IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP

## ANAK  HASIL NIKAH SIRI

## Abdul Aziz
Abstract:  If  religion  has  been  declared  invalid,  the  state  inevitably  must claim  legitimate.  Definition  validity  of  a  marriage  is  different from the standpoint of religion and state. In religion, the marriage is  deemed  valid  if  the  conditions  are  met  in  harmony  and. Meanwhile,  legitimate  according  to  the  state,  if  the  marriage  is recorded  in  state  documents.  The  state  is  still  mind  admitting children  from  unregistered  marriages  to  hold  the  status  of legitimate child. Quite often the child of unregistered marriages is referred  to  as  a  child  out  of  wedlock.  They  still  trouble  in handling legal rights, such as income, inheritance, not even a birth certificate.  Not  only  in  the  eyes  of  the  law,  in  the  social  order, children  are  stamped  out  of  wedlock  have  inférieur  notch  lower and worse than legitimate children. Legitimate son, in principle, under the authority of parents. Meanwhile, stamped unauthorized certainly be under guardianship. It also continues the legacy and the  rights  of  other  children.  In  the  practice  of  everyday  life, children born to legally married siri state still viewed not have a legal  relationship  with  her  father.  Exactly  the  same  law  with  a child  out  of  wedlock.  The  birth  certificate  for  example,  are  still encountered  cases  of  child's  birth  certificate  from  unregistered marriages that did not include the name of the father. It is true, as stipulated  in  Article  55  paragraph  2  letter  A  Government Regulation No. 37 Year 2007 on the Implementation of the Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration.
Abstrak:  Jika  agama  sudah  menyatakan  sah,  mau  tidak  mau  negara seharusnya  juga  menyatakan  sah.  Definisi  sahnya  suatu perkawinan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama,  perkawinan  dipandang  sah  jika  terpenuhi  rukun  dan syaratnya.  Sedangkan,  sah  menurut  negara,  apabila  perkawinan tersebut  dicatatkan  dalam  dokumen  negara. Negara  masih keberatan mengakui anak dari kawin siri untuk memegang status anak  yang  sah  secara  hukum.  Tak  jarang  anak  hasil  kawin  siri disebut  sebagai  anak  di  luar  kawin.  Mereka  masih  kesusahan dalam  pengurusan  hak  hukum,  seperti  nafkah,  warisan,  bahkan akta kelahiran. Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar kawin mempunyai kedudukan
inferieur lebih rendah  dan buruk dibanding  anak  yang  sah.  Anak sah  pada  asasnya  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua. Sedangkan, yang dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal  ini  juga  berlanjut  pada  warisan  dan  hak-hak  anak  lainnya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri  secara  hukum  negara  masih  dipandang  tidak  memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar kawin. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari kawin siri yang tak mencantumkan nama  ayah.  Memang  benar  demikian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Kata kunci : Kawin Siri, Di luar kawin, Akta Kelahiran.
PENDAHULUAN
Menteri  Hukum  dan  HAM,  Amir  Syamsuddin  melalui  keterangan persnya  menilai  bahwa  putusan  MK  ini  bijaksana.  Putusan  itu  menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak hasil hubungan di luar pekawinan di masa  mendatang.  Sangat  baik  untuk  diterapkan  untuk  ke  depan  agar  anak- anak  ini  jelas  perlindungan  hukumnya  sehingga  tidak  ada  lagi  orang  yang dengan mudah mengingkari tanggung jawabnya terutama kepada anak-anak di bawah umur. 1
Namun  ada  juga  yang  berpendapat  berbeda,  yang  pada  intinya mempertanyakan  bagaimana  bisa  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan pengujian  Undang-Undang  Pekawinan  yang  membawa  konsekuensi  anak yang  lahir  di  luar  pekawinan  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah biologisnya  dengan  syarat  sudah  terbukti  melalui  ilmu  pengetahuan, teknologi,  atau  alat  bukti  yang  diatur  dalam  perundang-undangan.  Berikut pernyataan  salah  seorang  dosen  dalam  opininya  di  surat  kabar,  tiga  hari setelah  putusan  MK  dibacakan,  “Hubungan  gelap  itu  saja  sudah  melukai perasaan istri dan anak yang sah, apalagi harus dipaksa untuk mengakui anak di luar kawin sebagai bagian dari keluarganya. Itu tidak adil.” 2
1 Menteri  Hukum  dan  HAM  :  Putusan  MK  Bijaksana ,  Kompas ,  Rabu,  22 Februari 2012.
2 Pro kontra semacam ini  tentu akan terus berlanjut, Mahkamah Konstitusi dalam  hal  ini,  sebagai  pengawal  konstitusi  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  dimohonkan  kepadanya  untuk  diuji,  dalam hal ini Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun  1974  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  telah  disebutkan  di  bagian terdahulu.  Lihat  Augustinus  Simanjuntak,  Istri  Sah  v  Putusan  MK  soal  Machica , Jawa Pos , Senin, 20 Februari 2012.
Banyak  kejutan-kejutan  lain  dalam  konsep  berhukum  Indonesia melalui putusan-putusan MK yang membuat publik berpikir masih terdapat harapan  dalam  memperjuangkan  keadilan.  Pada  kenyataannya,  MK  tidak hanya berani dalam memutus fakta-fakta hukum yang ada, namun lebih jauh dari itu MK juga melakukan pembenahan yang berani dalam bentuk-bentuk putusannya. 3
Keadilan  substantif  yang  dimaksud  adalah  keadilan  yang  lebih didasarkan  pada  kebenaran  material  daripada  kebenaran  formal-prosedural. Sehingga, apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan jika secara  material  dan  substansinya  melanggar  keadilan,  begitu  pula sebaliknya. 4 Pengujian  Undang-Undang  atau Judicial review merupakan hal yang  sangat  penting  untuk  menjamin  konsistensi  politik  hukum  nasional sebagai aliran dari konstitusi. 5

## PEMBAHASAN
1. Kedudukan Anak Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  pekawinan  siri  dianggap  sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada 6 (pasal 42 dan 43 UUP
3 Melalui  Putusannya  ini,  Mahkamah  Konstitusi  sekali  lagi  membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga peradilan yang ‘ berani menentang arus ’, keluar dari pakem  tradisi  kebudayaan  dan  keberagamaan,  progresif  dan  revolusioner  untuk menuju  keadilan  substantif  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945.  Lihat  Pusat  Studi  Konstitusi  FH  Universitas  Andalas, “Perkembangan  Pengujian  Perundang-Undangan  di  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI . Volume 7 Nomor 6, Desember 2010. 147.
4 Ni’matul  Huda, Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press. 2011), 38.
5 Begitu  pula  dalam  permohonan  pengujian  Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43 ayat (1) ini, diajukan oleh para pemohon karena mereka merasa kedua pasal tersebut telah  merugikan  hak  konstitusional  para  pemohon  tersebut.  Namun  baik  pihak pemohon  maupun  pihak  pemerintah  dan  DPR  RI  yang  memberikan  keterangan tentang Pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, kesemuanya menggunakan  pasal- pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dan landasan berfikirnya,  namun  bagaimana  ketentuan  yang  sama  bermuara  pada  argumen  yang berbeda-beda  sebagaimana  dikutip  di  bagian  terdahulu?  Di  sinilah  peranan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menilai dan mempertimbangkannya. Lihat Ni’matul  Huda  dan  R.  Nazriyah,  “ Teori  dan  Pengujian  Peraturan  Perundang- Undangan” (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), 131.
6 Aswarni Adam, “Nikah Siri  dan akibat Hukumnya”, Jurnal Puanri, Vol. 4 No.  2  Desember  2009,  18.  Lihat  juga  Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),  230.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017 4
dan  pasal  100  KHI. Bunyi  dalam  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, 7 yaitu :
1. Anak  yang  dilahirkan  diluar  pekawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  diatas  selanjutnya  akan  diatur  dalam peraturan Peraturan Pemerintah.
Akibat  hukum  yang  lain  dari  kawin  siri  terhadap  anak  adalah  anak tidak  dapat  mengurus  akta  kelahiran. 8 hal  itu  bisa  dilihat  dari  permohonan akta  kelahiran  yang  diajukan  kepada  kantor  catatan  sipil.  Bila  tidak  dapat menunjukan  akta  kawin  orang  tua  si  anak  tersebut,  maka  didalam  akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. 9 Keterangan berupa  status  sebagai  anak  luar  kawin  dan  tidak  tercatatnya  nama  si  ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan  ibunya.  Ketidakjelasan  status  si  anak  di  muka  hukum,  mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, 10 sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. 11
Akibat  lebih  jauh  dari  pekawinan  yang  tidak  tercatat  adalah  anak- anak yang dilahirkan dari pekawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya  pendidikan,  ataupun  warisan  dari  ayahnya. 12 Anak  yang  lahir  diluar pekawinan  atau  sebagai  akibat  hubungan  suami  istri  yang  tidak  sah,  hanya mempunyai  hubungan  nasab,  hak  dan  kewajiban  nafkah  serta  hak  dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan
7 Kompilasi Hukum Islam.
8 Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia, 230.  Lihat  juga  Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 1997), 34.
9 Ayu Yulia Sari, Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tesis Program Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara,  2011.  Tidak  dipublikasikan.  Lihat  juga Indah Setia Rini, Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar kawin Menurut Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  Setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus terhadap perkara Nomor: 74/pdt.p/2005/pn.tng di Pengadilan  Tangerang), Tesis  Program  Pascasarjana  Universitas  Diponegoro Semarang, 2009. Tidak dipublikasikan.
10 Wawancara  dengan  al  Amin  Kepala  KUA  Kec.  Ciputat,  Tanggerang Selatan di Kantor KUA. Rabu 04 November 2015.
11 Majelis  Fatwa  MUI  Pusat,  “Fatwa  MUI  No.  11  Tahun  2012  tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”.
12 Wawancara  dengan  al  Amin  Kepala  KUA  Kec.  Ciputat,  Tanggerang Selatan di Kantor KUA. Rabu 04 November 2015.
ayah/bapak  alami  (genetiknya),  kecuali  ayahnya  tetap  mau  bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. 13 Pekawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan  antara  ayah  biologis  dan  si  anak  itu  sendiri. 14 Begitu  juga ayah/bapak alami ( genetik) tidak sah menjadi wali untuk mekawinkan anak alami ( genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. 15 Jika anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  tersebut  berjenis  kelamin  perempuan  dan hendak  melangsungkan  perkawinan  maka  wali  kawin  yang  bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali. 16 Menurut  Nurul  Irfan,  dampak  hukum  yang  timbul  dari  sebuah perkawinan  siri  akan  terjadi  kalau  ada  perceraian,  sering  dijumpai  hak-hak anak-anak  dikeluarga  yang  melakukan  kawin  siri  terabaikan. 17 Karena  pria yang  melakukan  kawin  siri  tidak  mau  bertanggung  jawab  atas  biaya pendidikan  dan  kebutuhan  si  anak. 18 Anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan siri  biasanya  juga  kesulitan  dalam  mendapat  Akte  kelahiran,  sebab  orang tuanya  tidak  mempunyai  akta  kawin.  Dan  yang  paling  pokok,  kawin  siri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan ( Ithba>t nika>h). 19
Harus  diakui  tidak  semua  anak  lahir  dari  pekawinan  yang  sah, bahkan  ada  kelompok  anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari  perbuatan  zina. Anak-anak  yang  tidak  beruntung  ini  kedudukan  hukumnya  yang  berkaitan
13 Rahman  Musthofa, Anak  Luar  Nkah:  Status  dan  Implikasi  Hukumnya (Jakarta:  Atmaja,  2003),  67.  Supriyadi,  “Perlindungan  Hukum  Anak  Luar  Nikah dalam  Perpektif  Hukum  Keluarga  Islam  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah)”, Tesis Program Pascasarjana (S-2), IAIN Mataram, 2014. Tidak dipublikasikan.
14 Mukhlisin  Muzarie, Kontroversi  Perkawinan  Wanita  Hamil (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 23. Lihat juga Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 22.
15 Niniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , ed. Andi Hamzah, cet.  ke2,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1992),  56.  Lihat  juga  M.  Ali  Hasan, Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 89.
16 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,
(Yogyakarta: Liberti, 1982), 43.
17 M.  Nurul  Irfan, Nasab  dan  Status  Anak  dalam  Hukum  Islam .  (Jakarta:
Amzah,  2013),  58.  Lihat  juga  Komar  Anda  Sasmita,  Notaris  III,  Hukum  Harta Perkawinan Dan Hukum Waris Menurut Undang Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek), Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
18 HM  Abdi  Koro, Perlindungan  Anak  di  Bawah  Umur  Dalam  Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan (Bandung, PT. Alumni: 2012), 70.
19 Wawancara dengan al Amin Kepala KUA Kec. Ciputat, Tanggerang Selatan di Kantor KUA. Rabu 04 November 2015.
dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal  kehadiran  mereka  di  dunia  ini  atas  kesalahan  dan  doda-dosa  orang yang membangkitkan mereka. 20 Anak-anak yang disebut anak luar kawin ini, diasumsikan  relatif  banyak  terdapat  di  Indonesia  dan  sebagian  besar  dari mereka  berasal  dari  orang-orang  yang  beragama  Islam  termasuk  anak-anak yang dilahirkan dari perkawian siri. 21
2. Kedudukan Anak Setelah Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
Sebagaimana  pada  penjelasan  sebelumnya,  bahwa  anak  yang dilahirkan  diluar  pekawinan  yang  sah  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). 22
Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  17  Februari  2012,  yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Pekawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  pekawinan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat  bukti lain menurut  hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Pekawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  pekawinan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,
20 D.Y.Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin Pasca  Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil  UU  Perkawinan (Jakarta: Prestasi  Pustakaraya,  2012),  14.  Lihat  juga  Muhammad  Joni, Aspek  Hukum Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Konvensi  Hak  Anak (Citra  Aditya  Bakti: Bandung, 1999), 30.
21 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan di Indonesia (PT. Refika Aditama: Bandung, 2010), 15.
22 J.  Satrio, Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang- Undang (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 68. Lihat juga Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2004),  35.  Lihat  juga  Hilman  Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat , Hukum Agama ( Bandung: Mandar Maju, 1990), 34.
tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai  ayahnya,  sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca,  “ Anak  yang dilahirkan  di  luar  pekawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan  di  atas,  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  pokok permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang  dilahirkan  di  luar  pekawinan adalah mengenai makna hukum ( legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar pekawinan”. 23 Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.
Secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa terjadinya  pertemuan  antara  ovum  dan  spermatozoa  baik  melalui  hubungan seksual  ( coitus)  maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan  perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. 24 Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar pekawinan hanya memiliki hubungan  dengan  perempuan  tersebut  sebagai  ibunya. 25 Adalah  tidak  tepat dan  tidak  adil  pula  jika  hukum  membebaskan  laki-laki  yang  melakukan hubungan  seksual  yang  menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan  kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai
23 Khoirudin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara,  Studi  terhadap Perundangundangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia, (Jakarta:  INIS,  2002),  36.  Chatib  Rasyid,  “Anak  Lahir  Di  Luar  Nikah  (Secara Hukum)  Berbeda  Dengan  Anak  Hasil  Zina-Kajian  Yuridis  Terhadap  Putusan  MK No.46/ PUU-VII/2012”, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan. Nomor 75, (Jakarta: 2012), 184.  Lihat juga Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974, Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 119-120.
24 Khoirudin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara,  Studi  terhadap Perundangundangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia, 45.
25 Harun  Mulawarman,  “Hak  Waris  Anak  di  luar  Nikah  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VII/2010”,  Tesis  (Ciputat:  Fakultas  Syari’ah Konsentrasi Agama dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).  Lihat juga Baidhowi, Buku  Ajar  Hukum  Kekeluargaan  dan  Waris  Islam (Semarang:  Unnes, 2010), 97.
8
bapaknya. 26 Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada  memungkinkan  dapat  dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu  merupakan anak dari laki-laki tertentu 27 dan berhak untuk mendapatkan warisan. 28
Menurut  Harun  Mulawarman  kewarisan  dalam  Islam  menjelaskan bahwa  sebab  terjadinya  kewarisan  adalah  hubungan  kekerabatan  dan hubungan  pekawinan.  Akan  tetapi,  jika  kita  melihat  amar  putusan Mahkamah  Konstitusi  hanya  tertumpu  pada  pembuktian  yang  berdasarkan pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  hal  hubungan  perdata  dengan ayah  biologisnya.  Puncak  dari  putusan  tersebut  yaitu  mengenyampingkan hubungan  pekawinan  sebagai  salah  satu  sebab mewarisi,  padahal  dalam hal hukum  kewarisan  Islam,  ikatan  pekawinan  sebagai  salah  satu  sebab terjadinya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris. 29 Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena  kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang  laki-laki,  adalah  hubungan  hukum  yang  di  dalamnya  terdapat  hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 30
Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan  pekawinan,  akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak. 31 Dengan  demikian,  terlepas dari  soal  prosedur  atau  administrasi  pekawinannya,  anak  yang  dilahirkan harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  pekawinan,  padahal  anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. 32
26 Dadang  Hawari, Marriage  Counseling  (Konsultasi  Perkawinan) (Jakarta: FKUI, 2006), 30.
27 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 2010), 45.
28 Harun  Mulawarman,  “Hak  Waris  Anak  di  luar  Nikah  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VII/2010”,  Tesis  (Ciputat:  Fakultas  Syari’ah Konsentrasi Agama dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
29 Harun  Mulawarman,  “Hak  Waris  Anak  di  luar  Nikah  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VII/2010”,  Tesis  (Ciputat:  Fakultas  Syari’ah Konsentrasi Agama dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
30 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang- Undangan, Hukum Adat , Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990), 74.
31 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , 38.
32 Djaja  S  Meliala, Hukum  Perdata  Dalam  Perspektif  BW (Bandung:
NuansaAulia,  2012),  78.  Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 83.  Lihat  juga  Subekti  dan Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 45. Lihat juga Bahruddin
Muhammad, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan stigma  di  tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil  terhadap  status  seorang  anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan pekawinannya masih dipersengketakan. 33
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  Pasal  43 ayat  (1)  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  yang  menyatakan, “Anak  yang dilahirkan  di  luar  pekawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”  harus  dibaca,  “Anak  yang  dila-hirkan  di  luar pekawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya”, dan Pasal 43 ayat (1) UUD No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  pekawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”    adalah  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945  secara  bersyarat  ( conditionally  unconsti- tutional)  yakni  inkonstitusional  sepanjang  ayat  tersebut  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. 34 Secara  singkat,  Mahkamah  Konstitusi  (“MK”)  melalui  putusan  No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Pekawinan  (“UU  Per-kawinan”) bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar  pekawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya.”
46/PUUVIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), 78.
33 Wawancara dengan KH. Hasan Mustofi, MH. Ketua Komisi IV (penetapan hukum, fatwa dan perundang-undangan) di Kantor MUI Tanggerang Selatan Kamis 26 November 2015.
34 Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90.
Tujuan  dari  MK  adalah  untuk  menegaskan  bahwa  anak  luar  kawin (kawin  siri)  pun  berhak  mendapat  perlindungan  hukum. 35 Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan pekawinannya masih disengketakan. 36
Penting  untuk  dicatat  bahwa  putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010 tidak  menyebut  soal  akta  kelahiran  anak  luar  kawin  maupun  akibat  hukum putusan  tersebut  terhadap  akta  kelahiran  anak  luar  kawin. 37 Implikasi putusan  MK  ini  berkaitan  dengan  status  hukum  dan  pembuktian  asal  usul anak  luar  kawin.  Hubungannya  dengan  akta  kelahiran  adalah  karena pembuktian  asal-usul  anak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  akta  kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Pekawinan..
Mengenai  konsekuensi  hukum  dengan  dikeluarkannya  suatu  akta kelahiran  terhadap  anak  luar  kawin  ialah  di  dalam  akta  kelahiran  anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. 38 Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki  hubungan  darah  dan  hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya saja. 39
Dalam  akta  kelahiran  anak  luar  kawin  tercantum  bahwa  telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan  kelahiran,  nama  ibu  dan  tanggal  kelahiran  ibu  (menyebut  nama  ibu
35 Ikhsan  Rosyada  Perluhutan  Daulay, MAHKAMAH  KONSTITUSI Memahami  Keberadaannya  Dalam  System  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2006), 42.
36 Harun  Mulawarman,  “Hak  Waris  Anak  di  luar  Nikah  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VII/2010”,  Tesis  (Ciputat:  Fakultas  Syari’ah Konsentrasi Agama dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Lihat juga D.Y.  Wiranto,  Hukum  Keluarga: Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca Keluarnya  Putusan  MK  tentang  Uji  Materiil  UU  Perkawinan (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2012), 36.
37 W.D. Kolkman, Rosa Agustina, Leon C.A. Verstappen, Rafael Edy Bosko, Hukum  tentang  Orang,  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris  di  Belanda  dan  di Indonesia (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 65.
38 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 2010), 54. Lihat juga Ramulyo, Moh. Idris, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 47.
39 Imam  Muchlas, Waris  Mewaris  Dalam  Islam (Jakarta:  Garoeda  Buana Indah, 1996), 57.
saja, tidak menyebut nama ayah si anak). 40 Demikian ketentuan Pasal 55 ayat (2)  huruf  a  PP  No.  37  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dengan  adanya  putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010,  hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis  yang  dikukuhkan  berdasarkan  proses  hukum. 41 Putusan  MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab  terhadap  anak  luar  kawin  untuk  bertindak  sebagai bapaknya  melalui  mekanisme  hukum  dengan  menggunakan  pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. 42 Dengan  kata  lain,  setidaknya  ada  dua  cara  untuk  dapat  menjadikan sang anak luar  kawin  memiliki  hubungan  darah dan  juga  hubungan  perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu;
1. Pengakuan oleh sang ayah biologis; atau
2. Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  menguatkan  kedudukan  ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari  si  anak  luar  kawin  tersebut,  apabila  si  ayah  tidak  mau  melakukan pengakuan  secara  sukarela  terhadap  anak  luar  kawin. 43 Dengan  diakuinya anak  luar  kawin  oleh  ayah  biologisnya,  maka  pada  saat  itulah  timbul hubungan  perdata  dengan  si  ayah  biologis  dan  keluarga  ayahnya. 44 Dengan demikian,  setelah  adanya  proses  pengakuan  terhadap  anak  luar  kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak  itu  dengan  ayahnya  sebagaimana  diatur  Pasal  280  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi:
40 Wawancara  dengan  al  Amin  Kepala  KUA  Kec.  Ciputat,  Tanggerang Selatan di Kantor KUA. Rabu 04 November 2015.
41 Agus  sahbani, Anak Luar  Nikah  Juga  Urusan  Bapak  Biologis, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3e0363f2148/anak-luar-nikah-juga- urusan-bapak-biologis. Diakses tanggal 20 September 2015.
42 Iffah  Nur  Arifah, dampak  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  anak- anak hasil nikah siri,
(http: // origin. radioaustralia. net.
au/indonesian/radio/onairhighlights/dampak- putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap - anakanak-hasil-nikah-siri). Diakses tanggal 20 September 2015.
43 Amin  Husein  Nasution, Hukum  Kewarisan (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012), 68.
44 Harun  Mulawarman,  “Hak  Waris  Anak  di  luar  Nikah  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VII/2010”,  Tesis  (Ciputat:  Fakultas  Syari’ah Konsentrasi Agama dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Lihat juga Ikhsan  Rosyada  Perluhutan  Daulay, MAHKAMAH  KONSTITUSI  Memahami Keberadaannya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Jakarta:  P.T. Rineka Cipta, 2006), 58.
“Dengan  pengakuan  terhadap  anak  di  luar  kawin,  terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Dalam  hal  ini,  penting  untuk  dicatat  bahwa  anak  yang  dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah ( incest, sumbang) tidak boleh diakui. Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUHPer.
Akil  Mochtar  juga  menjelaskan  mengenai  akibat  dan  Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. Menurut beliau, anak yang dilahirkan dalam  pekawinan siri,  seharusnya,  termasuk  dalam  anak  sah  karena  dengan adanya  putusan  MK  telah  diakui  bahwa  pekawinan  yang  dilakukan  sesuai dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  agama  masing-masing  pasangan calon  mempelai  adalah  pekawinan  yang  sah  meskipun  pekawinan  itu  tidak dicatat dalam catatan administratif negara. 45 Akan tetapi, dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam pekawinan siri justru digolongkan kedalam anak luar  kawin  sehingga  si  anak  tidak  memperoleh  hak-hak  keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. 46 Ditambah lagi,  berkembang  praktek  di  masyarakat  bahwa  pekawinan  siri  merupakan praktek  poligami  terselubung.  Pihak  laki-laki,  terutama,  seringkali menyangkal  adanya  pekawinan  tersebut  sehingga  hak-hak  anak  yang  lahir dalam pekawinan tersebut tidak dipenuhi. 47
Proses  pengakuan  anak  luar  kawin  dalam  pekawinan  siri  dapat dilakukan dengan “pengakuan sukarela” dari laki laki yang menjadi ayahnya. Akan  tetapi,  terhadap  proses  pengakuan  anak  yang  dilahirkan  dalam pekawinan  siri  yang  menimbulkan  sengketa  maka  harus  dapat  dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan.  Proses  peradilan  dalam  pemeriksaan  dan  pembuktian  kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan pekawinan yang dilakukan secara siri menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. 48
Bila peradilan membenarkan adanya “hubungan darah” antara bapak dan anak dalam pekawinan siri tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan  anak  sah.  Putusan  MK  ini  berimbas  juga  pada  anak  yang dilahirkan  akibat  perbuatan  zina.  Terhadap  kelompok  anak  luar  kawin  ini
45 Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 87.
46 Daniel S. LEV., Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia, Penterjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, Intermasa (Jakarta, 2000), 43.
47 Tan Thong Kie., Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve,  2000), 63.
48 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: ILCP, 2002), 54.
maka  pemberlakuan  aturan  hukum  harus  dilakukan  secara  cermat,  sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. 49
Akil juga menanggapi dampak yang dapat terjadi pasca putusan MK tersebut. Dampak yang dapat diprediksi adalah akan banyaknya pihak-pihak yang  mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  (PA/PN)  dalam  kaitan  dengan gugatan  hak-hak  keperdataan  anak  luar  kawin,  baik  berupa Ithba>t  Kawin (bagi  yang  telah  kawin  siri)  maupun  pengesahan  asal-usul  anak  (bagi  yang tidak kawin siri), nafkah anak, waris dsb. Selain itu Kantor Pencatatan Sipil juga  akan  banyak  menangani  permohonan  akte  kelahiran  dan  ini  akan berdampak  pula  pada  Instansi  terkait lainnya seperti  Kantor  Kelurahan  dan sebagainya.  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  Surat  Keterangan  pemohon, termasuk  juga  Pegawai  Pencatat  Kawin  (KUA)  yang  berkaitan  dengan administrasi perkawinan dan sebagainya.
3. Pengakuan terhadap Anak Hasil Kawin Siri
Pengakuan  anak/pengakuan  nasab  terbagi  dua  macam, 50 yakni pengakuan  anak  oleh  diri  sendiri/pengakuan  anak  langsung,  dan  pengakuan anak oleh orang lain. Pengakuan anak oleh diri sendiri adalah jika seseorang menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya, atau orang itu adalah ayahnya. Pengakuan seperti itu dapat diterima dengan empat syarat, yaitu anak yang diakui tidak diketahui nasabnya, pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang  masuk  akal/logis,  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat, 51 anak  yang diakui  menyetujui  atau  tidak  membantah,  dan  anak  tersebut  belum  ada hubungan nasab dengan orang lain. Artinya, jika pengakuan anak itu diajukan oleh  seorang  isteri  atau  seorang  perempuan  ber ‘iddah,  maka  disyaratkan adanya persetujuan dari suaminya tentang pengakuan itu.
Menurut  Abdul  Manan  pengakuan  anak  dalam  pengertian  formil adalah  suatu  bentuk  pemberian  keterangan  dari  seorang  pria  yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam pengertian materiil,  pengakuan  anak  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  untuk menimbulkan  hubungan  kekeluargaan  antara  anak  dan  orang  yang mengakuinya. 52
Jadi,  Pengakuan  Anak  adalah  pengakuan  yang  dilakukan  oleh  ayah atas  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum.  Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun ayah, tetapi
49 Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 65.
50 http://www.badilag.net/data/mengupas%20permasalahan%20istilhaq.pdf.
51 Seperti  perbedaan  umurnya  wajar,  atau  tidak  bertentangan  dengan pengakuan orang.
52 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), 84.
karena  berdasarkan  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  tidak  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayahnya,  maka untuk  mendapatkan  hubungan  perdata  yang  baru,  seorang  ayah  dapat melakukan Pengakuan Anak. 53
Dalam  sistem  yang  dianut  KUH  Perdata  (BW)  dinyatakan  bahwa adanya  keturunan  di  luar  perkawinan  saja  belum  terjadi  suatu  hubungan hukum antara anak dan kedua orang tua biologisnya, kecuali jika keduanya mengakuinya. 54 Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  keberadaan  konsep pengakuan  dalam  hukum  perdata  ini  dimaksudkan  untuk  menimbulkan hubungan  hukum  antara  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan,  wanita  yang melahirkannya, dan pria yang membenihkannya
Ketentuan  mengenai  pengakuan  anak  luar  kawin  diatur  dalam  KUH Perdata, sebagai berikut:
a. Pasal 280 menyatakan bahwa:
“Dengan  pengakuan  yang  dilakukan  terhadap  seorang  anak  luar  kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.” 55
b. KUHPerdata  juga  memungkinkan  seorang  bapak  melakukan  pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan.
c. Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 286.
Pengakuan anak luar kawin bisa di lakukan bilamana anak luar kawin yang  dimaksud  adalah  akibat  adanya  hubungan  seorang  laki-laki  dan perempuan yang statusnya adalah:
a. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)
b. Kedua  pihak  sudah  melakukan  perkawinan,  tetapi  lalai  mengakui  anak luar  kawinnya,  maka  atas  surat  pengesahan  dari  Presiden,  pengakuan dapat dilakukan
c. Akibat adanya perkosaan. 56
Pengakuan  ini  berbeda  halnya  dengan  pengesahan.  Dengan pengakuan saja seorang anak tidak serta merta menjadi anak sah. Anak yang lahir  di  luar  perkawinan  itu  baru  menjadi  sah,  jika  orang  tuanya  kemudian kawin  dan sebelumnya  keduanya  telah  memberikan pengakuannya  terhadap
53 LBH Apik, Pengakuan Anak Luar Kawin (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005),  2.
54 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Kaifa, 2012), 40.
55 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita), 69.
56 LBH Apik, Pengakuan Anak Luar Kawin, 2.
anak tersebut, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. 57
Pengesahan  anak  luar  kawin  adalah  suatu  upaya  hukum  untuk memberikan  suatu  kedudukan  sebagai  anak  sah  melalui  perkawinan  yang dilakukan  orang  tuanya.  Pengesahan  dapat  dilakukan  melalui  perkawinan orang tua anak yang bersangkutan atau dengan surat-surat pengesahan yang berdasarkan  pengakuan  terlebih  dahulu  oleh  kedua  orang  tuanya.  Jadi pengakuan merupakan syarat mutlak seseorang untuk melakukan pengesahan terhadap anak luar kawin.
Dengan demikian pengesahan hanya dapat terjadi oleh:
a. Karena  perkawinan  orang  tuanya.  Dalam  Pasal  272  KUH  Perdata dijelaskan:  “Kecuali  anak-anak  yang  dibenihkan  dalam  zina  atau sumbang,  tiap-tiap  anak  yang  diperbuahkan  di  luar  perkawinan,  dengan kemudian kawinnya bapak ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang tua  itu  sebelum  kawin  telah  mengakuinya  menurut  ketentuan  Undang- Undang  atau  apabila  pengakuan  itu  dilakukan  dalam  akta  perkawinan sendiri .” 58
Dari ketentuan pasal tersebut, terdapat beberapa penjelasan yakni;
1) Anak  luar  kawin  yang  dibenihkan  dalam  hubungan  zina  atau sumbang tidak dapat diakui oleh orang tuanya. Pengesahan anak luar kawin  tersebut  tidak  mungkin  dilakukan  orang  tuanya  apabila  orang tuanya  tidak  memperoleh  dispensasi  untuk  melangsungkan perkawinan. Berdasar ketentuan dalam Pasal 273 KUHPerdata, yakni: “Anak  yang  dilahirkan  dari  bapak  dan  ibu,  antara  siapa  tanpa dispensasi  Presiden  tak  boleh  diadakan  perkawinan,  tak  dapat disahkan,  melainkan  dengan  cara  mengakuinya  dalam  akta perkawinan.”
2) Anak yang lahir di luar perkawinan selain anak zina dan anak sumbang dapat disahkan dengan adanya perkawinan ayah dan ibunya, apabila  sebelum  perkawinan  keduanya  mengakui  anak  tersebut berdasarkan  ketentuan  undang-undang,  atau  apabila  pengakuan  itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.
b. Adanya  surat-surat  pengesahan  Pengesahan  dengan  surat-surat pengesahan dapat dilakukan karena dua hal, yaitu:
1) Jika  orang  tuanya  lalai  untuk  mengakui  anak-anaknya  sebelum perkawinan  dilangsungkan  atau  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan. Dalam  Pasal  274  KUHPerdata  disebutkan:  “Jika  kedua  orang  tua sebelum  atau  tatkala  berkawin  telah  melalaikan  mengakui  anak-anak
57 Ali  Afandi, Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian (Jakarta: Azmah, 2012), 146.
58 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 68.
mereka  luar  kawin,  maka  kelalaian  ini  dapat  diperbaiki  dengan  surat pengesahan  Presiden,  yang  mana  akan  diberikan  setelah  didengarnya nasihat  Mahkamah  Agung”.  Dalam  hal  ini,  pengesahan  anak  hanya dapat  dilakukan  dengan  surat  pengesahan  dari  Kepala  Negara,  yang pengesahan  tersebut  diberikan  setelah  kepala  Negara  terlebih  dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. 59
2) Jika  seorang  anak  luar  kawin  telah  diakui  sedemikian  rupa,  tetapi kemudian  tidak  diiringi  oleh  perkawinan  ayah  dan  ibunya,  mungkin karena  salah  satu  pihak  meninggal  dunia  atau  menurut  pertimbangan Kepala  Negara/Presiden  terdapat  keberatan  terhadap  perkawinan antara ayah dan ibu anak luar kawin tersebut, maka pengesahan juga dapat  dilakukan  oleh  presiden  dengan  meminta  pertimbangan Mahkamah  Agung,  dan  sebelum  Mahkamah  Agung  memberikan nasihat  terlebih  dahulu  harus  mendengar  pendapat  keluarga  sedarah dari pemohon (Pasal 275 KUH Perdata).
Hukum  perdata  juga  memungkinkan  seseorang  mengakui  anak  luar kawin  sepanjang  perkawinan.  Pasal  285  KUHPerdata  menentukan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan  anak  luar  kawin,  yang  sebelum  kawin  olehnya  diperbuahkan dengan  seorang  lain  daripada  isteri  atau  suaminya,  tak  akan  membawa kerugian  baik  bagi  isteri  atau  suami  itu,  maupun  bagi  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan mereka.” 60
Pengakuan  sepanjang  perkawinan,  maksudnya  pengakuan  yang dilakukan  suami  atau  isteri  yang  mengakui  anak  itu  sewaktu  dalam  suatu ikatan  perkawinan.  Jadi,  ayah  atau  ibu  si  anak  luar  kawin  dapat  mengakui anak  luar  kawinnya,  walaupun  dia  terikat  dalam  suatu  perkawinan,  tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status mekawin, dengan catatan:
a. Tidak merugikan bagi kedua belah pihak
b. Tidak merugikan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka tidak  mendapat  tantangan  oleh  setiap  mereka  yang  mempunyai kepentingan dalam hal tersebut. 61
Sementara itu jika perkawinan dibubarkan, pengakuan tersebut akan mempunyai akibat-akibat hukum, jika dari perkawinan tersebut tidak seorang keturunan  pun  dilahirkan.  Dimungkinkan  pula  pengakuan  yang  dilakukan terhadap anak  yang  belum  lahir.  Hal  ini  didasarkan pada  ketentuan  Pasal  2 KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang  ada  dalam  kandungan
59 Harun  Utuh, Status  Hukum  Anak  Luar  Kawin  dan  Perlindungannya (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003) , 15. 60 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 70.
61 Surini  Ahlan  Sjarif  dan  Nurul  Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Bandung: Refika Aditama, 2010),  83-84.
seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendakinya.
Dengan  demikian,  sebelum  anak  yang  diakui  tersebut  lahir,  maka bisa terjadi hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dengan anak, sebagai akibat  adanya  pengakuan  secara  parental  terhadap  anak  yang  belum  lahir tersebut.  Biasanya  pengakuan  sebelum  lahir  ini  diterapkan  pada  peristiwa khusus  yang  merupakan  pengecualian  untuk  suatu  kepentingan,  misalnya dalam  hal  warisan.  Akibat  terpenting  dari  pengakuan  anak  sebelum  lahir adalah  seluruh  hubungan  hukum  kekeluargaan  serta  semua  akibat  hukum yang berkaitan dengan itu berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. 62 Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pengakuan anak dilarang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 282 KUHPerdata, yakni:
a) Oleh  anak  yang  belum  dewasa,  atau  belum  mencapai  usia  19  tahun; (Khusus  bagi  perempuan  yang  melakukan  pengakuan,  diperbolehkan meski ia belum mencapai usia 19 tahun)
b) Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf;
c) Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui;
d) Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat  perkawinan  (zinah)  maupun  anak  sumbang  kecuali  mendapat dispensasi  dari  Presiden.  ( Anak  sumbang  adalah  anak  yang  lahir  dari hubungan antara dua orang yang dilarang mekawin satu sama lain).
Jika  melihat  konstruksi  hukum  yang  dibangun  pada  masa  kenabian dan  terutama  abad  pertengahan,  secara  keseluruhan  masih  didominasi  oleh pandangan dan metodologi konservatif dan berpijak pada sistem hukum dan tanggung jawab yang hidup dimasyarakat Arab. Konsep yang dibangun pada masa fikih klasik tentang kedudukan anak luar kawin yang diratifikasi dalam UUP dan KHI masih mengakomodir teori-teori kebenaran prosedural yuridis ( de  jure)  dan  membatasi  kebenaran  secara  de  facto  yakni  nasab  biologis. 63 Tentu  bagaimana  mungkin  kebenaran  substantif  yang  tercermin  dalam kebenaran de  facto  (kenyataan)  bahwa  anak  biologis  memang  mempunyai dan  berasal  dari  orang  tua  biologis,  begitu  saja  disingkirkan  tanpa mempertimbangakan resiko yang diterima oleh anak bilogis.
Hipotesis  ini  dapat  terlihat  bagaimana,  cara  padang  berijtihad  dan cara  berhukum  para fuqaha>’  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  sarat dengan perwujudan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap hak anak yang  tidak  pernah  berdosa  tersebut.  Prinsip  mendasar  dalam  kaidah  ijtihad melalui  purifikasi  moderat  (pembaharuan),  menempatkan  penemuan  dan
62 LBH Apik, Pengakuan Anak Luar Kawin, 1. 63 Yaswirman, Hukum  Keluarga  Karakteristik  dan  Prospek  Doktrin  Islam danAdat  dalam  Masyarakat  Material  Minangkabau, Cet.  Ke-1,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 54.

## Implementasi Putusan MK……..
penetapan ‘illat  hukum  dan  hikmah  sebagai  bahan  dalam  mengkonstruksi hukum. 64
Cara  atau  metode  untuk  menentukan  'illat,  dikenal  dengan masa>lik al-‘illat, yakni sebagai t{ari>qat ithba>t ‘illat al-hukm (metode penetapan ‘illat pada  suatu  hukum). 65 Seluruh  metode  penetapan  ‘ illat  di  atas  pada  garis besarnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  pertama  adalah  metode penetapan ‘illat  yang  terkandung  dalam  sebuah  hukum,  dengan  cara sam’iyyat atau pemberitaan nash (dalam hal ‘illat dinyatakan secara eksplisit atau ‘illat  al-mans{us{a>t),  dan  dengan  cara  nazhari  al-ijtiha>d  dalam  hal  ‘illat tidak  dinyatakan  secara  eksplisit  atau ‘illat  al-mustambat{a>t.  Kedua  adalah metode penerapan ‘illat pada suatu fenomena hukum atau kasus (al-waqi’at) dalam  lingkup  sosio-historis. ‘illat  hukum  dari  pengertian  nasab  dan penetapan  nasab  dimasa  pra  Islam,  kenabian  dan  pertengahan,  maka disimpulkan  bahwa  konsep  yang  dijadikan  ukuran  dalam  sebuah  ikatan keturunan bukanlan konsep mus{aharah melainkan pertalian darah. Sedangkan penetapan  nasabnya  sudah  menjadikan  teknologi al-qiyafah  namun  masih konservatif.
64 Yaswirman, Hukum  Keluarga  Karakteristik  dan  Prospek  Doktrin  Islam danAdat dalam Masyarakat Material Minangkabau, 76. 65 Metode  tersebut  adalah  al-Nas{  adalah  metode  penunjukkan  ‘‘ ‘illat secara eksplisit  oleh  al-Qur’an  dan  Hadith.  ‘‘ ‘illat semacam  ini  dinamakan  '‘ ‘illat almanshushat . Al-Ima>’ (indikasi), suatu cara menetapkan ‘‘ ‘illat berdasarkan indikasi melalui  seperangkat  cara  tertentu,  alljma’  cara  menetapkan  ‘ ‘illat berdasarkan kesepakatan  ulama  atas  ‘‘ ‘illat tersebut, al-sibr  waltaqsim (pengujian  dan pengkajian) adalah cara penetapan ‘‘ ‘illat dengan menghimpun semua sifat yang ada pada  asal  (hukum)  yang  diperkirakan  sebagai  ‘ ‘illat lalu  mengadakan  pengujian atasnya untuk menetapkan ‘‘ ‘illat yang lebih pantas. Tiga metode berikut ini, yakni tahrijalmanath, tanqih almanath dan tahrij almanath, merupakan istilah metodis yang dalam  pemikiran  ushul  fiqh  alAmidi  sebagai  cara  menetapkan  '‘ ‘illat dengan penalaran  ijtihad.  Tahrij  al-Manath  adalah  “penelitian  dan  pengkajian  ‘ ‘illat yang nashdanatau ijma' menunjukkan hukum tanpa disertai dengan penunjukkan'‘ ‘illat nya. ”Tanqih  al-manath  adalah  "pengkajian  dan  penelitian  untuk  menetapkan  sifatsifat yang  ditunjukkan  oleh  nash  secara  tidak  tegas  sebagai  ‘‘ ‘illat hukum  dengan  cara mengabaikan  sifatsifat  yangtidak  cocok.  Sedang  tahqiq  almanath  adalah  penelitian untuk  mengetahui  dan  memastikan  adanya  '‘ ‘illat pada  furu’  (kasus)  yang  akan diqiyaskan, baik '‘ ‘illat tersebut bersifat manshushat maupun mustambathat.Wah{bah Al-Zuhaily  menyebutkan  9  metode,  Al-Qarrafi  menuliskan  8  metode,  sementara Khudhari bik dan Wahab Khallaf hanya menyebutkan tiga metode yang termasyhur. Wahbah  alZuhaily, Ushul  al-Fiqh  al-Islamiy ,  (Bairu>t:  Da>r  al-Fikr,  1986),  661; Khudhari Bik, ‘llmu Us{u>l al-Fiqh , (Bairu>t: Da>r al-Fikri, 1988), 325.
KESIMPULAN
Permasalahan  kawin  siri  baru  menjadi  terang  ketika  dikoreksi Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  termasuk  kawin  siri mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ayah  biologis,  tak  lagi  hanya  kepada ibu  dan  keluarga  ibu.  Selain  itu,  konsekuensi  dari  tidak  adanya  hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.
MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Pencatatan  Perkawinan  ini  disimpulkan,  pencatatan  perkawinan bukan  faktor  yang  menentukan  sahnya  perkawinan.  Pencatatan  hanya kewajiban  administrasi  yang  diwajibkan  berdasarkan  perundang-undangan. Kewajiban  administrasi  ini  dalam  rangka  memenuhi  fungsi  negara  untuk memberikan  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  yang bersangkutan. Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh  negara,  dimaksudkan  agar  perkawinan  menjadi  perbuatan  hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.
MK  bahkan  menyatakan  Pasal  43  ayat  1  ini  telah  bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga  ayahnya.”  Dengan  demikian  anak  hasil  kawin  siri  secara  teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari perkawinan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui itsbat atas perkawinan siri orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Aswarni. “Kawin  Siri  dan  akibat  Hukumnya”,  Jurnal  Puanri,  Vol.  4 No. 2 Desember 2009.
Budiono,  Abdul  Rachmad. Pengantar  Ilmu  Hukum.  Malang:  Bayumedia Publishing, 2005.
Daniel S. LEV., Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia,  Penterjemah  H.  Zaeni  Ahmad  Noeh,  Intermasa.  Jakarta: cipta Karya, 2000.
Hasan,  M.  Ali. Azas-azas  Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
Ikhsan  Rosyada  Perluhutan  Daulay, MAHKAMAH  KONSTITUSI
Memahami  Keberadaannya  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2006.
Irfan, M.Nurul. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2013.
Joni,  Muhammad. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
Kie.,  Tan  Thong. Studi  Notariat  Serba  Serbi  Praktek  Notaris  (Jakarta:  PT Ichtiar Van Hoeve,  2000.
Musthofa,  Rahman. Anak  Luar  Nkah:  Status  dan  Implikasi  Hukumnya. Jakarta: Atmaja, 2003.
Muzarie,  Mukhlisin. Kontroversi  Perkawinan  Wanita  Hamil.  Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002
.
Prodjohamidjojo,  Martiman. Hukum  Perkawinan  Indonesia.  Jakarta:  ILCP, 2002.
Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
Sari, Ayu Yulia. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tesis  Program  Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara,  2011. Tangerang),
Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan. Yogyakarta: Liberti, 1982.
Suparni,  Niniek. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  ed.  Andi  Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Wawancara dengan al Amin Kepala KUA Kec. Ciputat, Tanggerang Selatan di Kantor KUA. Rabu 04 November 2015.
Wawancara  dengan  KH.  Hasan Mustofi,  MH.  Ketua Komisi  IV (penetapan hukum, fatwa dan perundang-undangan) di Kantor MUI Tanggerang Selatan Kamis 26 November 2015.
Witanto,  D.Y. Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.