Penerapan  Akad  Ijarah  Pada  Produk Pembiayaan  Pengurusan  Porsi  Haji  Di KSPPS  Kopena  Pekalongan  Ditinjau  Dari Fatwa DSN-MUI

## Danis Amwalul Fikki
D3 Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

## Abstract
Purpose- This  study  discusses  the  application  of  the  Ijarah  Agreement on  Financing  Products  for  the  Management  of  Hajj  Portions  at  KSPPS Kopena Pekalongan Judging from the DSN-MUI Fatwa.
Methods- This  research  is  a  type  of  field  research  with  a  type  of qualitative  approach.  The  data  used  in  this  study  are  primary  data obtained from interviews and secondary data obtained from research at
KSPPS  Kopena  Pekalongan.  Data  were  analyzed  descriptively,  namely data  collected  in  the  form  of  words,  images  and  not  numbers.  The method of data collection by interviews, documents, and observations.
Findings- The results of the study show  that financing using the ijarah contract has followed the rules of the MUI DSN Fatwa. It can be stated that  KSPPS Kopena Pekalongan has  implemented the  DSN-MUI Fatwa in  each  of  its  products  and  the  Sharia  Supervisory  Board  has  always exercised  strict  control  over  the  application  of  fatwas  at  the  KSPPS
Kopena Pekalongan
Implications/limitations - This study is a case study and is only carried out  in  one  agency  so  that  future  studies  can  expand  the  study  area  to increase generalization.
Keywords Ijarah,  Financing  product  for  Hajj  Portion  Management, DSN-MUI Fatwa
Paper type Research paper
Email korespondensi: danisfikki2@gmail.com

## Pedoman  Sitasi
Danis  Amwalul  Fikki  (2019).  Penerapan  Akad  Ijarah  pada  Produk Pembiayaan  Pengurusan  Porsi  Haji  di  KSPPS  Kopena  Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI..  SERAMBI, 1(2), 45 – 54
DOI: https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.70
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI

## SERAMBI
Received 10 Jun 2019 Revised 25 Jun 2019 Accepted 20 Jul 2019
SERAMBI, Vol 1, No.2, Agustus 2019,
pp. 45 - 54
eISSN 2685-9904

## Pendahuluan
Pembiayaan  pengurusan  porsi  haji  adalah  salah  satu  produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Kopena  Pekalongan.  Produk  ini merupakan  produk  pembiayaan  dengan  akad  ijarah  untuk  melakukan  pengurusan  porsi  haji  baik secara cash (tunai) maupun berupa talangan haji dengan jangka waktu pelunasan maksimal 5 (lima) tahun.  Dalam  produk  ini  KSPPS  Kopena  Pekalongan  akan  mengantarkan  anggota  untuk  membuat Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH)  di  Bank  Muamalat  Indonesia  dan  mengantar  anggota  ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendaftar Surat Pengantar Pergi Haji (SPPH).
Pembiayaan  ijarah  adalah  aktivitas  pembiayaan  yang  dilakukan  berdasarkan  akad  ijarah  yaitu akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa,  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut wawancara penulis dengan bagian Pembiayaan  Pengurusan  Porsi  Haji  di  KSPPS  Kopena  Pekalongan,  KSPPS  Kopena  Pekalongan menjadikan  akad  ijarah  sebagai  akad  pada  produk  tersebut,  sedangkan  dalam  praktiknya  KSPPS Kopena Pekalongan juga memberikan pinjaman dana kepada anggota untuk melakukan pendaftaran porsi  haji.  Berdasarkan  Fatwa  DSN  MUI  No.  29/DSN-MUI/VI/2002  Tentang  Pembiayaan Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan  Syari’ah.  Dalam  fatwa  tersebut  disebutkan  ketentuan  umum pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:
a. Dalam  pengurusan  haji  bagi  nasabah,  LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa  (ujrah)  dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
b. Apabila  diperlukan,  LKS  dapat  membantu  menalangi  pembiayaan  pembayaran  BPIH nasabah  dengan  menggunakan  prinsip  al-Qardh  sesuai  Fatwa  DSN-MUI  No.19/DSN- MUI/IV/2001.
c. Jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tidak  boleh  dipersyaratkan  dengan  pemberian talangan haji.
d. Besar  imbalan  jasa  al-ijarah  tidak  boleh  didasarkan  pada  jumlah  talangan  al-qardh  yang diberikan LKS kepada nasabah.
Dalam  fatwa  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  menggunakan  akad  ijarah dikarenakan  lembaga  keuangan  tersebut  memberikan  jasanya  berupa  pengurusan  porsi  haji  dan dapat  memberikan  dana  pinjaman  haji  menggunakan  akad  qardh.  Tetapi  di  KSPPS  Kopena Pekalongan,  Pembiayaan  pengurusan  porsi  haji  berkaitan  dengan  pemberian  pembiayaan  dana talangan  haji  yang  diperuntukkan  bagi  nasabah  yang  ingin  menunaikan  ibadah  haji.  Produk  ini memberikan  bantuan  kepada  nasabah  yang  berkeinginan  menunaikan  ibadah  haji  dengan memberikan dana sehingga mendapatkan porsi haji dan kepastian kapan akan diberangkatkan untuk ibadah  haji.  Selain  memberikan  dana  talangan  untuk  para  calon  jamaah  haji,  KSPSS  Kopena Pekalongan  juga  membantu  para  calon  jamaah  haji  dalam  urusan  persyaratan-persyaratan  apa  saja yang  harus  dipenuhi,  serta  membina  dan  memberikan  pelayanan  bagi  para  calon  jamaah    haji  yang tidak tahu atau kurang paham.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjawab  beberapa  permasalahan  sebagai  berikut:  (1) bagaimana  Mekanisme  Pembiayaan  Pengurusan  Porsi  Haji  di  KSPPS  Kopena  Pekalongan?;  dan  (2) bagaimana  Penerapan  Akad  Ijarah  dalam  Pembiayaan  Pengurusan  Porsi  Haji  Di  KSPPS  Kopena Pekalongan  ditinjau  dari  Fatwa  DSN-MUI?.  Beberapa  pembatasan  dilakukan  yaitu  mengenai mekanisme pembiayaan pengurusan porsi haji dan objek akad ijarah ditinjau Fatwa DSN-MUI. Fatwa- fatwa  yang  akan  digunakan,  yaitu:  (1)  Fatwa  DSN-MUI  No.29/DSN-MUI/VI/2002  tentang Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah;  (2)  Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah;  dan  (3)  Fatwa  DSN-MUI  No.112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah.

## SERAMBI, 1(2), 45 - 54
Danis Amwalul Fikki / Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan...

## Landasan Teori

## Pengertian dan Hukum
Ijarah
Al  ijarah berasal  dari  kata  al-ajru,  yang  arti  menurut  bahasanya  ialah  al-iwadh,  yang  dalam  bahasa Indonesia  berarti  ganti  dan  upah.  Menurut  MA.  Tihami,  al-Ijarah  (sewa-menyewa)  ialah  akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga itu menjadi legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. Hukum Ijarah berasal dari Al-Quran sebagai berikut:
Artinya:  “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak  ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ”. (al-Baqarah [2]: 233)
Sementarra  dari  Hadist,  dari  sebuah  dalil  yang  berbunyi  “apabila  kamu  memberikan  pembayaran yang patut” menunjukkan adanya jasa yang diberikan  berkat kewajiban  membayar upah (fee) secara patut.  Dalil  selanjutnya  yaitu  Hadits  Riwayat  Bukhari  dan  Muslim  yang  artinya:  Diriwayatkan  dari Ibnu  Abbas  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Berbekamlah  kamu,  kemudian  berikanlah  olehmu  upahnya kepada tukang bekam itu” (Binti Nur Aisyah, 2015).

## Rukun Ijarah
Ijarah  memiliki  4  (rukun)  yaitu,  ‘aqid  (orang  yang  berakad),  shigat  akad,  ujrah  (upah)  dan  manfaat (Syafei, 2001). Dalam referensi lain disebutkan bahwa ‘aqid terdiri dari 2 pihak, ang disebut mu’jir dan musta’jir , serta rukun yang keempat adalah barang yang disewakan. Mu’jir dan  musta’jir.  Mu’jir  merupakan  orang  yang  menerima  upah  dan  yang  menyewakan, sedangkan  musta’jir  merupakan  orang  yang  menerima  upah  untuk  melakukan  sesuatu  dan  yang menyewa  sesuatu.  Shigat,  ijab  kabul  merupakan  akad  yang  dilakukan  antara  mu’jir  dan  musta’jir. Ujrah (upah), merupakan upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa  maupun  dalam  upah-mengupah.  Objek  Ijarah,  yaitu  barang  yang  disewakan  atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

## Syarat Ijarah
Syarat  ijarah  terdiri  dari  empat  macam,  yaitu  syarat  terjadinya  akad  (al-inqad),  syarat  pelaksanaan akad (an-nafad), syarah sah dan syarat lazim
Pembayaran Upah dan Sewa
Jika  ijarah  merupakan  suatu  pekerjaan,  maka  kewajiban  pembayaran  upahnya  adalah  pada  waktu berakhirnya pekerjaan.
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga Keuangan Syariah Ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah sebagai berikut:
1. Dalam  pengurusan  haji  bagi  nasabah,  LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa  (ujrah)  dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila  diperlukan,  LKS  dapat  membantu  menalangi  pembiayaan  pembayaran  BPIH nasabah  dengan  menggunakan  prinsip  al-Qardh  sesuai  Fatwa  DSN-MUI  No.19/DSN- MUI/IV/2001.
3. Jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tidak  boleh  dipersyaratkan  dengan  pemberian talangan haji.

## SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
4. Besar  imbalan  jasa  al-ijarah  tidak  boleh  didasarkan  pada  jumlah  talangan  al-qardh  yang diberikan LKS kepada nasabah.
Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, ditetapkan bahwa:
1. Rukun dan Syarat Ijarah
a. Sighat  Ijarah ,  yaitu  ijab  dan  qabul  berupa  pernyataan  dari  kedua  be;ah  pihak  yang berakad (berkontrak), baik secara verbal maupun dalam bentuk lain.
b. Pihak-pihak  yang  berakad:  terdiri  atas  pemberi  sewa/pemberi  jasa  dan penyewa/pengguna jasa.
c. Objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.
2. Ketentuan Objek Ijarah
a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
f. Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk  jangka  waktunya.  Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
g. Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  nasabah  kepada  LKS sebagai  pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
i. Kelenturan  (flexibility)  dalam  menentukan  sewa  atau  upah  dapat  diwujudkan  dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah. Berikut ini merupakan fatwa terbaru mengenai akad ijarah:
1. Ketentuan terkait Shighat Akad Ijarah
a. Akad  ijarah  harus  dinyatakan  secara  tegas  dan  jelas  serta  dimengerti  oleh  mu’jir/ajir dan musta’jir.
b. Akad  ijarah  boleh  dilakukan  secara  lisan,  tulisan,  isyarat  dan  perbuatan/tindakan, serta  dapat  dilakukan  secara  elektronik  sesuai  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2. Ketentuan terkait Ujrah
a. Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
c. Ujrah boleh  dibayar  secara  tunai,  bertahap/angsur  dan  tangguh  berdasarkan kesepakatan  sesuai  dengan  syariah  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
d. Ujrah yang  terlah  disepakati  boleh  ditinjau-ulang  atas  manfaat  yang  belum diterima oleh musta’jir sesuai kesepakatan.

## SERAMBI, 1(2), 45 - 54
Danis Amwalul Fikki / Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan...

## Metode Penelitian

## Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  ialah  jenis  penelitian  lapangan  (field  research)  yang  bersifat deskriptif kualitatif (qualitative research)

## Data dan Sumber Data
Sumber  data  primer  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  subyek  penelitian (Nazir, 1988). Sumber data yang penulis peroleh langsung dari aktivitas, data penelitian ini bersumber dari  aktivitas  pelaksanaan  akad  ijarah  pada  pembiayaan  pengurusan  porsi  haji  di  KSPPS  Kopena Pekalongan.  Sumber  data  sekunder  adalah  data  pendukung  yang  diperoleh  dari  pihak  lain  yang bertujuan menganalisis data primer. Data ini antara lain berupa: dokumentasi yang berkaitan dengan akad ijarah pada pembiayaan pengurusan porsi haji di KSPPS Kopena Pekalongan.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data-data  guna  mengetahui  secara  jelas  tentang  akad ijarah  pada  pembiayaan  pengurusan  porsi  haji  dan  mengadakan  pengamatan  secara  langsung  ke lapangan  yaitu  di  KSPPS  Kopena  Pekalongan  yang  berlokasi  di  Jalan  HOS.  Cokroaminoto  N0.77 Landungsari  Pekalongan.  Waktu  penelitian  dilakukan  sejak  tanggal  14  Mei  2019  sampai  9  Januari 2019. Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk  memperoleh  informasi  dari  terwawancara.  Metode  ini  digunakan  untuk  mencari  data  atau informasi  tentang  akad  ijarah  pada  pembiayaan  pengurusan  porsi  haji  dari  responden  yaitu  Bapak Muhammad Budi dan Ibu Nurul Latifah selaku Staff Pembiayaan di KSPPS Kopena Pekalongan serta Bapak K.H Zuhdi Khariri selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Kopena Pekalongan.
Dokumentasi  yaitu  pengumpulan  data  verbal  yang  berbentuk  tulisan,  dokumentasi,  foto, rekaman dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang personalia karyawan dan gambaran umum di KSPPS Kopena Pekalongan.

## Keabsahan Data
Triangulasi dengan Sumber Data. Penulis melakukan wawancara dengan KSPPS Kopena Pekalongan dan Dewan Pengawas Syariah untuk kemudian dibandingkan antara data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  cara analisis  yang  cenderung  menggunakan  katakata  untuk  menjelaskan  (describe)  fenomena  atau  data yang  didapatkan.  Metode  induktif  adalah  berangkat  dari  fakta  yang  khusus  peristiwa-peristiwa konkrit  kemudian  fakta  dan  peristiwa  yang  khusus  atau  konkrit  itu  ditarik  generalisasi-generalisasi yang persifat umum.

## Hasil dan Pembahasan

## Pembahasan
Berikut merupakan mekanisme Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan:
1. Calon  jamaah  haji  datang  ke  Kopena  Pekalongan  dengan  membawa  persyaratan  yang dibutuhkan,
2. Calon jamaah haji akan mendapatkan bimbingan mengenai keterangan dan penjelasan produk pembiayaan porsi haji,

## SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
3. Setelah memahami dan  setuju, calon jamaah haji kemudian mengisi formulir  pendaftaran dan mengisi  akad  pembiayaan,  formulir  pembukaan  tabungan  dan  menandatangani  surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji,
4. Selanjutnya Kopena Pekalongan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas calon nasabah serta  melakukan  penilaian  terhadap  nasabah,  serta  menyiapkan  dana  pembiayaan  yang bersumber dari anggota simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK), berdasarkan wawancara penulis kepada staff pembiayaan proses ini tidak memakan waktu lama,
5. Jika pembiayaan disetujui kemudian petugas dari Kopena  mengantarkan  calon jamaah haji ke Bank Muamalat untuk membuat BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji),
6. Selanjutnya  petugas  Kopena  Pekalongan  mengantarkan  calon  jamaah  haji  ke  Kementerian Agama untuk mendaftar SPPH (Surat Pengantar Pergi Haji),
7. Setelah selesai semua prosesnya, maka buku tabungan dari bank, SPPH, dan BPIH difotokopi kemudian berkas yang asli dijadikan jaminan atas pembiayaan oleh Kopena Pekalongan,
8. Calon  jamaah  haji  diberikan  waktu  sesuai  dengan  kesepakatan  untuk  melunasi  pembiayaan sejumlah angsuran yang telah disepakati pula,
9. Jika  selama  tiga  kali  angsuran  berturut-turut  calon  jamaah  haji  tidak  memberikan  angsuran, maka akad dibatalkan, setelah sebelumnya diberikan peringatan dan mengajukan akad baru.
Ujrah  yang  diambil  oleh  KSPPS  Kopena  Pekalongan  sebanyak  Rp.5000.000,-  adalah  upah perhitungannya  bukan  melalui  berapa  banyak  uang  yang  dipinjam,  melainkan  dari  berapa  waktu pinjaman,  sedangkan  biaya  administrasi  yang  diperlukan  kurang  lebih  sebesar  Rp.350.000,-  yang pada akhirnya akan masuk kedalam keuntungan KSPPS Kopena Pekalongan.
Setelah  pembiayaan  selesai, maka jaminan yang diberikan kepada KSPPS Kopena  Pekalongan akan  dikembalikan  kepada  anggota  dan  anggota  tinggal  menunggu  daftar  tunggu  pemberangkatan haji

## Akad Ijarah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI
1. Ketentuan Umum Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Porsi  Haji Lembaga  Keuanagan  Syariah,  disebutkan  bahwa  dalam  pengurusan  porsi  haji,  LKS  dapat memperoleh  imbalan  jasa  (ujrah)  dengan  menggunakan  prinsip  ijarah.  Seperti  wawancara  yang dilakukan  oleh  penulis  terhadap  staff  pembiayaan  Bapak  Muhammad  Budi  di  KSPPS  Kopena Pekalongan,  “Kopena  tidak  menggunakan  akad  al-qardh,  Kopena  hanya  menggunakan  akan  ijarah, dan  memperoleh  ujrah  dari  pembiayaan  ini”.  Hal  ini  juga  serupa  dengan  Dewan  Pengawas  Syariah KSPPS  Kopena  Pekalongan,  Bapak  K.H  Zuhdi  Khariri,  “Kopena  Pekalongan  mengeluarkan  produk Pembiayaan  Pengurusan Porsi  Haji  dengan  akad  ijarah  sehingga  KSPPS  Kopena  Pekalongan  berhak atas  ujrah  dari  pembiayaan  tersebut.  KSPPS  Kopena  Pekalongan  telah  melakukannya  sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002”.
Dalam  fatwa  disebutkan  apabila  diperlukan,  LKS  dapat  membantu  menalangi  pembayaran BPIH  nasabah  dengan  menggunakan  prinsip  qardh.  Dewan  Pengawas  Syariah  Bapak  K.H  Zuhdi Khariri  menyebutkan,  “KSPPS  Kopena  Pekalongan  hanya  menggunakan  akad  ijarah  dan  tidak menggunakan  akad  qardh  karena  KSPPS  Kopena  Pekalongan  merupakan  lembaga  bisnis  yang  juga berorientasi pada keuntungan untuk menjalankan perusahaan”
Jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tidak  boleh  dipersyaratkan  dengan  pemberian talangan  haji.  Sesuai  dengan  wawan  cara  penulis  dengan  Dewan  Pengawas  Syariah  K.H  Zuhdi Khariri,  “produk  ini  bertujuan  memberikan  pembiayaan  kepada  calon  jamaah  haji  yang  memiliki keinginan  untuk  berhaji  tetapi  tidak  memiliki  dana,  kemudian  KSPPS  Kopena  Pekalongan menawarkan  pembiayaan  pengurusan  porsi  haji  dengan  total  pembiayaan  sebesar  Rp25.000.000,- dengan  jangka  waktu  maksimal  5  tahun  dengan  akad  ijarah.  Namun,  calon  nasabah  dapat  memilih

## SERAMBI, 1(2), 45 - 54
Danis Amwalul Fikki / Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan...
sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  mereka,  mulai  dari  pembiayaan  penuh  sebesar  Rp.25.000.000,-  atau dengan uang muka mulai sebesar Rp.5.000.000,- hingga Rp15.000.000,-.”
Besar  imbalan  jasa  ijarah  tidak  boleh  didasarkan  pada  jumlah  talangan  qardh  yang  diberikan LKS  kepada  nasabah.  Menurut  Dewan  Pengawas  Syariah  Bapak  K.H  Zuhdi  Khariri,  “imbalan  jasa diambil  dari  kesepakatan  antara  nasabah  dan  KSPPS  Kopena  Pekalongan  terkait  upah  dalam melakukan  pengurusan  porsi  haji  dan  berdasarkan  waktu  pembiayaan”  (wawancara  dengan Bapak K.H  Zuhdi  Khariri,  Dewan  Pengawas  Syariah  KSPPS  Kopena  Pekalongan,  Wawancara  Pribadi, Pekalongan  tanggal 09 Januari 2019) . Hal serupa  juga dikatakan oleh Devisi  Operasional dan SDM Kopena Pekalongan Ibu Heni, “jumlah imbalan jasa ijarah diambil berdasarkan jasa pengurusan porsi haji yang diberikan oleh KSPPS Kopena Pekalongan”.
2. Rukun dan Syarat Ijarah
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah  disebutkan  bahwa shighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berakad) baik  secara  verbal  atau  dalam  bentuk  lain.  Sesuai  dengan  wawancara  penulis  kepada  Dewan Pengawas  Syariah,  Bapak  K.H  Zuhdi  Khariri,  “KSPPS  Kopena  Pekalongan  menggunakan  akad tertulis dalam melakukan shighat ijarah, akad dilakukan diatas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh  calon  jamaah  haji  dan  KSPPS  Kopena  Pekalongan.  Akad  diatas  kertas  ini  juga  disaksikan  oleh saksi sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya”.
Pihak-pihak  yang  berakad,  terdiri  atas  pemberi  sewa/pemberi  jasa  dan  penyewa/pengguna jasa, sesuai wawancara penulis terhadap Dewan Pengawas Syariah, Bapak K.H Zuhdi Khariri, “akad ijarah yang  dilakukan  oleh  KSPPS  Kopena  Pekalongan  merupakan  akad  jasa  atau  upah-mengupah, dimana KSPPS Kopena Pekalongan sebagai pemberi jasa dan calon jamaah haji atau nasabah sebagai pengguna jasa”.
Objek  akad  ijarah  adalah  manfaat  barang  dan  sewa  atau  manfaat  jasa  dan  upah.  Berdasarkan wawancara  terhadap  Dewan  Pengawas  Syariah,  Bapak  K.H  Zuhdi  Khariri,  “karena  akad  ijarah  di KSPPS  Kopena  Pekalongan  merupakan  akad  upah-mengupah  maka  objeknya  berupa  manfaat  jasa dan upah”.
3. Ketentuan Objek Ijarah
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah  disebutkan  bahwa objek  ijarah  adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang  dan/atau  jasa.  Sesuai  wawancara  yang dilakukan  penulis  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah,  “objek  ijarah  merupakan  jasa  yang  diberikan oleh KSPPS Kopena Pekalongan dalam memberikan pengurusan porsi haji kepada nasabah serta ujrah yang diambil didasarkan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh calon jamaah haji dan KSPPS Kopena Pekalongan”.
Manfaat  barang  atau  jasa  bisa  dinilai  dan  dapat  dilaksanakan  dalam  kontrak.  Berdasarkan wawancara  penulis  terhadap  Dewan  Pengawas  Syariah  “manfaat  dinilai  berdasarkan  waktu pembiayaan”.  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  yang  bersifat  dibolehkan  (tidak  diharamkan),  hal  ini juga  sesuai  dengan  wawancara  terhadap  Dewan  Pengawas  Syariah  Bapak  K.H  Zuhdi  Khariri,  “jasa yang  diberikan  oleh  KSPPS  Kopena  Pekalongan  adalah  membantu  calon  nasabah  melakukan pengurusan  porsi  haji  sehingga  jasa  yang  dilakukan  oleh  KSPPS  Kopena  Pekalongan  bersifat dibolehkan”.
Kesanggupan  memenuhi  manfaat  harus  nyata  dan  sesuai  dengan  syariah,  berdasarkan pengamatan  yang  dilakukan  oleh  penulis,  KSPPS  Kopena  Pekalongan  telah  sanggup  memenuhi manfaat jasa yang ditawarkan.
Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik  untuk  menghilangkan  ketidaktahuan  yang  akan mengakibatkan  sengketa,  berdasarkan  pengamatan  penulis,  KSPPS  Kopena  Pekalongan  sudah

## SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam
menjalankan  manfaat  secara  spesifik  yaitu  melakukan  pendampingan  selama  pengurusan  porsi  haji kepada  calon  jamaah  haji.  Selanjutnya  adalah  spesifikasi  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk jangka  waktunya.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  Dewan  Pengawas  Syariah, “jangka waktu yang diberikan kepada calon jamaah haji maksimal selama 5 tahun”.
Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  nasabah  kepada  LKS  sebagai pembayaran  manfaat.  Berdasarkan  wawancara  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah,  “calon  nasabah memberikan upah kepada KSPPS Kopena Pekalongan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan”. Selanjutnya  adalah  pembayaran  upah  boleh  berbentuk  jasa  dan  kelenturan  menentukan  sewa  atau upah  dapat  diwujudkan  dalam  ukuran  waktu,  tempat,  dan  jarak.  Berdasarkan  wawancara  penulis Dewan  Pengawas  Syariah,  “upah  dibayarkan  dalam  bentuk  uang  dan  ditentukan  berdasarkan waktu”.
4. Ketentuan Ujrah
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  112/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad  Ijarah  disebutkan  bahwa  ujrah boleh  berupa  uang,  manfaat  barang,  jasa,  atau  barang  yang  boleh  dimanfaatkan  menurut  syariah. Berdasarkan  wawancara  penulis  Dewan  Pengawas  Syariah,  Bapak  Zuhdi  Khariri,  “ujrah  yang diberikan  oleh  calon  jamaah  haji  kepada  KSPPS  Kopena  Pekalongan  berupa  sejumlah  uang  sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”.
Kuantitas dan /atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau  rumus  yang  disepakati  dan diketahui  oleh  para  pihak  yang  melakukan  akad.  Menurut  Dewan Pengawas Syariah, besarnya ujrah berdasarkan waktu pembiayaan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Ujrah boleh  dibayar  secara  tunai,  bertahap/angsur  dan  tangguh  berdasarkan  kesepakatan sesuai  dengan  syariah  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan wawancara  penulis  kepada  Dewan  Pengawas  Syariah,  Bapak  K.H  Zuhdi  Khariri  “ujrah  dibayarkan bersama  dengan  angsuran  pokok  pembiayaan  setiap  bulan”.  Ujrah  yang  telah  disepakati  boleh ditinjau-ulang  atas  manfaat  yang  belum  diterima  oleh  penerima  jasa  sesuai  kesepakatan,  menurut penulis maka seharusnya hal ini dapat dilakukan oleh KSPPS Kopena Pekalongan.

## Kesimpulan
KSPPS  Kopena  Pekalongan  menggunakan  akad  ijarah  pada  produk  Pembiayaan  Pengurusan  Porsi Haji,  dimana  KSPPS  Kopena  Pekalongan  bertindak  sebagai  penyedia  jasa,  yaitu  melakukan pengurusan  porsi  haji  dari  anggota  pembiayaan.  Selain  itu,  KSPPS  Kopena  Pekalongan  juga memberikan  pembiayaan  berupa  dana  yang  digunakan  anggota  untuk  melakukan  pendaftaran  haji. Dalam mengajukan produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji, calon anggota diberikan  persyaratan yang  mudah  dan  hanya  dibutuhkan  waktu  yang  singkat  hingga  pembiayaan  tersebut  disetujui. KSPPS  Kopena Pekalongan kemudian membantu anggota dalam  melakukan  pengurusan Porsi Haji, seperti  mendaftar  di Bank  Muamalat  Indonesia  untuk  mendapatkan  BPIH  dan  Kementerian  Agama untuk  mendapatkan  SPPH.  Selama  proses  ini,  anggota  tidak  dimintai  biaya  apapun.  Pada  proses pengembalian  juga  KSPPS  Kopena  Pekalongan  melakukan  pendampingan  untuk  memastikan pembiayaan terselesaikan dengan tepat waktu.

## Implikasi
KSPPS  Kopena  Pekalongan  telah  melakukan  aktifitas  pembiayaan  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI yang  ada,  seperti  penggunaan  akad  pembiayaan,  subjek  serta  objek  dalam  akad,  serta  ketentuan mengenai  jaminan  dari  pembiayaan  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  Fatwa  DSN-MUI,  KSPPS  Kopena Pekalongan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

## SERAMBI, 1(2), 45 - 54
Danis Amwalul Fikki / Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan...

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  naratif  pada  salah  satu organisasi  sehingga  temuan  penelitian  lebih  bersifat  studi  kasus  dan  tidak  dapat  digeneralisasi. Penelitian  mendatang  disarankan  untuk  memperluas  objek  penelitian  ke  organisasi  lain  sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan bermanfaat untuk generalisasi hasil.

## Referensi
Aisyah, Binti Nur. (2015). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia.
Allahuwty,  A.  K.  (2015).  Analisis  produk  talangan  haji  di  BMT  An-Nawawi  Purworejo  (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
Andesta,  R.  (2010).  Pengelolaan  Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  Pada  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Angreani, P. R. (2017). Mekanisme pembiayaan talangan haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
Bungin, M. B. (2011). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. Fatwa,  N.  (2014).  Penerapan  Akad  Al-Qardh  Wal  Ijarah  pada  Produk  Talangan  Haji  pada  Pt.  Bank  Syariah Mandiri  Kcp  Sungguminasa  Gowa (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar).
Fatwa  DSN-MUI  No.29/DSN-MUI/VI/2002  Tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga Keuangan Syari’ah
Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah Moleong, L.J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, Nasrudin,  M.,  &  Imron  Rosyadi,  M.  A.  (2017).  Penerapan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  29/DSN- MUI/VI/2002  Tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  di  BMT  Surya  Madani  Boyolali (Doctoral dissertation, Universias Muhammadiyah Surakarta).
Nazir. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Galih Indonesia. Sahrani, S dan Abdullah, R.. (2011). Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
Suhendi, H. (2005). Fiqh Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Syafe’i, R. (2001). Fiqh Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
Yuliayu, W. S. Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi Ib Hasanah Umroh Pada Bank BNI  Syariah  Cabang  Jakarta  Barat (Bachelor's  thesis,  FAKULTAS  ILMU  DAKWAH  DAN  ILMU KOMUNIKASI  UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  SYARIF  HIDAYATULLAH  JAKARTA  1437 H/2016 M).

## SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam