How to cite: Veren Anggelina Maringka, Jeane Neltje Saly (2022) Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Mempertahankan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Drama  Korea  dalam  Industri  Penyiaran, (7)  10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12748
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  28  TAHUN  2014  DALAM MEMPERTAHANKAN  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  DRAMA  KOREA DALAM INDUSTRI PENYIARAN

## Veren Anggelina Maringka, Jeane Neltje Saly
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail: 07veren@gmail.com, jeanes@fh.untar.ac.id.

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam mempertahankan  hak  kekayaan  intelektual  drama  Korea  dalam  industri  penyiaran. Drama  Korea  telah  meraih  popularitas  global,  namun  hal  ini  juga  menimbulkan tantangan  signifikan  terhadap  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  terkait  dalam industri penyiaran. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Implementasi utama yang  diperankan  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  dalam  memastikan perlindungan  yang  memadai  bagi  hak  kekayaan  intelektual  drama  Korea.  Studi  ini melibatkan  analisis  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  yang  mencakup ketentuan-ketentuan terkait hak cipta, hak terkait dalam industri penyiaran. Penelitian ini juga meninjau implementasi dan penegakan hukum undang-undang tersebut dalam konteks  drama  Korea.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang Nomor  28 Tahun  2014  memiliki  Implementasi  penting  dalam  mempertahankan  hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran. Undang-Undang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi hak cipta, hak terkait bagi pencipta dan produser drama Korea.
Kata  kunci :  Implementasi,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  hak  kekayaan intelektual, industri penyiaran.

## Abstract:
This study examines the implementation of Law Number 28 of 2014 in safeguarding the intellectual property rights of Korean dramas in the broadcasting industry. Korean dramas have gained global popularity, but this has also posted significant challenges to the protection of related intellectual property rights within the broadcasting industry. The objective of this research is to analyse the key role played by Law Number 28 of
2014  in  ensuring  adequate  protection  for  the  intellectual  property  rights  of  Korean dramas.  The  study  involves  an  analysis  of  Law  Number  28  of  2014,  encompassing provisions related to copyrights, related rights pertinent to the broadcasting industry. This research also reviews the implementation and enforcement of the law within the context of Korean dramas. The findings indicate that Law Number 28 of 2014 plays a crucial role in preserving the intellectual property rights of Korean dramas within the broadcasting industry. The law provides a clear legal framework for safeguarding the copyrights, related rights of creators and producers of Korean dramas.
Keywords:  Implementation,  Law  Number  28  of  2014,  Intellectual  Property  Rights, Broadcasting Industry.

## Pendahuluan
Drama Korea telah menjadi fenomena global yang mendapatkan popularitas yang luar biasa  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Drama-drama  ini  telah  berhasil  menarik  perhatian penonton  di  berbagai  belahan dunia dengan cerita  yang menarik, karakter  yang kuat,  dan produksi  yang  berkualitas  tinggi.  Popularitas  yang  melonjak  ini  tidak  hanya  menciptakan pengaruh budaya  yang besar, tetapi juga berdampak signifikan pada industri penyiaran di banyak negara. (Kang, H. J., & Lim, H. (2015)
Namun, di balik kesuksesan dan popularitas drama Korea, ada tantangan yang serius dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait dengan karya-karya ini. Hak cipta, hak terkait, dan hak para pencipta dan produser drama Korea perlu dijamin dan dilindungi secara hukum agar mereka dapat memperoleh manfaat yang adil dari karya-karya mereka.
Dalam  konteks  Indonesia,  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta sangat penting dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran. Undang-Undang ini mencakup ketentuan-ketentuan  yang relevan terkait dengan perlindungan hak cipta, hak terkait, di Indonesia.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, para pencipta dan produser drama  Korea  dapat  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  kuat  terhadap  karya-karya mereka dalam industri penyiaran di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang  jelas  untuk  melindungi  hak  kekayaan  intelektual,  mencegah  pelanggaran,  serta memberikan mekanisme penegakan hukum yang efektif (Kumorotomo, Wahyudi, 2019).
Namun, meskipun undang-undang tersebut telah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Misalnya, tantangan meliputi penegakan hukum yang efektif, pengawasan terhadap  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual,  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dalam industri penyiaran.
Oleh karena itu, penting untuk memahami Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran  dan  mengidentifikasi  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Dengan  demikian,  langkah- langkah  dapat  diambil  untuk  meningkatkan  perlindungan  dan  penegakan  hak  kekayaan
intelektual dalam industri penyiaran, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan memperkuat kontribusi drama Korea dalam industri ini.
Tujuan penelitian ini untuk  menjelaskan  Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran di Indonesia.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  dengan  cara normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan penyiaran drama Korea dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  Peneliti  akan  melakukan  tinjauan  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  dan menganalisis implikasi hukum yang terkait. Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan cara normatif yang berarti pelaksanaan penelitian dengan sistematika hukum dengan tujuan untuk  melakukan  identifikasi  atas  pengertian  pokok  atau  juga  atas  dasar  dalam  hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Peneliti melakukan tinjauan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak  kekayaan  intelektual  drama  Korea  dalam  industri  penyiaran.  Peneliti  menganalisis peraturan  hukum  yang  terkait  dengan  hak  cipta,  perizinan,  penegakan  hukum,  dan  sanksi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. (Paramitha, Riana Hutri. 2018)

## Hasil dan Pembahasan
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  memberikan  kerangka  hukum  yang  jelas untuk  melindungi  hak  cipta  drama  Korea.  Hak  cipta  memberikan  hak  eksklusif  kepada pemegang  hak  untuk  memproduksi,  menyalin,  mendistribusikan,  dan  menyiarkan  karya mereka. Melalui undang-undang ini, pemilik drama Korea dapat melindungi karya mereka dari  penggunaan  tanpa  izin  dan  memastikan  keuntungan  ekonomi  yang  adil  dari  karya mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur tentang perizinan dan hak penggunaan  drama  Korea.  Pihak  yang  ingin  menggunakan  drama  Korea  dalam  industri penyiaran  harus  mendapatkan  izin  dari  pemegang  hak  cipta.  Hal  ini  memastikan  bahwa pemegang  hak  cipta  dapat  mengontrol  dan  mengatur  penggunaan  karya  mereka  serta mendapatkan kompensasi  yang adil. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan hukum  yang kuat untuk penegakan hak kekayaan intelektual.  Bagi mereka  yang melanggar hak cipta drama Korea, undang-undang ini memberikan sanksi dan pengaturan hukuman yang sesuai. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta (Mahendra, H., & Juwana, H. (2017).
Meskipun  adanya  undang-undang  yang  kuat,  masih  ada  tantangan  dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran. Beberapa
tantangan meliputi penyebaran ilegal drama Korea melalui saluran digital, pelanggaran hak cipta di negara-negara tertentu, dan perbedaan peraturan hukum di berbagai yurisdiksi. Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama antar negara dan upaya penegakan hukum yang lebih intensif diperlukan.
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyiaran) :
1. Perlindungan  Hukum:  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  memberikan kerangka  hukum  yang  jelas  untuk  melindungi  hak  kekayaan  intelektual  dalam industri  penyiaran,  termasuk  drama  Korea.  Hal  ini  mencakup  hak  cipta,  hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait lainnya yang memberikan perlindungan kepada pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual.
2. Perizinan  dan  Hak  Penggunaan:  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  juga mengatur  tentang  perizinan  dan  hak  penggunaan  drama  Korea.  Pihak  yang  ingin menggunakan drama Korea dalam industri penyiaran harus mendapatkan izin dari pemegang  hak  cipta.  Hal  ini  memastikan  bahwa  pemegang  hak  cipta  dapat mengontrol dan mengatur penggunaan karya mereka serta mendapatkan kompensasi yang adil.
3. Penegakan  Hukum  dan  Sanksi:  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hak kekayaan intelektual. Bagi  mereka  yang  melanggar  hak  cipta  drama  Korea,  undang-undang  ini memberikan sanksi dan pengaturan hukuman yang sesuai. Penegakan hukum yang efektif  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelanggar  dan  mendorong  kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta.
