## KOMITMEN INDONESIA PADA KTT G20 ARAB SAUDI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL: SEBUAH TINJAUAN KOMPREHENSIF
Rizma Afian Azhiim, Gema Ramadhan Bastari, Nadia Zahara, Semmy Tyar Armandha, Dicky Adiatma, & Xandra Leonora Universitas Bhayangkara Jakarta Raya & Prakerti Collective Intelligence Email: rizma.afian.azhim@dsn.ubharajaya.ac.id , gemarbastari@gmail.com , nadia.zahara@binus.ac.id , semmytyar@gmail.com , 202110415003@mhs.ubharajaya.ac.id , & xandra.leonora17@mhs.ubharajaya.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini mengkaji kebermanfaatan komitmen dalam deklarasi pemimpin negara pada KTT G20 tahun 2020 di  Riyadh,  Arab  Saudi,  bagi  pembangunan  nasional  Indonesia.  Metode  analisis  yang  diaplikasikan  dalam kajian ini terdiri dari analisis pemetaan, analisis teks kualitatif, dan analisis diskursus kritis. Melalui ketiga rangkaian  metode  analisis  tersebut,  kajian  ini  menghasilkan  tiga  identifikasi  utama.  Pertama,  identifikasi komitmen  dalam  deklarasi  pemimpin  G20  Riyadh  yang  secara  substansial  memuat  agenda  pembangunan. Kedua,  identifikasi  komitmen  G20  Arab  Saudi  yang  seiring  dan  sejalan  dengan  prioritas  pembangunan Indonesia. Ketiga, identifikasi komitmen bidang pembangunan yang memuat urgensi untuk diimplementasikan melalui diplomasi. Ketiga identifikasi tersebut setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, ‘sinkronisasi’, yaitu  penyesuaian  antara  agenda  global  dengan  kebijakan,  baik  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  maupun kebijakan  yang  dirumuskan.  Kedua,  adanya  penyeimbangan  kepentingan  nasional  dengan  nilai-nilai  yang dianggap sebagai Kebaikan Bersama Global.
Kata kunci: Grup Dua Puluh (G20), Pembangunan Internasional, Pembangunan Nasional, Indonesia.

## ABSTRACT
This study examines the usefulness of commitments in G20 Riyadh Summit Leaders’ Declaration for Indonesian national development. The analytical method applied in this study consists of mapping analysis, qualitative text analysis, and critical discourse analysis. Through the three sets of analytical methods, this study develops three  key  identifications.  First,  identification  of  commitments  in  G20  Riyadh  Summit  Leaders’  Declaration which substantially contains the development agenda. Second, identification of commitments in G20 Riyadh Summit Leaders’ Declaration that are concomitant and in accordance with Indonesia's development priorities. Third, identification of commitments in development issue that urged to be implemented through diplomacy. The three identifications indicate at least two findings. First, 'synchronization', adjustments between the global agenda and policies, both policies that have been set and policies that have been formulated. Second, balance of national interests with values that are considered as the Global Common Goods.
Keywords: Group of Twenty (G20), International Development, National Development, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan salah satu isu yang dibahas pada jalur pertemuan Sherpa (Sherpa Track) Group  of  Twenty  (G20) dan  menghasilkan  komitmen  dalam  Deklarasi  Pemimpin (Leaders’ Declaration) (G20, 2020). Sebagai forum internasional yang merepresentasikan kekuatan  ekonomi  terbesar  di  dunia,  G20  memiliki  posisi  penting  dalam  memastikan keberlangsungan perekonomian global. G20 setidaknya merepresentasikan 80 persen PDB global,  75  persen  perdagangan  internasional,  dan  60  persen  populasi  dunia  (G20,  2022).
Tingkat  representasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  negara-negara  anggota  G20,  selain menjadi kunci keberlangsungan perekonomian global, juga menjadi aktor utama yang dapat berperan  dalam  merumuskan  dan  mengimplementasikan  agenda  pembangunan internasional.
Meskipun  G20  tidak  menghasilkan  kesepakatan  yang  mengikat  setiap  negara anggota,  namun  berbagai  penelitian  dan  kajian  telah  meninjau  bagaimana  komitmen- komitmen yang dihasilkan G20 dapat berperan dalam agenda pembangunan global. Negara anggota  G20  memiliki  kekuatan  ekonomi  yang  cukup  besar  untuk  mendorong  kerjasama pembangunan bagi negara berkembang, baik melalui kerja sama bilateral (Ikenberry & Mo, 2013a; Marx, 2021), maupun melalui forum multilateral seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) (Parlar Dal & Dipama, 2019). Inisiatif untuk mendorong kerja sama pembangunan tidak terlepas dari komitmen yang dihasilkan KTT G20, terutama komitmen- komitmen yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development Goals/SDGs) seperti transisi penggunaan energi baru dan terbarukan (Quitzow et al., 2019), transformasi  kebijakan  jaminan  sosial  (Deacon,  2013),  dan  inovasi  terhadap  infrastruktur ekonomi digital (Biryukova & Daniltsev, 2019).
Beragam penelitian dan kajian yang memposisikan kekuatan ekonomi sebagai faktor penentu  tingkat  signifikansi  komitmen  G20  terhadap  agenda  pembangunan  global  secara umum  fokus  pada  ‘peran’  negara  anggota  G20  dalam  mengimplementasikan  komitmen. Ragam penelitian dan kajian tersebut melihat bahwa keputusan dalam memanfaatkan posisi dan  kekuatan  ekonomi  untuk  menyukseskan  agenda  pembangunan  didasarkan  pada ‘inisiatif’ masing-masing negara untuk menindaklanjuti komitmen yang telah dideklarasikan dalam KTT G20. Perspektif tersebut kemudian menghadirkan persoalan yang perlu dikaji lebih  lanjut,  yaitu  dalam  kondisi  apa  negara-negara  anggota  G20  dapat  berinisiatif  untuk menindaklanjuti  atau  mengimplementasikan  komitmen  bidang  pembangunan  yang  telah dideklarasikan pada KTT G20.
