## NASIONALISME SEBAGAI KONSTRUKSI POLITIK DALAM TEKS MEDIA DI INDONESIA KAITAN DENGAN ETIKA MEDIA

## Prinisia Nurul Ikasari
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI Email : prinisia.nurul@rocketmail.com

## Abstract :
Political  imagery  in  the  media  is  closely  related  to  the  media  construction.  Two  of  the television media Metro TV and Tv One whose owner is affiliated with political world emerged as of partisan one presidential candidate. Many Ways That is done in the political construction news, one as feared Injurious independence day celebrations in Indoenesia. This research aimed to expose the construction  of  the  text  by  the  two  media  during  the  celebration  of  Independence  Day  of  the Republic of Indonesia to 69 and linking with existing media ethics in Indonesia. This study uses a semiotic  analysis  of  Roland  Barthes.  Results  showed  that  there  was  an  attempt  constructs  images taken  by  both  media  Metro  TV  and  Tv  One,  to  the  procession  of  Indonesian  Independence  Day celebrations,  which  indicated  the  existence  of  abuse  of  power  in  the  media  and  media  ethics violations.
Keywords : Political Economy Media, Media Contruction, Semiotics, Media Ethic.

## Abstrak :
Politik pencitraan di media erat kaitannya dengan konstruksi dia atas sesuatu. Dua media televisi yakni Metro TV dan Tv One yang pemiliknya berafiliasi dengan dunia perpolitikan bersaing menjelma sebagai partisan salah satu kandidat calon presiden. Banyak cara yang dilakukan dalam konstruksi  politik  pemberitaan,  salah  satunya  bahkan  seolah  dikhawatirkan  mencederai  perayaan Hari  Kemerdekaan  Negara  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membongkar  konstruksi teks  yang  dilakukan  kedua  media  tersebut  saat  perayaan  Hari  Kemerdekaan  Republik  Indonesia yang  ke  69  dan  mengaitkannya  dengan  etika  media  yang  ada  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  semiotika  Roland  Barthes.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  ada  upaya konstruksi  citra  yang  dilakukan  kedua  media  yakni  Metro  TV  dan  Tv  One  pada  prosesi  perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berindikasi pada adanya abuse of power di media dan pelanggaran etika media.
Kata Kunci : Politik ekonomi media, Konstruksi Media, Semiotika, Etika Media.

## Pendahuluan
“The media's the most powerful entity on earth.
They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.”
- Malcolm X – Ada  hal  menarik  ketika  kita  melihat geliat Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu di  Indonesia.  Hingar  bingar  pemilihan  kali  ini mejadikan  media  sebagai  salah  satu  bagian terpenting  dalam  perayaan  Pemilu  2014. Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  jika  beberapa
konglomerat  media  saat  ini  pun  ikut  ambil bagian menjadi aktor dalam Pemilu 2014.
Sebut  saja  media  ternama  Indonesia seperti  Metro  TV  dan  TV  One  yang  pada kenyataanya  berada  di  bawah  kepemilikian yang  secara  terang  –  terangan  mendukung salah satu Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung kala itu. Surya Paloh, Pemilik  MetroTV  yang  juga  dikenal  sebagai ketua  umum  Partai  NasDem  (Nasional Demokrat) mendukung pasangan Calon Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Sementara pemilik  Tv  One,  Aburizal  Bakrie  yang  juga ketua  umum  Partai  Golkar  (Golongan  Karya)
memberikan  dukungan  kepada  Prabowo-Hatta Rajasa.  Bahkan  tidak  tanggung-tanggung pasangan  Calon  Presiden  Prabowo-Hatta Rajasa  juga  didukung  pemilik  media  MNC Grup Hary Tanoesoedibjo, yang juga menguasai  tiga  televisi  RCTI,  GlobalTV,  dan MNC  TV  (Sulistyo,  Merdeka.com,  Selasa  20 Mei  2014).  Dari  laporan  KPI  (Komisi Penyiaran  Indonesia),  keberpihakan  inipun semakin  menguat  setelah  masing-masing Calon  Presiden  mendeklarasikan  diri  pada awal Mei 2014 lalu.
Sementara  dari  data  yang  dikutip  pada Remotivi  yakni  komunitas  yang  lahir  dari sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di  Indonesia,  pada penelitian yang  dilakukan  tanggal  1-7  November  2013 ketika  koalisi  antara  NasDem  (Nasional Demokrat)  dan  PDIP  (Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan) belum terbentuk, pemberitaan  atas  Jokowi  di  Metro  TV  tidak lebih dari 12%. Sedangkan pasca koalisi PDIP dan NasDem terbentuk, Jokowi diberikan porsi kemunculan  yang  tinggi  di  Metro  TV  yakni secara  frekuensi  74,4%,  secara  durasi  73,9% dengan  nada  yang  positif  31,3%.  Bandingkan dengan  rivalnya,  yakni  Prabowo,  yang  hanya mendapat  12%  frekuensi  dan  12,2%  durasi, dan  dengan  16,7%  berita  bernada  negatif.  Ini menunjukkan  bahwa  media  massa  hari  ini hanya  menjadi  medium  pertemuan  antar syahwat  kekuasaan  (remotivi.or.id,  27  Juni 2014).
Hal  ini  seperti  sudah  menjadi  rahasia umum  karena  ketika  pemilik  media  memiliki kepentingan maka yang terjadi secara otomatis konten yang ditayangkan sering kali memberikan  ruang  dimana  kesempatan  dalam menampilkan salah satu partai atau sosok yang didukung  jauh  lebih  besar.  Media  berubah menjadi  sebuah  agen  politik  tertentu,  dan ketika  sebuah  media  sudah  menjadi  agen politik  tertentu  maka  persoalan  objektifitas dalam  pemberitaan  menjadi  hal  yang  krusial (Suwardi  dalam  Hamad,  2004  :  xvii).  Karena pada  dasarnya  media  merupakan  organisasi yang  komplek,  institusi  sosial  yang  penting dalam masyarakat. Media memiliki kemampuan  untuk  membentuk  opini  publik. Ketika  media  berada  posisi  dikuasai  oleh sepenuhnya  oleh swasta tanpa  penggunaan aturan yang sesuai maka akan memicu potensi
penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power ) oleh para pemilik media.
Fungsi  media  sebagai  ruang  publik sebagai  pendidikan  politik  yang  baik  justru akan  mengalami  peralihan,  bergeser  menjadi obsesi media dimana pencitraan mendiskulifikasi kebenaran itu sendiri, sehinnga  tidak  dapat  lagi  dibedakan  antara realitas,  representasi,  simulasi,  kepalsuan,  dan hiperealitas (J. Braudillard dalam Haryatmoko, 2007 :  33). Media membentuk  pencitraan  atas pemimpin  dimana  simulasi  ini  seolah–olah menjadi  nyata,  sedangkan  realitas  hilang begitu  saja  disinilah  apa  yang  disebut  sebagai abuse  of  power terjadi  oleh  media. Abuse  of power pada  media  berpotensi  terjadi  kerena begitu  besarnya  kewenangan  media  terhadap masyarakat.  Sehingga  jika  pelanggaran  ini terjadi  maka  merugikan  kepentingan  umum (publik).
Dalam  perkembangannya  media  hanya menjadi sebuah citra dari kepentingan tertentu. Ada empat fase pencitraan yang dibentuk pada sebuah  realita  menurut  J.  Baudrillard  yakni pertama,  representasi  menjadi  sebuah  citra yang  merupakan  cermin  realitas;  kedua, ideologi  dimana  citra  itu  ada  mampu menyembunyikan  dan  memberikan  gambar yang  salah  akan  realitas;  ketiga,  citra  mampu menyembunyikan dimana bahwa sesungguhnya  tidak  ada  realitas  dan  citra bermain menjadi penampakannya; serta keempat,  tidak  ada  hubungan  sama  sekali dengan realitas apapun, realitas hanya menjadi yang menyerupai dirinya (J. Braudillard dalam Haryatmoko 2007 : 33).
Hal  ini  terlihat  nyata  dan  terjadi  pada saat  Perayaan  Hari  Ulang  Tahun  Replubik Indonesia  (HUT  RI)  yang  ke-69  tahun beberapa  waktu  lalu.  Hak  publik  terhadap netralitas  perayaan  HUT  RI  tersebut  sempat terkotori dengan adanya proses pencitraan oleh kedua  belah  pihak  Calon  Presiden  RI  yang pada  dasarnya  telah  selesai  bertarung  di  ajang pilpes 2014 beberapa waktu sebelumnya.
Dua  stasiun  televisi  berita  yakni  TV One  dan  Metro  TV  berlomba  –  lomba menampilkan  perayaan  Hari  Kemerdekaan Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda.  TV  One  dengan  tokoh  tangguh Prabowo-nya  dan  Metro  TV  dengan  Jokowi- nya  yang  pro  rakyat.  Disiarkan  di  dua  lokasi
yang  berbeda  yakni  dua  tokoh  ini  seolah mencoba membentuk sebuah pencitraan dengan  pendekatan  yang  berbeda.  Jokowi melaksanakan  upacara  peringatan  HUT  ke-69 RI di  Lapangan Monas  Selatan, Jakarta Pusat, sedangkan  Prabowo  di  Ciriung,  Cibinong, Bogor  berserta  Hatta  Rajasa  dan  Abdul  Rizal Bakrie.  Bahkan  tidak  tanggung  –  tanggung sebagai  televisi  yang  mendukung  pencalonan Prabowo sebagai  calon presiden, TV One ikut menyiarkan langsung upacara HUT RI ke – 69 sejak  upacara  dimulai  sekitar  pukul  08.30 WIB.  Dengan  suasana  yang  berbeda  kedua stasiun  televisi  tersebut  mencoba  mendorong konstruksi  ingatan  publik  atas  citra  ketokohan kedua kandidat calon presiden tersebut.

## Permasalahan
Televisi  di  Indonesia  mengalami  fase kepemilikan  “bebas”,  hal  ini  tidak  serta  merta manjadikan  Televisi  sebagai  media  massa mampu  menjalankan  fungsinya  dengan  baik. Fase  “bebas”  yang  dialami  oleh  media khususnya  Televisi  justru  mengindikasikan pada  kemungkinan  terjadinya abuse  of  power terhadap informasi publik.
Hak  publik  yang  diamanahkan  kepada media massa kini mengalami dilema etika. Hal ini  menjadi  persoalan  ketika  televisi  sebagai media yang frekuensinya menggunakan frekuensi  publik  melakukan  penyalahgunaan dalam penyiaran.
Seperti  pada  geliat  pilpres  2014  yang melibatkan  para  pemilik  media  yang  menjadi agen politik bagi calon presiden yang diusung. Sebut  saja  pemilik  stasiun  TV  Metro  TV, Surya  Paloh  yang  juga  ketua  umum  Partai NasDem yang  mendukung  Jokowi-Jusuf Kalla.  Serta  ketua  umum  Golkar  Aburizal Bakrie  yang  menjadi  pemilik  Tv  One,  dan memberikan  dukungan  kepada  Prabowo-Hatta Rajasa. Tidak hanya itu Prabowo-Hatta Rajasa juga  didukung  oleh  pemilik  salah  satu  Grup Media terbesar di Indonesia dimana menguasai tiga  televisi  RCTI,  GlobalTV,  dan  MNC  TV yakni Hary Tanoesoedibjo.
Adanya abuse of power yang dilakukan beberapa  media  massa  yakni  Metro  TV  dan TV  One  dalam  perayaan  Hari  Kemerdekaan menjadi cerminan dari fase kepemilikan bebas media  di  Indonesia  yang  mengalami  dilema etika.  Perayaan  peringatan  Hari  Kemerdekaan
merupakan  bagian  terpenting  bagi  sebuah Negara,  dimana  momentum  ini  bagian  dari pembelajaran sejarah bagi warganya. Karenanya  ruang  perayaan  ini  merupakan milik  publik  yang  sejatinya  menjadi  wadah publik  yang  netral  terhadap  Perayaan  Hari Kemerdekaan.  Seperti  perinsip  media  massa yang  frekuensinya  menjadi  hak  publik. Dimana  publik  dengan  bebas  dan  netral mengakses  dan  mendapatkan  informasi  yang bebas  tanpa  kepentingan  tertentu.  Lalu  ketika dilemma  etika  ini  hadir,  kemana  ruang  publik bagi pemilik frekuensi sesungguhnya?
Menarik  ketika  bahasan  ini  mencoba mengangkat bagianmana isi konten dan kajian etika didalamnya. Sehingga permasalah dalam bahasan  kali  ini  mengangkat  bagaimana  teks dua  media  televisi  yakni  Metro  TV  dan  Tv One  ditampilkan  dalam  rangka  peringatan Ulang  Tahun  Replubik  Indonesia  yang  ke-69 serta kaitannya dengan etika media.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika. Semiotika digunakan sebagai analisis, karena semiotika menggunakan komponen  utama  dalam  penelitian  yakni,  teks media.  Semiotika  berusaha  menggali  sistem tanda  dan  mencoba  keluar  dari  ranah  tata bahasa.  Tanda  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  suatu  realita,  dengan  tanda manusia  mampu  mereprentasi  lingkungannya. Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Charles Sanders  Peirce  bahwa  kehidupan  manusia dicirikan oleh “percampuran tanda”, dan tugas semiotika  adalah  untuk  mengidentifikasi, mendokumentasi,  dan  mengklasfikasi  tanda dan  cara  penggunaanya  dalam  aktivitas  yang bersifat representatif (Danesi, 2004: 33).
Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisa  data  pada  sistem  pemaknaan  tanda semiotika  Roland  Barthes  yang  menjabarkan pada  proses  pemaknaan  dua  tahap,  yakni denotasi (pemaknaan harfiah atau sesungguhnya)  dan  konotasi  (operasi  ideologi atau  yang  disebut  dengan  mitos).  Roland Barthes  menyatakan  bahwa  mitos  memiliki cara kerja yang mampu memberikan gambaran realita  atau  menaturalisasi  sejarah  sehingga memiliki  dimensi  sosial  dan  politik  (Fiske, 2005  :  121  -  222).  Pembongkaran  mitos
berfungsi  sebagai  pengungkapan  pembenaran terhadap nilai dominan pada masa tertentu.

## Hasil Penelitian
Pada  tanggal  17  Agustus  2014  adalah hari  dimana  bangsa  Indonesia  merayakan kemerdekaanya  yang  ke  -69.  Ada  hal  yang menarik,  ketika  dua  stasiun  televisi  besar  di Indonesia  yakni  Tv  One  dan  Metro  TV  yang jelas  pemilikinya  memilki  relasi  dengan  salah satu calon Presiden melakukan politik pencitraan  dengan  memanfaatkan  momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia.
Tv One secara live menayangkan detik –  detik  momentum  upacara  bendera  yang dilakukan  oleh  salah  satu  kandidat  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yakni Prabowo  Subiakto  dan  Hatta  Rajasa.  Bahkan Tv  One  memulainya  sejak  pagi  pada  pukul 8.30  WIB.  Dalam  prosesi  tersebut  Tv  One mencoba memberikan konstruksi citra pemimpin  yang  gagah  dan  berani  melalui beberapa moment saat upacara berlangsung.
Acara diawali dengan diperlihatkannya pasukan  upacara  yang  sudah  rapih  berjajar mirip  seperti  pasukan  tentara  Indonesia  pada prosesi  upacara  di  Istana  Negara.  Semua pasukan  berseragam  Safari  putih  dan  juga baret  merah.  Baret  merah  ini  tersemat  di kepala seluruh pasukan upacara saat itu.

## Gambar 1
Sumber : TV One, 17 Agustus 2014 ( https://www.youtube.com/watch?v=no0x883z yhk )
Pemaknaan  secara  konotasi  hal  ini dapat  diartikan  secara  umum  bahwa  untuk baret  merah  adalah  memunculkan  pemaknaan atas  simbol  khusus  bagi  anggota  Kopassus yang  lolos  dari  ujian  yang  berat.  Hal  ini  juga memiliki  keterkaitan  khusus  dengan  sang pemimpin  yakni  Prabowo  yang  juga  bagian
dari  anggota  kopasus  yang  dahulu  pernah berjaya  dan  dianggap  sebagai  simbol  yang pemberani.
Hanya  saja  dalam  prosesi  ini  untuk membedakannya, pasukan yang berbaris dalam upacara  peringatan  HUT  RI  di  Cibinong tersebut dipasang logo partai di bagian kirinya. Seluruh pasukan yang berdiri pun mengenakan atribut partai, yakni kemeja putih, celana krem dan  dasi  merah  (merdeka.com,  18  Agustus 2014). Sedangkan jika dipadukan dengan baju safari  akan  timbulkombinasi  warna  yang identik dengan warna lambang bendera negara Indonesia yakni merah putih yang juga kepada pemaknaan  bahwa  pasukan  upacara  ini mencerminkan rasa cinta tanah air.
Kemudian  kontruksi  pencitraan  gagah juga  berlanjut  ketika  Tv  One  menayangkan prosesi  peninjauan  lapangan  sebelum  upacara berlangsung  oleh  Prabowo  sebagai  pemimpin upacara  dan  beberapa  kroninya  yakni  Hatta Rajasa  serta  para  tokoh  partai  dalam  koalisi merah putih (koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta).  Sebelum  membacakan  teks proklamasi, Prabowo sempat pawai mengelilingi lapangan
Nusantara Polo menggunakan  dua  mobil  jeep  Rubicon berwarna putih dengan asesoris bendera merah putih di depan kap mobilnya.

## Gambar 2
Sumber : TV One, 17 Agustus 2014 ( https://www.youtube.com/watch?v=no0x883z
yhk )
Prabowo, Hatta dan sejumlah pimpinan partai koalisi Merah Putih berdiri diatas mobil jip menginspeksi pasukan yang sudah mengambil sikap sempurna. Tak lupa Prabowo sesekali  melambaikan  tangan  kearah  pasukan. Sembari  mengelilingi  seluruh  lapangan  golf, kegiatan  tersebut  juga  sempat  diiringi  dengan musik  lagu-lagu  perjuangan  yang  diramaikan oleh kelompok marching band.
Adegan ini seolah memberikan pemaknaan  yang  berindikasi  pada  pencitraan pemimpin  yang  gagah,  yang  beribawa  yang dapat  mengayomi  semua  pengikutnya,  serta memiliki  rasa  nasionalisme  yang  tinggi.  Satu paket pemaknaan itu ada pada simbol –simbol yang digunakan. Mobil jeep, dalam sejarahnya didesain  untuk  dapat  melewati  medan  yang sulit.  Jeep  memang  diciptakan  sebagai kendaraan perang yang tangguh, yang menjadi andalan saatperang dunia berlangsung. Sedangkan Robicon merupakan model terbaru dari  jeep  yang  diciptakan  sebagai  kendaraan tangguh, yang mampu melibas berbagai medan berat off-road mulai  dari  bebatuan,  berlumpur hingga  menerabas  banjir  sekalipun  (Septian, news.okezone.com, Selasa, 16 Juli 2013).
Gambar 3

## Gambar4
Membaca gambar 4 melalui perbandingan gambar 3 Sumber : Masshar2000.com dan TV One, 17 Agustus 2014 ( Gambar 3 : http://masshar2000.com/2014/08/16/siapa- fotografer-paling-berjasa-di-negri-ini/ , Gambar
4:
https://www.youtube.com/watch?v=no0x883z yhk ) Pencitraan
kepemimpinan pun berlanjut dengan dibacakannya naskah proklamasi  sebelum  upacara  di  mulai.  Pada pembacaan proklamasi kali ini dalam pembacaan pemaknaan secara denotatif
Prabowo  terlihat  seperti  pemimpin  upacara pada  umumnya,  dengan  berdiri  didepan peserta  upacara  membacakan  teks  proklamasi dengan  pakaian  rapih  dengan  model  Safari, berwarna  putih,  berpeci  hitam.  Sedangkan pada  pemaknaan  tahap  konotatif,  Prabowo mencoba  memberikan  simbol  penggambaran adegan  seperti  ketika  naskah  proklamasi dibacakan  pada  tahun  1945  oleh  Ir.  Sukarno. Prabowo memberikan simbolisasi dari penggunaan  jenis  pakaian  (sama  –  sama menggunakan  pakaian  dengan  model  Safari, berwarna  putih,  berpeci hitam)  hingga beberapa asesoris tambahan menunjang pencitraan  yang  seolah  di  miripkan  atau disamakan  dengan  gaya  Ir.Sukarno  pada  saat pristiwa  itu.  Sehingga  seperti  tidak  dapat dipungkiri bahwa pada pembacaan pemaknaan di  tahap  mitos,  Prabowo  seolah  ingin diidentifikasi  dalam pemankaan  sebagai  tokoh pahlawan  Ir.  Sukarno,  yang  gagah,  berani, cerdas, berwibawa, dan  sangat  cinta tanah  air. Mitos  ini  seolah  mendukung  bahwa  sifat  dan ciri  seorang  pemimpin  itu  ada  pada  diri Prabowo.  Bahkan  tidak  tanggung-tanggung citra  itupun  di  gambarkan  secara  nyata  dan jelas  dalam  pemberitaan  Tv  One  usai  upacara kemerdekaan  dengan tagline berita  “Presiden Terpilih  Prabowo  Subiato:  Prabowo  Usai Upacara  Kemerdekaan”.  Padahal  didalam kenyataanya  Prabowo  bukanlah  Pemenang dalam Pemilihan Presiden saat itu.

## Gambar 5

## Sumber: Apa Kabar Indonesia, 17 Agustus 2014 Pukul 09:58 WIB
Kemudian hal yang hampir serupa juga dilakukan  oleh  Metro  TV,  media  yang pemiliknya  menjadi  pendukung  pasangan calon  presiden  Jokowi  dan  Jusuf  Kalla. Sepanjang  hari  17  Agustus  2014  kemarin terkonsentrasi  pada  apa  yang  mereka  sebut
sebagai  „Pesta  Rakyat‟  yang  menempatkan Jokowi sebagai figur penting di dalamnya.
Dalam  acara  itu,  konstruksi  realitas politik diperkuat dengan narasi yang dibacakan presenter  Metro  TV  yang  mengatakan  ; “…Gubernur  DKI,  yang  juga  menjadi presiden  terpilih  Joko  Widodo  merayakan peringatan  kemerdekaan  Indonesia  ke  69, langsung  dengan  rakyat  Indonesia,  Jokowi turun dalam keriaan dalam perayaan kemerdekaan di Waduk Pluit Jakarta” .

## Gambar 6
Sumber: Metro Tv, 17 Agustus 2014 ( https://www.youtube.com/watch?v=tJYNpZz
oyEM )

## Gambar 7
Sumber: Metro Tv, 17 Agustus 2014 ( https://www.youtube.com/watch?v=XGMpH
NG5-So )
Dalam  tataran  konotasi  pemaknaan  itu muncul melalui keterkaitan antara pakaian dan istilah “Pesta Rakyat”. Jokowi yang menggunakan  kemeja  putih  yang  memiliki pemaknaan  orang  yang  berada  pada  tataran atas (kaum boujuis / kaum bangsawan), dalam buku Men’s Wardrobe seri Chic Simple (1998) disebutkan  bahwa  kebiasaan  menggunakan kemeja putih sudah dilakukan oleh bangsawan Eropa abad ke-17, dan hal ini mengindikasikan bahwa  pakaian  jenis  ini  merupakan  kelas Bangsawan.
Sedangkan  “Pesta  Rakyat”  merupakan bentuk  indikasi  pada  model  kerakyatan, dimana diperuntukan oleh rakyat, dan dihadirkan dari rakyat. Seperti sistem kekuasaan  yang  dianut  Indonesia  yakni demokrasi  yang  dilahirkan  oleh  rakyat,  dari rakyat,  dan  untuk  rakyat,  Jokowi  seolah  ingin memperlihatkan bagaimana dirinya merupakan sosok  pemimpin  atau  penguasa  yang  dekat dengan  rakyat,  yang  mampu  turun  bersama rakyatnya.  Hal  ini  terlihat  dari  bagaimana Jokowi  mencoba  menjadi  bagian  dari  peserta lomba  yang  diselenggarakan.  Dengan  masih mengenakan  kemeja  Jokowi  turun  ikut bergabung  bersama  masyarakat  lain.  Bahkan seperti artis atau tokoh papan atas yang ramah bersedia  menyempatkan  waktu  dengan  para pendukungnya  untuk  melakukan  sesi  foto bersama beruang-ulang kali.
Pemberitaan Jokowi  juga terlihat begitu  istimewa  karena  pemberitaan  Jokowi memiliki tempat dan waktu tersendiri.  Bahkan proses  mengambilan  gambar  pun  dilakukan dengan  penuh  persiapan  dan  teratur.  Hal  ini terlihat dari digunakannya alat bantu merekam seperti  jimijip  yang  mampu  mengambil gambar dengan jelas dari ketinggian tertentu di atas kerumuman warga.
Pembahasan Dilema Media : Abuse Of Power (Penyalahgunaan  Kekuasaan)  oleh  Media dan Etika.
Relasi  media  (pers)  dan  partai  politik dalam  sejarah  Indonesia  pada  dasarnya  sudah lama  terjadi,  dimulai  sejak  era  kebangkitan Indonesia  masa  pra  Kemerdekaan  sampai pasca  Kemerdekaan  Indonesia.  Tidak  semua pers  menjadi  corong  bagi  partai  politik,  tetapi pada  kenyataanya  juga  sebagian  dari  pers tersebut  juga  menjadi  bagian  dari  partai politik. Sebut saja surat kabar Pikiran rakyat di masa  Sukarno  menjadi  corong  pemikiran Sukarno  atas  Partai  Indonesia.  Kemudian Daulat  Ra‟jat  yang  menjadi  tempat  menulis Mohammad Hatta yang merupakan organ Club Pendidikan Nasional (Hamad, 2004: 71).
Kiprah pers dan partai politik berlanjut hingga  orde  baru,  seperti  suara  karya  yang
maenjadi corong partai GOLKAR, partai yang berkuasa  dimasa  itu.  Pengguling.an  Suharto pada  periode  selanjutnya  atau  disebut  masa reformasi yang ikut meruntuhkan keterkengkangan pers dalam kebebasan berekpresi nyatanya tidak sepenuhnya terlaksana.  Kebebasan  pers  memang  mungkin terbuka  namun  kebebaskan  informasi  atas kepentingan public masa saja tergadaikan.
Sikap  partisan  media  terhadap  sebuah parpol  memang  dinyatakan  secara  terang  – terangan  bahkan  ada  pula  yang  menolak asumsi  tersebut.  Namun  kenyataanya  pada pemilu pasca tergulingnya presiden Suharto di era  reformasi  tepatnya  di  pemilu  1999,  media walaupun  menyatakan  diri  bukan  partisan terhadap  salah  salah  satu  partai  politik  tetapi nyatanya setiap hari isi dari konten di beberapa media  memberikan  tempat  luas  bagi  parpol untuk  menghiasi  isi  konten  media  tersebut. Seperti  Rakyat  merdeka  yang  berelasi  dengan PDIP  kemudian  Republika  yang  berelasi dengan  parpol  Islam  dan  Golkar  selama pemilu 1999 (Hamad, 2004 : 75).
Hal tersebut pula dalam perkembangan media  selanjutnya  menjadi  sebuah  paradoks, dimana  seharusnya  media  mampu  menjadi ruang  bagi  publik  yang  haus  informasi  kini berubah  menjadi  corong  kepentingan  tertentu. Dilemma  ini  kian  terasa  mana  kala  pemilihan umum  2014  berlangsung  media  berlomba  – lomba  menjadi  corong  atas  kekuasaan  yang diperebutkan.  Partai  politik  menggebu  –  gebu mencitrakan  diri  dalam  wadah  media  yang dikuasainya.  Relasi  atas  media  dan  partai politik  kali  ini  kian  nyata  dengan  adanya keterlibatan  tokoh  media  khususnya  televisia di  Indonesia  yang  juga  menjadi  tokoh  partai politik.  Sebut  saja  kepemilikan  media  televisi Metro TV oleh Surya Paloh yang juga dikenal sebagai ketua umum Partai NasDem mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Serta pemilik Tv  One,  Aburizal  Bakrie  yang  menjadi  ketua umum partai GOLKAR dan Hary Tanoesoedibjo  (politisi  partai  Hanura)  yang dikenal menguasai tiga televisi RCTI,
GlobalTV,  dan  MNC  TV  yang  memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa.
Keterlibatan tokoh-tokoh ini mengindikasikan  pada  kecenderungan  atas ketimpangan informasi bagi publik. Ketimpangan  informasi  seolah-olah  menjadi
makanan  sehari  –  hari  rakyat  Indonesia  saat ini. Bahkan ketimpangan inipun ikut mengganggu  kesakralan  peringatan  perayaan Hari  Ulang  Tahun  Republik  Indonesia. Masyarakat  pada  perayaan  Hari  Ulang  Tahun Republik  Indonesia  yang  ke-69  ditahun  2014 disuguhi  tontonan  pencitraan  para  calon pemimpin Indonesia yang berlomba mendapatkan  simpati  publik.  Masyarakat menjadi  korban  pengotoran  televisi  sebagai ranah ruang publik.
Hal  ini  seolah  memperlihatkan  bahwa pada  dasarnya  keterlibatan  media  di  dalam politik  tidak  semata-mata  mencerminkan perhatian  media  terhadap  politik,  melainkan menyiratkan pula adanya keterikatan atas dasar suatu  kepentingan  Antara  sebuah  media  dan kekuatan  politik  yang  diberitakannya  entah kepentingan ekonomi, politik, ataupun ideologis  (Herman,  Edward,  dan  Naom Chomsky dalam Hamad, 2004 : 75).
Untuk itu dimana moral dan etika yang digunakan media dalam melaksanakan tugasnya?  Sehingga  melihat  kasus  ini  dapat dikatakan  etika  media  pun  pada  dasarnya dilanggar  dan  dikesampingkan  akibat  adanya abuse  of  power yang  dilakukan  media  itu sendiri  dalam  fungsinya  terhadap  masyarakat. Karena ketika berbicara etika adalah berbicara mengenai  benar  atau  salah.  Pada  ranah  ini media  telah  salah  etika.  Media  seharusnya dapat  menjadi  ruang publik  yang netral  sesuai dengan  etika  media.  Memberikan  pandangan yang netral yang benar dan mencerdaskan.
Moral  dan  Etika  pada  hakekatnya menurut Prof. Dr. Abdul Choliq Dahlan (2011) merupakan  prinsip  nilai-nilai  yang  menurut keyakinan  seseorang  atau  masyarakat  dapat diterima  dan  dilaksanakan  dengan  benar  dan layak.  Dengan  demikian,  prinsip  dan  nilai  – nilai  tersebut  terkait  dengan  sikap  benar  dan salah yang mereka yakini (Dahlan, 2011: 396). Dalam etika didalamnya juga terdapat beberapa  elemen  yang  terdiri  dari  sistem  nilai yang  mengacu  pada  aturan  yang  disepakati, kemudian filsafat moral, dank kode etik.
Senada  dengan  itu  etika  pada  media didalamnya juga terdapat elemen dasar seperti sistem  nilai  dan  filsafat  moral,  serta  kode  etik yang  dikenal  dengan  aturan  perundangan  dan kode  etik  media  seperti  kode  etik  jurnalistik. Selain itu etika media juga mempertimbangkan
hak  individual  yang  lain,  masalah  pelayanan publik  seperti  ruang  public  dan  hak  publik. Karena  betapaun  prioritas  pada  orientasi  pada keunagan, suatu media masih tetap membutuhkan  legitimasi  yang  hanya  bisa didapat  bila  ada  manfaat  publik  (2004  :  73). Disinilah  Negara  (Pemerintah)  hadir  sebagai pengatur  etika.  Etika  dibuat  dalam  bentuk aturan seperti Undang – Undang No. 40 Tahun 1999  tentang  pers,  kemudian  juga  Undang  – undang  No.32  tahun  2002  tentang  penyiaran, serta  kode  etik  jurnalistik  yang  menjadi pegangan  moral  dan  etika  bagi  aktor  media. Dan  dalam  menelaah  kasus  peringatan  hari raya  kemerdekaan  republik  Indonesia  yang tadi  sudah  dijabarkan,  hal  ini  termasuk  pada adanya  pelanggran  etika  dalam  elemen  kode etik  penyiaran  atas  undang  –  undang  no.  32 tahun  2002.  Dimana  yang  di  dalamnya  jelas menyatakan  bahwa  pada  bab  VII,  pasal  11 mengenai  Perlindungan  Kepentingan  Publik pada ayat :
(1)   Program  siaran  wajib  dimanfaatkan untuk  kepentingan  publik  dan  tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.
(2)   Program  siaran  dilarang  dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.
Kemudian  pada  kode  etik  jurnalistik yang  juga  dijelaskan  oleh  undang  –  undang penyiaran memberikan pengarahan dan batasan  yang  jelas  pada  Bab  XVIII  pasal  22, mengenai  prinsip-prinsip  jurnalistik  yakni pada ayat :
(1)   Lembaga  penyiaran  wajib  menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik  yang  menyajikan  informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan  masyarakat,  membangun dan  menegakkan  demokrasi,  mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
(2)   Lembaga  penyiaran  wajib  menjunjung tinggi  prinsip-prinsip  jurnalistik,  antara lain:  akurat,  berimbang,  adil,  tidak beritikad  buruk,  tidak  menghasut  dan menyesatkan,  tidak  mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan  suku,  agama,  ras  dan
antargolongan,  serta  tidak  membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
(3)   Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan  jurnalistik  wajib  tunduk  pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran (P3 dan SPS).
(4)  Lembaga  penyiaran  wajib  menjaga independensi  dalam  proses  produksi program  siaran  jurnalistik  untuk  tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal  termasuk  pemodal  atau  pemilik lembaga penyiaran.
Yang  kemudian  dalam  pemilihan umum  pun  dalam  undang  –  undang  penyiaran cukup  jelas  dinyatakan  batasan  mana  yang harus  dilakukan  yakni  pada  bab XXIX  pasal 50, pada Ayat 3 yang berbunyi bahwa lembaga penyiaran  tidak  boleh  bersikap  partisan terhadap  salah  satu  peserta  Pemilihan  Umum dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Sehingga  jelas  jika  media  penyiaran berpegang pada etika media yang diatur dalam batas  undang  –  undang  penyiaran  maka  pada tayangan  hari  kemerdekaan  yang  dilakukan beberapa waktu lalu media mencoba melakukan abuse  of  power atas  kekuasaan frekuensi yang di berikan publik.
Ini  dapat  berimplikasi  pada  dua  hal, yakni  jika  masyarakat  yang  menggunakan media  ini  sudah  berada  pada  level  “melek” media (sudah sadar literasi media) maka krisis kepercayaan  terhadap  media  akan  muncul. Masyarakat  yang  “melek”  ini  tidak  lagi mengguanakan media sebagai refrensi informasinya,  sehingga  fungsi  media  sebagai pemberi  informasi  dan  pendidikan  tidaklah menjadi  penting.  Kemudian  jika  masyarakat yang  menggunakan  media  belum  “melek” media  maka  yang  terjadi  adalah  kemungkinan konflik  kepentingan  akan  terus  berlangsung dan  memicu  tindak  kekerasan  yang  nyata misalnya  terhadap  masyarakat  pendukung calon dalam pemilihan.
Hal ini juga berdampak pada ketidakstabilan  situasi  seperti  yang  terjadi ketika  massa  dari  salah  satu  calon  pendukung marah  seperti  dikutip  dalam  tribunnews.com massa  yang  berada  di  luar  gedung  MK melakukan  orasi  dan  menurut  salah  seorang orator  di  mobil  komando  aksi  di  depan
Gedung  MK,  pihaknya  merasa  kecewa terhadap pemberitaan yang ditayangkan Metro TV,  lantaran  mencoba  mendzolimi  Prabowo Subianto - Hatta Rajasa selama kampanye dan pilpres  2014  (tribunnews.com,  Jumat,  15 Agustus 2014).
Kemudian  hal  yang  sama  pun  muncul pada  stasiun  televisi  tandingan  Metro  TV yakni TV One. Dalam berita yang dikutip pada ANTARA,  terjadi  aksi  pengrusakan  pada kantor  perwakilan  TV  one  di  Yogyakarta dimana  aksi  pengrusakan  tersebut  dilakukan lebih dari 20 orang yang merupakan reaksi dari kelompok  simpatisan  karena  tayangan  televisi swasta itu ( Antara, Kamis, 3 Juli 2014 ).

## Penutup Kesimpulan
Kebebasan  informasi  yang  diterima Indonesia  pasca  reformasi  pada  dasarnya memberikan  dampak  baik  dan  buruk  atas kebebasan  pendapat.  Kurang  dipahaminya kebebasan  pers  terhadap  fungsi  ruang  publik memungkinkan  terjadinya abuse  of  power media.  Hal  ini  semakain  terlihat  manakala Pemilihan Presiden Indonesia 9 Juli 2015 lalu. Dua  media  televisi  yang  bersaing  menjelma sebagai  partisan  salah  satu  kandidat  calon presiden.  Banyak  cara  yang  dilakukan  dalam konstruksi politik pemberitaan, justru mencederai  perayaan  hari  ulang  tahun  Negara yang seharusnya menjadi sakra. Perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia yang merupakan ajang pemersatu  bangsa  dalam  nasionalisme  justru menjadi  ajang  pencitraan.  Etika  media  dalam bentuk  kode  etik  dan  undang  –  undang  pun turut dilanggar, pelanggaran ini memungkinkan  terjadinya  beberapa  hal  yang mengarah  kepada  tidakstabilan  yang  akhirnya mencederai media itu sendiri.

## Saran
Kebebasan pers harus dipahami sebagai  fungsi  publik,  sehingga  mekanisme kontrol  terhadap  media  berjalan  dengan maksimal.  Keikutsertaan  harus  dilakukan dengan  semakin  nyata  melalui  legitimasi pemerintah pada organisasi perwakilan masyarakat  media,  seperti  asosiasi  pemirsa televisi.  Karena  pada  dasarnya  keikut  sertaan publik dalam fungsi kontrol merupakan bagian
dari kepemilikan televisi sebagai  ruang publik bagi masyarakat.

## Daftar Rujukan
Buku Barthes,  Roland.  1991. Mithologies .  New York : The Noonday Press. Dahlan, Abdul Choliq. (2011). Hukum, Profesi Jurnalistik  dan  Etika  Media  Massa . Jurnal  Hukum,  Vol  XXV,  No.  1 April 2011.
Danesi,  Marcel  (2004). Pesan,Tanda,  dan Makna : Buku Teks Dasar Mengenal Semiotika  dan  Teori  Komunikasi (pent:  Evi  Setyarini  dan  Lusi  Lian) . Yogyakarta : Jalasutra. Fiske, John. (2005). Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komperhensif.
Bandung : Jalasutra.
Gross, Kim Johnson. ( 1998 ). Mens Wardrobe (Chic  Simple). Knopf  Publishing Group.
Hamad,  Ibnu  (2004). Konstruksi  Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi  Critical  Discourse  Analysis terhadap
Berita-Berita Politik. Jakarta : Granit.
Haryatmoko  (2007). Etika  Komunikasi  : Manipulasi  Media,  Kekerasan,  dan Pornografi. Yogyakarta : Kanisius. Undang-Undang  Penyiaran  No.  32  Tahun 2002

## Online
Antaranews.com  (2014).  Kantor  TV  One Dirusak
http://www.antaranews.com/foto/6832 2/kantor-tv-one-dirusak di  akses  pada November 2014 Merdeka.com  (2014).  Pemilik  Metro  TV  di sisi  Jokowi  TV  One  MNC  Grup  di  sisi Prabowo.
http://www.merdeka.com/politik/pemil ik-metrotv-di-sisi-jokowi-Tv One-mnc- grup-di-sisi-prabowo.html di akses pada November 2014
Remotivi.or.id  (2014).  (Siaran  Pers)  Eskalasi Politik dalam Bingkai Konglomerasi Media. diakses pada November 2014 Tribunnews.com ( 2014 ). Ribuan Massa Kubu Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV.
http://www.tribunnews.com/pemilu- 2014/2014/08/15/ribuan-massa-kubu- prabowo-ancam-bakar-kantor-metro-tv di akses pada November 2014 TV  One.  17  Agustus  2014.  Siaran  Langsung Upacara Bendera Peringatan HUT RI ke-69. Metro TV. 17 Agustus 2014. Liputan Perayaan HUT RI, Jokowi Ikut Lomba Balap Karung. Septian  (2013).  Menguak  Asal  Usul  Nama Jeep Rubicon. http://news.okezone.com/read/2013/07/ 16/424/837560/menguak-asal-usul- nama-jeep-rubicon di  akses  pada November 2014