Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 773-779
Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI
Tika Mutiani 1) , Muhamad Burhanuddin 2*)
1 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
2 Sekolah Tinggi Agama Islam Barus (STAIB), Tapanuli Tengah *Email korespondensi: muhamadburhanuddin@gmail.com

## Abstract
The  rules  of  fiqh  are  one of  the important  things  as a  guide for Muslims  to  solve  legal  problems  they face  in everyday life. Without guidelines, they cannot know the boundaries of whether something is permissible to do, nor  can  they  determine  which  actions  are  more  important  to  do  or  which  are  more  important  to  abandon. Likewise,  along  with  the  development  of  sharia  economic  cases,  it  certainly  requires  regulations  related  to operational suitability according to sharia principles. Based on this, the idea of forming the DSN emerged. In the Indonesian context, the ideas for producing fatwas on sharia economic products and services actually come from the ijtihad of scholars who are members of an official intuition called the National Sharia Council-Indonesian Ulema  Council  or  DSN-MUI.  Therefore,  according  to  its  identity  the  DSN-MUI  has  a  strategic  role  in  the dynamics of the religious life of the community, including economic issues.

## Keywords: Fiqh Principles, Fatwa, DSN-MUI, Sharia Economics

## Abstrak
Kaidah fiqih merupakan salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum  yang  dihadapi  dalam  kehidupan sehari-hari.  Tanpa  pedoman,  tidak  dapat  diketahui  batas-batas  boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan, juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih  utama  untuk  ditinggalkan.  Begitupun  seiring  perkembangan  kasus-kasus  ekonomi  syariah,  tentu memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional sesuai prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal  tersebut  muncullah  gagasan  dibentuknya  DSN.  Dalam  konteks  Indonesia,  hasil  pemikiran  dalam menghasilkan fatwa produk dan jasa ekonomi syariah sejatinya berasal dari ijtihad para ulama yang tergabung dalam intuisi resmi bernama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI. Oleh sebab itu, sesuai  dengan  identitasnya  DSN-MUI  memiliki  peran  strategis  dalam  dinamika  kehidupan  keagamaan masyarakat, termasuk di dalamnya masalah-masalah ekonomi.
Kata Kunci : Kaidah Fiqh, Fatwa, DSN-MUI, Ekonomi Syariah
Saran sitasi : Sugiarti, D. (2023). Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 773-779. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7817
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7817

## 1. PENDAHULUAN
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  adalah  dewan yang  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional  merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional      membantu      pihak      terkait,      seperti departemen keuangan,  bank  Indonesia,  dan  lain-lain dalam    menyusun    peraturan  atau  ketentuan  untuk
lembaga  keuangan  syariah.  Anggota  Dewan  Syariah Nasional terdiri dari atas ulama, dan para pakar dalam bidang  yang  terkait  dengan  ekonomi  syariah. Anggota  Dewan  Syariah  Nasional  ditunjuk  dan diangkat  olah  MUI untuk  masa  bakti  4  tahun.
Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI  bersifat  moderat    ( tasawuth ),  artinya tidak    terlalu rigid terhadap  teks  nash  ( tasyadud ), tapi juga tidak keluar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan  kemaslahatan  umum  ( tasahul) . Dalam DSN-MUI adapun mashlahah pasti
( mashlahah    qath’iyah )    disebut  dengan  mashlahah yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Namun,  jika mashlahah tersebut  ternyata  melanggar prinsip syariah,  maka  harus  ditolak  karena mashlahah tersebut  tergolong mashlahah yang  belum  pasti ( mashlahah mauhumah ).
Oleh karena itu, setiap  menyatakan  suatu hukum haruslah  dapat  menunjukkan  dalilnya,   baik    dalam Al-Qur’an  maupun  Hadist. Dalam menentukan suatu hukum terhadap sesuatu tanpa didasarkan pada dalil, disebut  dengan tahakkum (membuat  hukum). Perbuatan  ini  harus  dihindari  karena  termasuk  dosa besar  melebihi  dosa  syirik,  Sebagaimana  dapat dipahami  dari  firman  Allah  Swt,  surat  al-A’raf  (7) ayat 33:
نِإ ۡل ُ ق َيِ ب َر  َم  ر َح اَم ٱ َش ِح ََٰو َ فۡل ا َم َر َه َظ ا َهۡن ِم ا َم َو َن َطَب َو ٱ َمۡث ِإۡل َو ٱ َيۡغَبۡل ِرۡي َغِب ٱ ِ قَحۡل ن َ أ َو او ُ كِرۡش ُ ت ِب ٱ ِ للّ ا َم ۡم َ ل ۡل ِ ز َنُي ۦِهِب اٗن ََٰطۡل ُس ن َ أ َو او ُ لو ُ قَت
ى َ لَع ٱ ِ للّ ا َم ا َ ل َ نو ُم َ لۡعَت [ ارعألا ف : 33 ]
Artinya: Katakanlah,  tuhanku  hanya  mengharamkan perbuatan  yang  keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar  hak  manusia  tanpa  alasan  yang benar,  (mengharamkan)  mempersatukan  Allah dengan  sesuatu  yang  Allah  tidak  menurunkan hujjah  untuk  itu, dan  mengharamkan  mengada- adakan  terhadap  Allah  apa  yang  tidak  kamu ketahui (Q.S. Al-A’raf:33)
Ayat    di  atas  senantiasa  dipegang  teguh  oleh komisi fatwa MUI saat akan menetapkan suatu fatwa, sebab kekhawatiran akan terancam ayat di atas. Dalam mengeluarkan  suatu  fatwa  harus  memperhatikan situasi  dan  kondisi  serta  sosiokultural  masyarakat, sehingga fatwa itu benar-benar membawa kemaslahatan  dan  agar  sejalan  dengan  tujuan pensyariatan hukum Islam ( maqashid al-tasyri’ ), yaitu kemaslahatan  umum  yang  disepakati  oleh  seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa- fatwa  yang  dikeluarkan  MUI  adalah  dalil-dalil hukum,  yakni  al-Qur’an  dan  Hadist  serta  dalil lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  menggunakan  metode library research .  Mengkaji  sumber-sumber  terkait  dengan cara yang runtut. Adapun dalam sajian penelitian ini menggunakan deskripsi analisis kritis terhadap kaidah fiqh  dan  fatwa  DSN-MUI  dalam  mengeluarkan
sebuah  fatwa.  Untuk  itu  langkah  pertama  dalam penelitian  mengkaji  pokok  permasalah,  dilanjutkan dengan mencari  sumber-sumber  terkait yang relevan dengan  penelitian,  kemudian  dipilah  sumber-sumber yang ada dan sekaligus dianalisis dengan kritis supaya dapat menemukan novelty (sesuatu yang baru).

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL
3.1. Kaidah Fiqh dan Fatwa DSN-MUI
Kaidah-kaidah fiqh dalam bahasa  arab yaitu al- qawa‟id  al-fiqhiyah.  Al - qawa‟id merupakan  bentuk plural    (jamak)    dari    kata al-qa‟idah yang  secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Kata al- qawa`id dalam Al-Qur`an ditemukan dalam surat al- Baqarah ayat 127.
ِه ََٰرۡبِإ  ُع َ فۡرَي ۡذ ِإ َو ُم ۧ ٱ َد ِعا َو َ قۡل َن ِم ٱ ِتۡيَبۡل ُ لي ِع ََٰمۡسِإ َو اَن بَر ۡل ب َ قَت ا نِم نِإ َك َتن َ أ ٱ ُعي ِم  سل ٱ ميِل َعۡل :ةرقبلا [ 127 ]
Artinya: Dan  ingatlah  Ketika  Ibrahim  meninggikan fondasi  Baitullah  bersama  Ismail,  (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha
Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 127)
Ayat  diatas  menunjukkan  dasar  atau  fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan  kata al- fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman  yang mendalam  ( al-fahm al-„amiq) yang  dibubuhi  ya’ an-nisbah untuk  menunjukan penjenisan  atau  pembangsaan  atau  pengkategorian. Dengan  demikian,  secara  kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh  adalah  dasar-dasar,  aturan-aturan  atau  patokan- patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.
Fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum- hukum  syara’,  bukan  hukum  itu  sendiri.  Akan  tetapi belakangan istilah ini berkembang dan digunakan juga untuk  menyebut  hukum  syara’  itu  sendiri.  Itulah sebabnya  Zakariya  al-Barriy  mendefinisikan  fiqh sebagai  hukum-hukum  syara’  yang  bersifat  praktis ( amaliy ) yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari dalil- dalil  syara’  yang  terperinci.  Fiqh  pada  mulanya digunakan untuk menunjuk pemahaman dan pengetahuan  tentang  sesuatu  hal  secara  umum, kemudian  setelah  berlalunya  waktu,  fiqh  menjadi istilah  untuk  menyebut  suatu  disiplin  ilmu  yang khusus membahas aspek hukum dalam Islam.
Menurut  Al-Zarqa  kaidah  fikih  adalah  dasar- dasar fiqh yang bersifat  umum  dan  bersifat  ringkas,
berbentuk  undang-undang yang berisi hukum-hukum shara’ yang  umum  terhadap  berbagai  peristiwa hukum  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup  kaidah tersebut.  Pada  dasarnya  kaidah-kaidah  fiqih  adalah generalisasi-generalisasi  hukum  fiqh  yang  sifatnya umum  atau aghlabiyah (mencakup  sebagian  besar maslah-  masalah  fiqh)  dan  tertuang  dalam  bentuk proposisi yang sempurna, sekalipun terkadang sangat sederhana.
Perbedaan    antara  kaidah-kaidah  fiqih  ( al- qawa‟id  al-fiqhiyyah) dan  kaidah-kaidah  ushul  ( al- qawa‟id al-ushuliyyah) yaitu, kaidah fiqih merupakan generalisasi  fiqh  yang  dapat  dijadikan  rujukan  para ulama  dalam  menetapkan  hukum-hukum  fiqh  yang tercakup  dalam  kaidah  tersebut.  Sedangkan  kaidah- kaidah  ushul  adalah  aturan-aturan  umum  yang menjadi  sandaran dalam penetapan hukum fiqh  yang orientasinya kepada aspek kebahasaan Al-Qur’an dan Sunnah,  yang  karenanya juga  disebut dengan  kaidah istinbathiyah dan kaidah-kaidah lughawiyah. Ringkasnya,  kaidah  fiqh  adalah  generalisasi  hukum fiqh  yang telah  dirumuskan  dalam  bentuk  proposisi- proposisi. Sedangkan kaidah ushul adalah generalisasi bentuk-bentuk  dan  makna-makna  lafaz  dalam  Al- Qur‟an  dan  Sunnah  baik  yang  terumuskan  dalam proposisi-proposisi maupun tidak.
Kemudian  fatwa  berasal  dari  bahasa  Arab, al- fatwa yang  berarti  petuah,  nasihat,  jawaban  atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa .  Pemberi  fatwa  dalam  istiliah  fikih  disebut mufti , sedangkan  yang  meminta  fatwa  dinamakan, mustafti. Peminta  fatwa  tersebut    bisa    saja perorangan,    lembaga,    maupun    kelompok masyarakat.  Dalam ushul  al-fiqh ,  fatwa  berarti, pendapat  yang  dimukakan      seorang mufti ,      baik mujtahid   atapaun   faqih,   sebagai jawaban atas suatu kasus  yang  diajukan mustafti ,  yang  sifatnya  tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti  oleh mustafti , karena  fatwa  tidak  mempunyai daya  ikat  ( ghairu  mulzimin ),  tetapi  tergantung  pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.
Adapun  secara  istilah  fatwa  dapat  dipahami sebagai  pendapat  mengenai  suatu  hukum  dalam Islam  yang  merupakan  tanggapan  atau  jawaban terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain,  si  peminta  fatwa,  baik  perorangan,  lembaga, maupun  masyarakat  luas  tidak  harus  mengikuti  isi atau  hukum  dari  fatwa  yang  diberikan  kepadanya.
Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain  di  tempat  yang  sama.  Fatwa  biasanya cenderung  dinamis  karena  merupakan  tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat  peminta  fatwa.  Isi  fatwa  itu  sendiri belum  tentu  dinamis,  tetapi  minimal  fatwa  itu responsif.
Terdapat    beberapa    istilah    yang    berkaitan dengan    proses pemberian fatwa (iftaa), yakni: a. Al-Ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan  hukum  syara’  (fatwa)  sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
b. Mustafti, artinya  individu  atau  kelompok  yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
c. Mufti, artinya  orang  yang  memberikan  jawaban atas  pertanyaan  tersebut  atau  orang  yang memberikan fatwa.
d. Mustafti  fih, artinya  masalah,  peristiwa,  kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
e. Fatwa, artinya   jawaban   hukum   atas   masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.
Adapun tugas dan wewenang DSN yaitu sebagai berikut:
a. Tugas DSN adalah sebagai berikut:
1) Menumbuh-kembangkan    penerapan    nilai- nilai   syariah   dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
3) Mengeluarkan  fatwa  atas  produk  dan  jasa keuangan syariah.
4) Mengawasi  penerapan  fatwa  yang  telah dikeluarkan.
b. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)
1) Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat  Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2) Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan  oleh  instansi  yang  berwenang, seperti  (kementerian  keuangan)  dan  Bank Indonesia.
3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi  nama-  nama  yang  akan  duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4) Mengundang  para  ahli  untuk  menjelaskan suatu  masalah  yang  diperlukan  dalam pembahasan  ekonomi  syariah,  termasuk otoritas  moneter/lembaga  keuangan  dalam maupun luar negeri.
5) Memberikan  peringatan  kepada  Lembaga Keuangan  Syariah  untuk  menghentikan penyimpangan    dari    fatwa    yang  telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6) Mengusulkan kepada instansi yang
berwenang untuk mengambil  tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
c. Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN
Secara    umum,    petunjuk    prosedur penetapan    fatwa    MUI    dapat  dikemukakan sebagai berikut:
1) Dasar umum dan penetapan fatwa
a) Penetapan  fatwa  didasarkan  pada  al- Qur’an,  sunah  (hadis),  ijma’,  dan qiyas serta dalil lain yang mu’tabara.
b) Aktifitas  penetapan  fatwa  dilakukan secara  kolektif  oleh  suatu  lembaga  yang dinamakan komisi fatwa.
c) Penetapan  fatwa  bersifat  responsif, proaktif, dan antisipatif
2) Metode Penetapan Fatwa DSN MUI
a) Sebelum   fatwa   ditetapkan   hendaklah ditinjau      lebih      dahulu  pendapat  para imam mazhab dan ulama  yang mu’tabar tentang  masalah  yang  akan  difatwakan tersebut,  secara  seksama  berikut  dalil- dalilnya.
b) Masalah      yang      jelas      hukumnya hendaklah      disampaikan  sebagaimana adanya.
c) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: Penetapan fatwa didasarkan  pada  hasil  usaha  penemuan titik  temu  diantara  pendapat-pendapat ulama  melalui  metode  al- jam’u  wa  at- tawfiq ;  Jika  usaha  penemuan  titik  temu tidak berhasil maka dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode
muqaranah
dengan
menggunakan  kaidah-kaidah  ushul fiqh
muqaran .
d) Dalam      masalah      yang      tidak ditemukan      pendapat      hukumnya dikalangan   mazhab,   penetapan   fatwa didasarkan     pada     hasil ijtihad jama’iy
(kolektif) melalui metode bayaniy, ta’liliy,  (qiyasiy,  istihsaniy,  ilhaqy), istishlahy, dan sadd adz-dzari’ah .
e) Penetapan    fatwa    harus    senantiasa memperhatikan    kemaslahatan  umum ( mashalih  ‘ammah) dan maqasid  asy- syariah .
Fatwa  tidak  bisa  dilaksanakan  oleh  sembarang orang,    ada  syarat-syarat  tertentu  seseorang  boleh mengeluarkan  fatwa,  jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi  maka  tidak  diperkenankan  baginya mengeluarkan  fatwa.  Sebab  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  suatu  pihak  atau  orang  yang  tidak  memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena  fatwa  tersebut  dikeluarkan  tanpa  melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa  dengan  tanpa  mengindahkan  aturan  yang disyaratkan,  maka  sama  saja  membuat  hukum ( tahakum ) yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya para salaf  as-shaleh senantiasa  berhati-hati  dalam mengeluarkan fatwa.

## 3.2. Kedudukan dan Fungsi Fatwa DSN-MUI
Fatwa  adalah  nasehat  resmi  dari  pemegang otoritas  tentang  pendirian hukum atau  dogma  Islam. Fatwa  tersebut  diberikan  sebagai  respons  terhadap masalah tertentu.  Sebagian  fatwa  hanya  mengulang- ulang  pendapat  yang  telah  dikenal,  sehingga fungsinya yang terpenting adalah penegasan kembali secara  resmi  fatwa  tersebut.  Meskipun  demikian, terdapat banyak fatwa sepanjang periode sejarah umat muslim  yang  bersentuhan  secara  langsung  dengan tuntutan keadaan-keadaan baru, yaitu perubahan sosial dan hukum.
Jadi kedudukan  fatwa  MUI  dapat  dilihat  dari perspektif  ijtihad  hukum  Islam.      Dalam      hal      ini Atho    Mudzhar    memberikaan pendapatnya, bahwa hasil  ijtihad  ulama  dapat  dibedakan  menjadi  empat macam: (1) fikih, (2) keputusan hakim di lingkungan Peradilan  Agama,    (3)    peraturan  perundangan  di negara-negara muslim, dan (4) fatwa ulama.
Pada  dasarnya,  fatwa  mempunyai  kedudukan yang  tinggi  dalam  agama  Islam.  Fatwa  dipandang sebagai  salah  satu  alternatif  yang  bisa  memecahkan kebekuan  dalam  perkembangan  hukum  Islam  dan ekonomi  Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab pekembangan zaman yang tidak ter- cover dengan  nash-nash  keagamaan  ( An-nushush al- syar’iyah ). Secara  umum  pendapat fatwa MUI selalu
memerhatikan pula  kemaslahatan  umum dan  intisari ajaran agama ( maqashid al-syari’yah ), sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi  alternatif  untuk  dijadikan pedoman  dalam  menjalankan  bisnis ekonomi syariah di  Indonesia.    Berdasarkan  hal  tersebut,  DSN  MUI merupakan  lembaga  yang  diberi  amanat  untuk menetapkan  fatwa  terkait  dengan  ekonomi  dan keuangan  syariah  sekaligus  lembaga  yang  diberikan kewenangan  untuk  memberikan  ketentuan  hukum kepada kuangan syariah.

## 3.3. Kaidah Fiqh dalam Fatwa DSN-MUI
Kaidah  fikih  adalah  suatu  perkara kulli (universal)  yang  berlaku  pada  semua  cabang kemudian dengannya diketahui hukum-hukum semua cabang  tersebut.  Menurut  pendapat  Musthafâ    al- Zuhaylîy  dalam  kitabnya al-  Qawâ`id  al-Fiqhîyah , bahwa  kaidah-kaidah  fikih  terbagi  ke  dalam  empat klasifikasi yaitu:
a. Al-Qawâ`id  al-Fiqhîyah  al-Asâsîyah  al-Kubrâ , yaitu kaidah-kaidah fikih yang bersifat dasar dan mencakup beberapa bab dan permasalahan fikih. Kaidah-kaidah  ini  disepakati  oleh  seluruh mazhab. Klasifikasi pertama ini meliputi kaidah- kaidah:
1) al-umūr  bi  maqâșidihâ (segala  urusan tergantung niatnya),
2) al- darar yuzâl  (tidak  boleh  membahayakan dan  tidak  boleh dibahayakan),
3) al-yaqîn la yuzâl bi al-shakk (keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan),
4) al-mashaqqah     tajlib     al-taysîr (kesulitan mendatangkan kemudahan),
5) al-’âdah      muh}akkamah (adat      kebiasaan dapat    dijadikan hukum).
b. Al-Qawâ`id  al-Kullîyah :  kaidah-kaidah  yang menyeluruh yang diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi  cabang-cabang  dan  cakupannya  lebih sedikit  daripada  kaidah  sebelumnya.  Contoh: kaidah  hak  mendapatkan  hasil  disebabkan  oleh keharusan  menanggung  kerugian  dan  kaidah bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang  lebih  ringan.  Banyak  kaidah-  kaidah  ini masuk pada kaidah yang 5, atau masuk di bawah kaidah yg lebih umum.
c. Al-Qawâ`id   al-Madhhabîyah (kaidah   mazhab),
yaitu      kaidah-  kaidah  yang  menyeluruh  pada sebagian  mazhab,  tidak  pada  mazhab  yang lainnya. Kaidah ini terbagi ke dalam dua bagian: (a)  kaidah  yang  ditetapkan  dan  disepakati  pada
satu mazhab, (b) Kaidah yang diperselisihkan pada satu  mazhab.  Contoh:  kaidah  dispensasi  tidak diperoleh karena maksiat. Kaidah ini  masyhur di kalangan  mazhab  Syafi’i  dan  mazhab  Hambali tetapi    tidak    demikian    di    kalangan  mazhab Hanafi, dan dirinci di kalangan mazhab Maliki. d. Al-Qawâ`id   al-Mukhtalaf   fîhâ   fî   al-Madhhab al-  Wahid :  kaidah-kaidah  yang  diperselisihkan dalam suatu mazhab. Contoh: apakah hukum yang dianggap  itu  pada  waktu  sekarang  atau  waktu nanti.  Kaidah  ini  diperselisihkan  pada  mazhab Syafi’i,  oleh  karena  itu  kaidah  tersebut  pada umumnya diawali oleh kata ‘ hal ’ (apakah).

## 3.4. Produk Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga fatwa sejatinya  telah  menerbitkan  berbagai  fatwa  tentang transaksi  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Hal  ini  bisa disebut  sebagai  perkembangan  yang progresif dalam rangka  melahirkan  inovasi  dan  trobosan  produk ekonomi syariah di masa modern seperti ini. Berikut ini diantara fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi syariah yaitu:
a. Fatwa tentang Simpanan
1) Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000: Giro
2) Fatwa No. 2/ DSN-MUI/IV/2000: Tabungan
3) Fatwa No. 3/ DSN-MUI/IV/2000: Deposito
b. Fatwa tentang Mudharabah
1) Fatwa No. 7/ DSN-MUI/VI/2000: Mudharabah
2) Fatwa  No.  38/  DSN-MUI/X/2002:  Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA)
3) Fatwa  No.  50/  DSN-MUI/III/2006:  Akad Mudharabah Musytarikah
c. Fatwa tentang Musyarakah 1) Fatwa No. 8/ DSN-MUI/VI/2000: Musyarakah 2) Fatwa No. 55/ DSN-MUI/V/2007: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah 3) Fatwa No. 73/ DSN-MUI/III/2008: Musyarakah Mutanaqisah
d. Fatwa tentang Murabahah
1) Fatwa No. 4/ DSN-MUI/IV/2000: Murabahah
2) Fatwa  No.  13/  DSN-MUI/IX/2000:  Uang Muka dalam Murabahah
3) Fatwa  No.  16/  DSN-MUI/IX/2000:  Diskon dalam Murabahah
4) Fatwa No. 23/ DSN-MUI/III/2002: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
5) Fatwa  No.  46/  DSN-MUI/II/2005:  Potongan Tagihan Murabahah ( Khashm fil Murabahah ) 6) Fatwa No. 47/ DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 7) Fatwa No. 48/ DSN-MUI/II/2005: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
8) Fatwa  No.  49/  DSN-MUI/II/2005:  Konversi
Akad Murabahah
e. Fatwa tentang Salam dan Istisna’
1) Fatwa No. 5/ DSN-MUI/IV/2000: Salam
2) Fatwa No. 6/ DSN-MUI/IV/2000: Istisna’
3) Fatwa No. 22/ DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Istisna’ Paralel
f. Fatwa tentang Ijarah
1) Fatwa No. 9/ DSN-MUI/VI/2000: Ijarah
2) Fatwa No. 27/ DSN-MUI/III/2002: Al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik
3) Fatwa No. 56/ DSN-MUI/V/2007: Ketentuan Review  Ujrah  pada  Lembaga  Keuangan Syariah
g. Fatwa tentang Utang dan Piutang
1) Fatwa  No.  17/  DSN-MUI/IX/2002:  Sanksi atas  Nasabah  Mampu  yang  Menunda-nunda Pembayaran
2) Fatwa No. 19/ DSN-MUI/IV2001: Al-Qardh
3) Fatwa No. 31/ DSN-MUI/IV/2002: Pengalihan Hutang
4) Fatwa  No.  67/  DSN-MUI/III/2008:  Anjak Piutang Syariah
5) Fatwa  No.  79/  DSN-MUI/III/2008:  Qardh dengan menggunakan Dana Nasabah
h. Fatwa tentang Hawalah
1) Fatwa No. 12/ DSN-MUI/VI/2000: Hawalah
2) Fatwa  No.  58/  DSN-MUI/V/2007:  Hawalah bil Ujrah
i. Fatwa tentang Rahn
1) Fatwa No. 25/ DSN-MUI/III/2002: Rahn
2) Fatwa  No.  26/  DSN-MUI/III/2002:  Rahn Emas 3) Fatwa No. 68/ DSN-MUI/III/2008: RahTasjily
j. Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia
1) Fatwa  No.  36/  DSN-MUI/X/2002:  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
2) Fatwa No. 63/ DSN-MUI/XII/2007: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
3) Fatwa No. 64/ DSN-MUI/XII/2007: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah (SBISJ)
k. Fatwa tentang Kartu (Card)
1) Fatwa  No.  42/  DSN-MUI/V/2004:  Syariah Charge Card
2) Fatwa  No.  54/  DSN-MUI/X/2006:  Syariah Card
l. Fatwa tentang Pasar Uang
1) Fatwa No. 28/ DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Mata Uang (Sharf)
2) Fatwa  No.  37/  DSN-MUI/X/2002:  Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 3) Fatwa No. 78/ DSN-MUI/III/2008: Mekanisme  dan  Instrumen  Pasar  Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

## 4. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan  bahwa  kaidah  fikih  merupakan  dasar- dasar fikih yang bersifat  umum  dan  bersifat  ringkas, yang  berbentuk undang-undang  berisi  tentang hukum-hukum shara’ yang umum terhadap peristiwa hukum  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup  kaidah tersebut. Sedangkan fatwa berupa nasehat resmi dari pemegang  otoritas  tentang  pendirian  hukum  atau dogma  Islam.  Kemudian  DSN-MUI  lembaga  yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah  MUI  dan  bertugas  menangani  masalah- masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
Kaidah  fiqih  sebagai  pedoman  bagi  umat  Islam untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  yang  dihadapi dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  adanya pedoman  dapat  diketahui  batas-batas  boleh  atau tidaknya  sesuatu  itu  dilakukan.  Dewan  Syariah Nasional  sebagai  lembaga  fatwa  telah  menerbitkan berbagai  fatwa  terkait  transaksi  ekonomi  syariah  di Indonesia.  Hadirnya  DSN  MUI  membuktikan bahwa  pentingnya  keterkaitan  kaidah  fiqh ekonomi  syariah  untuk  diaplikasikan  dalam menangani berbagai kasus-kasus ekonomi syariah  yang  kerapkali  muncul  di  masa  modern ini. Hal ini bisa disebut sebagai perkembangan yang progresif  dalam  rangka  melahirkan  inovasi  dan trobosan baru dalam berbagai kasus ekonomi syariah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Afif, Abdul  Wahab. 2000. Pengantar  Studi Alfatawa. Serang:  Yayasan  Ulumul Qur’an Amin,  Ma’aruf. Fatwa  dalam  Sistem  Hukum  Islam . Jakarta: Elsas
As-Siddiqy, Hasbi. 1975. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang
Barlinti,  Yeni  Salma.  2010. Kedudukan  Fatwa Dewan    Syariah  Nasional  Dalam  Sistem Hukum  Nasional  di  Indonesia. Jakarta:  Badan Lintang Dan Kiblat Kementerian Agama RI Dahlan,  Abd.  Rahman.  2011. Ushul  Fiqih. Jakarta: Amzah Ibrahim,  Duski.  2019. Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh). Palembang: CV. Amanah Ifham , Ahmad.  2015. Ini  Lho  Bank  Syariah Memahami  Bank  Syariah      dengan  Mudah ,.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Mardani. 2013. Ilmu Ushul Fiqh . Jakarta:PT RajaGrafindo Persada M.B.   Hooker. 2003. Islam   Mazhab   Indonesia; Fatwa-Fatwa   dan Perubahan   So sial ,   terj, Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju
Mudzhar,  Atho.  1995.  “Fikih  dan  Reaktualisasi Ajaran  Islam”,  dalam  Budi  Munawwar  Rahman (ed.), Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina Mufid,  Mohammad.  2016. Ushul  Fiqh  Ekonomi  dan Keuangan Kontemporer; Dari Teori ke Aplikasi.
Jakarta: Prenada Media Group Musahadi. 2000. Evolusi Konsep Sunnah;
Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam . Semarang: CV. Aneka Ilmu Nafis,  Cholil.  2016. Teori  Hukum  Ekonomi  Syariah dikutip  oleh  Mohammad  Mufid, Ushul  Fiqh Ekonomi  dan  Keuangan  Kontemporer;  Dari Teori ke Aplikasi. Jakarta: Prenada Media Group Rahman, Asjmuni A. 1976. Q aidah-Q aidah Fiqh. Jakarta: Bulan bintang Sam,  M.  Ichwan,  dkk.  2014. Himpunan  Fatwa Keuangan  Syariah  Dewan  Syariah  Nasional MUI . Jakarta:Erlangga