Vol. 10 (1): 1 – 13

## MOTIVASI  DAN  KEGIATAN  MASYARAKAT  DALAM MELESTARIKAN HUTAN ADAT BUKIT SAMABUE DESA SEPAHAT KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK
(Motivation And Community Activities In Conserving The Bukit Samabue Traditional Forest In Sepahat Village District Menjalin Landak District)

## Sofyan Zainal, Eduardus Edo
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jalan Daya Nasional Pontianak 78124
e-mail: sofyanzainal@fahutan.untan.ac.id
Abstract
The customary forest can not be separated from the indigenous community. This research aims to study the motivation, their effort deeply, and the customary law's applied to conserve HutanAdatSamabue. The method used was descriptive qualitative in the form of an intensive interview. The informants chosen as the subject of research through purposive sampling were the village chief, community leaders, youth leaders, and female figures. The result of this study was: that people in the community's motivation to conserve  the  customary  forest  is  improved  because  they  have  been  aware  of  the  forest  resource management. They are aware that customary forest needs to be preserved so that they will depend not only on it but also on other commodities. Customary law has the same position as positive law. In some cases, customary law's place and role are strictly applied. The violation will be fined, and every decision made  by  the  customary  council  is  very  well  respected.  The  surrounding  community  considers HutanAdatSamabue sacred, making it very well sustainable. The forest becoming the main source of water to support local community activity in farming and planting. Furthermore, a waterfall is also important and has potential for tourism, food, necessities, crafts, herbals, and many others.
Keywords: Motivation, conservation, customary law
Abstrak
Hutan  adat  adalah  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  keberadaannya  bagi  sebagian masyarakat  adat  yang  berada  di  suatu  wilayah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji motivasi  dan  kegiatan  masyarakat  sekitarnya  dalam  melestarikan  Hutan  Adat  Samabue  serta mengetahui penerapan hukum adat oleh masyarakat Desa Sepahat dalam melestarikan hutan adatnya Metode  yang  digunakan  adalah  Deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  metode  penelitian  dalam  bentuk wawancara  mendalam.  Para  informan  subjek  penelitian  dipilih  secara  purposive  sampling,  yaitu Kepala Desa, pemuka masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita desa setempat. Hasil yang didapat dalam penelitian adalah : Motivasi dan kegiatan masyarakat  dalam melestarikan hutan adat cukup meningkat, karena masyarakat dapat memahami akan pentingnya pengelolaan kelestarian hutan, karena  hutan  adat  harus  dipertahankan  agar  tetap  lestari  sehingga  hidup  masyarakat  tidak  hanya tergantung  pada  hutan  adat  saja  tetapi  juga  komoditas  lainnya.  Kedudukan  hukum  adat  dapat disejajarkan dengan hukum positif, terutama yang berkaitan dengan hukum adat. Untuk kasus-kasus tertentu kedudukan dan peranan hukum adat ini diberlakukan sangat ketat, setiap adanya pelanggaran akan  diberikan  sanksi  (denda),  dan  setiap  putusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  dewan  adat  sangat dipatuhi bagi pelanggar untuk membayarnya sesuai dengan besarnya denda yang telah ditentukan.dan diputuskan oleh dewan adat. Hutan Adat Samabue dianggap  masih sakral bagi masyarakat setempat sehingga sangat terjaga kelestariannya. Sebagai sumber mata air mengingat mayoritas masyarakatnya bertani dan bercocok tanam, juga terdapat potensi wisata alam yaitu air terjun, sebagai sumber pangan, sumber  rempah-rempah,  sumber  sandang,  sumber  papan  dan  sumber  bahan  anyaman,  sumber kesehatan serta banyak lagi manfaat dari keberadaan hutan adat ini bagi masyarakat sekitarnya.
Kata Kunci : Motivasi, Melestarikan, Hutan Adat.
Vol. 10 (1): 1 – 13

## PENDAHULUAN
Hutan  adat  adalah  suatu  kesatuan yang  sangat  tidak  dapat  dipisahkan keberadaannya bagi sebagian masyarakat  adat  yang  berada  di  suatu wilayah. Keberadaan hutan adat sangatlah penting dalam upaya mendukung pelestarian masyarakat hukum  adat  di  Indonesia  bukan  hanya hutan  adatnya  saja,  tetapi  juga  kearifan lokal    yang  berada  dalam  lingkup masyarakat hukum adat. Menurut Sirait( 2005)  bahwa  masyarakat  hukum  adat merupakan  komunitas  yang  memiliki asal  usul  leluhur  yang  secara  turun menurun, hidup di wilayah tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Pengakuan secara legalitas masyarakat  adat  serta  wilayah  adatnya diwujudkan dalam membentuk
pemberian 8 Surat keputusan penetapan hutan  adat  kepada  masyarakat  hukum adat  secara  langsung  oleh  Presiden Republik  Indonesia  pada  tanggal  30 Desember  2016  di  Provinsi  Jambi, Banten,  Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi tengah  seluas  7.949  ha  dan  satu pencadangan  hutan  adat  di  Kabupaten Humbang  Provinsi  Sumatera  Utara seluas  5.172  ha  (Nugroho  (2017). Menurut  data  (DLHK  Kalbar  2019)  di Provinsi  Kalimantan  Barat  ada  9  hutan adat  yang  sudah  memiliki  SK  dari Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (KLHK), yang salah satunya adalah  Hutan  Adat  Bukit  Samabue  di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak
ditetapkan sebagai hutan adat berdasarkan  SK  No.3021/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019 tanggal 29 maret  2019  seluas  900  ha.  Dan  ini merupakan  salah  satu  contoh  dari keberlanjutan pemberian hak pengakuan hutan  adat  di  Indonesia.  Hutan  Adat Bukit Samabue merupakan wilayah adat yang  berada  di  bawah  tiga  binua  yaitu Binua Lumut Ilir, Binua Lumut Tangah dan  Ketimanggongan  menjalin.  Namun masyarakat  sepakat  untuk  mengajukan Hutan  Adat  Bukit  samabue  atas  nama dari temanggungan binua lumut Ilir.
Pengelolaan lahan merupakan suatu bentuk  tindakan  atau  perlakuan  yang diberikan pada masyarakat supaya dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas  lahan  tersebut  dengan mempertimbangkan kelestariannya Abdurachman (2008). Selanjutnya Djaenuddin (2033) mengemukakan bahwa produktivitas lahan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesuburan  tanah,  curah  hujan,  suhu, kelembaban,  sistem  pengelolaan  lahan serta pemilihan landcover. Dalam melakukan  kegiatan  pengelolaan  lahan seharusnya  masyarakat  juga  dapat mempertimbangkan kelestarianalam yang  ada  agar  terjadi  kesimbangan antara  produktivitas lahan  dengan ekologinya  sehingga  perlu  masyarakat dapat  menerapkan  pola  pengelolaannya secara lestari yang salah satu contohnya dengan  penerapan  pola  pengelolaan seperti  sistem  agroforestri  dimana pengelolaan lahan dengan mengkombinasikan  kegiatan  pertanian
Vol. 10 (1): 1 – 13
dan kehutanan.
Hutan Adat Bukit
Samabue memiliki area hutan yang masih luas dan perlu  dijaga  kelestarian  serta  sumber daya  alam  lainnya,  bahkan  juga  hutan adat  ini  merupakan  penyuplai  sumber mata  air  yang  dibutuhkan  masyarakat untuk  kebutuhan  sehari-hari  dan  juga sebagai untuk pengairan lahan sekitarnya selain itu dianggap masyarakat  sebagai  tempat  yang  sakral karena memiliki tempat keramat sehingga  tidak  heran  jika  masyarakat masih  sangat  menjaga  keberlangsungan ekosistem hutan yang ada.
Kegiatan  melestarikan  hutan  adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat  sangat  bermanfaat  untuk lingkungan  dan  kepentingan  lainnya, namun  ternyata  masih  ada  sebagian masyarakat  yang  belum  tahu  tentang manfaat  dari  keberadaan  hutan  adat tersebut  berkaitan  dengan  motivasinya dalam menjaga kelestariannya.
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengkaji motivasi dan kegiatan masyarakat dalam melestarikan  hutan  adat  Samabue  serta menjelaskan  pemberlakuan  hukum  adat di Desa Sepahat Kecamatan Menjalin.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa Sepahat  Kecamatan  Menjalin  Kabupaten Landak.  Pengambilan  data  dilakukan selama  4  minggu  di  lapangan.Penelitian Menggunakan  metode deskriptif yaitu dengan cara wawancara mendalam. Sugiyono  (2013),  mengemukakan  bahwa metode deskriptif adalah  suatu  metode yang  memusatkan  diri  pada  pemecahan masalah  aktual  yang  ada  pada  sekarang,
yang meliputi pengumpulan data, menyusun,  menganalisis,  interpretasi  dan membuat kesimpulan.
Subjek penelitian/informan penelitian adalah  mereka  atau  masyarakat  sebagai responden, yang bisa memberikan informasi  berkaitan  dengan  aspek-aspek penelitian  ini.  Pemilihan  informan  ini dilakukan dengan cara purposive ( purposive technique ). Dengan purposive , penulis  menentukan  para  informan  yang akan  dijadikan  subjek  penelitian  yaitu kelompok aparat desa, pemuka masyarakat,  tokoh  pemuda,  tokoh  adat, tokoh  wanita  desa,  masyarakat  berada  di sekitar  hutan  tersebut.  Informan  yang dipilih  dalam  setiap  kelompok  ini  dipilih orang-orang yang mengerti dan mempunyai  wawasan  terhadap  masalah yang  akan  diteliti,  sehingga  dalam  waktu yang  relatif  singkat  sudah  banyak informasi akan didapat.
Teknik  pengumpulan  data  menurut (Sugiyono, 2013) bahwa teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah yang  paling  strategis  dalam  penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.Untuk mendukung kebutuhan  analisis  dalam  penelitian  ini maka peneliti memerlukan sejumlah data. Selanjutnya  Sugiyono  (2013)  pengertian sumber  data  adalah  data  yang  langsung diperoleh  dari  lapangan,  dan  berdasarkan sumbernya.
Data  yang  telah  diperoleh  terlebih dahulu  dilakukan  klasifikasi,  interpretasi data,  dianalisis  dan  dibahas  sehingga diperoleh  kesimpulan  sementara  atas jawaban-jawaban  dari  informan.  Analisis data  mencakup  penafsiran  semua  data
yang  dikumpulkan,  mengatur  hasil-hasil penelitian  sedemikian  rupa  sehingga menjadi  informasi  yang  jelas  tentang motivasi  masyarakat  dalam  melestarikan hutan adat Samabue.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  non  statistik,  untuk  memperoleh data deskriptif dalam  bentuk  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  informan.  Dengan pendekatan kualitatif,yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri, data kemudian dianalisis untuk memperoleh  suatu  kesimpulan.  Analisis data tersebut diuraikan kemudian dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dari  kegiatan  observasi  dan  wawancara mendalam,  agar  apa  yang  dilihat  dan didengar dapat diuraikan secara cermat, ini sebagai  upaya  membangun  konsep  yang lebih bermakna dalam mengkaji permasalahan penelitian. Selanjutnya dapat dibuat kesimpulan (Moleong, 2010).
Dari  hasil  analisis  permasalahan  dengan harapan, agar dapat menghasilkan proposisi  penelitian  tentang  Motivasi Masyarakat  Dalam  Melestarikan  Hutan Adat  Bukit  Samabue  Desa  Sepahat Kecamatan Menjalin.
HASIL DAN PEMBAHASAN Motivasi Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Adat Pentingnya motivasi masyarakat dalam menunjang
keberhasilan
pembangunan kehutanan di bidang melestarikan hutan timbul akibat pergeseran dari setiap kegiatan yang telah dilakukan  oleh  masyarakat.  Adapun bentuk  dan  faktor  yang  mempengaruhi
motivasi  menurut  Handoko  (2000)  yaitu Faktor  Internal  dan  Eksternal.  Faktor Internal  adalah  faktor  dari  dalam  diri seseorang,  seperti  cita  cita,  sedangkan Eksternal berasal dari luar diri, seperti dari media massa. Motivasi yang dimaksudkan disini  merupakan  keinginan  masyarakat itu  untuk  merangsang  dan  melibatkan masyarakat  lain  atau  sekitarnya  dalam setiap  kegiatan  pembangunan  di  bidang kehutanan,  terutama  untuk  melestarikan hutan  adat  yang  ada  di  wilayahnya. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan,  keadaan  hutan  adat  bukit samabue  di  Desa  Sepahat  Kecamatan menjalin  ini  sangat  baik,  ini  terlihat  dari tegakan  dan  pohon-pohon  yang  ada  di hutan  adat  tersebut  masih  banyak  dan dengan  diameter  yang  besar.    Demikian juga  untuk  jenis-jenis  tumbuhan  lainnya seperti rotan, anggrek, kantong semar dan lain-lainnya  masih  banyak  dijumpai  di lokasi  hutan  adat  ini.  Potensi  hutan maupun penyebaran tegakan merata, tidak mengelompok  pada  suatu  tempat  tumbuh saja dan kondisi hutan seperti ini terutama dapat dilihat di lokasi yang berada di bukit. Jadi  dapat  dikatakan,  Hutan  Adat  Bukit Samabue ini tergolong masih bagus karena belum  mengalami  gangguan  maupun kegiatan lainnya seperti pembukaan lahan, penebangan dan lain-lainnya
Hasil wawancara mendalam dengan pemuka  adat  dan  informan  dilapangan, mengenai bagaimana motivasi masyarakat  dalam  melestarikan  hutan adat  samabue  di  wilayahnya.  Penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  motivasi masyarakat desa sepahat dalam melaksanakan kegiatan pelestarian hutan
adatnya  cukup  meningkat  ini  dapat dilihat  karena  mereka  terlibat  langsung untuk  menjaga  dan  memelihara  dalam melestarikan hutan adat tersebut dengan cara  tidak  menebang  pohon  yang menyalahi aturan. Memberlakukan sanksi  adat  bila  ada  yang  melakukan penebangan  diluar  ketentuan,  karena mereka dapat merasakan betapa pentingnya  peranan  dan  fungsi  dari keberadaan  hutan  adat  yang  ada  di wilayahnya.
Motivasi  ini timbul  karena mereka, masyarakat dapat melihat dan merasakan bahwa  hutan  adat  dianggap  sebagai hutan  yang  akan  mengalami  degradasi dan  rusak  bila  tidak  dikelola  dengan baik, apalagi semakin banyaknya penduduk  yang  yang  akan  membuka tempat  pemukiman  dan  berladang sehingga  dapat  menurunkan  kuantitas dan  kualitas  vegetasi  terutama  potensi kayunya yang biasa dimanfaatkan untuk perumahan dan keperluan sosial lainnya. Begitu  juga  dengan  hasil  hutan  lainnya seperti  rotan,  bambu,  anggrek,  kantong semar  dan  lainnya  akan  terganggu pertumbuhannya jika hutan adat ini tidak dikelola  dan  dipelihara  masyarakat dengan baik.
Motivasi  yang  ada  pada  seseorang merupakan sifat pribadi  seseorang yang mendorong  dan  keinginan  individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu  guna  mencapai tujuannya
(Handoko,  2003).  Motivasi  adalah kekuatan  potensial  yang  ada  dalam  diri seseorang manusia, yang dapat dikembangkan  oleh  sejumlah  kekuatan luar  yang  ada,  intinya  berkisar  sekitar
imbalan materi dan imbalan non materi yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya  secara  positif  atau  negatif, dan  ini  tergantung  pada  situasi  dan kondisi  yang  dihadapi  orang  yang bersangkutan.  Adanya pendekatan yang dilakukan pihak pemerintah dengan baik maka motivasi masyarakat akan berpengaruh terhadap keberhasilan setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan terutama dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayahnya.
Kegagalan  dalam  pengelolaan  dan pelestarian  hutan  secara  umum,  jika dilihat secara konvensional karenaadanyakegiatan penebangan yang dapat menyebabkan terjadinya
kerusakan  sumber  daya  hutan  dan marginalisasinya  masyarakat  sekitar. Secara  substantif  masyarakat  sekitar merupakan  pihak  yang  merasakan langsung manfaat dari sumberdaya hutan yang  berada    di  wilayahnya,  sehingga yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pendekatan  sosial  kehutanan  ( social forestry ).  Dengan  sosial  kehutanan, kegiatan  pengelolaan  dan  pelestarian hutan dengan sendirinya dapat mempengaruhi  motivasi  masyarakat yang  berada  di  sekitar  hutan.  Karena dengan  menerapkan  pola  pengelolaan hutan  yang  telah  dikenal  selama  ini, masyarakat  dapat  merasakan  manfaat dari kegiatan yang telah dilakukannya.
Berdasarkan  informasi  dan  hasil wawancara dengan masyarakat setempat, terhadap antusias dan motivasi yang  sangat  tinggi  masyarakat  dalam menjaga  atau  melestarikan  hutan,  ini
dapat  terlihat  dari  sebagian  besar masyarakat  setempat  mau  melakukan penanaman  dan  mempertahan  kawasan hutan  tersebut    di  wilayahnya..Dalam penelitian  Irwanto  (2010)  dikemukakan bahwa  klasifikasi  motivasi  dikatakan tinggi  apabila  dalam  diri  seseorang dalam  kegiatan-kegiatan  sehari-harinya memiliki harapan yang positif, mempunyai  harapan  yang  tinggi  dan memiliki  keyakinan  tinggi  yang  kuat dalam  melakukan  pekerjaannya  sehari- hari.
Menurut  Handoko  (2000)  bahwa faktor  yang  mempengaruhi  motivasi seseorang  adalah  faktor  Internal  dan faktor  Eksternal,  Faktor  internal  adalah faktor  dari  dalam  diri  seseorang  seperti keinginan,  cita-cita,  dorongan  hati  dan keinginan  atau  harapan  masa  depan. Sedangkan Faktor Eksternal adalah dari luar  diri  seseorang  meliputi  dukungan keluarga, teman, guru dan dari berbagai hal seperti media massa.
Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah
keinginan  dan  tujuan  yang  saling bergantung,  satu  tindakan  tanpa  yang lainnya. Biasanya seseorang yang punya keinginan  juga  sadar  bahwa  dia mempunyai  banyak  tujuan.  Sejauh pengalamannya diperhatikan sejauh system kognitifnya yang akan dikaitkan. Tujuan  keinginan  yang  komplek  adalah tidak  dapat  kedalam  unit  tersendiri. Untuk  tujuan  dari  analisa  ilmiah, bagaimanapun    kita  akan  membedakan antara keinginan dan tujuan.
Sudah  saatnya,  setiap    kegiatan pengelolaan dan pembangunan
kehutanan dapat meningkatkan motivasi masyarakat  khususnya  yang  berada  di dalam  dan  di  sekitar  hutan.  Mengingat saat  ini  masyarakat  sudah  lebih  kritis dalam  berpikir  dan  bertindak  terhadap adanya  kegiatan  pengelolaan  hutan  di wilayahnya.  Keberadaan  masyarakat tidak  dapat  diabaikan,  karena  dengan melibatkannya  dalam  setiap  kegiatan pengelolaan hutan, masyarakat akan ikut merasa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Adanya pendekatan yang dilakukan pihak pemerintah  maka  motivasi  masyarakat akan  bermanfaat  terhadap  keberhasilan setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan terutama dalam bidang pengelolaan dan pelestarian hutan adat di wilayahnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  beberapa  informan  tersebut penulis dapat menyimpulkan,
masyarakat  Desa  Sepahat    yang berdomisili  di  sekitar  kawasan  hutan adat,  sebelum  melaksanakan  kegiatan pelestarian  hutan,adanya  kesadaran  dan motivasi  masyarakat  dalam  kegiatan tersebut,  sehingga  dengan  sendirinya masyarakat  yang  sudah  termotivasi tinggi  dapat  dan    telah  melaksanakan penanaman  komoditi  lain  di  wilayah sekitarnya  dengan  tidak  terbatas  pada satu   jenis  komoditas saja ( monokultur ) melainkan  juga  menerapkan  sistem berbagai  jenis  ( agroforestry ).  Jadi masyarakat  desa  tidak  lag  iterfokus hanya memanfaatkan hutan saja, apalagi hutan  melainkan  juga  sudah  adanya perhatian  untuk  melakukan  kegiatan penanaman di luar kawasan hutan adat di sekitar wilayahnya yaitu dengan
Vol. 10 (1): 1 – 13
menerapkan  sistem agroforestri .  Pola agroforestry merupakan sistem
pengolahan  lahan  lahan  berdasarkan azas mengkombinasikan antara tanaman pertanian  dengan  tanaman  hutan  sesuai dengan  jenis  yang  cocok  dan  budaya masyarakat setempat, walaupun kegiatan seperti  ini  menurut  pengamatan  penulis belum dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat setempat.
Adanya motivasi masyarakat dalam pengelolaan  dan  pelestarian  hutan  adat tersebut,  khususnya  di  bidang social
forestry and agroforestry akan mengurangi tekanan terhadap penggunaan  dan  pemanfaatan  hutan adat.  Dengan  tetap  memperhatikan  sisi kepentingan  masyarakat  yang  masih menggantungkan hidupnya dari
pemanfaatan hutan di sekitarnya, adanya kegiatan forestry dan agroforestry
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan  masyarakat  terhadap hutan adat yang ada di wilayahnya. Kegiatan Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Adat . Kegiatan  masyarakat  setempat  atau masyarakat  yang  berada  disekitar  hutan dalam melestarikan hutan adat, ini dapat dilihat  dari  upaya  atau  kegiatannya dalam menjaga hutan. Kegiatan
masyarakat  ini  merupakan  aktivitas untuk  berusaha  atau  bertindak  sesuai dengan kehendak yang timbul dari dalam diri manusia dan pengaruh dari lingkungannya sendiri (Soekanto,2010). Jadi,  kegiatan  atau  aktivitas  ini  dapat juga diartikan sebagai tingkah laku atau kegiatan yang timbul dari diri seseorang atau kelompok masyarakat pada wilayah
tertentu dalam melakukan suatu kegiatan pelestarian hutan di wilayahnya.
Berdasarkan  dari  pengertian  diatas, penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa kegiatan pelestarian hutan adat merupakan salah satu kegiatan masyarakat disekitarnya dalam menjaga pelestarian, sehingga masyarakat tersebut  dapat  memperoleh  manfaat hutan  adat  sesuai  dengan  fungsinya untuk  ekonomis  dan  lingkungan.  Hutan adat  perlu  dipelihara  dan  dilestarikan tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah khususnya  instansi  kehutanan,  tetapi tidak  kalah  pentingnya  adalah  adanya motivasi  dan  kegiatan  dari  masyarakat setempat  atau  sekitarnya.  Masyarakat dalam  kegiatan  pelestarian  tersebut sudah  barang  tentu  mempunyai  aturan- aturan  tertentu  dalam  pelaksanaannya, membuat aturan adat yang bisa mengikat dan  berlaku  untuk  daerahnya  masing- masing khususnya di Desa Sepahat yang diteliti ini.
Gambar 1.
Kondisi Hutan Adat Samabue Desa Sepahat dari jauh
Kegiatan pengelolaan dan
pelestarian  hutan  adat  tidak  mungkin tercapai  apabila  tidak  adanya  motivasi
dan  kegiatan  dari  masyarakat  yang terlibat di dalamnya. Memahami kepentingan masyarakat dengan disertai adanya  pemanfaatan  dan  pengelolaan hutan  adat  yang  baik  dan  tepat diharapkan mampu mengurangi tekanan kawasan  dengan  tetap  memperhatikan sisi kepentingan masyarakat yang masih menggantungkan  sebagian  hidupnya dari  pemanfaatan  hutan  yang  ada, sehingga  secara  perlahan  diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap  hutan  adat  dapat  terjaga.  Jadi dapat  dikatakan,  bahwa  sebenarnya tujuan  dari  pengelolaan  dan  pelestarian hutan adat ini adalah dapat memberikan manfaat  dan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  bagi  masyarakat  setempat, dengan demikian akan terwujud pengelolaan hutan yang baik dan lestari.
Gambar 2. Kondisi Hutan Adat Samabue Desa Sepahat dari dekat Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, umumnya kegiatan pembangunan  kehutanan  di  Indonesia dan  khususnya  di Desa  Sepahat
menunjukkan  bahwa  ada  beberapa masalah terutama dibidang sosial maupun ekonomi yang mulai muncul ke
permukaan.  Namun,    pengetahuan  dan pengalamannya diakui sangat efektif dan ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Hutan adat Samabue ini masih baik,  potensi  dan  keadaan  tegakan  di dalamnya masih banyak.
Wawancara penulis dengan pemuka adat  dan  beberapa  informan  kunci tentang  kegiatan  masyarakat  dalam melestarikan hutan adat ini yaitu, dengan memanfaatkan kearifan lokal, norma dan budaya  setempat  seperti  melakukan penanaman tidak hanya untuk satu jenis saja.
Melestarikannya dengan memperhatikan aspek konservasi, aspek sosial dan aspek ekonomi. Kegiatan dan ini  merupakan  kaedah-kaedah  yang menjadi  dasar  atau  pedoman  dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian  hutan  adat.  Perkembangan kaedah-kaedah  ini  sangat  dipengaruhi oleh  kondisi  sosial  budaya  termasuk adanya interaksi sosial, kondisi ekonomi dan sumber daya manusia dari masyarakat setempat. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dilaksanakan  oleh  Masyarakat  Hukum Adat (MHA) berdasarkan kearifan lokal dan  hukum  adat  yang  berlaku  sesuai dengan  fungsinya.  Hutan  adat  dimiliki,
dikelola dan dimanfaatkan secara komunal oleh satu komunitas MHA.Sedangkan pemerintah Pusat, pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten menghormati
dan melindungi  hak  dan  kewajiban    MHA dalam  mengelola  dan  memanfaatkan hutan  adat,  dimana  dalam  (Mahkamah Konstitusi, 2012) bahwa hutan hutan hak
terdiri  dari  hutan  adat  dan  hutan perseorangan/badan  hukum  .  Dengan demikian  hutan  adat  termasuk  dalam hutan hak, bukan hutan negara. Putusan MK  35/PUU-IX/2012  telah  mendorong terjadinya  pembaharuan  hukum  di tingkat  daerah  dan  nasional  untuk mengakui  dan  melindungi  keberadaan dan hak masyarakat adat.
Sudah  saatnya,  setiap  kegiatan
pengelolaan dan
pembangunan kehutanan dapat melibatkan masyarakat khususnya  yang  berada  di  dalam  dan sekitar hutan, seperti hutan adat samabue Desa  Sepahat.  Mengingat  saat  ini masyarakat  sudah  lebih  kritis  dalam berpikir  dan  bertindak  terhadap  adanya kegiatan  pengelolaan  di  wilayahnya. Keberadaan  masyarakat  tidak  bisa diabaikan, karena dengan melibatkannya dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan, masyarakat akan ikut merasa bertanggung  jawab  terhadap  apa  yang telah dilakukannya. Kegagalan pengelolaan
dan pelestarian hutan adat, jika dilihat secara konvensional  karena  adanya  kegiatan penebangan  yang  dapat  meyebabkan terjadinya  kerusakan  sumber  daya  htan dan termarginalisasinya masyarakat lokal.  Masyarakat  ini  yang  merasakan langsung  manfaat  dari  sumber  daya hutan  yang  berada  di  wilayahnya, sehingga  perlu  diperhatikan  untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui  pendekatan  sosial  kehutanan
( social forestry ). Dengan sosial
kehutanan,  kegiatan  pengelolaan  dan pelestarian  dengan  sendirinya  dapat melibatkan  masyarakat  yang  berada  di
sekitar hutan. Karena dengan menerapkan  pola  pengelolaan  hutan yang telah dikenal selama ini, masyarakat  dapat  merasakan  manfaat dari kegiatan yang telah dilakukannya.
Hasil wawancara mendalam dengan pemuka  adat  dan  beberapa  informan lainnya  tentang  kendala  dalam  kegiatan melestarikan hutan adat ini, menunjukkan  masih  adanya  sebagian kelompok masyarakat yang tidak menyadari  tentang  fungsi  dan  manfaat dari  hutan  adat  ini.  Mereka  masih berupaya untuk memanfaatkan kayunya untuk  ditebang  yang  kemudian  dijual untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,  tidak  ada  kontribusinya yang  nyata  untuk  pembangunan  desa setempat.  Kayunya  dijual  ditempat  lain dan  jika  hal  ini  tidak  ada  tindakan  dari pemuka  adat  dan  instansi  terkait,  maka lambat  laun  hutan  adat  adat  akan  rusak sehingga  dapat  menggagalkan  kegiatan pelestarian.
Pemberlakuan atau Penerapan Hukum  Adat
Hukum adat di Desa Sepahat sudah berlaku  sejak  jaman  dahulu.  Ini  dapat dilihat  dengan  adanya  sanksi  adat  bagi masyarakat  yang  melanggar  terhadap hutan  adat  tersebut  di  daerahnya. Pemberlakuan  hukum  adat  maupun penerapan  adat  istiadat  terutama  yang berkaitan  dengan  pelestarian    Hutan Adat Samabue ini akan lemah, jika tidak tidak  didukung  oleh  masyarakat  dan pemuka  adat  setempat.  Hukum  adat haruslah  diberlakukan  dengan  tegas yang disertai sanksi dan denda, bila ada yang  melanggar  dari  apa  yang  sudah
ditetapkan  oleh  adat  istiadat  setempat. Bukit  samabue  yang  merupakan  hutan adat  yang  ada  sampai  saat  ini  masih dianggap sakral dan dijaga
kelestariannya.  Dari  nenek  moyang dahulu sudah dijadikan tempat ritual dan hanya keturunan nenek moyang tertentu saja yang boleh ke tempat ritual tersebut. Masyarakat  hukum  Adat  Desa  Sepahat di  Lokasi  Hutan  Adat  ini  diketuai  oleh Kepala  Desa  (Binua)  dimana  dibantu oleh pasirah dan pangaraga.
Pengurus adat haruslah dapat berperan dengan baik dalam
memberlakukan dan menerapkan hukum adat  yang  berkaitan  dengan  pelestarian hutan  adat  dengan  memberikan  sanksi terhadap  warganya  yang  melanggar. Adanya peran pemuka adat yang kurang tegas  terhadap pelanggaran aturan adat, dapat melemahkan peranan hukum adat setempat.  Sebaliknya  apabila  pemuka adat  tegas  dalam  menerapkannya,  akan dapat  memberikan  keyakinan  pada masyarakatnya dan mereka dapat merasakan bahwa hutan adat merupakan bagian  yang  sangat  berharga  terhadap lingkungan,  karena  dilindungi  oleh hukum  adat.  Dengan  demikian,  hukum adat  semakin  kuat  dan  dapat  dijadikan sebagai  pegangan  atau  pedoman  dalam masyarakat di wilayahnya.
Hukum adat bersumber pada
peraturan-peraturan hukum tertulis maupun  tidak  tertulis,  tumbuh  dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran  hukum  adat.  Hukum  adat mempunyai  tipe  atau  bentuk  yang bersifat  tradisional  dengan  berpangkal kepada kehendak nenek moyang,
sehingga untuk pemberlakuan hukumnya selalu diberikan penghormatan  yang  sangat  besar  bagi kesucian  nenek  moyangnya.  Karena  itu keinginan untuk melakukan sesuatu akan dikembangkan  pada  kehendak  suci nenek moyang mereka, apakah perbuatan  tersebut  diperbolehkan  atau tidak.
Hasil wawancara mendalam dengan pemuka adat, kepala desa dan informasi lainnya  tentang  pemberlakukan  hukum adat  ini  di  wilayahnya.  Hukum  adat dapat disejajarkan dengan hukum positif terutama  dalam  hubungannya  dengan kegiatan  pelestarian  hutan  adat  di desanya. Hutan adat tidak boleh ditebang atau  diganggu,  jika  dilanggar  akan terkena  sanksi  adat.  Sanksi  adat  yang akan  dikenakan  pada  seseorang  atau kelompok  yang  dengan  sengaja  atau tidak sengaja menebang kayu, meladangi bahkan  membakar  di  tempat-tempat yang dilindungi oleh masyarakat.
Adapun sanksi yang dijatuhkan  Hukum Adat  adalah  Timanggung.  Takaran adatnya 6,5 Tahlil (Enam tahil Setengah). Seperti Sanksi Pangulur Buat yaitu 1 Ekor Babi beratnya  30 kg, 1 Ekor Ayam kampung 1,5 Kg, 2 Buah telur, 2 Kg Beras Pulut, 2 Kg Beras Biasa, 1 Kg Tepung  Beras,  1  Kg  Minyak  Makan, Mata  Penyarapa,  Sekapur  Sirih,  kang Buis  dan  Sanksi  Ubaat  Siam  yaitu  1
Buah Tempayan Manyanyi Siam Panyalah  (Kesalahan  yang  Dibuat).  1 Buah Pahar Siam Pengurus (Timanggung),  1  Buah  Tempayan Janking  Siam  Kampong.  Biaya  ganti rugi tersebut dilihat seberapa
parahkerusakan  yang  ditmbulkan.Total besarnya nilai huku adat secara material bisa Rp. 4.375.000,- ditambah ganti rugi kerusakan. Dan kemudian dilanjutkan di tempat  penetapan  sanksi  atau  kejadian perkara  dengan  menandatangani  surat pernyataan  untuk  tidak  mengulangi perbuatan.
Berdasarkan  wawancara  tersebut penulis berpendapat bahwa, hukum adat masih  dipegang  teguh  oleh  masyarakat di desa Sepahat, karena selain menerapkan  hukum  adat  kedudukan seorang  pemimpin  seperti  kepala  desa juga  masih  juga  terdapat  pemuka  adat. Pemuka  adat  ini  terdiri  dari  Pangaraga untuk di tingkat dusun, Pasirah di tingkat desa  dan  Temenggung  di  tingkat Kecamatan serta Dewan Adat di tingkat kabupaten.
Penulis  berpendapat  bahwa,  untuk wilayah  dan  kasus  tertentu  kedudukan dan peranan hukum adat maupun hukum formal masih diberlakukan dengan ketat oleh  masyarakat  setempat.  Ini  dapat terlihat, setiap adanya pelanggaran maka pemberlakuan  diputuskan  lewat  hukum adat  dan  besar  kecilnya  kesalahan ditentukan  oleh  dewan  adat  untuk menetapkan sanksi denda bagi pelanggarnya.  Apabila  di  tingkat  adat tidak dapat diputuskan atau diselesaikan, barulah kasus tersebut dibawa ke dalam penyelesaian hukum formal.
Hukum adat ini  berlaku sejak dulu meskipun  tidak  tertulis  seperti  hukum formal, tetapi sebenarnya ada juga yang tertulis (tercatat) karena biasanya antara hukum  adat  dan  hukum  formal  saling mengisi.  Bila  terjadi  perselisihan  atau
konflik,  misalnya  tentang  pemanfaatan dan batas hutan atau lainnya, maka akan ditentukan  berdasarkan  hukum  formal yang  mengaturnya.  Hukum  adat  dan hukum formal sebenarnya saling mengisi yakni apabila hukum adat belum mengatur,  maka  hukum  formal  yang akan  mengaturnya.  Sebaliknya  apabila hukum  formal  tidak  ada  maka  hukum adatlah  yang  mengaturnya,  dan  apabila kedua-duanya  sudah  ada  maka  yang diutamakan  terlebih  dahulu  adalah pemberlakuan  hukum  adat,  karena hukum  adatlah  yang  dianggap  oleh masyarakat  lebih  sesuai  dan  cocok berdasarkan kondisi, situasi dan pengalaman  sejarah  yang  sudah  ada sejak  zaman  dulu.Dikemukakan  oleh Sudiyat  (2010)  bahwa  hukum  adat adalah  hukum  yang  tidak  tertulis  yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan  di  masyarakat,  yang menunjukkan adanya aturan-aturan kebiasaan  yang  berlaku  di  kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan  perundang-undangan  yang dihasilkan  oleh  pemerintah,  tetapi hukum  tersebut  berlaku  dan  dapat diterapkan dalam masyarakat setempat.
Berdasarkan dari wawancara dengan pemuka adat  dan informan kunci tentang kedudukan hukum adat di Desa Sepahat,  penulis  beranggapan  bahwa masyarakat  setempat  sebenarnya  lebih mengetahui hukum adat daripada hukum formal,  tetapi  masyarakat  menganggap kedua-duanya  dapat  diterapkan  bila untuk  kepentingan  kelestarian  hutan adat.  Aturan  adat  ini  pada  dasarnya adalah  untuk  kebaikan  bersama  seperti
mencegah konflik maupun untuk
kelestarian  hutan  adat  yang  ada  di wilayahnya.
Hukum adat masih dipegang  teguh,  karena  peranan  adat yang  terdiri  dari  Pangaraga  di  tingkat
dusun, Pasirah di tingkat desa, Temenggung  di  tingkat  Kecamatan  dan Dewan Adat di tingkat Kabupaten sangat berperan  dalam  mengambil  keputusan terhadap  suatu  masalah  di  wilayahnya masing-masing.
Masyarakat Desa Sepahat di Wilayah Hukum Adat ini dapat memanfaatkan kayu hanya untuk kebutuhan sosial. Bukit samabue merupakan  sumber  mata  air  bagi kehidupan masyarakat setempat. Sumber mata air bagi masyarakat merupakan hal yang  sangat  vital,  mengingat  mayoritas masyarakatnya  adalah  bertani  dan bercocok  tanam  yang  tergantung  pada sumber  mata  air  tersebut,  selain  itu terdapat  potensi  wisata  alam  yang  baik yaitu air terjun (Riam samabue, tahakng, Ne  Nangke,  Pajamuratn  Rimong,  Riam Ansahatn, Batu Ba’Diri, d Riam nampu).
Pemerintah Desa dan lembaga Adat dapat difungsikan dengan baik, sehingga hukum  adat  dapat  diberlakukan  dan diterapkan  oleh  masyarakat  di  Desa Sepahat  terhadap  kegiatan  pengelolaan dan  pelestarian  hutan  adat  Samabue. Adanya ikatan kekeluargaan yang masih kuat dan taatnya terhadap pemberlakuan hukum  adat  oleh  masyarakat,  dapat mempengaruhi aspek kehidupan mereka dalam  saling  tolong  menolong  di desanya termasuk dalam kegiatan pelestarian  hutan  adat.  Demikian  juga terhadap  peningkatan  motivasi  dan
kegiatan masyarakat serta pemberlakuan hukum adat setempat dalam melestarikan  hutan  adat  samabue  untuk kepentingan bersama.

## KESIMPULAN
Masyarakat  dapat  memahami  akan pentingnya pengelolaan kelestarian hutan, karena hutan adat harus dipertahankan agar tetap lestari sehingga hidup masyarakat tidak hanya tergantung  pada  hutan  adat  saja  tetapi juga  komoditas  lainnya.  Kedudukan hukum  adat  dapat  disejajarkan  dengan hukum  positif,  terutama  yang  berkaitan dengan hukum  adat.  Untuk kasus-kasus tertentu  kedudukan  dan  peranan  hukum adat ini diberlakukan sangat ketat, setiap adanya  pelanggaran  akan  diberikan sanksi (denda), dan setiap putusan yang telah ditetapkan oleh dewan adat sangat dipatuhi bagi pelanggar untuk membayarnya  sesuai  dengan  besarnya denda  yang  telah  ditentukan  dan diputuskan oleh dewan adat. Hutan Adat Samabue  dianggap    masih  sakral  bagi masyarakat  setempat  sehingga  sangat terjaga  kelestariannya.  Sebagai  sumber mata air mengingat mayoritas masyarakatnya  bertani  dan  bercocok tanam, juga terdapat potensi wisata alam yaitu air terjun.
setempat yang disertai sanksi denda bagi pelanggarnya perlu dipertahankan karena masyarakat setempat lebih paham dan  taat  akan  hukum  adat  daripada hukum  formal.  Perlu  adanya  penelitian lanjutan terutama

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman,
2008. Strategi dan Teknologi  Teknologi  Pengelolaan lahan Kering Mendukung
Pengadaan Pangan Nasional . Jurnal
Litbang Pertanian . 27 (2) : 43-49.
Azwar,  S  (2012), Penyusunan  Skala Psikologis .Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Djaenuddin  DH,  Dkk,  .2013. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian. Badan Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian Bogor. Jakarta. PT.Bumi
Aksara
Fathoni,  2004. Manajemen  Sumber Daya  Manusia .  Penerbit  PT. Rineka Cipta Jakarta.
Herman,A.  Piet.  2002. Hak  Masyarakat Adat  Atas  Hutan  di  Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif  Kabupaten  Sanggau . Sanggau : SFDP/PPHK
Irwanto,  2010 .  Focus  Group  Discussion .
Pengantar  Praktis.  Jakarta.  Yayasan
Obor    Indonesia.
Iskandar, 2009. Metode Penelitian
Kualitatif .  Jakarta.  Gunung  Gaung Persada Press.
Khairuddin,  2008. Sosiolog  ikeluarga .
Yogyakarta: Liberty
Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU- X/2012. Tentang  Hutan  Adat .  MK, jakarta
Maleong,  Lexi,  J.  2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: RemajaKosakarya Muhajir, Noeng. 2000. Metodologi
Penelitian  Kualitatif  Edisi  IV . Yogyakarta: Rake Sarasin Nugroho  Yp.  2017. Hutan  Adat  Wujud Rakyat Berdaulat bangsa Bermartabat . Jakarta. Dirjen Perhutanan  Sosial  Dan  kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nawawi. Hadari, 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Jakarta: Gajah Mada University Press.
Sirait.  M.  2005.  “ Perjalanan  ‘Kilip’ Mencari Pengakuan: Refleksi Pengembangan Metodologi Identifikasi  Masyarakat  Adat  dan Wilayah Adat Secara Partisipatif di
Kabupaten Kutai Barat. Kalimantan Timur”. Jakarta:  Yayasan.  Kemala dan The Ford Foundation.
Soekanto,S  faisal.2010. Sosiologi  Suatu Pengantar . Jakarta:  Rajawali Press.
Sugiyono,  2013  dan  2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung Alfabeta, CV.
Sudiyat,  L.2010 .    Hukum  Adat  Sketsa Asas , Liberty. Yogyakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan . Jakarta: KopkarHutan.
Wibowo.  2009. Motivasi  dan  Partisipasi Masyarakat Desa Buluh Cina dalam Upaya  Melestarikan  Hutan  Adat Buluh  Cina  Kecamatan  Siak  Hulu Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau . Jurnal Lingkungan Hidup. Vol.1