## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 15

## ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI DAN PERAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YALIMO
Penulis: Estepanus Lolo Kassa 1 estepanus.kassa@gmail.com Meinarni Asnawi 2 meinarni.asnawi@gmail.com
Bill Pangayouw 3 billpangayow@gmail.com

## Abstract
The purpose of the study is those the role of participation and information systems in regional financial management on  the  performance  of  regional  governments.  The  Data  Analysis  Method  uses  an  econometric  approach  in formulating  estimated  effects  between  variables  through  OLS.    While  the  mean  score  of  the  sub  indicators  uses Quantitative Descriptive. Research results show: (1) Participation in the preparation of the APBD, shows a pattern of positive  relations  between  the  level  of  participation  and  the  public  presentation  of  local  governments.    So  that participation is an important and a dominant aspect capable of encouraging the performance of local government, (2) Regional Financial Management Information System, is a form of cutting down the bureaucratic flow in technical management  of  regional  finance,  this  research  encourages  the  public  presentation  of  regional  government  from regional  financial  aspects.  An  influence  of  38  percent,  (3)  participation  in  the  preparation  of  APBD  and  technical management  of  regional  finance  using  the  SIKD  system,  will  positively  support  the  increase  in  local  government performance by 85.9 percent.
Keywords:  Participation,  Regional  Financial  Management  Information  System,  Local  Government

## Performance

## PENDAHULUAN
Organisasi  pemerintahan  tidak  mengakui  kepemilikan  ( self  interest )  yang  bisa  memaksakan pencapaian  tujuan.  Pemerintah  Daerah  tidak  juga  memprioritaskan  faktor  persaingan  yang  sering digunakan  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  efisiensi.  Disamping  bahwa,  pemerintah  daerah  tidak memiliki ukuran yang pasti menggenai keberhasilan seperti dalam organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan  tingkat  keberhasilan  pemerintah  daerah.  Setelah  diberlakukannya  UU/22/1999  tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU/32/2004 dan UU/25 1999 berikutnya direvisi kembali menjadi  UU/33/2004  tentang  Neraca  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Hal  ini  telah mengakibatkan pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
1 Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo
2 Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN
3 Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 16
Sementara  itu,  Mardiasmo  (2002),  menjelaskan  beberapa  misi  yang  terdapat  dalam  otonomi daerah,  Pertama,  membentuk  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  mengelola  sumber  daya  daerah.  Kedua, meningkatkan  bobot  layanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Ketiga,  memberdayakan  dan menciptakan  ruang  untuk  orang  untuk  berpartisipasi  dalam  perubahan  dalam  sistem  manajemen keuangan pemerintah. Otonomi kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
Sedangkan Fathillah, (2001). Menjekaskan bahwa Dalam kerangka akuntabilitas publik, pemerintah daerah  harus  melakukan  optimalisasi  anggaran ekonomis,  efisien,  dan  efektif (Value  for  Money) untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Pengalaman  yang  telah  terjadi  sejauh  ini  menunjukkan  bahwa manajemen  keuangan  daerah  masih  menjadi  perhatian.  Anggaran  di  daerah,  terutama  pengeluaran daerah belum mampu bertindak sebagai insentif untuk mendorong laju pembangunan di daerah di sisi lain banyak ditemukan mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan tidak  mencerminkan  aspek  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas,  karena  kualitas  perencanaan  anggaran daerah relatif.
Penelitian yang dilakukan Kenis (1979), Brownell (1982), Brownell dan MccInnes (1986), Frucot dan Shearon (1991), Indriantoro (1995), menemukan bahwa penganggaran dan partisipasi memiliki hubungan positif.  Partisipasi  penganggaran  adalah  pendekatan  yang  umumnya  dapat meningkatkan kinerja  yang pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  efektivitas  organisasi  (Nor,  2007).  adalah  proses  yang menggambarkan  individu  yang  terlibat  di  dalam  penganggaran  dan  memiliki  kuasa  terhadap  target anggaran.  Beberapa  peneliti  telah  menguji  pengaruh  partisipasi  penganggaran  terhadap  kinerja manajerial, namun bukti empiris atau pengalaman memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten atau tidak cocok.
Menurut Kenis (1979), Brownell dan McInnes (1986) dan Indriantoro (1993) masalah yang berkaitan dengan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, kinerja dan hal-hal lain, telah menjadi pusat perhatian banyak peneliti, terutama dalam domain akuntansi perilaku.
Kondisi  faktual  dimana  kualitas  partisipasi  penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran  masih belum optimal selain itu dalam rangka mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah belum tidak maksimal dilakukan melalui Sistem Informasi yang berkualitas. Sehingga ada beberapa upaya yang
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 17
dilakukan  Daerah,  yang  tercermin  dalam  Dokumen  RKPD  Tahun  2017  dengan  sasaran  “Terwujudnya sistem pengelolaan dan manajemen pemerintahan daerah yang kredibel, akuntabel dan berwibawa”
Melalui  informan  kunci  seperti  Kepala  Dinas,  Sekertaris,  dan  Pimpinan  OPD  sampel  penelitian, bahwa Partisipasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah belum berjalan dengan maksimal hal tersebut disebabkan  antara  lain:  (1)  Belum  optimalnya  peran  kelompok  masyarakat  dalam  musrembang,  (2) Kapasitas SDM masyarakat yang masih lemah dalam memahami siklus perencanaan dan penganggaran, (3) Kapasitas SDM Pada Bidang Program belum sepenuhnya merata, (4) Belum maksimalnya infrastruktur yang mendukung untuk sistem informasi keuangan daerah, (5) Kapasitas SDM Pengelola dan tingginya ketergantungan dengan staf ahli.
Beberapa kondisi faktual diatas, dengan disertai dukungan beberapa penelitian yang telah dilakukan di  beberapa  daerah,  maka  peneliti  inggin  lebih  jauh  mengkaji  apakah  ada  dampak  dalam  menaikan kemampuan  Daerah  jika  adanya  peningkatan  pada  Partisipasi  maupun  telah  menggunakan  Sistem Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Sehingga  peneliti  bertujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  dan  mengukur:  pasrtisipasi,  sistem  informasi  manajemen  keuangan  daerah,  peransistem sistem informasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
Menurut Mamesah (1995) keuangan daerah adalah semua hak dan tanggungjawab yang dinilai dengan uang, serta semua hal dalam bentuk uang atau barang yang digunakan sebagai kekayaan daerah selama mereka belum dikendalikan oleh negara bagian atau wilayah yang lebih tinggi, dan pihak-pihak lain dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Fres, Niswonger dan Waren (1995) membuat arti anggaran sebagai berikut: "Anggaran adalah pernyataan  tertulis  resmi  mengenai  resmi  mengenai  rencana  pengelolaan  untuk  masa  depan  dan perbandingan berkala hasil sebenarnya dengan tujuan. Berdasarkan pendapat diatas di simpulkan bahwa anggaran merupakan penetapan tujuan spesifik bagi perbandingan hasil aktual dan masa depan dengan tujuan secara berkala.
Mardiasmo (2000) menyebut salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur dengan hati-hati  adalah  masalah  mengelola  keuangan  dan  anggaran  daerah.  Anggaran  daerah  adalah  alat kebijakan funtamentil bagi pemerintah daerah. Sebagai alat kebijakan, anggaran daerah menempati posisi penting dalam upaya mengembangkan kemampuan dan keefektipan Pemerintah Daerah.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 18
Menurut Brownell (1986) keterlibatan dalam penganggaran, yaitu proses pengikutsertaan individu akan  dievaluasi,  dan  dapat  diberi  penghargaan  berdasarkan  pencapaian  mereka  pada  target  (sasara dianggarkan  di  mana  mereka  terlibat  dalam  proses  dan  memiliki  pengaruh  dalam  menentukan  target tersebut. Siegel dan Marconi (1989), menyampaikan keikutsertaan manajer  dalam penganggaran akan mengarah pada inisiatif bagi mereka untuk memberi ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan rasa kepemilikan, sehingga kolaborasi antara anggota dalam mencapai tujuan juga meningkat. Dengan demikian partisipasi dalam menyiapkan anggaran adalah cara yang efektif untuk menciptakan harmoni dan tujuan dari setiap pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi dengan tujuan keseluruhan organisasi.
Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  adalah  sistem  yang  mendokumentasikan,  mengelola,  dan memproses data manajemen keuangan regional dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada  publik  dan  sebagai  bahan  untuk  pengambilan  keputusan  dalam  kerangka  perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan akuntabilitas. (PP RI N/56/2005 : Pasal 1 ayat  15). Sedangkan Informasi yang  disampaikan  ke  Menteri  Dalam  Negeri  adalah  dalam  konteks  Laporan  tentang  Implementasi Pemerintah  Daerah  di  Sektor  Keuangan  (PP  RI  No.  56  tahun  2005:  Pasal  2  ayat  2).  Menceritakan Informasi Keuangan Daerah (IKD) dilakukan secara periodik melalui dokumen tertulis dan media lainnya (PP RI No. 56 Tahun 2005: Pasal 6).
Mahsun  (2009)  mendefinisikan  Kinerja  adalah  deskripsi  tingkat  pencapaian  suatu  kegiatan  / program  /  kebijakan  dalam  mewujudkan  tujuan,  sasaran,  visi  dan  misi  organisasi  terdapat  dalam perencanaan  strategis  suatu  organisasi.  Hawkins  ( The  Oxford  Paperback  Dictionary, 1979)  membuat rekomendasi  kinerja  sebagai  berikut:  "Pertunjukan  adalah:  (1)  proses  pertunjukan,  (2)  tindakan  atau pertemuan yang menarik, (3) presentasi sandiwara atau hiburan lainnya" . Sementara dalam buku Modul Pendidikan Auditor Sektor Non-Publik, menyatakan bahwa kinerja adalah pencapaian output ( output ) atau dampak ( outcome ) yang diperoleh orang atau kelompok orang dalam organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi dalam rangka mencapai misi organisasi dan tujuan melalui melakukan serangkaian kegiatan.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 19

## METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Berarti seluruh Pegawai pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo yang berjumlah 24 OPD yang terdiri dari 10 Dinas, 7 Kantor, 3 Badan, 2 Sekretariat, Inspektorat dan PPKD. Sedangkan sampel penelitian adalah kepala OPD selaku pengguna anggaran/barang dan satu tingkat dibawah kepala  OPD  yang  berperan  sebagai  pengguna  anggaran  pada  pemerintah  Kabupaten Yalimo.Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel nonprobabilitas yang memenuhi pertimbangan tertentu.

## 2. Definisi Operasional
Pengukuran  variabel  penelitian  sesuai  dengan  aturan  atau  ukuran  skala yang  umumnya  diterima secara akademis, pemahaman operasional variabel adalah:
a. Kinerja Pemerintah Daerah. Merupakan kondisi dimana, adanya peningkatan Kinerja Daerah melalui  bentuk  adanya  kinerja  akuntabilitas  penyelenggaraan  yang  dinilai  oleh  lembaga terkait. Selain itu juga, kinerja pemerintah daerah dari segi opini publik;
b. Partisipasi. Suatu keterlibatan seseorang atas pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di  dalamnya.  Partisipasi  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  patut  diperhatian  dalam pengelolaan keuangan daerah;
c. Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah. informasi  berbasis  komputer  yang  memproses  data keuangan  regional  yang  berkaitan  dengan  informsi  transaksi  dalam  periode  akuntansi  dan tersaji dalam bentuk laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan;

## 3. Pendekatan Ekonometrik
Pendekatan OLS dengan teknis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mencari tahu ada tidaknya hubungan ketergantungan dan arah hubungan ketergantungan antara variabel bebas atau independen (X) dengan variabel terikat atau dependen (Y) apakah positif atau negative.  Dalam  Ghozali,  (2006)  dijelaskan  Estimasi  dilakukan  untuk  menggambarkan  pola hubungan  menjadi  fungsi  atau  persamaan  yang  ada  di  antara  variabel-variabel  ini.  Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2 X2 + e

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 20
Keterangan Y =  Variabel dependen (Kinerja Pemerintah Daerah) X1 =  Variabel independen (Partisipasi dalam Penganggaran) X2 =  Variabel independen (Sistem Informasi Keuangan Daerah) A =  Konstanta b1, b2 =  Koefisien regresi variabel bebas
e =  Variabel lain yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model
Setalah  model  persamsaan  telah  diperoleh,  hipotesis  merupakan  jawaban  sementara terhadap  masalah  yang  diteliti,  dimana  jawaban  itu  masih  bersifat  lemah,  dan  wajib  dilakukan pengujian  secara  empiris  kebenarannya,  dengan  melakukan  pembuktian  statistic  melalui  Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-T). Uji t untuk mengecek signifikansi hubungan antara variabel X dan Y,  apakah  variabel  X1,  dan  X2  (motivasi  eksternal  dan  motivasi  internal)  sangat  mempengaruh variabel  Y  (kinerja  pegawai)  secara  individual  atau  parsial  (Ghozali,  2006).  Uji  hipotesis  yang diterpkan dalam penelitian ini ialah, secara langsung melihat tingkat signifikansi hasil penelitian yang berada pada ouput SPSS, ketentuan utama penerimaan dan penolakan hiotesa ialah pada besar kecilnya hasil signifikansi pada tabel koefisien pada output SPSS.

## PEMBAHASAN

## 1. Profil Responden Penelitian
Berdasarkan penetapan metodologi penelitian ini, telah ditetapkan beberapa fokus informan/key informan dalam  peneltian  ini.  Adapun  fokus  utama  ialah  kelompok  SKPD  dimana  terdapat  17  responden  yang berhasil  di  lakukan  pencatatan  informasi  melalui  peneliti.  Adapun  rincian  analisis  deskripsi  mengenai responden sebagai berikut.
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32
21
94.12% 5.88% Laki-Laki Perempuan
5.88% 11.76% 5.88% 5.88% 23.53% 11.76%11.76% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 37 38 40 42 44
46 47 49 50 52 58

## Gambar 1

## Distribusi Menurut Jenis Kelamin

## Sumber: Data diolah, 2017
Keseluruhan  responden  merupakan  pegawai  negeri  di  Pemerintah  Daerah.  Jumlah  keseluruhan responden sebanyak 17 responden. Dimana berdasarkan gambar diatas terbagi atas 7294,12 persen laki- laki dan 5,88 persen perempuan. Berdasarkan keterwakilan antar gender dapat dikatakan belum terwakili disebabkan kondisi dan situasi daerah. Dimana potret realitas bahwa posisi strategis masih dominan di jabati  atau  diduduki  oleh  kaum  laki-laki.  Sehingga  dalam  penelitian  ini,  dominan  bersumber  dari informan/key informan berjenis kelamin laki-laki.

## Gambar 2 Distribusi Menurut Jabatan

## Sumber: Data diolah, 2017
Jabatan  responden  memiliki  peranan  penting  dalam  penelitian  ini.  Kandungan  kekayaan  dan informasi data dan informasi sangat penting dalam kerangka proses analisis selanjutnya. Jabatan seorang responden  menunjukkan  kondisi  kapasitas  dan  kapabilitas  dari  data  dan  informasi  dalam  penlitian  ini.
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32
5.88% 41.18% 5.88% 17.65% 29.41% 2 3 4
5 6
Realisasi responden yang berasal dari Pemerintah Daerah ialah dimana level kepala OPD terdapat 23,53 persen, selanjutnya level sekretaris dinas sebanyak 29,41 persen, adapun keterwakilan pelaksana teknis di lingkup dinas yakni kepala bidang/kasubag terdapat 47,06 persen hal ini selanjutnya menjadi kelompok jabatan terbesar dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini. Melalui kondisi data faktual diatas, maka dapat di tarik suatu kondisi bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

## Gambar 3 Distribusi Menurut Lama Jabatan

## Sumber: Data diolah, 2017
Dipahami bahwa lama jabatan seorang responden dapat mendukung responden dalam memahami situasi dan isu-isu yang diangkat dalam penelitian. Sehingga keakuratan informasi dapat disebutkan valit dan akurat. Pada bagian yang berbeda bahwa informan dalam kajian ini dominan pada level Kepala OPD. Diketahui bahwa Pemerintah Daerah sesuai kondisi gambaran umum diatas bahwa disebutkan terbentuk tahun 2008 dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya. Sehingga pada tahun 2017 saat ini kurang lebih telah mencapai umur 10 tahun masa perjalanan pemerintahan daerah.
Diketahui bahwa realsisasi capaian perelohan data dan informasi dapat disajikan melalui posisi lama jabatan,  ternyata  cukup  banyak  kelompok  informan  yang  telah  berada  sejak  awal  pemerintah  daerah yalimo  terbentuk,  hal  ini  tentunya  mendukung  kualitas  informasi  yang  ingin  diketahui  dalam  penelitian yang dilaksanakan saat ini.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32
Sumber: Data diolah, 2017

## Gambar 4 Distribusi Menurut Usia

## Sumber: Data diolah, 2017
Responden berdasarkan usia pada penelitian ini, dapat dikatakan dominan pada responden usia 38 tahun  yakni  sebanyak11,76  persen.  Sedangkan  responden  usia  44  tahun  sebanyak  23,53  persen, responden  dengan  umur  49-58  tahun  masing-masing  sebanyak  5,88%.  Berdasarkan  kondisi  faktual responden  diatas  maka,  keterwakilan  informan  dalam  memberikan  persepsi  terkait  kinerja  pemerintah daerah, partisipasi penganggaran, dan informasi keuangan daerah yang menjadi variabel-variabel utama dalam penitian ini.
Melalui keseluruhan faktual responden dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa valid dan akurat berdasarkan ruang ligkup sumber data. Sehingga peneliti merasa yakin untuk menjadikan keseluruhan data dan informasi penelitian ini menjadi dasar dalam proses analisis lebih lanjut dan proses interpretasi mendalam  dalam  menemukan  kondisi  sebab  akibat  maupun  hubungan  pengaruh  yang  mampu mendorong terciptanya Kemampuan Daerah dalam manajemen keuangan daerah.

## 2. Hasil Analisis dan Informasi
Hasil  pengukuruan  data  dan  informasi  memakai  alat  statistic IBM  SPSS  Version  24. Beberapa pengungkapan hasil rumusan Regresi Linier berganda dalam penelitin ini disajikan sesuai dengan tabel output SPSS. Adapun beberapa sajian tabel utama dalam analisis data ialah (1) Tabel Statistik Deskripsi, (2) Tabel Model Summary, (3) Tabel Coefficients.
5.88% 11.76% 5.88% 5.88% 23.53% 11.76% 11.76% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 37 38 40 42 44 46 47 49 50 52 58

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32
Tabel 1. Statistik Desriptif Model Regresi Penelitian
Mean Std. Deviation N Kinerja Pemerintah Daerah 29.7141 5.45351 17 Partisipasi 30.2285 4.20264 17 Sistem Informasi Keuangan Daerah 25.6192 4.71286 17

## Sumber: Data diolah, 2017
Dalam penelitian diketahui menggunakan tiga variabel utama, antara lain Variabel Kinerja Pemeritah Daerah sebagai variabel yang akan di estimasi, dan variabel partisipasi dan sistem informasi merupakan vsariabel yang menjadi basis estimasi terhadap variabel terikat (Dependent Variavel).
Berdasarkan tabel diatas, dapat informasi bahwa variabel Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai mean sebesar 29.71, selanjutnya variabel partisipasi sebesar 30.22, sedangkan variabel sistem informasi mendapatkan  nilai  mean  sebesar  25,61.  Kondisi  ini  diperoleh  melalui  17  responden  yang  memberikan persepsi mereka terhadap setiap item dalam pernyataan penelitian.

## Tabel 2 Model Summary Regresi Penelitian
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .677 a .859 .381 4.28916 .459 5.933 2 14 .014
a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Partisipasi
Sumber: Data diolah, 2017
Dalam rangka menemukan pola hubungan antara variabel terikat Kinerja Pemerintah Daerah dan variabel bebas Partisipasi dan Sistem Informasi. Maka peneliti perlu melihat sejauh mana mengukur dan mengetahui sisitivitas dan keakuratan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini.
Tabel 2 ditas, terungkap bahwa variabel bebas partisipasi dan sistem informasi mampu menjelaskan variabel  terikat  secara  baik,  pernyataan  ini  didukung  dengan  perolehan  nilai  R-Square  sebesar  85,9 persen.  Hasil  pengukuran  ini  menunjukkan  bahwa,  hanya  sekitar  14,1  persen  variabel  terikat  Kinerja Pemerintah Daerah dapat diterangkan oleh variabel lainnya seperti kualitas pendidikan. Sehingga secara simultan variabel bebas dalam riset ini baik untuk dijadikan salah satu model kinerja Pemerintah Daerah.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 25
Selain itu juga secara pengukuran statistik, pernyataan ini diperkuat dengan tambahan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,014 nilai ini lebih kecil dari standar probalitas yang ditentukan sebelumnya yakni 0,05  atau  tingkat  kesalahan  5  persen.  Melalui  kondisi  faktual  diatas,  maka  secara  statistik  terdapat kecukupan variasi data yang mampu mengungkapkan kinerja pemerintah daerah menggunakan variabel partisipasi  dan  sistem  informasi.  Sehingga  model  persamaan  linier  atau  regresi  linier  berganda  dalam penelitian ini baik untuk dijadikan dasar analisis.

## Tabel 3 Koefisien Regresi Penelitian
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 17.089 10.045 1.701 .111 Partisipasi .740 .256 .571 2.896 .012 Sistem Informasi Keuangan Daerah .381 .228 .329 1.671 .117

## a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

## Sumber: Data diolah, 2017
Secara  simultan  terhadap  hubungan  yang  positif  antara  varabel  bebas  dengan  variabel  terikat. Sehingga model yang dihasilkan dari tabel koefisien mampu dijadikan salah satu bentuk model matematis Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  Tabel  3  diatas,  maka  secara  uji  teoritis  bahwa  telah  sesuai diamana hal ini ditunjukkan dengan pola tanda hubungan yang positif antara variabel.
Melalui sajian hasil penngukuran statistik diatas, maka dapat dirumusakan pola hubungan antara variabel  sebagai  berikut: Kinerja  Pemerintah  Daerah  =  17.089+  0.740  (0.012)  Partisipasi  +  0.381 (0.117) Sistem Informasi. Secara simultan model ini dapat dikatakan baik dikarenakan memiliki tingkat signifikansi  hitung  0.05,  kondisi  serupa  secara  parsial  dimana  masing-masing  variabel  bebas  memiliki tingkat  signifikansi  0,05  selain  itu  juga  dikaji  berdasarkan  teoritis  bahwa  model  ini  sejalan  dengan ekspektasi  dari  kondisi  pengungakapan  teoritis  dimanaa  kedua  variabel  bebas  memiliki  pola  positif terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga secara parsial model ini layak untuk dijadikan model.
Berdasarkan hasil signifikansi hasil perhitungan estimasi koefisien regresi berganda diatas, maka dapat disumpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas pada penlitian ini H0 (menolak) dan H1 (menerima) pada keseluruhan variabel bebas. Hal ini diklarifikasi melalui hasil pengujian tingkat signifikansi dimana

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 26
variabel  bebas  Partispasi  (X1)  memiliki  hasil  tingkat  signifikansi  0.01  dibawah  nilai  probalitas  0.05  dan kondisi serupa pada Sistem Informasi (X2) yang memiliki hasil tingkat signifikansi sebesar 0.117 dimana lebih besar dari 0.05.
Tindak lanjut pola hubungan statistik secara sendiri-sendiri dapat dijelaskan terperinci pada untuk masing-masing pola hubungan variabel bebas. Berdasarkan Tabel 3 diatas, maka pola hubungan variabel Partipasi (X1) memiliki pola positif yang mana menunjukkan apabila terjadi kenaikan tingkat partisipasi staholders penganggaran mampu memberikan peluang terjadi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 74, persen, sedangkan variabel Sistem Informasi (X2) serupa bahwa terdpat pola hubungan yang  positif  dengan  variabel  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Y)  dimana jika  terjadi  perubahan  mekanisme pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  optimalnya  informasi  keuangan  daerah  mampu  mendorong terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 38,1 persen.
Berdasarkan perolehan hasil pengukuran koefisien regresi, maka model Kinerja Pemerintah Daerah dominan  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  Variabel  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah.  Sehingga  jika diasumsikan  bahwa,  pada  waktu  mendatang  terjadi  pembenahan  pada  mekanisme  pengelolaan keuangan  daerah  melalui  sistem  informasi  keuangan  daerah,  maka  diyakini  mampu  memberikan  efek atau dampak yang berarti pada Kinerja Pemrintah Daerah.
Kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam  penelitian  ini,  lebih  condong ke kinerja  pengelolaan keuangan daerah.  Kerangka  penelitian  ini  memberikan  keyakinan  bahwa  sebernya  peneliti  memberikan  harapan besar  terhadap  partisipasi  dan  sistem  informasi  dalam  mendorong  terwujudnya  kinerja  pemerintah daerah.  Selanjutnya  menjadi  satu  dari  kabupaten  di  pegunungan  yang  mampu  memberikan  kontribusi positif terhadap kinerja pengelonaan keuangan daerah di Provinsi.
Berdasarkan hasil pemgukuran secara statistik maupun ekonometrik dalam penelitian ini, diperoleh sejumlah hasil rumusan nilai estimasi ke depan dalam upaya mengubah sistem pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip dalam mengelola keuangan daerah maupun Negara, untuk itu kepatutan ini perlu masuk dalam aktivitas penyusunan APBD.
Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa dugaan positif jika adanya peningkatan partisipasi mampu  mendorong  terjadinya  kinerja  pemerintah  daerah  di  kabupaten  yalimo.  Sejumlah stakeholder kunci mengungkapkan  bahwa  keterwakilan masyarkat  dan  seluruh OPD yang  ada mampu mendorong
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32

