## I. PENGANTAR
Meski kekuasaan tidak menjadi faktor yang signifikan dalam penerapan agama, ia dipandang  memiliki  posisi  yang  strategis dalam  kehidupan  masyarakat.  Sehingga banyak  kelompok  dalam  masyarakat  yang memandang  perlu  untuk  memengaruhi penguasa,  atau  bahkan  meraih  kekuasaan itu  sendiri.  Karena  banyak  sekali  kelompok yang berebut untuk memeroleh kekuasaan, maka tidak terhindari terjadinya pergesekan di  antara  sesama  muslim  dalam  meraih kekuasaan.  Satu  dengan  lainnya  saling

## Dari ‘Ekstrim Kanan’ ke Terorisme
BAMBANG SAIFUL MA’ARIF 1
1 Dosen  Fakultas  Dakwah  Unisba,  JL.  Ranggagading  No.  8  Bandung, Email:  basmar_ali@yahoo.com,

## Abstract
A  religious  understanding  is  one  of  the  characteristics    of  muslim  society. In  one  side,  the  depth  of  religious  consciousness    causes  the  rightness for  the  follower  ,  but  from  another  side,    it  potencially    brings  into  the conflict.  In  Indonesia    due  to  multi-religious  perspectives,  we  know  that ‘ekstrim  kanan’  is  adresssed  to  those  who  embrace  religion  by  high  in- tensity  without  taking    any  tolerance  to  anothers’  oppinion  and  gover- nance  ideology.  The  aim  of  this  article  is  to  understand    about  the    realm of  religious  ‘ekstrim  kanan’(fundamentalism)  as  social  fact,  its  character- istic    and  historical  dynamic,  and  its  afinity  to  the  terorism.  The  approach of  this  article  is  interpretive,  by  studying  on  the  literatures.  From  the  re- search  results,  it  can  be  concluded  that  the  muslims’  understanding  will vary and fluctuative. Ulama’s interpretation on the Qur’anic scripts (verses) and  his  interaction  to  the  governance  as  prominent  factor    will  be  the triger to  ‘ekstrim kanan’.  Yet, not  all of the  realm of  ‘ektrim kanan’  will be triger  to  the  terorism.  Terorism  is  merely  as  an  ideological  antagonism when  there  are  present  prerequisite    factors,  ie:  a)  abuse  of  power,  b) exclussive    social  link,  c)  religious  ideology  as  legitamate  factor  to  attact another  man  and  governance    ,  and  d)  the  dominance  of  outsider    power in  muslim  cummunity,  aspecially  to  grassroot,  until  it  marginalized  them.
Kata  kunci:  Ekstrim  Kanan,  Terorisme
menyudutkan.    Koentowidjojo (2001: 310) menyatakan,
Apa saja dikerjakan oleh kekuatan Islamo- phobia untuk memojokkan umat. Melalui politik resmi, dalam sidang-sidang DPR/MPR (RUU Perkawinan  1973,  masalah  perjudian, masuknya Aliran Kepercayaan dalam GBHN 1978), melalui rekayasa sosial politik (umat diberi PR dengan masuknya  tarekat tertentu dan adanya ganjalan umat, seperti Darul Hadis/LDII  dalam  Golkar;  Peraturan Pemerintah  pada  tahun  1982  tentang larangan  jilbab  di  sekolah;  pembatasan- pembatasan  dakwah) dan  melalui  politik keamanan  (Komando  Jihad/DI/TII/NII, Peristiwa Tanjung Priok 1984).
Pernyataan  Koentowidjojo  tersebut mengisyaratkan  bahwa,  terdapat  berbagai istilah  yang  muncul  dalam  sejarah  bangsa Indonesia,  sejak jaman  Orde Lama, seperti Darul  Islam  (DI),  Tentara  Islam  Indonesia, Negara  Islam  Indonesia (NII).  Jaman Orde Baru pun telah muncul istilah Komando Jihad, Gerak an  Darul  Hadis,  I slam  Jam a’ah, Lembaga  Kekaryaan  Republik  Indonesia (Lemkari), dan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII).  Namun sejak tahun 1990an terdapat  rekonsiliasi  nasional  dalam  politik. Rekonsiliasi  antara  pemerintah  dan  umat, serta  antara  pihak  pemerintah  dengan oposisi. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Mus- lim Indonesia (ICMI) mendorong umat Islam menggaungkan  lahirnya  masyarakat  sipil (masyarakat  madani)  yang  egaliter.
Meski  di  Indonesia  tidak  dikenal ‘oposisi’ sebagai kekuatan resmi, suara-suara yang  berseberangan  dengan  pemerintah dipandang  sebagai  oposisi.  Sekiranya  tidak dila kuka n  re ko ns ilia si  itu  nis ca ya ketidakpuasan  kepada  Orde  Baru  akan menjadi  faktor  pemicu  lebih  awal  dari dilengserkannya Presiden Soeharto. Langkah tersebut telah memberikan angin segar bagi kaum muslimin di Indonesia, sehingga dapat mengerem  ketidakpuasan  bagi  sebagian kaum muslimin. Orde Baru sebagai kekuatan dalam  panggung  sejarah  selama  32  tahun berkuasa penuh menjadikan kaum muslimin berada  dalam  beragam  posisi;  dari  yang semula  dirangkul,  ditakuti,  dimarginalkan, kemudian  dirangkul  kembali;  ketika  pada tahun  1990,  sekelompok  cendekiawan muslim mendirikan Ikatan Cendekiawan Mus- lim  Indonesia  (ICMI).  Lahirnya  ICMI  yang dibidani  oleh  BJ.  Habibie   menjadikan kelompok terpelajar dan teknokrat di Indo- ne sia  me ra sa   tidak   canggung  da la m menjalankan perintah agamanya. Semua itu menandakan  bahwa  posisi  umat  Islam memiliki daya tawar cukup besar, di tengah semua  kepentingan  penguasa.  Ada  kesan bahw a  semua  itu  dipertuk arkan  demi kepentingan  kelompok,  di  mana  konflik dikelola dengan manis. Ada kesadaran pada umat Islam  begitu besarnya umat Islam di Indonesia,  sehingga  ia  menjadi  ‘rebutan’
be rbagai  pihak   yang  berke pentinga n, terutama  berkaitan  dengan  pemungutan suara pada pemilihan umum atau pemilihan kepala  daerah  (pilkada).
Umat Islam dalam menyikapi berbagai perkembangan  keumatan,  terutama  dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah, tidak satu,  misalnya  tentang  asas  tunggal. Sekelompok  muslim  menolaknya  dengan tegas. Terutama karena kekhawatiran bahwa bila  Pancasila  dijadikan  sebagai  sumber segala  sumber  hukum  dan  menjadi  asas organisasi  Islam,  maka  akan  bertolak belakang dengan keinginan umat Islam yang ingin menjalankan ajaran agamanya dengan baik.  Kondisi  ini  bisa  ditafsirkan  sebagai bentuk  intervensi  negara  atas  aqidah  umat Islam.  Masalah perekonomian juga menjadi satu ganjalan bagi umat Islam, di mana  umat Islam  keberatan  bila  pemerintah  terlalu condong ke Barat,  ke  arah  Kapitalisme-Lib- eral. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim  yang  mengusung  prinsip ta’awun (saling  menolong).  Demikian  pula  dengan kebudayaan Barat yang dibiarkan menembus lapisan  masyarakat  muslim.  Merespon dinamika  keumatan  tersebut,  berbagai komponen  umat  Islam  mengimbanginya dengan  menggunakan  kritik-kritik  sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia.
Secara  singkat,  tulisan  ini  bertujuan untuk  mengupas    empat  hal,  yaitu:  (1) Bagaimana ajaran Islam tentang keragaman ‘pengamalan  agama’,  (2)  Apa  karakteristik pemahaman keagamaan ‘ekstrim kanan’, (3) Ba ga im ana dina mika pem aham an pergerakan  kelompok  keagamaan  ‘ekstrim kanan’  sejak  jaman  Orde  Baru  hingga  era reformasi, dan  (4) Bagaimana kaitan antara paham    ‘ekstrim  kanan’  dengan  kelompok ‘Teroris’  di  Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
A. Ajaran Islam dan Ragam Pengamalannya 1. Agama sebagai Jalan Kebenaran Manusia
Umat  Islam  dibimbing  oleh  Nabi Muhammad  Saw.  yang  membawa  ajaran
yang diabadikan dalam bentuk kitab suci dan tradisi kenabian ( al-sunnah al-nabawiyyah) . Setelah nabi wafat,   kehidupan masyarakat beragama  dibimbing  oleh  ajaran  yang diwariskannya  itu.  Kitab  suci  diyakini  oleh umat  Islam  sebagai  mukjizat    Tuhan  yang abadi  melalui  tangan  nabi-Nya.  Kitab  suci dijaga keotentikannya, karena hanya ajaran otentik yang dapat melahirkan kepercayaan akan  kebenarannya.  Secara  filosofis,  suatu ajaran  disebut  agama  bila  ia  memiliki berbagai  kriteria:  (a)  Mengajarkan  adanya Zat  Yang  Maha  Agung,  (b)  Ada  pembawa ajarannya,  (c)  Memiliki  ajaran  dan  kitab sucinya,  (d)  Ajaran  tentang  yang  gaib  dan hari  pembalasan,  dan  (e)  Mengajarkan kebaikan, kebahagiaan dan moral.
Semua kriteria tersebut penting sebab akal sehat tidak bisa menerima agama yang tidak  mengajarkan  akan  adanya  Zat  Yang Maha Agung. Setiap ajaran harus memenuhi kriteria tersebut untuk  bisa disebut  sebagai agama.    Agama    yang    benar  menjadikan orang  bahagia,  karena  semua  kebutuhan hidupnya  terpenuhi.  Terutama  kebutuhan spiritual.  Agama  yang  hanya    menawarkan ke puas an dunia wi jus tru (a ka n) membosankan  karena  tidak  mengajarkan hal-hal yang bersifat transendental dan spiri- tual.  Sementara  itu,  kebutuhan  manusiawi meliputi perkara-perkara yang tidak semata fisik material. Oleh karenanya ajaran agama yang  tidak  menawarkan  hal  yang  bersifat transe ndenta l da n spiritua l tida k me ngga irahka n  ke hidupa n  ma nusia, cenderung  membawa  frustasi.
Karena itu, ajaran yang mengklaim diri sebagai  ‘agama’,  namun  tidak  memenuhi lima kriteria di atas disebut sebagai ‘pseudo agama’  da n  ce nderung  menyes atka n. Misalnya  Marxisme,  Liberalisme,  Saintologi. Bahkan Kapitalisme pun bila dipandang oleh pengikutnya sebagai sesuatu pranata sosial yang dapat menyelesaikan masalah,  berarti telah  mengambil  jalan  agama,  padahal hekekatnya  tidak  terbukti  adanya  kriteria agama  tersebut.
Islam  mengajarkan  bahwa  seorang muslim selalu berusaha untuk mendekatkan
diri  (taqarrub)  kepada  Allah  Swt.  dan  tidak mati kecuali dalam keadaan muslim ([taat], QS.  2:  132).  Semua  kebutuhan  hidup  dan kehidupan manusia (khususnya umat Islam) diatur secara lengkap  oleh Islam, karena ia adalah  agama  yang  lengkap  (QS.  5:  3). Penyimpangan dari ketidaktaatan kepada Is- lam lebih sering karena dominasi nafsu atau tarikan duniawi. Semua umat Islam terkena keharusan  untuk  mengamalkan  ajarannya, secara baik dan istikamah. Logika ini menjadi sa ndaran  untuk   bis a  ma suk  ke pa da pe ngam alan  I slam   s ecara kâff ah . Me ne ra pk an  huk um   a da la h  suatu keniscayaan dalam kehidupan  muslim, baik secara  individu  maupun  secara  kolektif. Pelaksanaan  hukum-hukum  Allah  dalam kehidupan ini akan menjamin suatu keadilan dan  kebajikan.  Ada  ketidaksamaan  dalam upaya untuk menerapkan agama, yaitu pada tataran    mana  menjalankan  aturan  Allah. Semua  sepakat  pada  tingkat  individu  dan keluarga.  Pada  tataran  kemasyarakatan, kebangsaan  dan  kenegaraan  tidak  perlu diatur  secara  langsung  oleh  hukum  Allah, hanya  nilai  saja  yang  diambil  darinya. Dis inila h  leta k  perbedaa n  itu.  Terjadi perbedaan persepsi di antara ulama dengan negarawan  (atau politikus)  muslim.
2. Jihad antara Pemahaman dan Praksis
Setiap  muslim  dituntut  untuk  masuk ke dalam Islam secara kâffah (QS. 2: 208). Seorang muslim tidak serta merta dibiarkan menyatakan  dirinya  muslim  tanpa  diuji terlebih  dahulu.  Karena  hadirnya  ujian merupakan  suatu tanda  akan  keimanannya (QS.29: 2).  Setiap  muslim  dapat menjalan- kan  peribadatannya  dengan  baik  tanpa disertai  dengan  paksaan  dan  tekanan  (QS. 2:  256).  Di  situ  terjadi  perbedaan  dalam pe la ks anaa n  ajaran  a ga ma ny a.  A da kelompok yang berupaya untuk menjalankan agama  dengan  baik  dan  istikamah,  namun ada pula yang melakukan agamanya dengan sedang-sedang  saja,  dan  ada  pula  yang malas  menjalankan  ajaran  agamanya, bahkan melakukan maksiat. Mereka disebut
sebagai  zalim  (QS.35:  32).  Allah  Swt. mengemukakan  berbagai  pengelompokan, misalnya, mukmin dan kafir, taat dan zalim, shalih dan maksiat,  dan Ihsan dan pragmatis.
Ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan  Hadis  dipahami  secara  berbeda  oleh ulama,  sehingga  melahirkan  perbedaan pe la ks anaa n  agam a.  P erbe da an  itu menimbulkan  fiqih,  yang  menjadi  sistem dalam pengelompokan pengamalan agama. Seorang  imam  menyatakan, apabila  suatu hadis    benar    maka    ia  adalah  mazhabku. Islam itu luas dan tidak mengekang umatnya untuk berkreasi dalam kehidupan, sepanjang masih berlandaskan  pada syariat Islam.
Umat Islam dituntut untuk berjihad di ja la n  Alla h.  Tidak   s em ua   m us lim menyanggupi  ajakan,  tetapi  sebagian  lagi bersiap  diri  dengan  mengerahkan  segenap daya  dan  kemampuannya.  Karena  jihad merupakan seruan yang mulia dari Allah Swt. dan Rasul-Nya. Makna jihad awalnya berarti berjuang  guna  menegakkan  agama  Allah. Pengembangan  Islam  sampai  ke  seluruh dunia  be rk aita n  de ngan  jihad,  ya ng diimplementasikan  dalam  bentuk  dakwah. Tujuan utama jihad adalah menegakkan syiar Islam  dan  keunggulan  umatnya.  Jihad memiliki konotasi yang luas, namun musuh- musuh  Islam  merasa  takut,  bila  kaum muslimin dapat melakukannya dengan baik, dan  menyebarluaskan  ajaran  Islam  hingga akhir  jaman.  Makna  jihad  sesungguhnya adala h  berjuang  di  jalan  Allah  untuk menegakkan  kebenaran dan  keadilan. Jadi, bukan    ke  arah  perang,  walaupun  kadang untuk  mencapai  tujuan  itu  dengan  cara berperang.
3. Sinyalemen Nabi  Saw. akan Lahir- nya Perbedaan Paham
Islam  hakikatnya  satu  yaitu  yang mengikuti  ajaran  Al-Quran  dan  Al-Sunnah. Namun dalam praktinya ia mengalami banyak bentuk. Dari awal sejarahnya kita  mengenal satu  pemahaman  yang  dikenal  sebagai Salafusshâlihin .  Salaf  bukan  suatu  aliran tertentu,  tetapi  merupakan  suatu  metode pe ma ha ma n  ya ng  m enja dika n  tradis i
Rasulullah  Saw.  ( al-sunnah  al-nabawiyyah ) sebagai basis pemahaman Islam. Rasulullah Saw. bersabda, Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah  belah  ke  dalam  73  golongan. Semuanya  berada  di  neraka  kecuali  satu.’ Sahabat  bertanya, ‘siapa mereka yang satu itu, ya Rasulullah?’   Nabi  Saw.  menjawab: ‘yaitu  apa-apa  yang  aku  dan  sahabatku berada  di  dalamnya’.
Hadis tersebut merupakan sinyalemen Na bi  M uham ma d  Sa w.  tenta ng  a ka n munculnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Umat Nabi Muhammad Saw. — se ba ga im ana  pe rjalanan  uma t- um at terdahulu  —    mengalami  perpecahan,  baik karena  motivasi internal,  eksternal maupun konvergen.  Namun  yang  perlu  memeroleh perhatian yaitu satu  kelompok yang selamat ( al-firqah  al-nâjiyah ),  yaitu  mereka  yang mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Kriteria itu kemudian  disebut  sebagai  ‘ al-sâbiqûn  al- awwalûn ,’  atau    ‘ Salaf  al-shâlihîn ’,  yang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Saw. serta  hidup  berjamaah  bersama  dengan bagian umat Islam yang lainnya.
Dalam  sua tu  riw ayat  Nabi  Saw. be rs abda ,  “Sebaik- ba ik   k urun  a da la h kurunku,  dan  setelahku  dan  kemudian menyusul  sesudahnya.”    Riwayat  tersebut mengindikasikan    bahwa    generasi    umat Islam  terbaik  adalah  generasi  Rasulullah Sa w.  lalu  ge ne ra si  s elanjutnya ,  da n berikutnya.
Hadis di atas mengisyaratkan bahwa kaum  muslimin  tidak  hanya  satu  paham. Kesemuanya berada di neraka kecuali satu. Yang satu itu pun masih mungkin untuk terjadi perbedaan  paham  di  dalamnya  sepanjang hanya  pada  urusan  yang  sekunder,  bukan yang  primer.  Sedangkan  perbedaan  dalam masalah  yang  primer,    yaitu  aqidah  (rukun iman  dan  rukun  Islam)  tidak  ditolerir;  jadi harus  sama.
4. Akar-akar  Radikalisme  dalam
Sejarah  Islam
Umat  Islam  adalah  mereka  yang
mengikuti  Al-Islam  yang  dibawa  oleh  dan dibakukan  dalam  Sunnah  Rasulullah  Saw. Penafsiran pada masa Islam awal nyaris tidak terjadi,  kalaulah  ada  maka  penafsirannya adalah  interpretasi  al-Qur’an  dengan  al- Qur’an,  atau  al-Qur’an  dengan  hadis  Nabi. Landasan  tersebut  diikuti  oleh khulafâ    al- Râsyidîn (pengganti  kepemimpinan  umat setelah    Rasulullah  s aw.)    sepanjang kepemimpinan  mereka.    Prinsip  tersebut menjadi  suatu  dasar  bagi  kaum  muslimin berikutnya.  Artinya,  kehidupan  muslimin dalam  bentuk  kepemimpinan  yang  diakui oleh  umatnya.  Kelompok  yang  mengikuti prinsip  ini  dikenal  seba gai  ‘kelom pok mayoritas’  ( al-sawâd  al-a‘zham ),  di  mana meski ajarannya didirikan oleh 2 orang tokoh, yaitu:  Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi, namun ajaran tersebut kemudian diperkokoh    oleh  para  pemikir  dan  fuqoha Islam  para  periode  selanjutnya.  Ajaran Ahlussunnah tersebut  kemudian  menjadi suatu kekuatan teologi dialektis (kalam) umat Islam,  yang  ajaran  diapresiasi  secara  baik oleh umat Islam hingga kini. Di luar itu,  satu aliran  paham  Syiah  yang  menjadi  paham terbesar  kedua  setelah Ahlussunnah  wal- jama’ah .
Da la m  se ja ra h  Is la m  te rdapat beberapa  kelompok  yang  muncul  sejak jaman Ali bin Abi Thalib dikenal menggalang kekuatan dengan cara-cara yang cenderung menjadi  embrio  aliran  yang  kemudian dipandang sebagai radikal. Sejarah mencatat Khaw arij, Muktaz ilah dan Syi’a h berpandangan  yang  menyudutkan    pihak- pihak lain yang tidak sepaham dengan aliran mereka. Hal ini karena salah satu komponen Khawarij  adalah  orang-orang  Badui,  yang menjadi eksponen dari sikap radikal tersebut. Abdullah (ed., II, 2002: 59) menyatakan,
Kelompok Badui yang memiliki keberanian mengagumkan  tetapi  sangat  dangkal pemikirannya.... Mereka memiliki keuletan dan sangat tangguh dalam pertimbangannya. Karena itu mereka tidak sanggup untuk diajak bermusyawarah yang disertai dengan analisis yang rumit.
Untuk  mengalahkan  lawan-lawannya
Khawarij  berhasil  membina  kader-kader militan, antara lain Abdurrahman bin Muljam yang berhasil  membunuh  Ali  bin  Abi  Thalib (40 H/661 M) saat sedang salat subuh.
Akan  tetapi  Khawarij  mewajibkan pembentukan suatu negara buat umat Islam. Jika  seseorang  telah  diangkat  menjadi khalifah,  tetapi  ternyata  tidak  memiliki kecakapan  dalam  melaksanakan  kewajiban maka ia  harus diberhentikan  (dimakzulkan) dan diganti dengan yang lain. Demikian pula dengan khalifah, seperti Ali yang menerima tipu  muslihat  Muawiyah  yang  berkedok tahkim  ( arbitrase ).    Namun,  disamping  itu masih ada unsur demokratisnya, yaitu bahwa pemimpin tidak harus dari Quraisy, dan tidak pula dari keluargaa Nabi (Abdullah, 3, 2002: 342).
Dalam  tradisi  umat  Islam,  pemikiran orang- orang  te rdahulu  ya ng  s udah dipandang baku keberadaannya, maka tidak diingkari,  baik sebagai khazanah pemikiran Islam  maupun  sebagai  praktik  kehidupan beragama.  Khazanah  umat  Islam  memberi peluang  kepada    kaum  muslimin  untuk memaknai  temuan-temuan  baru.  Dalam terminologi fiqih  dikenal, ‘ al-muhâfazhah ‘ala al-qadîm al-shâlih wa ‘l-akhdzu bi ‘l-jadîd al- ashlah ’  (memelihara  yang  lama  yang  baik, dan mengambil yang terbaru yang lebih baik). Suatu kebaikan yang telah dipraktikkan oleh kaum  muslimin  menjadi  bagian  dari  tradisi mereka dan bersifat mengikat. Apabila suatu hal sudah dipandang baik oleh para ulama, dan  menjadi  suatu  kebutuhan  umat  Islam, maka ia dibakukan sebagai milik umat Islam. Para ulama dulu dikaji ulang oleh ulama kini, dan  ulama  kini  akan  dikaji  oleh    ulama be rikutnya ;  bisa   benar  a ta u  sa la h. Kesemuanya  menjadi  bagian  dari  ranah ijtihad.  Dalam  kondisi  seperti  itu  kaum muslim memberikan legitimasi dalam praktik keagamaan    maka  ia  menjadi  bagian  dari sunnah  (tradisi)  suatu  kaum.    Meski  tidak mampu  mengambil  secara  keseluruhan,  ia bisa  mengambil  secara  parsial.  Kaidah fiqhiyyah menyatakan, “ mâ lâ yudroku kulluh lâ  yutroku  kulluh.” (Apa-apa  yang  tidak diambil  seluruhnya  tida k  ditinggalkan semuanya).
B. Karakteristik Pemahaman  ‘Ekstrim
Kanan’
1. Pengertian  ‘ekstrim  kanan’
Terma  ‘Ekstrim’  merupakan  suatu
kondisi  di  mana  pihak  tertentu  menganut pandangan  yang  paling  ujung.    Al-Mawrid (1 99 0: 3 31 ) me ny atak an bahwa , ekstrimisme  ( al-tatharrufiyyah )  berarti ra dika lism e,    ya ng  s enaf as   denga n Fundam enta lism e.  F erm  (1 97 6:  2 91 ) me ngungk apka n,    fundam enta lism e merupakan  teologi  dalam  Kristen  pasca pera ng  dan  merupa kan  re aksi  a gama terhadap perkembangan yang ada,  diilhami oleh  buku The  Fundamentals:  A  Testimony of Truth (terbit antara tahun 1910-1912, 12 volume).
M as ya ra ka t  ya ng  m enga nut pandangan paling ujung dalam suatu bidang, seperti bidang  ekonomi  atau  politik  disebut se ba ga i  ek strim.  Sik ap  ini  k adang menimbulkan  benturan,  karena  adanya perbedaan  pandangan,  atau  kepentingan yang  tajam.    Selain  itu,  benturan  fisik  sulit dicari  titik  temunya  (Ensiklopedi    Nasional Indonesia [ENI], jilid V, 1989: 52). Umumnya, tindakan tersebut disertai dengan sikap dan perilaku yang radikal karena fanatik pada satu paham.
Dalam  babakan  sejarah  Indonesia dikenal dua jenis ektrim, yaitu: Ektrim kanan dan Ekstrim kiri. Di samping itu terdapat suatu padanan terma yang saling berdekatan, yaitu: radikalisme,  fanatik,  dan  fundementalisme. Terma  tersebut  memeroleh  aksentuasi  baru pada masyarakat Indonesia di era Orde Baru dengan  istilah  ‘Ekstrim’  mengacu  kepada pendirian  yang  radikal  dan  fundamental. Fanatisme menyiratkan kekejaman dan daya saing, tidak satupun yang disebutkan adalah sesuai  dengan  teks  al-Qur’an.  Dari  sikap ekstrim  lahirlah  apa  yang  dikenal  sebagai ekstrimitas  dan  ektrimisme,  sikap  mencari- cari kesalahan ( hair spliting [Iqbal, 2003: 78]). Sebagian  orang  secara  alami  lebih bergairah dan saleh dalam praktek beragama diba nding  ya ng  lain.  P ara  ek strimis barangkali  salah  dalam  meletakkan  gairah, sering memaksakan beban keagamaan atas
orang  lain  yang  tidak  seperlunya  (Iqbal, 2003) secara membabi buta dalam berbagai bidang  keagamaan  atau  kepercayaan. Fanatisme  sering  menimbulkan  sikap  dan perilaku  negatif,  yaitu  pengejaran  atau pembunuhan terhadap manusia demi tujuan atau  paham  yang  dianut  secara  membabi buta,  seperti pengikut Hitler (Effendi, 2001: 135)  dan  Mussolini.  Semangat  yang  besar dalam  menjalankan  perintah  agama  ini berupaya untuk menjalankan perintah agama secara  mendasar,  murni  dan  istikamah. Se ringka li  ta npa  me mberika n  nuansa penafsiran  atau  masuknya  kebudayaan. Sedangkan  fundamentalisme  lebih  ke  arah gerakan  kembali  kepada  al-Quran  dan Sunnah,  yang  secara  ketat  menentang gerakan-gerakan  ortodoks  Islam,  sebagai contoh  adalah  Islam  Jamaah  di  Indonesia merupakan gerakan neo-ortodoksi dunia Is- lam sekarang ini (Ensiklopedi Islam [EI], jilid 1,  1988:  155).  Bila  ditelisik  lebih  lanjut, Fundamentalisme  dalam  perspektif  Islam dapat  pula  bermakna,  ‘kembali  kepada  al- Quran  dan  Sunnah (al-ruju’  ila  ‘l-quran  wa ‘l-sunnah).
2. ‘Ekstrim Kanan’  dalam Realitas Kebangsaan
Pengertian  ‘ekstrim  kanan’    dapat dilacak  dari  berbagai  sumber  yang  terkait dengan pemahaman yang disandarkan pada agama.  Pada jaman kemerdekaan Republik Indonesia, ekstrim kanan dialamatkan kepada DI/TII, karena memberontak dan bermaksud mendirikan  Negara  Islam  Indonesia  (NII) serta  menyebarkan  maut  di  daerah  Jawa Barat  dan  Sulawesi  Selatan  (ENI,  V,  1989: 53).  Di  Yogyakarta  dan  sekitarnya,  tahun 19 78 -1 98 0,  m uncul  ‘K om ando   J ihad’ pimpinan  W arma n,  y ang  be rtujua n membentuk apa yang mereka sebut sebagai “Dewan Revolusi Islam Indonesia”. Gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945 ini dikenal dengan pembajakan pesawat Woyla tahun  1981,  pimpinan  Imran.  Sedangkan ekstrim kiri melakukan  pemberontakan  dan pembunuhan,  yang  biasa  disebut  sebagai Gerakan September 1965/PKI.
Agama  sebagai  sumber  keyakinan,
pemahaman, dan perbuatan, sebagai oposisi pemahaman ‘ekstrim kiri,’  yang menekankan ke pa da   perge ra ka n  so sial  berba sis diferensiasi ekonomi yang melahirkan paham kelas  sosial.  Kelas  sosial  merupakan  suatu keniscayaan  dalam  kehidupan  masyarakat. Ke hidupa n  so sial  ditentuka n  oleh kemampuan  masyarakat  dalam  berkarya, yang  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh kebijakan  pemerintah.  Kedua  terma  ini bersifat  ideologis.
Konsep  ‘ekstrim  kanan’  merupakan sa tu  k elanjuta n  da ri  ras a  se ma ngat be ra ga ma   y ang  sa ngat  k ua t,  y ang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Kelompok ini memandang  agama menjadi sumber motivasi pribadi, kelompok, bangsa dan negara. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna – sebagaimana diperintahkan oleh agama – dipandang sebagai suatu positif.
Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru pun  banyak  kelompok  penentang  Presiden Soeharto karena alasan agama, di antaranya adalah Abu Babar Ba’asyir yang dengan gigih menolak  penetapan  Pancasila  sebagai  asas tunggal.  Demikian  pula  di  lingkungan Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI)  ada kelompok  yang  menolak  Pancasila  sebagai asas tunggal organisasinya, yang kemudian dikenal sebagai  kelompok penyelamat, atau HMI  MPO  (Majelis  Penyelamat  Organisasi). Alasan  penolakan  bersifat  keagamaan, bahwa  aqidah  umat  Islam  tidak  boleh dicampuradukkan    dengan  ideologi  sekuler, karena akan membawa kepada kemusyrikan. Argumentasi  tersebut  sesungguhnya  bisa dipahami, namun karena persoalannya lebih dita rik    k e  ra na h  po litis,    se hingga penilaiannya  menjadi  bias.  Kita   perlu melakukan  suatu  kajian  secara  mendalam agar tidak menjadi korban  pihak-pihak yang berupaya  untuk  mengeruhkan  suasana. Kondisi itu terjadi bila kaum muslimin ditekan oleh  iklim  politik    yang  tidak  memberi kesempatan untuk berpikir jernih.
3. Karakteristik  ‘Ekstrim Kanan’
Aktivis agama banyak yang menyelami agama  sebagai  usaha  memurnikan  atau
mereformasi  kepercayaan  dan  praktik  para pemeluk  menurut  dasar-dasar  agama  yang didefinisikan sendiri. Mereka itu akan menjadi lahan  subur  bagi  disemaikannya    paham- paham  baru,  dan  sebagi  kelompok  yang kurang  mentolerir  budaya  lokal.  Esposito (jilid II, 2001: 84) menyatakan, ‘Interpretasi fundementalis  menuntut  usaha  sadar-diri untuk menghindari kompromi, adaptasi, atau reinterpretasi kritis atas teks-teks dasar dan sumber-sumber  kepercayaan.  Arah  dari gerakan  ini  adalah  mendinamisasi  ajaran Islam dan umatnya kepada suatu pergerakan menjadi suatu kekuatan yang aktif.’
Ciri-ciri  dari  pengamalan  agama kelompok  ‘ekstrim  kanan’  adalah  a)  tidak mentolerir  pandangan  lain,  terutama  yang bersifat ideologis, b) tidak melihat pentingnya budaya masyarakat, c) menghendaki ajaran agama  diterapkan  secara  paripurna  mulai dari  ajaran agama  yang  bersifat  kehidupan pribadi,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan negara,  d)  Terhadap  pihak  yang  tidak sepaham  dengan  pandangan  keagamaan- nya,  mereka tidak segan-segan memaksa- kan  pahamnya,  meski  dengan  tindakan kekerasaan.  Persoalannya  menjadi  krusial ketika  kelompok  yang  dipaksa  itu  adalah kelompok muslim lainnya.

## C. Dinamika Pemahaman Keagamaan
‘Ekstrim Kanan’
1. Stigmatisasi Gerakan  Islam
Pada  abad  lalu,  misalnya  Jansen (1989)  menyebut  adanya  satu  gerakan  ‘Is- lam  militan’.  Nurcholish  Madjid  (1990) menawarkan suatu ‘Islam modern’, Jalaluddin Rakhmat  melontarkan  “Islam  Aktual’’,  yang sejatinya  merupakan  wacana  berbagai persoalan Islam  dengan penalaran kekinian. Ja uh  s ebelum   itu  C liff ord    G ee rtz mengemukakan  3  (tiga)  varians  muslim  di Jawa,      yaitu:  a)  Santri,  2)  Priyayi,  dan  3) Abanga n.  Meski  tiga  varians  te rsebut disanggah  oleh  Harsya  W.  Bachtiar  dan Nurcholis  Madjid,  namun  sebagai  varian kultural dan komunal masyarakat Indonesia ia  tetap  dipandang  benar.  Ketika  Geertz datang ke Indonesia tahun 1990(?), ditanya
apakah tesisnya tersebut masih relevan, dia menjawab  varians  keagamaan  tersebut masih belum berubah. Belakangan Bambang Pranowo  (2010)  menulis  tentang  ‘Islam Jawa.’
Klasifikasi  tersebut  mewakili  realitas sosiologis atau kebudayaan masyarakat Jawa, dan  bukannya  variasi  agama  secara  asli. Kehidupan  masyarakat  melahirkan  interaksi antara  ajaran  Islam  dan  kebudayaan.  Tesis Geertz  tentang  variasi  budaya  muslim  Jawa dipergunakan  oleh  Orde  Baru  dalam mengambil  kebijakan  politik.  Sehingga  Partai politik pada jaman Orde Baru dibakukan hanya tiga, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar). Tesis Geertz diimplementasikan secara  intens,  dan  mampu    melahirkan ‘stabilitas’ yang cukup lama.
Ko ndis i  te rs ebut  m enja di  s ua tu ke adaa n  ya ng    dija dika n  sa ndaran pembangunan  Indonesia.  Ketika  penguasa hendak menguasai birokrasi, maka kelompok ‘priyayi’ yang diutamakan.  Budaya abangan dipergunakan  sebanyak  mungkin  untuk menghambat  simbol-simbol  Islam  dan pe rk em ba ngan dak wa h, m is alny a penanaman  kepala  kerbau,  dan  bukan dengan membaca al-Qur’an, saat peresmian proyek-proyek  besar  pemerintah.  Tetapi kadang  juga  dilakukan  secara  eklektik (perpaduan/comotan).
Namun  ketika  laju  dakwah  semakin menguat, pemerintah Orde Baru menetapkan Pancasila  sebagai  asas  tunggal.  Kemudian dicetuskannya Penataran P-4  (Santiaji P-4). Bagi mereka yang menolak dapat dikenakan sanksi birokrasi,  ideologis dan bahkan dicap sebagai  pemberontak.  Langkah  inilah  yang kemudian  menjadikan  pemerintah  dengan mudah  mencap  ’ekstrim  kanan’  kepada mereka yang menolak kebijakan pemerintah te rs ebut.    A da la h  ka um   s antri,  y ang kebanyakan  menolak itu,  kemudian disebut ‘ekstrim kanan,’ dan dihalau untuk berkuasa. Penolakan kaum santri itu sebagai hasil dari kiprah  ijtihadnya,  yang  didasarkan  pada pertimbangan pemikiran dan hati nuraninya. Sebagai ijtihad  bisa benar atau salah.
2.
Pemahaman Mainstream Muslim  di Indonesia
Semua  orang  yang  taat  beragama ingin agar kehidupannya diwarnai oleh nilai- nilai  agama,  namun  mereka  berbeda  pada ranah  mana  agama  diaplikasikan.  Semua sepakat bahwa agama  diterapkan oleh diri dan  keluarga  (saja),  sedangkan  pada  level ba ngsa   dan  negara  me re ka   berbe da pandangan.  Amal  ibadah  seorang  muslim me njadi  sa tu  buk ti  a ka n  ke ta atan beragamanya  itu.
Um at  I slam   di  Indo ne sia  le bih mengedepankan masalah akhlak dibanding- kan  dengan  aqidah  dan  fiqih.  Landasan berpikir  mereka  adalah  bahwa  berdakwah dan  mengamalkan  agama  Islam  harus didahului dengan pembinaan  akhlak pribadi sebelum mengajarkan agama Islam kepada khalayak  yang  lebih  luas.  Dari  kondisi pe mikira n  se pe rti  itulah  berla ngsung penyebarluasan  agama  Islam  di  Indonesia. Bahkan kita tidak mendapati penyebarluasan Islam  di  Nusantara  dilakuk an  dengan kekerasan. Masyarakat muslim di Indonesia memiliki  ciri  kehidupan  yang  moderat,  dan itu menjadi satu ciri umum Islam di Indone- sia.  Masyarakat  hidup  ramah  dan  tidak menaruh dendam pada pihak lain.
Mereka mengamalkan agama dengan kesadaran akan berbagai kultur yang ada di bumi pertiwi.   Untuk menjadi muslim yang taat  perlu  perjuangan  dalam  mengamalkan ajara  agama.  Satu  hal  yang  menjadikan berbeda  di  antara  orang-orang  yang  taat beragama  itu  adalah  tingkat  toleransinya terhadap  paham-paham  lain.  Orang  yang taat  beragama  memiliki  komitmen  kepada amal  agamanya,  sehingga  ia  menafikan keberadaan  pihak  lain.  Karena  orang  yang taat  memiliki  konsen  dengan  amal  agama dan simbol-simbolnya maka ia sering bersifat eksklusif. Namun, orang yang taat beragama tidak  otomatis  `menjadi  ‘ekstrim  kanan’, kecuali bila mereka tidak mentolerir paham atau ideologi pihak lain.
Awalnya,  kelompok  yang  berupaya untuk  menjalankan  ajaran  agama  secara baik  dan  menjauhi  larangannya  adalah
mereka yang taat dan shaleh. Ketaatan dan keshalehan  itu  sebenarnya  menjadi  embrio kefanatikan.  Fanatik  sebenarnya  bermakna netral,  ia  tidak  jelek  dan  tidak  pula  baik. Kefanatikan  menjadi  negatif  apabila  telah berinteraksi dengan pihak lain yang berbeda kutub dan jalurnya, sehingga menjadi silang pendapat dan aksinya.
Pada  beberapa  segi  pula  masalah- masalah kebangsaan dan kenegaraan dapat diselesaikan  dengan  agama,  meski  tidak mutlak. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran  a ga ma   s ecara  pa ripurna  – sebagaimana  diperintahkan  oleh  agama sendiri  –  dipandang  sebagai  suatu  respon yang  positif  dalam  kehidupan  masyarakat. Sebagian muslim lebih memahami substansi agama  yang  mewarnai  kehidupan  pribadi, ke luarga   dan  m as ya ra ka t.  A lih- alih mengambil  kehidupan beragama yang for- mal dan kaku, mereka mencairkan suasana dengan inti ajaran yang substantif.
Persoalan  penerapan  agama  telah memicu  polemik  yang  berkepanjangan berkaitan  dengan  Islam  moderat  yang menjadi lokus pemahaman Islam di Indone- sia. Mayoritas pemahaman Islam di Indone- sia merupakan Islam moderat, dengan ciri- ciri  (1)  Pemahaman  agama  tidak  hanya didasari teks kitab suci, namun lebih banyak menangkap    situasi    yang    melingkupinya, (2) Mendahulukan kaidah-kaidah akhlak yang mulia, agar tercapainya rahmatan lil-‘alamin (kebaikan  dan  kemanfaatan  bagi  alam semesta), (3) Dakwah Islam disebarluaskan dengan  cara-cara  yang  damai,  di  mana perbedaan  paham  diselesaikan  dengan mengedepankan sikap yang arif dan bijaksana dan,  (4)  Penerapan  ajaran  agama  yang diutamakan adalah pada  level individu, dan keluarga.  Sedangkan pada level masyarakat, bangsa, dan negara merupakan kewenangan para  politisi    dan  negarawan.  Mereka  yang menjadi  pemimpin  publiklah  yang  akan diminta pe rtangungja wa ba n atas kepemimpinannya.
Dalam  kapasitas  pribadi  dan  kepala ke luarga   s es eo ra ng  a ka n  diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
Sedangkan bagi mereka yang  menyatakan bahwa  pengamalan  berada  pada  level kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara itu menjadi keharusan pemimpin. Meski hal ini  disanggah  oleh  kelompok  lain  karena penerapan  ajaran  agama  meliputi  semua aspek kehidupan. Masih banyak masyarakat yang  berpandangan  bahwa,    menjalankan agama secara baik dan istikamah pada level individu  dan  keluarga  akan  berimbas  pada level yang lainnya. Bila mampu ke arah sana maka  baik,  tetapi  bila  tidak  (atau  belum) mampu maka dapat ditunda pelaksanaannya, sambil  tetap  berusaha  de ngan  penuh perjuangan.
Sejak awal  sejarah Republik  Indone- sia umat Islam menyadari urgensi penerapan hukum yang bersumber dari agama. Di awal kemerdekaan para pendiri bangsa ( the found- ing  fathers )  telah  memberikan  rumusan dalam mukaddimah UUD 45 dengan kalimat: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Is- lam  bagi  para  pemeluknya.”  Meski  kalimat tersebut  telah  dicoret  dari  UUD  45  yang berlaku, sehingga hanya ada dalam Piagam Jakarta.  Namun,  ia  telah  mengilhami  para aktivis  partai  politik  Islam,  untuk  konsen kepada ajaran agama. Sadar akan luhurnya pengamalan agama pada beberapa daerah, yang kekuatan partai politik Islam dan figur agamawannya  dominan,  mereka  berupaya untuk  menyeponsori  penerapan  hukum agama  secara  sektoral,    di  kota/kabupaten dan  Provinsi  mereka.  Untuk  Jawa  Barat, Cianjur dan Garut merupakan prototipe bagi penerapan  syariat  Islam.
Pada  empat  kali  revisi  atas  UUD  45 yang berlangsung sejak Era Reformasi, para pemimpin  umat  Islam  Indonesia  (yang diwa kili  a ntara  la in  o le h  pe mimpin Muhammadiyah, dan Nahdlatul ‘Ulama) dan pemimpin  partai-parta  politik,  tidak  banyak diwacanakan  semangat  Piagam  Jakarta. Seolah mereka menutup mata akan adanya khazanah  Piagam  Jakarta  itu.  Mereka melakukan  itu  karena  tidak  ingin  terjadi polemik panjang yang akan menguras energi anak  bangsa.  Padahal  bangsa  ini  harus segera  menyelesaikan  problematika  yang
aktual  dan  krusial,  yaitu  pemberantasan ko rups i.  K orupsi  dipanda ng  dapat menghancurkan bangsa dan  negara.
Kondisi  ini  merupakan  langkah  yang bijak untuk tidak mengungkit luka masa lalu. Karena  bila  bangsa  ini  terjebak  kedalam pusaran  perdebatan  ideologi  negara  akan me mbaw a  ko nf lik  da n  me ngenta lk an polarisasi  antara  nasionalis  agamis  dengan na sionalis   s ek uler  (Anshari,  1 98 7). Pengkutuban pemikiran dan ideologi bangsa akan membawa bangsa ini pada satu prob- lem  yang  tidak  ada  ujungnya.  Alih-alih membawa  penyelesaian  atas  bangsa  ini, justru  dapat  mengacaukan suasana.
Semua  eksponen  umat  dan  partai politik telah legowo untuk meninggalkan luka lama  akibat  macetnya  perundingan  pada Konstituante  (Bandung,  19-57).  Suatu babakan sejarah yang membawa ketegangan akibat  dari  tarik  ulur  antara  kelompok nasional religius dan nasionalis sekuler. Kita perlu melihat sejarah dengan jernih dan arif, dan harus kita jadikan  guru untuk menatap masa depan. Ideologi Pancasila dan UUD 45 harus  menjadikan  manusia  Indonesia  lebih ce rdas   dan  baik  da la m  se ga la   a spek kehidupan.  Sehingga  dapat  menjadikan bangsa  ini  siap  untuk  bersaing  dalam menghada pi  masa  depan  ya ng  penuh tantangan.  Masyarakat  Indonesia  sepakat untuk  membangun  ‘negara  bangsa’,  dan hidup dengan kebudayaan  ‘bhineka tunggal ika’,  yang berkonsekuensi besar bagi tatanan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.
3. Ektrim Kanan dan “Ideology  counter”
Sebagai  bentuk  kesalehan  muslim, ekstrim  kanan  bermakna  positif.  Gaya tersebut perlu dipertahankan sebagai bagian dari aksi individu dan keluarga. Namun bila permasalahannya  menyangkut  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  maka  muatan ideologinya  dinetralisir.  Pengendaliannya dapat  melalui  k onstruk  ideo logi  y ang berfungsi  menetralisir  dan  menggiring kelompok ‘ekstrim kanan’ kepada hubungan yang lebih cair.
Ideologi yang dapat dijadikan sarana menetralisir  dan  meng- counter adalah
Ummah  (komunitas  trans-nasional) ,  yaitu konsep    kebangsaan  yang  memberikan perhatian yang besar kepada bangsa-bangsa lain dengan landasan tauhid. Di mana konsep ini  me mberik an  pe ngha rgaa n  ke pa da masyarakat luas dan karya-karyanya. Harkat masyarakat  diberdayakan  sebaik  mungkin agar  menjadi  bangsa  yang  besar,  bukan semata  karena  menghargai  pahlawannya, tetapi karena memiliki karya-karya unggulan. Ideologi nasionalisme di samping muncul dari kalangan  militer,    juga  dapat  tumbuh  dari kalangan kelompok terpelajar. Dalam ummah terdapat toleransi dan kedamaian, sehingga ia  melandasi masionalisme yang ada.
Nasionalisme  yang  diemban  oleh militer  bersifat  mempertahankan  wilayah NKRI,  dari  segala  tantangan,  rintangan, hambatan  dan  lawan.  Tetapi  nasionalisme dalam pemahaman ilmuwan adalah mengisi suatu  bangsa  dengan  karya-karya  terbaik anak  bangsa,  sehingga  dapat  menjadi tonggak-tonggak  peradaban.  Semua  itu dapat  terlaksana  jika  pendidikan  menjadi suatu matra dalam pembangunan peradaban suatu  bangsa.  Temuan-temuan  bangsa  lain pun dapat diambil oleh Indonesia, sepanjang me mbaw a  ke ba ik an  dan  k em anfa ta n (maslahat)  bagi  penggunanya.  Karenanya, budaya Islam mengenal ‘kosmopolitan’, yang pengusungnya menuju masyarakat madani.
Pe me rintah  perlu  m em be rika n apre sias i  bila   m enda pa ti  k elom po k pemahaman  ‘ekstrim  kanan’  yang  tidak menjadi teroris, serta karya-karya unggulan mereka.  Liputan  media  massa  juga  sangat mendukung  pembentukan  opini  tersebut. De nga n  de mik ian,  bahw a  pe merintah menghargai  adanya  ekstrim  kanan  yang kooperatif  terhadap  penguasa  sebagai pe mimpin  k ehidupan  berba ngsa   dan bernegara.

## D. Hubungan antara ‘Ekstirm Kanan’ Dengan Terorisme
1. Batas  Toleransi Pemahaman  Umat
Islam
Umat Islam diberi kesempatan untuk be rbe da ,  namun  perbedaan  itu  tetap
dijembatani  silaturrahmi  dan  kerjasama dalam kebaikan. Berbeda itu boleh, asalkan tidak  berpecah  belah  ( tafarruq ).  Karena pe rpecahan  a ka n  me mbaw a  ke pa da persaingan yang tidak sehat, yang bermuara kepada  berbagai  benturan  fisik  dan  relasi sosial  yang mengarah kepada  perang.
Perbedaan  pemahaman  atas  ajaran agama  di  kalangan  umat  Islam  dipandang wajar bila masyarakat senantiasa berpegang pada ajaran  yang pokok dan mendasar, yaitu sumber  al-Quran  dan  al-Sunnah.  Dalam praktek  keagamaan  hal  tersebut  terkait de ngan  corak     ja ringan  s os ia l  ya ng be rk elinda n  de ngan  rea lita s  buda ya komunitas. Problematika  kehidupan muncul dan memerlukan jawaban, maka jawabannya da pa t  be rbeda.  Varia ns i  ajaran  yang muaranya  ke  Al-Quran  dan  al-sunnah me ngilha mi  gerak an-gerak an  dalam masyarakat  muslim.
Para pendukung ‘Ekstrim Kanan’ dapat dilihat dari sisi dua, yaitu: 1)  pada  tataran pemahaman, dan 2) tatanan praksis. Kedua parameter ini dapat dijadikan pijakan analisis sosiologis  dalam mengkaji ‘ekstrim  kanan’.
Pertam a ,  A da   k elo mpok   y ang berupaya  untuk  memahami  agama  secara mendasar  (radikal).  Sehingga  dia  dapat me ne muka n  nila i  agam a  ya ng  dapat dijadikan  sebagai  sandaran  kehidupan beragama. Tapi kelompok ini tidak berupaya untuk  melancarkan  serangan,  baik  paham atau fisik,  kepada pihak lain. Kedua , Mereka yang  berpaham mendasar  dan keras,  serta be rupa ya untuk m enye ba rlua sk an pemahamannya  itu  ke  pihak  lain,  dengan berbagai  cara.  Termasuk  menggunakan serangan  bersenjata.  Dalam  menyikapi mereka,    masyarakat  muslim  lebih  banyak yang menentang.
2. Ekstrim Kanan sebagai Bentuk Perlawanan
Masalah ekstrim kanan dalam sejarah Indonesia merupakan bentuk  ketidakpuasan terhadap  suatu  rezim.  Ketidakpuasan  itu melahirkan perlawanan umat islam terhadap kebijakan penguasa. Aspirasi itu menyiratkan
pa da   s im bo l  so sial  dan  juga  pa da ke pe ntinga n  ke hidupa n  muslim   y ang menangani masalah ini. Aspirasi umat Islam harus  didengar  dengan  baik.    Perlawanan dilakukan berdasarkan ajaran agama, karena legitimasi agama adalah yang paling kuat bagi penganut  agama.  Perlawanan  –  dengan berbagai  gradasinya  –  menyiratkan  suatu amar ma’ruf dan nahyi munkar.
Ketika  dakwah  Islam  diijinkan  oleh pemerintah dan bahkan didukung/difasilitasi, maka gerakan ‘ekstrim kanan’ perlahan akan berkurang.  Sehingga  energi  umat  Islam da pa t  dipe rgunak an  untuk   m enca pa i kehidupan yang sejahtera.  Persoalan bangsa tidak  bisa  diselesaikan  oleh  negara  saja, tetapi  bila  negara  memberikan  kebebasan kepada  rakyatnya  yang  kreatif  dan  inovatif maka beban negara untuk menyejahterakan bangsanya akan semakin ringan. Tetapi bila kehidupan bangsa  terkekang,  maka  negara akan  terbebani  dalam  menyejahterakan rakyatnya. Legitimasi Islam menjadi relevan ketika  gerakan-gerakan  yang  melawan penguasa  terus  berkiprah  sepenuh  tenaga untuk membangun  basis perjuangannya.
Akan  tetapi  tidak  semua  pihak  yang dito la k  as pira siny a  da la m  ke hidupa n berbangsa  dan  bernegara  berupaya  untuk mengadakan  perlawanan.  Hanya  kelompok yang memiliki ideologi militan, yang kemudian menyatakan  dirinya  sebagai  lawan  dari penguasa — yang karena tidak menjalankan perintah  agama  —  berhak  untuk  dimusuhi dan diperangi. Sementara kaum muslimin lain te ta p  be rjua ng  di  ja la n  Alla h,  tanpa melakukan  perlawanan  secara  terbuka. Ke lo mpok   m ilitan  pada  gilira n  ak an bermetamorfosis  menjadi    ‘Ekstim  kanan.’
Perlawanan  kelompok  ekstrim  kanan tidak  semuanya  dilakukan  dengan  cara pe rm us uhan  pada  pe ngua sa   (se ca ra terbuka).  Mereka  menolak  penguasa  yang zalim dengan ucapan dan sikapnya. Namun tidak dengan perilaku terbuka ( overt behav- ior ).  Mereka menolak berkompromi dengan penguasa  yang  dipandangnya  batil  dan za limj, de ngan cara me mbangun kelompoknya  sendiri.  Jamaah  ini  sebagai
penyemaian  ajaran  yang  berupaya  untuk me ne ga kk an  k ebenaran  dan  tidak berkompromi  dengan  kebatilan  dalam be rbagai  bentuknya ,  se pe rti  ko rups i, kesewenang-wenangan,  tiran,  kezaliman. Sejatinya penguasa diuntungkan oleh adanya pemahaman Ekstrim Kanan  karena  sebagai pengingat saat lupa,  akibat tengah menikmati kekuasaan yang empuk.
Setiap  penyimpangan  tidak  bisa didiamkan  oleh  masyarakat  dan  bangsa. Pe ny elew enga n  da n  pe ny alahguna an kekuasaan ( abuse of power )  dikontrol oleh masyarakat dan aktivis dakwah. Akibat dari ak se s  info rm as i  ya ng  tertutup,  para pemimpin islam moderat  di Indonesia tidak bisa  mengontrol  dan  memberikan  nasehat kepada  penguasa,  akibatnya    puluhan  juta jiwa  hidup  hidup  dibawah garis  kemiskinan di  negeri yang  kaya  raya. Faktornya adalah ketidakadilan,  yang  harus  dilawan  dan dilenyapkan.  Mereka  berpotensi  intelektual tinggi – karena tidak mendapat kesempatan studi – menjadi  anak negeri yang sia-sia.
3. Kaitan antara “Ekstrim Kanan” dan Terorisme.
Sistem   pe merinta han  yang  ba ik adalah  yang  memperhatikan  kepentingan masyarakat  luas.  Pemerintah  yang  peduli akan  kehidupan  rakyatnya  akan  tetap memeroleh  dukungan  masyarakatnya.  Di samping  itu,  fakta  bahwa  kekuatan  Barat menyerbu  negeri  yang  mayoritas  muslim atau  umat  Islam,  menjadi  alasan  bagi dite ga kk anny a  pe rlaw anan  terha da p imperialisme  Barat.  Tidak  semua  yang berpaham  ‘ekstrim  kanan’  menjadi  teroris.
Pemerintah  perlu  mengoptimalkan pendayagunaan  sumber-sumber  intelektual anak  bangsa.  Adanya  kerjasama  dengan Barat,  kadang  menjadikan  kaum  muslimin resah.  Alih-alih  menjadi  tuan  di  negeri sendiri,  intelektual  muslim  justru  tersingkir. Da la m  ja ngka   panja ng  k erja sa ma penguasaan  sumber-sumber  daya  alam  di bumi pertiwi dapat mentransfer keahlian dan teknologinya.  Sehingga  masyarakat  muslim tidak akan terkooptasi oleh Barat.  Kekuatan
Barat dipandang  telah menguras kekayaan alam    bumi  pertiwi,  yang  dapat  membawa pe njajahan  jangk a  pa njang.  Denga n penalaran tersebut kelompok ‘ekstrim kanan’ kemudian  melancarkan  serangan  kepada berbagai instalasi milik Barat di negeri-negeri muslim. Dari sini titik tolak internasionalisasi gerakan  teror  itu  terjadi.  Gerakan  teror transnasional tidak bisa dipisahkan dari arus politik  dan  ideologi.  Bahwa  dibalik  transfer teknologi  terjadi  neo-kolonialisme.
Tidak  sem ua  k ekuatan  “e kstrim kanan”  menjadi  terorisme.    Kekuatan  teror muncul  bila  memenuhi  beberapa  syarat, yaitu:  (1)  Penguasa  dipandang  zalim  dan tidak memihak kepada rakyatnya, sementara itu dakwah  kaum muslimin diberangus dan dibatasi;  (2)  Adanya  jaringan  sosial  yang bersifat eksklusif, yang memandang paham agam anya   s ebagai  benar,  se me ntara kelompok  lain  salah.      Jaringan  sosial  siap membela  perjuangan  mereka  tindakan kekerasan;  (3)  Ideologi  agama  menjadi landasan untuk menentang penguasa. Agama diinterpretasikan secara mendasar (radikal), de ngan  m enga ba ik an  f ak to r  kultural masyarakat  muslim, dan 4) Dominasi asing pada tingkat akar rumput ( grass root ), yang me njadik an m as ya ra ka t muslim termarginalkan.

## III. PENUTUP
Sejarah  umat  Islam  di  masa  jaman Orde  Baru  dan  Era  Reformasi  menjadi sesuatu  yang  menarik  untuk  dikaji,  karena di  awal    kedua    babakan  sejarah  ini  umat Islam menempati posisi yang sentral, namun secara  perlahan  posisinya  umat  Islam sebagai kekuatan strategis dikesampingkan; kekuatan Islam dimarginalkan.
Mayoritas  kekuatan  muslim  tidak menghendaki  makna  jihad  hanya  diartikan sebagai  berperang  melawan  kekuatan musuh-musuh  Islam. Kekuatan  Islam  perlu diadopsi  oleh  penguasa  muslim  sekurang- kurangnya  menciptakan  kebajikan  dan keadilan di negeri muslim di penjuru dunia. Selama  dakwah  Islam  dan  kedaulatan
ne ge ra -negara  (y ang  ma yo rita s  pe n- duduknya)    muslim  masih  berjalan  di  atas landasan kebajikan. Karena bila dakwah Is- lam dihambat dan  kekuatan asing  merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim  maka  akan  merusak  harkat  dan martabat  kaum  muslimin.  Dalam  kondisi seperti  hal  itu  memberi  peluang  bagi metamorfosis  ‘ekstrim  kanan’  menjadi teroris.  Perlawanan  itu menjadi  suatu  yang kentara jika  tidak dilakukan interaksi dengan baik.
Umat  Islam  memiliki  satu  ideologi ‘jihad’, yang cukup fleksibel maknanya. Suatu ketika  ia diartikan usaha menegakkan syiar Islam  secara  baik  dan  istikamah.  Namun pada  lain  kesempatan  ia  berperan  sebagai idiologi  perlawanan  terhadap  kemunkaran. Paham  jihad  baru  bisa  bertemu  dengan te ro rism e  bila   m em enuhi  be rbagai persyaratan  ideologis,  jaringan  sosial, pe maham an  kea gam aa n,  dan  a danya hegemoni Barat di negara muslim.
Para pendukung terorisme melakukan semua itu karena didasari oleh niatan yang tulus dari kalbu mereka atas situasi yang tidak menentu, tidak menunjukkan iktikad yang baik dan  berkeadilan.  Padahal  Kebaikan  dan keadilan merupakan prasyarat bagi lahirnya suatu  negeri  baik  yang  diridlai  Allah  SWT. Kekuatan  terorisme  bukan  menjadi  pilihan utama  perjuangan  kaum  muslimin.  Karena itu mereka perlu diajak bicara dan ditangkap aspirasinya.  Langkah  tersebut  akan  dapat
mengurangi  metamorfosis  dari  ‘ekstrim kanan’ ke  terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  T.  Ketua  Dewan  Editor  (2002) Ensiklopedia  Tematis  Dunia  Islam .  Jilid
2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Al-Mawrid (1990) Qamus inklizy Araby . Beirut Libanon: Darul ‘ilmi lil-malayin. Anshari,  E.S.  (1989) Piagam  Jakarta.
Jakarta: Bulan Bintang. Effendy, M.  (2001) Ensiklopedi Agama dan Filsafat (buku  kedua).  Palembang:
Penerbit  Universitas  Sriwijaya. Esposito,  J.  L.  (2001) Ensiklopedi  Oxford Dunia  Islam ,  jilid  II.  (Penerjemah:  Eva Y.N.,  Fe mm y  Syahra ni,  Ja ro t  W. Poerwanto, Rofik S., dan editor: Ahmad Baiquni, dkk).  Bandung: Penerbit Mizan. Ferm,  V.  (1976) An  Encyclopedia  of  Reli- gion . Westport Connecticut: Greenword Press  Publisher. Iqbal, M. (2003) Kamus Dasar Islam . Jakarta:
Inovasi.
Koentowidjojo, (2001) Muslim Tanpa masjid . Bandung: Mizan. Soeryanegara,  A.M.  (2009) Api  Sejarah. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. Ensiklopedi  Islam  (EI). Jilid  2.  Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI), jilid V, 1989. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.