## Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E- Payment Berbasis QR-Code
I Putu Rasmadi Arsha Putra* dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan Fakultas Hukum Universitas Udayana *putu_rasmadi@unud.ac.id

## Abstract
The development of an e-payment system that uses QR-Code as an effective payment method and is proven to have efficiency,  but  the  efficiency  and  effectiveness  offered  raises  problems  in  the  community  related  to  security regarding  this  QR-Code  method.  Analyzing  legal  protection  to  customers  in  the  use  of  the  QR-Code  method  in transactions is the goal of this research. This study uses a normative method, using a statutory approach and a legal concept analysis approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and  tertiary  legal  materials  that  are  systematically  collected  and  traced  by  documentation  studies  and supplemented with supporting data. All legal materials collected were analyzed by descriptive analysis technique. This  study  found  several  regulations  governing  e-payment  and  QR-Code  which  are  still  scattered  in  several regulations, this of course confuses customers as consumers regarding legal protection. So that in the application of  e-payment  in  which  there  is  a  QR-Code  as  one  of  the  methods,  special  rules  need  to  be  made,  besides  that customers  as  consumers  are  expected  to  educate  themselves  related  to payment  technology  so  that  they are  not harmed  materially  or  immaterially  if  in  practice  the  implementation  of  the  QR-Code  does  not  heed  consumer rights. It can be concluded that with a study on legal protection against the implementation of QR-Code-based e- payments, customers can protect their rights as consumers.

## Keywords: e-payment; protection; qr-code, customer

## Abstrak
Berkembangnya  e-payment  system  yang  menggunakan  QR-Code  sebagai  metode  pembayaran  yang  efektif  dan terbukti  memiliki  efisiensi,  namun  efisiensi  dan  efektifitas  yang  ditawarkan  memunculkan  permasalahan  dalam masyarakat terkait dengan keamanan mengenai metode QR-Code ini. Menganalisa mengenai perlindungan hukum kepada  nasabah  dalam  penggunaan  metode  QR-Code  dalam  bertransaksi  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini. Penelitian  ini  menggunakan  metode  normative,  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan analisis  konsep  hukum.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan secara sistematis yang ditelusuri dengan studi dokumentasi dan ditambah dengan data penunjang. Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskripsi analisis. Penelitian ini menemukan beberpa aturan yang menagatur mengenai e-payment dan QR-Code yang masih tersebar didalam beberpara  peraturan,  hal  ini  tentusaja  membingungkan  nasabah  sebagai  konsumen  mengenai  perlindungan hukumnya.  Sehingga  dalam  penerapan  e-payment  yang  didalamnya  ada  QR-Code  sebagai  salah  satu  metodenya perlu dibuatkan aturan yang khusus, disamping itu nasabah sebagai konsumen diharapkan mengedukasi diri terkait dengan  teknologi  pembayaran  agar  tidak  dirugikan  secara  materiil  maupun  imateriil  apabila  dalam  praktiknya penerapan  QR-Code  tidak  mengindahkan  hak-hak  konsumen.  Dapat  disimpulkan  dengan  adanya  sebuah  kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pemberlakuakn e-payment yang berbasis QR-Code maka  nasabah dapat terlindungi haknya sebagai konsumen.
Kata Kunci: e-payment; perlindungan; qr-code, nasabah
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Published: 25/07/2022
How To Cite: Putra, I, P, R, A., Yustiawan, D, G, P. ( 2022). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16 (2). pp 99 - 107. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107

## I.  PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  harus  berdasarkan  pada tiga  komponen  penting,  yaitu  materi  (substansi), kelembagaan  (struktur)  dan  budaya  (kultus) (Friedman,  1975). Pembangunan  hukum  harus tetap  berfondasikan  tatanan  hukum  yang majemuk  dapat  berlaku  dan  memiliki  pengaruh kepada  dunia  global (Nazriyah,  2002). Situasi seperti  ini  diharapkan  dapat  memberikan peningkatan  terhadap  kepastian  hukum  dan penegakan  hukum  yang  menerapkan  asas keadilan,  dan  menjnjung  tinggi  ketertiban  dan kesejahteraan  dalam  penyelenggaraan  negara demi tujuan sebuah keteraturan dan ketertiban.
Seperti perlindungan hukum terhadap nasabah dalam  pelaksanaan  system  pembayaran  yang menggunakan  teknologi  atau  dikenal  dengan e- payment. Kita ketahui bahwa sistem pembayaran akan  selalu  berkembang  sangat  cepat  sesuai dengan  perkembangan  jaman.  Kalau  kita menengok  ke  belakang,  alat  pembayaran  pada awalnya  itu  dimulai  dengan  system  barter  antar barang-barang  yang  akan  diperjual  belikan,  hal ini menjadi lazim pada era pra modern, kemudian barulah  dikenal  dengan  alat  pembayaran  berupa uang.
Sejalan  dengan  berkembangnya  uang,  system pembayaran  juga  berkembang  yang  diawali secara  tunai  dan  berganti  non  tunai,  tidak  hanya sistenya  alat  yang  digunakan  pun  mengalami perubahan  yang  mulanya  menggunakan  logam, kemudian  berbentuk  uang  kertas  konvensional dan sekarang sudah berkembang berupa data yang dapat diletakkan pada alat pembayaran elektronik (Candrawati, 2014). Inovasi system layanan yang diberikan  oleh  bank  memberikan  pemahaman bahwa  menggunakan  uang  dijadikan  sebagai komuditas  yang  terbentuk  secara  kongkrit ( intangible  money). Keadaan  seperti  ini  juga mendorong layanan kepada nasabah berganti dari konvensional  yang  mengandalkan  tatap  muka yang  dalam  pelaksanaanya  masih  menggunakan paper  document berubah  menjadi  model  dengan layanan  digital  yang  tidak  mengharuskan tatap muka (Rachmadi, 2007) .
Perkembangan  teknologi  juga  memberikan sentuhan terhadap perkembangan system pelayanan yang diberikan bank dalam memberikan  nilai  tambah  pada  layanan  terhadap nasabah, telah berevolusi dari model konvensional face  to  face dan  didasarkan  pada paper document ke model layanan dengan model
nonface to face dan digital. (Ronald Waas, 2012) Berkembangnya  system  pembayaran  yang berbasis  pada  suatu  layanan  digital  berdampak pada  munculnya  inovasi  memudahkan,  bersifat fleksibel, efisiensi dan taransaksi yang sederhana (Mintarsih, 2013).
Inovasi  system  pembayaran  yang  berbasis digital  atau  non  tunai  yang  ada  saat  ini  dalam bentuk  kertas  antara  lain  cek/bilyet  giro,  dalam bentuk  kartu  diantaranya  Kartu  kredit  dan  kartu debit serta dalam versi elektronik ada e-money, e- wallet,  Payment  Gateway, Teknologi  Finansial, yang paling terbaru adalah Quick Response Code (QR-Code).
QR-Code atau juga  dikenal  dengan kode respon  cepat,  yang  merupakan  gambaran  dua dimensi yang memperlihatkan data dalam bentuk teks  yang  memiliki  maksud  untuk  menyajikan data  secara  cepat  dan  memperoleh  respon  yang cepat.  Pemindai  dapat  dengan  mudah  membaca fungsi  utama QR  Code (Jawi  &  Supriyono, 2018).
Keberada QR-Code dalam  perkembangan dunia  industry  tidak  dapat  dilepaskan  dari keberadaan barcode . Barcode merupakan  kode yang berbentuk garis yang emiliki ketebalan yang beragam. Barcode selalu  dapat  ditemukan  dalam kesehatian  serta  menjadi  sesuatu  yang  lumrah dalam bisnis, karena barcode memiliki keistimewaan  karena  memberikan  kemudahan, kepastian dan kenyamanan kepda pelaku industry untuk  memanajemen  inventorinya  dengancara menyimpan  data  secara  sfesifik  seperti  nomor identitas,  kode  produksi  dan  lainnya,  hal  ini memudahkan  system  pada  computer  untuk mengidentifikasi informasi dengan kode barcode.
Teknologi barcode mulanya  dipergunakan dalam  perusahaan  retail  kemudian  merambah  ke dunia  industry.  System  ini  dibuat  oleh  Wallace Flint  pada  tahun  1932  yang  dipergunakan  dalam pemeriksaan  barang  pada  perusahaan  retail. Pesatnya  perkembangan  duina  industry  dan kebutuhan manusia akan sesuatu yang mempermudah  pekerjaannya,  maka barcode pun tergantikan  oleh QR-Code. Adapun QR-Code memiliki  kode image yang  terdiri  dua  dimensi yang  mempresentasikan  sebuah  data,  terlebih terhadap data yang berupa teks. Keberadaan QR- Code adalah  merupakan  pengembangan  dari model barcode yang  mulanya  satu  dimensi  dan dikembangkan dalam dua dimensi, tentunya QR- Code mempunyai  kapabilitas  lebih  dalam  hal penyimpanan data dibandingkan dengan barcode.
Halaman 99 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
Sejauh ini pengembangan system pembayaran masih  menjadi  kewenangan  dari  Bank  Indonesia (BI).  Dalam  system  pembayaran  BI  memiliki peranan  untuk  mengatur  dan  menjaga  agar mekanisme  system  pembayaran  tetap  stabil,  baik system  pembayaran  tunai  maupun  non  tunai (Lintangsari,  Hidayati,  Purnamasari,  Carolina,  & Ramadhan, 2018). Perkembangan jaman memuncul  inovasi  dalam  system  pembayaran yang  mengarah  pada  pembayaran  non  tunai sebagai  system  keuangan  yang  lebih  efisien  dan diperkuat lagi dengan munculnya kelemahan dan permasalahan terhadap system pembayaran tunai, seperti  munculnya  system  pembayaran  yang berbasiskan QR-Code. Menjawab keberadaan QR -Code maka  atas  kewenangannya  dalam pengembangan  system  pembayaran  maka  BI meluncurkan  sebuah  standar QR-Code yang tertuang  dalam  Peraturan  Anggota  Dewan Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  tentang Implementasi  Standar  Nasional Quick  Response Code untuk Pembayaran (PADG QRIS).
Implementasi  penggunaan QR-Code sebagai system  pembayaran  nampaknya  memunculkan suatu permasalahan terutama  pada  subyek  utama yaitu  pedagang  ( merchant )  yang  diharuskan mampu  dalam  memahami  teknologi  terutama pada  penggunaan  alat  yang  berbasiskan  digital yang  digunakan  sebagai  penyambung  dalam melakukan  transaksi  menggunakan  system pembayaran QR-Code, kita  ketahui  Indonesia masih  mengalami  keterlamabatan  dalam  literasi teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Kemudian dari  segi  regulasi e-money masih  hanya  diatur dalam  tingkatan  Peraturan  BI  saja,  belum  ada peraturan  perundangan  yang  mengkhusus  dan komprehensif,  sehingga  hak  nasabah  sebagai konsumen  belum  mampu  terpenuhi.  Kemudian terhadap  penyelenggara  jasa  system  pembayaran dalam  melaksanakan  penggunaan QR-Code dalam mendukung kelancaran system pembayaran  belum  adanya  pengawasan,  dalam hal  ini  BI  sebagai  otoritas  dalam  melakukan pengawasan  belum  maksimal.  Nasabah  sebagai konsumen yang memegang uang elektronik dapat sewaktu-waktu  mengalami  kerugian  secara imateriil  atau  materiil  apabila  bertentangan dengan hak-hak konsumen. Dalam menggunakan e-payment seperti e-money sangat  dianjurkan untuk  memperhatikan  teknologi  yang  memiliki kelemahan  dalam  teknis  penggunaannya.  Hal  ini menyebabkan  permasalahan  mengenai  system pembayaran  yang  mengunakan electronic  money terutama QR-Code menjadi  semakin  kompleks
sehingga  menuntut  perlindungan  hukum  dengan regulasi  terhadap  pengguna QR-Code ,  kemudian juga menyebabkan tidak adanya sebuah kepastian hukum  terhadap  penggunaan QR-Code .  Maka dari  itu,  penelitian  ini  akan  memaparkan  secara spesifik  terkait  dengan  sejauh  mana  pengaturan, pengawasan  dan  seperti  apa  seharusnya perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah.

## II.  METODE
Jenis  penilitian  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif,  dimana  penelitian  normtif melakukan  kajian  terhadap  peraturan  yang berlaku  pada  sebuah  permasalahan  hukum sehingga  disebut  dengan  penelitian  doctrinal karena penelitian ini dilakukan terhadap dokumen peraturan  perundangan  dan  bahan  pustaka (Soerjono & H.Abdurahman, 2003). Penelitian ini juga ditunjang dengan data nondoctrinal atau data empiris.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan  dengan  harapan  memperoleh  suatu hasil  penelitian  yang  komprehensif,  diantaranya pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan pendekatan  analisis  konsep.  Bahan  penelitian yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik studi  kepustkaan  dan  studi  dokumen,  kemudian diinventarisir,  diidentifikasi,  diklasifikasi  dan dilakukan  pencatatan  secara  sistematis  sesuai dengan  tujuan  dan  kebutuhan  penelitian.  Teknik dokumentasi  ini  digunakan  agar  ditemukan konsepsi,  teori,  pendapat  dan  penemuan  yang memiliki  korelasi  terhadap  rmasalah  yang diangkat (Baro,  2016). Bahan  hukum  yang terkumpul  dianalisa  dengan  teknik  deskriftif analisis,  kemudian  diolah  menggunakan  metode kualitatif  dan  diuraikan  dan  dihubungkan sehingga terbentuk menjadi subuah kajian hukum.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Berkaitan Dengan Penyelenggaraan QR-Code Seiring  dengan  berkembangnya  Teknologi Finansial, telah banyak inovasi sistem pembayaran yang bermunculan. Dalam perkembangannya, inovasi tersebut menghadirkan suatu  perkembangan  ekonomi  yang  baru,  berupa ekonomi  digital.  Ekonomi  digital  merupakan suatu  perkembangan  ekonomi  yang  canggih berupa  sebuah  kegiatan  yang  baru  dihadirkan terkait  hubungannya  dengan  komponen  virtual bisnis  makro  serta  kegiatan  bertransaksi  timbal balik  dengan  inisiatif  penggunaan  teknologi internet sebagai alat bantu tukar (Carunia, 2018). Dengan semakin pesatnya pertumbuhan teknologi
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 100
pada masa ini akan semakin besar juga batas nilai transaksi  dan  resiko  yang  diakibatkan  membuat sangat  diperlukannya  adanya  suatu  system pembayaran  yang  memiliki  keamanan  dan kelancaran. Peranan BI dalam system pembayaran  yaitu  melakukan  pengaturan  dan melakukan penjagaan mekanisme system keuangan  agar  selalu  didalam  ritme  yang  stabil baik dalam system pembayaran tunai maupun non tunai.  Pada  saat  ini  berkembang  system pembayaran  non  tunai  dan  mampu  menjawab kemauan masyarakat yang menginginkan kecepatan,  ketepatan  dan  kelancaran  dalam bertransaksi,  dengan  bantuan  inovasi  teknologi munculah beberapa system pembayaran nontunai salah  satunya e-payment yang  berbasis  pada aplikasi  dengan  cara  memindai  sebuah  kode  dua dimensi  yang  sering  disebut  dengan QR-Code . (Rahmi,  2018)  Dalam  Pasal  1  ayat  angka  6 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  jo. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  jo. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang Bank Indonesia (UU BI) yang berbunyi mengenai system  pembayaran  yang  menghendaki  adanya aturan  yang  mengatur,  adanya  lembaga  yang melaksanakan,  ada  sebuah  mekanisme  yang diguanakan dalam melaksanakan proses pembayaran  yang  terjadi  akibat  dilakukan  oleh sebuah proses ekonomi.
Sistem  pembayaran  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  kesatuan  yang  tidak  bisa  berdiri  sendiri antara  system  keuangan  dengan  perbankan. Perkembangan  system  perbankan  akan  di  topang oleh  keberhasilan  pada  system  pembayaran, sebaliknya  apabila  terjadi  suatu  ketidak  lancaran pada  system  pembayaran  maka  akan  berdampak buruk  pada  kesetabilan  perekonomian.  Sehingga perlunya  sebuah  pengaturan  untuk  menjaga keamanan  serta  kelancaran  suatu  Lembaga,  dan hal  ini  menjadi  tugas  Bank  Indonesai  sebagai bank sentral . (Subari S. M.T, 2017)
Berbicara mengenai pengaturan dalam melakukan  penjagaan  kelancaran  sebuah  system pembayaran, diperlukan sebauh perangkat hukum yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan terkait  dengan  system  pembayaran  termasuk dalam system pembayaran yang berbasiskan QR- Code. Perangkat  hukum  ini  menjadi  sangat penting untuk memberikan jaminan adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan system pembayaran.
Pesatnya  perkembangan  teknologi  menuntut masyarakat  untuk  melakukan  perkembangan
terhadap  bidang  finasial.  Kebijakan  Bank Indonesia  mengenai  system  pembayaran  saat  ini focus  pada  tiga  besaran  strategi  yang  dilakukan secara simultan diantaranya:
Melakukan  interkoneksi  dan  interoperabilitas instrument  dan  kanal  pembayaran  ritel  domestic yang  mengacu  pada  Gerbang  Pembayaran Nasional (GPN);
Melakukan perluasan elektrofinikasi;
Merespon akselerasi ekonomi digital, khususnya mengenai financial technology ( Teknologi Finansial ) dengn perimbangan yang matang.
Langkah-langkah  tersebut  diatas  merupkan upaya  untuk  melakukan  perubahan  system pembayaran  yang  semulanya  dengan  tunai menjadi  non  tunai,  melakukan  perubahan  pada system  pembayaran  dari  fisik  menjadi    ke  arah digital.
Kemudian  mengenai  keberadaan  Teknologi Finansial Bank Indonesia melakukan respon yang sangat  hati-hati  dengan  perimbangan  yang matang.  Eksistensi  Teknologi  Finansial pada penggunaan  uang  elektronik  yang  mengalami peningkatan sebagai metode pembayaran Teknologi  Finansial  dan e-commerce .  Seperti halnya  kehadiran QR-Code, selain  memberikan manfaat  kepada  konsumen  dalam  mempermudah transaksi  juga  harus  di  pikirkan  mengenai kemanan  dan  kenyamanan  konsumen  dan  juga perlindungan hukumnya apabila terjadi permasalahan agar adanya kepastian hukum.
Dalam  Pasal  8  UUBI  mengatur  tugas  dari Bank  Indonesia  untuk  mencapai  sebuah  tujuan yang diatur dalam Pasal 7 UUBI diantaranya:
Menetapkan dan melakukan kebijakan moneter;
Melakukan  pengaturan  dan  memastikan kelancaran system pembayaran;
Melakukan  pengaturan  dan  pengawasan terhadap bank.
Keberadaan
Bank Indonesia dalam melaksanakan  tugasnya  sangat  sentral,  berperan dalam  menjaga  stabilitas  ekonomi  Indonesia, sehingga  untuk  melakukan  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  bank  di  limpahkan  kepada lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Hal  ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada Bank  Indonesia  melakukan  penjagaan  moneter
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
dan memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk mengawas bank.
Keberadaan OJK juga didasari atas perkembangan  kegiatan  bisnis  pada  sector  jasa keungan  yang  menimbulkan  permasalahan diantaranya  terjadinya  persekongkolan  bisnis pada  sector  perbankan,  permasalahan  pada perusahaan  sekuritas,  perusahaan  asuransi, perusahaan  pembiayaan.  Kemudian  munculnya keanekaragaman produk dibidang jasa keuangan, selanjutnya  adanya  ketidak  samaan  standar pengaturan  antara  Bank  Indonesia  dengan pengaturan  dari  Bapepam-LK. (Sri  Wahyu Widodo K, 2013)
Hal  ini  memberikan  keleluasaan  terhadap Bank  Indonesia  untuk  focus  dalam  menjaga stabilitas  moneter  dan  kelancaran  system pembayaran shingga tercapainya dan terpliharanya  kestabilan  nilai  rupiah  dengan  tiga pilar utama yaitu, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip  kehati-hatian,  sistem  pembayaran  yang cepat  dan  tepat,  dan  sistem  perbankan  dan keuangan yang sehat.
Selain UUBI yang mengatur mengenai otoritas Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  yang melakukan  tugasnya  dalam  pengawasan  system pembayaran  menjaga  stabilitas  moneter  dan kelancaran system pembayaran shingga tercapainya  dan  terpliharanya  kestabilan  nilai rupiah,  maka  dalam  penyelenggaraan  QR-Code sebagai  metode  pembayaran  yang  memanfaatkan teknologi  tentunya  tunduk  kepada  Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Kehadiran UUITE  ini  menngendalikan  munculnya  potensi penyalahgunaan dan adanya dampak negative dari perkembangan teknologi sebagai usaha preventif. Keberadaan  regulasi  informasi  dan  transaksi elektronik  diatur  Pasal  1  angka  2  mengenai definisi  dari  transaksi  elektronik  dikatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan  computer,  jaringan  computer,  dan media  elektronik  lainnya.  Nampaknya  hal  ini perlu  diperkuat  dengan  kemampuan  dan  tekad dari  penegak  hukum,  kemudian  diperlukan  juga kesadaran  serta  budaya  hukum  masyarakat  serta perlengkapan  sarana  dan  prasarana  dalam mendorong  proses  penegakan  atas  pelanggran  di bidang  teknologi  informasi  (Johannes  Ibrahim, 2004).
Kemudian  dalam  Pasal  1  angka  5  mejelaskan mengenai system elektronik merupakan rangkaian perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang
memberikan fungsi melakukan persiapan, mengumpulkan, melakukan pengolahan, melakukan analisis, menyimpan, memperliahatkan, melakukan pengumuman, mengirimkan  dan  menyebar  luaskan  informasi elektronik.  Dalam  Pasal  1  angka  6  mengatakan bahwa  penyelenggaraan  system  elektronik merupakan kegiatan pemanfaatan system elektronik  oleh  penyelenggara  negara,  orang, badan  usaha  beserta  masyarakat.  Dalam  Pasal  1 angka  15  menjelaskan  bahwa  akses  adalah kegiatan  melakukan  interaksi  dengan  system elektronik  yang  berdiri  sendiri  atau  dalam jaringan.  Kemudian  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka 16 bahwa kode akses adalah angka, huruf, symbol,  karakter  lainnya  atau  kombinasi  di antaranya  yang  merupakan  kunci  untuk  dapat mengakses  computer  dan  system  elektronik lainnya.  Dalam  pasal-pasal  diatas  menerangkan bahwa    UUITE  mengatur  penyelenggaraan transaksi elektronik juga termasuk pada metode e- payment , walaupun tidak disebutkan secara tegas mengenai  penggunaan  metode QR-Code ,  namun dalam UUITE ini mengatur mengenai penggunaan  kode  akses  dalam  transaksi elektronik.  Dalam  UUITE  juga  mengatur mengenai  tujuan  pemanfaatan  teknologi  dan transaksi  elektronik  yang  diatur  dalam  Pasal  4 mengenai  memanfaatkan  teknologi  dan  transaksi elektronik  digunakan  untuk  tujuan  sebagai berikut:
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
melakukan  peningkatan  efektivitas  dan efisiensi pelayanan public;
membuka  kesemapatan  yang  seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan  kemampuan  dibidang  teknologi  informasi secara optimal dan bertanggungjawab;
memberikan  rasa  aman,  adil  dan  memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Dalam  Pasal  4  huruf  e  ini  jelas  mengatur mengenai  perlindungan  bagi  pengguna  dalam penyelenggaraan  teknologi  informasi  harus dilakukan  berdasarkan  pada  asas  kemanfaatan, asas  kepastian  hukum,  asas  itikad  baik,  asas kehati-hatian  serta  kebebasan  dalm  memilih teknologi  atau  netral  teknologi,  penerapan  asas- asas  tersebut  diatas  adalah  bertujuan  untuk memberikan  rasa  keadilan,  rasa  aman  serta kepastian  hukum  bagi  penyelenggara  teknologi
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 102
informasi dan penggunanya (Asmadi, 2018).
Kemudian mengenai peraturan teknis penyelenggaraan  system  pembayaran e-payment yang  menggunakan QR-Code sebagai  basisnya maka selain regulasi diatas yang sudah diuraikan, keberadaan  e-payment  juga  diawasi  oleh  Bank Indonesia termasuk keberadaan QR-Code sebagai salah  satu  model e-payment .  Bank  Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur, memberikan  kebijakan  dan  pertimbangan  atas dasar  menjaga  efisiensi  nasional,  mendukung kebijakan nasional, memberikan iklim persaingan usaha  yang  sehat  dan  menjaga  pertumbuhan industry serta kepentingan public.
Untuk melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dalam  menjaga  kestabilan  sitem  pembayaran maka  Bank  Indonesia  menerbitkan  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan Pemrosesan
Transaksi Pembayaran  (PBI  Penyelenggaraan  Pemrosesan Transaksi Pembayaran) Sistem pembayaran yang dapat  dikatakan  sebagai  suatu  system  yang memberikan  fasilitas  mekanisme  teknis,  cara mengoperasikan  serta  pengaturan  kontrak  untuk penyampaiakan sebuah instruksi untuk melakukan  pembayaran  yang  terjadi  dalam pertukaran  nilai  antara  perseorangan,  dengan Lembaga  perbankan  dan  non  perbangkan  baik didalam  negeri  maupun  lintas  negara  ( cross border ) (Utami & Wulandari, 2021).
Pengertian  tersebut  diatas  memberikan pandangan  bahwa  suatu  system  pembayaran melibatkan banyak aspek yang melalui perbankan yang  berkaitan  dengan  pembayaran  dan  sarana pembayaran  serta  menyentuh  system  transfer dana.  Sehingga  dalam  system  pembayaran diperlukan  sebuah  upaya  untuk  melakukan perlindungan  konsumen  dengan  upaya  kuratif. Upaya  ini  diusahakan  untuk  pelaku  yang melanggar agar pelanggaran dapat di kurangi.
Dalam Pasal 24 ayat (4) PBI Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran, mengimplementasi prinsip perlindungan konsumen
Dalam penyelenggaraan jasa system pembayaran  yang  disesuaikan  dengan  kebijakan Bank  Indonesia  yang  mengatur  mengenai perlindungan  konsumen.  Adpun  yang  yang diimplementasikan dalam perlindungan konsumen adalah mengenai keamanan, transparansi  dan  perlindungan  data  informasi konsumen.  Dalam  hal  keamanan  system  berupa
bukti kesiapan dalam penyelenggaraan pemrosesan  transaksi  pembayaran  yakni  laporan hasil  audit  system  informasi  dari  auditor independent,  prosedur pengendalian  pengamanan (security  control) ,  selain  PBI  Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran terkait dengan regulasi  penerapan  asas  kehati-hatian  juga tertuang  dalam  Pasal  4  huru  a  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999 yang  mengatur atas hak kenyamanan, keamanan, serta  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang/ jasa.  Oleh  karena  itu  bank  dalam  menjalankan berbagai  fasilitasnya  harus  mampu  untuk meminimalisir  resiko  yang  dapat  muncul terutama  mengenai  keamanan  dan  keandalan system  termasuk  penyelenggaraan  model  system pembayaran menggunakan QR-Code.
Dalam  hal  pengawasan  Bank  Indonesia melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga switching dan  penyelenggara  jasa  sistem pembayaran.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  33  ayat (1)  PBI  Penyelenggaraan  Proses  Transaksi Pembayaran, Bank Indonesia bertugas mengawasi QR-Code ,  hal  ini  sama  dengan  pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa s system pembayaran lainnya. Pengawasan yang dilakukan berupa  pengawasan  langsung  yaitu  permitaan data  laporan,  pengecekan  dokumen,  melakukan penelusuran  dengan  meminta  keterangan  dari pihak  terkait  serta  meminta  penjelasan  kepada pihak  yang  terkait  dengan  pemrosesan  transaksi QR-Code dan  Bank  Indonesia  juga  dapat melakukan pengawasan pengasasan tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan (on site visit) secara keperluan dan berkala.
Kemudian  dalam  Pasal  35  angka  1  PBI Penyelenggaraan  Proses  Transaksi  Pembayaran mengatur mengenai pemberian sanksi administrative  mulai  dari  pemberian  teguran; penjatuhan denda; melakukan pemberhentian dan melakukan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar.
Untuk  memberikan  kenyaman  dan  keamanan dalam  bertransaksi  dengan  menggunakan  system e-payment yang interkoneksi dan interoperabilitas instrument maka dibuatkan kanal pembayaran  ritel  domestic  yang  mengacu  pada Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  yang diatur  dalam  Pasal  1  angka  (1)    Peraturan  Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment

## Gateway)
Bank  Indonesia  juga  mengatur  mengenai Halaman 103 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
kategori system pembayaran diatur dalam Pasal 3 ayat  (1)  huruf  (a)  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi  Finansial  (PBI  Penyelenggaraan Teknologi Finansial)  Penyelenggaraan Teknologi Finansial  yang  ada  pada  kategori  Sistem Pembayaran  antara  lain  adalah  penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger pada transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile  payments. Kemudian  pada  pasal  5 PBI  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial mewajibkan  untuk  melakukan  pendaftaran, kemudian pada Pasal 5 ayat 2 PBI Penyelenggara Teknologi Finansial mengatur mengenai pengecualian  pendaftaran  yang  dimaksud  pada ayat (1) dapat dilakukan apabila: a) penyelenggara  jasa  system  pembayaran  sudah mengantongi  izin  dari  Bank  Indonesia;  dan  atau b)  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  yang berada pada kewenangan otoritas lain.
Namun  pada  PBI  Penyelenggara  Teknologi Pasal 5 ayat 3 Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap harus  menyampaikan  informasi  kepada  Bank Indonesia  mengenai  produk,  layanan,  teknologi, dan/atau  model  bisnis  baru  yang  memenuhi kriteria Teknologi Finansial.
Jadi  dengan  PBI  Penyelenggara  Teknologi Finansial,  perusahaan  sebagai  penyelenggara system  pembayaran  harus  melakukan  pelaporan, dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  melakukan pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  system pembayara,  tidak  terkecuali  pada  perusahaan bank  ataupun  non  bank  yang  menyelenggrakan system  pembayaran  menggunakan QR-Code harus  melakukan  pendaftaran  dan  pelaporan kegiatan usahanya.
Kemudian  untuk  merespon  keberadaan QR- Code sebagai  model  pembayaran  di  Indonesia maka  Bank  Indonesia  merespon  dengan menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019  tentang  Implementasi Standar  Nasional Quick  Response  Code untuk Pembayaran  (PADG  Implementasi  Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran).  Standarisasi QR-Payment ini dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas dengan  maksud  untuk  memastikan  bahwa teknologi  yang  digunakan  oleh  setiap  perbankan atau  pelaku  usaha  lainnya  aman  dan  tidak  akan mengganggu sistem keuangan,
PADG
Implementasi  Standar  Nasional Quick  Response Code untuk  Pembayaran  tersebut  dipercaya  dan
diharapkan  mampu  memberikan  jawaban  dari pembangunan perekonomian yang belum menunjukkan  kestabilan.  Kehadiran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan berbagai  sistem  teknologi  pembayaran  yang  ada merupakan bentuk fasilitas ekonomi yang muncul dengan  karakteristik  yang  landai,  inklusif  dan memunculkan berbagai peluang di masa ekonomi sebelumnya,  pada  masa  pertania,  masa  mesin pasca revolusi industry, masa pemburuan minyak dan  masa  kapitalisme  korporasi  multinasional saat ini (Wirabrata, 2016).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  dalam Penyelenggaraan e-payment berbasis QR-Code
Penyelenggaraan e-payment pada  dasarnya juga  membicarakan  mengenai  keterpenuhan antara  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Bank  atau Lembaga  lainnya  yang  bergerak  di  bidang  jasa system pembayaran menawarkan produknya yang disebut penjual ( merchant ), melekat pada dirinya sebuah  kewajiban  memberikan  informasi  yang memiliki  kebenaran  dan  jujur  berkaitan  dengan produk  yang  mereke  informasikan  kepada konsumen.  Penjual  atau  dalam  hal  ini  sebagai pelaku  usaha  juga  berhak  mendapatkan  bayaran dan  perlindungan  atas  tindakan  pembeli  apabila dalam  transaksi  tidak  beritikad  baik (Makarim, 2008).
Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan  sebuah  rangkaian  yang  memiliki akibat  hukum  baik  bagi  kedua  belah  pihak  atau pihak  lainnya  yang  berkaitan,  situasi  ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam mencapai tingkat  produktivitas  dan  efektifitas  untuk mencapai  sasaran  usaha (Syawali  &  Imaniyati, 2000).
Kalau  kita  perhatikan  dalam  system  ekonomi yang  sehat  sering  sekali  berpatokan  pada  suatu system  perdagangan  yang  baik  dan  juga diperlukan  sebuah  kaidah  hukum  mampu menyelesaikan  permasalahan  yang  dating  dalam bekerjanya  kegiatan  ekonomi.  Keadaan  ekonomi yang semakin sulit, memicu terjadinya persaingan dalam setiap sisi kehidupan, termasuk juga dalam hal  dunia  usaha  perbankan.  Dalam  usaha perbankan yang melibatkan bank dengan nasabah, tidak  dapat  dipungkiri  akan  memunculkan  suatu permasalahan  yang  apabila  tidak  diberikan penanganan  lebih  lanjut  akan  menimbulkan permasalahan, dapat dikatakan bahwa permasalahan  antara  bank  dengan  nasabah sebagai konsumen yang sering muncul kepermukaan diantaranya a) kurangnya
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 104
pengetahuan  terhadap  produk  dan  jasa  yang ditawarkan  oleh  bank;  b)  pemahaman  nasabah yang  kurang  terhadap  aktifitas  produk  dan  jasa perbankan;  c)  ketidak  seimbangan  posisi  antara nasabah  dan  bank,  khusus  nasabah  yang meminjam  dana;  dan  d)  fasilitas  mengenai penyelesaian  permasalahan  antara  bank  dan nasabah  yang  kekurangan  akses. (Muliaman D.Hadad, 2018)
Situasi  ekonomi  yang  semakin  tidak  baik mengarahkan  setiap  pihak melakukan  persaingan dalam  bidang  apapun,  termasuk  dalam  bidang bisnis.  Kegiatan  bisnis  selalu  bertambah  pada setiap  waktu,  maka  sudah  tentu  diiringi  dengan peningkatan permasalahan yang berujung konflik bahkan sengketa diantara para pihak yang terlibat (Hakim, 2018).
Kalau  dikaitkan  dengan  kepastian  terhadap hukum  kegiatan  yang  dilakukan  perbankan  dan nasabah  memiliki  pertalian  yang  sangat  erat dengan  pertumbuhan  ekonomi,  kita  ketahui bahwa  perbankan merupakan suatu sector usaha dalam system keuang Indonesai yang memberikan  sokongan  terhadap  kemajuan ekonomi Indonesia. Kebijakan yang dimiliki oleh lembaga perbankan seperti komprehensif, transparan,  akuntabel  dan  memiliki  kepastian hukum. (Lukman Hakim, 2018)
Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam layanan perbankan dalam hal pelaksanaan system pembayaran  maka  perlu  adanya  perlindungan hukum  Perlindungan  hukum  yang  bagaimana diperlukan  dalam  pelaksanaan  e-payment  yang berbasiskan QR-Code yaitu  perlindungan  yang didalamnya  mencakup  HAM  dari  subjek  hukum untuk  mencegah  terjadinya  perlakuan  yang  tidak adil (Latupono,  2011). Perlakuan  yang  tidak  adil dalam  hal  ini  adalah  terkait  dengan  kedudukan antara  bank  dengan  nasabah  yang  sering  sekali kedudukannya  timpang  apalagi  pihak  nasabah sebagai  peminjam  kredit.  Kemudian  dalam pemberian informasi terkadang adanya ketimpangan  antara  masyarakat  desa  dan  kota yang tidak mendapatkan informasi yang seragam, semua  masyarakat dapat dikatakan sebagai calon nasabah dalam hal penerapan system pembayaran, seperti halnya dengan penerapan QR -Code yang  tidak  semua  lapisan  masyarakat mengetahui  dan  memahami  secara  jelas mekanisme penggunaanya, dilain sisi pemerintah menggebrak  masyarakat  untuk  beralih  ke  moda alat  pembayaran  yang  modern.  Dari  informasi yang  kurang  tentunya  pemahaman  masyarakat
akan  terbatas  pada  sebuah  produk  hal  ini  akan mengakibatkan  kesahan  dalam  pengoperasian sehingga  dapat  emimbulkan  kerugian  bagi masyarakat,  karena  kekurang  pahaman  yang diakibatkan  minim  informasi,  dalam  hal penyelesainnyapun  permasalahan  yang  dihadapi sangat  rumit  dan  berbelit  dan  juga  memerlukan biaya yang mahal.
Seharusnya  perlindungan  hukum  mampu mejadi  suatu  proses  dalam  memberikan  payung hukum  yang  melibatkan  peraturan  perundangan penegak  hukum  dan  kesadaran  hukum.  Sehingga perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan  yang  menggunakan  perantara hukum (Yudo, 2005).
Satjipto  Rahardjo  mengemukakannya  sebagai suatu  hal  perlindungan  terhadap  HAM  yang dilanggar oleh orang lain sehingga  menimbulkan kerugian,  dan  agar  dapat  menikmati  semua  hak yang  diberikan  oleh  hukum  untuk  melindungi masyarakat (Sudewo,  2021). Merujuk  pendapat Satjipto  Rahardjo  hak  asasi  manusia  dari pengguna  sudah  dirugikan  jika  terjadi  kasus penyalahgunaan  pada QR-Code .  Oleh  sebab demikian  perlunya  menjabarkan  produk-produk hukum  mana  saja  yang  dapat  dipakai  oleh pengguna  sebagai  orang  yang  dirugikan  untuk mendapatkan  suatu  perlindungan  hukum  yang mutlak.  Hal-hal  yang  akan  didapatkan  pengguna selain perlindungan hukum adalah pengguna juga dapat  mengaspirasikan  pendapat  mereka  agar produk  hukum  yang  bersangkutan  dilakukan proses  peremajaan  guna  menjadi  produk  hukum yang  nantinya  lebih  bisa  dipakai  dengan  benar benar kompeten.
Philipus  M.  Hadjon  berkeyakinan  bahwa memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat  dengan  memisahkan  dua  metode perlindungan  hukum,  yaitu  perlindungan  hukum preventif dan represif (Ranto, 2019).
Perlindungan hukum preventif dimana mengarahkan agar dilakukannya tindakan pencegahan.  Sedangkan  perlindungan  hukum represif lebih mengarahkan agar suatu pelanggaran dapat diselesaikan apakah itu dengan dikenakan denda atau kurungan penjara.
Dari  keterangan-keterangan  yang  sudah dijelaskan diatas memang sangat diperlukan suatu perlindungan  hukum  terhadap QR  Code yang komprehensif  yang  mengakomodir  permasalahan masyarakat  yang  mengalami  kesalahan  dalam penggunaan,  penipuan  dengan  penggunaan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
barcode  yang  palsu,  kemudian  ancaman pencurian terhadap data pribadi.
Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen  terdapat  suatu  hal  yang  sangat diperhatikan  yaitu  prinsip  tanggung  jawab. Diperlukan  ketelitian  dalam  menganalisis  siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban  apa  yang  dapat  dibebankan pada  pihak  tersebut  dalam  pelanggaran  hak konsumen.
Secara umum asas-asas pertanggungjawaban  dapat  dibedakan  menjadi beberapa bagian diantaranya (Mamengko, 2016):
Asas  tanggung  jawab  didasarkan  atas  suatu kesalahan
Asas prasangka diharuskan untuk bertanggung jawab
Asas  prasangka  tidak  diharuskan  untuk bertanggung jawab
Asas  tanggung  jawab  sepenuhnya  sebagai bentuk dasar tanggung jawab dengan pembatasan.
Terdapat  tiga  kewajiban  penyelenggara apabila  pengguna  uang  elektronik  mengalami kerugian :
Kewajiban atas produk Kewajiban atas informasi produk Kewajiban atas keamanan produk Terkait  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh pengguna QR-Code seharusnya  diatur  mengenai tanggungjawab  penerbit  untuk  menerapkan prinsip  perlindungan  konsumen,  kemudian mengatur  penerbit  QR-Code  wajib  untuk memiliki  mekanisme  kompensasi  finansial kepada  pengguna  apabila  kerugian  yang  timbul tidak  dari  kesalahan  pengguna.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  penerbit  QR-Code  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  apabila  timbul kerugian yang bukan oleh pengguna.

## IV. SIMPULAN
Pengaturan QR-Code masih tersebar dibeberapa  peraturan.  Dalam  pasal  22  ini  berisi mengenai  pengenaan  sanksi  yang  melanggar ketentuan  penggunaan  QRIS  ini  disesuaikan dengan sanksi yang terdapat dalam penyelenggaraan  system  pembayaran  lainnya seperti  memberikan  teguran,  pemberian  denda, penjatuhan  sanksi  pemberhentian  sementara  dan menjabut  izin  usahanya.  Perlindungan  hukum bagi  nasabah  dalam  penyelenggaraan e-payment berbasis QR-Code merupakan  perlindungan
HAM. Tersebarnya
pengaturan mengenai pemberlakuakn QR-Code di  Indonesia  membuat kebingungan  pelaku  usaha  maupun  nasabah sebagai  pengguna  layanan QR-Code ,  maka  oleh karena  itu  sudah  dipandang  perlu  dibuat  sebuah pengaturan yang komprehensif terkait dengan QR -Code. Selain itu sudah seharusnya para nasabah pengguna  layanan QR-Code melakukan  literasi pruduk  perbankan,  kebutuhan,  kewaspadaan  dan kemanfaatan  layanan,  agar  tidak  terjerumus kedalam permasalahan sebuah layanan perbankan yang tidak begitu dimengerti penggunaannya dan hindari  menggunakan  produk  perbankan  sebagai sebuah gaya hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmadi,  E.  (2018).  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Dalam  Penggunaan Aplikasi Pembayaran  Elektronik  (Electronic  Payment). Doktrina: Journal of Law , 1 (2). Retrieved from https://www.researchgate.net/journal/
DOKTRINA-JOURNAL-OF-LAW-2620-7141
Baro,  R.  (2016). Penelitian  Hukum  Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial  Di  Bidang  Hukum .  Yogyakarta: Deepublish.
Candrawati,  N.  N.  A.  (2014).  Perlindungan  hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai  alat pembayaran  dalam  transaksi  komersial. Jurnal Magister  Hukum  Udayana , 3 (1).  Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/ article/view/8448
Carunia,  M.  .  (2018). Industri  Kreatif,  Teknologi Finansial,  Dan  UMKM  Dalam  Era  Digital . Jakarta:  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR RI.
Friedman,  L.  (1975). The  Legal  System:  A  Social Science  Presprctive .  New  York:  Russell  Sage Foundation.
Hakim,  L.  (2018).  The  Alternative  Model  Settlement of  Credit  Problems  in  Banking  Agencies. Fiat Justisia Journal of Law , 12 (2). Retrieved from https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/ article/view/1299
Jawi, I., & Supriyono, S. T. H. (2018). Pemindaian QR Code Untuk Aplikasi Penampil Informasi Data Koleksi  Di  Museum  Sangiran  Sragen  Berbasis Android." PhD diss. Jurnal Emitor , 17 (1).
Latupono,  B.  (2011).  lindungan  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Terhadap  Pekerja  Kontrak (Outsourcing)  Di  Kota  Ambon. Sasi , 17 (3).
Retrieved  from  https://fhukum.unpatti.ac.id/ jurnal/sasi/article/view/366
Lintangsari,  N.  N.,  Hidayati,  N.,  Purnamasari,  Y., Carolina,  H.,  &  Ramadhan,  W.  F.  (2018). Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-

## Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 106
Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1).  Retrieved  from  https:// ejournal.undip.ac.id/index.php/ dinamika_pembangunan/article/view/18772 Makarim,  E.  (2008). Kompilasi  Hukum  Telematika . Jakarta: Gravindo Persada.
Mamengko,  R.  S.  (2016).  Product  Liability  Dan Profesional  Liability  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (9). Retrieved from https:// ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/ download/73973/40332/
Mintarsih. (2013). Perlindungan Konsumen Pemegang
Uang  Elektronik  (E-  money)  Dihubungkan dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal Wawasan Hukum , 29 (2). Retrieved from http:// ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/ view/71
Nazriyah,  R.  (2002).  Peranah  Cita  Hukum  dalam Pembentukan  Hukum  Nasional. Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum , 9 (20). Retrieved from https:// journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4949 Rachmadi,  U.  (2007). Karekteristik  Uang  Elektronik Dalam Sistem Pembayaran . Surabaya: Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ranto,  R.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum:  ALETHEA , 2 (2).  Retrieved  from https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/ view/3552
Soerjono,  &  H.Abdurahman.  (2003). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. Sudewo, F.  A. (2021). Pendekatan Restorative Justice Bagi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum . Penerbit NEM.
Syawali,  H.,  &  Imaniyati,  N.  S.  (2000). Hukum Perlindungan  Konsumen .  Bandung:  Mandar Maju.
Utami,  M.  P.,  &  Wulandari,  B.  T.  (2021).  Yuridis Analisa  Quick  Response  Code  Sebagai  Sistem Pembayaran  Ditinjau  Dari  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  18/40/Pbi/2016  Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Jurnal  Hukum  Dan  Bisnis (Selisik) , 7 (1).
Wirabrata,  A.  (2016).  Prospek  Ekonomi  Digital  Bagi Peningkatan  Pertumbuhan  Ekonomi. Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 8 (17). Retrieved  from  https://berkas.dpr.go.id/puslit/ files/info_singkat/Info  Singkat-VIII-17-I-P3DI- September-2016-57.pdf
Yudo,  A.  M.  D.  S.  (2005). Hukum  Perlindungan Konsumen .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.

## Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasanah  Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code