## Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive

## Mardian Putra Frans
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana mardian.putra@uksw.edu

## Abstrak
Pidana minimal telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penentuan batas minimal menjadi pembatas bagi hakim untuk memberikan sanksi pidana tidak kurang dari batas minimal yang telah ditentukan. Hal  ini  tentu  dipertentangkan  dengan  sifat  imparsial  dari  hakim  yang melaksanakan  perannya  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  pidana. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normative  dengan  mengkaji ratiolegis  dari  peraturan  perundang-undangan  untuk  mengetahui  kandungan filosofis  dari  suatu  Undang-Undang.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan bahwa hakim di Pengadilan Negeri kelas II B salatiga pada tahun 2019 dan 2020 telah  menjatuhkan  putusan  dibawah  minimal  yang  ditentukan  didalam  Undang- undang  narkotika.  Putusan  ini  menegaskan  tentang  peran  hakim  untuk memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  serta  mengambarkan  sifat  hakim  yang imparsial dalam menjalankan tugasnya dan menciptakan progresivitas hukum.
Kata Kunci: Narkotika, pidana minimal, progresivitas hukum

## Abstract
Minimun  penalties  have  been  specified  in  Indonesian  Law  number  35  of  2009 regarding Narcotics. The minimum sentencing is set to be the barrier for judges to rule  a  criminal  case  with  a  sentence  no  less  than  the  minimum  penalty.  This premise  is  certainly  contradicted  with  judges'  impartiality  who  are  performing their responsibilities in investigating and ruling a criminal case. The method that is  used  in  this  research  is  normative  legal  research  which  is  done  by  studying ratio legis of the law to know the philosophical elements of it.  From the study, it is found that the judges of Salatiga District Court Class II B in the year of 2019 and  2020  have  ruled  criminal  cases  below  the  minimum  sentences  which  are determined in the Narcotics Act. This ruling shows the authority of the judges in preserving  justice  for  the  people  and  in  protecting  judges'  impartiality  when performing their duties in creating progressive of law.
Keywords:  Narcotics, Minimun penalties, progressive of law.

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  berorientasikan  pada pemikiran  bagaimana  pemidanaan  itu  tepat  bagi  perbuatan  maupun penjahatnya  ( let  punishment  to  be  fit  to  the  crime  and  the  criminal). Hakim
dalam  menjatuhkan  putusan,  harus  mempertimbangkan  banyak  hal,  baik  itu yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa,  tingkat  perbuatan  dan kesalahan  yang  dilakukan  pelaku,  sampai  kepentingan  pihak  korban  maupun keluarganya  serta  mempertimbangkan  pula  rasa  keadilan  masyarakat (Immanuel  Christophel  Liwe,  2014)  selain  itu  hakim  perlu  melihat,  Aspek sosiologis  yang  memiliki  arti  bahwa  melalui  kebijaksanaannya,  Hakim  dapat mengikuti  nilai-nilai  hukum  dalam  masyarakat  yang  terabaikan  (L.  Hendi Permana,  2016)    sehingga  dapat  menentukan  faktor  memberatkan  dan meringankan dalam penjatuhan pidana, baik  mengenai  jenis pidana dan bobot pidana.
Salah satu sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika adalah sanksi  pidana  penjara  (Fransiska  Novita  Eleanora,  2011).  Tujuan  pemidanaan apakah  dengan  pidana  yang  djatuhkan  merupakan  pidana  yang  memiliki  efek mencegah  pelaku  mengulang  tindakannya,  atau  pidana  yang  dijatuhkan sungguh merupakan suatu bentuk treatment hukum yang tepat, dan justru tidak memunculkan  dampak  yang  lebih  buruk  bagi  pelaku  atau  bagi  kepentingan hukum  lainnya.  Cesare  Beccarica  pernah  menyatakan  bahwa  pemidanaan memang  bertujuan  untuk  menimbulkan  ketakutan  (Mardjono  Reksodiputro, 2017).
Pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut:
1. kemanusiaan,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  menjunjung  tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. edukatif,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  membuat  orang  sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap  jiwa  yang  positif  dan  konstruktif  bagi  usaha  penanggulangan kejahatan;
3. keadilan,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil,  baik terhukum oleh korban ataupun oleh masyarakat (Ravena, Dey, 2013) Penentuan  pidana  minimum  dalam  undang-undang  hukum  pidana khusus  juga  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengantisipasi  agar  tidak terjadinya  disparitas  pidana  ( disparity  of  sentencing )  dan  di samping  sebagai upaya  memperkuat prevensi  general dan  untuk  menunjukkan  beratnya  tindak pidana  yang  dilakukan.  Dalam  konteks  sanksi  minimum  yang  terdapat  dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan  sanksi  pidana  yang  memuat  ketentuan  maksimal  dan  minimal, sehingga  tidak  memerlukan  penafsiran  lanjutan  (Oheo  K.  Haris,  2017). Disparitas  pidana  ( disparity  of  sentencing )  adalah  penerapan  pidana  yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama ( same offence ) atau terhadap tindak- tindak  pidana  yang  sifat  berbahayanya  dapat  diperbandingkan  ( offences  of comporable  seriousness )  tanpa  dasar  pembenaran  yang  jelas  (Muladi,  Arief,
1984).
Disparitas  pidana  bisa  juga  direpresentasikan  adanya  administrasi peradilan  yang  belum  tertata,  dan  menimbulkan  ketidakpastian  atau menunjukkan  ketidakteraturan  pengadilan.  Bahkan  bisa  dimaknai  sebagai
indikator  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  mengacu  pada administration  of justice ,  karena  tidak  mencerminkan  persamaan  di  muka  hukum  dan  akhirnya melemahkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bekerjanya  sistem  peradilan pidana. Untuk itu, sejalan dengan pendapat ini, maka perkembangan kebijakan hukum pidana menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan penyeragaman ( parity  of  sentencing )  dengan  memberikan  ketentuan  pidana  minimum  bagi tindak pidana tertentu, agar tidak memunculkan disparity of sentencing karena pola pemidanaan yang tidak jelas dan tidak memiliki patokan tegas.
Pola penggunaan pidana minimum  khusus  dalam tindak pidana khusus terhadap pidana penjara, merupakan suatu perkecualian, yaitu hanya ditujukan untuk  delik-delik  tertentu  yang  dipandang  sangat  merugikan,  membahayakan atau  meresahkan  masyarakat  dan  delik-delik  yang  dikualifisir  atau  diperberat oleh akibatnya ( Erfolgsqualifilizierte Delikte ).
Pidana minimum dalam Undang-Undang pidana khusus hanya diberlakukan pada beberapa tindak pidana yang dipandang, meresahkan masyarakat  (Arief,  2005). Penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana diharapkan  memiliki  efek  pencegah  ( detterence  efect )  dan  efek  jera  terhadap masyarakat  lainnya  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman pidana  minimal  tersebut.  Hal  ini  karena  hukum  pidana  merupakan  salah  satu kebijakan  sosial  untuk  menyalurkan  ketidaksukaan  masyarakat  terhadap kejahatan  ( social  dislike )  yang  sekaligus  diharapkan  menjadi  sarana perlindungan sosial ( social defence ). (Arief Muladi, 1984).
Kajian  mengenai  pidana  minimum  akan  menjadi  menarik  manakala dikaitkan  dengan  persoalan  kebebasan  hakim.  Batasan  mengenai  pidana minimum dalam ancaman sanksi pidana dirasa tidak berkesesuaian dengan ide kemerdekaan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  sesuai  dengan  keyakinan  hati nrani  dan  tentunnya  dengan  pelbagai  fakta  persidangan  dan  pembuktian  yang ada.
Dalam  menangani  suatu  perkara,  hakim  mempunyai  kebebasan  dalam memutuskan  suatu  perkara  yang  merupakan  sifat  pembawaan  daripada  setiap peradilan,  namun  Sudikno  Mertokusumo  menggarisbawahi  bahwa  kebebasan hakim  tidaklah  bersifat  mutlak,  oleh  karena  itu  hakim  tidak  dapat  berbuat sewenang-wenang  (mertokusumo,  1984).  Kebebasan  hakim  (independensi hakim) yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  independensi  diartikan  sebagai  bebas  dari  pengaruh eksekutif  maupun  segala  Kekuasaan  Negara  lainnya  dan  kebebasan  dari paksaan,  direktiva  atau  rekomendasi  yang  datang  dari  pihak-pihak extra judisiil ,  demikian  juga  meliputi  kebebasan  dari  pengaruh-pengaruh  internal judisiil dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan/independensi hakim itu sendiri adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Dalam mengambil sebuah keputusan hukum, hakim sendiri mengalami perbenturan  mengenai  ancaman  (sanksi)  pidana  minimal  dengan  kebebasan (independensi)  hakim  dalam  memutus,  hal  tersebut  menjadi  dilematika  bagi hakim  karena  satu  sisi  hakim  memiliki  kebebasan/kemandirian  dan kebebasan/kemandirian hakim sendiri dijamin dan diatur oleh undang-undang, sedangkan  dilain  sisi  hakim  harus  pula  mengikuti  hukum  yang  berlaku sebagaimana  dalam  asas lex  specialis  derogate  legi generali  yang mengisyaratkan  bahwa  ketentuan  yang  bersifat  khusus  akan  lebih  diutamakan dari  pada  ketentuan  yang  bersifat  umum.    Dalam  hal  ini  yang  diatur  dalam undang-undang pidana khusus yang mengatur ancaman pidana minimal.
Ketentuan ancaman pidana minimum hendak mengatur tentang batasan terendah  hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam  keputusannya,  namun disisi lain hakim mempunyai sifat independensi dan imparsial dalam memutus sebuah  perkara  yang  ditanganinya.  Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti tentang  kebebasan  hakim  dalam  memutus  perkara  dengan  ketentuan  ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.
Dalam  penetapan  tindak  pidana  narkotika  sebagai  kejahatan  dan pelanggaran  dalam  undang-undang  pidana  khusus  memiliki  implikasi  yuridis materil  dan  yuridis  formil  (Supriyadi,  2015).  Undang-Undang  Pidana  khusus yang mengatur batas minimal antara lain adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2009  yang  memuat  ancaman  pidana  minimal  4  (empat)  tahun  penjara. Misalnya  Pada  Pasal  111  ayat  (1)  UU  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika yang  mengatur  batas  bawah  ancaman  pidana  yang  berarti  bahwa  hakim  tidak boleh  memutus  atau  menjatuhkan  hukuman  penjara  kurang  dari  ancaman pidana minimum tersebut.
Hakim  merupakan  benteng  terakhir  dari  penegakan  hukum.  Sebagai pelaksana  hukum  dan  pemberi  keputusan  dalam  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya  dipengadilan,  hakim  dituntut  untuk  dapat  menyelesaikan  setiap perkara secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus selalu mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun,  terutama  dalam  mengambil setiap  keputusan  ( Ahmad  RifaI,  2011) .  Selain  imparsial  hakim,  putusan pengadilan  sebagai  produk  oleh  hakim  merupakan  hasil  suatu  rangkaian (proses) tindakan dan perlakuan hakim selama mengadili dan memperlakukan para  pihak  yang  berperkara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yang dapat dirasakan pencari keadilan (Sri Laksmi Anindita, 2016).
Progresivitas  hukum  yang  didasarkan  pada  teori  Hukum  Progresive yang  dilahirkan  oleh  Satjipto  Rahardjo  ingin  melakukan  pembebasan  cara berpikir  demi  mengejar  nilai/value  kebajikan  dalam  hukum  dan  tidak terkungkung  oleh  teknis  juridis  dan  cara  berpikir  yang  terkonstatasi  oleh kepastian hukum semata, namun melihat kecerdasan spritual dalam berhukum yang melampau aturan ( beyond of rule based ).
Dengan  demikian  ada  suatu  dialektika  dalam  perspektif  hukum progressive  manakala  hakim  diperhadapkan  pada  cara  berpikir  dengan
progresivitas hukum dan benturannya pada kepastian hukum dalam pengenaan sanksi  pidana  minimal  yang  membatasi  kebebasan  hakim  dalam  menjatuhkan bobot pidana.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif.  Morris  L.  Cohen  dan  Kent  C.  Olson mendefinisikan  penelitian  hukum  sebagai the  process  of  identifying  and retrieving  information  necessary  to  support legal  decision-making (Kent  C. Olson,  1988:1) . Dalam  pendekatan  undang-undang  dikaji  ratio  legis  dari peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat  diketahui  kandungan  filosofis atau  latarbelakang  pemikiran  terbitnya  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan  (Marzuki,  2014:93).  Sedangkan  pendekatan  konseptual  bertolak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum.
Metode  penelitian  hukum  normative  merupakan  penelitian  yang mengunakan  data  utama  berupa  data  yang  diperoleh  melalui  studi  Pustaka. Metode  ini  dipilih  karena  obyek  yang  dikaji  adalah  berkaitan  dengan  norma yaitu  norma  didalam  pasal  tentang  ketentuan  pidana  minimum  di  dalam  UU Narkotika
.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Penerapan Pidana Minimum khusus dalam Perkara Narkotika di pengadilan Negeri Salatiga
Dalam  perumusan  lamanya  sanksi  pidana  ( strafmaat )  juga  dikenal beberapa perumusan, yakni:
a. Fixed/definite sentence system berupa ancaan pidana yang sudah pasti.
b. Indefinite sentence system berupa ancaman pidana maksimum.
c. Determinate  sentence  system berupa  ditentulannya  batas  minimum dan maksimum lamanya ancamana pidana.
d. Indeterminate  sentence  sytem berupa  tidak  ditentukan  batas maksimum  pidana  dimana  legislasi  menyerahkan  sepenuhnya  kepada diskresi  penegak  hukum  dalam  menerapkan  ukuran,  sifat  atau lamanya pidana.
Pada  sistem  maksimum  memang  memberikan  ruang  bagi  hakim untuk  memutuskan  mengenai  bobot  lamanya  pidana  dengan  keseriusan kejahatan  yang  dilakukan.  Pada determinate  sentence  system memiliki kelemahan,  karena  pembatasan  batas  minim  pidana  akan  membatasi  ruang kebebasan  hakim  untuk  memberikan  putusan  sesuai  kasus  yang dihadapinya.  Sistem  pidana  minimal  ini  juga  seringkali  membawa pertentangan  pada  asas  legalitas  dimana  hakim  tidak  boleh  memutus dibawah pidana minimal, namun ada sisi lain seringkali berbenturan dengan hati nurani  hakim karena hakimlah yang memahami keseriusan suatu  tidak pidana dan sifat-sifat subjektif dari pelaku. Hakim mempertimbangkan asas
keadilan  dan  tingkat      kesalahan  yang  diperhadapkan  pada  asas  legalitas ketentuan minimal.
Dalam indeterminate  sentence  system menurut  Marvid  E.  Frankel “The  basic  premise  of  the  indeterminate  sentence  is  the  relatively  modern conception  that  individualizes  rehabilitation  is  the  paramount  good  is sentencing. That idea is to avod the procrustean mold of uniform sentences to  fit  crimes  in  the  abstract  and  to  focus  upon  the  progress  over  time  the particula r individual so as so determina when it may be safe for society, and good for him, so set him free, at lease within the limits or parole supervision ( Lilik Mulyadi,1996) .
