PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG MAQASHID SYARI’AH DAN

## IMPLIKASINYA TERHADAP TEORI PERILAKU EKONOMI MODERN
Ririn Tri Puspita Ningrum Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun Email: puspita_ae@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  hendak  mengkaji  pemikiran  Asy-Syatibi  yang  berkaitan  dengan  teori ekonomi  baik  pada  aspek  produk, konsumsi dan  distribusi.  Argumen  dasar  yang dikembangkan  dalam  tulisan  ini  adalah  bahwa  konsep  maqashid  syari’ah  yang dikemukakan  oleh  Asy-Syatibi  patutnya  menjadi acuan  dalam  setiap proses  analisis terkait perilaku  ekonomi  (produksi,  konsumsi  dan  distribusi),  sehingga  sistem  dan ilmu  yang  kini  tengah  diformulasiakan  dapat  memberi  kemaslahatan  dan  mampu menjadi  solusi  terhadap  komplek  ekonomi  kekinian  yang  kian  akut.  Maqashid Syari’ah  dalam  dataran  idealnya  juga  harus  berimplikasi  pada  perilaku  ekonomi individu  muslim,  baik  dalam  posisinya  sebagai  konsumen  maupun  produsen. Kesemua  aktivitas  ekonomi  tersebut  harus  menuju  kepada  kemaslahatan  sehingga dapat  memelihara  maqashid  syari’ah. Kebutuhan  dasar  (al-kuliyyah  al-khamsah) pada dasarnya masih dapat diekstensifikasikan dengan mengusulkan nilai-nilai yang dapat  dimasukkan  dalam  maqashid  syari’ah,  seperti  egalitarianism,  toleransi,  hak asasi  manusia,  perdamaian,  keadilan  dan  sebagainya.  Selanjutnya  juga  harus diklasifikasikan  tingkatan  masing-masing  nilai  tersebut,  apakah  dalam  kategori dharuriyah,  hajjiyah  ataukah  tahsiniyah.  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam maqashid  syari’ah  mungkin  semuanya  adalah  dharuriyah,  namun  operasionalisasi perilaku  ekonomi  (baik  pada  apek  produksi,  konsumsi  dan  distribusi),  nilai-nilai tersebut perlu diberikan skala prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
Kata Kunci : Asy-Syatibi, Maqashid Sayri’ah , Perilaku Ekonomi Modern.

## Pendahuluan
Terdapat  sebuah  fakta  menarik jika  teori  ekonomi  modern  yang  banyak dipelajari di dunia merupakan hasil “pencurian” dari teori-teori yang telah dilahirkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Sayangnya, hal ini tidak banyak diketahui karena teori-teori ekonomi modern yang dikembangkan oleh para pemikir Barat dengan tidak menyebutkan rujkan-rujukan yang berasal dari kitab-kitab klasik keilmuan Islam.
Josep Sahumpeter misalnya mengatakan, adanya “ Great Gap ” dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun yaitu masa yang dikenal sebagai the dark ages.
Dalam karyanya “History of Economics Analysis”, ia menegaskan bahwa pemikiran ekonomi  muncul pertama kali di  zaman Yunani Kuno pada  abad  4 SM dan  bangkit kembali  pada  abad  ke  13  M  di  tengah  pemikir  skolastik  Thomas  Aquinus. 1 Dalam periodesaasi sejarah Islam, masa kegelapan Barat tersebut adalah masa kegemilangan Islam.  Sesuatu  hal  yang  berusaha  ditutupi  oleh  Barat  karena  pemikiran-pemikiran Islam  pada  masa  itu  yang  kemudian  banyak  dijadikan  rujukan  oleh  para  ekonomi Barat.
Perdebatan  seputar  masalah  ekonomi  tersebut  mendorong  untuk  mennelaah kembali  sejarah  Islam  klasik.  Saat  itu  tradisi  dan  praktek  ekonomi  maupun perdagangan  dengan  landasan  syari’ah  telah  dipraktekkan  oleh  Rasulullan  SAW bahkan  lebih  luas  dari  itu,  Rasulullah  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  Arab  kuno telah menanaman prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada Islam.
Salah  satu  pemikir  ekonomi  Islam  adalah  Asy-Syatibi,  di mana  karya-karya dan  pemikirannya  terkait  teori  ekonomi  Islam  menarik  untuk  dikaji.  Dalam  artikel ilmiah  ini,  penulis  berusaha  mengungkap  teori-teori  terkait  dengan  ekonomi  yang dikemukakan  oleh  asy-Syatibi  kemudian  mecoba  untuk  merekonstuksinya  menjadi sebuah  subjek  materi  tersendiri  yang  menjadi  landasan  dan  disiplin  ilmu  ekonomi modern, baik pada tataran teori produksi, konsumsi maupun distribusi.
