## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## PENDEKATAN DUALISTIK TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN PANCASILA
Sulistya Eviningrum 1
1 Program Studi hukum, Universitas PGRI Madiun, Jalan Setia Budi No.85, Madiun, 63118 E-mail : sulistya@unipma.ac.id
Abstract— The spread of hate speech is very dangerous for the life of the Indonesian state, so it must be seriously addressed through  legal  means.  Law  enforcement  for  the  prohibition  of  hate  speech  must  be  oriented  towards  creating  a  just  legal decision.  The  dominance  of  a  monoistic  approach  in  law  enforcement  against  hate  speech  is  criticized  because  it  is  very prone to abuse. A monoistic approach that emphasizes fulfilling the elements of the offense must be evaluated because the main subject being tested or tried in cases of hate speech is utterances or words. Utterances or words have an interpretation, therefore  to  ascertain  whether  the  perpetrators  of  hate  speech  really  intend  or  intentionally  spread  information  that  can cause hatred based on Ethnicity, Religion, Race and Intergroup (SARA), the perpetrator's mental attitude when conveying the message. The dualistic approach is important to clearly describe whether the elements of the offense are fulfilled and the perpetrator's actions can be legally justified. The dualistic approach in law enforcement against hate speech is more likely to present justice in accordance with the values contained in Pancasila .
Keywords — : Hate Speech, Law Enforcement, Dualistic Approach.

## I. PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penegakan  hukum  terkait  pelarangan  ujaran  kebencian,  mulai  dari  pencegahan  hingga penindakan,  sangat  mendesak  untuk  dimaksimalkan  untuk  menekan  dampak  buruk  dari  penyebaran  ujaran  kebencian.  Di  sisi lain, kualitas penegakan hukum terkait pelarangan ujaran kebencian harus tetap dijaga, jangan sampai digunakan untuk tujuan selain  hukum,  seperti  kriminalisasi  terhadap  orang  yang  tidak  sepaham  dengan  penguasa.  Sebagai  nilai  netral,  hukum  ibarat pedang  bermata  dua;  itu  bisa  positif  bila  digunakan  semata-mata  untuk  membawa  keadilan,  prinsip  negara  hukum  ialah  “ the rule  of  law,  not  of  man ” 1 ,  dan  bisa  berarti  negatif  bila  digunakan  semata-mata  untuk  kekuasaan.  Hingga  saat  ini,  perdebatan tentang ujaran kebencian seolah memecah belah masyarakat menjadi saling bermusuhan. Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM, termasuk hak kebebasan berpendapat 2 . Di satu sisi, ada tudingan terhadap kelompok tertentu yang menyebarkan ujaran kebencian; di sisi lain, ada pula tudingan bahwa kelompok tertentu menjadikan isu ujaran kebencian hanya sebagai alat untuk  menghajar lawan politik. Karena itu, dalam pembahasan tentang ujaran kebencian, diperlukan analisis hukum yang tajam untuk menghindari subjektivitas politik. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah, “Bagaimana Pendekatan Dualistik Terhadap Kasus Ujaran kebencian Berdasarkan Pancasila?”.

## II. TINJAUAN TEORITIS
Dualisme  adalah  konsep  filsafat  yang  menyatakan  ada  dua  substansi.  Dalam  pandangan  tentang  hubungan  antara  jiwa  dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non fisik 3 . Penelitian ini menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ujaran kebencian penegak hukum tidak cukup hanya mencari pemenuhan unsur delik yang melanggar hukum, tetapi harus jelas  bahwa  sikap  batin  pelaku  memang  menginginkan  penyebaran  kebencian  terhadap  etnis  tertentu,  agama,  dan  kelompok serta  akibatnya  yaitu  kerugian  bagi  pihak  lain.  Dengan  adanya  penerapan  sistem  pemerintahan  demokrasi  adalah  mencakup kebebasan berbicara, dan dilaksanakannya proses perebutan kekuasaan secara sah melalui pemilu. Kedua prinsip ini membawa dampak baru pasca pertemuannya dengan teknologi komunikasi berbasis internet yang telah menjadi media aspirasi publik yang baru dengan jaminan kerahasiannya, sifatnya yang sulit dikontrol, yaitu kemunculan perilaku ujaran kebencian.
Ujaran adalah kalimat yang dilisankan. Ujaran biasanya berupa wicara yang diapit oleh dua kesenyapan. Ujaran selalu berupa lisan, sementara representasi dari ujaran dalam bentuk tertulis 4 . Ujaran kebencian (bahasa Inggris: hate speech ) adalah tindakan komunikasi  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk  provokasi,  hasutan,  ataupun  hinaan  kepada individu  atau  kelompok  yang  lain  dalam  hal  berbagai  aspek  seperti  ras,  warna  kulit,  etnik,  gender,  cacat 5 ,  orientasi  seksual,
1 Aziz Syamsuddin, 2019, “Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang”, Jakarta, Sinar Grafika
2 Rahardjo, Satjipto, 1980, “Hukum Dan Masyarakat”, Bandung, Angkasa .
3 Hart, W.D. (1996) "Dualism", dalam A Companion to the Philosophy of Mind, ed. Samuel Guttenplan, Oxford: Blackwell , h. 265-7.
4 Harimurti Kridalaksana (2008). Kamus Linguistik (edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-3570-8.
5 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/146., diakses 17 Juli 2023

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
warga  negara,  agama,  dan  lain-lain.  Dalam  arti  hukum,  ujaran  kebencian  adalah  perkataan,  perilaku,  tulisan,  ataupun pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu  terjadinya  tindakan  kekerasan  dan  sikap  prasangka  entah  dari  pihak  pelaku, pernyataan  tersebut,  atau  korban  dari  tindakan  tersebut 6 .  Situs  web  yang  menggunakan  atau  menerapkan  ujaran  kebencian disebut  situs  kebencian  ( hate  site ).  Kebanyakan  dari  situs  ini  memakai  forum  internet  dan  berita  untuk  mempertegas  sudut pandang tertentu 7 .
Sementara  di  Indonesia,  R.  Susilo  menerangkan  bahwa  yang  dimaksud  dari  menghina  adalah  menyerang  kehormatan  dan nama  baik  seseorang.  Yang  terkena  dampak  ujaran  kebencian  biasanya  merasa  malu.  Menurutnya,  penghinaan  terhadap  satu individu ada 6  macam  yaitu 8 :  Menista secara lisan ( smaad ), Menista dengan surat/tertulis ( smaadschrift ), Memfitnah ( laster ), Penghinaan  ringan  ( eenvoudige  belediging ),  Mengadu  secara  memfitnah  ( lasterlijke  aanklacht ),  Tuduhan  secara  memfitnah ( lasterlijke  verdachtmaking ) 9 .    Dalam  kasus  ujaran  kebencian,  penegak  hukum  tidak  cukup  hanya  mencari  pemenuhan  unsur delik  yang  melanggar  hukum,  tetapi  harus  jelas  bahwa  sikap  batin  pelaku  memang  menginginkan  penyebaran  kebencian terhadap etnis tertentu, agama, dan kelompok serta akibatnya yaitu kerugian bagi pihak lain. Perbedaan interpresi adalah wajar, namun  kecermatan  dalam  memberikan  tafsir  atas  unsur  kesengajaan  dan  unsur  mendistribusikan/mentransmisikan/dapat diaksesnya dalam tindak pidana siber menjadi aspek penting untuk diatur dalam norma yang tidak multitafsir.
Dalam  masa  orde  baru,  untuk  menanamkan  dan  memasyarakatkan  kesadaran  akan  nilai-nilai  Pancasila  harus  lebih disosialisasikan  diinternalisasi  sehingga  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila,  dalam  kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat dan bernegara akan semakin melekat di jiwa warga Negara Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang terbuka, sedang diuji daya tahannya  terhadap  gempuran,  pengaruh  dan  ancaman  ideologi-ideologi  besar  lainnya,  seperti  liberalisme  (yang  menjunjung kebebasan  dan  persaingan),  sosialisme  (yang  menekankan  harmoni),  humanisme  (yang  menekankan  kemanusiaan),  nihilisme (yang  menafikan  nilai-nilai  luhur  yang  mapan),  maupun  ideologi  yang  berdimensi  keagamaan.  Pancasila  merupakan  pilar ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Dengan salah satu butirnya  yaitu  mampu  menempatkan  persatuan,  kesatuan,  serta  kepentingan  dan  keselamatan  bangsa  dan  negara  sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan 10 .

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  kajian  konseptual  ( conseptual  approach )  dan  kajian perundang-undangan ( statute approach ) 11 . Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur, yaitu teknik kajian dengan menganalisis berbagai referensi khususnya konsep negara hukum yang berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pancasila sebagai landasan  teori filosofis  negara,  merupakan sumber dari segala sumber hukum atau  sumber utama hukum kita.  Eksistensi  Hak  Asasi  Manusia  menciptakan  arus  yang  membawa  peradaban  ke  arah  yang  peradaban  yang  lebih  mapan dalam pemahaman mengenai hak-hak dasar dari manusia 12 . Setiap bentuk peraturan dan praktek hukum harus selalu mengacu pada nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila  merupakan cita  hukum ( Rechtsidee )  yang  menjadi pedoman bagi semua produk hukum. Patokan utama negara yang menganut konsep rule of law dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pembentukan  hukum  positif  apapun  dimaksudkan  untuk  mencapai  cita-cita  yang  terkandung  dalam  pancasila 13 .  Nilai-nilai keadilan  secara  tegas  tertuang  dalam  sila  kelima  Pancasila 14 ,  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, sila-sila Pancasila pada masa lalu dijabarkan menjadi 36 butir. Namun sejak tahun 2003, 36  butir Pancasila  diubah  atau  disempurnakan  menjadi  45 butir  berdasarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  1/MPR/2003.  Nilai-nilai keadilan ditekankan pada butir 2 sila kelima yang berbunyi, “mengembangkan sikap adil terhadap sesama”. Adil kepada sesama berarti adil kepada setiap warga negara Indonesia dan sesama manusia yang tinggal di Indonesia. Keadilan jelas menjadi tujuan penegakan hukum. Selain secara eksplisit terkandung dalam sila kelima, nilai-nilai keadilan juga terkandung dalam sila pertama dan  kedua.  Sila  pertama,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  jelas  sangat  relevan  dengan  keadilan  karena  setiap  agama  dan  ajaran ketuhanan  selalu  mengajarkan  tentang  keadilan.  Demikian  pula  sila  kedua,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  juga mengakomodir  nilai-nilai  adil  karena  semua  manusia  ingin  diperlakukan  secara  adil;  dengan  penekanan  pada  kata  "adil"  dan
6 Manthovani, Reda (31 Mei 2019). "meluruskan istilah kritik fitnah dan ujaran kebencian". Hukum Online. Diakses tanggal 17 Juli 2023.
7 Gibney, Fintan (2000-12-11). "Website of hate". Irish Times. Diakses tanggal 17 Juli 2023..
8 Ratiyu,    2011,  Defamation  dan  hate  speech  menurut  seorang  pengamat.  Http://ratiyu.blogspot.com/2011/04/defamation-dan-hate-speech-menurut.html. Diakses pada tanggal 17 juli 2023
9 hutomo, dimas (2018-09-10). "Bentuk Penghinaan yang bisa dijerat pasal tentang hate speech". hukum online. Diakses tanggal 17 Juli 2023
10 Kristan, 2021, Pandangan mengenai praktik-praktik hoax dan hate speech,harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, 08 Jan 2021 https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pandangan-mengenai-praktik-praktik-hoax-dan-hate-speechharus-mencerminkan-nilai-nilai-pancasila/,  diakses 17 Juli 2023
11 Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti .
12 Marzuki Suparman, Riyadi Eko, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia”, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
13 Asshiddiqie, Jimly, 2006, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Konpress ”.
14 Ali, As’Ad Said, 2009, “Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa”, Jakarta, LP3ES .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
"beradab".  Manusia  memiliki  hak  alamiah  yang  melekat  pada  dirinya  yaitu  kemanusiaannya 15 .  Fundamental  bagi  hidup  dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia 16 .
Secara  teori  dan  fakta,  konsepsi  negara  hukum  Indonesia  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  tidak  persis  sama dengan  konsepsi  negara  hukum  di  negara-negara  Eropa  Kontinental  atau  Anglo  Saxon.  Perbedaan  mendasar  antara  peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan negara-negara lain adalah ditetapkannya Pancasila sebagai alat pelopor dan penyaring dalam  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa,  bernegara,  dan  pemerintahan 17 .  Pengaturan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, landasan filosofis bahwa hukum merupakan  alat  utama  negara  dalam  menyelenggarakan  segala  urusan  negara.  Dalam  konteks  kehidupan  sehari-hari,  kita memaknai benci  sebagai  ketidaksukaan terhadap sesuatu.  Hingga  sekarang  negara kita  belum  memiliki definisi  hukum ujaran kebencian dalam undang-undang. Makna ujaran kebencian tersirat dalam Pasal 19 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 1976 yang berbunyi: “Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  merupakan landasan  filosofis  bahwa  hukum  merupakan  alat  utama  negara  dalam  menyelenggarakan  segala  urusan  dalam  negara. Menciptakan terbentuknya sebuah model negara yang dikenal dengan konsel negara hukum atau rule of law 18 .
Indonesia telah  meratifikasi ICCPR  melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil  dan  Politik.  Merujuk  pada  Pasal  19  ICCPR,  tersirat  bahwa  kebencian  yang  dilarang  adalah  kebencian  yang  menghasut orang untuk melakukan tindakan diskriminasi, permusuhan atau bahkan kekerasan berdasarkan kebangsaan, ras atau agama. Hal yang sama terlihat pada penerapan beberapa kode etik media sosial.
Google Inc . melarang keras penyebaran ujaran kebencian dengan menggunakan layanan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan dan Kebijakan mereka yang menyatakan: Produk Google Inc. adalah platform untuk kebebasan berekspresi. Google Inc tidak  mendukung  konten  tentang  kekerasan  terhadap  individu  atau  kelompok  berdasarkan  ras  atau  asal  suku,  agama, disabilitas,  jenis  kelamin,  usia,  kebangsaan,  status  veteran,  atau  orientasi  seksual/identitas  gender,  atau  yang  tujuan  utamanya adalah menghasut kebencian berdasarkan karakteristik inti tersebut. Ini bisa menjadi tindakan penyeimbangan yang rumit, tetapi jika tujuan utamanya adalah untuk menyerang grup yang dilindungi, kontennya melewati batas.
