## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Muhammad Iqbal Nur 1 , St. Nurjannah 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Muhammadiqbalnur29@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Efektivitas  Kebijakan  Asimilasi  Terhadap  Narapidana  di  Tengah Pandemi  Covid-19.  Adapun  yang  menjadi  pokok  permasalahannya  yakni  bagaimana  efektivitas  kebijakan asimilasi  terhadap  narapidana  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Sehingga  dari  pokok  masalah  tersebut  ditarik  sub masalah  yaitu  1)  Bagaimana  pemberian  kebijakan  asimilasi  terhadap  narapidana  efektif  dilakukan  di  tengah pandemi Covid-19? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pemberian kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19?
Dalam  menjawab permasalahan di atas, maka penulis  melakukan penelitian  yang tergolong penelitian pustaka  (library  search).  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  sumber  data  primer  yang  merupakan dokumen  peraturan  seperti  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  : M.Hh.01.Pk.05.06  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  M.01.Pk.04.10  Tahun  2007  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat,  dan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Nomor : E.Pk.04.01-70 Tahun 1994 Syarat Substantif Yang Harus Dipenuhi Oleh Narapidana Yang Mendapat Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  Dan  Cuti  Menjelang  Bebas  yang  bersifat  mengikat,  asli  dan  ditetapkan  oleh pihak  yang  berwenang,  data  sekunder  berupa  pengumpulan  data  dari  bahanbahan  kepustakaan.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  cara  identifikasi  yakni  mengelompokkan  data  atau  mencari  bahan- bahan  kepustakaan  yang  sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data  yang digunakan yaitu analisis data  kualitatif  yaitu upaya  yang dilakukan dengan cara  mengumpulkan data, memilah-  milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi covid-19 sangat tidak efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya yang sangat menjadi ketakutan masyarakat yakni mereka dapat mengulang kembali kejahatan yang sama. Di sisi lain, dikhawatirkan narapidana yang bebas asimilasi tidak dapat diterima di lingkungan masyarakat (2) Adapun hambatan yang terjadi pada saat pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana yakni mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika bebas dari penjara dan juga lingkungan sosial yang tidak mendukung dengan kehadiran mereka.
Adapun  implikasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  1)  masyarakat  juga  ikut  berkontribusi  dengan  bisa menerima  narapidana  yang  telah  bebas  asimilasi  di  lingkungan  sosial.  2)  pihak  aparat  pun  harus  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  kebijakan  asimilasi  terhadap  narapidana  sehingga  masyarakat memahami  dan  bisa  menerima  narapidana  bebas  asimilasi  di  lingkungan  mereka.  Sebab  terjadinya  kejahatan yang  sama  dilakukan  oleh  narapidana  asimilasi  disebabkan  oleh  masyarakat  yang  mengucilkan  mereka  salah satunya yaitu tidak mudah memberikan pekerjaan kepada narapidana tersebut.
Kata Kunci: Kebijaka Asimilasi, Narapidana, Pandemi Covid-19.

## Abstract
This thesis discusses the Effectiveness of the Assimilation Policy Against Prisoners in the Middle of the Covid-19 Pandemic. As for the main problem, namely how effective the assimilation policy for prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic. So that from the main problem, sub-problems are drawn, namely 1) How can the provision of assimilation policies for inmates be effective in the midst of the Covid-19 pandemic? 2) What factors hamper the provision of the assimilation policy of prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic?
In answering the above problems, the authors carry out research that is classified as a library search. The data sources used are primary data sources which are regulatory documents such as the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.Hh.01.Pk.05.06 of 2008 concerning Amendments  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  M.01  .Pk.04.10  of  2007 concerning  the  Requirements  and  Procedures  for  Implementing  Assimilation,  Parole,  Leaving  Towards  Free and  Conditional  Leave,  and Circular  of  the  Director  General  of  Corrections  Number:  E.Pk.04.01-70  of  1994 Substantive  Requirements  That  Must  Be  Met  by  Prisoners  Who  Receive  assimilation,  parole  and  leave  before release which is binding, original and determined by the competent authority, secondary data is in the form of
data  collection  from  library  materials.  The  data  collection  method  used  is  the  identification  method,  namely grouping data or searching for library materials that match the research title. The data processing and analysis method  used  is  qualitative  data  analysis,  namely  the  efforts  made  by  collecting  data,  sorting  them  into manageable units and deciding what can be retold with data from the reading literature.
The  results  showed  that  (1)  the  provision  of  assimilation  policies  for  prisoners  in  the  midst  of  the Covid-19 pandemic was very ineffective due to several factors, including the fear of the community, namely that they  could  repeat  the  same  crime  again.  On  the  other  hand,  it  is  feared  that  convicts  who  are  free  from assimilation cannot be accepted in the community (2) The obstacles that occur when giving assimilation policies to  inmates  are  that  they  do  not  know  what  they  will  do  if  they  are  free  from  prison  and  also  the  social environment that does not support them. their presence.
The implications of this research are 1) society also contributes by being able to accept prisoners who have been free of assimilation in the social environment. 2) the apparatus must also provide an understanding to  the  public  about  the  assimilation  policy  of  prisoners  so  that  the  community  understands  and  can  accept assimilation-free prisoners in their environment. The reason for the occurrence of the same crimes committed by assimilated prisoners is caused by society that isolates them, one of which is that it is not easy to provide jobs to these prisoners.
Keywords: Assimilation Policy, Prisoners, Covid-19 Pandemic.

## PENDAHULUAN
Seperti  kita  ketahui  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik dengan bentang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Negara ini lahir berkat tekad dari masyarakatnya  yang  menginginkan  negaranya  merdeka  dan  berdaulat,  sejak  Negara  ini memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal  17 Agustus 1945,  Indonesia memiliki satu sistem  hukum  yang  berlaku  secara  nasional  dan  merupakan  salah  satu  alat  pengitegrasi bangsa  ini. 1 Semenjak  manusia  dilahirkan,  manusia  telah  bergaul  dengan  manusia  lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. 2
Dalam  sebuah  peradaban  moderen,  tidak  ada  satupun  negara  yang  lepas  dari  sebuah tatanan berupa norma yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Bukan hanya  dalam  suasana  peradaban  moderen  saja,  bahkan  ketika  negara  masih  dalam cengkraman  penjajah  yang  berarti  belum  merdeka  tetap  negara  itu  harus  memiliki  tatatan aturan. 3 Begitu pula dalam membentuk sebuah kebijakan.
Menurut  pandangan  hukum,  ketika  kita  ingin  mengetahui  sejauh  mana  suatu efektivitas  dari  hukum  adalah  dengan  melihat  dan  mengukur  seberapa  banyak  hukum  itu ditaati  dan  dilanggar.  Akan  tetapi,  Seseorang  yang  dituduh  melakukan  tindak  pidana  harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dan buktibukti yang meyakinkan menyatakan dengan
1 N  U  R  Chalil  and  others,  ‘Analisis  Pelaksana  Tugas  Sementara  (Plt)  Walikota  Makassar  Dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi’, 2019.
2 Muh.  Amiruddin,  ‘Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas’, Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 5.1 (2018), 187 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5438>.
3 Fadli  Andi  Natsif,  ‘Pancasila  Dalam  Perspektif  Hukum  Konstitusi  Indonesia’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 122 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057>.
tegas  memutus  orang  tersebut  bersalah  atau  telah  melanggar  hukum  yang  ada. 4 Kebijakan untuk  membebaskan  Narapidana  di  tengah  Covid-19  adalah  langkah  yang  kurang  tepat  dan hanya  merupakan  solusi  yang  bersifat  sementara.  Secara  normatif,  asimilasi  terdapat  dalam Pasal  1  Ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  yaitu sebuah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  dalam  kehidupan masyarakat. 5 Hal  ini  juga  dikaitkan  dengan  adanya  perlindungan  HAM  bagi  narapidana. Padahal Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut. 6
Adapun  mengenai  ketentuan  asimilasi  maupun  syaratnya  tertuang  dalam  Pasal  2 angka  1  yakni  “asimilasi  narapidana  dilaksanakan  di  rumah  dengan  pembimbingan  dan pengawasan  Bapas”.  Kemudian,  dalam  angka  2  menyatakan  “narapidana  yang  dapat diberikan  asimilasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  1  harus  telah  memenuhi  syarat :pertama,berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir;  kedua,  aktif  mengikuti  program  pembinaan dengan  baik;  danketiga,  telah  menjalani  ½  (satu  per  dua)  masa  pidana. 7 Hukum  itu  sendiri bukanlah  sekedar  kumpulan  atau  penjumlahan  peraturan-peraturan  yang  masing-masing berdiri  sendiri-sendiri.  Arti  pentingnya  suatu  peraturan  hukum  ialah  karena  hubungannya yang  sistematis  dengan  peraturan-peraturan  hukum  lain. 8 Dalam  upaya  menegakkan  proses hukum  yang  adil  dalam  sistem  peradilan  pidana,  masalah  penegakan  dan  bantuan  hukum mempunyai peranan yang sangat penting. 9
Kebijakan  asimilasi  di  tengah  pandemi  seperti  ini  dilakukan  bukan  karena  tanpa pertimbangan,  seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwasanya  kondisi  Lapas  di  Indonesia sangatlah  miris.  Dilihat  saja  dari  kondisi  Lapas  umum,  fasilitas  yang  ada  kurang  memadai dan  tidak  sesuai  denga  SOP.  Lapas  umum,  kapasitas  napinya  sangat  membludak.  Satu ruangan sel itu bisa sekitar 30-70 napi. Untuk tidur pun susah bahkan bergantian setiap 2 jam
4 Rahman  Syamsuddin, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Integrasi  Keilmuan (Makassar:  Alauddin University Press, 2013).
5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
6 Fadli Andi Natsif, ‘Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia’, Al-Risalah , 19.3 (2019), 148–58.
7 Muchlas  Rasta,  ‘Asimilasi  Di  Tengah  Pandemi”,  Metro  Merauke,  Situs  Resmi  Http://Metro Merauke.Com/2020/04/25/Asimilasi-Ditengah-Pandemi-Covid-19-Dan-Penegakan-Hukum-Pidana/. Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2020.’
8 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
9 Rahman;  M  Syamsuddin  Mardatila,  ‘Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Yang  Menyebabkan  Kematian’, Alauddin  Law  Development  Journal (ALDEV) , 2.11 (2020), 20–31.
sekali untuk tidur. Saat mewabahnya Covid19 ini, menjadikan para napi takut akan peluang menyebarnya  virus  dengan  cepat  antara  sesama  napi.  Apalagi  di  dalam  sel  tahanan  bukan hanya  golongan  anak  muda  saja  akan  tetapi  di  dominasi  pula  oleh  golongan  yang  tua utamanya yang telah berusia 60 tahun dan sudah menjalani 1 2 ⁄ masa tahanan. Hal ini pun yang juga menjadikan salah satu pertimbangan dan juga usulan oleh Menteri Kemenkumham, Yasona  Laoly  terkait  pembebasan  napi  di  lapas  umum  yang  dinilai  sangat  over  kapasitas guna memutus rantai penyebaran Covid-19.
Di dalam kehidupan masyarakat yang sekarang ini, banyak faktor yang menimbulkan terjadinya tindakan kriminal. 10 Masyarakat merupakan salah salah bagian penting yang akan berpengaruh  terhadap  tegaknya  negara  dan  tercapainya  tujuan  nasional. 11 Masyarakat  yang khawatir akan dampak diberikannya asimilasi kepada narapidana umum bukan karena tidak mendasar, di sisi lain publik pun memiliki pandangan yang sama bahwa pemerintah tidaklah cocok  mengeluarkan  peraturan  atau  kebijakan  tersebut  apalagi  dengan  tujuan  untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Justru narapidana dianggap lebih baik bahkan lebih aman  tinggal  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  karena  mereka  tidak  bertemu dengan  orang  baru  dan  lebih  mudah  melakukan  physical  distancing  sesuai  dengan  protokol yang ditentukan. 12
Keresahan  masyarakat  nyatanya  tidak  sampai  di  situ.  Kebijakan  tersebut  dianggap sebagian kalangan dapat meningkatkan angka kriminalitas karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit. Dengan demikian  sifat  asli  jasmani  manusia  tidak  akan  pernah  mau  dibawa  selalu  mau  di  atas. 13 Pegiat  antikorupsi  juga  tampak  kritis  menyikapi  peraturan  tersebut,  karena  dikhawatirkan Permenkumham  tersebut  mutatis  mutandis  dengan  kebijakan  terhadap  narapidana  koruptor. Presiden  Joko  Widodo  telah  mengkonfirmasi  bahwa  tidak  pernah  ada  wacana  untuk pemberian asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana korupsi selama masa pandemi ini.
10 Rahman  Syamsuddin,  ‘Sanksi  Pidana  Terhadap  Peminum  Dan  Pedagang  Minuman  Beralkohol’,  1, 85–94.
11 Yasminingrum  Yasminingrum,  ‘Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 15.2 (2018), 41–53 <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.687>.
12 Dinda  Balqis,  ‘Pembebasan  Narapidana  Dan  Kekhawatiran  Masyarakat.  DetikNews, Https://M.Detik.Com/News/Kolom/d-4986280/Pembebasannarapidana-Dan-Kekhawatiran-Masyarakat.  Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2020.’
13 Ahkam  Jayadi,  Universitas  Islam,  and  Negeri  Alauddin,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi Dalam Proses Peradilan’, Lex Crimen , 9.3 (2020), 130–41.
Dilihat  dari  pandangan  normative,  asimilasi  dalam  pasal  1  angka  7  UURI  No.  12 Tahun  1995  mengenai  pemasyarakatan  adalah  membaurkan  narapidana  dan  anak  didik  di dalam masyarakat merupakan proses  yang dilakukan untuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Namun,  stigma  buruk  seorang  narapidana  sulit  diterima  masyarakat  sekarang  ini. Apalagi  banyaknya  kekhawatiran  masyarakat.  Sehingga  kebijakan  asimilasi  terhadap narapidana  dianggap  tidak  tepat  untuk  dilakukan.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini sudah semestinya pemerintah menerapkan sistematika lain dalam penegakan hukum terutama untuk  kasus-kasus  yang  tergolong  ringan,  sistem  restorative  justice  dapat  menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas ini. Konsep  restorative  justice  merupakan  suatu  pendekatanyang  lebih  menitikberatkan padakondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  serta korban.
Adapun yang menjadi pokok permasalahannya yakni bagaimana efektivitas kebijakan asimilasi  terhadap  narapidana  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Sehingga  dari  pokok  masalah tersebut  ditarik  sub  masalah  yaitu  1)  Bagaimana  pemberian  kebijakan  asimilasi  terhadap narapidana  efektif  dilakukan  di  tengah  pandemi  Covid-19?  2)  Faktor-faktor  apakah  yang menghambat dalam pemberian kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19?.
Tujuan dari penelitian ini yakni (1) untuk mengetahui pemberian kebijakan asimilasi terhadap  narapidana  efektif  dilakukan  di  tengah  pandemi Covid-19. (2)  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  pemberian  kebijakan  asimilasi  narapidana  di  tengah pandemi Covid-19 .

## METODE PENELITIAN
Adapun penelitian yang tergolong penelitian pustaka (library search). Adapun sumber data  yang  digunakan  yaitu  sumber  data  primer  yang  merupakan  dokumen  peraturan  yang bersifat  mengikat,  asli  dan  ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang,  data  sekunder  berupa pengumpulan data dari bahanbahan kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu  cara  identifikasi  yakni  mengelompokkan  data  atau  mencari  bahan-bahan  kepustakaan yang  sesuai  dengan  judul  penelitian.  Metode  pengolahan  dan  analisis  data  yang  digunakan yaitu  analisis  data  kualitatif  yaitu  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data, memilah-  milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola  dan  memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pemberian Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Tengah Pandemi Covid- 19
Adapun syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:
a. Asimilasi  Narapidana  dan  Anak  dilaksanakan  di  rumah  dengan  bimbingan  dan pengawasan Bapas;
b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
1) berkelakuan  baik  dan  tidak  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  waktu  6  (enam) bulan terakhir;
2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3) telah menjalani ½ masa pidana.
c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
1) berkelakuan  baik  dan  tidak  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  waktu  3  (tiga) bulan terakhir;
2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan. 14
Selain  itu  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  menambahkan syarat sebagai berikut:
a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3) Narapidana dan Anak  yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah; 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
b. Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui  integrasi  (Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
14 ‘Pasal 2 Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19’.
1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2) Anak yang telah menjalani ½ masa pidana;
3) Narapidana dan Anak  yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
4) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 15
Adapun  yang  melatarbelakangi  diberikannya  kebijakan  asimilasi  ini  yakni  Komisi Tinggi  PBB  untuk  HAM,  yang  mendorong  pembebasan  tahanan  di  negara-negara  dengan kondisi  penjara  yang  mengkhawatirkan  sehingga  Indonesia  bukan  satu-satunya  negara  yang menerapkan  kebijakan  untuk  membebaskan  narapidana  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Allah juga menjaga kehormatan dan meninggikan derajatnya manusia dengan memberikan hukum sesuai  dengan  martabatnya. 16 Penyebaran  Covid-19  telah  menekan  sistem  peradilan  pidana secara  global  dan  menyebabkan  banyaknya  pembebasan  narapidana.  Mengutip  Reuters, Jerman  telah  membebaskan  sekitar  1000  tahanan  yang  mendekati  masa  akhir  hukuman mereka.  Tujuannya  adalah  untuk  membebaskan  sel-sel  sehingga  area  karantina  dapat  diatur untuk  narapidana  yang  tertular  penyakit. 17 Pemerintah  Italia  juga  telah  mengeluarkan kebijakan  yang  mengizinkan  pembebasan  lebih  awal  bagi  narapidana  dengan  masa  tahanan tersisa  kurang  dari  18  bulan.  Kebijakan  ini  diambil  setelah  terjadi  kerusuhan  di  lapas  yang dipicu larangan berkunjung dan kekhawatiran akan Covid-19. 18
Pembebasan  narapidana  untuk  mengurangi  penyebaran  Covid-19  di  tengah  padatnya Lapas  merupakan  solusi  yang  bersifat  sementara.  Penyebab  utama  penularan  penyakit  di tahanan  yang  over  kapasitas  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  masih  mengutamakan hukuman  penjara  dalam  penegakan  hukum  untuk  member  efek  jera  bagi  seseorang  yang tersangkut  kasus  hukum.  Besarnya  persentase  penggunaan  penjara  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  penjatuhan  pidana  tidak  diimbangi  dengan  sarana  prasarana  yang mencukupi.  Selama  pemerintah  tidak  mengubah  kebijakan  penegakan  hukum  dalam  bentuk
15 ‘Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH- 19.PK.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  Dan  Pembebasan  Narapidana  Dan  Anak  Melalui  Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.’
16 Latifah  Nur  Isnaini,  ‘ANALISIS  PERBANDINGAN  HUKUM  TERHADAP  PUTUSAN  NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS’, Journal of Chemical Information and Modeling , 53.9 (2013), 1689–99.
17 ‘“Virus  Corona  Dorong  Pembebasan  Narapidana  Global  Tahan  Yang  Kejam  Tak  Dibebaskan”. Kontan.Id, Situs, Https://I n t Er n a Si on a l. Kon t a n . c o. i d /News/ Virus- Cor Onador on g-p e m b e b a s a n - n a r a p i d a n a -Global-Tahanan-Yang-Kejam-T’.
18 ‘Kebijakan  Penjara-Penjara  Dunia  Di  Tengah  Pandemi  Corona”,  Kompas.  Situs  Https://Katadata.c 0.i d / b Er i t a / 20 2 0/ 04 / 0 9 / Kebijakan-Penjara-Penjara-Dunia-Di-t En Gahpandemi- Cor on a. Diakses Pada Tanggal 23 September 2020.’
penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus.
Pemberian asimilasi kepada narapidana dalam rangka mencegah penularan Corona di Lapas  memang  tepat  tapi  perlu  dievaluasi  dan  diperbaiki  agar  tidak  menjadi  masalah  baru. Seleksi pemberian asimilasi kepada narapidana harus ketat melalui indikator pembinaan dan pelatihan yang berkualitas selama di lapas. Kemudian pengawasan dan sanksi perlu dilakukan kepada  narapidana  yang  menjalani  proses  asimilasi.  Ketika  narapidana  dinilai  belum  layak maka  asimilasi  belum  boleh  diberikan.  Hal  tersebut  untuk  mencegah  potensi  terjadi pengulangan  kejahatan  oleh  para  narapidana  yang  meresahkan  masyarakat  ketika  diberi asimilasi. 19
Berbagai kejadian di tengah masyarakat cukup membuktikan hal di atas bahwa hukum dalam banyak hal masih diskriminatif. Narapidana yang bekas pejabat publik, demikian juga kaya  raya  dari  hasil  korupsi  ternyata  di  penjara,  sel  atau  kamarnya  telah  disulap  menjadi kamar hotel berbintang. 20
Kebijakan  asimilasi  di  tengah  pandemi  Corona  banyak  menuai  kritik  karena  banyak narapidana  yang  kembali  berulah  setelah  dibebaskan.  Akibat  banyaknya  kritik  terhadap kebijakan  tersebut,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  menghentikan  pemberian  asimilasi kepada  narapidana.  Penghentian  kebijakan  tersebut  merupakan  keputusan  yang  tepat. Kebijakan asimilasi  butuh  evaluasi  dan perbaikan. Agar kedepannya narapidana  yang bebas melalui  asimilasi  benar-benar  layak  untuk  membaur  di  masyarakat  tanpa  mengulangi kejahatan yang dapat meresahkan lingkungan sekitar. 21

## B. Hambatan-hambatan  dalam  Pemberian  Kebijakan  Asimilasi  Narapidana  di Tengah Pandemi Covid-19
Hukum  itu  bukan  merupakan  tujuan,  akan  tetapi  hanya  merupakan  jembatan,  yang akan membawa kita kepada ide  yang dicita-citakan. Selanjutnya dikatakan bahwa: Agaknya masyarakat  kita  memang  masih  memerlukan  beberapa  generasi  lagi,  supaya  benar-benar dapat  berkembang menjadi  masyarakat  yang demokratis secara hakiki. 22 Dari berbagai  teori
19 ‘Aditya Prastian Supriyadi,” Evaluasi Sistem Pembinaan Napi Pasca Asimilasi Di Tengah Pandemi “,  DetikNews,  Situs  Https://Kaltimtoday.Co/Evaluasi-Sistem-Pembinaan-Napipasca-Asimilasi-Di-Tengah- Pandemi/. Diakses Pada Tanggal 19 September 2020.’
20 Ahkam  Jayadi,  ‘PROBLEMATIKA  PENEGAKAN  HUKUM  DAN  SOLUSINYA’, Ilmu  Syariah Dan Hukum , 15 (2015), 34.
21 ‘Kontan.Id.  Virus  Corona  Dorong  Pembebasan  Narapidana  Global  Tahan  Yang  Kejam  Tak Dibebaskan. Situs, Https://Int e r n a Sio Na l.Ko Nt an.Co.Id/News/Virus-Corona-Dorong-p e Mb e b a s a n - n a r a p i d a n a -Global-Tahanan-Yang-Kejam-Tak-Dibebaskan?Pag’.
22 Ahkam Jayadi, ‘Membuka Tabir Kesadaran Hukum’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 11 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>.
asimilasi  yang  pernah  diteliti  oleh  para  ahli,  terbukti  bahwa  hanya  dengan  pergaulan  antara kelompok-kelompok  secara  luas  dan  intensif  saja  belum  tentu  terjadi  suatu  asimilasi,  kalau diantara  kelompokkelompok  yang  berhadapan  ini  tidak  ada  sikap  toleransi  dan  simpati terhadap  yang  lain.  Sikap  toleransi  dan  simpati  terhadap  kebudayaan  lain  sering  terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini yang menjadi penghalang proses asimilasi. Faktor tersebut adalah:
1. Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat
2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi
3. Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi
4. Perasaan  bahwa  suatu  kebudayaan  golongan  taau  kelompok  tertentu  telah  tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya
5. Dalam  batas-batas  tertentu,  perbedaan  warna  kulit  atau  ciri-  ciri  badaniah  dapat menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi
6. Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa
7. Faktor  perbedaan  kepentingan  ditambah  dengan  pertentanganpertentangan  pribadi dapat menghalangi proses asimilasi. 23
Dikarenakan  pandemi  Covid-19  pertama  kali  terjadi  di  Indonesia,  maka  adapun hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  pemberian  Asimilasi  di  Tengah  pandemi  Covid-19 sebagai berikut :
1. Ketidakjelasan  alamat  yang  dituju  oleh  warga  binaan  ketika  mereka  bebas  asimilasi dan  integrasi  terkait  COVID-19.  Karena  merupakan  program  asimilasi  di  rumah, maka harus ada kepastian alamat yang akan dituju oleh narapidana dan anak sekeluar mereka dari LAPAS.
2. Narapidana  memanfaatkan  momen  asimilasi  untuk  meminta  uang  lebih  kepada keluarga.  Ada  beberapa  narapidana  yang  bebas  asimilasi  memanfaatkan  kepulangan mereka yang cepat dari perkiraan untuk meminta uang tambahan kepada keluarga.
3. Keraguan  masyarakat  untuk  menerima  kedatangan  narapidana  dan  anak  yang  bebas asimilasi COVID-19. 24
Faktor  lingkungan  masyarakat  berperan  penting  dalam  rehabilitasi  dan  reintegrasi narapidana,  pada  tahap  dengan  membaurkan  narapidana  dengan  masyarakat.  Namun  tidak dapat di pungkiri bahwa masih adanya jarak pemisah antara narapidana dengan masyarakat,
23 Ahmad Ali, Realitas Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
24 Niyan Ati Trisnawati, Artikel: Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid19 (Malang:  Universitas  Islam  Malang, 2020).
pemikiran  mengenai  opini  masyarakat  tentang  pelaku  kejahatan  yang  dikemukakan  oleh Romli  Atmasasmita  adalah  di  lain  pihak,  kita  sering  mendengar  dari  masyarakat  bahkan cenderung merupakan suatu kebiasaan dimana pandangan terhadap seorang pelaku kejahatan sering  (selalu)  negatif.  Terdapat  kesan  bahwa  pelaku  kejahatan  tidak  layak  memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan. 25
Sebaik apapun tujuan dari lembaga pembuat peraturan membuat suatu peraturan dan sebaik  apapun  lembaga  penerapan  peraturan  (lembaga  pemasyarakatan)  menerapkan peraturan, tidak akan tercapai tujuan pemasyarakatan apabila tidak mendapat dukungan dari pemegang  peranan,  dalam  hal  ini  masyarakat  dan  instansi  terkait  lainnya.  Sebaik  apapun perilaku narapidana itu di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk  menerima  maka  sia-sia  usaha  dari  lembaga  pemasyarakatan  melaksanakan  perintah perundang-undangan.  Hal  ini  didukung  pula  dengan  teori  tentang  sistem  hukum  menurut Lawrance  M.  Friedman  bahwa  tidak  berfungsinya  komponen  masyarakat  dipengaruhi  oleh budaya hukum masyarakat. 26

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  pemberian  kebijakan  asimilasi  terhadap narapidana  di  tengah  pandemi  covid-19  sangat  tidak  efektif  dikarenakan  beberapa  faktor diantaranya  yang  sangat  menjadi  ketakutan  masyarakat  yakni  mereka  dapat  mengulang kembali  kejahatan  yang  sama.  Di  sisi  lain,  dikhawatirkan  narapidana  yang  bebas  asimilasi tidak dapat  diterima di  lingkungan masyarakat (2) Adapun hambatan  yang terjadi  pada saat pemberian  kebijakan  asimilasi  terhadap  narapidana  yakni  mereka  tidak  tahu  apa  yang  akan mereka  lakukan  jika  bebas  dari  penjara  dan  juga  lingkungan  sosial  yang  tidak  mendukung dengan kehadiran mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Aditya  Prastian  Supriyadi,”  Evaluasi  Sistem  Pembinaan  Napi  Pasca  Asimilasi  Di  Tengah Pandemi  “,  DetikNews,  Situs  Https://Kaltimtoday.Co/Evaluasi-Sistem-Pembinaan- Napipasca-Asimilasi-Di-Tengah-Pandemi/.  Diakses  Pada  Tanggal  19  September 2020.’
Ali, Ahmad, Realitas Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) Amiruddin, Muh., ‘Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas’, Jurisprudentie : Jurusan
25 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisme (Bandung: Bina Cipta, 1983).
26 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial,  Penerjemah:  M.  Khosim, Diterjemahkan Dari Buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Fundation, 1975) (Bandung: Nusa Media, 2009).
Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan
Hukum , 5.1 (2018), 187 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5438>
Atmasasmita,  Romli, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  Dan  Abolisme (Bandung: Bina Cipta, 1983)
Balqis,  Dinda,  ‘Pembebasan  Narapidana  Dan  Kekhawatiran  Masyarakat.  DetikNews, Https://M.Detik.Com/News/Kolom/d-4986280/Pembebasannarapidana-Dan-
Kekhawatiran-Masyarakat. Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2020.’
Chalil,  N  U  R,  Program  Studi,  Ilmu  Hukum,  Universitas  Islam,  and  Negeri  Alauddin, ‘Analisis  Pelaksana  Tugas  Sementara  (Plt)  Walikota  Makassar  Dalam  Pengambilan Kebijakan Mutasi’, 2019
Friedman,  Lawrence  M., Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial,  Penerjemah:  M.  Khosim, Diterjemahkan  Dari  Buku  Lawrence  M.  Friedman,  The  Legal  System:  A  Social Science  Perspective  (New  York:  Russel  Sage  Fundation,  1975) (Bandung:  Nusa Media, 2009)
Isnaini,  Latifah  Nur,  ‘ANALISIS  PERBANDINGAN  HUKUM  TERHADAP  PUTUSAN NOMOR  13/Pdt.G/2016/PA.Mrs  TENTANG  GUGATAN  HARTA  BERSAMA  DI PENGADILAN AGAMA MAROS’, Journal of Chemical Information and Modeling , 53.9 (2013), 1689–99
Jayadi, Ahkam, ‘Membuka Tabir Kesadaran Hukum’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 11
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>
———,  ‘PROBLEMATIKA  PENEGAKAN  HUKUM  DAN  SOLUSINYA’, Ilmu  Syariah Dan Hukum , 15 (2015), 34
Jayadi,  Ahkam,  Universitas  Islam,  and  Negeri  Alauddin,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan’, Lex Crimen , 9.3 (2020), 130–41
‘Kebijakan  Penjara-Penjara  Dunia  Di  Tengah  Pandemi  Corona”,  Kompas.  Situs Https://Katadata.c  0.i  d  /  b  Er  i  t  a  /  20  2  0/  04  /  0  9  /  Kebijakan-Penjara-Penjara- Dunia-Di-t En Gahpandemi- Cor on a. Diakses Pada Tanggal 23 September 2020.’
‘Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak  Melalui  Asimilasi  Dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.’
‘Kontan.Id. Virus Corona Dorong Pembebasan  Narapidana Global  Tahan Yang Kejam Tak Dibebaskan.  Situs,  Https://Int  e  r  n  a  Sio  Na  l.Ko  Nt  an.Co.Id/News/Virus-Corona- Dorong-p  e  Mb  e  b  a  s  a  n  -  n  a  r  a  p  i  d  a  n  a  -Global-Tahanan-Yang-Kejam-Tak- Dibebaskan?Pag’
Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Natsif,  Fadli  Andi,  ‘Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia’, Al-Risalah ,  19.3  (2019), 148–58
———, ‘Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 122 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057>
‘Pasal 2 Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19’
Rasta, Muchlas, ‘Asimilasi Di Tengah Pandemi”, Metro Merauke, Situs Resmi Http://Metro Merauke.Com/2020/04/25/Asimilasi-Ditengah-Pandemi-Covid-19-Dan-Penegakan- Hukum-Pidana/. Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2020.’
Syamsuddin  Mardatila,  Rahman;  M,  ‘Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Anak  Di  Bawah
Umur  Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Yang  Menyebabkan  Kematian’, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) , 2.11 (2020), 20–31
Syamsuddin,  Rahman, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Integrasi  Keilmuan (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
———, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
———, ‘Sanksi Pidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol’, 1, 85–94
Trisnawati,  Niyan  Ati, Artikel:  Pemberian  Asimilasi  Dan  Integrasi  Terhadap  Narapidana Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid19 (Malang: Universitas Islam Malang, 2020)
‘“Virus  Corona  Dorong  Pembebasan  Narapidana  Global  Tahan  Yang  Kejam  Tak Dibebaskan”. Kontan.Id, Situs, Https://I n t Er n a Si on a l. Kon t a n . c o. i d /News/ Virus- Cor Onador on g-p e m b e b a s a n - n a r a p i d a n a -Global-Tahanan-Yang- Kejam-T’
Yasminingrum,  Yasminingrum,  ‘Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup’, Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat ,  15.2  (2018), 41–53 <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.687>