Critical Review
Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan
Fiqh
Abstract
Dwi Hidayatul Firdaus, 1 Mufidah Ch, 2 Suwandi 3
1, 2, 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Email: elfirdausy@syariah.uin- malang.ac.id fidah_cholil@yahoo.co.id dr.suwandi@yahoo.com
Backgound. Marriage  is  a  lawful  and  main  way  to  realize  and  maintain human  honor,  because  by  marrying  people  can  avoid  behaviors  that  are forbidden by Allah SWT. As normal human beings in their human instincts, persons with disabilities are also gifted with sexual desire and the desire to continue  their  offspring in a  grand  procession  called marriage.  However, with the various shortcomings that exist in them, they are worried that they will have difficulty in carrying out the life of the ark of their household life. Aim. For this reason, it is necessary to know how marriages carried out by persons with disabilities are in the eyes of legislation and Islamic law, and this requires legal certainty.
Methods. This literatur study purpose to determine and analyze: Marriage Law for Persons with Mental Disabilities according to Law No. 1 of 1974 and  Law  no.  8  of  2016.  This  research  method  uses  library  research methods, namely research that collects data and information with the help of various materials contained in the literature.
Results. The results of this study are that legally, marriages for people with mental  disabilities  are  still  legal  in  terms  of  harmony  and  there  is  no damage or there must be an annulment in terms of the terms of marriage. Because for people with mental disabilities, whether prospective brides or grooms,  there  are  no  criteria,  they  must  be  healthy  and  respond  to  the needs  of  contemporary  life  such  as  human  rights,  gender,  environment, democracy and others.
Keywords: disabilities, Islamic law, legislation, marriage

## PENGANTAR
UU  No.1  Tahun  1974  Pasal  1  tentang  perkawinan  merumuskan  perkawinan  sebagai  ikatan lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Kesiapan  fisik  dan  mental  calon  suami-istri  sangat  penting  untuk  mewujudkan  tujuan  dan fungsi  perkawinan,  yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah  dan  mawaddah.  UU  No.1  Tahun 1974  mengedepankan  prinsip  kedewasaan/kematangan  suami-istri,  baik  fisik  maupun  psikis  tatkala melangsungkan  perkawinan.  Prinsip  ini  bertujuan  untuk  lebih  menjamin  terwujudnya  perkawinan yang sakinah dan tidak berujung pada perceraian.
Prinsip kematangan fisik dan psikis tidak menjadi syarat ataupun rukun nikah dalam tuntunan Islam,  Namun  di  dalam  pernikahan  ada  hikmah  agung,  yaitu  penyelamatan  manusia  dari  perbuatan keji (zina) di dunia dan selamat akhirat. Hikmah agung memberi stressing agar kedua calon mempelai sudah siap dan matang, baik jasmanai maupun rohani. 2
Setiap  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dan  harus  dilindungi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk aktualisasi nilai agama.  Pernikahan  adalah  ibadah  yang  tidak  melihat  orang  sebagai  normal  atau  penyandang
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
2 Mukhtar Kamal, Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan , Jakarta, Bulan Bintang, 2004.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
disabilitas. Penyandang disabilitas berhak melangsungkan pernikahan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam koridor agama dan hukum nasional.
Biro Pusat Statistik/BPS (2020) menunjukkan  data 22,5 juta  penyandang disabilitas  atau 5% dari jumlah penduduk Indonesia. 3 Jika pernikahan penyandang disabilitas didasari ikatan penuh kasih, bukan didasari iba dan empati, atau bahkan eksploitasi, maka pernikahan yang sakinah bisa terwujud. 4 Perkawinan yang berlangsung dengan keterbatasan akan berhasil membina keluarga. apabila didasari niat yang benar dan tidak hanya berorientasi seksual dan biologis.
Berlatar  jumlah  penyandang  disabilitas,  kejelasan,  dan  perlindungan  atas  hak  berkeluarga penyandang  disabilitas  menurut  undang-undang  dan  empirisnya,  maka  artikel  ini  mengkaji permasalahan disabilitas dalam hukum perkawinan di Indonesia secara normatif dan empiris.

## PEMBAHASAN

## Pemaknaan disabilitas
Secara  bahasa  penyandang  berarti  orang  yang  menyandang  (menderita)  sesuatu.  Disabilitas adalah  bentukan  dari  bahasa  Inggris disability yang  bermakna  cacat  atau  ketidakmampuan. 5 Penyandang  disabilitas  adalah  sekelompok  komunitas  yang  mempunyai  kendala  fisik,  mental,  atau perpaduan  dari  fisik  dan  mental.  Penamaan  penyandang  disabilitas  bermacam-macam.  Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat.  Kementerian Pendidikan Nasional menyebut berkebutuhan khusus, Kementerian Kesehatan mendifinisikan dengan penderita cacat. 6
WHO 7 mendefinisikan  disabilitas  berbasis  pada  model  sosial  dengan,  yaitu: Impairment (kerusakan  atau  kelemahan),  tidak  lengkap  dan  tidak  normal  beserta  akibatnya  terhadap  fungsi tertentu; Disability (cacat/ketidakmampuan),  keterbatasan  seseorang  pada  pekerjaan  tertentu  karena dikeluarkan dari arus aktivitas sosial.
Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 angka 1, penyandang disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Orang  disabilitas 8 adalah  orang  yang  bertumbuh-kembang  dengan  pencirian  khusus,  berbeda dengan  yang  lain  pada  umumnya,  dan  memerlukan  perlakuan  khusus  dalam  pemenuhan  hak-haknya sebagai  mahluk  Tuhan.  Pencirian  khusus  ada  yang  dialami  secara  tunggal,  ganda  atau  multi 9 dalam jangka waktu lama 10 sesuai dengan diagnosa medis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11
3 https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#.
Diakses 14 Januari 2022
4 Yayuk Afiyanah, Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Jurnal Syntax Admiration , 2020, 1, 7 , 991-1003.
5 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Keempat . Jakarta,  Gramedia, 2008.
6 Eko Riyadi, Vulnerable groups; Kajian dan mekanisme perlindungannya , Yogyakarta,   UII PUSHAM, 2012. h.293.
7 Peter  Coleridge, Pembebasan  dan  pembangunan:  Perjuangan  penyandang  cacat  di  negara-negara berkembang , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h.132.
8 Istilah  lain  dari  disabilitas  yang  dilabelkan  pada  orang-orang  tersebut  dan  jamak  di  Indonesia  adalah difabel, penyandang cacat, orang berkelainan, orang tidak normal. Lihat Utami, Risnawati Konvensi tentang hak- hak  penyandang  disabilitas:  Dalam  perspektif  kebijakan  publik  di  Indonesia ,  Makalah  untuk  intermediate human  rights  training  bagi  dosen  Hukum  dan  HAM  di  Balikpapan,  diselenggaakan  atas  Kerjasama  PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012.
9 Penyandang disabilitas ganda atau multi merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih macam kendala disabilitas, seperti wicara-rungu dan tuli-netra.
10 Pengertian  dalam  jangka  waktu  lama  adalah  tempo  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan/atau  dapat permanen.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  kecacatan  adalah acquired (cacat  didapat) karena  tragedi lalu  lintas,  peperangan atau  akibat  wabah,  dan congenital (lahir  dalam  keadaan  cacat)  disebabkan kelainan perkembangan organ-organ ( organogenesis ) tatkala hamil, gizi buruk, virus, dan lain-lain. 12
Cacat pada penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan sebagai cacat fisik, cacat mental, dan cacat  fisik-mental.  Cacat  fisik  adalah  Tuna  Netra,  Tuna  Rungu  dan  Tuna  Daksa.  Tuna  Netra  adalah terkendalanya  mobilitas  gerak  dikarenakan  hilang/berkurangnya  fungsi  mata/penglihatan  yang disebabkan  kelahiran,  kecelakaan  maupun  penyakit,  seperti  buta  total,  persepsi  cahaya,  dan  sisa penglihatan ( low vision ). Tuna Rungu/Wicara adalah terganggunya fungsi bicara. Tuna Daksa adalah terganggu atau rusaknya fungsi dari tulang, sendi dan otot karena efek kecelakaan, penyakit maupun pembawaan lahir, 13 ada kelainan pada bentuk tubuh, otot, fungsi tulang, otot sendi dan syaraf. 14
Penyandang cacat mental diklasifikasikan menjadi Tuna Laras dan Tuna Grahita. Tuna Laras adalah  sekelompok  anak  yang  mengalami  gangguan  emosi.  Tuna  Grahita  diklasifikasikan  sebagai Tuna  Grahita  Ringan  (keadaan  fisik  dan  muka  normal,  dan  skor  IQ  antara  50  s/d  70);  Tuna  Grahita Sedang  (keadaan  fisik  dan  muka  normal,  dan  skor  IQ  antara  30  s/d  50),  dan;  Tuna  Grahita  Berat (keadaan  fisik  dan  muka  normal,  skor  IQ  <  30  dan  aktivitas  sehari-hari  bergantung  orang  lain). Sedangkan cacat fisik dan mental ganda adalah pribadai yang meiliki lebih dari satu aspek disabilitas.

## Disabilitas: Perspektif UUNo. 1 Tahun 1974 dan UU No. 8 Tahun 2016
Penjelasan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengilustrasikan  perkawinan  sebagai perjanjian  suci  lahir  batin  antara  pria  dan  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 15 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 8 bagian ke-4 menyatakan hak privasi penyandang disabilitas  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang sah. Sebagai bentuk upaya mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tersebut, kematangan fisik dan mental calon suami-istri merupkan suatu keharusan.
Jika  dicermati,  di  dalam  UU  No.  1  tahun  1974,  terdapat  beberapa  pasal  yang  memerlukan perhatian  khusus,  yaitu  pasal  yang  terkait  dengan  jaminan  atas  semua  unsur  yang  berkaitan  dengan perkawinan  dan  keluarga,  terkhusus  bagi  perempuan  dan  penyandang  disabilitas  mental  yang  belum djelaskan  secara  detail  tentang  prosedur  dan  aksesibilitas  pernikahan  bagi  penyandang  disabilitas. Padahal keadaan disabilitas diberikan porsi khusus dalam permasalahan perceraian, dimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan perceraian  dapat  diwujudkan  dan  terjadi  apabila  pasangan  menyandang  suatu  cacat,  sehingga  tidak bisa  memenuhi  tanggung  jawabnya  dalam  perkawinan.  Aturan  ini  berasa  diskrimanasi  bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara yang sah dan berhak mendapat pelayanan dan persamaan dalam pelayanan kesehatan, hukum, pernikahan, sipil, dan politik.
Problem disabilitas dalam bingkai  peraturan perundang-undangan juga tidak lepas dari UUD 1945, terutama pada pasal 28D ayat 1,  pasal 28H ayat 2, dan  pasal 28I ayat 2. Ketiga pasal tersebut memiliki  kandungan  umum  sekaligus  aspek  khusus  atas  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara Indonesia. Aspek umum berlaku universal, aspek khusus adalah keterjaminan persamaan hukum dan perlindungan  dari  sikap  diskriminatif  pada  penyandang  disabilitas.  Untuk  itu,    aturan  UUD  1945  ini mengikat  serta  menjadi  dasar  filosofis  dan  yuridis  materi  hukum  pada  peraturan  perundang-undang berada di bawahnya. 16 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk  kelompok  masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pasal 4 Ayat (2).
12 Risnawati  Utami,  Sapto  Nugroho, Meretas  siklus  kecacatan-realitas  yang  terabaikan ,  Surakarta, Yayasan Talenta, 2005, h.114.
13 T. Sutjihati Soemantri, Psikologi anak luar biasa, Bandung, Refika Aditama, 2006, h.121.
14 Endang  Warsiki  dkk, Hubungan  antara  kecacatan  fisik  anak  dan  depresi  ibu  dari  anak-anak  Tuna Daksa ,  Surabaya, YPAC, 2003, h.3.
15 Yayuk Afiyanah. Ibid . 16 Ali  Sodiqin,  Ambigiusitas  perlindungan  hukum  penyandang  disabilitas  dalam  perundang-undangan  di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia , 2021, 18, 1, 31-44.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas, orang  yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
UU  No.8  Tahun  2016  mencoba  membuka  peluang  atas  perlindungan  penyandang  disabilitas baik  secara  filosofis  dan  yuridis.  Perlindungan  penyandang  disabilitas  adalah  upaya  yang  dilakukan secara sadar untuk  melindungi,  mengayomi  dan  memperkuat  hak  penyandang disabilitas,  terdiri  dari hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak  pekerjaan,  hak  kewirausahaan,  dan  koperasi,  hak  kesehatan,  hak  politik,  hak  keagamaan,  hak keolahragaan,  hak  kebudayaan  dan  pariwisata,  hak  kesejahteraan  sosial,  hak  aksesibilitas,  hak pelayanan  publik,  hak  perlindungan  dari  bencana,  hak  habilitasi  dan  rehabilitasi,  hak  konsesi, pendataan,  hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat;  berekspresi,  berkomunikasi,  dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Namun  realitasnya,  respon  terhadap  ketentuan  tersebut  tidak  maksimal,  karena  tidak  semua pemerintah  daerah  memiliki  peraturan  daerah  tentang  penyandang  disabilitas.  Akibatnya  masih banyak  ditemukan  kasus-kasus  bernuansa  diskriminasi  yang  diterima  oleh  penyandang  disabilitas dalam kedudukannya sebagai subjek hukum tanpa adanya diskriminasi.
Diskriminasi  pada  penyandang  disabilitas  menunjukkan  ketidakefektifan  penegakan  hukum. Menurut Friedman, hal ini dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum ( legal substance ), struktur  hukum  ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Tiga  faktor  ini  dijabarkan  oleh Soerjono Soekanto menjadi lima faktor, yaitu: aturan hukum, penegak hukum,  sarana dan prasarana, masyarakat tempat berlakunya hukum, dan budaya hukum.  Faktor lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah sikap mental aparatur penegak hukum dan sosialisasi aturan hukum. 17
Paradigma  terhadap  disabilitas  perlu  diubah  dengan  lebih  melihat  kelebihan  daripada kekurangannya.  Sejarah telah  mencatat  orang-orang  yang  berpenampilan  atau fisiknya  berbeda tidak dapat  diterima  sebagai  bagian  dari  komunitas. 18 Hal  ini  harus  menjadi  dasar  filosofis  pada pembentukan  aturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  disabilitas,  dan  ditanamkan dalam pikiran para penegak hukum, sehingga dapat mengubah cara berpikir dan perilaku.
