## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian
Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa

## I Nyoman Sujana dan Putu Ayu Sriasih Wesna*
Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
*ayuwesna@gmail.com dan nyomansujanaa2015@gmail.com

## Abstrak
Pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan  pelaksanaan  pengamalan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni budaya  langsung  pada  masyarakat  secara  kelembagaan  melalui  metodologi  ilmiah  sebagai  penyebaran  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  serta  tanggung  jawab  yang  luhur  dalam  usaha  mengembangkan  kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pengabdian  masyarakat  yang  telah  dilaksanakan  di  Desa  Adat  Kukuh,  Kecamatan  Karangasem,  Kabupaten Karangasem yaitu dengan melaksanakan penyuluhan dan pendampingan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat  terhadap  penyelesaian  kredit  bermasalah  pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  dalam  masa  pandemic Covid 19.
Kata  Kunci: Kesadar an  Hukum;  Penyelesaian  Kr edit  Ber masalah;  Lembaga  Per kreditan  Desa; Pandemi Covid 19.
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## 1.  PENDAHULUAN
Pandemic  COVID-19  ini  telah  membawa  efek  domino  yang  cukup  luas,  termasuk  sampai  juga  terjadi pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  yang  selanjutnya  disebut  LPD.  Desa  Adat  Dukuh  Kecamtan  Karangasem, Kabupaten  Karangasem  sebagai  Lembaga  penopang  perekonomian  masyarakat  Desa  Adat,  dihadapkan  oleh sejumlah tantangan yang semakin kompleks. Pandemi COVID-19 ini telah membawa persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat bukan lagi murni bersifat adat, tetapi bersinggungan pula dengan hukum formal / nasional.
LPD  sebagai  Lembaga  yang  diharapkan  mampu  menjadi  garda  terdepan  menjaga  ketahanan perekonomian  masyarakat  desa  adat,  ternyata  dihadapkan  dengan  permasalahan  kredit  bermasalah  bahkan hingga kredit macet. Mengingat warga desa adat Dukuh yang telah menerima kredit dari LPD ternyata tidak
How To Cite:
Sujana, I. N., & Wesna, P. A. S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa. Community Service Journal (CSJ) , 3 (1), 42-49.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa
mampu  memenuhi  kewajibannya  kepada  LPD,  hal  mana  disebabkan  karena  hilangnya  sumber  penghasilan yang  selama  ini  menjadi  penopang  utama  kehidupan  keluarga.  Demikian  pula  masyarakat  Desa  Adat  yang memiliki tabungan di LPD yang menginginkan uangnya dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga tidak bisa menarik uangnya di LPD karena uang yang tersimpan di LPD telah beredar dalam bentuk kredit yang tersalur  juga  kepada  masyarakat  Desa  Adat,  sehingga  LPD  mengalami  suatu  dilema  akibat  dari  adanya COVID19 ini.
Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  di  Bali  keberadaannya  tetap  legal  ,  meskipun  semenjak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  sempat menimbulkan  adanya  kesimpangsiuran  informasi  tetang  legalitas  lembaga  Perkreditan,  akan  tetapi  bilamana kita  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  39  ayat  (3)  UU  No.  1  tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro ditentukan bahwa:
” Lembaga  Perkreditan  Desa  dan  Lumbung  Pitih  Negari  serta  lembaga  sejenis  yang  telah  ada  sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini ”.
Berpijak dari ketentuan pasal tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa LPD adalah lembaga keuangan yang  tunduk  pada  hukum  adat.  Lebih  lagi telah  dilindungi  dengan  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  3  tahun  2017 Tentang  LPD.  Seiring  dengan  hal  tersebut  akhir-akhir  ini  ditengah  kepercayaan  masyarakat  Desa  Pekraman semakin  meningkat,  ternyata  dikejutkan  oleh  adanya  issue  yang  berkembang  bahwa  dana  LPD  di  beberapa Desa  Di  Bali  ada  dipergunakan  dengan  menyalahi  prosedur  pengelolaan  keuangan.  Dan  ternyata  setelah ditelusuri kedalam oleh lembaga Pembina LPD dalam hal ini Bendesa, ternyata oleh oknum-oknum pengurus LPD  dana-dana  yang  disimpan  untuk  dikelola  sesuai  dengan  perarem  Desa  Pekraman  telah  dipergunakan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Penyaluran kredit tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga  tujuan  mulia  dari  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  tersebut  adalah  bukan  lagi  menjadi  alat  untuk menyangga  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Pekraman  akan  tetapi  justru  dijadikan  sebagai  sarana  mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat desa adat.
Memperhatikan  fenomena  tersebut,  pengabdian  ini  bertujuan  memberdayakan  Lembaga  Perkreditan Desa  (LPD)  untuk  menunjang  perekonomian  rakyat  di  Desa  Adat  Pekraman  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap prinsip tersebut, target khusus  dari  dilaksanakannya  pengabdian  ini  adalah  untuk  membantu  menyelesaikan  segala  permasalahan hukum yang dihadapi oleh LPD di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.Selain itu pengabdian ini mempunyai target agar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tersebut tetap mampu menjadi ujung tombak Perekonomian Desa Adat, ditengah  persaingan  ekonomi  global  yang  semakin  berat  ditambah  dengan  kondisi  pandemic  covid  19  ini. Dengan program aksi ini diharapkan terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan LPD mempunyai peran penting dalam menjamin keberlangsungan perekonomian kerakyatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Kredit  bermasalah  merupakan  momok  yang  sangat  menakutkan  bagi  lembaga  keuangan  baik  didalam dunia  perbankan,  maupun  di  Lembaga  Perkreditan  Desa;  karena  apabila  salah  mengambil  tindakan  hukum, tentu  akan  berakibat  sangat  membahayakan  bagi  kelangsungan  hidup  dari  lembaga  keuangan  yang bersangkutan.  Selanjutnya  tidak  menutup  kemungkinan  lembaga  keuangan  tersebut  menjadi  tidak  sehat  dan akhirnya  harus  dilikuidasi.  Dalam  hasil  penelitian  sebelumnya,  ( Kariarta,  Udiana  &  Purwanto,  2014 )
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa
mengungkapkan di LPD Padangsambian dalam mengatasi kredit macet adalah dengan cara memberikan surat peringatan kepada debitur yangmenunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi  penyelesaian  kredit  macet  secara  bersama-sama.  Disisi  lain,  Salah  satu  LPD  yang  telah  mengambil langkah  itu  yakni  LPD  Desa  Adat  Patas,  Gerokgak.  LPD  yang  dipimpin  Nyoman  Tangguh  ini  memberikan kebijakan relaksasi kredit kepada peminjam (debitur) yang terkena dampak mewabahnya Covid-19. Tangguh mengaku kegiatan ekonomi di desa yang sebagian pelaku usaha dari nasabah LPD bergerak dalam usaha mikro sudah  tak  tangguh  lagi  ( Anwar,  2020 ).  Berdasarkan  kedua  contoh  diatas,  penulis  memilih  sampel  dari kebijakan  yang  diambil  sebelum  dan  sesudah  terjadinya  pandemic.  Oleh  karena  itu,  Didalam  makalah  ini penulis  akan  mengkaji  lebih  mendalam  khusus  tentang  Dampak  COVID-19  Terhadap  Penyelesaian  Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

## 2.  METODE
Metode penelitian ini Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik ( mix method ). Menurut ahli hukum Peter Mahmud  Marzuki  menulis  bahwa  ragam  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  Normatif  antara  lain pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  (case  approach),  pendekatan  historis ( historical  approac h),  pendekatan  komparatif  (comparative  approach),  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ) ( Marzuki, 2006 ). Sedangkan J. Ibrahim sama dengan Peter Mahmud Marzuki namun ditambahkan pendekatan  analitis  ( analitycal  approach ),  pendekatan  filosofis  ( philosophical  approach )  ( Ibrahim,  2006 ). Penelitian ini akan didukung oleh beberapa jenis data. Jenis data yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder.  Sumber  bahan  hukum  Primer  terdiri  dari  Undang-Undang,  Putusan  pengadilan,  hukum  adat  yang menetapkan  aturan  adat  tertulis  diakui  oleh  konstitusi  dan/atau  undang-undang,  hukum  internasional  yakni penandatanganan dan/atau ratifikasi suatu perjanjian internasional. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treaties; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau  law  review  dan  narasi  tentang  arti  istilah,  konsep,  phrase,  kamus  hukum  atau  ensiklopedi  hukum.  Dan bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  dinyatakan  bahwa  Kredit  adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka  waktu  tetentu  dengan jumlah  bunga.  Seiring  dengan perkembangan transaksi  keuangan  dalam era globalisasi dan lebih lagi adanya dampak pandemic COVID-19 yang menyebabkan semakin terintegrasinya produk  dan  jasa  keuangan  yang  dilakukan  oleh  Bank  maupun  LPD,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Kredit jika dilihat dari kriterianya terbagi menjadi : kredit lancar, kredit kurang lancar,  kredit  dengan  perhatian  khusus  ,  kredit  diragukan,  dan  kredit  macet.  Adapun  yang  termasuk  kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, diragukan dan macet.
Sekalipun usaha-usaha pencegahan telah dilakukan agar kredit tidak menjadi bermasalah, namun tidak mustahil  bahwa  kemacetan  kredit  terjadi  juga  karena  alasan-alasan  tertentu.  Bila  kredit  sudah  menjadi bermasalah  seperti  itu,  maka  pertama-tama  LPD  akan  memikirkan  dan  mencari  upaya-upaya  untuk  bisa menyelamatkannya  melalui  program  yang  disebut  penyelamatan  kredit.  Upaya-upaya  ini  dilakukan  sebelum
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa
LPD  menempuh  upaya-upaya  yang  disebut  penagihan  kredit.  Upaya-upaya  penyelamatan  kredit  hanya  akan ditempuh oleh LPD apabila LPD merasa yakin bahwa usaha debitur masih mempunyai prospek dan itikad baik untuk  bekerjasama  dengan  LPD  dalam  menyelesaikan  kredit  bermasalah  tersebut  masih  ada.  Namun  apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka LPD akan langsung melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit. Berikut ini akan diuraikan beberapa upaya penyelamatan kredit dan upaya penyelesaiannya khususnya di LPD Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem-Bali.
Penyelamatan Kredit.
1.  Upaya-upaya.
Yang dimaksud dengan upaya-upaya LPD yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya LPD untuk  melancarkan  kembali “ kredit  bermasalah ” untuk  kembali  menjadi “ kredit  lancar ”, sehingga  kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada LPD, baik bunga maupun pokoknya. Adapun upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan adalah :
 Penjadwalan  kembali  ( Rescheduling ),  yaitu  upaya  berupa  melakukan  perubahan  syarat-syarat  perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grace period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.
 Persyaratan Kembali ( Reconditioning ), yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu  kredit  saja.  Namun  perubahan  tersebut  tanpa  memberikan  tambahan  kredit  atau  tanpa  melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
 Penataan Kembali ( Restructuring), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, atau melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa melakukan Rescheduling dan atau Reconditioning.

## 2.  Beberapa masalah yang ditemukan
Upaya-upaya  LPD  Desa  Adat  Kukuh,  Kecamatan  Karangasem,  Kabupaten  untuk  memikirkan  dan mencari  jalan  untuk  dapat  melakukan  program  penyelamatan  kredit  seringkali  terbentur  kepada  kesulitan- kesulitan sebagai berikut :
 Prospek  usaha  nasabah  debitor  masih  baik,  namun  nasabah  debitor  memperlihatkan  sikap  enggan  untuk diajak bekerjasama oleh LPD untuk mengupayakan program penyelamatan tersebut. Misalnya saja nasabah enggan  untuk  mengadakan  penggantian  personil  yang  duduk  dalam  manajemen  perusahaan/usaha  yangh dijalankan oleh debitor.
 Kesulitan  mencari  mitra  usaha  yang  bersedia  dan  mampu  memasukkan  tambahan  modal  ( fresh  money) , sekalipun prospek usaha dan kerjasama nasabah debitor baik.
 Kesulitan mencari pembeli dalam rangka penjualan asset perusahaan nasabah debitor yang tidak produktif dalam rangka memperbaiki struktur keuangan perusahaan.
 Dalam hal kredit berbentuk kredit sindikasi, sulit memperoleh kesepakatan dari LPD-LPD peserta sindikasi mengenai syarat-syarat penyelamatan kredit.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa
 Nasabah  debitor,  setelah  program  penyelamatan  disetujui  dan  dituangkan  dalam  perjanjian,  ternyata kemudian tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditemukan sebagai syarat-syarat penyelamatan kredit.

## Penagihan Kredit
Apabila  menurut  pertimbangan  LPD,  kredit  yang  bermasalah tidak  mungkin  dapat diselamatkan  untuk lancar  kembali  melalui  upaya-upaya  penyelamatan  sebagaimana  yang  telah  diterangkan  di  atas  dan  akhirnya kredit tersebut kemudian menjadi macet, maka LPD akan melakukan tindakan-tindakan penagihan atas kredit macet  itu.  Yang  dimaksud  dengan  upaya  penagihan  kredit  bermasalah  ialah  upaya  LPD  untuk  memperoleh kembali  pembayaran,  baik  dari  nasabah  debitor  dan  atau  dari  penjamin,  atas  kredit  LPD  yang  telah  menjadi bermasalah dengan atau tanpa melikuidasi agunannya.
Beberapa upaya penyelesaian atau penagihan kredit macet dapat ditempuh oleh LPD dengan cara-cara sebagai berikut :

## 1.  Eksekusi Agunan :
Apabila  usaha  debitor  telah  menjadi  macet  sedangkan  nasabah  debitor tidak  pula  mempunyai  sumber- sumber lain untuk membayar kembali kreditnya, maka LPD akan melakukan eksekusi terhadap agunan kredit yang dikuasainya.
Sesuai  dengan  bentuk  pengikatan  yang  disediakan  oleh  hukum,  pengikatan  terhadap  barang-barang agunan  dilakukan  secara  hak  tanggungan,  gadai,  dan  f.e.o.  yaitu  pengikatan  agunan  yang  memberi  hak preferensi  kepada  LPD.  Untuk  tagihan  piutang,  biasanya  pengikatan  dilakukan  secara cessie (pengalihan piutang). Adakalanya barang-barang agunan diikat oleh LPD bukan dengan hak tanggungan, gadai, atau f.e.o. tetapi hanya dilakukan dengan cara mendapatkan kuasa menjual dari nasabah debitor.
Apabila  agunan  berupa guarantee dari  pihak  ketiga  ( bortocht )  baik  berupa personal guarantee atau corporate guarantee ,  maka  LPD  akan  menghubungi guarantor agar  melunasi  kredit  macet  dari  nasabah debitor yang dijaminnya itu.

## 2.  Melalui Proses Litigasi
Selama  penagihan  kredit  macet  dapat  dilakukan  dengan  kesepakatan  antara  LPD  dan  nasabah  debitor, penagihan  kredit  melalui  proses  litigasi  di  pengadilan  tidak  akan  dilakukan  oleh  LPD.  Proses  litigasi  hanya akan ditempuh oleh LPD apabila nasabah debitor beritikad tidak baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan baik untuk melunasi kredit itu, sedangkan nasabah debitor sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak  dapat  dikuasai  LPD  atau  sengaja  disembunyikan  atau  mempunyai  sumber-sumber  lain  untuk menyelesaikan kredit macet itu.
LPD di Bali mempunyai pengalaman yang sangat tidak  menggembirakan apabila harus menyelesaikan kredit macetnya melalui proses litigasi. Hal-hal tersebut disebabkan oleh karena faktor-faktor sebagai berikut :
Pertama ; prosesnya sangat lama, yaitu sampai bertahun-tahun mulai dari  proses di pengadilan tingkat pertama  (Pengadilan  Negeri)  ,  lanjut  ke  pengadilan  tinggi  dan  bahkan  sampai  dengan  proses  di  Mahkamah Agung;  meskipun  ada  asas ” peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan ”, namun  dalam  kenyataannya berperkara di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sesederhana yang kita bayangkan.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa
Kedua ,  tidak memadainya pengetahuan hukum dan pengetahuan mengenai masalah perkreditan di LPD  dari  para  hakim  yang  memeriksa  perkara  kredit  bermasalah  itu.  Sering  LPD  memperoleh  keputusan pengadilan  yang  justru  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dengan  kata  lain,  karena  tidak memadainya  pengetahuan hakim  yang  memeriksa  perkara  itu,  maka  keputusan yang  diambil  didasarkan  atas penerapan hukum yang keliru.
Ketiga ,  integritas  yang  tidak  baik  dari  hakim  yang  memeriksa  perkara  itu,  sudah  bukan  rahasia umum lagi mengenai banyaknya praktik-praktik yang disebut oleh hukum sebagai “ mafia peradilan ”;
Keempat ,  sikap  yang  apriori  dari  pihak  pengadilan  yang  menganggap  bahwa  dalam  hubungan perjanjian kredit antara LPD dan nasabah debitor, nasabah debitor adalah pihak lemah yang harus dilindungi terhadap  LPD  yang  sering  dalam  hubungan  itu  bertindak  sewenang-wenang.  Pengadilan  sering  menganggap LPD telah “ mengalahgunakan keadaan ” (misbruik van onstandigheiden) pada waktu perjanjian kredit dibuat antara  LPD  dan  nasabah  debitor  yang  pada  waktu  itu  menurut  hakim  berada  dalam  keadaan  tidak  berdaya kerana sangat membutuhkan kredit LPD tersebut. Juga sering didalihkan oleh pengadilan bahwa LPD dalam melaksanakan  kewenangan  atau  hak  yang  didasarkan  atas  klausula-klausula  dalam  perjanjian  kredit  yang memberikan  hak  dan  kewenangan  LPD  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  terhadap  penggunaan kredit dan/ atau terhadap nasabah debitor yang bersangkutan, sering dinilai oleh pengadilan sebagai tindakan yang  bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  asas  keadilan,  asas  itikad  baik,  atau  sebagai  perbuatan  melawan hukum.  Sikap  pengadilan  yang  menyangkut  faktor  keempat  itu,  tidak  mustahil  adalah  sehubungan  dengan kesan  yang  sering  muncul  didalam  masyarakat  bahwa  dalam  hubungan  perjanjian  kredit  antara  LPD  dan nasabah debitor, posisi tawar menawar antara kedua belah pihak adalah sedemikian rupa dimana LPD adalah pihak yang kuat sedangkan nasabah adalah pihak yang lemah.
Terkait  dengan  hal  ini,  penulis  sependapat  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  ( Sjahdeini,  2009 )  dalam bukunya “ Perlindungan  Hukum  Yang  Seimbang  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank ” yang  mengatakan  bahwa sering  sekali  Bank  justru  berada  dalam  posisi  yang  lemah  bila  berhadapan  dengan  nasabah  debitor.  Analog dengan  hal tersebut  maka  LPD-pun  didalam  menyalurkan  kredit  kepada  nasabah justru  LPD ada  pada  pihak yang lemah, lebih lagi kredit tersebut sudah dimanfaatkan oleh nasabah Debitor. Posisi LPD dapat berbeda saat kredit akan diberikan (asas negosiasi untuk memasuki perjanjian kredit) dibandingkan dengan saat kredit telah keluar dan digunakan oleh nasabah debitor. Posisi LPD juga tergantung kepada golongan nasabah debitor yang menikmati kredit. Untuk jelasnya, berikut ini akan digambarkan sebagai berikut :
 Pada  waktu  kredit  akan  diberikan,  pada  umumnya  memang  LPD  dalam  posisi  yang  lebih  kuat  jika dibandingkan dengan calon nasabah debitor. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu, calon nasabah  debitor  sangat  membutuhkan  bantuan  kredit  itu  dari  LPD.  Dalam  hal  yang  demikian  itu  pada umumnya  calon  nasabah  debitor  tidak  akan  banyak  menuntut  karena  mereka  khawatir  pemberian  kredit tersebut dibatalkan oleh LPD. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar LPD menjadi sangat kuat. Hal ini benar  apabila  calon  nasabah  debitor  termasuk  pengusaha  menengah  atau  termasuk  pengusaha  golongan ekonomi  lemah  yang  jumlahnya  sangat  besar  sedangkan  jumlah  dana  LPD  yang  tersedia  sangat  terbatas untuk bisa dinikmati oleh sebagian besar pengusaha yang termasuk golongan ini. Bagi pengusaha menengah dari golongan ekonomi lemah, kredit mempunyai kedudukan yang bersifat “ seller’s market ”.
 Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan LPD lemah. Kedudukan LPD  setelah  kredit  diberikan  banyak  tergantung  kepada  intergitas  nasabah  debitor.  Bila  nasabah  debitor
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa
memang  mempunyai  integritas  yang  baik  untuk  tidak  menyalahgunakan  kredit  atau  untuk  itikad  baik bersedia membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, maka memang LPD tidak perlu harus mencari penyelesaian melalui bantuan hukum.; melainkan akan lebih bijak menyelesaikan masalah kredit bermasalah ini  melalui jalur  Paruman Desa  atau  Paruman  Banjar,  sehingga  awig-awig  akan  dapat  memberikan  solusi terbaik atas masalah kredit bermasalah yang dihadapi oleh LPD.
 Tetapi  yang  banyak  terjadi  adalah  bahwa  dalam  keadaaan  kredit  menjadi  macet,  baik  oleh  karena  kredit telah  disalahgunakan  oleh  nasabah  debitor  maupun  karena  usaha  nasabah  debitor  mengalami  kemacetan, ternyata LPD tidak dapat mengandalkan sarana-sarana contract enforcement yang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana contract  enforcement yang  disediakan  oleh  hukum  itu  sangat  tidak  memadai  untuk  dapat memberikan  perlindungan  kepada  LPD  dalam  rangka  pengembalian  kredit  itu.  Begitu  tidak  memadainya sarana-sarana contract enforcement yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi kepentingan LPD, sehingga seringkali membuat LPD tidak berdaya sama sekali, dan akhirnya dengan terpaksa harus di-hapus buku-kan dari pasiva.

## Gambar 1
Penyerahan cinderamata pada Kepala Desa Kukuh
Karangasem

## Gambar 2.
Spanduk PKM Dampak Covid 19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Kukuh Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem

## Gambar 3.
Forum Group Disccusion (FGD) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem terhadap Dampak Covid 19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa

## 4.  SIMPULAN
Demikian  tragisnya  keadaan  yang  dialami  atau  dihadapi  oleh  LPD  sehingga  banyak  tindakan-tindakan LPD  yang  diambil  berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  klausul-klausul  di  dalam  perjanjian  kredit ternyata oleh pengadilan (atas dasar gugatan nasabah debitor) dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, atau keadilan, atau itikad baik, atau sebagai perbuatan melawan hukum. Atau klausula itu sendiri oleh pengadilan dinyatakan ilegal karena dalam proses pembuatan perjanjian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, K. (2020). Dampak Covid-19, Ekonomi Melambat LPD Mulai Berikan Kebijakan Relaksasi Kredit . Tribun Bali. Retrieved from https://balitribune.co.id/content/dampak-covid-19-ekonomi-melambat-lpd-mulai-berikan-kebijakan-relaksasi-kredit
Ibrahim, J. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayumedia
Kariarta, K., Udiana, I., & Purwanto, I. (2018). Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota  Denpasar. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum,  2 (1).  Retrieved  from  https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/ article/view/39100
Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Media Predana Group.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa;
Sjahdeini,  S.  R.  (2009). Perlindungan  Hukum  Y ang  Seimbang  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank.  Cetakan  I .  Jakarta:  Institute  Bgorr Indonesia.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;