Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Menakar Kelayakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Kabupaten Bone Bolango
William Indra S. Mooduto a , Abdul Wahab Podungge b , Muliyani Mahmud c a Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 173 Kota Gorontalo
b Universitas Gorontalo, JL. Jenderal Sudirman No. 247 Kabupaten Gorontalo c Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo email: willsmood@ubmg.ac.id a , podunggewahab@gmail.com b , muliyani@ung.ac.id c

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 06-08-2021
Revised 14-08-2021 Accepted 16-08-2021 Kata Kunci: Pinjaman Daerah, Pemulihan Ekonomi Nasional Keywords: Regional Loans, National Economic Recovery

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  kelayakan  pinjaman  pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah pada Kabupaten Bone Bolango, dengan menganalisis  4  (empat)  indikator  persyaratan  pemenuhan  kelayakan pemberian Pinjaman PEN Daerah, yakni (1) Daerah tersebut terdampak Covid  19;  (2)  memiliki  program  atau  kegiatan  Pemulihan  Ekonomi Daerah  yang  mendukung  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional;  (3) Jumlah  sisa  pinjaman  ditambah  dengan  jumlah  pinjaman  yang  akan ditarik  tidak  melebihi  75  persen  dari  jumlah  penerimaan umum APBD tahun  sebelumnya;  (4)  memenuhi  rasio  kemampuan keuangan  daerah  untuk  mengembalikan  pinjaman  daerah  paling sedikit sebesar 2,5 persen. Indikator  pertama dan  kedua diuji dengan menggunakan analisis desk study. selanjutnya indikator yang ketiga dan keempat  diuji  dengan  melakukan  analisis  laporan  keuangan  Daerah Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  2020  dan  menghitung Debt  Service Coverage  Ratio  (DSCR) untuk  menilai  kemampuan  daerah mengembalikan  pinjaman . Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Kabupaten  Bone  Bolango  layak  mendapatkan  pinjaman  daerah  dari
Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  dikarenakan  Bone  Bolango  memenuhi  4 (empat)  persyaratan  pinjaman  daerah  pemulihan  ekonomi  nasional tersebut.

## ABSTRACT
This study aims to assess the feasibility of regional national economic recovery loans (PEN) in Bone Bolango Regency, by analyzing 4 (four) indicators of eligibility requirements for granting Regional PEN Loans, namely  (1)  the  area  is  affected  by  Covid  19; (2)  have  a  Regional Economic  Recovery  program  or  activity  that  supports  the  National Economic Recovery program; (3) The remaining amount of the loan plus the amount of the loan to be withdrawn does not exceed 75 percent of the  general  revenue  of  the  previous  year's  Regional  Government Budget; (4) meet the ratio of regional financial capacity to repay regional loans of at least 2.5 percent.The first and second indicators were tested using desk study analysis. then the third and fourth indicators are tested by analyzing the financial statements of the Bone Bolango Regency in
Menakar Kelayakan Pinjaman ….(William I. S. Mooduto, Abdul Wahab Podungge, Muliyani Mahmud) 2020 and calculating the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) to assess the ability of the region to repay loans. The results showed that Bone Bolango  Regency  deserved  a  regional  loan  from  the  Central Government.  This  is  because  Bone  Bolango  fulfills  4  (four)  loan requirements for the national economic recovery area.
@2021 William Indra S. Mooduto, Abdul Wahab Podungge, Muliyani Mahmud
U NDER T HE L ICENSE CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid  19  tidak  hanya  berdampak  pada  kesehatan  tetapi  juga berdampak pada ekonomi nasional. Hal ini terlihat pada trend pertumbuhan ekonomi Nasional yang terkontraksi sangat dalam pada kuartal II-2020 sebesar 5,32 persen (y- 0-y )  dan  4,19  persen  ( q-t-q ).  begitupun  dengan  Bone  Bolango,  pertumbuhan ekonominya  mengalami  kontraksi.  Hal  ini  tergambarkan  pada  laju  pertumbuhan Produk  Domestik  Regional  Bruto  hanya  sebesar  0,06  persen  pada  tahun  2020.  Jika dibandingkan dengan tahun 2019, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tumbuh sebesar 6,35 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Bone Bolango atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, khususnya untuk Jasa Perusahaan, transportasi & pergudangan, serta jasa lainnya menunjukan kontraksi yang cukup dalam masing- masing  sebesar  -6,41  persen,  -4,72  persen,  dan  -4,73  persen.  Disisi  lain,  sektor lapangan usaha yang masih bertahan adalah Jasa Keuangan & Asuransi, Pengadaan Listrik & Gas, serta jasa Informasi & Komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2020).
Kondisi terjadinya kontraksi ekonomi akibat pandemi covid 19 ini, berdampak pada keberlangsungan agenda pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango yang terkendala  dengan  keterbatasan  pendanaan  APBD.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah Kabupaten  Bone  Bolango  berminat  melakukan  Pinjaman  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN)  Daerah.  Skema  Pinjaman  PEN  Daerah  ini  merupakan  salah  satu kebijakan  pemerintah  pusat  sebagai  bagian  dari  Program  Pemulihan  Ekonomi Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah  dan  telah  diubah  dengan  PMK  Nomor  179/PMK.07/2020.  Dalam  hal  ini, Pemerintah  Pusat  bekerjasama  dengan  PT  Sarana  Multi  Infrastruktur  (SMI)  untuk mengelola program Pinjaman PEN Daerah tersebut.
Berkenaan  dengan  program  Pinjaman  PEN  daerah  ini,  Pemerintah  Bone Bolango berencana mengajukan usulan pinjaman sebesar 300 miliar. Rencana usulan pinjaman  ini  dialokasikan  untuk  pembangunan  RSUD  Toto  Kabila  sebesar  Rp  75 Miliar, Pembangunan RSUD Tombulilato Rp 30 Miliar, Pembangunan GOR Bulango Rp  60  Miliar,  Pengembangan  Pariwisata  Rp  30  Miliar,  Pembangunan  Infrastruktur Jalan Rp 75 Miliar, dan Pembangunan Bone Bolango Bussines Center Rp 30 miliar (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone  Bolango,  2021).  Namun  rencana  usulan  ini  perlu  ditakar  atau  dinilai kelayakannya, apakah Pemerintah Bone Bolango  Layak memperoleh pinjaman PEN
daerah ?.
Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjek PK), ada 4 (empat) persyaratan  yang  menjadi  dasar  kelayakan  menerima  pinjaman  daerah,  yakni  (1). Daerah  tersebut  terdampak  Covid  19;  (2).  Daerah  tersebut  memiliki  program  atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional; (3).  Jumlah  sisa  pinjaman  ditambah  dengan  jumlah  pinjaman  yang  akan ditarik  tidak  melebihi  75  persen  dari  jumlah  penerimaan  umum APBD tahun sebelumnya; (4). Daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen. Oleh karena itu, tujuan  riset  ini  adalah  menakar  kelayakan  pinjaman  daerah  pemulihan  ekonomi nasional  Kabupaten  Bone  Bolango  yang  dilihat  dari  4  (empat)  aspek  persyaratan Pinjaman PEN Daerah.

## KAJIAN PUSTAKA
Konsep dasar pinjaman PEN daerah lahir sebagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak covid 19, yaitu dengan cara memberikan  dukungan  pembiayaan  berupa  pinjaman  ke  Pemerintah  Daerah  untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang  Pinjaman  Daerah  mendefinisikan  bahwa  pinjaman  daerah  adalah  semua transaksi  yang  mengakibatkan  Daerah  menerima  sejumlah  uang  atau  menerima manfaat  yang  bernilai  uang  dari  pihak  lain  sehingga  daerah  tersebut  dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Republik Indonesia, 2018)
Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,  Lembaga  Keuangan  Bank,  Lembaga  Keuangan  Non-Bank,  dan  masyarakat. Pinjaman  Daerah  yang  bersumber  dari  Pemerintah  Pusat  berasal  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman  Dalam  Negeri  dan/atau  penerusan  Pinjaman  Luar  Negeri.  Sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari masayarakat yakni berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri (Republik Indonesia, 2018)
Jenis  Pinjaman  Daerah  terdiri  dari  3  (tiga)  macam,  yaitu  pinjaman  jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban  pembayaran  kembali  Pinjaman  Jangka  Pendek  yang  meliputi  pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran  yang  berkenaan.  Pinjaman  Jangka  Pendek  ini  digunakan  hanya  untuk menutup  kekurangan  arus  kas.  Selanjutnya  Pinjaman  Jangka  Menengah  merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam  kurun  waktu  yang  tidak  melebihi  sisa  masa  jabatan  kepala  daerah  yang bersangkutan  dan  pemanfaatannya  untuk  membiayai  pelayanan  publik  yang  tidak menghasilkan penerimaan (Republik Indonesia, 2018)
Pinjaman  Daerah  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pinjaman Daerah  Jangka  Panjang.  Jangka  waktu  pengembalian  pinjaman  lebih  dari  1  (satu) tahun  yang  pemanfaatannya  digunakan  untuk  membiayai  infrastruktur  dan/atau kegiatan  investasi  berupa  kegiatan  pembangunan  sarana  prasarana  dalam  rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah dengan tujuan:
a. Menghasilkan  penerimaan  langsung  berupa  pendapatan  bagi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  sarana prasarana;
b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  seharusnya  dikeluarkan  apabila  kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
c. Memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman  Daerah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  hubungan keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  termaktub pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Republik Indonesia,  2003).  Dalam  arti  yang  luas,  Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan kewajiban  negara,  serta  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban tersebut,  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  (Ulum  &  Sofyani,  2016).  Salah  satu  hak Negara  adalah  hak  mengadakan  pinjaman.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh (Ulum  &  Sofyani,  2016)  menyatakan  bahwa  hak  mengadakan  pinjaman  adalah  hak untuk menutupi kekurangan dari penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan  pajak,  jika  keseluruhan  penerimaan  tersebut  belum  cukup  untuk  menutup kebutuhan pendanaan program dan kegiatan pemerintah.
Menurut (Irawan & Suparmoko, 2012) pinjaman atau utang negara terdiri dari dua  macam,  yakni reproductive  debt dan dead  weight  debt. reproductive  debt merupakan utang yang dijamin dengan kekayaan negara, sedangkan dead weight debt merupakan utang yang tanpa disertai jaminan kekayaan. Olehkarena itu, dalam hal ini pinjaman PEN daerah dapat dikategorikan sebagai jenis pinjaman reproductive debt yang pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjamannya diambil dari pendapatan asli daerah.
Pinjaman  daerah  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Oktaviani, 2018). Selanjutnya, pinjaman daerah yang penggunaannya untuk investasi publik akan memberikan  manfaat  lebih  besar  bagi  masyarakat  (Dwiastuti,  2020).  Hal  ini menunjukan bahwa pinjaman daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menganalisis 4 (empat) indikator persyaratan dalam memenuhi kelayakan  pemberian  Pinjaman  PEN  Daerah,  yakni  (1)  Daerah  tersebut  terdampak Covid 19; (2) Daerah tersebut memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah  yang  mendukung  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional;  (3)  Jumlah  sisa pinjaman  ditambah  dengan  jumlah  pinjaman  yang  akan  ditarik  tidak  melebihi  75 persen  dari  jumlah  penerimaan  umum APBD tahun  sebelumnya;  (4)  Daerah  harus memenuhi  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  mengembalikan  pinjaman
daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen.
Indikator  pertama  dan  kedua  diuji dengan menggunakan analisis desk study pada  data  sekunder  terkait  dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Bone Bolango  yang  di publish oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Bone  Bolango  dan  Data Rencana  Pinjaman  Daerah  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  yang  disiapkan  oleh BAPPEDA  Bone  Bolango.  Selanjutnya,  indikator  yang  ketiga  dan  keempat  diuji dengan melakukan analisis laporan keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. Kemudian khusus untuk menghitung dan menganalisis  kemampuan keuangan daerah  dalam  memenuhi  semua  kewajiban  daerah  atas  Pinjaman  Daerah  dengan menghitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR).
Menurut  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  107  Tahun  2000  tentang pinjaman  daerah,  menjelaskan  bahwa Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR)  adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi  dan  Bangunan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perseorangan, serta  Dana  Alokasi  Umum,  setelah  dikurangi  Belanja  Wajib,  dengan  penjumlahan angsuran  pokok,  bunga,  dan  biaya  pinjaman  lainnya  yang  jatuh  tempo  (Republik Indonesia, 2000).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Terdampak Pandemik Covid-19
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan ditemukan bahwa Kabupaten Bone  Bolango merupakan daerah pertama di Provinsi Gorontalo  yang terpapar oleh pandemi  covid  19.  Kasus  pertama  ini  terkonfirmasi  setelah  diperoleh  hasil pemeriksaan swab dari  Laboratorium  Balai  Besar  Kesehatan  Makassar  yang menyatakan bahwa pasien positif covid 19. Pasien yang positif covid 19 ini merupakan warga  Kelurahan  Tumbihe,  Kecamatan  kabila,  Kabupaten  Bone  Bolango.  Sampai dengan tanggal 03 Januari 2021, Kabupaten Bone Bolango masuk pada zona merah penyebaran covid 19 beresiko tinggi (Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2020).
Secara psikologis, dengan adanya kasus pertama covid 19 di Gorontalo berada di Bone  Bolango, maka masyarakat Bone Bolango merasakan adanya kekhawatiran untuk  terpapar  covid  19.  Sehingga  secara  langsung  hal  ini  juga  berdampak  pada pertumbuhan  ekonomi  Bone  Bolango.  Pertumbuhan  ekonomi  Bone  Bolango mengalami  penurunan.  Hal  ini  didasari  pada  laju  pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto hanya sebesar 0,06 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tumbuh sebesar 6,35 persen (Badan Pusat Statistik, 2020)

## Gambar 1. Laju PDRB
Sumber : Data Olah, 2021 (Lampiran 1)

## Adanya Program Pemulihan Ekonomi Daerah
Selanjutnya,  indikator  persyaratan  kedua  dalam  memenuhi  kelayakan pemberian  Pinjaman  PEN  Daerah,  yakni  daerah  memiliki  program  atau  kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan  hasil  analisis desk  study dan  observasi  diperoleh  data  bahwa  dalam rangka  pemulihan  ekonomi  daerah  yang  mendukung  pemulihan  ekonomi  nasional, Pemerintah  Bone  Bolango  meluncurkan  beberapa  program  Inovasi  Stabilisasi Ekonomi Daerah ditengah penanganan covid 19 menuju adaptasi kebiasaan baru ( new normal) ,  yaitu  Rumahku-Kebunku,  Gerakan  Sayang  Tetangga,  Halo  Patali,  De Mantap  (Delivery  Dokumen  Akta  Kematian),  Layanan  PBB-P2  Online,  dan Pembayaran Digital QRIS. Hal ini menunjukan kelayakan Kabupaten Bone Bolango mendapatkan pinjaman PEN daerah karena adanya program tersebut.

## Jumlah  Pinjaman  tidak  melebihi  75 Persen  Penerimaan  Umum  APBD sebelumnya
Sebagaimana  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  107  Tahun  2000 tentang  pinjaman  daerah,  Penerimaan  Umum  APBD  didefinisikan  sebagai  seluruh penerimaan  APBD  tidak  termasuk  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Darurat,  Dana Pinjaman  Lama,  dan  penerimaan  lain  yang  kegunaannya  dibatasi  untuk  membiayai pengeluaran tertentu. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan daerah Kabupaten Bone  Bolango  Tahun  2020  dapat  dilihat  bahwa  Bone  Bolango  tidak  memiliki  sisa pinjaman  (Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango,  2021).  Sehingga,  jika Kabupaten Bone Bolango mengajukan Pinjaman Rp 300 Miliar, maka jumlah ini tidak melebihi  75  persen  dari  Penerimaan  Umum  APBD  2020.  Berikut  data  perhitungan perbandingan antara Penerimaan Umum APBD dengan Jumlah Pinjaman :
6.46 6.35 0.06 0 2 4 6 8 2018 2019 2020 LAJU PDRB
Tabel 1. Data perhitungan perbandingan antara Penerimaan Umum APBD
dengan Jumlah Pinjaman KETERANGAN TAHUN 2020 Penerimaan Daerah 962,484,650,511.60 Dana Alokasi Khusus (160,305,511,382.00) Dana Darurat 0 Dana Pinjaman 0 Penerimaan Lain (1,224,617,983.00) PENERIMAAN UMUM APBD 800,954,521,146.60 PU APBD X 75% 600,715,890,859.95 Dibandingkan dengan : JUMLAH PINJAMAN : Sisa Pinjaman 2020 0 Rencana Pinjaman 300,000,000,000.00
Ket* 75% dari PU APBD 2020 > Jumlah Pinjaman

## Sumber: Data Olah, 2021
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 75 persen dari Penerimaan Umum APBD 2020 lebih besar dari jumlah pinjaman yang direncanakan untuk ditarik. Dengan kata lain bahwa jumlah pinjaman yang direncanakan untuk ditarik lebih kecil dari  75  persen  Penerimaan  Umum  APBD  2020  dan  hal  ini  menunjukan  layaknya Kabupaten Bone Bolango mendapatkan Pinjaman PEN Daerah.

## Debt Service Coverage Ratio diatas 2.5 Persen
Indikator terakhir untuk menilai kelayakan penerima pinjaman PEN Daerah adalah  memenuhi  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  mengembalikan pinjaman daerah sebesar 2.5 persen dengan cara menghitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR). berdasarkan hasil perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) untuk tahun 2020 menunjukan angka sebesar 5.29 persen yang melebihi 2.5 persen. hal  ini  berarti  bahwa  Bone  Bolango  memenuhi  rasio  kemampuan  daerah  untuk mengembalikan  pinjaman  daerah.  Selanjutnya  jika  diasumsikan  bahwa  nilai pinjaman  yang  direalisasikan  adalah  sebesar  Rp175  Miliar  dengan tenor/grace periode adalah 60 bulan/12 bulan maka dapat diproyeksikan perhitungan DSCR dari tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut:
Gambar 2. Data Debt Service Coverage Ratio
Sumber : Data Olah, 2021 (Lampiran 2)
Berdasarkan  grafik  diatas  dapat  ditunjukkan  bahwa  proyeksi  DSCR  dari tahun  2021  sampai  dengan  2026  lebih  besar  2.5  persen.  indikator  ini  menunjukan bahwa Kabupaten Bone Bolango layak mendapatkan pinjaman PEN Daerah.

## Proyeksi Dampak Pinjaman PEN Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pinjaman PEN daerah ini diproyeksikan akan berdampak pada peningkatan pemasukan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Berdasarkan  hasil  perhitungan kontribusi  PAD  terhadap  total  Pendapatan  menunjukan  bahwa  kontribusi  PAD terhadap total Pendapatan Tahun 2019 sebesar 7.75 persen dan Tahun 2020 sebesar 7.9 persen. Dengan ekspektasi return 10 persen dari proyek investasi yang dibiayai dengan pinjaman daerah ini, dapat diprediksi bahwa target Pendapatan Asli Daerah bisa mencapai diatas Rp 80 miliar.
2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* DSCR 3.65 5.29 57.94 17.33 13.92 19.27 25.26 54.11 3.65 5.29 57.94 17.33 13.92 19.27 25.26 54.11 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 DSCR
Gambar 3. target Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Data Olah, 2021 (Lampiran 2)
Pinjaman  PEN  Daerah  merupakan  program  pemerintah  pusat  dalam  rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi covid 19. Pada Tahun 2020  Pinjaman  PEN  Daerah  telah  terealisasi  sebesar  Rp19,13  triliun  untuk  28 Pemerintah Daerah. Dua diantaranya adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Maluku, masing-masing dengan dana pinjaman sebesar Rp 3,26 Triliun dan  700  Miliar.  Berdasarkan  Data  BPS  Provinsi  Jakarta,  pada  Triwulan  I-2021, perekonomian  Jakarta  terkontraksi  1,65  persen  ( y-on-y ),  lebih  baik  dibandingkan dengan  triwulan  sebelumnya  yang  terkontraksi  2,14  persen  ( y-on-y )  (Badan  Pusat Statistik, 2021). sedangkan berdasarkan Laporan Perkonomian Provinsi Maluku oleh BI perwakilan Maluku, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan I 2021 terkontraksi  sebesar  1,88  persen (yoy ),  masih  lebih  baik  dibandingkan  triwulan  IV 2020 yang terkontraksi sebesar 3,42 persen (yoy ) (Bank Indonesia, 2021).
Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  Jakarta  dan  Maluku  pada  triwulan  I 2021  ini,  salah  satu  faktornya  dipengaruhi  oleh  adanya  Pinjaman  PEN  Daerah. Berdasarkan  hal tersebut,  dapat  diprediksi  bahwa  Pinjaman  PEN  Daerah  yang  akan diajukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  akan  berdampak  positif  pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Bone Bolango.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan Pinjaman PEN Daerah pada Kabupaten  Bone  Bolango.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Kabupaten  Bone Bolango  layak  mendapatkan  pinjaman  daerah  dari  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini dikarenakan  Bone  Bolango  memenuhi  4  (empat)  persyaratan  pinjaman  daerah pemulihan ekonomi nasional, yakni :
2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* PAD 75,72 76,06 83,67 91,27 98,88 106,4 114,0 121,7 - 20,000,000,000.00 40,000,000,000.00 60,000,000,000.00 80,000,000,000.00 100,000,000,000.00 120,000,000,000.00 140,000,000,000.00

## PREDIKSI PENERIMAAN PAD 2021-2026 DENGAN PROYEKSI EKSPEKTASI RETURN
10% DARI PINJAMAN PEN DAERAH
1. Bone Bolango merupakan daerah yang terkena dampak covid 19;
2. Bone Bolango mempunyai program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Bone Bolango memiliki Jumlah sisa pinjaman yang ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
4. Bone  Bolango  memenuhi  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  untuk mengembalikan pinjaman daerah diatas sebesar 2,5 persen. Keterbatasan dari penelitian ini tidak menggunakan analisis rasio solvabilitas untuk  mengukur  kemampuan  daerah  dalam  membayar  atau  melunasi  kewajiban jangka panjang dengan modal hingga total aset. Sehingga analisis ini dapat melengkapi analisis Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR)  untuk  menilai  kemampuan  daerah mengembalikan  pinjaman.  Selanjutnya  penelitian  ini  tidak  menggunakan  analisis biaya manfaat ( cost benefit analyze ) dalam menilai kelayakan investasi publik yang akan  dialokasi  dari  dana  Pinjaman  PEN Daerah. Oleh karena itu, disarankan pada peneliti  selanjutnya  untuk  dapat  mempertimbangkan  menggunakan  analisis  rasio solvabilitas dalam mengukur kemampuan daerah mengembalikan pinjaman jangka panjangnya  dan  juga  menggunakan  analisis  biaya  manfaat  ( cost  benefit  analyze ) dalam menilai kelayakan investasi publik.
Selanjutnya, penelitian ini menunjukan bahwa pandemi covid 19 menyebabkan terjadinya  kontraksi  ekonomi  dan  berdampak  pada  keberlangsungan  agenda pembangunan  di  daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  yang  terkendala  dengan keterbatasan pendanaan APBD yang direcofusing untuk penanganan covid 19. Oleh karena  itu,  untuk  mendukung  pemulihan  ekonomi  nasional,  khususnya  pemulihan ekonomi  di  Kabupaten  Bone  Bolango  melalui  hasil  penelitian  ini  memberikan sejumlah saran rekomendasi kebijakan sebagai berikut :
1. Pemerintah  Bone  Bolango  perlu  mempertimbangkan  analisis  biaya  dan manfaat ( cost benefit analysis) dalam menentukan porsi alokasi Pinjaman PEN Daerah  untuk  pembangunan  RSUD  Toto  Kabila,  Pembangunan  RSUD Tombulilato,  Pembangunan  GOR  Bulango,  Pengembangan  Pariwisata, Pembangunan  Infrastruktur  Jalan,  dan  dan  Pembangunan  Bone  Bolango Bussines Center .
2. Dari  dana  pinjaman  PEN  Daerah,  Pemerintah  Bone  Bolango  perlu memprioritaskan investasi publik. Karena investasi publik ini memiliki peran sentral  dalam  menghidupkan  kembali  aktivitas  ekonomi.  misalnya Pengembangan  Pariwisata.  Pengembangan  Pariwisata  ini  akan  menciptakan pekerjaan baru secara langsung dalam jangka pendek dan secara tidak langsung dalam  periode  yang  lebih  lama.  Disamping  itu,  perlu  adanya  pembangunan Infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan pariwisata.
3. Berdasarkan  hasil  perhitungan  perbandingan  75  persen  penerimaan  umum APBD  2020  dengan  Jumlah  Rencana  Penarikan  Pinjaman  Pemerintah  Bone Bolango, maka pinjaman yang dapat diajukan sebesar Rp 300 miliar.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango. (2021). Rencana Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 .
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Laju  Pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) .
Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  DKI  Jakarta Triwulan 1 Tahun 2021 .
Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Mei 2021 .
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Gorontalo.  (2020). Laporan  Gugus  Tugas  Covid-19 Provinsi Gorontalo.
Dwiastuti,  N.  (2020).  Pengaruh  Kredit  Perbankan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi dan  Hubungannya  Dengan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 73–91. http://feb.untan.ac.id/wp- content/uploads/2020/12/Helly-Suharlina.pdf
Irawan, & Suparmoko, M. (2012). Ekonomi Pembangunan . BPFE.
Oktaviani,  A.  N.  (2018).  Pengaruh  Pinjaman  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. Economics Development Analysis Journal , 7 (3), 305–313.
https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25264
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 2020 Anaudited.
Republik  Indonesia.  (2000). Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  107  Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah .
Republik  Indonesia.  (2003). Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara .
Republik  Indonesia.  (2018). Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2018  tentang Pinjaman Daerah .
Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). Akuntansi (Sektor) Publik . Aditya Media Publishing.

## Lampiran 1
Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,99 5,26 -0,79 Pertambangan dan Penggalian 1,22 5,55 -1,28 Industri Pengolahan 6,56 11,06 -1,15 Pengadaan Listrik dan Gas 7,02 8,58 17,28 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14,72 14,61 -3,53 Konstruksi 6,32 1,39 -0,15 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,19 13,08 -1,14 Transportasi dan Pergudangan 5,29 5,43 -4,72 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,70 6,33 -1,03 Informasi dan Komunikasi 9,66 7,29 7,27 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,84 -2,41 11,39 Real Estat 5,55 9,32 1,04 Jasa Perusahaan 5,53 5,95 -6,41 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,84 2,64 0,01 Jasa Pendidikan 8,77 9,20 5,04 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,12 9,85 1,89 Jasa lainnya 3,36 4,45 -4,73 Produk Domestik Regional Bruto 6,46 6,35 0,06
sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango Source Url: https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/52/62/1/laju-pertumbuhan-produk- domestik-regional-bruto-kabupaten-bone-bolango-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan- usaha.html
Access Time: April 28, 2021, 10:36 am

## Lampiran 2
SIMULASI PERHITUNGAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

## RENCANA PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DSCR >= 2,5%
DSCR = {(PAD+BD+DAU) - (BELANJA WAJIB)} / (POKOK PINJAMAN + BUNGA + BIAYA LAIN2)
2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* PAD        = 75,724,604, 086.44 76,066,63 0,321.60 83,673,293, 353.76 91,279, 956,38 5.92 98,886,61 9,418.08 106,49 3,282,4 50.24 114,09 9,945,4 82.40 121,70 6,608,5 14.56 BD          = 59,166,867, 363.00 124,708,0 01,408.00 190,249,13 5,453.00 255,79 0,269,4 98.00 321,331,4 03,543.00 386,87 2,537,5 88.00 452,41 3,671,6 33.00 517,95 4,805,6 78.00 DAU        = 500,040,03 7,000.00 458,408,1 22,000.00 629,477,11 6,800.00 800,54 6,111,6 00.00 971,615,1 06,400.00 1,142,6 84,101, 200.00 1,313,7 53,096, 000.00 1,484,8 22,090, 800.00 BW         = (611,236,09 0,381.00) (626,348, 348,269.2 0) (641,460,60 6,157.40) (656,57 2,864,0 45.60) (671,685, 121,933.8 0) (686,79 7,379,8 22.00) (701,90 9,637,7 10.20) (717,02 1,895,5 98.40) 23,695,418, 068.44 32,834,40 5,460.40 261,938,93 9,449.36 491,04 3,473,4 38.32 720,148,0 07,427.28 949,25 2,541,4 16.24 1,178,3 57,075, 405.20 1,407,4 61,609, 394.16 dibagi : P             = 6,480,738,0 90.0 6,212,135, 070.00 0 18,229, 166,66 7.00 43,750,00 0,000.00 43,750, 000,00 0.00 43,750, 000,00 0.00 25,520, 833,33 3.00 B             = 18,312,078. 06 2,447,360,4 17.00 9,779,4 67,882. 00 7,736,561, 632.00 5,346,8 65,741. 00 2,819,0 27,199. 00 485,44 9,797.0 0 BL           = 2,073,750,0 00.00 323,75 0,000.0 0 249,557,2 92.00 168,61 9,792.0 0 87,682, 292.00 6,744,7 92.00 6,499,050,1 68.06 6,212,135, 070.00 4,521,110,4 17.00 28,332, 384,54 9.00 51,736,11 8,924.00 49,265, 485,53 3.00 46,656, 709,49 1.00 26,013, 027,92 2.00 DSCR     = 3.65 5.29 57.94 17.33 13.92 19.27 25.26 54.11