S t a t u s   H u k u m   K e p e m i l i k a n   H a k   A t a s   T a n a h   M e l a m p a u i   B a t a s M a s ya r a k a t   A d a t   D a ya k   L u n d a ye h   D e s a   B e r i a n   B a r u   D i   K r a ya n B a r a t   K a b u p a t e n   N u n u k a n   P r o v i n s i   K a l i m a n t a n   U t a r a   ( D i t i n j a u D a r i   U n d a n g - U n d a n g  R e p u b l i k   I n d o n e s i a   N o m o r   5   T a h u n   1 9 6 0 T e n t a n g   P e r a t u r a n   D a s a r   P ok o k - P o k o k   A g r a r i a )
Abdul Mu’min 2 , Dewi Angelia Daniel 2 abdulmukminrehas@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 angeliadanieldewi@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
The legal status of ownership of land rights is as regulated in the basic agrarian law number 5 of 1960 article 7 which reads: "In order not to harm the public interest, land ownership and  control that exceeds the limit is not allowed". But what about the  legal status of  land ownership that extends  beyond the  boundaries of the Dayak Lundayeh  Indigenous  community  in  Berian  Baru  Village?  And  what  is  the  obstacle  for  the  government  of Nunukan Regency in the context of returning the maximum land limit that exceeds the limit?.

## Research Metodes:
The method that the authors use in this study is Empirical Legal research, which is a legal research method using empirical facts arising from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

## Findings:
The results of the study show that the legal status of land rights ownership of the Dayak Lundayeh indigenous peoples in the village of Berian Baru which exceeds the maximum limit will later be determined by the customary apparatus to be returned to customary land rights or jointly managed land which will benefit the indigenous people themselves.

## Conclusion:
In writing this thesis, the  author tries to provide  an explanation of the  legal  status of ownership of  land rights beyond the boundaries of the Dayak Lundayeh Indigenous community in Berian Baru Village.
Keywords : Customary Rights; Indigenous peoples; Certainty of the Law.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Status hukum kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun  1960  pasal  7  yang  berbunyi  :  “Untuk  tidak  merugikan  kepentingan  umum  maka  kepemilikan  dan penguasaan  tanah  yang  melampaui  batas  tidak  diperkenankan”.  Namun  bagaimana  dengan  status  hukum kepemilikan tanah yang melampaui batas masyarakat Adat Dayak Lundayeh Di Desa Berian Baru? Dan apakah yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pengembalian batas tanah maksimal  yang melampaui batas?.

## Metode Penelitian:
Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  Hukum  Empiris,  adalah  suatu  metode penelitian  hukum  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  timbul  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal yang di dapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

## Hasil Penelitian:
Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  status  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  masyarakat  adat  dayak lundayeh di desa berian baru yang melebihi batas maksimal nantinya akan ditetapkan oleh perangkat adat untuk dikembalikan  menjadi  tanah  hak  ulayat  atau  tanah  yang  dikelola  bersama  yang  nantinya  manfaatnya  akan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri.

## Kesimpulan:
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan penjelasan mengenai status hukum kepemilikan hak atas tanah melampaui batas masyarakat Adat Dayak Lundayeh Di Desa Berian Baru.
Kata kunci: Hak Ulayat; Masyarakat Ada;, Kepatian Hukum.
DOI : - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara mengenai hak penguasaan tanah, di Indonesia memiliki beberapa jenis Hak Penguasaan,  dimana  yang  tertinggi  adalah  penguasaan  mutlak  oleh  Negara.  Penguasaan secara individu atau Badan Hukum yang diberikan Negara terdapat pada Pasal 16 UUPA No. 5  Tahun  1960  yang  meliputi  :  “Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak Pakai,  Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak  Memungut  Hasil  Hutan,  hak-hak  lain  yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”. Dalam pasal 53 disebutkan : (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian  diatur  untuk  membatasi  sifat-sifatnya  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang ini  dan  hak-hak  tersebut  diusahakan  hapusnya  di  dalam  waktu  yang  singkat.  (2)  Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan  yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  untuk  melindungi  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  masalah  tanah,  kepastian  hukum  akan  tanah  merupakan  sesuatu  hal yang  mutlak  yang  harus  ada  demi  menjaga  keamanan  dan  kestabilan  pembangunan  serta mewujudkan kepastian hak atas tanah, dalam rangka membangun masyarakat  yang adil dan makmur  berdasarkan  pancasila,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Pokok  Agraria  disebutkan  :  “Untuk  tidak  merugikan  kepentingan  umum  maka  kepemilikan dan  penguasaan  tanah  yang  melampaui  batas  tidak  diperkenankan”. Yang  kemudian  secara teknis  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian.
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

## Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel
Berdasarkan  ketetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  56 Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas  Maksimum  Dan  Minimum  Tanah  Pertanian.  Terdapat beberapa  komponen  dalam  aturan  batas  maksimal  kepemilikan    atas  tanah  dengan memperhatikan  hal-hal  tersebut  diatas  yang  berbeda-beda  keadaannya  diberbagai  daerah  di Negara  Indonesia,  maka  diadakanlah  perbedaan  antara  daerah-daerah  yang  padat  dan  tidak padat.  Daerah-daerah  yang  padat  dibagi  lagi  dalam  daerah  yang  sangat  padat,  cukup  padat dan kurang padat. Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah kering. Untuk tanah  kering  batasnya  adalah  sama  dengan  batas  untuk  sawah  ditambah  dengan  20% didaerah-daerah yang padat dan dengan 30% didaerah-daerah yang tidak padat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat   (2) maka penetapan maksimum itu ialah paling banyak  yaitu untuk  daerah-daerah  yang  tidak  padat  15  hektar  sawah  atau  20  hektar  tanah  kering.  Untuk daerah-daerah yang sangat padat maka angka-angka itu adalah masing-masing 5 hektar dan 6 hektar. Jika sawah dipunyai bersama-sama dengan tanah kering maka batasnya adalah paling banyak 20 hektar, baik didaerah yang padat maupun tidak padat.
Namun  demikian  berbicara  mengenai  batas  maksimal  kepemilikan  hak  atas  tanah terdapat perbedaan aturan dalam hal kepemilikan hak atas tanah masyarakat hukum adat yang oleh  masyarakat  sering  disebut  dengan  istilah  Hak  Komunal  atau  Hak  Ulayat.  Kepemilikan hak  atas  tanah  masyarakat  hukum  adat  pada  prinsipnya  tidak  diatur  di  dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas Maksimum  Dan  Minimum  Tanah  Pertanian  maupun  didalam    Undang-Undang  Pokok Agraria  nomor 5 tahun 1960 pasal 7 yang berbunyi  : “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Namun demikian kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk batas maksimal oleh masyarakat hukum  adat,  diberikan  kesempatan  dan  kebebasan  oleh  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri melalui  perangkat  hukum  adat  untuk  mengatur  lebih  lanjut  tentang  batas  maksimal kepemilkan hak atas tanahnya, yang kemudian diatur di dalam hukum adat masing-masing di setiap  Daerah.  Ketentuan  kebebasan  tersebut  dapat  di  lihat  dari  isi  pasal  3  dan  pasal  5 Undang-Undang Pokok Agraria  nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal  3  disebutkan  :  “Dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  pasal  1  dan  2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan  nasional  dan  Negara  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”
Pasal  5  disebutkan  : “ Hukum  agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar  pada  hukum agama”.
Selanjutnya bagi masyarakat hukum adat khususnya Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat, berbicara mengenai batas maksimal kepemilikan hak atas tanah, memiliki aturan tersendiri yang sudah turun temurun oleh nenek moyang, yaitu terkait kebebasan  dalam  menggarap  atau  membuka  lahan  pertama  kali  berdasarkan  kemampuan setiap individu masyarakat adat dayak lundayeh khususnya yang ada di desa Berian Baru.
Namun  dalam  hal  ini  perlu  adanya  aturan  dari  perangkat  adat  untuk  mengatur  batas maksimal  luas  kepemilikan  hak  atas  tanah  setiap  masyarakat  adat  nya,  karena  masyarakat Adat  Dayak  Lundayeh  adalah  masyarakat  adat  yang  kepemilikan  hak  atas  tanah  nya  tidak dibatasi.    Dalam  hal  ini  tentu  untuk  jangka  waktu  panjang  dapat  menimbulkan  masalah pertanahan,  dimana  tanah  yang  sifatnya  tetap  dan  tidak  bisa  bertambah  luasnya  disertai dengan  jumlah  penduduk  di  Krayan  khususnya  di  Desa  Berian  Baru  yang  terus  bertambah, dalam hal ini akan menimbulkan ketidak seimbangan kepemilikan hak atas tanah. Di Krayan khususnya  di  Desa  Berian  baru  terdapat  beberapa  kepala  keluarga  yang  memilki  tanah melebihi  luas  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  56  Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas  Maksimum  Dan  Minimum  Tanah Pertanian, dimana Krayan masuk dalam indikator daerah tidak  padat, yang total keseluruhan batas  maksimalnya  adalah  20  hektar,  tetapi  dilapangan  masih  ada  masyarakat  yang melampaui batas tersebut bahkan masih ada masyarakat yang bertempat tinggal dan bersawah dengan tanah pinjam pakai. Harapannya melalui perangkat adat dapat memberlakukan aturan terkait  batas-batas  maksimal  kepemilikan  hak  atas  tanah  agar  tercapainya  pengelolaan  atas tanah  dengan  baik  dan  agar  tidak  ditemukannya  tanah  terlantar  karena  luas  yang  tidak dibatasi dan keterbatasan dalam pengelolaannya.
Dalam  kehidupan  masyarakat  hukum  adat,  tanah  dipahami  sebagai  suatu  satuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum  adat  baik  secara  penyangga  sumber-sumber  penghidupan  maupun  sebagai  penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan  kesepakatan  dengan  masyarakat  adat  lainnya.  Sehingga  dalam  hal  ini  kebebasan  dalam
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel
menggarap  lahan  seluas-luasnya  tanpa  adanya  batas  maksimal  kepemilikan  hak  atas  tanah adalah di dasari oleh jumlah masyarat adat Dayak Lundayeh pada zaman dahulu masih dalam jumlah yang sedikit dan lahan di daerah Krayan masih cukup luas. Kemudian para orang tua terdahulu  membuka  lahan  seluas-luasnya  adalah  untuk  terus  dikelola  secara  turun-temurun oleh anak cucu mereka, sehingga sampai saat ini sudah tidak ada lagi pembukaan lahan baru atau penambahan lahan baru bagi setiap kepala keluarga yang ada di Desa Berian Baru.
Masyaraka adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru dalam rangka kepemilikan hak atas tanah umunya  dalam  bentuk  Hak  Pengakuan  yaitu  barang  siapa  yang  membuka  suatu  lahan  dan mendudukinya,  maka  dia  adalah  pemilik  tanah  itu.  Dalam  hal  ini  pembuktian  kepemilikan tanah yang memuat nama, batas kepemilikan tanah hingga kepada ukuran atas sebidang tanah tidak  diperlukan  surat-menyurat  secara  tertulis,  tetapi  cukup  adanya  pengakuan  secara  lisan dari  masyarakat  setempat  bahwa  benar  tanah  yang  bersangkutan  telah  lama  diduduki  oleh orang  yang  bersangkutan,  dan  disertai  dengan  batas  patokan  alam  seperti  batu,  gunung  dan sungai,    sehingga  orang  tersebut  dianggap  sebagai  pemiliknya.  Kemudian  Hak  Kebebasan, yaitu  hak  yang  diberikan  oleh  perangkat adat  berdasarkan  kesepakatan  bersama  masyarakat adat  Dayak  Lundayeh  khususnya  Desa  Berian  Baru  untuk  dapat  membuka  lahan  seluas- luasnya  berdasarkan  kemampuan  setiap  individu  dalam  menggarap  lahan  tersebut,  yang nantinya  akan  dikelola  secara  turun-temurun.  Hal  ini  tentu  berdampak  negatif  seiring berjalannya waktu di mana siklus kehidupan yang terus berjalan yaitu adanya kelahiran dan pertambahan jumlah penduduk. Sehingga dalam hal ini tidak adanya pembagian yang merata atas suatu tanah dan tidak terwujudnya kemanfaatan tanah bagi masyarakat itu sendiri.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  timbul  dari perilaku manusia, baik perilaku verbal  yang di dapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris  juga  digunakan  untuk mengamati hasil dari prilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. 1

## 3. PEMBAHASAN
Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada  bagian  ini  penulis  menyatakan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  serta  mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;
1 Mukti  Fajar  Dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif,  Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 280

## 3.1 Status Hukum Kepemilikan Tanah Yang Melampaui Batas
Secara sosiologis  empiris  keberadaan  masyarakat  Adat  Dayak  Lundayeh  beserta peraturan  adatnya  tidak  terbantahkan,  mereka  ada  pada  saat  awal  mula  masyarakat  masih berbentuk  kelompok  yang  kemudian  disatukan  menjadikan  masyarakat  adat  Desa  Berian Baru. Mereka memiliki otoritas wilayah berupa tanah dan air serta kekayaan alam yang kaya akan kehidupan.
Pembuktian terhadap keberadaan tanah hak ulayat masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa  Berian  Baru  yang  membuktikan  bahwa  adanya  kehidupan  masyarakat  adat  melalui situs-situs peninggalan sejarah mereka antara lain :
1. Bakad Talun, temar (baju adat),
2. Sumpit,
3. Rubih (tempayan),
4. Kerajinan pandai besi,
5. Rumah panjang,
6. Patung buaya,
7. Senjata perang seperti Felefet (mandau),
8. Beberapa benda pusaka masyarakat Dayak Lundayeh lainnya.
Peninggalan-peninggalan  sejarah  tersebut  sudah  cukup  membuktikan  bahwa masyarakat adat yang ada di Desa Berian Baru telah lama berada di lahan tersebut.
Sementara  itu  ketika  berbicara  mengenai  hak  komunal  atau  hak  ulayat  menurut ketentuan  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Hak  Komunal  menyatakan  bahwa  terpenuhinya  unsur  4  komponen dalam pasal 4 ayat (1), yaitu :
a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
Masyarakat  Berian  Baru  masih  dalam  bentuk  paguyuban.  Bentuk paguyuban  yang  dapat  ditunjukkan  adalah  masyarakat  yang  masih  dalam berkelompok.  Kelompok  besar  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Berian  Baru umumnya adalah masyarakat dalam satu etnis yaitu suku Dayak Lundayeh.
Kehidupan  masyarakat  Adat  Dayak  Lundayeh  yang  ada  di  Desa  Berian Baru  yang  masih  dalam  bentuk  paguyuban  hal  ini  dibuktikan  juga  dengan masyarakat  setempat  melakukan  suatu  pekerjaan  secara  berkelompok.  Dimana
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel
melakukan  pekerjaan secara berkelompok ini merupakan hal yang dilakukan dari jaman  dahulu,  dari  jaman  nenek  moyang  hingga  saat  ini.  Melakukan  suatu pekerjaan  secara  berkelompok  dapat  meringankan  dan  mempererat  tali persaudaraan antar masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru.
b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
Layaknya  masyarakat  adat  lainnya,  dalam  masyarakat  Adat  Dayak Lundayeh  juga  terdapat  penguasa  adatnya  dimana  penguasa  adat  ini  di  sebut sebagai  Lembaga  Adat  Dayak  Lundayeh  Desa  Berian  Baru.  Mekanisme pembentukan dari lembaga Adat Dayak Lundayeh ini di bentuk oleh panitia yang terdiri dari masyarakat Adat Dayak Lundayeh dan dilaksanakan pemilihan secara terbuka.  Perangkat  adat  Dayak  Lundayeh  Desa  Berian  baru  memiliki  tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :
1) Tugas
a) Mengatur  pengelolaan  tanah  hak  ulayat,  hak  waris,  hak  turun-temurun, hak kelompok, hak perorangan;
b) Menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat adat.
c) Membantu  pemerintah  desa  dan  sebagai  mitra  dalam  memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat.
d) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan  pembangunan.
2) Fungsi
a) Melindungi  identitas  budaya  dan  hak  tradisional  masyarakat  dan  unsur kekerabatannya lainnya.
b) Mengembangkan  musyawarah  mufakat  untuk  mengambil  keputusan dalam musyawarah desa.
c) Mengembangkan  nilai  adat  istiadat  dalam  penyelesaian  sangketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia.
d) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga adat desa lainnya.
3) Wewenang
a) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat adatnya.
b) Mengatur  masyarakatnya,  memediasi  penyelesaian  sengketa  antar masyarakat adat.
c) Menjaga ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
d) Menerapkan dan menegakkan hukum adat.
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
Di  wilayah  tanah  hak  ulayat  Desa  Berian  Baru  ada  wilayah  hukum  yang jelas.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  patokan  batas  yang  di  buat  baik  oleh pemilik tanah yang berada disekitar tanah hak ulayat maupun oleh lembaga adat setempat.  Ditandai  pula  dengan  adanya  pengelolaan  oleh  Lembaga  Adat  Dayak Lundayeh Desa Berian Baru bersama dengan masyarakat adatnya.
Masyarakat  Adat  Dayak  Lundayeh  Desa  Berian  Baru  memiliki persekutuan  hukum  adat  yang  erat  kaitannya  dengan  lingkungan  hukum  atau wilayah  hukum  adat  yang  ada.  Masyarakat  adat  yang  berada  di  wilayah  hukum adat  sangat  mentaati  hukum  adat  yang  ada,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kehidupan sehari-hari masyarakat Adat Dayak Lundayeh setempat yaitu sebelum masyarakat adat setempat melakukan suatu pekerjaan maka masyarakat adat setempat terlebih dahulu akan memikirkan segala resiko yang akan terjadi dan berkonsultasi kepada perangkat  adat  yang  ada  di  setiap  desa.Dan  ketika  terjadi masalah  dan  dari  adat desa tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut maka akan di ajukan ke lembaga adat  Desa  Berian  Baru  kemudian  jika  tidak  dapat  terselesaikan  lagi  maka  akan diajukan  ke  Lembaga  Adat  Besar  Krayan  Barat.  Dimana  pada  sidang  Lembaga Adat  Besar  Krayan  Barat  akan  di  undang  seluruh  ketua  adat  yang  ada  di  setiap desa yang ada di Krayan Barat. Desa Berian Baru memiliki batas wilayah yaitu :
1) Sebelah Utara
: Long Kiwan
2) Sebelah Timur : Kecamatan Krayan
3) Sebelah Selatan : Tang Payeh
4) Sebelah Barat
: Sarawak (Malaysia)
d. Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.
Di Desa Berian Baru masyarakat Adat Dayak Lundayeh perangkat hukum yang ditaati hingga saat ini adalah Lembaga Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru.  Dimana  masyarakat  setempat  menganggap  bahwa  lembaga  Adat  Dayak Lundayeh  Desa  Berian  Baru  merupakan perangkat  hukum  yang  paling  kuat  dan paling  besar  wewenangnya  di  daerah  Desa  Berian  Baru.  Salah  satu  contoh  dari hal tersebut adalah, masalah pertanahan yang terjadi di Desa Berian Baru terkait batas  patokan  antar  sawah,  yang  dimana  jika  salah  seorang  masyarakat  adat
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel
setempat  dengan  sengaja  memindahkan  batas  yang  dibuat  yaitu  berupa kayu/pematang  untuk  memperluas  daerah  persawahannya,  dalam  hal  ini  proses penyelesaian  yang  pertama  kali  ditempuh  oleh  masyarakat  adat  setempat  adalah mediasi melalui perangkat adat desa Berian Baru dan proses dalam penyelesaian sangketa ini meliputi :
1) Pengaduan
Pengaduan  ini  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersangketa  yang  merasa dirugikan.  Pada  proses  pengaduan  ini  pelapor  menjelaskan  mengenai masalah  yang  terjadi  dan  sekaligus  meminta  tolong  kepada  perangkat  adat setempat untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.
2) Pemanggilan Pihak Yang Bersangketa
Setelah  mendapatkan  pengaduan  dari  pelapor  ketua  adat  akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang dilaporkan oleh pelapor. Pada proses  ini  ketua  adat  yang  sebelumnya  ditunjuk  sebagai  mediator melakukan  pendekatan  dengan  pihak  yang  bersangketa  supaya  tercipta keakraban  dan  mengetahui  apa  permasalahan  mereka.  Setelah  yang bersangketa  benar-benar  nyaman  berkomunikasi  dengan  ketua  adat (mediator)  baru  ketua  adat  menyampaikan  pesan  untuk  membujuk  pihak yang  bersangketa  agar  mau  menyelesaikan  permasalahan  yang  mereka alami dengan damai.
3) Pemanggilan Saksi
Pemanggilan  saksi  tujuannya  untuk  mendengarkan  kesaksian  secara langsung dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak yang bersangketa.
4) Menelaah Atau identifikasi Kepentingan
Identifikasi kepentingan dilakukan untuk menentukan pokok masalah sebenarnya,  serta  relavansi  sebagai  bahan  untuk  mediasi.  Pokok  masalah harus  selalu  menjadi  fokus  proses  mediasi  selanjutnya.  Jika  terdapat penyimpangan  mediator  harus  mengingatkan  untuk  kembali  pada  fokus permasalahan. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan kesepakatan penyelesaian.
Setelah  semua  tahap-tahap  diatas  dilakukan  maka  mediasi  bisa  dilaksanakan  dengan proses sebagai berikut :
a) Pembukaan oleh mediator
Sebelum  memulai  mediasi  ketua  adat  yang  berperan  sebagai  mediator mulai  mempersiapkan  mediasi  dirumah  ketua  adat  pada  waktu  yang  telah ditentukan  berdasarkan  undangan  yang  telah  diberikan  kepada  para  pihak  yang terlibat dalam penyelesaian sangketa tanah ulayat. Setelah semua persiapan telah lengkap  dan  kondisi  telah  memungkinkan,  Mediasi  dimulai  dengan  pembacaan doa.  Setelah  itu  mediator  memberikan  kata  sambutan  yang  intinya  berisikan tentang  ucapan  terimakasih  kepada  semua  yang  hadir  dalam  proses  mediasi tersebut,  dengan  tujuan  untuk  mencairkan  suasana  diantara  kedua  belah  pihak yang  bersangketa,  suasana  akrab  dan  tidak  kaku  serta  mengatasi  hambatan hubunngan antar pihak (hubungan personal antar pihak).
b) Menyamakan pemahaman
Mediator  akan  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  yang bersangketa  secara  bergantian  menyampaikan  hal-hal  yang  menjadi  alasan kepentingannya.  Selain  itu  para  pihak  yang  bersangketa  juga  diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang menyimpang yang telah dilakukan pihak  lain  atas  bidang  tanah  yang  dikuasainya  yang  mengakibatkan  terjadinya sangketa.  Kesempatan  pertama  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang  menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pihak  pemohon  akan  menyampaikan  dasar-dasar  kepemilikan  dan  batas-batas serta asal usul tanah miliknya yang menjadi objek sangketa. Pemohon juga akan menyampaikan  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  pihak  termohon  atau  tergugat  yang menimbulkan kerugian bagi pemohon yang disertai dengan bukti-bukti.
c) Mengidentifikasi opsi-opsi dari para pihak
Dalam  proses  mediasi  ketua  adat  memberi  kesempatan  kepada  semua pihak  yang  terlibat  untuk  mengeluarkan  pendapat-pendapat  mereka  tentang permasalahan  yang  terjadi.  Disini  ketua  adat  harus  bersikap  adil  mendengarkan pendapat-pendapat  dari  para  pihak  kemudian  ketua  adat  sebagai  mediator bertugas  mengambil  sebuah  kesimpulan pendapat  dari  para  pihak  sesuai  dengan masalah yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama.
d) Penentuan opsi yang dipilih
Dalam  menentukan  opsi  yang  dipilih  harus  dilihat  dampak  yang  akan timbul. Karena ini menyangkut kesejahteraan generasi selanjutnya. Dari dokumen
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel
hasil  mediasi  ketua  adat  memilih  opsi  mana  yang  sesuai  dengan  masalah.  Opsi yang dipilih harus diperikirakan dampak yang akan terjadi misalnya apakah opsi tersebut merugikan salah satu pihak atau tidak.
e) Kesepakatan
Kesepakatan merupakan tahap akhir untuk pengambilan keputusan secara musyawarah  dalam  penyelesaian  sangketa  tanah  ulayat  secara  mediasi. Keputusan  bersama  adalah  keputusan  yang  diambil  atas  dasar  persetujuan  atau kesepakatan  bersama.  Keputusan  bersama  bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat diganggu  gugat.  Kesepakatan  bersama  merupakan  ketentuan,  ketetapan  dan penyelesaian  yang  dilakukan  sekelompok  orang  terhadap  suatu  hal  atau permasalahan.  Pada  tahap  ini  mediator  (Ketua  Adat)  menyimpulkan  apa  yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah  diperoleh  kesepakatan  mengenai  solusi  bagi  sangketa  tanah  yang  terjadi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
Kemudian berbicara mengenai status hukum kepemilikan tanah yang melampaui batas masyarakat  adat  dayak  lundayeh  Desa  Berian  Baru  tidak  memiliki  aturan  tertulis  maupun tidak tertulis mengenai batas maksimal kepemilikan hak atas tanahnya. Hal tersebut didasari oleh  kebebasan  yang  diberikan  oleh  perangkat  adat  Desa  Berian  Baru  terhadap  masyarakat adatnya dalam menggarap atau membuka lahan pertama kali berdasarkan kemampuan setiap individu masyarakat adat dayak lundayeh khususnya yang ada di desa Berian Baru, selain itu juga  hal  ini  di  dasari  oleh  jumlah  penduduk  Desa  Berian  Baru  pada  zaman  dahulu  masih sedikit dan lahan di Desa Berian Baru masih cukup luas, sehingga kepemilikan hak atas tanah setiap masyarakatnya tidak dibatasi.
Namun,  dalam  hal  ini  oleh  perangkat  adat  Desa  Berian  Baru  telah  mempersiapkan aturan  terkait  pembatasan  kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi  setiap  masyarakatnya,  yang dimana  tanah  yang  melebihi  batas  maksimal  yang  nantinya  akan  ditetapkan  oleh  perangkat adat  akan  dikembalikan  menjadi  tanah  hak  ulayat  atau  tanah  yang  dikelola  bersama  yang nantinya  manfaatnya  akan  dirasakan  oleh  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Terkait  rencana  akan diberlakukannya  aturan  tentang  pembatasan  maksimal  kepemilikan  hak  atas  tanah,  setiap warganya diperkenankan untuk mengelola 10 Hektar tanah kering dan 10 Hektar tanah basah dan  luasan  ini  di  dasari  oleh  tanah  yang  pada  awalnya  tidak  dibatasi  dan  tidak  dikelola dengan  baik,  sehingga  pemanfaatan  tanah  tidak  tercapai  secara  maksimal  dan  dapat menyebabkan  adanya  tanah  terlantar.  Sehingga  dalam  hal  ini  ukuran  tersebut  di  dasari  pula
dari  pengamatan  lahan  yang  dikelola  secara  aktif  oleh  masyarakat  adat  Desa  Berian  Baru bekisaran di 10 hektar  tanah kering dan 10 hektar tanah basah.
Kemudian  dari  sudut  pandang  masyarakat  menyetujui  aturan  ini  diberlakukan,  jika tanah  yang  melampaui  batas  dikembalikan  kepada  perangkat  adat  maka  hal  tersebut  harus menjadi  tanah  yang  dikelola  bersama  seluruh  masyarakat  adat  setempat  yang  manfaatnya akan  dirasakan  secara  bersama-sama  dan  kemudian  dari  perangkat  adat  harus  memberikan ganti  kerugian  atau  bagi  masyarakat  setempat  disebut  ganti  jasa  karena  telah  menggarap lahan  dan  membersihkan  lahan  tersebut.  Dan  aturan  tersebut  tidak  akan  disetujui  apabila tanah  yang  melampai  batas  dikembalikan  kepada  perangkat  adat  dan  perangkat  adat membagikan kembali tanah tersebut kepada masyarakatnya  yang tidak memiliki tanah sama sekali  atau  yang  selama  ini  bertempat  tinggal  dan  bersawah  dengan  status  pinjam  pakai, karena dalam hal ini dapat menimbulkan konflik  yaitu ketidak adilan bagi masyarakat yang telah bekerja keras dari zaman dahulu dalam menggarap atau membuka lahan pertama kali.

## 3.2 Kendala Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Rangka Pengembalian Batas Tanah Maksimal Yang Melampaui Batas
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan  yang kemudian dituangkan dalam bentuk analisa, maka ditemukan beberapa kendalan Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Rangka Pengembalian Batas Tanah Maksimal Yang Melampaui Batas terhadap kepemilikan tanah masyarakat di Desa Brian Baru, yaitu :
1. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat
Masyarakat  adat  dayak  lundayeh  Desa  Berian  Baru  adalah  masyarakat yang mayoritas berpendidikan di bawah rata-rata, dan sangat minim pemahaman atau  pengetahuan  terkait  hal-hal  apa  saja  yang  perlu  diatur  mengenai  tanah masyarakat  adatnya,  yang  notabennya  pendidikan  yang  memadai  tentu  sangat dibutuhkan untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakatnya dalam memahami  terkait  hal  apa  saja  yang  perlu  diatur  untuk  kepentingan  masyarakat adat  setempat.  Sehingga  sampai  saat  ini  kepemilikan  hak  atas  tanah  masyarakat adat tidak diatur batas maksimal kepemilikannya, dikarenakan dari nenek moyang mereka yang membuka atau menggarap lahan pertama kali, diberikan kebebasan oleh  ketua  adat  untuk  membuka  lahan  berdasarkan  kemampuan  setiap individunya, dan dalam hal ini juga dari lahirnya desa Berian Baru oleh perangkat adatnya  tidak  pernah  mengatur  mengenai  batas  maksimal  kepemilikan  hak  atas tanah  masyarakat  adatnya,  dikarenakan  tidak  memahaminya  terkait  pentingnya
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel
aturan tersebut, dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan pertanahan  yang  sedang  dan  akan  timbul  dikemudian  hari.  Latar  belakang pendidikan masyarakat adat desa Berian Baru terdiri dari :
1) Tidak Sekolah   = 31 orang
2) SD = 115 orang 3) SMP = 106 orang 4) SMA = 104 orang 5) Diploma = 16 orang 6) Sarjana
= 104 orang
(sumber data : Kepala Desa Berian Baru)
Keterangan  Data  :  Bahwa  data  sarjana  merupakan  data  terbaru  yang diperoleh  oleh  Kantor  Desa  dalam  2  tahun  terakhir.  Dimana  jumlah  sarjana  di desa Berian Baru merupakan jumlah yang ada dikarenakan anak dari masyarakat adat  yang  sudah  memulai  pendidikan  perguruan  tinggi  di  luar  daerah,  sehingga hal ini lah yang melatar belakangi jumlah sarjana di Desa Berian Baru bertambah.
2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Masalah Pertanahan
Dari  terbentuknya  desa  Berian  Baru  masyarakat  adat  dayak  lundayeh hanya  berfokus  pada  hal  penghidupan  dan  tempat  tinggal,  oleh  sebab  itu  dari perangkat adat dan masyarakat nya tidak pernah berfikir atau memahami tentang hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  tantangan  terhadap  pertanahan,  dimana  seperti yang  kita  ketahui  tanah  memiliki  sifat  yang  tetap,  namun  sumber  daya  manusia setiap  hari  nya  semakin  bertambah,  sehingga  saat  ini  yang  menjadi  tantangan masyarakat adat dayak lundayeh khususnya yang ada di Desa Berian Baru adalah adanya  masyarakat  yang  tidak  memiliki  tanah  sama  sekali  dan  ada  tanah  yang tidak terkelola secara menyeluruh, sehingga ini merupakan tantangan yang sejak awal tidak pernah terfikirkan dan juga diatur oleh perangkat adat setempat.
3. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Adat
Perangkat  adat  selaku  organisasi  masyarakat  yang  memimpin  dan mengurus  terkait  hal  apa  saja  dalam  hal  pengaturan  masyarakat  adatnya khususnya  yang  ada  di  Desa  Berian  Baru,  tentu  perlu  memiliki  wawasan  yang luas untuk dapat memimpin masyarakat adatnya, agar tugas dan fungsi perangkat adat  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  tentunya  di  iringi  dengan  kemampuan untuk  lebih  cakap  dalam  mengimbangi  kemajuan  dan  tantangan  yang  terus  ada
dalam perkembangan zaman, khususnya  dalam bidang pertanahan.  Sumber daya manusia  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  penting,  artinya  segala  bentuk pelestarian  harus  didukung  oleh  kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  yang  lebih baik  sehingga  dalam  proses  penyelenggaraan  dapat  berjalan  dengan  apa  yang diharapkan.
4. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah Terhadap Masyartakat Adat
Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  selaku  lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang  mempunyai  tugas dibidang  pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  yang memiliki  wawasan  pengetahuan  mengenai  hukum  pertanahan  tentu  perlu mempunyai  upaya  dalam  hal  penjangkauan  masyarakat  khususnya  masyarakat adat  dalam  memberikan  informasi  dan  pengetahuan  terkait  penggunaan, peruntukkan,  batas  maksimal  maupun  status  hukum  pertanahan.  Masalah pertanahan dari masa ke masa yang dihadapi tidaklah semakin berkurang, namun justru  bertambah  dalam  kompleksitasnya.  Sehingga  dalam  hal  ini,  masyarakat adat yang pada umumnya memiliki pendidikan dibawah rata-rata perlu dijangkau dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Letak Geografis
Krayan  merupakan  daerah  yang  berada  diperbatasan  Malaysia  yang sampai  saat  ini  masih  berupaya  dalam  memajukan  infrastruktur  dan  pelayanan publiknya.  Perjalanan  menuju  Kecamatan  Krayan  Kabupaten  Nunukan  Provinsi Kalimantan  Utara  hanya  dapat  ditempuh  melalui  jalur  transportasi  udara  dan untuk jalur darat masih dalam proses pengerjaan, sehingga dalam hal ini dari segi pelayanan  dan  informasi  cukup  sulit  di  peroleh  oleh  perangkat  adat  maupun masyarakat adat setempat. Proses perjalanan yang ditempuh untuk menuju daerah Kecamatan  Krayan  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  adalah sebagai berikut :
1) Perjalanan  Darat  sampai  saat  ini  masih  dalam  proses  pengerjaan,  dimana pengerjaan  fisik  akses  jalan  darat  ini  dimulai  sejak  tahun  2018  untuk pembukaan  hutan  dan  proses  pengikisan  gunung-gunung  untuk  diratakan atau  direndahkan.  Untuk  saat  ini  jalur  darat  sudah  dinyatakan  tembus  dan satu-satunya  akses  jalan  darat  itu  adalah  melalui  Malinau,  namun  sampai
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel
saat  ini  masih  belum  bisa  difungsikan  untuk  kendaraan-kendaraan masyarakat, karena kondisi jalan yang masih ekstrem dan terjal.
2) Perjalanan  Udara,  merupakan  satu-satunya  akses  perjalanan  yang  dapat ditempuh  untuk  menuju  Krayan.  Namun  tidak  semua  pesawat  yang  dapat beroperasi  disana,  melainkan  hanya  pesawat  yang  berukulan  kecil  yaitu pesawat  Susi  Air.  Dimana  pesawat  ini  tidak  beroperasi  setiap  hari melainkan  satu  sampai  dua  minggu  sekali  jika  mengalami  perbaikan. Namun disaat pengoprasian lancar, pesawat Susi Air terbang dari hari senin sampai dengan kamis. Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang 12 orang penumpang dan 2 orang pilot, sehingga memiliki total kapasitas penumpang sebanyak  14  orang.  Setiap  jadwal  penerbangannya  harus  melalui  sistem booking,  dikarenakan  banyak  antrian  masyarakat  yang  juga  ingin berpergian,  sehingga  dalam  hal  ini  cukup  menjadi  permasalahan  dalam perjalanan  menuju  ke  Krayan  bahkan  untuk  keluar  dari  Krayan.  Sehingga terkadang masyarakat baik yang dari Krayan mau bepergian keluar ataupun sebaliknya,  dapat  menungu  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama  sampai kita bisa memperoleh tiket dari antrian bookingan atau bersiap di lapangan untuk menggantikan penumpang yang tidak jadi berangkat.
Selain  dari  beberapa  point  diatas,  permasalahan  yang  timbul  ketika  adanya pembatasan maksimal kepemilikan hak atas tanah masyarakat hukum adat Desa Berian Baru adalah  terkait  persetujuan  dari  para  masyarakatnya.  Dimana  yang  kita  ketahui  tanah masyarakat adat pada mulanya di buka atau dirintis oleh masyarakat itu sendiri dan diberikan kebebasan  oleh  perangkat  adatnya  untuk  membuka  lahan  berdasarkan  kemampuan  setiap individunya.  Sehingga  dalam  hal  ini,  ketika  diberlakukannya  aturan  pembatasan  maksimal kepemilikan  hak  atas  tanah  masyarakat  adatnya,  maka  akan  menimbulkan  keberatan  dari masyarakat  yang  dari  awal  sudah  bekerja  keras  dalam  membuka  lahan  pertama  kali,  yang kemudian  sebagian  tanahnya  akan  diambil  atau  dikembalikan.  Namun  dalam  hal  ini  yang dapat mengatur terkait hal itu adalah perangkat adatnya  yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan  masyarakatnya,  dimana  seperti  yang  kita  ketahui  juga,  bahwa  kepemilikan  hak atas  tanah  dalam  bentuk  maksimal  oleh  masyarakat  hukum  adat  diberikan  kesempatan  dan kebebasan  oleh  masyarakat  adat  itu  sendiri  melalui  perangkat  hukum  adat  untuk  mengatur lebih lanjut tentang batas maksimal kepemilikan hak atas tanahnya yang kemudian diatur di dalam hukum adat masing-masing.
Ketentuan  pembatasan  luasan  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah,  pada  dasarnya ditujukan  bagi  kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  negara  dan  rakyat,  sehingga dalam  hal  ini  keuntungan  bagi  pemerintah  adalah  ketika  tercapainya  salah  satu  tujuan  yang ingin  dicapai  melalui  UUPA  karena  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  selaku  lembaga pemerintah  non  kementerian  yang  mempunyai  tugas  dibidang  pertanahan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
Tanah  dalam  suatu  negara  tidak  bisa  di miliki,  dikuasai  dan  digunakan  secara  bebas oleh  manusia,  akan  tetapi  terikat  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara dalam Undang-Undang Agraria. Oleh  karena  itu,  negara  memiliki  hak  untuk  mengatur  keberadaan,  kepemilikan,  dan pemanfaatan tanah.
Pengakuan  hak  ulayat  juga  terdapat  pada  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”
Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah  swatantra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sekadar  diperlukan  dan  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  menurut  ketentuan-ketentuan  peraturan pemerintah. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## 4. KESIMPULAN
1. Status  hukum  kepemilikan  tanah  yang  melampaui  batas  adalah  untuk  saat  ini  masih diberi  kebebasan  untuk  penguasaan  nya  bagi  mayarakat,  akan  tetapi  perangkat  adat kedepannya akan merumuskan suatu peraturan yang mengatur tentang batas kepemilkan tanah masyarakat hukum adat dalam hal batas maksimal kepemilikan hak atas tanahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersedian tanah bagi masyarakat adat.
2. Kendala  Pemerintah  Kabupaten  Nunukan  dalam  rangka  pengembalian  batas  tanah maksimal  yang  melampaui  batas  adalah  latar  belakang  pendidikan  masyarakat, minimnya  pengetahuann  masyarakat  akan  masalah  pertanahan,  kurang  optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat adat, kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat adat serta letak geografis.
Status Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah  Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten  Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Abdul Mu’min, Dewi Angelia Daniel

## 5. REFERENSI
Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  (PERPU)  Nomor  56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria