Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 2 (2020): 148-168

## Pulau Hilang: Wilayah Teritorial Berkurang?
Deramadana Ersya*; Novianti Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: deraersya@unja.ac.id
Submission :   14 Juli 2020 Revision :   31 Oktober 2020 Publication :   20 November 2020 DOI :   doi.org/10.36565/up.v1i2.9936

## Abstract
Global warming becomes as an inevitable issue. This phenomenon has an impact on all aspects of life. One of the impacts is the rise in sea level which can cause the sinking of an island. The study discussed the effect that  global  warming  will  have  on  national  borders  at  the  UNCLOS 1982  and  that  new  international  policies  will  be  needed  to  deal  with the effects of global warming on country areas. This type  of research was  normatif  yuridis,  which  sourced  in  secondary  data.  By  taking several  approaches,  the  approach  of  legislation  (approach  approach) and the case approach (case approach). Based on the study, the 1982 sea law convention asa rule in imposing maritime limits has not been able  to  answer  the  question  of  the  sea's  level  rise  and  impact  on  the region's capital.
Keywords:  Baseline;  Global  Warming;  Rising  Sea  Levels; Territorial Territory
Abstrak
Pemanasan global menjadi isu yang
tidak dapat
dihindarkan.Fenomena  ini  berdampak  pada  semua  aspek kehidupan.Salah  satu  dampaknya  adalah  kenaikan  permukaan  air laut yang dapat mengakibatkan tenggelamnya suatu pulau.Penelitian ini  membahas  dampak  pemanasan  global  terhadap  batas  laut wilayah negara menurut konvensi hukum laut 1982 serta diperlukan kebijakan  internasional  yang  baru  untuk  menghadapi  pengaruh pemanasan  global  terhadap  wilayah  negara.Jenis  Penelitian  ini adalah yuridis normatif, yang bersumber pada data
sekunder.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan  pendekatan  kasus ( Case Approach ). Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Konvensi Hukum  Laut  1982  yang  menjadi  acuan  dalam  menetapkan  batas maritime  belum  dapat  menjawab  persoalan  terkait  kenaikan permukaan air laut dan dampaknya terhadap wilayah territorial
Kata  Kunci:  Garis  Pangkal;  Pemanasan  Global;  Kenaikan Permukaan Air Laut; Wilayah Teritorial

## A. Pendahuluan
Sejak  satu  abad  terakhir  bumi  yang  didiami  lebih  dari  tujuh miliar orang sedang dihadapkan pada sebuah fenomena yang disebut pemanasan global. Fenomena ini disebabkan oleh efek gas  rumah  kaca  yang  dihasilkan  dari  proses  alamiah  dan aktivitas manusia. Sebagian besar emisi gas rumah kaca terdiri dari gas CO 2 . Efek gas rumah kaca banyak digunakan di negara 4  musim  untuk  pertanian.Panas  matahari  ditangkap  dengan rumah-rumah  kaca  yang  dibuat  oleh  para  penduduk.Efek memerangkap inilah yang kemudian disebut efek rumah kaca.
Gas  rumah  kaca  inilah  yang  menyebabkan  suhu permukaan  bumi  terus  mengalami  peningkatan.  Diagram dibawah ini menunjukkan bahwa sejak era 1980-an kenaikan temperature  bumi  semakin  tinggi.Era  ini  adalah  saat dimulainya revolusi industri. 1
1 Hukum,  Perubahan  Iklim  dan  REDD  Prosiding  pelatihan  kerangka hukum  dan  kebijakan  perubahan  iklim,  khususnya  REDD  dari perspektif hak masyarakat dan keberlanjutan hutan
Revolusi  industri  pertama  terjadi  pada  abad  ke-18 ditandai  dengan  penemuan  mesin  uap  yang  digunakan  untuk proses produksi barang. Pada masa ini bahan bakar fosil mulai digunakan secara masif dan akhirnya menghasilkan gas rumah kaca yang terus meningkat di atmosfer bumi.
Atmosfer  yang  menghangat  juga  diikuti  dengan menghangatnya  lapisan  permukaan  laut.  Hal  ini  akan menyebabkan  membersarnya  volume  dan  meningkatnya tinggi permukaan air laut. Selama abad ke-20 tercatat bahwa peningkatan tinggi muka laut di seluruh dunia mencapai 10 – 25 cm (4 - 10 inchi).Prediksi yang dikemukakan oleh ilmuwan IPCC  mengenai  peningkatan  lebih  lanjut  pada  abad  ke-21 dapat mencapai 9 – 88 cm (4 - 35 inchi). 2
Kenaikan  permukaan  air  laut  diprediksi  akan menenggelamkan  6%  daerah  Belanda,  17,5%  daerah Bangladesh,  dan  kurang  lebih  2000  pulau  kecil  di  Indonesia akan  tenggelam  (IPCC  2007).  Negara-negara  dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan
mengeluarkananggaran  yang  besaruntuk  mempertahankan wilayahlautnya,sedangkan  negara-negara  dengan  kondisi ekonomi  yang  masih  rendah  mungkin  hanya  dapat melakukanevakuasi dari daerah pantai. 3
Jepang  misalnya,  dalam  tiga  tahun  terakhir,  sejumlah pulau nya menghilang dari permukaan laut akibat pemanasan global.  Dalam  menghadapi  tantangan  iklim,  saat  ini  Jepang sedang  membetoni  sebuah  atol  bernama  Okinotorishima, 1.740km di selatan Tokyo yang akan menghabiskan dana lebih
2 Sulistyono.“Pemanasan  Global  ( Global  Warming) dan  Hubungannya dengan Penggunaan Bahan Bakar Fosil”. Forum Teknologi .Vol 2 No. 2.Hal 52.
3 Ibid.. Hal 53
dari $100 juta. 4 Dengan luas 10 meter persegi karang tersbut itu  hanya  tampak  setinggi  16  sentimeter  ketika  laut  pasang. Keberadaan  karang  dimaksud  sebagai  akses    terhadap  ZEE seluas 400.000 km per segi untuk dieksploitasi oleh Jepang. 5
Menghilangnya  suatu  pulau  kecil  terluar  sebagai  titik pangkal  akan  berdampak  pada  hilangnya  tanda  fisik  penentu suatu  wilayah.  Hilangnya  sebagian  pulau  terluar  akan berbuntut  timbulnya  masalah-masalah  baru  terkait  wilayah laut  suatu  negara,  dan  akan  berdampak  pentin  terhadap keutuhan kedaulatan. 6
Adanya  wilayah  territorial  yang  jelas  merupakan  salah satu  ciri  Negara  dengan  kedaulatan  penuh. 7 Menurut Oppenheim, suatu Negara tidak bias diakui sebagai subjek HI tanpa  adanya  wilayah  dengan  batas-batas  tertentu.  Untuk menandakan  terdapatnya  kekuasaan  tertinggi  dan  eksklusif Negara,  wilayah  menjadi  sesuatu  yang  penting  dalam  hukum internasional. 8 Langkah yang dilakukan Jepang adalah
mempertahankan  klaim  teritorialnya  atas  pulau  terluar  yang berada  di  wilayah  perbatasan.  Namun  klaim  Jepang  tersebut menuai  kecaman  dari  beberapa  negara,  karena  dalam Konvensi Hukum Laut dicantumkan bahwa batuan atau karang yang  tidak  bisa  menopang  kehidupan  manusia  atau  ekonomi secara mandiri tidak memiliki zona ekonomi ekslusif.
4 https://time.com/4205570/okinotorishima-japan-maritime-claims/ .
Diakses pada 20 Agustus 2020
5 https://news.detik.com/dw/d-5043441/jepang-pertaruhkan- kedaulatan-selamatkan-pulau-kecil-dari-kenaikan-air-laut . diakses pada 20 Agustus 2020
6 Harkins Hendro Prabowo. “Potensi Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil
Terluar  Wilayah  NKRI”. Jurnal  Geologi  Kelautan. Vol  14  No  2. November 2016. Hal 116.
7 Vera  W  S  Soemarwi, ‘Kedaulatan  Udara  Indonesia  dan  Upaya- Upaya Perlindungannya’ , Era Hukum No 1, 2016, hal. 209 8 Mochtar Kusumaatmadja dan  Etty  R.Agoes, Pengantar  Hukum Internasional, cet. 5, PT. Alumni, Bandung, 2015, hal 170
Pengaturan  secara  menyeluruh  terkait  kedaulatan  dan yurisdiksi  negara  di  laut  mulai  dilakukan  oleh  empat
Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958.Seiring
berkembangnya  teknologi  penambangan  di  dasar  laut  dan bertambahnya  jumlah  negara  baru  yang  baru  merdeka, muncul  tuntutan-tuntutan  baru  terhadap  laut,  dan  konvensi tersebut  dianggap  tidak  lagi  memadai.  Dengan  perundingan yang  cukup  lama,  keputusannya  disepakati  Konvensi  Hukum Laut 1982 yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex. 9
Dalam  konvensi  ini  diatur  semua  aspek  kegiatan  yang dilakukan  di  laut,  termasuk  mengenai  penentuan  garis pangkal.  Namun  pemanasan  global  menimbulkan  tantangan dan tuntutan baru dalam hukum internasional yang telah ada, yaitu,  bagaimana  dampak  pemanasan  global  terhadap  batas laut wilayah negara menurut konvensi hukum laut 1982 serta diperlukan  kebijakan  internasional  yang  baru  untuk menghadapi  pengaruh  pemanasan  global  terhadap  wilayah negara.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif  ( normative  legal  research ). Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  penelitian normatif adalah penelitian yang hanya meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder.  Penelitian  ini  menerapkan  beberapa pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus ( Case Approach ). 10

## C. Pembahasan dan Analisis
9 Ibid.. hal 171 10 Tentang pendekatan ini,  lihat  Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenadamedia Grup. 2005. hal. 133.
Pembahasan  dan  analisis  dalam  artikel  bertujuan  untuk menjawab  rumusan  masalah  dan  pertanyaan-pertanyaan penelitian,  menunjukkan  bagaimana  temuan-temuan  itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian  dapat  memecahkan  masalah  serta  kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

## 1. Dampak Pemanasan Global Terhadap Garis Pangkal
Pemanasan global diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara  menyeluruh.Berdasarkan  laporan  IPCC,  sepanjang  3 abad  belakangan,  pada  umumnya  telah  meningkat  1  derajat Celcius  di  permukaan  bumi.  Kenaikan  temperatur  tersebut mengancam  kehidupan  di  bumi.  Menurut  kesimpulan  IPCC bahwa peningkatan suhu rata-rata global terjadi dimulai pada pertengahan  abad  ke-20.Meningkatnya  gas  rumah  kaca sebagai dampak kegiatan manusia melalui ERK.
Gas rumah kaca adalah selimut bahan gas berupa udara, yakni bahan udara di sekeliling bumi (yang merupakan bagian tak  terpisahkan  dengan  biosfer  dan  eksofer  yang  dapat menunjang kehidupan). 11 Gas rumah kaca dalam jumlah yang wajar  sangat  penting  bagi  kehidupan  di  muka  bumi,  sebab tanpa  itu  suhu  bumi  menjadi  terlalu  dingin  sehingga  tidak dapat  dihuni.  Tetapi  apabila  gas  rumah  kaca  seperti  uap  air, karbon  dioksida,  metana  dan  lainnya  semakin  banyak  di atmosfer  bumi,  maka  energi  matahari  berupa  cahaya  yang berubah  menjadi  panas  ketika  sampai  ke  permukaan  bumi akan  terperangkap  di  atmosfer  bumi.  Keadaan  demikianlah yang menyebabkan suhu permukaan bumi terus meningkat.
Salah  satu  dampak  utama  dari  perubahan  iklim  sejauh ini adalah mencairnya es. Secara umum, jika es mencair maka
11 A.M.  Yunus  Wahid, Pengantar  Hukum  Lingkungan, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018, hal. 58
permukaan air laut akan meningkat. Pencairan es yang terjadi di  wilayah  Kutub  Utara  dan  Antartika,  juga  lapisan  es  dan gletser yang mencair di seluruh Greenland, Eropa dan wilayah lainnya,  diprediksi  dapat  meningkatkan  kenaikan  permukaan laut secara signifikan. 12
Akibat  perubahan  iklim  dan  naiknya  permukaan  laut, banyak  negara  pesisir  dan  pulau  yang  rentan  bisa  menderita dampak  fisik,  ekonomi,  dan  budaya  yang  parah.Dampak tersebut  mungkin  diperburuk  oleh  hilangnya  wilayah  karena pergeseran  batas  laut. 13 Jika  suatu  wilayah  negara  tenggelam, maka  tidak  akan  ada  lagi  daratan,  dan  tidak  akan menghasilkan zona maritim. 14
Kenaikan permukaan laut terutama disebabkan oleh dua faktor yang berkaitan dengan pemanasan global: penambahan air dari lapisan es dan gletser yang mencair dan perluasan air laut  saat  memanas.  Grafik  pertama  mengukur  perubahan permukaan  laut  sejak  1993  seperti  yang  diamati  oleh satelit.Grafik  kedua,  yang  berasal  dari  data  pengukur  pasang surut  pantai,  menunjukkan  seberapa  besar  permukaan  laut berubah dari sekitar tahun 1870 hingga 2013. 15
12 https://www.livescience.com/37057-global-warming-effects.h tml . Diakses pada 8 Juli 2020 13 Ann  Powers,  Sea-Level  Rise  and  Its  Impact  on  Vulnerable  States:
Four Examples, 73 La. L. Rev . 151 (2012) 14 Stuart  Kaye,  “The  Law  of  the  Sea  Convention  and  Sea  Level  Rise after the South China Sea  Arbitration”. International  Law  Study. Vol 93(2017). Hal 429
15 https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ .  Diakses  pada  7  Juli 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Saat  ini  telah  banyak  pulau  di  beberapa  negara  yang kehilangan  sebagian  daratannya  bahkan  nyaris  tenggelam seluruhnya.Tuvalu,  negara  kepulauan  yang  terletak  antara Hawaii  dan  Australia  menjadi  salah  satu  negara  yang  yang paling  rentan  di  dunia  terhadap  kenaikan  permukaan  laut, dengan  ketinggian  rata-rata  hanya  satu  meter  di  atas permukaan laut. Efek kenaikan permukaan laut, kemungkinan
besar  akan  mengakibatkan  hilangnya  lahan  secara  signifikan dan berpotensi mengurangi ZEE-nya.
Dengan lebih dari 80% luas daratannya kurang dari satu meter di atas laut tingkat dan ketinggian tertinggi tidak lebih dari  tiga  meter,  Maladewa  adalah  negara  lain  yang  paling rentan  terhadap  kenaikan  permukaan  laut.  Republik  Kiribati yang  terletak  di  Samudra  Pasifik  juga  masuk  dalam  daftar negara  yang  terancam  tenggelam,  daratan  Kiribati  hanya berada  2  meter  dari  permukaan  laut  pada  titik  tertingginya. Ilmuwan  memprediksikan  bahwa  32  pulau  di  Kiribati  akan tenggelam sepenuhnya dalam 50 tahun kedepan. 16
Kenaikan  permukaan  air  laut  juga  berdampak  pada Jepang.  Beberapa  tahun  terakhir,  sebagian  pulau  menghilang dari  permukaan  laut,  seperti  Esanbe  Hanakita  Kojima  yang baru  dinamakan pada 2014,  tetapi pada awal  2018 tidak lagi muncul di permukaan. Suzume Kitakojima juga menjadi salah satu  pulau  yang  kini  sudah  menghilang.Pulau  ini  tercantum pada peta buatan tahun 1985.
Kehilangan sebagian pulau tidak memudarkan keinginan Jepang untuk tetap mempertahankan wilayahnya. Membetoni Atol  Okinotorishima  menjadi  salah  satu  cara,  karena keberadaannya  menjadi  penting  untuk  dapat  mengakses  ZEE seluas 400.000 km2 agar dapat dieksploitasi oleh Jepang.
Pergesaran pada garis pantai menyebabkan berubahnya luas  wilayah  perairan  laut  suatu  daerah  serta  batas  fisik wilayah  negara  dengan  negara  lain  menjadi  tidak  jelas. Sehingga  untuk  menyatakan  potensi  kekayaan  sumber  daya kelautan juga harus disertai dengan penentuan batas wilayah laut.Wilayah  perbatasan  suatu  negara  di  laut  dapat  berupa batas laut teritorial, batas landas kontinen, maupun batas zona ekonomi  eksklusif.Batas-batas  tersebut  digunakan  sebagai
16 https://www.idntimes.com/news/world/resty/5-negara-yang-terancam -tenggelam-bukti-nyata-pemanasan-global-c1c2/3 .  Diakses  pada  7 Juli 2020
pagar-pagar  yuridis  serta  politis  berlakunya  kedaulatan  dan yurisdiksi nasional.
2. Penetapan Batas Laut dalam United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)
Status  kenegaraan  merupakan  hal  pokok  mengingat Negara  sebagai  aktor  penting  dalam  hukum  internasional. Penguasaan suatu wilayah territorial menjadi salah satu factor dari  unsur  status  kenegaraan.  Pada  wilayah  ini  kekuasaan paling tinggi dimiliki oleh negara yang
bersangkutan. 17 Pembagian  wilayah  territorial  terdiri  dari wilayah darat, laut dan udara. Penentuan batas dengan Negara tetangga perlu diperjelas pada tiga wilayah territorial ini.
United  Nations  Convention  on  The  Law  of  the  Sea (UNCLOS) atau yang sering disebut Konvensi Hukum Laut PBB 1982  merupakan  sumber  pokok  dalam  hukum  internasional untuk  mengukur  batas-batas  laut.  Konvensi  ini  berisi ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  berbagai  zona  martim dengan  status  hukum  yang  berbeda-beda.  Secara  umum, dalam  Konvensi  ini  terdapat  dua  bagian  zona  maritime, diantaranya yang pertama zona-zona maritime yang berada di bawah yurisdiksi nasional yang dibagi menjadi zona maritime dibawah  kedaulatan  penuh  Negara  pantai  diantaranya perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laur  teritorial serta zona maritime di mana Negara pantai bisa menjalankan kewenangannya serta beberapa hak khusus yang tunduk pada aturan  dalam  konvensi,  yang  termasuk  zona  maritime  ini adalah  jalur  tambahan,  zona  ekonmi  ekslusif,  dan  landas kontinen.  Pembagian  zona  maritime  yang  kedua  adalah  zona maritime  di  luar  yurisdiksi  nasional,  diantaranya  laut  lepas dan kawasan dasar laut internasional. 18
17 J.G.Starke. Pengantar  hukum  internasional .Cetakan  ke-  13.  Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hal 210 18 Etty R. Agoes. “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya  dengan  Konvensi  Hukum  Laut  1982”. Makalah  yang
UNCLOS 1982 mengatur hampir segala aspek kegiatan di laut, termasuk mengenai penentuan garis pangkal, yaitu garis darimana  batas  terluar  laut  teritorial  dan  zona  maritim  lain negara pantai. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 terdapat tiga jenis garis pangkal, yaitu :
a. Garis Pangkal Biasa ( Normal Baseline )
Dalam  Pasal  5  UNCLOS  1982  disebutkan  bahwa  garis pangkal  biasa  untuk  mengukur  lebar  laut  territorial  adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang ditandai pada  peta  skala  besar  yang  secara  resmi  diakui  oleh  Negara pantai  tersebut.  Negara  pantai  mempunyai  kedaulatan  atas Laut Teritorial, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dimana  dalam  pelaksanaannya  kedaulatan  atas  laut  teritorial ini  tundukpada  ketentuan  hukum  internasional. 19 Penentuan batas terhadap wilayah suatu negara merupakan tuntutan satu pihak yang tunduk kepada aturan dalam hukum internasional.
Pasal  6  UNCLOS  1982  menyebutkan  bahwa,  dalam  hal pulau  yang  terletak  pada  atoll  atau  pulau  yang  mempunyai karang-karang  di  sekitarnya,  maka  garis  pangkal  yang  untuk mengukur  lebar  laut  territorial  adalah  garis  air  rendah  pada sisi  karang  ke  arah  laut  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh Negara pantai yang bersangkutan.
Dalam  penentuan  garis  pangkal  tidak  hanya  ditentukan dengan  klaim  sepihak  negara  pantai. The  Anglo-Norwegian Fisheries Case (1951) menentukan bahwa Batasan wilayah laut selalu  merupakan  aspek  internasional;  ia  tidak  dapat bergantung  hanya  pada  kemauan  negara  pantai  seperti  yang
disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta. 16-19 Januari 1996. Hal 2 19 Akbar  Kurnia  Putra.  Hak  Lintas  Damai  ( Right  of  Innocent  Passage ) Berdasarkan United Nation Convention on The Law of The Sea 1982. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2. 2016. Hal 27.
dinyatakan dalam hukumnya. Oleh sebab itu, penetapan garis pangkal suatu negara haruslah sesuai dengan ketentuan yang terdapat  pada  UNCLOS  1982  sebagai  sumber  pokok  dalam hukum laut internasional. 20 b. Garis Pangkal Lurus ( Straight Baseline )
Bentuk  kontur  pantai  setiap  negara  yang  tidak  seragam membuat  garis  pangkal  biasa  tidak  bisa  diterapkan  secara universal.  Pasal  7 UNCLOS  1982  berisi aturan mengenai  cara penarikan  garis  pangkal  lurus  dari  ujung  ke  ujung  ( straight baseline )  sebagai  cara  yang  bisa  ditetapkan  dalam  kondisi- kondisi khusus. 21
Garis pangkal lurus dapat diterapkan pada tempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam  atau    jika  ada  suatu  jajaran  pulau  sepanjang  pantai  di dekatnya,  dan  dalam  hal  delta  serta  keadaan  alam  lainnya terdapat  ketidakstabilan  garis  pantai,  sehingga  negara  pantai dapat,  dalam  kondisi  tertentu,  menggunakan  garis  pangkal lurus untuk menentukan dari mana luas laut teritorial diukur. (Paramita Volume 2, Nomor 1, Januari 2019)
Ada  beberapa  ketentuan  dalam  pasal  7  yang  harus diperhatikan  dalam  menggunakan  penarikan  garis  pangkal lurus,  diantaranya  yaitu,  pertama,  tidak  dapat  keluar terlampau  jauh  dari  arah  umum  dari  pada  pantai dan  bagian laut yang berada pada garis pangkal demikian tidak boleh jauh dengan daratan agar tunduk pada rezim perairan dalam.
Kedua,  tidak  dapat  ditarik  ke  dan  dari  elevasi  surut kecuali  jika  diatasnya  didirikan  mercusuar  atau  instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali  dalam  hal  penarikan  garis  pangkal  lurus  ke  dan  dari elevasi  demikian  telah  memperoleh  pengakuan  umum
20 Arie  Afriansyah,  „Kewenangan  Negara  Pantai  Dalam  Mengelola Wilayah  Laut‟, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  45.4  (2015),  607
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.63>.
21 Dikdik Mohammad Sodik. Op.Cit. Hal 23
internasional.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  elevasi  surut adalah suatu wilayah daratan yang ketika air surut berada di atas  permukaan  laut,  dan  ketika  pasang  berada  di  bawah permukaan laut.
Ketiga,  dalam  menetapkan  garis  pangkal  lurus  demikian dapat  diperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  istimewa  yang bersifat  ekonomis  dari  suatu  daerah  yang  dapat  dibuktikan oleh  kebiasaan-kebiasaan  dan  kebutuhan  yang  telah berlangsung  lama.  Keempat,  tidak  bisa  digunakan  jika  cara penarikan  yang  demikian  memotong  laut  territorial  Negara lain dari laut lepas atau ZEE.

## c. Garis Pangkal Kepulauan ( Archipelagic Baseline )
Garis  pangkal  ini  hanya  digunakan  oleh  negara  yang memenuhi  kriteria  sebagai  negara  kepulauan.  Pasal  47 UNCLOS  mengatur  syarat  dan  aturan  yang  harus  dipenuhi suatu negara dalam menarik garis pangkal kepulauan, yaitu :
1. Perbandingan  antara  luas  wilayah  daratan  dan  lautan adalah satu banding satu atau sembilan banding satu;
2. Panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali jika tiga persen dari jumlah semua garis pangkal yang  ada  disekeliling  setiap  kepulauan  lebih  dari  100 mil, maka bisa digunakan batas maksimum 125 mil laut.
3. Penarikan  garis  pangkal  demikian  tidak  boleh menyimpang  terlalu  jauh  dari  konfigurasi  umum kepulauan tersebut.
4. Garis  pangkal  demikian  tidak  boleh  ditarik  ke  dan  dari elavasi  surut,  kecuali  apabila  diatasnya  telah  dibangun mercu suar atau instalasi serupa  yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut  terletak  seluruhnya  atau  sebagian  pada  suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut territorial dari pulau yang terdekat.
5. Sistem  garis  pangkal  demikian  tidak  boleh  diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian
rupa sehingga memotong laut territorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif
6. Apabila  suatu  bagian  perairan  kepulauan  suatu  Negara kepulauan  terletak  diantara  dua  bagian  suatu  negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan  kepentingan-kepentingan  yang  sah  lainnya dilaksanakan  secara  tradisional  oleh  Negara  tersebut terakhir  di  perairan  demikian  serta  segala  hak  yang ditetapkan  dalam  perjanjian  antara  negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.
7. Untuk  perbandingan  perairan  dalam  dengan  daratan berdasarkan  ketentuan  ayat  1,  daerah  daratan  dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran  karang,  pulau-pulau  dan  atol,  termasuk  bagian plateau oceanic yang bertebing curam yang tertutup atau hamper  tertutup  oleh  serangkaian  pulau  batu  gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak disekeliling plateau tersebut.
8. Garis pangkal yang ditarik berdasarkan ketentuan pasal ini,  harus  dicantumkan  pada  peta  dengan  skala  atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai  gantinya,  dapat  dibuat  daftar  koordinat geografis  titik-titik  yang  secara  jelas  memerinci  datum geodetik.
9. Negara  kepulauan  harus  mengumumkan  sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan  harus  mendepositkan  satu  salinan  setiap  peta  atau daftar  demikian  pada  Sekretariat  Jenderal  Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konvensi  Hukum  Laut  1982  yang  mengatur  garis pangkal tidak memberikan regulasi mengenai perubahan garis pangkal ataupun pergeseran garis pesisir pantai. Tetapi hanya mengatur  mengenai  bagaimana  mengukur  dan  menentukan garis pangkal tergantung pada kondisi alamiah masing-masing negara  pantai.  Pasal  7  UNCLOS  menyatakan  bahwa
'dikarenakan  adanya  delta  dan  keadaan  alam  lain,  terjadi ketidakstabilan  garis  pantai',  yang  berarti  bahwa  UNCLOS 1982  benar-benar  mengakui  bahwa  garis  pantai  pada  garis pangkal lurus dapat berubah karena permukaan air laut.
Apabila  terdapat  suatu  perubahan  terutama  mengenai kondisi  naiknya  permukaan  air  laut  atau  dampaknya  pada negara,  maka  ketentuan  tersebut  tidak  diatur  dalam  ruang lingkup  UNCLOS  1982. 22 Ketentuan  yang  terdapat  dalam UNCLOS  1982  tidak  dapat  merespon  secara  efektif  terhadap pergeseran-pergeseran yang terjadi pada garis pesisir pantai, yang  juga  akan  berpengaruh  pada  penentuan  garis  pangkal laut  untuk  menentukan  dimulainya  laut  teritorial  suatu negara.
Meskipun  Negara-negara  pantai  memiliki  hak  untuk menentukan  garis  pangkal  untuk  menentukan  titik  dimana pengukuran laut teritorial dimulai, serta berbagai zona lainnya yang didasarkan pada UNCLOS 1982, namun jika garis pangkal laut  pada  nyatanya  mengalami  perubahan  dan  dapat mengurangi luasnya laut teritorial suatu negara pantai, maka hal ini dapat menjadi permasalahan hukum internasional yang baru.
Kedaulatan  territorial  suatu  negara  tetap  merupakan suatu  konsep  penting  dalam  hukum  internasional.  Perolehan dan  hilangnya  wilayah  negara  akan  menimbulkan  dampak hukum  terhadap  kedaulatan  negara  dan  penduduk  yang tinggal di wilayah tersebut. 23
22 Hendra  Yosep  Siburian  and  Afrizal  Tanjung,  „Pengaruh  Perubahan Garis  Pantai  Terhadap  Implementasi  Hukum  Laut  Di  Kecamatan Rangsang  Barat  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  The  Effect  of Changes  in  The  Shoreline  of  The  Sea  Law  Implementation  in  West Rangsang Subdistrict , Kepulauan Meranti District‟, 25.1 (2020), 53–
63.
23 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.Agoes, Pengantar  Hukum Internasional, cet. 5, PT. Alumni, Bandung, 2015, hal 162

## 3. Kebijakan  Internasional  dalam  Menghadapi  Dampak Pemanasan Global
Dampak  dari  pemanasan  global  yang  terkait  dengan perubahan  iklim  seluruh  dunia  menjadi  sesuatu  yang dikhawatirkan,  didorong  perlu  adanya  peran  serta  dunia internasional dalam mengendalikan dan mengurangi efek GRK atau  “ greenhouse  gases "  (GHGs). 24 Pemanasan  global merupakan isu yang telah menjadi pembicaraan internasional serta  menjadi  salah  satu  poin  penting  Konferensi  Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Tahun 1992 di Rio de Janeiro. 25 Konferensi tersebut menghasilkan United  Nations  Framework  Convention on  Climate  Change (UNFCCC)  atau  Konvensi  tentang Perubahan Iklim.
Conference  of  Party (COP)  UNFCCC  ketiga  yang dilaksanakan  di  Kyoto,  Jepang  tahun  1997  dan  menghasilkan Protokol Kyoto. Protokol tersebut menetapkan sejumlah target mengikat  bagi  negara-negara  maju  untuk  memangkas  emisi gas  rumah  kaca  rata-rata  lima  persen  dari  tingkat  tahun 1990. 26 Ketika  berlaku  pada  tahun  2005,  ada  141  negara meratifikasi Protokol Kyoto.Tetapi Amerika Serikat tidak ikut meratifikasi  Protokol  Kyoto.Kehadiran  Protokol  Kyoto  tidak mendapat  hasil  yang  memadai. 27 Salah  satu  penyebabnya
24 Otto Soemarwoto , Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global , PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  1992,  h.  140.  Geral  Foley, Pemanasan  Global,Siapakah  Yang  Merasakan  Panas ?,  Yayasan Obor Indonesia, Konphalindo, Panos, Jakarta, 1993, h. 1 25 Suparto  Wijoyo,  „ INTERNATIONAL  DINAMIC  COMMITMENT  IN THE  CONTEXT  OF  GLOBAL  WARMING Oleh :  Suparto  Wijoyo‟, 56, 2012, 13–35
26 https://www.voaindonesia.com/a/protokol-kyoto-akan-segera-kadalur warsa-tanpa-kepastian-akan-ada-penggantinya/1552087.html . Diakses pada 5 Juli 2020 27 Deni  Bram,  „Perspektif  Keadilan  Iklim  Dalam  Instrumen  Hukum Lingkungan  Internasional  Tentang  Perubahan  Iklim‟, Jurnal
karena, kurangnya peran serta Amerika Serikat sebagai negara yang berperan besar dalam peningkatan emisi CO 2 .
Selanjutnya  pelaksanaan  KTT  Perubahan  Iklim  pada tahun  2009  menghasilkan  Kesepakatan  Kopenhagen ( Copenhagen  Accord ).  Kesepakatan  ini  salah  satunya menetapkan pembatasan peningkatan suhu global dua derajat celsius  dibanding  tingkat  pra  industri  pada  2050. 28 Namun kesepakatan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena hanya  sebuah  rekomendasi  atau  himbauan  yang  ditujukan untuk  negara-negara  industri  agar  mendaftarkan  target penurunan  emisi  dan  negara-negara  berkembang  agar mendaftarkan  strategi  untuk  mencegah  polusi  pemanasan global dalam jumlah tertentu.
Conference  of  Party (COP)  21  menghasilkan  Paris Agreement  atau  Kesepakatan  Paris.Kesepakatan  ini  menjadi suatu  keberhasilan  diplomasi  perubahan  iklim  global.Paris Agreement  merupakan  kabar  baik  bagi  perundingan  terkait perubahan iklim setelah COP 15 di Copenhagen yang diadakan pada tahun 2009 gagal mencapai kesepakatan mengenai iklim global.Prinsip yang diadopsi Kesepakatan Paris adalah prinsip applicable  to  all  Parties (berlaku  untuk  seluruh  Pihak), memberikan  tugas  yang  cukup  besar  kepada  negara berkembang.
Dalam konvensi ini Negara berkembang disebut sebagai negara  non-Annex,  yang  wajib  berperan  dalam  upaya  global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan di waktu yang  sama  juga  harus  ikut  serta  dalam  menghadapi  dampak dari  perubahan  iklim. 29 Di  antara    kesepakatan  internasional
Dinamika Hukum , 11.2 (2011) <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.187>
28 https://internasional.kompas.com/read/2010/02/01/03250389/Mema hami.Hasil.dari.Kopenhagen?page=all . Diakses pada 5 Juli 2020 29 http://iesr.or.id/indonesia-dan-ratifikasi-paris-agreement-di-m anakah-kita/ . Diakses pada 5 Juli 2020
yang telah ada hanya membahas bagaimana emisi gas rumah kaca  dapat  dikurangi,  dan  tidak  ada  satupun  aturan  yang secara jelas mengatur bagaimana penentuan garis pangkal jika terjadi  perubahan  akibat  kenaikan  permukaan  air  laut  yang merupakan salah satu dampak dari pemanasan global.
Pemanasan global bukanlah isu yang dapat
diabaikan.Saat  ini  instrumen  hukum  internasional  yang  ada hanya berisi aturan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga masih perlu diadakan pembaharuan kebijakan dalam bentuk  kerangka  hukum  yang  spesifik  terutama  dalam mempertahankan  wilayah  negara  dari  dampak  pemanasan global.

## D. Penutup
Tenggelamnya suatu pulau akan mempengaruhi wilayah territorial  dari  negara  yang  bersangkutan.  Wilayah  negara menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  hukum internasional.Konvensi  Hukum  laut  internasional  yang menjadi  landasan  dalam  mengukur  garis  pangkal  hanya mengatur  mengenai  tiga  jenis  garis  pangkal,  yaitu  garis pangkal  biasa  ( normal  baseline ),  garis  pangkal  lurus  ( straight baseline ),  dan  garis  pangkal  kepulauan  ( archipelagic baseline ).Konvensi  hukum  internasional  yang  ada  juga  tidak memberikan  jawaban  mengenai  penyelesaian  akibat  dampak yang  ditimbulkan  dari  pemanasan  global  terhadap  wilayah territorial  suatu  negara.Dengan  demikian  sangat  penting adanya  instrumen  hukum  yang  baru  untuk  mengatasi persoalan ini.

## Referensi Instrumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014 Tentang Kelautan
-----------.  Keputusan  Presiden  Nomor  6  Tahun  2017  Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar Kyoto Protocol 1997 Paris Agreement 2016 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

## Buku
Kusumaatmaja,  Mochtar  dan  Etty  R.  Agoes.Pengantar  Hukum Internasional.Cetakan  ke-5.P.T.  Alumni,  Bandung.
2015. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Prenadamedia.Jakarta, 2005.
Sodik,  Dikdik  Mohammad.  Hukum  Laut  Internasional,  Refika Aditama. Bandung, 2016.
Starke,  J.G.  Pengantar  hukum  internasional.Cetakan  ke-  13. Sinar Grafika. Jakarta. 2016 Wahid, A.M. Yunus. Pengantar Hukum Lingkungan. Cetakan ke- 1. Prenadamedia Group, Jakarta. 2018.

## Artikel/Jurnal
Afriansyah,  Arie.  “Kewenangan  Negara  Pantai  Dalam Mengelola  Wilayah  Laut”,  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 45.4, 2015.
Bram,  Deni.  “Perspektif  Keadilan  Iklim  Dalam  Instrumen Hukum  Lingkungan  Internasional  Tentang  Perubahan
Iklim”’, Jurnal Dinamika Hukum, 11.2, 2011. Kaye,  Stuart.  “The  Law  of  the  Sea  Convention  and  Sea  Level Rise after the South China Sea Arbitration”.International Law Study.Vol 93. 2017.
Powers,  Ann.  “Sea-Level  Rise  and  Its  Impact  on  Vulnerable States: Four Examples”. 73 La. L. Rev. 151. 2012.
Prabowo, Harkins Hendro and Muhammad Salahudin.“Potensi Tenggelamnya  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  Wilayah Nkri”, Jurnal Geologi Kelautan, 14.2 2017. Siburian,  Hendra  Yosep  and  Afrizal  Tanjung.‘Pengaruh Perubahan  Garis  Pantai  Terhadap  Implementasi Hukum Laut Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan  Meranti”,  JURNAL  PERIKANAN  DAN KELAUTAN Volume 25 No. 1, 2020.
Soemarwi, Vera W S. “Kedaulatan Udara Indonesia dan Upaya- Upaya Perlindungannya”, Era Hukum No 1, 2016. Wijoyo,  Suparto.  “Dinamika  Komitmen  Internasional  Dalam Kerangka  Pengendalian  Global  Warming”,  Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV, 2012.
Laman Live Science, Effects of Global Warming. https://www.livescience.com/37057-global-warming- effects.html. Diakses Pada 8 Juli 2020 Global Climate Change.Sea Level. https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/. Diakses pada 7 Juli 2020 BBC  News,  Tiny  Pacific  nation  takes  on  Australia.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1854118.stm. Diakses pada 7 Juli 2020
Idn  Times,  5  Negara  yang  Terancam  Tenggelam,  Bukti  Nyata
Pemanasan Global.
https://www.idntimes.com/news/world/resty/5- negara-yang-terancam-tenggelam-bukti-nyata- pemanasan-global-c1c2/3 Diakses pada 7 Juli 2020
VOA,  Protokol  Kyoto  akan  Segera  Kadaluwarsa  Tanpa
Kepastian akan Penggantinya. https://www.voaindonesia.com/a/protokol-kyoto- akan-segera-kadalurwarsa-tanpa-kepastian-akan-ada- penggantinya/1552087.html Diakses pada 5 Juli 2020
IESR,  Indonesia  dan  Ratifikasi  Paris  Agreement:  Di  Manakah
Kita?.  http://iesr.or.id/indonesia-dan-ratifikasi-paris- agreement-di-manakah-kita/ Diakses pada 5 Juli 2020 Kompas. Memahami Isi Dari Kopenhagen. https://internasional.kompas.com/read/2010/02/01/
03250389/Memahami.Hasil.dari.Kopenhagen?page=all . Diakses pada 5 Juli 2020
Time. Japan Is Spending $107 Million to Rebuild a Tiny Pacific Island.    https://time.com/4205570/okinotorishima- japan-maritime-claims/ Diakses pada 20 Agustus 2020