## ANALISIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Dedi Risdiyanto dan Muhammad Mathori
Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha Dedi_ris@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  planning  of  Human  Resources  (HR)  and  the organizational structure in the Regional Water Supply Company of the Special Region of  Yogyakarta  so  that  it  can  immediately  operate.  The  focus  of  research  is  HR planning, HR fulfillment and the ideal Organizational Structure. This type of research is qualitative,  descriptive.  Data  were  collected  by  means  of  literature  study,  in-depth interviews  and  documentation.  Analytical  methods  are  interpretation,  editing,  analysis and  transcripts  of  recording  devices,  described  in  appropriate  language  and  easily understood  by  researchers,  stakeholders  and  report  users.  The  research  report concludes with a more essential understanding and with an invariant structure, gaining clarity for implementation.
The  results  of  the  analysis  are  in  accordance with the  Decree  of  the  Minister  of Manpower  and  Transmigration  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  52  of  2014 concerning Guidelines for the Preparation of Micro Manpower Planning in Companies, BUMN and BUMD which will be determined by governor's regulation.
Organizational structure and HR planning that are simple in Perumda. Clean Water is the  Managing  Director,  General  Director,  Technical  Director,  General  &  Personnel Section,  HR  Subdivision,  Information  Technology  &  Equipment  Subdivision,  Finance Section,  Cash  Subdivision,  Budget  &  Asset  Management,  Accounting  Sub  Division, Engineering  Sub  Division,  Production  Sub  Division  ,  Subdivision  of  Distribution  & Services,  Subdivision  of  Mechanical  &  Electrical,  Business  Development  Section, Subdivision  of  Marketing  &  Network  Development  and  Sub-Division  of  Customer Relations.
The recruitment method for fulfilling HR for Directors is the prerogative right of the Governor  together  with  the  Supervisory  Agency  while  for  HR  positions  the  Divisions use the Computer Assisted Test (CAT) mechanism.
Keywords: planning, HR, organizational structure, CAT

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  meningkatkan  baik  cakupan  penduduk  berakses  air  minum  maupun meningkatkan persentase penggunaan  air  minum  perpipaan.  Melalui  Sistem Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  Regional,  SPAM  IKK  dan  SPAM  Perdesaan  dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
distribusi  air  mengalir).  Bahwasanya  sampai  dengan  sekarang  permintaan  pelanggan dari  masing-masing  PDAM  kebutuhannya  sangat  tinggi  dan  dari  SPAM  Regional Kartamantul belum bisa memenuhi. Berdasarkan jumlah penduduk DIY, 2018 sebesar 3.818.266  jiwa  dan  jumlah  penduduk  yang  terlayani  sampai  dengan  tahun  2030 sebesar  2.592.000  maka  masih  ada  penambahan  debit  air  lagi  sebesar  851.1 liter/detik.  Pada  tahun  2020  nanti  direncanakan  Perusahaan  Daerah  (Perumda)  Air Bersih D.I.Yogyakarta akan dibentuk dan sudah bisa beroperasional.

## Perumusan Masalah
Dalam  penelitian  ini  penulis  merasa  perlu  membatasi  ruang  lingkup  penelitian, sehingga  rumusan  permasalahan  yang  muncul  adalah  diperlukan  perencanaan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Perumda Air Bersih D.I.Yogyakarta.

## Pertanyaan Penelitian
1.  Berapa  jumlah  kebutuhan  SDM  dan  bagaimana  kualifikasi  yang  diperlukan  di Perumda Air Bersih D.I.Yogyakarta sesuai dengan kebutuhannya?
2.  Struktur  Organisasi  yang  bagaimana  yang  paling  sesuai  dengan  kebutuhan  di Perumda Air Bersih D.I.Yogyakarta?

## Tujuan Penelitian
1.  Menganalisis  perencanaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  sesuai  dengan kompetensi yang dibutuhkan Perumda Air Bersih D.I.Yogyakarta.
2.  Merumuskan  struktur  organisasi  yang  paling  sesuai  di  Perumda  Air  Bersih D.I.Yogyakarta.

## RERANGKA TEORITIS
Menurut  Hani  Handoko  (1995),  Perencanaan (planning) adalah  pemilihan  atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur,  metode,  sistem,  anggaran  dan  standar  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai tujuan.  Pembuatan  keputusan  banyak  terlibat  dalam  fungsi  ini.  Pada  dasarnya  yang dimaksud dengan perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan – pertanyaan apa (what), siapa (who), kapan (when ),  di  mana (where), mengapa (why), dan bagaimana (how). Jadi  perencanaan  merupakan  fungsi  manajer  yang  berhubungan dengan  pemilihan  dari  sekumpulan  kegiatan –  kegiatan  dan  pengambilan  keputusan, kebijaksanaan serta program yang dilakukan
Perencanaan  adalah  suatu  proses  yang  melibatkan  penentuan  sasaran  atau tujuan  kegiatan,  menyusun  strategi  menyeluruh  untuk  mencapai  sasaran  yang ditetapkan,  dan  mengembangkan  struktur  rencana  secara  menyeluruh  untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan (Robbins dan Coutler, 1999).
Proses  perencanaan  atau planning adalah    bagian    dari    daur kegiatan manajemen  yang  terutama  berhubungan  dengan  pengambilan  keputusan  ( decision making ) untuk masa depan, baik jangka panjang maupu n jangka  pendek,  sehubungan
dengan  pokok  pertanyaan:  apa,  siapa,  bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya .
Proses pembuatan perencanaan dengan pertama menetapkan tugas dan tujuan, suatu  rencana  tidak  dapat  diformulasikan  tanpa  ditetapkan  terlebih  dahulu  apa  yang menjadi  tugas  dan  tujuannya.  Kedua  Observasi  dan  analisa.  Menentukan  faktor – faktor  apa  yang  mempermudah  mencapai  tujuan  (observasi).  Ketiga  mengadakan kemungkinan  faktor  yang  tersedia  membuat  beberapa  kemungkinan  untuk  mencapai tujuan  seperti  lama  pencapaian  tujuan,  besar  biaya,  efisiensi  dan  efektivitas  serta, Keempat  membuat  sintesa  alternative  yang  akan  dipilih,  yang  kemudian mengkompilasi kemungkinan – kemungkinan tersebut.
Bentuk – bentuk perencanaan meliputi :
1.  Rencana Global, menggunakan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan yang dimiliki dan tantangan maupun peluang yang ada
2.  Rencana Strategik, bagian dan rencana global lebih terperinci, menyusun kerangka kerja  untuk  mencapai  rencana  global  untuk  waktu  yang  lebih  panjang.  Dalam pencapaiannya dilakukan dengan sistem prioritas, mana yang akan dicapai terlebih dahulu.  Renstra  merupakan  perencanaan  jangka  panjang  yang  ditetapkan  untuk mencapai tujuan bersama.
3.  Rencana  Operasional,  meliputi  perencanaan  terhadap  kegiatan  operasional  yang bersifat  jangka  pendek.  Ada  dua  macam  yakni  pertama  rencana  sekali  pakai, rencana  yang  sudah  tidak  digunakan  lagi  untuk  perencanaan  selanjutnya  dan rencana  tetap,  dan  kedua  rencana  yang  berupa  pendekatan/standar  untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan akan terjadi berulang – ulang.
Karakteristik Perencanaan Yang Dapat Diidentifikasi :
1.  Rencana berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai karena eksistensi suatu organisasi justru adalah pencapaian tujuan (Sinambela, 2016).
2.  Rencana  selalu  mengandung  keputusan  tentang  kegiatan  -  kegiatan  yang  akan dilakukan  dan tindakan yang  akan  diambil  apapun  tentatifnya keputusan  tersebut. Segala  sesuatu  yang  termuat  dalam  rencana  merupakan  perhitungan  yang matang.

## Perencanaan Strategis
Perencanaan  strategis  adalah  suatu  rencana  jangka  panjang  yang  bersifat m enyeluruh,  memberikan  rumusan  ke  mana  suatu  organisasi/perusahaan  akan diarahkan,  dan  bagaimana  sumberdaya  dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan  selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.
Manajer  memerlukan  jenis  perencanaan  khusus  yang  disebut  perencanaan strategis.  Perencanaan  strategis  ini  akan  digunakan  untuk  menentukan  misi  utama organisasi dan membagi-bagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.
Ada 3 ( tiga ) alasan yang menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis:
1.  Perencanaan  strategis  memberikan  kerangka  dasar  dalam  mana  semua  bentuk bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
2.  Pemahaman  terhadap  perencanaan  strategis  akan  mempermudah  pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Pemahaman  terhadap  perencanaan  strategis  akan  mempermudah  pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
Dengan  adanya  perencanaan  strategis  ini  maka  konsepsi  perusahaan  menjadi jelas  sehingga  akan  memudahkan  dalam  memformulasikan  sasaran  serta  rencana  - rencana  lain  dan  dapat  mengarahkan  sumber-sumber  organisasi  secara  efektif. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perencanaan  strategi  dapat  menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan, hal ini disebabkan oleh :
1.  Perencanaan strategi merupakan tipe perencanaan yang terpenting.
2.  Melakukan perencanaan strategi berarti menetapkan misi organisasi secara jelas.
3.  Perencanaan  strategi  memungkinkan  manajer  mempersiapkan  diri  terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.
Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan,situasi  dan  kondisi  setempat.  Meskipun  demikian,  secara  umum  proses perencanaan strategis memuat unsur – unsur:
1.  Perumusan visi dan misi,
2.  Pengkajian lingkungan eksternal,
3.  Pengkajian lingkungan internal,
4.  Perumusan isu-isu strategis,
5.  Penyusunan  strategi  pengembangan  (yang  dapat  ditambah  dengan  tujuan  dan sasaran ).
Proses perencanaan strategis tidak bersifat sekuensial penuh, tapi dapat dimulai dari  salah  satu  dari  langkah  ke  (1),  (2),  atau  (3).  Ketiga  langkah  tersebut  saling mengisi. Setelah ketiga langkah pertama ini selesai, barulah dilakukan langkah ke (4), yang  disusul  dengan  langkah  ke  (5).  Setelah  rencana  strategis  (renstra)  selesai disusun, maka diimplementasikan dengan terlebih dahulu menyusun rencana-rencana kerja (aksi/tindakan)

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Malayu  S P.  Hasibuan  (2003:244)  menjelaskan,  sumber  daya  manusia  adalah keterampilan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya  ditentukan  oleh  keturunan  dan  lingkungannya.  Sedangkan  prestasi  kerjanya dimotivasi  oleh  keinginan  untuk  memenuhi  kepuasannya.  Menurut  Abdurrahmat Fathoni  (2006:8),  sumber  daya  manusia  merupakan  modal  dan  kekayaan  yang terpenting  dari  setiap  kegiatan  manusia.  Manusia  sebagai  unsur  terpenting  mutlak
dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan keterampilanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.
Pentingnya  perencanaan  SDM  dalam  suatu  organisasi,  mungkin  tidak  disadari oleh  pimpinan  karena  kebutuhan  yang  dimaksud  tidak  tampak  dengan  jelas.  Orang mungkin  akan  bertanya  jika  suatu  perusahaan  memerlukan  pegawai  baru  mengapa tidak  dengan  mudah  mendapatkannya  (Sinambela,  2016).  Kebutuhan  SDM  dalam organisasi  sulit  dipenuhi  secepat  atau  semudah  yang  tersirat  seperti  yang  dipikirkan. Sering  akan  menemukan  bahwa  mereka  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  pegawai sesuai  dengan  tujuan  dari  perusahaan  secara  efisien  dan  efektif.  Misalnya,akan banyak  sekali  hal  -  hal  yang  merugikan  organisasi  karena  terdapat  kesalahan  dalam menerima pegawai baru.
Produktivitas  suatu  perusahaan  akan  meningkat,  apabila  SDM  yang  ada  pada perusahaan tersebut merupakan orang – orang yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan  kebutuhan  perusahaan.  Proses  memprediksi  keadaan  atau  kebutuhan  SDM suatu organisasi di masa sekarang dan masa yang akan datang agar organisasi tidak kekurangan  atau  kelebihan  jumlah  sumberdaya  manusia  dengan  kualitas  tertentu untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2015).
Proses penentuan kebutuhan SDM melalui peramalan, pengimplementasian, dan pengontrolan  kebutuhan  yang  berintegrasi  dengan  rencana  organisasi  agar  tercipta jumlah  SDM  yang  diinginkan,  penempatan  SDM  yang  tepat,  dan  dapat  bermanfaat secara optimal (Sinambela, 2016).

## Manajemen Sumber Daya Manusia
MSDM  adalah  suatu  manajemen  yang  khusus  mempelajari  hubungan  dan peranan  manusia  dalam  organisasi  perusahaan.  Unsur  MSDM  adalah  manusia  yang merupakan  tenaga  kerja  pada  perusahaan,  fokus  yang  dipelajari  MSDM  ini  hanya masalah  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  manusia  saja.  Manusia  selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan,  perilaku,  dan  penentu  terwujudnya  tujuan  organisasi.  Tujuan  tidak mungkin  terwujud  tanpa  peran  aktif  karyawan  meskipun  alat-alat  yang  dimiliki perusahaan  begitu  canggihnya.  Alat-alat  canggih  yang  dimiliki  perusahaan  tidak  ada manfaatnya bagi perusahaan. Jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan  adalah  sulit  dan  kompleks,  karena  mereka  mempunyai  pikiran,  perasaan status,  keinginan,  dan  latar  belakang  yang  heterogen  yang  dibawa  ke  dalam organisasi.  Karyawan  tidak  dapat  diatur  dan  dikuasai  sepenuhnya  seperti  mengatur mesin, modal, atau gedung.
Hasibuan (2001 : 10) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah  ilmu  dan  seni  mengatur  hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar  efektif  dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Gomes (2003  :  4)  mengemukakan  bahwa  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah pengembangan  dan  pemanfaatan  personil  (pegawai)  bagi  pencapaian  yang  efektif mengenai  sasaran-sasaran  dan  tujuan-tujuan  individual,  organisasi,  masyarakat, nasional,  dan  internasional.  Simamora  (2004  :  4)  bahwa  manajemen  sumber  daya
manusia adalah pendayagunaan pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan.
Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Heidjrachman  dan  Husman  (2002  :  5), manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan  dan  pengawasan  dan  pengadaan,  pengembangan,  pemberian kompensasi,  pengintegrasian  dan  pemeliharaan  tenaga  kerja  dengan  maksud  untuk membantu  mencapai  tujuan  perusahaan.  Tujuan  utama  manajemen  sumber  daya manusia  adalah  untuk  meningkatkan  kontribusi  pegawai  terhadap  organisasi  dalam rangka  mencapai  produktivitas  organisasi  yang  bersangkutan.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  semua  kegiatan  organisasi  tergantung  kepada  manusia  yang  mengelola organisasi  yang  bersangkutan.  Oleh  sebab  itu,  sumberdaya  manusia  tersebut  harus dikelola  agar  dapat  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam  mencapai  tujuan organisasi.  Tujuan  tersebut  menurut  Sedarmayanti  (2001  :  7)  dapat  dijabarkan  ke dalam 4 tujuan yang lebih operasional yaitu sebagai berikut :
1.  Tujuan Masyarakat ( Social Objective )
2.  Tujuan  masyarakat  adalah  untuk  bertanggung  jawab  secara  sosial,  dalam  hal kebutuhan dan tantangan yang timbul dan masyarakat.
3.  Tujuan Organisasi ( Organization Objective )
4.  Tujuan organisasi adalah untuk melihat bahwa manajemen sumber daya manusia itu  ada  ( exist ), maka  perlu  adanya  kontribusi  terhadap  pendayagunaan organisasi secara keseluruhan.
5.  Tujuan Fungsi (Functional Objective )
6.  Tujuan fungsi adalah untuk memelihara kontribusi bagian lain agar mereka (sumber daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara optimal.
7.  Tujuan Personal ( Personal Objective )
8.  Tujuan  personal  adalah  untuk  membantu  pegawai  dalam  mencapai  tujuan pribadinya,  guna  mencapai  tujuan  organisasi.  Tujuan  pribadi  pegawai  diharapkan dapat  dipenuhi,  dan  ml  sudah  merupakan  motivasi  dan  pemeliharaan  terhadap pegawai yang bersangkutan.

## Rekrutmen
Menurut  Noe,  hollenbeck,  Gehart,  dan  Wright  (2010:226),  ”rekrutmen  sebagai praktik  atau  aktivitas  apa  pun  yang  dijalankan  oleh  organisasi  untuk  mengidentifikasi dan menarik para karyawan potensial”. Menurut Gomes (2003:105), “rekrutmen adalah proses  mencari,  menemukan,  dan  menarik  para  pelamar  untuk  dipekerjakan  dalam dan  oleh  suatu  organisasi”.  Menurut  Mondy  (2008)  alternatif  rekrutmen  yaitu outsourcing, karyawan paruh waktu, dan organisasi pemberi kerja profesional. Menurut Mondy (2008) metode rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu metode rekrutmen internal dan  eksternal.  Metode  rekrutmen  internal  meliputi  referansi  Karyawan  dan pengumuman  Pekerjaan  dan  Pengajuan  Pekerjaan.  Metode  rekrutmen  eksternal meliputi  media  iklan,  agen  tenaga  kerja,  bursa  kerja,  dan  magang.  Dalam  rekrutmen
terdapat  prosedur  yang  harus  dilalui  oleh  pelamar.  Berikut  adalah  proses  rekrutmen menurut Simamora (2006:179) proses rekrutmen terdiri atas:
1.  Perencanaan rekrutmen.
2.  Penyusunan strategi rekrutmen.
3.  Pencarian para pelamar kerja.
4.  Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok.
5.  Pengumpulan para pelamar.
Setelah kita menentukan kebutuhan akan tenaga kerja baik mutu, jenis maupun jumlah maka langkah selanjutnya adalah bagaimana merekrut tenaga-tenaga tersebut. Jadi  perekrutan  adalah  proses  menghasilkan  sejumlah  pelamar  yang  berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu organisasi. Rekrutmen sangat penting sekali dalam kegiatan manajemen  sumber  daya  manusia  sebab  menurut  Ardana  (2011)  kualitas  sumber daya manusianya tergantung dari kualitas rekrutmennya. Dikatakan lebih lanjut bahwa rekrutmen adalah tindak lanjut dari fungsi manajemen yang pertama yaitu pengadaan tenaga  kerja.  Menurut  Simamora  (2004),  perekrutan  adalah  serangkaian  aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan  yang  diperlukan  guna  menutupi  kekurangan  yang  diidentifikasi  dalam perencanaan kepegawaian. Dengan demikian rekrutmen bertujuan  untuk menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam  pandangan  Rivai  dan  Sagala  (2011)  rekrutmen  adalah  proses menentukan  dan  menarik  pelamar  yang  mampu  untuk  bekerja  dalam  suatu perusahaan. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak- banyaknya  sesuai  dengan  kualifikasi  kebutuhan  perusahaan  dari  berbagai  sumber, sehingga memungkinkan  akan terjaring  calon karyawan  dengan kualitas  tertinggi  dari yang terbaik. Dalam perekrutan diperlukan suatu strategi yang mengidentifikasi dimana perekrutan  harus  dilakukan,  siapa  yang  harus  direkrut,  dan  apa  persyaratan  yang diminta.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Desain  administratif  Penelitian  dilakukan  untuk  mendukung  kebijakan.  Pengumpulan dokumen  berupa  studi  literatur.  Sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata –  kata tertulis  atau  lisan  dari  orang  –  orang  dan  perilaku  yang diamati  (Moleong,  1989:3).  Dalam  penyajian  hasil  penelitian,  metode  deskriptif menggambarkan  fenomena  yang  diteliti  kemudian  dianalisis  secara  sistematis berdasarkan fakta dan data di lapangan sebagaimana adanya.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga alat pengumpulan data adalah peneliti  sendiri  (Creswell,  2015).  Dalam  melakukan  wawancara  mendalam menggunakan  panduan  wawancara  terstruktur  yang  dibuat  oleh  peneliti.  Peneliti menggunakan  notulen  dan  alat  perekam.  Pendokumentasian  wawancara  dilakukan
dengan  memutar  alat  perekam.  Hasil  yang  ditulis  apa  adanya  dan  digabung  dengan catatan sehingga menjadi pint out transkrip
Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) , peneliti tidak dapat mempengaruhi  keilmiahan  obyek  yang  diteliti.  Peneliti  adalah instrument kunci  dan hasilnya ebih menekankan makna daripada generalisasi.

## Teknik pengumpulan dan sumber data
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key person . Dalam  melakukan  wawancara  mendalam,  peneliti  dipandu  menggunakan  pedoman wawancara  yang  berisi  butir-butir  utama  yang  perlu  ditanyakan/ pointers sesuai pedoman Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 52  Tahun  2014.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  selanjutnya  dideskripsikan  sehingga mudah dipahami oleh orang lain.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata –kata  dan  tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain (Moleong 1989:122).
Teknik  pengumpulan  data  adalah  melalui  wawancara  dengan indept interview /wawancara  mendalam  kepada  informan.  Pertanyaan  dalam  wawancara sudah  disusun  sebagai  pedoman.  Peralatan  untuk  wawancara  meliputi  daftar wawancara,  alat  perekam,  alat  tulis  dan  alat  bantu  lain  yang  bisa  digunakan  untuk memperlancar proses wawancara.

## Informan
Penentuan  subyek  ini  didasarkan  atas  informasi  yang  diperlukan  oleh  peneliti dalam  mendapatkan  data  yang  utuh  dan  408iterature408c  sesuai  dengan  408iter penelitian sehingga diperoleh gambaran yang utuh dalam mengambil kebijakan, yakni Pejabat  yang  menangani  langsung  pemenuhan  SDM  di  Pemerintah  Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebelum wawancara, diatur terlebih dahulu waktu dan tempat pelaksanaan agar suasana  wawancara  menjadi  lebih  baik,  dan  data  yang  diperoleh  akan  lebih  lengkap dan lebih valid.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  adalah  alat  bantu  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk mengukur  atau  mengumpulkan  narasi  kuantitatif  maupun  kualitatif  sebagai  bahan pengolahan  yang  berkenaan  dengan  obyek  yang  sedang  diteliti.  Instrumen  penelitian berupa :
1.  Dokumen  yang  berkaitan  dengan  SDM  di  daerah,  dari  Perangkat  Daerah,  tenaga fungsional sampai dengan tenaga di UPT.
2.  Pemetaan SDM dengan Matrik SDM sesuai kompetensi.
3.  Peraturan yang menjadi 408itera 408iter.
4.  Sudut  pandang  yang  digunakan  benar-benar  bukan  sudut  pandang  peneliti melainkan murni sudut pandang subyek penelitian. Arti dari studi 408iterature untuk menjelaskan.
5.  Daftar  pertanyaan ( pointers )  yang mengeksplorasi  serta  menggali key  person dari wawancara.
6.  Alat tulis.
7.  Alat perekam.
8.  Bukti untuk melakukan dokumentasi, kamera, Hand Phone.

## Metode Analisis  Data
Metode analisis data adalah tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan  di- manage untuk  diolah  dalam  rangka  menjawab  rumusan  masalah. Manajemen  dan  proses  pengolahan  data  inilah  yang  disebut  analisis  data.  Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah :
1.  Interpretasi  data.  Menginterpretasi  data  tidak  dilakukan  sekali  saja,  melainkan berulang.  Data  tekstual  yang  sudah  dikategorisasi  sesuai  tema  diinterpretasi kembali dalam rangka mencari hubungan antar tema dalam label atau kode yang berbeda.  Riset  409itera  selalu  melibatkan  interpretasi.  Di  satu  sisi,  interpretasi mengindikasikan  unsur  subjektivitas  dalam  penelitian.  Editing  data  dari  studi 409iterature, dipilih yang berhubungan dengan pengambilan ketepatan kebijakan. Pengumpulan data – data dan dideskripsikan data sekunder. Analisis data – data administratif  disesuaikan  dengan  kebijakan  daerah  dan  kekuatan  anggaran daerah.
2. Data  primer  yang  didapat  diolah  menggunakan  transkrip  dari  alat  perekam, dideskripsikan  dengan  bahasa  yang  tepat  dan  mudah  dipahami  oleh  peneliti, stakeholder dan pengguna laporan.
Laporan  penelitian  diakhiri  dengan  diperoleh  pemahaman  yang  lebih  esensial dan dengan struktur yang invariant, memperoleh kejelasan untuk implementasi.

## ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## Diskripsi Obyek Penelitian

## 1.  Jangkauan dan Arah Pengaturan
Pengaturan  pendirian  Perusahaan  Umum  Daerah  (Perumda)  Air  Bersih  DIY dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  DIY  ini  ditujukan  sebagai  dasar  berdirinya Perumda Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus menjadi dasar tentang pengaturan  kelembagaan  BUMD  Perumda  Air  Bersih  DIY.  Peraturan  Daerah  ini berlaku dalam lingkup provinsi DIY. Adapun Perda DIY tentang Perusahaan Umum Daerah  Air  Bersih  DIY  ini  akan  mengarah  pada  pengaturan  dalam  hal  nama  dan tempat  kedudukan,  maksud  dan  tujuan,  besaran  modal,  dan  kelembagaan/organ Perumda Air Bersih DIY dimana hal-hal tersebut merupakan hal pokok yang akan diatur dalam substansi Perda terkait.
2.  Ruang Lingkup Pengaturan
a.  Ketentuan Umum
a)  Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Bersih  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang selanjutnya  disebut  Perumda  Air  Bersih  DIY  adalah  perusahaan  umum Daerah yang mengelola air bersih di Daerah.
b)  Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Bersih DIY.
c)  Direksi adalah Direksi Perumda Air Bersih DIY.
d)  Satuan  Pengawas  Intern  adalah  unit  yang  dibentuk  oleh  direktur  utama untuk  memberikan  jaminan  yang  independen  dan  obyektif  atas  pelaporan keuangan  serta  melakukan  kegiatan  konsultasi  bagi  manajemen  dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Bersih DIY melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
e)  Komite  Audit  adalah  komite  yang  dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab kepada  Dewan  Pengawas  dalam  membantu  melaksanakan  tugas  dan fungsi Dewan Pengawas.
f)  Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
g)  Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur  beserta  Perangkat  Daerah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
h)  Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
i)  Kepala  Daerah  Yang  Mewakili  Pemerintah  Daerah  Dalam  Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya  disingkat  KPM  adalah  organ  perusahaan  umum  Daerah  yang memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  perusahaan  umum  daerah  dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

## b.  Nama dan Tempat Kedudukan
Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Bersih  Daerah  Istimewa  Yogyakarta berkedudukan  dan  berkantor  pusat  di  Kota  Yogyakarta.  Perumda  Air  Bersih DIY  dapat  mendirikan  atau  membuka  cabang  serta  perwakilan  tempat  lain  di Daerah.

## c.  Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Bersih DIY adalah melakukan pengelolaan  air  bersih  di  Daerah  dan  membantu  PDAM  (Perusahaan  Daerah Air  Minum)  di  Daerah  dalam  rangka  pemenuhan  pelayanan  kebutuhan  air  di Daerah, serta mendorong perkembangan perekonomian Daerah.

## d.  Besaran Modal Dasar dan Modal Disetor
Modal Dasar Perumda Air Bersih DIY merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.  Modal  Disetor  untuk  pertama  kalinya  oleh  Daerah  paling  sedikit 25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  Modal  Dasar  dilakukan  melalui  mekanisme
penyertaan  modal  yang  diatur  dengan  Peraturan  Daerah.  Modal  Disetor sebagaimana dimaksud terdiri atas uang dan atau barang milik Daerah.

## e.  Organ Perusahan Daerah
Pengurusan  Perusahaan  Umum  Daerah  dilakukan  oleh  organ Perusahaan  Umum  Daerah.  Organ  Perusahaan  Umum  Daerah  sebagaimana dimaksud terdiri atas: KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi .
KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Bersih, apabila dapat  membuktikan:  a.  Tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi  baik  langsung maupun  tidak  langsung;  b.  Tidak  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  Perumda  Air  Bersih;dan/atau  c. Tidak  terlibat  baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Bersih secara melawan hukum.
KPM,  Dewan  Pengawas  dan  Direksi  melakukan  rapat  dalam pengembangan  usaha  Perumda  Air  Bersih.  Rapat  sebagaimana  dimaksud terdiri atas: a. Rapat tahunan; b. Rapat persetujuan RKAP Perumda Air Bersih; dan c. Rapat luar biasa.
Anggota  Dewan  Pengawas  Perumda  Air  Bersih  dapat  terdiri  dari  unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Unsur  lainnya  dapat  terdiri  atas  pejabat  pemerintah  pusat  dan pejabat  Pemerintah  Daerah  yang  tidak  bertugas  melaksanakan  pelayanan publik. Dewan Pengawas bertugas: melakukan pengawasan terhadap Perumda Air  Bersih;  mengawasi  dan  memberi  nasihat  kepada  Direksi  dalam menjalankan  pengurusan  Perumda  Air  Bersih.  Dewan  Pengawas  mempunyai kewajiban  melaporkan  hasil  pengawasan  kepada  KPM,  membuat  dan memelihara risalah rapat.
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai wewenang: a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Bersih DIY; b.  Menilai  Laporan  Triwulan  dan  Laporan  Tahunan  yang  disampaikan  Direksi untuk  mendapat  pengesahan  Gubernur;  c.  Meminta  keterangan  Direksi mengenai  pengelolaan  dan  pengembangan  Perumda  Air  Bersih  DIY;  dan  d. Mengusulkan  pengangkatan,  pemberhentian  sementara,  rehabilitasi  dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur.
Dewan  Pengawas  dapat  mengangkat  seorang  Sekretaris  yang  dibiayai oleh  Perumda  Air  Bersih  DIY.  Tugas  Sekretaris  adalah  untuk  membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
Direksi  Perumda  Air  Bersih  DIY  diangkat  oleh  KPM.  Anggota  Direksi diangkat  untuk  masa  jabatan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diangkat kembali  untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan  kecuali:  a.  Ditentukan  lain  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  dan  b.  Dalam  hal  anggota  Direksi memiliki  keahlian  khusus  dan/atau  prestasi  yang  sangat  baik  dapat  diangkat untuk  masa  jabatan  yang  ketiga.  Dalam  menjalankan  tugasnya  Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas. Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. Anggota Direksi  pada  BUMD  lain,  badan  usaha  milik  Negara  dan  badan  usaha  milik swasta;  b.  Jabatan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  dan/atau  c.  Jabatan  lain  yang  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan pada Perumda Air Bersih.
Direksi  mempunyai  tugas:  a.  Menyusun  perencanaan,  melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Bersih; b.  Membina  pegawai;  c.  Mengurus  dan  mengelola  kekayaan  Perumda  Air Bersih;  d.  Menyelenggarakan  administrasi  umum  dan  keuangan;  e.  Menyusun Rencana  Strategis  Bisnis  5  (lima)  tahunan  yang  disahkan  oleh  Gubernur melalui  usul  Dewan  Pengawas;  Strategis  Bisnis  kepada  Gubernur  melalui Dewan  Pengawas;  dan  g.  Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  seluruh kegiatan Perumda Air Bersih kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
Direksi  dalam  melaksanakan  tugasnya  mempunyai  wewenang:  a. Mengangkat  dan  memberhentikan  pegawai  Perumda  Air  Bersih  berdasarkan Peraturan  Kepegawaian  Perumda  Air  Bersih;  b.  Menetapkan  susunan organisasi  dan  tata  kerja  Perumda  Air  Bersih  dengan  persetujuan  Dewan Pengawas; c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; d.  Mewakili  Perumda  Air  Bersih  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan;  e.  Menunjuk kuasa  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  mewakili  Perumda  Air  Bersih;  f. Menandatangani  Laporan  Triwulan  dan  Laporan  Tahunan;  g.  Menjual, menjaminkan  atau  melepaskan  asset  milik  Perumda  Air  Bersih  berdasarkan persetujuan  Gubernur  atas  pertimbangan  Dewan  Pengawas;  h.  Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perumda Air Bersih; i. Menetapkan tarif Air Bersih dengan  Keputusan  Gubernur  atas  pertimbangan  Dewan  Pengawas  dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## f.  Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Bersih
Pegawai  Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Bersih  DIY  merupakan  pekerja Perusahaan  Umum  Daerah  yang  pengangkatan,  pemberhentian,  kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
Pegawai  Perusahaan  Umum  Daerah  memperoleh  penghasilan  yang  adil dan  layak  sesuai  dengan  beban  pekerjaan,  tanggung  jawab,  dan  kinerja. Direksi  menetapkan  penghasilan  pegawai  Perusahaan  Umum  Daerah  sesuai dengan  rencana kerja  dan  anggaran  Perusahaan  Umum  Daerah.  Penghasilan pegawai  Perusahaan  Umum  Daerah  paling  banyak  terdiri  atas:  a.  Gaji;  b. Tunjangan;  c.  Fasilitas;  dan/atau  d.  Jasa  produksi  atau  insentif  pekerjaan. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penghasilan  pegawai  Perusahaan  Umum Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
Pegawai  Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Bersih  berhak  atas  jaminan kesehatan,  jaminan  hari  tua,  dan  jaminan  sosial  lainnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## g.  Satuan Pengawas Interrn dan Komite Audit
Satuan pengawas intern bertugas :
a)  Membantu  Direktur  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  operasional  dan keuangan  Perusahaan  Umum  Daerah  Bersih,  menilai  pengendalian, pengelolaan,  dan  pelaksanaannya  pada  Perusahaan  Umum  Daerah  Air Berih, dan memberikan saran perbaikan;
b)  Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada Direktur; dan
c)  Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
Satuan  pengawas  intern  memberikan  laporan  atas  hasil  pelaksanaan tugas  kepada  Direktur  dengan  tembusan  kepada  Dewan  Pengawas.  Satuan pengawas  intern  dapat  memberikan  keterangan  secara  langsung  kepada Dewan  Pengawas  atas  laporan  yang  disampaikan.  Direktur  menyampaikan hasil  pemeriksaan  satuan  pengawas  intern  kepada  seluruh  anggota  direksi, untuk  selanjutnya  ditindaklanjuti  dalam  rapat  direksi.  Direksi  wajib memperhatikan  dan  segera  mengambil  langkah  yang  diperlukan  atas  segala sesuatu  yang  dikemukakan  dalam  setiap  laporan  hasil  pemeriksaan  yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
Komite audit mempunyai tugas:
a)  Membantu  Dewan  Pengawas  dalam  memastikan  efektivitas  sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
b)  Menilai  pelaksanaan  kegiatan  serta  hasil  audit  yang  dilaksanakan  oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
c)  Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d)  Memastikan  telah  terdapat  prosedur review yang  memuaskan  terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
e)  Melakukan  identifikasi  terhadap  hal  yang  memerlukan  perhatian  dewan pengawas; dan
f)  Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

## h.  Penggunaan Laba
Penggunaan laba Perumda Air Bersih DIY ditetapkan oleh KPM.
i.  Pembinaan dan Pengawasan
a)  Pembinaan
Pemerintah  Daerah  melakukan  pembinaan  terhadap  pengurusan Perusahaan Umum Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan  oleh:  Sekretaris  Daerah;  pejabat  pada  Pemerintah  Daerah yang  melakukan  fungsi  pembinaan  BUMD;  dan  pejabat  pada  Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD mempunyai tugas melakukan: a. Pembinaan organisasi, manajemen,  dan  keuangan;  b.  Pembinaan  kepengurusan;  c.  Pembinaan pendayagunaan  aset;  d.  Pembinaan  pengembangan  bisnis  ;  e. Monitoring dan evaluasi; f. Administrasi pembinaan; dan g. Fungsi lain yang diberikan oleh  Sekretaris  Daerah.  Lebih  lanjut,  penetapan  pejabat  pada  Pemerintah Daerah  yang  melakukan  fungsi  pembinaan  BUMD  disesuaikan  dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
b)  Pengawasan
Pengawasan  pada  Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Bersih  DIY dilakukan  oleh  pengawasan  internal  dan  pengawasan  eksternal. Pengawasan  internal  dilakukan  oleh  satuan  pengawas  intern  dan  komite audit. Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah; b.  Menteri  untuk  pengawasan  umum;  dan  c.  Menteri  teknis  atau  pimpinan lembaga  pemerintah non kementerian  untuk  pengawasan  teknis.
Pengawasan  oleh  Pemerintah  Daerah  dilaksanakan  oleh  pejabat  pada Pemerintah  Daerah  yang  melaksanakan  fungsi  pengawasan.  Selebihnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Analisis Hasil Penelitian
Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Data-data  yang  diperoleh  selama  dilapangan  dan  setelah dilapangan  telah  dianalisis.  Dalam  menganalisis  data,  peneliti  menggunakan  teknik analisis  selama  di  lapangan  model  Miles  dan  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono (2010).  Tujuannya  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti  serta  membantu mempresentasekannya  kepada  orang  lain.  Miles  dan  Huberman  menjelaskan  ada beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Langkah  pertama  yang  dilakukan  peneliti  adalah  mengumpulkan  data  mentah yakni  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hal  ini  untuk  menjawab rumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan  peneliti  dalam  penelitian  yaitu  bagaimana merencanakan  kebutuhan  sumber  daya  manusia  dalam  Perumda  Air  Bersih  Pemda. DIY,  cara  dan  metode  rekrutmen  SDM.  Peneliti  melakukan  pengambilan  data  apa adanya ( verbatim ) tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti.
Langkah  kedua  yaitu  trankip  data  dengan  cara  merubah  catatan  penelitian kedalam  bentuk  tertulis.  Kemudian  selanjutnya,  peneliti  melakukan  penyederhanaan
data  dengan  mengambil  informasi  penting  dari  setiap  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan.  Kemudian  peneliti  mengambil  kesimpulan  walaupun  masih  bersifat sementara.  Dimana  setelah  itu  peneliti  melakukan  proses check  and  reheck (triangulasi)  antara  sumber  data  yang  satu  dengan  sumber  data  yang  lainnya.  Dan langkah  terakhir  adalah  penyimpulan  data  dengan  kebijakan  perencanaan  kebutuhan SDM serta cara dan metode rekrutmen SDM.
Dalam  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  peneliti  menggunakan  4  (empat) informan  atau  sumber  data  yang  berada  di  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Perumahan  dan ESDM  Pemda.  DIY  dan  BKD  Pemda  DIY.  Untuk  memperkuat  data,  peneliti  juga melakukan  studi  dokumentasi  dengan  melihat  dokumen-dokumen  yang  berhubungan dengan  data  tentang  masalah  penelitian.  Setelah  semua  data  terkumpul  melalui wawancara  dan  dokumentasi  selanjutnya  diolah  dan  dinalisis.  Dan  kemudian  peneliti melakukan check dan recheck (triangluasi) hingga pertengahan bulan September 2019 yang merupakan batas akhir peneliti melakukan penelitian.
Dari  keempat  kutipan  wawancara  di  atas  untuk  perencanaan  kebutuhan  SDM Perumda.  Air  Bersih  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  baik  dari  sisi  kualifikasi,  struktur organisasi  dan  metode  rekrutmen  SDM  serta  kebijakan  pemenuhan  SDM  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Kualifikasi dan kriteria minimal untuk jabatan atau jenis SDM di Perumda Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai daftar.
2.  Metode  rekrutmen  untuk  pemenuhan  SDM  pada  jabatan  Direktur  menjadi  hak preogratif Gubernur/Kepala Daerah bersama dengan Badan Pengawas sedangkan untuk bagian-bagian diusulkan menggunakan mekanisme CAT.
3.  Kebijakan  pemenuhan  SDM  Perumda  Air  Bersrih  DIY  yang  diambil  nantinya merupakan  penjabaran  keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2014,  tentang  Pedoman  Penyusunan Perencanaan  Tenaga  Kerja  Mikro  di  Perusahaan,  BUMN  dan  BUMD  yang  akan diadop dalam Peraturan Gubernur.
4. Mekanisme Rekrutmen terkait dengan SDM Perumda Air Bersih DIY diusulkan oleh BKD DIY diantaranya menggunakan Metode Camputer Assisted Test (CAT).

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan dari Jurnal ini adalah :
1.  Jumlah kebutuhan SDM Perumda air bersih DIY dan kualifikasinya adalah Direktur Utama berjumlah 1 orang, kriteria minimal pendidikan S2 Teknik  atau Manajemen, Direktur  Umum  minimal  pendidikan  S2  Ekonomi  atau  Manajemen  perusahaan, Direktur Teknik minimal pendidikan S2 Teknik, Bagian umum & personalia minimal pendidikan S1 manajemen, Sub Bagian SDM minimal pendidikan S1 Psikologi, Sub Bagian  Perlengkapan  &  Teknologi  Informasi  minimal  pendidikan  S1  Teknik Informasi, Bagian Keuangan minimal pendidikan S1 Ekonomi atau Akuntansi, Sub Bagian Kas, Anggaran & manajemen aset minimal pendidikan S1
Ekonomi/Akuntansi, Sub Bagian Pembukaan minimal pendidikan S1
Ekonomi/Akuntansi, Bagian Teknik minimal pendidikan S1 Teknik Sipil/Lingkungan, Sub Bagian Produksi minimal pendidikan S1 Teknik Sipil/Lingkungan, Sub Bagian Distribusi  dan  Pelayanan  minimal  pendidikan  S1  Teknik  Sipil/Lingkungan,  Sub Bagian  Mekanikal  &  Elektrikal  minimal  pendidikan  S1  Teknik  Mesin,  Bagian Pengembangan Bisnis minimal pendidikan S1 Manajemen, Sub Bagian Pemasaran &  pengembangan  jaringan  minimal  pendidikan  S1  Manajemen,  Sub  Bagian Hubungan Pelanggan minimal pendidikan S1 Manajemen.
2.  Struktur  organisasi  yang  paling  sesuai  dalam  Perumda  Air  Bersih  Pemerintah Daerah DIY terdiri dari 3 Direktur, 4 Bagian dan 9 unit Jabatan dibawah Bagian.
Maka menurut saran kami :
1.  Pemenuhan  SDM  di  Perumda  Air  Bersih  DIY  yang  melalui  Peraturan  Gubernur untuk  segera  dilakukan  minimal  pada  operasional  dilapangan,  karena  produksi pengolahan air minum sudah berjalan tiga tahun.
2.  Rekrutmen  personil  tenaga  operator  perlu  segera  dibuka  untuk  mempertahankan operasional produksi pengolahan air curah.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Moleong.  L.J.  (1989).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  Remaja  Rosda Karya
Ardana,  I  Komang,  Ni  Wayan  Mujiati  dan  I  Wayan  Mudiarta  Utama,  Manajemen
Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, 2011
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset.  Pusat  Studi  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik UGM,  2019.  Naskah  Akademis  Rancangan  Pelaporan  Daerah  Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Bersih DIY.Yogyakarta: Pemda DIY.
Bilson, Simamora, 2004, Riset Pemasaran, Jakarta, Gramedia Utama
Creswell,  Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset,  Yogyakarta,  PUSTAKA  PELAJAR,
2015
Gomes,  Faustino  Cardoso.  2003.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.Jakarta:  Andi Offset
Hasibuan,  H.  Malayu,  S.P,  2001,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  edisi  revisi, cetakan ketiga, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta
Heidjrachman  &  Husnan,  S,  (2002),  Manajemen  Personalia,  Edisi  Keempat, Yogyakarta: BPFE.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  52  Tahun  2014  tentang Pedoman  Penyusunan  Perencanaan  Tenaga  Kerja  Mikro  di  Perusahaan,  Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
Mondy, R. W. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  29/PRT/M/2018
tentang Standar Teknis Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Rivai dan Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Sedarmayanti.  2001.  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Bandung: Mandar Maju
Simamora,  Henry.  2006.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
T Hani Handoko, Manajemen Personalia dan SDM, BPFE Yogyakarta, 2011 Werther, William  B  dan  Keith  Davis, Human  Resources  and  Personnel  Management,
Mc Graw Hill, Inc, New York, 1996.
Wirawan,  2015.  Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia  (Teori,  Aplikasi,  dan Penelitian). Jakarta: Salemba Empat.