HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 83-92. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.69495.

## REVOLUSI KOREA: DARI PEMERINTAHAN  MILITER KE DEMOKRASI (1980-1987)
Mahlijar Azhar Mubarak, Didin Samsudin, Risa Triarisanti Pendidikan Bahasa Korea, FPBS, Universitas Pendidikan Indonesia Correspondence Author: veysaja@upi.edu

## Abstract
The ginseng country of South Korea, which is now one of the ‘Asian Tigers’, has historically had a difficult journey to become a democratic country. This is shown by the Gwangju tragedy in 1980 and the Korean Revolution in 1987. For this reason, the purpose of this paper is to explore how two important events in South Korea’s history in upholding democracy and overthrowing authoritarian governments.  The research method used is the historical method with a series of stages starting from data collection (heuristics), source criticism, interpretation and historiography. The research problem consists of:   what factors are the background, then how the course of events and its impact on the socio-political life of the South Korean nation. The results showed historical wounds that led to the Korean Revolution in 1987. The Gwangju tragedy ended military rule and turned Korea into an inclusive democracy, characterised by political reform and democratic presidential elections. Both events have helped to realise human rights, in addition to encouraging positive socio-political changes for South Korea.
Keywords: Democratic rule; Gwangju Tragedy; Korean Revolution; Military rule.

## Abstrak
Sebutan negeri ginseng  bagi Korea Selatan yang saat ini menjadi salah satu ‘Macan Asia’ ternyata secara historis, negara ini mengalami perjalanan yang cukup pelik dalam mencapai negara yang demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya  tragedi Gwangju pada tahun 1980 dan Revolusi Korea pada tahun 1987. Untuk itu, tujuan penulisan ini adalah menggali  bagaimana dua peristiwa penting dalam sejarah Korea Selatan  dalam menegakkan demokrasi dan menumbangkan  pemerintah otoriter. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan serangkaian tahapan yang dimulai dari pengumpulan data (heuristik), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan luka sejarah yang bermuara pada peristiwa Revolusi Korea pada tahun 1987. Tragedi Gwangju telah mengakhiri pemerintahan militer dan melahirkan Korea menjadi negara demokrasi secara inklusif, ditandai dengan reformasi politik dan pemilihan presiden secara demokratis. Kedua peristiwa tersebut telah ikut mewujudkan hak azasi manusia, di samping mendorong perubahan sosial politik yang positif bagi Korea Selatan.
Kata Kunci : Pemerintahan Militer; Pemerintahan demokratis; Revolusi Korea; Tragedi Gwangju.
To cite this article: Mubarak, M.A., Samsudin, D, Triarisanti,R. ,(2024). Revolusi korea: dari pemerintahan  militer ke demokrasi (1980-1987). HISTORIA: Jurnal Peneliti dan Pendidi Sejarah, 7 (1), 83-92. https://doi.org/10.17509/historia. v7i1.69495.
Naskah diterima : 10 Feb 2024, Naskah direvisi: 3 Maret  2024, Naskah disetujui: 30 April 2024
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Revolusi Korea: dari Pemerintahan Militer ke Demokrasi (1980-1987)

## PENDAHULUAN
Hampir setengah abad yang lalu, Korea Selatan mengalami gejolak politik yang cukup mengguncang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara setelah negara tersebut memerdekakan dirinya  dari aneksasi Jepang pada tahun 1948. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi pada Mei 1980, di sebuah kota di Korea  Selatan, yakni Gwangju, yang ditandai dengan terjadinya gelombang demo besar yang didominasi oleh para mahasiswa. Mereka turun ke jalan melawan junta militer pimpinan Mayor Jenderal Chun Doo-hwan. Rezim militer tersebut secara represif menangani para pengunjuk rasa. Tidak heran jika kemudian banyak korban berjatuhan  yang diperkirakan  berjumlah  150 orang  lebih warga sipil tewas dan ribuan korban terluka (Purnamasari, 2022). Sumber yang lain mengatakan 200 orang  tewas di samping  korban luka-luka yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut (Irfan, 2017). Peristiwa unjuk rasa di Gwangju yang terjadi antara tanggal 18 sampai dengan 27 Mei 1980 itu memang tidak sampai  berhasil menggulingkan Chun Doo-hwan. Kendati demikian, peristiwa itu telah mendorong bangkitnya gerakan demokrasi di Korea Selatan. Bisa dikatakan, Peristiwa Gwangju 1980 tidak berhasil mengganti kekuasaan dan menegakkan konsep meritrokasi. Namun, peristiwa ini telah  mendorong lahirnya aliansi mahasiswa, para intelektualis, dan masyarakat untuk memperjuangkan sistem demokrasi. Hingga akhirnya pada 1987, massa dalam jumlah lebih besar berunjuk rasa di seluruh pelosok Korea Selatan menuntut berakhirnya pemerintahan militer yang otoriter menjadi  demokrasi  dengan memaksa rezim Mayor Jendral Chun agar menerima demokrasi dan segera diselenggarakan pemilihan umum  (Pemilu). Tragedi berdarah yang mengorbankan nyawa mahasiswa di Korea Selatan ini sangat mirip dengan yang terjadi di Indonesia, pada Mei 1998, sebelas tahun setelah perjuangan demokrasi di Korea, yang menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rezim militer di bawah pimpinan Suharto (Febriyanti, 2021). Perbedaannya, bangsa Korea bisa dengan cepat dan tuntas menangani isu-isu yang berhubungan dengan  Hak Azasi Manusia (HAM). Kemudian, perkembangan sosio ekonomi budayanya berkembang pesat. Hal ini ditengarai Purnamasari (2022) disebabkan desakan publik Korea yang diperkuat kemauan politik, yang akhirnya bisa menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM semasa rezim itu berkuasa. Karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjadi bahan kajian dan perenungan bagi bangsa kita, yang sama-sama terbebas dari penguasaan militer tetapi
secara sosial-ekonomi dan politik tidak sepesat mereka dalam perkembangannya. Di samping itu, tulisan ini juga bertujuan untuk secara kronologis mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Korea 1987, jalannya revolusi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi dan politik bangsa Korea.
Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Perjuangan Demokrasi Juni ( Korea :  6 월민주 항쟁 ), atau Gerakan Demokrasi Juni atau Pemberontakan Juni (Katsiaficas, 2012). Yakni,  gerakan pro-demokrasi  di Korea Selatan, dalam skala nasional  yang menimbulkan demo massal dari tanggal 10 hingga 29 Juni 1987. Demonstrasi tersebut memaksa pemerintah yang berkuasa untuk mengadakan pemilihan presiden melalui pemilihan umum secara langsung dan melakukan reformasi demokrasi lainnya, yang selanjutnya mengarah pada pembentukan republik ke-6 pemerintahan Korea Selatan sampai  saat ini. Gerakan ini telah membawa perubahan yang cepat bagi Korea selatan, yang saat itu menjalankan sistem pemerintahan militer, yang otoriter dan serba indoktrinasi serta terpusat pada satu titik kekuasaan, menjadi  sistem pemerintahan  yang bersifat demokratis. Istilah demokrasi bermakna pemerintahan yang berasal dari rakyat. Hal ini dapat ditelisik dari asal usul kata (etimologi), yang berasal dari  dua kata, yakni demos (rakyat) dan Kratia (kedaulatan/kekuasan/bahasa Latin). Artinya, kedaulatan/kekuasaan di tangan rakyat ( government by the people, especially: rule of the majority ). Dalam sejarah, perubahan cepat tersebut dikenal dengan sebutan revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial dan politik yang terjadi secara cepat dan radikal, yang seringkali melibatkan kekerasan, konflik, dan perlawanan terhadap penguasa atau sistem yang saat itu diterapkan. Revolusi biasanya dipicu oleh rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, penindasan, atau krisis yang melanda sebagian besar masyarakat. Revolusi juga dapat dipengaruhi oleh ideologi, agama, nasionalisme, atau aspirasi kemerdekaan. Karena itu, peristiwa di Korea Selatan ini  kemudian dikenal sebagai Revolusi Korea (1987) karena merujuk pada sebuah perubahan yang cepat. Dalam catatan sejarah, tidak sedikit peristiwa Revolusi yang menimbulkan korban nyawa, seperti halnya Revolusi Perancis (1789–1799), Revolusi Amerika (1775-1783),  dan Indonesia (1945). Pembantaian Gwangju merupakan pukulan hebat bagi rezim militer. Seiring dengan itu, Korea Selatan mengalami transisi demokrasi yang puncaknya ditandai dengan lahirnya gerakan People Power pada 1987, yang menurut Hinzpeter jauh lebih buruk dari yang pernah saksikan di Vietnam (Irfan, 2017).
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 83-93. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.69495.
Negara adalah organisasi yang berada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut (Budiarjo, 2008).  Sebagai kelompok sosial, negara yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik dan berdaulat dengan tujuan nasional yang akan dicapai. Dengan demikian, berdirinya sebuah negara memerlukan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi dari negara tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan cita-cita setiap warga negaranya. Secara umum Plato dan Aristoteles dalam teori pemerintahannya membagi bentuk pemerintahan menjadi  tiga bagian ( tripartite clasification ), meliputi kerajaan, aristokrasi dan demokrasi (Barney et al., 2012). Dua bentuk pemerintahan yang pertama akan menimbulkan kemerosotan dan memunculkan kekuasaan yang tiran dan memunculkan oligharki. Itulah yang terjadi di Korea dan Indonesia, dalam tiga dekade setelah kemerdekaannya telah memunculkan oligarkhi dari kekuasaan yang militeristik. Padahal, keberadaan negara, sebagaimana halnya organisasi pada umumnya didirikan untuk memudahkan anggotanya (rakyat) dalam mencapai tujuan bersama atau cita- citanya.
Negara yang mempunyai pemerintahan demokrasi, merupakan negara yang ideal. Contoh: Amerika Serikat adalah salah satu negara besar yang mengimplementasikan pemerintahan demokrasi. Negara demokrasi pada umumnya bercirikan freedom of press and speech, freedom of assembly, popular sovereignty, political freedom, civil right, religious freedom, freedom of movement, economic opportunity, equal education opportunity (Cunningham, 2002). In a Constitutional Democracy, the power of the majority is limited by legal and institutional means so that the rights of individuals and minorities are respected. This is the form of democracy practised in Germany, Israel, Japan, the United States and other countries ( Constitutional Democracy) . Demokratisasi di Korea Selatan terjadi karena adanya kontribusi masyarakat yang sangatlah besar dan upaya itu terwujud dari pergerakan demokratisasi masyarakat. Salah satunya, adalah pergerakan demokratisasi yang terjadi di Gwangju pada 18 Mei 1980. Semula, gerakan ini  merupakan aksi unjuk rasa rutin yang dilakukan di Gwangju, berubah menjadi aksi kekerasan antara warga sipil dan pihak militer.
Insiden ini terjadi karena pihak Militer dan juga Cheon DuHwan ( 전두환 ) ingin membungkam masyarakat dan para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Gwangju. Peristiwa ini  kemudian menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang krusial setelah perang Korea dan meninggalkan banyak kontroversi sampai saat ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang pergerakan demokratisasi Gwangju dan juga Revolusi serta transisi demokratisasi Korea Selatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Katsiaficas (2012) bahwa the period stretching from the Gwangju Uprising in 1980 through the June Uprising in 1987, a period in which the democracy movement put an end to military dictatorship, a combative industrial working class emerged, and neoliberal regimes came into power .

## METODE
Metode yang digunakan peneliti adalah metode historis. Metode historis ialah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peningalan masa lampau (Gottschalk, 1975). Kartodirdjo & Pusposaputro (1992) menyatakan bahwa metode historis merupakan sebuah proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Metode sejarah terdiri dari langkah-langkah berikut: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003; Lubis, 2008). Metode sejarah dikenal juga dengan studi litelatur. Karena itulah, peneliti mengandalkan berbagai refensi terkait Peristiwa Gwangjo dan Revolusi Korea Selatan. Meskipun data dalam bentuk benda atau sumber lisan sebenarnya bisa dilakukan, misalnya dengan mengunjungi Gwangju, mengingat Revolusi Korea Selatan termasuk peristiwa sejarah kontemporer, tetapi hal tersebut menjadi keterbatasan penulis. Karena itu, ketajaman analisis terhadap sumber tertulis harus dengan cermat dilakukan. Langkah pertama, penulis melakukan heuristik (pengumpulan data) di Perpustakan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di samping sumber dari internet, baik berupa artikel di jurnal, blog, web, berita elektronik, dan lain-lain. Langkah kedua adalah  melakukan kritik.  Dalam tahapan ini sumber yang diperoleh  dikritik, baik secara internal maupun eksternal. Pada kritik eksternal, peneliti menguji sumber-sumber literatur dengan cara membandingkan sumber satu dengan yang lainnya.  Sedangkan pada kritik internal, peneliti melakukan analisa isi sumber  dalam aspek relevansinya dengan permasalahan penelitian.

## Revolusi Korea: dari Pemerintahan Militer ke Demokrasi (1980-1987)
Tahap ke-3 adalah interpretasi, yakni menafsirkan berbagai fakta yang terkumpul melalui proses heuristik dan kritik. Terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Sehingga dihasilkan suatu penulisan yang logis dan sistematis. Proses ini akan menjadi suatu karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Garaghan, 1946).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Pendorong Tragedi Gwangjo dan Revolusi Korea
Sebelum insiden Gwangju meletus, Korea Selatan dipimpin oleh Park Chung-hee selama 18 tahun (1961- 1979) yang memperoleh kekuasaan dengan melakukan kudeta militer terhadap presiden Yun Po Sun. Dengan sokongan Amerika Serikat, Park jadi diktator. Kekuasaan Park berakhir pada Oktober 1979.
Saat gelombang protes memintanya untuk mundur jabatan, nyawa Park justru dihabisi oleh kepala Badan Intelijen Pusat Korea. Kematian Park memunculkan harapan akan masyarakat yang demokratis, yang sempat hampir terwujud ketika Choi Kyu-hah menggantikan Park.
Di bawah pemerintahan Choi, Korea Selatan sempat mengalami liberalisasi politik hingga akhirnya Jenderal Chun Doo-hwan, kepala Komando Pertahanan dan Keamanan mengkudeta Presiden Chun pada 12 Desember 1979. Tak ingin kembali ke otoritarianisme, massa kembali turun ke jalan. Namun, Chun mengumumkan darurat militer guna meredam aksi massa dengan dalih “keamanan nasional.” Para pembangkang ditangkap, aktivitas-aktivitas parlemen dan kampus dibekukan. Para mahasiswa tidak tinggal diam, mereka menuntut pemerintah mencabut darurat militer, menerapkan demokrasi, hingga menghidupkan lagi universitas dan parlemen. Di depan Universitas Nasional Chonnam, Gwangju, pekik mereka semakin keras. Akan tetapi, demonstrasi tersebut dibalas dengan tindak kekerasan dari pasukan militer Korea Selatan. Pada 18 Mei 1980, konfrontasi antara sipil dan militer tak terhindarkan lagi. Militer tanpa ragu menghajar mereka. Selama 18 hingga 27 Mei, ratusan korban berjatuhan dan ribuan lainnya mengalami luka-luka.
Beberapa tahun lamanya, Tragedi Gwangju 1980 menjadi peristiwa terlarang dalam masyarakat Korea untuk dibicarakan. Mereka dilarang berbicara secara terbuka terkait insiden tersebut. Para aktivis yang berupaya menggali  kembali memori kolektif peristiwa Gwangju, dibungkam. Buku-buku yang mengisahkan
peristiwa Gwangju, dibredel. Kwangju Diary: Beyond the Death, Beyond the Darkness of the Age (1985)—catatan paling populer mengenai insiden Gwangju—bahkan harus diterbitkan dengan nama samaran (Irfan, 2017). Dalam Kwangju Diary diungkapkan  bahwa gerakan demokratisasi di Gwangju bukan hanya dikenang sebagai memori kolektif terkait peristiwa tragis, tetapi juga diperingati sebagai momen perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai aksi massa dan pembantaian Gwangju berpengaruh  besar terhadap gerakan-gerakan pro-demokrasi setelahnya. Puncaknya terjadi pada 1987 ketika gerakan People Power berhasil menurunkan rezim militer. Pada tahun 1988, Jenderal Chun yang menjadi pemeran utama di balik tragedi di Gwangju   mengundurkan diri.
Dari Tragedi Gwangjou Sampai ke Revolusi Korea Pada Mei 1980, situasi politik Korea Selatan memanas. Massa berkumpul di Gwangju, sebuah kota yang terletak di selatan ibukota Seoul. Ratusan ribu orang memadati jalan dan meneriakkan “turunkan rezim!” dan dibalas represi militer. Ratusan pendemo tewas. Militer dengan gelap mata membantai habis siapapun yang dianggap perusuh. “Mereka berhamburan, mencari-cari kerabat atau orang-orang teman yang dicintai dengan cara membuka satu per satu peti mati yang sudah dibariskan. Kekejian pasukan tentara terhadap para mahasiswa ini sampai ke dunia atas kesaksian Reporter  Televisi ADZ Jerman, Hinzpeter, yang mengambil gambar dan video dari dalam Taxi Kuning yang dia tumpangi. Menurutnya, kejadian di Gwangju jauh lebih buruk dari yang pernah saksikan di Vietnam. Pembantaian Gwangju adalah pukulan hebat bagi rezim militer. Seiring waktu, Korea Selatan mengalami transisi demokrasi yang puncaknya ditandai dengan lahirnya gerakan People Power pada 1987.
Gambar 1. Pemberontakan di kota Gwangju, Korea Selatan pada tahun 1980.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 83-93. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.69495.
Pemberontakan Gwangju pada akhirnya akan menjadi titik kumpul untuk melanjutkan protes yang dipimpin mahasiswa dan kampanye berkelanjutan untuk demokrasi yang berlanjut sepanjang tahun 1980- an (Nilsson-Wright, 2022). Secara langsung, peristiwa ini mengakibatkan Chun mengundurkan diri dari panggung politik Korea Selatan, dan diselenggarakannya Pemilu  pada  tahun 1987 dengan Roh Tae-wo sebagai presiden terpilih.
Menurut Croissant et al. (2002), hingga tahun 1987 sistem pemilu digunakan oleh para elit yang berkuasa sebagai alat untuk menstabilkan kekuasaan mereka dan bukan sebagai teknis untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang tertanam dalam proses pemilu. Ketika demokratisasi mengarah pada perubahan politik pada akhir tahun 1980-an, reformasi pemilu merupakan langkah besar dalam proses pelembagaan rezim demokratis. Namun, pola dasar politik pemilu hanya berubah secara perlahan (evolutif).
Tabel 1: Presidential Elections in Korea (1948-1981)
Tuntutan agar Chun  mundur tersebut dipicu oleh munculnya ketidakpuasan kelas menengah terhadap pemerintah dan rasa takut mereka terkait protes mahasiswa yang kembali marak yang akan membahayakan Olimpiade Seoul 1988. Olimpiade tersebut, menurut mereka adalah peritiwa penting yang diharapkan akan memperbaiki dan meningkatkan citra Korea Selatan di tataran global. Roh yang merupakan mantan perwira militer yang menjadi bawahan Chun, adalah seorang reformis yang menjauhkan diri dari pengaruh Chun yang memerintah dengan sistem militeristik dan menjadi seorang diktator pada fase Republik kelima. Sebagai seorang reformis, Roh memiliki magnet untuk menarik para oposisi politik. Setelah terpilih menjadi presiden,
Roh melakukan liberalisasi politik melalui kerjasama dengan para politisi oposisi dan mulai menyusun konstitusi baru pada tahun 1988. Kebijakannya tersebut melahirkan sejumlah reformasi penting, termasuk pemilihan presiden secara langsung dan pemulihan pemerintahan daerah, yang ditandai dengan era awal Republik Keenam. Namun demikian, reformasi yang dilakukan Roh masih bersifat top-down dan parsial. Karena itu,  banyak inovasi kelembagaan yang terkait otoritarianisme demokratis Park – termasuk Undang- Undang Partai Politik tahun 1963, CEMC ( The Central Election Management Commission ) dan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1948 tetap tidak berubah. Dengan demikian, negara tetap memiliki alat untu membatasi lahirnya otoritarianisme demokratis yang ditandai dengan munculnya pusat-pusat oposisi politik baru yang disertai tumbuh kembangnya partai-partai politik yang berbasis massa.
Gambar 2. Ikhtisar Pembantaian Gwangju. Sumber : Irfan (2017)
Dampak Tragedi Gwangjo dan Revolusi Korea Terhadap Sosial-ekonomi dan budaya Bangsa Korea.
Pada tahun 1996, 9 tahun setelah peristiwa Gwangjo, Chun, pemimpin kudeta militer pasca-pembunuhan Presiden Park Jeong-hui pada 26 Oktober 1979 diadili atas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) semasa kepemimpinannya. Ia pun divonis dengan hukuman mati, tetapi pada tahun 1997 Presiden Kim Young-sam

## Revolusi Korea: dari Pemerintahan Militer ke Demokrasi (1980-1987)
memberikan pengampunan dan membebaskannya. Chun menikmati kebebasan tersebut sampai meninggal pada  23 Nopember 2021.
