## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Richard Djiko
Dosen Program Studi Manajemen Bisnis, Politeknik Perdamaian Halmahera
dj_chakens@yahoo.com
Charles H. S. Tangkau
Dosen Program Studi Magister Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado
charles_tangkau09@yahoo.com
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional didan apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Jaminan Kesehatan  Nasional  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS)  di  Kabupaten Halmahera  Utara.  Dalam  kajian  ini  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data digunakan teknik wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Dalam  kajian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data dari  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan  jaminan  kesehatan  nasional  belum  berjalan secara  maksimal  sehingga  masih  banyak  masyarakat  belum  ikut  serta  sebagai  peserta  jaminan kesehatan nasional. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ada beberapa hal yang menjadi hambatan  yaitu,  Implementor  belum  memahami  dengan  baik  apa  yang  menjadi  standar  operasional prosedur  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Masalah  lain  yang  timbul  dari  kebijakan  ini  adalah pelayanan sistem  rujukan yang  berjenjang.  Hambatan  lain  yang  di  temui  peneliti  di lapangan  adalah masih  kurangya  sumber  daya  manusia  dan  alat-alat  penunjang,  masih  banyak  masyarakat  yang mengeluhkan tentang besaran iuran yang harus di bayar oleh masyarakat.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional
Abstrack : The Study aims to examine how the implementation of national health insurance policy and what  are  the  obstacles  in  implementing  national  health  insurance  policy  through  health  insurance administering board (BPJS) in North Halmahera Regency. In this study researchers used descriptive qualitative methods. The data used in this research are primary and secondary data. Data collection used  interview  technique,  documentation  and  observation.  In  this  study  the  researchers  used  data analysis  techniques  from  Miles  and  Huberman  that  is  data  reduction,  data  presentation  and conclusion.  The  results  showed  that  the  implementation  of  national  health  insurance  policy  has  not run optimally so there are still many people have not participated as participants of national health insurance.  In  implementing  the  policy  there  are  some  things  that  become  obstacles  such  as  the Implementor not yet understand well what is the standard operational procedures in service to society. Another problem arising from this policy is the status-level reference service system. Another obstacle encountered by researchers in the field is the lack of human resources and supporting tools, there are still  many  people  who  complain  about  the  amount  of  contributions  that  must  be  paid  by  the community.

## Key Words: Implementation Policy, National Health Insurance

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  bagi Masyarakat di Indonesia telah dimulai semenjak beberapa  tahun  yang  lalu.  Dimulai  dengan Askeskin (2005-2007) yang merupakan program asuransi  kesehatan  khusus  diperuntukan  bagi masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Kemudian pada  tahun  2008  berubah  menjadi  program Jamkesmas  dan  kemudian  pada  tahun  2014 berubah  menjadi  program  Jaminan  Kesehatan nasional. (Mariam, 2016).
Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Indonesia  dimulai  sejak  1  Januari  tahun  2014 yang dilakukan secara bertahap dengan harapkan  dapat  mencapai  Universal Health Coverage pada  tahun  2019  sebagaimana diamanatkan Undang Undang. (Iva, 2014).
Kesehatan merupakan suatu hak dasar yang harus  dimiliki  oleh  setiap  manusia,  hal  ini  di amanatkan  dalam  undang-undang  dasar  1945 pasal  28  dan  pasal  34,  kemudian  di  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  yang kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu  dan  terjangkau.  (Mariam,  2016). Amanat  undang-undang  diatas  sangat  jelas bahwa  setiap  orang/warga  Negara  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu dan terjangkau.
Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan  kesehatan  pemerintah  memberikan kepercayaan penuh kepada Badan Penyelenggara  Jaminan  sosial  yang  telah  diatur dalam    Undang-Undang  nomor  24  tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  yang  terdiri  dari  BPJS  kesehatan  dan BPJS  ketenagakerjaan.  Untuk  program  jaminan kesehatan  yang  di  selenggarakan  oleh  BPJS kesehatan,  implementasinya  telah  dimulai  sejak 1 januari 2014.
Menurut  James  Anderson  (1984,  h.03). (Natalia, Mardiyono, & Said, 2014)
memberikan  pengertian  atas  definisi  kebijakan publik  dalam  bukunya Public  Policy  Making , sebagai  berikut  ―serangkaian  kegiatan  yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan  dilaksanakan  oleh  seorang  aktor  atau sekelompok  aktor  yang  berhubungan  dengan suatu  permasalahan  atau  suatu  hal  yang diperhatikan‖.  Konsep  ini  menjelaksan  bahwa apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh seorang aktor  atau  sekelompok  aktor  dalam  hal  ini pemerintah untuk suatu permasalahan.
Implementasi  kebijakan  adalah  tahap  yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah  benar-benar  baik  di  lapangan  dan dapat  berhasil  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan.  Implementasi  juga  dapat  di konseptualisasikan  sebagai  proses  karena  di dalamnya  terjadi  beberapa  rangkaian  aktivitas yang berkelanjutan.
Implementasi  kebijakan  publik  dikatakan sebagai  suatu  proses  karena  di  dalamnya
terdapat  aktivitas,  maka  menurut  Sabatier  and
Mazmanian,
(1983;4), (Bachtiar Dwi Kurniawan,  2011),  Implementasi  kebijakan adalah  aktivitas-aktivitas  yang  terjadi  setelah penerbitan  perintah  dari  otoritas  pemangku kebijakan publik termasuk usaha-usaha baik dari aspek  pelaksana  dan  dampak  substantifnya terhadap rakyat.
Dalam  hal  mengenai  pelayanan  kesehatan merupakan  masalah  yang  sangat  penting  dan yang harus ditangani secara baik oleh pemerintah.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah dalam  hal  penyelenggaraan  jaminan  kesehatan merupakan kebijakan pemerintah untuk perlindungan kesehatan agar seluruh masyarakat Indonesia  mendapatkan  pemeliharaan  kasehatan dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibiayai oleh pemerintah.
Sejak  program  Pemerintah  ini  dilaksanakan masih banyak masyarkat yang belum memahami apa  manfaat  dari  program  tersebut,  hal  ini disebabkan  karena  masih  kurangnya  sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat.
Pra  Research yang  dilakukan  peneliti dimana ada beberapa penyakit tertentu tidak bisa di  layani  di  rumah  sakit,  pihak  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjelaskan  bahwa  penyakit-penyakit  tertentu hanya  bisa  dilayani  di  Puskesmas.  Hal  ini menjadi  permasalahan  buat  masyarkat  dimana banyak  masyarakat  mengharapkan  pelayanan terbaik yang dapat di disiapkan oleh pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.
Digunakannya metode ini karena hasil dari pada penelitian ini dikemas menggunakan narasi yang menggambarkan bagaimana Implementasi kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional      dan hambatan-hambatan  apa  sajakah  yang  ditemui pada  Implementasi  Undang-Undang  No  24 Tahun  2014  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Halmahera Utara.
Jenis  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa  hasil  wawancara  dengan  informan penelitian,  dan  observasi.  Data  sekunder diperoleh dari rumah sakit umum Tobelo, Dinas Kesehatan,  Puskesmas  Tobelo  Tengah  dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten  Halmahera  Utara.  Dan  dalam mengumpulkan  data  peneliti  menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Dalam  penelitian  ini  informan  ditentukan secara purposive sampling.    Menurut  Sugiyono (2011)  (Mariam,  2016) purposive  sampling , yaitu  dipilih  dengan  pertimbangan  dan  tujuan tertentu.  Artinya  peneliti  dengan  sengaja memilih  informan  yang  dianggap  mengetahui permasalahan  yang  akan  diteliti.  Oleh  karena itu, sampel  informan dalam penelitian ini lebih bersifat  general  yaitu  mereka  yang  memahami dan  mengetahui  mengenai  kebijakan  program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Utara.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif menggunakan  model interaktif dengan  melihat  proses  yang  terkait  dengan implementasi    kebijakan.  Menurut  Miles  dan Huberman,  (1994:10-12) (Mariam, 2016) menjelaskan  prosedur    analisis  data  dalam penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga  alur kegiatan  yang  berlangsung  secara  bersamaan yakni  :  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
Salah  satu  kajian  dalam  ilmu  kebijakan publik  adalah  bagaimana  suatu  kebijakan dibuat dan di imlementasikan. Dalam perkembanganya  suatu  kebijakan  yang  di  buat harus  dimplementasikan  dengan  baik.  Dalam proses implementasi implementor atau pelaksana  diharapkan dapat memahami dengan baik  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  suatu kebijakan.
Suatu  kebijakan  yang  di  buat  oleh pemerintah memerlukan pelaku dalam prosesnya,  baik  itu  pemerintah  (negara) maupun  masyarakat  sebagai target/sasaran dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara  yang  diperoleh  di  lokasi  penelitian menunjukan  bahwa  tidak  semua  pelaksana kebijakan  memahami  dengan  baik  bagaimana prosedur  untuk  mengklaim  jaminan  kesehatan yang  ada  bagi  peserta  jaminan  kesehatan nasional  (JKN).  Hal  ini  dapat  menyebabkan suatu kebijakan tidak berjalan dengan baik.
Van  Meter  dan  Van  Horn dalam  (Nawawi, 2009:131) (Lidia Lusiana, 2018) juga mendefenisikan implementasi kebijakan, sebagai  suatu  tindakan  yang  dilakukan  baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta yang  diarahkan  untuk  tercapainya  tujuan  yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Salah  satu  hal  penting  yang  tidak  pernah lepas  dari  pada  suatu  keberhasilan  suatu kebijakan  yakni  Implentor  harus  memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. Impelementasi kebijakan merupakan suatu  hal  yang  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan  yang  telah  di  buat,  karena  dimana salah  satu  faktor  penentu  dalam  bagaimana mencapai  hasil  yang  baik  dari  suatu  kebijakan adalah  implementor.  Implementasi  kebijakan adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar baik  yang  bersifat  dalam  bentuk  undang- undang,  perintah  atau  keputusan  yang  di  buat oleh eksekutif.
Masalah  lain  yang  timbul  dari  kebijakan pemerintah ini mengenai jaminan kesehatan ini adalah  masih  banyak  masyarakat  yang  belum memahami bagaimana prosedur untuk mendaftar  sebagai  peserta  anggota  BPJS.  Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang diberikan  oleh  pemerintah  masih  belum  secara maksimal.  Berikut  ini  daftar  peserta  yang terdaftar  sampai  pada  bulan  februari  Tahun 2015.

## Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2015
NO NAMA JUMLAH PESERTA NON PBI PBI JUMLAH TOTAL 1 Malifut 917 4.078 4.995 2 Kao 1.401 3.067 4.468 3 Kao Utara 190 4.921 5.111 4 Kao Barat 80 3.720 3.786 5 Kao Teluk 83 1.726 1.809 6 Tobelo 6.123 5.395 11.608 7 Tobelo Tengah 551 3.777 4.328 8 Tobelo Utara 428 4.108 4.536 9 Tobelo Selatan 753 5.508 6.261 10 TobeloTimur 88 4.168 4.256 11 Tobelo Barat 80 2.502 2.582 12 Galela 1.600 3.887 5.487 13 Galela Utara 151 5.671 5.822 14 Galelaselatan 363 3.475 3.878 15 Galela Barat 202 1.986 2.188 16 Loloda Utara 70 5.558 5.628 17 LolodaKepulauan 88 5.208 5.296 JUMLAH 13.244 68.755 81.999
(Sumber : Data rekapitulasi jumlah peserta BPJS Kesehatan Cabang Halmahera Utara, Februari 2015)
Tabel 1.2

## Data Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015
No Kecamatan Penduduk Jumlah Laki-Laki Perempuan 1 Galela 4,793 4,701 9,494 2 Tobelo 18,043 17,239 35,282 3 Tobelo Selatan 7,764 7,563 15,327 4 Kao 4,742 4,461 9,203 5 Malifut 6,028 5,800 11,828 6 Loloda Utara 5,454 5,001 10,455 7 Tobelo Utara 5,408 5,400 10,808 8 Tobelo Tengah 6,815 6,587 13,402 9 TobeloTimur 3,265 2,997 6,262 10 Tobelo Barat 3,050 2,807 5,857 11 Galela Barat 5,681 5,303 10,984 12 Galela Utara 4,482 4,054 8,536 13 Galela Selatan 4,884 4,711 9,595 14 Loloda Kepulauan 4,115 3,833 7,948 15 Kao Utara 6,141 5,692 11,833 16 Kao Barat 4,923 4,349 9,272 17 Kao Teluk 2,402 2,256 4,658 Jumlah 97,990 92,754 190,744
Sumber : Dinas Capilduk Halut Tahun 2015
Dari  data  sekunder  diatas  maka  dapat dijelaskan  bahwa  perbedaan  yang  sangat signifikan  dimana  masih  banyak  penduduk yang  belum  mengikutsertakan  dalam  program jaminan kesehatan nasional.
Amara  Raksasataya  (Wulandari,  2015) juga mengemukakan bahwa ―kebijakan publik sebagai  suatu  taktik  dan  strategi  yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan‖. Oleh karena  itu  suatu  kebijaksanaan  memuat  3 elemen yaitu : (a) Identifikasi dari tujuan yang ingin  dicapai;  (b)  Taktik  atau  strategi  dari berbagai  langkah  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan;  (c)  Penyediaan  berbagai  input untuk  memungkinkan  pelaksanaan  secara nyata.
Di dalam kebijakan publik selain memiliki tujuan, taktik maupun strategi untuk pencapaian  tersebut  juga  perlu  agar  apa  yang diinginkan tercapai dengan baik, maka dari itu di  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik perlu  menyiapakan  berbagai  macam  cara termasuk  membuatu  suatu  prosedur  dalam pelayanan  harus  mumpuni  agar  mudah  di mengerti sehingga masyarakat dapat memahami  dengan  baik  apa  yang  menjadi tujuan dari suatu kebijakan pemerintah.
Hambatan-Hambatan Pada

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan  apakah  kebijakan  yang  dibuat oleh  pemerintah  benar-benar  aplikabel  di lapangan  dan  berhasil  untuk  menghasilkan
output  dan  outcomes seperti  yang  telah direncanakan.
Adapun  Van  Metter  dan  Van  Horn  (AG. Subarsono, 2005: 99), (Wisakti, 2008) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.  Kelima  variabel  tersebut  sebagai berikut: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumberdaya;  (3)  Komunikasi  antar  organisasi dan penguatan aktivitas; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
Dari  aspek  standar  dan  sasaran  kebijakan dalam  suatu  kebijakan  memiliki  standar  dan sasaran kebijakan yang harus di capai, tentang program mengenai jaminan kesehatan nasional (JKN).  Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai program pemerintah tentang jaminan kesehatan memiliki  tujuan  bahwa  Indonesia  sehat  pada tahun  2019  dan  semua  masyarakat  dapat menikmati  pelayanan  kesehatan  dengan  baik. Kebijakan  merupakan  tindakan  pemerintah yang didesain untuk mencapai sejumlah hasil.
Dalam  suatu  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah,  perlu  memperhitungkan  apakah suatu  kebijakan  sesuai  dengan  apa  yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Maka dari pada  itu  dalam  suatu  proses  pembuatan kebijakan perlu diperhatikan bukan saja dalam hal bagaimana mengimplementasikannya, akan tetapi  perlu  memperhatikan  apakah  dalam proses  formulasi,  sesuai  dengan  apa  yang menjadi kebutuhan.
Menurut  Islamy  (2000:102)  (Wulandari,
2015) mengemukakan bahwa pembuat
kebijakan  tidak    hanya  ingin  melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat,  tetapi  juga  ingin  mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan  konsekuensi    positif  dan  negatif bagi  masyarakat.  Dari  sini  dapat  dipahami bahwa kebijakan tidak hanya untuk dibuat dan dilaksanakan  dan  dapat  terjawab  apa  yang menjadi permasalahan di masyarakat.
Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan mengenai  dampak  yang  terjadi  baik  yang diharapkan  atau  yang  tidak  diharapkan (Keberhasilan/kegagalan). Maka dapat disimpulkan  bahwa  dampak  yang  diharapkan adalah  agar  semua  masyarakat  Indonesia  mau bergabung dengan kebijakan pemerintah mengenai  jaminan  kesehatan  nasional  agar seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan  yang  disediakan  oleh  pemerintah. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  dampak dari  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah sangat baik, karena masyarakat dapat menikmati  pelayanan  kesehatan  yang  baik yang telah disiapkan oleh pemerintah. Dampak lain  yang  timbul  dari  pelaksanaan  kebijakan tersebut  adalah  masih  ada  masyarkat  yang mengeluhkan  akan  pelayanan  yang  diberikan oleh pihak badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), hal ini dikarenakan sistem rujukannya berjenjang.  Sistem  rujukan  yang  diberikan secara berjenjang sangat baik akan tetapi harus ditunjang  dengan  fasilitas  yang  tersedia  di fasilitas pelayanan tingkat pertama.
Penyediaan  fasilitas  dan  membangun kepercayaan  masyarakat  merupakan  suatu  hal
yang  penting,  hal  ini  dimaksudkan  agar  apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat dicapai. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Tujuan  dari  pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan Nasional  (Menteri  Kesehatan  RI,  2014) Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan  kesehatan  dalam  bentuk  manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh pemerintah.
Negara  sebagai  suatu  organisasi  publik selain  mempunyai  tujuan  ( goals )  yang  harus direalisasikan,  ia  juga  mempunyai  pelbagai permasalahan  yang  harus  diatasi,  dikurangi atau  dicegah.  Permasalahan  tersebut  bisa berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri,  bisa  juga berasal  sebagai  dampak  negatif  dari  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah.    (Tachjan, 2006)
Pendapat  Tachjan  diatas  menjelaskan bahwa  setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  memiliki  tujuan  yang  harus dicapai,  akan  tetapi  apa  yang  dibuat  oleh pemerintah  terkadang  apa  yang  dibuat  oleh pemerintah  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan masyarakat.
Sutu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  dalam  perjalananya  perlu  di evaluasi sehingga apa yang menjadi kelemahannya  dapat  di  ketahui.  Dalam kaitannya  dengan  suatu  program  biasanya evaluasi  dilakukan  dalam  rangka  mengukur
efek  suatu  program  dalam  mencapai  tujuan yang ditetapkan. (Hanafi & Guntur, 1984: 16). (Nurharjadmo,  2008).  Suatu  kebijakan  setelah di  implementasikan  perlu di  evaluasi  sehingga apa  yang  mengetahui  apakah  kebijakan tersebut tepat sasaran atau tidak sesuai dengan apa  yang  menjadi  kebutuhan  masayarakat. Menurut  (Wibowo,  1994:9),  (Nurharjadmo, 2008),  Evaluasi  kebijakan  dilakukan  untuk mengetahui 4 aspek yaitu: 1) Proses pembuatan  kebijakan,  2)  Proses  implementasi kebijakan,  3)  Konsekuensi  kebijakan,  4) Efektivitas dampak kebijakan.
Dalam memberikan pelayanan implementor  harus  memahami  betul  apa  yang menjadi  standar  operasional  prosedur  yang  di tetapkan  oleh  pihak  BPJS  kesehatan.  Fungsi dari  standar  operasional  prosedur  (SOP) menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor dalam  bertindak.  Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai standar operasional prosedur yang di buat  oleh  badan  penyelenggara  jaminan  sosial kesehatan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Implementor  belum  memahami  dengan  baik apa yang menjadi standar operasional prosedur dalam pelayanan kepada masyarakat.
Standar  operasional  prosedur  adalah  hal wajib  yang  harus  di  siapkan,  dalam  rangka mempermudah  pelayanan  kepada  masyarakat. Mengingat  hal  ini  sangat  penting  maka implementor harus memahami dengan baik apa yang  menjadi  standar  yang  telah  di  buat  oleh pemerintah.  Untuk  mencapai  standar  dan sasaran  kebijakan  kebijakan  maka  diperlukan standar  operasional  prosedur  yang  jelas,
menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  Standar (Dwiyanto  Indiahono,  2009:38).  (Grenada  & Rahman,  2017),  dan  sasaran  kebijakan  pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program  atau  kebijakan,  baik  yang  berwujud maupun  tidak,  jangka  pendek,  menengah  atau panjang.  Kejelasan  dan  sasaran  kebijakan harus  dapat  dilihat  secara  spesifik  sehingga  di akhir  program  dapat  diketahui  keberhasilan atau  kegagalan  dari  kebijakan  atau  program yang dijalankan.
Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan  sumber  daya  merupakan  suatu  hal yang penting untuk menunjang suatu keberhasilan  dari  kebijakan  yang  di  buat. Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dilapangan bahwa  dalam  pelaksanaan  jaminan  kesehatan nasional  sumber  pendanaannya  diberikan  oleh pemerintah  dari  anggaran  pendapatan  belanja negara  (APBN),  dan  anggaran  yang  di dapatkan cukup untuk digunakan, tetapi dalam proses  pembayaran  jasa  kepada  rumah  sakit terkadang  sering  tidak  tepat  waktu.  Hambatan lain  yang  di  temui  peneliti  di  lapangan  adalah masih kurangya sumber daya manusia dan alat- alat penunjang di lapangan.
Dalam  suatu  kebijakan  yang  di  buat apabila  tidak  di  dukung  dengan  ke  dua  hal tersebut  diatas  maka  kebijakan  tersebut  tidak dapat  berjalan  dengan  baik.  Menurut  Van Meter  dan  Van  Horn  (Grenada  &  Rahman, 2017),  sumber  daya  juga  penting  dalam implementasi  kebijakan,  baik  sumber  daya manusia  ( human  resources )  maupun  sumber daya  non-manusia  ( non-human  resources )
karena  sumber-sumber  tersebut  menunjang keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber daya  manusia  yang  dimaksud  adalah  para pelaku  kebijakan  atau  pelaksana  kebijakan, sedangkan  sumber  daya  non-manusia  yang dapat  berupa  sumber  daya  anggaran,  fasilitas dan waktu.
Pandangan  yang  lain  mengenai  kebijakan publik  menurut  RC.  Chandler  dan  JC.  Plano (Mariam, 2016) bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan  yang  strategis  terhadap  sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.
Implementor  dalam  mengimplementasikan kebijakan diperlukan kemampuan untuk memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Sehingga dalam satu kebijakan yang diimplementasikan dapat memanfaatkan sumber  daya  baik  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  non  manusia.  Pemanfaatan sumber  daya  manusia  yang  baik  dimaksudkan agar dapat menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Komunikasi  antar  organisasi  merupakan suatu hal penting untuk menunjang keberhasilan dari suatu kebijakan. Komunikasi dalam  hal  ini  merupakan  bagaimana  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  menjalankan kebijakan berkoordinasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.
Dalam  proses  implementasi  program Jaminan  Kesehantan  Nasional  (JKN)  di Kabupaten  Halmahera  Utara,  dalam  hal  ini
Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan sebagai pelaksana program,
komunikasi  dalam  bentuk  koordinasi  antara mitra  kerja  BPJS  sesuai  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  adanya  koordinasi  antara badan  penyelenggara jaminan  sosial kesehatan dan mitra kerja lainnya, akan tetapi koordinasi yang  dibuat  belum  berjalan  secara  maksimal hal  ini  disebabkan  karena  ada  rujukan penyakit-penyakit tertentu yang hanya dapat di lakukan di puskemas, akan tetapi masalah lain yang  timbul  yaitu  masih  terbatas  sumber  daya manusia  dan  alat-alat  penunjang,  sehingga pelayanan  yang  seharusnya  di  berikan  di puskesmas harus di rujuk ke rumah sakit.
Komunikasi antar organisasi, dalam implementasi  suatu  program  perlu  hubungan yang  baik  antar  instansi  yang  terkait,  yaitu dukungan  komunikasi  dan  koordinasi.  Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi  bagi  keberhasilan  suatu  program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan  salah  satu  urat  nadi  dari  sebuah organisasi  agar  program-programnya  tersebut dapat  direalisasikan  dengan  tujuan  serta sasarannya  (Nawawi,  2009:140).  (Grenada  & Rahman, 2017).
Dari pendapat diatas maka dapat dijelaskan bahwa  komunikasi  dan  kordinasi  merupakan satu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan,  hal  ini dikarenakan  agar  organisasi-organisasi  yang menjadi mitra kerja dapat bekerja sama dengan baik  sesuai  dengan  tujuan  dari  kebijakan tersebut.
Pelaksanaan  sebuah  program  yang  dibuat oleh pemerintah di pengaruhi oleh karakteristik
badan  pelaksana  yang  menjalankan  kebijakan tersebut,  maka  hasil  temuan  peneliti  di lapangan  terkait  ketiga  hal  tersebut  adalah sebagai  berikut.  Dalam  pelaksanaan  jaminan kesehatan  nasional  pemerintah  memberikan kepercayaan  kepada  badan  penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  terkait  dengan hal  tersebut  pihak  badan  penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS) telah berupaya  memberikan  response  dengan  baik, akan  tetapi  ada  beberapa  hal  yang  menjadi kendala  dari  mitra  kerja  badan  penyelenggara jaminan  sosial  kesehatan  (BPJS)  yakni  pihak rumah  sakit  dan  pihak  Puskesmas  sebagai mitra  kerja  BPJS  kesehatan  ada  hal-hal  yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan  yakni  keterbatasan  akan  sumber daya  manusia  dan  alat-alat  penunjang  dalam memberikan  pelayanan.  Temuan  lain  yaitu mengenai kognisi yaitu pemahaman implementor  terhadap  kebijakan  tersebut, berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan informan  maka  dapat  di  jelaskan  bahwa implementor memahami dengan baik apa yang menjadi  tujuan  dan  tanggung  jawab  di  setiap tugas  dan  pekerjaan  yang  telah  diberikan. Mengenai  preferensi  nilai  yang  di  miliki  oleh badan  pelaksana  kebijakan  berdasarkan  hasil penelitian  maka  dapat  diketahui  adalah  nilai yang dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah nilai ketaatan pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga
undang-undang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam mengimplementasikan suatu kebijakan  ada hal penting  yang  harus  di  perhatikan  yaitu karakteristik  badan  pelaksana:  (1)  tanggapan respons  atau  tanggapan  pelaksana  terhadap kebijakan;  (2)  kognisi,  yakni  pemahaman pelaksana terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana (Subarsono, 2008:101). (Grenada & Rahman, 2017).
Kondisi  eksternal  pelaksana  kebijakan mempengaruhi  berjalannya  suatu  kebijakan, dimana  dalam  suatu  organisasi  pelaksana terjalin  suasana  kerja  yang  baik  akan  sangat efektif dalam mengimplementasikan kebijakan. Begitu pula sebaliknya, apabila di dalam suatu organisasi  pelaksana  tidak  terbangun  suatu suasana yang baik maka dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak berjalan  secara  maksimal.  Selaian  suasana kerja yang perlu di bangun perlu di perhatikan bahwa  apa  yang  menjadi  sasaran  kebijakan dibuat  yakni  tersedianya  pelayanan  kesehatan yang  pro  terhadap  masyarakat.  Berdasarkan hasil  penelitian  kondisi  sosial,  ekonomi berpengaruh  terhadap  pencapaian  tujuan  dari satu kebijakan, dimana kebijakan yang di buat memiliki  target/sasaran  permasalahan  untuk diselesaikan,  akan  tetapi  masalah  timbul  dari implementasi  kebijakan  tersebut  ialah  masih ada  masayarakat  yang  mengeluhkan  akan besaran iuran yang di tetapkan, sehingga masih ada  masyarakat  yang  belum  tertarik  untuk
mengikuti  program  jaminan  kesehatan  yang telah  disediakan  oleh  pemerintah.  Sedangkan untuk kondisi politik dalam organisasi pelaksanan  sendiri  yaitu  apa  yang  menjadi tujuan untuk menyelasikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat tercapai.
Salah  satu  hal  yang  tak  kala  penting  yang dapat  dijadikan  faktor  penghambat  dalam mengimplementasikan  kebijakan  menurut  Van Meter  dan  Van  Horn  (Leo  Agustino, 2008:144). (Grenada & Rahman, 2017). adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik, menurutnya  bahwa  sejauh  mana  lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan. Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan  harus  pula  memperhatikan  kondisi lingkungan  eksternal.  Pemahaman  diatas menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan  kebijakan  pemerintah yang  dibuat  adalah  bagaimana  lingkungan eksternal pelaksana kebijakan tertsebut mendorong  penuh  apa  yang  menjadi  tujuan dari  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah dengan memperhatikan lingkungan eksternal dari organisasi pelaksana dan sasaran dari kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  penelitian  maka  dapat  di simpulkan  bahwa  masih  banyak  masyarakat yang  belum  mengikutsertakan  diri  sebagai peserta  jaminan  kesehatan  nasional.    Hal  ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi pemerintah  terhadap  masayakat.    Dalam kebijakan  mengimplementasikan  kebijakan  ini ada  beberapa  hal  yang  dapat  di  menjadi hambatan  yaitu:  masih  kurangnya  fasilitas penunjang  dan  masih  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  tersedia  untuk  memberikan pelayanan,  hal  lain  yang  menjadi  penghambat dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  adalah implementor  belum  memahami  dengan  baik, Standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan, dan terkadang komunikasi  dan  koordinasi  yang  di  bangun antara  pihak  BPJS  dan  mitra  kerjanya  belum berjalan dengan baik.  Dari hasil penelitian ini maka disarakan agar pemerintah lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Implementor yang menjalakan kebijakan  ini  sehingga  baik  itu  itu  pemerintah dan  masyarakat  memahami  dengan  baik  apa yang  menjadi  tujuan  dari  kebijakan  ini.  Hal lain  yang  tak  kala  pentingnya  adalah pemerintah  harus  mempersiapkan  fasilitas penunjang  dan  sumber  daya  manusia  agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar Dwi Kurniawan. (2011). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta.
Jurnal Studi Pemerintahan , Vol.2 (No.2),
278–299.
Grenada, C., & Rahman, A. Z. (2017).
Implementasi Kebijakan Penataan Dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung. Indonesian Journal of Public Policy and Management , 5. Retrieved from https://media.neliti.com/.../91854-ID- implementasi-kebijakan-penat
Iva, M. I. N. (2014). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar, (1), 149.
Lidia Lusiana. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013). eJournal Administrasi Negara , 6 , 6991– 7005.

## Mariam. (2016). Implementasi Kebijakan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Jurnal Elektronik Program Pascasarjana Universitas Tadulako , 3 , 37–46.
Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pub. L. No. Nomor 28,
Kementrian Kesehatan RI 1 (2014). Indonesia. https://doi.org/10.1002/cplu.201490022
Natalia, B. M., Mardiyono, & Said, A. (2014). IMPLEMENTASI PROGRAM ZONA AIR MINUM PRIMA (ZAMP) UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR MINUM MASYARAKAT (Studi pada PDAM Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik , 2 , 11–15.
Nurharjadmo, W. (2008). Evaluation Implementation Dual System Education Program in Senior Technical High School. Spirit Publik , 4 (2), 215–228.
Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.) (Cetakan 1). Bandung: AIPI Bandung, 2006.
WISAKTI, D. (2008). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan . Map – Undip . UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008.
Wulandari, F. (2015). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Minimarket Di Kota Palopo . UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Halmahera Utara. 2014. Data Statistik Kependudukan  Kabupaten  Halmahera Utara
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan, 2015. Data rekapitulasi jumlah peserta Bpjs  Kesehatan  Cabang  Halmahera Utara