## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1202-1214                                    Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
Andi Syaiful Zainal 1 , Riston G. Ahmad 2 , Dian Arwulan 3 , Musridwan 4 , Mulyawan 5
1,2, Universitas Muhammadiyah Kendari 3,4,5, Pemerintah Kota Kendari Correspondent author : riston@umkendari.ac.id Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  research  focuses  on  stakeholder  perceptions  of  information  transparency,  the  aim  is  to contribute  to  the  development  of  effective  governance.  The  main  problem  is  the  low transparency of information which hinders the development of participatory governance in Kendari. This study aims to analyze stakeholder perceptions, formulate strategies to increase transparency,  and  measure  the  impact  of  implementing  these  strategies.  The  literature review  involves  the  concepts  of  governance,  information  transparency,  and  stakeholder perceptions.  Variables  include  information  access,  trust,  and  stakeholder  participation. Qualitative  methods  with  interviews,  observations  and  FGDs  are  used,  supported  by  the analysis of official documents. This research fills in a gaping body of literature on stakeholder perceptions  at  the  local  level,  providing  insight  into  the  dynamics  of  local  information transparency. Data analysis uncovered positive impacts, including improved accountability, participation,  and  decision  quality.  Challenges  involve  budget  constraints  and  community understanding.  Recommendations  involve  increased  community  understanding,  evaluation of  administrative  barriers,  and  adequate  budget  allocation.  These  conclusions  provide  a clear  picture,  highlight  challenges,  and  offer  direction  for  future  improvements  regarding information transparency and governance in Kendari.

## Keywords: Good Governance; Information; Participation; Transparency

## Abstrak
Penelitian  ini  fokus  pada  persepsi  stakeholder  terhadap  transparansi  informasi,  tujuannya adalah  memberikan  kontribusi  pada  pengembangan  tata  kelola  yang  efektif.  Masalah utama  adalah  rendahnya  transparansi  informasi  yang  menghambat  pembangunan  tata kelola  partisipatif  di  Kendari.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  persepsi  stakeholder, merumuskan  strategi  peningkatan  transparansi,  dan  mengukur  dampak  implementasi strategi  tersebut.  Kajian  literatur  melibatkan  konsep  tata  kelola,  transparansi  informasi,  dan persepsi  stakeholder.  Variabel  mencakup  akses  informasi,  kepercayaan,  dan  partisipasi stakeholder.  Metode  kualitatif  dengan  wawancara,  observasi,  dan  FGD  digunakan, didukung  oleh  analisis  dokumen  resmi.  Penelitian  ini  mengisi  kekosongan  literatur mengenai persepsi  stakeholder  di  tingkat  lokal,  memberikan  wawasan  tentang  dinamika  transparansi informasi  lokal.  Analisis  data  mengungkap  dampak  positif,  termasuk  peningkatan akuntabilitas,  partisipasi,  dan  kualitas  keputusan.  Tantangan  melibatkan  keterbatasan anggaran  dan  pemahaman  masyarakat.  Rekomendasi  melibatkan  peningkatan pemahaman  masyarakat,  evaluasi  hambatan  administratif,  dan  alokasi  anggaran  yang memadai.  Kesimpulan  ini  memberikan  gambaran  jelas,  menyoroti  tantangan,  dan menawarkan  arah  untuk  perbaikan  di  masa  depan  terkait  transparansi  informasi  dan  tata kelola di Kendari.
Kata Kunci: Good Governance; Informasi; Partisipasi; Transparansi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1202-1214 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309

## PENDAHULUAN
Keterbukaan  informasi  merupakan  hak  dasar  yang  mendasar  (Febriananingsih,  2012). Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  fondasi  dari  kebebasan  berekspresi, sekaligus  menjadi  landasan  bagi  demokrasi,  transparansi,  dan  good  governance  (Indah  & Hariyanti, 2018). Saat ini, peran penting dari kebebasan informasi semakin terlihat, mengingat luasnya  akses  informasi  yang  dapat  menyebar  melalui  internet  (Azka  &  Najicha,  2022). Keterbukaan  informasi  menjadi  elemen  kritis  dalam  membangun  tata  kelola  pemerintahan yang baik di era modern ini. Keterbukaan informasi memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kebijakan publik, memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan efektif. Hal ini terjadi karena pemerintah dan lembaga publik  diharuskan  menyediakan  informasi  yang  jelas,  transparan,  dan  dapat dipertanggungjawabkan mengenai aktivitas mereka (Chairunnisa et al., 2023).
Di Kota Kendari, sebagaimana di kota-kota lainnya, keberhasilan tata kelola pemerintahan yang  baik  sangat  bergantung  pada  persepsi  stakeholder  terhadap  keterbukaan  informasi. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  lebih  dalam  tentang  bagaimana persepsi stakeholder di Kota Kendari terhadap keterbukaan informasi, dan bagaimana hal ini berkontribusi  pada  pembangunan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Masalah  utama yang akan dibahas dalam naskah ini adalah rendahnya tingkat keterbukaan informasi yang dapat  merugikan  proses  pembangunan  tata  kelola  pemerintahan  yang  transparan  dan partisipatif di Kota Kendari.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  penelitian  ini  akan  mengusulkan  berbagai  strategi, seperti  meningkatkan  aksesibilitas  informasi  publik,  memperkuat  komunikasi  antara pemerintah dan stakeholder, dan memperkenalkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi.  Upaya  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  kepercayaan stakeholder  terhadap  pemerintah,  membentuk  partisipasi  yang  lebih  aktif  dalam  proses pengambilan  keputusan,  dan  akhirnya,  memperbaiki  tata  kelola  pemerintahan  di  Kota Kendari.
Stakeholder, baik dari sektor publik maupun swasta, serta masyarakat umum, memiliki peran signifikan  dalam  membentuk  kebijakan  dan  mempengaruhi  pelaksanaan  tata  kelola pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  persepsi  mereka  terhadap  keterbukaan informasi  dapat  memberikan  wawasan  tentang  tingkat  partisipasi  dan  efektivitas  proses pengambilan  keputusan.  Dengan  menerapkan  strategi-strategi  tersebut,  peningkatan keterbukaan  informasi  dapat  menjadi  fondasi  bagi  kolaborasi  yang  lebih  erat  antara pemerintah  dan  stakeholder,  memperkuat  dasar  partisipatif  dalam  pembuatan  kebijakan, dan akhirnya, meningkatkan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh di Kota Kendari.

## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1202-1214                                    Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  persepsi  stakeholder  terhadap  keterbukaan informasi  di  Kota Kendari,  merumuskan  strategi  untuk meningkatkan  keterbukaan informasi, dan  mengukur dampak implementasi  strategi  tersebut  terhadap tata  kelola  pemerintahan. Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pandangan  holistik  tentang bagaimana  keterbukaan  informasi  dapat  ditingkatkan  dan  memberikan  dampak  positif pada tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
Penelitian ini memiliki kelebihan ilmiah karena memberikan kontribusi pada literatur dengan memfokuskan  pada  konteks  spesifik  Kota  Kendari.  Dalam  literatur  yang  ada,  penelitian tentang persepsi stakeholder terhadap keterbukaan informasi di tingkat lokal masih terbatas, dan  penelitian  ini  akan  mengisi  celah  ini.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika keterbukaan informasi di level lokal.
Kajian  literatur  akan  mencakup  konsep  tata  kelola  pemerintahan,  keterbukaan  informasi, dan  persepsi  stakeholder.  Variabel  yang  akan  dibahas  melibatkan  aspek-aspek  seperti aksesibilitas  informasi,  tingkat  kepercayaan,  dan  partisipasi  stakeholder.  Indikator  penelitian akan  mencakup  pengukuran  tingkat  keterbukaan  informasi,  evaluasi  persepsi  stakeholder, dan  dampak  implementasi  strategi  keterbukaan  informasi  terhadap  tata  kelola pemerintahan.
Penelitian  ini  sangat  signifikan  karena  akan  memberikan  pandangan  yang  lebih  baik tentang  bagaimana  keterbukaan  informasi  dapat  menjadi  kunci  dalam  membangun  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  di  tingkat  lokal.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  panduan  bagi  pemerintah  Kota  Kendari  dan  kota-kota  sejenis  untuk meningkatkan  transparansi  dan  partisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan, menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

## METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  desain  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  (Maleong,  1989) untuk  mendalami  persepsi  stakeholder  terkait  keterbukaan  informasi  dalam  upaya membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang  efektif  di  Kota  Kendari.  Melibatkan  beragam pihak,  termasuk  pejabat  pemerintah,  warga,  perwakilan  LSM,  dan  sektor  swasta,  informan penelitian  dipilih  secara  purposif  untuk  mencapai  representasi  yang  holistik.  Teknik pengumpulan  data  mencakup  wawancara  mendalam  untuk  meraih  pemahaman  yang mendalam,  observasi  partisipatif  untuk  menggali  konteks  praktis,  serta  Focus  Group Discussion (FGD) sebagai wadah interaktif yang memfasilitasi dialog antar kelompok dalam mendiskusikan pandangan mereka terhadap keterbukaan informasi.
Metode ini juga memanfaatkan analisis dokumen resmi, kebijakan, dan publikasi terkait tata kelola  pemerintahan  dan  keterbukaan  informasi  di  Kota  Kendari  guna  memperkaya pemahaman kontekstual. Data yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk wawancara,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1202-1214 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309
FGD, observasi, dan analisis dokumen, akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola  dan  temuan  utama.  Pendekatan  triangulasi  data  akan  diterapkan  untuk  memastikan keakuratan  dan  validitas  temuan  penelitian.  Dengan  demikian,  metode  ini  diharapkan dapat  memberikan  gambaran  yang  mendalam  dan  komprehensif  mengenai  persepsi stakeholder dan kontribusinya terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di  Kota Kendari.  Data yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  & Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi, fokus  studi,  penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk mengetahui  persepsi  stakeholder  dan  kontribusinya  terhadap  pembangunan  tata  kelola pemerintahan yang baik di Kota Kendari.(Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  akan  menjelajahi  hasil  dan  pembahasan  mengenai  persepsi stakeholder  terhadap  keterbukaan  informasi  dalam  konteks  pembangunan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  di  Kota  Kendari.  Fokus  utama  penelitian  melibatkan  pengukuran tingkat  keterbukaan  informasi,  evaluasi  persepsi  stakeholder,  serta  mendalamnya  dampak implementasi  strategi  keterbukaan  informasi  terhadap  tata  kelola  pemerintahan.  Melalui analisis  ini,  kita  dapat  memahami  bagaimana  tingkat  keterbukaan  informasi  memengaruhi pandangan  stakeholder  dan  berkontribusi  terhadap  perbaikan  sistem  tata  kelola pemerintahan di wilayah ini.

## Tingkat Keterbukaan Informasi
Menurut Azhar Susanto (2008), informasi adalah data yang telah diolah dan diklasifikasikan, menjadi  dasar  pengambilan  keputusan,  serta  disajikan  dalam  bentuk  yang  bermanfaat untuk semua pihak penerima.
Informasi  memiliki  peran  krusial  dalam  kehidupan  manusia  karena  memungkinkan pengambilan  keputusan  yang  tepat,  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterlibatan  sosial, mendukung  inovasi,  serta  meningkatkan  efisiensi  operasional.  Penting  dalam  keamanan, informasi  juga  membantu  dalam  pendidikan,  komunikasi  yang  efektif,  dan  pemecahan masalah.  Dengan  memahami  informasi,  seseorang  dapat  mengembangkan  diri  secara pribadi  dan  profesional,  membentuk  cara  berpikir,  dan  berinteraksi  dengan  lingkungan sekitar.  Kebutuhan  informasi  meningkat  saat  informasi  memberikan  manfaat  seperti menyelesaikan  masalah,  memberi  ide  baru  untuk  program,  memenuhi  kebutuhan pengetahuan, atau melakukan pengawasan (Agus Setiaman, Dadang Sugiana, 2013).
Eko  Sutanto  (2010)  mengungkapkan  perlunya  dukungan  kemauan  sungguh-sungguh  dari

## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1202-1214                                    Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
badan  publik  untuk  mencapai  keterbukaan  informasi,  tanpa  khawatir  terhadap  dampak negatif.  Keterbukaan  tidak  mudah  dilaksanakan,  terutama  mengingat  budaya  birokrasi yang kompleks, kaku, kurang informatif, tertutup, dan tidak ramah yang menjadi ciri dalam pemerintahan
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  merupakan  suatu  keharusan  yang diamanahkan  oleh  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik dapat  dikenali  melalui  aspek-aspek  seperti  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan pemerintahan (Ahyaruddin, 2019).
Transparansi,  adalah  proses  keterbukaan  untuk  menyampaikan  aktivitas  yang  dilakukan sehingga  stakeholder  (termasuk  masyarakat  lokal/adat,  pelaku  usaha,  maupun instansi pemerintah lain)  dapat  mengawasi  dan  memperhatikan  aktivitas  tersebut  (Pratolo, 2008).
Pasaribu  (2011)  menyatakan  bahwa  transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan memperoleh  informasi  yang  diperlukan oleh  masyarakat.  Dengan  kata lain,  informasi  yang terkait  dengan  kepentingan  publik  dapat  diakses  langsung  oleh  mereka  yang memerlukannya.  Transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan bagi  setiap  individu  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan,  termasuk  informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai..
Terkait  prinsip  transparansi  tersebut,  Sekretaris  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Kota  Kendari menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance. Hal ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  kinerja pemerintah,  termasuk  program-program  dan  kebijakan  yang  telah  dan  akan diimplementasikan.
Pendapat  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP).  UU  ini  menegaskan  bahwa  setiap  individu  berhak memperoleh  informasi  sebagai  hak  asasi,  dengan  pengecualian  pada  beberapa  kriteria tertentu  yang  melibatkan  keamanan  negara,  privasi,  rahasia  jabatan,  dan  informasi  yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
Penerapan  prinsip  transparansi  yang  progresif  di  Kota  Kendari  terwujud  melalui  Undang- Undang  No.  14  Tahun  2008.  Setiap  lembaga  diwajibkan  menunjuk  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Kendari  telah  menciptakan  aplikasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  sebagai  langkah implementasi Undang-Undang tersebut.

## 1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online  Rakyat  (LAPOR)  merupakan  program transparansi  pemerintah  yang  dijalankan  melalui  Aplikasi  Umum  SP4N-LAPOR!  sejak  27

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1202-1214 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309
Oktober 2020,  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor 95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  LAPOR  memfasilitasi  aspirasi  dan  pengaduan melalui  media  sosial,  terintegrasi  dengan  Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  Daerah, dan BUMN di Indonesia. Di Kota Kendari, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab  atas  LAPOR,  dengan  admin  LAPOR  di  setiap  OPD  untuk  menanggapi  laporan atau aduan masyarakat.
Tabel  berikut  menyajikan  informasi  penggunaan  aplikasi  LAPOR  di  Kota  Kendari,  jenis pengaduan, instansi/OPD yang paling banyak menerima pengaduan, dan tindak lanjut dari SP4N LAPOR
Tabel 1. Jumlah Laporan Masyarakat No. Tahun Jumlah Laporan 1 2018 17 2 2019 86 3 2020 125 4 2021 49 5 2022 21 Jumlah 298
Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2023
Tabel 1 menggambarkan jumlah laporan masyarakat yang tercatat dalam aplikasi Span Lapor Kendari selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, terdapat 17 laporan, meningkat menjadi 86 laporan pada tahun 2019. Jumlah laporan mencapai puncaknya pada  tahun  2020  dengan  125  laporan,  kemudian  mengalami  penurunan  pada  tahun 2021 menjadi 49 laporan, dan kembali menurun pada tahun 2022 dengan 21 laporan. Secara keseluruhan, selama lima tahun tersebut, terdapat 298 laporan masyarakat yang tercatat. Sumber data berasal dari Dinas Kominfo Kofa Kendari, tahun 2023.
Data jumlah laporan tersebut di atas dapat juga dilihat pada bagan 1 berikut ini:
Sedangkan  Klasifikasi  laporan  yang  masuk  pada  Aplikasi  LAPOR  dapat  dilihat  pada tabel 2 dan bagan 2.

## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1202-1214                                    Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 2. Klasifikasi Laporan Masyarakat No. Klasifikasi Laporan Tahun Jum 2018 2019  2020  2021  2022 1. Informasi 1 8 3 - - 12 2. Aspirasi 1 4 3 3 1 12 3. Aduan Berkadar Pengawasan 15 55 115 45 15 245 4. Lain-Lain - 31 4 1 5 41 Jumlah 17 98 125 49 21 310
Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2023
Klasifikasi Laporan Masyarakat tersebut di atas juga dapat dilihat pada bagan 2
Aplikasi  SPAN  Lapor  Kota  Kendari  mencatat  klasifikasi  laporan  masyarakat  dari  2018 hingga  2022.  Klasifikasinya  meliputi  Informasi  (12  laporan),  Aspirasi  (12  laporan),  Aduan Berkadar  Pengawasan  (245  laporan),  dan  Lain-Lain  (41  laporan).  Jumlah  total  laporan selama periode tersebut adalah 310.
Berikutnya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima Laporan dapat dilihat pada tabel 3 dan bagan 3.
Tabel 3. OPD Penerima Laporan Masyarakat No. Organisasi Perangkat Daerah Tahun Jum 2018 2019  2020  2021  2022 1. Dinas PU 9 22 26 5 4 66 2. Catatan Sipil 1 7 4 2 2 16 3. PDAM 1 14 14 13 3 45 4. Dinas Lingkungan Hidup - 11 23 3 2 39 5. Dinas Perhubungan 1 2 11 4 - 18 6. Dinas Pendidikan 1 2 2 - - 5 7. Dinas Kesehatan - 2 3 - - 5 8. Dinas kominfo - 2 6 - 1 9 9. Dinas Tenaga Kerja - 3 - 3 1 7 10.  Dinas Sosial - - 10 2 - 12 11.  Satpol PP - 2 - 9 2 13 12.  RSUD - 2 - - - 2 13.  Kecamatan - 2 2 - 1 5 14.  Kelurahan - 3 15 - 2 20 15.  Lain-Lain 4 12 9 8 3 35 Jumlah 17 86 125 49 21 297 Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2023

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1202-1214 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309
Data OPD penerima laporan juga dapat dilihat pada bagan 4 berikut ini
Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  paling  banyak  mendapatkan  Laporan  dari masyarakat adalah Dinas Pekerjaan Umum, dan yang paling sedikit adalah Rumah Sakit Umum  Daerah.  Ini  menunjukkan  bahwa  RSUD  Kota  Kendari  memberikan  pelayanan yang maksimal sehingga keluhan atau lapiran masyarakat sangat rendah.
Selanjutnya data terakhir yang masuk pada Aplikasi LAPOR Kendari adalah tindak lanjut dari  laporan  tersebut.  Berikut  tabel  4  dan  Bagan  4  Tindak  lanjut  Laporan  dari Masyarakat:
Tabel 4. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat No. Tindak Lanjut Laporan Tahun Jum 2018 2019  2020  2021  2022 1. Ditutup olehAdmin 11 - - 3 1 15 2. Ditutup oelh System 5 67 93 31 - 196 3. Diarsipkan oleh Admin 1 15 32 4 - 52 4. Terverivikasi - - - 9 11 20 5. Belum Terverivikasi - 1 - - 8 9 6. Ditutup oleh Pelapor - 3 - - 1 4 7. Menunggu Kelengkepan Informasi - - - 2 - 2 Jumlah 17 86 125 49 21 298 Sumber: Dinas Kominfo Kofa Kendari, 2022
Tindak lanjut laporan masyarakat tersebut dapat juga dilihat pada bagan 4.

## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1202-1214                                    Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan  tabel  dan  bagan  tersebut  di  atas,  menggambarkan  bahwa  tindak lanjut  dari laporan  masyarakat  itu  bervariasi.  Mayoritas  laporan  yang  masuk  ditutup  oleh  system sebesar 196 laporan.
Tindak lanjut dari laporan tersebut ternyata sulit dilakukan di Pemerintah Kota Kendari. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan sulitnya mengimplementasikan aplikasi Lapor tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Dinas  Kominfo  Kota  Kendari mengatakan  bahwa  pemerintah  Kota  Kendari  belum  menyediakan  anggaran  memadai untuk  pengelolaan  pengaduan,  termasuk  bagaimana  mendorong  agar  masyarakat  lebih aktif  untuk  menyampaikan  laporan  atau  aduannya.  Selain  itu  penyebab  dari  laporan ditutup  oleh  system  disebabkan  pihak  pelaporan  tidak  mencantumkan  identitias  pelapor padahal identititas pelapor dijaga kerahhasiaannya.

## 2. Kendarikota.co.id
Pemerintah  Kota  Kendari  memperkenalkan  Website  Kendarikota.go.id  sebagai  langkah menuju  Transparansi,  portal  resmi  yang  memberikan  informasi  lengkap  tentang  kegiatan pemerintah  Kota  Kendari.  Berikut  contoh  aplikasi  yang  dapat  diakses  melalui  Portal Kendarikota.go.id sebagai berikut:
a. Layanan Publik Integrasi Kendari (LAIKA)
LAIKA,  Aplikasi  Layanan  Publik  Integrasi  Kendari,  dijalankan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Kendari.  Tujuannya  adalah  melayani  masyarakat  Kota  Kendari  secara digital  melalui  pemanfaatan  Teknologi  Informasi.  Aplikasi  ini  menyediakan  informasi  terkait Kecamatan, Kelurahan, Pemadam Kebakaran (Damkar), Layanan Kesehatan (Ambulance), Bencana  Alam  (BPBD),  Lingkungan  Hidup  dan  Persampahan  (DLH),  Perizinan,  serta  Pajak Bumi dan Bangunan.
Hasil wawancara dengan pengguna layanan LAIKA menunjukkan respon positif, khususnya terkait  kemudahan  mendapatkan  izin  usaha.  Namun,  beberapa  kendala  muncul,  seperti kurangnya  pemahaman  beberapa  masyarakat  dalam  menggunakan  aplikasi,  yang menyebabkan  mereka  tetap  memilih  layanan  langsung  di  kantor  lurah  atau  dinas  terkait. Pelaku  usaha  juga  mencatat  adanya  ketidakstabilan  jaringan  internet,  baik  pada  tingkat masyarakat maupun di pihak admin LAIKA sendiri
b. Inspektorat.kendarikota.go.id
Inspektorat  Kota  Kendari  memiliki  Portal  khusus  bagi  warga  yang  ingin  layanan  informasi, pengaduan,  dan  pengawasan  terkait  pemerintahan  Kota  Kendari.  Meskipun  demikian, beberapa  warga  dan  peneliti  mengeluhkan  ketentuan  admin  portal  yang  masih mensyaratkan  surat  resmi  ke  kantor  Inspektorat  untuk  layanan  informasi,  seharusnya  admin dapat memberikan informasi langsung melalui portal.
Semua aplikasi yang berbasis E-Government tersebut  merupakan salah satu wujud adanya system  transparansi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Kendari  dalam  rangka

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1202-1214 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309

## mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik

## Evaluasi Persepsi Stakeholder
Berdasarkan  hasil  diskusi  peneliti  dengan Stakeholder pada  saat Focus  Group Disccussion (FGD) ,  terdapat  beberapa  persepsi  pemang ku  kepentingan  atau  stakeholder  terhadap transparansi pemerintah. Persepsi tersebut bervariasi berdasarkan kelompok masing-masing. Berikut beberapa kesimpulan persepsi umum terkait keterbukaan informasi tersebut:
1. Masyarakat Kota Kendari
Positif:  Masyarakat  kota  Kendari  pada  umumnya  mendukung  transparansi  pemerintah karena  hal  ini  memungkinkan  mereka  untuk  memahami  bagaimana  keputusan  dibuat dan bagaimana sumber daya publik digunakan.
Negatif:  Jika  transparansi  kurang,  masyarakat  mungkin  merasa  tidak  terlibat  dalam proses  pengambilan  keputusan  dan  tidak  mendapatkan  informasi  yang  cukup  untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
2. Pemerintah dan Regulator
Positif:  Pemerintah  Kota Kendari  dan  regulator  sangat  mendukung  transparansi  sebagai prinsip  inti  pemerintahan  yang  baik,  membantu  dalam  pengawasan  dan  penegakan hukum.
Negatif:  Dalam  beberapa  kasus,  terutama  jika  ada  kebijakan  atau  praktik  yang kontroversial,  pemerintah  cenderung  lebih  tertutup  untuk  menghindari  tekanan  atau kritik.
3. Media
Positif: Media sering mencari informasi yang transparan untuk memberikan laporan yang akurat dan mendalam kepada masyarakat
Negatif: Jika akses terhadap informasi dibatasi, media di Kota Kendari terkadang menilai pemerintah sebagai kurang terbuka dan mencurigai adanya ketidaktransparanan
4. Organisasi Non Pemerintah (NGO)
Positif:  NGO  yang  peduli  terhadap  kebijakan  publik  dan  keadilan  sosial  umumnya mendukung  transparansi  untuk  memonitor  kinerja  pemerintah  dan  memastikan akuntabilitas.
Negatif:  jika  ada  kurangnya  transparansi,  NGO  mungkin  bersikap  kritis  dan  menuntut perubahan
5. Pegawai Pemerintah
Positif:  Pegawai  pemerintah  lingkup  Pemerintah  Kota  Kendari  mendukung  prinsip transparansi,  mereka  melihatnya  sebagai  cara  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1202-1214                                    Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Negatif: Beberapa pegawai merasa khawatir bahwa terlalu banyak transparansi  dapat membuka mereka terhadap risiko politik atau tekanan eksternal yang tidak diinginkan.
Dalam  kesimpulannya,  persepsi  pemangku  kepentingan  terhadap transparansi  pemerintah sangat  bervariasi,  namun,  pada  umumnya,  transparansi  dianggap  sebagai  prinsip  yang mendukung  akuntabilitas,  kepercayaan  masyarakat,  dan  efektivitas  dalam  menjalankan tugas pemerintahan. Pentingnya mempertimbangkan dan merespons beragam pandangan ini  menjadi  kunci  dalam  membangun  hubungan  yang  sehat  antara  pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

## Dampak Implementasi Strategi Keterbukaan Informasi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan
Dampak implementasi strategi keterbukaan informasi terhadap tata kelola pemerintahan di Kota  Kendari  mencakup  beberapa  aspek  yang  dapat  memengaruhi  secara  positif  atau negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:
1. Peningkatan Akuntabilitas
Positif:  Dengan  adanya  keterbukaan  informasi,  pemerintah  menjadi  lebih  akuntabel dalam  keputusan  dan  tindakan  yang  diambil.  Masyarakat  dapat  mengawasi  dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan lebih baik
2. Partisipasi Masyarakat
Positif: Masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena  mereka  memiliki  akses  yang  lebih  baik  terhadap  informasi  terkait  program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah.
3. Peningkatan Kualitas Keputusan
Positif: Dengan transparansi yang tinggi, pemerintah memiliki akses ke berbagai masukan dan  pandangan  dari  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Hal  ini  dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
4. Pengendalian Korupsi
Positif:  Keterbukaan  informasi  dapat  menjadi  alat  efektif  dalam  mengurangi  tingkat korupsi. Dengan masyarakat yang dapat mengawasi penggunaan sumber daya publik, risiko praktik korupsi dapat berkurang
5. Peningkatan Kepuasan Masyarakat
Positif:  Masyarakat  yang  merasa  terlibat  dan  memiliki  akses  informasi  yang  cukup mungkin  lebih  puas  dengan  pelayanan  pemerintah.  Ini  dapat  menciptakan  hubungan yang lebih positif antara pemerintah dan warganya
6. Peningkatan Inovasi dan Efesiensi
Positif: Dengan informasi yang terbuka, pemerintah dapat mendapatkan masukan kreatif dari  masyarakat  dan  sektor  swasta,  yang  dapat  meningkatkan  inovasi  dan  efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan:

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1202-1214 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309
Positif:  Implementasi  strategi  keterbukaan  informasi  dapat  meningkatkan  kepercayaan dari  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  masyarakat,  media,  dan  organisasi non-pemerintah
8. Tantangan dan Kendala
Negatif:  terdapat  tantangan  terkait  kurangnya  anggaran  yang  memadai  untuk pengelolaan  pengaduan  masyarakat,  serta  kurangnya  pemahaman  beberapa masyarakat  dalam  menggunakan  aplikasi,  yang  dapat  menghambat  implementasi keterbukaan informasi.
Dengan  demikian,  dampak  implementasi  strategi  keterbukaan  informasi  di  Kota  Kendari melibatkan  peningkatan  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  kualitas  keputusan, pengendalian korupsi, kepuasan masyarakat, inovasi, efisiensi, dan kepercayaan pemangku kepentingan, namun juga dapat dihadapi dengan sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

## KESIMPULAN
Secara  keseluruhan,  temuan  penelitian  menunjukkan  Kota  Kendari  berhasil  meningkatkan keterbukaan  informasi  melalui  berbagai  inovasi  online,  mendapat  tanggapan  positif  dari stakeholder  dengan  dampak  signifikan  pada  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan kualitas  keputusan,  meskipun  tetap  dihadapkan  pada  tantangan  anggaran  dan pemahaman masyarakat yang perlu diatasi.

## REFERENSI

## Book
Maleong, Lexy. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Karya Pasaribu.    FJ.(2011).  Pengaruh    Penyajian    Laporan    Keuangan    SKPD    Dan    Aksesibilitas Laporan  Keuangan  SKPD  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara Susanto, Azhar. (2008). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya Sutanto, Eko. (2010). Teknik Komunikasi Efektif: Strategi Dalam Keanekaragaman Masyarakat, Jakarta: Tarumanegara

## Journal
Agus Setiaman, Dadang Sugiana, J. N. M. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi , 1 (2), 196 – 205. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158
Ahyaruddin, R. dan M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi , 1 (01). https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457
Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel. Jurnal Kewarganegaraan ,
6 (1), 597 – 602.
Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan

## PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1202-1214                                    Andi Syaiful Zainal. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN) , 11 (02), 31 – 45.
Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (1), 135. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110
Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada
Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Jurnal Komunikasi , 12 (2), 127 – 140. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130 Pratolo, S. (2008). Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 9 (2), 108 – 124.