JIGE 4 (1) (2023) 167-175

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## ANALISIS  KINERJA  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAERAH  DI  ERA
OTONOMI DAERAH

## KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2016-2020
Jutisma Buchary Akbar Jumati 1 , Nur Fadila Nacikit 2 , Kumba Digdowiseiso 3 1,2,3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

## History Article

## Article history:
Received Feb 07, 2023
Approved Feb 25, 2023 ABSTRACT This  study  aims  to  determine  the  performance  of  regional financial  management  in  the  era  of  Regional  Autonomy  in Jayawijaya  Regency,  Papua  Province,  for  the  2016-2020  Fiscal Year by using the calculation of the Degree of Decentralization Ratio, the Ratio of Regional Financial Independence, the Ratio of Effectiveness of Local Own Revenue, and the Harmony Ratio as seen  through  Routine  Spending  and  Development  Spending. Jayawijaya  Regency's  Financial  Performance  Judging  from  the Decentralization  Degree  Ratio  it  is  only  4.88%  and  we  can  see from the measurement interval which is at > 10 and shows in the Not Good category,  the Regional Financial  Independence Ratio gets  the  Instructive  category  with  a  total  average  of  5.13  %,  the PAD  Effectiveness  Ratio  of  Jayawijaya  Regency  is  in  the  Very Effective  category  with  a  total  average  of  115.14%  and  for  the Conformity  Ratio  of  the  Routine  Expenditure  Ratio  and  the Development  Expenditure  Ratio,  it  can  be  seen  from  the calculation that the Conformity Ratio of Routine Expenditures of Jayawijaya Regency from 2016-2020 has decreased from year  to year in 2016 it was at 48.62% and in 2020 it fell to 40.27% with a total  average  of  45.17%  while  for  the  Jayawijaya  District Development  Expenditure  Ratio  which  was  initially  in  2016  it reached  51.38%  and  in  2022  it  will  increase  to  59.73%  with  an average value of 54.83%.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan  daerah  di  era  Otonomi  Daerah  di  Kabupaten Jayawijaya  Provinsi  Papua  Tahun  Anggaran  2016-2020  dengan menggunakan  perhitungan  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektifitas  Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio  Keserasian yang dilihat  melalui  Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Kinerja Keungan Kabupaten

## Keywords:
Fiscal Decentralization,
Effectiveness, Financial
Efficiency, Harmony, Jayawijaya Regency
Jayawijaya  Dilihat  dari  Rasio  Derajat  Desentralisasi  hanya sebesar  4,88%  dan  kita  lihat  dari  Interval  pengukuran  yang berada di angka >10 dan menunjukkan di kategori Tidak Baik, Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  mendapat  kategori Instruktif dengan total rata-rata sebesar 5,13%, Rasio Efektifitas PAD  Kabupaten  Jayawijaya  masuk  dalam  kategori  Sangat Efektif  dengan  total  rata-rata  115,14%  dan  untuk  Rasio Keserasian  Rasio  Belanja  Rutin  dan  Rasio  Belanja Pembangunan,  dapat  dilihat  pada  perhitungan  bahwa  Rasio Keserasian Belanja Rutin Kabupaten Jayawijaya dari 2016-2020 mengalami penurunan dari Tahun ke Tahun di 2016 terdapat di angka  48,62%  dan  pada  Tahun  2020  turun  menjadi  40,27% dengan  total  rata-rata  45,17%  sedangkan  untuk  Rasio  Belanja Pembangunan  Kabupaten  Jayawijaya  yang  Awalnya  di  Tahun 2016 mencapai angka 51,38% dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan di angka 59,73% dengan nilai rata-rata 54,83%.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

## PENDAHULUAN
Indonesia  mengalami  reformasi  besar-besaran  di  Tahun  1998  setelah  gugurnya  system pemerintahan  Presiden  Soeharto  setelah  memimpin  hampir  32  Tahun,  dengan  era  baru  yang dinamakannya  jaman  reformasi  dan  di  pandang  sebagai  awal  dari  era  demokrasi  di  Indonesia dengan perpolitikan yang lebih terbuka dan dianggap liberal, banyak aturan yang dirombak dari jaman  orde  baru  ke  era  reformasi.  Dalam  era  baru ini,  otonomi  yang  luas  kemudian diberikan kepada daerah dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi). Perubahan inilah  yang  menjadi  dasar  dirumuskan  Undang-Undang  yang  disetujui  parlemen  dan  disahkan Presiden  Indonesia  di  tahun  1999  yang  menyerukan  transfer  kekuasaan  pemerintahan  dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah. Paket baru yang ada di era reformasi adalah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  saat  era  Reformasi  secara  resmi  dimulai sejak  1  Januari  2001.  Proses  tersebut  diawali  dengan  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  secara  legal  formal,  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UndangUndang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  Kedua  Undang- Undang  ini  mengatur  pokok-pokok  penyerahan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  serta pendanaan  bagi  pelaksanaan  kewenangan  tersebut.  Selain  itu,  terdapat  juga  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  mengatur  hal-hal mengenai  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pemungutan  kepada  masyarakat daerah  guna  mendapatkan  sumber  pendanaan  bagi  pembangunan  daerah  tanpa  selalu  harus menunggu transfer dari Pemerintah Pusat.
Pemberian  otonomi  daerah  adalah  upaya  untuk  pemberdayaan  daerah  dalam  rangka mengelola  pembangunan  di  daerahnya,  kreativitas,  inovasi  dan  kemandirian  diharapkan  akan dimiliki  oleh  setiap  daerah,  sehingga  dapat  mengurangi  tingkat  ketergantungannya  pada Pemerintah  Pusat,  dan  Desentralisasi  fiskal  adalah  mekanisme  pemindahan  dana  dari  APBN terkait  dengan  kebijakan  keuangan  negara  yaitu  mencapai  ketahanan  fiskal  yang  berkelanjutan (keberlanjutan  fiskal)  dan  memberikan  stimulus  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  maka  dengan kebijakan  desentralisasi  fiskal  yang  diharapkan  akan  menciptakan  pemerataan  kemampuan
keuangan  antar  daerah  yang  sepadan  besarnya  kewenangan  urusan  pemerintahan  diserahkan kepada daerah-daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2015).
Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  melihat  sejauh  mana  kinerja  pengelolaan  keuangan daerah  di  Era  Otonomi  Daerah  Khususnya  di  Kabupaten  Jayawijaya  Provinsi  Papua  sebelum dimekarkannya  Provinsi  Papua,  saat  ini  Kabupaten  Jayawijaya  menjadi  Kabupaten  di  bawah wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dalam melakukan penulisan ini kami  selaku  penulis  telah  merujuk  dan  mempelajari  beberapa  tulisan  yang  terkait  dan  dirasa perlu  untuk  di  pelajari,  seperti  dalam  Jurnal  (Surastowo,  2019)  dengan  Judul  Analisis  Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur,  Hasil  perhitungan menunjukkan  bahwa  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  selama  tahun  2014-2018,  rata  rata rasio  efektifitas  sebesar  78,99%  yang  termasuk  pada  kriteria  kurang  efektif.  Rata-rata  rasio efisiensi  sebesar 99,02%, yang termasuk pada kriteria efisien. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi  sebesar  73,21%,  sedangkan  rasio  keserasian  belanja  modal  sebesar  15,75%.  Hasil perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan positif. Sedangkan rasio kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Lampung  Timur,  pola  hubungan  seluruhnya  adalah instruktif,  rata  rata  5,86  %  atau  kurang  dari  25%.  Hal  ini  menunjukkan  ketergantungan Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur  kepada  pemerintah  pusat  masih  tinggi.  Ada  juga penelitian dari  Jurnal  (Hilda  Mataris,  Kumba  Digdowiseiso,  2022)      dengan      Judul      Analisis Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Magelang  Tahun  2017-2019  dengan  hasil  Kinerja Keungan Daerah Kab. Magelang dilihat dari RDDF sebesar 17,25% yang masuk kriteria kurang dalam meningkatkan PAD-nya. Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD.  Dari sisi REKD adalah sebesar  655,42%  dengan  kriteria  tidak  efektif,  yakni  jumlah  angka  Belanja  Daerah  lebih  besar dari realisasi PAD. Keserasian Belanja Operasional berada diangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%.
Dengan mengacu pada beberapa referensi di atas lah kami menentukan judul penulisan ini  yaitu  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah  Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  melakukan  pendekatan  kuantitatif,  Penelitian Kuantitatif  adalah  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positifisme,  digunakan  untuk meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8)
Berdasarkan pendapat tentang penelitian kuantitatif di atas penelitian ini penulis lakukan dengan  mengumpulkan  data  APBD  Kabupaten  Jayawijaya  dari  Tahun  2016-2020  pada  situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementian Keuangan dengan fokus melihat kinerja laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam 5 Tahun yang diawali dari 2016 sampai 2020.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengukur  Keuangan  daerah  berdasarkan  APBD menggunakan  beberapa  rasio  menurut  (Hakkim,  Syamsudin,  2007)  yaitu  Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian  Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Keserasian.
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Untuk mengukur Rasio Derajat Desentralisasi menggunakan rumus dibawah ini.
𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100%

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Untuk  mengukur  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  menggunakan  rumus  dibawah ini.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100%

## 3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Untuk  mengukur  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  menggunakan  rumus dibawah ini.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑙𝑙 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100%

## 4. Rasio Keserasian
Untuk mengukur Rasio Keserasian terdapat 2 rumus seperti dibawah ini.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑇𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100% 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Derajat Desentralisasi
Untuk  mengukur  rasio  Derajat  Desentralisasi  itu  dihitung  berdasarkan  perbandingan antara  jumlah  pendapatan  asli  daerah  dengan  total  penerimaan  daerah.  Rasio  ini  menunjukan kontribusi  PAD  terhadap  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka  semakin tinggi  kemampuan  pemeritah  daerah  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  (Halim,  2007). Kriteria Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi seperti yang dicantumkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Pengukuran Derajat Desentralisasi
Kemampuan Desentralisasi Rasio Derajat Desentralisasi (%) Sangat Baik >50 Baik 25-50 Kurang Baik 10-25 Tidak Baik >10 Sumber : (Halim, 2007) Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016- 2020 Tahun PAD Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi (%) Kategori 2016 69.994.661.991 1.467.240.987.034 4,77 Tidak Baik 2017 75.889.520.464 1.496.028.526.952 5,07 Tidak Baik 2018 91.842.133.976 1.561.012.273.705 5,88 Tidak Baik 2019 60.722.419.247 1.501.399.916.392 4,04 Tidak Baik 2020 61.618.931.847,08  1.336.834.108.756,04 4,61 Tidak Baik
Total Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi (%) 4,88
Sumber : Data Sekunder
Hasil  rasio  perhitungan  derajat  desentralisasi  Kabupaten  Jayawijaya  pada  Tahun  2016 hanya sebesar 4,77%, tahun 2017 5,07%, tahun 2018 5,88%, tahun 2019 4,04% dan tahun 2020 4,61%.  Terdapat  penurunan  dan  kenaikan  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir, kenaikan paling tinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 5,88% dan penurunan paling rendah terjadi di tahun 2019 dengan angka 4,04%, tetapi kenaikan dan penurunan ini masih saja tetap berada di kategori tidak baik, itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan di dalam kategori desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dan belum bisa secara penuh mandiri dalam menjalankan desentralisasi fiskal dan  Pembangunan  Daerah,  dapat  kita  lihat  juga  dari  rata-rata  Rasio  Derajat  Desentralisasi Kabupaten  Jayawijaya  dari  Tahun  2016-2020  hanya  sebesar  4,88%  dan  kita  lihat  dari  Interval pengukuran yang berada di angka >10 dan menunjukkan di kategori Tidak Baik.

## B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Ketika kita berbicara tentang kemandirian keuangan daerah itu menjelaskan sejauh mana Pemerintah  Daerah  mampu  menjalankan  program  atau  kegiatan  untuk  masyarakat  di  suatu daerah yang telah membayar pajak demi menopang Pendapatan Asli Daerah secara mandiri dan benar-benar  memanfaatkan  retribusi  tersebut.  Menurut  (Halim,  2007)  Kemandirian  daerah ditujukan  oleh  besar kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah yang  berasal  dari  sumber  lain  misal  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari  pinjaman.  Tabel Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3. Interval Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisipatif Tinggi 75 – 100 Delegatif Sumber : (Halim, 2007)
Tabel  4  adalah  hasil  pengukuran  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Kabupaten  Jayawijaya dari Tahun 2016-2020.
Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020
Tahun  Pendapatan Asli Daerah Total Transfer Rasio Kemandirian Keuangan (%) Kategori 2016 69.994.661.991 1.397.246.325.043 5,01 Instruktif 2017 75.889.520.464 1.420.139.006.488 5,34 Instruktif 2018 91.842.133.976 1.469.170.139.729 6,25 Instruktif 2019 60.722.419.247 1.440.677.497.145 4,21 Instruktif 2020 61.618.931.847,08  1.275.215.176.909 4,83 Instruktif Total Rata-Rata 5,13 Instruktif Sumber : Data Sekunder
Dari hasil pengolahan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun  2016-2020  dengan  melihat  skor  rata-rata  hanya  mencapai  angka  5,13%  dan  mendapat kategori Instruktif dan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam hal  pembiayaan  pembangunan  dan  pelayanan  program  untuk  masyarakat  masih  rendah  dan memiliki ketergantungan dengan Pemerintah Pusat yang sangat tinggi.
Dapat  kita  lihat  di  tabel  4  bahwa  pada  Tahun  2016  Rasio  Kemandirian  Keuangan Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 5.01%, 2017 sebesar 5,34%, 2018 naik sebesar 6,25%, 2019 turun ke angka 4,21% dan di Tahun 2020 sebesar 4,83%.
Kenaikan paling tinggi terjadi di Tahun 2018 yaitu mencapai 6,25% tetapi itu tetap dalam kategori  Instruktif  dan  penurunan  paling  rendah  terjadi  di  Tahun  2019  dengan  angka  4,21%. Dengan  melihat  kondisi  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jayawijaya  dari Tahun  2016-2020  dengan  total  rata-rata  5,13%  dengan  kategori  Instruktif.membuktikan  bahwa Kabupaten  Jayawijaya  belum  mampu  sepenuhnya  mandiri  dalam  menjalankan  program- program yang ada di Kabupaten itu Sendiri.

## C. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  suatu  kondisi  dimana  kita  melihat kemampuan  Pemerintah  Daerah  mewujudkan  atau  melihat  sejauh  mana  realisasi  Pendapatan Asli  Daerah  sesuai  dengan  perencanaan  yang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  Daerah. Rasio  Efektifitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).
Untuk  melihat  kriteria  pengukuran  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat dilihat  pada  tabel  5  dan  untuk  melihat  sejauh  mana  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5. Kriteria Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (%) Sangat Efektif >100 Efektif 90-100 Cukup Efektif 80-90 Kurang Efektif 60-80 Tidak Efektif ≤60 Sumber : (Halim, 2007) Tabel 6. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas (%) Kategori 2016 69.994.661.991 46.618.980.412  150,14 Sangat Efektif 2017 75.889.520.464 88.874.980.412  85,39 Cukup Efektif 2018 91.842.133.976 82.054.906.321  111,93 Sangat Efektif 2019 60.722.419.247 45.701.759.371  132,87 Sangat Efektif 2020 61.618.931.847,08  64.601.685.042  95,38 Efektif Total Rata-Rata 115,14 Sangat Efektif Sumber : Data Sekunder
Dengan  melihat  perhitungan  Rata-Rata  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 berada di angka 115,14% dan mendapat kategori Sangat  Efektif,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  dalam  realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk menjalankan kegiatan sudah sangat baik.
Dapat kita lihat pada Tabel 6 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2016 Rasio Efektifitas PAD terdapat di angka 150,14% ini menjadi kenaikan paling tinggi  dari  kurun  Tahun  2016-2020  sedangkan  pada  tahun  2017  turun  ke  angka  85,39%  ini menjadi  penurunan  paling  terendah  dalam  5  tahun  ini,  Tahun  2018  sebesar  111,93%,  Tahun 2019 132,87% dan Tahun 2020 95,38%. Oleh karena itu pada Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016-2020 Kabupaten Jayawijaya masuk dalam kategori Sangat Efektif.

## D. Rasio Keserasian
Dalam  menilai  rasio  keserasian  dapat  kita  lihat  sejauh  mana  Pemerintah  Daerah memprioritaskan  alokasi  dana  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  dengan  optimal.  Ketika presentase  dana  yang  digunakan  untuk  belanja  rutin  itu  tinggi  berarti  presentase  belanja pembangunan  yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  ekonomi masyarakat cenderung kecil. (Halim, 2007)
Belum  ada  patokan  yang  pasti  terkait  berapa  besarnya  rasio  belanja  tidak  langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, itu dikarenakan adanya pengaruh dari dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan target.
Hasil  perhitungan  Rasio  Keserasian  Belanja  Daerah  Kabupaten  Jayawijaya  dari  Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Rutin Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020 Tahun  Belanja Rutin Total Belanja Daerah  Rasio Keserasian Belanja Rutin (%) 2016  703.705.916.669 1.447.470.814.097 48,62 2017  768.783.056.250 1.571.708.700.493 48,91 2018  675.755.176.386 1.549.705.322.151 43,61 2019  633.947.936.522 1.426.437.978.757 44,44 2020  536.077.293.295,22 1.331.348.075.563,22  40,27 Total Rata-Rata 45,17 Sumber : Data Sekunder Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020 Tahun Belanja Pembangunan Total Belanja Daerah Rasio Keserasian Belanja Pembangunan (%) 2016 743.764.897.428 1.447.470.814.097 51,38 2017 802.925.644.242 1.571.708.700.493 51,09 2018 873.950.145.765 1.549.705.322.151 56,39 2019 792.490.042.235 1.426.437.978.757 55,56 2020 795.270.782.268,00  1.331.348.075.563,22 59,73 Total Rata-Rata 54,83 Sumber : Data Sekunder
Melihat  pada  tabel  7  Rasio  Keserasian  untuk  Belanja  Rutin  di  Kabupaten  Jayawijaya pada Tahun 2016 menyentuh angka 48,62% dan pada Tahun 2018 naik pada angka 48,91% dan pada Tahun 2018, 2019, 2020 angka Rasio Keserasian Belanja Rutin mengalami penurunan ke angka 43,61%, 44,44%, dan 40,27% dengan total rata-rata 45,17%. Dalam 5 tahun ini terdapat penurunan  yang  terjadi,  dan  kenaikan  paling  tinggi  hanya  terjadi  di  Tahun  2017  yaitu  48,91% sedangkan penurunan paling rendah terjadi di Tahun 2020 dengan angka 40,27%.
Dan untuk Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya seperti yang di muat pada Tabel 8, pada Tahun 2016 Kabupaten Jayawijaya mendapat angka 51,38%, Tahun 2017  51,09%,  Tahun  2018  56,39%,  Tahun  2019  55,56%  dan  Tahun  2020  59,73%  dengan  total rata-rata  sebesar  54,83%,  dari  Tahun  2016  mengalami  kenaikan  sampai  dengan  2020  tetapi terjadi penurunan di Tahun 2019 dan kembali naik di Tahun berikutnya, angka terendah terjadi di  Tahun  2017  dengan  Rasio  sebesar  51,09%  dan  kenaikan  tertinggi  terjadi  di  Tahun  2020 dengan 59,73%.
Dengan  melihat  hasil  perhitungan  dari  tabel  7  dan  8  dapat  dilihat  bahwa  pada  Rasio Keserasian  Belanja  Rutin  mengalami  penurunan  dari  Tahun  ke  Tahun  sedangkan  pada  Rasio Keserasian Belanja Pembangunan mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun.
Dapat disimpulkan dengan melihat bahwa Keserasian Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya  dari  Tahun  2016-2020  yang  mengalami  kenaikan  membuktikan  bahwa  Pemerintah Daerah  Kabupaten Jayawijaya banyak melakukan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan banyak mengalokasikan ke arah program-program kerja Pemerintah.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  Penelitian  di  atas  kami  selaku  penulis  mengambil  beberapa  kesimpulan menurut beberapa rasio pengukuran yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu :
1. Derajat Desentralisasi
Untuk  Derajat  Desentralisasi  Keuangan  Kabupaten  Jayawijaya  dari  Tahun  2016-2020 masih berada di kategori Tidak Baik, itu membuktikan bahwa menurut pengamatan dari Tahun 2016-2020  bahwa  Pemkab  Jayawijaya  masih  sangat  tergantung  kepada  dana  transfer  atau bantuan dana dari Pemerintah Pusat, jika saja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat lebih  dapat  memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  pasti  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jayawijaya bisa lebih mampu dalam pembiayaannya sendiri.
2. Kemandirian Keuangan
Pada  tahun  2016-2020  dari  Rasio  Kemadirian  Keuangan  Kabupaten  Jayawijaya mendapatkan  kategori  Instruktif  dan  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  penurunan  dari  Tahun  ke Tahun, itu menjelaskan bahwa campur tangan Pemerintah Pusat masih sangat tinggi dengan skor rata-rata 5,13%. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum mampu untuk menjalankan Otonomi Daerah  secara  efektif,  dan  campur  tangan  pihak  eksternal  masih  sangat  tinggi  dalam menjalankan program maupun kegiatan.
3. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Melihat dari hasil perhitungan dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2016-2020 total rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 115,14% dengan kategori sangat efektif, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah benar- benar  menggunakan  PAD  dengan  sebagaimana  mestinya  dalam  pembiayaan  kegiatan  Daerah yang berasal dari PAD dan diharapkan bahwa ini akan selalu ditingkatkan agar efektifitas PAD di Kabupaten Jayawijaya selalu Tepat sasaran penggunaannya.
4. Rasio Keserasian
Dalam menilai rasio keserasian ini dapat kita lihat bahwa ada dua bagian yang dapat kita ukur untuk melihat bagaimana Keserasian yaitu dengan melihat Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja  Pembangunan,  dapat  dilihat  pada  perhitungan  bahwa  Rasio  Keserasian  Belanja  Rutin Kabupaten  Jayawijaya  dari  2016-2020  mengalami  penurunan  dari  Tahun  ke  Tahun  di  2016 terdapat  di  angka  48,62%  dan  pada  Tahun  2020  turun  menjadi  40,27%  dengan  total  rata-rata 45,17% sedangkan untuk Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yang Awalnya di
Tahun  2016  mencapai  angka  51,38%  dan  pada  Tahun  2022  mengalami  kenaikan  di  angka 59,73%  dengan  nilai  rata-rata  54,83%,  walaupun  Rasio  Belanja  Rutin  sangat  kecil  dan mengalami penurunan tiap tahunnya akan tetapi Rasio Belanja Pembangunan sangat besar dan mengalami  kenaikan  di  tiap  tahun,  itu  membuktikan  bahwa  Pemerintah  Jayawijaya  lebih mengedepankan  program-program  berbasis  pembangunan  di  daerahnya,  ketika  belanja pembangunan semakin besar itu  juga akan menambah asset daerah dan kekayaan daerah yang juga bisa meningkatkan Rasio Belanja Rutin nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budianto, A. (2020). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. 32.
Hakkim,  S.  2007.  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah.  Jakarta:LIPI  Press  Halim,  H.  2001. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN Halim, A. .2007. Akuntansi Sektor Publik.Akuntansi Keuangan Derah. Jakarta: Salemba Empat Mataris,  H.,  &  Digdowiseiso,  K.  (2022).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Sun’an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media.
Surastowo.  (2019).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintahan  Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Simplex, 2(3), 175–185.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UndangUndang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah