## JOURNAL OF EMPOWERMENT
HARTA PASCA KEMATIAN SESEORANG (SOSIALISASI HUKUM WARIS ISLAM)

## Cucu Solihah
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana E-mail: cucusolihah2012@gmail.com Masuk : September 2017 Penerimaan : Oktober 2017 Publikasi : Desember 2017 ABSTAK
Ketentuan  harta  dan  peralihan  harta  dari  pemilik  harta  (pewaris)  kepada  para ahli  waris  berlaku  secara  otomatis  pasca  kematian  seseorang.  Berlaku  secara otomatis memberi arti bahwa pihak Pewaris tidak berhak mengatur harta pasca kematiannya  demikian  pula  ahli  waris  tidak  dapat  menolak  peralihan  harta tersebut.  Tujuan  ditetapkannya  ketentuan  hukum  waris  dalam  ajaran  Islam  tidak terlepas dari 5 tujuan hukum (maqodis syariah) yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal, selain itu terdapat keutamaan ketentuan hukum waris telah digariskan dalam ajaran Islam dengan lengkap dan sempurna, karena hakikat harta dalam Islam mutlak menjadi milik sang Tuhan semesta alam, sehingga  sangat  wajar  Tuhanpun  mempunyai  aturan  mengenai  apa  saja  ruang lingkup harta waris, kepada siapa harta itu diberikan, berapa harta yang harus diberikan  kepada  masing-masing  ahli  waris,  kapasitas  manusia  hanya  menerima amanah  atas  harta  yang  dititipkan  kepada  manusia.Terdapat  ketentuan  asas waris Islam yakni asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang,dan semata akibat kematian.
Kata Kunci : Harta, Warisan, Asas.

## ABSTRACT
The  provisions  of  the  transition  property  and  property  of  the  owner  of  the  treasure (heir)  to  the  heirs  apply  automatically  post  the  death  of  someone.  Applies automatically give the sense that the Successor is not entitled to set the property of post  death  similarly  heirs  can't  resist  the  transition  the  treasure.  The  purpose  of  the establishment of the provisions of the law of inheritance in Islam is inseparable from the  5  goals  of  the  law  (Sharia  maqodis)  i.e.  in  order  to  nourish  the  soul,  religion, property,  offspring,  and  reason,  besides  there  is  the  virtue  of  the  provisions  of  the law of inheritance was outlined in the Islamic teachings with the complete and perfect, because of the nature of property in Islam absolutely belongs to the Lord of hosts, so that very reasonable Tuhanpun have rules on what the scope of the estate, to whom property  is  given,  how  many  treasures  that  should  be  given  to  each  of  the  heirs  of human capacity, only accepting the mandate over the treasure that is deposited to the mankind.  There  are  basic  provisions  of  Islamic  inheritance  IE  ijbari,  bilateral  basis, individual, fairness, balanced, and is solely a result of the death.
Keywords: Property, Inheritance, Basis.
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
Pembagian dan peralihan harta dari pemilik harta (pewaris) kepada para (ahli  waris)  merupakan  bagian  dari ketentuan  syariat  Islam  yang  wajib dilaksanakan oleh segenap masyarakat muslim, termasuk masyarakat muslim Indonesia. Secara konstitusi  pelaksanaan  hukum  waris Islam  tidak  melanggar  aturan  hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  karena hukum  Islam  sudah  menjadi  bagian dari  hukum  positif,  dalam  arti  hukum yang  berlaku  dan  diberlakukan  di masyarakat. Berkaitan  dengan  dasar  konstitusi, UUD 1945 telah menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan  kewajiban  agama sebagaimana  ketentuan  Pasal  29 UUD 1945, terlebih dengan ditempatkannya  Piagam  Jakarta dalam  Dekrit  Presiden  memberi  arti secara  positif  dan  bermakna  bagi pemeluk-pemeluk  yang  beragama
Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam.
1
Peralihan  harta  kepada  para  ahli waris  akan  berdampak  pada kesejahteraan  ahli  waris  dalam  hal materi,  dan  hal  tersebut  syah-syah saja selama memperolehnya dilakukan secara halal dan dibenarkan  berdasarkan  hukum, terlebih secara filosofi kesejahteraan adalah  juga  menjadi  tujaun  dari konstitusi  yakni  untuk  kesejahteraan umum,  dengan  demikian  setiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan  penghidupan  yang
1 Mara Sutan Rambe, Proses akomodasi hukum Islam  ke  dalam  hukum  pidana, Jurnal  Cita hukum  Fakultas  syariah  dan  hukum  UIN  Syarif Hidyatulloh  Jakarta,  Volume.  3  Nomor.  2
Desember 2015 , hlm.227
layak  baik  secara  materil  maupun spiritual. 2 Harta bagi sebagian orang  menjadi sesuatu  yang  sangat  berharga, sehingga manusia rela mengorbankan  jiwa  dan  raganya hanya  untuk  mengumpulkan  harta, namun  tidak  sedikit  pula  manusia yang  menganggap  bahwa  harta hanyalah  alat/sarana  bekal  untuk beribadah  kepada-Nya,  karena pada hakikatnya harta yang dimiliki oleh  seseorang  merupakan  rijki  dari Allah  yang  merupakan  amanah/ titipan  yang  harus  dijaga  dan dipelihara supaya tidak menjerumuskan  si  pemilik  harta menjadi penghuni neraka. Perspektif  Islam  memandang  harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur’an , yakni dipertimbangkannya  kesejahteraan manusia,  alam,  masyarakat  dan  hak milik.  Pandangan  demikian,  bermula dari  landasan  iman  kepada  Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal  dan  kuasa  atas  segalanya. Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan- Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya  diikat  oleh  berbagai kewajiban,  sekaligus  manusia  juga mendapatkan  berbagai  hak  secara adil  dan  seimbang.  Kalau  harta seluruhnya  adalah  milik  Allah,  maka tangan  manusia  hanyalah  tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah- khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.
2 Mufidah, Sistem  Hirarki Kelembagaan  Badan Pengelola Zakat Zakat Di Indonesia (Tinjuan Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2011), Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan hukum  UIN  Syarif  Hidyatulloh  Jakarta , Volume. 4, Nomor. 2, Desember 2016, hlm.327.
Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Waris Islam) Ada  tiga  asas  pokok  tentang  harta dalam ekonomi Islam, yaitu: a. Allah  Maha  Pencipta,  bahwa manusia  yakin  semua  yang  ada di  bumi  dan  di  langit  adalah ciptaan Allah. b. Semua  harta  adalah  milik  Allah. Manusia  hanya  memperoleh titipan  dan  hak  pakai  saja. Semuanya nanti akan ditinggalkan. c. Iman  kepada  hari  Akhir.  Hari Akhir  adalah  hari  perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan  pahala  selama  mengurus harta  di  dunia  ini,  dan  akan ditanya darimana harta diperoleh  dan  untuk  apa didigunakan, semua harus dipertanggungjawabkan. 3 Berdasarkan  nilai  dan  esensi  harta sebagaimana tersebut di atas, maka dalam  keadaan  si  pemilik  harta meninggal, berlakulah hukum kewarisan  yang  merupakan  salah satu  mekanisme  peralihan  hak kepemilikan atas suatu harta benda. 4 Lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  171 huruf  e  Intruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam  menjelaskan  bahwa  makna harta warisan adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama  setelah  digunakan  untuk keperluan  pewaris  selama  sakit sampai  meninggal  dunia  dan membayar seluruh hutang-hutangnya.
Istilah  “harta  peninggalan”  lebih berorientasi  kepada  harta  benda yang  dimiliki  seseorang  semasa hidupnya yang masih tergabung dan
3 Hendro  Wibowo,  Harta  dalam  Perspektif Islam, http://hndwibowo.blogspot.co.id/2008/06/hart a-dalam-perspektif-islam.htm l,  diakses  pada tanggal 10 Januari 2017.
4 Rosdinar  Sembiring,  (2016) Hukum  Keluarga Harta-Harta  Benda  Dalam  Perkawinan ,  Jakarta, Rajawali Press, hlm. 99.
belum terpisah antara harta bawaan pewaris  dan  harta  bersama  dengan pasangan  yang  hidup  terlama, utang-utang  keluarga,  wasiat  dan biaya-biaya  kepengurusan  jenajah. 5 Sehubungan  dengan  konsep  tersebut di  atas,  maka  ajaran  agama  Islam memiliki konsep yang jelas berkaitan dengan  peralihan  harta  dari  si pemilik  harta  kepada  para  ahli warisnya  dengan  suatu  kemanisme dan  aturan  hukum  yang  jelas, sistematis dan lengkap.
Hukum  waris  dalam  ajaran  Islam disebut dengan istilah “faraid” yang merupakan  bentuk  jamak  dari faridah  yang  berasal  dari  kata fardu yang mempunyai arti ketetapan, pemberian (sedekah). 6 Waris  dalam  bahasa  Indonesia disebut  pusaka,  yaitu  harta  benda dan  hak  yang  ditinggalkan  oleh orang  yang  mati  untuk  dibagikan kepada  yang  berhak  menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh , artinya menurut syara’ ialah pembagian  pusaka  bagi  yang berhak  menerimanya. 7 Sementara Menurut Syamsul  Rijal  Hamid bahwa  pengertian  warisan  adalah berpindahnya  hak  dan  kewajiban atas  segala  sesuatu  baik  harta maupun  tanggungan  dari  orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. 8 Masalah  harta  pusaka  sering menjadi  sumber  sengketa  keluarga, terutama  pemicu  konflik  terjadi
5 H.M. Anshary, (2013), Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.11.
6 Louis Makluf, dalam Amin Husein Nasution, (2012), Hukum  Kewarisan  Suatu  Analisis Komparatif  Pemikiran  Muhtahid  Dan  Kompilasi Hukum Islam , Rajawali Press, Jakarta, hlm.49.
7 Moh  Rifai,  (1978), Ilmu  Fiqih  Islam , Semarang, CV Toha Putra, hlm. 513.
8 Syamsul  Rijal  Hamid,  (2011), Buku  Pintar
Agama Islam , Bogor, Cahaya Salam, hlm. 366.
dalam  hal  menentukan  siapa-siapa yang  berhak  dan  tidak  berhak mendapat  warisan  yang  pada gilirannya akan menimbulkan keretakan  keluarga. 9 Dalam  kondisi lain  terkadang  masalah  juga  timbul dari kesalahpahaman dalam memahami  hukum  waris  islam  tidak berpihak  kepada  kaum  perempuan dan  melebihkan  hak  kaum  laki-laki, selanjutnya berkaitan dengan bagian  masing-masing  ahli  waris, karena  itu  Islam  datang  membawa ketentuan dari Allah SWT, dalam hal waris  mewarisi  ini  secara  lengkap dan  sempurna  dan  kewajiban  umat islam adalah melaksanakan ketentuan sebagaimana telah digariskan  ajaran  Islam  atas  harta dan perpindahan harta dari seorang pewaris kepada para ahli warisnya. Pada  kehidupan  masyarakat  muslim dewasa ini terjadi fenomena ketidakfahaman hakikat harta khususnya  harta  yang  ditinggalkan oleh  pewaris  yang  harus  beralih kepemilikannya  kepada  para  ahli waris,  atau  dapat  pula  diketemukan suatu  keadaan  dimana  masyarakat mengalami  penurunan  pemahaman terhadap  ilmu  hukum  waris  Islam, atau ilmu fiqh mawaris dengan suatu anggapan  hukum  waris  Islam  tidak mengikat  wajib  untuk  dilaksanakan, sehingga  masyarakat  cenderung menyelesaikan sengketa warisnya ke pengadilan  negeri  atau  melalui muswarah keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut,  perlu  kiranya  dilakukan sosialisasi hukum waris Islam kepada masyarakat,  mengingat  tanggung jawab  mempelajari  hukum  waris  ini menjadi  fardu  kifayah,  sehingga
9 Amin  Husein  Nasution,  (2012) Hukum Kewarisan  Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran Mujtahid  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  Jakarta, Rajawali Press, hlm. 52. dituntut ada orang/sekelompok orang  yang  menyampaikan  aturan hukum  tersebut  sampai  terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat terhadap  ketentuan  waris  tersebut sehingga  terbebas  dosa  kaum muslimin atas kewajiban mempelajari ilmu faroid.

## 2. Lokasi Pengabdian
Pengabdian  mengenai  sosialisasi hukum waris Islam ini dilaksanakan di Mesjid  Riyadhussolihin  Komplek  Gria Maleber Indah Karangtengah Cianjur,  yang  dilaksanakan  2  hari yakni  pada  hari/tanggal  :  Jumat/3 Februari  2017    dan  hari/tanggal  :
Minggu, 5 Februari 2017.
3. Peserta Peserta sosialisasi  hukum  waris  Islam ini dilaksanakan di Mesjid Riyadhussolihin Komplek Gria Maleber Indah Karangtengah Cianjur dihadiri  oleh  tokoh  agama,  tokoh masyarakat,  jamaah  mesjid  di lingkungan Kecamatan Karangtengah Cianjur  berjumlah  53  (lima  puluh tiga) orang.

## B. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam pengabdian  ini  adalah  dengan metode  kualitatif.  metode  kualitatif yang  dipilih  adalah  implementasi ketentuan  hokum  waris  Islam  di masyarakat Desa Maleber Kecamatan  Karangtengah  Cianjur karena peneliti mengumpulkan sejumlah  informasi  secara  mendalam pada kasus atau  proses atau gejala yang  terkait  dengan  kegiatan sosialisasi  hukum  waris  Islam  di kalangan masyarakat komplek perumahan. 10
10 Miles  B.  Matthew,  Huberman,  A  Michael (2006) Qualitatif  data  analisys,  a  sourebook  of
C. PEMBAHASAN Adanya  bagian  dari  hukum  Islam yang mengatur mengenai perpindahan  harta  yang  dimiliki seseorang pasca meninggalnya kepada para ahli warisnya merupakan  bentuk  kasih  sayang Allah  kepada  manusia,  karena dengan  hukum-Nya,  Allah  SWT menghendaki terciptanya kedamaian,  kerukunan  diantara sesama ahli waris. Sebelum  mengkaji  lebih  lanjut mengenai  perpindahan  harta  dari pewaris  kepada  ahli  waris,  pelu dipahami  dahulu  sumber  harta  yang menjadi objek waris. Pada umumnya, harta  waris  bersumber  dari  harta asal  dan  harta  bersama.  Harta bersama      dalam      kehidupan manusia,      tidak  dapat  dilepaskan dengan    hubungan    perkawinan antara  suami  dan  istri dalam rumah tangga. Penyebutan  harta  bersama sebagai    terminologi    harta    yang diperoleh    selama    perkawinan terasa  terlalu  global  dan  bersifat umum,    sehingga    Pasal    91    KHI lebih  merinci  objek  yang  termasuk harta  bersama.  Rincian  ini  muncul seiring  dengan  perkembangan ilmu pengetahuan   dan   teknologi   yang memasukkan      hak      dan  kewajiban sebagai    bagian    benda    tak berwujud  ke    dalam    harta bersama. 11
Sementara  harta  asal  merupakan harta  yang  dimiliki  masing-masing pasangan  suami  isteri  sebelum pernikahan  atau  selama  pernikahan
new  methods ,  California,  SAGE  Publication inc, hlm. 169-173.
11 Arso,  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (Haki) Sebagai  Harta  Bersama  Perspektif  Kompilasi Hukum Islam. Al-Daulah. Jurnal Hukum Dan
Perundangan  Islam,  Prodi  Siyasah  Jinayah
Fakultas  Syari'ah  dan  Hukum  UIN  Sunan Ampel  Surabaya, Volume.  7.  Nomor.  1.  April 2017, hlm. 32.
dengan kepemilikan individu. Definisi lainnya  Harta  asal  adalah  harta yang  diperoleh  sebelum  dan/atau selama  perkawinan  yang  dibawa masuk  oleh  suami  atau  oleh  isteri yang berasal dari warisan. Adakalanya  harta  yang  diperoleh oleh  suami  atau  isteri  sebelum perkawinan bukan dari warisan juga dimasukkan sebagai harta asal. 12 Perspektif lain memberikan pemahaman  bahwa  harta  dalam suatu  perkawinan,  yang  akan menjadi  harta  warisan  dapat bersumber  dari  2  (dua)  yakni  harta asal  dan  harta  bersama.  Harta  asal dapat berupa : 1. Harta  yang  diperoleh  pewaris sebelum menikah; 2. Harta  yang  diperoleh  pewaris dalam  bentuk  hibah,  yang diperoleh  sebelum  atau  setelah pernikahan; Sementara  harta  bersama    atau harta  kekayaan  dalam  perkawinan adalah  harta  yang  diperoleh    baik oleh  sendiri-sendiri  (masing-masing suami/isteri)  atau  secara  bersama- sama  suami-isteri  selama  dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. 13
Dalam ajaran Islam setiap harta baik yang harta bersifat kebendaan atau hak  disebut  dengan  tirkah,  namun demikian tidak secara otomatis tirkah ini menjadi harta yang akan menjadi hak  para  ahli  waris.  Menurut Ibnu Hazm , tidak semua hak milik menjadi
12 Anton  Budiarto, Hukum  Waris  Adat ,  diakses pada laman https://antonbudiarto.files.wordpress.com/ 2010/10/1-pengertian.ppt,  diunduh  tanggal 4 Desember 2017.
13 Pasal  1  huruf  f  kompilasi  hokum  Islam,  dan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan.  Mendefinisikan  harta bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh selama perkawinan.
harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya, sedangkan  menurut  ulama Malikiyah , Syafi’iyah dan Hanabilah ,  semua  hak baik bersifat kebendaan atau bukan termasuk harta warisan. 14
.
Harta  warisan  ialah  hak  milik seseorang  yang  meninggal  dunia, yang  dapat  dimanfaatkan  secara bebas  ( tasaruf )  semasa  hidupnya, setelah  dikurangi  biaya  pengurusan jenazah,  utang  dan  pembayaran wasiat.  Lebih  lanjut  ketentuan  Pasal 171  ayat  e  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan bahwa  yang dimaksud dengan  harta  warisan  adalah  harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama  setelah  digunakan  untuk keperluan  pewaris  (orang  yang meninggal)  selama  sakit  sampai meninggalnya,  biaya  pengurusan jenazah  ( tajhid ),  pembayaran  utang, dan pemberian untuk kerabat. Berkenaan      dengan      pembagian benda,      Pasal      91      ayat      (1) Kompilasi    Hukum    Islam    (KHI.) membagi    harta    bersama    kepada benda      berwujud      ( lichamelijk zaak ) dan   benda   tidak   berwujud (onlichamelijk zaak). Dalam Pasal 91 ayat  (2)  disebutkan  bahwa  harta bersama    yang    berwujud    dapat meliputi    benda    tidak    bergerak, bendabergerak dan surat-surat erharga.  Kemudian  dalam  Pasal  91 ayat    (3)    lebih    lanjut    disebutkan bahwa  harta  bersama  yang  tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Adanya  bagian  dari  hukum  Islam yang mengatur mengenai perpindahan  harta  yang  dimiliki seseorang pasca meninggalnya kepada para ahli warisnya merupakan  bentuk  kasih  sayang
Allah  kepada  manusia,  karena
14 Sayyid  Sabiq,  (1994), fikih  Sunnah jilid  3, Jakata, Pena Pundi Aksara, hlm. 202.
dengan  hukum-Nya,  Allah  SWT menghendaki terciptanya kedamaian,  kerukunan  diantara sesama ahli waris. Hukum  waris  Islam  mengelompokkan ahli waris menjadi 2 (dua) macam: 1. Ahli  waris nasabiyah yaitu  ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena adanya hubungan darah (kekerabatan).  Kelompok  ini dibedakan  menjadi  dua  yaitu dari  pihak  laki-laki  terdiri  dari ayah,  anak  laki-laki,  saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari pihak  perempuan  terdiri  dari ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan dan nenek. 2. Ahli  waris sababiyah yaitu  ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab,  yaitu  sebab  perkawinan dan memerdekakan budak (memerdekan  budak  saat  ini sudah tidak dijumpai lagi). 15
Dilihat  dari  bagian  yang  akan diterima,  atau  berhak  dan  tidaknya seseorang  menerima  warisan,  ahli waris  dibedakan  menjadi  3  (tiga) macam:
1. Ahli  waris ashab  al-furud yaitu ahli  waris  yang  telah  ditentukan bagianbagiannya,  seperti  ½,
1/3, dan lain-lain;
2. Ahli waris ashab al-‘usubah yaitu ahli  waris  yang  ketentuan bagiannya  adalah  menerima sisa  setelah  diberikan  kepada ashab al-furud ,  seperti  anak laki-laki,  ayah,  paman,  dan  lain sebagainya;
3. Ahli  waris zawi  al-arham yaitu orang yang sebenarnya mempunyai  hubungan  darah 15 Abd Halim, Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris  Adat,  Perdata,  Dan  Islam:  Kajian Integratif, Al-Mazahib , Volume.  5,  Nomor.  2,
Edisi Desember 2017 , hlm. 189.
dengan sipewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian,  maka  mereka  tidak berhak menerima bagian kecuali apabila ahli waris ashab al-furud dan ashab al-usubah tidak ada. 16
Ketentuan  hukum  waris  Islam,  syarat dengan  kesempurnaan  aturannya, dari mulai alasan penentuan hukumnya  yang  sangat  logis/masuk akal, juga menyangkut hal-hal teknis perhitungannya,  kepada  siapa  saja harta  waris  itu  berpindah,  berapa jumlah perpindahan hartanya semuanya disajikan dalam ketentuan fiqh mawaris.
1. Dasar Hukum Waris Sebagai  ketentuan  hukum  yang bersifat  wajib,  maka  dasar  hukum perintah waris tidak hanya al-qur’an juga hadist-hadist nabi yang berfungsi sebagai penjelas ketentuan dari  al-qur’an.  Berikut  ini  beberapa dasar  perintah  hukum  waris  Islam, sebagaimana  firman-Nya QS.  Al- Anfal : 72, yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang  beriman  dan  berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya  pada  jalan  Allah  dan orang-orang  yang  memberikan tempat kediaman dan pertoIongan  (kepada  orang- orang Muhajirin), mereka itu satu sama  lain  lindung-melindungi dan  (terhadap)  orang-orang yang  beriman,  tetapi  belum berhijrah,  Maka  tidak  ada kewajiban  sedikitpun  atasmu melindungi  mereka,  sebelum mereka  berhijrah.  (akan  tetapi) jika mereka meminta pertolongan  kepadamu  dalam (urusan  pembelaan)  agama, maka  kamu  wajib  memberikan pertolongan  kecuali  terhadap
16 Abd Halim, Kedudukan ... Ibid, hlm. 189.
kaum yang telah ada perjanjian antara  kamu  dengan  mereka. dan  Allah  Maha  melihat  apa yang kamu kerjakan”.
Demikian  pula  mengenai  ketentuan bahwa  kaum  wanita  juga  berhak atas  harta  waris  dari  pewaris, sebagaimana  QS.  An-Nisa  ayat  7, yang berbunyi :
ﺎِﳑ ٌﺐﻴِﺼَﻧ ِءﺎَﺴﻨﻠِﻟَو َنﻮُﺑَﺮْـﻗَْﻷاَو ِناَﺪِﻟاَﻮْﻟا َكَﺮَـﺗ ﺎِﳑ ٌﺐﻴِﺼَﻧ  ِلﺎَﺟﺮﻠِﻟ ﺎًﺿوُﺮْﻔَﻣ ﺎًﺒﻴِﺼَﻧ    َﺮُـﺜَﻛ  ْوَأ ُﻪْﻨِﻣ ﻞَﻗ ﺎ ِﳑ  َنﻮُﺑَﺮْـﻗَْﻷاَو  ِناَﺪِﻟاَﻮْﻟا  َكَﺮَـﺗ ﴾٧:ءﺎﺴﻨﻟا﴿
Artinya  :  “Bagi  orang  laki-laki ada  hak  bagian  dari  harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,  dan  bagi  orang wanita  ada  hak  bagian  (pula) dari  harta  peninggalan  ibu- bapa  dan  kerabatnya,  baik sedikit  atau  banyak  menurut bagian yang telah ditetapkan.
Sebagai  dasar  hukum  dari hadist , dapat diketahui dari : Ibnu Mas'ud Radhiyallahuanhu berkata  bahwa Rasulullah  SAW menetapkan  bagi  anak  tunggal perempuan  setengah  bagian,  dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari 2/3. Dan yang tersisa  buat  saudara  perempuan. (HR.  Jamaah  kecuali  Muslim  dan Nasai). Selain itu juga Pedoman pelaksanaan  hukum  waris  Islam menurut Ijtihad adalah  :  Masalah- masalah  yang  menyangkut  warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya  dalam Al-Qur’an atau Sunnah dengan  keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam  interpretasi,  bahkan mencapai ijma’ (konsensus)  di kalangan  ulama  dan  umat  Islam. Selain dari itu masih banyak masalah
warisan  yang  dipersoalkan  atau diperselisihkan. 17 2. Kewajiban Melaksanakan Ketentuan Waris Bagi Muslim Adapun suatu kewajiban melaksanakan  ketentuan  waris  bagi muslim, sebagaimana Allah menetapkan  setiap  aturan  untuk ditaati  dan  dilaksanakan,  karena pada setiap hukum syariat terkandung  tujuan  yang  sangat  baik bagi  manusia,  termasuk  dalam  hal ketaatan untuk melaksanakan ketentuan  hukum  waris  bagi  seorang muslim, tanpa kecuali sehingga tidak alasan  untuk  tidak  mentaati  setiap aturanNya. Ketegasan akan tuntutan taat  dan  patuh  pada  syariah, ditegaskan dalam QS. An-Nisa:14,
ﺎَﻬﻴِﻓ اًﺪِﻟﺎَﺧ اًرﺎَﻧ ُﻪْﻠِﺧْﺪُﻳ ُﻩَدوُﺪُﺣ ﺪَﻌَـﺘَـﻳَو ُﻪَﻟﻮُﺳَرَو َﻪﻠﻟا ِﺺْﻌَـﻳ ْﻦَﻣَو ٌﲔِﻬُﻣ ٌباَﺬَﻋ ُﻪَﻟَو
Artinya : Dan barangsiapa yang mendurhakai  Allah  dan  Rasul- Nya  dan  melanggar  ketentuan- ketentuan-Nya,  niscaya  Allah memasukkannya  ke  dalam  api neraka  sedang  ia  kekal  di dalamnya;  dan  baginya  siksa yang menghinakan. Bahkan  terdapat 3 ayat dalam QS Al-Ma’idah:  44,  45  dan  47  yang memberi sebagai peringatan sekaligus  ancaman  bagi  manusia yang  tidak  mau  melaksanakan ketentuan  syariah,  sebagaimana ayat berikut ini : Ayat 44 : َﻦْﻳِﺬﻟا َنْﻮـﻴِﺒﻨﻟا ﺎَِ ُﻢُﻜَْﳛ ۚ◌ ٌرْﻮُـﻧو ىًﺪُﻫ ﺎَﻬْـﻴِﻓ َةٰرْﻮـﺘﻟا ﺎَﻨْﻟَﺰْـﻧَأ ِإ ْﻦِﻣ اْﻮُﻈِﻔْﺤُﺘْﺳا ﺎَِﲟ ُرﺎَﺒْﺣَْﻷاَو َنْﻮـﻴِﻧﺎﺑﺮﻟاَو اْوُدﺎَﻫ َﻦْﻳِﺬﻠِﻟ اْﻮُﻤَﻠْﺳَأ ِنْﻮَﺸْﺧاَو َسﺎﻨﻟا اُﻮَﺸَْﲣ  َﻼَﻓ ۚ◌ َءاَﺪَﻬُﺷ ِﻪْﻴَﻠَﻋ اْﻮُـﻧﺎَﻛَو ِﻪّٰﻠﻟا  ِﺐٰﺘِﻛ
17 Muhammad  Jawad  Mughniyah ,  ( 2000), Fiqih Lima Mazhab , Jakarta, Lentera, hlm. 535.
ُﻪّٰﻠﻟا َلَﺰْـﻧَأ ﺎَِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ ْﱂ ْﻦَﻣَو ۗ◌ ًﻼْﻴِﻠَﻗ ﺎًﻨََﲦ ِْﱵٰﻳٰﺎِﺑ اْوُﺮَـﺘْﺸَﺗ  َﻻَو َنْوُﺮِﻔٰﻜْﻟا ُﻢُﻫ َﻚِﺌٰﻟوُﺄَﻓ
Artinya  :  Sungguh,  Kami  yang menurunkan  Kitab  Taurat;  di dalamnya  (ada)  petunjuk  dan cahaya.  Yang  dengan  Kitab  itu para  nabi  yang  berserah  diri kepada  Allah  memberi  putusan atas  perkara  orang  Yahudi, demikian  juga  para  ulama  dan pendeta-pendeta mereka, sebab  mereka  diperintahkan memelihara  kitab-kitab  Allah dan  mereka  menjadi  saksi terhadapnya. Karena itu janganlah takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah.  Barang  siapa  tidak memutuskan  dengan  apa  yang diturunkan  Allah,  maka  mereka itulah orang-orang kafir. (QS.Al- Ma’idah: 44).
Ayat 45 : َﻒْﻧَْﻷاَو ِْﲔَﻌْﻟﺎِﺑ َْﲔَﻌْﻟاَو ِﺲْﻔـﻨﻟﺎِﺑ َﺲْﻔـﻨﻟا نَأ ﺎَﻬْـﻴِﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨْـﺒَﺘَﻛَو ۗ◌ ٌصﺎَﺼِﻗ َحْوُﺮُْﳉاَو ۙ◌ ﻦﺴﻟﺎِﺑ ﻦﺴﻟاَو ِنُذُْﻷﺎِﺑ َنُذُْﻷاَو  ِﻒْﻧَْﻷﺎِﺑ َلَﺰْـﻧَأ ﺎَِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ ْﱂ ْﻦَﻣَو ۗ◌ ٗ◌ ﻪﻟ ٌةَرﺎﻔَﻛ َﻮُﻬَـﻓ ٖ◌ ﻪِﺑ َقﺪَﺼَﺗ ْﻦَﻤَﻓ َنْﻮُﻤِﻠّٰﻈﻟا ُﻢُﻫ َﻚِﺌٰﻟوُﺄَﻓ ُﻪّٰﻠﻟا
Artinya : Kami telah menetapkan bagi  mereka  di  dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan  nyawa,  mata  dengan mata,  hidung  dengan  hidung, telinga  dengan  telinga,  gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada  qisasnya  (balasan  yang sama). Barang siapa melepaskan  (hak  qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.  Barang  siapa  tidak memutuskan  perkara  menurut apa  yang  diturunkan  Allah,
maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS.Al-ma’idah: 45).
Ayat 47:
ﺎَِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ ْﱂ ْﻦَﻣَو ۗ◌ ِﻪْﻴِﻓ ُﻪّٰﻠﻟا َلَﺰْـﻧَأ ﺎَِﲟ ِﻞْﻴِْﳒِْﻹا ُﻞْﻫَأ ْﻢُﻜْﺤَﻴْﻟَو َن ْوُ ِ ٰﻒْﻟا ُﻢُﻫ َﻚِﺌٰﻟوُﺄَﻓ ُﻪّٰﻠﻟا َلَﺰْـﻧَأ
Artinya  :  Barangsiapa  tidak memutuskan  perkara  menurut apa  yang  diturunkan  Allah, maka mereka itu adalah orang- orang yang fasik. 3. Asas-Asas Kewarisan Islam Sebelum mengkaji lebih jauh berkaitan  dengan  teknis  perhitungan dan  pembangian  waris,  maka pemahaman mengenai asas kewarisan  Islam  menjadi  penting/ menjadi  prasyarat  memahami  hukum waris  Islam  adalah  memahami  dan mempelajari  asas-asas  hukum  waris Islamnya.  Berikut  akan  dikemukakan asas-asas  kewarisan  sebagaimana termaksud. Sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist , hukum kewarisan  Islam  mengandung  asas- asas  yang  dalam  beberapa  hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang  bersumber  pada  sistem  non
Islam  (Barat  dan  adat)  dan  dalam hal  tertentu  mempunyai  corak tersendiri  berbeda  dengan  hukum kewarisan pada sistem yang lain.
Setelah digali dari sumber hukumnya, hukum  waris  Islam  mengandung  5
(lima)  asas,  yakni:  asas  Ijbari,  asas Bilateral,  asas  individual,  asas keadilan  berimbang  dan  asas kewarisan semata akibat kematian. 18
18 Muhammad  Daud  Ali,  (1991), Hukum  Islam
Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di
Indo nesia,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, hlm. 322-330.
1. Asas Ijbari Dalam  hukum  Islam  peralihan  harta yang  telah  meninggal  kepada  yang masih hidup berlaku dengan sendirinya,  yang  dalam  pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari/ketentuan yang sifatnya memaksa/melaksanakan  kehendak di  luar  kemampuan  sendiri.  Artinya peralihan  harta  tersebut  adalah kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak pewaris  atau  ahli  waris  termasuk dalam jumlah yang akan diterimanya. Dilihat  dari  segi  pewaris  (sebelum meninggal),  ia  tidak  dapat  menolak peralihan  hartanya  kepada  orang lain    (ahli  waris)  termasuk  dalam jumlah  peralihan  hartanya,  sehingga pewaris  tidak  perlu  merencanakan dan  memikirkan    hartanya  sebelum meninggal, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya akan beralih. Dilihat  dari  segi  pewaris  (sebelum meninggal),  ia  tidak  dapat  menolak peralihan  hartanya  kepada  orang lain    (ahli  waris)  termasuk  dalam jumlah  peralihan  hartanya,  sehingga pewaris  tidak  perlu  merencanakan dan  memikirkan    hartanya  sebelum meninggal, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya akan beralih. Secara  etimologis, faraidh diambil dari  kata  fardh  yang  berarti  taqdir “ketentuan”.  Dalam  istilah  syara’ bahwa  kata  fardh  adalah  bagian yang  telah  ditentukan  bagi  ahli waris. 19

## 2. Asas Bilateral
Dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa  seseorang  menerima  hak kewarisan  dari  kedua  belah  pihak
19 Sayyid  Sabiq,  (2006) Fiqih  Sunnah ,  Jakarta Selatan, Pena Pundi Aksara, hlm.479.
garis  kerabat,  yaitu  pihak  kerabat garis  keturunan  laki-laki  dan  pihak kerabat  garis  keturunan  perempuan. Azas  ini  secara  tegas  dapat  dilihat dari QS. An-Nisa ayat  7,  11,  12, dan 16.
QS. An-Nisa ayat  7 ﺎِﳑ ٌﺐﻴِﺼَﻧ ِءﺎَﺴﻨﻠِﻟَو َنﻮُﺑَﺮْـﻗَْﻷاَو ِناَﺪِﻟاَﻮْﻟا َكَﺮَـﺗ ﺎِﳑ ٌﺐﻴِﺼَﻧ  ِلﺎَﺟﺮﻠِﻟ ﺎًﺿوُﺮْﻔَﻣ ﺎًﺒﻴِﺼَﻧ    َﺮُـﺜَﻛ  ْوَأ ُﻪْﻨِﻣ ﻞَﻗ ﺎِﳑ  َنﻮُﺑَﺮْـﻗَْﻷاَو  ِناَﺪِﻟاَﻮْﻟا  َكَﺮَـﺗ ﴾٧:ءﺎﺴﻨﻟا﴿
Artinya  :  Bagi  orang  laki-laki ada  hak  bagian  dari  harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,  dan  bagi  orang wanita  ada  hak  bagian  (pula) dari  harta  peninggalan  ibu- bapa  dan  kerabatnya,  baik sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang telah ditetapkan.
QS.  An-Nisa  ayat  11,  dan  ayat  12 yang artinya : Allah  mensyari'atkan  bagimu tentang  (pembagian  pusaka untuk)  anak-anakmu.  Yaitu  : bahagian  seorang  anak  lelaki sama  dengan  bagahian  dua orang anak perempuan dan jika anak  itu  semuanya  perempuan lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta yang  ditinggalkan;  jika  anak perempuan  itu  seorang  saja,
Maka  ia  memperoleh  separo harta. dan untuk dua orang ibu- bapa,  bagi  masing-masingnya seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan, jika yang meninggal  itu  mempunyai  anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh  ibu-bapanya  (saja),  Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang  meninggal  itu  mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya  mendapat  seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar  hutangnya.  (Tentang) orang  tuamu  dan  anak-anakmu, kamu  tidak  mengetahui  siapa  di antara mereka yang lebih dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 12. Dari surat yang sama : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua  dari  harta  yang ditinggalkan  oleh  isteri-isterimu, jika  mereka  tidak  mempunyai anak.  jika  isteri-isterimu  itu mempunyai  anak,  Maka  kamu mendapat  seperempat  dari harta  yang  ditinggalkannya sesudah  dipenuhi  wasiat  yang mereka  buat  atau  (dan)  seduah dibayar  hutangnya.  Para  isteri memperoleh  seperempat  harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak  mempunyai  anak.  jika kamu  mempunyai  anak,  Maka Para isteri memperoleh seperdelapan  dari  harta  yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau  (dan)  sesudah  dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati,  baik  laki-laki  maupun perempuan yang tidak meninggalkan  ayah  dan  tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai  seorang  saudara laki-laki  (seibu  saja)  atau seorang  saudara  perempuan (seibu saja), Maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara itu  seperenam  harta.  tetapi  jika saudara-saudara  seibu  itu  lebih dari  seorang,  maka  mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat yang  dibuat  olehnya  atau
sesudah  dibayar  hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada  ahli  waris).  (Allah menetapkan  yang  demikian  itu sebagai) syari'at yang  benar- benar  dari  Allah,  dan  Allah Maha  mengetahui  lagi  Maha Penyantun.
Selanjutnya QS. An-Nisa ayat 16 :
ﺎَِﺎَﻴِﺗْﺄَﻳ  ِناَﺬﻠﻟاَو ﺎَُﳘوُذﺂَﻓ  ْﻢُﻜْﻨِﻣ
ﺎَﺤَﻠْﺻَأَو  ﺎَﺑﺎَﺗ  ْنِﺈَﻓ ﺎَﻤُﻬْـﻨَﻋ اﻮُﺿِﺮْﻋَﺄَﻓ ﺎًﻤﻴِﺣَر ﺎًﺑاﻮَـﺗ َنﺎَﻛ َﻪﻠﻟا نِإ Artinya  :    dan  terhadap  dua orang yang melakukan perbuatan  keji  di  antara  kamu, Maka  berilah  hukuman  kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima  taubat  lagi  Maha Penyayang. 3. Asas Individual Harta  kewarisan  dapat  dibagi-bagi untuk  dimiliki  secara  perorangan, keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin  di  bagi-bagi    kemudian jumlah  tersebut  dibagikan  kepada setiap  ahli  waris  yang  berhak menurut  kadar  bagian  masing- masing. Menghilangkan  bentuk  individual dengan  cara  mencampuradukan tanpa  perhitungan  dan  dengan sengaja menjadikan hak-hak kewarisan  itu  bersifat  kolektif, menyalahi  ketentuan  sebagaimana dikemukakan  dalam  beberapa  ayat al-Qur’an.
4. Asas Keadilan Berimbang Kata  adil  mempunyai  definisi  yang berbeda  sesuai  dengan  konteks  dan tujuan penggunaannya. Khusus
mengenai keadilan dalam kewarisan
Islam  dapat  diartikan  dengan keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban dan keseimbangan antara yang  diperoleh    dengan  keperluan dan kegunaannya. Isu  yang  berkembang  akan  “ketidak adilan  hukum  waris  Islam”  adalah masalah  jenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan. Islam mempunyai konsep bahwa  faktor  perbedaan  kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan,  artinya  laki-laki  dan perempuan  sama-sama  mendapat hak kewarisan. Tentang jumlah bagian yang diperoleh    laki-laki  dan  perempuan, terdapat 3 (tiga) bentuk : a. Laki-laki  mendapat  jumlah  yang sama dengan perempuan, sebagaimana  bagian  ibu  dan bapak  mendapat  1/6  dalam keadaan  pewaris  meninggakan anak sebagaimana QS.  An-Nisa :  11  demikian  pula  dengan bagian  saudara  laki-laki  dan saudara  perempuan  sama-sama mendapat  1/6  dalam  kasus pewaris  kalalah  (QS.  An-Nisa  : 12) b. Laki-laki  mendapat  2  bagian dari  anak  perempuan  QS.  An- Nisa    ayat  11dan  antara saudara  laki-laki  dan  saudara perempuan QS. An-Nisa 16 dan dalam kasus duda mendapat  2 x  bagian  yang  diperoleh  janda yakni  ½  dan  ¼    dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan anak atau ¼ dan 1/8  bila  pewaris  meninggalkan anak. c. Laki-laki  mendapat  2  bagian dari  anak  perempuan  QS.  An- Nisa    ayat  11dan  antara saudara  laki-laki  dan  saudara perempuan QS. An-Nisa 16 dan dalam kasus duda mendapat  2 x  bagian  yang  diperoleh  janda
yakni  ½  dan  ¼    dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan anak atau ¼ dan 1/8  bila  pewaris  meninggalkan anak. 5. Asas  Kematian  Semata  Akibat Kewarisan Hukum  Islam  menetapkan  peralihan harta  seseorang  berlaku  sesudah matinya pewaris Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia,  warisan  tidak  boleh  dibagi- bagikan kepada ahli waris. 20
Pasal  830  KUH  Perdata  (BW) menyebutkan  bahwa  pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan  demikian  pengertian  hukum waris  barat  menurut  KUH  Perdata (BW)  ialah  tanpa  adanya  orang yang  mati  dan  meninggalkan  harta kekayaan,  maka  tidak  ada  masalah pewarisan,  sehingga  harus  ada orang  yang  meninggal  dunia, pertama-tama  tentulah  apa  yang dinamakan kematian alami ( naturlijke dood ). 21
D. PENUTUP 1. Kesimpulan
Asas  dalam  kajian  hukum  berasal dari  B.  Arab  , asasun yang  artinya dasar,  pondasi,  basis,  dan  jika dihubungkan  dengan  sistem  berfikir, yang  dimaksud  dengan asas  adalah landasan  berfikir  yang  sangat mendasar. Jika kata asas 20 A.  Rachmad   Budiono,  (1999), Pembaharuan Hukum   Kewarisan   Islam   di   Indonesia , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.
21 Anita  Kamilah  dan  M.  Rendy  Aridhayandi,
Kajian  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa
Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak  Dilaksanakannya  Wasiat  Oleh  Ahli Waris  Dihubungkan  Dengan  Buku  II  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  Tentang Benda  ( Van  Zaken ) , Jurnal  Wawasan  Hukum Sekolah  Tinggi  Hukum  Bandung,  Volume.  32, Nomor. 1, Februari 2015 , hlm. 24
dihubungkan  dengan  hukum,  yang dimaksud  dengan  asas  adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai  tumpuan  berfikir    dan alasan  pendapat,terutama  dalam penegakan  dan  pelaksanaan  hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan  segala  masalah yang berkenaan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, mempelajari  dan  memahami  asas kewarisan merupakan langkah utama dan  pertama  guna  melaksanakan hukum  waris  Islam  di  masyarakat yang  kesemuanya  diambil  dari sumber  hukum  yang  bersumber  dari al-qur’an dan hadist nabi.
2. Saran Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Mesjid Riyadhussolihin Komplek Gria Maleber Indah Karangtengah Cianjur,  yang  dilaksanakan  2  hari yakni pada hari/ tanggal : Jumat, 3 Februari  2017  dan  hari/tanggal  : Minggu 5 Februari 2017 diharapkan adanya  peningkatan  kesadaran masyarakat  muslim  untuk  memahami hakikat  harta  dan  juga  hukum  waris Islam melalui sosialisasi dan ceramah- ceramah keagamaan yang dilakukan secara  kontinyu,  selain  itu  juga diperluakan  panduan  diklat  hukum waris  Islam  bagi  masyarakat  dan yang  tidakkalah  pentingnya  juga adanya  lembaga  konsultasi  hukum Islam di Cianjur.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Seiring  dengan  telah  terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum waris Islam ini dilaksanakan di Mesjid Riyadhussolihin Komplek Gria Maleber Indah Karangtengah, Cianjur dengan ini kami mengucapkan terimakasih dan
penghargaan yang setinggi- tingginya kepada : 1. Kepala Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Cianjur; 2. Ketua  RW  dan  RT  di lingkungan  RW  09  Desa Maleber kecamatan Karangtengah Cianjur; 3. Pimpinan  majelis  ta’lim  di lingkungan Desa Maleber kecamatan Karangtengah Cianjur; 4. Para  tokoh  agama  dan masyarakat; 5. Para jamaah pengajian Riyadussholihin  Desa  Maleber kecamatan Karangtengah Cianjur. DAFTAR PUSTAKA A. Buku A.Rachmad Budiono, (1999) Pembaharuan Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia , Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. Amin  Husein  Nasution,  (2012) Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif  Pemikiran  Mujtahid Dan  Kompilasi  Hukum  Islam , Jakarta, Rajawali Press. H.M. Anshary, (2013) Hukum Kewarisan  Islam  Dalam  Teori Dan Praktik , Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Miles  B.  Matthew,  Huberman,  A Michael  (2006) Qualitatif  data analisys,  a  sourebook  of  new methods ,  California,  SAGE
Publication inc. Moh  Rifai,  (1978)     Ilmu  Fiqih  Islam, Semarang, CV Toha Putra.
Muhammad  Daud  Ali,  (1991) Hukum Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum
Dan  Tata  Hukum  Islam  di Indo nesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Muhammad Jawad Mughniyah , (2000), Fiqih  Lima  Mazhab , Jakarta, Lentera.
Rosdinar  Sembiring,  (2016)  Hukum
Keluarga  Harta-Harta  Benda Dalam  Perkawinan,  Jakarta,
Rajawali Press.
Sayyid  Sabiq,  (2006)  Fiqih  Sunnah, Jakarta  Selatan,  Pena  Pundi
Aksara.
Syamsul  Rijal  Hamid,  (2011)  Buku Pintar  Agama  Islam,  Bogor, Cahaya Salam. B. Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek voor Indonesie ).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## C. Jurnal
Abd Halim, Kedudukan Janda Dalam Hukum  Waris  Adat,  Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif, Al- Mazahib, Volume. 5, Nomor. 2,
Edisi Desember 2017 . Anita  Kamilah  dan  M.  Rendy Aridhayandi,  Kajian  Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pembagian  Harta  Warisan Atas  Tanah  Akibat  Tidak Dilaksanakannya  Wasiat  Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan  Buku  II  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata Tentang  Benda  ( Van  Zaken ) , Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Volume. 32, Nomor. 1, Februari 2015 .
Arso, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Perspektif  Kompilasi  Hukum Islam. Al-Daulah . Jurnal  Hukum Dan  Perundangan  Islam,  Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah  dan  Hukum  UIN  Sunan Ampel  Surabaya , Volume.  7. Nomor. 1. April 2017. Mara Sutan Rambe, Proses akomodasi  hukum  Islam  ke dalam  hukum  pidana , Jurnal Cita hukum Fakultas syariah dan hokum  UIN  Syarif  Hidyatulloh Jakarta , Volume.  3  Nomor.  2
Desember 2015 . Mufidah, Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola  Zakat  Zakat  Di Indonesia  (Tinjuan  Pelaksanaan Undang-Undang  No.  23  Tahun
2011) ,  Jurnal  Cita  hukum Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif  Hidyatulloh  Jakarta, Volume.  4,  Nomor.  2  Desember 2016 .

## D. Sumber lain
Anton  Budiarto,  Hukum  Waris  Adat, diakses pada laman https://antonbudiarto.files.wor dpress.com/2010/10/1- pengertian.ppt, diunduh tanggal  4 Desember 2017. Hendro  Wibowo,  Harta  dalam Perspektif Islam, http://hndwibowo.blogspot.co.i d/2008/06/harta-dalam- perspektif-islam.html,  diakses pada  tanggal  10  Januari 2017.