## PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
Tatas Ridho Nugroho 1
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit tatasridho@unim.ac.id Novi Eko Prasetyo 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora IKIP Budi Utomo Malang
novieko45@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel  penelitian  ini  adalah  30  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur. Alat  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  regresi berganda.  Berdasarkan  hasil  analisis  disimpulkan  bahwa  secara parsial  ukuran  pemerintah  daerah size berpengaruh  negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena Kebanyakan aset  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  adalah  aset  yang  kurang produktif  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Intergovernmental  revenue berpengaruh  positif  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  karena  pemerintah  daerah kabupaten/kota  mampu  menggunakan  dana  transfer  dari pemerintah  pusat  dengan  maksimal , sedangkan  belanja  daerah berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  karena  proporsi  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  daerah  lebih  banyak  digunakan  untuk  kebutuhan konsumtif daripada kebutuhan produktif seperti belanja modal.
ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 7 No. 1 Hlmn. 27-34 Madiun, April 2018 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 9 November 2017 Tanggal diterima: 27 April 2018
Kata Kunci : Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah; Size ;
Intergovernmental Revenue dan Belanja Daerah.

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of local government characteristics on  the  financial  performance  of  local  governments.  The  sample  of  this research  is  30  districts  /  cities  in East  Java.  The  analytical  tool  used  in this study is multiple regression. Based on the results of the analysis, it is concluded  that  partially  the  size  of  the  local  government  size  has  a negative  effect  on  the  financial  performance  of  the  local  government because most of the assets owned by local government are less productive assets  to  improve  the  financial  performance  of  local  government. Intergovernmental  revenues  have  a  positive  effect  on  the  financial performance of local governments because the district / city government is able to utilize transfer funds from the central government maximally, while regional expenditures negatively affect the financial performance of local governments because the proportion of local spending issued by the local government is more widely used for consumptive needs rather than productive needs such as capital expenditures.
Keywords : Local  Government  Financial  Performance;  Size;
Intergovernmental Revenue and Regional Expenditure

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  yang  diamanahkan dalam  UUD  1945.  Penerapan  otonomi  daerah  di  indonesia  dimaksutkan  untuk memberikan  kekuasakan  kepada  daerah  otonom  yang  memiliki  kewajiban  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  aspirasi  masyarakat  untuk  meningkatkan  produktifitas  daerah.  Sesuai dengan  UU  no.32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  bahwa  setiap  pemerintah daerah  diberi  kesempatan  dalam  melaksanakan  kewenangan  yang  menjadi  hak daerah.  Maju  atau  tidaknya  suatu  daerah  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  dan kemauan  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  dengan  baik. Pemerintah  daerah  dapat  mengeksplor  keunggulan  daerahnya  dalam  rangka pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Halim  (2012:  232),  mendefinisikan  “Kinerja  keuangan  daerah  merupakan  salah satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  kemampuan  daerah  dalam menjalankan  otonomi  daerah.  Pengukuran    kinerja    bertujuan  untuk mengomunikasikan      strategi  dengan  baik,  indikator  ketercapaian  kinerja  keuangan dan non -keuangan,  menginformasikan  manajer  dalam  pengambilan  keputusan. mengukur  tingkat  kepuasan  individual  dan  kelompok  secara  rasional  (Mardiasmo, 2009).
Pengukuran    kinerja    pemerintah    daerah    (Pemda)    harus    mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan  proses  peningkatan  kinerja  melalui  tahap  mulai  perencanaan sampai  dengan  evaluasi  capaiannya.  Kinerja  bisa  digunakan  sebagai  ukuran keberhasilan  aktivitas  dari  suatu  kegiatan  selama  periode  tertentu  (Azhar,  2008). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah hakikatnya tidak hanya sebagai bentuk pengendalian, namun juga membantu semua pengguna laporan keuangan pemerintah daerah termasuk masyarakat untuk dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Peneliti  merujuk  pada  penelitiannya  Sesotyaningtyas  (2012),  berdasarkan  rasio efisiensi kinerja bahwa intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu adalah  adanya  penambahan  variabel  dengan  belanja  daerah,  karena  belanja  daerah dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas daerah.
Size pemerintah daerah merupakan salah  satu karakteristik pemerintah  daerah. Ukuran  pemerintah  daerah  menunjukkan  seberapa besar  organisasi   pemerintahan tersebut    (Suhardjanto et al., 2010).  Ukuran  pemerintah  daerah  menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan  sumber daya    ekonomi    yang    dikuasai    dan    atau    dimiliki  pemerintah  sebagai  akibat  dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh  (Syafitri,  2012).  Berdasarkan    penelitian    Sumarjo    (2010)    peneliti menggunakan  total  aset sebagai proksi untuk mengukur pemerintah daerah. Intergovernmental revenue merupakan  bagian  dari  pendapatan  yang  berasal  dari lingkungan  eksternal  dan  besarnya  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  dari  transfer pemerintah  pusat  (Sumarjo,  2010). Intergovernmental  Revenue biasa    dikenal    dengan dana    perimbangan    (Suhardjanto  et  al.,  2010).  Proksi  dari intergovernmental  revenue dalam  penelitian  ini  menggunakan  perbandingan  antara  total  dana  perimbangan dengan  total  pendapatan    (Sumarjo,    2010).    Pengukuran    ini    dipilih    karena intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan  eksternal  (luar  kotamadya)  dan  besarnya  ketergantungan  pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (80% - 98%) (Suhardjanto et al., 2010).
Belanja  Daerah  dikelompokkan  menjadi  dalam  dua  jenis  yaitu  belanja  tidak langsung  dan  belanja  langsung.  Belanja  tidak  langsung  meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten  dan  pemerintah  desa,  belanja  tidak  terduga.  Sedangkan  belanja langsung  meliputi  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal  (Badan Pusat Statistik,2010).
Bastian    (2010)    kinerja    keuangan    dapat    didefinisikan    sebagai  prestasi  yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah  daerah  tersebut  (Sumarjo,  2010).  Sedangkan  menurut  Sesotyaningtyas (2012), pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi yaitu dengan pembelanjaan secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik. Akuntabilitas dapat  terwujud  salah  satunya  dengan  melakukan  pelaporan  kinerja  melalui  laporan keuangan  (Mahmudi,  2010).  Rasio  efiensi  merupakan  perbandingan  antara  besarnya biaya  yang  dikeluarkan  dengan  pendapatan  yang  diterima.  Efisiensi  pendapatan pemerintah daerah jika rasionya <1 atau <100%.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah data  yang  diukur  dalam  suatu  skala  numerik  (angka)  yang  dapat  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  statistik.  Penelitian  kuantitatif  menurut  Sugiyono  (2009:  8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel bebas dalam penelitian ini  adalah  ukuran    ( size )    pemerintah  daerah  (X1), intergovermental  revenue  (X2), dan belanja  daerah  (X3).  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Y1)  merupakan  variabel terikat.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  Jawa Timur  yang  berjumlah  38  daerah.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive sampling yaitu  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  berdasarkan kriteria yang  dibuat  peneliti.  Kriteria  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)Laporan  keuangan pemerintah  Jawa  Timur  pada  tahun  2013  dari  situs  resmi www.djpk.kemenkeu.go.id . 2)Daerah  yang  menyajikan  laporan  keuangan  secara  lengkap.  Berdasarkan  kriteria tersebut,  terdapat  30  daerah  yang  memenuhi  kriteria,  sehingga  jumlah  sampel  30 daerah.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  melalui  pengambilan  data  laporan  keuangan  pemerintah daerah  kabupaten/kota.  Teknik  analisis  data  menggunakan  pendekatan  asosiatif kausal, sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui program SPSS ( statistical Product and Service Solution) versi 16.00 for windows .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Lampiran  1,  hasil  uji  t  diketahui  bahwa Size (x1)  memiliki  nilai Standardized Coefecient / Beta 0,377  dan  nilai  sig  0,144.  Hasil  tersebut  menunjukkan

## ASSETS
bahwa  nilai  sig  lebih  besar  dari  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  yang berbunyi  “tidak  ada  pengaruh  signifikan size terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah”  diterima,  dan  Ha  yang  berbunyi  “Ada  pengaruh  signifikan  size  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah”  ditolak.  Selanjutnya I_Revenue (x2)  memiliki nilai Standardized Coefecient / Beta 0,773 dan nilai sig 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  nilai  sig  lebih  kecil  dari  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  yang berbunyi  “tidak  ada  pengaruh  signifikan I_Revenue terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah”  ditolak,  dan  Ha  yang  berbunyi  “Ada  pengaruh  signifikan I_Revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” diterima. Belanja daerah (x3) memiliki  nilai Standardized Coefecient / Beta -0,086  dan  nilai  sig  0,711 .  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  nilai  sig  lebih  besar  dari  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H0  yang  berbunyi  “tidak  ada  pengaruh  signifikan  belanja  daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” diterima, dan Ha yang berbunyi “Ada pengaruh signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” ditolak. Berdasarkan  Lampiran  2,  hasil  uji  F  diketahui  bahwa  nilai  Sig.  0,003  <  0.05.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  yang  berbunyi  “tidak  ada  pengaruh  signifikan antara Size , I_Revenue dan  belanja  daerah terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah”  ditolak,  dan  Ha  yang  berbunyi  “Ada  pengaruh  signifikan  antara Size , I_Revenue dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” diterima.
Pengaruh size terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Tujuan  utama  dari  program  kerja  pemerintah  daerah  adalah  memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus  didukung  oleh  aset  yang  baik  pula.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sumber  daya dan  fasilitas  yang  memadai  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah,  maka  diharapkan  akan  semakin  tinggi  kinerja  Pemerintah  daerah  tersebut (Mustikarini dan Fitriasasi, 2012: 6).
Hasil  analisis  regresi  liniear  berganda,  variabel size menunjukkan  bahwa size memiliki  nilai Standardized Coefecient / Beta adalah  0,377  dan  nilai  sig  0,144.  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  tersebut  dapat disimpulkan bahwa variabel size tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Marfiana  dan  Kurniasih  (2013)  yang menyatakan  bahwa  size  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur  belum dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Kebanyakan  aset  yang  dimiliki  pemerintah daerah  adalah  aset  yang  kurang  produktif  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan pemerintah daerah. Besarnya jumlah aset daerah akan menyulitkan peran pemerintah untuk memonitor masing-masing aset tersebut secara langsung. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) bahwa Pemerintah  daerah  dengan  aset dan kekayaan yang besar pasti memiliki tekanan yang lebih besar pula dari masyarakat untuk  lebih  baik  dalam  mengelola  dan  menggunakan  segala  sumber  daya  yang dimilikinya itu guna perbaikan kinerja.
Pengaruh intergovermental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Dana perimbangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan  dari  dana  perimbangan  sehingga  hal  ini  memotivasi  Pemda  untuk

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 7 NO 1 APRIL 2018 HLMN. 27-34
berkinerja  lebih  baik.  Semakin  tinggi  ketergantungan  Pemda  pada  pemerintah  pusat maka  diharapkan  semakin  baik  pelayanan  Pemda  kepada  masyarakatnya  sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat.
Hasil  analisis  regresi  liniear  berganda,  variabel intergovernmental  revenue menunjukkan  bahwa intergovernmental  revenue memiliki  memiliki  nilai Standardized Coefecient / Beta adalah  0,773  dan  nilai  sig  0,000.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Kesimpulannya  bahwa  variabel intergovernmental revenue berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota mampu menggunakan dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  maksimal.  Dana  perimbangan  yang meliputi  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak  serta  DAU  dan  DAK  merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemda dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka  terjadi  defisit.  Dibutuhkan  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat  untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diterima akan  semakin  besar  anggaran  yang  dapat  dikelola  pemerintah  daerah  untuk memenuhi kebutuhannya.

## Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Pasal  167  ayat  1 menyatakan  bahwa  belanja  daerah  digunakan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan pelayanan  urusan  wajib  dan  pelayanan  lain  di  bidang  pendidikan,  kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin  tinggi  tingkat  pelayanan  yang  diberikan,  maka  semakin  tinggi  skor  kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
Hasil  analisis  regresi  liniear  berganda,  variabel  belanja  daerah  menunjukkan bahwa  belanja  daerah  memiliki  nilai Standardized Coefecient / Beta adalah  -0,086  dan nilai  sig  0,711.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05. Kesimpulannya  bahwa  variabel  belanja  daerah  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.
Peningkatan Belanja pemerintah daerah yang tinggi belum tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah daerah dirasa masih sangat kurang dalam meningkatkan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Oleh  karenanya  perlu adanya pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Kurnia dalam Arowana (2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah  justru  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  proporsi belanja  daerah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  lebih  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  seperti  belanja  pegawai  daripada  digunakan  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang produktif seperti belanja modal.
Pengaruh Size , Intergovernmental  revenue ,  dan  Belanja  daerah  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kinerja   keuangan   pemerintah   daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Size , Intergovernmental revenue , dan Belanja daerah.  Terukurnya  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  akan  berdampak  pada kinerja  pemerintah  daerah  yang  semakin  baik.  Hasil  uji  regresi  ganda  antara Size , Intergovernmental  revenue ,  dan  Belanja  daerah  secara  simultan  terhadap  kinerja

## PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH ….
keuangan  pemerintah  daerah  diketahui  nilai sig  F  0.003  <  0.05.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa variabel Size , Intergovernmental revenue , dan Belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  tertinggi  dalam penelitian  ini  adalah Intergovernmental  revenue .  Hal  ini  dikarenakan Intergovernmental revenue / dana transfer dari pemerintah pusat sudah bisa dimaksimal dan dialokasikan oleh  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kelebihan  belanja  daerah.  Semakin  besar dana  perimbangan  yang  diterima  pemerintah  daerah  maka  dapat  mempermudah pemerintah  daerah  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Faktor  lain  seperti  size  dan belanja  daerah  kurang  memiliki  kontribusi  disebabkan size total  aset  belum  dapat berfungsi  semestinya  dalam  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di Provinsi  Jawa  Timur.  Sedangkan  belanja  pemerintah  daerah  dirasa  masih  sangat kurang dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## SIMPULAN
Ukuran ( size ) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  peran  total  aset  dalam meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Jawa  Timur  belum  dapat berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Dari  total  aset  yang  dimiliki  pemerintah  daerah, asset  tetap  lebih  dominan  daripada  asset  lancar.  Asset  tetap  yang  dimiliki  daerah kurang produktif untuk meningkatkan daya saing daerah.
Intergovernmental  revenue berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  mampu menggunakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  maksimal.  Dana perimbangan  yang  meliputi  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak  serta  DAU  dan DAK  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah pusat  kepada  Pemda  dengan  tujuan untuk  membiayai  kelebihan  belanja  daerah.  Semakin  besar  dana  perimbangan  yang diterima akan semakin besar anggaran yang dapat di kelola pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
Belanja  daerah  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah  lebih  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  seperti  belanja pegawai  daripada  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  yang produktif  seperti  belanja  modal.  Jika  belanja  modal  sedikit  maka  pendapatan pemerintah daerah tidak maksimal.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  tidak  semua  daerah  baik  kota  dan kabupaten di Jawa Timur diteliti, hal ini karena terdapat beberapa laporan keuangan daerah yang tidak dapat diakses.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjar, A. (2017). Sudahkah jatim mandiri dalam Otonomi?. Diakses 10 Agustus 2017. https://koranfakta.net/dinamika/tokoh/10174-otonomi-daerah-di-jawa-timur- perlu-dikaji-ulang/. Diakses pada 20 Juli 2017, dari http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/39351.
Azhar, M. K. S. (2008). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.  Tesis  tidak diterbitkan. Sumatera Utara: Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara. http://siastie.harapan.ac.id/jurnal/index.php/JKB/article/view/45.
Badan  Pusat  Statistik  Jakarta  Pusat.  (2010),  Statistik  Indonesia  Tahun  2010.  Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 7 NO 1 APRIL 2018 HLMN. 27-34
Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit BPFE. Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan.  (2016).  Data  Keuangan  Daerah.  Diakses pada 15 Oktober 2016, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data- keuangan- daerah/setelah-ta-2006
Halim,  A.  (2012).  Akuntansi  sektor  publik  :  akuntansi  keuangan  daerah.  Jakarta:
Penerbit  Salemba Empat.
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/711 Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga. Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Marfiana, N dan Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil  pemeriksaan  audit  BPK  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota. Jurnal. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 3 (1).
Mustikarini, W. A. dan Fitriasari, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan  temuan  audit  BPK  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  kabupaen/kota  di Indonesia  tahun  anggaran  2007.  In  Simposium  Nasional  Akuntansi  XV: Banjarmasin.
Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 1(1).
Sugiyono.  (2009).  Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D.  Cetakan  Ke- delapan. Bandung: Penerbit ALFABETA
Suhardjanto,  D.,  Hartoko,  S.,  Retnoningsih,  H.,  Rusmin,  M.,  Putriesti  dan  Brown,  A. (2010).  Influence  of  Parliament  Characteristics  toward  Mandatory  Accounting Disclosure Compliance in Indonesia.
Sumarjo,  H.  (2010). Pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Disertasi  tidak  diterbitkan.  Surakarta: Pascasarjana UNS. http://eprints.uns.ac.id/6/1/169921211201009511.pdf Syafitri,  F.  (2012).  Analisis  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan.  Skripsi  tidak  diterbitkan.  Depok:  FE Universitas Indonesia.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  Departemen Dalam  Negeri  RI,  Jakarta.  Diakses  pada  18  Agustus  2016,  dari www.bapenas.go.id.

## LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Uji t (Parsial) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,539 ,136 3,959 ,001 Size 1,538E-8 ,000 ,377 1,506 ,144 I_Revenue ,677 ,169 ,773 4,001 ,000 Belanja_Daerah  -1,232E-8 ,000 -,086 -,375 ,711 a. Dependent Variable: Efesiensi
Lampiran 2. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression ,053 3 ,018 5,950 ,003 a Residual ,077 26 ,003 Total ,130 29 a. Predictors: (Constant), Belanja_Daerah, I_Revenue, Size b. Dependent Variable: Efesiensi