## PENDAHULUAN
Desentralisasi fiskal pada intinya memberikan  keleluasaan  yang  lebih  besar  kepada pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayahnya.  Implikasi  yang  diharapkan  adalah pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan  aspek  perekonomian,  desentralisasi  fiskal berujung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat  daerah.  Salah  satu  indikator  utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan ekonomi  masyarakat  adalah output .  Jadi,  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  salah satu  langkah  utama  yang  dapat  ditempuh  melalui peningkatan output daerah.
Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  daerahnya.  Salah  satu ukuran  pertumbuhan  ekonomi  daerah  adalah pendapatan  domestik  regional  bruto  (PDRB). Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep  pendapatan  domestik  regional  bruto adalah  ukuran  yang  paling  sering  dipakai  sebagai indikator  pertumbuhan  ekonomi,  namun  bukan satu  satunya  indikator  pertumbuhan  ekonomi domestik.  Pertumbuhan  ekonomi  adalah  sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada  suatu  periode  tertentu,  ada  perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu.
Melalui  PDRB  atas  dasar  harga  konstan dapat  dijadikan  salah  satu  indikator  guna  melihat keberhasilan  pertumbuhan  perekonomian  di  suatu wilayah  otonomi  daerah  merupakan  salah  satu

## PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU
Hapid 1 , Muh. Halim 2 , Yuli Wulandari 3
1) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
2,3) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil  dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
Adapun  teknik  pengumpulan data  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  :  Teknik  dokumentasi,  Teknik Wawancara,  Teknik  Kepustakaan.  Dengan  menggunakan  metode  analisis  rumus  Analisasi  Regresi  Linear Berganda digunakan untuk mengukur keeratan (kekuatan) hubungan.
Nilai  koefisien  determinasi  ganda  (R 2 )  sebesar  0.952  ini  berarti  variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (X 1 ),  Dana  Bagi Hasil  (X 2 ),  dan  Dana  Alokasi  Umum  (X 3 )  mempunyai  kontribusi  sebesar  95,2%  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Y) di Kabupaten Luwu. Sisanya merupakan faktor lain yang tidak diteliti.
Berdasarkan  hasil  uji  F,  dimana  F hitung >  F tabel (13,297  >  4,28).  Dari  hasil  analisis  didapatkan  bahwa  variabel Dana Alokasi Khusus (X 1 ), Dana Bagi Hasil (X 2 ), dan Dana Alokasi Umum (X 3 ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y) di Kabupaten Luwu.
Kata  Kunci: Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Anggaran  Pendapatan,  Belanja Daerah
bentuk  reformasi  pada  sistem  pemerintahan  yang ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor 22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah. Hal ini memberikan kewenangan luas kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  serta mengurus  kepentingan  masyarakat  daerah  sesuai dengan  prakarsa  dan  aspirasi  masyarakat  yang sejalan  dengan  semangat  demokrasi.  Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah yakni dengan pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor    33  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor    34  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
Untuk  meningkatkan output kabupaten/kota maka  dibutuhkan  sumber  pembiayaan.  Salah  satu pembiayaan  berasal  dari transfer  pemerintah  yaitu dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak  (SDA), DAU,  dan  DAK.  Dana  Perimbangan  sebagai faktor  produksi  modal  yang  digunakan  untuk belanja  pemerintah  daerah  guna  meningkatkan output .  Adanya  peningkatan output dalam  jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pada  dasarnya  realisasi  penerimaan  dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Luwu  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan disamping itu peningkatan realisasi dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Luwu berimbas ke realisasi penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupetan  Luwu. Ini  disebabkan  karena  dana  perimbangan  yang
diterima digunakan untuk membiayai pembangunan  Kabupaten  Luwu  sehingga  akan lebih  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Luwu.  Dana  perimbangan sangat  mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Luwu  karena  semakin  besar dana perimbangan yang digunakan oleh Kabupaten  untuk  membiayai  pembangunan  di Kabupaten  Luwu,  maka  akan  semakin  besar  pula penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Luwu.

## BAHAN DAN METODE
Jenis  data  yang  dikumpulkan  berupa  data kuantitatif  dan  kualitatif,  yang  terdiri  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  4  (empat)  Variabel  yaitu DAK,  DAU,  DBH  dan  APBD  sedangkan  yang untuk  sampelnya  adalah  Dana  Alokasi  Khusus, Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Bagi  Hasil. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu tekni dokumentasi,  teknik  wawancara,  dan  tekni kepustakaan.
Agar  data  yang  terkumpul  nanti  dapat berguna  dalam  upaya  memecahkan  permasalahan yang  diteliti,  maka  perlu  dilakukan  analisis  atas data  metode  kuantitatif  dengan  rumus  sebagi berikut:
Y =   a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Keterangan :
Y =  APBD Kabupaten Luwu
X 1 = DAK X 2 =  DBH X 3 =  DAU
a = Konstanta yang diperoleh dari garis regresi
b = Koefisien yang diperoleh dari garis regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## APBD Kabupaten Luwu
APBD  adalah  rencana-rencana  kerja  pemerintah Kabupaten Luwu yang disusun secara matang yang nanti akan  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  setiap  langka pelaksanaan  tugas  negara,  yang  dibuat  dan  dituangka dalam  bentuk  anggaran.  Dengan  adanya  Anggaran tersebut,  diharapkan  dapat  menggambarkan  perkiraan dan  pengeluaran  daerah  yang  didasarkan  pada  realisasi pada  tahun  sebelumnya  serta  dapat  akan  mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah Kabupaten Luwu.  Adapun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kab.
Luwu Tahun 2009 – 2-014
Berdasarkan tabel di atas, menunjukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu pada tahun  2009  sebesar  Rp.982.665.413.074,  pada  tahun 2010  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  Luwu  sebesar  Rp.1.151.622.519.876,  pada tahun  2011  sebesar  Rp.1.395.989.978.901,  pada  tahun 2012  sebesar  Rp.1.394.110.982.298,  pada  tahun  2013 sebesar  Rp.1.663.044.665.420  dan  pada  tahun  2014 sebesar Rp.1.922.734.516.136

## Target dan Realisasi DAK, DAU dan DBH
Dana  perimbangan  merupakan  salah  satu pendapatan  di  Kabupaten  Luwu.  pada  dasarnya  dana perimbangan di Kabupaten Luwu setiap tahunnya lebih besar  dibandingkan  dengan  Pendapatan  Asli  daerah Kabupaten  Luwu.  adapun  realisasi  DAK,  DAU  dan DBH Kabupaten Luwu sebagai berikut :
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan
Dana Bagi Hasil
Di Kabupaten Luwu Tahun 2009 – 2014 Tahun APBD 2009 982.665.413.074 2010 1.151.622.519.876 2011 1.395.989.978.901 2012 1.394.110.982.298 2013 1.663.044.665.420 2014 1.922.734.516.136 Jumlah 321.255.669.718.199 Tahun DAU DAK DBH Total 2009 338.393.478.000 61.667.400.000 19.250.000.000 401.985.878.000 2010 366.703.274.200 50.447.700.000 21.949.926.994 439.100.901.194 2011 396.747.997.000 57.323.200.000 21.723.053.607 475.794.250.607 2012 475.295.053.000 54.806.460.000 17.979.421.702 548.080.934.702 2013 542.118.008.000 59.690.400.000 16.895.668.700 618.704.076.700 2014 595.699.150.000 68.010.320.000 11.000.000.000 674.709.470.000

## Pengaruh DAK, DAU dan DBH terhadap APBD
Dalam    mengukur  pengaruh  Dana  Alokasi Khusus, dana Alokasi Umum, dan dana Bagi Hasil Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Luwu  dapat  dihitung dengan menggunakan analisis statistik.

## Hasil Analisa Regresi berganda
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di Kabupaten  Luwu  dengan  menggunakan  SPSS 20.0, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Y = -2,263E12 + 17,043x 1 + 44,713x 2 + 4,133x 3 a   =   -2,263E12 adalah  bilangan  konstanta  yang berarti  apabila  variabel  bebas  yaitu  Dana  Alokasi Khusus,  Dana  Bagi  Hasil  dan  Dana  Alokasi Umum sama dengan nol, maka besarnya Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di Kabupaten Luwu sebesar -2,263E12

## Hasil Analisis Regresi Berganda
Untuk  mengetahui  pengaruh  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  ,Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Luwu  dihitung  dengan  menggunakan  analisis  regresi berganda  dengan  menggunakan  program  SPSS  20. Adapun  rekapitulasi  hasil  analisa  korelasi  dan  regresi linier  berganda  selanjutnya  dapat  dilihat  pada  tabel sebagai berikut:
b 1 =   17,043  adalah  besarnya  koefisien  regresi variabel  X 1 (DAK)  yang  berarti  setiap  tambahan peningkatan  Rp.  1000,-  maka,  variabel  Belanja Daerah  (APBD)  di  Kabupaten  Luwu  akan meningkat sebesar Rp. 17,043,- b 2 =   44,713 adalah  besarnya  koefisien  regresi variabel X 2 (DBH) yang berarti setiap peningkatan Rp.  1.000,-  maka,  variabel  Belanja  Daerah (APBD)  di  Kabupaten  Luwu  akan  meningkat sebesar Rp. 44,713,- b 3 =   4,133  adalah  besarnya  koefisien  regresi variabel X 3 (DAU) yang berarti setiap peningkatan Rp.  1.000,-  maka,  variabel  Belanja  Daerah (APBD)  di  Kabupaten  Luwu  akan  meningkat sebesar Rp. 4,133,-
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -2,263E12 2,143E12 -1,056 ,402 DAK 17,043 17,751 ,303 ,960 ,438 DBH 44,713 43,616 ,531 1,025 ,413 DAU 4,133 1,184 1,248 3.490 ,073 a. Dependent Variable: APBD
Hasil regresi pada tabel  di atas menunjukan bahwa faktor X 1 Dana Alokasi Khusus (DAK), X 2 Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  X 3 dana  Alokasi Umum  (DAU)  berpengaruh  terhadap  Y  (APBD). Dimana setiap kenaikan yang terjadi pada variabel X akan di ikuti pula oleh kenaikan Y.

## Analisis Korelasi
Hasil  dari  analisis  pengaruh  Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di Kabupaten Luwu pada tabel di atas, menunjukkan nilai  R  =  0,976  artinya  hubungan  positif  dan  kuat antara  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi Hasil  (DBH),  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) serta  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  di  Kabupaten  Luwu.    Variabel  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU)  secara bersama- sama  berpengaruh  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  Kabupaten  Luwu karena nilai R yaitu 0,976 mendekati 1. Koefisien Determinasi.
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  nilai  koefisien determinasi  ganda  (R 2 )  sebesar  0,952  ini  berarti variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil  (DBH),  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) mempunyai  kontribusi  sebesar  95,2%  terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Y)  di
Kabupaten Luwu. Sisanya sebesar 3% dipengaruhi oleh  faktor  –  faktor  lain  yang  tidak  di  teliti  oleh peneliti. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil  (DBH),  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) berpengaruh  sebesar  95,2%  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di Kabupaten Luwu.

## Analisis Uji t
Pengujian  ini  untuk  melihat  sejauh  mana pengaruh  secara  sendiri-sendiri  variabel  X terhadap variabel Y berdasarkan hasil regresi yang ada  pada  tabel  di  atas.  Uji  t  dilakukan  dengan membandingkan  nilai    t hitung dengan  nilai  t tabel dengan tingkat kesalahan sebesar 5 % yakni 2,447. Apabila  t hitung >  t tabel maka  dapat  disimpulkan bahwa  variabel  tersebut  mempunyai  pengaruh yang signifikan.
Nilai  t hitung untuk  variabel  Dana  Alokasi Khusus (DAK)  sebesar 0,960  Sementara itu nilai pada tabel distribusi 5% sebesar 2,447.  Maka t hitung (0,960)  <  t tabel (2,447).    Hal  ini  berarti  Dana Alokasi Khusus (DAK) (X 1 ) tidak berpengaruh.
Nilai t hitung untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar  1,025    Sementara  itu  nilai  pada  tabel distribusi 5% sebesar 2,447.

## Analisis Uji F
Uji simultan atau uji F merupakan uji secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh  variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) (X 1 ),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  (X 2 ),  dan  Dana Alokasi Umum (DAU) (X 3 ) serta secara bersama- sama terhadap variabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Daerah  (APBD)  (Y)  di  Kabupaten  Luwu. Uji  F  dilakukan  dengan  membandingkan  F hitung dengan F tabel.
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,976 a ,952 ,881 1,173E11
a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, DAU
b. Dependent Variable: APBD

## Hasil Analisis uji F
Berdasarkan  hasil  regresi  dari  tabel  di  atas menunjukkan  F hitung sebesar  13,297,  sedangkan F tabel pada  tabel  distribusi  pada  tingkat  kesalahan 5% adalah sebesar 5,05. Hal ini berarti F hitung >F tabel
(13,297 > 4,28). Perhitungan tersebut menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus    (X 1 ),
Dana  Bagi  Hasil  (X 2 ),  dan  Dana  Alokasi  Umum (X 3 )  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh signifikan terhadap variabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Y) di Kabupaten Luwu.

## SIMPULAN
1) -2,263E12 adalah bilangan variabel bebas yaitu  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil  dan Dana  Alokasi  Umum  sama  dengan  nol,  maka besarnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  di  Kabupaten  Luwu  sebesar  - 2,263E12. Untuk 17,043 adalah besarnya koefisien regresi  variabel  X 1 (DAK)  yang  berarti  setiap tambahan  peningkatan  Rp.  1000,-  maka,  variabel Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Luwu akan meningkat  sebesar  Rp.  17,043.  Dan  untuk  44,713 adalah  besarnya  koefisien  regresi  variabel  X 2 (DBH) yang berarti setiap peningkatan Rp. 1.000,- maka,  variabel  Belanja  Daerah  (APBD)  di Kabupaten  Luwu  akan  meningkat  sebesar  Rp. 44,713.  Sedangkan  untuk  4,133  adalah  besarnya
koefisien  regresi  variabel  X 3 (DAU)  yang  berarti
setiap  peningkatan  Rp.  1.000,-  maka,  variabel Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Luwu akan meningkat sebesar                                     Rp. 4,133,-
2) Nilai  koefisien  determinasi  ganda  (R 2 ) sebesar  0.952  ini  berarti  variabel  Dana  Alokasi Khusus  (X 1 ),  Dana  Bagi  Hasil  (X 2 ),  dan  Dana Alokasi  Umum  (X 3 )  mempunyai  kontribusi sebesar 95,2% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  (Y)  di  Kabupaten  Luwu. Sisanya merupakan faktor lain yang tidak diteliti.
3) Berdasarkan  hasil  uji  F,  dimana  F hitung > F tabel (13,297  >  4,28).  Dari  hasil  analisis didapatkan  bahwa  variabel  Dana  Alokasi  Khusus (X 1 ),  Dana  Bagi  Hasil  (X 2 ),  dan  Dana  Alokasi Umum  (X 3 )  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (Y) di Kabupaten Luwu.
4) Variabel yang paling dominan
berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di Kabupaten  Luwu  adalah  variabel  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  karena  memiliki  nilai  T hitung yang paling besar yaitu 3.490

## DAFTAR PUSTAKA
,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang Perimbangan  Keuangan Daerah
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 5,488E223 3 1,829E23 13,297 ,071 b Residual 2,752E22 2 1,376E22 Total 5,783E23 5 a. Dependent Variable: APBD b. Predictors: (Constant), DAK, DBH, DAU
,  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.07/2012  tentang  Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah Abimanyu,  Anggito.  2005. Format  Anggaran Terpadu Menghilangkan
Tumpang
Tindih . Bapekki Depkeu.
Bawono,  Bernanda  Gatot  Tri.  2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  dan Banten). Tesis. UII. Yogyakarta.
Bungin,  HM.  Burhan,  2005. Metode  Penelitian Kuantitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi,  dan Kebijakan  Publik  serta  Ilmu-Ilmu  Sosial Lainnya ,  Edisi  Pertama,  Cetakan  kedua, Jakarta : Prenada Media Group.
Igbal  M  hasan,  1999, Pokok-pokok  Materi Statistik  I  &  II, Cetakan  Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Kartasasmita,  2007. Dasar-dasar  Perpajakan,
Cetakan  Kedua,  Penerbit  CV  Rajawali Press, Jakarta.
Machfud,  2003 , Titik  Berat  Otonomi  Daerah Pada  Derah  Tingka  II , Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta.
Mardiasmo,  2002, Ekonomi  Pembangunan ,
Cetakan Kedua. Trinologi Bandung
Mochammad Rizky.2011, Efektifitas Penerimaan  Dana  Perimbangan  di
Kabupaten Cilacap .
Prakosa,  Kesit  Bambang.  2004. Pengaruh  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi Belanja  Daerah  (Studi  Empirik  di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY) . JAAI Vol. 8 No. 2.
Revrisond Baswir, 2000, Akuntansi
Pemerintahan  Indonesia ,  Yogyakarta:  Balai Penerbit Fakultas Ekonomi.
Samudra, 2005. Akuntansi Pajak, Penerbit Salemba Empa, Jakarta.
Sugiyono,  2001. Metode  Penelitian  Bisnis , Cetakan  ketiga,  Bandung  :  Alfabeta Bandung.
Suharyadi,  2003. Statistika  Untuk  Ekonomi  dan Keuangan  Modern ,  Buku  1,  Jakarta  : Salemba Empat.
Suparmoko,  M.  2001. Keuangan  Negara  dalam Teori dan Prakte k. Yogyakarta: BPFE.
Usman, Marzuki, 2003 , Keuangan dan Pembiayaan  Pembangunan  Daerah, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Widjaya,  Amin,  Tunggal,  2004 , Titik  Berat Otonomi Daerah  Pada  Derah  Tingka II, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta.