Di dalam Pasal 1459 KUH Perdata disebutkan, bahwa hak milik nanti beralih pada saat penyerahan barang yang di jual. Hal ini menimbulkan masalah yaitu kapankah dan sampai dimanakah  tanggung  jawab  penjual  atas  barang  yang  dijual  yaitu  apakah  pada  saat  telah terjadi penyerahan atau sebelum penyerahan objek jual beli. Adapun hipotesa penulis yaitu; pada  Pasal  1458  KUH  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa  jual  beli  telah  dianggap  terjadi seketika  setelah  ada  sepakat  mengenai  barang  itu  dan  harga  meskipun  barang  belum diserahkan  dan  harga  belum  dibayar.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pada  saat  itu  juga  telah terjadi peralihan resiko yang artinya kalau barang dijual belikan itu belum sempat diserahkan kemudian  musnah  karena  overmacht  maka  harga  barang  itu  harus  sudah  di  bayar oleh  si pembeli (Pasal 1460 KUH Perdata), yaitu barang yang objeknya adalah barang-barang yang sudah ditentukan. Tetapi Pasal 1460 KUH Perdata ini sudah dianggap tidak berlaku dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1963, jadi resiko nanti terjadi kalau telah terjadi penyerahan barang seperti dimaksud dalam Pasal 1459 KUH Perdata, bahwa hak milik tidak  akan  beralih  sebelum  adanya  penyerahan  barang  dari  penjual  kepada  pembeli.  Jadi selama  belum  ada  penyerahan,  maka  barang  masih  dimiliki  si  penjual  dan  kalau  terjadi overmacht  atas  barang  tersebut,  maka  penjual  yang  menaggung  resiko  dan  penjual  tidak berhak  untuk  menuntut  pembayaran  harganya.  Kecuali  terbukti  belum  adanya  barang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
tersebut  pada  pembeli  karena  kelalaian  dari  si  pembeli  (misalnya  sudah  diperjanjikan ditentukan  untuk  mengambil  barang  tersebut  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  tetapi  si pembeli lalai dan terjadi overmacht).
Banyak pertanyaan yang muncul apakah pihak tersebut memang berkewajiban untuk memenuhi perikatan yang telah dibuat. Jika kewajiban tersebut memang ada maka dikatakan bahwa pihak yang telah berjanji memiliki schuld terhadap pihak yang dijanjikan sehingga yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi perikatannya tersebut, sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat bersama.
Berdasarkan uraian mengenai perjanjian jual beli di atas dapat dilihat pentingnya jual beli serta aspek-aspek yang terkandung didalamnya seperti hak dan kewajiban penjual dan pembeli maupun dilaksanakannya hal-hal yang telah diperjanjikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli atau sebaliknya dalam kegiatan jual beli.

## II. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  ilmiah,  baik  untuk  mendapatkan  data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh. Untuk  mendapatkan data tersebut digunakan metode  penelitian  kepustakaan.  Selanjutnya  data  yang  sudah  terkumpul  diolah  dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari :
1.  Metode Induksi
2.  Metode Deduksi; dan
3.  Metode Perbandingan
Metode-metode  tersebut  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  penggunaannya  untuk mendapatkan  hasil  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  ilmiah  maupun  ilmu pengetahuan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  kebendaan  merupakan  hak  milik  yang  mutlak,  yaitu  dapat  dipertahankan terhadap siapapun juga, dan hak kebendaan itu mempunyai Zaaksgevolg  atau  droit  de suit  (hak  yang  mengikuti).  Artinya  hak  itu  terus mengikuti  bendanya  dimanapun  juga, (dalam  tangan  siapapun  juga)  barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai atau memiliki benda tersebut. Contoh untuk hak kebendaan, seperti pada hak memungut  hasil,  misalnya  A  mempunyai  hak  kebendaan  atas  rumah  B  berupa  hak memungut  hasil.  B  kemudian  menjual  rumahnya  itu  kepada  C  yang  disertai  dengan leveringnya benda tersebut. Maka A di sini tetap dapat melakukan haknya terhadap C - sebagai  pemilik  baru  dari  rumah  tersebut.  Contoh  lainnya  pada  hak  kebendaan  yaitu terdapat suatu sistem mana yang lebih dulu       terjadi, tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian (belakangan), misalnya seorang pemilik tanah membebani tanah miliknya dengan  Hak  Tanggungan,  kemudian  tanah  tersebut  juga  diberikan  kepada  orang  lain dengan  hak  memungut  hasil,  maka  hak  tanggungan  itu  masih  ada  pada  tanah  yang dibebani hak memungut hasil itu, dan mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang terjadi kemudian (belakangan tersebut).
