Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 180 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423

## IMPLEMENTASI CRPD DALAM ASPEK AKSESIBILITAS TRANSPORTATION PUBLIK DI DKI JAKARTA
Amelia Tharuni Wijaya 1) dan Lestari Nurhajati 2)
1) Ilmu Komunikasi, Stikom LSPR Jakarta
2) Ilmu Komunikasi, Stikom LSPR Jakarta
Disetujui 18 September 2018

## ABSTRACT
Classified  as  one  of  the  minority  group  in  the  world,  people with  disabilites are still going through discrimination. Built in 2006 Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) took the chance to be an international convention that established the rights for people with disabilities. Five years since  CRPD  stands, Indonesian Government  finally ratify this convention. The  measurement took by  Indonesian  Government  forced  both  central  government  and  local  government  to  implement  it thoroughly. The objective of this research is understanding how the implementation of the CRPD related to  accessibility  in  public  transportation  inside  DKI  Jakarta.  This  research  using  qualitative  method  with indepth interview approach to the implementator CRPD also to the user of this program. The result of this research show that the implementation of CRPD related to accessibility in public transportation is done by establishing  local  regulation  that  corresponds  with  CRPD  and  the  existence  of  Transjakarta  Cares program, supported by PT Transjakarta in 2016. Existence of Transjakarta  Cares does  help person  with disabilities to get their rights to acquire the accessibility of accessible transportation.
Keywords: Implementation, CRPD, accessibility, public transportation facility

## ABSTRAK
Penyandang  disabilitas  merupakan  salah  satu  kelompok  minoritas  di  dunia  yang  masih mengalami  diskriminasi.  Melihat  hal  tersebut, Convention  on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD) hadir  di  tahun  2006 dan  berperan  sebagai  konvensi  internasional  penegak  hak-hak  penyandang disabilitas.  Lima  tahun  sejak  CRPD  berlaku,  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk  meratifikasi konvensi tersebut. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut menuntut pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah  untuk  mengimplementasikannya  secara  menyeluruh.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam  aspek  aksesibilitas  fasilitas  transportasi  publik  di  DKI  Jakarta.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara mendalam pada para pelaksana CRPD dan pengguna jasa layanan tersebut. Hail penelitian ini menunjukan bahwa implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas transportasi  publik  di  DKI  Jakarta  dilakukan  melalui  pembuatan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  CRPD dan  adanya  program  layanan  Transjakarta  Cares  yang  diberikan  oleh  PT Transjakarta  pada  tahun  2016. Dengan  adanya  Transjakarta  Cares  ini  sangat  membantu  para  penyandang  disabilitas  mendapatkan  hak nya untuk memperoleh aksesibilitas transportasi yang aksesibel.
Kata kunci: Implementasi, CRPD, aksesibilitas, fasilitas transportasi publik
*Korespondensi Penulis: E-mail: lestari.n@lspr.edu
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 181 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423

## PENDAHULUAN
Persepsi masyarakat terhadap penyandang  disabiltas  relatif  masih  kurang positif.  Penyandang  disabilitas  serimgkali masih dilihat dengan sebelah mata.
Berkembang stigma negatif dalam
masyarakat  bahwa  kecacatan  dianggap sebagai  akibat,  kutukan,  dosa,  hukuman dari  Tuhan  atau  “kuwalat”,  memalukan, menjadi beban keluarga, dikucilkan, diisolasi  (dipasung),  dan  dibuang.  Saat  ini masyarakat  masih  menggangap  bahwa kaum  difabel sebagai  orang  tidak  produktif yang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Alhasil, stigma-stigma tersebut membatasi  ruang  gerak  para  penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan  dan  mempersulit  mereka  untuk memperoleh  hak-hak  dasar  mereka  sebagai manusia. Padahal, keterbatasan serta perbedaan yang mereka miliki, tidak pantas dijadikan sebagai indikator yang menentukan bahwa mereka bukanlah sebagai manusia yang sempurna. Bagaimanapun  juga  setiap  manusia  pasti memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya masing-masing.  Dalam  hal  ini,  meskipun penyandang disabilitas memiliki kekurangannya, mereka juga pasti memiliki kelebihan  tertentu  yang  perlu  untuk dikembangkan  lebih  lagi.  Oleh  karena  itu,
penyandang disabilitas pun layak memperoleh  hak,  akses,  dan  kesempatan yang sama dengan manusia pada umumnya (Purba, 2017, p. 2).
Berawal  dari  kenyataan  di  atas, pada  tahun  2006  anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengadakan  satu pertemuan  dan  merundingkan  kondisi penyandang  disabilitas  yang  kemudian menghasilkan suatu kovensi mengenai hak-
hak penyandang disabilitas yaitu
Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (CRPD) (United Nation, 2006). Terdapat  hak-hak  penyandang  cacat  yang tercantum  dalam  konvensi  penyandang cacat  tersebut,  yaitu  hak  hidup,  situasi beresiko dan darurat kemanusiaan,
pengaturan  yang  setara  di  hadapan  hukum,
akses  atas  peradilan,  kebebasan  dan penyiksaan atau perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi,  atau  merendahkan  martabat, kebebasan dan keamanan seseorang,
kebebasan  dari  eksploitasi,  kekerasan  dan penganiayaan, perlindungan terhadap integritas seseorang, habilitasi dan
rehabilitasi,  pekerjaan,  standar  kehidupan yang  layak  dan  jaminan  sosial,  partisipasi dalam  kehidupan  politik  dan  publik, partisipasi  dalam  budaya,  rekreasi,  waktu luang dan olahraga (Christoper, 2017).
Namun  hak-hak  yang  seharusnya didapatkan  oleh  penyandang  disabilitas  itu sendiri  pada  nyatanya  masih  mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut  adalah  kurangnya  pengertian  dan pemahaman  hak-hak  penyandang  cacat sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  baik dalam pengertian substansi maupun pengertian secara hukum. Selama  ini,  para  penyandang  cacat masih menghadapi bebagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan  dalam  berpartisipasi  sebagai anggota  yang  setara  dalam  masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia  (HAM)  di  segala  aspek  dalam lintas bidang kehidupan. Hambatan, keterbatasan dan diskriminasi yang umumnya  dihadapi  para  penyandang  cacat adalah dalam mengakses informasi, pendidikan,  pekerjaan,  transportasi  serta sarana dan layanan publik lainnya. Kondisi inilah yang membuat penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok
miskin  dan  terpinggirkan.  Kasus  ini  pun tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja, melainkan di seluruh negara lainnya (Netty, 2017).
Sebagai  salah  satu  upaya  untuk menunjukkan keterlibatannya dalam
komunitas internasional, negara-negara pun mulai  meratifikasi  konvensi  internasional tersebut.  Namun  yang  perlu  ditekankan disini  adalah  terdapatnya  kewajiban  bagi setiap negara yang telah meratifikasi CRPD untuk  memenuhi  berbagai  hak  penyandang disabilitas  sebagaimana  tercantum  dalam
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
CRPD ,  sesuai  dengan  prinsip Pacta  Sunt Servanda .  Dalam  arti  lain,  setiap  Negara yang  telah  meratifikasi CRPD memiliki kewajiban  untuk  mengimplementasikan poin-poin  yang  terdapat  dalam CRPD dengan  baik  dan  semaksimal  mungkin (Simmons & Hopkins, 2005).
Hak-hak  penyandang  disabilitas sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  memperoleh  pengaturan  secara internasional dalam instrument internasional.  Umumnya  suatu  instrumen HAM  internasional  yang  dituangkan  dalam bentuk perjanjian internasional pada hakikatnya  akan  mengikat  negara,  apabila negara tersebut telah menyatakan diri untuk terikat  pada  suatu  perjanjian  internasional (Sefriani, 2010). Konvensi Hak Penyandang Disabilitas  menandai  akhir  dari  sebuah perjuangan panjang oleh orang-orang penyandang  disabilitas  dan  organisasi- organisasi perwakilan mereka untuk diakuinya  secara  penuh  sebagai  isu  hak asasi  manusia,  yang  dimulai  kembali  pada tahun  1981,  dengan  Tahun  Internasional Penyandang Cacat dan Program Aksi Dunia Cacat, diadopsi sebagai hasil tahun itu.
Hingga  saat  ini  sudah  ada  153 negara di seluruh dunia
yang menandatangani  Konvensi  ini  106  di antarnya  bahkan  sudah  meratifikasinya. Indonesia merupakan salah satu Negara co- sponsor  resolusi  pengesahan  Konvensi  ini oleh  Majelis  Umum  PBB.  Indonesia  juga termasuk  salah  satu  negara  penandatangan awal  Konvensi.  Indonesia  merupakan Negara  urutan  ke-9  dari  82  negara  yang menandatangani  Konvensi  tersebut  pada saat upacara penandatanganan awal tanggal 30  Maret  2007.  Dengan  disahkannya undang-undang tentang Pengesahan Convention  on  the  Right  of  Perons  with Disabilities tersebut, maka Indonesia
diharapkan  akan  segera  menjadi  Negara Pihak yang ke-107 pada Konvensi dimaksud (Natalegawa, 2011). Konvensi ini menerapkan Paradigma baru terhadap kelompok masyarakat penyandang
disabilitas.
Paradigma  yang  tidak  melihat  penyandang disabilitas  sebagai  individu  atau  kelompok
yang  dalam  kondisi  sakit  dan  cacat sehingga hanya membutuhkan penyembuhan medis dan bantuan
kehidupan  berupa  santunan,  Konvensi  ini memberikan  paradigma  baru  yang  melihat penyandang  disabilitas  sebagai  subyek penuh  yang  setara  dalam  hak  dasar  dan kebebasan dasarnya serta memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan  bagi  dirinya  sendiri.  Di  samping itu,  Konvensi  ini  dapat  digunakan  sebagai instrumen pembangunan
untuk mengembangkan  masyarakat  yang  lebih menghormati  harkat  dan  martabat  setiap individu.  Dengan  konvensi  ini  maka  akan terbuka  peluang  yang  lebih  luas  pula  bagi
Indonesia untuk
mengembangkan kerjasama  international  termasuk  untuk meningkatkan kapasitas nasional kita dalam menjamin penghormatan HAM penyandang disabilitas  sesuai  dengan  isi  Konvensi  ini (Natalegawa, 2011). Indonesia telah meratifikasi
Konvensi  Hak  Penyandang  Cacat  pada tanggal  18  Oktober  2011.  Proses  persiapan ratifikasi  Konvensi  Hak  Penyandang  Cacat ini  telah  berjalan  selama  empat  tahun  di tingkat antar kementrian sejak 2007 hingga 2011, yang juga melibatkan perwakilan dari organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas.  Pengesahan Conventionon  the Right  of  Persons  with  Disabilities dengan UU  Nomor  19  tahun  2011,  konvensi  ini mengganti  istilah  “penyandang  cacat” dengan  “penyandang  disabilitas”  yang dinilai  lebih  tepat  dan  manusiawi  (Kasim, 2011).
Ada  beberapa  hal  penting  terkait ratifikasi  Konvensi  tersebut.  Pertama, pengakuan  bahwa  diskriminasi  atas  setiap orang  berdasarkan  disabilitas  merupakan pelanggaran  terhadap  martabat  dan  nilai yang  melekat  pada  setiap  orang.  Kedua, penyandang  disabilitas  harus  memiliki kesempatan  untuk  secara  aktif  terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang  terkait  langsung  dengan  mereka. Ketiga,  pentingnya  aksesibilitas  kepada lingkungan  fisik,  sosial,  ekonomi  dan kebudayaaan,  kesehatan  dan  pendidikan,
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 183 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
serta  informasi  dan  komunikasi,  yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati  sepenuhnya  semua  hak  asasi manusia dan kebebasan fundamental (Basuki, 2012) . Khususnya di DKI Jakarta, penyandang  disabilitas  pun  menghadapi kesulitan  mobilisasi  akibat  fasilitas  publik yang kurang aksesibel. Fasilitas publik yang paling  terlihat  seperti  trotoar,  misalnya, walaupun  sudah  dilengkapi  oleh guiding block ,  namun  trotoar  masih  saja  digunakan oleh  pengendara  bermotor  untuk  melintas.
Tidak  hanya  itu  saja  namun  di  bidang transportasi pun juga demikian, penyandang disabilitas  kesulitan  untuk  mengakses transportasi  Bus  Transjakarta  pasalnya akses menuju halte tersebut sangatlah sulit. Padahal di dalam bus sudah tersedia bangku prioritas  untuk  kaum  disabilitas.  Ketika menuju  halte,  yang  tersedia  hanya  tangga sehingga  para  tuna  daksa  perlu  digotong. Contoh  lainnya,  masih  ada  celah  antara lantai  halte  dan  bus  Transjakarta  sehingga para  tunadaksa  atau  tunanetra  rawan terjatuh (Ichwan, 2015).

## Tabel 1. Kumpulan Berita Mengenai Kurangnya Fasilitas Penyandang Disabilitas
No. Judul / Tahun Penulis / Sumber Kesimpulan 1. Akses Penyandang Disabilitas ke fasilitas umum masih buruk 2016 Editor : Icha Rastika / Harian Kompas Keberadaan trotoar di Jakarta belum ramah bagi banyak kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Padahal, trotoar menjadi salah satu kunci penting pengguna bisa mencapai halte dan menggunakan angkutan umum. Perbaikan trotoar mendesak jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah pengguna Transjakarta. 2. Ombudsman : Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sistematis 2016 Rep : Hasanul Risqa / Red : Achmad Syalaby / Republika Online Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebenanya terjadi secara sistematis. Fasilitas-fasilitas yang memudahkan bagi penyandang disabilitas di bandara juga masih minim. Contohnya, pengumuman keberangkatan pesawat hampir selalu disampaikan secara lisan. Akibatnya tuna rungu kerap mengalami kesulitan bahkan sampai ketinggalan pesawat. 3. Mentri Yohana : Fasilitas Penyandang cacat di terminal minim 2016 Tiara Sutari / CNN News Indonesia Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengeluhkan fasilitas Terminal Pulogdung, Jakarta Timur yang dinilai tak ramah pada penyandang cacat. Ia berharap Kementerian Perhubungan bisa melengkapi fasilitas bagi penyandang cacat saat arus balik nanti 4. Fasilitas Pelayanan Publik DKI Jakarta kurang aksesible 2015 Alldo Felix Januardy / LBH Jakarta Hasil dari pengelolahan data menunjukan bahwa moda transportasi transjakarta, commuter line , gedung pemerintah maupun non pemerintah belum akses terhadap kelompok difabel.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 184 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
No. Judul / Tahun Penulis / Sumber Kesimpulan 5. Sinta Nuriyah Menangis Lihat Fasilitas Umum untuk Disabilitas 2014 Editor : Sandro Gatra / National Kompas.com Kurangnya empati dari masyarakat yang tidak menyandang kelainan fisik menjadi salah satu sebab kurangnya fasilitas publik untuk kaum disabilitas di Indonesia.
Sumber : Data Olahan Peneliti, 2017.
Padahal  ketika  berbicara  mengenai hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas  fasilitas  transportasi  publik merupakan  salah  satu  hak  yang  sifatnya paling  transparan  dibandingkan  hak-hak penyandang disabilitas lainnya.Yang dimaksud  adalah  bagaimana  aksesibilitas fasilitas  publik  dapat  dilihat  secara  nyata karena  hadir  dalam  bentuk  fisik  dan  dapat langsung  menjadi  objek  penilaian.  Atas dasar  hal-hal  yang  telah  disampaikan tersebut  maka  penulis  akan  melakukan analisis  terhadap  implementasi CRPD di Kota DKI Jakarta yang berpusat pada aspek aksesibilitas fasilitas transportasi publik.
Berdasarkan ulasan dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah: “Bagaimana  implementasi Convention  on The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD) dalam  aspek  aksesibilitas  fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta?“

## TINJAUAN TEORI
Terdapat  beberapa  kajian  terdahulu yang juga membahas mengenai penyandang disabilitas maupun kaitannya dengan CRPD di  beberapa  negara  termasuk  Indonesia. Penelitian mengenai hak penyandang disabilitas maupun kaitannya dengan CRPD dilakukan  oleh  L.  Moriarity  dan  K.  Dew, dengan  judul  “ The United Nations Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities  and  participation  in  Aotearoa New  Zealand ”,  pada  19  March  2010  di School  of  Social  and  Cultural  Studies, Victoria  University,  Wellington,  New Zealand.
Dari  penelitian  ini  dapat  ditarik kesimpulan bahwa, pemberlakuan konvensi mengenai  hak  penyandang  disabilitas  di New Zealand dapat tergolong sukses karena adanya  kerja  sama  antara  masyarakat penyadang  disabilitas  dengan  pemerintah.
Melibatkan orang-orang penyandang disabilitas    secara  langsung  dalam  proses tersebut membantu pejabat untuk memahami tingkat diskriminasi yang dihadapi orang-orang penyandang
disabilitas  di  seluruh  dunia  dan  kebutuhan untuk  mengikat  secara  hukum  perjanjian untuk  melindungi  dan  mempromosikan hak-hak mereka (Dew & Moriarity, 2011).
Penelitian  serupa  mengenai  CRPD juga  di  lakukan  di  Afrika  dengan  judul “ Access to  education  in  Africa:  responding to  the  United  Nations  Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities ”.  Yang di lakukan pada tahun 2015 oleh McMaster University. Dapat ditarik kesimpulan bahwa,  pembuat  kebijakan  dan  praktisi diminta untuk mengeksplorasi peluang yang ada  dalam  konteks  lokal  penyandang disablitas,  dan  bukan  hanya  berfokus  pada solusi teknologi yang kurang peka terhadap budaya  yang  muncul  dari  konteks  lain. Serta mengajak peneliti, penyandang disabilitas,  pembuat  kebijakan,  masyarakat, dan mitra
pembangunan, untuk menciptakan  sebuah  masa  kritis  yang memahami bahwa disabilitas merupakan isu hak  asasi  manusia  lintas  batas,  dalam pembangunan  nasional  (Chataika,  Anne, Swart, & Cleophas, 2015).
Selain  itu  penelitian  serupa  juga ada di Indonesia yang dilakukan oleh Tegar
Christoper Yolanda dengan judul, “Implementasi Pasal 24 Convention on The
Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 185 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
tentang pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa  Sri  Mujinab  Pekanbaru  tahun  2013- 2016”.  Dari  penelitian  tersebut  dapat  di tarik  kesimpulan  bahwa,  implementasi pasal  24  CRPD  tentang  pendidikan  bagi penyandang disabilitas di SLB Sri Mujinab Pekanbaru,  dapat  dilaksanakan,  hal  ini dapat  dilihat  dari  adanya  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  terwujudnya hak  penyandang  disabilitas  dalam  hal pendidikan,  salah  satu  tujuan  negara  ini merdeka adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, pendidikan merupakan  hak  asasi  manusia,  sekaligus hak  konstitusional  warga  negara  yang dilaksanakan oleh negara. Peran pemerintah dalam menghapus  diskriminasi  bagi  penyandang disabilitas  adalah  meratifikasi Convention on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD) ,  sebagai  dasar  negara  dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar penyandang disabilitas  tanpa  diskriminasi.  Terbukti dengan  adanya  kerjasama  yang  baik  dalam hal  ini  antara  pemerintah  daerah  Provinsi Riau dan SLB Sri Mujinab Pekanbaru serta pendidikan inklusif yang berorientasi kepada  peserta  didik  mampu  menghasilkan siswa-siswi  yang  berprestasi  baik  ditingkat kota, provinsi maupun nasional (Christoper,
2017). Penelitian  lainnya  yang  dilakukan oleh Udiyo Basuki dengan judul,
Perlindungan  HAM  dalam  Negara  Hukum Indonesia  :  Studi  Ratifikasi Konvensi  Hak- hak  Disabilitas  ( Convention  on  The  Rights of  Persons  with  Disabilities ),  tersebut ditarik  kesimpulan  bahwa,  komitmen  dan penghargaan  meskipun  Indonesia  telah meratifikasi  Konvensi  dan  masih  diperkuat dengan instrumen-instrumen HAM lainnya, pelanggaran  terhadap  hak-hak  penyandang disabilitas di Indonesia masih terus bertambah secara signifikan.
Oleh  karena  itu,  upaya  memerangi diskriminasi  HAM  khususnya  hak-hak penyandang  disabilitas  tidak  selesai  hanya dengan mengaturnya dalam berbagai instumen  hukum  internasional  maupun hukum  nasional,  perlu  dilakukan  program
Rehabilitasi  Berbasis  Masyarakat  (RBM).
Selain  itu  perlu  upaya  penyadaran  kepada masyarakat dan pemerintah akan penghargaan HAM khususnya bagi penyandang  disabilitas  dan  kewajiban mereka untuk berperan aktif dalam berinteraksi  sosial  sehat  dan  wajar  tanpa diskriminasi (Basuki, 2012).
Terdapat  pula  penelitian  yang dilakukan  oleh  Kadek  Januarsa  Adi Sudharma,  dengan  judul  Implementasi undang-undang  no  4  tahun  1997  tentang Penyandang  Cacat  terhadap  Pemenuhan Hak  atas  Pekerjaan  dan  Penghidupan  yang layak. Dari penelitian tersebut dapat di tarik kesimpulan  bahwa,  perlindungan  hukum dalam rangka pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang  disabilitas  telah  tertera  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  yang  dimana  salah  satunya Indonesia  telah  meratifikasi Convention  on the  Rights  of  Persons  with  Disabilities
(selanjutnya disingkat CRPD) yang merupakan konvensi tentang hak-hak penyandang  disabilitas  menjadi  Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.
Sejauh  ini  implementasi  ketentuan- ketentuan  dalam  UU  Penyandang  Cacat yang menyangkut perlindungan pemenuhan hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  belum  efektif.  Berbagai  faktor  baik undang-undang itu sendiri, pelaksana undang-undang, sarana prasarana dan faktor masyarakat  masih  kurang  optimal  dalam pelaksanaan  undang-undang  penyandang disabilitas  tersebut  (Sudharma  &  Januarsa, 2015).
Konsep lain yang digunakan dalam penelitian  adalah  tentang  implementasi.  Di Amerika  Serikat  dan  negara-negara  Eropa Barat, studi implementasi telah berkembang sejak  beberapa  dekade  yang  lalu.  Akan tetapi  di  negara-negara  berkembang  studi implementasi  masih  merupakan  topik  yang hangat untuk diperbincangkan. Meningkatnya  perhatian  para  sarjana  di Negara berkembang terhadap studi implemantasi  tidak  dapat  dilepas  dari fenomena  banyaknya  kegagalan  kebijakan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 186 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
publik  yang  diimplementasikan  di  negara- negara  berkembang  tersebut.  Derasnya kucuran bantuan pinjaman dari bank Dunia dan negara-negara donor yang lain membuat  pembangunan  di  negara-negara berkembang  terus  mengalami  peningkatan eskalasi  pada  tahun  1980-an.  Sayangnya dana  besar  yang  dipakai  untuk  mendanai proyek-proyek pembangunan tersebut sebagian besar mengalami kegagalan ketika diimplementasikan. Kondisi  yang  demikian sangat  mengundang  perhatian  para  sarjana di  negara-negara  berkembang,  termaksud
Indonesia  untuk  mencari  jawaban  atas problema tersebut. (Purwanto & Sulistyastuti, 2015) Studi implementasi muncul sebagai
upaya  untuk  mencari  jawaban  terhadap berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena  implementasi,  seperti  :  mengapa implementasi suatu kebijakan gagal mewujudkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan, mengapa  implementasi  suatu  kebijakan tertentu  lebih  mudah  dibanding  kebijakan yang  lain,  atau  mengapa  suatu  kebijakan berhasil diimplementasikan di suatu tempat (daerah)  akan  tetapi  gagal  di  daerah  yang lain.
Upaya untuk mencapai pemahaman tentang  berbagai  implementasi  tersebut terus  dilakukan  dari  satu  masa  ke  masa yang  lain  sejak  Pressman  dan  Wildavsky memelopori kerja akademik di tahun 1970- an.  Berbagai  usaha  untuk  menjelaskan fenomena  implementasi  tersebut  tidak selalu  berjalan  dengan  mulus.  Usaha tersebut  dilakukan  selama  beberapa  dekade dan  berjalan  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya. Oleh karena itu, apabila dilacak kebelakang, para peneliti dan berbagai hasil studi  implementasi  yang  dihasilkannya paling tidak dapat digolongkan menjadi tiga generasi,  yaitu  :  generasi  pertama,  kedua, ketiga (Goggin, 1990)
Masing-masing generasi tentu
memiliki  tantangan  dan  kontribusinya sendiri-sendiri terhadap upaya untuk memahami  fenomena  implementasi  ini. Generasi  pertama,  sebagai  pioneer  studi implementasi  tentu  menghadapi  rintangan yang paling berat. Mereka banyak
dihadapkan  pada  problem  konseptualisasi dan metodologi untuk memahami fenomena implementasi.  Boleh  dikatakan  generasi pertama masih meraba-raba ketika menggunakan konsep implementasi kebijakan. Sebab apa hakekat implementasi kebijakan itu sendiri pada waktu itu sedang dicari  jati  dirinya.  Selain  itu,  secara metodologis  generasi  pertama  juga  masih kesulitan dalam menerapkan jenis metodologi yang pas untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang mereka ajukan. Generasi kedua tentu lebih
beruntung.  Dengan  berbagai  studi  kasus yang  telah  dilakukan  oleh  para  peneliti generasi  pertama,  peneliti  generasi  kedua dapat  membangun  model  dan  menguji akurasi  model  tersebut  di  lapangan. Sehingga  dari  penelitian  yang  dilakukan oleh  para  peneliti  generasi  kedua  ini  studi implementasi  terus  berkembang  dengan ditemukannya berbagai model yang mencoba menjelaskan fenomena implementasi. Dalam perkembangannya yang terakhir,  sebagaimana  dilakukan  oleh  para peneliti generasi ketiga, studi implementasi lebih  banyak  diarahkan  menjadi  lebih scientific (Goggin,  1990) . Merespon  para pengeritiknya,  derajat  keilmiahan  studi implementasi  yang  coba  ditingkatkan  oleh para  peneliti  generasi  ketiga  tersebut dilakukan dengan cara : pertama, penggunaan  pendekatan  kuantitatif  dalam pembuktian  model-model  yang  mereka kembangkan  dan  kedua,  memperbanyak kasus  (N)  agar  uji  statistik  yang  mereka lakukan dapat lebih kredibel.
Namun  demikian,  perkembangan studi  implementasi  sendiri  tidak  hanya berhenti pada era generasi ketiga. Implementasi  sebagai  sebuah  area  studi ( field  of  study )  yang  baru  tentu  harus melakukan pembaharuan-pembaharuan
mengikuti  dinamika  lingkungan  global  dan berbagai  perubahan  tentang publicness . Berbagai  perubahan  tersebut  jelas  akan menuntut redefinisi tentang apa itu sebenarnya  implementasi  kebijakan  dan bagaimana secara metodologis studi implementasi  kebijakan  tersebut  harus
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 187 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
dilakukan agar pemahaman tentang berbagai problematika tentang implementasi kebijakan yang lebih kompleks  pada  saat  ini  dapat  lebih terjelaskan. Dalam  bukunya  yang  berjudul Implementing Public Policy yang
diterbitkan  tahun  1980,  Edwards  III menyatakan  bahwa  proses  implementasi sebagai  : “…the  state  of  policy  making between the establishment of a policy (such as  the  passage  of  a  legislative  act,  the issuing  of  an  executive  order,  the  handing down  of  a  judicial  decision,  or  the promulgation  of  a  regulatory  rule)  and  the consequences  of  the  policy  for  the  peple whom it effect.” (Edwards, 1980:1) Implementasi  menurut  Edwards, diartikan  sebagai  tahapan  dalam  proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan
penyusunan  kebijaksanaan  dan  hasil  atau konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan oleh  kebijaksanaan  itu (output,  outcome) .
Yang  termasuk  aktivitas  implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisa-sian, pengangkatan  dan  pemecatan  karyawan, negosiasi dan lain-lain. Dalam model yang dikembangkannya,  ia  mengemukakan  ada empat  faktor  kritis  yang  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan  pertanyaan  :”Prakondisi  apa yang harus ada agar implementasi berhasil?”  dan “Apa  yang  menjadi  kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” dan  menemukan  empat    variabel  tersebut setelah mengkaji beberapa pendekatan yang dilakukan penulis lain.
Gambar 1. Approach to Implementation Problem , dari Edwards, 1980 Sumber:  Edwards,  G.  C.  1980. Implementing  Public  Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
Ke empat variabel tersebut adalah : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana; 4. Struktur Birokrasi, yang  keseluruhannya  saling  berhubungan dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan  implementasi.  (Edwards,  1980,
p. 1) Kesaling-terkaitan  antara  ke-empat variabel  tersebut  pada  hasil  implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Komunikasi Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian: a. Transmisi Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah  transmisi  terjadi  manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 188 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
dengan  mendistorsikan  perintah kebijakan  atau  bahkan  menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah  transmisi  juga  terjadi manakala  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  harus  melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena  tidak  tersedianya  saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya). b.   Kejelasan ( Clarity )
Kejelasan  tujuan  dan  cara  yang akan  digunakan  dalam  sebuah kebijakan  merupakan  hal  yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang  telah  diputuskan.  Namun  hal tersebut  tidak  selalu  terjadi.  Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah  kebijakan  tidak  dirumuskan secara  jelas,  diantaranya  adalah:  i). kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif  dan  legislatif,  sehingga mereka  cenderung  menyerahkan detil pelaksanaannya pada bawahan;  ii)  Adanya  oposisi  dari masyarakat atas kebijakan tersebut; iii). Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan  tersebut;  iv).  Kebijakan baru  yang  para  perumusnya  belum terlalu  menguasai  masalah  (tentang ini  sering  dikatakan  sebagai  upaya untuk  menghindar  dari  tanggung jawab);  v).  Biasanya  terjadi  pada kebijakan  yang  menyangkut  aturan hukum.    Pada  bagian  ini  selain mengaitkan  implementasi  dengan tipe/jenis  kebijakan,  tampaknya Edwards  III  juga  banyak  mengacu pada  hasil  studi  Bardach  dalam Implementation Game.
c.   Konsistensi
Implementasi  yang  efektif  selain membutuhkan  komunikasi  yang jelas,  juga  yang  konsisten.  Proses transmisi  yang  baik  namun  dengan perintah  yang  tidak  konsisten  akan menyebabkan membingungkan
pelaksana.  Banyak  hal  yang  bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan;  ii).  Kesulitan  yang biasa  muncul  saat    memulai implementasi sebuah kebijakan baru;  iii).  Kebijakan  memiliki beragam  tujuan  dan  sasaran,  atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok  kepentingan  atas  isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut. 2. Sumber daya
Yang  dimaskud  dengan  sumberdaya yang  diperlukan  dalam  implementasi menurut Edwards III adalah : a. Staff,  yang  jumlah  dan skills (kemampuannya)  sesuai  dengan
yang dibutuhkan. b. Informasi. Informasi berbeda dengan komunikasi.  Yang  diperlukan  di sini  adalah:  i).  Informasi  yang terkait dengan bagaimana melaksanakan  kebijakan  tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
c. Kewenangan
Kewenangan  yang  dibutuhkan  dan harus  tersedia  bagi  implementor sangat  bervariasi  tergantung  pada kebijakan apa yang harus dillaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud :
membawa  kasus  ke  meja  hijau; menyediakan  barang  dan  jasa; kewenangan  untuk  memperoleh dan  menggunakan  dana,  staf,  dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain. d. Fasilitas Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang
memadai,  telah  memahami  apa yang  diharapkan  darinya  dan  apa
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 189 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun  tanpa  fasilitas  fisik  yang memadai,  implementasi  juga  tidak akan  efektif.  Fasilitas  fisik  ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : ruang kantor, komputer, dan lain-lain. 3. Disposisi Yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap  dan  komitmen  dari  pelaksana terhadap  kebijakan  atau  program  yang harus  mereka  laksanakan  karena  setiap kebijakan  membutuhkan  pelaksana- pelaksana  yang  memiliki  hasrat  kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.  Terdapat  tiga  unsur  utama yang  mempengaruhi  kemampuan  dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:
a. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman  pelaksanan  terhadap kebijakan.  Pemahaman  terhadap tujuan  kebijakan  sangatlah  penting bagi  aparat  pelaksana  lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi  sikapnya  berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan  efektif.  Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan  yaitu  ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan- kebutuhan  dan  harapan-harapan yang  disampaikan  oleh  masyarakat dapat  menyebabkan  pelaksanaan suatu program tidak efektif.
b. Arahan  dan  tanggapan  pelaksanan, hal ini meliputi bagaimana penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. c. Intensitas  respon  atau  tanggapan pelaksana.
Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam
mengimplementasikan kebijakan karena  pelaksana  adalah  individu yang  tidak  mungkin  bebas  dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan  pribadi  yang  ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan  dari  pelaksana  untuk membelokkan  apa  yang  sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya,  sehingga  dengan  sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan  tujuan  dari  kebijakan sebenarnya. 4. Struktur birokrasi : Yang dimaksud dengan Struktur Birokrasi Edwards III adalah mekanisme  kerja  yang  dibentuk  untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan.    Ia  menekankan  perlu adanya Standart  Operating  Procedure (SOP)  yang  mengatur  tata  aliran pekerjaan  diantara  para  pelaksana, terlebih  jika  pelaksanaan  program melibatkan  lebih  dari  satu  institusi.  Ia juga  mengingatkan  bahwa  adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi  kebijakan  memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.
Selain konsep implementasi, penelitian  ini  juga  menggunakan  konsep Convetion  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities .  Sebuah  konvensi  mengenai hak-hak  penyandang  disabilitas,  yang  telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam  Undang  –  Undang  Negara  Republik Indonesia  nomor  19  tahun  2011.  Tujuan Konvensi  ini  adalah  untuk  memajukan, melindungi  dan  menjamin  kesetaraan  hak- hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang
disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan  atas  martabat  yang  melekat pada mereka. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-
penderitaan  fisik,  mental,  intelektual,  atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  dimana interaksi  dengan  berbagai  hambatan  dapat
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 190 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
menyulitkan  partisipasi  penuh  dan  efektif dalam  masyarakat  berdasarkan  kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk tujuan Konvensi ini:
"Komunikasi"  mencakupi  bahasa,  tayangan teks,  Braille,  komunikasi  tanda  timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses seperti juga maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, plain-language ,  pembaca-manusia dan  bentuk-bentuk,  sarana  dan  format komunikasi  tambahan  maupun  alternatif lainnya,  sarana,  termasuk  informasi  dan teknologi  komunikasi  yang  dapat  diakses; "Bahasa"  mencakup  bahasa  lisan  dan bahasa  isyarat  serta  bentuk-bentuk  bahasa nonlisan yang lain; "Diskriminasi berdasarkan disabilitas" berarti setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas  dasar  disabilitas  yang  bermaksud  atau berdampak  pengurangan  atau  peniadaan pengakuan,  penikmatan  dan  pelaksanaan, atas  dasar  kesetaraan  dengan  manusia lainnya  terhadap  semua  hak-hak  asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial,
kebudayaan,  sipil  atau  lainnya.  Hal  ini mencakupi  semua  bentuk  diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi  yang  patut;  "Akomodasi  yang patut"  berarti  modifikasi  dan  penyesuaian yang  harus  dan  sesuai,  dengan  tidak memberikan  beban  tambahan  yang  tidak proporsional  atau  tidak  perlu  dalam menghadapi  kasus  khusus,  guna  menjamin penikmatan  dan  pelaksanaan  semua  hak- hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan penyandang  disabilitas  "Desain  universal" berarti desain produk, lingkungan, program–dan pelayanan yang dapat
digunakan  oleh  semua  orang,  semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau  rancangan  khusus.  "Desain  universal" tidak  dapat  mengesampingkan  alat  bantu bagi kelompok khusus penyandang disabilitas pada saat diperlukan.
Prinsip  Umum  Prinsip-prinsip  Konvensi adalah sebagai berikut:
a) Penghormatan  pada  martabat  yang melekat,  otonomi  individual,  termasuk
kebebasan  untuk  menentukan  pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
b) Nondiskriminasi;
c) Partisipasi  penuh  dan  efektif  dan keikutsertaan dalam masyarakat;
d) Penghormatan  atas  perbedaan  dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
e) Kesetaraan kesempatan;
f) Aksesibilitas;
g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh  dari  penyandang  disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang  disabilitas  anak  guna mempertahankan identitas mereka. Kewajiban Umum 1. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab  menjamin  dan  meningkatkan realisasi  yang  utuh  dari  semua  hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental  bagi  semua  penyandang disabilitas  tanpa  diskriminasi  dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas  fundamental.  Untuk  itu, Negara-Negara Pihak bertanggung jawab: a) Mengadopsi semua kebijakan legislatif,  administratif  dan  lainnya yang  sesuai  untuk  implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
b) Mengambil  semua  kebijakan  yang sesuai,  terrnasuk  legislasi,  untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum,  peraturan,  kebiasaan,  dan praktik-praktik  yang  berlaku  yang mengandung  unsur  diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas; c) Mempertimbangkan  perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas  dalam  semua  kebijakan dan program; d) Menahan  diri  dari  keterlibatan dalam  semua  tindakan  atau  praktik yang bertentangan dengan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 191 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Konvensi  ini  dan  menjamin  bahwa otoritas dan lembaga-lembaga publik  bertindak  sesuai  dengan Konvensi ini; e) Mengambil  semua  kebijakan  yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi berfundamentalkan disabilitas  yang  dilakukan  oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta; f) Melaksanakan atau memajukan penelitan dan pengembangan barang  ,  jasa,  peralatan,  dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dicantumkan  pada  Pasal  2  dalam Konvensi  ini,  yang  memerlukan penyesuaian  seminimal  mungkin dan  biaya  terkecil  guna  rnemenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan  dan  kegunaannya,  dan untuk  memajukan  desain  universal dalam pengembangan standar-
standar dan pedoman-pedoman;
g) Melaksanakan atau memajukan penelitan  dan  pengembangan,  dan untuk  memajukan  ketersediaan  dan penggunaan teknologi baru, termasuk  tekonologi  informasi  dan komunikasi,  alat  bantu  mobilitas, peralatan  dan  teknologi  bantuan, yang  cocok  untuk  penyandang disabilitas, serta memberikan prioritas  kepada  teknologi  dengan biaya yang terjangkau; h) Menyediakan  informasi  yang  dapat diakses  oleh  para  penyandang disabilitas mengenai bantuan mobilitas,  peralatan  dan  teknologi pembantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan,
layanan  dan  fasilitas  pendukung lainnya;
i) Memajukan  pelatihan  bagi  para profesional  dan  tenaga  bantuan yang  bekerja  dengan  penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia  sebagaimana  diakui  di dalam Konvensi ini sehingga
mereka  lebih  dapat  memberikan bantuan  dan  pelayanan  yang  sesuai dengan hak-hak tersebut; 2. Dengan memperhatikan hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya,  setiap Negara  Pihak  mengambil  tindakan sesuai  dengan  sumberdaya  maksimal yang  tersedia  dan,  bilamana  perlu,  di dalam kerangka kerjasama internasional dengan  maksud  agar  dapat  mencapai perwujudan  penuh  hak-hak  ini  secara bertahap,  tanpa  menaruh  prasangka terhadap  kewajiban-kewajiban  yang terdapat  di  dalam  Konvensi  ini  yang menurut  hukum  internasional  dapat segera diterapkan.
3. Dalam  pengembangan  dan  pelaksanaan legislasi dan kebijakan untuk menerapkan  Konvensi  ini,  dan  dalam proses  pengambilan  keputusan  lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait  dengan  penyandang  disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi  secara  akrab  dan  aktif terlibat dengan para penyandang disabilitas,  termasuk  anak-anak  dengan disabilitas, melalui organisasi- organisasi yang mewakili mereka. 4. Tidak ada hal apa pun dalam Konvensi ini  yang  boleh  mempengaruhi  setiap ketentuan yang lebih kondusif
(menguntungkan)  terhadap  perwujudan hak-hak  para  penyandang  disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum  Negara  Pihak  atau  hukum internasional  yang  diberlakukan  untuk Negara Pihak. Tidak boleh ada pembatasan  atau  pengurangan  apa  pun atas  setiap  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  fundamental  yang  diakui atau  ada  di  setiap  Negara  Pihak terhadap  Konvensi  ini,  yang  selaras dengan  ketentuan  hukum,  konvensi- konvensi,  peraturan,  atau  kebiasaan, dengan dalih bahwa Konvensi ini tidak mengakui  hak-hak  atau  kebebasan tersebut  atau  Konvensi  ini  hanya mengakuinya  dalam  tingkatan  yang lebih rendah.
5. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini wajib menjangkau seluruh
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 192 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
bagian  negara-negara  yang  berbentuk federal tanpa pembatasan atau pengecualian.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga melihat  pentingnya  memahami  berbagai Peraturan  Daerah  (Perda)  khususnya  yang menyangkut  dengan  disabilitas.    Peraturan Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota DKI  Jakarta  nomor  10  tahun  2011  tentang perlindungan penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut a. kemanusiaan; b. keadilan;
c. kesetaraan; d. pengayoman; e. kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas;  dan  f.  non  diskriminasi.  Tujuan perlindungan  penyandang  disabilitas  :  a. meningkatkan  taraf  kesejahteraan,  kualitas, serta  kelangsungan  hidup  dan  kemandirian penyandang  disabilitas;  b.  meningkatkan ketahanan  sosial  dan  ekonomi  penyandang disabilitas;  c.  meningkatkan  kemampuan, kepedulian,  dan  tanggung  jawab  dunia usaha  dan  masyarakat  dalam  perlindungan penyandang  disabilitas  secara  melembaga dan  berkelanjutan;  dan  d.  meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang  disabilitas.  Ruang  lingkup perlindungan penyandang disabilitas, meliputi:  a.  kesamaan  kesempatan;  b. aksesibilitas; c. rehabilitasi; d. pemeliharaan taraf  kesejahteraan;  dan  e.  perlindungan khusus. (Panjaitan, 2011)
Pada  bab  V  dalam  Peraturan Daerah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  DKI  Jakarta  nomor  10 tahun  2011  terdapat  penjelasan  mengenai Aksesibilitas bagian kesatu umum Pasal 44. Pemerintah  Daerah,  badan  hukurn  atau badan  usaha,  dan  masyarakat,  wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.  Penyediaan  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, berbentuk : fisik dan non fisik.
Penyediaan  aksesibilitas  berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf  a  dilaksanakan  pada  sarana  dan prasarana umum yang meliputi: a. aksesibilitas  pada  bangunan  umum;  b.
aksesibilitas pada jalan umum; C. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman;  dan  d.  aksesibilitas  pada angkutan umum. Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46 huruf a, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan
menyediakan  :  a.  akses  ke,  dari  dan  di dalam bangunan; b. pintu, ramp, tangga, lift khusus  untuk  bangunan  bertingkat;  C. tempat  parkir  dan  tempat  naik  turun penumpang;  d.  toilet;  e.  tempat  minum;  f. tempat telepon; g. peringatan darurat; dan h. tanda-tanda.
Aksesibilitas  pada  jalan  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46 huruf b dilaksanakan dengan menyedlakan: a.  akses  ke,  dan  dari  jalan  umum;  b.  akses ketempat  pemberhentian  bis/kendaraan;  c. jembatan penyeberangan; d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; e. tempat parkir dan naik turun penumpang; f. tempat pemberhentian  kendaraan  umum;  g.  tanda- tanda  / rambu-rambu  dan/atau  marka jalan; h. trotoar bagi pejalan kaki / pemakai kursi roda; dan i. terowongan penyeberangan.
Aksesibilitas  pada  pertamanan  dan pemakaman  umum  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  46  huruf  c  dilaksanakan dengan menyediakan: a. akses ke, dari, dan di  dalam  pertamanan  dan  pemakaman umum;  b.  tempat  parkir  dan  tempat  turun naik  penumpang;  c.  tempat  duduk  / istirahat;  d.  tempat  minum;  e.  tempat telepon;  f.  toilet;  dan  g.  tanda-tanda. Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46 huruf d, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:  a.  ramp;  b.  tempat  duduk; dan c. tanda-tanda. Pasal  48,  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  47,  diatur  dengan peraturan Gubernur. Pasal 49, (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  47,  dilaksanakan secara  bertahap  dengan  memperhatikan prioritas  aksesibilitas  yang  dibutuhkan penyandang  disabilitas.  (2)  Dalam  hal
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 193 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
sarana  dan  prasarana  umum  yang  telah  ada dan  belum  standar,  wajib  dilengkapi  dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Kajian  tentang  transportasi  bisa dilakukan  dari  berbagai  perspektif,  yaitu dari  lingkup  pelayanan  spasialnya  yang menjadi dasar bagi birokrasi dalam membagi kewenangan pengaturan
penyelenggaraan  transportasi.  Transportasi dipilah  menjadi  transportasi  privat  dan publik.  Transportasi  publik  dapat  diartikan sebagai  angkutan  umum,  baik  orang maupun  barang,  dan  pergerakan  dilakukan dengan moda tertentu dengan cara membayar.  Konsep  transportasi  publik sendiri  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsep kendaraan  umum.  Pengertian  kendaraan umum  berdasarkan  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor.  35  Tahun  2003 adalah  Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang  di  Jalan  dengan  kendaraan  umum yaitu  Kendaraan  umum  adalah  setiap kendaraan  bermotor  yang  disediakan  untuk dipergunakan  oleh  umum  dengan  dipungut bayaran  baik  langsung  maupun  tidak langsung.
Fenomena  mencuatnya  persoalan transportasi  publik  di  kota-kota  besar  di Indonesia  saat  ini  tidak  dapat  diselesaikan secara teknis saja. Pergeseran pola perilaku masyarakat dengan adanya angkutan massal, berupa bus way , kereta api misalnya dapat  dimaknai  sebagai  suatu  perubahan yang  cukup  berarti  dalam  pemilihan  moda transportasi oleh masyarakat. Bagi pengguna  jasa  transportasi  dengan  adanya angkutan  massal  berarti  ada  perubahan  itu menyangkut  pola  mobilitas  penduduk,  pola perilaku  bertransportasi.  Bagi  pemerintah penyelenggaraan  transportasi  publik  berarti adanya  pemerintah  membuat  kebijakan untuk  pengadaan  transpor  itu  mulai  dari yang  bersifat  teknis,  sosiologis  hingga politis,  seperti  pengadaan  lahan,  penataan ruang, modal, dan sebagainya. Ini berlanjut
pada  interaksi  pemerintah dengan  kekuatan kapital.
Untuk membangun sistem transportasi  publik  berkelanjutan  perlu adanya revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik. Pemerintah  kota  berperan  penting  dalam membuat  perencanaan  dan  implementasi kebijakan transportasi publik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  adalah  kualitatif. Kualitatif  menurut  Catherine  Marshal (dalam Sarwono, 2006, p.193) didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang mencoba  untuk  mendapatkan  pemahaman yang  lebih  baik  mengenai  kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.
Data kualitatif, yang Iebih merupakan  wujud  kata-kata  daripada deretan  angka-angka,  senantiasa  menjadi bahan  utama  bagi  ilmu-ilmu  sosial tertentu, terutama dalam bidang antropologi,  sejarah,  dan  ilmu  politik.
Meskipun  demikian,  pada  dasawarsa terakhir,  telah  semakin  banyak  peneliti dalam  bidang-bidang  ilmu  yang  secara tradisional mendasarkan diri pada pendekatan kuantitatif (psikologi, sosiologi,  ilmu  bahasa,  adaministrasi umum,  kajian  organisasi,  perencanaan kota, penelitian pendidikan, evaluasi program,  dan  analisis  kebijakan),  telah beralih  pada  paradigma  baru  yang  lebih kualitatif.  Data  kualitatif  sangat  menarik dan merupakan sumber dan deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan  tentang  proses-proses  yang terjadi dalam lingkup setempat.  (Sarwono, 2006)
Dengan  data  kualitatif  kita  dapat mengikuti  dan  memahami  alur  peristiwa secara  kronologis,  menilai  sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat,  dan  memperoleh  penjelasan yang banyak dan bermanfaat.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan narasumber  akan  menjadi  data  primer  dari
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 194 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
penelitian  ini.  Susan  Stainback  (dalam Sugiyono, 2011, h.232) menyatakan bahwa dengan  wawancara,  maka  peneliti  akan mengetahui  hal-hal  yang  lebih  mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan  situasi  dan  fenomena yang  terjadi.  Selain  itu  juga  dilakukan proses  observasi  secara  langsung  dalam berbagai kesempatan, ketika peneliti
mengikuti layanan para pengguna CRPD. Wawancara semi terstruktur
dilakukan  dalam  proses in-depth  interview kali ini, yaitu pelaksanaan wawancara lebih bebas  dibandingkan  dengan  wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah  untuk  menemukan  permasalahan secara  lebih  terbuka,  pihak  yang  diajak wawancara  diminta  pendapat  dan  ide- idenya.
Menimbang  hal  tersebut  untuk mendapatkan  informasi,  dalam  melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara pada : 1. Muhammad  Hartono  sebagai  Kepala Departemen Bus Wisata dan Pelayanan
Khusus
2. Dillah,  penyandang  disabilitas  (  Tuna Netra ) 3. Novi Kurniawati, penyandang disabilitas ( Tuna Netra ) 4. Heri, lansia pengguna kursi roda ( Tuna
Daksa )
5. Suratmi  Noor,  lansia  pengguna  kursi roda ( Tuna Daksa ) Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi.Triangulasi ini
meliputi triangulasi  sumber,  triangulasi  data  / analisis.  Triangulasi  sumber  dilakukan dengan  cara  cross-check  data  dengan  fakta dari  sumber  lainnya  dan  menggunakan kelompok informan yang berbeda. Triangulasi  ini  dilakukan  dengan  cara mencari  orang-orang  yang  terlihat  dalam proses  implementasi  ini  yaitu  direktur operational, petugas/penjaga halte serta bus Transjakarta,  dan  penyandang  disabilitas. (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) Triangulasi  data/analisis  dilakukan dengan  cara  meminta  umpan  balik  dari
informan  yang  berguna  untuk  alasan  etik serta  perbaikan  kualitas  laporan,  data,  dan kesimpulan yang di tarik dari data tersebut. Untuk  triangulasi  data,  peneliti  mengecek kembali  jawaban  yang  di  berikan  informan dengan  cara  menanyakan  kembali  maksud dari  jawaban  informan  untuk  memastikan kebenaran jawaban.

## ANALISIS HASIL
Selama dasawarsa
terakhir,
Indonesia  mengalami  kemajuan  yang  stabil dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan  kemajuan  besar  dalam  penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan  dalam  mencapai  pembangunan yang  merata.  Tingkat  kemiskinan  masih terbilang  sangat  tinggi  di  banyak  wilayah Indonesia.  Ketimpangan  masyarakat  yang termarjinalisasi  termasuk  para  penyandang disabilitas  masih  sering  terjadi.  Para penyandang  disabilitas  kerap  kali  terisolir secara  sosial  dan  menghadapi  diskriminasi dalam  akses  atas  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan    dan  layanan-layanan  lainnya. ( International Labour Organization , 2013)
Menurut  Badan  Pusat  Statistik, SAKERNAS,  2011,  jumlah  keseluruhan penduduk  Indonesia  adalah  :  237,641,326 orang,  dengan  jumlah  penduduk  usia  kerja adalah  171,755,077  orang.  Sejalan  dengan perhitungan  WHO  diperkirakan  10  persen dari  penduduk  Indonesia  (24  juta)  adalah penyandang disabilitas. Menurut data PUSDATIN  dari  Kementrian  sosial,  pada tahun  2010,  jumlah  penyandang  disabilitas di  Indonesia  adalah  :  11,580,117  orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang  disabilitas  fisik),  2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran),
1,389,614  (penyandang  disabiltias  mental) dan  1,158,012  (penyandang  disabilitas kronis). (Wardhani & Fitri, 2017)
Kurang  akuratnya  data  mengenai jumlah penyandang disabilitas telah menghambat serangkaian aksi dan tindakan yang  seharusnya  dapat  dilakukan.  Bahkan tidak  terdapat  data  yang  akurat  dan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 195 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
mendalam mengenai penyandang disabilitas di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  di Indonesia  sendiri,  penyandang  disabilitas masih  sering  dianggap  sebagai  “aib”  yang dapat mempermalukan citra keluarga sehingga kerap disembunyikan.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik,  jumlah  penduduk  DKI  Jakarta tahun  2015  sebesar  10,18  juta  jiwa, kemudian  meningkat  tahun  2016  sebesar 10,28 juta jiwa,  dan  tahun  2017  bertambah menjadi  10,37  juta  jiwa.  Dan  dapat  di katakan  bahwa  sebanyak  kurang  lebih 0.14% penduduk Jakarta adalah penyandang  disabilitas.  Berdasarkan  data dari  Dinas  Sosial  Pemprov  DKI  Jakarta melalui web site Jakarta Open Data, (Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, 2017) jumlah penyandang  disabilitas  sebanyak  14.156 orang.
Data  tersebut  baru  di  perbaharui pada tanggal 17 Mei 2018, yang di terbitkan satu  tahun  sekali.  Data  ini  merupakan jumlah  penyandang  disabilitas  pada  panti sosial di DKI Jakarta. Jakarta Barat menjadi daerah  dengan  penyandang  disabilitas terbanyak,  yakni  berjumlah  4.397  jiwa, disusul  oleh  Jakarta  Timur  4.038  jiwa, Jakarta  Selatan  2.790  jiwa,  Jakarta  Utara 1.468  jiwa.  Jakarta  Pusat  menjadi  wilayah paling  sedikit  dengan  1.463  penyandang disabilitas. Sedangkan untuk wilayah Pulau Seribu, tidak ada data yang tersedia. Kurang lengkap  dan  akuratnya  data  mengenai jumlah penyandang disabilitas telah menghambat serangkaian aksi dan tindakan yang  seharusnya  dapat  dilakukan.  Sama seperti  halnya  yang  terjadi  di  Indonesia.
Tabel 2. Data Jumlah Penyandang Disabilitas pada Panti Sosial DKI Jakarta
Nama Panti Wilayah Jumlah Keterangan Persatuan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI) Jakarta Pusat 43 Organisasi Sosial Himpunan wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta Pusat 50 Organisasi Sosial National Paralympic Committee/ Badan Pembina Olahraga Cacat (NPC/BPOC) Jakarta Pusat 74 Organisasi Sosial Korps Cacat Veteran Republik Indonesia (KCVRI) Jakarta Pusat 326 Organisasi Sosial Special Olympic Indonesia (SOIna) Jakarta Pusat 108 Organisasi sosial UILS (Unit Informasi dan Layanan Sosial ) Jakarta Pusat 30 Pelayanan Non-Panti (ODMK) Masyarakat Jakarta Pusat 512 Hasil Pendataan Pendamping/KDSK Anak Berkebutuhan Khusus/Data SLB Jakarta Pusat 320 Sumber Data: Dinas Pendidikan Persatuan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI) Jakarta Utara 160 Organisasi Sosial Rumah Autis Tanjung Priok Jakarta Utara 75 Lembaga sosial untuk anak autis dan ABK UILS (Unit Informasi dan Layanan Sosial ) Jakarta Utara 30 Pelayanan Non-Panti (ODMK) Masyarakat Jakarta Utara 763 Hasil Pendataan Pendamping/KDSK Anak Berkebutuhan Khusus/Data SLB Jakarta Utara 440 Sumber Data: Dinas Pendidikan PSBL HS 1 Jakarta Barat 892 Panti Pemda Psikotik PSBL HS 3 Jakarta Barat 460 Panti Pemda Psikotik PSBG Belaian Kasih Jakarta Barat 248 Panti Pemda Grahita PSBD Budi Bhakti Jakarta Barat 157 Panti Pemda Daksa
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 196 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
Nama Panti Wilayah Jumlah Keterangan Persatuan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI) Jakarta Barat 85 Organisasi sosial Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Jakarta Barat 315 Organisasi sosial Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta Barat 399 Organisasi sosial UILS (Unit Informasi dan Layanan Sosial ) Jakarta Barat 30 Pelayanan Non-Panti (ODMK) Masyarakat Jakarta Barat 1019 Hasil Pendataan Pendamping/KDSK Anak Berkebutuhan Khusus/Data SLB Jakarta Barat 792 Sumber Data: Dinas Pendidikan Persatuan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI) Jakarta Selatan 160 Organisasi sosial Gerakan Untuk Kesejateraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Jakarta Selatan 345 Organisasi sosial Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Jakarta Selatan 860 Organisasi sosial Persatuan Paraplegia Republik Indonesia (PERPARI) Jakarta Selatan 84 Organisasi sosial Yayasan Cheshire Indoneisa Jakarta Selatan 25 Yayasan Yayasan Bhakti Luhur Malang Cabang Jakarta Jakarta Selatan 254 Pendidikan SLB UILS (Unit Informasi dan Layanan Sosial ) Jakarta Selatan 164 Pelayanan Non-Panti (ODMK) Masyarakat Jakarta Selatan 164 Hasil Pendataan Pendamping/KDSK Anak Berkebutuhan Khusus/Data SLB Jakarta Selatan 734 Sumber Data: Dinas Pendidikan PSBL HS 2 Jakarta Timur 1211 Panti Pemda Psikotik PSBNRW Cahaya Bathin Jakarta Timur 105 Panti Pemda Netra & Rungu Wicara Persatuan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI) Jakarta Timur 200 Organisasi sosial Persatuan olah Raga Tuna Rungu Indonesia (PORTURIN) Jakarta Timur 67 Organisasi sosial Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) Jakarta Timur 339 Organisasi sosial PSAA. Surya Wiyata Jakarta Timur 35 Pendidikan SLB Yayasan Elsafan Jakarta Timur 36 Yayasan PSAA. Cacat Rawinala Jakarta Timur 67 Yayasan/Panti Swasta Panti PSPC Frobel Montessori Jakarta Timur 25 Rungu UILS (Unit Informasi dan Layanan Sosial ) Jakarta Timur 60 Pelayanan Non-Panti (ODMK) Rumah Pena Jakarta Timur 25 Orsos Disabilitas Ganda Yayasan Lembaga Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Jakarta Timur 20 Yayasan penyalur kerja Masyarakat Jakarta Timur 462 Hasil Pendataan Pendamping/KDSK Anak Berkebutuhan Khusus/Data SLB Jakarta Timur 1384 Sumber Data: Dinas Pendidikan
Sumber : Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, 2018.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 197 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
Jauh  sebelum  konsep  keterbatasan fungsi  individu  dan  hambatan  lingkungan menjadi sebuah standar internasional dalam menjelaskan terminologi
disabilitas,
Pemerintah  Indonesia  telah  membangun komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang
disabilitas melalui intervensi  kebijakan,  yaitu  UU  No. 4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat. UU  No.  4  Tahun  1997  menjelaskan persamaan hak dan kesempatan penyandang disabilitas  untuk  berpartisipasi  di  seluruh aspek  kehidupan  sosial  masyarakat,  seperti hak  memperoleh  akses  pendidikan  dan lapangan pekerjaan; hak memperoleh akses fasilitas publik; dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.  Namun  demikian,  UU  No.  4
Tahun  1997  masih  besar  dipengaruhi  oleh konsep disabilitas dalam dunia medis, tidak berdasarkan  pada  model  berbasis  hak. (Adioetomo, Mont, & Irwanto, 2014)
Adioetomo  dan  kawan-kawan  juga mengatakan  bahwa  pada  tahun  1998, reformasi politik telah memberikan kesempatan  bagi  Pemerintah  Indonesia untuk  mengadopsi  prinsip  universal  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  ke  dalam  kebijakan dan peraturan domestik. Penetapan UU No. 39  Tahun  1999  tentang  HAM  merupakan titik  awal  Pemerintah  Indonesia  dalam memberikan  paparan  mengenai  prinsip dasar anti diskriminasi yang harus terakomodasi di dalam peraturan dan sistem hukum,  serta  mempromosikan  pemenuhan hak  individu  untuk  memperoleh  akses kebutuhan  dasar,  pendidikan,  kesehatan, dan  perlindungan  sosial.  Akan  tetapi,  UU No.  39  Tahun  1999  tidak  memasukkan konsep  disabilitas  yang  diakui  secara internasional  –  yang  menjelaskan  bahwa disabilitas merupakan isu HAM dan sebuah hasil interaksi dengan lingkungan; tercermin  dari  tidak  adanya  penjelasan spesifik  mengenai  hak-hak  penyandang disabilitas di dalam undang-undang.
Paradigma dan pandangan mengenai penyandang disabilitas mengalami pergeseran setelah PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2006. Convention on The Rights of Persons telah diratifikasi oleh 164 negara, termasuk Pemerintah  Indonesia  melalui  UU  No.  19 Tahun  2011.  Penetapan  UU  No.  19  Tahun 2011 memberikan peluang bagi Pemerintah Indonesia  untuk  merevisi  UU  No.  4  Tahun 1997  serta  peraturan  lain  terkait  dengan penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip  CRPD  dan  model  berbasis  hak. Sinergi  dengan  tujuan  pembangunan  yang inklusif,  penyandang  disabilitas  tidak  lagi dipandang  sebagai  obyek  kegiatan  amal ( charity ),  tetapi  sebagai  individu  yang memiliki hak untuk hidup bermasyarakat di lingkungannya tanpa ada hambatan partisipasi.
Saat  ini,  kebijakan  –  kebijakan pemerintah  lebih  menekankan  kepada kebutuhan  untuk  menciptakan  lingkungan yang  dapat  memfasilitasi  penyandang disabilitas dengan menghilangkan hambatan,  sehingga  penyandang  disabilitas dapat  berpartisipasi  dalam  aktivitas  sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, penyandang disabilitas di Indonesia mengalami  kondisi  yang  memprihatinkan mulai dari permasalahan pendidikan, lapangan pekerjaan, penerimaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Penyandang  disabilitas  juga  mengalami kemiskinan dengan kondisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan non disabilitas.  Hingga  saat  ini,  program  dan peraturan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia telah dikembangkan, namun tidak terimplementasikan  dengan  baik  dan  tidak mengakomodasi  kebutuhan  penyandang disabilitas.

## Kebijakan  DKI  Jakarta  Mengenai  Hak Penyandang Disabilitas
Semenjak  disahkannya Convetion on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities yaitu konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam  Undang  –  Undang  Negara  Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011. Berdasarkan  catatan  di  Kementrian  Sosial (Kemensos)  hingga  kini  baru  ada  delapan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 198 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
provinsi  yang  sudah  memiliki  perda disabilitas. Menteri Sosial Republik Indonesia, Kofifah Indar Parawansa mengatakan  provinsi  tersebut  ialah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  Jawa  Timur,
Jawa  Barat,  Jawa  tengah,  DKI  Jakarta, Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau,  dan Bali. (Jerry & Yani, 2017)
DKI  Jakarta  sendiri  menerbitkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  DKI  Jakarta  nomor  10  tahun  2011
tentang perlindungan penyandang disabilitas pada tanggal 14 November 2011. Peraturan  ini  ditetapkan  di  Jakarta  oleh Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarta  yaitu  Fauzi  Bowo.  Perlindungan penyandang disabilitas diselengarakan berdasarkan kemanusiaan,
keadilan,
kesetaraan, pengayoman, kepentingan, terbaik bagi penyandang disabilitas dan non diskriminasi.  Kebijakan  ini  terlegitimasi secara  nasional  ketika  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas disahkan. (Kemendagri, 2016)
Tujuan  perlindungan  penyandang disabilitas  yaitu  untuk  meningkatkan  taraf kesejahteraan,  kualitas,  serta  kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas,  meningkatkan  ketahanan  sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. Meningkatkan  kemampuan,  kepedulian, dan  tanggung  jawab  dunia  usaha  dan masyarakat dalam perlindungan penyandang  disabilitas  secara  melembaga dan  berkelanjutan  serta  meningkatkan kualitas kehidupan dan penyandang disabilitas.  Ruang  lingkup  perlindungan penyandang disabilitas tersebut pun meliputi kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan
khusus. Pada  bab  V  dalam  Peraturan Daerah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta nomor 10 tahun 2011 terdapat penjelasan mengenai Aksesibilitas  bagian  kesatu  umum  Pasal  44.
Pemerintah  Daerah,  badan  hukurn  atau badan usaha, dan masyarakat, wajib menyediakan  aksesibilitas  bagi  penyandang disabilitas.  Dengan  itu  sebagai  perusahaan
BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  di bawah Pemprov DKI, Transjakarta memiliki tangung  jawab  untuk  menjalankan  program besar  milik  Pemprov  DKI  khususnya kesetaraan  pelayanan  bagi  seluruh  warga dalam  bidang  Transportasi  termasuk  untuk penyandang disabilitas.

## Kondisi  Umum  Fasilitas  Transportasi Publik  Yang  Aksesibel  bagi  Penyandang
Disabilitas di DKI Jakarta
Kondisi fasilitas transportasi publik bagi  penyandang  disabilitas  di  Indonesia masih  belum  dapat  di  akses,  terutama  di DKI  Jakarta,  yang  merupakan  Ibukota  dari Negara Indonesia. Padahal hak aksesibilitas merupakan  salah  satu  hak  terpenting  bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi  penuh  dalam  kehidupan sosial.  Laporan  dari  Lembaga  Bantuan Hukum  (  LBH  )  Jakarta  pada  7  Desember 2015
menunjukkan bahwa moda transportasi  transjakarta, commuter  line , gedung ( pemerintah maupun non
pemerintah ) belum aksesibel bagi kelompok  difabel.  Fasilitas  publik,  baik moda  transportasi  dan  bagunan  gedung, dalam  ‘Laporan  Pemeringkatan  Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok  Difabel  di  DKI  Jakarta  Tahun 2015’, dinilai tidak sepenuhnya menjalankan peraturan perundang- undangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil  data  12  halte  transjakarta,  10 stasiun  KA  Commiter  Line,  26  gedung instansi  pemerintah  dan  11  gedung  instansi non pemerintah. Data-data tersebut kemudian  diuji  melalui  dua  buah  peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat  dan  Orang  Sakit  Pada  Sarana  dan Prasarana  Perhubungan  dan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 30/PRTM/2006  tentang  Pedoman  Teknis Fasilitas  dan  Aksesibilitas  pada  Bangunan Gedung dan Lingkungan. (Januardy, 2015) Penelitian menggunakan nilai
indeks  aksesibel  dengan  nilai  tertinggi  4 (empat)  sebagai  fasilitas  publik  aksesibel,
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 199 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
hingga  nilai  terendah  0  (Nol)  sebagai fasilitas  publik  tidak  aksesibel.  Berikut pemeringkatan  indeks  aksesibilitas  fasilitas publik  bagi  kelompok  difabel  di  DKI Jakarta tahun 2015 :

## Peringkat  Halte  Transjakarta  Indeks Status
1. Dukuh Atas 2.1 Kurang Aksesibel 2. Harmoni 2.1 Kurang Aksesibel
3. Sarinah 2.1 Kurang Aksesibel
4. Glodok 2.1 Kurang Aksesibel
5. Senen 1.9 Tidak Aksesibel
6. Pulogadung 1.7 Tidak Aksesibel 7. Gelora Bung Karno 1.7 Tidak Aksesibel 8. Cempaka Mas 1.7 Tidak Aksesibel 9. Matraman 1.6 Tidak Aksesibel
10. Kampung Melayu 1.6 Tidak Aksesibel
11. Kota 1.5 Tidak Aksesibel
12. Blok M 1.3 Tidak Aksesibel Peringkat Stasiun Commuter Line Indeks Status 1. Jakarta Kota 1.76 Tidak Aksesibel 2. Pasar Senen 1.65 Tidak Aksesibel
3. Bekasi 1.65 Tidak Aksesibel
4. Tanah Abang 1.65 Tidak Aksesibel
5. Tangerang 1.65 Tidak Aksesibel
6. Bogor 1.53 Tidak Aksesibel
7. Manggarai 1.53 Tidak Aksesibel
8. Duri 1.29 Tidak Aksesibel
9. Jatinegara 1.29 Tidak Aksesibel 10. Serpong 1.29 Tidak Aksesibel Keberadaan Fasilitas Transportasi
Publik  Yang  Aksesibel  bagi  Penyandang
Disabilitas di DKI Jakarta
Sebagai  Ibukota  Negara  Republik Indonesia,  DKI  Jakarta  terus  membenah memberbaiki  diri  dengan  pembangunan infrasutruktur  dan  berbagai  sarana  umum yang dibutuhkan warganya. Dalam perjalanannya, kebijakan terhadap
penyandang disabilitas di DKI Jakarta telah menyentuh  tahap  pelaksanaan  kebijakan. Sejumlah  sarana  transportasi  seperti  MRT ( Mass  Rapid  Transit ),  LRT  ( Light  Rail Transit ),  dan  KRL  (Kereta  Rel  Listrik)
terus dibangun dengan tujuan mempermudah  mobilitas  warga  di  DKI
Jakarta,  khususnya  penyandang  disabilitas.
(Megapolitan, 2017) Tidak  hanya  pembangunan  skala besar yang sedang digalakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembangunan dan penataan sarana pendukung  seperti  trotoar-trotoar  di  jalan utama ibukota sudah dalam proses renovasi agar  sesuai  dengan  kebutuhan  difabel, seperti  pemasangan  tanda  jalan  bagi tunanetra  dan  perbaikan  undakan  bagi tunadaksa. Salah satu yang tengah dilakukan  adalah  dengan  pencanangan program  bulan  tertib  trotoar.  Bulan  Tertib Trotoar  dimulai  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  sejak  awal  Agustus  2017.  Bulan Tertib Trotoar adalah satu ikhtiar mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. (Gumilang, 2017) Halte-halte dan jembatan penyebrangan  orang  serta  pemeliharaannya pun  terus  dilakukan.  Termasuk  perbaikan pelayanan  dan  sarana  transportasi  massal, seperti  Transjakarta.  Transjakarta  juga sudah  didesain  seramah  mungkin  terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dan  PT  Transportasi sudah memproyeksikan ada sekitar 75 halte yang  dapat  diubah  menjadi  halte  ramah difabel.
Sampai  dengan  saat  ini  sudah  ada 10  halte  yang  memiliki  JPO  yang  ramah kaum difabel (Januardy, Tambunan, Hutapea,  &amp;  H.  Sinaga,  2015)  , diantaranya yaitu: 10 Halte Ramah Penyandang Disabilitas
1. Senen ( Koridor 2 )
2. Sarinah ( Koridor 1 )
3. Cempaka Mas ( Koridor 2 )
4. Pulogadung ( Koridor 4 )
5. Gelora Bung Karno ( Koridor 1 )
6. Dukuh Atas ( Koridor 1 )
7. Harmoni ( Koridor 1 )
8. Matraman ( Koridor 5 )
9. Kota ( Koridor 1 )
10. Glodok ( Koridor 1 ) PT. Transjakarta pun sudah mengoperasikan  bus  berlantai  rendah  atau lower  deck. Bus-bus  dengan  lantai  rendah mulai  di  beroperasikan  pada  Senin  20
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 200 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
November  2017.  Pemilihan  lantai  rendah sejajar  dengan  trotoar  bertujuan  untuk mempermudah penyandang disabilitas masuk  ke  dalam  bus.  Bus  ini  juga memiliki  ram  kursi  roda  di  area  pintu untuk  mempermudah  keluar  masuknya penyandang disabilitas. (Rudi, 2017)
PT. Transjakarta sendiri pun memiliki  program  layanan  baru  yaitu Transjakarta Cares. Program ini merupakan  layanan  gratis  yang  di  berikan oleh Transjakarta khusus bagi penyandang disabilitas DKI Jakarta. Transjakarta Cares diresmikan  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta Basuki  Tjahaja  Purnama,  pada  Rabu  19 Oktober  2016  di  Balaikota. Layanan Transjakarta  Care  ini  menjadi  solusi  dari banyaknya  halte  dan  JPO  yang  belum sepenuhnya  aksesibel  bagi  penyandang disabilitas.
Transjakarta  Cares  hanya  dapat dipesan  oleh  penyandang  disabilitas  yang berdomisili di DKI Jakarta. Untuk memesan Transjakarta Cares, pengguna dapat menghubungi call centre pihak Transjakarta di  nomor  1500-102.  Pemesanan  dapat dilakukan  satu  hari  sebelum  penggunaan layanan.  Pemesanan  dilakukan  hari  senin sampai  minggu,  pukul  00.00  –  12.00  WIB. Transjakarta  Cares  memberikan  pelayanan dari  hari  senin  sampai  hari  minggu  pukul 07.00 – 20.00 WIB. Dengan format pesanan melalui sms dan whatsapp yaitu nama, jenis difable,  usia,  alamat  penjemputan  dan tujuan,  jumlah  orang/rombongan,  dan nomor telepon yang dapat di hubungi.
Implementasi Convention  on  The  Rights of  Persons  with  Disabilities  (CRPD) dalam aspek aksesibilitas fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta Berakhirnya Perang Dunia II
menimbulkan  banyak  perubahan  dalam sistem  hubungan  internasional.  Hubungan Internasional yang dahulunya dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan  negara  sebagai aktor  tunggal  mulai  mengalami  pergeseran pandangan  seiring  dengan  kemunculan  isu- isu baru dalam hubungan internasional. Isu- isu  tersebut  tidak  hanya  lagi  mengenai penggunaan kekuasaan, militer, dan
peperangan, melainkan isu tentang perdagangan, komunikasi pergerakan manusia  dan  isu-isu  kemanusiaan  yang sifatnya  menembus  batas  negara.  (Jackson & Sorensen, 2010, p. 42) Hal tersebut menjadi awal munculnya teori neoliberal institusionalisme.  Secara  garis  besar,  teori neoliberal  institusionalisme  melihat  bahwa kemunculan  isu-isu  baru  yang  menembus batas  negara  menciptakan  nilai,  ide  dan permasalahan bersama yang dihadapai oleh setiap  negara.  Hal  ini  kemudian  menjadi salah  satu  faktor  terbentuknya  kerjasama antar  negara.  Menyadari  bahwa  negara tidak lagi dapat mengandalkan kekuatannya masing-masing  dalam  meraih  kepentingan atau menyelesaikan permasalahannya.
Kerjasama antar negara kemudian diperkuat oleh  terbentuknya  institusi  internasional.
Salah satu bentuk dari institusi internasional tersebut  adalah Organization , Rules ,  dan
Convention . (Keohane, 1989) Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau United Nation adalah organisasi internasional  yang  didirikan  pada  tahun 1945. Salah satu tujuan dirikannya Perserikatan Bangsa-bangsa adalah mencapai  kerjasama  internasional  dalam memecahkan  masalah  internasional  dari karakter  ekonomi,  sosial,  budaya,  atau kemanusiaan,  dan  dalam  mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi  manusia  dan  kebebasan  fundamental untuk semua orang tanpa adanya  perbedaan seperti  ras,  jenis  kelamin,  bahasa,  atau agama.  (Kegley,  2006)  Melihat  betapa pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia,  beberapa  konvensi  internasional yang  membahas  mengenai  Hak  Asasi Manusia pun akhirnya dibuat dan diratifikasi oleh ratusan negara.
Indonesia  merupakan  salah  satu dari  ratusan  negara  yang  meratifikasi konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia tersebut,  yaitu Convention  on  The Rights  of  Persons  with  Disabilities . Convetion  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities yaitu  konvensi  mengenai  hak- hak penyandang disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 201 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
dalam  Undang  –  Undang  Negara  Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011. Penetapan UU  No.  19  Tahun  2011  memberikan peluang  bagi  Pemerintah  Indonesia  untuk merevisi  UU  No.  4  Tahun  1997  serta peraturan  lain  terkait  dengan  penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip CRPD.
Tujuan  Konvensi  ini  adalah  untuk memajukan,  melindungi  dan  menjamin kesetaran semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan  penghormatan  atas  martabat yang  melekat  pada  mereka.  Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual,  atau  sensorik  dalam  jangka waktu  lama  dimana  interaksi  dengan berbagai  hambatan  dapat  menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat  berdasarkan  kesetaraan  dengan yang lainnya.
Dan  untuk  menjalankan  tujuan tersebut, Convention  on  The  Rights  of Persons  with  Disabilities memiliki  prinsip umum salah satunya adalah prinsip mengenai  aksesibilitas.  Aksesibilitas  untuk penyandang  disabilitas  ada  dalam  Pasal  9
Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities.
Dikatakan bahwa agar
penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri  dan  berpartisipasi  secara  penuh dalam  semua  aspek  kehidupan,  Negara- Negara  Pihak  wajib  mengambil  langkah yang  tepat  untuk  menjamin  akses  bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan  dengan  warga  lainnya,  terhadap lingkungan  fisik,  transportasi,  informasi, dan  komunikasi,  termasuk  sistem  serta teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta akses  terhadap  fasilitas  dan  jasa  pelayanan lain  yang  terbuka  atau  tersedia  untuk publik,  baik  di  daerah  perkotaan  maupun pedesaan.  DKI  Jakarta  menjadi  salah  satu daerah  perkotaan  di  Indonesia  yang menerbitkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta nomor 10  tahun  2011  semenjak  disahkannya CRPD ,  yang  telah  diratifikasi  oleh  Negara Republik  Indonesia  dalam  Undang  – Undang  Negara  Republik  Indonesia  nomor
19 tahun 2011. Peraturan tersebut diterbitkan  pada  tanggal  14  November 2011.
Bukti  dari  perjuangan  masyarakat terlihat  dengan  lahirnya  Peraturan  Daerah (Perda) yang mengatur perihal perlindungan penyandang  disabilitas  di  berbagai  daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau,  DKI Jakarta  dan  wilayah  lainnya  di  Indonesia. Lahirnya  Perda  itu  membuktikan  bahwa  di tingkat daerah, masyarakat sudah mengizinkan  keberadaan  jaminan  akan perlindungan terhadap penyandang disabilitas  sebagai  salah  satu  wujud implementasi Convention  on  The  Rights  of Persons  with  Disabilities .  Diharapkan  dari terbitnya  peraturan  perundangan  yang  baru ini,  isu  disabilitas  ditempatkan  sebagai  isu multisektor bukan hanya sektor sosial. Juga dapat  menjadi  alat  untuk  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  penyandang disabilitas hidup secara mandiri dan mampu menanamkan nilai-nilai yang sudah tumbuh di  masyarakat,  yang  melihat  penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang  memiliki  hak  yang  sama  pada  setiap daerah. (Fauzi, 2017)
Sama halnya dengan Convention on The  Rights  of  Persons  with  Disabilities , Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  DKI  Jakarta  nomor  10  tahun  2011 bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan,  kualitas,  serta  kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas,    meningkatkan  ketahanan  sosial dan ekonomi penyandang disabilitas,
meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang  disabilitas  secara  melembaga dan  berkelanjutan,  meningkatkan  kualitas kehidupan  dan  penghidupan  penyandang disabilitas.  Untuk  menjalankan  tujuan tersebut salah satu ruang lingkup perlindungan  penyandang  disabilitas  pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  DKI  Jakarta  nomor  10  tahun  2011 meliputi Aksesibilitas.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 202 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
Akesesibilitas yang dimaksud dalam Pasal 9 Convention on The Rights of Persons with Disabilities ada pada Pasal 44
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus
Ibukota DKI Jakarta nomor 10 tahun 2011.
Dalam pasal 44 dijelaskan bahwa
aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas sebagaimana dimaksud dibagi menjadi dua,
berbentuk  fisik  dan  non  fisik.  Dan  dalam Pasal 45 penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik  sebagaimana  dimaksud  adalah  sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas  pada  bangunan  umum,  jalan umum,  pertamanan  dan  permakaman,  serta aksesibilitas pada angkutan umum.
Aksesibilitas  pada  angkutan  umum yang di maksud ada pada Pasal  46 huruf d yaitu  mengenai  aksesibilitas  pada  angkutan umum  atau  transportasi  publik  baik  yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan  menyediakan  ramp,  tempat  duduk, dan tanda-tanda. Sebagai perusahaan BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  di bawah  Pemprov  DKI,  dengan  itu  PT. Transjakarta  memiliki  tanggung  jawab untuk  menjalankan  program  besar  milik Pemprov DKI khususnya kesetaraan
pelayanan bagi seluruh warga dalam bidang
Transportasi.  Program  tersebut  merupakan Transjakarta  Cares.  Transjakarta  Cares merupakan  program  layanan  baru  yang dipersembahkan  oleh  PT.  Transportasi Jakarta.  Program  ini  merupakan  layanan gratis  yang  di  berikan  oleh  Transjakarta khusus  bagi  penyandang  disabilitas  DKI Jakarta. Transjakarta Cares diresmikan oleh Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja Purnam,  pada  Rabu  19  Oktober  2016  di Balaikota.
Tentu  saja  konvensi  international mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas yang telah diratifikasi harus diimplementasikan  dengan  maksimal  di setiap  lapisan  masyarakat  dari  seluruh negara yang telah
meratifikasi.
Implementasi,  dalam  hal  ini  didefinisikan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  untuk mempraktikkan  suatu  program  atau  suatu konvensi  international.  Untuk  mengetahui bagaimana  evaluasi    implementasi  dari Convention  on  The  Rights  of  Persons  with
Disabilities pada  aksesibilitas  transportasi publik  di  DKI  Jakarta,  maka  penulis memutuskan  untuk  menggunakan  Model Implementasi  Publik  dari  Edwards  yaitu Approach to Implementation Problem.

## PEMBAHASAN
Transjakarta Cares merupakan program layanan baru yang
dipersembahkan  oleh  PT.  Transportasi Jakarta.  Program  ini  merupakan  layanan gratis  yang  di  berikan  oleh  Transjakarta khusus  bagi  penyandang  disabilitas  DKI Jakarta. Transjakarta Cares diresmikan oleh Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja Purnama,  pada  Rabu  19  Oktober  2016  di Balaikota.  Sebagai  perusahaan  BUMD (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  di  bawah
Pemprov DKI, Transjakarta memiliki tanggung jawab untuk menjalankan
program besar milik Pemprov DKI khususnya kesetaraan pelayanan bagi seluruh  warga  dalam  bidang  Transportasi. Dengan layanan ini diharapkan penyandang disabilitas  tidak  menjumpai  hambatan dalam mendapatkan moda transportasi yang aman, nyaman, dan murah.
Dalam memberikan pelayanan, Transjakarta Cares berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  nomor  160  tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan  Bus  Gratis  bagi  masyarakat  tertentu. Pelayanan Transjakarta secara gratis diberikan  kepada  masyarakat  tertentu  yang terdapat pada Bab III Pasal 4 yang meliputi
:  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  pensiunan Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah,  tenaga kontrak  yang  berkerja  di  Pemerintah Daerah,  peserta  didik  penerima  KJP, karyawan  swasta  tertentu,  penghuni  rumah susun sederhana sewa, penduduk Kabupaten  Administrasi Kepulauan  Seribu, penerima  beras  keluarga  sejahtera  yang berdomisili  di  Jakarta  Bogor  Depok Tangerang  Bekasi  (Jabodetabek),  anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI) /
Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI),
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 203 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Veteran  Republik  Indonesia,  penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia. Penyandang disabilitas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 merupakan orang yang memiliki keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual,  atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika  ia  berhadapan  dengan  berbagai hambatan,  hal  ini  dapat  menyulitkan  untuk beradaptasi  penuh  dan  efektif  dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.
Selain  sebagai  dasar  hukum  dan pedoman operasional bagi PT. Transportasi Jakarta  dalam  memberikan  pelayanan,  PT. Transportasi Jakarta juga berpedoman pada Pancasila  sila  ke-lima  yaitu  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  “Dalam memberikan  pelayanan  PT.  Transjakarta,
program Transjakarta Cares sendiri diharapkan  agar  ditiru  oleh  daerah-daerah lain” disampaikan oleh Muhammad
Hartono  selaku  Kepala  Departmen  Bus
Wisata dan Pelayanan Khusus. PT. Transjakarta  sendiri  memiliki  struktur birokrasi yang berlapis. Karena menggunakan anggaran PSO (Public
Service  Organization) yang  notabene  dari APBD  (Anggaran  Pendapatan  Daerah), maka harus memiliki persetujuan dari Dinas Perhubungan  lalu  ke  Gubernur  dan  Wakil Gubernur.
Sampai  saat  ini  Transjakarta  Cares memiliki  26  unit.  Tetapi  yang  beroperasi hanya  22  unit,  karena  4  unit  lainnya dipergunakan  untuk maintainance dan untuk  hal  yang  lain - lainnya. Sistem berkerjanya yaitu 7 hari kerja : 5 hari kerja x 1 shift x jumlah unit. Dari sini maka dapat diketahui jumlah orangnya. Sehingga apabila  ada  penambahan  2  shift,  maka Transjakarta Cares memiliki sistem penambahan orang. Namun apabila melihat jumlah  penyandang  disabilitas  melalui  data Badan  Pusat  Statistik  yang  ada  sekitar 14.156  atau  0,14%  dari  penduduk  DKI Jakarta,  jumlah  unit  Transjakarta  Cares sendiri  belum  memenuhi  kebutuhan  atau kapasitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas di DKI Jakarta.
Transjakarta  Cares  sendiri  selama ini  tidak  memiliki  masalah  transmisi  yang
terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui  kebijakan  (disposisi)  tersebut dengan  mendistorsikan  perintah  kebijakan atau  bahkan  menutup  komunikasi  yang diperlukan.  Untuk  sebaliknya,  apabila pelaksana  tidak  menyetujui  kebijakan tersebut,  maka  pelaksana  akan  lebih memberlakukan sistem revisi dengan mengkomunikasikannya secara baik. Sistem revisi tersebut lebih bersifat menyempurnakan. sehingga apabila pelaksana tidak menyetujui, pelaksana akan lebih  memperbaiki-memperbaikinya  lagi sehingga  akhirnya  menjadi  sempurna  dan kebijalan tersebut dapat di implementasikan. Sejauh  ini  program  Transjakarta Cares  hanya  memiliki  kendala  pada  lintas dinas.  Yaitu  proses  ke  Dinas  Perhubungan dan  Dinas  Bina  Marga  yang  cukup  sulit.
Seperti mengenai jalanan koridor transjakarta  merupakan  ranah  Dinas  Bina Marga. Sedangkan JPO dan halte merupakan  ranahnya  Dinas  Perhubungan.
Transjakarta  hanya  mengoperasionalkan transportasinya saja. Hal ini yang membuat PT.  Transjakarta  sendiri  cukup  kesulitan berkoordinasi  dalam  membahas  kondisi anak  tangga  dengan  tingkat  kemiringan posisi lajur tangga yang cukup curam.
Seperti adakalanya saat PT. Transjakarta bersurat ke Dinas
Perhubungan hari ini, tetapi tidak jelas surat tersebut kapan masuknya. Sehingga  proses surat  tersebut  di  Dinas  Perhubungan terkesan  lamban.  Contohnya,  apabila  PT. Transjakarta  mengajukan  surat  ke  Bina Marga  untuk  menambal  jalur busway yang berlubang.  Proses  surat  tersebut  lama, padahal  sebetulnya  apabila  mereka  sudah mendapatkan  perintah,  proses  penambalan jalur  tersebut  cepat.  Bapak  Muhammad selaku  kepala  departmen  bus  wisata  dan pelayanan mengasumsikan bahwa kemungkinan  banyaknya  pekerjaan  yang harus  di  laksanakan  membuat  surat- suratnya  juga  menumpuk.  Sehingga  proses suratnya  nya  terkesan  lamban,  namun pengerjaannya cepat.
Program  Transjakarta  Cares  ini tidak mendapatkan penentangan dari
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 204 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
masyarakat,  namun  sebaliknya  program  ini sangat di dukung. Seperti yang
disabmpaikan  oleh  bapak  Muhammad karena sebelumnya  ada pelayanan blue-live yang  diberikan  oleh Blue  Bird khusus penyandang  disabilitas,  namun  fasilitas tersebut  berbayar,  dan  bayarnya  sangat mahal,  tidak  efektif,  dan  alatnya  berbeda dengan yang dimiliki oleh  program
Transjakarta Cares. Selama ini Transjakarta Cares tidak memiliki kebutuhan yang saling bersaing. Karena sebelum membuat program  ini,  Transjakarta  cares  sudah berkonsultasi  terlebih  dahulu  ke  Dinas
Sosial,  komunitas  penyandang  disabilitas seperti JBFT, HWDI. Bapak Hartono sudah bertemu dan berkonsultasi mengenai bagaimana  memberikan  pelayanan  yang baik  untuk  penyandang  disabilitas,  seperti berapa  ukuran  kursi  roda,  pegangan  yang bagus  seperti  apa,  dan  trik-trik  khusus untuk  melayani  penyandang  disabilitas, khusunya tuna netra.
Kebijakan yang harus dilaksanakan PT. Transjakarta dalam Program
Transjakarta  Cares  tidaklah  kompleks, karena  program  ini  sangat  di  dukung. Belum  lama  ini  pemerintah  mengadakan lomba Kebijakan Layanan bagi Masyarakat. Seluruh fasilitas publik dari BUMN sampai BUMD, PT. Transjakarta mengirimkan dua program.  Dari  1000  lebih  program  yang mengikuti lomba tersebut, program Transjakarta Cares sudah lolos dalam tahap pertama,  dan  dalam  proses  ke  tahap selanjutnya.
Kesulitan  yang  biasa  muncul  dari program  Transjakarta  Cares  saat  memulai implementasi  sebuah  kebijakan  baru  yaitu kesulitan  dalam  Administrasi.  Diibaratkan sebagai  bayi  yang  baru  lahir,  pelaksana belum mengerti
bagaimana mengimplementasikan  kebijakan  tersebut, pelaksana terkadang merasa binggung harus apa  dan  bagaimana.  Pelaksana  terkadang merasa sulit untuk beradaptasi ke peraturan yang  sudah  ada.  Fasilitas  yang  disediakan PT. Transjakarta untuk penyandang
disabilitas  yaitu  halte-halte  yang  ramah disabilitas, Bus  Low  Entry ,  dan  pelayanan gratis seperti kartu lansia, kartu disabilitas.
Transjakarta  Cares  hanya  dapat dipesan  oleh  penyandang  disabilitas  yang berdomisili di DKI Jakarta. Untuk memesan Transjakarta  Cares  dapat  dilakukan  satu hari sebelum penggunaan layanan. Pemesanan  dilakukan  hari  senin  sampai minggu,  pukul  00.00  –  12.00  WIB. Transjakarta  Cares  menerima  pelayanan dari  hari  senin  sampai  minggu  pukul  07.00 –  20.00  WIB.  Dengan  format  pesanan melalui sms dan whatsapp yaitu nama, jenis difable,  usia,  alamat  penjemputan  dan tujuan,  jumlah  orang/rombongan,  nomor telepon  yang  dapat  di  hubungi.  Mengapa jenis  difable  harus  dimasukkan,  karna contohnya  seperti  tuna  netra,  tuna  netra tidak perlu mobil yang ada ramp, dan yang ada kursi rodanya. Apabila tuna daksa akan diberikan  yang  mobil  dapat  dinaiki  kursi rodanya.
Mobil yang dimiliki oleh Transjakarta  Cares  merupakan  hibah  dari pengusaha seperti Tahir Foundation,
Mayapada,  AAB,  ACC,  dan  lainnya.  Staff dari  Transjakarta  Cares  berikan  pelatihan khusus.  satgas  dan  pengemudi  diberikan training dengan  JBFT,  HWDI  yang merupakan organisasi penyandang disabilitas  untuk  menangani  penyandang disabilitas, seperti bagaimana cara mendorong kursi roda, dan lain-lain.
PT. Transjakarta memiliki kesulitan dalam  menanggapi  kebutuhan  –  kebutuhan dan  harapan  –  harapan  yang  disampaikan oleh masyarakat. Seperti disaat penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan, transjakarta cares tidak dapat
melayananinya  karena  keterbatasan  unit mobil yang ada. Namun dalam menanggapi kebutuhan  –  kebutuhan  dan  harapan  – harapan yang disampaikan oleh masyarakat PT.  Transjakarta  lebih  mengutamakan penyandang  disabilitas  yang  belum  pernah sama sekali menggunakan fasilitas tersebut, agar  setiap  penyandang  disabilitas  di  DKI Jakarta dapat merasakan pelayanan Transjakarta Cares.
Komitment  yang  PT.  Transjakarta berikan,  yaitu  waktu  jam  operasional  yang diperpanjang  pada  awalnya  jam  9  pagi sampai jam 4 sore. Saat ini mulai dari jam 7
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 205 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
pagi  sampai  jam  8  malam.  Sikap  dan komitment dari PT. Transjakarta menggalami banyak peningkatan. Peningkatan  yang  di  maksud  adalah awalnya Transjakarta Cares hanya melayani 6 orang lalu akhirnya meningkat-meningkat sampai saat ini bisa 150 orang per harinya.
Standart Operating Procedure ( SOP ) yang diberikan PT. Transjakarta untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas yaitu dengan mengajak  bicara  penyandang  disabilitas pada  saat di  dalam  mobil.  Karena biasanya penyandang  disabilitas  akan  merasa  kikuk, dan  takut.  Sehingga  apabila  pengguna  di ajak berbicara mereka akan merasa nyaman dan aman.
Melalui hasil penelitian dan wawancara  yang  peneliti  lakukan,  dapat disimpulkan  bawah  penyandang  disabilitas merasa  fasilitas  transportasi  publik  di  DKI Jakarta sudah aksesibel dan cukup
membantu dengan adanya program
Transjakarta  Cares.  Di  dalam  mobil, biasanya minimal ada 2 orang petugas. Satu orang  pengemudi  dan  satu  lainnya  yang siap membantu difabel untuk  mendampingi mobilitas  dari  dan  ke  dalam  mobil.  Setiap kali  pelanggan  naik  mobil  atau  sampai  di lokasi  tujuan,  pelanggan  akan  difoto  untuk laporan  ke  operator.  Nilai  plus  juga  karena mobil  Trans  Care  juga  selalu  tiba  tepat waktu,  sehingga  tidak  perlu  khawatir terlambat jika ingin pergi ke tempat tujuan. Selain  itu  mobil  Trans  Care  akan  selalu  di bersihkan  dan  di  cuci  per-shift  setiap  kali penggunaanya.
Peneliti  sendiri  sempat  melalukan survei  mengapa  penyandang  disabilitas lebih  memilih  menggunakan  Trans  Cares dari  pada  transportasi  umum  lainnya.  Dan hasil yang didapatkan adalah untuk beberapa  penyandang  tuna  netra  yang menggunakan  fasilitas  transportasi  umum, mereka  merasa  takut  karena  lingkungan  di DKI  Jakarta  yang  cukup  berbahaya  dan tidak  aman.  Sebab  lainnya  dikarenakan mahalnya  biaya  yang  perlu  di  keluarkan oleh  penyandang  disabilitas  dari  rumah  ke tempat  tujuan,  atau  sebaliknya.    Alasan masyarakat  penyandang  disabilitas  tetap
menggunakan  transportasi  publik  berbeda- beda,  tergantung  kebutuhan  yang  mereka perlukan.  Seperti  ibu  Novi  yang  satu keluarganya  merupakan  tuna  netra,  ia membutuhkan  transportasi  publik  untuk mengantarkan  anaknya  ke  sekolah.  Mba Dillah  yang  membutuhkan  transportasi publik  untuk  melaksanakan  kegiatannya sehari-hari.  Bapak  Hari  yang  harus  ke rumah  sakit  untuk  terapi,  dan  ibu  Suratmi Noor  yang  harus  ke  rumah  sakit  untuk control kesehatan.
Dengan  adanya  Transjakarta  Cares semuanya  merasa  terbantu,  nyaman  dan aman.  Semenjak  jam  operasi  terbaru  yang diterapkan  oleh  Transjakarta  Cares  yaitu dari  jam  07.00  hingga  jam  18.00  membuat lebih  banyak  penyandang  disabilitas  dapat merasakan pelayanan tersebut. Karena pada fakta  dilapangan  banyaknya  kegiatan  yang dibutuhkan  oleh  penyandang  disabilitas  di pagi  hari  membuat  pengguna  Trans  Cares sendiri  sangat  terbantu.  Pengguna  program dari  PT.  Transjakarta  sendiri  mengetahui Transjakarta  Cares  dari  informasi  yang  di berikan  oleh  kerabat,  komunitas  dan petugas-petugas  yang  ada  di  halte-halte Transjakarta. Sejauh ini penyandang disabilitas  yang  menggunakan  Transjakarta Cares  sudah  merasa  programnya  berjalan dengan  sangat  baik,  hanya  pengguna merasa armada atau unit Transjakarta Cares perlu  di  perbanyak.  Karena  sedikitnya jumlah  unit  yang  tersedia,  sering  kali penyandang disabilitas tidak bisa menaikinya karena penuhnya jumlah pesanan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah di  lakukan,  implementasi Convention  on The  Rights  of  Persons pada  aksesibilitas transportasi  publik  di  DKI  Jakarta  sudah berjalan  cukup  baik  karena  memenuhi karakteristik dan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Implementasi CRPD pada aksesibilitas transportasi publik di DKI Jakarta dilakukan dalam dua bentuk. Yang  pertama  adalah  pembuatan  peraturan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 206 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
daerah yang mencantumkan hak aksesibilitas  fasilitas  transportasi  publik bagi  penyandang  disabilitas  yaitu  dengan Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota DKI Jakarta nomor 10 tahun 2011. Dan yang kedua adalah implementasi Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities juga  di  laksanakan  melalui program  layanan  Transjakarta  Cares  yang di berikan oleh PT. Transjakarta.
Dengan  adanya  Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  DKI Jakarta  nomor  10  tahun  2011  kebijakan terhadap  penyandang  disabilitas  di  DKI Jakarta  telah  menyentuh  tahap  pelaksanaan kebijakan.  Sejumlah  sarana  transportasi seperti  MRT  ( Mass  Rapid  Transit ),  LRT ( Light  Rail  Transit ),  dan  KRL  (Kereta  Rel Listrik)  terus  dibangun  dengan  tujuan mempermudah  mobilitas  warga  di  DKI Jakarta,  khususnya  penyandang  disabilitas. Tidak hanya pembangunan skala besar yang sedang  digalakan  oleh  pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta,  pembangunan  dan  penataan sarana  pendukung  seperti  trotoar-trotoar  di jalan  utama  ibukota  sudah  dalam  proses renovasi  agar  sesuai  dengan  kebutuhan difabel.  Tidak  hanya  itu  PT.  Transjakarta sendiri pun memiliki program layanan baru yaitu  Transjakarta  Cares.  Program  ini merupakan  layanan  gratis  yang  di  berikan oleh  Transjakarta  khusus  bagi  penyandang disabilitas DKI Jakarta. Pelayanan ini sudah di  anggap  bagus  dan  sangat  mempermudah penyandang disabilitas yang menggunakannya.    Pelayanan  ini  sudah  di anggap  bagus  dan  sangat  mempermudah penyandang disabilitas yang menggunakannya.  Penyandang  disabilitas yang menggunakannya merasa aman, nyaman dan sangat terbantu dengan adanya program Transjakarta Cares ini.
Pada  akhirnya,  dapat  disimpulkan bahwa  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah kota DKI Jakarta untuk mengimplementasikan Convention  on  The Rights  of  Persons  with  Disabilities pada aksesibilitas  transportasi  publik  di  DKI Jakarta  sudah  cukup  aksesibel.  Namun pemerintah harus terus meningkatkan
fasilitas  transportasi  publik  yang  aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Disarankan  bagi  peneliti  lain  agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap  implementasi Convention  on  The
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) menyangkut aksesibilitas fasilitas transportasi di negara berkembang, khususnya Indonesia. Hanya sedikit ditemukan  penelitian  implementasi  CRPD di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara berkembang yang perlu di perjuangkan  hak  terhadap  penyandang disabilitasnya  dan  salah  satu  caranya dengan  meneliti  implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities . Meskipun implementasi
Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities pada  aksesibilitas  transportasi publik  di  DKI  Jakarta  sudah  cukup aksesibel.  Namun  pemerintah  harus  terus meningkatkan  fasilitas  transportasi  publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Seperti  memperbanyak  jumlah  unit  pada layanan  Transjakarta  Cares.  Karena  tingkat kebutuhan dan jumlah penyandang disabilitas  di  DKI  Jakarta  yang  cukup banyak akan sebaiknya jumlah unit tersebut ditambah untuk memenuhi harapan-harapan penyandang disabilitas.
Selain  itu  perlu  adanya  solusi perbaikan lintas dinas antara PT Transjakarta,  Bina  Marga,  dan  Dinas Perhubungan.  Seperti  pada  bagian  surat menyurat  dari  PT  Transjakarta  yang menyampaikan  keluhan  terhadap  jembatan penyebrangan orang serta jalur bus
Transjakarta  yang  berlubang  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya  pada  Bina  Marga dan  Dinas  Perhubungan.  Permasalahan  ini cukup membuat proses pengerjaan perbaikan  aksesibilitas  transportasi  publik menjadi lamban.
Kerjasama  antara  masyarakat  dan
PT transjakarta dalam memberikan pelayanan  Transjakarta  Cares,  juga  harus ditingkatkan.  Kerjasama  yang  dimaksud adalah  masyarakat  perlu  menyadari  bahwa jalur  bus  Transjakarta  disediakan  bukan untuk  pengendara  kendaraan  pribadi  dan kendaraan umum. Namun jalur bus
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 207 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Transjakarta  di  sediakan  untuk  transportasi publik  milik  PT.  Transjakarta.  Apabila pengendara kendaraan pribadi dan kendaraan  umum  memasuki  jalur  bus Transjakarta,  mobil  layanan  Transjakarta Cares  bisa  saja  telat  dalam  proses penjemputan  dan  pengantaran  penyandang disabilitas ke tempat tujuan. Maka diperlukan  kesadaran  dari  masyarakat pengguna kendaraan pribadi itu sendiri baik penggguna  motor,  ataupun  mobil  dan kendaraan  umum  untuk  tidak  memasuki jalur khusus bus transjakarta

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo,  S.  M.,  Mont,  D.,  &  Irwanto. 2014. Persons  With  Disabilities  in Indonesia:  Empirical  Facts  and Implications  for  Social  Protection Policies. Jakarta: Lembaga Demografi  Fakultas  Ekonomi  – Universitas Indonesia bekerja sama dengan Tim. Basuki,  U.  2012,  February.  Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia : Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas. Diperoleh  dari  :  http://www.aifis- digilib.org/uploads/1/3/4/6/134650 04/revisi_no_02._perlindungan_ha k_asasi_manusia_penulis_udiyo_ba suki.pdf Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2017. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga,  Rukun  Tetangga  menurut Kab-Kota  Provinsi  DKI  Jakarta
Tahun  2016 .  Diperoleh  dari  : http://www.depkes.go.id/resources/
download/profil/PROFIL_KES_PR OVINSI_2016/11_DKI_Jakarta_20
16.pdf
Chataika,  T.,  Anne,  J.  M.,  Swart,  E.,  &
Cleophas, M. L. 2015, February 12.
Access  to  education  in  Africa: responding  to  the  United  Nations Convention  on  the  Rights  of Persons with Disabilities . http://dx.doi.org/10.1080/09687599 .2012.654989. Christoper, T. Y. 2017, October. Implementasi  Pasal  24  Convention on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities    CRPD    tentang pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Pekanbaru tahun 2013  –  2016.  Dew,  K.,  & Moriarity,  L.  2011,  September  9. The  United  Nations  Convention  on The Rights of Persons with Disabilities  and  participation  in
Aotearoa  New  Zealand.  Disability
& Society .
Dinas  Sosial  Pemprov  DKI  Jakarta.  2018.
Data  Disabilitas  Dinas  Sosial Provinsi  DKI  Jakarta. Diperoleh dari : http://data.jakarta.go.id/dataset/data -jumlah-penyandang-disabilitas- pada-panti-sosial-dki-jakarta
Edwards,  G.  C.  1980. Implementing  Public Policy. Washington:  Congressional Quarterly Press. Fauzi, M. F. M. 2017. Implementasi United Nation Convention on The Rights of Persons with Disabilities UNCRPD terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas  di  Indonesia  Studi Kasus di Kota Makassar .
Goggin,  M.  L.  1990. Implementation Theory  and  Practice:  toward  a third  generation. Illinois:  Scott Foresman  &  Co,  Foresman  /  Little
Brown Higher education. Gumilang,  P.  2017. Bulan  Tertib  Trotoar, Ikhtiar Mengembalikan Hak Pejalan Kaki . Diakses pada 29 Mei 2018. Diperoleh dari : https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20170804093146-20- 232400/bulan-tertib-trotoar-ikhtiar- mengembalikan-hak-pejalan-kaki
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Vol.4 (No. 2 ) : 208 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423
Huberman,  A.  M.,  &  Miles,  M.  B.  2002. The Qualitative Researcher's Companion. United State of America: Sage Publications. Ichwan,  A.  2015,  Juni  26. Fasilitas  Publik Minim  Akses  bagi  Penyandang Disabilitas . Diperoleh dari : http://print.kompas.com/baca/metro politan/2015/06/26/Fasilitas-
Publik-Minim-Akses-bagi- Penyandang-Disab. International  Labour  Organization.  2013, Desember  5. Inklusi  penyandang disabilitas  di  Indonesia .  Di  akses
29  Mei  2017.  Diperoleh  dari  : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/publication/wcm s_233426.pdf
Jackson,  R.,  &  Sorensen,  G.  2010. Introduction to International Relation & Approaches 4th Edition. New York: Oxford University Press Inc. Januardy,  A.  F.  2015,  Desember  7. Lembaga Bantuan Hukum . Diperoleh dari : https://www.bantuanhukum.or.id/w eb/fasilitas-pelayanan-publik-dki- jakarta-kurang-aksesibel/ Jerry,  &  Yani.  2017,  Desember  3. Kementrian Sosial Republik Indonesia . Diakses pada 3 Desember  2017.  Diperoleh  dari  : https://www.kemsos.go.id/berita/yo gyakarta-provinsi-pertama-yang-
menerbitkan-perda-tentang- disabilitas
Kasim,  E.  2011,  November  5. Kronologis Upaya Ratifikasi the Convention on The Rights of Persons with
Disabilities  CRPD . Diperoleh dari : https://ppdi.or.id/kronologis- upaya-ratifikasi-the-convention-on- the-rights-of-persons-with- disabilities-crpd.html.
Kegley,  C.  W.  2006. World  Politics  : Trends and Transformation. Belmont: Thomson Wadsworth.
Kemdagri. 2016, April 15. Undang-Undang nomor  8  tahun  2016. Diakses  pada 15  April  2018.  Diperoleh  dari  : http://www.kemendagri.go.id/medi a/documents/2016/05/11/u/u/uu_no mor_8_tahun_2016.pdf Keohane, R. O. 1989. Neoliberal Institutionalism:  a  Perspective  on World  Politic,’  in  International Instituion and State Power. Boulder: Westview Pres. Megapolitan.  2017. Menanti  Fasilitas Ramah  kaum  Difabel. Jakarta: Validnews.  Diakses  pada  29  Mei 2018. Diperoleh dari : http://validnews.co/Menanti- Fasilitas-Ramah-Kaum-Difabel-
KgX Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.  2014. Qualitative  Data  Analysis. United  State  of  America:  Sage Publications.
Natalegawa,  R.  M.  2011,  October  18.
Pendapat  Akhir  Pemerintah  Atas RUU  tentang  Konvensi  Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas, Rapat Paripurna DPR RI . Diperoleh dari : http://www.kemlu.go.id/id/pidato/ menlu/Pages/Pendapat-Akhir- Pemerintah-Atas-RUU-tentang- Konvensi-Mengenai-Hak-Hak- Penyandang-Disabilitas-Rapat- Pa.aspx. Netty. 2017. Pengaturan Tentang Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang Cacat  berdasarkan  Convention  on The Rights of Persons with Disabilities tahun 2016 di Indonesia . Diperoleh dari : http://studylibid.com/doc/547703/b ab-i-pendahuluan-a.-latar-belakang- masalah-hak-asasi Panjaitan, F. 2011, November 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta .  Diperoleh dari  :  pprbm-solo:  http://pprbm- solo.org/wp- content/uploads/2017/03/Perda- Difabel-Prov.-DKI.pdf
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Bricolage Vol.4 (No. 2 ) : 209 - 209. Th. 2018 p-ISSN: 2502-0935
e-ISSN: 2615-6423
Purba, K. K. 2017, Januari 13. Implementasi  Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities CRPD    dalam  Aspek  Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kota Tasikmalaya  Tahun  2012-2016 . Diperoleh dari : http://repository.unpar.ac.id/bitstrea m/handle/123456789/2255/Cover% 20-%20Bab%201%20-
%203313003sc- p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Purwanto,  E.  A.,  &  Sulistyastuti,  D.  R. 2015. Implementasi Kebijakan Publik:  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia .  Yogyakarta:  Penerbit Gava Media. Rachmawati, I. 2012. Memahami Perkembangan  Studi  Hubungan
Internasional. Yogyakarta:  Aswaja Presindo. Rudi,  A.  2017. Bus  Transjakarta  Lantai Rendah Ramah Penyandang Disabilitas .  Diakses  29  Mei  2019. Diperoleh dari : https://otomotif.kompas.com/read/2 017/11/20/161439915/bus- transjakarta-lantai-rendah-ramah- penyandang-disabilitas Sarwono,  J.  2006. Metode  Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sefriani, D. 2010. Peran Hukum International  :  Dalam  Hubungan International Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Simmons,  B.  A.,  &  Hopkins,  D.  J.  2005, November. The Constraining Power  of  International  Treaties: Theory  and  Methods .  Diperoleh dari The American Political Science Review: https://e- resources.perpusnas.go.id:2171/doc view/214410917?pq- origsite=summon.
Sudharma,  A.,  &  Januarsa,  K.  2015.
Implementasi  Undang  –  Undang no. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan Penghidupan  yang  layak .  Diakses
10  Januari  2018.  Diperoleh  dari  : http://journal.undiknas.ac.id/index. php/hukum/article/view/41
Tachjan,  H.  2008. Implementasi  Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Bandung. United  Nation.  2006,  December  13.
Convention  on  The  Rights  of Persons  with  Disabilities .  New
York, Audiovisual Library of International  Law .  Diperoleh  dari http://legal.un.org/avl/ha/crpd/crpd. html.
Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik: Teori
&  Proses .  Yogyakarta:  MedPress.