## Interpretasi Hakim terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak
Muhammad Yusuf 1 , Akhmad Haries 2 , Moh Mahrus 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
elfata92@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada asas-asas  atau  kaidah  hukum  maupun  peraturan  perundang-undangan,  putusan,  maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus,  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum  primer yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan penetapan nomor perkara: 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta.  Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa, Pertama, Majelis Hakim dalam menginterpretasikan pasal 99 huruf a khususnya memahami klausul kata “dalam” pernikahan yang sah. Majelis Hakim tersebut memberikan pembatasan yaitu  usia  kelahiran  anak  tersebut  minimal  6  (enam)  bulan  terhitung  dari  akad  atau kemungkinan adanya hubungan suami istri hal demikian tentunya senada dengan ketentuan fiqh  islam  khususnya sebagaimana  ketentuan  dalam  madzhab  syafi’iyah  maupun  hanafiah. Kedua, dalam penentuan anak sah Majelis Hakim memberikan pembatasan usia kelahiran anak minimal 6 (enam) bulan terhitung dari akad atau kemungkinan berhubungan suami istri, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim mengeluarkan anak yang lahir 2 bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya dari golongan ahli waris. Selanjutnya dalam rangka melindungi hak anak tersebut  dan  untuk  memenuhi  rasa  kemanusiaan,  kemanfaatan  dan  perlindungan  terhadap kebutuhan hidup Majelis  Hakim memberikan wasiat  wajibah  kepada anak tersebut sebesar 1/8.
Kata Kunci : Penetapan Ahli Waris, Pasal 99 Huruf A, Hak-Hak Anak Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkawinan  dalam  al- Qur’an  biasa  di istilahkan  dengan  kata اًقَثي ِّ م (ikatan  atau perjanjian) yaitu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang telah mengucapkan akad dalam proses perkawinan, dengan tujuan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan  berlandaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.[  Syaifuddin,  2018]  Ikatan  lahir  batin sebagaimana disebut di atas dalam al- Qur’an dikenal dengan sebutan اًظيِّلَغاًقَثيِّ م "Perjanjian yang kuat ” [ Ibnu Katsir, tth].
Ketika  berbicara  perkawinan  akan  nampak  memiliki  sebab  akibat  yang  akan berdampak dalam kehidupan manusia, terutama dalam masalah hukum bagi unsur terkecil dalam  suatu  keluarga  secara  keseluruhan.  Hukum  ikut  turut  serta  dalam  suatu  ikatan perkawinan  karena  sakinah,  mawaddah,  warahmah  untuk  di  era  sekarang  tidak  hanya karena adanya akad didepan wali nikah atau orang yang berperan bertindak sebagai wali nikah. Lebih jauh lagi, harus terjamin secara administrasi negara dan dilindungi oleh Negara jika  sewaktu-waktu  terjadi  apa-apa.  Undang-undang  perkawinan  yang  menjadi  dasar pijakan bagi pasangan untuk memperoleh hak secara Negara dan mencapai tujuan bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[undang-undang no 1 tahun 1974]

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Selanjtutnya berkaitan dengan perkawinan. Dewasa ini ialah maraknya kawin hamil akibat dari adanya pergaulan bebas, berkaitan dengan kawin hamil itu sendiri telah diatur dalam pasal 53 dalam KHI yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Perempuan yang hamil di luar pernikahan  diizinkan  untuk  menikah  dengan  pria  yang  bertanggung  jawab  atas kehamilannya," maka hanya frasa ini yang berlawanan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al- Isra’ (17) Ayat 32 yang berbunyi: اَل َو اوُب َرْقَت ا ىٰن ِّ زلا ا هَّنِّا اَناَك اًةَش ِّحاَف اَءۤاَس َو  ۗ اًلْيِّبَس Terjemahnya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu ada lah perbuatan keji dan jalan terburuk”
Dalam  ayat  tersebut,  dengan  tegas ditegaskan  larangan  terhadap  perbuatan  zina dalam relasi antara pria dan wanita. Selanjutnya, dalam mengamati ayat kedua pasal 53 dari Kompendium Hukum Islam yang menyebutkan: "Pernikahan saat kehamilan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak,". Selanjutnya persoalan kawin hamil meskipun diperkenankan untuk menikah dengan laki- laki yang menghamilinya, akan tetapi hal tersebut juga masih menjadi problem di Indonesia. Karena pada  akhirnya akan berimplikasi kepada status anak yang dilahirkan dari kawin hamil tersebut. Berkaitan dengan status anak ini pada dasarnya telah di atur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) yang menyebutkan bahwa: ”Anak yan g sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang  sah”.  Sedangkan  menurut  Pasal  99  KHI  Huruf  a  ada  dua  kemungkinan  anak  dapat dikategorikan sebaga anak sah, yaitu:
a.Anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah;
b.Anak tersebut lahir sebagai suatu akibat dari perkawinan yang sah;
Status anak ini menjadi hal penting karena nantinya berhubungan langsung dengan hak serta kewajiban antara seorang anak terhadap orang tuanya, baik dari segi hak dan kewajiban selama masih hidup seperti nafkah anak, maupun hak maupun kewajiban setelah salah  satu  pihak  yaitu  anak  atau  salah  satu  atau  kedua  orang  tuanya  setelah  meninggal dunia seperti dalam hal kewarisan.
Pengadilan  Agama  Sangatta  sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman pada tingkat pertama juga memiliki peran dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pada tingkat pertama khususnya dalam bidang waris bagi mereka yang beragama Islam dimana  pada  tahun  2022  ini,  Pengadilan  Agama  Sangatta  telah  menyelesaikan  sebuah penetapan  P3HP/Penetapan  Ahli  Waris  dengan  nomor  perkara  48/Pdt.P/2022/PA.Sgta. Dimana dalam perkara tersebut Para Ahli Waris mengajukan perkara penetapan ahli waris pada tanggal 28 Januari 2022 untuk mengurus harta peninggalan Pewaris, dengan pokok perkara sebagai berikut:
Dari gambar duduk perkara tersebut dapat diperoleh informasi silsilah ahli waris dari Pewaris tersebut. selanjutnya yang menjadi hal yang menarik bagi penulis ialah dimana pernikahan Pewaris dengan istri keduanya dilaksanakan pada 29 Agustus 2005 sedangkan anak  pertama  dari  istri  kedua  tersebut  lahir  pada  21  Oktober  2005,  sehingga  dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tersebut lahir hanya berjarak 53 (lima puluh  tiga)  hari  atau  kurang  dari  2  (dua)  bulan  sejak  akad  nikah  Pewaris  dengan  istri keduanya  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  anak  pertama  dari  istri  kedua  tersebut dilahirkan dalam masa kurang dari 6 (enam) bulan dari pernikahan Pewaris dengan istri keduanya.
Selanjutnya  setelah  perkara  tersebut  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim  dalam  hal  ini ialah Moh. Fathi Nasrulloh yang bertindak sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi dan  Achmad  Fachrudin  masing-masing  bertindak  sebagai  Hakim  Anggota  1  dan  Hakim Anggota 2 serta dibantu oleh Mardiyana sebagai Panitera Pengganti pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah.
Dari  paparan  tersebut,  Majelis  Hakim  dalam  penetapannya  telah  berpaling  dari ketentuan dasar sebagaimana termuat dalam Pasal  99 huruf a KHI  yang pada  pokoknya
mengatur  bahwa  “Anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat  perkawinan  yang  sah”  dari klausul  pasal  tersebut  penggunaan  konjungsi  kata  atau  merujuk  pada  sebuah pilihan[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau],  Sehingga  apabila  kata  atau  tersebut menunjukkan sebuah pilihan atau sebuah alternatif [A’an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, 2018], maka dari pasal tersebut terdapat dua kemungkinan anak sah yaitu: Pertama, anak tersebut lahir dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Kedua, anak yang sah merupakan anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang sah. Sehingga menurut hemat penulis anak  pertama  dari  istri  kedua  Pewaris  tersebut  masih  masuk  dalam  kriteria  pertama dimana anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
Selanjutnya yang menjadikan penelitian ini lebih menarik ialah meskipun Majelis Hakim  mengeluarkan  anak  pertama  dari  istri  kedua  Pewaris  dari  kelompok  ahli  waris namun Majelis Hakim memberikan kepada anak pertama dari istri kedua Pewaris wasiat wajibah dengan besaran 1/8 (satu per delapan) atau sebesar 12,5% dari keseluruhan tirkah (harta peninggalan). Dimana aturan dasar wasiat wajibah ini pada pokoknya diadopsi dari ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya pasal tersebut berbicara wasiat wajibah dari orang tua angkatnya kepada anak angkat ataupun sebaliknya. Dari latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan tentang  “Interpretasi  Hakim  Terhadap  Pasal  99  Huruf  A  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta)”

## METODE
Metode  dalam penelitian ini ialah  menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis  normatif.  Metode  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  sebuah  langkah penelitian  secara  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  menemukan  sebuah  kebenaran  yang didasarkan pada sebuah logika keilmuan hukum dari perspektif normatif [ Johny Ibrahim, 2006]. Bahan hukum utama atau primer dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang  mengikat.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  menelaah  bahan  hukum  primer  berupa:  1) Penetapan  Pengadilan  Agama  Sangatta  nomor  48/Pdt.P/2022/PA.Sgta.  2)  Penetapan Pengadilan  Agama  Sangatta  tentang  Penetapan  Ahli  Waris  periode  tahun  2021  sampai dengan Periode 2022. 3) Kompilasi Hukum Islam berupa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.  Selain  data  primer  di  atas  peneliti  juga  menggunakan  data  sekunder  sebagai pendukung dan melengkapi data yang dibutuhkan, sehingga perlu melakukan wawancara kepada hakim yang ada di Pengadilan Agama Sangatta terkait proses pemeriksaan hingga penetapan dalam perkara waris yang melibatkan anak dalam kawin hamil. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada sumber tertulis seperti aturan hukum yang berlaku  (undang-undang),  buku,  karya  ilmiah  maupun  dokumen-dokumen  lainnya  yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ditinjau  dari  segi  hukum,  pengertian  "Anak"  dalam  hukum  positif  Indonesia umumnya merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa (minderjarigheid / inferiority)  atau  sering  disebut  anak  di  bawah  pengawasan  wali  (minderjarige ondervoordij). Namun, berdasarkan aspek tersebut,  tampaknya hukum positif Indonesia (ius  constitutum  /  ius  operatum)  Tidak  secara  tegas  mengatur  tentang  adanya  standar hukum  yang  tetap  dan  berlaku  secara  merata  untuk  menetapkan  batas  usia  seseorang sebagai anak[Lilik Mulyadi, 2005].
Menurut  ketetapan  yang  diuraikan  dalam  Pasal  330  KUHPerdata,  anak  adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Pengertian ini juga senada dengan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menjelaskan anak sebagai individu yang belum pernah menikah.
Menurut pandangan R.A. Kosnan, anak-anak adalah individu muda dalam hal usia, mental, dan  perjalanan  kehidupan.  Karena  kondisi  ini,  mereka  memiliki  kerentanan  yang  tinggi terhadap  pengaruh  lingkungan  di  sekitarnya  [Koesnan,  2005].  Oleh  sebab  itu,  perhatian yang  sepenuhnya  diperlukan  bagi  anak-anak.  Namun,  sayangnya,  sebagai  anggota masyarakat yang cenderung rentan dan mudah terpengaruh, anak-anak seringkali terjebak dalam  keadaan  yang  tidak  menguntungkan,  di  mana  mereka  kehilangan  hak  untuk berbicara dan seringkali menjadi sasaran dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak- hak mereka.
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  interpretasi  mengenai  konsep  anak  yang  diakui dalam  kerangka  peraturan  hukum  dan  juga  pandangan  dari  para  pakar  terkemuka. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam pandangan mengenai definisi anak ini, karena tiap  undang-undang  dan  pendapat  dari  para  ahli  memiliki  asal  usul  dan  tujuan  yang beragam. Di bawah ini, beberapa definisi anak menurut ketentuan hukum dapat ditemukan [Prints, Darwin, 1997]:
a.Anak Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014  Jo  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak  Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b.Anak menurut Kitab Udang – Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  mengatakan  orang  belum  dewasa  adalah  mereka  yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah  sebalum  umur  21  tahun  kemudian  bercerai  atau  ditinggal  mati  oleh  suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
c.Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal  45KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
d.Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. e.Menurut  Pasal  1  butir  5  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
f.Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.
g.Menurut  Undang-undang  No  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  Yang  disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
Dari beberapa aturan diatas terlihat dalam mendefinisikan anak berdasarkan usia ada  yang  menyatakan  16  tahun,  ada  yang  menyatakan  18  tahun  dan  21  tahun  dari  sini terlihat adanya ketidak samaan dalam mendefinisikan batas usia seseorang disebut anak- anak.  Menurut  Bisma  Siregar,  dalam  masyarakat  yang  telah  memiliki  hukum  tertulis, diterapkan batasan usia 16 tahun, 18 tahun, atau usia tertentu sebagai patokan bahwa anak bukan lagi dianggap anak, melainkan sudah dewasa[Bismar, 1993].
Namun,  terdapat  variasi  dalam  pengertian  dan  batasan  usia  anak  seperti  yang disebutkan  di  atas.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  penetapan  dan  kesepakatan  yang  jelas mengenai batasan usia anak agar tidak timbul permasalahan terkait definisi usia anak. Dalam  konteks  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Perlindungan Anak, anak diidentifikasi sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  tahap  perkembangan  di  dalam  kandungan,  dan  belum  memiliki pengalaman pernikahan.
Hak dan Kewajiban Anak Secara umum, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh atau diperoleh  seseorang dari pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak merujuk pada kepemilikan, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, dan kekuasaan untuk menuntut sesuatu [KBBI].
Definisi hak anak menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun  2014  menyatakan bahwa  Hak-hak  anak  adalah  bagian integral  dari hak-hak  asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat,  negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah  [Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014]. Beberapa contoh hak-hak anak yang diakui berdasarkan berbagai pandangan meliputi:
a.Berdasarkan  Undang-Undang,  hak  dan  tanggung  jawab  anak  telah  diatur  secara  rinci dalam  Undang-Undang  yang  tercantum  di  Bab  II  Pasal  2  dari  UU  Nomor  4  Tahun  1979 tentang  kesejahteraan  anak.  Dalam  undang-undang  ini,  terdapat  empat  hak  utama  anak yang  diakui.  Pertama,  hak  untuk  menikmati  kesejahteraan,  perawatan,  bimbingan,  dan kasih sayang yang baik baik dari keluarga maupun dari lingkungan perawatan khusus, guna memungkinkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  normal.  Kedua,  hak  untuk menerima pelayanan yang mendukung perkembangan kemampuan dan kehidupan sosial anak,  yang  selaras  dengan  budaya  dan  identitas  nasional,  dengan  tujuan  menjadi  warga negara yang berbudi pekerti dan bermanfaat. Ketiga, hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah lahir. Keempat, hak untuk dilindungi dari dampak buruk lingkungan hidup yang berpotensi mengancam atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.
b.Tidak hanya diatur dalam perundang-undangan, namun hak-hak anak juga diakui dalam lembaga otonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada isu-isu anak, yaitu UNICEF (United Nations Children's Fund). Pada tahun 1989, UNICEF  telah mengembangkan sejumlah konsep mengenai hak-hak anak, yaitu [Joni dan Zulchaina, 1998]:
a. Hak Kelangsungan Hidup (survival rights). Konsep ini tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 26 Konvensi Hak Anak, yang mengakui hak anak untuk hidup.
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan (protection rights). Dalam hak ini terdapat berbagai  klausul,  termasuk  larangan  diskriminasi  (Pasal  2,  7,  23,  dan  30),  larangan eksploitasi (Pasal 10, 11, 16, 19, 20, dan 21), serta ketentuan mengenai situasi krisis dan darurat anak (Pasal 22, 25, 38, dan 39).
c. Hak untuk tumbuh dan berkembang (Development rights). Inti dari hak ini meliputi hak  anak  untuk  menerima  pendidikan  dalam  berbagai  bentuk  dan  tingkatan  (hak pendidikan),  serta  hak  yang  berkaitan  dengan  standar  kehidupan  yang  bermanfaat  bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (hak atas standar kehidupan). Ini juga mencakup hak anak untuk mendapatkan informasi, bermain, berpartisipasi dalam kegiatan  budaya,  mengembangkan  identitas,  menjaga  kesehatan,  berbicara,  serta  hak keluarga.
d. Hak Partisipasi (participation rights). Hak ini mencakup beberapa aspek, termasuk hak anak untuk memberikan pendapat dan memiliki pendapatnya diperhatikan, hak untuk berekspresi,  hak  untuk  berorganisasi,  hak  untuk  menjalin  hubungan  dan  berinteraksi dengan  orang  lain,  hak  untuk  menerima  informasi  yang  bermutu,  serta  hak  untuk terlindungi dari informasi yang tidak sesuai.
Dalam konteks literasi Islam, Wahbah al-Zuhaili menyajikan pandangan tentang lima jenis hak  anak  terhadap  orang  tua  mereka,  yang  meliputi:  hak  garis  keturunan  (nasab),  hak pemeliharaan  dan  pendidikan  (rada’),  hak  bimbingan  da n  perlindungan  (hadanah),  hak kepemimpinan  dan  pengawasan  (walayah),  serta  hak  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi (nafaqah) [Wahbah az-Zuhaili, 2010], dengan uraian sebagai berikut:
a. Hak  Nasab  merupakan  salah  satu  dasar  yang  kokoh  dalam  membentuk  struktur sebuah  keluarga,  karena  melalui  nasab  terjalin  ikatan  darah  di  antara  anggota-anggota keluarga. Tanpa adanya nasab, ikatan dalam sebuah keluarga bisa dengan mudah terlepas
dan  putus.  Oleh  karena  itu,  Allah  SWT  memberikan  pemberian  yang  signifikan  kepada manusia  dalam  bentuk  nasab.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  ayat  54  surat  Al- Furqan :
اَوُه َو يِّذَّلا اَقَلَخ اَنِّم اِّءاَمْلا ا ًرَشَب اُهَلَعَجَف اًبَسَن ا ًرْه ِّص َو ا ۗ اَناَك َو اَكُّب َر ا ًريِّدَق
Terjemahnya : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Status keturunan anak dari ibunya akan tetap diakui dalam semua situasi kelahiran, baik yang  mematuhi  prinsip  hukum  Islam  maupun  yang  tidak.  Namun,  pengakuan  atas keturunan  anak  dari  ayahnya  hanya  bisa  diberikan  melalui  pernikahan  yang  sah  atau melalui  kejelasan  yang  pasti  (wath'i  syubhat)  atau  pengakuan  langsung  terhadap  nasab tersebut.  Islam  telah  menghapuskan  praktik  zaman  pra-Islam  yang  mengakui  asal-usul keturunan anak hasil dari tindakan zina.
b. Hak  rada'  (pemberian  ASI),  dalam  konteks  isu  ini,  para  ulama  sepakat  bahwa memberikan ASI kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ibu. Pendapat ini sejalan dengan isi ayat 233 dari Surat Al-Baqarah.
اْلا َو اُتاَدِّلا َو اَنْع ِّض ْرُي اَّنُهَد َل ْوَأ اِّنْيَل ْوَح اِّنْيَلِّماَك ا ۗ اْنَمِّل اَدا َرَأ اْنَأ اَّمِّتُي
اَةَعاَض َّرلا ا ۗ
Terjemahnya : Para ibu hendaklah  menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  kewajiban  bagi  seorang  ibu  adalah memberikan ASI kepada anaknya dengan penuh perhatian selama periode dua tahun. Pandangan  ulama  Malikiyah  menyatakan  bahwa  ibu  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan ASI kepada bayinya selama ia masih berstatus sebagai istri atau dalam masa iddah setelah perceraian raj'i. Para cendekiawan juga memaknai ayat ini sebagai perintah kepada setiap istri atau individu lain yang memiliki kewajiban untuk memberikan ASI, yang merupakan  hak  anaknya.  Dalam  perspektif  ulama  Syafi'i,  diawal  kelahiran,  seorang  ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI kepada bayinya, mengingat umumnya seorang bayi tidak mampu bertahan hidup tanpa asupan susu tersebut.
c. Hak hadanah (pemeliharaan), istilah hadanah diambil dari akar kata "hadana" yang memiliki konotasi sebagai "tulang rusuk". Dalam konteks yang lebih luas, hadanah merujuk kepada kewajiban menjaga individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, karena kurangnya kemampuan untuk membuat pilihan yang baik atau buruk. Hal ini berlaku pada mereka  yang  masih  kecil  seperti  anak-anak,  orang  dewasa  yang  mengalami  gangguan mental, dan tanggung jawabnya mencakup memberikan pendidikan kepada mereka serta memastikan  kebutuhan  dasar  seperti  makan  dan  minum  terpenuhi[Wahbah  az-Zuhaili, 2010].
d. Hak  walayah  (wali),  konsep  perwalian  adalah  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh orang dewasa terhadap individu yang memiliki kekurangan dalam kepribadian atau harta. Istilah  "kurang"  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  individu  yang  tidak  memiliki kesempurnaan  dalam  kapasitas  eksistensinya.  Menurut  pandangan  ulama  dari  mazhab Hanafiyah,  perwalian  diartikan  sebagai  pelaksanaan  tindakan  atau  perkataan  atas  nama orang  lain,  baik  itu  dengan  persetujuan  atau  tanpa  persetujuan  dari  individu  yang bersangkutan [Wahbah az-Zuhaili, 2010].
Untuk melindungi anak-anak di bawah usia yang masih belum dewasa, persyaratan hukum menegaskan bahwa orang tua atau saudara yang bertanggung jawab atas harta anak harus ditunjuk sebagai wali berdasarkan keputusan pengadilan. Wali yang diangkat melalui keputusan  pengadilan  memiliki  otoritas  untuk  mewakili  anak  di  bawah  usia  ini  dalam tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi kepentingan terbaik anak tersebut  [Zulfa  dan  Mujiono,  2019].  Prinsip ini  diatur  dalam  Pasal  33  dan Pasal  34  dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan ayat (3) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset anak tersebut guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak yang masih di bawah usia.
e.Hak nafaqah (elimentasi), kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah suatu hal yang diwajibkan, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat 233 dari Surat Al-Baqarah:
ىَلَع َو اِّدوُل ْوَمْلا اُهَل اَّنُهُق ْز ِّر اَّنُهُت َوْسِّك َو اِّفو ُرْعَمْلاِّب ا ۗ اَل اُفَّلَكُت ا سْفَن اَّلِّإ ااَهَعْس ُو
ا ۗ
Terjemahnya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya Ayat  yang  telah  disebutkan  dengan  jelas  menetapkan  tanggung  jawab  utama, terutama bagi ayah, untuk menyediakan dukungan finansial. Ini sejalan dengan pandangan mayoritas  ulama  yang  juga  menyatakan  bahwa  anak-anak  memiliki  kewajiban  untuk menerima nafkah.
Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa langkah-langkah untuk melindungi hak anak sudah ada sejak lama, baik dalam format regulasi hukum maupun dalam praktiknya, melalui upaya pemerintah serta organisasi sosial. Walaupun begitu, dampak dari upaya tersebut masih  belum  sepenuhnya  memadai  mengikuti  kebutuhan  dan  dinamika  masyarakat Indonesia.  Faktor  ini  disebabkan  oleh  berbagai  kondisi  dan  keterbatasan  yang  ada,  baik dalam ranah pemerintahan maupun dalam struktur masyarakat, yang masih menghambat perkembangan dan pelaksanaan yang konkret dari peraturan yang telah ada.
Langkah ini dimulai dengan prinsip-prinsip yang diungkap dalam dua deklarasi hak anak,  yang  menyatakan  bahwa  "anak-anak  mempunyai  hak  mendapatkan  perlindungan istimewa, dan harus diberikan kesempatan dan sarana yang dijamin oleh undang-undang dan metode lain agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam aspek fisik, mental, moral, dan sosial, dalam situasi yang merdeka dan bermartabat."
Mengupayakan  pengembangan  hak-hak  anak  dalam  konteks  peradilan  bertujuan  untuk mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  menyeluruh  bagi  mereka.  Pendekatan  ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak, dianalisis dengan cermat dalam berbagai aspek yang luas, serta diintegrasikan secara matang. Proses pengembangan hak-hak anak dalam proses hukum pidana hasil dari keterkaitan kompleks antara berbagai fenomena yang memiliki hubungan dan saling memengaruhi.
Proses ini dimulai dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti mental, fisik, sosial, dan ekonomi dari sudut pandang yang lebih holistik, guna mendapatkan pemahaman yang akurat tentang suatu permasalahan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode yang interdisipliner,  dengan  mengintegrasikan  berbagai  disiplin  ilmu.  Ini  tercermin  dalam penyusunan  data  sosial  oleh  petugas  Balai  Bispa,  yang  membantu  dalam  memahami kepribadian anak, kondisi keluarga, situasi sosial dan ekonomi, serta motivasi dan tindak pidana yang terlibat. Dari situ, dihasilkan pemahaman yang komprehensif yang digunakan untuk merancang pendekatan penanggulangan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak dan  situasinya  secara  individual.  Misalnya,  ini  bisa  melibatkan  pengujian  fisik  dan psikologis untuk menganalisis aspek kepribadian anak dan membantu dalam merancang strategi yang tepat.
Locus Penelitian
Deskripsi luas tentang locus atau tempat penelitian ini ditulis untuk memberikan gambaran  tentang  tempat  dilakukannya  penelitian.  Hal  tersebut  digunakan  sebagai penunjang pembahasan hasil penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang lokasi penelitian. dengan demikian, gambaran lokasi penelitian ini akan menunjukkan gambaran awal dari hasil sebuah penelitian secara utuh. Adapun lokasi penelitian yang ingin peniliti bahas yaitu di Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang terletak di jalan Prof.  Dr.  Baharuddin  Lopa,  Nomor  01,  Desa  Teluk  Lingga,  Kecamatan  Sangatta  Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pengadilan Agama Sangatta yang salah satu  tugas  dan  fungsinya  ialah  menerima,  memeriksa,  memutus  serta  menyelesaikan perkara  yang  berkaitan  dengan  gugatan  maupun  penetapan  ahli  waris,  dari  data  yang diperoleh  oleh  peneliti  terhitung  sejak  periode  2021  sampai  dengan  2022,  Pengadilan Agama Sangatta telah memutus atau menetapkan perkara yang berkaitan dengan gugatan
maupun penetapan ahli waris yang mana dari data yang diperoleh tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Rekap data penanganan perkara penetapan ahli waris/p3hp
Pada pengadilan agama sangatta PERIODE 2021-2022 No Tahun  Jumlah Perkara P3HP/PAW  Status Putusan/Penetapan Total Kabul  Tolak  Tidak Dapat Diterima  Cabut  Gugur 1 Periode 2021  36 Perkara 31 0 1 4 0 36 2 Periode 2022  35 Perkara 23 1 1 7 3 35 Total  54 1 2 11 3 71 Tabel 1 Data Penanganan Perkara Penetapan Ahli Waris Rekap data penanganan perkara gugatan waris Pada pengadilan agama sangatta PERIODE 2021-2022 No Tahun  Jumlah Perkara P3HP/PAW  Status Putusan/Penetapan Total Kabul  Tolak  Tidak Dapat Diterima  Cabut  Perdamaian 1 Periode 2021  0 Perkara 0 0 0 0 0 0 2 Periode 2022  5 Perkara 1 0 1 1 2 5 aTotal  1 0 1 1 2 5
Tabel 2 Data Penanganan Perkara Gugatan Waris Dari  data  tersebut,  data  penanganan  perkara  gugatan  waris/penetapan  ahli  waris  pada Pengadilan Agama Sangatta dengan salah satu pihak adalah anak yang dilahirkan dengan masa  kelahiran  kurang  dari  6  (enam)  bulan  sejak  adanya  pernikahan  atau  sejak kemungkinan adanya hubungan suami istri antara kedua orang tuanya periode sejak 2021 sampai dengan 2022 hanya perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta.
1.
Analisis  Interpretasi  Hakim  Terhadap  Pasal  99  Huruf  A  Kompilasi  Hukum  Islam dalam  Perkara  Penetapan  Ahli  Waris  untuk  Memenuhi  Hak-Hak  Anak  (Studi  Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta)
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  atau  KHI  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  99  yang mengatur tentang anak yang sah sebagai berikut:
1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut Hal  tersebut  senada  dengan  pasal  42 UU  Perkawinan,  bab  IX  no  1 Tahun 1974.  Dimana dalam  pasal  tersebut  juga  mengatur  bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam  atau  akibat  perkawinan  yang  sah.  dari  ketentuan  kedua  pasal  tersebut  peneliti melihat terdapat 2 (dua) kemungkinan seorang anak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai  anak  sah  yaitu.  Pertama.  Anak  tersebut  dilahirkan  oleh  ibunya  hasil  dari  suatu perkawinan  atau  pernikahan  yang  sah.  Kedua.  Anak  tersebut  dilahirkan  oleh  ibunya didalam  perkawinan  atau  pernikahan  yang  sah.  Dari  paparan  tersebut  maka  peneliti melihat bahwa kemungkinan yang ke-dua tersebut menjadi problematika baru dikalangan masyarakat  Indonesia  khusunya  bagi  kelompok  masyarakat  yang  memegang  teguh pendapat yang berorientasi kepada fiqh Madzhab Syafi’i yang mana dalam hal ini ulama madzhab tersebut berpandangan bahwa selama anak tersebut tidak terbukti adalah anak hasil zina maka kelahiran anak tersebut membutuhkan waktu 6 (enam) bulan sejak adanya adanya  kemungkinan  persetubuhan  oleh  kedua  orang  tua  tersebut  didalam  perkawinan yang sah.
Kemudian penentuan anak sah tersebut menjadi penting karena memiliki implikasi terkait status anak tersebut karena status hukum anak kepada orang tuanya. Sebagaimana termuat dalam KHI, diantaranya yaitu :

## a) Hubungan Nasab
Konsekuensi hukum yang pertama terkait implikasi penentuan status anak adalah jika anak tersebut dikategorikan sebagai bukan anak yang sah maka dalam KHI Pasal 100 mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan nantinya hanya akan memiliki hubungan kekeluargaan terhadap ibunya maupun keluarga ibunya. Sehingga seorang anak tersebut tidak dapat di¬nisbatkan atau bernasab kepada ayah kandungnya secara genetik, meskipun terbukti  secara  nyata  bahwa  laki-laki  atau  ayah  kandung  secara  genetik  tersebut  yang membuahi  wanita  yang  melahirkannya  itu,  sehingga  memiliki  konsekunsi  hukum  anak tersebut  hanya  memiliki  hak  atas  nafkah  waris  maupun  yang  lain  kepada  ibunya  saja. Berbanding  sebaliknya  jika  anak  tersebut  dikategorikan  sebagai  anak  sah  maka  anak tersebut dapat di¬nisbatkan atau dinasabkan kepada ayah kandungnya sehingga memiliki konsekunsi hukum anak tersebut memiliki hak atas nafkah waris maupun yang lain kepada ayah ibunya.
Dengan demikian Sekalipun tampak tidak manusiawi dan tidak setara untuk meletakkan beban semata-mata pada pundak ibu tanpa memperhatikan ayah genetik dari anak tersebut dalam kasus bukan anak sah. Dari ketentuan demikian dianggap dapat menjunjung tinggi keluhuran sebuah lembaga perkawinan.
b) Nafkah
Apabila anak hanya diakui sebagai anak dari ibu dan keluarga ibu menurut hukum, maka hanya ibu dan keluarga ibu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada  anak  tersebut.  Namun,  berbeda  halnya  dengan  ayah  secara  genetik,  meskipun secara  genetik  ia  adalah  ayah  dari  anak  tersebut,  secara  hukum  ayah  tidak  diwajibkan memberikan  nafkah  kepada  anak  sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  100  KHI. Situasinya berubah jika anak tersebut diakui secara sah sebagai anak. Dalam hal ini, ayah memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah dan menyediakan kebutuhan yang layak, seperti kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan pendapatannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4 KHI.
Selanjutnya  jika  status  seorang  anak  tersebut  adalah  anak  yang  sah  dari  ayah ibunya, maka jika kedua orang tua anak tersebut bercerai, maka sang ayah secara hukum tetap wajib memberikan nafkah penghidupan kepada anak-anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan  Pasal  105  huruf  (c)  dan  156  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Berbeda  halnya dengan  anak  yang dianggap  bukan  anak sah,  Sekalipun senyatana  dalam  perkembangan dimasyarakat ayah biologis tetap memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, hal ini pada  hakekatnya  dilandaskan  pada  rasa  kemanusiaan  saja,  bukan  sebuah  keawajiban secara  hukum,  sebagaimana  komitmen  ayah  biologis  untuk  melegitimasi  keturunannya. Akibatnya,  anak  tersebut  tidak  memiliki  hak  hukum  untuk  menuntut  nafkah  dari  ayah kandungnya (genetik).
c) Hak-Hak Waris
Akibat dari relasi keluarga tersebut, seorang anak yang tidak diakui sebagai anak sah hanya memiliki hak waris terhadap harta peninggalan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hak waris terhadap harta milik ibu dan keluarganya dari pihak ibunya." Sebagai akibatnya,  anak  tersebut  tidak  memiliki  ikatan  hukum  dalam  konteks  ini  dengan  ayah kandungnya (biologis). Hal demikian tentunya secara kasat mata merugikan bagi hak anak yang seharusnya anak tersebut memiliki hubungan waris dari 2 (dua) jalur yaitu dari jalur ayah maupun jalur ibu akan tetapi hal tersebut menjadi terhalang karena ulah kedua orang tuanya,  dimana  meskipun  pada  dasarnya  anak  tersebut  tidak  menanggung  dosa  kedua orang  tuanya  akan  tetapi  dalam  hal  ini  anak  tersebut  harus  menanggung  konsekuensi hukumnya.  Selanjutnya,  apabila  status  anak  tersebut  adalah  anak  yang  sah,  maka  anak
tersebut memiliki hubungan hukum dalam hal waris baik dari ayah kandungnya maupun dari ibu kandungnya.

## d) Hak Perwalian
Dan yang terakhir terkait konsekuensi hukum atas implikasi penentuan status anak adalah jika  anak  tersebut  dikategorikan  sebagai  bukan  anak  sah  terlebih  apabila  anak  tersebut adalah seorang perempuan, maka ayah kandungnya (genetik) tersebut tidak memiliki hak untuk  menjadi  wali  bagi  anak  perempuan  tersebut,  sehingga  apabila  anak  perempuan tersebut ketika menikah maka yang berhak bertindak sebagai wali nikah anak perempuan tersebut adalah  wali hakim bukan ayah kandungnya (genetik). Perlu dicatat bahwa wali nikah memiliki peran yang sangat penting karena termasuk salah satu elemen penting dari rukun  pernikahan,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  19  Kompilasi Hukum Islam.
Hukum  Islam  dengan  tegas  mengatur  pentingnya  menjaga  keberlanjutan  nasab  dengan menegaskan  bahwa  perkawinan  yang  sah  merupakan  sarana  yang  baik  dan  adil  untuk memelihara keabsahan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya perkawinan sebagai cara  yang  sah  untuk  menentukan  keaslian  garis  keturunan,  menjaga  nasab,  serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Perkawinan menciptakan keluarga yang menjadi impian banyak orang dan memberikan status yang jelas bagi anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan atau  hasil  dari  perbuatan  zina  akan  memiliki  status  hukum  yang  ambigu  dan  dapat menyebabkan  berbagai  masalah  di  masa  depan.  Anak  tersebut  akan  memiliki  garis keturunan yang terputus dari ayah kandungnya dan hanya terikat dengan ibunya.
1.
Analisis  Interpretasi  Hakim  Terhadap  Pasal  99  Huruf  A  Kompilasi  Hukum  Islam dalam  Perkara  Penetapan  Ahli  Waris  untuk  Memenuhi  Hak-Hak  Anak  (Studi  Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta). Setelah mengetahui secara mendalam tentang isi penetapan Nomor
48/Pdt.P/2022/PA.Sgta tersebut, selanjutnya dapat di pahami bahwa duduk perkara yang diangkat dalam perkara ini adalah perkara tentang penetapan dan pembagian waris. Hal yang  menarik  untuk  dilihat  dalam  putusan  tersebut  ialah  tentang  pengeluaran  anak pertama dari istri kedua pewaris dari golongan ahli waris dengan menetapankan wasiat wajibah.  Dalam  penetapan  Majlis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sangatta  tersebut  telah menjatuhkan  penetapan  dengan  memberikan  wasiat  wajibah  terhadap  yang  mana  anak tersebut merupakan anak dari Istri Kedua pewaris yang lahir pada 21 Oktober 2005 sebagai pihak yang mendapatkan wasiat wajibah dengan bagian sebesar 12,5 %.
Dalam pertimbangan tersebut khususnya dalam menentukan golongan ahli waris dalam hal ini Majelis Hakim mengelompokan pertimbangannya ke dalam 2 bagian yaitu:
a. Pertimbangan ahli waris Istri (Ashabul Furud Sababiyah).
b. Pertimbangan ahli waris anak – anak (Ashabul Furud Nasabiyah). Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, hakim dalam
mempertimbangkan  golongan  ahli  waris  Ashabul  Furud  Nasabiyah  dalam  hal  ini  adalah anak-anak  pewaris.  Majelis  Hakim  memiliki  pertimbangan  tersendiri  terkait  anak  yang bernama Anak pertama dari istri kedua. Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua adalah anak yang  dilahirkan  pada  21  Oktober  2005  hal  tersebut  didasarkan  pada  bukti  surat  P.12 berupa akta kelahiran anak tersebut dimana dalam akta tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Pewaris dan Istri Kedua;
Selanjutnya disisi lain Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa Pewaris dan Istri Kedua menikah  secara  sah  terhitung  sejak  29  Agustus  2005  kemudian  keduanya  bercerai sebagaimana bukti surat P.14 berupa Akta Cerai nomor 0175/AC/2011/PA.Smd atas nama Istri Kedua yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 22 Februari 2011.
Dari kedua alat bukti tersebut Majelis Hakim selanjutnya memiliki kesimpulan bahwa anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua adalah anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari akad nikah yang dilakukan oleh Pewaris dan Istri Kedua. Atau anak tersebut lahir hanya  kurang  lebih  2  (  dua  )  bulan  sejak  akad  nikah  yang  dilakukan  oleh  kedua  orang tuanya.
Dalam  konteks  ini,  Majelis  Hakim  mengacu  pada  aturan  hukum  yang  terdapat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang dianggap sah adalah:
a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.
b. Anak yang berasal dari pembuahan sperma suami dan ovum istri yang dilakukan di luar rahim dan kemudian dilahirkan oleh istri tersebut.
Dalam  penafsiran  Majelis  Hakim,  terlihat  bahwa  mereka  memiliki  pandangan  berbeda mengenai  frasa  "Anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat  perkawinan  yang  sah"  yang terdapat  dalam  pasal  99  Kompilasi  Hukum  Islam,  huruf  a.  Menurut  pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal ini harus diartikan bahwa seorang anak baru dapat dianggap  sebagai  keturunan  dari  bapaknya  apabila  anak  tersebut  lahir  dalam  ikatan perkawinan yang sah dan pada saat kelahirannya, usia kehamilannya minimal enam bulan terhitung dari akad pernikahan atau kemungkinan terjadinya hubungan suami istri. Dengan demikian, pandangan Majelis Hakim mengakui pentingnya waktu kelahiran anak dan usia kehamilan  minimal  sebagai  faktor  penentu  dalam  menetapkan  nasab  anak  terhadap ayahnya.
Adapun wawancara mengenai pendapat Majelis Hakim dalam memaknai pasal 99 KHI huruf a adalah sebagai berikut.
“Definisi anak yang sah pada Pasal 99 huruf a KHI tersebut memang sudah tepat, hanya saja harus  dibatasi  dengan  minimal  masa  kehamilan  yang  dihitung  sejak  akad perkawinan/kemungkinan  berhubungan  badan  antara  suami  dan  istri  tersebut  sampai anak tersebut lahir, yaitu 6 bulan s esuai dengan ijma’ ulama”.
“Pasal ini selalu secara umum dipahami sebagai anak yang lahir paska akad pernikahan sah maka anak tersebut dihukumi anak yang sah, meskipun lahir sehari atau sesaat setelah akad pernikahan.  Namun  dalam  hal  ini  ,  kami  selaku  Hakim  mempunyai  pemahaman  yang berbeda  dengan  pemahaman  sebagaimana  secara  umum  dimana  bunyi  pasal  tersebut belum selesai yaitu “seorang anak dapat dinasabkan kepada bapaknya ketika anak tersebut lahir  dalam  atau  akibat  perkawinan  yang  sah”  melainkan    dipahami dengan  ketentuan hukum fiqh kita yaitu dan usia kelahiran anak tersebut minimal enam bulan terhitung dari akad/ kemungkinan berhubungan suami istri”
Dari sini dapat dilihat bahwa dalam menginterpretasikan pasal 99 huruf a tersebut Majelis Hakim  dalam  mem ahami  klausul  kata  “dalam”  pernikahan  yang  sah  tersebut  dengan ketentuan fiqh. Artinya dalam hal pemaknaan kata “dalam perkawinan yang sah” Majelis Hakim memberikan pembatasan yaitu usia kelahiran anak tersebut minimal enam bulan terhitung dari akad/ kemungkinan berhubungan suami istri.
Dalam pembatasan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tentunya memiliki dasar tersendiri. Dalam memberikan batasan berupa batasan usia kehamilan tersebut,  Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpedoman kepada dalil nash Al Qurán dalam surat QS. Al Ahqaf ayat 15 dan Qs Al Baqoroh ayat 233 sebagai berikut :
اَنْيَّص َو َو اَناسْن ِّ ْلْا اِّهْيَدِّلاوِّب
اًاناسْحِّإ اُهْتَلَمَح اُهُّمُأ اًاه ْرُك اُهْتَعَض َو َو اًاه ْرُك اُهُلْمَح َو اُهُلاصِّف َو
اَنوُثلَث
اًارْهَش
...
Artinya : “Dan Kami perint ahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.  Ibunya  telah  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkannya  dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan ...”(Qs Al-Ahqaf ayat 15).
اَو دِّلاوْلا اُتا اَنْع ِّض ْرُي اَّنُهَدل ْوَأ اِّنْيَل ْوَح اِّنْيَلِّماك اْنَمِّل اَدارَأ اْنَأ اَّمِّتُي
اَةَعاض َّرلا
...
Artinya : “Dan ibu -ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”(QS Al - Baqoroh ayat 233).
Dari kedua dalil naqli tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka minimal usia kandungan terhitung dari akad nikah ataupun adanya kemungkinan  hubungan  suami  istri    adalah  6  (enam).  Hal  tersebut  didasarkan  kepada kedua nash tersebut dimana nash yang pertama menyebutkan bahwa masa mengandung hingga menyapih seorang ibu kepada anaknya adalah 30 (tiga puluh) bulan, kemudian nash yang  kedua  menyebutkan  bahwa  usia  menyapih  adalah  24  (dua  puluh)  empat  bulan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa usia minimal  adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan, sehingga jumlahnya adalah 6 bulan. Hal ini juga dipahami oleh ulama Wahbah Az Zuhaili, dalam kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu, Juz 7 halaman 676 sebagai berikut :
اَل اُتَبْثُي اُبَسَن اِّلْمَحْلا اِّصِّب ا ةَف ا ةَّماَع اَّلِّإ اَذِّإ ىَتَأ اْيِّف ا ة َرْتَف ا ةَعِّقا َو اَنْيَب اِّ لَقَأ اِّلْمَحْلا ،اَه ِّرَثْكَأِّو اَّمَأ اُّلَقَأ اِّلْمَحْلا : اْدَقَف اَقَفَّتِّا اُءاَهَقُفْلا ىَلَع اَّنَأ اَّلَقَأ اِّةَّدُم اِّلْمَحْلا اُةَّتِّس ا رُهْشَأ اْنِّم اِّتْق َو اِّل ْوُخُّدلا اِّناَكْمِّإ َو اِّءْط َوْلا اِّف اْي اِّيْأ َر ، ِّر ْوُهْمُجْلا اْنِّم َو اِّتْق َو اِّدْقَع اِّجا َو َّزلا اْيِّف اِّيْأ َر اْيِّبَأ
ةَفْيِّنَح …
Artinya : “Nasab dari kehamilan bisa tidak ditetapkan kecuali setelah melewati masa antara batas  minimal  dan  batas  maksimal  kehamilan,  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada pembahasan  hamil  dan  lainnya.  Para  ulama  fiqh  bersepakat  bahwa  batas  minimal  masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul / senggama, menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah menurut imam Abu Hanifah”.
Senada  dengan  hal  tersebut,  saat  wawancara  dengan  salah  satu  Hakim  yang  mengadili perkara tersebut, telah menyampaikan hal sebagai berikut :
“Bahwa terkait dengan perihal penentuan nasab sah dari seorang anak di dalam Hukum Islam tidak lepas dari adanya masa kehamilan. Sebagaimana jika dipertemukan kedua nash tersebut  maka  masa  mengandung  hingga  menyapihnya  adalah  30  (tiga  puluh)  bulan, kemudian  di  ayat  lainnya  usia  menyapih  adalah  24  (dua  puluh)  empat  bulan.  Sehingga ditemukan usia hamil minimal adalah 30 (tiga puluh) bulan dikurang 24 (dua puluh empat) bulan yaitu 6 (enam) bulan.”
Dengan  demikian  sudah  jelas  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam menginterpretasikan pasal 99 huruf a dalam memahami klausul kata “dalam” pernikahan yang  sah  tersebut.  Majelis  Hakim  memberikan  pembatasan  yaitu  usia  kelahiran  anak tersebut minimal enam bulan terhitung dari akad/ kemungkinan berhubungan suami istri berdasarkan  ketentuan  tersebut.  Hal  demikian  tentunya  senada  dengan  ketentuan  fiqh islam  khususnya  sebagaimana  ketentuan  dalam  madzhab  syafi’i yah  maupun  hanafiah. Sehingga  anak  bernama  Anak  pertama  dari  istri  kedua  lahir  21  Oktober  2005  dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005, maka dapat dipastikan jika anak tersebut lahir melebihi batas minimal yaitu 6 (enam) bulan dari waktu berhubungan suami istri / akad nikah yaitu hanya kurang lebih 2 (dua) bulan. Sehingga cukup berdasar, bagi Majelis Hakim menetapkan jika anak bernama Anak pertama dari istri kedua bukan sebagai anak sah dari almarhum Pewaris.
Dengan pertimbangan tersebut oleh karena anak bernama Anak pertama dari istri kedua bukan sebagai anak sah tentunya hal tersebut memiliki implikasi terhadap hak-hak bagi  anak  yang  bernama  Anak  pertama  dari  istri  kedua  tersebut  dalam  hal  ini  adalah kedudukan anak tersebut tidak dapat didudukkan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Karena dalam penetapan nisbah anak kepada ayahnya tentunya harus memenuhi ketentuan hukum  yang  berlaku  yaitu  anak  tersebut  lahir  akibat  adanya  perkawinan.  Lebih  lanjut dalam  sesi  wawancara  salah  satu  Hakim  yang  menangani  perkara  tersebut  mengatakan bahwa  selama  anak  tersebut  bukan  hasil  dari  perbuatan  di  luar  perkawinan  dan  jarak kelahirannya memenuhi batas minimal  usia kehamilan yaitu 6 (enam) bulan maka anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ayahnya meskipun di kemudian hari terbukti bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang fasid. selanjutnya meskipun jarak kelahiran
anak telah memenuhi batas minimal usia kehamilan yaitu 6 (enam) bulan dari akad nikah ataupun kemungkinan dukhul akan tetapi jika terbukti secara nyata bahwa anak tersebut terbukti  adalah  anak  hasil  perbuatan  di  luar  perkawinan  meskipun  dilahirkan  dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.
“Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan k edua orang tuanya yang yang sah dan kelahirannya terhitung sejak kemungkinan dukhul atau akad sah yaitu minimal 6 bulan. Nasab anak ini dinisbahkan kepada ayah dan Ibunya, anak jenis ini disebut dengan anak sah yang berhak untuk mendapatkan waris dari garis ibu dan ayah kandungnya. Akan tetapi jika anak tersebut tersebut terbukti adalah anak hasil perbuatan di luar perkawinan meskipun dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kemudian status anak yang lahir dari pernikahan yang fasid memiliki beberapa kemungkinan diantaranya ialah;
1. Jika kedua pasangan suami istri tersebut tidak tahu fasid nya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami ;
2. Jika hanya suami yang tahu maka tidak dapat dinasabkan kepada nya, melainkan hanya ibu; 3. Jika kedua pasutri tahu, maka tidak dapat dinasabkan ke suami melainkan hanya ibu”.
4. Jika hanya istri yang tahu , maka dapat dinasabkan ke ayahnya.
Dari  pemaparan  tersebut  menurut  hemat  penulis  Majelis  Hakim  telah  memiliki  cukup berdasar  untuk  menetapkan  jika  anak  bernama  Anak  pertama  dari  istri  kedua  bukan sebagai anak sah dan bukan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris.
2. Analisis Hakim Mengeluarkan Anak Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Dari Kelompok Ahli Waris Dan Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Tersebut.
Dalam  konteks  hukum  Islam,  kedudukan  anak,  sebagaimana  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  pada  dasarnya  sama  dengan  UU  Perkawinan  karena  Pasal  100  Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan pihak ibunya, termasuk dalam hal pemeliharaan, perwalian, dan pewarisan. Semua ini diatur dalam Pasal 100  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Kemudian jika dipahami lebih mendalam pasal 100 Komilasi Hukum Islam tersebut tidak berhenti pada “anak yang lahir di luar pernikahan perkawinan” saja yang hanya memiliki hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  akan  tetapi  menjadi  meluas,  yaitu selama anak tersebut adalah hasil dari perbuatan di luar perkawinan maka anak tersebut hanya  memiliki  hubungan  nasab  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya  meskipun  anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. sehingga dalam hal ini cukup jelas bahwa yang melatarbelakangi Majelis Hakim mengeluarkan Anak pertama dari istri kedua bukan dari golongan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah masa kehamilan atas anak tersebut yang  lahir  pada  21  Oktober  2005  dari  pernikahan  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  29 Agustus 2005, maka dapat dipastikan jika anak tersebut lahir melebihi batas minimal yaitu 6 (enam) bulan dari waktu berhubungan suami istri / akad nikah yaitu hanya kurang lebih 2 ( dua ) bulan yang mana ketentuan ini adalah ketentuan yang berkembang sebagaimana pendapat ulama Syafi’iy ah.
Selanjutnya oleh karena Anak pertama dari istri kedua bukan sebagai anak sah dan bukan sebagai  ahli  waris  dari  almarhum  Pewaris.  Majelis  Hakim  berdalil  bahwa  demi  asas keadilan, kemanfaatan maupun asas kepastian hukum dalam sebuah putusan hakim. Dan Majelis Hakim menilai bahwa anak bernama Anak pertama dari istri kedua adalah  anak yang  tidak  mempunyai  kesalahan  dari  akibat  dari  perbuatan  hukum  orang  tuanya.  Oleh
karenanya,  Majelis  Hakim  tetap  akan  memberikan  bagian  harta  dari  almarhum  Pewaris melalui jalan Wasiat Wajibah.
Pengertian pengangkatan anak dalam konteks ini berbeda dengan pengertian dalam pengangkatan anak yang diatur dalam perundang-undangan positif saat ini. Perbedaannya terletak  pada  kaitan  anak  angkat  terhadap  orang  tua  yang  mengangkatnya,  yang memungkinkan mereka untuk saling mewarisi dalam perundang-undangan positif saat ini. Meskipun pengangkatan anak tidak mengubah status anak sebagaimana konteks  hukum Islam, namun nilainya dan arti pentingnya tidak berkurang, yang dibuktikan dengan pasal 209  KHI  yang  mengharuskan  orang  tua  angkat  untuk  memberikan  wasiat  wajibah  demi kepentingan anak yang di angkatnya sebagai orang tua. Orang tua angkat telah mengambil tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak angkatnya ataupun sebaliknya. Walapun dalam pandangan hukum islam seorang anak angkat tidak berhak menerima harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya berdasarkan dalil naqli dalam bentuk waris, namun demi kepentingan anak yang telah terikat secara emosional dan sosial dengan orang tua yang  mengangkatnya,  anak  tersebut  dapat  menerima  harta  peninggalan  melalui  wasiat wajibah.
Selanjutnya, dewasa ini paradigma pemaknaan anak angkat dalam KHI pasal 209 menjadi sedikit melebar hal ini dapat dilihat dari surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 tanggal 03 - 05 Mei 2012 yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa “Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasakan wasiat wajibah”. Sehingga pemberian wasiat wajibah  terhadap  anak  angkat  dari  orang  tua  angkatnya  atau  sebaliknya  sebagaimana termuat pasal 209 KHI tersebut tidak terbatas kepada anak angkat akan tetapi dapat atau dimungkinkan memberikan wasiat wajibah terhadap anak tiri yang dipelihara sejak kecil. Tidak berhenti disitu saja, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tahun 2018 nomor 1/Yur/Ag/2018 bidang Perdata Agama yang mengandung abstraksi hukum bahwa “ Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI  namun  juga  dapat  diberikan  kepada  ahli  waris  yang  tidak  beragama  islam”. Yurisprudensi  tersebut  nampaknya  berusaha  melindungi  hak  anak  terhadap  harta peninggalan pewarisnya dimana pada dasarnya agama pewaris dan ahli waris menentukan kedudukan seseorang dapat di dudukkan sebagai ahli waris mengingat perbedaan agama ahli  waris  merupakan  faktor  penghijab  seseorang  bisa  menjadi  ahli  waris,  hal  tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan berdasar yurisprudensi tersebut seseorang yang pada dasarnya berkedudukan sebagai ahli waris akan tetapi terhijab karena perbedaan agama, maka seseorang yang terhijab karena perbedaan agama tersebut tetap dapat memperoleh harta dari pewaris dengan jalan wasiat wajibah.
Selanjutnya  jika  dilihat  lebih  lanjut  dalam  pertimbangan  hukum  penetapan tersebut,  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memberikan  bagian  harta  pewaris  dalam bentuk wasiat wajibah kepada anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua tersebut merujuk pada ketentuan yurisprudensi nomor 1/Yur/Ag/2018 bidang Perdata Agama yang mana pada dasarnya yurisprudensi tersebut berbicara tentang pemberian wasiat wajibah terhadap  seseorang  yang  terhijab  karena  perbedaan  agama  yang  mana  tentunya  hal tersebut berbeda dengan posisi kasus dalam perkara tersebut. Akan tetapi dalam penetapan tersebut  tidak  ditemukan  legal  reasoning  yang  menjelaskan  tentang  pemberian  wasiat wajibah  terhadap  anak  tersebut  mengingat  yurisprudensi  nomor  1/Yur/Ag/2018  yang dijadikan dasar hukum tersebut berbicara tentang ahli waris yang kedudukannya terhijab karena perbedaan agama.
Adapun  wawancara  mengenai  landasan  hakim  memberikan  wasiat  wajibah terhadap anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua adalah sebagai berikut. “wasiat wajibah jika mengacu kep ada pasal 209 KHI maka jika dipahami secara sempit  dan kaku hanya terbatas pada hubungan anak angkat dan ayah angkat. Padahal makna filosofi
hukum dari pasal tersebut adalah “kebaikan dapat diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum “ dalam hal ini adalah ayah angkat dan anak angkat dimana diketahui kedua orang tersebut tidak mempunyai hubungan hukum, akibat suatu hal maka diberikanlah jalan pemberian harta tidak melewati waris melainkan wasiat wajibah. Sehingga  konsep  wasiat  wajibah  ,  tidak  sebatas  dilihat  kepada  golongan  ayah  dan  anak angkat  saja,  namun  jika  dipahami  sebagai  asas  “hubungan  personal  non  nasab”  dan  ” hubungan membalas budi “ maka wasiat wajibah dapat diterapkan kepada golongan non muslim, anak diluar kawin dan selama tidak mencederai hak-hak waris dari ahli waris yang berhak mendapatkan tirkah”.
Selain  itu  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  menilai  bahwa  untuk memenuhi rasa kemanusiaan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap kebutuhan hidup anak  bernama  Anak  pertama  dari  istri  kedua,  maka  Majelis  Hakim  memberikan  wasiat wajibah  kepada  anak  tersebut  sebesar  1/8  atau  12,5  %  dari  harta  peninggalan  waris  / tirkah.  Selanjutnya  dalam  menentukan  besaran  wasiat  wajibah  tersebut  dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dari segi yuridis mengacu kepada KHI pasal 195 ayat (2) dan pasal 209 ayat (2) dalam penjelasannya jumlah maksimal pemberian wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta peninggalan pewaris, selain itu oleh karena Anak pertama dari istri kedua menurut Majelis Hakim adalah bukan sebagai anak sah dari pewaris maka besaran  bagian  yang  diberikan  dalam  bentuk  wasiat  wajibah  tersebut  disesuaikan  agar tidak  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang  sah  atau  setingkat.  Sehingga  berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan dan menganggap bahwa 1/8 (satu per delapan) adalah  nilai yang cukup untuk ditetapkan sebagai wasiat wajibah dalam upaya Majelis  Hakim  untuk  memenuhi  rasa  kemanusiaan,  kemanfaatan  dan  perlindungan terhadap kebutuhan hidup anak tersebut.
Dari  pembahasan  tersebut  dapat  diketahui  bagaimana  Majelis  Hakim menginterpretasikan Pasal 99 Huruf A KHI yang berkaitan dengan kedudukan anak serta faktor yang melatarbelakangi Majelis Hakim tersebut mengeluarkan anak yang dilahirkan dengan masa atau periode lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan atau kemungkinan adanya  hubungan  suami  istri  dari  kedua  orang  tuanya  dari  kelompok  ahli  waris  dan memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut sebagaimana Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta:

## KESIMPULAN
Dari uraian  dan  kajian mengenai  Interpretasi  Hakim  Terhadap  Pasal  99  Huruf  A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak  (Studi  Penetapan  Perkara  Nomor  48/Pdt.P/2022/Pa.Sgta),  maka  penulis  dapat menguraikan  kesimpulan  sebagai  berikut.  Pertama.  Majelis  Hakim  dalam menginterpretasikan  pasal  99  huruf  a  khususnya  memahami  klausul  kata  “dalam” pernikahan yang sah. Majelis Hakim tersebut memberikan pembatasan yaitu usia kelahiran anak tersebut minimal 6 (enam) bulan terhitung dari akad atau kemungkinan berhubungan suami  istri  hal  demikian  tentunya  senada  dengan  ketentuan  fiqh  islam  khususnya sebagaimana  ketentuan  dalam  Madzhab  Syafi’iyah  maupun  Hanafiah.  Berdasarkan interpretasi tersebut maka Majelis Hakim mengeluarkan anak pertama dari istri kedua yang lahir pada 21 Oktober 2005 dari golongan ahli waris karena anak tersebut lahir kurang lebih 2  (dua)  bulan  dari  waktu  berhubungan  suami  istri  atau  akad  nikah  dimana  pernikahan kedua orang tuanya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005. Kedua. Berdasarkan Studi Penetapan  Perkara  Nomor  48/Pdt.P/2022/PA.Sgta  dalam  hal  ini  landasan  hakim mengeluarkan anak pertama dari kedua dari golongan ahli waris karena anak tersebut lahir hanya  2  bulan  setelah  perkawinan  itu  terjadi.  Kemudian  untuk  memenuhi  rasa kemanusiaan,  kemanfaatan  dan  perlindungan  terhadap  kebutuhan  hidup  anak  bernama Daffa  Ansa  Lasu  Langi,  maka  Majelis  Hakim  memberikan  wasiat  wajibah  kepada  anak
tersebut sebesar 1/8 (satu  per delapan) atau 12,5 % (sepertiga) dari harta peninggalan waris / tirkah.

## REFERENSI
Departemen Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar, 2019. Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahanan,  Hukum  Perceraian,  (Jakarta: Sinar Grafikda, 2014).
A’an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, “Makna Dan Problematik Penggunaan Term ‘Dan’, ‘Atau’,  ‘Dan/Atau’,'Kecuali',  Dan  ‘Selain’  Dalam  Undang - Undang”  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol.14, No. 4, Desember 2020.
Lilik Mulyadi, SH, MH, Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya), Mandar Maju, Bandung, 2005,.
Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung, Sumur), 2005. Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia,: ) Bandung, Citra Adiya Bhakti(, 1997. Bismar  Siregar,  Telaah  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Wanita,
(Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII), 1986.
Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z,  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2010). Zulfa  Salsabila  Alfarobi,  Mujiono  Hafidh  Prasetyo,  Penetapan  Perwalian  Anak  Terkait Pertanggung  Jawaban  Orang  Tua  Menjual  Harta  Anak  Di  Bawah  Umur  Karena Pewarisan,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Jurnal Notarius Vol 12, 2019.
Johny  Ibrahim,  Teori  &  Metode  Penelitiah  Hukum  Normatif,  Malang,  Banyumedia Publiching 2006.
Efendi, A’an dan Dyah Octorina Susanti, “Makna Dan Problematik Penggunaan Term Dalam Undang- Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4 ), Desember 2020. Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri.” Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam, 1(1), 2014.
Hauqola,  N.  “Hermeneutika  Hadis:  Upaya  Memecah  Kebekuan  Teks.”  Jurnal  Theologia,
24(1), 2016, 261 – 284.
Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” Jurnal al ‘Adl, 11(6), Januari -Juni 2014.
Kholiq. “Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer,” Jurnal Isti’dal, 1(2), 2014. Maolana, Wildan. “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”. Jurnal Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan. 12(1), 2019. Mukh sin, M Karya. “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”. Jurnal Al -Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman. 18(1), 2020.
Musyafah,  Aisyah  Ayu.  “Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofi  Hukum  Islam.”  Jurnal Crepido, 2(2), November, 2020.
Prayogo,  Tony.  “Penerapan Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian Undang- Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia. 13(2), 2016. Pun iman,  Ach.  “Hukum  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  dan  Undang -undang  No.  1 Tahun 1974. Jurnal Yustitia. 19(1), Mei 2018.
Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian Undang- Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia. 13(2), 2016. Santoso S, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang -Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Jurnal Yudisia. 7( 2), Desember 2016.
Sulistiarso,  Son  Ferri.  "Peran  Pelatihan  Dan  Bimbingan  Khusus  Untuk  Meningkatkan Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (Sdm)  Pada  Sentra  Pengrajin  Gerabah  Di  Desa Tondowulan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang". Skripsi S-I Kearsipan Fakultas Ekonomi, UIN Malang, 2014.
Wibisana,  W.  (2017).  Perkawinan  Wanita  Hamil  Diluar  Nikah  Serta  Akibat  Hukumnya Prespektif Fikih dan Hukum Positif. Jurnal Pendidikan Islam- Ta’lim, 15 (1). Wibowo, R. Tetuko Aryo. “Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil.” Jurn al Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 5(2), Desember 2020.
Mahkamah  Agung,  “Himpunan  Peraturan  Perundang -Undangan  yang  Berkaitan  dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya” (Perpustakaan Dan  Layanan  Informasi  Biro  Hukum  Dan  Humas  Badan  Urusan  Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 88.
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau diakses pada 14 April 2023 pukul 22.00.
Copyright Holder :
© Muhammad Yusuf, Akhmad Haries, Moh Mahrus (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: