Gandes  Candra  Kirana  (2023)  Pembuktian  dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama, (8)  9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

## Gandes Candra Kirana
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Indonesia Email: gandes@trisakti.ac.id

## Abstrak
Pembuktian dalam Peradilan Agama menggunakan Sistem dan Alat-Alat bukti yang digunakan di Lingkungan Peradilan Umum kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama. Hal-hal yang diatur secra khusus tersebut salah satunya  untuk  Proses  Perceraian.  Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana pembuktian dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama? bagaimana penerapan proses pembuktian Perkara Perceraian tersebut dalam praktek beracara di Pengadilan  Agama?  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  Normatif  Empiris, dimana  peneliti  berusaha  melakukan  penelitian  terhadap  data  sekunder  dan pelaksanaannya dalam praktek; Penelitian bersifat Deskriptif Analistis, dan Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  sekunder  seperti  Undang- Undang Peradilan Agama dan HIR, juga Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan tulisan ilmiah para pakar hukum di bidang Acara pada Peradilan Agama; yang didukung  dengan  data  primer  berupa  wawancara  dengan  narasumber  yang  terkait seperti para Hakim di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Perkara  perceraian  dalam  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  Jo.  Undang- Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama  aturan  pembuktiannya  menggunakan  HIR  dan  hal-hal  yang  diatur  secara khusus  dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama  serta  pembuktiannya  didalam praktek beracara di Pengadilan Agama menggunakan berbagai aturan yang tersebar dibeberapa peraturan-peraturan, termasuk SEMA.
Kata Kunci : Hukum Pembuktian; Perceraian; Pengadilan Agama.

## Abstract
Evidence in the Religious Courts uses the System and Evidence Instruments used in the General Court Environment except for matters specifically regulated in the Law on  Religious  Courts.  One  of  the  matters  regulated  specifically  is  for  the  Divorce Process. The main problem in this research is how to prove in Divorce Cases in the Religious Courts? how is the application of the process of proving the Divorce Case in  practice  in  the  Religious  Courts?  The  type  of  research  used  is  Empirical Normative, where the researcher tries to conduct research on secondary data and its implementation in practice; The research is descriptive-analytical in nature, and the data sources used in this study are secondary data such as the Law on the Religious Courts and HIR, as well as secondary legal materials such as books and scientific
writings by legal experts in the field of procedures at the Religious Courts; which is supported by primary data in the form of interviews with relevant sources such as Judges in the Religious Courts. The results of the study show that divorce cases in Law no. 7 in 1989 Jo. Law No. 3 of 2006 Jo. Law No. 50 of 2009 concerning the Religious Courts, the rules for proving use the HIR and matters specifically regulated in the Law on the Religious Courts as well as the proof in the practice of proceedings in the Religious Courts use various rules scattered in several regulations, including SEMA.
Keywords: Law of Evidence; Divorce; Religious Courts.

## Pendahuluan
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah agung dan 4 Lingkungan Peradilan yang  ada  dibawahnya;  hal  ini  diatur  dalam  UU  No.  14  tahun  1970  yang  telah  diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004, yang telah diganti lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Adapun  menurut  Undang-Undang  ini Indonesia mempunyai 4 Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara; yang masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda.
Lingkungan  Peradilan  umum  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan mengadili perkara perdata dan pidana umum (Saleh, 2015); Lingkungan Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang dilakukan oleh  orang-orang  yang  beragama  Islam;  Lingkungan  Peradilan  Militer  mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang masih aktif; Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  sengketa-sengketa  yang  timbul  antara badan/ pejabat TUN dengan Orang/Badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (M. Yahya Harahap, 2003).
Peradilan Agama sendiri diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung.
Berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No.50 tahun  2009  dijelaskan  bahwa  hukum  acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU ini (Ramulyo, 1991).
Adapun acara tersebut adalah mengenai Permohonan Cerai Talaq, Gugatan perceraian yang  didasarkan  atas  alasan  salah  satu  pihak  mendapat  pidana  penjara  (Jamal,  2016). Gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan/ penyakit,  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya,  Gugatan  perceraian  yang didasarkan  atas  alasan  Syiqaq,  Gugatan  perceraian  atas  alasan  zina  (Muhammad  & Yulmina, 2019).
Proses Pembuktian adalah salah satu bagian dari hukum acara di pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama. Menurut Soebekti  (1992) membuktikan  adalah  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dari  dalil-dalil  yang disengketakan oleh para pihak. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang harus membuktikan adalah para pihak bukan hakim.
Pembuktian dalam Peradilan Agama menggunakan Sistem dan Alat-Alat bukti yang digunakan  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  yang  diatur  dalam  HIR  (Het  Herzine Indonesisch Reglement) karena Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama menentukan  bahwa  hukum  acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Untuk Proses Perceraian di Pengadilan agama ada hal-hal yang secara khusus diatur dalam UU Peradilan Agama (Chatib Rasyid & Syaifuddin, 2009).

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul  Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.ini adalah Normatif, dimana peneliti berusaha melakukan  penelitian  terhadap  data  sekunder  dan  pelaksanaannya  dalam  praktek  yang didapat melalui data sekunder; Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dan Sumber data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum primer seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan HIR, juga Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan tulisan ilmiah para pakar hukum di bidang Acara pada  Peradilan Agama.

## Hasil dan Pembahasan
Pembuktian  merupakan  salah  satu  tahapan  penting  beracara  di  Pengadilan  untuk menentukan  bersalah  atau  tidaknya  seseorang.  Pembuktian  adalah  suatu  proses  untuk meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dari  dalil-dalil  yang  di  sengketakan  dan dikemukakan oleh para pihak di persidangan (Assiddiqi, 2023).
Dalam  proses  pembuktian  yang  harus  membuktikan  adalah  para  pihak,  bisa Penggugat  bisa  tergugat,  tergantung  pihak  mana  yang  mendalilkan.  Sedangkan  yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah dalil-dalil yang disengketakan dan dikemukakan oleh  para  pihak  dipersidangan.  Dalil-dalil  itu  sendiri  adalah  fakta-fakta  yang  berisikan hak  atau  peristiwa.  Selain  itu  ada  hal-hal  yang  tidak  harus  dibuktikan  oleh  para  pihak yang  antara  lain  adalah  hal-hal  yang  sudah  diakui  oleh  para  pihak,  hal-hal  yang  tidak disangkal, hal-hal yang dilihat sendiri oleh hakim dipersidangan, dan hal-hal yang sudah diketahui umum.
Membuktikan  adalah  memberikan  dasar-dasar  yang  cukup  kepada  hakim  dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran pristiwa yang diajukan (Krisna Harahap, 1996).

## 1) Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Di Peradilan Agama
Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU  No. UU  No.3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa  Hukum  Acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
Untuk  proses  dalam  Hukum  Acara  Perdata  sistem  pembuktian  yang  digunakan adalah  Sistem  Pembuktian  Secara  Positif  Berdasarkan  Undang-Undang  (Positive Wettelijk  Bewijs  Theori)  yang  artinya  Hakim  menyatakan  seseorang  bersalah  atau tidak  hanya  berdasarkan  alat-alat  bukti    yang  diatur  secara  limitatif  oleh  Undang- Undang  yaitu  dalam  Pasal  164  HIR  (keyakinan  Hakim  tidak  digunakan)  hal  ini dikeranakan Hakim dalam Hukum Acara  Perdata bersifat Pasif. Adapun ke 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR tesebut adalah, surat/ bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
Sedangkan  Hal-hal  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  Peradilan Agama adalah: a) Pernah diusahakan perdamaian tapi tidak berhasil. b) Selama proses perkaranya berlangsung, kedua belah pihak sudah tidak serumah lagi.
Kemudian tentang kesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, hakim dapat menarik dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut: 1) Isteri pemboros. 2) Isteri senang berjudi. 3) Isteri banyak membuat hutang
Kesimpulan-kesimpulan  yang  ditarik  oleh  hakim  tersebut,  dalam  perkara permohonan cerai talak merupakan bukti yang sempurna. Dengan pertimbangan yang didasarkan  kepada  kedua  persangkaan-persangkaan  yang  sangat  menentukan  untuk mengabulkan permohonan pemohon.
a) Gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara.
Dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama diatur bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan  salinan  Putusan  Pengadilan  yang  berwenang  yang  memutuskan perkara,  disertai  dengan  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  putusan  itu  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  Pasal  74  dapat  disimpulkan  bahwa  Untuk  dapat  membuktikan dalilnya,  Penggugat  cukup  menyampaikan  Salinan  Putusan  Pengadilan  yang menjatuhkan  pidana  itu,  disertai  dengan  Surat  Keterangan  bahwa  putusan Pengadilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenai lamanya hukuman pidana penjara, sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No.1 Tahun 1974  tentang  perkawinan,  yaitu  lima  tahun  atau  lebih  setelah  perkawinan berlangsung.
Dalam hukum acara perdata salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut merupakan bukti surat/
tertulis  yang  tergolong  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang; dalam hal ini hakim (Fauzan & SH, 2016). Sebagai akta otentik, salinan putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan cukup (Dewi & Surata, 2015).
b) Gugatan  perceraian  yang  didasarkan atas  alasan  bahwa  tergugat  mendapat cacat badan/ penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya
Dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama diatur bahwa  Apabila  gugatan  perceraian  didasarkan  atas  alasan  bahwa  tergugat mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  suami  maka  Hakim  dapat  memerintahkan  tergugat  untuk memeriksakan diri kepada dokter.
Mengenai cacat badan atau penyakit yang dimaksud disini misalnya lumpuh atau sakit ingatan yang menyebabkan suami tidak dapat bekerja mencari nafkah dan tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik.
Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama dapat disimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dimuka sidang adalah cacat badan atau  penyakit  yang  diderita  oleh  si  tergugat  dan  bahwa  tergugat  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami.  Tergugat  diwajibkan  untuk memeriksakan diri ke dokter, untuk membuktikan cacat badan/ penyakit tersebut. Surat  Keterangan  dari  dokter  tersebut    yang  merupakan  alat  bukti  surat  (bukti sempurna).

## c) Gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq
Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama diatur  apabila  gugatan  perceraian  didasarkan  atas  alasan  syiqaq,  maka  untuk mendapatkan  putusan  perceraian  harus  didengar  keterangan  saksi-saksi  yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
Sedangkan  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan  agama  diatur  bahwa  setelah  Pengadilan  mendengar  keterangan  saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.
Dalam  penjelasan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  Jo.
Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama dijelaskan bahwa Syiqaq adalah perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami dengan isteri, yang tidak dapat dirukunkan kembali.
Sedangkan  dalam  penjelasan  Pasal  76  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  7  tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009
tentang  Peradilan  agama  dijelaskan  bahwa  Hakam  adalah  orang  yang  ditetapkan Pengadilan  dari  pihak  keluarga  suami  atau  pihak  keluarga  isteri  atau  pihak  lain untuk  mencari  upaya  penyelesaian  perselisihan  terhadap  syiqaq.  Pengadilan mengangkat seorang Hakam untuk mendamaikan/ mengupayakan agar kedua belah pihak  rukun  kembali.  Jika  tidak  berhasil maka  Pengadilan  mengucapkan  putusan perceraian.

## d) Gugatan perceraian atas alasan zina
Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama diatur bahwa apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti  dan  termohon  atau  tergugat  menyanggah  alasan  tersebut,  dan  Hakim berpendapat  bahwa  permohonan  atau  gugatan  itu  bukan  tiada  pembuktian  sama sekali  serta  upaya  peneguhan  alat  bukti  tidak  mungkin  lagi  diperoleh  baik  dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Sedangkan dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama diatur bahwa  Pihak  termohon  atau  tergugat  diberi  kesempatan  pula  untuk  meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.
Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun  2006  Jo.Undang-Undang  No.  50  tahun  2009  tentang  Peradilan  agama mengatur bahwa Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami,  maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan bahwa apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  87  ayat  (1)  dilakukan  oleh  istri  maka  penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.
Pada proses pembuktian dengan di Pengadilan Agama untuk permohonan cerai dengan  alasan  zina,  bila  tidak  diketemukan  alat  bukti  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 164 HIR bukti sumpah, Pengadilan Agama menanyakan suami apakah akan melakukan sumpah li’an.
Apabila  suami  menghendaki  untuk  mengucapkan  sumpah  li’an,  maka Pengadilan  Agama  memerintahkan  suami  mengucapkan  sumpah  li’an  sebanyak empat  kali  yang  berbunyi  :  “Demi  Allah  saya  bersumpah  bahwa  istri  saya  telah berbuat zina”; Setelah mengucapkan sumpah tersebut, ditutup dengan lafadz: “Saya siap menerima laknat Allah bila saya berdusta”
Setelah suami disumpah, Pengadilan Agama menanyakan kepada istri apakah ia  bersedia  mengangkat  sumpah  nukul  (sumpah  balik),  bila  Istri  bersedia mengangkat sumpah nukul (sumpah balik), Pengadilan Agama memerintahkan istri mengucapkan sumpah tersebut sebanyak empat kali yang berbunyi : “Demi Allah
saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zinah”, dan setelah itu ditutup dengan ucapan, “saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta”.
2) Penerapan  proses  pembuktian  Perkara  Perceraian  tersebut  dalam  praktek beracara di Pengadilan Agama
Hukum Acara Peradilan Agama adalah Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan  perundang-undangan  Negara  maupun  dari  syariat  Islam  yang  mengatur bagaimana  cara  seseorang  bertindak  kemuka  Pengadilan  Agama  tersebut menyelesaikan  perkaranya  untuk  mewujudkan  hukum  materiil  Islam  yang  menjadi kekuasaan Peradilan Agama (Roihan A. Rasyid & Roihan, 2016).
Proses Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama diatur dalam Undang- Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama. Hukum formil tersebut hanya mengatur dan menentukan hal-hal apa saja yang diatur secara khusus di lingkungan Peradilan Agama,  tapi  untuk  prosedur  dan  atau  tata  caranya  tidak  diatur  secara  khusus  dalam undang-undang tersebut.
Berdasarkan  data  yang  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  para narasumber yaitu para hakim di Pengadilan Agama pada lingkungan Peradilan Agama, para narasumber berpendapat bahwa penerapan proses pembuktian untuk hal-hal yang diatur  secara  khusus  dalam  Peradilan  Agama  tersebut  didalam  praktek  beracara  di Pengadilan  Agama  menggunakan  berbagai  macam  aturan  yang  tersebar  dibeberapa peraturan-peraturan.
a. Permohonan Cerai Talaq
Permohonan  cerai  talak  pembuktiannya  adalah  melalui  kesimpulan  hakim sesuai  dengan  Pasal  70  Undang-Undang  Peradilan  agama,  dimana  untuk  dapat mengabulkan  permohonan  cerai  talak  Hakim  harus  berkesimpulan  bahwa  kedua belah  pihak  tidak  mungkin lagi  didamaikan  lagi;  kesimpulan tersebut  merupakan persangkaan hakim dalam hukum acara perdata.
Setelah ada putusan hakim yang mengabulkan permohonan cerai talak tersebut mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  Pengadilan  Agama  mengeluarkan  suatu Penetapan  yang  berisi  penetapan  mengenai  hari  sidang  penyaksian  Iklar  Talak, dengan memanggil pemohon cerai talak (suami) dan termohon cerai talak (isteri); Tata cara pemangilannya dilakukan sesuai dengan Pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg.
Sidang penyaksian ikrar talak terbuka untuk umum dan Hakim membuat sebuah Penetapan  yang  isinya  menetapkan  putusnya  perkawinan  antara  pemohon  dan termohon;  “Penetapan”  ini  diatur  dalam  SEMA  No.  1  Tahun  1990).  Penetapan mengenai  putusnya  perkawinan  dengan  permohonan  cerai  talak  ini  tidak  dapat diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi.
b. Gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara.
Gugatan  perceraian  yang  didasarkan  atas  alasan  salah  satu  pihak  mendapat pidana  penjara,  sebagai  alat  buktinya  pemohon  cukup  menyampaikan  putusan Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  (Sulyadi,  2017).  Adapun  mengenai lamanya hukuman pidana penjara adalah 5 (lima) tahun atau lebih; hukuman pidana ini dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung.
Di  dalam  praktek  Penggugat  cukup  menyampaikan  salinan  putusan;  disertai dengan  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  putusan  tersebut  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Penggugat  dapat  memperoleh  salinan  putusan  tersebut  dengan mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang pernah memutus perkara pidana  tersebut  serta  memohon  agar  ia  diberi  salinan  putusan  untuk  mengurus perceraian perkawinan di Pengadilan Agama.
Dalam  Hukum  Acara  Perdata,  salinan  putusan  merupakan  alat  bukti  tertulis/ surat. Putusan Pengadilan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang  berwenang  (dalam  hal  ini  adalah  Hakim).  Sedangkan  salinan  putusan  yang dilegalisir  oleh  panitera  kepala  pengadilan  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  akta otentik.  Sebagai  akta  otentik,  salinan  putusan  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna,  sehingga  tidak  memerlukan  bukti  yang  lainnya.  Hakim  hanya tinggal memberi putusan perceraian bagi kedua belah pihak.
c. Gugatan  perceraian  yang  didasarkan  atas  alasan  bahwa  tergugat  mendapat  cacat badan/ penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Untuk  membuktikan  kebenaran  alasan  tersebut  ditempuh  dengan  cara-cara nsebagai berikut Pengakuan dari isteri di muka sidang dengan menujukkan adanya cacat atau penyakit secara nyata  kepada hakim, atau Keterangan saksi-saksi yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim, atau bila perlu dengan saksi ahli, atau Memerintahkan kepada termohon untuk memerintahkan diri kepada dokter. Dalam hal  ini  berlaku  sistem  pembuktian  terbalik.  Apabila  termohon  menolak  untuk memeriksakan diri kepada dokter, meskipun telah diperintahkan oleh hakim, maka ia akan dikalahkan.
Jadi  pembuktian  tentang  cacat  badan/  penyakit  dilakukan  dengan  alat  bukti surat,  yaitu  surat  keterangan  dokter.  Surat  keterangan  dokter  ini  merupakan  alat bukti yang sempurna.
d. Gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq Gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq dapat menggunakan alat bukti keterangan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut berasal dari orang-orang yang  dekat  dengan  para  pihak.  Hal  ini  dikarenakan  perselisihan  diantara  suami dengan isteri merupakan suatu pristiwa yang sangat rahasia didalam rumah tangga jadi tidak mungkin dibuat dalam bentuk tertulis seperti pristiwa perdata yang lain, untuk itulah diperlukan saksi.
Nuheri  menambahkan  saksi-saksi  yang  dimaksud  tersebut  dapat  berasal  dari pihak keluarga suami isteri tersebut seperti orang tua, anak, ipar, atau mertua. Selain
itu  saksi  tersebut  dapat  berasal  dari  orang-orang  yang  dekat  dengan  para  pihak, seperti pembantu rumah tangga, supir, atau tetangga suami isteri tersebut.
Kalau  perselisihan  itu  sifatnya  sudah  mengancam  keutuhan  rumah  tangga  dan tidak  mungkin  didamaikan  kembali,  maka  hakim  karena  jabatannya  berwenang mengangkat Hakam dari masing-masing pihak. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo.  Undang-Undang  No.  3  tahun  2006  Jo.Undang-Undang  No.  50  tahun  2009 tentang Peradilan agama  mensyaratkan bahwa Hakam yang diangkat berasal dari pihak keluarga ataupun orang lain.
Dari pihak keluarga, dimaksudkan karena dengan adanya hubungan darah itulah Hakam tersebut benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan  Hakam  yang  berasal  dari  orang  lain,  dicari  orang  yang  benar-benar memahami dan mampu menjalankan tugasnya sebagai Hakam. Jika Hakam berhasil merukunkan  kembali  pasangan  suami  isteri  tersebut  maka  Pengadilan  Agama memutus  perkara  tersebut  dengan  putusan  perdamaian.  Sebaliknya  apabila  gagal maka Hakim Pengadilan Agama akan menetapkan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri.
e. Gugatan perceraian atas alasan zina
Proses  pembuktian  untuk  perkara  zina  itu  tidak  mudah  dilakukan  berhubung perbuatan  itu  dilakukan  secara  tertutup  atau  sembunyi-sembunyi  sehingga  sulit dibuktikan  dengan  surat  atau  saksi.  Apabila  pihak  yang  mengajukan  gugatan perceraian  atas  alasan  zina tidak  dapat  melengkapi  bukti-bukti  dengan  4  (empat) orang saksi dan pihak tergugat menyangkal tersebut maka Hakim karena jabatannya dapat  menyuruh  pihak  penggugat  untuk  bersumpah,  pihak  tergugat  juga  diberi kesempatan  untuk  meneguhkan  sanggahannya  dengan  sumpah.  Penyelesaian  ini dinamakan dengan cara Li’an.
Sehubungan dengan hal tersebut undang-undang telah memberi petujuk bahwa pristiwa  zina  dapat  dibuktikan  dengan  sumpah.  Namun  sebelum  sampai  kepada pembuktian dengan sumpah, di isyaratkan harus ada bukti permulaan.
Dalam  perkara  yang  demikian,  kemungkinan  penggugat  hanya  dapat mengajukan 1 (satu) saksi saja yang hanya melihat tergugat pergi bersama teman lawan  jenisnya,  sudah  tentu  bukti  yang  diajukan itu  dinilai  Hakim  kurang  cukup untuk  membuktikan  perkara  perzinahan  tersebut.  Kemudian  selain  bukti  tersebut tidak  ada  bukti-bukti  lain  untuk  melengkapi.  Maka  dari  itu  Hakim  karena jabatannya dapat memerintahkan untuk mengangkat sumpah.
Sumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan zina selalu dibebankan kepada penggugat sebagai pelengkap.

## Kesimpulan
Pembuktian  dalam  Perkara  Perceraian  di  Peradilan  Agama  menggunakan  Hukum Acara baik yang ada di dalam HIR maupun UU Peradilan Agama. Hukum Pembuktian untuk  perkara  perceraian  yang  diatur  di  HIR  adalah  didalam  Pasal  163  HIR  yang mengatur bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu pristiwa maka dia
yang  harus  membuktikannya;  dan  Pasal  164  HIR  mengenai  macam-macam  alat  bukti yaitu  alat  bukti  tertulis/  surat,  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah.  Sedangkan pembuktian dalam perkara perceraian yang diatur dalam  Undang-Undang No. 7 tahun 1989  Jo.  Undang-Undang  No.  3  tahun  2006  Jo.Undang-Undang  No.  50  tahun  2009 tentang  Peradilan  agama  adalah  proses  perkara  termasuk  pembuktian  didepan  sidang Pengadilan  Agama  mengenai  sengketa  perkawinan,  yaitu  mengenai  mengenai Permohonan  Cerai    Talaq  (Pasal  66),  Gugatan  perceraian  yang  didasarkan  atas  alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (Pasal 74), Gugatan perceraian yang didasarkan atas  alasan  bahwa  tergugat  mendapat  cacat  badan/  penyakit,  sehingga  tidak  dapat menjalankan kewajibannya (Pasal 75), Gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq (Pasal 76), Gugatan perceraian atas alasan zina (Pasal 87). Selain menggunakan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Undang- Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama sebagai sumber/ dasar hukum, juga menggunakan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  dilingkungan  Peradilan  Umum  yaitu HIR (Het Herzine Indonesisch Reglement; serta
menggunakan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).
Penerapan  proses  pembuktian  Perkara  Perceraian  dalam  praktek  beracara  di Pengadilan  Agama  menggunakan  berbagai  macam  aturan  yang  tersebar  dibeberapa peraturan-peraturan. Selain menggunakan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang- Undang No. 3 tahun 2006 Jo.Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama sebagai  sumber/  dasar  hukum,  juga  menggunakan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku dilingkungan  Peradilan  Umum  yaitu  HIR  (Het  Herzine  Indonesisch  Reglement);  serta menggunakan  SEMA  (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  sebagai  sumber  hukumnya, sehingga terkadang hal tersebut menyulitkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

## BIBLIOGRAFI
Assiddiqi, Muhammad Hasbi. (2023). Penerapan Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis) Dalam  Sistem  Pembuktian  Pada  Persidangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/Ptun. Pbr Dan 37/G/2021/Ptun. Pbr) . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dewi,  Ni  Ketut  Liana  Citra,  &  Surata,  I.  Gede.  (2015).  AKTA  OTENTIK  DALAM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA). Kertha Widya , 3 (2).
Fauzan,  H.  M.,  &  SH,  M.  M.  (2016). Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iah di Indonesia . Kencana.
Harahap, Krisna. (1996). Hukum Acara Perdata Teori & Praktek. Grafitri Budi Utami, Bandung .
Harahap,  M.  Yahya.  (2003). Kedudukan kewenangan  dan  acara  peradilan  agama  UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua .
Indonesia,  &  Soebekti,  R.  (1992). Kitab  undang  undang  hukum  perdata:  burgerlijk wetboek . Pradnya Paramita.
Jamal, Ridwan. (2016). Penyelesaian Perkara Gugat Cerai yang di Dasarkan Atas Alasan Syiqaq (Studi Kasus di Pa Kota Manado). Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 2 (2).
Muhammad,  Rusjdi  Ali,  &  Yulmina,  Yulmina.  (2019).  Multi  Alasan  Cerai  Gugat: Tinjauan  Fikih  terhadap  Cerai  Gugat  Perkara  Nomor:  0138/Pdt.  G/2015/MS.  Bna pada  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh. Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan Hukum Islam , 3 (1), 33–52.
Ramulyo, M. Idris. (1991). Beberapa masalah tentang hukum acara perdata peradilan agama . Ind-Hill.
Rasyid,  Chatib,  &  Syaifuddin.  (2009). Hukum  acara  perdata  dalam  teori  dan  praktik pada peradilan agama . UII Press.
Rasyid, Roihan A., & Roihan, A. (2016). Hukum acara peradilan agama .
Saleh, Mohammad. (2015). Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya .
Sulyadi, Sulyadi. (2017). Perbedaan putusan Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi  Agama  Palangka Raya tentang  anak  kandung  sebagai  saksi  dalam  perkara perceraian . IAIN Palangka Raya.

## Copyright holder:
Gandes Candra Kirana (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: