## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KAWASAN OBJEK WISATA HUTAN MANGROVE KELURAHAN KLAWALU KOTA SORONG

## THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN EFFORTS TO DEVELOP THE MANGROVE FOREST TOURISM OBJECT AREA KLAWALU SUB-DISTRICT SORONG CITY
Junita Erni A. C. Krisifu dan Maya Pattiwael *
Program Studi Kehutanan Fakultas Ilmu Pertanian dan Lingkungan Universitas Victory Sorong
Corresponding Author e-mail : mayapattiwael@gmail.com

## ABSTRAK
Kawasan  mangrove  yang  berada  di  Kelurahan  Klawalu  Kota  Sorong,  dikelola  atas kerjasama  dari  Dinas  Pariwisata  Kota  Sorong  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Sorong,  dalam  hal  pengembangan  objek  wisata  dan  juga  perlindungan  ekosistem mangrove di lokasi tersebut secara keseluruhan.Oleh karena itu, peran dari pemerintah sangat  diperlukan  dalam  menjaga  potensi  ekowisata  dengan  tetap  memperhatikan aspek  ekologinya.  Penelitian  dilaksanakan  pada  kawasan  Objek  Wisata  Hutan Mangrove  Kelurahan  Klawalu  Kota  Sorong  pada  bulan  Mei  sampai  Agustus  2021. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara.  Analisis  data dilakukan  secara  kualitatif  deskriptif  dengan  menjelaskan  peran  Pemerintah  Daerah serta  faktor  pendukung  dan  penghambat  pengembangan  objek  wisata  di  lokasi penelitian.Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemerintah  berperan  dalam pengembangan  objek  wisata  mangrove  di  Klawalu  dilakukan  melalui  perencanaan pariwisata,  pembangunan  pariwisata,  peraturan  pariwisata  dan  Pemerintah  juga bertindak  sebagai  fasilitator.  Ada  4  faktor  yang  menjadi  pendukung  pengembangan objek  wisata  mangrove  Klamalu  berupa  adanya  kerja  sama  dan  upaya  promosi,  daya tarik  wisata,  sumber  daya  manusia,  tersedianya  fasilitas  dan  aksesibilitas.  Sementara itu,  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  berupa  keterbatasan  anggaran,  perilaku masyarakat yang masih merusak lingkungan dan belum adanya penerapan sanksi.
Kata Kunci : Peran pemerintah, Mangrove, Objek wisata, Klawalu

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Mangrove  merupakan  ekosistem pesisir paling penting bagi kehidupan di sekitarnya, seperti memelihara
produktivitas  perairan  pesisir  maupun didalam menunjang kehidupan di wilayah tersebut (Mudjab, 2017). Selain  itu,  hutan  mangrove  juga mempunyai berbagai keragaman
potensi yang dapat memberikan manfaat  bagi  kehidupan  manusia  baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa dirasakan baik oleh masyarakat  yang  tinggal  di  dekat kawasan  hutan  mangrove  maupun masyarakat  yang  tinggal  jauh  dari kawasan  hutan  mangrove  (Kustanti, 2011  dalam  Sondakh,  Suhaeni  dan Lumenta, 2019).
Berdasarkan data dari bagian Humas  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  Republik  Indonesia (2020),  luas  mangrove  di  Indonesia mencapai  3,49  Juta  Ha,  namun  52% atau  1,82  juta  Ha  mangrove  Indonesia dalam  kondisi  rusak.  Menurut  Anwar (dalam  Mudjab,  2017),  ada  tiga  faktor utama  penyebab  kerusakan  mangrove, yaitu:  (1)  Pencemaran,  (2)  Konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan (konversi  ekosistem  mangrove  menjadi tambak merupakan faktor utama penyebab  hilangnya  hutan  mangrove  di dunia),  dan  (3)  Penebangan  yang berlebihan.  Agar  kerusakan  mangrove tidak  semakin  meluas  maka  sudah seharusnya  Pemerintah  meningkatkan upaya  perlindungan  atau  konservasi
hutan  mangrove  itu  sendiri.  Jasa lingkungan  yang  memiliki  peluang untuk dikembangkan dan tidak beresiko merusak  ekosistem  hutan  mangrove yaitu dari sektor pariwisata.
Sektor  pariwisata  dapat  dikatakan memiliki  potensi  untuk  dikembangkan guna  menambah  pendapatan  daerah setempat.  Salah  satu  daerah  di  Provinsi Papua Barat  yang terusmengembangkan potensi  pariwisatanya  adalah  Kota Sorong.  Kota  Sorong  ini  terletak  pada kawasan pesisir pantai sehingga sebagian besar masyarakatnya beraktivitas dengan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir berupa mangrove yang digunakan untuk berbagai  kepentingan  seperti  bahan bangunan  dan  kayu  bakar  (Tabalessy, 2014).  Lebih  lanjut  disampaikan  oleh Tabalessy  dalam  penelitiannya  bahwa ekosistem  mangrove  di  Kota  Sorong mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun,  keterlibatan  masyarakat  dalam kegiatan  rehabilitasi  sangat  rendah, kurangnya  kegiatan  monitoring,  tidak efektifnya kegiatan konservasi dan tidak efektifnya kegiatan pemantauan pemanfaatan  dan  pengelolaan  hutan mangrove.
Kawasan mangrove yang berada di
Kelurahan Klawalu Kota  Sorong, dikelola  atas  kerjasama  dari  Dinas Pariwisata  Kota  Sorong  dan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, dalam hal  pengembangan  objek  wisata  dan juga  perlindungan  ekosistem  mangrove di  lokasi  tersebut  secara  keseluruhan. Kawasan mangrove ini dijadikan sebagai  lokasi  objek  wisata  dan  resmi ditetapkan  pada  bulan  Mei  2019. Pengelolaan  dan  pengembangan  hutan mangrove  sebagai  lokasi  objek  wisata ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah yang  diwakili  oleh  kedua  instansi tersebut  memberikan  dampak  baik  dari segi  ekologi,  ekonomi  maupun  sosial. Berdasarkan  informasi  awal yang diperoleh  dari  Dinas  Pariwisata  Kota Sorong  bahwa  untuk  mendapatkan  izin penggunaan lokasi, mereka juga bekerja sama  dengan  pemilik  hak  ulayat  untuk menyiapkan  lahan  yang  mereka  miliki, sehingga  keuntungan  yang  diperoleh akan  dibagikan  juga  kepada  pemilik hak  ulayat  tersebut.  Untuk  mencegah terjadinya  perusakan  mangrove  di kawasan  ini  maka  Pemerintah  sengaja membuat  beberapa  papan  peringatan, himbauan,  bahkan  penjelasan  tentang kawasan  wisata  mangrove seperti fungsi  hutan  mangrove  disertai  dengan
jenis-jenisnya, yang bertujuan memberikan  pembelajaran  secara  tidak langsung  kepada  setiap  pengunjung yang  datang  atau  masyarakat  yang melewati  lokasi  ini.  Pengelolaan  dan pemantauan  harus  rutin  dilakukan karena  tidak  selamanya  ekosistem mangrove  itu  dalam  kondisi  yang  baik. Oleh  karena  itu,  peran  dari  pemerintah sangat diperlukan  dalam  menjaga potensi ekowisata untuk dapat menujang  perekonomian  masyarakat yang  tinggal  di  sekitar  kawasan ekowisata khususnya pada hutan mangrove  Kota  Sorong  dengan  tetap memperhatikan aspek ekologinya.

## METODE PENELITIAN Waktu dan Lokasi
Peneltian  ini  dilaksanakan  dari bulan  Mei  sampai  Agustus  2021,  pada kawasan Objek Wisata Hutan Mangrove  Kelurahan  Klawalu  Kota Sorong.

## Alat dan Objek Penelitian
Alat  yang  digunakan  berupa  alat tulis,  kamera,  alat perekam dan panduan    wawancara.  Objek  penelitian adalah kawasan wisata hutan mangrove di Kelurahan Klawalu Kota Sorong.

## Pengambilan Sampel
Pemilihan responden sebagai sampel  penelitian  dilakukan  dengan metode purposive  sampling ,  dengan pertimbangan  bahwa  responden  yang dipilih  yaitu  yang  berkaitan  langsung dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan  hutan  mangrove  di Kelurahan  Klawalu  Kota  Sorong.  Oleh karena  itu,  diperoleh  2  instansi  yang sesuai  dengan  criteria  dimaksud  yaitu Dinas  Pariwisata  Kota  Sorong  dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong.

## Analisis data
Analisis data menggunakan metode analisis  kualitatif  deskriptif  dengan menjelaskan  tentang  peran  Pemerintah Daerah  serta  faktor  pendukung  dan penghambat pengembangan objek wisata  hutan  mangrove  di  Kelurahan Klawalu Kota Sorong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan Objek Wisata
Berdasarkan hasil wawancara terhadap  responden,  diketahui  bahwa pemerintah  yang  diwakili  oleh  Dinas Pariwisata  Kota  Sorong  dan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong
memiliki  peran  yang  besar  dalam pengembangan  objek  wisata  mangrove di Klawalu baik untuk tempat wisatanya maupun  perlindungan  lingkungan  yaitu dalam  menjaga  kawasan  mangrove  itu agar  fungsinya  dapat  berjalan  dengan baik.  Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam pengembangan  objek  wisata  mangrove di Klawalu melalui:
1. Melakukan perencanaan

## pariwisata
Kawasan  mangrove  merupakan kawasan  yang  menjadi  titik  fokus Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong  karena  fungsi  mangrove  itu sendiri yang bisa mendukung kemajuan  perlindungan  kawasan. Sejak  awal  pengelolaan  mangrove hanya  dilihat  dari  segi  perlindungan atau  lingkungan.  Seiring  dengan perkembangan  minat  wisata  maka dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk  dikembangkan  menjadi  lokasi objek wisata. Dengan melihat peluang  yang  ada,  Dinas  Pariwisata juga melakukan perencanaan pembangunan kawasan wisata mangrove  Klawalu  Kota  Sorong yang  diawali  dengan  pemilihan lokasi  (tahun  2017),  pelepasan  tanah
adat, pengajuan dan pencairan anggaran  dari  pemerintah  pusat, kegiatan  adat  dan  peletakan  batu pertama  (tahun  2018)  dan  berakhir dengan  peresmian  Taman  Wisata Mangrove  Klawalu  (tahun  2019). Dalam  perencanaan  yang  dilakukan tentu juga dipertimbangkan beberapa hal  seperti  menyediakan  berbagai fasilitas  pendukung  yang  tentunya akan  menarik  minat  wisatawan  atau pengunjung ke lokasi yang disediakan, promosi dan juga pertimbangan  tentang  aksesibilitas menuju kawasan wisata ini.
2.  Pembangunan Pariwisata
Dinas  Pariwisata  Kota  Sorong telah melakukan pengembangan
dengan membangun beberapa fasilitas  seperti tracking sepeda,
gasebo, gapura  identitas,  ruang ganti/toilet,  menara  pandang,  jalan setapak  bagi  pejalan  kaki,  kafe, beberapa  spot-spot  atau  tempat  foto, tempat cinderamata, 8 buah homestay ,  tempat  parkir  bahkan beberapa papan pengumuman, larangan dan peraturan juga dipasang pada  lokasi  wisata.  Dari  hasil penelitian di  lapangan terlihat  bahwa
fasilitas  yang  disediakan  itu  dalam kondisi  yang  sangat  baik  dan pengunjung  merasa  puas  ketika memanfaatkan  semua  fasilitas  yang disediakan. Dengan semakin berkembangnya  Ilmu  Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka upaya promosi  dilakukan  melalui  media sosial  dengan  bekerja  sama  dengan anak-anak  pemuda  kelompok  sadar wisata  dan  juga  hotel-hotel  yang  ada di Kota Sorong. Hal ini sangat efektif karena  pengunjung  yang  datang bukan  hanya  wisatawan  lokal  tapi juga dari mancanegara seperti Amerika dan Inggris.
Menurut  Kepala  Seksi  Rekreasi dan  Hiburan  pada  Dinas  Pariwisata Kota Sorong (Bapak Santoso), pemerintah  hanya  membantu  dalam melakukan pembangunan yang ditujukan  untuk  masyarakat.  Oleh sebab  itu,  masyarakat  harus  ikut menjaga  tempat  wisata  tersebut  agar semakin berkembang karena tentunya akan berpengaruh juga pada perekonomian  masyarakat  sekitar kawasan  wisata  hutan  mangrove. Penataan  lokasi  untuk  masyarakat berjualan  rencananya  akan  dimulai dari  jalan  masuk  kawasan  wisata
sampai  tempat  wisata.  Hal  ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarganya.

## 3.  Peraturan Pariwisata
Dinas Pariwisata memiliki
peraturan  tertulis  yang  dikeluarkan
oleh Walikota Sorong berupa Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun
2015  tentang  Pengelolaan  Hutan
Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan  Pantai  Dalam  Wilayah  Kota Sorong. Selain itu, terkait pemungutan  biaya  retribusi  atau biaya  masuk  ke  dalam  kawasan wisata,  dikeluarkan  juga  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Retribusi
Kawasan Wisata.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di lapangan,  biaya  masuk  untuk  anak- anak  wajib  membayar  Rp.5.000,- /anak  dan  untuk  orang  dewasa  wajib membayar  Rp.10.000,-/orang.  Untuk penggunaan tempat parkir, pengunjung yang menggunakan kendaraaan roda 2 diwajibkan
membayar sebesar Rp.2000,-
/kendaraan, roda 4 membayar
Rp.5.000,-/kendaraan, roda 6
membayar  Rp.  10.000,-/kendaraan
dan  semuanya  berlaku  untuk  sekali parkir.  Bagi  masyarakat  yang  akan melakukan Prewedding di  lokasi tersebut  maka  wajib  membayar Rp.500.000,  untuk  pembuatan  film membayar  Rp.  1.000.000,-  dan  bagi yang  ingin  melakukan  penelitian membayar Rp.50.000,-.
Terkait  dengan  masalah  sanksi terhadap  pelanggaran  atau  kerusakan yang disebabkan masyarakat khususnya  dalam  hal  kerusakan hutan  mangrove,  sampai  saat  ini hanya masih dalam tahap pembinaan untuk  merubah  cara  pandang  atau berpikir masyarakat. Masyarakat mengambil atau menebang mangrove untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan hidup  mereka  atau  terkait  dengan perekonomiannya.  Dalam  Undang- undang  maupun  Peraturan  Daerah memang  sudah  ditetapkan  sanksinya namun  untuk  saat  ini  pemerintah lebih  fokus  kepada  pembinaan  untuk membangun  kesadaran  masyarakat dengan juga mengikutsertakan mereka untuk terlibat dalam pembibitan dan penanaman. Untuk 2- 3  tahun  ke  depan  tidak  menutup kemungkinan penerapan sanksi dilakukan, misalnya kendaraan
seperti truk yang masuk keluar harus membayar  retribusi.  Begitu  juga sanksi bagi pelaku-pelaku usaha atau mikro  usaha  yang  mengambil  kayu mangrove ( mangi-mangi ) untuk pembakaran  batako,  usaha  tahu bahkan tiang-tiang bendera menjelang 17 Agustus (hari
kemerdekaan  RI).  Oleh  karena  itu, pembinaan  kesadaran  bukan  hanya bagi  masyarakat  tapi  juga  pelaku usaha.

## 4.  Pemerintah sebagai fasilitator
Menurut  Bapak  Julian  Kambu selaku  Kepala  Dinas  Lingkungan
Hidup Kota Sorong, dalam
pengelolaan kawasan
wisata
mangrove dilakukan kerja sama antar
Dinas  Pariwisata  Kota  Sorong  dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong,  sehingga  dari  segi  ekologi maupun  wisatanya  tetap  terjaga. Kerja  sama  juga  dilakukan  dengan pihak-pihak  terkait  untuk  melakukan penanaman  mangrove  dengan  tujuan menjaga agar mangrove itu tetap ada. Ke  depannya  pemerintah  berencana melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak perikanan dalam hal ini Sekolah  Akademik  Kelautan  di  Kota
Sorong  dalam  hal  pembudidayaan kepiting,  udang,  dan  hewan  lainnya yang  ada  di  kawasan  mangrove. Begitu  juga  dengan  pemberdayaan masyarakat  sekitar  dengan  melihat peluang bisnis dalam hal pemanfaatan bagian-bagian dari mangrove,  selain  kayunya,  seperti buahnya  yang  dapat  dibuat  menjadi sirup, parfum atau juga sabun.
Pemerintah juga telah melakukan  upaya-upaya  sosialisasi melalui berbagai media massa seperti CWM,  RRI,  Radar  Sorong,  maupun berita-berita  online  lainnya.  Selain itu, dilakukan juga pertemuan- pertemuan langsung dengan masyarakat  yang  ada  di  sekitar kawasan mangrove untuk melakukan diskusi  terkait  aktivitas  masyarakat yang masih menebang dan mengambil  kayu  mangrove  ( mangi- mangi ).  Diskusi  ini  juga  bertujuan untuk  mengajak  mereka  melakukan pembibitan  dan  penanaman  bersama dengan beberapa mitra dan stakeholder lainnya seperti pertamina dan  beberapa  perusahaan  yang  juga beroperasi  di  Kota  Sorong.  Hal  ini juga merupakan program dari Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan  dalam  hal  melakukan pembibitan dan penanaman.
Penyuluhan  juga  diberikan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  edukasi tentang  pentingnya  hutan  mangrove sebagai  penyerap  karbon,  salah satunya  yang  berasal  dari  asap kendaraan di Kota ini serta mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Pengembangan  Objek  Wisata  Hutan Mangrove Klawalu A. Faktor pendukung
1.  Kerja sama dan promosi Adanya dukungan dari
masyarakat sangat menentukan
keberhasilan suatu kegiatan.
Dukungan dari masyarakat ini diawali  dengan  pelepasan  tanah  adat oleh  pemiliknya  yaitu  Bapak  Jonas Malibela. Selanjutnya pelibatan masyarakat atau lebih pada hubungan kerja sama dengan masyarakat memberikan  dampak  yang  positif karena  ada  masyarakat  yang  mulai menyadari pentingnya mangrove
sehingga  merubah  perilaku  mereka dan  ikut  bersama  menjaga  kawasan yang ada (untuk ekologi dan wisata). Masyarakat  yang  ikut  menjaga  lebih
didominasi oleh pemuda yang disebut  sebagai  kelompok  sadar wisata  yang  berasal  dari  kelurahan Klawalu dan Klasaman. Para pemuda ini  telah  dibina  dan  dibimbing  untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka.  Sementara  itu,  petugas khusus  yang  ditugaskan  dari  Dinas Pariwisata  (staff  dinas  pariwisata) bertugas untuk menjaga loket penjualan  tiket  masuk  (retribusi) wisata hutan mangrove.
Promosi merupakan upaya untuk  lebih  mengenalkan  hutan mangrove  kepada  masyarakat,  baik di  dalam  kota  Sorong,  luar  kota Sorong bahkan sampai ke luar negeri. Promosi  dilakukan  melalui  media- media  sosial  dan  juga  hotel-hotel yang  ada  di  kota  Sorong.  Selain  itu, hutan  mangrove  Klawalu  Sorong juga  sudah  beberapa  kali  dijadikan sebagai lokasi penelitian dan hasilnya juga  dipublikasikan  sehingga  setiap pembaca  bisa  mengetahui  lebih  jauh lagi tentang objek wisata tersebut.
2.  Daya tarik wisata
Objek  wisata  hutan  mangrove Klawalu  Sorong  merupakan  satu- satunya objek wisata mangrove  yang
ada  di  Kota  Sorong.  Berdasarkan hasil  penelitian  dari  Naa,  Wanggai dan  Siburian  (2020)  disebutkan kawasan  tersebut  memiliki  nilai keindahan  yang  didominasi  oleh ekosistem  tanaman  mangrove  dan ditunjang dengan adanya aksesibilitas,  ketersediaan  air  bersih, serta sarana dan prasarana yang telah dibuat  oleh  pengelola.  Selain  itu, pengunjung  dapat  mengamati  fauna atau hewan yang ada serta merasakan kesejukan udara di lokasi tersebut.
3.  Sumber daya manusia
Dari segi kualitas maupun kuantitas,  ketersediaan  sumber  daya manusia  yang  dibutuhkan  dalam upaya  pengembangan  objek  wisata ini sudah cukup baik. Perencanaan ke depannya  akan  melibatkan  juga instansi  lainnya  seperti  pihak  Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Papua  Barat  untuk  lebih  kuat dalam  hal  konservasi  dan  penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat juga membantu  upaya  pengembangan. Keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam pengembangan  pariwisata  merupakn kunci mempercepat pencapaian kesejahteraan melalui pengembangan
pariwisata (Salim, Maulany dan Putu Oka, 2020).
4.  Tersedianya fasilitas
Tersedianya  berbagai  fasilitas seperti tracking sepeda,  gasebo, gapura  identitas,  ruang  ganti/toilet, menara  pandang,  jalan  setapak  bagi pejalan kaki, kafe, beberapa spot-spot atau tempat foto, tempat cinderamata, 8  buah homestay ,  tempat  parkir,  dan tempat memancing merupakan faktor yang dapat mendukung
pengembangan lokasi ini ke depannya.
5.  Aksesibilitas Menurut Rijal, Nasri, Ardiansah dan Chairil (2020), potensi  pariwisata  di  suatu  daerah atau kawasan harus ditunjang dengan aksesibilitas  yang  memadai  sehingga lokasi  tersebut  dapat  dikunjungi wisatawan.
Kawasan wisata hutan mangrove sangat  strategis  karena  terdapat  di tengah-tengah kota sehingga dari segi akses  sangat  mudah  dijangkau  oleh masyarakat  atau  pengunjung.  Dari jalan  utama  menuju  ke  lokasi  wisata hanya  berjarak  kurang  lebih  1,5  km sedangkan dari bandara dapat
ditempuh sekitar 10-15 menit dengan menggunakan  kendaraan  roda  2 maupun roda 4.

## B. Faktor penghambat
1.  Keterbatasan anggaran
Pengembangan objek wisata mangrove Klawalu hanya mengandalkan anggaran dari Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif  yaitu  dari  dana alokasi  khusus  untuk  pengembangan pembuatan sarana-sarana wisata yang ada  di  Kota  Sorong.  Dari  bidang lingkungan  hidup  juga  mengalami keterbatasan anggaran. Hal ini berdampak  pada  upaya  sosialisasi, kurangnya papan-papan pengumuman  yang  bersifat  edukasi, belum  adanya  masyarakat  binaan karena  terkendala  biaya  pembibitan, pemeliharaan dan penanaman.
2.  Pandemi Covid-19
Penyebaran  virus  ini dapat dikatakan sebagai faktor penghambat karena  berdampak  pada  aktivitas masyarakat bahkan perkantoran menjadi  terganggu  yang  berimbas pada  penurunan  pengunjung  sejak tahun 2020 karena arahan pemerintah
untuk menutup tempat wisata sementara  waktu.  Hal  ini  juga berpengaruh  pada  pendapatan  dari lokasi wisata.
3.  Perilaku masyarakat
Perilaku  masyarakat  disini  lebih terlihat pada kegiatan merusak lingkungan seperti penebangan mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengrusakan papan pengumuman, dan membuang sampah  sembarangan.  Perilaku  ini sebenarnya  banyak  terjadi  bahkan juga di daerah-daerah lainnya. Seperti  yang  dikemukakan  oleh Salim, Maulany dan Putu Oka (2020) dalam penelitiannya bahwa salah satu faktor  utama  penyebab  kerusakan mangrove di objek ekowisata tracking mangrove Bungkutoko Sulawesi Tenggara  yaitu penebangan pohon yang berlebihan
4.  Belum adanya penerapan sanksi Ketersediaan peraturan yang berisikan sanksi terhadap pelanggaran belum diterapkan karena masih difokuskan pada upaya pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
Sebagai satu-satunya kawasan
mangrove yang dijadikan lokasi ekowisata di Kota Sorong, maka sangat diharapkan pengembangannya terus berlangsung dengan dukungan juga dari Pemerintah  pusat, stakeholder terkait,
dan  masyarakat  sekitar  agar  tetap menjaga  serta  melestarikannya  agar generasi  di  masa  mendatang  juga  dapat merasakan  manfaat  perlindungan  dari mangrove itu sendiri.

## KESIMPULAN
Peran pemerintah dalam
pengembangan  objek  wisata  mangrove di Klawalu dilakukan melalui perencanaan  pariwisata,  pembangunan pariwisata,  peraturan  pariwisata  dan adanya  tindakan  Pemerintah  sebagai fasilitator.  Dalam  pengembangan  objek wisata,  banyak  faktor  yang  dapat menjadi  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat.  Faktor  pendukung  dalam pengembangan  objek  wisata  mangrove Klamalu  berupa  adanya  kerja  sama  dan upaya  promosi,  daya  tarik  wisata, sumber  daya  manusia,  tersedianya fasilitas dan aksesibilitas. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat pengembangan  objek  wisata  mangrove Klamalu  berupa  keterbatasan  anggaran, penurunan pengunjung akibat
penyebaran  covid-19  di  Indonesia, perilaku masyarakat yang masih merusak  lingkungan  dan  belum  adanya penerapan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Harnida  dan  Tahir  M.  2012.  Peran Pemerintah
Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan  Batu  Rammang-Rammang Di Kabupaten Maros. Jurnal Ilmu Pemerintahan  (Otoritas) ,  2  (2), 125-136 Humas  Direktorat  Jendral  Pengelolaan Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  Republik Indonesia. Siaran Pers 26 Juli 2020 :  Hari  Mangrove  Sedunia,  KKP Targetkan  Rehabilitasi  200  Ha Lahan Mangrove Di 2020. Jakarta https://kkp.go.id/artikel/22001-hari- mangrove-sedunia-kkp-targetkan- rehabilitasi-200-ha-lahan- mangrove-di-2020 Mudjab
S. (2017). Partisipasi Masyarakat  Dalam Restorasi  Hutan Mangrove (Studi Deskriptif Kualitatif Program Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Tani  Sidodadi  Maju  (KTSM)  Desa Banggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). Skripsi.Program Studi Ilmu Komunikasi  Fakultas  Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Naa,  L.,  Wanggai,  C.  B.,  dan  Siburian,
R.  H.  (2020).  Potensi  Ekowisata Hutan  Mangrove  Klawalu  Kota Sorong  Papua  Barat. Median  : Jurnal  Ilmu  Ilmu  Eksakta ,  12  (2), 57-64.
Rijal,  S.,  Nasri,  Ardiansah,  T.,  dan
Chairil,  A.  (2020).  Strategi  dan Potensi  Pengembangan  Ekowisata
Rumbia Kabupaten Jeneponto. Jurnal  Hutan  dan  Masyarakat ,  12
(1), 1-13.
Salim, A., Maulany, R. I., dan Putu Oka N. (2020). Optimalisasi Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove di  Kawasan  Bungkutoko  Sulawesi Tenggara Sebagai Kawasan Ekowisata. Jurnal  Hutan  dan
Masyarakat , 12 (1), 24-38. Sondakh V. S.,Siti Suhaeni, Lumenta V. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa  Utara  Provinsi  Sulawesi
Utara. Jurnal  Akulturasi ,  7  (1), 1049-1058.
Tabalessy  R.  R.  (2014).  Pengelolaan Ekosistem  Mangrove  Di  Kota Sorong  Provinsi Papua  Barat. Tesis.Universitas  Sam  Ratulangi Program Pascasarjana Manado. https://www.academia.edu/329953 24/PENGELOLAAN_EKOSISTE M_MANGROVE_DI_KOTA_SO RONG_PROVINSI_PAPUA_BAR AT Yuliani  S.  dan  Herminasari  N.  S.
(2017).  Partisipasi  Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove  Di  Desa  Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten  Bekasi. Jurnal  Green Growth dan Manajemen Lingkungan , 6 (2), 42-53