http://ejournal.stipjakarta.ac.id/index.php/meteor

## METEOR STIP MARUNDA JURNAL ILMIAH NASIONAL SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA

## Strategi Mempertahankan Eksistensi Pelabuhan Sunda Kelapa Sebagai Heritage Bangsa Dan Cagar Budaya Indonesia
Herwin Nasution 1 , Warsono 2 , Bambang Ristianto 3 1,2,3 Program Studi Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta
Jl. Marunda Makmur No. 1 Cilincing, Jakarta Utara. Jakarta 14150
disubmit pada : 15/3/19         direvisi pada : 3/4/19          diterima pada : 12/4/19

## Abstrak
Penelitian ini di latar belakangi oleh keinginan memberikan sumbangan pemikiran di bidang maritim. Pemilihan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai objek dan lokus  penelitian dikarenakan Pelabuhan Sunda kelapa sebagai pelabuhan rakyat   yang berlokasi  di  DKI   Jakarta. Cagar  budaya  yang  berusia tua  merupakan  bukti  sejarah  Indonesia   karena pernah jaya pada masanya yaitu pada   abad ke 5.  Stasiun Beos dan  Taman Fatahilah  sudah  selesai  di revitalisasi sehingga layak menjadi destinasi wisata sedangkan Pelabuhan Sunda Kelapa belum di revitalisasi.  Walaupun belum layak  jadi  destinasi  wisata  namun  wisatawan  tetap  berkunjung  kesana.    Sebelum  revitalisasi  terlaksana,  seharusnya pelabuhan  rakyat  tersebut  tetap  tertata  dengan  rapi  dengan  kapal-kapal  tradisionalnya,  tertib,  aman,  bersih,  dan indah.  Oleh  karenanya  wajib  segera di  revitalisasi  dan    akan  berhasil  apabila  dilaksanakan  dengan  strategi-strategi yang  terencana  berdasarkan  masterplan.  Syahbandar  selaku  kordinator  di  kawasan  pelabuhan  harus mengkoordinasikannya dengan PEMDA DKI Jakarta, KSOP/ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT. Pelindo, antara  lain  dengan  membuat  strategi  khusus  untuk    jangka  pendek  dengan  penegakan  hukum,  membuat  zonasi  dan master plann disamping strategi umum jangka panjang.
Copyright © 2019, METEOR STIP MARUNDA , ISSN:1979-4746
Kata Kunci : Pelabuhan, Pelayaran rakyat, cagar budaya, strategi, kapal Pelra Permalink/ DOI: https://doi.org/10.36101/msm.v12i1.65

## 1. PENDAHULAN
Pelabuhan  Sunda  Kelapa  adalah  nama salah satu Pelabuhan konvensional di Indonesia,  letaknya  di  ibu  kota  Negara,  di ujung  utara  DKI  Jakarta  dan  telah  ada  sejak abad  ke  lima.  Telah  menjadi  legenda  dunia dan  merupakan  bukti  sejarah  Jakarta  dan Indonesia.  Bangsa  besar  adalah  bangsa  yang menghargai  Sejarah  bangsanya,  menghormati leluhurnya,  menjaga    warisan  (heritage) leluhurnya.
Sampai sekarang  daerah ini  tetap dianggap  penting  karena  pelabuhan  ini  masih beroperasi,  bukti  sejarah,  juga  dikarenakan desa  di  sekitar  pelabuhan  Sunda  Kelapa merupakan cikal bakal  dari Kota Jakarta yang ada  saat  ini  dengan  nama  pertama  “Bandar Kalapa”. Bandar Kalapa merupakan pelabuhan  milik  kerajaan  ”Pakuan  Pajajaran” dengan  ibu  kota  kota  Bogor  (yang  sekarang) [1].  Kerajaan  Pakuan  Pajajaran  kemudian direbut  oleh  pasukan  Kerajaan  Demak  dan Cirebon  yang  dipimpin  oleh  Raja  Fatahillah yang kita kenal sebagai Raja Falatehan [2].
*) Penulis Korespondensi : Email : herwin_nasution@dephub.go.id
Fakta    membuktikan  bahwa  kejayaan Pelabuhan  Sunda  Kelapa  semakin  hari semakin  berkurang.  Antara  lain  penyebabnya adalah dengan dibangunnya pelabuhan Samudera  15  km  dari  pelabuhan  Sunda Kelapa,  yang  saat  ini  menjadi  Pelabuhan Tanjung Priok. Ketika itu, tujuan membangun pelabuhan Samudera di Tanjung Priok adalah untuk  mengimbangi  keberadaan  Pelabuhan Samudera  di    Singapore  dan  di  Malaca, Malaysia.  Akhirnya  Pelabuhan  Sunda  Kelapa menjadi  pelabuhan  local  saja,  antar  pulau disinggahi  kapal    kapal  tradisional,  kapal lokal atau kapal perintis.
Baru-baru  ini  peneliti mengunjungi Pelabuhan  Sunda  Kelapa,  pelabuhan  masih tetap beroperasi, masih dikunjungi wisatawan lokal  maupun  manca  negara,  masih  ramai, barang  barang  bertumpuk    namun  kelihatan kurang   tertata  dengan  rapi,  ada  penumpukan barang, semen, kayu, besi batangan, gunungan  pasir, ditemukan banyak kontainer, terjadilah marine  pollution,  annex 1  sampai dengan annex 6  [3]  yang  dibuktikan  dengan depan  dermaga  kotor,  sampah  dimana  mana, pantai  dan  lautnya  hitam,  darat  nya  tidak bersih,  rapi  dan    terjadi air  pollution (polusi udara) karena ada tumpukan pasir, kurangnya penghijauan.
Ketika  menanyakan  kepada  Pimpinan BUP,  kami  mendengarkan  penjelasan  bahwa kontainer-kontainer  tersebut  tidak  diangkut dengan  kapal  tradisional  tetapi  diangkut dengan  kapal  kecil  atau  kapal  perintis  yang berlabuh  bersebelahan  dengan  pelabuhan konvensional  (Pelayaran  Rakyat)    yaitu    di terminal  lokal Sunda Kelapa.
Secara  alami  orang  akan  cenderung mempergunakan  container,  sehingga  kapal yang  masuk  pelabuhan  Sunda  Kelapa  pun akan  berkurang  dan  bahkan  hilang.  Meninjau lapangan penumpukan juga sempit, keadaannya  semrawut,  jalan  kendaraan,  truk, mobil,  motor,  orang,  bercampur  jadi  satu sehingga  kesannya  kurang  rapi  dan  tidak indah.  Timbul  ke  khawatiran  peneliti  bahwa
suatu  saat  nanti,  terminal  konvensional  kapal kapal  Pelra  ini  benar-benar  hilang,  tergusur oleh  pelabuhan  lokal  di  sebelahnya  dan disinggahi oleh kapal lokal dan kapal Perintis saja  dan  memuat  kontainer  kontainer.  Pada akhirnya  Pelabuhan  Sunda  Kelapa  yang tradisional  itu  hanya tinggal  nama, hanya ada dalam kenangan.
Dilihat dari besaran tarif Jasa Kepelabuhanan, penghasilan uang jasa kepelabuhanan  di  terminal  lokal  akan    lebih besar  apabila  dibandingkan  dengan  jasa kepelabuhan  dari  terminal  Pelayaran  Rakyat karena  Pemerintah  menetapkan  tarif  Jasa Kepelabuhanan  di  pelabuhan  rakyat  lebih kecil.  Salah satu tugas dari Pemerintah dalam hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut yaitu  sebagai  Pembina  Kepelabuhanan  dan angkutan perairan, disamping sebagai Regulator  pelabuhan.  PT.  Pelindo  sebagai Badan  Usaha  Pelabuhan  yang  berfungsi sebagai  operator  supaya  tetap  mempunyai misi yang sama dengan pemerintah dan  tetap mempertahankan eksistensi  Pelabuhan Sunda Kelapa  sebagai  pelabuhan  pelayaran  rakyat yang  tetap  dikunjungi  oleh  kapal  kapal tradisional.
Pelabuhan  Sunda  Kelapa  merupakan heritage bangsa  dan  ditetapkan  sebagai  cagar budaya  Kota  Tua  yang  wajib  kita  lindungi bersama. Mempertahankan keberadaan pelabuhan  pelayaran  rakyat  ini  menurut  kami jauh  lebih  penting  daripada  menggusurnya dengan  menjadikan  seluruh  kawasan  tersebut menjadi  pelabuhan  lokal.  Sebab    dalam kehidupan  nyata  uang  bukanlah  segala- galanya,  karena  ada  hal  hal    penting  lainnya yang harus dilestarikan  yaitu  menjaga sejarah bangsa,  menjaga heritage bangsa.  Pelabuhan Sunda  Kelapa    adalah  bukti  sejarah  manusia, yang  telah  melegenda  sampai  ke  manca negara  dan  pernah  mengukir  sejarah  Bangsa Indonesia sebagai negara maritim yang hebat, negara  bahari  dan  sejak  tahun  1999  telah ditetapkan  sebagai  cagar  budaya  sekaligus
sebagai tujuan wisata nasional dan mancanegara.
Pelabuhan  Sunda  Kelapa  sebagai  aset bangsa  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa bangsa  ini pernah  jaya sebagai  negara  bahari, misalnya:
a. Memiliki beberapa pelabuhan yang disinggahi kapal asing;
b. Dapat  membuat  kapal  tradisonal  yang tangguh seperti kapal   phinisi;
c. Memiliki    pelaut  yang  tangguh  yang mampu  berlayar  se  antero  dunia  pastinya mempunyai ilmu kepelautan yang tinggi;
d. Dikenal  sebagai  pedagang  yang tangguh, menjual  rempah                  rempah    dan komoditi  ekspor Indonesia  lainnya  yang tersohor di dunia.
Dari  peninjauan  lapangan  inilah,      timbul keinginan  dari    tim  peneliti  untuk  dapat menyumbang  pemikiran  kepada  pemerintah, dalam  hal  ini  Direktur  Pelabuhan  dan Pengerukan,  Direktur  Lalu  Lintas  Angkutan Laut,    KSOP  Pelabuhan  Sunda  Kelapa,  dan PT.  Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang  mengelola  kawasan  tersebut  dan PEMDA  DKI  Jakarta  yang  bertanggung jawab kepada cagar budaya. Dengan kata lain, ingin  turut  serta  bersama  sama  mencari  jalan keluar (solusi) terbaik untuk mempertahankan warisan  ( heritage )  Pelabuhan  Sunda  melalui penelitian  tentang  Strategi  mempertahankan eksistensi  pelabuhan  Sunda  Kelapa  sebagai sebagai pelabuhan konvensional.
Adapun  masalah  yang  dikaji  dalam penelitian  ini  yaitu  membuat  strategi  khusus dan umum agar dapat  mewujudkan   existensi pelabuhan  Sunda  Kelapa  sebagai heritage bangsa  dan Cagar  budaya  Indonesia dengan cara
melestarikan serta revitalisasi
Pelabuhan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian diskriptif  kualitatif.  Waktu  dan  tempat penelitian  dilakukan  di  Pelabuhan  Tanjung Perak    tanggal  22  s/d  24  Maret  2019      dan
dilanjutkan  ke  Pelabuhan  Sunda  Kelapa untuk  study  banding  dan  field  survey  yaitu tanggal 23 April 2019.
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan adalah  metode  yuridis  normative  [6],  yaitu penelitian  yang  mengkaji  asas  asas  hukum, hukum/perundang  undangan,  terutama  yang berkaitan dengan implementasi hukum tentang Cagar budaya,  yang kebetulan berada di  kawasan  pelabuhan  Sunda  Kelapa  yang masih exist.

## 3.     HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelabuhan  Sunda  Kelapa    merupakan heritage dari  Kerajaan  Pakuan  yang  lahir pada  abad  ke  5,  pusat  pemerintahannya  di Kota  Bogor  yang  sekarang.    Abad  berganti abad,  pemerintahannya    pun    sudah  silih berganti  mulai  dari  kerajaan  yang  satu  ke kerajaan  yang  lain,  dari    penjajahan  Belanda, Jepang, Inggris,   sampai  Indonesia Merdeka.
Sejak Mei 2008 pelabuhan Sunda Kelapa dikelola  berdasarkan  Undang-Undang  No.  17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan turunannya [4],  yang  menetapkan  BUP  sebagai  operator dan Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai regulator.
Kemudian  instansi  pemerintah  yang memiliki  jabatan  tertinggi  dalam  pengelolaan Pelabuuhan Sunda Kelapa adalah Syahbandar, sebagaimana diatur dalam Bab I, pasal 1 butir 56,  disebutkan  bahwa    syahbandar      adalah pejabat  pemerintah  di  pelabuhan  yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan  tertinggi  untuk  mejalankan  dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.  Selanjutnya,  dalam  pasal  111  ayat 1,    Syahbandar memiliki  kewenangan tertinggi  melaksanakan  koordinasi  kegiatan kepabeanan,  keimigrasian,  kekarantinaan  dan kegiatan  institusi  pemerintahan  lainnya,  pada ayat 2, koordinasi dilaksanakan oleh Syahbandar  sebagaimana  yang  disebutkan pada  ayat  1,  dalam  rangka  pengawasan  dan
penegakan  hukum  di  bidang  kselamatan Pelayaran.
Pada Pasal 80 ayat 4, berbunyi “…..fungsi  keselamatan  dan  keamanan
Pelayaran dilaksanakan Syahbandar ”, meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan (kapal), pelabuhan serta perlindungan  lingkungan  maritime  (Marpol Convention  1973/  1978,  annex  1  s.d.  annex 6).
Dengan  adanya International  Ship  and Port  Facility  Security  (ISPS)  Code 1974/ 1978,  seorang  Syahbandar  adalah  seorang pejabat tertinggi di pelabuhan   yang mewakili Negara  di  pelabuhan,  disebut Port  State Officer  (PSO ),  bertanggung  jawab  atas keselamatan  dan  keamanan  kapal  dan Pelabuhan,  berhak  memberangkatkan  kapal, menahan  kapal,  menandatangani  buku  pelaut dll  dan  menentukan  apakah  pelabuhan  aman, normal atau disebut siaga 1.
Berdasarkan  undang  undang  nomor  11 tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  [5], pemilik  cagar  budaya  berkewajiban    menjaga cagar  budaya, merawat  cagar  budaya, sedangkan  PEMDA  berhak  menetapkan Cagar
Budaya
dan melestarikan,
merevitalisasi  dan  mengawasinya  jangan sampai punah. Karenanya penetapan Gubernur    DKI  Jakarta  dengan  PERDA nomor 9 tahun 1999 tentang Penetapan Cagar Budaya  di  DKI  Jakarta  sudah  benar,  karena pengelola  pelabuhan  adalah  fihak  lain  yaitu BUP, PT.Pelindo II dan koordinator pelabuhan  adalah  Syahbandar,  maka  sesuai dengan peraturan hukum pelestarian,
revitalisasi pelabuhan Sunda Kelapa pengendaliannya dilaksanakan oleh Syahbandar selaku  koordinator.
Berdasarkan pengamatan peneliti, revitalisasi  pelabuhan  Sunda  Kelapa  tidak berjalan dengan baik, sedangkan cagar budaya Stasiun  Kota  dan  Taman  serta  Museum Fatahilah  berjalan  lancer  dan  sudah  menjadi destinasi  wisatawa  kebanggaan  DKI  Jakarta. Karena  pemiliknya  PEMDA  sendiri    maka
upaya revitalisasi cepat terlaksana. Sedangkan  Stasiun  Kereta  api,  kondisinya selalu  terjaga  karena  Stasiun  ini  tidak  pernah berhenti  dioperasikan  dan  PT.  KA  termasuk yang pintar menjaga asset stasiunnya maupun kereta  api  tuanya  masih  bisa  di  operasikan, dinikmati    wisatawan  dan  mempunyai museum kereta api di Ambarawa.  Disamping itu  memelihara  rute-  rute  lama  dengan  kereta api tua tetapi tetap bisa  jalan (beroperasi) dan nyaman  karena  semua    sudah  menggunakan AC .
Berdasarkan field  survey yang  kami lakukan di Pelabuhan Sunda  Kelapa, ternyata problemanya  sangat  ruwet  dan    banyak  hal yang  harus  kita  fahami.  Yang  jelas  adanya pelabuhan  rakyat  dikarenakan  adanya  kapal- kapal tradisional,  yang kita sebut kapal pelra. Kita  menyaksikan semua pelabuhan rakyat di Indonesia  mati  suri,  hidup  segan  mati  tak mau,  seiring  dengan  keadaan  pelabuhannya maka kapal kapal nya pun demikian.
Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan, karena  kapal  kapal  itu  satu  paket  dengan pelabuhannya dan harus diselamatkan  dengan pertimbangan antara lain  sebagai berikut : a. mengingat  bahwa  kapal  kapal  tradisional ini  masih  kita  perlukan  sampai  kapanpun, kapal  penugasan  PT.Pelni,  kapal  kapal perintis dan kapal tol laut belum sepenuhnya  dapat  menggantikan  peran kapal rakyat ini.
b. mengingat  Negara  kita  adalah  Negara kepulauan  terdiri  dari  lebih  kurang  17,850 pulau  besar  dan  kecil  dan  tidak  semuanya mempunyai pelabuhan yang dapat dimasuki oleh kapal jenis lain,
c. Sudah  terbukti  bahwa  sejak  dahulu  kala, selama  ini    kapal  kapal  tradisional  telah mampu  memasuki  pulau  pulau  terpencil membawa    kebutuhan  pangan  ,  sandang dan papan masyarakat.
Untuk  itu  perlu  campur  tangan  pemerintah untuk membenahi perusahaan pelayaran pelra. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  bahwa pembinaan  pelabuhan  dan  angkutan  perairan
berada ditangan pemerintah agar supaya dapat bangkit  kembali    dengan memberikan bantuan  teknis,  modal,    diklat  kepada  ABK tanpa  biaya,  menata  rute  nya,  memberikan muatan-muatan  tertentu  agar  supaya  kapal rakyat  selalu  ada muatannya sehingga dapat berlayar dengan teratur, sekaligus memperbaiki  pelabuhan  rakyatnya  tempat kapal  kapal  tradisonal  (Pelra)  berlabuh.  Tak jarang  kapal  kapal  pelra  ini  juga  mengangkut penumpang dari dan ke  pulau pulau terpencil.
Dari  data  yang  kami  dapatkan  bahwa pada  tahun  2017  jumlah  kapal  masuk/  keluar di  pelabuhan  Sunda  Kelapa  sebanyak  976/ 972 kapal  dengan jumlah kargo 484,665 ton. Sedangkan  pada  tahun  2018  jumlah  kapal masuk/  keluar  sebanyak  801/  793    kapal  dan kargo sebanyak 373, 335 ton. Jadi rata-rata di tahun  2017,  jumlah  kunjungan  kapal  masuk/ keluar  rata  rata  81  kapal  /  bulan,  sedangkan kargonya  43.56  ton/  bln.  Pada  tahun  2018 jumlah  kunjungan  kapal    masuk/  keluar  71 kapal dan muatannya 31 ton/bln.
Dari  data  tersebut,  waluapun  semakin menurun,    masih  ada  sedikit  harapan  untuk bangkit  lagi,  menghidupkannya  lagi    karena jumlahnya  masih  menjanjikan.  Harapannya pemerintah  lebih  intens  memperhatikan  nasib mereka dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. memberikan muatan tertentu untuk diangkut,  apabila  memungkinkan  muatan rutin,  pasti,    dengan  kontrak  angkut  multi years;
b. Dari data jumlah kapal yang masuk/keluar terlihat  penurunan  yang  banyak,  sehingga upaya  peningkatan  kapasitas  kapal  pelra ini  harus  disegerakan.  Pemikiran  untuk menghapuskannya  dari  bumi  Indonesia harus  di  buang  jauh  mengingat  banyak orang  yang  bergantung  kehidupannya dengan operasional  kapal pelra ini.
c. Issue kontainerisasi memang tidak terelakkan  mengingat  orang  mau  yang praktis,  tetapi  dengan  menyikapi  hal tersebut,  maka  kapal-kapal  di  design  atau
direnovasi agar dapat menampung kontainer-kontainer mini, misalnya dengan  besaran  1m 3 saja,  tentunya  harus ada bantuan tangan oleh pemerintah.
d. Memberikan  suntikan  modal  kepada pengusaha  yang  serius  ingin  membenahi perusahaannya,  tentunya  dengan  bantuan perbankan dan pemerintah.
e. Pelabuhan  Sunda  kelapa  belum  memiliki Masterplan, padahal  Pelabuhan  tanpa master  plan boleh  dikata  tidak  dapat berkembang dan dikembangkan, penawaran kepada investor pun sulit.
f. Sebagai  Pelabuhan heritage dan  cagar budaya, kita wajib melestarikan Pelabuhan  ini dengan cara revitalisasinya, dengan  membuat zonasi pelabuhan rakyat dengan  penetapan  lokasi  untuk  kolam labuh, sandar, dermaga dan penumpukannya,  serta  penetapan  zonasi zonasi yang lainnya.
Berdasarkan  Undang  Undang  nomor  17 tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Peraturan Pemerintah  nomor  20  tahun  2009  tentang Kepelabuhanan, hendaknya:
a. setiap  pelabuhan  harus  memiliki master plan meliputi  DLKR  dan  DLKP,  artinya KSOP  Pelabuhan  Sunda  Kelapa  yang menetapkan  DLKR  dan  DLKP  juga mendesign  wujudnya  bukan  hanya  BUP PT. Pelindo II. Paling tidak ada koordinasi tiga  pihak  yang  di  koordinir  oleh Syahbandar, yaitu antara KSOP, BUP dan PEMDA  DKI  Jakarta  karena  dengan master  plan banyak  hal  yang  dapat dilakukan;
b. berdasarkan SOLAS Convention
1974/1978  Bab  11, International    Ship and  Port  facility  Security ,    Syahbandar ditetapkan  sebagai Port  State  Officer (PSO) berhak  mengatur,  menertibkan, memastikan  kawasan  pelabuhan    selamat dan aman, dalam keadaan  Siaga 1 (satu), artinya dalam keadaan normal.
Memahami bahwa BUP yang
menginginkan  pemasukan  yang  sebanyak-
banyaknya,  namun  tidak  boleh  melupakan bahwa  kendali  keselamatan  dan  keamanan kapal dan pelabuhan ada di syahbandar.
Apabila tidak melestarikan dan melaksanakan revitalisasi sebagaimana tersebut  dalam  undang-undang  nomor  11 tahun  2010  tentang    Cagar  Budaya,  bahwa kita wajib melestarikan Cagar budaya,  berarti kita telah  membiarkan  bukti  sejarah  kejayaan bangsa  hilang,  warisan  pelabuhan    hilang, yang  mana  dalam  hukum  pidana  disebut “pembiaran”  dan    sudah  ada  saksinya. Syahbandar sebagai penanggung jawab beratnggung  jawab  atas  pembiaran  tersebut dan  sanksinya  pidana  penjara  dan  denda, kalau  PNS  di  penjara,  diberhentikan  dengan tidak terhormat.
Dalam  azas  hukum  dikenal  “ azas  lex specialis derogate generale’’ , artinya hukum/ peraturan  khusus  di  menangkan  atas  hukum/ peraturan  umum.  Jadi  dengan  pembahasan  di atas,    undang-undang  nomor  17  tahun  2008 tentang Pelayaran sebagai peraturan umumnya  sedangkan    undang-undang  no  11 tahun 2010 sebagai cagar budaya.
PEMDA,  baik  Gubernur,  Walikota/ Bupati  harus    menetapkan  cagar  budaya  di wilayahnya, apabila bukan PEMDA pemiliknya maka yang  melakukan revitalisasi adalah  pemilik  cagar  budaya  tersebut,  dalam hal  ini  Ditjen  Perhubungan  laut  /  KSOP  dan BUP  PT. Pelindo  II cabang Pelabuhan Sunda Kelapa.  Singkat  kata,  satu  kata    yang  sangat manis yaitu “kordinasi” . Lakukan koordinasi, karena  syahbandar  adalah  koordinator,  maka jadikanlah syahbandar  koordinatornya.
Untuk  pelaksanaan  revitalisasi  tersebut diperlukan strategi-strategi yang dapat mendukung  pelaksanaan  revitalisasi  tersebut. Team  peneliti  membuat  dua  Strategi,  yaitu; yang  pertama  adalah  membuat  strategi khusus, jangka pendek, mencakup pelaksanan tugas dan fungsi syahbandar sebagai koordinator yang bertanggung jawab terhadap keselamatan  dan  keamanan  kapal  serta pelabuhan.    Untuk  itu  syahbandar  berhak
mendesign  DLKR  darat  dan  perairan  dan DLKP  sehingga  keselamatan  dan  keamanan kapal  serta  pelabuhan  dapat  dilaksanakan. Master  plan harus  menetapkan  zonasi  untuk dermaga  kapal  kapal  perla  dan  lapangan penumpukannya, zonasi untuk kapal local dan lapangan penumpukannya.

## 4.   PENUTUP
Dari  analisa  dan  pembahasan  di  atas dapatlah disimpulkan:
1. Membuat Strategi Khusus, jangka pendek, yang dilakukan segera, misalnya ;
a. Mencakup  pelaksanan  Tugas  dan Fungsi  seorang  Syahbandar      sebagai koordinator  yang  bertanggung  jawab terhadap  keselamatan  dan  keamanan kapal dan pelabuhan;
b. Syahbandar  berhak  mendesign  DLKR darat  dan  perairan  serta  DLKP sehingga keselamatan, keamanan kapal dan pelabuhan dapat dilaksanakan, menetapkan zonasi terminal labuh dan tambat kapal kapal pelra dan serta lapangan penumpukan;
c. Mengadakan penertiban lahan, penumpukan, jalan/lalu lintas, mengadakan  penghijauan,  kebersihan sehingga  pelabuhan  selalu  tertib, bersih  dan  hijau,  terutama  untuk zonasi  tambat  dan  labuh  kapal  kapal pelra  sehingga  layak  sebagai  destinasi wisata manca negara.
2. Strategi  jangka  menengah  dan  panjang, antara lain dengan :
a. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah warisan (heritage )  dari  leluhur  kita,
bukti Sejarah kejayaan Bangsa Indonesia  yang  sudah  di  tetapkan sebagai  cagar  budaya  ,  sejak  tahun 1999 dengan penetapan SK. Gubernur nomor  9   tahun  1999,  jadi    harus  kita pertahankan keberadaannya, harus dilestarikan dan di revitalisasi.
b. Memahami dan melaksanakan
peraturan-peraturan  yang  berlaku  di pelabuhan dan kapal dengan  Undang-
Undang  nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran, Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Guillot,  Claude, Banten:  Sejarah  dan Peradaban Abad X – XVII, Jakarta: KPG,
EFEO, Forum Jakarta-Paris, Pusat
Penelitian  dan  Perkembangan  Arkeologi
Nasional Jakarta, 2008
[2] Ongkodharma,  Heryanti,  “ Pelabuhan Sunda  Kelapa  dan  Kesultanan  Banten” Sunda  Kelapa  Sebagai  Bandar  Jalur Sutra  Kumpulan  Makalah  Diskusi .  Ed.
R.Z. Leirissa. Jakarta : Proyek Inventarisasi  dan  dokumentasi  sejarah nasional, 1995.
[3] Konvensi Maritime Pollution (MARPOL) 1973.
[4] Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849
[5] Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2010 Tentang Cagar Budaya.
[6] Diantha,  I  made  Pasek, Metodologi
Penelitian Hukum
Normatif dan
Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.