## Legalitas

## Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri

## Nyimas Enny Fitriya Wardhany
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email : Nyimas.enny@gmail.com
Abstract. Domestic violence, especially that committed by husbands against their wives, is actually not a new thing. However, so far it has always been kept secret or covered up by the family, as well as by the victim himself or the family. Violence that occurs in the household contains something specific or special. The impact of violence experienced by wives can have psychological consequences such as anxiety, moodiness, depression, insecurity, loss of trust in their husbands, self-blame and so on. Physical consequences such as bruises, broken bones, physical disabilities, menstrual disorders, uterine damage, miscarriages, infectious diseases,  psychomatic  diseases  and  even  death.  Therefore,  this  article  aims  to  analyse  the  punishment  of  perpetrators  of domestic violence by husbands against wives.
Keywords : Crime of violence, domestic, harassment
Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya bukan merupakan hal yang baru.  Namun,  selama  ini  selalu  dirahasikan  atau  ditutup-tutupi  oleh  keluarga,  maupun  oleh  korban  sendiri  atau  keluarga. Kekerasan  yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu  yang spesifik atau khusus. Dampak kekerasan  yang dialami oleh  istri  dapat  menimbulkan  akibat  secara  kejiwaan  seperti  kecemasan,  murung,  setres,  minder,  kehilangan  percaya  kepada suami,  menyalahkan  diri  sendiri  dan  sebagainya.  Akibat  secara  fisik  seperti  memar,  patah  tulang,  cacat  fisik,  ganggungan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri.
Kata Kunci : Tindak pidana kekerasan, rumah tangga, pelecehan

## PENDAHULUAN
Masalah  kekerasan  (khususnya  dalam  rumah  tangga)  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang melecehkan  dan  menodai  harkat  kemanusiaan,  serta  patut  dikategorikan  sebagai  jenis  kejahatan  melawan  hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan megandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai kompenen kejahatan.
Tindak  kekerasan  dalam  masyarakat  sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang  baru.  Berbagi  pendapat,  persepsi, dan  definisi  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berkembang  dalam  masyarakat.  Pada  umumnya  orang berpendapat  bahwa  KDRT  adalah  urusan  intern  keluarga  dan  rumah  tangga.  Berbagai  kasus  berakibat  fatal  dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Namun,  selama  ini  selalu dirahasikan  atau  ditutup-tutupi  oleh  keluarga,  maupun  oleh  korban  sendiri  atau  keluarga.  Kekerasan  yang  terjadi dalam  rumah  tangga mengandung  sesuatu yang  spesifik atau  khusus.  Kekhususan  tersebut terletak  pada  hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai  penganiayaan  oleh  suami  terhadap  istri.  Hal  ini  bisa  dimengerti  karena  kebanyakan  korban  dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekcokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.
Dalam  Undang-undang  RI  No.23  Tahun  2004  mengenai  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang kebanyakan  adalah  perempuan,  harus  mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusian.
Pada  umumnya  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sangat  erat  kaitannya  dengan  ketiadaan  akses perempuan  kepada  sumber  daya  ekonomi  ( financial modal  dan  benda-benda  tidak  bergerak  seperti  tanah,  dan sumbersumber  kesejahteraan  lain),  usia,  pendidikan,  agama  dan  suku  bangsa.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  yang  dialami  perempuan  juga  berlapis-lapis  artinya  bentuk  kekerasan  yang  dialami  perempuan  bisa  lebih
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
dari  satu  bentuk  kekerasan  baik  secara  fisik,  psikologis,  seksual  dan  ekonomi.  Maka  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasaan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga.
Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih  sering  terjadi  dualisme  di  dalam  penerapan  ketentuan  pemidanaan.  Dualisme  itu  terjadi  yakni  dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kekerasan  terhadap  perempuan  menurut  perserikatan  bangsa-bangsa  dalam  deklarasi  penghapusan kekerasan  terhadap  perempuan,  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  segala  bentuk  tindakan  kekerasan  yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.
Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang  bersifat  kebetulan  ( eccidental )  tidak  dikategorikan  sebagai  kekerasan  walaupun  menimbulkan  kerugian  pada perempuan
Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun  dalam  kehidupan  keluarga  sering  terjadi  pertentangan  dan  perbedaan  pendapat  yang  saling  berujung  pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom  justru  berbuat  yang  jauh  dari  harapan  anggota  keluarganya.  Dalam  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga) mendapat tanggapan  yang  serius  dari  berbagai  organisasi  perempuan  baik  yang  berhubungan  dengan  pemerintah  maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan  dalam  masyarakat.  Berbagai  penemuan  penelitian  masyarakat  bahwa  penganiayaan  istri  tidak  berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.
Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologi,  atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  juga  hal-hal  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Undang-undang  ini  juga  tidak  bertujuan  untuk  mendorong  perceraian,  sebagaimana  sering  dituduhkan orang.  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  ini  justru  bertujuan  untuk  memelihara keutuhan  rumah  tangga  yang  (benar-benar)  harmonis  dan  sejahtera  dengan  mencegah  segala  bentuk  kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat)  yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT  merupakan pelanggaran hak asasi  manusia dan kejahatan terhadap  martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  menindak  pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Menurut  Herkutanto,  bentuk-bentuk  kekerasan  dapat  berupa  kekerasan  psikis,  bentuk  tindakan  ini  sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat  berupa  tidak  diberikannya  suasana  kasih  sayang  pada  istri  agar  terpenuhi  kebutuhan  emosionalnya.  Hal  ini penting  untuk  perkembangan  jiwa  seseorang  identifikasi  yang  timbul  pada  kekerasan  psikis lebih  sulit  diukur dari pada kekerasan fisik.
Penelantaran  perempuan,  penelantaran  adalah  kelalaian  dalam  memberikan  kebutuhan  hidup  pada seseorang  yang  memiliki  ketergantungan  pada  pihak  lain  khususnya  pada  lingkungan  rumah  tangga.  Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
Pelanggaran  seksual,  setiap  aktifitas  seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  atau  perempuan. Pelanggaran  seksual  ini  dapat  dilakukan  dengan  pemaksaan  atau  dengan  tanpa  pemaksaan.  Pelanggaran  seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.
Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga  adalah  kekerasan  yang  terjadi  dalam  lembaga  keluarga,  hampir  semua  bentuk  kekerasan  dalam  keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi  bahan  pemberitaan  masyarakat  karena  dianggap  tidak  ada  masalah,  sesuatu  yang  tabu  atau  tidak  pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaanya kepada orang lain
Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik  seperti  memar,  patah  tulang,  cacat  fisik,  ganggungan  menstruasi,  kerusakan  rahim,  keguguran,  terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.
Penderitaan  akibat  penganiayaan  dalam  rumah  tangga  tidak  terbatas  pada  istri  saja, tetapi  menimpa  pada anak-anak  juga.  Anak-anak  bisa  mengalami  penganiayaan  secara  langsung  atau  merasakan  penderitaan  akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga  yang  didalamnya  terjadi  kekerasan  juga  mengalami  perlakuan  kejam.  Sebagian  besar  diperlakukan  kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual
Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam  terpaku,  ketakutan,  dan  tidak  mampu  berbuat  sesuatu  ketika  sang  ayah  menyiksa  ibunya  sebagian  berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakan kejam.
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  pelajaran  pada  anak  bahwa  kekejaman  dalam  bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah  dengan  melakukan  kekerasan.  Menggunakan  kekerasan  untuk  menyelesaikan  persoalan  anak  sesuatu  yang biasa  dan  baik-baik  saja.  KDRT  memberikan  pelajaran  pada  anak  laki-laki  untuk  tidak  menghormati  kaum perempuan.
Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap  peraturan  yang  mengatur  retribusi  diciptakan  untuk  dijalankan  sesuai  dengan  tujuan  dan  makna  yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh  pengertian  penuh  kepada  hukum  tersebut.  Adanya  peraturan-peraturan  hukum  dan  lembaga-lembaga  serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.
Hukum  tumbuh  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Hukum  merupakan  sarana  menciptakan  suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum  itu  sendiri  adalah  untuk  mencapai  suatu  kedamaian  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  hukum  melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

## TUJUAN PENELITIAN
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam KDRT oleh suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana kasus KDRT oleh suami terhadap istri.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana KDRT.

## MANFAAT PENELITIAN 1. Manfaat Teoritis
Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  perkembangan  ilmu  hukum  pada  umumnya  dan khususnya  kebijakan  dalam  bidang  hukum  pidana  tentang  terkait  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga oleh suami terhadap istri
2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam terjadinya KDRT.

## KONSEPTUAL

## 1. Tindak Pidana
Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian  yuridis,  lain  halnya  dengan  istilah  “perbuatan  jahat”  atau  “kejahatan”  ( crime  atau  Verbrechen  atau Misdaad ) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis 1 .

## 2. Pidana dan Pemidanaan
Hukum  pidana  ialah  hukum  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan  terhadap kepentingan  umum,  perbuatan  mana  diancam  dengan  hukuman  yang  merupakan  suatu  penderitaan  atau  siksaan 2 . Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict) maupun pelanggaran (wetsdelict) .

## 3. Rumah Tangga
Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. 3
Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi  obyek  pembicaraan  tentang  kekerasaan  terhadap  perempuan.  Karena  terjadinya  kekerasaan  dalam  sebuah rumah  tangga  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Namun  selama  ini  selalu  dirahaisakan  oleh  keluarga, maupun korban itu sendiri.

## 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  sesuatu  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan yang  dilakukan  oleh  pasangannya  (suami),  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutupnutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum di pahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal  perlindungan  oleh  negara  dan  masyarakat  bertujuan  untuk  memberi  rasa  aman  terhadap  korban  serta menindak pelakunya.

## 5. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Banyak orang (entah itu Si Pelaku maupun korban) tidak mengerti, apa saja tindakan yang dikategorikan kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Seperti  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:
1. KekerasanTerbuka (overt )  yakni  kekerasan  fisik  yang  dapat  dilihat,  seperti  perkelahian,  pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
2. Kekerasan  Tertutup  ( covert )  biasanya  dikenal  dengan  kekerasan  psikis  atau  emosional.  Kekerasan  ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.
3. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
memuaskan  hasrat  seks  (fisik)  dan  verbal  (fisik).  Secara  fisik  misalnya  pelecehan  seksual  (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa  berhubungan  intim.  Sedangkan  verbal  seperti  membuat  komentar,  julukan,  atau  gurauan porno  yang  sifatnya  mengejek,  juga  membuat  ekspresi  wajah,  gerakan  tubuh,  atau  pun  perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.
4. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan  mengendalikan  korban  dengan  tujuan  finansial.  Serta  memaksa  korban  bekerja,  melarang  korban bekerja tapi menelatarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan.

## Sistematika Penulisan Hukum
Untuk mempermudah pemahaman isinya,  maka penulisan Makalah ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :
BAB I : Pendahuluan Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,  Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Makalah .

## BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana KDRT oleh suami terhadap istri, kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana KDRT dan solusinya.
BAB IV : Penutup
Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

## PEMBAHASAN

## A. Pemidanaan dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri
Ketentuan  Pidana  Atas  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  diatur  dalam Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (  UUPKDRT)  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  PKDRT dijelaskan bahwa KDRT adalah :
“Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  Perempuan  ,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan ataupenderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaansecara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga”
Adapun Ruang Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT terdiri atas :
1. Suami, isteri, anak;
2. Orang-Orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah tangga, dan atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut;
Berbagai bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai KDRT menurut Pasal 5 UU PKDRT terdiri atas :
1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual dan;
4. Penelantaran Rumah Tangga;
Ketentuan  Pidana  terhadap  Perbuatan-Perbuatan  tersebut  kemudia  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  44  dan Pasal 45 UU PKDRT.
Pasal 44
1. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  Huruf  a  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  ataudenda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Dalam  Hal  Perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  korban  mendapat  jatuh  sakit atau luka berat, dipidana dengan piidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (Tiga PuluhJuta Rupiah)
3. Dalam  Hal  Perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan  matinya  korban,  dipidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta rupiah)
4. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri

## Pasal 45
1. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah  tangga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)

## B. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana KDRT
Kendala  belum  adanya  aturan  pelaksana  dan  masih  lemahnya  pemahaman  serta  kapasitas  aparat  penegak hukum  dalam  menjalankan  amanat  UU  Keterbatasan  jumlah  SDM  penyidik,  ahli  dan  biaya  pemeriksaan  untuk pembuktian  ilmiah  yang  relatif  mahal,  menjadi  kendala  dalam  penanganan  kasus-kasus  tindak  kekerasan  terhadap perempuan,  anak  dan  penyandang  disabilitas.Jaksa  Ahli  Madya  pada  JAM  Pidum,  Kejaksaan  Agung  RI,  Erni Mustikasari mengungkapkan UU PKDRT yang sudah berlaku sejak diundangkan 20 tahun lalu, cukup menghadapi banyak  kendala  dalam  penerapannya.  Karena  kehadiran  UU  Tersebut  bertujuan  selain  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan dan melindungi korban KDRT, sekaligus untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.
Tujuan  UU  PKDRT Tersebut  menyebabkan  aparat  penegak  hukum  kesulitan  dalam  penyelesaian  sejumlah kasus  KDRT.  Dalam  proses  hukum,  saksi-saksi  yang  hadir  bisa  dipastikan  memiliki  kedekatan  dengan  terdakwa, sehingga pembuktiannya cukup sulit.
Setelah diundangkannya UU TPKS Tujuan UU PKDRT tersebut harus segera dilakukan harmonisasi antara KUHP yang baru serta UU PKDRT, agar sejumlah aturan terkait perlindungan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu dapat diaplikasikan dengan baik.
Harapan utama diberlakukannya UU PKDRT sejatinya untuk mengakhiri budaya kekerasan sejak dari rumah tangga,  tercapainya  kesetaraan  gender  dan  zero  tolerance  terhadap  kekerasan  .Namun,  kasus  KDRT  cenderung meningkat saat ini. Hal itu karena kurangnya  sosialisasi sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum seringkali salah  persepsi  terkait  kehadiran  UU  tersebut.  Bahkan,  ada  putusan  pengadilan,  pascahadirnya  UU  TPKS,  yang membebaskan  terdakwa  tindak  kekerasan  seksual,  karena  sejumlah  bukti  kekerasan  seksual  tidak  dihadirkan  oleh hakim.
UU TPKS cukup rumit dalam memahaminya sehingga perlu pendidikan dan pelatihan lebih lanjut bagi para aparat penegak dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan seksual menghadapi sejumlah kendala, antara lain dalam  bentuk  keterbatasan  sumber  daya    dan  dana  dalam  proses  hukum,  yang  dialami  korban.Sehinggaada  kasus kekerasan seksual berbasis elektronik diselesaikan dengan menggunakan UU ITE.
Dalam sejumlah kasus tindak kekerasan seksual dan KDRT,bahkan tidak sedikit korban diadukan balik oleh terdakwa. Ironisnya proses hukum pengaduan dari terdakwa bisa lebih cepat daripada proses hukum yang diajukan korban.
Fenomena itu,menyebabkan banyak korban KDRT dan tindak kekerasan seksual  memilih jalan pengadilan perdata  untuk  melakukan  perceraian,  demi  memutus  mata  rantai  kekerasan  yang  dialaminya.kemampuan  para penegak hukum merupakan kunci dari pelaksanaan UU PDKT dan UU TPKS.
Semangat  pro  terhadap  korban,harus  dimiliki  oleh  setiap  aparat  penegak  hukum.  Karena  dalam  beberapa kasus tindak kekerasan seksual dan KDRT, ada aparat hukum yang malah mengedepankan upaya damai. Akhirnya, korban kekerasan seksual dan KDRT tidak sampai pengadilan sehingga tidak mendapat keadilan.
Berikut Kendala Kendala Hakim Internal dan Eksternal yang dihadapi :
1 . Kendala internal
Pada  dasarnya  kendala  internal  merupakan  kendala  yang  mempengaruhi  hakim  dalam  menciptakan kepastian  hukum  ,  keadilan  dan  kemanfaatan  yanag  datangnya  dari  dalam  diri  dan  berkaitan  dengan  sumber  daya manusia  (SDM)  hakim  itu  sendiri.  Pada  dasarnya  kendala  internal  hakim  dalam  menciptakan  kepastian  hukum  , keadilan dan kemanfaatan, berikut kendala yang terjadi :
a) Pengangkatan hakim
Salah satu ketentuan hukum interasional yang menentukan persyaratan pengangkatan hakim pasal 10 prinsip-prinsip Dasar Independensi Kehakiman. Ketentuan internasionak mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses  pengangkatan yaitu  :  adanya  integritas,kecakapan  dan  kualifikasi  calon  hakim  ;metode  seleksi  hakim  harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak ; dan tidak boleh ada deskriminasi terhadap calon hakim.
Namun  banyak  yang  beranggapan  bahwa  rekrutmen  hakim  belum  didsarkan  pada  norma  norma profesionalisme atau kemampuan pridasi hakim  yang bersangkutan,  yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan  –  penyimpangan  di  dalam  proses  peradilan  yang  melahirkan  putusan  hakim  yang  kurang mencerminkan kepastian – kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat.
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
b) Pendidikan Hakim
c) Penguasaan terhadap ilmu hokum
d) Moral Hakim
e) Kesejahteraan Hakim

## 2. Kendala Eksternal
Kendala  eksternal  adalah  kendala  yang  mempengaruhi  hakim  dalam  menciptakan  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan  yang  datangnya  dari  luar  diri  hakim  itu  sendiri.  Hal  ini  berkaitan  dengan  sistem  peradilan  dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut: a) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
Sasaran  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  adalah  untuk  menumbuhkan  kemandirian  dalam  rangka mewujudkan  peradilan  yang  berkualitas.  Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  dengan  meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat  berarti  dalam  melaksanakan  proses  peradilan,  hakim  pada  dasarnya  bebas  dalam  memeriksa  dan  mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada asasnya hakim itu mandiri,  tetapi  kemandirian  hakim  tersebut  tidaklah  bersifat  mutlak.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  menjalankan tugasnya  hakim  secara  mikro  dibatasi  oleh  Pancasila,  UUD,  peraturan  perundang-undangan,  kehendak  para  pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, secara makro kemandirian hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi b) Pembentukan Undang-Undang
Melihat  kenyataan  saat  ini,  kondisi  peraturan  hukum  acara  perdata  begitu  memprihatinkan.  Kendatipun kemerdekaan  Indonesia  sudah  lebih  dari  65  tahun,  ternyata  hukum  acara  perdata  masih  menggunakan  produk peninggalan  pemerintah  Hindia  Belanda  yaitu  H.I.R.  dan  R.Bg.  Peraturan  yang  mengatur  hukum  acara  perdata, dibandingkan dengan peraturan lainnya jelas terlambat dan tertinggal. Peraturan hukum acara Perdata sampai saat ini belum ada unifikasi , masih bersifat pluralistik yaitu tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan tersendiri tentang hukum  acara  perdata.  Salah  satu  langkah  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  menciptakan  putusan  hakim  yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

## c) Sistem Peradilan yang Berlaku
Pada dasarnya pembaharuan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari aspek pembenahan sumber daya manusia yakni peningkatan kualitas hakim dan pembenahan aspek administrasi peradilan.  Peningkatan  kualitas  hakim  dapat  berarti  putusan  hakim  yang  jujur,  adil  dan  mengikuti  perkembangan hukum hanya akan lahir dari sosok pribadi yang baik dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum. Gambaran idealnya hakim  tersebut  hanya  lahir  jika  ditunjang  dengan  sistem  administrasi  keuangan  lembaga  pengadilan  dan  politik hukum yang kondusif.
d).  Sistem Pengawasan Hakim Doner menyatakan paling tidak ada tiga macam pengawasan hakim.
1. pengawasan  hukum,  yaitu  suatu  bentuk  yang  ditujukan  untuk  mengetahui  apakah  wewenang  sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. pengawasan administrasi, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiendi kerja
3. pengawasan politik, yaitu suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.
e). Partisipasi Masyarakat
Dalam pembenahan penegakan hukum penting untuk diintensifkan partisipasi publik/masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bawa masyarakat mempunyai peran dalam  mengawasi jalannya peradilan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.

## C. Upaya Mengatasi Kendala Hakim
kecenderungan  korban  tindak  kekerasan  seksual  dan  KDRT  adalah  perempuan.Sehingga,  perlu dipertimbangkan  dalam  proses  hukum  kasus-kasus  tersebut  aparat  penegak  hukum  seperti  polisi,  hakim  dan  jaksa yang  bertugas  adalah  perempuan.  Agar  tegasnya,  proses  hukum  yang  berjalan  bisa  diterapkan  dengan  perspektif kaum perempuan. Karena semua kejahatan seksual dan KDRT, salah satunya bersumber dari budaya patriarki yang berlaku di masyarakat
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
Lalu  Kendala  yang  dihadapi  harus  diakui  dan  diterima  oleh  komunitas  hukum  sebagai  problem  yang  tidak  secara eksklusif  dapat  diselesaikan  hanya  dengan  pendekatan  ilmu  hukum  saja.  Problem  tersebut  harus  dicarikan  solusi dengan  pendekatan  multi  disiplin  ilmu  pengetahuan.    Beberapa  konsep  yang  perlu  diwujudkan  dalam  mengatasi kendala internal dan eksternal, antara lain:
(1) penggunaan hukum yang berkeadilan;
(2) adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak;
(3) aparatur penegak hukum (hakim) yang profesional;
(4) penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan; (5) partisipasi publik; dan (6) adanya kontrol melalui eksaminasi yang efektif.
Selain  itu,  dalam  rangka  melakukan  reformasi  hukum  khususnya  untuk  mengatasi  kendala  internal  dan eksternal hakim ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:
(1) Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk  rekrutmen  sumber  daya  manusianya  yang  berkualitas.  Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  harus  ada jaminan dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah: Pertama, soal pengangkatan/ rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan  nepotisme.  Kedua,  peningkatan  nilainilai  moral  dan  etika.  Ketiga,  pendidikan  dan  pelatihan  hakim  tetap dilakukan secara rutinitas. Peningkatan kesejahteraan hakim dan jaminan keselamatan hakim dan keluarganya; (2)  Perlu  merumuskan  putusan  hakim  yang  lebih  mendekatkan  pada  nilainilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya;
(3) Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan perkaraperkara di pengadilan dengan bertitik tolak pada asas hukum dan asas peradilan yang baik. Asas hukum harus dijadikan landasan utama hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara;
(4) Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terutama di pengadilan;
(5) Meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat terhadap proses hukum beracara di pengadilan. Langkah yang menjadi  perhatian  yang  dapat  dilakukan  hakim  dalam  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  di  pengadilan, sehingga  putusan  hakim  dapat  mencerminkan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  di  peradilan  ,  adalah sebagai berikut:
(1) Meletakkan setiap kasus yang ditanganinya dengan cara memaparkan setiap kasus dalam sebuah ikhtisar. Dalam hal ini hakim memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus;
(2) Menerjemahkan atau mengkualifikasi setiap kasus tersebut dari peristiwa abstrak ke dalam peristiwa hukum atau konkret;
(3)  Menyeleksi  aturan-aturan  hukum  yang  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  terhadap  peristiwa  konkret tersebut;
(4) Melakukan analisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum tersebut  yang telah dijadikan sebagai dasar hukum dalammemecahkan kasusnya;
(5) Menerapkan aturan hukum tersebut dalam kasusnya
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana KDRT
Pemaknaan pertimbangan hakim Lilik Mulyadi berpendapat bahwasanya esensi pertimbangan yuridis hakim adalah untuk menunjukkan apakah perbuatan terdakwa konsisten dengan perbuatan pidana yang didakwakan jaksa, sehingga  pertimbangan  tersebut  relevan  dengan  putusan  hakim  (Mulyadi  2007).  Representasi  yang  tepat  dari kebenaran yudisial (hukum) dan kebenaran filosofis dianggap sebagai dasar pertimbangan hakim pada mengadili sebuah  perkara  pidana  (peradilan).  Ini  adalah  seni  bagaimana  seorang  hakim  menyelesaikan  "konflik"  ataupun "tarik"  antara  "Gerechtigkeit,  Zweckmassigkeit,  dan  Rechtssicherheit"  pada  sebuah  mengadili  kasus  ialah  suatu seni.  Hakim  harus  memberikan  putusan  yang  adil  dan  wajar  dengan  mencerminkan  konotasi  hukum  masyarakat (Mertokusumo  2016).  Sebelum  memutuskan  suatu  perkara,  pertimbangan  hakim  merupakan  dalih  pertimbangan hakim sebagai suatu undang-undang (Darmoko Yuti Witanto 2013) Pertimbangan hakim terdiri atas dua komponen, yakni:
1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang dibuat oleh hakim didasarkan fakta-fakta peradilan  yang  tersingkap  pada  persidangan  yang  ditentukan  dari  undang-undang  dan  diharuskan  untuk
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
dimasukkan  pada  keputusan,  seperti  dakwaan  oleh  penuntut  umum,  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi, alat bukti, keterangan saksi, saksi serta Hukum Kriminal (Gurusi 2017). Pertimbangan hukum tentang tindak pidana yang dituduhkan harus konsisten dengan aspek teoritis, pandangan doktrinal, yurisprudensi, dan posisi kasus,  dan  pendiri  harus  mempertahankannya  tanpa  kualifikasi.  Setelah  unsur-unsur  tersebut  ditempatkan, khususnya  dalam  praktik  penjurian,  maka  dievaluasi  faktor-faktor  yang  dapat  meringankan  atau menghilangkan  beban  terdakwa.  Selain  itu,  terdakwa  memiliki  keyakinan  sebelumnya  serta  menggunakan bendera negara (Chazawi 2021).
2. Pertimbangan Non-Yuridis Konteks, akibat dari perbuatan tergugat, keadaan tergugat, dan keyakinan tergugat merupakan  contoh  faktor  di  luar  hukum.  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (selanjutnya  disebut  UU  No.  48/2009)  mengamanatkan  agar  hakim  menyelidiki, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum  yang berkembang serta rasa keadilan pada masyarakat. Untuk kepentingan ketentuan non hukum, setiap putusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum dan rasa keadilan sosial.  Menurut  Hermien  Hadiati  Koeswadji,  tindak  pidana  tertentu  menurut  undang-undang  khusus  di  luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana didefinisikan sebagai KUHP khusus (Koeswadji 2002).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  kejahatan  khusus  di  luar  KUHP.  Kejahatan  ini  memiliki  subjek tertentu,  baik  pelaku  maupun  korban  adalah  anggota  keluarga  yang  sama  dan  memiliki  kepribadian  yang berbeda (Rabbani 2020). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT), Istilah diatas bersumber dari  bahasa  inggris,  yakni  “criminal  domestic  violence”,  sementara  bahasa  Belanda  menyebutnya  dengan “crimineel huiselijk geweld” terdiri dari tiga suku kata, yang meliputi (Salim 1956):
1) Tindak pidana 2) Kekerasan; dan 3) Rumah tangga.
Ketentuan  ini  tertuang  dalam  UU  No.  23/2004  yang  didasarkan  pada  gagasan  bahwasanya  seluruh  warga negara  berhak  atas  keselamatan  dan  kebebasan  dari  semua  argumen  kekerasan.  Dalam  arti,  seluruh  wujud kekerasan, khususnya kekerasan rumah tangga, dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jelas,  untuk  menghindari  klasifikasi  ini,  korban  harus  menerima  perlawanan  otoritas  (Tajuddin  2020). Perlindungan yang dijanjikan dalam UU No. 23/2004 ialah konsep abstrak yang tidak dapat diwujudkan jika undang-undang tersebut dibiarkan begitu saja, apalagi jika kegiatannya terbuka untuk umum. Oleh karena itu, diperlukan proses dan resolusi untuk mencapai proporsi  yang ideal dan  mewujudkan desain. Perihal berikut yang dinamakan dengan penegakan hukum (Syarifuddin 2021). Kekerasan rumah tangga ialah permasalahan yang  sudah  mendalam  serta  salah  satu  masalah  bangsa  yang  berulang  (Rabbani  2020).  Perspektif  Unsur Pidana  dan  Tanggung  Jawab  Terhadap  Asas  Hukum  Yang  Mempengaruhi  Kepastian  Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice Unsur dasar dari kesalahan yang seseorang lakukan pada suatu tindak pidana ialah kejahatan,  yang dalam bahasa Inggris disebut “criminal act” atau “a criminal offense” serta pada bahasa Belanda “strafbaar feit” yang bermakna perbuatan pidana. Dua suku kata yang mencakup; tindak dan pidana. Yang dimaksud dengan tindakan adalah statusnya sebagai tindakan atau tindakan.  Kejahatan  dalam  bahasa  Inggris  diterjemahkan  menjadi  “strafrechtelijke”  dalam  bahasa  Belanda. Para  ahli  telah  mengartikulasikan  definisi  hukum  pidana.  Definisi  Frans  Maramis  mendefinisikan  kejahatan sebagai "perbuatan yang pelakunya harus di pidana", sesuai dengan tiga komponen definisi:
a) Adanya perbuatan
b) Adanya pelaku;
c) Harus dipidana (Salim 1956).
Oleh sebab itu, jika terdapat kesengajaan ataupun kelalaian agar terjadi salah pengertian antara syarat yang  ditegur  dengan  perbuatan  yang  bersangkutan.  Seseorang  bertanggung  jawab  atas  segala  perbuatannya, baik  itu  disengaja  (dolus)  atau  lalai  (culpa),  dan  konsep  kesalahan  (schuld)  yang  dapat  mengarah  pada kejahatan  berasal  dari fakta  bahwa individu tersebut telah  melakukan  suatu  tindakan  yang  melawan  hukum. jika  terbukti  bersalah,  mereka  dapat  menghadapi  hukuman  mati  di  bawah  kondisi  yang  ditetapkan  di  atas. Selain menghukum pelaku kejahatan, tujuan hukum pidana adalah mencegah fenomena sosial yang tidak sehat (Djamali 2003). Seperti yang diungkapkan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, perkembangan hukum publik, khususnya hukum pidana, dipandang dengan tindakan penghambatan dan merugikan kepentingan orang lain, diikuti dengan tindakan pembalasan (Sianturi 2002).
Oleh  karena  itu,  hukum  pidana  adalah  suatu  keputusan  untuk  mengatur  dan  menutupi  tingkah  laku manusia,  menafikan  kepentingan  tingkah  laku  yang  pada  umumnya  melanggar  hukum  (Gurusi  2017). Kemajuan  hukum  pidana  di  atas,  juga  terbentuk  pada  Tindak  Pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang melahirkan  Perkembangan  daripada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  (Rabbani  2020).
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
Kesesuaian  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana  Kepada  Terdakwa  Dengan  Menerapkan Perspektif  Restorative  Justice  (Studi  Putusan  nomor  422/Pid.sus/2020/PN  Trg)  Penerapan  restorative  justice yang menitikberatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mampu diaplikasikan sebagai pertimbangan guna  melindungi  koherensi  keluarga,  terutama  dalam  membentengi  masa  depan  anak.  insan  memandang bahwasanya jalan yang terpilih dalam membantu korban kejahatan ialah dengan membekuk dari penjahatnya (Harahap  2017).  Dilema  penjatuhan  pidana  tak  lagi  sebatas  permasalahan  berat  juga  ringan  daripada pidananya, namun apakah pidana tersebut efisien serta berstandar dengan nilai sosial, budaya serta struktural yang  menyebar  dalam  masyarakat  (Samosir  1992).  Maka  dengan  mempehatikan  Pasal  44  ayat  (1)  UU  No. 23/2004 dan KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Restorative  justice  juga  merupakan  paradigma  yang  dapat  digunakan  untuk  memerangi  kejahatan penegakan  hukum  dengan  menciptakan  sistem  peradilan  pidana  yang  memanfaatkan  kebutuhan  masyarakat serta  korban  yang  merasa  dikecualikan  dari  prosedur  sistem  peradilan  pidana  terkini  (Firmansyah  2022). Beragam interpretasi serta pengertian tentang keadilan restoratif tersebut  menambah pembendaharaan kajian teoritas  tentang  keadilan  restoratif,  turut  mengelaborasikan  kedamaian  relevansi  serta  berideologis  yang terkancah  pada  mempertimbangkan  keadilan  restoratif  saat  mendiskusikan  konsep  keadilan.  Keadilan restoratif  dapat  dipandang  sebagai  suatu  inovasi  untuk  memperbaiki  perilaku  kriminal  yang  selama  ini diterapkan dengan mengkaji solusi perilaku kriminal yang menilai korban, pelaku, keluarga, dan status sosial Konsepsi keadilan restorative pada hakikatnya hadir lebih daripada dua dekade yang lampau laksana alternatif  penyelesaian  kasus  pidana  yang  menjadi  wahana  pembaharuan  masyarakat  dan  mampu  diubah dengan  menanamkan  faham  pemulihan  keadilan  pada  sistemnya.  Howard  Zehr  dalam  penemuannya  bahwa keadilan  restorative  terbagi  dalam  dua,  restitutive  justice  (criminal  justice)  serta  restorative  justice, perbedaannya ialah (Koeswadji 2002):
1) Criminal justice menandai bahwasanya:
a. Kejahatan sebagai pelanggaran pada hukum dan negara
b. Pelanggaran melahirkan kealpaan
c.  Keadilan  memerlukan  pernyataan  yang  menggariskan  kesalahan  pelaku  serta  pidana  dijatuhkan pada pelakunya d. Fokus sentral: pelanggar mendapat imbalan setara dengan pelanggaranya.
2)  Restorative Justice menandai bahwasanya:
a. Kejahatan merupakan pelanggaran pada rakyat serta hubungannya antar warga masyarakat b. Pelanggaran melahirkan kewajiban
c.  Keadilan  meliputi  para  korban,  pelanggar,  serta  warga  masyarakat  pada  suatu  upaya  guna memposisikan keseluruhan dengan keabsahan
d.  Fokus  sentralnya  :  keadilan  mengikutsertakan  korban,  pelaku,  dan  anggota  masyarakat  dalam upaya  menenangkan  situasi  secara  hukum.  Pelaku  bertanggung  jawab  atas  restitusi  dengan mengakui pelaku, meminta maaf kepada pelaku, dan memberikan ganti rugi kepada korban.
Klasifikasi kedua keadilan tersebut di atas dapat dipahami sebagai kebutuhan akan keadilan yang mencakup korban,  pelaku,  dan  anggota  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  akses  keadilan  bukan  hanya  harapan  korban,  tetapi  juga pelaku  (Rokamah  2013).  Merujuk  kepada  konsepsi  keadilan  restoratif  dengan  duduk  bersama  guna  menjamin legalitas  yang  telah  disepakati  diantara  pihak  dengan  tujuan  mencari  resolusi  daripada  suatu  perseteruan.  Dimana konvensi tersebut berbentuk kepada pemulihan kerugian korban baik berupa meteriil dan imateriil  yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi bentuk kewajiban dan perwujudan dari rasa bersalah pelaku begitupula peran masyarakat yang turut mengawasi proses pemulihan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Pemulihan memiliki arti yang lebih  luas  daripada  restitusi  ataupun  ganti  rugi  korban  pada  sistem  peradilan  pidana  konvensional.  Di  Indonesia, praktik restorative justice sudah dilaksanakan yakni (Nainggolan 2020):
1)  Pelaku-korban  dimediasi  (sufferer  culprit  mediation),  yaitu  suatu  proses  yang  melibatkan  korban  dan  pelaku dalam suatu tindak kriminal atau konflik untuk berpartisipasi dalam dialog terstruktur dan terpandu dengan bantuan seorang  mediator  netral.  Tujuan  utama  dari  mediasi  ini  adalah  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  korban  dan pelaku untuk bertemu, berbicara, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi bersama guna mengatasi dampak psikologis, emosional, dan sosial dari kejahatan yang terjadi.
2)  Kelompok  keluarga  dipertemukan  (own  family  organization  conferencing),  yaitu  endekatan  restoratif  yang digunakan dalam konteks sistem peradilan pidana atau sosial untuk mengatasi masalah atau konflik yang melibatkan individu  muda atau anggota keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk  melibatkan keluarga dan anggota komunitas terdekat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku individu yang terlibat.
Nyimas Enny Fitriya Wardhany. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
3) Pertemuan Restoratif (restorative conferenving), yaitu suatu pendekatan dalam hukum pidana yang berfokus pada rekonsiliasi, perbaikan hubungan, dan pemulihan pascakejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membawa pelaku, korban,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  untuk  berpartisipasi  dalam  suatu  pertemuan  terstruktur  yang  dipandu  oleh seorang  fasilitator  netral.  Tujuan  utama  dari  pertemuan  restoratif  adalah  untuk  menghadapi  dampak  emosional, psikologis,  dan  sosial  dari  kejahatan,  serta  untuk  mencari  solusi  yang  memungkinkan  rekonsiliasi,  restitusi,  dan tanggung jawab yang diambil.
4)  Dewan  peradilan  masyarakat  (community  restorative  forums),  yaitu  pendekatan  yang  melibatkan  komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait kejahatan dan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi,  pemulihan,  dan  tanggung  jawab  yang  diambil  oleh  pelaku,  sambil  mengurangi  ketergantungan  pada sistem peradilan formal.
5)  Lingkaran  restoratif  (restorative  circles  or  restorative),  yaitu  suatu  metode  dalam  pendekatan  restoratif  yang digunakan  untuk  mengatasi  konflik,  memulihkan  hubungan  yang  rusak,  dan  memfasilitasi  komunikasi  terbuka  di dalam  kelompok  atau  komunitas.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  aman  di  mana  anggota kelompok dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain secara jujur dan terbuka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian makalah di atas dapat kami simpulkan :
 Ketentuan Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UUPKDRT) dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT
 Berbagai bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai KDRT diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang memuat: Kekerasan Fisik;
Kekerasan Psikis;
Kekerasan Seksual dan;
Penelantaran Rumah Tangga
 Ketentuan Pidana terhadap Perbuatan-Perbuatan tersebut kemudia diatur lebih lanjut dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU PKDRT.
 Kendala hakim di bagi menjadi 2 yaitu kendala internal dan eksternal
 Kendala  hakim  dalam  menangani  kasus  kdrt  berkendala  pada  sumber  daya  masuia  (SDM)  ,Biaya,  dan  budaya patriartki dalam Masyarakat.
 Upaya mengatasi kendala hakim tersebut salah satunya dengan diharapkan tegasnya proses hukum yang berlaku dan penuntuntutan keadilan bagi korban baik secara fisik,materi ataupun psikologis.

## SARAN
Kami  harapkan  untuk  seluruh  Masyarakat  ,aparat  penegak  hukum  dan  teman  teman  Mahasiswa  sekalian untuk lebih peduli lagi terhadap kasus Kekerasan Yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) ini , Lebih jelih lagi dan  diharapkan  untuk  memberikan  dorongan  serta  motivasi  positif  untuk  para  korban  agar  tidak  terjadi  hal  yang tidak  kita  inginkan  seperti  :gangguan  mental  (depresi)  pada  korban  atau  berakhir  lebih  dalam  yang  mengacu  pada kasus “Bunuh Diri”. Dan bagi para korban jangan takut untuk melapor ke pihak berwajib .

## DAFTAR PUSTAKA
Aroma Elmina Martha. 2012. Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia.Yogyakarta : FH UII Press.
Bambang Waluyo. 2001. Viktimologi Perlindungan Sanksi dan Korban. Jakarta : Sinar Grafika. Corale Wade. 2007. Psikologi. Jakarta : Rajawali.
Eti Nurhayati2012. Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Isbandi  Rukminto  Adi.  2013.  Kesejahteraan  Sosial  (Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial,  dan  Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar. Depok : Rajawali Pers.