## Pemilihan Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdatul Ulama dan Mummadiyah
Muhammad Wildan, Muammar Muhammad Bakry Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mhammadwildan21@gmail.com, muamar.bakry@uin-alauddin.ac.id
Abstrak
Artikel ini membahas mengenai memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim dilihat  dari  pandangan  Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah.  Adapun  rumusan  masalah  yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur suksesi kepemimpinan dalam Islam ? (2) Bagaimana pandangan fikih terhadap kepemimpinan non-Muslim ? (3) Bagaimana pandangan organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim ? Jenis Penelitian yang digunakan oleh  penulis  adalah  penelitian  kepustakaan  (Library  Research)  yang  berpedoman  terhadap pengolahan data dan juga didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul artikel ini  yang  bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur suksesi kepemimpinan dalam Islam tidak ada prosedur yang baku dan standar yang ditetapkan oleh Al- Qur’an  dan  hadist  akan  tetapi  jumhur  ulama  sepakat  bahwa  pemimpin  dalam  Islam  dipilih dengan  dua  cara  yakni  ditunjuk  oleh ahlul  halli  wal  aqdi komite  pemilihan  dan  ditunjuk  oleh pemimpin  sebelumnya.  Jumhur  ulama  fikih  memandang  bahwa  kepemimpinan  non-Muslim didalam wilayah mayoritas Muslim itu tidak diperbolehkan karena kepemimpinannya tidak sah secara  syariah  Islam,  kecuali  pemimpin  non-Muslim  ini  memimpin  dan  menguasai  di  daerah yang  mayoritas  non-Muslim.  Sedangkan  dalam  pandangan  Nahdlatul  Ulama  dan Muhammadiyah  mengenai  hukum  memilih  pemimpin  non-Muslim  sudah  ada  ketetapan  fatwa dari kedua ormas tersebut bahwa haram memilih pemimpin non-Muslim akan tetapi Nahdlatul Ulama sedikit memberikan kelonggaran dengan mengecuali kan dalam keadaan darurat.
Kata Kunci: Pemimpin Non-Muslim; Suksesi; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah

## Abstract
This  article  discusses  non-Muslim  leaders  in  the  region  choosing  Muslims  from  the  views  of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. The formulation of the problem to be answered in this study is What is the leadership succession procedure in Islam? (2) What is the fiqh view of non- Muslim  leadership?  (3)  What  is  the  view  of  the  Islamic  community  organizations  Nahdlatul Ulama  and  Muhammadiyah  on  the  law  of  choosing  non-Muslim  leaders  in  Muslim-majority areas? The  type  of  research  used  by  the  author  is  library  research  which  is  guided  by  data processing and is also obtained from various literature related to the title of this article which is sourced  from  primary  data  and  secondary  data.  The  research  approach  used  is  a  political approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  leadership  succession  procedure  in  Islam there is no standard and standard procedure set by the Al-Qur'an and Hadith, but the jumhur of ulama agrees that leaders in Islam are chosen in two ways, namely appointed by ahlul halli wal aq in the election committee and appointed by the previous leader. The majority of fiqh scholars view  that  non-Muslim  leadership  in  Muslim-majority  areas  is  not  allowed  because  their leadership is not valid according to Islamic sharia, unless these non-Muslim leaders lead and control  in  non-Muslim-majority  areas.  Meanwhile,  in  the  view  of  Nahdlatul  Ulama  and Muhammadiyah  regarding  the  law  of  choosing  non-Muslim  leaders,  there  is  already  a  fatwa stipulation  from  the  two  organizations  that  it  is  haram  to  choose  non-Muslim  leaders  but Nahdlatul Ulama provides a little leeway by exempting in an emergency.
Keywords: Non-Muslim Leaders, Succession, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

## Pendahuluan
Konsep  ajaran  terhadap  pemimpin  dan  memilih  pemimpin  merupakan  salah  satu rahmat yang di bawa oleh Islam sebagai agama rahmatan lilalamin . Posisi pemimpin dalam Islam adalah posisi sangat penting bahkan pada saat Nabi Muhammad saw wafat, hal yang pertama dilakukan oleh para sahabat adalah bermusyawarah untuk memilih seseorang yang mampu menggantikan Nabi Muhammad saw sebagai khalifah atau pemimpin karena seorang pemimpin  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatur  tatanan  kehidupan  umat.  Islam  juga  telah memberikan  persyaratan  yang  wajib  dimiliki  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  dan persyaratan tersebut telah ditentukan oleh Islam karena untuk menjadi seorang pemimpin itu berat pertanggung jawabannya di akhirat kelak, dan juga merupakan salah satu amalan yang terbaik,  apabila  pemimpin  tersebut  amanah  dan  adil  dalam  memimpin,  sehingga kepemimpinan  adalah  suatu  keniscayaan  yang  tidak  bisa  dihindari  dalam  kehidupan  ini, sudah menjadi sunnatullah dan fitrah manusia untuk membuat sebuah kelompok dan dalam sebuah kelompok dibutuhkan seorang pemimpin, yang memberikan visi dan misi yang jelas kepada rakyatnya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 229 juta jiwa dari 266 juta keseluruhan penduduk Indonesia atau sekitar 87% penduduknya adalah beragama Islam. 1 Adapun penduduk yang non-Muslim di Indonesia mencapai 13% yang terdiri dari berbagai agama seperti kristen katholik, kristen protestan,  hindu,  buddha,  dan  khonghucu,  walaupun  penduduk  non-Muslim  di  Indonesia adalah minoritas, akan tetapi sebagian besar rakyat Indonesia memiliki sifat toleran terhadap saudara  sebangsanya  sehingga  penduduk  non-Muslim  dapat  hidup  berdampingan  dengan penduduk Muslim dengan aman tanpa merasa terancam.
Dalam  hal  kepemimpinan  sangat  menjadi  perhatian  yang  menarik  dan  juga memunculkan  perdebatan  dikalangan  akademisi  dan  juga  tentunya  masyarakat  umum mengenai  suatu  minoritas  memimpin  dalam  wilayah  mayoritas  seperti  yang  terjadi  dalam kecalakaan politik  di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2015 saat menjabatnya Basuki Tjahja  Purnama  atau  biasa  disebut  dengan  Ahok  yang  beragama  Kristen  protestan  (non- Muslim)  menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta  menggantikan  Joko  Widodo  yang  pada  saat  itu terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Persoalan ini banyak menuai kontroversi dari sebagian  besar  umat  Islam  di  Indonesia  karena  DKI  Jakarta  di  nilai  identik  dengan  kota Islami, dan kota santri sehingga tidak layak  dipimpin oleh orang kafir yang terkenal dengan sikap dan perkataannya yang kasar, oleh karena itu banyak diantara bentuk penolakan yang dilakukan oleh umat Islam mulai dari cuitan di media sosial sampai penolakan yang bersifat publik yakni demontrasi di Jakarta dan berbagai titik diwilayah Indonesia, tidak hanya dari ormas Front Pembela Islam (FPI) yang menunjukkan sikap penolakannya sejak Ahok masih menjadi wakil Gubernur dari Jokowi tetapi juga organisasi masyarakat Islam lainnya seperti
1 https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/. Di akses 12 februari 2021
perwakilan  Nahdlatul  Ulama  Jakarta  Selatan,  Sekretaris  Jendral  Majelis  Ulama  Indonesia, Ketua Habib Muda Jakarta, dan Ketua Forum Betawi Bersatu, mereka berdalih bahwa Ahok telah melakukan politik penghancuran nilai-nilai Islam di Jakarta, yakni ia melakukan lelang jabatan, larangan tabligh akbar yang alasannya karena mengakibatkan kemacetan dan alasan higienitas di balik larangan penyembelihan kurban pada hari raya Idul Adha di sekolah umum seperti  yang  di  beritakan  oleh  media-media  Islam. 2 Dan  pada  waktu  mencalonkan  sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai petahana tahun 2016 ahok juga melakukan penistaan agama Islam  dengan  mengeluarkan  pernyataan  “jangan  mau  dibodohi  pakai  Al-Maidah  ayat  51”  , dihadapan  warga  Kepulauan  Seribu,  sehingga  pernyataan  ahok  tersebut  ditafsirkan  dengan maksud bahwa Al-Qur’an adalah alat kebohongan dan ini langsung mendapat kecaman keras dari  umat  Islam  karena  tidak  sepantasnya  bagi  seorang  pejabat  publik  mengatakan  hal demikian  apalagi  pernyataan  itu  menyinggung  agama  yang  bermayoritaskan  di  Indonesia. Hal ini jelas bahwa Ahok memusuhi Islam dan bertentangan dengan konsep kepemimpinan yang ideal dalam masyarakat Islam di Jakarta. 3 Di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah/5: 51 dijelaskan  bahwa  umat  Islam  dilarang  menjadikan  non-Muslim  sebagai  teman  dekat  atau menjadi pemimpin.
"َٰٓ ﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠ ﺬِﻳْ ﻦَ اٰ ﻣَﻨـُ ﻮْا ﻻَ ﺗـَﺘﱠ ﺨِ ﺬُو ا ا ﻟْﻴـَﻬُ ﻮْدَ وَاﻟﻨﱠ ﺼٰ ﺮٰٓى اَوْﻟ ِﻴَﺎۤءَ ۘ ﺑ ـَﻌْ ﻀُ ﻬُﻢْ اَوْﻟ ِﻴَﺎۤءُ ﺑـَﻌْ ﺾٍۗ وَﻣَ ﻦْ ﻳـﱠﺘـَ ﻮَﳍﱠُ ﻢْ ﻣِّ ﻨْﻜُ ﻢْ ﻓَ ﺎِﻧﱠﻪ ◌ٗ اﻟ ﻈّٰﻠِ ﻤِ ﲔَْ   اﻟْﻘَ ﻮْمَ   ﻳـَﻬْ ﺪِ ى  ﻻَ  اWَّٰ  اِنﱠ  ۗ ﻣِﻨـْ ﻬُﻢْ Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman  janganlah  kamu  menjadikan  orang  Yahudi  dan Nasrani  sebagai  teman  setia  (mu):  mereka  satu  sama  lain  saling  melindungi.  Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka teman setia maka sesungguhnya dia termasuk golongan  mereka.  Sungguh  Allah  tidak  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang  zalim. (QS. Al-Maidah/5: 51). 4
Adapun kasus kepemimpinan non-Muslim di Indonesia lainnya yakni salah satunya di Kalimantan  Barat  yaitu  Cornelis  yang  merupakan  seorang  Gubernur  beragama  Kristen Khatolik (non-Muslim) periode 2008-2018, walaupun Kalimantan Barat adalah daerah yang bermayoritaskan  Muslim  tetapi  Cornelis  berhasil  terpilih  2  periode  di  karenakan  faktor etnisitas  yakni  etnis  suku  dayak  yang  merupakan  suku  dominan  disana.  Kasus  penistaan agama  Islam  juga  pernah  dilakukan  oleh  Cornelis  dengan  mengatakan  “suku  melayu  dan Islam adalah penjajah paling lama di Indonesia” bahkan ikut menyamakan etnis dan agama tersebut  seperti  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Dan  hal  ini  jelas  pernyataan  tersebut meruntuhkan kemuliaan-kemuliaan Islam.

## Pembahasan
2 Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. Fikih Kebinekaan (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 302.
3 As-Sayyid Muhammad Hanif Alattas , Haram Memilih Pemimpin Non-Muslim (Jakarta: Front Santri Indonesia, 2017), h. 5.
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 117.

## Suksesi Kepemimpinan
Istilah suksesi diambil dari kata bahasa Inggris yakni succesion, atau bahasa Latinnya succeio yang berarti warisan, urutan atau pergantian. yang mempunyai arti urutan pewarisan, penggantian. 5 Istilah suksesi dikenal sebagai pergantian kepemimpinan dalam suatu wilayah, yang  dimaknai    dengan  suatu  proses  perubahan  atau  pergantian  yang  berlangsung  secara teratur  yang  terjadi  di  dalam  suatu  wilayah  dengan  jangka  waktu  tertentu  hingga  terbentuk wilayah atau kekuasaan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Adapun bentuk-bentuk suksesi kepemimpinan adalah, suksesi dinasti, pemilu, kudeta dan people power.

## Tinjauan Umum Tentang Pemimpin
Pemimpin  berasal  dari  kata  “pimpin’  dalam  bahasa  inggris,  yaitu “lead” ,  setelah ditambah  awalan  ”pe”  menjadi  “pemimpin”  yaitu “leadership” dan  kepemimpinan  yakni “leadership” . Secara istilah pemimpin merupakan orang yang mempengaruhi, membimbing, menuntun  serta  membujuk  pihak  lain  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  sehingga  dengan demikian  yang  bersangkutan  menjadi  awal  struktur  dan  pusat  proses  kelompok  atau organisasi. 6 Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang  mempunyai  arti  dituntun  dan  dibimbing.  Sedangkan  kata  pemimpin  itu  sendiri mempunyai arti “orang yang memimpin.” Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. 7 Pada  dasarnya  pengertian  pemimpin  adalah  orang  yang  mampu  menggerakkan, mempengaruhi,  mengajak,  mengarahkan,  menasehati,  membimbing,  memerintah,  melarang dan  menghukum  serta  membina  dengan  maksud  agar  yang  dipimpin  mau  bekerja  dalam rangka  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kepemimpinan  sedikitnya  mencakup  empat  hal  yang  saling  berhubungan,  yakni  adanya pemimpin  dan  karakteristiknya,  adanya  pengikut,  adanya  situasi  kelompok  atau  organisasi tempat pemimpin, serta adanya tujuan yang ingin dicapai. 8
Adapun syarat-syarat pemimpin Di dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan karya Kartini  Kartono  disebutkan  bahwa  pemimpin  itu  harus  mempunyai  kelebihan,  yaitu: Kapasitas meliputi kecerdasan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai yang baik dan buruk,  Gelar  kersarjanaan,  Ilmu  pengetahuan  yang  luas,  Tanggungjawab,  mandiri, berinisiatif,  tekun,  percaya  diri,  agresif,  dan  punya  hasrat  untuk  unggul,  Partisipasif  aktif, memiliki  sosialbilitas  tinggi,  mampu  bergaul,  kooperatif,  atau  suka  bekerja  sama,  mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor, Status meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, dan popular. 9
5 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 553.
6 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Edisi  III,  Cet.  II;  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2002), h. 874.
7 Departememen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 967.
8 Veithzal Rivai, Zainal ,dkk. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Edisi IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.
9 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Edisi I; Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 36.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  bahwa  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  harus mempunyai  kecerdasan,  tanggungjawab,  serta  memiliki  kedudukan  sosial  yang  di  pandang dalam masyarakat
Pemimpin juga mempunyai Tugas dan Fungsi  sebagai Pemimpin, Seorang pemimpin juga  mempunyai  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemimpin  tersebut.  Adapun  tugas pokok pemimpin secara umum diantaranya adalah: Fungsi managerial, yaitu berupa kegiatan pokok  meliputi  penyusunan  rencana, dan  pengarahan  suatu  kelompok  yakni  pengendalian penilaian  dan  pelaporan,  Mendorong  bawahan  untuk  dapat  bekerja    secara  maksimal, Membina  bawahan  agar  dapat  bertanggung  jawab  dan  bekerja  secara  efektif  dan  efesien, Menciptakan  iklim  yang  baik  dan  harmonis,  Menyusun  fungsi  manajemen  dengan  baik, Menjadi  penggerak  yang  baik  dan  dapat  menjadi  sumber  kreatifitas,  Menjadi  perwakilan dalam membina hubungan dengan pihak luar. 10
Adapun  fungsi  pokok  kepemimpinan  diantaranya  adalah:  Fungsi  Simbolik  yakni pemimpin dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Fungsi Panglima tertinggi Militer yakni memegang  kendali  atas  kemiliteran  dalam  suatu  negara  yang  di  pimpin,  Fungsi  kepala administrasi  negara  disini  peran  dan  fungsi  pemimpin  sebagai  pemegang  eksekutif,  Fungsi Instruktif  “setiap  pemimpin  perlu  memiliki  kemampuan  dalam  memberikan  perintah  yang bersifat  komunikatif,  supaya  dilaksanakannya  oleh  orang  yang  menerima  perintahnya”, Fungsi  Konsulatif  “fungsi  ini  bersifat  komunikasi  dua  arah  maksudnya  yaitu  interaksi pemimpin dan anggota kelompoknya, Fungsi Partisipasi “fungsi ini tidak hanya komunikasi dua  arah,  tetapi  juga  merupakan  perwujudan  hubungan  manusia  yang  kompleks,  Fungsi Delegasi “setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendirian dalam mewujudkan tujuan atau tugas pokoknya, untuk itu pemimpin juga harus mampu menjalankan tugas delegasi, Fungsi pengendalian  “fungsi  ini  kebanyakan  bersifat  komunukasi  satu  arah  yang  tidak  hanya dilaksanakan melalui kegiatan kontrol atau pengawasan, dan juga Fungsi keteladanan “fungsi ini menjadikan sebuah pemimpin sebagai contoh keteladanan dan kreatifitas yang merupakan tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian. 11

## Pengertian Pemimpin Menurut Islam
Dalam  perspektif  Islam,  menurut  Al-Qur’an,  istilah  pemimpin  merujuk  pada terminologi khalifah,  imamah  dan  ulil  amri .  Kata khalifah menurut  bahasa,  yakni khalafa yang bermakna menggantikan atau pewaris. Kata ini digunakan dalam sejarah pemerintahan Islam  pada  masa  Khulafaur  Rasyidin,  Bani  Umayyah,  dan  Bani  Abbasiyah  sebagai kepemimpinan politik Islam.
Imamah berasal  dari  kata  imam,  dijelaskan  bahwa  terminologi  imam  pada  awalnya berarti  pemimpin  shalat.  Imam  juga  berarti  orang  yang  diikuti  jejaknya  dan  didahulukan
10 H.Hadari Nawawi , Kepemimpinan Menurut Islam cet. II (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h.28.
11 H.Hadari Nawawi , Kepemimpinan Menurut Islam (Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h.142.
urusannya, demikian juga khalifah sebagai imam rakyat. 12 Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa imam adalah setiap orang yang di ikuti oleh suatu golongan, baik mereka berada dijalan lurus maupun sesat. 13 imamah dalam konteks sunni dan syiah berbeda dalam pengertiannya, sunni mengartikan imamah sama  dengan khalifah ,  sedangkan  syiah  memaknai imamah bukan hanya dalam lembaga politik saja, tetapi mencakup segala aspek, hal ini disebabkan predikat imam bagi kaum syi`ah tidak saja terkait dengan aspek politik, tetapi juga mencakup aspek agama  secara  keseluruhan  seperti  akidah,  syariah,  dan  yang  disepakati  oleh  kaum  syi`ah yakni bahwa imam harus berasal dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib yakni ahlul bait. 14 Ulu Al-Amr terdiri atas dua kata yakni ulu dan al-amr. ulu bermakna pemilik, dan al- amr bermakna  “perintah,  atau  tuntunan  melakukan  sesuatu”. 15 Dari  sini,  maka  kata ulu  al- amr diterjemahkan “pemilik urusan” dan “pemilik kekuasaan” atau “hak memberi perintah.” Kedua  makna  ini  sejalan,  karena  siapa  yang  berhak  memberi  perintah  berarti  ia  juga mempunyai  kekuasaan  mengatur  sesuatu  urusan  dan  mengendalikan  keadaan.  Melalui pengertian semacam inilah, maka ulu al-amr disepadankan dalam arti “pemimpin.” Ibn Katsir dalam  tafsirnya menyimpulkan  bahwa ulu  al-amr adalah,  menurut  zhahirnya,  ulama. Sedangkan secara umum ulu al-amr adalah umara dan ulama. 16

## 1. Syarat-Syarat Pemimpin Menurut Islam
Beberapa  syarat  seorang  pemimpin  dalam  pandangan  Islam  yang  dipahami  melalui ayat-ayat  Al-Qur'an  berdasarkan  pendekatan  tafsir  maudhu'i.  syarat-syarat  tersebut  adalah Beriman, Adil,Amanah dan  Rasuliy
Adapun  persyaratan  lain  bagi  seorang  pemimpin  dalam  Islam  secara  umum  yakni: Beragama  Islam,  Baligh,  Berakal,  Status  merdeka,  Laki-laki,  Berilmu,  Adil  seperti  yang disebutkan diatas, Memiliki kecakapan diri, memiliki kecakapan fisik, dan Tidak berambisi mendapatkan kekuasaan. 17

## 2. Suksesi Kepemimpinan Dalam Islam
Dalam  Sejarah  Islam  prosedur  suksesi  kepemimpinan  telah  di  contohkan  oleh Khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah saw pasca wafat dalam memimpin pemerintahan politik dan agama, yaitu dengan dipilih oleh ahlul halli wal aqdi dan juga ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin terlihat jelas bahwa tidak ada nash
12 Abu  Al-A’la  Al-Maududi, Al-Khilafah  wa  Al-Mulk ,  diterjemahkan  Muhammad  Al-Baqir  dengan  judul Khilafah dan Kerajaan (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1996), h.82.
13 Abdullah  Ad-Dumaiji, Al-Imamah  Al-Uzhma  Inda  ahli  Sunnah  Wal  Jamaah ,  diterjemahkan  Umar  Mujtahid dengan judul Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura’, 2016). h. 37.
14 Amir  Hamzah,  "Kriteria  Pemimpin  Menurut  Al-Qur’an." Jurnal  Al-Qalam:  Jurnal  Kajian  Islam  & Pendidikan Vol. 10. No.2 (2018), h. 18.
15 Amir  Hamzah,  "Kriteria  Pemimpin  Menurut  Al-Qur’an." Jurnal  Al-Qalam:  Jurnal  Kajian  Islam  & Pendidikan Vol. 10. No.2 (2018), h. 19.
16 Ibn Katsīr, Tafsir Al-Qur’an al-Azhim (Juz I; Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 518.
17 Abdullah  Ad-Dumaiji, Al-Imamah  Al-Uzhma  Inda  ahli  Sunnah  Wal  Jamaah ,  diterjemahkan  Umar Mujtahid dengan judul Konsep Kepemimpinan Dalam Islam , Cet. I (Jakarta: Ummul Qura’, 2016). h. 266.
atau dalil baik itu dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw yang menegaskan tentang tata cara prosedur  suksesi  kepemimpinan,  tetapi  hanya  contoh  pergantian  kepemimpinan  yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.

## 3. Pengertian Fikih
Beberapa  orang  beranggapan  bahwa  syariat  dan  fikih  memiliki  makna  yang  sama, namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Ruang lingkup syariat lebih luas dibanding fikih, sebab  fikih  merupakan  bagian  dari  cangkupan  syariat.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  istilah hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah  syariah  dan  fikih,  arti  syariah  dan  fikih  sebagai  dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing juga berbeda. Syariah yang bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah,  sedangkan  fikih  bersumber  dari  ijtihad  atau pemahaman mujtahid (orang  yang  berijtihad)  dengan  tetap  berpedoman  pada  dalil-dalil terperinci dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. 18
Abu Hamid Al-Ghazali mendefinisikan fikih bermakna pemahaman dan pengetahuan mengenai  hukum  syariat  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  mukallaf  yakni  wajib,  sunnah, mubah, makruh, dan haram, atau apakah akad tersebut sah atau tidak sah, juga apakah ibadah itu sifatnya ada’ atau qadha’ dan semisalnya. 19 Sayyid Syarif Al-Jurjani salah seorang ulama juga  dalam  kitabnya  Al-Ta’rifat  membahas  mengenai  pengertian  fikih,  fikih  secara  bahasa bermakna faham sedangkan menurut istilah yakni sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hukum  syariat  yang  bersifat amaliyyah yang  di  ambil  dari  dalil-dalil  terperinci  yang merupakan hasil dari pemikiran mujtahid serta membutuhkan penalaran dan analisa. 20
Berdasarkan  definisi  fikih  dari  ulama  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  fikih  adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah swt mengenai perbuatan mukallaf , baik itu wajib, sunnah, mubah,  makruh  dan  haram  yang  diambil  dari  dalil  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  saw serta  dalil  dinisbatkan  oleh  pembuat  syariat  yakni  Allah  untuk  diketahuinya,  dan  semua hukum yang berasal dari dalil-dalil tersebut dinamakan fikih.

## 4. Pengetian Non-Muslim
Kata non-Muslim dan Kafir sebenarnya memiliki makna yang sama yaitu orang yang tidak  mengesakan  Allah  swt  dan  tidak  mempercayai  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  Nabi dan  Rasul,  atau  yang  tidak  beragama  Islam. 21 Kata  Muslim  berasal  dari  kata  bahasa  Arab yang berarti orang yang selamat. Kemudian kata Muslim ditambahkan dengan imbuhan non, yang maknanya tidak atau bukan. 22 Jadi pengertian dari non-Muslim adalah orang yang tidak selamat secara harfiah, atau orang yang tidak beragama Islam.
18 Muammar  Bakry, Fiqh  Prioritas;  Konstruksi  Metodologi  Hukum  Islam  Dan  Kompilasi  Kaidah  Prioritas Hukum Islam , 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).
19 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad AL-Ghazali ath-Thusi As-Syafi’I, Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al Ushul (Jilid I; Cairo: Amiriyyah, 1904) h. 5-6.
20 Sayyid Syarif Al-Jurjani , Al-Ta’rifat, (Cairo: Al-Asilaniah, 1909)  h. 112.
21 https://nasional.sindonews.com/ :Tokoh  Muhammadiyah  Istilah  Non  Islam  dan  Kafir”  (Liputan)  ,  11 Desember 2020.
22 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 692.
Kebanyakan  masyarakat  umum  mengetahui  bahwa  ada  tiga  golongan  yang  disebut dengan sebutan non-Muslim, diantaranya yakni istilah Kafir, Ahli Kitab, dan Murtad.

## 5. Pandangan Fikih Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim
Persoalan  kepemimpinan  non-Muslim,  boleh-tidaknya  non-Muslim  dipilih  menjadi pemimpin  Umat  Islam  sesungguhnya  merupakan  fenomena  klasik  yang  senantiasa  menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha dan tokoh-tokoh politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-Muslim tidak boleh dipilih sebagai pemimpin kaum Muslimin karena beberapa ayat dalam Al-Quran secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu untuk memimpin secara adil dan memperoleh kesejahteraan bagi masyarakat  yang  notabenenya  juga  merupakan  perintah  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw. Mujar Ibnu Syarif menilai bahwa kajian fiqih klasik terkait persoalan ini cenderung intoleran dan kaku, bahkan kurang menghargai sejarah, budaya, kondisi sosial dan kompleksitas politik masyarakat  Muslim.  Menurutnya,  dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  yang  berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara di Indonesia berhak menjadi Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota apapun agama yang dianutnya. 23 Secara umum, perbedaan  pendapat  para  ulama  klasik  dan  ulama  kontemporer  tentang  pemimpin  non- Muslim dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Pertama, mereka yang menolak secara mutlak pemimpin non-Muslim memimpin di wilayah mayoritas Muslim. Kedua, mereka yang membolehkan  pemimpin  non-Muslim  memimpin  di  wilayah  mayoritas  Muslim.  Pendapat kelompok pertama, menurut Fahmi Huwaidi adalah pendapat yang paling banyak dianut dan menjadi tesis yang paling banyak diikuti oleh umat Islam abad ini. 24
Hukum  memilih  pemimpin  non-Muslim  seperti  Bupati/Walikota,  Gubernur  dan Presiden  adalah  mutlak  haram,  sebab  memilihnya  berarti  mengangkatnya  sebagai  penguasa dan menjadikan umat Islam di bawah kekuasaan, dominasi, dan superioritasnya. Begitu juga memilih  pemimpin  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  atau  tidak  memilih  sama  sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat, itupun kata darurat ini masih diperdebatkan. Larangan yang dikandung agar tidak menjadikan orang-orang  yang  bukan  seakidah  sebagai  pemimpin,  karena  identitas  mereka  sebagai kelompok  dari  agama  lain.  Karena  seharusnya  loyalitas  Muslim  hanyalah  bagi  umat  Islam. Kepemimpinan  tidak  boleh  diserahkan  kepada  orang  kafir  sekalipun ahli  zimmih termasuk ketika  ada  pemimpin  Muslim  yang  melakukan  kekufuran,  maka  dia  harus  dilengserkan.
23 Mujar Ibnu Syarif, Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal Ilmu Syariah , Vol. 12.  No. 2 (2012), h. 109-116.
24 Fahmi Huwaidi, “Kebangkitan Islam dan Persamaan Hak Antar Warga Negara”, dalam Yusuf Qardhawi, et. al,  Kebangkitan  Islam  dalam  Perbincangan  Para  Pakar ,  terj.  Moh.  Nurhakim  (Jakarta  :  Gema  Insani  Press, 1998), h. 193.
Sesungguhnya  pemimpin  dilengserkan  karena  kekufuran  yang  mereka  lakukan,  para  ulama bersepakat wajib kaum Muslimin untuk melengserkannya. Siapa yang mampu melakukan itu, maka  dia  mendapat  pahala.  barang  siapa  yang  basa-basi  dengan  mereka,  maka  mereka mendapatkan dosa. Dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya untuk hijrah atau pergi dari daerah itu. Untuk itu, pemimpin hendaknya hidup dan bekerja dengan visi yang jelas, serta tidak  gampang  tergoda  dengan  keuntungan  jangka  pendek,  ataupun  kesempatan  yang  tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang singkat. Meski pada hakikatnya para pihak yang terlibat dalam kepemimpinan sadar benar bahwa tidak semua kepentingan masyarakat dapat dipuaskan. Dari sekian banyak ideologi dan sistem untuk mengelola negara, kepemimpinan Islamlah lebih mampu mengkoordinir banyak perbedaan sebagaimana sejarah yang telah di ukir oleh Umayyah, Abbasiyah dan kerajaan Islam setelahnya.
Jika  dilihat  dari  perspektif  ulama  madzhab  fikih,  baik  itu  dari  kalangan  Madzhab Hanafiyah,  Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hambaliyah, 25 mereka  sepakat  bahwa  memilih  non- Muslim  diharamkan  untuk  dijadikan  sebagai  pemimpin.  Artinya,  kepemimpinannya  tidak dibenarkan dan tidak sah dalam Islam. 26

## 6. Profil Nahdlatul Ulama
Nahdlatul  Ulama  (NU)  bermakna  kebangkitan  Ulama  yang  merupakan  organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sejarah lahirnya terjadi pada tanggal 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiyai ternama di Jawa Timur, Jawa Tengah,  Jawa  Barat  dan  Madura  yang  menggelar  pertemuan  di  kediaman  K.H  Wahab Chasbullah di Surabaya, Jawa Timur, selain K.H. Wahab Chasbullah, pertemuan para kiyai itu juga merupakan prakarsa dari K.H. Hasyim Asy’ari.
Nahdlatul  Ulama  sebagai  sebuah  organisasi  jamiyah  dan  diniyah  Islamiyah  yang bertujuan mengenalkan faham teologi ahlu sunnah wal jama’ah aliran pemikiran Islam yang berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  dasar  Islam  yang  bercorak tasamuh (toleran),  bersifat tawassuth (moderat), i’tidal (adil), tawazun (seimbang), dan juga amar ma’ruf nahi mungkar (mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan buruk). 27 Dalam memahami dan juga menafsirkan ajaran Islam, Organisasi ini mendasarkan pemahaman agamanya kepada sumber ajaran  Al-Qur’an,  Sunnah  atau  Hadist  Nabi,  Ijma  (kesepakatan  ulama)  dan  qiyas  (analogi), yang  menggunakan  faham ahlu  sunnah  wal  jama’ah berdasarkan  pendekatan  madzhab. Dalam  bidang  aqidah,  Nahdlatul  Ulama  mengikuti  paham  Imam  Abu  Hasan  al  Asy'ari  dan Imam Abu Mansur al Maturidi. Dalam bidang fikih, mengikuti madzhab Imam Muhammad bin Idris A s Syafi'i sebagai madzhab yang dominan digunakan di Asia tenggara meskipun tetap mengakui tiga madzhab ahlusunnah wal jamaah yang lain seperti Imam Abu Hanifah
25 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
26 Wahbah  Az-Zuhaili, Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ,  terjemahan:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk,  (Jilid  X; Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 408.
27 Muhammad Shadiq , Dinamika Kepemimpinan NU , (Surabaya: Lajnah Ta’lif wa Nasyr, 2004), h. 23.
An-Nu’man, Imam Malik Bin Anas, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Dan dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Junaidi al Baghdadi dan Imam al Ghazali.

## 7. Keputusan  Bathsul  Masa’il  Al-Diniyah  Al-Waqi’iyyah  Muktamar  NU  ke  30 Lirboyo 1999
Bahtsul  Masa’il  merupakan  suatu  forum  yang  membahas  masalah-masalah  yang belum ada dalilnya atau belum ada solusinya. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, politik, ekonomi, budaya dan masalah-masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat, masalah tersebut dicarikan solusinya yang diambil dari kitab Ahlusunnah wal jamaah yakni Kutubul Mu’tabaroh . 28 Nahdlatul Ulama beristinbath untuk menjawab segala permasalahan- permasalahan  agama  yang  timbul  dalam  masyarakat  melalui  majelis  musyawarah  Bahtsul Masa’il.
Bathsul Masa’il Muktamar Nahdlatul Ulama ke 30 di Pesantren Lirboyo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pertanggal 21-27 November 1999, NU mengeluarkan keputusan. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa ada sebuah pertanyaan yang tertuju kepada Nahdlatul Ulama,  pertanyaannya  yakni  “Bagaimana  hukumnya  orang  Islam  menguasakan  urusan kenegaraan  kepada  orang  non-Muslim?”.  Maka  para  ulama-ulama  besar  Nahdlatul  Ulama memutuskan  bahwa,  Umat  Islam  tidak  boleh  atau  bahkan  haram  hukumnya  menguasakan urusan  kenegaraan  kepada  orang  non-Muslim,  kecuali  dalam  keadaan  darurat. 29 Adapun permasalahan memilih pemimpin non-Muslim dalam keadaan darurat yang dimaksud disini ada  tiga  poin,  yakni  pertama  dalam  bidang  bidang  yang  tidak  bisa  ditangani  sendiri  oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung, karena faktor kemampuan. contoh seperti seorang  Menteri,  Kepala  Dinas,  Kepala  kepolisian,  Kepala  Militer  dan  kekuasaan  yudikatif lainnya.  Yang  kedua,  dalam  bidang  bidang  yang  ada  orang  Islam  berkemampuan  untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan akan berkhianat. Ketiga, sepanjang  penguasaan  urusan  kenegaraan  kepada  non-Muslim  itu  nyata  memberi  manfaat bagi  masyarakat,  dengan  catatan  bahwasanya  orang  non-Muslim  yang  dimaksud  adalah berasal dari kalangan ahlu dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif. 30
Ketua  Umum  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  yakni  Said  Aqil  Sirodj  berpendapat tentang  hukum  memilih  pemimpin  non-Muslim  di  wilayah  mayoritas  Muslim  yakni hukumnya tidak diperbolehkan, selama ada Muslim yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas sebagai pemimpin, akan tetapi seandainya tidak ada calon pemimpin Muslim yang jujur dan adil yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas maka diperbolehkan
28 https://staialanwar.ac.id/al-kutub-al-mutabarah-di-lingkungan-nu-dan-implementasinya-di-lapangan/ .  Di  akses 26 April 2021
29 Tim PW LBM NU Jawa Timur, NU menjawab problematika ummat; Keputusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur, (cet I; Jawa Timur: PW LBM NU Jawa timur, 2015), h. 72.
30 Salah  Mahfud,  Solusi  Hukum  Islam :  Keputusan  Muktamar,  Munas  dan  Konbes  NU  1926-2004 (Cet.  III; Kudus: Khalista, 2007), H. 211.
memilih  pemimpin  non-Muslim  karena  keadilannya,  sebagaimana  pernyataan  ulama  besar Ibnu  Taimiyah  bahwa  persoalan-persoalan  kemasyarakatan  itu  bisa  tegak  dengan  baik didunia ini hanya dengan keadilan, yang boleh jadi pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan dosa dengan kekafirannya, itu akan lebih tegak daripada orang yang dalam hal agama  tidak  melakukan  dosa  tetapi  zalim,  “Sesungguhnya  Allah  akan  memperkuat  negara yang adil sekalipun pemimpinnya kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun pemimpinnya Muslim”. Adapun dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 13 yang mengatakan bahwa “Kekafiran  merupakan  kezaliman  yang  besar ”  itu  maksud  konteks  ayatnya  adalah masalah agama dalam hal akhirat, contoh ialah masalah iman, kafir, musyrik itu merupakan masalah akhirat, bukan dalam konteks kepemimpinan dunia. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Said Aqil Sirodj dalam wawancara di TVNU Televisi Nahdlatul Ulama 31

## 8. Profil Muhammadiyah
Muhammadiyah Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata “ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ “ yaitu nama  Nabi  dan  Rasul  yang  terakhir.  Kata  Muhammad  bermakna  “yang  terpuji”  dan mendapatkan tambahan “yah” berfungsi menjeniskan atau berarti pengikut. Jadi makna dari Muhammadiyah  adalah  pengikut  Nabi  Muhammad  saw.  Muhammadiyah  merupakan organisasi  masyarakat  Islam  terbesar  kedua  di  Indonesia  setelah  Nahdlatul  Ulama,  yang merupakan  sebuah  gerakan  pembaruan  sosial  yang  berbasis  nilai-nilai  keagamaan  Islam, Muhammadiyah  sendiri  mendefinisikan  dirinya  sebagai  “Gerakan  Islam  yakni  gerakan dakwah, amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid , bersumber kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah serta  berasas  Islam. 32 Sejarah  lahirnya  Muhammadiyah  terjadi  pada  tanggal  8  Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, di Yogyakarta, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah juga merupakan ormas islam yang berpaham Ahlusunnah Waljamaah yakni 4 madzhab fikih sunni, madzhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.
9. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tahun 2009 Terkait dengan Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif
Majelis  Tarjih  merupakan  lembaga Ijtihad  Jama’i di  lingkungan  Muhammadiyah yang  anggotanya  terdiri  dari  orang-orang  yang  memiliki  kompetesi ushuliyyah dan  ilmiah dalam  bidangnya  masing-masing.  Aktifitas  intelektual  yang  menjadi  domain  tugas  Majelis Tarjih dilakukan dengan mengikuti seperangkat panduan manhaj tarjih. 33
Keputusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dalam  sidangnya  pada  hari  Jumat  12 Dzulqaidah  1430  H/  30  Oktober  2009  M  terkait  dengan  memilih  partai  politik  dan  calon legislatif butir 3 menyebutkan bahwa syarat mutlak calon pemimpin yang harus dipilih adalah yakni  beragama  Islam  dengan  mengutip    Q.S  Al-Maidah  ayat  51.  Keputusannya  ini  jelas
31 TVNU Televisi Nahdlatul Ulama. 2016, 3 Mei.  K.H Said Aqil Sirodj: Pemimpin Muslim atau Non- Muslim. Youtube. https://youtu.be/y6FsFZw7gqc .
32 Anggaran Dasar Muhammadiyah, Tahun 2005, pasal 4 ayat 1 dan 2. Lihat Berita Resmi Muhammadiyah, edisi khusus, No. 1/2005 (Rajab 1426 H/ September 2005 M), h. 111.
33 Anwar  Syamsul,  "Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah." Tajdida:  Jurnal  Pemikiran  dan  Gerakan Muhammadiyah Vol. 16 No.1 (2018), h. 3.
bahwa  memilih  pemimpin  non-Muslim  adalah  haram  karena  salah  satu  syarat  calon pemimpin yang dipilih adalah harus beragama Islam.
Alm  Yunahar  Ilyas  merupakan  tokoh  besar  Muhammadiyah  yang  pernah  menjabat sebagai  Ketua  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  tahun  2005-2020  juga  pernah  menjabat sebagai  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  Pusat  tahun  2005-2015  dan  Wakil  Ketua  Umum Majelis  Ulama  Indonesia  Pusat  Tahun  2015-2020  beliau    mengeluarkan  pernyataan  perihal kepemimpinan  non-Muslim,  beliau  mengatakan  bahwa  pemimpin  itu  mempunyai  tiga  sifat, yakni sifat struktual, kultural dan profesional. Struktual adalah pemimpin yang dipilih secara langsung, seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, walikota dan wakilnya dan juga jabatan eksekutif lainnya serta anggota legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD, olehnya itu  beliau  berpendapat  bahwa  makna auliya’ didalam  QS.  Al-Maidah  ayat  51  adalah pemimpin yang struktual. Jika kata auliya’ adalah diartikan sebagai teman dekat, maka tentu akan  memiliki  konsekuensi  yang  lebih  berat  dibandingkan  dengan  arti  pemimpin. Konsekuensinya  seorang  Muslim  yang  mengaku  beriman  akan  dilarang  berteman  dekat dengan seorang Yahudi dan Nasrani. Beliau juga mengatakan bahwa memilih merupakan hak setiap  warga  negara,  sehingga  siapapun  berhak  untuk  memilih  berdasarkan  pertimbangan apapun,  dalam  Pengurus  Pusat  Muhammadiyah  memilih  adalah  hak  sekaligus  kewajiban sebagai  warga  negara,  sehingga  jika  yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan  adalah  masalah agama,  maka  itu  sah  secara  hukum,  yang  terpenting    si  pemilih  telah  mempertimbangkan maslahat dan mudhoratnya, yang jadi masalah apabila sipemilih yakni umat Islam meminta untuk  dibuatkan  peraturan  atau  undang-undang  konstitusi  tentang  larangan  non-Muslim menjadi pemimpin. 34

## Kesimpulan
Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  masyarakat  Islam terbesar di Indonesia telah mengeluarkan fatwa masing-masing mengenai hukum memilih pemimpin  non-Muslim  di  wilayah  mayoritas  Muslim,  Nahdlatul  Ulama  dalam  hasil Muktamar ke 30 di Lirboyo, Kediri Jawa Timur menyatakan bahwa tidak diperbolehkan atau haram hukumnya menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam  keadaan  darurat.  Adapun  permasalahan  memilih  pemimpin  non-Muslim  dalam keadaan darurat yang dimaksud disini ada tiga poin, yakni pertama dalam bidang bidang yang  tidak  bisa  ditangani  sendiri  oleh  orang  Islam  secara  langsung  atau  tidak  langsung, karena  faktor  kemampuan.  contoh  seperti  seorang  Menteri,  Kepala  Dinas,  Kepala kepolisian,  Kepala  Militer  dan  kekuasaan  yudikatif  lainnya.  Yang  kedua,  dalam  bidang bidang  yang  ada  orang  Islam  berkemampuan  untuk  menangani,  tetapi  terdapat  indikasi kuat  bahwa  yang  bersangkutan  akan  berkhianat.  Ketiga,  sepanjang  penguasaan  urusan
34 https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/21/yunahar-ilyas-yang-dimaksud-dengan-aulia-dalam-al-maidah-51- itu-pemimpin-struktural/. Di akses 18 mei 2021
kenegaraan  kepada  non-Muslim  itu  nyata  memberi  manfaat  bagi  masyarakat,  dengan catatan bahwasanya orang non-Muslim yang dimaksud adalah berasal dari kalangan ahli dzimmih dan  harus  ada  mekanisme  kontrol  yang  efektif.  Sedangkan  Muhammadiyah dalam  keputusan  Majelis  Tarjihnya  pada  hari  Jumat  12  Dzulqaidah  1430  H/  30  Oktober 2009  M  terkait  dengan  memilih  partai  politik  dan  calon  legislatif  butir  3  menyebutkan bahwa  syarat  mutlak  calon  pemimpin  yang  harus  dipilih  adalah  yakni  beragama  Islam dengan  mengutip    Q.S  Al-Maidah  ayat  51.  Keputusannya  ini  jelas  bahwa  memilih pemimpin non-Muslim adalah haram karena salah satu syarat calon pemimpin yang dipilih adalah harus beragama Islam.

## Daftar Pustaka
Al Qur'an.
Ad-Dumaiji  Abdullah, Al-Imamah  Al-Uzhma  Inda  ahli  Sunnah  Wal  Jamaah . Konsep Kepemimpinan  Dalam  Islam. Edited  by  Umar  Mujtahid.  Cet.  I.  Jakarta:  Ummul Qura', 2016.
Al-Maududi  Al-A’la  Abu,  Al-Khilafah  wa  Al-Mulk. Khilafah  dan  Kerajaan. Edited  by Muhammad Al-Baqir. Cet. VI. Bandung: Mizan, 1996.
Alattas,  As-Sayyid  Muhammad  Hanif. Haram  Memilih  Pemimpin  Non-Muslim  . Jakarta: Front Santri Indonesia, 2017.
Al-Jurjani, Sayyid Syarif. Al-Ta'rifat , Cairo: Al-Asilaniah, 1909.
As-Syafi’i,  Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  AL-Ghazali  ath-Thusi. Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al Ushul. Jilid I. Cairo: Amiriyyah, 1904.
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Translated by dkk Abdul Hayyie al- Kattani. Jilid X. Jakarta: Gema Insani, 2009. Bakry, Muammar. Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam . 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
Hamzah,  Amir.  "Kriteria  Pemimpin  Menurut  Al-Qur’an." Jurnal  Al-Qalam:  Jurnal  Kajian Islam & Pendidikan Vol. 10, no. 2 (2018).
Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Huwaidi, Fahmi. Kebangkitan Islam dan Persamaan Hak Antar Warga Negara. Translated by Moh. Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Vol. III Cet II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. Edisi I. Depok: Rajawali Pers, 2016.
Katsir, Ibn. Tafsir Al-Qur’an al-Azhim. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
Kebudayaan, Departememen Pendidikan dan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Vol. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Mahfud  Salah,  Munas  dan  Konbes  NU. Solusi  Hukum  Islam:  Keputusan  Muktamar. Translated by Munas dan Konbes NU 1926-2004. Cet III. Kudus: Khalista, 2007.
Muhammadiyah, Pengurus Pusat. Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005.
Nasional,  Departemen  Pendidikan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai  Pustaka,
2002.
Nawawi,  H.  Hadari. Kepemimpinan  Menurut  Islam. Cet.  I.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2001.
Ruhaini Dzuhayatin Siti, dkk. Fikih Kebinekaan. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
RedaksiIB. Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia. April 08, 2020.  https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di- dunia/ (accessed 12 Februari, 2021).
Shadiq, Muhammad. Dinamika Kepemimpinan NU. Surabaya: Lajnah Ta’lif wa Nasyr, 2004. SINDONEWS.com. Tokoh  Muhammadiyah  Istilah  Non  Islam  dan  Kafir. n.d. https://nasional.sindonews.com/ (accessed Desember 11, 2020).
Sirodj,  K.H  Said  Aqil. Pemimpin  Muslim  atau  Non-  Muslim. Mei  13,  2016. https://youtu.be/y6FsFZw7gqc. Suara Muhammadiyah. Yunahar Ilyas: Yang Dimaksud Dengan ‘Aulia’ dalam Al-Maidah 51 Itu Pemimpin Struktural. Februari 21, 2017. https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/21/yunahar-ilyas-yang-dimaksud-dengan- aulia-dalam-al-maidah-51-itu-pemimpin-struktural/ (accessed Mei 18, 2021).
Syamsul, Anwar. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah." Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah Vol. 16, no. 1 (2018).
Syarif,  Mujar  Ibnu. Presiden  Non  Muslim  di  Negara  Muslim  . Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 2006.
Syarif,  Mujar  Ibnu.  "Memilih  Presiden  Non-Muslim  di  Negara  Muslim  dalam  Perspektif Hukum Islam." Jurnal Ilmu Syariah Vol. 12, no. 2 (2012). Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Gowa: Alauddin University Press, 2021.
STAI  AL-ANWAR. Al-Kutub  Al-Mu'tabarah  di  Lingkungan  NU  dan  Implementasinya  di Lapangan. April  5,  2017.  https://staialanwar.ac.id/al-kutub-al-mutabarah-di- lingkungan-nu-dan-implementasinya-di-lapangan/ (accessed April 26, 2021).
Tim  PW  LBM  NU  Jawa  Timur. NU  menjawab  problematika  ummat;  Keputusan  Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur. Cet I. Jawa Timur: PW LBM NU Jawa timur, 2015.
Zainal,  Rivai  Veithzal  ,dkk. Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi. Edisi  IV.  Jakarta: Rajawali Pers, 2014.