SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 20, No. 3 Juli 2022, Hal 254 - 266 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

## EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM ANTISIPASI KECURANGAN DANA DESA PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
Linda Novasari 1) , Willyanto Kartiko Kusumo 2)
Linda262@rocketmail.com 1) , willyanto@usm.ac.id 2)
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
INFO ARTIKEL Dikirim : 6/7/22 Diterima: 21/8/22 Dipublikasikan: 23/8/22

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  efektivitas  pengendalian  internal terhadap Kecurangan Dana Desa Pada Pemerintahan Kabupaten Semarang. Populasi penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten  Semarang.  Jenis  penelitian, causal  research .  Data  yang digunakan,  data  primer  dan  metode  pengumpulan  data  menggunakan kuesioner. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  kualitas  dan  reabelitas  data  serta uji asumsi klasik. Penggunaan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, dari  142  populasi  didapatkan  sampel  sebanyak  67  responden.  Penarikan sampel  dilakukan  dengan  teknik starified  random  sampling .    Hasil penelitian  menunjukkan secara  parsial,  lingkungan  pengendalian, informasi dan  komunikasi serta  pemantauan berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana  desa,  namun,  penilaian resiko  dan  kegiatan pengendalian berpengaruh negative terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  semua variable  mempunyai  pengaruh  yang  positif  terhadap  kecurangan pengelolaan dana desa.

## Kata kunci:
Pengendalian Internal; Dana Desa; Fraud; Kabupaten Semarang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abstract
This  research  aims  to  test  the  effectiveness  of  internal  controls  against Village  Fund  Fraud  in  the  Semarang  Regency  Government.  The population  of  this  study  is  the  Village  Head  and  Village  Device  in Semarang  Regency  area.  Type  of  research,  causal  research.  Data  used, primary  data  and  data  collection  methods  using  questionnaires.  Before testing  hypotheses  with  multiple regression analysis, first  test  the  quality and  reabelity  of  the  data  and  the  classical  assumption  test.  Using  the sample using the  formula Slovin, from 142  population obtained a  sample of  67  respondents.  Sample  withdrawal  is  done  by  starified  random sampling technique. The results  showed  that  partially,  the environment of  control,  information  and  communication  and  monitoring  positively affected fraud in village fund management, however, risk assessment and
control activities negatively affect  fraud  in  village  fund  management. The results  also  showed  that  simultaneously  all  variables  have  a positive influence on the fraud of village funds.

## Keywords:
Internal Control; Village Fund; Fraud; Semarang Regency.

## PENDAHULUAN
Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan   dapat   membawa   paradigma baru      dalam  pembangunan.  Paradigma  tersebut  adalah  mengubah  cara  pandang  pada  proses pembangunan, dimana kesejahteraan dan  kemakmuran  secara  ekonomi  tidak  selamanya  berada di  perkotaan, tetapi saat ini, dimulai dari desa,  karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang   berasal  dari   prakarsa  masyarakat,  guna   mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan dukungan dana yang besar.  Saat ini, dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang dikemas dalam dana desa. Adanya dana desa dapat memberikan harapan agar desa dapat termotivasi untuk menjadi desa mandiri dan kredibel sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhannya,  tanpa  tergantung  bantuan  pemerintah  (Basirrudin, 2012), apabila desa telah mampu membiyai kegiatannya sendiri maka dana dari pemerintah hanya bersifat stimulant atau perangsang (Wardoyo,2015).
Dana   desa   yang   merupakan   mata   anggaran  pada  APBN,  teralokasi  sangat besar  dan  terus mengalami kenaikan, sehingga sangat wajar apabila menjadi perhatian bagi  semua  pihak.  Dalam pengelolaan   keuangan   desa, perlu  diperhatikan dan  ditaati  asas  umum  pengelolaan keuangan desa yaitu, dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan  partisipatif    dengan    memperhatikan    asas    keadilan,  kepatutan  dan  bermanfaat  untuk masyarakat desa (Taufik, 2008), serta dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  sampai  31 Desember (Reasoa, 2015).
Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban  Desa   yang   dapat   dinilai  dengan  uang   serta segala sesuatu berupa  uang dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Hak  dan  kewajiban tersebut    kemudian    menimbulkan  pendapatan,  belanja,    pembiayaan,    dan    pengelolaan keuangan   desa.
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya good  governace dalam penyelenggaraan desa. Tahapan proses  penganggaran,  diharapkan  adanya peran   dan   partisipasi   masyarakat   untuk   mencegah kebijakan  yang  menyimpang  (Taufik,  2008).  Mengedepankan perilaku  profesionalisme dengan didasari  tingkat  kompetensi  aparatur  yang  tinggi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  akan mempercepat terwujudnya tujuan ekonomi  dan  sosial  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu, peran serta  pihak-pihak pemerintahan  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),  tokoh  desa,  tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya  harus  bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas, (Prasetyo dan Muis, 2015). Penelitian Fikri, dkk (2015) menyatakan bahwa  kompetensi  aparatur  dengan  pemahaman  akuntansi  yang  kurang  menyebabkan pengelolaan keuangan tidak professional sehingga berpotensi terjadi kecurangan ( fraud ). Sejalan dengan  hal  tersebut  kajian  yang  dilakukan  oleh  KPK  sejak  Januari  2015,  ditemukan  14 kecurangan dan diklasifikasikan pada empat   aspek,   yakni   regulasi   dan   kelembagaan;   tata laksana;  pengawasan;  dan  sumber  daya  manusia.  Maka,  untuk  memproteksi  pengelolaan keuangan desa dari tindakan fraud, perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik, sehingga segala  tindak  kecurangan  dapat  dicegah.  Sistem  pengendalian  akan  berjalan  dengan  baik  jika didukung  oleh  sikap  dan  moralitas  yang  baik  pula,  (Purwitasari,  2013).  Pada  sisi  lain,  Fadilah (2011)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh  langsung  terhadap
Good Governance sehingga berimplikasi terhadap pencegahan kecurangan ( fraud ).
Sistem  pengendalian  internal  juga  tidak  luput  dari  kelemahan,  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh oknum pelaku kecurangan (Martani dan Zaelani, 2011). Jika kelemahan sistem  ini didukung  oleh moralitas  aparatur yang baik, maka segala jenis kecurangan dapat dicegah, seperti hasil penelitian dari Salindeho (2012) menyatakan bahwa moralitas aparatur pemerintahan yang dinyatakan dalam etika  pemerintah  memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap  kinerja  pemerintahan.  Sistem pengendalian  internal  yang  memadai  serta  peran  aktif  masyarakat  desa  dipandang  perlu  untuk diperhatikan dalam  pengelolaan  keuangan desa.
Permasalahan  kecurangan  tidak  menutup  kemungkinan  juga  terjadi  didaerah-daerah  lain  salah satunya  di  wilayah  Kabupaten  Semarang.  Banyak  desa  di  wilayah  tersebut,  yang  mendapat kucuran dana desa, sehingga menjadi motivasi dasar penelitian ini. Pada penelitian kali ini sistem pengendalian  internal  sebagai  variable  dependen  sedangkan  varibel  independennya  adalah pencegahan kecurangan.  Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian agar diperoleh jawaban adalah: apakah lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi  dan  pemantauan  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan  ( fraud )  pada pengelolaan dana desa.  Teori keagenan yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman didasari oleh  asumsi  bahwa  individu  akan  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  mereka  (Yamin  dan Sutaryo,  2015),  dijadikan  sebagai teori  payung.  Pada  teori  tersebut dinyatakan bahwa  Asimetri informasi menjadi masalah utama dalam hubungan antara principal dan agent , sehingga produk dari  permasalahan  ini  tidak  akuratnya  pelaporan  keuangan  atau  dalam  hal  ini  adalah  dalam pembuatan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penelitian dari Rahmawaty (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan ( fraud ), yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi  dibidang  pengelolaan  keuangan      akan  lebih  berpotensi  melakukan  pencegahan kecurangan  keuangan  supaya  tidak  merugikan  masyarakat.  Hasil  penelitian  tersebut  didukung oleh  penelitian  dari  Sudiarianti,  et  al  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur berpengaruh  positif  pada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  melalui  penerapan sistem  pengendalian  internal.  Semakin  tinggi kompetensi  yang di miliki aparatur  pemerintah melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian internal berdampak     pada     meningkatnya kua litas        laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan  dapat  mencegah  terjadinya  kecurangan ( fraud ).
Penelitian  lainnya  dari  Bassirudin  (2014)  menyatakan  bahwa  kemampuan/kompetensi  SDM aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  berpotensi  terjadi  kecurangan ( fraud ) , hal  ini  juga diperparah oleh  kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa. Sehingga dapat  diambil  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  tersebut  adalah  bahwa  sistem  pengendalian internal  sangat  berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## KAJIAN PUSTAKA
Teori  keagenan  yang  dikembangkan  oleh  Watts  dan  Zimmerman  didasari  oleh  asumsi  bahwa individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka (Yamin dan Sutaryo, 2015), dijadikan sebagai teori payung. Pada teori tersebut dinyatakan bahwa Asimetri informasi menjadi masalah utama dalam hubungan antara principal dan agent , sehingga produk dari permasalahan ini  tidak akuratnya  pelaporan  keuangan  atau  dalam  hal  ini  adalah  dalam  pembuatan  laporan  realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

## Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kecurangan dana desa.
Lingkungan  pengendalian  adalah  kondisi  dalam  instansi  pemerintah  yang  dapat  membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Lingkungan pengendalian dapat juga diartikan dengan lingkungan
pengendalian yang merupakan pengaruh gabungan    dari    berbagai    faktor    dalam    membentuk. memperkuat,  atau  memperlemah  efektifitas  kebijakan  dan  prosedur  tertentu.  Menurut  COSO (2020), Lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasitoris, nilai- nilai dan terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan prosedur internal control yang memoderasi adanya pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti tertarik menguji apakah ada pengaruh secara langsung antara lingkungan pengendalian terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan desa, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi di atas adalah; H1 :     Lingkungan     pengendalian     berpengaruh     terhadap kecurangan dana desa.

## Pengaruh penaksiran resiko terhadap kecurangan dana desa.
Penaksiran   risiko   untuk   tujuan   pelaporan   keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis oleh  manajemen  atas  risiko-risiko  yang  relevan  terhadap  penyusunan  laporan  keuangan  yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi  dan  secara  negatif  berdampak  terhadap  kemampuan  entitas  untuk  mencatat,  mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam pelaporan keuangan.  Hasil  penelitian  Wilopo  (2006)  menunjukkan  bahwa      pengelolaan      resiko      yang efektif   memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin baik dalam mengelola  resiko,  maka  akan  semakin  rendah kecenderungan kecurangan  akuntansi,  maka  hipotesis  penelitian  yang  dapat  disimpulkan  dari  asumsi  diatas adalah;
H2 :     Penaksiran  resiko  berpengaruh terhadap kecurangan dana desa.

## Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap kecurangan dana desa.
Aktivitas     pengendalian     merupakan     bagian     dari perencanaan, implementasi, pelaporan dan pertanggung- jawaban  pegawai  terhadap  sumber  daya  dan  pencapaian hasil yang efektif. Penelitian  Arora  (2015),  menunjukkan  bahwa  keefektifan  pengendalian  internal  berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, dengan aktivitas pengendalian yang baik,  akan  memini-  malisir  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pegawai.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Animah  (2018)  menunjuk-  kan    bahwa    secara    parsial    pengendalian  internal birokrasi memberikan pengaruh negatif yang artinya semakin tinggi pengendalian internal maka semakin  kecil  kecenderungan  kecurangan  akuntansi.  Dalam  Penelitian  Suprajadi,  (2009). menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan  negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu  dalam penelitian Wilopo (2008)  mengatakan bahwa  semakin  baik pengendalian internal  suatu  pemerintahan maka  akan semakin  rendah  kecenderungan  kecurangan  akuntansi,  maka  hipotesis  penelitian  yang  dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah;
H3 :     Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap kecurangan dana desa.

## Pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kecurangan dana desa.
Informasi    adalah    data    yang    telah    diolah    yang    dapat  digunakan    untuk    pengambilan keputusan    dalam    rangka  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah.  Sedangkan komunikasi  merupakan  suatu  proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol  atau  lambang tertentu  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.  Untuk  mengidentifikasi  dan  mencatat  informasi  operasional  dan  keuangan  yang penting  terkait  dengan  peristiwa  internal  dan  eksternal  diperlukan  sistem  informasi.  Informasi yang ada dalam organisasi diidentifikasi, dicatat dan dikornunikasikan dalam bentuk dan  waktu yang  tepat  dengan  cara  yang  efektif.  Hal  ini  akan  menghindarkan  terjadinya  kesalahpahaman maupun distorsi informasi sehingga pelaksanaan tugas  dan  fungsi  organisasi akan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk melakukan komunikasi yang efektif, maka pimpinan instansi harus dapat menyediakan dan
memanfaat-  kan  berbagai  bentuk  dan  sarana  komunikasi  dan  mengelola,  mengembangkan  dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Dengan adanya informasi dan komunikasi yang  efektif  pelaksanaannya dapat  mencegah  terjadinya kecurangan, maka  hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah:
H4 :     Informasi    dan    komunikasi    berpengaruh    terhadap kecurangan dana desa.

## Pengaruh pemantauan terhadap kecurangan pada dana desa.
Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas  mutu  kinerja  sistem  pengendalian intern    dan    proses  yang    memberikan    keyakinan,    bahwa    temuan    kecurangan  dan    evaluasi Iainnya   segera   ditindaklanjuti.  Pemantauan yang   dilaksanakan   secara   terus   menerus   dan dievaluasi secara periodik dapat menjamin efektifitas pengendalian internal yang sedang berjalan. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat  berasal  dari  berbagai  sumber  meliputi  studi atas struktur  pengendalian  internal,  laporan  internal  pertanggungjawaban, dan    laporan penyimpangan.  Dengan  dilaksanakannya  pemantauan  dengan  baik  dapat  mencegah  terjadinya kecurangan.
Sari  (2017),  menyatakan  bahwa  pengawasan  terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan  secara  profesional,  ketat,  terkontrol  dan  berintegritas.  Penelitian  Fikri      (2015), menyatakan      bahwa      kompetensi      aparatur  dengan  pemahaman  akuntansi  yang  kurang menyebabkan  pengelolaan  keuangan  tidak  professional  sehingga  ber-  potensi    terjadi kecurangan.  Hal    tersebut    mengindikasikan  bahwa      sistem      pengendalian      internal      dan kompetensi  aparatur  harus  bersinergi  supaya  dapat  melakukan  pen-  cegahan  terjadinya kecurangan,  maka  hipotesis  penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas, adalah: H5 :     Pemantauan  berpengaruh  terhadap  kecurangan  dana desa.
Sumber: Data diolah, 2021

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  survei,  dimana  kepala  desa  dan  perangkat desa sebagai responden. Populasi  penelitian  ini  adalah  kepala  desa  yang  desanya menerima dana  desa  yang  berjumlah  19  kecamatan.  Pemilihan  19  kecamatan  tersebut  diharapkan  akan meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner dari jawaban responden   dan   kuesioner   dapat dengan   cepat   kembali, sehingga akan meminimalkan terjadinya respon bias. Alasan pemilihan sampel  ini  adalah  untuk  spesifikasi  penelitian yang  dilakukan  sehingga  memudahkan dalam melakukan  evaluasi  pengelolaan  keuangan  desa  secara  parsial.  Hasil  uji  menggunakan  rumus
Slovin (Usman, 2007) maka diperoleh jumlah sampel adalah 74 sampel. Metode pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  teknik  pengumpulan  kuesioner.  Penelitian  ini menggunakan personally  administered  questionnaires (kuesioner    secara    personal)    dengan jumlah    kuesioner  yang  dapat  diolah  selanjutnya  sebanyak  67  kuesioner.  Lingkungan pengendalian  diadaptasi  dari  Fikri,  dkk  (2015)  dengan  beberapa  modifikasi  dan  disesuaikan dengan  tujuan  peneliti.  Pertanyaan  penelitian  diuji  dengan  menggunakan  skala  likert  5  point. Lingkungan pengendalian terdiri dari 9 pertanyaan. Penaksiran resiko terdiri dari 5 pertanyaan. Variabel  Aktivitas  pengendalian  terdiri  dari  6  pertanyaan.  Informasi  dan  komunikasi  serta Variabel Pemantauan  terdiri dari 5 pertanyaan. Variabel Kecurangan ( fraud ) dalam penelitian ini  menggunakan    konsep   pembelajaran dari    report    to   the  nation yaitu anti-fraud  controls (AFC) yang tentunya dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pencegahan fraud terdiri  dari  6  pertanyaan  diuji  dengan  uji  Regression  Linier  Berganda,  memiliki  persamaan sebagai berikut:
Y = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + e
Keterangan: Y    = kecurangan dana desa  X 3 = keg. Pengendalian a     = konstanta                      X 4 = informasi komunikasi X 1 = lingk. pengendalian      X 5 = pemantauan X 2 = penilaian risiko             ε     = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil  responden dalam  penelitian ini  dikelompokkan berdasarkan jenis  kelamin,  usia,  masa jabatan, gaji dan pendidikan.
Tabel 1. Demografi Responden
No. Demografi Responden Frekuensi Percentase I. Jenis Kelamin 1. 2. Pria Wanita 42 25 73.68 % 26.32 % II. Pendidikan Terakhir 1. 2. 3. Strata 1 Strata 2 Strata 3 38 29 - 66.67 % 33.33 % - III. Jabatan 1. 2. 3. Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi 21 20 26 28.07 % 26.32 % 45.61 % IV. Pangkat/Golongan 1. 2. 3. Golongan IV Golongan III Golongan II 38 29 - 66.67 % 33.33 % - V. Lama Bekerja 1. 2. 3. 4. 5. 1 –   5  Tahun 6 – 10  Tahun 11 – 15  Tahun 16 – 20  Tahun > 21  Tahun - 5 9 24 29 - 0.00 % 7.02 % 42.11 % 50.88 % VI. Diklat yang Diikuti
1. 2. 3. Tidak pernah Pernah Sering 19 36 12 24.56 % 63.16 % 12.28 %
Sumber: Data primer yang diolah. 2021
Demografi responden pada tabel 1. Menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pria  sebanyak  42  orang  atau  73,68  %  dan  wanita  sebanyak  25  orang  atau  26,32  %.  Tingkat pendidikan responden cukup tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan S1 sebanyak 38 orang atau 66,67 % dan pendidikan S2 sebanyak 29 orang atau 33,33 %.  Berdasarkan jabatan responden  menunjukkan  bahwa  Kepala  Desa  sebanyak  21 orang  atau  28,07%,  Sekretaris  Desa sebanyak  20  orang  atau  26,32%  dan  kepala  seksi  sebanyak  26  orang  atau  45,61%.  Secara keseluruhan kuesioner yang telah diisi oleh responden yang kompeten.
Responden  berdasarkan  pangkat/golongan  responden  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar responden memiliki pangkat/golongan yang relatif tinggi yaitu golongan IV sebanyak 38 orang atau 66,67 %, sedangkan sisanya sebanyak 29 orang atau 33,33 % merupakan  responden  yang memiliki golongan III. Tingkat pengalaman bekerja responden juga sangat bervariasi Responden yang pernah mengikuti kursus atau diklat (bintek) dibidang SPIP adalah 12 orang atau 12,28 %, yang sering mengikuti, 36 orang atau 63,16%, pernah mengikuti, sedangkan 19 responden atau 24,56 % tidak pernah sama sekali mengikuti.
Setelah diperoleh sampel maka perlu dilakukan uji validitas data agar nantinya terjadi keabsahan data  dan  data  yang  tersajikan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hasil  uji  validitas  data  tersajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel /
Indikator
Korelasi r tabel Ket. Variabel / Indikator
Korelasi r tabel Ket.
Kecurangan Dana Desa (Y)
Kegiatan Pengendalian (X 3 ) a.  ky1 0.547 0.271 Valid a.  kp1 0.437 0.271 Valid b.  ky2 0.713 0.271 Valid b.  kp2 0.693 0.271 Valid c.  ky3 0.710 0.271 Valid c.  kp3 0.599 0.271 Valid d.  ky4 0.603 0.271 Valid d.  kp4 0.505 0.271 Valid e.  ky5 0.666 0.271 Valid e.  kp5 0.721 0.271 Valid f.  ky6 0.598 0.271 Valid f.  kp6 0.717 0.271 Valid Lingk Pengend (X 1 ) Informasi dan Komunikasi (X 4 ) a.  lp1 0.423 0.279 Valid a.  ik1 0.644 0.268 Valid b.  lp2 0.562 0.279 Valid b.  ik2 0.534 0.268 Valid c.  lp3 0.350 0.279 Valid c.  ik3 0.742 0.268 Valid d.  lp4 0.498 0.279 Valid d.  ik4 0.632 0.268 Valid e.  lp5 0.411 0.279 Valid e.  ik5 0.703 0.268 Valid f.  lp6 0.396 0.279 Valid g.  lp 7 0.629 0.279 Valid h.  lp 8 0.573 0.279 Valid i.     lp9 0.791 0.279 Valid
Penilaian Resiko (X 2 ) Pemantauan (X 5 ) a.  pr1 0.268 0.268 Valid a.  pm1 0.684 0.268 Valid b.  pr2 0.777 0.268 Valid b.  pm2 0.695 0.268 Valid c.  pr3 0.795 0.268 Valid c.  pm3 0.692 0.268 Valid d.  pr 4 0.740 0.268 Valid d.  pm4 0.644 0.268 Valid e.  pr5 0.765 0.268 Valid e.  pm5 0.578 0.268 Valid
Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan  hasil   uji   validitas  dapat   disimpulkan bahwa  instrumen yang  digunakan  adalah valid, yang ditunjukkan dengan nilai  koefisien korelasi item-total variabel  lebih  besar  dari  0,3 dan  signifikansi  lebih  kecil dari  0,05.  Semua  item  pertanyaan  pada  variabel independen dan variabel dependen adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Setelah data valid maka Langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian Reliabelitas Data. Hasil uji Reliabelitas tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach`s Alpha Batas Reliabilitas Keterangan Kecurangan Dana Desa (Y) 0,849 0,6 Reliabel Lingkungan Pengendalian (X1) 0,657 0,6 Reliabel Penaksiran Resiko (X2) 0,897 0,6 Reliabel Kegiatan Pengendalian (X3) 0,834 0,6 Reliabel Informasi dan Komunikasi (X4) 0,842 0,6 Reliabel Pemantauan (X5) 0,845 0,6 Reliabel
Sumber: Data diolah, 2021
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  nilai  cronbach  alpha  untuk  semua  variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  lebih  besar  dari  0,70.  Nilai cronbach’s  alpha untuk  semua  variabel  lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Setelah dilakukan uji validitas dan reabelitas data maka Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji asumsi klasik yang   diawali   dengan   uji   normalitas   data.   Hasil   uji reabelitas data tersaji pada Tabel 4.
One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Mean Parameters (a,b) Std.   Deviation   Most   Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 67 .0000000 0.30075072 0.118 -0.112 0.655 0.785
Sumber: Data diolah, 2021
Uji  normalitas  data  menggunakan  uji  Kolmogorov- Smirnov menunjukkan hasil  Asymp.Sig sebesar  0,785 > 0,05,  sehingga  disimpulkan  bahwa  residual  telah memenuhi asumsi distribusi normal.  Sehingga  penelitian  dapat  dilanjutkan.  Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolineritas seperti pada tabel 5. Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance      VIF Keterangan 1 ( Constant ) Lingk. Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi Komunikasi Pemantauan .269 .285 .324 .280 ..310 3.722 3.508 3.086 3.571 3.226 Non Multikolinearitas Non Multikolinearitas Non Multikolinearitas Non Multikolinearitas Non Multikolinearitas
Sumber: Data diolah, 2021
Hasil uji multikolinieritas memberikan hasil nilai VIF kurang   dari   10   yaitu   berkisar   3.086-
3.722  sehingga  terbukti  tidak  ada  multikolinearitas  yang  serius.  Sedangkan  hasil  Uji heterokedastisitas dengan Uji  glejser  menunjukkan nilai  signifikansi semua  variabel diatas 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji statistik menunjukkan hipotesis 1 diterima yaitu ada pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa.
Uji hipotesa digunakan uji regresi linier berganda. Adapun hasil uji hipotesa dihasilkan persamaan sebagai berikut:

## Y = 2,396 +0,246 X1 – 0,125 X2 – 0,281 X3 + 0,282 X4 + 0,332 X5 + e
Uji  hipotesa  didapatkan hasil  bahwa  X1  berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan  penelitian  dari  Bassirudin  (2014),  Rahmawaty  (2015)  dan  Sudiarianti  dkk., (2015) yang  menyatakan bahwa kompetensi  aparatur  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap proses pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan.
Sementara  itu,  hasil  pengujian hipotesis 2  berpengaruh negative  signifikan,  Penaksiran Resiko berpengaruh negative terhadap pencegahan kecurangan ( fraud ) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini  berarti  bukan  tidak  penting  bagi  semua  pemerintahan  desa  untuk  memahami  pentingnya menerapkan  dan  memelihara  Penaksiran  Resiko.  Karena  semua  keputusan  apapun  pasti mempunyai  resiko.  Hasil  pengujian  hipotesis  3  berpengaruh  negative  signifikan,  Keiatan Pengendalian  berpengaruh  negative  terhadap    pencegahan    kecurangan    (fraud)    dalam pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  menandakan  bahwa  kegiatn  pengendalian  kurang  memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan.
Hasil Uji hipotesa 4 dan 5 didapatkan hasil memiliki berpengaruh positif dan signifikan. Variable komunikasi dan  informasi  memiliki peran  yang  sangat penting dalam proses  pelaksanaan  SIPP dan  pencegahan  terhadap  Tindakan  kecurangan  demikian  juga  halnya  dengan  variable pemamtuan memiliki peran yang signifikan bagi berlangsungnya SIPP dan penghindaran terhadap kecurangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  menyimpulkan  bahwa  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan ( fraud ) pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Semarang. Gambaran umum dapat dijelaskan bahwa seluruh responden   yang   diberi   wewenang   memahami   bahwa Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dapat  mempengaruhi  terjadinya  tindakan  kecurangan ( fraud ).

## Pembahasan Hasil Penelitian
Korupsi  adalah  kejahatan  besar  dan  merugikan  negara  dan  rakyat.  Adanya  kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi  atau  kelompok  yang  dapat mempengaruhi perilaku korupsi.  Perilaku  korupsi  juga  menjadi           ancaman          bagi          aparatur        desa         dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Mengingat  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa, pemerintah desa digelontor keuangan desa yang cukup banyak untuk setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar.
Pengelolaan  keuangan  desa  dan  manajemen  desa  harus  didampingi  secara  serius  dan berkelanjutan.  Dalam  hal  ini,  memang  tidak  mudah  mengelola  organisasi  pemerintahan, dibutuhkan manajemen yang mumpuni, sistem yang baik dan sumber daya  yang  kompeten dan berkualitas.  Pengawasan  yang  lemah  dapat  mempersubur  terjadinya  korupsi  ditingkat  desa. Pengawasan harus dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan juga perlu didukung oleh partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi  dapat  mengontrol kinerja  aparatur  desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  transparan.  Disamping  itu,    pengelolaan sumber  daya  manusia  desa harus terus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya. Ada beberapa motivasi kepala desa melakukan tindak pidana korupsi, antara lain:
(1).  Kepala desa merupakan jabatan politik yang didekasikan dirinya terhadap warganya selama
24 jam. Kepala desa juga dituntut untuk dapat berpartisipasi  atas  kebutuhan  masyarakat,  mulai dari  masyarakat  yang  melahirkan  sampai  dengan adanya kematian warganya, peran kepala desa  menjadi  penting  kehadirannya.  Otomatis  dalam  hal  itu,  kepala  desa  dapat  sekedarnya menyumbangnya,  bisa    dibayangkan  berapa    yang    harus    dikeluarkan  kepala  desa  dalam keseluruhan acara warga;
(2). Karena  kepala  desa  dipilih  secara  langsung  oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak dengan modal politik yang cukup tinggi, sementara moda- litas ekonomi sangat lemah, sehingga terdorong tindak pidana korupsi dilakukan untuk mengem- balikan   modal   politik   yang   telah dikeluarkan selama masa pemilihan kepala desa;
(3).  Keberadaan  kepala  desa  menjadi  incaran  partai politik untuk ditancapkan akar politiknya dengan  menjadikannya  kader  partai  politik,  tidak  menutup  kemungkinan  ruang  untuk melakukan tindakan korupsi sulit dibendung, terutama ketika masa-masa pemilihan umum; (4).  Lemahnya  keterbukaan  dan  pengawasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa menjadikan  kontrol  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  tidak  ber-  jalan  secara  baik.  Apa  yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan dianggaran tanpa diawasi secara baik,  dapat  berdampak terhadap  terjadinya  tindak pidana korupsi. (Fathur Rohman, 2011:16-17). Tindak pidana korupsi bisa saja terjadi dimana-mana, kapan saja, dan oleh siapa saja. Korupsi banyak  dilakukan  dengan    berbagai    instrumen    oleh    pelakunya  dan    dengan  berbagai  latar belakang  serta  alasan  yang  menyertainya.  Pencegahan  terhadap  tindak  pidana  korupsi merupakan  bagian  terpenting  dalam  tindakan  represif  dalam  penanganan  kasus  korupsi. Pencegahan mempunyai peran utama terhadap tindakan korupsi ke depan. Tindakan pencegahan merupakan  tindakan  yang  lebih  halus  dari  tindakan  represif  dalam  penanganan  korupsi. Pencegahan merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan   korupsi   harus   ditransformasikan   kepada seluruh stakeholder pemerintahan,  baik pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  desa  sebagai  ujung  tombak p embangunan  desa.  Kasus  korupsi  di  desa  masih belum  begitu  besar  seperti  yang  terjadi  di tingkat  pusat maupun  daerah.  Mengingat  implementasi  Undang-Undang Desa   baru   efektif   ada tahun    2016,    perlu    ditingkatkan  pemahaman  terhadap  kejahatan  dan  korupsi  dan  saknsinya kepada  elemen  pemerintahan  desa  agar  mawas  diri  terhadap  tindakan-tindakan  yang  mengarah kepada korupsi. Pencega- han terhadap tindak pidana korupsi, menurut Zunaji Zamroni harus  terus dilakukan  dalam  rangka  menguatkan  kapasitas  pemerintah    untuk    kesejahteraan    masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan dari desa melalui langkah-langkah berikut:
(1).  Partisipasi  aktif  masyarakat  desa.  Pengetahuan  bagi  masyarakat  desa    tentang  pentingnya pembangunan desa dan  bagaimana membangun desa.  Melakukan penguatan terhadap  masyarakat desa dan mendidik masyarakat desa dengan tradisi berdesa. Masyarakat desa harus terus didorong dalam  partisipasi  aktif  terhadap  pembangunan  desa.  Mulai  dari  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan  dan  pengawasan  agar pelaksanaan pemerintahan desa tepat sasaran (Zunaji Zamroni, 2015:9).
(2).  Membangun  demokrasi  dengan  mempraktikannya  secara  langsung  dalam  demokrasi  lokal. Pelaksanaan musyawarah desa harus digulirkan secara demokratis, adil dan setara. Kebijakan terkait dengan hal penting tentang desa harus melibatkan masyarakat desa. Musyawarah dan mufakat harus didahulukan dalam pengambilan kebijakan.
(3).  Menguatkan  kontrol  kepada  pemerintah.  Setelah  memperkuat  masyarakat  desa  dan mengembangkan  kehidupan  yang  demokratis  ditingkat  desa,  penting  untuk  dilakukan  sebuah kontrol  yang  efisien  dari  warga  desa  kepada  pemerintah  desa.  Pengelolaan  aduan  masyarakat kepada pemerintah masih lemah, terutama pada pemerintah desa. Oleh karena itu, pengembangan jurnalistik  tingkat  desa  dapat  membantu  masyarakat  desa  mengontrol  kinerja  pemerintah    desa. Kontrol  melalui  jurnalistik  desa juga dapat diterapkan terhadap kontrol pengelolaan sumber daya alam desa. Ide, gagasan, maupun saran dari masyarakat desa terhadap pengelola sumber daya alam desa  dapat  lebih  mudah  diakses  dan  disampaikan.  Kritikan  yang  membangun  dapat  menjadi masukan  bagi  pemerintah  desa  dalam  mengelola  pembangunan  desa.  Disamping  itu,  media jurnalistik menjadi ajang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat desa terhadap
problem  dan  persoalan  yang  dihadapi,  termasuk  menjadi  kontrol  dalam  pencegahan  terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

## PENUTUP
Indikasi kecurangan pengelolaan dana desa di wilayah kabupaten   Semarang, dikarenakan   tidak berfungsinya peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa. Lemahnya pembinaan, dan pengawasan    dari    berbagai  pihak  yang  seharusnya  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  instansi tersebut  diantaranya  adalah  Camat,  Tim  TP4 Kejaksaan    Negeri    Semarang,    BPD    yang terkesan  formalitas  saja  dan  yang  terpenting  adalah  lemahnya  partisipasi  masyarakat,  yang disebabkan karena kurang pahamnya   masyarakat terhadap anggaran dan rencana pembangunan desa.  Bahwa  diindikasikan  adanya  penyimpangan  atas  pengelolaan  biaya non-budgeter yang tidak  dipertanggungjawabkan  mekanisme  pelaporan  dana  desa  memicu  munculnya  rekayasa- rekayasa kegiatan dan pertanggungjawaban lainnya untuk menutupi biaya non- budgeter tersebut. Indikasi  penyimpangan  ini  bisa  berdampak  pada  kasus  hukum.  Kurang  cakapnya  sumber  daya manusia  (SDM)  pengelola dana  desa  dan  Kepala Desa. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan  publik  terhadap  pengelolaan  dan  pelaporan  Dana  Desa  di  pemerintah  Kabupaten Semarang masih lemah. Berbagai permasalahan yang ditemukan tersebut, berhubungan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang belum maksimal diterapkan pemerintah Kabupaten Semarang,  terutama  lingkungan  pengendalian.  Hal  ini  dikarenakan  lingkungan  pengendalian memiliki peran  penting  dalam  pengelolaan keuangan  desa  untuk mencapai  tujuan  bersama yaitu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan  bidang  lainnya,  terlebih  aparatur  nantinya  akan  diawasi  dan  bersentuhan  langsung  dengan badan pengawas  keuangan  yang independen  yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan  dana  desa  serta  mempertanggungjawabkannya.  Sistem  pengendalian  internal berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan  ( fraud) dalam  pengelolaan  dana  desa.    Hal    ini dikarenakan bahwa  segala  jenis  tindakan kecurangan dalam keuangan dapat dicegah melalui sistem  pengendalian  internal  yang  memadai.  Informasi  dan  komunikasi  serta  pengaruh pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ( fraud ) pada pengelolaan dana desa. Hal  ini  diakibatkan  karena  adanya  pemantauan  secara  berkala  dan  terus-menerus  mampu mencegah  kecurangan  ( fraud )  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  diharapkan memberikan  kontribusi  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  seperti  dalam  merumuskan anggaran,  pengelolaan  keuangan  serta  pertanggungjawaban.  Selain  itu  agar  selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral  atau  etika  sebagai faktor  yang  perlu  dipertimbangkan dalam  pengelolaan dana  desa.  Penelitian  yang  dilakukan  ini  tidak  dapat terlepas dari beberapa keterbatasan.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  kuisioner,  yaitu kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara  peneliti  dan  responden  karena  responden  dan peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu penelitian tentunya  menjadi  lebih  representatif  apabila  mengkombinasikan  dengan  metode  wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaanatau  pernyataan dapat  diketahui  secara mendalam. Sampel  adalah  kecamatan yang  ada  di pemerintahan Kabupaten  Semarang,  sehingga  hasil  dan kesimpulan penelitian ini  tidak dapat  digeneralisasi untuk seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia. Beberapa   hasil   temuan,   mengindikasikan   adanya penyalahgunaan/penyimpangan (fraud) atas  pengelolaan Dana  Desa,  yang  dikarenakan lemahnya pencegahan dan pengawasan yang  dilakukan. Lemahnya pencegahan tersebut  terjadi karena  tidak berfungsinya faktor-faktor kunci  pencegahan dan pengawasan. Agar  pengelolaan dan pemanfaatan dana  desa  dapat sesuai aturan  dan  penerapan program,  maka  peneliti  memberikan saran  sebagai  bahan masukan  bagi pemerintahan  Kabupaten  Semarang,  bahwa  dalam  rangka  memutus  mata  rantai  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum  diperlukan  beberapa  langkah  kondisi  yang  mendukung, diantaranya:  Lemahnya  partisipasi  masyarakat  desa  dikarenakan  ketidaktahuan  mereka  atas anggaran desa (APBDesa) dalam perencanaan pembangunan desa. Padahal tujuan pembangunan
desa  harusnya  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  desa  sehingga  APBDesa  sebenarnya  milik masyarakat desa.
Perlunya  upaya  pemerintah  daerah,  akademisi  dan  pemerhati      atau      penggiat      pembangunan desa    untuk membuat kegiatan yang  pada  intinya  memberikan pendidikan  (pengetahuan)  pada masyarakat desa tentang anggaran desa dan rencana pembangunan desa  mulai dari RPJM Desa, RKP  Desa  hingga  APB  Desa.  Dokumen  desa  tersebut  seharusnya  berisi  keinginan  masyarakat desa  dan  menyadarkan  masyarakat  desa  bahwa  rencana  pemba-  ngunan  desa  tersebut  adalah miliknya  sehingga  mereka  berhak  untuk  terlibat  dan  mengawasinya.  Dengan  paham  terhadap anggaran desa dan rencana pembangunan desa, tentunya partisipasi masyarakat akan meningkat. Adanya   evaluasi   keberadaan   Pemdamping   Desa. Selama ini keberadaan kinerja Pendamping Desa,  indikasinya  tidak  terlalu  menggembirakan,  sehingga  perlu  ada  evaluasi  atas  keberadaan mereka  di  desa.  Pada kenyataannya banyak  desa  yang  melakukan  konsultasi kepada  pihak  lain (bukan pendamping desa) karena lebih paham  mekanisme  dan  kegiatan  pengelolaan  dana  desa, sehingga  perlu  membuka  wacana  agar  desa  dapat  menunjuk  sendiri  pendamping  atau konsultannya dengan memanfaatkan Dana Desa tersebut. Perlunya peran dari “whistleblower” yang  dapat  mensuarakan  kepada    pemerintah  daerah    tentang    kinerjaCamat sebagai  pembina  dan  pengawas  desa  dalam  pelaksanaan    Dana    Desa,    sehingga    perlu    ada evaluasi  terkait      peran      Camat      oleh      pemerintah      daerah,      dan  menyiapkan  pejabat  yang kompeten sebagai Camat. Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pejabat struktural di bawah Camat, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) karena secara umum kurang memahami dan berperan  aktif  sebagai  kepanjangan  tangan  Camat  sebagai  pembina  dan  pengawas  pelaksanaan Dana Desa. lembaga swadaya masyarakat, dan wartawan terhadap pengelolaan dan pengawasan Dana Desa hendaknya terus didorong untuk dilakukan. Hal ini diharapkan ke depan perencanaan, pengadministrasian,  pengelolaan,  dan  pertanggungjawaban  Dana  Desa  akan  semakin  baik  dan tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel yang sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan variabel lingkungan  pengendalian,  penaksiran  resiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi serta    pemantauan    untuk    diketahui  pengaruhnya  terhadap  pencegahan  kecurangan  ( fraud ). Penelitian  selanjutnya  disarankan  mempertimbangkan  variabel  lain  seperti  budaya  organisasi, pedoman  atau  standar  akuntansi,  sistem  informasi  akuntansi  yang  mempengaruhi  pencegahan kecurangan  ( fraud ),  serta  variabel  lain  dari  segi  keprilakuan  dan  manajerial  seperti locus  of control , total quality management dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aranta,  Petra  Zulia.  (2013).  Pengaruh  Moralitas  Aparat  dan  Asimetri  Informasi  terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  (Studi  Empiris  Pemerintah  Kota  Sawahlunto). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Basirruddin,  Muhammad.  (2014).  Peran  Pemerintahan  Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa  Alai Kecamatan Tebing  Tinggi  Barat  Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. Jom FISIP 1 (2).
Fadilah,  Sri.  (2011).  Pengaruh  Implementasi  Pengendalian  Intern  dan  Total  Quality Management Terhadap Penerapan Good  Governance (Studi pada  Lembaga Amil   Zakat Seluruh  Indonesia).  Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala,
Ghozali, Imam. (2011).   Aplikasi Analisis Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  19.  Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hall,   James   A.   (2001).   Sistem   Informasi   Akuntansi. Penerbit: Salemba Empat. Indriantoro,  Nur  &  Bambang  Supomo.  (2009).  Metode Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen). BPFE Yogyakarta.
Koletar, Joseph. W. (2003). Fraud Exposed. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa. diakses tanggal 12 Maret 2016.
Kurniawan,  Gusnardi.  (2013).  Pengaruh  Moralitas,  Motivasi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap Kecurangan  Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris pada   SKPD   di   Kota   Solok). Tesis.   Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Martani,  Dwi.,  &  Fazri  Zaelani.  (2011).  Pengaruh  Ukuran,  Pertumbuhan,  dan  Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus  di  Indonesia).  Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Nisak,  Chairun.,  Prasetyono,  &  Fitri  Ahmad  Peraturan    Pemerintah    Republik    Indonesia Nomor   60 Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah.
Prasetyo,  Antonius  Galih  dan  Abdul  Muis.  2015.  Village  Financial    Management    After Implementation    of  Law  No.  6/2014:  Potential  Problems  and  Solutions.  Jurnal Desentralisasi, 13(1).
Puspasari,   Novita,   &   Meutia   Karunia   Dewi.   (2015). Pengaruh   Penalaran   Moral   Aparat Pengawas Internal  Pemerintah  (APIP)  dan  Tekanan Situasional terhadap Kecenderungan Melakukan  Fraud  saat  Mengaudit:  Sebuah  Studi  Eksperimen.  Simposium  Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
Rahmawaty,  Sri.  (2015).  Pengaruh  Komitmen  Aparatur Fungsional dan Pengendalian Internal Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Studi  Empiris  pada  Inspektorat  Provinsi  Sulawesi Tenggara). Skripsi, Universitas Halu Oleo.
Ramadhaniyati, Yayuk, & Nur Hayati. (2014). Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, dan  Independensi  Satuan  Pengawasan  Internal  dalam  Mencegah  Kecurangan  (Fraud)  di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. JAFFA, 2(2), 101 – 114.
Salindeho,  Mario  Mc.  A.  (2012).  Implementasi  Etika  Pemerintahan  dalam  Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah.
Sudiarianti,  Ni  Made.,  I  Gusti  Ketut  Agung  Ulupui.,  &  I  G.  A.  Budiasih.  (2015).  Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya    Manusia    pada    Penerapan    Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
Tuanakotta, Theodorus M. (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Penerbit: Salemba Empat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Wardoyo,    Hasto.    (2015).    Penguatan    Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Optimalisasi  Peran BUMDesa sebuah upaya menuju Desa Mandiri dan Kredibel di Kabupaten Kulon  Progo. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Wilopo. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Studi  pada  Perusahaan  Publik  dan  Badan  Usaha Milik Negara. Simposium Nasional Akuntansi IX: Padang.
Yamin,  Ridha,  &  Sutaryo.  (2015).  Faktor  Penentu  Jumlah  Temuan  Kelemahan  Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.