## Al-Mizan

## Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah
Nofrianto 1 , Dhiyaa Meuthia Faiqah Erba 2 , Riski Eka Lestari 3 ,
M. Raja Perkasa Alam Harahap 4
1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Email: 1 nofrianto@uinjkt.ac.id, 2 dhiyaameuthia1402@gmail.com,
3 riskiekalestari13@gmail.com, 4 rajaperkasa1950@gmail.com
Author Correspondence : rajaperkasa1950@gmail.com
Abstract:  Profit  and  loss  is  something  that  will  be  encountered  in  the  business world. If there is a loss, one form of conception is the transfer of debt. This study aims to determine the application of the concept of debt transfer in Islam and its regulatory framework. The results of the study found that the transfer of a debt in Islam is known as hawalah. Hawalah is the transfer of debt or receivables from the creditor to the guarantor for repayment of the debt. The concept of hawalah is to transfer debt from muhil as the first debtor to the muhal'alaih as the second debtor. The  application  of  hawalah  in  the  world  of  Islamic  banking  consists  of  hawalah muqayaddah and hawalah mutlaqah. In addition, several regulations were found in the  form  of  fatwas,  but  the  rules  of  the  hawalah’s  fatwa  still  need  to  be  studied further  regarding  their  application  in  the  service  activities  of  Islamic  finance companies.
Keywords:  Regulatory Framework, Fatwa, Hawalah, Debt

## Regulatory Framework and the Fatwa of the Hawalah Contract Transactions in Islamic Banking
Abstrak:  Untung  dan  rugi  adalah  sesuatu  yang  akan  ditemui  dalam  dunia  bisnis. Jika  terjadi  kerugian,  salah  satu  bentuk  konsepsi  adalah  pengalihan  utang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  konsep  pengalihan  utang dalam  Islam  dan  kerangka  regulasinya.  Hasil  kajian  ditemukan  bahwa  pengalihan utang  dalam  Islam  dikenal  dengan  istilah hawalah.  Hawalah  adalah  pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan utang. Konsep hawalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada  pihak muhal’alaih sebagai  peminjam  kedua.  Penerapan hawalah  dalam dunia perbankan syariah terdiri atas hawalah muqayaddah dan hawalah mutlaqah. Selain itu ditemukan beberapa regulasi berupa fatwa, namun aturan fatwa hawalah tersebut  masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut  terkait  penerapannya  dalam  kegiatan  jasa perusahaan pembiayaan syariah.
Kata Kunci: Kerangka Regulasi, Fatwa, Hawalah, Utang

## A. Pendahuluan
Sebagai  umat  manusia  di  muka  bumi  tidak  akan  terhidar  dari  namanya kebutuhan  yang  beraneka  macam,  Di  antara  manusia  tersebut  ada  yang  mampu menghidupi  kebutuhannya  dan  ada  pula  yang  tidak  mencukupi.  Bagi  yang  belum terpenuhi  keperluannya,  salah  satu  caranya  melalui  kegiatan  berutang.  Seorang yang  berutang  harus  membayar  utangnya  sesuai  perjanjian  yang  disepakati bersama.  Namun  masalah  yang  saat  ini  banyak  sekali  orang  yang  berutang menunda-nunda  pembayarannya  dan  menyebabkan  kerugian  pada  orang  lain. Dengan  adanya  penundaan  tersebut  apalagi  tanpa  alasan  akan  menghambat kegiatan  perekonomian  yang  serius,  sehingga  akan  ada  kedzaliman  di  dalamnya, maka dari itu melunasi utang adalah suatu kewajiban. Sebab hal ini akan menjadi dasar sebuah kepercayaan. Islam memiliki solusi dalam hal ini yaitu dengan dasar keadilan dan menghilangkan kezaliman dan saling menzalimi di antara penghutang dan pemberi utang. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan proses hawalah. 1
Pemerintah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  telah  menetapkan  banyak  regulasi  di bidang  lembaga  jasa  keuangan.  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dengan  prinsip  syariah.  Salah  satu  peraturan  yang  telah  ditetapkan  OJK  adalah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.05/2014  tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. 2
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.05/014  tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah telah mengubah jenis kegiatan usaha dan  akad  yang  digunakan  perusahaan  pembiayaan  syariah.  Awalnya  perusahaan
1 Neni  Hardiati  dan  Januri ,  “Al -Hiwalah  Dan  Implementasinya  Pada  Perbankan  Syariah, Syntax Idea 3, no. 1 (2021); 191-205.
2 Destri  Budi  Nugraheni,  “Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Tentang  Wakalah, Hawa lah,  Dan  Kafalah  Dalam  Kegiatan  Jasa Perusahaan  Pembiayaan  Syariah,” Media  Hukum  24, no. 2 (2017): 124 – 36.
pembiayaan  syariah  diatur  melalui  Peraturan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor  Per- 03/BL/2007  dan  Nomor  Per-04/BL/2007  (selanjutnya  disebut  Peraturan  Ketua Bapepam-LK)  tentang  Kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  Peraturan  tentang  Akad-Akad  Yang  Digunakan  Dalam  Kegiatan Perusahaan  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Apabila  dibandingkan dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.05/2014  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Pembiayaan  Syariah,  maka  kegiatan  usaha  perusahaan syariah  lebih  luas  dan  tidak  terbatas  pada  sewa  guna  usaha,  anjak  piutang,  kartu kredit,  dan  pembiayaan  konsumen.  Kegiatan  usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. 3 Pembiayaan jual beli masih menggunakan akad murabahah, salam,  dan  istishna,  sebagaimana  diatur  sebelumnya  dalam  Peraturan  Ketua Bapepam-LK.  Namun,  perbedaan  yang  nampak  adalah  pada  pembiayaan  jasa. Sebuah klasifikasi kegiatan usaha baru bagi perusahaan pembiayaan syariah.
Peraturan  OJK  menyebutkan  bahwa  akad  yang  digunakan  dalam pembiayaan  jasa  antara  lain: ijarah,  ijarah  muntahiyyah  bittamlik,  hawalah  atau hawalah bil ujrah, wakalah atau wakalah bil ujrah, kafalah atau kafalah  bil ujrah, ju’alah  dan  qardh . 4 Peraturan  OJK  menyebutkan  bahwa  Perusahaan  Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan  syariah. 5 Sedangkan  pembiayaan  syariah  adalah  penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 6 Prinsip syariah dimaknai sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 7 Oleh karena  itu,  seluruh  usaha  perusahaan  pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI.
