https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Death Penalty for Corruptors in Non-Natural Disaster Fund in
The Presidential Decree Number. 12 of 2020
(Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020)
Amrullah Bustamam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh amrullah@ar-raniry.ac.id
Abstract: The  death  penalty  is the  principal  punishment  in  Article  10  of the  Criminal Code and is also contained in Article 2 paragraph 2 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication  of  Corruption.  The  pros  and  cons  of  the  possibility  that  the  Covid-19 pandemic fund corruptors were sentenced to death became a hot issue at the end of 2020, after the appointment of the Minister of Social Affairs as a suspect in the corruption case of social assistance funds. This study is more focused on whether the corruptors of  aid funds  during  the  Covid  -19  pandemic  can  be  sentenced  to  death  if  it  is  related  to  the consequences  of  the  issuance  of  Presidential  Decree  No.  12  of  2020  which  stipulates Covid -19 as a Non-natural disaster. The results of this study are a logical consequence of  the  determination  of  the  Covid-19  outbreak  as  a  non-natural  disaster  according  to Presidential  Decree  No.  12/2020,  the  death  penalty  can't  be  imposed  on  corrupt perpetrators considering that in the explanation of Article 2 paragraph 2 of Law no. 31 of 1999 requires natural disasters as a condition for the phrase certain circumstances so that corruptors can be sentenced to death.
Keywords: Death Penalty, Non-Natural Disaster Fund, KPK
Abstrak:  Pidana  Mati  merupakan  hukuman  Pokok  dalam  Pasal  10  KUHP,  dan  juga termuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi. Pro  dan  Kontra  kemungkinan  para  koruptor  dana  Pandemi  Covid  -19  di  pidana Mati menjadi isu yang hangat di akhir tahun 2020, pasca penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka  kasus  korupsi  dana  bantuan  sosial.  Studi  ini  lebih  mengarah  pada apakah koruptor  dana  bantuan  masa  pandemi  Covid  -19  ini  dapat  di  hukum  mati  jika  di hubungkan  dengan konsekuensi  dari  dikeluarkannya  Kepres  No.  12  Tahun  2020  yang menetapkan Covid -19 sebagai bencana Non-alam. Hasil studi ini adalah Konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non –alam sesuai Kepres No. 12/2020  adalah  sangatlah  mustahil  pidana  mati  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku Koruptor  mengingat  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  2  UU  No.  31  Tahun  1999 mengharuskannya bencana alam sebagai syarat frasa “keadaan tertentu” agar dapat di jatuhi pidana mati bagi koruptor.
Kata Kunci: Pidana Mati, Bencana Non-Alam, KPK

## A. Pendahuluan
Di  akhir  Tahun  2020,  masyarakat  di  kejutkan  dengan  p enetapan  Menteri  Sosial (Mensos), Juliari Batubara, terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan  Covid-19  di  Kementerian  Sosial  Tahun  2020  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). 1 Kasus ini selanjutnya di kategorikan sebagai kasus suap biasa oleh KPK.
Dalam  pernyataan  pimpinan  KPK,  Mensos  terjerat  kasus  suap  dari  pengadaan  bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. 2
Dalam kasus ini, Sang Menteri Sosial tidak sendiri, tapi bersama empat tersangka lainnya  di  tangkap. Keempat  lainnya  yakni  pejabat  pembuat  komitmen  (PPK)  di
1 “Https://News.Detik.Com/Berita/d-5283363/Begini-Rangkaian-Lengkap-Kasus-Bansos-Covid- 19-Berujung-Mensos-Tersangka-Kpk,” Kompas , n.d.
2 CNN  Indonesia,  “Kronologi  Mensos  Juliari  Jadi  Tersangka  Kasus  Bansos  Corona,”  2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi- tersangka-kasus-bansos-corona.
Kemensos,  Matheus  Joko  Santoso  dan  Adi  Wahyono,  serta  Ardian  I  M  dan  Harry Sidabuke selaku pihak swasta. 3
Secara  umum  masyarakat  Indonesia  sangat  mengharapkan  semua  koruptor  dana bantuan  pada  Bencana  Alam  adalah  di  Hukum  seberatnya-beratnya  bahkan  Hukuman Mati sekaligus, harapan masyarakat adalah agar  ke depan tidak ada lagi pejabat negara yang  korupsi  apalagi  mengorupsi  dana-dana  bantuan  untuk  masyarakat  yang  terkena musibah/ Bencana Nasional.
Mimpi masyarakat ini boleh saja setinggi langit, namun dalam pelaksanaan hukum pidana  Indonesia,  para  penegak  hukum  tetap  berpijak  pada  hukum  dan  norma  berupa perundang-undangan yang telah ada. Artinya hukum tetap menjadi acuan utama dalam memberikan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Hukum Pidana Indonesia menganut asas legalitas yang berati tanpa undang-undang yang  jelas  (certa)  maka,  suatu  tindak  pidana  dianggap  tidak  ada. 4 Selanjutnya  dalam penerapan  pembuktian  pidana,  hukum  acara  pidana  akan  membuktikan  setiap  unsur- unsur pidana terpenuhi. Apabila unsur-unsur pidana yang di dakwakan tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar peristiwa pidana yang di buktikan di pengadilan tidak bisa di tuntut seperti keinginan jaksa penuntut umum.
3 Rahmat Nur Hakim, “Korupsi  Bansos Covid-19: Mensos Juliari  Diduga Terima Rp 17 Miliar Hingga Bukti Uang Dalam Koper,” Kompas , n.d., https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/09194161/korupsi-bansos-covid-19-mensos-juliari-diduga- terima-rp-17-miliar-hingga.
4 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017).
Sinkronisasi  seluruh  elemen  sistem  peradilan  pidana  sangat  di  perlukan  dalam mempermudah proses pembuktian pidana di pengadilan nantinya. Pertanyaan sekarang adalah  apakah  ada  kemungkinan  koruptor  dana  bantuan  masa  pandemi  Covid  -19  ini dapat di hukum mati jika di hubungkan dengan Konsekuensi dari dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid -19 sebagai bencana Non-alam.
Untuk  menjawab  itu,  penulis  akan  menguraikannya  menggunakan  Paradigma Pidana Modern sebagai alat analisisnya.

## B. Pidana Mati Dalam Paradigma Hukum Pidana Modern
Secara  historis  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  ini  mulai  diberlakukan  di Indonesia berdasarkan Koninklijk Besluit atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. 5
Setelah Indonesia merdeka, dengan UU No. 1 Tahun 1946 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Eddy 2009)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  ini  mulai  diberlakukan  di  Indonesia berdasarkan Koninklijk Besluit atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor
5 P.A.F. Lamintang T, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
645  mulai  tanggal  1  Januari  1918.  Pada  masa  ini  hukum  pidana  Indonesia  hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. 6
Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan tersebut berbeda dengan Wetboek van Strafrecht (WvS)
Belanda yang menjadi sumber KUHP Indonesia, yaitu pidana pokok dalam Artikel 9 WvS Belanda  tidak  terdapat  pidana  mati  (telah  dicabut  sejak  tahun  1870),  sedangkan  pada KUHP  Indonesia  masih  tercantum  pidana  mati,  bahkan  delik-delik  yang  diancam mati makin bertambah.
Pidana  mati  merupakan  salah  satu  lembaga  pemidanaan  dalam  ranah  hukum penitensier  khususnya  di  Indonesia.  Pidana  mati  ini  tercantum  dalam  pasal  10  KUHP. Lembaga pemidanaan yang dimaksud di sini adalah lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim. 7
Dalam tata urutan stelsel pidana, maka pidana itu merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia. 8 Pidana Mati sebagai salah satu bentuk pidana yang paling tua, dapat dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak  zaman.  Namun  menurut  Bambang  Poernomo  sampai  sekarang  belum  ada
6 R. Soesilo, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Bogor: Politea, 1981).
7 Sambas Nandang, “Penerapan Pidana Mati Dalam  Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.”, Jurnal Syiar Hukum 9, no. 3 (2007): 250.
8 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018).
alternatif lain yang menggantikan kedudukannya, karena pidana mati itu sampai sekarang ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain. 9
Dengan  asumsi  bahwa  seandainya  pidana  mati  ini  dapat  digantikan  atau  dapat dicari  penggantinya,  mungkin  tidak  ada  masalah.  Persoalan  hukum  pidana  sekarang adalah  apakah  dalam  perkembangannya  jenis  pidana  mati  ini  masih  tetap  akan dipertahankan ataukah harus dihapuskan dari susunan sanksi pidana, pada khususnya di Indonesia. 10
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  (extraordinary crime), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary measure), serta menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar  biasa  pula  (extraordinary  instrument).  Dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. 11
Yang memberbedakan penerapan Pidana Mati antara Indonesia dan Belanda yaitu, sejak  tahun  1870  Kerajaan  Belanda  sudah  menghapuskan  pidana  mati  dari  WvS  nya. Namun tidak dengan WvSI (Sekarang KUHP).  Hal ini dikarenakan keadaan Indonesia
9 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
10 Sugeng  Rukmono  Bambang, Hakikat  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Dari  Perspektif  HAM (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
11 Yuhermansyah Edi and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir),” Legitimasi:  Jurnal  Hukum Pidana  Dan Politik  Hukum 6 (2017): 156, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848/1384.
berbeda dengan Belanda, Nusantara terdiri dari beribu-ribu pulau, beraneka ragam suku bangsa, tenaga kepolisian saat itu tidak cukup, jadi perlu hukuman yang cukup berat. 12
Selanjutnya, dari sisi tujuan penjatuhan hukuman. Ada tiga teori yang menjadi para meter sarjana hukum maupun pemerintah dalam memformalisasikan suatu hukuman atau pemidanaan tentunya. Yaitu teori absolut, relatif dan teori gabungan.
Menurut  teori  absolut  pidana  dijatuhkan  semata-mata,  karena  orang  telah melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana  ( quia  pecatum  est ).  Pidana  merupakan  akibat mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  telah  melakukan kejahatan,  jadi  dasar  pembenaran  dari  pidana  terletak  dari  adanya  atau  terjadinya kejahatan  itu  sendiri.  Aliran  ini  yang  menganggap  sebagai  dasar  hukum  dari  pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan ( velgelding atau vergeltung ) Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke -18. 13
Kemudian  teori  tujuan/relatif,  memberikan  dasar  pikiran  bahwa  dasar  hukum adalah  terletak  pada  tujuan  pidana  itu  sendiri.  Pidana  itu  mempunyai  tujuan-tujuan tertentu.  Tujuan  pokoknya adalah  mempertahankan  ketertiban masyarakat  ( de  handing der  maatchappelijke  orde ).  Menurut  teori  ini,  memidana  bukanlah  untuk  memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya
12 Hamzah A, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
13 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 14 Oleh karena itu menurut J.
Andenaes  dapat  disebut  sebagai  teori  perlindungan  masyarakat  ( the  theory  of  social defense ).
Sedangkan m enurut teori gabungan, harus dilakukan pemilahan terhadap prioritas penggunaan pidana, misalnya terhadap tindak pidana yang berat, maka dapat diutamakan pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan dan prevensi umum. Sedangkan dalam tindak pidana yang sifatnya ringan, maka tujuan pidana dapat lebih ditekankan kepada pribadi pelaku untuk di-resosialisasi. 15
Penjatuhan sanksi pidana juga harus memperhatikan sisi Hak Asasi Manusianya. 16 Muladi berpendapat, bahwa melihat persoalan yang semakin kompleks menyangkut hak asasi  manusia,  diperlukan  pendekatan  multi  dimensi,  baik  yang  menyangkut  dampak yang  bersifat  individual  maupun  sosial. Pendekatan  semacam  ini  mengharuskan untuk memilih menggunakan teori integratif . Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan.
Tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan keserasian  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  mengakibatkan  kerusakan  individual ataupun  masyarakat.  Oleh  karenanya,  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memulihkan kerusakan individu maupun masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual
14 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. , Cet I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
15 Widodo, Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009).
16 Bambang, Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Dari Perspektif HAM .
dan  social  damages ).  Dari  keterangan  tersebut,  tujuan  pemidanaan  yang  hendaknya diintegrasikan meliputi: 17
a) Pencegahan, baik umum maupun khusus;
b) Perlindungan masyarakat;
c) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
d) Pengimbalan/ pengimbangan. (Muladi 2008)
Menurut Herbert L. Packer seperti yang dikutip Muladi, bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan  pencegahan  kejahatan.  Packer  selanjutnya  menyatakan,  bahwa  pidana  merupakan suatu  kebutuhan,  tetapi  merupakan  bentuk  kontrol  sosial  yang  disesalkan,  karena  ia mengenakan  penderitaan  atas  nama  tujuan-tujuan  yang  pencapaiannya  merupakan sesuatu kemungkinan. 18
Persoalan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  pemidanaan,  ternyata  tidak  terdapat suatu  kesamaan  pendapat  para  ahli,  khususnya  ahli  hukum  pidana  dan  kriminologi.
17 Soesilo, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana .
18 Lilik  Mulyadi, Tindak  Pidana  Korupsi  (Tinjauan  Khusus  Terhadap  Proses  Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
Namun, secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yakni: 19
a) Untuk memperbaiki pribadi dari kejahatan itu sendiri,
b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
c) Untuk  membuat  penjahat  tertentu  menjadi  tidak  mampu  melakukan  kejahatan yang  lain,  yakni  penjahat  yang  dengan  cara-cara  yang  lain  sudah  tidak  dapat diperbaiki lagi.
Menurut Eddy. O.S, Kebijakan baru dari Paradigma Hukum Pidana Modern mulai berubah  dari  Restributif  menuju  keadilan  Kolektif,  Restoratif  dan  Rehabilitatif.  Pada Keadilan  Korektif  menginginkan  adanya  koreksi  dari  kesalahan  pelaku  kejahatan konsekuensinya adalah si pelaku harus diberikan sanksi. Kemudian keadilan Restoratif menginginkan  peran  dan  posisi  korban  agar  tidak  terlupakan  begitu  saja  dalam  proses sistem  peradilan  pidana  tentunya.  Yang  terakhir  adalah  konsep  Keadilan  Rehabilitatif yaitu diharapkan pelaku tidak akan mengulangi lagi dan memulihkan hak-hak korban dan pelaku tentunya.
Oleh  karena  berubahnya  pola  penghukuman  menurut  paradigma  pidana  modern tersebut,  maka  berubah  pula  pandangan  keberadaan  Kelembagaan  Pidana  Mati  yang sebelumnya dalam KUHP menjadi Pidana Pokok pada urutan Nomor satu sebelum pidana Penjara, namun di dalam RUU KUHP Konsep 2019 Pidana Mati menjadi sanksi yang
19 Jaya  Nyoman  Sarekat  Putra, Beberapa  Pemikiran  Ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008).
hanya  akan  di ancamkan  secara  alternatif  sebagai  upaya  terakhir  untuk  mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. (Pasal 98 RUU KUHP/2019).
Selanjutnya,  jika  permohonan  grasi terpidana  mati  ditolak  dan  pidana  mati tidak dilaksanakan  selama  10  (sepuluh)  tahun  sejak  grasi  ditolak  bukan  karena  terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. (Pasal 101 RUU KUHP)
Secara umum, kita dapat menafsirkan bahwa hukuman Mati tetap di pertahankan dalam  pelaksanaan  hukum  pidana  di  Indonesia  namun  hanya  menjadi  sanksi  alternatif atau benar-benar menjadi Ultimum Remedium.
Senada  dengan  pernyataan  di  atas,  Romli  Atma  Sasmita  pernah  menyebutkan bahwa  Indonesia  satu-satunya  negara  yang  menerapkan  pidana  Mati  bagi  Koruptor, walau dalam HAM Universal tidak di bolehkan lagi Hukuman Mati diterapkan karena bertentangan  dengan  hak  hidup,  tidak  Indonesia  tidak  menganut  HAM  Absolut.  Jadi boleh-boleh  saja  menerapkan  Hukuman  Mati,  hal  ini  dikarenakan  Indonesia  adalah negara berkembang. Namun sesuai dengan Human Right, setiap negara yang menerapkan hukuman  mati,  selanjutnya  harus  menghapuskan  pidana  mati  tersebut  dalam  hukum pidananya di kemudian hari.
C. Pidana  Mati  dalam Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan TIPIKOR
Di dalam kamus Bahasa Indonesia, Kata Korupsi di artikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 20 Orde Lama dan Orde Baru merupakan masa meluasnya kejahatan korupsi terlama di Indonesia. Pasca Reformasi  masyarakat  menginginkan  Indonesia  terlepas  dari  jeratan  korupsi  yang dilakukan secara sistematis oleh para pejabat teras Negara. Dari sisi produk perundang- undangan  dapat  terlihat  bahwa  banyaknya  aturan  yang  mengatur  korupsi  dirasa  belum mumpuni untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ada beberapa kebijakan terhadap kejahatan korupsi ini terlihat dari dikeluarkannya aturan:
1. Peraturan Penguasa Perang Pusat yang didalaminya mengatur tentang upaya memberantas korupsi sejak awal kemerdekaan tahun 50-an.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1871 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 21
Jika  dilihat  dari  beragam  aturan  yang  telah  di  keluarkan  Pemerintah  Indonesia, maka  dapat  dipastikan  kejahatan  korupsi  merupakan  ancaman  utama  dalam
20 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954).
21 Eddy. O.S, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Jakarta: Pena, 2006).
pembangunan  dan  sangat  merugikan  masyarakat  secara  umum. 22 Dengan  demikian hukuman mati dirasa sangat logis untuk memberi rasa takut bagi para koruptor. Artinya hukum  penjara  seumur  hidup apalagi  20 tahun,  bahkan minimumnya  hanya  4  tahunan bukanlah  hal  yang  dapat  mencegah  dan  menjerakan  para  koruptor  melakukan kejahatannya secara sistematis.
Secara umum, isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: 23
Pasal 2 :
Ayat (1) mengatur bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Ayat  (2)  menyebutkan,  “Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
Pemberatan hukuman mati bagi koruptor yang tertera dalam Pasal 2 ayat  (2) UU. 31/1999 ini merupakan formulasi hukuman yang sangat di harapkan masyarakat saat ini, walau belum ada satupun pelaku korupsi yang dieksekusi dengan pasal ini. Pasal 2 ini
22 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
23 Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (1999).
menggambarkan  kejenuhan  masyarakat  pada  berbagai  kasus  Korupsi.  Dasi  sisi  lain menjatuhkan  hukuman  mati  bagi  koruptor  bukanlah  hal  yang  mudah,  pro  dan  kontra muncul dari para penggiat HAM bahkan Pidana Mati sudah tidak sesuai dengan Konsep atau Paradigma Hukum Pidana Modern saat ini. 24
Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, bertujuan untuk meningkatkan upaya memberantas tindak pidana korupsi. Secara kelembagaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  intervensi  dari  manapun. 25 perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia  dianggap  sebagai  kejahatan  luar  biasa  (Extra-Ordinary  Crime).  Ini membutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula, serta kurang  optimalnya  kinerja  jajaran  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam  menangani  kasus- kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pada  dasarnya  tidak  punya  wewenang  dalam menjatuhkan pidana Mati bagi Koruptor. KPK merupakan Lembaga yang dimandatkan hanya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
24 Nandang, “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.”.”
25 Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999) .
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi, mengenai tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 6, dan 7 yang menyebutkan:
Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. Koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
b. Supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

## Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, komisi pemberantasan korupsi berwenang:
a. Mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana korupsi;
b. Menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi;
c. Meminta  informasi  tentang  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi kepada instansi yang terkait;
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  e)  Meminta  laporan  instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi
Secara  formal  maka,  KPK  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana terpadu. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka lembaga yang berhak menetapkan hukuman bagi seorang terdakwa adalah Majelis Hakim  tentunya.  Dan  dalam  kasus  penentuan  kapan  Hukuman  mati  dapat  dijatuhkan kepada seorang koruptor adalah berwenang adalah Majelis Hakim TIPIKOR.

## D. Konsekuensi  Penetapan  Covid-19  Sebagai  Bencana  Non  Alam  dan Kemungkinan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Pandemi
Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik  yang  bersifat  preventif  maupun  represif.  Bahkan  peraturan  perundang-undangan korupsi  sendiri  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan,  sejak  berlakunya  Peraturan Penguasa  Militer  No.  PRT/PM/011/1957  tentang  Pemberantasan  Korupsi  kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No.
PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan
Korupsi,  dan  Pemilikan  Harta  Benda,  dan  kemudian  keluar  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  24  Tahun  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan, Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menjadi  undang-undang  dengan  keluarnya Undang-Undang  No.  1  Tahun  1961,  selanjutnya  digantikan  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  kemudian diganti  dengan  UU  Tipikor.  Selain  itu,  dikeluarkan  juga  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 26
Untuk  menjatuhkan  pidana  mati  sesuai  UU  Tipikor  maka  penegak  hukum  butuh kerja keras dalam menafsirkan istilah “ keadaan tertentu ” dalam frasa ayat 2 pada pasal 2 UU 31/1999 a quo . Pada penjelasannya frasa “keadaan tertentu” ini sebagai pemberatan hukuman  jika  korupsi  dilakukan,  diantaranya  dalam  keadaan  bencana  alam  nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan bahaya  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  alam nasional,  sebagai  pengulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  negara  dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
26 Irvino Rangkuti, “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” (USU, 2019).
Sedangkan  definisi  bencana  alam  menurut  UU  No.  24  tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana  Alam  menyebutkan  bahwa  “ Bencana  alam”  adalah  bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara  lain  berupa  gempa  bumi,  tsunami,  gunung  meletus,  banjir,  kekeringan,  angin topan, dan tanah longsor.
Selanjutnya,  yang  menjadi  perhatian  banyak  pihak  adalah  apabila  kemudian  jika kita menghubungkan dengan Bencana Pandemi Covid-19 sekarang ini sesuai Kepres No. 20 tahun 2020, maka definisi bencana alam tidaklah berlaku bagi peristiwa wabah Covid 19, hal ini dikarenakan oleh Kepres No. 12 tahun 2020 dalam frasa Kesatu Memutuskan disebutkan  bahwa  Menyatakan  bencana  non  alam  yang  diakibatkan  oleh  penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional.
Ada empat jabaran ajaran legalitas yakni: 27
Pertama , nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Ini berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
Kedua, nullum crimen, nulla peona sine lege scripta . Artinya, tidak ada perbuatan pidana,  tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang  tertulis.  Konsekuensi  dari  makna  ini adalah bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis.
27 O. H Eddy, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Erlangga, 2009).
Ketiga, nullum crimen, nulla poena sine lege certa . Artinya, tidak ada perbuatan pidana,  tidak  ada  pidana  tanpa  aturan  undang-undang  yang  jelas.  Konsekuensi selanjutnya  dari  makna  ini  adalah  harus  jelasnya  rumusan  perbuatan  pidana  sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
Keempat, nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege  stricta. Artinya,  tidak  ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.
Selanjutnya,  kalau  kita  menjadikan certa sebagai Pisau  Analisisnya,  maka rumusan  aturan  pidana  tidak  akan  bersifat  multi  tafsir  karena  dapat  membahayakan kepastian hukum. Konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non  –alam  adalah  sangatlah  mustahil  pidana  mati  itu  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku mengingat bahwa dalam penjelasan tersebut menentukan bencana alam. 28

## E. Kesimpulan
Studi ini menyimpulkan bahwa konsekuensi logis dari penetapan wabah  Covid-19 ini  sebagai  bencana  non–alam  sesuai  Kepres  No.  12/2020  adalah  sangatlah  mustahil pidana  mati  itu  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  Koruptor  mengingat  bahwa  dalam
28 Leasa  E.  Z,  “Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Masa Pandemik Covid-19,” Jurnal Belo 6 (2020), https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo.
penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 mengharuskannya bencana alam sebagai syarat frasa “keadaan tertentu” agar dapat di jatuhi pidana mati bagi koruptor.

## Daftar Kepustakaan
A,  Hamzah. Perbandingan  Hukum  Pidana  Beberapa  Negara .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008.
Arif, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana, . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Asmarawati,  Tina. Pidana  Dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Bambang, Sugeng Rukmono. Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Dari Perspektif HAM . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Eddy,  O.  H. Asas  Legalitas  Dan  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana .  Jakarta: Erlangga, 2009.
Edi, Yuhermansyah, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana  Korupsi  (Kajian  Teori  Zawajir  Dan  Jawabir).” Legitimasi:  Jurnal  Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6 (2017): 156. https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848/1384.
Hakim, Rahmat Nur. “Korupsi Bansos Covid-19: Mensos Juliari Diduga Terima Rp 17 Miliar Hingga Bukti Uang Dalam Koper.” Kompas , n.d.
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/09194161/korupsi-bansos-covid-19- mensos-juliari-diduga-terima-rp-17-miliar-hingga.
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
“Https://News.Detik.Com/Berita/d-5283363/Begini-Rangkaian-Lengkap-Kasus-
Bansos-Covid-19-Berujung-Mensos-Tersangka-Kpk.” Kompas , n.d.
Indonesia,  CNN.  “Kronologi  Mensos  Juliari  Jadi  Tersangka  Kasus  Bansos  Corona.” 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12- 578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona.
Indonesia,  Pemerintah  Republik.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
Mulyadi, Lilik. Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan,
Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999) . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Nandang,  Sambas.  “Penerapan  Pidana  Mati  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.”.” Jurnal Syiar Hukum 9, no. 3 (2007): 250.
O.S, Eddy. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus . Jakarta: Pena, 2006.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.
Putra,  Jaya  Nyoman  Sarekat. Beberapa  Pemikiran  Ke  Arah  Pengembangan  Hukum Pidana . Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008.
Rangkuti, Irvino. “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” USU, 2019.
Saleh,  Roeslan. Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana. Cet  I.  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Soesilo, R. Pelajaran Lengkap Hukum Pidana . Bogor: Politea, 1981.
Suyanto. Pengantar Hukum Pidana . Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018. T, P.A.F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Widodo. Sistem  Pemidanaan  Dalam  Cyber  Crime .  Yogyakarta: Laksbang  Mediatama,
2009.
Z, Leasa E. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa
Pandemik Covid-19.” Jurnal Belo 6 (2020).
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo.
Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.