## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Upaya Penyidik Polri Dalam Melakukan
Penyitaan Terhadap Harta Benda Hasil Kejahatan Korupsi di Tinjau Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Polda Aceh)
Oleh: 1. Akmaluddin 1 2. Didik Miroharjo 3. Mukidi Corruption in Indonesia is increasingly  happening  and  has  an  impact  on the  people.  The  people  must  bear  the consequences
of corruption. The impoverishment  of  corruptors  is  considered  a new  breakthrough  in  cracking  down  on  cases of  corruption.  The  concept  of  impoverishment of corruptors can be carried out by confiscation of  assets  resulting  from  criminal  acts  of corruption  and  compensation  for  losses caused  by  criminal  acts  of  corruption.  The concept  of  impoverishment  of  corruptors  is considered  capable  of  providing  a  deterrent effect as well as a form of reducing corruption.
The  impoverishment  of  corruptors  in Indonesia has not been implemented explicitly. The  implementation  of  criminal  sanctions  for impoverishing corruptors is only by confiscation  of  assets  resulting  from  criminal acts  of  corruption,  the  amount  of  which  is adjusted  to  the  state's  financial  losses.  This cannot  be  said  to  impoverish  corruptors because  only  assets  originating  from  criminal acts  of  corruption  are  confiscated  and  not necessarily  the  corruptors  will  become  poor. The  impoverishment  of  corruptors  is  carried out  by  confiscation  of  all  objects  that  are  the result  of  a  criminal  act  of  corruption  and/or  by payment of replacement money in the amount of  which  is  in  accordance  with  the  state financial  losses  taken  and  arising  from corruption.  The  impoverishment  of  corruptors has not become a legal breakthrough for law
1 Students of the Law Graduate Program at the Faculty of Law, North Sumatra Islamic University
enforcement  in  Indonesia  in  eradicating corruption. Law enforcement officials in eradicating  money  laundering  are  still  lacking experience  in  implementing  the  law,  in  other words,  they  lack  a  broad  and  in-depth understanding  of  Number  25  of  2003 concerning  the  crime  of  money  laundering, especially the provisions regarding the confidentiality of witnesses/reporters and proof of  money  laundering  cases  in  relation  to money  laundering.  predicate  offense  (original crime). There needs to be a reconceptualization of the concept of impoverishment of corruptors. Reconceptualization by providing clear directions  for  law  enforcement  regarding  the concept  of  impoverishment  of  corruptors,  so that  the  implementation  of  impoverishment  of corruptors  can  be  carried  out  as  a  legal breakthrough that provides a deterrent effect in corruption.
Keywords : Crime, Corruption, Money
Laundring,

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Pembangunan Nasional
pada umumnya  dan  pembangunan  hukum  pada khususnya  merupakan  usaha  peningkatan kualitas  manusia  dan  keadaan  hukum  bagi masyarakat  Indonesia,  yang  dilakukan  secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional,  dengan  memanfaatkan  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian  bangsa  dan  nilai  luhur  yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa  yang  berdaulat,  mandiri,  berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sejalan dengan perkembangan
teknologi  dan  globalisasi  di  sektor  perbankan, dewasa  ini  bank  telah menjadi  sasaran  utama untuk  kegiatan  pencucian  uang  ( money laundering ).  Hal  ini  di  karenakan  bank merupakan  sektor  yang  banyak  menawarkan jasa-jasa  dan  instrumen  dalam  lalu  lintas keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk menyembunyikan/  menyamarkan  asal  usul suatu  uang,  Adanya  globalisasi  perbankan, maka  melalui  system  perbankan  uang  hasil kejahatan  mengalir  atau  bergerak  melampaui batas  yuridiksi  Negara  dengan  memanfaatkan faktor  rahasia  bank  yang  umumnya  dijunjung tinggi  oleh  perbankan.  Melalui  mekanisme  ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai  sistem  hukum  yang  cukup  kuat untuk  menanggulangi  kegiatan  pencucian uang  atau  bahkan  bergerak  ke  Negara  yang menerapkan  ketentuan  rahasia  bank  secara sangat kuat.
Problematika  pencucian  uang  yang dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan  nama  “ money  laundering “  sekarang  mulai  dibahas dalam  buku-buku  teks,  apakah  itu  buku  teks hukum  pidana  atau  kriminologi.  Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia  internasional  karena  dimensi  dan implikasinya  yang  melanggar  batas-batas Negara,  Sebagai  suatu  fenomena  kejahatan yang  dinamakan  “ organized  crime ”  , ternyata ada  pihak-pihak  tertentu  yang  ikut  menikmati keuntungan  dari  lalu  lintas  pencucian  uang tanpa  menyadari  akan  dampak  kerugian  yang ditimbulkan.  Bertalian  dengan  hal  terakhir  ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi  atas  dasar  kepercayaan  para konsumen  dan  di  pihak  lain  dapat  dijadikan
sarana  membiarkan  melakukan  kejahatan pencucian uang.
Bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari hukum  pidana  adalah  berkaitan  dengan masalah  Pemberantasan  Tindak  Pidana. Salah satunya yaitu terkait dengan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  yang  menjadi  perhatian  hampir  semua negara  di  dunia  adalah  dengan  semakin meningkatnya  kemajuan  di  bidang  teknologi, membuat  semakin  meningkat  pula  kejahatan Money  Laundering atau  Pencucian  Uang dalam  aspek  keuangan,  yang  berada  dalam ruang  lingkup  internasional.  Selain  itu,  pelaku tindak  pidana  Pencucian  Uang  ini  juga mempunyai  banyak  pilihan  mengenai  dimana dan  bagaimana  mereka  menginginkan  uang hasil  kejahatan  menjadi  kelihatan  ‘bersih’  dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi  perbankan  internasional  yang  telah memberikan  jalan  bagi  tumbuhnya  jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga  keuangan  global  telah  memberikan kesempatan kepada pelaku Money Laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal  menjadi  legal  dalam  dunia  bisnis  di pasar keuangan internasional.
Berbagai  upaya  telah  ditempuh  oleh masing – masing negara untuk mencegah dan
memberantas praktik Pencucian Uang
termasuk  dengan  cara  melakukan  kerjasama internasional,  baik  melalui  forum  bilateral maupun multilateral.
Dalam konteks kepentingan  Nasional  ditetapkan  Undang-
Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan penegasan  bahwa  pemerintah  dan  sektor

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah,  baik  di  sektor  ekonomi,  keuangan maupun perbankan.
Pertama-tama  usaha  yang  harus ditempuh oleh suatu Negara untuk memberantas  praktek  pencucian  uang  adalah dengan  membentuk  undangundang  tersebut diharapkan  tindak  pidana  pencucian  uang dapat  dicegah  dan  diberantas.Jika  dilihat  dari sistem Pemidanaannya, Tindak Pidana Pencucian  Uang  dalam  undang-undang  No  8 Tahun  2010  banyak  berbeda  dengan  aturan umum  KUHP  yang  menjadi  induknya.Adanya perbedaan  itu  dapat  dibenarkan  secara yuridis,  artinya masih  dapat  dibenarkan  dilihat dari  sistem  pemidanaan  yang  berlaku  saat  ini di  Indonesia.  Namun  sangat  disayangkan, pengaturan  pada  undangundang  8  Tahun 2010  ini  tidak  dalam  satu  pola  pemidanaan yang  sama,  tidak  konsisten  dan  ada  yang kontradiktif.
Bahkan  ada  yang  sama  sekali  tidak disertai  dengan  aturan/pedoman  pemidanaan. Hal  inilah  yang  dapat  menimbulkan  masalah yuridis dan kesulitan/kejanggalan dalam praktek penegakan hukum. Didasarkan pertimbangan  bahwa  pada  tahap  legislatif/ formulatif  sebagai  tahap  yang  paling  strategis dalam  pelaksanaan  hukum  pidana,  karena apabila  pada  tahap  legislative  ini  terjadi kesalahan atau kelemahan  maka akan
menghambat  upaya  pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap berikutnya  yaitu  eksekusi.  Di  Indonesia khususnya  sudah  di  undangkan  peraturan perundang –  undangan  yang  mengatur tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yaitu UndangUndang  No.  25  Tahun  2003  Jo
UndangUndang  No.  8  Tahun  2010.  Dalam penelitian  ini  penulis  bermaksud  melakukan kajian  terhadap  Penerapan  Undang  Undang Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  Tehadap  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi (Studi di Polda Aceh). Pemilihan pokok masalah yang demikian,  didasarkan  pertimbangan  bahwa pada  tahap  legislatif  sebagai  tahap  yang paling  strategis  dalam  pelaksanaan  hukum pidana,  karena  apabila  pada  tahap  legislatif terjadi  kesalahan  atau  kelemahan  maka  akan menghambat  upaya  pemberantasan  tindak pencucian  uang.  Pentingnya  mengkaji  pokok permasalahan ini didasarkan pada pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  pencucian uang  merupakan  kejahatan  lintas  Negara  dan sudah lama menjadi perhatian dunia internasional,  serta  mengakibatkan  kerugian kepada  masyarakat,  juga  dapat  merugikan Negara  karena  dapat  mempengaruhi  atau merusak  stabilitas  perekonomian  khususnya pembangunan nasional Negara berkembang.

## B.  Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan eksekusi  harta  benda  pelaku  korupsi/ koruptor.
2.  Bagaimana  pengamanan  aset  sitaan harta benda koruptor sambil menunggu putusan pengadilan.

## C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan  eksekusi  harta  benda pelaku korupsi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2. Untuk menganalisis pengamanan asset  sitaan  harta  benda  koruptor sambil menunggu putusan pengadilan.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan  memberikan kontribusi  yang  positif  dalam  pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.penelitian  ini,  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara luasdn juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

## II. PEMBAHASAN
A.  Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi

## Harta Benda Pelaku Korupsi
1.  Tindak Pidana Pencucian Uang
Istilah  tindak  pidana  didalam  bahasa belanda  merupakan  salinan  dari  “strafbaar feit”.Simon  menerangkan  bahwa  “strafbaar feit”  adalah  kelakuan  (handeling)  yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan  hukum,  yang  berhubungan  dengan kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  mampu  bertanggungjawab. 2 Kemudian Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan  orang  (menselijke  gedraging)  yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 3
Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan  oleh  banyak  ahli  hukum.  Antara pengertian  satu  dengan  yang  lain  secara umum  dibagi  menjadi  dua  kelompok.  Yaitu kelompok  yang  memisahkan  secara  tegas antara perbuatan pidanadan
2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) h. 56
3 Ibid., h. 56
pertanggungjawaban  pidana  dan  kelompok yang  menyamakan  antara  perbuatan  pidana dan  pertanggungjawaban  pidana. 4 Salah  satu contoh  pengertian  yangmenyamakan  antara perbuatan  pidana  dan  pertanggung  jawaban pidana adalah
schaffmeister yang diterjemahkan oleh J.E Sahetapy. Dia mengatakan  :  “Suatu  perbuatan  yang  tidak termasuk  dalam  rumusan  delik  tidak  dapat dijatuhi pidana.
Akan  tetapi,  hal  itu  juga  tidak  berarti bahwa  perbuatan  yang  tercantum  dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana.Untuk  itu,  diperlukan  dua  syarat,  yaitu perbuatan  itu  bersifat  melawan  hukum  dan dapat dicela.Dengan demikian, rumusan pengertian  “perbuatan  pidana”  menjadi  jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hkum, dan dapat dicela”. 5
Dalam pengertian tindak pidana dalam karya  ilmiah  ini,  perbuatan  pidana  menunjuk pada  perbuatan  baik  secara  aktif  Maupin secara pasif.Moeljatno sendiri yang mengatakan  bahwa  perbuatan  pidana  (tindak pidana)  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum  larangan  mana  disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,  bagi  barangsiapa  yang  melanggar larangan tersebut. 6
Meskipun ada perbedaan istilah antara  “perbuatan”  (handeling)  dan  “fakta” (feittindak  pidana),  belanda  lebih  memilih
4 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 97
5 4  Schaffmeister,  N  Keijzer  dan  PH.  Sitorus,
Hukum  Pidana,  Cetakan  ketiga,  (Bandung:  Citra Aditya Bhakti, 2011), hlm.26
6 5 Ibid., hlm. 54

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak  pidana,  dimana  alasan  ini  terdapat dalam  notulasi  komisi  De Wal.  Dalam  catatan tersebut, pengertian feit mencakup omne quod fit,  jadi  keseluruhan  kejadian  (perbuatan), termasuk  kelalaian  serta  situasi  dan  kondisi yang relevan. 7
Pada  hakekatnya  tiap-tiap  perbuatan pidana  harus  terdiri  atas  unsure-unsur  lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung 1)  Kelakuan  dan  akibat  yang  ditimbulkan karenanya,  adalah  suatu  kejadian  dalam alam  lahir.  Disamping  adanya  kelakuan dan  akibat,  untuk  adanya  tindak  pidana biasanya diperlukan adanya
2)  Hal  ihwal  yang  menyertai  perbuatan. Selain  dua  diatas  ada  unsure  lain  dalam suatu tindak pidana yaitu
3)  Keadaan  tambahan  yang  memberatkan pidana,
4)  Unsur  melawan  hukum  yang  objektif  dan unsure melawan hukum yang subjektif. 8
Dalam  strafbaar  feit  tidak  terdapat unsur kesalahan sebab perbuatan pidana tidak dihubungakan dengan kesalahan yang
merupakan unsur pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana.Tindak pidana hanya menunjuk kepada sifatnya  peebuatan  saja,  yaitu  sifat  yang dilarang  dengan  ancaman  dengan  pidana kalau dilanggar.
Pada  saat  ini,  lebih  dari  sebelumnya, pencucian  uang  atau  dalam  istilah  bahasa inggrisnya  disebut  money  laundering,  sudah
7 Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana  (komentar atas  pasal-pasal  terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padananya dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana Indonesia),  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2003), hlm. 85.
8 Moelyatno, Asas-asas Hukum …., op.cit., hlm. 57
merupakan  fenomena  dunia  dan  merupakan tantangan international. 9
Sebelum  mengemukakan  pengertian pencucian  uang,  terlebih  dahulu  dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitanya dengan  pencucian  uang  sebagai  salah  satu jenis kejahatan yang mendunia.Dewasa inikejahatan meningkat dalam berbagai bidang,  baik  dari  segi  intensitasnya  maupun kecanggihanya.
Demikian  juga  dengan  ancamanya terhadap keamanan dunia.Akibatnya, kejahatan  tersebut  menghambat  kemajuan suatu negara, baik dari aspek social, ekonomi, maupun  budaya.  Mengingat  kejahatan  itu berkembang  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat,  wajar  ada  suatu  ungkapan  : kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita.  Artinya,  sejak  dulu  hingga  kini,  orang selalu  membicarakan  kejahatan,  mulai  dari yang  sederhana  (kejahatan  biasa)  sampai yang  sulit  pembuktianya.  Bahkan  dalam sejarahnya,  kejahatan  sudah  ada  sejak  nabi adam. 10
Kejahatan  merupakan  sebuah  istilah yang  sudah  lazim  dan  popular  di  kalangan masyarakat  Indonesia  atau  crime  bagi  orang Inggris.Howard Abadisky menulis bahwa kejahatan  sering  dipandang  sebagai  mala  in se  atau  mala  prohibita.Mala  in  se  menunjuk kepada  perbuatan  yang  pada  hakekatnya adalah kejahatan, contohnya pembunuhan.Sedangkan Mala prohibita menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara
9 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Cetakan ke 2 ( Jakarta; Penerbit Kreatama, 2007) hlm. 1
10 Ibid., hlm. 2

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditetapkan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang (unlawful). 11 Menurut Mardjono
Reksodiputro (Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar, 1993:1-2),  sebagian  masyarakat  Indonesia mengartikan  kejahatan  sebagai  pelanggaran atas  hukumpidana,  baik  dalam  undang- undang  pidana  maupun  dalam  perundang- undangan administrasi yang bersanksi pidana. 12
Munculnya  berbagai  bentuk  kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan  bahwa  kejahatan  berkembang sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat termasuk  kejahatan  pencucian  uang.Ternyata problematic  uang  haram  ini  sudah  meminta perhatian  dunia  internasional  karena  dimensi dan  implikasinya  yang  melanggar  batas-batas negara.  Sebagai  suatu  fenomena  yang menyangkut,  terutama  dunia  kejahatan  yang dinamakan  “organized  crime”,  ternyata  ada pihakpihak  tertentu  yang  ikut  menikmati keuntungan  dari  lalu  lintas  pencucian  uang tanpa  menyadari  akan  dampak  kerugian  yang ditimbulkan. 13
Erat  bertalian  dengan  hal  terakhir  ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasional  atas  dasar  kepercayaan  para konsumen,  tetapi  di  pihak  lain,  apakah  akan membiarkan  kejahatan  pencucian  uang  ini terus merajalela. Asal muasal pencucian uang berasal  dari  Al  Capone,  penjahat  terbesar  di Amerika  masa  lalu,  mencuci  uang  hitam  dari
11 Arief  Amrullah,  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (Money  laundering),  Cetakan  ke  3,  (Malang: Bayumedia Publishing, 2010) hlm. 2.
12 Ibid., hlm. 4 13 Adrian  Sutedi,  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,Cetakan  ke  1,  (Bandung;  PT  Citra  Aditya Bakti, 2008),hlm 1
usaha kejahatanya dengan memakai si genius Mayer Lansky, orang Polandia.Lansky seorang  akuntan,  mencuci  uang  kejahatan  Al Capone  melalui  usaha  binatu  (laundry). Demikianlah  asal  muasal  muncul  nama “money laundering”. 14
Namun pada oktober 1931 ia dihukum dengan  pidana  penjara  selama  sebelas  tahun dipenjara Alcataraz setelah dinyatakan
bersalahmelakukan penggelapan pajak.
Namun  ia  bukan  dihukum  karena  terbukti bersalah  melakukan  kejahatan  asal  (predicate crime),  seperti  pembunuhan,  pemerasan, penjualan minuman keras tanpa izin, pelacuran,
perdagangan orang dan sebagainya. 15
Istilah  pencucian  uang  atau  money laundering  telah  dikenal  sejak  tahun  1930  di Amerika  Serikat,  yaitu  ketika  mafia  membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu  strateginya.Investasi  terbesar  adalah perusahaan  pencucian  pakaian  atau  disebut Laundromats  yang  ketika  itu  terkenal  di Amerika  Serikat.Usaha  pencucian  pakaian  ini berkembang  maju  dan  berbagai  perolehan uang  hasil  kejahatan  seperti  dari  cabang usaha  lainya  ditanamkan  ke  perusahaan pencucian  pakaian  ini,  seperti  uang  hasil minuman  keras  illegal,  hasil  perjudian  dan hasil pelacuran. 16
Pada  tahun  1980-an  uang  hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan  berkembangnya  bisnis  haram,  seperti perdagangan  narkotik  dan  obat  bius  yang
14 Ibid., hlm.1
15 Philips  Darwin,  Money  Laundering,  Cara Memahami  Dengan  Tepat  dan  Benar  Soal Pencucian  Uang,  Cetakan  pertama,  (Jakarta:  Sinar Ilmu, 2012) hlm. 13
16 Ibid, hlm. 2.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mencapai milyaran rupiah. Karenanya, kemudian  muncul  istilah  “narco  dollar”,  yang berasal  dari  uang  haram  hasil  perdagangan narkotik. 17
Sejalan dengan perkembangan teknologi  dan  globalisasi  di  sektor  perbankan, dewasa ini banyak benk telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sector inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalamlalulintas keuangan yang dapat
digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul suatu dana.
Dengan adanya globalisasi perbankan dana  hasil  kejahatan  mengalir  atau  bergerak melampaui  batas  yurisdiksi  negara  dengan memanfaatkan  faktor  rahasia  bank  yang umumnya  dijunjung  tinggi  oleh  perbankan. Melalui  mekanisme  ini  maka  dana  hasil kejahatan  bergerak  dari  suatu  negara  ke negara  lain  yang  belum  mempunyai  sistem hukum  yang  cukup  kuat  bergerak  ke  negara yang  menerapkan  ketentuan  rahasia  bank yang sangat ketat.
Sehubungan  dengan  masalah  itu sudah  tercatat  lebih  dari  80  kali  konferensi international  yang  dimulai  pada  tahun  1825 hingga  1970.Konferensi  tersebut  membahas tentang  mengatasi  persoalan  kejahatan.Tidak sampai disitu, konferensi PBB selanjutnya juga membahas seputar The Crime Prevention and the  Treatment  of  Offenders.Berturut  turut 18 pada tahun 1975, konferensi diselenggarakan di Geneva. Konferensi
17 A.S. Mamoedin, Analisis Kejahatan Perbankan, Cetakan pertama, (Jakarta: Rafflesia, 1997), dikutip dari Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian… op.cit., hlm. 2
18 Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian…op.cit., hlm. 5.
tersebut  menyetujui  sebuah  deklarasi  tentang the  Protection  of  All  Person  from  Torture  and laid  the  basis  for  a  code  ethics  for  law enforcement  afficials.  Pada  tahun  1980, konferensi diselenggarakan di Ciracas, konferensi  tersebut  membahas crime  trends and  prevention  strategies,  juvenile  justice, crime  and  the  abuse  of  power  and  the treatment  of  prisoners. 19 Pada  tahun  1985, konferensi  diselenggarakan  di  Milan  yang menyepakati  tentang the  Milan  Plan  of  Action calling  on  the  International  community  to addresssocio-economics  factor  relevant  to  the commission  of  crime.  Pada  tahun  1990, konferensi  diselenggerakan  di  Havana  yang membicarakan isu-isu tentang theft of archaeological  treasures,  the  dumping  of bazardous  wastes  in  oceans,  drug  trafficking and  the  link  between  drug  abuse  and  the  rise of  AIDS  among  prisoners.  Pada  tahun  1995, konferensi diadakan di Cairo yang membicarakan  tindakantindakan to  combat transnational  crime,  terrorism  and  violence against women, conducted and unprecedented debate  on  corruption  of  public  officials,  led  by a panel of expert . Terakhir diselenggarakan di Vienna  mulai  tanggal  10  sampai  dengan  17 April  2000.Tema  konferensi  tersebut  adalah Crime  and  Juctice,  meeting  the  Challenges  of the  21st  century .  Bahkan,  kongres  PBB  ke  5 tentang prevention of Crime and the Treatment of  Offenders yang  diselenggarakan  di  Jenewa mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 September 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai crime  as  business  at  the  national and transnational levels yang meliputi organized  crime,  white  collar  crime,  dan corruption.  Crime  as  business itu  diakui
19 Ibid., hlm. 5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai  ancaman  yang  serius  terhadap masyarakat dan ekonomi
nasional
dibandingkan dengan bentuk kejahatan tradisional. 20
Apa  yang  dibicarakan  dalam  Kongres PBB  tersebut  pada  dasarnya  merupakan respons  atas  perkembangan  kejahatan,  baik dalam  skala  nasional  maupun  transnasional, termasuk  kejahatan  pencucian  uang  sebagai salah  satu  jenis  kejahatanekonomi  yang manjadikan  bank  atau  non-bank  sebagai sarana  untuk  melakukan  kejahatan  pencucian uang.  Adapun  tujuan  utama  dilakukanya money laundering ini adalah untuk menghasilkan  keuntungan,  baik  bagi  individu maupun  kelompok  yang  melakukan  kejahatan tersebut.
Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil  dari  kegiatan  money  laundering  di seluruh  dunia,  dalam  perhitungan  secara kasar,  berjumlah  satu  triliun  dollar  setiap tahun. 21
Dana-dana  tersebut  akan  digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan  selanjutnya.  Berdasarkan  uraian diatas  timbul  pertanyaan  “apakah  yang
dimaksud dengan money laundering tersebut?” terdapat
bermacam-macam pengertian mengenai money laundering, namun  semua  tetap  dalam  satu  tujuan  untuk menyatakan bahwa money laundering merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan  baik  dalam  skala  nasional maupun internasional.
Money  laundering  merupakan  sebuah istilah yang pertama kali pertama digunakan di
20 Ibid., hlm. 6 21 Ibid., hlm. 8
Amerika  Serikat.Istilah  tersebut  menunjuk kepada  pencucian  hak  milik  mafia,  yaitu  hasil usaha  yang  diperoleh  secara  gelap  yang dicampurkan  dengan  maksud  menjadikan seluruh  hasil  tersebut  seolah-olah  diperoleh dari sumber yang sah.
Financial Action Task Force on Money laundering (FATF) merumuskan money laundering  adalah  proses  menyembunyikan atau  menyamarkan  asal-usul  hasilkejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan  jejak  sehingga  memungkinkan pelakunya  menikmati  keuntungan-keuntungan itu  dengan  tanpa  mengungkap  sumber perolehan. 22
Pengertian  pencucian  uang  (money laundering)  telah  banyak  dikemukakan  oleh para  ahli  hukum  .  Menurut  welling,  “money laundering” adalah: “Money laundering is quite simple  the  process  by  which  one  counceals the  existence,  illegal  source,  or  illegal application  of  income,  and  than  disguises  that income  to  make  it  appear  legitimate ”. 23
Sedangkan  Fraser  mengemukakan  bahwa: “ Money laundering  is quite simple the process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed  through  ‘clean’  or  legitimate  sources and  interprises  so  that  the ‘bad  guys’  may more safe enjoy their ill gotten gains .” 24
22 Ibid, hlm. 9 23 3  Sarah  N.  Welling,  “Smurfs,  Money Laundering and the United States Criminal Federal Law”.  Dalam  Brent  Fisse,  David  Fraser  &  Graeme Coss.  The  Money  Trail  (Confiscation  of  Preceed  of Crime,  Money  laundering  and  Cash  Transaction Reporting),  Sidney:  The  Law  Book  Company Limited,  1992,  dikutip  dari  Adrian  Sutedi,  Tindak Pidana Pencucian… op.cit., hlm. 13
24 David Fraser. Lawyer, Guns and Money,
Economics and Ideologi on the Money Trail, dalam op.cit., Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kemudian  pasal  1  angka  1  Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  menyebutkan  yang dimaksud  dengan  Pencucian  Uang  adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsureunsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan dalam undang- undang ini”. Selanjutnyabab  II  Undang-undang  tersebut, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 3 menyatakan bahwa: 25
“setiap  orang  yang  menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa  keluar  negeri,  mengubah bentuk  ,  menukarkan  dengan  mata uang  atau  surat  berharga  atau perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul  harta  kekayaan  dipidana karena  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  dengan  Pidana  penjara  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00 (sepuluh m ilyar rupiah)”.
Pasal  4  “setiap  orang  yang  menyembunyikan atau  menyamarkan  asal  usul,  sumber,  lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (1)  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
hlm. 66, Dikutip dari Adrian Sutendi, Tindak Pidana Pencucian… ibid.
25 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK), hlm. 6
Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Didalam  pasal  2  angka  (1)  Undang-
Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dijelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  hasil  tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. Korupsi
b. Penyuapan;
c. Narkotika;
d. Psikotropika
e. Penyelundupan tenaga kerja
f. Penyelundupan migran;
g. Di bidang perbankan;
h. Di bidang pasar modal;
i. Di bidang perasuransian;
j. Kepabeanan;
k. Cukai;
l. Perdagangan orang;
m. Perdagangan senjata gelap;
n. Terorisme;
o. Penculikan;
p. Pencurian;
q. Penggelapan;
r. Penipuan;
s. Pemalsuan uang;
t. Perjudian;
u. Prostitusi;
v. Di bidang perpajakan;
w. Di bidang kehutanan;
x. Di bidang lingkungan hidup;
y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau z.  Tindak  pidana  lain  yang diancam  dengan  pidana  penjara  4 (empat) tahun atau lebih,
Yang  dilakukan  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  diluar wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dan  tindak  pidana  tersebut  juga  merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kemudian angka (2) masih pasal yang sama  menyebutkan  bahwa:  Harta  kekayaan yang  diketahui  atau  patut  diduga  akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung  atau  tidak  langsung  untuk  kegiatan terorisme,  organisasi  teroris,  atau  teroris perseorangan  disamakan  sebagai  hasil  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  n.  Dari  beberapa  penjelasan  mengenai apa  yang  dimaksud  dengan  pencucian  uang, dapat  disimpulkan  bahwa  pencucian  uang adalah kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan  oleh  seorang  atau  organisasi kejahatan  terhadap  uang  haram,  yaitu  uang yang  berasal  dari  tindak  kejahatan,  dengan maksud  menyembunyikan  asal-usul  uang tersebut  dari  pemerintah  atau  otoritas  yang berwenang  melakukan  penindakan  terhadap tindakan  kejahatan  dengan  cara  terutama memasukkan  uang  tersebut  kedalam  sistem keuangan  (financial  system)  sehingga  apabila uang  tersebut  kemudian  dikeluarkan  dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.
Dari  beberapa  pengertian  money laundering  diatas  penulis  dapat  memberikan suatu  pengertian  kesimpulan  dari  money laundering  adalah  kegiatanmenyembunyikan atau  menyamarkan  uang  hasil  dari  kejahatan agar  seolah-olah  nampak  berasal  dari  uang atau  sumber  yang  sah  dengan  tujuan  untuk menghindari penuntutan dan penyitaan terhadapnya.

## 2.  Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengertian  tentang  tindak  pidana dalam  kitab  Undang-UndangHukum  Pidana (KUHP)  dikenal  dengan  istilah strafbaarfeit
dan dalamkepustakaan tentang hukum pidana sering  menggunakan  istilah  delik,sedangkan pembuat  Undang-Undang  merumuskan  suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa  pidana  atau  perbuatan  pidanaatau tindak pidana. 26
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang  mengandung  suatupengertian  dasar dalam  ilmu  hukum,  sebagai  istilah  yang dibentuk dengankesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak  pidana  mempunyai  pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwayang kongkrit  dalam  lapangan  hukum  pidana, sehingga  tindakpidana  haruslah  diberikan  arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan denganjelas  untuk  dapat memisahkan  dengan istilah yang dipakai sehari-haridalam kehidupan masyarakat.
Pengertian  tentang  tindak  pidana dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dikenal  dengan  istilah  straftbaar  feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang
mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana.  Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung  suatu  pengertian  dasar  dalam ilmu  hukum,  sebagai  istilah  yang  dibentuk dengan  kesadaran  dalam  memberikan  ciri tertentu  pada  peristiwa  hukum  pidana.  Tindak pidana  mempunyai  pengertian  yang  abstrak dari  peristiwa-peristiwa  yang  kongkrit  dalam lapangan  hukum  pidana,  sehingga  tindak pidana  haruslah  diberikan  arti  yang  bersifat
26 Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang education, Yogyakarta, Hlm. 18

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-haridalam kehidupan masyarakat.
Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan  diancam  dengan  pidana,  terhadap  siapa saja yg melanggar larangan tersebut.
Perbuatan  tersebut  harus  juga  dirasakan  oleh masyarakat  sebagai  suatu  hambatan  tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 27
Para  pakar  asing  hukum  pidana menggunakan istilah tindak pidanaatau perbuatan  pidana  peristia  pidana,  dengan istilah:6
1. Strafbaar feit adalah peristia pidana.
2. Strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yangdigunakan  oleh  para  sarjana hukum pidana Jerman.
3. Criminal  act diterjemahkan  dengan istilah perbuatan kriminal. Delik  dalam  bahasa  belanda  disebut
strafbaarfeit, terdiri  atas  tiga  kata,yaitu straf, baar, dan feit. Yang  masing-masing  memiliki arti:7
1. Straf diartikan  sebagai  pidana  dan hukum
2. Baar diartikan  sebagai  dapat  dan
boleh
3. Feit diartikan sebagai tindak,
peristiwa, pelanggar dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa  yang  dapat  dipidana  atauperbuatan yang  dapat  dipidana.  Sedangkan  delik  dalam bahasa  asingdisebut delict yang  artinya  suatu perbuatan  yang  pelakunya  dapatdikenakan hukuman (pidana).8Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidanamemberikan  definisi  mengenaidelik, yakni:9Delik  adalah  suatu  perbuatan  atau tindakan  yang  terlarang  dandiancam  dengan hukuman oleh Undang-Undang
27 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/ap a-itu-pengertian-tindak-pidana.html
(pidana).Lanjut moeljatno
mengartikan
strafbaarfeit sebagi berikut:10 strafbaarfeit itusebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia  yangdiancam  pidana  oleh  peraturan
perundang- undangan.”
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbautanpidana, maupun  peristia  hukum  dan  sebagainya  itu adalah  mengalihkanbbahasa  dari  istilah  asing strafbaarfeit
namun belum jelas apakahdisamping  mengalihkan  bahasa  dari istilah strafbaarfeit di maksudkanuntuk mengalihkan  makna  dan  pengertiannya,  juga oleh  karena  sebagianbesar  kalangan  ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkanpengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal inimerupakan  pokok  perbedaan  pandangan, selain  itu  juga  ditengah-tengahmasyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang
menunjukkan  pengertianperbuatan  melanggar norma  dengan  mendapat  reaksi  masyarakat melaluiputusan hakim agar dijatuhi pidana.23Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu  dasar  yang  pokokdalam  menjatuhi pidana  pada  orang  yang  telah  melakukan perbuatanpidana  pada  orang  yang  telah melakukan perbuatan pidana atas dasarpertanggungjawaban seseorang atas
perbuatan yang telah dilakukannya,tapi
sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya  suatu  perbuatan  yaitumengenai perbuatan
pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas( principle of legality ) asas  yang  menentukan  bahwa  tidak  ada perbuatanyang  dilarang  dan  diancam  dengan pidana  jika  tidak  ditentukn  terlebihdahulu dalam  Undang-Undang,  biasanya  ini  lebih dikenal  dalam  bahasalatin  sebagai nullum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege (tidak adadelik,  tidak  ada  pidana  tanpa  peraturan yang  lebih  dahulu).Tindak  pidana  merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yangdilakukan  terhadap  seseorang  dalam melakukan suatu kejahatan. Jadiuntuk adanya kesalahan  hubungan  antara  keadaan  dengan perbuatannyayang  menimbulkan  celaan  harus berupa  kesengajaan  atau  kealpaan.Dikatakan baha  kesengajaan  ( dolus )  dan  kealpaan ( culpa ) adalah bentukbentukkesalahan sedangkan  istilah  dari  pengertian  kesalahan ( schuld )yang  dapat  menyebabkan  terjadinya suatu  tindak  pidana  adalah  karenaseseorang tersebut  telah  melakukan  suatu  perbuatan yang  bersifatmelaan  hukum  sehingga  atas perbuatannya tersebut maka dia harusbertanggungjawab  atas  segala  bentuk tindak  pidana  yang  telahdilakukannya  untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telahterjadinya  suatu  tindak  pidana  yang dilakukannya, maka dengan begitudapat dijatuhkan  hukuman  pidana  sesuai  dengan pasal yangmengaturnya.
Secara  umum, money  loundering merupakan  metode  untuk  menyembunyikan, memindahkan,  dan  menggunakan  hasil  dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana,  tindak  pidana  ekonomi,  korupsi, perdagangan  narkotika  dan  kegiatan-kegiatan lainnya  yang  merupakan  aktivitas  tindak pidana.9 Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian  uang  yang  sangat  kompleks.  Pada dasarnya  kegiatan  tersebut  terdiri  dari  tiga langkah  yang  masing-masing  berdiri  sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration. 28
28 Sutedi,Adrian.2008. Tindak Pidana Pencucian Uang . Citra Aditya Bakti. Bandung,hlm 100
Pencucian  uang  dewasa  ini  sudah merambah  berbagai  aspek  dan  berkembang sejalan  dengan  berkembangnya  teknologi. Para  pelaku  pencucian  uang  memanfaatkan teknologi  sebagai  alat  dan  penyedia  jasa keuangan/  Perbangkan  sebagai  wadah  untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan  kerah  putih  dilakukan  dengan memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  mulai dari  manual  hingga extra  sophisticated atau supercanggihyang  memasuki  dunia  maya ( cyberspace) sehingga  kejahatan  kerah  putih dalam  pencucian  uang  disebut  dengan cyber loundering merupakan  bagian  dari cybercrime yang  didukung  oleh  pengetahuan  tentang bank,  bisnis,  dan electronic  banking yang cukup.
Karena perkembangan terhadap pencucian  uang  sangat  pesat  khususnya dalam  transaksi  perbankan  hingga  merugikan perekonomian negara, makapemerintah bersama  DPR  membuat  beberapa  Undang- Undang  mengenai  masalah  pencucian  uang dalam  transaksi  perbankkan  dengan  harapan dapat  meminimalisir  dan/atau  memberantas TPPU.  Beberapa  Undang-Undang  tersebut sebagai berikut: (1). UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang;  (2).  UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat beberapa  aturan  lain  yang  dapat  menunjang terhadap  pemberantasan  pencucian  uang. Walaupun  Pemerintah  bersama  DPR  telah membuat  beberapa  regulasi  mengenai  TPPU tetapi  Pelanggaran  terhadap  tindak  pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada TPPU.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Yang  menjadi  dasar  atau  produk hukum  tindak  pidana  pencucian  uang  yang diterapkan di Indonesia antara lain :
1.  Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang  pada  pasal 3  Setiap  orang  yang  menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul  Harta
Kekayaan dipidana karena tindak pidanaPencucian  Uang  dengan  pidana penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Setiap  Orang  yang  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul,  sumber,  lokasi, peruntukan,  pengalihan  hak-hak,  atau kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  dipidana  karena  tindak  pidana Pencucian  Uang  dengan  pidana  penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(1)  Setiap  Orang  yang  menerima  atau menguasai penempatan,
pentransferan,  pembayaran,  hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau  menggunakan  Harta  Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)  Kitab  Undang –  Undang  hukum pidana.  Pada  pasal  209  Diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah :
1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang  pejabat  dengan  maksud untuk membujuknya supaya berbuat  atau  tidakberbuat  sesuatu dalam jabatanya yang bertentangan dengan kewajibannya. 2) Barang  siapa  memberi  sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab  atau  karena  pejabat  itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

## A. Faktor Penyebab Pencucian Uang
Menurut  Sarah  N.  Welling,  money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau  “uang  kotor”  atau  “uang  haram”. 29 Uang
29 Yenti  Garnasih,  Kriminalisasi  Pencucian Uang  (Money  Laundering),  cetakan  ke  satu,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  menjadi  kotor  dengan  dua  cara,  yakni melalui  cara  pengelakan  pajak  (tax  evasion) dan  cara  melanggar  hukum.  Yang  dimaksud dengan pengelakan pajak adalah memperoleh uang  secara  legal,  tetapi  jumlah  yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan  penghitungan  pajak  lebih  sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.
Sedangkan  kalau  cara-cara  yang melanggar  hukum  teknik-teknik  yang  biasa dilakukan  untuk  hal  itu,  antara  lain,  penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara  gelap  ( drug  trafficking ),  penjualan gelap  ( illegal  gambling ),  penyuapan  ( bribery ), terorisme  ( terrorism ),  pelacuran  ( prostitution ), perdagangan senjata (arm trafficking ), penyelundupan  minuman  keras,  tembakau dan  pornografi  ( suggling  of  contraband alcohol, tobacco, and pornography ), penyelundupan imigran gelap
( illegalimmigration rackets atau people smuggling ),  dan  kejahatan  kerah  putih  ( white collar crime ). 30
Pada saat ini, undang-undang tentang pencucian  uang  di  berbagai  negara  telah memperluas  objek  pencucian  uang  tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkotika  saja.  Hal  ini  sesuai  dengan  anjuran Financial  Action  Task  Force  sebagaimana dimuat  dalam  laporanya  tahun  1990  yang menyatakan antara Lain: 31 Each country
(Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia,2003), hlm. 1
30 Vicenzo Ruggeiro, Organized and Corporate Crime in Europe, Aldershot, Dartmouth, Departement  of  Juctice  Canada,  Solicitor  General Canada, dikutip dari Adrian Sutendi, Tindak Pidana Pencucian… op.cit., hlm. 16
31 Financial Action Task Force on Money laundering, Report 1990, hal. 16 dikutip dari Sutan
consider  extending  the  offence  of  drug  money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics: an alternative approach is to  criminalize  money  laundering  based  on serious  offences,  and/or  all  offences  that generate  a  significan  amount  of  proceeds,  or on  certain  serious  offences .  Sebenarnya  di antara  berbagai  kegiatan  yang  bersangkutan dengan  pengumpulan  uang  haram  secara international  yang  berasal  dari  drug  trafficking bukanlah  sumber  yang  utama.  Porsi  utama dari  uang  panas  tersebut  berasal  dari tax evasion,  capital  flight,  dan  dari  irregular  or hidden  economies yang  dibedakan  dari the overtly  criminal  economies .  Flight  capital termasuk  flight  capital  atas  uang  yang disediakan  oleh  negara  maju  (developed countries) bagi negara berkembang (developing  countries)  dalam  bentuk  bantuan keuangan (financial aid), yang tidak dibelanjakan  atau  diinvestasikan  di  negara yang  bersangkutan,  tetapi  kemudiankembali kepada  negara-negara  berkembang  tersebut sebagai  illegally  exported  capital.  Uang  ini sering  ditempatkan  di  Bank  luar  negeri  yang justru  telah  memberikan  kredit  tersebut. Dengan  demikian  objek  pencucian  uang adalah  segala  tindak  pidana  yang  diatur didalam  Undang-Undang  No  8  Tahun  2010 khususnya  pasal  2,  termasuk  didalamnya adalah kejahatan korupsi, penggelapan,
perdagangan manusia, narkotika dan sebagainya. Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan  tertentu.  Artinya,  sepintas  lalu kejahatan  ini  tidak  menimbulkan  korban sehingga berbeda dari kejahatan perampokan,
Remi Sjahdeini, Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian… op.cit., hlm.8

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pencurian,  pembunuhan  yang  menimbulkan kerugian  bagi  korbanya.30  Namun,  benarkah pencucian  uang  tidak  menimbulkan  korban, kita ketahui dahulu faktor-faktor dari kejahatan ini.
Dalam praktek pencucian uang, prosesnya  bias  berbeda-beda  dan  sangat kompleks  sekali.  Pada  dasarnya,  pencucian uang  melibatkan  3  (tiga)  tahapan  yang  saling independen dan sering terjadi secara simultan yakni  dimulai  dari  placement,  layering  dan integration. 32
1. Placement Tahap  pertama  dari  pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan)  uang  haram  tersebut kedalam sistem keuangan ( financial system ).  Karena  uang  itu  sudah  masuk kedalam  sistem  keuangan  perbankan, berarti uang itu juga telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang
bersangkutan.Oleh  karena  uang  yang telah  ditempatkan  di  suatu  bank  itu selanjutnya  dapat  lagi  dipindahkan  ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di  negara  lain,  uang  tersebut  bukansaja telah  masuk  ke  dalam  sistem  keuangan negara  yang  bersangkutan,  melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan  global  atau  international.Pada tahap  placement,  bentuk  dari  uang  hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.Misalnya, hasil yang diperoleh  dari  perdagangan  narkoba  yang pada umumnya terdiri atas uanguang yang berdenominasi  kecil  dalam  tumpukan- tumpukan  yang  besar  dan  lebih  berat daripada  narkobanya  sendiri,  dikonversi kedalam  denominasi  uang  yang  lebih besar.  Kemudian  uang  itu  didepositokan langsung kedalam suatu rekening di bank, atau  digunakan  untuk  membeli  sejumlah instrument-instrumen moneter seperti cheques,  money  orders,  dan  lain-lain kemudian  menagi  uang  tersebut  serta mendepositokannya  ke  dalam  rekening- rekening  di  lokasi  lain.  Placement  dapat pula  dilakukan  dengan  pergerakan  fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan  uang  tunai  dari  suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan  antara  uang  tunai  yang berasal  dari  bisnis  yang  sah.  Proses
32 Sutan Remi Sjahdeini, Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian… op.cit., h.33
placement  ini  merupakan  titik  yang  paling lemah dari perbuatan pencucian uang.
2.  Layering Layering diartikan sebagai memisahkan  hasil  tindak  pidana  dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa  tahap  transaksi  keuangan  untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan  ini terdapatproses  pemindahan  dana  dari beberapa  rekening  atau  lokasi  tertentu sebagai  hasil  placement  ke  tempat  lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk
menyamarkan  dan  menghilangkan  jejak sumber  dana  tersebut.  Layering  dapat pula dilakukan melalui pembukaan
sebanyak mungkin rekeningrekening perusahaan  fiktif  (shell  company)  dengan memanfaatkan ketentuan rahasia di bank.Jadi,  dalam  layering,  pekerjaan  dari pihak  pencuci  uang  (launderer)  belum berakhir  dengan  ditempatkanya  uang tersebut kedalam sistem keuangan dengan  melakukan  placement,  seperti diterangkan  diatas.  Jumlah  uang  haram yang  sangat  besar,  yang  ditempatkan  di suatu  bank,  tetapi  tidak  dapat  dijelaskan asalusulnya  itu,  akan  sangat  menarik perhatian  otoritas  moneter  negara  yang bersangkutan,  yang  pada  giliranya  akan menjadi  perhatian  para  penegak  hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan placement,  maka  uang  tersebut  perlu dipindahkan  lagi  dari  suatu  bank  ke  bank lain, dan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaanya  dilakukan  dengan  cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan  pemecahan  dan  pemindahan beberapa  kali  itu  asal-usul  uang  tersebut tidak  mungkin  lagi  dapat  dilacak  oleh otoritas  moneter  atau  para  penegak hukum.
Teknik lain dari layering ialah membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat  terbang  atas  nama  orang  lain. Kasino  sering  juga  digunakan  karena kasino  menerima  uang  tunai.  Sekali  uang tunai  tersebut  dibelikan  chips  dari  kasino tersebut,  maka  dana  yang  telah  dibelikan chips  tersebut  dapat  ditarik  kembali dengan  menukarkan  chips  tadi  dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut. Singkatnya,  pelapisan  adalah  proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya  melalui  beberapa  tahapan transaksi  keuangan  yang  kompleks  untuk menyamarkan  atau  mengelabui  sumber dana illegal tersebut. Pelapisan dapat pula

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan  melalui  pembukaan  sebanyak mungkin  rekening  perusahaanperusahaan fiktif  dengan  memanfaatkan  keuntungan atau rahasia bank.
3.  Integration  Integration  yaitu  upaya  yang dilakukan  dengan  cara  menggunakan uang yang telah “dicuci” melalui placement maupun  layering kemudian dialihkan kedalam  kegiatan  resmi  sehingga  tampak tidak  berhubungan  sama  sekali  dengan aktivitas  kejahatan  sebelumnya  yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry.
Pada  tahap  ini  uang  yang  telah  dicuci dimasukan  kembali  ke  dalam  sirkulasi dengan  bentuk  yang  sejalan  dengan aturan hukum.Proses integration ini terjadi apabila  proses  layering  berjajalan  dengan baik. Para pencuci uang dapat memilihpenggunaanya dengan menginvestasikan  dana  tersebut  kedalam bisnis  real  estate,  barang-barang  mewah, atau  perusahaan-perusahaan.  Singkatnya tahap  ini  adalah  upaya menetapkan  suatu landasan sebagai penjelasan abash (legitime explanation) bagi hasil kejahatan.
Di  sini  uang  yang  diputihkan  melalui penempatan  maupun  pelapisan  dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan selanjutnya.

## D.    PelaksanaanEksekusi  Harta  Benda Pelaku Korupsi
Eksekusi  pidana  pembayaran  ganti kerugian  ini  sebenarnya  dilakukan  sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas  waktu  bagi  terpidana  untuk  membayar uang  pengganti  tersebut  setelah  putusan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  serta diharuskan  menyerahkan  harta  bendanya untuk  menutup  pembayaran  uang  pengganti apabila terpidana mampu membayarnya.Namun  pada  dasarnya  dalam menjalankan  penindakan  ini  sangatlah  tidak mudah,  tidak  jarang  pelaksanaan  eksekusi pembayaran ganti rugi baru dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun.

## B.  Pengamanan  Aset  Sitaan  Koruptor Sebelum Putusan Pengadilan
1.  Kasus Dugaan Tindak Pidana
Pencucian Uang dari Tindak Pidana Korupsi
Telah  terjadi  Dugaan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  dari  Tindak  Pidana  Korupsi terhadap Program bantuan Attaractant –
Penangkap  Hama  Kopi  di  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan Kab. Bener  Meriah Propinsi Nanggroe AcehDarussalam yang bersumber dari dana APBN- P  tahun  anggaran  2015,  nilai  kontrak  sebesar  Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga  puluh  tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  yang diduga  dilakukan  oleh  Tersangka  TEUKU  JUSWIN Bin  Alm  TEUKU  TEUNGOH  (Direktur  Cv  Tri  Jaya Sukses) selaku pemilik pekerjaan/kegiatan pengadaan  attaractant  yang  terjadi  sejak  tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di :
a. Bank BCA KCU Banda Aceh   Jl. Teuku Daud Beureueh No. 44 Kuta Alam Banda Aceh.
b. Bank  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  Jl.  Teuku Daud Beureueh  No. 15 H Banda Aceh.
c. Bank  BRI  Cabang  Banda  Aceh  Jl.  Cut  Mutia No. 17 Kec. Baiturrahman Banda Aceh.
d. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Jl. Mr Mohd Hasan No. 80 Batoh Banda Aceh.
e. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Jl. Mr. Mohd Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh
Yang  manapada  tahap  awal  perencanaan kegiatan yang ditandai dengan adanya penyusunan spesifikasi  teknis  yang  tidak  berdasarkan  analisis kebutuhan  tetapi  spesifikasi teknis tersebut berasal dari calon  penyedia Tersangka Teuku JUSWIN Bin TEUKU  TEUNGOH  (peminjam  Perusahaan  PT Jaya Perkasa Group) memperoleh email spesifikasi teknis berasal dari PT. SURVINDO GLOBAL selaku distributor dengan surat informasi harga, spesifikasi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  dosis  nomor  009/SG/V/2015  tanggal  22  Mei 2015  yang  ditujukan  kepada  bapak/ibu  Kepala Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kab.  Bener
Meriah yang dikirimkan melalui email Teuku Juswin dengan alamat
email :
teukuwent@gmail.comdimana  berisikan  spesifikasi dan  email tersebut  diteruskan  oleh Teuku  JUSWIN Bin  TEUKU  TEUNGOH  kepada  Dinas  Kehutanan dan  Perkebunan  Kab.  Bener  Meriah  melalui  email
Saksi DARLIAN SIAHAAN lian_siahaan@yahoo.comkemudian
email spesifikasi  tersebut  di  print  oleh  Saksi  DARLIAN SIAHAAN  dan  dilaporkan  serta  diberikan  kepada KPA  Saksi  AHMAD  READY,  SP  Bin  SABILUL RASYAD,  Dkk  dimana  dari  spesifikasi  tersebut Saksi AHMAD  READY, SP Bin SABILUL RASYAD memerintahkan  saudara  TAZWIR,  S.Hut  untuk mengambil spesifikasi yang dikirimkan melalui email dimaksud  yang  berisi  spesifikasi  kepada  saksi DARLIAN  SIAHAAN  selanjutnya  dijadikan  dasar perubahan  spesifikasi  teknis  oleh  PPK  dan  KPA tanpa  melakukan  analisis  kebutuhan  dan  survei spesifikasi  teknis  serta  harga  yang  mana  sesuai Harga  Distributor  PT.  Survindo  Global  HPS perubahan  (Addendum)  yang  dibuat  pada  bulan Agustus  2015,  maka  harga  1  (satu)  paket perangkap  koptan  yang  terdiri  dari  8  (delapan) sachet dan 1 perangkap akan menjadi  seharga Rp. 57.000  (belum  termasuk  pajak  dan  biaya  angkut), sehingga  bila  dikaitkan  dengan Harga  satuan  yang dicantumkan  dalam  HPS  tahun  2015  yang  dibuat oleh  Saksi  TAZWIR,  S.Hut  SELAKU  PPK  dengan harga  satuan  sebesar  Rp.  107.000  (seratus  tujuh ribu rupiah) tanpa  disertai  keterangan  rincian  biaya lainnya dan rincian harga satuan akan menyebabkan  terjadinya  kemahalan    harga  (Mark Up)  dan  berdasarkan  hasil  Audit  Kerugian Keuangan  Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Auditor BPKP Perwakilan Prov. Aceh dengan Nomor Surat :
SR-2793/PW01/5/2018  tanggal  21  Desember  2018 telah  terjadi  kerugian  Keuangan  Negara  sebesar Rp.  16.502.363.636,00  (enam  belas  milyar  lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh  tiga ribu enam ratus  tiga  puluh  enam  rupiah  koma  nol  nol)  dan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan  oleh  Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin TEUKU TEUNGOH serta Saksi MAHDI USMAN Bin USMAN.
Bahwa  saksi MAHDI USMAN Bin USMAN selaku  Direktur  PT.  JAYA  PERKASA  GROUP selaku  pemilik  perusahaan  tidak  melaksanakan sendiri  atas  pelaksanaan  kontrak  kerja  pengadaan attaractant-Penangkap  Hama  Kopi  di  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kab.  Bener  Meriah yang  bersumber  dari  dana  APBN  Ta.  2015dengan nilai  kontrak  sebesar  Rp.  47.137.500.000,-  (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus  ribu  rupiah)dimaksud,melainkan  bersepakat dengan  Tersangka  TEUKU  JUSWIN  BIN  TEUKU TEUNGOH  bahwa  perusahaan  Saksi  MAHDI USMAN  Bin  USMAN  hanya  dipinjam  oleh Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH  untuk  melaksanakan  kegiatan  (Pinjam Bendera) Dengan Menerbitkan Surat Tugas nomor
:  01.a/JPG-BA/X/2015  tanggal  01  Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT . Jaya Perkasa Group kepada Tersangka Teuku JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH, adapun pengadaan attaractant  dilakukan  oleh  Tersangka  TEUKU JUSWIN  BIN  TEUKU  TEUNGOH  dengan  cara melakukan pembelian ke PT. SURVINDO GLOBAL . Bahwa  Penerbitkan  Surat  Tugas  yang diterbitkan  Saksi  MAHDI  USMAN  Bin  USMAN selaku Direktur  PT .  Jaya Perkasa  Groupnomor :  01.a/JPG-BA/X/2015  tanggal  01  Oktober 2015 kepada Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU  TEUNGOH  untuk  melaksanakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kegiatan  pengadaan  attaractant  bertentangan dengan  Pasal  87  ayat  (3)  Perpres  No.  54  Tahun 2010 beserta perubahannya
Bahwa berdasarkan proses penyidikan Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Program bantuan  Attaractant –  Penangkap  Hama  Kopi di  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kab. Bener  Meriah  yang  bersumber  dari  dana APBN-P  tahun  anggaran  2015,  nilai  kontrak sebesar  Rp.  47.137.500.000,-  (empat  puluh tujuh  milyar  seratus  tiga  puluh  tujuh  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  yang  mana  penanganan perkara nya telah diserahkan ke Jaksa (P-21) dan Telah  Tahap –  II  (Penyerahan  tersangka  dan barang bukti) dengan tersangka antara lain:
1.  MAHDI USMAN (Direktur PT.JAYA PERKASAGROUP);
2.  TEUKU  JUSWIN  (Kuasa  Direktur  PT.JAYA PERKASA GROUP)
Bahwa  terhadap  kegiatan  Pengadaan bantuan  Attaractant –  Penangkap  Hama  Kopi di  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kab. Bener  Meriah  yang  bersumber  dari  dana APBN-P  tahun  anggaran  2015,  nilai  kontrak sebesar  Rp.  47.137.500.000,-  (empat  puluh tujuh  milyar  seratus  tiga  puluh  tujuh  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  telah  dilakukan  pembayaran sebanyak  2  (dua)  kali  dengan  rincian  sebagai berikut:
1.  Pada  tanggal  20  oktober  2015      pembayaran
Temin Ke- I sebesar   Rp  8.441.897.728 (sudah dilakukan  pemotongan  pajak)  yang  dibayarkan kerekening nomor 610.01.06.005.063-3 pada PT Bank  Aceh  Syariah  Cabang  Utama  dengan spesimen  tanda  tangan  Sdr.  MAHDI  USMAN
sesuai dengan SP2D nomor : 151221301004243  tanggal  20  Oktober
2015;
2.  Pada  tanggal  11  Desember  2015  pembayaran termin  II  Rp  33.767.590.909  (sudah  dilakukan pemotongan  pajak)  yang  dibayarkan  ke rekening  nomor  610.01.06.005.063-3  pada  PT Bank  Aceh  Syariah  Cabang  Utama  dengan spesimen  tanda  tangan  Sdr.  MAHDI  USMAN Sesuai  SP2D  Nomor:  151221301005702 tanggal 11 Desember 2015.
Bahwa  Saksi  MAHDI  USMAN  selaku Direktur  Utama  PT  Jaya  Perkasa  Group setelah  menerima  pencairan  pembayaran selanjutnya  uang  tersebut  dipergunakan  oleh Saksi MAHDI USMAN antara lain:
1.  Terhadap  Pencairan  uang  muka  sebesar Rp 8.441.897.728.
pada  tanggal  21  Oktober  2015  Saksi MAHDI USMAN setelah uang muka masuk kerekening  PT.  Jaya  Perkasa  Group  Saksi MAHDI USMAN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 7.499.000.000,- (tidak menarik fisiknya)  kemudian  pada  tanggal  tersebut juga langsung RTGS kerekening Tersangka TEUKU JUSWIN dengan nomor rekening  :158.000236456.0  Bank  Mandiri an.  TEUKU  JUSWIN  pada  Bank  Mandiri Cabang  Banda  Aceh  namun  yang  dikirim
Saksi MAHDI USMAN sebesar 7.399.000.000,- ( tujuh  milyar  tiga  ratus sembilan  puluh  sembilan  juta  rupiah),  Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dipergunakan  Saksi  MAHDI  USMAN  untuk kebutuhan pribadinya terhadap uang tersebut  dipergunakan  oleh  Tersangka TEUKU  JUSWIN  Bin  TEUKU  TEUNGOH untuk :
1)  Pada  tanggal  22  Oktober  2015  transfer ke  PT.  Survindo  Global  sebesar  Rp. 5.643.000.000,- (lima milyar enam ratus

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
empat  puluh  tiga  juta  rupiah)  guna keperluan  pembayaran  DP  20  %  dari harga barang;
2)  Pembayaran    sewa  gudang  dan  biaya
keamanan selama 3 (tiga) bulan sebesar  Rp.  45.000.000,-  (empat  puluh lima juta rupiah);
3)  Pembayaran sewa biaya angkut kepada CV.  Makmur  Jaya  Medan  sebesar  Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh;
4)  Pembayaran sewa truk untuk pendistribusian attaractant merek
koptan sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh  sembilan  juta  sembilan  ratus  ribu rupiah);
sedangkan sisa didalam rekeningan PT. Jaya  Perkasa  Group  sebesar    Rp.
942.700.000,- pada tanggal 30
Desember  2015  saksi  MAHDI  USMAN tarik  tunai  uang  tersebut  dan  setorkan ke  Rek  BPD  Bank  Aceh  No  610- 02200139789  a.n.  MAHDI  USMAN, kemudian  Saksi  MAHDI  USMAN    pada tanggal  06  Januari  2016  kembali tranferkan  uang  tersebut  ke  Rekening Bank  BCA  No  rekening  7785046251 atas  nama  Tersangka  TEUKU  JUSWIN sebesar Rp 942.700.000,-.
2.  Penarikan  100  %  atau  sebesar  Rp. 33.767.590.909.
Pada  tanggal  17  Desember  2015  setelah uang  ditranferkan  dalam  rekening  PT  Jaya Perkasa  Group  Saksi  MAHDI  USMAN melakukan penarikan melalui Giro  sebesar Rp.  33.767.590.909,-  dan  Saksi  MAHDI USMAN menyerahkan uang tersebut kepada  Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin
Alm TEUKU TEUNGOH dan oleh
Tersangka  TEUKU  JUSWIN  disetorkan  ke rekening  PT.  Bank  Aceh  Syariah  dengan nomor  rekening  :  610.0106.003502.9  an. TRI  JAYA  SUKSES,  pada  tanggal  22
Desember 2015 Tersangka TEUKU JUSWIN mengirimkan uang tersebut kerekening  Bank  Mandiri  Cab.  Tawes Jakarta  Utara  dengan  nomor  rekening  : 1200097001833  an.  PT.  Survindo  Global sebagai  pelunasan  pembelian  attaractant sebesar  Rp.  22.572.000.000  sedangkan Rp. 11.196.745.512,- (sebelas milyar seratus  sembilan  puluh  enam  juta  tujuh ratus  empat  puluh  lima  ribu  lima  ratus  dua belas rupiah) dalam penguasaan Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin  Alm TEUKU  TEUNGOH  dan  terdapat  Rp. 6.238.834.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh  delapanjuta  tiga  puluh  delapan  juta delapan  ratus  tiga  puluh  empat  ribu rupiah)yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin  TEUKU TENGOH kemana dana tersebut digunakan.
3.  Bahwa  total  dana  yang  ditransferkan  oleh Saksi  MAHDI  USMAN  Bin  USMAN  selaku Direktur  PT.  JAYA  PERKASA  GROUP kepada  Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin TEUKU TEUNGOH selaku peminjam perusahaan terkait Pengadaan attarachtant di  Kab.  Bener  Meriah  tahun  2015  terkait pembayaran kegiatan untuk uang DP 20 % dan  Pembayaran  100  %  adalah  sebesar Rp. 42.109.397.728,-;
4.  Bahwa  selain  pemotongan  PPH  dan  PPN 10  %  pada  saat  pencairan  uang muka  dan uang  pencairan  100  %,    juga  adanya pemotongan  pajak  barang  berdasarkan  1

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(satu)  lembar  surat  Purchase  Order  (PO) nomor  :  010/JPG-BA/IX/2015  tanggal  25 September  2015  dari  PT.  Jaya  Perkasa Group  dengan  Direktur  MAHDI  USMAN PPn  10%  sebesar  Rp.  2.565.000.000,- yang kemudian dibayarkan dalam rekening Giro Umum a.n. PT Jaya Perkasa Group sesuai Nomor Rekening 003701003839304 sebesar Rp 2.565.000.000,-  (dua  milyar  lima  ratus enam  puluh  lima  juta  rupiah)  yang  mana terhadap aliran dana tersebut telah dibayarkan  oleh  Pihak  pajak  pratama kepada  Wajib  Pajak  PT.  JAYA  PERKASA GROUP  /ZULKIFLI  selaku  Direktur  yaitu menggunakan  nomor   rekening  pada  Bank
BRI  an.  PT.  JAYA  PERKASA  GROUP nomor rekening 003701003839304.
5.  Bahwa  adapun  fakta  aliran  dana  dari tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin  TEUKU TENGOH  yang  sudah  ditetapkan  dalam Perkara  tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan bantuan  Attaractant –  Penangkap  Hama Kopi  di  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kab.  Bener  Meriah  yang  bersumber  dari dana  APBN-P  tahun  anggaran  2015,  nilai kontrak  sebesar  Rp.  47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  sesuai dengan adanya Kerugian Keuangan
Negara  dalam  perkara  Tindak  Pidana Korupsi yaitu:
a.  Pemberian kepada saudara AHMAD READY sebesar Rp.4.250.000.000,- (sudah disita dan dikembalikan ke Negara).
b.  Pemberian kepada saudara TAZWIR Rp.50.000.000,-(sudah Disita dan dikembalikan ke Kas Negara);
c.  Dinikmati  sendiri  oleh  Tersangka  TEUKU
JUSWIN Rp 9.596.363.636,-
d.  Pengembalian  pajak  yang  diterima  oleh
Saksi  MAHDI  USMAN  Bin  USMAN  Rp 2.606.000.000,-  yaitu  Pajak  10%  dari pembelian  barang  Attaractant  perangkap hama kopi oleh saudara Tersangka TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TENGOH.
6.  Bahwa terhadap uang sebesar Rp 9.596.363.636,- patut  diduga  telah  digunakan atau  dibelanjakan  oleh  Tersangka  TEUKU JUSWIN  Bin  TEUKU  TEUNGOH  berupa pembelian  barang/rumah  tinggal  dan  lain-lain berupa:
1) Adanya  pembelian  1  (satu)  unit Rumah  Susun  (apartement)  yang terletak  di  SUMMARECON  BEKASI Kelurahan  Marga  Mulya  Kec.  Bekasi
Utara  Kotamadya  Bekasi  Provinsi
Jawa Barat, Cluster THE SPRINGLAKE Menara DAVALLIA,
Blok/nomor  DA09/036,  Tipe  2  BR-A dengan  luas  Bangunan  +42.02  m2
(semi  gross),  dengan  Pemilik  an.
TEUKU JUSWIN Alamat Jalan Pendidikan  No.  6A  Punge  Jurong
Meuraxa  Banda  Aceh,  nomor  KTP.
1171032301570001 degan Total
Harga    :  Rp.  608.066.415,-  (enam ratus  delapan  juta  enam  puluh  enam ribu  empat  ratus  lima  belas  rupiah) yang pembeliannya menggunakan dana hasil korupsi pengadaan attarachtant  di  Kab.  Bener  Meriah tahun 2015 hal tersebut dibuktikan dari dokumen-dokumen pembelian
apartemen  tersebut  pada  tahun  2016 atau tepatnya setelah pekerjaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengadaan  Attaractant –  Penangkap
Hama selesai dilaksanakan; 2) Adanya  Pembelian  1  (satu)  Unit mobil seharga kurang lebih Rp. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah) Mobil  jenis  Penumpang  Merek  Nissan
Model Nissan New Terra  VL 2.5 (4X2) AT  an.  TEUKU  JUSWIN  ,  dengan
Nomor  rangka  MNTJCAD23J6000807
dan  nomor  mesin  YD25809440T,
Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam,  Jenis  BBM  SOLAR  dengan Nomor Polisi BL 1356 JI, dimana dana yang  digunakan  pembelian  mobil tersebut  berasal  dari  hasil  korupsi Pengadaan Attarachtant di Kab. Bener
Meriah tahun 2015hal tersebut dibuktikan  dengan  tahun  perolehan mobil ditahun 2018;
3) Adanya  renovasi  1  (satu)  unit  rumah milik  Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin TEUKU  yang  beralamat  di  Jalan Pendidikan  Nomor  6  A  Desa  Punge Jurong  Kecamatan    Meuraxa  Kota Banda Aceh diduga penggunaan uang dari  hasil  tindak  pidana  Pencucian uang  terkait  Pengadaan  bantuan Attaractant –  Penangkap  Hama  Kopi di  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kab.  Bener  Meriah  yang  bersumber dari  dana  APBN-P  tahun  anggaran 2015  hal  tersebut  dibuktikan  dengan sebelumnya  terhadap  bangunan  rumah tersebut  merupakan  bantuan PMI   dengan tipe  ±  36  M²  namun  saat  sekarang  ini sudah  berubah menjadi  bangunan  berlatai 2  (dua)  hal  tersebut  patut  diduga Tersangka  telah  mengunakan  uang  hasil
korupsi  untuk  melakukan  renovasi  rumah tersebut.
7.  Bahwa  dalam  terlihat  adanya  fakta  bahwa diduga Tersangka TEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH  menggunakan  harta  hasil  tindak pidana (Proceeds  of  crime) atas  Harta Kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayarkan pembelian asset berupa apartement dan kendaraan bermotor.
Berdasarkan  fakta-fakta  Penyidikan  tersebut  di atas  diduga  Tersangka  TEUKU  JUSWIN  BIN TEUKU TEUNGOH telah:
1)  Memanfaatkan  keadaan  hukum  yang  sah suatu korporasi untuk menempatkan proceeds  of  crime ke  rekening  korporasi atau  perusahaan  yang  sah tersebut (Misuse of legitimate businesses );
2)  Melakukan layering berupa  mentransfer proceeds  of  crime  ke  rekening  penerima selanjutnya;
3)  Melakukan  tarik  tunai  uang  yang  diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pass by) ; dan
4)  Menggunakan Proceeds  of  crime untuk membayarkan  pembelian  asset  bergerak dan tidak bergerak.
8.  Bahwa  Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin TEUKU TEUNGH telah menepatkan transfer  dana  ke  rekening  yang  diketahui sumber dananya berasal dari dana program  Bantuan  Attarachtant  (perangkap hama  kopi)  di  Kab.  Bener  meriah  tahun 2015  telah  tranferkan  oleh  Tersangka TEUKU  JUSWIN  Bin  TEUKU  TEUNGOH pada  beberapa  rekening  Tersangka  antara lain:
a.  Pada  rekening  Bank  Mandiri  Nomor  : 1580002364560  a.n  TEUKU  JUSWIN dengan pola transaksi sebagai berikut:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(1)  Rekening dibuka dibank mandiri KC Banda  Aceh  status  rekening  aktif dengan saldo pertanggal 31 agustus 2019 Rp 1.779.231.
(2)  Berdasarkan  mutasi  rekening  Bank Mandiri  Nomor  :  1580002364560
periode  01  januari  2015  sampai dengan 31 Desember 2018 diketahui  transaksi  pada  rekening cukup  aktif    dengan  nominal  tranfer dana/RTGS yang terindikasi berasal dari  rekening  PT  jaya  Perkasa Group  pada    Bank  Aceh  dengan total transaksi sebesar Rp 38.399.000.000  terkait  pembayaran Pengadaan  bantuan  Attaractant –
Penangkap  Hama  Kopi  di  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kab.
Bener  Meriah  yang  bersumber  dari dana APBN-P tahun anggaran 2015 diantaranya sebesar: - tanggal  21oktober  2015  RTGS dari  rekening  PT    jaya  perkasa Group ke sebesarRp 7.399.000.000 ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1580002364560. - tanggal  18  Desember  2015
RTGS dari Rekening Bank Aceh Syariah  Cv Tri  jaya  Suksek  a.n.
Direktur  TEUKU  JUSWIN  ke rekening  Bank  Mandiri  Nomor  : 1580002364560  sebesar  Rp
31.000.000.000.
(3)  Adanya 2 kali Pendepositoan dengan  nilai  transaksi  sebesar  Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang  dilakukan  oleh  saudara  T.
JUSWIN dimana dana untuk deposito tersebut  berasal  dari  hasil korupsi  Pengadaan  Attarachtant  di Kab.  Bener  Meriah  tahun  2015 yaitu pada rekening deposito : - Rekening Deposito Bank Mandiri  No.  1580200138519 yang  dibuka  pada  tanggal  18 Maret  2016  dan  ditutup  pada tanggal 20 Januari 2017. - Penempatan deposito Rp 3.000.000.000 tanggal 18 Maret 2016 - Pencairan sebesar Rp 3.000.000.000 tanggal 20 Januari 2017; - Rekening Deposito Bank Mandiri  No.  1580200152817 yang  dibuka  pada  tanggal  20 Januari  2017  dan  ditutup  pada tanggal 26 Juli 2017. - Penempatan  deposito  kembali tanggal 20 Januari 2017 sebesar 2.000.000.000.;- - Pencairan Deposito tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 2.000.000.000 (4)  Bahwa terkomfirmasi adanya pembelian  asset  pada  tanggal  30 Oktober  2015   berupa  1  (satu)  unit mobil  Nissan  X  Trail  2.5  sebesar Rp 150.000.000 dimana berdasarkan transaksi dana
ditujukan  kepada  rekening  Bank Mandiri No 1240006030739 a.n. PT Wahana  Trans  Lestari  Medan yang beralamat jln gatot subroto no 148.  Kelurahan  Petisah  Tengah medan Sumatera Utara;
(5)  Bahwa  terdapat  pola  transaksi bisnis  dibidang  jual  beli  kopi  yang mana  terdapat  tranferan  dana  dari rekening Tersangka TEUKU
JUSWIN  Bin  TEUKU  TEUNGOK kerekening  Cv  gayo  Mandiri  Bank Mega  permata  sebesar  yaitu  pada tanggal  12  Januari  2015  RTGS sebesar  Rp  1.000.000.000,-  (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 25 Januari  2016  adanya  penambahan RTGS  sebesar  Rp  750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(6)  Bahwa terdapat mekanisme transaksi  tunai  dan  penarikan  tunai secara  bertahap  periode  22  januari
2015  (periode  waktu  pencairan 20%  dari  pekerjaan  pengadaan attractant sampai dengan 13 Desember 2018 dengan total transaksi sebesar Rp 5.034.337.400,-. b.  Pada  rekening  Bank  Aceh  Syariah Banda Aceh No Rekening : 610.01.06003502-9 an. TRI JAYA SUKSES  a.n.  TEUKU  JUSWIN  Bin TEUKU TEUNGOH  yang  mana  rekening  giro dibuka  tanggal  22  Maret  2012  dan periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan  21  Desember  2015  diketahui pada  rekening  terdapat  dana  masuk cukup  signifikan  dengan  total  dana masuk  sebesar  Rp  34.131.727.727  dan dana keluar
sebesarRp. 33.914.630.000,-antara lain:
a. Pada  tanggal  17  Desember  2015 adanya  RTGS  dari  Rekening  PT Jaya  Perkasa  Group  sebesar  Rp 33.767.500.000,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b. Pada  tanggal  18  Desember  2015 RTGS  ke  rekening  Bank  Mandiri  no rekening  1580002364560  atas  nama (TEUKU JUSWIN) sebesar Rp 31.000.000.000,-  (tiga  puluh  satu milyar) rupiah;
c. Pada  tanggal  22  Desember  2015 ditarik  melalui  cek  oleh  sdri  NAZIRA ULFA sebesar Rp 100.000.000,-.
d. Pada  tanggal  02  Februari  2016 penarikan sebesar Rp 2.500.000.000,  kemudian  setorkan ke rekening Bank BCA no
7785046251  atas  nama  (TEUKU JUSWIN).
e. Pada  tanggal  28  Maret  2016  setor tunai  dari  rekening  BRI  sebesar  Rp 53.280.000,-;
f. Pada tanggal 29 Juni 2016 tarik tunai sebesar Rp 200.000.000, saya gunakan untuk pribadi tersangka.
g. Pada  tanggal  14  September  2016 pembayaran  barang  sebesar  Rp 197.447.727,
h. Pada  tanggal  04  November  2016 tarik  tunai  sebesar  Rp  200.000.000
untuk  pembayaran  plestisida  atau pupuk; C.  Pada rekening Bank BCA No 7785046251  a.n.  TEUKU  JUSWIN
tabungan  dibuka  tanggal  tanggal  28 Desember  2011  status  rekening  aktif yang  mana  periode  tanggal  01  Januari 2015  sampai  dengan  31  Desember
2016  terdapat  dana  masuk  sebesar  Rp
13.467.230.795  dan  total  dana  keluar sebesar  Rp  13.487.579.596  adapun transaksi pada Prin Out Rekening Koran Bank  BCA  No  rekening  7785046251 atas nama Sdr TEUKU JUSWIN yaitu :
a.  Pada  tanggal  01  November  2015
RTGS  dari  rekening  Mandiri  atas nama (TEUKU JUSWIN) no 1580002364560 sebesar Rp 700.000.000, b.  Pada  tanggal  06  Januari  2016 RTGS sebesar Rp 942.700.000 dari sisa pencairan 20% yang ditranferkan oleh Sdr. MAHDI USMAN. a)  Pada  tanggal  02  februari  2016 RTGS  dari  rekening  Bank  Aceh No 610.01.06003502-9 an.
CvTRI JAYA SUKSES ke rekening  BCA  saya  sebesar  Rp
2.500.000.000, b)  Pada  tanggal  02  Februari  2016 pemindahan  dengan  buku  kecil (THP Gold) sebesar Rp 2.000.000.000,
c)  Pada  tanggal  26  Februari  2016 tranfer  ke  rekening  BCA  No 00221650688  a.n.  PT  Sardana Indah  berlian  (showroom  mobil) Rp 637.400.000 untuk pembelian mobil Dakkar 4x4;
d)  Pada  tanggal  12  Februari  2016 tarik tunai dengan buku sebesar Rp 50.000.000,
e)  Pada  tanggal  24  februari  2016 tarik tunai dengan buku sebesar Rp 60.000.000,
f)  Pada  tanggal  04  Maret  2016 tarik  tunai  dengan  buku  kecil sebesar Rp 70.000.000;
g)  Pada  tanggal  25  Januari  2017 tarik  Otomatis  RTGS  sebesar Rp  500.000.000  dari  pencairan deposito  pada  Bank  Mandiri  No 1580002364560  yang  diketahui sumber awal penempatan dananya  berasal  dari  pencairan dana program bantuan attarachtant  di  Kab.  Bener Meriah tahun 2015; h)  Adanya  transaksi  diatas  Rp 10.000.000  secara  bertahap  ke rekening  BCA  nomor  rekening 7785046251 an. MEILAN
CHATIJAH  RUMUAT  dengan total  keseluruhan  sebesar  Rp. 300.000.000,-  (tiga  ratus  juta rupiah).
b.  Pada  rekening  Bank  BRI  No 391601000052508 atas nama TEUKU JUSWIN Bin TEUKU
TEUNGOH yang mana pada rekening  tersebut  diduga  terdapat aliran  dana  atau  pencampuran dana dari Bisnis Tersangka TEUKU JUSWIN  Bin  TEUKU  TEUNGOH dengan sumber dana dari
Pengadaan  attarachtat  di  Kab. bener  Meriah  Tahun  2015  sesuai transaksi sebagai berikut:
a. Pada  tanggal  22  Oktober 2015  tranfer  dari  Hermasyah sebesar Rp 115.000.000;
b. Pada  tanggal  20  November 2015 tranfer dari MAHDI USMAN sebesar Rp 70.000.000;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c. Pada  tanggal  30  Desember
2015  M.  DAHLAN  sebesar  Rp
47.560.000,-;
d. Pada tanggal 04 Januari 2016 adanya  Cach  Dep  Nobook (setoran  menggunakan  buku) sebesar Rp 100.000.000,-;
e. Pada tanggal 08 Januari 2016 setor  lewat  ATM  TO  ARDI  E sebesar Rp 40.000.000,-;
f. Pada  tanggal  11  maret  2016 setor  ke  rekening  sebesar  Rp 30.000.000,;
g. Pada  tanggal  13  Mei  2016 setor kepada KALIMUN
melalui Bank Aceh sebesar Rp
Rp 59.000.0000,-;
h. Pada  tanggal  24  Juni  2016 tarik  melalui  buku  sebesar  Rp 20.000.000  di  Bank  BRI  Kcp Bener Meriah;
i. Pada  tanggal  29  Juli  2016 tranfer  melalui  ATM  kepada TJUT  MARLINA  sebesar  Rp 20.000.000,-;
j. Pada  tanggal  21  September 2016  tranfer  kepada  Sdr. HERMASYAH sebesar Rp 25.000.000,-;
8.   Bahwa  terdapatnya  layering  transaksi  ke rekening  lain  atas  nama    Tersangka TEUKU  JUSWIN  sebelum  dana  tersebut digunakan  atau  di  transfer lagi  ke  rekening lain  sehingga  seolah-olah  sumber  dana transaksi  tersebut  bukan  berasal  dari pencairan kegiatan pengadaan attarachtant di Kab. Bener Meriah Tahun 2015.
9. Bahwa  terdapatnya  pencampuran  harta kekayaan  hasil  tindak  pidana  dengan transaksi  legal/bisnis  Teuku  Juswin  (Co- Migling).
10. Bahwa  sesuai  fakta  diduga  dilakukan  oleh TersangkaTEUKU JUSWIN BIN TEUKU TEUNGOH bersama-sama Saksi MAHDI USMAN BIN USMAN bersepakat menggunakan PT. Jaya Perkasa Group sebagai korporasi yang sah  untuk  mengajukan  pengadaan  Attaractant dan  menjadikan  PT.  Jaya  Perkasa  Group sebagai  naungan  atau  dikenal  dengan  istilah “pinjam bendera” guna mendapatkan pengadaan  tersebut,  adanya  kesepakatan “pinjam  bendera”  dalam  proses    pengadaan barang  dan/atau  jasa    mengisyaratkan  adanya dugaan  pelanggaran  hukum  yang  terjadi, kemudian  pencairan  atas  pengadaan  tersebut ditempatkan  atau  ditampung pada  rekening PT. JAYA  PERKASA  GROUP  pada  rek  Giro  Bank Aceh no. 61001060050633.
Dalam khazanah TPPU perbuatan menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil  tindak  pidana  ( proceeds  of  crime )  ke rekening  korporasi  atau  perusahaan  yang  sah dikenal  dengan  istilah Misuse  of  legitimate business .
Misuse  of  legitimate  business lazim  digunakan oleh  para  pelaku  TPPU  dengan  tujuan  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul harta hasil tindak pidana.
Sehingga dari perbuatan tersebut diduga telah  terjadi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dari  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  pengadaan attarachtant yang bersumber dari dana APBN- P  Ta.  2015  dengan  nilai  kontrak  sebesar  Rp. 47.137.500.000,-  (empat  puluh  tujuh  milyar seratus  tiga  puluh  tujuh  juta  lima  ratus  ribu rupiah)  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  JAYA PERKASA  GROUPsebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3  Undang-Undang Nomor: 8 tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  yang  terjadi  di  Kab. Bener  Meriah  atau  di  Wilayah  Hukum Polda Aceh.
Berdasarkan  dari  penyidikan  dari  pihak Kepolisian  Daerah  Propinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  tersebut  maka  telah  diamankan beberapa asset sebelum proses di Pengadilan berupa :
1)  Adanya  pembelian  1  (satu)  unit  Rumah Susun  (apartement)  yang  terletak  di
SUMMARECON BEKASI Kelurahan Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kotamadya  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat, Cluster THE SPRINGLAKE Menara DAVALLIA,  Blok/nomor  DA09/036,  Tipe  2 BR-A dengan luas Bangunan +  42.02 m2

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(semi  gross),  dengan  Pemilik  an.   TEUKU JUSWIN  Alamat  Jalan  Pendidikan  No.  6A Punge  Jurong  Meuraxa  Banda  Aceh, nomor  KTP.  1171032301570001  degan Total  Harga    :  Rp.  608.066.415,-  (enam ratus  delapan  juta  enam  puluh  enam  ribu empat  ratus  lima  belas  rupiah)  yang pembeliannya  menggunakan  dana  hasil korupsi  pengadaan  attarachtant  di  Kab. Bener  Meriah  tahun  2015  hal  tersebut dibuktikan dari dokumen-dokumen
pembelian apartemen tersebut pada tahun
2016  atau  tepatnya  setelah  pekerjaan pengadaan  Attaractant –  Penangkap
Hama selesai dilaksanakan;
2)  Adanya  Pembelian  1  (satu)  Unit  mobil seharga  kurang  lebih  Rp.  500.000.000,- (lima  ratus  juta  rupiah)  Mobil  jenis
Penumpang  Merek  Nissan  Model  Nissan New  Terra    VL  2.5  (4X2)  AT  an.  TEUKU
JUSWIN, dengan Nomor
rangka MNTJCAD23J6000807  dan  nomor  mesin YD25809440T,  Tahun  pembuatan  2018, Warna  Hitam,  Jenis  BBM  SOLAR  dengan Nomor  Polisi  BL  1356  JI,  dimana  dana yang  digunakan  pembelian  mobil  tersebut berasal  dari  hasil  korupsi  Pengadaan Attarachtant  di  Kab.  Bener  Meriah  tahun 2015hal  tersebut  dibuktikan  dengan  tahun perolehan mobil ditahun 2018;
3)  Adanya  renovasi  1  (satu)  unit  rumah milik Tersangka  TEUKU  JUSWIN  Bin  TEUKU yang  beralamat  di  Jalan  Pendidikan Nomor 6 A Desa Punge Jurong
Kecamatan    Meuraxa  Kota  Banda  Aceh diduga  penggunaan  uang  dari  hasil  tindak pidana Pencucian uang terkait Pengadaan bantuan  Attaractant –  Penangkap  Hama Kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kab.  Bener  Meriah  yang  bersumber  dari dana  APBN-P  tahun  anggaran  2015  hal tersebut  dibuktikan  dengan  sebelumnya terhadap bangunan rumah tersebut merupakan bantuan PMI  dengan tipe ± 36 M²  namun  saat  sekarang  ini  sudah berubah  menjadi  bangunan  berlatai  2 (dua) hal tersebut patut diduga Tersangka telah  mengunakan  uang  hasil  korupsi untuk melakukan renovasi rumah tersebut.

## III.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia semakin banyak terjadi dan
memberikan  dampak  bagi  rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi.Pemiskinan koruptor  dianggap  sebagai  terobosan baru  dalam  menindak  kasus  tindak pidana  korupsi.Konsep  pemiskinan koruptor  dapat  dijalankan  dengan perampasan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi  dan  penggantian  kerugian yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana korupsi.Konsep  pemiskinan  koruptor ini  dinilai  mampu  memberikan  efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi.
2.  Pemiskinan  koruptor  di  Indonesia belum  dilaksanakan  secara  tegas. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan  koruptor  hanya  dengan perampasan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi  yang  besarnya  disesuaikan dengan  kerugian  keuangan  negara. Hal  tersebut  tidak  dapat  dikatakan memiskinkan  koruptor  karena  hanya aset  yang  berasal  dari  tindak  pidana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
korupsi saja yang dirampas dan belum tentu  si  koruptor  akan menjadi miskin.
Pemiskinan koruptor
dilakukan
dengan    perampasan  seluruh  benda- benda  yang  merupakan  hasil  dari
tindak pidana korupsi dan/atau dengan  pembayaran  uang  pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang diambil  dan  yang  timbul  dari  tindak pidana  korupsi.  Pemiskinan  koruptor belum menjadi suatu terobosan hukum  bagi  penegak  hukum  di Indonesia  dalam  memberantas  tindak pidana korupsi.

## B.  Saran
Pemiskinan koruptor memang mendapat  sambutan  positif  dari  banyak kalangan.Namun  perlu  dipertimbangkan lagi  mengenai  pelaksanaannya.  Saran yang dapat penulis sumbangkan, yaitu:
1.  Perlu adanya rekonseptualisasi
mengenai
konsep
pemiskinan
koruptor.  Rekonseptualisasi  dengan
memberikan  arahan  yang  jelas  bagi penegak  hukum  mengenai  konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan sebagai suatu terobosan  hukum  yang  memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi.
2.  Perlu  adanya  suatu  gerakan  yang mendorong  pelaksanaan  pemiskinan koruptor. Contohnya
seperti pendidikan,  pemahaman,  penjelasan,
integritas  dari  para  penegak  hukum
agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan sanksi
pidana  pemiskinan  koruptor  dalam upaya  pembera  ntasan  tindak  pidana korupsi