## FORMAT KELEMBAGAAN DAN POLA HUBUNGAN MPR DENGAN DPR DAN DPD PASCA AMANDEMEN
UUD TAHUN 1945
Yusdar
Analis Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Maros Email : yusdar.law@gmail.com

## Abstract
Institutional format and pattern of relations with Parliament and Council Assembly  after  the  amended  Constitution  of  1945 . This  study aims  to  determine the institutional format of the MPR and the pattern of relations between the DPR and DPD. MPR after the amendment to the Constitution of 1945 NRI. Analysis of the processing is to use a qualitative descriptive analysis. These  results  indicate that Indonesia adopt a representative system with a bicameral representative system is the hallmark of  a bicameral (medium strength bicameralism) and the pattern of the relationship between MPR,  DPR  and DPD is  the pattern  of relationships that  are mandated by the Constitution of 1945 NRI.
Keywords : Amendments, Institutional Format, Patterns Relations.

## Abstrak
Format  Kelembagaan  dan  Pola  Hubungan  MPR  dengan  DPR  dan  DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui format  kelembagaan  MPR  pasca  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945,  serta  pola hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945.  Analisis  terhadap  pengolahan  data  adalah  dengan  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  perwakilan Indonesia  menganut  sistem  perwakilan  bikameral  dengan  ciri  khas  bikameral sedang (soft  bicameralisme) dan  pola  hubungan  antara  MPR,  DPR,  dan  DPD merupakan  pola  hubungan ” nebengeordnet” atau  hubungan  horizontal  atau hubungan satu level yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
Kata Kunci : Amandemen, Format Kelembagaan, Pola Hubungan

## PENDAHULUAN
olitik  selalu  menyisakan  harapan  dan  tumpukan  obsesi.  Politik membawa  kita  untuk  melakukan  sejumlah  kebijakan  tetapi  juga menciptakan kegagapan demi kegagapan. Politik  berjalan secara terus menerus  dan  tidak  seorang  pun  yang  mampu  menghalangi  arahnya kemana  melangkah.  Dengan  demikian,  agar  politik  tidak  mendekonstruksi  nilai, maka mesti ditata dengan aturan hukum. Itulah fungsi hukum, untuk menciptakan keteraturan  di  saat  kegagapan  menghinggap  dalam  setiap  episode  perjalanan politik.
Cuplikan episode ketatanegaraan Indonesia membentangkan  secuil fakta normatif  bahwa  era  reformasi  memberi  harapan  besar (big  expectation) akan terjadinya pembaharuan dalam penyelenggaraan negara, untuk dapat mengantarkan Negara Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis. Hal ini sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  tuntutan  reformasi  yang  dikemukakan  oleh berbagai komponen masyarakat, yang sasaran akhirnya adalah tercapainya tujuan negara  dan  cita-cita  kemerdekaan  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Salah  satu  tuntutan  reformasi  adalah amandemen  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945.  Tuntutan  terhadap  pelaksanaan amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  tuntutan  yang  mempunyai  dasar pemikiran teoritis konseptual dan berdasarkan pertimbangan empiris yaitu praktik ketatanegaraan  Indonesia  selama  setengah  abad.  Kelemahan-kelemahan  UUD NRI  Tahun  1945  secara  konseptual  memberi  peluang  lahirnya  pemerintahan otoritarian. Penyelenggaraan negara berlawanan arah dari asas kedaulatan rakyat, asas  negara  berdasarkan  atas  hukum  ditambah  lagi  dinamika  sosial,  politik  dan ekonomi  yang  berkembang  ke  arah  yang  berlawanan  dari  konsep  dasar  yang  di tetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
Amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  telah  dilaksanakan  sebanyak empat  tahapan  dalam  kurun  waktu  empat  tahun  telah  membawa  implikasi  yang fundamental  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tuntutan  amandemen UUD  NRI  Tahun  1945  yang  dilakukan  pada  tahun  1999  merupakan  sebuah gebrakan  dari  gerakan  reformasi  yang  digulirkan  oleh  berbagai  kalangan masyarakat  dan  kekuatan  sosial  politik  yang  didasarkan  pada  pandangan  bahwa dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  belum  cukup  memuat  landasan  yang  tepat  bagi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis  dan  belum  terakomodirnya
P
aspek-aspek  pemberdayaan  masyarakat  serta  rendahnya  penghormatan  terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. 1
Pasca  amandemen,  lembaga  perwakilan  MPR  telah  mengubah  sikap politik  mereka  yang  sebelum  reformasi  tidak  akan  mengubah  UUD  NRI  Tahun 1945, tetapi setelah reformasi mencabut pernyataan-pernyataan politik yang telah ditetapkan  dalam  berbagai  produk  hukumnya.  MPR  telah  mereduksi kekuasaannya  sendiri  dan  mengubah  kedudukan  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi negara  menjadi  lembaga  tinggi  negara  yang    kedudukanya  sederajat  dengan lembaga negara lainya.  Hal  ini menyebabkan semua lembaga negara  yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sama, sejajar dan sederajat. MPR sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.  Sistem  rekruitmen  anggotanya  mengandalkan  tiga  pilar  perwakilan yaitu  melalui  prosedur  perwakilan  politik  ( politik  representation ),  utusan  daerah (perwakilan daerah = regional representation) , dan utusan golongan  (perwakilan fungsional  = functional  representation) .  Namun,  pasca  amandemen,  MPR  hanya bertumpu  pada  dua  pilar  perwakilan  yaitu  perwakilan  politik  melalui  DPR,  dan perwakilan  daerah  melalui  DPD    sebagaimana  dalam  rumusan  Pasal  2  ayat  (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
MPR  terdiri  atas  anggota  DPR  dan  anggota  DPD  yang  dipilih  melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.
Dengan  susunan  MPR  yang  demikian , memunculkan  wacana  baru mengenai  format  parlemen  Indonesia  apakah  menganut  unikameral  atau bikameral  atau  bahkan  trikameral.  Dari  prespektif  kelembagaan,  sturuktur parlemen  Indonesia  ada  yang  berpendapat  cenderung  dikategorikan  sebagai bikameral  tetapi  apabila  dilihat  secara  fungsional  dalam  pembuatan  perundang- undangan,  sistem  keparlemenan  Indonesia  cenderung  dikategorikan  sebagai unikameral karena fungsi itu hanya dimiliki oleh DPR dengan mendasarkan pada ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  bahwa  DPR  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang.  Menganalisis  fenomena  tersebut kemudian  dikaitkan  dengan  tugas  dan  fungsinya,  maka  struktur  parlemen Indonesia tidak bisa dinamakan trikameral mengingat MPR bukanlah badan yang berdiri  sendiri  karena  keanggotaan  MPR  itu  juga  adalah  anggota  DPR  dan anggota DPD. Dengan demikian sistem perwakilan Indonesia dilihat dari satu sisi
1 Harmailiy Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : UI Pres., 1998)
dapat  dikatakan  tiga  kamar  sederhana  ( soft  trikameralisme )  atau  dapat  disebut menganut  sistem  bikameral  berciri soft  bicameral dengan  syarat  ada  penguatan kewenangan kepada DPD yang seimbang dengan kewenangan DPR agar terwujud prinsip check  and  balances. Permasalahan  inilah  yang  penulis  hendak  teliti dengan  tujuan  untuk  menelaah  dan  mengkaji  serta  menjelaskan  format  parlemen Indonesia  pasca  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  serta  mendeskripsikan  pola hubungan  MPR  dengan  DPR  serta  DPD    pasca  amandemen  UUD  NRI  Tahun 1945.

## PEMBAHASAN

## A. Format Parlemen Indonesia
Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara secara  konseptual  ingin  menegaskan  bahwa  MPR  bukan  satu-satunya  lembaga negara  yang  melaksanakan  kedaulatan  rakyat.  Setiap  lembaga  yang  mengemban tugas-tugas  politik  negara  dan  pemerintahan  (tidak  termasuk  kekuasaan kehakiman)  adalah  pelaksana  kedaulatan  rakyat  dan  harus  tunduk  dan bertanggungjawab  kepada  rakyat.  Berbeda  pada  masa  sebelum  amandemen, pembagian kekuasaan (distribution of power) merupakan prinsip yang di anut oleh Indonesia.
Keanggotaan  MPR  hanya  terdiri  dari  DPR  yang  merepresentasikan kepentingan  rakyat  secara  umum  yang  di  kenal  dengan  sebutan  prinsip political representation dan  anggota  DPD  sebagai  penampung  aspirasi  daerah  yang merupakan cerminan dari prinsip regional representation . Perubahan atas Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menghapuskan keberadaan utusan golongan dan utusan daerah di MPR.
Penghapusan  kedua  unsur  tersebut  lebih  didorong  oleh  kepentingan pragmatik  dari  pada  konseptual.  Pertama,  tidak  mudah  menentukan golongan yang diwakili. Kedua, cara pengisiannya mudah menimbulkan kolusi politik antara golongan yang diangkat dengan yang mengangkat. Perubahan  sistem  utusan  golongan  daerah  dimaksudkan  agar  lebih demokratik dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan  praktik  kenegaraan  dan  pemerintahan,  disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah 2
Perubahan kedudukan dan susunan keanggotaan MPR pasca amandemen UUD  NRI  Tahun  1945  menunjukkan  bahwa  parlemen  Indonesia  menuju  pada
2 Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru (Ctk. Ketiga, Yogyakarta : FH UII Press, 2005)
sistem bikameral. Namun menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia menganut trikameral karena melihat ketentuan :
Pasal  3  juncto  Pasal  8  ayat  (2)  dan  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  MPR mempunyai  kewenangan  untuk  (1)  mengubah  dan  menetapkan  undang- undang  dasar;  (2)  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dalam  masa  jabatannya  menurut  undang-undang  dasar;  (3)  memilih Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  untuk  mengisi  kekosongan  dalam jabatan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  undang-undang dasar;  dan  (4)  mengadakan  sidang  MPR  untuk  pelantikan  atau pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Keempat  kewenangan  tersebut  sama  sekali  tidak  tercakup  dan  terkait dengan kewenangan DPR ataupun DPD, sehingga sidang MPR untuk mengambil keputusan mengenai keempat hal tersebut sama sekali bukanlah sidang gabungan antara  DPR  dan  DPD  melainkan  sidang  MPR  sebagai  lembaga  tersendiri.  Oleh karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  lembaga  MPR  itu  merupakan institusi  ketiga  dalam  struktur  parlemen  Indonesia  sehingga  sistem  parlemen Indonesia  lebih  cocok  dinamakan  sebagai  sistem  tiga  kamar  ( trikameralisme ). Dewasa ini, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem tiga kamar seperti ini. Karena itu, Indonesia dapat dikatakan merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan sistem tiga kamar ini. 3
Pada  penelitian  ini  penulis  mengangkat  perbandingan  hasil  penelitian dari  hasil  survei  terakhir  IPU (International  Parliamentary  Union), Parlemen  di 122 negara adalah unikameral dan di 61 negara yang menganut sistem bikameral (ditambah  Indonesia  menjadi  62).  Sebagian  besar  negara  di  dunia  yang  bersifat kesatuan  menganut  sistem  unikameral,  sedangkan  kebanyakan  negara  federal menganut  sistem  bikameral. 4 Menganalisis  fenomamena  tersebut  maka kebanyakan  negara  penganut  paham  kesatuan  menerapkan  sistem  unikameral, namun  bentuk  negara  bukanlah  rumus  dalam  menentukan  konsep  parlemen negara tersebut.
Hasil  penelitian  IDEA (Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance). mengenai  sistem  perwakilan  di  54  negara  yang  dianggap  sebagai negara demokrasi, diperoleh beberapa kesimpulan :
3 Jimly  Assiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer (kelompok Gramedia), 2007)
4 Ginanjar  Kartasasmita, Kedudukan,  Fungsi  dan  Peran  DPD  dalam  Perspektif Ketetanegaran Indonesia (Makalah). Disampaikan pada Focus Group Disussion ( FGD). (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2007)
(a) Sebanyak  32  negara  memilih  bikameral,  sedangkan  22  negara memilih  unikameral.  Berarti  di  sebagian  besar  negara  yang  menganut paham  demokrasi,  sistem  bikameral  dianggap  lebih  cocok.  (b)  Semua negara  federal  memiliki  dua  majelis;  sedangkan  di  negara-negara kesatuan  terbagi  seimbang,  sebagian  memilih  sistem  unikameral  dan sebagian  lainnya  bikameral  (dari  sampel  yang  diteliti,  22  negara memilih  sistem  unikameral  dan  20  negara  memilih  sistem  bikameral, selebihnya tidak diperoleh datanya). 5
Menganalisis  hasil  penelitian  IDEA (Institute  for  Democracy  and Electoral  Assistance) ,  jelas  bahwa  pilihan  untuk  mengadopsi  sistem  bikameral sebagai  model  perwakilan  di  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  menemukan relevansinya  karena  dalam  praktek  justru  sistem  inilah  yang  lebih  cocok  untuk diterapkan  dibanyak  negara  penganut  paham  demokrasi.  Walaupun  tidak  ada keharusan  bagi  suatu  negara  termasuk  Indonesia  untuk  menganut  atau mengadopsi  model  parlemen  yang  diterapkan  di  banyak  negara  karena  hal tersebut sangatlah dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan aspek sejarah dari masing-masing negara.
Mempelajari  spektrum  negara-negara  ASEAN.  Tercatat  dari  10  negara anggota ASEAN, diantaranya 7 negara menganut sistem demokrasi dan 3 negara (Brunei,  Myanmar  dan  Vietnam)  menganut  paham  yang  berbeda.  Dari  7  negara yang menganut sistem demokrasi tersebut, 5 negara menerapkan sistem parlemen bikameral, yaitu masing-masing Malaysia, Philipina, Kamboja, Thailand (sebelum kudeta militer), dan terakhir Indonesia. Sistem bikameralisme Indonesia memang mengalami  perdebatan  panjang  selama  proses  sidang-sidang  MPR,  namun  fakta menunjukkan  bahwa  telah  lahir  lembaga  kamar  kedua  di  Indonesia  yaitu  DPD yang  mengindikasikan  bahwa  Indonesia  merupakan  satu  diantara  lima  negara dengan sistem bikameral tersebut. 6
Sebagai  perbandingan  yang  penulis  ambil  sampel  adalah  Negara Malaysia  yang  merupakan  sebuah  negara  federasi  yang  terdiri  dari  tiga  belas negara  bagian  dan  tiga  wilayah  persekutuan.  Sistem  pemerintahannya  menganut sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan  penting  dalam  pemerintahan.  Dalam  hal  ini  parlemen  memiliki wewenang  dalam  mengangkat  perdana  menteri  dan  parlemen  pun  dapat menjatuhkan  pemerintahan  yaitu  dengan  cara  mengeluarkan  mosi  tidak  percaya. Parlemen bikameral  terdiri  dari Senat atau  Dewan Negara  (70 kursi, 44 ditunjuk
5 Ginanjar Kartasasmita, Ibid.
6 Jurnal Majelis, Volume. 1 No., 2009
oleh raja, 26 dipilih oleh 13 negara pembentuk undang-undang; masa jabatan tiga tahun) dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Rakyat
(222 kursi; anggota dipilih melalui pemilu; masa jabatan hingga lima tahun). 7
Pasca  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  format  parlemen  Indonesia lebih tepat disebut bikameral sedang (soft bicameralism), karena kekuasaan DPD dan  DPR  yang  merupakan  sama-sama  anggota  MPR  tidak  simetris  karena kewenangan DPD yang sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan DPR.

## B. Pola Hubungan MPR, DPR dan DPD
MPR dalam hubungannya dengan DPR, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan  presiden  dan/atau  wakil  presiden,  proses  tersebut  hanya  bisa dilakukan  apabila  didahului  oleh  pendapat  DPR  yang  diajukan  ke  MPR.  Dalam hal  pemberhentian  presiden  dan/atau  wakil  presiden  dalam  masa  jabatan  diatur dalam Pasal 38 Ayat (1), dan (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa :
Dalam hal  MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau  Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya”  dan  “Dalam  hal  MPR  memutuskan  tidak  memberhentikan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  atas  usul  DPR,  Presiden  dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya”, sedangkan dalam hal pengambilan keputusan diatur dalam Pasal 62 huruf a, b, dan c bahwa Sidang MPR dapat mengambil keputusan  apabila  :  a).  dihadiri  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga) dari  jumlah  anggota  MPR  dan  disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  50%
(lima  puluh  persen)  ditambah  1  (satu)  anggota  dari  seluruh  anggota MPR  untuk  mengubah  dan  menetapkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945;  b).  dihadiri  sekurang-kurangnya  3/4 (tiga  perempat)  dari  jumlah  anggota  MPR  dan  disetujui  oleh sekurangkurangnya  2/3  (dua  pertiga)  dari  jumlah  anggota  MPR  yang hadir  untuk  memutuskan  usul  DPR  tentang  pemberhentian  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden;  c).  dihadiri  sekurang-kurangnya  50%  (lima puluh persen) dari jumlah anggota MPR ditambah 1 (satu) anggota MPR dan  disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  50%  (lima  puluh  persen)  dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota MPR yang hadir untuk sidang selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf  b.
7 Ensiklopedia Geografi untuk Pelajar Umum. Jilid 3 (Eropa Selatan, Balkan, Kaukasus, dan Asia Kecil- Asia) . (Jakarta : PT Lentera Abadi, 2006)
Dalam  kedudukan  yang  demikian,  hakekatnya  MPR  merupakan  majelis persidangan bersama (joint session) antara DPR dan DPD tatkala putusan-putusan harus  diambil  oleh  anggota  parlemen  Indonesia  sebagai  anggota  MPR.  Karena MPR  terdiri  atas  anggota  DPD  dan  anggota  DPR,  meskipun  tidak  sepenuhnya DPD  juga  melaksanakan  fungsi-fungsi  MPR,  seperti  mengubah  dan  menetapkan UUD NRI Tahun 1945, serta memilih presiden dan/atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan ditengah masa jabatan.
Dari  deskripsi  tersebut  jelas  bahwa  di  satu  sisi  DPD  dapat  menjadi ”pengimbang”  bagi  DPR  dalam  forum  sidang  MPR,  namun  nampak tersubordinasi  karena  jumlah  anggota  DPD  dibatasi  paling  banyak  sepertiga anggota  DPR  dan  segala  putusan  MPR  ditetapkan  dengan  suara  terbanyak. Artinya kemampuan voting DPD dirancang agar tidak mampu menggganggu atau mengalahkan DPR. Sedangkan pola hubungan antara DPR dengan DPD dalam hal fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 223 ayat (1) bahwa :
(a)Pengajuan  usul  kepada  DPR  mengenai  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;    (b)  ikut dalam  pembahasan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya alam dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah; (c)  pemberian  pertimbangan  kepada  DPR  atas  rancangan  undang- undang  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan, dan  agama;  dan  (d)  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  APBN,  pajak,  pendidikan, dan agama.
Berkaitan  pola  hubungan  dalam  hal  dengan  tugas  dan  wewenang  diatur dalam Pasal 224 ayat (1) bahwa :
(a)Dapat  mengajukan  kepada  DPR  rancangan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;  (b)ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan  dengan  hal  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a;  (b)  ikut
membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan  oleh  Presiden  atau  DPR,  yang  berkaitan  dengan  hal sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a;  (c)  memberikan  pertimbangan kepada  DPR  atas  rancangan  undang-undang  tentang  APBN  dan rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan, dan agama; (d) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang  mengenai  otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran,  dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya  alam,  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  APBN, pajak, pendidikan, dan agama; (e) menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan  undang-undang  mengenai  otonomi  daerah,  pembentukan, pemekaran,  dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan  undang-undang  APBN,  pajak,  pendidikan,  dan  agama kepada  DPR  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  ditindaklanjuti;  (f) menerima  hasil  pemeriksaan  atas  keuangan  Negara  dari  BPK  sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang- undang  yang  berkaitan  dengan  APBN;  (g)  memberikan  pertimbangan kepada  DPR  dalam  pemilihan  anggota  BPK;  dan  (h)  ikut  serta  dalam penyusunan  program  legislasi  nasional  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  penulis  melihat  bahwa  dalam  konteks ketatanegaraan  Indonesia  DPD  digagas  guna  meningkatkan  keterwakilan  daerah dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik  peyelenggaraan  negara  dengan harapan agar tercipta integritas bangsa yang kokoh dalam bingkai NKRI. Dengan terbentuknya DPD maka aspirasi-aspirasi daerah diharapkan dapat terakomodasi, artinya kepentingan-kepentingan daerah mendapat perhatian, tinggal sejauh mana DPD  dapat  berperan  mewakili  daerah  dalam  pengambilan  keputusan  di  pusat, tentunya  sangat  tergantung  pada  moralitas  (komitmen)  dan  kualitas  anggota- anggota DPD itu sendiri untuk benar-benar mengerti masalah-masalah yang ada di daerah  disamping  itu,  sejauh  mana  sistem  ketatanegaraan  atau  konstitusi menggariskan  kekuasaan,  tugas  dan  wewenang  DPD  dalam  proses  pengambilan keputusan politik di tingkat nasional khususnya keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan daerah.
Dalam  setiap  negara,  perwakilan  parlemen  atau  dengan  kata  lain perwakilan  rakyat  secara  tidak  langsung,  dikenal  tiga  prinsip  perwakilan  yakni representasi  politik (political  representation), representasi  territorial (teritorial representation) dan representasi fungsional (functional representation) .
Representasi  politik  merupakan  perwakilan  kamar  pertama  dalam parlemen dipilih melalui perwakilan partai politik. Sementara perwakilan teritorial dipilih  berdasarkan  perwakilan  teritorial.  Di  negara  seperti  Amerika  Serikat, perwakilan  teritorial    terwakilkan  melalui  pemilihan  senat,  kedudukan  senat sebagai  kamar  kedua  memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi (upper chamber/second chamber) dalam pengambilan kebijakan dan penciptaan regulasi di parlemen.
Perwakilan  fungsional  diartikan  sebagai  pengangkatan  wakil  rakyat karena  keahlian (expert) atau  fungsionalisasi  yang  dimiliki  oleh  wakil  tersebut. Perwakilan  fungsional  sebagai  salah  satu  bentuk  perwakilannya  dapat  diamati pada the  house  of  lord yang  diangkat  dari  perwakilan  tuan  tanah  dan  kelas bangsawan.
Berdasarkan  tiga  prinsip  perwakilan  yang  banyak  diterapkan  oleh beberapa  negara  di  dunia,  pada  akhirnya  membawa  pilihan  bagi  negara  itu menerapkan  hanya  satu  perwakilannya  di  parlemen  yang  disebut  dengan unikameral  (monokameral).  Beda  halnya,  negara  yang  memiliki  perwakilan  dua kamar  (perwakilan)  seperti  Amerika  Serikat  yang  memiliki the  house  of representatives dan the senate yang mencerminkan prinsip perwakilan politik dan prinsip  perwakilan  teritorial,  maka  parlemen  demikian  disebut  sebagai  parlemen bikameral  (dua kamar).
Klasifikasi  pemisahan  kekuasaan  dalam  arti  materiil  dan  formil  bagi Jennings  akhirnya  mengubah  konsep  pemisahan  kekuasaan  untuk  diterapkan dalam pelaksanaan kekuasaan negara secara aktif. Hamzah Halim mengemukakan bahwa ditinjau dari segi pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan pada sifat  tugas  yang  berbeda-beda  jenisnya  yang  menimbulkan  berbagai  macam lembaga di dalam suatu negara. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan  dua  garis  hubungan  antara  pusat  dan  daerah  dalam  sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. 8
8 Hamzah  Halim  dan  Ikhsan  Saleh, Persekongkolan  Rezim  Politik  Local (Makassar  : Pukap, 2009)

## PENUTUP
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut  sistem  perwakilan  bikameral  dengan  ciri  khas  bikameral  sedang (medium  strength  bikameralism) dan pasca  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945 melahirkan  pola  hubungan  baru  antara  MPR  dan  DPR,  dengan  DPD  yakni pertama pola  hubungan  antara  MPR  dengan  DPR  merupakan  pola  hubungan yang  diamanatkan  oleh  Pasal  2  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Kedua,  pola hubungan  antara  MPR  dengan  DPD  pada  hakekatnya  MPR  merupakan  majelis persidangan bersama antara DPR dan DPD tatkala putusan-putusan harus diambil oleh  anggota  parlemen  Indonesia  sebagai  anggota  MPR.  Ketiga,  Pola  hubungan antara  DPR  dengan  DPD  pada  dasarnya  DPD  dapat  mengajukan  dan  ikut membahas  RUU.  DPD  dapat  mengajukan  usul,  ikut  dalam  pembahasan  (yang berkaitan  dengan  bidang  legislasi  tertentu),  memberikan  pertimbangan, melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu ke DPR.
Berdasarkan  penelitian  ini  maka  penulis  merekomendasikan  beberapa hal,  pertama  harus  ada  ketegasan  terkait  sistem  perwakilan  yang  dianut  di Indonesia  yakni  bikameral  murni  dengan  cara  memperkuat  kewenangan  yang dimiliki  oleh  lembaga  perwakilan  di  Indonesia.  Kedua,  Idealnya  pola  hubungan antara  MPR  dengan  DPR  dan  DPD  merupakan  pola  hubungan  yang  saling mengimbangi demi menciptakan check and balances antar lembaga perwakilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie,  Jimly.  2007 .  Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer (kelompok Gramedia)
Ensiklopedia Geografi untuk Pelajar Umum. 2006. Jilid 3 (Eropa Selatan, Balkan, Kaukasus, dan Asia Kecil- Asia) . Jakarta : PT Lentera Abadi Halim,  Hamzah  dan  Saleh,  Ikhsan.  2009. Persekongkolan  Rezim  Politik  Local . Makassar : Pukap
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
________. Undang-Undang  tentang  Majelis  Permusyawaran  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daera h,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah . Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009.  LN  No.  123 Tahun 2009
Ibrahim, Harmailiy. 1998. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta : UI Pres.
Jurnal Majelis. 2009. Volume. 1 No.1
Kartasasmita,  Ginanjar.  2007. Kedudukan,  Fungsi  dan  Peran  DPD  dalam Perspektif  Ketetanegaran  Indonesia (Makalah).  Disampaikan  pada Focus Group Disussion ( FGD). Bandung : Universitas Padjadjaran Manan, Bagir. 2005. DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru , Ctk. Ketiga, Yogyakarta : FH UII Press
Ibrahim, Harmailiy. 1998. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta : UI Pres.