J U R N A L  I L M I A H  H U K U M

## DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M
U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G JIH ∽ DE’ JURE Vol. 4 No. 1 Halaman  1-188 Mei 2019 ISSN: 2541-1594  DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN Bambang Widiyantoro
 IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra
 ANALISIS  KEBIJAKAN  PUBLIK  DALAM  PELAYANAN  HUKUM  DI  KOTA BEKASI
Ina Heliany
 KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  PERHITUNGAN  POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Indra Yudha Koswara
 PENGANGKATAN  JABATAN  PIMPINAN  TINGGI  PRATAMA  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni
 HOSPITAL BYLAWS : IMPLIKASI PENERAPANNYA Lalu Riyana Dody Setiawan, M. Galang Asmara, dan Chrisdianto Eko Purnomo
 REFORMA  AGRARIA  HAMBATAN  DAN  TANTANGAN  DI  KABUPATEN KARAWANG
Pamungkas Satya Putra
 PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN  NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG
Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum
 PENYELESAIAN  SENGKETA  HUKUM  PASAR  MODAL  PADA  PENGADILAN NEGERI
Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti
 WEWENANG  PRAPERADILAN:  MEMERIKSA  DAN  MEMUTUS  PENETAPAN STATUS TERSANGKA
Wahyu Rahman

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M
Susunan Redaksi ( Board of Editors )
Penanggung jawab ( Head of Advisor )
:  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari ( Peer Reviewer ) :  Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M Pemimpin Redaksi
( Editor in Chief )
:  Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Dewan Editor
( Editorial Board )
Manajer Editor ( Managing Editor ) :  M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H
Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Manajer Keuangan ( Manager in Finance ) :  Taufik Paribo Uswatun Hassanah Imam Nurzaman M. Saeful Ridwan Ryan Pahlevi Manajer Pemasaran ( Manager in Marketing ) :  Maharani Nurdin Mansyur Anden Editor Bahasa Indonesia ( Editor in Indonesia
Language ) :  Slamet, S.Pd., M.Pd
Editor Bahasa Inggris
( Editor in English Language )
:  Dini, S.Pd., M.Pd
Editor Tata Letak &
Sampul
( Layout & Cover ) :  Ahmad Mubarok, S.Ds., M.M Ilham Fitrahriansyah Muhammad Mahfud Penerbit ( Publisher )
:  Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang Alamat ( Address ) Redaksi: REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE ’ JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM J I H ∽ DE’ JURE ∽ K I H
FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759 Website: www.fh.unsika.ac.id Email: dejure@unsika.ac.id
Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman http://journal.unsika.ac.id/

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’ JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G
Volume 4 Nomor 1 ISSN: 2541-1594 Mei 2019
J I H ∽ DE’ JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.
J I H ∽ DE ’ JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

## Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
( Citation is permitted with acknowledgement of the source )
Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## J I H ∽ DE ’ JURE ∽ K I H Redaksi
Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa Jurnal  Ilmiah  Hukum “ De ’Jure”  merupakan  Jurnal  Il mu  Hukum  yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan  hasil penelitian serta kajian gagasan  konseptual di  bidang  ilmu  hukum  terhadap  isu-isu  hukum,  konseptual  dalam  tataran teori  dan  praktik,  putusan  pengadilan,  analisis  kebijakan  pemerintah  dan pemerintahan  daerah  serta  analisis  hal-hal  lainnya  di  bidang  ilmu  hukum yang  tidak  dapat  terlepas  sebagai  ilmu  pengetahuan.  Jurnal  Ilmiah  Hukum “De’Jure” merupakan  hasil  penelitian  berupa  tulisan  baik  dari  kalangan civitas  akademika  Universitas  Singaperbangsa  Karawang  pada  umumnya maupun  hasil  sumbangsi  Tenaga  Pengajar  di  lingkungan  Fakultas  Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada  seluruh  mahasiswa/i,  masyarakat,  para  pakar,  akademisi,  praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum. Jurnal  Ilmiah  Hukum  “De’Jure” telah  memiliki International  Standard Serial  Number -ISSN  (Nomor  Seri  Standar  Internasional)  sebagai  sebuah nomor  khusus  yang  sering  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015. 03.  Volume  ini  diyakini  dapat  memberikan  sentuhan  dan  warna  baru  di dalam  perkembangan  ilmu  hukum  khususnya  Hukum  Indonesia.  Harapan Tim  Redaksi  yaitu  dapat  memberikan  sumbangsi  pemikiran/gagasan  pada pembaharuan  Hukum  Indonesia  dan  setidak-tidaknya  memberikan  secerca sinar  terang  dalam  hutan  belantara  nan  gelap  sebagai  ungkapan  terhadap pengaturan  dan  penerapan  Hukum  Indonesia  dengan  keyakinan  Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.
Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang dinamika ilmu hukum dan penerapannya yang diawali oleh Bambang Widiyantoro yang  berjudul  “ Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  For Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power Terhadap  Perlindungan  Korban ” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan  analisis  pengaturan  yang  ada.  Hasil penelitian ini menegaskan perlindungan korban tindak pidana dalam hal-hal yang  mendasar,  seperti  pemberian  ganti  rugi  kepada  korban,  baik  dalam bentuk restitusi maupun kompensasi , telah diatur dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
Kedua, terdapat tulisan dari Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra yang berjudul “ Identitas Baru Transeksual dan  Status  Hukum  Perkawinannya ” di  mana  artikel  ini  dikhususkan  pada transeksual  dapat  mendapatkan  identitas  yang  baru  dengan  cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan  selanjutnya  dicatatakan  ke  Pencatatan  Sipil  dan  perkawinan dimungkinkan  bagi  seorang  transeksual  yang  telah  mendapat  penetapan
pengadilan  dan  sudah  dicatatkan  di  pencatatan  sipil  untuk  melangsungkan perkawinan  asalkan  syarat  perkawinan  tersebut  tidak  dilarang  atau bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  agama  dari  orang  yang bersangkutan. Ketiga, tulisan dari Ina Heliany ikut serta dalam memberikan kontribusi  melalui  tulisan  yang  berjudul berjudul  “ Kebijakan  Publik  Dalam Pelayanan  Hukum  di  Kota  Bekasi ”.  Tulisan  tersebut  menekankan  bahwa dalam implementasinya  keadaan ini jelas bertolak belakang dengan “ Potret Buram ”  pelayanan  hukum  yang  t erjadi  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Kota Bekasi.  Dari  tertundanya  jadwal  sidang,  proses  yang  berbeli-belit  dan mahalnya  proses  di  persidangan.  Sehingga  hal  ini  menimbulkan ketidakpuasan  masyarakat  karena  masih  buruknya  pelayanan  yang diberikan. Keempat, Indra Yudha Koswara yang berjudul “ Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perhitungan Potensi  Kerugian Keuangan Negara ” di mana mempersoalkan  kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan  perhitungan kerugian  keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok  dan  pidana  tambahan  dalam  KUHP,  terpidana  korupsi  juga  dapat dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti. Hasil penelitian  ini  mengharuskan  perlunya  penghitungan  keuangan  untuk menentukan besar kecilnya kerugian negara.
Kelima, Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara, dan Zunnuraeni yang berjudul “ Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat ” yang menegaskan bahwa terdapat ketidakjelasan norma  dalam  pengangkatan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris Daerah  Kabupaten/Kota  Perspektif  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketidakjelasan tersebut khususnya berkenaan dengan pengisian jabatan sekretaris daerah dalam kasus belum berakhirnya lima tahun masa jabatan sekretaris daerah sebelumnya. Keenam, Lalu Riyana Dody  Setiawan,  M.  Galang  Asmara,  dan  Chrisdianto  Eko  Purnomo  dengan tulisan  yang  berjudul  “ Hospital  Bylaws :  Implikasi  Penerapannya ” memberikan pendapat bahwa Hospital Bylaws mencakup Peraturan Internal Korporasi  ( Corporate  Bylaws ) dan  Peraturan  Internal  Staf  Medis  ( Medical Staff  Bylaws ).  Implikasi  Hukum  Dari  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit “ Hospital  Bylaws ” ,  Pertama ,  Rumah  Sakit  wajib  membentuk  peraturan internal  rumah  sakit. Kedua ,  Adanya  hak  dan  kewajiban  pemilik,  Pengelola dan  Staf  Medis  di  Rumah  Sakit  serta  kejelasan  tugas,  fungsi  dan  jangkauan kewenangan. Ketiga ,  Kewajiban  rumah  sakit  untuk  menyelenggarakan  tata kelola  perusahaan  yang  baik dan  tata  kelola  klinis  yang  baik.  Ketujuh, Pamungkas  Satya  Putra yang  berjudul  “ Reforma  Agraria  Hambatan  dan Tantangan di Kabupaten Karawang ” memberikan pandangan bahwa Kendala pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap masyarakat di Kantor Agraria dan Tata  Ruang  Kabupaten  Karawang  disebabkan  oleh  pelaksanaan  peralihan hak atas tanah. Kendala disebabkan karena adanya faktor intern dan faktor ekstern.  Penyelesaian  terhadap  kendala  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di Kantor  Agraria  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Karawang  pertama  dimulai dengan memperkuat kinerja yang transparan akuntabilitas serta melakukan pengawasan. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Pemerintah untuk
menjamin  kepastian  hukum.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  kaidah  hukum yang  dapat  dipergunakan  oleh  Negara  Indonesia  dalam  mengatur  tatanan kehidupan dalam masyarakat.
Kedelapan,  Rahmi  Zubaedah,  Ella  Nurlailasari,  dan  Nelly  Apriningrum memberikan  kontribusi  tulisan  yang  berjudul “ Perjanjian  Kerjasama Pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Kabupaten  Karawang ” dengan menganalisis dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian pelayanan jaminan  kesehatan  nasional  antara  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial dengan  klinik  kesehatan  di  Kecamatan  Teluk  Jambe  Timur  Kabupaten Karawang  berjalan  dengan  baik  karena  pembayaran  biaya  pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  menggunakan  sistem  pembayaran kapitasi.  Apabila  terjadi  tindakan  wanprestasi  dari  salah  satu  dalam pelaksanaan  perjanjian  dilakukan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan cara mediasi, apabila tidak disepakati, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan.  Kesembilan  yaitu  Sherly  Ayuna  Putri,  Ema Rahmawati,  dan  Nun  Harrieti  yang  memberikan  kontribusi  melalui  tulisan yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ” menegaskan bahwa sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa  keuangan  yang  memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini, terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa  di  pasar  modal  yang  disebabkan  banyak  faktor  terkait  penegakan hukum,  sehingga  upaya  menciptakan  pasar  modal  yang  teratur  wajar  dan efisien  belum  tercapai  optimal.  Peranan  pengadilan  negeri  dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik dan peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap penegakan hukum pasar modal di  Indonesia.  Tulisan  kesepuluh  ada  tulisan  dari  Wahyu  Rahman  yang berjud ul  “ Wewenang  Praperadilan:  Memeriksa  dan  Memutus  Penetapan Status  Tersangka ” di  mana  praperadilan  merupakan  suatu  lembaga  untuk menguji  keabsahan  suatu  proses  perkara  pidana  sebelum  perkara  tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. ruang lingkup wewenang  praperadilan  terbatas  pada  Pasal  1  butir  10 Juncto .  Pasal  77 KUHAP  dan  Putusan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014,  sehingga  Putusan Praperadilan  Nomor:  24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel  yang  memerintahkan KPK  untuk  menetapkan  status  tersangka  melampaui  batas  wewenang praperadilan.
Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurang- an  yang  merupakan  kelemahan  tersendiri  baik  dari  segi  desain  cetak, substansi  dan  hal-hal  lainnya.  Untuk  itu  Tim  Redaksi  memohonkan  maaf yang  sebesar-besarnya.  Demi  penyempurnaan  pada  edisi-edisi  selanjutnya, tim  berharap  dengan  segala  hormat,  menerima  saran  dan  pendapat  serta kritikan dari para pembaca yang budiman.
Akhir  kata  Tim  Redaksi  berharap  semoga  kehadiran  Jurnal  edisi  ini dapat  memperkaya  khasanah  pengetahuan  para  Pembaca  mengenai dinamika  pengaturan  dan  penerapan  hukum  di  Indonesia  dan  juga bermanfaat  dalam  upaya  membangun  budaya  sadar  hukum.  Semoga penjelasan pada setiap  kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta  wujud
pengembangan  diri  para  penulis  untuk  mengimplementasikan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  dan  mewarnai  ide  dan  saran  membangun  Hukum Indonesia.  Dalam  kesempatan  ini  Tim  Redaksi  memberikan  ucapan  rasa terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  khususnya  kepada  Civitas  Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang sudah  meluangkan  waktunya  dalam  kesibukannya  yang  padat.  Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.
Selamat membaca!
Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Hukum De’ Jure: Kajian Ilmiah Hukum

