Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia
Obaid M Fahmy *
Universitas Tanjungpura
M. Rustam Universitas Tanjungpura

## Evi Asmayadi
Universitas Tanjungpura

## ABSTRACT
This  research  is  a  quantitative  study  which  aims  to  find  out    the  effect  of  financial  inclusion (banking  access  dimension  and  banking  service  usage  dimension)  on  loans  channeled  to  the Micro Small and Medium Sized Enterprises (MSMEs) sector in Indonesia. The variables used in this  research  were  loans  channeled  to  the  MSMEs  as  dependent  variable,  and  successively banking  access  dimension  and  banking  service  usage  dimension  as  the  independent  variables. Using the purposive sampling method, a total of 33 provinces in Indonesia were selected as the samples  with an observation period from 2010 to 2013. LDR (Loan to Deposit Ratio) and NPL (Non Performing Loan) were  used as the control variables. Simultaneously there was a positive and significant  effect of banking  access dimension, banking service  usage dimension, and  LDR on loans channeled to the MSMEs sector, while NPL had a negative but insignificant effect.
Keywords : MSMEs , Financial Inclusion , Access Dimension , Usage Dimension , LDR, NPL

## 1. LATAR BELAKANG
Menurut  survei  Bank  Dunia  tahun  2010  dari  sekitar  234,2  juta  penduduk Indonesia,  hampir  separuh  penduduk  (±  117  juta)  tidak  memiliki  akses  atas  layanan lembaga  keuangan  formal.  Dari  jumlah  itu,  35  juta  orang  hanya  terlayani  lembaga keuangan  non  formal  seperti  koperasi  simpan-pinjam.  Tapi  ada  sekitar  40  juta  orang yang  sama  sekali  tidak  tersentuh  layanan  jasa  keuangan  dalam  bentuk  apapun. Setidaknya  ada  empat  layanan  jasa  keuangan  yang  dianggap  vital  bagi  kehidupan masyarakat,  yakni  penyimpanan  dana,  layanan  kredit,  layanan  sistem  pembayaran  dan
* Korespondensi : Obaid M. Fahmy, Program Magister Manajemen, Universitas Tanjungpura, Jalan Imam Bonjol, Pontianak 78124, Indonesia. Alamat Email : obaid.fahmy@gmail.com.
asuransi  termasuk  dana  pensiun.  Keempat  aspek  dalam  lingkup  pengelolaan  sistem keuangan ini menjadi prasyarat mendasar untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik (Bank Indonesia, 2011).
Bila  sebagian  besar  masyarakat  sudah  dapat  memanfaatkan  fasilitas  jasa keuangan,  dampak  terhadap  perekonomian  akan  sangat  besar.  Banyak  fakta membuktikan  bahwa  ada  hubungan  sebab  akibat  yang  kuat  antara  penguatan  sistem keuangan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemakmuran  suatu  negara.  Sebagaimana yang  ditunjukkan  oleh  penelitian  Sarma  (2012),  bahwa  rata-rata  negara-negara  maju yang  tergabung  dalam  OECD  ( Organization  for  Economic  Cooperation  and Development )  ternyata  memiliki  indeks  keuangan  inklusif  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan negara non OECD. Semakin tinggi nilai indeks keuangan inklusif suatu  negara  maka  semakin  baik  akses masyarakat  di  negara  tersebut  terhadap  layanan lembaga keuangan formal.
Keuangan  inklusif  memiliki  indikator  yang  multidimensi,  beberapa  faktor dominan  sebagai  keterwakilan  dari  indikator  multidimesi  disebut  para  peneliti sebelumnya  seperti  Sarma  (2012)  mengemukakan  ada  tiga  dimensi  yang  dapat digunakan untuk mewakili multidimensi dari keuangan inklusif yaitu seperti aksesibilitas ( accessibility ),  ketersediaan  ( availability )  dan  kemanfaatan  ( usage )  dari  layanan perbankan.  Camara  dan  Tuesta  (2014)  menyebutkan  bahwa  tingkat  keuangan  inklusif ditentukan oleh tiga dimensi: Usage (pemanfaatan), Barriers (hambatan-hambatan), dan Access (akses).  Adapun  indikator Usage ada  tiga    menurut  Camara  &  Tuesta  (2014) yakni  :  (a)  Memiliki  setidaknya  satu  produk  keuangan.  (b)  Memiliki  simpanan.
(c)  Memiliki  pinjaman  di  lembaga  keuangan  formal.  Indikator barriers diperoleh  dari perspektif individu yang unbank (tidak berhubungan dengan bank).
Bank  Indonesia  juga  mengemukakan  faktor-faktor  apa  saja  yang  dominan didalam  keuangan  inklusif  tersebut  (Bank  Indonesia,  2013)  yakni  :  (1)  Akses,  dimensi yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  penggunaan  jasa  keuangan  formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening  bank.  Kemampuan  nasabah  mengakses  perbankan  dimanapun  dan  kapanpun menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam  keuangan  inklusif.  (2)  Penggunaan  ( Usage ), dimensi  penggunaan  adalah  dimensi  yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan penggunaan  aktual  produk  dan  jasa  keuangan,  antara  lain  terkait  keteraturan,  frekuensi dan  lama  penggunaan.  (3)  Kualitas  ( Quality ),  dimensi  untuk  mengetahui  apakah ketersediaan  atribut  produk  dan  jasa  keuangan  telah  memenuhi  kebutuhan  pelanggan. The  Alliance  for  Financial  Inclusion (AFI)  telah  menyepakati  prinsip-prinsip  yang dipergunakan  dalam  menyusun  indikator  dari  dimensi  kualitas,  meliputi  ringkas ( conciseness ), spesifik ( specifity ), sederhana ( simplicity ), adanya perbaikan ( improvement ), dan kemudahan dari kacamata konsumen ( client perspective) . BI sendiri menggunakan survey financial literacy untuk pendekatan pada dimensi kualitas ini.
Studi  kali  ini  menggunakan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  Bank  Indonesia dengan  beberapa  penyesuaian  sesuai  ketersediaan  data.  Penulis  menganalisis  pengaruh keuangan inklusif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia untuk melihat secara jelas kaitan antara  keuangan inklusif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan dimensi akses dan dimensi penggunaan layanan perbankan sebagai variabel  independen,  LDR  ( loan  to  deposit  ratio) dan  NPL  ( Non  Performing  Loan) sebagai variabel kontrol. Adapun kredit yang disalurkan terhadap sektor UMKM sebagai variabel independen.

## 2.    KAJIAN LITERATUR

## 2.1.    Pengertian Keuangan Inklusif
Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif  2014), keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan  terjangkau  biayanya,  dengan  penghormatan  penuh  kepada  harkat  dan  martabatnya. Layanan  keuangan  tersedia  bagi  seluruh  segmen  masyarakat,  dengan  perhatian  khusus kepada  orang  miskin,  orang  miskin  produktif,  pekerja  migran,  dan  penduduk  di  daerah terpencil.
Menurut  Kelkar,  Keuangan  Inklusif  adalah  jasa  keuangan  yang  diberikan meliputi  akses  layanan  perbankan,  kredit,  simpanan,  asuransi,  fasilitas  pembayaran  dan pengiriman  uang  yang  ditawarkan  lembaga  keuangan  formal  dengan  biaya  yang terjangkau  terutama  untuk  kelompok  masyarakat  yang  kurang  beruntung  dan berpenghasilan rendah yang cenderung terabaikan (Kelkar, 2009).
Sarma (2012) mendefinisikan  keuangan  inklusif  sebagai  sebuah  proses  yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan kemanfaatan dari sistem keuangan formal untuk semua anggota entitas ekonomi. Dari definisi mengenai keuangan inklusif di atas dapat  disimpulkan  bahwa  keuangan  inklusif  adalah  kemudahan  akses  kepada  lembaga keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi.

## 2.2.   Dimensi Dalam Keuangan Inklusif
Sarma  (2012)  mengemukakan  ada  tiga  dimensi  yang  dapat  digunakan  untuk mewakili  multidimensi  dari  keuangan  inklusif  yaitu  aksesibilitas  ( accessibility ), ketersediaan  ( availability )  dan  kemanfaatan  ( usage )  dari  layanan  perbankan.  Bank Indonesia juga mengemukakan faktor-faktor apa saja  yang dominan didalam keuangan inklusif tersebut (Bank Indonesia, 2013) yakni: akses, penggunaan dan kualitas.
Dimensi  Akses  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  penggunaan  jasa keuangan  formal,  sehingga  dapat  dilihat  terjadinya  potensi  hambatan  untuk  membuka dan  mempergunakan  rekening  bank.  Kemampuan  nasabah  mengakses  perbankan dimanapun  dan  kapanpun  menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam  keuangan  inklusif. Indikator dimensi ini adalah : jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa, jumlah ATM  per  100.000  penduduk  dewasa,  jumlah  kantor  bank  per  1000  km2  dan  jumlah ATM per 1000 km2.
Dimensi  Penggunaan  adalah  dimensi  yang  digunakan  untuk  mengukur kemampuan  penggunaan  aktual  produk  dan  jasa  keuangan,  antara  lain  terkait keteraturan,  frekuensi  dan  lama  penggunaan.  Indikator  yang  dipergunakan  dalam mengukur  dimensi  ini  meliputi:  jumlah  rekening  dana  pihak  ketiga  (deposito,  giro,  dan tabungan)  per  1000  penduduk  dewasa,  dan  jumlah  rekening  kredit  per  1000  peduduk dewasa.
Dimensi  Kualitas  adalah  dimensi  untuk  mengetahui  apakah  ketersediaan  atribut produk  dan  jasa  keuangan  telah  memenuhi  kebutuhan  pelanggan.  Pengukuran  terhadap dimensi  ini  masih  sukar  untuk  dilakukan  dan  saat  ini  beberapa  lembaga  internasional yang concern dalam  pengembangan  keuangan  inklusif  masih  menyusun  indikator  yang tepat. BI sendiri menggunakan survey financial literacy tahun 2012 bekerjasama dengan Lembaga Demografi UI untuk pendekatan pada dimensi kualitas ini.
Camara  dan  Tuesta  (2014)  menyebutkan  bahwa  tingkat  keuangan  inklusif ditentukan  oleh  tiga  dimensi:  pemanfaatan  ( usage ),  hambatan-hambatan  ( barriers ),  dan akses  ( access ).  Adapun  indikator usage menurut  Camara  dan  Tuesta  yakni  memiliki setidaknya  satu  produk  keuangan,  memiliki  simpanan,  dan  memiliki  pinjaman  di lembaga  keuangan  formal.  Indikator barriers diperoleh  dari  perspektif  individu  yang unbank (tidak  berhubungan  dengan  bank).  Informasi  hambatan  yang  dicatat  seperti masalah  jarak  terhadap  kantor  lembaga  keuangan  formal,  persyaratan  dokumen  yang sulit  dipenuhi,  keterjangkauan  biaya,  dan  ketidakpercayaan  terhadap  sistem  keuangan formal.  Sedangkan  untuk  dimensi  akses,  dilihat  dari  indikator  diantaranya  jumlah  atm dan  jumlah  kantor  bank  terhadap  penduduk,  juga    jumlah  atm  dan  kantor  bank  dalam radius tertentu.

## 2.3. Kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
Kredit  UMKM  adalah  kredit  kepada  debitur  usaha  mikro,  kecil  dan menengah yang  memenuhi  definisi  dan  kriteria  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM.  Berdasarkan  UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu  kekayaan  bersih  dan  hasil  penjualan  tahunan. Menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  20  tahun  2008,  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  bertujuan
untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Kriteria-kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6,  yaitu  Usaha  Mikro  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah).  Usaha  Kecil, kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai  dengan  Rp  2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah).  Usaha Menengah  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  atau  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari Rp  2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## 3.    METODE PENELITIAN

## 3.1.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  asosiatif  dengan  teknik  analisis kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2003)  penelitian  asosiatif  merupakan  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  ataupun  juga  hubungan  antara  dua  variabel  atau lebih.
Pengambilan  sampel  penelitian  dipilih  yang  dapat  mewakili  keuangan  inklusif ( financial inclusion ) dan kredit yang disalurkan pada sektor UMKM di Indonesia dengan pertimbangan  ketersediaan  data  ( purposive  sampling ).  Oleh  karena  itu  dipilih sampling 33  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  sehingga  diperoleh  data mengenai  keuangan  inklusif dan  penyaluran  kredit  pada  sektor  UMKM  selama  tahun  2010-2013  dengan  total observasi sebanyak  132 observasi.

## 3.2.   Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan data sekunder dengan  jenis  data  panel  yang  merupakan  gabungan  data time  series dari  tahun  2010  – 2013 dan data cross section 33 provinsi di Indonesia. Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah diambil  dari Badan Pusat Statistik mengenai data kependudukan dan  dari  Statistik  Perbankan  Indonesia  (SPI)  Bank  Indonesia  atau  Otoritas  Jasa Keuangan  terkait  data  keuangan.  Adapun  jenis  data  yang  dikumpulkan  seperti  dibawah ini :
Tabel 1. Jenis Data yang Dikumpulkan
No Data Sumber 1 Penduduk dewasa (15+) per Provinsi thn 2010-2013 BPS 2 Jumlah Kantor Cabang Bank per Provinsi thn 2010-2013 SPI 3 Jumlah Dana Pihak Ketiga per Provinsi thn 2010-2013 SPI 4 Jumlah Kredit yang disalurkan per Provinsi thn 2010-2013 SPI 5 Jumlah  Kredit  yang  disalurkan  pada  sektor  UMKM  per Provinsi thn 2010-2013 SPI 6 Jumlah kredit bermasalah kolektibilitas 3,4, dan 5 per provinsi thn 2010-2013 SPI

## 3.3.   Metode Analisis
Model dalam penelitian ini sebagai berikut :
Gambar 1. Model Penelitian
Dari  model  diatas,  yang  menjadi  variabel  independen  adalah  dimensi  akses terhadap perbankan (X1) dan dimensi penggunaan dari layanan perbankan (X2), sebagai variabel  kontrol  digunakan  LDR  (X3)  dan  NPL  (X4)  sedangkan  kredit  yang  disalurkan pada  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  variabel  terikat. Rumusan hipotesis penelitian untuk variabel X1 adalah H1 : “Diduga ada pengaruh yang signifikan antara keuangan inklusif (dimensi akses bank) terhadap kredit yang disalurkan pada  sektor  UMKM  di  Indonesia.”  Sedangkan  variabel  X2  yakni  H1  :  “Diduga  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  keuangan  inklusif  (dimensi  penggunaan  layanan  bank) terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM di Indonesia.”
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  menyebutkan  bahwa  perilaku penawaran  kredit  perbankan  dipengaruhi  seperti  NPL  (Warjiyo,  2004).  NPL  UMKM salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penawaran  kredit  perbankan  kepada  UMKM (Nurhidayat, 2010). Sehingga alasan tersebut membuat penulis mengambil variabel LDR dan NPL sebagai variabel kontrol penelitian ini
X1 : Dimensi Akses
X2 : Dimensi Penggunaan
Y : Kredit Sektor UMKM
X3 : LDR (Variabel Kontrol)
X4 : NPL (Variabel Kontrol)

## 3.3.1. Akses
Penulis menggunakan jumlah kantor cabang bank per 100.000 penduduk dewasa saja. Alasannya ketersediaan data dan kantor cabang menurut penulis adalah yang utama dalam  dimensi  akses  sebelum  keberadaan  yang  lain  (atm,  dll).  Sehingga  formulanya (Bank Indonesia, 2013) :
....................................................................... (1)
Keterangan :
Penduduk Dewasa : Penduduk usia 15 tahun keatas

## 3.3.2. Penggunaan ( Usage)
Karena  tidak  didapati  data  penyajian  di Statistik  Perbankan  Indonesia  mengenai jumlah rekening tiap provinsi, maka penulis menggunakan jumlah dana pihak ketiga per penduduk dewasa saja tanpa melihat jumlah rekening kredit, dengan pertimbangan setiap pemohon kredit yang disetujui otomatis wajib membuka rekening tabungan atau lainnya sebagai  rekening  untuk  pembayaran  angsuran  atau  kegunaan  lain.  Sehingga  penduduk dewasa  yang  mendapat  kredit  pun  sudah  terwakili  dengan  melihat  data  dana  pihak ketiga. Formulanya adalah (Bank Indonesia, 2013) :
............................................................................ (2)
Keterangan : DPK : Dana Pihak Ketiga (giro,tabungan, dan deposito masyarakat di perbankan)
Penelitian  ini  menggunakan  variabel  kontrol  LDR  ( Loan  to  Deposit  Ratio )  dan NPL ( Non Performing Loan ). Loan to Deposit Ratio (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia  No  6/23/DPNP  tanggal  31  Mei  2004 adalah rasio  kredit  yang  diberikan terhadap  dana  pihak  ketiga  (giro,  tabungan,  sertifikat  deposito,  dan  deposito) . Semakin tinggi  LDR  pada  suatu  bank  menunjukkan  semakin  besar  pula  dana  pihak  ketiga  yang disalurkan menjadi kredit maka akan mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas bank tersebut  karena jumlah  dana  yang  diperlukan  untuk  membiayai  kredit  menjadi  semakin besar, sebaliknya jika semakin rendah LDR pada suatu bank maka akan mengakibatkan semakin  tingginya  likuiditas  bank  yang  bersangkutan.  LDR  juga  merupakan  indikator fungsi intermediasi perbankan. Semakin besar  LDR berarti kredit yang tersalurkan juga semakin besar atas dana masyarakat yang dihimpun. Adapun rumus LDR dibawah ini :
......................................................................................... (3)
Keterangan:
Kredit : Pinjaman yang disalurkan perbankan Dana Pihak Ketiga : Gabungan dari giro, tabungan, dan deposito masyarakat LDR : Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga
NPL  mencerminkan  risiko  kredit,  semakin  kecil  NPL  semakin  kecil  pula  risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Klasifikasi tentang  kualitas kredit dapat dilihat PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No.7/3/DPN tanggal  31  Januari  2005  perihal  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  beserta lampirannya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL dirumuskan sebagai berikut:
....................................... (4)
Setelah  menentukan  variabel  menjadi  variabel  bebas  dan  yang  menjadi  variabel terikat  maka  berikutnya  adalah  menentukan  model  regresi  data  panel  terbaik.  Menurut Widarjono  (2007),  ada  tiga  uji  untuk  memilih  teknik  estimasi  data  panel.  Pertama,  uji statistik  F  digunakan  untuk  memilih  antara  metode commom  effect atau  metode fixed effect .  Kedua,  uji  Hausman  yang  digunakan  untuk  memilih  antara  metode fixed effect atau metode random effect . Ketiga, uji lagrange multiplier (LM) digunakan  untuk memilih  antara  metode commom  effect atau  metode random  effect .  Runtutan  uji  model regresi  diringkas  dalam  Gambar  2,  adapun  penjelasannya  sebagai  berikut:  (1)  Untuk menentukan Fixed  Effect  Model (FEM)  atau Common  Effect  Model (CEM),  langkah awal melakukan uji statistik F (Uji Chow) pada regresi yang dihasilkan oleh model FEM.
Hipotesisnya  adalah  H0  :  diterima,  jika cross  section F  memiliki  p-value  >  5%  maka CEM lebih baik. Alternatifnya, H0 : ditolak, jika cross section F memiliki p-value < 5% maka  FEM  lebih  baik.  (2)  Apabila  hasil  uji  F  diperoleh  kesimpulan  H0  ditolak,  yang berarti  FEM  lebih  baik  maka  selanjutnya  FEM  ini  diperbandingkan  dengan random effect model (REM). Uji yang diterapkan adalah Uji Hausman. Dengan software Eviews dilakukan uji terhadap hasil regresi dengan REM. Hipotesisnya H0 : diterima, jika cross section random memiliki p = value > 5% maka REM lebih baik. Jika H0 : ditolak, maka FEM lebih baik.  (3) Uji yang diterapkan untuk mengetahui CEM atau REM yang lebih baik  adalah langrange  multiplier (LM)  yang  dikembangkan  Breusch-Pagan.
Hipotesisnya  adalah  H0:  diterima  jika  nilai  LM  hitung  <  dari  nilai  kritis Chi-Squares maka CEM yang lebih tepat. Jika sebaliknya maka REM yang lebih tepat.
Gambar 2. Alur Tahap Pemilihan Model Regresi Data Panel

## 4.    PEMBAHASAN
4.1.   Hasil Uji Model Estimasi
4.1.1. Uji Chow (Uji F) : Fixed Effect Model atau Common Effect Model
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effects lebih baik dari model regresi common effects . Dengan hipotesis :
Fhit < Ftabel H0 : diterima, Model common effects lebih baik
Fhit > Ftabel H0 : ditolak, Model Fixed Effects lebih baik
Adapun hasil regresi kedua model ( fixed effects dan common effects ) ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini :
Ho:Ditolak Ho:Diterima Model Random Effect Fixed Effect Model Vs Common Effect Model Uji Statistik F Common Effect Model Vs Random Effect Model Fixed Effect Model Vs Random Effect Model Uji Hausman H0: Ditolak Model Fixed Effect Model Random Effect H0 : Diterima Uji LangrangeMultiplie r (Breusch-Pagan) Model Common Effect H0 : Diterima H0 : Ditolak
Tabel 2. Hasil Regresi Common Effects Vs Fixed Effect Model Variabel Common Effect Fixed Effect Prob Value: Akses Guna LDR NPL 0,0001 0,0000 0,3771 0,0000 0,2002 0,0001 0,0852 0,4734 RSS 32.914,12 898,50 Adjust R 2 0,427 0,978
Dari hasil kedua model di atas terlihat bahwa model common meskipun variabel independennya masing-masing memiliki koefisien yang signifikan berpengaruh terhadap UMKM  seperti  ditunjukkan  oleh probability  value akses  sebesar  0,0000  dan  guna (penggunaan)  sebesar  0,0000.  Namun Adjusted  R-Squared bernilai  0,427  lebih  kecil dibandingkan Adj  R-Squared model fixed  effect yang  memiliki  nilai  0,978.  Untuk  itu, perlu dilakukan uji Chow (Uji F) dengan rumus F Hitung dibawah ini.
.......................................................... (5)
Keterangan:
RSS1 : Sum Square Resid regresi Common Model
RSS2 : Sum Square Resid regresi Fixwed Effect Model
Dengan n = 33, T=4,k=4, RSS1= 32.914,12   RSS2=898,50
Diperoleh F-Hit= 105,78
Ftabel (5%) : (32,95) = 1,565.
Maka F-Hit > Ftabel : Ho ditolak sehingga model fixed effects lebih baik.
Selain  itu,  mana  model  yang  lebih  baik  juga  dapat  dilihat  dari P-Value  cross section F  yang  dihasilkan  melalui  eviews  ( Testing  Fixed/Random-Redundant  Fiexed Effect Likelihood Ratio ).
Tabel 3. Hasil Test Fixed effect (Redundant Fixed Test)
Effect Test Statistic Df Prob. Cross-section F 92.643422 (32,95) 0.0000 Cross-section Chi Square  458.325007  32 0.0000
Tabel  3  menunjukkan  P-Value  0,0000  <  0,05  sehingga  H0  ditolak,  model fixed effects lebih  baik.  Selanjutnya  model fixed  effects dibandingkan  dengan  model random effect .
4.1.2. Uji Hausman: Fixed Effect Model atau Random Effect Model
Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara model fixed effect dengan random effect , digunakan uji hausman.

## Tabel 4. Hasil Uji Model Random dengan Hausman Test
Test Summary Cross-Section Random Chi-Sq Statistic 15.779753 Chi-Sq.df 4 Prob. 0.0033
Hasil uji hausman menunjukkan P-value 0,0033 < 0.05, sehingga H0 ditolak dan model yang tepat adalah fixed effect model .

## 4.2.   Uji Asumsi Klasik
Penelitian  ini  telah  lolos  uji  asumsi  klasik  yakni:  uji  multikolineritas,  uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Khusus uji autokorelasi, lolos setelah dilakukan koreksi model fixed effect dengan cross section weight pada program eviews .
Tabel 5. Hasil Fixed Effect Model dengan Metode Cross Section Weight Variabel Coef Prob. Prob Value: C Akses Guna LDR NPL 4,113 1,930 0,232 0,032 -0,181 0,0041 0,0021 0,0000 0,0000 0,2771 Adjust R 2 0,985 F-Statistic 240,026 DW-Stat 1,655
4.3.   Uji Kelayakan ( Goodness of Fit ) Regresi Data Panel

## 4.3.1. Uji-F
Hipotesis uji F ini adalah :
H0:  b1=b2=..bk=0.  Artinya  semua  variabel  independen  bukan  penjelas  yang  signifikan terhadap variabel independen.
H1:  b1≠b2≠...≠bk≠0.  Artinya  semua  variabel  independen  penjelas  yang  signifikan terhadap variabel independen.
Kriterianya: Jika F hitung < Ftabel, maka H0 diterima
Jika  Fhitung>Ftabel  maka  H0  ditolak,  H1  diterima  juga  digambarkan  dari  nilai signifikansi < 0,05.
Diperoleh F Tabel= F(5%);(v1,v2) V1 = m-1 dan V2 = n-m ; m = jumlah variabel independen=4; n = jumlah observasi=132. Ftabel =F (5%) ; (3,128) = 2,68
Hasil Regresi dengan  FEM model diperoleh  Fhitung= 240 >  Ftabel  2,68 artinya semua variabel independen (Akses = Akses Perbankan dan Guna= Penggunaan Layanan Perbankan, LDR= Loan to Deposit Ratio , dan NPL= Non Performing Loan ) menjelaskan secara  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (kredit  yang  disalurkan  pada  sektor UMKM).

## 4.3.2. Uji-t (Uji Parsial)
Dari hasil regresi model FEM diperoleh sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Statistik Sebelum Adanya Variabel Kontrol
Variabel Koef t-hitung t-tabel Probabilitas Hipotesis Akses 3,61 3,15 1,66 0,000 H0 ditolak, H1 diterima Guna 0,22 8,04 1,66 0,000 H0 ditolak, H1 diterima R 2 0,9896 Prob (F-statistic) 0,0000
Sebelum adanya variabel kontrol, variabel akses dan variabel guna menunjukkan secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kredit  yang  disalurkan  pada UMKM.  Demikian  juga  secara  simultan  (bersama)  variabel  akses  dan  guna  juga berpengaruh signifikan.
Hasil uji ini menunjukkan bahwa baik variabel akses, guna, dan variabel kontrol LDR  masing-masing  (parsial)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen UMKM.  Sedangkan  variabel  kontrol  NPL  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  dependen  UMKM.  Secara  simultan  dengan  keberadaan  variabel kontrol juga masih sama hasilnya yaitu berpengaruh signifikan.
Apabila  dilihat  dari  Tabel  6  dan  Tabel  7,  ada  tidaknya  variabel  kontrol  tidak mempengaruhi  signifikansi  variabel  akses  dan  guna  terhadap  kredit  UMKM  karena hasilnya tetap sama.

## Tabel 7. Hasil Statistik Setelah Adanya Variabel Kontrol
Variabel Koef t-hitung t-tabel Probabilitas Hipotesis Akses 1,93 3,15 1,66 0,002 H0 ditolak, H1 diterima Guna 0,23 8,04 1,66 0,000 H0 ditolak, H1 diterima LDR 0,03 4,72 1,66 0,000 H0 ditolak, H1 diterima NPL -0,18 -1,09 1,66 0,277 H0 diterima R 2 0,9891 Prob (F- statistic) 0,0000

## 4.3.3. Koefisien Determinasi (R 2 )
Menurut Kuncoro (2011), nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu (0  <  R 2 <1).  Nilai  R 2 yang  semakin  mendekati  1  artinya  variabel  independen  mampu memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  menjelaskan  perubahan variabel dependen.
Koefisien determinasi (R 2 ) diperoleh dari regresi model FEM (lihat Tabel 5) yaitu sebesar  0,99  menunjukkan  (X1:  Akses  dan  X2:  Guna,  variabel  kontrol  X3:  LDR,  dan variabel kontrol X4:  NPL) dalam persamaan regresi ini mampu menjelaskan perubahan variabel independen (UMKM) secara signifikan.
Setelah melalui tahapan memilih model terbaik, lolos uji asumsi klasik, dan lolos uji  kelayakan  ( Goodness  of  Fit )  yang  dibuktikan  dengan  variabel  akses  perbankan, variabel  penggunaan  layanan  perbankan,  variabel  kontrol Loan  to  Deposit  Ratio ,  dan variabel  kontrol Non  Performing  Loan yang  berpengaruh  signifikan  secara  simultan terhadap kredit sektor UMKM, untuk uji parsial hanya variabel kontrol NPL yang tidak signifikan maka dapat ditulis persamaan regresinya sebagai berikut :
Y it = X it ß + c i + e it ........................................................................................................................................................................................... (6) UMKM = 4,11 + 1,93Akses it + 0,23Guna it + 0,03LDR it - 0,18NPL it + Ɛ it
Keterangan :
UMKM  :  Kredit yang disalurkan pada Sektor UMKM (dalam Rp Trilyun) Akses   :  Jumlah kantor per 100.000 orang dewasa (dalam unit kantor)
Guna :  Rasio jumlah DPK per penduduk dewasa (dalam Rp Juta)
LDR :  Rasio  kredit  yang  disalurkan   perbankan  terhadap  dana pihak  ketiga  (%) sebagai variabel kontrol
NPL :  Rasio kredit  kolektibilitas 3, 4, 5 terhadap total kredit perbankan (%) sebagai variabel kontrol
Selama  tahun  2010  sampai  2013  kredit  sektor  UMKM  terus  meningkat penyalurannya namun persentase kontribusi kredit sektor UMKM masih lebih kecil dari pada  sektor  non-UMKM.  Porsi  kredit  UMKM  yang  disalurkan  terhadap  total  kredit perbankan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :
Tabel 8. Perbandingan Kredit Sektor UMKM terhadap Total Kredit ( Trilyun ) 2010 2011 2012 2013 Kredit Nominal Persen Nominal Persen Nominal Persen Nominal Persen Sektor UMKM 445,505 20,7% 458,164 20,8% 526,397 19,4% 608,823 18,5% Sektor Non- UMKM 1.705,368 79,3% 1.741,930 79,2% 2.181,465 80,6% 2.684,051 81,5% Total Kredit 2.150,873 100% 2.200,094 100% 2.707,862 100% 3.292,874 100%
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2010-2013, Data Bank Indonesia dengan diolah
Daerah-daerah  dengan  pertumbuhan  kredit  UMKM  tertinggi  2010-2013 didominasi  oleh  provinsi-provinsi  di  kawasan  Indonesia  Timur  (Papua  Barat,  Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara). Meskipun secara  nominal  kredit  UMKM  masih  lebih  besar  di  pulau  Jawa  (Jawa  Timur,  Jawa Tengah,  Jawa  Barat  dan  termasuk  DKI  Jakarta),  hanya  satu  di  luar  pulau  Jawa  yakni Sumatera Utara (Tabel 9 halaman 15).

## 4.4.   Pengaruh Dimensi Akses Terhadap Sektor UMKM
Dimensi ini merupakan rasio jumlah kantor cabang bank per 100.000 penduduk dewasa  usia  15  tahun  keatas.  Dari  data  tahun  2010–2013  diperoleh  rata-rata  jumlah kantor  cabang  sebanyak  2  unit  untuk  melayani  100.000  orang  dewasa  di  Indonesia. Mengacu pada data 2013, daerah yang memiliki rasio 5 tertinggi adalah Kepulauan Riau (8,81),  DKI  Jakarta  (7,63),  Papua  Barat  (4,79),  Kalimantan  Timur  (4,21)  dan  Sulawesi Utara  (3,28).  Sedangkan  daerah  yang  rasio  rendah  lima  terbawah  adalah  Lampung (1,02), Banten (1,16), Jawa Barat (1,20), Jawa Tengah (1,32), dan Jawa Timur (1,45).
Berdasarkan hasil yang diperoleh selama kurun waktu 2010-2013, dimensi akses perbankan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kredit  yang  disalurkan  pada sektor  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di  Indonesia.  Bank  akan  mudah  di akses  oleh  UMKM  apabila  keberadaannya  tersebar  merata  sehingga  dapat  dicapai  oleh UMKM  yang  berada  di  pelosok-pelosok.  Bank  dimanfatkan  oleh  UMKM  untuk  akses permodalan,  menyimpan  dana,  untuk  sarana  transaksi  transfer  dana  masuk  dan  transfer dana keluar. Dari apa yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa perkembangan kredit yang disalurkan pada sektor UMKM tidak terlepas dari kemudahan UMKM untuk mengakses  lembaga  keuangan,  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  lembaga  keuangan formal  (perbankan).  Kemudahan  akses  tersebut  muncul  terutama  karena  dua  hal,  yakni pertama  karena  adanya  jaringan  kantor  dan  layanan  disekitar  UMKM  tersebut
beraktivitas  dan  kedua  karena  kemudahan  (kebijakan)  memperoleh  modal  dari perbankan.
Tabel 9. Pertumbuhan Kredit Sektor UMKM  2010 s.d 2013 (Rp Trilyun)
No Provinsi 2010 2011
2012 2013 Growth 2010 ke 2013 Rerata Growth /thn 1 Papua Barat 1,750 1,181 2,523 3,376 93% 23% 2 Nusa Tenggara Barat 3,540 3,820 5,175 6,318 79% 20% 3 Kepulauan Riau 4,411 4,648 5,514 7,402 68% 17% 4 Kalimantan Barat 6,548 6,910 8,350 10,673 63% 16% 5 Sulawesi Tenggara 2,808 2,871 3,715 4,516 61% 15% 6 Papua 4,736 4,750 5,477 7,471 58% 14% 7 Bali 12,708 13,050 16,356 19,951 57% 14% 8 Nusa Tenggara Timur 2,635 2,624 3,297 4,127 57% 14% 9 DI Yogyakarta 5,409 5,413 6,549 8,431 56% 14% 10 Kep. Bangka Belitung 1,932 2,225 2,604 2,990 55% 14% 11 Banten 14,966 16,026 18,863 22,631 51% 13% 12 Sulawesi Barat 1,275 1,326 1,567 1,875 47% 12% 13 Jawa Tengah 42,767 43,721 51,576 62,679 47% 12% 14 Kalimantan Selatan 6,170 6,242 8,086 8,914 44% 11% 15 Sumatera Selatan 12,177 12,190 14,807 17,506 44% 11% 16 Sumatera Barat 8,352 8,721 10,663 11,804 41% 10% 17 Jawa Barat 55,806 58,034 67,636 78,774 41% 10% 18 Sumatera Utara 26,204 26,707 31,470 36,947 41% 10% 19 Jambi 6,299 6,724 7,809 8,772 39% 10% 20 Bengkulu 2,967 3,115 3,598 4,103 38% 10% 21 Gorontalo 1,464 1,701 1,820 2,011 37% 9% 22 Lampung 8,495 9,060 10,276 11,664 37% 9% 23 Sulawesi Selatan 17,206 17,926 19,460 23,596 37% 9% 24 Sulawesi Tengah 4,881 5,183 5,559 6,595 35% 9% 25 Kalimantan Tengah 3,588 3,590 4,433 4,837 35% 9% 26 Kalimantan Timur 14,916 15,118 17,295 20,018 34% 9% 27 Riau 13,502 13,995 16,096 17,968 33% 8% 28 Maluku Utara 1,122 1,204 1,327 1,474 31% 8% 29 Jawa Timur 61,621 62,346 65,980 79,322 29% 7% 30 DKI Jakarta 79,858 82,225 93,051 95,185 19% 5% 31 Maluku 1,746 1,756 1,808 2,000 15% 4% 32 Aceh 6,226 5,850 6,395 7,026 13% 3% 33 Sulawesi Utara 6,141 5,929 5,861 6,431 5% 1%
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, (BI,  2010-2013)  dengan Diolah

## 4.5.   Pengaruh Dimensi Penggunaan Terhadap Sektor UMKM
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  selama  kurun  waktu  2010-2013,  dimensi penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sektor usaha mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di  Indonesia.  Dimensi  ini  diwakili  oleh  rasio jumlah  dana  pihak  ketiga  di  perbankan  terhadap  jumlah  penduduk  usia  dewasa  (+15 tahun). Hasil rasio ini  menunjukkan bahwa lima provinsi teratas di Indonesia dalam hal jumlah  dana  pihak  ketiga  (baik  berupa  tabungan,  giro,  maupun  deposito)  per  penduduk dewasanya  adalah  provinsi  DKI  Jakarta  (Rp  245  juta/penduduk),  Kepulauan  Riau (Rp 58,28 juta/penduduk), Kalimantan Timur (Rp 32,74 juta/penduduk), Bali (Rp 21,11 juta/penduduk),  dan  Papua  Barat  (Rp  19,33  juta/penduduk).  Sedangkan  lima  provinsi terendah  dalam  hal  rasio  ini  yakni  Sulawesi  Barat  (Rp  3,44  juta/penduduk),  Gorontalo
(Rp  3,99  juta/penduduk),  Nusa  Tenggara  Barat  (Rp  4,41  juta/penduduk),  Lampung (Rp 4,52 juta/penduduk), dan Nusa Tenggara Timur (Rp 15,5 juta/penduduk).
Menurut  Kasmir  (2004),  jumlah  dana  pihak  ketiga  berbanding  positif  terhadap jumlah kredit yang disalurkan, sebab semakin meningkat jumlah dana pihak ketiga yang berhasil  dihimpun  yang  berasal  dari  tabungan  dan  deposito  maka  kemampuan  bank untuk menyalurkan kredit juga semakin meningkat.
Penelitian  lain  menunjukkan  hal  sama  seperti  “dana  pihak  ketiga  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penyaluran  kredit”  (Suryawati,  Cipta,  Susila  &  Agus 2014),  “Variabel  internal  (CAR,  Dana  Pihak  Ketiga,  NPL  UMKM  dan  ROA)  dan variabel  eksternal  (SBI  dan  Inflasi)  secara  bersama-sama  dan  signifikan  mempengaruhi bank  persero,  bank  umum  swasta  nasional,  bank  pembangunan  daerah  serta  bank  asing dan  campuran  dalam  memberikan  penawaran  kredit  terhadap  sektor  UMKM” (Nurhidayat, 2010).
Terkait  dengan  Peraturan Bank Indonesia  yang  berlaku  saat  itu  yakni  Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/ Pbi /2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Pasal 10 Ayat 1.A menyebutkan batas bawah  LDR  target  sebesar  78%  (tujuh  puluh  delapan  persen)  dan  ayat  1.b  Batas  Atas LDR  target  sebesar  100%  yang  sudah  diubah  dengan  PBI    No  15/7/PBI/2013  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 12/19/ Pbi /2010 tentang  Giro Wajib  Minimum  Bank  Umum  Pada  Bank  Indonesia  dalam  Rupiah  dan  Valuta  Asing. Perubahan Peraturan PBI ini terutama pada ketentuan batas atas LDR target sebesar 92% berlaku  sejak  2013.  Ketentuan  tersebut  dapat  mempengaruhi  bank-bank  dalam penyaluran kredit secara umum. Karena, jika LDR tidak sesuai dengan target yaitu antara 78%  -  100%  untuk  PBI  tahun  2010  dan  saat  ini  78%  -  92%  berlaku  sejak  2013,  maka bank  akan  dikenakan  disinsentif  oleh  Bank  Indonesia    berupa  ketentuan  Giro  Wajib Minimum LDR.
Hasil penelitian ini menunjukkan baik sebelum maupun sesudah adanya variabel kontrol  LDR  dan  NPL,  pengaruh  prediktor  utama  akses  perbankan  dan  penggunaan layanan  bank  terhadap  kredit  yang  disalurkan  pada  sektor  UMKM  sama  yakni  tetap positif dan signifikan. Variabel kontrol  LDR secara bersama-sama dengan variabel lain turut  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  variabel  dependen  UMKM.  Hal  ini  sesuai dengan bukti empiris sebelumnya.  Sebaliknya NPL, secara parsial atau secara bersama- sama dengan akses dan penggunaan layanan perbankan tidak mempengaruhi kredit yang disalurkan  pada  UMKM.    Hal  ini  bertentangan  dengan  teori    yang  mengungkapkan bahwa  perilaku  penawaran  kredit  perbankan  dipengaruhi  seperti  NPL  (kredit  macet) (Warjiyo,  2004),  NPL  UMKM  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penawaran  kredit perbankan  kepada  UMKM  (Nurhidayat,  2010).  Namun  hasil  empiris  variabel  NPL  ini bersesuaian dengan penelitian Suryawati at.al (2014)  bahwa NPL tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada LPD Desa Pakraman Pemaron. Temuan  penelitian  ini  juga  didukung  temuan  empirik  dari  Fransisca  dan  Hasan  Sakti
Siregal  (2007)  dan  Budiawan  (2008)  dalam  Suryawati  at. al  (2014)  ,  bahwa  NPL  tidak dapat  digunakan  untuk  memprediksi  volume  kredit  dan  hasil  penelitian  Tito  Adhitya Galih  (2011)  dalam  Suryawati  at.  al  (2014)  juga  menunjukkan  bahwa Non  Performing Loan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.
.

## 5.   KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  maka  diambil  simpulan  bahwa  dimensi  akses  perbankan secara  uji  parsial  (uji-t)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kredit  yang disalurkan  pada  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia, maknanya  semakin  banyak  jaringan  kantor  bank  maka  semakin  besar  kredit  yang terserap pada sektor UMKM.
Kedua,  dimensi  penggunaan  layanan  perbankan  secara  parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM (Uji-t), artinya semakin  besar  penggunaan  layanan  bank  dalam  hal  ini  menyimpan  dananya  di  bank (DPK), maka semakin besar pula petumbuhan kredit pada sektor UMKM ini.
Penelitian  ini  menggunakan  variabel  kontrol  LDR  dan  NPL  yang  menunjukkan bahwa  LDR  secara  bersama-sama  dengan  variabel  akses  dan  variabel  penggunaan layanan  perbankan  berpengaruh  positif  signifikan.  Sedangkan  NPL  mempunyai  arah negatif namun tidak signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  (2004). Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  6/23/DPNP  perihal  Sistem Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum  Tanggal  31  Mei  2004 .  Diakses  dari http://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Documents/0151b17420f84d118de8fdf 0c0642730se623dpnp.pdf.
Bank  Indonesia.  (2005). Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.7/3/DPNP  perihal  Kualitas Aktiva Bank Umum tanggal 31 Januari 2005 . Diakses dari http://www.bi.go.id.
Bank  Indonesia.  (2012). Peraturan  Bank  Indonesia  No.14/15/PBI/2012  tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  tanggal  24  Oktober  2012 .  Diakses  dari http://www.bi.go.id/peraturan/pages/pbi_141512.aspx.
Bank  Indonesia.  (2013). Indeks  Keuangan  Inklusif .  Diakses  dari  http://www.bi.go.id/ perbankan / keuanganinklusif / indikator / indeks / contents/  default.aspx.
Bank  Indonesia.  (2015). Statistik    Perbankan    Indonesia .    Diakses  dari http://www.bi.go.id/perbankan/ indonesia/pages/spi_0114.aspx.
Camara  &  Tuesta.  (2014). Measuring  Financial  Inclusion:  A  Multidimensional  Index . BBVA Research. Working Paper. WP/14/26. Madrid.
Kasmir.  (2004). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Jakarta  :  PT.  Raja.  Grafindo Persada .
Kelkar,  V.  (2010).  Financial  Inclusion  for  Inclusive  Growth. ASCI  Journal  of Management, 55-68.
Kementerian  PPN/Bappenas,  Badan  Pusat  Statistik,  United  Nations  Population  Funds. Jakarta.  (2013). Proyeksi  Penduduk  Indonesia  2010-2035 .  Diakses  dari http://indonesia.unfpa.org/application/assets/publications/PROYEKSI 2010 - 2035_Bilingual.pdf.
Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nurhidayat.  (2010). Analisis  Pengaruh  Variabel  Internal  dan  Eksternal  Perbankan terhadap  Penawaran  Kredit  Sektor  UMKM  Pada  Bank  Umum  Periode  2007- 2009. Tesis . Magister Manajemen. Universitas Gunadarma Jakarta.
Sarma,  M.  (2012). Index  of  Financial  Inclusion  -  A  Measure  of  Financial  sector inclusiveness. Money,  Trade,  Finance,  and  Development  Competence  Centerin cooperation with DAAD Partnership and Hochschule für Technik  und Wirschaft Berlin University of Applied Sciences. Working Paper No.07/2012. Berlin.
Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Bisnis . Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
Suryawati,  A,  N.,  Cipta.,  Susila,  &  Agus  J.,  (2014).  Analisis  Pengaruh  Dana  Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR)  terhadap  Jumlah  Penyaluran  Kredit  (Studi  Kasus Pada  LPD  Desa  Pakraman  Pemaron  Periode  2010-2013). E-Journal  Bisma Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Manajemen ,  Volume  2.  Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Warjiyo,  P.  (2004). Mekanisme  Transmisi  Kebijakan  Moneter  di  Indonesia .  Jakarta:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
Widarjono, A. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Ekonisia FE UII.