## 27
adanya peningkatan kinerja daerah.
Begitu  pula  dengan  menkanisme  pengelolaan  sistem  informasi  keuangan  daerah, stakeholder sangat  memberikan  penilaian  penting  dalam  kedudukannya  bagi  upaya  peningkatan  kinerja  daerah. Namun dengan kondisi kabupaten yang baru dimekarkan dan masih dalam kategori belia, masih terdapat sejumlah peta persoalan yang perlu di tuntaskan secara bersama dalam kerangka meningkatkan sistem informasi keuangan daerah dalam kerangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel.
Beberapa stakeholder kunci memberikan suatu pandangan bahwa perlu pembenahan di beberapa aspek (1) Kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, (2) Secara rutin menambah wawasan dalam hal perubahan-perubahan  perundang-undangan  dan  konsep-konsep  pengelolaan  keuangan  daerah,  (3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana manajemen keuangan daerah yang berbasis pada sistem informasi  di  seluruh  jajaran  OPD  maupun  pada  distrik  dan  kampung.  Hal  ini  juga  selaras  dengan sumbangsih  ilmiah  dalam  mendukung  pencapaian  misi  RPJMD  pada  misi  Penataan  Birokasi  Dan Pelayanan Publik.
Dalam menjawab tantangan tersebut, terdapat beberapa penemuan yang perlu di perhatikan sesuai dengan  fokus  penelitian  ini,  antara  lain  aspek  partisipasi  penuh  dalam  penyusunan  anggaran  perlu menjadi suatu prinsip yang selalu akan dipandang penting oleh setiap pemilik kepentingan di daerah ini.

## Tabel 4 Rata-rata Skor Persepsi Key Informan Terhadap Transparansi
No Upaya Mengejewantakan Transparansi Rata-rata Skor 1 Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan RKA/DPA oleh TAPD 3.76 2 Selama  ini  pendapat  yang  relevan  selalu  menjadi  pertimbangan  dalam  pembahasan anggaran dengan TAPD 4.00 3 Turut Serta dalam penyunan Arah Kebijakan Umum 4.00 4 Turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan DPA OPD 3.88 5 Keterlibatan Kepala dan sekertaris instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama TAPD 4.00 6 Keterlibatan  Kepala  Bidang  serta  Staf  instansi/OPD  dalam  pembahasan  anggaran bersama TAPD 3.88 7 Partisipasi dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 4.06

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 28
Beberapa hal teknis yang  perlu di perbaiki di kemudian hari melalui komitmen bersama yakni (1) Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan RKA/DPA oleh TAPD, (2) Selama ini pendapat yang relevan selalu menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran dengan TAPD, (3) Turut Serta dalam  penyunan Arah Kebijakan Umum, (4) Turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan DPA OPD, (5) Keterlibatan Kepala dan sekertaris instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama TAPD, (6)  Keterlibatan Kepala  Bidang  serta  Staf  instansi/OPD  dalam  pembahasan  anggaran  bersama TAPD, (7) Adanya partisipasi dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
Beberapa hal teknis terkait partisipasi menjadi konsen dari informasi kunci atau sumber terpenting dalam  penelitian  ini  dimana  rata-rata  memberikan  skor  3-4  skor  ini  memiliki  makna  bahwa  responden mengatakan  hal  ini  penting  dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  penyusunan  perencanaan  dan penganggaran APBD. hal ini menandakan bahwa dalam kerangka mendukung kinerja pemerintah daerah pada  perspetif  pengelolaan  keuangan  daerah  perlu  memahami  dan  mengejewantakan  beberapa  hal teknis tersebut.
Tantangan  lainnya  ialah  bagaimana  mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah  dikelola menggunakan  mekanisme  sistem  sehingga  keakuratan  dan  sistem  pengendalian  internal  mampu  di ciptakan di kabupaten yalimo. Beberapa potret kondisi teknis yang mampu memberikan keuntungan  bagi Kabupaten  yalimo  menurut  key  informan  yakni  sebagai  berikut:  (1)  Keterbukaan  salah  satu  bentuk kepatuhan terhadap regulasi, (2) Mampu menjadi penyedia informasi keuangan daerah yang mudah di akses oleh masyarakat, (3) Merupakan kebutuhan mendesak di kabupaten yalimo, (4) Mampu membuat pencatatan laporan keuangan lebih efisien dan akurat, (5) Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen  lainnya,  (6)  Menampilkan  informasi  dengan  efektif  dan  efesien  yang  akan  dipakai  oleh pengguna laporan, (7) Mendukung Akuntabilitas pelaporan.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 29
Tabel 5 Rata-rata Skor Persepsi Key Informan Terhadap Sistem Informasi No Upaya Mengejewantakan Sistem Informasi Keuangan Daerah Rata-rata  Skor 1 Merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap regulasi 3.94 2 Mampu menjadi penyedia informasi keuangan daerah mudah di akses oleh masyarakat 3.59 3 Merupakan kebutuhan mendesak di kabupaten yalimo 3.82 4 Mampu menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat 3.59 5 Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya 3.47 6 Menampilkan informasi yang akurat secara efektif dan efesien yang akan dipakai oleh pengguna laporan 3.76 7 Mendukung Akuntabilitas pelaporan di tingkat kabupaten 3.53

