## Analisis Perbandingan Mazhab tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi

## Nurul Aulia Dewi dan Abd. Halim Talli
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurulaulia27111999@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  berupaya  untuk  memaparkan  perbandingan  mediasi  dengan  media  telekonfrensi,  baik dalam PERMA maupun para pendapat ulama mazhab. Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan mediator yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantuk pihak –pihak yang bersengketa untuk  mencapai peneyelsaiaan atau solusi yang di terima kedua  belah  pihak.  Pendekatan  multidisipliner  yang  digunakan  dalam  artikel  ini,  yaitu  pendekatan yuridis, sosilogis, teologis-normatif dan pendekatan manajerial. Artikel ini penelitian pustaka ( Library Research ), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumen  (studi  pustaka).  Mengutip  dan  menganalisis  data  dengan  teknik  dokumen  dimaksudkan untuk  mengumpulkan  data  terkait  yang  dimuat  dalam  dokumen-dokumen  berupa  buku-buku,  jurnal, dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Hasil penelitian menemukan bahwa perbedaan yang  paling  menonjol  mengenai  batas  mediasi  dengan  media  teleconference  yaitu  terdapat  pada perbedaan  pendapat  para  ulama  Mazhab.  Mazhab  Syafi‟  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  usia  ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan Imam Malik berpendapat  bahwa  usia  ideal  kedewasaan  yaitu  18  tahun  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan. Perbedaan  para  Imam  Mazhab  tersebut  dipengaruhi  oleh  lingkungan  dan  kultur  di  tempat  mereka tinggal.  Namun,  dalam  hukum  Islam  sendiri  tidak  pernah  member  batasan  yang  sangat  tegas,  tetapi hal yang paling mendasar mengenai batas usia pernikahan ialah sudah balig.
Kata Kunci: Mediai; Media Teleconference; Pandangan Ulama Mazhab.

## Abstract
This  article  seeks  to  present  a  comparison  of  mediation  with  teleconference  media,  both  within  the PERMA and the scholars of the sect. Mediation is an attempt to resolve conflicts by engaging neutral mediators who do not have the authority to make decisions that help the parties in dispute to reach a resolution or solution accepted by both parties. The multidisciplinary approach used in this article is a  juridical,  sociological,  theological-normative  and  managerial  approach.  This  article  is  library research, a study by writing, clarifying, and making data obtained from various written sources. The method of data collection is to use document techniques (library studies). Quoting and analyzing data with  document  techniques  is  intended  to  collect  related  data  contained  in  documents  in  the  form  of books, journals, and research results in the form of thesis, thesis, and dissertation. The results found that  the  most  notable  differences  regarding  the  limits  of  mediation  with  teleconference  media  were found  in  the  dissent  of  the  Sect  scholars.  The  Shafi  and  Hanbali  sects  argue  that  the  ideal  age  in marriage is 15 years, while Abu Hanfah argues that the age of maturity comes at 19 years of age for women and 17 years for men, as is the case with Imam Malik arguing that the ideal age of manhood is 18 years for both men and women. The differences between the Imams of the Sect are influenced by the environment and culture in  which they live.  However, in Islamic law  itself there is never a very firm limit, but the most basic thing about the age limit of marriage is that it is already in place.
Keywords: Mediation; Teleconference media; Views of school scholars.

## Pendahuluan
Era saat ini,  segala sesuatu dapat dengan mudah kita selesaikan dengan cara yang mudah  dan  atau  praktis. 1 Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  dampak  dari  hadirnya tehnologi,  tehnologi  komunikasi  adalah  system  elektronik  yang  digunakan  untuk berkomunikasi antara individu ataupun kelompok.
Kemajuan ilmu dan tehnologi yang semula bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia tetapi kenyataan tehnologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan  manusia.  Kekuatan  yang  dirasakan  oleh  manusia  akibat  perkembangan tehnologi  ini  disebabkan  adanya  penyalagunaan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab. 2 Perkembangan  tehnologi  semakin  pesat,  selain  penemuan-penemuan dibindang kedokteran, kimia, dan fisika, telah banyak pula ditemukan tehnologi baru yang tidak kalah pentingnya dibidang komunikasi. Salah satunya adalah mediasi teleconference (jarak  jauh).  Dengan  adanya  mediasi  teleconference  menuai  banyak  kontroversi  baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat.
Keberadaan hukum dengan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hukum timbul karena adanya interaksi antara individu di masyarakat maupun antar  masyarakat  lainnya.  Dari  interaksi-interaksi  tersebut  di  masyarakat  lainnya.Dan interaksi-interaksi  di  masyarakat  tersebut  muncul  norma,  norma  merupakan  suatu  aturan dimana  manusia  sebagai  individu  dalam  perilaku  terhadap  individu  lain  maupun masyarakat  agar  kepentingan  orang  lain  terganggu  atau  berbenturan.  Norma  memiliki hubungan  dengan  kaidah  hukum,  kaidah  hukum  merupakan  peraturan  hidup  yang menentukan bagaimana manusia itu sepantasnya  berperilaku.
Manusia  adalah  mahkluk  sosial (zoon  politikon )  makhluk  yang  tidak  dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan  hidup,  baik  jasmani  maupun  rohani.  Dalam  melaksanakan  aktivitas  hubungan
1 Wahyuddin  Naro  et  al.,  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in  Indonesia,” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–86, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
2 Abdul  Syatar  and  Achmad  Abubakar, Filosofi  ’Uqubah  Islamiyah  Versi  Ramadhan  Al-Buti;  Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
sosial  antar  manusia  tentu  saja  akan  terdapat  dinamika  berupa  persamaan  maupun perbedaan.  Persamaan  tentu  saja  akan  menambah  eratnya  relasi  antar  manusia  adapun pebedaan akan melahirkan beberapa konflik antar manusia. 3
Sengketa atau konflik  yang tidak berkelolah dengan baik bisa mengarahkan pihak yang  bersengketa  mengambil  nalar  sendiri-sendiri  dalam  menyelesaikanya.    Keduanya (sengketa atau konflik) merupakan konsep yang sama mendiskripsikan situasi dan kondisi di  mana  seseorang  yang  mengalami  perselisihan  yang  bersifat  factual  maupun perselisihan–perselisihan  yang  ada  pada  persepsi  mereka  saja. 4 Dari  pengertian  tersebut secara  umum  konflik  atau  sengketa  disebabkan  oleh  masalah–masalah  factual  seperti masalah  yang  konkret  terjadi  di  masyarakat,  maupun  sebab  yang  lebih  abstrak  yaitu persepesi atau pandangan seseorang.
Ketika  konflik  ataupun  sengketa  terjadi  diantara  kedua  belah  pihak  atau  lebih, maka  peradilan  menjadikan  rujukan  dan  tempat  mencari  keadilan  dan  kebenaran.  Hakim akan  melihat  dan menganalisis  konflik  maupun  sengketa  berdasrkan  proses  persindangan yang  telah  berlangsung.  Namun  terdapat  penyelesaian  yang  tidak  mengharuskan  pihak– pihak  yang  bersengketa  hadir  dan  melalui  porses  persidangan  yang  panjang  dan melakukan.
Penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi menjadi solusi jika terjadi situasi yang kurang  kondusif  khususnya  sengketa  peradilan itu  sendiri,  seperti menumpuknya  perkara yang harus diselesaikan.
Menurut  Joni  Emirzon  konflik  adalah  adanya  pertentangan  atau  ketidaksesuaian antar  pihak  yang  akan  dan  sedang  mengadakan  hubungan  kerja  sama.  Dalam  pengertian lain  konflik  bisa  di  maknai  sebagai  suatu  kondisi  dimana  pihak  yang  satu  menghendaki agar  pihak  lain  berbuat  atau  tidak  sesuai  yang  di  inginkan.  Keberadaan    konflik  antar manusia  juga  mengilhami  lahirnya  keinginan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaiakan konflik atau perselesihan diantara mereka. 5
3 Hidayat  Maskur, Strategi  dan  Taktik  Mediasi  (Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi Pengadilan) , (Kencana, Jakarta, 2016), h 1.
4 TakdirRahmadi, mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Pendekatan  Mufakat ,  (Jakarta  Raja grafindo,2011),h.1
5 Hidayat  Maskur ,  Strategi  dan  Taktik  Mediasai (Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi Pengadilan), h 2.
Karena  itulah  konteks  kehidupan  negara  kita  terdapat  lembaga  peradilan  yang berfungsi  sebagai  alat  negara  yang  bertugas  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta memutus perkara yang masuk dalam konteks status negara kita yang negara hukum maka sudah  selaknya  apabila  hukum  di  letakkan  dalam  level  tertinggi  dalam  konteks penyelesaian masalah yang telah masuk ke rana hukum.
Perkara yang masuk dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan pada umumnya dinamakan  jalur  litigasi  yaitu  proses  yang  diminati  masyarakat  mencari  keadillan  yang diharapakan  masyarakat  agar  bisa  menyelesaikan  sengketa  secara  adil  menurut  hukum yang  berlaku.  Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  para  pihak  yang  berperkara  harus melalui tahap mediasi .
Mediasi dalam pegadilan merupakan lembaga pemberdayaan  dalam perdamaian  yang berlandaskan  filosofi  pancasila  yang  berdasar pada sila ke empat ‟kerakyatan yang dipipim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan‟‟.      Dalam     sila      ke     empat pancasila        bermakna  menghendaki    upaya  penyelesaian    sengketa    konflik    atau    perkara melalui musyawarah dan mufakat yang di dalamnya  terdapat  semangat  kekeluargaan.  Dari sini dapat  ditarik  kesimpulan  setiap  sengketa    atau    konflik    dalam    berperkara  hendaknya  di selesaikan melalui porsedur  perdamaian.
Penyelesaian  sengketa  melalui  dengan  cara  mediasi  telah  lama  dikenal  dalam praktik  hukum  Islam.  Mediasi  merupakan  istilah  yang  di  dalam  Hukum  Islam  di  sebut dengan tahkim.  Tahkim berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti  penyerahan  putusan  pada seseorang  yang  menerima  putusan.Selain  itu  tahkim  juga  bisa  di  gunakan  sebagai  istilah bagi orang atau kelompok yang di tuju untuk mendamaikan sengketa yang terjadi di antara kedua bela pihak di mana para pihak di beri kebebasan dalam  memilih (mediator) sebagai penengah atau orang di anggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa. 6
Dalam  perjalanan  dan  perkembangan  kehidupan  manusia   selanjutnya sampai pada abat  ke  21  ini    sudah    banyak    pola    atau    aturan    hukum    yang  penyelesaian    konfliknya
6 M.Hasabi, Peradilan dan Hukum Acara Islam .(Jakarta :PT AL-Ma‟arif 1984), h. 6.
melibatkan  pihak  ke  tiga  sebagai   penengah   (mediator) yang dilakukan,  mulai  yang  bersifat kemasyarakatan  (adat), religious (agama) maupun penyelesaian secara nasional (kenegaraan).
Demikian halnya Indonesia sebagai sebuah negara yang berasas Hukum, mengenal tiga peneyelesaian sengketa, yang pertama ialah mediasi dalam sistem hukum adat, kedua mediasi dalam sistem hukum Islam dan yang ke tiga mediasi dalam hukum barat. Dalam perkembangan yang semakin kompleksnya kehidupan masyrakat indonesia, peneyelesaian secara damai (mediasi) dimasukkan dalam bagian hukum secara peradilan.
Kedudukan  peradilan  sebagai  pelaksana  kehakiman  yang  berperan  sangat  penting sebagai  tempat terakhir mencari keadillan dari  segala persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat khusus dalam perkara perdata.sehingga secara  teoritis  masi di    andalkan    sebagai    badan    yang    berfungsi  dan  berperan  menegakkan  kebenaran  dan keadilan 5 . Meskipun demikian kenyataan yang  dihadapi  masyarakat  indonesia  saat  ini  adalah ketidak efektifitasnya dalam sistem pelaksanaan peradilan .
Untuk  mengatasi  sistem  pelaksanaan  peradilan  yang  tidak   efetif   dan efesien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara,didapati pasal 130(selanjutnya di  sebut  HIR) maupun pasal  154(selanjutnya di  sebut  R.Bg)kedua pasal  yang dimaksud  mengenal  dan  menghendaki penyelesaian sengketa  yang melalui  cara    damai.Pasal 130    ayat (1)dan(2) HIR dan  upaya perdamaian  yang di  maksud oleh pasal  130  ayat (1)HIR bersifat  imperatif.    Artinya      hakim      ini      berkewajiban      mendamaikan      pihak-pihak  yang bersengketa sebelum memulai persidangan.dan hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara baik-baik  agar  dapat  menemukan  titik  temu  di  antara  kedua  belapihak  sehingga  tdk  perlu adalagi porses persidangan yang lama dan mengeluarkan biaya  mahal.
Pada dasarnya  keseluruhan  PERMA  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung terkait prosedur  mediasi  merupakan  suatu    pengukuhan    atau    pengesahan  untuk  mengharapkan mediasi  menjadi  suatu  instrumen  yang    efektif    dalam  menyelesaikan    perkara    di    pengadilan tingkat  pertama.  Jika   didasari   oleh  ketentuan  maka  upaya  perdamaian  di  HIR  dan  Rbg asal      mula   mediasi pengadilan di  indonesia bermula dari  RAKERNAS  1  Mahkamah  Agung pada tahun  2001,  salah  satu  pembahasa  dari  RAKERNAS  tersebut  yakni pemberdayaan kembali pengadilan tingkat  pertama  dalam  melakukan  upaya perdamai.
Upaya  perdamaian  atau  mediasi  yang  dilakukan  oleh   pengadilan merupakan  suatu upaya    dari      mahkama      agung      untuk      mengurangi      perkara-  perkara    yang    masuk    di pengadilan  negeri,  karena  itu  sering   kali  terjadi  macet serta  menumpuknya antrian  perkara di  pengadilan  negeri.  Mediasi  ini  dianggap  dapat  menyelesaikan  perkara  dengan  cepat  dan mengurangi tumpukan  atau  kemacetan perkara.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  para  pihak,  mediasi  bermanfaat   karena hasil akhir mediasi  bukanlah  merupakan   suatu  putusan  menang  atau    kalah, melainkan  kesepakatan perdamaian   para   pihak   masing-masing   pihak   dapat saling  diuntungkan.
Pada perkembangannya  lembaga  mediasi  ini  belum  juga  dapat mengupayakan  damai diantara  para  pihak  seperti  yang   diamanatkan   oleh pancasila,  hal  tersebut  perlu  adanya suatu    inovasi    atau      terobosan      dibidang  mediasi  yang  memfasilitasi    para    pihak    untuk berdamai.    Oleh    karena    itu    maka  muncul  Mediasi Teleconference di  Pengadilan  Agama. Mediasi Teleconference merupakan  inovasi  atau  gagasan  dari    pengadiilan   agama   yang merupakan  mediasi  yang  dilakukan  secara  jarak  jauh  atau teleconference. Mediasi teleconference yang  telah  dicetuskan  oleh  pengadilan  agama  yang   dilatar belakangi oleh wilayah hukum.
Jika  dilihat  pada  saat  pembentukan  inovasi  mediasi teleconference, mediasi teleconference merupakan  suatu  inovasi  yang  baru  yang  belum  diatur oleh  PERMA  RI No.1    Tahun  2008,    sehingga  dalam    kompetensi      inovasi pelayanan  peradilan  pada  Tahun 2015  mediasi teleconference ini  dirumuskan  pada  salah  satu  pasal  dalam  PERMA  RI  No.1 Tahun 2016  ini  menjadi  payung hukum bagi pelaksanaan mediasi teleconference.
Jadi  mediasi teleconference merupakan    pelaksanaan    mediasi    yang  dilakukan    di ruang  mediasi  pengadilan  yang  dihadiri  kuasa  hukum   para   pihak atau tanpa dihadiri salah satu pihak,  akan  tetapi  komunikasi  mediator  dan  para pihak dilakukan melalui audio  visual yang  itu teleconference dengan  memanfaatka fasilitas video call dengan berbagai applikasi teleconference.
Tujuan  dari  inovasi teleconference yaitu   untuk   membuka   akses   bagi para  pihak yang  tidak  dapat  dihadiri   dalam   pertemuan   mediasi   di   ruang mediasi pengadilan, namun tetap  dapat  melakukan  komunikasi  dalam  rangka  merubahnya        atau        menyelesailan permasalahan      melalui        komunikasi audio  visial .  Hal  ini  merupakan  suatu  inovasi  atau
terobosan  baru  di  Indonesia  akan  mempengaruhi  dalam  tingkat  kesuksesan  dan  keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para  pihak.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  pustaka ( Library  Research ),  yakni  suatu  penelitian  dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi  dan menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tertulis.  Adapun  metode pengumpulan  data  yakni  menggunakan  tehnik  dokumen  (studi  pustaka),  mengutip  dan menganalisis  data  dengan  tekhnik  dokumen  yang  dimaksud  teknik  ini  untuk mengumpulkan  data  terkait  yang  dimuat  dalam  dokumen-dokumen  berupa  buku-buku, jurnal dan hasil penelitian beruapa skripsi, tesis dan disertasi.

## Pengertian Mediasi Secara Umum
Secara  etimologi,  istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  ‟‟mediare‟‟  yang berarti  berada  di  tengah. 7 Makna  menunjuk  pada  peran  pihak  ketiga  sebagai  mediator dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  para  pihak  juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam meneyesaikan para pihak. Mediasi iyaitu salah satu cara yang di kembangkan saat ini yang sifatnya non ligitasi. Artinya suatu cara  peneyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Menurut  wahbah  zulhaili,mediaisi  secara Bahasa  iyaitu  menghentikan  permusuhan  atau  perselisihan.  Sementara  menurut  istilah mediasi  adalah  porses  perjanjian  untuk  menghentikan  permusuhan  perkaitan  dengan pertkaian,sengeketa,konflik,  kedua  belah  pihak.  Jadi  mediasi  dalam  hukum  Islam  yaitu upaya mendamaikan orang- orang yang berselesih.
Adapun  yang  di  maksud  mediasi  dalam  porses  negoisasi  untuk  memecahkan masalah  melalui  pihak  luar  yang  tidak  memihak  dan  netral  yang  akan  berkerja  dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menumukan solusi kedua belah pihak. Dan pihak kedua  yang  memabantu  menemuan  solusi  dalam  menyelesaikan  sengketa  secara memuaskan  kedua  belah  pihak.  Pihak  ketiga  yang  dimkasud    untuk  membantu penyelesaian sengketa tersebut ‟‟mediator‟‟. Pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk
7 John Echol, Hasan Shadily . Kamus Inggris Indonesia (Cet. xxv; jakarta: gramedia pustaka utama , 2003), h 175.
memberi  putusan  terhadap  sengketa  tersebut,  melaikan  hanya  berfungsi  untuk  membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa.
Dalam  mediasi  di  kenal  jugaporses  negosiasi.  Dalam  porses  mediasi  yang digunnakan  adalah  nilai-nilai  yang  hidup  pada  para  pihak  sendiri  seperti  nilai hokum,agama,moral,etika,dan  rasa  adil,  terhadap  fakta-fakta  yang  diperoleh  untuk mencapai  suatu  kesepakatan.  Kedudukan    penengah  (mediator)  dalam  mediasi  hanya sebagai  pembentu  para  pihak  untuk  mencapai  consensus,  karena  prinsipnya  parah  pihak sendirinya yang menentukan putusanya, bukan mediator. 8
Menurut  gatot,  mediasi  adalah  upaya  peneyelesaian  sengketa  atau  konflik  dengan melipatkan  pihak  ketiga  yang  netral,  tidak  memiliki  kewenangan  mengambil  keputusan, membantu pihak–pihak yang bersengketa mencapai solusi atau penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. 9
Menurut  Retnowulan  Sutantio  adalah  mediasi  pemberian  jasa  baik  dalam  bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat  oleh  para  pihak  sebagai  mediator  .Dan  adapaun  dalam  pasal  1  ayat  (7)  perma Nomor  1  tahun  2008  pengertian  mediasi  adalah  cara  penyelesaikan  sengketa  melalui porses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator.
Menurut  Perma  No.1  tahun  2016  pengertian  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam pasal  1  ayat  1  yaitu  ‟‟Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  porses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh mediator‟‟. 10 Di  ketahui  mediator  sangatlah  penting  untuk  menetukan  efetifitas  porsedur peneyelesian  sengketa,  ia  harus  secara  layak  memenuhui  kualifikasi  tertentu  serta berpengalaman dalam komunikasi dan egosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa, dan itu sangat membantu. Tetapi pengalaman apa pun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang sangat kurang relavan. Pengetahuan secara subtansi atas permasalahan  yang  disengketakan  tidak  mutlak  dilakukan  ,yang  lebih  penting  yaitu
8 Sanusi  Bintang  dan  Dahlan  ,Pokok-Pokok  Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis  ,(Citra  Aditya  Bakti ,Bandung,2000),h,120.
9 Gatot Soemartono ,Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Garmedia Pustaka Utama ,Jakarta, 2006)h,
10 Maskur  Hidayat, Strategi  dan  Taktik  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta; Kencana, 2016), h.53
kemanpuan atau menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi. 11 Di samping itu,  secara  tersirat    dapat  di  jumpai  pula  pengaturan  mediasi  dari  berbagai  peraturan perundang–undangan.  Contonya  adalah  undang–undang  nomor  23  tahun  1997  tentang pengelolaan  hidup.  Di  buka  kesempatan  untuk  menggunakan  cara  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup di luar pegadilan. Pasal 30 UUPLH menyebutkan bahwa:
“Penyelesaian  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarelah para pihak yang berperkara”.
Selanjutnya  pasal  32 menyebutkan  bahwa    yang  dimaksud  jasa  pihak  ketiga  yang berwenang  mengambil  keputusan  adalah  mediasi.  Dalam  peneyelesaian  dapat  di  ketehui penegaturan  secara  lebih  terperinci  tentang  penggunaan  pihak  ketiga,  yakni  untuk melancarkan  perundingan  di  luar  pegadilan,parah  pihak  yang  berkepentingan  dapat meminta  jasa  ketiga  yang  netral  yaitu  yang  pertama  pihak  ketiga  netral  yang  tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Dan pihak ketiga yang  netral yang memiliki kewenangan  mengambil  keputusan  arbiter  ini  bersifat  tetap  dan  mengikat  pihak  yang bersengketa. 12
Dalam  PP  No.54  tahun  2000  ditentukan kriteria  untuk  menjadi  mediator  lembaga pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pegadilan yaitu:
a. Cakap melakukan tindakan hukum.
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
c. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penegahan.
d. Memiliki  pengalaman  serta  meneguasai  secara  aktif  bidang  lingkungan  hidup paling sedikit 5 (lima)tahun.
e. Tidak  ada  keberatan    di  masyarakat  (setelah  di  umumkan  dalam  jangka    satu bulan)
Pemberlakuan  mediasi  dalam  sistem  perdailan  di  Indonesia  di  dasarkan  dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 . Indonesia dapat di katakana terlambat dalam mealakukan sistem mediasi. Singapurah dengan Singapore mediatoncenter telah lahir sejak tahun 1996. Mahkama  Agung  sebelum  mengeluarkan  PERMA  Nomor  1  tahun  2008  terlebih  dahulu
11 Abdul Halim Talli ,( Mediasi
dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008), Makassar, http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/download/2635/2486 ,  diakses  02  Januari 2020.
12 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta,Pt Garmedia Pustaka Utama,2006 )h, 8.
melakukan  studi  kahsus  kepada  negara-negar  yang  telah  terlebih  dahulu  mempunyai sistem Mediasi,seperti negara Australia, jepang, Amerika dan negara- negara Eropa.
Dari  ketentuan-ketentuan  mengenai  pengertian  mediasi,dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  mediasi  adalah  suatu porses  pencarian  solusi  terbaik  untuk  membawa para  pihak  pada  suatu  kesepakatan,  yang  mana  kesepakatan  itu  diperoleh  dan  mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya campur tangan mediator.

## Efektifitas Mediasi Secara Langsung dan Mediasi Melalui Media Teleconference
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  dalam  bahasa  inggris effective ,  dalam  kamus Jhon  M.  Echols  dan  Shadily  artinya  dapat  membawa  berhasil  dan  ditaati.  Dalam  kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau  tindakan  dapat  berarti  sudah  berlaku  tentang  undang-undang  atau  peraturan  tentang mediasi  dan  pelaksanaan  mediasi  yang  profesional 13 .  Adapun  secara  terminologi  para pakar  hukum  dan  sosiologi  hukum  memberikan  pendekatan  tentang  makna  efektifitas sebuah hukum beragam, tergantung pada sudut pandang yang diambil.
Soerjono  Soekanto  sebagaimana  dikutip  oleh  taraf  kepatuhan  warga  masyarakat terhadap  hukum,  termasuk  para  penegak  hukumnya.  Sehingga  dikenal  suatu  amunis, bahwa: taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikataor berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai  tujuan  hukum,  yaitu  berusaha  untuk  mempertahankan  dan  melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh beberapa  faktor.  Faktor-faktor  ini  mempunyai  arti  netral,  sehingga  dampak  positif  atau negatifnya terletak pada sisi faktor-faktor tersebut adalah sebaagi berikut: 14
1. Faktor  hukumnya  sendiri  (undang-undang),  maksud  faktor  hukumnya  dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil  adalah  peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  penguasa pusat maupun daerah yang sah.
13 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga,  cet    II,(Jakarta:Balai Pustaka,2002)h,284.
14 Soerjono  Soekanto,  Faktor  –faktor  yang    Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum,  (Jakarta:Raja Grafindo,2007) h,8
2. Faktor  penegak  hukum,  ruang  lingkup  dari  istilah  penegak  hukum  adalah  luas sekali,  oleh  karena  mencakup  mereka  yang  secara  langsung  dan  secara  tidak langsung berkecimbung dibidang penegak hukum.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegak  hukum  tampa  danya sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  menegakkan  hukum  akan berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain  mencakup tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik, peralatan yang memadai, keungan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahilah penegak hukum akan tercapai tujuannya.
Lembaga peradilan sebagai institusi yang diciptakan sebagai sistem hukum dengan fungsi  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa  yang  adil  melalui  proses  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas-asas bahwa proses peradilan dilaksanakan secara sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  diwujudkan  dalam  pencapaian  peradilan  yang  efektif itas  dan  efesien.  Namun  implikasi  pesatnya  perkembangan  kegiatan  ekonomi  dan bisnis  tidak  diimbangi  dengan  lembaga  peradilan  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa yang  diharapkan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  lembaga  peradilan  yang  secar  konkrit mengembang tugas untuk menekankan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diwujudkan, dianggap sebagai tempat penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan efesien.
Pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  agama  mengacu  pada  perma  No.  Tahun  2008 yang  kemudian  di  revisi  dengan  PERMA  No.1  2016  yang  mengatur  tentang  prosedur mediasi di pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila  tidak  melaksanakan  mediasi,  maka  keputusan  pengadilan  batal  demi  hukum.  Setiap peaksanaan  perkara  perdata  di  pengadilan  harus  di  upayakan  perdamaian  dan  mediasi sendiri  merupakan  kepanjangan  upaya  perdamaian.  Mediasi  akan  menjembatangi  para pihak  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  buntu  agar  mencapai  dan  memperoleh  solusi terbaik.
Sampai  saat  ini  pengadilan  masih  dipercaya  masyarakat  sebagai  lembaga  untuk menyelesaikan  sengketa.  Keberadaan  lembaga  peradilan  merupakan  suatu  lembaga  yang
berfungsi untuk mengkordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat mencari keadilan yang mempercayai jalur letigasi.
Medisi dipengadilan dalam berbagai negara sudah dikembangkan,  yang  salah satu tujuan adalah dalam rangka pemeriksaan akses keadilan bagi warga negara, penghematan biaya dan lain-lain. Dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan melalui lembaga pengadilan yang efektifitas dan efesien, mahkamah agung sebagai penyelenggara  peradilan  tertinggi  di  Indonesia  mulai  menggagas  beberapa  metode  untuk mempersingkat  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Salah  satu  gagasan  yang cukup progresif antara lain pengintegrasian mediasi di pengadilan.
Porses  penyelesaian  perkara  melaui  mediasi  melalui  porses  litigasi  [pengadilan] cenederum  menghasilkan  masalah  baru  karnah  sifatnya  yang win-lose ,  penyelesian sengketa di luar pengadilan. Mediasi merupakan salah satu cara meneyesaian perkara win- win solution .
Mediais merupakan suatu porsedur penegahan di mana sesuatu seseorang pertindak sebagai  penegah  untuk  perkomunikasi  antara  parah  pihak  yang  berperkara,  sehingah berbeda atas perkara tersebut dapat di pahami dapat didamaikan. Mediasi yang melahirkan akan menjadi penyesaian yang tuntas karnah hasil akhirnya tidak mengunakan prinsip win or  lose. Penyelesaian  dengan  porses  mediasi  banyak  memeberikan  manfaat  parah  pihak, waktu  yang  di  temput  akan  menekan  biyaya  lebih  murah,  dipandang  dari  segi  emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan dari para pihak, karena butir- butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya  sudah  ada  sejak  dulu,  karena  sistem  penyelesaian  perkara  masyarakat  pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.
Mediasi  merupakan  proses  penyelesaian non  litigasi, ada  dua  jenis  mediasi  yaitu diluar  dan  didalam  pengadilan.  Mediasi  yang  dilakukan  diluar  pengadilan  diatur  dengan undang-undang  No.  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  perkara, dan  mediasi  yang  dilakukan  dalam  pengadilan  diatur  dalam  PERMA  No.1  Tahun  2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Beberapa  hal  yang  menjadi  dasar  bahwa  ada  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat keberhasilan mediasi dipengadilan, karena sejak diberikan aturan yang jelas tentang proses
mediasi  dipengadilan  dari  tahun  ke  tahun,  tetapi  juga  tidak  memnberikan  dampak mencatau  manfaat  yang  nyata,  sehingga  penulis  melihat  bahwa  muncul  sebuah  asumsi adanya  tidak  sesuai  antara  teori  dan  praktek  ataupun  adanya  ketidaksesuain  antara das sollen  dan  das  sein, banyak  faktoral  tersebut  juga  dapat  dilihat  dalam  mencapai kesepakatan. Meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi dpengadilan masih sangat rendah.
Evetifitas  mediasi  dalam  perkara  di  ukur  dari  terjadinya  pencaputan  gugatan  oleh pengugat.  Ketentuan  ini  sangat  sulit  di  penuhi  dalam  penyelesaian  perkara  melalui mediasi.  Penyelesaian  perkara  melalui  mediasi  penyelesaian  perkara  yang  di  lakukan dengan  cara  damai  dan  tidak  mendapatkan  jalan  keluar.  Ukuran  keberhasilan  mediasi seperti  ini  kurang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  yang  di  kembang  dalam  ilmu  mediasi. Stndar  keberhasil  mediasi  harus  di  ukur  dari  kesepakatan  damai  yang  di  sepakati  oleh pengugat dan tergugat.

## Pandangan Ulama Mazhab Tentang Mediasi Media Teleconference
Dalam hukum  Islam  penyelesaian  sengketa  melalui  cara  mediasi  telah  lama  di kenal.  Hukum  islam  yang  dimaksud    di  sini  adalah  hukum  yang  sumbernya  dari  wahyu Allah.  Penegasan  ini  di  maksudkan  untuk  membedakan  hukum  lainya  yang  sumbernya bukan  wahyu  dari  Allah,  yang  sumbernya  dari  pemikiran  manusia.  Karena  itu,  hukum Islam  tidak  terbatas  pada  hukum  yang  diberlakukan  dinegara-negara  yang  berada dikawasan  Timur  Tengah,  tetapi  juga  yang  berlaku  di  negara  yang  ada  diluar  kawasan tersebut, yakni negeri-negeri muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei dan lainnya.
Tahkim  sebenarnya  telah  dipraktikan  sejak  masa  awal  Islam.Rasulullah  sendiri telah  mempraktikannya,  misalnya  ketika  Rasulullah  Saw  menerima  putusan  Sa‟ad  ibn Muadz  mengenai  bani  quraidhah.  Demikian  juga  pertengkatran  antara  Umar  bin  Khattab Raden ubay ibnu Ka‟ab tentang kebun kurma, yang perkaranya ditahkimkan oleh Sa‟id bin Tasbit. Semua sahabat sepakat menerima keputusan hakam dan membenarkannya. Praktik penyelesaian sengketa melalui tahkim diabadikan dalam Q.S an-Nisa/ 4:35 dan 128.
Menurut  Prof.  Dr.  Syahrizal  Abbas  Rasulullah  Saw  telah  melakukan  praktik mediasi  pada  peristiwa  terletak  kembali  Hajar  Aswad  dan  perjanjian  Hudaibiyah.  Kedua
peristiwa tersebut  memiliki  nilai  dan  srategi  dan  resolusi  konflik  dan  negoisasi,  sehingga kedua  peristiwa  ini  memiliki  perspektif  yang  sama  yaitu  mewujudkan  perdamaian.Nilai positif yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut adalah berupa kesabaran, penghormatan, dan  penghargaan  terhadap  kemanusiaan,  berbagi  bersama,  komitmen,  proaktif,  dan prokreatif,  berfikir  untuk  menyelesaikan  sengketa.Nilai  tersebut  penting  artinya dikualisasikan  mediator  dan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa (konflik), baik antara individu maupun antara kelompok dalam masyarakat.
Menurut  Imam  Syafi‟i,dalam  Q.S  al-nisa  ayat  35  bermakna  wajib,  untuk menghindari kemudaratan 15 . Oleh karena itu kedudukan (pengangangkatan) hakam dalam perkara  syikak  (perselisihan  suami  istri)  untuk  menghindari  adanya  percekcokan  yang berlarut-larut adalah wajib, untuk mencapai kemaslahatan.
Adapun  wewenang  hakam  dalam  perkara  syikak  menurut mazhab  Hanafi.  Hakam tidak  berhak  menceraikan,  kecuali  dengan  kerelaan  suami  isteri,  sebab  hakam  hanya berstatus  sebagai  wakil  suami  isteri.  Karena  itu  adapun  keputusan  yang  di  ambil  harus mendapat  persetujuan  suami isteri. 16 Di  sebabkan  kewenanganya  yang  demikian  , makna tidak  boleh  menjatuhkan  talak,  karena  suami  tidak  mewakili  pekerjaan  itu  kepadanya, caranya  yaitu  hakam  melaporkan  hasil  pekerjaanya  kepada  hakim.  Sesudah  hakim mempertimbangkan  sepenuhnya  dan  teryata  mereka  harus  cerai,  dikerenakan  hal memerintahkan hakam untuk menceraikan mereka. 17
Alasan mazhab hanafi yaitu sensungguhnya Allah SWT tidak menyerahkan kepada kedua hakam ini melaikan hanya untuk  mengishlahkan, sebagaiaman firman Allah SWT: (jika kedua orang hakam memberi taufik) yang menunjukan bahwa diluar tugas tidak ada . dan  keduanya  (hakam)  berstatus  sebagaiaman  wakil  ,  sehingga  mereka    tidak  mungkin melaksanakan keputusannya, melaikan harus kerelaan yang memberi wakil.
Imam  malik  dalam  bukunya  al–Muwaththa  mengemukakan  peran  dalam  masalah syikak  peristiwa  yang  terjadi  saat  Ali  bin  Abi  Thalib  dalam  menyelesaikan  perselihan suami  isteri  ,  yang  sepenunya  diserahkan  kepada  dua  orang  hakam  untuk  mengatasi
15 Muhammad „Ali al- Sabuni, Rawa‟i al _Bayan Tafsir ayat al – Ahkam Min al-Qur‟an ,(Jakarta : Dar al – Islamiyyah), h, 337
16 Muhammad Ali al- Sabuni, Rawa‟i al- Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur‟an , h,471.
17 Muhammad  bin  Ahmad  al-  Anshari  al-Qurthubi  ,  Ahkam  al-  Qur‟an.  (Mesir  ;Dar  al-  Kitab  al-  Arabi, 1967,)h, 176
kejadian  tersebut  ,  juga  firman  Allah  SWT  dalam  surat  al-  nisa  (4):35,  mengenai wewenang  hakam  dalam  perkara  syikak  imam  Malik  berpendapat  bahwa  kewenangan hakam adalah memisahkan atau mengumupulkan kembali suami isteri.
Menurut Mazhab Maliki beserta murid- muridnya, kedua hakam bisa mengadakan pemisahan  atau  pengumpulan  antara  suami  isteri  tanpa  memerlukan  izin  dan  pemberian kuasa atau persetujuan suami isteri. Alasan mereka ialah riwayat  yang diterima dari „Ali bin Abi Thalib, bahwa ia mengatakan kepada kedua hakam tersebut dengan :dalam hal ini imam malik mempersamakan hakam tersebut dengan penguasa. Sedangkan penguasa bisa menjatuhkan talak karena ada tindakan yang merugikan , jika hal itu sudah nyata.
Pendapat  di  atas  mempnyai  alasan  bahwa  hakam  sebagaimana  dinyatakan  dalam Al- Qur‟an itu jelas bukan wakil suami isteri. Sebab yang perintahkan mengangkat hakam bukan  suami  isteri  yang  bersangkutan,  akan  tetapi  penguasa  (ulul  amri),  dalam  hal  ini adalah  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  kekuasaan  hakam  untuk  mengambil  keputusan  untuk melangsungkan perkawinan atau menceraikan suami istri, telah memperoleh kekuatan dari ulul  amri  (penguasa).  Khalifah  utsman  pernah  mengangkat  ibnu  abbas  dan  mu‟awiyah untuk bertindak sebagai hakam antar iqbal bin abi thalib dan istrinya fatimah binti hatabah dengan  memberi  kekuasaan  penuh,  apabilah  mereka  mempertimbangkan  yang  lebih maslahat  adalah  menceraikan  antara  suam  istri  maka  hendaklah  mereka  menceraikan. Khalifah  ali  juga  pernah  melakukan  hal  yang  sama,  memberikan  kekuasaan  yang  penuh kepada  hakam  yang  di  angkat  untuk  mengambil  keputusan  mana  yang  lebih  maslahat, melangsungkan perkawinan atau menghentikannya.
Pendapat  di  atas  menjelaskan  bahwa  hal  tersebut  lebih  memberikan  tanggung jawab kepada para hakam agar benar-benar bekerja dan mempertimbangkan maslah  yang telah di hadapi sehingga dalam pengambilan keputusan benar-benar dengan pertimbangan yang  matang,  dilihat  dari  beberapa  segi  kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi secara  komperensif.  Sehingga  apa  yang  telah  diputuskan  oleh  hakam  tinggal  di  kuatkan oleh  pengadilan,  dengan  demikian  perselisihan  yang  terjadi  antara  suamo  istri,  apabilah telah berakhir dengan perceraian akan segera menyelamatkan suami istri dari penderitaan- peneritaan  batin  (psikologis)  yang  tidak  menguntungkan  dalam  hubungan  perkawina mereka.
Landasan  filosofi  tentang  penyelesaian  konflik  melalui  mediasi  pernah dilaksanakan  oleh  rasulullah  Saw  baik  sebelum  menjadi  rasul  maupunsetelah  diangkat menjadi  rasul.  Proses  penyelesaian  konflik  (sengketa)  dapat  ditemukan  dalam  peristiwa perjanjian  Hudabiyah.  Kejadian  ini  merupakan  konflik  yang  potensial  mengarah  kepada kekerasan  dan  pertumphan  darah.  Peristiwa  ini  terjadi  ketika  nabi  Muhammad  Saw kembali  ke  mekah  sebagai  pemenang  dan  pemimpin  politik  yang  berkuasa,setelah dipertemukan  setelah  bermukmin  di  Madinah  setelah  hijrah  di  Mekah  nilai  dan  strategi penyelesaian  sengketa  dapat  diidentifikasi  dari  tindakan  nabi  Muhammad  Saw  pada peristiwa  ini  yaitu  sikap  beliau  sebsgsi  pemimpin  politik  yang  sedang  berkuasa menanamkan sikap negoisasi, kompromi, memposisikan sama para pihak serta menghargai kesepakatan.  Nabi  Muhammad  Saw  telah  melakukan  negoisasi  dengan  pimpinan  kaum kafir  Qurais  agar  mereka  bersedia  dengan  kaum  muslimin  yang  diwakili  oleh  nabi Muhammad  Saw  telah  berusaha  meyakinkan  kaum  kafir  Qurais  agar  bersedia  duduk  di satu  meja  dengan  kaum  muslimin,  walaupun  sebelumnya  kedua  kelompok  ini  saling berkait.  Dalam  mediasi  kemampuan  meyakinkan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk bersedia  duduk  bersama  merupakan  langkah  yang  menentukan  keberhasilan  proses mediasi selanjutnya.
Penyelesaian  sengketa  peletakan  kembali  Hajar  Aswad  dalam  pembangunan kembali ka‟bah dilakukan oleh nabi Muhammad Saw dikala itu belum memiliki kekuasaan politik  di  Mekah.Nilai  positif  yang  dapat  diambil  dari  peristiwa  tersebut  adlah  berupa kesabaran,  penghormatan,  komitmen,  proaktif,  dan  kreatif,  befikir  untuk  penyelesaian sengketa.Nilai  tersebut  penting  artinya  dikualisasikan,  mediator  dan  para  pihak  yang terlibat  dalam  menyelesaikan  sengketa  (konflik)  baik  antara  individu  maupun  antara kelompok dalam masyarakat.
Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin diseluruh dunia, dan karena itu  diterima  secara  umum.  Peletakan  kembali  hajar  aswad  dan  perjanjian  Hudaibiyah memiliki  nilai  dan  strategi  resolusi  konflik  (sengketa)  terutama  mediasi  dan  negoisasi, sehingga  kedua  peristiwa  ini  memiliki  perspektif  yang  sama  yaitu  mewujudkan perdamaian.
Konsep  Islam  dalam  memahami  persengketaan  selalu  berttujuan  untuk menciptakan perdamaian.Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya
agar  selalu  berusaha  menghindari  konflik,  namun  bila  terjadi,  perdamaian  adalah  jalan yang utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.
Penerapan  prinsip  perdamaian  dalam  syariat  Islam  dapat  dilakukan  terhadap seleruh  sengketa  baik  sengketa  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial  dan  lain-lain.Rasulullah hanya  menegaskan  bahwa  perdamaian  tidak  boleh  dilakukan  jika  bertujuan  untuk menghalakan  yang  haram  atau  mengharamkan  yang  halal.Itulah  batas  yang  diberikan Rasulullah  terhadap  sengleta  yang  dapat  diajukan  melalui  upaya  damai.Namaun,  secara teknis  dalam  kasus  hukum,  tidak  semua  perkara  yang  diajukan  kepengadilan  dapat diselesaikan  melalui  jalur  damai.  Perkara  atau  sengketa  yang  dapat  ditempuh menyelesaikan melalui jalur perdamaian adalah perkara yang didalamnya mengandung hak manusia  dan  bukan  perkara  yang  menyangkut  hak  Allah  dalam  kategorisasi  hukum, perkara  atau  sengketa,  yang  dapat  diajukan  upaya  perdamaian  adalah  perkara  yang berkaiatan  hukum  privat,  terutama  yang  berkaitan  dengan  harta  dan  keluarga.  Sedangkan perkara  dalam  dimensi  hukum  publik  atau  perkatra  pidana  tidak  dapat  dilakukan  upaya damai karena ada hak Allah yang terdapat secra murni didalamnya.

## Kesimpulan
Pasal  1  ayat  (7)  perma  Nomor  1  tahun  2008  pengertian  mediasi  adalah  cara penyelesaikan  sengketa  melalui  porses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para pihak dengan dibantu oleh mediator.. Dalam pelaksanaan mediasi perlu ada yang namnaya mediator  atau  dalam  hukum  Islam  dikenal  sebagai  Hakam.  Menurut  Imam  Abu  Hanafi, Imam  al-Syafi‟I  dalam  salah  satupendapatnya,  dan  imam  Ahmad  dalam  satu  riwayat, berependapat  bahwa hakam adalah  orang  yang  mendapatkan  kepercayaan  (wali). Sementara  menurut  penuduk  Madinah,  Imam  Malik,  imam  Syafi‟I  dalam  pendapatnya yang lain menyebut bahwa hakam adalah dua orang hakim.Menurut al-Mawardi, salah satu ulama  mazhab  Syafi‟I,  meneyebutkan  makna hakam masi  diperedepatkan  parah  ulama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa untuk pertama kalinya  diakui  dan  diatur  dalam  Undang-undang  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  (Bab  xii)  sebatas  persengketaan  keperdataan,  membutuhkan  perubahan terhadap  Undang-undang  No.30  tahun  1999  yang  lebih  banyak  mengatur  arbitrase dibandinfkan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Perubahan  dimaksud  hendaknya  sejalan
pula dengan perubahan dalam Hukum Acara Perdata. Perlu penyelesaian sengketa melalui mediasi  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  diantara  para  pihak,  selain  menutup kemungikinan  menumpuknya  berkas  perkara  dipengadilan,  juga  dapat  dijadikan  saran dalam  memecahkan  perseng ketaan  secara  damai  yang  diterima  dan  mengikat  para  pihak  yang bersengketa.

## Daftar Pustaka
Dahlan,  Bintang  Sanusi, Pokok-Pokok  Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis ,(Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2000)
Echol John, Hasan Shadily . Kamus Inggris Indonesia (Cet. xxv; jakarta: gramedia pustaka utama, 2003)
Hasabi M. Peradilan dan Hukum Acara Islam .(Jakarta :PT AL-Ma‟arif 1984) Hidayat  Maskur, Strategi  dan  Taktik  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta; Kencana, 2016)
Hidayat  Maskur, Strategi  dan  Taktik  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta; Kencana, 2016)
Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  CV.  Penerbit  Diponegoro,
2010)
M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan  Persidangan,Penyitaa Pembuktian Dan Putusan Pegadilan. (Jakarta: cet II, Sinar Grafika) Muhammad  „Ali  al-  Sabuni,  Rawa‟i  al  _Bayan  Tafsir  ayat  al  –  Ahkam  Min  al-Qur‟an ,(Jakarta : Dar al – Islamiyyah)
Muhammad Ali al- Sabuni, Rawa‟i al- Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur‟an Muhammad bin Ahmad al- Anshari al-Qurthubi, Ahkam al- Qur‟an. (Mesir ;Dar al- Kitab al- Arabi, 1967,)
Rahmadi Takdir, mediasi penyelesaian sengketa melalaui penedekatan mufakat , (Jakarta: Raja grafinda, 2011)
Soekanto  Soerjono,  Faktor  –faktor  yang    Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo,2007)
Soemartono Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Garmedia Pustaka Utama,Jakarta, 2006)
Soemartono  Gatot, Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia,  (Jakarta,Pt  Garmedia  Pustaka Utama,2006 )
Talli  Halim  Abdul ,(  Mediasi  dalam  PERMA  Nomor  1  tahun  2008), Makassar , http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/download/2635/2486 , diakses 02 Januari 2020.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga,  cet
II,(Jakarta:Balai Pustaka,2002)
Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in Indonesia.” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 9  (2020):  572–86. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
Syatar,  Abdul,  and  Achmad  Abubakar. Filosofi  ’Uqubah  Islamiyah  Versi  Ramadhan  Al-Buti;
Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia . Gowa: Alauddin University Press, 2020.