3 Otoritas  Jasa  Keuangan, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, pasal 3.
4 Ibid., pasal 4 ayat (3).
5 Ibid., pasal 1 angka 3.
6 Ibid., pasal 1 angka 5.
7 Ibid., pasal 1 angka 6.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melahirkan dua produk fatwa terkait hawalah antara lain: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Hawalah;  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah. 8 Fatwa tentang hawalah bil ujrah menyebutkan bahwa hawalah  muqayyadah  adalah  hawalah  di  mana  muhil  adalah  orang  yang  berutang kepada muhal  sekaligus  berpiutang  kepada muhal  ’alaih ,  sedangkan  hawalah muthlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal ’alaih . 9
Persoalannya  kemudian  fatwa  terkait hawalah  ini  masih  perlu  dikaji  lebih lanjut kaitannya dengan penerapannya dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah.  Dalam  akad hawalah muqayyadah, ketika  muhil disebutkan adalah orang yang  berutang  sekaligus  berpiutang,  sedangkan  perusahaan  bukanlah  orang  dan perusahaan  pembiayaan  hanya  dapat  memberikan  pembiayaan,  namun  bukanlah pihak  yang  berutang  kepada  pihak  lain,  maka  bagaimana  kedudukan  perusahaan pembiayaan  syariah  dalam  akad hawalah  muqayyadah  apabila  fatwa  tersebut diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah.
Analisis terhadap Fatwa DSN MUI tentang akad hawalah ini penting untuk dilakukan  dengan  mencermati  karakteristik  dari  substansi  akad  dalam  fatwa, apakah  dimungkinkan  untuk  dapat  diterapkan  pada  kegiatan  jasa  perusahaan pembiayaan  syariah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Nugraheni  bahwa  apabila suatu  akad  sebagaimana  ketentuan  Fatwa  dapat  diterapkan,  maka  akan  dapat dijelaskan  kedudukan  para  pihak  dalam  akad  pembiayaan  jasa  perusahaan  dan pembiayaan syariah. 10
Oleh  karena  itu  penting  untuk  dipahami  makna  yang  terkandung  dalam fatwa  dengan  mengetahui  regulasinya,  sehingga  bisa  dijadikan  sebagai  referensi dalam  menjalankan  setiap  hal  yang  terkandung  dalam  regulasi  fatwa  tersebut.
8 Anita  Marwing,  “Fatwa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,” Al-Amwal:  Journal  of  Islamic Economic Law 2, no. 2 (2017): 211 – 27, https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639.
9 Dewan  Syariah  Nasional, Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah
10 Destri  Bud i  Nugraheni,  “Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Tentang  Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,”.
Kemudian mengetahui jalannya proses pemutusan fatwa yang berhubungan dengan perbankan syariah yang secara khusus membahas akad hawalah.

## B. Konsepsi Hawalah dalam Lembaga Keuangan Syariah

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum
Pembiayaan  pengalihan  utang  dalam  dunia  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  biasa  disebut  dengan  pembiayaan  berdasarkan take  over.  Take  over merupakan  pengalihan  utang  nasabah  terhadap  transaksi  non-syariah  yang  telah berjalan yang dilakukan atas permintaan nasabah. 11 Secara bahasa take over adalah mengambil  alih. 12 Al-hiwalah  atau  al-hawalah  menurut  bahasa  adalah  al-intiqal (pindah),  sebagaimana  ucapan ha>la  anil  ahdi  yang  berarti  berpindah,  berpaling, berbalik dari janji. 13 Di sini dapat dipahami dengan al-intiqal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengoperkan.
Hawalah  menurut  istilah  disampaikan  oleh  ulama  Hanafiyyah  adalah memindah  ( al-naql)  penuntutan  atau  penagihan  dari  tanggungan  pihak  yang berutang ( al-madin) kepada tanggungan pihak al-multazim (yang harus membayar hutang atau al-muhal alaih). 14 Menurut fuqaha, hawalah adalah pemindahan hutang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain. 15
Hawalah  dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam,  yaitu  pemindahan  hak  atau kewajiban  yang  dilakukan  pihak  pertama  kepada  pihak  kedua  untuk  menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada  pihak  pertama.  Perpindahan  itu  dimaksudkan  sebagai  ganti  pembayaran
11 Fasiha, “Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam,” Amwal: Journal of Islamic Economic Law 1, no. 1 (2016); 73-89.
12 John  M.  Echol  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 1990), 578.
13 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu,  Jilid  6,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Khattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84-85.
14 Ibid. 15 Ibn  Hajar  al-Asqalani, Fathul  Bari,  Jilid  13,  terj.  Amiruddin  (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2010), 116.
yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama. Lebih sederhananya hawalah  adalah  jasa  pengalihan  tanggung  jawab  pembayaran  utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain. 16
Jadi  pada  prinsipnya hawalah  adalah  peralihan  utang  dari  debitur  lama sebagai  pihak  yang  berutang  atas  inisiatif  debitur  sendiri  atau  inisiatif  dari krediturnya untuk dapat mengalihkan utang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur  baru.  Posisi  ini  membebaskan  debitur  lama  dari  kewajiban  membayar utangnya kepada kreditur.
Hawalah  sebagai  salah  satu  bentuk  interaksi  sosial  masyarakat  dalam  hal perekonomian  tentunya  memiliki  landasan  hukum  dalam  pelaksanaannya, khususnya dalam konteks agama Islam, misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 280:
ْ ن ِا َو ْ َْنا َ ك ْ ْ و ُذ ْ ْ ة َر  س ُع ْ ْ ة َر ِظ َنَف ْ ى ٰ ل ِا ْ ْ ة َر َس ي َم ْۗ ْ ْ ن َ ا َو ْ ْا  و ُق َّد َصَت ْ ْ ر ي َخ ْ ْ م ُ ك َّ ل ْ ْ ن ِا ْ ْ مُت ن ُ ك ْ َْن  و ُم َ ل  عَت ْْْ. ْ
Terjemahnya:
Jika  dia  (orang  yang  berutang  itu)  dalam  kesulitan,  berilah  tenggang  waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). 17
Allah  swt.  melalui  QS  al-Baqarah/2:  280  tersebut  telah  memerintahkan untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi utang. Hal ini tidak seperti perlakuan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah tersebut mengatakan kepada orang yang berutang ketika tiba batas waktu  pelunasan:  “Kamu  harus  lunasi  utangmu  tersebut.  Jika  tidak,  kamu  akan kena riba.” Membe ri tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib.
Selanjutnya  jika  ingin  membebaskan  utangnya,  maka  ini  hukumannya  sunnah (dianjurkan).  Orang  yang  berhati  baik  seperti  inilah  (dengan  membebaskan
16 Lutpi Sahal, “ Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang  Pada  Keuangan  Syariah," Al  Iqtishadiyah:  Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Hukum  Ekonomi Syariah 3, no. 2, (2017); 88 – 117. 17 Kementerian  Agama  RI., Al- Qur’an  dan  Terjemahannya dalam  Lajnah  Pentashihan Mushaf  Al- Qur’an, Qur’an  Kemenag  in  Microsoft  Word ,  versi  2.0  [CD  Room]  (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021)
sebagian  atau  seluruh  utang)  yang  akan  mendapatkan  kebaikan  dan  pahala  yang melimpah. 18
Salah satu hadis Rasulullah saw. menyebutkan:
،ٌمْلُظ ييينَغلا ُلْطَم :َلاَق َمهلَسَو يهْيَلَع ُالله ىهلَص يييبهنلا ينَع ،ُهْنَع ُهللَّا َييضَر َةَرْ يَرُه  يبَِأ ْنَع
ْنَمَو ي ييلَم ىَلَع َعيبْتُأ ْعيبهتَ يْلَ ف .)يراخبلا هاور( 19
Artinya:
Menunda  pembayaran  bagi  orang  mampu  adalah  suatu  kezaliman.  Dan  jika salah  seorang  dari  kamu  diikutkan  (dihiwalahkan)  kepada  orang  yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu (HR al-Bukha>ry).
Pada  hadis  ini  tampak  bahwa  Rasulullah  saw.  memberitahukan  kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih  kepada  orang  yang  menghiwalahkan  ( muhal ‘ alaih).  Dengan  demikan, haknya dapat terpenuhi. 20
Ulama  juga  telah  berijma’ tentang  kebolehan hiwalah  ini.  Hal  ini  sejalan dengan  kaidah  dasar  di  bidang  muamalah,  bahwa  semua  bentuk  muamalah  di perbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang  tegas  melarangnya. Hiwalah  dibolehkan  pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena hawalah adalah perpindahan utang.  Oleh  sebab  itu,  harus  pada  uang  atau  kewajiban  finansial. 21 Ketentuan tentang hawalah dalam fatwa DSN sebagai berikut:
a. Rukun hawalah  adalah  muhil,  yakni  orang  yang  berutang  dan  sekaligus berpiutang, muhal  atau  muhtal,  yakni  orang  berpiutang  kepada  muhil, muhal  ‘alaih ,  yakni  orang  yang  berutang  kepada muhil  dan  wajib membayar  utang  kepada  muhtal, muhal  bih,  yakni  utang  muhil  kepada muhtal, dan shighat (ijab-qabul).
18 Roos Nelly, “Wakalah, Kafalah, Hawalah,” Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha 4, no. 2 (2021): 6.
19 Abu>  Abdillah  Muh}ammad  bin  Ismail  al-Bukha>ry, S}ah}i>h}  al-Bukha>ry,  Kita>b  al-Hiwa>lah,
Ba>b Fi> al- Hiwa>lah, Wa Hal Yarji’ fi> al -Hiwa>lah, hadis no. 2166. 20 Munandar  Harits  Wicaksono,  “Analisis  Terhadap  Hadis  Dasar  Hukum  Hawalah  Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000, ” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 7.
21 Wulan  S iti  Mariyam,  “Implementasi  Akad  Hawalah  Pada  Pembiayaan  Bermasalah  Di Perbankan  Syariah,” Tesis  (Jakarta:  UIN  Syarif  Hidayatullah,  2018);  1-130  dalam https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43781
b. Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
c. Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
d. Hawalah  dilakukan  harus  dengan  persetujuan  muhil,muhal/muhtal,  dan muhal ‘alaih .
e. Kedudukan  dan  kewajiban  para  pihak  harus  dinyatakan  dalam  akad secara tegas.
f. Jika  transaksi hawalah  telah  dilakukan,  pihak-pihak  yang  terlibat hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih ;  dan hak  penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih. 22
Pada beberapa literatur penyebutan hawalah adalah hiwalah, sehingga dalam kitab fikih, biasa digunakan kata hiwalah sebagai pemindahan kewajiban melunasi utang  kepada  orang  lain.  Berdasarkan  fatwa  tersebut  terdapat  dua  jenis hawalah, yaitu hawalah  muthlaqah  dan  hawalah  muqayyadah  dengan  ketentuan  bahwa hawalah bil ujrah hanya berlaku kepada hawalah muthlaqah. 23
Selain itu yang menjadi objek akad hawalah adalah yang bersifat finansial. Hawalah  dilarang  untuk  berlaku  terhadap  utang  yang  berbentuk  barang.  Oleh karena itu utang yang dapat dihawalahkan seperti:
a. Utang tersebut merupakan akibat hukum dari suatu akad bersifat pasti (luzum). Karena itu tidak sah hukumnya mengalihkan utang yang timbul dari suatu akad yang masih berlaku hak khiyar.
b. Jika  pengalihan  utang  berbentuk hiwalah  muqayyadah  maka  jumlah  secara kuantitas/kualitas  utang  yang  dialihkan  harus  sama.  Apabila  jumlahnya berbeda,  hukumnya  menjadi  tidak  sah,  kecuali  sisa hiwalah  tersebut dikembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri menurut hak dan kewajibannya,  sedangkan  apabila  pengalihan  berbentuk hiwalah  mutlaqah, maka jumlah utang yang dialihkan tidak mesti sama, tergantung kesediaan dan
22 Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang Hawalah
23 Dwi  Lestari,  “ Implementasi Hawalah  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah,"  Makalah (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017) n.d.; Marwing, “Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia.”
kemampuan  pihak  yang  akan  menerima  pengalihan  utang  tersebut  ( muhal ‘alaih ).
c. Pada  prinsipnya  pembayaran  utang  bisa  dilakukan  secara  tunai  ( naqdan) atau tangguh  ( muajjal),  tergantung  kesepakatan  para  pihak.  Namun  dalam  hal  ini diisyaratkan,  bahwa  pihak  yang  menerima  pengalihan  utang  ( muhal  ‘alaih ) adalah  orang  yang  dijamin  memiliki  kemampuan  untuk  melunasi  utang tersebut. 24

## 2. Pembagian Hawalah
Mazhab  Hanafi  membagi hawalah    berdasarkan  segi  objek  akad,  yaitu: apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut hawalah  al-haqq  (pemindahan  hak).  Sedangkan  jika  yang  dipindahkan  itu berkewajiban  untuk  membayar  utang,  maka  perpindahan  itu  disebut hawalah  ad- dain (pemindahan utang). 25 Selain itu ada juga yang membagi atas:
a. Hiwalah Muthlaqoh
Mazhab  Hanafi  menyebutkan hiwalah  muthlaqoh  terjadi  jika  orang  yang berutang  (orang  pertama)  kepada  orang  lain  (orang  kedua)  mengalihkan  hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang pertama. Dengan kata lain, seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan  utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau muhal ‘alaih tidak punya utang kapada muhil, maka hal ini sama dengan kafalah,  dan  ini  harus  dengan  keridhaan  tiga  pihak.  Contohnya,  jika  A berutang  kepada  B  dan  A  mengalihkan  hak  penagihan  B  kepada  C,  sementara  C tidak  punya  hubungan  utang  piutang  kepada  B,  maka hiwalah  ini  disebut muthlaqoh.
24 Abdul Majid Toyyibi, “Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018,” Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan 3, no. 2 (2019): 38 – 50.
25 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 95.
b. Hiwalah Muqoyyadah
Hiwalah muqoyyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal ‘a laih  karena  yang  terakhir  punya  utang  kepada  muhal.  Seseorang memindahkan  utang  dan  mengaitkan  dengan  piutang  yang  ada  padanya.  Inilah hawalah  yang  boleh  (jaiz)  berdasarkan  kesepakatan  para  ulama.  Ketiga  mazhab selain  mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  hanya  membolehkan hawalah muqayyadah  dan  mensyariatkan  pada  hiwalah  muqayyadah  agar  utang  muhal kepada muhil dan utang muhal ‘ alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah hiwalah-nya, tetapi jika salah satunya berbeda, maka hawalah tidak sah.
c. Hiwalah Haq
Hiwalah  ini  adalah  pemindahan  piutang  dari  satu  piutang  kepada  piutang yang  lain  dalam  bentuk  uang  bukan  dalam  bentuk  barang.  Dalam  hal  ini  yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi  utang  yang  lain,  sedangkan  orang  yang  berutang  tidak  berubah  atau berganti, yang berganti adalah piutang. 26

## d. Hawalah Dayn
Hawalah ini adalah pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai utang  kepadanya.  Berbeda  dengan hawalah  haq,  pada  hakikatnya  hawalah  dayn sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan terdahulu. 27
Di  sisi  lain  menurut Imam  Syafi’i  lebih  berpendapat  bahwa hawalah hanyalah  satu,  yaitu hawalah  muqayyadah,  sedangkan  ulama  dari  mazhab  Hanafi membolehkan hawalah  mutlaqah  dan  muqayyadah  sebagaimana  fatwa  DSN  MUI tentang hawalah  bil  ujrah.  Fatwa  juga  menegaskan  bahwa  terdapat  pihak-pihak dalam akad hawalah dan diperlukan kerelaan dari para pihak terkait dengan utang
26 Qumi Andziri,  “Akad  Pengalihan  Utang  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN) MUI Dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia,” Tesis (Jakarta: Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah,  2018)  dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/
123456789/44008.
27 Novanda Eka Nurazizah, “I mplementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah ,” Al-Mizan 12, no. 1 (2016): 150 – 77.
yang  dialihkan  tidak  disebutkan  secara  tegas  dalam  fatwa  DSN  MUI,  namun Sayyid Sabiq dalam fikihnya menentkan bahwa syarat utang yang dialihkan adalah:
a. Jumlah utang yang jelas dalam nominal;
b. Samanya  kedua  hal,  baik  jenis  maupun  kadarnya,  penyelesaian  tempo  waktu, mutu  baik  dan  buruk. Hawalah  tidak  akan  sah  apabila  utang  berbentuk  emas dan  dihiwalahkan  agar  ia  mengambil  perak  sebagai  penggantinya.  Demikian pula  sekiranya  utang  itu  sekarang  dan  dihiwalahkan  untuk  dibayar  kemudian (ditangguhkan)  atau  sebaliknya,  dan  tidak  sah  pula hiwalah  yang  mutu  baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak. 28
Pada hawalah  muthlaqah, muhal  ’alaih boleh  menerima ujrah/fee  atas kesediaan  dan  komitmennya  untuk  membayar  utang muhil. Besarnya  fee  tersebut harus  ditetapkan  pada  saat  akad  secara  jelas,  tetap  dan  pasti  sesuai  kesepakatan para  pihak.  LKS  yang  melakukan  akad hawalah  bil  ujrah  boleh  memberikan sebagian fee hawalah kepada shahibul mal. 29
Bank Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan Surat Edaran tentang teknis penerapan  akad hiwalah  sebagai  produk  perbankan  syariah  di  bidang  jasa,  yaitu Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  Nomor  10/14/DPbS  tanggal  17  Maret  2008. SEBI  ini  memberikan  ketentuan  bagi hiwalah  mutlaqah  maupun  hiwalah muqayyadah. Dalam SEBI ditegaskan pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah mutlaqah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1) Bank  bertindak  sebagai  pihak  yang  menerima  pengalihan  utang  atas utang nasabah kepada pihak ketiga.
2) Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik pemberian  jasa  pengalihan  utang  atasdasar  akad  hiwalah,  serta  hak  dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai  transparansi  informasi  produk  Bank  dan  penggunaan  data pribadi nasabah.
3) Bank  wajib  melakukan  analisis  atas  rencana  pemberian  jasa  pengaliah utang  atas  dasar  akad  hiwalah  bagi  nasabah  yang  antara  lain  meliputi aspek  personal  berupa  analisa  atas  karakter  dan  aspek  usaha  antara  lain
28 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004).
29 Budi  Nugraheni,  “Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Tentang  Wakalah,  Haw alah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syar iah.”
meliputi  analisa  kapasitas  usaha  ( capacity),  keuangan  (capital),  dan prospek usaha ( condition).
4) Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam  bentuk perjanjian tertuliis berupa akad pengalihan utang atas dasar hiwalah.
5) Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.
6) Bank menyediakan dana talangan (Qardh) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
7) Bank  dapat  meminta  imbalan  (ujrah)  atau  fee  dalam  batas  kewajaran kepada nasabah
8) Bank  dapat  mengenakan  biaya  administrasi  dalam  batas  kewajaran kepada nasabah. 30
Kemudian  dalam  kegiatan  pelayanan  jasa  dalam  bentuk  akad hiwalah muqayyadah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1) Bank  bertindak  sebagai  pihak  yang  menerima  pengalihan  utang  atas  utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah.
2) Jumlah  utang  nasabah  kepada  pihak  ketiga  yang  bisa  diambil  alih  oleh  bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah. 31
Dengan mendasarkan pada fatwa DSN MUI serta ketentuan lainnya, maka dapat dikonstruksikan akad hawalah dan hawalah bil ujrah dalam pembiayaan jasa pada perusahaan pembiayaan syariah sebagai berikut:

## a. Tujuan Akad Hawalah
Akad  hawalah  ditujukan  untuk  kegiatan  pengalihan  utang  dari  konsumen kepada perusahaan pembiayaan syariah. Sesuai dengan pengertian pembiayaan jasa dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.05/2014  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Pembiayaan  Syariah  dijelaskan  perusahaan  pembiayaan syariah  dapat  menyediakan  dana  talangan/pinjaman  untuk  melunasi  utang konsumen.  Terhadap  dana  pinjaman  tersebut  maka  akad  yang  digunakan  adalah qardh,  dan  perusahaan  pembiayaan  tidak  diperbolehkan  memperoleh  keuntungan dari pemberian dana talangan tersebut.
Jika  dianalisis  akad  yang  lebih  tepat  digunakan  adalah hawalah  mutlaqah yang  memunculkan ujrah  bagi  perusahaan  pembiayaan  syariah  melalui  talangan
30 Ibid. 31 Ibid.
atau  pengalihan  utang  konsumen.  Apabila  akad hawalah  muqayyadah  digunakan, maka  ada  pihak  ketiga  yang  terkait  dan  terdapat  utang  perusahaan  pembiayaan syariah  kekonsumen.  Sesuatu  yang  menimbulkan  pertanyaan  lebih  lanjut  apakah dimungkinkan  perusahaan  pembiayaan  bertindak  sebagai  pihak  yang  menerima pengalihan  utang  atas  utang  konsumen  kepada  pihak  ketiga,  dimana  sebelumnya perusahaan pembiayaan syariah memiliki utang kepada konsumen.
b. Kedudukan Para Pihak
Kedudukan perusahaan pembiayaan syariah dalam akad hawalah mutlaqah, adalah sebagai muhal ’alaih . Konsumen sebagai muhil, pihak yang memiliki utang kepada muhal atau pihak ketiga yang berpiutang. Apabila dikonstruksikan sebagai berikut:
1) Terjadi  hubungan  utang  piutang  antara muhil  dan  muhal  atau  konsumen dengan pihak ketiga, atau apabila dalam jual beli, dimungkinkan muhil adalah pembeli,  sedangkan muhal  adalah  penyuplai  barang.  Pembeli  memiliki  utang yaitu sesuai harga barang yang dibeli dari penyuplai/ muhal.
2) Pembeli/ muhil/konsumen/pihak yang mempunyai utang, mengalihkan utangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah, sehingga perusahaan yang selanjutnya membayar utang konsumen/pembeli/ muhil tersebut kepada pihak ketiga/penyuplai/ muhal.
3) Dana  yang  dipergunakan  oleh  perusahaan  pembiayaan  syariah  dapat  berasal dari skema pendanaan yang diperolehnya.
4) Dana pinjaman untuk menalangi utang konsumen/pembeli/ muhil menggunakan akad qardh  (pinjam  meminjam  uang)  dengan  nilai  qardh  sama  dengan  utang konsumen/pembeli/ muhil.
5) Terhadap  pengalihan  utang  tersebut,  perusahaan  pembiayaan  syariah  dapat memperoleh ujrah/fee.
6) Sesuai  dengan  akad hawalah  antara  perusahaan  pembiayaan  syariah  sebagai muhal ‘ alaih  dengan  konsumen  sebagai  muhil,  maka  perusahaan  pembiayaan syariah  berkewajiban  untuk  melunasi  utang muhil kepada muhal. Di sisi lain, perusahaan  pembiayaan  syariah  memiliki  hak  untuk  mendapatkan ujrah  dari
jasa yang telah ia berikan serta berhak menagih pembayaran  utang dari muhil sesuai akad qardh yang sudah ditandatangi.
7) Konsumen  selaku muhil  berkewajiban  untuk  memberikan  ujrah  kepada perusahaan  pembiayaan  syariah  serta  membayar  utangnya  berdasarkan  akad qardh.
Berdasarkan  analisis  tentang  akad hawalah  di  atas,  maka  kedudukan perusahaan  pembiayaan  syariah  akan  dapat  dijelaskan  dalam  konstruksi  akad hawalah  mutlaqah,  namun  tidak  demikian  halnya  apabila  menggunakan  akad hawalah  muqayyadah.  Di  sini  nampak  akad  hawalah  muqayyadah  sulit  untuk diterapkan  dalam  kegiatan  jasa  perusahaan  pembiayaan  syariah  karena  konstruksi tiga  pihak  dengan  perusahaan  pembiayaan  syariah  bertindak  sebagai  pihak  yang menerima  pengalihan  utang  atas  utang  konsumen  kepada  pihak  ketiga,  dimana sebelumnya perusahaan pembiayaan syariah memiliki utang kepada nasabah, tidak dimungkinkan terjadi.

## 3. Rukun dan Syarat Hawalah
Menurut  madzhab  Hanafi,  rukun hawalah  hanya  ijab  (pernyataan  yang melakukan  hawalah)  dari muhil (pihak pertama) dan  qabul  (pernyataan menerima hawalah) dari muhal (pihak kedua) kepada muhal ‘alaih (pihak ketiga). Sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali bahwa rukun hawalah ada 6 (enam) yaitu:
a. Muhil (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan);
b. Muhal  (orang  yang  menerima  pemindahan  hak,  pemberi  pinjaman,  yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang);
c. Muhal ‘alaih (penerima akad pemindahan utang);
d. Piutang  milik muh a l  yang  wajib  dilunasi  oleh  muhil  (objek  hukum  akad pemindahan utang);
e. Piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal ‘alaih dan shighat (ijab dan qabul).
Selanjutnya  berkenaan  dengan  syarat  hawalah,  maka  ada  beberapa  syarat utama legalitas sebuah hawalah sebagai berikut:
a. Para pihak yang terlibat dalam hawalah itu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh atau berakal.
b. Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari muhil dan muhal.
c. Utang  yang  dialihkan  itu  adalah  sesuatu  yang  sudah  dalam  bentuk  utang piutang yang pasti.
d. Kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
Jika  mencermati  hal  di  atas,  maka  pelaksanaan  akad  hawalah  ada persyaratannya  dalam  arti  tidak  semua  orang  memiliki  legalitas  untuk  melakukan hawalah  karena  dipersyaratkan  adanya  kecukupan  umur  dan  kewarasan  pikiran untuk  melakukan  akad hawalah.  Selain  itu  adanya  kerelaan  para  pihak  juga merupakan  persyaratan  yang  tidak  boleh  diabaikan,  adanya  kepastian  tentang bentuk  utang  piutang,  dan  adanya  kesamaan  piutang  baik  jumlah  maupun kualitasnya.

## C. Analisis Kerangka Hukum Akad Hiwalah
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  12/DSN-MUI/IV/2000  tentang Hawalah ditetapkan dengan pertimbangan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya  secara  langsung,  dan  dapat  melakukan  pengalihan  utang  kepada orang lain. Pada transaksi hawalah yang telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal  dan muhal  ‘alaih ,  dan  hak  penagihan  muhal  berpindah  kepada muhal  ‘alaih sedangkan  terkait  dengan hawalah  bil  ujrah,  secara  spesifik  Fatwa DSN MUI menjelaskan:
1. Hawalah  adalah  pengalihan  utang  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain,  terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah.
2. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang  kepada  muhal  sekal igus  berpiutang  kepada  muhal  ’alaih sebagaimana  dimaksud  dalam  Fatwa  No.12/DSN-MUI/IV/2000  tentang Hawalah.
3. Hawalah  muthlaqah  adalah  hawalah  di  mana  muhil  adalah  orang  yang berutang tetapi t idak berpiutang kepada muhal ’alaih;
4. Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee.
5. Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah. 32
Terkait  dengan  utang  yang  dialihkan  tidak  disebutkan  secara  tegas  dalam Fatwa  DSN,  menentkan  bahwa  syarat  utang  yang  dialihkan  adalah  Jumlah  utang yang  jelas  dalam  nominal,  dan  samanya  kedua  hal,  baik  jenis  maupun  kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk. Hawalah tidak akan sah apabila utang  berbentuk  emas  dan  di  hiwalahkan  agar  ia  mengambil  perak  sebagai penggantinya. Demikian pula, sekiranya utang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya, dan tidak sah pula hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak. 33
Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebutkan bahwa:
Pemenuhan  Prinsip  Syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1), dilakukan sebagai berikut:
a. dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dengan  mempergunakan  antara  lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah;
b. dalam  kegiatan  penyaluran  dana  berupa  Pembiayaan  dengan mempergunakan  antara  lain  Akad  Mudharabah,  Musyarakah,  Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan
c. dalam  kegiatan  pelayanan  jasa  dengan  mempergunakan  antara  lain  Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf. 34
Selanjutnya  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  mengatur mekasnisme pengalihan utang hanya menggunakan satu alternatif akad saja, tidak seperti  yang  terdaat  dalam  Fatwa  DSN-MUI,  akad  tersebut  yaitu hiwalah. Mengenai  jenis-jenis hiwalah  juga  tidak  dijelaskan  secara  lengkap,  dan  KHES hanya  mengatur  seputar  syarat,  rukun  dan  mekanisme  peaksanaan  hiwalah. Mengenai  rukun  menurut  KHES  yang  diatur  dalam  pasal  362  ayat  (1)  adalah sebagai  berikut: muhil  (peminjam,  muhal  (pemberi  pinjaman), muhal  ‘alaih
32 Dewan  Syariah  Nasional,  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor 58/DSN-MUI/V/2007
33 Darwin  dan  S aparuddin  Siregar,  “Analisis  Kepatuhan  Terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Tentang Wakalah, Hawalah , Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,” Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi 1, no. 2 (2020): 77 – 86. 34 Bank  Indonesia, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa Bank Syariah, pasal 2.
(penerima  hiwalah), muhal  bih  (utang)  dan  akad.  sedangkan  syarat  pelaksanaan hiwalah  dalam  penggunaannya  sama  dengan  syarat  pelaksanaan  akad  pada umumnya.  dimana  mengenai  syarat-syarat  pelaksanaan hiwalah  tersebut  dalam KHES pasal 362 sampai 372.
Menurut  KHES  lebih  mengedepankan  akad  pengalihan  utang  dengan  akad tabarru’ yakni  pengalihan  utang  dikembalikan  kepada  akad  aslinya  sebagaimana yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik.  Akad tabarru’ pada  prinsipnya merupakan  akad  tolong-menolong,  artinya  harus  murni  bersifat  sosial  dan  tidak boleh  mengambil  keuntungan  dari  peristiwa  akad  dimaksud.  Dalam  akad tabarru’ pihak  bank  yang  berbuat  kebaikan  tersebut  tidak  diperkenankan  mengambil imbalan (fee) dalam betuk apapun.
KHES  menyebutkan  mengenai  upaya  yang  dilakukan  untuk  membantu nasabah  agar  dapat  menyelesaikan  kewajibannya  jika  pembayarannya  bermasalah, yaitu:
1) Sistem pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
2) Dalam  hal  pembeli  mengalami  peurunan  kemampuan  dalam  pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam  bentuk  konversi  dengan  membuat  akad  baru  dalam  penyelesaian kewajiban. 35
Mengenai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah nasabah di lembaga keuangan  syariah  diatur  dalam  beberapa  pasal  dalam  KHES,  yaitu  Pasal  128  dan Pasal 129. 36
Di  sini  terdapat  perbedaan  pengaturan  akad  dalam  mekanisme  pengalihan utang yang ada pada KHES dan Fatwa  DSN-MUI tentang mekanisme pengalihan utang. Dalam KHES pengalihan utang tersebut lebih diarahkan kepada akad aslinya
35 Mahkamah  Agung, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 124.
36 Muhammad  Arfan  Harahap  dan Sri  Sudiarti,  “Kontrak  Jasa  Pada  Perbankan  Syariah: Wakalah,  Kafalah  Dan  Hawalah:  Tinjauan  Fiqh  Muamalah  Maliyah, ” Reslaj:  Religion  Education Sosial  Laa  Roiba  Journal  4,  no.  1  (2022):  98 – 117,  https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482.  Lihat juga  Mahkamah  Agung, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 128 dan 129.
tentang  pengalihan  utang  tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  362  sampai dengan pasal 372. 37

## D. Ketentuan Hawalah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah
Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang lain yang berutang kepada orang  lain yang  wajib  menanggungnya.  Atau  dengan  katalain  pemindahan  beban utang  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain.  Dalam  dunia  keuangan  atau  perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang.  Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah  mengambil  alih  pengurusan  piutang  perusahaan  dengan  suatu  tanggung jawab  tertentu,  tergantung  kesepakatan  dengan  pihak  kreditur  (pihak  yang  punya piutang).
Tujuan  fasilitas hiwalah  adalah  untuk  membantu  suppliermendapatkan modal  tunai  agar  dapat  melanjutkan  produksinya.  Bank  mendapatkan  ganti  biaya atas  pemindahan  piutang.  Untukmengantisipasinya  risiko  kerugian  yang  akan timbul,  bank  perlumelakukan  penelitian  atas  kemampuan  pihak  yang  berutang dankebenaran  transaksi  antara  yang  memindahkan  piutang  dengan  yang  berutang. Misalnya jika seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek  yang  akan  dibayar  dua  bulan  kemudian.  Oleh  karena  kebutuhan supplier akan  likuiditas,  maka  ia  meminta  bank  untuk  mengambil  alih  piutangnya,  bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Dalam hal ini akad hawalah dapat membantu  likuiditas  bagi  pihak  yang  mempunyai  piutang,  sebaliknya  pihak  yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain juga harus melihat keabsahan transaksinya. 38
Pada  praktek  perbankan  syariah,  fasilitas hiwalah  lazimnya  untuk membantu supplier  mendapatkan  modal  tunai  agar  dapat  melanjutkan  usahanya.
Bank  mendapat  ganti  biaya  atas  jasa  pemindahan  utang.  Untuk  mengantisipasi
37 Wulan  Siti  M ariyam,  “Implementasi  Akad  Hawalah  Pada  Pembiayaan  Bermasalah  Di Perbankan Syariah .” 38 Abdul Hakim, Nanang Sobarna, dan Agustini Solihatin, “Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dala m Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia,” Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 2 (2020): 68 – 84, https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.171.
kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang  berutang  dan  kebenaran  transaksi  antara  yang  memindahkan  utang  dengan yang berutang. Oleh karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta bank  untuk  mengalih  piutang.  Bank  akan  menerima  pembayaran  dari  pemilik proyek. 39
Pada  kontrak  atau  akad hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal seperti berikut:
a. Factoring  atau  anjak  piutang,  di  mana  para  nasabah  yang  memiliki  piutang kepada  pihak  ketiga  memindahkan  piutang  itu  kepada  bank,  bank  lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
b. Post-dated  check,  di  mana  bank  bertindak  sebagai  juru  tagih,  tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
c. Bill discounting, secara prinsip bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan fee tidak didapati  dalam  kontrak hawalah.  Salah  satu  contoh  dari  aplikasi  modern hawalah  atau  take  over  (pengalihan  utang)  dalam  perbankan  yaitu  adanya sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sistem yang lainnya. 40
Selanjutnya  dalam  perlindungan  akad hawalah  pada  Bank,  di  mana  untuk mendapatkan fresh money bagi nasabah agar tidak luput dari resiko, maka hawalah adalah salah satu cara yang bisa digunakan. Pihak Bank Syariah harus mewaspadai resiko yang mungkin saja terjadi seperti kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh nasabah  yang  memberrikan invoice  atau  wanprestasi  dalam  memenuhi  kewajiban terhadap pihak bank.
Untuk  mengatasi  hal  itu  terdapat  cara  yang  bisa  dilakukan  seperti melakukan  perlindungan  bagi  hak  masyarakat  dengan  proses  yang  dapat  berupa pengenaan  saksi  adminstrasi,  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  cara  preventif, yaitu yang mempunyaitujuan agar sengketa tersebut dapat dicegah. Upaya prevenif
39 Nurazizah,  “Implementasi  Akad  Hawalah  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam  Di  Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): 15.
40 Abdul Hakim, Nanang Sobarna, dan Agustini Solihatin, “Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia. ”
ini dapat dipahami dengan menjaga kesehatan serta meningkatkan daya tahan bank. Selanjutnya  juga  dapat  dilindungi  dengan  kelayakan  penyaluran  dana,  hal  ini dilakukan agar dapat mengantisipasi resiko dan mencegah kerrugian yang mungkin terjadi. 41
Pelaksanaan  akad hawalah  juga  dapat  berakhir.  Adapun  hal-hal  yang mengakibatkan hawalah bisa berakhir antara lain:
a. Adanya pembatalan atau fasakh, sehingga ini terjadi jika akad hawalah belum dibuat sampai tahapan akhir lalu dibatalkan. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal dapat kembali lagi terhadap muhil.
b. Hilangnya hak muhal ‘ alaih disebabkan karena ia meninggal dunia atau terjadi kebangkrutan  ataupun  ia  mengingkari  adanya  perjanjian hawalah,  sedangkan muhal tidak bisa menghadirkan bukti atau saksi.
c. Jika muhal ‘ alaih sudah melakukan tanggungjawabnya terhadap muhal. Hal ini yang berarti akad hawalah betul-betul telah dicukupi oleh semua pihak.
d. Muhal meninggal dunia, sedangkan muhal ‘ alaih mewarisi harta hawalah sebab pewarisan ialah salah satu penyebab kepemilikan. Namun bila akad ini hawalah muqoyyadah,  sehingga  akan  berakhir.  Hal  ini  menurut  pendapat  madzhab Hanafi. 42
Di  sisi  lain  akad  hawalah  juga  berakhir  jika muhal  menghibahkan  atau menyedekahkan  harta hawalah  terhadap  muhal ‘ alaih  dan  ia  pun  menerimanya sedekahnya  itu,  dan  jika muhal  menghapusbukukan  kewajiban  membayar  utang kepada muhal ‘ alaih. 43
41 Andana  Ramadani,  Hj.  Liliek  Istiqomah,  dan  Dyah  Ochtrina  S., “Perlindungan Hukum Terhadap  Bank  Syariah  Pada  Akad  Hiwalah  Apabila  Nasabah  Melakukan  Wanprestasi,” Artikel Ilmiah  Hasil  Penelitian  Mahasiswa,  2018,  dalam  https://repository.unej.ac.id/handle/ 123456789/59091
42 Hermansyah,  “Implementasi Akad  Hawalah  Pada  Bank  Syariah  Dihubungkan  Dengan Pasal 26 Undang-undang No. 21Tahun 2008,” Scientica 4, no. 1 (2017): 1-10.
43 Neni Hardiati dan J anuri, “ Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih ,”

## E. Kesimpulan
Fatwa  merupakan  tuntunan  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhamad  saw. sebagai  pegangan  umat  maupun  orang  yang  meyakininya,  untuk  meneguhkan hatinya  dalam  menjalankan  suatu  aktivitas  berkaitan  dengan  yang  difatwakan tersebut.  Secara  umum  fatwa  yang  berkenaan  deng an  perbankan  syari’ah, yaitu DSN-MUI  selalu  memperhatikan  kemaslahatan  umum  dan maqashid  syari’ah , sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang timbul di  masyarakat  dan  dapat  menjadi  alternatif  pedoman  dalam  menjalankan  bisnis ekonomi syariah di Indonesi. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi LKS yang ada di Indonesia serta mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.
Akad hawalah  bertujuan  untuk  kegiatan  pengalihan  utang  dari  konsumen kepada perusahaan pembiayaan syariah. Sesuai dengan pengertian pembiayaan jasa dalam  Peraturan  OJK  maka  perusahaan  pembiayaan  syariah  dapat  menyediakan dana talangan/pinjaman untuk melunasi utang konsumen. Terhadap dana pinjaman tersebut  maka  akad  yang  digunakan  adalah  qardh,  dan  perusahaan  pembiayaan tidak  diperbolehkan  memperoleh  keuntungan  dari  pemberian  dana  talangan tersebut.

## Daftar Pustaka
Andziri,  Qumi. “Akad  Pengalihan  Utang  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  MUI  Dan  Resolusi  Majelis  Penasihat  Syariah  (MPS) Malaysia,” Tesis.  Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, 2018, dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44008.
Al-Asqalani,  Ibn  Hajar. Fathul  Bari,  Jilid  13,  terj.  Amiruddin.  Jakarta:  Pustaka Azzam, 2010.
Bank  Indonesia. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  9/19/PBI/2007  tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Al-Bukha>ry,  Abu>  Abdillah  Muh}ammad  bin  Ismail. S}ah}i>h}  al-Bukha>ry,  Kita>b  al- Hiwa>lah, Ba>b Fi> al- Hiwa>lah, Wa Hal Yarji’ fi> al -Hiwa>lah, hadis no. 2166.
Darwin  dan  Saparuddin  Siregar. “Analisis  Kepatuhan  Terhadap  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Tentang  Wakalah,  Hawalah  ,  Dan  Kafalah  Dalam Kegiatan  Jasa  Perusahaan  Pembiayaan  Syariah,” Jurnal  Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi 1, no. 2 (2020): 77 – 86.
Dewan  Syariah  Nasional. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  12/DSN- MUI/VI/2000 tentang Hawalah
______. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  58/DSN-MUI/V/2007  tentang Hawalah Bil Ujrah
Echol,  John  M.,  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
Fasiha. “Pengalihan  Utang  dalam  Ekonomi  Islam,” Amwal:  Journal  of  Islamic Economic Law 1, no. 1 (2016); 73-89.
Hakim,  Abdul,  Nanang  Sobarna,  dan Agustini  Solihatin,  “Praktek  Wakalah  Dan Hiwalah  Dalam  Ekonomi  Islam:  Perspektif  Indonesia,” Eco-Iqtishodi : Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah  1,  no.  2  (2020):  68 – 84, https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.171.
Harahap,  Muhammad  Arfan, dan  Sri  Sudiarti,  “Kontrak  Jasa  Pada  Perbankan Syariah:  Wakalah,  Kafalah  Dan  Hawalah:  Tinjauan  Fiqh  Muamalah Maliyah, ” Reslaj:  Religion  Education  Sosial  Laa  Roiba  Journal  4,  no.  1 (2022): 98 – 117, https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482.
Hardiati,  Neni, dan  Januri,  “Al -Hiwalah  Dan  Implementasinya  Pada  Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih,” Syntax Idea 3, no. 1 (2021); 191-205.
Hermansyah. “Implementasi Akad  Hawalah  Pada  Bank  Syariah  Dihubungkan Dengan  Pasal  26  Undang-undang  No.  21Tahun 2008,” Scientica  4,  no.  1 (2017): 1-10.
Kementerian Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahannya dalam Lajnah Pentashihan Mushaf  Al- Qur’an, Qur’an  Kemenag  in  Microsoft  Word ,  versi  2.0  [CD Room]. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021.
Lestari,  Dwi. “ Implementasi Hawalah  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah," Makalah. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.
Mahkamah  Agung. Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Marwing,  Anita. “Fatwa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,” Al-Amwal:  Journal  of Islamic  Economic  Law  2,  no.  2  (2017):  211 – 27,  https://doi.org/10.24256/ alw.v2i2.639.
Nelly,  Roos. “Wakalah,  Kafalah,  Hawalah,” Juripol  (Jurnal  Institusi  Politeknik Ganesha 4, no. 2 (2021): 6.
Nugraheni,  D estri  Budi  “Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Tentang Wakalah,  Hawalah,  Dan  Kafalah  Dalam  Kegiatan  Jasa  Perusahaan Pembiayaan Syariah,” Media Hukum 24, no. 2 (2017): 124 – 36.
Nurazizah,  Novanda  Eka. “Implementasi  Akad  Hiwalah  dalam  Hukum  Ekonomi Islam di Perbankan Syariah,” Al-Mizan 12, no. 1 (2016): 150 – 77.
Nurazizah. “Implementasi  Akad  Hawalah  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam  Di Perbanks an Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2020): 15.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
Ramadani,  Andana,  Hj.  Liliek  Istiqomah,  dan Dyah  Ochtrina  S.,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Bank  Syariah  Pada  Akad  Hiwalah  Apabila  Nasabah Melakukan Wanprestasi,” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2018, dalam https://repository.unej.ac.id/handle/ 123456789/59091
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
Sahal,  Lutpi. “ Implementasi  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  31  Tahun  2002  tentang Pengalihan  Hutang  Pada  Keuangan  Syariah," Al  Iqtishadiyah:  Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2, (2017); 88 – 117.
Siti Mariyam, Wulan. “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah,” Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018); 1- 130 dalam https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43781
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
Toyyibi, Abdul Majid. “Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Usaha  Gabungan  Terpadu  BMT
Sidogiri  KCP  Omben  Tahun  Buku  2018,” Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Perbankan 3, no. 2 (2019): 38 – 50.
Wicaksono,  Munandar  Harits. “Analisis  Terhadap  Hadis  Dasar  Hukum  Hawalah Fatwa  DSN  No:  12/DSN-MUI/IV/2000, ” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam  7, no. 2 (2021): 7.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu,  Jilid  6,  terj.  Abdul  Hayyie  al- Khattani, et.al. Jakarta: Gema Insani, 2011.