## PENGGUNAAN TEKNIK AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN OCCUPATIONAL FRAUD: KAJIAN LITERATUR
Natalis Christian 1) , Resnika 2)
1,2,) Akuntansi, Universitas Internasional Batam
1,2) natalis.christian@uib.ac.id, 1942125.resnika@uib.edu

## ABSTRACT
Occupational  fraud  and  abuse  is  the  biggest  threat  to  the  continuity  of  a  corporation's  business. Misappropriation  of  assets,  manipulation  of  financial  statements,  and  corruption  are  categories  of  fraud  that involve a person's position in an organization to achieve personal gain. The purpose of this study is to determine the  methods  of  detecting  and  preventing  fraud  from  a  forensic  accounting  perspective.  Qualitative  research methods  are  carried  out  by  collecting  and  reviewing  research  sources  and  documentation  relevant  to  the research. The results of data collection indicate that  fraud detection methods tend to be passive. Passive fraud detection approaches usually use non-analytical methods such as confidential reports or tip, coincidences, law enforcement, and so on. Meanwhile, forensic accounting techniques can be applied if the company wants to take proactive  steps  in  eradicating  fraud.  Forensic  accounting  techniques  involve  analytical  procedures  and statistical  software in  processing  large amounts of  data. This analytical method has the advantage of  accurate fraud detection with a short duration of time. However, the limitations of this method are the high cost and the company's  preference  for  passive  non-analytical  methods.  The  literature  review  in  this  study  can  provide  a comprehensive  understanding  of  the  pros  and  cons  as  well  as  an  overview  of  corporate  fraud  detection techniques.

## ABSTRAK
Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational  fraud and abuse ) merupakan ancaman terbesar bagi  keberlangsungan  usaha  suatu  korporasi.  Penyalahgunaan  aset,  manipulasi  laporan  keuangan,  dan  korupsi merupakan kategori kecurangan yang melibatkan jabatan seseorang untuk mencapai keuntungan pribadi. Tujuan penelitian  adalah  mengetahui  metode  pendeteksian  dan  pencegahan  kecurangan  dari  perspektif  akuntansi forensik.  Metode  penelitian  secara  kualitatif  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan  mengkaji  sumber  riset  dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa metode pendeteksian kecurangan cenderung bersifat pasif. Pendekatan deteksi kecurangan yang  bersifat pasif biasanya menggunakan metode non analitis seperti laporan rahasia, kebetulan, penegakan hukum, dan sebagainya. Sementara itu, teknik akuntansi  forensik  dapat  diterapkan  apabila  perusahaan  ingin  mengambil  langkah  yang  proaktif  dalam memberantas kecurangan. Teknik  akuntansi  forensik  melibatkan prosedur analitis dan perangkat  lunak statistik untuk pengolahan data yang berjumlah besar. Metode analitis tersebut memiliki keunggulan dalam pendeteksian kecurangan  yang  akurat  dengan  durasi  waktu  yang  singkat.  Namun,  keterbatasan  dari  metode  tersebut  adalah biaya yang mahal  serta preferensi  perusahaan terhadap metode non analitis yang bersifat  pasif. Kajian literatur dalam  penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  komprehensif  mengenai  pro  dan  kontra  serta  gambaran teknik pendeteksian kecurangan perusahaan.
Kata  Kunci:  occupational fraud, pendeteksian  kecurangan, pencegahan kecurangan, teknik akuntansi  forensik, metode analitis.
1. PENDAHULUAN
Tantangan terbesar yang mengancam keberlangsungan usaha suatu korporasi dan efisiensi pasar  modal  adalah  kecurangan  (Margret  &  Hoque, 2016).  Menurut  Arens et  al. (2017),  kecurangan (fraud) didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan  yang disengaja  dalam  mengurangi  atau  mencabut  hak suatu  pihak  atas  kepemilikan  sumber  dayanya. Kecurangan (fraud) merupakan  sebuah  perbuatan yang disengajakan serta dirancang untuk menipu dan mengakibatkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku (Crain et al., 2015).
Vassiljev  dan  Alver  (2016)  menyatakan  bahwa reputasi  dan  masa  depan  korporasi  dapat  diragukan oleh pihak pemangku kepentingan apabila perusahaan terlibat dengan skandal kecurangan.
Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational  fraud) adalah  penggunaan jabatan  seseorang  dalam  suatu  organisasi  untuk keuntungan  pribadi  dengan  menyalahgunakan  atau memanipulasi  sumber  daya  atau  aset  dari  entitas tersebut. ACFE juga menjelaskan bahwa penyalahgunaan  aset  oleh  karyawan  merupakan skema  kecurangan  terbanyak  sebesar  86%  dari seluruh  kasus  dengan  dampak  kerugian  rata-rata terendah  yaitu  sebesar  USD  100.000  per  kasus.
Sebaliknya,  manipulasi  laporan  keuangan  adalah skema  kecurangan  dengan  frekuensi  terendah  yaitu 10%  dari  kasus  dengan  dampak  kerugian  tertinggi (ACFE, 2020).
Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational fraud) memiliki konsekuensi yang berat terhadap hubungan korporasi dengan investor. Bosse dan Phillips (2016) berpendapat  bahwa  kecurangan  juga  meningkatkan biaya  agensi.  Manipulasi  laporan  keuangan  juga merusak  kepercayaan  antara  korporasi  dan  investor sehingga  efisiensi  pasar  modal  menjadi  terganggu (Amiram et  al .,  2018).  Tindakan  yang  tidak  etis tersebut  menyebabkan  kepailitan,  masalah  legal, penurunan  tingkat  pekerjaan  serta  dampak  lainnya terhadap  korban  kecurangan  seperti  investor, kreditor,  karyawan,  konsumen,  dan  komunitas  (Box et al., 2019).
Kasus  kecurangan  profesi  di  Indonesia  yang bersifat high  profile tidak  hanya  terbatas  pada manipulasi  laporan  keuangan  pada  perusahaan terbuka.  Berdasarkan  hasil  survei  dari  ACFE Indonesia  (2019), fraud yang  memiliki  frekuensi kejadian  tertinggi  adalah  korupsi  dengan  persentase sebesar  64.4%.  Dampak  kerugian fraud akibat korupsi memiliki rentang dari 100 juta rupiah hingga 500  juta  rupiah  per  kasus.  Kasus  korupsi  terbesar menurut  sumber  dari  Kompas  (2022)  adalah  kasus PT  Trans-Pacific  Petrochemical  Indotama  (TPPI), PT  Asabri,  PT  Jiwasraya,  Bank  Century,  dan Kotawaringin  Timur.  Negara  mengalami  kerugian sebesar triliunan rupiah per kasus akibat dari skandal kecurangan tersebut.
Di  sisi  lain,  manipulasi  laporan  keuangan memiliki  frekuensi  terendah  yaitu  sebesar  6.7%. Hasil  tersebut  menunjukkan  perbedaan  yang signifikan  dengan  hasil  dari  ACFE  yang  meneliti secara global (ACFE Indonesia, 2019). Berdasarkan sumber  dari  CNBC  Indonesia  (2021),  beberapa skandal  laporan  keuangan  seperti  kasus  PT  Kimia Farma,  PT  KAI,  PT  Garuda  Indonesia,  PT Indofarma  Tbk,  PT  Hanson  International  Tbk,  dan perusahaan  lainnya  menunjukkan  rekayasa  laporan keuangan dengan menyajikan laba bersih yang lebih tinggi dari angka sebenarnya.
Peningkatan kasus kecurangan telah mendorong dunia bisnis untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi kasus  kecurangan.  Berdasarkan  laporan Report  to the  Nations oleh  ACFE  pada  tahun  2018,  durasi waktu  untuk kecurangan yang tidak terdeteksi  dapat berpengaruh  terhadap  peningkatan  kerugian  dan perluasan  skema  kecurangan  terhadap  sumber  daya korporasi.  Perusahaan  dapat  mengambil  langkah yang proaktif dalam mendeteksi  kecurangan dengan memahami  skema  kecurangan  serta  menerapkan strategi pencegahan dengan efektif  (ACFE, 2018).
Menurut  Singleton  dan  Singleton  (2010), pendeteksian  kecurangan  dapat  dilakukan  setelah memahami  latar  belakang  dan  prinsip  dari kecurangan, skema kecurangan (fraud schemes) , dan
indikasi  kecurangan (red  flags). Selain  itu,  metode pendeteksian  yang  umum  digunakan  adalah  laporan (tip), audit  internal,  reviu  manajemen,  pengawasan, rekonsiliasi  akun-akun,  kontrol  teknologi  informasi, penemuan  secara  tidak  sengaja,  dan  sebagainya. Kunci  utama  dalam  mendeteksi  kecurangan  adalah dengan  mengevaluasi  kelemahan  pengendalian internal  perusahaan.  Hal  tersebut  dikarenakan pengendalian  internal (internal  control) yang memadai  mampu  mengurangi  kesempatan  dalam melakukan  kecurangan.  Menurut  Halbouni et  al. (2016),  organisasi  dengan  program  pencegahan kecurangan (anti  fraud  control) yang  baik  mampu menjalankan  fungsi  pendeteksian  dan  pencegahan kecurangan dengan maksimal.
Sebagai  salah  satu  spesialisasi  dalam  ilmu akuntansi,  akuntansi  forensik (forensic  accounting) memiliki  peran  dan  ruang  lingkup  pekerjaan  dalam mencegah,  melakukan  investigasi,  dan  memberikan masukan
bagi
organisasi dalam mengimplementasikan  prosedur  dan  kontrol  yang preventif  terhadap  kecurangan (fraud) (Silverstone et  al., 2012).    Prosedur  dan  teknik  yang  digunakan akuntansi  forensik  bervariasi  dari  penggalian  data (data  mining) ,  pencocokan  data (data  matching), peninjauan dokumen, arbitrasi, mediasi, penggunaan perangkat  lunak  berbasis  statistik,  dan  sebagainya (Oyedokun,  2017).  Berbagai  uji  analitis  dengan perangkat  lunak  juga  digunakan  oleh  akuntan  atau auditor  forensik  dalam  mendeteksi  apabila  terjadi penyimpangan  yang  mengarah  pada  kecurangan (Nigrini,  2020).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kecurangan (fraud) dapat  dideteksi  dengan  metode non analitis atau analitis.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu  serta  dokumentasi  yang  ada.  Urgensi penelitian  adalah  untuk  mengkaji  peran  dan  metode akuntansi  forensik  dalam  mendeteksi  kecurangan pekerjaan (occupational fraud). Penelitian ini dibagi menjadi  lima  bagian.  Bagian  pertama  dan  kedua adalah bagian pendahuluan yang membahas mengenai  latar  belakang  masalah  dan  tinjauan pustaka yang terkait dengan kecurangan dan metode pendeteksian.  Bagian  ketiga  adalah  metodologi penelitian  yang  diterapkan.  Bagian  berikutnya membahas  mengenai  hasil  dari  kajian  literatur beserta interpretasi dari hasil penemuan. Kesimpulan merupakan bagian terakhir yang mencakup ringkasan dan saran dari hasil penelitian.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Definisi  dari  kecurangan (fraud) adalah  suatu pelanggaran  yang  menimbulkan  konsekuensi  berat bagi ekonomi suatu korporasi, individu, atau entitas. Kecurangan  tersebut  melibatkan  suatu  skema  dalam menyebarkan informasi yang salah serta menyembunyikan  fakta.  Salah  satu  sub  jenis  dari kecurangan  yang  menyebabkan  kerugian  finansial adalah  kecurangan  pekerjaan (white-  collar  crime). Pelaku  kecurangan  adalah  pegawai  suatu  organisasi
yang  melakukan  aksi  secara  sengaja  dalam menggelapkan  dana,  memanipulasi  akun-akun, menerima  suap,  dan  melakukan  berbagai  skema untuk  merugikan  organisasi  (Silverstone et  al. , 2012).  Arens et  al. (2017)  menjelaskan  bahwa kecurangan (fraud) adalah  tindakan  yang  disengaja berdasarkan standar audit, sehingga perlu dibedakan dengan  kesalahan  yang  bersifat  tidak  sengaja (error).
Kecurangan  pekerjaan  menurut  ACFE  (2020) juga  disebut  sebagai occupational  fraud  and  abuse. Kecurangan tersebut melibatkan pekerjaan seseorang untuk kepentingan pribadi terutama secara finansial  dengan  menyalahgunakan  aset  dan  sumber daya organisasi secara sengaja. Klasifikasi kecurangan pekerjaaan dalam fraud tree oleh ACFE terdiri  dari  korupsi,  penyalahgunaan  aset,  dan manipulasi  laporan  keuangan.  Penyalahgunaan  aset merupakan tindakan dalam mencuri atau menyalahgunakan aset perusahaan. Skema manipulasi laporan keuangan adalah aksi kecurangan  dalam  menyajikan  laporan  keuangan yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya. Korupsi adalah kecurangan pekerjaan yang melibatkan suap, konflik kepentingan, dan pemerasan.
Sesuai  dengan  perkembangan  kecurangan pekerjaan  sepanjang  masa,  peran  akuntansi  forensik menjadi semakin relevan. Akuntansi forensik adalah ilmu  yang mendalami  investigasi  kecurangan secara komprehensif.  Selain  melakukan  pendeteksian kecurangan,  akuntansi  forensik  juga  merancang kontrol  anti kecurangan (anti fraud control) sebagai tindakan pencegahan. Investigasi kecurangan dilakukan  oleh  seorang  akuntan  forensik  dalam membuktikan  kecurangan  sesuai  dengan  bukti  yang dikumpulkan.  Selain  itu,  seorang  akuntan  forensik juga  bersifat  independen  dan  objektif  dalam  proses investigasi  kecurangan  (Singleton  &  Singleton, 2010).
Singleton & Singleton (2010) juga menjelaskan bahwa  beberapa  konsep  yang  fundamental  seperti fraud  tree,  fraud  triangle, skema  kecurangan (fraud schemes), dan  indikasi  kecurangan (red  flags) berperan dalam tahap deteksi  awal  kecurangan. Red flags menunjukkan indikasi bahwa kecurangan dapat terjadi.  Identifikasi red  flags bersifat  krusial  dalam melakukan  pendeteksian  awal  terhadap  kecurangan pekerjaan.  Konsep  dari red  flags adalah  indikasi yang  bersifat  tidak  lazim  pada  laporan  keuangan perusahaan yang menunjukkan performa perusahaan yang mengalami peningkatan secara drastis.
Menurut Wells (2017), pencegahan kecurangan yang  paling  efektif  adalah  pengendalian  internal (internal  control) yang  baik.  Berbagai  skema kecurangan  mampu  dicegah  apabila  perusahaan memiliki  kontrol  pengendalian  internal  yang memadai dalam mengurangi kesempatan bagi pelaku kecurangan.  Nigrini  (2020)  menjelaskan  bahwa pengendalian  internal  dapat  bersifat  preventif, detektif,  dan  korektif.  Pengendalian  internal  yang
efektif dapat mencegah, mendeteksi, serta memperbaiki  aspek-aspek  yang  terkait  dengan kecurangan pekerjaan. Tindakan pendeteksian dilakukan  secara  simultan  dengan  pencegahan kecurangan pekerjaan. Metode pendeteksian kecurangan  dapat  bersifat  analitis  atau  non  analitis. ACFE  (2018)  juga  menjelaskan  bahwa  perusahaan dapat  mengambil  langkah  secara  proaktif  dalam mengurangi durasi dan nominal kecurangan.

## 3. METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif,  di  mana  metode  kualitatif merupakan sebuah prosedur riset yang menggunakan data  deskriptif,  dapat  berupa  kata-kata  tertulis ataupun  lisan  yang  diperoleh  dari  orang-orang  atau pelaku yang diamati. Menurut Walidin et al. (2020), penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan,  dan  menjelaskan  fenomena  yang dilihat dengan konteks dan keadaan apa adanya atau alamiah.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data  sekunder,  yaitu  data  yang  didapatkan dari  studi-studi,sebelumnya  yang  relevan.  Data sekunder  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber seperti  jurnal  ilmiah,  laporan,  buku,  riset,  dan sebagainya.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu  teknik pengumpulan data dari berbagai  sumber  yang  dapat  dipercaya  dan  relevan terhadap isi  penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara  memperoleh  dan  mengumpulkan  buku,  riset, ataupun  karya  ilmiah  yang  sesuai  dengan  bahan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data teoritis  yang  dapat  mendukung  penelitian  (Aziza, 2017).
Analisis  data  dilakukan  setelah  pengumpulan data-data.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  membaca  dan  memahami  data yang diperoleh. Setelah itu, peneliti akan memproses data menjadi informasi dan menarik kesimpulan dari semua  informasi  yang  diperoleh.  Rancangan penelitian  yang  akan  digunakan  yaitu:  menjelaskan pengumpulan
informasi/data pendukung, menguraikan langkah-langkah untuk
membahas/menganalisis  serta  penjelasan  asumsi. Metodologi  dapat  menggambarkan  teknik  atau prosedur analisis data (Fadli, 2021).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Metode  Non  Analitis  dalam  Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) Langkah  pendeteksian (detection) beserta teknik  yang  digunakan  bersifat  signifikan  terhadap kecepatan  penemuan  kecurangan  yang  berdampak pada  pertumbuhan  kerugian  suatu  organisasi (Mansour et  al .,  2021).  Menurut  Oyerogba  (2021), organisasi  dapat  mengoptimalkan  upaya  deteksi dengan  memahami  secara  fundamental  mengenai cara  pendeteksian.  Efektivitas  dalam  menemukan
kecurangan  juga  bergantung  pada  metode  yang digunakan.  Selain  itu,  landasan  tersebut  diperkuat dengan  adanya  jejak  historis  dari  kasus-kasus kecurangan  sebelumnya.  Perkembangan  zaman  dan kemudahan teknologi telah menyebabkan keragaman bentuk kriminalitas. Oleh sebab itu, pola kecurangan  dan  temuan  hasil  investigasi  perlu ditinjau dan dievaluasi dalam rangka mempermudah upaya deteksi kecurangan berikutnya.
Berdasarkan  temuan  ACFE  (2020),  laporan rahasia (tip) adalah  metode  paling  umum  dalam mendeteksi  kecurangan.  Pada  grafik  di  bawah  ini, laporan  dapat  mendeteksi  hingga  43%  dari  total pendeteksian  kecurangan,  sedangkan  pengakuan (confession) hanya berkontribusi sebesar 1%. Proses untuk  mengolah  dan  mengevaluasi  laporan  secara menyeluruh  harus  menjadi  prioritas  bagi  penyelidik tindakan kecurangan dalam menginvestigasi peristiwa  yang  dapat  merugikan  organisasi.  Audit internal (internal  audit) dan  ulasan  manajemen (management  review) merupakan  metode  yang paling banyak mendeteksi kecurangan selain laporan rahasia.
Gambar 1 .
Metode Deteksi Awal Kecurangan Pekerjaan
Secara Global

## Sumber: ACFE Global, 2020
Data  tersebut  juga  didukung  dengan  hasil survei  dalam  wilayah  Asia  Pasifik  dan  Indonesia oleh  ACFE  (2020b)  dan  ACFE  Indonesia  Chapter (2019).  Hasil  tersebut  menerangkan  bahwa  deteksi awal  terhadap  kecurangan  didominasi  oleh  laporan, secara  berturut-turut  sebesar  44%  dan  38,9%. Persentase  ini  secara  implisit  menandakan  bahwa media pendeteksian paling umum, baik secara global maupun  lokal  adalah  laporan  atau  pengaduan  dari berbagai pelapor. Walaupun survei tersebut diadakan pada wilayah geografis dengan kultur yang berbeda,  laporan (tip) tetap  menjadi  metode  yang paling  diandalkan  dalam  mengungkapkan  kasus kecurangan  dalam  suatu  entitas.  Selain  itu,  audit internal  dan  ulasan  manajemen  adalah  metode pendeteksian kecurangan dengan persentase terbesar selain  laporan  dengan  persentase  sebesar  15%  dan 12%.
Wells  (2017)  menjelaskan  bahwa  pelaporan pelanggaran  berupa  kecurangan (whistleblowing) cenderung dilakukan dengan media hotline.
Terdapat  tiga  jenis hotline secara  umum  pada  suatu korporasi. Hotline jenis  pertama  adalah hotline paruh  waktu  yang  ditujukan  untuk  keperluan karyawan  dan  staf  di  bidang  lainnya.  Jenis hotline ini  biasanya  memiliki  biaya  yang  lebih  rendah dibandingkan jenis lainnya. Kekurangan dari hotline yang  bersifat  paruh  waktu  adalah  keraguan karyawan untuk melaporkan pada pegawai perusahaan.  Selain  itu,  karyawan  hanya  dapat melaporkan pada waktu tertentu. Jenis hotline kedua adalah hotline yang  bersifat  purna  waktu. Hotline ketiga  adalah  jenis hotline yang  berada  pada  luar perusahaan dan dibiayakan sesuai jumlah karyawan. Hotline tersebut  bersifat  paling  unggul  dan menjamin  anonimitas  dan  efisiensi  pendeteksian kecurangan.
Hasil survei ACFE juga didukung oleh Nigrini (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pelaporan  secara anonim  memberikan  suatu  asurans  bagi  pelapor dalam  memberitahukan  insiden  kecurangan  tanpa perlu khawatir dengan pembalasan. Selain pelaporan, audit internal juga berkontribusi terhadap tingkat  pendeteksian  kecurangan  dalam  suatu korporasi. Auditor internal memiliki tanggung jawab dalam  mengevaluasi  indikasi  terjadinya  kecurangan dan  pelanggaran  lainnya  dalam  suatu  organisasi. Ulasan  manajemen  juga  terbukti  efektif  sebagai metode  pendeteksian  untuk  meninjau  laporan perusahaan  yang  menunjukkan  angka  yang  tidak lazim terutama pada pembiayaan.
Gambar 2. Metode Deteksi Awal Kecurangan Pekerjaan pada Wilayah Asia Pasifik dan Indonesia

## Sumber: ACFE Asia Pasifik, 2020
Informasi  yang  dihimpun  oleh  ACFE  Asia Pasifik  dan  Indonesia  secara  kolektif  menyebutkan bahwa  laporan  memiliki  frekuensi  pendeteksian yang  lebih  tinggi  dibanding  audit  internal.  Laporan (tip) dapat  dilaporkan  oleh  pihak  internal  maupun eksternal  seperti  karyawan,  kreditur,  pemasok, pelanggan,  dan  sebagainya.  Proses  pelaporan bersifat  aman  apabila  perusahaan  memiliki  sistem pelaporan  pelanggaran (whistleblowing  system) dalam  menjamin  kerahasiaan  identitas    pelapor . Metode  lainnya  seperti  audit  internal  dan  ulasan manajemen  bersifat  lebih  proaktif  dibandingkan
dengan pelaporan (tip), namun untuk mengidentifikasi  indikasi  terjadinya kecurangan dan melanjutkan  ke  proses  investigasi  memerlukan prosedur dan waktu yang lebih banyak.
Bagi  organisasi  atau  perusahaan  berskala kecil,  laporan  atau  pengaduan (tip) memegang peranan penting dalam mengungkap kasus kecurangan.  Organisasi  atau  perusahaan  yang berskala  kecil  dinilai  belum  siap  untuk  melakukan inisiasi  pelaksanaan  pendeteksian  lainnya  seperti audit  internal,  pemeriksaan  oleh  manajemen  secara berkala, audit eksternal, pengawasan sehingga media pelaporan yang sederhana menjadi sumber informasi kecurangan  terbesar  bagi  organisasi.  Hal  tersebut didukung  oleh  Hess  dan  Cottrell  (2016)  yang menyebutkan  bahwa  organisasi  berskala  kecil memiliki keterbatasan sumber daya untuk membentuk sistem manajemen risiko dalam mengantisipasi kecurangan.
Berdasarkan  hasil  survei  tersebut,  metode pendeteksian  dengan  persentase  terendah  adalah penegakan hukum yaitu sebesar 1% di wilayah Asia Pasifik  dan  0,4%  di  Indonesia.  Data  tersebut menunjukkan  kontribusi  penegakan  hukum  yang masih bersifat minim terhadap pendeteksian kecurangan.  Menurut  Velasco et  al. (2021),  badan penegakan  hukum  tidak  memiliki  suatu  sistem penilaian risiko yang sistematis terhadap pendeteksian  kecurangan  korporasi.  Selain  itu, informasi yang didapatkan dalam rangka melanjutkan investigasi juga didapatkan dari laporan rahasia atau pengaduan secara anonim (tip). Pengakuan (confession) adalah  salah  satu metode  pendeteksian  terendah  yaitu  sebesar  2%  di wilayah Asia Pasifik dan 0,8% di Indonesia. Tingkat pendeteksian yang berasal dari pengakuan menunjukkan  bahwa  budaya  anti  kecurangan (anti- fraud control) beserta etika organisasi menjadi salah satu  faktor  penentu  kecurangan.  May  (2016) menyatakan bahwa risiko kecurangan dapat diminimalkan  apabila  suatu  organisasi  atau  negara memiliki  peraturan,  kebijakan,  dan  kode  etik  yang tegas.  Menurut  Corona  dan  Randhawa  (2018), korporasi  seringkali  menyembunyikan  kecurangan untuk  menghindari  terjadinya  kehilangan  reputasi. Oleh  sebab  itu,  pengakuan  merupakan  metode pendeteksian yang jarang mengungkapkan kecurangan.
Pengaduan  dari  karyawan  merupakan sumber pelaporan kecurangan tertinggi yaitu sebesar 50%  di  Asia  Pasifik  dan  50,2%  di  Indonesia. Sumber lainnya berasal dari berbagai pihak eksternal seperti  pelanggan  sebesar  22%,  sumber  anonim sebesar  15%,  pemasok  sebesar  11%,  sumber  lain sebesar  8%,  kompetitor  dan  pemegang  saham sebesar  2%.  Data  dari  ACFE  Asia  Pasifik menunjukkan  bahwa  pelanggan  adalah  pihak  yang melaporkan  aduan  terkait  kecurangan  terbanyak selain karyawan, yaitu sebesar 28% dan diikuti oleh pihak  anonim  sebesar  20%.  Adapun  data  regional Indonesia  berbanding  terbalik  dengan  dua  temuan
sebelumnya  karena  persentase  yang  berasal  dari pelanggan  hanya  sebesar  6,7%  pada  tahun  2019. Persentase  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  rendahnya kontribusi pelanggan di Indonesia terhadap pendeteksian kecurangan korporasi.
Gambar 3 . Komposisi Status Pelapor Kecurangan

## Sumber: ACFE Global, 2020
Pada  umumnya,  pelaporan  kecurangan  oleh pelapor  atau  saksi (whistleblower) disampaikan  ke pihak-pihak yang berbeda. Informasi terkait kecurangan dapat dilaporkan kepada pihak eksternal maupun internal. Melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing  system) ,  identitas pelapor  bersifat  anonim  sehingga  kerahasiaan  dan keamanan  pelapor  dapat  terjaga.  Berikut  ini merupakan  data  penerima  laporan  rahasia (tip) terkait kecurangan:
Gambar 4 . Penerima Laporan Sistem Whistleblowing

## Sumber: ACFE Global, 2020
Berdasarkan  survei  ACFE  (2020a),  persentase pelapor  yang  meneruskan  informasi  kepada  atasan langsung  sebesar  28%,  tim  penyelidik  organisasi sebesar  14%,  dan  audit  internal  sebesar  12%.  Pihak yang  menerima  laporan  dari  pelapor  paling  sedikit diterima oleh audit eksternal sebesar 1% saja. Selain itu,  sebesar  7%  dari  pelaporan  kecurangan disampaikan  kepada  regulator  atau  penegak  hukum. Hal  tersebut  menandakan  bahwa  organisasi  tidak menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang  memadai  untuk  memberikan asurans  terhadap  kerahasiaan  pelapor.  Menurut Khemakhem et  al. (2021),  budaya  perusahaan  dan kode etik memegang peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pelaporan pelanggaran berupa kecurangan.
Survei  dari  ACFE (2020)  menunjukkan bahwa para pelapor pelanggaran (whistleblower) menggunakan  berbagai  media  pelaporan  untuk melaporkan kecurangan. Jenis saluran yang digunakan  berbanding  lurus  dengan  perkembangan teknologi.  Saluran  pelaporan  dengan  media  kertas seperti  surat  dan  formulir  kurang  diminati  seiring dengan  berjalannya  waktu.  Penurunan  tren  sebesar 12%  ini  disebabkan  oleh  perkembangan  era  digital. Faksimile hanya digunakan oleh 1% dari keseluruhan  pelapor.  Saluran  yang  menjadi  media utama  pelaporan  kecurangan  di  tempat  kerja (occupational fraud) adalah melalui surat elektronik, formulir berbasis web, dan layanan hotline . Gambar 5 . Mekanisme Saluran Pelaporan

## Sumber: ACFE Global, 2020
Pada  tahun  2020,  pelaporan  kecurangan melalui  surat  elektronik (e-mail) dan  formulir berbasis  web  adalah  sebesar  33%  dan  32%  dari keseluruhan  pelaporan.  Saluran-saluran  tersebut memperoleh peningkatan secara drastis dibandingkan hotline yang  mengalami  penurunan sebesar  9%  di  tahun  yang  sama.  Keunggulan  dari kedua  saluran  tersebut  adalah  pelapor  tidak memerlukan  interaksi  secara  verbal  atau  fisik dengan  penerima  laporan.  Namun,  saluran hotline memiliki  kelebihan  di  mana  terjadi  interaksi  dua arah  yang  dapat  meningkatkan  kejelasan  informasi pelanggaran dalam korporasi. Peran vital dari hotline ditunjukkan  dengan  adanya  persentase  sebesar  64% dari  seluruh  perusahaan  yang  memilih  media tersebut  sebagai  saluran  pelaporan  pelanggaran. Selain  itu,  saluran hotline juga  terbukti  dapat mendeteksi  kecurangan  lebih  awal  yaitu  sekitar enam bulan.
Media saluran untuk pelaporan pelanggaran perlu  dioptimalkan  dalam  rangka  membangkitkan kewaspadaan  dan  kesadaran  terhadap  kecurangan. Hal  yang  dapat  dilakukan  korporasi  adalah  dengan mengadakan sosialisasi, seminar, workshop,
pelatihan/pendidikan
mengenai cara mengidentifikasi  indikasi  kecurangan.  Selain  itu, organisasi  perlu  menetapkan  kode  etik  dan  budaya perusahaan  yang  menegaskan  bahwa  segala  bentuk kecurangan  tidak  akan  ditoleransi.  Peran  penerima laporan  seperti  atasan,  pemilik,  audit  internal,  dan pihak  lainnya  bersifat  esensial  dalam  menyediakan asurans  bagi  pihak  pelapor  bahwa  tindakan  tersebut
adalah  tindakan  yang  benar  dan  sesuai  dengan budaya perusahaan.
Berdasarkan  hasil  survei  di  atas  dapat diketahui bahwa masing-masing metode pendeteksian  memiliki  sifat  proaktif  atau  pasif. Metode  pendeteksian  yang  bersifat  proaktif  adalah metode  di  mana  pihak  yang  terlibat  memiliki inisiatif  dalam  menanggapi  potensi  kecurangan. Sebaliknya, metode pendeteksian yang bersifat pasif adalah penemuan kecurangan yang tidak berasal dari inisiasi pihak yang terlibat dalam proses pendeteksian.  ACFE  (2020)  menunjukkan  bahwa kecurangan  yang  dideteksi  secara  proaktif  mampu mengurangi  besarnya  kerugian  perusahaan  seiring dengan  jangka  waktu  pendeteksian.  Sementara  itu, pendeteksian  pasif  berpotensi  dalam  meningkatkan angka  kecurangan  secara  finansial  dan  peluang untuk  memperpanjang  skema.  Pendeteksian  dapat bersifat  gabungan  antara  proaktif  dan  pasif  dalam menemukan kecurangan di dalam suatu organisasi.
Gambar 6 .
Hubungan Metode Deteksi dengan Kerugian dan Durasi Kecurangan
Sumber: ACFE Global, 2020
Gambar 7 . Jumlah Kerugian Akibat Kecurangan

## Sumber: ACFE Indonesia, 2019
Laporan  atau  pengaduan  menempati  posisi teratas untuk durasi pendeteksian secara proaktif dan pasif. Metode pendeteksian kecurangan ini membutuhkan  keterlibatan  dari  pihak  internal  dan eksternal.  Posisi  organisasi  dalam  pendeteksian kecurangan  bergantung  pada  pihak  internal  yang berinisiatif,  seperti  karyawan  atau  penggerak  tata kelola  perusahaan.  Metode  pendeteksian  yang bersifat proaktif seperti pengawasan
(surveillance/monitoring),
kontrol teknologi
informasi,  rekonsiliasi  akun,  hingga  audit  internal
memiliki  durasi  waktu  pendeteksian  yang  paling singkat  yaitu  kurang  dari  12  bulan.  Selain  itu, pendeteksian  secara  proaktif  juga  meminimalkan kerugian  finansial  bagi  korban  kecurangan.  Secara keseluruhan, metode pendeteksian dengan efektivitas terendah adalah melalui pihak kepolisian. Metode ini memiliki durasi  deteksi  sekitar 24 bulan dengan nilai median kerugian sekitar $900,000.
Berdasarkan  data  ACFE  Indonesia  di  atas, metode  pendeteksian  yang  mampu  menemukan kecurangan dengan kerugian terbesar adalah kendali teknologi informasi, penegakan hukum, dan rekonsiliasi akun. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa nilai kerugian yang dideteksi berkisar dari Rp 100  juta  hingga  Rp  500  juta.  Durasi  untuk pendeteksian  di  Indonesia  umumnya  berkisar  antara 0-12  bulan.  Durasi  yang  sebenarnya  dapat menunjukkan  hasil  yang  berbeda  dikarenakan  hasil survei hanya menunjukkan periode rata-rata pendeteksian.  Meskipun  demikian,  pencapaian tersebut  membuktikan  bahwa  pendeteksian  dalam jangka  waktu  singkat  mampu  mencegah  kerugian finansial yang berkelanjutan.

## 4.2  Metode Analitis dalam Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan
Teknik  akuntansi  forensik  dengan  metode analitis (forensic  analytics) bersifat  krusial  dalam mendeteksi  kecurangan  yang  berhubungan  dengan pekerjaan (occupational  fraud). Hal  tersebut dikarenakan pendeteksian kecurangan perlu dilaksanakan  secara  proaktif.  Metode  pendeteksian non  analitis  seperti  laporan  rahasia (tip), kebetulan, penegakan  hukum,  dan  metode  lainnya  merupakan metode pendeteksian kecurangan yang bersifat pasif dan dapat menimbulkan kerugian besar apabila tidak teridentifikasi  pada  jangka  waktu  yang  singkat (Nigrini,  2020).  Data  dari  ACFE  (2018)  yang menunjukkan bahwa kerugian rata-rata dari kecurangan  meningkat  apabila  kecurangan  tidak dideteksi  lebih  awal.  Oleh  sebab  itu,  mekanisme pendeteksian  kecurangan  yang  bersifat  proaktif mampu  meminimalkan  kerugian  bagi  korban kecurangan.
Menurut American Institute of Certified Public Accountants  (2017),  metode  analitis  akuntansi forensik (forensic  analytics) adalah  suatu  ilmu  dan seni  untuk  menemukan  dan  menganalisis  pola, mengidentifikasi anomali, dan mengekstraksi informasi  berguna  lainnya  dalam  data  yang mendasari  atau  terkait  dengan  subyek  audit  melalui analisis,  pemodelan,  dan  visualisasi  untuk  tujuan perencanaan  atau  pelaksanaan  audit.  Analisis forensik merupakan suatu pendekatan yang digunakan  untuk  mendeteksi  kecurangan  atau anomali  secara  proaktif.  Teknik-teknik  yang digunakan  biasanya  melibatkan  tes  ikhtisar  tingkat tinggi (high-level  overview  test), tes  duplikasi
abnormal (tests  for  abnormal  duplications), tes untuk bilangan bulat, tes untuk outlier, dan tes untuk perubahan  pola  musiman  data (tests  for  changes  in the seasonal patterns of the data).
Berdasarkan panduan dari CPA Canada (2016), langkah-langkah  dalam  melakukan  prosedur  analitis forensik  adalah  dengan  menetapkan  tujuan  dari pengujian,  menentukan  jenis  data  yang  relevan, memilih  uji  yang  sesuai  dengan  objektif  penelitian, memilih perangkat lunak (software) dan grafik yang sesuai,  mengumpulkan  data  yang  relevan  dari departemen di  perusahaan, menguji reliabilitas data, menghapus  data  yang  bermasalah,  memulai  uji analisis  data,  mengevaluasi  data,  dan  menyajikan laporan.  Beberapa  masalah  yang  dapat  muncul dalam  proses  tersebut  adalah  kurangnya  kerja  sama dari pihak organisasi yang diaudit yang menyebabkan  kesulitan  dalam  pengumpulan  data. Selain  itu,  pihak  pelaku  kecurangan  memiliki kemungkinan  untuk  menghapus  jejak  kecurangan sebelum mengirimkan data untuk auditor forensik.
Sebelum memasuki tahap analisis dan pengujian  data  dengan  teknik  akuntansi  forensik, akuntan  atau  auditor  forensik  perlu  melakukan pendeteksian  awal (initial  detection) pada  skema kecurangan (fraud  schemes) yang  mungkin  terjadi pada  korporasi.  Berdasarkan fraud  tree dari    ACFE (2020),  tiga  kategori  besar  dari  kecurangan  profesi (occupational  fraud) adalah  penyalahgunaan  aset (asset  misappropriations), korupsi (corruption), dan manipulasi  laporan  keuangan (fraudulent  financial statements). Contoh  skema  kecurangan  yang  paling umum  terkait  dengan  penyalahgunaan  aset  adalah pencurian  uang  tunai  dari  pendapatan  perusahaan sebelum  dicatat  ke  dalam  sistem (skimming revenue), pencurian persediaan (inventory theft), dan kecurangan terkait daftar gaji (payroll fraud). Skema kecurangan  terkait  dengan  korupsi  yang  biasanya terjadi  adalah  penerimaan  komisi  sebagai  bentuk kolusi  di  antara  dua  pihak (kickback) dan  terlibat dalam  konflik  kepentingan (conflicts  of  interest). Manipulasi  laporan  keuangan  biasanya  dilakukan dengan  melaporkan  pendapatan  yang  lebih  tinggi (overstatement  of  revenues) atau liabilitas dan biaya yang lebih rendah
(understatement of liabilities/expenses).
Wells  (2017)  menjelaskan  bahwa  terdapat beberapa metode pendeteksian yang dapat diaplikasikan pada kategori kecurangan dari penyalahgunaan  aset,  korupsi,  dan  manipulasi laporan  keuangan.  Prosedur  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  melakukan  analisis  horizontal  dan vertikal  pada  setiap  akun  secara  spesifik,  analisis rasio,  inspeksi  dokumen-dokumen  terkait,  analisis pencatatan  perusahaan,  konfirmasi  dengan  pihak ketiga,  pengecekan  fisik,  pengambilan  sampel
statistik,  dan  berbagai  prosedur  lainnya.  Selain  itu, pendeteksian awal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi indikasi terjadinya kecurangan (red flags).
Identifikasi  indikasi  kecurangan (red  flags) dapat  dijadikan  sebagai  metode  pendeteksian  awal dan  pencegahan  kecurangan.  Menurut  Sandhu (2016),  karakteristik  perilaku  yang  menunjukkan indikasi  kecurangan  dapat  dikaitkan  dengan  teori fraud  triangle. Tiga  faktor  seperti  tekanan  atau motivasi (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) dapat  menunjukkan perilaku  yang  bersifat  abnormal  pada  pelaku kecurangan.  Sebagai  contoh,  indikasi  kecurangan yang  terkait  dengan  tekanan  atau  motivasi  adalah ambisi yang berlebihan serta masalah pribadi terkait dengan  finansial  atau  legal.  Selain  itu,  rasionalisasi pada  kecurangan  dapat  menunjukkan  tanda-tanda seperti ketidakpuasan pada pekerjaan dan sifat  yang cenderung menyembunyikan sesuatu. Indikasi kecurangan  terkait  dengan  kesempatan  adalah penolakan  untuk  cuti  dan  perpanjangan  jam  kerja tanpa alasan yang jelas.
Gambar 8 . Integrasi Indikasi Kecurangan (Red Flags) dengan Teori Fraud Triangle

## Sumber: Sandhu, 2016
Penelitian  dari  Sandhu  (2020)  membuktikan bahwa  pelaku  kecurangan  seringkali  menunjukkan indikator  kecurangan (red  flags) yang  dapat diobservasi  dari  perilaku  yang  bersifat  tidak  lazim. Observasi  oleh  kolega  dari  pelaku  kecurangan biasanya  merupakan  pendeteksian  awal  kecurangan yang  bersifat  efektif.  Feess  dan  Timofeyev  (2020) menjelaskan bahwa indikasi kecurangan seperti sifat karyawan  yang  licik (wheeler-dealer  attitude) dapat meningkatkan  kemungkinan  kecurangan  seperti penyalahgunaan aset. Indikasi  kecurangan yang lain tidak  seharusnya  diabaikan  dan  perlu  diinvestigasi lebih lanjut  untuk menghindari  kerugian yang masif bagi korporasi.
Singleton dan Singleton (2010)
menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  tanda  yang dapat  mengindikasikan kecurangan berdasarkan tiga jenis  kategori  kecurangan.  Indikasi-indikasi (red flags) pada  manipulasi  laporan  keuangan  berupa
anomali  pada  pencatatan  akuntansi,  perkembangan yang terlalu pesat, laba yang tidak lazim, kelemahan pengendalian  internal,  agresivitas  dari  manajemen eksekutif,  obsesi  terhadap  tren  harga  saham  oleh eksekutif, dan gaya kepemimpinan manajemen yang mengontrol  secara  berlebihan (micro  management). Indikasi penyalahgunaan aset dapat diperhatikan dari perbedaan  perilaku  karyawan,  masalah  karakter, gaya  hidup  yang  mewah,  kecenderungan  untuk menyalahkan  orang  lain,  dan  sebagainya.  Ciri-ciri perilaku  yang  mengindikasi  terjadinya  korupsi adalah  kedekatan  di  antara  pihak  internal  dan  pihak eksternal  seperti  kontraktor,  ketidaklaziman  dalam proses  pemilihan  kontraktor  atau  pemasok,  serta pencatatan akuntansi yang menunjukkan anomali.
Menurut Chartered Global Management Accountant  (CGMA),  seorang  anggota  profesional perlu memiliki pengalaman, pelatihan, keterampilan, pola  pikir,  dan  bersifat  skeptis  terhadap  setiap kemungkinan  atau  indikasi  terjadinya  kecurangan (fraud) .  Selain  itu,  beberapa  teknik  akuntansi forensik yang dapat diterapkan dalam mengenali dan menganalisis  anomali  yang  berpotensi  sebagai kecurangan. Teknik-teknik tersebut adalah pemahaman latar belakang kecurangan (background reading), perbandingan dengan tolak ukur (benchmarking), analisis  rasio (ratio  analysis), penilaian risiko (risk assessment), analisis pengendalian internal (systems analysis), pemodelan matematika (mathematical  modelling), pelaporan pengecualian (exception reporting), dan penggunaan perangkat lunak spesialis (CGMA, 2012). CGMA (2012) menjelaskan bahwa pemahaman  latar  belakang (background  reading) merupakan  teknik  dalam  memperbarui  wawasan mengenai  isu  kecurangan  melalui  media  seperti internet, berita, buku, dan sebagainya. Perbandingan dengan  tolak  ukur (benchmarking) adalah  teknik yang  membandingkan  antara  satu  periode  dengan periode  lainnya  serta  membandingkan  kinerja  dari perusahan  dengan  standar  industri.  Analisis  rasio dilakukan untuk mengidentifikasi tren atau kecenderungan  pola  yang  bersifat  abnormal. Penilaian  risiko  dilakukan  dengan  menguji  secara spesifik  berdasarkan  sistem  manajemen  risiko  yang sudah  dirancang.  Analisis  sistem  pengendalian internal berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan kontrol  internal  yang  mampu  menjadi  kesempatan bagi  pelaku  kecurangan.  Pemodelan  matematika (mathematical  modelling) menggunakan  model spesialis  seperti  Benford’s  Law  dan  pemodelan database dengan tujuan untuk menemukan penyimpangan.  Pelaporan  pengecualian (exception reporting) merupakan  teknik  di  mana  sistem  dapat menemukan  adanya  hasil  yang  bersifat  jauh  dari batas  nilai  pengecualian.  Perangkat  lunak  khusus
untuk  audit  forensik  juga  digunakan  dalam melakukan analisis pencocokan data (data matching).
Debnath (2017) berpendapat bahwa metode atau teknik yang bersifat statistik mampu membantu akuntan  forensik  dalam  menemukan  penyimpangan data  yang  bersifat  abnormal  pada  jumlah  data  yang besar.  Teknik  seperti  penambangan  data (data mining), pencocokan  data (data  matching) ,  dan pemodelan Benford’s  Law sering  digunakan  dalam mendeteksi kecurangan. Eko et al. (2020) menjelaskan  bahwa  teknik data  mining adalah penggunaan  perangkat  lunak  dalam  melakukan ekstraksi  terhadap  informasi  prediktif  yang  bersifat tersembunyi.  Selain  itu,  teknik  tersebut  dapat mencari  data  yang  tidak  normal  dan  mencurigakan. Menurut  Oyedokun  (2017),  teknik data  matching adalah  teknik  pendeteksian  kecurangan  dengan mengidentifikasi adanya duplikasi data.
Model  Benford’s  Law  merupakan  salah  satu teknik  akuntansi  forensik  yang  utama  dalam mendeteksi  adanya  duplikasi  data  yang  bersifat abnormal.  Model  tersebut  memberikan  frekuensi yang  diekspektasi  dari  data  akuntansi  yang  sudah ditabulasi.  Indikasi  kecurangan  dapat  dideteksi apabila terdapat ketidaksesuaian hasil dengan model Benford’s Law pada situasi tertentu. Tujuan uji yang berbasis digit tersebut adalah mendeteksi kecurangan  di  mana  pelaku  melakukan  duplikasi pada  data  secara  berlebihan  atau  kesalahan  yang bersifat  sistematis  (Nigrini,  2020).  Efektivitas  dari model Benford’s Law juga didukung oleh penelitian dari  Horton et  al . (2020)  yang  membuktikan  bahwa pemodelan  matematika  tersebut  mampu  untuk mengindikasikan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pendeteksian.
Bănărescu  (2015)  menjelaskan  bahwa  sistem pendeteksian  kecurangan  dengan  menggunakan teknik  analisis  data  bersifat  penting  seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Selain  itu,  kelebihan  dari  teknik  analitis  adalah pendeteksian  kecurangan  dapat  dilakukan  dalam durasi  waktu  singkat  dan  mampu  menghasilkan analisis  dengan  akurasi  data  yang  tinggi.  Efisiensi dalam  menggunakan  metode  analitis  dengan  baik mampu menaikkan tingkat pendeteksian kecurangan berikutnya  dan  mencegah  terjadinya  kecurangan  di korporasi.  Namun,  terdapat  keterbatasan  yang berkaitan  dengan  teknik  analitis  yang  bersifat proaktif  ini  dibandingkan  metode  lainnya  yaitu  dari segi  biaya  yang  mahal.  Selain  itu,  perusahaan cenderung  untuk  tidak  melakukan  pendeteksian kecurangan  tanpa  adanya  indikasi  kecurangan  yang mendorong investigasi lebih lanjut.

## 4.3  Penggunaan  Anti-Fraud  Control  sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan
Berdasarkan  data  ACFE  (2020),  kontrol  yang paling  banyak  digunakan  oleh  organisasi  adalah audit eksternal sebesar 83%. Namun, perlu diketahui bahwa  audit  eksternal  tidak  dirancang  untuk mendeteksi  kecurangan,  melainkan  diperuntukkan untuk  memeriksa  kepatuhan  laporan  keuangan terhadap  standar  akuntansi  yang  berlaku.    Kesimli (2019)  menjelaskan  bahwa  kecurangan    yang bersifat  kompleks  umumnya  tidak  terdeteksi  oleh auditor  eksternal.  Berdasarkan  grafik  sebelumnya, audit  eksternal  hanya  mampu  mendeteksi  4%  kasus kecurangan dari total keseluruhan kasus. Sebaliknya, penghargaan  bagi  pelapor  merupakan  kontrol  yang bersifat  kurang  umum  sebesar  13%.  Kurangnya apresiasi  bagi  pihak  pelapor  terutama  karyawan dapat  menyebabkan  rendahnya  motivasi  untuk mengambil  risiko  dalam  melaporkan  kecurangan  di organisasi.
Gambar 9.
Kontrol Anti Kecurangan (Anti Fraud Control) yang Umum Digunakan

## Sumber: ACFE Global, 2020
Data  ACFE  Indonesia  (2019)  menunjukkan  bahwa kontrol  anti  kecurangan  yang  mayoritas  diterapkan oleh  organisasi  adalah  kebijakan anti  fraud sebesar 14%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebijakan berupa  kode  etik  dan  budaya  perusahaan  menjadi pedoman  dalam  mencegah terjadinya  kecurangan  di suatu organisasi. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di  Indonesia  menunjukkan  tingkat  penggunaan hotline atau  sistem  pelaporan  pelanggaran  yang minim  yaitu  sebesar  2%.  Persentase  tersebut menunjukkan bahwa organisasi-organisasi di Indonesia  masih  kurang  memperhatikan  efektivitas saluran hotline dalam menerima pelaporan (tip).
Gambar 10 .

## Kontrol Anti Kecurangan (Anti Fraud Control)
yang Umum Digunakan di Indonesia
Sumber: ACFE Indonesia, 2019
Perusahaan dapat meningkatkan persepsi terhadap  deteksi (perception  of  detection) untuk mencegah  kecurangan  oleh  karyawan.  Program- program  seperti  pelatihan anti  fraud, kebijakan fraud yang  bersifat  proaktif,  audit  mendadak (surprise  audit), peningkatan  penggunaan  reviu analitis,  dan  program  pelaporan  yang  memadai mampu  meningkatkan  persepsi  karyawan  bahwa setiap kecurangan yang dilakukan mampu dideteksi  dengan  mudah.  Audit  mendadak  dapat mencegah pelaku kecurangan dalam menghancurkan  atau  menyembunyikan  dokumen yang  terkait.  Program  pelaporan  pada  organisasi perlu  menekankan  bahwa  perusahaan  secara  aktif mendukung  karyawan  dalam  melaporkan  segala bentuk  kecurangan.  Selain  itu,  karyawan  dapat melaporkan  secara  anonim  dengan  melalui hotline atau  website  perusahaan.  Hal  tersebut  bertujuan untuk  memberikan  keyakinan  bagi  karyawan dalam melaporkan kecurangan (J T Wells, 2017).

## 5. PENUTUP

## 5.1.   Kesimpulan
Pendeteksian dan pencegahan kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational fraud) dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  non analitis  dan  metode  analitis.  Metode  non  analitis seperti  laporan (tip), kebetulan,  penegakan  hukum, dan  metode  lainnya  merupakan  pendekatan  yang bersifat  pasif  dalam  mendeteksi  dan  mencegah kecurangan.  Namun,  berdasarkan Report  to  the Nations ACFE  (2020),  pelaporan  (tip)  merupakan metode  yang  mendeteksi  paling  banyak  kecurangan yaitu  sebesar  43%  selain  audit  internal  dan  ulasan manajemen. Pelaporan kecurangan biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan melalui sistem pelaporan  pelanggaran (whistleblowing  system ) berupa hotline. Kerugian organisasi dapat meningkat seiring  dengan  durasi  kecurangan  yang  belum terdeteksi.  Hasil  survei  tersebut  juga  menunjukkan bahwa  metode  pendeteksian  yang  bersifat  proaktif seperti pengawasan, ulasan manajemen, pemeriksaan  dokumen,  dan  sebagainya  mampu mendeteksi  kecurangan  dalam  jangka  waktu  7-12 bulan  dengan  kerugian  yang  bersifat  minim
dibandingkan metode pasif seperti laporan, kebetulan, dan lain-lain.
Peran  akuntansi  forensik  bersifat  vital  dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada organisasi  secara  proaktif.  Metode  analitis  forensik (forensic analytics) yang bersifat statistik membantu akuntan  forensik  untuk  menemukan  penyimpangan data dalam jumlah yang besar dengan tingkat akurasi pendeteksian  yang  tinggi.  Menurut  CGMA  (2012), teknik-teknik  tersebut  berguna  dalam  menilai kelayakan suatu indikasi kecurangan untuk ditindaklanjuti  dan  diinvestigasi.  Teknik-teknik tersebut  juga  melibatkan  penggunaan  perangkat lunak  statistik  dalam  proses  analisis  data.  Contoh teknik  akuntansi  forensik  yang  umum  digunakan adalah  data  mining,  pencocokan  data (data matching), Benford’s Law, analisis rasio, perbandingan  dengan  tolak  ukur,  dan  sebagainya. Fungsi  dari  metode-metode  analitis  tersebut  adalah untuk  memerika  duplikasi  data  dan  abnormalitas yang  seringkali  sulit  untuk  dideteksi  dalam  jumlah transaksi  yang  besar.  Walaupun  metode  analitis forensik  mampu  menemukan  kecurangan  dalam durasi  waktu  yang  singkat  serta  tingkat  kesalahan (error)  yang  rendah,  penerapan  metode  tersebut memerlukan  biaya  yang  mahal.  Selain  itu, perusahaan cenderung bergantung pada metode pasif dibandingkan proaktif dalam mendeteksi kecurangan.

## 5.2.  Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  kesimpulan  di atas,  penulis  menyarankan  agar  pencegahan  dan pendeteksian  kecurangan  pekerjaan  dapat  dilakukan oleh  setiap  perusahaan  dan  instansi  pemerintah  di Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  metode  akuntansi  forensik  yang terdiri  dari  metode analitis dan non analitis. Metode pendeteksian kecurangan tersebut bersifat signifikan dalam  mencegah  kerugian  akibat  pekerjaan  yang berjumlah besar dan berimplikasi pada kelangsungan usaha  suatu  entitas.  Rekomendasi  bagi  peneliti selanjutnya  adalah  untuk  mengembangkan  kajian secara  literatur  mengenai  praktik  pendeteksian kecurangan  pekerjaan (occupational  fraud) di Indonesia. Penelitian dengan topik metode pendeteksian  secara  akuntansi  forensik  masih bersifat  minim,  sehingga  diperlukan  pengembangan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE.  2018. Report  To  The  Nations:  2018  Global Study  on  Occupational  Fraud  and  Abuse .  In Report to the Nations (Vol. 10). ACFE.  2020a. Report  to  the  nations  -  2020  global study on occupational fraud and abuse . ACFE.  2020b. Report  to  the  nations  -  2020  global study  on  occupational  fraud  and  abuse (Asia- pacific edition) .
ACFE  Indonesia.  2019.  Survei  Fraud  Indonesia
2019. In Acfe Indonesia Chapter.
American  Institute  of  Certified  Public  Accountants (AICPA).  2017. Audit  Guide:  Audit  Data Analytics and Analytical Procedures . AICPA. Arens,  A. .,  Randal, E. .,  Beasley,  M.  S.,  &  Hogan, C. . 2017. Auditing and assurance services: An integrated approach. In Sixteenth Edition.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE).
2020. Report  To  the  Nations  2020  Global Study on Occupational Fraud and Abuse . Bănărescu,  A.  .2015. Detecting  and  Preventing
Fraud with Data Analytics . Procedia Economics  and  Finance. 32 (15),  1827–1836. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01485- 9 Chartered Global Management Accountant (CGMA).  2012. Fraud  Risk  Management:  A guide to good practise . http://www.cgma.org/Resources/Reports/Dow nloadableDocuments/fraudriskmanagement.pd f
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada).  2016. Audit  Data  Analytics  Alert: Keeping  up  with  the  Pace  of  Change .  CPA Canada.
Corona,  C.,  &  Randhawa,  R.  S.  2018. The  value  of confession:  Admitting  mistakes  to  build reputation .  Accounting  Review.  93(3),  133– 161. https://doi.org/10.2308/accr-51893 Debnath,  R.  K.  T.  J.  2017. Forensic  accounting:  a blend  of  knowledge . Journal  of  Financial Regulation  and  Compliance .  25(1),  73–85. https://doi.org/10.1108/JFRC-05-2016-0043
Eko,  E.  U.,  Adebisi,  A.  W.,  &  Moses,  E.  J.  2020.
Evaluation of Forensic Accounting Techniques in  Fraud  Prevention  /  Detection  in  the Banking  Sector  in  Nigeria .  International Journal  of  Finance  and  Accounting. 9 (3),  56– 66. https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20200903.02 Fadli,  M.  R.  2021.  Memahami Desain  Metode
Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. 21 (1), 2579–4248. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.
Feess,  E.,  &  Timofeyev,  Y.  2020. Behavioral  Red Flags And Loss Sizes From Asset
Misappropriation:  Evidence  From  The  Us .
Advances in Accounting Behavioral Research. 23 ,  77–117.  https://doi.org/10.1108/S1475- 148820200000023004
Hess,  M.  F.,  &  Cottrell,  J.  H.  2016. Fraud  Risk Management:  A  Small  Business  Perspective . Business Horizons, 59(1), 13–18. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.09.005
Horton,  J.,  Krishna  Kumar,  D.,  &  Wood,  A.  2020.
Detecting  Academic  Fraud  Using  Benford
Law:  The  Case  Of  Professor  James  Hunton.
Research Policy. 49(8), 104084. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104084
Kesimli,  I.  2019. External  Audit  from  Quality Perspective . In Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud . Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0526-9_1
Khemakhem, H., Fontaine, R., Smaili, N., & Zaman,
M. 2021. Whistleblowing Regulations And The Role  Of  Audit  Committees:  Insight  From Interviews . Journal  of  Management  and Governance .  https://doi.org/10.1007/s10997- 021-09602-9
Mansour,  A.  Z.,  Ahmi,  A.,  Popoola,  O.  M.  J.,  & Znaimat,  A.  2021. Discovering  The  Global Landscape  Of  Fraud  Detection  Studies:  A
Bibliometric  Review .  Journal  of  Financial Crime. 29(2), 701–720. https://doi.org/10.1108/JFC-03-2021-0052 May, O. 2016. Fighting Fraud and Corruption in the
Humanitarian and Global Development Sector.  In Fighting  Fraud  and  Corruption  in the  Humanitarian  and  Global  Development Sector . Gower Book. https://doi.org/10.4324/9781315558301
Nigrini,  M.  J.  2020. Forensic  Analytics:  Methods and  Techniques  for  Forensic  Accounting Investigations (Second  Edi).  John  Wiley  & Sons,  Inc.  https://doi.org/10.1007/978-3-319- 19614-5_11
Oyedokun,  G.  E.  2017. Forensic  Accounting Investigation Techniques: Any Rationalization? SSRN  Electronic  Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2910318
Oyerogba, E. O. 2021. Forensic Auditing Mechanism  And  Fraud  Detection:  The  Case Of  Nigerian  Public  Sector. Journal  of Accounting  in  Emerging  Economies,  11(5), 752–775. https://doi.org/10.1108/JAEE-04- 2020-0072 Sandhu, N. 2016. Behavioural Red Flags of Fraud - A  Qualitative  Assessment. Journal  of  Human Value s . 22 (3), 221–237. https://doi.org/10.1177/0971685816650579 Sandhu, N. 2020. Behavioral Red Flags Of Fraud: A
Gender-Based  Ex  Post  Analysis.  Journal  of Financial Crime . 27 (4), 1307–1322.
https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0048
Silverstone,  H.,  Pedneault,  S.,  Sheetz,  M.,  & Rudewicz,  F.  2012. Forensic  Accounting  And Fraud  Investigation  3rd  Edition .  John  Wiley
& Sons, Inc. www.cpestore.com
Singleton,  T.  W.,  &  Singleton,  A.  J.  2010. Fraud Auditing  and  Forensic  Accounting  Fourth Edition (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc. Velasco,  R.  B.,  Carpanese,  I.,  Interian,  R.,  Paulo Neto,  O.  C.  G.,  &  Ribeiro,  C.  C.  2021. A Decision Support System For Fraud Detection
In Public Procurement. International
Transactions  in  Operational  Research. 28 (1),
27–47. https://doi.org/10.1111/itor.12811
Wells,  J  T.  2017. Corporate  Fraud  Handbook: Prevention and Detection . Wiley.
https://books.google.co.id/books?id=gLZpDg AAQBAJ Wells, Joseph T., &  ACFE. 2017. Corporate Fraud Handbook:  Prevention  and  Detection  Fifth Edition .  I n  Corporate  Fraud  Handbook  (Fifth
Edit). John Wiley
& Sons, Inc .
https://doi.org/10.1002/9781119351962