Selain  kekuatan  ekonomi  dan  substansi  dari  komitmen-komitmen  yang dideklarasikan, beberapa penelitian menilai bahwa keberhasilan negara-negara G20 dalam mendorong  kerjasama  pembangunan  ditentukan  oleh  kualitas  kerangka  kebijakan (policy framework) yang dihasilkan. Selaras dengan komitmen yang dideklarasikan, KTT G20 juga menghasilkan  kerangka  dan  instrumen  kebijakan,  seperti  kerangka  kebijakan  fiskal  dan moneter (Filipović, 2012; Malpass, 2021); kerangka kebijakan investasi  (Sakharov, 2016;
Svoboda,  2020),  perdagangan  (Jungbluth  &  Petersen,  2020),  dan  perindustrian  (Kim  & Sumner, 2021; Mai, 2018); kerangka kebijakan pertanian dan ketahanan pangan (Lele et al., 2021);  dan  kerangka  kebijakan  untuk  mengatasi  krisis  (Atkinson,  2020;  Ellison  &  van Berkel, 2014; Kantorowicz, 2020a; Srivastava, 2016). Beragam penelitian tersebut melihat bahwa  inisiatif  negara-negara  anggota  G20  untuk  mengimplementasikan  komitmen didukung oleh kerangka kebijakan yang dapat memberikan peta jalan dan panduan teknis dalam  perumusan  kebijakan  nasional.  Hal  yang  menjadi  persoalan  kemudian  ialah, bagaimana  KTT  G20  dapat  menghasilkan  komitmen  beserta  kerangka  kebijakan  yang seiring dan sejalan dengan kepentingan nasional negara-negara anggota G20.

## KERANGKA ANALISIS
Sebagai  suatu  studi  kasus  kajian  ini  difokuskan  untuk  menganalisa  komitmen  G20  yang dimuat dalam Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2020 di Riyadh, Arab Saudi, yang seiring dan sejalan  dengan  prioritas  pembangunan  Indonesia.  ‘Seiring’  mengindikasikan  adanya kesesuaian antara kebijakan nasional dengan komitmen G20. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari ‘sinkronisasi’, yakni proses penyesuaian antara agenda global dengan kebijakan, baik kebijakan yang telah ditetapkan maupun kebijakan yang sedang dirumuskan (Nolle, 2010). Sedangkan  ‘sejalan’  menandakan  adanya  proses  menyeimbangkan  kepentingan  nasional dengan nilai-nilai yang dianggap sebagai Kebaikan Bersama Global (Global Common Good) (Fues & Messner, 2016). Komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan dapat memberikan manfaat dalam berbagai bentuk, mulai dari skema pembiayaan program kebijakan (Koreen et al., 2018; Paramati et al., 2017), panduan untuk merumuskan kebijakan (Joubin-Bret  &  Chiffelle,  2019),  hingga  kesepahaman  untuk  membuat  kebijakan  berbasis kerja sama antar negara (Berger & Liu, 2021; Callaghan et al., 2014; Vines, 2015).
Kesesuaian  dan  kebermanfaatan  komitmen  G20  Arab  Saudi  bagi  prioritas pembangunan  nasional  dapat  dipahami  dengan  merefleksikan  komitmen-komitmen  yang dimuat  dalam  deklarasi  pemimpin  negara (leaders  declaration) terhadap  perencanaan pembangunan. Secara umum, refleksi komitmen G20 terhadap perencanaan pembangunan nasional dapat memberikan pemahaman mengenai “peran dan efektivitas KTT G20 terhadap keseimbangan  pertumbuhan  ekonomi”  (Kantorowicz,  2020b),  dan  ‘kapasitas’  (Cooper, 2015;  Ikenberry  &  Mo,  2013b)  serta  ‘kontribusi’  (Agarwal  &  Whalley,  2020;  Faghih  & Sazegar,  2019)  negara  dalam  mengimplementasikan  agenda  pembangunan  global.  Selain peran dan efektivitas G20, refleksi komitmen terhadap rencana pembangunan nasional juga
dapat  mengidentifikasi  keselarasan  antara  kepentingan  nasional  terkait  pembangunan dengan agenda global tertentu seperti perubahan iklim (Damodaran, 2015; Malpass, 2021), energi (Ghosh, 2015; Li et al., 2018; Mehra & Datt, 2015; Wang & Dong, 2021), dan anti korupsi (Kobets, 2021).
Kajian  terhadap  komitmen  G20  yang  ‘seiring’  dan  ‘sejalan’  dengan  prioritas pembangunan  Indonesia  membutuhkan  tiga  proses  identifikasi.  Pertama,  identifikasi  dan pemetaan terhadap komitmen-komitmen dalam Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2020 yang memuat  agenda  pembangunan.  Kedua,  identifikasi  komitmen-komitmen  di  bidang  selain pembangunan  yang  seiring  dan  sejalan  dengan  rencana  pembangunan  nasional.  Ketiga, identifikasi  komitmen  di  bidang  pembangunan  yang  harus  diimplementasikan  oleh pemerintah  Indonesia  melalui  diplomasi.  Ketiga  proses  identifikasi  tersebut  dihadirkan dalam  kajian  ini  dengan  tujuan  untuk  melacak  sinkronisasi  serta  penyeimbangan  antara kepentingan nasional dengan agenda global.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu: (1) fase pengumpulan data; (2) fase analisis data;  dan  (3)  fase  penulisan  laporan  hasil  analisis.  Pada  fase  pertama,  penelitian  ini  akan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan G20 Riyadh tahun 2020, antara  lain:  Pengumpulan  dokumen  komitmen  dalam  G20  Riyadh  Tahun  2020; Pengumpulan  dokumen  kebijakan,  siaran  pers,  dan  informasi  kegiatan  pemerintah  (mulai dari  presiden  hingga  kementerian/lembaga)  pasca-G20  Riyadh  2020;  dan  Pengumpulan dokumen kebijakan pembangunan Indonesia.
Pada fase kedua, kajian ini akan menganalisis sejumlah data yang dikumpulkan pada fase pertama melalui berbagai metode. Pertama, kajian ini menggunakan analisis pemetaan, yaitu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengorganisir pengetahuan melalui representasi  visual  (Wilson  et  al.,  2016).  Pemetaan  meliputi  proses  penggambaran  secara sistematik yang melibatkan pengumpulan data, dan fakta yang saling dihubungkan hingga memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap data dan fakta yang diperoleh (Rashid &  Rigas,  2010).  Pemetaan  yang  dilakukan  dalam  kajian  ini  meliputi  pemetaan  terhadap komitmen-komitmen para pemimpin negara pada Presidensi G20 Riyadh Tahun 2020 yang tercantum pada deklarasi. Selain itu, penelitian ini juga memetakan isu-isu prioritas dalam rencana  pembangunan  nasional  sehingga  dapat  mengidentifikasi  komitmen-komitmen
Pemerintah  Republik  Indonesia  pada  Presidensi  G20  tahun  2020  yang  sejalan  dengan prioritas pembangunan Indonesia.
Setelah  mengidentifikasi  komitmen-komitmen  Indonesia,  penelitian  ini menggunakan analisis teks kualitatif ( qualitative text analysis - QTA) untuk memilah dan mereduksi data kualitatif menjadi kategori-kategori tematik dengan mengacu pada sebuah sistem  kategorisasi  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  (Kuckartz,  2019).  Metode  ini kemudian akan diperkuat oleh metode analisis diskursus kritis ( critical discourse analysis - CDA)  untuk  menelusuri  dan  mengungkapkan  makna-makna  yang  tidak  serta-merta ditampilkan secara harafiah oleh sebuah teks (Mullet, 2018). Dalam penelitian ini, metode QTA  dan  CDA  akan  diterapkan  pada  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  G20 (termasuk,  tetapi  tidak  terbatas  pada  deklarasi,  komunike,  minuta,  laporan,  kertas  posisi, makalah akademik, artikel berita).

## PEMBAHASAN

## Komitmen dalam Deklarasi Pemimpin Negara G20 Arab Saudi Bidang Pembangunan
Isu pembangunan merupakan salah satu persoalan yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT)  G20  di  Riyadh  pada  tahun  2020.  Berdasarkan  Deklarasi  Pemimpin  G20, setidaknya  terdapat  tujuh  komitmen  pemimpin  negara  G20  yang  berkaitan  dengan  isu pembangunan.  Pertama,  meningkatkan  inisiatif  untuk  mendukung  pembangunan  dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang (Least Developed Countries/LDCs) . Kedua,  mendukung  upaya  mencapai  infrastruktur  berkualitas  untuk  konektivitas  regional melalui 'Guidelines  for  Quality  Infrastructure' .  Ketiga,  mengupayakan  untuk  mengatasi kesenjangan  pembiayaan  pembangunan  berkelanjutan  melalui Financing  For  Sustainable Development  Framework .  Keempat,  mengupayakan  berbagai  kebijakan  inklusif  untuk memulihkan  negara  dari  pandemi  COVID-19  dan  kebijakan  pembangunan  berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs. Kelima, bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi  untuk  pencapaian  SDGs  dan  menekankan  aksi  kolektif  dan  konkret  dalam implementasi  SDGs.  Keenam,  dukungan  terhadap  negara  berkembang  dan  miskin  untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial, khususnya Afrika dan  negara  berkembang  di  pulau-pulau  kecil.  Ketujuh,  mendukung  respons  dan  upaya pemulihan dari COVID-19 di  negara berkembang.  Kedelapan, meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

## Tabel 1. Komitmen dalam Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 di Bidang Pembangunan
No. Komitmen Kutipan Sumber 1. Meningkatkan  inisiatif  untuk mendukung  pembangunan  dan industrialisasi  di  Afrika  serta negara-negara terbelakang ( Least Developed Countries /LDCs).
We  reiterate  our  continued  support  for the  G20  Initiative  on  Supporting  the Industrialization  in  Africa  and  LDCs, G20 Africa Partnership and the Compact with Africa, and other relevant initiatives.
Leaders' Declaration C22 2. Mendukung  upaya  mencapai infrastruktur  berkualitas  untuk konektivitas  regional  melalui 'Guidelines for Quality Infrastructure' .
We  endorse  ...  the  G20  Guidelines  on Quality  Infrastructure  for  Regional
Connectivity,  and  the  Financing  for
Sustainable Development Framework. Leaders' Declaration C22 3. Mengupayakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui Financing For Sustainable Development Framework . We  endorse  ...  the  Financing  for Sustainable Development Framework. Leaders' Declaration C22 4. Mengupayakan berbagai kebijakan inklusif untuk memulihkan negara dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs. We  endorse  the  G20  Menu  of  Policy Options to Enhance Access to Opportunities  for  All  that  can  be leveraged  to  support  the  immediate response to the COVID-19 pandemic and move  towards  a  strong,  sustainable, balanced and inclusive recovery.
Leaders'
Declaration C22 5. Bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi  untuk  pencapaian SDGs  dan  menekankan  aksi
We remain resolved to play a leading role in contributing to the timely implementation  of  the  2030  Agenda  for Sustainable  Development  and  the  Addis Ababa  Action  Agenda.  Building  on  the
Leaders' Declaration
C22
No. Komitmen Kutipan Sumber kolektif  dan  konkret  dalam implementasi SDGs. G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable  Development,  the  Riyadh
Update,  with  its  new  Accountability Framework,  underscores  the  collective and  concrete  actions  of  the  G20 contributing to the implementation of the
2030  Agenda  and  its  Sustainable Development Goals.
6. Dukungan terhadap negara
berkembang  dan  miskin  untuk menghadapi  dampak  COVID- 19 terhadap ekonomi, kesehatan dan  sosial,  khususnya  Afrika dan  negara  berkembang  di pulau-pulau kecil.
We  remain  determined  to  support  all developing and least developed countries as  they  face  the  interwined  health, economic, and social effects of Covid-19, recognizing  the  spesific  challenges  in Africa and small island developing states.
Leaders'
Declaration A2 7. Mendukung  respons  dan  upaya pemulihan  dari  COVID-19  di negara berkembang. We endorse the G20 Support to COVID- 19 Response and Recovery in Developing Countries. Leaders' Declaration C22 8. Meningkatkan penggunaan teknologi  dalam  pembangunan infrastruktur. We  reiterate  our  continued  support  for the  G20  Initiative  on  Supporting  the Industrialization  in  Africa  and  LDCs, G20 Africa Partnership and the Compact
with Africa, and other relevant initiatives.
Leaders' Declaration C22

## Sumber: Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 (G20, 2020)
Rencana untuk menindaklanjuti komitmen pemimpin negara di bidang pembangunan mengacu  pada  tiga  dokumen  kelompok  kerja  pembangunan (Development  Working Groups/DWG) yang menjadi pelengkap Deklarasi Pemimpin G20. Pertama, rencana kerja G20 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam merespon dan memulihkan negara dari  kondisi  pandemi (G20  Support  to  COVID-19  Response  and  Recovery  in  Developing Countries) . Kedua, pedoman kualitas infrastruktur untuk membangun konektivitas regional (G20  Guidelines  on  Quality  Infrastructure  for  Regional  Connectivity) .  Ketiga,  kerangka
pembiayaan  untuk  pembangunan  berkelanjutan (Financing  for  Sustainable  Development Framework) .
Dokumen  rencana  kerja  G20  untuk  mendukung  negara-negara  berkembang  dalam merespons  dan  memulihkan  negara  dari  kondisi  pandemi (G20  Support  to  COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries) memuat lima hal. Pertama, prinsip-prinsip utama  dalam  mendukung  negara-negara  berkembang  untuk  merespon  dan  memulihkan negara  dari  pandemi  COVID-19.  Kedua,  cakupan  dukungan  internasional  bagi  negara- negara berkembang dalam menghadapi pandemi, yaitu bantuan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan,  kesehatan,  dan  pembangunan  berkelanjutan.  Ketiga,  agenda  untuk mendukung rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon pandemi melalui bantuan kemanusiaan secara global (United Nations (UN) Global Humanitarian Response Plan) dengan  estimasi  kebutuhan  dana  sebesar  US$10,3  milyar.  Keempat,  agenda  untuk mendukung  rencana  kerja  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  dalam  membantu  negara- negara berkembang untuk mengakses komoditas dan layanan kesehatan sebagai respons atas kondisi darurat kesehatan global. Kelima, rencana tindak lanjut dalam mendukung negara- negara berkembang untuk dapat melakukan pemulihan negara melalui kebijakan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan (Strong, Inclusive, and Sustainable Recovery) .
Pedoman  kualitas  infrastruktur  untuk  membangun  konektivitas  regional (G20 Guidelines on Quality Infrastructure for Regional Connectivity) terdiri dari tiga hal utama. Pertama, pedoman tersebut menekankan pentingnya analisa risiko dan pengembalian modal dalam  membangun  infrastruktur.  Kedua,  arahan  agar  pembuat  kebijakan  memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas regional dalam jangka  panjang.  Ketiga,  pedoman  tersebut  juga  menekankan  pentingnya  kerja  sama internasional  untuk  mendukung  pembangunan  konektivitas  regional,  baik  melalui  kerja sama  antar  negara  maupun  melalui  organisasi  internasional  dan  bank  pembangunan multilateral.  Adapun  ketiga  hal  tersebut  menjadi  suatu  komitmen  untuk  diadopsi  dalam kebijakan perencanaan pembangunan di setiap negara anggota G20.
Kerangka pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (Financing for Sustainable Development  Framework) terdiri  dari  tiga  pilar.  Pertama,  mobilisasi  keuangan  untuk pembangunan  setidaknya  harus  diselaraskan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif dan  berkelanjutan,  diversifikasi  aktivitas  ekonomi,  pengembangan  teknologi  digital,  dan tolok ukur capaian serta cakupan dampak pembangunan yang rasional. Kedua, efisiensi dan
efektivitas dalam pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan, terutama dalam penentuan sasaran  dan  besaran  anggaran.  Ketiga,  pentingnya  memperkuat  kerja  sama  antar  anggota G20 dalam membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan konektivitas regional, baik  melalui  kerja  sama  antar  negara  secara  langsung  maupun  melalui  organisasi internasional dan bank pembangunan multilateral.

## Keselarasan Komitmen G20 Arab Saudi dengan Prioritas Pembangunan Indonesia
Dalam konteks pembangunan Indonesia, terdapat beberapa dokumen yang dapat diajukan acuan  untuk  merefleksikan  komitmen  G20  Arab  Saudi,  seperti  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024,  dan  dokumen  rencana  kerja  tahunan pemerintah  yang  memuat  kebijakan  pembangunan  nasional.  Kesesuaian  antara  komitmen pada Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2020 dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional secara umum dapat ditinjau berdasarkan tujuh agenda prioritas pembangunan yang terdapat  pada  RPJMN  2020-2024,  yaitu  (1)  memperkuat  ketahanan  ekonomi  untuk pertumbuhan  yang  berkualitas  dan  berkeadilan;  (2)  mengembangkan  wilayah  untuk mengurangi  kesenjangan  dan  menjamin  pemerataan;  (3)  meningkatkan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing;  (4)  revolusi  mental  dan  pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan  iklim;  (7)  memperkuat  stabilitas  polhukhankam  dan  transformasi  pelayanan publik.
Terkait  dengan  prioritas  pembangunan  pertama,  untuk  “memperkuat  ketahanan ekonomi”, maka dibutuhkan pengelolaan sumber pangan serta pertanian dan pengelolaan kemaritiman, kelautan serta perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, dan kehutanan. Selain  itu,  dibutuhkan  akselerasi  peningkatan  nilai  tambah  pertanian,  perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif digital. Komitmen-komitmen dalam  Deklarasi  Pemimpin  G20  Tahun  2020  yang  sesuai  dengan  agenda  ini,  antara  lain, komitmen terkait ketahanan pangan:
“We reaffirm our commitment to tackling the challenges in food security and nutrition, as well  as  reinforcing  the  efficiency,  resilience,  and  sustainability  of  food  and  agriculture supply-chains, especially in light of the effects of the pandemic (G20, 2020, p. 10) ”.
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi tantangan dalam ketahanan pangan dan  gizi, serta memperkuat  efisiensi,  ketahanan,  dan keberlanjutan  rantai  pasokan  pangan dan pertanian, terutama mengingat dampak pandemi (G20, 2020, p. 10).”
Mela lui  komitmen  untuk  “menjamin  ketahanan  pangan  dan  gizi”,  dan  “meningkatkan investasi  yang  bertanggung  jawab  dalam  sistem  pertanian  dan  pangan”,  Pemerintah Indonesia  didorong  untuk  melakukan  upaya-upaya  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan pangan dan pertanian yang menjadi landasan pembangunan ekonomi. Selain itu, komitmen- komitmen  tersebut  sejalan  dengan  arah  kebijakan  peningkatan  ketersediaan,  akses,  dan kualitas konsumsi  pangan yang dilakukan melalui, antara lain, peningkatan produktivitas, kesejahteraan SDM pertanian, peningkatan ketersediaan pangan, dan sebagainya.
Berbagai komitmen yang dimuat dalam Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 telah seiring dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan kedua, yaitu “mengembangkan wilayah  untuk  mengurangi  kesenjangan  dan  menjamin  pemerataan”.  Pertama,  komitmen Pemimpin G20 yang berkaitan dengan peningkatan investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan:
“A significant increase in responsible investment in agriculture and food systems is needed to  meet  the  challenge  of  feeding  the  global  population  and  we  endorse  the  G20  Riyadh Statement to Enhance Implementation of Responsible Investment in Agriculture and Food Systems. We acknowledge the goal of voluntarily establishing intermediate country-specific targets to strengthen efforts towards halving global per capita food loss and waste by 2030 (G20, 2020, p. 10) .”
“Peningkatan signifikan dalam investasi yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan sistem pangan diperlukan untuk memenuhi tantangan memberi makan populasi global dan kami  mendukung  pernyataan  G20  Riyadh  untuk  Meningkatkan  Implementasi  yang Bertanggung  Jawab  dalam  Sistem  Pertanian  dan  Pangan.  Kami  mengakui  tujuan  untuk secara sukarela menetapkan target khusus negara perantara untuk memperkuat upaya menuju pengurangan separuh kehilangan dan pemborosan pangan per kapita global pada tahun 2030 (G20, 2020, p. 10).”
Pertumbuhan kawasan pertanian sebagai pusat produksi merupakan bagian dari pendekatan koridor  pertumbuhan  dan  salah  satu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mencapai  sasaran dan  target  pembangunan  kewilayahan  tahun  2020-2024.  Kedua,  komitmen  untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata:
“Inclusive,  equitable  and  quality  education  for  all,  especially  for  girls,  remains  key  to unlocking a brighter future and fighting inequalities (G20, 2020, p. 8) .”
“Pendidikan  yang  inklusif,  adil,  dan  berkualitas  untuk  semua,  terutama  untuk  anak-anak perempuan,  tetap  menjadi  kunci  untuk  membuka  masa  depan  yang  lebih  cerah  dan memerangi ketidaksetaraan (G20, 2020, p. 8).”
Komitmen  tersebut  sejalan  dengan  strategi  penyediaan  perluasan  akses  pelayanan  dasar pendidikan  untuk  meningkatkan  pemerataan  antar  wilayah  dalam  prioritas  pembangunan. Ketiga, komitmen untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup seperti degradasi lahan:
“We launch the Global Coral Reef R&D Accelerator Platform to conserve coral reefs and the  Global  Initiative  on  Reducing  Land  Degradation  and  Enhancing  Conservation  of Terrestrial  Habitats  to  prevent,  halt,  and  reverse  land  degradation.  Building  on  existing initiatives,  we  share the  ambition  to  achieve  a  50  percent  reduction  of  degraded  land  by 2040, on a voluntary basis (G20, 2020, p. 9) .”
“Kami  meluncurkan  Platform  Akselerator  Litbang  Terumbu  Karang  Global  guna melestarikan terumbu karang; dan Inisiatif Global untuk Mengutangi Degradasi Lahan dan meningkatkan  Konservasi  Habitat  Terestrial  guna  mencegah,  menghentikan,  dan membalikkan degradasi lahan. Berdasarkan inisiatif yang ada, kami berbagi  ambisi untuk mencapai pengurangan 50 persen lahan terdegradasi pada tahun 2040 secara sukarela (G20, 2020, p. 9).”
Komitmen  tersebut  sejalan  dengan  arah  kebijakan  untuk  meningkatkan  daya  dukung lingkungan dan ketahanan bencana. Implementasi komitmen-komitmen tersebut diharapkan bermanfaat  untuk  mewujudkan  pemerataan  dan  pertumbuhan  keunggulan  kompetitif  di berbagai wilayah di Indonesia.
Deklarasi  Pemimpin  G20  Tahun  2020  telah  membuat  sejumlah  komitmen  yang secara spesifik berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas kewirausahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (G20, 2020). Komitmen-komitmen  tersebut  sangat  sejalan  dengan  prioritas  pembangunan  ketiga,  yaitu “meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Melalui kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas UMKM, Pemerintah Indonesia tidak hanya  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia  Indonesia  dalam  menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan model-model bisnis inovatif-berkelanjutan, Pemerintah Indonesia  juga  akan  mendorong  transformasi  ekonomi  Indonesia  dari  bergantung  pada Sumber Daya Alam menjadi berorientasi pada ekonomi kreatif.
Komitmen  G20  dalam  bidang  pendidikan  memiliki  kesesuaian  dengan  agenda prioritas  pembangunan  keempat,  yaitu  “revolusi  mental  dan  pembangunan  kebudayaan”. Revolusi  mental  salah  satunya  diwujudkan  melalui  strategi  peningkatan  budaya  literasi, inovasi, dan kreativitas yang sesuai dengan komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas  dan  merata  (G20,  2020,  p.  8).  Selain  itu,  komitmen  yang  mengisyaratkan dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata melalui pemberdayaan komunitas  lokal  dan  pelestarian  budaya  menghadirkan  sinkronisasi  antara  kepentingan ekonomi dengan pelestarian budaya:
“We endorse the G20 Guidelines for Inclusive Community Development through Tourism and  encourage  the  use  of  the  AlUla  Framework  for  Inclusive  Community  Development Through  Tourism  that  aim  to  create  jobs,  empower  local  communities,  especially  rural, safeguard the planet, and preserve cultural heritage (G20, 2020, p. 8) .”
“Kami  mendukung  Pedoman  G20  untuk  Pengembangan  Komunitas  Inklusif  melalui Pariwisata  dan  mendorong  penggunaan  kerangka  kerja  AIUIa  untuk  Pengembangan Komunitas  Inklusif melalui  Pariwisata  yang  bertujuan  untuk menciptakan lapangan  kerja, memberdayakan  masyarakat  lokal,  terutama  pedesaan,  menjaga  planet,  dan  melestarikan warisan budaya (G20, 2020, p. 8).”
Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan di bidang pariwisata  yang  tidak  hanya  berpihak  pada  kepentingan  bisnis,  namun  juga mengimplementasikan  salah  satu  nilai  kebaikan  bersama  global (global  common  good) , yaitu pelestarian budaya.
Berbagai  komitmen  di  bidang  pembangunan,  terutama  yang  berkaitan  dengan “peningkatan  kualitas  infrastruktur”  (G20,  2020,  p.  7),  telah  seiring  dan  sejalan  dengan prioritas  pembangunan  kelima,  yaitu  “memperkuat  infrastruktur  untuk  mendukung pengembangan  ekonomi  dan  pelayanan  dasar”.  Selain  itu,  pelaksanaan  komitmen  untuk “meningkatkan  akses  ke  jaringan  internet  yang  aman  dan  terjangkau”  (G20,  2020,  p.  6) berkontribusi secara langsung bagi pembangunan infrastruktur yang akan menjadi landasan bagi revolusi industri keempat di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak memiliki akses ke internet  dan  teknologi  digital.  Kehadiran  internet  akan  menawarkan  peluang  yang  tidak terhingga  bagi  daerah-daerah  ini  dan  dapat  berdampak  tidak  langsung  bagi  prioritas pembangunan  Pemerintah  Indonesia  di  bidang  sumber  daya  manusia  dan  transformasi ekonomi.
Komitmen  yang  seiring  dan  sejalan  dengan  prioritas  pembangunan  keenam,  yaitu “membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”, adalah  komitmen  dalam  bidang  lingkungan  hidup  yang  memuat  upaya-upaya  dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati (G20, 2020, p. 9). Selain itu, terdapat juga komitmen yang memuat upaya-upaya untuk pengurangan emisi:
“We  endorse  the  Circular  Carbon  Economy  (CCE)  Platform,  with  its  4Rs  framework (Reduce,  Reuse,  Recycle  and  Remove),  recognizing  the  key  importance  and  ambition  of reducing emissions, taking into account system efficiency and national circumstances. The CCE is a voluntary, holistic, integrated, inclusive, pragmatic, and complementary approach to promote economic growth while enhancing environmental stewardship through managing emissions  in  all  sectors including,  but  not  limited  to, energy, industry,  mobility, and  food (G20, 2020, p. 9) .”