1 Charles Hession, “ The Development of Economic Ideas ”, dalam Arthur L. Grey dan Jhon E. Elliot (eds.), Ecconomic Issues and Policies: Reading in Introdury Economics (USA: Houghtin Miffin Company, 1961), 21.

## Riwayat Hidup Asy-Syatibi
Asy-Syatibi  bernama  lengkap  Abu  Ishaq  bin  Musa  bin  Muhammaad  al- Lakhmi  al-Gharnati  asy-Syatibi.  Ia  merupakan  salah  seorang  cendekiawan  Muslim yang belum banyak diketahui latar belaknag kehidupannya. Sejarah mencatat bahwa ia  berasal  dari  suku  Arab  Lakhmi.  Nama  asy-Syatibi  dinisbatkan  ke  daerah  asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jatiba), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. 2
Asy-Syatibi  dibesarkan  dan  memperoleh  seluruh  pendidikanya  di  ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Uslam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. 3
Suasana  ilmiah  yang  berkembang  dengan  baik  di  kota  tersebut  sangat menguntungkan bagi  as-Syatibi  dalam  menuntut  ilmu  serta  mengembangkannya  di kemudian  hari.  Dalam  proses  pembelajarannya  serta  meniti  pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermadzhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang  berbentul  ‘ ulum  al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum  maqashid (esensi  dan hakikat).
Asy-Syatibi  memulai  aktivitas  ilmiahnya  dengan  belajar  dan  mendalami bahasa  Arab  dari  Abu  Abdillah  Muhammad  Ibn  Fakhkhar  al- Biri,  Abu  Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Syabti dan Abu Ja’far Ahmad al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tiilimsani.
2 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali  Press,
2010), hal. 378.
3 Ibid.,
Ilmu kalam dan falsafah ia pelajari dari Abu Ali Mansur al-Zawawi, ilmu ushul fiqih dari Abu abdillah bin Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al- Syarif  al-Tilimsani,  ilmu sasatra  dari  Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi serta  berbagai ilmu  lainnya,  seperti  falak  dan mantiq .  Di samping  bertemu  langsung,  ia  juga melakukan korepondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nafsi al-Rundi. 4
Meskipun  mempelajari  dan  mendalami  berbagai  ilmu,  asy-Syatibi  lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya ushul fiqih. Ketertarikannya terhadap  ilmu  ushul  fiqih  karena  menurutnya  metodologi  dan  falsafah  Islam merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  kekuatan  dan  kelemahan  fiqih  dalam menghadapi perubahan sosial.
Setelah  memperoleh  ilmu  pengetahuan  yang  memadai,  asy-Syatibi mengembangkan  potensi  keilmuannya  dengan  mengajarkannya  kepada  generasi berikutnya,  seperti  Abu  Yahya  ibn  Asim,  Abu  Bakar  al-Qadi  dan  Abu  Abdillah  al- Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti Syarh Jalil ‘ala al-Khulasah  fi  an-Nahw dan Ushul  al-Nahw dalam  bidang  bahasa  Arab  serta al- Mufwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah dan al-I’tisham dalam  bidang ushul  fiqih.  Asy- Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya’ban 790 H (1388 M). 5

## Maqashid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi
Asy-Syatibi  merupakan  salah  satu  dari  ahli  hukum Islam  yang menerangkan obyek syari’ah secara jelas. Tidak dapat disangkal bahwa asy-Syatibi adalah peletak dasar  ilmu maqashid syari’ah sehingga  wajar  jika  kemudian  ia  disebut  sebagai
4 Ibid. , hal. 379.
5 Ibid. , hal. 380.
“ Bapak  Maqashid asy-Syari’ah ”. 6 Syatibi  juga  ahli  hukum  Islam  yang  pertama kali menyusun al-maqashid asy-syari’ah secara  sistematis  (sebagaimana  Imam  Syafi’i dengan ilmu ushul fiqh yang disusunnya) sehingga maqashid lebih komunikatif untuk dipelajari dan dipahami. Teori maqashid dipopulerkan oleh asy-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul al-muwafaqat fi ushul asy-syari’ah , sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah. 7
Maqshid merupakan  bentuk  plural  ( jama’ )  dari maqshud .  Sedangkan  akar katanya  berasal  dari  kata  verbal qashada ,  yang  berarti  menuju,  bertujuan, berkeinginan  dan  kesengajaan.  Kata maqshud-maqashid dalam  ilmu  nahwu  disebut dengan maf’ul bih yaitu  sesuatu  yang menjadi  obyek.  Oleh  karenanya  kata  tersebut dapat  diartikan  sebagai  “tujuan”  atau  “beberapa  tujuan”. Sedangkan asy-Syari’ah , merupakan  bentuk  subjek  dari  akar  kata syara’a yang  artinya  adalah  “jalan  menuju sumber  air sebagai  sumber  kehidupan”. 8 Oleh  karenanya  secara  terminoligis, al- maqashid asy-syari’ah dapat diartikan sebagai “tujuan-tujuan ajaran Islam” atau dapat juga  dipahami sebagai  “tujuan-tujuan  oembuat  syari’at  (Allah)  dalam  menggariskan ajaran  atau  syari’at  Islam. Maqashid Syari’ah terrdiri  dari  pemenuhan  manfaat  dan kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukumNya. Maqashid Syari’ah bertujuan untuk memenuhi  kebaikan, kesejahteraan, keuntungan,
6 Darusmanwiati,  Aep  Saepulloh,  “ Imam  Syatibi:  Bapak  Maqashid  asy-Syari’ah  Pertama ” dalam www.islamlib.com, diakses 5 Juni 2012.
7 Seperti  yang  tercatat  dalam  rekaman  sejarah  bahwa  Syatibi  hidup  dimasa  rezim  yang berkuasa  menggunakan  madzhab  Maliki  sebagai  madzhab  resmi  negara.  Imam  Syatibi  mengkriti fanatisme berlebihan  yang dipraktekkan oleh para ulama Granada dan masyarkat Andalusia pada saat itu terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang bahwa orang yang bukan madzahab Maliki adalah sesat.  Karena  mereka  terlalu  berlebihan  terhadap ta’asub ,  mereka  tidak  lagi  mengenal  bahkan cenderung  tidak  bersahabat  dengan  madzhab-madzhab  lainnya  terutama  madzhb  hanafi  sehingga Muhammad  Fadhil  bin  Asyur  melukiskan:  “Mereka  tidak  lagi  melngenal  selain  al-Qur’an  dan al- Muwatha’ Imam  Malik:. Para ulama  yang tidak bermadzhab Malliki pada  saat itu tidak  pernah lepas dari  cercaan  bahkan  penyiksaan  seperti  yang  dialamai  oleh  al-Allammah  Baqa  bin  Mukhlid,  seorang ulama besar bermadzhab Hanafi.
8 Ibnu Mansur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.t), hal. 175.
manfaat  dan  lain  sebaginya  serta  menghindari  keburukan  syetan  dan  kerugian- kerugian diri bagi manusia yang taat.
Dari  pengertian  tersebut,  dapat  dikatakn  bahwa maqashid syari’ah (tujuan syari’ah ) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatn diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  menyangkut  rizki  manusia,  pemenuhan  penghidupan manusia  dan  perolehan  apa-apa  yang  dituntut  oleh  kualitas-kualitas  emosional  dan intelektualnya.  Oleh  karena  itu  merupakan  suatu  kewajiban untuk  melindungi maqashid syari’ah yang notabene sangat  berkaitan  dengan  prinsip  kemaslahatan manusia  dan  untuk  melindungnya  maka  diharuskan  mengabil  tindakan  untuk melenyapkan apapun  baik secara aktual maupun potensial  dapat merusak maslahah . Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum  yang  tidak  memiliki  tujuan  berarti  membebankan  sesuatu  yang  tidak  dapat dilaksanakan.
Mengkaji  teori maqashid tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan  tentang maslahah .  Hal  ini  sebenarnya  dari  segi  subtansi,  wujud al-maqashid asy-sayri’ah adalah kemaslahatan. 9 Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksud oleh penafsir-penafsir  maupun madzhab-madzhab  tidaklah  seragam, hal ini menunjukkan betapa maslahat menjadi  acuan  setiap  pemahaman keagaman  dan  menempati  posisi yang sangat penting. 10
Asy-Syatibi berpandangan bahwa  Allah menurunkan syari’at (aturan hukum) bertujuan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  dan  menghindari  kemadharatan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid ), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari’ah tidaklah  dibuat untuk syari’ah itu  sendiri,  melainkan  dibuat  untuk  tujuan
9 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut  al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 69.
10 Said  Aqiel  Sirajd, Fiqih  Berwawasan  Etika ,  dalam  www.republka.co.id,  diakses  5  Juni 2012.
kemaslahatan.  Dengan  dapat  dipahami  bahwa  serangkaian  aturan  yang  telah digariskan oleh Allah dalam syari’ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang  baik  dan  menghindarkannya  dari  segala  hal  yang  membuatnya  dalam  kondisi yang buruk baik di dunia maupun di akhirat.
Selanjutnya menurut Syatibi, maslahat dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, antara lain: dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat . Berikut penjelasan ketiiganya:

## 1. Maslahah Dharuriyyat
Dharuriyyat merupakn maslaha t yang paling utama dan menjadi landasan dalam  menegakkan  kesejahteraan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Dharuriyyat mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: hifdz al-din (pemeliharaan agama), hifdz an-nafs (pemeliharaan jiwa), hifdz al-nasl (perlindungan keturunan), hifdz al-mal (pemeliharaan harta) dan hifdz al- ‘aql (pemeliharaan akal).
Syatibi  memandang  perlindungan  kelima  hal  tersebut  merupakan  unsur pokok  yang  member  kemanfaatan bagi  dunia  maupun  akhirat.  Begitupun sebaliknya,  jika  kelima  unsur  pokok  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  akan menimbulkan  kerusakan  baik  kerusakan  di  muka  bumi  serta  kerugian  di  akhirat kelak.  Untuk  melindungi pemeliharan  kelima  unsure pokok  tersebut  maka  dapat dilakukan  dengan  cara  memelihara  eksistensi  kelima  unsur pokok  tersebut  ( din, nafs,  nasl,  mal dan  ‘ aql )  dalam  kehidupan  manusia.  Selain  itu,  dapat  dilakukan dengan cara melindunginya dari hal yang dapat merusaknya.
Sebagai  contoh  dalam  hal  ibadah adalah  dengan  dengan  cara  menegakan dan penunaian rukun Islam. Iman, shalat, zakat, puasa, haji merupakan unsur yang menentukan  eksistensi  penegakkan  agama  ( din ).  Begitupun  juga  dalam
pelaksanaan  kehidupan manusia  terdapat  aturan-aturan baik dalam hal  makanan/ minuman,  pakaian  dan  tempat  tinggal.  Diberlakukannya hukum  jinayat  yang memberi ketentuan dan hukuman terhadap pelanggaran ha-hak orang lain seperti larangan  mencuri.  Semua  hal  tersebut  merupakan  bentuk  dari  upaya merealisasikan mashalih khususnya  bentuk  pemeliharaan  terhadap  eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistemsi harta.

## 2. Maslahah Hajjiyyat
Hajjiayat merupakan  jenis maslahat yang  dimaksudkan  untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang  lebih  baik  terhadap  lima  unsur  pokok  manusia.  Sebagai  contoh  adalah kebolehan  berburu  dan  memakan  makanan  yang  halal,  penginapan,  transportasi dan  lainnya.  Disamping itu  ada  kebolehan dalam  melaksanaka  akad-akad  dalam bermu’amalah seperti qirad, musaqat, bai’ salam serta berbagai akonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia di dunia

## 3. Maslahah Tahsiniyyat
Tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas.
Tujuan maslahat ini  adalah  agar  manusia  dapat  melakukan yang  terbaik  untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Tahsiniyyat hanya  berfungsi  sebagai  pelengkap,  penerang  dan  penghias  kehidupan  manusia dan  tidak  dimaksudakan  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  kesulitan. Sebagai contoh antara lain adalah dibolehkanya menggnakan seni dan keindahan, memakan makanan yang lezat, meminum minuman yang dingin dan jus, memakai pakaian yang baik dan lain sebagainya.
Dari  hasil  penelaahannya  lebih  jauh,  Syatibi  menyimpulkan  korelasi  anatara dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat sebagai berikut:
1. Dharuriyyat merupakn dasar bagi hajjiyyat dan tahsiniyyat
2. Kerusakan  pada dharuriyyat akan  membawa  kerusakan  pula  pada hajjiyyat dan tahsiniyyat
3. Kerusakan pada hajjiyat dan tahsiniyyat tidak dapat merusk dharuriyyat
4. Kerusakan  pada hajjiyat dan tahsiniyyat yang  bersifat  absolut terkadang  dapat merusak dharuriyyat
5. Pemeliharaan hajjiyat dan tahsiniyyat diperlukan demi pemeliharaan dharuriyyat secara tepat.
Dengan  demikian,  apabila  dianalisis  lebih  jauh  dalam  usaha  mencapai pemeliharan  lima  unsur  pokok  secara  sempuran,  ketiga  tingkat maqashid tersebut tidak  dapat  dipisahkan.  Tampaknya  bagi  asy-Syatibi,  tingkat hajjiyat merupakan penyempurna  tingkat dharuriyyat ,  tingkat tahsiniyyat merupakan  penyempurnaan bagi tingkat hajjiyat, sedangkat dharuriyyat menjadi pokok hajjiyat dan tahsiniyyat .
Pengklasifikasian  yang  dilakukan  asy-Syatibi  tersebut  menunjukkan  betapa pentingnya  pemeliharaan  lima  unsur  pokok  dalam  kehidupan  manusia.  Di samping itu,  pengklasifikasian  tersebut  juga  mengacu  pada  pengembangan  dan  dinamika pemahaman  hukum  yang  diciptakan  Allah  SWT  dalam  rangka  memwujudkan kemaslahatan manusia. 11
Berkenaan dengan hal tersebut, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwa tidak terwujudnya  aspek dharuriyyat dapat  merusak  kehidupan  manusia  di  dunia  dan  di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajjiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai
11 Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah , hal. 73.
mukallaf dalam  merealisasikanya.  Adapun  pengabaian  pada  aspek tahsiniyyat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Lebih jauh, ia menyatakan  bahwa  segala  aktifitas  atau  sesuatu  yang  bersifat tahsiniyyat harus dikesampingkan  jika  bertentangan  dengan maqashid yang  lebih  tinggi  ( dharuriyyat dan hajjiyat ). 12
Hubungan antara Maqashid Syari’ah dengan Ekonomi Islam
Seperti  yang  telah  dikemukan  sebelumnya  bahwa  tujuan  diturunkannya syari’ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mneghidari kemafsadatan pada dua dimensi  waktu  yang  berbeda,  yaitu  dunia  dan  akhirat.  Hal  ini  berarti  semua  aspek dalam  ajaran  Islam,  harus  mengarah  pada  tujuan tersebut,  tidak  terkecuali  aspek ekonomi.  Oleh  karenanya,  ekonomi  Islam  harus  mampu  menjadi  solusi  terhadap problem  ekonomi  kekinian.  Konsekuensi  logisnya  adalah  bahwa  untuk  menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam maka tidak bisa lepas dari teori maqashid yang telah dijelaskan sebelumnnya.
Menghidupkan  kembali  ekonomi  Islam  yang  telah  sekian  lama  terkubir  dan nyaris menjadi fosil merupakan lahan ijtihadi. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an  dan  Sunnah  yang  terkait  dengan  ekonomi. Untuk selanjutnya  nilai-nilai ideal tersebut diderivasi menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/ kaidah pada tataran praksis.
Ekonomi Islam semestinya dibangn tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap  dalam  bingkai maqashid syari’ah .  Ini  karena maqashid syari’ah sendiri berupaya  untuk  mengekspresikan  penekan  terhadap  hubungan  antara  kandungan
12 Karim, Sejarah Pemikiran , hal. 384.
kehendak (hukum) Allah dengan aspirasi yang manusiawi. Syatibi sendiri menyatakan bahwa maqashid syari’ah merupakan “ ushulnya ushul” . 13 Ini berarti menyusun ushul fiqh  sebagai  sebuah  metodologi,  tidak  dapat  lepas  dari maqashid syari’ah .  Hal  ini karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syari’ah atau hukum.
Terkait  dengan hal tersebut, kebutuhan utama sebagaimana yang diintrodusir oleh  Syatibi  bukanlah  sesuatu  yang  “eksklusif”  dan  harga  mati  yang  tidak  bisa dikembangkan  lebih  banyak  lagi.  Jika para  ahli  fiqh  klasik  telah  merumuskan  pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang kita kenal dalam al-kulliyah al-khamsah , maka kebutuhan kita tidak cukup hanya lima kebutuhan primer tersebut.
Kita  harus  mampu  menggali  dan  meletakkan  kebutuhan-kebutuhan  primer  kekinian sebagai maqashid syari’ah , seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, pemilu dan suksesi,  hak mendapakan  pekerjaaan,  sandang,  pangan,  papan,  hak  mendapatkan pendidikan, hak pengobatan dan lain sebagianya. 14 Sebagaimana M. Fahmi Khan juga menyatakan bahwa:
“ Following  the  lines  of  Shatbi,  the  Islamic  jurists  anda  economists  in  the contemporary world are required to work together to determine an detail the determinans  of  human  life.  For  example,  freedom  may  be  the  sixth  element wich  may  be  required  to  be  promoted  along  with  the  promotion  of  the  five described by Shatibi.” 15

## Selanjutnya ia juga menyatakan:
13 Imam Syatibi, al-Muwafaqat , Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t,t), hal. 32. Lebih ia juga  menjelaskan  bahwa  karena  posisinya  sebagai  ushulnya  ushul,  maka maqashi syari’ah harus berdasarkan  pada  dalil-dalil  yang qath’iy atau definitive ,  bukannya  yang dhanni .  Oleh  karenanya, menurut  Syatibi  dalil naql yang  digunakan  sebagai  dasar  adalah  yang mutawatir ,  sanadanya tersambung  dan  matannya  tidak  mengandung  kecacatan.  Selain  itu  ia  juga  menolah  intervensi nalar/rasio  dalam  wilayah  ini,  karena  jika  digunakan  maka  nalar/rasio  akan  dengan mudahnya”menghakimi” agama.
14 Muhammad  Abid  al-Jabiri  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Guntur  Romli,
Mengagas Fiqh Maqashid dalam www.islamlib, diakses 5 Juni 2012.
15 M. Fahmi Khan dan Nur Muhammad Ghifari, “Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications for Consumer Theory ”, dalam Abu Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), Reading in Islamic Economic Thought (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.
“It may be mentoned that the list of bsic elements given by Shatibi may be not an  exhaustive list. For example, one element tahat seems to be missing from the  list  is  freedom.  Islam  has  given  great  importance  to  freedom  at  the individual level as well as at the society level…Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremely important.” 16
Beberapa Implikasi Maqashid Syari’ah terhadap Teori Perilaku Ekonomi
Aturan-aturan  dalam syari’ah sangat  terkait  denga  berbagai  dimensi  aspek perilaku  manusia.  Aspek  ekonomi  hanyalah  salah  satu  dari  serangkaian  perilaku manusia.
1. Problem Ekonomi
Problem ekonomi biasanya dikaitakan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa  yang  diproduksi,  bagaimana  mempproduksi  dan  untuk  siapa  sesuatu  itu diproduksi.  Pertanyaan-pertanyaan  itu  muncul  karena  adanya  keyakinan  bahwa keinginan  manusia  itu  tidak  terbatas,  sedangkan  sumber  daya  yang  tersedia  itu terbatas. Namun demikian teori-teori dalam ekonomi  konvensional tidak mampu untuk  memberi  jawaban  yang  tepat  untuk  pertanyaan  di  atas.  Akibatnya,  teori- teori tersebut tidak dapat secara spesifik mejelaskan problem ekonomi manusia.
Dalam  perspektif syari’ah ,  alasan  mengapa  seseorang  berproduksi  dan mengapa  harus  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  ekonomi  adalah  sebagai  upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang  didasarkan  pada maslahah ,  merupakan  representasi  proses  meraih  sesuatu yang  lebih  aik  di  dunia  dan  di  akhirat.  Segala  tindakan  ekonomi  yang mengandung maslahah bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan ( needs ) yang harus dipenuhi.
16 Ibid ., hal. 195.
Memenuhi  kebutuhan  ( meeting/  fulfilling  needs )  dan  bukan  memuaskan keinginan  ( satisfying  wants )  merupakan  tujuan  dalam  akatifitas  ekonomi  yang sekaligus  merupakan  kewajiban  agama.  Oleh  karenanya fulfilling  needs merupakan kewajiban agama.
Berdasakan  uraian  tersebut  maka  yang  menjadi  problem  ekonomi  adalah bagaimana individu memenuhi kebutuhan ( fulfilling needs ) karena terkadang pada kondisi, waktu dan lokasi tertentu sumber daya yang tersedia menjadi terbatas.

## 2. Wants versus Needs
Wants dalam teori ekonomi konvensioanal muncul dari keingina naluriah manusia  yang uncul  dari  konsep  bebas  nilai  ( value-free  concept ).  Ilmu  ekonomi konvesional tidak membedakan atara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan  efek  yang  sama  bila  tidak  terpenuhi,  yaitu  kelangkaan.  Mereka berpendirian  bahwa  kebutuhan  adalah  keinginan,  demikian  pula  sebaliknya. Padahal  konsekuensi  dari  hal  ini  adalah  terkurasnya  sumber-sumber  daya  alam secara membabi buta dan merusak keseimbangan ekologi. 17
Pada  sisi  yang  lain,  ekonomi  Islam  justru  tidak  memerintahkan  manusia untuk  meraih  segala  keingainan dan  hasratnya.  Memaksimalkan  kepuasan ( maximization  of satisfaction ) bukanlah  spirit  dalam perilaku  konsomsi ekonomi Islam,  karena  hal  tersebut  adalah  norma-norma  yang  disokong  oleh  peradaban yang  materialistik.  Sebagai  gantinya  ekonomi  Islam  memerintahkan  individu untuk  memenuhi  kebutuhannya (needs ) sebagaimana  yang  dikendaki  oleh syari’ah . Needs memang  muncul  dari  keinginan  naluriah,  namun  dalam framework Islam  tidak  semua  keinginan  naluriah  itu  bisa  menjadi  kebutuhan.
17 Mustava Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 69-70.
Hanya  keinginan  yang  mengandung maslahah saja  yang  dapat  dikategorikan sebagai needs .

## 3. Maslahah versus Utility
Teori  konvensional  menjelaskan  utilitas  sebagai  upaya  untuk  menguasai/ memiliki barang dan jasa guna memuaskan  keinginan manusia. Satisfaction atau kepuasan  hanya  dapat  ditetapkan  secara  subyektif,  sehingga  setiap  orang  dapat menentukan  tingkat  kepuasannya  tergantung  pada  kriteria yang  ia  tetapkan sendiri.  Semua  aktifitas  ekonomi,  baik  itu  proses  produksi  maupun  konsumsi didasari pada  semangat utilitas.  Namun  dalam ekonomi Islam  hanya  barang/jasa yang  dapat  mengembangkan  dan  menompang maslahah saja  yang  dapat dikategorikan sebagai  barang/jasa  yang mengandung maslahah . Oleh  karenanya, dari sudut pandang agama, seorang individu Muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/jasa yang mengandung kemaslahatan.
Barang/jasa  dapat  diukur  dengab  kemaslahatannya  relatif  pada kemampuan barang/jasa tersebut untuk mengembangkan kemaslahatan. Bagi para ekonom  Muslim, konsep maslahah lebih obyektif daripada konsep utilitas untuk mengeanliasis perilaku para pelaku ekonomi. Meskipun maslahah mungkin akan menyisakan sedikit subyketifitas, namun subyektifitas tersebut tidak membuatnya samar seperti yang terjadi dalam konsep utilitas.
Ada tiga alasan mengapa maslahah lebih superior daripada utilitas, antara lain:
a. Maslahah memang  bersifat  subyektif,  karena  setiap  individu  dapat menentukan sesuatu yang baik/ maslahah bagi diri mereka sendiri. Akan tetapi kiteria  untuk  menentulan maslahah ini  lebih  jelas  dan  terarah  daripada subyektifitas  yang  ada  pada  konsep  utilitas.  Dalam  konsep  utilitas,  alkohol
(minuman  keras)  bisa  jadi  mengandung  utilitas  tapi  bisa  juga  tidak,  relatif pada  individu  masing-masing.  Namun  dalam  ekonomi Islam,  karena  alkohol tidak mengandung kemaslahatan dan jelas kontradiktif dengan al-kuliyyah al- khamsah jelas alkohol tidak akan dikonsumsi.
b. Konflik  kepentingan  individu  dan  kepentingan  sosial  dapat  dihindari  atau setidaknya  dapat  diminimalisir.  Hal  ini  karena  kriteria maslahah antara individu  dan  sosial  dapat  disinkronkan,  sesuai  yang  tertuang  dalam  aturan- aturan syar’i.
c. Konsep maslahah berlaku pada  semua aktifitas  ekonomi di masyarakat, baik dalam  proses  konsumsi  maupun  produksi.  Berbeda  halnya  dnegan  ekonomi konvensional,  dimana  utilitas  adalah  tujuan  dari  konsumsi,  sedangkan profit atau keuntungan tujuan dari proses produksi.

## 4. Institusional Framework
Di  dalam ekonomi  kapitalisme,  mekanisme  pasar  bebas  merupakan institusi bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem ekonomi kapitalis juga  mempunyai  institusi  tersendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan  individu  yang tidak  mampu  untuk  memenuhi  keinginannya.  Institusi-institusi  tersebut  tentunya dibutuhkan untuk membimbing perilaku konsumen dalam Ekonomi Islam. Namun ada  tiga  unsur penting  yang  perlu  ditambahkan  untuk  membangun  institusi tersebut, yaitu:
a. Tidak ada perilaku pemborosan ( israf );
b. Konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hierarkhi dharuriyyat,
hajjiyyat dan tahsiniyyat;
c. Tidak adanya penyimpangan besar-besaran terhadap prinsip-prinsip Islam.
Berdasarkan pada  kondisi  tersebut  Fahim  Khan  dan  Ghifari  berpendapat bahwa  institusi  yang  dibangun  untuk  menangani  “penyakit  sosial”  dalam  pola perilaku konsumen adalah: 18
a. Institusi yang bersifat volunteer yang bertugas untuk mengadakan pendidikan dan training yang  bertujuan  agar  individu  muslim  dapat  membatasi perilakunya  agar  tidak  menimbulakan  deviasi  terhadap  dasar-dasar  ajaran Islam.
b. Institusi  yang  mempunyai  wewenang  dan  otoritas  yang  membatasi  perilaku konsumen  agar  tidak  menimbulkan economic  disorder .  Institusi  yang dimaksud  di  sini  agar  lebih  efektif  adalah  institusi  negara  sehingga mempunyai  kekuatan  yang  efektif  yang  dapat  menjaga  tatanan  sosial  dan kepentingan  publik.  Hal  ini  karena  kebebasan  individu  muslim  dalam kerangka kerja Islam tidak akan mengganggu tatanan sosial yang berlaku.
Dalam  sejarah  Ekonomi  Islam,  dikenal  sebuah  lembaga  yang  disebut dengan al-Hisbah. Lembaga  yang berada  dibawah otoritas  negara  yang bertugas untuk  mengkondisikan  masyarakat  untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya adalah  sebuah  lembaga  keagamaan  (dalam  istilah  Ibnu  Khaldun  disebut  dengan wadzifah  diniyyah; sedangkan  al-Maqrizi  menyebutkan  dengan khidzmah diniyyah). Tujuan lembaga ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya deviasi atau penyimpanan  di  masyarakat,  menjaga  keimanan  dan  memastikan  bahwa kesejahteraan masyarakat baik dalam dimensi duniawi dan ukhrawi sesuai dengan aturan Allah.
Menilik trend ekonomi  kekinian,  maka  lembaga  yang  berwenang  untuk mengemban tugas ini menurut hemat kami dapat dilakukan dengan dua alternatif.
18 M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), Reading in Islamic Economic Thought , hal. 1998-2000.
Pertama ,  tugas-tugas  tersebut  langsung  ditangani  oleh  pemerintah. Kedua ,
Pemerintah dapat memainkan peran sebagai regulator terhadap para “pemain” di pasar.  Pemerintah  dapat  berfungsi  sebagai  produsen  terhadap  barang/jasa sekaligus juga dapat berfungsi segabai konsumen untuk menjaga stabilitas pasar.

## Penutup
Benang  merah  yang  dapat  kita  sarikan  dari  uraian  di  atas  adalah  bahwa Maqashid Syari’ah sebagai  tujuan  dibalik  adanya  serangkain  aturan-aturan  telah digariskan  oleh  Allah  SWT.  Tujuan  tersebut  adalah  untuk  mendatangkan kemaslahatan  dan  mencegah  kemadharatan  bagi  manusia.  Semua  aspek  dalam kehidupan  individu  muslim  harus  mengarah  pada  tercapainya  kemaslahatan  seperti yang  dikehendaki  dalam Maqashid Syari’ah. Oleh  karena  itu,  maka  setiap  perilaku ekonomi  (produksi,  konsumsi  dsn  distribusi)  juga  menempatkan Maqashid Syari’ah sebagai  acuan,  sehingga  sistem  dan  ilmu  yang  kini  tengah  diformulasiakan dapat memberi  kemaslahatan  dan  mampu  menjadi  solusi  terhadap  komplek  ekonomi kekinian yang kian akut.
Para  “mujtahid”  di  bidang  Ekonomi  Islam  sudah  semestinya  menerapkan Maqashid Syari’ah dalam  proses  analisis  mereka  tentang  ekonomi. Maqashud Syari’ah dalam  proses  analisis  tentang  ekonomi. Maqashid Syari’ah dalam  dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai  konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara Maqashid Syari’ah.
Kebutuhan  dasar  ( al-Kuliyyah  al-khamsah) menurut  penulis,  masih  dapat diekstensifikasikan.  Para  ulama  pun  banyak  mengusulkan  nilai-nilai  yang  dapat dimasukkan  dalam maqashid syari’ah, seperti  egalitarianism,  toleransi,  hak  asasi
manusia,  perdamaian,  keadilan  dan  sebagainya.  Maka  perlu  ditegaskan  bagaimana metodologi  untuk  merumuskan  tambahan  untuk  lima  hal  tersebut.  Selanjutnya  juga harus diklasifikasikan tingkatan masing-masing nilai tersebut, apakah dalam kategori dharuriyah, hajjiyah ataukah tahsiniyah. Nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid mungkin  semuanya  adalah dharuriyah, namun  operasionalisasi  nilai-nilai  tersebut perlu diberikan skala prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
Daftar Pustaka
Al-Afriqi, Ibnu Mansur. t.t. Lisan al-‘Arab . Beirut: Dar ash-Shadr.
Bakri,  Asafri  Jaya.  1996. Konsep  Maqashid  Syari’ah  Menurut  al-Syatibi .  Jakarta: Rajawali Press.
Darusmanwiati,  Aep  Saepulloh,  “ Imam  Syatibi:  Bapak  Maqashid  asy-Syari’ah Pertama ” dalam www.islamlib.com, diakses 5 Juni 2012.
Grey,  Arthur  L. dan  Jhon  E.  Elliot  (eds.).  1961. Ecconomic  Issues  and  Policies: Reading in Introdury Economics . USA: Houghtin Miffin Company.
Karim,  Adiwarman  Azwar . 2010. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Rajawali Press.
Nasution,  Mustava  Edwin.  2006. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Romli, Muhammad Guntur. Mengagas Fiqh Maqashid dalam www.islamlib, diakses 5 Juni 2012.
Sadeq, Abu Hasan M.  and Aidit Ghazali (eds.).1992. Reading in Islamic Economic Thought . Malaysia: Longman Malaysia.
Sirajd,  Said  Aqiel. Fiqih  Berwawasan  Etika ,  dalam  www.republka.co.id,  diakses  5 Juni 2012.
Syatibi, Imam. t.t. al-Muwafaqat , Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.