Twitter juga  melarang  penyebaran  ujaran  kebencian  dengan  menggunakan  layanan  mereka.  Hal  ini  tertuang  dalam  bagian Pusat Bantuan, Kebijakan dan Pelaporan, Kebijakan, yang berbunyi: Twitter melarang promosi konten kebencian, topik sensitif, dan  kekerasan  secara  global.  Ujaran  kebencian  atau  advokasi  terhadap  individu,  organisasi,  atau  kelompok  yang  dilindungi berdasarkan ras, etnis, asal negara, warna kulit, agama, disabilitas, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, status veteran, atau status perlindungan lainnya. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau binatang.
Mirip  dengan Google dan Twitter , Facebook juga  membuat  kebijakan  anti  ujaran  kebencian.  Hal  tersebut  tertuang  dalam butir  3  (tiga),  Pernyataan  Hak  dan  Tanggung  Jawab  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  pemilik  akun Facebook yang  berbunyi, “Anda tidak akan memposting konten yang bersifat ujaran kebencian, mengancam, atau pornografi; menghasut kekerasan; atau berisi ketelanjangan atau  gambar atau kekerasan  yang tidak beralasan”. Maka  kebencian  di luar  kerangka sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (Sembilan belas) ICCPR seharusnya tidak menjadi masalah karena kebencian atau kebencian merupakan emosi alamiah yang ada pada setiap manusia dan tidak selalu berkonotasi negatif. Kebencian terhadap koruptor atau tindakan koruptif, ajaran  komunis  yang  dilarang  konstitusi,  pengedar  narkoba,  perusakan  lingkungan  tentu  tidak  berbahaya  dan  tidak  bisa dipermasalahkan  secara  hukum.  Ada  juga  rasa  kebencian  antar  individu  yang  tidak  dapat  dipersoalkan  secara  hukum,  seperti seorang anak yang membenci ibu tirinya karena menganggap ibu tirinya mengambil ayah mereka dari ibu kandungnya, seorang pemuda yang membenci laki-laki lain yang merenggut pacarnya, atau seorang siswa yang membenci pesaing mereka di sekolah. Suka atau benci adalah perasaan yang sangat manusiawi dan tentunya tidak boleh dilarang atau dipaksakan. Perlu diingat bahwa negara  kita  adalah  negara  demokrasi  yang  menganut  prinsip  kebebasan  berekspresi.  Prinsip  kebebasan  berekspresi  bahkan secara tegas diatur dalam konstitusi kita, yakni Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Prinsip kebebasan berekspresi menjamin bahwa warga  negara  bebas  mengemukakan  pendapatnya,  termasuk  kritik.  Setiap  warga  negara  berhak  menyampaikan  pendapat  dan ekspresinya  melalui  kritik  dan  saran  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  selama  kritik  tersebut  bersifat membangun  dan  narasi  argumentasinya  berdasarkan  pada  data  dan  fakta.  Berbeda  halnya  jika  kritik  tersebut  bertujuan  untuk memprovokasi orang lain agar melakukan kebencian berdasarkan pada SARA (Suku,  Agama, Ras, dan Antar Golongan) atau orientasi  seksual  orang  lain 19 . Kaburnya  batas  antara  kritik  dan  kebencian  bisa  mematikan  demokrasi  karena  salah  satu  unsur utama demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Ini akan menjadi masalah jika kritik diklasifikasikan sebagai kebencian. Kritik merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  rakyat  dalam  mengontrol  jalannya  pemerintahan.  Dengan  kritik,  mereka  yang menjalankan pemerintahan diingatkan ketika tindakan mereka dianggap menyimpang. Sebaliknya, tanpa kritik, penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus terjadi dan pada akhirnya menimbulkan kerusakan sistem yang sulit diperbaiki. Kendati pun kebebasan berpendapat tidak absolut, tetapi penegakan hukumnya tidak boleh melanggar hukum dan  HAM yang
15 Rahayu, 2012, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”, Semarang, Badan Penerbit UNDIP .
16 Effendi, Masyhur, 1994, “Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Jakarta, Ghalia Indonesia .
17 Margono, 2019, “Pendekatan Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim”, Jakarta, Sinar Grafika .
18 Made Hendra Wijaya, (2015), Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi, p: 5.2 ,
19 Relly Rakhmani Pane, Nelvitia Purba, and Mustamam Mustamam, (2021), Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, Jurnal  Ilmiah METADATA, 3.2, p: 599–619.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
diamanatkan  konstitusi 20 .  Pemasalahan  lain  yang  kerap  terjadi  dalam  penegakan  hukum  terkait  kebebasan  berpendapat,  yaitu profesionalitas  penyidik  dalam  menangani  laporan  ataupun  pengaduan  terkait  kebebasan  berpendapat  yang  mengarah  pada ujaran kebencian ataupun penghinaan sering kali terjadi diskriminasi 21 .
