Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105

## Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari , Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia adipandean@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan  basis  argumentasi  yang  ideal  untuk  digunakan  sebagai  perbaikan  terhadap penanganan  tindak  pidana  Pemilu.  Penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  saat  ini dipengaruhi  oleh  problematika  subtansi  dan  struktur.  Dari  sisi  substansi,  terdapat  beberapa  pasal yang mengatur Unsur-unsur yang sulit dibuktikan semisal pasal terkait politik uang, mahar politik, dan  kampanye  luar  jadwal,  sedangkan  dari  sisi  struktur,  keberadaan  sentra  penegakan  hukum terpadu cenderung saling berbeda pandangan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berdampak pada tidak dilanjutkanya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Di  samping  itu  pula,  dalam  terjadi  pergantian  personil  penyidik  dan  penuntut  di  saat  proses penanganan  pelanggaran  tengah  berjalan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif.  Adapun hasil  penelitian  memberikan  gambaran  yakni  redesain  terhadap  penanganan  pelanggaran  tindak pidana  Pemilu dilakukan dengan dua pendekatan yakni pertama,  Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  513 , Pasal  515,  Pasal 518,  Pasal  545.  Kedua,  redesain  terhadap penanganan  tindak  pidana  Pemilu  melalui  dengan  memberlakukan  konsep  ketentuan  Pasal  486 ayat  (2)  dan  ayat  (4)  secara  tegas  pada  pola  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  oleh  Sentra Gakkumdu  dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.
Kata kunci: Keadilan; Redesain; Tindak Pidana Pemilu

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  obstacles  in  handling  election  crimes  and  find  the  ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes. The current handling of election criminal offenses is affected by problems of substance and structure. In terms of substance, there are several articles that regulate elements that are difficult to prove, such as articles related to money politics, political dowries, and unscheduled campaigns, while in terms of structure, the existence of integrated law enforcement centers tends to differ with each other in the process  of  handling  election  criminal  offenses,  which  has  an  impact  on  the  discontinuation  of handling election criminal offenses. In addition, there is a change in the personnel of investigators and  prosecutors  when  the  process  of  handling  violations  is  ongoing.  This  research  is  normative research.  The  results  of  the  research  illustrate  that  the  redesign  of  the  handling  of  election criminal offenses is carried out with two approaches, namely first, Article 492, Article 494, Article 495 paragraph (1) and paragraph (2), Article 513, Article 515, Article 518, Article 545. Second, the  redesign  of  the  handling  of  electoral  crimes  through  the  enactment  of  the  concept  of  the provisions  of  Article  486  paragraph  (2)  and  paragraph  (4)  expressly  in  the  pattern  of  handling electoral crimes by the Gakkumdu center by placing the span of control of the termination of the investigation and prosecution process through legal instruments issued by Bawaslu.
Keywords: Election Crimes; Justice; Redesign
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Pemilu  secara  langsung  sebagai  wujud  kongket  dari  abstraksi kedaulatan  rakyat dalam  ketentuan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945. 1 Sejak  Pemilu  tahun  2004  hingga  2019,  pelaksanaan Pemilu  memiliki  corak  dan  karakteristiknya masing-masing, pada  Pemilu  tahun 2004  hingga  Pemilu  tahun  2014  pelaksanaan  Pemilu  dilakukan  secara  terpisah antara  Pemilu  legislatif  dengan  Pemilu  presiden,  akan  tetapi  pada  pelaksanaan Pemilu  tahun  2019, 2 untuk  pertama  kali  dilaksanakan  secara  serentak  yang meliputi  pemilihan  DPR,DPD  dan  DPRD  dengan  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden. 3 Pemilu  adalah wujud  nyata  dari  demokrasi  prosedural. 4 Indonesia sebagai  negara  hukum  dengan pemerintahan  yang  demokratis  mengakui  Pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. 5
Berbicara  mengenai  penanganan  pelanggaran  Pemilu, 6 pada  pelaksanaan Pemilu  tahun  2019  terdapat  sejumlah  pelanggaran  Pemilu  yang  ditangani  oleh pengawas  Pemilu. 7 Dari beberapa varian jenis pelangaran  Pemilu  yang ditangani oleh  pengawas  Pemilu,  jenis  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  memiliki problematika  tersendiri  didalam  penanganannya. 8 Kita  ketahui  Bersama  bahwa dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU  Pemilu)  mengatur  bahwa  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu ditangani  oleh  pengawas  Pemilu  dengan  membentuk  sentra  penegakan  hukum terpadu (Sentra Gakkmudu) 9 .
Keberadaan  Sentra  Gakkumdu 10 dalam  penanganan  pelanggaran  tindak pidana Pemilu dihadirkan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran tindak
1 Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum 22, no. 3 (2015): 420–41, https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5.
2 Ari Widiastanto et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 444, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370.
3 Aryojati Ardipandanto, “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,” Info Singkat XI, no. 11 (2019).
4 Setiya  Pramana  et  al.,  “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2 (2020): 462–79.
5 Sukimin Sukimin, “Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 112, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
6 Achmadudin  Rajab,  “Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Mengaktifkan  Kembali Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  343, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702.
7 Abhan  et  al., Laporan  Kinerja 2019  Menegakkan  Keadilan  Pemilu:  Memaksimalkan  Pencegahan, Menguatkan Pengawasan , Bawaslu RI , 2019.
8 Penegakan Hukum, “Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya” 7 (2021): 78–86.
9 Alasman  Mpesau,  “Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Penanganan  Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia,” Audito Comparative Law 2, no. 2 (2021): 74–85, https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207.
10 Khairul  Fahmi,  “Sistem  Keadilan  Pemilu  Dalam  Penanganan  Pelanggaran  Dan  Sengketa  Proses Pemilu  Serentak  2019  Di  Sumatera  Barat  Electoral  Justice  System  in  Handling  2019  Concurrent  Election Violations and Disputes in West Sumatra,” Jurnal Konstitusi 17 (2020): 1–26.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
pidana  Pemilu  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum, 11 mengingat  salah  satu tahapan  dalam  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  yakni  proses penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan.  Proses  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntut  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pengawas  Pemilu  karena  undang-undang tidak  memberikan  kewenangan  tersebut.  Keberadaan  penyidik  kepolisian  dan jaksa  penuntut  umum  dalam  sentra  Gakkumdu  mampu  memberikan  kontribusi yang  maksimal  didalam  proses  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu. Dalam  praktik  pelaksanaanya  terdapat  beberapa  problemtika  yang  cukup mendasar yakin  menyangkut  perubahan atau penggatian anggota  Gakkumdu dari unsur  kepolisian  maupun  kejaksaan,  sehingga  membuat  proses  penanganan pelanggaran  menjadi  tidak  maksimal.  Selain  itu  pula,  subtansi  UU  Pemilu  yang mengatur  tindak  pidana  Pemilu  juga  memiliki  unsur  yang  sangat  sulit  untuk dipenuhi  dan  tidak  dapat  dilakukan  penindakan.  Di  antara  pasal  pasal  tersebut yakni Pasal Pasal 492, Pasal 515, Pasal 523 ayat (1), dan Pasal 547 UU Pemilu.
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  terdahulu  yakni  penelitian  Prayinto
(2019)  yang  menganalisis  mengenai  problematika  penegakan  hukum  tindak pidana  Pemilu  2019,  dalam  hal  tersebut  hasil  yang  diperoleh  yakni  Penanganan tindak  pidana  dalam  Pemilu  2019  melalui  Sentra  Gakkumdu  belum  berjalan efektif  hal  ini  disebabkan  karena  dalam  pengaturan  selanjutnya  baik  pasal-pasal dalam UU Permilu maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, keberadaan dan fungsi Sentra Gakkumdu semakin tidak jelas bahkan kehilangan  eksistensinya  sebagai  lembaga  yang  seharusnya  diberi  wewenang penuh  untuk  melakukan  proses  penegakan  hukum  mulai  dari  penyelidikan  dan penyidikan  sampai  penuntutan  tanpa  harus  melibatkan  institusi  penegak  hukum lain dalam proses pengambilan keputusan. 12
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ramadhan  (2019)  yang menganalisis  mengenai  evaluasi  penegakan  hukum  pidana  Pemilu  dalam penyelenggaraan  Pemilu  2019.  Hasil  penelitian  ini  yakni terdapat  beberapa hambatan  yang  dihadapi  oleh  Sentra  Gakkumdu  dalam  mencapai  tujuan  untuk menegakkan hukum Pemilu. Kedepan perlu ada perbaikan atas atas dua hal, yakni penyamaan pemahaman antara unsur-unsur di Sentra Gakkumdu dan yang kedua perlu  penyempurnaan  dari  konsep  kelembagaan  Sentra  Gakkumdu.  Apabila penyamaan  pemahaman  dari  suatu  pasal  tindak  pidana  Pemilu  tidak  dapat dilakukan  maka  perlu  segera  dipikirkan  terkait  konsep  baru  penegakan  Pemilu yang  lebih  efektif  sehingga  Pemilu  yang  berkualitas  dan  berintegritas  dapat terwujud. 13
11 Tri  Mulyani,  Sukimin  Sukimin,  and  Kampanye  Politik,  “Pelibatan  Anak  Involving  Children  in Political,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 365–84.
12 Sudi Prayinto, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019,” Tata Kelola Pemilu 2019, no. April (2019): 1–18.
13 Muhammad Nur Ramadhan, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019,” Jurnal Adhyasta Pemilu 2, no. 2 (2021): 115–27, https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh  Huda  (2022) yang menganalisis masalah  mengenai  problematika  penegakan  hukum  tindak  pidana  Pemilu  pada Pemilu  Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Hasil dari penelitian ini yakni  regulasi penanganan  tindak  pidana  Pemilu  (Pasal  476-487)  dan  ketentuan tindak  pidana Pemilu  (Pasal  488-554)  UU  Pemilu  masih  memiliki  titik  lemah.  Kedua,  masih rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  berkontribusi  melakukan pengawasan  Pemilu.  dikarenakan beberapa  faktor,  diantaranya:  a)  secara  umum tingkat  pendidikan  politik  masyarakat tentang  Pemilu  masih  rendah,  termasuk  di kalangan  remaja  dan  pemuda;  b) secara  umum,  adanya  pemahaman  masyarakat bahwa  penyelenggaraan  Pemilu merupakan  urusan  Penyelenggara  Pemilu,  dan bukan  urusan  mereka;  c)  masih adanya  pemahaman  di  kalangan  masyarakat bahwa  Pemilu  tidak  berpengaruh terhadap  kehidupan  atau  kesejahteraan  mereka sehingga mereka cenderung menjadi apatis. 14
Meninjau  penelitian  terdahulu,  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  pada penelitian  ini.  Letak  persamaan  dengan  penelitian  sebelumnya  yakni mengungkapkan  dan  menganalisis  problematika  regulasi  di  dalam  UU  Pemilu yang  menghambat  optimalisasi  penanganan  tindak  pidana  Pemilu,  adapun perbedaan  yang  sangat  mendasar  yakni  penelitian  yang  terdahulu  tidak menganalisis  dan  menemukan  konsep  desain  ideal  baik  secara  subtansi  dan struktur  untuk  perbaikan  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  tahun  2024,  dalam penelitian  ini  akan  menganalisis  dan  menemukan  serta  memformulasikan  basis argumentasi  ideal  secara  subtansi  maupun  struktur  penanganan  tindak  pidana Pemilu  tahun  2024  serta  melakukan  mencoba  menemukan  konsep  redesain penanganan  tindak  pidana  Pemilu  tahun  2024  untuk  mewujudkan  Pemilu  yang adil.  Sehingga  penelitian  ini  memiliki  inovasi  yang  baru  dan  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya.  Tujuan  penelitian  ini  yakni  menemukan  konsep  desain secara subtansi dan struktur penanaganan tindak pidana Pemilu tahun 2024
2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  juga  dikenal dengan  penelitian  doktrinal.  Dalam  penelitian  ini  juga  digunakan  beberapa pendekatan,  di  antaranya  pendekatan  perundang-undangan (statuta  approach), pendekatan  konseptual (conseptual  approach), dan  pendekatan  kasus  ( case statutory  ). 15 Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Pemilu  yakni  Undang- Undang  Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum.  Pendekatan konseptual dilakukan  dengan  menelaah  konsep  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana Pemilu. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk melihat putusan pengadilan tentang tindak pidana Pemilu serta penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
14 H.M.  Dimyati  Huda,  Agus  Edi  Winarto,  and  Lestariningsih  Lestariningsih,  “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri,” Briliant:  Jurnal Riset Dan Konseptual 7, no. 2 (2022): 434, https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012.
15 Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud, “Penelitian Hukum,” Jurnal Penelitian Hukum , 2011.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
Sumber  Bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.    Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  Pemilu  dan  putusan  pengadilan  terkait  tindak  pidana Pemilu.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku,  artiket dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Kemudian  bahan  hukum tersier  digunakan  kamus  hukum.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan cara  studi  kepustakaan  sebagai  alat  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan melalui  data  tertulis  dengan  metode  “ content  analysis ”. 16 Kemudian  bahan hukum dianalisis secara preskripsi. 17
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pemilu: Pencermatan Terhadap Problematika Subtansi
UU  Pemilu  mengatur  kurang  lebih  67  pasal  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  Pemilu,  yang  mana  ketentuan  tersebut jauh lebih banyak  dari  ketentuan tindak pidana dalam penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari 67  jumlah  ketentuan  tersebut,  terdapat  beberapa  pengaturan  mengenai  tindak pidana  Pemilu  yang  memiliki  unsur  delik  sulit  untuk  dibuktikan.  Hal  ini terkonfirmasi  dari  proses  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  pada tahun  2019. 18 Ketentuan  delik  pasal  tersebut  memberikan  konstribusi  secara subtantif  didalam  lemahnya  penanganan  pelangaran  tindak  pidana  Pemilu. Adapun pasal-pasal yang dimaksud meliputi : Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  513,  Pasal  515,  Pasal  518,  dan  Pasal  545.  Pasal  diatas, memberikan  gambaran  bahwa  terdapat  beberapa  pasal  ketentuan  pidana  dalam UU  Pemilu  yang  memiliki  unsur  pasal  sulit  untuk  diterapkan  dalam  penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu tahun 2024. 19
Disamping  itupula,  ketentuan  beberapa  pasal  diatas  lebih  tepat  masuk kedalam ketentuan pelanggaran administratif Pemilu bukan tindak pidana Pemilu, mengingat  dalam  praktik  penyelenggaraan  Pemilu  perbuatan  tersebut  murni perbuatan  administratif  dan  pelanggaran  administratif. Penanganan  pelanggaran tindak  pidana  Pemilu  diatur  secara  tegas  dalam  UU  Pemilu,  dan  secara  teknis diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  tentang  Sentra Gakkumdu.  Secara kelembagaan penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu
16 Soekanto  Soerjono  and  Mamudji  Sri,  “Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,”  in Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2011.
17 Supriyadi  Supriyadi  and  Andi  Intan  Purnamasari,  “Gagasan  Penggunaan  Metode  Omnibus  Law Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah,” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 15,  no.  2  (2021):  257, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.257-270.
18 Masykuruddin  et  Al  Hafidz, Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP)  Pilkada  Serentak  Tahun  2020 (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020).
19 Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 220–34, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
melibatkan  beberapa  kelembagaan  yang  terdiri  dari  Kepolisian,  Kejaksaaan  dan pengawas  Pemilu  yang  tergabung  dalam  Sentra  Gakkumdu. 20 Berdasarkan ketentuan  Pasal  486  UU  Pemilu,  bertujuan  untuk  memberikan  kesemaan pemahaman  dan  pola  penanganan  tindak  pidana  Pemilu.  Secara  kelembagaan, Sentra  Gakkumdu  berada  pada  tingkat  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  yang diberikan  kewenangan  berdasarkan  ketentuan  UU  Pemilu,  meskipun  secara kelembagaan memiliki tingkatan yang berbeda akan tetapi pola penanganan tindak pidana Pemilu dapat dilakukan dengan melibatkan semua unsur. 21
Penanganan  tindak  pidana  Pemilu  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan  pelanggaran  Pemilu  lainnya,  penanganan  pelanggaran  Pemilu  tidak  saja melibatkan  aparatur  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan  jajarannya. 22 Penangan  pelanggaran  Pemilu  dalam  konstruksi  UU  Pemilu diawali  dengan  adanya  laporan  dugaan  pelanggaran  Pemilu  kemudian  dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu.  UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakkumdu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak  pidana  Pemilu  dilakukan  dengan  empat  tahapan  pembahasan.  Akan  tetapi sebelum  adanya  proses  pembahasan,  dugaan  pelanggaran  Pemilu  terlebih  dahulu harus  melalui  kajian  Bawaslu  beserta  jajaran.  Di  mana,  apabila  hasil  kajian pengawas Pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, maka hasil kajian  beserta  rekomendasi  pengawas  Pemilu  diteruskan  kepada  penyidik kepolisian.  Oleh  karena  melibatkan  sejumlah  institusi  dalam  penanganan  tindak pidana Pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak  pidana  Pemilu  oleh  Bawaslu,  Kepolisian  dan  Kejaksaan,  diatur  dan dibentuklah  sebuah  sentra  penegakan  hukum  terpadu  (Sentra  Gakumdu). 23 Di mana,  institusi  ini  berkedudukan  sebagai  tempat  untuk  menyamakan  pandangan antar  institusi  yang  terlibat  dalam  menangani  tindak  pidana  Pemilu.  Hanya  saja, dalam  pengaturan  teknis  dan  praktiknya,  Gakkumdu  justru  ditempatkan  sebagai institusi  yang  bertugas  menyelenggarakan  penanganan  tindak  pidana  Pemilu secara terpadu.
Sistem  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  yang  diatur  dalam UU  Pemilu,  juga  melibatkan  Bawaslu  dan  jajaran,  terlebih  dahulu  akan digambarkan  proses  penanganan  pelanggaran  Pemilu  oleh  pengawas  Pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran  Pemilu  (termasuk pidana) oleh  Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum Pemilu
20 Bayu  Indra  Permana  et  al.,  “Reposisi  Pengaturan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Penyelenggaraan Pilkada,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 224, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800.
21 Prayinto, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019.”
22 Aminuddin  Kasim,  Supriyadi,  and  Andi  Intan  Purnamasari,  “Dekonstruksi  Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam PILKADA,” Mimbar Hukum 33, no. 2 (2021): 494–520.
23 Khairul  Fahmi,  “Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  System  for  The  Crime  of  Election,” Konstitusi 12, no. 2 (2015): 264–83.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
yang lainnya. Oleh karena itu, secara berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian  pelanggaran  Pemilu  oleh  Bawaslu  dan  bagan  sistem  penanganan tindak  pidana  Pemilu  yang  melibatkan  Bawaslu,  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan.
Jangka  waktu  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  yang  amat  singkat, birokrasi  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  mesti  didesain  lebih  sederhana.  Di mana,  keterlibatan  polisi  dan  jaksa  lagi  ditempatkan  secara  terpisah  dari  proses pengawasan  Pemilu  yang  dilakukan  pengawas  Pemilu.  Polisi  dan  jaksa  harus didesain  berada  dalam  satu  kesatuan  lembaga  pengawas  Pemilu  dalam menegakkan  hukum  pidana  Pemilu.  Dalam  konteks  ini,  mengubah  desain kelembagaan pengawas Pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara ex  officio merupakan  salah  satu  cara  untuk  memotong  panjangnya  rangkaian birokrasi  penangan  perkara  tindak  pidana  Pemilu.  Dengan  cara  itu,  semua tindakan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  Pemilu  akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana Pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.
Bagan 1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Registrasi (Temuan/Laporan) Pembahasan Pertama Klarifikasi/ Penyidikan Pembuatan Kajian/ Laporan Hasil Penyelidikan Pembahasan Kedua Rapat Pleno Pengawas Pemilu Dihentikan Diteruskan Ke
Penyidikan
Pembahasan Ketiga Pelimpahan Ke
Penuntut Umum
Dihentikan Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri Prapenuntutan Dihentikan Pembahasan Keempat Upaya Banding Ke Pengadilan Tinggi
Dihentikan Eksekusi Eksekusi
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
Alur  penanganan  tindak  pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  Pemilu 24 sebagaimana diuraikan di Bagan 1 menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana.  Sistem  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  jauh  lebih  rumit dibandingkan  tindak  pidana  biasa  yang  hanya  melibatkan  polisi,  jaksa  dan pengadilan.  Sementara  tindak  pidana  Pemilu  juga  melibatkan  pengawas  Pemilu. Sehingga,  kondisi  inipun  dinilai  sebagai  salah  satu  alasan  kenapa  penanganan tindak pidana Pemilu menjadi tidak efektif.
Menurut  catatan,  selama  penyelenggaraan  Pemilu  2019,  Bawaslu  telah menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan atau temuan, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 yang terjadi 6.017 kasus  pelanggaran  pidana  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dari  2.724  laporan  atau temuan  tersebut  yang  dilanjutkan  ke  tahap  penyidikan  sebanyak  582  perkara, berhenti  di  tahap  penyidikan  sebanyak  132  perkara,  dan  berhenti  di  tahap penuntutan sebanyak 41 perkara. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sampai  keluar  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap  ( inkracht  van  gewisjde )  hanya  sebanyak  320  perkara.  Meskipun terhentinya  perkara  di  tahap  penyidikan  dan  penuntutan  itu  disebabkan  oleh banyak  alasan,  namun  yang  paling  dominan  adalah  akibat  belum  adanya kesepahaman  persepsi  antara  Bawaslu,  kepolisian,  dan  kejaksaan  secara bersamaan dalam menangani perkara pidana Pemilu. 25
UU  Pemilu  telah  mengatur  secara  kongkret  mengenai  jenis  dan ancaman  serta  mekanisme  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  yang  harus dilakukan,    atas  dasar  hal  tersebut  maka  sedari  awal  mestinya  tidak  ada kekhawatiran  akan  efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana Pemilu.  Namun,  melihat  sedikitnya  jumlah  laporan  tindak  pidana  Pemilu  yang berlanjut  ke  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  sampai  keluarnya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht van  gewisjde ),  membuktikan  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  dalam  Pemilu belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.
3.2 Redesain Penaganan Tindak Pidana Pemilu
3.2.1 Redesain beberapa norma UU Pemilu terkait Tindak Pidana Pemilu
Penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  memiliki  karakteristik  yang berbeda  dengan  penanganan  pelanggaran  Pemilu  lainnya,  karakteristik  yang berbeda  tersebut  terletak  pada  subtansi  ketentuan  pidana  dan  keberadaan  sentra Gakkumdu  yang  menangani  tindak  pidana  Pemilu.    Redesain  yang  memiliki  arti mendesain  kembali.  Pengertian  lain  yaitu  sesuatu  yang  sebuah  tidak  berfungsi
24 Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  Tahun  2024  (Dalam  Perbawslu)  “ Alur  Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. 2022
25 Miftakhul  Huda,  “Pola  Pelanggaran  Pemilukada  Dan  Perluasan  Keadilan  Substantif  (‘Pattern  of Election Violations and Expansion of Substantive Justice’),” Jurnal Konstitusi 8, no. 2 (2010): 140.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
dapat  ditata  kembali  sebagai  mana  seharusnya. 26 Dalam  konteks  ini,  redesain dimaknai sebagai pengaturan kembali mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana  Pemilu.  Hal  ini  dipandang  perlu  dan  sangat  urgen  mengingat  desain penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  pada  tahun  2019  akan  digunakan kembali pada Pemilu tahun 2024. Beranjak dari narasi  argumentasi tersbut maka redesain  penanganan  pelanggaran  Pemilu  kedepan  dilakukan  terhadap  dua  aspek yakni  pertama,  aspek  desain  beberapa  norma  UU  Pemilu  terkait  tindak  pidana Pemilu dan kedua aspek penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. 27
Norma  merupakan  unsur  dari  hukum,  setiap  hukum  memperlihat  suatu struktur  yang  berkutub  (polar  struktur)  yang  mengandung  makna  bahwa  dalam diri  hukum  terdapat  suatu  tengangan  mengenai  ide-ide  hukum  (isi)  dan  struktur formal. 28 Setiap  hukum  dibentuk  untuk  dapat  diaplikasikan  dengan  baik  agar mampu  mewujudkan  nilai  ideal  yang  ingin  dituju  oleh  hukum  itu  sendiri  yakni keadilan.  Perlu  dihindari  oleh  hukum  terjadi  pertentangan-pertangan  dirinya dengan fakta atau fenomena. 29
Berbicara mengenai pertentangan hukum dengan fakta atau fenomena dapat ditemukan  dalam  proses  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu,  yang mana  secara  faktual  norma  hukum  dalam  UU  Pemilu  memberikan  ruang terjadinya  pertentangan  tersebut.  Terjadinya  ketidak  harmonisan  antara  faktual dengan  ketentuan  norma  UU  Pemilu  khususnya  pada  beberapa  pasal  yang  telah diuraikan  pada  subbab  pertama.  Untuk  menghindari  hadirnya  problematika  yang sama  dalam  proses  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  pada  Pemilu Tahun 2024 maka wajib dilakukan redesain secara subtansi ketentuan pasal-pasal di dalam UU Pemilu yang mengatur terkait dengan tindak pidana Pemilu.
Ketentuan  pasal  492  UU  Pemilu  mengatur  mengenai  kampanye  Pemilu  di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, penggunaan konsep “Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota”  dipandang  tidak  relevan, sehingga  pembuktian  pada  ketentuan  pasal  ini  bertolak  dari  adnya  penetapan jadwal oleh KPU.  Sebagai contoh kongkrit pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, terdapat  salah  satu  partai  peserta  Pemilu  yakni  Partai  Solidaritas  Indonesia  yang melakukan  kegiatan  kampanye  di  luar  jadwal  pada  media  masa  dan  media elektronik.  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  melakukan  penanganan  terhadap dugaan pelanggaran ini,  dikarenakan unsur pasal  yang menyatakan harus  adanya yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partai PSI tidak memenuhi unsur sebagai
26 Robert C. Bartlett and Susan D. Collins, Aristotle’s Nicomachean Ethics (Chicago: The University of Chicago Press, 2011).
27 Ahmad  Yani,  “Urgensi  Pengaturan  Tindak  Pidana  Pemilu  Elektronik  Pada  Pelaksanaan  Pemilu  2024,” Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 3, no. 19 (2022): 161–82.
28 Meuwissen, Meuwissen  Tentang  Pegembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  Dan  Filsafat Hukum (Bandung: Reflika Aditama, 2018).
29 Jazim  Hamidi, Revolusi  Hukum  Indonesia  Makna,  Kedudukan  Dan  Implikasi  Hukum  Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
tindak  pidana  Pemilu  karena  unsur  pasal  harus  adanya  ketetapan  atau  keputusan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Idealnya pasal ini tidak menggunakan konsep “ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” melainkan menggunakan konsep “ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan” sehingga konstruksi ketentuan Pasal 492 menjadi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar  jadwal  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk setiap  peserta  Pemilu  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  276 ayat (2), dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan ketentuan pasal seperti ini, maka pembuktian  terhadap  kampanye  diluar  jadwal  didasarkan  bukan  pada  ada  atau tidaknya  ketetapan/keputusan  KPU  mengenai  jadwal  kampanye  melainkan merujuk  pada  ketentuan  pada  peraturan  perundang  undangan  (UU  Pemilu  dan PKPU  Kampanye).  Subtansi  ketentuan  pasal  tersebut  idealnya  diubah  sebagai berikut:  Pasal  492 “ Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk  setiap  peserta  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  276  ayat  (2), dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.12.000.000,00
Lebih lanjut, disamping ketentuan pasal diatas terdapat pula ketentuan pasal lain yang secara subtansi wajib mengalami perubahan yakni ketentuan Pasal 494, 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, dan Pasal 515. Pasal 494 mengatur “ Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  kepala  desa,  perangkat  desa,  dan/  atau  anggota  badan permusyawaratan  desa  yang  melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  280  ayat  (3),  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)”.  Ketentuan subjek  dalam  pasal  ini  menghadirkan  problematika  didalam  penanganan pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  khususnya  pada  subjek  “anggota  Tentara Nasional Indonesia”.
Penanganan  pelanggaran  terhadap  anggota  TNI  dilakukan  dengan mekanisme  penanganan  pelanggaran  pada  bidang  militer  atau  tunduk  pada  UU TNI dan sistem beracara di militer, sehingga keberadaan  Sentra Gakkumdu tidak memiliki wewenang terhadap penanganan tindak pidana anggota TNI.  Ketentuan pasal ini dipandang tidak dapat dilaksanakan terhadap unsur anggota TNI, hal ini terkonfirmasi  dari  data  penanganan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu pada  pelaksanaan  Pemilu  tahun  2019.  Ketentuan  subjek  TNI  dihilangkan  dari rumusan  pasal.  Idealnya  Pasal  494  diubah  dengan  memasukan  konsep menghilangkan  unsur  TNI  dalam  rumusan  pasal  tersebut.    Kemudian  ketentuan Pasal  495  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  juga  wajib  dilakukan  perubahan  sebab  mengatur subjek  yang  tidak  tepat  untuk  dipidanakan  dalam  penyelenggaraan  Pemilu mengingat  pelaksana  kampanye  atau  peserta  kampanye  yang  tidak  terpisahkan
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
dari peserta Pemilu. K etentuan Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2)  harusnya dihapus atau  ditiadakan  dan  karena  memiliki  kesamaan  dengan  ketentuan  Pasal  491  UU Pemilu.  Selanjutnya  ketentuan Pasal  513  “Setiap  anggota  KPU  Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5), dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Mencermati ketentuan pasal ini yang  mengatur  KPU  Kabupaten/Kota  yang  sengaja  tidak  memberikan  salinan daftar  pemilih  tetap  kepada  Parpol  peserta  Pemilu,  merupakan  perbuatan administratif  sehingga  perbuatan  dalam  ketentuan  Pasal  513  idealanya diselesaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif. K etentuan Pasal  513  baiknya  ditiadakan  karena  perbuatan  yang  diatur  murni  perbuatan administratif yang diselesaikan dengan tindakan administratif.
Beberapa ketentuan pasal tersebut diatas memberikan sumbangsih subtantif terhadap problematika penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada Tahun 2019, dengan konstruksi ketentuan yang sama sangat membuka ruang yang besar terjadinya  problematika  yang  sama  pada  Pemilu  tahun  2024. 30 Tidak  berhenti pada beberapa pasal  di atas, dalam amatan lebih  dalam masih terdapat  dua pasal lagi dalam ketentuan UU Pemilu yang memiliki problem subtansi yakni Pasal 518 dan Pasal 545. Dalam ketentuan Pasal 528 mengatur “ Setiap anggota KPU, KPU Provinsi,  dan/atau KPU  Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti  temuan Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam  pelaksanaan verffikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  251  ayat  (3)  dan  Pasal  261  ayat  (3)  dan/atau  pelaksanaan verifrkasi  kelengkapan  administrasi  bakal  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp.36.000,000,00  (tiga  puluh  enam  juta  rupiah)”.    Perbuatan  atau tindakan  dalam  ketentuan  Pasal  ini  memiliki  karakteristik  dominan  bersifat administratif,  sehingga  tindakan  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan menngunakan  mekanisme  administratif.  Delik  pidana  dalam  ketentuan  ini dipandang  tidak  tepat.  Maka  idealnya  ketentuan  Pasal  518  ditiadakan  karena perbuatan  yang  diatur  dengan  delik  tersebut  merupakan  perbuatan  administratif. Kemudian Pasal 545 “ Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,  PPS,  dan/atau  PPLN  yang  dengan  sengaja  menambah  atau  mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.36.000,000,00  (tiga  puluh  enam  juta  rupiah)”.  Perbuatan  menambah  atau
30 Hariman  Satria,  “Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Umum  Di Indonesia,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 5, no. 1 (2019): 1–14,
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
mengurangi  DPT  dalam  Pemilu  setelah  penetapan  DPT  merupakan  wewenang yang melekat pada KPU, dalam praktiknya perubahan ataupun penambahan DPT sering  dilakukan  beberapa  kali  setelah  penetapan  DPT,  yang  dikenal  dengan istilah DPTb1 (DPT tambahan 1) dan DPTb2 (DPT tambahan 2). Perbuatan dalam ketentuan  pasal  ini  dipandang  tidak  dapat  dijadikan  delik  pidana  karena  data pemilih kerapkali mengalami perubahan. Di samping itu pula, ketentuan pasal ini merupakan  pelanggaran  administratif  Pemilu.  Ketentuan  Pasal  545  ditiadakan karena  perbuatan  yang  diatur  dengan  delik  tersebut  merupakan  perbuatan administratif.
Analisis  perubahan  terhadap  beberapa  subtansi  dalam  UU  Pemilu 31 terkait dengan tindak pidana Pemilu sebagaimana diuraikan di atas dipandang merupakan hal yang urgen dan fundamental untuk mengoptimalkan proses penanganan tindak pidana  Pemilu  pada  Tahun  2024. 32 Saat  ini,  UU  Pemilu  tidak  mengalami perubahan  secara  formal,  olehnya  untuk  memaksimalkan  proses  penanganan tindak  pidana  Pemilu  Tahun  2024  maka  penyelenggara  Pemilu  (Bawaslu)  dapat melalukan  uji  materi  terhadap  pasal-pasal  tersebut  diatas  kepada  Mahkamah Konstitusi.
3.2.2 Redesain Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Penanganan  Pelanggaran  Tindak  Pidana  Pemilu  saat  ini  ditangi  dengan membentuk sentra Gakkumdu. Pembentukan sentra Gakkumdu diamanatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 486 ayat  (1) UU Pemilu dibentuk sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran tindak  pidana  Pemilu.  Harapan  atas  keberadaan  sentra  Gakkumdu  dalam penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  berbanding  terbalik  dengan  fakta penanganan  tindak  pidana  yang  ditangani  oleh  sentra  Gakkumdu. 33 Keberadaan sentra  Gakkumdu  sebagai  pusat  aktivitas  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana Pemilu  melibatkan  Bawaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan  dalam  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana  Pemilu  di  sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 UU Pemilu.
Penanganan  tindak  pidana  pada  Pemilu  tahun  2019  memberikan  catatan penting dalam perjalanan penangan tindak pidana Pemilu, dari hasil pembahasan secara  mendalam  dan  komprehensif  yang  disepakati  bersama  unsur  Gakkumdu maka  terdapat  582  kasus  pidana  yang  ditangani  dan  dilanjutkan  ke  proses penyidikan.  Dari  582  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  yang  dilakukan penyidikan  oleh  penyidik  polri  terdapat  173  kasu  yang  berhenti  di  proses penyidikan  sehingga  terdapat  409  kasus  yang  diteruskan  kepada  jaksa  penuntut
31 Konsep  pengaturan  Tindak  Pidana  Pemilu  (Dalam  UU  Pemilu)  “Saran  Perubahan  Ketentuan  – Ketentuan Pasal Pidana Pemilu”. 2022
32 Dudung Mulyadi, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7, no. 1 (2019): 14, https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144.
33 Mohd.  Din,  Rizanizarli  Rizanizarli,  and  Akbar  Jalil,  “Model  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Pemilu  Di  Provinsi  Aceh  Yang  Berkeadilan,” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 20,  no.  3  (2020):  289, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.289-300.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
umum.  Dari  409  kasus  yang  diteruskan  terdapat  46  kasus  yang  dihentikan  pada tahap  penuntutan,  sehingga  hanya  terdapat  363  kasus  yang  disidangkan  di pengadilan  negeri.  Penghentian  sejumlah  kasus  tersebut  pada  tahap  penyidikan dan  penuntutan  memberikan  gambaran  adanya  ketidakseuaikan  prinsip terbentuknya sentra Gakkumdu dalam memaksimalkan proses penanganan tindak pidana Pemilu dalam rang mewujudkan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.
Peristiwa  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  yang  belum  maksimal sebagaimana  tergambar  diatas  dikarenakan  rentang  kendali  pengawas  Pemilu (Bawaslu)  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UU  Pemilu  tidak  diterapkan dengan  maksimal.  Dalam  ketentuan  Pasal  486  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa “Gakkumdu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melekat  pada  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota”  dan  ketentuan  Pasal  486  ayat (4)  “Penyidik  dan  penuntut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  menjalankan tugas  secara  penuh  waktu  dalam  penanganan  tindak  pidana  Pemilu”.  Kedua ketentuan pasal ini memberikan penegasan bahwa rentang kendali terhadap proses penanganan  tindak  pidana  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  sentra  Gakkumdu  berada dibawaslu  bukan  berada  pada  masing-masing  institusi,  mengingat  keberadaan penyidik  dan  penuntut  ditempatkan  dan  dibebastugakan  dari  institusi  awal, sehingga  proses  administratif  dan  perintah  penyidikan  maupun  penuntutan dilakukan  oleh  Bawaslu.  Sebagai  upaya  mengoptimalkan  penanganan  tindak pidana Pemilu maka konstruksi di dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) diterapak dan diajabarkan secara komprehsnif didalam  Peraturan Bawaslu terkait Sentra Gakkumdu.

## 4. PENUTUP
Penanganan  tindak  pidana  Pemilu  dapat  dengan  maksimal  dilakukan  pada Pemilu  Tahun  2024  dengan  malakukan  redesain  terhadap  penanganan  tindak pidana  Pemilu,  redesain  tersebut  dilakukan  terhadap  dua  aspek  yakni  pertama melakukan perunahan terhadap subtansi beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang meliputi ketentuan Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513 , Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kemudian penanganan tindak pina Pemilu akan maksimal dengan melakukan perubahan  terhadap  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  dengan  memberlakukan konsep  ketentuan  Pasal  486  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  secara  tegas  pada  pola penanganan  tindak  pidana  Pemilu  oleh  sentra  Gakkumdu,  yakni  dengan menempatkan  rentang  kendali  penghentian  proses  penyidikan  dan  penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abhan,  Afifudun  M,  Pettalolo  Ratna  Dewi,  Fritz  Edward  Siregar,  and  Bagja Rahmat. Laporan  Kinerja 2019  Menegakkan  Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan . Bawaslu RI , 2019. Ardipandanto, Aryojati. “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105
2019.” Info Singkat XI, no. 11 (2019). Collins,  Robert  C.  Bartlett  and  Susan  D. Aristotle’s  Nicomachean  Ethics .
Chicago: The University of Chicago Press, 2011.
Din,  Mohd.,  Rizanizarli  Rizanizarli,  and  Akbar  Jalil.  “Model  Penegakan  Hukum
Tindak  Pidana  Pemilu  Di  Provinsi  Aceh  Yang  Berkeadilan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 289.
https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.289-300.
Fahmi,  Khairul.  “Sistem  Keadilan  Pemilu  Dalam  Penanganan  Pelanggaran  Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System  in  Handling  2019  Concurrent  Election  Violations  and  Disputes  in West Sumatra.” Jurnal Konstitusi 17 (2020): 1–26.
———.  “Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu  System  for  The  Crime  of Election.” Konstitusi 12, no. 2 (2015): 264–83. Hafidz,  Masykuruddin  et  Al. Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP)  Pilkada  Serentak Tahun 2020 . Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020. Huda,  H.M.  Dimyati,  Agus  Edi  Winarto,  and  Lestariningsih  Lestariningsih. “Problematika  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri.” Briliant:  Jurnal  Riset  Dan  Konseptual 7, no. 2 (2022): 434. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012.
Hukum,  Penegakan.  “Penguatan  Bawaslu  Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilu Serentak  Tahun  2024 :  Antara  Tantangan  Dan  Upaya  Penyelesaiannya”  7 (2021): 78–86.
Jazim  Hamidi. Revolusi  Hukum  Indonesia  Makna,  Kedudukan  Dan  Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI . Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Junaidi, Muhammad. “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  220–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631.
Kasim,  Aminuddin,  Supriyadi,  and  Andi  Intan  Purnamasari.  “Dekonstruksi Penanganan  Pelanggaran  Administrasi  Yang  Terstruktur,  Sistematis,  Dan Masif Dalam PILKADA.” Mimbar Hukum 33, no. 2 (2021): 494–520.
Mahmud  Marzuki  dan  Peter  Mahmud.  “Penelitian  Hukum,.” Jurnal  Penelitian Hukum , 2011. Meuwissen. Meuwissen  Tentang  Pegembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum . Bandung: Reflika Aditama, 2018. Miftakhul  Huda.  “Pola  Pelanggaran  Pemilukada  Dan  Perluasan  Keadilan Substantif  (‘Pattern  of  Election  Violations  and  Expansion  of  Substantive Justice’).” Jurnal Konstitusi 8, no. 2 (2010): 140.
Mpesau,  Alasman.  “Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Penanganan Pelanggaran  Administrasi  Ditinjau  Dari  Perspektif  Sistem  Peradilan Indonesia.” Audito  Comparative  Law 2,  no.  2  (2021):  74–85. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207.
Mulyadi,  Dudung.  “Analisis  Penerapan  Bentuk-Bentuk  Tindak  Pidana  Pemilu.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7, no. 1 (2019): 14.
https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144.
Mulyani,  Tri,  Sukimin  Sukimin,  and  Kampanye  Politik.  “Pelibatan  Anak Involving Children in Political.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (2020): 365–84.
Revised: 25-2-2023 Accepted: 15-11-2023
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja’hidah Muja’hidah
e-ISSN : 2621-4105

## Nugraha,  Harry  Setya.  “Redesain  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam
Penyelesaian  Sengketa  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan Wakil  Presiden  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 22,  no.  3 (2015): 420–41. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5.
Permana,  Bayu  Indra,  Dian  Septiandani,  Kadi  Sukarna,  and  Sukimin  Sukimin. “Reposisi  Pengaturan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Penyelenggaraan  Pilkada.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  224. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800.
Pramana,  Setiya,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  Kadi  Sukarna,  and Pemilihan  Umum.  “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pemilihan Umum.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 462–79. Prayinto,  Sudi.  “Problematika  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilu  2019.” Tata Kelola Pemilu 2019, no. April (2019): 1–18.
Rajab,  Achmadudin.  “Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam Mengaktifkan  Kembali  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM Law Review 4, no. 1 (2021): 343. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702. Ramadhan, Muhammad Nur. “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan  Pemilu  2019.” Jurnal  Adhyasta  Pemilu 2,  no.  2  (2021): 115–27. https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12.
Satria,  Hariman.  “Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan Umum Di Indonesia.” Integritas : Jurnal Antikorupsi 5, no. 1 (2019): 1–14. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342.
Soerjono,  Soekanto,  and  Mamudji  Sri.  “Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat.” In Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2011. Sukimin, Sukimin. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 112. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus  Law  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah.” Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 257. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.257-270. Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, and Bambang Sadono. “Penegakan Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Politik  Uang  Pada  Pemilu  2019.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 444. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370.
Yani,  Ahmad.  “Urgensi  Pengaturan  Tindak  Pidana  Pemilu  Elektronik  Pada Pelaksanaan  Pemilu 2024.” Jurnal  Tata Kelola Pemilu  Indonesia 3, no. 19 (2022): 161–82.