Pola Interaksi  Sosial Dan Konflik Agraria Antara Masyarakat Adat Cek Bocek Dengan PT. AMNT Di Sumbawa
Sumitro 1* , Idham Irwansyah 2 , Syukurman 3
1 Mahasiswa  S3 Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM)
2 Dosen Universitas Teknologi Sumbawa 2 Dosen Universitas Negeri Makassar 3 Mahasiswa  S3 Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM) Email Coresponden*: sumitro@uts.ac.id

## Abstrak
Pola interaksi  sosial  merujuk  pada  aturan,  struktur,  atau  pola yang  mengatur bagaimana  individu atau  kelompok  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam  konteks  sosial.  Konflik  agraria  tersebut  berdampak negatif pada kehidupan  masyarakat adat Cek Bocek, termasuk ancaman terhadap kedaulatan tanah adat dan mata pencaharian tradisional mereka. Masyarakat adat merujuk kepada kelompok-kelompok manusia yang  memiliki  hubungan  erat  dengan  tanah,  wilayah,  dan  sumber  daya  alam  tertentu.  Masyarakat  adat umumnya telah menghuni suatu wilayah atau teritorial tertentu selama berabad-abad. Metode penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi partisipatif,  dan  analisis  dokumen  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  interaksi  sosial antara masyarakat adat Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa berlangsung secara hegemonik. PT. AMNT memiliki  akses  dan  kontrol  yang  lebih  besar  terhadap  sumber  daya  ekonomi,  politik,  dan  sosial  yang penting dalam masyarakat adat Cek Bocek. Mereka memanfaatkan keunggulan ini untuk mempertahankan posisi dominan atas masyarakat adat Cek Bocek. PT. AMNT memiliki kontrol atas sumber daya alam yang bernilai ekonomi, seperti emas atau lainnya di lahan yang dikuasai, dan menggunakan kekuatan ekonomi dan politik untuk memaksa norma-norma dan nilai-nilai masyarakat adat Cek Bocek di Sumbawa.
Kata Kunci : Interaksi sosial, Konflik Agraria, Masyarakat Adat .

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  memiliki  kekayaan alam  yang  melimpah,  namun  di  balik kekayaan  tersebut,  terdapat  kenyataan  yang menunjukkan adanya pertentangan atau kontradiksi yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu masalah  yang  masih  belum  terpecahkan hingga saat ini adalah konflik agraria. Konflik agraria  merujuk  perselisihan,  pertentangan, dan  percekcokan  dalam  hubungan  sosial  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  agraria  seperti tanah (Safitri dan Hamid, 2023).
Interaksi  sosial  adalah  relasi  sosial  yang dinamis  yang  melibatkan  hubungan  antara individu, antara kelompok, dan antara individu dengan  kelompok.  Interaksi  terjadi  ketika  dua
syarat  terpenuhi,  yaitu  adanya  kontak  sosial dan  komunikasi  (Hasanah,  2023).    Bentuk interaksi  sosial  adalah  keterkaitan  antara  satu individu  dengan  individu  lainnya,  di  mana setiap individu memberikan pengaruh, rangsangan,  atau  stimulus  kepada  individu lainnya. Interaksi ini sering kali terjadi melalui tindakan  seperti  berjabat  tangan,  saling menegur,  dan  berbicara  satu  sama  lain (Aritonang,  2023).  Pola  interaksi  sosial  antara masyarakat  adat  dan  perusahaan  memiliki peranan  penting  dalam  dinamika  sosial  dan budaya  suatu  daerah.  Salah  satu  contohnya adalah  pola  interaksi  sosial  antara  masyarakat adat  Cek  Bocek  dengan  pihak  PT.  AMNT  di Sumbawa.  Masyarakat  adat  Cek  Bocek merupakan  salah  satu  komunitas  adat  yang
memiliki  tradisi  dan  sistem  nilai  yang  khas. PT.  AMNT  Sumbawa  adalah  perusahaan tambang  yang  beroperasi  di  wilayah  tersebut. Kehadiran  perusahaan  tersebut  seringkali membawa dampak pada masyarakat adat, baik secara sosial maupun budaya.
Dampak  sosial  yang  muncul  dapat meliputi  perubahan  dalam  struktur  sosial  dan pola  interaksi  antaranggota  masyarakat  adat. Kehadiran perusahaan dapat membawa perubahan dalam mata pencaharian tradisional, pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  pola kepemilikan  tanah.  Aktivitas  perusahaan tambang, seperti penambangan dan eksplorasi, dapat  mengganggu  ekosistem  alam,  merusak tempat-tempat suci, dan menghancurkan situs- situs  bersejarah  yang  memiliki  nilai  penting dalam kehidupan budaya masyarakat adat. Hal ini  dapat  menyebabkan  kehilangan  identitas budaya,  hilangnya  pengetahuan  tradisional, dan mengancam keberlanjutan warisan budaya mereka.
Keberadaan  investor  yang  memiliki  niat baik  memberikan  peluang  bagi  peningkatan kesejahteraan. Namun sebaliknya, jika investor yang bertindak sebagai spekulan masuk, dapat mengancam eksistensi tanah adat dan menyebabkan  degradasi  penguasaan  tanah, yang  akhirnya  mengakibatkan  masyarakat hukum  adat  secara  perlahan  namun  pasti tergusur.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah untuk memperkuat penguasaan tanah adat oleh
masyarakat hukum adat. Ini merupakan bagian dari  upaya  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum adat  terhadap  tanah  adat  (Armies  dkk,  2022). Dalam  beberapa  kasus,  interaksi  sosial perusahaan  tambang  sering  terjadi  konflik antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan. Konflik  dapat  timbul  akibat  pertentangan antara  nilai-nilai  budaya  masyarakat  adat dengan  kepentingan  ekonomi  perusahaan, perubahan dalam tatanan sosial, serta ketidaksetaraan dalam pembagian manfaat dan akses terhadap sumber daya alam.
Konflik  merupakan  suatu  proses  yang dimulai  oleh  individu  atau  kelompok  yang memiliki  perbedaan  persepsi  atau  adanya oposisi  antara  satu  pihak  dengan  kelompok lain  terkait  wilayah,  sumber  daya,  keyakinan, nilai,  atau  konflik  dan  praktik-praktik  lainnya (Aslama  dkk,  2023).  Konflik  juga  dapat muncul karena perubahan dalam tatanan sosial yang  diakibatkan  oleh  kehadiran  perusahaan. Aktivitas pertambangan sering kali mengakibatkan perubahan drastis dalam lingkungan  fisik  dan  sosial  masyarakat  adat, termasuk perubahan dalam pola mata pencaharian,  struktur  sosial,  dan  hubungan sosial  antarindividu  dan  kelompok. Perubahan tersebut  dapat  menimbulkan  ketidakpastian dan  ketergantungan  yang  dapat  memicu konflik.  Menurut  (Firdaus,  2023)  istilah Agraria  berasal  dari  Bahasa  Latin ager yang
merujuk  pada  lapangan,  pedusunan,  wilayah, dan tanah negara. Dengan demikian, mempelajari  agraria  berarti  membahas  topik- topik  yang  terkait  dengan  tanah  atau  lahan pertanian,  serta  kepemilikan  tanah  dalam  arti yang lebih luas. Aslama dkk (2023) mengatakan  konflik  agraria  adalah  salah  satu bentuk  konflik  yang  terkait  dengan  masalah tanah.  Agraria  juga  dapat  diinterpretasikan sebagai  segala  hal  yang  terkait  dengan pembagian tanah dan hukum pertanahan.
Konflik sosial yang berhubungan dengan tanah  ulayat  tetap  menjadi  masalah  yang sering terjadi hingga saat ini. Untuk memahami  akar  masalah  dari  konflik  sosial tersebut,  penting  untuk  mempelajari  sejarah hukum  yang  berkaitan  dengan  tanah  ulayat. Analisis  terhadap  sejarah  hukum  tanah  ulayat menjadi  penting  agar  dapat  mengembangkan model penanganan konflik sosial yang relevan dengan kondisi saat ini (Pulungan, 2023).
Konflik  antara  masyarakat  adat  Cek Bocek  dengan  PT.  AMNT  Sumbawa  dapat terkait  dengan  konflik  pola  interaksi  sosial. Pola  interaksi  sosial  merujuk  pada  cara-cara masyarakat  berinteraksi  dan berhubungan satu sama  lain.  Dalam  konteks  ini,  pola  interaksi sosial  masyarakat  adat  Cek  Bocek  dan  PT. AMNT  Sumbawa  mungkin  berbeda  dan bertentangan,  sehingga  menimbulkan  konflik (Safitri dan Hamid, 2023).
Konflik  agraria  terjadi  karena  adanya tumpang  tindih  penggunaan  lahan  antara masyarakat,  pemerintah,  dan  perusahaan. Perusahaan  tambang  menjadi  pihak  yang sangat  dominan  dalam  persaingan  sumber daya.  Mereka  biasanya  memiliki  keunggulan dalam  perebutan  lahan  karena  memiliki  izin operasi yang sah, seperti kontrak karya. Di sisi lain, masyarakat adat tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kekalahan  ini  sering  kali  berarti  bahwa mereka  diusir  dari  wilayah  yang  sebelumnya merupakan  tempat  sumber  kehidupan  mereka (Hidayat, 2023).
Masyarakat adat merujuk kepada kelompok-kelompok  komunitas  yang  hidup berdasarkan  warisan  leluhur  secara  turun- temurun  di  suatu  wilayah  adat  tertentu. Masyarakat adat memiliki kedaulatan terhadap tanah  dan  sumber  daya  alam  di  wilayah tersebut,  serta  menerapkan  sistem  budaya  dan norma-norma  yang  diatur  oleh  hukum  adat (Dewi  dan  Bima,  2023).  Selain  itu,  mereka juga memiliki lembaga adat yang bertanggung jawab  atas  pengelolaan  kelangsungan  hidup masyarakat adat tersebut (Gunawan, 2022).
Masyarakat  dan  adat  istiadat  yang berkembang  di  wilayah  tersebut  merupakan entitas  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat dipisahkan.  Adat  menjadi  bagian  yang  tetap ada  dan  terus  dijaga  keasliannya  selama  adat itu  sendiri  dipertahankan  dengan  baik.
(Alghazali dkk, 2023). Perusahaan menggunakan  hukum  formal  sebagai  strategi untuk  meredam  ketegangan  di  masyarakat dengan  alasan  bahwa  ketegangan  tersebut mengganggu  operasional  perusahaan.  Namun, pendekatan  ini  terbukti  tidak  efektif  karena tidak  menghasilkan  solusi  yang  memuaskan bagi  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam konflik. Tindakan perusahaan untuk mendapatkan  lahan  dan  melibatkan  aparat penegak  hukum  dalam  konflik  ini  justru memperburuk  situasi,  mengubah  konflik vertikal  antara  masyarakat  dan  perusahaan menjadi  konflik  horizontal  (Hidayat,  2023). Hingga  saat  ini,  pemerintah,  baik  di  tingkat pusat,  provinsi,  maupun  kabupaten  Sumbawa, belum mengakui keberadaan wilayah adat Cek Bocek.  Wilayah  adat  yang  dinyatakan  oleh masyarakat  adat  Cek  Bocek  juga  menjadi bagian  klaim  oleh  negara  sebagai  hutan negara.  Terdapat  perbedaan  pandangan  antara masyarakat adat Cek Bocek yang menganggap wilayah  tersebut  sebagai  wilayah  adat, sementara  pihak  negara  menganggapnya sebagai  tanah  negara  atau  hutan  Negara (Gunawan. 2018).
Pertambangan merupakan kegiatan yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap lingkungan,  dan  interaksi  dengan  masyarakat adat Cek Bocek dapat memengaruhi keberlanjutan  dan  kelestarian  budaya  serta mata  pencaharian  mereka.  Oleh  karena  itu,
penting  untuk  memahami  pola  interaksi  sosial antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan pertambangan, termasuk dinamika yang terjadi, tantangan yang dihadapi, serta implikasi sosial, budaya, dan lingkungan  yang mungkin muncul.

## METODE Pendekatan Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  memahami  secara mendalam  pola  interaksi  sosial  dan  konflik agraria  antara  Masyarakat  Adat  Cek  Bocek dan  PT.  AMNT  Sumbawa.  Pendekatan  ini memungkinkan  peneliti  untuk  mengumpulkan data  yang  kaya  dan  mendalam  tentang pengalaman  dan  perspektif  masyarakat  adat serta perusahaan.

## Desain Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan desain studi  kasus  untuk  mempelajari  pola  interaksi sosial  dan  konflik  agraria  antara  Masyarakat Adat  Cek  Bocek  dan  PT.  AMNT  Sumbawa secara komprehensif. Desain ini memungkinkan  peneliti  untuk  melibatkan partisipan secara langsung dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan anggota masyarakat  adat  Cek  Bocek,  perwakilan  PT.
AMNT,  dan  pihak  terkait  lainnya  untuk memperoleh  pemahaman  yang  mendalam tentang  pola  interaksi  sosial  dan  konflik agraria.  Kemudian  observasi.  Peneliti  akan melakukan  observasi  langsung  di  wilayah konflik  untuk  mengamati  interaksi  sosial  dan dinamika  konflik agraria.  Dan analisis Dokumentasi.  Peneliti  akan  menganalisis dokumen-dokumen  terkait,  seperti  perjanjian, kebijakan  perusahaan,  dan  catatan  resmi, untuk  memperoleh  informasi  yang  relevan tentang konflik agraria.

## Teknik  Analisis Data
Triangulasi: Untuk meningkatkan validitas  data,  metode  triangulasi  akan digunakan  dengan  mengumpulkan  data  dari berbagai  sumber  dan  menggunakan  beberapa teknik pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  adat  Cek  Bocek  merupakan kelompok masyarakat adat yang telah menetap secara  turun  temurun  di  suatu  wilayah geografis  tertentu.  Masyarakat  ini  memiliki sistem  kelembagaan  adat  yang  mengatur  cara hidup  mereka  dan  memiliki  hubungan  erat dengan  tanah  leluhur  mereka.  Wilayah persekutuan  adat  Cek  Bocek  terdiri  dari wilayah  Dodo,  Selesek,  Sury,  Lebah,  Beru, dan  Jeluar,  yang  merupakan  wilayah  yang pertama kali ditaklukkan oleh Kedatuan Dewa Awan Maskuning. Peta wilayah adat berfungsi sebagai  panduan  bagi  masyarakat  adat  Cek
Bocek dalam merencanakan pengelolaan lahan yang  dibagi  menjadi  dua  ruang,  yaitu  ruang kelola  ekonomi  dan  ruang  wilayah  ritual  adat (Gunawan  dan  Irawansyah,  2018).  Konflik sosial yang berhubungan dengan tanah ulayat tetap  menjadi  masalah  yang  sering  terjadi hingga  saat  ini.  Untuk  memahami  akar masalah  dari  konflik  sosial  tersebut,  penting untuk  mempelajari  sejarah  hukum  yang berkaitan  dengan  tanah  ulayat.  (Pulungan, 2023).
Dari  hasil  penelitian  tentang  pola interaksi  sosial  antara  masyarakat  adat  Cek Bocek dan PT.  AMNT  Sumbawa  berlangsung secara  hegemonik.    Pola  interaksi  sosial  yang hegemonik merupakan pada pola atau struktur sosial  yang  didominasi  oleh  kekuatan  atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang kuat dalam  suatu  masyarakat. Adapun  pola interaksi sosial yang bersifat hegemonik antara masyarakat  adat  Cek  Bocek  dan  PT.  AMNT terjadi dalam beberapa hal diantaranya adalah;

## Kontrol atas Sumber Daya
Konflik  agraria  antara  Masyarakat Adat Cek Bocek dan PT. AMNT di Sumbawa, PT.  AMNT  memiliki  akses  yang  lebih  besar terhadap  sumber  daya  ekonomi,  politik,  dan sosial  yang  penting  dalam  masyarakat  adat Cek  Bocek.  Hal  ini  memberi  mereka keunggulan dan memungkinkan mereka mempertahankan posisi dominan atas masyarakat Cek Bocek.
Sebagian  besar  tanah  dan  sumber  daya  alam masih  dikuasai  oleh  sekelompok  orang terbatas,  baik  dalam  bentuk  kepemilikan swasta  (baik  asing  maupun  dalam  negeri) maupun kepemilikan oleh negara. Penguasaan tanah  ini  mayoritas  dilakukan  dengan  tujuan pengembangan  dan  perluasan  perkebunan, hutan,  taman  nasional,  infrastruktur,  dan properti komersial (Gelu, dkk, 2023).
Melalui kepemilikan oleh negara, perusahaan  dapat  menetapkan  batas-batas tanah  yang  dianggap  sebagai  kepemilikan negara  untuk  menegaskan  kontrol  wilayah oleh  negara  terhadap  sumber  daya  alam. Setelah  batas  wilayah  ditetapkan,  wilayah tersebut menjadi terbatas dan negara melarang siapa  pun  untuk  mengakses  wilayah  tersebut dan  sumber  daya  alam  di  dalamnya,  kecuali jika negara memberikan izin atau memberikan konsesi  (Gelu,  dkk,  2023).  Selaian  itu,  PT. AMNT  memiliki  koneksi  politik  yang  kuat dengan  pemerintah,  baik  melalui  hubungan bisnis,  lobbi,  atau  lainnya.  Hal  ini  dapat memberikan  mereka  pengaruh  dan  akses terhadap  keputusan  politik  yang  berkaitan dengan  konflik  agraria  tersebut.  Keuntungan politik  ini  memungkinkan  mereka  untuk mempengaruhi kebijakan, regulasi, atau tindakan  penegakan  hukum  yang  dapat mendukung  kepentingan  dan  posisi  dominan PT.  AMNT  terhadap  masyakat  adat  Cek Bocek di Sumbawa.

## Pemaksaan Norma dan Nilai
PT. AMNT dapat menggunakan pengaruh budaya untuk mengatur dan mengendalikan  pandangan  yang  diterima  oleh masyarakat. Mereka dapat mencoba mengubah atau  menggantikan  nilai-nilai  dan  tradisi masyarakat adat dengan nilai-nilai yang sesuai dengan  kepentingan  perusahaan.  Misalnya, melalui  program  CSR  atau  kampanye  sosial, PT. AMNT dapat mencoba mengubah persepsi masyarakat  adat  terhadap kegiatan perusahaan dan mempengaruhi pemahaman mereka tentang  keberlanjutan,  hak-hak  tanah,  atau hubungan mereka dengan lingkungan. Melalui strategi-strategi ini, PT. AMNT dapat mencoba  mengeksploitasi  masyarakat  adat Cek Bocek di Sumbawa dan memaksa norma- norma dan nilai-nilai mereka. Upaya ini dapat membentuk pandangan dan persepsi masyarakat  tentang  konflik  agraria  serta menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat adat .

## Represi dan Penindasan
Dalam  konteks  konflik  agraria  antara PT.  AMNT  dan  Masyarakat  Adat  Cek  Bocek di Sumbawa, PT. AMNT mungkin menggunakan  taktik  represi  dan  penindasan terhadap  masyarakat  Cek  Bocek.  Bentuk repsesi  dan  penindasan  yang  dilakukan  oleh PT.  AMNT  pada  masyarakat  adat  Cek  Bocek seperti  Kekerasan Fisik. PT. AMNT menggunakan kekerasan fisik atau
mengandalkan aparat keamanan untuk menekan  dan  menindas  masyarakat  Cek Bocek yang  memprotes  atau  melawan tindakan  perusahaan.  Hal  ini  dapat  meliputi penggunaan  kekerasan  langsung,  pengusiran paksa,  intimidasi,  atau  penahanan  ilegal terhadap  anggota  masyarakat  adat.  Tindakan ini  bertujuan  untuk  menakut-nakuti  dan memadamkan perlawanan mereka.
PT. AMNT secara sengaja merusak atau menghancurkan sumber penghidupan masyarakat,  seperti  lahan  pertanian,  hutan tradisional,  makam  yang  dikeramatkan,  dan sumber  air  dikawasan  tanah  adat  Cek  Bocek. Dengan  menghancurkan  sumber  daya  yang penting  bagi  kehidupan  masyarakat  adat, perusahaan menciptakan ketergantungan ekonomi dan merusak keberlanjutan masyarakat  adat,  serta  mendorong  mereka untuk  menyerah  atau  bergantung  pada perusahaan.
Kemudian pembungkaman dan penindasan suara masyarakat dengan membatasi kebebasan berserikat, berpendapat, dan  berorganisasi,  PT.  AMNT  membungkam suara  dan  aspirasi  masyarakat  Cek  Bocek. Dampaknya  adalah  masyarakat  adat  menjadi terpinggirkan  dan  sulit  untuk  menyuarakan kekhawatiran  atau  tuntutan  mereka  terhadap perusahaan.  Ini  mengakibatkan  ketidakadilan dan  ketimpangan  kekuasaan  dalam  konflik agraria.

## Rekayasa Politik
Hak  negara  untuk  menguasai  tanah,  air, dan  kekayaan  alam  sesuai  dengan  Pasal  33 ayat  (3)  UUD  1945  telah  menghadirkan berbagai  permasalahan  baru  seiring  dengan perubahan  waktu  dan  pertumbuhan  populasi manusia. Perbedaan penafsiran antara pemerintah  dan  masyarakat  mengenai  konsep pengkuasaan  oleh  negara  (hak  negara)  telah menimbulkan berbagai problematika. Pasal 33 ayat  (5)  menyatakan  bahwa  regulasi  lebih lanjut  mengenai  implementasi  pasal  ini  diatur dalam undang-undang, yang telah menghasilkan  beberapa  undang-undang  baru dalam  bidang  sumber  daya  alam  (Angrayni. 2023).
Ketidakjelasan  mengenai  status  tanah ulayat  atau  tanah  adat  seringkali  menjadi alasan  bagi  pihak  yang  ingin  memarginalkan atau  merampas  tanah  ulayat.  Selain  itu, kekurangan batas yang jelas pada tanah ulayat, yang  hanya  mengandalkan  ingatan  penguasa adat,  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang dihadapi.  Karena  kebutuhan  akan  lahan  untuk pembangunan, seringkali tanah ulayat digunakan  tanpa  izin  atau  pengakuan  yang memadai.  Hal  ini  mengakibatkan  ketegangan sosial  antara  masyarakat  yang  terlibat  (Tribe, 2023).
Kekuatan ekonomi dan politik didominasi  oleh  oligarki  dan  kelompok kapitalis  yang  memiliki  koneksi  erat  dan
terpusat  di  dalam  lingkaran  elit.  Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam merambah  pusat  kekuasaan  dan  struktur birokrasi pemerintahan yang cenderung bersifat oligarkis, predatoris, dan patrimonialistik (As' ad, dkk. 2023).
Kemudian  PT.  AMNT  berusaha  untuk membagi masyarakat adat dengan membentuk kelompok  atau  organisasi  masyarakat  yang mendukung  kepentingan  perusahaan.  Dengan menyediakan manfaat atau dukungan finansial kepada  kelompok  ini,  perusahaan  dapat menciptakan  persepsi  bahwa  ada  dukungan yang signifikan dari masyarakat  adat terhadap kehadiran dan operasional perusahaan. Hal ini dapat digunakan untuk memperoleh legitimasi dan mengurangi solidaritas di antara masyarakat  adat  dalam  menghadapi  konflik agraria. Hal lain yang juga dilakukan oleh PT. AMNT  memanfaatkan  konflik  internal  yang ada  dalam  masyarakat  adat  Cek  Bocek  untuk memperoleh keuntungan dalam konflik agraria.  Mereka  dapat  memanipulasi  atau memperkuat perpecahan, memperbesar perbedaan  pendapat  atau  kepentingan  antara kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  adat. Hal  ini  bertujuan  untuk  memecah  belah solidaritas  dan  daya  tawar  masyarakat  adat dalam melawan perusahaan.

## KESIMPULAN
Adapun  yang  kesimpulan  yang  dapat dalam penelitian pada pola interaksi sosial dan
konflik  agraria  antara    masyarakat  adat  Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa adalah;
1. Konflik  agraria  antara  Masyarakat  Adat Cek  Bocek  dan  PT.  AMNT  di  Sumbawa berlangsung  dalam  pola  interaksi  sosial yang bersifat hegemonik.
2. PT. AMNT memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial  yang  penting  dalam  masyarakat  adat Cek Bocek di Sumbawa.
3. PT. AMNT menggunakan pengaruh budaya,  media,  dan  koneksi  politik  untuk memaksa  norma-norma  dan  nilai-nilai masyarakat  adat  Cek  Bocek  sesuai  dengan kepentingan perusahaan.
4. Taktik  represi  dan  penindasan  digunakan oleh  PT.  AMNT  untuk  melemahkan perlawanan  masyarakat  adat  Cek  Bocek dalam konflik agraria.
5. Rekayasa  politik  dilakukan  oleh  PT. AMNT dengan melakukan lobbi, mempengaruhi  pemilihan  tokoh  adat,  dan memanfaatkan  konflik  internal dalam masyarakat adat Cek Bocek.

## DAFTAR PUSTAKA
Alghazali,  M.  S.  D.,  Siagian,  A.  W.,  &  Fajar,
H. F. (2023). Tanggung Jawab
Pemerintah  dalam  Pemenuhan  Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Lex
Generalis, 4(3), 260-273.
Angrayni (2023) Hak Mengusai Negara dalam
Pengaturan  Sumber  Energi  Baru  dan Terbarukan. Eksekusi, 5(1), 42-61. Aritonang,  M.  (2023).  Perubahan  Interaksi Sosial  Pada  Lansia  Dengan  Penyakit Kronis.  Jik Jurnal  Ilmu  Kesehatan,  7(1), 104-110.
Armies,  J.,  Verauli,  A.,  &  Baiquni,  M.  I.
(2022).  Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan  Atas  Tanah  Masyarakat
Adat  di  Wilayah  Ibu  Kota  Negara Nusantara. Recht Studiosum Law Review, 1(2), 14-27.
As'  ad,  M.  U.,  Barsihanor,  B.,  Sobirin,  S.,  & Hergianasari,  P.  (2023).  Oligarki  dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan
Pertambangan  Batu  Bara  di  Kabupaten Tanah  Bumbu.  Politika:  Jurnal  Ilmu Politik, 14(1), 1-17.
Aslama,  A.,  Sari,  E.  N.,  Sa’adah,  R.,  Santria,
S.,  &  Nurpratiwi,  H.  (2023).  Konflik
Agragria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum. Khatulistiwa:  Jurnal  Pendidikan  dan
Sosial Humaniora, 3(2), 197-207.
Dewi, A. B., & Bima, A. A. N. A. W. (2023). Adaptasi  Masyarakat  Adat  Terhadap Modernitas.  Jurnal  Ilmiah  Cakrawarti, 6(1), 130-140.
Firdaus, M. A. (2023). Dampak Sosial Konflik Agraria.
Gelu,  K.  O.,  Yohanes,  S.,  &  Kosmas,  E.
(2023). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU- X/2012  Terhadap  Eksistensi  Masyarakat Hukum Adat. COMSERVA, 3(02), 407- 417.
Gunawan,  J.  (2022).  Implementasi  Peraturan
Desa  Lawin  No.  1  Tahun  2020  tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat  Adat  Cek  Bocek  Selesek
Reen  Sury.  JIIP-Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Pendidikan, 5(8), 3243-3251. Gunawan,  J.  tt.  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara (Aman) Sumbawa. Menggaungkan Suara Marginal, 3. Gunawan,  J.,  &  Irawansyah,  I.  (2018). Dinamika Kepemilikan Tanah
Masyarakat  Adat  Cek  Bocek  Selesek
Reen  Sury.  Kemudi:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 3(1), 149-172.
Hasanah,  N.,  Karta,  I.  W.,  Rachmayani,  I.,  &
Suarta,  I.  N.  (2023).  Interaksi  Sosial Anak Korban Perceraian di Desa Kombo Kecamatan  Wawo  Kabupaten  Bima. Journal  of  Classroom  Action  Research, 5(1), 155-162.
Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota  Negara.  Prosiding  Konferensi Nasional  Sosiologi  (PKNS),  1(1),  140- 151.
Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata  Masa  Depan:  Sejarah  Hukum Tanah  Ulayat  dan  Model  Penanganan Konflik  Sosialnya.  Undang:  Jurnal Hukum, 6(1), 235-267.
Safitri,  M.,  &  Hamid,  I.  (2023).  Kontstasi
Paradigma Ekologi Politik dalam Konflik  Agraria.  Padaringan  (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi),
5(02), 106-116
Singkil.  (2023).  Interaksi  Masyarakat  Kristen terhadap  kegiatan  Keagamaan  Islam  di Desa Peertabas Kecamatan Simpang.
Tribe,  S.  S.  A.  D.  (2023)  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Anak Dalam Sumatera Selatan.