Pengaturan  tentang  pidana  minimum  umum  terdapat  didalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yaitu  didalam  Pasal  12  ayat  (2) untuk  pidana  Penjara  dan  Pasal  18  ayat  (1)  untuk  pidana  kurungan.  Dari kedua  pasal  tersebut  mengatur  pidana  minimum  yakni  1  (satu)  hari  serta berlaku  umum.  Lalu,  untuk  pidana  minimum  khusus  tidak  diatur  didalam KUHP  secara  tegas.  Pemberlakukan  ketentuan  khusus  seperti  pidana minimum  khusus  yang  menyimpangi  KUHP  dan  diatur  dalam  Undang- Undang lain diatur dalam Pasal 103 KUHP.
Pidana minimum khusus merupakan ancaman pidana dengan adanya pembatasan  terhadap  batas  terendah  hukuman  yang  dapat  dikenakan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana diluar KUHP atau konsep rancangan KUHP yang akan datang. Contoh Pidana minimum khusus diatur didalam  undang-undang  diluar  KUHP  seperti  didalam  Undang-undang  No 35 tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).
Masalah  pidana  dan  pemidanaan  dalam  sejarah  selalu  mengalami perubahan  (kansil;  2014)  termasuk  dalam  hal  Penjatuhan  pidana  dibawah minimum  khusus  di  dalam  UU  Narkotika  memberikan  perdebatan  baru. Dimana  ketentuan  pidana  minimum  khusus  menegaskan  bahwa  hakim dalam  memberikan  vonis  hukum  mempunyai  batasan  paling  rendah. Namun, dalam  penerapannya hakim memberikan vonisnya dibawah pidana minimum khusus.
Kedua  Putusan  dibawah  ini  menunjukkan  bahwa  majelis  hakim menjatuhkan  vonis  pidana  penjara  dibawah  pidana  minimum  yang ditentukan  di  dalam  UU  Narkotika.  Pada  Perkara  pertama  jaksa  penuntut umum  mengunakan  dakwaan  subsider  karena  penuntut  mempunyai keraguan  terhadap  kualifikasi  berat  ringannya  dari  tindak  pidana  yang dilakukan. Dalam dakwaan primairnya Penuntut Umum  mengunakan Pasal 114  ayat  (1)  yang  mengatur  tentang  orang  yang  melalukan  peredaran narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam  dakwaan  subsidairnya  Penuntut  Umum  mengunakan  Pasal  111  ayat (1)  yang  mengatur  tentang  orang  yang  memiliki  atau  menguasai  narkotika golongan 1 secara melawan hukum dengan ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun.
Pada perkara yang kedua, jaksa penuntut umum mengunakan dakwaan alternatif karena penuntut umum mempunyai keraguan terhadap jenis tindak
pidana  yang  dilakukan.  Dalam  dakwaan  kesatunya  mengunakan  Pasal  114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) yang mengatur tentang orang yang melakukan peredaran  narkotika  atau  permufakatan  perendaran  narkotika  Golongan  1 dengan  ancaman  penjara  paling  singkat  5  tahun.  Sedangkan  dakwaan keduanya  mengunakan  Pasal  112  ayat  (1)  tentang  kepemilikan,  menguasai atau  memfasilitasi  narkotika  Golongan  1  bentuk  tanaman  dengan  ancaman penjara paling singkat 4 tahun.
Ancaman  pidana  dari  dakwaan  di  kedua  putusan  dibawah  adalah minimum  4  tahun.  Namun  hakim  tetap  memvonis  para  terdakwa  dengan pidana dibawah pidana minimum yang telah ditentukan. Hal ini merupakan penegasan  akan  tugas  Hakim  yang  wajib  menggali,  mengikuti,  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Untuk  memperjelasnya  penulis  menyajikannya  dalam  bentuk  tabel untuk  mengklasifikasikan  putusan  di  pengadilan  negeri  salatiga  tentang tindak  pidana  narkotika  yang  putusannya  dibawah  minimum  khusus  dari ketentuan  pidana  umum  telah  ditentukan  oleh  pasal  yang  didakwakan  oleh jaksa penuntut.
(Tabel: Putusan Tindak Pidana Narkotika dibawah Minumum Khusus di Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2019-2020) NoNMNNo. Nomor Putusan Dakwaan Tuntutan Pertimbangan Hukum Amar Putusan 1. Putusan Nomor 157/Pid. Sus/202 0/Pn Slt Primair: Pasal  114 ayat (1) UU RI Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair: Pasal  111 Ayat (1) UU RI Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana penjara selama 5 (lima)  tahun dan denda sejumlah Rp800.000. 000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair  3 (tiga) bulan
Majelis  Hakim  tidak  sependapat dengan  Penuntut  Umum,  dengan mengacu  pada  ketentuan  Surat Edaran  Nomor  1  Tahun  2017 tantang  Pemberlakuan  Rumusan
Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah  Agung  Tahun  2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas  Bagi  Pengadilan  dimana dalam  hal  Penuntut  Umum  tidak mendakwakan  pasal  127  Ayat  (1) undang-undang Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan barang  bukti  yang  ditemukan adalah  relative  kecil  yaitu  berat bersih 0,32110gram dengan
mengingat Terdakwa bukanlah pembeli narkotika yang dimaksudkan  untuk  sediaan  dalam peredaran narkotika, walaupun 1. Membebaskan terdakwa Yudhi Arya Awalludin  bin Agus  Maryadi dari dakwaan
Primair tersebut 2. Menyatakan terdakwa Yudhi Arya Awalludin  bin Agus  Maryadi terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana tanpa  hak  dan
dalam  tes  urine  Terdakwa  tidak mengandung metamfetamina, namun  dapat  diyakini  jumlah narkotika itu tidak untuk diedarkan kembali,  hanya  dalam  konteks dirinya  dan  saksi  Siti  Fatimah mengumpulkan uang bersama untuk  membeli  shabu  dan  akan dipakai  bersama  dengan  saksi  Dwi Yuliana.  Maka  Majelis  Hakim berpendapat bila penjatuhan hukuman  pidana  yang  tepat  adalah dibawah  ketentuan  minimal  yang ditentukan  oleh  undang-undang narkotika
melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam  bentuk tanaman 3. Menjatuhkan pidana  kepada Terdakwa  oleh karena itu dengan  pidana penjara  selama 2 (dua) tahun 2. Putusan Nomor 90/Pid.S us/2019/ PN Slt. Dakwaan alternatif yaitu: Kesatu: Pasal  114 Ayat (1) Jo. Pasal 132  Ayat (1) Undang- undang  RI Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua: Pasal  112 Ayat (1) Jo. Pasal 132  Ayat (1) Undang- undang  RI Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Pidana penjara selama 5 (lima)  tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani  oleh terdawka dan ddena sebesar Rp.800.000. 000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair  6 (enam) bulan penjara
Majelis  Hakim  tidak  sependapat dengan  Penuntut  Umum,  dengan mengacu  pada  ketentuan  Surat Edaran  Nomor  1  Tahun  2017 tantang  Pemberlakuan  Rumusan
Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah  Agung  Tahun  2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas  Bagi  Pengadilan  dimana dalam  hal  Penuntut  Umum  tidak mendakwakan  pasal  127  Ayat  (1) undang-undang
Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan barang  bukti  yang  ditemukan adalah  relative  kecil  yaitu  berat bersih 0,32110gram dengan mengingat Terdakwa bukanlah pembeli narkotika yang dimaksudkan  untuk  sediaan  dalam peredaran narkotika, walaupun dalam  tes  urine  Terdakwa  tidak mengandung metamfetamina, namun  dapat  diyakini  jumlah narkotika itu tidak untuk diedarkan kembali,  hanya  dalam  konteks dirinya  dan  saksi  Siti  Fatimah mengumpulkan uang bersama untuk  membeli  shabu  dan  akan dipakai  bersama  dengan  saksi  Dwi Yuliana.  Maka  Majelis  Hakim
1. Menyatakan terdakwa Mujiyono  alias
Jiyo  bin  Narto Salimin, terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak  pidana tanpa  hak  atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I” 2. Menjatuhkan pidana  kepada terdakwa Mujiyono  alias Jiyo  bin  Narto Salimin dengan  pidana penjara  selama 2  (dua)  tahun

## (Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2019-2020)
2) Progresivitas  hukum  dalam  penjatuhan  hukuman  dibawah  pidana minimum
Dalam  mengkonstruksi  akuntabilitas  penegak  hukum  melalui penafsiran  dengan  memakai  hukum  progresif,    Hukum  progresif memberikan  jawaban    bagaimana  memanu-siakan  manusia  dalam  hukum. Hukum Progresif berpikir dinamis, holistik, intuitif, alternatif, dan empatis. Hukum  progresif  menolak  cara  berhukum  yang  menyebabkan  hilangnya dinamika  hukum/  hukum  yang  menjadi  stagnan.  Hukum  menjadi  dinamis manakala  hambatan  hukum  disingkirkan.  Salah  satu    hal  yang  akan terhambat adalah tidak munculnya kekuatan yang sebenarnya inheren dalam hukum.  Kekuatan  yang  tersimpan  itu  menjadi  tidak  muncul  karena  cara berhukum  dari  penegak  hukum  yang  hanya  dengan  mengeja  teks  undang- undang.(Rahardjo,  2009).  Hukum  Progresif  dikenal  sebagai  hukum  yang mendukung  keadilan,  atau  dengan  istilah  lain  sebagai “hukum  pro- keadilan” (Kurniawan, 2017) . Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang hidup  dimasyarakat  atau  keadilan  yang  hidup  dalam  jiwa  bangsa  dengan istilah  “Volksgeist”  (Apeldoorn ,  1957), Sehingga  hakim  dalam  menjalankan tugas  dan  perannya  wajib  mencari  dan  menemukan  keadilan  yang  hidup dimasyarakat.
Didalam undang-undang narkotika mempunyai tujuan penghukuman yang tegas dan keras diperlukan dalam rangka memberi efek jera ( deterrent effect )  pada  pelaku  tindak  pidana  narkotika  (Rifai,  2014).  Pemberian hukuman  yang  dimaksud  untuk  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat pelaksaanan  vonis  dibawah  pidana  minimum  merupakan  progresivitas hukum  yang  diberiukan  oleh  hakim.  Hakim  dalam  menjelaskan  tugasnya tidak  hanya  pada  sebatas  sebagai  corong  Undang-Undang  melainkan sebagai  pemberi  keadilan  bagi  masyarakat  yang  mencari  keadilan.  Lebih lanjut,  tugas  hakim  bukan  untuk  menghukum  dan  menghukum,  melainkan untuk  membuat  putusan  yang  seadiladilnya,  yaitu:  jika  terdakwa  terbukti
berpendapat bila penjatuhan hukuman  pidana  yang  tepat  adalah dibawah  ketentuan  minimal  yang ditentukan  oleh  undang-undang narkotika dan denda sejumlah Rp1.000.000.0 00,00 (satu milyar  rupiah) dengan ketentuan apabila  denda tersebut  tidak dibayar  diganti dengan  pidana penjara  selama 3 (tiga) bulan;
secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidanan yang dilakukannya. (Achmad Ali, 2009). Lebih dari itu, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus sebagai bagian dari kinerja hakim yang  bersifat  independent  atau  bebas  dalam  menemukan  suatu  norma hukum (Rumadan Ismail, 2013)
Hal  ini dipertegas olehg Irfanul  hakim, Hakim di  pengadilan negeri depok  pada  tahun  2015  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  dalam menjatuhkan  pidana,  hakim  memang  harus  berpedoman  kepada  peraturan perundang-undangan,  akan  tetapi  hakim  juga  diberi  kebebasan  untuk menentukan  hukuman  yang  adil,  adil  disini  tentunya  berdasarkan  ukuran keadilan  menurut  hati  nuraninya  serta  keadilan  dalam  sudut  pandang terdakwa,  memang  takaran  pidana  bukan  merupakan  hasil  analisis  yuridis, karena  analisis  yuridis  dalam  suatu  proses  pertimbangan  hukum  akan berhenti  pada  saat  menentukan  seseorang  bersalah  atau  tidak,  sedangkan ketika  seorang  terdakwa  telah  terbukti  bersalah,  maka  penjatuhan  pidana akan  dilakukan  berdasarkan  takaran  hati  nurani  hakim  sesuai  dengan keadilan  yang  diyakininya.  Lebih  lanjut,  irfanul  hakim  dengan  mengutip pendapatnya  Harifin  A.  Tumpa,  mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI periode  20009-2012  mengatakan  bahwa  pada  prinsipnya  hakim  memang wajib  untuk  melaksanakan  ketentuan  yang  diatur  dalam  undangundang termasuk ketentuan pidana minimal, namun prinsip itu tidak berlaku secara rigid, tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tapi dia juga  harus  mempertimbangkan  rasa  keadilan  di  masyarakat.  (Reza  dan Ifrani. 2017)
Dalam konteksnya dengan kedua putusan diatas, hakim memberikan vonis  dibawah  minimum  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang narkotika.  Hal  ini  sejalan  dengan  peran  hakim  menurut  hukum  progresif yang dimana hakim bertumpu pada keyakinan hakim dan tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang (MYS, 2013). Menurut Chairul Huda bahwa hakim  terikat  untuk  menjatuhkan  pidana  antara  pidana  minimal  dan maksimal namun, hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih  dirasa  terlalu  berat.  Oleh  karena  itu,  hakim  dalam  putusannya  harus melahirkan  keputusan-keputusan  yang  menjawab  keadilan  yang  hidup ditengah masyarakat.
Penjatuhan  hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  dilakukan  setelah pembuktian  terlebih  dahulu,  Pembuktian  bertujuan  untuk  memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna  mendapatkan  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil  (Cristian  H. Panelewan, 2015). Selain itu hakim juga wajib memperhatikan beberapa hal untuk  menentukan  berat-ringannya  tindak  pidana  yaitu  factor  dampak kejahatan,  factor  modus  operandi  kejahatan,  factor  perilaku  terdakwa  di persidangan,  faktor  perdamaian  antara  terdakwa  dan  korban  serta  faktor pribadi  hakim  yang  memutus  (Witanto,  2013).  Melihat  pertimbangan hukumnya,  hakim  menilai  bahwa  barang  bukti  yang  ditemukan  relative
sangat  kecil  sehingga  untuk  menjatuhkan  hukuman  sesuai  pasal  yang didakwakan  tidaklah  tepat.  Selain  itu,  dasar  hukum  yang  membenarkan Tindakan  hakim  untuk  memutus  perkara  dibawah  minimum  adalah ketentuan  Surat  Edaran  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  dimana  dalam  hal  Penuntut Umum  tidak  mendakwakan  Pasal  127  Ayat  (1)  undang-undang  Narkotika, untuk lebih jelasnya berikut bunyinya:
Hasil  rumusan  hukum  pada  kamar  Pidana  angka  2  huruf  (a)  yaitu dalam  hal  penuntut  umum  tidak  mendakwakan  mengguanakan  Pasal  127 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika,  namun ditemukan  fakta  hukum  di  persidangan  bahwa  terdakwa  terbukti  sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap  mendasarkan  putusannya  pada  fakta  hukum  yang  terbukti  di persidangan,  musyawarah  juga  harus  didasarkan  atas  surat  dakwaan sebagaimana  dimaksud  Pasal  182  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  KUHAP.  Huruf  b yaitu dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor  7  tahun  2009 Juncto Surat  Edaran  Mahakamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2010)  serta  hasil  tes  urine  terdakwa  positif  mengandung metamphemine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Penyalah Guna Narkotika Golongan  I  bagi  diri  sendiri  sedangkan  Kualifikasi  tindak  pidananya  tetap mengacu pada surat dakwaan.
Dari  kasus  diatas,  Hakim  dalam  membuat  putusan  dengan berpedoman pada 3 (tiga) hal, yaitu:
a. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama.
b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
c. Unsur  Sosiologis,  yang  mempertimbangkan  tata  nilai  budaya  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Dari  ketiga  hal  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  hakim  tidak  hanya terikat  pada  unsur  yuridis  yaitu  kebenaran  yang  tertuang  dalam  setiap  teks pada  setiap  aturan  yang  tertulis,  melainkan  hakim  juga  wajib mempertimabangkan  dari  unsur  filosofis  yaitu  tentang  kebenaran  dan keadilan  yang  terkandung  dari  setiap  perkara  yang  diperiksa  dan  diadili olehnya.  Hakim  juga  di  tuntut  untuk  mempertimbangkan  dari  niali-nilai budaya  yang  hidup  dan  berkembang  dimasyarakat  sebagai  panduan  bagi hakim  untuk  menilai  setiap  perkara.  Dari  penjelasan  tersebut,  maka  hakim sudah seharusnya dalam setiap perkara mengunakan ketiga unsur ini sebagai pedoman untuk  memutus perkara demi terciptanya keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan hukum serta keyakinan hakim.
Lebih  lanjut,  Hakim  dalam  membuat  putusan  tidaklah  sekadar menjalankan  teknis  yuridis  dan  prosedural  penerapan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  semata-mata.  Setiap  putusan  hakim  secara  yuridis formal  tetap  tidak  dapat  mengabaikan  aspek  prosedural,  namun  yang terpenting  dari  itu  semua  adalah  lahirnya  suatu  putusan  yang  dapat mengantarkan  para  hakim  untuk  sampai  pada  tujuan  hukum  yang sesungguhnya  yaitu  berkeadilan,  bermanfaat,  dan  berkepastian  hukum. Hakimpun dituntut agar lebih progresif untuk mengali setiap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil. Pemikiran tersebut  sangat  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia,  terutama bagi  masyarakat  kecilyang  tidak  memiliki  posisi  yang  kuat  dalam  hal ekonomi maupun sosial. (Suwito:2015)
Oleh karena itu, dalam menangani setiap perkara pidana hakim tetap memerlukan  hukum  pidana  sebagai  panduan  dalam  memerika  dan mengadili,  mengutip  Roeslan  Saleh,  dalam  bukunya  muladi  dan  barda Nawawi  arief  menjelaskan  tentang  alasan  mengapa  hukum  pidana  masih dibutuhkan. Alasannya sebagai berikut: (Muladi dan Barda Nawawi Arief,):
a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang  hendak  dicapai,  tetapi  terletak  pada  persoalan  seberapa  jauh  untuk mencapai  tujuan  itu  boleh  menggunakan  paksaan;  persoalannya  bukan terletak  pada  hasil  yang  akan  dicapai,  tetapi  dalam  pertimbangan  antara nilai  dari  hasil  itu  dan  nilai  dari  batas-batas  kebebasan  pribadi  masing- masing.
b. Ada  usaha-usaha  perbaikan  atau  perawatan  yang  tidak  mempunyai  arti sama  sekali  bagi  si  terhukum;  dan  di  samping  itu  harus  tetap  ada  suatu reaksi  atas  pelanggaran  pelanggaran  norma  yang  telah  dilakukannya  itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
c. Pengaruh  pidana  atau  hukum  pidana  bukan  semata-mata  ditujukan  pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat
d. Dalam  putusannya  hakim  harus  mempertimbangkan  segala  aspek  yang bersifat  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis,  sehingga  keadilan  yang  ingin dicapai dapat terwujud,  dan pertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang  berkeadilan  dan  berorientasi  pada  keadilan  hukum (legal  justice) , keadilan masyarakat (social justice), dan keadilan moral (moral justice). Dan  dalam  keadilan  moral (moral  justice) nurani  hakim  yang  berperan dalam  pertimbangan  penjatuhan  putusan  sehingga  tidak  hanya  memberi rasa keadilan namun juga dapat memberi kemanfaatan.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  diatas  tentang  penerapan  pidana  dibawah  minimal khusus dalam pidana narkotika, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Pada Pengadilan Negeri Salatiga ditemukan bahwa adanya 2 putusan  pada tahun  2017  dan  2018  oleh  majelis  hakim  memutus  dibawah  minimal
khusus  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.  Hakim menilai dalam fakta persidangan bahwa barang bukti yang ada relative kecil pada kedua putusan tersebut, sehingga hakim menutuskan  untuk  menjatuhkan  hukuman  dibawah  pidana  minimum sebagai bentuk progresivitas hukum. Penjatuhan pidana dibawah minimal khusus  dalam  tindak  pidana  narkotika  merupakan  bentuk  progresivitas hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim.  Bahwa  Hakim  yang  diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara seperti tindak pidana  Narkotika  sejatinya  tidak  terbelenggu  pada  ketentuan  perundang- perundangan semata melainkan hakim mengali dan melihat keadilan yang hidup  dimasyarakat  serta  hakim  sebagai  actor  hukum  mempunyai  tugas untuk  menengakan  hukum  dengan  tujuan  besar  berupa  kesejahteraan  dan kebagian manusia.
2. Hakim  tidak  hanya  terikat  pada  unsur  yuridis  yaitu  kebenaran  yang tertuang  dalam  setiap  teks  pada  setiap  aturan  yang  tertulis,  melainkan hakim  juga  wajib  mempertimabangkan  dari  unsur  filosofis  yaitu  tentang kebenaran  dan  keadilan  yang  terkandung  dari  setiap  perkara  yang diperiksa dan diadili olehnya.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka adapun saran yang dapat berikan terhadap masalah yang dikaji yaitu
1. Perlu  dihapusnya  ketentuan  tentang  ancaman  pidana  minimal  khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dengan  adanya  batasan  ancaman  minimal  khusus  secara  tidak  lansung membatasi  kebebasan  hakim  untuk  memutus  perkara  dengan  dibawah minimal  khusus  yang  berangkat  dari  penilaian  fakta-fakta  persidangan yang ada. Seperti contoh pada 2 putusan di pengadilan negeri salatiga pada tahun 2019 dan tahun 2020.
2. Hakim  dituntut  agar  lebih  progresif  untuk  mengali  setiap  nilai-nilai  yang hidup  di  masyarakat  sehingga  tercipta  sebuah  putusan  yang  adil. Pemikiran tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecilyang tidak memiliki posisi yang kuat dalam hal ekonomi maupun social

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Achmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan (Judicial  Prudence):  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence), Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
Ahmad  Rifai.  2014. Narkoba  di  balik  Tembok  Penjara. Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.
Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Darmoko  Yuti  Witanto.  2013. Diskresi  hakim:  Sebuah  Instrumen  Meneggakan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana . Bandung: Alfabeta. Lilik  Mulyadi.  2012. Hukum  Acara  Pidana,  Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan . Bandung: Citra Aditya Bakti. L.J  V.  Apeldoorn,  1957. Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Nordhoff  Kolff  NV.  Jakarta: Pradnya Paramita
Kent C. Olson. 1988. Practical Approaches legal Research ,: The Haworth Presss. Muladi- Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan kebijakan Pidana .  Bandung: Alumni.
Satjipto  Rahardjo,.  2009. Hukum  Progresif,  Sebuah  sintesa  Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Sri  Laksmi  Anindita.  2016. Praperadilan  dan  Perkembangannya  Dalam  Hukum Acara Pidana Indonesia. Depok: Badan Penerbit FHUI.
Sudikno Mertokusumo. 1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum, Depok: Liberty.

## B. Jurnal/Artikel
Cristian H. Panelewan. 2015. Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka  Dalam  Proses  Penyelesaian  Perkara  Pidana . Social  Science Journal : 2 (2).  321
Dey Ravena. 2013. Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia, Jurnal Scientica : 1(1). 77
Fernando  L  Kansil.  2014.  Sanksi  Pidana  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Menurut KUHP dan Diluar KUHP. Jurnal   Lex   Crimen: 3 (3). 1 Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan  Dan  Penanggulangannya  (Suatu  Tinjauan  Teoritis). Jurnal Hukum : 1 (25) 439-440
Immanuel Christophel Liwe. 2014. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus  Perkara Pidana Yang  Diajukan Ke Pengadilan. Lex Crimen : 1 (3). 134
Ismail  Rumadan.  2003.  Penafsiran  Hakim  Terhadap  pidana  minimum  khusus Undang-Undang  No.  20  tahun  2001  tentang  tindak  pidana  korupsi  (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan): Jurnal Mahkamah Agung RI
L. Hendi Permana. 2016. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana  di  Bawah  Minimum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kesusilaan (Perkara  No.  107/Pid.Sus/2015/  PN.    Met ).  Skripsi, Fakultas  Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung:
M.  Beni  Kurniawan.  2017.  Politik  Hukum  Mahkamah  Konstitusi  tentang  Status Anak  Di  Luar  Nikah:  Penerapan  hukum  Progresif  sebagai  Perlindungan  Hak Asasi Anak. Jurnal HAM : 1 (8). 74
Mardjono Reksodiputro. 2016- 2017. Mengantisipasi Pemberantasan     Peredaran Ilegal     Narkotika melalui   Sistem   Peradilan   Pidana (Suatu Observasi untuk Diskusi)” Jurnal Peradilan Indonesia: (5). 66
Oheo  K.  Haris.  2017.  Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Di  Bawah  Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. Jurnal Ius Constituendum : 2 (2). 240
Reza  Noor  Ihsan,  Ifrani,  2017, Sanksi  Pidana  Minimum  Khusus  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Keadilan. Jurnal  Hukum :  3  (9). 472
Supriyadi.  2015.  Penetapan  Tindak  Pidana  Sebagai  Kejahatan  dan  Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus . Jurnal Mimbar Hukum : 3 (27). 389 Suwito. 2015. Putusan hakim yang progresif dalam perkara perdata, telaah “Kasus Pohon Mangga”. Hasanuddin Law Review :  1(1). 102

## C. Situs Web
MYS. 2013. Menggali Karakter hukum Progresif , http://www.hukumonline.com . di akses pada 04 Januari 2022
Nov.  2014.  Pro  Kontra  Putusan  Videotron,  Terobosan  atau  Kekeliruan https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-putusan-videotron-- terobosan-atau-kekeliruan-lt54043284bf38a/ di akses pada 25 maret 2022
D. Peraturan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika