Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 664-670| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4038.664-670

## PELEPASAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PT. BALI PECATU GRAHA (Studi Kasus Perkara Nomor: 65K/pdt/2012/MA)
Wayan Artana, A. Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasa-Bali, Indonesia artanawayan92@gmail.com, laksmiidewi29@gmail, computusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  konflik  pertanahan  yang  terjadi  umumnya  disebabkan  oleh  benturan  kepentingan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  seringkali  ganti  rugi  yang  tidak  sesuai.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  pengaturan  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di Indonesia  yang  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  dan  mengungkap  perlindungan  hukum pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  PT.  Bali  Pecatu  Graha.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif-analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  analisis  yuridis kualitatif. Data  yang digunakan  adalah data hukum primer dan sekunder  yang diperoleh  melalui teknik sistem kartu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan tanah mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012 dan UU No. 5 Tahun 1960. Perlindungan hukum bagi PT. Bali Pecatu Graha karena perbuatan pelepasan hak atas tanah harus memperoleh  kepastian  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah  dan  memerlukan  tersedianya  perangkat  hukum  yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan semangat dan isi ketentuan, sehingga kepentingan pribadi mendapat perlindungan hukum yang optimal. ” Kata kunci : Pelepasan Hak, Perlindungan Hukum, Pembangunan

## Abstract
Currently,  land  conflicts  that  occur  are  generally  caused  by  conflicts  of  interest  with  applicable  laws  and regulations  and  often  inappropriate  compensation.  This  study  aimed  to  examine  the  legal  arrangements  for relinquishing  land  rights for development in  the public interest  in Indonesia  which refers to  Law Number 2 of 2012 and uncover legal protections for relinquishing  land  rights for development  in  the public interest  of PT. Bali Pecatu  Graha. The research method  used  was descriptive-analytical  with a normative juridical  approach and qualitative juridical analysis. The data used were primary and secondary legal data obtained through card system techniques. The results of the study indicated that the release of the land refers to Law no. 2 of 2012 and Law no. 5 of 1960. Legal protection for PT. Bali Pecatu Graha due to the act of relinquishing land rights must obtain  legal  certainty  of  relinquishment  of  land  rights  and  requires  the  availability  of  written,  complete  and clear  legal  instruments  that  are  carried  out  consistently  in  accordance  with  the  spirit  and  content  of  the provisions so that personal interests get optimal legal protection.
Keywords: Release of Rights, Legal Protection, Development

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.  Hak  bangsa  Indonesia  atas  tanah  merupakan  hak penguasaan  tanah  yang  tertinggi  dan  meliputi  semua  tanah  yang  ada  dalam  wilayah  negara,  yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi, dan menjadi induk bagi hak penguasa yang lain atas tanah (Santoso,  2015:16) . Kasenda  (2015) Pemerintah  mempunyai  kewajiban  menyediakan  tanah  yang diperlukan untuk pembangunan, antara lain dari tanah negara yang tidak dikuasai oleh rakyat ataupun dengan  menyediakan  bank  tanah  bagi  kepentingan  pembangunan.  Secara  konstitusional  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  telah  memberikan landasan bahwa Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Wangke  (2016) Pada      saat      sekarang  ini  konflik  pertanahan  yang  terjadi  pada  umumnya banyak  terdapat  pada  proses  mekanisme  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  serta  ganti  kerugian  yang  sering  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diwujudkan  oleh  pemerintah  sehingga  menimbulkan  konflik  ditengah  masyarakat.
Dengan  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Pengadaan  tanah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan umum oleh pihak swasta, selain dapat dilaksanakan dengan cara jual-beli, tukar menukar, dapat dilakukan dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam  pembangunan  sekarang  pembebasan  tanah  dan  pencabutan  hak  atas  tanah  adalah  merupakan sarana  yang  terpenting  untuk  mendapatkan  tanah  untuk  keperluan  pembangunan.  Tanah-tanah  yang ada  saat  ini  banyak  yang  dikuasai  perseorangan  baik  melalui  kepemilikan  yang  sah,  atau  karena adanya  penyerobotan  tanah  yang  kemudian  memunculkan  permasalahan-permasalahan  hukum,  atau gugatan hukum dari pemilik yang sah.
Dalam hal Kasus perkara antara PT. Bali Pecatu Graha dengan I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman  Kicen  dan  Hari  Boedihartono  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  65K/PDT/2012, Dalam  perkara  tersebut  PT.  Bali  Pecatu  Graha  telah  melaksanakan  perjanjian  pelepasan  dan pembebasan  hak  atas  tanah  dengan  I  Nyoman  Raneng.  Tanah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 3023/Desa Jimbaran atas nama I Nyoman Raneng seluas 10.800 M 2 (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Tanah tersebut merupakan pemisahan dan pembagian dari hak milik, pipil nomor 636, persil nomor 21, klas VI, luas seluruhnya  19.800  M 2 (sembilan  belas  ribu  delapan  ratus  meter  persegi)  atas  nama  Pan  Sukera, berdasarkan  Akta  Pemisahan  dan  Pembagian  Nomor:  5/KUTA/1995  tanggal  25  Maret  1995  yang dibuat  oleh  I  Gusti  Ngurah  Putra  Wijaya,  Notaris  di  Denpasar  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. Batas tanah-tanah tersebut adalah Utara berbatas dengan Tanah milik I Rangkeng (Kini milik PT. Bali Pecatu Graha), timur adalah Tanah negara dan tanah milik I Surat (Kini milik PT. Bali Pecatu Graha), Selatan: adalah Tanah Milik Pan Sukera (Kini milik PT. Bali Pecatu Graha) dan Barat adalah Tanah milik I Wayan Sukara.
Dikutip  dari  gelar  perkara  kasus,  “Terhadap  tanah  seluas  10.800  M 2 yang  menjadi  tanah sengketa  antara  PT.  Bali  Pecatu  Graha  dengan  I  Wayan  Bendi,  para  pihak  mengkalim  mempunyai atas  hak  kepemilikan.  I  Wayan  Bendi  mengklaim  memiliki  dan  menguasai  tanah  sengketa  dengan dasar  bahwa  tanah  sengketa  tersebut  merupakan  hak  waris  yang  didapatkannya  dari  I  Nyoman Raneng.  Dalam  sistem  kekeluargaan  yang  bersifat  patrilinial  seperti  halnya  kekeluargaan  menurut hukum adat Bali, harta yang diperoleh seorang suami didalam perkawinan sebagai pembagian warisan dari  orang  tuanya  tidak  jatuh  menjadi  harta  bersama  dengan  isterinya  (gono-gini)  melainkan  tetap menjadi  hak  atau  milik  suami,  Maka  dalam  hal  kemudian  si  isteri  meninggal  lebih  dahulu  dari suaminya  ia  tidak  mewariskan  harta  tersebut  di  atas  kepada  anak-anaknya.  PT.  Bali  Pecatu  Graha mengklaim memiliki dan menguasai tanah sengketa dengan dasar Akta Perjanjian  Akan  Melepaskan dan Membebaskan Hak Atas Tanah Nomor 26 Tanggal 26 Mei 1995. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan I Ketut Purna, Notaris di Denpasar antara I Nyoman Raneng  dengan  PT.  Bali  Pecatu  Graha  yang  diwakili  oleh  Made  Gede  Putrawan  selaku  Direktur Perseroan  Terbatas.  Bahwa  I  Nyoman  Reneng  telah  menyerahkan  tanah  sengketa  kepada  PT.  Bali Pecatu  Graha  (Pemohon  Kasasi)  yang  dibuktikan  pembayaran  dan  penerimaan  uang  sebesar  Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), seperti Berdasarkan kepada  akta tersebut PT. Bali Pecatu  Graha  telah  memiliki  kuasa  untuk  memiliki  hak  atas  tanah  tersebut  yang  tercantum  di dalam kwitansi tertanggal 22 Mei 1995.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dilakukan  oleh Meriasti  &  Resen, (2021) mengungkapkan  proses  pengadaan  tanah  tersebut  pemerintah  tidak  bisa  semena-mena menyangkut  tanah  hak  masyarakat  tanpa  prosedur  dan  mekanisme  sebagai  mana  ketentuan  hukum yang  berlaku  sesuai  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.  2  Tahun  2012.  Penyebabnya  macetnya pemberian ganti rugi yaitu  sosialisasi terdapat kesalahan Detail Engineering Design dan jangka waktu sosialisasi mengalami keterlambatan, selanjutnya  pada musyawarah penetapan ganti kerugian, pihak pemilik  tanah  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  mengemukakan  pendapat  dalam  menentukan besarnya  ganti  kerugian (Adhim,  2019); (Motulo,  2018) .  Walaupun  sudah  banyak  penelitian  terkait pelepasa hak atas tanah, namun sampai saat ini masih solusi yang tepat untuk mengatasi permasalhan ini.  Dari  fenomena  ini  ingin  melakukan  penelitian  dari  penyajian  yang  berbeda  dari  penelitian sebelumnya dengan tujuan bertujuan mengkaji pengaturan hukum pelepasan terhadap hak tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun
2012 dan mengungungkapkan Perlindungan hukum bagi pelepasan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum PT. Bali Pecatu Graha.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif suatu metode penulisan  hukum  yang  berdasarkan  pada  teori-teori  hukum,  literatur-literatur  hukum,  dan  peraturan Perundang-undangan.  Adapun  pendekatan  masalah  yang  digunakan  yaituPendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus ( case  approach ).  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  teknik  sistem  kartu ( card system ).  Setelah semua bahan-bahan hukum telah  terkumpulkan perlu dilakukan suatu  analisis secara kulaitatif. Data yang digunakan bersal dari bahan primer hingga bahan sekunder. Data dianlisis secara kulitatif deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum tentang Pelepasan Hak Atas Tanah
Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak hak atas tanah  dengan  tanah  yang  dikuasainya  dengan  memeberikan  ganti  rugi  atas  dasar  musyawarah. Pelepasan  tanah  ini  hanya  dapat  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  dan  kesepakatan  dari  pihak pemegang  hak  baik  mengenai  teknik  pelaksnaannya  maupun  mengenai  besar  dan  bentuk  ganti  rugi yang  akan  diberikan  terhadap  tanahnya (Ratnawati  et  al,  2018) .  Kegiatan  pelepasan  hak  ini  bukan hanya  dilakukan  untuk  kepentingan  swasta.  Mengenai  tanah-tanah  yang  dilepaskan  haknya  dan mendapat  ganti  rugi  adalah  tanah-tanah  yang  telah  mempunyai  sesuatu  hak  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  (UUPA)  dan  tanah-tanah  masyarakat  hukum  adat.  Adapun  ganti  rugi yang diberikan kepada pihak yang telah melepaskan haknya tersebut adalah dapat berupa uang, tanah pengganti  atau  pemukiman  kembali.  Pelepasan  hak  merupakan  kegiatan  pengadaan  tanah  yang menerapkan prinsip penghormatan terhadap tanah.
Dasar  hukum  pelepasan  atas  tanah  adalah  Undang-undang  NO.  5  Tahun  1960  UUPA  dalam Pasal  18  yang  berbunyi  Untuk  kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti  kerugian yang  layak  dan  menurut  cara  yang  diatur  dengan  Undang-undang.  Perpres  Nomor  36  Tahun  2005 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Pengadaan tanah  adalah setiap kegiatan  untuk mendapatkan tanah dengan  cara  memberikan  ganti  rugi  kepada  yang  melepaskan  atau  menyerahkan  tanah,  bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah
Pengadaan  tanah  menurut  Perpres  Nomor  65  Tahun  2006  selain  dengan  memberikan  ganti kerugian  juga  dimungkinkan  untuk  dapat  dilakukan  dengan  cara  pelepasan  hak.  Sementara  itu Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  dalam  Pasal  1  angka  2  disebutkan  bahwa: ” “Pengadaan  tanah  adalah  kegiatan menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang berhak dimana pengadaan tanah dibatasi sebagai kegiatan untuk memperoleh tanah dengan cara ganti rugi  kepada  pihak  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk  kegiatan  pembangunan  bagi  kepentingan umum.
“ UUPA  tetap  memberikan  prioritas  sosial  atas  tanah  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  6  yang menyatakan  bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial.  Hal  ini  sejalan  dengan  alam pikiran hukum adat sebagai dasar pembentukan UUPA. maka berdasarkan Pasal 18 UUPA jika untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut. Pencabutan hak  atas tanah dasar yuridis pengambilan  tanah  rakyat melalui  mekanisme  ini  adalah  ketentuan  Pasal  18  UUPA,  yang  menyatakan  bahwa: ” Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,    dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur  dengan  undang-  undang.  Menurut  Keppres  Nomor  55  Tahun  1993,  ada  dua  macam  cara pengadaan tanah, yakni pelepasan atau penyerahan   hak   atas   tanah dan jual beli, tukar menukar dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.
Perpres  Nomor  65  Tahun  2006  jelas  bahwa  Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan untuk  kepentingan  umum  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dilaksanakan  dengan  cara pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah  atau  pencabutan  hak  atas  tanah.  Pelaksanaan  pengadaan
tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2012 hanya dilakukan berdasarkan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dalam Pasal 1 angka 9 UU  Nomor  2  Tahun  2012  disebutkan  bahwa  Pelepasan  hak  adalah  kegiatan  pemutusan  hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga pertanahan.
Sesuai  UU  Nomor  2  tahun  2012,  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  diselenggarakan melalui  tahapan  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil.  Instansi  yang memerlukan  tanah  membuat  perencanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Perencanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum didasarkan  atas  Rencana  tata  ruang  wilayah  dan  prioritas  pembangunan  yang  tercantum  dalam Rencana pembaangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan.

## 2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi Pihak  Penggugat  Akibat  dari  Adanya  Perbuatan  Melawan Hak atas Tanah
Aprilianti  et  al.  (2019) Keppres  Nomor  55  Tahun  1993,  Perpres  Nomor  36  Tahun  2005 dan  Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengandung banyak kelemahan dan bersifat represif yang merugikan pemilik hak  atas  tanah.  Ada  beberapa  ketentuan  yang  menunjukkan  semangat  represif  tersebut  yaitu Perhitungan  Ganti  Rugi  dimana  Tidak  adanya  ketentuan  bahwa  pemberian  ganti  rugi  itu  menjamin kehidupan  rakyat  yang  kehilangan  hak  atas  tanahnya  jadi  lebih  baik.  Bentuk  ganti  rugi  yang  diatur hanya  materiil,  bahkan  standar  nilai  ganti  rugi  tanah  hanya  berdasarkan  NJOP,  bukan  berdasarkan harga pasarl Proses Pengadaan Tanah dimana Jika waktu musyawarah yang ditentukan melewati batas maka pemegang hak atas tanah tidak memiliki pilihan lain, kecuali dipaksa menerima ganti rugi yang ditetapkan.  Bahkan,  hak  pemilik  tanah  atas  tanah  dapat  dicabut,  Panitia  Pengadaan  Tanah  (P2T) dimana  P2T  yang  dibentuk  hanya  mewakili  pemerintah.  Panitia  pengadaan  tanah  ini  dipastikan  tak akan netral dan obyektif dalam bernegosiasi untuk pembebasan lahan. Tak ada jaminan bahwa oknum dalam  panitia  pengadaan  tanah  ini  bermain  mata  dengan  invenstor  yang  menyediakan  modal  untuk pembebasan  lahan;  serta  Pencabutan  Hak  atas  Tanah  dimana  Rakyat  makin  dilemahkan  dengan kehadiran  peraturan  yang  memberi  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  mencabut  hak  rakyat  atas tanah.  Ketentuan  ini  sangat  represif  karena  memaksa  rakyat  menyerahkan  tanahnya  dengan  dalih untuk tidak menghambat pembangunan untuk kepentingan umum.
Kasenda (2015) Beberapa kasus pelepasan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum  menunjukkan  bahwa  telah  timbul  berbagai  persoalan  dalam  pelaksanaannya.  Mengingat kelemahan-kelemahan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terdahulu  yang  berkaitan  dengan pelepasan  hak  atas  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  maka  dengan  lahirnya Undang-  undang  Nomor  2  Tahun  2012,  pemerintah  mencoba  untuk  memperbaiki  kekurangan tersebut.  Pasal  1  angka  10  UU  No,  2  Tahun  2012  memberikan  pengertian  mengenai  ganti  kerugian yaitu Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Hasil  pengumuman  atau  verifikasi  dan  perbaikan  verifikasi  ditetapkan  oleh  Lembaga Pertanahan  dan  selanjutnya  menjadi  dasar  penentuan  pihak  yang  berhak  dalam  pemberian  ganti kerugian  (Santoso  2015) .  Lembaga  pertanahan  menetapkan  Penilai  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Lembaga  Pertanahan  mengumumkan  Penilai  yang  telah  ditetapkan  untuk melaksanakan  penilaian  Objek  pengadaan  Tanah.  Penilai  yang  ditetapkan  wajib  bertanggung  jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai dikenakan sanksi adminstratif  dan/atau  pidana  ssuai  dengan  ketentuan  perundang-  undangan.  Penilaian  besarnya  nilai ganti krugian oleh pemerintah dilakukan bidang per bidang tanah meliputi:  Tanah, Ruang  atas tanah dan  bawah  tanah,  Bangunan,  Tanaman,  Benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  Kerugian  lain  yang dapat dinilai.
Zanuardi (2015) Dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non fisik yang dapat disetarakan  dengan  nilai  uang,  misalnya  kerugian  karena  kehilangan  usaha  atau  pekerjaan,  biaya pemindahan  tempat,  biaya  alih  profesi,  dan  nilai  atas  properti  sisa.  Nilai  ganti  kerugian  yang  dinilai oleh  Penilai,  merupakan  nilai  pada  saat  pengumuman  penetapan  lokasi  pembangunan  untuk Kepentingan  Umum.  Besarnya  nilai  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian  Penilai,  disampaikan kepada  Lembaga  Pertanahan  dengan  berita  acara.  Nilai  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  Penilai, menjadi  dasar  musyawarah  penetap  kerugian.  Dalam  hal  bidang  tanah  tertentu  yang  terkena
Pengadaan  Tanah  terdapat  sisa  yang  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan penggunaannya,  Pihak  yang  berhak  dapat  meminta  penggantian  secara  utuh  atas  bidang  tanahnya. Yang  dimaksud  dengan  tidak  lagi  dapat  difungsikan  adalah  bidang  tanah  yang  tidak  lagi  dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, misalnya rumah hunian yang terbagi sehingga sebagian lagi tidak dapat digunakan sebagai rumah hunian. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak  yang  menguasai  atau  memiliki  tanah  dapat  meminta  ganti  kerugian  atas  seluruh  tanahnya. Pemberian  Ganti  Kerugian  dapat  diberikan  dalam  bentuk  Uang,  Tanah  pengganti,  Permukiman kembali, Kepemilikan saham dan Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Dikutip  dari  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  Lembaga Pertanahan  melakukan  musyawarah  dengan  pihak  yang  berhak  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  kerja  sejak  hasil  penilaian  dari  Penilai  disampaikan  kepada  Lembaga  Pertahanan  untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah, menjadi dasar  pemberian  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  berhak  yang  dimuat  dalam  berita  acara kesepakatan.  Tidak  terjadi  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  atau  besarnya  ganti  kerugian,  pihak yang  berhak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  paling  lama  empat  belas  hari  kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Pengadilan negeri memutus bentuk atau besarnya ganti kerugian  dalam  waktu  paling  lama  tiga  puluh  hari  kerja  sejak  diterimanya  pengajuan  keberatan. Sebagai  pertimbangan  dalam  memutus  putusan  atas  besaran  ganti  kerugian,  pihak  yang berkepentingan  dapat  menghadirkan  saksi  ahli  di  bidang  penilaian  untuk  didengar  pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri, dalam waktu paling lama empat belas hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik  Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama tiga  puluh  hari  kerja  sejak  permohonan  kasasi  diterima.  Putusan  pengadilan  negeri  atau  Mahkamah Agung  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  menjadi  dasar  pembayaran  ganti  kerugian kepada  pihak  yang  mengajukan  keberatan.  Dalam  hal  pihak  yang  berhak  menolak  bentuk  dan  atau besarnya  ganti  kerugian  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan,  karena  hukum  Pihak  yang  berhak dianggap  menerima  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian.  Pemberian  ganti  kerugian  atas  Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang berhak.
Dikutip  dari Kasenda  (2015) Pemberian  ganti  kerugian  pada  prinsipnya  harus  diserahkan langsung  kepada  pihak  yang  berhak  atas  ganti  kerugian.  Apabila  berhalangan,  pihak  yang  berhak karena  hukum  dapat  memberikan  kuasa  kepada  pihak  lain  atau  ahli  waris.  Penerima  kuasa  hanya dapat  menerima  kuasa  dari  satu  orang  yang  berhak  atas  ganti  kerugian.  Pihak  yang  berhak  adalah Pemegang  hak  atas  tanah;  Pemegang  hak  pengelolaan;  Nadzir,  untuk  tanah  wakaf;  Pemilik  tanah bekas  milik  adat;  Masyarakat  hukum  adat;  Pihak  yang  menguasai  tanah  negara  dengan  itikad  baik; Pemegang  dasar  penguasaan  atas  tanah,  dan  Pemilik  bangunan,  tanaman  atau  benda  lain  yang berkaitan dengan tanah.”
Perlindungan hukum bagi pihak penggugat, pengugat PT. Bali Pecatu Graha, berkedudukan di Denpasar-Bali, dalam hal ini diwakili oleh Suryatin Lijaya, Nyoman Putra, Ida Bagus Pidada Ngurah Manuaba dan Ni Made Murniatl para  Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 184 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2011. Putusan Mahkamah Agung No.65K/Pdt/2012 Mengabulkan  gugatan  pengugat  Konvensi  untuk  sebagian:  Menyatakan  sah  perjanjian  akan melepaskan dan pembebasan hak atas tanah nomor 26 tanggal 22 mei 1995 yang dibuat di hadapan I Ketut  Purna,  dahulu  notaris  di  Denpasar  antara  I  Nyoman  Raneng  dan  PT.  Bali  Pecatu  Graha,  dan mengikat  para  pihak  yang  membuatnya  serta  sekalian  ahliwaris  atau  yang  mendapatkan  hak  dari padanya  serta  Menyatakan  Penggugat  berhak  untuk  melepaskan  hak  atas  tanah  sengketa  dan mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  sengketa  berdasarkan atas Perjanjian Akan Melepaskan dan Pembebasan Hak  Atas Tanah Nomor 26 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat di hadapan I Ketut Purna, dahulu Notaris di Denpasar.
Salman  &  Susanto  (2007) dan (Marzuki,  2016) ,  “Teori  merupakan  suatu  sistem  disusun  dari berbagai  abstraksi  yang  saling  berkesinambungan  satu  sama  lainya  atau  berbagai  ide  yang memadatkan  dan  mengorganisasi  pengetahuan  tentang  dunia.  Van  Apeldoorn  memberikan  dua perngertian  mengenai  kepastian  hukum,  pertama  kepastian  hukum  bearti  dapat  menentukan  hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret,  kedua masalah-masalah yang konkret telah di atur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  pihak-pihak  berkara  sudah  dapat  mengetahui  sejak  awal ketentuan-ketentuan  yang  digunakan  dalam  sengketa  tersebut. Setiawan  (2017) ,  Perikatan  adalah
hubungan  hukum  antara  dua  pihak  di  dalam  lapangan  harta  kekayaan,  dimana  pihak  yang  satu (kreditur)  berhak  atas  suatu  prestasi,  dan  pihak  yang  lain  (debitur)  berkewajiban  memenuhi  prestasi itu.  Sumber  perikatan  dibagi  menjadi  dua  persetujuan  atau  perjanjian  dan  sumber  undang-undang, disini  perjanjian  pasal  1313  kitab  undang-undang  hukum  perdata  (KUH  Perdata)  tertulis  atau  bisa disebut kontak dilihat dari sumber perjanjian. Istilah akta merupakan terjemahan bahasa belanda yaitu acta  dalam  bahasa  prancis  disebut  acte,  sedangkan  dalam  bahasa  inggris  disebut  dengan  deed,  akta adalah surat atau tulisan. Unsur-unsur akta dalam definisinya yaitu pertama surat tanda bukti tertulis dan  kedua  berisi  pernyaataan  resmi  para  pihak  maupun  di  muka  dan  dihadapan  pejabat  ketiga pembuatan dan penyusunanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  hukum  bagi  pihak  tergugat  putusan  Mahkamah  Agung  No.65K/Pdt/2012 Menolak Eksepsi,  “ Tergugat  I,    I  Wayan  Bendi,  I  Made  Ganti,I  Nyoman  Kicen  kesemuanya bertempat  tinggal  di  Lingkungan  Cenggiling,  Kelurahan  Jimbaran,  Kecamatan  Kuta  Selatan, Kabupaten Badung; Tergugat II, Hari Boedihartono, bertempat tinggal di Jalan Ambengan Nomor 91, RT.002/RW.003,  Kelurahan  Tambaksari,  Kecamatan  Tambaksari,  Surabaya;  Tergugat  III,  Kepala Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Badung,  berkedudukan  di  Jalan  Pudak  Nomor  7,  Denpasar; Menyatakan  perbuatan  para  tergugat  I  mengambil  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor: 3023/Desa  Jimbaran atas  nama  I  Nyoman  Raneng  dan  merubah  pemegang  hak  sehingga  menjadi  atas  nama  I  Wayan Bendi,  I  Made  Ganti,  I  Nyoman  Kicen  (Para  Tergugat  I)  dan  selanjutnya  menjual  tanah  sengketa kepada Tergugat-II adalah tidak sah dan melanggar hukum ( onrechtmatig ); Menyatakan tidak sah dan karenanya  batal  jual-beli  atas  tanah  sengketa  antara  para  tergugat  I  dan  tergugat  II  berdasarkan  atas akta jual-beli nomor: 02/10 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Nyoman Alit Puspadma, selaku  notaris  dan  pejabat  pembuat  akta  tanah  untuk  wilayah  Kabupaten  Badung;  Menyatakan sertifikat  hak  milik  no.  3023/Desa  Jimbaran  atas  nama  para  tergugat  I  dan  kemudian  berubah  atas nama tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  pelepasan  terhadap  hak  tanah  bagi  pembangunan  demi  kepentingan  umum  di Indonesia  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012,  Landasan  yuridis  bagi  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  mengacu  pada  ketentuan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 dalam  Pasal  18  UUPA  dan    juga  dilakukan  dengan  bantuan  panitia  pengadaan  tanah  serta  melalui musyawarah  guna  mencapai  kesepakatan  mengenai  penyerahan  tanahnya  dan  bentuk  serta  besarnya imbalan  atau  ganti  kerugian.  Perlindungan  hukum  bagi  PT.  Bali  Pecatu  Graha  akibat  adanya perbuatan  pelepasan  hak  atas  tanah  harus  mendapatkan  kepastian  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah serta  memerlukan  tersedianya  perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  yang  dilaksanakan secara  konsisten  sesuai  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuannya,  agar  kepentingan  swasta mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. ”

## 2. Saran
Pemerintah hendaknya mensosialisasikan lebih aktif kepada masyarakat terkait tentang pelepasan hak atas  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Hal  ini  untuk  menghindari  permasalahan terkait  dengan  adanya  pelepasan  hak  atas  tanah,  mengingat  masih  adanya  masyarakat  yang beranggapan  bahwa  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  pelaksana  proyek,  lebih  besar  atau  terkesan menggunakan  kesempatan  dengan  minta  harga  yang  jauh  lebih  tinggi. Masyarakat  hendaknya  juga menyadari akan arti penting pembangunan demi kepentingan umum sehingga proses pelepasan tanah tidak  berlarut-larut.  Hal  ini  penting  agar  dalam  proses  pelepasan  hak  atas  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim,  N.  (2019).  Model  Upaya  Hukum  terhadap  Ganti  Kerugian  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum  (Studi  Kasus  Pembangunan  Jalan  Tambaklorok,  Kota  Semarang). Journal Gema Keadilan , 6 (1), 75–85.
Aprilianti,  F.,  Pujiwati,  Y.,  &  Rubiati,  B.  (2019).  Peran  Notaris  Dalam  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah Pada  Proses  Konsolidasi  Tanah  Guna  Optimalisasi  Fungsi  Tanah  Dikaitkan  Dengan  Peraturan
Pertanahan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 2 (2), 226. Kasenda,  D.  G.  (2015).  “Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum". Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukun Tambun Bungai Palangka Raya , 2 (2), 2.
Marzuki, P. M. (2016). “Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana.
Meriasti, N. P. C., & Resen, M. G. S. K. (2021). Perlindungan Hukum Perbuatan Pelepasan Hak atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Jurnal Kertha Wicara , 10 (9), 676–691. Motulo,  N.  F.  (2018).  Kepemilikan  Properti  Warga  Negara  Asing  di  Indonesia  Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Lex Et Societatis , 6 (10), 65–74.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021.  (2021). Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631 . 086995 .
Ratnawati,  D.  H.,  Asmaranti,  A.  D.,  &  Djauhari.  (2018).  Pelaksanaan  Akta  Pelepasan  Hak  Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Di Kabupaten Brebes. Jurnal Akta , 5 (1), 247–260.
Salman,  O.,  &  Susanto,  A.  F.  (2007). “Teori  Hukum  (Mengingat,  Mengmpulkan  dan  Membuka Kembali).” Bandung: Refika Utama . Santoso, U. (2015). “Perolehan Hak Atas Tanah.” Prenamedia Group . Setiawan, O. (2017). “Hukum Perikatan.” Jakarta : Grafika .
Wangke,  T.  N.  (2016).  “Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Di Indonesia.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , 4 (4), 2 . Zanuardi, H. O. dan A. (2015). Model Penentuan Komponen Kerugian Non Fisik Dalam  Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan. Jurnal Sosek Pekerjaan Umum , 7 (1), 1–79.