## PERAN REGULASI SECURITIES CROWDFUNDING DALAM MENDUKUNG KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA
Maichle Delpiero, Universitas Padjadjaran, Bandung, Sumedang, Jawa Barat E-mail: maichledelpiero@gmail.com Axel James Setiawan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Sumedang, Jawa Barat E-mail: Axelljames2304@gmail.com Alvita Yuniar, Universitas Padjadjaran, Bandung, Sumedang, Jawa Barat E-mail: Alvita@operbisnis.com Pramuditya Ardhana, Universitas Padjadjaran, Bandung, Sumedang, Jawa Barat E-mail: Pramuditya@operbisnis.com

## Abstract
According  to  Ministry  of  Investments’  and  the  Indonesian  Investment Coordinating Boards’ data, Small Micro and Medium Enterprises (“MSMEs”) have contributed Rp 8,574 trillion 61% of the value of Gross Domestic Product (“GDP”).  Looking  at  the  potential  of  MSMEs  that  can  support  the  national economy,  the  Indonesian  government  has  begun  to  shift  its  focus  to empowering MSMEs. One of the root causes that hinder the efforts to scale up the MSMEs is about capital. This is exacerbated by the condition of the COVID- 19 outbreak in 2020 that has reduced the possibility and opportunities for MSMEs to raise capital. Along with the recovery of MSMEs in Indonesia after COVID-19,  the  Indonesian  government  has  provided  diverse  economic stimulus. One of them is by issuing Financial Services Authority Regulation Number  57/POJK.04/2020  of  2020  which  essentially  regulates  Securities Crowdfunding  (“SCF”).  The  regulation  has  been  updated  to  accelerate  the empowerment  of  MSMEs  in  Indonesia  through  the  Financial  Services Authority  Regulation  Number  16/POJK.04/2021  of  2021.  This  study  uses normative juridical methods through a secondary data approach, aiming to break down and analyze how the financing model and implementation of SCF regulations will support MSMEs. This study has resulted that the role of SCF regulation has strategically supported MSME activities in Indonesia through various facilities.
Keywords:  Information  Technology-Based  Crowdfunding  Services,  Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Securities Crowdfunding (SCF).

## Abstrak
Berdasarkan  data  Kementerian  Investasi  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman Nasional  Indonesia,  Usaha  Kecil  Mikro  dan  Menengah  (“UMKM”)  telah
204 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
menyumbang kontribusi senilai Rp 8.574 triliun atau sebesar 61% atau dari nilai  Produk  Domestik  Bruto  (“PDB”).  Melihat  potensi  UMKM  yang  dapat menyokong perekonomian nasional, pemerintah Indonesia mulai mengalihkan fokusnya  pada  pemberdayaan  UMKM.  Permasalahan  yang  menjamur  dari penyelenggaraan  UMKM  adalah  mengenai  permodalan.  Hal  ini  diperparah dengan  kondisi  mewabahnya  COVID-19  pada  tahun  2020  silam  yang  telah mempersulit  UMKM  dalam  mendapatkan  modal.  Seiring  dengan  pemulihan UMKM di Indonesia pasca COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai  stimulus.  Salah  satunya  adalah  dengan  menerbitkan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/POJK.04/2020  Tahun  2020  yang  pada hakikatnya  mengatur  mengenai  Securities  Crowdfunding  (“SCF”).  Adapun pengaturan tersebut telah diperbaharui guna mengakselerasi pemberdayaan UMKM  di  Indonesia  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 16/POJK.04/2021  Tahun  2021.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  dan  didasarkan  pada  data  sekunder.  Penelitian  ini  berusaha  untuk menganalisis cara kerja  model  pembiayaan serta implementasi regulasi dari pelaksanaan securities crowdfunding dalam mendukung UMKM. Adapun hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  pengaturan  SCF  telah  mendukung kegiatan  UMKM  di  Indonesia  melalui  berbagai  kemudahan  yang  melekat didalamnya.
Kata Kunci: Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Securities Crowdfunding (SCF).

## PENDAHULUAN
Perkembangan  UMKM  dari  tiap tahunnya selalu meningkat, baik dalam cakupan nasional maupun
internasional.  UMKM  itu  sendiri  dapat diartikan  sebagai  sebuah  perusahaan yang  memiliki  batasan  tertentu  baik dari segi jumlah pegawai ataupun aset yang  mana  tiap  negara  memiliki ketentuan/kriteria masing-masing terhadap UMKM di negaranya. 1 UMKM
1 Daniel Liberto, “Small and Mid-size Enterprise (SME)  Defined:  Types  Around  the  World”, https://www.investopedia.com/terms/s/smal
berbeda dengan perusahaan besar atau perusahaan multinasional dalam suatu negara,  UMKM  memiliki  karakteristik khusus  seperti  sistem  operasional perusahaan  yang  lebih  sederhana dan/atau  pendapatan  yang  lebih rendah  jika  dikomparasikan  dengan perusahaan besar.
UMKM  tidak  hanya  bertumbuh dan  berkembang  di  Indonesia  sebagai salah satu faktor penyokong
landmidsizeenterprises.asp,  diakses  pada  12 September 2020.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 205
pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia, akan tetapi UMKM juga diberdayakan di dunia  internasional,  misalnya  negara Amerika Serikat yang mengenal UMKM dengan sebutan Small Business
Administration  (“SBA”).  SBA  memiliki kriteria  khusus  yang  berbeda  dengan perusahaan  besar  di  Amerika  Serikat yang  mana  perbedaan  kriterianya dibagi  atas  struktur  kepemilikan,  total jumlah karyawan dan juga pendapatan serta industri SBA tersebut. 2 Selain itu, terdapat  juga  contoh  ketentuan mengenai  UMKM  dari  China,  sebagai salah  satu  negara  superpower  yaitu negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat,  turut  menggunakan  UMKM sebagai salah satu pendorong pertumbuhan  ekonomi  di  negaranya. Negara China mengklasifikasikan
UMKM  didasari  dari  pendapatan operasional,  total  jumlah  karyawan, dan  juga  total  aset  UMKM. 3 Klasifikasi yang diberikan berupa: 4 a. Perusahaan  ritel  dengan  total karyawan  antara  10-49  karyawan
2 U.S.  Small  Business  Administration,  “Size Standards”, https://www.sba.gov/federal- contracting/contracting-guide/size-standards, diakses pada 12 September 2022.
3 Daniel Liberto, “Small and Mid-size Enterprise (SME)  Defined:  Types  Around  the  World”, https://www.investopedia.com/terms/s/smal landmidsizeenterprises.asp,  diakses  pada  12 September 2020.
4 China  Briefing,  “China  Issues  Classification Standards  for  SMEs”,  https://www.china- briefing.com/news/china-issues-classification- standards-for-smes/, diakses pada 12 September 2022.
dan  mendapatkan  pendapatan operasional  tahunan  setidaknya  1
(satu) juta USD;
b. Perusahaan  developer  perumahaan dianggap sebagai UKM jika pendapatan berkisar 1-10 juta USD dan  memiliki  total  aset  20-50  juta USD; c. Perusahaan agrikultur China dianggap sebagai UKM jika pendapatnya  berkisar  500.000-5 juta USD. Dalam ruang lingkup internasional,  terutama  di  negara berkembang,  banyak  UMKM  yang mampu memberikan kontribusi sekitar 50% dari total pekerja di suatu negara dan meningkatkan pendapatan produk domestik bruto (“PDB”) sampai dengan di  angka  40%. 5 Di  Indonesia  sendiri, kontribusi  yang  diberikan  oleh  UMKM terhadap  PDB  senilai  Rp  8.574  triliun atau senilai 61% dari 64,2 juta UMKM di Indonesia  (2022) 6 serta  daya  serap UMKM  terhadap  tenaga  kerja  yang mencapai 96,92% atau 119.6 juta orang
5 The  World  Bank  -  IBRD  -  IDA,  “Small  and Medium Enterprises (SMEs) Finance”, https://www.worldbank.org/en/topic/smefin ance, diakses pada 12 September 2022. 6 PIP  Kemenkeu,  “PIP  Dukung  Penguatan Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Indonesia”, https://pip.kemenkeu.go.id/id/data- publikasi/berita-terbaru/123-pip-dukung- penguatan-kontribusi-umkm-terhadap- ekonomi-indonesia.html,  diakses  pada  12 September 2022
206 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
pada  tahun  2019  (usaha  mikro  89%, usaha  kecil  4,81%,  dan  usaha menengah  3,07%). 7 Dapat  dilihat  dari data  tersebut  bahwa  UMKM  adalah salah  satu  faktor  penentu  kondisi perekonomian negara-negara di dunia. Selain itu, secara khusus peran UMKM di Indonesia sangat banyak antara lain adalah:  (1)  mendorong  pemerataan ekonomi;  (2)  membuka  banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia; (3) menyumbang pendapatan/devisa  negara;  dan  (4) membantu untuk memenuhi
kebutuhan  masyarakat  baik  sandang, pangan, ataupun papan.
Gambar 1.1. Jumlah UMKM di Wilayah Asia Tenggara 8 (Statista, 2020)
7 Kementerian  Investasi  dan  BKPM,  “Upaya Pemerintah
Untuk Memajukan UMKM Indonesia”, https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/
berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan- umkm-indonesia,  diakses  pada  12  September 2022.
8 Statista,  “Number  of  Micro,  Small,  and Medium-sized
Enterprises (MSMEs) in Southeast Asia in 2020, by Country”,
Walaupun  dampak  UMKM  cukup signifikan,  namun  UMKM  di  Indonesia masih menghadapi segelintir tantangan,  baik  yang  bersifat  internal maupun  eksternal,  terutama  saat pandemi Covid-19 melanda. Berdasarkan  survey  yang  dilakukan oleh  DS  Innovate  kepada  100  pelaku UMKM  yang  tersebar  di  Indonesia, berikut ini beberapa kendala/tantangan yang sering dijumpai oleh semua segmen responden UMKM: 9 a. 78%  pedagang  mikro  menyatakan bahwa  mereka  kesulitan  untuk mempromosikan  produk  dan  jasa yang  ditawarkan,  diikuti  oleh pedagang kecil 72%, dan pedagang menengah 56%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya aktivitas sehari- hari  oleh  masyarakat  di  berbagai sektor sehingga mereka fokus untuk meningkatkan  pengetahuan  dalam digitalisasi usahanya; b. Permodalan  usaha  menjadi  salah satu akar masalah untuk mengembangkan usahanya, https://www.statista.com/statistics/1317131 /asean-number-of-micro-small-medium-sized- businesses-by-country/,  diakses  pada  12
September 2022.
9 DSInnovate.  “MSME  Empowerment  Report 2021:  Revive  and  Thrive  with  Digitalization”, https://dailysocial.id/research/msme- empowerment-report-2021  diakses  pada  8 September 2022.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 207
dinyatakan  oleh  50%  pedagang mikro,  44%  pedagang  kecil,  dan 17% pedagang menengah.
Gambar 1.2 - Tantangan yang Dihadapi UMKM (DSInnovate, 2021)
Dalam menyelenggarakan kegiatan  UMKM,  tentunya  aspek permodalan  (pendanaan)  menjadi unsur  yang  sangat  esensial  untuk menopang  keberlangsungan  usaha. Tanpa adanya permodalan yang cukup, maka  kegiatan  UMKM  tidak  akan berjalan secara optimal. Secara umum, sumber permodalan UMKM terdiri atas 2  (dua)  jenis  yaitu:  (1)  permodalan internal,  yang  merupakan  salah  satu bentuk  pendanaan  yang  bersumber dari kekayaan, baik dalam wujud uang maupun  aset,  milik  pribadi  pelaku UMKM;  dan  (2)  permodalan  eksternal yakni  seluruh  bentuk  pendanaan  yang bersumber  dari  luar  pelaku  UMKM. Misalnya,  seperti  pinjaman/kredit kepada  bank  atau  lembaga  keuangan
10 Bambang  Agus  Windusancono,  “Upaya Percepatan  Pertumbuhan  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia”,  Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 6-7.
lainnya,  bantuan  dari  pemerintah, ataupun  investor  malaikat  (angel investor). Meskipun dengan tersedianya  beragam  jenis  pendanaan bagi  pelaku  UMKM,  namun  dalam praktiknya,  urusan  permodalan  ini sering  menjadi  permasalahan  klasik yang dijumpai oleh para pelaku UMKM. Adapun  hal  tersebut  tersebut  antara lain  seperti  keterbatasan  modal  yang dimiliki  oleh  pelaku  UMKM,  kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dan/atau  investor,  serta  kurangnya akses yang memadai untuk mendapatkan bantuan yang disediakan oleh pemerintah. 10 Berdasarkan data yang dihimpun oleh  Bank  Indonesia,  saat  ini  akses pembiayaan kredit bank oleh UMKM di Indonesia  hanya  mencapai  angka 20,5%  per  September  2021.  Jika dibandingkan dengan akses pembiayaan kredit bank bagi UMKM di negara  lain  seperti  Singapura  sebesar 39%,  Jepang  sebesar  66%,  dan  Korea Selatan  sebesar  81%,  maka  Indonesia terbilang  cukup  tertinggal. 11 Alasan terbesar atas terhambatnya penyaluran kredit oleh bank tersebut adalah karena pihak  bank  merasa  bahwa  pelaku UMKM masih belum memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan oleh bank (bankable).  Tentunya  hal  ini  tidak sepenuhnya  salah,  karena  memang
11 Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  “Holding Mikro dan Koperasi”, https://kemenkopukm.go.id/read/holding- mikro-dan-koperasi, diakses pada 12
September 2022.
208 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
pihak  bank  sendiri  diwajibkan  untuk melangsungkan  kegiatan  usahanya dengan  berpedoman  pada  prinsip kehati-hatian  (prudential),  khususnya dalam penyaluran kredit.
Keadaan  ini  semakin  diperburuk dengan kondisi mewabahnya COVID-19 pada tahun 2020 silam yang menambah keresahan  bagi  pelaku  UMKM  dalam mendapatkan modal guna menjalankan kegiatan  usahanya.  Akan  tetapi,  disisi lain pandemi COVID-19 juga membawa dampak  progresif  bagi  sektor  UMKM, terutama dalam hal permodalan. Hal ini dikarenakan pada saat pandemi COVID- 19  masyarakat  dunia  dituntut  untuk mencari dan mengembangkan alternatif  pendanaan  lain  yang  dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi tersebut.  Seiring  dengan  terjadinya transformasi  digital  selama  pandemi, peran  teknologi  membawa  pengaruh penting  dalam  terciptanya  berbagai alternatif  pendanaan.  Dimana  hal  ini dapat  dilihat  dari  skema  pembiayaan digital  yang  mulai  marak  muncul  dan dipergunakan  oleh  para  pelaku  usaha yaitu  seperti  online  banking,  Peer-to- Peer  Lending  (“P2P  Lending”),  urun dana  (“crowdfunding”),  dan  lain sebagainya  yang  dapat  dijadikan  opsi bagi  UMKM  untuk  mendapatkan permodalan.
12 Suryanto, “Securities Crowdfunding: Transformation  Of  Financing  Of  Small  And
Medium Enterprises In Indonesia”,
Dewasa ini, Crowdfunding menjadi salah satu alternatif pendanaan  yang  cukup  menjanjikan bagi  UMKM.  Crowdfunding  merupakan sistem pembiayaan yang menggunakan konsep  patungan.  Secara  umum, terdapat  4  (empat)  jenis  skema Crowdfunding yaitu: (1) Donation-based crowdfunding merupakan skema pembiayaan  yang  ditujukan  untuk kegiatan  non-profit  seperti  di  bidang kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan; (2) Reward-based crowdfunding dilakukan untuk membiayai  suatu  produk  atau  projek yang  nantinya  akan  memberikan reward  ke  investor  contohnya  berupa voucher,  diskon  produk,  dan  lain-lain;
(3) Loan-based crowdfunding
merupakan  contoh  crowdfunding  yang meminjamkan  dana  kepada  peminjam dan  akan  memperoleh  bunga  ataupun imbal hasil peminjam, misalnya seperti P2P  Lending;  dan  (4)  Equity-based crowdfunding,  yakni  penggalangan dana dari investor yang dikonversikan menjadi  saham  dengan  imbal  hasil berupa  dividen  yang  diterima  dalam kurun waktu tertentu. 12 Awalnya,
penyelenggaraan
Crowdfunding  hanya  melalui  Equity Crowdfunding (“ECF”) yang merupakan contoh dari Equity-based crowdfunding yang  hanya  menawarkan  jenis  efek
AdBispreneur:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian Administrasi  Bisnis  dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 166.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 209
berupa saham, akan tetapi terbatasnya bentuk perusahaan yang dapat mendaftar,  menjadi  salah  satu  alasan mengapa  ECF  diperluas  menjadi  SCF. Sebelumnya  penyelenggara  ECF  hanya mengizinkan perusahaan dengan bentuk  perseroan  terbatas  (“PT”)  dan orang  perseorangan  untuk  mendaftar, tetapi  saat  ini  dengan  menggunakan
SCF telah memperluas bentuk perusahaan  yang  meliputi  CV,  firma, hingga persekutuan perdata. Selain itu, jenis efek yang ditawarkan tidak hanya efek  saham,  tetapi  juga  sukuk,  dan obligasi. 13
Perluasan  ini  juga  didukung  oleh OJK yang mengeluarkan payung hukum baru  yaitu  Peraturan  OJK  Nomor 16/POJK.04/2021  sebagai  perubahan atas  POJK  Nomor  57/POJK.04/2020 tentang  Penawaran  Efek  Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi  yang  mana  hanya  mengatur tentang crowdfunding berbasis saham. 14 Ada  2  (dua)  permasalahan pokok  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:
1. Bagaimana  model  pembiayaan
13 Propertree,  “Perbedaan  2  Investasi Crowdfunding, ECF & SCF”, https://propertree.id/blog/mengenal-ecf- equity-crowdfunding-dan-scf-securities- crowdfunding/,  diakses  pada  13  September 2022.
14 Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi dan Upaya Penguatan  Securities  Crowdfunding  Guna Mendukung Pembiayaan UKM di Indonesia”, https://www.ojk.go.id/ojk- institute/0/capacitybuilding/upcoming/768/s trategi-dan-upaya-penguatan-securities-
securities crowdfunding (SCF) dalam mendukung UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana  implementasi  regulasi securities crowdfunding (SCF) dalam mendukung UMKM di Indonesia?

## METODE
Metode  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, yakni salah satu jenis metode penelitian yang berpusat pada studi kepustakaan terhadap  data-data  yang  diperoleh 15 dengan  berlandaskan  pada  norma, prinsip,  maupun  hukum  positif  yang berlaku.  Menurut  Soerjono  Soekanto, ruang  lingkup  penelitian  yuridis normatif  terdiri  atas  5  (lima)  struktur yaitu: (1) penelitian untuk menemukan asas/kaidah  hukum;  (2)  penelitian terhadap  perangkat-perangkat  hukum (membentuk sistematika hukum) yang terhimpun dalam peraturan perundang-undangan;  (3)  penelitian terhadap sinkronisasi/konsistensi hukum baik secara horizontal maupun vertikal;  (4)  sejarah  hukum;  dan  (5) perbandingan hukum. 16 Dalam penelitian  ini  akan  menitikberatkan
crowdfunding-guna-mendukung-pembiayaan- umkm-di-indonesia, diakses pada 13 September 2022. 15 Suryanto, “Securities Crowdfunding: Transformation  Of  Financing  Of  Small  And Medium Enterprises In Indonesia”,
AdBispreneur:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian Administrasi  Bisnis  dan Kewirausahaan, Vol. 6,
No. 2, 2021, hlm. 163
16 Soerjono  Soerjono,    Pengantar  Penelitian Hukum,  Jakarta:  Universitas  Indonesia,  1986, hlm. 23-24.
210 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
pada  ruang  lingkup  penelitian  atas peran  securities  crowdfunding  dalam sistematika  hukum  yang  terkodifikasi dalam perangkat peraturan perundang- undangan di Indonesia. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan oleh  penulis  ialah  studi  literatur  yang diperoleh  melalui  riset  secara  daring yang  dilengkapi  dengan  pelaksanaan focus  group  discussion  (“FGD”)  antar penulis.
Adapun  data  yang  dimanfaatkan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  (secondary  data) 17 yang mencakup  dua  bahan  pokok  yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri atas  Undang-Undang  Dasar  1945 (“UUD 1945”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  57/POJK.04/2020 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  16/POJK.04/2021 Tahun  2021  (“POJK  SCF”).  Bahan hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini berupa  buku,  jurnal,  hasil  penelitian terdahulu  yang  memiliki  relevansi dalam  menunjang  ruang  lingkup penelitian ini.
Data-data  yang  telah  didapatkan kemudian dikaji dengan menggunakan teknik  deskriptif-preskriptif,  dimana teknik ini berusaha untuk memberikan gambaran  melalui  penjabaran  materi
17 Ibid, hlm. 12. 18 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
terhadap  objek  penelitian.  Kemudian, analisis  tersebut  diteruskan  dengan memberikan argumentasi serta perspektif  hukum  merujuk  kepada peristiwa  maupun  fakta  dari  hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Pembiayaan Securities Crowdfunding (SCF) dalam Mendukung UMKM di Indonesia Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (“KBBI”), kata securities atau istilah  lainnya  yaitu  efek  merupakan salah  satu  instrumen  finansial  berupa bukti  penyertaan  modal  atau  bukti utang, misalnya obligasi, saham, sukuk, surat  utang  dan  surat  berharga lainnya. 18 Secara  garis  besar,  SCF merupakan  penyelenggaraan  layanan penawaran  efek  yang  dilakukan  oleh penerbit  dengan  menjual  efek  secara langsung kepada pemodal atau investor melalui jaringan sistem elektronik yang terbuka. 19
Skema Pembiayaan
Skema pembiayaan melalui
Securities  Crowdfunding  yang  diatur dalam  POJK  SCF,  melibatkan  3  (tiga) pihak,  yaitu:  Penerbit,  Penyelenggara, dan  Pemodal.  Selanjutnya,  untuk mengetahui kedudukan masing-masing pihak dalam SCF dapat melihat ilustrasi yang dijabarkan dalam Gambar 3.1.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 211
Gambar 3.1 - Skema Crowdfunding dan Pihak yang Terlibat 20 SCF menggunakan skema kemitraan yang dilakukan oleh Penerbit untuk memperoleh dana bagi keberlangsungan  usahanya  melalui Penyelenggara. 21 SCF
dapat menawarkan efek yang bersifat ekuitas, utang, atau sukuk 22 . Sebuah usaha milik UMKM  yang  memiliki  ide  bisnis menarik  atau  proyek  yang  ingin dikembangkan mendaftarkan usahanya melalui website atau platform elektronik  Penyelenggara.  Setelah melalui proses reviu untuk persyaratan,  Penyelenggara  dapat memasarkan  urun  dana  selama  45 hari 23 serta Pemodal dapat
20 KNEKS.  “Modul  Securities  Crowdfunding untuk Penerbit”, https://kneks.go.id/storage/upload/1642645 529- Modul%20SCF%20Syariah_Untuk%20Penerbi t_KNEKS.pdf, diakses pada 20 September 2022
21 Andini  Astarianti  Soemarsono  dan  Ukhti Dyandra Sofianti,  “Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan  Securities  Crowdfunding  pada Masa  Pemulihan  Ekonomi  Akibat  Pandemi”,
menanamkan dananya sekaligus membantu perkembangan usaha Penerbit.  Keuntungan  yang  nantinya didapatkan  oleh  Pemodal  adalah dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha  tersebut  yang  didistribusikan secara periodik 24 . Dalam  skema  SCF,  terdapat keuntungan  bagi  beberapa  pihak. Keuntungan  tersebut  tercermin  dalam tabel  3.2  yang  membahas  aspek manfaat dan risiko.
Asp ek Penerbit (UMKM) Penyele nggara Pemoda l Ma nfa at 1. Persya ratan yang tidak mewaj ibkan adany a aguna n untuk mend apatka n penda naan. 1. Inova si adapt asi tekno logi untu k mem perte muka n pener bit dan 1. Akse s  ke pelu ang inves tasi 2. Akse s awal ke prod uk/j asa yang inov atif
Rewang  Rencang:  Jurnal  Hukum  Lex  Generalis, Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 612-613.
22 Pasal 28 POJK SCF.
23 Pasal 35 POJK 57/2020.
24 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Apa Sih Beda Penghimpunan Dana Di SCF dan Pasar Modal? Yuk Kenali Pilihan Pendanaan Usaha Sobat”, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM
S/Article/40744 , diakses pada 7 Oktober 2022.
1. 2. 3. Veri Me Reviu Pengaj Bank KSEI Perm Pen OJK Perj anji Pe Penyampaian
212 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Komp ensasi terhad ap invest asi yang diberi kan kepad a Pemo dal adalah penaw aran saham . 2. Ba nt ua n m od al us ah a un tu k pe ni ng ka ta n. 3. Inf or m asi pemo dal 2. Meni ngkat kan iklim inves tasi dan kualit as UMK M  di Indo nesia 3. Biaya sukse si atas pend anaa n yang berha sil 3. Parti sipas i secar a kole ktif dan men duku ng ide, prod uk, dan jasa 4. Pend apat an beru pa divid en akan sesu ai deng an besa ran mod al/pr opor si saha m yang Pem odal ikut (ri set pa sa r jik a pe m od al be rk es e m pa ta n un tu k m en co ba pr od uk /ja sa se ca ra ek skl usi f) serta kan. 5. Kem udah an men gaks es platf orm onlin e pada laya nan Secu rities Cro wdfu ndin g  di man a saja dan kapa n saja. Sehi ngga peru saha an dan inves tor dapa t mem anta u
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 213
kem ajua n Cro wdfu ndin g yang dilak ukan . Ris iko 1. Pema paran infor masi menge nai UMKM 2. Risiko kenaik an biaya operas ional dalam rangk a menai kkan kualit as UMKM dan meme nuhi persya 1. Perlu nya konsi stens i UMK M yang suda h dikur asi 2. Staf/ karya wan Peny eleng gara yang diper caya 3. Regul asi 1. Risik o inves tasi; 2. Risik o usah a; 3. Risik o kega gala n siste m elekt roni k; 4. Risik o dilus i dan/ atau kela
25 Siti Anisah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko Securities Crowdfunding”, FH  UII  Press:  Hukum  dan  Prinsip  Syariah Problematika  Hukum  dan  Penerapan  Prinsip Syariah di Era Ekonomi Digital, 2021, hlm. 48- 49.
ratan dan pemba gian divide n ngka an pem bagi an divid en; 5. Risik o likui ditas ; dan 6. Risik o gagal baya r efek yang bersi fat utan g. 25
Tabel 3.1. - Aspek Manfaat dan Risiko Crowdfunding 26
Dalam  penggunaan  SCF,  ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  SCF  antara  lain  sebagai berikut:
a. Proyeksi  Keuangan  Penerbit  dan Kecepatan Proses Layanan Penerbit  melalui  dokumen  atau informasi  yang  diajukan  secara umum harus memiliki nilai
26 Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A,  “Some Simple Economics of Crowdfunding. Innovation Policy  And  The  Economy”,  Journal  Innovation Policy and the Economy, Vol. 14, 2014, hlm. 63- 97.
214 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
ekonomis dan prospektif. Salah satu penelitian  empiris  di  salah  satu platform Penyelenggara Crowdfunding (2022) juga menunjukkan  bahwa  ketertarikan investor  serta  proyeksi  keuangan yang  disajikan  Penerbit.  Kedua  hal tersebut berkorelasi dengan keberhasilan Crowdfunding 27 . Proyeksi keuangan sebagai Indikator  yang  meliputi  yield investment, total keuntungan, periode distribusi dividen yang baik akan  menjadi  hal  positif  dan mendorong Pemodal untuk memberikan modal kepada Penerbit.  Selain  itu  SCF  dapat mencapai keberhasilan jika memiliki  infrastruktur  yang  baik dan  nyaman  bagi  Pemodal  dan Penerbit untuk melakukan transaksi efek yang diperjualbelikan  dengan  proses yang cepat dan mudah. b. Modal Minimum
Dalam  model  penelitian  ini, salah  bentuk  ketertarikan  investor tercermin  dari  aspek  modal minimum.  Modal  minimum  dalam kisaran Rp50.000-Rp100.000 menghasilkan  peningkatan  jumlah Pemodal.  Berdasarkan  analisis 27 A.F Permatasari, et,al, “Successful Crowdfunding in Indonesia Based on Financial Projection  and  Investor  Attraction  (Empirical Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the Bizhare Platform)”,  Journal of
penulis, peningkatan jumlah Pemodal terjadi dikarenakan kisaran  harga  tersebut  lebih terjangkau  bagi  seluruh  calon Pemodal dalam SCF.
c. Dividen Dividen tentu menjadi salah satu pendorong  keberhasilan  SCF  jika Penerbit dapat memberikan dividen/bagi  hasil  yang  menarik bagi setiap Pemodal. Dalam pembagian Dividen tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suatu dividen yang didapat setiap investor sendiri dapat berbeda-beda, tergantung  hasil  kesepakatan  dari Rapat  Umum  Pemegang  Saham (“RUPS”). Secara umum faktor yang mempengaruhi  kebijakan  dividen yaitu likuiditas, ukuran perusahaan/bisnis, profitabilitas dengan menggunakan rasio Dividend  Payout  Ratio.  Berangkat dari 3 faktor ini dapat disimpulkan bahwa  semakin  tinggi  tingkat profitabilitas  dan  besarnya  ukuran perusahaan mempengaruhi besaran dividen yang dibagikan. 28 Sedangkan semakin rendah likuiditas,  dividen  tetap  dibagikan akan  tetapi  dalam  bentuk  saham,
Accounting and Investment, Vol. 23, No. 2, 2021, hlm. 196-208.
28 Neni  Meidawati,  et.al,  “Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kebijakan  Dividen”,  Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 322-325.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 215
untuk  tetap  menunjukkan  bahwa perusahaan masih memiliki kinerja baik dalam menghasilkan keuntungan. 29
d. Jenis Efek
Perluasan  jenis  efek  yang  tidak hanya  ekuitas  tapi  bertambah menjadi  sukuk  dan  utang  turut menyumbang peran dalam kesuksesan  sebuah  SCF.  Hal  ini membuka  kesempatan  lebih  besar kepada UMKM untuk mendapatkan pendanaan. 30 Menurut  analisis penulis,  hal  ini  memberikan  opsi lebih  bagi  pemodal  dalam  memilih jenis  efek  yang  sesuai  dengan preferensi investasi mereka. e. Teknologi Aspek teknologi turut berkontribusi memberikan kemudahan  dalam  transaksi  dan mengakomodir  mempertemukan investor  dengan  pemilik  usaha dalam  suatu  platform  online. 31
Menurut  (Hsueh  &  Kuo,  2017),
29 Neni  Meidawati,  et.al,  “Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kebijakan  Dividen”,  Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 321-322.
30 Rafi  Aulia  Ibrahim,  et.al,  “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding)  Berbasis  Teknologi  Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19”, Lex Renaissan, Vol.6, No.4, 2021, hlm. 744.
31 Divia  Zulianti,  Nurbati,  “Peluang  Securities Crowdfunding  sebagai  Metode  Pendanaan Bisnis UMKM di Tengah Pandemi di Indonesia”, Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, Vol.7, No.8, 2022, hlm. 10273.
Revolusi  Fintech  4.0,  memberikan banyak  inovasi  berbasis  teknologi untuk memenuhi kebutuhan seperti, pembiayaan (crowdfunding), peminjaman (lending),  pembayaran  (payment), perencanaan  keuangan  (personal finance), dan lainnya. 32
f. Kesadaran Investasi Ekosistem crowdfunding
mempunyai  jumlah  pemodal  yang tidak  banyak  layaknya  di  pasar modal. 33 Hal  ini  membantu  dalam penyampaian  informasi  mengenai perkembangan  dan  pengurusan usaha  lebih  efektif  ke  pemodal. Melihat  hal  tersebut,  pemodal mempunyai  ruang  lebih  untuk memberikan kontribusi bagi UMKM yang  mereka  investasikan  seperti bantuan pemasaran, dan memberikan  saran  pengembangan produk bagi UMKM tersebut. 34
32 Arief  Yuswanto  Nugroho,  et.al,  “Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen”, EkoNika, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 36. 33 Rafi  Aulia  Ibrahim,  et.al,  “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding)  Berbasis  Teknologi  Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19”, Lex Renaissance, Vol. 6, No. 4, 2021, hlm. 737.
34 Karina Sigar, “Fret No More: Inapplicability Of Crowdfunding  Concerns  In  The  Internet  Age And The Jobs Act’s Safeguards”, Administrative Law Review, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 481.
216 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023

## Perbedaan SCF dengan ECF
Sebagai  bentuk  usaha  dari pemerintah, OJK menerbitkan POJK SCF untuk  menyempurnakan  ECF  sebagai alternatif  pendanaan  bagi  UMKM. Inovasi  ini  didasari  pada  kurangnya aksesibilitas  bagi  banyak  UMKM  di Indonesia terhadap sumber dana yang memadai.  Meskipun  UMKM  menjadi penyumbang  PDB  Indonesia  terbesar dengan  rata-rata  57,32%  selama  5 tahun (2015-2019) 35 , pandemi COVID- 19 di tahun 2021 memberikan dampak yang  signifikan  bagi  UMKM  di  sektor- sektor  tertentu  yang  memicu  lahirnya POJK SCF. Ditambah lagi sebanyak 74% UMKM  masih  tergolong  pada  kategori usaha  yang  unbankable 36 (belum  bisa mendapatkan  pinjaman  dari  bank) karena belum ada kemampuan manajemen keuangan yang transparan serta manajerial yang
belum terstruktur dengan baik. 37
35 Anugerah  Christian  Putra,  “Pengaruh Pertumbuhan  PDRB  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Surabaya”, Jurnal Lemhanas Republik
Indonesia, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 69. 36 Katadata,  “Survei  PwC:  74%  UMKM  Belum Dapat Akses Pembiayaan”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2 022/06/09/10-penyelenggara-securities- crowdfunding-kantongi-izin-ojk-siapa-saja, diakses pada 20 Oktober 2022.
37 Andini  Astarianti  Soemarsono,  et.al, “Perspektif  Hukum  Mengenai  Penggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi  Akibat  Pandemi”,  Rewang  Rencang  :
Merujuk  POJK  57/POJK.04/2020, SCF  merupakan  wujud  inovasi  dari instrumen  investasi  yang  disesuaikan bagi UMKM. 38 Selain itu meskipun ECF dan  SCF  masih  memiliki  definisi  yang sama,  ada  beberapa  perubahan  di beberapa aspek dalam rangka menunjang  UMKM  untuk  mencari alternatif pendanaan. Perbedaan mendasar  yaitu  dari  kriteria  badan usaha,  jenis  efek  yang  ditawarkan, hingga  timeline  penerbitan.  Perluasan kriteria  badan  usaha  meliputi  CV, Firma,  dan  persekutuan  perdata. 39 Hal ini  disebabkan  karena  tidak  semua UMKM  yang  terdaftar  berbentuk perseroan  terbatas. 40 Efek  yang ditawarkan  tidak  hanya  saham,  tetapi meliputi  surat  pengakuan  utang,  unit penyertaan  kontrak  investasi  kolektif, kontrak  berjangka  atas  efek,  tanda bukti  utang,  obligasi,  surat  berharga
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 611.
38 Andini  Astarianti  Soemarsono,  et.al, “Perspektif  Hukum  Mengenai  Penggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi  Akibat  Pandemi”,  Rewang  Rencang  : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 609.
39 Pasal 15A POJK SCF.
40 Rafi  Aulia  Ibrahim,  et.al,  “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding)  Berbasis  Teknologi  Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19”, Lex
Renaissance, Vol. 6, No. 4, 2021, hlm. 743.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 217
komersial,  dan  setiap  derivatif  dari efek. 41 Industri crowdfunding terus bertumbuh, dan hal ini ditandai dengan terdaftarnya 10 penyelenggara SCF per tahun  2022.
42 Hal  ini  juga  diikuti dengan bertumbuhnya jumlah penerbit, investor, dan total pendanaan seperti pada tabel di bawah: Tahun 2021 2022 Jumlah Penyelenggara 7 10 Jumlah Penerbit  190 230 Jumlah Pemodal  93.733 108.006 Jumlah Pendanaan Rp 413,19 miliar Rp 495,18 miliar Tabel 3.2 - Tabel Pertumbuhan
Industri SCF 2021-2022 43
Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan  industri  crowdfunding
41 Pasal 1 ayat (2) POJK SCF.
42 Katadata,  “10  Penyelenggara  Securities Crowdfunding Kantongi Izin OJK, Siapa  Saja?”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2 022/06/09/10-penyelenggara-securities- crowdfunding-kantongi-izin-ojk-siapa-saja, diakses pada 12 Oktober 2022.
43 Siaran Pers OJK, “Jumlah Investor Ritel Pasar Modal
Terus
Meningkat”,
mengalami pertumbuhan dibandingkan  tahun  lalu.  Hal  ini tercermin  dari  total  pembiayaan  yang meningkat  19,84%  dari  Rp413,19 miliar  menjadi  Rp495,18  miliar  pada Mei  2022.  Tumbuhnya  kesadaran investasi crowdfunding telah menyebabkan  peningkatan  jumlah promotor yang dikenai sanksi oleh OJK. Per 13 Mei 2022, terdapat 10 platform SCF  yang  telah  mendapatkan  izin  dari OJK. Jumlah ini meningkat 42,85%, dan per  31  Desember  2021  hanya  ada  7 platform.  Hal  ini  diikuti  dengan peningkatan  jumlah  emiten/UMKM penghimpunan  dana  sebesar  17,94% dari sebelumnya  190  menjadi 230 per 30  Desember  2021.  Investor  SCF  juga meningkat 15,22% dari 93.733 investor per  30  Desember  2021  menjadi 108.006 investor.
Impelementasi  Regulasi  SCF  Dalam Mendukung UMKM di Indonesia a. Regulasi  SCF  Berdasarkan  POJK SCF di Indonesia
SCF  berdasarkan  POJK  SCF merupakan  suatu  penyelenggaraan layanan  penawaran  efek  yang dilakukan  oleh  penerbit  dengan
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran- pers/Documents/Pages/Jumlah-Investor- Ritel-Pasar-Modal-Terus-Meningkat/SP%20- %20JUMLAH%20INVESTOR%20RITEL%20PA SAR%20MODAL%20TERUS%20MENINGKAT. pdf , diakses pada 12 Oktober 2022.
218 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
menjual  efek  secara  langsung kepada  pemodal  melalui  jaringan sistem  elektronik  yang  bersifat terbuka. 44 Pembelian  efek  tersebut bertujuan  untuk  membiayai  suatu proyek milik Penerbit. Proyek yang dimaksud  adalah  suatu  bentuk pekerjaan  ataupun  kegiatan  yang menghasilkan  suatu  produk,  baik barang/jasa/lainnya,  baik  yang sudah  ada  atau  yang  akan  ada nantinya, hal tersebut juga mencakup  kegiatan  investasi  yang telah  ditentukan  untuk  menjadi dasar penerbitan atas efek. 45 Setiap proyek  dalam  rangka  pendanaan oleh pemodal Proyek tersebut harus memiliki  manfaat  nilai  ekonomis, baik untuk Proyek dari Penerbit itu sendiri atau Proyek yang diperintahkan  oleh  pihak  lain 46 Selanjutnya dalam POJK SCF diatur mengenai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SCF yaitu:
1) Penyelenggara/SCF Sebagaimana dijelaskan sebelumnya  adalah  SCF  adalah layanan  penawaran  efek  yang memiliki  fungsi  untuk  menjual efek  yang  diterbitkan  oleh Penerbit secara langsung kepada Pemodal dengan bantuan  Bank  Kustodian.  SCF
44 Pasal 1 angka 1 POJK SCF.
45 Pasal 1 angka 9 POJK SCF.
46 Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK SCF.
47 Pasal 15A ayat (1) POJK SCF.
dilakukan melalui sistem elektronik yang telah memperoleh tanda daftar elektronik  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  Komunikasi dan Informatika. Hal ini merupakan  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  setiap  SCF yang  melakukan  bisnisnya  di Indonesia. 47 Selain itu SCF harus juga  mendapat  izin  terlebih dahulu  dari  Otoritas  Jasa Keuangan (“OJK”). 48 SCF di Indonesia dilakukan  oleh  badan  hukum Indonesia  yang  menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan  SCF.  Badan  hukum Indonesia tersebut dapat berbentuk  Perseroan  Terbatas atau  Koperasi.[5] 49 Badan hukum  tersebut  dapat  dimiliki oleh  warga  negara  Indonesia dan/atau  asing  serta  badan hukum  Indonesia  dan/atau asing.[6] 50 Kepemilikan  asing dalam  SCF  dibatasi  maksimal 49%  (empat  puluh  sembilan persen). 51 Dalam  mendirikan SCF,  badan  hukum  tersebut wajib  memiliki  modal  disetor paling sedikit Rp 48 Pasal 5 POJK SCF.
49 Pasal 8 ayat (1) POJK SCF.
50 Pasal 9 ayat (1) POJK SCF.
51 Pasal 9 ayat (2) POJK SCF.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 219
2.500.000.000,- pada saat mengajukan proses perizinan. 2) Penerbit Penerbit merupakan badan  hukum  ataupun  badan usaha lainnya yang berkedudukan  di  Indonesia, yang  menerbitkan  efek  melalui layanan  urun  dana. 52 Penerbit dapat berupa perusahaan publik menurut  UU  Pasar  Modal dengan kriteria memiliki modal disetor lebih dari Rp 30.000.000.000,00 dan/atau pemegang saham lebih dari 300 orang Dalam POJK SCF mengatur  terkait  pihak  yang dilarang menjadi Penerbit yaitu: (i) badan usaha yang dikendalikan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  oleh suatu  kelompok  usaha  atau konglomerasi;  (ii)  perusahaan terbuka  atau  anak  perusahaan terbuka;  dan  (iii)  badan  usaha dengan  kekayaan  bersih  lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar  rupiah),  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha. 53 Setiap Penerbit yang  akan  menerbitkan  efek akan  diperiksa  terlebih  dahulu
52 Pasal 1 angka 7 POJK SCF.
53 Pasal 456 ayat (1) POJK SCF.
54 Pasal 47 POJK SCF.
55 Pasal 1 angka 8 POJK SCF.
seluruh legalitas dan kapabilitas oleh Penyelenggara. 54
3) Pemodal
Pemodal  adalah  pihak yang melakukan pembelian efek Penerbit  melalui  layanan  urun dana. 55 Pemodal  dapat  berasal dari orang perseorangan, badan hukum,  dan/atau  badan  usaha. Pemodal  dalam  hal  ini  akan menyalurkan  uangnya  dalam bentuk investasi pada efek yang diterbitkan  oleh  penerbit  dan mengharapkan adanya keuntungan  dari  dana  yang disalurkannya. 56 Pemodal  yang membeli Efek melalui SCF wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut: 57 (i)  memiliki  rekening efek pada Bank Kustodian yang khusus  untuk  menyimpan  efek dan/atau  dana  melalui  layanan urun dana; (ii) memiliki kemampuan  untuk  membeli efek Penerbit; dan (ii) memenuhi kriteria pemodal dan batasan pembelian efek. Pemodal  memiliki  kriteria agar  bisa  menjadi  pendana dalam  SCF  dengan  kriteria  dan batasan pembelian efek sebagai berikut: 58
56 Pasal 1 angka 8 POJK SCF.
57 Pasal 56 ayat (1) POJK SCF.
58 Pasal 56 ayat (2) POJK SCF.
220 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
No. Kriteria Pemodal Berdasarkan Penghasilan Batasan Pembelian Efek 1. ≤ Rp500.000.000 5% dari penghasilan per tahun 2. > Rp500.000.000 10% dari penghasilan per tahun Tabel 3.3. Kriteria dan Batasan Pembelian Efek Namun  perlu  diketahui bahwa,  ketentuan  kriteria  dan batasan  tersebut  tidak  berlaku bagi  Pemodal  yang  sudah mempunyai rekening efek serta pengalaman  berinvestasi  di pasar modal lebih dari 2 tahun. 59
Pengecualian  tersebut  juga berlaku  bagi  penerbitan  efek yang  bersifat  utang  atau  sukuk dengan nilai penjaminan/penanggungannya minimal  125%  dari  nilai penghimpunan dana. 60
4) Bank Kustodian Bank  Kustodian  adalah bank umum yang telah memperoleh  persetujuan  OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. 61 Bank
59 Pasal 56 ayat  (4) POJK SCF.
60 Pasal 57 ayat (1) POJK SCF.
61 Pasal 1 angka 13 POJK SCF.
62 Pasal 56 ayat (1) POJK SCF.
Kustodian memiliki peran dalam penyelenggaraan  SCF  untuk pembukaan  rekening  efek  bagi para Pemodal. 62 5) Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) PT  Kustodian  Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan  dan  Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia dan  mempunyai  peran  layanan jasa  Kustodian  sentral  dan penyelesaian  transaksi  Efek 63 Dalam  hal  ini  KSEI  akan menyelesaikan  setiap  transaksi yang  terjadi  di  Securities Crowdfunding  dan  membuat laporan  transaksi  efek  yang dapat  diakses  oleh  setiap Pemodal.
Instrumen-Instrumen Efek  yang  dapat  dijual  kepada pemodal dapat terdiri dari: 64 a. Saham
b. Surat pengakuan utang;
c. Kontrak berjangka atas efek;
d. Tanda bukti utang;
e. Surat berharga komersial;
f. Unit  penyertaan  kontrak investasi kolektif; dan
g. Setiap derivatif dari efek.
63 . KSEI. “KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”, https://www.ksei.co.id/about . diakses pada 29 September 2022.
64 Pasal 1 angka 2 POJK SCF.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 221
Instrumen-instrumen  efek  yang dapat  diterbitkan  oleh  Penerbit  dalam SCF  secara  lebih  rinci  diklasifikasikan kedalam  3  kategori  yaitu  sebagai berikut: 65
1) Efek Bersifat Ekuitas Efek  bersifat  ekuitas  dapat berupa  saham,  unit  penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan/atau setiap derivatif  dari  efek.  Sebagai  contoh apabila Efek Bersifat Ekuitas adalah saham  maka  dana  investasi  yang diberikan  oleh  Pemodal  terhadap saham Penerbit yang telah melepaskan sahamnya akan menjadi  milik  Pemodal.  Pemodal yang membeli Efek Bersifat Ekuitas akan  menjadi  pemegang  saham perusahaan  Penerbit  dan  akan mendapatkan hak-hak yang melekat dari  pemegang  saham  tersebut salah  satunya  adalah  dividen. Apabila  efek  yang  diterbitkan berjenis  ekuitas  yaitu  saham,
Penerbit diharuskan untuk mencatatkan  kepemilikan  atas saham  Pemodal  dalam  daftar pemegang saham. 66
2) Efek Bersifat Utang Secara  khusus  dalam  hal SCF  melayani  penawaran  Efek bersifat  utang  atau  Sukuk  oleh
Penerbit,  Penyelenggara  wajib bertindak  selaku  kuasa  Pemodal. 67
Dalam  menerbitkan  efek  bersifat
65 Pasal 28 POJK SCF.
66 Pasal 55 POJK SCF.
utang  harus  mematuhi  ketentuan- ketentuan  sebagai  berikut: 68 (i) diterbitkan  dalam  bentuk  mata uang  Rupiah;  (ii)  memiliki  jatuh tempo  maksimal  2  tahun;  (iii) memiliki prtek yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang/sukuk;  (iv)  tidak  dapat diperjualbelikan;  (v)  pembayaran bunga,  pokok,  margin,  imbal  hasil, besaran nisbah bagi hasil, dan/atau imbal  hasil  dapat  dilakukan  secara berkala  ataupun  pada  saat  jatuh tempo;  (vi)  dapat  dilunasi  lebih awal sebelum jatuh tempo, sepanjang mendapatkan persetujuan dari mayoritas pemegang efek bersifat utang/sukuk  yang  hadir  dalam RUPS. Bentuk  efek  bersifat  utang dapat berbentuk sebagai berikut: (i) surat  pengakuan  hutang,  (ii)  tanda bukti utang, dan (iii) surat berharga komersial.  Pemodal  dalam  hal membeli  efek  bersifat  utang  maka Pemodal  akan  bertindak  sebagai kreditor dari Penerbit yang bertindak sebagai debitur.
3) Sukuk Sukuk adalah efek berbasis syariah yang dapat berbentuk bukti kepemilikan atau sertifikat. Dimana efek  tersebut  bernilai  sama  dan bersifat  syuyu’  atau  mewakili bagian yang tidak terbagi atau tidak
67 Pasal 18 ayat (1) POJK SCF.
68 Pasal 30 ayat (1) POJK SCF.
222 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
terpisahkan, atas aset yang mendasarinya.
69 Sukuk  memiliki kesamaan  dengan  efek  bersifat utang yaitu dalam proses penerbitannya  harus  dilakukan penelahaan terhadap legalitas proyek  yang  akan  menjadi  dasar penerbitan. 70 Penyelenggara  SCF wajib  memastikan  sukuk  yang diterbitkan  telah  mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli  syariah  yang  memiliki  izin ahli syariah pasar modal. 71 Jika SCF melayani
penawaran efek bersifat utang atau sukuk  oleh  Penerbit,  SCF  wajib bertindak  selaku  kuasa  Pemodal. 72 Penerbitan sukuk memiliki ketentuan-ketentuan  yang  wajib ditaati  sama  dengan  ketentuan dalam efek bersifat utang sebagaimana dijelaskan pada penjelasan efek bersifat utang. Ketentuan  umum  lainnya terkait SCF, antara lain: 1) Batas maksimum penghimpunan  dana  melalui SCF  oleh  setiap  Penerbit  dalam jangka waktu 12 bulan maksimal sebesar Rp10 Miliar; 2) Masa penawaran efek maksimal 45 hari; dan
3) Transaksi  pasar  modal  atau pasar  sekunder  hanya  dapat
69 Pasal 1 angka 10 POJK SCF.
70 Pasal 19 ayat (1) POJK SCF.
71 Pasal 18 ayat (2) POJK SCF.
dilakukan  melalui  platform Penyelenggara SCF dan dibatasi pelaksanaannya paling banyak 2 kali dalam setahun.
Setiap  SCF  di  Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan baik  berupa  kewajiban  atau larangan-larangan  yang  terdapat dalam  POJK  SCF.  Selanjutnya  juga setiap  Crowdfunding  wajib  untuk menyampaikan laporan kepada OJK meliputi:
73 laporan tengah tahunan, laporan tahunan;dan laporan insidentil.
b. Perbedaan SCF dan Initial Public Offering (IPO)
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa instrumen yang disediakan  oleh  penghimpun  dana di SCF memiliki banyak persamaan dengan instrumen yang ditawarkan di  pasar  modal.  Namun  perlu diperhatikan  bahwa  SCF  berbeda dengan  Initial  Public  Offering (“IPO”), perbedaanya akan disajikan  dalam  uraian  sebagai berikut. Pertama, penawaran dilakukan melalui platform teknologi.  Penawaran  efek  melalui
IPO  akan  dilaksanakan  melalui bursa  efek.  Bursa  efek  sendiri adalah  pihak  yang  melakukan penyelenggaraan  dan  penyediaan
72 Pasal 19 ayat (1) POJK SCF.
73 Pasal 23 POJK 57/2020.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 223
sistem  dan/atau  sarana  untuk mempertemukan  penawaran  jual maupun beli dari efek pihak lainnya yang bertujuan untuk memperdagangkan  efek  tersebut diantara  mereka. 74 Perlu  diketahui bahwa bursa efek merupakan badan usaha  berbentuk  badan  hukum yang  berjenis  perseroan  terbatas. Pendirian  bursa  efek  berbeda dengan pendirian perseroan terbatas  pada  umumnya,  karena pendirian bursa efek bukan merupakan  hasil  perjanjian  oleh para  pihak  untuk  melakukan kegiatan  usaha  demi  meraup sejumlah keuntungan (profit oriented),  melainkan  adalah  suatu amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang didirikan guna menyelenggarakan perdagangan efek  yang  teratur,  wajar  dan efisien. 75 Kedudukan  bursa  efek  di Indonesia secara prinsipil merupakan  suatu  Self-Regulatory Organization  (“SRO”).  Dengan  kata lain,  bursa  efek  dapat  bertindak sebagai  regulator  atau  pembuat peraturan (rule making).
74 Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (“UU  Pasar Modal”).
75 Bilawal Alhariri Anwar, “Karakteristik Bursa Efek  Sebagai  Self-Regulatory  Organization”, Jurnal Justisia Hukum, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm.
43.
Lain  halnya  dengan  SCF,
penghimpunan dana atau penawaran  efek  dengan  SCF dilaksanakan melalui sebuah platform teknologi yang dibuat oleh penyelenggara SCF. Dimana penyelenggara  SCF  adalah  badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan  SCF 76 dan  telah mendapatkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan  (“OJK”). 77 Bentuk  badan usaha dari penyelenggara SCF dapat berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi. Secara kewenangan,  penyelenggara  SCF hanya  bertanggung  jawab  sebatas pada  layanan  SCF  yang  diberikan. Penyelenggara SCF tentunya bukanlah  SRO  selayaknya  bursa efek, karena dalam POJK SCF sendiri tidak memandatkan  penyelenggara SCF sebagai regulator. Kedua, pembatasan perdagangan  saham  di  pasar sekunder.  Dalam  skema  SCF, pelaksanaan  perdagangan  efek hanya diterapkan pada efek bersifat ekuitas  yaitu  saham  yang  telah dibagikan  minimal  1  (satu)  tahun
76 Pasal  1  angka  (5)  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020  Tahun  2020  sebagaimana telah  diubah  dengan    Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2021  Tahun    2021  tentang
Penawaran  Efek  Melalui  Layanan  Urun  Dana Berbasis Teknologi Informasi (“POJK SCF”).
77 Pasal 5 POJK SCF.
224 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
sebelum perdagangan efek. 78
Adapun  terdapat  persyaratan  lebih lanjut  diantaranya  adalah 79 (1)
penjualan di pasar sekunder hanya dapat  dilaksanakan  oleh  antar pemodal terdaftar dalam penyelenggara SCF; (2) perdagangan  efek  hanya  dapat dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam dalam  kurun  waktu  12  bulan;  dan (3)  jangka  waktu  pelaksanaan penjualan efek dengan perdagangan efek lainnya paling singkat 6 bulan. Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan mekanisme  perdagangan  saham  di pasar  sekunder  pada  bursa  efek, karena penjualan efek di bursa efek tidak mengenal ketentuan pembatasan  perdagangan  efek tersebut.  Oleh  karenanya  dapat disimpulkan bahwa saham penerbit bukan  merupakan  saham  yang dengan  mudah  diperjualbelikan oleh perseroan terbuka pada bursa efek.
Ketiga, pembatasan  jumlah modal  yang  dihimpun.  Batas penghimpunan  dana  melalui  SCF oleh  setiap  penerbit  dalam  jangka waktu 12 (dua belas) bulan di atas adalah paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). 80 Di lain sisi, penghimpunan dana melalui
78 Pasal 43 ayat (2) POJK SCF.
79 Ibid.
penawaran  efek  di  bursa  cukup berbeda dengan SCF, karena jumlah atau  total  dana  yang  dihimpun  di bursa tidak dibatasi.
Keempat, pembelian efek berdasarkan penghasilan. SCF secara  khusus  mengatur  kriteria dan  batasan  pembelian  efek  sesuai dengan penghasilan pemodal. Adapun  batasan  dan  kriteria pembelian  efek  tersebut  adalah sebagai berikut. 81 No. Kriteria Pemodal Berdasarkan Penghasilan Batasan Pembelian Efek 1. ≤ Rp500.000.000 5% dari penghasilan per tahun 2. > Rp500.000.000 10% dari penghasilan per tahun Tabel 3.4. Kriteria dan
Batasan Pembelian Efek
Hal  ini  jelas  berbeda  dengan penawaran  efek  melalui  bursa  efek yang pada dasarnya tidak menentukan kriteria  dan  batasan  tersebut.  Dengan begitu,  siapapun  dapat  melakukan pembelian efek tanpa terdapat batasan pembelian efek.
c. Peran  SCF  Dalam  Mendukung UMKM
80 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) POJK SCF.
81 Pasal 56 ayat (2) POJK SCF.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 225
Pembaharuan pengaturan SCF sejatinya  telah  mengakomodasi para  pelaku  UMKM  yang  belum terjangkau dalam pengaturan sebelumnya yakni pengaturan equity crowdfunding. Dalam pengaturan  equity  crowdfunding sebelumnya, kebutuhan pembiayaannya hanya diperuntukan  bagi  pelaku  usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan dalam praktiknya, tidak seluruh UMKM berbentuk perseroan terbatas sehingga pengaturan  sebelumnya  masih belum  secara  optimal  memberikan kesempatan bagi UMKM. Untuk itu, dalam  POJK  SCF  diperluas  ruang lingkupnya  juga  meliputi  badan usaha Indonesia baik yang berbentuk  badan  hukum  maupun badan  usaha  lainnya.  UMKM  yang berbentuk  seperti  persekutuan komanditer,  firma,  koperasi  dapat menggunakan SCF sebagai alternatif permodalan.  Pengaturan  demikian, pada  realitasnya  meningkatkan pertumbuhan  industri  SCF  itu sendiri.  Hal  ini  terbukti  pasca diberlakukannya  POJK  SCF  yang terbaru, penghimpunan dana dalam SCF meningkat sebesar 52,1% atau sekitar Rp 99.620.000.000,- dari 31 Desember  2020  hingga  30  Juni 2021.
82 Kenaikan tersebut 82 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “OJK:  Pasca Diterbitkannya  Pojk  57,  Dana  Himpunan  SCF Naik 52,1 Persen”,
membuktikan bahwasannya pembaharuan pengaturan SCF membawa sejumlah manfaat, terutama  bagi  para  pelaku  UMKM yang menjadi jantung utama dalam pengaturan tersebut. 83 Selain itu, jika dikomparasikan dengan skema IPO sebelumnya,  maka  sudah  jelas bahwasannya  skema  SCF  ini  akan memudahkan UMKM dalam mendapatkan  modal.  Hal  ini dikarenakan,  pelaku  UMKM  tidak harus  memenuhi  syarat-syarat penawaran  efek  melalui  IPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  Terlebih  lagi,  aksesibilitas akan  pendanaan  melalui  SCF  jauh lebih efektif dibandingkan IPO atau bursa  efek,  karena  pelaku  UMKM hanya  cukup  mengunduh  dan mengakses  platform  SCF  yang disediakan oleh penyelenggara SCF terdaftar.
Secara  normatif,  ketentuan pengaturan  SCF  dalam  POJK  SCF dilandasi  pada  kepentingan  para pelaku  usaha  UMKM.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  berbagai  pembatasan yang  diatur  dalam  POJK  SCF.  Salah satunya adalah pembatasan perdagangan efek di pasar sekunder yang  hanya  dapat  dilaksanakan  2 (dua)  kali  selama  1  (satu  tahun).
<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/2 0397>, diakses pada 29 September 2022.
83 Rafi Aulia ssan, Vol. 6, No. 4, 2021, 744.
226 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Pembatasan ini memberikan
dampak  positif  bagi  UMKM  dalam hal pengembalian modal yang telah disalurkan  oleh  para  pemodal. Dengan adanya pembatasan tersebut, para UMKM mendapatkan kepastian dalam menyusun rencana strategis  untuk  mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian, pola pendanaan  SCF  dapat  dikatakan sebagai  wujud  manifestasi  dari demokrasi ekonomi 84 yang diamanatkan oleh konstitusi negara, tepatnya pada pasal 33 ayat (4)  Undang-Undang  Dasar  1945 (“UUD  1945”)  yang  berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan  ekonomi  nasional.” 85 SCF telah mengobarkan semangat demokrasi  ekonomi  melalui  usaha partisipatif 86 dengan mengakomodasi para pelaku UMKM dalam  mendapatkan  permodalan. Oleh  karena  itu,  seluruh  pelaku usaha  berskala  kecil  hingga  besar
84 Divia  Zulianti  dan  Nurbianti,  “Peluang Securities    Crowdfunding    sebagai    Metode Pendanaan  Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 8, 2022, hlm 10272.
mendapatkan  kesempatan  yang sama.

## KESIMPULAN
1. SCF  merupakan  penyelenggaraan layanan  penawaran  efek  berbasis jaringan  elektronik  terbuka  yang dilakukan  oleh  seorang  penerbit melalui penjualan langsung kepada investor  maupun  pemodal.  SCF melibatkan  3  (tiga)  pihak,  yaitu: Penerbit, Penyelenggara, dan Pemodal. Proses urun dana melalui SCF  berlangsung  selama  45  hari, yang mana UMKM yang terverifikasi oleh Penyelenggara dapat menawarkan  efek  yang  bersifat ekuitas, utang, atau sukuk. Selanjutnya, Pemodal menanamkan dananya dan mendapatkan keuntungan berupa dividen, bunga, atau bagi hasil dari efek yang telah dibeli.  SCF  sebagai  opsi  alternatif investasi bermanfaat untuk meningkatkan  iklim  investasi  dan kualitas  bagi  UMKM  di  Indonesia melalui  peran  Penyelenggara  dan
Pemodal  yang  membeli  efek  dari UMKM/Penerbit. Selain itu, kehadiran SCF dapat menjadi solusi atas  tantangan  yang  dihadapi  oleh UMKM  di  Indonesia  terutama  saat pandemi
COVID-19 melanda
85 Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
86 Nina  Pane,  Mohammad  Hatta:  Politik, Kebangsaan,  Ekonomi,  Jakarta:  Kompas,  1926- 1977.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 227
dimana  UMKM  di  Indonesia memiliki  banyak  kesulitan  yang salah  satunya  adalah  kesulitan keuangan atau pendanaan, Kehadiran  SCF  membantu  UMKM dalam  hal  memudahkan  UMKM mendapat  peluang  permodalan untuk  usahanya.  Hal  ini  terjadi berkat  kolaborasi  yang  dilakukan oleh Pemerintah, Pemodal, Penyelenggara  dan  UMKM  dalam mempermudah perizinan, dan memperluas  jenis  efek  yang ditawarkan.  Keberhasilan  SCF  bagi Penerbit  dapat  didukung  oleh beberapa  faktor,  yaitu  modal minimum  yang  dapat  mempunyai nilai terjangkau bagi Pemodal, serta proyeksi yield investment serta total keuntungan yang dapat memungkinkan peningkatan jumlah  Pemodal.  Adapun  masing- masing  pihak  perlu  menyadari bahwa dalam proses investasi, yang dalam  hal  ini  adalah  SCF,  terdapat risiko  yang  meliputi  (1)  risiko investasi; risiko likuiditas; (3)risiko kegagalan  sistem  elektronik;  (4) risiko usaha; (5) risiko gagal bayar efek  bersifat  utang;  dan  (6)  risiko dilusi dan/atau kelangkaan pembagian dividen. 2. Pada mulanya, pemerintah Indonesia  menetapkan  pengaturan mengenai  ECF  yang  kemudian diperbaharui  melalui  pengaturan SCF  yang  dilatarbelakangi  dengan maksud pemerintah untuk mendukung pembiayaan bagi UMKM. Dimana pembaharuan tersebut secara nyata telah mengakselerasi pertumbuhan UMKM  di  Indonesia  melalui beragam kemudahan untuk mendapatkan modal yang dituangkan  melalui  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam POJK  SCF.  Adapun  kemudahan tersebut antara lain (1) memperluas subjek SCF yang sebelumnya hanya badan hukum dan orang perseorangan saja, sekarang diperluas hingga menjangkau badan usaha;  (2)  menetapkan  ketentuan- ketentuan  yang  restriktif  bagi  SCF yang berusaha untuk meminimalisir risiko serta mengatasi permasalahan  bagi  investor  dan UMKM yang dihadapi selama ini; (3) aksesibilitas  pengumpulan  modal yang  disalurkan  hanya  melalui platform  secara  elektronik  yang disediakan  Penyelenggara.  Dimana kemudahan yang disediakan dalam POJK  SCF  tersebut,  secara  nyata mendukung  UMKM  melalui  bukti bahwa  terjadinya  peningkatan penghimpunan  dana  yakni  sebesar 52,1%  (lima  puluh  dua  koma  satu persen) atau sekitar Rp 99.620.000.000,- pasca diterbitkannya POJK SCF.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Alvita  Yuniar,  et.al,  UMKM:  Strategi Memulai Hingga Mengakselerasi
228 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Bisnis,  Jakarta:  Deepublish, 2021.
David  M.  Freedman,  Matthew  R. Nutting,  Equity  Crowdfunding for  Investors:  A  Guide  to  Risks, Returns,  Regulations,  Funding Portals, Due Diligence, and Deal Terms,  New  Jersey:  John  Wiley & Sons, Inc., 2015.
Igor  Micic,  Crowdfunding:  Overview  of the  Industry,  Regulation  and Role  of  Crowdfunding  in  the Venture  Startup,  Hamburg: Anchor  Academic  Publisihing, 2015.
Nina  Pane,  Mohammad  Hatta:  Politik, Kebangsaan,  Ekonomi,  Jakarta: Kompas, 1926-1977. Rotem  Shneor,  et.al,  Advances  in
Crowdfunding:  Research  and Practice,  Switzerland:  Palgrave Macmillan, 2020. Sentot Imam Wahjono, et.al, Crowdfunding Untuk Danai UKM dan  Bisnis  Start-Up,  Banda Aceh:  Syiah  Kuala  University Press, 2021. Soerjono Soerjono, Pengantar Penelitian  Hukum,  Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

## DOKUMEN LAIN
Jurnal A.F  Permatasari,  et.al,  “Successful Crowdfunding  in  Indonesia Based  on  Financial  Projection and Investor Attraction (Empirical  Study  on  Micro, Small  and  Medium  Enterprises (MSMEs)  on  the  Bizhare Platform)”, Journal of Accounting and Investment, Vol. 23, No. 2, 2021. Agrawal,  A.,  Catalini,  C.,  &  Goldfarb,  A, “Some  Simple  Economics  of Crowdfunding. Innovation Policy  And  The  Economy”, Journal  Innovation  Policy  and the Economy, Vol. 14, 2014. Andini  Astarianti  Soemarsono  dan Ukhti Dyandra Sofianti, “Perspektif  Hukum  Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan  Ekonomi  Akibat Pandemi”,  Rewang  Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.
2, No. 8, 2021, hlm. 612-613.
Anugerah  Christian  Putra,  “Pengaruh Pertumbuhan  PDRB  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Surabaya”,  Jurnal Lemhanas  Republik  Indonesia, Vol. 10, No. 2, 2022.
Arief Yuswanto Nugroho, et.al, “Faktor-
Faktor  yang  Mempengaruhi Kebijakan  Dividen”,  EkoNika, Vol. 4, No. 1, 2019. Bambang Agus Windusancono,  “Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, Jurnal Mimbar
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 229
Administrasi,  Vol.  18,  No.  2,
2021. Bilawal  Alhariri  Anwar,  “Karakteristik Bursa  Efek  Sebagai  Self- Regulatory Organization”, Jurnal Justisia Hukum, Vol. 3, No. 1, 2019. Divia  Zulianti,  Nurbati,  “Peluang Securities Crowdfunding sebagai  Metode  Pendanaan Bisnis  UMKM  di  Tengah Pandemi  di  Indonesia”,  Syntax Literate:    Jurnal    Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.8, 2022. Karina Sigar, “Fret No More: Inapplicability Of Crowdfunding Concerns In The Internet Age And The Jobs Act’s Safeguards”, Administrative Law Review, Vol. 4, No. 2, 2012.
Neni  Meidawati,  et.al,  “Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kebijakan Dividen”,  Nominal:  Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen,
Vol. 9, No. 2, 2020. Rafi  Aulia  Ibrahim,  et.al,  “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi  Informasi  Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah Di Masa  Pandemi  Covid-19”,  Lex Renaissan, Vol.6, No.4, 2021.
Siti  Anisah,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemodal  Atas  Risiko Securities  Crowdfunding”,  FH UII  Press:  Hukum  dan  Prinsip Syariah  Problematika  Hukum dan  Penerapan  Prinsip  Syariah
di Era Ekonomi Digital, 2021. Suryanto,  “Securities  Crowdfunding: Transformation Of Financing Of
Small And Medium Enterprises In  Indonesia”,  AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan,  Vol.  6,  No.  2, 2021. Internet China  Briefing,  “China  Issues
Classification  Standards  for SMEs”, https://www.china- briefing.com/news/china- issues-classification-standards- for-smes/,  diakses  pada  12 September 2022.
Daniel  Liberto,  “Small  and  Mid-size Enterprise  (SME)  Defined: Types  Around  the  World”, https://www.investopedia.com /terms/s/smallandmidsizeente rprises.asp,  diakses  pada  12
September 2020. DSInnovate.  “MSME  Empowerment Report 2021: Revive and Thrive with Digitalization”, https://dailysocial.id/research /msme-empowerment-report- 2021 diakses pada 8 September 2022. Katadata, “10 Penyelenggara Securities Crowdfunding  Kantongi  Izin OJK, Siapa Saja?”, https://databoks.katadata.co.id /datapublish/2022/06/09/10- penyelenggara-securities- crowdfunding-kantongi-izin-
230 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
ojk-siapa-saja,  diakses  pada  12 Oktober 2022.
Katadata,  “Survei  PwC:  74%  UMKM Belum Dapat Akses Pembiayaan”, https://databoks.katadata.co.id
/datapublish/2022/06/09/10- penyelenggara-securities- crowdfunding-kantongi-izin- ojk-siapa-saja,  diakses  pada  20 Oktober 2022.
Kementerian  Investasi  dan  BKPM, “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan  UMKM  Indonesia”, https://www.bkpm.go.id/id/p ublikasi/detail/berita/upaya- pemerintah-untuk- memajukan-umkm-indonesia, diakses  pada  12  September 2022.
Kementerian  Koperasi  dan  UKM, “Holding  Mikro  dan  Koperasi”, https://kemenkopukm.go.id/re ad/holding-mikro-dan- koperasi,  diakses  pada  12 September 2022.
KNEKS. “Modul Securities Crowdfunding untuk Penerbit”, https://kneks.go.id/storage/up load/1642645529-
Modul%20SCF%20Syariah_Unt uk%20Penerbit_KNEKS.pdf,
diakses  pada  20  September 2022. KSEI. “KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”, https://www.ksei.co.id/about  . diakses  pada  29  September
2022.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Apa Sih Beda  Penghimpunan  Dana  Di SCF  dan  Pasar  Modal?  Yuk Kenali Pilihan Pendanaan Usaha Sobat”, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontE nd/CMS/Article/40744 , diakses pada 7 Oktober 2022. Otoritas  Jasa  Keuangan,  “OJK:  Pasca Diterbitkannya  Pojk  57,  Dana Himpunan  SCF  Naik  52,1
Persen”,
<https://pasarmodal.ojk.go.id/
News/Detail/20397>,  diakses pada 29 September 2022. Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Strategi  dan Upaya  Penguatan  Securities Crowdfunding Guna Mendukung  Pembiayaan  UKM di Indonesia”, https://www.ojk.go.id/ojk-
institute/0/capacitybuilding/u pcoming/768/strategi-dan- upaya-penguatan-securities- crowdfunding-guna- mendukung-pembiayaan- umkm-di-indonesia, diakses pada 13 September 2022. PIP Kemenkeu, “PIP Dukung Penguatan Kontribusi  UMKM  terhadap Ekonomi Indonesia”, https://pip.kemenkeu.go.id/id /data-publikasi/berita- terbaru/123-pip-dukung-
penguatan-kontribusi-umkm- terhadap-ekonomi-
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 231
indonesia.html, diakses pada 12 September 2022.
Propertree,  “Perbedaan  2  Investasi Crowdfunding,  ECF  &  SCF”, https://propertree.id/blog/me ngenal-ecf-equity- crowdfunding-dan-scf- securities-crowdfunding/, diakses  pada  13  September 2022.
Siaran Pers OJK, “Jumlah Investor Ritel Pasar Modal Terus Meningkat”, https://www.ojk.go.id/id/berit a-dan-kegiatan/siaran- pers/Documents/Pages/Jumla h-Investor-Ritel-Pasar-Modal- Terus-Meningkat/SP%20- %20JUMLAH%20INVESTOR% 20RITEL%20PASAR%20MODA L%20TERUS%20MENINGKAT. pdf  ,  diakses  pada  12  Oktober 2022. Statista,  “Number  of  Micro,  Small,  and Medium-sized Enterprises (MSMEs)  in  Southeast  Asia  in 2020, by Country”, https://www.statista.com/statistics/1 317131/asean-number-of-
micro-small-medium-sized- businesses-by-country/, diakses  pada  12  September
2022.
The  World  Bank  -  IBRD  -  IDA,  “Small
and Medium Enterprises (SMEs) Finance”, https://www.worldbank.org/e n/topic/smefinance,
diakses
pada 12 September 2022. U.S.  Small  Business  Administration, “Size Standards”, https://www.sba.gov/federal- contracting/contracting- guide/size-standards,  diakses pada 12 September 2022.

## DOKUMEN HUKUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja (UU Pasar Modal). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  RI Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui  Layanan  Urun  Dana Berbasis  Teknologi  Informasi. (Equity Crowdfunding). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan  Urun  Dana  Berbasi Teknologi  Informasi  (Securities Crowdfunding).