Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus/Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.308 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Bidang  Kesehatan  Pada  Warga  Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus

## Damianus Ardhyna Bintara, Iskandar Wibawa
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia Email: ardhyna5757@gmail.com , iskandar.wibawa@umk.ac.id

## Article Information
Submitted: 07 Desember 2023 Accepted: 13 Desember 2023 Online  Publish: 13 Desember 2023

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  pelayanan  publik bidang  kesehatan  pada  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  IIB  Kudus  serta  hambatan-hambatan  yang  terjadi.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan  kesehatan  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Kudus  terbagi  dua  yaitu  pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  urgent  (segera)  dan pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  rutin.  Pelayanan  kesehatan  bersifat  segera (urgent)  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  kesehatan  berupa  pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  rutin  merupakan  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  yang  dilaksanakan  di  klinik  yang  ada  di  Rumah Tahanan  Kelas  II  B  Kudus.  Pelayanan  ini  dilaksanakan  setiap  hari  pada  saat  jam kerja  mulai  dari  pukul  08.00  s./d  15.00  WIB.  Pelayanan  yang  dilakukan  adalah pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat  kuratif bagi  narapidana yang sakit dan berobat  ke  klinik  Rutan  Kelas  II  B.  Namun  demikian,  pelaksanaan  pelayanan segara  dan  rutin  di  Rumah  Tajanan  Negara  Kelas  IIB  Kudus  tidak  terlepas beberapa  hambatan  diantaranya  adalah  kelebihan  kapasitas  daya  tampung  warga binaan.  terbatasnya  sumber  daya  seperti  anggaran  keterbatasan  akses  ke  fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan, serta keamanan dan pengawasan ketat di  Rumah Tahanan yang dapat menghambat penyediaan perawatan kesehatan yang efektif.
Kata  Kunci : Pelaksanaan  Pelayanan  Publik,  Kesehatan,  Warga Binaan, Rumah Tahanan Negara, Kelas IIB Kudus

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  implementation  of  public  health services  for  inmates  at  the  Class  IIB  State  Detention  Center  in  Kudus  and  to identify the obstacles faced. This study adopts a socio-legal approach. The findings reveal  that  health  services  at  the  Class  IIB  State  Detention  Center  in  Kudus  are divided  into  two  categories:  urgent  and  routine  health  services.  Urgent  health services  involve  the  examination  of  acute  cases  requiring  immediate  medical attention.  Routine  health  services  are  continuous  and  conducted  at  the  clinic within the detention center, operating every day during working hours from 08:00 to 15:00 WIB. The services provided include curative examinations and treatments for  sick  inmates  who  seek  medical  attention  at  the  Class  IIB  Detention  Center Clinic. However, the implementation of both urgent and routine health services at the  Class  IIB  State  Detention  Center  in  Kudus  faces  several  obstacles.  These obstacles  include  overcrowding  of  inmates,  limited  resources  such  as  budget constraints,  restricted  access  to  external  healthcare  facilities,  and  tight  security and  surveillance  within  the  detention  center,  which  may  hinder  the  effective provision of healthcare.
Keywords: Legal Implementation of Public Services, Health, Inmates, State

## Detention Center, Class IIB Kudus

## Pendahuluan
Setiap  perusahaan  dalam  aktivitas  bisnis  Kondisi  pelayanan  pada  Warga  Binaan Pemasyarakatan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  dan  Rumah  Tahanan  Negara (Rutan)  secara  nasional  saat  ini  belum  berjalan  secara  optimal  dikarenakan  terjadi  over kapasitas (Apriansyah, 2017). Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H  Laoly,  mengakui  kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  memprihatinkan. Menurutnya  persoalan  utama  datang  dari  kelebihan  kapasitas  dan  keterbatasan  sumber  daya manusia.
Hal  tersebut  juga  terjadi  pada  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus,  dilihat  dari daya  tampung  memiliki  daya  tampung  104  orang,  namun  kenyataanya  dihuni  oleh  193 tahanan  dan  narapidana  (Hasil  Laporan  Harian  Sub  Seksi  Administrasi  Dan  Perawatan tanggal 4 Juli 2022). Sebagai gambaran mengenai kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus bahwa secara keseluruhan luas Rutan Kelas II B Kudus 8.110 M², dengan luas hunian 868,5 M² untuk 104 orang, sehingga 1 orang memiliki luas hunian yang ideal adalah 4,5M², tetapi  dihuni  oleh  193  orang  dengan  luas  hunian  per  1  orang  1,7  M²  (Data  Dari  Kasi Pengelolaan Tanggal 4 Juli 2022).
Sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus mempunyai  tugas  dan  kewenangan  untuk  melaksanakan  perawatan  kepada  tahanan  baik secara fisik dan mental, selama dalam proses peradilam dalam rangka memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi dalam kenyataannya, menurut data dari Sub Seksi Administrasi dan Perawatan  tanggal  4  Juli  2022  bahwa  46%  dari  jumlah  penghuni  Rutan  Kelas  II  B  Kudus pada  saat  ini  adalah  berstatus  narapidana.  Untuk  itu  terjadi  perubahan  dan  bertambahnya peran Rutan Kelas II B Kudus, yang semula hanya bertugas melakukan perawatan terhadap tahanan,  akhirnya  harus  melakukan  program  pembinaan  terhadap  narapidana.  Hal  ini  akan meyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal.
Salah  satu  tugas  dan  fungi  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus  adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat tertentu, baik secara internal maupun secara eksternal.  Pelayanan  internal  adalah  pelayanan  yang  diberikan  kepada  para  tahanan  dan narapidana,  yang  terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak  tahanan  dan  narapidana  yang  biasa disebut  sebagai  warga  binaan  pemasyarakatan.  Berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk teknis perawatan Rumah Tahanan Negara, maka Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan tahanan baik fisik maupun mental di dalam mempersiapkan tahanan menghadapi proses peradilan, dalam hal ini Rutan Kelas II B Kudus memberikan berbagai pelayanan, yaitu:
Pertama,  memberikan  perawatan  kesejahteraan  tahanan.  Pelayanan  ini  antara  lain dilakukan  dengan  memberikan  perlengkapan  seperti  pakaian,  tempat  tidur,  fasilitas  mandi, makanan  yang  memenuhi  standar,  dan  perlengkapan  makan  yang  layak.  Fasilitas  dan pelayanan kesehatan juga diberikan kepada para tahanan dan narapidana yang dilakukan oleh dokter  Rutan  Kelas  II  B  Kudus.  Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  sekurang-kurangnya  satu kali  dalam  satu  bulan,  kecuali  bila  ada  keluhan,  maka  sewaktu-waktu  dapat  meminta pemeriksaan dokter. Pihak Rutan Kelas II B Kudus juga mengijinkan tahanan dan narapidana untuk  berobat  di  luar  Rutan  jika  ada  rujukan  dari  dokter  dan  atas  rekomendasi  dari  Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
Pelayanan  kesehatan  yang  dilaksanakan  oleh  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  saat  ini  dirasa belum  optimal,  hal  tersebut  disebabkan  karena  terbatasnya  jumlah  petugas  kesehatan  yang menangani  seluruh  warga  binaan  yang  ada  di  Rutan  Kelas  II  B  Kudus.  Petugas  kesehatan Rutan  Kelas  II  B  Kudus  saat  ini  berjumlah  2  orang,  yang  terdiri  dari  1  orang  dokter  dan  1
orang  perawat,  kondisi  tersebut  dirasa  kurang  ideal,  sebab  harus  menangani  509  warga binaan.
Kedua Rutan Kelas II B Kudus juga memberikan pelayanan lain berupa bantuan hukum dan  penyuluhan  tahanan.  Dalam  hal  ini  pihak  Rutan  memberikan  kesempatan  kepada  para tahanan  untuk  menggunakan  haknya  dalam  memperoleh  bantuan  hukum  dari  penasehat hukum. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum, tahanan disediakan  tempat  untuk  pertemuan  dengan  penasehat  hukum  yang  dapat  dilihat/diawasi, tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain/petugas. Kegiatan penyuluhan juga diberikan oleh pihak Rutan Kelas II B Kudus, yang meliputi penyuluhan rohani seperti ceramah keagamaan; pembinaan jasmani dengan mengadakan berbagai kegiatan olah raga berupa bola volley, bulu tangkis,  tenis  meja  dan  senam  kesegaran  jasmani.  Pihak  Rutan  Kelas  II  B  Kudus menyediakan  pula  fasilitas  perpustakaan untuk  mengisi  waktu  dan  guna  menyalurkan  minat baca.  Perpustakaan  yang  diselenggarakan  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  meliputi  buku  agama, pengetahuan umum, keterampilan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan serta bermanfaat bagi Tahanan yang bekerjasama dengan Perpustakaan Kota  Surakarta.  Selain  menyelenggarakan  bantuan  hukum  dan  penyuluhan  juga melaksanakan  fungsi  pembinaan,  termasuk  program  pembinaan  luar  lembaga  melalui program integrasi masyarakat, yaitu Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan  Bersyarat  (PB).  Selain  itu  juga  diberikan  program  pengurangan  hukuman (remisi), baik remisi khusus, remisi umum dan remisi dasa warsa.
Ketiga  Pihak  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  memberikan  pelayanan  bimbingan  kegiatan kepada  para  tahanan  dan  narapidana,  untuk  mengetahui  bakat  masing-masing  tahanan diadakan  penelitian  pada  setiap  tahanan  yang  baru  masuk  Rutan,  terutama  pada  saat mengikuti masa pengenalan lingkungan. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada  jenis-jenis  keterampilan  yang  bermanfaat  di  masyarakat  dan  yang  dapat dikembangkan.
Berdasarkan  berbagai  jenis  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Rutan  Kelas  II  B  Kudus kepada warga binaan, jenis pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang kurang optimal, oleh  karena  itu  penelitian  ini  difokuskan  pada  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  kepada warga  binaan,  sehingga  dapat  diketahui  gambaran  yang  jelas  mengenai  permasalahan pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  serta  solusi  di  masa  mendatang  mengenai  pelayanan ksehatan,  sehingga  lebih  optimal.  Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Warga  Binaan Pemasyarakatan  di  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  akan  menghasilkan  kualitas  pelayanan  yang bermutu  (quality  surprise),  apabila  kenyataan  pelayanan  yang  diterima  melebihi  pelayanan yang  diharapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Pelayanan  yang  memuaskan  (satisfactory quality), apabila kenyataan pelayanan yang diterima sama dengan pelayanan yang diharapkan Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  serta  kualitas  pelayanan  yang  tidak  bermutu  (unacceptable quality),  apabila  ternyata  kenyataan  pelayanan  yang  diterima  lebih  rendah  dari  yang diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (Soekanto, 2004).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  pelayanan  publik  bidang kesehatan  pada  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kudus serta  menganalisis  apa  saja  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pelayanan publik  bidang  kesehatan  pada  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas IIB Kudus.

## Tinjauan Pustaka

## Pelayanan Publik
Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan” (Cahyadi, 2016).
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Simangunsong, 2016).

## Kualitas Pelayanan Publik
Konsep  kualitas  pelayanan  pada  dasarnya  memberikan  persepsi  secara  konkrit mengenai  kualitas  suatu  layanan.  Konsep  kualitas  layanan  ini  merupakan  suatu  revolusi secara  menyeluruh,  permanen  dalam  mengubah  cara  pandang  manusia  dalam  menjalankan atau  mengupayakan  usaha-usahanya  yang  berkaitan  dengan  proses  dinamis,  berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan (Bahari, 2020). Hal ini sesuai dengan teori “Quality” yang dikemukakan oleh Davidson Marcel bahwa keberhasilan suatu  tindakan  jasa  ditentukan  oleh  kualitas.  Kualitas  merupakan  apresiasi  tertinggi  dari tindakan pelayanan (Marcel, 2003).
Menurut  Parasuraman  et  al  dalam  penelitian  (Arief,  2011;  Ihsanuddin,  2014) menyatakan bahwa kualitas layanan meliputi lima dimensi yaitu:
1. Bukti  fisik  (tangible)  merupakan  meliputi  fasilitas  fisik,  perlengkapan,  karyawan, dan sarana komunikasi.
2. Kehandalan  (reliability)  merupakan  kemampuan  memberikan  pelayanan  yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3. Daya  tanggap  (responsiveness)  merupakan  keinginan  staf  untuk  membantu konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan  (assurance),  yaitu  berhubungan  dengan  pengetahuan  atau  wawasan, kesopan  santunan,  kepercayaan  diri  dari  pemberi  layanan,  serta  respek  terhadap konsumen.
5. Empati  (emphaty)  berhubungan  dengan  kemampuan  karyawan  untuk  peduli  atau memberikan perhatian secara individu kepada konsumen.
6. Teori Sistem Hukum
Teori sistem hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah teori sistem hukum dari  Lawrence  Friedman,  yang  mencakup  substansi  (substance),  struktur  (structure),  dan kultur/budaya hukum (legal culture).  Bila ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada  pengertian  mengenai  ketentuan  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia,  yaitu  peraturan, norma-norma  dan  pola  perilaku  masyarakat  dalam  suatu  sistem.  Sistem  hukum  bila  ditinjau dari  strukturnya,  lebih  mengarah  pada  lembaga-lembaga  (pranata-pranata)  seperti  legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pendekatan  yuridis sosiologis,  yaitu  pendekatan  penelitian  yang  mengkaji  persepsi  dan  perilaku  hukum  orang (manusia  dan  badan  hukum)  dan  masyarakat  serta  efektivitas  berlakunya  hukum  positif  di masyarakat.  Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis mengenai pelaksanaan  pelayanan  publik  bidang  kesehatan  pada  warga  binaan  pemasyarakatan  di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.
Jenis  dan  sumber  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  melalui pengamatan dan wawancara. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan,  buku  harian,  dan  seterusnya.  Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Metode observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data dengan melakukan  survei  lapangan  mengenai  pelaksanaan  pelayanan  publik  bidang  kesehatan  pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kuduspada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Studi Kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data Kualitatif, sehingga penelitian  dapat  menghasilkan  data  yang  di  dapat  dari  responden  secara  tertulis  maupun secara  lisan,  dan  juga  perilaku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang utuh. Pengunaan metode analisis data kualitatif dalam penelitian di lapangan yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahan masalah (Sugiyono, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  pada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian,  diperoleh  hasil  bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kudus terbagi dua  yaitu  pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  urgent  (segera)  dan  pelayanan  kesehatan  yang bersifat rutin.

## 1. Pelayanan Kesehatan Bersifat Segera (Urgent)
Pelayanan  kesehatan  bersifat  segera  (urgent)  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Kudus  berupa  pemeriksaan  terhadap  kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Pengobatan yang terlambat akan menyebabkan usaha penyembuhan menjadi lebih sulit, bahkan mungkin tidak dapat sembuh lagi. Penderitaan narapidana menjadi lebih lama dan biaya untuk perawatan serta pengobatan menjadi lebih besar.
Dari  hasil  wawancara  dari  Kasubsie  Bimbingan  Kegiatan  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  IIB  Kudus  dikatakan  bahwa  pelayanan  yang  sifatnya  segera  (urgent)  ini  umumnya banyak menuai permasalahan. Dari segi prosedur harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang narapidana yang sakit mendadak dan memerlukan penanganan segera tidak dapat  langsung  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  dibutuhkan  terutama  apabila kejadiannya pada saat di luar jam dinas atau pada saat dokter Rutan tidak berada di tempat. Karena menurut pengamatan penulis dokter Rutan hanya berada di kantor mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00, terkadang juga izin untuk melakukan kegiatan di luar kantor. Menurut Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus bahwa:
“narapidana  yang  sakit  mendapat  pemeriksaan  awal  dari  dokter  Rutan  dan  hasil pemeriksaan  tersebut  cukup  dirawat  di  klinik  Rutan  maka  penanganannya  tidak  sulit, hanya saja dokter dan perawat mempunyai jam dinas seperti staf lainnya sehingga untuk perawatannya menunjuk seorang narapidana untuk membantu dalam hal perawatannya, dan  pengawasan  di  bidang  keamanannya  diserahkan  kepada  regu  jaga  yang  bertugas
pada  saat  itu.  Apabila  hasil  pemeriksaan  dokter  Rutan  tersebut  menyatakan  harus dirujuk untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit di luar Rutan, maka hal ini yang menjadi dasar seorang Kalapas untuk dapat mengambil kebijakan dalam mengeluarkan narapidana yang sakit tersebut dari Rutan untuk dirawat di Rumah Sakit. Jika langkah ini diambil maka harus diperhitungkan dari segi pengamanannya dengan cara menunjuk petugas  untuk  mengawalnya  dan  mempersiapkan  administrasinya.  Langkah-langkah seperti  ini  harus  tetap  dilalui  sehingga  memerlukan  waktu  dalam  mempersiapkannya. Sehingga  narapidana  yang  sakit  dan  akan  dirujuk  keluar  Rutan  tidak  bisa  cepat dilaksanakan  sebagaimana  orang  sakit  pada  umumnya.  Selanjutnya  apabila  narapidana sakit dan perlu penanganan segera pada waktu dokter Rutan tidak ada atau di luar jam- jam kantor atau pada malam hari, maka prosedur tersebut tidak dapat di jalankan. Pada saat  itu  petugas  yang  ada  hanya  petugas  jaga  yang  tugasnya  hanya  terbatas  di  bidang pengamanan  dan  pengetahuan  mereka  pada  umumnya  sangat  terbatas  dan  tidak memahami permasalahan kesehatan. Apabila ada narapidana yang sakit keras mendadak biasanya  mereka  hanya  melaporkan  saja,  dilakukan  pengecekan  oleh  perawat  yang tinggal  di  kompleks  Rutan  dan  dikoordinasikan  dengan  dokter  via  telepon.  Apabila setelah di cek ternyata perlu segera dirawat di rumah sakit diluar Rutan, maka biasanya Kalapas  segera  menunjuk  salah  satu  petugas  penjagaan  yang  sedang  dinas  guna membawanya untuk dirujuk ke RSUD”.

## 2. Pelayanan Kesehatan Bersifat Rutin
Pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  rutin  merupakan  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  yang  dilaksanakan  di  klinik  yang  ada  di  Rumah  Tahanan Kelas II B Kudus. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari pada saat jam kerja mulai dari pukul 08.00  s./d  15.00  WIB.  Pelayanan  yang  dilakukan  adalah  pemeriksaan  dan  pengobatan  yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke klinik Rutan Kelas II B.
Pelayanan  kesehatan  bersifat  rutin  pada  Rutan  Kelas  IIB  dibagi  menjadi  empat  jenis yaitu:
a. Pelayanan kesehatan Umum dan Gigi; dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di klinik Rutan Kelas II B Kudus.
b. Pelayanan  Khusus;  dilaksanakan  pada  keadaan-keadaan  khusus  terhadap  suatu penyakit,  seperti  penanganan  pada  penyakit  infeksi  menular  (TB,  HIV-AIDS,  dan IMS) dan penganan terhadap penyakit mewabah di dalam Rutan Kelas II B Kudus.
c. Pelayanan kesehatan penunjang diagnosis; ini dilakukan sesuai instruksi dari dokter klinik  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  untuk  membantu  menegakkan  diagnosis  penyakit, seperti pemeriksaan laboratorium.
d. Pelayanan KIE (Komunikasi-Informasi-Edukasi); merupakan kegiatan yang sifatnya memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan kepada para warga binaan.
Pada pelayanan rutin ini dokter Rutan melakukan pemantauan umum kondisi kesehatan tahanan  dan  narapidana  secara  berkala  (seminggu  sekali).  Didampingi  perawat  dan  petugas keamanan mengunjungi blok hunian dan memeriksa kesehatan tahanan dan narapidana yang dilaporkan  sakit,  yang  kondisinya  memerlukan  pemantauan  khusus.  Hasil  wawancara  yang dilakukan dengan dokter Rutan bahwa:
“pemantauan ke kamar-kamar hunian hanya dilakukan sebulan sekali untuk mengecek kesehatan tahanan dan narapidana”
Menurut Kasubsie Bimbingan Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus: “pemeriksaan  terhadap  warga  binaan  langsung  ke  kamar-kamar  jarang  dilakukan. Padahal jadwal sudah ada untuk melakukan pemeriksaan kamar-kamar hunian. Hal ini
dikarenakan,  pengontrolan  ke  kamar-kamar  hunian  dilakukan  secara  tidak  langsung melalui  petugas-petugas  jaga  yang  melakukan  pemeriksaan  kamar-kamar  yang jadwalnya  diacak,  sehingga  apabila  ada  yang  sakit  langsung  dilaporkan  ke  dokter Rutan.”
Dengan  demikian,  pelayanan  kesehatan  bersifat  rutin  yang  dilaksanakan  hanya  ketika terdapat  laporan  adanya  narapidana  yang  sedang  sakit  saat  dilakukan  pemeriksaan  atau kunjungan oleh petugas.

## Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  pada  Warga  Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus
Beberapa hambatan yang dialami oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada warga binaan adalah sebagai berikut:

## 1. Kelebihan Kapasitas Daya Tampung
Kelebihan  kapasitas  daya  tampung  merupakan  hambatan  yang  signifikan  dalam menjalankan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus.  Dengan jumlah  warga  binaan  yang  melebihi  kapasitas  yang  direncanakan,  pelayanan  pemeriksaan medis rutin dan penanganan kondisi kesehatan mendesak (segera/urgent) bisa terlambat atau tidak  optimal,  meningkatkan  risiko  penyebaran  penyakit  dan  memengaruhi  kualitas  hidup warga  binaan.  Dalam  mengatasi  hambatan  ini,  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kudus perlu  mempertimbangkan  langkah-langkah  untuk  mengurangi  kepadatan  populasi,  seperti transfer  warga  binaan  ke  fasilitas  lain  atau  peningkatan  kapasitas  yang  sesuai,  sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efisien dan efektif.

## 2. Terbatasnya Sumber Daya
Hambatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus adalah keterbatasan sumber daya. Rumah tahanan sering kali memiliki anggaran yang terbatas,  yang  dapat  mengakibatkan  kurangnya  staf  medis,  terbatasnya  persediaan  obat- obatan,  dan  peralatan  medis  yang  tidak  memadai.  Hal  ini  memungkinkan  warga  binaan mungkin  tidak  mendapatkan  perawatan  medis  yang  sesuai  dan  berkualitas.  Dokter  dan perawat  yang  bekerja  di  Rumah  Tahanan  juga  mungkin  menghadapi  beban  kerja  yang berlebihan, sehingga tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap pasien.
Solusi  untuk  mengatasi  keterbatasan  sumber  daya  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus melibatkan berbagai langkah. Pertama, perlu ditingkatkan  alokasi  anggaran  untuk  kesehatan  warga  binaan  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  agar dapat  menyediakan  lebih  banyak  sumber  daya  termasuk  tenaga  medis,  obat-obatan,  dan peralatan  medis  yang  memadai.  Kedua,  perlu  juga  mempertimbangkan  kerja  sama  dengan organisasi  non-pemerintah  atau  institusi  kesehatan  eksternal  untuk  memberikan  layanan kesehatan  yang  lebih  luas.  Ketiga,  pengelolaan  sumber  daya  yang  efisien  dan  pengawasan yang  ketat terhadap anggaran  kesehatan juga  menjadi  kunci  dalam memastikan  bahwa  dana yang  tersedia  digunakan  dengan  tepat  guna  dan  efektif.  Dengan  upaya  bersama  ini,  Rumah Tahanan  Kelas  II  B  Kudus  dapat  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  kepada  warga binaannya,  memastikan  bahwa  mereka  menerima  perawatan  medis  yang  berkualitas,  dan mengurangi dampak keterbatasan sumber daya dalam lingkungan Rutan.

## 3. Keterbatasan Akses
Keterbatasan  akses  ke  fasilitas  perawatan  kesehatan  luar  Rutan  juga  dapat  menjadi hambatan. Warga binaan mungkin memerlukan perawatan medis yang tidak dapat diberikan
di  dalam  Rutan,  seperti  operasi  atau  perawatan  yang  sangat  spesialis.  Namun,  prosedur administratif,  yang  ada  di  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  umumnya  sangat  panjang  dan  rumit sehingga memperlambat atau bahkan menghambat akses ke layanan kesehatan di luar Rutan. Hal  ini  selanjutnya  dapat  mengakibatkan  keterlambatan  dalam  diagnosis  dan  pengobatan kondisi medis yang serius.
Untuk mengatasi keterbatasan akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan Kelas II B Kudus, maka perlu ditingkatkan efisiensi dalam proses administratif yang terkait dengan permintaan  perawatan  medis  di  luar  Rutan.  Hal  ini  dapat  mencakup  pengurangan  birokrasi yang  tidak  perlu,  pemangkasan  prosedur  yang  berlebihan,  dan  kerja  sama  yang  lebih  baik dengan  fasilitas  perawatan  kesehatan  eksternal  (Widodo,  2001).  Selain  itu,  perlu  ada  peran aktif  dari  petugas  medis  dalam  mempercepat  proses  rujukan  ke  fasilitas  luar  Rutan. Penyediaan  mekanisme  rujukan  yang  cepat  dan  efisien  serta  pemantauan  yang  cermat terhadap  setiap  kasus  yang  memerlukan  perawatan  di  luar  Rutan  juga  akan  membantu memastikan  bahwa  warga  binaan  dapat  mengakses  perawatan  medis  yang  sesuai  dan  tepat waktu. Dengan upaya ini, keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan kondisi medis yang serius  dapat  diminimalkan,  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kualitas  pelayanan kesehatan kepada warga binaan.

## 4. Keamanan dan Pengawasan
Faktor  keamanan  dan  pengawasan  yang  ketat  di  Rumah  Tahanan  juga  dapat menghambat  penyediaan  perawatan  kesehatan  yang  efektif.  Pengawasan  yang  ketat  bisa mempersulit peralatan medis untuk diakses oleh pasien, karena beberapa peralatan mungkin dianggap  sebagai  potensi  alat  untuk  melarikan  diri  atau  berpotensi  berbahaya.  Selain  itu, aspek  privasi  pasien  juga  bisa  menjadi  masalah,  karena  pengawasan  ketat  dan  aturan keamanan  mungkin  menghalangi  pasien  dari  berbicara  terbuka  dengan  staf  medis  tentang masalah kesehatan mereka. Hal ini dapat menghambat diagnosis dan pengobatan yang akurat, terutama dalam kasus masalah kesehatan yang sensitif atau peka. Dalam mengatasi hambatan ini,  perlu  dilakukan  peninjauan  mendalam  dan  perbaikan  terhadap  sistem  kesehatan  rutan, sumber  daya  yang  memadai,  serta  pendekatan  yang  lebih  manusiawi  terhadap  kesehatan mental dan fisik warga binaan.

## Kesimpulan
Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kudus terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera) dan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin. Pelayanan kesehatan bersifat segera (urgent) merupakan salah satu bentuk pelayanan  kesehatan  berupa  pemeriksaan  terhadap  kasus-kasus  penyakit  yang  bersifat  akut dan  perlu  tindakan  medis  segera.  Pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  rutin  merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada  di  Rumah  Tahanan  Kelas  II  B  Kudus.  Pelayanan  ini  dilaksanakan  setiap  hari  pada  saat jam  kerja  mulai  dari  pukul  08.00  s./d  15.00  WIB.  Pelayanan  yang  dilakukan  adalah pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke klinik Rutan Kelas II B.
Namun  demikian,  pelaksanaan  pelayanan  segara  dan  rutin  di  Rumah  Tajanan  Negara Kelas  IIB  Kudus  tidak  terlepas  beberapa  hambatan  diantaranya  adalah pertama ,  kelebihan kapasitas  daya  tampung  warga  binaan  sehingga  pelayanan  pemeriksaan  medis  rutin  dan penanganan  kondisi  kesehatan  mendesak  (segera/urgent)  menjadi  terlambat  atau  tidak optimal.  Kedua,  terbatasnya  sumber  daya  seperti  anggaran  sehingga  hal  ini  mengakibatkan kurangnya  staf  medis,  terbatasnya  persediaan  obat-obatan,  dan  minimnya  peralatan  medis yang memadai. Ketiga, keterbatasan akses akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan.
Warga  binaan  mungkin  memerlukan  perawatan  medis  yang  tidak  dapat  diberikan  di  dalam Rutan,  seperti  operasi atau  perawatan  yang  sangat  spesialis.  Namun,  prosedur  administratif, yang  ada  di  Rutan  Kelas  II  B  Kudus  umumnya  sangat  panjang  dan  rumit  sehingga memperlambat atau bahkan menghambat akses ke layanan kesehatan di luar Rutan. Keempat, keamanan  dan  pengawasan  yang  ketat  di  Rumah  Tahanan  juga  dapat  menghambat penyediaan  perawatan  kesehatan  yang  efektif.  Pengawasan  yang  ketat  bisa  mempersulit peralatan  medis  untuk  diakses  oleh  pasien,  karena  beberapa  peralatan  mungkin  dianggap sebagai potensi alat untuk melarikan diri atau berpotensi berbahaya.

## BIBLIOGRAFI
Apriansyah,  N.  (2017).  Peningkatan  Kemampuan  Petugas  Pemasyarakatan  Dalam Menangulangi  Peredaran  Narkoba  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan Negara  (Development  of  Correctional  Officer  Competencies  in  Overcoming  Drugs Trafficking at Correctional Institution and Detention Center). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 16 (4), 395–409.
Arief,  M.  (2011).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Bandara  Internasional  Sultan  Hasanuddin Makassar. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL , 3 (02), 729.
Bahari,  A.  F.  (2020).  Analisis  Kualitas  Layanan  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kepuasan Narapidana  Di  Lapas  Narkotika  Kelas  II  A  Pamekasan. Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora , 7 (1), 84–102.
Cahyadi,  R.  (2016).  Inovasi  kualitas  pelayanan  publik  pemerintah  daerah. Fiat  Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung , 10 (3), 569–586.
Ihsanuddin,  I.  (2014).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Badan  Perizinan  Penanaman  Modal Dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi , 1 (2), 72423. Marcel,  D.  (2003). Service  Quality  in  Concept  and  Theory .  Published  by  American  Press, USA.
Simangunsong, F. (2016). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik . Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Widodo, J. (2001). Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah . Insan Cendekia.

## Copyright holder:
Damianus Ardhyna Bintara, Iskandar Wibawa (2024)
First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)