Diskriminasi, eksploitasi, pengurangan, bahkan penghilangan hak para penyandang disabilitas bersumber dari tidak adanya sinkronisasi antar aturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan sikap  para  penegak  hukum  yang  ambigu  dalam  menangani  penyandang  disabilitas  yang  berhadapan dengan hukum. 19
Penyandang  disabilitas  adalah  kategori  sosiopolitik  yang  harus  dilihat  sebagai  sesuatu  yang normal dan memiliki self-controlled , sehingga memiliki kemandirian untuk mendukung dan mencapai kedudukan  sosiopolitiknya.  Paradigma  terhadap  disabilitas  harus  berubah,  dari  melihat  kekurangan atau  “kecacatannya”  beralih  melihat    mampuan  lain  yang  dimiliki.  Cara  pandang  ini  harus  menjadi landasan  filosofis  setiap  aturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  disabilitas,  dan  ditanamkan dalam pikiran para penegak hukum, sehingga dapat mengubah cara berpikir dan perilaku dalam proses penegakan  hukum  yang  melibatkan  penyandang  disabilitas.  Media  masa  juga  berkontribusi  besar dalam  mempromosikan  sikap  inklusi  terhadap  penyandang  disabilitas. 20 Analisis  dan  evaluasi  untuk menguji peraturan perundang-undangan mutlak dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan,  manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum di dalam masyarakat. 21
17 Lawrence M. Friedman, Sistem hukum perspektif ilmu sosial, Bandung: Nusamedia, 2009, h.32.
18 Dini  Widinarsih,  Penyandang  disabilitas  di  Indonesia:  Perkembangan  istilah  dan  definisi, Jurnal  Ilmu Kesehatan Sosial , 2019, 20, 2, 127-142.
19 Ali Sodiqin. Ibid . 20 Neng  Priyanti,  Representation  of  people  with  disabilities  in  an  Indonesian  newspaper:  A  critical discourse analysis, Disability Studies Quarterly , 2018, 38, 4 , DOI:10.18061/dsq.v38i4.5818 21 Taufik  H.  Simatupang,  Mendudukkan  konsep  executive  review  dalam  sistem  hukum  ketatanegaraan Indonesia, De Jure , 2019, 19, 2. 218.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929

## Peraturan perundang-undanganan tentang disabilitas: Perspektif maslahah
Syariat didasari dan berlandasakan atas hikmah dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Keseluruhan syariat bermuara pada keadilan, kasih sayang, hikmah dan kesalihan. Untuk itu, apabila ada peraturan atas nama syariat tidak bisa mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, maka aturan tersebut bukanlah syariat, meskipun ada peng-klaim-an atas intepretasinya. 22
Dalam kaidah fiqih 23 dinyatakan bahwa:
ماِ  تَ تَ  لْأِ تَ لْأِا اِ مطٌ لْأِىفُ تَ ماِ رَّ اِ  رَّسا م تَ تَ م اِ تَ اِ لْأِا م فُ رُّستَ تَ
Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
Misal, maslahah menurut Al-Shatibi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupan  manusia  dan  kelengkapan  hidupnya,  baik  yang  bersifat  jasmani  ataupun  rohani  sehingga merasa  nyaman  dalam  hidup. 24 Menurut  al-Gazali, maslahah adalah  sebuah  ungkapan  untuk memperoleh suatu kegunaan ( jalb al-masalih ) atau menolak suatu kerusakan ( daf’ al-mafasid ). 25
Al-Buti memahami maslahah sebagai sesuatu yang memiliki daya guna ( manfaah ). Setiap hal yang  berguna  adalah maslahah ,  baik  diperoleh  dengan  jalan  mewujudkan  kegunaan,  seperti menghasilkan  kenikmatan,  ataupun  diperoleh  dengan  jalan  memelihara  dan  menolak  kerusakan, seperti menghilangkan rasa sakit. 26 Menurut Al-Gazali, maslahah itu intinya mengambil yang baik dan membuang  yang buruk. Atau dengan kata lain, maslahah adalah eksistensi kebaikan itu sendiri. Jika ada keharusan untuk menolak kerusakan, juga hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan. 27
Syekh  „Izz  al-Din  bin  Abdis  Salam  secara  lebih  substanstif  mendifinisikan  term maslahah yang  tidak  dalam  bentuk  fungsi,  melainkan  diskripsi umum. Maslahah dipahami  sebagai  makna  dan intisari dari sebuah hukum, bukan sebuah alat untuk menggali hukum ( istinbat al-ahkam ). 28
Berkaca  pada  konsepsi maslahah dan  pedoman  kaidah fiqh ,  maka  peraturan  perundang- undangan tentang pernikahan dan disabilitas harus mengandung unsur maslahah yang mengakomodasi kebutuhan dan apresiasi hak-hak penyandang disabilitas.  UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  pasal  5  ayat  1  menyatakan:  Setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  yang  berhak menuntut  dan  memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  yang  sama  sesuai  dengan  martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ayat ini secara gamblang memberikan perhatian khusus pada hak- hak disabilitas yang diakui dan dilindungi oleh negara, terlebih hak konstitusional untuk berkeluarga.
UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi Manusia  pasal  5  ayat  1  sejalan dengan  pendapat „Izz  al-Din  yang  bahwa  sebuah maslahah dilihat  dari ending dan  efeknya.  Hal  Ini  yang  menjadi prioritas  dan  patut  diperhatikan,  karena  terkadang  kebanyakan  orang  keliru  dalam  memberikan penilaian.  Terminologi maslahah justru  bisa  menjadi  atau  berubah  menjadi  terminologi mafsadah . 29
22 Jasser Audah, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach ,  London, The International Institute of Islamic Tought, 2008, h.22.
23 As Suyuthi, Al Asybah Wan  Nadzair , al Maktabah as Syamila, Juz 1, h.233.
24 Al-Shatibi , al Muwafaqat fi usul al shariah , Beirut, Dar al Kutub al Arabi, 2002, h.213.
25 Abu Hamid al-Gazali, Al-Mustasfa , Madinah munawwara, Islamic university, 1992, h.481.
26 Muhammad  Said  Ramadan  al-Buti, Dawabit  al-maslahah  fi  al-shariah  al-islamiyyah ,  Muassasah  al- risalah, h.23.
27 Jalal al-Din al-Suyuti, al-ashbah wa al-nazair , Beirut, Dar al-Fikr, h.16 28 Tidak  seperti  al-Juwayni,  orang  yang  disebut-sebut  pertama  kali  memunculkan  ide  maslahah  dalam merumuskan  hukum  islam  berdasarkan  asas  manfaat  ini  menjadikan  maslahah  sebagai  logika  dasar  dalam menganalisis sebuah hukum. Ia menyebutnya dengan istilah munasabah, istidlal atau istislah. Selanjunya, dalam penerapannya metode ini diberlakukan pada kasus-kasus hukum yang belum ditemukan penjelasannya di dalam nas-nas shar‟i. lihat; Nawir Yuslem, al-Burhan fi usul al-fiqh ; kitab induk ushul fikih, konsep maslahah Imam Haramain al-Juwayni dan dinamikan hukum islam, h. 156.
29 Mafsadah adalah lawan maslahah . Pada umumnya, pengertian  mafsadah adalah suatu  kerusakan atau kehancuran. Padanan katanya adalah darar, saiyyiat, munkardll. Izz al-din mengklasifikasin pada dua macam; 1) pemaknaan hakiki yaitu penderitaan (al-alam) dan kesedihan (al-ghumum). 2) makna kiasan yaitu sesuatu yang menyebabkan penderitaan dan kesusahan.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Untuk  itu,  batasan  dan  ukuran  dalam  pembedanya  adalah  efek  negatif  atau  positif  yang ditimbulkannya.
Pengertian  efek  perbuatan  adalah  tujuan  ( ending )  dari  pekerjaan,  bukan  efek  temporer  yang muncul. Maslahah kadang tampak seperti mafsadah , namun ending dari efek yang ditimbulkan adalah kebaikan,  maka  hal  ini  juga  disebut maslahah .  Permisalan  antara maslahah dan mafsadah bagaikan seorang dokter yang harus memotong tangan pasien. Meski memicu rasa sakit dan seakan mudharat , tetapi hasil  yang  akan  diperoleh jauh  labih  berguna. Sebab,  apabila tidak  dilakukan,  akan  terjadi  hal yang tidak diinginkan atas tubuh pasien, bahkan menyebabkan kelumpuhan total atau kematian. 30
Lebih  lanjut  dsitingsi  dari maslahah dan mafsadah yang  harus  dicermati  adalah:  Pertama, harus  mengikuti  rambu-rambu maqashid  al-shari‘ah. Kedua,  tidak  bertentangan  dan  ambigu  dengan rumusan maslahah yang telah eksis. 31 Eksistensi maslahah tidak diperbolehkan berbeda dan mukholif denga maqashid al-shari’ah . Atau dengan kata lain, keberadaan maslahah dan berlaku dalam tataran umum merupakan bentuk dari maslahah mu’tabarah 32 atau juga atas nama al-maslahah al-mursalah . Meskipun maslahah  mursalah tidak  dijelaskna  secara  shorih  dalam  teks  dan  dalil  syari‟  lainnya, namun  secara  implisit  sudah  mengandung  pengertian  yang  jelas  dan  tidak  bertentangan  dengan didukung maqashid al-shari’ah .
Pernikahan disabilitas: Perspektif Fiqh
Dalam Islam sebagai agama rohmatal lil ‘alamin , ada empat pilar, yaitu 1) untuk mengetahui dan mengenal Allah SWT ( marifatullah ) dan mengesakan Allah SWT (ketauhidan); 2) melaksanakan segenap  praktik  periibadatan  menyembah  Allah  SWT  sebagai  bentuk  ungkapan  syukur;  3)  untuk aktualisasi  menganjurkan  berbuat  baik  dan  mencegah  terjadinya  kemungkaran  serta  menghiasi  diri dengan interaksi yang berbasis etika dan akhlak mulia terhadap sesama ( tasawuf ), dan; 4) penetapan aturan-aturan yang berkorelasi dengan hablum minan nas ( muamalah ) interaksi sesama manusia.
Keempat pilar tersebut menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah sebagai tujuan, maksud dan  hikmah  ditetapkannya  hukum  Islam  ( hikmatut  tasyri ).  Aspek  kursial  dalam  kehidupan  yang menjadi perhatian dan fokus Islam adalah pemenuhan dan penjagaan serta apresiasi hak-hak ashliyyah manusia, terutama bagi orang yang mengalamai disabilitas.
Dalam kaca mata Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah zawil ahat , zaw il ihtiyaj al-khasah atau zawil  a’zâr ,  yaitu  pribadi-pribadi  yang  memiliki  keterbatasan,  berkebutuhan  khusus, atau  mempunyai uzur . 33 Pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas, terlebih  dalam  menjalankan  praktik beragama,  maka  menjadi  kewajiban  bagi  muslim.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Q.S  al Hujarat ayat 13:
متَ ٰٰاللّم رَّناِ ۗملْأِمفُكىٰقلْأِ تَ ماِ ٰٰاللّمتَدلْأِ اِ ملْأِمفُكتَ تَسلْأِكتَ مرَّناِ مۚم لْأِىفُفتَز تَعتَتاِامتَلاِ ىۤ تَبتَقرَّوم ً لْأِىفُعفُشملْأِمفُكٰ لْأِ تَعتَجتَوم ٰثلْأِنفُ رَّومٍستَكتَذم لْأِنِّ ملْأِمفُكٰ لْأِقتَ تَخم رَّناِ م فُس رَّ ا م تَهرُّيتَ ٰٰٓي مطٌسلْأِ اِب تَخمطٌملْأِ اِ تَ
30 Izz al Din bin Abd al salam , Qawa‘id al ahkam fi masalih al anam , h.14
31 Umar bin Salih bin Umar, Maqashid al shari’ah ‘inda al Imam al Izz bin ‘Abd al-Sala m, h.105
32 Ada  tiga  kategori maslahah  mu’tabarah yang  lazimnya  dikenal  dengan maqashid  al-shariah ;  (a) Daruriyat (utama),  yaitu  sesuatu  yang  harus  ada  untuk  mewujudkan maslahah baik  di  dunia  ini  atau  pun  di akhirat  nanti.  Jika  tidak  ada  hal  tersebut,  maka  memberikan  efek  keberadaan  kehidupan  ini  menjadi    tidak normal  sehingga  memunculkan  horor  atau  kehancuran  disebabkan  kehilangan  nikmat,  sehingga  dikategorikan sebgai orang-orang yang sengsara. Hal ini meliputi pemeliharan lima hal; agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. (b) Hajiyat (pendukung),  yaitu  sesutu  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  berlangsungya  kehidupan  yang dilakukan dengan cara mempermudah atau menghilangkan kesulitan yang ada. Sekiranya hal ini tidak ada, maka akan  menyebabkan  kebinasaan,  meski  tidak  sampai  derjatnya  pada  kebinasaan  yang  timbul  akibat  ketiadaan maslahah dururiyat . Contohnya, rukhsah yang ada pada ibadah maupun muamalah. (c) Tahsiniyat (pelengkap), yaitu  sesuatu  yang    berfungsi  untuk  melengkapi  kebutuhan  yang  telah  ada.  Hal  ini  biasa  terdapat  pada  hal-hal etika  dan  moral.  Contohnya, taharah ,  menutup  aurat  ketika  shalat,  mengenakan  pakaian  yang  bagus  ,  adab makan dan minum, larangan menjual benda najis dan lain sebagainya.
33 Sarmidi Husna, Fiqih penguatan penyandang Disabilitas , Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, 2021, 82.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Artinya:  Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan,  kemudian  Kami  jadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  agar kamu  saling  mengenal.  Sesungguhnya  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
Nabi Muhammad bersabda dalam hadist:
مك ى قم اإمسظ يمنكاوممك  سجأم اإمسظ يملاماللّمنإ
Artinya: sesungguhnya Allah tdk melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat padahati dan amalan kalian (HR. Muslim)
Dalam kaidah fiqh dijelaskan:
بج ىا ممتيملام   ىهفمه ملاإ بج و
Artinya: Sesuatu yang mana perkara yang wajib tidak bisa terlaksana dengan sempurna  kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib. 34
Dalam  proses  akad  nikah  terdapat  proses ijab  qabul yang  dalam  kebiasaanya bil  lisan yang dilafaldkan  oleh  pihak  pria  dan  wali  dari  perempuan.  Secara  adat  dilaksanakan dengan  praktik  jabat tangan oleh keduanya sampai akad  selesai dilakukan. Akan tetap bagi penyandang disabilitas, praktik yang sederehana ini merupakan hal yang sulit (disabilitas daksa dan rungu). Untuk itu, perlu perspektif fiqh untuk mengurai dan memecahkan permaslaahan ini.
Dalam  kajian  munakahat,  proses  perkawinan  memiliki  status  sah  jika  telah  memenuhi  lima rukun pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah, yaitu ada suami ( Zaujun ), ada istri ( Zaujatun ), ada wali, ada dua saksi, dan ada sighat ( ijab qabul ).
Sayyid Ahmad bin Umar As Syatiri dalam kitab al Yaqutun Nafis menyatakan bahwa tatkala tuna  rungu  melangsungkan  akad  nikah,  maka  yang  diprioritaskan  dan  ditekankan  adalah  pada bahasanya  yang  berkaitan  kaitan  dengan ijab  qabul yang  pasti  berbeda  dalam  hal  kesempurnaan dengan apa yang dipraktikkan oleh orang normal.
Namun,  kajian  fikih  dapat  memberikan  jalan  keluar  sebagaimana  pendapat  tokoh  ulama madzhab Syafi‟i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, yang menyatakan bahwa dengan segala keterbatasannya, seorang penyandang tuna rungu dalam ijab qabul nya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan. 35
Ibnu Hajar al Haitami dalam kitab Tufatul Muhtaj, menerangkan tentang rukun nikah, bahwa :

## عى ج ا م فم  م   م لاخلا مهت  تك م ركومنطفا م ه هف مصتخيملام تا مه ز شإ  سسخا مح كنمدقع ي
Artinya:  Dihukumi  sah  nikahnya  seorang  penyandang  disabilitas  rungu  dengan  bentuk  isyarat (ketika  terjadi ijab  qabul )  yang  tidak  hanya  orang  pandai  saja  yang  memahami  isyaratnya (artinya  semua  orang  yang  ada  di  tempat  itu  memahami  isyarat ijab  qabul nya)  demikian  juga pernikahan penyandang disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul ) dia dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu’ -nya Imam Nawawi. 36
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dimengerti  bahwa  proses  pernikahan  yang  dilakukan  oleh penyandang  disabilitas  adalah  sah  selama  memenuhi  rukun-rukun  pernikahan  dengan  tetap  harus menyesuaikan  dengan  jenis  disabilitas  yang  melekat  pada  kedua  mempelai.  Sehingga  bisa  dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qobul yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan maupun isyarat.
34 Tajuddin Assubki, al-Asybah Wannadzair, Dar al-Kutub al-`ilmiyah, cetakan pertama, .th. 1411H. II, h. 90.
35 Ali  Yusuf,  Fiqih  difabel, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fikih-Difabel.pdf .  Diakses  25 Januari, 2022.
36 Ibnu Hajaral-Haitsami, Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj , Beirut, Darul Ihya` at-Turatsal-Islami, h.222.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929

## KESIMPULAN
Perkawinan sebagai ikatan suci yang diistilahkan Al-Quran sebagai mistaqon gholizhoh tidak hanya  terbatas  diperuntukkan  bagi  orang  normal  saja,  melainkan  juga  bisa  dilakukan  orang  yang meiliki  keterbatasan,  dalam  bahasa  lain  penyandang  disabilitas.  Islam  sangat  menganjurkan  bagi umatnya  yang  sudah  memenuhi  syarat  pernikahan  untuk  melangsungkan  pernikahan  sebagai  bentuk pengejawantahan maqosid as syariah hifdun nasl . Untuk penyandang disabilitas, selama tidak ada hal yang bisa membatalkan dari perkawinannya, maka proses pernikahannya adalah sah.
UU  No.  1  Tahun  1974  tidak  menjelaskan  secara  spesifik  permasalahan  pernikahan penyandang  disabilitas,  namun  hanya  dinyatakan  bahwa  “ di  bawah  pengampuan  yang  dapat mengakibatkan kesengsaraan .” Jika memang pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mengandung  unsur dhoror ,  maka  dapat  dilaksanakan  pencegahan  oleh  pihak  terkait  dalam  hal  ini calon mempelai, atau famili dari kedua mempelai.
Untuk  itu,  permasalahan  ini  harus  menjadi  fokus  kajian  yang  komprehensif,  terlebih  setelah terbit Undang-Undang tentang disabilitas tahun 2016 yang banyak menjelasakan pemenuhan hak-hak kaum  disabilitas.  Pihak-pihak  terkait  dalam  permasalahan  pernikahan,  mulai  dari  KUA,  tokoh masyarakat,  dan  masyarakat  itu  sendiri  harus care dan  berusaha  sebaik  mungkin  untuk  bisa memberikan  fasilitas  dan  memfasilitasi  sesuai  dengan  keterbatasan  penyandang  disabilitas  untuk pemenuhan hak berkeluarga dalam melaksanakan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanah,Yayuk.  (2020).  Hukum  perkawinan  bagi  penyandang  disabilitas  mental  menurut  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Jurnal Syntax Admiration ,
1. 7 , 991-1003.
Al-Gazali, Abu Hamid. (1992). Al-Mustasfa , Madinah Munawwara: Islamic University. Al-Shatibi , (2002). Al Muwafaqat fi usul al shariah , Beirut, Dar al Kutub al Arabi. As Suyuthi, Al Asybah Wan  Nadzair , al Maktabah as Syamila, Juz 1.
Audah,  Jasser. (2008). Maqasid  al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Systems  Approach , London, The International Institute of Islamic Tought.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Keempat . Jakarta: Gramedia.
Friedman, Lawrence M. (2009). Sistem hukum perspektif ilmu sosial, Bandung: Nusamedia. https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#.
Diakses 14 Januari 2022
Husna,  Sarmidi.  (2021). Fiqih  penguatan  penyandang  Disabilitas .  Tim  Lembaga  Bahtsul  Masail (LBM) PBNU, 82.
Ibnu Hajaral-Haitsami, Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj , Beirut, Darul Ihya` at-Turatsal-Islami. Izz al Din bin Abd al salam , Qawa‘id al ahkam fi masalih al anam . Jalal al-din al-suyuti, al-ashbah wa al-nazair , Beirut, Dar al-fikr. Kamal, Mukhtar. (2004). Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan , Jakarta: Bulan Bintang. Muhammad  Said  Ramadan  al-Buti, Dawabit  al-maslahah  fi  al-shariah  al-islamiyyah ,  Muassasah  al- risalah.
Peter  Coleridge, Pembebasan  dan  pembangunan:  Perjuangan  penyandang  cacat  di  negara-negara berkembang , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h.132.
Priyanti,  Neng.  (2018).  Representation  of  people  with  disabilities  in  an  Indonesian  newspaper:  A critical discourse analysis, Disability Studies Quarterly , 38, 4 , DOI:10.18061/dsq.v38i4.5818 Riyadi,  Eko.  (2012). Vulnerable  groups;  Kajian  dan  mekanisme  perlindungannya ,  Yogyakarta,    UII PUSHAM.
Simatupang,  Taufik  H.  (2019).  Mendudukkan  konsep  executive  review  dalam  sistem  hukum ketatanegaraan Indonesia. De Jure , 19, 2. 218.
Sodiqin,  Ali.  (2021).  Ambigiusitas  perlindungan  hukum  penyandang  disabilitas  dalam  perundang- undangan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia , 18 (1) , 31-44.
Soemantri, T. Sutjihati. (2006). Psikologi anak luar biasa . Bandung, Refika Aditama.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Tajuddin Assubki, al-Asybah Wannadzair, Dar al-Kutub al-`ilmiyah, cetakan pertama, .th. 1411H. II. Umar bin Salih bin Umar, Maqashid al shari’ah ‘inda al Imam al Izz bin ‘Abd al-Salam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pasal 4 Ayat (2) Utami,  Risnawati.,  &  Nugroho,  Sapto.  (2005). Meretas  siklus  kecacatan-realitas  yang  terabaikan . Surakarta:Yayasan Talenta.
Warsiki, Endang dkk. (2003). Hubungan antara kecacatan fisik anak dan depresi ibu dari anak-anak Tuna Daksa .  Surabaya:  YPAC.
Widinarsih,  Dini  (2019).  Penyandang  disabilitas  di  Indonesia:  Perkembangan  istilah  dan  definisi, Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial , 20, 2 , 127-142.
Yusuf,  Ali.  Fiqih  difabel, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fikih-Difabel.pdf .  Diakses 25 Januari, 2022.