“Kami mendukung Platform Circular Carbon Economy (CCE) , dengan kerangka kerja 4R ( Reduce,  Reuse,  Recycle, dan Remove ),  mengakui  pentingnya  untuk  mengurangi  emisi, dengan mempertimbangkan efisiensi sistem dan keadaan nasional. CCE adalah pendekatan sukarela, holistik, terintegrasi, inklusif, pragmatis, dan saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi sambil meningkatkan  pengelolaan  lingkungan melalui  pengelolaan emisi di semua sektor termasuk, namun tidak terbatas pada, energi, industri, mobilitas, dan makanan (G20, 2020, p. 9). ”
Komitmen-komitmen  tersebut  sesuai  dengan  arah  kebijakan  untuk  agenda  keenam,  yaitu peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup,  peningkatan  ketahanan  bencana  dan  iklim,  dan pembangunan rendah karbon. Selain itu, komitmen-komitmen tersebut juga sesuai dengan strategi-strategi yang dijalankan sesuai dengan arah kebijakan, seperti peningkatan kualitas lingkungan  hidup  melalui  pencegahan  kehilangan  keanekaragaman  hayati,  penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan pengelolaan sampah, pemulihan lahan gambut dan ekosistem  mangrove,  peningkatan  populasi  spesies  tumbuhan  dan  satwa  liar,  dan sebagainya.  Implementasi  komitmen-komitmen  tersebut  secara  positif  memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
Komitmen G20 yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi (G20, 2020, p. 21), sangat terkait  dengan  prioritas  pembangunan  “memperkuat  stabilitas  polhukhankam  dan transformasi  pelayanan  publik”.  G20  telah  mendorong  perumusan  strategi  nasional antikorupsi,  yang  berarti  mendorong  upaya  struktural  untuk  secara  menyeluruh
memberantas  praktik  korupsi.  Komitmen  tersebut  telah  sejalan  dengan  Strategi  Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Pada tahun 2021, fokus pelaksanaan Stranas PK ada pada tiga hal, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan 2021, masih belum optimal ditandai dengan tingkat pencapaian yang masih di bawah 30% di setiap program. Ketidakoptimalan ini menunjukkan bahwa walaupun secara kuantitatif Indonesia sudah memenuhi komitmen tersebut, namun secara kualitatif belum memadai.

## Urgensi Implementasi Komitmen G20 Bidang Pembangunan Melalui Diplomasi
Berdasarkan Deklarasi Pemimpin Negara pada KTT G20 Arab Saudi tahun 2020, terdapat setidaknya tiga komitmen yang perlu diimplementasikan melalui jalur diplomasi. Pertama, komitmen  untuk  “mendukung  respons  dan  upaya  pemulihan  dari  COVID-19  di  negara berkembang”. Dukungan terhadap respons dan pemulihan COVID-19 di negara berkembang perlu  dikomunikasikan  dengan  negara  tujuan.  Selain  itu,  kebijakan  untuk  mendukung respons dan pemulihan COVID-19 di negara lain dapat dilakukan melalui organisasi atau lembaga  internasional.  Salah  satu  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk  mendukung  respons dan  pemulihan  dari  COVID-19  di  negara  lain,  terutama  negara  berkembang  dan Least Developed  Countries  (LDCs) ,  dilaksanakan  melalui  penyaluran  dana  bantuan.  Bantuan tersebut diberikan pada 2021, baik langsung melalui pemerintah negara yang bersangkutan seperti maupun melalui lembaga kemanusiaan internasional. Selain memberikan hibah atau dana bantuan secara langsung, Indonesia juga dapat mendorong anggota-anggota G20 untuk meningkatkan kontribusi pendanaan pada organisasi internasional, terutama pendanaan yang berkaitan dengan agenda respons dan pemulihan negara-negara berkembang dari COVID- 19, seperti pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (WHO Executive Board, 2021).
Kedua,  komitmen  “mendukung  upaya  mencapai  infrastruktur  berkualitas  untuk konektivitas  regional  melalui G20  Guidelines  for  Quality  Infrastructure ”.  Konektivitas ekonomi  dalam  suatu  kawasan  membutuhkan  kerja  sama  negara-negara  yang  berada  di kawasan  tersebut.  Pembangunan  infrastruktur  yang  mendukung  konektivitas  setidaknya memerlukan  (1)  kesepahaman  bersama  mengenai  pentingnya  pembangunan  infrastruktur untuk  meningkatkan  konektivitas  kawasan;  (2)  dukungan  bantuan  teknis  dan  pendanaan. Kesepahaman  bersama  mengenai  pembangunan  infrastruktur  dan  konektivitas  kawasan dapat  dicapai  melalui  berbagai  forum  dialog  ekonomi  dan  pembangunan,  baik  yang
dilaksanakan  secara  bilateral  maupun  multilateral.  Sedangkan  dukungan  modal pembangunan dapat diimplementasikan melalui Global Infrastructure Hub (GI Hub) , suatu organisasi  nirlaba  yang  didirikan  oleh  G20  dengan  tugas  memajukan  penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif (GI Hub, 2021a).
Ketiga,  komitmen  “meningkatkan  inisiatif  untuk  mendukung  pembangunan  dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang (Least Developed Countries/LDC) . Dukungan terhadap pembangunan industrialisasi  di  Afrika dan  negara-negara terbelakang dapat  diimplementasikan  setidaknya  melalui  beberapa  upaya.  Pertama,  melakukan  dialog dengan negara-negara yang bersangkutan, baik secara bilateral maupun melalui forum kerja sama  seperti  Kerja  sama  Triangular  Selatan-Selatan  (KSST)  maupun  melalui  Konferensi Asia  Afrika  (KAA).  Dialog  tersebut  dapat  diarahkan  pada  agenda  pembahasan  mengenai hambatan, tantangan, ataupun kendala dalam industrialisasi. Kedua, meningkatkan inisiasi bantuan teknis ataupun pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dari anggota-anggota G20. Bantuan tersebut dapat diberikan melalui Infrastructure Consortium for Africa (ICA) ataupun  melalui  bank  pembangunan  seperti African  Development  Bank dan Islamic Development Bank .
Kanal Diplomasi Ekonomi untuk menindaklanjuti implementasi komitmen Indonesia pada KTT G20 2020 di bidang pembangunan terdiri dari dua jenis. Pertama, kanal dialog untuk  membahas  permasalahan,  kendala,  dan  tantangan  di  bidang  pembangunan.  Selain melalui KTT G20, dialog mengenai pembangunan dapat  dilaksanakan melalui  pertemuan bilateral  maupun forum pertemuan dan kerja  sama multilateral  seperti pertemuan menteri dan  KTT  ASEAN,  Konferensi  Asia  Afrika  (KAA)  dan  Kerja  sama  Selatan-Selatan Triangular (KSST). Pertemuan tingkat menteri ASEAN yang membidangi urusan ekonomi, industri, perdagangan, dan pembangunan dapat membahas agenda kerja sama pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas kawasan Asia Tenggara. Sementara KAA dan KSST  dapat  mewadahi  dialog  mengenai  permasalahan,  kendala,  dan  tantangan  yang berkaitan dengan industrialisasi di negara-negara Afrika dan LDCs.
Kedua,  kanal  fasilitator  dalam  menginisiasikan  bantuan  teknis  dan  bantuan pendanaan  dalam  pembangunan.  Sejauh  ini  G20  telah  membuat  langkah  konkret  dengan mendirikan Global Infrastructure Hub (GI Hub) , yaitu organisasi nirlaba yang fokus dalam memajukan  penyediaan  infrastruktur  yang  berkelanjutan,  tangguh,  dan  inklusif  (GI  Hub, 2021b).  Organisasi  nirlaba  tersebut  telah  melakukan monitoring kualitas  dan  pembiayaan infrastruktur  secara  rutin,  menerbitkan  panduan  pembangunan  konektivitas  kawasan,
menyelenggarakan Africa  Infrastructure  Fellowship  Program (AIFP),  dan  memfasilitasi forum  pertemuan Infrastructure  Bodies (I-Bodies),  yaitu  forum  internasional  yang membahas perencanaan strategis terkait pembangunan infrastruktur. G20 perlu membahas lebih  lanjut  mengenai  posisi  dan  peran  GI  Hub  dalam  mendukung  pembangunan industrialisasi  di  Afrika  dan  negara-negara  LDCs.  Secara  strategis,  KTT  G20  dapat membahas  bagaimana  relasi  dan  kerja  sama  antara  GI  Hub  dengan Infrastructure Consortium for Africa (ICA) yang diinisiasi oleh G8.

## KESIMPULAN
Kebermanfaatan  komitmen  G20  merepresentasikan  kualitas  dan  fakta  tentang  bagaimana komitmen yang dihasilkan melalui KTT G20 menjadi berguna, bermanfaat, atau berfaedah. Kebermanfaatan komitmen G20 tidak hanya didasarkan pada inisiatif negara-negara anggota untuk mengimplementasikan komitmen atau tingkat kekuatan negara-negara anggota untuk menindaklanjuti  komitmen  yang  dideklarasikan.  Akan  tetapi,  juga  didasarkan  pada kemampuan untuk menilai keuntungan yang didapatkan berdasarkan kepentingan nasional. Kajian  ini  telah  menunjukkan  bagaimana  Indonesia  dapat  melakukan  penyesuaian  antara agenda KTT G20 dengan kebijakan nasional di bidang pembangunan. Penyesuaian tersebut didasarkan pada penyeimbangan kepentingan nasional dalam prioritas pembangunan dengan global  common  goods .  Keseimbangan  antara  kepentingan  nasional  dengan  agenda  global menunjukkan  bahwa  kebermanfaatan  merupakan  hal  yang  dinamis  dan  partikular, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik setiap negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Agarwal,  M.,  &  Whalley,  J.  (2020). What  Realistically  Can  the  G20  Contribute  to Development? (pp. 53–73). https://doi.org/10.1142/9789811214752_0004
Atkinson, C. (2020). G20 leaders must answer to COVID-19. Science , 368 (6487), 111–111. https://doi.org/10.1126/science.abc1025
Berger, A., & Liu, W. (2021). Can the G20 serve as a launchpad for a multilateral investment agreement? The World Economy , 44 (8), 2284–2302. https://doi.org/10.1111/twec.13114
Biryukova, O., & Daniltsev, A. (2019). When Cooperation Fails: the Global Governance of Digital  Trade. International  Organisations  Research  Journal , 14 (1),  7–20. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-01-01
Callaghan, M., Ghate, C., Pickford, S., & Rathinam, F. (2014). Global Cooperation Among G20  Countries:  Responding  to  the  Crisis  and  Restoring  Growth.  In Global Cooperation Among G20 Countries
(pp. 1–21). Springer India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1659-9_1
Cooper,  A.  F.  (2015).  G20  Middle  Powers  and  Initiatives  on  Development.  In MIKTA, Middle  Powers,  and  New  Dynamics  of  Global  Governance (pp.  32–46).  Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137506467_3
Damodaran,  A.  (2015).  The  Co-benefit  Principle  and  the  Durban  Platform:  Towards  an Inclusive Framework for Negotiating Climate Finance. In P. Shome (Ed.), The G20 Development Agenda (pp. 161–182). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.007
Deacon, B. (2013). The social protection floor and global social governance: Towards policy synergy  and  cooperation  between  international  organizations. International  Social Security Review , 66 (3–4), 45–67. https://doi.org/10.1111/issr.12018
Ellison, M., & van Berkel, R. (2014). Innovative social and labour market policies in Europe in  times  of  crisis. International  Social  Security  Review , 67 (2),  1–9. https://doi.org/10.1111/issr.12035
Faghih, N., & Sazegar, M. (2019). Globalization Development Within the Group of Twenty (G20)  as  Indicated  by  Globalization  and  Innovation  Indices (pp.  15–48). https://doi.org/10.1007/978-3-030-14370-1_2
Filipović, M. (2012). G20 and the World Economic Policy: Agenda Development. Serbian Political Thought , 6 (2), 83–101. https://doi.org/10.22182/spt.622012.5 Fues,  T.,  &  Messner,  D.  (2016).  The  G20:  Balancing  National  Interests  with  the  Global Common Good. China Quarterly of International Strategic Studies , 02 (03), 293–309. https://doi.org/10.1142/S2377740016500172
G20. (2020, November 22). G20 Riyadh Leaders’ Declaration . http://www.g20.utoronto.ca/2020/G20_Riyadh_Summit_Leaders_Declaration_EN.p df
G20. (2022). About The G20 . G20 Indonesia 2022.
Ghosh, P. (2015). Should India Join the International Energy Agency? In P. Shome (Ed.), The  G20  Development  Agenda (pp.  256–300).  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.010
GI Hub. (2021a). About the GI Hub . Global Infrastructure Hub.
GI Hub. (2021b). Global Infrastructure Hub Annual Report 2020-21 . https://cdn.gihub.org/umbraco/media/4326/gi-hub-annual-report-fy20-21.pdf
Ikenberry,  G.  J.,  &  Mo,  J.  (2013a).  Korea  and  Emerging  International  Development Cooperation  Regime.  In The  Rise  of  Korean  Leadership (pp.  73–94).  Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137351128_5
Ikenberry, G. J., & Mo, J. (2013b). Middle-Power Leadership and the Evolution of the G20. In The  Rise  of  Korean  Leadership (pp.  17–30).  Palgrave  Macmillan  US. https://doi.org/10.1057/9781137351128_2
Joubin-Bret, A., & Chiffelle, C. R. (2019). G20 Guiding Principles for Global Investment Policy-making. In China’s International Investment Strategy (pp. 329–344). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198827450.003.0018
Jungbluth, C., & Petersen, T. (2020). Which Way Forward? The Role of Free Trade for the Development of the World Economy (pp. 3–29).
https://doi.org/10.1142/9789811214776_0001
Kantorowicz,  J.  (2020a). The  Role  and  Effectiveness  of  the  G20 (pp.  337–358). https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0_17
Kantorowicz,  J.  (2020b). The  Role  and  Effectiveness  of  the  G20 (pp.  337–358). https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0_17
Kim, K., & Sumner, A. (2021). Bringing state-owned entities back into the industrial policy debate: The case of Indonesia. Structural Change and Economic Dynamics , 59 , 496– 509. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.10.002
Kobets, P. N. (2021). International cooperation of G20 in preventing corruption: dialectics of development. Actual Problems of Economics and Law , 15 (1). https://doi.org/10.21202/1993-047X.15.2021.1.94-105
Koreen,  M.,  Laboul,  A.,  &  Smaini,  N.  (2018). G20/OECD  Effective  Approaches  for Implementing  the  G20/OECD  High-Level  Principles  on  SME  Financing . https://doi.org/10.1787/329168b6-en
Kuckartz, U. (2019). Qualitative Text Analysis: A Systematic Approach. In G. Kaiser & N. Presmeg  (Eds.), Compendium  for  Early  Career  Researchers  in  Mathematics Education (pp. 181–197). Springer Open.
Lele, U., Baldwin, B. C., & Goswami, S. (2021). Changing Global Governance Context for Food Security and Nutrition. In Food for All (pp. 284–336). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198755173.003.0006
Li,  H.,  Li,  F.,  Shi,  D.,  Yu,  X.,  &  Shen,  J.  (2018).  Carbon  Emission  Intensity,  Economic Development and Energy Factors in 19 G20 Countries: Empirical Analysis Based on a  Heterogeneous  Panel  from  1990  to  2015. Sustainability , 10 (7),  2330. https://doi.org/10.3390/su10072330
Mai, N. T. T. (2018). Resource Allocation to Upgrade the Economic Structure: Experience from  South  Korea’s  Industrial  Policy. VNU  Journal  of  Science:  Economics  and Business , 34 (4). https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4190 Malpass, D. (2021). Remarks at the G20 International Tax Symposium - Fiscal Policies to Integrate Climate and Development . World Bank. https://doi.org/10.1596/35939 Marx, A. (2021). Development cooperation. In The Routledge Handbook of Europe–Korea Relations (pp. 180–190). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429491351-17 Mehra, M. K., & Datt, D. (2015). Revisiting Fossil–Fuel Subsidies in the Context of Ongoing G20  Dialogue.  In  P.  Shome  (Ed.), The  G20  Development  Agenda (pp.  203–255). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.009
Mullet,  D.  R.  (2018).  A  General  Critical  Discourse  Analysis  Framework  for  Educational Research. Journal of Advanced Academics , 29 (2), 116–142. https://doi.org/10.1177/1932202X18758260
Nolle,  D.  E.  (2010).  U.S.  Domestic  and  International  Financial  Reform  Policy :  Are  G20 Commitments  and  the  Dodd-Frank  Act  in  Sync? International  Finance  Discussion Paper , 2010 (1024), 1–57. https://doi.org/10.17016/IFDP.2010.1024
Paramati,  S.  R.,  Apergis,  N.,  &  Ummalla,  M.  (2017).  Financing  clean  energy  projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. Energy Economics , 61 , 62–71. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.11.001
Parlar  Dal,  E.,  &  Dipama,  S.  (2019).  G20  rising  powers’  status  seeking  through  social creativity: The case of South-South development cooperation. South African Journal of International Affairs , 26 (4), 663–684.
https://doi.org/10.1080/10220461.2019.1697737
Quitzow, R., Thielges, S., Goldthau, A., Helgenberger, S., & Mbungu, G. (2019). Advancing a global transition to clean energy – the role of international cooperation. Economics , 13 (1). https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-48
Rashid,  S.,  &  Rigas,  D.  (2010).  An  Empirical  Two-Group  Study  into  Electronic  Note-
Taking. The Open Virtual Reality Journal , 2 (1), 1–7.
https://doi.org/10.2174/1875323x01002010001
Sakharov,  A.  (2016).  A  Policy  Framework  for  Investment:  An  International  Tool  for Improving  the  Global  Investment  Regime. International  Organisations  Research Journal , 11 (4), 07–35. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2016-04-07
Srivastava,  D.  K.  (2016).  G20:  Impact  of  the  Crisis  with  Special  Reference  to  India  and International  Burden  Sharing.  In The  G20  Development  Agenda (pp.  86–126). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.005
Svoboda,  O.  (2020).  Julien  Chaisse  (ed.):  China’s  International  Investment  Strategy: Bilateral,  Regional,  and  Global  Law  and  Policy. Czech  Journal  of  International Relations , 55 (2), 73–75. https://doi.org/10.32422/mv.1697
Vines, D. (2015). Cooperation between countries to ensure global economic growth: a role for the G20? Asian-Pacific Economic Literature , 29 (1), 1–24. https://doi.org/10.1111/apel.12109
Wang,  Q.,  &  Dong,  Z.  (2021).  Does  financial  development  promote  renewable  energy? Evidence of G20 economies. Environmental Science and Pollution Research , 28 (45), 64461–64474. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15597-5
WHO  Executive  Board.  (2021). Status  of  collection  of  assessed  contributions,  including Member States in arrears in the payment of their contributions to an extent that would justify invoking Article 7 of the Constitution .
Wilson,  J.,  Mandich,  A.,  &  Magalhães,  L.  (2016).  Concept  mapping:  A  dynamic, individualized  and  qualitative  method  for  eliciting  meaning. Qualitative  Health Research , 26 (8), 1151–1161. https://doi.org/10.1177/1049732315616623