## Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Sukardi

## Abstract
Prenuptial  agreement  can  be  used  as  preparation  for  entering  the  household  life. Prenuptial  agreement  is  an  agreement  held  before  marriage  takes  place.  The history of prenuptial agreement itself was born in western culture, not in Indonesia that  still  upholds  the  traditional  oriental  culture.  Even  some  people  consider  this to a sensitive issue that is uncommon and considered unusual, rude, materialistic, selfish, unethical, not in accordance with Islamic customs , etc. This research aims to  investigate  and  examine  prenuptial  agreement  in  the  Civil  Code,  the  Marriage Law and Islamic Law Compilation.
The method of this research is a normative legal research which is to conduct the assessment and in depth review of prenuptial agreement, whether the agreement is in  accordance  with  Islamic  law  and  positive  law  in  Indonesia  through  the collection  of  books  and  materials  about  the  prenuptial  agreement.  The  nature  of this research is the study of literature which is to examine and study a number of literature through the analysis of the prenuptial agreement.
Prenuptial agreement in Indonesia is carried out according to the law applied on each  party  (husband  and  wife),  both  based  on  the  Civil  Code,  Law  No.  1  /  1974 and  the  Compilation  of  Islamic  Law.  Prenuptial  agreement  is  not  mandatory.  It means that prenuptial agreement is a supplementary agreement binding only when it  has  been  made.  In  the  draft  legislation,  prenuptial  agreement  has  some similarities and differences both in the Civil Code, Marriage Law and the ILC. The main  similarity  is  that  it  should  be  made  by  a  competent  authority  prescribed  by law  in  this  case  created  by  a  notary  for  those  who  are  subject  to  the  Civil  Code and  by  the  marriage  registrar's  office  for  those  who  are  subject  to  the  Marriage Law and  ILC.  Prenuptial agreement  is formally  similar to agreements  in general, and  the  difference  is  about  the  content  or  object  of  the  agreement  itself,  in  this case  the  Civil  Code  in  principle  on  property  /  wealth,  while  the  provisions  of prenuptial  agreement  contained  in  Marriage  Law  explicitly  does  not  mention  the object  of  what  can  be  concluded  that  the  agreement  can  be  about  various  things,
as  long  as  it  does  not  conflict  with  the  the  law,  religion  and  morality.  The provisions of the Compilation of Islamic Law on the object, which is ta'lik, mixing personal property and separating property income.
Keywords: Marriage Covenant, the Civil Code, Marriage Law, ILC

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia. Perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  menimbulkan akibat  lahir  maupun  batin  baik  terhadap  keluarga  masing-masing  masyarakat  dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebe lum maupun selama perkawinan berlangsung.
Setiap  mahluk  hidup  memiliki  hak  asasi  untuk  melanjutkan  keturunannya  melalui perkawinan,  yakni  melalui  budaya  dalam  melaksanakan  suatu  perkawinan  yang dilakukan  di  Indonesia.  Ada  perbedaan-perbedaannya  dalam  pelaksanaan  yang disebabkan  karena  keberagaman  kebudayaan  atau  kultur  terhadap  agama  yang dipeluk.
Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak - anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut.  Perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya  ada  pada  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  yang dianutnya.
Untuk  membentuk  suatu  rumah  tangga,  maka  hendaknya  kedua  calon  suami  istri tersebut  terlebih  dahulu  melakukan  akad  nikah.  Akad  nikah  sendiri  sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan merupakan  perjanjian  yang  dibuat  kembali  karena  akad  nikah  adalah  perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur  Tengah  yang  berbeda  dengan  Indonesia  terhadap  kedudukan  suami  istri dalam  urusan  penghasilan  bekerja,  maka  di  Indonesia  mesti  dibuat  perjanjian perkawinan  demi perlindungan terhadap istri dan cenderung mengenai harta yang diperoleh  selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, dan hal kebendaan lainnya.
Tidak  selamanya  perkawinan  berjalan  seperti  yang  diharapkan  yaitu  terwujudnya kehidupan  keluarga  (berumah  tangga)  yang  damai  dan  kekal  dalam  arti  keluarga
sakinah,  mawaddah  dan  mawarahman.  Seringkali  ketidakcocokan  satu  sama  lain baru  terjadi  pada  saat  mengarungi  bahtera  perkawinan.  Terkadang  ada  rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga  mereka  yang  berujung  perceraian.  Akibat-akibat  hukum  atas  perceraian tentu  saja  membayangi      terutama  menyangkut  harta  yang  mereka  bawa  kedalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan.
Dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang unt uk membuat perjanjian  perkawinan  juga  bertambah  sejalan  degan  makin  banyaknya  orang menyadari  bahwa  pernikahan  juga  adalah  sebuah  komitmen  finasial  seperti hubungan  cinta  itu  sendiri,  dimana  putusnya  hubungan  perkawinan   karena perceraian  bukan  berarti  putusnya  semua  persoalan  yang  ada  menjadi  masalah bagaimana  membagi  harta  bersama  tersebut  atau  terlebih  dahulu  bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan.
Di  Indonesia  terdapat  3  (tiga)  peraturan  yang  mengatur  masalah  perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP),      maka  di  Indonesia  telah  terjadi  unifikasi  hukum  dalam  bidang  hukum perkawinan,  kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang -undang tersebut, maka peraturan lama  dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP).

## B. Tinjauan Umum Perkawinan
1) Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Didalam  KUH  Perdata (Burgerlijk Wetboek),   pasal  26  dikatakan  Undang-undang memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam  hubungan  perdata  dan  dalam  pasal  81 dikatakan  bahwa    ”tidak  ada  upacara  keagamaan  yang  boleh    diselenggarakan, sebelum  kedua  belah  pihak  membuktikan  kepada    pejabat  agama  mereka,  bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.  Pasal 81 KUH Perdata  diperkuat  pula  oleh  pasal  530  ayat  (1)  KUH  Pidana    ( Wetboek  van Strafrecht/WvS )    yang  menyatakan    ”seorang    petugas  agama  yang  melakukan upacara perkawinan, yang  hanya  dapat dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum    dinyatakan  kepadanya  bahwa  pelangsungan  dihadapan  pejabat  itu  sudah dilakukan,    diancam    dengan      pidana    denda      paling      banyak  empat    ribu  lima ratus rupiah”.  Kalimat  ”yang   hanya   dapat   dilangsungkan dihadapan  pejabat catat  sipil” tersebut menunjukan bahwa peraturan ini                    tidak berlaku bagi  mereka  yang  berlaku  hukum  Islam,  hukum    Hindu-Budha      dan  atau  Hukum Adat,  yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi ( Inlander ) dan Timur Asing ( Vreemde Oosterlingen )  tertentu, diluar orang cina.
Selain  kesimpangsiuran  peraturan  perkawinan  yang  berlaku  di  zaman  Hi ndia Belanda,  jelas  bahwa  menurut  perundangan  yang  tegas  dinyatakan  didalam  KUH Perdata  (BW),      perkawinan    itu    hanya  dilihat  dari  segi  keperdataan  dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila  yang  menempatkan  ajaran  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  diatas  segala- galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci ( sakramen )  yang  mempunyai  hubungan  erat  sekali  dengan  agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani.  Dengan  demikian  jelas  pengertian  perkawinan  menurut  KUH Perdata hanya sebagai ” Perikatan Perdata ” .
2) Perkawinan  Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan (UUP)
Perkawinan  merupakan  salah  satu  dari Sunnatullah yang  umumnya  berlaku  pada setiap  manusia.  Perkawinan  yang  tujuan  utamanya  untuk  membentuk   keluarga sakīnah, mawaddah dan warahmah adalah hal paling esensial yang diinginkan oleh setiap  pasangan  suami  dan  istri.  Perkawinan  dalam  perspektif  Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Dalam Undang - Undang  Nomor  1  tahun  1974  Pasal  1,  disebutkan  “perkawinan  ialah  ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan disebut  bahwa  perkawinan  adalah,  “ Marriage  in  Islamic  is  purely  civil  contract ” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).
Dalam  hal  ini,  para  ulama  sepakat  mengatakan  bahwa  syarat -syarat  dalam  bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan  terikat  dengan  persyaratan  tersebut.  Namun  apabila  pihak  yang  berjanji  tidak memenuhi  persyaratan tersebut tidak menyebabkan  perkawinan dengan  sendirinya batal,  resiko  dari  tidak  memenuhi  persyaratan  ini  adalah  adanya  hak  bagi  pih ak yang  dirugikan  untuk  menuntut  di  pengadilan  untuk  batalnya/putusnya perkawinan.
Sedangkan  hal-hal  yang  apabila  dipersyaratkan  maka  tidak  wajib  dipenuhi  dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak - pihak tertentu, misalnya:
a. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam,
seperti  untuk  tidak  membayar  mas  kawin,  untuk  tidak  memberi  nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain.
b. Persyaratan  dalam  hal  hubungan  suami  istri  ( ijma’ ),  seperti  persyaratan untuk  tidak  disetubuhi,  istri  tidak  mendapat  giliran  yang  sama  (dalam  hal berpoligami).
c. Persyaratan untuk tidak saling mewarisi.
d. Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri.
e. Dan  persyaratan  lain  yang  bertentangan  dengan  syara’,  seperti  persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain.
Dalam hal ini, para ulama juga sepakat bahwa syarat  atau perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan sendirinya karena syarat itu bertentangan  dengan  hukum  syara’  dan  hakekat  perkawinan  sehingga  akan memberikan suatu mudharat.
Menurut  Pasal  1  UUP  menyebutkan  bahwa  ”perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal   berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha    Esa.”  Berdasarkan  definisi  tersebut,  ketentuan    pasal  1    UUP  ,  yang menjadi  inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan   seorang  wanita,  dimana  diantara  mereka  terjalin   hubungan  yang erat  dan  mulia    sebagai  suami  isteri      untuk    hidup      bersama  membentuk  dan membina  suatu  keluarga  yang  bahagia,  sejahtera  dan  kekal  karena  didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Begitu  pula  mengenai  tujuan  perkawinan  yang  juga  tercantum  pada  bunyi  Pasal  1 UUP, yaitu “Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Didalam  penjelasan  umum UUP  disebutkan  bahwa  karena  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  maka  untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling membantu dan melengkapi agar                   masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam memncapai kesejahteraan materiil dan spiritual.
Sahnya  perkawinan  menurut  UUP  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  1  menyatakan “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  tata  tertib  aturan  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. ”Hal ini berarti perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu  dan  Budha.  Kata  “hukum  masing-masing agamanya”  berarti  hukum  dari  salah  satu  agama  itu  masing-masing  bukan  berarti “hukum  agamanya  masing-masing”  yaitu  hukum  agama  yang  dianut  kedua mempelai  atau  keluarganya.  Jadi  perkawinan  yang  sah  apabila  terjadi  perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tat a tertib aturan salah satu  agama  calon  suami  isteri  atau  agama  calon  suami  atau  agama  calon  isteri,
bukan  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  agama  yang  dianut  kedua  calon suami  isteri  dan  atau  keluarganya.  Jika  perkawinan  telah  dilaksanakan  menurut hukum  agama  Budha  kemudian  dilakukan  lagi  perkawinan  menurut  hukum Protestan atau Hindu maka perkawinan itu menjadi tidak sah.
Keabsahan    perkawianan  dalam  pasal  2  ayat  1  dipertegas  lagi  dalam  penjelasan pasal  2  UUP  yang  menyatakan  “Dengan  perumusan  pasal  2  ayat  1  ini,  tidak  ada perkawinan  diluar    hukum    masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Yang dimaksud dengan hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan    perundang - undangan  yang  berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu sepanjang tidak  bertentangan  atau                                            tidak ditentukan lain dalam undang-undang  ini.  Dengan  demikian,  bagi  penganut  agama  atau  kepercayaan suatu  agama  maka  sahnya  suatu  perkawinan  mereka  oleh  Undang-undang Perkawinan ini telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya  bagi  orang-orang  yang  menganut  agama  dan  kepercayaan  suatu  agama, tidak  dapat  melakukan  perkawinan,  kecuali  apabila  dilakukan  menurut  hukum agama dan kepercayaannya itu.

## 3) Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Pasal  3  KHI,  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 KHI,   perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum Islam sesuai dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor    1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:
a)            Harus  ada  persetujuan  secara  sukarela  dari  pihak-pihak  yang  mengadakan perkawinan.  Caranya  adalah  diadakan  peminangan  terlebih  dahulu  untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
b)        Tidak     semua  wanita dapat  dikawini  oleh  seorang  pria, sebab  ada  ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
c) Perkawinan  harus  dilaksanakan  dengan  memenuhi  persyaratan-persyaratan tertentu,  baik  yang  menyangkut  kedua  belah  pihak  maupun  yang  berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
d) Perkawinan  pada  dasarnya  adalah  untuk  membentuk  satu  keluarga  atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
e) Hak  dan  kewajiban  suami  istri  adalah  seimbang  dalam  rumah  tangga,
dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
Perkawinan  melaksanakan  Sunnah  Rasul  sebagaimana  tersebut  dalam  hadits  Nabi Muhammad Saw yang artinya: “Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci  kepada  peraturanku,  bukanlah  ia  termasuk  umatku.  (H.R.  Bukhari  dan Muslim)“.
Tujuan  perkawinan  dalam  Islam  adalah  sebagaimana  yang  difirmankan  dalam  Al - Qur’an  yang  artinya:  Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan sayang.      Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Menurut  Marzuki  Wahid,  ada  beberapa  hal  yang  mereka  tawarkan  dalam perkawinan menurut KHI, yakni sebagai berikut:
1. Perkawinan bukan ibadah, tetapi akad sosial kemanusiaan (Mu’amallah)
2. Pencatatan perkawinan oleh Pemerintah adalah rukun perkawinan

## 3. Perempuan bisa menikahkan sendiri dan menjadi wali nikah

## 4. Mahar bisa diberikan oleh calon suami dan calon istri

## 5. Poligami dilarang

## 6. Istri memiliki hak talak dan rujuk

## 7. Hak dan kewajiban suami dan istri setara.
Kompilasi  Hukum  Islam  ini  diatur  dalam  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  1 Tahun  1991  pada  tanggal  10  Juni  1991  yang  menginstruksikan  kepada  Menteri Agama  untuk  menyebarluaskan  dan  melaksanakan  Kompilasi  Hukum  Islam. Dalam  konsiderannya,    bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam    ini    dapat  digunakan sebagai  pedoman  dan  aturan  oleh                                                          instansi  pemerintah  dan masyarakat  untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang    terjadi    dalam    bidang perkawinan,    pewarisan  dan    perwakafan  bagi  yang  beragama  Islam.  Reaks i  dari Inpres  ini  adalah  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  154  Tahun 1991  Tentang Pelaksanaan  Instruksi Presiden Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun 1991  Tanggal    10    Juni  1991    yang      berisi    agar    seluruh    instansi      Departemen Agama  dan  instansi  pemerintah  lainnya  yang  terkait  agar  menyebarluaskan
Kompilasi Hukum Islam dan menerapkannya dalam masalah-masalah dibidang perkawinan,  kewarisan dan perwakafan.  Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pengadilan  Agama  dalam  praktiknya  menggunakan  Kompilasi  Hukum  Islam sebagai  pedoman  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Kompilasi  Hukum  Islam  ini diharapkan  dapat  sebagai  pedoman  dan  acuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  bagi yang beragama Islam.

## C. Pengertian Perjanjian Perkawinan
Dalam  pergaulan  hidup  sosial  ( social  community ),  setiap  hari  manusia  selalu melakukan perbuatan-pebuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia  yang  secara  sengaja  dilakukan  untuk  menimbulkan  hak  dan  kewajiban- kewajiban  (misalnya  membuat  surat  wasiat,  membuat  persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum.
Dalam  perspektif  Hukum, Perbuatan  Hukum itu  sendiri  digolongkan menjadi dua, yaitu:
1. Perbuatan  hukum  sepihak,  yaitu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh satu  pihak  saja  dan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  pada  satu  pihak  pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (hibah).
2. Perbutan  hukum  dua  pihak,  ialah  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dua  pihak  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  keduanya.  Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual -beli dan lain- lain.
Dari  dua  golongan  perbuatan  hukum  tersebut  perjanjian  perkawinan  dapat dikategorikan  sebagai  pebuatan  hukum  dua  belah  pihak,  karena  p erjanjian pekawinan  yang  seperti  itu  telah  diatur  dalam  KUH  Perdata  maupun  Undang- Undang  Perkawinan,  biasa  terjadi  karena  adanya  persetujuan  kedua   belah  pihak. Perjanjian  perkawinan  menurut  asalnya  merupakan  terjemahan  dari  kata “ huwelijksevoorwaarden ”  yang  ada  dalam  Burgerlijk Wetboek  (BW).  Istilah      ini terdapat      dalam  KUH  Perdata,  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam. Huwlijk sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan voorwaard berarti syarat.
Perikatan  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata  pada  buku  III,  maka  perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat  dan  menjadi  undang-undang.  Dalam  arti  formal  perjanjian  perkawinan adalah tiap perjanjian                                       yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan  undang-undang  antara  calon  suami  istri  mengenai  perkawinan  mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.
Menurut  Wirjono  Projodikoro,  kata  perjanjian  diartikan  sebagai  “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji  melakukan  suatu  hal,  sedang  pihak  lain berhak  menuntut  pelaksanaan  janji  itu”.  Selanjutnya  Wirjono  juga  berpendapat, bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  jika  seorang  perempuan  dan seorang  laki-laki  berkata  sepakat    untuk    melakukan    perkawinan    satu  sama  lain, ini  mereka   saling  berjanji  akan  taat  pada   peraturan    hukum   yang   berlak u mengenai    hak-hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak    selama      dan      sesudah hidup  bersama  itu  berlangsung,  dan  hal  tersebut  diatur  pada  Pasal    1338  KUH Perdata  yang    menyatakan:    semua    persetujuan    yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.    Persetujuan-persetujuan itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  undang-undang,  kesepakatan  kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.  Persetujuan-persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad      baik.  Berikutnya pada  Pasal  1339  KUH  Perdata    dijelaskan  bahwa  persetujuan  tidak      hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga untuk segala sesuatu yang  menurut  sifat   persetujuan, diharuskan oleh  kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.
1) Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata)
Didalam  KUH  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ),  pasal  26  dikatakan  Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan  dalam   pasal  81 dikatakan  bahwa      ”tidak      ada      upacara          keagamaan  yang          boleh diselenggarakan,   sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Pasal  81  KUH  Perdata  diperkuat  pula  oleh  pasal  530  ayat  (1)  KUH  Pidana ( Wetboek  van  Strafrecht/WvS )  yang  menyatakan  ”seorang    petugas    agama  yang melakukan  upacara  perkawinan,  yang  hanya  dapat  dilakukan  dihadapan  pejabat catatan  sipil,  sebelum    dinyatakan  kepadanya  bahwa  pelangsungan  dihadapan pejabat itu sudah  dilakukan, diancam   dengan   pidana   denda   paling   banyak empat  ribu  lima  ratus  rupiah”.  Kalimat  ”yang  hanya  dapat  dilangsungkan dihadapan pejabat catatan  sipil”   tersebut   menunjukan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam,                            hukum Hindu - Budha  dan  atau  Hukum  Adat,  yaitu  orang-orang  yang  dahulu  disebut  pribumi ( Inlander ) dan Timur Asing ( Vreemde Oosterlingen )  tertentu,  diluar orang cina.
Selain  kesimpangsiuran  peraturan  perkawinan  yang  berlaku  di   zaman  Hindia Belanda, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan  di dalam KUH Perdata  (BW),      perkawinan  itu  hanya  dilihat  dari  segi  keperdataan  dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara
Pancasila  yang  menempatkan  ajaran  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  diatas  segala - galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci ( sakramen )  yang  mempunyai  hubungan  erat  sekali  dengan  agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani.    Dengan  demikian  jelas  pengertian  perkawinan  menurut  KUH Perdata hanya sebagai ”Perikatan Perdata”.
Didalam  KUH  Perdata  tentang  perjanjian  kawin  ditentukan  dalam  pasal  139-154. Didalam  Pasal  139  dikatakan    bahwa  ”  Dengan  mengadakan  perjanjian  kawin, kedua  calon  suami    isteri    adalah      berhak  menyiapkan  beberapa  penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan  harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak  menyalahi      tata  susila  yang  baik  atau  tata  tertib  umum  dan  asal  diindahkan pula segala  ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”.
Ketentuan  Pasal  147  KUH  Perdata  mengatur  tentang  pembuatan  perjanjian perkawinan,  yaitu  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dengan  akta  notaris  dan dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu dari syarat itu  tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian  perkawinan  itu  batal.  Hal  ini  menyebabkan adanya  anggapan  ada  kebersamaan  harta  kekayaan  antara  suami,  istri  di  dalam perkawinan  tersebut.  Dibuat  dengan  Akta  Notaris,  diadakan  untuk  memperoleh kepastian  tentang  tanggal  pembuatan  perjanjian  perkawinan.  Apabila  orang diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan dengan akta di bawah tangan maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan  dilangsungkan.  Sesuai  dengan  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  147 KUH  Perdata  yang  berbunyi:  “Setelah  perkawinan  berlangsung,  perjanjian perkawinan  dengan  cara  bagaimanapun  tidak  boleh  diubah”      Dengan  demikian maka  akta  notaris  itu  adalah  syarat  mutlak  tentang  adanya  perjanjian  perkawinan. Sebelum  perkawinan  dilangsungkan  perjanjian  perkawinan  boleh  diubah, perubahan  ini  harus  dilakukan  dengan  Akta  Notaris  juga  selain  dari  pada  itu perubahan  itu  hanya  sah  jika  disetujui  oleh  segala  mereka  yang  dahulu  menjadi pihak  yaitu    tidak hanya mereka yang harus memberi bantuan (izin, persetujuan) bahkan juga   mereka  yang memberikan hibah pada calon suami ataupun istri.
Dibuat  pada  saat  sebelum  perkawinan,  diadakan  dengan  maksud  agar  setelah perkawinan  dilangsungkan  dapat  diketahui  dengan  pasti  mengenai  perjanjian perkawinan  berikut  isi  perjanjian  perkawinan  itu.  Jadi  selama  perkawinan berlangsung  hanya  berlaku  satu  macam  hukum  harta  perkawinan      kecuali  bila terjadi  pisah  meja  dan  tempat  tidur.  Hal  itu  diatur  juga  dalam  Pasal  248  KUH Perdata dimana dalam hal                                   terjadi perdamaian antara suami dan isteri setelah perpisahan meja dan                      tempat tidur,   keada an mengenai hukum    harta   kekayaan   sebelum perpisahan itu, pulih kembali. Prinsip tersebut Pasal  232  KUH  Perdata  juga  berlaku  apabila  dilangsungkan  perkawinan  ulang,
setelah  perkawinan  terputus  karena  perceraian.  Berlakunya      perjanjian      kawin yaitu  terhadap  suami,  istri  (intern)  dan  pihak  keliga  (extern).  Saat  mulai berlakunya perjanjian kawin tidak sama setidak-tidaknya dapat tidak sama. Antara suami  isteri  perjanjian  kawin  mulai  berlaku  semenjak  saat  perkawinan  mulai dilangsungkan.  Dalam  perjanjian  kawin  tidak  dapat  ditentukan  saat  lain.  Antara suami dan isteri sepanjang perkawinan hanya berlaku satu perjanjian   perkawinan (hukum  harta  kekayaan  kawin  antara  suami  dan  isteri  tidak  bisa  berubah).    Bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan suami istri penting sekali untuk  mengetahui  apakah  suami  isteri  kawin  dengan  atau  tanpa  perjanjian perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.
2) Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan (UUP)
Secara  umum,  perjanjian  perkawinan  ( prenuptial  agreement )  berisi  tentang pengaturan      harta  kekayaan  calon  suami  istri.  Pada  prinsipnya  pengertian perjanjian  perkawinan  itu  sama  dengan  perjanjian  pada  umumnya,  yaitu  suatu perjanjian  antara  dua  orang  calon  suami  istri  untuk  mengatur  harta  kekayaan pribadi  masing-masing  yang  dibuat  menjelang  perkawinan,  serta  disahkan  oleh pegawai pencatat nikah.
Perjanjian  perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  diatur dalam   Bab V pasal 29 yaitu:
a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan      bersama      dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis      yang      disahkan Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
b. Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian   tersebut   mulai   berlaku   sejak   perkawinan   dilangsungkan.
d. Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah, kecuali      kedua      belah      pihak      ada  persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Perjanjian  perkawinan,  jika  mengacu  dari  Pasal  29  ini  dibuat  sebelum melangsungkan.    UUP  menentukan  bahwa  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat sebelum  perkawinan        dilangsungkan  tidak  ditentukan  suatu  jangka  waktu maksimum  tertentu  yang  boleh      lewat  antara  dibuatnya  perjanjian  kawin  dan perkawinan.  Dengan  demikian,  perkawinan  boleh  dilangsungkan  bertahun -tahun setelah  perjanjian  kawin  telah  dibuat  tanpa  mengakibatkan  tidak  berlakunya perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  seperti  hibah -hibah  yang  diberikan
berhubungan  perkawinan  akan  gugur  apabila  tidak  diikuti                                              oleh perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  yang  diatur  dalam  Pasal  29   Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  bukan  hanya  mengatur  masalah  harta  benda  dan  akibat perkawinan saja, juga meliputi  hak-hak dan kewajiban  yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
Perjanjian dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang  biasanya  muncul  setelah  suami  dan  isteri  mengalami  perceraian.  Yang dimasalahkan  biasanya  bagaimana  nasib  harta  bawaan  dan  pembagian  harta bersama  di  antara  mantan  suami-isteri  tersebut.  Permasalahan  harta  bawaan  dan harta  bersama  ini  setelah  perceraian  sudah  diatur  dalam  Pasal  35  dan  Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Seandainya  suami-isteri  memiliki perjanjian,  maka  harta  bawaan  dan  harta  bersama  setelah  perceraian  akan  diatur sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  disepakati      dan  dirumuskan.  Pada  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengatur    bahwa  perjanjian  perkawinan tidak  dapat  disahkan  bilamana  isi  perjanjian  itu  melanggar  batas-batas  hukum, agama dan kesusilaan.
Menurut  Martiman  Prodjohamidjodjo,  perjanjian  dalam  Pasal  29   ini  jauh  lebih sempit  oleh  karena  hanya  meliputi  “ verbintenissen ”  yang  bersumber  pada persetujuan  saja  ( overenkomsten ),  dan  perbuatan  yang  tidak melawan  hukum,  jadi tidak  meliputi  “ verbintenissen  uit  de  wet  allen ”  (perikatan  yang  bersumber  pada Undang-undang).
Dikatakan  lebih  sempit  karena  perjanjian  perkawinan  dalam   Undang-undang  ini tidak  termasuk  di  dalamnya ta’lik talak  sebagaimana  yang  termuat  dalam  surat nikah. Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan      namun  dapat  diberikan  batasan,  sebagai  suatu  hubungan  hukum mengenai  harta  kekayaan  mengenai  kedua  belah  pihak,  dalam  mana  satu   pihak berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan  di  pihak  lain  berhak  untuk menuntut pelaksanaan   perjanjian tersebut. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian  perkawinan        adalah  perjanjian  dibuat  oleh  calon  suami  dengan  calon istri  pada  waktu  atau  sebelum      perkawinan  dilangsungkan,  perjanjian  m ana dilakukan  secara  tertulis  dan  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah  dan  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  diperjanjikan.  Terhadap  Pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan:  “Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan  tidak  ditentukan  perjanjian  tersebut  mengenai  apa,  umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat   disimpulkan bahwa  perjanjian  tersebut  luas  sekali,  dapat  mengenai  berbagai  hal.    Dalam penjelasan  pasal  tersebut  hanya  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “ ta’lik talak ”.
3) Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Islam  sebelumnya  memang  tidak  mengenal  adanya  perjanjian  perkawinan  tetapi praktik  seperti  perjanjian  perkawinan  (contohnya  seperti  calon  istri  boleh mengajukan  syarat  sebelum  hari  akad  dan  walimahan  diadakan/pada  saat dikhitbah /dilamar) memang sudah dikenal dalam Islam.
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  pada  azasnya  tidak  ada  percampuran      antara harta        suami  dan  isteri  karena  perkawinan.  Harta  isteri  tetap  menjadi  hak  isteri dan  dikuasai      penuh  olehnya  demikian  juga  suami  (pasal  86  Kompilasi  Hukum Islam). Namun,   para     pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.
Perjanjian  perkawinan  diatur  dalam  Buku  I  Bab  VII  mulai  dari  pasal  45-52  KHI. Istilah      yang  digunakan  juga  sama  yaitu  perjanjian  perkawinan.  Pasal  45 Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  kedua  calon  suami  istri  (dalam Kompilasi  Hukum  Islam  disebut  mempelai)  dapat  mengadakan  perjanjian perkawinan dalam bentuk:
1. Taklik Talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Perjanjian  perkawinan  dalam  pengertian  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan suatu   kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri  yang harus dipenuhi apabila  mereka  sudah  menikah,  tetapi  jika  salah  satu  tidak  memenuhi  ataupun melanggar  perjanjian  perkawinan  tersebut  maka  salah  satunya  bisa  menuntut meminta  untuk  membatalkan  perkawinannya  begitu  juga  sebaliknya,  sebagai sanksi  atas  tidak  dipenuhinya  perjanjian  perkawinan  tersebut  (Pasal  51  KHI). Perjanjian  ini  juga  bisa  disebut  sebagai  perjanjian  pra-nikah  karena  perjanjian tersebut  dilaksanakan  secara  tertulis  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan pasal  29  ayat  1  UU  No.  1/1974).  Dalam  perjanjian  perkawinan  tidak  dapat disahkan  apabila  melanggar  batas-batas  hukum,  agama  dan  kesusilaan  (Pasal  29 ayat 2 UU No. 1/1974).
Mengenai  perjanjian  taklik  talak,  perjanjian  taklik  talak  bukan  salah  satu  yang wajib  diadakan  pada  setiap  perkawinan,  akan  tetapi  sekali   taklik  talak  sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali (pasal 46 ayat 3 KHI).
Seorang  calon  suami/istri  yang  ingin  mengajukan  perjanjian  perkawinan  bisa bermacam-macam  bentuknya,  baik  itu  mengenai  taklik  talak  (taklik  talak  yaitu perjanjian  yang  diucapkan  calon  mempelai  pria  setelah  akad  nikah  yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada  suatu
keadaan  tertentu  yang  mungkin  terjadi  dimasa  yang  akan  datang),  harta kekayaan/harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam       (pasal 45 KHI).
Perjanjian  perkawinan  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilan gsungkan  di  hadapan pegawai pencatat nikah (Pasal 29 ayat 3 Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal  50  ayat  1  KHI).    Selama      perkawinan  berlangsung,    perjanjian    tersebut tidak    dapat    diubah,  kecuali    bila    dari    kedua    belah    pihak      ada      perjanji an untuk      mengubah  dan  perubahan  tidak  merugikan  pihak  ketiga  (pasal  29  ayat  4 UU Nomor 1 tahun 1974).
Pada  dasarnya,  tidak  ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  harta  istri  karena perkawinan.  Harta  istri  tetap  menjadi  hak  istri  dan  dikuasai  penuh  oleh nya, demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan  dikuasai  penuh  olehnya (Pasal  86  ayat  1  dan  2  KHI).  Begitu  juga  dengan  harta  bawaan  masing -masing suami  dan  istri  dan  harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing,  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  (Pasal  87  ayat  1  KHI).  Apabila dibuat   perjanjian   perkawinan   mengenai    pemisahan harta bersama atau harta syarikat,  maka  perjanjian  tersebut  tidak  boleh  menghilangkan  kewajiban  suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI).
Menurut  UU  No.  1/1974  dan  KHI,  batalnya/terhapusnya  suatu  perjanjian perkawinan yaitu karena:
1) Suami Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan
2) Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan.
Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila  kedua  belah  pihak  saling  menyetujui  untuk  mengubahnya,  dan  perubahan itu  tidak  merugikan  pihak  ketiga  jika  perjanjian  perkawinan  itu  mengikat  kepada pihak      ketiga.    Perubahan  serta  pencabutan  itu  wajib  didaftarkan  di  Kantor Pencatat  Nikah  tempat  perkawinan  dilangsungkan,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
Mengenai    tata  cara    perjanjian  perkawinan  menurut  Pasal  29  Undang-undang Nomor  1  tahun  1974  dan  Pasal  45  sampai  dengan  Pasal  52  Kompilasi  Hukum Islam adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar  batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali  atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian  perkawinan  dapat  dicabut  atas  persetujuan  suami  istri  dan  wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut   diumumkan oleh suami istri.
Pasal  50  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan:    Perjanjian  perkawinan mengenai     harta    dapat    dicabut      atas     persetujuan      bersama suami      istri      dan wajib      mendaftarkannya  di  Kantor  Pegawai  Pencatat  Nikah  tempat  perk awinan dilangsungkan,  dalam  suatu  surat  kabar  setempat  dan  apabila  dalam  tempo  enam bulan    pengumuman  tidak  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan,  pendaftaran  dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
D. Perbandingan  Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Kitab  Undang-undang
Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Perjanjian  perkawinan  termasuk  dalam  lapangan  hukum  keluarga  yang  tunduk pada  ketentuan  dalam  Buku  I  KUH  Perdata.  Perjanjian  perkawinan  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  perjanjian  pada  umumnya,  seperti  yang  diatur dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Namun,  prinsip  dasar  Buku  III  KUH  Perdata  juga berlaku terhadap   perjanjian perkawinan.
Keabsahan  suatu  perjanjian  perkawinan  juga  tunduk  pada  ketentuan  s yarat  sah perjanjian  pada  umumnya.  Berdasarkan  pasal  1320  KUH  Perdata  menyatakan suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

