Volume  9 No. 1, Juni 2023
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Governance Network dalam Optimalisasi Transportasi Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan
Yuli Rahayu H. N. 1* , Moch. Thahir Haning 2 , Muhammad Yunus 3
1 Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia. *Email: rahayuyuli82@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Governance Network; Optimalisation; Transportation
Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan; Optimalisasi; Transportasi
How to cite: N, Y. R. H., Haning, M. T., & Yunus, M. (2023). Governance Network dalam Optimalisasi Transportasi Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan.
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan
Publik), 9 (1), 35-45.
Mamminasata is a program in transportation management in South Sulawesi which  consists  of  a  stakeholder  governance  network.  This  research  aims  to determine  the  governance  network  in  optimizing  the  management  of Mamminasata  bus  transportation  in  the  province  of  South  Sulawesi.  This research used a qualitative research method with descriptive type. The data was collected throught in-depth interviews, observation and documentation studies. Data were analyzed using an interaction analysis model by (Miles & Huberman, 1994)  with  data  reduction  techniques,  data  presentation,  and  drawing conclusions.  The  results  of  the  study  show  that  the  governance  network  in optimizing the management of Mamminasata bus transportation in the province of  South  Sulawesi  uses  a  governance  Network  approach  (Klijn  &  Kopenjan, 2016)  namely  (1)  Contact,  this  can  be  seen  from  the  interaction  during coordination  meetings through  internal  coordination  at  each  each  stakeholder and their contributions. (2) Trust, this can be seen from the feeling of trust in the  implementation  of  service  standards  that  have  been  set  but  are  still  not effective  because  there  are  still  stakeholders  who  do  not  carry  out  service standards according to agreed procedures.

## Abstrak
Mamminasata merupakan program dalam pengelolaan  transportasi di sulawesi  selatan  yang  terdiri  dari  jaringan  tata  kelola  pemangku kepentingan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis governance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa g overnance  network dalam  optimalisasi  pengelolaan  transportasi  bus Mamminasata  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  menggunakan pendekatan governance  network (Klijn  &  Kopenjan,  2016)  yakni  (1) Kontak,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  interaksi  pada  saat  rapat koordinasi melalui koordinasi internal pada masing-masing pemangku kepentingan dan kontibusi yang diberikan. (2) Kepercayaan, hal tersebut dapat dilihat dari rasa kepercayaaan pada penerapan standar pelayanan yang  sudah  ditetapkan  namun  masih  belum  efektif  karena  masih terdapat  pemangku  kepentingan  yang  tidak  menjalankan  standar pelayanan sesuai prosedur yang telah disepakati.

## Pendahuluan
Jaringan  tata  pemerintahan  ( Governance  Network )  merujuk  pada  keterkaitan yang saling tergantung antara para pelaku yang memiliki otonomi dalam sektor- sektor publik, swasta, dan sosial. Mereka bekerja bersama dalam rangka mencapai tujuan  yang  diinginkan  oleh  organisasi  jaringan  tersebut.  Konsep  jaringan  ini berfungsi  sebagai  sarana  untuk  menggabungkan  sejumlah  pelaku  agar  dapat bekerja  sama  dan  berinteraksi  menguntungkan  untuk  mencapai  tujuan  bersama (Kickert,  Klijn,  dan  Kopenjan,  1997;  Koiman  1993;  Rhodes  1997),  seperti  yang dijelaskan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Teori jaringan tata pemerintahan berasal dari  bidang  ilmu  politik,  ilmu  organisasi,  dan  administrasi  publik.  Teori  ini menjelaskan bagaimana pola interdependensi jaringan digunakan dalam jaringan tata pemerintahan.
Konsep governance  network muncul  sebagai  upaya  pemerintah  untuk mengatasi  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada,  seperti  yang  terlihat  dalam kebijakan Transportasi Umum Bus Mamminasata, dan diyakini dapat membantu pemerintah  mengatasi  berbagai  masalah  yang  sulit  dan  meningkatkan  kualitas layanan publik.
Program  Bus  Mamminasata  diciptakan  karena  jumlah  kendaraan  di  Kota Makassar terdiri dari roda dua, yang meningkat sekitar 13-14% setiap tahun, dan roda  empat,  yang  meningkat  sekitar  8-10%  setiap  tahun.  Di  tahun  2021,  jumlah kendaraan  roda  dua  dan  roda  empat  telah  mencapai  2,9  juta.  Ini  terjadi  berkat pengalokasian 1,6 juta kendaraan bermotor dan 1,3 juta mobil. Jumlah kendaraan ini melebihi banyaknya penduduk Kota Makassar, yang sekitar 1,7 juta orang.
Kementrian Perhubungan, yang kemudian ditangani oleh dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, menjadikan Kota Makassar sebagai kota keenam yang ditunjuk untuk melaksanakan program Buy The Service (BTS) yang dikenal sebagai Teman  Bus.  Tujuan  program  ini  adalah  untuk  mengurangi  jumlah  kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan dan membuat lebih mudah bagi penduduk dan wisatawan untuk mengunjungi kota melalui jaringan tata kelola bersama PT. Surveyor Indonesia selaku badan pengawas, PT. Sinar Jaya Megah Langgeng yang berperan dalam operator bus, serta mengajak perusahaan daerah yaitu PT. Borlindo mandiri jaya untuk menjalankan pelayanan Teman Bus.
Di samping itu, perbaikan sistem transportasi publik menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk menghasilkan layanan transportasi publik yang seimbang dengan tingkat permintaan pelanggan yang wajar dan tarif terjangkau, agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tujuannya adalah agar orang lebih banyak menggunakan  transportasi  umum  daripada  memiliki  mobil  pribadi.  Pada akhirnya,  ini  dapat  membantu  mengurangi  kemacetan.  Namun,  dalam kenyataannya,  sebagai  bagian  dari  jaringan  perusahaan,  Dinas  Perhubungan Provinsi  Sulawesi  Selatan,  PT.  Surveyor  Indonesia,  dan  PT.  Sinar  Jaya  Megah Langgeng mengalami kendala dalam menjalankan fungsinya secara efektif.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  pertemuan  yang  dilakukan  hanya  sekali setahun untuk membahas rencana tindakan. Anggota organisasi yang bertanggung
jawab  atas  kebijakan  transportasi  umum  Kota  Makassar,  termasuk  Dinas Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  PT.  Sinar  Jaya,  dan  PT.  Surveyor Indonesia,  secara  kolektif  memilih  program  ini.  Selain  itu,  fenomena  ini menyebabkan  para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kebijakan Transportasi Umum Bus Mamminasata tidak berkomunikasi dan bekerja sama  dengan  baik.  Meskipun  demikian,  koordinasi  yang  baik  dari  semua  pihak yang  terlibat  merupakan  komponen  penting  untuk  mencapai  tujuan  dalam kerangka organisasi jaringan.
Selain itu, fenomena lain yang juga ditemukan oleh peneliti adalah akumulasi bus Trans Mamminasata pada titik-titik kemacetan, seperti di depan mal dan area publik lainnya. Hal ini menyebabkan munculnya titik kemacetan baru atau bahkan memperparah  situasi  kemacetan  yang  sudah  ada.  Contoh  konkret  terlihat  pada penumpukan bus di depan Mal Panakkukang seperti yang dijelaskan berikut ini:

## Gambar 1. Penumpuknya bus di depan Mal Panakkukang

## (Dokumentasi 20 Juni 2023)
Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuannya untuk mengurai kemacetan kepadatan pada ruas jalan. Melihat kondisi tersebut maka ketiga organisasi yang terlibat  dalam  menjalankan  bus  trans  mamminasata  harusnya  memiliki  regulasi yang jelas serta pola struktur jaringan yang hierarkis, sehingga dapat menjalankan tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  untuk  dapat  menciptakan  Bus  Transportasi umum  yang  aman,  nyaman  baik  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis g overnance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan.
Berkoneksi  antara  organisasi  selama  proses  perumusan  kebijakan  memiliki banyak  manfaat.  Untuk  menemukan  solusi  atas  masalah,  beberapa  pihak pemangku  kepentingan  membutuhkan  pendekatan  kerja  sama  lintas  organisasi, seperti  yang  disarankan  Robert  dalam  artikel  Alwi  (2012).  Donaldson  juga menyatakan bahwa faktor eksternal mempengaruhi sembilan puluh persen prestasi suatu organisasi, sementara faktor internal hanya mempengaruhi sepuluh persen (Alwi, 2012:95). Interaksi antar-organisasi sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi, menurut perspektif Donaldson ini.

## Kajian Literatur
Paradigma Administrasi Publik: Governance Perspektif
Paradigma  administrasi  publik  dimulai  dengan  administrasi  publik  lama, juga dikenal sebagai administrasi negara klasik atau tradisional. Woodrow Wilson, yang  menciptakan  ilmu  administrasi  negara  melalui  tulisannya The  Study  of Administration (1887),  dan  FW  Taylor,  dengan Principles  of  Scientific  Management , adalah tokoh utama dalam paradigma ini. Wilson menyatakan dalam The Study of Administration bahwa  rendahnya  kapasitas  administrasi  adalah  masalah  utama yang  dihadapi  oleh  pemerintah  eksekutif.  Reformasi  administrasi  pemerintahan harus  dilakukan  untuk  meningkatkan  profesionalisme  manajemen  administrasi negara  agar  birokrasi  pemerintah  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Akibatnya, fokus  utama  pemikiran  Wilson  adalah  transformasi  birokrasi  menuju profesionalisme dan netralitas politik.
Perubahan  lingkungan  ini  mendorong  pergeseran  paradigma  dalam administrasi  publik  menuju  paradigma modern  governance (Kooiman,  1993:2). Menurut  Frederickson  (2005),  administrasi  publik  telah  bertransisi  dari penyelenggaraan  oleh  pemerintah  (pandangan old  public  administration )  menjadi kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  (perspektif Governance  Network ). Osborne  (2010)  menegaskan  bahwa New  Public  Management (NPM)  sebenarnya muncul  sebagai  respons  terhadap  evolusi  dari  administrasi  publik  tradisional menuju governance publik  baru.  Paradigma  modern governance menggambarkan pola interaksi baru antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini tidak lagi mendorong  dominasi  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  publik.  Hal  ini  karena  tugas  negara  semakin kompleks dan berat dalam mengatasi berbagai masalah yang cepat berubah dan sulit  diprediksi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  berkolaborasi  dengan  sektor swasta dan masyarakat. Kolaborasi antara ketiga elemen ini (pemerintah, swasta, dan  masyarakat)  menjadi  fokus  utama  dalam  pendekatan governance (Tjokroamidjojo dan Kooiman, 1993:2).
Konsep  pemerintahan  berasal  dari  kekecewaan  terhadap  konsep pemerintahan  yang  menjadi  titik  tekan  paradigma  tradisional.  Konsep  ini menyempurnakan konsep-konsep New Public Management (NPM). Negara adalah organisasi  publik  dengan  otoritas  hukum  yang  mewakili  kepentingan  umum. Kondisi  yang  menjamin  adanya  proses  kesejajaran,  kesamaan,  kohesi,  dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol dilakukan oleh tiga entitas, yaitu  pemerintah  (pemerintah),  rakyat  (rakyat),  dan  usahawan  (usahawan)  di sektor swasta (Taschereau dan Campos, 1997 dalam Thoha, 2003:63).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlibat tiga unsur utama yang saling berinteraksi, yaitu negara/pemerintah ( the state ), sektor swasta ( the private sector ), dan  organisasi  masyarakat  sipil  ( civil  society  organization ).  Hubungan  di  antara ketiga unsur ini saling mempengaruhi, membutuhkan satu sama lain, dan kadang- kadang  bahkan  bersifat  ketergantungan  dalam  upaya  mencapai  pemerintahan yang baik (Widodo, 2008:110).

## Governance Network
Konsep governance  network merupakan  hubungan  interdependensi  antara aktor-aktor  yang  memiliki  otonomi  di  sektor  publik,  swasta,  dan  sosial,  yang
bekerja  bersama  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  jaringan.  Struktur  dalam jaringan kebijakan ini menggambarkan posisi dan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat.  Keberhasilan  jaringan governance dilihat  dari  kemampuan  aktor-aktor tersebut untuk beradaptasi dan menghasilkan strategi bersama dalam menghadapi masalah  dan  mencapai  solusi  win-win.  Kebijakan  Transportasi  Umum  Bus Mamminasata  adalah  contoh  dari  upaya  untuk  mengatasi  keterbatasan  sumber daya pemerintah. Partisipasi aktif dalam jaringan pemerintahan oleh kelompok dan organisasi  yang  relevan  membantu  mengatasi  masalah  kekacauan  dan  resistensi terhadap  perubahan  kebijakan.  Ini  biasanya  mengarah  pada  pemerintahan  yang lebih efisien (Mayntz 1993:10). Pada saat yang sama, partisipasi yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat  membantu  pemerintahan  menjadi  lebih  demokratis  (Scharpf  1997;  Klijn  & Koppenjan, 2016:19).
Dalam  menganalisis  hubungan  relasional  antara  aktor  dalam  jaringan kebijakan  publik,  teori  jaringan  sosial  memberikan  pemahaman  tentang  pola hubungan antar aktor. Menurut Klijn & Koppenjan (2016), beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur pola hubungan antar aktor adalah:
1. Kontak  ( Contact ):  Struktur  jaringan  kebijakan  dapat  dilihat  melalui  jumlah hubungan  atau  kontak  antar  aktor  dan  kontribusi  masing-masing  aktor terhadap  organisasi  jaringan  dalam  penyelesaian  masalah  kebijakan.  Sejauh mana hubungan antar aktor dan lamanya interaksi memberikan manfaat timbal balik juga penting.
2. Kepercayaan ( Trust ): Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam kesuksesan organisasi  jaringan.  Kepercayaan  mempererat  hubungan  antar  aktor  dan membantu dalam mengatasi masalah yang kompleks. Hal ini dibangun melalui aturan bersama dan kesepakatan dalam hubungan
Governance network saat ini dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam mengatasi masalah kompleks dan kebijakan yang penuh konflik.  Pendekatan ini membantu  mengidentifikasi  masalah  kebijakan,  mengumpulkan  informasi,  dan membangun  konsensus  di  antara  berbagai  pemangku  kepentingan.  Dengan demikian, governance network merupakan solusi yang relevan dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan yang cepat.

## Transportasi
Transportasi,  dalam  arti  harfiah,  berarti  mengangkut  atau  memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan sarana dan prasarana yang memungkinkan  perpindahan  barang  dan  orang  antar  daerah  atau  wilayah. Transportasi berperan penting dalam perpindahan masyarakat dan barang, serta memenuhi kebutuhan akses ke berbagai wilayah.
Bus  Trans  Mamminasata  (Teman  Bus)  adalah  layanan  transportasi  umum berbasis armada bus sederhana yang memiliki fokus pada keamanan, kenyamanan, dan  efisiensi.  Program  ini  memanfaatkan  teknologi  seperti  CCTV  dan  tombol bahaya di dalam armada, serta penerapan standar operasi kendaraan dan standar operasi  dalam  situasi  darurat.  Dalam  skema buy  the  service (BTS),  Teman  Bus
menerapkan  strategi  push  dan  pull  untuk  menarik  masyarakat  beralih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.
Teman  Bus  memiliki  tingkat  kualitas  pelayanan  yang  tinggi  dan  tingkat keselamatan yang tinggi. Mereka juga memanfaatkan teknologi dan strategi untuk mengajak  masyarakat  menggunakan  layanan  transportasi  umum.  Dengan demikian,  Teman  Bus  menjadi  contoh  nyata  implementasi  konsep Governance network dalam penyediaan layanan transportasi publik yang efektif dan efisien.
Menurut Kamaluddin (1987), makna transportasi jika dilihat dari asal katanya dalam  bahasa  Latin  adalah  " tranpotare ".  Kata  " tran "  berarti  seberang,  sedangkan
" portare " berarti mengangkut atau mengusung. Oleh karena itu, transportasi berarti mengangkut barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Menurut Tamin (1997),  transportasi  adalah  bagian  dari  sistem  yang  terdiri  dari  sarana  dan prasarana  yang  memungkinkan  perjalanan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain. Transportasi ini harus mampu memberikan pelayanan yang memadai, mendukung perpindahan  orang  dan  barang,  dan  memungkinkan  akses  ke  seluruh  wilayah. Menurut pendapat Morlok (1984), tujuan transportasi adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Pengangkutan orang  atau  barang  mungkin  bukan  tujuan  utama  transportasi,  tetapi  jika  ada dorongan atau elemen yang mendorongnya, akan ada minat terhadap transportasi baru.
Menurut  Morlok  (1984),  sistem  transportasi  mencakup  berbagai  jenis hubungan dan koneksi terhadap penumpang, barang, dagangan, dan sarana dan prasarana yang saling berinteraksi saat orang dan barang bergerak. Transportasi yang  terorganisir  menghubungkan  perangkat  yang  digunakan  dalam  interaksi transportasi  dengan  berbagai  bagian  siklus  transportasi.  Untuk  mencapai  tujuan transportasi terbaik bagi penumpang dan barang, beberapa faktor penting adalah kenyamanan,  keamanan,  kesesuaian  dengan  perkiraan  waktu,  dan  harga  yang terjangkau.
Secara keseluruhan, pandangan-pandangan ini menggambarkan transportasi sebagai sebuah  sistem yang  melibatkan perpindahan orang,  barang,  dan sarana- prasarana dengan tujuan untuk mencapai koneksi, hubungan, serta efisiensi dalam perpindahan antar lokasi. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung perpindahan  masyarakat,  barang,  dan  informasi  dalam  masyarakat  serta perekonomian.

## Bus Trans Mamminasata
Bus  Trans  Mamminasata,  yang  dikenal  sebagai  Teman  Bus,  merupakan layanan  transportasi  umum  di  perkotaan  di  Indonesia.  Nama  "Teman  Bus" merupakan singkatan dari Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman Dan Nyaman, mencerminkan  nilai-nilai  layanan  yang  ditawarkan.  Layanan  ini  dioperasikan dengan  konsep buy  the  service atau  pembelian  layanan,  yang  berfokus  pada memberikan  pelayanan  yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Teman  Bus menggunakan  armada  bus  sederhana  dengan  kapasitas  penumpang  sekitar  40 hingga 60 orang, dilengkapi dengan 20 hingga 30 kursi serta kursi prioritas. Selain
itu,  layanan  ini  juga  menghadirkan  aplikasi  yang  dapat  digunakan  oleh  calon penumpang  untuk  mempermudah  proses  pemesanan  dan  akses  informasi mengenai layanan transportasi ini.
Layanan  Teman  Bus  menggunakan  sistem  manajemen  yang  dapat diandalkan. Fokusnya adalah sistem pengawasan dan evaluasi untuk pengelolaan kendaraan  yang  berfungsi,  yang  mencakup  elemen  kerangka  kerja  fungsional, teknik  pendayagunaan,  dan  pengelolaan  keuangan.  Metode  ini  didukung  oleh digitalisasi waktu nyata ( real-time ) untuk memastikan manajemen layanan berjalan dengan efektif dan responsif. Kualitas pelayanan yang luar biasa, terutama dalam hal  keamanan,  adalah  prioritas  utama  Teman  Bus.  Setiap  bus  harus  memiliki kamera  pengawas  CCTV  dan  tombol  bahaya.  Untuk  memastikan  keaslian  dan keamanan selama layanan, para sopir juga diharuskan memiliki identifikasi.
Untuk mendukung keamanan, Teman Bus juga menerapkan standar operasi kendaraan dan prosedur saat dalam keadaan darurat. Layanan ini menggunakan skema buy the service dengan strategi push and pull . Strategi " push " digunakan untuk mendorong  masyarakat  agar  lebih  memanfaatkan  layanan  transportasi  umum, seperti  pengaturan  ruang  dan  waktu  akses  dengan  mengurangi  penggunaan transportasi pribadi. Sementara itu, strategi " pull " melibatkan otoritas publik untuk mendorong individu agar menggunakan transportasi umum dengan memberikan izin kepada operator dan menangani kebutuhan transportasi massal di kota dengan pendekatan  yang  terlindungi,  menyenangkan,  dan  bermanfaat.  Teman  Bus merupakan  upaya  untuk  mengatasi  masalah  kemacetan  dan  meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  terhadap  transportasi  publik  dengan  menghadirkan layanan yang ekonomis, mudah diakses, aman, dan nyaman.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  penelitian deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam dengan  UPT  Mamminasata,  Dinas  perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  PT. Sinar Jaya Mega Langgeng, dan PT. Surveyor Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melakukan observasi lapangan dengan melihat partisipasi masyarakat yang menggunakan  layanan  bus  dan  kepuasan  masyarakat  terhadap  keberadaan  bus mamminsata.  Penelitian  ini  didukung  oleh  studi  dokumentasi  dari  buku  jurnal. Untuk  menganalisis  data,  model  analisis  yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan Huberman (1994) digunakan. Teknik reduksi data melibatkan penyederhanaan dan pengabstrakan  data  yang  berasal  dari  catatan  lapangan.  Selanjutnya,  data  yang telah disusun disajikan untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada Kota Makassar, di mana program Teman Bus Trans Mamminasata beroperasi. Data dikumpulkan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.15, PT. Borlindo Mandir Jaya di Jl. Jalur, Lingkar Barat Kota Makassar, dan PT. Sinar Jaya Megah Langgeng di Jl. Jalur. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana governance  network digunakan  dalam mengoptimalkan pengelolaan transportasi Bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari PT. Surveyor Indonesia sebagai
pengelola dan pengawas, PT. Sinar Jaya Megah Langgeng sebagai operator bus, dan PT. Borlindo Mandiri Jaya sebagai perusahaan lokal yang terlibat dalam layanan Teman Bus di Kota Makassar. Fokus utama penelitian ini mengadopsi pendekatan governance network yang diajukan oleh Klijn & Kopenjan (2016), dengan dua dimensi penting,  yaitu:  (1) Kontak:  Interaksi  antara pemangku  kepentingan  selama  rapat koordinasi menjadi fokus penting dalam analisis ini. Jumlah dan kontribusi kontak dari  masing-masing  pihak  menjadi  perhatian,  serta  seberapa  sering  pertemuan koordinasi  diadakan.  (2)  Kepercayaan:  Tingkat  kepercayaan  dalam  penerapan standar  pelayanan  yang  telah  ditetapkan  menjadi  hal  yang  diamati.  Apakah pemangku kepentingan mempercayai dan mematuhi standar pelayanan yang telah disepakati.
Dengan pendekatan ini, penelitian ini bermaksud untuk menggali bagaimana hubungan  antar  aktor  dalam  jaringan  tersebut  mempengaruhi  keberhasilan implementasi dan pengelolaan program Teman Bus Trans Mamminasata di Kota Makassar.

## Hasil dan Pembahasan

## Governance Network dalam Optimalisasi transportasi Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan
Teman Bus, layanan transportasi massal di Kota Makassar, resmi diresmikan pada 13 November 2021 dan mulai beroperasi pada 15 November 2021. Layanan ini mengoperasikan 4 koridor dengan rute yang berbeda. Koridor 1 menghubungkan Mal  Panakkukang  dengan  Pelabuhan  Galesong,  Koridor  2  menghubungkan  Mal Panakkukang  dengan  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin,  Koridor  3 menghubungkan  Kampus  2  PNUP  dengan  Kampus  2  PIP,  dan  Koridor  4 menghubungkan  Kampus  Teknik  Unhas  Gowa  dengan  Mal  Panakkukang. Meskipun  demikian,  pembatasan  rute  ini  menyebabkan  beberapa  daerah  sulit dijangkau oleh layanan ini, sehingga sebagian masyarakat menghadapi kesulitan dalam  mengaksesnya.  Hal  ini  berdampak  pada  pergeseran  penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, yang diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemacetan.
Untuk  mengatasi  hal  ini,  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Selatan menjalankan  pengelolaan  Bus  Mamminasata  dengan  melibatkan  PT.  Surveyor Indonesia dan PT. Sinar Jaya Megah Langgeng. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk  menjalankan  layanan  transportasi  massal  yang  lebih  efektif  dan  efisien dalam mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap  transportasi  publik.  Dalam  melihat  struktur  jaringan  kerjanya,  dapat digunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Klijn & Kopenjan (2016). Pendekatan ini memandang dimensi dalam struktur jaringan kerja dari beberapa aspek, seperti kontak  antar  aktor  dan  kepercayaan  antar  stakeholder.  Dengan  memahami  dan menganalisis  dimensi-dimensi  ini,  dapat  diidentifikasi  bagaimana  interaksi  dan kerja  sama  di  antara  stakeholder  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  layanan transportasi Bus Mamminasata.

## Kontak (Contact)
Untuk  menjelaskan  pola  hubungan  yang  ada  dalam  struktur  organisasi jaringan, dimensi pertama yang perlu dianalisis adalah "kontak". Hubungan antara aktor  di  dalam  jaringan  organisasi  dapat  dipengaruhi  oleh  tingkat  kontak  yang tinggi.  Kontribusi  individu  dari  masing-masing  aktor  yang  terlibat  dalam organisasi  jaringan  dapat  menunjukkan  sub-dimensi  terkait  kontak.  Selanjutnya, elemen "durasi", yang mengacu pada seberapa sering interaksi antara aktor-aktor ini,  juga  penting  karena  dapat  menggambarkan  seberapa  baik  aktor-aktor  ini mengenal satu sama lain sebelum dan setelah mereka bergabung dalam organisasi jaringan. Hasil wawancara dengan Ibu Agustina Widyati dari tim pengelola Teman Bus  Trans  Mamminasata,  yang  bertanggung  jawab  atas  sarana,  prasarana,  dan keselamatan  jalan  di  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  disajikan  di bawah ini:
“ Di Trans Mamminasata, ada operator pelaksana yang mengelola layanan. PT. Sinar Jaya Megah Langgeng CO bekerja sama dengan PT. Borlindo di Makassar, dan PT. Surveryer Indonesia memantau pengelolaan layanan apakah sesuai SOP atau tidak. Kami selalu bekerja sama. Misalnya, ketika ada survei yang perlu dilakukan, seperti survei tentang penetuan halte atau perubahan rute, mereka berkoordinasi dengan kami untuk  melakukan  survei  bersama.  Selain  itu,  ketika  ada  surat  masuk  yang  terkait, seperti  tentang  perusahaan  atau  Fajar.  Kami  bermohon  menentukan  titik  halte  di kantor kami, bersuratnya kan ke Pemprof jelas. Dan Pemprof nanti akan menyurati ke mereka,  nanti  kita  duduksama-sama,  kita  turun  sama-sama  seperti  itu,  jadi  tetap mereka berkomunikasi dengan Pemprov.” (wawancara, 26 Juni 2023)
Di atas, hasil wawancara dengan Ibu Agustina Widyati menunjukkan bahwa banyak pihak terlibat dalam proses pengelolaan Teman Bus Trans Mamminasata. Dalam  hal  ini,  PT  Borlindo  Mandiri  Jaya  dan  PT  Sinar  Jaya  bertindak  sebagai operator  penyelenggara,  dan  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Selatan bertindak sebagai regulator. Selain itu, PT Surveyor Indonesia juga bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program. Situasi ini menunjukkan bagaimana semua pihak berwenang bekerja sama untuk mengelola Bus Mamminasata di Kota Makassar. Namun, terlihat bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kolaborasi ini agar pengelolaan program menjadi lebih efisien.

## Kepercayaan (Trust)
Faktor  kepercayaan  ( trust )  juga  memiliki  peran  penting  dalam  jaringan pengelolaan Bus Mamminasata. Tingkat kepercayaan yang tinggi di antara semua aktor  yang  terlibat  akan  mendukung  pencapaian  tujuan  kebijakan  transportasi massal  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Tingkat  kepercayaan  yang  kuat  dapat mendorong  kerjasama  yang  lebih  baik  dan  lebih  produktif  dalam  organisasi jaringan,  berbeda  dengan  situasi  di  mana  kepercayaan  rendah.  Kepercayaan  ini juga  tercermin  dalam  sejauh  mana  masing-masing  stakeholder  menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.  Hal  ini  memastikan  bahwa  proses  pengelolaan  Bus  Mamminasata berjalan  sesuai  harapan  dan  membangun  kepercayaan  antara  stakeholder, sekaligus  menghasilkan  hasil  yang  memuaskan  dalam  pengambilan  keputusan
yang kompleks di dalam organisasi jaringan. Salah satu aspek yang berperan dalam menjaga kepercayaan ini adalah peran pengawas yang dipegang oleh PT Surveyor Indonesia. Pengawas ini memiliki peran penting dalam memberikan sanksi apabila ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh para sopir. Bapak Bayu dari PT Surveyor Indonesia juga menjelaskan hal ini, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut:
“...kami selaku tim pengawas akan selalu memperhatikan kondisi kelayakan Bus dan kalau ada pelanggaran pasti akan diberikan sanksi berupa SP atau teguran pertama”. (wawancara, 26 Juni 2023)
Selain itu, diperkuat dengan pernyataan PT. TKDN bapak Hilal selaku tim IT dalam  memberikan  pengawasan  berupa  CCTV  dalam  bus  dan  sensorik  bunyi, berikut ini:
“..Didalam bus itu ada 3 cctv yang terpasang dan sensor pergerakan supir, seperti kalau ada yang mengantuk, sedang menelfon atau melaju lebih cepat”. (wawancara, 26 Juni 2023)
Hasil  wawancara  tersebut  mengindikasikan  bahwa  meskipun  standar operasional  prosedur  (SOP)  telah  diterapkan  sesuai  dengan  kontrak  yang  ada, masih  terdapat  banyak  supir  yang  tidak  mematuhi  SOP  tersebut.  Akibatnya, masyarakat  sebagian  besar  merasa  kurang  percaya  dan  menolak  konsep transportasi  massal  seperti  Bus  Mamminasata.  Namun,  melalui  sosialisasi  yang didukung oleh penjelasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan serta peran pembinaan dari tim koordinasi Program Bus Mamminasata, implementasi program ini akhirnya dapat diterima.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  pentingnya  membangun kepercayaan  ( trust )  di  antara  para  stakeholder  yang  terlibat  dalam  optimalisasi pengelolaan transportasi Bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi jelas. Kepercayaan ini melibatkan pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing  stakeholder  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP) yang  telah  disepakati.  Dengan  demikian,  kepercayaan  dibangun  antara  Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Sinar Jaya Megah Langgeng sebagai operator,  PT.  Surveyor  Indonesia  sebagai  pengawas,  serta  tim  IT  yang  terlibat. Selain  itu,  kepercayaan  ini  juga  diarahkan  untuk  membangun  keyakinan masyarakat  bahwa  pengelolaan  Bus  Mamminasata  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Ini karena semua pihak yang terlibat telah secara disiplin mematuhi dan menjalankan SOP sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dengan adanya pemenuhan terhadap SOP ini, kepercayaan masyarakat terhadap program transportasi ini meningkat, karena mereka melihat bahwa semua stakeholder  bekerja  dengan  baik  dan  komitmen  dalam  menjalankan  program tersebut.
Dengan  demikian,  kepercayaan  menjadi  landasan  yang  penting  dalam menjalankan program transportasi massal seperti Bus Mamminasata. Kepercayaan ini  tidak  hanya  berlaku  di  antara  stakeholder  yang  terlibat,  tetapi  juga  menjadi dasar  penting  dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh program ini.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  berdasarkan pendekatan  dimensi governance network dalam  optimalisasi  pengelolaan  transportasi  Mamminsata  di  Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa tata kelola semua stakeholder yang terlibat dalam menjalankan program Mamminasata ini belum optimal karena berdasarkan dua  dimensi  yaitu  (1)  kontak,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  interaksi  pada  saat rapat  koordinasi  melalui  koordinasi  internal  pada  masing-masing  pemangku kepentingan dan kontibusi yang diberikan, berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa  masih kurangnya interaksi yang berkualitas diantara masing- masing  stakeholder.  Adapun  dimensi  kedua  yaitu  (2)  kepercayaan,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  rasa  kepercayaaan  pada  penerapan  standar  pelayanan  yang sudah  ditetapkan  namun  masih  belum  efektif  karena  masih  terdapat  pemangku kepentingan yang tidak menjalankan standar pelayanan sesuai prosedur yang telah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara stakeholder yang  terlibat  sudah  terjalin  lama  dengan  menerapkan  pelayanan  sesuai  standar yang telah ditetapkan, namun masih belum efektif dan ditingkatkan kepercayaan terkait  penggunaan  Bus  Mamminasata  agar  program  ini  bisa  berjalan  berjalan dengan optimal.

## Referensi
Aldrich,.  H.  A.,1979.  Organizational  an  Environtments,  Prentice  Hall  Inc.,
Englewood Cliif, New Jersey.
Alwi,  2018.  Kolaborasi  dan  kinerja  kebijakan  (Tantangan  dan  strategi  dalam penentuan dan implementasi kebijakan) :Kedai buku Jenny. Yogyakarta.
Alwi,  dan  Suratman.  2009.  Analisis  Jaringan  Antar  Organisasi  Pelayanan  Publik Yang Demokratis (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Kota di Kota Makassar). Penelitian Hibah Pasca, lembaga Penelitian Unhas. Makassar. Freeman.  J.  L.,  &  Parris  Stevens,  J.L,  1987.  A  theoritical  and  conceptual reexamination  of  subsystem  politics,  Public  Policy  and  Administration Volume 2, Number 1, pp. 9-24.
Klijin,  E.H.  &  Joop  Koppenjan,  2016. Governance  Network s  in  the  public  sector. Routledge. New York.
Kooiman, J. (Ed.), 1993. Modern Governance . London: Sage.
George  Frederickson.  1997.  The  Spirit  of  Public  Administration.  Jossey  Bass Publisher. San Fransisco.
Laumann,  E.  O.,  &  Knocke,  D.,  1987.  The  Organizational  State,  University  Of Wisconsin Press, Madison
Sørensen, E., and J. Torfing (eds), 2007. Theories of Democratic Network Governance .