Pengertian  hak  milik  dapat  dilihat  seperti  yang  disebutkan  pada  Pasal  570  KUH Perdata  yaitu  Hak  Milik  adalah  hak  untuk  menikmati  suatu  benda  itu  dengan  sebebas- bebasnya,  asal  tak  dipergunakan  bertentangan  dengan undang-undang  atau  peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan  gangguan  terhadap  hak-hak  orang  lain;  kesemuanya  itu  dengan  tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang- undang”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang  mempunyai  hak  dapat  menikmatinya  dengan  sepenuhnya  dan  menguasainya dengan  sebebas-bebasnya  terhadap  bendanya.  Dengan  demikian  pemilik  benda  dapat memperlainkan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fiducia),  menyewakan  dan  sebagainya.  Singkatnya  dapat  dengan  bebas  melakukan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
tindakan  hukum  terhadap  bendanya.  Selain  itu  pemilik  dapat  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  materiil  terhadap  bendanya,  misalnya  memetik  buahnya,  memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya.
Hak  milik  merupakan  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun  baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang- wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan  diserahkan  hak  miliknya  kepada  si  pembeli,  dengan  demikian  adalah sah menurut  hukum.  Jual  beli  yang  dilakukan  dengan  percobaan  atau  mengenai  barang- barang yang biasa dicobanya terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh (pasal 1463 B.W). Dengan demikian maka jual beli mengenai sebuah lemari es meskipun barang dan harga sudah disetujui, baru jadi kalau barangnya sudah dicoba dan memuaskan. Begitu pula halnya dengan jual beli sebuah pesawat radio atau televisi.
Hukum  perjanjian  dari  B.W  itu  menganut  satu  asas  bahwa  untuk  melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Dari mana dapat kita ketahui  atau kita  simpulkan bahwa hukum perjanjian B.W menganut asas konsensualisme itu ? menurut pendapat penulis, asas tersebut harus kita simpulkan dari Pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari Pasal 1338  (1).  Bukankah  oleh  Pasal  1338  (1)  yang  berbunyi  semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”.
Dengan  hanya  disebutkannya  “sepakat”  saja  tanpa  dituntutnya  bentuk  dan  cara (formalitas) apapun, sepertinya tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya dapat  kita  simpulkan  bahwa  bilamana  sudah  tercapai  sepakat  itu,  maka  salah  sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Seringkali  dalam  praktek  proses  penawaran  dan  permintaan  tersebut  tidaklah demikian  halnya,  dengan  makin  berkembangnya  kehidupan  ekonomi umat  manusia,  di mana transaksi jual beli tidak hanya diselenggarakan di pasar tradisional saja, melainkan juga pada pasar swalayan, akan kita jumpai suatu keadaan bahwa seorang pembeli yang diberikan  harga  penawaran,  tidak mengajukan  keberatan,  atas  penawaran  lebih  lanjut, maupun  melakukan  penerimaan  atas  penawaran  yang  diajukan,  melainkan  secara langsung mengambil barang yang hendak dibeli. Dalam hal ini, orang boleh mengatakan bahwa pembeli tersebut dapat menyetujui penawaran yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Dalam hal ini kesepakatan dianggap terjadi pada saat pembeli mengambil barang tersebut dan membayar harganya kepada penjual.
Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu:
1.  Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
2.  Pemindahan  atau  pengalihan  hak  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  yang  penting  adalah pemindahan  atau  pengalihannama  dalam  hal  jual  beli  benda  tidak  bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.
Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas suatu
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
benda  dapat  dilakukan  secara  nyata,  artinya  benda  yang  diperoleh  tersebut  langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan  secara  simbolis  atau  tidak  secara  langsung,  hanya  melalui  bentuk  surat  atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda- benda yang tidak bergerak.
Pengalihan  hak  merupakan  beralihnya  hak  milik  seseorang  kepada  orang  lain, dengan  jalan  jual  beli  atau  tukar-menukar  atau  dengan  cara  lain  yang  dibenarkan  oleh hukum.  Hak  milik  dapat  dipindahkan  haknya  kepada  pihak  lain  (dialihkan)  dengan  cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian dari peristiwa perdata yang dimaksudkan, namun demikian jika kita kembali kepada hakikat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan  bahwa  yang  termasuk  dalam  peristiwa  perdata  tersebut  adalah  perbuatan hukum berupa  perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak  milik  atas  kebendaan  tertentu.  Dalam  konteks  yang  sederhana,  perjanjian  yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita  temui dalam ketentuan: 1. Pengalihan Hak Milik Suatu Benda Melalui Perjanjian Jual Beli
Secara  yuridis  dapat  kita  lihat  bahwa  jual  beli  merupakan  perjanjian  konsensuil  melalui rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-undang  Hukum Perdata yang         menyatakan : “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang- orang  ini  mencapai  sepakat  tentang  kebendan  tersebut  dan  harganya,  meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.
Uraian  di  atas,  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara  lisan,  maupun  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  menunjukkan  saat  lahirnya perjanjian.
a) Jual  beli,  yang  diatur  dalam  Bab  V  Buku  III  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata;
b) Tukar menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undang- undang Hukum Perdata;
c) Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Selain  perjanjian  tersebut,  dalam  bentuknya  yang  lebih  kompleks,  di  luar  bentuk perbuatan hukum yang disepakati para pihak (dalam wujud perjanjian), peristiwa hukum dalam bentuk Putusan Hakim, maupun Penetapan Pemenang Lelang, yang tidak semata- mata bergantung pada kesepakatan pihak dapat menjadi alas perolehan hak milik. Ketentuan  serupa  dengan  jual  beli  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1459  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata tersebut juga dapat kita temui dalam ketentuan Pasal 1686 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  yang  mengatur  mengenai  hibah,  yang  menentukan bahwa;  Hak  milik  atas  benda-benda  yang  termaksud  dalam  penghibahan,  sekalipun penghibahan  ini  telah  diterima  secara  sah,  tidaklah  berpindah  kepada  penerima  hibah, selainnya dengan jalan penyerahan  yang  dilakukan  menurut  Pasal  612,  Pasal  613  dan Pasal  616  dan selanjutnya. Sedangkan dalam ketentuan tukar-menukar, memang  tidak secara tegas dinyatakan dalam ketentuan mengenai tukar-menukar, walaupun demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1546 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Untuk lain-lainnya, aturan-aturan tentang persetujuan jual beli berlaku terhadap persetujuan tukar-menukar” maka ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.
Dalam Hukum Perdata ada beberapa macamcara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut:
1.  Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan  diakui  oleh  orang  yang  mendapatkannya  itu  sebagai  miliknya.  Orang  yang mengakui ini mempunyai hak milik atas bendatersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan sebagainya.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
2.  Dengan  penemuan,  benda  milik  orang  lain  yang  lepas  dari  penguasaannya, misalnya  karena  jatuh  di  jalan,  atau  karena  hilang  akibat  banjir,  kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya.
3.  Dengan  penyerahan,  yakni  hak  kebendaan  diperoleh  dengan  cara  penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.
4.  Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.
5.  Dengan  pewarisan,  hak  kebendaan  diperoleh  berdasarkan  pewarisan  menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
6.  Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.
7.  Dengan  cara  ikutan/turunan,  tumbuh-tumbuhan  yang  berada  di  atas  tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.
Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dilihat,  bahwa  secara  Hukum  Perdata  ada  beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan  hal-hal  lain  yang  dapat  membuat  seseorang  memperoleh  hak  milik  dari  harta  atau benda yang diperolehnya.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  setiap  perbuatan  hukum  perdata  yang  bermaksud untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal  584  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Dalam  ketentuan  tersebut  dapat diketahui bahwa sebelum suatu penyerahan kebendaan, dengan tujuan untuk melakukan pemindahan hak milik dapat dilakukan haruslah ada terlebih dahulu suatu peristiwa perdata yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik tersebut, yang dalam bentuk perjanjian dapat tertuang dalam wujud jual beli, tukar menukar  maupun hibah.
Pada  penyerahan  terhadap  suatu  barang  dari  hasil  jual  beli  ada  ketentuan  bahwa kewajiban  menyerahkan  suatu  barang  meliputi  segala  sesuatu  yang  menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan  bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada (Pasal 1428). Dengan demikian maka penyerahan sebidang tanah meliputi penyerahan sertifikatnya dan penyerahan kendaraan bermotor meliputi B.P.K.B.- nya (surat bukti pemilik kendaraan bermotor).
2. Resiko Dalam Melakukan Perjanjian Jual Beli
Melakukan  jual  beli  tidak  terlepas  dari  resiko-resiko  sehingga  dalam pelaksanaannya  sebelumnya  haruslah  dipahami  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksudkan dengan resiko itu. Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu  kejadian  (peristiwa)  di  luar  kesalahan  salah  satu  pihak  misalnya  :  barang  yang diperjualbelikan musnah  di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut akibat serangan badai atau sebuah rumah yang sedang dipersewakan terbakar habis  karena “kortsluiting” aliran listrik. Siapakah yang (menurut hukum) harus  memikul kerugian-kerugian tersebut? Hal ini merupakan persoalan yang dengan suatu istilah hukum dinamakan persoalan resiko. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi obyek perjanjian  ditimpa  oleh  kejadian  yang  tak  disengaja  tersebut  dan  diwajibkan  memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul resiko atas barang tersebut.
Persoalan tentang resiko itu berpokok-pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan  “keadaan memaksa” (overmacht,  force  majeur) .  Dengan demikian  maka  persoalan  tentang  resiko  itu  merupakan  buntut  dari  persoalan  tentang keadaan memaksa,  suatu  kejadian  yang  tak  disengaja  dan  tak  dapat  diduga.  Sekarang persoalannya adalah : bagaimanakah diaturnya masalah resiko itu dalam perjanjian jual beli ? Mengenai resiko dalam jual beli ini dalam BW ada tiga peraturan, yaitu :
a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460);
b. Mengani barang yang dijual menurut berat, jumlah atau  ukuran (Pasal 1461); dan
c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan  (Pasal 1462).
d. Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh Pasal 1460) bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun  penyerahannya  belum  dilakukan  dan  si  penjual  berhak  menuntut harganya.
Pertama  perlu  ditetapkan  lebih  dahulu  apakah  yang  dimaksud  dengan  “barang tertentu” itu. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian  dibuat  sudah  ada  dan  ditunjuk  oleh  si  pembeli,  misalnya  pembeli  ini  masuk sebuah toko mebel dan menjatuhkan pilihannya pada sebuah lemari yang disetujui untuk dibelinya. Yang dibeli adalah lemari yang ditunjuk itu, bukan lemari lain dan bukannya ia pesan untuk dibuatkan lemari yang seperti itu. Dalam istilah perdagangan lemari tersebut termasuk apa yang dinamakan “ready stock” .
Mengenai barang seperti itu Pasal 1460 tersebut di atas menetapkan bahwa resiko dipikulkan  kepada  si  pembeli,  biarpun  barangnya  belum  diserahkan.  Jadi,  umpamanya lemari tersebut di atas dalam perjalanan sewaktu sedang diangkut ke rumahnya si pembeli di mana ia  akan diserahkan, hancur karena suatu kecelakaan, maka tetaplah si pembeli diharuskan  membayar  harganya.  Inilah  yang  dinamakan  “memikul  resiko”  atas  suatu barang.
Banyak  orang  akan  bertanya  :  Apakah  itu  adil  ?  Secara  terus  terang  harus  kita jawab : Memang, itu tidak adil. Sebab, bukankah si pembeli lemari itu (di dalam sistem BW) belum pemilik. Ia baru seorang calon pemilik dan baru menjadi pemilik pada saat barang itu  diserahkan  kepadanya  (di  rumahnya)  dan  selama  barang  belum  diserahkan  kepada pembeli, apabila si penjual jatuh pailit, barang itu masih termasuk dalam harta kekayaan (boedel) si  penjual.  Tentunya  ditanyakan  lagi  oleh  orang  banyak  :  mengapa  ada  pasal undang-undang  yang  memberikan  peraturan  yang  tidak  adil  itu  ?  Jawabannya  adalah, secara terus terang lagi, bahwa Pasal 1460 itu (seperti halnya dengan Pasal 1471) telah dikutib begitu saja dari Code Civil Perancis, juga tanpa disadari bahwa BW menganut suatu sistem yang berlainan dengan Code Civil itu dalam hal pemindahan hak milik. Dalam sistem Code  Civil  barang  yang  kita  bicarakan  tadi  sejak  ditutupnya  perjanjian  sudah  menjadi miliknya  pembeli.  Kalau  demikian  halnya,  memang  adil  bahwa  pembeli  sudah  pula memikul resiko atas barang yang dibelinya itu. Bukanlah sudah wajar bahwa setiap pemilik barang sendiri – bukan orang lain – yang harus menanggung semua akibat kejadian yang menimpa barang miliknya kalau tidak ada yang salah dalam kejadian itu.
Melihat adanya keganjilan itu, yurisprudensi di Nederland sudah mengambil jalan menafsirkan Pasal 1460 itu secara sempit. Ditunjuknya pada perkataan “barang tertentu” yang  harus  diartikan  sebagai  barang  yang  dipilih  dan  ditunjuk  oleh  pembeli,  dengan pengertian  tidak  lagi  dapat  ditukar  dengan  barang  lain.  Dengan  membatasi  berlakunya Pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah agak dikurangi. Si pembeli yang sudah menunjuk sendiri barang yang dibelinya, dapat dianggap seolah-olah menitipkan barangnya sampai barang  itu  dihantarkan  ke  rumahnya  (dalam  hal  diperjanjikan  bahwa  penyerahan  akan terjadi  di  rumah  pembeli).  Selain  dari  itu,  berlakunya  Pasal  1460  dibatasi  lagi,  yaitu  ia hanya dipakai jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak (absolute overmacht) dalam  arti  bahwa  barang  yang  dibeli  tetapi  belum dilever itu  musnah  sama sekali.  Kalau  keadaan  memaksa  hanya  bersifat  tak  mutlak  saja (relative  overmacht) , misalnya  sekonyong-  konyong  oleh  pihak  berwajib  dikeluarkan  larangan  untuk
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
mengekspor  suatu  macam  barang,  sedangkan  barang  yang  dibeli  terkena  larangan  itu sehingga tidak bisa dikirimkan kepada pembeli, maka akan dirasakan sangat ganjil apabila pembeli ini masih diwajibkan membayar harganya, padahal si penjual tetap memiliki barang itu.

## KESIMPULAN
Pengalihan  hak  milik  atas  kebendaan  melalui  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan dimana  ketentuan  undang-undang  mensyaratkan  bahwa  untuk  perolehan  hak  milik berdasarkan penyerahan, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya peristiwa perdata untuk memindahkan  hak  milik  dan  dilakukannya  penyerahan  yang  semuanya  harus  dibuat  dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata  tersebut  adalah  perbuatan  hukum  berupa  perjanjian  yang  dibuat  oleh  dua  pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu.
Resiko-resiko  dalam  perjanjian  jual  beli  yaitu  tidak  ditepatinya  apa  yang  telah diperjanjikan dalam jual beli oleh salah satu pihak. Untuk penyerahan barang, selama barang belum dilever risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih menjadi pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli atau resiko kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Pihak yang menderita  karena  barang  yang  menjadi  obyek  perjanjian  ditimpa  oleh  kejadian  yang  tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya  untuk  mengganti  kerugian,  dinamakan  pihak  yang  memikul  resiko  atas  barang tersebut. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa” (overmacht, force majeur) . Dengan demikian maka persoalan tentang resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

## REFERENSI
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendadftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Rineka Cipta, Jakarta, 2020. Budi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria , Alumni, Bandung, 2016. Hartono Hadisuprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan , Komariah, Hukum Perdata , Universitas Muhamadiyah, Malang, 2014. Liberty, Yogyakarta, 2014. M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 2016. Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bagian Pertama-Perikatan , Terjemahan Oleh Sulaiman Binol, Dian Rakyat, Jakarta, 2011.
R. Subekti, Aneka Perjanjian , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. Tertentu , Volkink van Hoeve, Bandung, 2011. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan