## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HUKUM PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM HAL KEPAILITAN (STUDI KASUS FIF CABANG SINGARAJA)
Ida Bagus Ari dwipa yoga nata, Ketut Sudiatmaka, Ni Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email: guzmeng21@gmail.com , Sudiatmaka@gmail.com , Niktsariadnyani@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  betujuan  1)  Untuk  mengetahui  implementasi  undang-undang  no  42  tahun  1999 tentang  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur.  2)  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan debitur  terhambat  dalam  hal  pembayran  piutang.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah jenis penelitian yuridis  empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di FIF tepatnya di jalan ahmad yani  no.122D.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah,  observasi  dan  wawancara.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling yang penentuan samplenya menggunakan teknit non probability. Data yang diperoleh diolah dan dianalisi menggunakan teknik kualitatif berdasarkan fakta  yang  ada  untuk  memperoleh  jawaban  atas  permasalahan.Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa undang-undang  nomer  42  taun  1999  sudah  melindungi  hak  dan  kewajiban  baik  pihak  kreditur  sebagai peminjam  maupun  debitur  sebagai  pemilik  piutang  ,  adapun  factor-faktor  yang  mempengaruhi  kreditur dalam  memngembalikan  pinjaman  pada  pihak  debitur  ada  factor  ekstrernal  dan  internal  yang  mana  bisa mempengaruhi perusahaan jasa keuangan.
Kata kunci: Undang-undang No. 42 tahun 1999, jaminan fidusia, perlindungan kreditur

## Abstract
This study aims at 1) To find out the implementation of Law No. 42 of 1999 concerning legal protection of creditors. 2) To find out the factors that cause debtors to be hampered in terms of payment of receivables. The  type  of  research  used  in  this  study  is  a  type  of  empirical  juridical  research.  The  location  of  this research was carried out at the FIF precisely at Ahmad Ahmad street No. 122D. Data collection techniques used  are  observation  and  interviews.  Data  collection  techniques  used  were  purposive  sampling,  which determined the sample using non-probability technology. The data obtained were processed and analyzed using existing fact-based qualitative techniques to obtain answers to problems. The results showed that the law number 42 year 1999 has protected the rights and obligations of both the creditor as the borrower and debtor as the owner of the receivable, as for the factors that affect the creditor in repaying the loan to the debtor there are external and internal factors which could affect the company financial services.
Keywords: Undang-undang  No. 42 of 1999, fiduciary guarantee, creditor protection

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  yang  mana merupakan  bagian  dari  pembangunan nasional,  yang  mana  salah  satunya  untuk mensejahterakan  rakyat.  Dalam  rangka memelihara dan meneruskan pembangunan  yang  berkesinambungan, para  pelaku  badan  hukum,  dipastikan memerlukan  dana  yang  besar,  sehingga dengan meningkatkan kegiatan pembangunan  tersebut,  maka  meningkat pula  keperluan  akan  tersedianya  dana yang  sebagian  besar  diperoleh  melalui
perkreditan, jasa peminjaman uang sangat penting  dalam  pembangunan  ekonomi suatu negara.
Munculnya berbagai lembaga pembiayaan  dewasa  ini  turut  membawa andil  yang  besar  dalam  pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat  kecilkarena  kegiatan  pinjam  – meminjam  uang  atau  yang  lebih  dikenal dengan  istilah  kredit  dalam  prakteknya dalam  praktek  kehidupan  sehari-hari bukanlah merupakan suatu yang asing lagi
bagi  masyarakat  awam,  bahkan  istilah kredit  ini  tidak  hanya  dikenal  oleh masyarakat  perkotaan,  akan  tetapi  juga sampai pada masyarakat di pedesaan.
Kredit  umumnya  berfungsi  untuk memperlancar  suatu  kegiatan  usaha,  dan khususnya  bagi  kegiatan  perekonomian  di Indonesia  sangat  berperan  penting  dalam kedudukannya,  baik  untuk  usaha  produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena
bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. . Salah satunya
perusahaan pembiayaan konsumen
yang kini
berkembang di
Indonesia adalah PT.Federal  Internasiona  Finance yang merupakan anak
perusahaan AstraInternasional  yang  mana  merupakan lembaga fidusia, yang bergeraka di bidang Multy  Finance dengan  salah  satu  kantor cabang  yang  berada  dikota  Singaraja. PT . Federal Internasional Finance (FIF) dalam  memberikan  fasilitas  pembiayaan konsumen  berupa  pinjaman  dana  Khusus hanya untuk pembeliaan kendaraan bermotor.  Dalam  proses  pembiayaan tersebut  pihak  konsumen  akan  sanggup melunasi seluruh hutangnya. Lembaga FIF dalam  jelanankan  kegiatannya  berpegang teguh  kepada  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia.
Kontruksi  pembiayaan  konsumen didasarkan  pada  perjanjian  dengan  asas kebebasan  berkontra  sebagai  alas  hukum bagi  kedua  belah  pihak,  maka  para  pihak harus  lebih  hati-hati  dalam  membuat perjanjian  sehingga  tidak  merugikan  para pihak  atau  salah  satu  pihak  dikemudian hari  serta  harus  memenuhi  prinsip keadilan. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan kosnumen, perusahaan pembiayaan  juga  memebutuhkan  adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitor. Hal  itu  dimaksud  unutk  memebrikan keyakinan  dan  keamanan  bagi  kreditor tentang  adanya  perhitungan  yang  tidak sesuai  dengan  yang  di  perjanjikan  di kemudian  hari  yang  manadebitur  dalam memberikan jaminan kepada kreditur harus memenuhi  kewajiban-kewajibannya  dan menyerahkan  hak  milik  atas  barang
jaminan  tetap  di  kuasai  oleh  debitur, setelah debitur memenuhi semua kewajiban-kewajibannya,  hak  milik  atas benda  jaminan  secara  otomatis  akan kembali  kepada  debitur  yang  mana merupakan  penyerahan  hak  milik  secara kepercayaan.
Seiring  berkembangnya  zaman banyak masyarakat memanfaatkan lembaga  fidusia  dimana  dijadikan  lahan modal  untuk  membuka  usaha  yang  tidak jarang  banyak  sekali  usaha  tersebut mengalami  kepailitan  atau  dalam  bahasa Belanda failiet dimana  seorang  debitur yang  mempuyai  kesulitan  keuangan  untuk membayar utangnya lalu mengajukan surat terhadap  lembaga  pengadilan  niaga  dan dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  niaga, dikarenakan  debitur  tersebut  tidak  mampu atau  tidak  dapat  membayar  hutangnya lagi,lalu  harta  debitur  dapat  di  bagikan kepada  kreditur  sesuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku,  akan  tetapi tidak jarang juga jikalau harta yang di bagi untuk  membayar  piutang  terhadap  kreditur masih  kurang  dan  tidak  hanya  itu  kadang kala  ada  juga  kepailitan  yang  mana  di posisinya  memiliki  lebih  dari  satu  kreditur dan  para  krediturpun  sama–sama  memiliki piutang  yang  jumlahnya  tidak  sedikit. Kejadian  seperti  ini  sering  di  jumpai  pada zaman  sekarang  karena  adanya  atau karena  dampak  dari  era  globalisasi.  FIF sebagai  pihak  pemberi  jaminan  fidusia (Kreditur)  dan  penerima  atau  pemegang jaminan  fidusia  adalah  orang  yang meminjam  uang  pada  pihak  FIF  (Debitur), Adapun  kasus  yang  terjadi  di  dimana debitur melakukan penundaan pembayaran  dan  langkah  dari  pihak pengelolaan kredit yang dilakukan oleh FIF dengan cara apabila mengalami keterlambatan  akan  di  kenakan  0,5persen denda  setiap  melakukan  keterlambatan pembayaran,  dan  pihak  FIF  juga  akan selalu  menghubungi  debitur  guna  untuk mengingakan  apa  bila  sudah  mendekati tempo  yang  sudah  di  tentukan.  Berdasar pengertian  tentang  kepailitan  PKPU  di atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  dalam kepailitan,  harta  debitur  akan  digunakan untuk  membayar  semua  hutang-hutang yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
PKPU,  harta  debitur  akan  dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang debitur(UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004).
Adapun  hak  yang  perlu  di  lindungi dari kreditur adalah, hak untuk mendapatkan  bayaran  dari  sejumlah piutang  yang  di  pinjamkan  pada  debitur, karena  seperti  yang  di  ketahui  bahwa  FIF merupakan  badan  usaha  yang  bergerak dibidang penjaminan dengan meminjamkan  uang  dengan  jaminan  dan tidak  berlaku  untuk  beberapa  hal  yang  di atur  pada  pasal  3  Undang–undang  No  42 Tahun 1999.
Berdasarkan latar belakang tadi ditemukan  beberapa  Rumusan  masalah  yakni 1. Bagaimana implementasi Undang-
Undang no 42 tahun 1999 tetang Jaminan Fidusia dalam hal perlindungan- perlindungan  hukum  terhadap  kreditur?  2. Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi kreditur kurangmendapatperlindungan dalam hal keterlambatan dalam membayar hutang?
Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui  implementasi  undang-undang no  42  tahun  1999  tentang  perlindungan hukum terhadap kreditur 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan debitur terhambat dalam hal pembayaran piutang
Manfaat  penelitian  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  ialah: Secara  teoritis,  hasil manfat  penelitian  ini  dapat  membantu perkembangan  di  bidang  ilmu  hukum khususnya dibidang keperdataandan memberikan  wawasan  bagi  akademisi tentang  bagaimana  perlindungan  hukum bagi  kreditur  yang  piutangnya  tidak  dapat di bayar oleh debitur

## METODE
Pada  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis empiris.  Hukum  empiris  adalah  sebuah  kajian hukum  yang  mengkaji law  in  action ,  yang berarti  mengkaji  hukum  secara  nyata,  baik  itu secara  budaya  maupun  keadaan  yang  ada  di lapangan  .  Sifat  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  dimana menggambarkan  secara  nyata  mengenai keadaan-keadaan  atau  gejala-gejala  yang  ada di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data
sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  dari  pegawai  FIF,  bagian personalia  Data  sekunder  yaitu  data  tata  yang bersumber  dari  penelitian  kepustakaan  yaitu data  yang  di  perlah  tidak  secara  langsung  dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data  yang  sudah  terdokumentasi  dalam bentuk bahan-bahan hukum. Teknik Pengumpulan  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik,  observasi  dan wawancara  .  Dalam  menentukan  sampel, penulis  menggunakan  teknik  non  probabilitas. Cara  yang  digunakan  untuk  menentukan sampel  dengan  Teknik  purposive  sampling, yaitu  penarikan  sampel  berdasarkan  tujuan tertentu.  Data  pada  penelitian  ini  diolah  dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas  Jaminan  Fidusia  dalam hal  Perlindungan  Hukum  terhadap kreditur
Berdasar
Implementasi Undang-Undang  No  42  Tahun  1999 tetang Jaminan Fidusia
Didalam undang-undang no 42 tahun 1999  terlihat  bahwa  undang-undang sangat  melindungi  pihak  kreditur  sebagai pihak  yang  memegang  piutang  karena perjanjian.  Dalam  pasal  1  di  nyatakan bahwa pemegang jaminan berhak memegang  jaminan  dan  berhak  menerima pembayaran  sesuai  dalam  perjanjian, karena  perjanjian  yang  di  buat  oleh  kedua belah  pihak  mengikat  layaknya  undang- undang.  Dalam  pasal  5  menegaskan bahwa  akta  perjanjian  fidusia  dibuat dengan  akta  notaris  dan  didalamnya  juga berisikan tentang identitias para pihak,yang mana  di  berlakukannya  teori  efektifitas struktur  hukum  yang  mana  intansi menerapkan hukum sesuai dengan peraturan  yang  pernah  ada  sebelumnya atau  sudah  di  tetapkan  oleh  pihak  jasa keuangan( Finannce) yang  berisikan  data perjanjian  pokok,uraian  mengenai  benda yang  menjadi  pokok  perjanjian  lalu  nilai benda  yang  menjadi  objek  jaminan  dan nilai penjaminan.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  yang dilakukan  oleh  pemegang  jaminan  fidusia dilakukan agar pemegang jaminan memiliki kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila  debitor  cedera  janji,  penerima

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia atas  kekuatan  sendiri,  itu  juga  telah  di tegaskan  pada  pasal  15.Pada  pasal  8  di tegaskan  bawa  pemberi  fifusia  kepada lebih  dari  satu  penerima  fidusia  dalam rangka  pembiayaan  kredit  konsosium. Yang  dimaksud  dengankuasa”  adalah orang  yang  mendapatkan  kuasa  khusus dari  penerima  fidusia  untuk  mewakili kepentingannya  dalam  penerima  jaminan fidusia  dari  pemberi  fidusia.  Yang  di anggap  dimaksud  dengan  “wakil”  adalah orang  yang  secara  hukum  dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerima jaminan  fidusia,  misalnya,  wali  amanat dalam  mwakili  kepentingan  pemegang obligasi
Pada  pasal  37  ayat  3  menjelaskan berdasar  pada  ayat  ini  maka  perjanjian jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftar  tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferenu)  baik  didalam  maupun  diluar kepailitan  dan  atau  likuidasi.Pada  pasal- pasal  di  atas  sudah  di  jelaskan  bahwa pada  undang-undang  nomer  42  tahun 1999  sudah  benar-benar  melindungi  para pihak  yang  melakukan  perjanjian  fidusia sehingga dapat meminimalisir kecurangan- kecurangan  atau  memanfaatkan  celah- celah  hukum  yang  ada  yang  akan dilakukan  oleh  pihak  yang  ingin  mencari keuntungan  atau  melanggar  penjanjian yang  ada  dan  tidak  hanya  ituperlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit  dengan  jaminan  fidusia  sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek  jaminan  fidusia  berada  pada  pihak debitur,
sehingga apabila
debitur
melakukan wanprestasi terhadap
perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan  adanya  perlindungan  hukum tersebut.Perlindungan  hukum  terhadap kreditur  ini  diatur  secara  umum,  yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132  dan  Undang-undang  No.42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan, “segala kebendaan,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  baru  aka  nada  dikemudian  hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
Pasal  diatas  dapat  diartikan,  sejak seseorang  mengikatkan  diri  pada  suatu perjanjian  maka  sejak  itu  semua  harta kekayaan  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  baru  aka  nada  di  kemudian  hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.  Pasal  1132  KUH  Perdata menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan  penjualan  benda-benda  itu dibagi-bagi  menurut  keseimbangan,  yaitu menurut  besar  kecilnya  piutang  masing- masing,  kecuali  apabila  diantara  para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan.” Pasal ini menjelaskan bahwa harta  kekayaan  debitur  menjadi  jaminan bagi  para  krediturnya.  Hasil  penjualan dibagi  menurut  imbangan  masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan.
Undang-undang No.42 Tahun 1999 dalam  hal  ini  menjelaskan  perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan  dalam  perjanjian  kredit dengan  jaminan  fidusia,  dengan  kata  lain Undang-undang  yang  secara  khusus mengatur  tentang  jaminan  fidusia,  Pasal 11,  14,  dan  15  Undang-undang  Nomor  42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan  bahwa  benda  yang  dibebani dengan  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan kemudian  dibuat  sertifikat  jaminan  fidusia yang  mencantumkan  irah-irah  “DEMI KEADILAN  DAN  KETUHANAN  YANG MAHA  ESA”,  sehingga  sertifikat  jaminan fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
Kreditur  mempunyai  hak  untuk melaksanakan
title eksekutorial
sebagaimana  tercantum  dalam  sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi. Kreditur juga mempunyai hak untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  melalui  pelelangan  umum serta  pelunasan  piutang  dari  hasil penjualan  atau  penjualan  dibawah  tangan yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan bersama  antara  kreditur  dan  debitur. Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi  pemberi  fidusia  atau  debitur  yang
mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  yang  dilakukan  tanpa persetjuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  2  tahun  dan  denda  paling  banyak sebebsar  Rp.50.000.000,00  (Lima  puluh juta rupiah).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kreditur Kurang Mendapat Perlindungan dalam hal Keterlambatan dalam
Membayar Hutang.
Seringnya  kredit  macet  yang  di  alami  oleh lembaga lembaga keuangan sangat mempengaruhi perusahaan ataupun lembaga  keuangan  itu  sendiri  dan  bahkan bisa  saja  menyebabkan  kebangkrutan lembaga  keuangan.  Sesai  hasil  penelitian saya  yang  saya  lakukan  pada  lembaga jasa  keuangan  FIF  cabang  Singaraja dimana  di  setiap  tahunnya  ada  banyak debitor yang macet dalam hal pembayaran kreditnya sehingga menggangu perputaran uang  yang  ada  pada  jasa  keuangan,  yang mana  kita  ketahui  kalau  jasa  keuangan seperti  FIF  mendapatkan  keuntungan berupa  bunga  yang  disetorkan  oleh  para debitor.  Walaupun  sudah  diikat  dengan fidusia yang berfungsi sebagai mitigasi( upaya menekan resiko) masih saja ada debitor yang macet dalam pembayaran.  FIFyang  merupakan  jasa keuangan  meskipun  berbentuk  swasta tetap berada dibawah pengawasan
OJK (Otoritas JasaKeuangan ). Otoritas Jasa Keuangan adalahlembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU  Nomor  21  Tahun  2011  yang  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.Otoritas
Jasa Keuangan
didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LKdalam  pengaturan  dan pengawasan  pasar  modal  dan  lembaga keuangan,  serta  menggantikan  peran  BI (Bank  Indonesia)  dalam  pengaturan  dan
pengawasan  bank,  serta  untuk  melindungi konsumen industri jasa keuangan.
Banyaknya  debitor  yang  macet dalam melakukan pembayaran menyebabkan
meningkatnya presentasinya non  performingloans atau biasa  di  sebut  NPL  ini  merupakan  kredit bermasalah  yang  merupakan  salah  satu kunci  untuk  menilai  kualitas  kinerja  jasa keuangan.  Ini  artinya  NPL  merupakan indiakasi  adanya  masalah  dalam  jasa keuangan  tersebut  yang  mana  jika  tidak segera  mendapatkan  solusi  maka  akan berdampak bahaya pada jasa keuangan. Bagaimana  tidak,  meningkatnya  NPL  ini jika  dibiarkan  secara  terus  menerus  akan memberikan pengaruh negatif pada jasakeuangan.  Dampak  negatif  tersebut salah  satunya  adalah  mengurangi  jumlah modal  yang  dimiliki  oleh  jasakeuangan tersebut.
Suku  bunga  memang  merupakan salah  satu  sumber income dari  jasa keuangan  yang  mana  jika  jasa  keuangan tidak  lagi  menerima  angsuran  sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan,  maka  dikhawatirkan  hal  ini akan  terus  memperburuk  kondisi  pihak jasa  keuangan.Melihat  kasus  seperti  ini, maka  pihak  jasa  keuangan  memang dituntut  untuk  melakukan  analisa  kredit sehingga  bisa  melakukan  seleksi  klien mana  yang  pantas  untuk  menerima  dana pinjaman dari bank.
Faktor  –faktor  pemicu  NPL  padi lembaga  keuangan  Banyak  faktor  yang seringkali  memicu  munculnya  masalah  ini diantaranya  adalah  dampak  krisis  mulit dimensional yang hingga saat ini membuat banyak dari para debitur yang tidak mampu menyelesaikan  masalah  kredit  mereka yang macet.
Faktor  lain  yang  juga  seringkali memicu  masalah  ini  adalah  tidak  adanya i’tikad  baik  dari  para  debitur  untuk  segera menyelesaikan  masalah  ini.  Yang  mana akan  berujung  pada  penggerusan  modal awal  bahkan  bisa  saja  sampai  dengan istilah cash  flow dan  tidak  bisa  di  pungkiri biaya  oprasional  harus  tetap  bejalan,  dan sepertiyang  kita  ketahui  FIF  sendiri  perlu mendapatkan  untung  karena  dari  bunga yang di dapatkan pihak FIF selaku Kreditor
melalui peminjaman uang harus membiayayai likuiditas (pembiayaan
jangka  pendek),  Likuiditas  diukur  dengan rasio aktivitas lancar dibagi
dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki  likuiditas  sehat  paling  tidak memiliki  rasio  kelancara sebesar  100%. Ukuran  likuiditas  perusahaan  yang  lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan  ditunjukkan  dengan  rasio  kas (kas  terhadap  kewajiban  lancar).Contoh: pembayaran  pajak,  membayar  listrik, telepon,pembayran air PDAM, gaji karyawan atau bahkan FIF harus melakukan  pembayaran  kepada  pihak pemberi  pinjaman  atau  biasa  di  sebut DPK(Dana Pihak Ketiga)
Akibatnya  tidak  jarang  bank  atau lembaga keuangan akan menerima dampaknya dari kondisi ini. Tingginya suku bunga memang seringkali menjadi masalah  atau  beban  berat  bagi  para debitor  untuk  menyelesaikan  kewajiban mereka  pada  pihak  jasa  keuangan, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan  kredit  sesuai  dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Mengetahui  seluk  beluk  mengenai  apa  itu non  performing  loan  tampaknya  hal  itu tidak  cukup  dalam  dunia  perbangkan. Untuk  menjaga  bank  tetap  dalam  kondisi yang aman, maka sistem manajemen yang baik memang sangat perlu untuk diterapkan secara maksimal.
Melalui  manajemen  yang  baik dalam  berbagai  kegiatan  operasional  jasa keuangan  terutama  untuk  hal-hal  yang terkait  dengan  kredit  ini,  akan  membantu menjaga  kestabilan  kondisi  dalam  FIF. sebagaimana  yang  telah  kita  singgung  di atas  bahwa  NPL  bisa  memberikan pengaruh  besar  pada  jasa  keuangan.NPL yang juga dikenal dengan kredit bermasalah  ini  memang  bisa  berdampak pada  berkurangnya  modal  bank.  Jika  hal ini  dibiarkan,  maka  yang  pasti  akan berdampak  pada  penyaluran  kredit  pada periode berikutnya.
Bayangkan saja jika peminjam dana bank  tidak  lagi  memenuhi  kewajiban mereka membayar angsuran, maka pastinya  jasa  keuangan  akan  kehilangan sumber  incomenya.  Akibatnya,  kondisi
seperti  ini  akan  mengurangi  kondisi deviden dan juga laba.
Hal-hal  berikut  ini  merupakan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  atau bahkan  naik  turunnya  NPL  itu  sendiri, diantaranya  adalah  bukan  kemauan  dari para debitur, kondisi perekonomian Indonesia,  dan  juga  kebijakan  dari pemerintah. Sebagaimana fungi FIF sebagai  lembaga  jasa  keuangan  yang memang  difungsikan  untuk  menghimpun dan juga menyalurkan dana dari dan untuk rakyat.  Untuk  memaksimalkan  hal  ini  dan tetap terkoordinir dengan baik, maka pihak jasa  keuangan  memang  harus  membuat sistem  manajemen  pada  berbagai  aspek dan  pihak  yang  terlibat.  Langkah  ini merupakan  upaya  yang  cukup  bagus dalam  melakukan  manajemen  seluruh kegiatan  operasional  lembaga  keuangan, diantaranya  adalah  untuk  mengurangi resiko  gagal  kredit  atau  kredit  macet  yang akhirnya  bisa  menyebabkan  FIF  tidak sehat.
Jika bicara mengenai perlindungannya  terhadarp  Debitor  yang mana FIF sebagai lembaga jasa keuangan yang  meminjamkan  uang  sesuai  yang  di atur  di  dalma  pasal  42  tahun  1999  sudah sangan  di  lindungi  seperti  yang  sudah  di jelaskan pada pembahsan rumusan masalah  yang  pertama  hanya  yang  masih menjadi  kendala  adalah  kesadaran  dari pihak kreditur sebagai peminjam.
Beberapa  ahli  juga  sempat  menya- takan bahwa secara garisbesar ada 2(dua) factor penyebab keterlambatan pembayran yang  di  lakkan  oleh  pihak  peminjam  atau debitur yang mana sebagai berikut Faktor  internal  yang  merupakan tejadinya kredit macet bisa berupa,Terjadinya  penyimpangan  pada pelaksanaan prosedur kreditnya etika yang kurang  baik,  baik  dari  pihak  pemiliknya, pengurus atau sebagai pegawai perbankan,  pemberian  informasi  kredit yang  kurang  jelas  maupun  lambat  sistem administasi  dan  pengawasan  yang  lamah terhadap pengkreditan
Faktor
kestrnal,Kegagalan
usahanasabahyang mana terjadinya musibah  pada  sistem  seperti  contoh tenggelamnya  kapal  usaha  milik  debitor
yang  di  pakai  untuk  mencari  ikan(alat usaha) sehingga terjadinya cash flow yang menyebabkan pinjaman bunga bank tinggi Kreditdi  Indonesia  dikenal  memiliki dua golongan kredit, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah.Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit  kurang  lancar,  kredit  diragukan,  dan kredit  macet.  Kredit  macet  inilah  yang sangat  dikhawatirkan  oleh  setiap Finance dan bank atau jasa keuangan, karena akan mengganggu kondisi keuangan dan perputaran  uang  dari  jasa  keuangan  itu sendiri,  bahkan  dapat  mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha jasa keuangan.
Finance  atau  bank  yang  memiliki fungsi  sebagai  penyedia  jasa  keuangan dalam perkembangannya bisa saja mengalami  fase Non  Performance  Loan (NPL)  atau  dalam  bahasa  umum  biasa disebut  Kredit  Macet.  Keadaan  semacam ini sangat berpotensi menghambat perkembangan pihak Bank selaku penyedia jasa keuangan.
Kredit  Macet  ini  disebabkan  oleh berbagai  macam  faktor  yang  sangat berpengaruh terhadap kestabilan perbankan,  namun  pada  dasarnya  hanya ada  2  Faktor  Utama  penyebab  Kredit Macet, yaitu:
Faktor Eksternal Kredit  macet  atau problem  loan adalah kredit yang mengalami kesulitan dalammelakukan kewajiban dalam halpelunasan  akibat  adanya  faktor-faktor atau  unsur  kesengajaan  atau  karena kondisi di luar kemampuan debitur..
Debitur  atau  nasabah  dalam  hal  ini adalah  sebagai  pihak  luar  yang  tidak sedikit  dari  mereka  mengalami  kondisi penurunan keuangan, usaha yang dijalankan  oleh  nasabah  tidak  stabil  atau bisa  jadi  ada  faktor  kesengajaan  dalam pembayaran  tagihan  yang  tidak  tepat waktu.
Selain  kegagalan  usaha  debitur  atau faktor  kesengajaan  dari  debitur  seperti disebut  di  atas,  menurunnya  kegiatan ekonomi  dan  tingginya  suku  bunga  kredit juga  mempengaruhi  kestabilan  bank.Hal semacam  ini  seharusnya  mudah  untuk dicegah,  cukup  pantau  keadaan  sebuah
perusahaan.Apabila  terjadi  penundaan yang  tidak  normal  dalam  penerimaan laporan  keuangan,  pembayaran  cicilan atau  dokumen  lainnya.Kemudian  ada penyelidikan  yang  tidak  terduga  dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai  nasabah  tersebut.  Dampak kerugian dari Kredit
Macet ( Non Performance  Loan )  tidak  hanya  dirasakan oleh  nasabah  saja,  pihak  bank  selaku penyedia  jasa  keuangan  juga  akan mengalami  kerugian.  Sebagaimana  kita ketahui  dampak  negatif  yang  dirasakan oleh  nasabah  adalah  nasabah  harus menanggung  kewajiban  kepada  bank. Mengingat  setiap  pinjaman  dari  bank ( konvensional )  memiliki  bunga  yang  cukup memberatkan  nasabah,  maka  jumlah kewajiban  nasabah  semakin  lama  akan semakin  bertambah  besar  jika  belum dilunasi.
Sedangkan  dampak  negatif  yang dialami  oleh  pihak  bank  jauh  lebih  serius, karena  selain  dana  yang  disalurkan  untuk kredit berasal dari masyarakat dan negara, kredit  macet  juga  mengakibatkan  bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan  usaha  bank.Dibalik  masalah Kredit  Macet  yang  menghantui  kedua belah  pihak  baik  dari  pandangan  sebagai nasabah  atau  pandangan  sebagai  bank, tentunya  ada  cara  penyelesaian  yang dapat  ditempuh  oleh  keduanya  sebagai solusi  agar  terhindar  dari  fase  terburuk yang  bisa  saja  dialami  oleh  kedua  pihak. Sebagai  pengingat,  ada  banyak  peristiwa krisis  keuangan  yang  telah  terjadi  di Indonesia.
Kasus  Century  yang  terjadi  pada tahun  2008  akibat  penyelewengan  dana nasabah  dan  tragedi  kerusuhan  pada tahun 1998 dimana perekonomian Indonesia  berada  pada  titik  terburuk.  Dua peristiwa  tersebut  sama-sama  memiliki dampak negatif terhadap nasabah maupun pihak bank.Kesimpulan yang dapat diambil dari  masalah  kredit  macet  ini  adalah masyarakat  selaku  nasabah  yang  telah dibantu  oleh  pihak  bank  diharapkan  dapat menanamkan sikap disiplin dalam membayar setiap tagihan.Lebih teliti dalam membaca  perjanjian  kredit  (akad  kredit) sebelum  menandatangani  (menyetujui)
perjanjian  kontrak  yang  diberikan  oleh pihak bank.
Perhatikan  poin-poin  penting  yang tertera  dalam  surat  perjanjian  tersebut, seperti Annual Fee (Iuaran Tahunan) yang biasanya  dibebankan  pada  nasabah.  Dan pihak Bank selaku penyedia jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas tim  penganalisa  riwayat  calon  kreditur. Memperbaiki  ketepatan  waktu  dalam merealisasikan  pengajuan  kredit,  karena nasabah juga memiliki jadwal sendiri dalam mengatur pengeluaran.
Pengaturan  dalam  Pasal  281  ayat (2)  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (“UUK”)  berbunyi sebagai  berikut:“Kreditor  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui  rencana  perdamaian  diberikan kompensasi  sebesar  nilai  terendah  di antara  nilai  jaminan  atau  nilai  aktual pinjaman  yang  secara  langsung  dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.” Merunut  pada  sistematika  UUK, maka  ketentuan  Pasal  281  ayat  (1)  UUK tersebut adalah dalam konteks Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU). Pasal  tersebut  mengatur  proses  voting  di antara para kreditor untuk setuju atau tidak setuju terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor mengenai bagaimana  utang  tersebut  akan  dibayar. Rencana  perdamaian  itu  sendiri  bisa berupa  penjadwalan  ulang  pembayaran utang,  pembayaran  angsuran  atau  bisa juga  meminta  diskon  atas  nilai  tagihan utang.Pada  intinya  Pasal  281  (1)  UUK mengatur  bahwa  rencana  perdamaian dapat  diterima  dengan  syarat  apabila dalam  voting  tersebut  disetujui  secara bersama-sama  oleh;  (a)  mayoritas  kreditor konkuren  yang  hadir  dalam  rapat  kreditor dan;  (b)  mayoritas  kreditor  separatis  yang hadir dalam rapat kreditor.
Namun  demikian,  hal  terpenting dari  Pasal  281  (1)  UUK  adalah  adanya persetujuan dari mayoritas kreditor separatis  adalah  mutlak.Karena  walaupun seluruh  kreditor  konkuren  menyetujui  usul perdamaian, namun jika mayoritas kreditor separatis  menolak  perdamaian,  maka rencana  perdamaian  wajib  ditolak.  Secara
logis  hal  tersebut  dapat  digambarkan bahwa  debitor  akan  mengalami  kesulitan untuk  memenuhi  kewajibannya  apabila hartanya dieksekusi oleh mayoritas kreditor separatis  yang  tidak  menyetujui  dan  tidak terikat ke dalam perjanjian perdamaian.
Berlanjut kepada Pasal 281 ayat (2) UUK,  pada  pokoknya  pasal  tersebut mengatur bahwa minoritas kreditor separatis  yang  tidak  menyetujui  rencana perdamaian
dapat memperoleh kompensasi  (penggantian)  sebesar  nilai terendah  antara  nilai  jaminan  atau  nilai aktual  pinjaman.Hal  tersebut  dimaksudkan dalam  rangka  memberikan  perlindungan terhadap  rencana  perjanjian  perdamaian yang  sudah  disepakati  oleh  debitor  dan mayoritas  kreditor  separatis  maupun konkuren sehingga jangan sampai minoritas  kreditor  separatis  melakukan eksekusi  sendiri  terhadap  harta  debitor yang  dapat  mengganggu  pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah disepakati.
Kemudian  Pertanyaan  berikutnya, bagaimana  jika  nilai  jaminannya  jauh  lebih rendah  daripada  nilai  pinjaman,  ke  mana sisa utangnya?
Dari  pertanyaan  tersebut  dapat ditafsirkan bahwa kreditor tersebut memiliki piutang  yang  pelunasannya  sebagian dijamin dengan harta debitor.Sehingga dari hal  tersebut  kreditor  tersebut  memiliki tagihan  konkuren  dan  tagihan  separatis. Untuk  tagihan  separatis,  apabila  kreditor tersebut  menolak  usulan  perdamaian, maka  akan  memperoleh  kompensasi (penggantian)  sesuai  dengan  Pasal  281 ayat  (2)  UUK.  Sedangkan  untuk  tagihan konkuren,  walaupun  kreditor  tersebut menolak  rencana  perdamaian,  maka  sisa utangnya  tetap  ada  namun  secara  hukum harus  terikat  dan  tunduk  dalam  perjanjian perdamaian  karena  sifat  tagihannya  yang konkuren  yang  harus  mengikuti  ketentuan Pasal  286  UUK  yang  berbunyi  sebagai berikut:“Perdamaian  yang  telah  disahkan, mengikat  semua  kreditor,  kecuali  Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  281 ayat (2)”
Perlindungan  hukum  bagi  pihak kreditur  dalam  perjanjian  kredit  dengan
jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi  terhadap  perjanjian  kredit dengan  jaminan  fidusia,  kepentingan kreditur  dapat  terjamin  dengan  adanya perlindungan hukum tersebut.
Perlindungan hukum terhadap kreditur  ini  diatur  secara  umum,  yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132  dan  Undang-undang  No.42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan, “segala kebendaan,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  baru  aka  nada  dikemudian  hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”Pasal diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan  penjualan  benda-benda  itu dibagi-bagi  menurut  keseimbangan,  yaitu menurut  besar  kecilnya  piutang  masing- masing,  kecuali  apabila  diantara  para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan.”Pasal  ini  menjelaskan  bahwa harta  kekayaan  debitur  menjadi  jaminan bagi  para  krediturnya.Hasil  penjualan dibagi  menurut  imbangan  masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan. Undang-undang  No.42  Tahun  1999  dalam hal  ini  menjelaskan  perlindungan  hukum bagi  para  pihak  yang  berkepentingan dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan fidusia,  dengan  kata  lain  Undang-undang yang  secara  khusus  mengatur  tentang jaminan  fidusia,  Pasal  11,  14,  dan  15 Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 yang  pada  intinya  menyebutkan  bahwa benda  yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia  wajib  didaftarkan  kemudian  dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN DAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”,
sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang sama  dengan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kreditur  mempunyai  hak  untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana  tercantum  dalam  sertifikat jaminan fidusia,
apabila debitur wanprestasi.Kreditur  juga  mempunyai  hak untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  melalui  pelelangan  umum serta  pelunasan  piutang  dari  hasil penjualan  atau  penjualan  dibawah  tangan yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan bersama  antara  kreditur  dan  debitur. Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi  pemberi  fidusia  atau  debitur  yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  yang  dilakukan  tanpa persetjuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  2  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.50.000.000,00.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  mengenaiefektifitas  undang- undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia  terkait  hukum  perlindungan  kreditur dalam  hal  kepailitan  dapat  di  simpulkan sebagai berikut:
1.Mekanisme  perlindungan  terlihat bahwa  undang-undang  sangat  melindungi pihak kreditur sebagai pihak yang memegang  piutang  karena  perjanjian. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemegang  jaminan  berhak  memegang jaminan dan berhak menerima pembayaran  sesuai  dalam  perjanjian, karena  perjanjian  yang  di  buat  oleh  kedua belah  pihak  mengikat  layaknya  undang- undang  dan  di  atur  juga  pada  pasal-pasal dari  pasal  8  di  tegaskan  bawa  pemberi fifusia  kepada  lebih  dari  satu  penerima fidusia  dalam  rangka  pembiayaan  kredit. sampai  dngan  37  tersebut  menjelaskan berdasar  pada  ayat  ini  maka  perjanjian jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftar  tidak mempunyai  hak  yang  didahulukan  sepeti yang saya jelaskan pada pebahasan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
2.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kreditur  Kurang  Mendapat  Perlindungan dalam hal Keterlambatan dalam Membayar HutangSeringnya  kredit  macet  yang  di alami  oleh  lembaga  lembaga  keuangan sangat mempengaruhi
perusahaan
ataupun lembaga keuangan itu sendiri dan bahkan bisa saja menyebabkan kebangkrutan  lembaga  keuangan.  Sesuai hasil  penelitian  saya  yang  saya  lakukan pada  lembaga  jasa  keuangan  FIF  cabang Singaraja  dimana  di  setiap  tahunnya  ada banyak  debitor  yang  macet  dalam pembayaran kredit yang mana menyebabkan  banyaknya  angka  dalam NPL  dan  menyebabkan  perputaran  uang dalam  jasa  keuangan  terganggu  sehingga penilaiaan  OJK  terhadap  jasakeuangan tersebut kurang baik dalam hal pengembangannya  yang  di  sebabkan  oleh banyaknya  kredit  macet  yang  di  alami  olej FIF  cabang  Singaraja  dan  adapunKredit Macet  ini  disebabkan  oleh  berbagai macam  faktor  yang  sangat  berpengaruh terhadap  kestabilan  perbankan,  namun pada dasarnya hanya ada 2 Faktor Utama penyebab Kredit Macet Adapun  saran  bagi  pihak  debitur atau  jasa  keuangan  yang  mana  dalam memberikan  kredit  terhadap  debitur  harus lebih  hati-hati  dalam  mencairkan  uang kredit  yang  mana  harus  jelas  jaminannya dan  harus  di  daftarkan  agar  apabila terhajdi  hal  yang  tidak  di  inginkan  seperti kredit  macet  pihak  kreditur  mendapat perlindungan  lebih  dari  undang-undang yang mana bisa membahayakan lambatnya  perputaran  uangyangada  dan adapun  saran  bagi  debitur  harus  hati-hati dalam  hal  meminjam  kredit  kepada  jasa keuangan  karena  harus  banyak  yang  di pertimbangkan  karena  apa  bila  debitur macet dalamhal pembayaran pihak kreditur berhak  mengambil  jaminan  yang  sudah diperjanjikan sebelumnya sesuai ketentuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru,.,  2008, Penjelasan  makna pasal  1233  sampai  1456  BW ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Moch.  Isnaeni,  2016, Pengantar hukum  jaminan  kebendaan ,  LaksBang PRESSindo, Yogyakarta Zaini Diane,2014, Aspek hukum dan fungsi  lembaga  penjamin  simpanan, Keni Media, Bandung
Yudha  Pandu.  2008.  Himpunan Peraturan  Perundang-undagan  Jaminan Fidusia  dan  Hak  Tanggungan.  Jakarta Indonesia Legal Center Publishing.
R.Subekti  1991.  Jaminan-jaminan untuk  Pemberian  Kredit  menurut  Hukum Indonesia.Bandung. PT. Citra Aditya Bakti 2008  ,  Himpunan  peraturan  perundang undangan  jaminan  fidusia  &  hak tanggungan, INDONESIA LEGAL
CENTER PUBLISHING