## Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda
Oleh : Tiyo Eka Mayshuroh 1 , Abdus Sair 2 *
1 SMK IPIEMS Surabaya
2 Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya syairbook@gmail.com
Abstract This  study  aims  to  explore  social  stratification  in  education  during  the  Dutch  colonial  era  in Probolinggo. Previous studies have shown that various educational policies implemented by the Dutch in Probolinggo were intended to prepare administrative and manual labor workers who would play an important role in building the economy. However, these policies have actually resulted in unfair social stratification in society. Although native education offered opportunities to obtain an education, these schools were established with a specific purpose: to meet the needs of manual labor workers for the benefit of Dutch capital. Native education mostly provided basic skills needed to work in specific sectors. This study was conducted using a historical approach consisting of heuristic, criticism, interpretation, and historiography stages. The results confirm that Dutch colonial education policies in Probolinggo not only produced manual labor workers but also strengthened the position of the Dutch East Indies government.
Keywords : Social Stratification, Education, Probolinggo, Dutch Colonial.
Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi stratifikasi sosial dalam pendidikan pada era kolonial Belanda di Probolinggo. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pendidikan yang dijalankan Belanda di Probolinggo dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kerja administrasi maupun tenaga kerja kasar yang akan berperan penting dalam membangun perekonomian. Namun, kebijakan ini secara nyata telah melahirkan bentuk stratifikasi sosial yang tidak adil dalam masyarakat. Meskipun pendidikan pribumi menawarkan peluang untuk mendapatkan pendidikan, sebenarnya se- kolah-sekolah tersebut didirikan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga bu- ruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda. Pendidikan pribumi sebagian besar hanya member- ikan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Studi ini dilakukan dengan pendekatan sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasilnya menegaskan bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda di Probolinggo tidak hanya meng- hasilkan tenaga kerja kasar, melainkan juga memperkuat kedudukan pemerintahan Hindia Belanda.
Kata Kunci : Stratifikasi Sosial, Pendidikan, Probolinggo, Kolonial Belanda
* Corresponding Author : Abdus Sair (syairbook@gmail.com) . Program Studi Sosiologi FISIP, Univer- sitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jl. Dukuh Kupang 24/54, Surabaya 60225
Volume 6 No. 1 Tahun 2023 DOI: 10.30742/jus.v1i1.2799 Received: 26 Maret 2023 Accepted: 11 April 2023 Publish: 30 April 2023
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

## Pendahuluan
Probolinggo adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang pernah menjadi bagian dari wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1903 Probolinggo mendapatkan otonomi melalui undang-undang desentralisasi ( Desentrasatie-wetgeving 1903 ). Desentralisasi ini kemudian membuat Probolinggo disebut dengan Gemeente , atau dengan istilah lain disebut dengan Kotamadya. Gelar Gemeente mulai efektif pada tahun 1918 karena Gemeente Raad atau “Dewan Kotamadya” dibentuk pada tahun tersebut. Dibentuknya “Gemeente Probolinggo” (Kota Probolinggo) tercatat dalam Stbl 322-1918 pada tanggal 1 Juli 1918 (Pemkot Probolinggo. 2010: 15). Dengan penetapan ini, mulai dari tahun 1918 Gemeente Probolinggo memiliki pemimpin yang disebut Asisten Residen, yakni seorang pimpinan dibawah keresidenan lain (Gemeente Probolinggo berada di bawah Karesidenan Pasuruan) (Pemkot Probolinggo. 2010: 17). Kebijakan desentralisasi ini bukan tanpa alasan, setidaknya karena berdasarkan wilayah Probolinggo yang dianggap strategis, dan salah satu kota terpenting di Ujung Timur Pulau Jawa (Sapto, 2014: 47). Probolinggo dikelilingi beberapa pabrik gula dan perkebunan tembakau. Ditambah lagi, dulunya Probolinggi dianggap sebagai kota pelabuhan yang dapat menampung hasil perkebunan dan mengekspor hasil perkebunannya sendiri (https://jatim.antaranews.com). Sehingga Belanda menjadikan Probolinggo sebagai salah satu pemerintahan dibawah kendalinya, karena wilayahnya yang strategis.
Untuk mendukung ini, pemerintah Hindia Belanda juga membuat kebijakan dengan menyediakan fasilitas pendidikan baru. Bahkan dengan kebijakan ini, Probolinggo dikenal sebagai salah satu dari empat kota di Indonesia yang memiliki Hoofdenschool (Sekolah Raja). Tiga lainnya adalah, Tondano, Bandung, dan Magelang (Sapto, 2012: 36).  Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah (Arsip Nasional Indonesia, 2015: 1), sehingga dapat membantu dan menguatkan kedudukan pemerintahan Hindia Belanda di Probolinggo. Namun, sayangnya lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda itu tidak bertujuan untuk membangun kesetaraan dalam pendidikan, melainkan  menjadi  alat  stratifikasi  dan mencerminkan ketidakadilan sosial. Hal ini
terlihat dari berbagai kebijakan, mulai dari jenis pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, hingga aksesibilitas pendidikan yang hanya terbuka untuk golongan Eropa, kemudian golongan Timur Asing, dan kemudian berkembang ke golongan elit pribumi yang dianggap cocok untuk bekerja sebagai pegawai atau buruh kasar di perkebunan-perkebunan Belanda (Hadiwidjojo, 1957: 122; Robert, 1984: 45-46). Lebih jauh, lembaga pendidikan ini juga memperbesar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan. Pada tahun 1920, di pulau Jawa dan Madura, hanya 0,5% penduduk asli perempuan yang melek huruf, sementara untuk penduduk laki-laki, angka melek huruf sebesar 6,5% (www.k12academics.com). Situasi ini menyebabkan Probolinggo menjadi wilayah yang kurang terdorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan.
Terkait dengan hal tersebut, artikel ini akan mendeskripsikan persoalan di atas dalam dimensi sejarah. Hal itu penting karena studi-studi terdahulu yang membahas tentang Probolinggo, lebih banyak membahas di luar perkara tersebut, seperti tentang sejarah perkembangan kota (Astutik dan Alrianingrum, 2013), kebijakan pendidikan (Suratminto, 2013), akses pendidikan (Fakhriansyah dan Patoni, 2019), dan perkembangan pendidikannya (Mayshurah dan Purwaningsih, 2021). Sementara terkait dengan kebijakan kolonial Belanda dibidang pendidikan  yang  melahirkan  stratifikasi  sosial dan pengelompokan sosial yang tidak adil sangat terbatas. Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan  pada  stratifikasi  sosial  dalam pendidikan pada era kolonial Belanda di Gemeente Probolinggo dalam rentang waktu tahun 1918- 1942.
Metode Studi ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni dengan melibatkan pengumpulan sumber sejarah secara efektif, penilaian kritis terhadap sumber-sumber tersebut, dan penyusunan sintesis tertulis atas hasil penelitian (Garraghan, 1957: 33 dalam Wasino dan Hartatik, 2018: 11). Metode ini merupakan sistem prosedur yang benar untuk mencapai kebenaran melalui beberapa tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan  historiografi  (Kasdi.  2011:  10-11).  Tahap- tahap tersebut dilakukan setelah menentukan topik penelitian dan merumuskan permasalahan

## 2

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi
dan pertanyaan penelitian sejarah. Prinsip dan aturan yang disusun secara sistematis dalam metode sejarah membantu pengumpulan sumber sejarah dan mencapai tujuan penelitian. Tahapan pertama dalam metode penelitian ini adalah heuristik . Heuristik berasal dari kata Yunani “heuriskein” yang berarti “menacari tahu” atau “menemukan” (Hertwig dan Pachur, 2015). Oleh karena itu, heuristik dalam tahap penelitian ini berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan sumber data yang relevan untuk mendukung analisis penelitian, terutama dalam konteks penelitian sejarah yang relevan. Pada tahap ini, peneliti menggunakan heuristik sebagai proses awal untuk mengumpulkan sumber sejarah sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan memasuki tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah (Sayojo, 2021: 371), khususnya sejarah pendidikan masa kolonial. Sumber dan data yang dikumpulkan meliputi buku-buku yang berkaitan dengan sejarah pendidikan masa kolonial di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Probolinggo, jurnal dan artikel yang mendukung, serta arsip laporan data statistik pendidikan di Jawa Timur pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Tahap kedua adalah kritik sumber atau verifikasi  sumber  sejarah,  merupakan  proses penting dalam keilmuan sejarah yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan, kredibilitas, dan otentisitas suatu sumber sejarah. Beberapa sumber yang masuk dalam tahap ini termasuk surat riwayat seorang tokoh lokal perjuangan kemerdekaan, Kapten Anumerta Suyoso Koesoemodipoero, beberapa sumber data buku, dan catatan dalam koleksi Arsip Kota Probolinggo. Peneliti melakukan kritik sumber untuk memilah fakta-fakta yang sesuai dengan topik penelitian, yakni pendidikan kolonial di Gemeente Probolinggo. Tahap ketiga adalah interpretasi sumber sejarah yang dilakukan untuk menafsirkan fakta sejarah dan menetapkan makna dari isi sumber. Ada dua jenis interpretasi sumber sejarah yaitu analisis dan sintesis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis interpretasi tersebut dengan menggunakan teori sebagai alat sintesis dan analisis. Teori yang digunakan adalah teori mobilitas vertikal dari Ralph Turner yang dibedakan menjadi mobilitas sponsor dan mobilitas konteks. Teori tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengaruh pendidikan kolonial terhadap mobilitas sosial masyarakat Probolinggo pada masa Gemeente. Ada juga catatan dari Robert van Niel mengenai adanya golongan sosial baru dalam masyarakat setelah penerapan kebijakan pendidikan untuk inlanders. Tahap terakhir dari metode penelitian adalah  historiografi  yang  melibatkan  penulisan fakta-fakta sejarah berdasarkan data yang telah diperoleh. Penulis perlu melakukan sortir dan seleksi fakta yang relevan, menggunakan imajinasi untuk merangkai hipotesis, dan menyusun fakta
secara kronologis. Penulisan sejarah harus mengikuti konteks dalam fakta sejarah yang terkumpul dan mempertimbangkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan sejarah kualitatif digunakan, didukung oleh sumber primer berupa data statistik pendidikan dari pemerintahan Hindia-Belanda. Penggunaan ilmu bantu sosial bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang terukur dan tidak hanya bergantung pada intuisi dan imajinasi subjektif.

## Hasil dan Pembahasan
Kondisi Pemerintahan, Ekonomi dan Penduduk Probolinggo Probolinggo merupakan salah satu kota penting di Jawa Timur yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, yang memiliki potensi alam yang cukup besar. Pada awal masa penjajahan Belanda, Probolinggo merupakan wilayah agraris yang memproduksi gula kelapa dan lada. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda memperkenalkan tanaman komersial baru seperti kopi, tebu, dan kina yang tumbuh subur di wilayah ini, sehingga Probolinggo menjadi sentra utama produksi kopi dan gula di wilayah Jawa Timur.
Selain itu, Belanda juga membangun jalur kereta api dari Surabaya ke Probolinggo pada awal abad ke-20, yang memudahkan transportasi dan memungkinkan barang-barang hasil produksi Probolinggo dapat dipasarkan dengan lebih mudah ke seluruh penjuru Jawa Timur. Dengan infrastruktur yang semakin berkembang, Probolinggo menjadi pusat pemerintahan kota kecil di wilayah ini, sekaligus sebagai pusat perdagangan yang penting di Jawa Timur pada masa penjajahan Belanda. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan tiga alasan penting mengapa Probolinggo dijadikan pusat pemerintahan kota kecil, dan pusat perdagangan sekaligus;
A.  Pemerintahan Selain Batavia (Jakarta), Jogjakarta, dan Surabaya, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di masing-masing provinsi, terdapat pula kota-kota kecil yang dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia-Belanda guna melengkapi kebutuhan pemerintahan saat itu. Salah satu contohnya adalah kota Probolinggo, yang setelah memperoleh status Gemeente , menjadi salah satu kota yang memiliki posisi penting di Jawa Timur. Kota ini mendukung pemenuhan kebutuhan produksi gula dengan banyaknya perkebunan gula beserta pabriknya, serta memiliki aktivitas pelabuhan yang menjadi assist pelabuhan Surabaya dalam ekspor-impor di Jawa Timur. Dalam urusan keuangan kota, juga telah diatur melalui Ordonantie Financieele Verhouding Java en Madoera , Stbl. Tahun 1933 No.170, yang menjamin pokok dan tenaga  modal  untuk  kelancaran  oto-aktifitas pemerintahan daerah (Pemkot Probolinggo, 1968: 24).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

## Otonomi yang diberikan kepada Kota
Probolinggo tertuang dalam undang-undang desentralisasi ( Desentrasatie-wetgeving 1903 ) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia- Belanda. Istilah Gemeente Probolinggo terbentuk pada tahun 1918 berdasarkan surat keputusan yang termuat dalam Staatsblad van Nederland- Indie No. 322 Tahun 1918. Dana yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda kepada Gemeente Probolinggo dipisahkan dari kas kolonial sejumlah 28.123 gulden (Astutik dan Alrianingrum, 2013: 523). Meskipun Probolinggo berada di bawah pimpinan Asisten Residen, kemudian dipimpin oleh Burgemeester, dan kembali dipimpin oleh Asisten Residen selama 10 tahun berikutnya, kota ini tetap memiliki Bupati sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan penduduk pribumi. Selama masa Gemeente, Probolinggo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Pada 10 tahun pertama setelah penetapan Gemeente, posisi Ketua Dewan Perwakilan dipegang oleh Asisten Residen. Kemudian pada tahun 1926, Probolinggo dipimpin oleh seorang Burgemeester dan dibentuklah ordonantie Stadsgemeente (Stbl. Tahun 1926 No.365). Namun, pada tahun 1936 terjadi perubahan kembali dengan penghapusan pangkat Burgemeester dan kembali dipimpin oleh Asisten Residen yang berkedudukan di Probolinggo. Perubahan tersebut terjadi karena politik penghematan yang menganggap bahwa menempatkan Burgemeester di Probolinggo sebagai sesuatu yang terlalu mewah (Muhammad, 1957). Ferdinand Edmond Meyer menjabat sebagai Burgemeester di Probolinggo sebelum posisinya dihapuskan. Setelah itu, ia digantikan oleh Asisten Residen L.A. De Graaf, tetapi jabatannya tidak bertahan lama karena digantikan oleh L. Noe. Pada tahun 1942, Jepang datang dan menduduki Probolinggo.
Sebagai wilayah yang memiliki hak otonomi, Gemeente Probolinggo diberikan kemudahan dalam mengatur berbagai kegiatan pemerintahannya, seperti pajak, pembangunan, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan sektor pendidikan. Dalam menjalankan otonominya, Probolinggo melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki kampung-kampung, jalan-jalan desa, assaineri, terutama di desa-desa seperti Mayangan, Mangunhardjo, Jati, dan Desa Kebonsari Kulon (Pemkot Probolinggo 2010: 17), serta berbagai usaha lainnya guna menyeimbangkan kebutuhan pemerintah. Penetapan Probolinggi sebagai kota gemeente , di antaranya karena kemampuan dan kepentingan kota terhadap pemerintah serta letak strategisnya sebagai kota penghasil gula di Jawa Timur dengan tanah subur karena adanya Gunung Bromo, pertanian tembakau, dan perkebunan tebu yang melimpah, beberapa pabrik gula, dan pelabuhan yang mampu menampung dan melakukan impor-ekspor hasil produksi dan kebutuhan lainnya (Pemkot Probolinggo 2010: 16).

## B.  Ekonomi
Kedua adalah karena status ekonominya (keuangan) (Supangkat, Eddy, 2007: 12). Probolinggo menjadi gemeente juga didorong oleh faktor ini. Sebagaimana diketahui, Probolinggo saat itu telah memiliki pabrik-pabrik gula dan pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor-impor untuk menopang anggaran daerah. Dari anggaran daerah tersebut, Probolinggo menyediakan pembangunan fasilitas untuk penduduknya, mulai dari fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan pasar, guna memfasilitasi kegiatan orang- orang Eropa. Berkembangnya keadaan kota yang demikian memberi jalan bagi penduduk dari luar daerah Probolinggo untuk tinggal dan menetap. Situasi ini sudah cukup untuk menjadi faktor yang memenuhi syarat sebagai kota Gemeente.
Sebagai Gemeente, perekonomian Probolinggo menjadi perhatian penting karena faktor ini merupakan faktor tonggak dari berjalannya perputaran anggaran untuk pembangunan kota. Probolinggo banyak bergantung pada sektor industri gula dan kegiatan ekspor-impor pelabuhan. Terdapat 12 pabrik gula yang aktif beroperasi di Probolinggo, antara lain pabrik gula Wonolangan, Padjarakan, Paiton, Kandang Djatie, Bagoe, Maron, Gending, Djatiroto, Soekodono, Wonoaseh, Oemboel, dan Soemberkareng. Pabrik-pabrik gula ini yang menyokong hasil industri gula khususnya di bagian timur Jawa, juga mendorong pendapatan anggaran kota Probolinggo karena pada saat itu, industri gula menjadi komoditi utama yang diminati di pasar Eropa.
Meskipun pelabuhan yang dimiliki Probolinggo termasuk dalam kategori pelabuhan industri kecil, bukan pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, kegiatan ekspor-impor pelabuhan ini memegang peranan yang cukup besar untuk wilayah Hindia bagian Timur. Dalam periode tahun 1921-1927, kegiatan ekspora-impor dapat diamati dari data sebagai berikut:

## Tabel 1
Data Aktifitas Ekspor-Impor Pelabuhan Probolinggo Tahun 1921-1927
Sumber: Statistsch jaaroverzicht van Nederland- Indie (kolonien) jaargang 1926, hal. 242 dan Verslag 1 van de kleine havens in Nederland Indie over het jaar 1923 dalam Astutik dan Alrianingrum. 2013: 521-522
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Dari data yang diberikan, dapat dilihat bahwa kegiatan ekspor-impor di Probolinggo pada periode tahun 1921-1927 relatif stabil, tanpa adanya penurunan maupun kenaikan yang drastis di setiap tahunnya. Puncak kegiatan ekspor terjadi pada tahun 1924, dengan angka ekspor mencapai 46.005, sementara sektor impor juga mengalami stabilitas yang cukup, dengan puncak aktivitas impor terjadi pada tahun 1927 dengan angka 9.177 aktivitas impor di pelabuhan. Perlu dicatat bahwa peningkatan aktivitas impor di Probolinggo pada tahun 1926-1927 mencerminkan adanya peningkatan pasokan barang untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Probolinggo saat itu sedang dalam kondisi yang stabil, dengan sektor industri gula dan pelabuhan yang menjadi pilar utama pendapatan kota. Oleh karena itu, status Gemeente yang diambil oleh Probolinggo sangatlah tepat, mengingat kebutuhan pembangunan fasilitas umum yang semakin meningkat, baik untuk orang-orang Eropa maupun penduduk lokal yang semakin banyak tinggal dan menetap di kota tersebut.
Menariknya pula, perkembangan tebu, padi, dan tembakau sebagai komoditas utama di wilayah Probolinggo, serta keberadaan pabrik- pabrik gula yang tersebar di sana, menarik banyak penduduk dari berbagai bangsa untuk tinggal di Gemeente Probolinggo. Pemerintah kolonial di Gemeente Probolinggo juga memberlakukan pajak yang rendah bagi masyarakatnya. Meskipun bertentangan dengan tujuan pemerintah Hindia- Belanda untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat di Hindia-Belanda, kebijakan ini memiliki tujuan khusus yaitu menarik penduduk Eropa, Timur Asing, dan Pribumi untuk pindah dan menetap di Gemeente Probolinggo. Fasilitas kota yang terus berkembang juga menjadi daya tarik tersendiri, dan strategi ini terbukti berhasil karena populasi kota di Gemeente Probolinggo meningkat pada tahun 1920 mencapai 765.546 penduduk.
Dengan meningkatnya populasi penduduk, kegiatan ekonomi di Probolinggo juga ikut meningkat. Sebagai kota dengan status Gemeente, fasilitas kota di Probolinggo ikut berkembang dan untuk mendukung perkembangan kota, pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Oleh karena itu, pemerintah Hindia- Belanda merekrut lulusan terdidik dari kalangan pribumi sebagai tenaga kerja dengan upah yang tidak terlalu tinggi. Posisi pekerjaan atau jabatan yang disediakan juga beraneka ragam sesuai dengan tingkatannya. Jabatan-jabatan yang umumnya ditawarkan kepada lulusan terdidik dari kalangan pribumi adalah jabatan di tingkat rendah, seperti dalam proyek pembangunan atau perbaikan fasilitas kota, proyek pabrik gula (di mana Probolinggo memiliki 12 pabrik gula aktif),
pelabuhan di pesisir utara kota (di mana kegiatan ekspor-impor sangat aktif), hingga pegawai pemerintah di tingkat rendah.
Sebagaimana dicatat dalam Statistisch Jaaroverzicht van Nederlands Indie , 7e Jaargang 1924 . Hal. 292-293, (dalam Astutik dan Alrianingrum, 2013: 520) bahwa pada tahun 1924, pemerintah Gemeente Probolinggo telah mendirikan berbagai pabrik, antara lain satu pabrik mesin, dua pabrik infrastruktur rel kereta api, satu pabrik percetakan, satu pabrik bangunan, sebelas pabrik penggilingan padi, tiga pabrik teh, sebelas pabrik kopi, sembilan pabrik pemadam kebakaran, dan empat pabrik es. Total ada 43 pabrik yang didirikan oleh pemerintah Gemeente Probolinggo.
Dalam konteks peningkatan perekonomian kota, meningkatnya jumlah industri dan penduduk di Gemeente Probolinggo ini berperan penting. Pertumbuhan populasi kota telah berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, seiring dengan berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang memadai. Fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai juga telah memungkinkan pemerintah untuk merekrut tenaga kerja yang lebih kompeten untuk mendukung perkembangan kota ini. Akhirnya, penetapan Probolinggo sebagai Gemeente telah menjadi katalisator bagi berbagai perubahan positif yang terjadi di kota ini. Peningkatan fasilitas, kepadatan populasi, dan pertumbuhan ekonomi saling terkait dan telah membentuk siklus yang positif bagi perkembangan Probolinggo sebagai kota modern di masa kolonial Belanda. Meskipun masa lalu kota ini mungkin telah berakhir, warisan sejarah dan pengaruh kolonialnya masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini.
A.  Penduduk Selain hal di atas, jumlah penduduk Probolinggo juga menjadi faktor penting dalam perkembangan kota ini. Pada awal abad ke-20, sebagian besar wilayah Probolinggo dihuni oleh penduduk pribumi, orang-orang dari bangsa Eropa, dan Timur Asing seperti Cina dan Arab. Antara tahun 1915-1930, populasi penduduk Probolinggo diperkirakan mencapai antara 230.000 hingga 267.621 orang. Menurut statistik komposisi penduduk Probolinggo dari tahun 1857-1930, pada tahun 1930 terdapat sekitar 261.896 penduduk pribumi, 1.109 penduduk bangsa Eropa, 4.098 penduduk bangsa Cina, dan 518 penduduk bangsa Arab, sehingga jumlah penduduknya mencapai 267.621 orang (Pemkot Probolinggo, 1968: 2). Pada data sensus penduduk tahun 1920, Probolinggo termasuk dalam kota yang padat penduduk dan menjadi kota keempat setelah Malang, Surabaya, dan Mojokerto dengan angka kepadatan penduduk mencapai 765.546.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

## Tabel 2 Data Sensus Penduduk Tahun 1920 di Jawa Timur
Sumber: Statistisch jaaroverzicht van Nederland Indie 7e jaargang 1924 ha 11 dalam Astutik dan Alrianingrum. 2013: 523.
Kepadatan penduduk ini disebabkan oleh migrasi penduduk dari berbagai etnis, baik dari bangsa Eropa, Timur Asing, maupun penduduk pribumi sendiri. Probolinggo juga didukung oleh lokasinya yang berada di antara dataran rendah pesisir utara dan pegunungan tengger serta gunung Bromo di bagian selatan, menjadikannya sebagai wilayah Hinterland, yaitu wilayah pedalaman yang menjadi penyokong dan penyuplai kebutuhan. Selain itu, migrasi penduduk Pribumi ke Probolinggo tidak hanya berasal dari orang-orang Jawa, tetapi juga dari suku Madura yang tinggal di pulau Madura diseberang laut utara Probolinggo. Kedatangan suku Madura di Probolinggo akhirnya membentuk kebudayaan masyarakat baru di wilayah bagian timur, khususnya pesisir utara Jawa Timur yang disebut dengan Pandalungan. Sama halnya dengan kota-kota pada masa kolonial Belanda, struktur kota Probolinggo juga dipetakan dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini terlihat pada daerah di sebelah timur, di mana terdapat daerah hunian untuk penduduk pribumi dengan lajur-lajur panjang yang belum dikavling sebagai lajur peredam yang dibuat untuk pengawasan dan keamanan dalam rangka kepentingan pemerintahan Hindia-Belanda. Seluruh daerah di kota, mulai dari daerah hunian penduduk, pusat kota atau pusat pemerintahan, dan pusat perekonomian, telah dipetak-petak agar tidak mengganggu kepentingan penduduk bangsa Eropa. Pemukiman penduduk pribumi mayoritas nelayan, terutama orang Madura, terletak di sebelah utara Probolinggo dekat dengan pesisir pantai utara. Sementara itu, sebagian besar penduduk pribumi lainnya tinggal di bagian paling timur kota, dekat dengan pemukiman orang Tionghoa (pecinan) yang lebih dekat ke pusat kota. Penduduk bangsa Arab tinggal di bagian barat kota yang juga dekat dengan pusat kota. Di sekitar pusat kota hingga bagian selatan, terdapat pemukiman penduduk berkebangsaan Eropa dan pribumi yang memiliki status sosial tinggi (priyayi atau bangsawan).
Secara morfologis, Probolinggo memiliki tatanan kota yang unik dan khas, tidak seperti
kota-kota lain di Jawa. Susunan kota ini didesain dengan sadar untuk kepentingan produksi dan kontrol ekonomi kolonial secara penuh (Handianoto. 1997: 20). Pemetaan struktur kota di Probolinggo, yang membagi pemukiman berdasarkan etnis, pada hakikatnya tidak berbeda dengan kota-kota lainnya. Hal ini dikarenakan fokus pada kepentingan penduduk kulit putih Eropa, terutama Belanda, dalam mengawasi kegiatan penduduknya (Anggraeni, Susi Melisa. 2019: 39), demi kekuasaan Belanda (Kusno, 2006). Atau meminjamg istilah Hidayat dan Widriyakara (2018: 97), pola dan tatanan kota Probolinggo ini mirip penjara panoptikon yang digambarkan Bentham (Brunon Ernst, 2012) atau (Foucault, 1970) adalah untuk menjadi pengawas bagi warga dan segala aktivitasnya.
Stratifikasi  Sosial  Dalam Pendidikan di Probolinggo Stratifikasi  sosial  pada  era  penjajahan Belanda di Probolinggo didasarkan pada kelas sosial dan ras. Pada masa itu, orang Belanda dan keturunan Eropa lainnya ditempatkan di puncak hierarki sosial, diikuti oleh orang-orang Tionghoa, dan kemudian orang pribumi atau pribumi yang asimilasi dengan budaya Belanda.
Kelas sosial di antara orang pribumi juga  dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu: ( Pertama ) Priyayi, kelas ini terdiri dari orang- orang pribumi yang memiliki status sosial tinggi dan dianggap lebih “beradab” oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka sering kali merupakan keturunan bangsawan Jawa dan mendapatkan pendidikan dari sekolah-sekolah Belanda. ( Kedua ) Rakyat biasa, kelas ini terdiri dari orang-orang pribumi yang tidak memiliki status sosial tinggi dan hanya memiliki pendidikan yang terbatas. Mereka biasanya bekerja sebagai petani atau buruh. ( Ketiga ) Pribumi yang tidak diakui, kelas ini terdiri dari orang-orang pribumi yang dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda tidak memiliki budaya yang baik dan diabaikan oleh masyarakat.
Selain kelas sosial, ras juga menjadi faktor penting  dalam  stratifikasi  sosial  pada  masa penjajahan Belanda. Orang-orang Eropa dianggap lebih superior dari ras-ras lain dan memiliki hak istimewa tertentu, seperti akses ke pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Orang Tionghoa juga dianggap lebih baik daripada orang pribumi, dan memiliki akses ke beberapa hak istimewa. Stratifikasi sosial ini menyebabkan ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang besar di antara masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kelas sosial dan ras menjadi faktor penting dalam menentukan akses ke kesempatan dan hak yang sama di masyarakat, dan memengaruhi kehidupan sehari-hari orang-orang Indonesia secara umum orang-orang Probolinggo secara khusus pada masa itu.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Tidak hanya dalam kehidupan sosial sehari- hari,  stratifikasi  sosial  juga  terjadi  dalam  bidang pendidikan. Orang Belanda dan keturunan Eropa lainnya  memiliki  akses  yang  lebih  mudah  ke pendidikan  formal,  sementara  orang  pribumi memiliki akses yang  terbatas.  Pendidikan  formal pada masa itu didominasi oleh sistem sekolah Belanda  yang  hanya  terbuka  untuk  orang-orang Eropa  dan  anak-anak  bangsawan  pribumi  yang dianggap  sebagai  “priyayi”.  Sekolah-sekolah tersebut  memberikan  pendidikan  formal  dalam bahasa Belanda dan mengajarkan budaya Belanda kepada siswa. Oleh karena itu, orang pribumi yang tidak termasuk dalam kelompok priyayi hanya dapat  mengakses  pendidikan  informal  melalui lembaga-lembaga  agama  atau  sekolah-sekolah pribadi yang kurang terorganisir.
Dalam  konteks  ini,  di  Probolinggo,  sistem pendidikan  yang  didominasi  oleh  Belanda itu  dibagi  menjadi  beberapa  jenis  sekolah yang  mencerminkan  stratifikasi  sosial  dalam pendidikan.  Berikut  adalah  beberapa  jenis sekolah yang ada pada masa itu berdasarkan data statistik  dari  laporan  umum  tentang  pendidikan di  Hindia-Belanda  tahun  1929/1930  ( Algemeene Verslag Tweede Deel: Statistische Gegevens ) antara lain: Hollandsche Chineesesche School (HCS) , Eurospeesche Lagere School (ELS) , Volkschool (Sekolah  Desa), Vervolgschool (Sekolah  Lanjutan dari Volkschool), Voll. 2e kl. School (Sekolah Ongko Loro), Schakelschool (Sekolah Rakyat), Hollandsche Inlandsche School (HIS) (Sekolah  Belanda  untuk Pribumi), dan sekolah khusus dengan tingkat yang sama.
Tabel 3
Data Distribusi Regional Populasi Sekolah Dasar
Per-Jenis Sekolah
Sumber: Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlands Indie Over het Schooljaar 1929/ 1930 Tweede Deel : Statistische Gegevens”. Hal:38-39.
Pertama , Eurospeesche Lagere School (ELS) adalah sekolah dasar yang hanya menerima anak- anak keturunan Belanda atau keturunan Eropa, keturunan Timur Asing (Cina dan Arab) dan Pribumi. Pribumi yang dimaksud adalah dari tokoh terkemuka seperti golongan kaum priyayi dan bangsawan.
Sebaliknya golongan pribumi paling bawah seperti penduduk umum yang mayoritas okupasinya adalah sebagai petani, nelayan, dan buruh tidak bisa masuk ke sekolah ini. Sekolah ini menggunakan sistem pembelajaran bergaya Eropa dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Untuk lulus dari ELS, siswa perlu menempuh masa belajar selama 7 tahun. Merujuk pada tabel di atas, jumlah peserta didik di Eurospeesche Lagere School (ELS) Probolinggo ini mencapai 500 orang pada tahun 1929/1930 dengan rincian 262 peserta didik laki-laki dan 238 peserta didik perempuan.
Eurospeesche Lagere School (ELS) ini semula hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dimana pada tahun 1820 ada 7 sekolah yang tersebar di beberapa tempat; 2 buah ada di Batavia (Welterden da Molenvliet), masing-masing 1 buah ada di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Gresik. Namun sejak tahun 1830 ketika kekuasaan di Indonesia beralih ke tangan Gubernur Jenderal Van de Bosh yang terkenal dengan sebutan “Bapak Cultuurestelsel atau Tanam Paksa, sekolah ini dikembangkan, jumlahnya menjadi 173 pada tahun 1902 yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia (Makmur, dll, 1993: 60-61), termasuk di Probolinggo. Tidak hanya itu, orang-orang yang sekolah di tempat ini tidak hanya dikhususnya dari kalangan orang Eropa saja, melainkan juga dibuka untuk kelangan keturunan Timur Asing (Cina dan Arab) dan Pribumi kelas atas sebagaimana telah disinggung di atas.
Kedua, Hollandsche Inlandsche School (HIS) adalah sekolah dasar kelas satu yang diperuntukkan bagi orang pribumi atau bumiputra dari strata sosial atas, seperti golongan bangsawan, pegawai, pedagang besar, dan tokoh-tokoh penting. Sekolah ini juga bisa diikuti oleh anak-anak Belanda. HIS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pembelajarannya dan menerapkan gaya pembelajaran ala barat. Pada tahun ajaran 1929/1930, jumlah peserta didik yang bersekolah di HIS di Gemeente Probolinggo mencapai 728 orang, terdiri dari 488 siswa laki-laki dan 240 siswa perempuan. Sekolah ini juga memberikan kesempatan bagi anak-anak bumiputra untuk masuk ke sekolah rendah kelas satu yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi anak-anak orang Belanda dan keturunan Eropa lainnya. Sejak tahun 1893, terdapat pembagian Sekolah Rendah Kelas Satu dengan Sekolah Rendah Kelas Dua. HIS terutama diikuti oleh anak-anak Kepala Pemerintah Bumiputra dan anak-anak Bumiputra lainnya dari lapisan atas masyarakat bumiputra. Dibandingkan dengan Sekolah Rendah Kelas Dua, sekolah ini memiliki jam belajar yang lebih lama, materi pelajaran yang lebih luas, dan guru- guru yang dipilih berdasarkan kemampuan mengajar yang lebih baik.
Pada tahun 1914, HIS direorganisasi menjadi sekolah yang setara dengan ELS sehingga memudahkan siswa untuk melanjutkan ke MULO dan persiapan masuk lembaga pendidikan dengan berbagai macam jurusan. HIS merupakan sekolah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda
istimewa bagi masyarakat Bumiputera yang ingin mendapatkan pendidikan seperti di Sekolah Rendah Eropa karena dilengkapi dengan perpustakaan dan tempat olahraga. Di sekolah HIS, siswa juga belajar bahasa daerah dan bahasa Melayu.
Ketiga , Hollandsche Chineesesche School (HCS) adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahan sebagai bentuk pendidikan bagi anak-anak keturunan Tionghoa yang tinggal di Probolinggo. Sekolah ini mengajarkan mata pelajaran yang sama dengan ELS, yaitu Bahasa Belanda, Matematika, Sejarah, Geografi, dan Agama Protestan. Selain itu, HCS juga mengajarkan Bahasa Mandarin dan Bahasa Hokkien sebagai bahasa daerah Tionghoa.
Sekolah ini memiliki tingkat pendidikan yang sama dengan ELS dan dianggap sebagai sekolah yang lebih elit dan eksklusif, karena hanya anak- anak keturunan Tionghoa dari kalangan atas yang dapat mengikuti pendidikan di HCS. Hal ini menjadi bentuk  stratifikasi  sosial  pada  masa  itu,  di  mana anak-anak dari kalangan elit memperoleh akses ke pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak peluang untuk menempati posisi-posisi penting di dalam pemerintahan atau bisnis.
Sejak didirikan pada awal abad ke-20, HCS banyak berkembang dan semakin banyak didirikan di berbagai kota besar maupun kecil seperti di Probolinggo. Pada ajaran tahun 1929/ 1930, HCS di Probolinggo memiliki total peserta didik sebanyak 244 orang, yang terdiri dari 161 peserta didik laki- laki dan 83 peserta didik perempuan. Sementara lama masa belajar di sekolah ini adalah selama 7 tahun.
Keempat , Schakelschool atau terkenal dengan sekolah rakyat. Sekolah ini merupakan sekolah peralihan dari Volkschool (Sekolah Desa) 5 tahun yang berbahasa pengantar berbahasa daerah ke Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Sekolah ini juga dikhususkan bagi anak-anak pribumi atau bumiputra. Sekolah ini bertujuan untuk membantu anak-anak pribumi tersebut yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal atau yang kesulitan mengikuti pendidikan di sekolah- sekolah yang ada.
Maskipun demikian, schakelschool ini tetap merupakan sebagai bentuk stratifikasi sosial, karena hanya anak-anak pribumi yang dianggap memiliki kemampuan akademik yang cukup yang dapat masuk ke  sekolah  ini.  Anak-anak  yang  dianggap  kurang mampu atau tidak mampu mengikuti pendidikan formal tidak bisa masuk ke sekolah ini. Di Gemeente Probolinggo sendiri, sekolah ini  memiliki jumlah siswa sebanyak 70 peserta didik, yang terdiri dari siswa laki-laki 1 orang, sementara siswa perempuan sebanyak 69 orang.
Kelima , Volkschool atau yang dikenal dengan sekolah desa. Sekolah ini didirikan pada tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz. Sekolah ini semula ditujukan untuk misi pemberantasan buta huruf di desa-desa. Masa pendidikannya juga tidak terlalu lama, yakni 3 tahun lamanya. Bahasa pengantar
di sekolah ini bahasa Melayu dan materi pembelajaran di sekolah ini membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah ini juga diselenggarakan oleh desa, guru- gurunya juga perangkat desa. Itu sebabnya, sekolah ini dianggap lambat perkembangannya (Makmur, dll, 1993: 78).
Walau demikian, di Probolinggo, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik paling banyak dibandingkan dengan sekolah dengan berbagai jenis pendidikan yang didirikan penjajah Belanda. Berdasarkan laporan pendidikan pada tahun 1929/1930 jumlah peserta didik di sekolah ini mencapai 7596, 7050 peserta didik laki-laki dan 546 peserta didik perempuan.
Keenam , Vervolgschool , adalah sekolah yang didirikan pada tahun 1914, pada saat yang sama dengan HIS, sebagai sekolah lanjutan dari Sekolah Desa (Volkschool). Sekolah ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid Sekolah Desa yang memiliki prestasi baik untuk melanjutkan pendidikan mereka selama 2 tahun di sekolah ini.
Pada umumnya, bahasa pengantar di sekolah ini adalah bahasa Melayu, dengan kurikulum pendidikan yang sederhana seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, siswa perempuan diajarkan membuat kerajinan tangan. Namun, tidak banyak peserta didik yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di sekolah ini, terutama karena kurangnya minat atau kesempatan ekonomi untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas atau perguruan tinggi.
Di Probolinggo, hanya terdapat 342 peserta didik yang melanjutkan pendidikan di Vervolgschool, dengan rincian 285 peserta didik laki-laki dan 57 peserta didik perempuan. Meskipun demikian, sekolah Vervolgschool masih memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi pada masa penjajahan Belanda di Probolinggo.
Ketujuh , Voll. 2e kl. School , atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Ongko Loro, merupakan salah satu jenis pendidikan rendah setara dengan Schakelschool dan Volkschool . Sekolah ini didirikan di banyak daerah distrik dengan tujuan untuk mempersiapkan berbagai macam pegawai rendah untuk kantor pemerintahan dan perusahaan swasta.
Dalam kurikulumnya, Sekolah Ongko Loro menyediakan sekolah rendah kelas dua untuk anak- anak bumiputra golongan menengah dengan masa belajar awal selama 3 tahun dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada awalnya, kurikulum sekolah ini sangatlah sederhana hanya terdiri dari pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung.
Namun, setelah tahun 1901, Sekolah Ongko Loro mengalami perkembangan, di antaranya adalah penambahan masa studi dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu, ada juga penambahan mata pelajaran pendidikan jasmani dan perubahan bahasa pengantar dari bahasa daerah menjadi Bahasa Melayu (Prayudi dan Salindri, 2015: 26).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
7
Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda
Seiring perkembangan waktu, Sekolah Ongko Loro menjadi semakin terkenal dan menjadi pilihan banyak orang untuk melanjutkan pendidikan rendah mereka. Meskipun demikian, masih banyak yang memandang rendah pada pendidikan di Sekolah Ongko Loro karena kurikulumnya yang terbatas dan sederhana.
Di Probolinggo sendiri, jumlah peserta didik yang bersekolah di sini terbilang tinggi, mencapai 4384 peserta didik, dengan mayoritas peserta didik laki-laki sebanyak 4067 dan peserta didik perempuan sebanyak 317. Berdasarkan angka ini menunjukkan bahwa sekolah ini cukup populer saat itu. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa jumlah peserta didik perempuan yang relatif sedikit menunjukkan masih terbatasnya akses perempuan dalam pendidikan pada masa itu. Kondisi ini selaras dengan data pendidikan di Probolinggo saat itu yang menunjukkan perbedaan yang kontras antara jumlah siswa dan siswi pada masing-masing jenis pendidikan, baik untuk pendidikan pribumi maupun pendidikan barat. Mayoritas siswa di semua jenis pendidikan didominasi oleh anak laki-laki, yang mencapai hampir 90% dari total anak yang menerima pendidikan dasar di Gemeente Probolinggo. Sementara hanya sekitar  10% dari jumlah keseluruhan anak yang menerima pendidikan di terima oleh anak-anak perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Hindia- Belanda lebih mempersiapkan tenaga kerja laki- laki dibanding tenaga kerja perempuan.

## Kesimpulan
Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda di Probolinggo pada era 1918-1942 bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja administrasi maupun tenaga kerja rendahan yang akan berperan penting dalam membangun perekonomian pada saat itu. Namun, kebijakan tersebut melahirkan bentuk stratifikasi sosial yang tidak adil. Sekolah-sekolah pribumi didirikan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda. Pendidikan pribumi sebagian besar hanya memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan lain yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Sehingga, pendidikan pribumi tidak mengarahkan mereka untuk memperoleh kemajuan dan kesetaraan dalam pendidikan, melainkan memperkuat kedudukan pemerintahan Hindia Belanda di Probolinggo.

## DAFTAR PUSTAKA
Algemeene verslag van het onderwijs in Nederlands Indie over het schooljaar 1929/1930. Tweede Deel : Statistische Gegevens.
Anggraeni, Susi Melisa. 2019. Arsitektur Kolonial Kawasan Heerenstraat dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya Kota Probolinggo, Jawa Timur . Skripsi diterbitkan. Denpasar : Universitas Udayana
Arsip Nasional Indonesia. (2015). https:// anri.go.id/download/naskah- sumber-arsip-seri- pendidikan-1586394831.
Astutik, Ruli Muji dan Alrianingrum, Septina. 2013. Gemeente Probolinggo 1918-1926. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah . Volume 1, No. 3, Oktober 2013.
Brunon-Ernst, Anne (Ed.). (2012). Beyond Foucault: New perspectives on Bentham’s panopticon . Farnham, UK: Ashgate Publishing.
Fakhriansyah, Muhammad, dan Patoni, Intan Ranti Permatasari. 2019.  Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901- 1930). Jurnal PENDIDIKAN SEJARAH 122 Vol. 8 No. 2 Juli 2019 . DOI:   Doi.org/10.21009/ JPS.082.03.
Foucault, M. (1970). The archaeology of knowledge. Social Science Information, 9(1), 175–185. https://doi. org/10.1177/053901847000900108.
Hertwig, R and Pachur, T. (2015). “Heuristics, History of”, dalam International Encyclopedoa of the Social, Vol. 10, No.2, hlm 829-835.
Handianoto. 1997. Bentuk dan Struktur Kota Probolinggo Tipologi Sebuah Kota Administratif Belanda . Dalam Dimensi 23/ARSITEK Juli 1997. Surabaya : Universitas Kristen Petra Surabaya
Hadiwidjojo, Soewolo. 1957. Kenang-kenangan Kotapraja Probolinggo .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda
DPRD Peralihan Probolinggo. Kasdi, Aminuddin. 2011. Memahami Sejarah . Surabaya. Unesa University Press.
Kusno, Abidin. (2006). Di Balik Pascakolonial: Arsitektur, Ruang Kota Dan Budaya Politik Di Indonesia . Surabaya:
Airlangga University Press.
Mayshurah, Tiyo Eka dan Purwaningsih, Sri Mastuti.  2021.  Perkembangan Pendidikan Kolonial di Gemeente Probolinggo Tahun 1918-1942.
AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah .
Volume 11, No. 2 Tahun 2021.
Makmur, Djohan, dll. 1993. Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan . Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta. CV. MANGGALA
BHAKTI.
Muhammad. 1957. Kenang-kenangan Kotapraja Probolinggo .DPRD Peralihan Probolinggo.
Prayudi, Gusti Muhammad dan Salindri, Dewi. 2015. Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901- 1942. Publika Budaya Volume 1, No.3 Maret 2015 (Hal. 20-34). Jember: Universitas Jember.
Pemkot Probolinggo. 2010. Sejarah Kota Probolinggo dari Waktu ke Waktu . Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo.
Pemkot Probolinggo. 1968. Setengah Abad Usia Kotamadya Probolinggo .
Robert, Van Niel. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia : Terjemahan Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.
Sayono, Joko. (2021). Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital. Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya. Vol 15, No
2 Hal 369-376. DOI: http://dx.doi.
org/10.17977/um020v15i22021p369-376.
Sapto, Ari (2012). Kota Probolinggo Pada Masa Menjelang Dan Awal Revolusi. Literasi . Vol.
2, No. 1, Juni 2012 Halaman 36-48
Suratminto, Lilie. 2013.  Educational Policy In The Colonial Era. HISTORIA: International
Journal of History Education, Vol. XIV, No. 1 (June 2013).
Suwignyo, Agus. 2019. Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme . Jogjakarta: Quantum Jogja. Supangkat, Eddy. 2007. Salatiga Sketsa Kota Lama . Salatiga. Griya Media
Wasino dan Hartatik, Sri Hartatik. 2018. Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan . Yogyakarta. Magnum Pustaka Utama.
https://www.k12academics.com/Education%20 Wo r l d w i d e / E d u c a t i o n % 2 0 i n % 2 0 Indonesia/history-education-indonesia. Diakses pada tanggal 1 April 2023.
https://jatim.antaranews.com/berita/153770/ sejarah-gemeente-probolinggo-dalam- museum. Diakses pada tanggal 1 April 2023