## Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)
Patricia Lausupu Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia puputpatricia05@gmail.com
Sahmin Noholo Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia sahmin.noholo@ung.ac.id
Nilawaty Yusuf Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia nilawaty.yusuf@ung.ac.id
Article’s History :
Received 5 Oktober 2023; Received in revised form 15 Oktober  2023; Accepted 8 November 2023; Published 1 Desember 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Lausupu, P., Noholo, S., & Yusuf, N. (2023), Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa  Tiohu  Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (6). 2314-2320. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1618

## Abstrak:
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Tiohu yang berada di Jalan SMS Adudu Nantu Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Data primer diperoleh melalui wawancaara langsung dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tiohu  Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo.  Data  Sekunder  penelitian  ini  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang berbentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  dan  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja  Desa  Pemerintahan  Desa  Tiohu.  Hasil  penelitian  ini  ada:  (a)  sistem  akuntansi  dana  desa  di  Desa  Tiohu  telah menerapkan  sistem  dan  prosedur  akuntansi  yang  sesuai  dengan  IAI-KASP  Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa Tahun 2015. (b) Proses akuntansi  pada  Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo  setiap transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. (c) Bidang pengolahan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan dan transparansi yang terbuka kepada masyarakat, dalam proses akuntansinya dengan adanya aplikasi siskeudes maka  dari  itu  sistem  pengolahan  dana  desa  sudah  dikatakan  lebih  baik.  Namun,  perlu  perhatian  terhadap  sumber  daya manusia yang belum sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya di bidang masing-masing.
Kata Kunci: Sistem akuntansi, prosedur akuntansi, dana desa, Desa Tiohu, Asparaga, Gorontalo .

## Pendahuluan
Pemerintah  Desa  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  pembangunan.  Pemerintahan  pada  era Presiden  Joko  Widodo  memiliki  sembilan  agenda  prioritas.  Sembilan  agenda  prioritas  itu  disebut  Nawa  Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan  oleh  pemerintahan  di  era  sebelumnya  sehingga  pembangunan  infrastruktur  kurang  merata  (Zai 2018). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur.
Dana Desa berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) No 60 Pasal 1 Ayat (9), “Dana Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  APBD Kab/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan  masyarakat,  dan  pemberdayaan  masyarakat”.  Jika  pembanguna n  di  setiap  desa  dapat  berjalan dengan  maksimal,  maka  tujuan  dari  pemerintah  pusat  untuk  menciptakan  pemerataan  kesejahteraan  dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus terhadap peran desa  sebagai  objek  pembangunan  Negara,  bukan  hanya  sebagai  subjek  pembangunan  semata.  Dalam penelitiannya,  Kurniawan  (2022)  menyoroti  bahwa  peraturan  perundang-undangan  ini  menunjukkan  komitmen politik  dan  konstitusional  untuk  melindungi  dan  memberdayakan  masyarakat  desa  agar  dapat  mencapai kemandirian, kemajuan, kekuatan, dan demokrasi, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 mengatur Dana Desa yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Dan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Mengatur Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Peraturan  ini  mencakup  seluruh  kegiatan  terkait,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  hingga  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pemerintah  daerah memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  memantau  kinerja  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  prosedur keuangan  desa  tersebut.  Dalam  konteks  keuangan  desa,  terutama  Dana  Desa,  pemerintah  desa  diharapkan dapat  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  untuk  memajukan  dan  mengembangkan  desa mereka  sendiri.  Tujuannya  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  pengembangan ekonomi lokal dan  pemberdayaan masyarakat setempat.
Kapasitas  sumber  daya  manusia  di  desa  masih  belum  merata.  Evaluasi  Kementerian  Keuangan menunjukkan  bahwa  perangkat  desa  belum  sepenuhnya  siap  untuk  menerima  anggaran  Dana  Desa  saat  ini. Terdapat  kendala  dalam  kapasitas  administrasi  dan  tata  kelola  aparat  pemerintah  desa  yang  masih  terbatas. Sistem  akuntabilitas  dan  mekanisme  pengawasan  juga  masih  lemah,  termasuk  kurangnya  keterlibatan masyarakat  dalam  pengawasan terhadap  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Badan  Perwakilan  Daerah (BPD) di berbagai daerah juga mengalami stagnasi dan hanya menjadi lembaga formalitas tanpa kemajuan yang signifikan (Syahadatina, 2022).
Dana  desa  merupakan  dana  yang  diterima  oleh  pemerintah  desa  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Dana  tersebut  digunakan  untuk  berbagai  keperluan,  seperti  pembangunan  infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal ini dana desa digunakan dalam berbagai bidang yakni, bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa,  bidang  pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa harus dilakukan dengan baik dan  benar  agar  dana tersebut  dapat  digunakan sesuai  dengan  tujuannya.  Dalam  hal  ini, sistem  dan  prosedur akuntansi memegang peranan penting dalam penggunaan Dana Desa (Simanjuntak, 2022).
Kabupaten  Gorontalo  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  menerima  alokasi  Dana  Desa untuk  program  pembangunan  di  wilayah  pedesaan.  Dana  Desa  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Desa Tiohu, yang terletak di Kecamatan  Asparaga,  Kabupaten  Gorontalo,  juga  menerima  alokasi  Dana  Desa.  Besarnya  peran  dan  beban yang  di  bebankan  kepada  pemerintah  desa  tidak  sebanding  dengan  kualitas  dan  kemampuan  sumber  daya manusia. Hal ini di tambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kurangnya kekritisan masyarakat dalam pelaksanaan APBDes. Diukur dari jumlah dana yang dikelola desa, ini merupakan  risiko  pengelolaan  yang  besar.  Ini  merupakan  masalah  yang  dihadapi  banyak  desa  di  indonesia dalam mengelola keuangan desa (Amallia & Hamidi,2019).
Penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang baik adalah penunjang aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Sebelumnya, peneliti seperti Rizky Wahyudi Bawon dan rekan-rekannya (2018) telah melakukan analisis  terhadap  sistem  dan  prosedur  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Passir,  Kecamatan Passi Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen dan akuntabilitas Dana Desa di Desa Passi 2 sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  Dana Desa. Desa Passi 2 bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merencanakan dan melaksanakan program-programnya.
Harnita Rahayu (2019) tentang Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Dana Desa yang digunakan masih manual dengan menggunakan program Microsoft Excel, seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Pengelolaan  Dana  Desa  pada  tahun  2017  telah  tersusun  dalam  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  dan memanfaatkan sumber  pendapatan  dari  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota ke Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  dari  peneliti  terdahulu  dalam  mengelola  dan  mengoptimalkan  dana  desa, pemahaman yang baik tentang pendapatan desa menjadi sangat penting. Tabel berikut ini menyajikan informasi tentang  pendapatan  Desa  Tiohu  dalam  tiga  tahun  terakhir,  yakni  tahun  2020,  2021,  dan  2022.  Data  ini memberikan  gambaran  tentang  jumlah  transfer  dana  desa  yang  diterima  oleh  Desa  Tiohu  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tabel 1: Pendapatan Desa Tiohu Tiga Tahun No Tahun Pendapatan Desa Tiohu 1 2019 1.165.348.000,00 2 2020 1.152.881.000,00. 3 2021 1.003.603.000,00.

## Sumber: Pemerintah Desa Tiohu, 2023
Berdasarkan tabel di atas, Dana Desa yang ada di Desa Tiohu sejak tahun 2019 mendapatkan transfer dari APBN s ebesar 1.165.348.000,00. Jumlah transfer pada tahun 2020 sebesar 1.152.881.000,00. sementara jumlah transfer pada tahun 2021 sebesar 1.003.603.000,00. Terjadi perubahan jumlah transfer dana desa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2021 terdapat penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Dana desa yang memiliki jumlah yang tidak menentu tersebut dapat mempengaruhi kestabilan angka kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, dan pembangunan di Desa Tiohu. Namun, potensi yang ada  dapat  dioptimalkan  jika  pemerintah  memiliki  kemampuan,  pengetahuan,  dan  pemahaman  yang  sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku (Simanjuntak, 2022).
Desa  Tiohu  terletak  di  Kecamatan  Asparaga,  Kabupaten  Gorontalo,  Provinsi  Gorontalo.  Berdasarkan perkembangannya,  Desa  Tiohu  diklasifikasikan  sebagai  desa  Swakarya.  Desa  Swakarya  merupakan  desa  di mana kegiatan ekonominya tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, melainkan juga didistribusikan ke daerah lain. Interaksi  antar  desa  sudah  terjalin  dengan  baik,  sehingga  perkembangan  masyarakatnya  menjadi  lebih  cepat dan mudah. Desa Swakarya juga ditandai dengan beragamnya mata pencaharian penduduk, adat istiadat yang mengalami  transisi  sesuai  perkembangan  masyarakat,  tersedianya  infrastruktur  yang  memadai,  peningkatan kualitas hidup masyarakat, penggunaan teknologi meskipun masih terbatas, dan perkembangan pemerintahan desa (Reza Adsyah, 2022).
Berdasarkan  fenomena  gap  pada  latar  belakang  masalah  tentang  pentingnya  penerapan  sistem  dan prosedur akuntansi, guna menunjang pemerintah desa dalam membangun desa dan sebagai solusi yang tepat agar  dana  desa  dapat  di  pertanggungjawabkan  dengan  baik.  Maka  peneliti  perlu  untuk  menganalisis  serta menelaah  lebih  jauh  tentang  penerapan  sistem  dan  prosedur  akuntansi.  Olehnya,  peneliti  mengambil  judul “Anal isis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa ( Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Goron talo)”

## Tinjauan Pustaka
Pengertian Akuntansi Menurut  (Arief,  2018)  Akuntasi  adalah  proses  mencatat,  mengklasifikasikan,  menganalisis,  dan melaporkan  transaksi  keuangan  suatu  entitas  atau  organisasi  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  informasi keuangan  yang  akurat  dan  relevan  bagi  pengguna  informasi  seperti  investor,  kreditor,  pemerintah,  dan manajemen. Informasi keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan dan operasional suatu entitas.
Menurut  (Martini,  2019)  pengertian  akuntansi  adalah  seni  dalam  mengukur,  berkomunikasi  dan menginterpretasikan  aktivitas  keuangan.  Akuntansi juga  bertujuan  untuk  menyiapkan  suatu  laporan  keuangan
yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh manajer, pengambil kebijakan, dan pihak kepentingan lainnya, seperti pemengang saham, kreditur, atau pemilik.

## Sistem Akuntansi
Menurut  Martini  (2019) menyatakan  bahwa  Sistem  Akuntansi  adalah  serangkaian  prosedur  yang digunakan  untuk  memproses  transaksi  keuangan  pemerintah  sampai  dilaksanakannya  laporan pertanggungjawaban  keuangan  daerah.  Dari  pengertian  tersebut  diketahui  bahwa  sistem  akuntansi  meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain: formulir, catatan, dan  laporan  yang  dikoordinasikan  sedemikian  rupa  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.
Menurt Zai (2018) sistem akuntansi merupakan bagian integral dari sistem informasi manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Hasil dari sistem akuntansi dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis dan menjaga kelangsungan operasi perusahaan.
Sistem Akuntansi Dan Prosedur
Sistem dan prosedur akuntansi adalah seperangkat aturan dan langkah-langkah yang diterapkan dalam mengelola,  mencatat,  menyimpan,  dan  menyajikan  informasi  keuangan  suatu  perusahaan.  Ini  mencakup berbagai tugas, seperti pengidentifikasian transaksi, penentuan jenis rekening yang sesuai, pencatatan transaksi dalam  buku  besar,  pengembangan  laporan  keuangan,  dan  lain-lain.  Menurut  ( Setyawati,  34:2019) Sistem akuntansi ialah pengorganisasian dokumen atau formulir, catatan akuntansi yang pada hal ini artinya jurnal dan laporan dari tiap-tiap bagian yang dikoordinasikan sedemikian rupa buat menyediakan informasi keuangan yang diharapkan oleh manajemen.  Sistem  akuntansi  dalam sebuah organisasi  atau perusahaan artinya bagian  asal sistem  informasi  manajemen.  output  berasal  sistem  akuntansi  bisa  dipergunakan  sang  manajemen  buat pengambilan keputusan bisnis dan keberlanjutan perusahaan.
Pengertian Desa dan Pemerintah
Menurut UU RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak Republik Indonesia. Menurut (Rahayu:2018). Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan hak masyarakat atau hak tradisional yang harus di hormati dan harus diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  desa  dijalankan  oleh  Kepala Desa  dengan  dibantu  oleh  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Selain  kepala desa  dan  perangkat  desa,  terdapat  juga  badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yaitu  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Menurut  (Rahayu,  n.d.)  Pemerintah  desa  merupakan  bagian  yang  terintegrasi  dengan  pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi diatasnya. (Harnita, 2019) juga menjelaskan bahwa Pemerintah desa bertanggung  jawab  dalam  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Dana Desa
Dana  Desa menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  pasal  1  ayat  2  “ Dana Desa  adalah dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberadayaan masyarakat”.
Menurut  (Rahayu:20018)  Dana  Desa  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.  Dana ini merupakan bagian dari alokasi dana transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah,  yang  kemudian  dialokasikan  lagi  ke  desa-desa  melalui mekanisme tertentu.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  undang-undang Nomor  6 Tahun  2014  (UU  Desa),  Pemberdayaan Masyarakat  adalah  upaya mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Menurut  (Totok,  2019:30)  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  merupakan  memampukan  dan memandirikan masyarakat.
Pelaksanaan Dana Desa
Pelaksanaan merupakan rangkaian penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa atau dengan cara  non  tunai  yang  harus  disertai  surat  yang  lengkap  dan  sah  yang  ditandatangani  oleh  kepala  desa  dan bendahara desa yaitu serangkaian prinsip-prinsip wajib yang harus ditaati dan dipatuhi dalam rangkaian kegiatan penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan melalui rekening kas desa, dan disetor melalui rekening kas desa, dan harus disetujui dan ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara. Dalam praktiknya, batas penyimpanan uang tunai di kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  desa  adalah  kegitan  pencatatan  yang  dilakukan  khusus  oleh  bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan segala pencatatan terhadap semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran, bendahara melakukan proses pencatatan yang sistematis dan berurutan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi kepala desa.

## Metodelogi
Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.  Penelitian  adalah  sebuah desain  atau rancangan penelitian.  Rancangan ini  berisi  rumasan tentang objek atau  subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif  yang  menurut  (Mukhtar,  2018)  yaitu “metode analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  menganalisis, menggambarkan  dan   meringkas  berbagai  kondisi,  situasi  berbagai  data  yang  dikumpulkan  berupa  hasil wawancara  atau  pengamatan  mengenai  masalah  yang  diteliti  yang  terjadi dilapangan”. penelitian  ini menggunakan  desain  komparatif,  peneliti  dapat  mencari  jawaban  mendasar  tentang  sebab  akibat  dengan menganalisa faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer diperoleh melalui wawancaara langsung dengan  Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa  Tiohu  Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo.  Data  Sekunder penelitian  ini  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang  berbentuk  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  dan  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tiohu.

## Hasil dan Pembahasan
Tahap  pelaksanaan adalah  tahap  dimana  semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka pelaksanaan  dan  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Setiap  penerimaaan  dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut menjadi bukti audit dan pendukung  dalam  menjaga  integritas  dan  keabsahan  transaksi  keuangan  desa.  Desa  Tiohu  dalam  tahapan pelaksanaan aparat desa telah menjalankan apa yang telah tertuang dalam aturan yaitu setiap penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran maupun pembiayaan menggunakan rekening kas desa, serta adanya pembukuan yang dilakukan oleh kaur keuangan yang dituangkan kedalam beberapa jenis pembukuan sebagaimana temuan dari peneliti kaur keuangan atau bendahara melakukan pembukuan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, ini telah sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015. Tahap  Penatausahaan sebagai  pelaksana  fungsi  kebendaharaan.  Penatausahaan  dilakukan  dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas, pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Sebagaimana temuan dari peneliti tahap penatausahaan Desa Tiohu, pihak bendahara desa tidak
sepenuhnya berperan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran,dalam hal ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan prosedur IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.
Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  untuk  didiskusikan  terkait  dengan  permasalahan  sektor  publik  (Adji  & Semuel, 2022). Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai kewajiban guna menyampaikan pertanggungjawaban  atau  menjawab,  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang/bana  hukum/pimpinan kolektif  atau  organisasi  kepada  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban.  Pada  organisasi  pemerintah,  akuntabilitas  dimaknai  sebagai  pertanggungjawaban  atas tindakan  dan  keputusan  pihak  pelaksana  (eksekutif)  kepada  perwakilan  rakyat  (legislatif)  serta  masyarakat umum.  Sesuai  dengan  temuan  peneliti  Pertanggungjawaban  Dana  Desa  di  Desa  Tiohu  terintegrasi  dengan pertanggungjawaban APBDesa.
Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pemerintah desa Tiohu telah menerapkan sistem dan  prosedur  akuntansi  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  walaupun  masih  ada  yang  belum  maksimal. Penelitian  ini  menunjang  apa  yang  telah  di  teliti  oleh  Muttiarni,  Amiruddin  dan  Riska  Amelia  (2020),  dan Ardiansyah  Kusuma  dan  Ikhsan  Budi  Riharjo  (2019)  yang  menunjukan  bahwa  pengelolaan  keuangan  Desa Timbuseng dan Desa Candibinangun telah melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban beserta aturan-aturan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu  pada identifikasi masalah maka penulis menyimpulkan, penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa pada pengelolaan dana desa Desa Tiohu pada tahapan perencanaan, penatausahaan, terdapat beberapa kesimpulan berikut:
1. Pada  pengelolaan  keuangan  desa  Tiohu  yaitu  pada  tahap  pelaksanaan,  dan  penatausahaan  telah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang ada  berdasarkan IAI- KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.
2. Proses akuntansi  pada  Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo  setiap transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.
3. Bidang pengolahan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan dan transparansi yang terbuka kepada masyarakat, dalam proses akuntansinya dengan adanya aplikasi siskeudes maka dari itu sistem pengolahan dana desa sudah dikatakan lebih baik.

## Referensi
Arief, K. (2018). Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa. Sigma-Mu , 10 (1), 33-43. Alfina,  A.  (2022). Sistem  Informasi  Akuntansi  Pengelolaan  APBDes  Pemerintah  Desa  Kadingeh  Kabupaten  Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
Amnan, A. R., & Sjahruddin, H. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 10 (5). Bahri, Syaiful. 2019. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Bawon, R. W., Karamoy, H., & Warongan, J. D. (2018). Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Passi 2 Kecamatan Passi Barat. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04).
Ferdiana, M. J., Diana, N., & Afifudin, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Patengteng  Kecamatan  Modung  Kabupaten  Bangkalan). e_Jurnal  Ilmiah  Riset Akuntansi , 11 (04). HASANAH, H.,  Majid, N., & Orinaldi, M. (2022). SISTEM AKUNTANSI  PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KANTOR DESA ARANG-ARANG TAHUN 2018-2020 (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). Hery. 2018. Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis . Jakarta: PT. Grasindo. Hoesada, J. 2018. Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Jakarta. https://www.ksap.org/sap/2014/ .  Diakses pada tanggal 10 Februari 2023
IAI-KASP. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Ikatan Akuntansi Indonesia , 1 – 75.
Ilham,  S.,  &  Lusiani,  K.  E.  (2022).  Analisis  Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. Jurnal Akuntansi Kompetif , 5 (2), 180-192.
Kurniawati,  R.  I.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Dan  Prosedur  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan Penggunaan Dana (Studi Pada Desa-Desa di Kecamatan Sukodono).
Kusumastuti,  Retno,  Mila  Sepliana  Setyowati,  Tafsir  Nurchamid,  Novita  ikasari. 2019. Pengantar Akuntansi 2. Jakarta: Prenadamedia Grup.
Lestari,  K.  C.,  &  Rosyidi,  M.  R.  (2020).  Application  of  The  Accounting  Information  System  as  A  Conductive  Climate Enhancement to Develop MSME in Bungah District. Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan , 9 (1), 41-51 Lubis, Rahmat Hidayat. 2021. Pengantar Akuntansi Jasa Berbasis SAK IFRS dan SAK ETAP . Yogyakarta: Gava Media Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04).
Martini,  R.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S.,  Zulkifli,  Z.,  &  Widyastuti,  E.  (2019).  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1).
Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Eksis , 16 (2). Munthe,  N.  A.  (2020). Analisis  Penerapan  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Desa  Siamporik  Kec.  Kualuh  Selatan  Kab. Labuhan Batu Utara (Doctoral dissertation).
Mukhtar. (2018). Metode Praktis dan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi (GP Press Group) . Mahatmyo, A. (2014). Sistem informasi akuntansi suatu pengantar . Deepublish. Rahayu,  H.,  &  Handayani,  N.  (2019).  Analisis  penerapan  sistem  dan  prosedur  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 8 (5).
Rosa,  D.,  &  Purfini,  A.  P.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Sistem  Informasi  Akuntansi  untuk  Mendukung  Kinerja Perusahaan. Seri Konferensi IOP: Ilmu dan Teknik Material , 1 – 6.
Syahadatina, R., & Kurnia, Y. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi  Kasus  Desa  Grujugan,  Kec.  Larangan  Kabupaten  Pamekasan). Ekopem:  Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 4 (2), 1-12.
Simanjuntak, R. (2022). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sei- Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
Sugiono. (2018a). Metode Penelitian Manajemen (alfabeta, Ed.; 6th ed.). Sugiono. (2018b). Metode Penelitian Manajemen (alfabeta, Ed.; 6th ed.) Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif . Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Sanusi,  A.   (2020).   Teknik   Pengumpulan   Data   dan   Instrumen   Penelitian. Metodologi Penelitian . Sugiyono.  (2019).  Teknik  Pengumpulan  Data. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . https://doi.org/10.3354/dao02420.Diakses pada tanggal 10 Februari 2023
Samryn. 2018. Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi . Depok: Rajawali Pers. Sedali, Lili M. Haji. 2018. Dasar-Dasar Akuntansi . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sujarweni, V. Wiratna.  2018. Pengantar Akuntansi .  Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2019). Akuntansi dana desa. Syah,  L.  Y.,  Nafsiah,  S.  N.,  &  Saddhono,  K.  (2019,  December).  Linear  regression  statistic  from  accounting  information system application for Employee integrity. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1339, No. 1, p. 012131). IOP Publishing.
Zakiyudin, Ais. 2013. Akuntansi Tingkat Dasar . Jakarta: Mitra Wancana Media. Zai,  K.  S.  T.  (2019).  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pada  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Onowaembo  Kecamatan Gunungsitoli. Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS (JAM PEMBNAS) , 4 (1).
Zai,  K.  S.  T.  (2018).  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pada  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Onowaembo  Kecamatan Gunungsitoli. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas , 22 – 34.