## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
Boiziardi AS 1* , Meita Lefi Kurnia 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: idraiziob@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 17/05/2023 Kendala  bagi  pemerintah  dalam  memberikan  sanksi  di  bidang  hukum  pajak adalah  belum  optimalnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  sebagai  wajib  pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib  pajak  melalaikan  kewajibannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak  yang  terhutang  pajak  bumi  dan  bangunan  perkotaan  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  dikenakan  denda  sebesar  2%  perbulan dengan  maksimum  denda  sebesar  48%  atau  setara  dengan  2  tahun.  Kendala dalam  penerapan  sanksi  administratif  bagi  wajib  pajak  yang  terhutang  pajak bumi  dan  bangunan  perkotaan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang adalah  kesadaran  masyarakat  membayar  pajak  masih  rendah,  pengetahuan masyarakat  tentang  pajak  bumi  dan  bangunan  masih  rendah  dan  pemilik bangunan  tidak  berada  di  dalam  kota.  Solusi  dalam  mengatasi  kendala penerapan  sanksi  administratif  bagi  wajib  pajak  yang  terhutang  pajak  bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak,  mengadakan sosialisasi dan melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berdara di luar kota.
Direvisi, 15/06/2023
Dipublikasi, 02/07/2023 Kata Kunci:
Sanksi Administratif;
Pajak Bumi dan Bangunan Abstract Keywords: Administrative Sanctions; Land and Building Tax Obstacles for the government in imposing sanctions in the field of tax law are not  optimal  outreach  to  the  public  as  taxpayers  regarding  the  importance  of paying taxes and the sanctions that will be received if taxpayers neglect their obligations.  The  research  method  used  is  a  sociological  juridical  approach.
The application of administrative sanctions for taxpayers who are indebted to urban land and building taxes at the Padang City Regional Revenue Agency is subject  to  a  fine  of  2%  per  month  with  a  maximum  fine  of  48%  or  the equivalent of 2 years. Obstacles in the application of administrative sanctions for  taxpayers  who  owe  urban  land  and  building  taxes  at  the  Padang  City Regional Revenue Agency are that people's awareness of paying taxes is still low, public knowledge about land and building taxes is still low and building owners  are  not  in  the  city.  The  solution  to  overcoming  the  obstacles  to implementing administrative sanctions for taxpayers who owe urban land and building  tax  at  the  Regional  Revenue  Agency  for  the  City  of  Padang  is  to increase  public  awareness  to  pay  taxes,  conduct  outreach  and  confirm  with taxpayers traveling outside the city.

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  iuran  masyarakat  pada  negara  yang  terhutang  oleh  para  wajib  pajak menurut  peraturan  dan  undang-undang  tanpa  mendapatkan  imbalan  atau  prestasi  kembali,
yang  berguna  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran  umum  sebagai  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan. 1 Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menjelaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan  pertambangan.  Asas  pajak bumi  dan  bangunan  adalah  memberikan  kemudahan  dan  sederhanaan,  adanya  kepastian hukum,  mudah  dimengerti  dan  adil,  menghindari  pajak  berganda.  Kewenangan  dalam pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  tersebut  adalah  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah, sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Walikota  Padang  Nomor  90  Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Badan Pendapatan  Daerah,  menjelaskan  tugas  dan  fungsi  Badang  Pendapatan  Daerah  untuk membantu  Walikota  dalam  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  bidang keuangan (sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah).
Berdasarkan  hasil  observasi  penulis  di  lapangan  terdapat  sebagian  besar  masyarakat kota  Padang  mengalami  terhutang  terhadap  pajak  bumi  dan  bagunan  karena  masyarakat tersebut  tidak  ingin  membayar  pajak,  karena  pajak  bumi  dan  bangunan  tersebut  dianggap tidak penting oleh masyarakat sehingga mengalami terhutang pajak selama bertahun- tahun. Untuk  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan tersebut,  maka  kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  menghubungkan  aktifitas pelayanan publik lainnya seperti pembuatan NPWP, peminjaman uang di bank, dan lain-lain dengan  tanda  bukti  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan  untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Salah satu  faktor yang  menjadi  kendala bagi  pemerintah dalam memberikan sanksi di bidang  hukum  pajak  adalah  belum  optimalnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  sebagai  wajib pajak  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  dan  sanksi  yang  akan  diterima  apabila  wajib pajak melalaikan kewajibannya.
Sesuai  dengan  Pasal  14  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota    Padang    Nomor    7  Tahun 2011  tentang  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  menjelaskan  bahwa jumlah  pajak  yang  terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dalam  STPD  ditambah  sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu: 2
a) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  1994  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
b) Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  7  tahun  2011  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
1 Sahiya Anggara, Hukum Administratif Perpajakan , Pustaka Setia, Bandung, 2016,hlm 1.
2 Ibid.

## Perdesaan dan Perkotaan.
c) Peraturan  Walikota  Padang  Nomor  90  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
d) Peraturan  Walikota  Padang  Nomor  4  Tahun  2013  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Badan  Pendapatan  Daerah  merupakan  unsur  pelaksana  penyelenggaraan  pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 3
Penerapan  Sanksi  Administratif  Bagi  Wajib  Pajak  Yang  Terhutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
Penerapan  sanksi  administrasi  bagi  wajib  pajak  yang  terhutang  pajak  bumi  dan bangunan perkotaan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diatur dalam Pasal 14  Ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  menjelaskan  bahwa  jumlah  pajak  yang  terutang  yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD ditambah  sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan. Adapun data pajak bumi dan bangunan yang terhutang per Kecamatan di Kota Padang, sebagai berikut :
Berdasarkan  Tabel  4.1  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  Realisasi  Penerimaan  Pajak
3 https://bapenda.pada.go.id/?p=16,diakses tanggal 7 Agustus 2022
Bumi  dan  Bangunan  Pedesaaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Kota  Padang  Seluruh  Kecamatan Tahun 2016 Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2016 terdapat bahwa tunggakan tertinggi terdapat pada  Kecamatan  Koto  Tangah  sebesar  Rp.  1.051.228.971  dengan  pencapaian  target  sebesar 59.48%.  Sedangkan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  Kota  Padang  Seluruh  Kecamatan  Tahun  2021  Periode  01-01-2021  s/d 31-12-2021,  tunggakan  tertinggi  masih  terdapat  di  Kecamatan  Kota  Tangah  sebesar  Rp. 1.485.043.458  dengan  pencapaian  target  sebesar  68.44%.  Berdasarkan  perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun  2016  dengan  tahun  2021  telah  terjadi  peningkatan  seperti  pada  tahun  2016  relialisasi sebesar 74.93% dan tahun 2021 sebesar 82.65%.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  memulai  penagihan  pajak  bumi  dan  bagunan pada bulan Juli. Penagihan pajak bumi  dan bangunan ini dilakukan secara menyeluruh baik yang  tidak  terkena  denda  maupun  yang  terkenan  dengan.  Besarnya  pajak  yang  dibayarkan oleh  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  sesuai  dengan  NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak)  seperti dibawah  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  ditetapkan  sebesar  0,1%  (nol  koma  satu persen  per  tahun)  dan  untuk  NJOP  mulai  dengan  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. Sedangkan wajib pajak yang tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan pada tepat waktunya akan di kenakan denda sebesar 2% perbulan.
Dalam  rangka  penanganan  Dampak  Ekonomi  Covid-19  pemerintah  Kota  Padang mengeluarkan surat  keputusan melalui Surat  Keputusan Walikota Padang Nomor 194 tahun 2020  tentang  Penghapusan  Saksi  Administratif  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan  terutang  dari  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2019  dalam  rangka  Penanganan Dampak  Ekonomi  Corona  Virus  Dierse  2019.  Pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  masa pajak  tahun  2008  hingga  tahun  2019  pada  periode  Mei  2020  sampai  dengan  30  November 2020  akan  dibebaskan  saksi  administratif/  denda  sedangkan  pokok  pajak  tetap  dibayarkan. Setelah  berakhirnya  tahun  tersebut  Walikota  Padang  memperpanjang  penghapusan  sanksi administrasi  pajak  bumi  dan  bangunan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Walikota  Padang Nomor  25  tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Walikota  Nomor  56  tahun 2021  tentang  Tata  Cara  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan,  menjelaskan  bahwa  penghapusan  sanksi  administratif  diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 1 Juli 2022 sampai tanggal 30 September 2022. Tetapi pembayaran yang dilakukan melewati tanggal  yang tersebut  di  atas maka sanksi administratif akan kembali terhitung sebagai bagian dari hutang pajak. 4
Kendala  Dalam  Penerapan  Sanksi  Administratif  Bagi  Wajib  Pajak  Yang  Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Suatu kendala dalam pelaksanaan program pemerintahan terutama yang terkait dengan wajib  pajak,  sudah  menjadi  suatu  fenomena  yang  tidak  asing  lagi  bagi  pemerintah,  karena kedala-kendala  adalah  suatu  tantangan  bagi  pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  yang diinginkan salah satunya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Padang. Berdasarkan  pelaksanaan  penerapan  sanksi  administratif  bagi  wajib  pajak  yang  terhutang
4 Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tanggal 5 Agustus 2022
pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

## 1. Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Masih Rendah
Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Padang,  Alfiadi  mengungkapkan bahwa  tingkat  kesadaran  umum  membayar  pajak  di  Kota  Padang  masih  perlu  ditingkatkan karena  tingkat    kesadaran  membayar  pajak  masyarakat  masih  berkisar  di  36%.  Salah  satu dasar penilaian rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Padang adalah masih banyaknya wajib pajak yang perlu disadarkan secara langsung untuk membayar pajak, misalnya dengan petugas  langsung  datang  ke  rumah  untuk  memungut  pajak. 5 Berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan  dengan  Bapak  Okta  Noveri  Resta,  selaku  Petugas  Pajak  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Padang  Tanggal  5  Agustus  2022,  menjelaskan  bahwa:  “Kepercayaan masyarakat  kepada  petugas  lapangan  masih  kurang  karena  pada  tahun-tahun  sebelumnya masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan dengan tanda bukti sementara, sedangkan pajak yang telah dibayarkan masyarakat tersebut tidak disetorkan kepada Bapenda oleh kelurahan, maka oleh sebab itu denda pajak bumi dan bangunan dari  masyarakat  yang belum terbayarkan terus berjalan”. 6
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  rendahnya kepercayaan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  kepada  petugas  membuat  pencapaian pungutan  pajak  menjadi  tidak  maksimal.  Sedangkan  masyarakat  itu  sendiri  masih  memiliki inisatif  yang  rendah  untuk  mendatangi  secara  langsung  tempat-tempat  yang  telah  ditunjuk untuk  membayar  pajak  seperti  Kantor  Bapenda  itu  sendiri,  Bank,  Pos.  Berbagai  alasan membuat  masyarakat  memiliki  inisiatif  untuk  membaryarkan  secara  langsung  seperti disibukkan  dengan  pekerjaan,  tidak  ada  uang,  sebagian  ada  juga  yang  mengatakan  sudah pernah  membayar  pajak  dimasa  lampau  tetapi  tidak  pernah  disetorkan  oleh  petugas,  dan karena itulah wajib pajak tidak berkeinginan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.

## 2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Masih Rendah
Pengetahuan  masyarakat  tentang  terlambatnya  dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan masih terlihat  rendah. Rendahnya pengetahuan  masyarakat  atau  waib  pajak  tersebut  disebabkan  karena  masih  minimnya sosialisasi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  terkait  prosedur  pajak  bumi  dan  bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  Tanggal  5  Agustus  2022,  menjelaskan  bahwa:  “Setiap petugas  wajib  pajak  menyampaikan  tentang  keterlambatan  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan  dikenakan  denda  sebesar  2%  perbulan,  masyarakat  tersebut  merasa  tidak  tahu, sehingga  terjadi  adu  argument  antara  wajib  pajak  dan  petugas  pajak  di  lapangan,  sehingga mereka tidak mau membayarkan denda tersebut dan hanya membayarkan pokoknya saja”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  masyarakat tentang  denda  yang  diterima  ketika  keterlambatan  dalam  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan  masih  rendah.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  rendahnya  sosialisasi  yang
5 https://bapenda.padang.go.id/?p=1503 diakses tanggal 7 Agustus 2022.
6 Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tanggal 5 Agustus 2022
dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dari wajib pajak bumi dan bangunan.

## 3. Pemilik bangunan tidak berada di dalam kota
Keberadaan  pemilik  bangunan  sangat  menentukan  dalam  terbayarnya  pajak  bumi  dan bagunan yang terhutang, misalkan pemilik bangunan berada di luar kota sedangkan bangunan tersebut  disewakan  kepada  orang  lain.  Ketika  petugas  pajak  melakukan  kunjungan  kepada tempat tersebut hanya ditemui dengan penyewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa: “Bagi wajib pajak berada diluar kota, maka petugas pajak melakukan  koordinasi  dengan  orang  yang  sedang  menempati  bangunan  tersebut,  ataupun secara langsung petugas meminta nomor telepon yang bersangkutan dan menghubungi wajib pajak”.

## Solusi  Dalam  Mengatasi  Kendala  Penerapan  Sanksi  Administratif  Bagi  Wajib  Pajak Yang  Terhutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  Pada  Kantor  Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
Berdasarkan  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  administratif  bagi  wajib pajak  yang  terhutang  pajak  bumi  dan  bangunan  perkotaan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Padang, maka solusi yang berikan adalah sebagai berikut:

## 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kota  Padang,  pemerintah  berusaha  bersikap  adil  kepada  masyarakat.  Misalnya,  untuk kenaikan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  tidak  serta-  merta  diberatkan  kepada masyarrakat.  Di  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  disertakan  juga  faktur  pengurangan, sehingga  jumlah  yang  perlu  dikeluarkan  sebagai  pajak  tidak  sebesar    apa  yang  ditakutkan, karena diberlakukan subsidi pemerintah. 7
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Okta  Noveri  Resta,  selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa:  “Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  bumi  dan bangunan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menempatkan petugas pajak pada setiap  kelurahan  dengan  jumlah  yang  disesuaikan  dengan  luas  kecamatan  tersebut,  seperti halnya pada kelurahan Andalas berjumlah 3 orang petugas. Petugas pajak yang ditempatkan pada wilayah-wilayah tersebut  ditempatkan secara permanen  atau berdurasi  selama 1 tahun, karena  hal  ini  akan  meningkatkan  hubungan  antara  wajib  pajak  dengan  petugas  pajak  serta memulihkan kembali tingkat kepercayaan wajib pajak yang telah menurun pada tahun-tahun sebelumnya”.

## 2. Mengadakan sosialisasi
Untuk  menjawab  pengatahuan  masyarakat  yang  rendah  tentang  sanksi  administrasi pajak bumi dan bangunan yang terhutang, maka perlu adanya sosialisasi dangan penyampaian informasi  yang  jelas  kepada  para  wajib  pajak  baik  melalui  tenaga  penagih  wajib  pajak, kelurahan,  serta  RT/RW  setempat  yang  bertujuan  agar  wajib  pajak  lebih  mengetahui  dan
7 https://bapenda.padang.go.id/?p=1503 diakses tanggal 7 Agustus 2022.

## memahami hak dan kewajibannya.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa  semenjak  tahun  2017  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  menambah  jumlah tenaga  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan  status  relawan.  Sedangkan mulai pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan perekrutan tenaga kontrak  untuk  mensosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  wajibnya  membayar  pajak  serta menjelaskan  ketentuan-ketentuan  apa  saja  yang  terdapat  Perda  Pajak  Bumi  dan  Bangunan tersebut.  Selain  menggunakan  petugas  pajak  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  juga menggunakan  media-media  sebagai  alat  sosialisasi  atau  himbauan  seperti  Koran,  TV  lokal dan radio.

## 3. Melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berada di luar kota
Melakukan  konfirmasi  dengan  wajib  pajak  yang  berada  di  luar  kota  sangat  perlu dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  untuk  mendapatkan  kepastian terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan  yang telah tertunggak. Konfirmasi ini dapat dilakukan  melalui  telepon  yang  nomornya  didapatkan  dari  orang  yang  sedang  tinggal  di rumah tersebut. Selain itu ada juga orang yang menyewa rumah tersebut yang membayarkan pajak tergantung kesepakatan antara penyewa dengan pemiliki rumah. Upaya ini sudah sering dilakukan oleh petugas  pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  agar penagihan pajak bumi dan bangunan berjalan dengan maksimal.

## Gambaran Tentang Pajak
1. Pengertian Pajak
Pajak  pada  mulanya  merupakan  suatu  upeti  (pemberian  secara  cama-cuma)  tetapi sifatnya  merupakan  suatu  kewajiban  yang  dapat  dilaksanakan  dan  harus  dilaksanakan  oleh rakyat.  Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan. a. Fungsi Pajak
Menurut Mustaqiem, fungsi dari penagihan pajak yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. 8
b. Subjek Pajak Subjek pajak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: 9
1) Subjek pajak dalam negeri
a) Subjek pajak orang pribadi
b) Subjek pajak badan
2) Subjek Pajak luar negeri.
c. Objek Pajak
Yang  menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  tabahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 10 d. Pemungutan Pajak
8 Mardiasmo, Perpajakan , Andi Offset, Yogyakarta, hlm 331.
9 Mardiasmo, Op, Cit, hlm 156
10 Ibid , hlm 159
Tata cara pemungutan pajak antara lain terbentuk menjadi 3 bagian yaitu: 11
1) Stelsel Pajak
Pemungutan  pajak  dapat  dilakukan  berdasarkan  3  (tiga)  stelsel  yakni  Stelsel  nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.
2) Asas pemungutan pajak
Asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.
3) Sistem pemungutan pajak Officeil assessment system, Self assessment system, dan With holding System.
2. Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
a. Pengertian Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal  1  angka  16  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  7  tahun  2011,  menjelaskan pajak  terhutang  adalah  pajak  yang  harus  dibayar  pada  suatu  saat,  dalam  masa  pajak, dalam tahun  pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
3. Kadarluwarsa Penagihan Pajak Pasal 23 angka 16 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011.
4. Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Pasal 42 Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi  dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, menjelaskan tugas dan fungsi Badang Pendapatan Daerah, menjelaskan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
5. Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Pasal 18 Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  dikenakan  denda  sebesar  2% perbulan dengan maksimum denda sebesar 48% atau setara dengan 2 tahun. Untuk tahun selanjutnya masyarakat terlebih dahulu melunasi tunggakan sebelumnya. Dengan berbagai kemudahan  yang  diberikan  oleh  Walikota  Padang  terhadap  wajib  pajak  bumi  dan bangunan  agar  masyarakat  tidak  diberatkan  untuk  pembayaran  pajak  dan  sanksi administratif,  tetap  saja  kesadaran  masyarakan  untuk  membayar  pajak  tersebut  masih rendah.
2. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan  bangunan  perkotaan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  adalah  kesadaran masyarakat  membayar  pajak  masih  rendah,  pengetahuan  masyarakat  tentang  pajak  bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota.
3. Solusi  dalam  mengatasi  kendala  penerapan  sanksi  administratif  bagi  wajib  pajak  yang terhutang  pajak  bumi  dan  bangunan  perkotaan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Padang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat  untuk  membayar pajak, mengadakan sosialisasi dan melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berdara di luar kota.
11 Ibid, hlm 6

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2014, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Bohari, 1995, Pengantar Hukum Pajak , Raja Grafika, Jakarta.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan, 2014, Pedoman  Umum  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan . Mardiasmo, 2013, Perpajakan , Andi Offset, Yogyakarta. Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia , Buku Litera, Yogyakarta.
Sahya Anggara, 2016, Hukum Administrasi Perpajakan , Pustaka Setia, Bandung. Suparnyo, 2012, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas , Pustaka Magister, Semarang.
Wirawan B. Ilyas dan Ricarhd Birton, 2011, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta. Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  7  tahun  2011  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
https://id.routestofinance.com/what-is-semistructuredinte-rview,  diakses  tanggal  30  Juni 2021.
https://bapenda.padang.go.id/?p=1503 diakses tanggal 7 Agustus 2022.