## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN APLIKASI SIMAKCI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA CIMAHI
Febby Muchamad Dwi Rafly S 1)* , Husen Saeful Anwar 1) ,  Nanang Suparman 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1) Email: Febbymhmd29@gmail.com *

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan aplikasi simakci di badan kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  kota  cimahi.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yaitu melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa    pelaksanaan  aplikasi  simakci  belum  berjalan  dengan  semestinya,  meski  begitu  dalam indikator  adaptasi  dan  pencapaian  tujuan  sudah  cukup  ada  perkembangan.  Adapun  beberapa indikasi  dari  hambatan-hambatan  yang  menyebabkan  pelaksanaan  aplikasi  ini  belum  berjalan seperti  semestinya  seperti  dalam  indikator  integrasi  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dan pelatihan serta tidak terhubungnya antar aplikasi dengan pemerintah pusat yang menyebabkan para administrator untuk bekerja dua kali dalam penginputan data.
Kata Kunci: Efektivitas, Aplikasi SIMAKCI, Sosialisasi.

## Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the cimahi application in the civil service and human resource development agency in the city of cimahi. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implementation of  the  bacaci  application  has  not  run  properly,  even  so  in  the  indicators  of  adaptation  and achievement  of  goals  there  has  been  enough  progress.  There  are  several  indications  of  the obstacles that cause the implementation of this application to not run properly as in the integration indicator  due  to  the  lack  of  socialization  and  training  and  the  lack  of  connection  between applications and the central government which causes administrators to work twice in inputting data.
Keywords: Effectiveness,SIMAKCI Application, Socialization, Operator

## A. PENDAHULUAN
Sistem informasi manajemen merupakan  sebuah sistem yang dijalankan secara manual oleh manusia  atau  dengan  bantuan  alat.  Sistem  ini  bertujuan  dalam  menyajikan  informasi  untuk mengelola  operasional,  administrasi  dan  pengambilan  keputusan  suatu  organisasi.  Data    terkait Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi lebih efektif apabila informasi yang diperoleh berada pada  titik  terdekat  dengan  lokasi  asalnya.  Selanjutnya  data  tersebut  disalurkan  pada  tempat pengolahan informasi di mana  data akan dipakai (Davis, 2002).
Sistem Informasi Manajemen adalah perkembangan dari sub-sistem informasi yang luas dan tersusun dan terkoordinasi secara bijaksana yang cocok untuk mengubah informasi menjadi data melalui perkembangan cara-cara untuk memperluas efisiensi sesuai dengan gaya dan sifat manajer berdasarkan  standar  kualitas  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Sistem  Informasi  Manajemen sebenarnya adalah untuk membantu bekerja pada produktivitas dan kecukupan interaksi dinamis administrasi  dan  bekerja  pada  kelangsungan  kerangka  partisipasi  antar  unit/divisi  dalam organisasi. Dengan tujuan agar informasi yang dibuat oleh sistem informasi dapat bermanfaat bagi manajemen (Hariyanto, 2018).
Ada beberapa keuntungan dari sistem informasi manajemen, khususnya untuk bekerja pada keterbukaan informasi  (aksebilitas data) yang ada secara tepat dan secepat mungkin untuk  para pemakai  atau  instansi,  tanpa  memerlukan  pendelegasian  sistem  informasi,  mengindentifikasi kebutuhan-kebutuhan  terhadap  keterampilan  pendukung  sistem  informasi,  dan  membina  proses perencanaan  yang  efektif.  Pentingya  suatu  instansi  menerapkan  sistem  informasi  manajemen untuk  menghemat  biaya  karena    dengan  adanya  SIM  ini  memungkinkan  suatu  instansi  untuk menekan  biaya  operasional  salah  satunya  yaitu  penekanan  anggaran  pengadaan  ATK  serta mengurangi  jumlah  tenaga  kerja,  kemudian  akan  membuat  layanan  lebih  berkualiatas  karena dengan hadirnya sistem informasi berbasis web yang dapat diakses secara online tentunya akan membuat  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik  untuk  memperbaiki  keadaan,  sehingga  siklus pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan tidak membuat antrean masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Kemudian SIM ini juga dapat menyajikan dan menyimpan informasi dengan lebih tepat.
Untuk membantu sistem informasi dan sistem teknologi, diperlukan sarana termasuk operator, software dan hardware, ketiga sarana tersebut saling mendukung dengan tujuan agar menjadi satu kesatuan  dalam  kegiatan  sistem  informasi  dan  sistem  teknologi.  Bagian  dari  teknologi  sistem komputer  mempercepat  penanganan  informasi  dan  teknologi  komunikasi  media  mempercepat jalannya transmisi informasi, sehingga membuat informasi tersedia tepat waktu. Informasi yang tepat dapat dicapai dengan segmen kontrol. Area kontrol atau pengendalian akan mengikuti sistem informasi data, kesalahan yang disengaja atau tidak terduga. Area kontrol membuat sistem data menghasilkan informasi yang benar.(Purnama, 2016). Sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan  implementasi. E-Government dalam  pelayanan  di  bidang  kepegawaian  secara transparan dan objektif. Sistem ini selain menyajikan informasi yang terkait dengan kepegawaian, khusus untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian. (Utami, 2017)
Sebagaimana  pemerintah  ditingkat  pusat  maupun  daerah  saat  ini  sudah  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Yang  ditandai  dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Intruksi Presiden nomor 3 Tahun 2001 mengenai kebijakan dan juga Strategi Nasional Pengembangan dari E-Government , aturan itu menyatakan bahwa untuk meningkat kualitas dari pelayanan  publik diperlukan suatu tata  kelola  sistem  mengatur  dan  proses  kerja  yang  ada  dalam  lingkungan  pemerintahan  yang dilakukan melalui pengoptimalan dan pemanfaatan teknologi informasi yang disampaikan kepada masyarakat  umum  dilakukan  lebih  cepat  ((Jdih.kominfo.go.id,  2003).  Revolusi  informasi  dan komunikasi  memberi  dampak  bagi  stakeholder  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  guna menciptakan  pelaporan  yang  transparan.  Pada  dasarnya  penerapan  teknologi  informasi  pada pemerintah  daerah  adalah E-Government .  Pemanfaatan  teknologi  guna  mengoptimalkan  tahap proses  kerja  sistem  administrasi  pemerintah  terutama  dalam  hal  database  kepegawaian  dapat dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  (Widyawan & Idris, 2021).
Mengingat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  khususnya  Pasal  34  (ayat  2),  maka penting  untuk  menata  dan  memelihara  Sistem  Informasi  yang  dibuat  dan  dikerjakan  melalui SIMPEG dengan tujuan bahwa Badan Kepegawaian Daerah dapat mengawasi serta memberikan informasi yang berbeda tentang Pegawai Negeri Sipil yang meliputi perencanaan, pengembangan kualitas  sumber  daya  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  administrasi  kepegawaian,  pengawasan  dan pengendalian, penyelenggaraan dan pendataan pegawai, serta mendukung perincian kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam proses pelaksanaanyan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan lembaga yang yang  bertugas  dalam  mengelola  kepentingan  kepegawaian  Pemerintah  Daerah  pada  wilayah kabupaten/kota maupun provinsi. (Miftah Thoha, 2010). Badan Kepegawaian dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Pemerintah  Kota  Cimahi  memiliki  tanggung  jawab  dalam menyusun  dan  menjalankan  ketentuan  daerah  yang  yang  berlaku  pada  bidang  administrasi kepegawaian.  Berkenaan  dengan  itu,  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Cimahi juga bertanggung jawab dalam mengatur mutasi, kesejahteraan dan pengembangan pegawai.Pemanfaatan teknologi pada bidang kepegawaian yaitu membantu  dalam  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  data  dan  informasi kepagawaian agar dapat memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik kedepannya..Pada bidang kepegawaian tujuan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan data dan informasi kepagawaian agar dapat memberikan pelayanan kepegawaian jauh lebih baik kedepannya.
Hampir  di  setiap  pemerintahan  daerah  menggunakan  SIMPEG  tak  terkecuali  BKPSDMD Kota Cimahi dalam pengelolaan kepegawaian, namun adapun beberapa daerah yang mengganti istilah  SIMPEG  ini  sesuai  dengan  kebijakan  dari  Kepala  Daerahnya.  Salah  satunya    yaitu Pemerintahan  Kota  Cimahi  yang  sejak  2019  mengganti  istilah  SIMPEG  menjadi  SIMAKCI. Meskipun  SIMAKCI  ini  sudah  mulai  diinisiasi  sejak  2019  namun  disahkan    pada  tahun  2020. Tidak  ada  perbedaan  antara  SIMPEG  dan  SIMAKCI  keduanya  adalah  sistem  Aplikasi  yang digunakan untuk mengolah data kepegawaian dilingkungan  Kota Cimahi. Perubahan nama dari SIMPEG ke SIMAKCI sejak ditetapkannya  dengan Peraturan Walikota 63 Tahun 2020 terkait Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 ) sebagaimana yang diamandemen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477). (Peraturan Walikota, 2020) .
Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  Kota  Cimahi  (SIMAKCI)  sudah dibentuk sejak 2019 namun disahkan  pada tahun 2020 sebelumnya Aplikasi ini bernama Simpeg, tidak  ada  perbedaan  antara  simpeg  dan  SIMAKCI  keduanya  adalah  sistem  Aplikasi  yang digunakan untuk mengolah data kepegawaian dilingkungan  Kota Cimahi. Perubahan nama dari Simpeg  ke  SIMAKCI  sejak  ditetapkannya  \  dengan  Peraturan  Walikota  63  Tahun  2020  terkait Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 ) sebagaimana yang diamandemen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477). (Peraturan Walikota, 2020) .
Gambar 1. Aplikasi SIMAKCI
Gambar 1. merupakan gambar tampilan menu SIMAKCI dari web, bisa dilihat halaman menu utama  SIMAKCI  serta  beberapa  fitur  yang  ada  didalam  Aplikasi  SIMAKCI,  halaman  itu  akan muncul jika sudah berhasil login dengan memasukkan user dan password.
Tabel 1. Data Perbandingan Sebelum dan Sesudah Adanya Aplikasi SIMAKCI
Sumber: Diolah penulis, 2022
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Aplikasi   sangat berperan penting khususnya, karena  memudahkan  pegawai  dinas    dalam  pendataan  pegawai,  pengolahan  data.  Pelayanan berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam hal ini Pegawai ASN BKPSDM Kota Cimahi dalam  bekerja  akan  meningkat  dengan  adanya  Aplikasi  tersebut  sehingga  dapat  memperlancar inovasi  pelayanan  serta  pengembangan  pelayanan  di  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi.
Tabel 2. Data Unsur 9 Pelayanan BKPSDMD Unsur Pelayanan Rata-Rata Persyaratan 3.11 Prosedur 3.05 Waktu Pelayanan 2.84 Biaya/Tarif 3.88 Produk Layanan 3.05 Kompetensi Pelaksana 3.05 Perilaku Pelaksana 3.12 Pembanding Sebelum Sesudah Teknologi yang digunakan Manual (menggunakan buku-buku pencatatan) Berbasis web Kemudahan akses Hanya dapat dilakukan ditempat-tempat tertentu (di lingkup Kantor Pemkot Cimahi) Berbasis internet, bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Jumlah User Tidak Terbatas Terbatas hanya personil yang diberikan akses saja Kemampuan Mencari Data Sulit, karena harus membuka buku file. Mudah karena sudah tercatat di aplikasi
E-ISSN: 2828-545X
Sarana dan Prasarana 3.42 Penanganan Pengaduan 3.22 Rata- Rata Total 3.19
Sumber: Website BKPSDMD Cimahi, 2022 Tabel 2. merupakan gambar merupakan survey kepuasan masyarakat BKPSDMD mengenai pelayanan di BKPSDMD,  dari 9 unsur diatas terdapat 6 penilaiaan yang berada di bawah normal, yaitu  produser,  produk  layanan,  kompetensi  pelaksanaan,  perilaku  pelaksanaan  dan  watu pelayanan. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan seluruh proses  bantuan  untuk  setiap  jenis  pelayanan  yang  dapat  diakses  di  BKPSDMD.  Kelompok masyarakat berpendapat bahwa waktu yang diharapkan untuk memperoleh layanan sangat panjang namun memadai. Ada beberapa faktor yang bisa ditelaah dalam komponen ini, antara lain lay out loket pelayanan, jumlah SDM yang ditetapkan, jumlah sarana yang tidak cukup dan ada beberapa jenis layanan yang harus diselesaikan di beberapa loket/meja.
Tabel 3. Data Pengelola SIMAKCI Unit Kerja Jumlah Operator Jumlah Administrator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 19 12 Kecamatan Cimahi Selatan 2 - Kecamatan Cimahi Tengah 2 - Kecamatan Cimahi Utara 1 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 - RSUD Cibabat 3 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 - Badan Penelola Keuangan dan Aset Daerah 2 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah 2 - Dinas Arsip Daerah 1 - Dinas Komunikasi dan Informatika 3 - Dinas Lingkungan Hidup 2 - Dinas Penanaman Modal dal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2 - Dinas Pangan dan Pertanian 2 - Diinas Tenaga Kerja 2 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 - Dinas Perhubungan 2 - Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 2 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 - Dinas Sosial 1 -
E-ISSN: 2828-545X
SATPOL PP 2 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 2 - Dinas Kesehatan 3 - Dinas Pendidikan 3 - Inspektorat 2 - Sekretariat DPRD 2 - Sekretariat Daerah 2 - Sumber: Dokumen Narasumber, 2022
Tabel  3.  merupakan  data  pengelola  Aplikasi  SIMAKCI,  Operator  berjumlah  77  orang sedangkan  administrator  hanya  berjumlah  12  orang,  dengan  jumlah  operator  dan  administrator yang  telah  disajikan,  mereka  harus  bisa  menginput  data  dari  jumlah  pegawai  yang  ada  dengan sesuai waktu yang ditentukan. Namun faktanya berdasarkan observasi terdapat permasalahan yang muncul    diantaranya  kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  menjalankan  Aplikasinya  serta integrasi  data  dari  Aplikasi  SIMAKCI  dengan  Aplikasi  yang  dimiliki  pemerintah  pusat  yang menimbulkan ke tidak efektivan pelayanan kepegawaian. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh operator SIMAKCI bahwasannya proses pembuatan data yang diajukan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, karena harus double integrase ke hasil pemerintahan pusat.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Efektivitas sendiri memiliki arti yaitu pencapaian tujuan dengan diadakannya upaya bersama. Derajat pencapaian tujuan mengindikasikan tingkat keefektivitasan. Dapat ditarik kesimpulan jika efektivitas  merupakan  upaya  pencapaian  tujuan  (Pasolong,  2017).  Dalam  menentukan  tingkat efektivitas dapat  dilakukan dengan pengukuran, peneliti akan menerapkan pengukuran efektivitas program yang dikemukan oleh Duncan (Steers, 2020)
1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan,  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  memperoleh  suatu  pencapaian hasil dan digunakan sebagai acuan suatu proses. Maka dari itu, supaya pencapaian tujuan akhir dapat  diperoleh  secara  akurat,  dibutuhkan  tahapan  tertentu  baik  itu  dalam  memperoleh pencapaian suatu bagian maupun klasifikasinya. pencapaian tujuan memiliki tiga indikator, penentuan pencapaian waktu, dan capaian sasaran sebagai target nyata dan dasar hukum.
2. Integrasi
Integrasi,  yakni  upaya  dalam  mengukur  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  terkait menjalankan gerakan atas program kerja yang telah disepakati dan berinteraksi dengan pihak lainnya. Ada dua indikator integrasi, yaitu koordinasi dan metode sosialisasi.
3. Adaptasi Adaptasi,  yakni  keahlian  dalam  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya  pada  suatu organisasi. Ada dua indikator adaptasi yaitu, peningkatan sarana dan prasarana serta keahlian. Peneliti  mengidentifikasi  permasalahan  yang  melatar  belakangi  penelitian  ini  yaitu  jumlah ASN yang mampu lebih jauh mengenai teknologi serta kemampuan adaptasi para pengelola data kepegawaian khususnya pegawai di BKPSDMD Kota Cimahi yang mana bila ingin mewujudkan tujuan SIMAKCI sebagai program pemerintah maka sumber daya manusia yang disini merupakan ASN  harus  memahami    mengenai  teknologi  khususnya  Aplikasi  SIMAKCI  serta  harus  dapat beradaptasi  dengan  perubahan  yang  ada,  pemahaman  teknologi  dan  kemampuan  adaptasi  yang dimaksud yaitu sejauh mana ASN memahami dan mengerti terhadap sistem yang ada dan terbiasa
untuk  selalu  menggunakan  SIMAKCI  sebagai  media  administrasi,  informasi,  dan  komunikasi pegawai.
Ada pun penelitian terdahulu peneliti jadikan referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh (Tasya, 2017) dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten”. Metode penelitian deskriptif kuantitatif, kemudian peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Tangkilisan yang terdiri dari 5 dimensi dalam mengukur efektivitas, yaitu Pencapaian target, kepuasan kerja, kemampuan, adaptasi,tanggung jawab. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa simpeg sudah efektif 68% dari angka  maksimal  65%.  Selain  itu  ada  juga  penelitian  yang  peneliti  jadikan  referensi  adalah penelitian yang dilakukan oleh (Denaya & Djumriati, 2017) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di BKD Provinsi Jawa Tengah” Metode yang  digunakan  Deskriptif  kualitatif,  kemudian  peneliti  menggunakan  teori  Robert  G.  Murdick dan Joel E. Ross  yaitu dengan tiga proses efektivitas sistem informasi manajemen diantaranya: input,  operasi  dan  output,  hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  Aplikasi  SIMPEG belum berjalan secara efektif
Novelty atau  pembeda  dengan  penelitian  diatas  yaitu  pada  lokus  penelitian.  Peneliti melaksanakan penelitian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cimahi  ,dan  juga  pada  Aplikasi  yang  diteliti  yaitu  Aplikasi  SIMAKCI  (Sistem  Manajemen Kepegawaian  Kota  Cimahi.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  di  atas  serta penelitian  terdahulu  yang  menjadi  referensi  maka  tertarik  untuk  mengambil  judul  artikel “Efektivitas  Pelaksanaan  Aplikasi  SIMAKCI  Pada  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kota  Cimahi”.  Sedangkan  rumusan  masalah  dalam  penelitian  kali  ini adalah  bagaimana  efektivitas  dari  pelaksanaan  Aplikasi  Simajci.  Adapun  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian kali ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Aplikasi SIMAKCI.

## C. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  peneliti  memilih  untuk  mengAplikasikan  metode  kualitatif  deskriptif. Penelitian  kualitatif  merupakan  bentuk  penelitian    yang  memiliki  tujuan  untuk  memahami peristiwa yang subjek penelitian alami, dalam hal  ini terkait perilaku, pandangan, motivasi serta tindakan secara holistik melalui pendeskripsian secara naratif dalam suatu konteks yang khusus dan  alamiah  serta  mendaya  gunakan  beragam  bentuk  metode  ilmiah  (Moleong,  2019).  Teknik pengumpulan  data  terkait  penelitian  dilakukan  dengan  metode  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Observasi  merupakan  pengambilan  data  melalui  pengamatan  menggunakan  indra tanpa  bantuan  alat  standar  lainnya  untuk  melangsungkan  hal  tersebut.  Wawancara  adalah percakapan antara minimal dua pihak  yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data serta kajian pustaka dalan hal ini dokumen-dokumen yang dianggap penting serta relevan dalam menunjang permasalahan akan diteliti (Moleong, 2019).
Tabel 4. Informan Penelitian No Informan Jumlah 1. Administrator Aplikasi SIMAKCI 1 Orang 2. Operator Aplikasi SIMAKCI 1 Orang 3. Pengguna (User) Aplikasi SIMAKCI 1 Orang Sumber: Diolah oleh penulis, 2022
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dalam  tiga  tahap, yang pertama reduksi data dalam hal ini reduksi data adalah kegiatan merangkum catatan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yang kedua display data dalam hal ini berguna agar bisa mengetahui gambaran secara menyeluruh atas hasil penelitian baik dalam bentuk matriks ataupun pengkodean dari hasil reduksi data, yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam hal ini untuk menarik kesimpulan serta verifikasi melalui triangualasi dan audit trail sehingga menjamin signifikansi  serta  kebermaknaan  dalam  hasil  penelitian  dan  verifikasi  serta  kesimpulan  yang dihasilkan jelas dan pasti (Moleong, 2019). Selanjutnya teknik keabsahan data mengacu kepada teori  yang  dikemukakan  oleh  moleong  yang  pertama  kepercayaan  atau credibility ,  yang  kedua keterahlian  atau tranferability ,  yang  ketiga  kebergantungan  atau dependability ,  yang  keempat kepastian atau confirmability (Moleong, 2019)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Pencapaian Tujuan
Pencapain tujuan memiliki tiga sub yaitu  penentuan pencapaian waktu, dan capaian sasaran dan  dasar  hukum.  Pelaksanaan  Aplikasi  SIMAKCI  ini  bertujuan  untuk  mengefesiensi  serta mengefektifitas  pengelolaan  data  kepegawaian,  memudahkan  pekerjaan  operator  dalam memasukan  data,serta  meningkatkan  kualitas  serta  kecepatan  dalam  menyusun  laporan  yang dibutuhkan.

## Gambar  2. Pengelolaan Data Eksternal Pada SIMAKCI
Gambar 2. merupakan diagram alir untuk layanan dan waktu yang sudah ditentukan seperti mengumpulkan  data  pegawai  dilaksanakan  oleh  pengelola  kepegawaian  OPD  yang  harus dilengkapi  dengan  ATK,  Formulir  isian  pegawai  dan  Hardcopy  Dokumen  pegawai  waktu maksimal pengerjaanya itu adalah tiga hari dan outputnya adalah data pegawai yang akan diproses ke SIMAKCI. Namun berdasarkan penuturan pengguna aplikasi SIMAKCI pada pelaksanaanya terkadang  melebihi  batas  waktu  yang  sudah  ditentukan  apabila  dihadapkan  dengan  situasi penginputan data pegawai serentak seperti pelantikan pegawai atau ASN baru.
Sasaran  dari  layanan  SIMAKCI  sendiri  mulai  dari  kelengkapan  data  ,  keakurataan  data pegawai. Waktu yang diperlukan agar layanan SIMAKCI ini tercapai tergantung dengan data apa yang ingin diakses atau diupdate, seperti update data riwayat, kenaikan pangkat atau pun pensiun itu hanya memerlukan waktu satu jam saja, sejalan dengan penuturan salah satu operator Aplikasi SIMAKCI  bahwa  operator  dan  admin  harus  bisa  extra  membagi  waktu  atau  bahkan  lembur dikarenakan  data-data  pegawai  yang  diinput  cukup  memakan  waktu,  tetapi  dengan  adanya Aplikasi SIMAKCI waktu penyelesaiannya bisa jauh lebih cepat dibanding sebelum menggunakan Aplikasi.

## Integrasi
Dalam  proses  integrasi  terdapat  dua  sub  yaitu  prosedur  dan  metode  sosialisasi,  Prosedur layanan  SIMAKCI  ditetapkan  oleh  intern  dan  juga  pihak  yang  membuat  Aplikasi,  Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Cimahi (Cimahi) dibuat  agar setiap pegawai dapat melaksanakan pengelolaan data kepegawaian dengan efektif dan efesien dan agar  terarah  pekerjaannya  tanpa  harus  menunggu  instruksi  pimpinan  serta  meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu

## Gambar 3. Buku Standar Operasional Prosedur
Gambar diatas merupakan buku panduan dan standar operasional prosedur pengelolaan data pada sistem informasi manajemen kepegawaian, untuk , buku ini digunakan sebagai pedoman serta acuan dalam menggunakan dan mengolola data Aplikasi SIMAKCI . SOP ini diberikan ke pegawai dalam bentuk modul buku dan soft file . Menurut penuturan administrator  sejauh ini para pegawai sudah  menjalankan  semuanya  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku  dan  semua  pekerjaan  yang dilakukan sudah berdasarkan SOP.  Dalam metode sosialiasasi ada dua metode yang diterapkan yaitu sosialisasi secara tidak langsung dengan  memberikan modul terkait Aplikasi, yang kedua dilakukan  sosisalisasi  untuk  memberikan  pelatihan,  pemahaman,  dan  tata  cara  dalam menggunakan  Aplikasi  kepada  pegawai  agar  paham  cara  mengelola  data  kepegawaian.  Namun berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  operator  Aplikasi  SIMAKCI  bahwa  sosialisasi  dilakukan jika  ada  fitur  baru  dan  sosialisasi  ini  diadakan  bersamaan  dengan  kegiatan  pembinaan  rutin  di BKPSDMD.
http://jurnaldialektika.com/
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## Sumber : Narasumber

## Gambar 4. Daftar Peserta Rapat Koordinasi Data Kepegawaian Tahun 2019
Gambar  4.  merupakan  tabel  daftar  kehadiran  rapat  koordinator  di  Pemerintah  Kota  yang dilaksanakan  oleh  BKPSDMD  pada  tahun  2019    yang  dihadiri  40  peserta  dalam  rangka peningkatan,  pemahaman  dan  pengetahuan  serta  sinkronisasi  data  kepegawaian      dan  untuk peningkatan layanan SIMAKCI. Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pembinaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kegiatan rakor ini harus terus dilaksanakan berkelanjutan.
Namun  selama  dua  tahun  Aplikasi  ini  berjalan    tidak  ada  melakukan  pelatihan  khusus mengenai Aplikasi SIMAKCI, padahal pelatihan perlu dilakukan karena  pengguna (user) Aplikasi SIMAKCI  ini  memiliki  hak  akses  dan  wewenangnya  masing-masing  jadi  ASN  tidak  dapat mengakses semua fitur hanya operator dan super admin yang bisa akses semua fitur, Tidak adanya pelatihan  khusus  cukup  berdampak      dalam  pengelolaan  data  karena  membuat  keterlambatan update  data  dan  waktu  pengerjaan  dalam  mengelola  data  menjadi  lama  karena  banyaknya  data yang diinput dan operator serta superadmin harus mengsingkron kan data yang ada di BKPSDMD ke Data Pusat, jadi sering sekali terjadi keterlambatan dalam pengelolaan data.

## Adaptasi
Adapatasi memiliki dua sub yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana, kemampuan pegawai  terhadap  penggunaan  Aplikasi  merupakan  salah  satu  point  penting  dalam pengimplementasian Aplikasi SIMAKCI, dilihat dari kemampuan pegawai dalam mengakses fitur dalam  SIMAKCI  meskipun  kurangnya  pelatihan  khusus  terhadap  Aplikasi  ini  membuktikan bahwa  pegawai  mampu  untuk  beradaptasi.  Sejalan  dengan  penuturan  dari  admin  Aplikasi
SIMAKCI bahwa pegawai sudah cukup baik dan dapat mengelola data serta menginput data sesuai dengan  prosedur  yang  ada.  Hanya  saja  untuk  pengguna  ( use r)  Aplikasi  SIMAKCI  aksesnya terbatas, sedangkan  yang menginput data hanya dapat dilakukan oleh operator, administrator  dan user  namun  kurangnya  jumlahnya  operator  dan  administrator  jadi  sering  terjadi  keterlambatan dalam mengupdate dan mengelola data tersebut.
Salah  satu  sarana    yang  penting  dalam  berjalannya  Aplikasi  SIMAKCI  adalah  jaringan, jaringan online yang disediakan untuk pelaksanaan Aplikasi SIMAKCI sudah cukup besar hanya saja  belum  ada  jaringan  sendiri,  menurut  penuturan  salah  satu  operator  jika  terjadi  gangguan jaringan  belum  ada  backupan,  ini  menjadi  salah  satu  faktorr  penghambat  Aplikasi  SIMAKCI karena jaringan yang digunakan masih sama dengan jaringan diskominfo. Namun untuk perangkat keras seperti computer, hardisk, lcd atau tube monitor sudah cukup memadai dan mendukung.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa para pegawai telah melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)  yang  sudah  ditetapkan,  namun  pelaksanaan  Program  Aplikasi  SIMAKCI  belum  optimal karena tujuan adanya Program Aplikasi SIMAKCI agar lebih efesien dan efektif, namun faktanya masih terjadi keterlambatan dalam penginputan data dan memenuhi permintaan user. Segala cara sudah  diupayakan  oleh  operator  dan  administrator    untuk  mensiasati  penyelesaian  tugas  sesuai target,  salah  satunya  dengan  waktu  tambahan  kerja  atau  lembur,  ditambah  data  yang  ada  di Aplikasi  SIMAKCI  tidak  langsung  berubah  di  data  yang  dimiliki  pemerintah  pusat    jadi  para operator dan administrator bekerja dua kali dalam menginput data yang ada. Namun dalam sarana prasarana perangkat yang tersedia sudah cukup memadai dan mendukung.

## REFERENSI
Davis, D. L. G. dan S. (2002). Pengantar Manajemen Mutu. PT. Prenhalindo. Denaya,  A.,  &  Djumriati,  T.  (2017).  Efektivitas  Pelaksanaan  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Bkd Provinsi Jawa Tengah. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Hariyanto, S. (2018). Sistem Informasi Manajemen.  Sistem Informasi Manajemen, 9(1), 80–85. https://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/75/69
Jdih.kominfo.go.id.  (2003).  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+nomor+3+tahu n+ Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT.Remaja Rosdakarya. Pasolong, H. (2017). Teori Administrasi Publik. ALFABETA. Peraturan Walikota, C. (2020). PerwalCimahi_ 63_Tahun_2020 2.pdf. Purnama, C. (2016). Sistem Informasi Manajemen. Jurnal Sistem Informasi, 2(1), 159–168. Steers, R. M. (2020). Efektivitas Organisasi. Erlangga.
Tasya, Siti ChaerunnisaTasya, S. C. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  (SIMPEG)  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Banten.  Jurnal Administrasi Bisnis, 158 pages.
Utami, M. P. (2017). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)  DI  BADAN  PENDIDIKAN  DAN  PELATIHAN  PEMERINTAH  PROVINSI BALI. 32, 1–23.
Widyawan, D. C., & Idris, A. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. Jurnal Administrative Reform, 8(2), 125. https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5206