## DAFTAR ISI
Pengantar Redaksi JIH ∽ De ’ Jure ∽ KIH ..................................................................... iv-vii
DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN Bambang Widiyantoro ............................................................................................................... 1-12 IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM

## PERKAWINANNYA
Holyness Nurdin Singadimedja, Agus M. Karsona, dan Afra F. Azzahra .............. 13-30 KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI Ina Heliany ...................................................................................................................................... 31-44 KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  PERHITUNGAN  POTENSI

## KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Indra Yudha Koswara ................................................................................................................. 45-62 PENGANGKATAN  JABATAN  PIMPINAN  TINGGI  PRATAMA  SEKRETARIS

## DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara, dan Zunnuraeni ................................... 63-83
HOSPITAL BYLAWS : IMPLIKASI PENERAPANNYA
Lalu Riyana D. Setiawan, M. Galang Asmara, dan Chrisdianto E. Purnomo ....... 84-109

## REFORMA  AGRARIA  HAMBATAN  DAN  TANTANGAN  DI  KABUPATEN KARAWANG
Pamungkas Satya Putra ............................................................................................................ 110-134

## PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG
Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum..................................... 135-149

## PENYELESAIAN  SENGKETA  HUKUM  PASAR  MODAL  PADA  PENGADILAN NEGERI
Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ............................................. 150-165 WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA Wahyu Rahman ............................................................................................................................. 166-177 Biodata Penulis .......................................................................................................................... 178-179 Pedoman Penulisan ................................................................................................................. 180-187 Formulir Berlangganan ........................................................................................................ 188

## J I H ∽ DE ’ JURE ∽ K I H F A K U L T A S  H U K U M
U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G menyampaikan terima kasih
Kepada Para Mitra Bestari/Penilai ( referee ) Volume 4 Nomor 1 Mei 2019
Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.
Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Dr. Abdul Atsar, S.H., S.Pd., M.H.
Dr. Bambang Daru, S.H., M.H.
Dr. Hernadi, S.H., LL.M.