## PERANAN HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MERUBAH MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

## Oleh : Aminah Tanjung

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  hukum sebagai  alat  untuk  merubah  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari. Penulisan ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  eksistensi  hukum  dapat menjadi  hukum  dapat  menjadi  alat  untuk  menata,  mempengaruhi  dan memperbaharui  kehidupan  masyarakat.  Pola  pikir  dan  perilaku masyarakat  dapat  diarahkan  secara  terbimbing  ke  arah  yang  lurus  dan konstruktif  jika  hukum  dapat  diberdayakan  sebagai  kekuatan  strategis untuk mempengaruhinya.
Kata kunci : hukum dan masyarakat

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Salah satu keharusan yang dicatat oleh sejarah yang tidak bisa  dihindari  manusia  adalah  tuntutan  dinamika,  perubahan, perkembangan  dan  pembaharuan  dalam  kehidupannya,  baik dalam aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sosial maupun aspek hukum. Pembaharuan itu menjadi konsekuensi logis historis yang mengikuti dan mendasari kehidupan manusia.
Tuntutan tersebut akan menjadi jawaban bagi pemenuhan kepentingan  hidup  manusia.  Begitu  kepentingannya  sudah terpenuhi,  tidak  lantas  hal  ini  bisa  dikatakan  telah  berakhir  atau mencapai puncaknya. Di tengah proses perjalanan hidup manusia itu  sebagai  individu,  anggota  masyarakat  dan  sebagai  warga negara, adalah terbuka kemungkinan terjadi dialektika (diskursus), evaluasi  dan  reformasi  untuk  melengkapinya  atau  mengisi
Universitas Dharmawangsa
berbagai kekurangan dan kepentingan-kepentingan
lainnya.
Begitu  pula  dalam  kehidupan  bernegara,  yang  salah satunya  menempatkan  aspek  hukum  sebagai  suatu  supremasi, yang menurut konstitusi kita (UUD 1945) telah menguatkan posisi negara  menjadi  “negara  hukum” ( rechstaat) ,  maka  karya-karya legislatif  yang  merupakan  implementasi  secara  yuridis-organik dari  konstitusi  juga  mengharuskan  adanya  pembaharuan  yang sejalan dengan konstitusi dan kepentingan hidup, termasuk hak- hak warga negara.
Seperti diketahui proses perubahan hukum (pembaharuan hukum)  terus  berjalan,  seiring  dengan  laju  sejarah  peradaban manusia.  Tanda-tanda  perubahan  ini  bisa  dilihat  dari  adanya pergeseran fungsi hukum, yaitu dari fungsi hukum sebagai sarana pencegah  konflik  atau  penyelesai  konflik,  yang  sering  disebut “sarana ketertiban dan keamanan”, sampai pada “hukum sebagai sarana pembangunan”.
Berarti  selama  kurun  waktu  ini  telah  terjadi  suatu pergolakan  pembaharuan  hukum  yang  cukup  spektakuler, mengingat  posisi  normatif  yuridis  atau  eksistensi  teori-teori hukum telah mengalami perkembangan dan pembaharuan fungsi dan orientasinya.
Semula  posisi  fungsi  hukum  merupakan  sarana pencegahan  konflik,  artinya  berbagai  kasus  yang  timbul  antar warga negara dengan negara dapat dijembatani oleh hukum untuk diselesaikan,  namun  fungsi  ini  kemudian  mengalami perkembangan  dan  pergeseran  (pembaharuan),  yaitu  bergeser pada  hukum  sebagai  alat  kepentingan  pembangunan  atau  yang populer disebut “hukum sebagai alat untuk menjaga kewibawaan negara”.
Gerakan  revolusi  (bisa  jadi  ada  yang  menyebut  hal demikian sebagai reformasi) biasanya ditandai dengan kekerasan dan banyaknya jatuh korban. Seperti pada revolusi Perancis tahun 1789 dan Revolusi Balshefik pada tahun 1917, yang keduanya telah
diwarnai  dengan  kekerasan,  pengorbanan,  termasuk  terjadinya perusakan struktur konstitusional dan hukum yang ada.
Akhirnya  digantilah  konstitusi,  pemaknaan  teori-teori hukum dan tertib hukum yang lama dengan yang baru, yaitu sejak konstitusi Jerman dan Jepang setelah perang dunia ke II, sebagai hasil  kemenangan  melawan  Rezim  Nazi  waktu  itu.  Pemaknaan terhadap teori-teori hukum mengalami berbagai macam tafsir atau intepretasi  sesuai  dengan  perubahan  hidup  atau  gesekan  sejarah kehidupan politik suatu rezim.
Hal itu menunjukkan bahwa pergeseran pada aspek-aspek kehidupan  lain  dalam  suatu  bangsa,  apalagi  jika  perubahan- perubahan bersifat keras (radikal) atau menuntut pergantian hal- hal  mendasar,  seperti  tuntutan  amandemen  (perubahan/ pembaharuan/kaji  ulang)  konstitusi,  maka  resikonya  akan membawa perubahan besar bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa itu.
Berbagai  unsur  sosial  bukan  tidak  mungkin  akan dihadapkan  dengan  pro-  kontra,  antara  unsur  sosial  yang  tetap mempertahankan  pola  dan  teori-teori  yang  sudah  diakui kebenarannya  dengan  unsur  sosial  lain  yang  menuntut  adanya perubahan  dan  pemaknaan  ulang  terhadap  wacana  lama  yang telah  diragukan  kebenarannya  dan  kemanfaatannya  bagi kehidupan dan perkembangan bangsa.
Tiga puluh tahun kemudian misalnya, di Amerika muncul reaksi yang sering dikenal dengan “Pembangkangan Sipil” ( Civil disobedience )  yang  dipelopori  oleh  masyarakat  Negro.   Mereka menuntut  persamaan  sosial,  ekonomi  dan  hukum  dengan warga negara  kulit  putih.  Sampai  pada  puncaknya  keluarlah  Putusan Mahkamah  Agung  Amerika  tentang  persamaan  hak  bagi  warga negara  kulit  hitam  dan kulit  putih.  Begitu seterusnya  perubahan hukum terjadi sejalan dengan perubahan sosial yang ada.
Kasus “Pembangkangan Sipil” itu merupakan manifestasi perlawanan  terhadap  penerapan  suatu  tatanan  atau  ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak menjembatani
kepentingannya, bersinggungan dengan hak-hak publik maupun privasinya  atau  berlawanan  dengan  hak-hak  asasinya  secara universal.  Mereka  (warga  kulit  hitam)  menuntut  adanya persamaan  hak  yang  dijamin  oleh  suatu  kepastian  hukum  yang tidak memihak atau menguntungkan warga kulit putih.
Kasus  itu  justru  mendeskripsikan  atau  menggambarkan bahwa  suatu  pembaharuan  hukum  akan  sulit  dihindari  dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, tatkala warga bangsa menilai bahwa ada beberapa hak publik maupun privatnya yang menuntut jaminan kepastian lewat suatu perubahan perlindungannya.
Negara  selaku  organisasi  yang  harus  bertindak  moderat melalui  badan-badan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatifnya  tentu saja  punya  kewajiban  untuk  melahirkan,  mengkaji  ulang, melakukan  reposisi  peran  atau  membuka  tafsir  ulang  terhadap teori-teori lama dan pemaknaan terhadapnya.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat dalam kehidupan sehari- hari.

## 1.3.Metode Penulisan
Penulisan  ini  menggunakan  metode  tinjauan  literatur ( library research ).

## 2. Kajian Teoritis dan Pembahasan
2.1.  Hukum dan Perubahan Sosial
Paradigma  yang  dibangun  oleh  Thomas  S.  Khun,  terkait dengan  kehidupan  masyarakat.  Sesudah  Thomas  S.  Khun  itu, pakar-pakar  di  Indonesia  banyak  yang  mendiskursuskan (membahas  secara  cermat)  relasi  hukum,  kekuasaan  dan masyarakat. Ketiganya menjadi fokus perhatian, mengingat posisi masing-masing
yang saling
mendukung dan mem-
pengaruhinya .
Misalnya dalam karya tulis ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis  (Hukum  Dan  Perubahan  Sosial)  telah  menguraikan  dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial, yaitu :
1. Hukum sebagai sarana kontrol social
2. Hukum sebagai sarana social engineering
Sebagai  sarana  kontrol  sosial,  hukum  diartikan  sebagai suatu  proses  yang  dilakukan  untuk  mempengaruhi  (termasuk merubah/mereformasi)  orang-orang  agar  bertingkah  laku  sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam teori ini jelas mengisyaratkan posisi  fungsional  hukum  yang  bertindak  sebagai  kekuatan  yang mengawasi roda kehidupan bermasyarakat.
Perilaku  anggota  masyarakat  selalu  dalam  pantauan  dan pertanggungjawaban  hukum.  Apa  yang  diperbuat  oleh  anggota masyarakat  harus  berhadapan  dengan  kekuatan  hukum.  Secara teoritis,  perilaku  masyarakat  harus  sesuai  dengan  norma  yang telah  diberlakukan.  Jika  bertentangan  dengan  norma  yang  telah digariskan,
maka akan ada tindakan atau sanksi- sanksinya.
Dalam perspektif teori seperti itu, apa yang dilakukan atau dikerjakan  masyarakat  bukanlah  sebagai  wujud  menentukan tindakan sesuai  dengan kemauan dan  kebebasan  sendiri, namun sebagai pihak yang ditentukan dan diawasi cara bergaul, berelasi atau berorganisasinya.
Kontrol  sosial  (social  control)  tersebut  dijalankan  dengan menggerakkan  berbagai  aktivitas  yang  melibatkan  penggunaan daripada  kekuasaan  negara  sebagai  suatu  lembaga  yang terorganisir. Dalam terminologi ini, hukum kelihatan bersifat statis yaitu sekedar sebagai sarana memecahkan masalah secara konkrit untuk mengatur interaksi sosial masyarakat.
Demikian pula misalnya yang harus dihindari adalah agar tindakan  organ  pemerintahan  tidak  mengarah/melakukan perbuatan  kesewenang-wenangan,  untuk  itu  diperlukan  upaya pengawasan secara yuridis terhadap tindakan organ pemerintahan
Universitas Dharmawangsa
yang  bersangkutan,  disamping  organ pemerintahan tersebut  harus mempertanggung  jawabkan  tindakannya  secara  hukum  dan moral.
Hukum sebagai kekuatan kontrol sosial itu menggunakan pembenaran  teori  hukum  yang  condong  bersifat  menempatkan negara sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab dalam pemberdayaan  hukumnya.  Teori-teori  hukum  dipinjam  untuk menghidupkan hukum sebagai alat mengawasi perilaku anggota masyarakat   dan  menyelesaikan  sejumlah  problem  yang  muncul ditengah masyarakat.
Kepentingan interaksi sosial lebih dominan dilindungi dari perilaku  anggotanya  yang  kemungkinan  merugikan  atau melanggar  norma-norma.  Hal  ini  biasanya  dibebankan  lewat sejumlah  alat-alat  negara  yang  sudah  ditunjuk  menjadi  penegak hukumnya, sehingga teori-teori hukum yang dibangun para pakar dapat terlihat implementasinya
secara empirik. (das sein).
Teori-teori  hukum  memang  baru  dapat  terlihat  nilai-nilai urgensinya  ketika  sudah  teruji  dalam  realitas  pelaksanaan hukumnya. Kemudian melalui implementasi ini, pelaksana dapat melontarkan asumsi, wacana dan kritik terhadap teori-teori yang dimaksud. Ada yang membenarkan nilai-nilai urgensinya setelah implementasinya  bermanfaat,  namun  ada  pula  yang  tidak mengakui  dan  belum mau  menerimanya  ketika  hal  itu  tidak berdampak  pada  perubahan  dan  pembaharuan  kepentingan- kepentingannya.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  negara  yang diposisikan paling menentukan terhadap eksistensi hukum.
Sejak  permulaan  abad  ke-20  dengan  munculnya  ajaran Sosialisme  dengan  disertai  adanya  revolusi  industri  timbullah perubahan-perubahan  terutama  di  negara  Eropa/Barat.  Negara yan g dahulunya menganut sistim “ Staatsonthouding” (negara yang tidak turut serta dalam segala urusan kehidupan masyarakat).
Dalam hal ini para pakar hukum di Indonesia menyatakan: “Negara modern bukan hanya seperti negara hukum abad -19, akan
tetapi  merupakan  negara  kesejahteraan  atau  disebut  juga  negara hukum  sosial.  Di  dalam  negara  hukum  liberal,  undang-undang dasarnya  ditujukan  untuk  melindungi  kebebasan  individu,  hal mana menjadi dasar pemikiran bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-und ang”.
Pada  negara-negara  sosialis,  pandangan  tersebut  telah berubah, hak-hak individu di bidang ekonomi, sosial dan budaya wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  wajib menyelenggarakan  kesejahteraan  bagi  rakyat,  kesehatan  dan pendidikan.  Kewajiban  pemerintah  untuk  melaksanakan  tugas- tugasnya  ini  terumus  secara  tegas  dalam  perundang-undangan. Hal ini sebagai suatu pijakan agar tidak salah dan meluas dalam pengambilan  kebijakan  atau  keputusan-keputusan  di  bidang ketatanegaraan.
Konsekuwensi dari penyelenggaraan pemerintahan adalah semakin banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan  pemerintah  dengan  masyarakat,  berarti  pula  semakin banyak  wewenang  yang  diberikan  kepada  organ  pemerintah untuk  melakukan  tindakannya.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  ini  juga  mendapatkan  kontrol  yang  ketat  dari hukum.
Lain  halnya  pendapat  yang  menyebut  bahwa  hukum sebagai  sarana social  engineering ,  orientasi  hukum  tidak  lagi ditujukan  untuk  memecahkan  masalah  semata,  akan  tetapi berkeinginan  untuk  menimbulkan  perubahan-perubahan  dalam tingkah  laku  anggota  masyarakat.  Hukum  sebagai  sarana social engineering adalah  penggunaan  hukum  secara  sadar  untuk mencapai  suatu  tertib  hukum  dan  keadaan  masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan, atau meminjam istilah dari pakar hukum Mochtar Kusumaatmadja, “hukum yang hidup “ the living law ”  dalam  masyarakat  (1976:8).  Wajah  hukum  seperti  ini  bisa disepadankan  pada  hukum  modern  sebagai  lawan  dari  hukum tradisional. (Sudjono Dirjosisworo, 1983:77).
Berdasarkan  paradigma  itu,  posisi  hukum  ditempatkan sebagai  kekuatan  yang  mampu  menimbulkan  perubahan- perubahan  perilaku  ditengah  masyarakat.  Artinya,  teori-teori hukum  yang  menjadi  landasan  berlakunya  hukum  diposisikan sebagai  spirit  normatif  yang  dapat  memodernisasi  kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam  paradigma  seperti  itu,  ada  pesan  edukatif (kependidikan)  yang  disampaikan  lewat  pemberlakuan  suatu hukum.  Hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  secara  teoritis merupakan  kumpulan  aturan-aturan  atau  norma-norma  yang dapat  mendidik  masyarakat  untuk  diarahkan  menuju  cita-cita yang diinginkan.
Kumpulan aturan-aturan itu mengajarkan kepada anggota masyarakat mengenai cara berperilaku yang benar, yang membuat anggota  masyarakat  menjadi  pro-aktif  untuk  meninggalkan paradigma  dan  perilakunya  yang  masih  konservatif  dan  tidak menguntungkan. Akhirnya, diantara anggota masyarakat tumbuh kompetisi secara sehat dan profesional.
Tentunya  tidak  hanya  daya  kerja  hukum  di  atas, masyarakat  mengalami  perubahan,  melainkan  karena  beberapa faktor  dan  aspek  kehidupan  manusia  lainnya,  seperti  pengaruh lingkungan  alam,  sosial  ekonomi,  politik  dan  budaya  juga merupakan pendorong perubahan itu.
Namun  begitu,  kehadiran  hukum  yang  dirumuskan melalui  pijakan  prinsip  dan  teori,  yang  ditempatkan  sebagai senjata  (alat)  untuk  mengawal  dan  merubah  pola  berelasi  secara vertikal  maupun  horizontal,  antara  kepentingan  privat  dan kepentingan  publik,  merupakan  faktor  utama  yang  membenar- kan,  memperbolehkan  dan  mendukung  perubahan-perubahan yang dilakukan manusia.
Bagaimanapun  memang  harus  diakui  bahwa  pengaruh faktor-faktor  di  luar  hukum  cukup  menentukan  gerak  manusia untuk  melakukan  perubahan.  Misalnya  aspek  ekonomi  dapat mendorong manusia untuk mengadakan transaksi- transaksi atau
kegiatan- kegiatan yang dapat memperbesar akses pembaharuan kehidupannya.  Desakan  kepentingan  yang  beraspek  ekonomi kadang-kadang  mampu  mengeliminasi  aspek  lain,  seperti  aspek hukum.
Perubahan-perubahan yang dimotori oleh faktor eksternal itu,  dengan  sendirinya  mendesak  hukum  untuk  menyediakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin kepastian hukum dan menjamin tegaknya keadilan di masyarakat. Sebagai  contoh  lahirnya  undang-undang  Hak  Cipta,  Undang- undang  mengenai  Perlindungan  Konsumen,  Undang-undang Lingkungan  Hidup,  dan  undang-undang  tentang  Kesehatan. Berbagai  peraturan  perundang-undangan  ini  lahir  karena dipengaruhi  oleh  tuntutan  dan  perkembangan  masyarakat  yang selalu berubah.
Saling  pengaruh  mempengaruhi  antara  hukum  dan masyarakat, telah memperkuat pandangan tentang dinamika sosial dan  dinamika  hukum,  atau  dengan  kata  lain hukum  berubah sejalan  dengan  perubahan  masyarakat  itu  sendiri.  Jika  hukum tidak  menempatkan  perubahan  masyarakat  sebagai  suatu paradigma  kesejarahan  yang  niscaya  dan  terbuka,  maka  hukum akan  dituding  ketinggalan  jaman  atau  gagal  menterjemahkan kepentingan  dinamika  sosial.  Kalau  hukum  sampai  dituding demikian  karena  diperlakukan  sebagai  kekuatan  stagnasi,  maka resikonya  teori-teori  hukum  yang  diidealkan  akan  mampu mengimplementasi  akhirnya  gagal  dan  tidak  terlihat  nilai-nilai kegunaanya.
Dengan kata lain, masyarakat yang berubah adalah disertai dengan perubahan struktur sosial dan sistem hukumnya, baik itu terjadi  secara  evolusioner  maupun  revolusioner.  Ketika masyarakat itu menunjukkan perubahan yang fundamental dalam aspek-aspek  kehidupannya,  maka  pada  aspek  hukum  akan terpengaruh pula secara fundamental, sehingga perlu melakukan pembaharuan yang sejiwa dengan tuntutan perubahan.
Sebagai sarana “ Social Engineering ” kaidah -kaidah hukum secara  tegas  dan  sadar  berusaha  membawa  dan  mengarahkan anggota masyarakat untuk membangun berbagai aspek kehidupan menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Seperti  telah diamanatkan dalam GBHN bahwa sasaran bidang pembangunan hukum  adalah:  “Terbentuknya  dan  berfungsinya  sistem  hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, … yang  mampu  menjamin  kepastian  ketertiban,  penegakan,  dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran, serta  mampu  mengamankan  dan  mendukung  pembangunan nasional”.
Rumusan tersebut cukup ideal jika dapat terwujud. Suatu sistem hukum yang mampu menjawab berbagai macam tuntutan, aspirasi  atau  kepentingan  masyarakat  merupakan  sistem  hukum yang sangat dibutuhkan. Namun seringkali hal yang ideal itu sulit terlaksana.

## 2.2. Paradigma Baru
Secara  sepintas  penulis  akan  menguraikan  bagaimana paradigma  yang  dikembangkan,  kemudian  mencoba  meng- analisis  masalah-masalah  di  atas  dengan  paradigma  ini. Mungkinkah hal ini dilakukan? Suatu pertanyaan yang pertanyaan yang perlu di uji untuk mencari solusinya.
Konsep paradigma baru sebagaimana ditulis dalam karya tulis  ilmiah  “Hukum  Dan  Perubahan  Sosial”  adalah  untuk menentang  asumsi  yang  berlaku  umum  di  kalangan  ilmuwan mengenai  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  terjadi  secara “kumulatif”.  Menurut  pandanga nnya,  mitos  semacam  ini  harus dihilangkan . Sebab inti paradigma baru yang penulis uraikan yaitu “Perkembangan  ilmu  pengetahuan  bukanlah  terjadi  secara kumulatif,  tetapi  secara  revolusioner”  (George  Ritzer, 1992:4).
Model perkembangan ilmu pengetahuan menurut penulis telah dirumuskan dalam rangkaian proses sebagai berikut:
P1 – Ns – A – P – P2
(sumber  diambil  dari,  buku  Lili  Rasjidi,  Hukum  sebagai  Sistem, 1993:68-70)
Pada tahap P1 (berpijak pada masalah di atas), berarti aspek kerja  hukum  dalam  hubungannya  dengan  perubahan  sosial, hukum menempatkan diri sebagai sarana kontrol sosial ( as a tool of social  control ),  yaitu  mengontrol  pemikiran  dan  langkah-langkah subyek  hukum agar  selalu  terpelihara  dan  tidak   melakukan perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Berarti  secara  inklusif didalamnya,  peran  penguasa  sangat  dominan,  mengingat terlaksananya hukum itu memerlukan paksaan bagi penegakannya.  Tanpa  kekuasaan,  hukum  itu  tidak  lain  akan merupakan  kaidah  sosial  yang  berisikan  anjuran  belaka. Sebaliknya, hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya, yang juga mengenal  bentuk-bentuk  paksaan,  dalam  hal  ini  kekuasaan memaksa  itu  diatur  baik  mengenai  cara,  ruang  gerak,  maupun pelaksanaannya oleh hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:4-5).
Ada  suatu  garis  pemikiran  tahap  P1  itu  bahwa  secara teoritis  hukum  itu  merupakan  rangkaian,  sistematika  dan kumpulan ide-ide yang didukung oleh teori-teori yang mengatur mengenai  perilaku  manusia  baik  perilaku  yang  boleh  dikerjakan maupun  terlarang  untuk  dikerjakan.  Dalam  tahap  pemahaman teori ini, hukum merupakan “kekuatan tang tertera di atas kertas” yang  tidak  akan  bisa  menunjukkan  kekuatannya  jika  tidak dipaksakan penerapannya dalam kehidupan manusia.
Pemaksaan  berlakunya  hukum  itu  menggunakan  alat kekuasaan  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk  menjaga kewibawaan  hukum  dan  menghindarkan  hukum  dari  berbagai bentuk  perilaku  yang  dapat  mengakibatkan  stagnasi  dan lumpuhnya hukum.
Normal  Sciencei (Ns) adalah  akumulasi  ilmu  pengetahuan. Pada  tahap  ini  hukum  berada  pada  kondisi  statis  (konservatif) yaitu  hukum  sebagai  penjaga  malam.  Hukum  hanya  diam saja   terhadap  apapun  yang  terjadi   di  sekelilingnya,  sepanjang
tidak  terjadi  pelanggaran  hukum.  Dalam  konteks  ini,  paradigma hukum sebagai saran kontrol sosial telah diterima dan berlaku di masyarakat tradisional. Sehingga mau tidak mau hukum sebagai kaidah  sosial  yang  harus  melakukan  transformasi-transformasi sosial dengan yang lainnya.
Pada  tahap  itu  (Ns),  paradigma  hukum  terbatas  sebagai penjaga  perilaku  masyarakat.  Sepanjang  masyarakat  tidak melakukan  pelanggaran,  maka  hukum  tidak  perlu  diarahkan untuk  menjadi  pro-aktif.  Secara  teoritis,  paradigma  hukum demikian  hanya  bersifat  pasif  atau  menunggu  dan  mengawasi aktivitas sosial.
Masuklah  pada  periode  (A),  yaitu  periode  pertentangan, dimana kelompok ilmuan tidak dapat mengelakkan pertentangan dan  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi.  Kondisi  seperti ini  bisa  dianalogkan  pada  kondisi  hukum  yang  sudah  tidak  lagi mampu mengantisipasi
tuntutan dan
perkembangan masyarakat.
Pada  tahap  itu,  hukum  berada  dalam  posisi  kehilangan daya  fungsionalnya.  Eksistensi  secara  normatif  atau  teoritisnya masih  tetap  diakui,  namun  ketika  hal-hal  yang  bersifat  ideal  itu diajukan untuk menjawab berbagai bentuk tindakan anomali, yaitu kepada  unsur  unsur  sosial  yang  secara  terbuka  dan  berani menentang dan menyimpangi hukum atau norma, seperti aksi-aksi kekerasan massal, maka hukum itu kehilangan antisipasi dan daya kerjanya.  Hukum  gagal  membaca  dan  menjadi  solusi  terhadap problem-problem penyimpangan ditengah masyarakat.
Sampai pada periode kritis (C), yaitu hukum sebagai sarana kontrol  sosial  (yang  dilambangkan  dengan  P1)  telah  mengalami ketidakmampuan  dalam  menjalankan  fungsinya.  Memang hukumlah  yang  akan  bertindak  jika  terjadi  pelanggaran  hukum atau  tindak  pidana  di  masyarakat.  Tetapi  ia  juga  harus menciptakan  kondisi  sosial  yang  baru  yaitu  dengan  peraturan- peraturan  hukum  yang  diciptakan  dan  dilaksanakan.  Terjadilah hukum sebagai sarana “ social engineering ”.
Pada periode kritis ( C ) itu merupakan tuntutan yang lebih besar  pada  fungsi  hukum,  yang  tidak  sebatas  mengontrol  dan mempertanggung  jawabkan  perilaku  masyarakat,  namun  juga harus menciptakan kondisi dan membimbing perilaku sosial secara kondusif. Artinya, hukum yang dibuat oleh badan legislatif adalah mengandung
misi
untuk memperbaharui kehidupan masyarakat.
Krisis  ini  memang  harus  segera  diakhiri,  diganti  dengan teori baru yang ditandai dengan proses “Revolusi Science) (R) atau revolusi hukum yang berfungsi “ as a tool social engineering ”, yaitu perubahan sosisl dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju ke keadaan hidup yang sejahtera atau kehidupan yang baik.
Sebagai  konsekuensinya  dari  proses  itu  adalah  harus dilakukan  modernisasi  hukum,  apa  itu  dengan  atas  nama reformasi atau revolusi, namun yang jelas suatu produk hukum, yang  barangkali  di  dukung  oleh  badan  legislatif  yang  masih mengakui  paradigma  konservatif  haruslah  diperbaharui  dengan produk hukum baru yang dapat membawa perubahan drastis di tengah masyarakat.
Bertolak dari dasar proses di atas, lahirlah paradigma baru (dilambangkan  P2)  dimana  hukum  sebagai  perilaku  sosial  dan sebagai  sarana  perubahan  masyarakat.  Dalam  konteks  negara Indonesia,  masyarakat  yang  sedang  membangun  menuju  era tinggal landas, pemahaman hukum sebagai sarana kontrol sosial tidak  berarti  harus  ditinggalkan,  tetapi  justru  harus  ditopang dengan  hukum  dalam  arti  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat  (Mochtar  Kusumaatmadja,  1976:11)  atau  hukum sebagai  sarana social  engineering /  pembaharuan  kehidupan masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Hukum  dapat  berperan sebagai  kekuatan  inti  yang  mengontrol  dan  sekaligus  memper- baharui kehidupan masyarakat.
Paradigma  yang  mengacu  pada  teori  Thomas  S.  Kun  itu merupakan  gabungan  peran  yang  tidak  hanya  menempatkan hukum  sebagai  kontrol  sosial,  namun  juga  sebagai  alat  untuk
memperbaharui  kehidupan  masyarakat.  Tugas  hukum  yang demikian  berat  ini  diharapkan  implementasinya  jika  pem- baharuan  hukum  ditempatkan  juga  sebagai  keharusan  dengan berpijak  kepada  realitas  aspirasi  dan  dinamika  kehidupan masyarakat.
Di  Singapura  dapat  dijadikan  sebagai  contohnya,  bahwa kehadiran  hukum  yang  bisa  diimplementasikan  secara proporsional  ternyata  mampu  berperan  demikian  besar  dalam mempengaruhi  gaya  hidup,  kedisiplinan  dan  pola  pikir masyarakatnya.  Singapura  akhirnya  menjadi  contoh  suatu masyarakat  yang  tingkat  kedisiplinannya  sangat  tinggi  dan penegakan hukumnya dapat dijadikan teladan.
Untuk  mengakhiri  tulisan  ini,  penulis  kutipkan  pendapat Baharuddin  Lopa,  mengenai  tiga  komponen  atau  unsur dimungkinkannya  tegaknya  hukum  dan  keadilan   di  tengah- tengah masyarakat :
1. Diperlukan  adanya  peraturan  hukum  yang  sesuai  dengan aspirasi masyarakat
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral terpuji, dan
3. Adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum (1987:4).

## 3. Penutup
Eksistensi hukum dapat menjadi hukum dapat menjadi alat untuk  menata,  mempengaruhi  dan  memperbaharui  kehidupan masyarakat. Pola pikir dan perilaku masyarakat dapat diarahkan secara terbimbing ke arah yang lurus dan konstruktif jika hukum dapat  diberdayakan  sebagai  kekuatan  strategis  untuk mempengaruhinya.

## Daftar Pustaka
Universitas Dharmawangsa
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia . Bulan Bintang. Jakarta. 1987. George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda , Penyalur Alimandan, Rajawali Pers. Jakarta. 1992 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993 –––––– , Dasar-Dasar  Filsafat  Hukum, PT.  Citra  Aditya  Sakti. Bandung. 1993 C.F.G. Sunaryati Hartono. Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Dalam  Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahap  II. Pro  Justisia, Tahun XI, No. 4, Oktober 1994. Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Syachran  Basah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindakan Administrasi Negara. Alumni. Bandung. 1992 Sudjono  Dirjosisworo. Sosiologi  Hukum : Studi  tentang  Perubahan Hukum dan Sosial. Rajawali Pers. Jakarta. Mochtar  Kusumaatmadja. Fungsi  dan  Perkembangan Hukum  dalam Pembangunan Nasional. Binacipta. Bandung. 1976. Thomas S. Kuhn. Peran Paradigma dalam Revolusi Sains. Penyunting Lili Rasjidi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.