## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia

## Olga Novita
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: olganovita211@student.unnes.ac.id
Abstract: Challenges from the era of globalization have begun to threaten both state security, shifts in life or social values, the entry of foreign cultures, hedonism, and openness of information networks. This brings  the  issue  of  homosexuals,  which  is  currently  better  known  as  LGBT,  increasingly  spread.  The existence  of  LGBT  discussions  has  influenced  the  world's  constellation.  The  emergence  of  the  LGBT phenomenon in Indonesia is closely related to the tendency of western countries to recognize and occupy the LGBT community in society freely. The increasing discussion about this in Indonesia began when the US  Supreme  Court  stated  in  2016  on  June  26  that  legalized  same-sex  marriage  in  50  US  states  for human rights reasons. In this study, the author tries to examine how the existence of LGBT is seen in positive Indonesian law related to its legality and the fulfillment of the rights demanded by them related to same-sex marriage. This is indeed a problem for human rights as rights are intimately attached to every human being, but what about legal and religious issues as the basic foundation of Indonesia as a state. This discussion will discuss how the perspective related to the pro side with human rights as a shield and contra by prioritizing law and religion.
Keywords: Human Rights; LGBT Legality; Same-sex Marriage.
Abstrak: Tantangan-tantangan  dari  era  globalisasi  mulai  mengancam  baik  dari  keamanan  negara, pergeseran  pada  nilai  kehidupan  atau  sosial,  masuknya  budaya  asing,  hedonisme,  dan  keterbukaan jaringan  informasi.  Hal  membawa  isu  tentang  homoseksual  atau  saat  ini  lebih  disebut  sebagai  LGBT semakin tersiar. Keberadaan pembahasan LGBT sudah berpengaruh pada konstelasi dunia. Mencuatnya fenomena  LGBT  di Indonesia  erat kaitannya  dengan kecenderungan  negara-negara  barat  untuk  secara bebas mengakui dan menduduki komunitas LGBT di masyarakat. Meningkatnya pembicaraan terkait hal ini  di  Indonesia  dimulai  ketika  keluarnya  pernyataan  Mahkamah  Agung  Amerika  pada  tahun  2016 tepatnya tanggal 26 Juni yang melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian AS karena alasan hak  asasi  manusia.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba  menilik  bagaimana  keberadaan  LGBT dipandang dalam hukum positif Indonesia terkait ke legalitasannya, juga pemenuhan hak yang dituntut oleh mereka terkait perkawinan sesama jenis. Hal ini memang menjadi persoalan bagi HAM sebagai hak yang kemelekatannya intim pada setiap manusia, namun bagaimana dengan persoalan hukum dan agama sebagai  landasan  dasar  Indonesia  dalam  bernegara.  Terkait  hal  tersebut  dalam  pembahasan  ini  akan membahas  bagaimana  perspektif  terkait  sisi  pro  dengan  HAM  sebagai  tameng  dan  kontra  dengan mengedepankan hukum dan agama.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Legalitas LGBT; Perkawinan Sesama Jenis.

## A. Pendahuluan
Kehidupan  seluruh  dunia  saat  ini  berkembang  dengan  sangat  cepat  dan  pesat. Jaringan komunikasi dan  informasi semakin terbuka ke berbagai arah. Keterbukaan  ini
membawa banyak sekali pengaruh pada kehidupan manusia. Kehidupan bermasyarakat terlihat  semakin  mudah  dengan  bantuan  teknologi  yang  super  maju,  setiap  manusia dalam  memenuhi  kebutuhannya  sebagai  mahluk  sosial  dapat  terpenuhi  hanya  dengan satu  teknologi  telepon  pintar.  Berkomunikasi  dan  mencari  informasi  saat  ini  seperti sudah  tidak  mempunyai  batasan,  manusia  dapat  melakukannya  dengan  siapa  saja  dan dimana  saja  di  seluruh  dunia.  Semua  hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  pengaruh globalisasi.  Globalisasi  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  proses  masuk  keruang  lingkup dunia.  Keterbukaan  jaringan  informasi  dan  komunikasi  pengaruh  era  globalisasi memang  banyak  sekali  membawa  pengaruh  baik  yang  memudahkan  hidup  manusia, namun  tidak  dapat  dilupakan  atau  tidak  bisa  dipungkiri  setiap  hal  yang  ada  pastinya membawa  sisi  baik  dan  buruk.  Dengan  globalisasi  yang  menyentuh  hampir  seluruh aspek penting kehidupan, globalisasi tersebut juga menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan  baru  yang  harus  dijawab  dan  dipecahkan  dalam  upaya  membawa kehidupan  bermasyarakat  yang  lebih  baik.  Tantangan-tantangan  tersebut  mengancam mulai  dari  keamanan  negara,  pergeseran  pada  nilai  kehidupan  atau  sosial,  masuknya budaya  asing,  hedonisme,  dan  keterbukaan  jaringan  ini  membawa  isu  tentang homoseksual  atau  saat  ini  lebih  disebut  sebagai  LGBT  semakin  tersiar.  LGBT  adalah istilah  yang  digunakan  sebagai  pengganti  istilah  “komunitas  gay”  pada  tahun  1990. Istilah LGBT dirasa lebih khusus mengacu pada orang-orang yang mewakili kelompok tersebut. Istilah LGBT mencakup kelompok-kelompok berikut: 1) Lesbian: sekelompok wanita  yang  tertarik  secara  fisik,  emosional,  dan/atau  mental  kepada  wanita  lain;  2) Gay:  sekelompok  pria  yang  secara  fisik,  emosional,  dan/atau  mental  tertarik  kepada laki-laki  lain;  3)  Biseksual:  fisik  sekelompok  orang  yang  secara  emosional  dan/atau mental  tertarik  pada  lawan  jenis  dan/atau  sesama  jenis;  4)  Transgender:  Sekelompok orang  yang  merasa  personalitas  mereka  berbeda  dengan  anatomi  genitalnya  dan  akan menjalani operasi seksual sesuai dengan personalitas yang mereka inginkan. 1
Kartini  Kartono  mempresentasikan  sejumlah  teori  yang  menjelaskan  penyebab terjadinya homoseksualitas/seksualitas lesbian, antara lain: 2
1. Faktor  genetika  berupa  ketidakseimbangan  hormon  seks.  Unsur  ini  juga dikenal  secara  teoritis  sebagai  "gen  gay".  Ilmuwan  pertama  yang berhipotesis  pada  teori  ini  adalah  Magnus  Hischeld  pada  tahun  1899. Magnus  berpendapat  bahwa  homoseksualitas  adalah  karakteristik  bawaan dan menuntut kesetaraan hukum untuk semua homoseksual.
2. Namun,  teori  ini  runtuh  pada  tahun  1999.  Seorang  ahli  dari  Universitas Ontario  bernama  George  Rice  mengatakan  dia  tidak  percaya  bahwa  gen penghubung-x adalah dasar dari homoseksualitas.
3. Dampak  lingkungan  yang  rendah  atau  tidak  menguntungkan  bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
4. Orang  yang  pernah  mengalami  homoseksual/lesbian  selama  masa  remaja dan yang terus menerus mencari kepuasan dalam hubungan homoseksual/lesbian.  Contoh:  Seorang  anak  laki-laki  memiliki  pengalaman yang  mengejutkan  dengan  ibunya  dan  menimbulkan  kebencian/kebencian dari ibunya dan semua wanita, kemudian muncul dorongan homoseksual.
1 American  Psychological  Association.  (2015). Definitions  Related  to  Sexual  Orientation  and  Gender Diversity in APA documents . https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sex uality-definitions.pdf . [Accessed, Desember 12.2021]
2 Hamzah, A., & Maharani, S. D. 2021. LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant . Jurnal Filsafat Indonesia Volume 4 Nomor (1), Tahun 2021, hal 100–110.
Kedua,  ada  beberapa  faktor  yang  cenderung  membuat  seseorang  menjadi  bagian dari LGBT: 3
1. Pengalaman keluarga dan trauma masa kecil. Misalnya, seorang anak yang oleh orang tuanya baik  bapak/ibu sering dianiaya sampai anak tersebut menganggap semua  laki-laki/perempuan  kasar  dan  anak  tersebut  mungkin  merasa disalahgunakan oleh kebencian orang tuanya.
2. Asosiasi dan lingkungan merupakan faktor terbesar penentu terjadinya disfungsi seksual.  Misalnya,  sikap  keluarga  yang  didalamnya  kurang  kasih  sayang  atau pengayoman  kekeluargaan  dan  perasaan  orang  tua  yang  merasa  tabu  untuk menggambarkan atau memberikan pelajaran terkait jenis seksualitas.
3. Studi biologi sedang dilakukan pada hubungan antara genetika, ras, dan hormon. Homoseksualitas cenderung menjadi homoseksual di bawah dorongan keturunan dan tubuh genetik.
4. Pengetahuan  dan  pemahaman  agama  yang  rendah  juga  merupakan  faktor internal  yang  mempengaruhi timbulnya  homoseksualitas. Padahal, para peneliti meyakini bahwa pendidikan agama dan moral sangat penting untuk membentuk fitrah jiwa individu.
Keberadaan  pembahasan  LGBT  sudah  berpengaruh  pada  konstelasi  dunia, penyebaran  terkait  pembahasan  kaum  ini  mulai  terjadi  melalui  serangkaian  gerakan LGBT  selama  bertahun-tahun.  Fenomena  ini  lebih  lanjut  didukung  oleh diundangkannya  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  pada  tahun  1948,  juga reformasi  politik  dan  demokratisasi  yang  terjadi  selama  peristiwa  global  yang  sering "disalahpahami" sebagai bagian dari proses emansipasi hak individualistis. 4 Meningkatnya  pembicaraan  terkait  LGBT  di  Indonesia  dipicu  oleh keputusan  Mahkamah  Agung  AS  pada  26  Juni  2016  yang  melegalkan  pernikahan sesama  jenis  di  50  negara  bagian  AS  karena  alasan  hak  asasi  manusia.  Sebelumnya, hanya 36 negara bagian  yang  melegalkan pernikahan sesama  jenis di  Amerika Serikat, namun  14  negara  bagian  lainnya  tidak.  Amerika  Serikat  adalah  negara  ke-21  yang melegalkan  pernikahan  sesama  jenis. 5 LGBT  di  Indonesia  bukanlah  perkara  baru.Saat ini,  kehadiran  kaum  LGBT  di  Indonesia  terus  menunjukkan  kehadirannya  dengan berbagai  alasan.  LGBT  membentuk  3%  dari  total  populasi  di  Indonesia,  menurut banyak lembaga penelitian independen di dalam dan luar negeri. Mencuatnya fenomena LGBT  di  Indonesia  erat  kaitannya  dengan  kecenderungan  negara-negara  barat  untuk secara  bebas  mengakui  dan  menduduki  komunitas  LGBT  di  masyarakat. 6 Sampai  saat ini, banyak pertemuan telah diadakan untuk mengatasi pelanggaran hak-hak komunitas LGBT,  terutama  terkait  keberadaan  komunitasnya.  Keberadaan  kelompok  LGBT  di Indonesia sendiri sebenarnya belum dipahami sebagai bagian dari kehidupan, sehingga kelompok tersebut masih belum memiliki tempat yang layak untuk diterima oleh kaum heteroseksual.  Di  Indonesia,  pandangan  heteroseksual  menjadi  ideologi  dominan  dan dianut  oleh  bangsa,  agama,  kedokteran,  bahkan  keluarga  dengan  kekuatan  prinsip kebenaran.  Contoh  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  LGBT  masih  dianggap  sesuatu  yang eksentrik  di  Indonesia.  Akibatnya,  banyak  dari  kelompok  ini  harus  menyembunyikan identitasnya di dunia nyata.
3 Ibid
4 Encarnación,  O.  G.  2014. Gay  Rights:  Why  Democracy  Matters .  Journal  of  Democracy,  Volume  25 Nomor (3), Tahun 2014, hal 64–73.
5 Sinyo. Lo gue butuh tau: LGBT . Gema Insani , Jakarta, 2016, Hal 10
6 Siregar, B. Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismas Siregar (1st ed.). Alumni, Bandung 1984, Hal 33
Dalam  konteks  masyarakat  yang  menyimpang,  homoseksualitas  dikategorikan sebagai salah satu perilaku menyimpang tersebut karena tidak sesuai dengan norma dan nilai  yang  dianut  oleh  kelompok  sosial  masyarakat  pada  umumnya.  Homoseksualitas dipandang  sebagai  sarana  kepuasan  seksual  yang  seakan  dibuat-buat.  Seiring  dengan semakin  beragamnya  masyarakat  Indonesia  berdasarkan  suku,  agama  dan  ras, masyarakat  memiliki  pandangan  yang  berbeda  terhadap  kelompok  LGBT.  Ada beberapa  konsepsi  tentang  homoseksualitas  dalam  kehidupan  sosial.  Sejumlah penelitian  oleh  akademisi  dan  aktivis  hak  asasi  manusia  menghasilkan  beragam pandangan  terhadap  kelompok  LGBT.  Banyak  pihak  yang  menolak  perilaku  seksual yang  tidak  biasa  ini  dan  banyak  juga  yang  siap  menerimanya.  Perdebatan  pendapat antara  kedua  belah  pihak  semakin  dijiwai  oleh  diskusi  dari  sudut  pandang  hak  asasi manusia  dan  sudut  pandang  agama.  Para  pendukung  kelompok  tersebut  acap  kali menggunakan  hak  asasi  manusia  sebagai  tameng  untuk  melindungi  kepentingan  kaum LGBT.  Mereka  beranggapan  bahwa  golongan  tersebut  juga  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  dan  tidak  boleh  diperlakukan  secara  diskriminatif  (dengan mengkriminalisasi  orientasi  seksualnya).  Pandangan  oposisi,  berpegang  pada  konsep ke-Tuhanan  sebagai  dasar  negara  Indonesia.  Berlandasakan  pada  setiap  kitab  suci  dan ajaran  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  tidak  ada  argumen  yang  bisa  dijadikan  alasan untuk membenarkan perilaku seksual abnormal kaum LGBT.
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak yang unik, keberadaannya bersifat universal  dan  permanen,  dengan  itu  keberadaannya  harus  selalu  dilindungi,  dihormati dan  dijunjung  tinggi,  tidak  boleh  dikurangi  atau  dirampas  dan  sebisa  mungkin  selalu dimiliki  setiap  manusia.  Di  sisi  lain,  dari  sudut  pandang  psikologis,  LGBT  dianggap sebagai  perilaku  abnormal  karena  homoseksualitas  dianggap  sebagai  gangguan  mental atau  seksual  oleh  DSM  III  ( Diagnostic  and  Statistic  Manual  of  Mental  Desorder ). 7 Keberadaannya  yang  masih  sulit  diterima  dikalangan  masyarakat  Indonesia,  membuat banyak  kasus-kasus  diskriminasi  pada  kaum  LGBT  yang  membuka  identitasnya ditengah  masyarakat.  Perilaku  seperti  menjauhi  atau  mencemooh  ketika  menemukan salah seorang yang ternyata memiliki kelainan seksual ini sangat sering terjadi. Hal ini memang  menjadi  persoalan  bagi  HAM  sebagai  hak  yang  kemelekatannya  intim  pada setiap  manusia,  namun  bagaimana  dengan  persoalan  hukum  dan  agama  sebagai landasan  dasar  Indonesia  dalam  bernegara.  Terkait  hal  tersebut  dalam  pembahasan  ini akan membahas bagaimana perspektif terkait sisi pro dengan HAM sebagai tameng dan kontra dengan mengedepankan hukum dan agama.

## B. Permasalahan
Dengan  latar  belakang  tersebut,  pembahasan  penulisan  artikel  ini  memusatkan perhatiannya kepada permasalahan:
1. Bagaimana  sebetulnya  konsepsi  yang  tepat  terhadap  kaum  LGBT  jika menilik secara jelas dalam lingkup hukum Indonesia?
2. Apakah  perkawinan  sesama  jenis  dapat  terlegalisasikan  dalam  hukum Indonesia?
7 Ayub,  A.  2017. Penyimpangan  Orientasi  Seksual  (Kajian  Psikologis  dan  Teologis) .  Tasfiyah,  Jurnal Pemikiran Islam, Volume 1, Nomor (2), Tahun 2017, Hal 179.

## C. Metode Penelitian
Pembahasan  pada  artikel  ini  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  kepustakaan. Penulis  mengumpulkan sumber-sumber data pustaka dengan bantuan  metode kualitatif untuk  membantu  mendalami  data  yang  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  deskriptif- analitis.  Penulis  juga  mempertimbangkan  ketentuan  hukum  normatif  terkait  dengan aktivitas  seksual,  menggunakan  pendekatan  hukum  dan  terhadap  perlindungan, pengamalan dan penghormatan hak asasi manusia dan hukum di Indonesia.

## D. Pembahasan

## 1. Konsepsi LGBT Dalam Hukum Di Indonesia
Indonesia adalah negara yang hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum ini termakulumat dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  sebagai  konstitusi  tertinggi.  Pancasila  adalah  dasar (fundamen)  negara,  ideologi,  dan  pandangan  hidup  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  dengan  menjadi  sumber  hukum  utama  di  negara  Indonesia.  Pancasila menyatukan  bangsa Indonesia, dan  merupakan  landasan dasar untuk membimbing bangsa  untuk  mencapai  tujuannya.  Letak  dan  fungsi  Pancasila  pada  hakekatnya merupakan  dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  dituangkan  dalam bentuk pandangan hidup di Indonesia, dengan unsur-unsur yang diambil dari nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  negara  Indonesia  di  dalamnya.  Pancasila  mengikat secara  hukum  sebagai  dasar  negara.  Sebagai  aturan  ketatanegaraan,  dalam kehidupan  bernegara  dan  seluruh  tatanan  kehidupan  negara  ketika  terjadi  sesuatu yang  melenceng  dari  nilai  Pancasila,  maka  hal  tersebut  dasarnya  tidak  sah, dibatalkan,  dan  dihapuskan.  Oleh  karena  itu,  Pancasila  sebagai  dasar  filsafat nasional  juga  telah  menjadi  dasar  moralitas  nasional.  Kesadaran  akan  supremasi hukum  tidak  terlepas  dari  pilar  utama  itu  sendiri,  yaitu  pemahaman  tentang undang-undang,  yang  merupakan  doktrin  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan tertinggi ada pada hukum dan hal lainnya tidak memiliki hak didalam hukum. Dalam  Pancasila  Sila  ke-1  berbunyi  “Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa”,  hal  ini menyatakan  bahwa  Indonesia  mengakui  adanya  Tuhan,  dan  ungkapan  mengakui Tuhan  yang  sebenarnya  adalah  menaati  perintah  dan  larangan-Nya  yang terkandung  dalam  kitab-kitab  suci  dan  ajaran  agama.  UUD  1945  memuat  dasar dalam beragama:
a. Pasal  28E  ayat  (1) “Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di  wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”
b. Pasal  29  ayat (1)  “Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”
c. Pasal  29  ayat (2)  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
Indonesia  secara  resmi  mengaku  6  (enam)  aliran  ajaran  agama  yang  berlaku. Agama  yang  diakui  tersebut  terdiri  dari  Islam,  Kristen,  Khatolik,  Buddha,  Hindu, dan  Konghuchu.  Dari  ke-enam  aliran  ajaran  agama  yang  diakui  tidak  ada  satupun yang  mengakui  keberadaan  atau  membenarkan  hubungan  sesama  jenis.  Dalam ajaran  yang  asalnya  langsung  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  ini,  penyimpangan seksual  yang tidak sepatutnya atau bersilangan dengan  yang seharusnya atau tidak
sesuai  kodrat  manusia,  dianggap  sebagai  dosa  besar  dan  dapat  membawa malapetaka  sebagai  bentuk  hukuman  langsung  dari  Tuhan.  Hal  ini  membawa  arti jika menilik sila ke-satu Pancasila, keberadaan dari LGBT ini tidak dapat diterima atau tidak ada keberadaannya.
Sila  ke-dua  Pancasila  yang  berbunyi  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”, jika  menilai  lebih  lanjut  makna  dalam  kalimat  tersebut,  terdapat  penjaminan kehidupan  manusia  untuk  mendapat  kesetaraan  kehidupan  dimanapun  ia  berada. Kesetaraan  ini  diberikan  dalam  bentuk  sebuah  hak  yang  memang  sudah  mutlak adanya  dalam  diri  manusia.  Hak  ini  dinamakan  hak  asasi  manusia.  Hak  asasi manusia  adalah  hak  unik  yang  dimiliki  semua  manusia,  tanpa  memandang kebangsaan,  tempat  tinggal,  jenis  kelamin,  kebangsaan,  suku,  warna  kulit,  agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang sama tanpa  diskriminasi.  Hak-hak  ini  semua  saling  terkait,  saling  bergantung  dan  tak terpisahkan.  John  Locke  menguraikan  arti  dari  hak  asasi  manusia  sebagai  hak individu  yang  tidak  dapat  dicabut  oleh  yuridiksi  publik.  Setiap  individu  adalah orang  yang  setara  juga  mandiri,  dan  memiliki  hak  atas  hukum  nasional  dan internasional  yang  ada. 8 Di  sisi  lain,  keberadaan  organisasi  publik  atau  negara bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  privat  tersebut  dalam  kerangka  hukum. Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  mencita-citakan  penjaminan  kebahagiaan rakyatnya dan penjaminan terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Bahkan dasar peletakan hak asasi manusia sendiri terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi tertinggi. Peletakannya dalam UUD 1945 terdapat pada:
a. Pasal  28A menetapkan  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
b. Pasal  28D  ayat  (1) yang  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
c. Pasal 28E Ayat 2 yang menerangkan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati nuraninya”
d. Pasal  28G  ayat  (2) yang  menegaskan  “Setiap  orang  berhak  untuk  bebas dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”
Sebagai  perwujudan  lain  dalam  mendukung  hak  asasi  manusia  di  Indonesia,
dibentuk  juga  Undang-Undang  yang  mengatur  terkait  Hak  Asasi  Manusia  No.  39 Tahun 1999 dengan inti beberapa Pasal yaitu:
a. Pasal  1 “Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat keberadaan  manusia sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  prang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
b. Pasal 4 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak,
8 Miskari, M. 2017. Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif Ham dan Pancasila) . Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak, Volume 3 Nomor (1), Tahun 2017, Hal  44– 54.
hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan  dihadapan  hukum,  dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak- hak  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan-keadaan  apapun dan oleh siapapun”
c. Pasal 33 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau  perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  derajat  dan martabat kemanusiaan”
Pasal-pasal  diatas  adalah  segelintir  contoh  dari  pernyataan  bangsa  Indonesia bahwa  tujuan  negara  ialah  melindungi  rakyat  Indonesia  dengan  penjaminan  pada hak asasi manusia sebagai upaya meningkatkan sistem peradilan umum yang lebih adil. Pandangan definisi dalam konteks perlindungan hak asasi manusia juga dapat dilihat  dengan  jelas  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Deklarasi  ini menegaskan urgensi perlindungan  hak asasi  manusia dalam  bagian pembukaannya sebagaimana:  “Bahwa  pengakuan  atas  martabat  yang  melekat  dan  hak-hak  yang sama  dan  tidak  dapat  dicabut  dari  semua  orang  anggota  keluarga  manusia  adalah dasar  dari  kebebasan,  keadilan  dan  perdamaian  di  dunia.  Bahwa  pengabaian  dan penghinaan  terhadap  hak  asasi  manusia  telah  mengakibatkan  kebiadaban  tindakan yang  telah  membuat  marah  hati  nurani  umat  manusia,  dan  munculnya  dunia  di mana  manusia  akan  menikmati  kebebasan  berbicara  dan  berkeyakinan  dan kebebasan  dari  rasa  takut  dan  kekurangan  telah  dicanangkan  sebagai  cita-cita tertinggi  rakyat.  Esensinya  terdapat  ketika  manusia  dihadapkan  pada  pilihan sebagai jalan terakhir untuk memberontak terhdap tirani dan penindasan, maka Hak Asasi Manusia tersebut harus dilindungi oleh aturan hukum.” 9
Hak  Asasi  Manusia  yang  dianut  di  Indonesia  berbeda  dengan  yang  biasa dihadirkan sebagai hak asasi manusia dari Barat yang berlandaskan pada idealisme liberal.  Prinsip-prinsip  universal  hak  asasi  manusia  sangat  mendasar.  Dengan  kata lain,  semua  manusia  tidak  boleh  ditindas  tanpa  pandang  bulu,  tetapi  jika  ada pelanggaran hubungan sosial yang abnormal dan destruktif, dan hal tersebut adalah sesuatu  hal  yang  tabu.  Maka,  tidak  bisa  disalahkan  jika  terjadi  reaksi  balik  dari masyarakat  itu  sendiri  atau  negara.  HAM  di  Indonesia  tidak  sebebas  yang dirumuskan di Declaration of Humans Right, ada batasan yang dikenakan pada Hak Asasi  Manusia di Indonesia,  yaitu hak asasi orang lain,  moralitas, dan religiusitas. Ketiga hal tersebut tidak miliki dalam deklarasi global. Di Indonesia juga, hak asasi setiap  manusia  dibatasi  pada  ketertiban,  keamanan,  dan  kenyamanan  umum. Tertera dalam UUD 1945 Pasal 28J:
(1) “Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
(2) “Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
9 Iqbal  Kamalludin,  Hirda  Rahma  &  Aldila  Arumita  Sari,  P.  2018. Politik  Hukum  Dalam  Kebijakan Hukum Pidana LGBT (Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy). Jurnal Cita Hukum Volume. 6, Nomor 2 Tahun 2018. Hal 317-342
Pembatasan dalam hak asasi manusia ini secara tidak langsung juga membawa arti  bahwa  legalitas  hubungan  kaum  sesama  jenis,  sedikit  sulit  untuk  diterima dalam hukum Indonesia.

