## E-PROFIT

## Economics Professional in Action
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Kewirausahaan, dan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
Susunan Tim E-PROFIT
Pelindung Dr. Ir Bob Foster, M.M

## Pengarah
Drs. Muh, Deni Johansyah, M.M

## Penanggung Jawab
Ratih Hadiantini, S.Kom, MBA
Redaksi Elok Faiqoh Himmah, S.E, M.A

## Anggota
Putri Gantine Lestari, S.E, M.Ak Astari Dianty, S.E, M.Ak Ira Valentina Silalahi, S.pd, M.M Ayu Nike Retnowati, S.St, M.M

## Sirkulasi
Dinar Rahayu S. St

## E-PROFIT
Diterbitkan oleh FEB UNIBI Jl. Soekarno Hatta 643 Bandung Telp. 022 7320841 e-mail: feb@unibi.ac.id

## Catatan Redaksi

## E-PROFIT
E-Profit, media informasi pendidikan, penelitian dan pengabdian Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  UNIBI,  hadir  guna  memfasilitasi  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya.
Pembaca yang budiman, edisi yang saat ini berdasa di tangan pembaca adalah edisi pertama,  terdiri  dari  enam  artikel  hasil  penelitian  dan  telaah  pustaka  dari  ilmu ekonomi,  manajemen,  bisnis,  kewirausahaan  dan  akuntansi.  Juga  kami  sertakan liputan kegiatan pendidikan, penelitian  dan pengabdian yang  berlangsung di FEB UNIBI.
Semoga kehadiran E-PROFIT menjadi pemicu prestasi kita.

## Daftar Isi

## Volume 1 │  Juli 2019

## Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
N. Heriyah
1-10
Pengaruh Work Life Balance dan Insentif Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di Divisi Miral PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Sudirman
Ayu Nike Retnowati
11-20

## Determinan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia

## Elok Faiqoh Himmah
21-30
Pengaruh Employee Engagement dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan PT.PLN (Persero) Studi Kasus Pada Satuan Pengawasan Internal (SPI)

## Elan Rusnendar
31-41
Perbandingan Percived Quality Sebagai Dampak Lifestyle ( Survey pada Pengguna Mobil Nissan March dan Mobil Hyundai di Kota Bandung)

## Sabilla Saberina
42-56
Pengaruh  Sanksi  Administrasi  Pajak  dan  Biaya  Kepatuhan  Terhadap  Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegallega)

## Putri Gantine Lestari
57-64
Mengukur Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengunjung Perpustakaan di Politeknik

## Tri Mitra Karya Mandiri
Sukardi, Taufan Gojali
________________________________________________________________________________

## Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan
Waji Pajak Orang Pribadi
(Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegallega)
Putri Gantine Lestari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Email : putrigantine@unibi.ac.id

## ABSTRAK
Jumlah  wajib  pajak  dari  tahun  ke  tahun  semakin  bertambah,  namun  tidak  diimbangi  dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegalega. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi  yang  ada  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bandung  Tegalega.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan metode simple random sampling . Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear  berganda.  Dari  hasil  penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sanksi administrasi pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan dengan  kontribusi  pengaruh  yang  diberikan  adalah  25,3%,  biaya  kepatuhan  secara  parsial berpengaruh negatif signifikan dengan kontribusi pengaruh yang diberikan adalah 22,2%, dan secara simultan sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan dengan kontribusi pengaruh 47,5%.
Kata Kunci : Sanksi administrasi pajak, biaya kepatuhan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## ABSTRACT
The number of taxpayers from year to year are increase. However, increasing the number of taxpayers are not offset with tax compliance in paying taxes. This research examines the level of compliance of individual taxpayer on KPP Pratama Bandung Tegalega. The method used in this research is an explanatory method with a survey approach. The population in this research are the individual taxpayers in Tax Office Bandung Tegalega. To taking the sample used  by simple random method. The number of samples is determined as many as 100 people. Primary data collection method used in this research by using a questionnaire. Data  analysis  techniques  used  in  this  research  is  multiple  linear  regression  analysis technique.Based on the results of research, administrative sanction tax partially has positive and  significant  effect  on  individual  taxpayers  with  the  contribution  given  25.3%.  the compliance cost has negative and significantl effect to the individual taxpayer compliance with the contribution given was 22.2%, and administrative tax sanctions and compliance costs have a significant effect to individual taxpayer compliance with the contribution effect 47.5%.
Keyword : Administrative sanctions tax, compliance tax, and individual taxpayer compliance
Volume 1 No. 01. Agustus 2019 ________________________________________________________________________________

## 1. PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  merupakan  sumber pembiayaan  negara  yang  dominan  baik  untuk belanja  rutin  maupun  pembangunan  (Suryadi, 2006).  Masih  menurut  Suryadi, bagi  Indonesia penerimaan  pajak  sangat  besar  peranannya dalam  mengamankan  anggaran  negara  dalam APBN  setiap  tahun,  yang  digunakan  sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dana yang diperlukan  itu  salah  satunya  bersumber  dari pungutan  berupa  pajak  dari  rakyatnya  (Siti Kurnia,  2010).  Berikut  tabel  dan  grafik pendapatan  bruto  pajak  dan  bukan  pajak  tahun 2009  dan  2010  yang  diambil  dari  laporan keuangan DJP pajak.go.id.

## Tabel 1.1 Pendapatan Bruto Pajak dan Bukan
Pajak Tahun 2009 dan 2010
Tabel  1.1  adalah  uraian  penerimaan bruto  negara  berupa  pajak  dan  non  pajak  pada tahun 2009 dan 2010. Tabel tersebut menunjukan bahwa Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  berakhir  31 Desember 2010 adalah sebesar Rp
667.612.639.469.373,00  dan  apabila  dengan memperhitungkan  pengembalian  pendapatan sebesar  Rp  40.141.311.969.968,00  realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp 627.471.327.499.405,00  atau  mencapai  94,86 persen  dari  estimasi  yang  ditetapkan  untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 661.504.155.660.295,00. Dibandingkan realisasi  pendapatan  pajak  Tahun  Anggaran 2009, Pendapatan Bruto Tahun Anggaran 2010 mengalami
kenaikan sebesar
Rp
92.171.032.938.985,00  atau  16,02  persen. Kenaikan  tersebut  berasal  dari  kenaikan
Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 92.172.037.111.820,00 dan
penurunan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) sebesar Rp 1.004.172.835,00. Dari tabel 1.1 kita dapat  mengetahui  bahwa  pajak  merupakan penerimaan negara yang paling besar dan sangat penting untuk membangun negara. Oleh karena itu, sudah semestinya wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.
Fakta  yang  ditemukan  di  lapangan, tingkat  kepatuhan  masih  tergolong  rendah sementara  tingkat  wajib  pajak  yang  terdaftar mengalami  peningkatan,  seperti  berita  yang diketik oleh Hendra Kusuma yang diambil dari media economy.okezone.com hari selasa, 16 juli 2013 dalam judul “Kepatuhan Pajak Pribadi Baru Mencapai 41,6%” mengatakan direktorat jendral pajak  mencatat dari  60  juta  masyarakat  yang  harus  membayar wajib pajak pribadi baru 25 juta yang membayar atau sekitar 41,6 persen, sedangkan untuk wajib pajak badan DJP mencatat dari sekitar lima juta wajib  pajak  badan  yang  memiliki  laba,  baru sekitar 520 wajib pajak yang membayar pajak.
Kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam suatu negara (Menteri Keuangan
No.544/KMK.04/2000). Kriteria kepatuhan wajib  pajak  sendiri  adalah  tepat  waktu  dalam menyampaikan  SPT  ,  tidak  mempunyai tunggakan pajak, menyelenggarakan pembukuan dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.  Untuk  memenuhi  kriteria  tersebut, dibutuhkan tindakan preventiv agar wajib pajak dapat  membayar  dan    melaporakan  SPT  tepat waktu.  Cara  efektif  agar  wajib  pajak  menjadi wajib  pajak  yang    patuh    adalah  dengan menerapkan  sanksi  tanpa  pandang  bulu  dan dilaksanakan  secara  konsekuen  (Ilyas  dan Burton, 2010). Pengertian Sanksi perpajakan itu sendiri adalah :
“sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau bisa  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan
________________________________________________________________________________
merupakan alat pencegah (preventiv) agar Wajib Pajak Tidak melanggar
norma
perpajakan.”(Mardiasmo, 2011)
Pada  hakikatnya,  pengenaan  sanksi perpajakan  diberlakukan  untuk  menciptakan kepatuhan  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga  mengetahui  konsekuensi  hukum  dari apa  yang  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan. Sanksi  diperlukan  untuk  memberikan  pelajaran bagi  pelanggar  pajak.  Dengan  demikian, diharapkan  agar  peraturan  perpajakan  dipatuhi oleh para wajib pajak.
Selain  sanksi  administrasi  yang  harus diperhatikan, wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk  memenuhi kewajiban  pajaknya.  Biaya  ini  biasa  disebut dengan Compliance  Cost .  Biaya  kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam  memenuhi  persyaratan  perpajakan  yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu (Sandford, 1989).
Biaya  kepatuhan bukan  hanya  dalam artian  uang (Direct  Money  Cost) ,  tetapi  juga waktu (Time  Cost) dan  pikiran (Psychological Cost) .  Wajib  Pajak  yang  telah  berusaha  patuh untuk  membayar  kewajibannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan  yang  berlaku,  berharap  agar  dapat mengeluarkan  biaya-biaya  seminimal  mungkin yang  terkait  dengan  pemenuhan  kewajiban pajaknya.  Oleh  sebab  itu,  apabila  biaya kepatuhannya  berubah  maka  akan  berpengaruh juga terhadap kepatuhan itu sendiri.
Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan    penerimaan  pajak  suatu  negara tergantung  kepada  upaya pemerintahnya dalam meningkatkan  kepatuhan dan menekan tindakan manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan  pemerintah  antara  lain  menciptakan pelayanan  publik  yang    profesional,  mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan    perpajakan  yang    mudah  dipahami wajib  pajak  dan  meningkatkan  tindakan penegakan  hukum    kepada  Wajib  Pajak  yang tidak patuh.

## 2. KAJIAN TEORI

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  Undang-Undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti /ditaati/  dipatuhi.  Atau  bisa  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).
Landasan  hukum  mengenai  sanksi administrasi  diatur  dalam  masing-masing  pasal Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan. Sanksi  administrasi  dapat  dijatuhkan  apabila wajib  pajak  melakukan  pelanggaran  terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

## Macam-Macam Sanksi Perpajakan
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi pidana dan  Sanksi  administrasi  (Mardiasmo,  2011 ) . Ancaman  terhadap  pelangaran  suatu  norma perpajakan  ada  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi  saja,  ada  yang  diancam  dengan sanksi  pidana saja,  dan  ada  pula  yang  diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.
Perbedaan  di  antara  keduanya  terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya  adalah  pembayaran  kerugian kepada  negara  berupa  bunga  dan  kenaikan, sedangkan  pada sanksi pidana,  konsekuensinya adalah  siksaan atau penderitaan.

## Biaya Kepatuhan
Selain  sanksi  administrasi  yang  harus diperhatikan, wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk  memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mewujudkan pemasukkan  pajak  ke  dalam  kas  negara,  maka dibutuhkan  biaya-biaya,  yang  dalam  literatur perpajakan  disebut  sebagai tax  operating  cost , yang  terdiri  dari  biaya-biaya  yang  dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai administrative  cost dan  biaya-biaya yang  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  yang disebut compliance cost atau biaya kepatuhan.
________________________________________________________________________________
Pengertian biaya kepatuhan
dikemukakan  oleh  Sanford  (1898).  Sanford mengatakan bahwa biaya kepatuhan adalah:
“Biaya  Kepatuhan  adalah  biaya  yang dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu”
Dari  definisi  diatas  dapat  diartikan bahwa compliance cost adalah semua biaya baik secara  fisik  maupun  psikis  yang  harus  dipikul oleh  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Biaya  kepatuhan  terdiri  dari antara  lain fee untuk  konsultan/akuntan,  biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas  negara,  dan  biaya  fotokopi sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Kelompok Biaya Kepatuhan

## A. Direct Money Cost
Direct  Money  cost adalah  biaya  yang spesifik  yang  terjadi  di  mana  kita  bisa secara  langsung  mengetahui  jumlah uang yang dikeluarkan. Seperti membeli buku atau yang terkait dengan perpajakan,  membayar  pegawai  yang menangani  pajak,  ongkos  perjalanan, kertas surat, menyewa konsultan pajak, biaya  kursus/seminar  perpajakan,  dan membeli  software  perpajakan  (  Noor Sharoja dan Mazni, 2007).
B. Time Cost Time  Cost yaitu  biaya  waktu  yang terpakai  oleh  wajib  pajak  dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak (Sanford,  1898).  Untuk  menghitung pembiayaan  ini,  kita  juga  harus memperhitungkan opportunity  cost . Contoh dari time cost adalah waktu yang terpakai  untuk  membaca  formulir  SPT dan  buku  petunjuknya,  waktu  untuk berkonsultasi  dengan  konsultan  pajak, waktu  yang  terpakai  untuk  pergidan pulang  ke  kantor  pajak,  waktu  untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.
C. Psychological Cost
Psychological  cost adalah  rasa  cemas karena  telah  melakukan tax  evasion . Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib  pajak  timbul pada  saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan  dan  banding (Sanford, 1898).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah tindakan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
Norman  D.  Nowak  dalam  Mohammad Zain  (2007)  mendefinisikan  kepatuhan  wajib pajak  sebagai  suatu  iklim  kepatuhan  dan kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana :
1. Wajib  pajak  paham  atau  berusaha memahami semua ketentuan perundang- undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar
Membayar  pajak  yang  terutang  tepat pada waktunya
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Secara Parsial: H 1 : Sanksi Aministrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
H 2 : Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Secara Simultan:
H 1 : Sanksi  Administrasi  Pajak  dan  Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. METODE PENELITIAN\
________________________________________________________________________________

## Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian  adalah  Sanksi  Administrasi  Pajak sebagai  variabel  bebas (independent  variabel) pertama (X 1 ), Biaya kepatuhan sebagai variabel bebas (independent  variabel) kedua  (X 2 )  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebagai variabel terikat (dependent variabel ).
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung Tegalega  yang  berada  di  Jl.  Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
Berdasarkan  data  dari  KPP  Pratama Bandung  Tegalega,  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  hingga  akhir  tahun  2017  tercatat sebanyak  87.293,  maka  dari  itu  jumlah  sampel untuk penelitian dengan tingkat margin of eror 10% adalah :
= 87.293 1 + 87.293 (0,1) = 99,88
= 100
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode Explanatory
dengan pendekatan survei. Metode Explanatory adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan  hubungan  kausal  dan  pengujian hipotesis.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.1 Hasil Regresi Linier Berganda
Berdasarkan  tabel output  SPSS di  atas, diperoleh  informasi  bahwa  nilai  konstanta  ( a ) yang  diperoleh  adalah  sebesar  20,471  dengan arah koefisien regresi ( b i ) sebesar 0,329 X 1 dan - 0,302  X 2 ,  sehingga  persamaan  regresi  linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut :
Kepatuhan  WPOP  (Y)  =  20,471  +  0,329 (Sanksi  Administrasi  Pajak)  -  0,302  (Biaya Kepatuhan)
Analisis Koefisien Korelasi
Tabel 4.2

## Koefisien Korelasi Berganda
Berdasarkan  table  4.21,  terlihat  nilai koefisien  korelasi  simultan  (R)  yang  diperoleh adalah  sebesar  0,689  dan  termasuk  dalam kategori  hubungan  yang  “Kuat”  berada  pada interval  korelasi  “0,60  –  0,799”.  Hasil  tersebut menunjukan  bahwa  secara  simultan  terdapat hubungan  yang  kuat  antara  sanksi  administrasi pajak  dan  biaya  kepatuhan  dengan  kepatuhan wajin pajak orang pribadi.

## Koefisien Determinasi Parsial

## Tabel 4.3 Koefisien Determinasi Parsial
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas, diperoleh  informasi  bahwa  sanksi  administrasi pajak  memberikan  kontribusi  pengaruh  paling dominan  terhadap  kepatuhan  WPOP  dengan kontribusi  pengaruh  yang  diberikan  sebesar 25,3%, sedangkan biaya kepatuhan memberikan
________________________________________________________________________________
kontribusi  pengaruh  sebesar  22,2%  sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 47,5%.
Koefisien Determinasi Simultan
Tabel 4.4

## Koefisien Determinasi Simultan
Berdasarkan  tabel output  SPSS di  atas, dapat  dilihat  bahwa  nilai  R 2 yang  diperoleh adalah sebesar 0,475 atau 47,5%. Hasil tersebut menunjukan  bahwa  secara  simultan  sanksi administrasi  pajak  dan  biaya  kepatuhan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 47,5% terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan sebanyak (1-R 2 ) 52,5% sisanya merupakan besar kontribusi  pengaruh  dari  faktor  lain  yang  tidak diteliti.
Uji t Tabel 4.5 Uji t (Pengujian Hipotesis Parsial)
Mo del t hit ung t tabel (0,05;9 7) Si g. α Kep utus an Kesi mpul an X 1 → Y 5, 56 3 1,98 5 0,
00 0 0,
0 5 Ho ditol ak Signi fikan
X 2 → Y - 5, 10 5 - 1,98 5 0, 00 0 0, 0 5 Ho ditol ak Signi fikan Interpretasi  untuk  hasil  pengujian hipotesis parsial di atas adalah sebagai berikut :
1.
Pada  tabel  di  atas,  terlihat  nilai  t hitung untuk  sanksi  administrasi  pajak  adalah sebesar  5,563  >  t tabel  (0,05;97) (1,985)
sehingga sesuai dengan kriteria pengujian  adalah  menolak  Ho  dan menerima Ha yang berarti secara parsial sanksi  administrasi  pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2. Pada  tabel  di  atas,  terlihat  nilai  t hitung untuk biaya kepatuhan adalah sebesar - 5,105  >  -t tabel  (0,05;97) (-1,985)  sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak  Ho  dan  menerima  Ha  yang berarti  secara  parsial  biaya  kepatuhan berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

## Uji F
Tabel 4.6
Uji F (Pengujian Hipotesis Simultan)
Berdasarkan  tabel output  SPSS di  atas, diketahui  nilai  F hitung yang  diperoleh  adalah sebesar 43,913 > F tabel (0,05;2;97) (3,090) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak  Ho  dan  menerima  Ha  yang  berarti secara  simultan  sanksi  administrasi  pajak  dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada  hakikatnya,  pengenaan  sanksi perpajakan
diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam
________________________________________________________________________________
melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sanksi
diperlukan untuk memberikan  pelajaran  bagi  pelanggar pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan  dan  didasarkan  pada  hasil pengolahan,  dapat  diketahui  secara parsial sanksi administrasi pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  di  KPP  Pratama  Bandung Tegalega, artinya apabila sanksi administrasi pajak  meningkat dan telah dijalankan dengan baik dan tegas maka kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi akan meningkat.
2. Selain  sanksi  administrasi  yang  harus diperhatikan,  wajib  pajak  juga  harus mengeluarkan  sejumlah  biaya  untuk memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Biaya ini  disebut  dengan  biaya  kepatuhan (compliance  cost) .  Berdasarkan  hasil penelitian  di  lapangan  dan  didasarkan pada  hasil  pengolahan,  dapat  diketahui secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  di  KPP  Pratama  Bandung Tegalega,  artinya  semakin  tinggi  biaya kepatuhan  maka  kemungkinan  wajib pajak  membayar  pajak  akan  semakin menurun.
3. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan  didasarkan  pada  hasil  pengolahan, dapat  diketahui  sanksi  administrasi pajak  dan  biaya  kepatuhan  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  di  KPP  pratama  Bandung Tegalega,  artinya  sanksi  administrasi dan biaya kepatuhan dapat
mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi secara signifikan.
Daftar Pustaka .
B.  Ilyas,  Wirawan  dan  Richard  Burton.
2010.” Hukum Pajak” . Jakarta:
Salemba Empat.
Harun, Al- Rasyid, 2004. “ Tekhnik penarahajan sample  Dan  Penyusunan  skala ”. (bahan  kuliah)  :  Program  Pasca Sarjana UNPAD. Bandung. Indriantoro Nur,bambang supomo.2002.” Metodologi penelitian bisnis” .Cetakan Kedua.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. kurnia rahayu,Siti. 2010. “ Perpajakan indinesia” .yogyakarta: Graha Ilmu.
Kusnendi.2005 .”Analisis  Jalur  Konsep  dan Aplikasi  Program  Spss”. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
Mardiasmo.2011 .”Perpajakanedisi
revisi 2011”. Jakarta:Andi Yogyakarta
Narimawati,Umi.2007 .”RisetManajemendanSu mberDayaManusia ” . Jakarta: Agung Media.
Nazir, Moh.2011.” Metode Penelitian”. Cet. VII . Bogor: Ghalia Indonesia.
Resmi,  Siti.  2011.  “ Perpajakan:  Teori  dan Kasus”. Salemba Empat, Jakarta.
Safri,Nurmantu.2010.” Pengantar Perpajakan ”.Jakarta: Granit.
Sari,Diana.  2013.  “ Konsep  dasar  perpajakan”. Bandung: Refika Aditama.
Sekaran, Uma. 2006. “ Metode Penelitian Untuk
Bisnis” . Jakarta: Salemba Empat. Siregar, Syofian.2010.” Statistik Deskriptif Untuk Penelitian”. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Soemitro,  Rochmat.  2004.  “ Asas  dan  Dasar Perpajakan 2 ”. Bandung : PT Refika
Volume 1 No. 01. Agustus 2019 ________________________________________________________________________________
Aditama.
Suandy,Erly.2005 .”Hukum  Pajak”. Edisi  3. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.2012. Metode  Penelitian  Kombinasi (mixed methods)”.
Bandung:
Alfabeta.
Supriati. 2012. “ Metode Penelitian”. Bandung : Labkat Press UNIKOM.
Waluyo.2011.”Perpajakan  Indonesia”.Jakarta: Salemba Empat.
Zain,Mohammad.2007.” Manejemen Perpajakan ”. Jakarta: Salemba Empat.

## Peraturan Undang-Undang
PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 192/PMK.03/2007TENTANGTAT A  CARA  PENETAPAN  WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAMRANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2007 tentang Perubahaanketiga atas undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umumdan tata cara perpajakan.

## Jurnal
B. Ilyas,Wirawan. 18 OKTOBER
2011 .”Kontradiktif  Sanksi  Pidana
Dalam  Hukum  Pajak” .  JURNAL
HUKUM NO. 4 VOL. 18
OECD Centre for Tax Policy and Administration.  2004. “Managing and Improving Tax Compliance” Prasetyo,Adinur. 2008. Biaya Transaksi Dalam Perhitungan Pajak . Jurnal Skripsidan Tesis. Sanford, Cedric. 1989. ”Administrative and Tax Compliance costs of taxation” .Dalam Sanford.
Sarker, Tapan K. 6 JUNE 2003. “Improving Tax Compliance in Developing Countries via  Self-Assessment  Systems  Vol.  9, No. 6”.
Sharoja Sapiei,Noor dan Mazni binti Abdullah.
2007. “ The Compliance Cost OfIndividual  Income  Taxation  In  A Developing  Country:  The  Example
OfMalaysia” .  Proceedings  of  the 13th  Asia  Pacific  Management Conference,Melbourne, Australia, 2007, 338-343 SUPADMI,NI  LUH.2005 .”MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KUALITAS
PELAYANAN”. Jurnal Skripsi
Suryadi.  2006. “Model  Hubungan  Kausal Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Dan  Pengaruhnya
Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak” .Jurnal  Keuangan  Publik,
4(1),105-121.