## MENCARI SURGA DI DUA KOTA; STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM

## Muhammad Sahlan
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh, Indonesia Email: sahlan.hanafiah@gmail.com
Diterima tgl, 26-12-2017, disetujui tgl 15-01-2018
Abstract :  This  article  aims  to  look  at  the  extent  to  which  Government  efforts  the  city  of  Banda Aceh and Aceh Barat in realizing the concept of the Kota Madani and Tauhid Tasawuf through the implementation  of  Sharia  and  sought  to  unearth  how  should  model  its  development.  Using ethnographic  approaches,  I  would  like  to  point  out  that  the  implementation  of  Sharia  in  the  two cities  is  very  dependent  on  Government  support  or  political  regime.  Such  dependence  is  visible from  the  Government's  efforts  through  the  decisions,  policies  and  programs  are  carried  out holistically  by  bureaucratic  system  involving  public  figures,  scholars,  academics  and  the  general public.
Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana usaha pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Barat dalam mewujudkan konsepsi Kota Madani dan Tauhid-Tasawuf melalui implementasi Syariat  Islam  serta  berusaha  menggali  bagaimana  seharusnya  model  pengembangannya.  Dengan menggunakan pendekatan etnografi, saya ingin menunjukkan bahwa implementasi syariat Islamdi dua kota tersebut sangat tergantung pada dukungan pemerintah atau rezim politik. Ketergantungan tersebut  terlihat  dari  upaya  pemerintah  melalui  keputusan,  kebijakan  dan  program  yang dilaksanakan  secara  holistik  oleh  sistem  birokrasi  yang  melibatkan  tokoh  masyarakat,  ulama, akademisi dan masyarakat umum.
Keywords: Implementasi, Syariat Islam, Kota Madani, Kota Tauhid Tasawuf.

## Pendahuluan
Aceh  secara  umum  dalam  literatur  sosial-humaniora  selalu  mendapat  sorotan sebagai  salah  satu  kawasanpeloporkajiankeislamandi  Asia  Tenggara  dan  Dunia  Melayu. Penetapan Aceh sebagai  daerah pelaksanaan syariat  Islam pada tahun 2012 secara  yuridis normatif  membuat  sorotan  nasional  dan  internasional  terhadap  Aceh  semakin  signifikan. Berbagai ujian datang menghampiri terkait implementasi kebijakan tersebut,  yaitu adanya kekhawatiran  masyarakat  internasional  terhadap  masalah  yang  timbul  terkait  dualisme pelaksanaan  kebijakan  di  Indonesia  setelah  upaya  desentralisasi  hukum  menemukan momentumnya. Apalagi sejak pencanangan Banda Aceh dan Aceh Barat sebagai kota yang menisbatkan  dirinya  menjadi  kota  madani  dan  kota  tauhid-tasawuf,  berbagai  kajian  pun mulai berkembang terkait dengan dinamika masyarakat di dua kota daerah.
Berbagai  kajian  dengan  perspektif  berbeda  telah  dilakukan  oleh  para  akademisi terkait dengan pelaksanaan syariat Islam secara holistik dewasa ini. Seperti yang dilakukan oleh Dewi (2000) yang mengkaji syariat Islam dalam pengaturan ruang dengan perspektif
arsitektur;  Murianto  (2006),  Abubakar  (2011),  Nasir  (2013)  dan  Syahputra  (2017),    yang mengkaji  syariat  Islam  dengan  perspektif  kebijakan  publik  dan  hubungan  yangdialektis dengan  sistem  sosial-budaya  masyarakat  Aceh;Farida  (2011)  dan  Putra  (2012)  yang berusaha mencari hubungan antara pengamalan tasawwuf dengan perubahan sosial politik dan  relevansinya  pada  manusia  modern;  Ansor  (2011,2017)  yang  mengkaji  dampak  dari pelaksanaan  syariat  Islam  sebagai  sebuah  sistem  yang  berdampak  terhadap  sikap-sikap kemanusiaan.
Pengembangan  model  implementasi  kota  madani  dan  kota  tauhid-tasawuf merupakan  topik  kajian  baru  di  Indonesia.  Topik  ini  baru  berkembang  sejak  makin maraknya  lokalitas  dan  kebijakan  desentralisasi  di  Indonesia.  Kemunculannya  lebih sebagai  alternatif  pendekatan  dalam  pengelolaan  keberagaman  dalam  masyarakat  yang seringkali  bias  kelas.  Konsepsi  kota  madani  dan  kota  tauhid-tasawuf  yang  dipahami  saat ini oleh masyarakat dan pemerintah di dua kota yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah  belum  menemukan  formula  yang  tepat  dalam  mengidentifikasi  pola pengembangan kota  yang identik dengan kota Yastrib di Madinah, yaitu sebuah prototipe kota  ideal  bagi  entitas  muslim  di  seluruh  dunia.  Dengan  demikian,  tulisan  ini  bermaksud untuk  mencari  formula  tersebut,  dengan  cara  melihat  konsep  yang  dibayangkan  oleh pemerintah  di  satu  sisi  dan  konsep  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  disisi  yang  lain. Pertemuan apa yang dibayangkan oleh pemerintah di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain  kiranya  akan  menjadi  salah  satu  model  ideal  untuk  implementasi  kota  bercirikan syariat Islam.
Studi komparatif yang dilakukan dengan memilih Banda Aceh dan Aceh Barat ini menggunakan  pendekatan  etnografi. 1 Pemilihan  lokasididasarkan  pada;  pertama, persamaan  kota  tersebutdimana  masyarakatnya  bersifat  heterogen.  Artinya,  komposisi penduduk  dari  segi  pola  migrasi,  pekerjaan,  suku  dan  pendidikan  sangat  beragam  yang terkonsentrasi  dalam  satu  wilayah  geografis.  Sehingga,  dengan  keberagaman  yang  sangat tinggi  secara  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik  membuat  Banda  Aceh  dan  Aceh  Barat sebagai pilot  project pengembangan  kota  bercirikan  syariat  Islam  sesuai  dengan  wacana masing-masing.  Pemilihan  Banda  Aceh  dan  Aceh  Barat  sebagai  lokasi  juga  menjadi  satu terobosan baru secara metodologi untuk melihat persoalan secara holistik dengan semangat desentralisasi di Indonesia.
Kedua,  kota  tersebut  sama-sama  mendeklarasikan  diri  sebagai  kota  Islami  dengan tagline dan keunikan masing-masing. Jika kota Banda Aceh gencar mengkampanyekan diri sebagai kota madani melalui kegiatan keIslaman dan bisnis pariwisata 2 , maka citra serupa juga melekat di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat adalah sebuah wilayah yang terletak di Barat Selatan Aceh mendeklarasikan diri sebagai kota Tauhid-Tasawuf. Namun persamaan
1 Pendekatan etnografi adalah pendekatan yang lazim digunakan dalam studi sosial-humaniora yang menjadikan peneliti sebagai instrumen tunggal sebuah penelitian. Lihat ; Mely G. Tan, MasalahPerencanaan Penelitian,  dalam  Koentjaraningrat,  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 1991, hal 87. Lihat juga Sanapiah Faisal, Fotmat-Format Penelitian Sosial , Jakarta: Rajawali, 1989, hal. 18.
2 “Walikota Banda Aceh Luncurkan One Day One Ayat” ,
http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/10/wali-kota-banda-aceh-luncurkan-program-one-day-one- ayat, diakses pada 13 Maret 2017
keduanya  terlihat  dari  adanya  dukungan  secara  politik  dan  pemerintahan  dari  masing- masing  kepala  daerah.  Sehingga,  Banda  Aceh  sebagai  Kota  MadanidanMeulabohsebagai Kota  Tauhid-Tasawufsangat  identik  dengan  kepemimpinan  kepala  daerah  di  masing- masing kota tersebut.

## Syariat Islam di Kota Madani

## Banda Aceh; Kekuasaan Politik dan Syariat Islam
Sejak  2007,  Banda  Aceh  mendeklarasikan  diri  sebagai  Bandar  Wisata  Kota Islamidengan  menggunakan  Kota  Madani  sebagai  simbol  dan  juga  sebagai  visi membangun  kota.  Hal  tersebut  sebagai  usaha  Pemerintah  Kota  menarik  minat  para pengunjung  lokal  dan  luar  Aceh  untuk  berkunjung  ke  Banda  Aceh  dan  menemukan  kota yang menggabungkan antara karakter Islam dan modernitas. Cita-cita ini menjadi visi misi Walikota  dan  Wakil  Walikota  Banda  Aceh  2007-2013,  Ir.  H.  Mawardi  Nurdin  dan  Illiza Saaduddin  Djamal,SE.  Pada  periode  kedua  sejak  tahun  2012,  Mawardi  Nurdin  dan  Illiza Saaduddin  Djamal  menetapkan  visi  Banda  Aceh  sebagai  kota  Madani,  sebagai  usaha mengembangkan  pembangunan  kota  Banda  Aceh  dari  apa  yang  telah  dilakukan sebelumnya. Tujuan tersebut kemudian terus dilanjutkan oleh pemerintah kota pada masa walikota  dan  wakil  walikota  Illiza  Saaduddin  Djamal,  SE  dan  Drs.  Zainal  Arifin  pada tahun 2013 sampai 2017.
Banda  Aceh  menjadi  primadona  bagi  para  wisatawan  karena  sebagai  kota  yang menjadi  pusat  konsentrasi  kegiatan  administratif  pemerintahan,  Banda  Aceh  juga merupakan  pusat  kegiatan  ekonomi.  Sehingga  banyak  ikon  wisata  Islami  yang  dapat dikembangkan  di  Aceh  seperti  Masjid  Raya  Baiturrahman,  Museum  Tsunami,  Wisata Ziarah ke Makam Syech Abdurrauf As-singkili, dan wisata ke situs-situs kuburan massal. Ikon  wisata  tersebut  semakin  identik  dengan  nilai  Islam  karena  didukung  oleh  kultur masyarakat  yang  mengedepankan  nilai-nilai  Islam  dalam  praktik  sosial-ekonomi  dan politik.
Bak  gayung  bersambut,  kategorisasi  wisata  di  Aceh  secara  umum  yang mengedepankan wisata Islami mendapatkan pembenaran dan dukungan dari pemerintahan politik  yang  berkuasa  pada  saat  itu.  Setelah  Mawardy  Nurdin  dan  Illiza  terpilih,  visi terwujudnya  Banda  Aceh  sebagai  model  kota  madani  seakan-akan  mendapatkan  momen untuk  diwujudkan  sesegera  mungkin.  Berbekal  dukungan  dari  masyarakat  yang  saat  itu secara  mutlak  memilih mereka  sebagai  pemimpin  Kota  Banda  Aceh  untuk  periode  2012- 2017, maka pasangan tersebut akhirnya merampungkan misinya yaitu ; (1) Meningkatkan kualitas  pengamalan  agama  menuju  pelaksanaan  Syariat  Islam  secara  kaffah,  (2) Memperkuat  tata  kelola  pemerintah  yang  baik,  (3)  Memperkuat  ekonomi  kerakyatan,  (4) Menumbuhkan  masyarakat  yang  berintelektualitas  sehat  dan  sejahtera,  (5)  Melanjutkan pembangunan  infrastruktur  pariwisata  yang  Islami,  (6)  Meningkatkan  partisipasi perempuan  dalam  ranah  publik  dan  perlindungan  anak,  (7)  Meningkatkan  peran  generasi muda  sebagai  kekuatan  pembangunan  kota. 3 Visi-misi  yang  dicanangkan  oleh  pasangan walikota  tersebut  diharapkan  dapat  membawa  Banda  Aceh  menjadi  model  kota  yang
3 https://bandaacehkota.go.id/p/visi-dan-misi.html,diakses pada 13 Maret 2017
bernuansaIslam  demi terciptanya tata pemerintahan  yang baik,  masyarakat  yang sejahtera dengan  eknominya  yang  mandiri,  terbentuknya  masyarakat  yang  berintelektualitas  tinggi, sehat, pendidikan yang maju, serta tingginya tingkat partisipasi perempuan. 4
Berjalannya  syariat  Islamdi  Banda  Aceh  tentu  saja  tidak  dapat  dipisahkan  dari dukungan  tunggal  struktur  pemerintahan  yaitu  walikota  dan  wakil  walikota  Banda  Aceh. Wacana  menjadikan  Banda  Aceh  sebagai  kota  madani  terus-menerus  secara  masif didengungkan  melalui  media  massa  dan  kegiatan-kegiatan  Islami  seperti  dakwah,  razia penegakan pelanggaran syariat, dan pengaturan wilayah melalui simbol-simbol Islam. Oleh karena  itu,  kebijakan  pemerintahan  dan political  will penguasa  di  Banda  Aceh menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  syariat  Islam  menuju  kota  Madani  sangat  mudah ditemukan dalam wacana sehari-hari.

## Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam
Penerapan Syari‟at Islam dalam hukum positif di Aceh merupakan yang pertama di Indonesia,  hal  ini  menjadi  sebuah  kendala  tersendiri  dalam  mencari  format  ideal  dalam menjalankan  proses  penerapannya.  Berbagai  teori  dan  pemahaman  tentang  syari‟at Islamyang bersifat aplikatif terus dimantapkan dalam rangka menerapkan inti ajaran dalam suatu masyarakat yang mayoritas muslim. Meskipun banyak ditemukan berbagai persoalan dan kesenjangan dalam penyesuaian penerapan antara teks dengan realitasnya, upaya untuk membumikan ajaran Al-quran secara yuridis normatif terus dilakukan hingga saat ini 5 .
Berbagai dinamika dan tantangan hadir dalam proses implementasi syariat Islamdi Banda  Aceh.  Salah  satunya  adalah  dalam  proses  pelaksanaan  regulasi  mengenai pelaksanaan syariat Islam tersebut. Sehingga, saat pengawasan proses implementasi syariat Islamdengan  cara  razia  dilakukan,  maka  berbagai  kondisi  dinamis  mulai  bermunculan  ke publik.  Dampak  yang  paling  terasa  yaitu  berimbas  pada  berkembangnya  wacana  tentang reproduksi  intoleransi  dan  kekerasan  dalam  beragama  dan stereotype lainnya  yang membuat implementasi menuju kota madani berjalan di tempat.
Beberapa stereotype yang berkembang sebenarnya bermuara pada beberapa faktor yang  dianggap  sebagai  penghambat  dalam  proses  implementasi  Kota  Madani  di  Banda Aceh.  Senada  dengan  yang  dinyatakan  oleh  Syahputra  (2017)  bahwa  komposisi masyarakat  di  Banda  Aceh  yang  sifatnya  heterogen  menjadisalah  satu  unsur  tingginya dinamika pelaksanaan syariat Islam. Syahputra (2017) beralasan bahwa penerapan Syariat IslamDi  Banda  Aceh  sangat  tergantung  pada  konfigurasi  budaya  penduduk  Banda  Aceh. Karena menurutnya seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam, bahwa Banda Aceh  sebagai  sentral  aktivitas  dalam  bidang  pendidikan,  ekonomi  dan  politik  telah menyebabkan pola migrasi sementara di Banda Aceh menjadi signifikan. Sehingga upaya persuasif  yang  dilakukan  oleh  Kota  Banda  Aceh  kadang  tidak  mencakup  keseluruhan subjek  hukum  di  Banda  Aceh.  walaupun    Wilayatul  Hisbah    seringkali  melaksanakan pengawasan dan penindakan lapangan.
4 Lihat lampiran visi dan misi calon walikota dan wakil walikota Banda Aceh tahun 2011.
5 Bahri,  Syamsul.  2013. Konsep  Implementasi  Syariat  Islam  Di  Aceh. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum. No. 60, Th. XV, pp. 313-337.
Perwujudan dinamika yang terjadidi Banda Aceh juga terlihat identik di daerah lain seperti Langsa dan Lhokseumawe. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang disimpulkan oleh Ansor  (2011)  bahwa  razia  syariat  Islamdi  Langsa  merupakan  salah  satu  bentuk  perayaan kuasa agama oleh negara yang berkontribusi terhadap reproduksi intoleransi dan kekerasan dalam  beragama.  Kuasa  yang  dirayakan  oleh  otoritas  penegak  syariat  Islam  yaitu  dinas syariat  Islam  dan  Wilayatul  Hisbah  (WH)  yang  mendefinisikan  moralitas  publik,  tetapi terkadang  bertindak  represif.  Dalam  konteks  pelaksanaan  syariat  Islam,  razia memperlihatkan  dominasi  aparatus  syariat  Islam  dalam  sistem  syariat  Islam  Aceh. 6 sehingga  masyarakat  sebagai  subjek  hukum  kadang  melakukan  hal-hal  yang  tak  disadari menjadi  blunder  seperti  melawan  melalui  wacana  (resistensi  pasif)  terhadap  represi  yang dilakukan oleh negara dan elit agama yang mengatasnamakan syariat Islam.
Dalam  etnografi  yang  ditulis  oleh  Ansor  (2011),  terlihat  jelas  bahwa  resistensi tersembunyi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat karena beberapa sebab, pertama secara kelembagaan, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah masih lemah karena proses perekrutan  yang  tidak  memperhatikan  kebutuhan  lapangan  dan  integritas.  Kedua,  otoritas pengawas  syariat  Islam  yang  dalam  hal  ini  Dinas  Syariat  Islam  dan  Wilayatul  Hisbah menggunakan  kuasanya  untuk  mereproduksi  kuasanya  yang  berimbas  pada  pembentukan stereotype terhadap  salah  seorang  yang  akhirnya  diklaim  menjadi  warga  negara  yang deviant 7 (Ansor, 2011;123).
Kesimpulan  tersebut  secara  tidak  lansung  menunjukkan  bahwa  dukungan  politik dari  rezim  pemerintahan  definitif  berkorelasi  secara  positif  terhadap  dukungan implementasi syariat  Islam. Seperti  yang ditujukkan oleh Ansor (2011) bahwa di  Langsa, sikap religiusitas  yang  ditunjukkan oleh pelaksanaan ajaran  Islam sehari-hari tidak secara lansung  mempengaruhi  upaya  pelembagaan  pengawasan  syariat  Islam  secara  utuh  secara khusus  mengenai  hukum  pidana  jinayat.  Bahkan  berbagai  respon  yang  ditunjukkan  oleh masyarakat  terkait  dengan  penerapan  syariat  Islam  yang  secara  massif  dilakukan  oleh negara  (pemerintah  daerah)  sempat  di  klaim  sebagai  ekspresi  protes  sosial  warga  atas dominasi  negara  terhadap  ruang  privat.  Adanya  antitesis  terhadap  implementasi  syariat Islam  melaui qanun  jinayat menjadi  fenomena  yang  dapat  dilihat  sebagai  signifikansi peran  pemerintah  dalam  menjalankan  pengawasan  terhadap  aturan  yang  telah diberlakukan. 8
Namun,  hal  itu  terjadi  sangat  berhubungan  dengan    lokus  penelitian  yaitu  di Langsa.  Secara  demografis  Langsa  merupakan  sebuah  kota  yang  berada  diantara  tarikan identitas  Aceh  yang  bercirikan  Islam  dan  identitas  kota  metropolitan  yang  dekat  dengan sosio-kultural  bercirikan  Medan-Sumatera  Utara.  Sehingga  krisis  akibat  gesekan  antara representasi visi keagamaan yang mendua dapat terjadi yang oleh beberapa peneliti seperti
6 R.  Michael  Feener. Shari’a  and  Social  Engineering:  The  Implementation  of  Islamic  Law  in Contemporary Aceh , Indonesia (oxford: Oxford University Press, 2013), 228-233.
7 Deviant merupakan  salah  satu  istilah  sosial  yang  mengungkapkan  keberadaan  seseorang  yang berada di luar jangkauan hukum. Orang yang dianggap devian tidak lagi dianggap sebagai orang-orang yang patut diberikan kesempatan untuk menjadi „baik‟ melalui proses integrasi dan asimilasi.
8 Lihat  Ansor,  Muhammad. Religiusitas,  Islamisme  dan  Sikap  atas  penerapan  Syariat  Islam  di Langsa, Aceh. Dalam Jounal Hukum Islam Vol  XI. No. 2. Hal 131-263. November 2011.
rizal  (2008) 9 diklaim  sebagai  upaya  perlawanan  tersembunyi  dari  kelompok-kelompok yang  merasa  didiskriminasi  saat  berada  di  ruang  publik  akibat  dari  pengaturan  etika melalui penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh.
Stereotype lain  juga  berkembang  berkenaan  dengan  penerapan  syariat  Islam  di Banda  Aceh  adalah  adanya  pemahaman  yang  mendudukkan  syariat  Islam  dalam hubungannya dengan perlawanan terhadap nilai global yang dalam hal ini kerangka budaya modernitas  di  Barat.  Sehingga,  pemberlakuan  hukum  syariat  IslamdiBanda  Aceh  selalu dipandang  dalam  relasi  yang  asimetris  dengan  perubahan  kultur  lainnya.  Sehingga pertarungan  tersebut  membuat  Islam  dengan  nilai  universalnya  menjadi  pertarungan ideologi  semata,  sehingga  bias  terhadap  tujuan  dari  penerapan  hukum  Islam  itu  sendiri yaitu  tauhid.  Dengan  demikian,  saat  kita  berbicara  tentang  Banda  Aceh  dan  penerapan syariat  Islam,  maka  kita  harus  menempatkan  keunikan  dan  kekhususan  penerapan  syariat Islam  sebagai  prakondisi  bagi  pembangunan  dan    pencapaian  kebahagiaan.  Keunikan tersebut  berasal  dari  praktik  dan  tatanan  sosial-budaya  masyarakat  Banda  Aceh  yang menempatkan Islam sebagai identitas yang bersifat evaluative  bagi entitas lainnya. 10
Seringkali  pra  kondisi  yang  menjadi  wadah  unik  tempat  berkembangnya  syariat Islam  secara  kultural  mengalami  kontraproduktif  saat  diwujudkan  dalam  bentuk kebijakan.Nasir  (2013;  200)  juga  mengungkapkan  hal  yang  demikian  dimana  dia  melihat bahwa  artikulasi  wacana  yang  berkembang  akibat  dari  penerapan  peraturan ngangkang style yang diterapkan oleh walikota lhokseumawe. Menurut Nasir ada beberapa respon dari masyarakat  Aceh  terhadap  pemberlakuan  peraturan  tersebut,  pertama  peraturan  yang dikeluarkan oleh Walikota lhokseumawe merupakan bentuk kearifan lokal yang ada tradisi masyarakat  Aceh  sehari-hari.  Kedua,  kelompok  yang  merasa  dirugikan  akibat  aturan tersebut sangat diskriminatif dengan perempuan saat berada di ruang publik.
Pemberlakuan  suatu  kebijakan  diBanda  Aceh  berakibat  pada  reproduksi  wacana patriarkhi  (kekuasaan  berada  di  pihak  laki-laki)  terhadap  pembagian  peran  perempuan  di ruang  publik.  Nasir  (2013)  juga  menunjukkan  hal  yang  identik  di  Lhokseumawe  saat himbauan larangan duduk „ngangkang‟ bagi perempuan saat berkendara. Sehingga pro dan kontra  tidak  dapat  dihindarkan  beserta  dengan  munculnya  wacana  dari  kelompok  yang mendukung  dan  kelompok  yang  berupaya  agar  peraturan  tersebut  ditinjau  kembali. Padahal jika dilihat dari pembentukan wadah pembentuk identitas masyarakat Aceh seperti yang  dikatakan  oleh  Shaw  (2008)  bahwa;  “ the  Acehnese  identity  is  derived  from  a combination  of  historical  pride  associated  with  the  Acehnese  Sulthanate,  a  collective memory  of  struggle  against  the  Ducth  colonizers,  and  a  common  and  regionally  specific form  of  Islam . 11 Hal  tersebut  dapat  diartikan  secara  tekstual  bahwa  pembentuk  identitas Aceh  yang  didalamnya  ada  laki-laki  dan  perempuan  tidak  dapat  dihindarkan  dari  adanya memori  dengan  kejayaan  kesultanan,  memori  perlawanan  melawan  penjajah  kolonial
9 Lihat ; Syamsul Rizal, “Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa – Aceh: Dalam Bayang-bayang Syariat”, dalam Irwan Abdullah, Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf, Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 2008:399-400
10 Lihat  ;  Nurjannah  Ismail, Syari’at Islam dan Keadilan Gender ,  First  International  Conference  of Aceh and Indian Ocean Studies, h.6 .
11 Robert Shaw, “Aceh‟s Struggle for Independence: Considering the Role of Islam in a Separatist,” dalam al-Nakhlah , 2008, h. 2.
Belanda dan bentuk yang khusus secara regional terhadap ajaran Islam. Artinya, tradisi dan praksis sehari-hari masyarakat Aceh selalu terkait dan terhubung dengan pengamalan nilai- nilai syariat. Sehingga setiap kebijakan yang menghasilkan polemik  di tengah masyarakat selalu dihadapi dengan terburu-buru dan bersifat otoritatif.

## Meulaboh Kota Tauhid Tasawwuf

## Meulaboh Kota Tauhid-Tasawuf; Perjalanan Sebuah Ide
Sejarah  kota  tauhid-tasawwuf  bermula  pada  tahun  1998,  saat  Abuya  Syech  H. Amran Wali Al-khalidi kembali ke pesantren Darul Ihsan di kampung halamannya sendiri. Lalu,  bersama  beberapa  teman  yang  seide  dengannya,  Abu  Amran  mendirikan  Majelis Pengkajian  Tauhid-Tasawuf  (MPTT)  dalam  ruang  lingkup  yang  terbatas.  Namun  dalam perjalanannya,  masyarakat  menyambut  baik  keberadaan  majelis  ini  hingga  semakin  hari, semakin  bertambah  jumlah  anggota  yang  hadir  dalam  majelis.  Tahun  2004,  Majelis Pengkajian  Tauhid  Tasawuf  sah  secara  hukum  melalui  pembuatan  akte  pendirian  di hadapan notaris. Semakin hari, daya jelajah pengkajian ini semakin meluas, bahkan sampai ke  ibukota  Provinsi  Aceh  dan  Negara  tetangga,  Malaysia.  Bersebab  demikian,  bupati kabupaten Aceh Barat pada waktu itu, Ramli MS, merasa tertarik dan ingin menggandeng majelis  tersebut  dalam  rangka  mewujudkan  Kabupaten  Aceh  Barat  yang  berlandaskan Syariat  Islam.  Pemerintah  Aceh  Barat  pun  siap  mendukung  dan  memfasilitasi  untuk diadakan seminar dan muzakarah Tauhid  Tasawuf  Ke  I  di bumi  Teuku  Umar pada tahun 2009. 12
Ada beragam definisi dan perspektif dalam menerjemahkan kota Tauhid-Tasawuf. Dalam  pandangan  Ketua  STAIN  Teungku  Dirundeng,  slogan  Meulaboh  sebagai  kita tauhid-tasawuf  lebih  dimaksudkan  pada  penguatan  ketauhidan  dan  keimanan  masyarakat yang  diaplikasi  dalam  bentuk  suluk,  kajian-kajian  akademik,  zikir  bersama  dan  agenda keagamaan  lainnya  yang  menambah  iman  dan  ketaqwaan  masyarakat. 13 Abi  Syamsuar, panggilan  akrab  Ketua  STAIN  Teungku  Dirundeng,  lebih  menekankan  bahwa  penabalan tauhid-tasawuf  lebih  kepada  peningkatan  amaliah  dan  ubudiyah  yang  ujung-ujungnya dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Meulaboh.
Sementara  bagi  Pak  Khaidir,  akademisi  dari  STAIN  Darul  Hikmah  Meulaboh, wacana  menjadikan  Meulaboh  sebagai  kota  tauhid-tasawuf  adalah  sebuah  usaha  untuk memberikan  pendidikan  agama  secara  mendalam  bagi  warga  masyarakat  Aceh  Barat. Karena  munculnya  ide  ini  berawal  dari  pengajian  rutin  yang  dilakukan  oleh  Abu  Amran dengan fokus pada tema penguatan pemahaman dan pengamalan masyarakat dalam bidang tauhid dan tasawuf. 14
12 http://mpttnusantara.com/profil-mptt/sejarah/, diakses pada  tanggal 20-10-2017.
14 Wawancara dengan Khaidir, Akademisi  STAIN  Darul Hikmah, pada tanggal 29 September 2017.
Di  sisi  lain,  Kepala  Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten  Aceh  Barat,  Drs.  Mursalin, mengatakan  bahwa  mewujudkan  kota  Meulaboh  sebagai  kota  tauhid-tasawuf  adalah  cita- cita  besar  yang  terus  diperjuangkan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  Meulaboh,  hingga suatu  saat  bisa  menciptakan  Meulaboh  ini  sebagai  kota  yang baldatun  tayyibatun  wa rabbun ghafur . 15
Ada  satu  kisah  menarik  yang  diceritakan  oleh  Ansharullah,  sekretaris  MPU  Aceh Barat,  terkait  dengan  seorang  manusia  yang  mengamalkan  ajaran  tasawuf  di  Aceh  Barat. Tersebutlah nama Teungku Seumancang atau yang akrab disapa Abu Wen yang tinggal di Kecamatan  Jeuram.  Dalam  kesehariannya,  beliau  memenuhi  kebutuhan  hidup  dari  hasil bertani  dan  mencari  ikan  di  sungai.  Suatu  ketika,  Abu  Wen  mencari  ikan  dengan menggunakan  alat  tangkap  bubu,  ketika  bubu  diangkat  ke  darat  dan  ia  mengeluarkan kembali  ikan  yang  terperangkap  di  dalamnya,  maka  Abu  Wen  menanyakan  kepada  ikan- ikan  itu  “siapa  yang  mau  ikut  saya?”,  ia  melihat  jika  ada  ikan  yang  masih  melompat- lompat,  maka  ikan  itu  dianggap  tidak  mau  dibawa  pulang  oleh  Abu  sehingga  ia melepaskan kembali ikan tersebut ke sungai. Sementara ikan “tidak melawan”, itulah yang dianggap mau dibawa pulang oleh Abu. Hal ini merupakan contoh perilaku tasawuf  yang dipraktekkan oleh Abu Wen. Beliau juga orang yang alim dalam hal membaca kitab juga amalan-amalan ibadah lainnya, semisal shalat tahajud dan berzikir.
Ansharullah  juga  menambahkan  bahwa  konsep  tasawuf  itu  berkaitan  erat  dengan pemahaman  yang  suci.  Ia  merujuk  pada  konsep  "suci"  yang  diajarkan  oleh  Tgk.  H. Abdullah Ujoeng Rimba. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abu Ujoeng Rimba, di situ tertulis bahwa "bila kamu melihat seseorang bisa terbang di atas angin dan bisa berjalan di atas air, dan orang yang bersangkutan tidak menjalankan sunnatullah, syariat  Islam sesuai dengan  tuntunan  rasulullah,  jangan  sekali-kali  kamu  mengikutinya".  Artinya,  bisa  saja orang  tersebut  bersahabat  dengan  setan  dan  iblis.  Berkaitan  dengan  ini,  konsep  tauhid tasawuf  itu  berarti  benar-benar  harus  sesuai  dengan  syariat  Islam  itu  sendiri.  Hakikatnya, berbicara  tauhid  itu  berbicara  tentang  bahwa  hanya  Allah  satu-satunya  yang  berhak disembah.  Kaitannya  dengan  masyarakat  tauhid  tasawuf  berarti  adalah  upaya  untuk menjadikan masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan meminta pertolongan. Praktek-praktek syirik dan praktek  yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus benar-benar dijauhkan dalam kehidupan sehari-hari. 16
Namun,  diantara  beragam  perspektif  tersebut,  kita  bisa  menarik  benang  merah bahwa “tauhid-tasawuf” yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai ikon kabupaten Aceh Barat  adalah  sebuah  cita-cita  yang  ingin  dicapai  bersama,  yang  tentu  saja  baru  akan terlaksana  jika  masyarakatnya  sudah  memiliki  iman  dan  ketaqwaan  yang  mantap.  Cara menjaganya,  tentu  harus  dengan  selalu  memupuk  pegetahuan  dan  keilmuan,  disertai amalan-amalan  yang mendekatkan diri kepada Allah swt. Menuntut ilmu adalah hal  yang wajib  guna  membenarkan  amalan-amalan,  terlebih  ilmu  tauhid,  ilmu  yang  wajib  dituntut oleh semua muslim karena berhubungan dengan aqidah.
15 Wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten  Aceh  Barat,  Drs.Mursalin,  pada tanggal 29 September 2017.
16 Wawancara  dengan  Tgk.  Ansharullah,  sekretaris  MPU  Aceh  Barat  pada  tanggal  29  September 2017.
Walaupun  demikian,  pro-kontra  penabalan  ikon  Meulaboh  sebagai  kota  Tauhid- Tasawuf  juga  tidak  terelakkan.  Pasalnya,  pemberian laqab Tauhid-Tasawuf  itu  diduga bagian  daripada  strategi  politik  pemerintah  yang  bermain  pada  tataran  citra  pemerintah, atau dalam bahasa yang lain bisa dikatakan hanya simbolisasi semata. Di sisi lain, program tersebut  juga  dianggap  terlalu  terburu-buru  karena  kurangnya  sosialisasi.  Bagi  Teuku Dadek,  sejarawan  Meulaboh,  persoalan  itu  bermuara  pada  belum  adanya  tokoh  yang menjadi  panutan  masyarakat  selama  kurun  waktu  setengah  abad  dan  juga  persepsi masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami konsep “ilmu tasawuf” itu sendiri. 17

## Model, Strategi dan Implementasi Syariat di Bumi Teuku Umar
Sebagai  salah  satu  cita-cita  besar  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat,  tentu  saja pelaksanaan  syariat  Islam  memiliki  pola  dan  bentuk  tersendiri  dalam  implementasinya. Juga  memiliki  strategi-strategi  khusus  sehingga  sampai  pada  pencapaian  yang  maksimal. Ketika  awal  mula  ide  ini  dilemparkan  ke  publik,  pihak  pemerintah  mendukung  penuh untuk mengadakan muzakarah ulama se-Asia Tenggara di masjid agung Darul Falah, kota Meulaboh.  Dalam  muzakarah  tersebut,  salah  satu  topik  yang  mendapat  perhatian  khusus adalah tentang syariat Islam dan mewujudkan kota Meulaboh sebagai kota Tauhid tasawuf. Ini menjadi bagian penting dari sosialisasi penerapan Syariat Islamdi kota tersebut.
Secara  umum,  penegakan  syariat  Islamdilaksanakan  dalam  dua  jalur  oleh pemerintah  Aceh  Barat;  melalui  pembangunan  fasilitas  fisik  dan  melalui  pembangunan sumber  daya  manusia.  Fasilitas  fisik  yang  difasilitasi  oleh  pemda  berupa  pembangunan lembaga-lembaga  pendidikan  keagamaan,  Taman  Pendidikan  Al-Quran  (TPQ),  Taman Pendidikan  Anak  (TPA), Balee  Seumeubeut (Balai  Pengajian),  juga  memfasilitasi pembangunan  bilik  santri  di  pesantren-pesantren  yang  membutuhkan.  Sementara pembangunan sumber daya manusia, itu dilakukan dengan mengadakan majlis-majlis zikir dan majlis-majlis keilmuan sejenis. 18
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, konsep syariat Islamdifokuskan  pada  pembangunan  akhlak  di  kalangan  generasi  penerus  bangsa.  Pihak MPU  Aceh  Barat  selalu  mendesak  pemerintah  untuk  mengupayakan  pendidikan  yang berbasis  agama  guna  mencapai  tujuan  perbaikan  akhlak.  Permasalahan  akhlak  menjadi tantangan  dan  masalah  serius  dalam  implementasi  syariat  Islam.  Ansharullah,  sekretaris MPU  Aceh  Barat  memberi  contoh  bahwa  mereka  yang  bekerja  di  MPU  kerap  melarang atau  tidak  memberi  rekomendasi  untuk  acara-acara  hiburan  yang  sifatnya  mengundang keramaian  kawula  muda,  apalagi  tidak  terjamin  dalam  pelaksanaannya  akan  adanya pemisahan  antara  kaum  muda  dan  kaum  mudi.  Misalnya,  MPU  pernah  melarang  konser Bergek 19 yang  diadakan  di  Kecamatan  Kaway  XVI,  yang  akhirnya  konser  tersebut  gagal diadakan.
17 Dadek, Teuku&Hermansyah. 2013. Meulaboh dalam Lintas  Sejarah  Aceh.  Meulaboh: BAPPEDA Aceh Barat, hal. 105.
18 Wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Syariat  Islam  Kabupaten  Aceh  Barat,  Drs.Mursalin,  pada tanggal 29 September 2017
19 Penyanyi lokal yang sempat fenomenal dan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat  Aceh.
Hal-hal  seperti  itu  dalam  pandangan  pihak  MPU  bisa  menjadi  pintu  masuk  untuk terjadinya  kemaksiatan.  Oleh  karena  itu,  pintu  menuju  hal-hal  yang  berakibat  degradasi moral  ditutup  rapat  oleh  MPU  Meulaboh.  Pasalnya,  semakin  rusak  moral  masyarakat, maka  akan  semakin  sulit  untuk  menegakkan  hukum  Allah  di  bumi  Teuku  Umar.  Banyak bukti  terkait  degradasi  moral  yang  terjadidi  kalangan  para  pelajar  dan  kawula  muda. Ansharullah menjelaskan:
“...  akhlak  manusia  sudah  menipis.  Akhlaqul  karimah  yang  semakin  merosot membuat  integritas  kita  sebagai  manusia  sudah  sangat  berkurang.  Misalnya,  ada anak sekolah SMP atau SMA, dianjurkan memberi salam ketika jumpa orang yang lebih  tua  atau  ketika  masuk  rumah,  namun  sekarang  sudah  jarang  dilakukan.  Ini memang  sepele,  tapi  hal  sepele  itulah  yang  merusak  generasi  kita  dan  citra keagamaan.  Kemudian  munculnya  genk-genk  di  kalangan  anak  muda.  Sesama anak-anak  kadang  terjadi  pemalakan  liar,  dan  jika  tidak  disetor  sejumlah  uang, maka  akan  terjadi  pembulian  terhadap  sesama  mereka.  atau  ada  hak  reman  di lingkungan sekolah dan praktek ini biasanya terselubung”. 20
Untuk  membentengi  konsidi  sosial  yang  seperti  ini,  menurut  Ansharullah,  maka penting digalakkan kembali majlis-majlis keilmuan ataupun kurikulum pendidikan formal yang harus dikuatkan pada katagori akhlak. Ilmu pengetahuan agama menjadi solusi untuk ummat.  Karena  itu,  pihak  pemerintah  bekerjasama  dengan  MPU  dalam  mengadakan sosialisasi  dan  pengajian-pengajian.  Tujuannya  agar  masyarakat  bisa  dengan  mudah mengakses majlis ilmu yang nantinya dapat memperbaiki akhlak ummat.
Strategi  lainya  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  adalah  dengan  pendekatan persuasif.  Pendekatan  ini  dijalankan  oleh  petugas  pelaksana  syariat  Islamdi  lapangan, dalam hal ini polisi syariah. Diantaranya dengan penerapan jika pertama kali terjaring razia atau  pelanggaran  syariah  lainnya,  maka  tindakan  yang  diambil  hanya  sebatas  memberi peringatan.  Artinya,  ada  tahapan-tahapan  yang  diterapkan  dalam  menindak  para  terduga pelanggar syariah, mulai dari cara persuasive, pembinaan baru pada penindakan. Upaya ini dilakukan  agar  kebijakan  yang  dihasilkan  oleh  pihak  pemerintah  mampu  diterima  secara massif oleh masyarakat.
Salah  satu  cara  agar  kebijakan  berhasil  diimplementasikan  dengan  baik  kepada target  sasaran,  maka  harus  digalakkan  dengan  cara  berkomunikasi.  Dengan  demikian, implementator  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  di  mana  yang  menjadi  tujuan  dan siapa  sasaran  kegiatan  yang  menjadi  tujuan. 21 Dalam  hal  ini,  cara  persuasive  merupakan cara komunikasi efektif untuk tercapainya target kebijakan yang dimaksud.
Selain  itu,  membekali  petugas  lapangan  dengan  pemahaman  syariat  dan pemahaman hukum  yang baik juga bagian dari strategi penguasa dalam penerapan syariat Islam. Artinya, petugas di lapangan mampu menjelaskan kepada para terduga pelanggaran dan masyarakat bahwa mereka bekerja berdasarkan atas ketentuan hukum, baik itu hukum
20 Wawancara dengan Ansharullah, Sekretaris MPU Aceh Barat pada tanggal 29 September 2017
21 A.G. Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
agama,  maupun  hukum  pidana.  Hal-hal  seperti  ini  diterapkan  juga  untuk  mencegah arogansi  para  penegak  hukum  di  lapangan.  Pentingnya  pembekalan  sumber  daya  pemilik kebijakan  juga  menjadi  indicator  penting  guna  keberhasilan  program.  Dalam  hal  ini,  kita berbicara tentang watak atau karakteristik si pemilik kebijakan. 22
Sosialisasi  tentang  pentingnya  syariat  Islam  juga  bagian  dari  model  implementasi syariat  Islamdi  bumi  Teuku  Umar.  Biasanya,  pemerintah  kabupaten  menggandeng  dan mengajak  serta  pihak-pihak  kampus  dalam  hal  ini.  Bentuknya,  bisa  berupa  pemberian pelatihan-pelatihan  ataupun  ceramah-ceramah  keagamaan.  Strategi  dakwah  dan  tausiyah ini juga melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat.
Selain  itu,  mengadakan  safari  subuh  secara  rutin  juga  bagian  penting  dari  usaha mewujudkan Meulaboh sebagai kota tauhid-tasawuf. Safari subuh dilaksanakan hingga ke tingkat  desa  sekalipun.  Biasanya,  para  pejabat  daerah  “wajib”  hadir  bersama  masyarakat untuk  mengikutinya.  Ajang  ini,  tidak  hanya  bertujuan  untuk  sosialisasi  syariat  Islam, namun juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan segala permasalahan kepada para stakeholder pemerintah. Dalam hal  ini, Ansharullah, sekretaris MPU Aceh Barat menjelaskan :
“...  selama  pelaksanaan  Syariat  Islam  ini  kita  bias  melihat  masjid-masjid  di  kota sudah mulai penuh dengan jamaah ketika pelaksanaan shalat ... Selama lima tahun terakhir  juga  sudah  dikembangkan  safari  subuh,  mulai  dari  masjid  di  ibukota, hingga  ke  masjid-masjid  di  kecamatan.  Harinya  ditentukan  oleh  pihak  kecamatan. Kalau di kabupaten hari Jumat dan Minggu. Kalau di kecamatan setiap pagi Sabtu. Semua ini program dari pemerintah”. 23
Dalam  melaksanakan  tugas,  pihak  penegak  Syariat  Islam  juga  melakukan koordinasi  dengan  berbagai  pihak.  Ini  bagian  dari  menjalankan  Syariat  Islam  secara soft power . Abdur Razak menjelaskan bahwa:
“Kita  membangun  komunikasi  yang  intens  dengan  berbagai  pihak.  Misalnya,  ada informasi  “anggota”  lagi  berjudi.  Saya  suruh  dulu,  anggota  unit  intel  saya  untuk cek,  pangkatnya  apa,  siapa  dia,  dari  instansi  mana.  Lalu  saya  dekati  atasannya. Itulah cara yang disebut soft power . Misalnya, jika kedapatan istri “anggota”, maka setelah kita ingatkan si istri, kita komunikasi juga dengan suaminya ... begitu juga untuk  penggerebekan  judi,  kita  punya  tahapan-tahapan.  Pertama,  kita  putar-putar dulu  biar  itu  menjadi shock  therapy .  Kedua,  kita  cek  siapa  pelakunya,  kalau  dia anggota,  kita  panggil  komandannya.  Maka  kita  harus  tahu  siapa  komandannya. Kemudian,  kita  komunikasi  juga  dengan  media  dan  kita  jelaskan  bagaimana kejadiannya” 24
22 A.G. Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
23 Wawancara  dengan  Ansharullah,  Sekretaris  MPU  Kabupaten  Aceh  Barat  pada  tanggal  29 September 2017
24 Wawancara dengan T. Abdur Razaq, Komandan Operasi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 29 September 2017.
Selain  itu,  kebijakan  dari  pemerintah  yang  menutup  akses-akses  hiburan masyarakat  termasuk  menutup  tempat  wisata  pantai  yang  ada  di  Meulaboh.  Diantaranya penutupan pantai Ujung Karang dan Bubun. Kemudian, sang bupati juga pernah menolak investasi Cina yang ingin membangun sarana hiburan waterboom . Walaupun pada saat itu, bupati sudah menandatangani, namun kemudian ditarik kembali dengan alasan pemerintah salah memahami surat perizinan tersebut. 25
Agar  pelaksanaan  syariat  Islam  bisa  dilaksanakan  secara  maksimal,  seharusnya para stakeholder memiliki  konsep  yang jelas dan sistematis. Kemudian juga konsep  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  kabupaten  harus  selaras  dengan  program  pemerintah provinsi.

## Etnografi Penegakan Syariat Islam
Oktober 2012 silam, kota Meulaboh dihebohkan dengan isu pendangkalan aqidah. Terduga  utama,  LSM  Center  Mulai  Hati  (CMH),  melakukan  usaha-usaha  pendangkalan aqidah  yang  dibalut  dengan  jubbah  pendidikan.  Kala  itu,  Bupati  Aceh  Barat,  Haji  Tito meminta  kepada  LSM  CMH  untuk  menghentikan  segala  aktivitasnya.  Bukan  hanya pemerintah kabupaten, pihak MPU dan juga ormas Islam di Aceh Barat juga menyerukan hal  serupa  karena  dalam  pandangan  mereka  aktivitas  LSM  CMH  mempunyai  misi pendangkalan  aqidah  dan  misi  kristenisasi  kepada  umat  Islam  yang  masuk  melalui pendidikan anak di tingkat SD dan MI.
Ormas Islam juga mengeluarkan maklumat bersama yang berisi bahwa LSM CMH harus  segera  menghentikan  segala  aktivitasnya  dalam  waktu  3  x  24  jam.  Maklumat  itu berdasarkan  atas  keputusan  MPU  nomor:  451.7/57/MPU-AB/2012  yang  berisi  tentang indikasi  adanya  upaya  pemurtadan  dan  pendangkalan  akidah  oleh  LSM  CMH  yang membidangi  Pendidikan  Bahasa  Inggris,  pelatihan  komputer,  kursus  menjahit,  kursus memasak, dan pertanian kepada murid SD, MI dan SMP serta kalangan ibu rumah tangga dan petani di Aceh Barat. 26
T.  Abdur  Razaq,  Komandan  Operasi  Polisi  Wilayatul  Hisbah,  menceritakan bagaimana proses pembongkaran kasus LSM CMH sebagai berikut:
“Pendangkalan  aqidah  Center  Mulia  Hati,  awalnya  kedok  mereka  tentang pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan.  Mereka  masuk  di  ranah  sosial.  Secara administrasi  semua  mereka  lengkapi,  tak  tahu  ujung-ujungnya  adalah  misi  ingin melakukan  pendangkalan  ibadah.  Misalnya,  mereka  mengatakan  di  Aceh  satu tuhan,  di  Jakarta  satu,  dan  di  Cina  ada  dua  tuhan.  Kami  telusuri  ke  sekolah. Awalnya, ada teman saya yang ayahnya itu guru ngaji di kampong. Jadi, anak-anak yang mengaji di tempat ayah kawan saya ini rame-rame bertanya, “apa betul Tuhan itu  di  Jakarta  satu,  di  Aceh  satu,  dan  Cina  ada  dua?”.  Jadi,  karena  muncul pertanyaan  seperti  itu,  guru  ngaji  ini  jadi  curiga  dan  berkembanglah  informasi  di
25 FGD dengan Forum Lintas Pemuda di Meulaboh pada tanggal 28 September 2017
26 Koran Serambi Indonesia. Bupati Larang Aktivitas CMH . Tertanggal 10 Oktober 2012.
masyarakat  hingga  kami  dan  kawan-kawan  ormas  lainnya  menelusuri  kebenaran info ini. 27
Pada masa pemerintahan Bupati Ramli MS, isu syariat Islam bisa dikatakan sebagai isu  yang  seksi  untuk  dibicarakan.  Salah  satu  yang  paling  fenomenal  adalah  tentang peraturan  bupati  tentang  busana.  Pemerintah  Aceh  Barat  mengeluarkan  Peraturan  Bupati Aceh  Barat  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Penegakan  Syariat  Islam  dalam  Pemakaian Busana  Islami  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Perbup  yang  terdiri  atas  sebelas  bab  ini mennjelaskan secara rinci tentang bagaimana  yang  dimaksud dengan busana  Islami, etika berbusana, ruang lingkup berlakunya busana Islami, hingga sasaran dari peraturan tersebut. Dalam  peraturan  ini  juga  dijelaskan  bagaimana  menangani  para  terduga  pelanggaran, mulai dari sosialisasi, pembinaan dan pengawasan hingga pemberian sanksi. 28
Sebagai tindak lanjut dari perbup tersebut, pihak penegak syariat  Islamdi lapangan melakukan razia secara rutin, misalnya apa yang biasa dilakukan di kawasan jalan Gadjah Mada. Kawasan itu sudah menjadi "kawasan wajib tertib lalu lintas dan berbusana muslim" sehingga begitu mudah kita dapatkan razia mulai dari pagi hingga sore hari. Tidak hanya di jalan raya, kawasan wajib berbusa muslim juga diterapkan di kantor-kantor pemerintahan. Jika terdapat  masyarakat  yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan syariat  Islam, maka tidak akan dilayani. Petugas polisi WH memang secara khusus ditugaskan di kantor-kantor pemerintahan untuk  memantau dan mensosialisasikan terkait cara berpakaian  yang sesuai syariat.

## Kesimpulan
Pelaksanaan Syariat  IslamDi Banda Aceh dapat dicirikan dengan adanya kekuatan politik  yang dominan dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai  kota madani. Hadirnya  kekuatan  politik  yang  mendukung  pelaksanaan  dan  perwujudan  Kota  Madani menjadi  salah  satu  unsur  utama  yang  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  penegakan  hukum syariat Islamdi Banda Aceh. Berbagai wacana yang timbul akibat dari dukungan kekuatan politik  yang  berkuasa  di  Banda  Aceh  pun  terlihat  dengan  adanya  program-program  yang secara  khusus  mengintervensi  hadirnya branding Kota  Banda  Aceh  sebagai  kota  madani. Dalam  hal  ini,  walikota  Banda  Aceh  menjadi  aktor  utama  yang  menjadi  agensi  dalam mendorong terwujudnya Syariat Islam dalam berbagai lini kehidupan masyarakat di Banda Aceh.
Berbagai  tantangan  dan  dinamika  tidak  terelakkan  hadir  akibat  dari  political  will penguasa yang benar-benar ingin mewujudkan Banda Aceh sebagai kota madani. Sehingga masyarakat  yang  kadang  secara  tidak  sadar  melakukan  blunder  dengan  wacana-wacana tandingan  yang  dapat  disimpulkan  sebagai  perlawanan  pasif  terhadap  wacana  Kota Madani.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai  kisah  pelanggaran  yang  pernah  terekam saat  razia  penegakan  syariat  Islamdilakukan  oleh  Wilayatul  hisbah.  Perlawanan  pasif
27 Wawancara dengan T. Abdur Razaq, Komandan Operasi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 29 September 2017.
28 Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  penegakan  Syariat  Islam  dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.
tersebut terjadi karena pola-pola diseminasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah kota banda  aceh  masih  menggunakan  strategi  persuasif  yang  kadang  tidak  dapat  memobilisasi orang dalam jumlah banyak baik secara kualitas maupun kualitas.
Walaupun  secara  kultural  Banda  Aceh    merupakan  salah  satu  kawasan  dimana sistem  sosial  kemasyarakatan  masih  hidup  dan  kuat  mengakar  di  masyarakat,  namun  hal tersebut  tidak  berjalan  dengan  efektif  karena  Banda  Aceh  merupakan  salah  satu  kawasan yang  komposisi  penduduknya  masih  heterogen,  sehingga  dengan  pluralitas  kultur  yang ada, pengawasan secara kultural kadang tidak efektif berjalan sebagaimana mestinya.
Kota  Meulaboh  yang  tercitrakan  sebagai  kota  tauhid-tasawuf  adalah  keinginan sebagian besar masyarakat di kota tersebut. Bak gayung bersambut, pemerintah kabupaten Aceh Barat juga memiliki agenda kepentingan untuk mewujudkkan Meulaboh sebagai kota tauhid tasawuf. Sehingga pemerintah mendukung penuh setiap  agenda  yang berhubungan dengan penerapan syariat Islam.
Dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita  tersebut,  pihak  pemerintah  bekerja  sama dengan  berbagai  elemen,  baik  itu  pihak  dayah,  pihak  kampus,  juga  pihak  masyarakat  itu sendiri.  Banyak  kegiatan  dan  agenda-agenda  keagamaan  yang  dilaksanakan,  diantaranya diadakan  safari  subuh,  penguatan  kelembagaan  polisi  syariah,  mengadakan  pelatihan- pelatihan  yang  berkaitan  dengan  syariat  Islam,  juga  berbagai  bentuk  sosialisasi  dalam kerangka yang humanis.
Meskipun  demikian,  hingga  saat  ini,  pemerintah  masih  merasakan  tantangan  dan hambatan  di  lapangan,  baik  itu  penolakan-penolakan  secara  halus  bagi  sebagian  orang, juga lemahnya kesadaran akan pentingnya syariat Islam bagi sebagian masyarakat. Namun, hingga  saat  ini,  pemerintah  tarsus  berusaha  dan  melakukan  sosialisasi  demi  terwujudnya cita-cita besar; Meulaboh yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Sumber Buku dan Jurnal
A.G.  Subarsono.  2006. Analisis  Kebijakan  Publik;  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
----------------------. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Afriyanty,  Dina. Women  and  Shari’a  Law  in  Northen  Indonesia:  Local  Women’s  NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh . London and New York: Routledge, 2015.
Ansor,  Muhammad. Religiusitas,  Islamisme  dan  Sikap  atas  penerapan  Syariat  Islamdi Langsa,  Aceh . Dalam Jounal  Hukum  Islam Vol XI. No. 2. Hal  131-263. November 2011.
--------------------------2017. Merayakan Kuasa Agama, Etnografi Razia Penegakan Syariat Islamdi Langsa, Aceh . Dalam akademika, Vol 22, No. 01 Januari-Juni 2017.
Cut  Dewi, “Kota  Madani”:  Islamic  of  Urban  Planning  ini  Banda  Aceh ,  Pusat  Penelitian Ilmu Sosial Budaya (PPISB) Unsyiah.
Eka  Putra,  Andi. Tasawuf  dan  Perubahan  Sosial-Politik  (Suatu  Pengantar  Awal) , Lampung:  Jurnal  TAPIs  Fakultas  Ushuluddin  IAIN  Raden  Intan  Lampung,  Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012
Farida, Meutia. Perkembangan Pemikiran Tasawuf  dan Implementasinya  di Era Modern , Banda  Aceh:  Jurnal  Substantia  Fakultas  Ushuluddin  dan  Filsafat  Universitas  Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Vol 12, No. 1, April 2011
Feener, R. Michael. Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia . Oxford: Oxford University Press, 2013.
Fitriani,  Desi.  2014. Strategi  dan  Peran  Humas  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam Mewujudkan Pencitraan  Sebagai  Kota  Madani .  Skripsi. Tidak  diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Syiah Kuala.
John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatf dan Mixed , Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 261-263
Koran Serambi Indonesia. BupatiLarangAktivitas CMH . Tertanggal 10 Oktober 2012.
Marzuki  Abubakar,  2011. Syariat  IslamDi  Aceh  :  Sebuah  Model  Kerukunan  dan Kebebasan Beragama . Dalam Jurnal Media Syariah, UIN Ar-Raniry. Hal ; 151-164.
Mely G. Tan, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 87.
Muhammad  Nasir. Syariat  Islam  Dan  Ngangkang  Style:Mengenal  Kearifan  Lokal  Dan Identitas Perempuan Aceh . Dalam miqot vol. Xxxvii no. 1 januari-juni 2013.
Noviandy. Etika  Politik  dalam  Perumusan  Qanun  Jinayah  di  Aceh ,  4th  International Conference  on  Aceh  and  Indian  Ocean  Studies,  Lhokseumawe,  6-8  Juni  2013,  by International Center on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Proceeding, 2013
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010tentang penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.
Ryan Yudhi Murianto. Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalamMewujudkan Masyarakat Madani . (Skripsi), Fakultas FISIPOL Unsyiah, 2006
Sanapiah Faisal, Fortmat-Format Penelitian Sosial , Jakarta: Rajawali, 1989, hal. 18.
Syahputra, Herman. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh . Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Syiah Kuala. Tidak Diterbitkan.

## Sumber Internet
https://bandaacehkota.go.id/p/visi-dan-misi.html, diakses pada 13 Maret 2017
http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/10/wali-kota-banda-aceh-luncurkan- program-one-day-one-ayat, diakses pada 13 Maret 2017
http://www.lintasnasional.com/2015/06/13/untuk-mewujudkan-kota-madani-wali-kota- banda-aceh-terbitkan17-poin-interuksi/, diakses pada 13 Maret 2017
http://www.acehtrend.co/menjejak-langkah-kota-madani-banda-aceh/,  diakses  pada  13 Maret 2017