The journal is accredited "Sinta 5" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022 .

## Budaya Kerja Optimal Adminstrasi Keuangan: Studi Implementasi di Kantor Kecamatan
Rani Nurul Laili Herzegovina 1
1 Universitas Islam Malang, Indonesia dan Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang, Indonesia; akugovina23@gmail.com
Abstract:  Local  income  is  the  amount  of  money  that  a  region  receives through its regional treasury account, either as compensation for its own efforts or as a consequence of aid from the federal government or other authorized  sources.  The  Padang  District  Office  plays  a  crucial  part  in managing  the  sub-district's  financial  administrative  issues,  including budget  preparation,  cash  holders'  treasury,  bookkeeping,  and  financial accountability in compliance with legal requirements. This study used a qualitative  technique  combined  with  a  descriptive  methodology  for  its research.  The  Head  of  Padang  District  Office's  Program  and  Budget Subdivision  is  directly  interviewed  for  data  gathering,  and documentation  is  also  used.  The  goal  of  this  study  is  to  assess  the efficiency  of  the  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget's implementation and determine whether the District Office's preparation of the budget complies with Minister of Home Affairs Regulation No. 64 of  2020.  The  research's  findings  demonstrate  that  the  Padang  District Office's  budget  preparation  process  complies  with  Minister  Regulation Number 64 of 2020, and that the budget for the fiscal year 2022–2023 has an  efficiency  level  of  92%,  or  is  considered  to  be  efficient.  The  Padang District Office routinely examines the executed budget, whether it comes from the financial supervisor or the district office budget users.

## Keywords: Local government budget.

## Pendahuluan
Pendapatan  daerah  adalah  penerimaan  uang  yang  diterima daerah  melalui  rekening  kas  daerah,  baik  atas  hasil  usahanya  sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari yang lain dan sah. Undang-undang  otonomi  daerah  memberi  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  menurut  asas  ekonomi  dan  tugas  Membantu mengelola urusan administrasi mereka sendiri.
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science
Vol 4 No 1 Mei 2023 https://doi.org/ 10.54471/idarotuna.v4i1.45
Received: March 30, 2023 Accepted: April 28, 2023 Published: May 17, 2023
Publisher’s  Note:  Program  Study Office  Adminstrative    stays  neutral with regard to jurisdictional claims in published  maps  and  institutional affiliations.

## Copyright:  ©  2023  by  the  authors.
Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/license s/by/4.0/).
APBD bertanggung jawab untuk mengatur  urusan  tata usaha  negara dalam wilayah  hukum daerah dan  beban  yang  mendasari  pengelolaan  keuangan  daerah  selama  satu  tahun  anggaran.  Pasal  19 Undang-Undang  Keuangan  Negara,  khususnya  17  Tahun  2003,  menyebutkan  bahwa  sehubungan dengan  Penyusunan  RAPBD,  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  ketika  perencana  anggaran membuat  rencana  kerja  dan  anggaran  dengan  pendekatan  berbasis  kinerja.  Mahmudi  (2016) mendefinisikan  anggaran  sektor  publik  sebagai  bagan  organisasi  untuk  tindakan  yang  akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan rencana program yang akan datang.
Halim dan Kusufi (2016) mengatakan anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja berupa pendapatan dan pengeluaran yang direpresentasikan dalam jumlah  uang yang akan dicapai dalam  periode  tertentu  dan  berisi  data  historis  dalam  bentuk.  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja. Kecamatan  Padang  memiliki  beberapa  rencana  strategis  berupa  program  dan  kegiatan  organisasi perangkat daerah yang jelas, yang kemudian ditetapkan sesuai dengan sasaran anggaran.
Renstra organisasi perangkat daerah merupakan hasil penjabaran visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan menjadi program dan tindakan yang terukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan program. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  menerima  rencana  organisasi  pembangunan  daerah,  yang  dianalisis  urgensinya, kemudian  membantu  organisasi  perangkat  daerah  dalam  menentukan  skala  prioritas,  dll,  yang digunakan  sebagai  bahan  untuk  mempersiapkan  perangkat  daerah.  perkembangan.  rencana  kerja RKPD), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah (KUA) dan Besaran Maksimal Anggaran Sementara (PPAS) Prioritas.
Pendapatan dan belanja daerah dikelola dengan prinsip bahwa semua pendapatan baik berupa uang,  barang  maupun  jasa  harus  dianggarkan.  Seluruh  pendapatan,  pengeluaran  dan  pembiayaan dianggarkan dalam jumlah bruto. Tingkat pendapatan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung perencanaan pengeluaran, dukungan  pendapatan  harus  disubsidi  secara  memadai  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Di kantor kecamatan Padang, anggaran seringkali tidak digunakan secara optimal. Alasan tidak semua dana  digunakan  adalah  efisiensi.  Akibat  pandemi  Covid-19,  ada  beberapa  anggaran  yang  tidak setengah-setengah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  penyusunan  anggaran pendapatan  dan  belanja  pemerintah  daerah  telah  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1.  64  Tahun  2020  dan  mengetahui  apakah  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah sudah efektif. Setiap tahun memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan  Sekretariat  Daerah  (Rencana  Kerja  Anggaran-Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran)  terkait
dengan  renstra  kecamatan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  kinerja  tugas.  Selain  itu,  Dinas Kabupaten Padang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan di kecamatan menurut undang- undang, meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan tanggung jawab keuangan. Kantor Kecamatan Padang juga membuat dan menetapkan pedoman perencanaan yaitu pada tahap pengesahan anggaran tahun 2022. Berdasarkan uraian di bawah ini menjadi dasar bagi penulis untuk judul  penelitian  “Budaya  Kerja  Optimal  Adminstrasi  Keuangan:  Studi  Implementasi  di  Kantor Kecamatan”

## Metode Penelitian
Metode penelitian  yang digunakan peneliti dalam penelitian  ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  didasarkan  pada  filosofi  postpositivisme  yang mempelajari  kondisi  objek  yang  alamiah  (berlawanan  dengan  eksperimen),  dimana  peneliti  sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data bersifat  induktif.  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  relevansi  daripada generalisasi (Sugiyono, 2016).
Jangka  waktu  penelitian  kualitatif  cukup  lama,  karena  tujuan  penelitian  kualitatif  adalah bersifat penemuan. Bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun demikian  kemungkinan  jangka  penelitian  berlangsung  dalam  waktu  yang  pendek,  bila  telah ditemukan sesuatu datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh  dengan  mendokumentasikan  pengumpulan  dan  pemeriksaan  dokumen  APBD  dan mewawancarai  pejabat  Bagian  Ekonomi  di  Kantor  Kecamatan  Padang,  sedangkan  data  sekunder diperoleh dengan meninjau laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, lampiran laporan keuangan dan kinerja laporan instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara atau tanya jawab langsung dengan  dengan  Kasubbag  Program  dan  Anggaran  Kantor  Kecamatan  Padang  tentang  proses penyusunan  APBD.  juga  akan  mengurus  dokumentasi.  Pendokumentasian  yang  dilakukan  adalah teknik  pengumpulan  data  dimana  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  APBD dikumpulkan dan dipelajari, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kecamatan Padang.
Dalam  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  dilakukan  untuk  menjawab  rumusan  masalah dengan  cara  mengumpulkan  informasi  dari  laporan  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja Kantor Kecamatan Padang.Kinerja diukur dengan membandingkan pengeluaran anggaran langsung (seluruh  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  operasional  pada  tahun  berjalan)
terhadap  total  pengeluaran  anggaran  pada  tahun  berjalan.  Tingkat  efisiensi  ditentukan  dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi total anggaran belanja.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Analisis Penentuan Pedoman Perencanaan
Kantor Kecamatan Padang membenarkan pedoman perencanaan tersebut. Tahap Penyusunan Anggaran  Kinerja  Tahun  2021  merupakan  pedoman  penyusunan  APBD  Tahun  2022.  Konfigurasi anggaran didasarkan pada Permendagri nomor 64 tahun 2020. Konfigurasi anggaran didasarkan pada sistem anggaran, visi, misi, tujuan dan sasaran anggaran. kecamatan. kantor dan sistem E-Budgeting
Tahapan proses penyusunan anggaran menurut UU No. 25 Rencana Pembangunan Nasional Tahun  2004  diawali  dengan  proses  penyusunan  RPJP  daerah  yang  meliputi  visi,  misi,  dan  arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan daerah. Setelah penetapan RPJP daerah, tugas provinsi selanjutnya adalah penyusunan RPJP daerah yang meliputi penyusunan dan penetapan visi, misi, dan program  pemerintahan  daerah,  dengan  memperhatikan  RPJP  daerah  dan  RPJP  nasional.  termasuk RPJM daerah. kebijakan fiskal daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan SKPD.
Setelah  itu  kita  lanjutkan  definisi  RKPD  yang  ditetapkan  setiap  tahun  berdasarkan  acuan RPJMD, renstra dan rencana kerja, dan RKP yang memuat peraturan daerah dianggap sebagai dasar penyusunan APBD. Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Keuangan Provinsi No. 34 dan 35. 58 Tahun  2005,  di  mana  kotamadya  menyusun  prioritas  APBD  umum  dan  pagu  anggaran  sementara berdasarkan RKPD sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri. Informasi tentang petunjuk penyusunan anggaran  tahunan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hariyanto,  S.A.P  selaku  karyawan  untuk petunjuk perencanaan di kantor kecamatan mengatakan:
“Di  Kantor  Kecamatan  Padang  ini,  sekretaris  kecamatan  bertugas  untuk  membuat perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berpedoman pada capaian tahun 2021 sehingga nantinya diharapkan di tahun 2022, capaian rencana anggran akan lebih efisien lagi, dan Penentuan anggaran berpedoman dengan Sistem E-Budgeting, visi, misi, maksud dan tujuan dari pada Kantor Kecamatan Padang”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  Hariyanto,  S.A.P  menyatakan  bahwa  penetapan anggaran  Dinas  Kabupaten  Padang  berpedoman  pada  sistem  anggaran  elektronik,  visi,  misi  dan tujuan serta sasaran. Bersamaan dengan itu, penyusunan rancangan rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  kantor kecamatan  Padang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 telah disiapkan.
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa sekretaris camat menyusun rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  di  Kantor  Kecamatan  Padang  dan  akan ditindaklanjuti oleh Camat melalui  rapat rencana  kerja bersama divisi  lainnya. Rapat rencana  kerja yang dilakukan membahas tentang efektifitas, efisiensi dan keuangan pada Kantor Kecamatan Padang.

## 2. Analisis Persiapan dan Penentuan Anggaran
Penyusunan  anggaran  di  kantor  kecamatan  Padang  awalnya  memakan  waktu  tiga  bulan sebelum proposal anggaran diselesaikan. Pelaksanaan anggaran dilakukan dalam rapat rencana kerja dengan  bagian  program  dan  sub  bagian  camat.  Menteri  Keuangan  dan  Bendahara  Camat.  Dalam penyusunan anggaran tahun berjalan, Dinas Kabupaten Padang sangat mementingkan pelaksanaan dan  pelaksanaan  anggaran  tahun  sebelumnya.  Faktor  yang  mempengaruhi  anggaran  Kantor Kecamatan  Padang  adalah  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  ketersediaan  anggaran  dan  tingkat pelaksanaan  anggaran  tahun  sebelumnya.  Prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  penganggaran harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan kapasitas sumber keuangan Kantor Kabupaten Padang, serta efisiensi, efektivitas dan kapasitas Banding/Dana Desa yang diputuskan oleh APBD dan Negara. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hariyanto,  S.A.P.  pegawai  Kantor  Kecamatan  Padang mengatakan:
“Anggaran  Kantor  Kecamatan  Padang  akan  ditetapkan  berdasarkan  Laporan  Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 sebelumnya dan hasil rapat rencana kerja seluruh dinas serta bahan rapat berupa  negosiasi  untuk  menyusun  program  dan  rencana  aksi.  akan  dilaksanakan  tahun depan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  Hariyanto,  S.A.P.  menjelaskan  bahwa  setiap  bagian penyusunan anggaran meliputi pembahasan anggaran dan pengesahan anggaran. Saat menetapkan anggaran,  tingkat  keberhasilan  adalah  tingkat  implementasi  yang  dicapai.  Semakin  tinggi  tingkat implementasi ketika menggunakan anggaran, semakin besar keberhasilan pencapaian anggaran.
Berdasarkan  observasi  lapangan  penulis,  Kantor  Kecamatan  Padang  selalu  melibatkan pemangku  kepentingan  dari  berbagai  sektor  dalam  penyusunan  anggaran,  karena  kebutuhan pemerintah kota selalu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.

## 3. Analisis Pelaksanaan Anggaran
Di Kantor Kecamatan Padang, anggaran pendapatan dan belanja bulanan disusun setiap tahun dengan  mengadakan  musrenbang.  Hasil  analisis  pelaksanaan  anggaran  Kanwil  Padang,  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  disusun  dilaksanakan  dengan  cukup  efektif,  menunjukkan persentase  keberhasilan  program  dan  operasional  yang  dicapai  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  hasil
wawancara dengan Hariyanto, S.A.P selaku karyawan kecamatan pada pelaksanaan anggaran yang ada di kantor kecamatan mengatakan:
“Di Kantor Kecamatan Padang, tingkat implementasi tahunan anggaran saat ini adalah 80-93 persen.  Hampir  semua  rencana  yang  sudah  jadi  dapat  dijalankan  dengan  benar  dan  tepat sesuai dengan rancangan aslinya”.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  di  lapangan,  berdasarkan  informasi  yang  ada,  baru  92% anggaran  Kantor  Kecamatan  Padang  yang  sudah  terlaksana.  Beberapa  kegiatan  yang  tidak dilaksanakan,  mungkin  pada  tahun  2022,  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2023.  Beberapa program yang tidak dilaksanakan dengan baik akan diubah nama programnya, dengan harapan dapat dilaksanakan tahun depan. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor Kecamatan Padang seperti sosialisasi lomba desa/keluhan terpadu dan sosialisasi kebersihan dan lingkungan mendapat respon positif dari masyarakat. Visi dan misi kecamatan Padang selalu berupaya menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan seefisien mungkin bagi warga Kecamatan Padang. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan program dan  kegiatan tahun anggaran 2022, diselenggarakan rapat pengendalian dan evaluasi tahunan baik bagi pengguna anggaran maupun pengawas keuangan.
Beberapa topik yang dibahas dalam sesi monitoring dan evaluasi ini meliputi pelaksanaan fisik dan  keuangan  perangkat  daerah  yang  bersumber  dari  APBD  dan  penerimaan  Dana  Daerah, Administrasi dan Khusus (DAK) tahun anggaran 2022, serta realisasinya. pajak bumi dan bangunan dan  pendapatan  asli  daerah  pada  tahun  anggaran  2022.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan informasi yang baik kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat memperbaiki defisit yang ada. Selain  itu,  menentukan  efektivitas  dan  efisiensi  metode  atau  metode  yang  diterapkan  pada  tahun- tahun sebelumnya.

## Kesimpulan
Dalam  menentukan  garis  perencanaan,  Kantor  Kecamatan  Padang  berpedoman  pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. Anggaran didasarkan pada sistem e-budget, visi, misi dan tujuan Kantor Kecamatan Padang. Sementara  itu, penyusunan  rancangan  rencana  kerja (Renja) Organisasi Perangkat  Daerah  Kantor  (ODP)  Kantor  Kecamatan  Padang  berdasarkan  perintah  Menteri  Dalam Negeri  telah  disusun  dan  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Saat  menyusun  anggaran,  Kantor Kecamatan  Padang  memiliki  waktu  tiga  bulan  untuk  menyusun  anggaran  sebelum  menyusun anggaran.  Pelaksanaan  anggaran  dilakukan  melalui  penyelenggaraan  rapat  rencana  kerja  dengan Camat, Kepala Divisi Program dan Direktur Keuangan. , Sekretaris dan Bendahara Camat
Kantor Kecamatan Padang menetapkan anggaran berdasarkan laporan pelaksanaan anggaran tahun  sebelumnya  dan  hasil  rapat  rencana  kerja  seluruh  instansi  terkait  serta  bahan  rapat  berupa negosiasi penyusunan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan. keluar untuk tahun depan. Musyawarah pengambilan keputusan anggaran Kantor Kecamatan Padang selalu dihadiri oleh para pemangku  kepentingan  termasuk  dinas  teknis  dan  kegiatan  masyarakat  karena  kebutuhan masyarakat  selalu  diperhitungkan  dalam  penyusunan  anggaran  tahunan.  dengan  melakukan Musrenbang  (musyawarah  perencanaan  pembangunan).  Kantor  Kecamatan  Padang  melaksanakan anggaran dengan cukup efisien dan melaporkan persentase hasil dan kegiatan program setiap tahun. Dalam  wawancara  diketahui  bahwa  90-95%  pelaksanaan  anggaran  dilaksanakan  dengan  benar, namun berdasarkan informasi yang ada, sekitar 92% pelaksanaan anggaran dilaksanakan di Kantor Kecamatan  Padang.  Kantor  Kecamatan  Padang  membuat  estimasi  setiap  tahun  baik  pengguna anggaran Kantor Kecamatan maupun pengawas keuangan.

## Referensi
Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. (2016). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran  Hingga  Laporan  Keuangan  dari  Pemerintah  hingga  Tempat  ibadah.  Jakarta:  Salemba Empat.
Alfiah, S. (2016). E-Budgeting. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Anggara, Sahya. (2016). Administrasi Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Setia.
Basri, R. (2012). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).
Bastian I. (2013). Pengertian Anggaran Sektor Publik.
Bungin, Burhan. (2013). Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi  sosiologi,  kebijakan,  publik,  komunikasi,  manajemen,  dan  pemasara  edisi  pertama.  Jakarta:

## kencana prenada media
Fiiazah, I., Safitri, F. O., & Herzegovina, R. N. L. (2020). Penggunaan Fingerprint untuk Meningkatkan Kedisiplinan Guru dan Siswa. Idarotuna: Journal of Administrative Science, 1(2), 110-121.
Herzegovina, R. N. L. (2018). Pengaruh Aktivitas Belajar dan Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata  Pelajaran  Kearsipan  (Studi  Pada  Siswa  Kelas  X  Administrasi  Perkantoran  SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
Herzegovina, R. N. L., & Fatah, A. A. (2021). Implementasi Tata Kearsipan di Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Idarotuna: Journal of Administrative Science, 2(2), 177-188.
Herzegovina,  R.  N.  L.,  &  Hayat,  H.  (2022).  Kualitas  Pelayanan  dalam  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat  di  Kecamatan  Kedungjajang  Lumajang. Transparansi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi, 5(2), 130-137.
Herzegovina,  R.  N.  L.,  &  Taufiqurrohman,  S.  (2022).  Sistem  Pelayanan  Publik  Sebagai  Peningkatan Kepuasan  Masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Padang. Idarotuna:  Journal  of  Administrative Science, 3(2), 120-137.
Mahmudi. (2016). Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mentang,  F.,  Sabijono,  H.,  &  Pangerapan,  S.  (2020).  Analisis  Penyusunan  Anggaran  dan  Realisasi Belanja  Daerah  Pada  Badan  Perencanaan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Daerah  Kota Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 131-138.
Mulyana, Deddy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PERMENDAGRI  No.  64  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sukmadinata. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara