INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 987-997 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi
(Kasus Putusan No.39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS)
Inda Sari Palinrungi 1 ✉ , Sri Hasrina 2 , Mirnayanti 3 , Asrullah Dimas 4
Universitas Almarisah Madani
Email: indahsaripalinrungi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penyusun  membahas  masalah  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbedaan  Pendapat  (Dissenting  Opinion) Hakim  dalam  Putusan    Perkara  Tindak  Pidana    Korupsi  (Kasus  Putusan  Nomor  39/Pid.sus- TPK/2016/PN.MKS). penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pertimbangan  hukum dari  hakim dalam pengambilan putusan dan untuk mengetahui sudut pandang hakim Dissenting Opinion dalam putusan Korupsi. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini pengumpulan data melalui Penelitian Pustaka  (Library  Research)  dan  Penelitian  Lapangan  (Field  Research)  yakni  mempelajari PUTUSAN,Undang-Undang yang berkaitan dengan dissenting opinion  mengumpulkan leteratur dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan dissentin opinion  dan untuk penelitian lapangan, dilakukan wawancara dengan narasumber terkait yakni hakim Pengadlan Negeri Makassar yang menangani Kasus Putusan  Nomor  39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS,  selanjutnya  data  yang  diperoleh  baik  melelu  studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif.  Dari hasil  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Makassar,  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  pengambilan putusannya Dasar  hukum Hakim melakukan dissenting opinion dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  pasal 14  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  mengatur  tentang  dissenting  opinion  (perbedaan  pendapat)  pada  ayat  2 dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  putusan.  Pada  ayat  (3)  dijelaskan  Dalam  hal  sidang  permusyawaratan  tidak  dapat dicapai  mufakat  bulat,  pendapat  hakim  yang  berbeda  wajib  dimuat  dalam  putusan.  Jika  terjadi dissenting  opinion  seorang  hakim  diharapkan  perbedaan  pendapatnya  tersebut  didasarkan  pada keadaan dimana itu merupakan hasil pengkajian secara mendalam terhadap kasus yang ditangani oleh hakim.
Kata Kunci: Bahan Ajar, Pendidikan Dasar, Technology Cybernetic

## Abstract
This preparation the compiler discusses the problem of Juridical Review of Dissenting Opinion of Judges in  Corruption  Case  Decisions  (Case  Decision  Number  39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS).  this  research  is motivated to find out the legal considerations of judges in making decisions and to find out the point of view of Dissenting Opinion judges in Corruption decisions. The method used in this preparation is data collection through Library Research and Field Research, namely studying DECISIONS, laws relating to dissenting opinions, collecting literature and other regulations relating to dissenting opinions and for field  research,  interviews  were conducted with  relevant  sources,  namely  the Makassar  District  Court judge who handled Decision Case Number 39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS, then the data obtained both through literature study and interview results were analyzed using normative juridical analysis methods. From the results of research at the Makassar District Court, the consideration of the Panel of Judges in making their decisions The legal basis for judges to dissenting opinions in Corruption Crimes cases after the  issuance  of  Law  Number  48  of  2009  concerning  Judicial  Power,  article  14  paragraph  (2)  and paragraph (3) regulates dissenting opinions in paragraph 2 explains that in the deliberation session, each judge is obliged to submit written considerations or opinions on the case being examined and become an integral part of the decision. Paragraph (3) explains that in the event that the deliberation session cannot reach unanimous consensus, the dissenting opinion of the judge must be contained in the decision. If there is a dissenting opinion of a judge, it is expected that the dissenting opinion is based on circumstances where it is the result of an in-depth study of the case handled by the judge.
Keywords: Corruption, Dissenting Opinion, The Judge

## PENDAHULUAN
Sistem  hukum  Indonesia  mengadopsi  sistem  hukum  peninggalan  Belanda,  yang merupakan  tradisi  hukum  yang  paling  umum  dianut  di  hampir  seluruh  benua  Eropa, Amerika Selatan, dan berbagai Negara Asia. Sistem hukum kontinental biasanya dianggap mengandalkan  kitab  undang  undang.  Menurut  teorinya,  para  hakim  di  negara  yang menganut tradisi hukum Kontinental seharusnya hanya menerapkan hukum yang termuat dalam undang-undang atau kitab undang-undang maupun tidak boleh membuat hukum. Berlawanan  dengan  Hukum  Kontinental,  Negara  dengan  system  hukum  Anglo-saxon menganggap Hakim adalah pembuat Undang-Undang. Hakim berhak membuat putusan yang lebih didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat dari pada berpegang pada norma hukum itu sendiri. Namun, perbedaan tersebut semakin lama semakin tidak penting di Negara negara yang telah menerapkan sebagian dari tradisi hukum Anglo-saxon. Pada negara – negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika dan Inggris,
Pendapat atau Opini di bidang hukum biasanya merupakan penjelasan tertulis yang dibuat oleh  Hakim.  Penjelasan  tertulis  tersebut  menyatakan  peranan  Para  Hakim  dalam menyelesaikan perkara. Penjelasan Tertulis tersebut dibuat berdasarkan pada rasionalitas dan prinsip hukum yang mengarahkan mereka kepada peraturan yang dibuat. Pendapat biasanya diterbitkan dengan arahan dari pengadilan dan hasilnya mengandung pernyataan tentang apa itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum tersebut diinterpretasikan. Para Hakim  Pengadilan  tersebut  biasanya  kemudian  melakukan  penegakkan  kembali, perubahan, dan penerbitan terhadap hal-hal yang dapat dijadikan sebagai panutan atau teladan dalam hokum Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam undang-undang Hukum positif yang mengatur system kehakiman di Indonesia saat ini adalah undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang- undang ini mencabut berlakunya beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku sebelumnya.
Didalam undang-undang 48 Tahun 2009  disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum (rechtsstaat), seperti yang  tercantum  dalam  penjelasan  UUD  1945  .  Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan  peradilan  di  bawahnya  dalam lingkungan peradilan umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan peradilan milliter, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 di antaranya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah  peradilan  bagi  rakyat  pada  umumnya,  baik  yang  menyangkut  perkara  perdata maupun  pidana,  sedangkan  peradilan  khusus  mengadili  perkara  atau  golongan  rakyat tertentu, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara.
Berdasarkan uraian diatas, apabila putusan hakim dijatuhkan dengan memenuhi asas – asas  tersebut  diatas  selain  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  diharapkan  juga  demi memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam KUHP dikenal jenis – jenis perkara yaitu persidangan perkara biasa, perkara singkat, serta perkara cepat. Disamping itu di dalam KUHAP dikenal adanya hal yang baru yakni pemeriksaan dalam persidangan pra peradilan.
Pasal  4  (3)  undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa : segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang,  kecuali  dalam hal-hal  sebagaimana disebut dalam
Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan  RI  Tahun  1945,disamping  itu  Hakim  harus melaksanakan  disiplin  tinggi  dalam  memutus  perkara  sebagaimana  diatur  dalam  Surat Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor:215/KMA/SK/XIII/2007  butir  2  Pasal  8.1  yang berbunyi,:”Hakim  Berkew ajiban  mengetahui  dan  mendalami  serta  melaksanakan  tugas pokok  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku,khususnya  hukum acara,agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan” .

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  Lapangan  (Field  Research)  Penelitian  ini  dilakukan  langsung  di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer  pada instansi  atau  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar    langsung  dengan  penelitian  ini  dan Penelitian Literatur (Literature Research) Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel,yang berkaitan  dengan  objek  kajian  penulis.  Pada  tahap  penyelesaian  penelitian.  Penulis melakukan  penelitian  dengan  memilih  lokasi  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Makassar. Pendekatan yang  dilakukan penulis adalah : Yuridis normatif  yaitu pendekatan masalah yang dilakukan penulis dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum  yang  berupa  konsepsi,  peraturan perundang- undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan  ini menekankan pada  diperolehnya  keterangan berupa naskah  hukum yang berkaitan  dengan objek  yang diteliti.  Yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta  informasi  melalui  studi  lapangan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  Kota  Makassar. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dan menelaah literatur hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar    Hukum  Bagi  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  Melakukan  Dissenting  Opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks).
Untuk  memberikan  putusan  Pengadilan  yang  menciptakan  kepastian    hukum  dan mencerminkan  keadilan,  hakim  yang  melaksanakan  peradilan  harus  benar-benar mengetahui  duduk  perkara  yang  sebenarnya  dan  peraturan    hukum  yang  mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan  hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun    hukum  yang  tidak  tertulis  dalam    hukum  adat.  Namun  kenyataan  tidak  selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran didalam
hatinya  bahwa  kelak  ia  akan  mempertanggung  jawabkan  hasil  pekerjaanya  di  hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan.
Tidak  semua  Hakim  memiliki  rasa  takut  bahwa  kelak  ia  akan  bertanggung  jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur  secara  matematis,  putusan  Hakim  yang  bagaimana  memenuhi  rasa  keadilan itu.Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa  suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator  itu antara  lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hakim” yang digunakan hakim.
Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument  hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat  menilai  bahwa  putusan  itu  tidak  benar  dan  tidak  adil.  Semua  kemungkinan  yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan.Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan.Justru menjadi  tempat  terjadinya  ketidakadilan.Tidak  terkecuali  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini.Hakim- Hakim agung yang seharusnya menjadi panutan keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan.
Dalam  rapat  musyawarah  pengambilan  putusan  pada  kasus  yang  penulis  angkat terjadi Disseting Opinion  antara Majelis Hakim. Hal tersebut disebabkan oleh karena setiap orang pasti tidak bisa terlepas dari perbedaan pendapat. Terjadinya Dissenting Opinion  pun dilatar belakangi oleh adanya perbedaan analisis atau cara pandang setiap majelis hakim terhadap fakta-fakta dan alat bukti yang terjadi di persidangan.
Sebelum  penyusun  menguraikan  dasar  yang  dijadikan  pertimbangan  hukum  yang menyebabkan terjadinya Dissenting Opinion terlebih dahulu penyusun ingin menjelaskan duduk  perkara  dalam  kasus  yang  penyusun  angkat.  Kasus  ini  terdakwanya  ialah  Bupati Kabupaten  Barru yang bernama Andi Idris Syukur.
Dasar    hukum  Hakim  melakukan  dissenting  opinion  dalam  perkara  Tindak  Pidana Korupsi  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Dimana  dijelaskan  dalam  ayat  3  Pasal  19  UU  no.4  tahun  2004  mengatakan bahwa rapat musyawarah hakim adalah bersifat rahasia, yang berarti bahwa tidak boleh diketahui oleh umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedang ayat 5 mengatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda  wajib  dimuat  dalam  putusan  (dissenting  opinion).  Tetapi  setelah  disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Alasan utama disusunnya
undang-Undang baru ini karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004  secara substansi dinilai kuang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya luas.
Pada kasus ini yang menjadi Dasar  Hukum Hakim adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang dissenting opinion (perbedaan pendapat) pada ayat 2 dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (3) dijelaskan Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
Implikasi dari adanya perbedaan pendapat diantara hakim yang memeriksa perkara korupsi terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Andi Idris Syukur adalah bahwa putuan  didasarkan  kepada  suara  terbanyak.  Putusan  ditentukan  oleh  suara  mayoritas diantara  lima  anggota  majelis  hakim.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  putusan  bahwa diantara lima anggota majelis hakim yang memeriksa perkara korupsi Andi Idris Syukur, hanya  dua  orang  hakim  yang  menyatakan  perbedaan  pendapat,  sedangkan  tiga  orang hakim lainnya sepakat.
Jumlah  hakim  yang  berbeda  pendapat  dengan  sepakat  adalah  dua  banding  tiga. Dengan demikian tiga suara hakim merupakn mayoritas.Dengan suara mayoritas ini maka terdakwa  Andi  Idris  Syukur  oleh  pengadilan  Tidak  Pidana  Korupsi  dinyatakan  bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum.Dengan berlakunya prinsip dissenting opinion, maka setiap anggota majelis mampu menjelaskan  dan  mengambil  peranan  aktif,  dengan  mengajukan  keberatan  terhadap argumentasinya  terhadap  keputusan  yang  diambil.  Dengan  demikian,  keputusan  yang diambil bukanlah keputusan kompromistis, tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran. Meskipun kebenaran dan argumentasinya dari minoritas anggota majelis hakim itu tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh majelis hakim mayoritas dengan suara terbanyak.
Adanya  pranata dissenting opinion atau pencantuman perbedaan pendapat diantara majelis dalam pengambilan putusan sehingga ada hakim minoritas yang menolak putusan hakim  mayoritas  dan  dimuat  dalam  putusan  membuat  masyarakat  dapat  menilai kemampuan  dan  kredibilitas  seorang  hakim.  Hakim  yang  berani  mempertahankan pendapatnya  walaupun  berbeda  dengan  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum menunjukkan bahwa hakim tersebut sungguh-sungguh dalam mendalami suatu perkara. Hakim tersebut pasti mempunyai dasar yang kuat didalam pertimbangannya sehingga ia tetap mempertahankan pendapatnya tersebut. Walaupun, harus disadari bahwa pendapat
hakim  yang  berbeda  tidak  menentukan  benar  tidaknya  pendapat  tersebut,  tetapi obyektivitas pendapat tersebut diserahkan kepada publik, baik kalangan akademis, praktisi maupun justiabelen melalui cara eksaminasi terhadap putusan hakim. Putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan obyektivitas perkara yang dihadapinya, maka hakim dalam hal ini tidak  merasakan  suatu  kekhawatiran  dari  segala  impact  maupun  efek  putusan  yang dibuatnya,  karena  ia  dapat  mempertanggung  jawabkannya  berdasarkan  integritas, kejujuran, dan kapabelitas yang melekat pada dirinya.
Kedudukan  dissenting  opinion  adalah  sebagai  yurisprudensi  dalam  kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi  karena mengikuti sitem hukum civil law yang hanya berdasarkan atau yang mengakui hukum yang dikodifikasikan.
Sudut  Pandang  Yang  Digunakan  Hakim  Untuk  Melakukan  Dissenting  Opinion  Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks).
Pertimbangan  hukum  dapat  berdasarkan  argumentasi  hakim  dalam  memutuskan suatu  perkara.  Jika  argumen  hukum  tidak  benar  dan  tidak  sepantasnya,  maka  orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:
1. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang dihadapi. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok permsalahannya.
2. Hakim  sengaja  menggunakan  dalil  hukum  yang  tidak  benar  atau  tidak  semestinya karena  adanya  faktor  lain  seperti  adanya  tekanan  pihak-pihak  tertentu,  suap  dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi independen hakim yang bersangkutan.
Hakim yang memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara.  Perbedaan  latar  belakang  pemikiran  ini,  faktor  sosio  kultural,  bahkan  nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan  agama  yang  berbeda-beda  menyebabkan  para  hakim  memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus.
Perbedaan-perbedaan  pendekatan  yang  dilakukan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara  dapat  dikategorikan  kedalam  dua  kelompok,  yaitu  dari  segi  paradigma  dan perbedaan dari segi nilai-nilai yang dianut.  Dari sisi paradigma, dapat diketahui hakim yang terbelah menjadi dua, yaitu paradigma, dapat diketahui bahwa hukim terbelah menjadi dua, yaitu paradigma positivistic dan paradigm diluar positivistik. Hakim akan terbagi pada dua pendirian,  yaitu  pendirian  hakim  yang  memposisikan  dirinya  sebagai  corong  undung-
undang  dan pendirian hakim yang memposiskan dirinya sebagai creator  bagi terjadinya keadilan substansi.
Kasus Bupati Barru  yang telah inkrah terdapat  dua hakim yang menolak Andi Idris Syukur divonis, Abd Razak dan Andi Syukri punya pertimbangan khusus . Sebab Bupati Barru dua  periode  itu  sama  sekali  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang  sesuai didakwakannya. Ia menyebutkan selama proses persidanagan tiga bulan terakhir, tidak ada bukti yang menguatkan jika Idris Syukur meminta mobil untuk proses penerbitan izin usaha pertambangan,  Malah  mobil  Pajero  yang  didakwaan  itu  justru  punya  kuitansi  jual-beli. Dengan tegas Razak menyampaikan alasannya untuk membebaskan Idris dari hukumannya. Keterangan  saksi  (selama  persidangan)  hanyalah  pendapat  pribadi  yang  tidak  bisa dipertanggung jawabkan secara  hukum.
Salah satu dari hakim yang dissenting opinion menguraikan, mobil yang didakwakan ke Idris, nyatanya bukan milik Bosowa. Melainkan milik Ahmad Manda yang dibuktikan dari sejumlah  dokumen  selama  persidangan.  Sehingga  hal  itu  tidak  dapat  dituding  sebagai pemberian  untuk  izin  usaha.  terlebih  lagi  ada  transaksi  jual-beli  yang  diperkuat  dengan adanya faktur BPKB dan STNK selaku pemilik mobil melalui perantara Jamhir. Olehnya itu, kepemilikan  mobil  itu  jika  ingin  dipersoalkan  harusnya  masuk  keranah  hukum  perdata. Terdakwa  tidak  bisa  disalahkan  melanggar  unsur  sebagaimana  dakwaan  pasal  12  E  UU Tipikor  tentang  pemerasan  dan  pasal  3  UU  no.8  tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.
Berdasarkan pasal 14 ayat 3 UU No. 48 tahun 2009 UU kekuasaan kehakiman, bahwa dalam  hal  sidang  permusyawaratan  tidak  dicapai  mufakat  bulat,  pendapat  Hakim  yang berbeda  wajib  dimuat  dalam  putusan.  Sidang  permusyawaratan,  tidak  dapat  dicapai mufakat  bulat  Hakim  Anggota  IV  dan  Hakim  Anggota  V  berbeda  pendapat  dengan pertimbangan sebagai berikut:
Setelah mencermati  dengan seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk komulatif yaitu: kesatu: pasal 12 huruf e Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak  Pidana  Korupsi  DAN  kedua:pasal  3  Undang  Undang  No.8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PencucianUang
Sebelum  membahas  lebih  rinci  unsur-unsur  dari  pasal,  dipandang  perlu  untuk menganalisa tentang Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum; bahwa terhadap surat Dakwaan ini sesungguhnya telah disusun engan miskin pasal dakwaan, in konprehensible,
sehingga jika dihubungkan dengan antara uraian substansial dalam Surat Dakwaan dengan fakta  persidangan,  maka  tampaknya  ada  ketidak  cermatan,  oleh  karena  semsetinya dalamnya termasuk pasal 12B UUTPK yang berkenaan dengan Gratifikasi. Dimana sebagai cikal-b akal  terwujudnya  “penyuapan  (suap - menyuap)”  sebagaimana  pasal  12C  Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana korupsi rumusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B  ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  wajib  dilakukan  oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Dengan  mengacu  pada  ketentuan  pasal  12  C  ayat  1  dan  2  UUTPK  tersebut,  maka menentukan  suatu  gratifikasi  sebagai  “suap  atau  bukan”  disyaratkan  agar  penerima gratifikasi  dalam  waktu  tenggang  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  selama gratifikasi diterima harus/wajib melaporkan kepada KPK. Jika dalam tenggang waktu untuk melaporkan penerimaan gratifikasi disampaikan oleh penerima gratifikasi, maka penerima gratifikasi tersebut tidak dapat dikualifisi sebagai “suap”, sebaliknya jika dalam tenggang pela poran penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK maka dianggap “suap”.
Terhadap  perkara  ini Surat  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun  dalam  bentuk komulatif, untuk itu dipertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalm Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi;  yang  rumusanya  adalah:  Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima  pembayaran  dengan  potongan  harga  atau  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya sendiri.

## SIMPULAN
Adapun  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  dalam  Bab-Bab  sebelumnya  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dasar  hukum Hakim melakukan dissenting opinion dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang
Kekuasaan Kehakiman. Dimana dijelaskan dalam ayat 3 Pasal 19 UU no.4 tahun 2004 mengatakan bahwa rapat musyawarah hakim adalah bersifat rahasia, yang berarti bahwa tidak boleh diketahui oleh umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedang ayat  5  mengatakan  bahwa  dalam  sidang  permusyawaratan  tidak  dapat  dicapai mufakat  bulat,  pendapat  hakim  yang  berbeda  wajib  dimuat  dalam  putusan (dissenting opinion). Tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Alasan utama disusunnya undang-Undang baru ini karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004  secara substansi dinilai kuang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya luas.  Pada kasus ini yang menjadi Dasar  Hukum Hakim adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,    pasal  14  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  mengatur tentang dissenting opinion (perbedaan pendapat) pada ayat 2 dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  putusan.  Pada  ayat  (3)  dijelaskan  Dalam  hal  sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
2. Sehubungan  dengan  sudut  pandang  yang  digunakan  hakim  untuk  melakukan dissenting opinion hakim menurut fakta  hukum yang ditemukan dilapangan adalah pertama; Faktor psiologis aadalah faktor yang berasal dari dalam diri atau pribadi hakim,  sering  faktor  ini  dikaitkan  dengan  aspek  perilakau  hakim;  kedua  faktor sosiologis  adalah  faktor  yang  bersumber  dari  luar  diri  hakim  yang  berasal  dari lingkungan  masyarakatnya,  yang  dapat  mempengaruhi  hakim  terhadap  lahirnya putusan dissenting opinion.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami C. 2017.“Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”(2). Jakarta : Rajawali Pers Bambang,  W.  2020.  “Penyelesaian  Perkara  Pidana  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dan
Tranformatif”.Jakarta Timur : Sinar Grafika.
El  &  Dessy.  2023.  “Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan  Bersama- Sama”.  Jurnal  :  PAMPAS

## Journal of criminal Law, Vol.4, No,2
Hangga P. 2014. “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia”. Jurnal : Verstek, Vol.2 No.1
Jerry M. 2015. “Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia”.

## Jurnal : Lex et Societatis, Vol III No.9
Melisa, Yennie  dan Lilik. 2023. “Perbedaan Pendapat (DISSENTING OPINION) terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal : Pakuan Law Review, Vol.9, No.1
Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal  Yang  Memberatkan  Dan  Meringankan  Putusan”.  Jurnal  :  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum XVII, no. 66.
Peter M. 2022. “Penelitian Hukum: Edisi Revisi” Jakarta : Kencana Subekti
Ratna, D. 2018. “ Kedudukan Dissenting Opinion dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ” .
Jurnal : Pascasarjana UNAIR, Vol.2, No. 2.
Suparman, M. 2023 . “Kekuasaan Kehakiman KOMISI YUDISIAL, Hak Asasi Manusia dan Etika”.Yogyakarta : Gava Media.
Suteki, Galang. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”. Depok : Raja Grafindo Persada.
Yurizal. 2021. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Malang : Media Nusa Creative.
Putusan No.39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS
Undang - Undang Dasar NRI 1945
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.