## Pengaruh Persepsi Kemudahan, Efektivitas, dan Efisiensi atas Penerapan E-System Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP pada KPP Padang Sidempuan
Nur Asiah Harahap 1 , Anggiat Situngkir 2
1,2 Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia anggiatsitungkir@polmed.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  perceptions  of  ease,  effectiveness  and  efficiency  on  taxpayer compliance.  Taxpayer  will  comply  if  they  understand  all  of  their  rights  and  obligations  as  a  taxpayer,  the provisions and rules governing the intricacies of taxation, and are willing and fully responsible for obeying and implementing  all  tax  rules,  as  well  as  carrying  out  their  obligations  as  a  taxpayer  sincerely.  This  study  was tested on one hundred and ten taxpayers at the Padang Sidempuan tax office in 2018-2022 who were selected using the convenience sampling method (incidental sampling). The data analysis technique used in this study is multiple  linear  regression  analysis  technique.  The  results  of  the  analysis  showed  that  partially  variable perception of ease, effectiveness and efficiency have no effect on taxpayer compliance.

## Keywords: Perception of Ease, Effectiveness, Efficiency, Taxpayer Compliance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  persepsi  kemudahan,  efektivitas  dan  efisiensi  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  patuh  jika  wajib  pajak  memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai seorang  wajib  pajak,  ketentuan  dan  aturan  perpajakan,  dan  bersedia  serta  bertanggung jawab  penuh  untuk menaati dan melaksanakan semua aturan perpajakan tersebut, serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib  pajak  dengan  tulus.  Penelitian  ini  diujikan  pada  seratus  sepuluh  wajib  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak pratama  Padang  Sidempuan  tahun  2018-2022  yang  dipilih  menggunakan  metode convenience  sampling (sampling  insidental).  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Teknik  analisis  regresi linear berganda.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  secara parsial variabel  persepsi kemudahan,  efektivitas  dan efisiensi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci: Persepsi Kemudahan, Efektivitas, Efisiensi, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Direktorat  Jendral  Pajak  memiliki  tantangan  untuk  menjalankan  penerimaan  pajak yang memiliki  target  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat  dan  belum  memberikan  hasil  yang maksimal. Salah satu penyebabnya ialah sumber daya manusia yang mengelola administrasi dokumen  dan  data  dari  wajib  pajak  tersebut  sangat  terbatas,  sedangkan  beban  kerja pengadministrasian  dokumen  dan  data  dari  wajib  pajak  terus  meningkat.  Upaya  Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan inisiatif strategis tersebut salah satunya  dilakukan  dengan modernisasi  perpajakan.  Modernisasi  perpajakan  yang dimaksud adalah dengan menerapkan e-system dalam  administrasi  perpajakan. E-system merupakan  aplikasi  dari  teknologi  yang dimanfaatkan  untuk  kemudahan dalam  penyampaian  informasi  dan  transaksi  yang  terkait dengan pajak melalui internet. Perangkat dari e-system adalah e-registrasion, e-SPT, e-filing, dan e-biling (Widjaja & Siagian, 2017). E-system perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. E-registration mempermudah  pendaftaran  NPWP  dan  pengukuhan  pengusaha  kena  pajak  untuk berkonsultasi  mengenai  pajak  secara online . E-SPT membantu  penyampaian  SPT  dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. E-filing dan e-payment berguna untuk  melaporkan  surat  pemberitahuan  serta  pembayaran  pajak  secara  elektronik. Pemanfaatan  perangkat  ini  bertujuan  untuk  menghemat  waktu  dan  menghasilkan  pelayanan secara  efisien  dan  efektif.  Dengan  adanya  penerapan e-system perpajakan  yang  diterapkan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  diharapkan  dapat  membantu  Wajib  pajak  dalam memproses  data  perpajakannya  dalam  hal  pendaftaran,  pembayaran,  dan  pelaporan
perpajakan.  Proses  modernisasi  administrasi  perpajakan  dengan  maksud  agar  wajib  pajak memperoleh  kemudahan  dalam  memenuhi  kewajibannya,  sehingga  dapat  dilaksanakan dengan  mudah.  Dengan  kemudahan  memenuhi  kewajiban  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fatmala, 2013).
Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kewajiban seseorang sebagai warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan. Dengan demikian, pembayar pajak dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara (Kania, 2017). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu  kondisi  sistem  administrasi  perpajakan,  pemeriksaan  pajak,  dan  tarif  pajak.  Jika beberapa  faktor  tersebut  dijalankan  dengan  baik,  maka  tingkat kepatuhan  serta  penerimaan pajak  akan  meningkat.  Seiring  dengan  kemajuan  zaman  dan  teknologi,  maka  sistem administrasi perpajakan pun mengalami modernisasi.
Pelayanan berbasis internet diharapkan dapat  membantu meningkatkan good governance dan memberi  kemudahan  serta  kepraktisan  bagi  wajib  pajak  (Devano  dan  Rahayu,  2012).  Hal tersebut  menjadikan  administrasi  perpajakan  lebih  efektif  dan  meningkatkan  produktivitas kerja  pegawai  pajak.  Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  perpajakan  dapat  menghemat waktu  dan  menjadikan  pelayanan  perpajakan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Penggunaan e- system dalam  perpajakan  diharapkan  mampu  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi administrasi  perpajakan  serta  mengurangi  kelemahan-kelemahan  sistem  administrasi perpajakan  secara  manual  seperti  hilangnya  surat  pemberitahuan  yang  telah  dilaporkan, hilangnya  bukti  penerimaan  pembayaran,  penumpukan  berkas di  ruang  arsip  wajib  pajak maupun  kantor  pajak,  kesalahan  dalam  menghitung  jumlah  pajak  terutang  yang  harus dibayar,  dan  sebagainya.  Efektivitas  dilihat  dari  semua  tahap  administrasi  perpajakan  yang dilakukan  oleh  Wajib  pajak  mulai  dari  merekam data  sampai  dengan  pelaporan.  Efisiensi dilihat dari beban kepatuhan yaitu beban yang ditanggung oleh Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pada dasarnya kesiapan teknologi informasi merupakan kesiapan seseorang untuk menerima perkembangan  teknologi  tersebut.  Apabila  wajib  pajak  dapat  menerima  perkembangan teknologi  dengan  baik,  maka  hal  ini  akan  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam penerapan  sistem e-system administrasi  perpajakan. Persepsi  wajib  pajak  mengenai e-system administrasi  perpajakan  berawal  dari  perkembangan  teknologi  yang  tersedia.  Persepsi merupakan  proses  aktivitas  seseorang  dalam  memberikan  kesan,  penilaian,  pendapat, memahami,  mengorganisir,  menafsirkan  yang  memungkinkan  situasi  atau  peristiwa  yang dapat  memberikan  kesan  perilaku  yang  positif  atau  negatif  (Robbins,  1996).  Persepsi mengenai  kemudahan  dalam  menggunakan  suatu  teknologi  dapat  diartikan  menjadi  tolok ukur dari kepercayaan individu bahwa tekhnologi  mudah digunakan. Sistem teknologi yang berkualitas dapat memberikan kepuasaan bagi empat pengguna karena memiliki kemudahan yang tidak didapat dari sistem sebelumnya.
Kemudahan yang diberikan dapat berupa kemudahan dalam melakukan pekerjaan atau tugas yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  tersebut  (Joshua  &  Sumarta,  2020).  Apabila wajib  pajak  menganggap  bahwa  sistem e-filing mudah  digunakan,  mudah  dipahami,  dapat meningkatkan  performa  pelaporan  SPT,  meningkatkan  efektivitas  pelaporan  SPT, meningkatkan  produktivitas  pelaksanaan  perpajakan,  dan  menyederhanakan  pelaporan  SPT maka  hal  tersebut  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  menggunakan  sistem e-filing dalam jangka  waktu  yang  panjang.  Hal  ini  dapat  memberikan  kemudahan  penggunaan  sistem informasi  sesuai  dengan  keinginan  penggunanya  yang  menjelaskan  alasan  pengguna  untuk menggunakan  sistem  serta  menjelaskan  sistem  yang  baru  bisa  diterima  oleh  pengguna. E-
system dirasa  mudah  digunakan  oleh  wajib  pajak  dan  sangat  membantu  dalam  pelaporan pajak  mereka  dibandingkan  dengan  menggunakan  secara  manual  (Kasriana  dan  Indasari, 2020). Namun, pernyataan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martyani (2022) yang menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan pada penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan      wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
Menurut  Nugroho  dan  Zulaikha  (2012),  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan dapat mempengaruhi  kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Untuk meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  Direktorat  Jendral  Pajak membuat  suatu  sistem  pendukung  yang  diharapkan  dapat  memudahkan  wajib  pajak  dalam membayar  dan  melaporkan  kewajiban  pajaknya  yaitu  dengan  adanya e-system (Nugroho, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Medyanti dan Haq 2022) bahwa persepsi efektivitas system perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya efektivitas system perpajakan maka akan semakin baik kepatuhan  wajib  pajaknya  (Pratami,  Sulindawati,  & Wahyuni,  2017).  Namun  pernyataan  ini bertentang dengan penelitian yang dilakukan oleh Indaswari, dkk (2021) bahwa persepsi atas efektivitas  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, Dikarenakan  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  merupakan  perilaku  yang disebabkan  secara  internal  dan  eksternal,  dimana  perilaku  yang  diyakini  berada  di  bawah kendali  individu  itu  sendiri  seperti  kepribadian,  kesadaran  dan  kemampuan.  Sistem perpajakan  yang  dirancang  sedemikian  efektif  mempermudah  wajib  pajak  melakukan kewajiban perpajakannya dengan  menggunakan  aplikasi  yang dikeluarkan oleh DJP, namun tidak  sepenuhnya dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  karena  wajib  pajak  sendiri telah menyadari  bahwa  pajak  itu  merupakan  suatu  kewajiban  dan  wajib  pajak  merasa  lebih aman  dan  yakin  bila  dilakukan  langsung  ke  tempatnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  wajib pajak  belum  terbiasa  dan  jarang  menggunakan  sistem  perpajakan  melalui  internet, sehingga  mereka  lebih  memilih  untuk  datang  langsung  agar  mudah  bertanya  dan berkonsultasi  secara  langsung.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa,berbagai  kemudahan  persepsi baik  yang  ditimbulkan  dari  efektivitas  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pratamiet et al. (2017).
Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh  yang sesungguhnya terhadap  persepsi kemudahan, efektivitas, dan juga efisiensi dari penerapan e-system administrasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak  yang ada di Padang Sidempuan.

## KAJIAN PUSTAKA
E-System E-system merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat Liberti (2014:129). Jiwa dari program modernisasi ini adalah  pelaksanaan good  governance ,  yaitu  penerapan  sistem  administrasi  perpajakan  yang transparan dan  akuntabel,  dengan  memanfaatkan  sistem  informasi  teknologi  yang  handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif  kepada  para  wajib  pajak.  Jika  program  modernisasi  ini  ditelaah  secara  mendalam, termasuk  perubahan-perubahan  yang  telah,  sedang,  dan akan  dilakukan,  maka  dapat  dilihat bahwa  konsep  modernisasi  ini  merupakan  terobosan  yang  akan  membawa  perubahan  yang cukup mendasar dan revolusioner. Modernisasi perpajakan dipengaruhi oleh  tiga aspek, yaitu aspek  teknologi  informasi,  aspek  sumber  daya  manusia,  aspek  perangkat  keras  dan  lunak (Djazoeli,  2012).  Aspek  teknologi  informasi  merupakan  proses  pembaruan  dibidang teknologi  informasi  yang  berkaitan  dengan  sistem  administrasi  perpajakan.  Aspek  sumber
daya manusia yaitu proses pembaharuan yang dilakukan oleh pihak DJP mencakup keahlian fiskus  dalam  menghitung  pajak  serta  pemahaman  tentang  pajak  yang  lebih  baik  daripada yang  dahulu  serta  melakukan  seleksi  pegawai  yang  ketat  guna  mendapatkan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas,  dan  penempatan  aparat  perpajakan  sesuai  kapasitasnya  pada struktur  organisasi  pada  setiap  kantor  pelayanan  pajak.  Aspek  perangkat  keras  merupakan suatu  proses  pembaharuan  yang  meliputi  dalam  hal  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang memadai  sedangkan  perangkat  lunak  merupakan  proses  pembaharuan  meliputi  struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi.

## Kepatuhan Wajib pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  aspek  yang  penting  mengingat  sistem  perpajakan  di Indonesia  menganut self-assessment  system .  Dengan self-assessment  system, wajib  pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mengerti dan memahami segala macam hal yang menjadi  hak  dan  kewajibannya  sebagai  seorang  wajib  pajak,  ketentuan  dan  aturan perpajakan,  dan  bersedia  serta  bertanggung  jawab  penuh  untuk  menaati  dan  melaksanakan aturan  perpajakan  tersebut,  serta  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  wajib  pajak dengan tulus (Rahayu, 2018).  Salah satu ukuran kinerja wajib pajak adalah kepatuhan  wajib pajak dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang  sadar  pajak,  paham  hak  dan  kewajiban  perpajakannya,  dan  diharapkan  peduli  pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya (Devano  dan Rahayu 2006:114).

## Persepsi Kemudahan
Persepsi  bersifat  sangat  subjektif  dan  situasional  karena  bergantung  pada  suatu  kerangka ruang  dan  waktu.  Persepsi  ditentukan  oleh  faktor  personal  (sikap,  motivasi,  kepercayaan, pengalaman,  dan  pengharapan)  dan  faktor  situasional  (waktu,  keadaan  sosial,  dan  tempat kerja).  Persepsi  merupakan  suatu  proses  aktivitas  seseorang  dalam  memberikan  kesan, penilaian,  dan  pendapat  terhadap  suatu  objek  berdasarkan  informasi  yang  diterima (Situmorang,  2016).  Persepsi  juga  bertautan  dengan  cara  pandang  seseorang  terhadap  suatu objek  tertentu  dengan  cara  yang  berbeda-beda  dengan  menggunakan  alat  indera  yang dimiliki,  kemudian  berusaha  untuk  menafsirkannya.  Davis  (2012:85)  menyatakan  bahwa persepsi  kemudahan  penggunaan  merupakan  tingkatan  di  mana  seseorang  percaya  bahwa teknologi  tersebut  mudah  untuk  dipahami.  Berdasarkan definisi  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  kemudahan  penggunaan  mampu  mengurangi  usaha  seseorang  baik  waktu  maupun tenaga  untuk  mempelajari  sistem  atau  teknologi  karena  individu  yakin  bahwa  sistem  atau teknologi  tersebut  mudah  untuk  dipahami.  Intensitas  penggunaan  dan  interaksi  antara pengguna ( user ) dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan.

## Persepsi Efektivitas
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun  sasaran  seperti  yang  telah  ditentukan  (Wicaksono,  2013).  Persepsi  atas  efektivitas sistem  perpajakan  merupakan  kesan  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak  terhadap  sistem pembayaran  pajak.  Fahluzy  dan  Agustina  (2014)  dan  Ramadiansyah,  dkk  (2014) menyimpulkan  bahwa  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  pajak.  Seiring  dengan  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan membayar  pajak,  maka  diperlukan  peerubahan  atau  penyempurnaan  dan  perbaikan  dalam sistem  administrasi  modern  yang  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 62/PMK/.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak
mengenai  peningkatan  ketertiban  administrasi,  efektivitas,  dan  kinerja  organisasi  instansi vertikal  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  mencakup  semua  lini  operasi organisasi  secara  nasional  (Nugroho  dan  Zulaikha,  2012).  Wajib  pajak  memiliki  persepsi efektivitas  yang  berbeda  tentang  sistem-sistem  yang  dimiliki  oleh  DJP.  Sebelum  adanya pembaharuan  sistem  dalam  pengisian  SPT  dan  pembayaran  pajak  melalui  internet,  wajib pajak harus datang langsung ke kantor pajak untuk melakukan semua kewajibannya.

## Persepsi Efisiensi
Efisien  yaitu  tepat  atau  sesuai  untuk  mengerjakan  (menghasilkan)  sesuatu  (dengan  tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya  guna,  bertepat  guna  (Anwar,  2017).  Persepsi  efisiensi  menganggap  bahwa  tujuan- tujuan  yang  benar  telah  ditentukan  dan  berusaha  untuk  mencari  cara-cara  yang  paling  baik untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut  (Liberti,  2014).  Efisiensi  hanya  dapat  dievaluasi dengan  penilaian-penilaian  relatif,  membandingkan  antara  masukan  dan  keluaran  yang diterima.  Besarnya  biaya-  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  dalam  berbagai  literatur  disebut compliance  cost (Kurniati,  2014). Dalam mengemban tugasnya, DJP memerlukan kecepatan dan ketepatan  data  dan informasi mengenai  subjek  dan  objek  pajak  yang  ditangani  untuk  menentukan  pengenaan  pajak terutang. Penanganan data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan sistem informasi  yang  baik.  Sistem  informasi  yang  pertama  kali  digunakan  seirama  dengan modernisasi  perpajakan  adalah  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terpadu  (SAPT)  yang kemudian  dikembangkan  lagi  menjadi  Sistem  Informasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (SIDJP). SIDJP  bertujuan menyediakan  sarana  pendukung  terciptanya  data  wajib  pajak  yang  akurat dengan  adanya  partisipasi  aktif  tiap  seksi  dalam  melakukan  monitoring  terhadap  data  wajib pajak.  SIDJP  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  diharapkan  dapat  menghasilkan output dan outcome yang  lebih  baik  dan  berkualitas,  sesuai  dengan  tujuan  awal dibangunnya  SIDJP  (Lestari  dkk,  2013).  Untuk  mendukung  berjalannya  modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak, terus  dikembangkan  pemanfaatan  dan  penerapan e-system terkait  perpajakan.  Hal  ini dimaksudkan  agar  semua  proses  kerja  dan  pelayanan  perpajakan  berjalan  dengan  baik, lancar, cepat, dan akurat.

## Administrasi Perpajakan
Administrasi  perpajakan  merupakan  usaha  yang  mencakup  untuk  memenuhi  kewajiban administrasi  perpajakan  dengan  cara  menghitung  pajak  secara  benar,  sesuai  dengan ketetntuan  perpajakan,  kepatuhan  dalam  membayar  dan  melaporkan  tepat  waktu  sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Anwar, 2017). Pengelolaan administrasi  yang  baik,  akurat,  dan  benar  di  bidang  perpajakan  sangat  dibutuhkan  setiap organisasi,  karena  akan  membantu  dalam  rangka  mencapai  tujuannya  secara  efektif, efisien,  produktif,  dan optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pandiangan, 2014).

## Administrasi Keuangan
Administrasi  keuangan  adalah  bagian  dari  organisasi pemerintah  yang  berurusan  dengan pengumpulan,  penyimpanan  dan  distribusi  dana  publik,  dengan  koordinasi  pendapatan  dan pengeluaran  publik,  dengan  pengelolaan operasi kredit atas nama  negara dan dengan umum pengendalian urusan keuangan rumah tangga masyarakat.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  kuesioner  atau  daftar pertanyaan  yang  diberikan  kepada  responden.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  langsung  dari  KPP  Pratama  Padang  Sidempuan. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  Seksi  Pengolahan  Data  dan  Informasi  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  survei  dengan  menggunakan instrumen  kuesioner.  Kuesioner  berisikan  pernyataan  mengenai  persepsi  kemudahan penggunaan,  persepsi  efektivitas,  dan  persepsi  efisiensi e-system sebagai  administrasi perpajakan. Kuesioner menggunakan skala likert  dalam pengukuran terhadap pernyataannya. Skala  Likert  adalah  skala  yang  digunakan  untuk  mengukur  persepsi,  sikap  atau  pendapat seseorang  atau kelompok  mengenai  sebuah  peristiwa  atau  fenomena  sosial,  berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini rentang skala angket  yang  digunakan  untuk  mengukur  respon  subjek  adalah  5  poin  atau  5  skala  dengan interval yang sama.  Berikutnya  dilakukan analisis  data  berisi  pengujian data yang diperoleh dari  hasil  jawaban  responden  yang  diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  apakah  hipotesis diterima atau ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan statistik  deskriptif  variabel-variabel  yang terdapat dalam penelitian akan  dijelaskan. Selain  itu,  statistik  deskriptif  menyajikan  ukuran-ukuran  numerik  yang sangat  penting  bagi data sampel, sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Hasil analisis statistika deskriptif variabel penelitian sebagai berikut:

## Tabel 1. Descriptive Statistics
Pkem_total 110 10 15 13.05 1.203 Efv_total 110 15 25 20.15 2.753 Efs_total 110 12 25 20.55 2.994 KWP_total 110 15 25 20.72 2.634 Valid N 110
(listwise)
Sumber: Olah Data SPSS 25, 2023
Berdasarkan  hasil  analisis  data  ya ng  disajikan  pada  Tabel   1  diperoleh  hasil  penilaian responden  terhadap  variabel  persepsi  kemudahan e- system administrasi  perpajakan menghasilkan  nilai  minimum  responden  sebesar  10 dan nilai maksimum responden sebesar 15.  Nilai  rata-rata  ( mean )  variabel  persepsi  kemudahan e-system administrasi  perpajakan adalah  13,05  dengan  standar  deviasi  sebesar  1,203.  Standar  deviasi  sebesar  1,203 menunjukkan  bahwa  penyimpangan  data  tersebut  kecil  karena  standar  deviasi  lebih  kecil daripada nilai rata-rata.
Hasil  penilaian  responden  terhadap  variabel  persepsi  efektivitas e-system administrasi perpajakan  menghasilkan  nilai  minimum  responden  sebesar  15  dan  nilai  maksimum responden  sebesar  25.  Nilai  rata-rata  ( mean )  variabel  persepsi  efektivitas e-system administrasi  perpajakan  adalah  20,15  dengan  standar  deviasi  sebesar  2,753.  Standar  deviasi sebesar 2,753 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata.
Hasil  penilaian  responden  terhadap  variabel  persepsi  efisiensi e-system administrasi perpajakan  menghasilkan  nilai  minimum  responden  sebesar  12  dan  nilai  maksimum
responden  sebesar  25.  Nilai  ( mean )  variabel  persepsi  efisiensi e-system administrasi perpajakan adalah 20,55 dengan standar deviasi sebesar 2,994. Standar deviasi sebesar 2,994 menunjukkan  bahwa  penyimpangan  data  tersebut  kecil  karena  standar  deviasi  lebih  kecil daripada nilai rata-rata.
Hasil  penilaian  responden  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  menghasilkan  nilai minimum  responden  sebesar  15  dan  nilai  maksimum  responden  sebesar  25.  Nilai  rata-rata (mean)  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  20,72  dengan  standar  deviasi  sebesar  2,634. Standar deviasi sebesar 2,634 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata.
Persepsi  kemudahan  merupakan  merupakan  suatu  proses  aktivitas  seseorang  dalam memberikan kesan, penilaian, dan pendapat terhadap suatu objek berdasarkan informasi yang diterima  (Situmorang,  2016:22).  Gangwar  et  al.  (2015)  menunjukkan  bahwa  persepsi kemudahan  dalam  penggunaan  suatu  sistem  sangat  berpengaruh  terhadap  keputusan  untuk menggunakan  sistem  tersebut.  Semakin  tinggi  kemudahan  dalam  penggunaan  suatu  sistem, maka  akan  semakin  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Hasil  pengujian  hipotesis 𝐻 1 dalam penelitian  ini  menunjukan  bahwa  persepsi  kemudahan  tidak  berpengaruh  secara  parsial terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  pada  tabel sebesar 0,722 > 0,05 yang berarti persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak,  maka  dapat  disimpulkan 𝐻 1 ditolak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Martyani  (2022),  Saputri  dan  Nuswantara  (2021)  dan Setiawan  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  persepsi  kemudahan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data  responden tahun 2018 sampai dengan  tahun 2022, yang  menunjukan  nilai  rata-rata  persepsi  kemudahan  sebesar  13,05  tidak  menunjukan pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  terdapat  persepsi internal  yang  mengacu  dalam  diri  wajib  pajak  mengenai  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib pajak,  kurangnya  pengetahuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak  akan berdampak  pada  menurunnya  kepatuhan  wajib  pajak.  Maka  dari  itu,  adanya  penerapan e- system sebagai  alat  untuk  mempermudah  proses  penghitungan,  penyetoran,  maupun pelaporan pajak tidak membuat wajib pajak menjadi patuh dalam pembayaran pajak. Namun, hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ritsatos  (2014), Kamleitner,  dkk.  (2012)  dan  Hanik  (2021)  berargumen  bahwa  persepsi  kemudahan  akan memberikan  dampak  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  karena  persepsi  kemudahan  sistem pajak  yang  berlaku  mulai  dari  cara  menghitung  sampai  dengan  melaporkan  kewajiban perpajakan,  menjadikan  wajib  pajak  memiliki  cara  pandang  yang  baik  sehingga  mendorong wajib  pajak  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi,  kegiatan  ataupun  program,  disebut  efektif  apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Wicaksono, 2013:9). Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin  baiknya efektivitas sistem perpajakan maka akan semakin baik kepatuhan  wajib  pajaknya  (Pratami,  dkk.,  2017).  Hasil  pengujian  hipotesis 𝐻 2 dalam penelitian  ini  menunjukan  bahwa  persepsi  efektivitas  tidak  berpengaruh  secara  parsial terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tabel  4.7  nilai  signifikansi sebesar 0,407 > 0,05 yang berarti persepsi efektivitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak,  maka  dapat  disimpulkan 𝐻 2 ditolak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  yang dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu  seperti  Pratamiet  et  al.  (2017)  dan  Indaswari,  dkk  (2021) bahwa  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan
wajib  pajak.  Berdasarkan  data  responden  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2022,  yang menunjukan  nilai  rata-rata persepsi  efektivitas  sebesar  20,15  tidak  menunjukan  pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dikarenakan  persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan merupakan  perilaku  yang  disebabkan  secara  internal  dan  eksternal,  dimana  perilaku  yang diyakini  berada  dibawah  kendali  individu  itu  sendiri  seperti  kepribadian, kesadaran  dan kemampuan.  Hal  ini  dikarenakan  wajib  pajak  merasa  lebih  aman  dan  yakin  bila  dilakukan langsung  ke  tempatnya  dan  belum  terbiasa  dan  jarang  menggunakan  sistem  perpajakan melalui  internet,  sehingga  mereka  lebih  memilih  untuk  datang  langsung  agar  mudah bertanya dan berkonsultasi secara langsung. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014) dan Ramadiansyah, dkk (2014), persepsi  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak Wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang dibuat oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak memiliki  keefektifan  dalam  membantu  dan  meringankan  wajib  pajak  dalam  melapor  dan membayar pajak.
Persepsi  efisiensi  menganggap  bahwa  tujuan-tujuan  yang  benar  telah  ditentukan  dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan  penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan  dan  keluaran  yang  diterima  (Liberti,  2014:120).  Hasil  pengujian  hipotesis 𝐻 3 dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa persepsi efesiensi tidak berpengaruh secara parsial terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tabel  4.8  nilai  signifikansi sebesar 0,288 > 0,05 yang berarti persepsi efesiensi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  ,  maka  dapat  disimpulkan 𝐻 3 ditolak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mokolinug  dan  Budiarso  (2015)  bahwa  efesiensi pemrosesan  data  perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh,  sehingga  hal  ini  berdampak pada kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pembayaran  pajak.  Berdasarkan  data responden tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang menunjukan nilai rata-rata persepsi efektivitas  sebesar  20,55  tidak  menunjukan  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. meskipun e-system dapat  meningkatkan  meningkatkan  efisiensi  dalam  melakukan kewajiban  perpajakan,  dimana  efisiensi  dikaitkan  dengan  biaya,  waktu  serta  pengorbanan yang  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  kondisi  ini  disebabkan  oleh persepsi  atas  efisiensi  sistem  perpajakan  merupakan  perilaku  yang  disebabkan  secara internal dan eksternal. Persepsi efisiensi termasuk dalam faktor internal yang menjadi sebab seseorang  melakukan  suatu  perilaku/perbuatan  seperti  kepribadian,  kesadaran  dan kemampuan. Dimana masih terdapat wajib pajak yang belum memiliki kesadaran mengenai peran  penting  pajak  dalam  pembangunan  negara  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Namun  hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Pradhani  dan  Sari  (2022),  Ndahwu  (2017)  dan  Putri  (2019)  yang menyatakan  bahwa  persepsi  efisiensi  dalam penggunaan e-system administrasi  perpajakan berpengaruh  sehingga  wajib  pajak  melakukan  kewajiban  perpajakannya  dikarenakan adanya  biaya  kepatuhan (compliance  cost) yang  dapat  ditekan  karena  wajib  pajak  tidak perlu  untuk  mengeluarkan  biaya  yang  besar  dan  mengorbankan  banyak  waktu  dalam melakukan pembayaran pajak.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  persepsi  kemudahan,  efektivitas  dan efisiensi atas penarapan e-system registrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama  Padang  Sidempuan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  ditarik kesimpulan, yaitu persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil  penelitian  ini  menunjukan  penggunaan e-system yang  dapat  mempermudah  wajib
pajak  tidak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  wajib  pajak kurang  mengerti  mengenai  sistem  tersebut  dan  tidak  sesuai  dengan  persepsi  yang  wajib pajak  miliki  dan  kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  hak  dan  kewajiban  wajib pajak.  Persepsi  efektivitas  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  efektivitas  pada  saat  penggunaan e-system administrasi perpajakan  tidak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  wajib pajak merasa lebih aman, cepat dan yakin bila dilakukan langsung ke tempatnya dan belum terbiasa  dan  jarang  menggunakan  sistem  perpajakan  melalui  internet.  Persepsi  efesiensi tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajin  pajak,  hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi  pada  saat  penggunaan e-system administrasi  perpajakan  tidak  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  persepsi  atas  efisiensi  sistem  perpajakan merupakan  perilaku  yang  disebabkan  secara  internal  yaitu kurangnya  kesadaran  mengenai peran penting pajak dalam pembangunan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin  NTD.,  Mildawati  T.  2023.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Persepsi Kemudahan,  Keamanan  dan  Kerahasiaan  Penggunaan E-Filing terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.
Ameliyaningsih  T,  Jannah  L.  2022.  Pengaruh Attitude  towards  Electronic  Tax  System , Pelayanan  Fiskus,  dan  Penerapan  E-System  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Info Artha. 6(2):118–25.
Andreansyah  F,  Farina  K.  2022.  Analisis  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jesya. 2022;5(2):2097–104.
Daeng  Kuma  R.  2019.  Analisa  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman  tentang  Peraturan Perpajakan  dan  Persepsi  yang  Baik  atas  Efektivitas  Sistem  Perpajakan  terhadap Kemauan  Membayar  Pajak  dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  sebagai  Variabel Mediasi. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. 3(2):350.
Herina VNP. Pengaruh Persepsi Kegunaan  dan  Persepsi  Kemudahan Penggunaan terhadap Hubungan  Antara  Persepsi  Penerapan  Sistem E-Filing dengan  Tingkat  Kepatuhan Wajib pajak Badan Yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib pajak.
Kasriana,  Indrasari  A.  2018.  Pengaruh  Persepsi  Kegunaan,  Persepsi  Kemudahan  dan Kepuasan  terhadap  Penggunaan e-Filing Wajib  Pajak.  Reviu  Akuntansi  dan  Bisnis Indonesi a.
Lingga,  I.  S.  2012.  Pengaruh  Penerapan  E-SPT  terhadap  Efisiensi  Pemrosesan  Data Perpajakan: Survei terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. J Akunt. 4(2):101–14. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
Muslimah  IN.  2020.  Pengaruh  Persepsi  Kemudahan  dan  Pelayanan  Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  dengan  Variabel  Intervening Kepuasan Wajib Pajak. Prism (Platform Ris Mhs Akuntansi) [Internet]. 1(1):81–96.
Noviana ED, Suprijanto A, Oemar A. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi pada  Penerapan  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan  Dalam  Menyampaikan  SPT  Tahunan Di KPP Kota Semarang. J GEMA Aktual. 4(1):70–8.
Nuke  Sri  Herviana,  Halimatusadiah  E.  2022.  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. J Ris Akunt. 4:39–46.
Purwiyanti  DW,  Laksito  H.  2020.  Pengaruh  Persepsi  Kemudahan,  Kebermanfaatan  dan Kepuasan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi
Wardana  AR,  Efendi  D.  2020.  Pengaruh  Persepsi  Keadilan,  Kemudahan  dan  Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013. Jurnal Ilmu dan Riset Akunt. 9(11):1–13
Yuliastuti N, Andi A. 2018.  Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan  dan Persepsi  Kemudahan E-SPT Pajak Penghasilan terhadap  Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan bagi Wajib Pajak  Badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cilegon.  Sains  Jurnal  Manaj  dan Bisnis. 10(2).
Zainuddin  Z.  2017.  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Aturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan dan  Persepsi  atas  Efektivitas  Sistem  Perpajakan  terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  sebagai  Variabel  Intervening.  Jurnal  Riset  Akunt Terpadu. 10(2).