Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana
“Raja Perempuan”
Ilmiawati Safitri Program Studi S2 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Alamat korespondensi: ilmiawatisafitri@gmail.com

## Abstract
This article presents the dynamics of the succession of the king's regime in the Yogyakarta  palace,  which  entered  the  crisis  period  because  of  the  absence  of successors to the male king. The emergence of the queen discourse that echoed at the Yogyakarta palace since 2010. It has sparked new tensions for the relatives of the palace. This discussion continues to grow. The words of the king echoed by Sultan Hamengku Buwono (HB) X under the pretext of gender became political ambition to perpetuate power. This study used the historical method to answer the problems that in every change of regimes in the Sultan Palace, Yogyakarta was always followed by conflicts over the throne and tug of war which affected the people  outside  the  palace,  such  as  when  Islamic  Mataram  broke  into  four kingdoms. At that time, the community took part in regional warfare. This impact arose because of the desires of every descendant of the king, who feels entitled to become the next king.
Keywords : Yogyakarta Palace; King Successions; Sultan HB X; Queen.

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  dinamika  suksesi  kepemimpinan  raja  di  Keraton Yogyakarta yang masuk pada masa krisis karena ketiadaan penerus raja laki-laki. Kemunculan wacana “raja perempuan” yang menggema di Keraton Yogyakarta sejak 2010 memantik ketegangan baru bagi kerabat keraton. Wacana yang muncul pada  2010  ini  terus  berkembang.  Sabda  raja  yang  dikumandangkan  Sultan Hamengku  Buwono  (HB)  X  dengan  dalih  gender  sesungguhnya  merupakan sebuah  ambisi  politik  guna  melanggengkan  kekuasaan.  Dengan  menggunakan metode sejarah, artikel ini menjawab bahwa dalam setiap pergantian kekuasaan di  Keraton  Yogyakarta  selalu  diiringi  konflik  perebutan  tahta  dan  tarik  ulur kepentingan  yang  berdampak  pada  masyarakat  di  luar  keraton,  seperti  ketika Mataram  Islam  pecah  menjadi  empat  kerajaan.  Pada  saat  itu,  masyarakat  ikut andil  dalam  perang  perebuatan  wilayah.  Dampak  ini  timbul  karena  keinginan setiap keturunan raja yang merasa berhak menjadi raja selanjutnya.
Kata Kunci : Keraton Yogyakarta; Suksesi Raja; Sultan HB X; Raja Perempuan.
Diterima/ Received :
11 Mei 2019
Disetujui/ Accepted : 4 Juli 2019

## Pendahuluan
Legitimasi suatu kekuasaan adalah suatu alasan pembenar bagi seseorang atau suatu kelompok untuk memegang dan menggunakan kekuasaannya terhadap orang atau kelompok lain. Dengan demikian, legitimasi merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan,  baik  oleh  seseorang  maupun  sekelompok  orang  yang  hendak  berkuasa. Ringkasnya,  legitimasi  menjadi  prasyarat  sekaligus  jaminan  yang  menopang keberadaan serta  pemberlakuan sebuah kekuasaan  (Berlian, 2002: 238). Jika menuntut kehidupan yang ideal, maka semestinya manusia hidup dalam kesetaraan. Namun demikian,  harus  diakui  bahwa  legitimasi  telah  menciptakan  hubungan  yang  tidak seimbang.
Dibebani  oleh  godaan-godaan  kekukasaan  tanpa  batas,  serta  tanggung  jawab tunggal  dan  luas  untuk  memertahankan  ketertiban  dunia,  maka  kedudukan  raja haruslah diisi oleh seseorang yang memiliki keunggulan dan kecakapan luar biasa. Orang Jawa beranggapan bahwa keunggulan yang demikian harus nyata dalam sinar cahaya  wajah  raja.  Seorang  raja  yang  buruk  bahkan  sering  kali  dianggap  cacat. (Moertono,  1985,  p.  47).  Di  Jawa,  kedudukan  raja  sering  diabsahkan  dengan membuktikan  kesinambungan.  Hubungan  darah  dengan  seorang  pendahulu  yang agung,  memungkinkan  seseorang  ikut  mendapatkan  aura  keagungan.  Kedatangan Islam  tidak  menghilangkan  kebiasaan  membuktikan  kesinambungan  melalui kekerabatan, dan ini diperkuat dengan kehadiran budaya Arab yang menggabungkan nama seorang leluhur dengan namanya sendiri (Moertono, 1985, p. 62).
Dalam penulisan artikel ini, penulis memiliki dua pertanyaan kritis yang muncul dari peristiwa lampau dan peristiwa kontemporer yang terjadi di tanah Yogyakarta. Pertama , Bagaimana bentuk dinamika suksesi para raja Kesultanan Yogyakarta dari masa ke masa? Kedua, Bagaimana tanggapan masyarakat dan dampak sosial politik warga  Yogyakarta  terhadap  munculnya  wacana  “Raja  Perempuan”.  Menggunakan pendekatan ilmu politik, tulisan ini menganalisis peristiwa pemberian gelar baru bagi GKR  Pembayun  yang  sekaligus  menandakan  pengangkatannya  sebagai  Putri Mahkota  Keraton  Yogyakarta  dengan  mengaitkan  terhadap  kemungkinan  konsep kuasa Jawa, khususnya pada peran dan posisi perempuan Jawa kontemporer.

## Keraton Masa Lampau, Suksesi Raja-Raja Yogyakarta dari Masa ke Masa Lahirnya Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta Pasca-Perang
Perang Suksesi III atau disebut juga dengan Perang Mangkubumi (1746-1755) dapat dipandang  sebagai  kelanjutan  peristiwa Geger  Pecinan ,  yaitu  pemberontakan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  Cina  terhadap  Verenigde  Oost-Indische  Compagnie (VOC).  Pemberontakan  ini  bermula  di  Batavia,  lalu  meluas  hingga  ke  Kerajaan Mataram (Supariadi, 1998, p. 2). Perang Suksesi III yang berkecamuk selama hampir 10  tahun  ini  mengakibatkan  terpecahnya  Kerajaan  Mataram  Islam  menjadi  dua melalui Perjanjian Giyanti, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kejadian ini dikenal pula dengan sebutan Palihan Nagari.
