## ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA
Yusna Zaidah
Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin e-mail: yusnazaidah@ymail.com
Abstrak:  Sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  pengadilan  di  lingkungan Peradilan Agama  diberi kewenangan mengadili perkara perdata Islam, salah satunya adalah di bidang perkawinan.  Sebagai  peradilan  Islam,  maka  hukum  materiil  yang  digunakan  hukum  Islam  yang kemudian  sering  didefinisikan  sebagai  fikih,  yang  sudah  barang  tentu  rentan  perbedaan.  Untuk menjembatani  perbedaan  dan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum,  sekaligus  untuk  mewujudkan hukum Islam lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tema utamanya positivisasi hukum Islam di Indonesia dan sebagai salah satu hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama. Khusus mengenai perkara  perkawinan  adalah  perkara  pengesahan  nikah  yang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam dikualifikasikan  sebagai  upaya  hukum  yang  disebut    “isbat  nikah”.  Dari  beberapa  landasan  yuridis perkara isbat nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu sumber  hukum  yang  mengangkat  lebih    rinci  mengenai  alasan-alasan  pengajuannya.  Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan. Namun, demi untuk  mengisi  kekosongan  hukum,  maka  pasal-pasal yang  mengatur  mengenai isbat  nikah ini  dinilai sebagai  sebuah  kebijakan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  Peradilan  Agama  sebagai  peradilan  Islam  di Indonesia.
Abstract: As one of the executors of judicial power in the courts in the Indonesian Religious Court is given the jurisdiction over civil causes of Islam, one of which is in the field of marriage. As an Islamic court, the substantive law that is used Islamic law, then it is often defined as fiqh, which are certainly vulnerable  difference.  To  bridge  differences  and  to  create  legal  certainty,  as  well  as  to  realize  the Islamic  law,  then  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  was  born  which  positively  main  themes  of Islamic law in Indonesia and as one of the law applied in the Religious Court. Especially with regard to matters of marriage is a matter of legalization of marriage in Islamic Law Compilation qualified as a remedy  called  "the  isbat  of  marriage".  Of  a  jurisdictional  basis  isbat  marriage  cases  as  authority Religious Court Compilation of Islamic Law is one of the sources of law which raised more detailed reasons  filing.  Although  the  Compilation  of  Islamic  Law  is  not  included  in  the  hierarchy  of legislation. However, in order to fill the legal vacuum, the provisions governing the confirmation of marriage is considered as a policy that is needed by the religious court as justice of Islam in Indonesia.
Kata kunci: Isbat nikah, kompilasi hukum islam, peradilan agama
Pendahuluan
Peradilan  agama  adalah  salah  satu  pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki otonomi  penuh  berdiri  sendiri  sejajar  dan sederajat  dengan  lingkungan  peradilan  yang  lain. Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  UUD 1945  yang  telah  diamandemen,  serta  dalam Undang-undang  pokok  Kekuasaan  kehakiman (UU.No.14 tahun 1970 Jo.UU.No 35 tahun 1999 yang  telah  direvisi  oleh  Undang-undang  no.4 tahun 2004).
Sebagai salah satu peradilan khusus, peradilan agama  diberi  kewenangan  mengadili  perkara tertentu  yakni  perdata  Islam  dan  bagi  golongan
rakyat  tertentu,  yakni  masyarakat  Muslim Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan dalam  pasal  1  Undang-undang  nomor  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  bahwa:  Dalam Undang-undang  ini  yang  dimaksud  dengan:  (1) Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi  orang- orang yang beragama Islam. Mengenai kedudukan  Peradilan  Agama  disebutkan  dalam pasal (2) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang”.
Dengan  demikian,  yang  dimaksudkan  dengan peradilan agama bukanlah sebagai tugas penyelesaian  persengketaan  atau  perbedaan faham  mengenai  masalah  agama.  Walaupun dalam nama
Peradilan Agama tidak mencantumkan  kata-kata  Islam,  namun  sudah jelas  berdasarkan  sejarah  keberadaannya  adalah merupakan  peradilan  yang  diperuntukkan  bagi orang-orang  Islam  mengenai  perkara  perdata yang dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum agamanya, yakni Islam.
Kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  badan Peradilan  Agama  dilaksanakan  oleh  Pengadilan Agama  yang  berada  di  tiap  kotamadya  atau ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai  pengadilan  banding  yang  berada  di  tiap ibukota  propinsi.  Adapun  tugas  pokok  dari kedua  lembaga  ini  adalah  menerima,  memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedua jenis pengadilan ini  berpuncak kepada Mahkamah Agung  sebagai pengadilan  negara  tertinggi.  Hal  ini  sebagaimana bunyi pasal 3 dan 4 Undang-undang No.7 tahun 1989:
Pasal 3 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh;
a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan negara tertinggi. Pasal 4
1. Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya  atau  di  ibukota  kabupaten,  dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
2. Pengadilan  Tinggi  Agama  berkedudukan  di ibukota  propinsi,  dan  daerah  hukumnya meliputi wilayah propinsi.
Dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  di amandemen  dengan  Undang  undang  Nomor  3 tahun 2006 yang berbunyi:
Pasal 49 "Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Kewarisan
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf f. Zakat g. Infak
h. Sedekah; dan
i. Ekonomi Syari'ah.
Dari  rumusan  tertentu  pasal  49  tersebut diketahui  bahwa  bidang  perkara  yang  menjadi kekuasaan dan wewenang pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, terbagi dua, yakni:
- Bidang hukum keluarga
- Bidang hukum perikatan.
a. Bidang hukum keluarga
Untuk  bidang  hukum  keluarga  dapat  dibagi menjadi dua yaitu bidang hukum perkawinan dan bidang  hukum  kewarisan.  Bidang  hukum perkawinan  dimaksud  sebagaimana  isi  pasal  49 ayat (2) yang berbunyi:
“Bidang  perkawinan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  ialah  hal- hal  yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan undang-undang  mengenai  perkawinan  yang berlaku”.
Sementara bidang hukum kewarisan dijelaskan  dalam  isi  pasal  49  ayat  (3)  yang berbuyi:  “Bidang  kewarisan  sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa  yang  menjadi  ahli  waris  penentuan mengenai  harta  peninggalan,  penentuan  bagian masing-masing  ahli  waris,  dan  melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.
b. Bidang hukum perikatan
Bidang perikatan yang menjadi kekuasaan dan kewenangan  pengadilan  di  lingkungan  Badan Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  diatur  oleh pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah perkara-perkara wasiat, hibah, wakaf dan sedekah dan ekonomi syariah.
Pembidangan  masalah  wasiat,  hibah,  wakaf dan  sedekah  ini  ke  dalam  hukum  perikatan menurut  Taufiq  Hamami  adalah  karena  hal-hal tersebut  merupakan  aqad  tabarru,  yakni  transaksi pemindahan  hak  dari  seseorang  kepada  orang atau pihak lain dengan tanpa imbalan apapun. 1 Khusus  mengenai  perkara  perkawinan  dalam penjelasan  pasal  49  huruf  (a)    disebutkan  bahwa :"Yang  dimaksud  dengan  “perkawinan”  adalah hal-hal  yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan undang-undang  mengenai  perkawinan  yang berlaku  yang  dilakukan  menurut  syariah,  antara
1 Taufiq Hamami, Mengenal Lebih Dekat, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, tt). hlm. 113.
lain  pada  angka  (22)  disebutkan    perkara “pernyatan  tentang  sahnya  perkawinan  yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  yang  dijalankan menurut peraturan yang lain.” Untuk selanjutnya, perkara  ini  disebut  sebagai  perkara  pengesahan nikah  yang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di- kualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut isbat nikah. 2
Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  Sumber Hukum
Sebagai  pelaksana  keluasaan  kehakiman Peradilan  Agama  dipegang  oleh  Pengadilan Agama  untuk  tingkat  pertama  dan  Pengadilan Tinggi  Agama    untuk  tingkat  banding,  yang masing-masing  mempunyai  wewenang 3 yang diatur  oleh  undang-undang.  Wewenang  tersebut antara  lain  meliputi  kewenangan  terhadap  jenis perkara yang disebutkan dalam pasal 49 Undang Undang  No.  7  tahun  1989  Jo.  Undang  Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Dalam  menjalankan  fungsinya,  Peradilan Agama  berpegang  kepada  beberapa  sumber hukum,  baik  formal  maupun  materiil.  Untuk hukum  materiil  dalam  lingkungan  Peradilan Agama  yang  juga  merupakan  Peradilan  Islam selama ini berpegang kepada beberapa peraturan perundang-undangan  yakni  antara  lain;  Undang undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, Undang  Undang  No.  7  tahun  1989  jo.  Undang- Undang  No.  3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama,  Undang  Undang  No.  41  tahun  2004 tentang Wakaf.
Secara  historis  Peradilan  Agama  sebagai peradilan Islam hukum materiilnya adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih,  yang  sudah  barang  tentu  rentan  dengan perbedaan.  Untuk  menjembatani  perbedaan  dan mewujudkan  kepastian  hukum,  sekaligus  untuk mewujudkan hukum Islam, setidaknya di bidang- bidang  hukum  perkawinan,  waris  dan  wakaf menjadi  hukum  tertulis,  maka  Menteri  Agama pada  tanggal  14  Maret  1988  mengajukan  naskah Kompilasi  Hukum  Islam  kepada  Presiden  yang akhirnya  pada  tanggal  19  Juni  1991  lahirlah
2 M.  Yahya  Harahap,  Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara Peradilan  Agama,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2001),  hlm.
145.
3 Kata  Wewenang  atau  kekuasaan  pada  umumnya dimaksudkan  adalah  kekuasaan  absolut.  Dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  kekuasaan absolut sering disingkat dengan kata kekuasaan saja,. Ibid., hlm. 140.
Instruksi  Presiden  No.  1  tahun  1991  tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. 4
Tema  utama  KHI  adalah  mempositifkan hukum  Islam  di  Indonesia.  Dengan  mem- positifkan  hukum  Islam  secara  terumus  dan sistematik  dalam  kitab  hukum    dapat  beberapa sasaran  pokok  yang  hendak  dituju  antara  lain yakni 5 : a. Untuk melengkapi pilar Peradilan Agama. Ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman  dalam  melaksanakan  fungsi peradilan  yang  diamanatkan  pasal  24 Undang-undang  Dasar  1945  jo.  pasal  10 Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970. Pertama,  adanya  badan  peradilan  yang teroganisir  berdasarkan  kekuatan  Undang- undang.  Secara  konstitusional  dan  teoritis pilar ini telah terpenuhi. Kedua, adanya organ pelaksana.  Hal  ini  sudah  sejak  lama  dimiliki oleh  lingkungan  Peradilan  Agama,  sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan  sejarah.  Ketiga,  adanya  sarana hukum sebagai rujukan. Sebenarnya, sebagian  hukum  materiil  yang  menjadi yurisdiksi Peradilan Agama telah dikodifikasi dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975. Akan tetapi, pada dasarnya hal- hal  yang  ada  di  dalamnya  baru  merupakan pokok-pokok,  belum  secara  menyeluruh terjabarkan  ketentuan-ketentuan  hukum perkawinan  yang  diatur  dalam  Islam. Akibatnya,  para  hakim  merujuk  pada doktrin  fikih.  Terjadilah  suasana  praktik Peradilan  Agama  yang  menonjolkan  dan “mempertarungkan” kitab fikih dan pendapat mazhab.
b. Menyamakan  persepsi  penerapan  hukum Islam.
Dengan  adanya  KHI  sebagai  kitab  hukum, para  hakim  tidak  dibenarkan  menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan memedomani  KHI  para  hakim  diharapkan dapat  menegakkan  hukum  dan  kepastian hukum  yang  seragam  tanpa  mngurangi kemungkinan  terjadinya  putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional  secara  kasuistik.  Demikian
4 A. Basiq Djalil,  Peradilan Agama  di Indonesia,  (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 149.
5 http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/240 dalam tulisan  Ahdabi,  “Kompilasi  Hukum  Islam”,  h.  1, Diakses  2/7/2013.
pula  halnya  bagi  pencari  keadilan.  Mereka tidak  dapat  lagi  mengajukan  dalih  dan  dalil ikhtilâf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya  agar  hakim  mengadilinya menurut  pendapat  dan  doktrin  mazhab tertentu.
Hal  yang  sama,  juga  berlaku  bagi  penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitiktolak dari rumusan kitab  hukum  KHI.  Sehingga  semua  pihak yang  terlibat  sama-sama  mencari  sumber dari  muara  yang  sama,  yaitu  Kitab Kompilasi Hukum Islam.
c. Mempercepat proses taqrîb bayn al-ummah. KHI  dapat  diharapkan  sebagai  jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan  dan  perbantahan  khilâfiyah. Memang  hal  ini  bukan  berarti  lenyapnya seluruh  permasalahan  ikhtilâf.  Akan  tetapi, misi  taqrîb  bayn  al-ummah  yang  dicontohkan KHI  sedikit  banyak  akan  memperngaruhi arus  transformasi  taqrîb  terhadap  bidang- bidang hukum yang lain.
d. Menyingkirkan paham private affairs Dari  pengamatan  dan  pengalaman  yang dapat  diraba,  dalam  penghayatan  kesadaran masyarakat  Islam  selam  ini,  nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi; urusan hubungan vertikal seseorang dengan  Tuhan.  Hendak  menalak  istri  atau berpoligami  adalah  urusan  pribadi.  Orang lain  dan  penguasa  tidak  boleh  campur tangan. Tidak perlu penertiban, persyarakatan  tambahan,  maupun  tindakan administratif.  Paham  yang  bercorak  private affairs  ini  bukan  hanya  terdapat  di  kalangan masyarakat  awam,  tetapi  meliputi  kalangan elite lingkungan ulama dan fuqahâ’. Kelahiran  KHI  sebagai  hukum  positif  dan unifikatif  menyingkirkan  praktik  private affairs.  Dengan  lahirnya  KHI,  hukum  Islam yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kereta  api  yang  akan  melindas  setiap penyeberang yang tidak mematuhinya.
Menurut Wahyu Widiana 6 , Kompilasi Hukum Islam  sebagai  hukum  terapan  di  lingkungan Peradilan  Agama  dapat  dikategorikan  sebagai hukum  tertulis  karena  sebagian  materi  yang terkandung  di  dalamnya  adalah  kutipan  atau merujuk  kepada  peraturan  perundangan  yang berlaku  seperti  Undang  undang  Nomor  1  tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagainya.
6 A. Basiq Jalil. Op. cit., hlm. 128.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem  hukum Nasional  mencakup  berbagai  unsur.  Pertama, landasan ideal dan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, tata urut peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi sumber  hukum  tertulis  dalam  penerapan  dan pengembangan  hukum.  Ketiga,  tatanan  hukum masyarakat,  bersifat  majemuk,  terutama  hukum tidak  tertulis.  Keempat,  pranata  peradilan  sebagai pelaksana dalam penegakan hukum dan keadilan 7 .
Termasuk  dalam  tatanan  hukum  itu  adalah tatanan  hukum  Islam  yang  termuat  dalam  kitab suci  al-Qur’an,  kitab-kitab  Hadis,  dan  berbagai pandangan  fuqahâ  yang  ditulis  dalam  berbagai kitab fikih. Tatanan hukum Islam itu berkedudukan  sebagai  salah  satu  bahan  hukum Nasional, khususnya hukum tertulis. Oleh karena tatanan  hukum  itu  bersifat  majemuk,  tentu  saja terjadi  interaksi  antar  tatanan  hukum  dalam proses  pembentukan  dan  pengembangan  sistem hukum  nasional.  Termasuk  dalam  penyusunan dan  perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  itu terjadi interaksi antara tatanan hukum.
Dengan  demikian,  kedudukan  KHI  dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana dikemukakan.  Pertama,  landasan  ideal  dan konstitusional  KHI  adalah  Pancasila  dan Undang-undang  kedudukan  KHI  dalam  sistem hukum Nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum  Nasional  sebagaimana  dikemukakan Undang-undang  Dasar  1945.  Hal  itu  dimuat dalam  konsideran  Instruksi  Presiden  dan  dalam Penjelasan  Umum  KHI.  Ia  disusun  sebagai bagian  dari  sistem  hukum  Nasional  yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang sekaligus  merupakan  perwujudan  kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, ia  dilegalisasi  oleh  instrumen  hukum  dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan  Menteri  Agama,  yang  merupakan bagian  dari  rangkaian  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Ketiga,  ia  dirumuskan dari  tatanan  hukum  Islam  yang  bersumber  dari al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul.  Hal  itu  yang menjadi  inti  hukum  Islam,  yang  mencakup berbagai  dimensi.  Ia  merupakan  perwujudan hukum  Islam  yang  bercorak  keindonesiaan. Keempat,  saluran  dalam  aktualisasi  KHI  antara lain  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan
7 Ibid.
Agama,  sebagaimana  dapat  ditafsirkan  dari Penjelasan  Umum  KHI.  KHI  yang  tertuang dalam  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991, dilaksanakan  dengan  Keputusan  Menteri  Agama Nomor  154  Tahun  1991.  Penyusunan  KHI mengenai  perkawinan  didasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1946  jo.  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  1954  dan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum  positif  Islam  untuk  melaksanakan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan  yang  kedudukannya  lebih tinggi.
Proses Isbat Nikah di Peradilan Agama Isbat  nikah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang terdiri dari itsbat dan nikah. Menurut bahasa itsbat berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan” 8 ,  Itsbat    nikah  dalam    bahasa Indonesia  dikenal  dengan  sebutan  isbat  nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan  perkawinan  melalui  pencatatan  dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan  menurut  hukum  yang  berlaku. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang
Pedoman
Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan disebutkan bahwa :”Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi  tidak  dicatat  oleh  KUA  atau  PPN  yang berwenang.
Itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  oleh  para pemohon  digunakan  sebagai  alas  hukum  untuk mencatatkan  perkawinannya  pada  Pegawai Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan,  dan  dari Kecamatan  akan  mengeluarkan  Buku  Kutipan Akta  Nikah  sebagai  bukti  otentik  bahwa  suatu perkawinan  telah  tercatat,  untuk  selanjutnya Buku  Kutipan  Akta  Nikah  itu  akan  digunakan oleh  yang  bersangkutan  untuk  mengurus  Akta Kelahiran  Anak  pada  Kantor  Catatan  Sipil  yang mewilayahinya  dengan  dilampiri  penetapan  itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.
Pengadilan  Agama  dengan  itsbat  nikah mempunyai  andil  dan  kontribusi  yang  sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum
8 Ahmad  Warson  Munawwir,  Kamus  Al-Munawwir, Arab-Indonesia, ( Yogyakarta, tp. 1984), hlm. 157.
bagi  masyarakat.  Mereka  yang  selama  ini  tidak memiliki  Kartu  Keluarga  karena  tidak  mem- punyai  Buku  Nikah,  setelah  adanya  penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah  mengurus  Kartu  Keluarga  dan  Akta Kelahiran  anak-anak  mereka  sehingga  sudah tidak  kesulitan  untuk  masuk  sekolah.  Bahkan, calon  jamaah  haji  yang  tidak  mempunyai  Buku Nikah  sangat  terbantu  dengan  itsbat  nikah  oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.
Itsbat nikah merupakan penetapan  pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  menyebutkan  bahwa  perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.  Dalam  penjelasan  Pasal  2  disebutkan  bahwa Dengan  perumusan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  ini, tidak  ada  Perkawinan  diluar  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan  Undang-undang  Dasar  1945.  Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama- nya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain dalam  Undang-undang  ini. Berdasarkan  ketentu- an  Pasal  2  Ayat  1  UUP  dan  penjelasannya  ini, dapat  diketahui  bahwa  patokan  untuk  me- ngetahui  suatu  perkawinan  sah  adalah  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaan  para pihak  serta  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan lain dalam Undang Undang Perkawinan.
Ketentuan  pencatatan  perkawinan  diatur dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan  untuk  menjamin  ketertiban  hukum  (legal order)  sebagai  instrumen  kepastian  hukum, kemudahan  hukum,  di  samping  sebagai  bukti otentik  adanya  perkawinan.  Pencatatan  per- kawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah  atau  negara  untuk  melindungi  dan menjamin  terpenuhinya  hak-hak  sosial  setiap warga  negara,  khususnya  pasangan  suami  istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  per- undang-undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  per- kawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena  dengan  pencatatan  ini  akan  memberikan
kepastian  hukum  terkait  dengan  hak-hak suami/isteri,  kemaslahatan  anak  maupun  efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan  mendapatkan  Akta  Nikah  sebagai  bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.
Akta  Nikah  merupakan  akta  autentik juga berfungsi  untuk  memperoleh  kepastian  hukum sebuah  perkawinan. Kepastian  hukum  sendiri disebut  juga  dengan  istilah  principle  of  legal  security dan  rechtszekerheid. Kepastian  hukum  adalah perangkat  hukum  suatu  negara  yang  mampu menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga negara.  Kepastian  hukum (rechtszekerheid)  juga  di- artikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa  semuanya  akan  diperlakukan  oleh negara/penguasa  berdasarkan  peraturan  hukum, tidak  dengan  sewenang-wenang.    Karena  Akta Nikah  tersebut  dibuat  oleh  dan  di  hadapan Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagai  pejabat  yang berwenang  untuk  melakukan  pencatatan  per- kawinan,  dibuat  sesuai  dengan  bentuk  yang ditetapkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  dan  dibuat  di  tempat  Pegawai Pencatat  Nikah/Kantor  Urusan  Agama  tersebut melaksanakan tugasnya.
Meskipun,  Peraturan  Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti  perkawinan,  namun  tidak  jarang  terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan  Akta  Nikah.  Kemungkinan  yang  jadi penyebab  tidak  adanya  Kutipan  Akta  Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti;
a. Kelalaian  pihak  suami  isteri  atau  pihak keluarga  yang  melangsungkan  pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan  pemerintah.  Hal  ini  kelihatan semata-mata  karena  ketidaktahuan  mereka mereka  terhadap  peraturan  dan   ketentuan yang ada (buta hukum);
b. Besarnya  biaya  yang  dibutuhkan  bila mengikuti prosedur resmi tersebut;
c. Karena  kelalaian  petugas  Pegawai  Pecatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat- surat/persyaratan-persyaratan  nikah  atau berkas-berkas yang ada hilang;
d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan
e. Tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.
Kompilasi  Hukum  Islam  kemudian  mem- pertegas  lagi  dalam  pasal  7  ayat  (2)    yang
menyebutkan  bahwa:”  Dalam  hal  perkawinan tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akte  nikah,  dapat diajukan itsbat nikahnya  ke  Pengadilan  Agama.” Ketentuan  ini  lebih  mempertegas  kewenangan peradilan  agama  terhadap  kasus  pembuktian perkawinan  yang  tidak  memiliki  akte  nikah dengan  menempuh  prosedur  pengesahan  di pengadilan.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  ini upaya  hukum itsbat nikah  tidak  hanya  meliputi pengabsahan  perkawinan  yang  terjadi  sebelum UU.  No.  1  tahun  1974  berlaku,  tapi  juga menunjukkan  ke  arah  pembuktian  dan  sekaligus pengabsahan  nikah. 9 Kemudian  dalam  Undang- undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  pada  pasal  49  ayat  (2)  menyebutkan bahwa:  ”Bidang  perkawinan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf    a  ialah  hal-hal yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang- undang  mengenai  perkawinan  yang  berlaku”, sedang dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan  bahwa  “salah  satu  bidang  perkawinan yang  di  atur  dalam  undang-  undang  Nomor  1 tahun  1974  adalah:  ”Pernyataan    tentang  sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalan- kan menurut peraturan yang lain”.
Dari  beberapa  landasan  yuridis itsbat nikah sebagai  kewenangan  Peradilan  Agama  di  atas, hanya Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan  lebih  rinci  mengenai itsbat nikah termasuk alasan pengajuannya. Alasan pengajuan itsbat nikah dimaksud disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) disebut- kan bahwa :” Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan  Agama    terbatas  mengenai  hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akte nikah;
c. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya  pekawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang  undang  no.  1  tahun 1974 tentang perkawinan; dan
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang undang no. 1 tahun 1974.
Mengenai alasan pengajuan itsbat nikah karena adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian maksudnya adalah terjadinya pengaju- an  perceraian  dari  salah  satu  pihak  baik  suami
9 Ibid.
ataupun  isteri  ke  Pengadilan  Agama  sementara status  perkawinannya  tidak  dapat  dibuktikan dengan akte nikah karena perkawinan di lakukan di  bawah  tangan.  Oleh  karena  salah  satu  syarat pengajuan  perkara  cerai  adalah  melampirkan copy  akte  nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah.  Maka,  bagi  mereka  yang  per- kawinannya  di  bawah  tangan  otomatis  harus menempuh  upaya  hukum itsbat nikah  terlebih dahulu  sebelum  menyelesaikan  perkara  per- ceraiannya di Pengadilan Agama.
Di  samping  itu, itsbat nikah  juga  dapat dilakukan  bagi  mereka  yang  kehilangan  akte nikah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menggantikan akte  nikah  yang  dikeluarkan  PPN.  Karena  pada dasarnya akte nikah adalah sebagai bukti autentik menunjukkan  telah  terjadi  perkawinan  yang  sah secara hukum.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai perangkat organik Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 secara imperatif pada pasal 10 ayat (3) menekankan keterlibatan PPN dalam suatu  perkawinan.  Keterlibatan  pencatat    dalam suatu  perkawinan  kapasitasnya  sebagai  pegawai atau  pejabat  yang  diangkat  pemerintah  dengan tugas  untuk  mengawasi  terjadinya  perkawinan dan  mencatatnya    Menurut  Undang  Undang Nomor 1 tahun 1974, setidaknya ada dua fungsi dari  pencatatan  perkawinan;    pertama  untuk tegaknya  hukum  perkawinan.   Dengan  demikian akan  diketahui  apakah  perkawinan  yang  akan dilangsungkan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan atau  sebaliknya.  Kedua,  untuk  tertib  administrasi, jika  perkawinan  akan  dilangsungkan  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  atau  dengan  hukum yang  berlaku  maka  pegawai  pencatat  akan mencatatnya  sebagai  bukti  autentik  telah  terjadi perkawinan  menurut  hukum  yang  berlaku. Sebaliknya,  jika  perkawinan  yang  hendak dilangsungkan  tersebut  tidak  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku,  maka  pegawai  pencatat tidak akan mencatatnya. 10
Dengan  demikian,  diketahui  bahwa  antara aspek tegaknya hukum dengan tertib administrasi dalam  suatu  perkawinan  merupakan  hal  yang tidak  dapat  dipisah-pisahkan.  Dengan  kata  lain, pencatatan  suatu  perkawinan  menjadi  sangat penting  karena  berhubungan  langsung  dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.
Di  samping  itu, itsbat nikah  juga  dapat diajukan  jika  adanya  keraguan  tentang  sah  atau
10 Lihat pasal 2 ayat 1 dan 2  Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.
tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan.  Karena pada  dasarnya  syarat  perkawinan  itu  adalah merupakan  syarat  komulatif,  yang  berarti  bahwa jika tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan tersebut,  maka  perkawinan  dinyatakan  tidak  sah. Dengan  demikian,  ini  membuka  peluang  untuk menguji  sahnya  suatu  perkawinan  jika  terjadi keraguan pada salah satu syaratnya.
Adapun  pihak-pihak yang berhak  (peson  standi in  yudicio)  mengajukan  permohonan itsbat nikah menurut pasal 7 ayat (4) KHI adalah ; suami atau isteri,  anak  anak  mereka,  wali  nikah  dan  pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Dari  ketentuan  itu  tergambar  bahwa  pihak yang  berhak  mengajukan itsbat nikah  adalah pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.  Pihak  yang  dimaksud adalah  suami,  istri    dan  wali  nikah.  Di  samping itu,  ada  pihak  lain  yang  dimungkinkan  terlibat dan berkepentingan dengan perkawinan tersebut, seperti  orang  tertentu  yang mempunyai  hubung- an  darah  dengan  yang  diisbatkan  nikahnya seperti  anak,  saudara  dan  lain-lain  atau  pejabat tertentu karena jabatannya seperti PPN. 11 Dalam  prakteknya, itsbat nikah  ini  dapat dikelompokkan  dalam  perkara  yang  tidak mengandung  unsur  sengketa  (  yurisdiksi  volunter), yang  mana  hanya  ada  satu  pihak  yang  ber- kepentingan  dalam  perkara  itu  (oneigenlyke rechtspraak). 12
Adapun    perkara  voluntair  memiliki  ciri-ciri sebagai  berikut:  Pertama,  masalah  yang  diajukan bersifat  sepihak  semata  (for  the  benefit  of  one  party only).  Maksudnya  adalah  benar-benar  murni untuk  meyelesaikan  kepentingan  Pemohon tentang  permasalahan  perdata  yang  memerlukan kepastian  hukum.  Dengan  demikian  pada prinsipnya,  apa  yang  dipermasalahkan,  tidak bersentuhan  dengan  hak  dan  kepentingan  pihak lain.  Kedua,  permasalahan  yang  dimohon penyelesaiannya,  pada  prinsipnya  tanpa  sengket dengan  pihak  lain  (without  dispute  of  differences  with another  party).  Berdasarkan  ukuran  ini,  tidak dibenarkan  mengajukan  permohonan  tentang penyelesaian  sengketa  hak  atau  kepemilikan maupun  penyerahan  serta  pembayaran  sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. Ketiga, tidak ada orang  lain  atau  pihak  ketiga  yang  ditarik  sebagai
11 Enas Nasruddin, op. Cit., hlm. 91.
12 Enas  Nasruddin,  “Ikhwal  Isbat  Nikah”,  Artikel dalam  Mimbar  hukum.  No.  33  tahun,  (Jakarta:    Al Hikmah dan Ditbinbapera,1977), hlm. 87.
lawan,  tetapi  bersifat  experte.  Hal  ini  berarti perkara  benar-benar  murni  dan  mutlak  satu pihak  atau  bersifat  ex-perte.  Pemohonan  untuk kepentingan  sepihak  atau  yang  terlibat  dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak. 13 Jadi itsbat nikah ini bersifat volunteir (perkara yang  pihaknya  hanya  terdiri  dari  pemohon  saja, tidak ada pihak termohon):
a. Jika  permohonan  diajukan  oleh  suami  dan isteri secara bersama-sama;
b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang  ditinggal  mati  oleh  suami/isterinya, sedang  Pemohon  tidak  mengetahui  ada  ahli waris lainnya selain dia.
Namun  perkara itsbat nikah  dapat  bersifat kontensius,  (perkara  yang  pihaknya  terdiri  dari pemohon  melawan  termohon  atau   penggugat melawan tergugat):
a. Jika  permohonan  diajukan  oleh  salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukkan  suami  atau  isteri  sebagai pihak Termohon;
b. Jika  pernohonan  diajukan  oleh  suami  atau isteri  sedang  salah  satu  dari  suami  isteri tersebut  masih  ada  hubungan  perkawinan dengan  pihak  lain,  maka  pihak  lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
c. Jika  permohonan  diajukan  oleh  suami  atau isteri  yang  ditinggal  mati  oleh  suami  atau isterinya,  tetapi  dia  tahu  ada  ahli  waris lainnya selain dia;
d. Jika  permohonan  diajukan  oleh  wali  nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.
Adapun  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan terhadap  hasil  akhir  persidangan  pengadilan dalam perkara itsbat nikah ini adalah:
1. Atas  penetapan itsbat nikah  yang  bersifat voluntair,  apabila  permohonannya  ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
2. Atas  putusan itsbat nikah  yang  bersifat kontensius,  dapat  ditempuh  upaya  banding, kasasi dan PK;
3. Orang  lain  yang  berkepentingan,  jika  orang lain  tersebut  sebagai  suami/isteri  atau  ahli waris,  sedang  ia  tidak  menjadi  pihak  dalam permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang
13 M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  (tt:  tp, tth.), hlm. 29.
memeriksa  perkara itsbat nikah  tersebut, selama perkara belum diputus;
4. Orang  lain  yang  berkepentingan,  jika  orang lain  tersebut  sebagai  suami/isteri  atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi  kepada  Pengadilan  Agama  yang memeriksa  perkara  tersebut  selama  perkara belum diputus;
5. Pihak  lain  yang  berkepentingan,  jika  pihak lain  tersebut  adalah  orang-orang  yang tersebut  pada  angka  4  di  atas,  dapat  meng- ajukan  gugatan  pembatalan  pekawinan  yang telah di itsbat kan oleh Pengadilan Agama 14 .
Landasan  yuridis  yang  digunakan  untuk kewenangan  peradilan  dalam  penyelesaian itsbat nikah  ini  secara  historis  dapat  dilihat dalam  himpunan  penetapan  dan  putusan Pengadilan  Agama  di  tahun  1950-an    yang menggunakan dasar hukum Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura , Staatsblad tahun  1937 nomor  638 dan 639 untuk  sebagian  Kalimantan  Selatan  dan Timur,  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45  tahun  1957  untuk  luar  Jawa  dan  Madura serta  sebagian  Kalimantan  Selatan  dan Kalimantan Timur. 15
Hal  di  atas  membuktikan  bahwa  praktek pengesahan  nikah  atau itsbat nikah  dalam masyarakat  Islam  di  Indonesia  sebenarnya sudah  ada  sejak  dulu,  sehingga  perlu  peng- aturan  yang  lebih  rinci  sambil  disesuaikan dengan  kondisi  terkini. Itsbat  nikah  yang dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  karena pertimbangan  maslahat  bagi  umat  Islam. Itsbat  nikah  sangat  bermanfaat  bagi  umat Islam  untuk  mengurus  dan  mendapatkan hak-haknya  yang  berupa  surat-surat  atau dokumen  pribadi  yang  dibutuhkan  dari instansi  yang  berwenang  serta  memberikan jaminan  perlindungan  kepastian  hukum terhadap  masing-masing  pasangan  suami istri.
Selanjutnya, dalam pasal 64  UU. No. 1 tahun 1974  disebutkan bahwa: “Untuk perkawinan dan
14 Masrum  M  Noor, “ Isbat  Nikah  Bagi  Warga  Negara Indonesia  di  Luar  Negeri”,  http://www.pa-magelang.go.id.l Diakses tanggal 12/5/2013
15 Damsyi Hasan, Permasalah Isbat Nikah (Kajian terhadap pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI) Artikel dalam Mimbar Hukum,  No. 31 (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997), hlm. 76.
segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku yang  dijalankan  menurut  peraturan-peraturan lama  adalah  sah”.  Pernyataan  ini  sebagai pengesahan  bentuk  bentuk  praktek  yang berhungan dengan perkawinan, tentunya termasuk  juga  di  dalamnya  adalah  praktek pengesahan nikah atau itsbat nikah ini.
Dewasa  ini,  permohonan  itsbat  nikah  yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  dengan  berbagai alasan,  pada  umumnya  perkawinan  yang dilaksanakan  pasca  berlakunya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Pengadilan  Agama  selama  ini  menerima,  me- meriksa  dan  memberikan  penetapan  per- mohonan  itsbat  nikah  terhadap  perkawinan  yang dilangsungkan  setelah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (kecuali  untuk kepentingan  mengurus  perceraian,  karena  akta nikah  hilang,  dan  sebagainya),  menyimpang  dari ketentuan  perundang-undangan  (Pasal  49  Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  terakhir  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Peradilan Agama dan penjelasannya).
Namun,  itsbat  nikah  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat,  maka  hakim  Pengadilan  Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut,  kemudian  mengabulkan  permohonan itsbat  nikah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Ayat (3)  huruf  e  Kompilasi  Hukum  Islam.  Apabila perkawinan  yang  dimohonkan  untuk  diitsbatkan itu  tidak  ada  halangan  perkawinan  sebagaimana diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka  Peng- adilan  Agama  akan  mengabulkan  permohonan itsbat  nikah  meskipun  perkawinan  itu  dilaksana- kan  pasca  berlakunya  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Padahal, Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  termasuk dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan yang  disebutkan  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.   Oleh  karena itu,  penetapan  itsbat  nikah  oleh  Pengadilan Agama  tersebut,  tidak  lebih  hanya  sebagai kebijakan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum yang  mengatur  tentang  itsbat  nikah  terhadap perkawinan  yang  dilaksanakan  pasca  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.

## Penutup
Dari  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan bahwa: Pertama, Peradilan Agama adalah peradil- an  Islam  di  Indonesia,  sebab  dari  jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangannya seluruhnya adalah  jenis  perkara  yang  didasarkan  kepada agama  Islam  salah  satunya  adalah    perkara pengesahan nikah yang dalam Kompilasi Hukum Islam dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut itsbat nikah.
Kedua,  salah  satu  sumber  hukum  dalam penyelesaian perkara pada  pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum yang bersumber  dari  hukum  Islam  yang  kemudian sering  didefinisikan  sebagai  fikih,  yang  sudah barang tentu rentan perbedaan. Untuk menjembatani  perbedaan  dan  mewujudkan kepastian  hukum,  sekaligus  untuk  mewujudkan hukum  Islam  lahirlah  Kompilasi  Hukum  Islam yang  tema  utamanya  mempositifkan  hukum Islam di Indonesia dan sebagai salah satu hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama.
Ketiga, itsbat nikah  atau  dikenal  juga  dengan pengesahan  nikah  adalah  merupakan  penetapan pengadilan  tentang  sahnya  suatu  perkawinan. Dari  beberapa  landasan  yuridis itsbat nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum  Islam  yang  menjelaskan  lebih  rinci mengenai itsbat nikah termasuk alasan pengajuan- nya.  Meskipun Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) tidak  termasuk  dalam  hirarki  Peraturan  Per- undang-undangan.  Namun  demi  untuk  mengisi kekosongan  hukum  maka  pasal-pasal  yang mengatur mengenai itsbat nikah ini dinilai sebagai sebuah  kebijakan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh Peradilan  Agama  sebagai  peradilan  Islam  di Indonesia.

## Daftar Rujukan
Ahdabina, “Kompilasi Hukum Islam”, http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/240, Diakses  2/7/2013.
Ali  Daud,  M.,  Pengembangan  Hukum  Material Peradilan  Agama,  Jurnal  Mimbar  Hukum: Aktualisasi  Hukum  Islam  Nomor  17 Tahun  V  (Nov  –  Des  1994),  Jakarta:  Al- Hikmah  dan  Direktorat  Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994
Djalil  A.  Basiq,  SH,  MH,  Peradilan  Agama  di
Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006.
Hamami Taufiq, Mengenal Lebih Dekat, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata  Hukum  di  Indonesia,  Bandung, Alumni,
Harahap Yahya, M,  Informasi Materi Kompilasi Hukum  Islam:  “Mempositifkan  Abstraksi Hukum  Islam”,  dalam,  Kompilasi  Hukum Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Logos, 1999 HarahapYahya  M.,    Kedudukan  Kewenangan  dan Acara  Peradilan  Agama , Sinar  Gafika, Jakarta, 2001.
Ichtijanto,  “Pengembangan  Teori  Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia”,  dalam, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan, Bandung: Rosdakarya, 1991 Joseph  Schacht,  An  Introduction  to  Islamic  Law, Oxford: University Press, 1964 Muchsin,  Masa  Depan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta: STIH Iblam, 2004
Munawar,Said  Agil  Husin  al-.,  Hukum  Islam  dan

## Pluralitas Sosial, Jakarta:Penamadani, 2000
Nasruddin  Enas,  Ikhwal  Isbat  Nikah,  Artikel dalam Mimbar hukum no. 33 tahun, 1977, Al Hikmah dan Ditbinbapera, Jakarta.
Noor  Masrum,  Isbat  Nikah  Bagi  Warga  Negara Indonesia  di  Luar  NegeriI,  http://www.pa- magelang.go.id/component/content/articl e/52/262.
Nuruddin  Amir  dan  Azhari  Akmal  Tarigan,
Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Jakarta: Kencana, 2004
Prihantini  Farida,  dkk,  Hukum  Islam  Zakat  dan Wakaf  Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia, Jakarta:  Papan  Sinar  Sinanti  &  FHUI, 2005 Ash-Shiddiqy Muhammad Hasbi, Falsafah Hukum  Islam,  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1993.
Sunny Ismail, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia  dalam  Bidang  Hukum  Islam”, dalam,  Hukum  Islam  dalam  Tatanan Masyarakat  Indonesia,  CikHasan  Bisri  (ed), Jakarta: Logos Publishing, 1988
Syarifuddin  Amir,  “Pengertian  dan  Sumber Hukum  Islam”,  dalam  Falsafah  Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992