PENGARUH PERINTAH PERJALANAN DINAS TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS
Muhammad Elsa Tomisa, Nadrah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis elsatomisa@gmail.com, nadrah.nad@yahoo.com

## ABSTRACT
The  Secretariat  of  the  Bengkalis  Regency  Regional  Representative  Council  has used official travel orders as a step to increase work motivation of its employees or  employees.  In  this  research,  the  author  wants  to  examine  how  official  travel procedures  are  and  whether  there  is  an  effect  of  providing  official  travel  with work  motivation  by  reason  of  wages  in  addition  to  their  income,  as  well  as  an Islamic  perspective  on  official  travel.  This  study  uses  quantitative  descriptive methods.  From  this  study,  it  was  found  that  the  Secretariat  of  the  Bengkalis Regency Regional Representative Office had used procedures in accordance with the  Regulations  of  the  Regent  No.  82  of  2017.  Then  there  was  a  significant influence  of  the  Official  Travel  Order  on  Work  Motivation  of  the  Civil  Civil Apparatuses  in  the  Bengkalis  Regency  Regional  Representative  Council Secretariat.  Meanwhile,  according  to  the  perspective  of  sharia,  there  is  nothing wrong as long as it is run according to the rules.
Keywords: Official Travel Commands, Work Motivation, State Civil Apparatus.

## ABSTRAK
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bengkalis  telah  menggunakan  cara  perintah perjalanan  dinas  sebagai  salah  satu  langkah  untuk  meningkatkan  motivasi  kerja para  karyawan  atau  pegawainya.  Dalam  kajian  ini  penulis  ingin  mengkaji bagaimana  prosedur  perjalanan  dinas  dan  apakah  ada  pengaruh  pemberian perjalanan  dinas  dengan  motivasi  kerja  dengan  alasan  upah  sebagai  tambahan pendapatan  mereka,  serta  perspektif  islam  tentang  perjalanan  dinas.  Kajian  ini menggunakan  metode  deskriftif  kuantitatif.  Dari  kajian  ini  menemukan  bahwa kantor  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bengkalis  sudah  menggunakan  prosedur sesuai dengan Peraturan Bupati No. 82 tahun 2017.  Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan dari Perintah Perjalanan Dinas terhadap Motivasi Kerja Aparatur Sipil  Negara  di  lingkungan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bengkalis.  Sedangkan menurut  perspektif  syariah  tidak  ada  yang  menyalahi  selama  dijalankan  sesuai dengan aturannya.
Kata Kunci: Perintah Perjalanan Dinas, Motivasi Kerja, Aparatur Sipil Negara.

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat menentukan  keberhasilan  suatu  organisasi  mencapai  tujuan,  orang  merupakan
unsur yang sangat penting dalam organisasi. Didalam sebuah instansi pemerintah, pegawai  senantiasa  menginginkan  penghasilan  yang  lebih.  Sedangkan  diketahui sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara saat ini masih dibawah  gaji  swasta  sehingga  berpengaruh  terhadap  kinerja  dan  produktivitas kerja.  Untuk  meningkatkan  kinerja  dan  produktivitas  pegawai  dibutuhkan motivasi (Mangkunegara 2004).
Motivasi  merupakan  tindakan  untuk  mempengaruhi  dan  mendorong seseorang  untuk  berperilaku.  Secara  pasif,  motivasi  tampak  sebagai  pendorong yang  dapat  mengerakkan  semua  potensi,  baik  karyawan  maupun  sumber  daya lainnya. Dari segi aktif, motivasi tapak sebagai usaha positif dalam menggerakkan daya dan potensi karyawan agar secara produktif untuk berhasil mencapai tujuan. Seberapapun  tingkat  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang,  pasti  butuh  motivasi. Karena  potensi  sumber  daya  manusia  adalah  suatu  yang  terbatas.  Dengan demikian, kinerja seseorang merupakan fungsi dari faktor-faktor kemampuan dan motivasi dirinya (Siagian 1989, 41).
Winardi (2002, 45) menjelaskan bahwa motivasi untuk bekerja merupakan sebuah  istilah  yang  digunakan  dalam  bidang  perilaku  keorganisasian ( organizational  behavior ),  guna  menerangkan  kekuatan-kekuatan  yang  terdapat pada diri seseorang individu, yang menjadi penyebab timbulnya tingkat,  arah dan persistensi upaya yang dilaksanakan dalam hal bekerja. Dengan  demikian analisis mengenai motivasi akan bersinggungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi.  Ditegaskan  bahwa  analisis  motivasi  perlu  memusatkan  perhatian  pada faktor-faktor yang menimbulkan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas seseorang. Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian pasal 33 ayat 1 dan 2 yaitu: ayat 1 berbunyi “untuk mendorong dan meningkatkan  prestasi  kerja  serta  untuk  memupuk  kesetiaan  terhadap  Negara maka  kepada  pegawai  negeri  sipil  yang  telah  menunjukkan  kesetiaan  atau  telah berjasa  terhadap  Negara  atau  yang  menunjukkan  prestasi  kerja  yang  luar  biasa sebaiknya dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah”. Ayat 2 yang berbunyi: “penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau  bentuk  penghargaan  lainnya,  seperti  surat  pujian  penghargaan  yang  berupa material dan lain-lain”.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  instansi  dalam  memberikan  motivasi kepada karyawan yaitu dengan Perintah Perjalan Dinas. Perintah perjalanan dinas selain  sebagai  tugas  perjalanan  dinas  merupakan  salah  satu  usaha  untuk meningkatkan  kualitas  kerja  karyawan  dan  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan karyawan.  Karyawan  suatu  perusahaan  ataupun  instansi  akan  bekerja  lebih  giat dan  semangat  sesuai  dengan  harapan  pimpinan  atau  instansi,  jika  instansi memperhatikan dan memenuhi kebutuhan para pegawainya, baik kebutuhan yang bersifat materi maupun kebutuhan yang bersifat non materi.
Pimpinan  instansi  hendaknya  selalu  memotivasi  karyawan  untuk berprestasi  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  motivasi  merupakan  hal  yang  sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini sesuai  dengan  firman  Allah  SWT.  Surat  Az-Zumar  ayat  39  (Kemenag  RI  2006, 329):
َنَُهَلۡعَت  َفَۡ َسَف ٞۖ لِهَٰ َع  ِ ّ نِّإ ۡمُكِتَى َكََن َٰ َ َعَل ْاَُلَهۡعٱ ِمََۡقََٰي  ۡلُق
Artinya: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesunguhnya  Aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”.
Dari  berbagai  tugas  pemimpin  dalam  suatu  birokrasi,  maka  tugas  yang paling sulit yang harus dilaksanakan adalah bagaimana memotivasi pengikut atau bawahannya  agar  mereka  mau  bekerja  lebih  giat  dan  penuh  tanggung  jawab. Dikatakan  sulit  oleh  karena  sifat  motivasi  itu  sendiri  bersifat  abstrak  dan  tidak dapat  berlaku  secara  universal  pada  setiap  individu  dalam  suatu  birokrasi.  Suatu perlakuan  tertentu  yang  berhasil  meningkatkan  motivasi  seseorang  pada  waktu tertentu  belum  tentu  berhasil  apabila  diterapkan  kepada  orang  lain  pada  tempat dan waktu yang berbeda (Pawewang 2015, 5).
Bekerja  menurut  ajaran  Islam  merupakan  suatu  kewajiban  secara menyeluruh  atas  setiap  orang  yang  mampu  bekerja  untuk  mencapai  kebahagiaan individu  atau  masyarakat.  Bekerja  dan  beramal  hendaklah  sesuai  dengan ketentuan  syari‟at  Islam,  karena  pekerjaan  tersebut  akan  dipertanggungjawabkan dan  dilihat  oleh  manusia  dan  Allah.  Allah  Maha  mengetahui    setiap  pekerjaan yang dilakukan oleh  manusia  merasa nyata ataupun yang ghaib (Sukirwan 2018). Demikian pula halnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah menggunakan  cara  Perintah  perjalanan  dinas  sebagai  salah  satu  langkah  untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan atau pegawainya. Sekretariat DPRD Kabupaten  Bengkalis  dalam  kegiatan  perkantorannya  menggunakan  Surat Perintah  Perjalanan  Dinas  (SPPD),  yaitu  surat  pengantar  yang  dibuat  ketika pegawainya  akan  melakukan  perjalanan  dinas  ke  kota  tertentu.  Namun berdasarkan  observasi  awal  peneliti  Perintah  perintah  perjalanan  dinas  ini terkadang  ada  kesenjangan  diantara  ASN  yang  ada  di  DPRD  Kabupaten Bengkalis, akibatnya dari kesenjangan ini akan berdampak pada motivasi kinerja ASN  itu  sendiri.  Untuk  itu  penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana perjalanan  dinas  di  Seketariat  DPRD  Kabupaten  Bengkalis,  untuk  menganalisis pengaruh  perintah  perjalanan  dinas  terhadap  peningkatan  motivasi  kerja  aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui apakah perintah  perjalanan  dinas  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bengkalis  sesuai dengan perspektif Islam.

## TELAAH LITERATUR

## Perjalanan Dinas
Dalam  Anam  (2013,  71)  menjelaskan  bahwa  definisi  Perjalanan  dinas menurut  Ignatus  Wursanto  adalah  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seorang karyawan  atau  pegawai  suatu  lembaga  atau  perusahaan  yang  berkaitan  dengan tugas  pekerjaan  kedinasan.  Menurut  Ignatius  Wursanto  bahwa  ada  beberapa dokumen perjalanan dinas  yang harus disiapkan sebelum perjalanan dinas, yaitu: Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.55  Tahun  2012  tentang  Naskah Dinas,  yaitu  untuk  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya, dan  melaksanakan  suatu  tugas  bagi  setiap  Pejabat  dan  PNS  termasuk pimpinannya.  Untuk  melakukan  pencairan  dana  perjalanan  dinas  harus melampirkan  berbagai  persyaratannya  seperti  lampiran  SPPD  rincian  biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas (Kemendagri RI 2012).
Secara  umum  ada  tiga  macam  alasan  penerbitan  SPPD,  yaitu  perintah
langsung  dari  pimpinan,  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  SKPD  (Surat Kegiatan  Perjalanan  Dinas)  serta  panggilan/undangan  baik  dari  pemerintah provinsi  atau  daerah  lain  seperti  diklat,  rakor,  lokalkarya,  workshop,  bimtek  dan kegiatan  sejenis.  Khusus  pengajuan  SPPD  untuk  panggilan/undangan  diharuskan melampirkan  panggilan/undangan  dimaksud.  Yang  perlu  diteliti  adalah  sumber biaya  dalam  pelaksanaan  panggilan/undangan  apakah  sumber  biaya  seluruhnya berasal  dari  daerah,  atau sharing /konstribusi  dari  daerah.Ini  dimaksudkan  untuk menghindari  adanya  pembayaran  ganda.  Penulisan  SPPD  tidak  diperkenankan adanya bekas hapusan/tindihan atau coretan (Bupati Bengkalis 2017).

## Motivasi Kerja
Dalam  Kadarsiman  (2012,  34)  menerangkan  bahwa  menurut  Stokes motivasi  kerja  adalah  sebagai  pendorong  bagi  seseorang  untuk  melakukan pekerjaannya  dengan  baik,  juga  merupakan  faktor  yang  membuat  perbedaan antara  sukses  dan  gagalnya  dalam  banyak  hal  dan  merupakan  tenaga  emosional yang  sangat  penting  untuk  sesuatu  pekerjaan  baru.  Sedangkan  pendapat  lainnya motivasi  adalah  dorongan  yang  dimiliki  individu  untuk  melakukan  tindakan tertentu berdasarkan kebutuhannya.
Dalam  skala  perusahaan  motivasi  individu  dapat  dipahami  sebagai dorongan  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dan  dirinya  (Zainun  2004,  45). Motivasi  biasanya  timbul  karena  adanya  kebutuhan  yang  tidak  terpuaskan  atau kebutuhan yang belum dapat terpenuhi. Kebutuhan ini akan menimbulkan tekanan dan  tegangan  sehingga  akan  menciptakan  dorongan  atau  upaya  untuk  memenuhi kebutuhannya  tersebut.  Pada  saat  kebutuhan  tersebut  dapat  terpuaskan  maka individu akan mengalami penurunan tekanan (Asifudin 2004, 67).
Tujuan  perintah  motivasi  kerja  antara  lain:  mendorong  gairah  dan semangat  kerja  karyawan,  meningkatkan  moral  dan  kepuasan  kerja  karyawan, meningkatkan  produktivitas  kerja  karyawan,  mempertahankan  loyalitas  dan kestabilan  karyawan  perusahaan,  meningkatkan  kedisiplinan  dan  menurunkan tingkat  absensi  karyawan,  mengefektifkan  pengadaan  karyawan,  menciptakan suasana  dan  hubungan  kerja  yang baik,  meningkatkan  kreatifitas  dan  partisipasi karyawan,  eningkatkan  tingkat  kesejahteraan  karyawan,  mempertinggi  rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku (Hasibuan 2008, 88).
Indikator untuk mengukur motivasi kerja yaitu: dorongan mencapai tujuan, semangat  kerja,  inisiatif  dan kreatifitas  dan  rasa  tanggung  jawab  (Yunarifah  dan Lilik 2012, 32).

## Kerja Dalam Islam
Menurut  Asyraf,  istilah  “kerja”  dalam  Islam  bukanlah  semata-mata merujuk  kepada  mencari  rezeki  untuk  menghidupi  diri  dan  keluarga  dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai  unsur  kebaikan  dan  keberkahan  bagi  diri,  keluarga  dan  masyarakat sekelilingnya serta negara (Khayatun 2008, 32).
Menurut Salmiyah (2008), dalam melakukan setiap pekerjaan, aspek etika merupakan  hal  mendasar  yang  harus  selalu  diperhatikan.  Seperti  bekerja  dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian
upah,  tidak  menipu,  tidak  merampas,  tidak  mengabaikan  sesuatu,  tidak  semena- mena (proporsional), ahli dan professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam (Al-Qur‟an dan Hadits).
Menjadi  kewajiban  umumnya  PNS  untuk  melaksanakan  tugas  yang dibebankan  kepadanya  dan  tidak  meminta  dan  menuntut  pemerintah  untuk memberikan  kepadanya  apa  yang  tidak  menjadi  haknya.  Jika  mereka  menuntut sesuatu  yang  tidak  menjadi  haknya  maka  pada  dirinya  sifat  orang  munafik  yang Allah firmankan dalam Al-Qur‟an Surah At-Taubah ayat 58 (Kemenag RI 2006):
َخ ۡسَي ۡمٌُ اَذِإ ٓاٍَۡيِن ْاََۡطۡعُي ۡمَّل نوَإِ ْاَ ُضَر اٍَۡيِن ْاَُطۡعُأ ۡنِإَف ِتََٰقَد َّصلٱ  ِفِ َكُزِهۡلَي وَّن مٍُۡيِنَو

## َنَ ُط
Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) harta zakat. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati namun jika  mereka  tidak  diberi  sebagian  darinya,  dengan  serta  merta  mereka  menjadi marah”.
Etika  kerja  Islami  memandang  dedikasi  untuk  bekerja  adalah  suatu kebijakan. Sehingga untuk melakukan upaya yang cukup harus ada pad diri setip orang dalam pekerjaannya karena adanya pandangan bahwa pekerjan merupakan suatu  bentuk  kewajiban  sehingga  setiap  orang  harus  mampu  bekerja  sama  dan dapat mengatasi rintangan dan menghindari kesalahan secara bersama-sama. Etika kerja  islami  merupakan  etika  kerja  yang  bersumber  pada  syariah  dengan mendidikasikan  pekerjaan  sebagai  sebuah  ibadah  dan  kebaikan  dalam  hidupnya, komitmen  organisasional  menggambarkan  setiap  orang  harus  memiliki  sikap emosional  melalui  batas  tertntu  organisasi  dan  karyawan  karna  komitmen organisasional  mampu  menjadi  faktor  yang  memungkinkan  karyawan  tetap  di organisasinya (Rachmawati dan Ketut 2016, 270).

## Motivasi Dalam Islam
Motivasi  adalah  kekuatan-kekuatan  dari  dalam  diri  individu  yang menggerakkan  individu  untuk  berbuat.  Jadi  suatu  kekuatan  atau  keinginan  yang datang dari dalam hati nurani manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Anwar 2011). Motivasi kerja dalam Islam itu adalah untuk mencari nafkah yang merupakan  bagian  dari  ibadah.  Motivasi  kerja  dalam  Islam  bukanlah  untuk mengejar  hidup  hedonis,  bukan  juga  untuk  status,  apa  lagi  untuk  mengejar kekayaan  dengan  segala  cara.  Dengan  demikian,  motivasi  kerja  dalam  Islam, bukan hanya memenuhi nafkah semata tetapi sebagai kewajiban beribadah kepada Allah  setelah  ibadah  fardlu  lainnya.  Bekerja  untuk  mencari  nafkah  adalah  hal yang istimewa dalam pandangan Islam.
Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang  baik  bahwa  bagi  mereka  ampunan  Allah  dan  ganjaran  yang  besar.  Firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa ayat 66-68 (Kemenag RI 2006):
ۡيَتلَّأٓ اٗذوَإِ اٗتيِب ۡثَت َّدَشَأَو ۡمٍَُّل اٗ ۡيَۡخ َن َكََل ۦًِِب َنَُظَعَُي اَن ْاَُلَعَف ۡمٍَُّنَأ ََۡلَو
اٗهيِظَع اًرۡج َ أ ٓاَّنُ َّ لَّ وِّن مٍَُٰ َن
اٗهيِقَت ۡسُّن ا ٗطََٰر ِص ۡمٍَُٰ َنۡيَدٍَ َلَو Artinya: “Dan  Sesungguhnya  kalau  mereka  melaksanakan  pelajaran  yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan  lebih  menguatkan  (iman  mereka).    Dan  kalau  demikian,  pasti  kami  berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus”.
Al-Qur‟an  menyatakan:  “Dan  di  langit  terdapat  (sebab-sebab)  rezekimu dan  terdapat  (pula)  apa  yang  dijanjikan  kepadamu”.  (QS.  Adz-Dzariyat)      “Dan tidak  ada  suatu  makhluk  ( daabbah )  pun  di  bumi,  melainkan    Allah    lah  yang menjamin  rezekinya”.  (QS.  Huud)    “Dan  berapa    banyak  binatang  yang  tidak dapat  mencari  rezekinya  sendiri,  Allahlah  yang  memberi  rezeki  kepadanya  dan juga  kepadamu”. (QS. Al-Ankabut).
Dalam melaksanakan perjalanan dinas ASN hendaknya selalui menghargai waktu  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  dan  sebagai  umat  manusia  kita  harus mencermati nilai waktu yaitu dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam bekerja. Seperti firman Allah dalam Al-Qur‟an Surah Al-„Asr ayat 1-3 (Kemenag RI 2006):
َتَو  ِّقَ ۡ لۡٱِب ْ اَۡ َصاَََتَو  ِتَٰ َحِلَٰ َّصلٱ ْ اَُلِهَعَو ْ اَُيَناَء  َويِ َّ لَّٱ َّ لَِّإ  ٍ ۡسُۡخ  ِفِ َل  َوَٰ َسنِۡلۡٱ  َّنِإ ِ ۡصَۡعۡلٱَو ْ اَۡ َصاََ
ِ ۡبۡ َّصلٱِب
Artinya: Demi  Masa,  sesungghnya  manusia  itu  benar-benar  dalam  kerugian, kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  saleh  dan  nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
Dari penjabaran teori di atas dapat dibuat hipotesis yaitu terdapat pengaruh antara perintah perjalanan dinas terhadap peningkatan motivasi kerja aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  kantor  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Bengkalis  pada  tahun  2019.  Populasi  dalam  penelitian  ini  sebanyak  68  orang, sedangkan  dalam  pengambilan  sample  penulis  menggunakan Non  probability Sampling dengan  kaedah Quota  Sampling sehingga  jumlah  sample  yang  diambil adalah  sebanyak  57  orang.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu: kuesioner, observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kuantitatif.  Sedangkan  teknik  analisa  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi linier sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Perintah Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
Agar  perjalanan  dinas  pimpinan  berjalan  lancar  sesuai  dengan  yang diharapkan,  administrasi  kantor/sekretaris  harus  selalu  berkoordinasi  dengan pimpinan  ketika  mempersiapkan  semua  hal  yang  diperlukan  dalam  perjalanan dinas.  Apabila  administrasi  kantor/sekretaris  kurang  berkoordinasi  dengan pimpinan,  administrasi  kantor/sekretaris  tentu  akan  menemui  kesulitan  untuk mempersiapkan  perjalanan  dinas  pimpinan.  Persiapan  perjalanan  dinas  pimpinan meliputi Persiapan Rencana Perjalanan Dinas.
Dalam  merencanakan  perjalanan  dinas,  administrasi  kantor/sekretaris harus segera mengumpulkan informasi perjalanan ( travelling information ) secara lengkap  mengenai  peraturan  perjalanan  dinas  diperusahaan  tersebut.  Informasi yang  perlu  dikumpulkan  tersebut,  antara  lain:  Siapa  yang  bertanggung  jawab dalam  perjalanan  dinas,  dan  tujuan  utama  perjalanan  dinas  pimpinan.
Sebagaimana yang terdapat dalam Perbub No. 82 tahun 2017  pada bab IV bahwa ada  beberapa  golongan  perjalanan  dinas  diantaranya:  Perjalanan  dinas  untuk Bupati  dan  Wakil  Bupati;  Perjalanan  dinas  untuk  tingkat  A  untuk  Pimpinan DPRD  dan  Anggota  DPRD;  Perjalanan  dinas  tingkat  B  untuk  pejabat  Pimpinan Tinggi  Pratama;  Perjalanan  dinas  tingkat  C  untuk  pejabat  Administrator; Perjalanan  dinas  tingkat  D  untuk  Pejabat  Pengawas  Auditor;  Perjalanan  dinas tingkat  E  untuk  pegawai  ASN  Golongan  IV  dan  III;  Perjalanan  dinas  tingkat  F untuk pegawai ASN golongan II dan I; dan Perjalanan dinas untuk Pegawai Non ASN.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diberikan  kepada  masing-masing bidang, penulis mendapatkan bahwa mekanisame perjalanan dinas oleh ASN dan non  PNS  dilingkungan  Sekretariat  DPRD  kabupaten  Bengkalis  berjalan  sesuai dengan Perbub dalam pasal 26 diantaranya: pegawai ASN/pegawai Non PNS dan Anggota  DPRD  yang  akan  melasanakan  perjalanan  dinas  harus  terlebih  dahulu mendapat  persetujuan  dan  perintah  atasan/pimpinan;  Perjalanan  dinas  dilakukan berdasarkan  SPPD  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang;  Pejabat  yang berwenang  hanya  bisa  menerbitkan  SPPD  untuk  perjalanan  dinas  yang  biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-PD berkennaan, kecuali hal teknis  yang  harus  melibatkan  PD  lain/instansi  yang  terkait  (Bupati  Bengkalis 2017).
Hal-hal lain mengenai penenenutan siapa yang harus mendapatkan giliran untuk  melakukan  perjalanan  dinas  di  lingkungan  sekretariat  DPRD  tergantung kepada  siapa  yang  ditunjuk  oleh  ketua  dewan  atau  anggota  dewan  yang  mereka anggap  perlu  dan  berkompeten  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  yang  mereka lakukan.
Perintah  perjalanan  dinas  kepada  ASN  di  lingkup  Sekretariat  DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa kegiatan, ada yang bersifat perjalanan dinas  pendampingan,  konsultasi,  keprotokoleran  dan  peliputan  yang  kesemuanya itu  mempunyai  nomenklatur  dan  rekening  anggaran  yang  berbeda.  Setiap perjalanan  dinas  dibayarkan  sesuai  dengan  pangkat,  jabatan  dan  golongan  ASN dan tidak melebihi pagu anggaran serta sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.
Karena  banyaknya  ASN  yang  berada  di  lingkup  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Bengkalis  serta  beragamnya  perjalanan  dinas  yang  dilakukan,  maka penulis  melakukan  analisa  terhadap  ASN  tersebut.  Setiap  ASN  yang  menjadi sampel penulis berikan kuisioner untuk diisi dan ada juga beberapa sampel yang dilaksanakan wawancara. Dan berdasarkan sesi wawancara tersebut, penulis  hasil bahwa:  (1)  Perjalanan  dinas  yang  dilaksanakan  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Bengkalis  sudah  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  (Perbup).  (2)  Di  dalam  proses Perintah  mandat  untuk  melaksanakan  perjalanan  dinas,  diberlakukan  penentuan khusus  yang  mana  orang  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakannya  harus  sesuai dengan  tupoksi  dan  kemampuannya.  (3)  Syarat  untuk  melaksanakan  perjalanan dinas adalah ASN/Non ASN yang bersifat teknis. (4) Ada beberapa prosedur yang wajib  dilaksanakan  oleh  mereka  yang  melaksanakan  perjalanan  dinas  yaitu  nota dinas, SPT, SPPD, Visum (Bukti) dan Laporan Perjalanan Dinas.
Hasil Uji Validitas Data
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Perintah Perjalanan Dinas (X) Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 1 0,375 0,2609 Valid 2 0,400 0,2609 Valid 3 0,457 0,2609 Valid 4 0,532 0,2609 Valid 5 0,394 0,2609 Valid 6 0,455 0,2609 Valid 7 0,457 0,2609 Valid 8 0,565 0,2609 Valid 9 0,510 0,2609 Valid 10 0,487 0,2609 Valid Sumber: olahan peneliti Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Motivasi Kerja (Y) Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 1 0,453 0,2609 Valid 2 0,445 0,2609 Valid 3 0,469 0,2609 Valid 4 0,472 0,2609 Valid 5 0,501 0,2609 Valid 6 0,584 0,2609 Valid 7 0,648 0,2609 Valid 8 0,529 0,2609 Valid 9 0,605 0,2609 Valid 10 0,555 0,2609 Valid Sumber: olahan peneliti
Berdasarkan hasil  tabel 1 dan tabel 2 di atas, dapat dikatakan bahwa dari 20  pernyataan  yang  diajukan  dalam  bentuk  kuesioner  oleh  peneliti  kepada  57 responden, semua pernyataan tersebut dinyatakan valid. Karena, berdasarkan hasil analisa statistik tersebut bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel , dimana  nilai r tabel didapat  dari  distribusi  tabel  r  dengan  posisi  n=57,  (df=n-2=57-2=55)  dan  taraf kesalahan 5% sehingga nilai r tabel = 0,2609.

## Hasil Uji Reliabilitas

## Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,822 ,880 22 Sumber: Outpus SPSS
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  20  pernyataan  yang diajukan  peneliti  adalah  reliabel  karena  nilai Cronbach's  Alpha nya  (0.822)  lebih besar dari nilai acuan standar untuk uji reliabilitas data yaitu (0,6).

## Hasil Uji Normalitas
Dalam  pembahasan  ini  akan  digunakan  uji One  Sample  Kolmogorov- Smirnov dengan  menggunakan  taraf  signifikansi  0,05.  Data  dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

## Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. JLH X ,104 57 ,190 ,986 57 ,739 JLH Y ,113 57 ,068 ,985 57 ,720

## Sumber: Outpus SPSS
Berdasarkan  tabel  4  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  X  dan  Y berdistribusi  normal  karena  nilai  signifikan  masing-masing  variabel  lebih  besar dari 0,05 yaitu X = 0.190 dan Y = 0,068.

## Hasil Uji Homogenitas
Uji  homogenitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  beberapa  varian populasi adalah sama atau tidak. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama.

## Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
Levene Statistic df1 df2 Sig. 1,673 1 55 ,114 Sumber: Outpus SPSS
Berdasarkan  tabel  5,  dapat  dikatakan  bahwa  varian  populasi  variabel  X dan Y sama karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,114.

## Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Analisis  Regresi  Linier  Sederhana  adalah  hubungan  secara  linier  antara satu  variabel  independen  (X)  dan  variabel  dependen  (Y).  Analisi  ini  untuk mengetahui arah hubungan antara variabel.
Tabel 6 Koefisien Regresi Sederhana Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16,887 4,304 3,923 ,000 PPD ,606 ,124 ,551 4,897 ,000
a. Dependent Variable: MOTIVASI KERJA Sumber: Outpus SPSS
Hasil penghitungan koefisien regresi sederhana diatas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 16,887 dan koefisien variabel bebas (X) adalah sebesar  0,606.  Sehingga  diperoleh  persamaan  regresi  Y  =  16,887  +  0,606X. Berarti  bahwa  setiap  penambahan  1  nilai  perintah  perjalanan  dinas,  maka  nilai motivasi kerja aparatur sipil negara meningkat sebesar 0,606.

## Hasil Uji Hipotesis
Untuk  pengujian  hipotesis  dapat  dilakukan  dengan  Uji  t.  Dari  tabel  6 tersebut didapat nilai t hitung adalah 4,897, t tabel dicari dengan α=5%:2=2,5%=0,025 dengan  derajat  kebebasan  (df)  n–2  =  57-2  =  55.  T tabel diperoleh  sebesar  2,004 (lihat pada distribusi t tabel ). Parameter hipotesis dalam uji t adalah: H 1 diterima jika t hitung >  t tabel ,  H 1 ditolak  jika  t hitung <  t tabel .  Untuk  itu  dapat  dibandingkan  bahwa nilai  t hitung (4,897)  >  t tabel (2,004)    oleh  karena  itu  dapat  dinyatakan  bahwa  H 1 diterima dan H 0 ditolak, sehingga perintah perjalanan dinas berpengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

## Hasil Uji Koefisien Determinan

## Tabel 7 Uji Koefisien Determinan
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,551 a ,304 ,291 3,964
a. Predictors: (Constant), PPD

## Sumber: Outpus SPSS
Berdasarkan  tabel  7  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  R  Square  sebesar 0,304  =  30,4%.  Berarti  besar  pengaruh  perintah  perjalanan  dinas  terhadap peningkatan  motivasi kerja aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis  adalah  sebesar  30,4%.  Sementara  sisanya  sebesar  69,6%  merupakan pengaruh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## Perintah Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis  di Tinjauan Dari Perspektif Islam
Berdasarkan  Al-Qur‟an  surah  An-Nisa‟  59  dapat  ditafsirkan  bahwa perintah perjalanan dinas merupakan salah satu cara taat kepada pemimpin untuk melaksanakan  tugas  Negara  yang  berdampak  kepada  kepentigan  daerah.  Dari aspek  akad  atau  transaksi,  dapat  dipilah  menjadi  dua  opsi,  yaitu  transaksi  sewa manfaat  ( ijarah )  atau  transaksi  imbalan  tertentu  atas  pencapaian  hasil  ( ju'alah ). Opsi pertama adalah transaksi yang disepakati adalah ijarah.
Berdasarkan transaksi ini, pegawai tersebut berhak mendapatkan upah atas jasa pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan tertentu berbasis harian. Oleh karena itu,  jika  dipersingkat,  upah  sah  yang  diambil  adalah  sejumlah  hari  yang  riil ditunaikan.  Sedangkan,  sisanya  dikembalikan  kepada  instansi  atau  kantor  terkait yang memerintahkannya kecuali jika instansi tersebut merelakannya.
Opsi  kedua  adalah  transaksi  yang  disepakati  adalah  imbalan  tertentu  atas pencapaian hasil ( ju'alah ). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.
62/DSNMUI/XII/2007  tentang  Akad ju'alah . Ju'alah adalah  janji  atau  komitmen ( iltizam ) untuk memberikan imbalan ( reward/'iwadh/ju'l ) tertentu atas pencapaian hasil ( natijah ) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
Dengan  demikian,  berdasarkan  akad ju'alah , reward yang  menjadi  hak peserta/pegawai  bukan  berbasis  harian,  melainkan  hasil.  Jika  waktu  yang ditentukan  tiga  hari,  tetapi  output-nya  sudah  bisa  selesai  dalam  dua  hari,  biaya tersebut  sudah  halal  diterima  dan  dimanfaatkan  pegawai.  Jika  ini  yang diberlakukan, reward yang  didapatkan  pegawai  atas  progres  yang  dihasilkan walaupun waktunya di persingkat itu diperkenankan atau halal.