## 2. Legalitas Perkawinan Sesama Jenis Dalam Hukum Indonesia
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Pengawasan Orang  Asing  disebutkan  tindakan  Keimigrasian  ditetapkan  dengan  keputusan tertulis  oleh  pejabat  imigrasi  yang  berwenang  dan  keputusan  ini  disampaikan kepada  orang  asing  yang  dikenakan  tindakan  Keimigrasian  tersebut  selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penetapan.  Dalam  hal  tindakan Keimigrasian  berupa  penolakan  masuk  ke  wilayah  Negara  Republik  Indonesia, keputusan  tindakan  Keimigrasian  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  dilakukan  dengan  menerakan  tanda  penolakan  di  paspornya.  Maksud tindakan  Keimigrasian  ini  adalah  untuk  melaksanakan  kebijaksanaan  pengawasan di bidang Keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara  Republik  Indonesia  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum dimaksud dapat berupa tindakan yang  bersifat  administrasi  yaitu  tindakan  melalui  proses  di  luar  peradilan  dan berupa  tindakan  melalui  proses  peradilan  atau  yang  dikenal  dengan  pro  yustitia. Kebijakan  hukum  pidana  sebagai  bentuk  penanggulangan  tindak  pidana penipuan. 10 Di  samping  itu  kebijakan  hukum  pidana  di  bidang  Keimigrasian  tetap harus  didasarkan  atas  prinsip  atau  asas  Ultimum  Remedium  yang  artinya  bahwa hukum  pidana  baru  dipergunakan  apabila  sarana-sarana  lain  gagal  untuk menyelesaikannya.
LGBT  merupakan  gejala  sosial  yangdianggap  masih  tabu  oleh  masyarakat Indonesia.  Keberadaan  LGBT  selama  ini  belum  diakui  oleh  masyarakat, masyarakat Indonesia  menganggap LGBT sebagai pilihan  yang  melanggar norma, harkat,  dan  martabat  agama  juga  kesusilaan.  Masyarakat  Indonesia  juga menggunakan  atas  nama  agama  untuk  mengidentifikasi  orientasi  seksual  mereka. Indonesia  sebagai  negara  dengan  mengakui  konsep  ke-Tuhanan  yang  besar, dipandu  oleh  kecenderungan  heteroseksual,  yang  merupakan  alasan  dalam pembentukan  suatu  hubungan  yang  sah.  Homoseksual  dianggap  tidak  bermoral. Masalah yang muncul di sini adalah kebebasan manusia karena tuntutan kebebasan untuk  memilih  dan  memutuskan  pernikahan.  Salah  satu  kebebasan  yang  dicita- citakan  oleh  kaum  LGBT  adalah  pernikahan  sesama  jenis  yang  dilakukan  oleh kaum  gay  dan  lesbian.  Masalah  hukum  ini  mulai  muncul  karena  pemerintah Indonesia  tampaknya  tidak  mengizinkan  kaum  LGBT  untuk  berpartisipasi  dalam pengesahan  pernikahan  sesama  jenis  sebagai  demokrasi.  Kehidupan  sosial masyarakat  Indonesia  yang  penuh  dengan  tradisi  dan  adat  istiadat  dari  beragam daerah  turut  mempengaruhi  proses  perkawinan,  biasanya  erat  kaitannya  dengan keluarga  dan  masyarakat. 11 Pengesahan  perkawinan  harus  dilakukan  berdasarkan aturan  yang  berlaku  pada  lembaga  negara  yang  bersangkutan.  Kendala  lain  yang dihadapi oleh pernikahan sesama jenis dan merupakan tantangan, ialah sulit untuk melegalkannya  di  bawah  undang-undang  dan  peraturan  negara.  Ketika  berbagai
10 Wardhana,  R.  S.  K,  2021, Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan Melalui Sarana Elektronik, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Hal.111-133.
11 Lestari,  N.  2017. Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia .  Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Volume 4 Nomor (1), Tahun 2017, Hal 43-52
kasus  hukum  terjadi  di  masyarakat,  pengadilan  dapat  membatalkan  perkawinan apabila  salah  satu  calon  pasangan,  merahasiakan  identitas  gender  mereka. 12 Jika ada salah paham dari pasangan pada saat pernikahan menurut ketentuan, para pihak dapat meminta ketidakabsahan. Hal  ini dapat dilakukan oleh salah  satu pihak dari pasangan untuk dapat mengajukan pembatalan di pengadilan. Pihak tersebut selain pasangan  itu  sendiri  dapat  dilakukan  oleh  keluarga  dari  suami  atau  istri  dengan garis keturunan lurus ke atas.
Dalam  undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  Pasal  1  menyatakan bahwa “ Perkawinan  ialah ikatan  lahir batin antara seorang pria  dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa ”. Pernyataan ini merupakan  kata  kunci  dari  bentuk  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan sesuai  dengan  Pasal  28  ayat  (1)  UUD  1945,  ditetapkan  hak  setiap  orang  untuk berkeluarga  dan  memiliki  anak  melalui  perkawinan  yang  sah.  Tujuan  perkawinan adalah  untuk  dapat  menghasilkan  keturunan  dan  melindungi  kehidupan  manusia. Dengan  perkawinan  yang  sah,  mereka  dianggap  sebagai  keturunan  yang  sah  dan diakui di hadapan hukum. 13 Munculnya generasi baru manusia hanya dapat dicapai ketika  seorang  pria  dan  seorang  wanita  menikah.  Akan  sulit  meninggalkan  anak dalam  hubungan  tanpa  adanya  pernikahan  yang  sah,  kalaupun  anak  itu  lahir berdampak  pada  status  sang  anak  yang  kurang  baik  karena  bersumber  dari hubungan yang tidak sah dan tentu saja mempengaruhi kualitas kehidupannya. Jika terjadi sebuah pernikahan dalam hubungan sesama jenis, hal ini pastinya tidak akan menghasilkan seorang pun keturunan.
Menilik dari dasar pasal-pasal dalam UU Perkawinan, di Indonesia tidak diakui adanya  hubungan  antara  sesama  jenis  terlebih  lagi  sampai  melegalkannya  pada jenjang  pekawinan.  Bahkan,  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  perbuatan  LGBT bisa menjadi sebuah tindak pidana hal ini berdasar pada KUHP Pasal 292 mengatur bahwa  “orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  sesama  jenis  yang diketahui  atau diduga anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 14 Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 120), pertimbangan  ini tampaknya  merupakan  tuntutan  pembuat  Undang-Undang  untuk  melindungi kepentingan  anak  di  bawah  umur,  terutama  jiwanya,  dan  kesehatannya  karena dapat  terganggu  secara  signifikan  oleh  informasi  dari  tindakan  homoseksual. Dalam  beberapa  pembicaraan  terdapat  pendapat  untuk  memasukkan  larangan tindakan  homoseksual  dalam  hukum  pidana.  Selama  ini,  satu-satunya  hal  yang dilarang oleh KUHP adalah homoseksualitas terhadap anak di bawah umur. 15 Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksualitas antara orang dewasa yang berhubungan  seks.  Tetapi,  lain  hal  jika  terjadinya  pergantian  jenis  kelamin  yang
12 Sirait,  T.  M.  2018. Menilik  Akseptabilitas  Perkawinan  Sesama  Jenis  di  dalam  Konstitusi  Indonesia Divine the Acceptability of Same Sex Marriage in the Constitution . Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 3, Tahun 2018, Hal 621–643.
13 Lestari,  N.  2017.  Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Mizani:  Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Volume 4 Nomor (1), Tahun 2017, Hal 43-52
14 Asyari,  F.  2018. LGBT  dan  Hukum  Positif  Indonesia .  Jurnal  Legalitas,  Volume  2  Nomor  (2),  Tahun 2018, Hal 57–65.
15 Erfa, R. 2015, Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual) . Jurnal Arena Hukum,Vol 8 Nomor 2 Tahun 2015 Hal 236–257.
secara  hukum  peristiwa  tersebut  telah  disahkan  dalam  pengadilan.  UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 menyatakan:
a. KUHP dan RUU-KUHP tidak melarang penggantian kelamin.
b. Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  Pasal  56  (1)  menentukan: “ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil  atas  permintaan  Penduduk  yang  bersangkutan  setelah  adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”. Penjelasan  Pasal  56  ayat  (1)  menjelaskan:  “ Yang  dimaksud  dengan “Peristiwa  Penting  lainnya”  adalah  peristiwa  yang  ditetapkan  oleh pengadilan  negeri  untuk  dicatatkan  pada  Instansi  Pelaksana,  antara  lain perubahan jenis kelamin ”.
Ketika terjadi perkawinan sesama jenis oleh pasangan warga negara Indonesia atau  salah  satunya  warga  negara  Indonesia  yang  pelangsungannya  dilakukan  di negara  lain  atau  luar  Indonesia  dan  memang  negara  tersebut  sudah  melegalkan perkawinan  sesama  jenis,  perkawinan  tersebut  sah  menurut  hukum  negara  yang menjadi  tempat  perkawinannya.  Namun,  jika  pasangan  sesama  jenis  tersebut kembali  ke  Indonesia  dan  berusaha  untuk  mencatatkan  pernikahannya,  Indonesia tetap  tidak  dapat  menerima  sahnya  perkawinan  tersebut  sehingga  tidak  bisa dicatatkan. Satu-satunya perkawinan yang disahkan oleh negara adalah perkawinan antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan,  yang  juga  diatur  dalam  ayat  1 pasal  34  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  (UUAdminduk)  No.  23 Tahun 2006. Ayat (1) Pasal 34 UU Adminduk tersebut berbunyi “Perkawinan yang sah  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  wajib  dilaporkan  oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. Untuk menunjang perjalanannya pasal  tersebut  juga  dilengkapi  dengan  penjelasan,  yaitu  yang  dimaksud  dengan "perkawinan"  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Penetapan  legalitas  dari  hubungan  sesama  jenis  terutama  dalam  hak  perkawinan tidak dapat diakui keberadaannya dalam hukum Indonesia. Hal ini dibatasi oleh ideologi yang  dianut  Indonesia  yaitu  Pancasila.  Pancasila  sebagai  dasar  kehidupan  bernegara Indonesia tidak mengakui kebenaran dari adanya hubungan sesama jenis. Sesuai dengan Sila  pertama  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dimana  dalam  6  (enam)  aliran  ajaran agama yang diakui di Indonesia tidak ada satupun ajaran memperbolehkan hak tersebut. Karena,  hak  tersebut  dianggap  sebagai  penyimpangan  kodrat  manusia  dan  perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan  malapetaka  sebagai  bentuk  kemarahan  Tuhan.  Walau dalam Sila kedua Pancasila tersirat penjunjungan  Hak Asasi Manusia dan dalam kasus ini  kaum  LGBT  juga  menuntut  kesetaraan  dalam  kehidupan  masyarakat,  namun  Hak Asasi  Manusia  yang  diakui  oleh  Indonesia  ini  dibatasi  oleh  beberapa  hal  seperti  nilai moral, agama, dan kesusilaan. Pembatasan yang ada memang membuat HAM ini tidak dapat bekerja semestinya, sebagaimana HAM  yang diakui  negara  lain terutama negara berpahamkan  Liberalisme.  Inilah  kenyataan  yang  ada  di  Indonesia,  dengan  ideologi yang kuat yaitu Pancasila, keberadaannya mempertahankan atau menguatkan kehidupan bernegara,  sehingga  semua  hal  akibat  globalisasi  tidak  dapat  semerta-merta  diterima secara resmi atau legal dalam konstitusi.
Perkawinan yang diakui di Indonesia hanya perkawinan yang dilakukan oleh pria dan  wanita  saja  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku  dan  agama  atau kepercayaan.  Diluar  itu  perkawinan  yang  terjadi  dinyatakan  tidak  sah  dan  dapat menyebabkan  akibat  hukum.  ketika  terjadi  perkawinan  sesama  jenis  perkawinan  itu dinyatakan  tidak  sah  dan  tidak  dapat  dicatatkan  dalam  pencatatan  kependudukan  dan catatan sipil negara. Akibat ini juga berlaku bagi mereka warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan sesama jenis di luar Indonesia.

## 2. Saran
Kepastian  hukum  sebagai  bentuk  jaminan  negara  terhadap  rakyatnya  seharusnya dibuat  senyata  mungkin,  sehingga  penemuannya  mudah  untuk  ditemukan  oleh masyarakat.  Hal  ini  untuk  menghindari  penafsiran  yang  berlebih  atau  kesalahpahaman penafsiran  hukum.  Masyarakat  juga  akan  lebih  merasa  terjamin  akan  hal  itu.  Ketika hukum  yang ada abu-abu, penerapannya akan  menimbulkan banyak problematika baru terutama  dalam  kehidupan  sosial  bernegara.  Ini  juga  akan  menimbulkan  banyak spekulasi-spekulasi beredar  dan  dapat  mengakibatkan masyarakat  kesulitan mendapatkan informasi yang valid.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Sinyo. Lo gue butuh tau: LGBT . 2016, Jakarta, Gema Insani Siregar,  B. Bunga  Rampai  Karangan  Tersebar  Bismas  Siregar  (1st  ed.). 1984, Bandung, Alumni

## Jurnal:
Asyari, F. 2018. LGBT dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Legalitas , 2 (2), 57–65.
Ayub,  A.  2017.  Penyimpangan  Orientasi  Seksual  (Kajian  Psikologis  dan  Teologis). Tasfiyah, Jurnal Pemikiran Islam, 1 (2), 179.
Encarnación, O. G. 2014. Gay Rights: Why Democracy Matters. Journal of Democracy , 25 (3), 64–73.
Erfa, R. 2015,  Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual). Jurnal Arena Hukum, 8 (2) 236–257.
Hamzah,  A.,  &  Maharani,  S.  D.  2021.  LGBT  dalam  Perspektif  Deotologi  Immanuel Kant. Jurnal Filsafat Indonesia, 4 (1), 100–110.
Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma & Aldila Arumita Sari, P. 2018. Politik Hukum Dalam Kebijakan  Hukum  Pidana  LGBT  (Legal  Politics  in  the  LGBT  Criminal  Law Policy). Jurnal Cita Hukum , 6, (2), 317-342
Lestari, N. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan , 4 (1), 43-52
Miskari,  M.  2017.  Wacana  Melegalkan  LGBT  di  Indonesia  (Studi  Analisis  LGBT dalam Perspektif Ham dan Pancasila). Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 3 ( 1), 44–54.
Sirait,  T.  M.  2018.  Menilik  Akseptabilitas  Perkawinan  Sesama  Jenis  di  dalam Konstitusi  Indonesia  Divine  the  Acceptability  of  Same  Sex  Marriage  in  the Constitution. Jurnal Konstitusi , 14 (3), 621–643.

## Website:
American Psychological Association. (2015). Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity  in  APA documents. https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sex uality-definitions.pdf. [Accessed, Desember 12.2021]