## ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN EKONOMI TERHADAP PELABUHAN SUMBA TENGAH
Oleh: Ir. Hermawati Konsultan PT. Formasi Empat Pola Selaras Email: hermawati.santoso@yahoo.com
ABSTRAK: Dalam  rangka  mendukung  penerapan  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah  maka sebagai konsekuensinya dari penerapan peraturan tersebut perlu membagi kewenangan kepada Pemerintah Daerah  baik  Pemerintah  Propinsi  maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Pembagian  kewenangan  berupa desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  kewenangan  tersebut  juga  dimaksud  dan  agar  setiap daerah berusaha mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang lebih maju dan agar dapat berkembang sesuai  kemampuannya. Dari  perhitungan  analisa  ekonomi,  diperoleh  tolok  ukur  kelayakan  ekonomi,  yaitu: EIRR  (14,14  %);  NPV  (Rp.  37.115  juta,-  pada  discount  rate  10%)  dan  BCR  (1,59  pada  discount  rate  10%). Dinyatakan, proyek pembangunan pelabuhan laut Kabupaten Sumba Tengah, dinilai layak secara ekonomis. Dari  perhitungan  analisa  finansial,  diperoleh  tolok  ukur  kelayakan  finansial,  yaitu:  FIRR  (Tidak  Tercapai); NPV (- Rp. 59.672 juta,- pada discount rate 10%); BCR (0,047 pada discount rate 10%) dan Payback Period (tidak  terdifinisi).  Dinyatakan  proyek  pengembangan  jangka  pendek  Pelabuhan  Kabupaten  Sumba  Tengah, dinilai tidak layak secara finansial.
Kata Kunci: kelayakan ekonomi, kelayakan finansial, Sumba Tengah, pelabuhan
ABSTRACT: In order to support the implementation of Law no. 22 Year 1999 on Regional Autonomy then as a consequence of  the implementation  of these  regulations need  to  divide the  authority  to  either  the Provincial Local  Government and  Government  of Regency  / City.  Division  of  authority in  the  form of decentralization, deconcentration and assistance task, the authority is also referred to and that every area of trying  to catch other  more advanced  regions and in  order  to develop  according  to his ability. From the  calculation of  economic  analysis, economic  feasibility benchmark is  obtained,  namely: EIRR (14.14%), NPV (U.S.  $ 37,115 million, - the discount  rate 10%) and BCR (1.59 on  a   10%  discount rate).Otherwise, sea port  development project of  Central Sumba, judged economically  feasible.  From the calculation of financial analysis, financial feasibility criterion is obtained, namely: FIRR (Not Achieved), NPV (- Rp. 59  672 million, - the discount  rate   10%),  BCR   (0.047   at  10%  discount  rate) and Payback Period (not terdifinisi ). Stated short-term portdevelopment project of Central Sumba, considered not financially viable.
Keywords : economic feasibility, financial feasibility, Central Sumba, the port

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mendukung penerapan UU No. 22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah maka sebagai konsekuensinya dari
penerapan
peraturan tersebut perlu
membagi  kewenangan  kepada  Pemerintah Daerah  baik  Pemerintah  Propinsi  maupun Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Pembagian kewenangan
berupa desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
kewenangan  tersebut  juga  dimaksud  dan agar  setiap  daerah  berusaha  mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang lebih maju  dan  agar  dapat  berkembang  sesuai kemampuannya.
Oleh  karena  itu  pembangunan  pelabuhan  di Indonesia dalam lingkup Sub sektor Perhubungan  Laut  akan  terus  dilaksanakan dalam rangka menunjang
angkutan/transportasi penumpang, petikemas,  general  cargo,  pelayaran  perintis, pelayaran  lokal    maupun  pelayaran  rakyat, baik  berupa  pembangunan  baru  maupun peningkatan fasilitas yang telah ada.
Wilayah  kajian  dari  pekerjaan  ini,  secara adminstratif  berada  di  wilayah  Kabupaten Sumab  Tengah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  (NTT)  seperti  yang  tertera  pada Gambar 1 dan Gambar 1.2 di bawah ini.
Gambar 1. Wilayah Sumba Tengah

## METODE PENELITIAN
Berkaitan  dengan  pekerjaan  studi  ini,  maka konsultan dalam analisis data merencanakan menerapkan  analisis  terhadap  isi  dokumen, analisis  regresi  linier  dan  analisis  hirarkhi proses.  Gabungan  dari  analisis  data  ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan
didukung  dengan  teknik  kuantitatif  melalui pengolahan data kualitatif dan kuantitatif.
Analisis  data  gabungan  ini  tepat  untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana mengembangkan kawasan maritime  di  Sumba  Tengah,  Prop.  Nusa Tenggara Timur.

## ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
Model  evaluasi  kelayakan  ekonomi  dan finansial  yang  akan  dipergunakan  dalam studi  ini  adalah  evaluasi  kelayakan  ekonomi dan finansial yang memperhitungkan perbandingan  nilai  biaya-manfaat  dengan menggunakan indikator ekonomi dan finansial  : Benefit-Cost  Ratio (BCR), Net Present  Value (NPV)  dan Economic  Internal Rate of Return (EIRR).
Benefit-Cost  Ratio (BCR) adalah nilai perbandingan antara total nilai arus manfaat dengan total nilai arus biaya yang dikeluarkan.
Total  nilai  arus  manfaat  ini  diperoleh  dari perhitungan  keuntungan  langsung  yang diperoleh dari :
 Pengurangan biaya operasi kendaraan  Penghematan waktu perjalanan
Sedangkan  total  nilai  arus  biaya  diperoleh dari total biaya konstruksi, biaya pemeliharaan  tahunan,  dan  pemeliharaan lima tahunan.
Dalam hal ini indikator BCR dapat dinyatakan dalam bentuk rumusan sebagai berikut :

## BCR = (B – (E-C))/C
Dimana:
BCR = Indikator Benefit-Cost Ratio B = Benefit (Manfaat/Pendapatan) C = Biaya Kontruksi E
= Total Biaya
Besaran  nilai  indikator  BCR  tersebut  dapat diartikan sebagai berikut :
 BCR > 1 : mengindikasikan bahwa rencana proyek  (pembangunan)  menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan  biaya  yang  dikeluarkan sehingga
pembangunan dapat dilaksanakan.
 BCR = 1 : mengindikasikan bahwa rencana proyek (pembangunan) memberikan keuntungan  yang  hanya  cukup  untuk menutup biaya konstruksi.
 BCR < 1 : mengindikasikan bahwa rencana proyek (pembangunan)
tidak menghasilkan  keuntungan,  atau  akan menghasilkan  keuntungan  pada  jangka waktu yang cukup lama.
Net Present Value (NPV) didapatkan dari total manfaat  yang  diperoleh  dari  pembangunan selama  umur  proyek  dikurangi  dengan  total biaya  selama  umur  proyek  dan  dihitung berdasarkan nilai sekarang ( present value ).
Economic  Internal  Rate  of  Return (EIRR) dinyatakan  sebagai  suatu  tingkat  diskonto (suku  bunga)  dimana  nilai  sekarang  dari keuntungan  adalah  sama  besarnya  dengan nilai sekarang dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain EIRR merupakan  tingkat  diskonto  pada  kondisi nilai NPV = 0 atau nilai BCR = 1.0
Metode ini dirumuskan sebagai berikut :
) ( int NPVn NPVp NPVn ernal DF EIRR    Dimana :
EIRR =  Tingkat  Pengembalian  Ekonomi  dan finansial Rata- rata
DF    =    faktor diskonto
Interval =  perbedaan antara faktor diskonto rata-rata
NPV p  =  NPV pada diskonto rata-rata positif
NPV n  =  NPV pada diskonto rata-rata negatif

## MANFAAT EKONOMI
Manfaat ekonomi yang pokok dengan adanya proyek pembangunan pelabuhan, antara lain: (1)  penghematan  biaya  angkut  kapal sehubungan  dengan  berkurangnya  biaya angkut barang dan penumpang dibandingkan dengan  biaya  angkut  yang  harus  dibayarkan di  pelabuhan  terdekat  apabila  rencana pelabuhan dikelola oleh UPT, (2) penghematan waktu perjalanan darat penumpang  serta  biaya  angkut  darat  barang dari  dan  menuju  pelabuhan,  (4)  manfaat tidak langsung dengan meningkatnya kegiatan  ekonomi  nasional  dan  regional,  (5) manfaat  tidak  langsung  sehubungan  dengan meningkatnya kegiatan ekspor.
Manfaat  pertama    yaitu  penghematan  biaya angkut  kapal  yang  timbul  sehubungan dengan  berkurangnya  biaya  angkut  barang dan  penumpang  dibaningkan  dengan  biaya angkut  yang  harus  dibayarkan  di  pelabuhan terdekat.  Dengan  hirarki  yang  berfungsi sebagai  pelabuhan  pengumpan  lokal  maka mil yang dilayani kurang lebih mendekati mil angkutan penyeberangan. Dengan dikelolanya  pelabuhan  oleh  UPT,  maka  tarif jasa  pelabuhan  relatif  lebih  kecil  sehingga berdampak tarif atau biaya angkut penumpang dan barang juga akan lebih kecil.
Tarif  angkutan  penumpang  di  pelabuhan terdekat  yaitu  Waikelo  adalah  Rp.  31.800,- sedangkan  tarif  angkutan  penumpang  yang dikelola  UPT  adalah  Rp.  3.700,-  sehingga dengan  diperoleh  manfaat  tarif  penumpang sebesar  Rp.  28.100,-.  Perhitungan  serupa diberlakukan terhadap angkutan barang.
Manfaat  kedua  tersebut  yaitu  berkurangnya biaya transportasi darat dimana selisih biaya transportasi darat dari dan menuju pelabuhan  Waikelo  sebesar  Rp.  30.000,- sedangkan  angkutan  di  dalam  Kabupaten sumba Tengah sebesar Rp. 15.000,- sehingga diperoleh  manfaat  biaya  transportasi  darat sebesar Rp. 15.000,-.
Manfaat  ketiga  adalah  berkurangnya  waktu perjalanan. Secara umum terdapat percepatan  waktu  tempuh  rata-rata  3  jam. Rata-rata  pendapatan  per  kapita  penduduk per bulan adalah Rp. 3,4 juta per bulan untuk waktu  kerja  produktif  24  x  8  jam  =  192  jam per  bulan.  Dengan  demikian  penghematan  3 jam  waktu  perjalanan  yang  berlangsung siang hari ( jam kerja) berarti Rp. 5.160,- per penumpang.

## BIAYA EKONOMIS
Sumber  daya  pokok  yang  digunakan  dalam proyek  pengembangan  pelabuhan  adalah tanah,  buruh,  dan  material  (lokal  dan import).  Berhubung  harga  pasar  lokal  tidak selalu sama dengan harga pasar dunia, maka seringkali  biaya  ekonomis  dihitung  dengan menggunakan  ‘shadow  price’  dari  harga komersialnya.
Biaya  ekonomis  terdiri  dari  dua  komponen, yaitu : (1) biaya tetap, dan (2) biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari biaya investasi untuk pembebasan  lahan,  pengadaan  dermaga, gedung  terminal,  lapangan  parkir  serta
fasilitas dan peralatan terminal lainnya. Biaya investasi  pembangunan  pelabuhan  adalah sebesar Rp. 61.139.671.760,- ditambah biaya pembebasan lahan sebesar Rp. 1.400.000.000,-.    Sedangkan  biaya  variabel terdiri dari perawatan dan biaya operasional, dimana  dalam  analisis  kelayakan  ekonomi diasumsikan  biaya  operasional  dibiayai  oleh pemerintah  sehingga  biaya  yang  dihitung dalam analisa ekonomi hanya biaya perawatan sebesar 1,5% dari biaya konstruksi.

## HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN EKONOMI
Dari  perhitungan  analisa  ekonomi,  diperoleh tolok ukur kelayakan ekonomi, yaitu:
EIRR   = 14,14 %
NPV = Rp. 37.115 juta,- ( pada discount rate 10%) BCR = 1,59
( pada discount rate 10%)
Dengan  ketiga  tolak  ukur  tersebut,  maka proyek pembangunan pelabuhan laut Kabupaten  Sumba  Tengah,  dinilai  layak secara ekonomis.

## ANALISA KELAYAKAN FINASIAL
Analisa  Kelayakan  Keuangan  diperlukan untuk  melihat  apakah  rencana  investasi suatu pengembangan pelabuhan dapat secara finansial  cukup  baik.  Ukuran  yang  dipakai adalah nilai BCR ( Benefit Cost Ratio), FIRR ( Financial  Internal  Rate  of    Return  ),  Net Present Value (NPV) dan Payback Period.
BCR  adalah  angka  banding  antara  manfaat (benefit)  dan  biaya  (cost),  tentunya  angka banding  yang  baik  adalah  apabila  nilainya lebih  dari  1  (satu)  yaitu  keadaan  yang menggambarkan bahwa manfaat yang diberikan  adalah  lebih    besar  dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya.
Sedangkan  FIRR  adalah  suatu  nilai  bunga (rate)  yang  menjadikan  net  present  value antara manfaat dan biaya menjadi sama atau juga  selisihnya  menjadi  nol.  Apabila  nilai FIRR adalah lebih tinggi dari opportunity rate berarti investasi dapat dinilai cukup menguntungkan dibandingkan dengan
penyimpanan uang tersebut yang menghasilkan bunga bank.
NPV  (net  present  value)  memperhitungkan nilai  waktu  terhadap  uang.  Untuk  itu discount  rate  ditetapkan  dan  digunakan untuk menilai seluruh biaya dan pendapatan di  masa  datang  kedalam  nilai  sekarang. Dengan  menjumlahkan  seluruh  biaya  dan pendapatan  yang  telah  disesuaikan  nilainya tersebut,  maka  diperoleh  NPV.  Apabila  NPV bernilai  positif  atau  lebih  dari  nol,  maka proyek  layak  secara  finanasial,  sebaliknya apabila NPV bernilai negatif atau kurang dari nol, maka proyek tidak layak.
Adapun Payback Period adalah jangka waktu dalam tahun yang diperlukan untuk pengembalian suatu investasi.

## PENDAPATAN
Untuk  kepentingan  analisa  keuangan,  maka faktor  penerimaan    yang  merupakan pendapatan  untuk  pihak  yang  membangun
adalah sangat penting untuk diperhitungkan.
Penyediaan terminal penumpang
memberikan  tambahan  pendapatan  dalam pelayanan kapal dan barang. Dalam perhitungan  pendapatan  dalam  kasus  ini diperoleh  dari  pelayanan  penumpang  dan barang.  Tarif  jasa  pelabuhan  mengikuti ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan  negara  bukan  pajak  yang berlaku  pada  Kementerian  Perhubungan. Besaran  tarif,  yaitu  sebesar  Rp.  1.700,-  pas masuk  hanya  untuk  penumpang  naik,  jasa sandar sebesar Rp. 15.460,- untuk kapal 700 GT  dan  jasa  penumpukan  barang  yang  rata- rata  diperkirakan  3  hari  yaitu  sebesar  Rp 600,- per ton. Untuk penumpang turun tidak dikenakan pas terminal.
Diasumsikan  pula  bahwa  kenaikan  tarif sebesar  14%  setiap  2  tahun  dengan pertimbangan  penyesuaian  terhadap  inflasi dan  peningkatan  mutu  pelayanan.    Pada tahun  pertama  operasi  (2013)  diasumsikan tarif sudah naik 14%.

## BIAYA
Adapun  untuk  faktor  biaya,  terdapat  tiga komponen  biaya  yang  akan  diperhitungkan dalam analisis, yaitu biaya investasi pengadaan  tanah,  pembangunan  pelabuhan beserta
fasilitasnya serta, biaya
pemeliharaan . Biaya pemeliharaan
diperhitungkan  adalah  1,5  %  dari  biaya konstruksi. Biaya pemeliharaan akan meningkat mengikuti inflasi sebesar 7 % per tahun. Biaya operasional yang meliputi biaya pegawai, biaya bahan dan biaya administrasi umum  (  termasuk  pajak  dan  asuransi  ) diasumsikan dibayar oleh pemerintah dengan scenario pengelolaan oleh UPT.

## HASIL PERHITUNGAN KELAYAKAN FINANSIAL
Dari  perhitungan  analisa  finansial,  diperoleh tolok ukur kelayakan finansial, yaitu:
FIRR = Tidak Tercapai NPV = - Rp. 59.672 juta,- ( pada discount rate 10%) BCR = 0,047 ( pada discount rate 10%) Payback Period = -
Dengan  keempat  tolok  ukur  tersebut,  maka proyek pengembangan jangka pendek Pelabuhan  Kabupaten  Sumba  Tengah,  dinilai tidak layak secara finansial.

## KESIMPULAN
1. Dari  perhitungan  analisa  ekonomi, diperoleh tolok ukur kelayakan ekonomi, yaitu:  EIRR  (14,14  %);  NPV  (Rp.  37.115 juta,-  pada  discount  rate  10%)  dan  BCR (1,59 pada discount rate 10%).
Dinyatakan,
proyek pembangunan pelabuhan laut Kabupaten Sumba Tengah, dinilai layak secara ekonomis.
2. Dari  perhitungan  analisa  finansial, diperoleh tolok ukur kelayakan finansial, yaitu:  FIRR  (Tidak  Tercapai);  NPV  (-  Rp. 59.672  juta,-  pada  discount  rate  10%); BCR (0,047 pada discount rate 10%) dan Payback Period (tidak terdifinisi).
Dinyatakan proyek pengembangan jangka  pendek  Pelabuhan  Kabupaten Sumba Tengah, dinilai tidak layak secara finansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran
Peraturan  Pemerintah  No.  38  tahun  2007 tentang Pembagian  Urusan  Pemerintah antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional
Theusen  Fabrycky, Engineering  Economy , 1995
Departemen  Perhubungan, Transport  in
Indonesia , 1999 Schweyer H.E, Process Engineering Economics , 1998