## KESIMPULAN
Perjalanan  dinas  Aparatur  Sipil  Negara  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Bengkalis  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  No.  82  tahun  2017.  Perintah perjalanan  dinas  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  motivasi  kerja Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkungan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bengkalis, nilai pengaruhnya yaitu sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian dalam Islam, perjalanan dinas boleh-boleh saja dilakukan asal  tidak  melanggar  aturan  yang  ada,  walaupun  tidak  ada  dalil  atau nash yang menyebut secara khusus mengenai hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  Zidni  Maghfirotul.  2013. Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Manajer  Dan Motivasi  Kerja  Karyawan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Bengkel JASATEC Cabang Gombong. Tugas  Akhir  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Anwar, Zainul. 2011. Motivasi Dan Ice Breaking . Diakses dari http://zainulanawr.staff.umm.ac.id/2011/03/05/motivasi-ice-breaking/, tanggal 26 Oktober 2018.
Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Asifudin,  Ahmad  Janan.  2004. Etos  Kerja  Islami. Surakarta:  Muhammadiyah Universitas Press.
Batan. Diakses dari: http//www.batan.go.id, tanggal 10 Desember 2018. Bupati  Bengkalis.  2017. Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  78  Tahun  2017 Tentang Naskah Dinas . Dewan  Syari‟ah  Nasional.  2007. Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah . Erlindawati.  2016.  “Motivasi  Masyarakat  Dalam  Membayar  Zakat  Untuk Meningkatkan  Kesejahteraan”. IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Kita 5 (2), 187-205.
Eryana. 2017. “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Motivasi  Kerja  Karyawan  Rumah  Sakit  Lancang  Kuning  Pekanbaru”.
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 6 (1), 66-81.
Desember 2019, Vol.8, No.2: 237-249
Fakhruddin. 2016. Ulil Amri yang Wajib Ditaati . Diakses dari: https://www.kiblat.net/2016/04/12/ulil-amri-yang-wajib-ditaati,  tanggal  20
April 2019.
Gouzaly, Saydam. 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Gunung Agung.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2008. Organisasi  Dan  Motivasi. Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Iskandar . 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: GP Press. Kadarsiman.  2012. Manajemen  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta: PT Rajagrafindo.
Kementerian Agama RI. 2006. Al-Quran . Jakarta: PT. Karya Toha Putra. Kementrian  Dalam  Negeri  RI.  2012. Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun 2012 tentang Naskah Dinas . Khayatun. 2008. Etos Kerja dalam Islam . Jakarta: DKSI-IPB. Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2004. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2012. Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia. Bandung: PT Refika Aditama. Mardalis.  2004. Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Nuryana,  Mu‟man . 2005. Comperate  Social  Responsibility .  Makalah  Pada  Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung. Pawewang,  Anggi  Daeng.  2015.  “Motivasi  Kerja  Aparatur  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongonsow”. Jurnal Eksekutif 1 (4). Pramandhika,  Ananto.  2011. Motivasi  Kerja  Dalam  Islam  (Studi  Kasus  pada Guru  TPQ  di  Kecamatan  Semarang  Selatan). Tesis  Universitas Diponegoro.
Pratama,  Muhammad  Rahmaditya.  2015.  “Pengaruh  Insentif  Terhadap  Motivasi Kerja (Studi Pada Karyawan Atria Hotel And Conference Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis 25 (2), 1-6.
Rachmawati,  Tiara  dan  Ketut  Sudama.  2016.  “Pengaruh  Etika  Kerja  Islam  Pada Komitmen  Organisasional  Dengan  Motivasi  Interinsik  Sebagai  Variabel Pemediasi”. Manajemen Analisis Journal 5 (3), 269-280.
Salmiyah,  Abi  Ummu.  2008. Etika  Kerja  Dalam  Islam .  Diakses  dari https://tarbiyah2008.wordpress.com/2008/02/25/etika-kerja-dalam-islam/, tanggal 26 November 2018.
Siagian,  P.  Sondang.  1989. Teori  Motivasi  dan  Aplikasinya . Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Sinungan, Muchdarsyah. 2003. Produktivitas Apa dan Bagaimana . Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi . Yogjakarta: CV Alfabeta. Sugiyono. 2010. Statistik Untuk Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sukirwan, Arwan. 2018. “Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Pustakawan Pada
Perpustakaan  Universitas  Negeri  Jakarta  Dan  Tinjauannya  Menurut Islam”. Jurnal Imam Bonjol 2 (1), 36-55.
Syamsudin,  Zainal  Abidin.  2008. Mencari  Kunci  Rizki  Yang  Hilang :  Jakarta.
Pustaka Imam Abu Hanifah.
Tjandra,  Happy  Sugiarto.  2004. MOTIF-8  Koleksi  Motivasi  Untuk  Karir  dan Kehidupan Yang Lebih Baik . Jakarta: PT. Gramedia. Yunarifah,  Usri  Nani  dan  Lilik  Kustiani.  2012. “Pengaruh  Motivasi  Kerja Terhadap  Kinerja  Karyawan  PT.  Kebon  Agung  Malang” . Jurnal Manajemen Bisnis 8 (2), 145-164.
Winardi,  Jhon . 2002. Motivasi  dan  Pemotovasian  dalam  Manajemen .  Jakarta: Rajawali Press.
Zainun, Buchari. 2004. Manajemen dan Motivasi. Jakarta: Balai Aksara.