Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2051 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## PENGARUH TIPE KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DISIPLIN KERJA DAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KPU-D KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
Febrianto Adinugroho 1
Josy Adiwisastra 2
Tjahja Supriatna 3
Dewi Sulistyani 4
Universitas Satyagama 1,2,3,4
Jalan Kamal Raya, Cengkareng Barat, Cengkareng Tim, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1,2,3,4
Alamat email Koresponden: adinugroho2@yahoo.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of leadership style, motivation, work discipline and quality of human resources on the performance of KPU-D Cimahi City employees of West Java Province  both  partially  and  together.  This  research  uses  a  quantitative  approach  that  is explanatory in nature, namely describing the actual situation in the field based on existing facts and data. The sampling technique in this study was proportionate stratified random sampling with a sample of 195 respondents. The data analysis techniques used in this study are validity test, reliability test, F test and T test, simple and multiple linear regression.
Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  there  is  a  positive  and  significant influence  between  the  performance  of  Cimahi  City  KPUD  employees  with  leadership  type (65.1%),  work  motivation  (65.1%),  work  discipline  (58.4%),  quality  of  human  resources (76.4%). The results of this study also show that there is a positive and significant influence of leadership type variables, motivation, work discipline, and quality of human resources together on the performance of Cimahi City KPUD employees with a percentage of 83.9%.
Keywords: Leadership Style, Motivation, Work Discipline, Quality of Human Resources, Employee Performance.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  2019  adalah  pemilihan  legislatif  dengan  pemilihan presiden  yang  diadakan  secara  serentak.  Hal  ini  dilakukan  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14  /  PUU-11/2013  tentang  pemilu  serentak,  yang bertujuan  untuk  meminimalkan  pembiayaan  negara  dalam  pelaksanaan  pemilu, meminimalisir  politik  biaya  tinggi  bagi  peserta  pemilu,  serta  politik  uang  yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu 2019 disebut juga "Pemilu Lima
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Kotak", ini merujuk pada jumlah kotak yang harus diisi pemilih dengan surat suara yang sesuai. Kotak pertama untuk Presiden/Wakil Presiden; Kedua untuk Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah); Ketiga untuk anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); Keempat untuk Anggota DPRD Provinsi; dan Kotak Kelima untuk anggota DPRD Kabupaten/kota. Dapat dibayangkan kerumitan yang terjadi karena format baru pemilu 2019.
Tupoksi  KPU  melibatkan  beberapa  aspek  krusial.  Pertama,  KPU  memiliki tugas menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, KPU bertanggung jawab menyusun dan mengelola  daftar  pemilih,  melaksanakan  kampanye  pemilihan  umum,  serta menetapkan  hasil  pemilihan.  Ketiga,  KPU  memiliki  fungsi  mengawasi  dan mengawal  jalannya  pemilihan  untuk  memastikan  keadilan,  transparansi,  dan akuntabilitas.  Sementara  itu,  KPUD  adalah  lembaga  serupa  yang  beroperasi  di tingkat  daerah,  bertugas  menyelenggarakan  pemilihan  umum  di  tingkat kabupaten/kota.  Mereka  bekerja  bersama-sama  dengan  KPU  dalam  kerangka menyelenggarakan pemilihan umum yang bersih dan demokratis di semua tingkatan pemerintahan.
Namun,  KPU  dan  KPUD  tidak  luput  dari  sejumlah  permasalahan  yang memengaruhi efektivitas dan kredibilitas mereka. Permasalahan terkait sumber daya manusia  dan  kualifikasi  pegawai  menjadi  isu  kritis,  mengingat  kompleksitas  tugas yang  diemban. Permasalahan  sumber  daya  manusia  mencakup  pelatihan  petugas pemilu, kecukupan jumlah personel, dan kebutuhan akan aparatur yang profesional dan  independen.  Selain  itu,  pemantauan  dan  penanganan  pelanggaran  etika  dan kode etik menjadi tantangan tersendiri.
Kendala  lainnya  melibatkan  teknologi  dan  keamanan  informasi. Menyikapi  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini,  risiko  keamanan siber  semakin  meningkat,  dan  KPU  harus  berinvestasi  dalam  teknologi  canggih untuk melindungi integritas proses pemilihan. Selain itu, tantangan terkait fake news dan  disinformasi  dapat  merusak  proses  demokratis  dengan  memengaruhi  persepsi masyarakat.  Aspek  berikutnya  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pemahaman  dan partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemilihan.  Edukasi  pemilih  dan  peningkatan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
kesadaran politik menjadi kunci untuk memastikan partisipasi yang bermakna dan memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Dalam menghadapi sejumlah permasalahan ini, KPU dan KPUD perlu terus melakukan reformasi internal, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan berinovasi  dalam  penggunaan  teknologi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi.  Hanya  dengan  upaya  bersama  dari  semua  pihak,  KPU  dan  KPUD dapat  memastikan  keberlanjutan  demokrasi  Indonesia  dengan  penyelenggaraan pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  ini  adalah  pendekatan kuantitatif  yang  bersifat  eksplanatori  yaitu  menggambarkan  keadaan  yang sesungguhnya  di  lapangan  berdasarkan  fakta  dan  data-data  yang  ada  yang  telah diverifikasi  dan  diuji  kebenarannya  melalui  serangkaian  pengujian  statistika. Pendekatan penelitian  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode survei, dimana peneliti mengamati secara langsung obyek yang diteliti pada populasi besar maupun  kecil,  dengan  data  yang  berasal  dari  sampel  yang  diambil  dari  populasi tersebut.  Data  tersebut  merupakan  data  kuantitatif  yang  dikumulatifkan  dengan menggunakan metode statistik.
Sampel  penelitian  ditarik  dengan  teknik  sampel  acak  yang  distratifikasikan secara  proporsional  (stratified  proportional)  random  sampling,  yaitu  pengambilan sampel  secara  acak  didalam  populasi  yang  sudah  dikelompokkan  (populasinya) berdasarkan  strata  kelompok  dari  populasi  yang  terdapat  di  KPUD  Kota  Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan teknik analisa data yang dilakukan adalah:
 Uji Validitas dan Reliabilitas
 Uji Asumsi Klasik
 Analisis Regresi Linier
 Analisis Determinasi
Rancangan  hipotesis  penelitian  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini  dapat diformulasikan sebagai berikut :

## Hipotesis Pertama
H0 : Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai KPUD
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Ha : Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Hipotesis Kedua
H0 : Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Ha : Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Hipotesis Ketiga
H0 : Tidak terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Ha : Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

## Hipotesis Keempat
H0 : Tidak terdapat pengaruh mutu sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Ha : Terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

## Hipotesis Kelima
H0 : Tidak terdapat pengaruh tipe kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja dan sumberdaya manusia secara bersama-sama terhadap kinerja kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
Ha : Terdapat pengaruh tipe kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja dan sumberdaya manusia secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

## KERANGKA TEORI

## Kepemimpinan
Tipe  kepemimpinan  merupakan  norma  perilaku  yang  digunakan  oleh seseorang  pada  saat  orang  tersebut  mencoba  mempengaruhi  perilaku  orang  lain (Suranta,  2002:116).  Tipe  kepemimpinan  dianggap  cocok  apabila  tujuan organisasitelah  dikomunikasikan  dan  bawahan  telah  menerimanya.  Seorang pemimpin  harus  menerapkan  tipe  kepemimpinan  untuk  mengelola  bawahannya,
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
karena  seorang  pemimpin  akan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  organisasi dalam  mencapai  tujuannya  (Waridin  dan  Bambang  Guritno,  2005:46). Kepemimpinan  yang  disesuaikan  dengan  konteks  organisasi  dan  karakteristik pegawai  dianggap  krusial  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan organisasi.  Oleh  karena  itu  menjadi  hal  yang  penting  untuk  menerapkan  tipe kepemimpinan yang tepat dalam upaya  meningkatkan kinerja pegawai KPUD.