## Sumber: Data diolah, 2017
Melalui  perbaikan  pada  aspek  partisipasi  dan  sistem  informasi  keuangan  daerah,  diharapakan mampu  memberikan  perubahan  kinerja  pemerintah  daerah  terkait  terciptanya  singkronisasi  antara perencanaan  dan  penganggaran,  Stigma  bahwa  menjunjung  tinggi  prinsip  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah,  adanya  pengawasan  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  SKPD  secara  rutin  & tepat  waktu  dalam  pelaporan  keuangan  maupun  program,  Ketepatan  dan  kesesuaian  hasil  dari  suatu kegiatan dengan program yang telah ditetapkan, Realisasi anggaran & fisik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Adanya dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa hal tersebut diyakini melalui perbaikan pada kedua instrumen keuangan daerah tersebut mampu mendorong adanya perbaikan-perbaikan tata kelola keuangan daerah.  Hal ini ditunjang dengan adanya opini key informan memberikan respon antara 3-4 artinya ini penting untuk segera di tindak lanjuti karena memiliki beberapa manfaat yang disebutkan pada sub indikator diatas.

## KESIMPULAN
Partisipasi  dalam  penyusunan  APBD,  menunjukkan  pola  hubungan  yang  positif  antara  tingkat partisipasi dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini perkuat dengan nilai pengaruh sebesar 74 persen dan secara probalitas dapat dipertanggungjawabkan dengan perolehan hasil 0,12 lebih kecil dari standar 0,05. Sehingga partisipasi merupakan aspek penting dan dominan mampu mendorong terciptanya kinerja Pemerintah Daerah.
Sistem  Informasi  Keungan  Daerah,  merupakan  bentuk  pemangkasan  alur  birokrasi  dalam pengelolaan  teknis  keuangan  daerah,  penelitian  ini  mengahasilkan  kerangka  mendorong  terciptanya

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 30
kinerja  pemerintah  daerah  dari  aspek  keuangan  daerah,  maka  SIKD  mampu  memberikan  pengaruh sebesar 38 persen.
Menunjukkan bahwa, jika partisipasi dalam penyusunan APBD dan teknis pengelolaan keuangan daerah  menggunakan  sistem  SIKD,  positif  akan  memberikan  dukungan  kenaikan  kinerja  Pemerintah Daerah sebesar 85,9 persen.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal,  2006, Pengaruh  Peran  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kinerja  Perusahaan  : Persepsi Manajer Menengah BUMN, jurnal Usahawan No 07 Tahun XXXV Juli Argyris, C.1952. The Impact of Budget on People, I thaca, NY : The Controllership Foundation, Inc. Cornell University
ArifahDistaAmalia, 2012, Praktek Teori Ageni pada Entitas Publik dan Non Publik , Prestasi Vol. 9 No. 1 - Juni 2012.
Antara News, 2007, Ketua BPK :Kinerja Pemda Masih Jauh dari Memuaskan , Ambon, 30 April 2007 Chong and Chong, 2000, Budget Goal Commitment and Informational Effect of Budget Participation on Performance A Structural Equation Modelling Approach, Behavioral Research in Accounting, Vol 114 Brownell, Peter, 1982, The Role of Accounting Data in Performance Evaluation, Budgetary Participation, and Organizational Effectiveness, Journal of Accounting Research, Vol 20, pp 12-27 Brownell,  Peter  and  Mc.  Innes  Morris,  1986, Budgetary  Participation  Motivation  and  Manajerial Performance, The Accounting Review
Coralie,  Byant  and  White  Louise,  1987, Manajemen  Pembangunan  untuk  Negara  Berkembang, Terjemahan, LP3ES
Devas,  Nick,  1997, Indonesia  : What  Do We  Mean  by  Decentralization, Public  Administration  and  The Development, No 17 , 351-367
Depken, Craig A, Giao X. Nguyen, danSalil K. Sarkar (2010 ). ”Agency Costs, Executive Compensation, Bonding  and  Monitoring:  A  Stochastic  Front ier  Approach”, diaksestanggal  29  Juli  2010 padawww.google.com
Fathillah, Gina, Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kalimantan Timur , tesis S2 Program PascaSarjanaUniversitas Gajah Mada, Y ogyakarta Fress,  Philip  E,  C.  Rollin  Niswonger,  Carl  S  Warren,  1995, Prinsip-  prinsip  Akuntansi, Cetakanketiga, Edisikeenambelas, Jilid 2, AlihBahasa : HyginusRuswinartodan Herman  Wibowo, PenerbitErlangga, Jakarta
Ferdinand, A.T. 2006.MetodePenelitianManajemen, BP UniversitasDiponegoro, Semarang. Govindarajan,  V,  2000, Impact  of  Participation  in  The  Budgetery  Process ,  5th  edition,  South  Western College Publishing
Halim,  Abdul  danSyukriy  Abdullah (2010).” Hubungandan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintahan  Daerah: (Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi),  Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan  yang diakses tanggal 29 Juli 2010 pada http://www.bppk.depkeu.go.id/ HaryantidanNasir,  2002, Pengaruh  Penyusunan  Anggaran  terhadap  Kinerja  Manajerial    :Peran Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening, SimposiumNasionalAkuntansi V, Semarang Haryanto, SahmuddindanArifuddin, 2007, Akuntansi Sektor Publik, BadanPenerbitUniversitasDiponegoro, Semarang
Haryanto, 2009, Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2007, Tesis S2 Program PascasarjanaUniversitas Gajah Mada, Y ogyakarta Heruwati, 2007, Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2004-2006, Tesis S2 Program PascasarjanaUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 31
Imam Ghozhali, 2006. AplikasiAnalisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: BadanPenerbitUniversitasDiponegoro.
Jensen, Michael C dan William H. Meckling. (1976). “Theory of the Firm :Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics 3 (1976) 305-360. North-Holland Publish Company
Johnson,  1982, Budgetary  Behavior  in  Local  Government  A  Case  Study  over  3  years, Accounting, Organization and Society, 7 : 287-304
Kahnerman,  D  and  A  Tversky,  1979, Prospect  Theory:  an  Analysis  of  Decisions  under  Risk, Econometrica47 : p 263-291 Kenis, I, 1979, Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance, The Accounting Review
Li,  Jing,  Richard  Pike,  danRoszainiHaniffa  (2007).  “Intellectual  Capital  Disclosure  in  Knowledge  Rich Firms:  The  Impact  of  Market  and  Corporate  Governance  Factors”,  Working  paper  series, Diaksestanggal 27 Juni 2010 dari www.britannica.com Leiwakabessy, 2006, Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Ambon Tahun 2004, Tesis S2 Program PascasarjanaUniversitas Gajah Mada, Y ogyakarta Mahsun, Mohamad, 2009, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Mardiasmo, 2000, Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah, Kompak No 23, 573-587 Mardiasmo,  2001, Perencanaan  Keuangan  Publik  sebagai  Suatu  Tuntutan  dalam  Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersihdan Berwibawa, Diskusi Panel Nasional Jakarta Milani, K, 1975, The Relationship of Participation in Budget-setting of Industrial Supervisor Performance and Attitudes : a Field Study, The Accounting review 50 Mitzberg, H, 1973, The Nature of Manajement Work, Harper Row MulyadidanJhonySetyawan, 1999, Sistem Perencanaandan Pengendalian Manajemen, Aditya Media Munandar,  2000, Budgetting  :Perencanaan,  Pengkoordinasian  dan  Pengawasan  Kerja, EdisiPertama, Yogyakarta, BPFE UniversitasGajahmada, Yogyakarta Neumann,  John  von  &  Oskar  Morgenstern  (2007).  ” Theory  of  Games  and  Economic  Behavior (Commemorative Edition) ”, Princenton University press Mas’ud, Faud, 2004. Survei Diagnosis Organisasional (konsepdanAplikasi), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Nety, Herawati, 2003, Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001, Tesis S2 Program PascasarjanaUniversitas Gajah Mada, Y ogyakarta Poerwati,  Tjahyaning,  2001 ,  Pengaruh  Partisipasi  dalam  Penyusunan  Anggaran  terhadap  Kinerja Manajerial    :Budaya  Organisasi  dan  Motivasi  sebagai  Variabel  Moderating, Tesis  S2  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
Riharjo, Ikhsan Budi, 2001, Pengaruh Struktur Organisasional dan Locus of Control terhadap Hubungan antara  Penganggaran  Partisipati  fdengan  Kinerja  Manajerial  dan  Kepuasan  Kerja, Tesis  S2 Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Rohman, Abdul, 2007, Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah), Jurnal Maksi, Vol 7 No 2 Agustus 2007, hal 206-220 Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
Sabeni,  Arifin.  (2005). “Peran  Akuntan  dalam  Menegakkan  Prinsip  Corporate  Governance  pada Perusahaan  di  Indonesia  (Tinjauan  Perspektif  Keagenan)” Disampaikan  Pada  Sidang  Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar Subramaniamdan Mia,  2001, The Relation between Decentralization Structure, Budgetary Participation and  Organizational  Commitment,  The  Moderating  Roleof  Managers  Value  Orientation  toward Innovation, Accounting, Auditing and Accountability, Vol 14 No. 1 Supomo,  Bambang,  1998, Pengaruh  Struktur  dan  Kultur  Organisasi  terhadap  Keefektifan  Anggaran Partisipatif dalam Peningkatan Kinerja Managerial :Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang
Siegel, G and HR Marcony, 1989, Behavioral Accounting , South Western Publishing Co. Cincinnati, OH

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 15-32 32
Setyawan,  Setu,  2002, Pengukuran  Kinerja  Anggaran  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Malang dilihatdari Perspektif Akuntabilitas, Fakultas Ekonomi UMM, Malang Sinambela,  Elizar,  2003, Pengaruh  Partisipasi  Dalam  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja Manajerial, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan Scott, William R.2003, Financial Accounting Theory, 3 th Ed. New Jersey : Prentice- Hall International, Inc Verbeeten, Frank H.M, 2008, Performance Management Practices in Public Sektor Organizations : Impact on Performance, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Volume 21 No 3, pp 427-454 Woodcock,  James  dan  Whiting,  Rosalind  H.  (2009).“Intellectual  Capital  Disclosures  by  Australian Companies”. Paper accepted for presentation at the AFAANZ Conference, Adelaide, Australia, July 2009. Diaksestanggal 12 Juni 2010 dari www.otago.ac.nz