## Volume 3 No. 2, Januari  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman
Andreas Ronaldo & Yosep Hadi Putra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Libuk Sikaping Email: andreasronaldo669@ymail.com & yosephadiputra3011@gmail.com

## Abstract
Implementation  of Nagari in  Pasaman  Regency previously  referred  to  Regional Regulation No.  2/2007 concerning  the  Principles  of  Nagari  Government,  but  after  the  promulgation  of  Law  No.  6/2014 concerning Villages, there was also a change in the Implementation of Nagari Administration in Pasaman Regency. Based on the results of research and observation in the field, the results have been obtained in the form of Positive Implications of the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages against the Existence of Nagari in Pasaman Regency. These positive implications can be seen and marked by the steps taken by the Pasaman District Government to maximize the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages.Pasaman Regency government policy to achieve these positive implications is proven based  on Pasaman Regency government policy through Pasaman District Regulation Number 21 Year 2017 regarding the Establishment of Nagari Preparation in Pasaman District. The Village Arrangement was  carried  out  or Nagari  in  which  the  total  number  of  preparatory  villages  proposed  by the  Pasaman Regency Government was 25 Nagari Pathways,  in which all the Nagari Pathways were  prepared with their apparatus to support and advance the Pasaman Regency Government.
Keywords: Positive Implications; Law; Nagari

## Abstrak
Pelaksanaan  Nagari  Di  Kabupaten  Pasaman  sebelumnya  mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  Nomor Daerah  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari,  akan  tetapi  setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka berubah pula Pelaksanaan Pemerintahan  Nagari  di  Kabupaten  Pasaman.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  observasi  di  lapangan telah  didapatkan  hasil  berupa  Implikasi  Positif  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa terhadap Keberadaan Nagari di Kabupaten Pasaman. Implikasi positif tersebut dapat dilihat dan  ditandai  dengan  adanya  langkah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemerintah Kabupaten  Pasaman  untuk  mencapai  Implikasi  positif  tersebut  dibuktikan  berdasarkan  kebijakan pemerintah  Kabupaten  Pasaman  melalui  Peraturan  Bupati  Pasaman  Nomor  21  Tahun  2017  tentang Pembentukan  Nagari  Persiapan  di  Kabupaten  Pasaman.  Pembentukan  Nagari  Persiapan  tersebut disambut baik oleh masyarakat kabupaten Pasaman, sehingganya berdasarkan peraturan Bupati nomor 21 tahun  2017  tersebut  dilakukan  Penataan  Desa  atau  Nagari  yang  mana  jumlah  nagari  persiapan  yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 25 Nagari Persiapan, yang mana seluruh Nagari Persiapan tersebut sudah siap dengan aparaturnya untuk menunjang dan memajukan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Kata Kunci: Implikasi Positif; Undang-Undang; Nagari

## A. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan kepulauan kecil sehingga membutuhkan organisasi negara yang  hiraerki dari pusat sampai ke daerah. Dikarenakan  wilayah  yang  luas  tersebut,  sehingga  tidak  mungkin  untuk  pemerintah pusat menjalankan secara langsung pemerintahan di ibukota Negara. 1 Dengan demikian dibutuhkan  struktur  organisasi  ketatanegaraan  yang  hiraerki  dan  sistematis.  Dalam pelaksanaan  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan  undang-undang 2 .  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Seiring dengan ketentuan tersebut maka dalam Pasal 18 ayat (5)  Undang-Undang Dasar  1945  lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  “Pemerintahan  Daerah  menjalankan otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah  yang  dulu  dikenal  dengan  pemerintahan  lokal  sangat  dinamis  seiring  dengan perkembangan  ketatanegaraan  dan  politik  di  Indonesia.  Dalam  Pasal  18  B  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan -kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam Undang- Undang”.
Dalam  masyarakat  hukum  adat  terdapat  berbagai  keanekaragaman  dalam kesatuan-kesatuan  masyarakat  yang  terendah,  seperti  Desa  di  Jawa  dan  Madura, Gampong  di Aceh, Huta di Tanah Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Sulawesi
1 Harsono.  (1992). Hukum  Tata  Negara  Pemerintahan  Lokal  dari  Masa  ke  Masa. Yogyakarta:  Liberty, hlm. 1.
2 Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
Selatan,  Suku  di  beberapa  daerah  Kalimantan  dan  lain  sebagainya. 3 Perubahan pemerintahan Nagari menjadi Desa dulunya dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru  karena  adanya  penyeragaman  pemerintahan  di  tingkat  Desa  oleh  pemerintah pusat  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979  tentang  pemerintahan Desa. 4 Kemudian  diperbarui  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Setelah  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  mengikuti perkembangan  kemajuan  pembangunan  di  daerah  sehingganya  Undang-undang Pemerintah  daerah  dilakukan  penggantian  dengan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  daerah  yang  kemudian  sudah  dilakukan  lagi  perubahan melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah Menjadi Undang-Undang dan kemudian dilakukan lagi perubahan berdasarkan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan  adanya  pemerintahan  daerah  pada  era  reformasi  saat  ini  maka  pada Provinsi Sumatera Barat penamaan ( nomenklatur ) Desa disesuaikan dengan adat istiadat Minangkabau yang mempunyai pemerintahan terendah sendiri, 5 serta bersifat komunal yang  dinamakan  dengan  Nagari.  Oleh  karena  itu,  penamaan  Nagari  tersebut  sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok  Pemerintahan  Nagari  (mencabut  Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  Nomor  9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari).
Seiring dengan perkembangan kenegaraan maka muncul gagasan agar dilakukan pengaturan  tentang  Desa,hal  itu  ditandai  dengan  di  undangkannya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Pengaturan  Desa  ini  mempunyai  tujuan “memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan
3 Jimmly Asshiddiqie. (2007). Pokok-Pokok HukumTata Negara Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, hlm. 491.
4 Bambang  Trisantono  Soemantri.  (2011). Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Bandung: Fokusmedia, hlm. 1.
5 A.A.Navis.  (1984). Layar  Terkembang  Jadi  Guru  Adat  dan  Kebudayaan  Minangkabau .  Jakarta:  PT. Grafitti Pers, hlm. 85.
keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;  melestarikan  dan  memajukan  adat,  tradisi,  dan  budaya  masyarakat  Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi  dan  Aset  Desa  guna  kesejahteraan  bersama;  membentuk  Pemerintahan  Desa yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta  bertanggung  jawab;  meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan 6 ”.
Dalam  menjalankan  pemerintahan  Desa  saat  ini  banyak  perubahan  yang  diatur dalam Undang-Undang Desa ini, perubahan itu adalah a) mengakui keberagaman yaitu desa di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda azas rekognisi mengakui hak asal-usul  desa,  keragaman  sosio  kultur  desa-desa  di  Indonesia,  b)  kewenangan  Desa yaitu  kewenangan    pemerintahan,  pembangunan,  kemasyarakatan  serta  kewenangan pemberdayaan  masyarakat,  c)  konsolidasi  keuangan  dan  aset,  d)  pembangunan  yang terintegrasiyaitu penetapan kewenagan dibahas bersama antara pemerintah kabupaten dan  pemerintah  desa,  pemerintah  kabupaten  dan  desa  sebagai  mitra  produktif  yang kedudukanya  sama,  e)  demokratisasi  yaitu  warga  berperan  aktif  dalam  perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan desa.
Dengan  adanya  pengaturan  tentang  desa  tersebut  maka  akan  memunculkan banyak gagasan berkaitan dengan penataan desa di kabupaten Pasaman, penataan itu yang banyak di usulkan adalah yang berkaitan dengan pemekaran Nagari Administrasi sesuai  dengan  pengaturan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Desa.  Pelaksanaan Nagari Di Kabupaten Pasaman sebelumnya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor Daerah  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari,  akan  tetapi setelah  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  maka berubah pula Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman.
Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  berdasarkan  aturan  yang  baru  sudah  barang tentu  akan  memunculkan  pedebatan  tentang  pelaksanaannya  baik  dari  sisi  positis maupun  dari  sidi  negatif.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  peneliti  tertarik
6 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
melakukan  penelitian  dengan  judul “Implikasi  Positif  Pelaksanaan  Undang -Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Terhadap  Keberadaan  Nagari  Di  Kabupaten Pasaman ”

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Penelitian yuridis  sosiologis ( Socio  Legal  Research )  yang  bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, yang akan  dianalisis  dengan  peraturan  hukum.  Oleh  karena  penelitian  ini  melakukan perkajian terhadap implikasi pelaksanaan Undang-Undang Desa terhadap keberadaan Nagari,  maka  penelitian  ini  dapat  dikatagorikan  sebagai  penelitian  hukum  sosiologis ( sosiolegal research ).

## 2. Metode pendekatan
Penelitian  tentang  Implikasi  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  terhadap keberadaan  Nagari,  oleh  karena  itu  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis  dan  pendekatan  historis.  Dalam  pendekatan  yuridis  sosiologis  ini, yang  dilakukan  adalah  mengungkapkan  kenyataan  secara  sistematis  dan  konsisten berkaitan  dengan  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  terhadap  keberadaan  Nagari. Sedangkan  pendekatan  historis  digunakan  untuk  mengadakan  identifikasi  terhadap tahapan-tahapan proses pengusulan penataan Nagari/Desa.

## 3. Metode pengumpulan bahan hukum
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  sosiologis.  Pengumpulan  bahan hukumnya dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan dengan mengumpulkan data primer. Adapun bahan hukum yang dikumpulkan melalui wawancara, dan study langsung kepada objek penelitian.

## 4. Metode analisis bahan hukum
Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap  gejala-gejala  tertentu. 7 Analisis  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  analisis
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2010). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 63.
terhadap  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  non  hukum. Mengingat  penelitian  ini  termasuk  dalam  katagori  penelitian  hukum  sosiologis,  maka analisis  bahan  hukum  tersebut  dilakukan  dengan  analisis  sosiologis  kualitatif. 8 Fokus dalam  analisis  sosiologis  kualitatif  ini  adalah  pada  kajian  yang  berkaitan  implikasi penerapan undang-undang Desa terhadap nagari di Kabupaten Pasaman. Fokus kajian ini  akan  dikaitkan  dengan  hukum  yang  sedang  berlaku,  hukum  yang  pernah  berlaku maupun terhadap hukum-hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa mendatang. Hasil dari analisis kualitatif ini nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk pemaparan pemikiran teoritik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Teori Negara Hukum
Menurut  Padmo,  suatu  negara  hukum 9 ditandai  oleh  beberapa  hal  pokok  antara lain  adanya  penghormatan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia,  mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, sistem hukum dan kekuasaan kehakiman yang bebas. 10 Menurut  Kusnadi,  negara  hukum  adalah  negara  yang  mempunyai  ciri  khas yaitu: a) Pengakuan dan perlindungan atas hak manusia, b) Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, c) Legalitas dalam arti  hukum  dalam  segala  bentuk. 11 Konsepsi  negara  hukum  atau  yang  kemudian dikenal dengan constitutionalism , 12 adalah pemerintah menjalankan kekuasaan dibatasi oleh  hukum.  Carl  J.Friederic  seperti  dikutip  Moh.  Mahfud  MD  mengemukakan: Gagasan konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan
8 Soerjono  dan  Abdurrahman.  (2005). Metode  Penelitian,  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan .  Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.
9 Jika  ditelaah  secara  historis  dan  praktis,  konsep  negara  hukum  muncul  dalam  berbagai  model seperti negara hukummenurut Al- Qur’an dan Sunna hlm. atau Nomokrasi Islam, negara hukummenurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechlm.tstaat , negara hukummenurut konsep Anglo-Saxon rule of law , konsep sosialist legality , dan konsep negara hukum pancasila. (Fauzi Iswari, Kartika Dewi Irianto, (2019), “ Pemahaman  Perangkat  Nagari  dan  Badan  Permusyawaratan  Nagari  terhadap  Penyusunan Peraturan  Nagari  yang  Taat  Peraturan  Perundang-Undangan ”. Jurnal Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum , Vol. 17 No. II, hlm.136.) 10 Ibid.,
11 M.  Kusnadi  &  Bintan  Saragih.  (1983). Susunan  Pembagian  Kekuasaan  Menurut  Sistem  Undang- Undang Dasar 1945. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia FH.UI, hlm. 25
12 Fauzi Iswari, Kartika Dewi Irianto, Op.Cit.,
aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan  yang  dimaksud  untuk  memberi  jaminan  bahwa  kekuasaan  yang diperlukan  untuk  memerintah  itu  tidak  disalahgunakan  oleh  yang  mendapat  tugas untuk memerintah. 13
Arief  Budiman  dengan  mengacu  kepada  kriteria  kemandirian  negara,  konsep demokrasi  konstitusional  abad  ke-19  atau  negara  hukum  formal  ini  biasa  disebut sebagai  negara  pluralisme,  yaitu  negara  yang  tidak  mandiri  hanya  bertindak  sebagai penyaring keinginan masyarakat secara penuh melalui parlemen. 14 Perumusan yuridis tentang  gagasan  konstitusional  dicapai  pada  abad  ke-19  dan  permulaan  abad  ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah rechsstaat dalam tradisi hukum Anglo Saxon. 15
Rechtsstaat yang  ditejemahkan  dengan “negara  hukum” pada  masa  abad  ke-19  sampai dengan abad ke-20 disebut sebagai negara hukum klasik. Salah seorang ahli hukum dari kalangan ahli hukum Eropa memberikan ciri-ciri rechtsstaat sebagai berikut : a) Hak-hak asasi manusia, b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia  itu  yang  biasa  di  kenal  sebagai  Trias  Politika,  c)  Pemerintahan  berdasarkan peraturan-peraturan  ( wetmatigheid  van  bestuur ),  dan  d)  Peradilan  administrasi  dalam perselisihan. 16 Sedangkan A.V. Dicey memberikan ciri Rule of Law sebagai berikut:
a. Supremasi hukum, dalam arti tidak  boleh ada ke sewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum.
b. Kedudukan  yang  sama  di  depan  hukum  baik  bagi  rakyat  biasa  maupun  bagi pejabat.
c. Terjaminnya  hak-hak  manusia  oleh  undang-undang  dan  keputusan-keputusan peradilan. 17
Ciri-ciri di atas memperlihatkan peranan pemerintah hanya sedikit, sebab di sana hanya  ada  dalil “kekuasaan  pemerintahan  sedikit  yang  paling  baik“ ,  karena  sifatnya  yang tunduk  pada  kemauan  rakyat  yang  bebas  sedangkan  pengertian  negara  yang berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan.16 Sedangkan dalam konsep Barat Istilah negara hukum disebut dengan rule of law yang pengertiannya adalah keberadaan
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid. 16 Ibid., hlm. 137 17 Ibid.
hukum  sebagai  dasar  pengambilan  kebijakan. 18 Indonesia  adalah  negara  yang menganut  prinsip  negara  hukum  modern,  yaitu  “Negara  Hukum  Pancasila”.  Dengan demikian,  maka  fungsi  peraturan  perundang-undangan  bukanlah  sekedar  memberi bentuk  kepada  endapan  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  hidup  dalam  masyarakat, dan  juga  bukan  hanya  sekedar  menjalankan  fungsi  negara  di  bidang  pengaturan ( regelling ),  namun  peraturan  perundang-undangan  tersebut  merupakan  salah  satu metoda  dan  instrumen  ampuh  yang  tersedia  untuk  mengatur  dan  mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. 19 Dengan merujuk pada teori negara  hukum,  maka  pelaksanaan  Pemerintahan  Nagari  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penegakan konsepsi negara hukum Indonesia, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman
Kabupaten  Pasaman  merupakan  kabupaten  yang  terletak  di  Provinsi  Sumatera Barat  yang  mana  Kabupaten  Pasaman  merupakan  Kabupaten  yang  juga  termasuk perbatasan  antara  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  Provinsi  Sumatera  Utara  yaitu dengan  kabupaten  Mandailing  Natal.  Selain  perbatasan  dengan  Provinsi  Sumatera Utara, Kabupaten Pasaman disebelah Timurnya juga berbatasan dengan Provinsi Riau yaitu dengan kabupaten Rokan Hulu.
Secara letak geografis Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang strategis. Luas kabupaten  Pasaman  adalah  3.947,63  Km 2 atau  bisa  disebut  juga  9,33%  dari  luas  luas Provinsi  Sumatera  Barat.  Kabupaten  Pasaman  terdiri  dari  12  Kecamatan  37  Nagari Defenitif  dan  25  Nagari  Persiapan.  Dari  segi  jumlah  pernduduk  Kabupaten  Pasaman memiliki  penduduk  sebanyak  275.728  Jiwa,  yang  terdiri  dari  136.803  jiwa  penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 138.925 penduduk yang berjenis kelamin Perempuan. 20
Sebelum  adanya  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  Kabupaten Pasaman  melaksanakan  pemerintahan  terendahnya  berdasarkan  Peraturan  Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang mana  dasar  penerbitan  Peraturan  Daerah  tersebut  bertujuan  untuk  menjaga  dan
18 Ibid 19 Ibid. 20 Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Tahun 2018
melestarikan keutuhan hukum adat, akan tetapi dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut  terasa  agak  kurang  pesat  pelaksanaan  Pemerintahan  Terendah  yaitu Pemerintahan Nagari di KabupatenPasaman.

## 3. Pelaksanaan  Pemerintahan  Nagari  Sesudah  Belakunya  Undang-Undang Desa
Sesudah  dilakukan  pengesahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa dan disahkanya pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  kemudian dilakukan  perubahan  terhadap  Peraturan  Pemerintah  tersebut  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Pasaman langsung mengadopsi dan melakukan pembenahan pula terhadap pengelolaan  Pemerintahan  terendahnya  yaitu  dengan  melaksanakan  Undang-undang Desa secara Optimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  observasi  di  lapangan  yaitu  melakukan  diskusi dan  wawancara  dengan  bapak  Mu’az,  SH  selaku  Kasubag  Pembinaan  Administrasi Pemerintahan  Nagari  Kabupaten  Pasaman  dan  juga  dilakukan  dilakukan  dialog  dan wawancara  dengan  ibuk  Yessi  Tresia  selaku  Kasubag  Kelembagaan  Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman telah didapatkan hasil berupa Implikasi Positif Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  terhadap  Keberadaan  Nagari  di Kabupaten  Pasaman.  Implikasi  positif  tersebut  dapat  dilihat  dan  ditandai  dengan adanya  langkah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  untuk memaksimalkan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa. Kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Pasaman  untuk  mencapai  Implikasi  positif  tersebut dibuktikan  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Pasaman  melalui  Peraturan Bupati  Pasaman  Nomor  21  Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Nagari  Persiapan  di Kabupaten Pasaman.
Pembentukan  Nagari  Persiapan  tersebut  disambut  baik  oleh  masyarakat kabupaten Pasaman, sehingganya berdasarkan peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 tersebut  dilakukan  Penataan  Desa  atau  Nagari  yang  mana  jumlah  nagari  persiapan
yang  diajukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  adalah  sebanyak  25  Nagari Persiapan,  yang  mana  seluruh  Nagari  Persiapan  tersebut  sudah  siap  dengan aparaturnya  untuk  menunjang  dan  memajukan  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa atau Nagari di kabupaten pasaman keberadaan hukum  adat  tidak  menjadi  persoalan,  karena  Pelaksanaan  Pemerintahan  berdasarkan Undang-Undang  Desa  hanya  menekankan  pelaksanaan  Pemerintahan  yang  bersifat administratif tanpa memngganggu pelaksanaan hukum adat.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  Penelitian  dan  observasi  di  beberapa  sampel  yang  diambil  di Pemerintahan  Kabupaten  Pasaman  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya  Implikasi Positif  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  terhadap Keberadaan  Nagari  di  Kabupaten  Pasaman  adalah  sangat  banyak,  hal  itu  dapat dibuktikan  dengan  dibentuknya  Peraturan  Bupati  Nomor  21  tahun  2017  tentang pembentukan  Nagari  Persiapan  di  Kabupaten  Pasaman.  Sehingganya  dengan ditetapkannya  Perda  tersebut  saat  ini  sudah  dibentuk  25  Nagari  Persiapan  di Kabupaten Pasaman yang sudah siap untuk dijadikan Nagari Defenitif Tahun 2019 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
A.A.Navis. (1984). Layar Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau . Jakarta: PT.  Grafitti  Pers,Bambang  Trisantono  Soemantri.  (2011). Pedoman  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Bandung: Fokusmedia
Harsono. (1992). Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari  Masa ke Masa. Yogyakarta: Liberty.
Jimmly  Asshiddiqie.  (2007). Pokok-Pokok  HukumTata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi . Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
Soerjono  dan  Abdurrahman.  (2005). Metode  Penelitian,  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan . Jakarta: Rineka Cipta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2010). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.

## Jurnal
Fauzi  Iswari,  Kartika Dewi  Irianto,  (2019), “ Pemahaman  Perangkat  Nagari  dan  Badan Permusyawaratan  Nagari  terhadap  Penyusunan  Peraturan  Nagari  yang  Taat Peraturan  Perundang-Undangan ”. Jurnal Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , Vol. 17 No. II.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan    Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturah  Bupati  Pasaman  Nomor  21  Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman.

## Sumber Lain
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Tahun 2018.