## 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat perikatan;

## 3) Suatu hal tertentu; dan

## 4) Suatu sebab yang diperbolehkan.
Keabsahan  perjanjian  perkawinan  juga  harus  mengacu  pada  ketentuan  yang terdapat      dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Para pihak  (suami  istri)  yang  akan  membuat  perjanjian  perkawinan  haruslah   sepakat mengenai isi perjanjian. Kesepakatan ini menjadi syarat pertama dan utama dalam membuat  perjanjian  perkawinan.  Kesepakatan  tidak  akan  terjadi  apabila  terdapat kekhilafan/kesesatan  ( dwaling ),  paksaan  ( dwang )  atau  penipuan  (bedrog),  seperti yang  diatur  dalam  pasal  1321  KUH  Perdata.  Ukuran  kecakapan  seseorang  dalam
membuat  suatu  perjanjian  adalah  18  (delapan  belas)  tahun.    Berdasarkan  pasal  47 jo.  50  Undang-undang  Nomor    1  tahun  1974,  apabila  perkawinan  berlangsung sebelum seseorang berumur 18 tahun, maka  dalam  hal  dibuatnya suatu perjanjian perkawinan harus diwakili oleh orang tua atau walinya.
Para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian perkawinan yang dibuatnya asalkan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan ketertiban umum.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974,  batasan tersebut ditambah lagi dengan  batasan  norma  agama.  Perjanjian  perkawinan  ini  dalam  lapangan  hokum kontrak dapat dikategorikan sebagai “ domestic contract ”. Domestic contract suatu perjanjian  yang  meskipun  telah  terjadi  kesepakatan  tidak  dimaksudkan  bagi   para pihak untuk terikat ke dalam perjanjian tersebut atau menciptakan suatu hubungan hukum.
Pada  prinsipnya  perjanjian  perkawinan  ini  yang  menjadi  sumber  dari  berbagai bentuk  harta  benda  dalam  perkawinan.  Pengaturan  perjanjian  perkawinan  ini seharusnya  diletakkan  setelah  pengaturan  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dan pengaturan  mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan.  Konsekuensi  yuridis dibuatnya  suatu  perjanjian  perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974,  mempunyai  dua  implikasi    yakni  pemisahan  harta  bersama  ataupun penyatuan harta bawaan suami istri. Istilah yang digunakan dalam Undang -undang Nomor  1  tahun  1974  adalah  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  diatur dalam Bab V dan ditempatkan hanya dalam 1 (satu) pasal  yaitu pasal 29 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, bahwa:
(1) Pada  waktu  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
(2) Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas -batas hukum, agama dan kesusilaan;
(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
(4) Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Berkaitan   dengan   substansi   perjanjian   perkawinan,  pasal 29 Undang -undang Nomor  1  tahun  1974  tidak  mengatur  secara  tegas  perjanjian  perkawinan    hanya terbatas    pada    harta    perkawinan,    sehingga      secara    implisit  dapat    ditafsirkan
perjanjian    perkawinan    tersebut  tidak  terbatas  hanya  mengatur  mengenai    harta perkawinan  saja.    Dapat  dilihat  juga  esensi  perjanjian  perkawinan    yang    diatur dalam Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 lebih luas daripada makna perjanjian perkawinan  yang  terdapat  dalam  KUH  Perdata.  Sebenarnya  satu  pasal  ini  hanya menjadi dasarnya saja.
Sebagai  catatan  pula  bahwa  dalam  penjelasan  pasal  29  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974,  menyatakan  bahwa  perjanjian  perkawinan  ini  tidak  termasuk  taklik - talak.  Batasan  terhadap  isi  perjanjian  perkawinan  hanya  disebutkan  bahwa  isinya tidak  boleh bertentangan  dengan  undang-undang,  agama dan  kesusilaan. Hal  yang terpenting  juga  bahwa  isi  dari  perjanjian  perkawinan  ini  yang  mengenai  harta perkawinan  tidak  boleh  merugikan  pihak  ketiga.  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, ini berarti bahwa mengenai isinya diserahkan  sepenuhnya      kepada      penafsiran        pejabat-pejabat  umum      misalnya notaris  atau para pihak sebagai pembuatnya dan hakim apabila  terjadi   sengketa dikemudian hari.
Keterbatasan  pengaturan  perjanjian  perkawinan  ini  membuat  para  pihak  memiliki kebebasan  untuk  menyusun  isinya  serinci  dan  selengkap  mungkin,  misalnya apakah  mereka  sama  sekali  mengatur  tidak  akan  terjadi  kebersamaan  harta (peniadaan  setiap  kebersamaan  harta);  kebersamaan  harta  seluruhnya  (termasuk harta  bawaan  masing-masing  pihak).  Klausula  perjanjian  perkawinan  yang mengatur  hal  selain  harta  perkawinan  tidak  boleh  melanggar  hak  dan  membatasi kewajiban  para  pihak  (suami  istri),  misalnya  dalam  perjanjian  perkawinan  diatur bahwa  suami  tidak  menjadi  kepala  keluarga  dan  tidak  berkewajiban  menafkahi istri. Klausula semacam  ini  bertentangan   dengan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974.  Klausula  perjanjian  perkawinan  yang melanggar  hukum,  kesusilaan,  dan  agama  adalah  batal  demi  hukum.  Perjanjian yang melanggar norma-norma tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak ketiga,  bahkan  yang  tidak  terkait  sekalipun.  Pada  prinsipnya,  substansi  perjanjian perkawinan  terbatas  mengenai  kedudukan  harta  benda  perkawinan.    Meskipun suami  atau  istri  tidak  mengatur  secara  tegas  hal-hal  di  luar  harta  benda perkawinan,  norma  agama,  kepatutan,  kebiasaan  dan  undang-undang  juga mengikat  pihak-pihak  yang  membuatnya.  Namun  dengan  catatan,  bahwa  pihak ketiga  juga  terikat  dengan  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  oleh  suami  istri sebatas hanya mengenai harta benda.
Hal-hal      lain  diluar  pengaturan  mengenai  harta  benda  perkawinan,  pihak  ketiga tidak  terikat  terhadap  segala  akibat  yang  ditimbulkannya.  Pihak  ketiga  juga  dapat mengajukan  pembatalan  perjanjian  perkawinan  tersebut,  terhadap  seluruh  isi  atau sebagian  klausula  yang  merugikan  pihak  ketiga.  Perjanjian  perkawinan  dapat diubah  selama  perkawinan  berlangsung,  dengan  syarat  atas  dasar  kesepakatan
antara  suami  istri  dan  tidak  boleh  merugikan  pihak  ketiga.  Apabila  perubahan perjanjian  perkawinan  itu  merugikan  pihak  ketiga  maka  pihak  ketiga  tidak  terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.
Waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 secara implisit ditentukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, begitu pula terhadap pihak ketiga.
Bentuk  dari  perjanjian  perkawinan  tidak  ditentukan  secara  tegas.  Hal  ini  dapat ditafsirkan,  dapat  dibuat  dengan  akta  otentik  atau  cukup  dibawah  tangan.  Namun, yang  perlu  mendapat  perhatian  meskipun  perjanjian  perkawinan  tersebut  dibuat dalam salah satu bentuk di atas, perjanjian perkawinan harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya.
Pencatatan perkawinan dilakukan  hanya  oleh  dua instansi,  yaitu Pegawai Pencatat Nikah,  Talak  dan  Rujuk  atau  Kantor  Catatan  Sipil  atau  instansi/pejabat  yang membantunya  (penjelasan  PP  No.  9/1975).  Bagi  mereka  yang  beragama  Islam harus  mendapat  pengesahan  dari  Pegawai  Pencatat  Nikah,  Talak  dan  rujuk  pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Sedangkan  bagi  yang  beragama  selain  Islam  maka harus  mendapat  pengesahan  dari  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  pada  Kantor Catatan Sipil.
Akibat  hukum  perjanjian  perkawinan  yang  tidak  mendapat  pengesahan  dari Pegawai  Pencatat  Perkawinan  adalah  batal  ( nieteg  van  rechtwege ),  perjanjian perkawinan tersebut  tidak mempunyai  kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah  prinsip  kedudukan  harta  benda  dalam  perkawinan  (pasal  35  Undang - undang  Nomor  1  tahun  1974).    Dengan  demikian  berarti  terjadilah  “pemisahan harta” atau kebersamaan harta benda hanya terbatas pada harta bersama yaitu harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung  yang  bukan  berasal  dari hadiah/hibah atau warisan.
Prinsip kedudukan harta perkawinan inilah yang sangat berbeda dengan  kedudukan harta  kekayaan  menurut  KUH  Perdata.  Pengaturan  perjanjian  perkawinan  yang terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  serta  peraturan pelaksanaannya  dirasa  kurang  lengkap,  sehingga  menimbulkan  multi  interpretasi terutama  mengenai  substansi  dari  suatu  perjanjian  perkawinan.  Hal  ini mengakibatkan  para  pihak  mengacu  pada  ketentuan  lain  yang  berlaku  sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melalui celah hukum yakni Pasal 66 Undang - undang Nomor 1 tahun  1974 yang   menyebutkan:  “untuk perkawinan dan segala sesuatu  berhubungan  dengan  perkawinan  berdasarkan  atas  undang-undang  ini, maka  dengan  berlakunya  Undang-undang  ini,  ketentuan  yang  diatur  dalam  BW ( Burgerlijk  Wetboek ),  HOCI  ( Huwelijks  Ordonantie  Christen  Indonesiers ),  GHR
(Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken)  dan  peraturan-peraturan      lain  yang mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam  Undang-undang  ini dinyatakan tidak berlaku”.
Pasal  66  ini  dengan  menggunakan  metode  penafsiran  a-contratrio,  menyatakan bahwa  dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  maka    segala ketentuan  tentang  perkawinan  sebelumnya  berlaku  kembali,  kecuali  yang  telah diatur dalam  Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974.  Hadirnya  Pasal  66 melahirkan kembali  pluralisme  dalam  hukum.    R.  Soetojo  berpendapat  bahwa  kebersamaan harta  yang   terbatas dapat disamakan dengan pengertian kebersamaan untung dan rugi seperti yang diatur dalam KH Perdata (BW).  .
Perjanjian  perkawinan  diatur  dalam  Buku  I,  Bab  ketujuh  sampai  Bab  kedelapan, mulai pasal 139-185 KUH Perdata. Berdasarkan KUH Perdata, pada azasnya sejak saat  perkawinan  dilangsungkan,  demi      hukum      terjadilah  kebersamaan  harta perkawinan  secara  bulat  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam  suatu perjanjian  kawin  (pasal  119  KUH  Perdata).  Inilah  perbedaan  esensial  dengan Undang-undang  Nomor  1    Nomor  1974,  bahwa  lingkup  perjanjian  perkawinan yang  terdapat  dalam  KUH  Perdata  adalah  menyimpangi  ketentuan  mengenai kebersamaan  harta  dan  hanya  terbatas  mengenai  harta  perkawinan  asalkan penyimpangan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan    kesusilaan  dan  ketertiban umum (pasal 139 KUH Perdata).
Menurut  sejarahnya,  pengertian  “Kebersamaan  Harta  Perkawinan”  ( gemeenschap van goederen ) berasal dari Hukum Germania kuno ( OudGermaansrecht ) dari abad pertengahan.  Hukum  Romawi  sendiri  tidak  mengenal  kebersamaan  harta,  artinya suami istri masing-masing memiliki harta. Ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu  yang  diperoleh  suami  atau  istri  secara  cuma-cuma,  misalnya  karena pewarisan,  pemberian  hadiah  atau  hibah  tidak  termasuk  dalam  kebersamaan  harta itu,  tetapi      menjadi  milik  suami  atau  istri  secara  pribadi  apabila  secara  tegas ditentukan                                         oleh pewaris  dan  penghibah (pasal  120  KUH   Perdata). Namun  KUH  Perdata  mengatur    bahwa    wanita    dianggap    tidak    cakap    untuk melakukan   perbuatan hukum   setelah   ia kawin, haruslah ia mendapat  izin dari suaminya (pasal 1330 jis 108, 110 KUH Perdata).
E. Persamaan  Perjanjian  Perkawinan  Menurut  KUH  Perdata,  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1) Persamaan mendasar perjanjian perkawinan yaitu sama-sama mensyaratkan adanya kata sepakat / kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan isteri untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan.
2) Unsur  kerelaan  merupakan  sesuatu  yang  wajib  dalam  setiap  perjanjian, begitu juga ketentuan  yang ada dalam UUP dan KHI. Merujuk pada KUH Perdata bahwa  suatu  perjanjian  harus  dianggap  lahir  pada  waktu  tercapainya  suatu kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  sedangkan  orang  yang  hendak  membuat perjanjian  harus  menyatakan      kehendaknya  dan  kesediaannya  untuk  me ngikatkan dirinya  (Pasal  1320  KUH  Perdata).  Dapat  dikatakan  bahwa  suatu  kesepakatan, yang  tentunya  bersumber  dari  kesukarelaan  dalam  suatu  perjanjian  menempati posisi  yang  begitu  penting,  sehingga  suatu  perjanjian  yang  berdasarkan  paksaan ( dwang ),  kekhilafan  ( dwaling ),  atau  penipuan  ( bedrog )      dapat    menyebabkan perjanjian tersebut cacat   hukum  dan  tidak  sah.
3) Perjanjian perkawinan  dalam konsep KUH Perdata, Undang-undang Nomor
1  tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dibuat  secara  tertulis  dan  dibuat sebelum  dilangsungkannya  perkawinan.
4) Perjanjian  perkawinan  dalam  KUH  Perdata  dibuat  dalam  bentuk  akta otentik  oleh  pejabat  yang  berwenang  yaitu  Notaris  sebagai  pejabat  publik, sedangkan  perjanjian  perkawinan  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dibuat    tertulis    dibawah    tangan  yang  dibuat  oleh calon  suami  dengan  calon  istri  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan  yang  disahkan  oleh  pejabat  pegawai  pencatat  nikah  sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-undang.  Dengan  demikian,  perjanjian  perkawinan dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam harus (diwajibkan) dibuat oleh pejabat yang berwenang.
5) Isi perjanjian perkawinan yang dianut dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  bahwa   isi dari perjanjian  tersebut  tidak  boleh  melanggar  batas-batas  hukum,  agama  dan kesusilaan,  artinya  bisa  mengenai  apa  saja.  Dan  dalam  penjelasannya  menyatakan bahwa  “yang  dimaksud  dengan perjanjian”  dalam Pasal ini tidak termasuk  “ta’lik talak”. Adapun  dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan Pasal 46, menegaskan bahwa  perjanjian  perkawinan  bisa  dalam  bentuk  “ ta’lik  talak ”  dan  bisa  dalam bentuk  perjanjian  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  juga perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
6) Hukum    dasar  dari  membuat  perjanjian  perkawinan  itu  sama-sama    tidak mutlak    dalam    KUH  Perdata  dan  mubah  dalam  konsep  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  selama    isi    dari    perjanjian  tersebut tidak    mengandung      hal-hal      yang      dilarang      atau      diharamkan  syari’at    dan tidak      bertentangan  dengan    hakekat    dan    tujuan    dari      perkawinan  itu  sendiri. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)          sudah    memenuhi    prinsip -prinsip  umum
dalam  pelaksanan  akad  menurut  syari’ah  (asas-asas  akad  dalam  hukum  Islam), yakni  asas  kebolehan,  asas  kebebasan,  asas  konsensualisme,  asas  janji  itu mengikat, asas keseimbangan dan keadilan, asas kemaslahatan, dan asas amanah.
7) Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perjanjian  perkawinan  bukan  merupakan  hal  yang  wajib,  dan  sifatnya  accesoir dalam  arti  ada  dan  sahnya  suatu  perjanjian  tersebut  tergantung  dari  adanya suatu    perjanjian    pokok,    dalam    hal    ini    adalah    tergantung    dari    adanya   suatu ikatan    perkawinan  yang  sah.  Dalam  KUH  Perdata  disebutkan  dalam  Pasal  154 yang berbunyi: “perjanjian perkawinan, seperti pun hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan”.
8) Pada    prinsipnya    menurut    KUH  Perdata,  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, esensi dari suatu perjanjian perkawinan adalah kesepakatan  mengenai  harta  benda  perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut juga mengikat pihak ketiga sebatas hanya mengenai harta benda perkawinan.
9) Perjanjian  perkawinan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  dapat  meliputi  pencampuran  harta  pribadi,  pemisahan  harta pencaharian  masing-masing,  menetapkan  kewenangan  masing-masing  untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama (pasal 47 ayat (2) dan  (3)  KHI).  Apabila  dibuat  sebuah  perjanjian  perkawinan  tentang  pemisahan harta  bersama  atau  harta  syarikat,  maka  perjanjian  itu  tak  boleh  menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika dibuat perjanjian perkawinan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  tersebut,  dianggap  tetap  terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya  kebutuhan  rumah  tangga  (pasal  48  KHI).  Dapat    dikatakan,    perjanjian perkawinan  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)    walaupun    teks yang  berbeda  ternyata  mempunyai  unsur-unsur  yang    sama    dengan    perjanjian dalam KUH Perdata  adalah merupakan perjanjian pada umumnya.
F. Perbedaan  Perjanjian  Perkawinan  Menurut  KUH  Perdata,  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1) Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  menganut sistem  percampuran  harta  kekayaan  antara  suami-isteri  ( alghele  gemeenschap  van goerderen ) ketika perkawinan terjadi, jikalau tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu.
Dalam  Pasal  139  disebutkan:  “dengan  mengadakan  perjanjian  perkawinan,  kedua calon  suami-  isteri  adalah  berhak  menyiapkan  penyimpangan  dari  peraturan undang-undangan  sekitar  persatuan  harta  kekayaan,  asal  perjanjian  itu  tidak menyalahi  tata  susila  yang  baik  atau  tata  tertib  umum  dan  asal  dindahkan  pula
segala  ketentuan  di  bawah  ini”.    Suatu  perjanjian  perkawinan  misalnya,  hanya dapat  menyingkirkan  satu  benda  saja  misalnya  Pasal  48  ayat  (1)  berbunyi: “Apabila  dibuat  perjanjian  perkawinan  mengenai  pemisahan  harta  bersama  atau harta  syarikat,  maka  perjanjian  tersebut  tidak  boleh  menghilangkan  kewajiban suami  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.”  Ayat  (2):  “Apabila  dibuat perjanjian  perkawinan  tidak  memenuhi  ketentuan  tersebut  pada  ayat  (1)  dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan  kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.”
Pasal  119  KUH  Perdata  menyatakan:  Mulai  saat  perkawinan  dilangsungkan,  demi hukum  berlakulah  persatuan  bulat  antara harta  kekayaan  suami  dan isteri, sekadar mengenai  itu  perjanjian  kawin  tidak  diadakan ketentuan lain. Persatuan  perjanjian perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami - isteri.
Undang-undang  hanya  menyebutkan  dua  contoh  perjanjian  yang  banyak  terpakai, yaitu  “perjanjian  laba  dan  rugi”  ( gemeenschap  van  winst  en  verlies )  dan “perjanjian percampuran penghasilan” ( gemeenschap van vruchten en inkomsten ).
2) Berbeda  dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  mengatur  sesuai  pola  yang  dianut    hukum  adat  maupun hukum    Islam  yaitu:  harta  bawaan  dan  harta  yang  diperoleh  sebagai  hadiah  atau warisan  tetap  dikuasai  masing-masing  suami-isteri,  sedang  yang  menjadi  harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
Melalui  perjanjian  perkawinan  suami-isteri  dapat  menyimpangi  dari  ketentuan Undang-Undang Perkawinan diatas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, ini pun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:
a. seluruh    harta    pribadi  baik  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan  maupun selama perkawinan berlangsung.
b. hanya  terbatas  pada  harta  pribadi  saat  perkawinan  dilangsungkan   (harta pribadi  yang  diperoleh  selama  perkawinan  tetap  menjadi  milik    masing -masing pihak.  Atau  sebaliknya  percampuran  harta  benda  pribadi  hanya  saat  perkawinan berlangsung  (harta  bawaan/harta  pribadi  sebelum  perkawinan  dilangsungkan menjadi milik masing-masing)
3) Dalam  KUH  Perdata  perjanjian  perkawinan  tidak  dapat  diubah  walaupun atas  kesepakatan  para  pihak  sepanjang  perkawinan,  sedangkan  dalam   Undang- undang  Nomor  1  tahun  1974  dan  Kompilasi    Hukum    Islam  perubahan  atau pencabutan    materi    perjanjian  perkawinan  dapat  dilakukan  atas  kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
4) Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  yang  sudah  disebutkan sebelumnya  bahwa  Penjelasan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perjanjian  dalam  Pasal  tersebut  tidak termasuk  taklik-talak.  Namun  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  nomor  3  tahun 1975 Pasal 11  menyebutkan  satu  aturan  yang  bertolak  belakang,  yaitu:
a. Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian pekawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
b. Perjanjian  yang  berupa ta’lik-talak dianggap  sah  kalau  perjanjian  itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
5) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adanya pelanggaran oleh salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  perkawinan,  tidak  dapat  menjadi   alasan  untuk mengajukan  gugatan  cerai.  Dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  telah diatur alasan-alasan perceraian, yang bersifat limitatif. Berbeda dengan Kompilasi Hukum  Islam  yang  mengatur  bahwa  pelanggaran  terhadap  taklik  talak  yang menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian perkawinan, dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai.
Apabila  terjadi  pertentangan  norma  antara  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 dan    Kompilasi    Hukum    Islam    maka    digunakanlah    azas    hukum  “lex  superior derogat  legi  inferior”.  Namun,  dalam  kasus-kasus  tertentu  hakim  dapat menerapkan  azas  ius  contra  legem  dengan  menggunakan  prinsip  hukum  Islam dalam putusannya.
Dengan  demikian  terdapat  perbedaan  mengenai  ketentuan-ketentuan  perjanjian perkawinan  antara  KUH  Perdata  dengan  Pasal  29  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974  Perkawinan.  KUH  Perdata  merumuskan  ketentuan  perjanjian  perkawinan secara  konkrit,  akan  tetapi  ruang-lingkup  perjanjian  tidak  diatur  secara  tegas. Dilihat  dari  tata  cara,  menurut  KUH  Perdata  perjanjian  perkawinan  disahkan  oleh notaris  dan  tidak  dapat  diubah  tanpa  pengecualian.  Berbeda  dengan  Undang- undang  Nomor  1  tahun  1974,  menetapkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  disahkan oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  dan  terbuka  kemungkinan  untuk  merubah  asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.
Materi  peraturan  yang  ada  dalam  KUH  Perdata,  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  bentuk perjanjian  perkawinan  itu  sendiri,  lebih  banyak  menekankan  pada  pengaturan tentang  harta  kekayaan  saja  (selain ta’lik  talak yang  ada  dalam  KHI).  Hal  ini karena  dipengaruhi  dari  pengaruh  Barat  yang  lebih  mengutamakan  nilai -nilai materi,  sehingga  perlindungan  untuk  harta  kekayaan  lebih  didahulukan,  walaupun untuk perjanjian yang sifatnya diluar materi masih terbuka kemungkinan diadakan
perjanjian  dalam  bentuk  lain.  Hal  ini  pun  sejalan  dengan  ajaran  Islam  yang menghargai  hak  kepemilikan  terhadap  harta,  baik      kepemilikan  secara  pribadi maupun  kepemilikan  bersama,  sejauh  tetap  mengikuti  tuntunan  syari’at.  Maka keberadaan  dan  keselamatannya  harus  dilindungi  secara  serius  agar  tidak  terjadi kerugian  dikemudian  hari.  Dengan  harta  benda,  setiap  individu  dapat  menyantuni fakir miskin, beramal jariah serta infaq untuk kepentingan agama Allah.
Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut . Pengertian  nisbi  disini  mengacu  kepada  kenyataan  bahwa  apa  yang  dimiliki manusia  pada  hakekatnya  bukanlah  kepemilikan  yang  sebenarnya,  sebab    dalam konsep    Islam,  yang  memiliki  segala  sesuatu  di  dunia  ini  han yalah  Allah  SWT, Dialah  Pemilik  Tunggal  jagat  raya  dengan  segala  isinya  yang  sebenarnya.  Apa yang  kini  dimiliki  oleh  manusia    pada  hakekatnya  adalah  milik  Allah  yang  untuk sementara  waktu  "diberikan"  atau  "dititipkan"  kepada  mereka,  sedangkan  pemilik riil tetap  Allah  SWT.  Karena  itu  dalam  konsep  Islam,  harta  dan  kekayaan  yang dimiliki  oleh  setiap  Muslim  mengandung  konotasi  amanah.  Dalam  konteks  ini hubungan  khusus  yang  terjalin  antara  barang  dan  pemiliknya  tetap  melahirkan dimensi  kepenguasaan,  kontrol  dan  kebebasan  untuk  memanfaatkan  dan mempergunakannya  sesuai  dengan  kehendaknya  namun  pemanfaatan  dan penggunaan  itu  tunduk  kepada  aturan  main  yang  ditentukan  oleh  pemilik riil . Kesan  ini  dapat  kita  tangkap  umpamanya  dalam  kewajiban  mengeluarkan  zakat (yang bersifat wajib) dan imbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang - orang yang membutuhkan.
Oleh  karena  itu  dengan  diadakannya  perjanjian  perkawinan  ini  akan  memperjelas status  harta  dalam  perkawinan,  mana  yang  menjadi  hak   suami dan  mana yang menjadi  hak  istri  sehingga  memberikan  kepastian  dan  jaminan  hukum  terutama mengenai  hak  milik  masing-masing  pihak.  Menurut  hemat  penulis  pribadi, perjanjian  perkawinan    diadakan    seharusnya    bukan  saja  dipahami  sebagai  suatu “persiapan  kalau  terjadi  perceraian”,    tapi    lebih    dari    itu    isi  perjanjian perkawinan  juga  tidak  terbatas  pada  masalah  keuangan  saja,  tetapi    juga  hal -hal lain    yang    berpotensi  menimbulkan  masalah  selama  perkawinan,  antara  lain  hak dan  kewajiban  suami  istri  dalam  perkawinan,  tentang  pekerjaan,  tanggung  jawab terhadap    anak-anak    yang    dilahirkan    selama  perkawinan,  baik  dari  segi pengeluaran  sehari-hari,  maupun  dari  segi  pendidikan,  bahkan  kekerasan  yang seringkali timbul dalam suatu rumah tangga.
Harta  yang  didapat selama  perkawinan  akan  menjadi  harta  bersama  jika  tidak  ada perjanjian mengenai status harta tersebut, kecuali harta  yang didapat itu diperoleh dari  hadiah  atau  warisan  atau  bawaan  masing-masing  suami  istri  yang  dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan.

## G. Penutup
Perjanjian  perkawinan  dapat  dikategorikan  sebagai domestic  contract ,  sehingga tidak  semua  prinsip-prinsip  dalam commercial  contract dapat  diterapkan.  Akibat hukum  tidak  dipenuhinya  suatu  perjanjian  perkawinan  oleh  suami  atau  istri,  tid ak mengakibatkan  suami  atau  istri  dalam  keadaan  wanprestasi,  sehingga  tidak  ada gugat  wanprestasi  di  antara  mereka.  Sanksi  dari  tidak  dipenuhinya  perjanjian perkawinan hanya bersifat sanksi moral. Terdapat batasan yang harus diperhatikan dalam  membuat  perjanjian  perkawinan  yaitu  tidak  melanggar  ketentuan  hukum, agama,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Perjanjian  perkawinan  secara  formil serupa  dengan  perjanjian-perjanjian  pada  umumnya,  sedang  perbedaannya  adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri.  Persamaan utama adalah bahwa perjanjian  perkawinan  disahkan  oleh  pejabat  berwenang  baik  Pegawai  Pencatat Perkawinan/Nikah maupun Pejabat Catatan Sipil. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam  konsep  KUH  Perdata  pada  prinsipnya  mengenai  harta  benda/kekayaan, sedangkan  ketentuan  perjanjian  perkawinan  yang  ada  dalam  Undang-undang Nomor  1 tahun 1974    secara  eksplisit  tidak  menyebutkan  obyeknya  mengenai  apa saja  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  tersebut  dapat  mengenai berbagai  hal,  selama  tidak  bertentangan  dengan  batas-batas  hukum,  agama  dan kesusilaan.  Adapun      ketentuan      yang      ada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam menurut  penyusun  sangat  jelas  mengenai  obyeknya,  yaitu  berupa  ta’lik  talak, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

## Daftar Pustaka
Abd Rahman Ghazaly, 2003, Fiqih Munakahat, Kencana, Bogor
Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan,  2004,  Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia  (Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No. 1/1974 sampai KHI), cet. I, Kencana,  Jakarta
Abdul  Manaf,    2006,    Asas  Equalitas  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  Dalam Penjaminan Harta Bersama , CV. Mandar Maju, Bandung
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2010,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Beni  Ahmad  Saebani,  2008,  Metode  Penelitian  Hukum,  Pustaka  Setia,  Bandung,
2008
CST.  Kansil,  1984,    Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,    cetakan VII, Balai Pustaka, Jakarta
Counter Legal Draft, 2004, Departemen Agama RI, Jakarta
Departemen  Agama  RI,  2001,  Himpunan  Peraturan  perundang-Undangan  Dalam Lingkup  Peradilan  Agama,  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, Jakarta
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005,  Kamus  Besar  Ikthasar  Indonesia,    Edisi Ketiga,  Balai Pustaka, Jakarta
Damanhuri  HR,  2007,  Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama, cet. Ke I, Mandar Maju, Bandung
Hendi Suhendi, 2007, Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Hilman  Hadikusuma,  2007,  Hukum    Perkawinan  Di  Indonesia,  2007,  Man dar Maju, Bandung
Happy  Susanto,  2008  ,  Pembagian  Harta  Gono  Gini  Saat  Terjadi  Perceraian, cetakan III, Visimedia, Jakarta
Martias  Gelar  Iman  Radjo  Mulono,  1984,  Penjelasan  Hukum-hukum  Belanda Indonesia,  Ghalia, Jakarta
Prof. Amir, Syarifudin, 2009, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta
Prof.  Dr.  H.  Zainuddin  Ali,  M.A,  2006,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta
R.  Subekti,  R.  Tjitrosudibio,  1978,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta
Riduan, Syahrani, 2003, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni,
Bandung
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  &  Marthalena  Pohan,  2000,  Hukum  Orang  dan Keluarga  (Personen  en  Familie-Recht),  Airlangga  University  Press, Surabaya
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo,  2006,  Pluralisme  Dalam  Perundan g-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya
Subekti, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. ke-XXVII, Intermasa, Jakarta
Sayyid  Sabiq,    2007,  Fiqih  Sunnah,  alih  bahasa  Nor  Hasanuddin,  cet.  II,    Pena Pundi Aksara, Jakarta
Wirjono  Prodjodikoro,  1981,  Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUH Perdata  (Burgerlijk Wetboek)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan  Pemerintah  No. 9 Tahun 1975
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975