## Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren
Fitri Pebriaisyah*, Wilodati, Siti Komariah
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Jl. Setiabudi No.229, Isola, Sukasari, Bandung, 40154, Indonesia *Correspondence: E-mail: fitriaisyah@upi.edu A B S T R A K

## A R T I C L E   I N F O
Paper ini membahas mengenai praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama (kyai) terhadap santri perempuan di pesantren. Dengan metode penelitian literatur review, peneliti membedah bagaimana pola yang seringkali dilakukan oleh kyai dalam melakukan kekerasan seksual, bagaimana dampak, serta bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan. Hasil dari penelitian ini terdapat dua pola secara umum yang digunakan oleh kyai sebagai alat untuk melakukan kekerasan seksual di pesantren. Adapun dampak yang dialami ialah menderita secara fisik, psikis, teologis, dan secara sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan program pengarusutamaan gender (gender mainstreaming)  untuk mewujudkan pesantren yang peka dan responsif gender melalui pendidikan seksual yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pesantren sebagai upaya preventif terjadinya kekerasan seksual di pesantren.
© 2022 Sosietas

## Article History:
Submitted/Received 04 Des 2021 First Revised 5 Jan 2022 Accepted 19 Feb 2022 First Available online 1 Mei 2022
Publication Date 01 Jun 2022 ____________________
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kyai, Santri Perempuan,
Pesantren

## Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas

## 1. PENDAHULUAN
Paper ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik-praktik kekerasan seksual yang dilakukan  oleh  pemuka  agama  seperti  ustadz  atau  kyai  terhadap  santri,  khususnya  adalah santri  perempuan  yang  terjadi  dalam  pesantren  di  Indonesia.  Kekerasan  seksual  terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang  sangat  serius  dari  berbagai  pihak,  karena  kasus  kekerasan  seksual  masih  menjadi fenomena gunung es yang hanya tampak puncaknya saja, dalam artian kasus tersebut masih jarang  terungkap,  tidak  diadukan,  tidak  dilaporkan,  atau  bahkan  seringkali  ditutup-tutupi dengan  berbagai  macam  alasan.  Misalnya  saja  kasihan  kepada  santri,  menjaga  martabat keluarga, melindungi nama baik pesantren, dan lain sebagainya (Sa'dan, 2018)
Kasus mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekolah asrama yang berafiliasi dengan agama  tertentu  dan  dilakukan  oleh  pemuka  agama  tidaklah  sedikit,  dan  contoh  kasus kekerasan seksual pesantren di Bandung seperti yang telah disebutkan di atas bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Secara rinci, data dari Komisi Nasional Perempuan menyebutkan bahwa dalam rentang tahun 2011-2019 terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual terjadi baik di ranah personal maupun di ranah publik, dan terdapat 2.851 kasus yang tidak sedikit terjadi di  lingkungan  lembaga  keagamaan.  Lebih  lanjut, data terbaru dari  catatan  tahunan  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 18 kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  lembaga  pendidikan.  Dari  total  18  kasus  kekerasan seksual di lembaga pendidikan, 4 kasus atau 22,22 persen terjadi di sekolah di bawah naungan Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Pendidikan  dan  Teknologi,  dan  14  kasus  atau  77,78 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah naungan Kementrian Agama. Selain itu, lembaga pendidikan  dengan  format  asrama,  Boarding  School,  atau  pesantren  menjadi  tempat  yang paling  banyak  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  dengan  total  12  satuan  pendidikan  atau sekitar  66,66  persen,  sedangkan  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  yang  tidak berasrama sebanyak 6 satuan pendidikan, atau sekitar 33,34 persen. Lebih dari itu, menurut laporan Komisi Nasional perempuan, dalam kurun waktu tahun 2015- 2020 total terdapat 51 aduan kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan, yang mana kasus kekerasan seksual di  tingkat  universitas  sebesar  27  persen,  kemudian  pesantren  menempati  urutan  kedua dengan angka kasus kekerasan seksual sebesar 19 persen (Rosa, 2021). Kekerasan seksual di pesantren  adalah  bentuk  eksploitasi  dan  pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan pesantren atau melibatkan individu yang terkait dengan pesantren. Ini mencakup tindakan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan lain yang melanggar  batas-batas  fisik  dan  seksual  seseorang  tanpa  persetujuan.  Kekerasan  seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat dibiarkan berlanjut. Semua pihak, termasuk pesantren, harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi semua siswa.
Kekerasan  seksual  dapat  terjadi  dimana  saja,  baik  di  tempat  privat  maupun  di  tempat publik, bahkan di tempat-tempat yang selama ini dianggap aman seperti lembaga pendidikan agama  (pesantren).  Terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  di  pesantren  menunjukkan  bahwa lembaga pendidikan agama terbukti masih menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi anak dan perempuan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan mengenai agama justru menjadi tempat pemuas nafsu oleh para pemuka agama yang meliputi guru, pengurus, bahkan oleh kyai atau gus-nya sendiri dengan menggunakan doktrin yang membawa embel-embel agama, hingga diiming-imingi  materi  ekonomi  serta  mendapatkan  berbagai  jaminan  sekolah  dan  mengaji gratis.  Oleh  karena  itu,  fokus  dalam  studi  ini  yakni  peneliti  bertujuan  untuk  menganalisis
bagaimana  budaya  patriarki  dalam  pesantren  dan  relasi  kuasa  yang  timpang  antara  kyai dengan santri dalam pesantren dapat memunculkan praktik kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang kemudian mengakibatkan dampak yang sangat serius bagi santriwati (santri perempuan).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yang menggunakan  metode  literatur  review  atau  studi  kepustakaan.  Metode  literatur  review merupakan  proses  mendapatkan,  membaca,  serta  mengevaluasi  literatur  penelitian  yang berkaitan  dengan  ketertarikan  rencana  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti. Disamping itu, Literatur review merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis,  eksplisit  dan  reprodusibel  untuk  melakukan  identifikasi,  evaluasi,  dan  sintesis terhadap hasil pemikiran dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Metode  literatur  review  atau  studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan data referensi yang berasal dari buku, tulisan, penelitian, jurnal, internet dan lain sebagainya yang  memiliki  tema  atau  topik  yang  relevan  yang  kemudian  disaring  dan  dianalisis  agar mengetahui  mana  yang  sudah  dilakukan  dan  yang  belum  dilakukan  dalam  tulisan  atau penelitian  terdahulu,  sehingga  dapat  dijadikan  peluang  untuk  penulisan  atau  penelitian selanjutnya  (Denney  dan  Tewksbury,  2013).  Selain  mengumpulkan  referensi  data  studi pustaka yang relevan, proses dalam metode literatur review atau studi kepustakaan terdapat serangkaian  kegiatan  yang  meliputi  membaca,  mencatat,  kemudian  diolah  sebagai  bahan penulisan.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  tetap  menjaga  keaslian  tulisan  serta  terhindar  dari plagiasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perempuan dan ketidakadilan gender
Konsep mengenai gender merupakan suatu penyifatan hasil konstruksi secara social dan kultural  di  masyarakat.  Hasil  konstruksi  tersebut  yang  kemudian  menjadikan  perbedaan gender  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  yang  mana  laki-laki  dianggap  sebagai  manusia yang  memiliki  rasional  dan  kuat dibandingkan  perempuan  yang  dianggap  sebagai makhluk yang lemah, irasional, dan emosional. Melalui proses yang panjang, perbedaan gender antara laki-laki  dan  perempuan  dibentuk,  dikonstruksi  secara  social  dan  budaya,  serta disosialisasikan  melalui  ajaran  keagamaan  maupun  negara.  Ketidakadilan  gender  mengacu pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka.  Ini  melibatkan  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  akses  terhadap  pendidikan, pekerjaan,  layanan  kesehatan,  partisipasi  politik,  dan  hak-hak  dasar  lainnya.  Ketidakadilan gender khususnya merugikan perempuan dan cenderung memperkuat norma-norma sosial yang mendukung dominasi laki-laki. Upaya untuk mengatasi ketidakadilan gender melibatkan pendekatan  yang  komprehensif,  termasuk  perubahan  norma  sosial,  pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-hak mereka, dan upaya untuk merangkul kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Adanya  perbedaan  gender  yang  disosialisasikan  tersebut  dianggap  sebagai  ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah dan dipahami sebagai kodrat laki-laki  dan  kodrat  perempuan.  Alhasil,  perbedaan-perbedaan  gender  tersebut  kemudian
melahirkan  ketidakadilan  gender  pada  perempuan.  Adanya  perbedaan  gender  tersebut semakin melebar dengan adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki  seringkali  dikonstruksi  sebagai  manusia  yang  dapat  berpartisipasi  dan  berperan  di sector  public,  sedangkan  perempuan  dikonstruksi  untuk  berperan  di  sector  domestic  yang bertugas untuk mengurus dapur, mengurus anak, serta mengurus kegiatan dan kebutuhan rumah tangga di rumah.