Peristiwa Palihan  Nagari ternyata  bukan  akhir  dari  perpecahan  Kerajaan Mataram. Dua tahun setelah Perjanjian Giyanti diratifikasi, tepatnya pada 17 Maret
1757, kembali ditandatangani suatu perjanjian damai antara Sunan Pakubuwono III dengan Raden Mas Said 1 . Raden Mas Said mendapatkan gelar Mangkunegara I. Ia mendapat wilayah kekuasaan baru yaitu berupa tanah lungguh seluas 4.000 karya, serta  mendapat  hak  khusus  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  upacara  kerajaan. Penerimaan kedua pihak terhadap perjanjian damai, sekaligus menjadi tanda bahwa pengaruh VOC dalam urusan intern keraton semakin kuat. Tindakan VOC bahkan tidak hanya berhenti sebagai pencetus gagasan saja, melainkan juga berperan aktif sebagai  perantara,  sehingga  dalam  sumber  tradisional  dituliskan  bahwa    VOC merupakan Ingkang Minangka Dalang (Soekanto, 1952, p. 5).
Pemilihan  nama  dan  gelar  bagi  masing-masing  raja  juga  tidak  luput  dari perebutan. Pada awalnya, raja Mataram menggunakan gelar Panembahan, Sultan, dan Sunan.  Raja  pertama  yang  menggunakan  gelar  sultan  adalah  Sultan  Agung Hanyokrokusumo (1613-1645). Sultan Agung mengirimkan utusan ke Makkah guna meminta  gelar  sultan  pada  Ulama  Makkah  untuk  melegitimasi  kekuasaannya. Beberapa  sejarawan  mengatakan  jika  Sultan  Agung  termotivasi  mengislamkan gelarnya karena sering muncul perselisihan antarpemeluk Hindu dan Islam. Sebagai penguasa tertinggi di tanah Mataram, Sultan berkewajiban sebagai penata agama dan wakil Allah, sehingga gelarnya adalah Sayyidin Pantogomo Khalifatullah. Namun raja penggantinya,  Amangkurat  I  hingga  III  tidak  melanjutkan  gelar  Sultan  dalam kepemimpinannya.  Begitu  pula  Pakubuwono  yang  memilih  menggunakan  gelar Susuhunan atau Sunan. Maka setelah Perjanjian Giyanti, gelar Khalifatullah melekat pada Sultan Yogyakarta dan Sunan pada Surakarta (Fuhaidah, 2015, p. 3).

## Konflik Elite dalam Konteks Pergantian Tahta
G. Moedjanto menjelaskan konsep kekuasaan raja-raja Mataram (1575-1755) bersifat absolut,  yang  tergambar  dalam  konsep keagung-binataran. Hal  itu  berarti  bahwa kekuasaan  raja  sangat  besar  “ wenang  wisesa  ing  sanagari” (berwenang  tertinggi  di seluruh  negeri),  tetapi  harus  pula  diimbangi  dengan  kewajiban  yang  besar (Moedjanto, 1987, p. 77-78).  Di puncak tertinggi, tangga bangsawan-bangsawan Jawa adalah  raja  (Sultan  dan  Susuhunan),  yang  melegitimasi  kekuasaannya  dengan mengaku memiliki sebuah posisi sakral  ( kasekten). Idealnya,  seorang raja tidak ikut campur dalam urusan-urusan negara. Akan tetapi, pada praktiknya hal ini berbeda antara  satu  penguasa  dengan  penguasa  yang  lain.  Pengelolaan  harian  kerajaan diserahkan kepada perdana menteri ( patih) , yang setelah tahun 1743 mengabdi kepada penguasa Jawa dan penguasa Belanda (Houben, 2002, p. 12-13).
Dalam kaitan dengan Kerajaan Mataram ada dua penyebab utama perubahan yang harus diperhitungkan, yaitu penyebaran Islam dan kehadiran VOC, yang pada mulanya  berjalan  berdampingan,  namun  kemudian  mengungguli  dan  akhirnya
1 Raden Mas Said adalah putera Pangeran Mangkunegara Kendhang dan cucu Raja Amangkurat IV. Raden Mas Said yang nantinya bergelar Mangkunegara I ini melakukan perlawanan terhadap Pakubuwono II karena ia tidak setuju dengan perlakuan Pakubuwono II yang mudah terhasut oleh VOC. Pakubuwono II juga dianggap lemah dan tidak dapat memimpin kerajaan.
merebut kekuasaan. Sejak kedatangan VOC ke Tanah Mataram, disusul Inggris, lalu digantikan  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda,  keadaan  keraton  semakin  rumit. Campur  tangan  pihak  asing  selalu  menjadi  pemicu  perpecahan  dan  permusuhan antarkerabat keraton. Selain itu, dalam disertasinya Darsiti Suratman juga menuliskan bahwa penyebab penyusutan atau erosi kekuasaan raja adalah faktor intern keraton. Perebutan  tahta  kerajaan  selalu  menjadi  masalah,  yaitu  ketika  raja  yang  berkuasa mangkat . Pascakemangkatan seorang raja, sering kali terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan dan berkembang menjadi perang suksesi (Suratman, 1989, p. 425). Tujuannya  tidak  lain  untuk  mendapatkan  atau  mempertahankan  tahtanya.  Bukan menjadi  rahasia  umum  apabila  sang  raja  atau  pangeran  meminta  bantuan  kepada VOC yang memiliki kekuasaan militer. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan sebaik- baiknya oleh pihak VOC, dan dilanjutkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Namun kemudian,  oleh pihak kolonial, lingkup kekuasaan raja dipersempit, sehingga tidak terasa habislah kekuasaan raja menurut konsep politik.

## Suksesi Raja-Raja di Kesultanan Yogyakarta

## Rumitnya Perputaran  Kekuasaan dari Sultan HB II ke HB III
Raden Mas Sundoro atau Raden Mas Timur terpilih menjadi putra mahkota saat ia berusia sepuluh tahun, dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibya Raja Putra Nalendra Mataram. Pada 24 Maret 1792, sang ayah, yaitu Sultan HB I  wafat  (Darmasastri,  2006,  p.  41).  Raden  Mas  Sundoro  diangkat  menjadi  raja selanjutnya dengan gelar Sri Sultan HB II.  Ia dikenal sebagai raja yang keras dan anti terhadap Belanda. Oleh sebab itu, masa pemerintahan Sultan HB II menjadi salah satu periode pemerintahan yang paling bergolak.  Konflik-konflik yang terjadi di antara para putra Mangkubumi dan orang-orang Eropa  menghiasi jalannya pemerintahan sultan.
Berbeda  dari  sikap  yang  ditunjukkan  oleh  Sultan  HB  I  yang  bersedia  bekerja sama dengan pihak Belanda, Sultan HB II menolak dengan tegas campur tangan lebih besar dari pihak asing, baik Belanda maupun Inggris. Sutan HB II tidak menganggap Belanda sebagai kekuatan yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Situasi dalam keraton menjadi semakin pelik. Pasalnya, Sultan HB II mengganti sebagian penasihat raja pada masa Sultan HB I, padahal para pengganti tidak cakap dalam mengatasi permasalahan  pemerintahan  dalam  keraton.  Salah  seorang  di  antara  penasihat keraton yang dipilih oleh Sultan HB II adalah Patih Danureja II, cucu Patih Danureja I (1755-1799).  Namun  demikian,  keputusan  untuk  memilih  Patih  Danureja  II  ini ternyata  sangat  merugikan  keraton,  karena  sang  patih  justru  berbalik  mendukung Belanda.
Dukungan  yang  lemah  dari  orang-orang  di  sekitar  raja  rupanya  membuat Pemerintah  Kolonial  Belanda  berkeinginan  mengganti  kedudukan  Sultan  HB  II dengan putra mahkota yang dipandang lebih lunak dan mudah diajak bekerja sama. Hal ini bemula ketika terjadi pertikaan antara sang raja dengan Belanda pada 28 Juli 1808.  Pada  waktu  itu,  Daendels  mengumumkan  suatu  peraturan  baru  mengenai upacara  penerimaan  wakil  bangsa  Belanda  di  dalam  keraton.  Peraturan  tersebut
dibuat  Daendels  dengan  tujuan  agar  tercapai  kesetaraan  derajat  antara  residen Belanda  sebagai  wakil  Raja  Louis  dari  Belanda  dengan  penguasa  Jawa.  Namun demikian,  hanya  Susuhanan  dari  Kasunanan  Surakarta  yang  menerima  dan menjalankan peraturan dari Daendels tersebut, sedangkan Sultan HB II menolaknya. (Darmasastri,  2006,  p.  51).  Ia  beranggapan  bahwa  peraturan  baru  tersebut  adalah bentuk penghinaan terhadap kedudukannya.
Pada  30  Desember  1810  Daendels  bergerak  menuju  Yogyakarta  dengan membawa  3.200  serdadu  dan  memaksa  Sultan  HB  II  turun  tahta  untuk  kemudian menyerahkan tahta kepada putranya yang kini menjadi wakil raja. Selain itu,, sultan juga dituntut untuk membayar sebanyak hampir setengah juta gulden sebagai uang tebusan bagi pasukan Daendels. Setelah peristiwa penyerbuan tersebut, Sultan HB II masih  diperbolehkan  tinggal  di  keraton  dan  berganti  nama  menjadi  Sultan  Sepuh. Akan  tetapi,  pemerintahan  baru  ini  tidak  berlangsung  lama  karena  pada  akhir September  1811,  Sultan  HB  II  berhasil  merebut  kembali  tahta  pemerintahan (Sumbogo, 2000, p. 42-43).
Pada pemerintahannya yang kedua, Sultan HB II kembali menghadapi masalah dengan  penguasa  baru,  yaitu  Thomas  Stanfford  Raffles  (1811-1816).  Tidak  jauh berbeda dengan Daendels, Raffles juga menentang feodalisme. Pada mulanya, Raffles tidak ambil masalah dengan Sultan HB II. Namun ternyata, secara diam-diam Sultan HB II berkoordinasi dengan Kasunanan Surakarta untuk mengumpulkan militer guna menyerang  pasukan  Inggris.  Hubungan  rahasia  ini  diketahui  oleh  pihak  Inggris berkat mata-mata Pangeran Natakusuma yang telah dijadikan sekutu Inggris di dalam Keraton  Yogyakarta.  Hingga  akhirnya,  pada  Juni  1812,  Raffles  memutuskan  untuk menyerbu Keraton Yogyakarta karena usahanya untuk bekerja sama dengan Sultan HB II ditolak. Penyerbuan ini dilakukan oleh 1200 prajurit Eropa dan Sepoy (India) serta didukung 800 prajurit Legiun Mangkunegaran. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Geger Sepoy (Darmasastri, 2006, p. 55-56). Dampak  dari  peristiwa Geger  Sepoy ini  sangat  merugikan  Kesultanan Yogyakarta.  Keraton  dirampok  dan  dijarah  oleh  orang-orang  Inggris.  Selain kehilangan harta, keraton juga kehilangan naskah berharga. Tidak hanya itu, uang perbendaharaan  milik  keraton  juga  dikuasai  dan  diambil  oleh  Raffles.  Beberapa literatur menuliskan bahwa uang yang diambil adalah sebesar 500.000 Gulden (M.C Ricklefs,  2005,  p.  250).  Sultan  HB  II  kemudian  ditangkap  dan  menjalani  hukuman pengasingan  di  Pulau  Penang  bersama  dengan  putranya,  yaitu  Pangeran Mangkudiningrat (Carey, 1985, p. 11). Pasca- Geger Sepoy , Pangeran Natakusuma yang membantu pihak Inggris dihadiahi wilayah kekuasaan seluas 4.000 cacah di kawasan Yogyakarta. Ia juga mendapat gelar baru, yaitu Pakualam I dengan kerajaan baru yang bernama Pura Pakualam.
Setelah diasingkan di Pulau Penang, Sultan HB II dipindahkan ke Jakarta selama satu tahun, untuk kemudian dipindahkan ke Ambon (1816-1826). Di usianya yang ke- 76,  Sultan  HB  II  dipulangkan  dan  diangkat  kembali  menjadi  raja  hingga  akhir hayatnya (1826-1828). Sultan HB II atau dikenal sebagai Sultan Sepuh merupakan raja yang  paling  kontroversial,  karena  menjadi  satu-satunya  raja  Yogyakarta  yang
dinaikkan ke tahta tiga kali berturut-turut sebagai akibat dari kisruh politik internal keraton. Meskipun demikian, Sultan HB II tetaplah raja besar, dengan sifat “kepala batu” sebagaimana julukan yang diberikan Belanda. Ia mewariskan sifat ksatrianya pada keturunannya. Ia pula satu-satunya raja Yogyakarta yang tidak dimakamkan di kompleks pemakaman sakral Raja-raja Mataram, di Bukit Imogiri.
Gambar 1. Pasang Surut Suksesi Politik Keraton Yogyakarta 1812-1828

## Sumber: Purwadi, 2007.
Sultan HB V, Raja Tanpa Putera Mahkota Sultan  HB  V  memiliki  nama  kecil  G.R.M.  Gathot  Menol.  G.R.M.  Gathot  Menol dinobatkan sebagai raja di usianya masih sangat muda, yaitu tiga tahun. Pada saat naik tahta, G.R.M. Gathot Menol didampingi oleh Dewan Perwalian yang terdiri atas neneknya,  ibunya,  Pangeran  Mangkubumi  (putra  Sultan  HB  II),  dan  Pangeran Diponegoro (anak Sultan HB III) karena masih balita. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa salah satu penyebab dari Perang Diponegoro adalah penobatan Sultan HB V tanpa memedulikan hak-hak Pangeran Diponegoro. (Purwadi, 2007, p. 445-447).Hal itu  lah  yang  ditengarai  menjadi  penyebab,  Pangeran  Diponegoro  mundur  dari jabatannya sebagai Dewan Perwalian, dan mulailah Diponegoro dibantu Kyai Mojo serta Sentot Prawirodirdjo melakukan perlawanan terhadap kolonial.
Kehidupan Sultan HB V dianggap sebagai kehidupan raja yang paling dramatis. Ketika  ia  dinobatkan  sebagai  raja,  tahtanya  sempat  “diambil”  oleh  pendahulunya yaitu  Sultan  HB  II  atas  campur  tangan  Belanda.  Sultan  HB  II  sebenarnya  masih menjalani  masa  pengasingan  di  Ambon.  Belanda  sengaja  memulangkannya  agar dapat berkuasa kembali dengan misi khusus yang telah mereka rencanakan. Setelah SultanHB II wafat, HB V kembali naik ke singgasana raja pada 1828. Akan tetapi, pada masa  pemerintahannya,  sang  raja  kehilangan  banyak  dukungan,  baik  dari  internal keraton  maupun  sebagian  rakyat  Yogyakarta  (https://tirto.id/mk-putuskan-sultan- perempuan-bisa-jadi-gubernur-diy-cvGN, diakses 17 Oktober 2018).
Harus diakui bahwa pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda sangat kuat dalam suksesi  paksa  ini.  Saat  itu,  Belanda  menggunakan  “akal  bulusnya”  dan  berusaha memecah belah internal keraton serta rakyat Yogyakarta. Selain karena Sultan HB V dinilai kurang cakap dan masih terlalu muda, Belanda juga membutuhkan Sultan HB II untuk memecah dukungan rakyat Yogyakarta dalam Perang Diponegoro, karena sebagian besar rakyat Yogyakarta mendukung Pangeran Diponegoro.
Sultan HB II Naik Tahta (1792) Sultan HB II dilengserkan, Sultan HB III naik tahta (1810) Sultan HB III dilengserkan, Sultan HB II naik tahta kembali (1811) Sultan HB II dilengserkan, Sultan HB III naik tahta kembali (1812) Sultan HB II naik tahta untuk ketiga kalinya, hingga beliau wafat (1826)
Pada  28  Maret  1830,  De  Kock  berhasil  menangkap  Pangeran  Diponegoro  di Wisma  Keresidenan  Kedu.  Selanjutnya,  Pangeran  Diponegoro  bersama  beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang, kemudian dibawa ke Batavia untuk diasingkan ke Manado.  Sampai  akhirnya,  sang  pangeran  wafat  di  Makassar  pada  8  Januari  1855 (https://www.kratonjogja.id/raja-raja/6/sri-sultan-hamengku-buwono-v, diakses pada 17 Oktober 2018).
Sang Sultan yang lahir pada 1821 ini wafat pada 5 Juni 1855 dalam usia 34 tahun. Pada  saat  itu,  G.K.R.  Kencono  sebagai  permaisuri  pertama  belum  memiliki    putra. Sementara itu, permaisuri kedua, yaitu G.K.R. Sekar Kedaton yang sedang hamil juga belum menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Maka dari itu, untuk kali pertama, tahta kerajaan diserahkan kepada adik kandung Sultan HB V yang bernama Raden Mas Mustojo.
Pada 15 Julli 1855, Raden Mas Mustojo dinobatkan menjadi raja selanjutnya yang bergelar  Sultan  HB  VI.  Meskipun  Sultan  HB  VI  bukan  putera  kandung  dari  raja sebelumnya,  ia  mendapatkan  dukungan  penuh  dari  kalangan  bangsawan  di Yogyakarta. Oleh sebab itu, setelah mendapat persetujuan dari pihak kolonial, Raden Mas Mustojo tanpa ada halangan dilantik menjadi raja (Sesana, 2010, p. 31).
Guna  mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  seperti  pertumpahan  darah karena  perebutan  tahta,  Sultan  HB  VI  segera  menetapkan  putra  mahkotanya  pada 1872.  Akan  tetapi,  ternyata  tidak  semua  hal  berjalan  sesuai  rencana.  Raden  Mas Mohammad,  putra  Sultan  HB  V  yang  lahir  pada  17  Juni  1855  atau  14  hari  setelah Sultan  HB  V  wafat  meminta  agar  dirinyalah  yang  dinobatkan  menjadi  raja selanjutnya.  Permintaan  itu  kemudian  memicu  konflik  internal  di  Keraton Yogyakarta, yang dikenal dengan Peristiwa Suryangelangan. Akhirnya, Permaisuri dari Sultan HB V yaitu Ratu Sekar Kedaton dan Raden Mas Mohammad diasingkan ke Manado hingga akhir hayatnya.

## Konflik Perpindahan Kekuasaan Sultan Hamengku Buwono VII ke HB VIII
Sultan  Hamengku  Buwono  VII  lahir  pada  4  Februari  1839  dengan  nama  G.R.M. Murtedjo. Setelah sang ayah wafat, Sultan HB VII semakin ditekan oleh pihak kolonial untuk menandatangani berbagai perjanjian yang telah dipersiapkan oleh penguasa Hindia  Belanda.  Kenaikan  tahta  Sultan  HB  VII  pada  1877  berlangsung  hampir bersamaan dengan kenaikan tahta K.G.P.A. Paku Alam V yang dinobatkan setahun kemudian.  Hal ini berarti bahwa kedua wilayah kekuasaan raja-raja ini, yang secara administratif    merupakan  wilayah  pemerintahan  Residen  Yogyakarta,  sudah  siap menerima  rencana  pembaharuan  yang  dikonsepkan  oleh  pemerintah  kolonial, khususnya dalam bidang hukum dan keamanan (Sesana, 2010, p. 39).
Sultan HB VII memiliki 21 istri serta memiliki 78 anak yang terdiri atas 31 putra dan  47  putri.  Pada  1872-1883,  G.K.R.  Kencono  yang  merupakan  permaisuri  sultan harus dilengserkan dan menjadi bergelar G.K.R. Wandhan. Selanjutnya, kedudukan permaisuri digantikan oleh GKR Hemas yang memiliki lima putra dan enam putri. Putra  laki-laki  pertama  bernama  G.R.M.  Akhadiyat  yang  ketika  berusia  sembilan tahun diangkat menjadi putra mahkota (Margana et al ., 2016, p. 43).
Dalam  tradisi  raja-raja  Jawa,  sejak  masa  dinasti  Mataram  Islam,  penunjukan putra mahkota memang tidak selalu dilakukan oleh raja menjelang akhir hayatnya, atau akhir kekuasaannya. Justru sebaliknya, untuk memperkuat posisinya, raja-raja Jawa  sering  kali  menyiapkan  putra  mahkota  pada  masa  puncak  kekuasaannya. Setidaknya, hal ini memiliki dua manfaat; pertama , untuk mencegah terjadinya intrik- intrik di kemudian hari;. kedua , untuk memperkuat posisi raja sendiri dan dinastinya, karena jika status pewaris tahta jelas, maka dukungan kesetiaan dan kepatuhan di kalangan para pendukung putra mahkota akan dijamin (Sesana, 2010, p. 67).
Pada 1892, G.K.R. Hemas wafat. Setahun kemudian, sang putra mahkota yang masih  berusia  17  tahun  dan  belum  menikah  juga  wafat.  Peristiwa  ini  tentu menimbulkan pergolakan di kalangan elite keraton. Ratu Kencono sebagai permaisuri kedua  meminta  agar  putranya,  yaitu  Pangeran  Mangkukusumo  diangkat  menjadi pengganti Pangeran Akhadiyat. Namun demikian, Sultan HB VII tidak mengabulkan permintaan  tersebut  atas  pertimbangan  karena  G.K.R.  Kencono  berstatus  sebagai permaisuri  kedua.  Atas  dasar  pertimbangan  itu,  Sultan  HB  VII  tetap  menunjuk putranya dari Ratu Hemas yang bernama Raden Mas (R.M.) Juminah menjadi pewaris tahta.
R.M. Juminah yang bergelar Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro dikenal sebagai  seorang  pemuda  yang  pandai  dan  kritis.  Pada  mulanya,  pihak  kolonial menganggap  hal  ini  menguntungkan  karena  sang  putra  mahkota  masih  remaja, sehingga  mudah  diajak  bekerja  sama.  Namun  di  luar  dugaan,  Pangeran  Juminah ternyata  mempelajari  pasal-pasal  yang  dimuat  dalam verklaring atau  kontrak  yang diajukan  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda  dengan  seksama.  Ia  lantas  menolak kontrak  yang  antara  lain  berisi  (1)  Pemberian  hak  bangun  ( opstalrecht) kepada pemerintah  kolonial;  (2)  Pengambilalihan  hak  dari  penguasa  lokal  bagi  monopoli penjualan  garam;  (3)  Candu  di  wilayah  kesultanan  diganti  menjadi  kompensasi tahunan;  (4)  Ketentuan  lebih  longgar  tentang  sewa  tanah  bagi  perkebunan ( onderneming) dan (5) Kesanggupan pewaris tahta untuk tidak memungut pajak baru. Kekecewaan pihak Belanda terhadap Pangeran Juminah berujung pada usaha untuk menurunkan sang pangeran dari tahtanya. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial  Belanda  salah  satunya  adalah  dengan  menghasut  Sultan  HB  VII  agar menurunkan sang putra dari tahtanya atau kemudian dikenal dengan “politik adu domba”. Pemerintah Kolonial Belanda rupanya berhasil menghasut sultan. Pada 1902, Pangeran  Juminah  diturunkan  dari  kursi  putra  mahkota.  Berkali-kali  gagal  dalam menentukan putra mahkota yang menjadi pewaris kerajaan, Sultan HB VII akhirnya menunjuk  RM  Putro  adik  kandung  G.R.M.  Juminah  sebagai  putra  mahkota. Pemerintah Kolonial Belanda berharap persoalan verklaring dapat diselesaikan ketikan R.M. Putro beranjak dewasa, terlebih pada 1911 diumumkan peraturan baru mengenai kontrak  politik.  Namun  demikian,  harapan  itu  pupus  ketika  diketahui  R.M.  Putro sering  sakit  dan  kesehatannya  terus  menurun.  Pemerintah  Hindia  Belanda  yang mendengar kabar tersebut kemudian mengupayakan pengobatan medis. Akan tetapi, upaya  itu  tidak  membuahkan  hasil,  hingga  akihrnya  R.M.  Putro  wafat  pada  20 Februari 1913 (Sesana, 2010).
Keinginan  Hindia  Belanda  untuk  segera  menguasai  garam  yang  ada  di Kesultanan  Yogyakarta  melalui  penandatanganan verklaring oleh  putra  mahkota, memaksa Sultan HBVII segera menentukan pengganti RM Putro. Liefrinck (Residen Belanda)  berusaha  membujuk  sultan  agar  mengangkat  Pangeran  Mangkukusumo, putra  dari  Ratu  Kencono  (permaisuri  kedua).  Namun  demikian,Sultan  HB  VII menolak.  Penolakan  tersebut  masi  berdasar  pertimbangan  yang  sama,  yaitu  status Ratu Kencono sebagai permaisuri kedua. Keteguhan hati Sultan HB VII ini membuat kursi putra mahkota kosong hingga 1915. Banyak permasalahan yang terjadi setelah R.M.  Putro  wafat,  salah  satunya  adalah  calon  putra  mahkota  selanjutnya,  yaitu Pangeran  Puruboyo  yang  dituduh  mencuri  uang,  sehingga  menyulut  kemarahan Sultan  HB  VII.  Hal  ini  merupakan  kesempatan  emas  bagi  Ratu  Kencono  dan  R.M. Mangkukusumo  guna  menggantikan  Puruboyo.  Sultan  HB  VII  hampir  saja mengangkat  Mangkukusumo  sebagai  putra  mahkota.  Akan  tetapi,  keputusan  itu tidak  langsung  disetujui  oleh  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  karena  mereka mencium ada sesuatu yang tidak wajar. Pada akhirnya, Pangeran Puruboyo memang ditakdirkan untuk menggantikan ayahnya. Pada 13 Juli 1924, ia dikukuhkan menjadi putra mahkota. Namun demikian, Residen Bijleveld mengusulkan kepada Sultan HB VII  agar  Puruboyo  melanjutkan  pendidikan  ke  luar  keraton.  Sultan  HB  VII memberikan  izin  kepada  Puruboyo  berangkat  ke  Belanda,  untuk  melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan diri menjadi pewaris tahta.
Sementara sang putra menuntut ilmu di Negeri Belanda, Sultan HB VII merasa sangat tertekan dengan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang dirasa semakin mengurangi  wewenang  dan  kewibawaannya  sebagai  raja.  Berbagai  permasalahan datang silih berganti, baik yang bersifat kenegaraan maupun kekeluargaan, termasuk persoalan  putra  mahkota  dan  para  permaisuri.  Dalam  bidang  politik  dan pemerintahan, Sultan HB VII menyadari bahwa dirinya semakin tidak bebas membuat kebijakan.  Hal  itu  terjadi  karena  birokrasi  kolonial  semakin  mendominasi  wilayah kerajaannya. Namun demikian, ambisi untuk menjadi seorang raja yang besar dan berwibawa  masih  tinggi.  Hal  itu  kemudian  diwujudkan  dengan  memberikan perhatian pada bidang kesenian dan kebudayaan.
Pada Desember 1920, kondisi fisik Sultan HB VII semakin menurun. Beberapa pejabat Belanda di Batavia yang telah menyiapkan rancangan verklaring dan a kta van verband untuk  ditandatangani  oleh  pewaris  tahta  dan  calon  raja  baru  kemudian berinisiatif memanggil Puruboyo untuk pulang ke Yogyakarta. Rancangan upacara pergantian  tahta  juga  telah  disiapkan.    Demikian  Sultan  HB  VII  berada  di  akhir kepemimpinannnya. Sebelum wafat, Sultan HB VII secara resmi digantikan oleh RM Puruboyo (Sesana, 2010). Peristiwa penurunan Sultan ini hampir serupa dengan yang terjadi dengan Sultan HB II, yaitu lengser keprabon

## Dinamika Polemik Keraton Masa Kini
Dalam silsilah raja-raja di Kesultanan Yogyakarta belum pernah didapati seorang Ratu (raja  perempuan).  Sistem  patrimonial  yang  diaplikasikan  pada  pewarisan  tahta kerajaan  ini  menggunakan  sistem  pewarisan  tahta  menurut  garis  ayah,  yang  lebih
mementingkan  laki-laki  daripada  perempuan  sebagai  pewaris  tahta.  Raja  adalah seorang  bapak,  mulia,  memiliki  kuasa  seperti  dewa,  sumber  segala  kebaikan, kemakmuran,  keadilan,  kesejahteraan,  dan  pelindung  semua  orang  sebagaimana tercantum dalam Babad Tanah Djawi, Serat Tjentini, dan Serat Wulangreh (Dewi, 2017, p. 67).  Demikian tradisi yang telah mengakar di Kesultanan Yogyakarta, sehingga ketika  Sultan  HB  X  mengangkat  putrinya,  yaitu  G.K.R.  Pembayun  menjadi  putri mahkota dengan gelar G.K.R. Mangkubumi muncul protes dari berbagai kalangan. Keputusan  berani  itu  dianggap  sesuai  dengan  tradisi  dan  sejarah  Kesultanan Yogyakarta, sehingga menyebabkan polemik terutama di kalangan bangsawan.
Seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang sah sejak masa awal kemerdekaan. Keistimewaan Yogyakarta semakin kuat setelah UU  No.  13  Tahun  2012  tentang  Kesitimewan  DIY  dikeluarkan.  Seiring  dengan pengakuan  masyarakat  mengenai  keistimewaan  Yogyakarta,  Keraton  Yogyakarta menetapkan semacam paugeran (konstitusi) yang menyatakan bahwa gubernur atau raja  adalah  seorang  laki-laki  keturunan  raja  yang  bertahta  sebelumnya.  Hal  ini tercantum  dalam  UU  No.13  tahun  2012  pasal  18  ayat  1  tentang  pengisian  jabatan gubernur  dan  wakil  gubernur  yang  berbunyi  “menyerahkan  daftar  riwayat  hidup dengan  melampirkan  riwayat  pendidikan,  pekerjaan,  saudara  kandurng,  istri,  dan anak”. Jika melihat pasal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa seharusnya yang menjadi gubernur adalah laki-laki.
Polemik di atas muncul karena Sri Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, kemudian dibuat Raperdais (Rancangan Peraturan Daerah Istimewa) Nomor  2  Tahun  2015  yang  berisi  tata  cara  pengisian  jabatan  gubernur,  khususnya persyaratan  pengisian  jabatan.  Pada  pasal  3  ayat  (1)  huruf  (m)  disebutkan  bahwa syarat menjadi gubernur adalah “menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara  lain  riwayat  pendidikan,  pekerjaan,  saudara  kandung,  dan  anak”  (Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta).
Kemunculan sabda raja sebanyak  empat  kali  berturut-turut  ini  merupakan dampak  dari  kegelisahan  Sultan  HB  X  yang  merasa  sulit  menobatkan  G.K.R. Pembayun  menjadi  putri  mahkota.  Dalam  catatan  sejarah,  suksesi  Raja  Mataram belum pernah ada Sultan perempuan. Jika seorang sultan tidak memiliki putra laki- laki maka yang berhak mewarisi tahta adalah adik laki-laki sultan. Namun demikian, jika dilihat dari kacamata politik keraton, sebenarnya yang membuat sulit penobatan putri  mahkota  adalah  masalah paugeran .  Oleh  sebab  itu,  Sultan  HB  X  harus menggunakan  kekuasaan  dan  kewenangannya  untuk  mengubah Paugeran Keraton demi memudahkan penobatan putri sulungnya.
Menurut para pengamat politik keraton, ada dua penghalang utama dari dalam keraton  yang  harus  diterobos  oleh  Sultan  HB  X  sebelum  menobatkan  putrinya menjadi putri mahkota. Pertama, Sultan HB X harus memensiunkan keris Ki Ageng Kopek  dan  Keris  Joko  Piturun.  Keris  dalam  konsep  kekuasaan  Jawa  bukan  hanya sebagai senjata sang raja, tetapi keris adalah wujud konkret dari kekuasaan itu sendiri. (Putra,  2016,  p.  42).  Keris  juga  merupakan ageman bagi  laki-laki  dan  tentu  tidak diperuntukkan  bagi  perempuan.  Kedua,  permasalahan  atas  penghapusan  gelar
Khalifatullah yang bukanlah tanpa makna.  Gelar ini berarti bentuk tanggung jawab sang  raja  di  hadapan  Allah  SWT  selama  memimpin  di  bumi.  Selain  itu,  gelar  ini merupakan  jati  diri  seorang  raja  yang  bernafaskan  Islam.  Dengan  demikian,  jika merujuk pada asas kepemimpinan Islam, maka seorang pemimpin atau raja adalah laki-laki.

## Wacana “Raja Perempuan” dan Politik Kekuasaan
Sepanjang  2015  Sultan  HB  X  telah  mengeluarkan Sabda Raja sebanyak  empat  kali. Sabda yang dikeluarkan oleh sultan tersebut berkaitan dengan persoalan suksesi di Keraton Yogyakarta. Pada 6 Maret 2015, masyarakat Yogyakarta dikagetkan dengan Sabdatama Sultan  HB  X  yang  merupakan  kali  kedua  sang  sultan  mengemukakan sabda. Pada Sabdatama pertama, sultan mengeluarkan titah sebagai bentuk tanggapan atas  polemik  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Keistimewaan  (RUUK) Yogyakarta.  Sementara  itu, Sabdatama kedua,  adalah  tanggapan  Sultan  HB  X  atas penggodokan  rancangan  Perdais  Yogyakarta  di  DPRD  DIY  yang  tergolong  panas (Putra, 2016, p. 1).
Pada 30 April 2015, Ngarsa Dalem kembali mengeluarkan sabda. Isi Sabda Raja kali ini antara lain, pertama, penyebutan Buwono yang diganti menjadi Bawono; kedua, gelar Khalifatullah seperti  yang  tertulis  lengkap  dalam  gelar  raja-raja  sebelumnya dihilangkan; ketiga , penyebutan Kaping Sedoso diganti menjadi Kaping Sepuluh; keempat , ada penambahan gelar Suryaning Mataram. Maka dari itu Sultan HB X juga mengubah gelarnya, dari yang awalnya bergelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng  Sultan  Hamengku  Buwono  Senopati  Ing  Ngalogo  Ngabdurrahman  Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Ingkang Jumeneg Kaping Sedoso Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, berubah menjadi Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalogo Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Tata Panotogomo.
Tidak lama kemudian, hanya berselang lima hari, Sultan HB X kembali bersabda. Pada 5 Mei 2015, Sultan HB X mengeluarkan Dhawuh Raja yang mengangkat G.K.R. Pembayun  sebagai  Putri  Mahkota.  Sebagai  penanda  pengangkatannya,  G.K.R. Pembayun memperoleh gelar baru, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Dhawuh Raja atau Sabda Raja tersebut sontak membuat  gaduh  politik  internal  keraton.  G.B.P.H.  Yudhaningrat  yang  pada  saat Sabdatama masih bersikap tenang, mendadak bersuara lantang menolak kedua sabda tersebut. Begitu juga adik-adik Sultan HB X lainnya, seperti G.B.P.H. Prabukusumo dan K.G.P.H. Hadiwinoto yang menganggap titah Sultan HB X melanggar Paugeran Keraton (Putra, 2016, p. 6).
Suhu politik yang terus naik juga merupakan dampak dari pemberitaan media massa yang terlalu masif, sehingga memunculkan banyak tanggapan dan komentar. Wacana raja perempuan ini juga menjadikan kerabat keraton Yogyakarta tercpecah. Perubahan Paugeran Keraton dalam persoalan pengaturan suksesi raja diduga akan menimbulkan goncangan yang besar. Sebab, perubahan gender raja akan berakibat pada perubahan tata nilai dan sistem ideologi yang dianut keraton. Sementara itu,
keraton mengemban misi pengayoman bagi seluruh masyarakat (Harjono, 2011, p. 8). Pengaturan mekanisme suksesi di Keraton Yogyakarta sudah paten, yaitu Fiqh Islam dalam  hukum khilafah. Al-Mulk (raja)  dalam  konsep  ini  adalah  seorang  laki-laki, sehingga  kontradiksi  wacana  raja  perempuan  dikhawatirkan  akan  menyebabkan disharmoni sosial bagi Yogyakarta itu sendiri.
Keluarga  sultan,  terutama  adik-adiknya  menilai  bahwa  langkah  Sultan  HB  X keliru dan bertentangan dengan adat, dan aturan Keraton Yogyakarta. Oleh sebab itu, beberapa  adik  sultan  berziarah  ke  makam  leluhur  memintakan  maaf  atas  perilaku Sultan HB X yang dinilai melanggar adat istiadat. Mereka bahkan tidak hadir ketika Sultan  HB  X  mengumumkan  nama  baru  bagi  putri  sulungnya.  Barangkali  itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan sultan. Namun demikian, pergantian nama ini tetap berlangsung dan menjadi tanda bahwa Pembayun akan menggantikan ayahnya menjadi sultan ke-sebelas yang bertahta di Yogyakarta ( Kedaulatan Rakyat , 7 Mei 2015).

## Simpulan
Kondisi yang dialami Yogyakarta saat ini persis pernah terjadi seperti yang dialami oleh Sri Sultan HB V menjelang suksesi kekuasaannya. Sultan HB V tidak memiliki anak laki-laki yang dapat menggantikannya. Semua anaknya perempuan, sehingga adik  kandungnyalah  yang  menggantikan  sang  sultan.  Akhirnya,  Sultan  HB  VI bertahta menggantikan kakaknya yang wafat di usia cukup muda.
Belajar  dari  sejarah  memang  bukan  hal  mudah.  Perubahan  dan  perputaran kehidupan  terus  terjadi.  Apabila  Sultan  HB  X  mengikuti Paugeran Keraton,  maka seharusnya  ia  mewariskan  tahtanya  kepada  sang  adik.  Akan  tetapi,  semuanya berbeda,  ketika paugeran bukanlah  tonggak  utama  dalam  pengambilan  keputusan, maka hal di luar aturan pun dapat terjadi. Sabdatama dan Sabda Raja yang diterbitkan Sultan  HB  X  bukan  merupakan  sumber  hukum  tata  negara,  baik  dilihat  dari  segi formal maupun materiil. Hal itu karena isi dari Sabdatama dan Sabda Raja sampai saat ini  belum  sepenuhnya  diakui  oleh  Pemerintah  DIY  dan  masyarakat  Yogyakarta, sehingga dianggap tidak memiliki legitimasi. Oleh sebab itu, menurut penulis, Sultan HB  X  sebaiknya  meminta  pendapat  rakyat  terlebih  dahulu,  apakah  rakyat menghendaki  perubahan  UUK  (Undang-undang  Keistimewaan)  seperti  isi  dari Sabdatama dan Sabda Raja atau  tetap  seperti  apa  yang  sekarang  sudah  ditentukan dalam  UUK.  Keistimewaan  yang  dimiliki  DIY  bukannya  tanpa  batasan-batasan konstitusional, apalagi hanya ditentukan oleh satu orang, tetapi pemerintahan yang demokratis menghendaki dukungan dari segenap lapisan masyarakat.

## Referensi
Berlian, S. (2002). “Legitimasi dan suksesi (studi tentang dasar hubungan rakyat dan penguasa dalam sejarah politik Jawa abad XV-XVI) (Tesis) . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Carey, Peter (terjemahan) (1985). Asal-usul Perang Jawa: pemberontakan Sepoy dan lukisan Raden Salen. Jakarta: Pustaka Azet.
Darmasastri,  Hayu  A.  (2006).  Tradisi  militer  di  kerajaan  Jawa:  Prajurit  wanita  di Kasultanan  Yogyakarta  masa  Sultan  Hamengkubuwono  II  1767-1830  (Tesis) . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dewi,  Kurniawati  H.  (2017).  Pegangkatan  putri  mahkota  dan  indikasi  pergeseran konsep kuasa Jawa: Analisis Pendahuluan. Jurnal Masyarakat & Budaya, 19 (1): 59-76.
Fuhaidah,  U.  (2015).  Resistensi  penobatan  putri  mahkota  untuk  Kasultanan Yogyakarta. Jurnal Esensia, 16 (2). 169-175.
Harjono, S. (2011). Konflik di seputar suksesi Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Dulu, kini serta konteks masa depan (Tesis) . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Houben, Vincent J. H. (2002). Keraton dan kompeni Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Https://tirto.id/mk-putuskan-sultan-perempuan-bisa-jadi-gubernur-diy-cvGN, diakses 17 Oktober 2018.
Https://www.kratonjogja.id/raja-raja/6/sri-sultan-hamengku-buwono-v, diakses pada 17 Oktober 2018.
Kedaulatan Rakyat , 7 Mei 2015. Margana, et  al .  (2016). Sultan  Hamengkubuwono  VII  dan  Kedaton  Ambarukmo, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.
Moedjanto,  G.  (1987). Konsep  kekuasaan  Jawa:  penerapannya  oleh  raja-raja  Mataram, Yogyakarta: Kanisius.
Purwadi (2007). Sejarah raja-raja Jawa (sejarah kehidupan kraton dan perkembangannya di Jawa). Yogyakarta: Media Abadi. Putra, Fajar R. (2016). Sikap Politik Media dalam Polemik Suksesi Raja Yogyakarta (Analisis  Wacana  Kritis  terhadap  Surat  Kabar  Harian  Kedaulatan  Rakyat Dalam    Polemik  Suksesi  Kraton  Yogyakarta)  (Skripsi). Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
Ricklefs, M. C. (2005). Sejarah Indonesia modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
Sesana, R. (2010).  Intrik politik dan pergantian tahta di Kasultanan Yogyakarta 1877- 1921 (Tesis) . Universitas Indonesia, Depok.
Soekanto (1952). Sekitar Jogjakarta. Yogyakarta: t.p.
Sumbogo, R. M. Wibatsu Harianto (2000). Sri Sultan Hamengku Buwana II, Sultan Sepuh Hambangun Tapa. Yogyakarta: Mandara Giri Mataram. Supariadi  (1998).  Surakarta  Masa  Pemerintahan  Sunan  Pakubuwono    IV  1788-1820 Priyayi  dan  Kyai  pada  Masa  Transisi  Kolonial  (Tesis) . Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.