Selain  belum  adanya  definisi  ujaran  kebencian,  juga  belum  ada  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur  larangan penyebaran  ujaran  kebencian  di  Indonesia.  Ketentuan  yang  mengatur  larangan  ujaran  kebencian  tersebar  dalam  berbagai undang-undang, yaitu: Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang larangan menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap  sebagian  atau  seluruh  rakyat  Indonesia,  dan  Pasal  157  KUHP,  Pasal  157  KUHP  yang  mengatur  larangan mengumumkan,  memajang  atau  membubuhkan  tulisan  atau  gambar  di  di  muka  umum,  yang  memuat  ungkapan  permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap rakyat Indonesia, dengan maksud agar isinya dikenal atau lebih dikenal luas. Sebenarnya selain kedua pasal tersebut, terdapat pasal 155 KUHP yang mengatur tentang penyebaran tulisan yang mengandung ungkapan  kebencian  terhadap  Pemerintah  Indonesia,  namun  pasal  ini  telah  dicabut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan Keputusan No. 6/PUU-V/2007 karena bertentangan dengan UUD 1945. Substansi hukum pada UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE) 22 .  Changes  in  human  activities  dalam  berbagai  sektor  sehingga  secara  langsung  telah  mempengaruhi lahirnya  bentuk-bentuk  legal  action  yang  berkaitan  dengan  teknologi  informasi 23 .  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  pada pasal  28  ayat  (2) juncto Pasal  45A  ayat  (2),  yang  mengatur  tentang  larangan  penyebaran  informasi  yang  dapat  menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dalam transaksi elektronik. Indonesia sebagai negara demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 24 .
UU  No.  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Rasial  dan  Etnis  pada  Pasal  16,  yang  mengatur  larangan menunjukkan  kebencian  terhadap  orang  lain  berdasarkan  diskriminasi  ras  dan  etnis.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Aturan Hukum Pidana pada Pasal 14 yang mengatur tentang larangan penyiaran berita atau berita bohong dan dengan sengaja  menimbulkan  keresahan  masyarakat,  dan  Pasal  15  yang  mengatur  larangan  penyiaran  berita  yang  tidak  pasti  atau berlebihan atau tidak lengkap, sementara orang memahami, atau setidaknya mereka dapat menduga bahwa berita tersebut akan atau dengan mudah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia 25 . Undang-undang  ini  sebenarnya  sudah  sangat  lama  tidak  pernah  digunakan  oleh  aparat  penegak  hukum  namun  digunakan kembali  sejak  tahun  2017  karena  tensi  politik  yang  terus  meningkat  pasca  Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  dan  menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
Pasal-pasal  dalam  lima  undang-undang  itulah  yang  sering  digunakan  aparat  penegak  hukum  untuk  mengusut  kasus  ujaran kebencian.  Sepanjang  tahun  2014  hingga  saat  ini  telah  terjadi  beberapa  kasus  ujaran  kebencian  yang  menjadi  pemberitaan  di media  massa.  Di  antaranya  adalah  kasus  Buni  Yani  yang  pada  November  2016  resmi  ditetapkan  sebagai  tersangka  penyebar informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan pernyataan/tulisan SARA di status akun Facebook miliknya; kasus Alfian Tanjung yang pada Mei 2017 ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyebarkan kebencian melalui akun Twitter dengan menuduh partai politik tertentu mengandung PKI; kasus Jonru Ginting, yang pada September 2017 ditetapkan sebagai tersangka penyebar  kebencian  dengan  memposting  isu  Syiah  di Facebook ;  kasus  Asma  Dewi  yang  pada  tahun  2018  ditetapkan  sebagai tersangka  penyebar  kebencian  melalui Facebook dengan  mengkritik  kebijakan  pemerintah  tentang  impor  jeroan  hewan;  dan kasus  Ahmad  Dhani,  yang  pada  2018  dituduh  menyebarkan  ujaran  kebencian  setelah  memposting  pernyataan  di  media  sosial bahwa  pendukung  penista  agama  pantas  diludahi.  Selain  kasus  yang  menjadi  sorotan  masyarakat,  masih  banyak  lagi  kasus ujaran  kebencian  yang  melibatkan  tokoh  non  publik  di  berbagai  kota  di  Indonesia.  Hampir  semua  kasus  ujaran  kebencian tersebut  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Merujuk  pada  putusan  hakim  tersebut,  dapat  kita  lihat  betapa  dominannya penerapan pendekatan monoistik pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum larangan ujaran kebencian.
Pendekatan  monoistik  umumnya  menyatukan  tindak  pidana  dan  tanggung  jawab  pidana.  Dalam  pendekatan  monoistik terpenuhinya  unsur-unsur  delik  menjadi  tolok  ukur  untuk  dipidananya  para  terdakwa  tanpa  memperhatikan  ada  atau  tidaknya mens  rea.  Pendekatan  monoistik  dalam  kasus  ujaran  kebencian  menimbulkan  kecaman  dari  banyak  kalangan,  karena pemenuhan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ujaran kebencian sangat rumit, belum lagi  menentukan sikap batin pelaku yang  menyebarkan  ujaran  kebencian  hingga  merugikan  pihak  lain.  Subyek  utama  yang  diuji  atau  dinilai  dalam  kasus  ujaran kebencian  adalah  ujaran  itu  sendiri  baik  tertulis  maupun  lisan.  Tuturan  tertulis  atau  lisan  pada  umumnya  dapat  bersifat
20 Arief, Nawawi, Barda, 2018, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Prenada Media .
21 Naibaho,  M.,  dkk.  (2021),  Penegakan  Hukum  Oleh  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Utara  Terhadap  Ujaran  Kebencian  Menggunakan  Sarana  Media  Sosial, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 441-454
22 R  Taufiq  Ilhamsyah,  2018,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  Yang  Dilakukan  Kepada  Kepala  Negara  Dan  Kapolri  Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan).
23 Sulistya Eviningrum, (2021), Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat,
Proceeding of Conference on Law and Social Studies http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS, Held in Madiun on August 6th 2021, e-ISSN: 2798- 0103
24 Kristian  Megahputra  Warong,  2020,  “Kajian  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Kebebasan  Berpendapat  Oleh  Organisasi  Kemasyarakatan  Di  Media Sosial”, Lex Administratum .
25 Asshiddiqie, Jimly, 2012, “Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi”, Jakarta, Sinar Grafika .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
multitafsir.  Makna  sebuah  ujaran  sangat  tergantung  pada  kapan  dan  dimana  ujaran  itu  disampaikan,  siapa  yang menyampaikannya  dan  apa  konteksnya.  Fakta  bahwa  bangsa  kita  terdiri  dari  beragam  suku  dan  latar  belakang  budaya  telah menambah  kompleksitas.  Sebuah  ucapan  yang  netral  dalam  kaitannya  dengan  kelompok  etnis  dan  budaya  tertentu  dapat ditafsirkan  secara  negatif  oleh  orang-orang  dari  latar  belakang  etnis  dan  budaya  lain.  Dikemukakan  oleh  Lawrance  Meir Friedman  dengan  mengacu  pada three  elements  of  legal  system yang  terdiri  atas  struktur  hukum  (berkaitan  dengan  aparat penegak  hukum),  substansi  hukum  (berkaitan  dengan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan),  dan  kultur  hukum (berkaitan dengan kebiasaan atau hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu) yang bersifat kolektif 26 . Misalnya, kata jancuk atau  cuk,  dalam  bahasa  Jawa  secara  harfiah  berarti  negatif,  namun  bagi  sebagian  orang  di  Jawa  Timur  menjadi  simbol keintiman  dan  kedekatan  pribadi.  Namun,  jika  julukan  tersebut  digunakan  di  daerah  lain  dapat  menimbulkan  makna  yang berbeda.  Dari  segi  hukum,  kita  bisa  merujuk  pada  kasus  Asma  Dewi,  di  sini  dia  dinyatakan  menebar  kebencian  kepada pemerintah karena menulis kata "edun" (gila) di status Facebook nya menanggapi pemberitaan impor jeroan hewan. Kata “edun” dimaknai  menghina pemerintah oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal  kata  tersebut  sebenarnya  ungkapan  ketidakpuasan  Asma Dewi tanpa maksud menuduh pemerintah gila.
Dalam  setiap  kasus  ujaran  kebencian,  pengadilan  kerap  meminta  penjelasan  dari  ahli  komunikasi  dan  ahli  bahasa  untuk menilai  apakah  ujaran  tersebut  tergolong  ujaran  kebencian.  Penegakan  hukum  larangan  ujaran  kebencian  membutuhkan kedisiplinan bahasa dan komunikasi. Hukum progresif juga menyarankan untuk mengembangkan perspektif multidisiplin, yaitu mempelajari  hukum  dari  berbagai  sudut  disiplin  ilmu.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  dengan  saran  tersebut  pengajaran  hukum tidak  lagi  terbatas  pada  isi  doktrin  hukum,  dengan  mengabaikan  konteks  sosial  di  mana  hukum  itu  bekerja  dan  mengabaikan pengaruhnya  terhadap  tingkah  laku  manusia 27 .  Ilmu  hukum  tidak  lagi  hanya  menekankan  pengetahuan  hukum  sebagai seperangkat  aturan  normatif  dan  kemampuan  untuk  menafsirkannya,  tetapi  juga  mempertajam  keahlian  seseorang  dalam berbagai  keterampilan  dan  visi  lainnya.  Apalagi  dalam  kasus  ujaran  kebencian  yang  membutuhkan  pengujian  makna  ujaran sehingga  sulit  untuk  membentuk  unsur  kesengajaan  dan  mengetahui  sikap  batin  pelaku,  dalam  kasus  pencurian  diatur  dalam Pasal  362  KUHP  saja  aparat  penegak  hukum.  seringkali  sulit  merumuskan  unsur  niat  dan  sikap  batin  pelakunya.  Pendekatan monoistik  dalam  kasus  pencurian  3  buah  kakao  oleh  nenek  Minah  di  Pengadilan  Negeri  Purwokerto  pada  tahun  2009 merupakan contoh nyata. Jika mengacu pada pemenuhan unsur delik, nenek Minah terbukti mengambil barang yang seluruhnya atau  sebagian  milik  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum.  Namun  kasus  tersebut  menjadi  gosip publik  karena  dianggap  tidak  memenuhi  rasa  keadilan.  Kakao  yang  diambil  hanya  tiga  buah,  itupun  dikembalikan  kepada pemiliknya, namun Pengadilan Negeri Purwokerto tetap memvonis nenek Minah bersalah.
Begitu pula dengan kasus Baiq Nuril yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung karena ikut menyebarkan rekaman ujaran mesum atasannya. Majelis  hakim Mahkamah  Agung  dalam putusan peninjauan kembali  menolak permohonan terpidana Baiq Nuril.  Putusan  yang  disampaikan  majelis  hakim,  Suhadi  beserta  anggotanya  Desnayeti  dan  Margono,  telah  tertuang  dalam nomor  pendaftaran  W25.U1/249/HK.01/1/2019.  Putusan  peninjauan  kembali  itu  langsung  diajukan  majelis  hakim  ke Mahkamah  Agung  pada  26  September  2018.  Dalam  putusan  tersebut,  Baiq  Nuril  dinyatakan  bersalah  menyebarkan  rekaman dugaan pelecehan seksual. Hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp. 500 juta kepada Baiq Nuril subsider tiga bulan kurungan. Putusan itu sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Mahkamah Agung bersikeras memvonis Baiq karena dia hanya menganggap unsur- unsur  delik  dalam  kasus  itu  sudah  terpenuhi 28 .  Namun  jika  melihat  sikap  batin  Baiq  saat  merekam  percakapan  tersebut  jelas tidak  ada  niat  buruk.  Baiq  hanya  membela  diri  sebagai  korban  dugaan  pelecehan  seksual  dari  atasannya;  dia  secara  naluriah melakukan  rekaman.  Dia  juga  tidak  terbukti  sengaja  menyebarkan  rekaman  itu.  Kasus  Baiq  Nuril  telah  mencederai  rasa keadilan  masyarakat  sehingga  muncul  pembelaan  publik  yang  masif  di  media  sosial  dengan  berbagai  petisi  dukungan  dan advokasi  hukum.  Beruntung  Nuril  mendapat  dukungan  penuh  dari  masyarakat  untuk  mendapatkan  keadilan  sehingga  pada akhirnya Presiden Jokowi dengan persetujuan DPR memberikan amnesti sehingga tidak perlu menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan.
Pendekatan  monoistik  yang terlalu  kaku dalam penegakan hukum dalam  kasus  ujaran kebencian  hanya akan  menghasilkan lebih  banyak  kasus  ujaran  kebencian  dan  menjebloskan  banyak  orang  ke  penjara  daripada  menciptakan  keadilan  substantif. Pendekatan monoistik dalam kasus ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya  sila  kedua  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dan  sila  kelima  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Menurut  Moeljatno,  suatu  tindak  pidana  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pertanggungjawaban  pidana 29 .  Untuk  adanya pertanggungjawaban pidana, selain melakukan tindak pidana, orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan. Hal ini tertuang dalam  kalimat  Latin:  “ Actus  non  facit  reum,  nisi  mens  sit  rea ”.  (perbuatan  tidak  membuat  seseorang  bersalah,  kecuali pikirannya  bersalah).  Bahwa  untuk  mempertanggung  jawabkan  suatu  tindak  pidana  tidak  cukup  hanya  dengan  melakukan
26 Soekanto Soerjono, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja grafindo Persada .
27 Rahardjo, Satjipto, 1980, “Hukum Dan Masyarakat”, Bandung, Angkasa ..
28 Ahmad  Sofian,  Tindak  Pidana  Siber  Dalam  Kasus  Baiq  Nuril  Maknun,  https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq- nuril-maknun /April 2020, diakses tanggal 17 Juli 2023
29 Prayitno  Iman  Santosa,  Pertanggungjawaban  Pidana  Menurut  Ajaran  Dualistis,    https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347- pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa,  diakses, tanggal 17 Juli 2023

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tindak  pidana  saja,  tetapi  di  samping  itu  harus  ada  rasa  bersalah  atau  sikap  batin  yang  dapat  dikritisi.  hal  ini  juga  dinyatakan dalam pendekatan hukum tidak tertulis: “suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali akal budi yang bersalah”. ( Geen straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe ). Pendekatan dualistik lebih menjamin hadirnya keputusan yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila..

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Pendekatan  dualistik  merupakan  alternatif  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  yang  adil  dalam  kasus  ujaran  kebencian. Pemenuhan  unsur  delik  harus  dilengkapi  dengan  pembahasan  aspek  pertanggungjawaban  pidana  agar  benar-benar menghasilkan  putusan  yang  adil.  Pancasila  dapat  dipakai  sebagai  pedoman  pendidikan  politik  dalam  mengatasi  ujaran kebencian  di  media  sosial.  Pancasila  sebagai  ideologi  mengandung  makna  didalamnya  sebagai  cara  pandang  penganutnya terhadap  dirinya  sendiri,  dan  menjadi  pedoman  interaksi  sosial.  Nilai  ketuhanan  mengajarkan  tentang  pengakuan  terhadap Tuhan sebagai entitas yang satu, berkuasa, dan juga adalah pencipta, sehingga manusia hanyalah entitas ciptaan yang memiliki kedudukan setara. Selain fungsinya sebagai legitimasi moral dan akhlak manusia. Sila kedua, mengandung makna keadilan dan perlakuan  terhadap  sesama  dengan  asas  perikemanusiaan  sehingga  perilaku  ujaran  kebencian  yang  memperlakukan  manusia lain  sebagai  entitas  yang  harus  dihindari  dapat  ditekan  dengan  infiltrasi  nilai  sila  kedua.  Makna  persatuan  Indonesia, mengajarkan  nilai  integrasi  nasional  dalam  berbagai  aspek  terutama  dalam  interaksi  antar  sesama  manusia  Indonesia  melalui media  sosial.  Sehingga  ujaran  kebencian  yang  tujuannya  menimbulkan  disintegrasi  dapat  dibendung  dengan  pendidikan  sila ketiga.  Sila  keempat,  mengandung  makna  permusyawaratan  berdasarkan  sikap  yang  bijak  dengan  metode  perwakilan  dapat memunculkan  kesepakatan  umum  yang bisa  menjadi pedoman pencegahan tujuan permusuhan  melalui ujaran  kebencian. Sila ke lima mengandung aspek ketaatan hukum supaya melahirkan sikap yang adil.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti . Ali, As’Ad Said, 2009, “Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa”, Jakarta, LP3ES . Arief, Nawawi, Barda, 2018, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Prenada Media . Asshiddiqie, Jimly, 2006, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Konpress ”. Asshiddiqie, Jimly, 2012, “Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi”, Jakarta, Sinar Grafika . Aziz Syamsuddin, 2019, “Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang”, Jakarta, Sinar Grafika. .
Effendi, Masyhur, 1994, “Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Jakarta, Ghalia Indonesia . Harimurti Kridalaksana, (2008), “Kamus Linguistik”, (edisi ke-4). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama . ISBN 978-979-22-3570-8. Hart, W.D. 1996,  "Dualism", dalam A Companion to the Philosophy of Mind, ed. Samuel Guttenplan, Oxford, Blackwell , h. 265-7.
Kristian Megahputra Warong, 2020, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial”, Lex Administratum .
Margono, 2019, “Pendekatan Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim”, Jakarta, Sinar Grafika . Marzuki Suparman, Riyadi Eko, 2008, “Hukum Hak Asasi Manusia”, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
R  Taufiq  Ilhamsyah,  2018,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  Yang  Dilakukan  Kepada  Kepala  Negara  Dan  Kapolri  Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)”.
Rahardjo, Satjipto, 1980, “Hukum Dan Masyarakat”, Bandung, Angkasa .. Rahayu, 2012, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”, Semarang, Badan Penerbit UNDIP . Soekanto Soerjono, 2004, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta, Raja grafindo Persada .

## B. Jurnal
Made Hendra Wijaya, (2015), Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi , p: 5.2 ,
Naibaho,  M.,  dkk.  (2021),  Penegakan  Hukum  Oleh  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Utara  Terhadap  Ujaran  Kebencian  Menggunakan  Sarana  Media  Sosial,
IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 441-454
Relly  Rakhmani  Pane,  Nelvitia  Purba,  and  Mustamam  Mustamam,  (2021),  Analisis  Yuridis  Penerapan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, Jurnal  Ilmiah METADATA , 3.2, p: 599–619.
Sulistya Eviningrum, (2021), Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat,
Proceeding of Conference on Law and Social Studies http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS, Held in Madiun on August 6th 2021, e-ISSN: 2798-0103

## C. Peraturan Perundang-undangan
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1976 Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik Undang Undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
D. Internet

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Ahmad Sofian, Tindak Pidana Siber Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun, https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq-nuril- maknun /April 2020, diakses tanggal 17 Juli 2023
Gibney, Fintan (2000-12-11). "Website of hate". Irish Times. Diakses tanggal 17 Juli 2023.. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/146., diakses 17 Juli 2023 https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pandangan-mengenai-praktik-praktik-hoax-dan-hate-speechharus-mencerminkan-nilai-nilai-pancasila/, diakses 17 Juli 2023 hutomo, dimas (2018-09-10). "Bentuk Penghinaan yang bisa dijerat pasal tentang hate speech". hukum online. Diakses tanggal 17 Juli 2023 Kristan, 2021, Pandangan mengenai praktik-praktik hoax dan hate speech,harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, 08 Jan 2021 Manthovani, Reda (31 Mei 2019). "meluruskan istilah kritik fitnah dan ujaran kebencian". Hukum Online. Diakses tanggal 17 Juli 2023. Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualistis,  https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347- pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa,  diakses, tanggal 17 Juli 2023
Ratiyu,  2011, Defamation dan hate speech menurut seorang pengamat. Http://ratiyu.blogspot.com/2011/04/defamation-dan-hate-speech-menurut.html. Diakses pada tanggal 17 juli 2023