Perbedaan-perbedaan  gender  hasil  konstruksi  sosial  budaya  tersebut  semakin  langgeng dengan  sistem  kepercayaan  gender  yang  berlaku  dalam  kehidupan  social  masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya laki-laki dan perempuan, serta bagaimana seharusnya laki-laki  dan  perempuan  itu  bersikap.  Hal  tersebut  yang  kemudian  membatasi  posisi  dan peran ideal perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat melalui stereotype dan  narasi- narasi  misoginis,  seperti  “kodrat  perempuan  itu  mengurus  rumah  tangga  di rumah”,  serta  “karier  perempuan  itu  di  rumah”  yang  seringkali  ditemui  dalam  kehidupan social  masyarakat.  Kondisi-kondisi  tersebut  seringkali  menyudutkan  perempuan  dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan, sehingga yang dilakukan oleh perempuan seringkali hanya bersikap bagaimana seharusnya perempuan itu bersikap, karena kodrat dan stereotype yang tertuju pada perempuan itu disosialisasi dan dikonstruksi yang telah  berlangsung  secara  mapan  dan  lama,  serta  telah  terinternalisasi  (mendarah  daging) dalam kehidupan sosial masyarakat.

## 3.2 Sistem patriarki dalam lembaga pendidikan keagamaan (pesantren)
Dalam kehidupan sosial, terdapat budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, yang mana perempuan masih dipandang sebagai kelompok rentan dan tak berdaya. Secara umum, patriarki  merupakan  konsep  untuk  menjelaskan  dominasi  laki-laki  dalam  berbagai  bidang. Selain  itu,  patriarki  dapat  di-  jelaskan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  penindasan  yang dialami oleh perempuan.
Patriarki  merupakan  sebuah  sistem  yang  menganggap  kaum  laki-laki  ditakdirkan  untuk mengatur perempuan.  Hal  ini berlaku  kokoh  di  seluruh dunia.  Hal  tersebut diperjelas oleh pendapat  Prasela  &  Pavitasari  (2014),  yang  menyatakan  bahwa  patriarki  adalah  sebuah sistem  struktur  sosial  dan  praktik-praktik  yang  memposisikan  laki-laki  sebagai  pihak  yang mendominasi,  menindas  dan  mengeksploitasi  kaum  perempuan.  Selain  itu,  patriarki merupakan  suatu  ideologi  hegemoni  yang  membenarkan  penguasaan  kelompok  tertentu terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan tersebut terjadi pada level antar kelompok yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ras, agama, dan kelas ekonomi. Konsep patriarki tersebut  digunakan  untuk  merepresentasikan  kekuasaan  laki-laki  terhadap  perempuan secara umum dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan perempuan berada  pada  posisi  yang  rentan,  karena  dalam  beberapa  kasus  mengenai  pelecehan  atau kekerasan seksual, perempuan seringkali sebagai pihak yang paling sering dilecehkan, mulai dari mengalami cat-calling atau siulan dan digoda di jalan, dipegang bagian tubuhnya, hingga mengalami pemerkosaan. Tidak peduli dengan pakaian yang dikenakannya, baik itu pakaian mini maupun berjilbab.
Sistem patriarki dalam konteks pesantren mengacu pada struktur kekuasaan dan hierarki yang  didasarkan  pada  dominasi  laki-laki.  Dalam  sistem  ini,  laki-laki  dianggap  memiliki kekuatan, kontrol, dan hak istimewa yang lebih besar daripada perempuan. Sistem patriarki dapat  memengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan  dalam  pesantren,  termasuk  pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan, peran dalam pembelajaran agama, serta partisipasi dalam  kepemimpinan  dan  pengelolaan  pesantren.  tidak  semua  pesantren  memiliki  sistem
patriarki yang sama. Beberapa pesantren mungkin lebih inklusif dan merangkul kesetaraan gender, dengan memberikan perempuan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam  pendidikan  agama,  kepemimpinan,  dan  pengambilan  keputusan.  Upaya  untuk merangkul  kesetaraan  gender  dalam  pesantren  dapat  membangun  lingkungan  yang  lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.
Lembaga  pendidikan  keagamaan  (pesantren)  cenderung  diidentikkan  dengan  budaya patriarki.  Simone  de  Beauvoir  dalam  teorinya  yang  dikenal  dengan  istilah  The  Second  Sex mengungkapkan  bahwa  dalam  konstruksi  budaya  patriarkal,  definisi  perempuan  selalu dilekatkan  pada  laki-laki.  Dalam  hal  ini,  perempuan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konstruksi sosial,  yang  mana  laki-laki  selalu  dikonstruksi  sebagai  subyek,  sedangkan  perempuan dikonstruksi  sebagai  orang  lain/other.  Sehingga,  hal  tersebut  yang  kemudian  melahirkan inferioritas perempuan. Hal itu dapat dilihat bagaimana ketidakadilan gender yang meliputi stereotype  dan  subordinasi  yang  dialami  oleh  perempuan  terutama  dalam  hal  pewarisan kepemimpinan atau regenerasi pemimpin pesantren yang seringkali diwariskan kepada anak laki-laki  (gus)  dari  seorang  kyai  dibandingkan  diwariskan  kepada  anak  perempuan,  karena perempuan dianggap sebagai individu yang lemah, irasional, dan emosional yang tidak dapat memimpin.  Realitas  tersebut  menunjukkan  bagaimana  dominasi  laki-laki  yang  memiliki otoritas  di  lingkungan  pesantren  telah  terinternalisasi  menjadi  budaya  atau  tradisi  yang terlembagakan dalam kehidupan sosial di pesantren.
Maraknya  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  pesantren  beberapa  waktu  terakhir menunjukkan  bahwa  isu  gender  yang  terkait  laki-laki  dan  perempuan  perlu  mendapatkan respons yang serius, karena di pesantren masih cenderung mensosialisasikan nilai dan ajaraan agama yang bias gender. Adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren menjadi persoalan utama, yang mana kyai melalui pesantrennya justru seringkali turut melanggengkan bu- daya patriarki melalui kurikulum atau pendidikan yang diajarkan. Materi dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan di pesantren bersumber dari kitab kuning serta teks-teks keagamaan klasik lainnya, yang mana pandangan secara umum dalam kitab dan teks keagamaan klasik tersebut menunjukkan posisi perempuan yang subordinat. Lebih dari  itu,  mindset  patriarkal  semakin  kekal  di  pesantren  karena  narasi  keislaman  yang bersumber dari Al- Qur’an, hadits, Fikih Islam, serta kitab atau teks keagamaan klasik lainnya seringkali dimaknai dan ditafsirkan secara tekstual oleh ustadz atau kyai yang mengajar. Hal tersebut  yang  kemudian  digunakan  untuk  menormalisasi  dan  melegitimasi  berbagai ketidakadilan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam pesantren.

## 3.3 Relasi kuasa yang timpang di pesantren
Kekuasaan merupakan salah satu fokus utama dalam konsep pemikiran Michel Foucault, yang  mana  hal  itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsepnya  mengenai  arkeologi  ilmu pengetahuan  serta  genealogi  kekuasaan.  Asumsi  yang  mendasari  konsep  pemikiran  dari Foucault  yakni,  bahwa  kekuasaan  itu  berpusat  pada  pengetahuan.  Menurut  Foucault, terdapat  hubungan  yang  sangat  mendalam  antara  pengetahuan  dengan  kekuasaan,  oleh karena itu hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, karena kekuasaan itu dapat melahirkan  pengetahuan,  yang  mana  dalam  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  kekuasaan  itu dapat menentukan arah pengetahuan. Sedangkan, pengetahuan itu dibentuk oleh kekuasaan, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak ada pengetahuan tanpa adanya kekuasaan. Dalam Eriyanto (2011), Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang dimiliki,  tetapi  dipraktikkan.  Bagi  Foucault,  kuasa  merupakan  strategi  dalam  suatu  ruang lingkup strategis yang berlangsung dan tersebar dimana saja (omnipresent) dalam tiap-tiap
relasi  sosial.  Sehingga,  dimana  terdapat  aturan,  sistem  regulasi,  dan  manusia  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain,  maka  disitulah  terdapat  strategi  kuasa  yang  sedang  bekerja. Oleh  karena  itu,  kekuasaan  tidak  hanya  dijumpai  dalam  kehidupan  politik,  antara  negara dengan warga masyarakat, namun praktik kekuasaan juga dapat ditemukan dalam lingkungan pesantren.
Di lingkungan pesantren, terdapat hierarki yang sangat jelas antara ustadz, gus, atau kyai dengan santri, sehingga terdapat relasi kuasa yang timpang yang menempatkan ustadz, gus, atau seorang kyai berada posisi yang lebih tinggi dibandingkan pengurus pesantren serta para santri lain. Para santri yang sebagai korban tidak memiliki kuasa untuk melawan karena di dalam  pesantren  mereka  berada  pada  hierarki  yang  lebih  rendah.  Posisi  santriwati  yang tersubordinasi oleh ustadz atau kyai menjadi bukti konkret bahwa wacana Foucault mengenai kekuasaan  terealisasi  dalam  praktik  kekerasan  seksual  di  pesantren.  Kekerasan  seksual  itu mengenai relasi kuasa yang timpang dan bagaimana orang akan cenderung menunjukkan kekuasaannya melalui invasi tubuh seseorang.
Sebagai  seorang  pimpinan  dalam  struktur  lembaga  pendidikan  keagamaan  (pesantren), kyai  memiliki  peran  yang  sentral,  memiliki  dominasi  yang  kuat,  memiliki  kekuasaan  dan kewenangan  serta  otoritas  penuh  terhadap  santri  di  pesantren,  yang  mana  segala  bentuk pemikiran, ucapan (dawuh), dan perilaku kyai dianggap sebagai role model yang lebih dari sekedar guru yang dipandang selalu benar bagi santri. Pola hubungan antara kyai dan santri yang timpang seperti itu menunjukkan hubungan yang bersifat patron klien, yang mengacu pada hubungan yang timpang atau tidak sederajat antara dua kelompok atau individu. Istilah tersebut  berasal  dari  kata  bahasa  Spanyol  yang  mana  “patron”  berarti  seseorang  yang memiliki kekuasaan, status, dan wewenang yang berkedudukan tinggi (superior). Sedangkan “klien” diartikan sebagai orang yang memiliki kedudukan lebih rendah (inferior). Relasi atau hubungan  an-  tara  kyai  dan  santri  yang  bersifat  patron  klien  menempatkan  kyai  sebagai seseorang  yang  berstatus  “patron”,  yang  mana  sosok  kyai  dipan dang  sebagai  orang berkharisma  yang  memiliki  keahlian  dalam  ilmu  agama  serta  memiliki  akhlak  yang  mulia, sehingga  memiliki  pengaruh  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sebaliknya,  santri  yang berstatus sebagai seorang murid menempati kedudukan yang lebih rendah dari kyai, sehingga santri  harus  hormat  dan  taat  atas  perintah  kyainya  yang  kemudian  hal  tersebut  dikenal dengan istilah “sami’na wa atho’na” (Setiawan, 2012).
Prinsip “sami’na wa atho’na” yang seringkali diartikan “kami mendengar dan kami patuh” seakan menjadi suatu keniscayaan bagi santri. Di lingkungan pesantren, konsep kepatuhan total  tersebut  menjadi  gejala  umum  atau  bahkan  menjadi  budaya,  dan  konsep  kapatuhan total  kepada  kyai  seringkali  ditanamkan  sebagai  bentuk  atau  sikap  tawadhu’  untuk menghormati kyai, sehingga santri wajib mematuhi segala perintah kyai agar mendapat restu, ridho,  atau  keberkahannya.  Dan  melalui  konsep  kepatuhan  total  atau  mutlak  tersebut seorang  santri  diharapkan  untuk  tidak  bertanya  macam-macam  atau  bahkan  mengkritik seorang kyai di pesantren agar tidak menghilangkan kebermanfaatan ilmu yang dimiliki oleh santri serta keberkahan dari kyai. Sehingga, konsep kepatuhan tersebut menjadi- kan sistem pengajaran  di  pesantren  berjalan  satu  arah  yang  bersifat  top-down  yang  mengakibatkan minimnya ruang dialog atau tanya jawab antara kyai dengan santri (Sa'dan, 2018).
Disamping  itu,  konsep  kepatuhan  total  yang  dilakukan  oleh  santri  kepada  kyai  di lingkungan pesantren cenderung bersifat pengkultusan kepada individu (kyai), yang mana hal tersebut  justru  dapat  menjadi  boomerang  bagi  perempuan  atau  santriwati  (santri perempuan). Kasus kekerasan seksual di pesantren pinggiran kota J menjadi bukti bagaimana konsep patriarki di pesantren yang dilembagakan oleh seorang kyai dengan sistem kepatuhan atau  dikenal  dengan  istilah  “sami’na  wa  atho’na”  justru  menjadi  alat  dalam  melakuk an
kekerasan  seksual  terhadap  santri  perempuan.  Dalam  kasus  tersebut,  seorang  putra  kyai dengan  sebutan  Gus  Romli  melakukan  kekerasan  seksual  dengan  menggunakan  modus bahwa santriwati yang telah memasuki kelas XII tingkat sekolah menengah atas atau aliyah akan  banyak  menghadapi  ujian  di  sekolah  maupun  di  pesantren,  sehingga  agar  dapat melewati ujian tersebut dengan lancar, santriwati (santri perempuan) akan ditransfer ilmu melalui hubungan seksual, dan santriwati tersebut harus mendengar, mematuhi dan menurut apapun  yang  diperintahkannya.  Alhasil,  kondisi  tersebut  membuat  posisi  santri  terutama samtriwati (santri perempuan) berada pada posisi yang tidak diuntungkan dan tidak memiliki daya tawar, karena perempuan itu harus patuh dan taat pada aturan-aturan yang dibuat oleh laki-laki.
Selain kuasa dan otoritas yang dimiliki, ustadz atau kyai seringkali mendominasi santriwati melalui dogma dengan embel-embel agama. Hal itu dapat dilihat bagaimana modus operandi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang gus (putra kyai) dari pimpinan pondok pesantren Shiddiqiyah di Jombang yang memanipulasi korban dengan dua doktrin. Yang  pertama,  doktrin  mengenai  vagina  yang  kurang  lebih  berbunyi:  “vagina  perempuan adalah jalan mulia, karena dari situlah pemimpin dilahirkan, sehingga melakukan hubungan seksual adalah perbuatan yang mulia, makanya vaginamu jangan sampai dimasuki orang lain. Yang  kedua  adalah  doktrin  dengan  mengaku  bahwa  pelaku  memiliki  ilmu  metafakta  yang dapat bebas menikahi siapapun. Sehingga seorang santri perempuan yang dapat diajak untuk menikah  (baca:berhubungan  seks)  dengan  dirinya  dianggap  sebagai  santri  yang  beruntung (Rizky, 2021). Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Solo pada tahun 2018 pun memiliki pola yang serupa, bagaimana seorang kyai melakukan modus dengan cara mengadakan  sesi  muroja’ah  atau  hafalan  Al - Qur’an  dengan  santriwatinya  secara privat/individu,  yakni  satu  murid  satu  guru.  Pada  sesi  tersebut,  kyai  memanipulasi santriwatinya bahwa untuk dapat mempermudah hafalan Al- Qur’an san triwati tersebut harus mau untuk melakukan ritual yang disebut sebagai ritual pembersihan vagina. Terdapat relasi kuasa yang tidak terbantahkan antara laki-laki dengan perempuan, terlebih seorang kyai yang notabene  sebagai  pemimpin  lembaga  pendidikan  keagamaan  pesantren  dengan  santriwati (santri  perempuan).  Relasi  kuasa  yang  timpang  itulah  yang  kemudian  seringkali  digunakan oleh orang yang memiliki kuasa dan otoritas untuk memanipulasi korbannya.
Banyak pelaku pelecehan atau kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga agama adalah mereka  yang  memegang  otoritas  yang  sah  dan  kuasa  yang  lebih  tinggi  atas jemaatnya/pengikutnya   (Dressing dkk., 2021). Hal itu menunjukkan bahwa apabila pelaku pelecehan adalah seseorang yang memiliki otoritas dan kuasa yang lebih tinggi dalam suatu lembaga agama (Rashid dan Barron, 2019).  Maka ada kemungkinan bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan terhadap banyak individu, dalam hal ini adalah jemaatnya atau pengikutnya yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Fogler dkk., 2008). Selain itu, Lebacqz  dan  Barton  dalam  hasil  penelitiannya  mengenai  keintiman  di  dalam  paroki-paroki Kristen  menjelaskan  bahwa  otoritas  keagamaan  itu  memiliki  power  atau  kekuatasn  serta akses yang tidak berada dibawah pengawasan orang lain, kekuasaan tersebut yang kemudian seringkali mereka (paroki) gunakan atas jemaatnya atau pengikutnya. Sehingga, disadari atau tidak  bahwa  tiap  komunitas  atau  lembaga  agama  yang  didalamnya  terdapat  individu  yang memiliki kuasa dan otoritas yang lebih tinggi itu memberikan kesempatan atas situasi yang ada bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.
Disamping  itu,  terdapat  hasil  studi  lainnya  yang  berjudul  Researches  Reveal  Patterns  of sexual  Abuse  in  Religion  Settings  yang  menunjukkan  bahwa  pemuka  agama  seringkali menyalahkan status atau jabatannya yang sakral untuk mendapat kepercayaan korban dan
orang  di  sekitarnya  agar  dapat  melakukan  pelecehan.  Lebih  lanjut,  studi  tersebut  juga menunjukkan  bagaimana  karakteristik  dalam  lembaga  agama  seperti  kekuasaan,  ketaatan, patriarkis, dan penghormatan terhadap figur otoritas justru dapat memfasilitasi kemungkinan terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Posisi pemuka agama begitu dihor- mati dan disakralkan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mencurigai atas kemungkinan pelecehan atau kekerasan sek- sual yang dilakukan oleh pemuka agama. Adanya perbedaan power  tersebut  tidak  hanya  menjelaskan  bagaimana  peluang  pelecehan  atau  kekerasan seksual itu meningkat bagi mereka yang memiliki otoritas agama.
Namun, hal tersebut yang kemudian menjadi hambatan dalam pelaporan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban, sehingga membuat kasus mengenai kekerasan seksual yang dil- akukan oleh pemuka agama menjadi sulit terungkap. Adanya komunitas atau organisasi dalam suatu lembaga agama tertentu yang antar anggotannya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya juga menjadi salah satu faktor penghambat lain dalam mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual jika terdapat sesama anggotanya melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Hal itu didukung dari hasil penelitian yang berjudul Twice Silenced: The Underrepoting of Child Sexual Abuse in Orthodox Jewish Communities” yang menunjukkan  bagaimana  kurangnya  pelaporan  kasus  kekerasan  seksual  dalam  komunitas agama  Yahudi  karena  kurangnya  tanggapan  atau  respons  dari  internal  suatu  lembaga  itu sendiri,  adanya  larangan  agama  yang  berbicara  negatif  terhadap  sesama  anggota  orang Yahudi  lainnya,  serta  takut  mendapatkan  reaksi  atau  kecaman  dari  internal  komunitas (Katzenstein  &  Fontes,  2017).  Sehingga,  kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di lingkungan  pesantren  atau  lembaga  keagamaan  lainnya  menjadi  rahasia  umum  dan  tabu untuk  dibicarakan  karena  menyangkut  nama  baik  lembaga  yang  berafiliasi  dengan  agama. Lebih lanjut, penyangkalan demi nama baik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya pun berjalan  cukup  sistematis,  hal  tersebut  tercermin  dari  bagaimana  pihak-pihak  terkait meminta  korban/penyintas  untuk  tetap  bungkam  agar  mau  untuk  menyelesaikan  kasus tersebut  secara  kekeluargaan.  Alhasil,  penyangkalan  terhadap  kekerasan  seksual  di lingkungan pesantren dan lembaga keagamaan lain justru dapat menormalisasi atau bahkan melanggengkan terjadinya kekerasan seksual.

## 3.4 Dampak kekerasan seksual yang di-alami Santriwati
Kekerasan  seksual  dalam  hal  ini  berupa  pelecehan  yang  terjadi  di  lembaga  pendidikan keagamaan seperti pesantren yang dilakukan oleh para pemimpin agama atau individu yang memiliki otoritas agama menciptakan dampak jangka panjang yang parah terhadap korban (santriwati),  yang  mana  dampak  tersebut  meliputi  kerusakan  dalam  fisik  terutama  pada seksualitas  mereka,  mengalami  depresi  berat  yang  memengaruhi  kesehatan  mental, gangguan stress pasca trauma, merasa harga diri rendah, serta memiliki perasaan trust issue (susah untuk memercayai orang lain) (Wolfe dkk., 2006). Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian yang berjudul “Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Santriwati Pondok Pesantren X” menyebutkan bahwa santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh kyai nya mengalami dampak psikologis selama di pesantren maupun setelah keluar dari pesantren. Secara detail, dampak yang dialami santriwati tersebut meliputi marah,  malu,  kecewa,  menyesal,  sedih,  frustasi.  Hal  tersebut  yang  kemudian  menjadikan santriwati  berubah  menjadi  anak  yang  nakal  dengan  melakukan  beberapa  perilaku  yang menyimpang  seperti  mencoba  minum-minuman  beralkohol,  dugem  di  diskotik,  hingga melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.
Selain  itu,  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  santri  tidak  hanya  berdampak  pada  sisi psikologis mereka, namun juga berdampak pada teologis mereka. Dalam hal ini, santriwati mengalami konflik dengan keyakinan, agama, bahkan dengan Tuhan yang di- percayainya. Hal itu  yang  kemudian  ber-  pengaruh  pada  menurunnya  tingkat  spiritualitas  atau  religiusitas mereka,  seperti  benci  terhadap  kitab  suci,  meninggalkan  kewajiban  sholat,  hingga meninggalkan keimanan mereka terhadap Tuhan dan agama dalam beberapa waktu. Hal itu mereka  lakukan  atas  kekecewaan  yang  mereka  alami  karena  para  pemimpin  agama  yang seringkali  dipandang  sebagai  sosok  yang  suci  dan  sebagai  teladan  dalam  beragama  justru menjadi  predator  kekerasan  seksual  di  lembaga  keagamaan  yang  dilanggengkan  melalui narasi keagamaan serta menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya (Chowdhury dkk, 2022).
Lebih lanjut, para korban (santriwati) tidak hanya harus mengatasi dampak dari pelecehan atau  kekerasan  yang  dialaminya  secara  pribadi,  namun  mereka  juga  harus  menghadapi dampak tersebut dalam keluarga serta di lingkungan teman sebaya di lingkungan pesantren. Kompleksitas  tersebut  yang  kemudian  dapat  mengakibatkan  hambatan  relasional,  baik dengan iman atau kepercayaan dalam beragama, keluarga, serta teman sebayanya, hal itu yang  kemudian  dapat  mengisolasi  kehidupan  sosialnya.  Sehingga  tidak  jarang  bahwa kemudian  kasus-  kasus  mengenai  kekerasan  seksual  berupa  pelecehan  ini  tidak  dapat ditindaklanjuti  sampai  proses  selesai  karena  memang  tidak  ada  tempat  yang  aman  untuk bercerita serta melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual.
Lebih dari itu, apa yang harus dihadapi dam dialami oleh korban kekerasan seksual pun semakin diperparah dalam kehidupan sosialnya, mulai dari adanya perundungan, pengucilan, hingga  viktimisasi  berganda  dari  teman  sebaya  atau  orang  lain  ketika  mengetahui  bahwa korban pernah mengalami pelecehan atau pemerkosaan. Persoalan yang mendasarinya ada pada  pola  pikir  pihak-pihak  terkait  yang  tidak  berperspektif  gender  yang  kemudian  justru cenderung  menyudutkan  dan  menyalahkan  korban  karena  dianggap  berpartisipasi  atas kekerasan yang terjadi padanya. (Chowdhury dkk, 2022).

## 3.5 Pendidikan seks dalam kurikulum pesantren
Terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  keagamaan  dan  berasrama seperti pesantren menunjukkan urgensi untuk segera merealisasikan program kegiatan yang responsif gender di pesantren, mengingat pembelajaran dan kehidupan sosial di pesantren yang masih cenderung bias gender. Hal itu karena wacana atau isu-isu mengenai kesetaraan gender  masih  dianggap  sebagai  nilai-nilai  yang  baru  yang  bersumber  dari  Barat  yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran Islam serta dapat dikhawatirkan dapat mengganggu tatanan  dan  nilai-  nilai  yang  ada  dan  telah  mapan  di  pesantren.  Pendidikan  seks  di  dalam kurikulum pesantren merupakan  topik  yang  kompleks  dan  kontroversial. Pesantren  adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di banyak negara yang fokus pada pendidikan agama dan moral. Pendidikan seks dalam konteks pesantren sering  kali mendapat sorotan karena sensitivitas budaya, agama, dan nilai-nilai yang terlibat. pendekatan pendidikan seks dalam pesantren dapat bervariasi tergantung pada jenis pesantren, budaya lokal, dan pandangan agama  yang  dianut.  Dalam  mengintegrasikan  pendidikan  seks,  penting  untuk  menemukan keseimbangan  antara  nilai-nilai  agama,  informasi  medis,  nilai-nilai  etika,  dan  perlindungan hak-hak individu.
Belum  terbukanya  pesantren  dalam  merespons  wacana  atau  isu  mengenai  gender kemudian  berdampak  dalam  kehidupan  sosial  dan  budaya  di  lingkungan  pesantren  yang melanggengkan kesenjangan antara santri laki-laki dengan santri perempuan yang meliputi kesenjangan akses, peran, serta partisipasi dalam pengambilan kebijakan, system structural
pengurus di  pesantren, perbedaan  peran dalam  pembelajaran  diniyah  di  pesantren  (santri laki-laki yang dipercaya oleh kiyai untuk mengajar itu selain mengajar santri laki-laki juga tidak jarang diperbolehkan untuk  mengajar  santri  perempuan, namun tidak berlaku  sebaliknya), perbedaan  dalam  pemanfaatan  fasilitas  yang  tersedia  di  pesantren,  dan  lain  sebagainya. Kesenjangan  tersebut  kemudian  juga  berdampak  pada  kehidupan  santri  pasca  keluar  dari pesantren, yang mana output santri laki-laki memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kesenjangan yang dialami oleh santri perempuan sejak berada di pesantren juga berdampak pada kelangkaan ulama dari kalangan perempuan yang juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu gender dalam komunitas masyarakat  muslim  serta  sebagai  upaya  peningkatan  pemberdayaaan  perempuan  untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs). Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang  memuat  program  kegiatan  di  pesantren  untuk  membangun  kesadaran  peka  gender dalam  kehidupan  sosial  dan  budaya  masyarakat  pesantren  demi  mewujudkan  lingkungan pesantren  yang  berkeadilan  dan  berkesetaraan  gender  agar  santri  laki-laki  dan  santri perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan di pesantren, serta memeroleh manfaat dari implementasi pendidikan yang berlangsung secara merata (Sumaryati, 2018).
Pada  dasarnya,  pemerintah  Indonesia  telah  mencanangkan  program  untuk  mengatasi ketidakadilan  gender  melalui  kebijakan  yang  dikeluarkan  terkait  pengarusutamaan  gender (PUG)  atau  gender  mainstreaming  yang  tercantum  dalam  instruksi  presiden  (Inpres)  No.  9 tahun  2000.  Program  pengarusutamaan  gender  atau  gender  mainstreaming  merupakan upaya  atau  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  melalui  kebijakan  atau  program  yang memerhatikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan yang dialami oleh laki-laki dan  perempuan  dalam  bermasyarakat  untuk  memeroleh  akses  yang  sama  dalam berpartisipasi  di  sector  public,  memiliki  kendali  serta  mendapatkan  manfaat  yang  sama sebagai  bagian  dari  proses  pembangunan  demi  kesejahteraan  masyarakat.  Pelaksanaan program  pengarusutamaan  gender  tersebut  dilakukan  dalam  tiap  tahap,  mulai  dari  tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  serta  tahap  pemantauan  dan  evaluasi  dari  program kebijakan  tersebut  (Rofiah,  2016).  Lebih  lanjut,  diterbitkannya  UU  No.  25  tahun  2000 mengenai  Program  Pembangunan  Nasional  (PROPENAS)  menetapkan  bahwa  upaya pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  itu  dilakukan  dalam  semua  bidang  pembangunan nasional  yakni;  ekonomi,  politik,  hukum,  agama,  sosial  dan  budaya,  pendidikan, pembangunan  daerah,  sumber  daya  alam,  lingkungan  hidup  serta  pertahanan  keamanan. Bidang  pendidikan  menjadi  salah  satu  fokus  utama  dalam  pelaksanaan  pengarusutamaan gender,  yang  mana  pemerintah  melegitimasi  hal  tersebut  melalui  peraturan  Menteri pendidikan nasional No. 84 tahun 2008 yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal harus  melaksanakan  pengarusutamaan  gender,  termasuk  lembaga  pendidikan  keagamaan seperti pesantren.
Terbitnya undang-undang mengenai pengarusutamaan gender yang dalam pelaksanaannya salah satunya diintegrasikan ke bidang pendidikan menuntut pesantren yang notabene termasuk dalam kategori lembaga pendidikan untuk mendesain ulang kurikulum pembelajaran di pesantren agar materi yang disampaikan sesuai dengan pengarusutamaan gender  untuk  mewujudkan  lingkungan  pesantren  yang  peka,  setara,  dan  adil  gender  bagi seluruh  civitas  pesantren  tanpa  memandang  jenis  kelaminnya  (Sa'dan,  2018).  Hal  tersebut menjadi  kebijakan  yang  penting  demi  tercapainya  tujuan  program  pembangunan  nasional (Sumaryati, 2018).
Implementasi  pengarusutamaan  gender  (gender  mainstreaming)  ke  dalam  kurikulum pesantren untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang peka dan responsif gender dapat melalui  pemberian  materi  pendidikan  seks  kepada  santri.  Namun,  untuk  menerapkan kebijakan tersebut tidaklah mudah, karena beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa pembahasan  mengenai  pendidikan  seks  merupakan  hal  yang  tabu  karena  dianggap mengajarkan  untuk  berhubungan  seksual  secara  bebas.  Selain  itu,  penjelasan  mengenai seksualitas  bukan  menjadi  materi-materi  yang  umum  untuk  dibahas  atau  didiskusikan  di beberapa lembaga pendidikan Indonesia, termasuk di pesantren. Lebih dari itu, membahas mengenai seksualitas di beberapa pesantren dianggap tidak etis ka- rena tidak sesuai dengan nilai kesopanan maupun norma agama. Padahal, penyampaian materi mengenai pendidikan seks  bukanlah  merupakan  pemberian  materi  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  bersifat vulgar  ataupun  konten  yang  bersifat  pornografi  yang  mengajarkan  anak  untuk  melakukan hubungan  seksual. Pemberian  materi  mengenai  pendidikan  seksual justru  bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak terkait hak dan otoritas tubuh serta organ seksualitas yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dengan cara dirawat dan dijaga agar dapat melindungi diri dari pelecehan atau kekerasan seksual, serta menanamkan etika kepada anak agar  menghormati  otoritas tubuh  orang  lain  serta bagaimana bersikap dengan  lawan jenis (Mukti, 2016). Disamping itu, pendidikan seks tidak hanya mencakup aspek terkait perubahan biologis  dan  psikologis  yang  dialami  oleh  anak  atau  santri  saja,  melainkan  juga  mencakup sistem  dan  kesehatan  reproduksi,  perubahan  psikologi,  serta  pembelajaran  da-  lam memahami bagaimana lingkungan sosialnya (Floretta, 2021).
Terdapat  beberapa  langkah  atau  strategi  untuk  mengimplementasikan  program pengarusutamaan  gender  (gender  mainstreaming)  yang  dapat  diintegrasikan  ke  dalam kurikulum  pembelajaran  di  pesantren  melalui  strategi-strategi  berikut;  Pertama,  kyai  yang notabene sebagai pemimpin pesantren hendaknya menanamkan mindset pentingnya konsep keadilan dan kesetaraan gender serta konsep terkait hak asasi manusia kepada para santri melalui  materi  pembelajaran  yang  terdapat  pada  kitab  kuning  karya  dari  ulama-ulama kontemporer untuk mereduksi pandangan yang bersifat bias gender, hal itu bertujuan agar dapat  menghormati  sesama  manusia,  yang  mana  hal  itu  penting  untuk  dilakukan  sebagai bentuk penghormatan dalam bersikap terhadap hak serta otoritas tubuh orang lain, terutama kepada  lawan  jenis.  Penanaman  mindset  tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  prinsip pendidikan seksual komprehensif remaja yang menekankan pada pengajaran hubungan yang sehat dan setara. Prinsip pendidikan seksual komprehensif mengacu pada kesetaraan gender, sehingga hal tersebut dapat mengajarkan kepada anak bahwa dalam membangun hubungan dengan orang lain, khususnya lawan jenis itu harus didasar- kan pada kesetaraan.
Kedua,  mengadakan  diskusi,  menyelenggarakan  workshop  atau  pelatihan  mengenai pendidikan  yang  berperspektif  gender  yang  dapat  disampaikan  melalui  materi-materi pendidikan  seks.  Pada  dasarnya,  beberapa  pesantren  telah  mengimplementasikan  materi mengenai  pendidikan  seks  ke  dalam  kurikulum  pembelajaran  mereka.  Namun,  beberapa pesantren  yang  telah  memberikan  pendidikan  seks  dalam  materi  pembelajaran  kepada santrinya itu belum merumuskan dan memberikan materi secara spesifik dan khusus terkait pengetahuan  tentang  seks  yang  bersumber  pada  kitab  atau  literatur  tertentu  mengenai seksualitas, sehingga materi pembelajaran yang diberikan itu masih tersebar dalam berbagai sub-bab  materi  pelajaran  yang  bersumber  pada  kitab-kitab  fiqih,  hadits,  dan  kitab  lainnya yang masih berkaitan dengan seksualitas. Selain itu, materi yang berkaitan dengan seksualitas yang terdapat pada kitab tersebut masih terbatas pada bagian-bagian bab terkait bersuci yang serta  bab  mengenai  pernikahan.  Pada  bagian  bab  bersuci,  materi  pendidikan  seks  yang
disampaikan dalam pembelajaran di pesantren membahas mengenai tata cara merawat dan membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil maupun buang air besar, membersihkan diri dari  najis,  serta  memberikan  pemahaman  kepada  santri  yang  masuk  pada  fase  remaja yang  mengalami  pubertas  atau  fase  akal  baligh  dengan  menjelaskan  bahwa  pada  fase tersebut seseorang akan tumbuh jakun yang mengakibatkan perubahan suara, tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin, mengalami mimpi basah dan keluar sperma bagi santri laki-laki. Sedangkan bagi santri perempuan dijelaskan juga bahwa pada fase pubertas akan  tumbuh  rambut  di  sekitar  ketiak  dan  sekitar  alat  kelamin,  mengalami  pertumbuhan payudara,  serta  mengalami  menstruasi  yang  kemudian  diajarkan  bagaimana  tata  cara menyucikannya  ketika  mengalami  hal  tersebut.  Sedangkan,  pada  bagian  bab  tentang pernikahan, materi-materi yang disampaikan kepada santri justru cenderung mengarah pada materi bagi orang-orang dewasa yang meliputi hak dan kewajiban suami istri ketika menjalani kehidupan  rumah  tangga  yang  sesuai  dalam  ajaran  agama  Islam,  membahas  mengenai bagaimana hubungan badan suami istri terkait waktu yang tepat dalam melakukan hubungan seksual  serta  bagaimana  teknik  ataupun  posisi  yang  tepat  dalam  melakukan  hubungan seksual (Fauziah dan Rohman, 2012).
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan seks yang diajarkan di beberapa pesantren  yang  bersumber  melalui  kitab  fiqih,  hadits,  dan  kitab  lainnya  tersebut  masih berfokus  pada  penjelasan  mengenai  bab  bersuci  dan  bab  mengenai  nikah  saja  yang didalamnya  terkandung  penjelasan  mengenai  etika  dalam  melakukan  hubungan  seksual. Praktis  hanya  bagian  bab  bersuci  saja  yang  masih  berkaitan  dengan  materi-materi  dasar mengenai pendidikan seks. Sedangkan, pemberian materi pendidikan seks pada bagian bab pernikahan tersebut justru terlalu terlampau jauh dan terlewat batas bagi para santri yang rata-rata  masih  berusia  remaja.  Materi  tersebut  justru  lebih  cenderung  menyiapkan kehidupan  santri  kedepannya  pasca  keluar  dari  pesantren  (ketika  telah  menjadi  alumni) dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga nantinya.
Disamping  itu,  materi-materi  yang  disampaikan  tersebut  belum  membahas  mengenai penanaman  sikap  awareness  bagi  para  santri,  mengingat  anak  yang  memasuki  fase  usia remaja  merupakan  fase  usia  yang  kritis  dan  rentan  mengalami  kekerasan  seksual.  Hal  itu diperkuat dengan data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada tahun 2021 yang secara detail menunjukkan bahwa anak yang memasuki fase usia remaja di kisaran umur 13-17 tahun merupakan korban terbanyak dalam kasus kekerasan seksual dengan 3.122 kasus, anak yang berusia 6-12 tahun sebanyak 1.676 kasus, serta anak yang berusia 0-5 tahun sejumlah 665 kasus.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pemberian  materi  pembelajaran  mengenai  pendidikan seksual  yang  secara  spesifik  merupakan  hal  yang  sangat  urgent  untuk  segera diimplementasikan  di  dalam  kurikulum  pesantren.  Dalam  penyampaian  materi  mengenai pendidikan  seksual,  pesantren  perlu  menyesuaikan  antara  bentuk  atau  materi  yang disampaikan  dengan  tahapan  usia  santri,  hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman atau salah mengartikan dalam memahami materi mengenai seksualitas. Bagi santri yang memasuki fase usia remaja, bentuk materi yang disampaikan diharapkan agar lebih memfokuskan pada pemahaman atau pengetahuan kepada santri dengan menjelaskan materi mengenai apa saja dan bagaimana bentuk perilaku yang dapat dikategorikan ke dalam pelecahan  atau  kekerasan  seksual  kepada  santri,  hal  itu  penting  untuk  dilakukan  karena dalam  beberapa  kasus  terkait  kekerasan  seksual  menunjukkan  bahwa  korban  tidak mengetahui  bahwa  hal  tersebut  masuk  dalam  kategori  pelecehan  atau  kekerasan  seksual, kurang memahami hak atau otoritas tubuh miliknya yang berkaitan dengan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan batasan bagian mana yang boleh disentuh oleh orang lain. Selain
itu, beberapa kasus mengenai kekerasan seksual menunjukkan bahwa korban seringkali takut dan tidak berani melawan ketika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Oleh karena itu,  pemberikan  pendidikan  seks  yang  menekankan  pada  si-  kap  awareness  kepada  santri bertujuan agar santri dapat melindungi diri serta dapat melakukan perlawanan atau meminta pertolongan kepada orang lain dengan cara berte- riak apabila mengalami kekerasan seksual di pesantren.
Ketiga,  menghimbau  pesantren  agar  tidak  hanya  berdiam  diri  demi  menjaga  nama  baik pesantren,  namun  hendaknya  turut  membantu  menyelesaikan  masalah  apabila  terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dengan berpihak pada korban. Karena sikap denial  atau  penyangkalan  serta  upaya  untuk  menutupi  informasi  adanya  kasus  kekerasan seksual terhadap santri di pesantren justru menunjukkan kesan bahwa pesantren tidak serius dalam  merespons  kasus  tersebut,  padahal  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  agama seharusnya dapat menciptakan ruang aman bagi santri.
Keempat,  pesantren  perlu  untuk  berintegrasi  dengan  Kementrian  Agama  untuk  turut membantu mengembangkan materi pembelajaran yang berperspektif gender yang kemudian disosialisasi kepada kyai, nyai, ustadz, ustadzah yang nantinya disampaikan kepada para santri di  pesantren  sebagai  upaya  preventif  mencegah  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  serta menuntut  Kementrian  Agama  untuk  menjadi  lembaga  yang  juga  harus  bertanggung  jawab dalam mengawasi dan mengadvokasi atas laporan atau aduan apabila terjadi kasus kekerasan seksual  di  pesantren,  mengingat  lembaga  pendidikan  yang  berafiliasi  dengan  keagamaan seperti pesantren itu masih di bawah naungan dari Kementrian Agama.

## 4. KESIMPULAN
Kekerasan seksual di lingkungan agama adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak komunitas  di  seluruh  dunia.  Ini  mencakup  berbagai  bentuk  kekerasan  seksual,  seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi seksual yang terjadi  di  dalam  institusi  agama  atau  oleh  individu  yang  terkait  dengan  agama.  Kekerasan seksual berupa pelecehan yang terjadi dalam ruang keagamaan yang sakral seperti pesantren merupakan salah satu contoh kasus bahwa kekerasan seksual itu tidak pandang agama, dapat terjadi kapan saja, terjadi dimana saja, dan dilakukan oleh siapa saja termasuk para pemuka agama yang berada di pesantren. Pesantren yang selama ini dianggap tempat yang suci untuk menimba  ilmu  agama  nyatanya  belum  menjadi  ruang  yang  aman  bagi  santrinya  sendiri, terutama santri perempuan.
Tingginya kasus kekerasan seksual di pesantren yang justru dilakukan oleh ustadz, gus, atau kyai-nya sendiri dan dilanggengkan melalui kuasa dan otoritas yang dimiliki serta budaya yang telah  terinternalisasi  (mendarah  daging)  hingga  terlembagakan  di  pesantren  perlu mendapatkan  respons  yang  serius  dari  pesantren  itu  sendiri  serta  Kementerian  Agama sebagai  lembaga  yang  menaungi  lembaga  pendidikan  keagamaan  untuk  segera  merubah sistem pendidikan tersebut, nama baik pesantren justru akan semakin tercoreng apabila tidak segera memperbaiki sistem mereka dalam menciptakan ruang aman yang bebas kekerasan bagi santri (santriwati), karena dampak yang dialami oleh korban atau penyintas dalam hal ini adalah  santri  perempuan  telah  menunjukkan  dampak  yang  sangat  signifikan,  yang  mana mereka  harus  menghadapi  problematika  yang  sangat  kompleks  yang  meliputi  psikologis, kegoyahan  keyakinan  dalam  beragama,  serta  dalam  kehidupan  sosial  yang  dijalani  oleh korban pasca keluar dari pesantren. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan seksual yang menekankan pada kesadaran terhadap isu gender serta meningkatkan sikap awareness bagi  santri  sebagai  upaya  preventif  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  sebagai  upaya
preventif  terjadinya  kekerasan  seksual  di  pesantren  serta  untuk  mewujudkan  lingkungan pesantren  yang  peka  dan  responsif  gender  yang  dapat  menciptakan  ruang  aman  dalam kehidupan sosial civitas pesantren.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Chowdhury, R., Winder, B., Blagden, N., & Mulla, F. (2022). “I thought in order to get to God I had to win their approval”: a qualitative analysis of the experiences of Muslim victims abused by religious authority figures. Journal of Sexual Aggression, 28(2), 196-217.
Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education, 2(4), 218-234.
Dressing, Dölling, Hermann, Kruse, Schmitt, Bannenberg, . . . Salize. (2021). Child sexual abuse by Catholic priests, deacons, and male members of religious orders in the authority of the German bishops’ conference 1946– 2014. Journal of Sexual Abuse, 33(3), 274-294.
Fauziah, S., & Rohman, M. (2012). Pendidikan seks dalam tradisi lembaga pendidikan Islam tradisional (Telaah di Pesantren Salafi Bani Syafi’i Cilegon Banten). El -Hikam, 5(1), 1-28.
Fogler, J. M., Shipherd, J. C., Rowe, E., Jensen, J., & Clarke, S. (2008). A theoretical foundation for understanding clergy-perpetrated sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 17(3- 4), 301-328.
Katzenstein,  D.,  &  Fontes,  L.  A.  (2017).  Twice  silenced:  The  underreporting  of  child  sexual abuse in Orthodox Jewish communities. Journal of Child Sexual Abuse, 26(6), 752-767.
Mukti, A. (2016). Pendidikan seks untuk anak usia dini perspektif Islam. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 12(2), 89-98.
Rashid,  F.,  &  Barron,  I.  (2019).  Why  the  focus  of  clerical  child  sexual  abuse  has  largely remained on the Catholic church amongst other non-Catholic Christian denominations and religions. Journal of Child Sexual Abuse, 28(5), 564-585.
Rofiah, A. (2016). Gender mainstreaming dalam kebijakan pendidikan Islam tahun 2010-2014. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 56-85.
Sa'dan, M. (2018). Pengarusutamaan gender dalam pendidikan pesantren: kajian feminisme Islam. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14(2) 97-109.
Setiawan, E. (2012). Eksistensi budaya patron klien dalam pesantren: studi hubungan antara kyai dan santri. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 13(2), 137-152.
Sumaryati,  S.  (2018).  Keadilan  gender  dalam  pendidikan  Islam  di  Pondok  Pesantren. Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 2(2), 211-226.
Wolfe,  D.  A.,  Francis,  K.  J.,  &  Straatman,  A.  L.  (2006).  Child  abuse  in  religiously-affiliated institutions: Long-term impact on men's mental health. Child Abuse & Neglect, 30(2), 205-212.