Vol. 03  No. 1  Juni  2017 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## MAQĀ Ṣ ID ASY-SYARĪ‘AH

## PENGERTIAN DAN PENERAPAN DALAM EKONOMI ISLAM

## AMINAH
Mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Syariah

## Abstract
Basically  syariah  includes  a  broadly  discussion,  because  besides talking  about  the  interaction  with  Allah  (ibadah),  it  is  also  with another  human  (muamalah).  The  focus  of  muamalah is  to  manage the  Muslims  life  in  their  interaction  with  others,  include  the  vital thing, economic side. Economic issues closely related to the benefits; because it is very important in Islamic economy and occupy a very central  issues  to  judge.  The  growing  era  developed  with  every different  innovations  of  life,  appearing  new  events  untapped  by classical fiqh. On the other side, with the varieties of benefits come, we must be careful with the benefits that will be reached.
Keywords :  Maqā ṣ id Asy-Syarī‘Ah, Application, Islamic Economy

## Abstrak
Sejatinya  syariah  mencakup  pembahasan  yang  sangat luas,  karena selain  menyentuh  interaksi  hamba  dengan  Tuhannya  ( ibadah )  juga interaksinya  dengan  sesama  ( muamalah ).  Fokus  dari  muamalah adalah  mengatur  kehidupan  Muslim  dalam  interaksinya  dengan sesama  makhluk  lainnya  termasuk  bagian  yang  sangat  vital  yaitu ekonomi.  Masalah  ekonomi  erat  kaitannya  dengan  kemaslahatan. Karena ma ṣ la ḥ ah sangat  penting  dalam  ekonomi  Islam  dan menduduki tempat yang sangat sentral dalam menentukan hukum. Zaman yang terus berkembang dengan berbagai inovasi kehidupan, muncul  kejadian-kejadian  baru  yang  belum  tersentuh  fikih  klasik. Di  sisi  lain  bahwa  cakupan,  kriteria  dan  ragaman ma ṣ la ḥ ah yang
bervariasi  menuntut  kita  untuk  lebih  teliti  di  dalam  menentukan sesuai dengan Ma ṣ la ḥ ah yang paling utama untuk dicapai.
Kata Kunci : Maqā ṣ id Asy-Syarī‘Ah, Penerapan, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam  ada  tiga  rangkaian  penting  dan  menjadi  satu  keutuhan dalam  membentuk  pribadi  muslim  yang  sempurna  yaitu  akidah,  syariah  dan akhlak.  Ketiga  hal  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan satu  sama  lain.  Setiap  muslim  wajib  mengetahui  dan  mengamalkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Dari  ketiga  unsur  tersebut  syariah  merupakan
pembahasan yang sangat luas, karena selain menyentuh interaksi hamba dengan Tuhannya  (ibadah)  juga  menyentuh  interaksi  hamba  dengan  sesamanya (muamalah).  Fokus  dari  muamalah adalah  mengatur  kehidupan  muslim dalam interaksinya dengan sesama makhluk lainnya termasuk bagian yang sangat vital yaitu ekonomi.
Dewasa ini bidang ekonomi sangat terbuka dalam memunculkan inovasi baru  dalam  membangun  dan  mengembangkan  ekonomi  masyarakat.  Fikih muamalah sebagai akar dari ekonomi Islam harus bisa mengayomi  muslim agar tidak  terhambat  dalam  berinteraksi  namun  tidak  keluar  dari  koridor  Islam. Untuk  itu  fikih  muamalah  harus  selalu  siap  dalam  mengarahkan,  memfilter, menerima,  menolak  dan  memunculkan  inovasi  baru  dalam  membangun  dan mengembangkan muamalah apalagi yang berhubungan dengan ekonomi.
Untuk  menghadapi  segala  muamalah  ekonomi  yang  belum  ada ketentuan  dalam Na ṣṣ dan  belum  dibahas  dalam  literatur  klasik  perlu istinbā ṭ hukum  secara  logika  dengan  mempertimbangkan  prinsip maqā ṣ id  asy-syarī‘ah . Maqā ṣ id  asy-syarī‘ah menjadi  acuan  dan  patokan  utama  untuk  menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan utama syariat Islam.
Berangkat  dari  sini,  mengetahui  seluk  beluk maqā ṣ id  asy-syarī‘ah merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim karena merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudarat dari kegiatan muamalah. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis akan membahas secara ringkas tentang maqā ṣ id as-syarīah dan penerapannya dalam Ekonomi Islam.

## PEMBAHASAN
Pengertian Maqā ṣ id asy-Syarī‘ah dan Kaitannya Dengan Ma ṣ la ḥ ah Maqā ṣ id  as-syarīah ditinjau  dari  sudut lughawi (bahasa)  merupakan  kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqā ṣ id ( دصاقلما ) dan as-syarīah ( ةعيرشلا ). Akar kata maqā ṣ id adalah qa ṣ ada yaq ṣ idu ( دصق - دصقي ) yang bermakna menyengaja,
bermaksud kepada, maqā ṣ id merupakan bentuk jamak (plural) dari maq ṣ id/maq ṣ ad ( دصقم ) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan. 1 Sedangkan syarī’ah ( ةعيرش ) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air. 2 Jalan menuju sumber air ini dapat juga katakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat
1 Mahmud  Yunus, Qāmūs  ‘Arabiy-Indūnīsiy (Jakarta:  Hida  Karya  Agung,  cet.8  1990),  h.  343- 344.
2 Muhammad Ibn Mukrim  Ibn Man ẓ ūr al-Mi ṣ ri, Lisān al-‘Arab (Beirut: Dār a ṣ - Ṣ ādir, tt), j. VIII, h. 175.
Tuhan. 3 Jadi maqā ṣ id  as-syarīah mengandung  makna  tujuan  dan  rahasia  yang diletakkan Syāri‘ (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. 4
Teori maqā ṣ id pada  dasarnya  sudah  pernah  diintrodusir  oleh  para cendekiawan  muslim  sebelum  Imam  Syā ṭ ibi  (w.  790  H/1388  M),  namun  beliau kemudian mampu ‛mengkomunikasikan‛ teori tersebut dalam bentuk yang well- designed sehingga  ia  dianggap  salah  satu  peletak  dasar  secara  komprehensif tentang ilmu maqā ṣ id  as-syarīah hingga dijuluki dengan  Bapak maqā ṣ id  as-syarīah dengan bukunya yang terkenal Al-Muwāfaqāt. 5
Mengkaji  teori maqā ṣ id  asy-syarī‘ah tidak  dapat  dipisahkan  dari pembahasan ma ṣ la ḥ ah . Maqā ṣ id  asy-syarī‘ah bermakna  tujuan  dan  rahasia  Allah meletakkan  sebuah  syariah,  tujuan  tersebut  adalah ma ṣ la ḥ ah bagi  seluruh  umat. Ma ṣ la ḥ ah merupakan  manifestasi  dari maqā ṣ id  asy-syarī‘ah (tujuan  syariah) yaitu untuk mendatangkan ma ṣ la ḥ ah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.
Kata ma ṣ la ḥ ah berasal  dari  Bahasa  Arab َحَلَص – ُحُلْصَي menjadi اًحْلُص atau ًةَحَلْصَم yang  berarti  sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan  dan  manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah mafsadah ( ةدسفم ) yang berarti kerusakan dan keburukan.
Secara  etimologi, ma ṣ la ḥ ah sama  dengan  manfaat,  baik  dari  segi  lafal maupun  makna. Ma ṣ la ḥ ah juga  berarti  manfaat  atau  suatu  pekerjaan  yang mengandung  manfaat.  Apabila  dikatakan  bahwa  perdagangan  itu  suatu kemaslahatan  dan  menuntut  ilmu  itu  suatu  kemaslahatan,  maka  hal  tersebut berarti  bahwa  perdagangan  dan  menuntut  ilmu  itu  penyebab  di  perolehnya manfaat lahir dan batin.
Dalam  perjalanan  sejarah,  lafal ma ṣ la ḥ ah sudah  digunakan  dalam penalaran  sejak  zaman  Sahabat,  sebagai  suatu  prinsip  bahkan  istilah  teknis namun  belum  dijelaskan  secara  tepat  makna.  Bahkan  maknanya  terus berkembang sampai zaman sekarang. 6
Dalam  kajian  teori  dasar  hukum  Islam  ( u ṣ ūl  al-fiqh ),  Asmawi menyimpulkan ma ṣ la ḥ ah diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi,
3 Asafri  Jaya  Bakri, Maqashid  Syari’ah  Menurut  Al-Syatibi (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 1996), h. 61.
4 Ahmad  Raisūni, Na ẓ ariyyah  al-Maqā ṣ id  ‘Inda  al-Imām  asy-Syā ṭ ibi (Riyadh:  Ad-Dār  al- ‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), h. 18.
5 Raisūni, Na ẓ ariyyah. h. 17.
6 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislshiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2016), h.36.
yakni  prinsip  ( principle , al-a ṣ l , al-qā‘idah , al-mabdā ’),  sumber  atau  dalil  hukum
( source , al-ma ṣ dar , ad-dalīl ),  doktrin  ( doctrine,  a ḍ - ḍ ābi ṭ ),  konsep  ( concept,  al-fikrah ), teori ( theory , an-na ẓ ariyyah ) dan metode ( method , a ṭ - ṭ arīqah ). 7
Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan ma ṣ la ḥ ah sebagai manfaat dan  kebaikan  yang  dimaksudkan  oleh Syāri‘ bagi  hamba-Nya  untuk  menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. 8
Mu ṣṭ afā  Zaid  menegaskan,  bagaimanapun  istilah ma ṣ la ḥ ah didefinisikan dan  digunakan  harus  mengandung  tiga  hal,  yaitu: pertama,  ma ṣ la ḥ ah tersebut bukanlah  hawa  nafsu,  atau  upaya  pemenuhan  kepentingan  individual, kedua, ma ṣ la ḥ ah mengandung  aspek  positif  dan  negatif,  karena  itu  menolak kemudaratan  sama dengan  mendatangkan  kemanfaatan, ketiga, semua ma ṣ la ḥ ah harus  berhubungan  baik  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  lima  aspek fundamental ( al-kulliyah al-khamsah ). 9
Muhammad  ‘Abd  al-‘A ṭ i  Muhammad  Ali  menyebutkan  bahwa ma ṣ la ḥ ah mempunyai  tiga  ciri  utama: pertama, sumber  dari ma ṣ la ḥ ah itu  adalah  hidayah Allah, kedua, ma ṣ la ḥ ah mencakupi  kehidupan  dunia dan  akhirat, ketiga, ma ṣ la ḥ ah tidak hanya terbatas pada kelezatan material. 10
Dengan  demikian,  sebuah ma ṣ la ḥ ah dan mafsadah yang masyrū’ (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun ma ṣ la ḥ ah dan mafsadah di  dunia  akan  selalu  mempengaruhi  kehidupan  akhirat.
Apabila  hanya  mementingkan  kehidupan  dunia  dan  mengenyampingkan akhirat, ma ṣ la ḥ ah itu  cenderung  mengikuti  hawa  nafsu  dan  harus  ditinjau kembali.
Urgensi Maqā ṣ id asy-Syarī‘ah Dalam Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  adalah  bagian  dari  fikih  muamalah  yang  mengkaji interaksi  manusia  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  keuangan.  Dalam perjalanannya  tentu  mengalami  banyak  perkembangan  dan  kemajuan.  Hal-hal yang  tidak  terpikir  pada  zaman  dahulu  kala,  menjadi  kenyataan  zaman sekarang. Maqā ṣ id  asy-syarī‘ah yang  melahirkan ma ṣ la ḥ ah menjadi  salah  satu
7 Asmawi,  ‚Konseptualisasi Teori  Maslahah‛,  dalam Salam:  Jurnal  Filsafat  dan  Budaya  Hukum (tanpa keterangan terbit), Permalink: https://www.academia.edu/9998895.
8 Muhammad  Sa‘īd  Rama ḍ ān  al-Bū ṭ i, Ḍ awābi ṭ al-Ma ṣ la ḥ ah  fī  asy-Syarī‘ah  al-Islāmiyyah (Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet 6, 2001), h. 27.
9 Mu ṣṭ afā Zaid, Al -Ma ṣ la ḥ ah Fī Tasyrī‘ al-Islāmi wa Najm ad-Dīn a ṭ - ṭ ūfi, cet. 2 (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1964), h. 22
10 Muhammad  ‘Abd  al-‘A ṭ i  Muhammad  Ali, Al-Maqā ṣ id  asy-syarī‘ah  wa  A ṡ aruhā  Fī  al-Fiqh  al- Islāmi (Kairo: Dār al- Ḥ adī ṡ , 2007), h. 103.
model  pendekatan  dalam  ijtihad  dan  berkedudukan  sangat  vital  dalam  fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan ma ṣ la ḥ ah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. 11
Ali  Yasa’  mengungkap  bahwa  pertimbangan maqā ṣ id  asy-syarī‘ah dalam metode  penalaran  perlu  dilakukan  menurut  asy-Syā ṭ ibi  karena  Allah menurunkan  syariat  tidaklah  secara  sia-sia.  Allah  menurunkan  hukum  untuk kemaslahatan  manusia  didunia  dan  akhirat.  Karena  itu  berupaya  menemukan tujuan  dan  maslahat  yang  dikandung  hukum  agar  tidak  terjebak  pada mementingkan formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan. 12
Ma ṣ la ḥ ah merupakan  esensi  dari  kebijakan-kebijakan  syariah  ( siyāsah syar`iyyah) termasuk  juga  kebijakan  dalam  perekonomian. Ma ṣ la ḥ ah  `ammah (kemaslahatan  umum)  merupakan  landasan  muamalah,  yaitu  kemaslahatan yang  dibingkai  secara syar‘iy ,  bukan  semata-mata profit  motive dan material rentability .
Kemunculan lembaga dan transaksi modern mendorong fikih muamalah untuk memandang interaksi ini dari sudut pandang yang baru juga. Kebutuhan akan fatwa dan ijtihad jamā‘i semakin meningkat. Na ṣṣ yang ada, secara langsung belum  cukup  untuk  menjawab  problematika  yang  ada.  Jika  terabaikan  maka kehidupan  akan  rusak.  Disinilah  butuh istinbā ṭ hukum  dengan  menilik maqāsid asy-syarī‘ah dan ma ṣ la ḥ ah secara  tepat  dan  profesional.  Jadi,  untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom Muslim harus berpegang kepada ma ṣ la ḥ ah . Karena ma ṣ la ḥ ah adalah saripati dari syari’ah. Para ulama menyatakan ‚di mana ada ma ṣ la ḥ ah, maka di situ ada syariah Allah‛. 13
Menurut  Al  Yasa’  Abu  Bakar,  penetapan  hukum  dengan  metode istislā ḥ iyah ( ma ṣ la ḥ ah ) dapat digunakan dalam menyelesaikan dalam empat jenis masalah, yaitu: 14
1. Mencari  dan  menemukan  hukum  atas  suatu  persoalan  yang  tidak mempunyai Na ṣṣ khusus  (langsung)  sebagai  dalil.  Ini  adalah  tujuan  utama dari konsep ma ṣ la ḥ ah.
11 Waryani fajar Riyanto, ‚Pertingkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari’ah, Dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.
12 Al  Yasa’  Abubakar, Metode  Istislahiah,  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh (Jakarta: Kencana, 2016), h.11.
13 http://www.agustiantocentre.com/?p=424, diakses 20 September 2016.
14 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah, h. 58-60.
2. Sebagian  dari  penalaran  ini,  paling  kurang  dalam  keadaan  tertentu  dapat juga  digunakan  untuk  mennentukan  hukum  terhadap  masalah  baru  yang sebetulnya telah mempunyai Na ṣṣ khusus, tetapi tidak secara sempurna.
3. Sampai  batas  tertentu,  pola  dan  metode isti ṣ lā ḥ iyah ini  tidak  diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti  ulang,  mengubah memperbaiki satau  menyempurnakan  peraturan lama.
4. Suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai Na ṣṣ khusus, tetapi ketika diteliti  ulang  terbukti  penggunaannya  tidak  tepat,  sehingga  butuh  metode isti ṣ lā ḥ iyah.
Dari  empat  bentuk  masalah  diatas,  sangat  jelas  bahwasanya  masalah dalam  ekonomi  sangat  butuh  kepada  metode  penalaran  ini.  Kesimpulannya maqā ṣ id  asy-syarī‘ah dan ma ṣ la ḥ ah dengan  metode isti ṣ lā ḥ iyah mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  fikih  Muamalah  terutama  dalam mu‘āmalah māliyah (interaksi ekonomi). Dengan ma ṣ la ḥ ah, syariah Islam memiliki relevansi  dengan  konteks  zamannya  dan  menjadi  syariah  selalu up  to  date menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan. Melalui ma ṣ la ḥ ah akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan dan  kemurnian  pengabdian  kepada  Tuhan.  Pengabaian ma ṣ la ḥ ah akan mendorong  pada  pengabaian  kebutuhan  manusia  untuk  melanjutkan  hidup  di dunia dan bahkan untuk mencapai kebahagian di akhirat.
Cakupan Maqā ṣ id asy-Syarī‘ah
Maqā ṣ id  asy-syarī‘ah akan  menjadi  payung  yang  selalu  memproteksi ma ṣ la ḥ ah. Maqā ṣ id  asy-syarī‘ah juga  akan  mengarahkan  jalan  untuk  menuju ma ṣ la ḥ ah yang benar.
Dalam  memproteksi ma ṣ la ḥ ah,  maqā ṣ id  asy-syarī‘ah menaungi  lima  unsur penting.  Kelima  unsur  ini  merupakan  hal  yang  sangat  fundamental  dan mencakup  secara  menyeluruh  kehidupan  manusia  sehingga  sering  disebut dengan al-kulliyah  al-khamsah (5  aspek  menyeluruh),  sehingga  kerusakan  pada salah  satu  aspek  saja  akan  menimbulkan  implikasi  negatif  yang  luar  biasa. 15
Sehingga maqā ṣ id  asy-syarī‘ah memberi  perhatian,  perlindungan  dan  proteksi ( ḥ if ẓ )  lebih  terhadap  lima  unsur  tersebut,  yaitu  menjaga  agama  atau  keyakinan ( ḥ if ẓ ud-dīn ), menjaga jiwa ( ḥ if ẓ un-nafs ), menjaga keturunan ( ḥ if ẓ un-nasl ), menjaga akal atau intelektual ( ḥ if ẓ ul-‘aql ) dan menjaga harta atau pproperti ( ḥ if ẓ ul-māl ).
15 Asy-Syā ṭ ibi, Al-Muwāfaqāt. j. I, h. 326.
Imam  asy-Syā ṭ ibi  mempertegas  bahwasanya  proteksi  ( ḥ if ẓ )  kelima  aspek fundamental  ini  harus  dilakukan  dalam  dua  cara,  yaitu: pertama; proteksi dengan  cara  pelaksanakan  dan  penjagaan  dan  perlindungan  (positif/ wujūd ), kedua; dengan  cara  menghindari  dan  menghilangkan  (negatif/ ‘adam ).  Rukun Iman dan menunaikan ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya adalah proteksi dari segi wujūd dalam aspek ibadah . Menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan  dan  menyediakan  tempat  tinggal  juga  merupakan  proteksi  dari  segi wujūd. Sementara mencegah kemungkaran , menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari segi ‘adam . 16
Melihat  pertimbangan  beberapa  penelitian  dan  pendapat  Ulama kontemporer  termasuk  Imam  Yusuf  al-Qarā ḍ awi,  Al  Yasa’  Abubakar menambahkan  proteksi  dan  perlindungan  kebutuhan  keberlanjutan  umat  dan masyarakat  ( ḥ if ẓ al-ummah )  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  ( ḥ if ẓ al-bīah )  ke dalam al-kulliyah al-khamsah sehingga menjadi a ḍ - ḍ arūriyyah as-sab‘ah (tujuh unsur penting). 17
Inilah  yang  menjadi  patokan  penting  dalam  menentukan ma ṣ la ḥ ah.
Ma ṣ la ḥ ah yang akan diorganisir harus mendukung lima atau tujuh unsur ini dan tidak boleh berseberangan sedikitpun.
Tujuh unsur –apabila disetujui– yang diproteksi oleh maqā ṣ id asy-syarī‘ah, tingkat  kepentingannya  dibagi  menjadi tiga  tingkatan  yang  berurutan  secara hierarkis,  yaitu ḍ arūriyyāt (necessities/primer), ḥ ajiyyāt (requirements/sekunder), dan ta ḥ sīniyyat (beautification/tersier). 18
Keperluan dan perlindungan menjadi tiga tingkatan ini, oleh asy-Syā ṭ ibi dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian atas ayat-ayat Alquran secara induktif dan komprehensif. Sehingga beliau beranggapan bahwa keberadaannya sudah mencapai tingkat qa ṭ ’iy , maka memasukkannya kedalam penalaran dalam istinbā ṭ hukum adalah hal yang sangat penting dan utama. 19
Pertama ; Ma ṣ la ḥ ah ḍ arūriyyāt adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  yang  terkait  dengan dimensi  duniawi  dan  ukhrawi  sekaligus.  Apabila  hal  ini  tidak  ada,  maka  akan menyebabkan  hilangnya  hidup  dan  kehidupan  seperti  makan,  minum,  shalat,
16 Asy-Syā ṭ ibi, Al-Muwāfaqāt. j. I, h. 324-325. 17 Ibid., h. 104. 18 Abu Is ḥ āq asy-Syā ṭ ibi, Al-Muwāfaqāt fī U ṣ ūl asy-Syarī‘ah (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, cet.3, 1997), j. I, h. 324.
19 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah. h. 12.
puasa,  dan  ibadah-ibadah  wajib  lainnya.  Contohnya  dalam  muamalah  adalah kewajiban melakukan akad dalam transaksi apapun. 20
Kedua; Ma ṣ la ḥ ah ḥ ājiyyāt adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak  ada,  maka  ia  tidak  akan  menimbulkan  kerusakan  atau  kematian  namun akan  berimplikasi  adanya  kesulitan dan  kesempitan  yang  besar.  Contoh  yang diberikan  oleh  Imam  Syā ṭ ibi  dalam  hal  muamalat  pada  bagian  ini  adalah dilegalkan beberapa transaksi bisnis dalam fikih muamalah, antara lain qirā ẓ atau mu ḍ ārabah, musāqah dan salam . 21
Ketiga ; Ma ṣ la ḥ ah  ta ḥ sīniyyāt adalah  sesuatu  yang  tidak  mencapai  taraf dua  kategori  di  atas.  Hal-hal  yang  masuk  dalam  kategori ta ḥ sīniyyāt jika dilakukan  akan  mendatangkan  kesempurnaan  dalam  suatu  aktivitas  yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.
Ketiga  pembagian  tersebut  harus  dipahami  secara  berurutan,  apabila berseberangan  maka ma ṣ la ḥ ah ḍ arūriyyāt (necessities/primer)  harus  didahului
daripada ma ṣ la ḥ ah ḥ ajiyyāt (requirements/sekunder),  setelah ma ṣ la ḥ ah ḍ arūriyyāt dan ma ṣ la ḥ ah ḥ ajiyyāt terpenuhi  baru  memenuhi ma ṣ la ḥ ah ta ḥ sīniyyat (beautification/tersier).
Ḍ awābi ṭ (Kriteria) Ma ṣ la ḥ ah dalam Fikih Muamalah
Ma ṣ la ḥ ah bukanlah  dalil  independen  dari  pada adillah  syar‘iyyah (dalil- dalil syar’i) seperti Alquran, Sunah, Ijmak dan Kias sehingga bisa berdiri sendiri untuk  meng- istinbāt sebuah  hukum.  Namun ma ṣ la ḥ ah adalah  penunjang  dan kesimpulan  dari  kepingan-kepingan  sumber  yang  mendukung  kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. 22
Dalam periode terakhir, muncul pendapat yang mendahulukan ma ṣ la ḥ ah dari pada Na ṣṣ Alquran dan Hadis. Sangat jelas pendapat ini harus ditolak dan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran syariah. Na ṣṣ yang ada pasti sudah sangat sejalan  dengan ma ṣ la ḥ ah, karena  itulah  tujuan syāri‘. Jika  berpegang  pada ma ṣ la ḥ ah mungkin  akan  ada Na ṡṡ yang  dikesampingkan,  tapi  jika  berpegang pada Na ṣṣ pasti akan ada ma ṣ la ḥ ah disana.
Ma ṣ la ḥ ah adalah  salah  satu  metode istinbā ṭ hukum  yang  menggunakan logika.    Logika  manusia  sangat  terbatas  dan  mudah  terpengaruh  dengan  hal
20 Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Nimas Multima, cet. 2, 1997), h. 175. 21 Asy-Syā ṭ ibi, Al-Muwāfaqāt. j. I, h. 326. 22 Al-Bū ṭ i, Ḍ awābi ṭ . h. 107.
yang  tidak  diinginkan,  untuk  itu,  dalam  mengambil istinbā ṭ hukum  dengan ma ṣ la ḥ ah ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini sebagai dasar dan tameng seorang  mujtahid  dalam  menentukan ma ṣ la ḥ ah. Diantara  kriteria  tersebut adalah: 23
1) Ma ṣ la ḥ ah yang dimaksud harus tetap, atau sasaran yang hendak diwujudkan pasti  bukan  hanya  semata  dugaan  atau  hendaknya  dugaan  kuat  yang mendekati kepastian.
2) Ma ṣ la ḥ ah tersebut harus jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak  samar-samar  dan  tidak  serupa  dengan  yang  lain,  sehingga  Para Fukaha  juga  akan  jauh  dari  perbedaan  pendapat  atasnya.  Misalnya  syariat pernikahan untuk menjaga keturunan, ini adalah tujuan yang jelas.
3) Ma ṣ la ḥ ah tersebut  harus mun ḍ abi ṭ , yaitu  maksud  yang  dikehendaki mempunyai ukuran dan batasan yang pasti.
4) Ma ṣ la ḥ ah tersebut mu ḍṭ arid , yaitu tujuannya mengikat tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat.
Syeikh  Rama ḍ ān  al-Bū ṭ i  (Ulama  kontemporer  dari  Syiria)  menyebutkan beberapa kriteria ma ṣ la ḥ ah lainnya sehingga bisa dikatakan legal. 24
1) Ma ṣ la ḥ ah tersebut merupakan bagian dari maqā ṣ id asy-syāri‘ yang terdiri dari memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama ( ḥ if ẓ ud-dīn ), menjaga jiwa ( ḥ if ẓ un-nafs ),  menjaga  keturunan  ( ḥ if ẓ un-nasl ),  menjaga  akal  ( ḥ if ẓ ul-‘aql )  dan menjaga harta ( ḥ if ẓ ul-māl ).
2) Ma ṣ la ḥ ah tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan Na ṣṣ atau ketentuan ijmak dan Kias. 3) Ma ṣ la ḥ ah tersebut  tidak  mengabaikan ma ṣ la ḥ ah yang  lebih  penting  atau setara dengannya.
Inilah  beberapa  kriteria  yang  harus  dipenuhi  dan  dipahami  oleh seseorang  yang  ini  berkecimpung  dalam ma ṣ la ḥ ah. Dengan  memperhatikan kriteria ini diharapkan penentuan ma ṣ la ḥ ah akan jauh dari hawa nafsu.
Ragam Kemaslahatan
Ma ṣ la ḥ ah sangat erat kaitannya dengan kehidupan, sehingga kemaslahatan  sangat  beragam  tergantung  memandang  dari  sudut  yang  mana. Kekuatan ma ṣ la ḥ ah tersebut  juga  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan tidak semua ma ṣ la ḥ ah bisa dipergunakan.
23 Ahmad Qarib, Ushul. h. 175. 24 Al-Bū ṭ i, Ḍ awābi ṭ . h. 105.
Ragam ma ṣ la ḥ ah yang  sangat  terkenal  dan  sudah  kita  singgung sebelumnya  adalah  ragam ma ṣ la ḥ ah yang  dilihat  dari  sudut  pandang  kekuatan dan  kepentingan  yang  dibagi  menjadi  tiga  tingkatan  yang  berurutan  secara hierarkis,  yaitu ḍ arūriyyāt (necessities/primer), ḥ ajiyyāt (requirements/sekunder), dan ta ḥ sīniyyat (beautification/tersier).
Selain  dari  klasifikasi  diatas,  Para  Ulama  memetakan ma ṣ la ḥ ah dari
beberapa  sudut  pandang.  Diantaranya ma ṣ la ḥ ah jika dilihat  dari  berubah  atau tidaknya ma ṣ la ḥ ah dibagi dalam dua bentuk, yaitu :
1) Ma ṣ la ḥ ah  a ṡ - ṡ ābitah ,  yaitu  kemaslahatan  yang  bersifat  tetap,  tidak  berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai ma ṣ la ḥ ah dalam kewajiban ibadah. 2) Ma ṣ la ḥ ah  al-mutagayyirah ,  yaitu  kemaslahatan  yang  berubah-ubah  sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini  berkaitan  dengan  permasalahan  muamalah  dan  adat  kebiasaan,  seperti dalam  masalah  makanan  yang  berbeda-beda  antara  satu  daerah  dengan daerah lainnya.
Diantara  dua ma ṣ la ḥ ah ini  maka ma ṣ la ḥ ah  a ṡ - ṡ ābitah lebih  kuat  daripada ma ṣ la ḥ ah al-mutagayyirah dan lebih diutamakan ketika pada saat berseberangan . Jika dilihat dari segi keberadaan ma ṣ la ḥ ah menurut legalitas syara‘ dibagi menjadi tiga, yaitu:
1) Ma ṣ la ḥ ah  al-mu‘tabarah ,  yaitu  kemaslahatan  yang  didukung  oleh syara‘ maksudnya ma ṣ la ḥ ah tersebut  ada  dalil  khusus  yang  menjadi  dasar  bentuk
dan jenisnya. 2) Ma ṣ la ḥ ah al-mulgāh ,  kemaslahatan  yang  ditolak syara’ ,  karena  bertentangan dengan ketentuan syariah.
3) Ma ṣ la ḥ ah mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil-dalil yang rinci.
Artinya ma ṣ la ḥ ah yang  tidak  diperintahkan  di  dalam  Alquran  dan  Hadis, akan  tetapi  tidak  bertentangan  terhadap  keduanya.  Misalnya,  pendirian bank syariah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan  pekerja.  Dalam  Alquran  atau  Hadis  tidak  ada  perintah  untuk mendirikan  lembaga  perbankan  syariah,  akan  tetapi  keberadaannya  tidak dilarangan  oleh  Alquran  atau  Hadis.  Disamping  itu,  keberadaan  lembaga perbankan  membawa  atau  mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  dan manfaat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nash seperti prinsip  bagi  hasil
(akad mu ḍ ārabah ),  maka  di  antara  kedua  belah  pihak  akan  mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut.
Diantara  tiga  ragam ma ṣ la ḥ ah ini,  tidak  diragukan  lagi  bahwa ma ṣ la ḥ ah
yang  paling  kuat  adalah ma ṣ la ḥ ah  al-mu‘tabarah. Sementara ma ṣ la ḥ ah  al-mulgāh sama  sekali  tidak  bisa  digunakan.  Sementara ma ṣ la ḥ ah  mursalah menjadi  dalil kuat dan menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Dari segi kandungan dan cakupan, ma ṣ la ḥ ah dibagi menjadi:
1. Ma ṣ la ḥ ah al-‘ammah ,  yaitu  kemaslahatan  umum  yang  menyangkut kepentingan  orang  banyak.  Kemaslahatan  umum  ini  tidak  berarti  untuk semua  kepentingan  orang,  tetapi  bisa  berbentuk  kepentingan  mayoritas ummat/kelompok.
2. Ma ṣ la ḥ ah  al-kha ṣṣ ah ,  yakni  kemaslahatan  yang  kembali  kepada  pribadi  atau kembali  kepada  kepentingan  sebagian  kecil  masyarakat,  seperti kermaslahatan  yang  berkaitan  dengan  pemutusan  hubungan  perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang ( mafqūd ).
Diantara dua ma ṣ la ḥ ah ini tentu ma ṣ la ḥ ah al-‘ammah lebih diutamakan daripada ma ṣ la ḥ ah al-kha ṣṣ ah.

## Pilihan Prioritas dalam Ragam Kemaslahatan
Pada  posisi  tertentu  muncul  beberapa ma ṣ la ḥ ah yang  saling  bertolak belakang. Pada saat itu seseorang harus bisa menentukan ma ṣ la ḥ ah dominan dan men- tarji ḥ -kan  sesuai  dengan  kriteria,  standar  dan  tingkatan  dalam  pelbagai ragam ma ṣ la ḥ ah yang  ada.  Sederhananya  adalah  apabila  kontradiksi  berlaku  di antara ma ṣ la ḥ ah rāji ḥ ah (kuat) dengan ma ṣ la ḥ ah marjū ḥ ah (lemah) maka hendaklah diutamakan ma ṣ la ḥ ah rāji ḥ ah.
Diantara  beberapa  keragaman ma ṣ la ḥ ah, sudah  kita  tentukan  mana ma ṣ la ḥ ah yang  paling  dominan  ( rāji ḥ ah )  pada  saat  kita  bahas  ragam kemaslahatan.
Selanjutnya kita akan menyempurnakan penyelesaian dalam menentukan ma ṣ la ḥ ah rāji ḥ ah sebagaimana berikut: 25
1) Utamakan ma ṣ la ḥ ah  mutayaqqanah  (qa ṭ ‘iyyah) daripada ma ṣ la ḥ ah mauhūmah ( ẓ anniyyah ) .
Ma ṣ la ḥ ah  qa ṭ ‘ iyyah adalah ma ṣ la ḥ ah yang  sudah  pasti  dan  didukung oleh  dalil-dalil  yang qa ṭ ‘iy. Sementara ma ṣ la ḥ ah ẓ anniyyah adalah
25 Rizdwan  Ahmad,  ‚Metode  Pentarjihan Ma ṣ la ḥ ah dan Mafsadah Dalam  Hukum  Islam Semasa‛ dalam Shariah Journal , Vol. 16, No. 1 (2008).
kebalikannya. Apabila terjadi kontradiksi antara dua ma ṣ la ḥ ah ini maka yang diutamakan  adalah ma ṣ la ḥ ah  qa ṭ ‘ iyyah. Misalnya  menyerahkan  zakat  fitrah dalam bentuk makanan pokok kepada mustahiq lebih diutamakan dari pada menyerahkan dalam bentuk uang disebabkan oleh dalil yang lebih kuat dan qa ṭ ‘iy.
Keutamaan Ma ṣ la ḥ ah  qa ṭ ‘ iyyah daripada ma ṣ la ḥ ah ẓ anniyyah ini  telah melahirkan banyak kaedah-kaedah fiqh. Di antaranya ialah:
- ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصلأا
Artinya: ‚Asal itu kekal seperti sedia kala‛.
- لاإ عفتري لا ينقي تبث ام ينقيب
Artinya: ‚Sesuatu yang keberadaannya ditetapkan dengan yakin maka tidak dapat dihilangkan melainkan dengan yakin juga‛
- هؤطخ نظلبا ةبرع لا
Artinya: ‚Tidak diambil sesuatu yang kesalahannya diputuskan dengan cara ẓ ann ‛.
- مهوتلل ةبرعلا
Artinya: ‚Tidak diambil perkiraan dengan cara wahm 26 ‛
2) Utamakan ma ṣ la ḥ ah yang  bersifat  asasi  ataupun  fundamental  Daripada ma ṣ la ḥ ah yang hanya bersifat teknis ( syakliyyah )
Ma ṣ la ḥ ah yang bersifat asasi di sini ialah ma ṣ la ḥ ah hakiki yang hendak
dicapai sedangkan ma ṣ la ḥ ah tersebut tidak tampak atau terlihat secara zahir. sementara ma ṣ la ḥ ah yang  bersifat  teknis  itu  bersifat  zahir  namun  tidak dikehendaki  terjadi  pada  hakikatnya.  Misalnya  orang  tua  yang  tidak memenuhi  semua  keinginan  anaknya  karena  memikirkan  masa  depan mereka,  meskipun  terlihat  ada mafsadah pada  saat  itu  namun ma ṣ la ḥ ah
dimasa yang akan datang.
3) Utamakan ma ṣ la ḥ ah yang  bersifat  kekal  dan  berterusan  Daripada ma ṣ la ḥ ah yang hanya bersifat sementara.
Ma ṣ la ḥ ah yang  bersifat  kekal  adalah ma ṣ la ḥ ah yang  manfaatnya  kekal ataupun kewujudannya terus menerus. Sementara ma ṣ la ḥ ah sementara yaitu manfaatnya  berlaku  hanya  sekali,  terbatas  kepada  waktu  tertentu ataupun tertumpu  kepada  ibadah  khusus  saja.  Misalnya  sedekah  yang  diberikan kepada  individu  tertentu.  Manfaatnya  hanya  berlaku  ke  atas  individu  itu saja  dan  akan  terputus  manfaatnya  apabila  digunakan  atau  dimanfaatkan.
26 Wahn adalah keragu-raguan mencapai 75% dan hanya meyakini 25% saja.
Sesungguhnya  Islam lebih  mengutamakan  amalan  yang  bersifat  berterusan dibanding hanya bersifat terbatas dan sementara.
Berdasarkan  diatas  maka  amalan  yang ma ṣ la ḥ ah- nya  wujud  secara berterusan lebih diutamakan. Contohnya seseorang hartawan yang mampu mengerjakan  haji  sunat  pada  setiap  tahun  sedangkan  banyak  sekolah- sekolah  agama  ataupun  pelajar-pelajar  agama  miskin  yang  memerlukan bantuan  dari  mereka.  Maka  hendaklah  dia  mengutamakan  tindakan membantu  pembiayaan  sekolah  dan  pelajar  tersebut  dengan  mewakafkan biaya  haji  sunat  yang  dimiliki  untuk  membantu  dan  meringankan  beban mereka.
4) Diutamakan ma ṣ la ḥ ah kubrā (besar) Dari pada maslahah sugra (kecil)
Di  antara ma ṣ la ḥ ah ḍ arūriyyah , ḥ ājiyyah dan ta ḥ sīniyyah ada  yang dikategorikan ke dalam ‘ ammah dan kha ṣṣ ah . Apabila berlaku kontradiksi di antara kedua ma ṣ la ḥ ah yang mempunyai jenis yang sama dalam kedudukan yang  sama  maka  hendaklah  diutamakan ma ṣ la ḥ ah  kubrā ataupun ma ṣ la ḥ ah yang lebih penting daripada ma ṣ la ḥ ah sugrā ataupun yang kurang penting.
Berikut ini salah satu standar untuk mengetahui ma ṣ la ḥ ah penting atau kurang penting:
(a) Utamakan ma ṣ la ḥ ah yang apabila diabaikan akan membawa akibat lebih buruk  dari ma ṣ la ḥ ah yang  apabila  diabaikan  akan  membawa  akibat kurang  buruk.  Contohnya,  apabila  kas  negara  tidak  mampu menanggung  biaya  dua  program  yaitu  pembangunan  negara  yang melibatkan proyek-proyek mewah dan menaikkan taraf golongan miskin di  seluruh  pelosok  negara,  maka  hendaklah  diutamakan  program  atas golongan  miskin.  Ini  kerana  jika  golongan  miskin  diabaikan,  maka kerusakan lebih besar dibandingkan pengabaian atas proyek mewah.
(b) Utamakan  maslahah  yang  dititikberatkan  secara  khusus  oleh Syara‘ daripada ma ṣ la ḥ ah lainnya.  Apabila  seseorang  itu  tak  mampu menghilangkan  najis  sedangkan  jika  ingin  menghilangkannya  waktu shalat  akan  luput  maka  hendaklah  dia  shalat  demi  menjaga  waktu,
Karena shalat pada waktunya lebih utama.
(c) Utamakan ma ṣ la ḥ ah yang  lebih  dari  sudut  kepentingan  diri  dan hubungan  kaum  kerabat  dibanding ma ṣ la ḥ ah yang  lebih  jauh  darinya.
Apabila  seorang  itu  tidak  mampu  menanggung  nafkah  dirinya  jika  dia
menanggung  nafkah  kedua  ibu  bapanya  ataupun  anak-anaknya  dan isterinya, maka hendaklah diutamakan nafkah ke atas dirinya.
(d) Utamakan ma ṣ la ḥ ah yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  secara  berterusan berbanding  dilakukan-Nya  sesekali  saja.  Misalnya  salat  qasar  untuk musafir diutamakan dari solat sempurna, karena Rasulullah tidak pernah melakukan salat empat rakaat ketika dalam perjalanan.
(e) Diutamakan ma ṣ la ḥ ah yang disepakati oleh para Ulama daripada ma ṣ la ḥ ah yang masih diperdebatkan di kalangan mereka.
A ṭ - Ṭ ūfi juga menjelaskan cara untuk menghukum sebuah ma ṣ la ḥ ah , yaitu: 27
1. Jika  suatu  perbuatan  mengandung ma ṣ la ḥ ah semata,  maka  silahkan dikerjakan.
2. Jika  suatu  perbuatan  mengandung mafsadah semata,  maka  harus ditinggalkan.
3. Jika  suatu  perbuatan  mengandung ma ṣ la ḥ ah di  satu  sisi  dan mafsadah di sisi lain dengan kadar yang seimbang dalam pandangan kita, maka:
a. Mengajukan kepada seorang yang dianggap ahli untuk menilai yang lebih tepat untuk dikerjakan.
b. Memilih salah satunya atas pertimbangan sendiri.  Contoh: jika tidak ada  penutup  aurat  kecuali  selembar  kain  yang  hanya  cukup  untuk menutupi  salah  satu  dari  dua  kemaluan,  kita  bisa  memilih,  apakah akan menutupi qubul ataukah dubur?
4. Jika  suatu  perbuatan  memiliki  kadar ma ṣ la ḥ ah yang  lebih  besar,  maka silahkan dikerjakan. Sebaliknya, jika kadar mafsadah nya yang lebih besar, maka  perbuatan  tersebut  harus  ditinggalkan.  Sebab  beramal  terhadap sesuatu yang lebih kuat, merupakan tuntutan syara’. Akurasi metode ini dapat  dibuktikan  dengan  mengkonfirmasikannya  pada  contoh-contoh yang  dikemukakan  para  ulama  ketika  membagi ma ṣ la ḥ ah sebagaimana pembagian  di  atas.  Untuk ma ṣ la ḥ ah ḍ arūriyyah dan mu’tabarah, meski mengandung mafsadah seperti hukuman pelaku pidana, hukum cambuk, hukum  potong  tangan  dan  lain-lain,  tetap  dilaksanakan  karena  nilai ma ṣ la ḥ ah- nya lebih besar.
Semua keragaman ma ṣ la ḥ ah apabila bertolak belakang juga harus merujuk kepada kulliyyah  al-khamsah yaitu  memproteksi  pada  lima  hal  yaitu  menjaga
27 Iffah  Muzammil,  ‚Ma ṣ la ḥ ah Sebagai  Sumber  Hukum  Islam Menurut  Najm al-Dīn  al- Ṭ ūfy, dalam Al-Qānūn , Vol. 13, No. 1, Juni 2010.
agama  ( ḥ if ẓ ud-dīn ),  menjaga  jiwa  ( ḥ if ẓ un-nafs ),  menjaga  keturunan  ( ḥ if ẓ un-nasl ), menjaga  akal  ( ḥ if ẓ ul-‘aql )  dan  menjaga  harta  ( ḥ if ẓ ul-māl ).  Kelima  elemen  ini diutamakan ma ṣ la ḥ ah- nya  sesuai  urutannya.  Misalnya  seseorang  diancam  akan dibunuh  apabila  tidak  menyerahkan  hartanya,  maka  dia  memilih  untuk menyerahkan hartanya, karena menjaga jiwa lebih utama dari menjaga harta.
Penerapan Maqā ṣ id asy-Syarī‘ah Dalam Ekonomi Islam
Kegiatan ekonomi tak bisa terlepas dari kegiatan kepemilikan dan harta. Seluruh  Ulama  telah  sepakat  bahwasanya  memproteksi  harta  adalah  salah  satu bagian dari maqā ṣ id asy-syarī‘ah dan bagian dari ma ṣ la ḥ ah yang lima (atau tujuh) yang  harus  dilindungi.  Dalam  Islam  harta  juga  mempunyai  tempat  penting sebagai sarana kebahagian dunia dan akhirat. 28
Aplikasi maqā ṣ id asy-syarī‘ah dan ma ṣ la ḥ ah sudah terjadi sejak dulu. Dalam sejarah,  Khalifah  Abu  Bakr  as- Ṣ iddīq memutuskan  untuk  menyerang  Muslimin yang tidak mau menunaikan zakat, karena selain ibadah zakat juga merupakan pemasukan  utama  negara  untuk  mensejahterakan  ekonomi  rakyat.  Khalifah Umar  bin  Khattab  pernah  melarang  kaumnya  untuk  makan  daging  dua  hari berturut-turut  karena  krisis.  Beliau  juga  pernah  menjual  secara  paksa  barang timbunan  dengan  harga  standar  dan  juga  pernah  mematok  harga  untuk menghindari  monopoli  dan  bahaya  untuk  rakyat.  Semua  itu  berangkat  dari ma ṣ la ḥ ah. 29
Dalam  kegiatan  ekonomi  mikro,  Islam  sebagai ra ḥ mah  li  al-‘ālamīn mengatur seluk beluk konsumsi ( istihlāk ), distribusi ( tauzī‘ ) dan produksi ( intāj ). Semua  pengaturan  tersebut  mengarah  pada ma ṣ la ḥ ah untuk  menjaga  dan menjauhi  kegiatan  pengabaian  dan  menyia-nyiakan  ( i ḍ ā‘ah )  hak  milik,  seperti perintah potong tangan untuk pencuri, larangan mubazir dan masih banyak lagi.
Dewasa ini, aplikasi maqā ṣ id asy-syarī‘ah dalam menjawab kemajuan sains dan  teknologi  modern  sangatlah  banyak.  Diantaranya  dilegalkannya  lembaga dan  transaksi  baru  sebagai  jawaban  dari  panggilan  kebutuhan  masyarakat. Diantaranya mendirikan perbankan,  asuransi, sukuk, mortgage dan multifinance , capital market , mutual fund , Multi Level Marketing (MLM), tatacara perdagangan melalui e-commerce, sistem  pembayaran dan  pinjaman  dengan kartu  kredit , sms
28 Yūsuf  al-Qara ḍ āwi, Maqā ṣ id  asy-syarī‘ah  al-Muta‘alliqah  bi  al-Māl (Kairo:  Dār  asy-Syurūq, 2010), h. 10.
29 Muhammad Syauqi al-Fanjari, al-Mażhab al-Iqti ṣ ādiy fī al-Islām (Kairo: al-Hai’ah al-Mi ṣ riyyah al-‘Ammah li al-Kitāb, 2010), h. 227-228.
banking,  ekspor  impor  dengan  media L/C,  sampai  kepada  instrumen pengendalian moneter, exchange rate , wakaf saham dan lain-lain.
Ma ṣ la ḥ ah juga tidak akan pernah lepas dari fatwa-fatwa kontemporer. Di Indonesia, DSN MUI juga menerapkan maqā ṣ id asy-syarī‘ah dalam banyak fatwa yang  dikeluarkannya,  diantaranya  fatwa  kebolehan  jual-beli  emas  secara  tidak tunai,  yang  pada  dasarnya  emas  dikategorikan  dalam  aset  yang  mengandung riba. 30
Semua hal tersebut dilihat terdapat ma ṣ la ḥ ah yang sangat besar bagi umat untuk  mengembangkan  ekonomi.  Selama  tidak  bertentangan  dengan  syariah, inovasi-inovasi  baru  tersebut  sangatlah  penting  dan  dibutuhkan  untuk diwujudkan.

## PENUTUP
Ma ṣ la ḥ ah sangat  penting  dalam  ekonomi  Islam  dan  menduduki  tempat yang  sangat  vital  dalam  menentukan  hukum.  Zaman  yang  terus  berkembang dengan berbagai inovasi kehidupan, muncul kejadian-kejadian baru yang belum tersentuh fikih klasik. Disinilah ma ṣ la ḥ ah berperan penting. Meskipun demikian,
ma ṣ la ḥ ah bukanlah  satu-satunya  dalil  atau  dalil independen  dalam menentukan hukum. Ma ṣ la ḥ ah harus  dikuatkan  dengan  dalil-dalil  lain  meski  secara  tidak langsung sehingga ma ṣ la ḥ ah itu benar-benar tepat dan profesional.
Dikarenakan ma ṣ la ḥ ah lahir  dari  sebuah  penalaran  dan  logika  manusia, maka  butuh  kriteria-kriteria  dan  standar  yang  harus  dipahami  sebelum memutuskan sebuah ma ṣ la ḥ ah. Kriteria dan standar tersebut akan mengarahkan penentuan ma ṣ la ḥ ah yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata.
Wallāh a‘lā wa a‘lam bi a ṣ - ṣ awāb.
30 Lihat detailnya: Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis & Keuangan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 141-146.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad ‘Abd al-‘A ṭ i Muhammad. Al-Maqā ṣ id asy-syarī‘ah wa A ṡ aruhā Fī al-Fiqh al-Islāmi. Kairo: Dār al- Ḥ adī ṡ , 2007.
Abubakar, Al Yasa’. Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2016.
Al-Bū ṭ i,  Muhammad  Sa‘īd  Rama ḍ ān. Ḍ awābi ṭ al-Ma ṣ la ḥ ah  fī  asy-Syarī‘ah  al- Islāmiyyah. Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet 6, 2001.
Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. Al-Mażhab al-Iqti ṣ ādiy fī al-Islām. Kairo: al-Hai’ah al-Mi ṣ riyyah al-‘Ammah li al-Kitāb, 2010.
Al-Mi ṣ ri,  Muhammad  Ibn  Mukrim    Ibn  Man ẓ ūr. Lisān  al-‘Arab. Beirut:  Dār  a ṣ -
Ṣ ādir, tt.
Asmawi,  ‚Konseptualisasi  Teori  Maslahah‛,  dalam Salam:  Jurnal  Filsafat  dan Budaya Hukum (tanpa keterangan terbit), Permalink: https://www.academia.edu/9998895.
Asy-Syā ṭ ibi, Abu Is ḥ āq. Al-Muwāfaqāt fī U ṣ ūl asy-Syarī‘ah. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, cet.3, 1997.
Al-Qara ḍ āwi, Yūsuf. Maqā ṣ id asy-syarī‘ah al-Muta‘alliqah bi al-Māl. Kairo: Dār asy- Syurūq, 2010.
Bakri, Asafri Jaya. Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
Muzammil,  Iffah.  ‚Ma ṣ la ḥ ah  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam  Menurut  Najm  al- Dīn al- Ṭ ūfy, dalam Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, Juni 2010.
Qorib, Ahmad. Ushul Fiqh 2. Jakarta: Nimas Multima, cet. 2, 1997.
Rizdwan  Ahmad,  ‚Metode  Pentarjihan Ma ṣ la ḥ ah dan Mafsadah Dalam  Hukum Islam Semasa‛ dalam Shariah Journal, Vol. 16, No. 1 (2008).
Riyanto,  Waryani  fajar,  ‚Pertingkatan  Kebutuhan  Dalam Maqasid  Asy-Syari’ah,
Dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.
Raisūni, Ahmad. Na ẓ ariyyah al-Maqā ṣ id ‘Inda al-Imām asy-Syā ṭ ibi. Riyadh: Ad-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995.
Sahroni,  Oni  dan  Adiwarman  A.  Karim. Maqashid  Bisnis  &  Keuangan  Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Yunus,  Mahmud. Qāmūs  ‘Arabiy-Indūnīsiy. Jakarta:  Hida  Karya  Agung,  cet.8
1990.
Zaid, Mu ṣṭ afā. Al-Ma ṣ la ḥ ah Fī Tasyrī‘ al-Islāmi wa Najm ad-Dīn a ṭ - ṭ ūfi. cet. 2, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1964. http://www.agustiantocentre.com/?p=424.