## IMPLEMENTASI RUJUKAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PUSKESMAS SINGGANI KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU
Hermiyanty, Bertin Ayu Wandira, Fitri Nelianti*
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, PSKM UNTAD *E-mail : fitrinelianti2396@gmail.com

## ABSTRAK
Latar  belakang: Sistem  rujukan  diselenggarakan  dengan  tujuan  memberikan  pelayanan  kesehatan secara bermutu, efektif dan efisien sehingga tujuan pelayanan kesehatan tercapai tanpa menggunakan biaya yang mahal. Namun, jika sistem rujukan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada akan memberikan dampak negatif kepada Puskesmas seperti pada dana kapitasi yang diterima. Puskesmas Singgani memiliki rata-rata rasio rujukan per bulan terbanyak dari 13 Puskesmas di Kota Palu dengan persentase 34,52% sementara rasio ini tidak sesuai rasio yang ditetapkan oleh BPJS FKTP ke FKTL tidak  lebih  dari  15%. Tujuan: Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  Implementasi  Rujukan Pasien  JKN  BPJS  di  Puskesmas  Singgani  Kecamatan  Palu  Timur  Kota  Palu  dengan  menggunakan teori  Edward  III. Metode: Penelitian  yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data Indepth  Interview. Informan  penelitian  sebanyak  11  orang  yang  ditentukan  dengan  teknik Purposive  Sampling.  Hasil: Hasil  menunjukkan  bahwa  variabel  komunikasi  meliputi  transmisi, konsistensi  dan  kejelasan  sudah  baik.  Variabel  sumber  daya  manusia  yaitu  dokter  sudah  memadai, sarana  prasarana  masih  kurang  untuk  menunjang  pelayanan  kesehatan  serta  kewenangan  dalam pemberian  rujukan  sudah  sesuai.  Variabel  disposisi  dimana  komitmen  dokter  dalam  melaksanakan rujukan sudah baik. Variabel struktur birokrasi Puskesmas Singgani sudah memiliki dokumen tertulis terkait  SOP  rujukan. Saran: Saran  untuk  Dinas  Kesehatan  Kota  agar  dapat  menindaklanjuti  hasil rekredensialing Puskesmas.

## Kata kunci: Implementasi, Rujukan, Pasien JKN BPJS

## ABSTRACT
Background: The referral system is held with the aim of providing quality, effective and efficient health services so that health service goals are achieved without the use of expensive costs. However, if the referral system does not work in accordance with existing regulations, it will have a negative impact to Puskesmas like on capitation funds received. Singgani Puskesmas has an average referral ratio per most months out of 13 Puskesmas in Palu City with a percentage of 34.52% while this ratio does not match the ratio set by BPJS FKTP to FKTL no more than 15%. Purpose: The aim of the study was to find  out  the  Referral  Implementation  of  JKN  BPJS  Patients  in  Singgani  Health  Center,  East  Palu District, Palu City using the theory of Edward III. Methode: The research used was qualitative with Indepth  Interview  data  collection  techniques.  The  research  informants  were  11  people  who  were determined by Purposive Sampling techniques. Result: The results show that communication variables include transmission, consistency and clarity are good. Variables of human resources, namely doctors, are adequate, facilities and infrastructure are still lacking to support health services, and authority in providing referrals is appropriate. The disposition variable where the doctor's commitment in carrying out the referral is good. The variable bureaucratic structure of the Singgani Community Health Center already  has  written  documents  related  to  referral  SOPs.  Suggestions:  Suggestions  for  City  Health Department in order to follow up the results of the recredensialing Puskesmas.

## Keywords: Implementation, Referral, Patients JKN BPJS

## PENDAHULUAN
Dalam program JKN, pelayanan kesehatan  diberikan  melalui  FKTP  (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu Puskesmas, klinik dokter pribadi, klinik swasta dan FKTL (Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Lanjutan)  yaitu rumah  sakit.  Peserta  harus  mendapatkan pelayanan  kesehatan  awal  di  FKTP  terlebih dahulu, apabila FKTP tidak mampu memfasilitasi  dan  memberikan  pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka peserta  dapat  dirujuk  ke  FKTL.  Pengecualian khusus untuk keadaan darurat tertentu, peserta dapat  langsung  menggunakan  pelayanan kesehatan di FKTL [1]
Puskesmas  memiliki  peran  penting sebagai gatekeeper atau  kontak  pertama pelayanan  kesehatan  formal  dan  penakis rujukan  sesuai  standar  pelayanan  medis. Puskesmas harus dapat memberikan penanganan  awal  kasus  medis  yang  masih dapat  ditangani  di  Puskesmas  sebelum dilakukan  rujukan  kepada  pasien.  Pada  tahun 2014 ada 144 jenis penyakit yang bisa dilayani Fasilitas Kesehatan Pertama BPJS, namun pada 2016  ini  sudah  meningkat  lagi  jumlahnya yaitu155  jenis  penyakit  yang  bisa  didiagnosa dan harus selesai ditangani FKTP [2] .
Sistem  rujukan  diselenggarakan  dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan secara bermutu,  efektif  dan  efisien  sehingga  tujuan pelayanan kesehatan tercapai tanpa menggunakan biaya yang mahal guna keuntungan  pasien  dan  sistem  kesehatan. Namun,  jika  sistem  rujukan  berjalan  sesuai dengan  peraturan  yang  ada  akan  memberikan dampak  negatif  kepada  BPJS  Kesehatan apabila  fasilitas  kesehatan  primer  merujuk pasien secara berlebihan dan tidak proporsional yaitu  BPJS  Kesehatan  akan  dirugikan  karena akan banyak membayar kasus-kasus rujukan di fasilitas  pelayanan  kesehatan  sekunder  dan tersier  yang  sebenarnya  tidak  harus  dirujuk dengan  sistem  pembayaran  kapitasi  pada
FKTP. Selain itu tingginya  rasio  rujukan juga berakibat pada penumpukan pasien yang terjadi di  RSUD  dan  pada  akhirnya  berdampak  pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan serta menyebabkan PT. Askes tidak dapat memberikan  insentif  kepada  PPK,  karena adanya  pembagian  risiko  antara  PT.  Askes dengan  PPK  berdasarkan  implementasi  dari kapitasi  total  alternatif  I  yang  PPK  dapat menanggung  risiko  keuangan  bila  tidak melakukan pelayanan secara tepat [3]
Berdasarkan  studi  pendahuluan  jumlah rata-rata  rasio  rujukan  perbulan  selama  satu tahun  terakhir  terbanyak  di  Puskesmas Singgani  dengan  persentase  34,52%,  hal  ini tidak  sesuai  rasio  rujukan  yang  telah  di tetapkan  oleh  BPJS  Kesehatan  dimana  rasio rujukan  dari  FKTP  ke  FKTL  tidak  melebihi 15%.
Berdasarkan urauian diatas, maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  “Implementasi  Rujukan  Pasien  JKN BPJS di Puskesmas Singgani Kecamatan Palu Timur Kota Palu”.

## BAHAN DAN CARA
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, dengan indepth  interview ,  Penelitian  ini  telah dilaksanakan  pada  bulan  Juni  sampai  dengan Juli  2018.  Penentuan  informan  dilakukan melalui  teknik purposive  sampling yaitu informan kunci adalah  Kepala Puskesmas dan BPJS Kesehatan Cabang Palu. Informan biasa, yaitu  dokter  umum  dan  kepala  instasi  farmasi yang  ada  di  Puskesmas.  Informan  tambahan yaitu pasien yang dirujuk.

## HASIL PENELITIAN Variabel Komunikasi

## Transmisi
Wawancara  mendalam  yang  peneliti  lakukan kepada  informan  tentang Apa  ada  sosialisasi sistem  rujukan  yang  di  lakukan  oleh  BPJS
ke  Puskesmas? Diperoleh  hasil  bahwa sebagian  besar  informan  menyatakan  baru sekali mengikuti sosialisasi yang diberikan BPJS  terkait  rujukan.  Selain  itu  untuk pertanyaan Apakah  ada  sosialisasi  sistem rujukan Puskesmas kepada staf dan peserta BPJS? didapatkan  bahwa  Puskesmas  juga sudah  melakukan  sosialisasi  kepada  staf  yang dan  peserta  JKN  BPJS    yang  berobat  ke Puskesmas Singgani terkait rujukan.

## Kejelasan
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada informan untuk pertanyaan Bagaimana kejelasan  dari  informasi  yang  diberikan? didapatkan  bahwa  sebagaian  besar  informan menyatakan sudah jelas terkait informasi yang diberikan.

## Konsistensi
Hasil  wawancara  yang  dilakukan    kepada informan untuk pertanyaan Bagaimana konsistensi dari komunikasi yang  berikan? didapatkan  bahwa  sebagaian  besar  informan menyatakan  sudah  konsiten  terkait  informasi yang diberikan.

## Variabel Sumber Daya
Sumber Daya Manusia Wawancara  mendalam  yang  peneliti  lakukan kepada  informan  tentang Berapa  jumlah dokter yang bekerja di Puskesmas Singgani? Diperoleh hasil bahwa sumber daya manusia  yaitu  jumlah  dokter  yang  ada  di Puskesmas sudah cukup memadai, di Puskesmas  Singgani  terdapat  4  orang  dokter umum dan 1 orang dokter gigi.

## Sumber Daya Peralatan Penunjang
Wawancara  mendalam  yang  peneliti  lakukan kepada  informan  tentang Menurut  dokter bagaimana peralatan penunjang  pelayanan kesehatan  yang  ada  di  Puskesmas  ini? apakah sudah menunjang untuk melakukan pemeriksaan 144 diagnosis penyakit? diperoleh sebagaian besar informan menyetakan  bahwa  sumber  daya  peralatan penunjang  belum  cukup  memadai  untuk
menunjang  penanganan  114  diagnosa  kasus penyakit yang harus tuntas di FKTP.

## Kewenangan
Hasil    wawancara  yang  dilakukan  kepada informan  untuk  pertanyaan Siapa  yang diberikan kewenangan dalam pelakasanaan sistem rujukan di Puskesmas ini? didapatkan bahwa  sebagaian  besar  informan  menyatakan kewenangan dalam melakukan rujukan dilakukan oleh dokter.

## Disposisi
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada informan untuk pertanyaan Bagaimana komitmen  dokter  dalam  melaksanakan sistem  rujukan  sesuai  dengan  aturan  yang ada? didapatkan  bahwa  sebagaian  besar informan menyatakan bahwa dalam melakukan rujukan sesuai dengan SOP yang ada

## Struktur Birokrasi
Hasil    wawancara  yang  dilakukan  kepada informan  biasa  kemudian  diperkuat  oleh informan kunci untuk pertanyaan Apakah ada SOP  tentang  sistem  rujukan? didapatkan bahwa  semua  informan  menyatakan  bahwa  di Puskesmas  Singgani  sudah  terdapat  SOP terkait rujukan.

## PEMBAHASAN
Konsep  Komunikasi  dalam  Implementasi Rujukan  Pasien  JKN  BPJS  di  Puskesmas Singgani Kecamatan Palu Timur Kota Palu

## Transmisi
Dalam implementasi rujukan pasien JKN BPJS di Puskesmas Singgani Kecamatan Palu Timur Kota  Palu,  penyampaian  komunikasi  yang dilakukan  oleh  BPJS  kepada  Puskesmas menggunakan  metode  sosialisasi  konven- sional. Sosialiasi konvensional yang dimaksud ialah dikumpulkannya peserta sosialisasi disatu tempat  lalu  diberikan  materi-materi  yang berkaitan  dengan  rujukan.  Informasi  yang diterima  tersebut  kemudian  di  sosiali-sasikan kembali  kepada  Staf  Puskesmas  melalui lokmin  bulanan,  apel  pagi  serta  melalui
WhatsApp (WA) agar informasi yang disampaikan  lebih  cepat  dan  efisien.  Untuk peserta  JKN  dilakukan  sosialisasi  secara langsung tatap muka oleh dokter kepada pasien dengan  memberikan  pemahaman  terkait  alur pelayanan  atau  sistem  rujukan  sebelum memberikan  rekomendasi  rujukan.  Selain melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  secara langsung, Puskesmas juga melakukan sosialisasi  melalui media cetak seperti banner yang  dipasang  di  depan  ruang  tunggu  agar dapat dibaca oleh pasien yang datang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang implementasi program JKN PBI di Puskesmas Kokop  Kecamatan  Kokop  Kabupaten  Bang- kalan  yang  menjelaskan  bahwa  metode komunikasi  yang  dipakai  dalam  implementasi program JKN PBI ini yakni dengan komunikasi secara  langsung  atau  tatap  muka  yang dilakukan pihak pelaksana program dan pihak pemberi  pelayanan  kepada  masyarakat  agar masyarakat  dapat  lebih  memahami  program JKN  PBI  serta  komunikasi  juga  diberikan secara tidak langsung berupa poster [4]

## Kejelasan Komunikasi
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan kepada  semua  informan  mengenai  kejelasan informasi    yang  diberikan  baik  itu  dari  BPJS kepada Puskesmas maupun Puskesmas kepada pelaksana  rujukan  serta  masyarakat  sebagai pasien  rujukan  didapatkan  sudah  menyatakan jelas  dengan  penyampaian  sosialisasi  yang diberikan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  imple- mentasi  program  BPJS  di  Kecamatan  tanah Jawa  Kabupaten  Simalungun  menjelaskan bahwa para petugas pelaksana sudah menerima dengan jelas arahan dan perintah yang menjadi tanggung  jawab  mereka,  tinggal  bagaimana cara  mereka  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat [4]

## Konsistensi Komunikasi
Berdasarkan wawancara kepada semua informan  terkait  konsistensi  informasi  yang diberikan menyatakan sudah konsisten. Berdasarkan pernyataan  informan kunci  BPJS menyatakan  bahwa  bentuk  dari  konsistensi yang dilakukan dapat dilihat dari isi pertemuan di evaluasi KBK yang dilakuakan setiap bulan. Dalam penilaian ini selalu diingatkan kembali terkait  prosedur  pelayanan  serta  membahas masalah-masalah  atau  kendala  yang  mereka hadapi dalam sistem rujukan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implemen- tasi  program  BPJS  di  Kecamatan  tanah  Jawa Kabupaten Simalungun bahwa tingkat konsistensi  terkait  dengan  informasi  yang diberikan oleh BPJS sudah sangat konsisten [5]
Konsep  Sumber  Daya  dalam  Implementasi Rujukan  Pasien  JKN  BPJS  di  Puskesmas Singgani Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sumber Daya Manusia (SDM)
Berdasarkan wawancara kepada informan biasa dan  kunci  jumlah,  dokter  yang  ada  di Puskesmas Singgani ini secara kuantitas sudah cukup  memadai  yaitu  secara  keseluruhan terdapat  lima  orang  dokter  terdiri  dari  empat orang dokter umum dan satu orang dokter gigi. Menurut  Permenkes  Nomor  75  tahun  2014 tentang  Puskesmas  untuk  non  rawat  inap seperti  layaknya  Puskesmas  Singgani  ini, Puskesmas  harus  memiliki  tenaga  kesehatan paling sedikit  terdapat  satu  dokter atau dokter layanan primer, satu orang dokter gigi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian tentang studi pelaksanaan sistem rujukan rawat jalan  tingkat  pertama  (RJTP)  pada  peserta BPJS  di  Puskesmas  Perumnas  Kota  Kendari hasil penelitian menjelaskan bahwa, ketersediaan dokter belum mencukupi sehingga menyebabkan tingginya kasus rujukan [6]

## Sumber Daya Fasilitas
Dalam implementasi rujukan Pasien JKN BPJS di Puskesmas Singgani Kecamatan Palu
Timur  Kota  Palu  didapatkan  bahwa  sumber daya  fasilitas  dimana  ketersediaan  alat-alat kesehatan masih kurang memadai seperti EKG, peralatan  pemeriksaan  mata,  alat  pemeriksaan THT. Berdasarkan observasi langsung menggunakan  lembar  rekreden-sialing  BPJS bahwa  masih  ditemukan  beberapa  alat kesehatan  yang  tidak  tersedia  di  Puskesmas seperti  stetoskop  kebidanan  (fetoskop),  palu refleks, otoskop, forcep hemostatik RO viewer , OSHA  ( Approved  resuscitation  mouthpieces ), lampu  spiritus, loupe (kaca  pembesar).  Jika dilihat  alat-alat  diatas  merupakan  alat  dasar yang  seharusnya  sudah  terpenuhi  sebelum dilakukannya kerja sama oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan pernyataan  dari informan kunci kepala Puskesmas menyatakan bahwa  tindak  lanjut  dari  hal  tersebut Puskesmas Singgani telah melakukan permohonan  untuk  pengadaan  alat  kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian tentang studi pelaksanaan RJTP pada peserta  BPJS  di  Puskesmas  Perumnas  Kota Kendari  bahwa  ketersediaan  fasilitas  alat kesehatan  di  Puskesmas  Perumnas  belum lengkap.  Sehingga  ini  sangat  berpengaruh dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar terhadap peserta peserta BPJS  terhadap angka rujukan di puskesmas Perumnas [7]
Selain  kurangnya  alat  yang  digunakan dalam  pemeriksaan  di  Puskesmas  Singgani juga  masih  terdapat  beberapa  alat  yang  rusak seperti  pembersih  karang  gigi  atau scaler , penambalan  gigi  yang  digunakan  menggu- nakan  sinar,  serta  dental  unit  sehingga berpengaruh  terhadap  pemberian  pelayanan. Berdasarkan penyataan dari informan biasa dan kunci  tindak  lanjut  dari  hal  tersebut  adalah dengan  melakukan  pelaporan  kepada  pihak Dinas Kesehatan namun sampai saat ini belum ada tanggapan  dari Dinas Kesehatan.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  tentang  faktor-faktor  yang  mempe-
ngaruhi  kasus  rujukan  rawat  jalan  tingkat pertama peserta askes sosial PT askes (Persero) Cabang  Metro  di  Puskesmas  Sumber  Sari Bantul  Kota  Metro  tahun  2012  menjelaskan bahwa di Puskesmas Sumba Sari Bantul masih terdapat alat kesehatan yang rusak sehinggaperlu  untuk  diperbaikidan  perlu penambahan  persediaan  bahan  tambal  gigi yang  jarang  tersedia.  Dengan  tersedianya fasilitas  kesehatan  tersebut  maka  dapat menurunkan kasus rujukan RJTP [8] .

## Kewenagan
Pelaksanaan  rujukan  yang  dilaksanakan di  setiap  poli  umum  di  Puskesmas  Singgani secara umum sudah sesuai dengan kewenangan yang ada yaitu dilaksanakan oleh setiap dokter umum di Puskesmas. Berdasarkan wawancara kepada  informan  biasa  dan  kunci  menyatakan bahwa  kewenangan  dalam  hal  memberikan rekomendasi rujukan kepada pasien merupakan tugas  dan  fungsi  dari  dokter  yang  ada  di Puskesmas.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan tentang gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kasus rujukan rawat jalan tingkat  pertama  peserta  askes  sosial  PT  askes (Persero) Cabang Metro di Puskesmas Sumber Sari  Bantul  Kota  Metro  tahun  2012  bahwa  di Puskesmas Sumbersari Bantul, ketika tidak ada dokter yang bertugas, dokter dapat memberikan wewenangnya kepada perawat untuk memeriksa  pasien  dan  merujuk  pasien.  Hal tersebut ternyata bertentangan dengan Permenkes RI No. 001 Tahun 2012 pasal 4 ayat 4 [8]
Konsep  Disposisi  dalam  Implementasi Rujukan  Pasien  JKN  BPJS  di  Puskesmas Singgani Kecamatan Palu Timur Kota Palu Berdasarkan wawancara terkait disposisi berupa  komitmen  dokter  dalam  melakukan rujukan  kepada  pasien  sudah  dapat  dikatakan baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan semua  informan  yang  menyatakan  bahwa
mereka  berkomitmen  melaksanakan  rujukan sesuai dengan SOP yang ada.
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  tentang implementasi kebijakan BPJS di Kota Surabaya  menjelaskan  bahwa  disposisi  atau karakteristik  yang  dimiliki  oleh  pihak  pelak- sana  program  dan  pihak  pemberi  pelaya-nan telah  berkomitmen  melaksanakan  program JKN  untuk  anggota  PBI  sehingga  program dapat terlaksana dengan baik [9]
Konsep  Struktur  Birokrasi  dalam  imple- mentasi  rujukan  Pasien  JKN  BPJS  di Puskesmas Singgani Kecamatan Palu Timur Kota Palu
Dalam implementasi rujukan Pasien JKN BPJS di Puskesmas Singgani Kecamatan Palu Timur  Kota  Palu  berdasarkan  wawancara kepada  semua  informan  menyatakan  bahwa Puskesmas  Singgani  memiliki  SOP  terkait rujukan.
Berdasarkan wawancara kepada informan  biasa  dan  kunci  terkait  pengetahuan terhadap  diagnosa  penyakit  yang  harus  tuntas di  FKTP  sudah  baik.  Berdasarkan  pernyataan informan  biasa  mengatakan  bahwa  terdapat 144 diagnosa penyakit yang menjadi kompetensi dokter yang ada di Puskesmas yang harus tuntas di FKTP. Berdasarkan wawancara informan  biasa  menyatakan  bahwa  masih terdapat beberapa jenis penyakit yang seharusnya  tuntas  namun  dilakukan  rujukan kepada pasien.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian tentang  kajian  pelaksanaan  sistem  rujukan berjenjang  dalam  program  jaminan  kesehatan nasional  (JKN)  di  UPT.  Pelayanan  kesehatan universitas  jember  bahwa  diagnosis  penyakit yang banyak dirujuk terutama Diabetes Melitus tanpa  komplikasi  maupun  dengan  komplikasi dan  hipertensi  esensial  yang  merupakan kompetensi FKTP [10]

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  kepala  Puskesmas Singgani  yang  telah  mengizikan  melakukan penelitian dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Wulandari,  I.  Y.  (2015).  Gambaran Pelaksanaan Rujukan Pasien Peserta JKN BPJS  Kesehatan  Cabang  Depok  di Puskesmas Cimanggis dan Cipayung Pada Januari-Maret 2015.
2. Ratnasari, D. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem  Rujukan  Berjenjang  Bagi  Peserta JKN  di  Puskesmas  X  Kota  Surabaya Analysis of The Implementation of Tiered Referral System for Participant of National Health  Security  at  Primary  Health  Center X of Surabaya, 5, 145–154.
3. Zulkarnain,  dkk.  (2013).  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta Wajib PT. Askes di Kabupaten Banyumas, Jurnal Manajemen  Pelayanan  Kesehatan.  Vol. 06/No.02/2003.
4. Hasanah,  Uswatun.  (2016).  Implementasi Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional Pemberian  Bantuan  Iuran  di  Puskesmas Kokop  Kecamatan  Kokop  Kabupaten Bangkalan. 1-10.
5. Rahayu, Niati. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Implementasi  Program BPJS  Kesehatan  di  Kecamatan  Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 - Oktober 2016. 1-15.
6. Faulina, A. C., Khoiri, A., & Herawati, Y. T.  (2016).  Kajian  Pelaksanaan  Sitem Rujukan  Berjenjang  dalam  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di UPT.  Pelayanan  Kesehatan  Universitas Jember. Jurnal IKESMA, 12 Nomor 2.
7. Parman.  dkk.  (2017).  Studi  Pelaksanaan Sistem  Rujukan  Rawat  Jalan  Tingkat Pertama  (RJTP)  pada  Peserta  BPJS Kesehatan  di  Puskesmas  Perumnas  Kota Kendari  Tahun  2016.  VOL.  2/NO.5/ Januari 2017; ISSN 250-731X. 1-6.
8. Wulandhani,  Amalia.,  dan    Hafizzur- rachman,  M.  (2013).  Gambaran  Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Kasus Rujukan  Rawat  Jalan  Tingkat  Pertama Peserta Askes Sosial PT ASKES
(PERSERO) Cabang Metro di Puskesmas Sumbersari  Bantul  Kota  Metro  Tahun 2012. 1-15.
9.   Vyandri,  M.  A.  (2016).  Implementasi Kebijakan  BPJS  Kesehatan  di  Kota
Surabaya.  Jurnal  Penelitian  Administrasi
Publik, 2(2), JPAP . Vol. 2 No. 2 . e-ISSN:
2460-1586. 343–354.
10.   Faulina, A. C., Khoiri, A., & Herawati, Y. T.  (2016).  Kajian  Pelaksanaan  Sitem Rujukan  Berjenjang  dalam  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di UPT.  Pelayanan  Kesehatan  Universitas Jember. Jurnal IKESMA, 12 Nomor 2, 91– 102