How to cite: Feri Eldinata, Tjahjo Suprajogo, Siti Aisyah (2022) Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Pedesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13687 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN  SANITASI  PEDESAAN  DI KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
Feri Eldinata 1* , Tjahjo Suprajogo 2 , Siti Aisyah 3 1*,2,3 Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia Email: 1* feri.tamben@gmail.com; 2 tjahjosuprajogo13169@gmail.com;
3 aisyah@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  sanitasi  pedesaaan  di Kecamatan Serasan Timur, belum optimalnya alokasi pendanaan dari pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Selain  itu  rendahnya  kesadaran  masyarakat terkait pembangunan sanitasi yang tercermin dari kurangnya sarana dan prasarana yang layak serta tingginya jumlah masyarakat  yang masih melakukan Buang Air Besar  Sembarangan  (BABS),  mencapai  5472  keluarga.  Serta  jumlah  jamban keluarga  di  Kabupaten  Natuna  masih  terbatas,  dengan  hanya  15.618  unit  yang tersedia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  dan  menganalisis implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dari aspek isi kebijakan dan aspek lingkungan  kebijakan  dan  untuk  mengetahui  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten  Natuna  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  mungkin  muncul  selama  implementasi  kebijakan  pembangunan sanitasi  berlangsung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Kemudian  prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumen dan materi audio dan  visual.  Informan  pada  penelitian  ini  yaitu  tokoh  tasyarakat  dan  perwakilan masyarakat.  Teknik  analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data  dan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  kebijakan pembangunan  sanitasi  ditinjau  dari  aspek  isi  kebijakan  di  Kecamatan  Serasan Timur  Kabupaten  Natuna  adalah  terlihat  dari  sasaran  kebijakan  dimana  sudah terdapat  MCK  atau  jamban  umum  yang  dapat  dipergunakan  untuk  masyarakat dengan keperluan MCK.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan Sanitasi

## Absract
The problem of implementing rural sanitation development policies in East Serasan District  has  not  been  optimal  funding  allocation  from  the  central  and  regional governments.  In  addition,  the  low  public  awareness  related  to  sanitation
development  which  is  reflected  in  the  lack  of  proper  facilities  and  infrastructure and the high number of people who still practice open defecation, reaching 5472 families. And the number of family latrines in Natuna Regency is still limited, with only 15,618 units available. The purpose of this study is to uncover and analyze the implementation of sanitation development policy from the aspect of policy content and environmental aspects of the policy and to find out the efforts that have been made by Serasan Timur District, Natuna Regency in overcoming obstacles that may arise  during  the  implementation  of  sanitation  development  policy.  The  research methodused in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Then the data collection procedure uses observations, interviews, documents and audio and  visual  materials.  The  informants  in  this  study  are:  community  leaders  and community  representatives.  Data  analysis  techniques  use  data  reduction,  data presentation  and  conclusion.  The  results  showed  that  the  implementation  of sanitation development policy in terms of the aspect of policy content in Serasan Timur  District,  Natuna  Regency  is  seen  from  the  policy  target  where  there  is already  MCK  or  public  latrines  that  can  be  used  for  the  community  with  MCK needs.

## Keywords: Policy Implementation, Sanitation Development

## Pendahuluan
Komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal  28 H  ayat (1) bahwa setiap orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Selanjutnya  Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  40  juga  menegaskan  bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak menunjukkan kondisi  yang  semakin  penting  untuk  ditanggapi  oleh  birokrasi  pemerintahan  terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini.
Aparatur  pemerintah  harus  benar-benar  memiliki  kemampuan  profesional  serta memiliki  disiplin  tinggi  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  kearah  peningkatan kualitas pelayanan. Implikasinya dalam memasuki era perubahan, semua fungsi dan tugas pemerintah sebagai pelayan pubik ( public service) dapat terlaksana secara lebih optimal khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah  terus  berupaya  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ataupun program pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia.
Upaya  peningkatan  IPM  tersebut  dilakukan  mengingat  saat  ini  IPM  Indonesia masih berada pada level bawah negara-negara di kawasan ASEAN. Permasalahan IPM masyarakat Indonesia tidak lepas dari masih ditemukannya permukiman warga yang tidak memenuhi  standar  kesehatan,  yang  berdampak  terhadap  kesehatan  masyarakat. Kabupaten  Natuna  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan
merupakan  daerah  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara  luar.  Kabupaten  Natuna memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah  dan  termasuk  daerah  kaya.  Namun, pembangunan  SDM  masih  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal  baik  dari  aspek pendidikan maupun kesehatan. Permasalahan SDM salah satunya tercermin dari kualitas hidup masyarakat yang belum memenuhi standar. Kondisi ini terlihat dari sanitasi warga desa di Kabupaten Natuna yang dikategorikan belum layak.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  pembangunan  sanitasi merupakan bagian pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa baik sosial, ekonomi, serta  lingkungan  tanpa  melupakan  generasi  berikutnya  dalam  memenuhi  kebutuhan mereka. Upaya perwujudan 100% akses sanitasi ini juga  merupakan  implementasi  Pasal 12  Ayat 1 UU  No  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan sanitasi merupakan  kewenangan  daerah  dan  menjadi  urusan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1  disebutkan  bahwa  belanja daerah  diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar  yang  ditetapkan  dengan  standar  pelayanan  minimal  (SPM).  Dengan  demikian, belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan sanitasi di  Kabupaten  Natuna  mutlak  harus  diprioritaskan.  Dikaitkan  dengan  target  nasional akses  universal  2019,  maka  pemerintah  Kabupaten  Natuna  harus  menyusun  strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses sanitasi.
Berikut  ini  akan  ditampilkan  tabel  capaian  indikator  sanitasi  pada  beberapa indikator yang tertuang langsung di Laporan Kinerja dan Renstra dari tahun 2016-2020 Kabupaten Natuna:

## Tabel 1
Capaian Indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020 No  Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bidang Kesehatan 34,80% 32,70% 42,54% 77,83% 71,40% 2 Perumahan Rakyat dan Permukiman 63,22% 63,22% 70,45% 63,14% 63,14% 3 Air  Bersih  dan Sanitasi Layak 17,31% 28,66% 38,58% 71,20% 65,45%
Sumber: Laporan Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah Kab Natuna 2016-2020
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  capaian  indikator  persentase rumah  tinggal  bersanitasi  tahun  2016-2020  mengalami  fluktuasi  yang  cenderung menurun di tahun 2020. Pada indikator bidang kesehatan penurunan persentase sanitasi terjadi  pada  tahun  2017  dan  2020  sedangkan  pada  indikator  perumahan  rakyat  dan permukiman  cenderung  tidak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Peningkatan hanya terjadi pada tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan
dengan  perolehan  angka  yang  sama  yaitu  63,14%  pada  tahun  2020.  Pada  indikator  air bersih  dan  sanitasi  layak  terjadi  penurunan  di  tahun  2020  sebesar  65,45%  yang sebelumnya sudah berada perkembangan yang cukup baik selama empat tahun terakhir.
Pemerintah  belum  menunjukkan  komitmen  tinggi  terhadap  pembangunan sanitasi pedesaan yang tergambar dari alokasi anggaran. Hal ini terlihat dari anggaran yang  dialokasikan  untuk  pembangunan  sanitasi  tersebut,  tidak  hanya  minimnya pencapaian target tetapi juga mencerminkan kesungguhan pemerintah terhadap masalah sanitasi warga desa. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan rencana strategi tahun 2021- 2026 yang disusun untuk Kecamatan Serasan Timur pada tabel berikut:

## Tabel 2
Pagu Anggaran Rencana Strategi Tahun 2021-2026 Kecamatan Serasan Timur No  Program 2021 2022 2023 2024 2025 1 Program Peningkatan Desa Maju 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.00 0 50.000.000 2 Program Penyelenggaran Pelayanan Publik 3.483.330.688  3.553.330.688  3.743.135.688  3.743.535.68 8 3.903.535.688 3 Program Kesehatan  dan Sanitasi Desa 45.000.000 45.000.000 45.000.000 90.000.000  110.000.000 4 Program Penunjang Urusan Pemerintah 100.000.000 100.000.000 100.000.000  100.000.000  100.000.000
Sumber: Laporan Rencana Strategi Kabupaten Natuna 2021-2026
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  program  yang  disusun  untuk rencana  strategi  Kecamatan  Serasan  Timur  tahun  2021-2026  terdapat  empat  program utama. Program kesehatan dan sanitasi desa memperoleh perencanaan anggaran dengan nilai yang berfluktuasi namun cenderung konstan pada tiga tahun di awal yaitu dengan anggaran hanya sebesar Rp 45.000.000,- per tahun. Mengingat pentingnya peran sanitasi, pemerintah  belum  menunjukkan  komitmen  tinggi  terhadap  pembangunan  sanitasi pedesaan  yang  tergambar  dari  alokasi  anggaran.  Hal  ini  terlihat  dari  anggaran  yang dialokasikan untuk pembangunan sanitasi tersebut. Tidak hanya itu minimnya pencapain target pembangunan juga menunjukkan bahwa selain masalah pendanaan, dukungan dan komitmen dari pemeritah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan pembanguan sanitasi pedesaan.
Selama  ini,  pembangunan  sanitasi  pedesaan  masih  bersifat  parsial  dan  belum melibatkan  kolaborasi  lintas  sektor,  seperti  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) dan sektor lain yang bersinggungan dengan pembangunan sanitasi  pedesaan. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pembangunan sanitasi erat kaitannya dengan pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya melalui keluarga, dalam hal ini peran Dinas Kesehatan dan instansi terkait tentang kualitas hidup keluarga, namun hal ini masih belum sepenuhnya disadari oleh implementor kebijakan.
Implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  konsep  dasar  dari pertimbangan-pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  menjadi  suatu jawaban  dari  permasalahan  yang  ada.  Implementasi  kebijakan  dalam  pelaksanaannya disesuaikan  dengan  perundang-undangan  yang  ditetapkan,  sehingga  di  dalam implementasinya  akan  terlihat  tahapan  proses  yang  dilaksanakan  menuju  sasaran  dan manfaat  program  kebijakan  yang dicapai  dan faktor-faktor  yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan itu sendiri (Mazmanian & Sabatier, 1983).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Balogh  (2012)  menyatakan  bahwa  kehadiran kebijakan  pembangunan  oleh  pemerintah sebagai  suatu  pendekatan  akan  membantu pengaturan beberapa lembaga dalam sebuah kepentingan untuk lebih terarah pada proses yang bersifat transformatif dan berlaku dalam jangka waktu  yang panjang. Lebih tegas penelitian Kallis, Kiparsky, dan Norgaard (2009) menyebutkan implementasi kebijakan pembangunan  dapat  dijadikan sebagai adaptive  management untuk  menjamin keterlaksanaan sebuah program, selain itu Sorensen dan Torfing (2012) juga mendukung hasil  penelitian  ini  yang  menempatkan  efektifitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik sebagai ide baru dan inovasi praktis sebagai kekuatan dalam implementasi sektor publik dan pemicu bagi proses pengambilan kebijakan yang lebih baik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Munaf  (2017)  menyatakan  hasil  yang  berbeda terkait dengan implementasi kebijakan pembangunan . Penelitian ini menemukan bahwa semakin  banyak  keterlibatan  peran  para  pihak  terutama  dalam  implementasi  kebijakan pembangunan,  maka  akan  semakin  banyak  kepentingan  yang  timbul  sehingga  akan mempersulit dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh  Purwanti  (2016)  juga  menyatakan  bahwa  kebijakan  pembangunan  hanya  akan berhasil  apabila  setiap  sistem  memiliki  visi  yang  sama  dalam  mengatasi  masalah  dan harus  terhindar  dari  intervensi  pihak  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan.
Urgensi  dari  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan  pembangunan  sanitasi pedesaan  memiliki  relevansi  dengan  pembangunan  kesehatan  masyarakat  desa  di Kabupaten Natuna. Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu faktor  yang  tidak  hanya  menentukan  kualitas  hidup  manusia  saja,  tetapi  berpengaruh besar  terhadap  meningkatnya  harapan  hidup  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu, kesehatan masyarakat  yang meningkat  memicu  angka harapan hidup  bangsa  Indonesia meningkat  lebih  cepat.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan dan program.
Apabila masalah sanitasi  tidak di  atasi, maka upaya untuk  menekan angka gizi  kurang dan gizi buruk tidak akan berhasil.
Dalam  pelaksanaannya,  terdapat  masalah  dalam  implementasi  kebijakan pembangunan  sanitasi  pedesaan  di  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten  Natuna. Identifikasi  masalah  yang  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  ini  mencakup  dua aspek utama. Pertama, kesadaran masyarakat terkait pembangunan sanitasi masih rendah, yang tercermin dari kurangnya sarana dan prasarana yang layak serta tingginya jumlah masyarakat  yang  masih  melakukan  Buang  Air  Besar  Sembarangan  (BABS),  mencapai 5472  keluarga.  Kedua,  jumlah  jamban  keluarga  di  Kabupaten  Natuna  masih  terbatas, dengan  hanya  15.618  unit  yang  tersedia.  Masalah-masalah  ini  perlu  mendapatkan perhatian serius dalam upaya meningkatkan kondisi sanitasi pedesaan di wilayah tersebut.
Selain itu permalasahan pada data di atas, Masyarakat Kecamatan Serasan Timur juga menerima alokasi pendanaan dari pemerintah pusat/daerah yang belum optimal dan belum  tertariknya  sektor  swasta  serta  penggalian  potensi  pendanaan  dari  Masyarakat. Kecamatan Serasan Timur juga belum secara optimal melakukan sosialisasi Perda terkait pembangunan  sanitasi  pedesaan  di  daerahnya  serta  belum  memadainya  peraturan perundangan  dan  penegakan  hukum  terkait  sanitasi  (Rangkuman  Kinerja  dan  Rencana Strategi Kecamatan Serasan Timur, 2022).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dari dua aspek utama. Pertama, aspek isi kebijakan yang akan  dievaluasi  dan  dianalisis  dalam  konteks  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten Natuna.  Kedua,  aspek  lingkungan  kebijakan  yang  juga  akan  dianalisis  dalam  wilayah yang sama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam mengatasi hambatan- hambatan yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan pembangunan sanitasi berlangsung.aat  penelitian  diharapkan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang pelaksanaan kebijakan sanitasi di wilayah tersebut.
Manfaat  penelitian  ini  diharapkan  untuk  menambah  wawasan  mengenai permasalahan  yang  ada,  khususnya  tentang  implementasi  kebijakan  pembangunan sanitasi  pedesaan di  Kecamatan Serasan Timur  Kabupaten Natuna . Selain itu, manfaat teoritis lainnya adalah memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Magister pada program studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

## Metode Penelitian
A. Design Penelitian
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (qualitative-descriptive) . Berdasarkan kepada pendapat Creswell (2013) yang mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk  mengekplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Sugiyono, 2013).  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti
mengajukan  berbagai  pertanyaan  dan  prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data  yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Ghozali, 2016). Selain kepada  pemahaman  asli  di  atas,  Garna  (1999:32)  menjelaskan  bahwa  pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi.
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  fakta  empiris  tentang  kebijakan pembangunan  sanitasi  dengan  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  dengan model  Grindle.  Teori  ini  digunakan  dalam  penelitian  sebagai  pintu  masuk  untuk memahami  berjalannya  implementasi  kebijakan  pembangunan  sanitasi  pedesaan dengan dua cara yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Penelitian ini berusaha mengungkap  makna  bagaimana  implementasi  kebijakan  pembangunan  sanitasi pedesaan  di  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten  Natuna.  Peneliti  berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dari kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh informan dengan melakukan pengamatan partisipan, wawancara  yang  intensif,  melakukan  analisis  dari  kelompok  kecil,  dan  memahami kebijakan  pembangunan  sanitasi  pedesaan  di  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten Natuna.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  informan  sebagai  sumber  untuk memperoleh  data  dalam  melengkapi  penulisan  ini.  Pemilihan  informan  didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi dalam permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Hasan (2004:19) data primer adalah data yang diperoleh  atau  dikumpulkan  langsung  di  lapangan  oleh  orang  yang  melakukan penelitian  atau  yang  bersangkutan.  Data  primer  ini  juga  disebut  juga  data  asli. Misalnya: data kuesioner (data yang diperoleh melalui kuesioner), data survey, data observasi,  dan  sebagainya.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  data  primer adalah data yang langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara yang di lakukan oleh  peneliti  dengan  infornan.  Informan  adalah  orang  yang  mampu  memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya tentang diri orang lain atau lingkungannya.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Morse  (dalam  Denzin  &  Lincoln,  2009)  pengumpulan  data  secara produktif merupakan tahap paling menarik dalam penelitian kualitatif; pada tahapan ini, keteraturan dan pemahaman muncul, sebaliknya kebingungan pun hilang. Namun, munculnya pemahaman tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa usaha. Munculnya pola- pola relasi pemahaman ini lebih banyak disebabkan oleh observasi yang terus menerus dan  kerangka  kerja  yang  dilakukan  peneliti.  Menurut  Creswell  (2014:206) pengumpulan  data  adalah  sebagai  rangkaian  aktivitas  yang  saling  terkait  yang bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur- prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan empat jenis strategi, mengutip pendapat
C. Teknik Pengolahan Data
Selama penelitian berlangsung, penggunaan metode pengolahan data sangatlah penting  untuk  melakukan  efesiensi  penelitian.  Semua  transkrip  dan  catatan  harus mudah  disalin,  mudah  dirujuk  silang (cross-reference) menurut  Denzin  &  Lincoln (2009:291).  Sesuai  dengan  sifat  penelitian  kualitatif,  pengolahan  data  dilakukan berbarengan  dengan  kegiatan  pengumpulan  data  dan  informasi.  Tahap  pertama pengolahan  data  dimulai  dari  penelitian  pendahuluan  hingga  tersusunnya  usulan penelitian. Kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan selama kegiatan wawancara  dan  pengumpulan  berbagai  informasi  lapangan  di  lokasi  penelitian. Kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Tahap akhir adalah interpretasi data dan informasi yang telah diperiksa keabsahannya dengan pendekatan analisis trianggulasi.

## D. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  dan  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten  Natuna dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di  lapangan dan setelah  selesai  penelitian di  lapangan.  Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi  data  yang  diperoleh  kedalam  sebuah  kategori,  menjabarkan  data kedalam unit-unit, menganalisis data  yang penting, menyusun atau menyajikan data yang  sesuai  dengan  masalah  penelitian  dalam  bentuk  laporan  dan  membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti  menggunakan  model  interaktif  dari  Miles,  Huberman  dan  Saldana  (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Deskripsi Data
Penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan sanitasi pedesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  implementasi  kebijakan  pembangunan  sanitasi  ditinjau  dari  aspek  isi kebijakan  di  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten  Natuna.  Mengetahui  dan menganalisis  implementasi  kebijakan  pembangunan  sanitasi  ditinjau  dari  aspek lingkungan  kebijakan  di  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten  Natuna.  Selain  itu untuk  mengetahui dan menganalisis upaya  yang  dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur  Kabupaten  Natuna  dalam  mengatasi  hambatan  implementasi  kebijakan pembangunan  sanitasi.  Penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  implementasi  kebijakan pembangungan menurut Merilee S. Grindle yang dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan  lingkungan  implementasi  ( context  of
implementation ).  Sumber  data  utama  dicatat  dalam  catatan  tertulis  dalam  proses wawancara langsung.
Selain data berupa kata-kata, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data  dari  dokumentasi  yang  berada  di  Disdukcapil  Kabupaten  Natuna,  studi puskata,  dan  juga  dokumentasi  yang  sengaja  peneliti  ambil  sendiri  melalui pengamatan.  Selanjutnya  untuk  menjaga  validitas  data  yang  didapatkan  selama penelitian  berlangsung,  peneliti  melakukan  aktivitas  triangulasi  sumber,  teknik,  dan waktu.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Sanitasi  Ditinjau  Dari  Aspek  Isi Kebijakan Di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
Model implementasi kebijakan pembangunan sanitasi Kecamatan Serasan Timur  Kabupaten  Natuna  ini  menggunakan  teori  Grindle.  Indikator  yang  diukur dalam isi kebijakan mengacu pada teori Grindle (1980) dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Sasaran Kebijakan
Implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  konsep dasar dari pertimbangan-pertimbangan  yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi  suatu  jawaban  dari  permasalahan  yang  ada.  Implementasi  kebijakan dalam  pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  perundang-undangan  yang ditetapkan,  sehingga  di  dalam  implementasinya  akan  terlihat  tahapan  proses yang dilaksanakan menuju sasaran dan manfaat program kebijakan yang dicapai dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  implementasi  kebijakan  itu sendiri.  Grindle  (1980)  mengilustraksikan  sasaran  kebijakan  ini  mengenai sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
Implementasi kebijakan pembanguanan sanitasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna ditentukan dengan standar sasaran yang merupakan ukuran  baku  untuk  diterapkan.  Kebijakan  ini  akan  memberikan  sasaran  lebih baik  dan  terarah  untuk  menghasilkan  hasil  pembangunan  yang  lebih  baik. Cakupan  pembanguanan  sanitasi  di  Kecamatan  Serasan  Timur  Kabupaten Natuna untuk mendapatkan efektifitas dari pembangunan.
b. Manfaat Kebijakan
Implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  konsep dasar dari pertimbangan-pertimbangan  yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi  suatu  jawaban  dari  permasalahan  yang  ada.  Implementasi  kebijakan dalam  pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  perundang-undangan  yang ditetapkan, sehingga di dalam implementasinya akan terlihat manfaat program kebijakan  yang  dicapai  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses implementasi kebijakan itu sendir. Grindle (1980) mengilustraksikan manfaat kebijakan ini mengenai jenis manfaat yang diterima oleh target groups .
Implementasi kebijakan pembanguanan sanitasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna ditentukan dengan standar sasaran yang merupakan ukuran baku untuk diterapkan. Peraturan Daerah tentang Pembangunan Sanitasi Pedesaaan  merupakan  aturan  yang  diperlukan  untuk  penataan  kota  yang berhubungan  langsung  dengan  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan  dan pengendalian  kebersihan  dan  kecukupan  sarana  prasarana  sehingga  terwujud penataan bangunan yang teratur, indah dan nyaman dengan aspek lingkungan dan ketentuan-ketentuan yang ada dan perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui perizinan yang tertib, dengan melakukan pembangunan sanitasi pedesaan secara efektif dan efisien.
c. Perubahan yang diinginkan
Implementasi  kebijakan  pembangunan  sanitasi  dengan  menggunakan teori Grindle yaitu dimana semua aktor yang melakukan tugas serta fungsinya, seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan,  karakteristik  institusi  dan rezim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.  Pembangunan  sanitasi  karena  bukan  hanya  semata-mata  untuk mewujudkan  keberhasilan  suatu  program  saja  tetapi  mengukur  keberhasilan melalui  evaluasi,  menganalisis  melalui  AMDAL  (Analisis  Dampak Lingkungan)  yang  terjadi  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  pembangunan dimulai  supaya  tercapainya  keberlanjutan  program  sanitasi  pembangunan pedesaan  dan  terwujudnya  kesadaran  masyarakat.  Lingkungan  kebijakan  di dalam  teori  Grindle  juga  meliputi  strategi  aktor  yang  terlibat,  karakteristik lembaga penguasa dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.
Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Bashir dan  Madhaviah  (2015)  yang  menyebutkan  penerapan  kebijakan  akan  dapat berhasil  dengan  baik  apabila  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  dari  itu  para pelaksanaan  tidak  saja  harus  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  kemampuan untuk menerapkannya, tetapi juga harus mempunyai kombinasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  teori  Soebarsono  (2005)  menyebutkan kebijakan  public  memiliki  kerangka  kerja  yang  sisebut  strategi  kebijakan public. Kerangka kerja tersebut  ditentukan oleh  beberapa variabel  antara lain Tujuan yang akan dicapai, Preferensi nilai, Sumber daya, Kemampuan orang- orang  yang  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan,  Lingkungan  sekitarnya  dan Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
d. Keputusan
Implementasi  kebijakan  berjalan  dengan  baik  berasaalkan  dari keputusan yang diambil oleh setiap pemerintah. Pembuatan keputusan kolektif dalam setting dimana terdapat pluralitas aktor-aktor dan organisasi-organsiasi, dimana tidak ada sistem kendali formal yang mampu mendikte pola hubungan antara aktor-aktor dan organisasi-organisasi. Berdasarkan pada definisi Chotary
dan Stoker (2009) maka dapat disimpulkan bahwa governance memiliki empat elemen utama. Pertama, elemen rule atau aturan main. Kedua, elemen kolektif.
Ketiga,  elemen  pembuat  keputusan.  Dan  keempat,  bahwa  tidak  ada  sistem kendali formal yang bisa mendikte pola kerjasama dan dampak yang diperoleh. Penelitian ini lebih dekat pada.
Berdasarkan  informan  di  atas  diketahui  jika  implementasi  kebijakan mulai  dapat  dirasakan  dan  membuahkan  hasil  yang  dapat  di  nikmati  oleh masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  observasi  yang  dilakukan  jika  lingkungan Kecamatan Serasan Timur terlihat sedikit lebih bersih dan tertata dengan baik. Berdasarkan  hal  ini  menjadikan  implementasi  kebijakan  mulai  terlihat perubahan  sedikit  demi  sedikit.  Masyarakat  merasakan  perubahan  sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merasakan ada pelanggaran atau melenceng dari seharusnya.
e. Pelaksanaan Program
Suatu implementasi atau pelaksanaan dari suatu kebijakan publik dapat mempengaruhi corak dan karakter dari suatu implementasi kebijakan. Grindle (1980)  mengilustraksikan  sasaran  kebijakan  ini  mengenai  sejauh  mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
Implementasi kebijakan sudah terlihat sedikit perubahan seperti adanya drainase  yang  layak.  Penerapan  kebijakan  akan  dapat  berhasil  dengan  baik apabila dilaksanakan secara efektif, maka dari itu para pelaksanaan tidak saja harus  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  kemampuan  untuk  menerapkannya, tetapi  juga  harus  mempunyai  kombinasi  yang  kuat  untuk  menjalankan kebijakan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab.
f. Sumber Daya
Proses implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan  konteks  implementasi.  Isi  kebijakan  dalam  teori  Grindle  terdiri  atas kepentingan  yang  mempengaruhi;  tipe  manfaat;  derajat  perubahan  yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; pelaksana progam; dan sumber daya yang  dilibatkan.  Sedangkan  konteks  implementasi  mencakup  hal-hal  sepetti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga penguasa;  dan  tingkat  kepatuhan  dan  daya  tanggap.  Grindle  (1980) mengilustraksikan  sumber  daya  kebijakan  ini  mengenai  sebuah  program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Kejelasan  dan  konsistensi  aturan  yang  ada  terlihat  pada  badan pelaksana. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang  terjadi  di  negara-negara  dunia  ketiga,  khususnya  Indonesia  salah  satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas atau  program-program.  Seberapa  luas  akses  kelompok- kelompok luar  untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang  luas  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  akan  relatif  mendapat  dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.
2. Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Sanitasi  Ditinjau  Dari  Aspek Lingkungan Kebijakan Di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
Model implementasi kebijakan pembangunan sanitasi Kecamatan Serasan Timur  Kabupaten  Natuna  ini  menggunakan  teori  Grindle.  Indikator  yang  diukur dalam  aspek  lingkungan  mengacu  pada  teori  Grindle  (1980)  dengan  penjelasan sebagai berikut:
a. Kepentingan Strategi
Lingkungan  kebijakan  mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan  masyarakat  yang  masih  tertutup  dan  tradisional.  Dukungan  publik terhadap  sebuah  kebijakan.  Kebijakan  yang  memberikan  insentif  biasanya mudah  mendapatkan  dukungan  publik.  Sikap  dari  kelompok  pemilih ( constituency  groups ),  kelompok  pemilih  yang  ada  dalam  masyarakat  dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara seperti melakukan intervensi dalam keputusan dan mempengaruhi implementor dengan kritik-kritik yang dipublikasikan. Grindle (1980) mengilustraksikan kepentingan strategi ini mengenai  seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Arfan dan Ishak (2015) yang menyebutkan  bahwa  komitmen  menyangkut  keyakinan  dan  antusiasme  yang harus ditampakkan oleh karyawan dengan menggambarkan siapa melaksanakan apa, bagaimana dan kapan pekerjaan itu dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen dari para pelaksana suatu kebijakan yang sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Berdasarkan  hal  ini  menjadikan  implementasi  kebijakan  mulai  terlihat perubahan sedikit demi sedikit. Masyarakat merasakan perubahan sesuai dengan yang  diharapkan  dan  tidak  merasakan  ada  pelanggaran  atau  melenceng  dari seharusnya.
b. Karakter Lembaga
Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila konsep dasar dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi suatu  jawaban  dari  permasalahan  yang  ada.  Implementasi  kebijakan  dalam pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  perundang-undangan  yang  ditetapkan, sehingga  di  dalam  implementasinya  akan  terlihat  manfaat  program  kebijakan yang  dicapai  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  implementasi kebijakan  itu  sendir.  Grindle  (1980)  mengilustraksikan  karakter  Lembaga  ini mengenai karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa.
Kebijakan sanitasi telah digulirkan pemerintah melalui kebijakan makro, meso  atau  menengah,  maupun  mikro.  Kebijakan  sanitasi  di  tingkat  Pusat tergambar dalam Peraturan Perundang-undangan  yang telah diterbitkan antara lain  UndangUndang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumber
Daya  Air,  PP  No.  82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan  kualitas  air  dan Pengendalian  Pencemaran  Air,  maupun  PP  No.  16  Tahun  2008  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, di  samping  itu  untuk  penetapan  tingkat  pencemaran  Pemerintah  telah menetapkan dasar baku mutu antara lain Baku Mutu untuk air limbah domestik sebagaimana  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No  112  Tahun  2003, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu air limbah di kawasan industri.
Sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Sobarsono  (2005)  yang menyebutkan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Yaitu  mencakup  kompleksitas  tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
c. Responsivitas
Pembangunan  yang  berkembang  saat  ini  sebagai  respon  berbagai masalah  adalah  pembangunan  berkelanjutan.  Moenir  (2013)  memberikan pengertian lain tentang pembangunan berkelanjutan menyatakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa baik sosial, ekonomi, serta lingkungan tanpa melupakan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pengertian mendasar  dari  sustainable  development  adalah  bahwa  dalam  keberhasilan pembangunan  ekonomi  maupun  sosial  setidaknya  bisa  memperbaiki  keadaan yang sebenarnya, bukan merusak kondisi lingkungan yang ada.
Sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Bashir  dan  Madhaviah (2015) yang menyebutkan penerapan kebijakan akan dapat berhasil dengan baik apabila  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  dari  itu  para  pelaksanaan  tidak  saja harus  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  kemampuan  untuk  menerapkannya, tetapi juga harus mempunyai kombinasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Model implementasi kebijakan pembangunan sanitasi Kecamatan Serasan Timur  Kabupaten  Natuna  ini  menggunakan  teori  Grindle.  Indikator  yang  diukur dalam mengatasi hambatan mengacu pada teori Grindle (1980) dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Top-Down
Pembangunan  yang  berkelanjutan  tidak  hanya  berkonsentrasi  pada  di lingkungan  saja.  Tetapi  mencakup  tiga  ruang  lingkup  kebijakan  antara  lain yakni:  pembangunan  ekonomi,  pembangunan  sosial  dan  lingkungan.  Ketiga dimensi tersebut saling terkait yang mana merupakan pilar pendorong bagi suatu pembangunan  berkelanjutan.  Keseimbangan  dari  ketiga  dimensi  itu  sangat diperlukan  untuk  mengukur  keberhasilan  fenomena  permasalahan  sanitasi.
Standar pembangunan dan pelaksanaan program SLBM akan sangat tergantung dari hasil partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan. Grindle (1980) mengilustraksikan  top-down  ini  mengenai  Strategi  dilaksanakan  berdasarkan instruksi dari pimpinan tertinggi sebuah institusi atau pembuat kebijakan.
Sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Bashir  dan  Madhaviah (2015) yang menyebutkan penerapan kebijakan akan dapat berhasil dengan baik apabila  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  dari  itu  para  pelaksanaan  tidak  saja harus  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  kemampuan  untuk  menerapkannya, tetapi juga harus mempunyai kombinasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab.
b. Buttom Up (Apanya yang bottom up)
Tempat–tempat umum dalam lingkungan sanitasai adalah suatu tempat dimana  banyak  orang  yang  berkumpul  untuk  melakukan  kegiatan  baik  secara incidental  maupun  terus  menerus,  secara  membayar  maupun  tidak  membayar (Munaf,  2017).  Tempat–tempat  umum  memiliki  potensi  sebagai  tempat terjadinya  penularan  penyakit,  pencemaran  lingkungan  ataupun  gangguan kesehatan  lainnya.  Pengawasan  atau  pemeriksaan  sanitasi  terhadap  tempat– tempat  umum  yang  bersih  guna  untuk  melindungi  kesehatan  masyarakat  dari kemungkinan  penularan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan  lainnya  (Tjiptono, 2013).  Sanitasi  tempat–tempat  umum  merupakan  usaha  untuk  mengawasi kegiatan  yang  berlangsung  di  tempat–tempat  umum  terutama  yang  erat hubungannya  dengan  timbulnya  atau  menularnya  suatu  penyakit,  sehingga kerugian  yang  ditimbulkan  34  oleh  kegiatan  tersebut  dapat  dicegah  (Munro, 2008). Dengan menerapkan sanitasi dapat mencegah terjadinya timbulnya atau menularnya  penyakit  yang  berhubungan  dengan  lingkungan.  Grindle  (1980) mengilustraksikan  buttom  up  ini  mengenai  Strategi  disusun  oleh  pelaksana kebijakan  yang  memiliki  informasi  secara  langsung  di  lapangan  dan  diajukan kepada pemutus kebijakan.
Sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Sobarsono  (2005)  yang menyebutkan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Yaitu  mencakup  kompleksitas  tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
c. Demokratis
Pembangunan  yang  berkembang  saat  ini  sebagai  respon  berbagai masalah  adalah  pembangunan  berkelanjutan.  Moenir  (2013)  memberikan pengertian lain tentang pembangunan berkelanjutan menyatakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa baik sosial, ekonomi, serta lingkungan tanpa melupakan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pengertian mendasar  dari  sustainable  development  adalah  bahwa  dalam  keberhasilan pembangunan  ekonomi  maupun  sosial  setidaknya  bisa  memperbaiki  keadaan yang  sebenarnya,  bukan  merusak  kondisi  lingkungan  yang  ada.  Pemecahan
masalah  di  dalam  teori  Grindle  juga  meliputi  strategi  aktor  yang  terlibat, karakteristik lembaga penguasa dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.
Sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Bashir  dan  Madhaviah (2015) yang menyebutkan penerapan kebijakan akan dapat berhasil dengan baik apabila  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  dari  itu  para  pelaksanaan  tidak  saja harus  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  kemampuan  untuk  menerapkannya, tetapi juga harus mempunyai kombinasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  implementasi  Kebijakan  Pembangunan Sanitasi Pedesaan di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, melibatkan aspek- isu kebijakan, lingkungan kebijakan, dan strategi implementasi kebijakan publik. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pembangunan  sanitasi menunjukkan adanya progres positif, seperti keberadaan MCK atau jamban umum yang dapat  digunakan  oleh  masyarakat.  Drainase  di  Desa  Arung  Ayam  mengalami peningkatan,  menandakan  perbaikan  lingkungan  setelah  adanya  kebijakan  sanitasi. Namun,  masih  terdapat  ketidakmaksimalan  dalam  pencapaian  pembangunan  sanitasi, yang  tercermin  dari  kurangnya  manfaat  yang  dirasakan  secara  optimal  dan  minimnya poster  atau  spanduk  terkait  pembangunan  sanitasi  di  wilayah  tersebut.  Upaya  untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan melibatkan optimalisasi penggunaan sarana penunjang pelayanan, termasuk sosialisasi melalui spanduk atau poster sanitasi di sekitar puskesmas dan partisipasi sektor swasta untuk mencapai hasil yang maksimal.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory , 18 (4), 543–571.
Apdiansyah  R.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Perizinandan  Non-Perizinan  Dalam Pelayanan Perizinan. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah , 10 (1), 55–62. Arfan, I., & Ishak, M. (2015). Akuntansi Keprilakuan . Salemba Empat.
Bashir,  I., & Madhavaiah, C. (2015). Trust, Social  Influence, Self‐Efficacy, Perceived Risk  and  Internet  Banking  Acceptance:  An  Extension  of  Technology  Acceptance Model in Indian Context. Metamorphosis , 14 (1), 25–38.
Bauer, R. A. (1960). Consumer Behavior as Risk Taking. Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior . Harvard University Press.
Charisma,  J.  A.  (2020). Analisis  minat  dan  perilaku  pengguna  e-Wallet:  Perluasan UTAUT  2  dengan  budaya  sebagai  moderasi:  Studi  pada  Mahasiswa  di  Kota Malang . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Chennerchom, P. (1994). Resource Management in Public (Hall Page). PaperHill.
Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance: From theory to practice. In Governance Theory and Practice (hal. 214–247). Springer.
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed
(3 ed.). Penerbit Pustaka Pelajar.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (A. Fawaid (ed.)). Pustaka Pelajar.
Davis, G., & Keating, M. (1993). The Future of Governance: Policy Choices . Allen and Unwin.
Denzin, & Lincoln. (2009). Handbook of Qualitative Research . Pustaka Pelajar.
Ekasari,  A.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Kabupaten Soppeng Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Oleh Alfiani Ekasari Program Studi Ilmu Pemerintahan .
Enceng,  &  Madya,  F.  (2013).  Evaluasi  Perumusan,  Implementasi,  Dan  Lingkungan Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik , 5 (3), 1–8.
Farazmand,  A.,  &  Carter,  R.  (2004). Sound  governance:  Policy  and  administrative innovations . Greenwood Publishing Group.
Firdausi,  F.,  &  Romi  A.S,  M.  .  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Strategi  Nasional  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Korupsi  Di  Lembaga Pemerintahan  Daerah  (Studi  Di  Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo). Reformasi , 9 (1), 66. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1324
Garna, J. K. (1999). Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif . Primaco Akademika.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (8 ed.).
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. (2009). Collaborative governance and adaptive management: Lessons from California’s CALFED Water Program. environmental science & policy , 12 (6), 631–643.
Lan,  L.  (2004).  E-government:  A  catalyst  to  good  governance  in  China. IFIP International  Working  Conference  on  Knowledge  Management  in  Electronic Government , 317–324.
Lukman, A. (2008). Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang Imb ( Izin Mendirikan Bangunan ) Di Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial , 8 (2), 84–91.
Luthans, F. (2017). Organization Behavior . McGraw Hill International.
Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Heribertus, A. P. (2017). Akuntansi Sektor Publik (2 ed.). BPFE.
Maldonado, N. (2010). The World Bank’s evolving concept of good governance and its impact  on  human  rights. Doctoral  Workshop  on  Development  and  International Organizations. Stockholm, Sweden, May , 29–30.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation  and Public Policy . Scott Foresman and Company.
Miftakhul, I. M., & Darmi, T. (2014). Analisis Pengembangan Sumber Daya  Manusia Dalam Peningkatan Layanan Publik di Pemkot Bengkulu . Universitas Terbuka.
Munaf,  Y.  (2017).  Network  Pattern  of  Regional  Election  Commission  (KPUD) Pekanbaru  City  Increasing  Political  Participation  in  Society. International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) .
Munro, E. R. (2008). Research governance, ethics and access: A case study illustrating the  new  challenges  facing  social  researchers. International  Journal  of  Social Research Methodology , 11 (5), 429–439.
Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 6 (3), 113–120.
Osborne,  S.  P.  (2010).  Introduction  the  (New)  Public  Governance:  a  suitable  case  for treatment? In The new public governance? (hal. 17–32). Routledge.
Patton, M. Q. (2012). Qualitative research and evaluation methods (3 ed.). Sage.
Prawirosentono. (2018). Dasar-Dasar Manajemen (Revisi). Ghalia Indonesia.
Provan,  K.  G.,  &  Kenis,  P.  (2008).  Modes  of  network  governance:  Structure, management,  and  effectiveness. Journal  of  public  administration  research  and theory , 18 (2), 229–252.
Rahayu,  A.  (2019).  Pengaruh  Integritas  dalam  memediasi  hubungan  independensi Terhadap  Kinerja  Auditor. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Bisnis  Universitas  Negeri Semarang , 2 (1).
Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Introduction: Collaborative innovation in the public sector. The Innovation Journal , 17 (1), 1.
Sudimin,  S.  (2016). Pengaruh  Pegawai  Dilingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Bangkalan . Tesis Universitas Negeri Padang.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan :  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Media Press.
Yuskar.  (2018).  Pengaruh  Independensi  Auditor,  Komitmen  Organisasi,  Pemahaman Good Governance, Integritas Auditor, Budaya Organisasi, dan Etos Kerja terhadap Kinerja Auditor. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Universitas Surabaya .
Copyright holder: Nama Author (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: