## FUNGSI ASAS KEPERCAYAAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
Nusriyanti Asri 1 , Marilang 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Ynusri677@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  suatu  fungsi  asas  kepercayan  mengenai  hukum  perlindungan  konsumen dalam  melakukan  suatu  transaksi  jual  beli  melalui  elektronik.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  yang  baik  secara  ilmiah  dalam  studi  ilmu  hukum,  serta  secara  praktis  maupun  akademis  yakni  dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk menganalisis peran  dan  fungsi  asas  kepercayaan  serta  mengetahui  faktor-faktor  timbulnya  asas  kepercayaan.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang  undangan,  literature,  pendapat  ahli,  makalah-makalah.  Penulis  menganalisis  Bagaimana  peran  dan fungsi  asas  kepercayaan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  konsumen  melalui  transaksi  jual  beli  online bahwa  Asas  kepercayaan  ini  juga  sangat  penting  dalam  melakukan  kegiatan  jual  beli.  Sebagaimana  yang  kita ketahui timbulnya rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak disini dapat mengikatkan dirinya kepada suatu kontrak  yang  telah  mempunyai  suatu  kekuatan  yang  mengikat  sebagai  undang-undang  sebagaimana  telah  di tentukan  pasal  1338  ayat  (1)  KHUP  Perdata.  Namun  dapat  menganalisa  faktor-faktor  timbulnya  asas kepercayaan  diantara  kedua  belah  pihak    dalam  transaksi  jual  beli  online  terdapat  pada  pasal  9  UU  RI  ITE tentang  “Pelaku  usaha  yang  hanya  menawarkan  suatu  produk  melalui  sistem  elektronik  harus  menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan” Kata kunci: Asas Kepercayaan, Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online

## Abstrack
This  study  analyzes  a  basic  function  of  trust  in  consumer  protection  law  in  conducting  a  buying  and selling transaction through electronics. This research is expected to provide good scientific benefits in the study of legal science, as well as practically and academically that can be used as input for the author and those who have a desire to analyze the role and function of the principle of trust and know the factors arising the principle of  trust.  The  research  method  used  in  this  research  is  a  library  research  method  that  is  juridical  normative, namely research that refers to legal norms in legislation, literature, expert opinion, papers. The author analyzes how the role and function of the principle of trust in providing consumer legal protection through online buying and  selling  transactions  that  this  principle  of  trust  is  also  very  important  in  conducting  buying  and  selling activities.  As  we  know,  the  trust  of  both  parties  here  can  bind  itself  to  a  contract  that  already  has  a  binding power  as  a  law  as  stipulated  in  article  1338  paragraph  (1)  of  the  Civil  Code.  However,  it  can  analyze  the factors  arising  from  the  principle  of  trust  between  the  two  parties  in  online  buying  and  selling  transactions contained in article 9 of the RI ITE Law on "Businesses that only offer a product through an electronic system must provide complete and correct information relating to the terms of the contract, manufacturer, and products offered.
Keywords: Principles of Trust, Consumer Protection, Buying and Selling Online

## PENDAHULUAN
Negara hukum yang disebut dengan konsep modern yaitu suatu Negara Kesejahteraan ( welfare  state ).  Dalam  konsep  negara  kesejahteraan  ini  dapat  bertujuan  untuk  mewujutkan suatu  kesejahteraan  umum,  negara  melalui  pemerintah  yang  dimana  sebagai  organ penyelenggara  kehidupan  bernegara  mempunyai  suatu  kewajiban  dan  tanggungjawab  untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  warganya. 3 Salah  satu cara  untuk  mewujutkan tujuan tersebut adalah melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Negara  pada  hakikatnya  merupakan  sebuah  organisasi  kemasyarakatan  yang  berdiri diatas beberapa kesepakatan-kesepakatan dari bermacam golongan, suku bangsa, baik ras dan agama  untuk  bersamasama  bernaung  dalam  lingkungan  organisasi  masyarakat  yang  mereka dirikan, guna menuju suatu tujuan bersama. Isi kesepakatan itulah, baik yang tercapai sejak awal  berdirinya  negara  maupun  yang  baru  dalam  perjalanan  selanjutnya, 4 tak  hanya  itu semakin  berkembangnya,  zaman  negara  juga  semakin  berkembang  bukan  hanya  dari  sisi pemerintahan melainkan dibidang teknologi itu sendiri. Sehingga negarajuga dapat membuat undang-undang  perlindungan  konsumen.  Ketika  sektor  keuangan  bertumbuh  secara  baik maka  semakin  banyak  sumber  pembiayaan  yang  dapat  dialokasikan  ke  sektor-sektor  yang dapat  mendatangkan  keuntungan  secara  besar.  Selain  itu  semakin  baiknya  pertumbuhan ekonomi  maka  sangat  berpengaruh  juga  dalam  transaksi  jual  beli  dan  dapat    berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan negara. 5
Pada  perkembangan  teknologi  informasi  beserta  perkembangan  instrumen  canggih lainnya, hanya dapat menjadialat bantu untuk mempermudah kehidupan manusia yang hidup dan  saling  berpengaruh  dalam  dunia  nyata  (real/physical  world)  guna  mencapai  suatu kesejahteraan. 6 Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  globalisasi  ini bergerak sangat pesat dan tidak bisa dihindari, dan hampir memenuhi segala aspek kehidupan masyarakat.  Perkembangan  terhdap  teknologi  infomsi  daan  komunikasi  aka  terus  berjalan seiring  dengan  pemahaman,  yang  dimana  kegiatan  masyarakat  saat  ini  sangat  bergantung pada internet contohnya pedagang dalam melakukan transaksi jual beli online. 7
3 Radjab,  Syamsuddin.  "Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era  Pemerintahan Jokowi-JK." Jurnal Politik Profetik 6.2 (2018): 151-172.
4 Rajab, Syamsuddin. "Syariat Islam dalam Negara Hukum." Cet. I (2011).
5 Deti,  S.,  Samin,  S.,  Amiruddin,  A.,  &  Salenda,  K.  (2017).  Kontribusi  Perbankan  Syariah  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas. Jurnal Diskursus Islam , 5 (2), 261-282.
6 Ali,  Mahrus,  Radjab.  "Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Sarana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." Jurnal Konstitusi 7.6 (2016): 119-146
7 Kamaruddin,  Aulia  Fajriani,  and  Istiqamah  Istiqamah.  "Menilik  Keabsahan  Transaksi  E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." Alauddin Law Development Journal 2.3 (2020): 401-41
Perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  konsekuensi  dan  bagian  dari  kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri ternyata telah memperkuat beberapa perbedaan  antara  beberapa  pola  hidup  masyarakat  tradisional  masyarakat  moderen. Masyarakat  tradisional  memproduksi  barang  dengan  cara  sederhana,  yang  dimana  proses transaksi  dilakukan  secara  sederhana  yaitu  konsumen  dan  produsen  melakukan  secara langsung,  sedangkan  masyarakat  moderen  memproduksi  barang  dengan  cara  menggunakan elektronik, sehingga dapat menciptakan asas kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. 8 Akhirnya  hubungan  antara  konsumen  dan  produsen  disini  menjadi  rumit  dimana konsumen tidak mengenal produsennya demikian pula sebaliknya
Implikasi  suatu  perikatan  dapat  merupakan  timbulnya  beberapa  hak  dan  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  yang  terlibat.  Faktor  kepercayaan  disini mempunyai suatu konsumen juga sangat diperhatikan dalam trasaksi jual beli online. Karena kepercayaan  disini  akan  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  penting  untuk  niat  konsumen dalam  melakukan  suatu  transaksi.  Pelaku  usaha  juga  sangat  bertanggung  jawab  dalam memberikan  ganti  rugi  atau  kerusakan,  pencemaran,  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan atau  dapat  diperdagangkan.  Adapun  pelaku usaha harus menyediakan produksi yang menjamin apabila produksi  tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi secara  aman  dan  memuaskan,  pada  gilirannya  akan  merupakan  promosi  gratis  bagi  pelaku usaha. 9 Asas kepercayaan ini juga sangat menunjang banyak didalamnya proses tersebut agar dapat  tercipta  suatu  prestasi.  Asas  kepercayaan  pada  kedua  belah  pihak  juga  dapat  timbul dengan  sendirinya  sehingga  dapat  menguntungkan  satu  sama  lain  dan  tidak  merugikan  satu sama lain.
Keberadaan  suatu  teknologi  informasi  dan  komunikasi  memiliki  beberapa  dampak positif  akan  tetapi  tentu  saja  juga  tidak  dapat  terhindar  dari  suatu  permasalahan  yang  akan muncul.  Mengingat  bahwa  antara  pihak  pelaku  usaha  dan  konsumen  melakukan  pembelian yang tidak bertatap muka tentu saja para pelaku usaha dapat meyakinkan suatu konsumennya agar dapat timbul rasa kepercayaan dari para pihak, namun permasalahan yang timbul akibat transaksi jual beli online melalui internet mengenai suatu kualitas barang yang kurang sesuai dengan apa  yang  dipesan dan  tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha,
8 Marilang Marilang. "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal." Alauddin Law Development Journal 2.1 (2020).
9 Marilang,  "Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen." Alauddin Law Development Journal 1.3 (2019).
waktu pengiriman juga kadang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadinya suatu kerusakan. Permasalahan yang lain dapat juga terjadi akibat barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha.  Untuk  mengatasi  beberapa  masalah  tersebut,  beberapa  negara  membuat  suatu  aturan hukum yang sangat berkaitan dengan e-commerce dan e-contract .
Pengaturan merupakan perjanjian di Indonesia hanya dapat mengatur beberapa hal-hal tertentu saja mengenai perjanjian pada umumnya, hal tersebut dapat diatur dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  menjadi  KUH  Perdata)  yang bahwasahnya  dapat  menyebutkan  mengenai  suatu  syarat  sah  suatu  perjanjiannya saja    yang dapat  mengikat  suatu  para  pihaknya.  Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  beberapa syarat-syarat  yaitu  Sepakat  mereka  untuk  mengikatkan  dirinya,  Kecakapan  dapat  membuat suatu perikatan, yaitu hal tertentu 4 Suatu sebab yang halal. Apabila salah satu pihak antara pelaku  usaha  dan  konsumennya  dapat  melakukan  perbuatan  yang  dalam  perjanjian  telah disepakati bahwa ada kewajiban bagi dirinya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tersebut, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. 10
Kemudian,  Perjanjian  sebagaimana  yang  dapat  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata tidak  tepat  oleh  Karena  itu  bukan  hanya satu  orang  atau  lebih  yang  dapat  mengikatkan  diri akan  tetapi  kedua  belah  pihak  yang  saling  mengingatkan  dirinya  dalam  melakukan  sesuatu hal. 11 Namun adapun pada pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”    Jadi  asas kebebasan  berkontrak  adalah  suatu  asas  yang  dapat    memberikan  suatu  kebebasan  kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan beberapa perjanjian dengan  siapapun,  menentukan  isi  perjanjian  atau  pelaksanaan  dan  persyaratannya,  sehingga dapat menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak juga merupakan suatu sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya sangat memaksa memaksa. 12
Kehadiran e-commerce pada  saat  ini  dapat  memberikan  kenyamanan    yang  luar  biasa kepada konsumen, karena disini konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Pelaku usaha  dapat  menyediakan  pilihan  barang  atau  jasa  yang  macam  macam  dengan  harga  yang
10 Munira,  Munira,  and  Kasjim  Salenda.  "Kontrak  Non  Competition  Clause  Terhadap  Perusahaan Franchise." Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020): 175-182
11 Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, ( Makassar: Alauddin Press, 2016), h. 191-190
12 Marilang, Hukum  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian, (Makassar:  Alauddin  University  Press, 2015), h.147
cukup  dibilang  relatif  murah.  Hal  ini  juga  dapat  menjadi  tantangan  positif  dan  sekaligus negatif  bagi  para    pelaku  usaha  maupun  konsumen.  Dikatakan  positif  karena  disini  pelaku usaha dapat memberikan manfaat bagi para konsumennya untuk memilih secara bebas barang yang  diinginkan  tanpa  keluar  rumah.  Begitupun  sebaliknya  dapat  dikatakan  negatif  karena pengiriman  barang  kadang  rawan  terjadi  suatu  kerusakan  dan    kualitas  barang  yang  telah ditawarkan oleh pelaku usaha biasaya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
Konsumen  adalah  sebagai  pemakai  barang  atau  jasa  sehingga  mempunyai  hak  dan kewajiban.  Hak-hak  konsumen  juga  sangat  penting  agar  bisa  bertindak  sebagai  konsumen yang  kritis  dan  mandiri.  sehingga  konsumen  dapat  mengetahui    hak  haknya  apabila  telah dilanggar  oleh  para  pelaku  usaha  agar  konsumen  dapat  bertindak  lebih  jauh  untuk memperjuangkan hak-haknya. 13
E-Commerce juga  dapat  menimbulkan  suatu  perikatan  antara  kedua  belah  pihak  yang dimana  agar  dapat  memberikan  suatu  prestasinya.  Akibat  dari  perikatan  tersebut  dapat menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  yang terlibat.  Tetapi,  asas  kepercayaan  dalam  kedua  belah  pihak  dapat  timbul  dengan  sendirinya sehingga  membuat  mereka  menguntungkan  satu  sama  lain.  Asas  kepercayaan  ini  sangat penting  bagi  para  pelaku  usaha  dan  konsumennya  karena  dalam  melakukan  suatu  transaksi jual beli melalui media elektronik sangat menunjang dan terdapat suatu proses tersebut agar dapat terciptanya suatu prestasi. Yang dimaksud Prestasi dalam jual beli online yaitu sesuatu wajib terpenuhi oleh debitur dalam suatu  perikatan. Prestasi juga biasa disebut sama dengan objek  perikatan,  Sedangkan  sesuatu  yang  dapat  merugikan  pelaku  usaha  tersebut  apabila salah  satu  di  antara  mereka  dapat  melakukan  wanprestasi.  Wanprestasi  merupakan  sesuatu yang  tidak  memenuhi    yang  telah  diwajibkan  sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh  perikatan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  pustaka.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  penelitian  secara  pendekatan normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder serta  data  tersier  (Bahan  tambahan).  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah  studi  pustaka  (  Literature  Research  ).Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah
dengan  beberapa  data  yang  didapat  dari  artikel,buku  literatur  dan  perundangundangan  serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Dan Fungsi Asas Kepercayaan Dalam  Perlindungan Hukum Konsumen
Asas  kepercayaan  mempunyai  kandungan  bahwa  seseorang  yang  akan  mengadakan suatu perjanjian maka harus memenuhi setiap prestasi yang telah diadakan antara seseorang dibelakang harinya. Asas kepercayaan ini juga sangat penting dalam melakukan kegiatan jual beli. karena seperti yang kita ketahui kepercayaan dapat menimbulkan suatu keyakinan antara pelaku  usaha  dan  konsumen.  Oleh  sebab  itu  para  pihak  wajib  terlebih  dahulu  harus menumbuhkan suatu rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwasahnya antara satu sama  lain  akan  memenuhi  janji  yang  telah  di  sepakati  atau  dapat  melaksanakan  prestasi dikemudian  harinya.  Timbulnya  rasa  kepercayaan  terhadap  kedua  belah  pihak  disini  dapat mengikatkan  dirinya  kepada  suatu  kontrak  yang  telah  mempunyai  suatu  kekuatan  yang mengikat sebagai undang-undang sebagaimana telah di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata.
Asas  kepercayaan  dalam  transaksi  jual  beli  online  sangat  diutamakan  karna  sifatnya yang tidak bertatap muka secara langsung seperti transaksi jual beli pada umumnya. Sehingga memiliki  peran  yang  sangat  penting  bagi  masing-masing  kedua  belah  pihak  yang  telah melakukan  transaksi  jual  beli  online  melalui  media  elektronik.  Sebagaimana  yang  kita ketahui  dengan  kepercayaan  yang  diberikan  sangat  mengikat  diantara  kedua  belah  pihak untuk sebuah proses transaksi berjalan dengan lancar. Terdapat dua syarat dalam melakukan suatu  perjanjianyaitu  yang  pertama  dinamakan  syarat  subyektif  karena  mengenai  orang- orangnya  atau  subyek  yang  mengadakan  perjanjian.  Sedangkan  dua  syarat  yang  terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek atau hal tertentu yang ada pada perjanjian tersebut. Bila suatu perjanjian dapat dikatakan cacat pada subyek yaitu syarat sepakat mereka yang  mengikatkan  dirinya  dan  kecakapan  untuk  bertindak,  memberi  kemungkinan  untuk dibatalkan.  Sedangkan  perjanjian  yang  cacat  dari  segi  obyeknya,  yaitu  syarat  suatu  hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal karena hukum tersebut. 14
Pasal 1313 KUHPerdata tidak tepat oleh Karena itu bukan hanya satu orang atau lebih yang dapat mengikatkan diri akan tetapi kedua belah pihak yang saling mengingatkan dirinya
14 Istiqamah,  Istiqamah.  "Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum Perdata." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 6.2 (2019): 291-306.
dalam  melakukan  sesuatu  hal.  Kesepakatan  diatur  dalam  Pasal  1320  ayat (1)  KUH  Perdata, yaitu  suatu  penyesuaian  pernyataan  kehendak  antara  satu  orang  atau  lebih  dengan  pihak lainnya.  Bahwa  sebuah  kesepakatan  diawali  dengan  adanya  suatu  persamaan  kehendak  atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian
Asas  kepercayaan  sangat  penting  dalam  melakukan  suatu  kegiatan  jual  beli.  karena kepecayaan  dapat  menimbulkan  suatu  keyakinan.  Oleh  karena  sebab  itu  kedua  belah  pihak terlebih  dahulu  harus  menimbulkan  rasa  kepercayaan  di  antara  mereka,    bahwa  antara  satu sama lain harus dapat memenuhi suatu janji yang telah di sepakati atau melaksanakan suatu prestasinya dikemudian harinya. Kemudian mengenai suatu kepercayaan antara kedua belah pihak  bahwa  harus  mengikatkan  dirinya  terhadap  kontrak  yang  telah  mempunyai  beberapa kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

## B. Faktor-Faktor  Timbulnya  Asas  Kepercayaan  Diantara  Kedua  Belah  Pihak    Dalam Transaksi Jual Beli Online
Pelaksanaan  jual  beli  merupakan  suatu  aktivitas  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap manusia  untuk  mendapatkan  barang  yang  diinginkan,  atau  manfaat  yang  ingin  diambil  dari sebuah  objek  jual  beli.  Untuk  mendapatkan  sebuah  barang  yang  diinginkan,  terkadang  kita langsung  mendapatkannya  tanpa  harus  menunggu  dengan  waktu  yang  lama.  Namun  tidak jarang  kita  harus  menunggu  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Proses  ini  biasanya  untuk mendapatkan  barang  yang  sesuai  dengan  keinginan  kita.  Sistem  pesanan  merupakan  salah satu bentuk jual beli yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari 15
Timbulnya rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, dalam melakukan jual beli maka dari itu dengan sendirinya para pihak dapat mengikatkan kepada dirinya bahwa dalam suatu perbuatan  hukum.  Pengikatan  ini  hanya  didasari  dengan  rasa  kepercayaan  dalam  suatu perjanjian  dapat  mendukung  para  pihak dalam  melakukan  suatu  prestasinya,  karena  dengan perjanjian tersebut dapat mempunyai suatu kekuatan yang telah mengikat dan dapat dijadikan sebagai  undang-undang.  Sehingga  memberikan  suatu  kepercayaan  terhadap  konsumennya, pihak pelaku usaha juga menegaskan bahwa ia telah memberikan suatu pernyataan, sehingga dengan demikian dapat diharapkan untuk dapat memberikan beberapa perjanjian kepercayaan terhadap  pelaku  usaha  untuk  apa  yang  telah  disepakati.  Hal  utama  yang  telah  di pertimbangkan oleh para konsumen ketika melakukan suatu kegiatan dengan belanja online oleh  sebab  itu  apakah  mereka  percaya  terhadap website yang  telah  disediakan  fasilitas
15 Munadi,  M.,  Samin,  S.,  Salenda,  K.,  &  Kurniati,  K.  (2017).  TRANSAKSI  PERDAGANGAN  DI WILAYAH  PERBATASAN  KABUPATEN  SAMBAS  PERSPEKTIF  MASLAHAH. Jurnal  Diskursus Islam , 5 (2), 219-241
layanan online shop dan dapat dipercaya pada penjual online yang ada di dalam di situs web tersebut.
Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun suatu komitmen  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Kepercayaan  sangat  penting  untuk membangun  dan  membina  hubungan  jangka  panjang.  Kepercayaan  dapat  diyakini  untuk memiliki  peran  yang  penting  dalam  mempengaruhi  komitmen.  Semakin  populer website online shoping tersebut maka tingkat kepercayaan konsumen kepada website online shoping tersebut semakin tinggi. Konsumen pun akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas website,  website tersebut  nyata  keberadaannya  dan  benar-benar  ada.  Kepercayaan  dalam hubungan  kerja  sama  mempunyai  pengertian  sebagai  terjalinnya  suatu  perusahaan,  bahwa pihak partner akan melakukan suatu tindakan yang telah  membawa suatu perusahaan pada saat  keuntungan  tertentu,  dan  sebaliknya  bukan  hanya  melakukan  perbuatan  yang  telah merugikan suatu perusahaan. Salah satu dasarnya terdapat dalam pasal 9 UU RI ITE bahwa:
“Pelaku  usaha  yang  hanya  menawarkan suatu  produk  melalui  sistem  elektronik  harus menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan”
Dengan  adanya  suatu  ketentuan  tersebut,  maka  dari  itu  dapat  membangun  suatu  rasa kepercayaan  bagi    konsumen (v) sehingga  para  pelaku  usaha  dapat  diharuskan  telah menyediakan suatu informasi yang lengkap dan benar terhadap produk yang telah ditawarkan Hal  utama  yang  di  pertimbangkan  seorang  konsumen  ketika  melakukan  suatu  kegiatan belanja  secara online adalah  apakah  mereka  percaya  terhadap website yang  menyediakan suatu fasilitas layanan online shop dan dapat percaya pada penjual online yang ada di dalam situs web tersebut  beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  adalah  faktor penting dalam membangun suatu komitmen antara perusahaan dan pelanggan.
Kepercayaan  sangat  penting  untuk  membangun  dan  membina  hubungan  jangka panjang. Kepercayaan dapat meyakini pada saat memiliki peran yang penting serta juga dapat mempengaruhi suatu komitmen. Semakin populer website online shop tersebut maka tingkat kepercayaan  pembeli  pada website  online  shoping tersebut  semakin  tinggi.  Konsumen  pun akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas website tersebut, bahwa website tersebut nyata  keberadaannya  serta  benar-benar  ada.  Kepercayaan  dalam    suatu  hubungan  kerja sehingga  mempunyai  pengertian  sebagai  keyakinan  perusahaan.  Bahwa  pihak partner akan melakukan beberapa tindakan.

## KESIMPULAN
1. Inti dari asas kepercayaan dalam  melakukan perjanjian jual beli online sangat memiliki peran  yang  sangat  penting,  yaitu  suatu  kepercayaan  yang  telah  menjadi  pondasi  dari suatu adanya perjanjian tersebut, tanpa adanya suatu kepercayaan  maka perjanjian tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan rasa kepercayaan  di  antara  mereka,  bahwa  satu  sama  lain  akan  memenuhi  apa  yang  telah diperjanjikan  meengenai  apa  yang  telah  di  sepakati  atau  melaksanakan  prestasinya dikemudian hari.
2. Timbulnya  rasa  kepercayaan  antara  kedua  belah  pihak  dengan  menerapkan  suatu keyakinan, bahwasahnya untuk memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi suatu komitmen  antara  pelaku  usaha  dan  konsumennya.  Maka  apabila  kedua  ini  tidak diterapkan maka rasa kepercayaan antara kedua belah pihak ini tidak akan pernah terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajeng  Tenri  , Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Jual-Beli  Melalui  E-commerce ,  Skripsi,  Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017
Ali,  Mahrus,  Radjab.  "Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Sarana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." Jurnal Konstitusi 7.6 (2016): 119-146
Deti,  S.,  Samin,  S.,  Amiruddin,  A.,  &  Salenda,  K.  (2017).  Kontribusi  Perbankan  Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas. Jurnal Diskursus Islam , 5 (2), 261-282.
Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, ( Makassar: Alauddin Press, 2016), h. 191-190
Istiqamah,  Istiqamah.  "Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum Perdata." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum 6.2 (2019): 291-306.
Jonathan  Sarwono, Perdagangan  Online:Cara  bisnis  diinternet .  Jakarta:  PT.Alex  Media Komputindo, 2012
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 6.2 (2019): 291-306.
Kamaruddin,  Aulia  Fajriani,  and  Istiqamah  Istiqamah.  "Menilik  Keabsahan  Transaksi  E- Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." Alauddin Law Development Journal 2.3 (2020): 401-412
Marilang  Marilang.  "Perlindungan  Konsumen  terhadap  Peredaran  Obat  Tradisional  Ilegal."
Alauddin Law Development Journal 2.1 (2020).
Marilang, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." Alauddin Law Development Journal 1.3 (2019).
Marilang, Hukum  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian, (Makassar:  Alauddin  University Press, 2015), h.147
Munadi, M., Samin, S., Salenda, K., & Kurniati, K. (2017). TRANSAKSI PERDAGANGAN

## DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH. Jurnal Diskursus Islam , 5 (2), 219-241
Munira,  Munira,  and  Kasjim  Salenda.  "Kontrak  Non  Competition  Clause  Terhadap Perusahaan Franchise." Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020): 175-182
Raditio Resa, Aspek Hukum Transaksi Elektronik , Yogyakarta: GrahaIlmu, 2014
Radjab,  Syamsuddin.  "Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era
Pemerintahan Jokowi-JK." Jurnal Politik Profetik 6.2 (2018): 151-172.
Rajab, Syamsuddin. "Syariat Islam dalam Negara Hukum." Cet. I (2011).
Satriani, Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial            di UIN Alauddin Makassar . Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).