## INVESTASI ASING DI ACEH SETELAH BERLAKU UU NO. 11 TAHUN 2006
Maryati, B
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abulyatama, email : maryati_hukum@abulyatama.ac.id
Abstract: The problems associated with conducting research are the extent to which Aceh needs foreign investment  in  developing  its  region.  The  most  important  question  is  whether  the  foreign  investment opportunities that exist  in  Law No. 11 of 2006 can be implemented as desired by the parties. It  is also questionable what are the constraints of foreign investment activities in Aceh after the implementation of the Act.This writing uses qualitative descriptive analytical method  with emphasis on library research in order to obtain data, in addition also using field research as primary data.The results of the study can be summarized that the main foreign investment opportunities are the existence of peace and security so that all  parties  including  foreign  investors  are  protected  from  security  disturbances.  Law  Number  11  Year 2006 provides a great opportunity for Aceh to bring in foreign investors, but the Aceh Government does not  fully  use  the  opportunity  because  of  a  clause  limiting  the  controversial  authority  with  the  given authority,  which  is  to  comply  with  prevailing  norms,  standards  and  procedures  nationally.  Constraints impeding  foreign  investment  in  Aceh  after  peace  and  the  realization  of  security  are  rules  that  make investors and operators unimpeded, among others, due to the norms, standards and procedures imposed for foreign investment activities in Aceh as serious obstacles that need to be solved.

## Keywords : foreign investment,  UU No. 11 Tahun 2006, aceh government
Abstrak: Permasalahan  yang    terkait  dengan  penyelenggaraan  penelitian  adalah  sejauh  mana  Aceh membutuhkan  investasi asing dalam  membangun daerahnya. Yang paling penting dipertanyakan apakah peluang investasi asing yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat diimplementasikan sebagaimana  dikehendaki  oleh  para  pihak.  Juga  perlu  dipertanyakan  apa  saja  kendala  dari  kegiatan investasi  asing  di  Aceh  setelah  diimplementasikannya  Undang-undang  tersebut.  Penulisan  ini menggunakan  metoda analitis deskriptif kualitatif dengan  menitik  beratkan pada penelitian kepustakaan dalam  rangka  memperoleh  data,  di  samping  juga  menggunakan  penelitian  lapangan  sebagai  data primer.Hasil  penelitian  dapat  dirangkum  bahwa  peluang  investasi  asing  yang  utama  adalah  adanya perdamaian  dan  terciptalah  keamanan  sehingga  semua  pihak  termasuk  investor  asing  terlindungi  dari gangguan  keamanan.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  memberi  peluang  yang  besar  bagi  Aceh untuk  mendatangkan  investor  asing,  akan  tetapi  Pemerintah  Aceh  tidak  sepenuhnya  menggunakan peluang  itu  karena  adanya  klausul  yang  membatasi  kewenangan  yang  kontroversi  dengan  kewenangan yang  diberikan,  yaitu  keharusan  mengikuti  norma,  standar  dan  prosedur  yang  berlaku  secara  nasional. Kendala yang menghambat investasi asing di Aceh setelah perdamain dan terwujudnya  keamanan adalah peraturan  yang  membuat  investor  dan  penyelenggara  tidak  leluasa  antara  lain  karena  adanya  norma, standar dan prosedur yang diberlakukan untuk kegiatan investasi asing di Aceh sebagai hambatan serius yang perlu dicari solusi.
Kata kunci : investasi asing, UU No. 11 Tahun 2006, pemerintah aceh
Investasi  asing atau penanaman modal  asing di  Aceh  sudah  sejak  lama  dilaksanakan,  sejalan dengan  perkembangan  dan  pembangunan  daerah sebagaimana  halnya    di  daerah  lain  di  Indonesia.
Sudah  sejak  lama    dilakukan  eksplorasi  minyak dan  gas di Aceh Timur serta  secara besar-besaran di Aceh Utara, dan lebih awal lagi pada tahun 1968 telah  ada  pengolahan  hasil  perkebunan  kelapa
sawit dan karet oleh PT Sucfindo Indonesia. Pabrik Semen  Andalas  di  Lhoknga  Aceh  Besar  sebagai investasi  asing  dalam  bentuk joint  venture antara beberapa  negara  didirikan  sejak  tahun  1980  dan tetap  dikembangkan  setelah  diluluhlantakkan tsunami 26 Desember 2004 karena  bahan bakunya masih  tersedia  dalam  kapasitas  besar.  Berbeda dengan investasi joint venture atas dasar kerja sama regional  ASEAN  pabrik  pupuk  Asean  Aceh Fertilizer  (AAF)  di  Aceh  Utara  terpaksa  ditutup karena kehabisan bahan bakar gas.
Kerja  sama  terlaksana  dengan  baik  di  Aceh bahkan  di  masa  konflik,  sehingga  Perusahaan explorasi  minyak  dan  gas  dari  Amerika  Serikat Mobil  Oil  bersama  Pertamina  dapat  beroperasi tanpa halangan yang berarti. Akan tetapi tentu saja gangguan  keamanan  di  masa  konflik  dapat  saja terjadi  meski  tidak  terhenti  operasionalnya terhadap  industri  yang  sudah  ada.  Sementara  itu peluang untuk tumbuh dan berkembang terhambat terhadap  investasi  asing  di  Aceh  yang  tentu  saja disebabkan faktor keamanan.
Akan tetapi dengan  adanya perjanjian damai antara  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  yang  melahirkan  butir-butir terkait dengan investasi asing dalam MoU Helsinki dan  kemudian  dijabarkan  ke  dalam  UU  No.  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, seyogianya iklim investasi menjadi sebuah peluang yang  menjanjikan,  lebih  baik  dari  masa sebelumnya. Investasi asing di Aceh pada dasarnya harus lebih berkembang dan maju setelah  konflik Aceh  diselesaikan  dengan  perdamaian  atau ditandatanganinya MoU Helsinki dan diimplementasikannya  UU.  No.  11  Tahun  2006
karena  keduanya  ada  mengatur  tentang  investasi asing.  Kalau  MoU  Helsinki  menyebutnya  dalam butir  1.3.2,  maka  UU  Pemerintahan  Aceh mengaturnya dalam pasal 165. Dalam hal itu UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga perlu  dikaji  karena  itulah  peraturan  utama  di samping  UU  No.  1  Tahun  1967  tentang Penanaman  Modal  Asing  beserta  perubahannya serta peraturan lain yang relevan.
Meskipun  kran  investasi  telah  dibuka  lebar untuk Aceh, namun peluang yang ada dihadapkan dengan hambatan dan kendala dalam realisasinya. Baik  tantangan  yang  ada  di  lapangan,  maupun yang berasal dari Pemerintah Pusat,  sehingga  apa yang diharapkan dari janji-janji kedua belah pihak dalam  kesepakatan  damai  belum  tentu  dapat dinikmati.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka yang menjadi permasalahan adalah sbb: 1. Sejauh mana Aceh membutuhkan
penanaman modal asing dalam
membangun daerahnya
2.  Apakah  peluang  investasi  asing  yang  ada sebagaimana tertuang dalam MoU
Helsinki dan UU No 11 Tahun 2006 dapat diimplementasikan
sebagaimana
mestinya.
3.  Apa  kendala  yang  menghambat  kegiatan Penanaman  Modal  Asing  di  Aceh  setelah diimplementasikannya  UU  No.  11  Tahun 2006,

## KAJIAN PUSTAKA
A.  Pemahaman  Modal  Asing  dan  Penanaman Modal Asing

## 1. Menurut Peraturan Perundangan
Menurut  UU  No.  25  Tahun  2007,  yang dimaksud  dengan  Modal  Asing    adalah  modal yang  dimiliki  oleh  negara  asing,  perseorangan warga  negara  asing,  badan  usaha  asing,  badan hukum  asing,  dan/atau  badan  hukum  Indonesia yang  sebagian modalnya  atau  seluruhnya dimiliki oleh pihak asing (pasal 1 butir 8).  Sementara yang dimaksud dengan modal asing menurut UU No. 1 Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing adalah sbb : Modal asing adalah alat pembayaran luar  negeri  yang  tidak  merupakan  bagian  dari kekayaan  devisa  Indonesia,  yang  dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.
UU No. 25 tahun 2007 juga membuat batasan tentang  siapa  Penanam  Modal Asing.  Penanaman Modal  Asing  adalah  perseorangan  warga  negara asing  dan/atau  pemerintah  asing  yang  melakukan penanaman  modal  di  wilayah  negara  Republik Indonesia.

## 2. Pemahaman Menurut Para Penulis
Menurut  Hulman  Panjaitan,  Penanaman Modal  Asing  adalah  suatu  kegiatan  penanaman modal  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur  asing ( forein element ) unsur asing mana ditentukan oleh adanya kewarganegaraan berbeda, asal modal dan sebagainya  (Hulman  Panjaitan,  hal.28).  Menurut Komaruddin  sebagaimana  dikutip  Panji  Anoraga (Hulman  Panjaitan)  investasi  dimaknai  dalam  3 arti,  yaitu  sebagai  suatu  tindakan  untuk  membeli
saham,  obligasi  atau  penyertaan  lainnya,  sebagai suatu tindakan membeli barang-barang modal, dan sebagai  pemanfaatan  dana  yang  tersedia  untuk produksi  dengan  pendapatan  di  masa  yang  akan datang. Sementara Sumantoro mengatakan bahwa perlu memasukkan loan atau pinjaman luar negeria sebagai bagian dari modal asing (Sumantoro, 92).
B.  Teori  Mengapa  Negara  Maju  Menanam Modal  di  Negara  Berkembang  dan
Mengapa
Negara Berkembang

## Membutuhkan Modal Asing
Di dalam hasil GATT putaran  Uruguay yang dilaksanakan  di  Marrakesh  Maroko  tahun  1993, dalam  lampiran  Trade  Related  Investmen Measures (TRIMs) mengatur tentang berbagai hal termasuk Penanaman Modal Asing. Namun untuk menjawab mengapa negara maju menanam modal di  negara  berkembang,  lebih  dahulu  dihadapkan pada dua teori,  (Erman Raja Gukguk, dkk  hal.  3) yaitu the product cycle theory (teori siklus produk) dan the Industrial organization theory Integration (teori organisasi industri integrasi vertikal).
Menurut the  product  cycle  theory yang dipelopori Raymond Vernon, setiap tehnologi atau produk  berevolusi  melalui  tiga  fase,  yaitu  fase permulaan  atau  inovasi,  fase  perkembangan proses,  dan  fase  pematangan.  Dalam  hal  ini  fase pertama  cendrung  bertempat  di  negara  industri paling  maju  seperti  Inggris  di  abad  ke  19  atau Amerika Serikat di abad ke 20. Fase kedua terjadi penyebaran  teknologi  ke  pesaing-pesaing  luar negeri  yang potensial sehingga diproduksi barang yang  sama  di  luar  negeri.  Sementara  fase  ketiga berpindahnya  produksi  ke  negara  berkembang yang  mempunyai  keunggulan  komparatif  berupa
tingkat  upah  yang  rendah,  untuk  kemudian dieksport ke pasaran global.
Sementara  teori  organisasi  industri  integrasi vertikal,  menyatakan  bahwa  untuk  melakukan bisnis  di  luar  negeri  dengan  investasi  harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul oleh perusahaan.  Sehingga  perusahaan  pelaku  harus memiliki beberapa keunggulan. Investasi dilakukan  dengan  cara  integrasi  vertikal,  yakni dengan  menempatkan  beberapa  tahapan  produksi di beberapa lokasi yang berbeda di seluruh dunia, sehingga  memotivasi  diperolehnya  keuntungan besar  dengan  biaya  produksi  rendah,  merintangi pesaing-pesaing  dari  negara  lain  dengan  tujuan monopoli,  memanfaatkan  kebijaksanaan  pajak lokal, dll.
Selain  itu  perlu  juga  dikaji  mengapa  secara teoritis  negara  maju  menanam  modal  di  negara Indonesia (Erman Rajaguguk, hal.19), yaitu :
1.  Karena  adanya  peraturan/kebijaksanaan  yang mendukung investor asing menanam modal di Indonesia
2.  Tersedianya  tenaga  kerja  yang  besar  dengan upah yang relatif rendah
3.  Pasar  produksi  yang  luas  karena  jumlah penduduk yang besar
4.  Tersedianya  sumber  kekayaan  alam  yang melimpah
5.   Adanya stabilitas politik.
Kita  juga  perlu  mengetahui  mengapa  negara berkembang membutuhkan modal asing. Menurut Chatib  Bisri  yang  ditulis  dalam  Harian  Kompas tanggal 15 April 1993, sebagaimana dikutip Erman Rajagukguk adalah sbb:
1.  Keunggulan  komparatif  suatu  negara  akan terbuang sia-sia apabila tidak didukung oleh modal yang memadai
2.  Karena  kebanyakan  korporasi  bisnis  telah meningkat  dalam  skala  global,  sehingga negara  ketiga  harus  mengubah  kebijakan bersahabat terhadap modal asing
3.  Tindakan  tertentu  dari  suatu  negara  untuk melindungi  tujuan  nasional  dengan  cara menutup perusahaan modal asing meskipun memberi manfaat kepada ekonomi domistik tapi  menurunnya  kesejahteraan  secara global.
Akan  halnya  mengapa  negara  Indonesia membutuhkan modal asing (Erman Rajaguguk hal. 31) adalah sbb :
1.  Untuk  meningkatkan  potensi  ekspors  dan subtitusi import, sehingga Indonesia dapat meningkatkan  penghasilan  devisa  dan mampu  menghemat  devisa,  sehingga prioritas  dan  fasilitas  diberikan  pada usaha  yang  bergerak  pada  peningkatan eksport dan subtitusi import.
2.  Agar  terjadi  alih  tehnologi  dengan  adanya penanaman  modal  asing  sehingga  dapat mempercepat lajunya pembangunan nasional.
3.  Agar  Indonesia  dapat  melakukan  efisiensi perekonomiannya, peningkatan produktifitas,  dan  perluasan  investasi dalam rangka pembangunan nasional.
C.  Penyelesaian  Sengketa  Untuk  Investasi

## Asing
Dalam  konteks  ini  perlu  disinggung tentang perusahaan multinasional  atau perusahaan transnasional,  yaitu  perusahaan  yang  beroperasi dan  memiliki  cabang  di  berbagai  kawasan  dunia. Pada  umumnya  perusahaan  sekaliber  inilah  yang punya  minat  besar  melakukan  ekspansi  untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Dalam perkembangannya  perusahaan  ini  menganut paham  liberal  dalam  arti  bahwa  dengan kehadirannya  akan  menyebarkan  pengembangan dan  peningkatan  standar  kehidupan  di  seluruh penjuru dunia (Amiruddin Umar, hal. 14-15).
Kalau dikaitkan dengan persoalan kedaulatan negara  penerima  modal,  seyogianya  perusahaan multinasional  ini  menggunakan  hukum  negara penerima modal jika tidak ada aturan internasional untuk  itu.  Namun  jika  aturan  internasional  ada, maka  harus  menggunakan  aturan  internasional, seperti penyelesaian sengketa investasi asing yang diatur oleh International Convention on Setlement and  Investment  Dispute  Beetwen  States  and nationals of other States (ICSID)  atau dikenal juga dengan  Konvensi  Washington  1958.  Konvensi yang  terkait  erat  dengan  World  Bank  ini mengharuskan setiap sengketa diselesaikan dengan arbitrase  dan  hasil  putusannya  supaya  dapat dieksekusi  diatur  Konvensi  New  York  1958,  di mana  kedua  Konvensi  tersebut  telah  diratifikasi Indonesia,  sehingga  Indonesia  terikat  untuk mengikuti  aturan  kedua  konvensi  tersebut  secara “ non  self  executing” atau  secara  otomatis  aturan internasional itu berlaku dan mengikat tanpa perlu pengundangan  atau  membuat  undang-undang nasional baru.
Sangat  mungkin  sengketa  investasi  asing timbul  di  Aceh  atau  Indonesia.  Jalan  keluarnya kalau  tidak  selesai  dengan  musyawarah,  tentu harus  mengikuti  petunjuk  atau  aturan  kedua konvensi  di  atas.  Tentu  saja  hal  ini  tidak  akan mengiris  kedaulatan,  karena  hukum  internasional itu  berlaku  secara  global.  Apalagi  terkait  teori monisme  degan  primat  Hukum  Internasional, artinya  hukum  internasional  itu  lebih  utama  dan lebih tinggi posisinya dari hukun nasional.

## INVESTASI  ASING  DI  ACEH  SETELAH BERLAKU UU No. 11 TAHUN 2006
A.  Ketentuan  Investasi  Asing  dalam  MoU

## Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006
Pada  dasarnya  MoU  Helsinki  yang  menjadi acuan  kebijakan  setelah  Aceh  damai  hanya menyinggung  saja  persoalan  investasi  asing, sebagaimana dicantumkan dalam butir 1.3.2 yang bunyinya  sbb  :  “Aceh  berhak  menetapkan  dan memungut  pajak  daerah  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan  internal  yang  resmi.  Aceh berhak  melakukan  perdagangan  dan  bisnis  secara internal  dan  internasional  serta  menarik  investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.”
Menarik wisatawan asing ke Aceh tentu lebih gampang karena tidak memerlukan prosedur yang rumit dibandingkan menarik investasi asing. Akan tetapi  menarik  investasi  memerlukan  perangkat hukum dan Jakarta tidak akan semudah membalik tangan  membiarkan Aceh  terbuka  untuk  investasi asing tanpa melibatkan peran dominan dari pusat.
Namun,  apapun bunyi butir MoU Helsinki  hanya dapat  dilaksanakan  kalau  sudah  dijabarkan  dalam undang-undang, dan  dalam hal ini telah dijabarkan dalam UU No. 11 Tahun 2006.
Penjabaran  itu  tercantum  dalam  pasal  165 UUPA sebagai berikut :
Ayat  (1)  :  Penduduk  di  Aceh  dapat  melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan
Ayat  (2):  Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya,  dapat  menarik  wisatawan asing  dan  memberikan  izin  yang  terkait dengan  investasi  dalam  bentuk  penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, eksport  dan  import  dengan  memperhatikan norma  standar,  dan  prosedur  yang  berlaku secara nasional.
Ayat  (3)  :  Pemerintah  Aceh  dan  pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya  dan  berdasarkan  norma, standar  dan  prosedur  yang  berlaku  nasional berhak memberikan :
a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum
b.  izin konversi kawasan hutan
c.   izin  penangkapan  ikan  paling  jauh  12 mil laut
d.   izin penggunaan  operasional kapal ikan dalam jenis dan ukuran
e.   izin  menggunakan  air  permukaan  dan air laut
f.   izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan
g.  izin  operator  lokal  dalam  bidang telekomunikasi.
Ayat 2 pasal 165 ini  sebagaimana pasal yang lain yang terkait dengan kewenangan mengandung
kontroversi.  Yaitu  disatu  pihak  memberi  peluang yang  besar,  sehingga  seakan  UUPA  bukan  hanya memberi  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada Aceh  melainkan  telah  menempatkan  Aceh  pada level Self  Government atau  Pemerintahan  sendiri sebagaimana  dikehendaki  MoU  Helsinki.  Akan tetapi  ternyata  peluang  besar  itu  kemudian dipangkas  melalui  keharusan  menggunakan norma,  standar  dan  prosedur  yang  berlaku  secara nasional. Artinya  ini  kembali  menempatkan Aceh setara dengan propinsi lain.
Hal  di  atas  tidak  sejalan  dengan  MoU Helsinki  dan  bertentangan  dengan  draf  RUUPA yang  diajukan  rakyat  Aceh.  Baik  draf  yang diajukan Civil Society, GAM maupun DPR  Aceh yang mengadopsi draf Civil Society maupun draf GAM,  di  mana  peneliti  sendiri  dahulu  terlibat dalam perumusan draf tersebut dan ikut bergabung dalam  Jaringan  Demokrasi  Aceh  (JDA)  untuk mengawal  perumusan  di  DPR  Aceh,  terutama perumusan di DPR RI dengan aspirasi mendasari draf DPR Aceh atau draf Rakyat Aceh.
Di  dalam  UU  Pemerintahan  Aceh  bukan hanya  pasal  ini  saja  mengalami  diskualifikasi kewenangan, akan tetapi ada beberapa pasal yang kesemuanya mengacu kepada norma,  standar, dan prosedur nasional yang menyebabkan kekhususan untuk Aceh menjadi tidak jelas.
Bukan  hanya  terdapat  kesenjangan  besar antara MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh, akan  tetapi  kesenjangan itu diperkuat  lagi dengan gamblang  dalam  PP  Kewenangan  Aceh  sebagai peraturan  pelaksana  UUPA.  Sebelumnya  RPP Kewenangan  lama  mengambang  tidak  disahkan hingga  habis  masa  jabatan  Presiden  SBY.
Pertengahan 2015 Presiden Jokowi
mensahkannya,  akan  tetapi  pasal  yang  menghela Aceh  tak berbeda dengan propinsi lain dalam  hal kewenangan tetap dipertahankan. Mungkin merasa dikhianati atau disepelekan  pihak berkompeten di Aceh  menurut  seorang  staf  ahli  Kepala Pemerintahan  Aceh,  pasal-pasal  kontroversi  itu akan direvisi .
Peluang  yang  ada  dalam  pasal  165  UU  No. 11  Tahun  2006  adalah  memberi  akses  bagi Aceh untuk menyelenggarakan penanaman modal asing dengan  tidak  menunggu  proses  dari  pusat,  akan tetapi menarik sendiri atau menawarkan langsung.

## B.  Peluang    dalam  UU  Penanaman  Modal (UU No. 25 Tahun 2007)
Kalau  di  dalam  UU  Penanaman  Modal (UU  No.  25  Tahun  2007),  peluang  dari  Investasi baik nasional maupun asing dapat dilihat pada asas dan  tujuan  serta  fasilitas.  Apa  yang  dicantumkan dalam  Pasal  3  ayat  1  (b,d,g)  yaitu  asas keterbukaan,  perlakuan  yang  sama  dan  tidak membedakan asal negara, kebersamaan, berkelanjutan,  dan  ayat  2  (b,c,g,h)  menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berkelanjutan,  mengolah  ekonomi  potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.  Juga fasilitas yang diberikan sebagaimana  dicantumkan  dalam  pasal  18  ayat  2 (a,b)  fasilitas  diberikan  kepada  penanam  modal yang  melakukan  perluasan  usaha,  melakukan penanaman modal baru dan ayat 3.
Peluang  lain  ada  dalam  pasal  22,  ayat  1 (a,b,c)  dengan  memperbaharui  masa  penggunaan hak  atas  tanah,  yaitu  35  tahun  untuk  Hak  Guna
Usaha  (HGU),  30  tahun  untuk  Hak  Guna Bangunan (HGB) dan 25 tahun untuk Hak Pakai, dari masing-masing hak atas tanah yang diberikan dan  diperpanjang  dimuka  sekaligus,  yaitu    60 tahun  untuk  HGU,  50  tahun  untuk  HGB  dan  45 tahun untuk Hak Pakai. Sehingga keseluruhan hak atas  tanah  yang  dapat  digunakan  untuk  HGU, HGB, dan Hak Pakai adalah 95, 80, dan 70 tahun.
Peluang  dalam  UU  Penanaman  Modal dinikmati  oleh  seluruh  propinsi  di  Indonesia. Hanya  saja  kita  akan  melihat  adakah  peluang  ini mendapat  tempat  khusus  untuk  Aceh,  mengingat hasil  perjanjian  damai  yang  tertuang  dalam  butir 1.1.2 MoU Helsinki yang bunyinya sbb : a) Aceh akan  melaksanakan  kewenangan  dalam  semua sektor  publik,  yang  akan  diselenggarakan bersamaan  dengan  administrasi  sipil    dan peradilan,  kecuali  dalam  bidang  hubungan  luar negeri,  pertahanan  luar,  keamanan  nasional,  hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan  kebebasan  beragama,  di  mana  kebijakan tersebut  merupakan  kewenangan  Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Kontitusi.
Terkait  dengan  investasi  asing  di Aceh  tentu perlu dipertanyakan sejauh mana kaitannya dengan hubungan    luar  negeri.  Memang  urusan penyelenggaraan  investasi  asing  adalah  urusan dengan  pihak  asing,  akan  tetpi    bukanlah  urusan politik,  melainkan  perdagangan.  Untuk  itu  dapat dikaitkan  dengan  pasal  165  ayat  2  yang menegaskan  bahwa  Pemerintah  Aceh  dapat memberi  izin  untuk  penanaman  modal  dalam negeri dan juga penanaman modal  asing. Jadi  tak perlu  dipertanyakan  lagi  bahwa  kewenangan  di bidang  investasi  asing  adalah  kewenangan Pemerintah Aceh. Pemerintah dapat memberi izin
dan juga dapat mengundang modal asing ke Aceh, dengan  catatan  terikat dengan  norma, standar dan prosedur  yang  berlaku.  Tentu  saja  hal  ini mengingatkan  Pemerintah  Aceh  bahwa  dalam kewenangan yang diberikan ada pembatasan yang harus dihiraukan dan dipatuhi.

## C.  Mengapa  Aceh  Membutuhkan Investasi Asing
Apabila pihak asing telah mengeksplorasi dan mengeksploitasi  seluruh  sumber  daya  alam,  tentu rugi  besar  jika  hanya  menguntungkan  pihak investor  sementara  masyarakat  sekitar  gigit  jari. Akan  tetapi  apabila  sumber  daya  alam  melimpah sementara  tidak  ada  yang  mengolah  atau  tidak mampu mengolah atau tidak ada modal untuk itu, maka  kedatangan  pihak  asing  untuk  melakukan investasi  baik  investasi  langsung  maupun  kerja sama  patungan  baik  dalam  bentuk joint  venture atau joint  enterprise, atau  bentuk  kerja  sama lainnya  sangat  dibutuhkan.  Yang  penting,  alih tehnologi  terjadi dengan sebaik-baiknya, sehingga knowledge  dan  skill  beralih  kepada  negara penerima modal sebagaimana diharapkan.
Aceh memiliki sumber daya alam melimpah, baik  di  daratan  maupun  lautan.  Sayangnya investasi asing yang dilakukan selama ini  kurang memperhatikan  tenaga  kerja  lokal  sehingga memicu  timbulnya  gejolak.  Sementara  kebutuhan Aceh  akan  modal  asing  bukan  semata  untuk kepentingan  Pemerintah  Pusat.  Akan  tetapi bagaimana    tenaga  kerja Aceh  bisa  terserap    dan alih tehnologi terjadi secara maksimal.
Tanpa  modal  asing  Aceh  akan  pincang menyelenggarakan perekonomiannya karena
keterbatasan  tenaga  skill  dan  modal.  Sebagai contoh  rencana  pemanfatan  Geothermal  untuk energi pembangkit tenaga listrik di Seulawah oleh investor  Jerman.  Rencana  investasi  asing  tidak tentu  rimbanya,  sementara  Pemerintah  RI  belum mampu  melakukan  sendiri,  apalagi  pemerintah Aceh. Artinya Aceh memang membutuhkan modal asing  dan  kebutuhan  itu  sejalan  dengan  apa  yang disampaikan  Erman  Rajagukguk  di  atas  terkait dengan mengapa negara berkembang membutuhkan  modal  asing  (lihat  Erman Rajagukguk).  Kebutuhan    itu  juga  terkait  dengan kebutuhan  mengeksplorasi  sumber  daya  alam seperti gothermal tersebut, atau untuk mengembangkan  terminal  minyak  internasional seperti  pernah  dicanangkan  di  Pulau  Aceh    yang menuai  protes.  Eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber daya  alam  yang  membutuhkan  skill  yang  tinggi dan tak dapat dilaksanakan oleh investor lokal atau nasional  itu  tentu  membutuhkan  investor  asing. Ketergantungan  Aceh  akan  tenaga  listrik  yang terus  tergantung  pada    listrik  di  daerah  lain misalnya,  mengandung  kerawanan,  karena menghadapi  berbagai  kendala.  Berbeda  dengan investasi  di  bidang  perkebunan  seperti  kelapa sawit,  yang masih mungkin dikerjakan oleh putra daerah  meski  dengan  areal  terbatas,  yang  selama ini  sebagian  telah  pula  menjadi  upaya  kegiatan dalam  rangka  reintegrasi  anggota  GAM,  adalah suatu  solusi  permasalan  politik  dengan  mengacu pada penanganan persoalan ekonomi. Kalau semua mantan kombatan GAM bersedia membuka lahan untuk  perkebunan  sawit  seperti  itu,  maka  solusi permasalahan  reintegrasi  banyak  yang  terjawab dan  perdamaian  akan  lebih  kokoh  (Interview
dengan  eks  Perunding  GAM,  petengahan Desember  2016).  Ada  baiknya  investasi  asing bidang  pertambangan  misalnya  harus  bisa  diolah dan  menghasilkan  barang  jadi  di  Aceh,  seperti pada  pertambangan  Lhong  Setya  Mining  (LSM) yang menambang pasir besi di Lhong Aceh Besar agar dapat memberi kesempatan kerja bagi tenaga kerja sekitar (arahan Wali Nanggroe Aceh  dalam berbagai  pidato  sambutan).  Sebaliknya  investor asal  Tiongkok  itu    mengangkut  begitu  saja  pasir yang diambil untuk diolah  di negara mareka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, yang  dilakukan  melalui  pengamatan  dan wawancara.    Peneliti  mewawancarai  narasumber yang  relevan  dengan  materi  yang  sedang  dikaji disertai  observasi  yang  seksama.  Data  sekunder terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat,  sampai  dokumen-dokumen  resmi  dari berbagai instansi pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peluang dan Perkembangan  Investasi Asing di Aceh.
Penanaman  modal  asing  di Aceh  yang  telah dimulai  sejak zaman  kolonial pernah  mengalami pasang surut.  Artinya adakalanya  investasi asing itu meningkat dan adakalanya  jalan ditempat dari tahun  ke  tahun.  Untuk  itu  perlu  ditampilkan  data akurat  tentang  pasang  surut  tersebut  bedasarkan fakta  yang  ada,  yang  telah  dirangkum  oleh  pihak Badan Investasi dan Promosi yang dahulu bernama Badan  Koordinsi  Penanaman  Modal  Daerah (BKPMD).  Badan  inilah  yang  mengontrol
pelaksanaan penanaman modal, baik dalam negeri maupun  asing  dan  bersinergi  dengan  Badan Koordinasi dengan BKPM di Pusat.
Tabel 1. Data Perkembangan Penanaman Modal Asing  di Aceh tahun 1968-2014

## Sumber Data : Badan Investasi dan Promosi Aceh
Tabel  di  atas    menggambarkan  bahwa penanaman modal asing di Aceh mengalami maju mundur. Sebelum konflik berkecamuk hebat yang melanda  seluruh  Aceh  setelah  fakum  2  tahun melonjak naik  nilai uang yang diinvestasi  meski hanya  2  perusahaan  yang  menanam  modal,  yaitu tahun  1996  dan  1997.  Kemudian  menurun.
Bahkan  disaat  konflik  memuncak,  tahun  2001, 2002  dan  2003  investasi  asing  menghilang  sama sekali hingga tahun menjelang tsunami saat konflik tak  menentu  dan  menjelang  perdamaian  investasi hanya  ada  dalam  rencana  saja.  Setelah penandatangan  MoU  Helsinki,  Agustus  tahun 2005, di  tahun  2006  PMA  kembali  bergeliat,  dan setahun kemudin mulai melaju dengan 5 investasi. Tahun 2008 investasi asing menanjak menjadi 20
NO TAHUN JUMLAH INVES. JUMLAH BIDANG INVESTASI REALISASI MODAL (US DOLAR) 1. 1968 1 1 23.161.000 2. 1980 1 1 200.088.000 3. 1981 1 1 14.888.000 4. 1986 1 1 14.060.548 5. 1987 1 1 - 6. 1990 1 1 - 7. 1994 2 2 1.800.000 8. 1996 2 2 444.803.226 9 1997 1 1 286.272.000 10. 1998 2 2 1.984.602 11 2000 2 2 15.648319 12. 2001 1 1 - 13. 2004 1 1 5.000 14. 2005 3 3 - 15. 2006 1 1 188.571 16. 2007 6 6 291.820.741 17. 2008 20 13 445.721.476 18. 2009 24 19 159.081.792 19. 2010 32 21 8.678.805 20. 2011 29 19 318.444.789 21. 2012 20 15 107.841,9 22. 2013 14 11 975.726,6 23 2014 18 14 2.099.112,6. Jumlah 182
buah  dengan  nilai  tertinggi  sepanjang  investasi asing dilakukan di Aceh. Dari segi kuantitas terus melaju  hingga  mencapai  investasi  terbanyak  dari segi  jumlah  investor,  meski  kemudian  menurun drastis  secara  kualitatif  atau  jumlah  modal  yang diinvestasi.  Perkembangan  terakhir  sebelum penelitian  ini  dilaksanakan,  tahun  2014  data kembali  meningkat  baik  dari  jumlah  investor maupun nilai uang yang diinvestasi.
Adakalanya  rencana  para  investor  atau penanam  modal  tidaklah  berjalan  sebagaimana direncanakan.  Yakni  jumlah  yang  dapat direalisasikan  berkurang  dari  direncanakan.  Tentu saja  ini  karena  terhalang  oleh  beberapa  kendala, baik dari investor sendiri maupun dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Pusat.
Adapun  peluang  investasi  atau  penanaman modal  asing  pada  dasarnya  terbuka  lebar  dan meningkat  setelah  penandatanganan  perdamaian Aceh,  lebih-lebih  setelah  diimplementasikannya UU No. 11 Tahun 2006 terutama secara kuantitas atau jumlah investor. Hal ini terlihat pada  tabel di atas. Akan tetapi kemudian mengalami penurunan setelah  memuncak  terutama  secara  kualitatif  atau jumlah  modal  yang  diinvestasi  oleh  para  investor asing  itu.  Kemudian  tidak  semua  perusahaan investasi  asing  itu  aktif  beroperasi,  hingga  tahun 2012  terdapat  62  perusahaan  investasi  asing menjadi  tidak  aktif,  hingga  akhir  2012.  Tidak aktifnya  atau  vakumnya  sebuah  perusahaan investasi asing tentu punya latar belakang sendiri. Ada  kendala  atau  hambatan  untuk  terus melaksanakan  kegiatan  atau  beroperasi.  Kalau bukan  bangkrut  tentu  dihambat  oleh  peraturan yang ada yang tidak memihak perusahaan itu.
Dari  tabel  yang  tersedia  terlihat  bahwa perdamaian  atau  situsasi  keamanan  di  Aceh menjadi  peluang  utama  bagi  investor  untuk menanam  modal  di Aceh.    Di  samping  itu  faktor alam  dengan  kandungan  melimpah  juga  menjadi daya  tarik  nutama  sebagaimana  dikemukan  oieh staf  Badan  Investasi  dan  Promosi  Aceh (Wawancara akhir November 2016) dan 3  investor asing yang beroperasi di Banda Aceh, (diinterview awal Desember 2016).

## Hambatan Pada Investasi Asing  di Aceh
Kelihatannya hambatan utama investasi asing di Aceh adalah keamanan, sehingga terlihat makin tinggi eskalasi konflik makin kurang atau tidak ada minat  investor  untuk  menanam  modal  di  Aceh. Setelah  konflik  reda  jumlah  investor  meningkat drastis, sepertinya mareka tidak lagi mementingkan kualitas atau jumlah investasi yang besar, akan tetapi kecilpun jadi.
Di masa  awal perdamaian mengapa investor berlomba-lomba  datang  ke  Aceh  sehingga mencapai  jumlah  yang  mengejutkan  meskipun dengan nilai investasi kecil, adalah karena mareka memiliki persepsi, banyak kemudahan dan fasilitas tersedia  di  Aceh  dengan  adanya  MoU  Helsinki yang  menjadikan  Aceh  sebagai  sebuah Self Government seperti  yang  dipraktekkan  di  Alan Island Finlandia, Jeju Korea Selatan, dll. Ternyata setelah  mareka  melakukan  kegiatan  investasi  apa yang mareka perkirakan ada yang sangat istimewa di Aceh dalam kenyataannya Aceh terikat dengan apa  yang  dinamakan  dengan  norma,  standar  dan prosedur  yang  sama  dengan  wilayah  lain  di Indonesia.
Proses  perizinan  dari  Pemerintah  pusat  tetap
ada dan terkadang rumit sebagaimana dikehendaki oleh  peraturan  perundangan  khususnya  pasal  165 UU  Pemerintah  Aceh.  Jadi  perizinan  bukanlah milik  rakyat dan Pemerintah Aceh,  kecuali dalam hal tertentu. Mungkin berbeda dengan daerah lain menyangkut  dengan  peluang  yang  tidak  di  atur dengan  undang-undang  khusus,  jadi  jelas  semua sangat  tergantung ada Pemerintah Pusat. Di Aceh peluang  berubah  menjadi  hambatan,  karena terdapat  kontroversi  Pemerintah  Aceh  terhadap induk  yang  menelorkannya  yaitu  MoU  Helsinki, sehingga  setelah  UU  yang  dijabarkan  dari Kesepakatan  Damai  itu  diimplementasikan, keadaan tetap status quo, selama belum ada revisi terhadap pasal terkait dalam UU dimaksud. Supaya masalah  tereliminir  maka    revisi  itu  harus dilakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.   Peluang  investasi  yang  paling  utama  di  Aceh adalah perdamaian, karena dengan perdamaian dan berakhirnya konflik,  terciptalah keamanan dan  semua  pihak  merasa  terlindungi  dari gangguan termasuk pihak investor asing
2.   Pada  dasarnya  UU  No  11  Tahun  2006  telah memberi peluang yang besar bagi Aceh untuk mendatangkan investor asing, akan tetapi pihak Pemerintah  Aceh  tak  dapat  sepenuhnya menggunakan  peluang  itu  karena  adanya klausul yang membatasi kewenangan Pemerintah  Aceh  yang  kontroversi  dengan kewenangan  yang  diberikan  yaitu  dengan adanya  keharusan Pemerintah Aceh mengikuti norma,  standar  dan  prosedur  yang  berlaku
secara nasional.
3.   Kendala  yang  menghambat  investasi  asing  di Aceh  setelah  persoalan  keamanan  tertangani adalah  peraturan  yang  membuat  investor  dan penyelenggara  tidak  leluasa,  yaitu  persoalan norma, standar dan prosedur yang diberlakukan untuk  kegiatan  investasi  asing  di  Aceh sebagaimana tercantum dalam UU
Pemerintahan  Aceh  dan  hal  inilah  yang menjadi hambatan serius.

## Saran-Saran
1.   Agar  Pemerintah  Aceh  dengan  didukung rakyat    mengajukan  revisi  pasal-pasal  UU No. 11 Tahun 2006 dan PPnya yang memuat persyaratan  morma,  standar  dan  prosedur dalam  menerapkan  suatu  kebijakan  agar kewenangan  Pemerintah  Aceh  bukan  hanya semu belaka.
2.   Agar  Pemerintah  Pusat  memberi  peluang kepada Pemerintah Aceh  agar melaksanakan janji-janji dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh  terkait  dengan  bagi  hasil  yang menguntungkan  Aceh  dapat  direalisasikan secara realistis termasuk yang terkait dengan investasi asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  Ilmar.  (2007). Hukum  Penanaman Modal  di  Indonesia ,  Cetakan  ke  3.
Jakarta: Putra Grafika.
Hulman Panjaitan. (2003). Hukum Penanaman Modal Asing, IND-HILL-CO, Jakarta. Ismail  Sunny.  (1984). Undang-Undang  PMA dan  Kredit  Luar  Negeri .  Jakarta:
Pradnya Paramita.
Munir  Fuadi.  (1994). Hukum  Bisnis  dalam
Teori  dan  Praktek. Bandung:  PT  Citra
Adytia Bakti.
Pemerintah  Aceh.  (2012). Perkembangan
Penanaman  Modal  Tahun  2012.  Banda
Aceh: Badan  Investasi  dan      Promosi
Aceh Sumantoro  (1986). Hukum  Ekonomi, Jakarta:
Universitas Indonesia (UI Press).