## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3229

## Analisis Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Cash Tempo Dalam Kepemilikan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah
R.J. Agung Kesuma Arcaropeboka 1 , Aris Hadi Saputra 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Article Info Abstract Corresponding Author: R.J. Agung Kesuma Arcaropeboka
 doktorrajaagung14@gmail.com
Page: 174 – 184

## History:
Submitted: 18-03-2024 Revised: 21-05-2024 Accepted: 28-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ business licensing
procedures; environment; government; supervision .] Kata Kunci:
[prosedur perizinan
berusaha; lingkungan; pemerintah; pengawasan.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
[Many parties, even housing developers, are trying to take advantage of this problem by dealing with house sales without going through the bank credit process but instead using cash due payment, which is a payment process in installments directly  to  the  developer  as  the  developer  and  provider  of  the housing funds. The aim of this research is to explain how to prove criminal acts of embezzlement under the guise of cash tempo and how the judge's legal considerations are regarding perpetrators of criminal acts of embezzlement under the guise of cash tempo.
This  research  uses  a  normative  juridical  and  empirical  juridical  approach, using types of secondary data and primary data. Data analysis was carried out using qualitative analysis.
The research results showed that proof of the crime of embezzlement under the guise of cash tempo was carried out by paying attention to the evidence presented  at  the  trial  conducted  by  the  prosecutor  by  presenting  4  (four) witnesses, documentary evidence  and the defendant's statement. There is a difference  in  the  judge's  decision  and  the  prosecutor's  demands,  where the prison sentence of one year and six months is reduced while the defendant is in (temporary) detention. Meanwhile, the judge sentenced the defendant to imprisonment for one year and three months.]

## Abstrak
[Banyak  pihak-pihak  bahkan  pengembang  perumahan  yang  berusaha mengambil  keuntungan  dari  permasalahan  tersebut  dengan  cara menyiasati  penjualan  rumah  tanpa  melalui  proses  kredit  bank  tetapi dialihkan dengan cara pembayaran cash tempo yaitu proses pembayaran dengan  cara  menyicil  langsung  kepada  developer  sebagai  pengembang sekaligus sebagai penyedia dana perumahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  menjelaskan  bagaimana  pembuktian  tindak  pidana penggelapan  berkedok cash tempo  dan  bagaimana  pertimbangan  hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berkedok cash tempo. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris, menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.
Hasil  penelitian  didapat  bahwa  pembuktian  tindak  pidana  penggelapan berkedok  cash  tempo  dilakukan  dengan  memperhatikan  alat-alat  bukti yang  dihadirkan  di  persidangan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  dengan menghadirkan  4  (empat)  orang  saksi,  alat  bukti  surat  dan  keterangan terdakwa.  Terdapat  perbedaan  putusan  Hakim  dengan  tuntutan  jaksa dimana tuntutan pidana penjara satu tahun enam bulan dikurangai selama terdakwa di dalam tahanan (sementara). Sementara Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  mempunyai peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa rakyatnya untuk patuh  dan  taat  terhadap  pertauran-peraturan  dan  kebijakan- kebijakan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  bahkan  peraturan tersebut  diberlakukan  untuk  warga  negara  asing  yang  tinggal  atau berada  di  wilayah  kesatuan  republik  Indonesia.  Setiap  manusia memiliki  hak  untuk  hidup  sejahtera  yang  melekat  pada  diri  mereka sejak  lahir.  Salah  satunya  adalah  hak  untuk  bertempat  tinggal  serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau 1 .
Tanggung  jawab  negara  dalam  penyelenggaraan  perumahan dan  permukiman  merupakan  amanat  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat.  Pemenuhan  kewajiban  oleh  negara  untuk menyelenggarakan pembangunan  perumahan dan permukiman bagi rakyatnya adalah untuk memenuhi hakhak sipil dan politik, dan hak- hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  warga  negara 2 .  Dengan  kata  lain, upaya negara dalam membangun perumahan dan permukiman adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk memenuhi berbagai hak dasar yang  dimiliki  oleh  warga  negara  dalam  berbagai  aspek  kehidupan. Pemenuhan  atas  tempat  tinggal  yang  layak  merupakan  kewajiban pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  dalam The  International Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Right s  yang  diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang jaminan hak ekosob.
1 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006). Hal. 22 2 Renaldy  Nicholas,  “Perlindungan  Konsumen  Perumahan  Akibat  Terjadinya  Kalah  Sengketa Antara  Tergugat  Developer  Dengan  Penggugat  Pemilik  Lahan,” NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 1 (2023): 272 – 81.
Pada  kenyataannya,  belum  semua  anggota  masyarakat  dapat menikmati dan memiliki rumah yang layak, sehat, aman dan serasi 3 . Hal itu disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan dan perkembangan daerah  dan  perhatian  pemerintah  yang  kecil  terhadap  masyarakat berpenghasilan rendah. Solusi dari permasalahan itu dapat dilakukan salah  satunya  dengan  menyinkronkan  Undang-Undang  Dasar  1945, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  perumahan  dan kawasan  pemukiman,  dan  Pereturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun 2005  tentang  penyertaan  modal  negara  Republik  Indonesia  sebagai petunjuk  dalam  mengembangkan  dan  menyediakan  rumah-rumah untuk  masyarakat,  khususnya  masyarakat  berpenghasilan  rendah melalui  kepemilikan  “Rumah  Swadaya”,  “Rumah  Umum”,  “Rumah Khusus”, “Rumah Negara”, dan “Rumah Komersial” yang perpanjangan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penyediaan rumah yang layak.  Negara  harus  segera  memberikan  perlindungan  hukum  serta jaminan  untuk  masyarakat  yang  tidak  memiliki  rumah  dengan melakukan  perjanjian  maupun  diskusi  dengan  kelompok-kelompok masyarakat terkait 4 .
Rumah  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  yang  harus dipenuhi  bagi  setiap  orang 5 .  Memiliki  rumah  sendiri  adalah  idaman semua  orang,  bahkan  merupakan  hal  yang  paling  dibutuhkan  bagi yang sudah berumahtangga atau sudah menikah. Namun harga rumah yang  melambung  tinggi  menyebabkan  jarang  orang  yang  mampu membeli rumah secara tunai. Untuk itu membeli dengan angsuran atau menyewa menjadi alternatif yang dipilih masyarakat 6 .
3 R  Juli  Moertiono,  “Perjanjian  Kredit  Pemilikan Rumah  Dalam  Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety 1, no. 3 (2021): 252 – 62.
4 Alvi  Syahrin, Pengaturan  Hukum Dan  Kebijakan  Pembangunan  Perumahan  Dan  Permukiman Berkelanjutan (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003). Hal. 15 5 Eny  Hikmawati  and  Try  Gutomo,  “Bedah  Rumah  Sebagai  Bentuk  Pengentasan  Kemiskinan House Rehabilitation as Poverty Elimination Form,” Jurnal PKS 15, no. 2 (2016): 131 – 44.
6 Evi  Silvia  Desiani,  “Analisis  Penerapan  Sistem  Dan  Prosedur  Pembiayaan  Kesejahteraan Pegawai Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Jabar Banten Syariah Kcp Majalengka” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Banyak  cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  kebutuhan  pokok  mereka  dalam  hal perumahan.  Disinilah  bank  muncul  menjembatani  kepentingan pembeli  dan  penjual  rumah  dengan  menawarkan  fasilitas  kredit pemilikan rumah. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (yang selanjutnya disebut KPR) muncul karena kebanyakan orang tidak mampu membeli rumah secara tunai. Umumnya perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam KPR tersebut. Namun sistem bunga yang identik dengan riba yang jelas diharamkan dalam Islam membuat masyarakat muslim ragu untuk bertransaksi 7 .
Berdasarkan  hal  tersebut,  banyak  pihak-pihak  bahkan pengembang  perumahan  ( developer )  yang  berusaha  mengambil keuntungan  dari  permasalahan  tersebut  dengan  cara  menyiasati penjualan  rumah  tanpa  melalui  proses  KPR  bank  tetapi  dialihkan dengan  cara  pembayaran  cash  tempo,  dimana  pembelian  rumah dengan  metode  cash  atau  kredit  yang  langsung  mencicil  kepada developer tanpa menggunakan perantaran bank 8 .
Selain  tingginya  antusias  masyarakat  terhadap  sistem cash tempo yang dianggap bukan riba dan tanpa proses pemberkasan yang rumit  seperti  di  bank,  namun    kenyataannya  ada  resiko  yang  harus dihadapi  oleh  pembeli  rumah  yaitu  tidak  adanya  perlindungan  atau jaminan hukum saat melakukan transaksi jual beli rumah, bahkan tak jarang  pembeli  rumah  yang  merasa  ditipu  oleh  developer  seperti kasus yang terjadi pada bulan Juni tahun 2018, dimana telah terjadi penipuan  dan  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  seorang developer perumahan  berinisial  WAP  yang  melakukan  penipuan  dan penggelapan  uang  sejumlah  Rp.  90.000.000  untuk  membeli  rumah seharga Rp.120.000.000 dengan cara cash tempo yang diawali dengan membayar  uang  muka  Rp.  90.000.000  diawal  perjanjian  dan  sisa
7 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986).
8 Ahmad  Nur  Bustomi,  “Implementasi  Akad  Isthisna’  Tanpa  Bank  Dalam  Memenangkan Persaingan Bisnis Property: Studi Kasus Di PT Samawa Property Group Probolinggo,” Perisai: Islamic Banking and Finance Journal 5, no. 2 (2021): 185 – 94.
pembayaran (Rp. 30.000.000) akan dibayarkan setelah pembangunan rumah selesai selama 6 (enam) bulan, kemudian dan akan dibuatkan perjanjian  perikatan  jual  beli  tanah  (PPJB)  kepada  seorang  pembeli rumah berinisial E tetapi developer tersebut justru tidak menepati janji sesuai dengan surat perjanjian perikatan  jual beli rumah  yang telah ditandatangani  dan  sudah  menjadi  kesepakatan  antara  penjual  dan pembeli rumah 9 .

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  permasalahan  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  pembuktian  tindak pidana  penggelapan  berkedok cash tempo?
2. Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  tindak pidana  penggelapan  berkedok  cash  tempo  berdasarkan  kasus nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitiaan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung karang Bandar  Lampung.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  di  lokasi penelitian berupa wawancara dan keterangan-keterangan yang diperoleh mengenai  analisis  tindak  pidana  penggelapan  berkedok  cash  tempo, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data  berupa  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  berupa  wawancara. Informan  dalam wawancara ini terdiri dari 4 (empat)  informan,  terdiri dari 1 hakim ketua, 2 hakim anggota, dan 1 panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang. Pengolahan data dilakukan
9 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Jak: PT Raja Grafindo Persada, 2015). Hal. 12
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
179
dengan  beberapa  tahapan,  yaitu  seleksi  data,  klasifikasi  data,  dan sistematika  data 10 .  Data  yang  telah  dikumpulkan  tersebut  dan  telah diperiksa secara keseluhan baru kemudian dianalisis kualitatif, Kemudian dilakukan  interpretasi  data  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  secara kongkrit atas permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Cash Tempo Berdasarkan Kasus Nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk.

## Dfa
Pembuktian  adalah  cara  paling  utama  yang  digunakan  hakim untuk  menentukan  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara 11 . Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan  nasib  terdakwa  dan  pada  pembuktian  inilah  titik sentral  pertanggungjawaban  hakim  dalam  segala  bidang,  yakni  segi intelektual,  moral,  ketetapan  hukum,  dan  yang  tidak  kalah  penting ialah  segi  pertanggungjawabannya  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh Hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang pengadilan.
Kasus  ini  bermula  pada  Berawal  dari  saksi  korban  E  yang melihat  iklan  rumah  di  OLX  yang  berlokasi  di  Perum  Griya  Sentra Pesona III (GSP III) Blok C1 Nomor 5 di jalan Khairil Anwar Kelurahan Durian  Payung  Tanjung  Karang  Pusat  Kota  Bandar  Lampung  yang diposting  oleh  saksi  EH  selaku  marketing  PT.  Galaz  Sukses  Perkasa, selanjutnya  saksi  E  menghubung  saksi  EH  karena  saksi  E  berminat untuk membeli tanah dan bangunan perumahan di perumahan Perum Griya  Sentra  Pesona  III  (GSP  III)  Blok  C1  Nomor  5  di  jalan  Khairil
10 Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, Ratna Kumala Sari, and Toni Mahasan, “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Hak Milik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 12/Pdt. G/2014/Pn. Kot),” Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 02 (2023): 79 – 89.
11 Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,”
Jurnal Yuridis Unaja 1, no. 2 (2018): 19 – 33.
Anwar Kelurahan Durian Payung Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan  cara  cash  tempo,  yaitu  membayar  cash  uang  dana  persekot (DP) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan sisa dari  harga  rumah  tersebut  senilai  Rp.  30.000.000,-  (tiga  puluh  juta rupiah)  akan  dibayar  pada  saat  serah  terima  rumah  dalam  waktu  6 (enam)  bulan.  Namun  sampai  dengan  batas  waktu  yang  disepakati ternyata 1 (satu) unit rumah tersebut belum juga dibangun oleh WAP (Direktur  PT.  Galaz  Sukses  Perkasa)  sehingga  hal  tersebut  dibawa keranah  hukum  (pengadilan)  karena  merupakan  tindak  pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
Berdasarkan data yang diperoleh dari putusan perkara nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk dapat diketahui bahwa proses pembuktian di persidangan antara lain Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 saksi. Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah saksi- saksi  yang  sangat  mengenal  terdakwa.  Keterangan  dari  saksi-saksi yang disampaikan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. selanjutnya terdapat  keterangan  ahli.  Keterangan  Ahli  Lebih  lanjut  menurut ketentuan  Pasal  186  menyatakan “ Keterangan  ahli  ialah  apa  yang seorang  ahli  dinyatakan  disidang  pengadilan ” .  Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  maka  berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari putusan perkara nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk bahwa keterangan dari  saksi  ahli  dalam  perkara  tindak  pidana  penggelapan  berkedok cash tempo dan telah mengajukan saksi.
Selain  keterangan  saksi  dan  keterangan  ahli,  terdapat  juga surat. Berdasarkan data yang diperoleh dari putusan perkara pidana nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk, bahwa alat bukti surat perjanjian pengikatan  jual  beli  (PPJB)  yang  dibuat  terdakwa.  Mmaka  Majelis Hakim  melihat  ada  kejanggalan  dan  dan  merupakan  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  372  KUHP. Mengenai  alat  bukti  petunjuk  dalam  perkara  tindak  pidana penggelapan berkedok cash tempo nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
bahwa Hakim memperhatikan keterangan para saksi di persidangan seperti  keterangan  dari  para  saksi  yang  telah  membuktikan  bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang sesuai dengan dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dari data yang diperoleh pada putusan perkara pidana penggelapan berkedok cash  tempo  nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk  bahwa  terdakwa  dalam  memberikan keterangan  di  persidangan  yang  pada  pokoknya  membenarkan keterangan  para  saksi  dan  mengakui  kesalahannya  telah  melanggar ketentuan  hukum  pidana  kemudian  Terdakwa  yang  mendampingi PPJB  dan  menerima  uang  DP  sebesar  Rp  90.000.000,-  dimana  uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
B. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan Berkedok Cash Tempo Berdasarkan Kasus Nomor : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  setiap  pemeriksaan melalui  proses  acara  pidana,  keputusan  hakim  haruslah  selalu didasarkan  atas  surat  pelimpahan  perkara  yang  memuat  seluruh dakwaan  atas  kesalahan  terdakwa.  Selain  itu  keputusan  hakim  juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  hal  ini  semata- mata  dibawah  kekuasaan  kehakiman,  artinya  hanya  jajaran departemen  inilah  yang  diberi  wewenang  untuk  memeriksa  dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.
Seorang  Hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  menyelesaikan suatu  perkara,  khususnya  perkara  pidana  tidak  jarang  kita  temui bahwa  untuk  menyelesaikan  satu  perkara  tersebut  memerlukan waktu  yang  cukup  panjang,  bisa  sampai  berminggu-minggu  atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.
Hambatan  atau  kesulitan  yang  ditemui  hakim  untuk menjatuhkan  putusan  bersumber  dari  beberapa  faktor  penyebab, seperti  pembela  yang  selalu  menyembunyikan  suatu  perkara, keterangan  saksi  yang  terlalu  berbelit-belit  atau  dibuat-buat,  serta adanya  pertentangan  kerangan  antara  saksi  yang  satu  dengan  saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti  dalam  persidangan.  Jika  Hakim  menjatuhkan  putusan  harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara  luas  adalah  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil. Tujuan  akhir  dari  penjatuhan  putusan  itu  menjadi  tujuan  seluruh tertib  hukum  Indonesia,  dalam  hal  itu  mencapai  suatu  masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.
Dalam  Pasal  183  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana dijelaskan  bahwa  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benarbenar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.  Alat  bukti  khusus  pidana  dalam  Pasal  184  KUHAP dijelaskan  tentang  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan  kasus  yang  telah  diuraikan  di  atas,  didapati perbedaan  putusan  Hakim  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum terhadap  terdakwa,  yang  menyebabkan  kerugian  yang  ditimbulkan dan  sikap  terdakwa  dalam  persidangan  dimana  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  terhadap  terdakwa  Wantoro  Ari  Prastiawan  Bin Suharno dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 372KUHPidana dengan  pidana  penjara  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  dikurangai selama  terdakwa  di  dalam  tahanan  (sementara).  Sementara  Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wantoro Ari Prastiawan Bin Suharno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
183
Putusan Hakim dalam perkara nomor :
1039/Pid.B/2018/PN.Tjk  menurut  penulis  tidak  menimbulkan  efek jera  karena  putusan  yang  diberikan  Hakim  bukanlah  putusan  yang maksimum.  Hakim  memberikan  putusan  hanya  sebagai  hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut bukan untuk memberikan  efek  jera  baik  bagi  pelaku  maupun  kepada  orang  yang hendak melakukan tindak pidana seperti tindak pidana penggelapan berkedok cash tempo dan pertimbangan Hakim berdasarkan fakta di persidangan yang didasari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta keyakinan 100% Hakim untuk memutus perkara dengan adanya Terdakwa kooperatif, pihak korban tidak dirugikan atau telah adanya pengembalian dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Korban sudah melakukan  perdamaian  sehingga  Korban  sudah  tidak  ada  lagi kerugian,  maka  Hakim  memutus  hukuman  1  (satu)  tahun  3  (tiga) bulan,  lebih  ringan  dari  tuntutan  JPU  yang  memberikan  hukuman  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  didapat  bahwa pembuktian  tindak  pidana  penggelapan  berkedok  cash  tempo  nomor  : 1039/Pid.B/2018/PN.Tjk  dilakukan  dengan  memperhatikan  alat-alat  bukti yang  dihadirkan  di  persidangan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum dengan  menghadirkan  beberapa  orang  saksi  yaitu  sebanyak  5  (lima)  orang saksi,  alat  bukti  surat  dan  keterangan  terdakwa  yang  menerangkan  bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berkedok cash tempo. Putusan  Hakim  dalam  perkara  nomor  :  1039/Pid.B/2018/PN.Tjk  dianggap tidak menimbulkan efek jera karena putusan yang diberikan Hakim bukanlah putusan yang maksimum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma, Ratna Kumala Sari, and Toni Mahasan. “Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Alat  Bukti Terhadap  Pembuktian  Hak  Milik  Tanah  (Studi  Putusan  Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 12/Pdt. G/2014/Pn. Kot).” Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 02 (2023): 79 – 89. Asikin, Zainal. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Jak: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Bustomi,  Ahmad  Nur.  “Implementasi  Akad  Isthisna’  Tanpa  Bank  Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property: Studi Kasus Di PT Samawa Property  Group  Probolinggo.” Perisai:  Islamic  Banking  and  Finance
Journal 5, no. 2 (2021): 185 – 94.
Desiani,  Evi  Silvia.  “Analisis  Penerapan  Sistem  Dan  Prosedur  Pembiayaan
Kesejahteraan  Pegawai  Pada  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  Di  Bank Jabar  Banten  Syariah  Kcp  Majalengka.”  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon,
2016. Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni, 1986.
Hikmawati,  Eny,  and  Try  Gutomo.  “Bedah  Rumah  Sebagai  Bentuk Pengentasan Kemiskinan House Rehabilitation as Poverty Elimination
Form.” Jurnal PKS 15, no. 2 (2016): 131 – 44.
Moertiono,  R  Juli.  “Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  Dalam  Perspektif Teori  Perlindungan  Hukum.” All  Fields  of  Science  Journal  Liaison Academia and Sosiety 1, no. 3 (2021): 252 – 62.

## Nicholas, Renaldy. “Perlindungan Konsumen Perumahan Akibat Terjadinya
Kalah Sengketa Antara Tergugat Developer Dengan Penggugat Pemilik Lahan.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 1 (2023): 272 – 81. Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” Jurnal Yuridis Unaja 1, no. 2 (2018): 19 – 33. Syahrin, Alvi. Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berkelanjutan . Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
Tutik,  Titik  Triwulan. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  Prestasi Pustaka Publisher, 2006.