How to cite: Krisnanda, K. P. & Saiful. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengendalian Internal,  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  dengan  Budaya  Organisasi  sebagai Variabel  Moderasi  pada  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  I  Surabaya. Syntax  Literate . (9)4. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 4, April 2024

## PENGARUH
PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM PELAPORAN TERHADAP

## AKUNTABILITAS  KINERJA  DENGAN  BUDAYA  ORGANISASI  SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA
Kevin Pradana Krisnanda 1* , Saiful Anwar 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 1,2 Email: kevinpradana@gmail.com *

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  menguji  pengaruh  perencanaan  anggaran  berbasis kinerja, pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja dengan budaya  organisasi  sebagai  variabel  moderasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif.  Objek  penelitian  adalah  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja,  pengendalian internal, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja, dan budaya organisasi. Populasi penelitian ini  adalah  pegawai  dari  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  I  Surabaya  dan  teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling slovin, oleh karena itu jumlah sampel penelitian adalah 88 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang  berasal  dari  kuesioner  yang  telah  dibagikan  kepada  pegawai  Kantor  Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya. Teknik Analisis data menggunakan PLS ( Partial Least Square) dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menyatakan bahwa  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja,  sedangkan  pengendalian  internal  dan  sistem  pelaporan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja.  Kemudian  budaya  organisasi  tidak  dapat  memoderasi  perencanaan anggaran  berbasis  kinerja,  pengendalian  internal,  dan  sistem  pelaporan  terhadap akuntabilitas kinerja.
Kata  kunci: perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja,  pengendalian  internal,  sistem  pelaporan, akuntabilitas kinerja, budaya organisasi

## Abstract
The aim of this research is to examine the influence of performance-based budget planning, internal control, and reporting systems on performance accountability with organizational culture  as  a  moderating  variable.  This  study  uses  a  quantitative  approach.  The  research objects  are  performance-based  budget  planning,  internal  control,  reporting  systems, performance accountability, and organizational culture. The population of this study were employees from the Surabaya Class I Port Health Office and the sampling technique was carried  out  using  the  Slovin  probability  sampling  technique,  therefore  the  number  of research samples was 88 samples. The type of data used is primary data originating from a questionnaire that was distributed to employees of the Surabaya Class I Port Health Office. Data analysis technique uses PLS (Partial Least Square) using SmartPLS 4 software. The research results state that performance-based budget planning has no effect on performance accountability, while internal control and reporting systems have an effect on performance
accountability.  Then  organizational  culture  cannot  moderate  performance-based  budget planning, internal control, and reporting systems for performance accountability.
Key words: performance-based budget planning, internal control, reporting system, performance accountability, organizational culture

## Pendahuluan
Instansi  pemerintah  merupakan  perangkat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari kementerian, departemen, lembaga  pemerintah  non  departemen,  kesekretariatan  lembaga  tinggi  negara,  TNI (Tentara  Nasional  Indonesia),  Kepolisian  Republik  Indonesia,  kantor  perwakilan pemerintah  RI  di  luar  negeri,  Kejaksaan  Agung,  perangkat  pemerintahan  Provinsi, perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dianggarkan dananya dari anggaran negara. menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 (Indonesia, 2003). Instansi pemerintah Indonesia dibentuk karena memiliki tujuan yang harus dicapai ialah organisasi yang berjalan dari kumpulan orang- orang yang terpilih untuk melaksanakan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat  yang  kegiatannya  sesuai  dengan  kebijakan  dan  program  yang  telah  dibuat sebelumnya,  dan  tujuan  instansi  pemerintah  bisa  tercapai  apabila  mampu  mengolah, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Seiring bergulirnya waktu pasti akan terjadi namanya naik turun perekonomian yang dialami oleh setiap negara. Dalam pasang surut perekonomian yang dialami oleh setiap  negara  pastinya  krisis  ekonomi  dan  kepercayaan  yang  menghantam  Indonesia memberikan  dampak  negatif  dan  di  lain  sisi  memberikan  dampak  positif  bagi  upaya peningkatan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  di  satu  sisi,  krisis  tersebut memberikan dampak yang luar biasa signifikan pada tingkat kemiskinan, akan tetapi di lain sisi, krisis tersebut dapat memberikan dampak positif bagi suatu negara dalam upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa mendatang (Saleh, 2020:1).
Dan saat ini dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir dan hingga kini masih menjadi sebuah ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat, namun tidak hanya itu saja berbagai sektor kehidupan masih terdampak sampai sekarang. Dalam dua  tahun  terakhir  ini  berbagai  kebijakan-kebijakan  baru  dibuat  guna  menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi mulai dari PSBB, New Normal , hingga sekarang PPKM . Hal  tersebut  merupakan  upaya  pemerintah  guna  mencegah  dan  mengurangi peningkatan Covid-19 . Selain usaha pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru guna mendukung  jalannya  berbagai  kegiatan,  baik  itu  dari  segi  pemerintah  ataupun  swasta guna  memulihkan  kembali  perekonomian  negara  dan  juga  kegiatan  masyarakatnya sendiri, namun di saat semua sudah mulai membaik tiba-tiba di pertengahan tahun 2021 kemarin  terdapat  varian  baru  C ovid-19 bernama Delta .  Hal  ini  cukup  mengejutkan masyarakat Indonesia karena membuat pertumbuhan kinerja di segala sektor yang semula sudah mulai pulih dan merangkak bangkit kembali menjadi tertunda karena adanya varian baru ini. Awal tahun 2022 lagi-lagi varian baru muncul dan sudah diprediksi sebelum pergantian  tahun,  Indonesia  merasakan  varian  baru  tersebut  dari  akhir  Januari  hingga bulan Maret ini, walaupun tak seperti varian sebelumnya yang membuat segala sektor pekerjaan harus WFH (Work From Home) kecuali instansi yang di tunjuk untuk melayani masyarakat,  namun  nyatanya  banyak  sekali  masyarakat,  aparatur,  dan  pegawai  yang terpapar Covid-19 varian baru ini.
Hal ini membuat kinerja dari perusahaan baik swasta atau milik negara, dan instansi pemerintah terganggu dengan aparatur atau pegawai yang terpapar Covid-19 tentu hal ini
sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Walaupun target organisasi yang dibuat telah  tercapai  atau  sesuai  dengan  yang  diharapkan  namun  tentunya  setiap  organisasi memiliki kendala dengan kinerja aparatur atau pegawai instansi yang terganggu dengan paparan Covid-19 . Dengan munculnya varian Covid-19 baru yang berjenis Omicron tentu kinerja  akan  suatu  instansi  harus  dijaga  dan  ditingkatkan  guna  tercapainya  target akuntabilitas instansi terkait.
Isu akuntabilitas kinerja di saat pandemi Covid-19 menjadi menarik untuk diteliti. Fenomena  ini  terjadi  karena  pertama,  menurunnya  kepercayaan  publik  terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di saat pandemi Covid-19 akibat adanya kasus korupsi dana  bantuan  sosial  yang  dilakukan  oleh  mantan  menteri  sosial.  Kedua,  melambatnya pembangunan  fisik  dan  non-fisik  di  berbagai  daerah  dengan  menggunakan  alasan memfokuskan kembali anggaran untuk penanggulangan Covid-19 . Ketiga, pembatasan aktivitas  untuk  menekan  penyebaran Covid-19 yang  berdampak  pada  akses  informasi publik  tidak  sebebas  seperti  sebelum  pandemi  (Shahib  et  al.,  2022).  Hal  ini  tentunya membuat  masyarakat  mempertanyakan  akuntabilitas  kinerja  dari  pemerintah  dalam penanggulangan Covid-19.
Berikut berita tenaga kesehatan terkait varian Covid-19 Omicron yang dilansir dari portal berita Kompas.com, (07/02/2022) Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter  Indonesia  (PB  IDI)  Zubairi  Djoerban  mengatakan,  gelombang  ketiga  virus pandemi SARS-Cov-2  (Covid-19) yang  terjadi  sejak  awal  Februari  mulai  memberikan ancaman  bagi  para  tenaga  kesehatan  (nakes)  di  Indonesia.  Ia  pun  mengamati,  bahwa jumlah  kasus  penyebaran Covid-19 pada  kelompok  nakes  kian  meningkat,  dengan demikian hal ini jelas akan memengaruhi layanan rumah sakit yang saat ini sedang sangat dibutuhkan.  "Gelombang  ini  mulai  mengancam  nakes  di  rumah  sakit.  Kalau  yang terinfeksi  banyak  dan  mereka  harus  cuti,  maka  ketidaktersediaan  nakes  akan memengaruhi pelayanan," ujar Zubairi (Fauzia, 2022).
Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  I  Surabaya  merupakan  salah  satu  garda terdepan dalam menjaga Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 , hal ini sesuai dengan  Permenkes  Nomor  33  Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas  melaksanakan  upaya  cegah  tangkal  keluar  masuknya  penyakit  dan  faktor  risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan  fungsi  yang  pertama  penyusunan  rencana,  kegiatan  serta  anggaran, kedua pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan, ketiga pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit serta faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan, keempat pelaksanaan  respon  terhadap  terhadap  penyakit  dan  faktor  risiko  kesehatan  pada  alat angkut,  orang,  barang,  dan  lingkungan,  kelima  melakukan  pelaksanaan  pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus, keenam melaksanakan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan, ketujuh pengelolaan data serta informasi di bidang kekarantinaan kesehatan, kedepalan pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan, kesembilan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang  kekarantinaan  kesehatan,  kesepuluh  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan  di  bidang  kekarantinaan  kesehatan,  dan  kesebelas  pelaksanaan  urusan administrasi Kantor kesehatan Pelabuhan.
Dengan  pernyataan  tersebut  tentu  aparatur  mempunyai  kemungkinan  terdampak Covid-19 lebih  besar  dari  masyarakat  lainnya,  dan  dalam  portal  berita  kumparan.com
(25/2/2022)  Tenaga  medis  Indonesia  mengalami  stres  yang  berkepanjangan  akibat menghadapi pandemi, hal ini terjadi karena kenaikan kasus pasien Covid-19 yang tinggi di  seluruh  rumah  sakit  di  seluruh  Indonesia  dan  tidak  kunjung  menurun  dan  akhirnya berefek stres yang berkepanjangan bagi seluruh tenaga medis di Indonesia. Beban tenaga medis  yang  berlebihan  dalam  merawat  pasien Covid-19 berdampak  pada  kondisi  baik rohani maupun fisik para tenaga medis. Apalagi tenaga medis merupakan salah satu garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 . Dari riset terbaru menyatakan bahwa Tenaga  kesehatan  merupakan  satu  kelompok  yang  sangat  berisiko  terpapar Covid-19 lantaran interaksinya yang intens dengan pasien terjangkit Covid-19 . Dan bahkan tenaga medis di Indonesia 8 kali lebih beresiko terjangkit virus Covid-19 daripada masyarakat umum. Kemudian data penelitian tahun 2022 juga membuktikan bahwa kematian tenaga medis di Indonesia menduduki peringkat tertinggi diwilayah Asia (Aji, 2022). Setidaknya kurang lebih sebanyak 2.087 tenaga medis di Indonesia meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 . Dari jumlah tersebut, sebanyak 751 orang berprofesi sebagai dokter. Perawat sebanyak 670. Lalu, sebanyak 398 bidan di Indonesia, ahli teknologi laboratrium medis (ATLM) sebanyak 51 orang dan apoteker sebanyak 48 orang. Ada pun dokter gigi yang meninggal sebanyak 46 orang, petugas rekam radiologi sebanyak 12 orang, terapis gigi sebanyak 8 orang. Sementara itu, ada sebanyak 7 tenaga sanitarian dan 5 tenaga farmasi. Lalu, petugas ambulan, tenaga elektromedik, dan epidemiolog masing-masing sebanyak 4 orang, 3 orang, dan 2 orang. Kemudian ada pula entomolog kesehatan dan fisikawan medik  masing-masing  1  orang.  Sisanya,  sebanyak  80  tenaga  kesehatan  lainnya  juga dilaporkan  meninggal  dunia  karena Covid-19 data  ini  diambil  dari  laman  resmi nakes.laporcovid19.org.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan disusun berdasarkan data kinerja Program  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit.  Data  dimaksud  diuraikan  dalam pengukuran kinerja kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran kinerja kegiatan diperoleh melalui penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) setiap  indikator  kinerja,  yaitu  membandingkan  data  rencana  tingkat  capaian  (target) dengan data realisasi, baik jumlah anggaran maupun jumlah satuannya. Pada tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya memiliki 7 indikator kinerja, dan semua mencapai  target  yang  telah  ditetapkan.  Setelah  dilakukan  perhitungan,  diperoleh  nilai rata-rata  capaian  Indikator  Kinerja  Kegiatan  (IKK)  tahun  2021  sebesar  115,35%.  Bila dibandingkan  dengan  rata-rata  capaian  Indikator  Kinerja  Kegiatan  (IKK)  tahun  2020 sebesar 214,63%, hasilnya mengalami penurunan sebesar 99,28%.
Anggaran berbasis kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2006  Pasal  2  ayat  1  C  disebutkan  suatu  pendekatan  penganggaran  mengutamakan keluaran/hasil  dari  suatu  program  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang telah diukur. Dalam hal ini, setiap  dana  yang  telah  dianggarkan  guna  menjalankan  suatu  program/kegiatan  harus terukur  secara  jelas  indikator  kinerjanya  yang  direpresentasikan  ke  dalam  tolak  ukur kinerja serta target/sasaran yang telah diharapkan. Dan di dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan negara Pasal 14 disebutkan dalam penyusunan rancangan APBN, Pimpinan Lembaga/menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya dan anggaran dan rencana kerja yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang telah ditentukan. Dengan penjelasan tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  anggaran  berbasis  kinerja  ialah  untuk  menunjukkan keterlibatan  antara  pendanaan  dengan  kinerja  yang  akan  dicapai,  transparansi  dalam
penganggaran, dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi, dan akuntabilitas tiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.
Pengendalian Internal dalam Peraturan Pemerintah NO.60/2008 disebutkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau secara terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan maupun seluruh pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya suatu tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem pelaporan adalah laporan yang mencerminkan sistem pertanggungjawaban dari  bawahan  (pimpinan  unit  anggaran)  kepada  atasan  (kepala  bagian  anggaran) (Rusdiana  &  Nasihudin,  2018:67).  Instansi  pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam membuat  menyusun,  serta  melaporkan  laporan  keuangan  secara  tertulis,  periodik  dan melembaga.  Laporan  keuangan  instansi  pemerintah  merupakan  penjelasan  posisi keuangan berdasar transaksi yang telah dilakukan instansi pemerintah tersebut (AR et al., 2018).  Laporan  Kinerja  berdasar  pada  Peraturan  Menteri  tentang  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  No.  53/2014  Pasal  1 dipaparkan bahwa laporan kinerja yaitu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dan hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja  dan  evaluasi  serta  pengungkapan (disclosure) secara  memadai  hasil  analisis terhadap pengukuran kinerja.
Akuntabilitas kinerja dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi  pemerintah  guna  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selain itu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memang merupakan suatu kewajiban instansi  pemerintah.  Dan  terlebih  saat  ini,  kinerja  instansi  pemerintah  telah  banyak mendapat  sorotan  dari  masyarakat  hal  ini  terjadi  karena  manfaat  yang  dirasakan  dari pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  instansi  pemerintah  yang  sebagian  besar kegiatannya  dibiayai  oleh  dana  publik.  Dan  keberhasilan  kinerja  instansi  pemerintah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayan dan kesejahteraan masyarakat.
Budaya organisasi menurut V. Rivai & Mulyadi, (2012) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari- hari serta dapat membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka guna mencapai suatu tujuan organisasi. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai  -  nilai  ( values )  organisasi  yang  dapat  dijiwai,  dipraktikkan,  serta  dipahami  oleh organisasi, sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri lalu menjadi dasar aturan berperilaku  dalam  organisasi.  Dengan  seperti  itu,  budaya  organisasi  dapat  dijadikan sebagai  pengendali  dan  arah  dalam  membentuk  sikap  dan  perilaku  manusia  yang  ada dalam organisasi. Budaya organisasi diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap  setiap  pribadi  anggota  organisasi  maupun  terhadap  organisasi  dalam  hal mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Budaya organisasi memiliki peran yang penting dalam berkembangnya suatu organisasi. dengan organisasi yang memiliki budaya yang  baik,  maka  berlangsung  dengan  baik  berjalannya  suatu  organisasi  serta  proses pengambilan keputusan dan juga kebijakan guna kepentingan organisasi untuk berjalan lebih baik dan terarah (Betta & Arza, 2020).
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  tujuan  dalam penelitian ini adalah:
1) Untuk  menguji  dan  membuktikan  pengaruh  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya.
2) Untuk  menguji  dan  membuktikan  pengaruh  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya.
3) Untuk menguji dan membuktikan pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya.
4) Untuk  menguji  dan  membuktikan  pengaruh  budaya  organisasi  sebagai  moderasi pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya.
5) Untuk  menguji  dan  membuktikan  pengaruh  budaya  organisasi  sebagai  moderasi pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya.
6) Untuk  menguji  dan  membuktikan  pengaruh  budaya  organisasi  sebagai  moderasi sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pada  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan Kelas I Surabaya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yang  berbasis  pada  filsafat positivisme. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  dari  kantor  kesehatan  pelabuhan  kelas  I Surabaya yang berjumlah 113 orang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik probability sampling slovin, dengan jumlah sampel sebanyak 88 pegawai.
Data  dikumpulkan  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada  responden.  Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data primer yang memuat daftar pertanyaan yang harus  dijawab  oleh  responden.  Selain  itu,  data  sekunder  juga  digunakan,  termasuk literatur, jurnal, dan informasi umum dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat  lunak  SmartPLS  Versi  4.  PLS  digunakan  untuk  menganalisis  model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).
Pengujian  model  pengukuran  dilakukan  untuk  menilai  validitas  dan  reliabilitas kuesioner.  Uji  validitas  mencakup  convergent  validity  dan  discriminant  validity, sedangkan  uji  reliabilitas  menggunakan  Cronbach  Alpha  dan  Composite  Reliability. Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, serta untuk menguji  hipotesis.  Efek  moderasi  juga  dievaluasi  untuk  memahami  interaksi  antara variabel  moderator  dan  variabel  independen  dalam  mempengaruhi  variabel  dependen. Hasil analisis data akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, dengan menggunakan  nilai  probabilitas  dan  uji  statistik  untuk  menilai  signifikansi  variabel- variabel yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  ialah  analisis  yang  memberikan  sebuah  gambaran variabel yang diteliti secara individual yang dapat dilihat  dari nilai mean , maksimum,
minimum,  dan  standar  deviasi  (Ghozali,  2018:19).  Statistik  deskriptif  adalah  untuk menggambarkan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami. Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  mengenai  data  penelitian  berupa  deskripsi responden  mengenai  jenis  kelamin  serta  deskripsi  hasil  kuesioner  mengenai  variabel akuntabilitas  kinerja,  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja,  pengendalian  internal, sistem pelaporan, dan budaya organisasi.

## Model Pengkuran (Outer Model)
Evaluasi Model Pengukuran dengan model reflektif dapat dilakukan dengan uji convergent validity, discriminant validity , dan realibility composite . Berikut merupakan hasil model pengukuran tersebut.
1. Convergent Validity
Convergent  Validity merupakan  salah  satu  uji  coba  yang  membuktikan hubungan antar item uji reflektif dengan variabel latennya. Suatu indikator dikatakan memenuhi ketika nilai loading factor >0,6 – 0,7. Nilai loading factor menunjukkan bobot dari setiap indikator sebagai pengukur dari masing-masing variabel. Indikator dengan loading factor besar menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai pengukur variabel  yang  terkuat  (dominan).  Namun  untuk  penelitian  tahap  awal  dari pengembangan skala pengukuran nilai loading factor 0,5-0,6 masih dianggap cukup memadai.
Gambar 1.  Model Pengukuran
Tabel 1. Nilai Convergent Validity Variabel Indikator Loading Factor Keterangan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) X1.1 0.770 Valid X1.2 0.863 Valid X1.3 0.842 Valid X1.4 0.867 Valid X1.5 0.831 Valid X1.6 0.603 Valid X1.7 0.648 Valid Pengendalian Internal (X2) X2.1 0.812 Valid X2.2 0.839 Valid X2.3 0.801 Valid X2.4 0.870 Valid X2.5 0.766 Valid Sistem Pelaporan (X3) X3.1 0.907 Valid X3.2 0.944 Valid X3.3 0.857 Valid Akuntabilitas Kinerja (Y) Y 1 0.753 Valid Y 2 0.806 Valid Y 3 0.847 Valid Y 4 0.871 Valid Budaya Organisasi (Z) Z 1 0.841 Valid Z 2 0.833 Valid Z 3 0.783 Valid Z 4 0.832 Valid Z 5 0.894 Valid Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai loading  factor pada masing-masing pertanyaan lebih besar 0,6 - 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing–masing  pertanyaan  untuk  variabel  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja, pengendalian internal, sistem pelaporan, akuntabilitas, dan budaya organisasi adalah valid.
2. Discriminant Validity (Cross Loading)
Pengujian discriminant  validity dalam  penelitian  ini  menggunakan  nilai cross loading dan square  root  of  average (AVE)  yang  bertujuan  untuk  menguji  apakah instrumen  penelitian  valid  dalam  menjelaskan  atau  merefleksikan  variabel  laten. Pengujian discriminant validity dapat diuraikan sebagai discriminant validity dengan menggunakan  nilai cross  loading dengan  tujuan  untuk  memeriksa  dan  instrumen penelitian  dalam  menjelaskan  atau  merefleksikan  variabel  laten.  Suatu  model mempunyai discriminant  validity yang  baik  jika  setiap  nilai loading dari  sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dibanding dengan nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya.
Tabel 2. Hasil Discriminant Validity Indikator Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pengendalian Internal Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Budaya Organisasi X1.1 0.770 0.567 0.617 0.556 0.415
Indikator Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pengendalian Internal Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Budaya Organisasi X1.2 0.863 0.674 0.721 0.663 0.566 X1.3 0.842 0.571 0.678 0.645 0.515 X1.4 0.867 0.678 0.704 0.706 0.623 X1.5 0.831 0.718 0.620 0.721 0.576 X1.6 0.603 0.526 0.458 0.458 0.410 X1.7 0.648 0.426 0.511 0.476 0.404 X2.1 0.603 0.812 0.498 0.540 0.550 X2.2 0.642 0.839 0.522 0.591 0.538 X2.3 0.569 0.801 0.401 0.607 0.511 X2.4 0.646 0.870 0.532 0.740 0.570 X2.5 0.679 0.766 0.685 0.675 0.607 X3.1 0.693 0.618 0.907 0.666 0.467 X3.2 0.768 0.602 0.944 0.702 0.467 X3.3 0.692 0.539 0.857 0.633 0.411 Y 1 0.536 0.812 0.525 0.753 0.546 Y 2 0.651 0.539 0.530 0.806 0.599 Y 3 0.690 0.565 0.663 0.847 0.677 Y 4 0.692 0.640 0.695 0.871 0.550 Z 1 0.612 0.604 0.477 0.671 0.841 Z 2 0.516 0.521 0.398 0.549 0.833 Z 3 0.455 0.499 0.360 0.547 0.783 Z 4 0.526 0.611 0.355 0.562 0.832 Z 5 0.596 0.605 0.471 0.679 0.894 Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Hasil  pengujian discriminant  validity pada  tabel  2  diatas  menyajikan  hasil perhitungan cross  loading ,  yang  menunjukan  bahwa  nilai cross  loading dari  setiap indikator pada variabel perencanaan anggaran berbasis kinerja, pengendalian internal, sistem pelaporan berada diatas nilai cross loading dari variabel latennya. Semua nilai di atas ambang batas yaitu 0,5 sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara diskriminan.
3. Composite Reliability
Evaluasi composite  reliability dilakukan  dengan  melihat  nilai composite reliability dari  blok  indikator  yang  mengukur  konstruk  dan  nilai cronbach’s  alpha .
Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite reliability- nya di atas 0,7 dan nilai cronbach’s alpha disarankan diatas 0,6.
Tabel 3. Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha Variabel Composite Realibility Cronbach’s Alpha Average variance extracted (AVE) Keterangan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja 0.915 0.890 0.611 Reliabel Pengendalian Internal 0.910 0.876 0.670 Reliabel Sistem Pelaporan 0.930 0.887 0.817 Reliabel
Variabel Composite Realibility Cronbach’s Alpha Average variance extracted (AVE) Keterangan Akuntabilitas Kinerja 0.892 0.837 0.673 Reliabel Budaya Organisasi 0.921 0.893 0.701 Reliabel Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Dengan hasil pengujian pada tabel 3, semua variabel diatas dikatakan reliabel karena composite  reliability lebih  besar  dari  0,7  dan Cronbach’s  Alpha diatas  0,6, maka kuesioner dapat menghasilkan hasil ukur yang stabil.

## Model Struktural (Inner Model)
Setelah melakukan uji outer model, maka selanjutnya melakukan uji inner model. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan Rsquare dari model penelitian.
Gambar 2. Model Struktural Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Evaluasi model struktural PLS diawali dengan melihat R-square setiap variabel laten  dependen.  Tabel  dibawah  ini  merupakan  hasil  perkiraan R-square dengan menggunakan PLS.
Tabel 4. Hasil R-Square Variabel R-Square R-Square Adjusted Akuntabilitas Kinerja 0,776 0.757 Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui bahwa nilai   ( R-square ) yaitu 0,776 yang artinya  akuntabilitas  kinerja  dipengaruhi  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja, pengendalian internal, dan sistem pelaporan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi sebesar 77,6%, sisanya yaitu 22,4% dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diuji.
Untuk  mengukur  mampu  atau  tidaknya  model  dapat  diprediksi,  bisa  diukur melalui Q-square ( .  Apabila Q-square lebih  dari  0,  dapat  dikatakan  model  dapat diprediksi.  Sedangkan  jika  model  kurang  dari  0  maka  model  tidak  dapat  diprediksi. Berikut hasil tabel Q-square dalam penelitian ini:
Tabel 5. Hasil Q-Square Variabel Q-Square Akuntabilitas Kinerja 0,717 Sumber: Data primer yang diolah, 2022 Berdasarkan  pengujian ( Q-square ) diatas  menunjukkan  nilai predictive relevance sebesar 0,717 atau 71,7%. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa model tersebut  dikatakan  layak,  karena  keragaman  data  dapat  dijelaskan  oleh  model  tersebut sebesar 71,7%. Sedangkan sisa sebesar 28.3% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dijelaskan  dalam  model  penelitian  atau error. Hasil sebesar  71,7%  menunjukkan bahwa  model  PLS  terbentuk  sudah  baik,  karena  mampu  menjelaskan  58,2%  dari keseluruhan informasi.

## Uji Efek Moderasi
Uji efek moderasi tidak hanya dilakukan pengujian efek langsung dari variabel independen  ke  variabel  dependen,  tetapi  juga  hubungan  interaksi  antara  variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Evaluasi model interaksi dilakukan dengan melihat R-Square dengan effect size lemah 0,002, moderate 0,15, dan kuat  0,35.  Apabila effect  size dihasilkan  nilainya  lemah  maka  tidak  akan  berpengaruh terhadap efek moderasi.
Tabel 6. Uji Efek Moderasi Variabel Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja X Budaya Organisasi -0.129 Pengendalian Internal X Budaya Organisasi 0.183 Sistem Pelaporan X Budaya Organisasi 0.018 Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Pada  tabel  6  diketahui  bahwa  budaya  organisasi  tidak  signfikan  memoderasi perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  dengan  koefisien  jalur  sebesar  -0.129.  karena koefisien interaksi bernilai negatif maka budaya organisasi tidak signifikan memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Budaya organisasi signifikan  memoderasi  pengendalian  internal  dengan  koefisien  jalur  sebesar  0.183. karena koefisien interaksi bernilai positif maka budaya organisasi signifikan memperkuat pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja.  Budaya organisasi tidak signifikan memoderasi  sistem  pelaporan  dengan  koefisien  jalur  sebesar  0.018.  karena  koefisien
interaksi  bernilai  negatif  maka  budaya  organisasi  tidak  signifikan  memperkuat  sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian  model  hubungan  struktural  berfungsi  untuk  menjelaskan  antara variabel-variabel  dalam  penelitian.  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  cara  melihat nilai probabilitas dan uji statistik. Uji statistik menggunakan uji t. Jika hipotesis memiliki nilai T-statistics >1,96 dengan nilai probabilitas, nilai P-Value < 0,05 dapat dikatakan signifikan. Apabila nilai P-Value > 0,05 maka variabel tidak signifikan.
Tabel 7. Uji Hipotesis Variabel Original sample (O) P Value Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja > Akuntabilitas Kinerja 0.113 0.421 Pengendalian Internal > Akuntabilitas Kinerja 0.250 0.005 Sistem Pelaporan > Akuntabilitas Kinerja 0.289 0.008 Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja X Budaya Organisasi > Akuntabilitas Kinerja -0.129 0.401 Pengendalian Internal X Budaya Organisasi > Akuntabilitas Kinerja 0.018 0.079 Sistem Pelaporan X Budaya Organisasi > Akuntabilitas Kinerja O.183 0.881

## Sumber: Data primer yang diolah, 2022
H1:  Diduga  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja
Nilai T statistik sebesar 0.804 lebih kecil dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0.421 lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran berbasis kinerja  tidak  signifikan  pada  taraf  signifikansi  5%.  Dapat  disimpulkan  bahwa perencanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja ditolak.
H2 : Diduga pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja Nilai T statistik sebesar 2.802 lebih besar dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0.005 lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pengendalian  internal signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja diterima.
H3 : Diduga sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja
Nilai T statistik sebesar 2.650 lebih besar dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan signifikan pada taraf  signifikansi  5%.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pelaporan  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas kinerja diterima.
H4  :  Diduga  budaya  organisasi  memoderasi  pengaruh  perencanaan  anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja
Nilai T statistik sebesar 0.839 lebih kecil dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0.401 lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  perencanaan  anggaran berbasis kinerja dimoderasi budaya organisasi tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  dimoderasi  budaya organisasi negatif terhadap akuntabilitas kinerja ditolak.
H5:    Diduga  budaya  organisasi  memoderasi  pengaruh  pengendalian  internal terhadap akuntabilitas kinerja
Nilai T statistik sebesar 1.759 lebih kecil dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0,079 lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pengendalian  internal dimoderasi  budaya  organisasi  tidak  signifikan  pada  taraf  signifikansi  5%.  Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dimoderasi budaya organisasi negatif terhadap akuntabilitas kinerja ditolak.
H6:  Diduga  budaya  organisasi  memoderasi  pengaruh  sistem  pelaporan  terhadap akuntabilitas kinerja
Nilai T statistik sebesar 0.149 lebih kecil dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0.881 lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan dimoderasi budaya organisasi tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa sistem  pelaporan  dimoderasi  budaya  organisasi  negatif  terhadap  akuntabilitas  kinerja ditolak.

## Pembahasan
Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  diperoleh  bahwa pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja (X1) diperoleh Nilai T statistik sebesar 0.804 lebih kecil dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0.421 lebih besar dari 0,05. yang menyatakan  pengaruh  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  negatif  dan tidak  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  sehingga  hasil  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sehingga hipotesis ditolak.
Penelitian  terdahulu  (Winara  &  Putri,  2019),  (Zainab,  2020),  (Wisdaningrum, 2022),  dan  (Priatna  &  Nuraisyah,  2018)  menyatakan  bahwa  perencanaan  anggaran berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  perencanaan anggaran  dalam  menyelaraskan  program  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  mencapai tujuan maka akuntabilitas kinerja yang dihasilkan juga semakin baik.
Perencanaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk menyelaraskan perencanaan anggaran dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan alat mencapai tujuan. Anggaran  berbasis  kinerja  tentunya  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  target  tujuan, kinerja yang telah ditetapkan dan prosesnya berjalan secara terus menerus, hal ini terjadi dikarenakan  dokumen  terkait  perencanaan  harus  diterapkan.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa perencanaan yang baik akan berpengaruh baik pula terhadap akuntabilitas kinerja.
Namun dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  tidak  signifikan  bukan  berarti  instansi  terkait  tidak menerapkan perencanaan anggaran dengan baik melainkan ada faktor lain diluar yang perlu  diuji  yaitu  adanya  pandemi Covid-19 yang  menyebabkan  tidak  maksimalnya konsistensi terhadap RPD karena pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan RPK/RPD yang  sudah  ditetapkan,  dengan  adanya  pandemi Covid-19 terdapat beberapa  kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibuat. Dengan adanya kendala tersebut nilai kinerja anggaran di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya mampu melebihi target yang telah ditetapkan.
Di lain sisi, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata –  rata  pegawai  memberikan  penilaian  yang  sangat  tinggi  atas  variabel  perencanaan anggaran  berbasis  kinerja.  Dan  dapat  disimpulkan  rata  –  rata  pegawai  memberikan penilaian yang sangat tinggi atau setuju dan dapat dilihat dari tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi. Dengan hasil kuesioner
tentunya  bisa  menjadi  bukti  pendukung  dalam  membantu  menguatkan  suatu  hipotesis yang  menyatakan  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas kinerja.

## Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  diperoleh  bahwa variabel  pengendalian  internal  (X2)  menunjukkan  nilai  t  statistik  sebesar  2.802  lebih besar dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0.005 lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sehingga  hasil  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini.  Hasil tersebut  didukung  oleh  penelitian  (Aprilianti  et  al.,  2020)  dan  (Kharisma  et  al.,  2021) yang  menyatakan  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja.
Berdasar hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi keterlibatan dan  kepedulian  dalam  pelaksaan  pengendalian  internal  maka  semakin  tinggi  pula akuntabilitas  kinerja.  Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kantor  Kesehatan Pelabuhan  Kelas  I  Surabaya  telah  menjalankan  pengendalian  internal  yang  baik  dan menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik pula.
Pengendalian internal merupakan kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk menjadi  pedoman  dalam  menjalankan  aktivitas  suatu  organisasi  agar  dapat  membantu mencapai  tujuan  dari  organisasi  tersebut  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan  demikian semakin baiknya pengendalian internal dan dilakukan secara terus menerus serta disiplin oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  agar  dapat  memberikan  keyakinan  memadai  agar tercapainya suatu tujuan bersama dengan efisien dan efektif.
Di lain sisi, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata – rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atas variabel pengendalian internal. Dan dapat disimpulkan rata – rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atau setuju dan dapat  dilihat  dari  indikator  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  dan  pemantauan.  Dengan  hasil  kuesioner tentunya  bisa  menjadi  bukti  pendukung  dalam  membantu  menguatkan  suatu  hipotesis yang  menyatakan  pengendalian  internal  berpengaruh  postif  terhadap  akuntabilitas kinerja.

## Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  diperoleh  bahwa sistem pelaporan (X3) T statistik sebesar 2.650 lebih besar dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Harianto et al., 2021)  dan  (Anisa  &  Haryanto,  2022)  yang  menyatakan  sistem  pelaporan  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.
Berdasar hasil penelitian tersebut menyatakan sistem pelaporan merupakan sebuah tempat  untuk  mewujudkan  sebuah  transparansi  informasi  baik  itu  berupa  keuangan maupun fiskal yang dibuat secara relevan serta mudah dimengerti agar dapat mencegah timbulnya penyimpangan tindakan aparatur publik. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  I  Surabaya  telah  menjalankan  sistem pelaporan yang baik dan menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik pula.
Sistem  pelaporan  adalah  gambaran  mengenai  pertanggungjawaban  dari  bawahan kepada pimpinan yang melaporkan berbagai kinerja kegiatan yang dijalankan dan sumber daya yang dipertanggungjawabkan, dan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari  transaksi  yang  telah  dilaksanakan  organisasi  tersebut  untuk  membantu mengendalikan kinerja pegawai dan keuangan organisasi.
Di lain sisi, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel sistem pelaporan. Dan dapat disimpulkan rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau setuju  dan  dapat  dilihat  dari  pembuatan  laporan,  pertanggungjawaban  laporan  dan kejelasan laporan. Dengan hasil kuesioner tentunya bisa menjadi bukti pendukung dalam membantu menguatkan suatu hipotesis yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

## Budaya Organisasi memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  perencanaan anggaran  berbasis  kinerja  dimoderasi  budaya  organisasi  diperoleh  sebesar  T  statistik sebesar 0.149 lebih kecil dari 1.96 dan nilai P Value sebesar 0.881 lebih besar dari 0,05 yang  menyatakan  budaya  organisasi  tidak  dapat  memoderasi  perencanaan  anggaran berbasis  kinerja  terhadap  akuntabilitas  kinerja  sehingga  hasil  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  dan  hipotesis  ditolak.  Belum  ada  hasil penelitian  mengenai  budaya  organisasi  memoderasi  atau  tidak  pengaruh  perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja.
Budaya  organisasi  adalah  pedoman  tingkah  laku  yang  dianut  bagi  tiap  anggota organisasi yang bertujuan untuk menerapkan norma - norma dasar. Dan norma – norma ini adalah sebagai pedoman berperilaku didalam organisasi dengan baik.
Di lain sisi, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel budaya organisasi. Dan dapat disimpulkan rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau setuju  dan  dapat  dilihat  dari  kesadaran  diri,  keagresifan,  kepribadian,  performa,  dan orientasi tim. dan berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata –  rata  pegawai  memberikan  penilaian  yang  sangat  tinggi  atas  variabel  perencanaan anggaran  berbasis  kinerja.  Dengan  hasil  kuesioner  tentunya  bisa  menjadi  bukti pendukung dalam membantu menguatkan suatu hipotesis yang menyatakan perencanaan anggaran  berbasis  kinerja  dimoderasi  budaya  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas kinerja.

## Budaya Organisasi memoderasi Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  pengendalian internal dimoderasi budaya organisasi diperoleh sebesar Nilai T statistik sebesar 1.759 lebih  kecil  dari  1.96  dan  nilai P  Value sebesar  0,079  lebih  kecil  dari  0,05  yang menyatakan budaya organisasi tidak dapat memoderasi pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Belum ada hasil penelitian mengenai budaya organisasi memoderasi atau tidak pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja.
Budaya  organisasi  adalah  faktor  penting  dalam  membentuk  integritas  antar anggota, dan pedoman yang diterapkan secara konsisten dan diwariskan pada anggota – anggota baru agar dapat membantu memfasilitasi mencapai tujuan bersama
Di lain sisi, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel budaya organisasi. Dan dapat disimpulkan rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau setuju  dan  dapat  dilihat  dari  kesadaran  diri,  keagresifan,  kepribadian,  performa,  dan orientasi tim. dan berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata –  rata  pegawai  memberikan  penilaian  yang  tinggi  atas  variabel  pengendalian  internal. Dengan  hasil  kuesioner  tentunya  bisa  menjadi  bukti  pendukung  dalam  membantu menguatkan suatu hipotesis yang menyatakan pengendalian internal dimoderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

## Budaya Organisasi memoderasi Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  sistem  pelaporan dimoderasi budaya organisasi diperoleh sebesar T statistik sebesar 0.149 lebih kecil dari 1.96  dan  nilai P  Value sebesar  0.881  lebih  besar  dari  0,05  yang  menyatakan  budaya organisasi  tidak  dapat  memoderasi  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Belum ada hasil penelitian mengenai budaya organisasi memoderasi atau tidak pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.
Budaya  organisasi  adalah  persepsi  bersama  mengenai  nilai  -  nilai,  perilaku  dan pemecahan masalah di organisasi yang dijalankan oleh seluruh anggota organisasi agar dapat  mencapai  tujuan  bersama  serta  mengintegrasikan  kemampuan  antar  anggota organisasi.
Di lain sisi, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel budaya organisasi. Dan dapat disimpulkan rata – rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau setuju  dan  dapat  dilihat  dari  kesadaran  diri,  keagresifan,  kepribadian,  performa,  dan orientasi tim. dan berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata – rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atas variabel sistem pelaporan. Dengan hasil  kuesioner  tentunya  bisa  menjadi  bukti  pendukung  dalam  membantu  menguatkan suatu  hipotesis  yang  menyatakan  sistem  pelaporan  dimoderasi  budaya  organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan  bahwa;  (1)  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  negatif terhadap  akuntabilitas  kinerja  sehingga  hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  yang diajukan  dalam  penelitian,  (2)  pengendalian  Internal  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  sehingga  hasil  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian,  (3)  sistem  pelaporan  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja sehingga  hasil  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian,  (4) perencanaan anggaran berbasis kinerja dimoderasi budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap  akuntabilitas  kinerja  sehingga  hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  yang diajukan  dalam  penelitian,  (5)  pengendalian  internal  dimoderasi  budaya  organisasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, dan (6) sistem Pelaporan dimoderasi budaya organisasi  berpengaruh  negatif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  sehingga  hasil  ini  tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

## BIBLIOGRAFI
Aji,  P.  T.  (2022). Tenaga  medis  Indonesia  mengalami  stres  yang  berkepanjangan menghadapi pandemi . Kumparan.Com.
Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di  masa  pandemi  covid-19. Jurnal  Akuntansi  Aktual , 9 (1),  77–85. https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077
Aprilianti,  D.,  Wulan,  M.,  &  Kurniawan,  H.  (2020).  Pengaruh  kejelasan  sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan wilayah Jakarta Selatan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 9 (2), 150–159. https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454
Betta,  A.,  &  Arza,  F.  I.  (2020).  Pengaruh  komitmen  perangkat  daerah,  peran  aparat pengawasan  intern  pemerintah  dan  budaya  organisasi  terhadap  efektifitas Penyelenggaraan  Sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Wahana  Riset Akuntansi , 8 (1), 24. https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109152
Creswell, J. W. (2014). Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (4th Ed). Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc. Fauzia, M. (2022). IDI: gelombang ketiga covid-19 akibat varian omicron mulai ancam nakes di RS . Kompas.Com.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 .
Harianto,  D.,  Kennedy,  &  Zarefar,  A.  (2021).  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran  , pengendalian  akuntansi,  sistem  pelaporan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  (Akip)  (studi  pada organisasi  perangkat  daerah  kabupaten  Rokan  Hilir). Jurnal  Aplikasi  Akuntansi ,
6 (1), 122–139. https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111
Indonesia, L. A. negara R. (2003). Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  lembaga  administrasi  negara  Republik  Indonesia  Jakarta  , 2003 . 43.
Kharisma, I., Rahayu, S., & Yudi. (2021). The effect of budget target clarity, internal control  on  the  performance  accountability  of  the  Jambi  city  government  with organizational  commitment  as  a  moderating  variable. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Universitas Jambi , 6 (2), 126–135.
Priatna,  H.,  &  Nuraisyah,  E.  (2018).  Pengaruh  penganggaran  berbasis  kinerja  dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Desa se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 9 (1l), 57–80.
Rivai,  Veithzal,  &  dan  Mulyadi,  D.  (2019). Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi .
Rajawali Press.
Rusdiana, H. ., & Nasihudin. (2018). Akuntabilitas kinerja dan Pelaporan penelitian (E. Dulwahab  &  T.  Nurhayati  (eds.)).  Pusat  Penelitian  dan  Penerbitan  UIN  SGD Bandung.
Saleh, C. (2020). Akuntabilitas kinerja anggaran pemerintah daerah (N. F. Atif (ed.)). Refika Aditama.
Shahib, H. M., Hasanuddin, M. R., Nurdin, Y., Palete, S., Mika, F., & Rahayu Saputri, R. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website  Pemerintah  Daerah  Se-Indonesia. Jurnal  Transformative , 8 (1),  102–127. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5
Syamsidar,  &  Efendy,  D.  (2018).  Pengaruh  sistem  pelaporan  dan  kejelasan  sasaran
anggaran  terhadap  akuntanbilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (studi  pada  satuan kerja  pemerintah  Aceh). Jurnal  Riset  Inspirasi  Manajemen  Dan  Kewirausahaan ,
2 (2), 95–101. https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.21
Winara,  P.,  &  Surya  Putri,  R.  (2019).  Pengaruh  perencanaan,  pelaksanaan,  laporan keuangan,  evaluasi  dan  tunjangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  dengan  sistem informasi sebagai variabel moderasi pada sekretariat BPSDM perhubungan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist , 2 , 186–202. https://doi.org/https://doi.org/10.46880/jsika.v2i2.33
Wisdaningrum,  O.  (2022).  Pengaruh  perencanaan  anggaran,  sistem  pengukuran anggaran, dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Banyuwangi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 1 (23). Zainab,  Z.  (2020).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Laporan  Realisasi  Anggaran,
Evaluasi Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa. Media Mahardhika , 18 (2), 241–254. https://doi.org/10.29062/mahardika.v18i2.153

## Copyright holder:
Kevin Pradana Krisnanda, Saiful (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: