## Build With Heart for People's welfare 1
Afrizal Tjoetra Lecturer Sociology Program-FISIP Teuku Umar University (UTU), Meulaboh, West Aceh. S3 students in the Faculty of Social Community in Universiti Sains Malaysia (USM),
Penang - Malaysia. Email: atjoetra@gmail.com

## Abstract
Typically,  the  development  process  set  forth  in  the  Medium  Term Development  Plan  (Plan)  district  /  city  and  province.  Derivative development agenda in the form of a series of programs is reflected in the Budget  (APBK)  district  /  city  and  province.  Considering  the  people  as direct  beneficiaries  of  development,  so  it  will  need  public  participation, both  in  the  planning,  implementation  and  monitoring  and  evaluation.  If space  is  available  and  effective  consultation  in  the  district  /  city?  This paper  is  intended  to  arouse  stakeholders  about  the  importance  of  the availability  of  space  and  the  public  consultation  on  the  regional development  strategy  of  the  future.  According  to  the  theory,  the development  process  can  be  criticized  conducted  through  two  main concepts,  namely  the  modernization  theory  and  dependency  theory.  The important lesson to be learned from the experience of 10 figures is the first elected  regional  leaders, for  example,  and honesty.  Secondly,  it  turns  out the area is able to take care of themselves. Third, there must be a rejection of  the  classical  phenomenon  of  bureaucracy  that  is  corruption, inefficiency, working without vision. Fourth, the intense communication is the key to success, and the fifth is impatient to hear the complaints of the people and work to achieve it.
Keywords:  Development,  Public  Participation  and  Public  Consultation Room.
1 Tulisan  ini  --dengan  sejumlah  perbaikan--telah  disampaikan  pada  kegiatan Roadshow  Konsorsium  Aceh  Baru  untuk  Sosialisasi  Skenario  Aceh  Baru,  pada  29 Mai 2009 di Tapaktuan – Aceh Selatan.
Negara harus bebaskan biaya pendidikan Negara harus bebaskan biaya kesehatan Negara harus ciptakan pekerjaan
Negara harus adil, tidak memihak Itulah tugas negara Itulah gunanya negara Itulah artinya negara Tempat kita bersandar dan berharap Kenapa tidak orang kita kaya raya Baik alamnya maupun manusianya
Dan kini yang kita pelajari sejak bayi Hanya saja kita tak pandai mengolahnya

## 1. Pengantar
Cuplikan di atas adalah lirik lagu Iwan Fals yang diberi judul Negara. Lirikan lagu ini sangat relevan untuk mengetahui dampak yang telah dilakukan  oleh  Pemerintahan  Aceh  umumnya  dan  Pemerintahan kabupaten/kota  khususnya.  Apakah  cuplikan  lagu  tersebut  sudah terpenuhi?  Tentu,  rakyatlah  yang  sangat  mengetahuinya  sebagai bagian utama penerima manfaat dari proses-proses pembangunan itu sendiri.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintahan  (baca  :  pelayan rakyat)  untuk  mewujudkan  lirik  lagu  diatas  setidaknya  dapat dipenuhi melalui pembangunan. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dihasilkan secara bersama oleh  parapihak,  yakni  eksekutif,  legislatif  dan  komponen  rakyat. Lazimnya,  proses  pembangunan    termaktub  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Kabupaten/kota  maupun Provinsi.  Turunan  agenda  pembangunan  dalam  bentuk  rangkaian program tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kabupaten/kota serta Provinsi.
Mengingat rakyat menjadi penerima manfaat langsung
pembangunan, maka sangat diperlukan ruang partisipasi publik yang luas,  baik  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  serta  monitoring  dan evaluasi.  Apakah  ruang  konsultasi  tersebut  tersedia  dan  efektif  di
kabupaten/kota?  Tulisan  ini  ditujukan  untuk  menggugah  parapihak tentang pentingnya ketersediaan ruang konsultasi publik serta strategi pembangunan kabupaten/kota pada masa yang akan datang, dengan acuan  utama  gagasan  Aceh  Baru  dan  tulisan  Menakar  Partisipasi Publik  dalam  Rekonstruksi  Aceh  Paska  Tsunami  (M.  Rizwan;  2005) serta ulasan Majalah Tempo akhir tahun 2008.
Menurut  teori,  proses  pembangunan  yang  dilakukan  dapat  dikritisi melalui  dua  konsep  utama,  yakni  teori    modernisasi  dan  teori dependensi.  Dua  teori  ini  saling  bertolak  belakang  dan  merupakan sebuah  pertarungan  paradigma  hingga  saat  ini.  Teori  modernisasi merujuk  pada  Amerika  Serikat  yang  berhasil  dalam  pembangunan ekonomi. Namun, kegagalan pembangunan di Afrika, Amerika Latin dan  Asia  menjadi  awal  lahirnya  teori  dependensi.  Secara  garis  besar teori  modernisasi  merupakan  perpaduan  antara  sosiologi,  psikologi dan  ekonomi.  Teori  dasar  yang  menjadi  landasan  teori  modernisasi adalah ide Durkheim dan Weber
Teori  dependensi  menjadi  sebuah  perlawanan  terhadap  teori modernisasi  yang  menyatakan  untuk  mencapai  tahap  kemajuan, sebuah  negara  (wilayah)  berkembang  harus  meniru  teknologi  dan budaya  negara  (wilayah)  maju.  Salahseorang  ahli  teori  dependensi, Andre  Gunder  Frank  (1984)  mencoba  mengembangkan  teori dependensi  dan  mengemukakan  pendapat  bahwa  keterbelakangan pada  negara  dunia  ketiga  justru  disebabkan  oleh  kontak  dengan negara  maju.  Frank  memberikan  kritiknya  terhadap  pendekatan- pendekatan  yang  menjadi  rujukan  teori  modernisasi,  antara  lain pendekatan  indeks  tipe  ideal,  pendekatan  difusionis  dan  pendekatan psikologis.  Teori  dependensi  bertitik  tolak  dari  pemikiran  Marx tentang kapitalisme dan konflik kelas.
Mengacu  Rizwan  (2005),  dinyatakan  bahwa  teori  lainnya  yang  dapat dijadikan  rujukan  adalah  teori  redistribusi  pertumbuhan. Pandangan teori  ini  disuarakan  oleh  Owens  (1987)  yang  menyebutkan  hal terpenting  dalam  pembangunan  adalah  pembangunan  manusia, bukan  pembangunan  benda.  Pembangunan  sepatutnya  diarahkan kepada peningkatan mutu kehidupan manusia.
Tantangan serius dalam pembangunan adalah bagaimana memperbaiki  kualitas  kehidupan  manusia.  Peningkatan  pendapatan
memang  penting,  tetapi  pembangunan  menuntut  lebih  dari  itu. Pembangunan  mencakup  pendidikan  yang  lebih  baik,  standar kesehatan  dan  gizi  yang  tinggi,  berkurangnya  kemiskinan, lingkungan yang bersih, pemerataan kesempatan berusaha, kebebasan individu  yang  lebih  besar,  dan  kehidupan  cultural  yang  lebih  kaya (World Bank, 1991 dalam Nanang,1999)
Berikutnya,  dinyatakan  bahwa  teori  pertumbuhan  baru  ini dikembangkan  oleh  Korten  (1990)  dengan  memijakkan  kakinya  pada pertumbuhan  berkelanjutan  yang  didasarkan  pada  prinsip  keadilan dan pemerataan. Teori ini sudah cukup memihak rakyat, namun lebih dipertajam  dengan  teori people  centered  development (PCD)  atau pembangunan yang berpusat pada rakyat. Teori ini memberi tekanan kepada  keberlanjutan  ( sustainability) dan  demokratisasi  (Korten,  1990 dalam Nanang 1999). Dua isu ini merupakan isu penting dalam teori yang digagas oleh Organisasi non-Pemerintah (Ornop).
Agenda  kerakyatan  diletakkan  determinan  (penentu)  dalam  struktur teori  ini,  karena  latar  belakang  historis  penyusunannya  lebih  banyak diwarnai  oleh  kesaksian  terhadap  penderitaan  manusia  berupa kemiskinan yang parah, perang dan akibatnya, kerusakan lingkungan hidup,  peningkatan  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat  dan disintegrasi sosial. PCD melihat pembangunan sebagai gerakan rakyat bukan  sekedar  kegiatan  pemerintah  dengan  pendanaan  luar  negeri. Sistesis  transformative  yang  ingin  dibangun  oleh  PCD  adalah mempertemukan isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, gerakan perempuan dan perdamaian dalam satu gerakan yang seimbang (Nanang, 1999).
Tampaknya,  teori  ini  sangat  produktif  untuk  ditiru  dalam penyusunan  format  kabupaten/kota  yang  diharapkan.  Sehingga  bisa berpihak  kepada  rakyat  yang  memerlukan  kebebasan  dari  tekanan- tekanan  sosial  dan  politik  yang  selama  ini  berlangsung.  Pembebasan diri  rakyat dari alienasi kultural yang secara sengaja dilakukan perlu juga dipikirkan secara lebih serius dengan membangun kabupaten/kota berbasiskan pada nilai-nilai agama dan kebudayaannya.  Cernea  (1993)  menunjukkan  bahwa  sebab-sebab kegagalan  pembangunan  yang  diprogramkan  dengan  menggunakan uang  sebagai  pemacu  pembangunan  karena  tidak  memperhatikan
faktor  sosial  dan  kultural.  Belum  dapat  dipastikan  adanya  energi sosial yang dikembangkan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, pemerintah sering mendesakkan satu  strategi  dan  konsep  pembangunan  tanpa  banyak  memberi perhatian  pada  pembentukan  organisasi  dan  institusi  tingkat  basis (grassroots).

## 2. Konsep Perencanaan Partisipatif  dan Partisipasi Publik
Perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif  sebenarnya  bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama (collective agreement) melalui aktivitas  negosiasi  dan  konsultasi  yang  melibatkan  seluruh  pelaku pembangunan (stakeholders). Ruang  yang  tersedia  untuk  proses  ini berupa  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  atau bentuk  lainnya,  mulai  di  tingkat  Gampong  hingga  kabupaten/kota. Proses  ini  nantinya  akan  berujung  pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Kabupaten/kota (APBK).
Musyawarah  dan  tingkat  partisipasi  aktif  rakyat  merupakan mekanisme  pengambilan keputusan  yang  diharapkan  akan mengurangi    konflik  antar  pelaku  pembangunan.  Agar  konflik  bisa minimal,  ragam  aktor    pembangunan  termasuk  rakyat  serta  gagasan yang  berkembang  harus  diserap  secara  aspiratif  supaya  tidak  terjadi ketimpangan  dan  penyumbatan  akses  terhadap  sumber  daya pembangunan  yang  tersedia.  Dalam  hal  ini,  sangat  diharapkan  agar rakyat  mendapat porsi yang adil dalam penyusunan rancangan masa depannya.
Partisipasi  publik  sekurang-kurangnya  terdiri  dalam  tiga  tradisi partisipasi,  yaitu  partisipasi  politik,  partisipasi  sosial  dan  partisipasi warga.  Partisipasi  politik  terlihat  pada  representasi  dalam  demokasi perwakilan. Dalam kerangka demokrasi, partisipasi politik merupakan  inti  dari  demokrasi.  Sebab,  partisipasi  dikaitkan  dengan dengan  proses  politik  demokratis.  Dalam  proses  politik  yang demokratis, partisipasi politik melibatkan interaksi perseorangan atau institusi,  seperti  partai  politik,  dengan  pemerintah.  Partisipasi  politik diungkapkan  dalam  tindakan  seorang  individu  atau  kelompok terorganisir  untuk  melakukan  pemungutan  suara,  kampanye, protes,
untuk  mempengaruhi  wakil-wakil  pemerintah.  Dengan  demikian partisipasi  politik  lebih  berorientasi  pada  ‘mempengaruhi’  dan ‘mendudukan  wakil-wakil  rakyat’  dalam  lembaga  pemerintahan ketimbang  ‘partisipasi  aktif’  dan  ‘langsung’  dalam  proses-proses kepemerintahan  itu  sendiri  (Suhirman,  2003  dalam  M.  Rizwan  Ali, 2005).
Berikutnya  dijelaskan  bahwa  dalam  partisipasi  politik  rakyat  baik secara  individu  atau  organisasi  menyuarakan  kepentingan  dan keinginan  mereka  dalam  ruang  yang  terletak  antara  rakyat  dan negara. Ruang itu disebut sebagai civil society . Partisipasi politik dapat berbentuk tindakan-tindakan politik oleh aktor-aktor yang mendefinisikan dirinya berdasarkan kepentingan-kepentingan politik.
Aktor-aktor itu adalah individu dan organisasi dalam rakyat.
Kedua,  partisipasi  sosial;  partisipasi  yang  berorientasi  pada perencanaan  dan  implementasi  pembangunan.  Menurut  Steifel  dan Wolf  (1984)  mengatakan  bahwa  partisipasi  merupakan  upaya terorganisir untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan  lembaga  pengatur  dalam  keadaan  sosial  tertentu  oleh  pelbagai kelompok  gerakan  yang  sampai  sekarang  dikesampingkan  dalam fungsi pengawasan. Dalam pengertian ini, partisipasi ditempatkan di luar  negara  atau  lembaga-lembaga  formal  pemerintahan  (Suhirman 2003).
Ketiga,  partisipasi  warga;  jika  partisipasi  politik  menekankan  pada prinsip  keterwakilan  dan  partisipasi  sosial  menempatkan  partisipasi di  luar  lembaga  pemerintahan,  maka  partisipasi  warga  bersifat langsung    dalam  pengambilan  keputusan  pada  lembaga  dan  proses kepemerintahan. Konsep partisipasi warga telah mentransformasikan makna  partisipasi  menjadi  “dari  sekedar  kepedulian  pada  ‘penerima derma’atau  ‘kaum  tersisih’  menuju  kepedulian  dengan  pelbagai bentuk  keikutsertaan  warga  dalam  pembuatan  kebijakan  dan pengambilan  keputusan  di  berbagai  gelanggang  kunci  yang mempengaruhi  kehidupan  mereka”  (Gaventa  dan  Valderama  dalam Suhirman,  2003).  Konsep  ini  akan  menutup  kelemahan  sistem perwakilan  politik,  meningkatkan  makna  partisipasi,  meningkatkan kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  pemerintah  dan  sekaligus
mendorong  percepatan  lahirnya  pemerintahan  yang  baik (good governance).
Dengan  demikian  partisipasi  perencanaan  pembangunan  memiliki beberapa  kriteria.  Pertama,  adanya  upaya  pelibatan  seluruh  pelaku pembangunan (stakeholders). Kedua, adanya upaya untuk membangun dan  memperkuat    kemampuan  rakyat,  baik  secara  individu  atau organisasi.  Ketiga,  adanya  proses  konsultasi  publik  melalui  urun rembuk  yang  mengarah  kepada  lahirnya  kesepakatan  kolektif.
Keempat,  adanya  mekanisme  yang  menjamin  rakyat  bisa  mengawasi jalannya pembangunan yang digerakkan pemerintah.  Kelima, adanya usaha  pemberdayaan  rakyat  melalui  kegiatan  pembelajaran  kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.
Penguatan  partisipasi  publik  dalam  proses  pembangunan  di kabupaten/kota sebaiknya dibangun atas landasan-landasan tersebut. Sebab,  ketika  program  pembangunan  hendak  dilaksanakan  maka dapat  dipastikan  adanya  reaksi  yang  beragam.  Tidak  jarang  reaksi tersebut adalah penolakan karena program pembangunan tidak sesuai dengan  aspirasi  dan  kebutuhan  rakyat.    Misalnya  saja  penolakan rakyat  terhadap  rencana  penambangan  batu  granit  di  kawasan  Aceh Selatan  beberapa  waktu  lalu.  Banyak  rakyat  melakukan  penolakan karena  tidak  jelasnya  proses  yang  akan  dilakukan,  baik  mengenai pembebasan  tanah  serta  peluang  kerja  yang  akan  diperoleh  oleh rakyat  sekitar.  Hal  ini  terjadi  karena  rencana  penambangan  tersebut tidak  membuka  ruang  konsultasi  yang  luas  dengan  rakyat  sekitar sehingga  lahirnya  kesepakatan  kolektif  bagaimana  proses  yang  akan dilaksanakan.
Mobilisasi  tidak  sejalan  dengan  prinsip  partisipasi  yang  sepatutnya menjadi wacana penting dan dilaksanakan dalam proses pembangunan di  Aceh.  Langkah  pemerintah  sebatas  mengumumkan supaya  rakyat  berpartisipasi  dalam  menyusun  format  Aceh  Baru, seperti  yang  telah  dilakukan  melalui  media  atau  sarana  lainnya belumlah  cukup.  Sebab,  partisipasi  yang  terserap  oleh  pengumuman tersebut  sangat  terbatas  hanya  di  kalangan  intelektual  dan  sejumlah Organisasi  Masyarakat  Sipil  (OMS),  sementara  partisipasi  rakyat secara luas dikhawatirkna tetap belum terserap.
Mobilisasi  biasanya  hanya  dilakukan  dengan  dua  jalan,  pertama dengan  cara-cara  persuasif  (misalnya  pemberian  ganjaran  atau rewards ,  bujukan,  persetujuan  dan  manipulasi),  dan  kedua  dengan cara-cara  koersif  (misalnya  penggunaan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan).  Tentu  saja  kita  tidak  menginginkan  hal  ini  terjadi ditengah-tengah  musibah  yang  sedang  menimpa  rakyat  Aceh. Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  praktik-praktik  mobilisasi  ini bisa  dicegah  dari  tingkat  provinsi  hingga  ke  gampong-gampong  di Aceh.
3. Penutup: Membangun dengan Hati untuk Kesejahteraan Rakyat
Pada  edisi  akhir  tahun  2008,  Majalah  Tempo  menampilkan  tulisan tentang  10  Tokoh  2008  ”Mereka  Bekerja  dengan  Hati  Menggerakkan Daerah”.  Para  tokoh  yang  dimuat  tersebut  merupakan  pilihan  juri yang  dibentuk  oleh  Tempo  dengan  3  (tiga)  kriteria  yakni  pelayanan publik, transparansi, dan keramahan pada dunia usaha. Tokoh-tokoh tersebut adalah (1) Jusuf Serang Kasim (Walikota Tarakan-Kalimantan Timur); (2) Untung Sarono Wiyono (Kabupaten Sragen-Jawa Tengah); (3)  Joko  Widodo  (Walikota  Solo);  (4)  Herry  Zudianto  (Walikota Yogyakarta-DIY);  (5)  Ilham  Arif  Sirajuddin  (Walikota  Makassar- Sulawesi  Selatan);  (6)  Djarot  Saiful  Hidayat  (Bupati  Blitar-Jawa Timur);  (7)  David  Babihoe  (Bupati  Gorontalo-Gorontalo);  (8)  Anak Agung  Gde  Agung  (Bupati  Badung-Bali);  (9)  Andi  Hatta  Marakarma (Bupati  Luwu  Timur-Sulawesi  Selatan);  dan  (10)  Suyanto  (Bupati Jombang-Jawa Timur).
Pelajaran  penting  yang  dapat  dipetik  dari  pengalaman  10  tokoh tersebut  adalah  :  pertama,  adanya  teladan  dan  kejujuran.  Kedua, ternyata  daerah  mampu  mengurus  diri  sendiri.  Ketiga,  harus  ada penolakan  terhadap  fenomena  klasik  birokrasi  yakni  korupsi, inefisiensi,  bekerja  tanpa  visi.  Keempat,  komunikasi  yang  intens merupakan  kunci  keberhasilan,  dan  yang  kelima  adalah  sabar mendengar keluhan rakyat serta bekerja untuk mencapainya.
Mengacu  berbagai  pengalaman pimpinan  daerah  tersebut,  kita  dapat menetapkan  pilihan-pilihan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  kondisi wilayah,  serta  kultur  rakyat  setempat.  Semua  berangkat  dari penetapan  skala  prioritas  yang  harus  ditanggulangi.  Namun, sekurang-kurangnya  pemerintahan  kabupaten/kota  harus  mampu
menyelesaikan permasalahan pelayanan dasar; pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
Pada  sektor  pendidikan,  hal-hal  yang  sengkarut  berkisar  pada kurangnya  tenaga  pengajar  (distribusi  guru),  sarana  dan  prasarana yang kurang memadai, serta mahalnya biaya pendidikan. Sedangkan penanganan  yang  penting  pada  sektor  kesehatan  berkenaan  kualitas pelayanan,  kecukupan  sarana  dan  prasarana,  serta  mahalnya  biaya pengobatan.  Berkenaan  dengan  sektor  administrasi  kependudukan keluhan  utama  yang  muncul  adalah  jauhnya  jaraktempuh  antara rakyat dengan tempat pelayanan.
Lirik  lagu  Iwan  Fals,  ulasan  Tempo,  konsep  pembangunan  yang partisipatif  serta      Skenario  Aceh  Baru  dapat  dikombinasikan  untuk mewujudkan  Aceh  yang  gemilang.  Untuk  itu,  keterlibatan  seluruh komponen  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  monitoring  dan evaluasi dalam pembangunan menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah  sangat  penting  menjadi  pendorong  utama  agar  seluruh agenda  perubahan    dapat  terlaksana.  Hendaknya,  pemimpin  harus bekerja  dengan  hati  dan  memastikan  kepentingan  rakyat  sebagai prioritas  utama.  Mengapa?  Pemimpin  adalah  pelayan  bagi  yang dipimpin, bukan sebaliknya.