4. Pembinaan Industri: Undang-Undang ini juga berperan dalam pembinaan industri penyiaran drama Korea dengan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan mengatur praktek-praktek bisnis yang adil. Ini mencakup aspek perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai aset  yang berharga dalam industri, serta mendorong investasi dan pertumbuhan industri secara keseluruhan. (Sjafri, M. R. (2017)
5. Manfaat Ekonomi dan Investasi: Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran  juga  berdampak  pada  aspek  ekonomi  dan  investasi.  Dengan  adanya perlindungan  hukum  yang  kuat,  pemilik  drama  Korea  merasa  lebih  aman  untuk menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam produksi dan distribusi drama mereka. Hal ini mendorong pertumbuhan industri penyiaran dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
6. Perlindungan Kreativitas dan Inovasi: Drama Korea adalah hasil dari kreativitas dan inovasi  para  pembuatnya.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  memainkan Implementasi  penting  dalam  melindungi  karya-karya  kreatif  ini  dan  mendorong
terciptanya  lebih  banyak  karya  yang  inovatif  di  industri  penyiaran.  Perlindungan hak kekayaan intelektual mendorong para pembuat drama untuk terus menciptakan konten berkualitas dan meningkatkan daya saing industri. (Kumorotomo, Wahyudi. 2019.)
7. Implementasi  Hukum  dalam  Mewujudkan  Keberlanjutan  Industri  Penyiaran: Keberlanjutan  industri  penyiaran  drama  Korea  sangat  penting  dalam  jangka panjang.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  memberikan  landasan  hukum yang  memastikan  pemegang  hak  cipta  mendapatkan  pengakuan  dan  kompensasi yang layak, sehingga mereka dapat terus berinvestasi dalam produksi drama Korea. Hal  ini  berkontribusi  pada  keberlanjutan  industri  penyiaran  drama  Korea  dan menjaga keberagaman konten yang ditawarkan kepada penonton.
8. Perlindungan  Konsumen:  Perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  drama  Korea melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga berdampak pada perlindungan konsumen. Dengan adanya undang-undang yang jelas, konsumen dapat menikmati drama  Korea  secara  legal  dan  terhindar  dari  produk  ilegal  atau  bajakan.  Ini memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat penggunaan konten ilegal (Satomo, Heru. 2016.)
Dengan Implementasi yang jelas dan kuat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,  hak  kekayaan  intelektual  drama  Korea  dapat  terlindungi  dengan  baik  dalam industri penyiaran. Hal ini memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan pengembangan industri drama Korea, sekaligus memberikan pengakuan dan penghargaan yang pantas kepada pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual.
B. Pasal yang berkaitan dengan Implementasi undang-undang dalam mempertahankan hak kekayaan  intelektual  drama  Korea  dalam  industri  penyiaran  (Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual,. (2019) :
1. Pasal 1 ayat (1): Pasal ini memberikan definisi mengenai karya cipta sebagai karya orisinal yang dihasilkan oleh manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan sebagainya. Dalam konteks drama Korea, pasal ini menegaskan bahwa drama Korea merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta.
2. Pasal  15:  Pasal  ini  mengatur  mengenai  hak  eksklusif  pemegang  hak  cipta,  yang meliputi hak reproduksi, hak distribusi, hak tayang, hak tampil, dan hak adaptasi. Dalam industri penyiaran drama Korea, pasal ini penting untuk memastikan bahwa pemegang  hak  cipta  memiliki  hak  eksklusif  untuk  menentukan  siapa  yang  dapat menayangkan drama Korea tersebut.
3. Pasal 82: Pasal ini mengatur mengenai perlindungan terhadap penyalahgunaan hak cipta. Dalam industri penyiaran drama Korea, pasal ini relevan untuk melindungi
pemegang  hak  cipta  dari  pelanggaran  seperti  pembajakan,  pemalsuan,  atau penggunaan tanpa izin.
4. Pasal  100:  Pasal  ini mengatur mengenai  sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, pasal ini penting untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap  pihak-pihak  yang  melanggar  hak  kekayaan  intelektual  dalam  penyiaran drama Korea.
5. Pasal 113: Pasal ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa hak cipta. Dalam  industri  penyiaran  drama  Korea,  pasal  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual.
6. Pasal  18:  Pasal  ini  mengatur  mengenai  hak  reproduksi  yang  meliputi  hak  untuk memperbanyak suatu karya cipta. Dalam konteks drama Korea, pasal ini penting untuk  melindungi  hak  reproduksi  drama  Korea,  sehingga  pemegang  hak  cipta memiliki kontrol atas produksi dan penyebaran salinan drama tersebut.
7. Pasal  19:  Pasal  ini  mengatur  mengenai  hak  distribusi  yang  memberikan  hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mendistribusikan salinan drama Korea ke publik. Hal ini penting dalam industri penyiaran untuk melindungi pemegang hak cipta dari distribusi ilegal atau tidak sah.
8. Pasal 20: Pasal ini mengatur mengenai hak tayang yang memberikan hak eksklusif kepada  pemegang  hak  cipta  untuk  menayangkan  drama  Korea  melalui  media penyiaran  seperti  televisi  atau  platform  digital.  Pasal  ini  menjadi  dasar  untuk menjaga hak eksklusif penyiaran drama Korea oleh pemegang hak cipta.
9. Pasal 23: Pasal ini mengatur mengenai hak tampil yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk melakukan pertunjukan drama Korea di hadapan publik.  Pemegang  hak  cipta  dapat  mengontrol  pementasan  drama  Korea  dan melindungi hak tampil para pemain dan kru produksi.
10. Pasal  31:  Pasal  ini  mengatur  mengenai  penggunaan  karya  cipta  dalam  institusi pendidikan  dan  penelitian.  Dalam  industri  penyiaran,  pasal  ini  relevan  dalam konteks  penggunaan  drama  Korea  dalam  tujuan  pendidikan  dan  penelitian  yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
C. Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar hak kekayaan intelektual termasuk dalam konteks industri penyiaran drama Korea  (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta):
1. Pasal  113:  Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Pasal ini bertujuan
untuk  memberikan  hukuman  yang  tegas  bagi  pelaku  pelanggaran  hak  kekayaan intelektual, termasuk dalam industri penyiaran drama Korea.
2. Pasal  115:  Pasal  ini  mengatur  mengenai  pidana  penjara  dan/atau  denda  yang diberikan  kepada  mereka  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang membantu  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual.  Misalnya,  pihak-pihak  yang secara  aktif  terlibat  dalam  penyebaran  atau  pembajakan  drama  Korea  melalui saluran  penyiaran  ilegal  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan dalam pasal ini.
3. Pasal  116:  Pasal  ini  mengatur  mengenai  pidana  penjara  dan/atau  denda  yang diberikan  kepada  pemilik  atau  pengelola  tempat  usaha  yang  dengan  sengaja memberikan  fasilitas  atau  tempat  bagi  pelaksanaan  pelanggaran  hak  kekayaan intelektual. Dalam industri penyiaran, pasal ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi  kepada  lembaga  penyiaran  yang  secara  sengaja  menyediakan  saluran penyiaran untuk drama Korea yang melanggar hak kekayaan intelektual.
Dengan  adanya  ketentuan-ketentuan  dalam  pasal-pasal  tersebut,  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pemberian sanksi pidana kepada pelanggar hak kekayaan intelektual dalam industri penyiaran drama Korea. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang tersebut.
D. Aspek  hukum  terkait  implementasi  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran :
1. Hak  Cipta:  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  memberikan  perlindungan hukum  yang kuat terhadap hak cipta drama Korea. Hal ini meliputi hak eksklusif bagi pencipta drama Korea untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial.
2. Perizinan:  Undang-Undang  tersebut  mengatur  proses  perizinan  terkait  hak  cipta drama Korea dalam industri penyiaran. Para pemilik hak cipta harus memperoleh izin  dari  pemegang  hak  sebelum  menyiarkan  drama  Korea  atau  menggunakan kontennya secara komersial.
3. Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum:  Undang-Undang  menyediakan  mekanisme pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dalam  melindungi  hak  kekayaan intelektual drama Korea. Ini mencakup pengawasan terhadap penyalahgunaan hak cipta, tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar.
4. Pengadilan  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Undang-Undang  juga  mencakup pembentukan  pengadilan  hak  kekayaan  intelektual  yang  khusus  menangani perselisihan terkait hak cipta drama Korea. Pengadilan ini memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa, memberikan putusan, dan memberlakukan sanksi kepada pelanggar.
5. Perlindungan  Digital:  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  juga  mengatur perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  drama  Korea  dalam  bentuk  digital.  Ini termasuk  penentuan  mekanisme  perlindungan  terhadap  pembajakan  digital  dan tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam lingkungan digital.
E. Dengan  memperhatikan  aspek  hukum  ini,  implementasi  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 dapat secara efektif mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam  industri  penyiaran  dan  melindungi  kepentingan  pencipta  dan  pemegang  hak. (Reksodiputro, Mardjono. 2018)

## Kesimpulan:
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  memiliki  Implementasi  yang  penting  dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran. Undang- undang ini memberikan kerangka hukum  yang jelas dan melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta drama Korea. Dalam konteks industri penyiaran, Implementasi undang- undang  ini  meliputi  pengaturan  mengenai  perlindungan  hak  cipta,  penggunaan  tanpa  izin, penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Dalam implementasinya, undang-undang ini perlu didukung oleh kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, industri penyiaran, dan masyarakat. Langkah-langkah penegakan hukum yang efektif, termasuk pemantauan, penindakan, dan penegakan hak cipta yang tegas, sangat penting untuk memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual drama Korea dalam industri penyiaran.
Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi  faktor kunci  dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual. Pendidikan yang lebih baik tentang pentingnya menghormati hak cipta, kampanye sosial, dan edukasi publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta.
Selanjutnya, perkembangan teknologi dan tren industri juga harus diperhatikan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Penyesuaian undang-undang dengan perkembangan teknologi  digital  dan  platform  online  menjadi  penting  agar  perlindungan  hak  cipta  dapat efektif  di  lingkungan  digital.  Implementasi  undang-undang  ini  perlu  diperkuat  melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, industri penyiaran, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan perlindungan hak kekayaan intelektual drama Korea dapat terjamin dan industri penyiaran dapat berkembang secara berkelanjutan

## BIBLIOGRAFI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyiaran
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia. (2019). Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Reksodiputro, Mardjono. 2018. Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
Kumorotomo,  Wahyudi.  2019.  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Industri Kreatif. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satomo,  Heru.  2016.  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Praktik:  Analisis  Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Paramitha,  Riana  Hutri.  2018.  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Industri Kreatif di Era Digital. Bandung: PT Refika Aditama.
Sjafri,  M.  R.  (2017).  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Industri  Hiburan Indonesia. Jurnal Hukum Prioris, 1(1), 55-70.
Mahendra, H., & Juwana, H. (2017). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Perfilman Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis dan Kepailitan, 4(1), 77-98.
Noh, Y. J. (2018). The Legal Protection of Korean Drama in Indonesia: A Comparative Study of Korean and Indonesian Copyright Laws. Journal of Intellectual Property Law, 25(1), 121-152.
Wahyudi, D., & Purnomo, S. (2016). Analysis of Legal Protection for Intellectual Property Rights on Broadcasting of Korean Drama Series in Indonesia. International Journal of Social Science and Business, 1(3), 293-309.
Kang, H. J., &  Lim, H.  (2015). The  Legal  Protection of Korean Dramas and the Role of Copyright Law in the Global Market. Journal of Intellectual Property Studies, 26, 69-94.
Park, S. Y. (2019). Protecting Korean Dramas in the Digital Age: Challenges and Strategies. Media International Australia, 172(1), 133-148.

## Copyright holder:
Veren Anggelina Maringka, Jeane Neltje Saly (2022)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: