## PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAJIAN PENGATURAN SUBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA

## Ni Ketut Sari Adnyani, Ni Kadek Putus Asrini
Universitas Pendidikan Ganesha SD Negeri 2 Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem e-mail : nsari.adnyani@undiksha.ac.id , kadekputusasrini1@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengkaji peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat  hukum  adat   dan hak-haknya penetapan subak sebagai warisan dunia dan untuk mengetahui implikasi hukum pengaturan subak sebagai kearifan  lokal  KMHA.  Penelitian  hukum  normatif  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  teknik  analisis menggunakan  teknik  hermeneutika  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pengakuan  dan perlindungan hukum terhadap subak sebagai KMHA di Indonesia dengan tetap memberikan ruang dan otoritas bagi lembaga subak. Peran masyarakat, bisa memastikan kelestarian dan keberlanjutan bagi  warisan  budaya  dunia,  dengan  menggandeng  pengelolaan  berbasis  birokrasi  yang mengadopsi  potensi  dan  partisipasi  masyarakat  lokal.  Lembaga  subak  tetap  mempertahankan eksistensi dengan berpegang teguh pada awig-awig dan perarem.
Kata Kunci : Hukum negara; KMHA; pengakuan; subak

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  laws  and  regulations  that  give  recognition  to indigenous peoples and their rights to determine subak as a world heritage and to find out the legal implications of regulating subak as KMHA local wisdom. Normative legal research with statutory regulations and a conceptual approach. Using primary and secondary legal materials,  the  analysis  technique  uses  legal  hermeneutic  techniques.  The  results  showed legal recognition and protection of subak as KMHA in Indonesia while still providing space and authority for subak institutions. The role of the community, can ensure the preservation and sustainability of world cultural heritage, by cooperating with bureaucratic management that  adopts  the  potential  and  participation  of  local  communities.  The  subak  institution maintains its existence by clinging to awig-awig and perarem.
Keywords : State law; KMHA; recognition; subak

## PENDAHULUAN
Asas  konstitusional  merupakan  asas  yang  paling  mendasar  yang  harus  diperhatikan  oleh legal drafter dalam membentuk undang-undang untuk melaksanakan tugas kewenangannya pada sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Norma  dasar  yang  tercantum  dalam  Alenia  IV
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  mengandung  asas  hukum  tertinggi,  yaitu:  yang pertama , “melindungi  segenap  bangsa,  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia”.  Konsep  ini  mencakup  (1) melindungi segenap bangsa Indonesia yang berrti melindungi segenap aspek kehidupan bangsa, diantaranya:  ilmu  pengetahuan, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan hukum.  (2) melindungi seluruh tumpah darh  Indonesia,  yaitu menjangkau seluruh wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia,  baik  darat,  laut  maupun  udara. Kedua ,    “memajukan  kesejahteraan  umum”,  adalah tujuan  hukum  yang  merupakan anima legis (jiwa hukum) dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun  1945  tentang  perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  nasional. 1 Substansi  pengaturan dalam  Alenia  IV  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  mengamanatkan  teruntuk  penyelenggara negara dalam  menjalankan tugas-tugasnya harus memperhatikan hak-hak konstitusional seluruh rakyat, termasuk kesatuan masyarakat hukum adat, dan subak dalam  kepemilikan lanskap, yang menentukan  sistem  pengaturannya,  dan  merupakan  dasar  hukum  dan  moral  utama  dalam pengelolaan  sistem  organisasi  atau  kelembagaan  subak.  Norma  dasar  tersebut  lebih  lanjut ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1).
Pengaturan  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  ada  menjadi  konstruksi  yuridis  yang dibangun oleh UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyangkut negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang.    Pengaturan  tentang kesatuan  masyarakat  hukum  adat  juga  terdapat  pada  Pasal  28I  ayat  (3),  di  mana  menunjukkan adanya penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  menegaskan bahwa, penguatan masyarakat hukum adat (MHA) muncul kembali dalam amandemen UUD NRI tahun 1945. Hal ini mengindikasikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat akan terus  diperbaharui  sesuai  dengan  dinamika  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Konsekuensi  dari ketentuan  ini  adalah  semua  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  bertentangan  dengan ketentuan terkait adalah batal.
Asas hukum tersebut memberi arah yang tidak dapat dikesampingkan  dalam pengelolaan subak,  termasuk sistem kelembagaannya, dipandang penting memperhatikan hak-hak historis dan kultural masyarakat hukum adat (subak) sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Pelanggaran terhadap  hak-hak  tersebut  dapat  berakibat  pembatalan  terhadap  setiap  produk  hukum  dan/atau tindakan negara maupun pemerintah yang melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat.
Dengan keragaman suku, agama, ras, dan adat-istiadat, bahkan sumber daya alam, baik di daratan maupun di perairan, dan aneka ragam masyarakat hukum adat di Bali terdapat desa adat dan  subak.  Politik  pluralisme  hukum  atau  pluralisme  hukum  negara  dalam  kaitannya  dengan polisentrisitas  hukum  dan  partisipasi  hukum,  terdapat  beberapa  unsur  sebagai  kerangka  kerja politik hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, diantaranya meliputi: 2 (1) Politik pluralisme adalah pernyataan kehendak negara untuk mengakui kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, beserta komunitas  pengembannya.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  pengakuan  kemajemukan  tatanan hukum adat dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pengembannya beserta hak- haknya. (2) Politik pluralisme hukum adalah pernyataan kehendak negara dalam mengakomodasi kemajemukan  nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  komunitas-komunitas  masyarakat
1 Satjipto Rahardjo. 2009. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya . Yogyakarta: Genta Publishing, h.86-87.
2 Marhaendra Wija Atmaja, Gede. 2016. Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah . Denpasar: PT. Percetakan Bali, h.16-17.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
melalui reformasi hukum negara. (3) Politik pluralisme adalah kehendak negara untuk membuka akses partisipasi dalam pembuatan hukum dalam rangka pengakuan kemajemukan tatanan hukum yang  berlaku  dan  mengakomodasi  kemajemukan  nilai.  Dalam  konteks  ini  pemerintah  sebagai perpanjangan  tangan  negara  dituntut  bagaimana  melaksanakan  pembangunan  agar  tercapainya tujuan negara, namun tetap menjaga dan memperhatikan aspek kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk subak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di dalamnya.
Eksistensi dan peranan lembaga subak sebagai masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber  daya  alam  secara  bekelanjutan  belum  sepenuhnya  memperoleh  perhatian  pemerintah. Dalam pengelolaan subak, padahal dalam realitanya subak memiliki aturan hukum lokalnya dalam bentuk awig-awig/perarem. Hal ini berimplikasi dalam bentuk pengaturan dalam bentuk hukum adat ( awig-awig ), subak cenderung terabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan, baik dalam aspek substansi maupun penerapannya.
Dalam  upaya  memenuhi  tujuan  pembentukan  negara  tersebut,  maka  hak-hak  masyarakat, termasuk hak-hak subak sebagai masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pengakuan berupa perlindungan  hukum.  Pengakuan  itu  sendiri  memiliki  makna,  berupa  proses,  cara  pembuatan mengaku, dan mengakui. 3 Subak merupakan salah satu organisasi petani pengelola air yang lahir dan berkembang secara khas di Bali, dan merupakan budaya lokal yang dijadikan acuan petani dalam  hal  pembagian  saluran  irigasi  dalam  pembagian  air  yang  adil,  dan  merata  secara proporsional dengan memperoleh pengakuan yang sama ( egaliter ). Sebagai warisan lokal budaya Bali, eksistensi subak masih mampu mempertahankan nilai-nilai socio-cultural nya.
Pengertian  warisan  budaya  Bali,  dan  warisan  budaya  dunia,  dapat  dilihat  dalam  Surat Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  1110/03-H/HK/2011,  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Keanggotaan Dewan Pengeliola Warisan Budaya Bali, yang menentukan: “bahwa warisan budaya Bali  merupakan  kekayaan  budaya  bangsa  sangat  penting  artinya  bagi  pemahaman  dan pengembangan  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  serta  kebudayaan,  sehingga  perlu  dilindungi, dilestarikan,  dan  dikembangkan  guna  pemupukan  kesadaran  jati  diri  bangsa  demi  kepentingan bersama,  baik  nasional  maupun  internasional.  Bahwa  upaya  perlindungan  pelestarian  dan pengembangan, dan obyek-obyek warisan budaya Bali yang memiliki nilai-nilai universal yang sangat  tinggi  perlu  dikembangkan  sebagai  Warisan  Budaya  Dunia  didukung  oleh  pemerintah maupun masyarakat.” 4
Adanya  pengakuan  UNESCO  terhadap  keberadaan  subak  dalam  kategori  sebagai  warisan dunia, berdasarkan dua kategori: (a) warisan budaya benda ( tangible ), dengan pura subak, sawah, dan sistem irigasinya; (b) warisan budaya tak benda ( ingtangible ), dalam bentuk nilai-nilai sosial dengan semangat kebersamaan, dalam bentuk gotong royong dan tolong menolong yang terdapat dalam  subak,  seperti  dalam  membajak  sawah,  menanam  padi,  memanen  padi,  dan  sebagainya. Pengakuan  eksistensi  subak  mencerminkan,  beberapa  hal,  yaitu:  (1)  pengakuan  terhadap keberadaan lembaga adat; (2) pengakuan terhadap lembaga subak yang menerapkan filosofi Tri Hita Karana ; (3) Lembaga subak yang ada di Bali dalam wujud bentang alam, adalah landskap yang  berisikan  muatan  aktivitas  budaya; 5 (4)  pengakuan  UNESCO  dapat  meningkatkan  citra
3 RR. Catharina Dewi Wulansari. 2017. Peran Pemerintah dalam Pengakuan Hak  Ulayat Guna Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Adat. Journal of Indonesia Adat Law (JIAL), Volume 1, Nomor 1, Desember 2017 , ISSN (Cetak): 2581-0952, ISSN (Online): 2581-2092, h.100.
4 Wiasti, Ni Made. 2015. Kearifan Lingkungan Masyarakat Jatiluwih : Relevansinya dengan Pelestarian Budaya Dunia, Jurnal Bumi Lestari, Volume 15 No.1, Februari 2015 , h.79.
5 Windia, Wayan.2013. Pengakuan Budaya Subak Melalui Pemberdayaan Petani, Jurnal Kajian Bali, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2013.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bangsa Indonesia di mata internasional, sekaligus sebagai apresiasi sehingga menimbulkan rasa kebanggaan dan rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia.
Hak-hak tradisional yang menyatu dengan kesatuan masyarakat hukum adat tidak ditemukan secara autentik tetapi sebagaimana dirumuskan dalam pengkajian aktualisasi masyarakat hukum adat  oleh  Pusat  Penelitian  Pengkajian  Perkara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  dan Universitas Isalam Indonesia menyebut hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang  melekat  dan  dimiliki  oleh  komunitas  masyarakat  atas  adanya  kesamaan  asal-usul (geneologis),  kesamaan  wilayah,  dan  objek-objek  adat  lainnya,  hak  atas  tanah  ulayat,  sungai, hutan, dan dipraktekkan dalam masyarakatnya. 6 Artinya hal terhadap potensi kearifan lokal subak dalam pengelolanya berada dalam lingkup wialayh kesatuan tradisonal. Konsekuensinya tanggung jawab  negara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sesuai  amanat  konstitusi  dan  menempatkan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat.
Penetapan  subak  sebagai  warisan  wisata  dunia  di  tengah  pengaruh  globalisasi,  dan pluralisme  dari  negara  Indonesia,  fokus  kajian  ini  diarahkan  pada  pengauatan  eksistensi  subak sebagai lembaga yang berkarakteristik kearifan lokal Bali yang merupakan bagian dari KMHA, Bali memiliki kearifan lokal subak, dengan penguatan lembaga subak inilah justru dipertanyakan relevansinya  bagi  tingkat  pemenuhan  taraf  kesejahteraan  masyarakat  yang  memiliki  implikasi yuridis dengan penetapan subak sebagai warisan budaya dunia.
Menurut pandangan Moh. Mahfud MD tentang konsekuensi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat  hukum  adat,  meliputi: 7 (1)  Suatu  kesatuan  masyarakat,  diakui  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  sehingga  bertindak  sebagai  subjek  hukum  yang  berbeda  dengan  indivdu- individu  anggotanya.  (2)  Terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dapat  dilekatkan  hak  dan kewajiban, serta dapat melakukan tindakan hukum sebagai satu kesatuan. (3) Pada saat terdapat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, maka dengan sendirinya negara mengakui sistem  hukum  yang  membentuk  dan  mejadikan  kesatuan  masyarakat  itu  sebagai  kesatuan masyarakat hukum adat. (4) Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat juga dengan sendirinya berarti pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hukum  tata  negara  adat  setempat.  Jadi,  pengakuan  sebagai  subjek  hukum  bermakna  subjek bersangkutan merupakan penyandang hak dan kewajiban yang diakui hukum. S tate of the art dari penelitian ini adalah eksistensi Subak sebagai bagian KMHA dalam sistem hukum nasional.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji yaitu diantaranya:
1. Bagaimakah dinamika pengaturan subak sebagai KMHA dalam perspektif nasional?
2. Bagaimanakah implikasi hukum pengaturan subak sebagai KMHA terhadap krama subak?
6 Mas Rwa Jayantiari, I.G.A. 2019. Seminar Hasil Penelitian “Harmonisasi Pengaturan Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Berbasis Hukum Progresif ”. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019,pukul 09.30-12.30, h.2-3.
7 Implikasi  hukum  berartiakibat  hukum.  Subawa,  I  Made.  “Implikasi  Yuridis  Pengalihan  Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Terhadap Sistem Ketatanegaraa Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ”, Disertasi Doktor, (Surabaya:Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003), hlm. Dikutip dari buku sumber dari Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2016. Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah . Denpasar: PT. Percetakan Bali, h.147-148.

## METODE PENELITIAN
Studi    ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dinamika  pengaturan  subak  sebagai  KMHA;  dan  . implikasi  hukum  pengaturan  subak  sebagai  KMHA.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian terhadap kaidah hukum sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum. 8 Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Pendekatan konseptual digunakan peneliti untuk dapat menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan- permasalahan hukum, dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengaturan warisan budaya lebih lanjut memunculkan suatu pandangan bahwa negara dengan aturannya termasuk pada pengambil keputusan belum mampu berpihak atau memperhatikan subak sebagai KMHAdan sebagai warisan dunia.
Seyogyanya  diperlukan  paradigm  baru  atau  mainset  pemerintah  dalam  menjaga  eksistensi subak dengan kearifan lokal serta aktifitas budayanya. Selain itu pendekatan ini juga digunakan penulis. untuk menelusuri perkembangan aturan-aturan hukum yang melandasi perkawinan beda kasta dan akibat hukum dari perceraiannya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu UUD NRI Tahun 1945,  (tentang Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali), Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1110/03-H/HK/2011, tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: hasil-hasil penelitian, artikel, dan jurnal yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Subak Sebagai KMHA dalam Perspektif Nasional
Pengaturan warisan budaya yang mengaucu pada upaya terwujudnya kesejahteraan, menurut Supratikno Rahardjo, 9 harus dipilah mana yang berpihak pada aspek pengelolaan yaitu pada aspek perlindungan,  pengembangan,  dan  pemanfaatan.  Pengelolaan  meruoakan  upaya  terpadu    untuk melindungi,  mengembangkan, dna memanfaatkan melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek manajemen dari pelstarian. Tujuan yang menjiwai pengelolaan adalah member manfaat dari kesejahteraan rakyat. Keterlibatan  yang  baik  dan  seimbang  antara  kewenangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat subak.
Sesuai dengan tujuan dari Utilitarianisme Theory yang menekankan pada kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat subak dengan pengaturan yang memberikan otoritas  subak  itu  sendiri.  Sebagaimana  pula  bahwa  pengelolaan  subak  harus  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan,  persyaratan,  dan  prosedur  pengeolaan  UNESCO,  dan  diperuntukkan  untuk pembangunan,  kesejahteraan,  kemanfaatan,  dan  keadilan  masyarakat.  Karena  subak  sudah ditetapkan  sebagai  warisan  budaya  dunia,  berarti  kebijakan  internasional  dan  implementasinya diadopsi dalam kebijakan nasional dan kebijakan lokal. Karena hukum dari luar masuk ke wilayah nasional  dan  lokal,  bisa  menimbulkan  reaksi  yang  beragam.  Dalam  arti  hukum  internasional reproduksi dalam hukum nasional dan bagaimana masyarakat di tingkat lokal dengan hukum lokal ketika berhadapan dengan hukum internasional (hukum luar). Paradigma berpikir akan mengacu
8 Bagir Manan. 1999. Penelitian Bidang Hukum . Bandung: Jurnal Hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari, Bandung, h.4. Selanjutnya juga dikatakan bahwa: “….tidak ada kesamaan dalam penggunaan istilah metode penelitian  hukum.  Penelitian  hukum  berdasarkan  kajiannya  dapat  dikelompokkan  menjadi:  1)  penelitian  hukum (secara) normatif, 2) penelitian hukum (secara)sosiologis, 3) penelitian hukum (secara) teori dan falsafah (hukum).”
9 Supratikno Rahardjo. 2013. Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013 , h.6.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pada mineset apakah terjadi kontestasi atau nilai-nilai lokal mengalami reframing (membingkai ulang),  revitalisasi,  reproduksi  dalam  rangka  penyesuaian  diri  terhadap  prinsip-prinsip  dari UNESCO. Karena pengeolaan subak konsekuensinyabaik hukum nasional maupun hukum lokal harus berkolaborasi dengan peraturan yang telah ditentukan oleh UNESCO.
Realisasi dari peraturan tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan karena tidak ada kesesuaian dengan realitanya. Lembaga subak dengan penetapan sebagai warisan budaya dunia merasakan tidak ada nilai positifnyayang didapatkan, bahkan malah sebaliknya. Dalam realisasi dan  sinkronisasi  aturan  tersebut  memperlihatkan  kecenderungan  intervensi  pemerintah  daerah sangat  tinggi.  Otonomi  subak,  dengan  pengurusnya  malah  tergerus,  dan  pada  akhirnya berimplikasi  terhadap  otonomi  subak  itu  sendiri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah tampaknya  memarginalkan  subak  dengan  kearifan  lokalnya  yang  telah  lama  diteguhkan  dalam penguasannya.
Terhadap fenomena tersebut agar kepentingan pemerintah dengan aturan hukumnya jalan, aturan  lokal  juga  jalan,  maka  modelnya  bukan  pendekatan  konflik.  Tetapi  dengan  kolaborasi manajemennya  yang  berjalan,  yaitu  anatara  hukum  adat/awig-awig  dengan  peraturan  daerah provinsi, kabupaten/kota, hukum nasional, hukum internasional sama-sama jalan.
Dari  uraian  tersebut,  kiranya  cukup  jelas  bahwa  arah  model  pengaturan  subak  sebagai warisan budaya di masa mendatang haruslah didasarkan pada jiwa dan semangat “kebersamaan”, antar  pemerintah  dengan  masyarakat  subak  dengan  lembaga  subaknya.  Dengan  pendekatan  ini dimaksudkan agar masyarakat harus dapat lebih terlibat dalam pengelolaan subak sebagai warisan budaya  dunia,  dipihak  lain  dominasi  pemerintah  sebagai  wakil  negara  harus  dikurangi.  Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi manajemen dan pengaturan subak sebagai warisan budaya dunia antara  hukum  lokal,  hukum  negara,  maupun  hukum  internasional  sesuai  dengan  ketentuan UNESCO.

## Implikasi Hukum Pengaturan Subak sebagai KMHA
Implikasi  dari  asas  hukum  mengalirkan  roh  kepada  norma  hukum  menyebabkan  aturan hukum  memiliki  daya  penerimaan  (legitimasi).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah aspek utama dalam perumusan norma hukum. Fakta hukum tersebut  dapat  dipahami  dengan  meminjam  model  segi  tiga  pluralisme  hukum  sebagaimana dikemukakan  oleh  Werner  Menski,  yakni  ada  tiga  tipe  pokok  hukum  yang  diciptakan  oleh masyarakat,  negara,  dan  melalui  agama/etika/moralitas.  Pada  gilirannya  masing-masing  ketiga elemen itu juga bersifat plural, yakni masing-masing elemen mengandung unsur-unsur dari dua elemen lainnya. 10 Pluralisme hukum politik berusaha menjadi cara alternatif untuk menyatukan unsur-unsur  hukum  negara,  etika  /moral/agama,  dan  masyarakat  dalam  rangka  mencapai  rasa keadilan masyarakat, dimana hukum yang mengakomodasi unsure KMHA, krama subak sebagai lembaga  di  tataran  lokal  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  terkait  kedudukan  dan perannya.
Problematika yuridis berkaitan dengan ditetapkannya subak sebagai warisan budaya dunia, sebagaimana  telah  disinggung  secara  nyata  terlihat  adanya  konflik  norma  dalam  pengaturan warisan  budaya  terdapat    antara  UU  Pemerintahan  Daerah,  UU  Cagar  Budaya,  dan  Peraturan
10 Warner Menski dikutip oleh Arniati, I. A. K. 2017. Pergulatan Interpretasi atas Kawasan Tempat Tempat Suci Pura Uluwatu . Denpasar: Penerbit Percetakan Bali, h. 35-58 dalam Gede Mahendra Wija Atmaja, 2018, Bhinneka Tunggal  Ika Sebagai  Sumber  Identitas  Politik  Bangsa  Dalam  Pembentukan  Hukum, FGD  “Menemukan  Sumber Identitas Politik Bangsa”, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Kuta Bali, Sabtu, 10 Maret 2018. Diakses pada hari Kamis, tanggal 28 Maret  2019, pukul 16.16 Wita.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Gubernur  Bali  Nomor  32  Tahun  2010  (  tentang  Dewan  Pengelola  Warisan  Budaya  Bali). Berdasarkan UU Pemda dalam Lampirannya, yang terdapat dalam Matriks I, huruf V: Pembagian urusan  Pemerintahan  Bidang  Kebudayaan,  Angka  ,  menentukan  :  Urusan  pengelolaan  warisan budaya  nasional  dan  warisan  budaya  dunia  merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat.  Dengan mencermati ketentuan tersebut secara tegas  menentukan bahwa kewenangan pengelolaan warisan budaya dunia ada pada pemerintah pusat. Apabila kewenangan itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat akan menimbulkan problem  pengaturan khususnya yang menyangkut legal structur, legal substantif , maupun legal culture nya dalam pengaturan landscap budaya subak sebagai organisasi yang sarat  dengan filosofi Tri  Hita Karana dan awig-awig subak,  yang  mencerminkan budyaa hukum  masyarakat.  Sementara  itu  ketentuan  Undnag-Undang  cagar  Budaya  secara  tegas memberikan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur Konsideran Menimbang huruf c, yang menetukan bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar buday.
Pasal  2  UU  Cagar  Budaya  meletakkan  keadilan,  ketertiban,  dam  kepastian  hukum, kemanfaatn, keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai asas pelestarian cagar budaya, di samping beberapa asas lainnya (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Kenusantaraan). Pasal 12 dan 13 UU Cagar Budaya meletakkan pertimbangan kepemilikan cagar budaya, di samping beberapa cagar budya oleh perseorangan dan masayarakat hukum adat sebagai landasan pengelolaan cagar budaya. Demikian juga ketentuan lainnya dalam UU Cagar Budaya mengatur tentang perlakuan terhadap Cagar Budaya dengan mempertimbangkan status dan kepemilikan cagar budaya adalah sebagai subyek utama pengelolaan.
Ketentuan  dalam  UU  Cagar  Budaya  tersebut  menempatkan  materi  Dokumen  Rencana Pengelolaan Lanskap Provinsi Bali berada dalam posiso bertentangan dengan UU Cagar Budaya. Rencana  pengelolaan  memberikan  kewenangan  kepada  Dewan  Pengelola  untuk  mengelola lanskap  budaya  provinsi  Bali,  yang  merupakan  milik  perseorangan,  desa  adat,  dan  subak. 11 Problem yang demikian membutuhkan penyesuaian sistem kelembagaan  dengan prinsip-pprinsip yang dianut dalam UU Cagar Budaya sehingga sistem yang diatur dalam Rencana Pengelolaan tidak  berbenturan  dengan  prinsip  yang  dianutoleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di atasnya.
Kondlik pengaturan dapat dilihat juga dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Conserning The Protection of The Word Cultural an Natural Herirage, (Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam), khususnya dilihat dari pasal 4, pasal5 dan pasal 6  ayat (1). Ketentuan Konvensi menempatkan kesepakatan Rencana  Pengelolaan  sebagai  suatu  kebijakan  yang  kontroversi  dengan  ketentuan  konvensi. Dalam  Rencana  Pengelolaan  diatur  sistem  kelembagaan  tentang  lembaga  pengelola  dengan kedudukan  yang  suprastruktur  terhadap  desa  adat,  sbak,  dan  perseorangan  yang  merupakan pemilik dari objek yang dicanangkan sebagai objek pengelolaan dengan otoritas penuh.  Dapat dikemukakan ketentuan konvensi Pasal 4 dan 5 menganut prinsip yang sama dengan UU Cagar Budaya,  yaitu  menempatkan  kepemilikan  dan  penguasaan  suatu  warisan  sebagai  landasan pengembangan kebijakan negara dalam pengelolaan warisan seperti subak sebagai warisa budaya dunia.    Berdasarkan  ketentuan  sebagaiaman  di  atur  dalam  ketentuan  di  atas,  baik  dalam  ranah
11 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  2013.    Rencana  Pengelolaan  Lanskap Budaya  Subak,  ProvinsiBali.  Direktorat  Internalisasi  Nilai  dan  Diploma  Budaya,  Direktorat  Jendral  Kebudayaan, Cetakan  Pertama  (selanjutnya  disebut  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia).    Lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan II, BAB IV tentang Kebijakan Strategi Struktur dan Strategi.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perundang-undangan,  maupun  dalam  ketentuan  yang  lebih  rendah  terlihat  jelas  ada  problem yuridis sehingga berimplikasi adanya ketidakpastian hukum.
Model  pengaturan  dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum  pada  subak  sebagai  warisan budaya  adalah  dalam  bentuk  peraturan  daerah  di  tingkat  Kabupaten  dengan  model  kolaborasi, dengan  konsistensi  pengaturan  dalam  skema  hukum  internasional,  nasional,  dan  lokal  serta mengedepankan  model  berbasis  kemasyarakatan  lokal  yang  mengakomodir  unsure-unsur kerakyatan yang mengarah kepada keberpihakan pada masyarakat dan sumber daya lokal.

## PENUTUP Kesimpulan
Esensi  pengaturan  subak  secara  filosofi  dimaksudkan  untuk  mempertahankan  dan  sebagai upaya pemenuhan perlindungan hukum yang maksimal bagi subak sebagai suatu lembaga yang bersifat sosial, agararis, religious, humanis, dan ekologis. Penetapan subak sebagai warisan budaya dunia dapat dikaji dari berbagi aspek, diantaranya terkait dengan eksistensi dan regulasi yuridinya. Dalam hubungan terhadap eksistensi subak sebagai warisan budaya dunia, subak dapat menjadi sutainable apabila  terjaganya  local  genius.  Lebih  lanjut  masyarakat  subak  mendaptkan pengetahuan tentang makna penataan subak sehingga termotivasi untuk melestarikannya. Adanya peran  masyarakat,  bisa  memastikan  kelestarian  dan  keberlanjutan  bagi  warisan  budaya  dunia, dengan  menggandeng  pengelolaan  berbasis  birokrasi  yang  mengadopsi  potensi  dan  partisipasi masyarakat lokal.

## Saran
Kepada  pemeritah  disarankan  dalam  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  hukum terhadap subak sebagai  KMHA di  Indonesia dengan tetap memberikan ruang dan otoritas bagi lembaga  subak.    Kepada  Lembaga  Subak  sebagai  organisasi  KMHA  diharapkan  tetap mempertahankan karakteristik utamanya dalam menjaga kearifan lokal, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada FHIS yang telah memfasilitasi penulis media publikasi artikel. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Undiksha, artikel ini sebagai bagian dari proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian yang didanai dengan DIPA Undiksha di bawah koordinasi LPPM Undiksha.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundangan-undangan:

## UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5587).

## UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2010 tentang Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  2013.    Rencana  Pengelolaan Lanskap Budaya Subak, ProvinsiBali. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diploma Budaya, Direktorat  Jendral  Kebudayaan,  Cetakan  Pertama  (selanjutnya  disebut  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).

## Bahan Kuliah/ Seminar Hasil Penelitian
Mas  Rwa  Jayantiari,  I.G.A.  2019. Seminar  Hasil  Penelitian  “Harmonisasi  Pengaturan  Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Berbasis Hukum Progresif ”. Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum,  Universitas  Udayana, diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019,pukul 09.30-12.30.
Subawa,  I  Made.  “Implikasi  Yuridis  Pengalihan  Kekuasaan  Membentuk  Undang -Undang Terhadap  Sistem  Ketatanegaraa  Republik  Indonesia  Pasca  Perubahan  Undang-Undang Dasar 1945”,  Disertasi  Doktor,  (Surabaya:Program  Pascasarjana  Universitas  Airlangga, 2003), hlm. Dikutip dari buku sumber dari Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2016. Politik Pluralisme  Hukum:  Arah  Pengakuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dengan Peraturan Daerah . Denpasar: PT. Percetakan Bali.
Warner Menski dikutip oleh Arniati, I. A. K. 2017. Pergulatan Interpretasi atas Kawasan Tempat Tempat  Suci  Pura  Uluwatu .  Denpasar:  Penerbit  Percetakan  Bali,  h.  35-58  dalam  Gede Mahendra  Wija  Atmaja,  2018, Bhinneka  Tunggal  Ika  Sebagai  Sumber  Identitas  Politik Bangsa  Dalam  Pembentukan  Hukum, FGD  “Menemukan  Sumber  Identitas  Politik Bangsa”, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Kuta Bali, Sabtu, 10 Maret 2018. Diakses pada hari Kamis, tanggal 28 Maret  2019, pukul 16.16 Wita
Buku:
Bagir Manan. 1999. Penelitian Bidang Hukum . Bandung: Jurnal Hukum,  Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari.
Marhaendra Wija Atmaja, Gede. 2016. Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah . Denpasar: PT. Percetakan Bali.
Satjipto  Rahardjo.  2009. Negara  Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya .  Yogyakarta:  Genta Publishing.

## Jurnal Ilmiah/Majalah:
RR.  Catharina  Dewi  Wulansari.  2017.  Peran  Pemerintah  dalam  Pengakuan  Hak    Ulayat  Guna Mencapai  Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat  Adat. Journal  of  Indonesia  Adat  Law (JIAL), Volume 1, Nomor 1, Desember 2017 , ISSN (Cetak): 2581-0952, ISSN (Online): 2581-2092, h.100.
Supratikno  Rahardjo.  2013.  Beberapa  Permasalahan  Pelestarian  Kawasan  Cagar  Budaya  dan Strategi  Solusinya, Jurnal  Konservasi  Cagar  Budaya  Borobudur,  Volume  7,  Nomor  2, Desember 2013.
Wiasti,  Ni  Made.  2015.  Kearifan  Lingkungan  Masyarakat  Jatiluwih  :  Relevansinya  dengan Pelestarian Budaya Dunia, Jurnal Bumi Lestari, Volume 15 No.1, Februari 2015 , h.79.
Windia,  Wayan.2013.  Pengakuan  Budaya  Subak  Melalui  Pemberdayaan  Petani, Jurnal  Kajian Bali, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2013.