Untuk  mengabadikan memori  kolektif Peristiwa Gwangju, Pemerintah Korea Selatan membangun kompleks May 18th National Cemetery pada 1993-1997 di Gwangju, sebagai simbol kebebasan dan demokrasi. Di dalam museum tersebut terdapat area pemakaman yang terdiri dari ratusan kuburan korban peristiwa Gwangju, tujuh konstruksi, dan monumen. Di aula monumen disajikan  foto-foto korban warga sipil, mulai dari warga mahasiswa sampai dengan lansia. Pemerintah Korea- pun memberikan kompensasi terhadap para korban dan keluarganya.
Setelah rezim otoriter Chun tumbang, berbagai desakan untuk  reformasi dan demokratisasi makin gencar. Peristiwa tragis pembunuhan mahasiswa dan warga sipil tersebut  terus dikenang oleh warga Korea Selatan di antaranya  melalui film dokumenter, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya. Meskipun perjalanan menuju negara demokrasi berliku, namun sesungguhnya sejak tahun 1960-an, Korea Selatan telah menetapkan dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi berbasis ekspor. Semula, sebagian besar ekspor hanya berupa bahan baku atau produk industri ringan yang diproduksi di pabrik-pabrik berskala kecil. Sejak tahun 1970-an, pembangunan ekonomi didorong melalui investasi yang difasilitas industri berat dan industri kimiawi yang menjadi peletak dasar untuk ekspor dalam bentuk produk industri berat. Saat ini, Korea Selatan menguasai bidang semikonduktor dan layar. Semua ini dapat dicapai negara Korea Selatan karena mereka memiliki kepastian hukum yang menjadi penjaga keadilan dan ketaatan warganya terhadap konstitusi.
Dunia menyebut pencapaian Korea Selatan dalam bidang ekonomi  sebagai “keajaiban Sungai Han”. Korea Selatan telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang gemilang, yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan modal dan sumber daya yang sangat terbatas, serta fasilitas industri yang hampir hancur karena perang selama tiga tahun, yakni dari tahun 1950 sampai dengan 1953. Munculnya kelompok Chaebol Korea dimulai pada tahun 1950-an setelah Perang Dunia II dan lintasan perkembangan Chaebol dicirikan oleh kesinambungan yang didorong oleh faktor ekonomi, bukan diskontinuitas yang didorong oleh faktor politik (Rhyu, 2005). Chaebol ( jay BOL dalam lidah orang Korea atau chay bol , bagi para penutur Bahasa Korea) ialah perusahaan besar yang dikendalikan keluarga konglomerat Korea Selatan
yang memiliki ikatan  kuat dengan lembaga pemerintah. Perusahan jenis ini sudah muncul sebelum tahun 1961, namun aliansi negara-perusahaan muncul pada rezim Park Chung Hee (1961-1979). Park tampaknya mengadopsi sistem Zaibatsu Jepang pada Zaman Meiji. Perbedaan yang signifikan antara zaibatsu dan chaebol adalah sumber modal. Zaibatsu diorganisir di sekitar bank sebagai sumber modal mereka. Sebaliknya chaebol dilarang memiliki bank (Jwa, 2002). Sebagai catatan, di Indonesia, tidak terdapat pelarangan yang tegas  bagi siapapun yang ingin mendirikan bank, asal memenuhi persyaratan dalam  permodalan.
Penyelenggaraan Olimpiade Seoul 1988 bagi Korea Selatan  berdampak signifikan terhadap faktor  ekonomi, yakni menjadikan negara ini mulai memasuki sebagai negara berkategori maju yang disebut Supriyoko (2010) sebagai NIC atau t he Newly Industrial Countries . Media asing menyebut Korea Selatan sebagai “empat naga Asia” atau the four little dragon ,  di samping negara lainnya yang terdiri dari Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Atau sebutan lainnya, sebagai the four tigers (macan Asia). Selanjutnya, Desember 1996, Korea Selatan menjadi anggota ke-29 Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang sebagian besar terdiri dari negara-negara maju. Maka, keanggotaannya di OECD tersebut menjadikan Korea Selatan telah terlahir kembali sebagai “naga dunia” di naga Asia (Ekonomi Korea Selatan, Keajaiban Sungai Han Di Mata Dunia, n.d.). Keajaiban negara dari Sungai Han tersebut dapat dilihat dari pencapaian eksport dan income perkapita berikut ini:

## Tabel 2. Eksport dan Pendapatan perkapita Korea
Selatan (1953-2019) Tahun Eksport (dalam $) Icome Perkapita (dalam $) 1953 - 67 1960 32,82 - 1977 42,82 - 2019 542,2 32,115
Sumber: dimodifikasi dari Ekonomi Korea Selatan, Keajaiban Sungai Han Di
Mata Dunia (n.d.)
Ekspor Korea Selatan, dari $32,82 juta pada tahun 1960, telah melampaui $10 miliar pada tahun 1977, kemudian naik dengan tajam menjadi $542,2 M pada tahun 2019. Pada tahun 1953, ketika awal kemerdekaannya, pendapatan per kapita hanya sebesar
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 83-93. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.69495.
$67, tetapi pada tahun 2019, meningkat  dengan drastis menjadi $32.115.
Sebagaimana negara maju lainnya seperti Perancis dan Jepang, Korea mulai memasuki krisis ‘kekurangan’ penduduk. Hal ini ditandai dengan tingkat kelahiran yang rendah di Korea Selatan, sehingga kondisi demografi ini menjadi masalah sosial yang serius. Pada tahun 2019, tingkat kesuburan total (jumlah rata-rata kelahiran anak yang diharapkan dari seorang wanita selama masa reproduksi) adalah 0,92 orang, dengan total 302.700 kelahiran anak. Angka ini terendah dalam sejarah. Bahkan, angka kelahiran  di Korea Selatan kini menjadi salah satu yang terendah di dunia (“Demografi Korea Selatan,” n.d.). Di sisi lain, harapan hidup warga Korea adalah 82,7 tahun (per 2018), lebih tinggi daripada harapan hidup rata-rata warga di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berada pada angka 80,7 tahun. Sepanjang sejarahnya, secara spiritual rakyat Korea dipengaruhi syamanisme, Budhisme, Taoisme dan Konfusianisme. Namun demikian, terakhir ini agama Kristen telah melakukan terobosan pesat dalam masyarakat Korea, yang menjadi salah satu variabel penting dalam mengubah kondisi spiritual masyarakat Korea (Kedubes Korea untuk Indonesia, 2005). Berbeda dengan beberapa kebudayaan lain di mana terdapat satu agama yang dominan, budaya Korea terdiri dari berbagai macam unsur keagamaan yang telah membentuk cara berpikir dan tingkah laku masyarakatnya. Pada tahap-tahap awal sejarah Korea, fungsi keagamaan dan politik menyatu, namun kemudian kedua fungsi ini menjadi terpisah. Artinya, negara ini menganut sekulerisme, yang menunjukan sesuatu yang bersifat keduniawian,  yang merupakan lawan dengan selain dunia atau spiritual (Suhandi, 2012), dengan kata lain agama tidak boleh masuk pada ranah politik (negara) dan sebaliknya.
Lompatan besar dalam aspek industrialisasi, yang hanya memerlukan beberapa dekade dibandingkan dengan waktu  berabad-abad  yang diperlukan Barat untuk capaian yang sama, telah menimbulkan kebingungan besar dan perasaan terasing yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman perasaan bangsa ini. Namun demikian, situasi  ini  secara spiritual disalurkan secara positif, yakni menjadikan faktor pendorong untuk mencari kedamaian dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan keagamaan. Hal inilah yang menjadikan  jumlah pemeluk agama di Korea Selatan meningkat pesat, yang ditandai dengan munculnya institusi-institusi keagamaan sebagai organisasi sosial yang berpengaruh. Fenomena ini dapat dilihat dari data berikut ini:
Gambar 3. Pemeluk agama Korea Selatan dalam Angka Pada Tahun 2005.
Sumber: Kedubes Korea untuk Indonesia (2005)
Di Korea Selatan, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Menurut survei statistik sosial pada tahun 2005, 53,1 persen rakyat Korea memeluk satu agama tertentu. Jumlah pemeluk agama Budha adalah sekitar 43 persen, diikuti 43,5 persen pemeluk agama Kristen Protestan, dan 20,6 persen pemeluk agama Kristen Katolik Kedubes Korea untuk Indonesia (2005).
Sementara itu, dalam aspek budaya yang menempati spektrum yang luas bisa dicontohkan melalui perkembangan film, tayangan televisi, dan musik pop yang sangat mencolok. Fenomena ini menjadi bagian dari evolusi sosial ekonomi Korea yang lebih besar. Pada tahun 1956, RCA Corporation, sebuah perusahaan Amerika meluncurkan stasiun televisi pertama (Paquet, 2010; Russell, 2009) di Seoul dan stasiun ini akhirnya menjadi Korea Broadcast Company (KBS). Pada mulanya musik yang mendominasi di Korea Selatan adalah rock ‘n’ roll yang berasal dari Amerika. Tetapi kemudian, genre musik ini dilarang pemerintah dengan alsan tidak bermoral dan terlalu memprihatinkan.
Selanjutnya, pada tahun 1980-an  berkembang genre musik yang cenderung ke arah ballad dan trot yang populer pada pemerintahan yang otokratis. Pada tahun 1992, Seo Taiji, Yang Hyun Suk, dan Lee Juno melakukan terobosan terhadap musik pop Korea, dengan merilis lagu rap untuk pertama kalinya yang memadukannya dengan unsur tarian. Mereka memulai debutnya pada tahun 1992, sehingga bisa disebut juga sebagai  pelopor. Gebrakannya dikenal dengan keberaniannya dalam menggabungkan tiga genre musik sekaligus: Rap, rock, dan techno. Inilah yang menjadikan musik Korea Selatan lebih segar, yang melahirkan “the next big thing” atau disebut K-pop (Reditya, 2022).

## Revolusi Korea: dari Pemerintahan Militer ke Demokrasi (1980-1987)
Pada awalnya mereka dihadapkan pada regulasi pemerintah terkait sensor, tetapi dukungan publik yang luar biasa, membuat pemerintah menghapuskan kebijakan tersebut, sehingga memunculkan market yang baru. Seiring dengan berjalannya inovasi di bidang industri kebudayaan Korea Selatan yang berkembang pesat, drama Korea mulai masuk ke China pada tahun 1999. Pada tahun 2000, boy-band H.O.T menjadi artis K-pop pertama yang melakukan pertunjukan di luar negeri (Beijing-China) dengan tiket konser yang terjual habis sampai 1,5 juta copy. Volume impor budaya Korea Selatan yang terus meningkat tersebut membuat China membatasi drama Korea di televisi negara tersebut. Selanjutnya, industri kebudayaan Korea Selatan mulai memasuki pasar Jepang. Di antaranya  tercatat satu juta kopi album BoA sebagai album pertama  musisi Korea.  Kemudian, setelah memperoleh kesuksesan yang besar, Korea Selatan kembali meluncurkan hallyu 2.0 , (istilah yang menggambarkan “gelombang Korea Baru”) yang dimulai sekira tahun 2007 sebagai akibat dari keuntungan yang diambil oleh Korea Selatan dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial (Dal Jin, 2013).  Budaya Hallyu yang menyebar luas melalui proses globalisasi menjadikan batas-batas geografis negara dan budaya menjadi semakin samar-samar dan melahirkan fenomena yang dikenal dengan sebutan deteritorialisasi (Maulidya & Hidayat, 2023).
Hallyu 2.0 memiliki cakupan yang lebih besar daripada gelombang Korea pertama, dan juga dibedakan oleh peningkatan peran dan popularitas K-pop dan ekspor Korea lainnya seperti video game dan animasi. Sejalan dengan itu, Lee & Nornes (2015) mengatakan bahwa Whereas the Hallyu’s impact on Korea’s national image and domestic economy, as well as on transnational cultural flows, have received much scholarly attention, there has been little discussion of the role of social media in Hallyu’s propagation . Oleh karena itu, Lee & Nornes (2015) telah membuka narasi yang lebih luas tentang peran media sosial terhadap penyebaran Hallyu . Tahun 2013 Park Geun Hye, Presiden Korea Selatan menyampaikan pidato pembukaannya, yang menyampaikan program prioritasnya sebagai presiden akan menganggarkan paling tidak sebesar 2 persen dari anggaran nasional ditujukan bagi pengembangan industri budaya Korea Selatan di samping untuk mencari lebih banyak pertukaran budaya dengan Korea Utara (Do, 2012).
Di dalam sebuah artikel yang dimuat Forbes tahun 2016 terkait dampak ekonomi munculnya fenomena bintang K-pop di Korea Selatan, di antaranya BIGBANG yang menghasilkan $44 juta sebelum pajak selama setahun terakhir (Greenburg, 2016). Di hadapan para
penggemarnya, BIGBANG lebih dari sekadar boyband. Mereka adalah musisi, aktor, seniman, sekaligus fashion icon yang telah menjadi wajah K-Pop selama satu setengah dekade. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika BIGBANG mendapat julukan sebagai Kings of K-Pop (Lavenia, 2022). Selanjutnya, pada tahun 2018, BTS bahkan mencetak sejarah dengan menjadi boyband Korea pertama yang diundang menjadi pembicara pada United Nations General Assembly (Lavenia, 2022).

## SIMPULAN
Tragedi Gwangju yang ditandai dengan berbagai unjuk rasa yang didominasi kelompok mahasiswa, telah menimbulkan ratusan korban meninggal dan ribuan lainnya luka-luka. Namun, gerakan ini tidak sampai berhasil menggulingkan Chun Doo-hwan, presiden otoriter yang saat itu memerintah Korea Selatan. Tetapi, peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 1980 tersebut telah mendorong bangkitnya gerakan demokrasi di Korea Selatan yang pada akhirnya melahirkan Revolusi Korea pada 1987. Perubahan cepat tersebut membawa bangsa Korea Selatan kepada negara demokrasi yang secara evolusi sudah dimulai sejak mereka merdeka pada tahun 1948. Dorongan yang kuat, dan kemauan politik yang konsisten serta gerakan yang masiv dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, disertai penanganan cepat dan tuntas terhadap  isu-isu yang berhubungan dengan  Hak Azasi Manusia (HAM), telah melahirkan sebuah negara demokrasi baru di kawasan Asia yang berujung pada kegemilangan ekonomi bangsa ini dalam menghasilkan devisa, yang dilahirkan antara lain dari kreatifitas para anak muda di bidang seni dan budaya Korea-yang dikenal dengan budaya Hallyu -nya yang mendunia dan sangat fenolenal, diawali dengan respon yang cepat berupa dukungan dari para birokrat (pemerintah) baik dari sisi regulasi maupun permodalan terhadap para Chaebol.
Keberhasilan Korea selatan dalam bidang politik- ekonomi, sosial budaya tidak terlepas dari kepastian hukum yang menjadi penjaga warganya terhadap keadilan dan ketaatan terhadap konstitusi. Di samping itu, ketajamannya di dalam membaca pasar dunia telah membawa bangsa ini mendapat sebutan sebagai bagian dari empat naga Asia, atau sebutan lain, Macan Asia di samping China dan Jepang.
Lesson Learn bagi bangsa Indonesia adalah pentingnya mendengar suara rakyat (anak muda) yang penuh dengan kreatifitas dalam memandang seni dan budaya, bahkan teknologi. Kemudian, menggandeng dan mendampingi para enterpreneu r, penuntasan pelanggar HAM, dan kepastian hukum yang ditegakkan
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 7 (1), 83-93. https://doi.org/10.17509/historia.v7i1.69495.
demi rasa keadilan terhadap seluruh bangsa dan negara kita.

## PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH
Terimaksih kepada Leli Yulifar, dosen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI yang telah memberikan kesempatan berdiskusi terkait metode sejarah dan beberapa sumber yang menjadi referensi artikel ini.

## REFERENSI
Barney, R., Brennan, T., & Brittain, C. (Eds.). (2012). Plato and the divided self. cambridge university press . https://doi.org/10.1017/CBO9780511977831
Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik . Gramedia Pustaka Media. Constitutional Democracy. (n.d.). Center for civic education. Retrieved May 4, 2024, from https://www. civiced.org/lesson-plans/constitutional-democracy Croissant, A., Bruns, G., & John, M. (Eds.). (2002). Electoral politics in southeast & east asia . Friedich Ebert Stifung. Cunningham, F. (2002). Theories of democracy: a critical introduction . London and New York. Routledge & Taylor and Francis Group.
Dal Jin, Y. (2013). Hallyu 2.0: The new korean wave in the creative industry . International Institute Journal, 2(1).
Demografi Korea Selatan. (n.d.). In ensiklopedia dunia . Universitas STEKOM. Retrieved May 4, 2024, from https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Demografi_ Korea_Selatan
Do, J. H. (2012). Park to put policy priority on culture . Https://Www.Koreatimes.Co.Kr/Www/News/ Nation/2013/03/608_127389.Html.
Ekonomi Korea Selatan, Keajaiban Sungai Han di Mata Dunia. (n.d.). Korean culture center. Retrieved May 4, 2024, from https://id.korean-culture.org/id/152/ korea/69
Febriyanti, S. (2021, September 22). Menilik perjuangan demokrasi di korea selatan melalui film 1987: when the day comes . LPM Opini Online. https://lpmopini. online/menilik-perjuangan-demokrasi-di-korea- selatan-melalui-film-1987-when-the-day-comes/ Garaghan, G. J. (1946). A guide to historical method . Fordham University Press. Gottschalk, L. (1975). Mengerti sejarah . Terj. Nugroho Notosusanto. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
Greenburg, Z. O. (2016, July 6). Bigbang theory: how k-pop’s top act earned $44 million in
a year . Https://Www.Forbes.Com/Sites/ Zackomalleygreenburg/2016/07/06/Bigbang- Theory-How-k-Pops-Top-Act-Earned-44-Million- in-a-Year/?Sh=64ad4c905830. Irfan, M. F. R. (2017). Kisah taksi kuning dan pembantaian mahasiswa gwangju 1980. Https://Tirto.Id/CxNZ. Jwa, S.-H. (2002). The evolution of large corporations in korea: a new institutional economics perspective of the chaebol. In The evolution of large corporations in korea . Edward Elgar Publishing. Kartodirdjo, S., & Pusposaputro, S. (1992). Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Gramedia. Katsiaficas, G. (2012). Asia’s unknown uprisings volume 1: south korean social movements in the 20th century. PM Press. Kedubes Korea untuk Indonesia. (2005). Agama . Https:// Overseas.Mofa.Go.Kr/Id-Id/Wpge/M_2764/ Contents.Do#:~:Text.
Kuntowijoyo. (2003). Metodologi sejarah (Edisi Kedua). Tiara Wacana Yogya. Lavenia, A. (2022). Melihat perjalanan bigbang melihat perjalanan kpop . Https://Www.Cxomedia.Id/Art- and-Culture/20220210115906-24-173668/Melihat- Perjalanan-Bigbang-Melihat-Perjalanan-k-Pop.
Lee, S., & Nornes, A. M. (2015). Hallyu 2.0: The korean wave in the age of social media . University of Michigan Press. Lubis, N. H. (2008). Metode sejarah . Satya Historika. Maulidya, M. N., & Hidayat, M. A. (2023). Studi netnografi deteritorialisasi budaya hallyu di kalangan penggemar drama korea. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 9 (2), 146–159. Merriam-Webster. (n.d.). democracy. In Merriam- webster dictionary. retrieved may 4, 2024 , from https://www.merriam-webster.com/dictionary/ democracy#word-history Nilsson-Wright, J. (2022). Contested politics in South korea: Democratic evolution, national identity and political partisanship . Chatham House, The Royal Institute of International Affairs. Paquet, D. (2010). New korean cinema: breaking the waves . Columbia University Press. Purnamasari, D. D. (2022). Tragedi Mei Antara Korsel dan Indonesia. . Https://Www.Kompas.Id/Baca/ Polhuk/2022/05/27/Tragedi-Mei-Antara-Korsel- Dan-Indonesia.
Reditya, T. H. (2022). Mengenal Seo taiji and boys, boyband pertama yang membesarkan kpop. Https://Ww w.Kompas.C om/Global/ Read/2021/06/26/192159070/Mengenal-Seo-Taiji- and-Boys-Boyband-Pertama-Yang-Membesarkan- Kpop.

## Revolusi Korea: dari Pemerintahan Militer ke Demokrasi (1980-1987)
Revolution. (n.d.). National geographic . Retrieved May 4, 2024, from https://education.nationalgeographic. org/resource/revolution Rhyu, S. (2005). The origins of korean chaebols and their roots in the Korean war. T he Korean Journal of International Studies, 3 (1), 203–230. Russell, M. J. (2009). Pop goes korea: behind the revolution in movies, music, and internet culture . https://api.
semanticscholar.org/CorpusID:190785231
Suhandi, S. (2012). Sekularisasi di indonesia dan implikasinya terhadap konsep kenegaraan. Al- Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 7 (2), 71–90. Supriyoko, K. I. (2010). Link and match’ dalam konsep sdm . Https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/ Documents/Detail/1246641. .