## Motivasi kerja
Menurut Luthans (2006: 270), motivasi adalah suatu proses yang merupakan langkah awal seseorang untuk melakukan tindakan karena adanya stimulasi fisik dan psikis  atau  dengan  kata  lain    dorongan  yang  diungkapkan  untuk  mencapai  tujuan tertentu. Faktor yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dapat bersifat pribadi seperti  kebutuhan,  sikap,  dan  kemampuan,  sedangkan  faktor  organisasi  meliputi gaji,  pengawasan,  pujian,  dan  pekerjaan  itu  sendiri  (Farlens,  2011:  18).  Motivasi dapat  meningkatkan  produktivitas,  kedisiplinan  dan  meningkatkan  rasa  tanggung jawab pegawai terhadap tugasnya (Hasibuan, 2011: 141).  Penelitian yang dilakukan oleh Listianto dan Setiaji (2007: 65) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

## Disiplin Kerja
Disiplin kerja memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja staff Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD).  Kinerja  yang  optimal  dari staff  sekretariat  menjadi  kunci  dalam  mendukung  efektivitas  dan  integritas pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  KPUD  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum daerah. Secara keseluruhan, disiplin kerja bukan hanya sekadar aturan, melainkan fondasi yang memastikan kinerja staff sekretariat KPUD mencapai tingkat optimal, memastikan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  daerah  berjalan  sesuai  standar transparansi, efisiensi, dan integritas yang diharapkan masyarakat.

## Kualitas SDM
Menurut  Taliziduhu  Ndraha  (2000:26),  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  tinggi  adalah  sumberdaya  manusia  yang  mampu  menciptakan  nilai kompetitif  generatif-inovatif  dengan  menggunakan  energi  tertinggi  seperti Intellegence, Creativity dan Imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot, dan sebagainya. Kualitas SDM
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
juga memengaruhi hubungan kerja di Sekretariat KPUD, menciptakan lingkungan yang  mendukung  kolaborasi  dan  komunikasi  yang  efektif.  Dengan  staff  yang memiliki kualitas SDM yang baik, KPUD dapat mencapai tingkat kinerja optimal, memastikan penyelenggaraan pemilihan umum daerah berjalan dengan profesional, transparan, dan sesuai dengan standar demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat.

## Kinerja Pegawai
Kinerja  pegawai  merujuk  pada  hasil  atau  pencapaian  yang  diperoleh  oleh seorang individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Evaluasi  kinerja  melibatkan  pengukuran  sejauh  mana  seorang  pegawai  mampu mencapai  tujuan  organisasi,  memenuhi  standar  kerja,  dan  memberikan  kontribusi yang positif terhadap efisiensi dan produktivitas organisasi. Dalam konteks KPUD, kinerja  pegawai  sangat  penting  karena  lembaga  ini  memiliki  peran  krusial  dalam penyelenggaraan pemilihan umum daerah.

## PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
A. Uji Validitas
 Hasil olah data nenunjukkan bahwa nilai r hitung hasilnya lebih besar dari r tabel sehingga instrumen penelitian dapat dinyatakan valid.
 Setiap  item  pertanyaan  yang  ada  pada  kuesioner  dapat  digunakan  untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.
B. Uji reliabilitas
Hasil pengujian reliabilitas  instrumen menunjukkan bahwa instrumen  yang digunakan  reliabel  yang  berarti  instrumen  tersebut  cukup  dapat  dipercaya  untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.
A. Uji asumsi klasik
Variabel Alpha Cronbach Keteranga n Tipe  Kepemimpinan (X 1 ) 0,645 Reliabel Motivasi (X 2 ) 0,692 Reliabel Disiplin Kerja (X 3 ) 0,643 Reliabel Mutu SDM  (X 4 ) 0,745 Reliabel Kinerja Pegawai (Y) 0,688 Reliabel
- Uji normalitas
Dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menilai  sebaran  data  pada  sebuah kelompok  data  atau  variabel,  apakah  sebaran  data  tersebut  berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonal Normal Probability Plot , sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal.
- Uji Multikolinieritas
Hasil  estimasi  nilai  VIF  yang  disajikan  melalui  tabel  di  atas menunjukkan  bahwa  nilai  VIF  masing-masing  variabel  bebas  bernilai  di bawah nilai kritis (10). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- Uji heteroskedastisitas
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena:
 Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
 Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
 Penyebaran  titik-titik  data  tidak  membentuk  pola  bergelombang melebar menyempit lalu melebar kembali
 Penyebaran titik-titik data tidak berpola.
B. Analisis Regresi linier
 Uji T untuk tiap vaiabel bebas Variabel Pers. Regresi Ajusted R square Tipe Kepemimpinan, X 1 Y = 10,436 + 0,833 X 1 0,65 Motivasi, X 2 Y = 14,383 + 0,777 X 2 0,65 Disiplin Kerja, X 3 Y = 14,280 + 0,781X 3 0,58 Mutu SDM, X 4 Ŷ = 14,155 + 0,778X 4 0,76  Uji F
F hitung (246,650) >  F tabel (2,42) dan sig 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima.
Persaman Regresi Linier Berganda:
Ŷ = 3,560 + 0,174 X 1 + 0,164 X 2 + 0,153 X 3 + 0,459 X 4
Berdasarkan  analisis  regresi  linier  di  atas,  terilihat  bahwa  variabel  tipe kepemimpinan,  motivasi,  disiplin  kerja  dan  mutu  sumber  daya  manusia  baik secara  tunggal  maupun  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pegawai.

## Pembahasan
Kepemimpinan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja pegawai,  dan  berbagai  tipe  kepemimpinan  dapat  memiliki  dampak  yang  berbeda pada  kinerja  mereka.  Tipe  kepemimpinan  yang  sesuai  untuk  Sekretariat  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  dapat  bervariasi  tergantung  pada  konteks  dan kebutuhan organisasi. Beberapa tipe kepemimpinan yang diperkirakan sesuai untuk lingkungan seperti Sekretariat KPUD:
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
- Kepemimpinan  Transformasional:  Kepemimpinan  transformasional adalah  tipe  kepemimpinan  yang  fokus  pada  menginspirasi  dan memotivasi  pegawai  untuk  mencapai  tujuan  yang  tinggi.  Pemimpin transformasional  cenderung  memiliki  visi  yang  kuat,  mendorong perubahan positif, dan  berkomitmen  untuk  meningkatkan kualitas kerja dan kinerja organisasi. Dalam konteks KPUD, pemimpin transformasional  dapat  membantu  menginspirasi  pegawai  untuk menghadapi  tantangan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan partisipasi publik.
- Kepemimpinan  Adil  dan  Etis:  Penting  bagi  pemimpin  di  KPUD  untuk menunjukkan integritas dan etika kerja yang tinggi. Kepemimpinan yang adil  dan  etis  akan  memastikan  bahwa  semua  pegawai  diperlakukan dengan  sejajar  dan  bahwa  proses  pemilihan  umum  berjalan  dengan integritas. Ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.
- Kepemimpinan  Berorientasi  Hasil:  Dalam  konteks  KPUD,  mencapai hasil yang berkualitas adalah prioritas utama. Kepemimpinan berorientasi hasil akan memastikan bahwa pegawai fokus pada pencapaian tujuan dan kinerja yang baik dalam melaksanakan pemilihan umum.
Perlu  diingat  bahwa  kepemimpinan  yang  efektif  mungkin  melibatkan kombinasi dari tipe-tipe di atas, tergantung pada situasi dan kebutuhan yang spesifik.
Motivasi pegawai di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja dalam hal,
- Peningkatan Produktivitas: Motivasi yang tinggi dapat merangsang pegawai untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Mereka akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang baik. Hal ini akan berdampak positif  pada produktivitas secara keseluruhan.
- Komitmen  yang  Lebih  Tinggi:  Pegawai  KPUD  yang  merasa  termotivasi cenderung memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaan dan organisasi. Mereka akan lebih  mungkin untuk tetap  setia pada KPUD, mengurangi  tingkat  pergantian  pegawai,  dan  berkontribusi  secara  positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
- Peningkatan  Kualitas  Pekerjaan:  Motivasi  yang  tinggi  mendorong  pegawai untuk  berusaha  mencapai  kualitas  kerja  yang  lebih  baik.  Mereka  mungkin mencari  peluang  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan mereka,  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kualitas  layanan  yang diberikan oleh KPUD.
- Pengaruh  Terhadap  Kolaborasi:  Pegawai  yang  termotivasi  cenderung  lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan rekan kerja dan berpartisipasi dalam tim kerja. Ini dapat meningkatkan kerja sama antarpegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dan meningkatkan efektivitas tim.
- Pengurangan Stres dan Ketidakpuasan Kerja: Pegawai yang termotivasi dapat mengalami tingkat stres dan ketidakpuasan kerja yang lebih rendah. Motivasi yang tinggi dapat menghasilkan kepuasan intrinsik dalam pekerjaan mereka, yang  pada  gilirannya  akan  meminimalkan  dampak  negatif   dari  stres  dan ketidakpuasan.
Motivasi  pegawai  adalah  respons  kompleks  terhadap  berbagai  faktor, termasuk pengakuan, penghargaan, peluang pengembangan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, manajemen KPUD harus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang  mendukung  motivasi  pegawai  agar  dapat  memberikan  dampak  positif  pada kinerja mereka.
Disiplin  kerja pegawai  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  dan  efektivitas  organisasi. Berikut  adalah  uraian  mengenai  pengaruh  disiplin  kerja  staff  KPUD  terhadap kinerja:
- Peningkatan  Produktivitas:  Disiplin  kerja  yang  tinggi  cenderung meningkatkan produktivitas pegawai. Pegawai yang mematuhi jadwal kerja, menyelesaikan  tugas-tugas  mereka  dengan  tepat  waktu,  dan  fokus  pada pekerjaan mereka akan dapat mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.
- Kualitas Pekerjaan yang Lebih Baik: Disiplin kerja yang baik memungkinkan pegawai  untuk  bekerja  dengan  teliti  dan  akurat.  Mereka  akan  cenderung menghindari kesalahan dan melaksanakan tugas-tugas dengan kualitas yang lebih baik.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
- Peningkatan Ketaatan Terhadap Aturan: Disiplin kerja juga berarti ketaatan terhadap  aturan  dan  pedoman  organisasi.  Hal  ini  penting  dalam  konteks KPUD  yang  terkait  dengan  pemilihan  umum.  Ketaatan  terhadap  prosedur dan regulasi membantu memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan.
- Pengurangan Konflik Organisasi: Disiplin kerja yang tinggi dapat membantu mengurangi  konflik  di  dalam  organisasi.  Ketika  semua  pegawai  mematuhi aturan  yang  sama,  konflik  terkait  pelaksanaan  tugas-tugas  dapat diminimalkan.
- Peningkatan Kredibilitas Organisasi: Disiplin kerja yang baik mencerminkan profesionalisme dan integritas organisasi. Ini dapat meningkatkan kredibilitas KPUD di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, yang penting dalam menjalankan tugas-tugas pemilihan umum.
- Motivasi dan Kepuasan Kerja: Disiplin kerja yang baik dapat memengaruhi motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Ketika pegawai melihat bahwa disiplin dihargai dan bahwa aturan diterapkan dengan adil, mereka cenderung lebih termotivasi dan puas dalam pekerjaan mereka.
Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) mencakup  pengetahuan, keterampilan,  pengalaman,  dan  kompetensi  pegawai.  Kualitas  SDM  pegawai sekretariat (KPUD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi, antara lain:
- Peningkatan  Efisiensi  dan  Kompetensi:  Kualitas  SDM  yang  tinggi menghasilkan  pegawai  yang  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang relevan  untuk  menjalankan  tugas  mereka  dengan  efisien.  Mereka  dapat merencanakan  dan  melaksanakan  proses  pemilihan  dengan  lebih  baik, mengurangi  kemungkinan  kesalahan,  dan  menghasilkan  hasil  yang  lebih akurat.
- Peningkatan Kemampuan Pengambilan Keputusan: Pegawai dengan kualitas SDM  yang  tinggi  memiliki  kemampuan  untuk  mengambil  keputusan  yang tepat dalam situasi yang kompleks. Dalam konteks KPUD, kemampuan ini dapat  membantu  dalam  mengatasi  tantangan  dan  keputusan  strategis  yang berkaitan dengan pemilihan umum.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
- Peningkatan Pemahaman Hukum dan Regulasi: Dalam peran mereka yang sangat  terkait  dengan  peraturan  hukum  pemilu,  kualitas  SDM  yang  baik penting  untuk  memahami  dan  mematuhi  semua  regulasi,  peraturan,  dan undang-undang  terkait.  Pegawai  yang  terampil  dalam  bidang  hukum pemilihan  umum  dapat  membantu  mencegah  pelanggaran  dan  masalah hukum.
- Inovasi dan Pengembangan: Pegawai dengan kualitas SDM yang tinggi lebih cenderung untuk berkontribusi pada inovasi dan pengembangan dalam proses pemilihan.  Mereka  mungkin  mencari  cara-cara  baru  untuk  meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pemilihan umum.
- Peningkatan Komunikasi dan Hubungan Interpersonal: Kualitas SDM yang baik mencakup keterampilan komunikasi yang efektif. Pegawai yang mampu berkomunikasi  dengan  baik  dengan  rekan  kerja,  calon,  dan  pemilih  dapat membantu menjaga hubungan yang positif  dan mengurangi konflik.
Pengelolaan  dan  pengembangan  kualitas  SDM  pegawai  KPUD  adalah langkah  penting  dalam  meningkatkan  kinerja  dan  efektivitas  lembaga  tersebut. Dengan memiliki pegawai yang terampil dan berkualitas, KPUD dapat menjalankan fungsi-fungsinya  dengan  lebih  baik  dan  mendukung  proses  demokrasi  yang  kuat. Secara bersama-sama tipe kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan kualitas pegawai berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  staf  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah (KPUD).
Tipe kepemimpinan yang diterapkan di KPUD dapat memengaruhi kinerja staf secara signifikan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arahan yang jelas,  memotivasi  staf,  dan  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  sehat. Kepemimpinan  yang  inklusif  dan  berorientasi  pada  tim  dapat  memperkuat  kohesi antarstaf dan meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang mendukung inovasi dan pemecahan masalah juga dapat membantu KPUD mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Motivasi  adalah  faktor  kunci  dalam  meningkatkan  kinerja  staf  KPUD. Pegawai  yang  termotivasi  cenderung  lebih  berkomitmen,  produktif,  dan  berfokus pada  pencapaian  tujuan  organisasi.  Motivasi  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber, termasuk  apresiasi  atas  pekerjaan  yang  dilakukan,  peluang  pengembangan  karier,
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
atau  rasa  tanggung  jawab  terhadap  tugas-tugas  yang  mereka  jalankan.  Pimpinan KPUD dapat berperan dalam memotivasi staf melalui pengakuan kinerja yang baik dan memberikan insentif yang sesuai.
Disiplin adalah hal mendasar dalam menjaga ketertiban dan efisiensi dalam proses kerja KPUD. Kedisiplinan pegawai untuk mematuhi peraturan, jadwal, dan prosedur  operasional  penting  untuk  menjalankan  proses  pemilihan  umum  yang transparan  dan  adil.  Ketika  staf  KPUD  memiliki  disiplin  yang  tinggi,  risiko kesalahan  atau  pelanggaran  dapat  diminimalkan,  dan  proses  pemilihan  dapat berjalan lebih lancar. Penting bagi manajemen untuk memberikan pengawasan dan mendukung praktik disiplin yang konsisten.
Kualitas SDM di KPUD kota Cimahi, termasuk kompetensi, pengetahuan, dan  keterampilan,  memiliki  dampak  langsung  terhadap  kinerja  lembaga  tersebut. Pegawai  yang  berkualitas  tinggi  cenderung  lebih  mampu  menjalankan  tugas-tugas mereka  secara  efisien  dan  efektif.  Oleh  karena  itu,  rekrutmen,  pelatihan,  dan pengembangan pegawai yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa KPUD memiliki  tim  yang  kompeten  dan  siap  menjalankan  tugas-tugas  yang  kompleks dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

## SIMPULAN
1) Terdapat pengaruh positif  dan signifikan variabel tipe kepemimpinan terhadap kinerja  pegawai  KPUD  Kota  Cimahi  dengan  persentase  sebesar  65%,  dengan Indikator  yang  tertinggi  adalah  Jabatan  (0,503),  sedangkan  Indikator  yang terendah adalah Keluhan (0,255).
2) Terdapat  pengaruh  positif   dan  signifikan  variabel  motivasi  terhadap  kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi dengan persentase sebesar 65%, dengan Indikator yang  tertinggi  adalah  Perawatan  (0,575)  dan  Indikator  yang  terendah  adalah Penggunaan (0,174).
3) Terdapat pengaruh positif  dan signifikan variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi dengan persentase sebesar 58%, dengan Indikator yang tertinggi adalah Terciptanya Kebijakan (0,551) dan Indikator yang terendah adalah Pemikiran (0,286).
4) Terdapat  pengaruh  positif   dan  signifikan  variabel  mutu  sumber  daya  manusia terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi dengan persentase sebesar 76%,
dengan  Indikator  teringgi  adalah  Pembentukan  Profesionalisme  (0,574)  dan Indikator terendah adalah Keteladanan (0,303).
5) Terdapat pengaruh positif  dan signifikan variabel tipe kepemimpinan, motivasi, disiplin  kerja,  dan  mutu  sumber  daya  manusia  secara  bersama-sama  terhadap kinerja pegawai KPUD Kota Cimahi dengan persentase sebesar 83,5%, dengan Indikator  tertinggi  adalah  Perawatan  (0,575)  dan  Indikator  terendah  adalah Penggunaan (0,174).

## REFERENSI
Bass  &  Avolio,  2000,  Improving  Organization  Effectiveness  Though Transformasional Leadership. Thousand Oake. Sage.
Suradinata,  Ermaya,  2005,  Manajemen  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,
Ramadhan, Bandung.
Hasibuan, Malayu, 2001, Manajemen Kinerja, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Hasibuan,  Malayu  S.P.,  2004,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan  Kunci Keberhasilan, Jakarta : Penerbit CV. Haji Masagung.
H.S,  Y.  T.,  &  Kristian  ,  I.  (2021).  MODEL  COLLABORATIVE  DALAM PENANGGULANGAN  GELANDANGAN  DAN  PENGEMIS  DI KABUPATEN GARUT. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(3), 69–81. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18
Jhonson, Kast dan Rosenzweig, 2003,  Organization and Management ; A System Approach. New York : Mc Gra Hill Bool Company.
Kristian,  I.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  STRATEGI  MILITER  MENGENAI  SIBER UNTUK  KEUNGGULAN  DUNIA  MAYA  DALAM  PERANG ELEKTRONIK.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  6(2),  207-216. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176
Mahsun,  Mohammad,  2006,  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik,  Penerbit  BPFE Yogyakarta.
Malayu S.P Hasibuan (2012:244), Sumber Daya Manusia, PT.Bumi Aksara Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 2007, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta. Nuradhawati,  R.,  &  Kristian,  I.  (2022).  PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN
EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  DI  WILAYAH  PERBATASAN  INDONESIA-TIMOR LESTE  :  STUDI  KASUS  KABUPATEN  BELU  PROVINSI  NUSA TENGGARA TIMUR. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1), 29-42. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837
Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D.,  Rusfiana,  R.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  Pemberdayaan  Ormas  Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di  Wilayah  Kecamatan  Cinambo  Kota  Bandung.  Jurnal  Abdimas  Kartika Wijayakusuma, 3(2), 140-150. https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260 Robins, SP., 2000, Perilaku Organisasi. (Terjemahan : Dr. Hadayana Pujaatmaka). Prenhalindo, Jakarta.
Volume 7 No 1 Februari 2024
Permana, D. . (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. INFLUENCE: INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  SCIENCE  REVIEW,  5(3),  163–174. Retrieved from http://influence-
journal.com/index.php/influence/article/view/193
Permana,  D.  (2022).  STRATEGI  BKPSDM  KOTA  BANDUNG  DALAM MENJAGA KINERJA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1), 98- 105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.957 Siagian,  Sondang  P,  2000,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Jakarta  :  Penerbit Gunung Agung.
Simanjuntak Payaman, J., 2002, Manajemen dan Evaluasi Kerja, Lembaga, Penerbit
: FEUI, Jakarta.
Sinambela, Poltak Lijan dkk. 2010.Reformasi Pelayanan Publik. PT. Bumi Aksara.
Jakarta
Stoner,  James  A.F,  2002,  Manajemen,  terjemahan  Erlangga,  Penerbit  PT.
Prenhallindo, Jakarta.
Suradinata,  Ermaya,  2005,  Manajemen  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,
Ramadhan, Bandung.
Taliziduhu, Ndraha, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Pustaka,
Jakarta.
Tri  Cahyono,  Bambang,  2000,  Manajemen  Personalia  dan  Sumberdaya  Manusia,
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Wahyudi,  Bambang,  2001,  Teori  Administrasi  Publik,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta.
Yovinus,  Y.  (2018).  QUO  VADIS  HUBUNGAN  BILATERAL  INDONESIA  –
MALAYSIA.  Academia  Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan Administrasi Publik, 1(02), 141-153. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70
Yovinus,  Y.  (2017).  MODEL  PEMBANGUNAN  KAWASAN  PERBATASAN INDONESIA  –  MALAYSIA  DALAM  RANGKA  MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  1(01),  86-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53