Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 4, No. 2, Hal: 161-183 • Desember 2019

## Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya
I Made Laut Mertha Jaya
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan, Jl. Magelang No.Km 8, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
* (mad.jaya@yahoo.com)

## ABSTRAK
Edukasi  perpajakan  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  kampanye tentang  kesadaran  pajak.  Kesadaran  pajak  sangat  relevan  untuk  dikaitkan dengan semua sisi kehidupan, baik dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,  maupun  pertahanan  dan  keamanan.  Penelitian  ini  berjenis kualitatif  studi  kasus  dengan  menggunakan  teknik focused  discussion  group (FGD).  Partisipan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  dari beberapa Universitas di Yogyakarta dan Surabaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa  generasi  muda  (mahasiswa)  di  D.I.  Yogyakarta  dan  Surabaya  masih banyak  yang  kurang  menyadari  betapa  penting  peran  pajak  dalam pembangunan  Indonesia  yang  harus  terus  berlangsung.  Hal  ini  terjadi  karena mereka  kurang  memahami  bahwa  pengertian  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Mereka beranggapan  bahwa  di  zaman  yang  serba  modern  ini,  segala  sesuatu  harus berdampak  secara  langsung  dan  berguna  bagi  mereka  pada  saat  itu  juga. Sehingga,  disaat  seperti  inilah  peran  fiskus  sangat  vital  diperlukan.  Peran lembaga  pendidikan  perguruan  tinggi  juga  sangat  penting  sebagai  penggerak utama  terciptanya  kesadaran  pajak,  betapa  pentingnya  membayar  pajak  bagi para generasi muda (mahasiswa) saat ini demi kemajuan bangsa dan negara. Kata kunci: Edukasi perpajakan; Kesadaran pajak; Mahasiswa ekonomi

## ABSTRACT
Taxation education can be done by conducting a campaign about tax awareness. Tax  awareness  is  very  relevant  to  be  associated  with  all  aspects  of  life,  both  in terms  of  ideology,  politics,  economics,  social,  culture,  as  well  as  defense  and security.  This  research  is  a  qualitative  case  study  using  the  discussion  group (FGD)  technique.  This  research  concludes  that  there  are  still  many  young  people (college student) from University in Yogyakarta and Surabaya who are unaware of how  important  the  role  of  tax  in  Indonesia's  development  must  be.  This  happens because  they  lack  understanding  that  the  notion  of  tax  is  a  mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the  Act,  by  not  getting  a  direct  reward  and  used  for  the  country's  needs  for  the maximum prosperity of the people, which is regulated in Article 1 Paragraph 1 of Law  No.  28/2007  concerning  General  Provisions  and  Tax  Procedures.  They assume that in this modern era, everything must have a direct and useful impact on them right then and there. So, at a time like this, the role of the tax authorities is  vital.  The  role  of  tertiary  education  institutions  is  also  very  important  as  the
main driver of the creation of tax awareness, how important it is to pay taxes for young people (college student) today for the advancement of the nation and state. Keywords: Tax education ; Tax awareness; Economics undergraduate student

## PENDAHULUAN
C apaian  pembelajaran  ( learning outcomes )  tentang  kesadaran  pajak, dapat dikembangkan sebagai program pendidikan  melalui  studi  inklusi kesadaran  pajak.  Untuk  menjamin terwujudnya  inklusi  kesadaran  pajak tersebut,  maka  sangat  diperlukan adanya  program pembelajaran  yang
dirancang  secara  inklusif dan  mudah dipahami guna mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan perpajakan  secara  umum. Untuk  itu, sangat diperlukan materi-materi yang dapat
mengajarkan tentang kesadaran  pajak  di  lingkungannya. Langkah  awal,  dapat  dimulai  melalui perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi dapat  memasukkan  isu kesadaran pajak  dalam  penyusunan  bahan ajarnya.  Sehingga,  materi  Inklusi kesadaran  pajak  dapat  dilakukan dalam  bentuk  penyelesaian  kasus, ilustrasi,  maupun proyek  belajar sadar pajak yang menarik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari  World  Bank  (2015),  negara Indonesia
diperkirakan akan
dianugerahi  jumlah  tenaga  kerja
produktif  tertinggi  pada  tahun  2015- 2020.
Gambar 1 . Peta Prediksi Indonesia kini dan 2030 Sumber: Global Growth Generation, CITI investment and analysis, IMF, CIA World Fact Book, 2015.
Jumlah  tenaga  kerja  produktif ini  terjadi  karena  banyaknya  jumlah mahasiswa  yang  masih  bertahan  di perguruan  tinggi,  atau  belum  lulus tepat  waktu.  Sehingga,  jumlahnya terus  bertambah  dan  diperkirakan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa  ini  berakibat  kepada naiknya jumlah tenaga kerja produktif.  Hal  yang  perlu  disikapi mulai dari sekarang, yaitu pendidikan tentang kesadaran pajak yang dimulai
dari  perguruan  tinggi.  Sehingga, potensi pajak kedepannya dapat lebih baik  sejalan  dengan  jumlah  tenaga kerja produktif setiap tahunnya.
Potensi pajak yang akan diperoleh dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja produktif, sangatlah penting. Hal
ini dikarenakan  potensi  pajak  yang digunakan  oleh  pemerintah  telah hampir  semua  sektor  bersumber  dari dana  pajak.  Hal  ini  dibuktikan dengan data sebagai berikut.
Gambar 2. Data sumber APBN 2019 Sumber: DJP Sleman, 2019
Berdasarkan  data  yang  tertera pada  gambar  2  terlihat  bahwa  pajak penyumbang
utama untuk kepentingan APBN  tahun  2019,  yaitu sebesar  82,50%.  Sehingga,  pajak sangatlah  penting  untuk  mendukung jalannya proyek-proyek yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dan  pusat.  Sehingga,  sangatlah penting  untuk  menyiapkan  generasi muda  saat  ini  yang  mulai  sadar pentingnya  pajak  demi  kemajuan
negara  dan  manfaatnya  juga  untuk khalayak  umum,  berupa  pelayanan umum, perlindungan sosial, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pertahanan,  pariwisata,  perumahan dan  fasilitas  umum,  perlindungan lingkungan, ekonomi dan keagamaan.
Selain itu, Fenomena yang akan dihadapi  ke  depannya  adalah Trend Otoritas  Perpajakan  Dunia  tentang cara  pandang  otoritas  perpajakan kepada masyarakat/Wajib Pajak yang telah  mengalami  pergeseran.  Semula wajib  pajak  hanya  dianggap  sebagai “objek”  dan  hal  ini  pelan-pelan  akan berubah menjadi “subjek” yang harus dibina  dan  diarahkan  agar  patuh.
Menurut OECD (2011) bentuk binaan dan arahan tersebut dapat diwujudkan  dengan  mengedukasi masyarakat  dan  menjalin  kerja  sama dengan mereka. Paparan data menurut World Bank (2009), Edukasi Perpajakan  dapat  dilakukan  dengan cara  melakukan  kampanye  tentang kesadaran  pajak  dan  merupakan tanggung  jawab  seluruh  elemen bangsa  untuk  mendukung  suksesi jalannya program tersebut.
Menurut  Soemitro  &  Sugiharti
(2010) pembelajaran tentang kesadaran pajak di lingkungan pendidikan  tinggi  dapat  diterapkan dengan  prinsip  berdasar andragogi yang bercirikan, diantaranya:
a) Menekankan  prakarsa  aktif dari mahasiswa (mandiri);
b) Interaktif  antara  mahasiswa dengan sumber belajar, termasuk dosen;
c) Merupakan satu kesatuan yang utuh  dengan  proses  belajar MKWU (holistik integratif);
d) Menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (saintifik); e) Terhubung  dengan  konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas (kontekstual);
f) Menggunakan  tema  sebagai fokus  diskusi  atau  simulasi (tematik);
g) Berpusat pada mahasiswa (kolaboratif). Pendekatan tersebut dapat dikemas  ke  dalam  berbagai  model pembelajaran yang secara psikologis-pedagogis dapat lebih mendorong untuk mengaktifkan mahasiswa  sebagai  peserta  didik ( Student  Active  Learning ). Sehingga, dengan  pendekatan  ini,  mahasiswa dapat lebih banyak melakukan proses membangun pengetahuan ( epistemological  approaches )  melalui transformasi pengalaman dalam berbagai model pembelajaran, terutama tentang kesadaran perpajakan. Supaya pajak menjadi
kesadaran  bersama,  maka  beberapa
pokok  bahasan  juga  dapat  dikaitkan dengan  materi  kesadaran  pajak. Kesadaran  pajak  sangat  relevan untuk  dikaitkan  dengan  semua  sisi kehidupan,  baik  dalam  hal  ideologi, politik,  ekonomi,  sosial,  kebudayaan, maupun  pertahanan  dan  keamanan. Sehingga,  kesadaran  pajak  sangat perlu  ditanamkan  kepada  seluruh generasi  muda  melalui  pendidikan saat  ini.  Hal  ini  untuk  membantu membentuk  generasi  muda  kreatif yang  berkarakter  dan  bekesadaran pajak.
Sebenarnya  dalam  kehidupan sehari-hari  tanpa  disadari  pajak sudah  menjadi  tuntutan  yang  harus dibayar, misalnya pada saat melakukan transaksi jual beli barang kepada  pihak  ketiga  yang  menjadi Wajib Pajak. Dari perspektif ekonomi,
pajak dapat dipahami sebagai beralihnya  sumber  daya  dari  sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran  bahwa  adanya  pajak menyebabkan  dua  situasi  menjadi berubah. Pertama , berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan  penguasaan  barang  dan jasa. Kedua , bertambahnya kemampuan  keuangan  negara  dalam penyediaan  barang  dan  jasa  publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan, dari
perspektif  hukum,  pajak  merupakan suatu  perikatan  yang timbul  karena adanya undang-undang yang menyebabkan  timbulnya  kewajiban warga negara  untuk  menyetorkan sejumlah penghasilan
tertentu kepada  negara,  negara mempunyai kekuatan  untuk  memaksa  dan  uang pajak  tersebut  harus  dipergunakan untuk
penyelenggaraan
pemerintahan. Pajak  merupakan  penerimaan negara  yang  memiliki  porsi  besar  di APBN. Setiap tahunnya porsi penerimaan  pajak  di  APBN  selalu menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data APBN 2018
menyatakan bahwa penerimaan pajak sebesar  1.315,91  triliun  rupiah (92,41%  dari  APBN  2018),  atau tumbuh  14,32%  dari  realisasi  tahun 2017.  Selain  itu,  tahun  2018 merupakan  pencapaian  tertinggi  dari realisasi  penerimaan  pajak  selama  5 tahun  terakhir.  Dengan  demikian, pemanfaatan  pajak  sebagai  sumber penerimaan  negara  sangat  besar. Namun,  masih  diperlukan  suatu upaya  yang  dilakukan  pemerintah  di tahun  2019  ini  untuk  dapat  lebih meningkatkan lagi penerimaan pajaknya.  Secara  umum,  kesadaran masyarakat  untuk  membayar  pajak hingga  saat  ini  juga  masih  tergolong rendah.  Tercatat,  hingga  saat  ini tax ratio Indonesia  hanya  mencapai
kurang  dari  12  %,  lebih  rendah dibandingkan negara tetangga, seperti
Singapura dan Malaysia. Soemarso  (1998)  menyatakan
bahwa kesadaran perpajakan masyarakat  yang  rendah  seringkali menjadi  salah  satu  sebab  banyaknya potensi  pajak  yang  tidak  dapat dijaring. Rendahnya  kesadaran  pajak masyarakat di Indonesia dikarenakan beberapa alasan, diantaranya
pertama , adalah kurang taatnya pada Undang-Undang  perpajakan. Kedua ,
masih rendahnya kepercayaan
masyarakat  kepada  para  aparat Ditjen  Pajak. Ketiga ,  ada  masyarakat yang  masih  mencoba-coba  untuk membayar  pajak. Selanjutnya ,  pajak masih belum menjadi budaya masyarakat.  Bahkan,  masyakarat Indonesia  lebih  takut  tidak  memiliki SIM  dibandingkan  tidak  memiliki NPWP. Kelima , banyak masyarakat di daerah-daerah  yang  masih  belum paham  peruntukan  uang  pajak  di Indonesia. Keenam ,  yaitu  karena adanya  sistem  bebas  pajak  dari beberapa  negara. Terakhir ,  adalah karena masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016) Sehingga, berdasarkan dari beberapa  hal  di  atas,  maka  peneliti memandang bahwa rendahnya
kesadaran  pajak  sebagai  sebuah realita  yang  terjadi  di  Indonesia.
Penelitian ini ingin mengungkap lebih dalam tentang pemahaman kesadaran pajak di lingkungan perguruan tinggi, terutama di
kalangan  generasi  mudanya,  yaitu mahasiswa-mahasiswinya
yang merupakan  calon  generasi  penerus pembangunan dan calon tenaga kerja produktif yang dimiliki oleh bangsa.

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Kesadaran Pajak
Kesadaran diartikan sebagai sebuah  perilaku  atau  sikap  terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta
kecenderungan untuk bertindak sesuai  objek  tersebut.  Berdasarkan Teori  Kesadaran  menurut  Jung (2003), kesadaran terdiri dari 3 sistem yang  saling  berhubungan,  yaitu ego , personal  unconscious ,  dan collective
unconscious. Kesadaran juga mempunyai  dua  komponen  pokok, yaitu  fungsi  jiwa  dan  sikap  jiwa (Suryabrata,  2007)  yang  tipologinya dapat  dijabarkan  sebagai  berikut (Tabel 1).
Kesadaran  wajib  pajak  adalah hal terpenting dalam sistem perpajakan  modern  saat  ini.  Karena kesadaran  wajib  pajak  seseorang (wajib  pajak)  demi  rela  melapor  dan membayar  pajak  kepada  negara sangat penting untuk dapat membiayai setiap program pembangunan  pemerintah  serta  demi kesejahteraan umum warganya. Kesadaran  pajak  seseorang  (wajib pajak) dapat dilihat dari niat kesungguhan  dan  keinginan  seorang wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban  pajaknya  yang  ditunjukan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan  wajib  pajak  dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Tabel 1. Tipologi Sikap Jiwa Sikap Jiwa Fungsi Jiwa Tipe Kepribadian Ketidaksadarannya Introvers Pikiran, Perasaan, Peindriaan, Intuisi Pemikir-introvers Perasa-introvers Peindria-introvers Intuitif-introvers Perasa-introvers Pemikir-introvers Intuitif-introvers Peindria-introvers Ekstravers Pikiran, Perasaan, Peindriaan, Intuisi Pemikir-ekstravers Perasa-ekstravers Peindria-ekstravers Intuitif-ekstravers Perasa-ekstravers Pemikir-ekstravers Intuitif-ekstravers Peindria-ekstravers
Sumber: Jung (2003)
Menurut  Astana  &  Merkusiwati (2017), kesadaran wajib pajak adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar
pajaknya  secara  sukarela.  Semakin tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak, maka  pemahaman  dan  pelaksanaan kewajiban  perpajakan  juga  semakin baik,  sehingga  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya itu sendiri.
Kesadaran
wajib pajak ( tax consciouness )  adalah  unsur  dari
dalam manusia untuk mampu memahami  suatu  realitas  dan  cara untuk  bertindak  atau  menyikapi terhadap  realitas  tersebut.  Apabila kesadaran  wajib  pajak  tinggi,  maka kesadaran untuk membayar pajaknya pun juga akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat.

## Theory of Reasoned Action (TRA)
Penelitian  mengenai  kesadaran perpajakan  dapat  ditinjau  dari  sisi psikologis  wajib  pajaknya  (Feld  & Frey, 2007). Dalam literatur psikologi, dikatakan  bahwa  perilaku  manusia dapat  dipandang  sebagai  reaksi  yang dapat  bersifat  sederhana  maupun kompleks.  Salah  satu  karakteristik reaksi perilaku
manusia
yang menarik  adalah  sifat  diferensialnya. Satu  stimulus  dapat  menimbulkan lebih  dari  satu  respon  yang  berbeda dan  beberapa  stimulus  yang  berbeda dapat  menimbulkan  respon  yang sama (Feld & Frey, 2007).
Theory  of  Reasoned  Action (TRA)  ini  menghubungkan  antara keyakinan (belief) ,  sikap (attitude ),
kehendak (intention )  dan  perilaku (behavior). Secara  singkat,  praktik atau  perilaku  menurut Theory  of Reasoned  Action (TRA)  dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh  sikap  dan  norma  subyektif. Sikap  dipengaruhi  oleh  keyakinan akan  hasil  dari  tindakan  yang  telah lalu.  Norma  subyektif  dipengaruhi oleh  keyakinan  akan  pendapat  orang lain  serta  motivasi  untuk  menaati pendapat tersebut.
Secara lebih sederhana, teori ini mengatakan  bahwa  seseorang  akan melakukan  suatu  perbuatan  apabila orang tersebut memandang perbuatan  itu  positif  dan  bila  ia percaya  bahwa  orang  lain  ingin  agar ia  melakukannya  juga. Theory  of Reasoned Action (TRA) dapat
digambarkan dengan skema berikut.
Gambar 2. Theory of Reasoned Action
(TRA) Sumber: Fishbein & Ajzen (1975)
Niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu attitude  toward  the  behavior dan subjective  norms (Fishbein  &  Ajzen,
1975). Dengan  mencoba  melihat anteseden penyebab perilaku
volisional (perilaku  yang  dilakukan
atas  kemauan  sendiri),  teori  ini didasarkan atas asumsi-asumsi, bahwa: a) Manusia pada umumnya melakukan  sesuatu  dengan  cara yang masuk akal, b) Manusia mempertimbangkan
informasi yang ada, dan c) Secara  eksplisit  dan  implisit bahwa manusia juga
memperhitungkan  implikasi  atas tindakan yang mereka lakukan.
Seorang  wajib  pajak  yang  telah berkesadaran  pajak  dengan  baik, tentunya  akan  dengan  tertib  dan mematuhi  penuh  pelaporan  dan pembayaran pajaknya, sehingga grand theory kedua  ini  digunakan sebagai  landasan  peneliti  dalam berpikir dan mengamati seorang wajib pajak tentang kesadaran pajaknya.

## METODE
Penelitian  ini  jenisnya  kualitatif studi  kasus  dengan  menggunakan teknik focused group discussion (FGD) atau  diskusi  kelompok. Focused Group  Discussion (FGD)  merupakan salah  satu  teknik  pengumpulan  data kualitatif  yang  banyak  digunakan, khususnya  oleh  pembuat  keputusan atau  peneliti.  Teknik  FGD  juga mempermudah  pengambil  keputusan atau peneliti dalam memahami sikap, keyakinan,  ekspresi  dan  istilah  yang
biasa digunakan oleh peserta mengenai  topik  yang  dibicarakan, sehingga  sangat  berguna  untuk mengerti  alasan-alasan  yang  tidak terungkap  dibalik  respons  peserta. Teknik ini digunakan untuk menghindari  pemaknaan  yang  salah dari  peneliti  terhadap  masalah  yang diteliti.  FGD  juga  digunakan  untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna  intersubjektif  yang sulit  diberi  makna  sendiri  oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Sudarti,  Hadi,  Wuryaningsih,  & Ariawan, 1999) Pemilihan informan ini ditentukan  dengan  beberapa  kriteria, berdasarkan pemahaman dari masing-masing  individu  (dari  sudut pandang generasi mahasiswa saat ini) tentang pajak, manfaat pajak, kewajiban sebagai wajib pajak hingga kesadaran pajak. Dari sisi derajatnya, maka
ditentukan berdasarkan jurusannya  dan  stratanya,  yaitu jurusan  S1  akuntansi,  D3  Akuntansi
Perpajakan,  serta  S1  Manajemen Perpajakan. Sehingga, beberapa mahasiswa  yang  terpilih  berasal  dari beberapa Universitas di D.I. Yogyakarta dan Surabaya. Selanjutnya, kriteria penarikan sampel  juga  dilihat  dari  asumsi homogenitasnya, yaitu memilih
mahasiswa  minimal  telah  menempuh
lima semester, kemudian berdasarkan nilai  mata  kuliah  perpajakannya, yaitu  minimal  AB,  IPK  selama semester  satu  sampai  dengan  lima minimal  3,71  dan  di  atasnya,  serta mahasiswa yang aktif dalam kegiatan tax  center atau  pajak  lainnya  yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat  pengurus  atau  pun  peserta. Sehingga,  data  yang  diperoleh  benar- benar  langsung  dari  sampel  yang memahami  betul  tentang  bidang kajian yang ditanyakan.
Arah  pertanyaan  yang  kami ajukan  kepada  informan  penelitian untuk memberikan gambaran tentang
realita  kesadaran  pajak  dari  sudut pandang generasi mahasiswa saat ini. Jumlah  peserta  pada  penelitian  ini terdiri dari 21–35 orang dan dibagi ke dalam  enam  kelompok.  Sehingga, perbedaan  daerah  serta  perbedaan pemahaman  pembelajaran  tentang perpajakan dapat lebih memungkinkan setiap individu untuk mendapat  kesempatan  mengeluarkan pendapatnya serta memperoleh pandangan dari antar anggota
kelompok  yang  lebih  bervariasi. Sampel  yang  dilibatkan  dalam focus group  discussion ditunjukkan  pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Sampel penentuan focused group discussion (FGD) Program Studi Jumlah Mahasiswa yang Dilibatkan Jumlah Kelompok Diskusi D3 Akuntansi Perpajakan 35 Mahasiswa 2 Kelompok S1 Akuntansi 35 Mahasiswa 3 Kelompok S1 Manajemen Perpajakan 21 Mahasiswa 1 Kelompok Jumlah 91 Mahasiswa 6 Kelompok FGD dilangsungkan selama durasi  60-120  menit  dan  dapat dilakukan  beberapa  kali  (Krueger  & Casey, 1988) Focused
group discussion dilaksanakan  dalam  dua sesi  dimana  tiap  sesi  dipandu  oleh tiga  fasilitator  diskusi.  Sesi  pertama diikuti oleh mahasiswa Program Studi Ekonomi  Jurusan  Akuntansi  yang dibagi  menjadi  lima  kelompok,  yaitu mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi  sebanyak  TIGA  kelompok dan dua kelompok mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi
Perpajakan  Perguruan  Tinggi  X  di
Yogyakarta.  Sesi  kedua  diikuti  oleh mahasiswa  Program  Studi  Ekonomi Jurusan Manajemen Perpajakan yang dibagi menjadi tiga kelompok mahasiswa  pada  Program  Studi  S1 Manajemen  Perpajakan  Perguruan
Tinggi  X  di  Surabaya.  FGD  ini ditekankan pada pemahaman
generasi  muda  (mahasiswa)  tersebut tentang  perpajakan,  dan  kesadaran
pajak  selama  ini,  untuk  memperkuat penelitian ini (Creswell, 2007)
Selain  wawancara,  data  juga diperoleh dari berbagai artikel terkait, seperti  data  penerimaan  presentase pajak APBN dan data statistik lainnya yang diperoleh dari laman pajak.go.id. Pada  pelaksanaan focused  group discussion ,  pertanyaan  pada  sampel penelitian berupa pertanyaan terbuka ( open-ended  question ),  dapat  bebas mengungkapkan opini terhadap pertanyaan  yang  dikemukakan  yang terdiri  dari  empat  butir  pertanyaan, meliputi:  (1)  Menelusuri  Konsep  dan Urgensi  serta  manfaat  diperlukannya Pajak  dalam  Kehidupan  Manusia;  (2) Membangun
argumen tentang dinamika  dan  tantangan  tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3)
Mencari  tahu  alasan  Mengapa  Ada Kewajiban  Perpajakan  Warga  Negara; dan  (4)  Menggali  Informasi  tentang Pengelolaan Dana Pajak oleh Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pemaparan pertama  pada  poin  pemahaman mengenai “Konsep dan Urgensi Diperlukannya Pajak dalam Kehidupan  Manusia”  dapat  kita  lihat bersama  hasil  diskusi  FGD  (Tabel  3)
menyebutkan  rating  tertinggi  terletak pada argument
mengenai opini
tentang Pembayaran
pajak merupakan  perwujudan  kewajiban dan  peran  serta  wajib  pajak  untuk ikut  secara  langsung  dan  bersama- sama melaksanakan pembiayaan negara  dan pembangunan  nasional dengan  menduduki  peringkat  satu sebesar  55%  dari  pendapat  pihak informan.  Pajak  merupakan  sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal  ini  terjadi  karena  beberapa faktor, yaitu pertama , faktor ketidaktahuan  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  pajak  dan  untuk apa  pajak  itu  dipungut,  sehingga menimbulkan  opini  yang  beragam.
Kedua ,  kecurigaan  yang ditimbulkan oleh  pihak-pihak  tertentu  terhadap pemungutan  pajak  yang  dianggap rawan untuk  diselewengkan  oleh pihak  pemungut  pajak.  Hal  tersebut menimbulkan  pemikiran untuk  tidak mau  menjalankan  kewajiban  sebagai pembayar  pajak. Ketiga ,  anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga  menimbulkan  berbagai  cara atau  strategi  untuk menghindari pembayaran pajak. Keempat , menyadari  pentingnya  urgensi  pajak bagi keberlangsungan hidup
berbangsa, bermasyarakat, dan
bernegara.

## Tabel 3. Hasil FGD poin “Menelusuri Konsep dan Urgensi Diperlukannya Pajak
dalam Kehidupan Manusia” Opini Frekuensi  Ranking 1. Pembayaran  pajak  merupakan  perwujudan  kewajiban  dan peran  serta  wajib  pajak  untuk  ikut  secara  langsung  dan bersama-sama  melaksanakan  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional 50 1 2. Pajak  berfungsi  membiayai  seluruh  pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan 20 2 3. Melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah 15 3 4. Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 5. Pemerintah  dapat  memanfaatkan  pajak  untuk  membuka lapangan pekerjaan. 5 1 4 5 Faktor-faktor  penyebab  tersebut mengandung  implikasi  yang  berbeda- beda, sehingga diperlukan penanganan  dan  penanggulangan yang berbeda pula. Implikasi pertama, terkait dengan ketidaktahuan  tentang  apa  yang dimaksud dengan pajak dapat ditanggulangi dengan cara penyuluhan dan pendidikan kesadaran perpajakan
yang menjelaskan  tentang apa  manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Implikasi kedua,  terkait  dengan  kecurigaan adanya  penyelewengan  pemungutan pajak  dapat ditanggulangi  dengan akuntabilitas
sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur negara, disertai  sanksi  yang  tegas  terhadap petugas yang melakukan penyelewengan,  sehingga lembaga
pemungut  pajak  bersih  dari  oknum yang tidak bertanggung jawab.
Implikasi ketiga, terkait dengan pihak
yang melakukan strategi menghindari pembayaran  pajak  dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan sanksi yang  tegas  ( punishment )  terhadap para pengemplang  pajak,  disertai penghargaan ( reward ) terhadap pembayar  pajak  yang  setia dalam menunaikan kewajibannya pada negara.  Faktor  keempat  merupakan sebuah kondisi ideal, karena masyarakat  pembayar  pajak  sudah memiliki  kesadaran  tentang  perlunya pajak. Kondisi  ideal  itu  perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat,
sehingga  pelanggaran  dalam  masalah perpajakan dapat diminimalisir. Pembangunan  sangat  penting  bagi keberlangsungan kehidupan
berbangsa  dan  bernegara. Sumber dana  pembangunan  dapat  diperoleh dari  sumber  daya  alam  (SDA), aktivitas usaha
pemerintah
(BUMN/BUMD), pinjaman, hibah, dan pajak.  Di  antara  sumber-sumber
tersebut, pajak merupakan salah satu sumber  yang  sangat  penting  karena melibatkan  partisipasi warga  negara untuk  pembangunan,  baik  fisik maupun
non fisik, serta meningkatkan kemandirian bangsa. Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena
itu, negara harus mewujudkan keadilan  berbagi  atau  distributif  bagi masyarakat.  Keadilan berbagi  dapat diwujudkan  apabila  diikuti  dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk
pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan sarana berbagi dari masyarakat  yang  mampu  melalui tangan  pemerintah. Campur  tangan pemerintah
dalam menerapkan distribusi  pajak  sangat  diperlukan dan
mengandung dua dimensi.
Pertama, sifat memaksa yang
diperlukan untuk memberikan sanksi kepada  warga  negara  yang  mampu agar menunaikan kewajibannya membayar  pajak sesuai  dengan hukum  yang  berlaku.  Kedua,  sifat kerelaan  dari  warga  negara  sebagai implementasi nilai kebersamaan,
kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga negara. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan kedua pada poin pemahaman  mengenai  “Membangun argumen  tentang  dinamika  dan
tantangan tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”  dapat  kita  lihat  bersama hasil diskusi FGD (Tabel 4) menyebutkan  rating  tertinggi  terletak pada argument mengenai opini tentang Program reformasi perpajakan  perlu  dilanjutkan  dan dituntaskan  dengan  berfokus  pada perbaikan regulasi, perbaikan prosedur,  peningkatan  kualitas  dan integritas  SDM,  dan  peningkatan layanan dengan tingkat opini persentase  dari  informan  sebesar 38%. Adaupun beberapa langkah perbaikan  regulasi  perpajakan  guna meminimalisir tantangan dan hambatan di dalam dunia perpajakan di  Indonesia  antara  lain  dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk
kemudahan  pelaporan,  pembayaran, akses  info  perpajakan,  yaitu  antara lain:  A)  Implementasi  penyampaian SPT melalui e-filing lebih ditingkatkan kecepatan akses datanya. B) Penyediaan  kios  komputer e-filing untuk membantu wajib pajak dengan literasi IT yang kurang. C)
Pembayaran  secara online  e-payment .
D)    Implementasi e -materai;  (2)
Efektivitas  penyuluhan  dan  humas dalam rangka meningkatkan

## Tabel 4. Hasil FGD poin “Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan
Tentang Pajak Yang Diperlukan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,
Dan Bernegara” Opini Frekuensi Ranking 1. Program  reformasi  perpajakan  perlu  dilanjutkan  dan dituntaskan  dengan  berfokus  pada  perbaikan  regulasi, perbaikan  prosedur,  peningkatan  kualitas  dan  integritas SDM, dan peningkatan layanan. 35 1 2. Pemerintah  perlu  melakukan quick  win yang  dampaknya dirasakan langsung oleh wajib pajak. 27 2 3. Implementasi  program  administrasi  pajak  perlu  diawasi bersama-sama  dan  dipastikan  dapat  terselenggarakan dengan governance yang baik 16 3 4. Fokus  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  patuh,  didukung  data akurat, dan analisis yang kredibel merupakan pilihan terbaik dan  akan  berdampak  bagi  peningkatan  kepatuhan  pajak secara signifikan.
5. Dari  sisi  kepabeanan,  optimalisasi  fungsi  pengawasan  dan fasilitasi  terus  dilakukan  dan  memberi  daya  dukung  bagi kinerja perekonomian nasional 5 4 4 5 6. Maraknya praktik excise avoidance agar tarif yang dikenakan adalah tarif yang lebih rendah 3 6 7. Mendukung  upaya  ekstensifikasi  barang  kena  cukai  yang didasarkan  pada  pertimbangan  perlunya  pengendalian konsumsi  terhadap  barang  yang  menciptakan  eksternalitas negatif bagi masyarakat. 1 7 kepatuhan  wajib  pajak,  melalui kampanye  secara  masif  terkait,
seperti  A)  Meningkatkan  efektivitas call center dan website. B) Memperkenalkan  hak  dan  kewajiban WNI  di  bidang  perpajakan  pada generasi  muda  (mahasiswa)  dengan memasukkan  di  kurikulum  mata kuliah wajib umum; (3) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi,
seperti:  A)  Pengawasan  pembayaran secara  lebih  optimal.  B)  Penggalian potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional dengan mengoptimalkan  ekstensifikasi  dan pengawasan. C) Pelaksanaan ekstensifikasi dengan prinsip
penguasaan  wilayah.  D)  Penguatan
basis data perpajakan melalui optimalisasi  pemanfaatan  data  pihak ketiga.  E)  Implementasi  aplikasi faktur  pajak.  F) Geo  tagging ;  (4)
Meningkatkan efektivitas pemeriksaan  dan  penagihan.  A)
Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak  dan  pembangunan  basis  data perpajakan. Kelima, (5) Meningkatkan efektivitas penegakan pajak.  Keenam,
(6) Melanjutkan tax amnesty . Ketujuh,  (7)  Peningkatan  kapasitas Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan  pemaparan  ketiga pada  poin  pemahaman  mengenai “Mencari  Tahu  Alasan  Mengapa  Ada Kewajiban  Perpajakan  Warga  Negara” dapat kita lihat bersama hasil diskusi
FGD  (Tabel  5)  menyebutkan  rating tertinggi  terletak  pada  argument mengenai opini tentang Masih terdapat warga negara baik
masyarakat  biasa  dan  pengusaha,
maupun  aparat  pemerintahan  yang belum  memiliki  kesadaran  moral
sebagai  wajib  pajak  yang  baik  dan terpuji,  seperti  masih  ada  praktik Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme (KKN),  mengemplang  pajak,  praktik suap,  dan  perilaku  lain  yang  tidak terpuji  dengan  rating  persentase informan sebesar 71%.

## Tabel 5. Hasil FGD poin “Mencari Tahu Alasan Mengapa Ada Kewajiban
Perpajakan Warga Negara” Opini Frekuensi  Ranking 1. Masih  terdapat  warga  negara  baik  masyarakat  biasa  dan pengusaha,  maupun  aparat  pemerintahan  yang  belum memiliki  kesadaran  moral  sebagai  wajib  pajak  yang  baik  dan terpuji,  seperti  masih  ada  praktik  Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme  (KKN),  mengemplang  pajak,  praktik  suap,  dan perilaku lain yang tidak terpuji. 65 1 2. Masih  terdapat  anggota  masyarakat  yang  belum  memahami pentingnya pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan negara. 20 2 3. Masih terdapat kasus aparatur negara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak 6 3 Diakui  bahwa  membayar  pajak
bagi  warga  negara  merupakan  suatu keharusan  bukan  hanya  di  negara kita  tetapi  juga  hampir  di  seluruh negara.  Secara  historis,  sejak  zaman kerajaan, semua rakyat wajib membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak  sudah  menjadi  hukum  umum
atau hukum alam sebagai konsekuensi  hidup  berorganisasi, berbangsa  dan  bernegara  (Tjahono, 2017). Namun, sudah menjadi hukum umum  pula  bahwa  kewajiban  warga negara  beriringan  dengan  hak  warga negara. Artinya, bahwa setiap kewajiban  pajak  yang  harus  dibayar
oleh warga negara membawa dampak prestasi  yang  berhak  diterima  oleh warga  negara  walaupun  secara  tidak langsung.  Permasalahan  kesenjangan atau  ketimpangan  antara  kewajiban membayar  dan  hak  yang  diterima oleh  warga  negara  menjadi  masalah tersendiri yang menarik untuk dikaji. Namun,  sebelum  membahas  masalah tersebut hal yang tidak kalah menarik adalah  mencari  argumen  dan  alasan mengapa  pajak  menjadi  kewajiban warga negara.
Pada  uraian  poin  pertama  telah disinggung  bahwa  pajak  merupakan salah  satu  kewajiban  warga  negara. Namun,  sampai  saat  ini  masih
banyak warga negara yang tidak mau membayar  pajak  atau  mencoba-coba mengakali  bahkan  mangkir  dari kewajiban  tersebut.  Dalam  hal  ini, perlu  ada  bahasan  dan  penjelasan yang  dapat  memperkuat  argumen mengapa pajak merupakan kewajiban warga
negara.
Beberapa
permasalahan  yang  terkait  dengan kewajiban membayar pajak adalah (1) Masih  terdapat  warga  negara  baik masyarakat  biasa  dan  pengusaha, maupun  aparat  pemerintahan  yang belum  memiliki  kesadaran  moral sebagai  wajib  pajak  yang  baik  dan terpuji,  seperti  masih  ada  praktik Korupsi,Kolusi,dan  Nepotisme  (KKN), mengemplang  pajak,  praktik  suap, dan  perilaku  lain  yang  tidak  terpuji;
(2) Masih terdapat anggota masyarakat  yang  belum  memahami pentingnya
pajak, kebijakan penggunaan,  dan  manfaatnya  bagi bangsa  dan  negara;  (3)  masih terdapat  kasus  aparatur  negara  yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar  pajak  (Direktorat  Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan pemaparan
keempat  pada  poin  pemahaman mengenai “Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara” dapat kita  lihat  bersama  hasil  diskusi  FGD (Tabel 6) menyebutkan rating tertinggi
terletak  pada  argument  Menanyakan Alasan  mengapa  Negara  mengelolah pajak? Dengan rating informan sebesar 64%. Negara  berwenang  mengelola pajak,  yang  di  dalamnya  terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan  hasil  penerimaan pajak untuk keperluan
pembangunan.  Hal  ini  didasarkan pada  amanat  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang ”.  Kewenangan  negara tersebut  didasarkan  pada  undang- undang yang sekaligus mencerminkan  prinsip  kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan  produk  hukum  sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat. Kewenangan negara ini didasarkan  atas  pendekatan  “ Benefit Approach ”  atau  pendekatan  manfaat.
Pendekatan  ini  mendasarkan  pada suatu  falsafah  “ oleh  karena  negara menciptakan  manfaat  yang  dinikmati oleh  seluruh  warga  negara,  maka negara berwewenang memungut pajak dari  rakyat  dengan  cara  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  undang- undang ”.

## Tabel 7. Hasil FGD poin “Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara”
Opini Frekuensi  Ranking 1. Menanyakan Alasan mengapa Negara mengelolah pajak? 58 1 2. Menggali  Informasi  tentang  Pengelolaan  Pajak  oleh  Negara, Negara berwenang mengelola pajak 27 2 3. Pengelolaan Pajak, Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya  terdapat  kegiatan  mengadministrasikan  penerimaan pajak  dan  mendistribusikan  hasil  penerimaan  pajak  untuk keperluan pembangunan. 4 3 4. Mempertegas  fungsi  Lembaga  Negara  Pengelolah  Pajak  dan Jenis Pajak. 2 4
Berdasar  asas  desentralisasi, negara  Republik  Indonesia  memiliki dua  pemerintahan,  yakni  pemerintah pusat  dan  pemerintahan  daerah. Urusan  pajak  dikelola  oleh  dua lembaga yakni pemerintah pusat yang mengelola pajak pusat dan pemerintah  daerah  yang  mengelola pajak daerah. Mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan  hasil  pajak  untuk kepentingan umum. Kegiatan mengadministrasikan
pajak, dilakukan  melalui  3  (tiga)  fungsi utama,  yakni  fungsi  pelayanan, pengawasan  dan  penegakan  hukum. Fungsi pelayanan, misalnya registrasi NPWP  dan  pelaporan  SPT.  Fungsi pengawasan,  misalnya  pemeriksaan pajak  dan  ekstensifikasi  Wajib  Pajak baru.  Fungsi  penegakan  hukum, misalnya  penagihan  dan  penyidikan tindak  pidana  perpajakan.  Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan  mengalokasikan  besaran anggaran  untuk  tiap-tiap  sektor
pembangunan dan/atau kementrian/lembaga atau dinas daerah.  Selanjutnya  kementrian  atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program- programnya. Kebijakan pemerintah dalam hal pajak dapat disebut kebijakan perpajakan,  termasuk  bagian  dari kebijakan  publik  ( public  policy ).
Kebijakan ( policy ) adalah sekumpulan keputusan  yang diambil oleh  seorang pelaku  atau  kelompok  politik  dalam usahamemilih tujuan-tujuan dan cara-cara  untuk  mencapai  tujuan tersebut  (Budiardjo,  2008).  Lalu  apa yang  dimaksud  kebijakan  publik ( public  policy )?  Menurut  (Dye,  1981),
“ Public Policy is whatever the government  choose  to  do  or  not  to  do “
(kebijakan  publik  adalah  apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).  Mengapa  suatu  kebijakan harus dilakukan? Apa manfaat kebijakan  publik  bagi  kehidupan
bersama?  Apa  yang  harus  menjadi pertimbangan  holistik  agar  kebijakan tersebut  mengandung  manfaat  yang besar  bagi  warganya  dan  tidak menimbulkan persoalan yang merugikan?  Salah  satu  kebijakan publik  adalah  kebijakan  di  bidang perpajakan.  Kebijakan  perpajakan ( tax policy ) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan  yang  sesuai  dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. Dengan adanya kebijakan perpajakan, pemerintah mengharapkan  terjadi  peningkatan penerimaan  dari  sektor  pajak,  dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan.
Kebijakan  perpajakan  merupakan salah  satu  bagian  dari  instrumen kebijakan  fiskal  yang  bertujuan untuk  mempengaruhi  perekonomian negara, mengatur perekonomian negara,  meningkatkan  penerimaan negara,  dan  mendorong  investasi, serta menciptakan keadilan.
Hasil  opini  pertanyaan  poin  1 terhadap  para  mahasiswa  mengenai “Menelusuri  Konsep  dan  Urgensi
Diperlukannya Pajak dalam Kehidupan  Manusia”,  antara  lain  (1) pembayaran pajak merupakan perwujudan  kewajiban  dan  peran serta  wajib  pajak  untuk  ikut  secara langsung
dan bersama-sama
melaksanakan  pembiayaan  negara dan  pembangunan  nasional;  (2) pajak  berfungsi  membiayai  seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan;  (3)  melakukan  kontrol terhadap  kebijakan  pemerintah;  (4) pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah  dalam  bidang  sosial ekonomi.  Contohnya:  pajak  dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman  keras  hal  ini  berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lainnya, tarif pajak  untuk  ekspor  sebesar  0%  yang bertujuan  untuk  mendorong  ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional;  (5)  pemerintah  dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan  begitu  akan  banyak  terserap tenaga  kerja  sehingga  pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah  juga  dapat  menerapkan tarif  pajak  yang  tinggi  untuk  barang- barang  mewah,  jadi  tidak  hanya menekan  hanya  hidup  konsumtif pajak dapat berfungsi sebagai
redistribusi pendapatan. Hasil  opini  pertanyaan  poin  2 terhadap  para  mahasiswa  mengenai
“Membangun argumen tentang dinamika  dan  tantangan  tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,  dan  bernegara,”  antara lain  yaitu  (1)  program  reformasi perpajakan  perlu  dilanjutkan  dan dituntaskan  dengan  berfokus  pada perbaikan regulasi, perbaikan prosedur,  peningkatan  kualitas  dan integritas  SDM,  dan  peningkatan
layanan;
(2) pemerintah perlu melakukan quick win yang dampaknya  dirasakan  langsung  oleh wajib pajak. Selain untuk membangun  mutual  trust,  hal  ini penting  untuk  memastikan  bahwa reformasi perpajakan merupakan pilihan kebijakan terbaik dan menjanjikan  pencapaian  hasil  yang signifikan di masa mendatang. Selain pelayanan, fairness  audit pajak melalui CRM ( Compliance Risk Management ) juga perlu segera direalisasikan; (3) implementasi program  administrasi  pajak  perlu diawasi bersama-sama dan
dipastikan  dapat  terselenggarakan dengan governance yang  baik;  (4) fokus  kepada  wajib  pajak  yang  tidak patuh,  didukung  data  akurat,  dan analisis  yang  kredibel  merupakan pilihan  terbaik  dan  akan  berdampak bagi  peningkatan  kepatuhan  pajak secara  signifikan;  (5)  dari  sisi kepabeanan, optimalisasi fungsi pengawasan  dan  fasilitasi  terus dilakukan dan memberi daya dukung bagi  kinerja  perekonomian  nasional; (6)  Kementerian  Keuangan  yang
menerbitkan PMK No. 146/PMK.010/2017 yang memberikan  roadmap  simplifikasi tarif  cukai  rokok,  terutama  karena Indonesia  adalah  salah  satu  negara dengan struktur tarif cukai terkompleks  di  dunia.  Kompleksitas tersebut  mengakibatkan  maraknya praktik  excise  avoidance  agar  tarif yang  dikenakan  adalah  tarif  yang lebih  rendah;  (7)  mendukung  upaya ekstensifikasi barang kena cukai yang didasarkan pada pertimbangan perlunya pengendalian konsumsi terhadap  barang  yang  menciptakan eksternalitas negatif bagi masyarakat. Konsistensi  dan  keteguhan  hati Pemerintah diuji sekaligus perlu terus diyakinkan, semata-mata bagi kebaikan publik.
Hasil  opini  pertanyaan  poin  3
terhadap  para  mahasiswa  mengenai,
“Menanya  Alasan  Mengapa  Ada
Kewajiban Perpajakan
Warga Negara,”yaitu  sebagai  berikut  (1) masih  terdapat  warga  negara  baik masyarakat  biasa  dan  pengusaha, maupun  aparat  pemerintahan  yang belum  memiliki  kesadaran  moral sebagai  wajib  pajak  yang  baik  dan terpuji,  seperti  masih  ada  praktik Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme (KKN),  mengemplang  pajak,  praktik suap,  dan  perilaku  lain  yang  tidak terpuji;  (2)  masih  terdapat  anggota masyarakat  yang  belum  memahami
pentingnya
pajak, kebijakan
penggunaan,  dan  manfaatnya  bagi bangsa  dan  Negara;  (3)  masih terdapat  kasus  aparatur  negara  yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak. Hasil  opini  pertanyaan  poin  4 terhadap  para  mahasiswa  mengenai, ”Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara”, yaitu sebagai  berikut  (1)  mempertegas fungsi  Lembaga  Negara  Pengelolah Pajak dan Jenis Pajak; (2) menanyakan  Alasan  mengapa  Negara mengelolah  pajak?,  Berdasar  asas desentralisasi, negara Republik Indonesia memiliki dua pemerintahan, yakni pemerintah pusat  dan  pemerintahan  daerah.
Urusan  pajak  dikelola  oleh  dua lembaga yakni pemerintah pusat yang
mengelola pajak pusat dan pemerintah  daerah  yang  mengelola pajak daerah. Mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan  hasil  pajak  untuk kepentingan umum. Kegiatan mengadministrasikan
pajak, dilakukan  melalui  3  (tiga)  fungsi utama,  yakni  fungsi  pelayanan, pengawasan  dan  penegakan  hukum. Fungsi pelayanan, misalnya registrasi NPWP  dan  pelaporan  SPT.  Fungsi pengawasan,  misalnya  pemeriksaan
pajak  dan  ekstensifikasi  Wajib  Pajak baru.  Fungsi  penegakan  hukum, misalnya  penagihan  dan  penyidikan tindak  pidana  perpajakan.  Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan  mengalokasikan  besaran anggaran  untuk  tiap-tiap  sektor pembangunan dan/atau kementrian/lembaga atau dinas daerah.  Selanjutnya  kementrian  atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program- programnya;  (3)  Menggali  Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara,  Negara  berwenang  mengelola pajak,  yang  di  dalamnya  terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan
mendistribusikan  hasil  pajakuntuk keperluan  pembangunan.  Hal  ini didasarkan pada amanat UUD Tahun 1945  Pasal  23A  yang  menyatakan “Pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan negara diatur dengan undang- undang”.  Kewenangan  negara  itu didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan  rakyat,  bahwa  undang- undang  merupakan  produk  hukum sebagai  persetujuan  bersama  antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan
Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2009,  dinyatakan  bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undangdengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan negara terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni
penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan  pajak,  dan  penerimaan  hibah. Pajak  menjadi  sumber  pendapatan yang besar bagi negara Indonesia saat ini.  Penerimaan  Perpajakan  terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan  dari  bea  dan  cukai. Penerimaan pajak berkontribusi sekitar 74,6% dari seluruh penerimaan  negara  untuk  keperluan pembiayaan pembangunan; (4) Pengelolaan Pajak, Negara berwenang mengelola  pajak,  yang  di  dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan
penerimaan pajak  dan  mendistribusikan  hasil penerimaan  pajak  untuk  keperluan pembangunan.  Hal  ini  didasarkan pada  amanat  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan  “Pajak  dan  pungutan
lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang”. Kewenangan negara tersebut  didasarkan  pada  undang- undang yang sekaligus mencerminkan  prinsip  kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan  produk  hukum  sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat. Kewenangan negara ini didasarkan  atas  pendekatan  “ Benefit Approach ”  atau  pendekatan  manfaat.
Pendekatan  ini  mendasarkan  pada suatu  falsafah  “oleh  karena  negara menciptakan  manfaat  yang  dinikmati oleh  seluruh  warga  negara,  maka negara berwewenang memungut pajak  dari  rakyat  dengan  cara  yang dapat dipaksakan
berdasarkan undang-undang”.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Dengan  mengamati  kondisi  saat ini, maka urgensi pajak bagi pembangunan  yang  semakin  luntur ditengah  masyarakat  Indonesia  di masa  sekarang  tentu  saja  membuat pemerintah resah. Masyarakat
Indonesia,  terutama  generasi  muda (mahasiswa)  masih  banyak  yang kurang  menyadari  betapa  penting peran  pajak  dalam  pembangunan Indonesia yang harus terus berlangsung.  Hal  ini  terjadi  karena
mereka  kurang  memahami  bahwa pengertian  pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat,  yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Mereka beranggapan bahwa  di  zaman  yang  serba  modern ini,  segala  sesuatu  harus  berdampak secara  langsung  dan  berguna  bagi mereka pada saat itu juga.
Di  saat  seperti  inilah,  peran fiskus  sangat  vital  diperlukan,  kita sebagai  penggerak  utama  terciptanya kesadaran  pajak  bagi  masyarakat umum harus dengan giat mengedukasi  para  generasi  muda
(mahasiswa)  betapa  pentingnya  pajak bagi  kemajuan  bangsa  dan  negara.
Metode pendekatan FGD pada penelitian di atas memberikan dampak  nyata  bagi  pemahaman beberapa
kelompok mahasiswa ekonomi  akuntansi  perpajakan  pada
Perguruan Tinggi X di Yogyakarta dan Surabaya bahwa pemahaman mereka tentang  realita  kesadaran  pajak  di Indonesia
masih
memerlukan pembinaan.    Bagaimana  caranya?
Tidak  harus  dengan  sesuatu  yang besar,  kita  bisa  memulai  dengan orang-orang disekitar kita dan melalui gerakan  kecil  namun  dapat  memberi dampak besar. Kita dapat menyisipkan  edukasi  perpajakan  di berbagai  sektor  kelimuan  wajib umum di perguruan tinggi. Tentu saja hal  ini  tidak  bisa  berdampak  secara langsung,  namun  dengan  adanya edukasi  ini  diharapkan  para  generasi muda  (mahasiswa)  dapat  memahami fungsi  dan  manfaat  pajak  lebih  jauh sehingga timbul kesadaran membayar pajak  sejak  dini.  Edukasi  perpajakan harus  dilakukan  kepada  generasi muda agar tumbuh kesadaran pentingnya  pajak  dalam  diri  mereka sehingga  mereka  dapat  memberi pengaruh  positif  kepada  orang-orang di  sekitar  mereka  tentang  urgensi membayar pajak. Bung Karno pernah berkata,  "Beri  aku  1000  orang  tua, niscaya  akan  kucabut  semeru  dari akarnya,  beri  Aku  10  pemuda, niscaya  akan  kuguncangkan  dunia!" Dari  kata-kata  Bung  Karno  tersebut dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa generasi muda mempunyai peran vital dalam keberlangsungan Negara Republik  Indonesia.  Para  pemuda ialah  generasi  yang  nantinya  akan membawa  Bangsa  Indonesia  di  masa depan, menjadi pemimpin, dan penggerak perekonomian bangsa.
Namun, peneliti menyadari bahwa  penggunaan  metode  FGD
dalam  objek  penelitian  di  atas  masih memiliki tingkat bias terhadap argumen  pendapat  yang  peneliti kumpulkan, mengapa demikian karena  objek  informan  di  dalam penerapan  FGD  masih  mencakup generasi muda (mahasiswa) di Yogyakarta  dan  Surabaya,  yang masih  terbatas  ruang  lingkupnya, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan topic yang  diangkat dengan
melakukan metode
eksperimen  secara  berkala  terhadap objek  yang  akan  diberikan  bahan diskusi,  dan  menambah  informan yang  memang  memiliki  peran  aktif dalam  lingkup  pekerjaan  (praktisi)  di bidang perpajakan.

## REFERENSI
Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A.  (2017).  Pengaruh  Penerapan
Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib Pajak. E-Journal Akuntansi Universitas  Udayana , 18 (1),  818– 846.
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches . SAGE Publications, Inc. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia. (2016). Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi . Jakarta:
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia.
Fatimah,  A.  N.  (2017). Analisis
Kesiapan Lima Usaha Kecil dalam Implementasi  SAK  EMKM  di Kabupaten Purworejo .
Faturokhman,  A.,  Puspasari,  N., Pinasti,  M.,  &  Sri  Rejeki,  K. (2015). University’s  One  Stop Accounting  Service  untuk  UKM:
Solusi  Mengatasi  Keengganan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP) .
Feld,  L.  P.,  &  Frey,  B.  S.  (2007).  Tax Compliance  as  the  Result  of  a Psychological  Tax  Contract:  The Role of Incentives and Responsive Regulation. Journal Law & Policy ,
29 (1).
Fishbein,  M.  A.,  &  Ajzen,  I.  (1975). Belief,  Attitude,  Intention,  and Behavior:  An  Introduction  to Theory  and  Research .  Addison- Wesley.
Jung, C. G. (2003). Memories, Dreams, Reflections .  Yogyakarta:  Penerbit Jendela.
Krueger, R. A., & Casey, M. A. (1988). Focus  Groups:  A  Practical  Guide for  Applied  Research .  California:
SAGE Publication Inc.
Lestari,  K.  P.,  Herawati,  N.  N.  T.,  & Atmadja,  A.  T.  (2018).  Persepsi Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) terhadap Penggunaan  Aplikasi  Lamikro  di Kecamatan Buleleng Tahun 2018. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Akuntansi)  Undiksha ,
9 (1). https://doi.org/10.23887/JIMAT .V9I1.20493
Lohanda,  D.,  &  Mustikawati,  R.  I. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan  Laporan  Keuangan terhadap  Pelaporan  Keuangan UMKM. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 6 (5).
Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S.  (2012).  Mengungkap  Kesiapan dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis  Airlangga , 22 (3). Organisation  for  Economic,  &  Co- operation and Development (OECD)’.  (2011).  Literacy  Scores by  Gender  at  Age  15.  Retrieved August 20, 2019, from http://www.oecd.org/els/family/ 37864252.pdf Rafiqa,  F.  (2018). Analisis  Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesiapan UMKM dalam Implementasi  SAK  EMKM  dalam Pelaporan  Keuangan  di  Kota
Padang . Universitas Andalas.
Rahmawati,  T.,  &  Puspasari,  O.  R.
(2016).  Mengungkap  Kesiapan Implementasi  SAK  ETAP  dalam Menyajikan  Laporan  Keuangan UMKM  di  Kabupaten  Kuningan. SNaPP:  Sosial,  Ekonomi  Dan Humaniora , 532–539.
Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi  dan  Kesesuaiannya dengan  SAK  ETAP  (Pada  UMKM di  Kecamatan  Sukajadi  Binaan Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru). Akuntansi Dewantara , 1 (2).
Siyami,
N. (2014). Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi  pada  Usaha  Kecil  dan
Menengah di Purworejo . Soemarso,  S.  R.  (1998).  Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia , 46 (3), 333–368. Soemitro,  R.,  &  Sugiharti,  D.  K. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan .  Bandung:  PT  Refika Aditama. Sudarti, K., Hadi, E. N., Wuryaningsih,  E.,  &  Ariawan,  I. (1999). Aplikasi Penelitian Kualitatif  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyakit Menular, Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas Indonesia bekerja sama  dengan  Direktorat  Jenderal Pemberantasan  Penyakit  Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depkes RI . Jakarta.
Suryabrata,  S.  (2007). Psikologi Kepribadian . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tjahono,  M.  B.  (2017).  Pajak, Kekuasaan,  dan  Negara  Modern. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/artik el/pajak-kekuasaan-dan-negara- modern
World  Bank.  (2009). Development Report . Washington DC, USA.
World  Bank.  (2015). Development Report . Washington DC, USA.