## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.128
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

## Wibi Anska Putri
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Correspondence email: wibiansp@gmail.com
Abstrak. HKI merupakan sebuah karya yang dideklarasikan oleh pelaku ekonomi kreatif sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain menjadi wujud dari perlindungan hukum, keberadaan salah satu jenis HKI yaitu merek dapat dijadikan konsep sebagai jaminan. Faktanya, tidak terdapat kekuatan hukum untuk menerapkan hal tersebut karena belum terdapat regulasi yang  mengaturnya,  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  pihak  yang  terlibat  didalamnya,  terutama  mengenai kebijakan lembaga perbankan dalam memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi. Hasil penulisan ini menunjukkan  bahwa  penerapan  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit  perbankan  belum  memiliki kepastian  hukum,  dan  adapun  upaya  yan  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  dengan  melakukan  harmonisasi  regulasi, memberikan penyuluhan mengenai pentingnya keberadaan HKI, serta pengawasan keseimbangan antara aturan yang berlaku dengan kenyataan  yang  berlangsung  di  lapangan.  Peran  koperasi  atau  UMKM  adalah  dengan  mempertahankan  kinerja  yang  baik  saat lembaga perbankan telah memberikan akses permodalan dalam bentuk kredit dengan menerapkan Linkage Program pola Executing yang berbasis pada asas konsesualisme atau kepercayaan dan menerapkan prinsip manajemen risiko dalam setiap perjanjian kredit. Tanggung jawab sosial lembaga perbankan dalam hal ini adalah memberikan pelonggaran jaminan dan tidak bersifat komersil.
Kata  Kunci :  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Merek  Kolektif,  Koperasi  atau  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  Jaminan,  Kredit, Perbankan.
Abstract. HKI is a work declared by creative economic actors as an effort to encourage Indonesia's economic growth. In addition to being a form of legal protection, the existence of one type of HKI namely the brand can be used as a concept as collateral. In fact, there is no legal force to implement this because there are no regulations governing it, causing legal uncertainty for the parties involved,  especially  regarding  the  policy  of  banking  institutions  in  providing  credit  to  cooperatives  or  UMKM  that  have  been certified. The results of this paper show that the application of collective brand certificates to be used as collateral for  bank loans does  not  yet  have  legal  certainty,  and  the  efforts  that  can  be  made  by  the  government  are  to  harmonize  regulations,  provide counseling on the importance of the existence of HKI, and monitor the balance between applicable rules and reality. which took place in the field. The role of cooperatives or UMKM is to maintain good performance when banking institutions have provided access to capital in the form of credit by implementing the Linkage Program Executing pattern based on the principle of consensus or trust and applying risk management principles in each credit agreement. The social responsibility of banking institutions in this case is to provide easing of collateral and is not commercial in nature.
Keywords:  Intellectual  Property  Rights,  Collective  Brand,  Cooperatives  or  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises,  Guarantee, Credit, Banking.

## PENDAHULUAN
Pemerataan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dimulai  dari  perlindungan  terhadap  hak  pelaku  ekonomi  kreatif, karena perlindungan tersebut merupakan hal yang penting bagi faktor penggerak perekonomian Indonesia, salah satunya dengan memberikan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut dengan HKI) kepada koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut dengan UMKM). Pada era globalisasi sekarang ini, HKI dioptimalisasikan sebagai modal kerja, artinya HKI merupakan sebuah instrumen untuk menjamin hutang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal HKI (yang selanjutnya disebut dengan Ditjen HKI) harus mengarahkan agar koperasi atau UMKM mendaftarkan merek  yang dimiliki guna  mendapat akses permodalan dengan hanya  menggunakan  sertifikat HKI.
Perkembangan  industri  diiringi  dengan  berkembangnya  penggunaan  iklan  untuk  memperkenalkan  produk. Sejalan  dengan  berkembang  dan  meningkatnya  penggunaan  iklan,  maka  meningkat  pula  penggunaan  merek  dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal atau sering disebut juga sebagai sumber produsen dari barang- barang yang bersangkutan. 1 Eksistensi penggunaan merek sangat penting untuk diberlakukan bagi segala jenis uaha, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berasal dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti halnya yang terjadi pada kasus “Geprek Bensu”, dimana Ruben Onsu, owner dari ayam geprek ternama ini mengajukan gugatan
1 Akifa P. Nayla, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Yogyakarta: Laksanam 2014, hlm. 13.

## Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terdapat merek Bensu lain yang telah terdaftar pada website resmi Ditjen HKI. Pendaftaran merek demi mendapatkan sertifikat merek sangat berguna dalam jangka yang cukup panjang, karena telah  dilindungi  secara  hukum,  serta  meminimalisir  munculnya  sengketa  perebutan  merek  seperti  kasus  yang  telah dipaparkan sebelumnya.
Dialektika terhadap upaya branding strategy tentang salah satu jenis merek tengah menjadi pusat perhatian bagi koperasi atau UMKM di Indonesia, yaitu merek kolektif. Pengaturan mengenai merek kolektif sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Untuk bersaing dalam kegiatan ekonomi baik di level nasional maupun internasional, koperasi atau UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti inovasi produk dan jasa,  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  teknologi,  serta  perluasan  area  pemasaran,  sehingga  dapat mengembangkan produk-produk koperasi atau UMKM dan memiliki daya saing yang lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional. 2
Berkaitan mengenai merek kolektif, usaha yang telah tersertifikasi HKI,  misalnya usaha yang telah memiliki sertifikat  Indikasi  Geografis  karena  usaha  yang  berjalan  berasal  dari  faktor  geografis,  dapat  dilebur  menjadi  satu kesatuan dalam bentuk merek kolektif. Pembiayaan dari lembaga perbankan nantinya akan diberikan kepada seluruh koperasi atau UMKM dengan satu merek kolektif. Jika mengambil contoh dari usaha “Tembakau Mole Sumedang”, alangkah baiknya apabila seluruh usaha “Tembakau Mole Sumedang” didaftarkan pada Ditjen HKI dengan kategori Indikasi Geografis yang dilebur menjadi satu kesatuan dan menghasilkan sertifikasi merek kolektif agar penggunaan lebih  efektif  dan  efisien.  Sehingga,  penerapan  sertifikasi  merek  kolektif  dapat  memudahkan  pelaku  ekonomi  kreatif dalam  konteks  pelonggaran  jaminan  untuk  mendapat  kredit  dari  lembaga  perbankan,  sebab  koperasi  atau  UMKM biasanya mempunyai modal yang sedikit sedangkan lembaga perbankan memiliki modal yang berlebih.
Setelah  melakukan  wawancara  terhadap  salah  satu  perwakilan  dari  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan Kabupaten Sumedang, jika benar sertifikat merek kolektif direalisasikan sebagai agunan kredit, hal tersebut merupakan solusi terbaik untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia karena mereka tidak lagi merasa keberatan dalam  hal  persyaratan  pengajuan  kredit  kepada  lembaga  perbankan.  Namun  disatu  sisi,  jika  mereka  tidak  dapat mengembalikan hutangnya, mereka akan kehilangan sertifikat merek kolektif yang dimiliki beserta dengan usaha yang dijalankan.
Konsep  sertifikat  merek  kolektif  sebagai collateral melalui  jaminan  dipandang  dapat  memudahkan  dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk dapat terus menjalankan usahanya secara produktif dengan akses permodalan dari bank. Sertifikasi merek kolektif diharapkan juga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar merek yang telah terdaftar, sehingga tidak akan terjadi perebutan merek dari setiap usaha yang sejenis. Permasalahan hukum  disini  adalah  mengenai  kekuatan  hukum  tentang  sertifikat  merek  kolektif  sebagai  jaminan  kredit  perbankan. Sampai saat ini, belum terdapat regulasi yang memuat mengenai hal tersebut, sehingga menimbulkan keraguan yang dirasakan oleh lembaga perbankan dalam hal pemberian dana terhadap koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek  kolektif,  karena  lembaga  perbankan  pun  cenderung  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  pembiayaan  yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pertanggungjawaban sosial perbankan dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, yang salah satunya memberikan kesempatan kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif untuk mendapatkan kredit.  Kredit yang diberikan pasti mengandung risiko, oleh karena itu setiap pemberian kredit harus dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui risiko-risiko  yang  mungkin  timbul  dan  mencari  solusi  untuk  mengatasinya,  sehingga  dapat  membentuk account receivable yang berkualitas dan sehat. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan sehingga terciptanya kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan ( profitability ) dari suatu kredit. 3
Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  pula  mengenai  kebijakan  sosial  lembaga  perbankan  untuk  membantu memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi. Kebijakan sosial lembaga perbankan yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  merupakan  suatu  hal  yang  bersifat  tidak  komersil.  Lembaga  perbankan  memiliki kesempatan  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  prinsip  manajemen  risiko  untuk  memberikan  kredit.  Selain memberikan penilaian terhadap calon debitur saat memberikan kredit, lembaga perbankan pun tetap dinilai dan diawasi
Hukum Online, “Merek Kolektif Solusi Pengusaha UMKM” (2017)
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a8055f9fb08/merek-kolektif-solusi-pengusaha-umkm>  [21/08/2019].
3 Djumhana Muhamad , Hukum Perbankan Di Indonesia , Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006 , hlm. 361.

## Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
oleh pihak yang berwenang  yaitu Ditjen HKI sebagai lembaga eksekutif perwakilan pemerintah yang  mengeluarkan sertifikat merek kolektif dengan menerapkan salah satu aspek manajemen yaitu fungsi pengawasan atau controlling . Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik mencari jawaban atas permasalahan yang timbul ketika sertifikat merek kolektif direalisasikan sebagai jaminan kredit perbankan dan Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kekuatan  hukum  mengenai  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit perbankan dikaitkan dengan asas kepastian hukum?
2. Bagaimanakah kebijakan bank terhadap sertifikasi merek kolektif yang berpotensi untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan dikaitkan dengan Prinsip 5C?
Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis kekuatan hukum tentang sertifikat merek kolektif agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk mengkaji bagaimana kebijakan bank terhadap sertifikasi merek kolektif yang berpotensi untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan yang dikaitkan dengan Prinsip 5C.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. 4 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum,  dan perbandingan  hukum. 5 Secara  spesifik  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statue approach ) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan terpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 6 Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, teori-teori, dan konsep- konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat di koperasi atau UMKM yang memiliki sertifikat merek kolektif dan tetap dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut bertujuan untuk meneliti penerapan aspek-aspek hukum dalam tanggung jawab pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif, serta pelaksanaan pembiayaan permodalan dari lembaga perbankan menggunakan linkage program khususnya pola executing .

## Rancangan Kegiatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  yuridis  normatif,  dilakukan  terhadap kaidah-kaidah  hukum  yang  merupakan  patokan  berperilaku  atau  bersikap  tidak  pantas.    Penelitian  tersebut  dapat dilakukan  (terutama)  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  sepanjang  bahan-bahan  tadi  mengandung  kaidah- kaidah hukum. 7
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini,  hukum  normatif  yang  digunakan  pada  rancangan  kegiatan  yang dilakukan oleh Peneliti yaitu dalam hal menganalisis kekuatan hukum sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan adalah Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

## Bahan dan Alat Utama

## Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
6. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV Mandar Maju, 2016, hlm. 3.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015, hlm. 114.
6 Peter Mahmud Marzui, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 62.
Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
7. Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  No.  03/Per/M.KUKM/III/2009  tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi;
8. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/6/UKU perihal Jaminan Kredit Perbankan.

## Bahan Hukum Sekunder
1. Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini;
2. Makalah atau Jurnal tentang Perbankan, Jaminan, dan Hak Kekayaan Intelektual.

## Bahan Hukum Tersier
1. Kamus Hukum ( Black’s Law Dictionary );
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Ensiklopedia.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan awal data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, buku, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Peneliti melakukan observasi lapangan di Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor Kabupaten Sumedang, Koperasi Peternakan  Sapi  Bandung  Selatan  (KPBS)  Pangalengan,  serta  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten Sumedang untuk mencari gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti.

## Teknik Analisis
Analisis data yang digunakan dala penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis. 8 Teknik  analisis  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini adalah  menguraikan  hasil  dari  analisis  dalam  kekuatan  hukum  mengenai  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan sebagai jaminan kredit serta bagaimana kebijakan lembaga perbankan dalam hal pemberian kredit dengan hanya HKI sebagai  jaminan,  serta  kedua  masalah  tersebut  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Perbankan  dan  Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Merek  Kolektif  untuk  Dijadikan  Sebagai  Jaminan  Kredit  Perbankan  dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum
Pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit di Indonesia terkendala karena belum terdapat payung hukum tetap mengenai  hal  tersebut,  sehingga  menimbulkan  kesulitan  tersendiri  bagi  koperasi  atau  UMKM  maupun  lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit. Faktor lain yang menjadi kendala yakni di Indonesia belum terdapat Lembaga Penilai Aset HKI yang harus disertifikasi dan diakreditasi oleh Ditjen HKI, dan harus terdaftar di Bank Indonesia selaku otoritas pasar uang serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pasar modal dan lembaga jasa keuangan. 9 Sertifikat merek kolektif dalam konteks ini dianggap sangat memudahkan pelaku usaha dalam berbagai aspek, selain mereka mendapat perlindungan hukum atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, koperasi atau UMKM akan mudah  mendapatkan  kredit  karena  adanya  pelonggaran jaminan  yang  diberikan oleh lembaga  perbankan. Kelebihan pasti  selalu  diiringi  dengan  kekurangan,  kendati  demikian,  berdasarkan  hasil  wawancara  Penulis  kepada  usaha  Ubi Cilembu Sumedang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, tidak sedikit para pelaku usaha yang  ragu  untuk  mengajukan  jaminan  berupa  sertifikat  HKI  yang  dimilikinya,  karena  jika  mereka  tidak  dapat mengembalikan hutangnya, mereka akan kehilangan sertifikat HKI dalam hal ini adalah merek kolektif dimana sertifikat tersebut adalah wujud perlindungan hukum bagi merek usaha yang mereka lakoni. Regulasi terkait hal tersebut sangat perlu dibentuk mengingat regulasi digunakan sebagai pedoman dan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya.
Keresahan  selanjutnya  yang  dirasakan  oleh  koperasi  atau  UMKM  adalah  jika  tidak  terdapat  regulasi  yang mengatur  ketentuan  sertifikat  merek  kolektif  dijadikan  sebagai  jaminan,  mereka  tidak  akan  mengetahui  hak  dan kewajibannya  dalam  penggunaan  HKI  sebagai jaminan  kredit.  Berbicara  mengenai  hak  dan  kewajiban,    keberadaan sebuah regulasi sangat dibutuhkan untuk menghindari kesewenang-wenangan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan tetap saling menguntungkan dalam  menjalankan perjanjian kredit yang telah ditetapkan. Perjanjian kredit antara pelaku  usaha  sebagai  debitur  dan  lembaga  perbankan  sebagai  kreditur  pasti  akan  terjadi,  tetapi  jika  tidak  terdapat landasan  yang  lebih  tinggi  yang  mengatur  mengenai  jaminan  kredit  berupa  sertifikat  HKI,  hal  tersebut  tidak  akan
8 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69.
9 Iswi Hariyani, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018, hlm. 9.

## Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
menciptakan sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Apabila sewaktu-waktu debitur tidak dapat mengembalikan hutang yang diberikan oleh bank, lembaga perbankan pun dapat dengan sengaja menyita sertifikat merek kolektif tersebut dan turut menjalankan usaha yang dimiliki oleh koperasi atau UMKM sebagai pengembalian kredit  yang  sebelumnya  tidak  dapat  dilunasi.  Inovasi  mengenai  penerapan  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan sebagai jaminan  kredit perbankan juga bertujuan  untuk  melatih calon  debitur  agar  tidak  lalai  dalam  mengembalikan hutang yang diberikan oleh bank, karena jika debitur tidak mengembalikan, debitur pun akan kehilangan merek serta usaha yang dijalankan.
Mengambil dari sudut pandang lembaga perbankan, dengan belum terciptanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum tetap, lembaga perbankan tidak dapat memberikan kredit dengan agunan hanya sebuah sertifikat merek kolektif saja,  terlebih  mereka  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  hal  tersebut  kepada  OJK  mengenai  atas  dasar  apa  dan mengapa  diberikan  sebuah  kredit  dengan  jumlah  yang  cukup  banyak  tanpa  adanya  sebuah  aturan  hukum  yang melandasinya.
Penggunaan merek kolektif akan memudahkan lembaga perbankan dalam hal penyaluran dana kepada koperasi atau UMKM yang telah tergabung dalam satu merek tersebut, sehingga akan terciptanya suatu kegiatan pemberian kredit yang  efektif  dan  efisien.  Koperasi  atau  UMKM  yang  telah  tersertifikasi  merek  kolektif,  ketika  mereka  telah mendapatkan  pembiayaan  kredit  dari  lembaga  perbankan,  para  pelaku  usaha  tersebut  memiliki  kewajiban  untuk mempertahankan kinerja usaha yang baik sehingga meningkatkan valuasi dari sertifikat HKI yang dimiliki pula.
Penulis menggunakan teori yang mendasari penelitian ini, yaitu Teori Jaminan Performa, dimana menurut teori ini,  agunan  ( collateral )  bersifat formalitas  saja  untuk  memenuhi  kewajiban  bank  meneliti  kemampuan  calon  debitur menyiapkan  jaminan  sebagai  persyaratan  permohonan  kredit. 10 Dasar  pemikiran  teori  ini  adalah  apabila  kinerja perusahaan  baik,  dalam  hal  ini  koperasi  atau  UMKM  dapat  mengelola  dana  yang  diberikan  dengan  baik,  dan  bisa memenuhi perjanjian kredit, maka jaminan menjadi tidak penting. Sehingga adanya pembaharuan dalam hal potensi sertifikat merek kolektif sebagai jaminan, dapat diterapkan berdasarkan teori tersebut. Menurut teori Jaminan Performa, dalam hal keempat persyaratan permohonan kredit, yaitu: watak ( character ), kemampuan ( capacity ), modal ( capital ), dan prospek usaha ( condition of economic ) sudah terpenuhi, maka agunan ( collateral ) bersifat formalitas saja untuk memenuhi kewajiban bank meneliti kemampuan calon debitur menyiapkan jaminan sebagai persyaratan permohonan kredit. 11 Menurut pemikiran Penulis berdasarkan teori Jaminan Performa, permohonan kredit menggunakan sertifikat merek  kolektif sebagai  agunan  sebaiknya  disetujui  dan  dirumuskan  dalam  suatu peraturan,  karena  sertifikat  tersebut hanya  sebagai  formalitas  saja, dengan  tujuan  mencapai  keinginan  masyarakat  dalam  hal  pelonggaran jaminan  untuk persyaratan dalam mengajukan kredit.
Faktor  yang  menekankan  bahwa  sebuah  regulasi  mengenai  jaminan  berupa  sertifikat  merek  kolektif  harus segera  dirumuskan  adalah  karena  suatu  kegiatan  tidak  akan  berjalan  sebagaimana  mestinya  apabila  belum  terdapat regulasi yang mengaturnya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan. Penulis disini menghubungkan permasalahan ini pada asas kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum menurut Sudikno adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret. 12 Ajaran prioritas baku mengemukakan ada 3 (tiga) ide dasar hukum atau tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal tersebut tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. 13
Pada dasarnya, sebuah regulasi dibentuk dengan tujuan mencapai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya  agar  sebuah  inovasi  mengenai  potensi  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit perbankan  dapat  direalisasikan  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  seluruh  pihak  yang  terlibat.  Konsep  sertifikat merek  kolektif sebagai collateral melalui jaminan  dipandang  dapat  memudahkan  dan  memberikan  kepastian  hukum bagi  inventor  untuk  dapat  terus  menjalankan  usahanya  secara  produktif  dengan  akses  permodalan  dari  lembaga perbankan.  Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  regulasi  mengenai  jaminan  berupa  sertifikat  merek  kolektif  harus  segera dirumuskan sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum tetap agar menciptakan keadilan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, yakni meliputi koperasi atau UMKM sebagai pelaku usaha dan calon debitur, lembaga perbankan sebagai calon  kreditur,  serta  Ditjen  HKI  sebagai  perwakilan  dari  pemerintah  yang  memiliki  kekuasaan  eksekutif  atau
10 Tarsisius  Murwadji, Paradigma  Baru  Hukum  Jaminan:  Penjaminan  Hak  Pengelolaan Daratan  Perairan  Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e-Cash Collateral, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 230.
11 Ibid, hlm. 230.
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 85.
13 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Pustaka Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 162.
Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
bestuurzorg dalam mencetuskan sebuah sertifikat legal dari merek dagang atau jasa yang dalam penelitian ini adalah merek kolektif.
Berdasarkan  seluruh  pemaparan  diatas,  Penulis  semakin  yakin  bahwa  penggunaan  sertifikat  merek  kolektif sangat berpengaruh besar pada setiap perkembangan  suatu usaha yang disertai dengan perlindungan hukum, dengan demikian  alangkah  baiknya  apabila  dibentuk  sebuah  regulasi  yang  menekankan  mengenai  sertifikat  merek  kolektif untuk  dijadikan  sebagai  agunan  kredit  perbankan.  Regulasi  mengenai  ketentuan  tersebut  harus  tertuang  baik  dalam Undang-Undang  Perbankan  maupun  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  mengatur  merek  kolektif didalamnya.  Jika  dimasukkan  ke  dalam  undang-undang  kiranya  masih  sulit  untuk  diberlakukan,  setidaknya  terdapat suatu surat keputusan atau peraturan pemerintah sehingga para koperasi dan UMKM, lembaga perbankan, dan Ditjen HKI pun memiliki landasan yang kuat untuk menerapkan sebuah kepemilikan HKI dijadikan sebagai jaminan kredit.
HKI berbentuk sertifikat merek kolektif dieksekusi ketika sudah terdapat kesepakatan antar para pihak dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  Secara  hukum,  HKI  berbentuk  sertifikat  merek  kolektif  merupakan  jaminan  benda  yang dilindungi dengan ketentuan yang harus didaftarkan melalui Fidusia. Kesepakatan antara lembaga perbankan dengan koperasi  atau  UMKM  diikat  melalui  perjanjian  kredit  yang  dibentuk  dengan  mempertimbangkan  permasalahan- permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya didasarkan pada teori dan doktrin terkait.

## Kebijakan  Lembaga  Perbankan  Terhadap  Potensi  Sertifikat  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan dikaitkan dengan Prinsip 5C
Berangkat dari bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa bank umum harus melakukan analisis secara cermat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam hal koperasi atau UMKM sebagai debitur diberikan pembiayaan kredit. Lembaga perbankan harus yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunganya dan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah, yang oleh bank dan nasabah yang bersangkutan di dalam perjanjian kredit sebelum memberikan kredit  kepada  koperasi  atau  UMKM  berdasarkan  prinsip  5C  untuk  mengetahui  kemampuan  dan  kemauan  nasabah mengembalikan dengan tepat waktu, diantaranya yaitu:
1. Character (kepribadian); 2. Capacity (kemampuan);
3. Capital (modal);
4. Collateral (agunan);
5. Condition of economy (kondisi ekonomi).
Prinsip  5C  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  bank  untuk  mengkategorikan  koperasi  atau  UMKM  yang layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip 5C adalah jaminan atau collateral. Lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko,  sehingga  untuk  mengurangi  risiko  tersebut,  maka  jaminan  kredit  yang  dalam  hal  ini  adalah  sertifikat  merek kolektif digunakan untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis. Landasan hukum perjanjian kredit dasar hukumnya tetap mengacu pada Undang-Undang Perbankan. Selain itu, dalam perjanjian  juga  tunduk  terhadap  ketentuan  perjanjian  pada  umumnya  dan  secara  khusus  adalah  tentang  perjanjian peminjam sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 14
Lembaga perbankan mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk Ketentuan Standar Operasional (SOP), adapun  pemberlakuan  SOP  pada  masing-masing  bank  harus  sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/25/PBI/2009 yang menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  seluruh kegiatan usaha bank. Risiko yang akan dihadapi oleh bank diantaranya berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain kredit bermasalah sehingga menganggu kinerja bank. Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang diperjanjikan. 15 Penerapan manajemen risiko ini diharapkan dapat membantu bank dalam menjaga kesehatan bank melalui pengawasan internal.
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991 menjelaskan perihal Jaminan Pemberian  Kredit,  dikemukakan  yang  dimaksud  dengan  jaminan  pemberian  kredit  adalah  keyakinan  bank  atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus menilai barang, proyek, atau hak  tagih  yang  dibiayai  dengan  kredit  yang  bersangkutan  dan  barang  lain,  surat  berharga  atau  garansi  risiko  yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi
14 Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1995, hlm. 150.
15 Mudrajat Kuncoro dan Suhadjono, Manajemen Perbankan, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 462.
Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan

## Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
kreditnya,  agunan  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menanggung  pembayaran  kredit  bank  yang  bersangkutan  dalam melakukan penilaian terhadap agunan. 16
Undang-Undang  Perbankan  menjelaskan  bahwa  jaminan  tidak  merupakan  syarat  mutlak,  karena  itu  dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Jaminan dalam arti collateral disini hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi disamping syarat lainnya. Pasal 8 Undang- Undang  Perbankan  menjelaskan  bahwa  dalam  pemberian  kredit  tidak  ada  kewajiban  bank  untuk  meminta  jaminan tambahan, karena itu fungsi yuridis materiil suatu jaminan sebagai tindakan preventif itu hampir dapat dikatakan tidak ada.  Sehingga,  timbul  peluang  bagi  debitur  yang  mempunyai  itikad  kurang  baik  untuk  mengambil  keuntungan  dari celah-celah tersebut.
Dalam  hal  debitur lalai  dan  tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  lembaga  perbankan  memiliki  kewenangan  atas sertifikat  merek  kolektif  yang  telah  dijadikan  sebagai  jaminan,  dan  dalam  kata  lain  sertifikat  tersebut  dapat  beralih kepemilikannya  menjadi  kewenangan  bank  meliputi  usahanya  dan  keuntungan  dari  usaha  tersebut  menjadi  hak  dari bank untuk melunasi hutang debitur yang sebelumnya belum dapat dikembalikan. Kembali ditegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking principles dengan asas  demokrasi  ekonomi guna  menciptakan  perbankan  yang  sehat  dan  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, terlebih dalam penelitian ini bank wajib melindungi aset yang dijaminkan oleh koperasi atau UMKM berbentuk sertifikat legal yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni sertifikat merek kolektif.
Kebijakan bank terhadap potensi sertifikat merek kolektif sebagai jaminan kredit perbankan adalah memberikan pendanaan kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi dengan menggunakan linkage program pola executing. Pola executing ialah dimana  bank  memberikan  pinjaman  dana  kepada  koperasi  lalu disalurkan  ke  anggota  koperasi, sehingga  bank  berkedudukan  sebagai  investor  dan  hubungan  kredit  berada  pada  bank  dengan  koperasi. 17 Hubungan timbal  balik  yang  efektif  dan  menguntungkan  akan  dirasakan  oleh  kedua  pihak,  dalam  hal  ini  adalah  pelaku  usaha dengan lembaga perbankan, dimana keberadaan jaminan berbentuk sertifikat merek kolektif tidak hanya mempermudah pelaku  ekonomi  kreatif  dalam  hal  mendapatkan  akses  permodalan  dari  bank,  melainkan  lembaga  perbankan  yang menyalurkan  kredit  secara  sekaligus  dalam  satu  tahap  terhadap  koperasi  atau  UMKM  yang  telah  tersertifikasi  dan tergabung dalam satu kesatuan merek kolektif.
Linkage program adalah salah satu kerjasama yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara bank dan koperasi  dalam  hal  penyaluran  kredit  kepada  UMKM  dalam  rangka  memperoleh  dana  dari  lembaga  keuangan  lain, termasuk bank. Penelitian ini merujuk pada lembaga perbankan yang memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif. Koperasi atau UMKM sebagai pihak yang mengajukan kredit melalui linkage program pola executing mempunyai tanggung jawab kepada lembaga perbankan untuk melunasi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan Linkage Program pada lembaga perbankan, dijelaskan bahwa koperasi merupakan pihak yang  menanggung  risiko  apabila end  user wanprestasi  atau  cidera  janji,  karena  hubungan  hukum  dalam Linkage Program tersebut adalah hanya antara lembaga perbankan dengan koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif,  dalam  hal  ini  koperasi  mendapat  dana  dan  disalurkan  ke  anggotanya  berdasarkan Linkage  Program pola executing. Pemaparan  sebelumnya  memberikan  artian  bahwa  bagi  para  pihak  yang  akan  menandatangani  suatu perjanjian kredit perlu mempelajari dengan cermat apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian kredit sudah ditandatangani. Mengingat, dalam perjanjian kredit terdapat syarat klausul. Artinya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitur. Bila tidak terpenuhi, maka akan mendapat konsekuensi antara lain berupa denda yang tentunya dapat merugikan pihak debitur. 18
Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  sebuah  pertanggungjawaban  sosial  perusahaan  yang  dalam  hal  ini  adalah lembaga perbankan atau yang sering disebut dengan Corporate Social Responsibility (yang selanjutnya disebut dengan CSR). CSR disebut dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai:
“Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
16 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 209-210.
17 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi.
18 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 194.
Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan

## Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Dalam kaitannya dengan CSR, penelitian ini membutuhkan sebuah forum mengenai pertanggungjawaban sosial dan dapat menggunakan konsep quadruple helix untuk menunjang kebutuhan para pihak dan demi terwujudnya inovasi baru  mengenai  penggunaan  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit  perbankan.  Konsep quadruple  helix adalah  suatu  konsep  yang  mengumpulkan  beberapa  pihak  terkait  dengan  tujuan  mewujudkan  suatu inovasi baru yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan model untuk mengembangkan setiap usaha.
Penerapan konsep quadruple helix dalam inovasi bahwa sertifikat merek kolektif berpotensi untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan, tentunya melibatkan beberapa pihak didalamnya, dimana suatu perusahaan dalam hal ini adalah lembaga perbankan akan membantu koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi tersebut, dan kemudian pemerintah  membentuk  forum  CSR  ini  dan  menggabungkan  beberapa  pihak  yang  memang  berkaitan  dalam  hal sertifikasi kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. Forum CSR ini melibatkan berbagai pihak seperti koperasi atau UMKM baik yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi, lembaga perbankan, dinas-dinas terkait sebagai perwakilan pemerintah, serta Ditjen HKI sebagai lembaga yang mengeluarkan perizinan merek dengan sertifikasi hukum yang tercatat. Pemerintah dalam hal ini juga turut berpartisipasi dalam membentuk payung hukum yang tetap ketika inovasi tersebut benar direalisasikan.
Forum CSR ini pada dasarnya akan bertindak untuk memperjuangkan realisasi dalam hal pelonggaran jaminan bagi  koperasi  atau  UMKM  dengan  hanya  menggunakan  sertifikat  merek  kolektif,  serta  agar  suatu  daerah  secara keseluruhan dapat menggunakan model seperti ini, misalnya beberapa usaha Tembakau Mole Sumedang menggunakan konsep quadruple helix agar para pihak yang terlibat didalamnya memahami dengan jelas terlebih dahulu cara kerja dari konsep tersebut.
Kebijakan  lembaga  perbankan  memberikan  kredit  kepada  koperasi  atau  UMKM  yang  telah  tersertifikasi sangatlah  memungkinkan.  Alasannya  adalah  sertifikat  merek  kolektif  merupakan  sebuah  sertifikasi  legal  yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah dengan tujuan melindungi dan mempertahankan hak cipta atau kreativitas dari koperasi atau UMKM tersebut, sehingga sertifikat merek kolektif memiliki potensi kuat untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Hal ini juga dapat memicu tanggung jawab dari calon debitur untuk membayar kewajibannya sesuai dengan  tenggat  waktu  yang  telah  ditentukan,  sehingga  meminimalisir  terjadinya  kredit  macet.  Pertimbangan  untuk lembaga perbankan sangat kuat dalam hal ini, karena debitur akan terus berusaha mematuhi isi dari perjanjian kredit. Jika debitur tidak mematuhi perjanjian, maka mereka akan kehilangan usaha beserta merek usaha yang mereka miliki. Lembaga perbankan berpotensi pula melakukan penyitaan dan mengambil alih atas usaha tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  Penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kekuatan  hukum  mengenai  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit  perbankan  yang dikaitkan  dengan  asas  kepastian  hukum.  Pada  dasarnya,  sebuah  regulasi  perlu  dibentuk  dengan  tujuan  mencapai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya agar sebuah inovasi mengenai potensi sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan dapat direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Konsep sertifikat merek  kolektif sebagai collateral melalui jaminan dipandang dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi koperasi atau UMKM untuk dapat terus menjalankan usahanya secara  produktif  dengan  akses  permodalan  dari  lembaga  perbankan.  Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan Teori  Jaminan  Performa  yang  secara  garis  besar  menjelaskan  bahwa  jika  4  kriteria  lain  dari  Prinsip  5C  telah terpenuhi, maka collateral adalah formalitas saja.
2. Kebijakan lembaga perbankan terhadap potensi sertifikat merek kolektif sebagai jaminan kredit perbankan dikaitkan dengan  prinsip  5C.  Lembaga  perbankan  wajib  menggunakan  prinsip  manajemen  risiko  danprinsip  kehati-hatian dalam memberikan penilaian terhadap calon debitur atas kredit yang diberikan. Dalam hal ini, lembaga perbankan pun tetap diawasi secara internal demi terselenggaranya kegiatan perbankan yang sehat dan tidak komersil. Lembaga perbankan dalam penelitian ini akan menggunakan linkage program pola executing.

## Saran
1. Membentuk sebuah regulasi baru atau mengamandemen regulasi yang telah ada dengan menetapkan bahwa sertifikat merek  kolektif  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit  perbankan,  sehingga  dapat  memudahkan  dan  memberikan kekuatan  serta  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dalam  hal  mendapatkan  akses  permodalan  dari  lembaga perbankan untuk mengembangkan usahanya.
2. Lembaga perbankan  memberikan akses permodalan dengan menggunakan Linkage Program pola executing pada setiap  koperasi  atau  UMKM  yang  telah  tersertifikasi  merek  kolektif  dengan  meneruskan  modal  tersebut  kepada anggota-anggotanya. Pelaku ekonomi kreatif tetap mempertahankan kinerja usaha yang baik, serta perlu dibentuknya lembaga  penilai  aset  HKI  di  Indonesia  agar  penerapan  sertifikat  merek  kolektif  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan

## Wibi  Anska  Putri,  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi  Kekayaan
kredit  lebih  efektif  dan  efisien  serta  mengelompokkan  koperasi  atau  UMKM  yang  layak  untuk  mendapatkan permodalan dengan hanya menggunakan sertifikat legal sebagai jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Akifa P. Nayla, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Yogyakarta: Laksanam, 2014. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV Mandar Maju. 2016. Djumhana Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra  Aditya  Bakti, 2006. Hasanuddin Rahman. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta DIsertasi, Bandung: Alfabeta, 2017. Iswi Hariyani dkk, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018. Mudrajat Kuncoro dan Suhadjono, Manajemen Perbankan, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: BPFE, 2002 Peter Mahmud Marzui, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005. Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, 2000. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta:  Raja  Grafindo Utama, 2015.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 85. Theo Hujibers. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah Pustaka Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar  Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II Tahun 1993 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva  Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/6/UKU perihal Jaminan Kredit Perbankan.

## Internet/Jurnal/Tesis
Hukum Online, “ Merek Kolektif Solusi Pengusaha UMKM ”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a8055f9fb08/merek-kolektif-solusi-pengusaha-umkm diakses pada 21 Agustus 2019.
Tarsisius Murwadji, Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan E-Cash Collateral, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2016.