## IMPLEMENTASI RTRW DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANKABUPATEN KONAWE SELATAN
Asruddin. Am 1) , La Baco Sudia 2) , Lukman Yunus 3)
1) Program Studi Perencanaan Wilayah UHO
2) Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan
2) Fakultas Pertanian UHO

## ABSTRACT
“The Implementation of RTRW in the Drafting of Developmental Programs in South Konawe Re- gency.” Supervised by La Ode Baco Sudia and LukmanYunus . The aim of this study was to ana- lyze  the  implementation  of  RTRW  in  the  drafting  of  developmental  programs  in  South  Konawe regency and to  analyze factors affecting the implementation  of  RTRW in  the drafting of develop- mental programs in South Konawe regency. The study was conducted in South Konawe regency of Southeast Sulawesi Province, at the Agency of Developmental Planning of South Konawe Regen- cy, the institution involved in the drafting of developmental programs. The study was carried out for 3 (three) months), from April to June 2016. Type of the study was a qualitative research, which was  a  descriptive  analytical  type  of  study.  Samples  of  the  study  were  3  respondents  purposively selected from the following SKPDs: Agency of Regional Developmental Planning, Office of Gen- eral Works, Office of Agriculture, Office of Marine and Fishery, Office of Forestry, Office of Min- ing and Energy, and Office of Living Environment. Result of the study showed that overall the per- formances  of  SKPD  had  been  in  accord  with  the  RTRW  of  South  Konawe  regency  in  that  the RTRW has been implemented in the drafting of developmental programs.  Among the factors that affected the implementation of RTRW of South Konawe regency were understanding of the urgen- cy  of  RTRW  in  the  drafting  of  developmental  programs,  making  RTRW  public,  supervision  and evaluation  system  in  the  drafting  of  developmental  programs,  knowledge  about  RTRW,  law  en- forcement in the drafting of developmental programs, and availability of human resources in the drafting of developmental programs.
Keywords : Implementation RTRW, developmental programs

## ABSTRAK
Implementasi  RTRW  dalam  Penyusunan  Program  Pembangunan  Kabupaten  Konawe  Selatan. Dibimbing  oleh La  Baco  Sudia dan Lukman  Yunus. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  implementasi  RTRW  dalam  penyusunan  program  pembangunan  di  Kabupaten Konawe Selatan dan untuk  menganalisis  faktor-faktor yang  mempengaruhi  implementasi RTRW dalam  penyusunan  program  pembangunan  di  Kabupatek  Konawe  Selatan. Lokasi  penelitian  ini adalah  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tepatnya  pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten  Konawe  Selatan  dan  beberapa  SKPD  lingkup  Kabupaten Konawe  Selatan  yang  terlaibat  dalam  penyusunan  program  pembangunan.  Waktu  pelaksanaan penelitian ini  yaitu selama 3 (tiga) bulan yakni bulan April-Juni 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  tentang  riset  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung menggunakan  analisis.  Sampel  dalam  penelitian  ini  merupakan  responden  dari  tiap-tiap  SKPD yang dipilih dengan sengaja sebanyak 3 orang/SKPD. SKPD tersebut yaitu :  Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Dinas  Pertanian,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  RTRW  telah  terimplementasi  dalam  penyusunan  program  pembangunan  di Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini terlihat pada kesesuaian seluruh program kerja SKPD dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW Ka- bupaten Konawe Selatan yaitu pemahaman akan urgensi RTRW dalam penyusunan program kerja, adanya  sosialisasi  RTRW,  adanya  sistem  pengawasan  dan  evaluasi  dalam  penyusunan  program
kerja, pengatahuan akan RTRW, adanya penegakan hukum dalam implementasi RTRW pada pen- yusunan program kerja dan ketersediaaan SDM dalam penyusunan RTRW dan program kerja.
Kata Kunci : Implementasi RTRW, Program Pembangunan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan wilayah merupakan cita-cita  suatu  bangsa  untuk  mencapai kehidupan rakyat yang sejahtera. Pembangunan  di  Indonesia  terus  bergerak disegala bidang pada skala nasional, regional dan  daerah  oleh stakeholder pemerintah, swasta  maupun  masyarakat  secara  umum. Pembangunan  wilayah  daerah  kabupaten merupakan bagian integral dari pembangunan regional  dan  nasional  yang  menjabarkan tujuan dan kepentingan pembangunan regional  dan  nasional  sekaligus  dapat memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang  dimiliki  oleh  daerah  dengan  mengatasi segala kendala yang ada. Dalam rangka melaksanakan pembangunan  daerah,  telah  diupayakan adanya  keterpaduan  pembangunan  sektoral dan  wilayah/daerah.  Wujud  operasional secara  terpadu  melalui  pendekatan  wilayah yang  tertuang  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  yang  berjenjang  dan komplementer dari tingkat Nasional, Provinsi sampai  Kabupaten/Kota.  RTRW  merupakan dokumen  formal  yang  bertujuan  mengatur pola ruang secara efektif dan efisien. Hal  ini sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  26 tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  bahwa setiap  daerah  Kabupaten  dan  Kota  perlu menyusun  rencana  tata  ruangnya  sebagai arahan  pelaksanaan  pembangunan.  Undang- undang tersebut mengamanatkan bahwa sega- la upaya pembangunan baik oleh pemerintah, swasta  dan  masyarakat,  seyogyanya  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah  di- tetapkan. Disamping untuk mencapai efisien- si  dan  efektifitas  dalam  pemanfaatan  modal pembangunan,  rencana  tata  ruang  digunakan sebagai  landasan  koordinasi  dalam  mengu- rangi  konflik  ruang  dan  optimasi  pencapaian tujuan  serta  sasaran  pembangunan,  baik  da- lam skala nasional maupun wilayah.
Dengan  penerapan  desentralisasi  dan otonomi  daerah  sebagaimana  ditetapkan  da- lam  UU  No.  32  Tahun  2004  mengenai  oto- nomi daerah saat ini menjadi salah satu para- digma  yang  cukup  penting  dalam  konsep pembangunan  di  Indonesia.  Konsep  otonomi tersebut  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap manajemen  pembangunan  serta  penataan ruang  pada  khususnya.  Dengan  adanya  kon- sep  otonomi  tersebut,  peran  pemerintah  dae-
rah  khususnya  pemerintah  kabupaten  dan kota menjadi sangat besar.
Terkait  dengan  RTRW,  masyarakat memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007.  Dalam  penataan  ru- ang,  setiap  orang  berhak  untuk,  mengetahui rencana  tata  ruang,  menikmati  pertambahan nilai  ruang  sebagai  akibat  penataan  ruang, memperoleh  penggantian  yang  layak  atas kerugian  yangn  timbul  akibat  pelaksanaan kegiatan  pembangunan  yang  sesuai  dengan rencana  tata  ruang,  mengajukan  keberatan kepada  pejabat  berwenang  terhadap  pem- bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana tata  ruang  di  wilayahnya,  mengajukan  tuntu- tan  pembatalan  ijin  dan  penghentian  pem- bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana tata  ruang  kepada  pejabat  berwenang  dan mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada pemerintah  dan/atau  pemegang  ijin  apabila suatu  kegiatan  tidak  sesuai  dengan  rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.
Rencana  tata  ruang  wilayah  terdiri atas rencana tata ruang  nasional, rencana tata ruang  provinsi dan rencana tata ruang  kabu- paten/kota.  Tujuan  RTRW  kabupaten/kota esensinya  adalah  untuk  mewujudkan  RTRW yang  berkualitas,  serasi  dan  optimal  sesuai dengan  kebijakan  pembangunan  daerah  serta sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  dan kemampuan  daya  dukung  lingkungan  hidup. Selain  itu,  RTRW  digunakan  sebagai  acuan dalam  penyusunan  program  pembangunan wilayah. Bagi pemerintah pusat dan provinsi, RTRW  digunakan  dalam  penyusunan  pro- gram-program  pembangunan  lima  tahunan dan tahunan  secara terkoordinasi dan terinte- grasi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, RTRW  digunakan  dalam  penyusunan  pro- gram-program  pembangunan  lima  tahunan dan  tahunan  di  daerah,  selain  itu  juga  digu- nakan dalam  penetapan  investasi  yang dilak- sanakan  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta, dugunakan sebagai acuan dalam perijinan.
Manfaat  RTRW  sebagai  acuan  dalam penyusunan  program  pembangunan  perlu mendapat perhatian untuk memastikan bahwa setiap  program  pembangunan  telah  sesuai dengan  RTRW.  Salahsatu  daerah  otonomi  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  telah  me- miliki  RTRW  adalah  Kabupaten  Konawe Selatan.  Kabupaten  Konawe  Selatan  ter- bentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2003 dengan ibu kota berkedudukan
di Andoolo.  Sebagai  daerah  definitif, pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan  me- nyusun  RTRW  yang  kini  telah  ditetapkan dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Konawe Selatan  Nomor  19  Tahun  2013  Tentang RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan  Tahun 2013-2033.
Dengan  ditetapkanya  RTRW  Kabu- paten  Konawe  Selatan,  program-program pembangunan direncanakan berdasarkan RTRW  tersebut.  Namun  demikian,  dalam implementasinya  belum  diketahui  dengan pasti  bahwa  penyusunan  program  pem- bangunan  Kabupaten  Konawes  Selatan  telah mengacu  sepenuhnya  pada  RTRW.  Hal  ini penting  untuk  diketahui  karena  program pembangunan  yang  tidak  sesuai  RTRW  ber- potensi  memunculkan  pembangunan  yang tidak  berwawasan  lingkungan  dan  tidak berkelanjuta.
Untuk mengetahui implementasi
RTRW  dalam  penyusunan  program  pem- bangunan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan, perlu  dilakukan  studi  sebagai  suatu  bentuk evaluasi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mewawancarai  beberapa  pihak  pada  Satu- anKerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  ter- libat dalam peyusunan program pembanguan. Dengan  demikian  diketahui  implementasi RTRW  dalam  penyusunan  program  pemban- gunan  serta  faktor-faktor  yang  mempenga- ruhinya.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis  implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  RTRW  da- lam  penyusunan  program  pembangunan di Kabupatek Konawe Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Implementasi
Tarigan  (2005)  menyatakan  bahwa implementasi  dipengaruhi  oleh  bebarapa  hal sebagai berikut :
a. Pangkal tolak permasalahan,  jika pangkal tolak  permasalahan  itu  jelas  maka  imple- mentasi  kebijakan  publik  akan  berjalan dengan  lancar,  artinya  dengan  mengenali apakah  pangkal  tolak  itu  berpedoman  so- sial,  politik,  ekonomi,  ataupun  kebuda- yaanakan  memudahkan  implementer  ke-
bijakan  dalam  melaksanakan  kebijakan publik tersebut.
b. Tingkat  keakutan  masalah  yang  dihadapi pemerintah;  semakin  akut  permasalahan yang  dihadapi  sebuah  kebijakan  publik maka akan  membutuhkan waktu penyele- saian  dalam  implementasi  kebijakan,  se- makin lama dan pengorbanan sumberdaya baik material atau immaterial tentu sema- kin banyak.
c. Ukuran  kelompok  yang  ditargetkan  ;  se- makin  kecil  target  group  yang  dituju  dari sebuah  kebijakan  publik,  tentunya  akan semakin mudah dikelola ketimbang kelompok  target  yang  besar  dan  mem- punyai lingkup yang luas.
d. Dampak  perilaku  yang  diharapkan;  jika dampak  yang  diinginkan  semata-mata kuantitatif  (ekonomis)  maka  akan  lebih mudah  menanganinya  ketimbang  jika dampak yang diinginkan merupakan peri- laku seperti tingkat ketaqwaan seseorang , penghayatan  dan  pengamalan  tentang  na- sionalisme,  pembangunan  tentang  watak bangsa dan seterusnya.  Selain  berdimensi kualitatif  dampak  perilaku  macam  ini membutuhkan waktu yang tidak pendek.

## Konsep Pembangunan dan RTRW
Penataan  ruang  adalah  suatu  sistem proses rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Se- mentara  itu,  ruang  sendiri  adalah  “wadah yang  meliputi  ruang  daratan,  ruang  lautan, ruang  udara,  termasuk  rung  di  dalam  bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manu- sia  dan  makhluk  lain  hidup,  melakukan  ke- giatan  dan  memelihara  kelangsungan  hidup (UU.  No.  26  Tahun2007.  Menurut  Ridwan dan  Sodik  (2003),  yang  dimaksud  dengan ruang  adalah  “wujud  fisik  wilayah  dalam dimensi  geografis  dan  geometris  yang  meru- pakan  wadah  bagi  manusia  dalam  melaksa- nakan  kegiatan  hidupnya  dalam  suatu  kuali- tas hidup yang layak”.
Dalam penjelasan umum dari Undang- undang  RI  Nomor  26  tahun  2007  tentang Penataan Ruang disebutkan  sebagai  berikut : ruang  yang  meliputi  ruang  darat,  ruang  laut, dan  ruang  udara,  termasuk  ruang  di  dalam bumi,  sebagai  tempat  manusia  dan  makhluk lain  hidup,  melakukan  kegiatan,  dan  meme- lihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya  tidak  terbatas.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  dan  untuk  mewujudkan ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman,
produktif  dan  berkelanjutan  berlandaskan Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan  Nasio- nal,  Undang-undang  ini  mengamanatkan perlunya  dilakukan  penataan  ruang  yang dapat  mengharmoniskan  lingkungan  alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan  keterpaduan  penggunaan  sum- ber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang  dapat  memberikan  perlindungan  terha- dap  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak negatif  terhadap  lingkungan  hidup  akibat pemanfaatan  ruang.  Kaidah  penataan  ruang ini  harus  dapat  diterapkan  dan  diwujudkan dalam  setiap  proses  perencanaan  tata  ruang wilayah.
Masih menurut Koespramoedyo
(2015),  berikut  dijelaskan  tantangan  penye- lenggaraan penataan ruang dalam pembangu- nan  nasional  termasuk  beberapa  solusi menghadapi  tantangan  penyelenggaraan  pe- nataan  ruang  dan  pembangunan  nasional. Peranan penataan ruang didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terjabarkan pada rencana  pembangunan  sangatlah  penting. Segala  kegiatan  yang  tentu  saja  membutuh- kan  ruang  sebagai  wadah  pendukung  kegia- tan  pembangunan  tersebut  harus  diatur  di dalam  rencana  tata  ruang.  Namun,  dalam pelaksanaannya  masih  banyak  terdapat  ber- bagai kendala dan tantangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
1. Perencanaan Tata Ruang Penyusunan  rencana  tata  ruang  di  masa lalu pada umumnya sudah baik namun da- lam  beberapa  hal  produk  rencana  tata  ru- ang  yang  dihasilkan  masih  belum  diacu dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya ada- lah:  data  dan  informasi  yang  digunakan kurang akurat dan belum meliputi analisis pemanfaatan sumberdaya kedepan, penyusunan rencana tata ruang sering dil- aksanakan hanya untuk memenuhi kewajiban pemerintah (Pusat dan Daerah) sesuai  Undang-undang  dan  Peraturan Daerah,  rencana  tata ruang  uang  disusun, terutama  di  tingkat  daerah,  seringkali  di- anggap  sebagai  produk  satu  instansi  ter- tentu  dan  belum  menjadi  dokumen  milik semua instansi karena penyusunannya be- lum  melibatkan  berbagai pihak. Permasa- lahan  lain  yang  terjadi  terkait  dengan perencanaan  tata  ruang  adalah  seringkali perencanaan suatu kegiatan yang menggunakan ruang secara blue print tid-
ak tergambar secara detail di dalam suatu peta  rencana  yang  dapat  menyebabkan pada  pelanggaran  didalam  pemanfaatan ruang.
2. Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan  ruang  suatu  wilayah  atau daerah  seringkali  tidak  sesuai  dengan  pe- runtukannya  yang ada dalam rencana tata ruang  suatu  wilayah  atau  daerah.  Kebu- tuhan  mendesak  akan  ruang,  baik  yang disebabkan  oleh  pengguna  ruang  ilegal maupun  pemerintah,  telah  menyebabkan alih  fungsi  lahan  yang  tidak  terkendali. Hal  ini  terkait  erat  dengan  rencana  tata ruang  yang  tidak  sesuai,  dengan  kebu- tuhan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam jangka  menengah  maupun  panjang  mau- pun  tidak  adanya  sanksi  hukum  terhadap pelanggaran  rencana  tata  ruang.  Kebu- tuhan ruang bagi masyarakat dan pemerintah  (daerah)  terutama  terjadi  di daerah-daerah yang baru dibentuk sebagai akibat pemekaran daerah. Dalam mengan- tisipasi kebutuhan masyarakat dan pemerintah, perubahan rencana tata ruang serta  suatu  peraturan  dan  perundangan yang  mengatur tata ruang seringkali tidak dapat  dilaksanakan  dengan  segera  dan membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama. Misalnya  dalam  proses  alih  fungsi  kawa- san  hutan  (produksi  maupun  lindung) yang  diminta  oleh  daerah,  maka  pros- esnya harus mengikuti ketentuan yang ada sesuai  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 1999  Tentang  Kehutanan,  dan  proses  ini akan  memakan  waktu  yang  cukup  lama (hampir satu tahun bahkan lebih).
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian  pemanfaatan  ruang  meru- pakan bagian  dari  penataan  ruang digunakan sebagai alat untuk menertibkan kegiatan  yang  akan  dan  atau  telah  me- langgar  tata  ruang  pada  jalur  yang  sesuai dengan muatan yang terdapat pada produk rencana tata ruang. Tingginya tingkat per- tumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus urbanisasi mengaki- batkan  pengelolaan  ruang  kota  semakin berat.  Selain  itu  daya  dukung  lingkungan dan  sosial  yang  ada  juga  menurun,  se- hingga  tidak  dapat  mengimbangi  kebu- tuhan  akibat  tekanan  penduduk.  Masalah perekonomian yang menjadi pemicu dida- lam  pembangunan  nasional,  menjadikan berbagai  kegiatan  pendukung  ekonomi
menjadi  faktor  utama  di  dalam  kegiatan pembangunan.  Hal  tersebut  berdampak pada maraknya alih fungsi lahan yang dil- akukan dalam rangka melangsungkan dan mendukung kegiatan ekonomi. Kewenangan yang sudah banyak
didelegasikan  kepada  Pemerintah  Daerah melalui  kebijakan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  memberikan  kesempatan bagi daerah untuk mencari  berbagai sum- ber  pendapatan  baru  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  melalui  berbagai kegiatan  ekonomi,  termasuk  alih  fungsi lahan  tanpa  memperhitungkan  keber- lanjutannya  dalam  jangka  panjang.  Salah satu  upaya  tersebut  antara  lain  melalui pemberian  perizinan  yang  tidak  sesuai dengan  kaidah-kaidah  yang  terdapat  di dalam  rencana  tata  ruang.  Sebagai  dam- paknya,  bentuk  pelanggaran-pelanggaran tata  ruang  semakin  marak  terjadi  yang dapat  mengganggu  lingkungan  dan  pada akhirnya  dapat  mengakibatkan  bencana yang  tentunya  merugikan  bagi  masyara- kat.
4. Kelembagaan Penataan Ruang Kelembagaan penataan ruang mempunyai peranan  yang  sangat  penting  di  dalam mensinkronisasikan  kegiatan  pembangu- nan  dengan  rencana  tata  ruang.  Namun, permasalahan  yang terjadi seringkali  sulit untuk  menciptakan  sinkronisasi  kelemba- gaan  dan  hal  ini  terwujud  dalam  bentuk konflik  penataan  ruang  yang  disebabkan oleh  tidak  sinkronnya  kegiatan  antar  sek- tor  dan  antar  daerah.  Ego  sektoral  dan daerah  masih  menjadi  masalah utama da- lam  hal  ini.  Selain  itu,  konflik  kewenan- gan pun terjadi secara hirarki antar instan- si  pemerintahan.  Sebagai  contoh,  konflik antar sektor kehutanan dengan pemerintah daerah  dalam  pemanfaatan  kawasan  hu- tan.  Hal  ini  berdampak  pada  sulitnya  pe- merintah  daerah  dalam  melaksanakan penyusunan rencana tata ruang wilayahn- ya. Oleh karena  itu peranan kelembagaan penataan  ruang  dalam  menjembatani  hal tersebut sangatlah penting.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Kabu- paten  Konawe  Selatan  Provinsi  Sulawesi Tenggara  tepatnya  pada  Badan  Perencanaan
Pembangunan  Kabupaten  Konawe  Selatan dan  beberapa  SKPD  lingkup  Kabupaten Konawe  Selatan  yang  terlaibat  dalam  pen- yusunan  program  pembangunan.  Waktu  pe- laksanaan penelitian  ini  yaitu selama 3 (tiga) bulan yakni Bulan April-Juni 2016.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah semua SKPD  lingkup Pemerintah  Kabupaten Konawe Selatan yang melakukan penyusunan program  pembangunan  yakni  sebanyak  47 SKPD.  Sedangkan  sampel  dalam  penelitian ini  adalah  bagian  dari  populasi  yang  dipilih sesuai  dengan  kebutuhan  dan  mampu  mem- berikan  informasi  yang  mewakili  populasi dalam  hal  implementasi  RTRW  dalam  pen- yusunan  program  pembanguna  di  Kabupaten Konawe Selatan. SKPD yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 SKPD yaitu :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
2. Dinas Pekerjaan Umum (PU).
3. Dinas Pertanian.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
5. Dinas Kehutanan (Dishut).
6. Dinas Pertambangan dan Energi (Distam- ben).
7. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Ketujuh  SKPD  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian  ini  merupakan  SKPD  yag  paling banyak memiliki program yang berbasis pada pemanfaatan  wilayah.  Pada  masing-masing SKPD  yang  merupakan  sampel  penelitian diwawancarai  sebanyak  3  orang  responden sehingga  jumlah  reponden  dalam  penelitian ini yaitu 3 x 7 = 21 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  terdiri atas data primer dan data sekunder. Data pri- mer merupakan data yang diperoleh langsung oleh  peneliti  pada  obyek  penelitian.  Data primer  dalam  penelitian  ini  merupakan  data yang  diperoleh  langsung  dari  responden.  Se- dangkan data sekunder  merupakan data  yang diperoleh  dari  data-data  yang  telah  tersedian sebelumnya  berupa  hasil  penelitian  dan  data statistik  dari Badan Pusat Statistik.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Observasi pasif,  yaitu   pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  mengadakan pengamatan  langsung berupa pengamatan pada  Dokumen  RTRW  Kabupaten  Kona- we.
2. Wawancara  semi  terstruktur  dan  men- dalam  untuk  memperoleh  data  atau informasi  secara  langsung  dengan  tatap muka melalui komunikasi verbal. Wawancara  dilakukan  dengan  mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah peneliti  persiapkan  secara  garis  besar, dengan  acuan  permasalahan  implemen- tasi  RTRW  dalam  penyusunan  program pembangunan di Kabupaten Konawe Se- latan  dan  faktor-faktor  yang  mempenga- ruhinya.
3. Audio  Visual,  adalah  pengumpulan  in- formasi dan data yang berupa suara dan di  kumpulkan  dalam  bentuk  rekaman- rekaman  percakapan.  Sedangkan  visual yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah foto-foto  yang  kemudian  ditindak  lanjuti dengan  interpretasi  terhadap  hasil  visual tersebut.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  di- lakukan dalam bentuk tabulasi dan kemudian dianalisis  untuk  mengetahui  implementasi RTRW  dalam  penyusunan  program  pemban- gunan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Data yang  dianalisis  bersumber  dari  jawaban  res- ponden  terhadap  pertanyaan  kuesioner  pene- litian  yang  diberikan  kepada  mereka.  Ja- waban  responden  atas  pertanyaan  kuesioner tersebut  terlebih  dahulu  ditabulasikan  dalam Microsoft  Office  Exel untuk  menghasilkan data mentah ( raw data ). Hasil tabulasi kemu- dian  dianalisis  secara  deskriptif  dengan dukungan  kajian  teori  pada  masing-masing bidang  kajian  dan  selanjutnya  dilakukan  pe- narikan  kesimpulan.  Analisis  sesuai/tidak sesuainya program kerja dengan RTRW dila- kukan dengan metode matching yaitu dengan mencocokan program kerja pada SKPD den- gan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadaan Geografi
Kabupaten  Konawe  Selatan  yang  ter- letak  dibagian  selatan  Kota  Kendari  meru- pakan  pemekaran  dari  Kabupaten  Kendari (Kabupaten  Konawe) pada tahun 2003, seca- ra geografis terletak antara 3 0 59' - 4 0 32' Lin- tang  Selatan  dan  121 0 53'  -  122 0 55'  Bujur Timur  dengan  luas  wilayah  daratan  Kabupa- ten  Konawe  Selatan  seluas  451.421,00Ha atau 11,83 % dari luas wilayah daratan Sula-
wesi  Tenggara.  Batas  wilayah  Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut :  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kabu- paten Konawe dan Kota Kendari
 Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Laut Banda dan Selat Wawonii.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabu- paten Bombana dan Selat Tiworo.
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupa- ten Kolaka.
Secara administratif Kabupaten
Konawe  Selatan  terbagi  atas  22  kecamatan yang terdiri dari 351 desa dan 10 kelurahan.

## Keadaan Demografi
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Konawe Selatan  tahun  2013  mencapai  280.  595  jiwa, yang  terdiri  dari  144.441  jiwa  laki-laki  dan 136.154  jiwa  perempuan  yang  tersebar  dari berbagai  kecamatan  di  Kabupaten  Konawe Selatan.  Tingkat  kepadatan  penduduk  di  Ka- bupaten Konawe selatan setiap km 2 mencapai 62,16  orang/km 2 .  Berdasarkan  data  yang  di- peroleh  diketahui  bahwa  kecamatan  Tinang- gea  merupakan  wilayah  dengan  jumlah  pen- duduk tertinggi yaitu 22.676 jiwa, terdiri dari 11.657  jiwa  laki-laki  dan  11.019  jiwa  pe- rempuan dengan tingkat kepadatan  mencapai 63,92  orang/km 2 .  Jumlah  penduduk  kedua tertinggi  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  ter- dapat  di  kecamatan  Laeya  yaitu  mencapai 20.155 jiwa, terdiri dari 10.253 jiwa laki-laki dan  9.902  jiwa  perempuan  dengan  tingkat kepadatan penduduk adalah 72,51 orang/km 2 . Jumlah  penduduk  terendah  di  Kabupaten Konawe Selatan terdapat di kecamatan Wola- si  yaitu  5.016  jiwa,  terdiri  dari  2.563  jiwa laki-laki  dan  2.453  jiwa  perempuan  dengan tingkat  kepadatan  penduduk  mencapai  31,30 orang/km 2 .

## Implementasi RTRW dalam Penyusunan
Program Kerja
Implmentasi RTRW dalam pen- yusunan program kerja dapat ditunjukan  me- lalui  kesesuaian  program  kerja  dengan RTRW.  Program  kerja  tersebut  sebelumnya melalui  siklus  perencanaan  berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 yaitu :
1. Musrenbang Desa(Januari)
2. Musrenbang Kecamatan (Februari)
3. Forum  SKPD  penyusunan  Renja  SKPD Kab/Kota (Maret)
4. Musrenbang Kab/Kota (Maret)
5. Penetapan RKPD (Mei)
6. Pembahasan dan kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD (Juni)
7. Pembahasan dan kesepakatan PPAS anta- ra KDH dengan DPRD (Juni)
8. Penyusunan  RKA-SKPD  dan  RAPBD (Juli-September)
9. Pembahasan  dan  persetujuan  rencana
APBD dengan DPRD (Oktober- November)
10. Evaluasi  rencana  perda  APBD  (Desem- ber)
11. Penetapan Perda APBD (Desember)
12. Penyusunan DPA SKPD (Desember)
13. Pelaksanaan  APBD  (Januari  tahun  be- rikutnya) Imlementasi RTRW dalam pen- yusunan  program  kerja  di  Kabupaten  Kona- we  Selatan  diketahui  melalui  evaluasi  kese- suaian  beberapa  program  kerja  di  beberapa SKPD  lingkup  Kabupaten  Konawe  Selatan. Kesesuaian  program  kerja  Badan  Perenca- naan  Pembangunan  Daerah  dengan  RTRW Kabupaten  Konawe  Selatan  sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.Kesesuaian Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan
No Arahan RTRW Program Kerja Ket
1 Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten Pembangunan gedung kantor Sesuai 2 Pengembangan kawasan agropolitan Penyusunan  Dokumen  Pemamfaatan  Sosial Ekonomi  Rumah  Tangga  Petani  Gogo  Sebagai Dasar    Kebijakan  Kedaulatan  Pangan  di  Pangan Kab,Konsel Sesuai 3 Pemantapan  Wilayah  Usaha  Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara Study  Optimalisasi  Perizinan  Lokasi  Tambang dan  Perkebunan  Sesuai  Dengan  Peruntukan Lokasi RTRW Kab, Konawe Selatan Sesuai 4 Penyusunan  dan  penetapan  Perda  RTRW Kabupaten dan rencana rinci tata ruang Program perencanaan pembangunan daerah Sesuai 5 Pengembangan  pembangkit  listrik  dan  jarin- gan transmisi tenaga listrik Study  Pemanfaatan  Energi  Alternatif  Biogas Menjadi Energi Listrik Di Desa Monapa Menuju Desa Mandiri Energy (DME ) Sesuai 6 Penyusunan  dan  penetapan  Perda  Rencana Rinci  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis  Mina- politan Program  Perencanaan  Pengembangan  Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sesuai 7 Penyusunan  dan  penetapan  Perda    Wilayah Pertambangan Study  Optimalisasi  Perizinan  Lokasi  Tambang dan  Perkebunan  Sesuai  Dengan  Peruntukan Lokasi RTRW Kab, Konawe Selatan Sesuai 8 Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah Program  perancanaan  prasarana  wilayah  dan sumber daya alam Sesuai 9 Pengembangan  jaringan  listrik  desa  melalui PLTD Kecamatan Penyediaan komponen instalasi lis- trik/penerangan bangunan kantor Sesuai 10 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sinkronisasi  perencanaan  Pembangunan  Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan wilayah Sesuai Sumber : Hasil Analisis Data, 2016 Hasil  analisis  program  kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Konawe  Selatan  menunjukkan  bahwa  secara keseluruhan program kerja tersebut telah sesuai dengan  RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan.
Dengan  Kata  lain  bahwa  Badan  Perencanaan
Pembangunan telah mengimplemntasikan RTRW dan penyusunan program kerja.  Kemu- dian  kesesuaian  program  kerja  Badan  Lingku- ngan  Hidup,  Kebersihan  dan  Pertamanan  den- gan  RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan  seba- gaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2.Kesesuaian Program Kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan
No Arahan RTRW Program Kerja Ket 1 Peningkatan dan pengembangan TPS dan prasa- rana persampahan Penyediaan  prasarana  dan  sarana  pengelolaaan persampahan Sesuai 2 Rehabilitasi  dan  pemantapan  kawasan  Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) Pembuatan Taman RTH Andoolo Tahap II Sesuai
No Arahan RTRW Program Kerja Ket 3 Pengendalian  dan  pengawasan  pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat Pengawasan  dan  Pengendalian  Lingkungan Hidup Sesuai 4 Pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan  pengo- lahan  lahan  pertanian  dan  perladangan  berpin- dah  untuk  menjamin  kelestarian  sumberdaya lahan dan air Konservasi Sumber Daya Air dan  Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Sesuai 5 Rencana ekowisata di Kecamatan  Laeya, Wola- si dan Kolono Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Sesuai 6 mewujudkan  lingkungan  hidup  yang  lebih berkualitas bagi masyarakat Pembuatan  Dokumen  Status  Lingkungan  Hidup Daerah ( SLHD ) Sesuai 7 Pengembangan ruang terbuka hijau Pembuatan Dokumen Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) Sesuai 8 Peningkatan dan pengembangan TPS dan prasa- rana persampahan Penyediaan  prasarana  dan  sarana  pengelolaaan persampahan Sesuai 9 Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Program  Peningkatan  Kualitas  dan  Akses  In- formasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan Hidup Sesuai 10 penanganan  limbah  Bahan  Beracun  dan  Ber- bahaya (B3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sesuai Sumber : Hasil Analisis Data, 2016 Hasil  analisis  program  kerja  Badan
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertaman menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah sesuai  dengan  RTRW  Kabupaten  Konawe Selatan.  Dengan  kata  lain  bahwa  Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertaman
telah  mengiplementasikan  RTRW  dalam penyusunan  program  kerjanya.  Selanjunya analisis  perogram  kerja  Dinas  Pertambangan dan  Energi  Kabupaten  Konawe  Selatan  ter- hadap  kesesuaiannya  dengan  RTRW  seba- gaimaan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.Kesesuaian Program Kerja Dinas Pertambangan dan Energi dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan
No Arahan RTRW Program Kerja Ket 1 Penyediaan prasarana penunjang jaringan jalan Pemeliharaan  Jaringan  Penerangan Jalan Umum(PJU) Sesuai 2 Pengembangan SDM pertambangan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Pertambangan Sesuai 3 Perencanaan prasarana kawasan pertambangan Penyusunan Database Pertambangan Sesuai 4 Pengawasan aktivitas pertambangan Monitoring  Pelaksanaan  Ijin  Usaha Pertambangan (IUP) Sesuai 5 Perencanaan prasarana kawasan pertambangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertambangan Sesuai 6 Pengembangan  pembangkit  listrik  dan jaringan transmisi tenaga listrik Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Sesuai 7 Pengembangan kawasan pertambangan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sesuai 8 Pengawan pengelolaan minyak dan gas bumi Program  Pengawasan  Distribusi Minyak dan Gas Bumi Sesuai 9 Pengelolaan pemanfatan air tanah Pengeboran Air Tanah Sesuai 10 Perencanaan  pembanguan  pembangkit listrik tenaga panas bumi Studi Banding Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Sesuai Sumber : Hasil Analisis Data, 2016 Hasil  analisis  program  kerja  Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe  Selatan  menunjukkan  bahwa  secara keseluruhan  program  kerja  tersebut  telah sesuai  dengan  RTRW  Kabupaten  Konawe Selatan  yang  berarti  bahwa  dinas  tersebut telah mengimplementasikan dan memperhatikan  RTRW  dalam  penyusunan
program kerja. SKPD selanjunya yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Hasil analisis implementasi  RTRW  dalam  penyusunan program  kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Konawe  Selatan,  sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4.Kesesuaian Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan
No Arahan RTRW Program Kerja Ket 1 Peningkatan fungsi jaringan jalan Program pembangunan jalan dan jembatan Sesuai 2 Perwujudan pola ruang kawasan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Sesuai 3 Peningkatan fungsi jaringan jalan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Sesuai 4 Peningkatan fungsi jaringan jalan Program pembangunan turap/talud/bronjong Sesuai 5 Pengendalian pemanfaatan ruang Koordinasi  dan  Konsultasi  Pengendalian  Peman- faatan Ruang Sesuai 6 Peningkatan fungsi jaringan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Sesuai 7 Pembangunan perumahan dan kawa- san permukiman Program Fasilitasi dan Stimulasi Sarana dan  Prasara- na Perumahan Sesuai 8 Peningkatan fungsi jaringan jalan Program  pembangunan  sistem  informasi/data  base jalan dan jembatan Sesuai 9 Peningkatan fungsi jaringan jalan Program  peningkatan  sarana  dan  prasarana  kebina- margaan Sesuai 10 Peningkatan fungsi jaringan jalan Peningkatan fungsi jaringan jalan Sesuai Sumber : Hasil Analisis Data, 2016
Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten
Konawe  Selatan  telah  mengimplementasikan RTRW dalam penyusunan program kerjanya.
Hal  ini  tercermin  dari  analisis  program  kerja yang  menunjukkan  bahwa  semua  program
kerja pada dinas tersebut telah sesuaia dengan RTRW.  Kemudian  hasil  analisis  program kerja  Dinas  Kehutanan  terhadap  kesesu- aiannya  dengan  RTRW  sebagaimana  disa- jikan pada Tabel 5.
Tabel 5.Kesesuaian Program Kerja Dinas Kehutanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan
No Arahan RTRW Program Kerja Ket 1 Pengelolaan kawasan hutan lindung Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Sesuai 2 Pengelolaan kawasan hutan lindung Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Sesuai 3 Pengelolaan kawasan hutan lindung Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Sesuai 4 Rehabilitasi  hutan  mangrove  sebagai penyangga abrasi alami Rehabilitasi Hutan Mangrove Sesuai 5 Rehabilitasi tanah yang rawan longsor Konservasi Tanah dan Air Sesuai 6 Rehabilitasi hutan mangrove Kajian Antar Daerah Pengelolaan Hutan Mangrove Sesuai 7 Pengelolaan kawasan hutan lindung Pembuatan Demplot Penyuluhan kehutanan Sesuai 8 Rehabilitasi  dan  pemantapan  kawasan sekitar mata air Aksi Penanaman Sekitar Sumber Mata Air Kaindi Sesuai 9 Rehabilitasi dan pemantapan sempadan sungai Penanaman Tanaman Hutan di Sempadan Sungai Sesuai 10 Pengelolaan kawasan hutan lindung Pengamanan Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Pengamanan di Pos Jaga Sesuai Sumber : Hasil Analisis Data, 2016
Hasil  analisis  kesesuaian  program kerja  Dinas  Kehutanan  dengan  RTRW Kabupaten  Konawe  Selatan  menunjukkan bahwa  secara  keseluruhan  program  kerja yang  diajukkan  telah  sesuai  dengan  RTRW. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Konawe  Selatan  telah mengimplementasikan  RTRW  Kabupaten
Konawe  Selatan  sebagaimana  mestinya. Kesesuaian  program  kerja  dengan  RTRW ditinjukan pada perogram kerja Dinas Kelau- tan  dan  Perikanan  Kabupaten  Konawe  Sela- tan.  Hasil  analisis  kesesuaian  program  kerja Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  dengan RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan  seleng- kapnya disajikan pada Tabel 6 .
Tabel 6. Kesesuaian Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan
No Arahan RTRW Program Kerja Ket 1 Pengembangan budidaya rumput laut Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Wirausaha Kelompok Pembudidaya rumput laut Sesuai 2 Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai Gerakan Bersih Pantai di Teluk Kolono Sesuai 3 Rehabilitasi hutan mangrove Pelatihan Sistem Penginderaan Jarak Jauh,Kaitannya Dengan Kerusakan Terumbu karang dan Mangrove Sesuai 4 Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sesuai 5 Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai Penyediaan Sarana Dan Prasarana Tambat Labuh Dan Penahan Gelombang. Sesuai 6 Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Sesuai 7 Pengembangan kawasan pengembangan perikanan Penerapan Log Book Perikanan ( LBP/SLO) Surat laik Operasi kapal perikanan Sesuai 8 Pengembangan kawasan pengembangan perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Sesuai 9 Pengembangan kawasan pengembangan perikanan Pengadaan Bibit  Ikan Nener dan Benur Sesuai 10 Pengembangan kawasan pengembangan perikanan Pengembangan Pembudidayaan Ikan Air Tawar Desa Cialam Jaya Konda Sesuai Sumber : Hasil Analisis Data, 2016
Program  kerja  dinas  kelautan  dan  peri- kanan secara keseluruhan telah sesuai dengan
RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Hal  ini merupakan  wujud  implementasi  RTRW  da- lam penyusuan program kerja. Instansi selan-
junya yang dievaluasi program kerjanya ada- lah  dinas  pertanian.  Hasil  analisis  kesuaian program  kerja  Dinas  Pertanian  dengan RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan  sebagai- mana disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7.Kesesuaian Program Kerja Dinas Pertanian dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan
No Arahan RTRW Program Kerja Ket 1 Pengembangan kawasan peruntukan pertanian Pengadaan  sarana  dan  prasarana  teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Sesuai 2 Pengembangan industri hasil pertanian Pemberdayaan  Kelompok  Tani  Pengolahan Hasil Pertanian / Peternakan dan Pasca Panen Sesuai 3 Pengembangan kawasan agropolitan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani. Sesuai 4 Pengembangan kawasan peruntukan pertanian Identifikasi  CPCL  Pengembangan  Jalan Usaha  Tani  &  Pembangunan  Unit  Desa Mandiri Benih. Sesuai 5 Pengembangan kawasan peruntukan pertanian Pembangunan Irigasi. Sesuai 6 Peningkatan produktivitas hasil pertanian Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih. Sesuai 7 Pengembangan kawasan peruntukan pertanian Pembangunan Jaringan Long Storage. Sesuai 8 Pengembangan kawasan peternakan Program  pencegahan  dan  penanggulangan penyakit ternak Sesuai 9 Pengembangan kawasan peternakan Pembangunan Kontruksi Puskeswan Sesuai 10 Pengembangan kawasan peternakan Pengembangan  Sentra  Peternakan  Rakyat (SPR). Sesuai
Sumber : Hasil Analisis Data, 2016
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa program  kerja  di  Dinas  Pertanian  secara keseluruhan  telah  sesuai  dengan  RTRW  Ka- bupaten  Konawe  Selatan.  Hal  ini  merupakan wujud  implementasi  RTRW  dalam  pen- yusunan program kerja.

## PEMBAHASAN
Penyusunan  program  pembangunan daerah  merupakan  suatu  keharusan  untuk mewujudkan  pembangunan  daerah  yang efektif  dan  efisien.  Pemerintah  telah  meru- muskan  hal  itu  melalui  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  Ten- tang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No- mor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tataca- ra  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah. Dalam  peraturan  tersebut  dikemukakan bahwa  tahapan  dan  tatacara  penyusunan  ren- cana  kerja  pembangunan  daerah  terdiri  atas tahap  persiapan  penyusunan  RKPD,  pen- yusunan  rencana  awal  RKPD,  penyusunan rancangan  RKPD,  pelaksanaan  Musrenbang, perumusan  rencana  akhir  dan  penetapan RKPD.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi tahapan pembentukan Tim Penyusun RKPD,  orientasi  mengenai  RKPD,  pen- yusunan  agenda  kerja,  serta  penyiapan  data dan  informasi  perencanaan  pembangunan daerah.  Selanjunya  untuk  penyusunan  ran- cangan  awal  RKPD  provinsi  dan  kabupa- ten/kota  dilakukan  melalui  2  (dua)  tahapan kegiatan  yang  merupakan  suatu  rangkaian proses  yang  berurutan,  yaitu:  1.Tahap  peru- musan  rancangan  awal  RKPD;  dan  2.Tahap penyajian  rancangan  awal  RKPD.  Tahapan penyusunan  rancangan  RKPD  provinsi  dan kabupaten/kota  mencakup  kegiatan-kegiatan evaluasi rancangan awal  RKP  dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan inte- grasi rancangan Renja SKPD; dan penyelara- san penyajian rancangan RKPD.
Musyawarah  Perencanaan  Pembangu- nan  (Musrenbang)  RKPD  merupakan  forum antarpemangku  kepentingan  dalam  rangka membahas  rancangan  RKPD  yang  dalam penjelasan  ini  akan  terbagi  menjadi  musren- bang RKPD provinsi dan kabupaten/kota dan musrenbang  RKPD  kabupaten/kota  dikeca- matan  sesuai  dengan  pentahapannya.  Pen- yusunan  Rancangan  Akhir  RKPD  ini  digu- nakanuntuk  RKPD  provinsi  dan  kabupa- ten/kota  yang  merupakan  rangkaian  pen- yusunan  RKPD  yang  berawal  dari  pen-
yusunan rancangan awal RKPD dan  berakhir pada penetapan RKPD. Tahapan penyusunan rancangan  akhir  RKPD  mencakup  kegiatan- kegiatan:evaluasi  hasil  musrenbang  Nasional RKP;  sinkronisasi  musrenbang  RKPD;  dan penyelarasan  penyajian  rancangan  akhir RKPD.
Tahapan  terakhir  dalam  penyusunan prograp  pembangunan  daerah  adalah  peneta- pan  RKPD.  RKPD  provinsi  ditetapkan  den- gan  Peraturan  Gubernur  setelah  RKP  di- tetapkan  dengan  peraturan  presiden,  RKPD kabupaten/kota  ditetapkan  dengan  peraturan bupati/walikota  setelah  RKPD  provinsi  di- tetapkan  dengan  Peraturan  Gubernur,  RKPD provinsi  yang  telah  ditetapkan  dijadikan  pe- doman  penyempurnaan  rancangan  Renja SKPD  provinsi  dan  rancangan  akhir  RKPD kabupaten/kota,  RKPD kabupaten/kota yang telah  ditetapkan  dijadikan  pedoman  penyem- purnaan  rancangan  Renja  SKPD  kabupa- ten/kota.
Dalam  penyusunan  rencana  pemban- gunan daerah  yang penting diperhatikan ada- lah kesesuaian denga RTRW. Hal inilah yang dilakukan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Sebelum  itu,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Konawe  Selatan  telah  menetapkan  Peraturan Daerah  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Ren- cana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kona- we  Selatan  Tahun  2013-2033.  Tujuan  pena- taan  ruang  daerah  tersebut  adalah  untuk mewujudkan  ruang  wilayah  yang  aman, nyaman,  produktif,  berkelanjutan,  maju, mandiri dan lestari dengan berbasis pada sek- tor  minapolitan  dan  agropolitan.  Untuk mewujudkan  tujuan  tersebut  maka  dalam penyusunan  program  pembangunan  ditekan- kan untuk selalu  mengacu pada RTRW  yang ada.
Implementasi  RTRW  dalam  pen- yusunan  program  pembangunan  di  Kabupa- ten  Konawe  Selatan  tercermin  dari  kesesu- aian  program  kerja  yang  disusun  pada  setiap SKPD  dengan  RTRW.  Program  kerja  terse- but disusun oleh masing-masing SKPD sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Hasil analisis  menunjukan  bahwa  dari  beberapa SKPD yang diteliti program kerjanya menun- jukkan  bahwa  semua  program  kerja  tersebut telah  sesuai  dengan  RTRW.  Hal  ini  ini  me- nunjukkan  adanya  implementasi  RTRW  da- lam  penyusunan  program  kerja.  Hal  ini  pen- ting  untuk  mengantisipasi  dampak  negatif dari pelaksanaan pembangunan atau program
kerja yang telah ditetapkan oleh SKPD, seba- gaiman seketahui bahwa setiap pembangunan selalu  menimbulkan  perubahan  dan  dampak baik positif maupun negati (Sjafrudin, 2013).
RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan setelah  ditetapkan  pada  tahun  2013  terus  di- sosialisasikan baik pada SKPD maupun mas- yarakat  sehingga  RTRW  tersebut  diketahui dan  dipahami.  Sosialisasi  tersebut  dilaksa- nakan oleh BKPRD Kabupaten Konawe Sela- tan  yang  merupakan  lembaga  teknis  yang menangani  penataan  ruang.  Untuk  men- dukung  implementasi  RTRW  juga  dilakukan pelatihan  dan  bimbingan  pada  beberapa  pe- gawai  dan  staf  SKPD  tentang  penyusunan program yang sesuai dengan RTRW.
Untuk memastikan implementasi RTRW  dalam  penyusuanan  program  pema- bangunan di Kabupaten Konawe Selatan ma- ka  sistem  pengawan  dan  evaluasi  terus  dila- kukan oleh  BKPRD  sehingga dapat  mengan- tisipasi  kemungkinan  adanya  program  kerja yang  tidak  sesuai  dengan  RTRW.  Namun demikian  dalam  pelaksaan  penataan  ruang masih  terdapat  beberapa  program  pemban- guan yang tidak sesuai dengan RTRW khusu- sunya  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  swasta yang  berinvestasi  seperti  investasi  pertam- bangan  nikel  perkebunan  kelapa  sawit.  Hal ini  karena  investasi  yang  terlanjur  dilaksa- nakan  sebelum  penetapan  RTRW  Kabupaten Konawe Selatan.
Sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi implemen- tasi RTRW dalam penyusunan program pem- bangunan di Kabupaten Konawe Selatan ada- lah  pemahaman  akan  urgensi  RTRW  dalam penyusunan  program  kerja.  Pemahaman  ini muncul karena sosialisasi  yang telah dilaksa- nakan  dimana  berdasarkan  hasil  wawancara, sosialisasi  RTRW  merupkan  faktor  yang mempengaruhi  implementasi  RTRW  dalam penyusunan program pembangunan di  Kabu- paten Konawe Selatan. Faktor ini merupakan yang  terbanyak  dinyatakan  oleh  responden setelah  faktor  pemahaman  akan  urgensi RTRW.
Fakor yang mempengaruhi implemen- tasi RTRW dalam penyusunan program pem- bangunan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  se- lanjunya  adalah  faktor  sistem  pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan program ker- ja.  Sistem  pengawasan  ini  merupakan  sa- lahsatu tugas  BKPRD.  Pengawasan  dan  eva- luasi  terus  dilakukan  termasuk  dalam  pem-
bahasan  program  kerja  yang  diajukan  oleh SKPD. Jadi semua program kerja yang diaju- kan, dievaluasi kesesuaiannya terhadap RTRW  Kabupaten  Konawe Selatan. Optima- lisasi  sistem  pengawasan  dan  evaluasi didukung  oleh  ketersediaan  SDM.  Hal  ini diperoleh  dari  pengadaan  atau  keikutsertaan dalam  pelatihan  dan  pembimbingan  menge- nai  implementasi  RTRW  baik  yang  dilaksa- nakan di daerah maupun di pusat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  implementasi  RTRW dalam  penyusunan  program  pembangunan  di
Kabupaten Konawe selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara  keseluruhan  program  kerja  SKPD telah  sesuai  dengan  RTRW  Kabupaten Konawe  Selatan  yang  merupakan  wujud implementasi  RTRW  dalam  penyusunan program pembangunan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi  RTRW  Kabupaten  Konawe Selatan  yaitu  pemahaman  akan  urgensi RTRW dalam penyusunan program kerja,
adanya  sosialisasi  RTRW,  adanya  sistem pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan  program  kerja,  pengatahuan akan  RTRW,  adanya  penegakan  hukum dalam implementasi RTRW pada penyusunan program kerja dan ketersediaaan  SDM  dalam  penyusunan RTRW dan program kerja.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe  Selatan  untuk  mempertahankan pelaksanaan  implementasi  RTRW  dalam penyusuanan  program  pembangunan  dengan mempertahankan  dan  memperhatikan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan  sebagaiman  hasil  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita.  R,  2012,  Analisis  Tata  Ruang Pembangunan. Graha Ilmu. Yogyakar- ta.
Amalia. R. F. N. 2015. Implementasi Peratu- ran Daerah Nomor 4 Tahun  2012 ten- tang  Tata  Ruang  Wilayah  dalam Mewujudkan Pembangunan yang Ber- kelanjutan. Skripsi. Universitas Panca- sakti Tegal. Tegal. Andiana.  Y  dan  E.  Hendrakusumah.,  2015. Sinkronisasi  Perencanaan  Ruang  Wi- layah  ( Spatial  Planning )  dengan  Pe- rencanaan  Pembangunan  ( Sectoral Planning ),  Studi  Kasus  :  Identifikasi Kesesuaian  Rencana  Tata  Ruang  Ke- wilayahan  dengan  Pembangunan  Sek- tor  Infrastruktur  Kota  bandung.  Pro- siding  Penelitian  SPeSIA.  Fakultas
Teknik  Universitas  Islam  Bandung. Bandung.
Budiharsono. S., 2001. Teknik Analisis Pem- bangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.
Pradnya Paramita. Jakarta.
Darmawati,  C.  Saleh  dan  I.  Hanafi.,  2015. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  dalam  Pers- pektif  Pembangunan  Berkelanjutan.
JISIP  :  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik ISSN. 2 (4) : 2442-6962. Djakapermana.  R.  D,  R.  P.  Santun,  Sitorus,
Marimin  dan  E.  Rustiadi.,  2005.  Per- hitungan  Nilai  Ekonomi  Total  dalam Rangka  Pemanfaatan  Ruang  Wilayah Pulau Kalimantan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 3 (16) :  57-75. Harahap.  I.,  2012.  Efektivitas  Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di  Ba- dan  Perencanaan  Pembangunan  Dae- rah Kabupaten Asahan. Tesis. Univer- sitas Sumatera Utara. Medan.
Koespramoedyo.  D.,  2015.  Keterkaitan  Ren- cana  pembangunan  Nasional  dengan Penataan Ruang. Bappenas. Jakarta.
Muchsin  dan  I.  Koeswahyono.,  2008,  Aspek
Kebijaksanaan  Hukum  Penatagunaan Tanah  dan  Penataan  Ruang.  Sinar Grafika. Jakarta.
Nugroho. P dan A. Sugiri., 2009. Studi Kebi- jakan  Pembangunan  terhadap  Peru- bahan  Tata  Ruang  di  Kota  Semarang.
Riptek. 2 (3) : 41-51.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor  19  Tahun  2013  Tentang
RTRW  Kabupaten  Konawe  Selatan Tahun 2013-2033.
Ramadhani.  A.  F.,  2014.  Pengaturan  Pena- taan  Ruang  Wilayah  Pesisir  di  Kota Makassar.  Tesis.  Universitas  Hasanu- ddin. Makassar.
Ridwan. J dan  A. Sodik., 2003.  Hukum Tata Ruang  dalam  Konsep  Kebijakan  Oto- nomi Daerah. Nuansa. Bandung.
Saptaningtyas.  R.  S.,  2003.    Kajian  Pen- yusunan  dan  Implementasi  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Se
Pulau  Sumbawa  Propinsi  Nusa  Teng- gara  Barat.  Dimensi  Teknik  Arsitek- tur. 2 ( 31) :  133-140.
Sjafrudin.  A.,  2013.  Implementasi  RTRW Kota  Tangerang  Selatan  dan  Tantan- gan  Masa  Depan.  Bulletin  of  Scienti- fic Contribution. 3 (11) : 140-152.
Supriayanto.  2005.  Evaluasi  Pelaksanaan RTRW  pada  Program  Pembangunan Kota Batam. Tesis. Program Pascasar- jana  Universitas  Diponegoro.  Sema- rang.
Tarigan.  R.,  2005.  Perencanaan  Pembangu- nan  dan  Tata  Ruang  Wilayah  Kota. Bumi Aksara. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  ten- tang Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2003  ten- tang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan  di  Provinsi  Sulawesi  Teng- gara.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  ten-
tang Sistem Perencanaan Pem- bangunan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten- tang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  ten- tang Penataan Ruang.
Wahid.  M.  Y.,  2014,  Pengantar  Hukum  Tata
Ruang. Kencana