## Ratio Decidendi Of Religious Court Judges

## Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Karyawan Di Masa Pandemi Covid- 19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## M. Faiz Nashrullah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : fnashrullah@gmail.com

## Mahbub Aunur Rofiq
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : mahbub@uin-malang.ac.id

## Abstract
In  the  article,  the  focus  of  the  discussion  is  on  employee  terminations  that occur  during  a  pandemic,  and  the  things  that  companies  must  fulfill  when terminating employment, in  terms  of Sharia Economic  Law. The Covid-19 pandemic  that  hit  caused  the  government  to  issue  a  policy  to  limit  the movement of people by implementing a lockdown and/or PSBB policy. The program  caused  a  stagnation  of  the  wheels  of  the  community's  economy. Entrepreneurs  suffer  losses  due  to  unstable  economic  conditions,  and people's purchasing power has decreased drastically. Thus, to avoid greater losses,  many  companies  cut  production  costs  by  terminating  their employees.  From  the  results  of  the  study,  it  is  known  that  termination  of employment during the pandemic is included in the ijarah category which is in  the  company's  department,  which  acts  as  musta'jir  (tenant).  In  ijarah, musta'jir  is  allowed  to  terminate  the  employment  relationship  with  strong reasons,  for  example,  because  of  the  threat  of  bankruptcy.  The  things  that must  be  fulfilled  by  the  company  such  as  severance  pay  and  long  service awards are adjusted to the applicable law. If there is still a dispute, then the parties  can  use  the  islah  agreement  to  find  a  middle  way.  So  it  can  be concluded that termination of employment during a pandemic is something that  is  allowed  according  to  sharia  economic  law,  provided  that  the company's  obligations  to  employees  affected  by  the  termination  must  be carried  out,  and  if  no  agreement  is  reached  between  the  company  and employees regarding their respective rights and obligations. each party, then the parties can choose the islah method to find the best solution.
Keywords : Termination Of Employment, Pandemic, Sharia Economic Law .

## Abstrak
Fokus  pembahasan  dari  artikel  ini  adalah  pemutusan  hubungan  kerja
Volume 18  Nomor 1, Halaman 104-123 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
karyawan  yang  terjadi  saat  pandemi,  dan  hal-hal  yang  harus  dipenuhi perusahaan  saat  pemutusan  hubungan  kerja,  ditinjau  dari  Hukum  Ekonomi Syariah.  Pandemi  Covid-19  yang  melanda  menyebabkan  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  untuk  membatasi  pergerakan  masyarakat  dengan menerapkan  kebijakan  lockdown  dan/atau  PSBB.  Program  tersebut menyebabkan  tersendatnya  roda  perekonomian  masyarakat.  Pengusaha mengalami  kerugian  dikarenakan  kondisi  perekonomian  tidak  stabil,  dan daya  beli  masyarakat  mengalami  penurunan  drastis.  Sehingga,  untuk menghindari kerugian yang lebih besar, banyak perusahaan yang melakukan pemangkasan biaya produksi dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja  kepada  para  karyawannya.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa pemutusan hubungan kerja saat pandemi masuk dalam kategori ijarah yang di  fasakh  pihak  perusahaan,  yang  bertindak  sebagai  musta’jir  (penyewa). Dalam  ijarah,  musta’jir  diperbolehkan  memutus  hubungan  kerja  dengan alasan yang kuat, misalnya karena terancam bangkrut. Adapun hal-hal yang harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  seperti  uang  pesangon  dan  penghargaan masa  kerja  disesuaikan  dengan  Undang-undang  yang  berlaku.  Jika  masih terjadi  perselisihan,  maka  para  pihak  dapat  menggunakan  akad  islah  untuk mencari  jalan  tengah.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pemutusan hubungan kerja saat pandemi merupakan suatu hal yang dibolehkan menurut hukum ekonomi syari’ah, dengan ketentuan kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan, dan bila  tidak  tercapai  kesepakatan  antara  pihak  perusahaan  dan  karyawan terkaih  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak,  maka  para  pihak  dapat memilih metode islah untuk mencari solusi terbaik.
Kata  kunci : Pemutusan  Hubungan  Kerja,  Pandemi,  Hukum  Ekonomi Syariah .

## Pendahuluan
Dunia  hari  ini  mengalami  cobaan  yang  berat.  Manusia  sedang  berada  dalam kekhawatiran  yang  sangat  tinggi.  Kematian  besar-besaran  terjadi  hampir  disetiap negara.  Hal  tersebut  dikarenakan  munculnya  virus  corona  atau  yang  biasa  dikenal dengan istilah Covid-19. World Health Organization (WHO) menetapkan wabah covid- 19  sebagai  pandemi  global,  artinya  virus  ini  sudah  menyebar  dengan  cepat  diseluruh
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-0-28| Published : 20201-07-02.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
penjuru  global  sehingga  masyarakat  harus  benar-benar  waspada.  Pemerintah  di  setiap negara  dituntut  untuk  membuat  kebijakan  yang  dapat  memutus  rantai  penularan  virus covid-19. Salah satu  cara  yang dianggap efektif dan sering digunakan oleh pemerintah di  berbagai  negara adalah dengan menerapkan lockdown ,  yakni  membatasi  pergerakan dan  mobilitas  warga  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Di  Indonesia,  pemerintah  telah menerapkan  sistem  ini  dengan  istilah  Pembatasan  Sosial  Berskala  besar  (PSBB). Beberapa  wilayah,  khususnya  ibukota  provinsi  dan  kota-kota  besar  telah  menjalani program tersebut. Dampak positifnya adalah penularan virus dapat diminimalisir secara signifikan.  Namun,  selain  memberikan  dampak  positif,  program  PSBB  juga  memiliki dampak negatif, salah satunya dapat melumpuhkan kegiatan perekonomian warga.
Program  PSBB  menuntut  setiap  warga  untuk  tetap  tinggal  di  rumah  dan  tidak membuat  kerumunan.  Kegiatan  apapun  yang  dapat  menarik  banyak  massa  harus dihentikan, baik kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi, ataupun kebudayaan. Polisi dan  petugas  keamanan  selalu stand  by mengawasi  wilayah  yang  sedang  menjalani PSBB.  Bagi  masyarakat  yang  melanggar  ketentuan,  akan  diberi  peringatan  terlebih dahulu,  jika  tetap  melanggar  untuk  yang  kedua  kali,  maka  petugas  tidak  akan  segan memberikan  sanksi.  Hal  ini  tentu  sangat  menghambat  laju  perekonomian  masyarakat. Untuk para pedagang, di masa pandemi ia dipaksa untuk menutup sementara usahanya, atau  boleh  tetap  buka  namun  hanya  melayani take  away dan  pembelian online .  Untuk usaha  sektor  produksi,  turunnya  angka  permintaan  barang  membuat  stok  barang  di gudang menumpuk sehingga menyebabkan roda produksi menjadi mandek. Sedangkan usaha jasa lebih menderita lagi, penghasilan mereka turun hampir 80% karena mobilitas warga dibatasi, misalnya jasa transportasi, wisata dan jasa konstruksi bangunan.
Dampak  negatif  lain  yang  muncul  akibat  dari  terhambatnya  perekonomian masyarakat  adalah  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  besar-besaran  oleh beberapa  perusahaan,  baik  swasta  maupun  negeri.  Misalnya  perusahaan  penerbangan plat  merah  Garuda  yang  terpaksa  harus  mem-PHK  karyawannya  karena  angka penerbangan  yang  semakin  menurun  di  masa  pandemi.  Beberapa  waktu  yang  lalu muncul video viral puluhan karyawan yang sedang menangis karena terkena PHK oleh salah satu brand plaza supermarket ternama di Indonesia, Ramayana. Nasib paling parah dialami  salah  satu  perusahaan  di  bidang  layanan  pariwisata  dan  transportasi  Airy, terhitung  mulai  31  Mei  2020  perusahaan  ini  secara  resmi  memutuskan  untuk
menghentikan bisnisnya secara permanen dan secara otomatis akan terjadi PHK besar- besaran. 1 Beberapa  fakta  di  atas  merupakan  runtutan  kejadian  maraknya  PHK  yang dilakukan  oleh  perusahaan  atau  brand  besar  yang  sudah  sangat  berpengalaman  dalam mengelola  ekonomi,  apalagi  perusahaan-perusahaan  kecil  di  daerah  yang  masih  dalam tahapan memulai dan merintis.
Kemenaker mencatat per bulan april ada sekitar 2 juta masyarakat yang terkena PHK  oleh  perusahaan.  Namun  angka  yang  diberikan  Kemenaker  tersebut  dianggap kurang  valid  karena  hanya  menjangkau  wilayah  ibu  kota  negara  dan  provinsi  saja. Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  (Kadin)  memperkirakan  jika  dalam  dua  bulan (mei  dan  juni)  tidak  ada  perkembangan  positif  terkait  covid-19,  angka  PHK  akan mencapai  30  juta.  Hal  tersebut  tentu  bukan  tanpa  alasan,  usaha  besar  dan  menengah dianggap dapat bertahan sekitar satu sampai dua bulan karena memiliki cadangan modal dan  kesiapan  menghadapi  situasi  darurat,  lebih  dari  itu  perusahaan  tersebut  dianggap akan  tetap  kewalahan,  apalagi  perusahaan  menengah  ke  bawah. 2 Fenomena  seperti  ini menambah  deretan  masalah  yang  muncul  akibat  dari  meneyebarnya  wabah  covid-19. Maka  tidak  heran  jika  dikalangan  masyarakat  muncul  istilah  kita  selamat  dari  satu lubang  untuk  masuk  ke  lubang  lainnya.  Artinya  masyarakat  berhasil  selamat  dari ancaman  wabah  penyakit  covid-19,  namun  mereka  masuk  dalam  ancaman  lain  yakni menderita kelaparan karena aktifitas ekonomi yang mengalami krisis.
Wakil  ketua  umum  Kadin,  Shinta  menjelaskan  ada  dua  faktor  utama  yang menyebabkan perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya. Pertama, lemahnya  permintaan  pasar,  termasuk  akibat  dari  diberlakukannya  PSBB.  Kedua, keterbatasan  dana  dan  bantuan  modal  baik  berupa  pinjaman  berjangka  waktu  ataupun cash money . Padahal faktor terakhir sangat diperlukan untuk membayar karyawan yang merupakan komponen tertinggi dari biaya pengeluran perusahaan. Belum selesai dengan permasalahan PHK, muncul lagi masalah yang serupa namun tidak sama dengan PHK, yakni  karyawan  dirumahkan.  Jika  karyawan  PHK  diputus  hubungan  kerjanya  secara
1 Vina Fadhrotul Mukaromah et al., “Airy Tutup, Ini Daftar 6 Perusahaan yang PHK Karyawan karena Corona,” KOMPAS.com, accessed February 22, 2021,
https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/08/152300365/airy-tutup-ini-daftar-6-perusahaan-yang- phk-karyawan-karena-corona.
2 Safir Makki, “Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta,” ekonomi, accessed February 22, 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2- juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta.
total,  karyawan  yang  dirumahkan  hanya  diputus  sementara  saja. 3 Sekilas  memang terlihat  lebih  baik  nasib  karyawan  yang  dirumahkan,  namun  tidak  adanya  batas  waktu “dirumahkan”  secara  jelas,  menyebabkan  karyawan  yang  dirumahkan  lebih  rugi  dari karyawan yang terkena PHK. Jika korban PHK berhak mendapat pesangon namun tidak mendapat gaji, maka karyawan yang dirumahkan tidak mendapatkan keduanya. Ia akan dipaksa untuk mem PHK dirinya sendiri alias mengundurkan diri dari tempat kerjanya.
Secara yuridis, pemutusan hubungan kerja sebenarnya diperbolehkan selagi ada kesepakatan  antara  para  pihak.  Pasal  151  (1)  Undang-Undnag  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  menegaskan  bahwa  pengusaha,  pekerja/buruh,  serikat pekerja/buruh, bersama  pemerintah harus berupaya  sekuat  tenaga mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, terutama jika terjadi force major . Namun di masa pandemi ini para pihak sulit menghindari terjadinya PHK, apalagi jika perusahaan terkait sudah diambang  batas  financial  yang  menyebabkan  harus  dilakukan  PHK.  Meski  demikian, pemerintah tetap mengupayakan pencegahan PHK secara besar-besaran.  Salah satunya dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menaker  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  Tahun  2020 tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Melalui  surat  edaran tersebut  pengusaha diperbolehkan  bernegosiasi  ulang  dengan  para  pekerjanya  terkait  nominal  dan  metode pembayaran  upah  selama  terjadi  pandemi.  Jika  memang  jalan  terakhir  yang  harus ditempuh  adalah  pemutusan  hubungan  kerja,  pemerintah  berharap  perusahaan  tetap berdiskusi dengan para karyawan serta memperhatikan ketentuan PHK dalam UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Kajian  tentang  PHK  sebenarnya  sudah  sering  ditemukan  diberbagai  buku, artikel,  ataupun  jurnal.  Namun  sangat  sedikit  yang  membahas  tentang  kajian  ini perspektif  ekonomi  syariah,  bahkan  belum  ada  yang  membahas  PHK  dalam  kondisi darurat  seperti  masa  pandemi.  Nikodemus  Maringan  menulis  jurnal  tentang  tinjauan yuridis  PHK  secara  sepihak  perspektif  UU  Ketenagakerjaan.  Beliau  memberikan kesimpulan bahwa menurut UU Ketenagakerjaan, PHK adalah produk hasil kesepakatan
3 Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional (Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2016), 105.
antara  dua  pihak  atau  hasil  putusan  pengadilan,  bukan  keputusan  sepihak. 4 Sonhaji dalam  jurnalnya  membahas  PHK  dengan  lebih  spesifik,  yakni  akibat  dari  kesalahan berat  yang  dilakukan  oleh  pekerja.  Beliau  memaparkan  meskipun  pekerja  telah dinyatakan  bersalah,  namun  keputusan  PHK  tetap  harus  melalui  pengadilan  dengan melampirkan tahapan-tahapan pra pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dll. 5
Dalam pandangan  ekonomi syariah, hubungan kerja dan PHK masuk ke  dalam pembahasan ijarah. Sri Dewi Yusuf menyatakan bahwa islam mengatur hubungan kerja antara  majikan  dan  buruh  bukanlah  sekedar  ikatan  kerja,  melainkan  juga  hubungan persaudaraan  dan  kemanusiaan.  Majikan  memperlakukan  buruh  bukan  hanya  sebagai mesin produksi tapi juga sebagai partner yang menyatu, sedangkan buruh bekerja bukan hanya  sekedar  menunaikan  isi  kontrak  tapi  juga  menjalankan  perintah  Allah  Swt. 6 Dengan demikian akan meminimalisir terja-dinya PHK kecuali kedua pihak sama-sama rela  dan  setuju.  Lalu  bagaimana  jika  PHK  dilakukan  saat  perusahaan  berada  dalam kondisi darurat di masa pandemi sekarang seperti sekarang ini? Sedangkan pekerja juga dihadapkan  pada  kondisi  yang  sama  daruratnya.  Maka  dari  itu,  penulis  akan  mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan perspektifi Hukum Ekonomi Syari’ah.

## Pembahasan

## Konsep Tenaga Kerja Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Tenaga  kerja  dalam  Islam  masuk  pada  kajian  jual  beli  manfaat  atau  jasa  yang biasa dikenal dengan istilah ijarah , khususnya ijarah a‟yan , yakni jual beli jasa manusia untuk  dimanfaatkan  melakukan  aktifitas  yang  bersifat  ekonomis. 7 Secara  umum, manfaat  atau  jasa  yang  sah  dalam  akad  ijarah  ialah  manfaat  atau  jasa  yang  memenuhi beberapa kriteria, yaitu: Manfaat tersebut memiliki legalitas secara syar’i, memiliki nilai ekonomis, dapat diketahui, dan dapat diserahterimakan. 8 Dalam hukum ekonomi islam pihak  pemilik  jasa  untuk  melakukan  pekerjaan  disebut ajir/mu‟jir .  Pemilik  jasa  dibagi
4 Nikodemus Maringan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Legal Opinion 3, No. 3 (2015): 7.
5 Sonhaji Sonhaji, “Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 1 (March 3, 2019): 60–78, https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.60-78.
6 Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam,” Al-Ulum 10, no. 2 (2010): 309– 24.
7 Syaiful Achyar, “Pemberian Uang Pesangon Menurut Hukum Islam,” Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam 3, No. 2 (2013), Http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Maliyah/Article/View/335.
8 Abi Yahya Zakariya al Anshari al syafi’i, Asna al Mathalib 5: Syarh Raudl al Thalib (Dar al Fikr, 2008), 379.
menjadi  dua,  pertama ajir  khas ,  yakni  orang  yang  melakukan  pekerjaan  hanya  untuk satu  perusahaan  atau  satu  orang  tertentu.  Kedua ajir  musytarak ,  yakni  orang  yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan pihak pengguna jasa atau manfaat tenaga ajir disebut dengan musta‟jir . Kegiatan jual beli manfaat atau sewa- menyewa sudah ada sejak zaman Rasulullah, dan beliau memperbolehkan akad tersebut. Bahkan  di  dalam  al-Quran  banyak  sekali  ditemukan  beragam  ayat  yang  mendasari legislasi  akad ijarah, misalnya  ayat  tentang menyusukan bayi  kepada orang lain dalam surat  al-Baqarah ayat  233 dan al-Thalaq ayat  6, ayat  yang bercerita tentang nabi  musa yang menerima upah dari hasil menggembala kambing dalam surat al-Qashash ayat 26. Meskipun  demikian,  akad  sewa  menyewa  dalam  islam  memiliki  beberapa  syarat  dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.
Ijarah secara  bahasa  memiliki  arti bay‟u  manfaat atau  menjual  kemanfaatan. Menurut  madzhab  hanafi  ijarah  berarti  akad  mengambil  manfaat  dengan  memberikan imbalan  atau  upah.  Menurut  madzhab  syafii  ijarah  bukan  sekedar  akad  mengambil manfaat dengan imbalan, melainkan manfaat tersebut juga harus jelas, dapat diketahui, dan  bukan  dalam  perkara  yang  dilarang  oleh  islam.  Adapun  menurut  madzhab  Maliki dan Hanbali, ijarah adalah akad kepemilikan manfaat dari suatu hal yang diperbolehkan oleh islam, jelas waktu dan barangnya, serta adanya imbalan. 9 Dari beberapa definisi di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  atau  kontrak  ketenagakerjaan  dapat dikategorikan sebagai akad ijarah dalam ekonomi syariah, yakni akad antara perusahaan (pengguna  manfaat/ musta‟jir )  dengan  tenaga  kerja  (pihak  pemilik  manfaatnya/ ajir ). Meskipun  secara  keseluruhan  pembahasan  dan  permasalahan  dalam  tema ketenagakerjaan lebih kompleks dibanding akad ijarah, namun secara prinsip keduanya memiliki banyak kesamaan, khususnya dalam hal definisi dan teknis dasar.
Al-Qur’an  telah  menceritakan  beberapa  praktik  tentang  ijarah,  seperti  yang dilakukan  oleh  dua  putri  Nabi  Syuaib  dalam  surat  al-Qashash  ayat  26.  Dalam  kajian ushul fikih cerita seperti ini masuk dalam kajian syar‟u man qablana, yakni syariat nabi terdahulu  sebelum  Rasulullah  Muhammad  Saw.  Pada  permasalahan  ini  jika  syariat tersebut  belum  di nasakh atau  diganti  dengan  yang  baru,  maka  syariat  para  nabi terdahulu  tersebut  masih  berlaku  hingga  sekarang.  Dalam  kajian  ushul  fikih,  topik nasakh  mansukh  hanya  dapat  dilakukan  pada  masa  nabi  Muhammad  SAW.  Hal  ini
9 Wahbah Zuhaily, Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu (Kairo: Dar al-Fikr, 1984), 731.
sebagaimana  penjelasan  Wahbah  az-Zuhaily  bahwa  nasakh  tidak  akan  terjadi  kecuali pada  masa  hidupnya  nabi  SAW,  tidak  nasakh  pasca  wafatnya  beliau  karena sesungguhnya nasakh tidak dapat diketahui kecuali dengan wahyu, sementara aktivitas pewahyuan hanya terjadi pada masa kerasulan”. Maka, praktik ijarah dalam kisah Nabi Syuaib  tetap  berlaku  hingga  saat  ini,  karena  tidak  ada  satu  pun  riwayat  hadis  yang secara  kongkrit  menasakh  ketentuan  surat  al-Qashash  ayat  26  tersebut. 10 Bahkan Rasulullah  sendiri  sering  justifikasi  dalam  hadits-haditsnya  terkait  masalah  ijarah  ini. Misalnya  hadis  riwayat  Ibnu  Majah  dari  Ibnu  Umar  ra.  “ berikanlah  upah  kepada pekerja  sebelum  keringatnya  kering ”.  Dalam  hadis  lain  yang  diriwayatkan  oleh  Abu Hurairah  Rasulullah  Saw.  bersabda “barangsiapa  yang  mempekerjakan  seseorang, maka  beritahukanlah  upahnya” . 11 Berdasarkan  dalil-dalil  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa syariat tentang ijarah telah ada sejak zaman  nabi-nabi sebelum Rasulullah Saw. Syariat  tersebut  masih  diberlakukan  pada  zaman  Rasulullah  Saw.  bahkan  tetap  eksis berlaku  hingga  zaman  sekarang,  meskipun  dengan  format  dan  model  yang  lebih modern.
Di  antara  praktik  akad  ijarah  yang  paling  sering  dijumpai  dalam  literatur  fikih klasik adalah menggembala kambing yakni pemilik kambing menyuruh seseorang untuk menggembalakan  kambingnya  dengan  bayaran  tertentu.  Ijarah  juga  sering  terjadi  pada bidang  jual  beli,  di  mana  pemilik  barang  meminta  seseorang  untuk  menjualkan barangnya,  dan  upah  yang  diberikan  sesuai  dengan  seberapa  banyak  barang  yang berhasil terjual. Pada era sekarang, muncul beberapa model praktik ijarah yang sedikit berbeda dengan zaman fikih klasik dalam formatnya. Misalnya, dalam praktek leasing yang  menggunakan  skema al-ijarah  al-muntahiyah  bi  at-tamlik  (IMBT), yakni  suatu akad  sewa  barang  atau  jasa  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  barang  oleh  penyewa. 12
Skema  ini  sering  digunakan  oleh  bank  untuk  mengakomodir  nasabah  yang  ingin membeli  sesuatu  dengan  skema  cicilan.  Meskipun  banyak  skema  lain  dalam  ekonomi syariah  yang  dapat  digunakan  oleh  bank,  namun  mayoritas  bank  lebih  sering
10 Wahbah Zuhaili, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh (Darul Fikr, 2016), 237.
11 Zuhaily, Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu , 730.
12 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek , cet. 10 (Gema Insani, 2004),
117.
menggunakan  skema IMBT karena  lebih  sederhana  dari  sisi  pembukuan  dan  lebih mudah dalam maintenance aset. 13
Ijarah muntahiya bi at-tamlik (IMBT) memiliki banyak model yang bergantung pada kesepakatan para pihak saat pertama kali membuat kontrak. misalnya ijarah diikuti oleh  perjanjian  menjual,  maka  harus  dijelaskan  di  awal  kontrak  mengenai  nilai  sewa yang  disepakati  dalam  ijarah,  harga  barang  saat  transaksi  jual  beli,  dan  waktu pemindahan hak milik barang dari pemberi sewa ke penyewa. 14 Meskipun dalam praktik IMBT  perilaku  ekonomi  masyarakat  banyak  yang  menggunakan  skema  ijarah  dan diikuti  dengan  jual  beli,  namun  ada  pula  yang  menggunakan  skema  ijarah  diikuti dengan pemberian barang secara percuma atau hibah. Jika menggunakan skema hibah, maka  para  pihak  tidak  perlu  menyepakati  harga  namun  tetap  harus  dijelaskan  kapan waktu pemindahan hak milik barang dari pemberi sewa ( musta‟jir ) ke penyewa ( ajir ).
Akad ijarah memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah memiliki empat rukun: pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan, dan akad atau transaksi ijarah. 15 Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah meliputi syarat terhadap penyewa, pemberi sewa, syarat benda, dan syarat dalam akad. Syarat-syarat ijarah secara umum adalah sebagai berikut: kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam akad, objek ijarah (manfaat barang/jasa) harus jelas dan dapat diukur secara dzahir, Adapun kadar sebuah manfaat atau jasa terukur ialah dapat diketahui secara spesifik melalui salah satu dua metode pembatasan, yaitu efisiensi kinerja ( „amal ) dan masa kontrak ( muddah ). 16 Syarat berikutnya objek ijarah mampu untuk melaksanakan fungsinya baik secara syariat ataupun hakikat,  manfaat barang yang disewakan bukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, objek ijarah bukan suatu pekerjaan yang wajib dilakukan seperti shalat fardhu, ajir tidak mengambil manfaat dari pekerjaannya, objek ijarah berupa manfaat yang umum dan tidak mustahil untuk dipenuhi.
Adapun syarat ujrah (upah) yakni harus berupa harta yang jelas, memiliki nilai manfaat, dapat diketahui kadarnya dan telah disepakati di awal akad, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Yang telah disampaikan sebelumnya. Upah tidak berupa
13 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” Asas 5, No. 1 (February 14, 2013), https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692.
14 Antonio, Bank Syariah , 118.
15 al syafi’i, Asna al Mathalib 5 , 379.
16 al syafi’i, 399.
manfaat yang sejenis dengan objek ijarah, seperti menyewa rumah dengan rumah, menyewa kebun dengan kebun, dan lain sebagainya. 17 Pada dasarnya ketentuan upah dalam bab ijarah itu memiliki kesamaan dengan tsaman yang ada di dalam bab jual beli, sebab secara substansi upah ( ujrah ) itu merupakan harga ( tsaman ) dari komoditi yang berupa jasa atau manfaat dari orang atau barang yang disewa. 18
Sebenarnya syarat mu‟jir dan musta‟jir sama dengan syarat  yang melekat  pada penjual ( baa i‟ ) dan pembeli ( musytari ), di mana secara umum harus memenuhi kriteria mutlaq  al-tasharruf dan „adam  al-ikrah .  Hanya  saja  yang  membedakan  dalam  sisi komoditinya, bila ma‟qud „alaih -nya berupa budak muslim, maka musytari disyaratkan juga seorang muslim. Sementara dalam ijarah , tidak mengharuskan identitas keislaman musta‟jir . 19
Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  Masa  Pandemi  Perspektif  Hukum  Ekonomi Syariah
Pembahasan  PHK  masih  jarang  ditemukan  dalam  literatur-literatur  ekonomi islam,  terutama dalam kitab-kitab klasik.  Namun  melihat bahwa PHK  termasuk dalam rumpun ketenagakerjaan, maka sudah relevan jika pembahasan PHK dikaitkan dengan akad ijarah. Relasi  kinerja  akad ijarah mengharuskan  para  pihak  untuk  menentukan segala hal yang perlu dalam kontrak sejak kesepakatan akad dilakukan, mencakup soal manfaat/jasa  yang menjadi  objek akad atau juga  soal kadar manfaat/jasa tersebut  yang dapat  diketahui  dengan  pembatasan  efisiensi  kinerja  ( „amal )  atau  masa  kontrak  kerja ( muddah ).  Kesepakatan  itu  adakalanya  secara  eksplisit,  implisit  atau  mungkin  secara simbolis. 20 Begitu pula segala ketentuan dalam  relasi  kinerja  antara pengusaha dengan karyawan mestinya juga diatur dalam kontrak kerja, termasuk soal pemutusan hubungan kerja  antara  pemilik  perusahaan  dengan  karyawan.  Seperti  yang  sudah  maklum,  akad ijarah  dapat  berakhir  dengan  beberapa  hal,  yaitu: Pertama ,  selesainya  masa  kontrak, baik  dengan  habisnya  masa  kontrak  atau  dengan  rampungnya  pekerjaan. Kedua , pemutusan hubungan kerja.
17 Zuhaily, Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu , 752.
18 Mushthafa al Khin, Al Fiqh al Manhaji ’ala Madzhab al Imam Asy Syafi’i, Jil. 3/ Mushthafa al Khin et.Al (Dar al Kutub al Ilmiyah, 2009), 130.
19 Sulaiman al Bujairami, Hasyiyah al Bujairami Ala Syarh Minhaj al Thullab 3: Sulaiman al Bujairami (Dar al Fikr, 1995), 563.
20 al Khin, Al Fiqh al Manhaji ’ala Madzhab al Imam Asy Syafi’i, Jil. 3/ Mushthafa al Khin et.Al , 123.
Adapun  mengenai  berakhirnya  relasi  kerja  sebab  rampungnya  pekerjaan  atau berakhirnya  masa  kerja,  sudah  menjadi  bagian  integral  dalam  ketentuan  umum  akad ijarah .  Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  ketika  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja disebabkan  faktor-faktor  tertentu,  misalnya  meninggalnya  salah  satu  pihak,  rusaknya objek dari manfaat, atau bahkan terjadi fenomena alam di luar kuasa kedua belah pihak di tengah masa kontrak sewa menyewa, maka ketentuannya menjadi lain. Karena akad ijarah  merupakan  akad  yang lazim ,  yaitu  akad  yang  apabila  telah  terjadi  memiliki konsekuensi mengikat para pihak, maka tidak dapat dibatalkan, kecuali terdapat sesuatu yang  mengharuskan  untuk  dibatalkan  dan  pembatalan  itu  tidak  dapat  dilakukan  secara sepihak. 21 Walaupun  mungkin  inisiatif  pembatalan  akad  berasal  dari  salah  satu  pihak, maka tetap meniscayakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  para  pihak  diperbolehkan  untuk membatalkan  akad  yang  menyebabkan  berakhirnya  hubungan  kerja  sama.  Menurut madzhab  hanafi fasakh dalam ijarah diperbolehkan  dengan  sebab  alasan-alasan  dari pihak tertentu. 22 Pertama , alasan dari pihak penyewa. Misalnya penyewa bangkrut atau beralih  profesi.  Dalam  kasus  PHK  penyewa  adalah  pemilik  perusahaan  yang memanfaatkan  tenaga  &  keahlian  karyawan.  Jika  pemilik  perusahaan  jatuh  bangkrut sehingga secara financial tidak lagi mampu untuk mengelola perusahaannya lagi, maka ia  diperbolehkan  untuk  mengakhiri  hubungan  kerjasama  dengan  karyawannya. Diperbolehkannya  fasakh  dalam  hal  ini  karena  jika  penyewa  tetap  dipaksa  untuk melanjutkan  akad  maka  yang  akan  didapat  hanyalah  kerugian  bagi  masing-masing pihak,  baik  pihak  penyewa  ataupun  pihak  pemilik  barang  dan  jasa.  Sedangkan  akad ijarah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan kerugian. Inilah yang dimaksud dengan kondisi mendesak di luar kemampuan pengusaha. Pada kondisi inilah, menurut Ustman Syabir boleh bagi salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan kerja . 23
Kedua , alasan dari pihak yang menyewakan, yakni pemilik barang atau pemilik jasa  tertentu.  Misalnya  pemilik  barang  terlilit  hutang,  dan  tidak  ada  jalan  lain  baginya selain  menjual  barang  yang  disewakan.  Ketentuan  ini  dengan  catatan  bahwa  hutang tersebut  dilakukan  sebelum  terjadinya  akad ijarah .  Dalam  kasus ijarah manfaat
21 Muhammad Utsman Syabir, Al-Madkhol Ila Fiqh al-Muamalat al -Maliyah (Kuwait: Daar an- Nafis, 2004), 290.
22 Zuhaily, Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu , 756.
23 Syabir, Al-Madkhol Ila Fiqh al-Muamalat al -Maliyah , 297.
misalnya  seorang  penjahit  yang  jatuh  sakit  padahal  ia  telah  menyepakati  pembuatan pakaian dengan salah satu klien. Maka penjahit tersebut boleh membatalkan akad ijarah dengan  alasan  sakit.  Diperbolehkannya fasakh yang  dilakukan  oleh  penjahit  adalah karena pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan olehnya dan tidak dapat diwakilkan ke sembarang  orang.  Hal  ini  karena  tidak  setiap  orang  memiliki  keahlian  menjahit, kalaupun  ada  yang  memiliki  keahlian  menjahit  tentu  memiliki  perbedaan  dalam  hasil antara  penjahit  satu  dengan  penjahit  yang  lain.  Jadi  andaikan ijarah manfaat  tersebut tetap  dilakukan  sedangkan  penjahit  yg  dipilih  oleh  penyewa  sudah  menyatakan  tidak mampu  melaksanakan  tugasnya,  maka  akan  menimbulkan  kerugian  di  masing-masing pihak, baik kerugian karena barang pesanan yang tidak sesuai ataupun kerugian reputasi yang dimiliki oleh penjahit.
Ketiga ,  alasan  yang  disebabkan  oleh  barang  yang  disewakan.  Misalnya seseorang  menyewa  kamar  mandi  selama  setahun  di  suatu  desa  untuk  disewakan kembali  kepada penduduk desa tersebut.  Setelah  berjalan selama tiga bulan, penduduk desa  tersebut  hijrah  ke  desa  lain  yang  menyebabkan  desa  tersebut  menjadi  sepi.  Maka dalam  hal  ini  ijarah  menjadi fasakh dikarenakan  barang  yang  disewakan  tidak  lagi memiliki  nilai  bagi  penyewa.  Dari  beberapa  kategori  di  atas  dapat  dilihat  bahwa pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  pemilik  perusahaan  masuk  dalam kategori  alasan  pertama,  yakni  ijarah  menjadi  batal  sebab  alasan  dari  pihak  penyewa. Jika dikaitkan dengan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi, maka selain masuk kategori  pertama,  alasan ijarah  fasakh juga  bisa  masuk  dalam  kategori  ketiga,  yakni karena  alasan  jasa  yang  disewakan  akan  menimbulkan madharat karena  masyarakat dihimbau untuk berdiam diri di rumah masing-masing.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  akad  ijarah diperbolehkan  untuk  melakukan fasakh dari  masing-masing  pihak  selama  ada  alasan yang  kuat.  Implikasi  dari  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja,  pihak  pengguna  jasa berkewajiban  memberikan  gaji  atas  aktivitas  kerja  yang  telah  dilakukan  oleh karyawannya  ditambah  pesangon  sesuai  ketentuan  yang  telah  disepakati  pada  awal kontrak. 24 Jika dihubungkan dengan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi, maka fasakh dapat  dilakukan  oleh  pemilik  perusahaan  selaku  pihak  pengguna  jasa.  Alasan yang  disampaikan  oleh  perusahaan  hampir  sama,  yakni  terhambatnya  perputaran
24 Achyar, “Pemberian Uang Pesangon Menurut Hukum Islam,” 683.
ekonomi  yang  mengakibatkan  menumpuknya  barang  produksi  sehingga  perusahaan mengalami  kerugian  yang  sangat  besar.  Pemilik  perusahaan  akan  terancam  bangkrut jika  tetap  mempekerjakan  karyawannya  layaknya  kondisi  sebelum  pandemi.  Akhirnya muncul beberapa opsi bagi  tenaga kerja  yang perusahaannya terkena dampak pandemi covid-19,  di  antaranya  diputus  hubungan  kerja  dengan  pesangon  yang  telah  disepakati atau  dirumahkan  sementara  dengan  adanya  potongan  gaji.  Meskipun  demikian, pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menjamin kesejahteraan warga negaranya telah  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi khususnya  bagi  karyawan.  Dikutip  dari  kompas.com  pemerintah  memberikan  bantuan dana  tunai  600  ribu  setiap  bulan  selama  pandemi  bagi  karyawan  yang  memiliki  gaji dibawah 5 juta. 25 Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang akan memutuskan  hubungan  kerja  dengan  karyawannya  untuk  mengambil  opsi  dirumahkan dengan  adanya  potongan  gaji.  Jadi  fenomena  pemutusan  hubungan  kerja  di  masa pandemi dapat diminimalisir.
Adapun perusahaan yang sudah tidak memiliki opsi selain melakukan pemutusan hubungan kerja, maka dituntut untuk memberikan pesangon dan penghargaan masa kerja yang telah disepakati di awal akad kontrak ijarah . Sejatinya pemberian pesangon dan gaji atas aktivitas pekerjaan yang telah dilakukan merupakan kewajiban yang semestinya harus ditunaikan pihak perusahan terhadap para pekerjanya. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi: منغلاب مرغلا Maksud dari kaidah ini adalah orang yang mendapatkan manfaat dari sesuatu atau seseorang, tentu berkewajiban memberikan imbalan atas manfaat atau keuntungan yang didapat. 26
Selain mengacu pada kontrak, pemberian pesangon dan penghargaan masa kerja juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang telah disampaikan  pada  sub  pembahasan  sebelumnya.  Dalam  hukum  islam  terdapat  kaidah bahwa  peraturan  yang  dibuat  oleh  penguasa  harus  mempertimbangkan  maslahat
25 Vina Fadhrotul Mukaromah, “Update Bantuan Karyawan Rp 600.000: 6 Syarat Penerima hingga Pencairan Akhir Agustus Halaman all,” KOMPAS.com, accessed February 23, 2021, https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/17/075500965/update-bantuan-karyawan-rp-600.000-- 6-syarat-penerima-hingga-pencairan.
26 Muhammad Shodiq bin Ahmad Burnu, Al Wajiz fi Idhah Qawaid Al Fiqh (Beirut: Ar-Risalah, 1983), 237.
rakyatnya. 27 Di samping itu, mekanisme pemberian upah saat terjadi pemutusan kontrak juga  harus  disesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  di  dalam  fikih.  Pemutusan  hubungan kerja  dalam  akad ijarah akibat  faktor  yang  tidak  diinginkan  seperti  kebangkrutan  atau sebab  fenomena  alam  di  luar  kekuasaan  manusia  yang  terjadi  di  tengah  masa  kontrak hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan untuk masa kontrak yang  sudah  berjalan  tidak  dapat  dibatakan.  Sehingga  pihak mu‟jir (pemilik  jasa)  tetap berhak mendapatkan prosentase dari ujrah (upah) untuk masa kontrak yang tidak batal tersebut.  Hanya  saja  kalkulasi  prosentase  upah  tersebut  harus  mengacu  pada  upah standar  bukan  upah  kesepakatan,  sebab  upah  yang  berdasarkan  kesepakatan  tidak mengikat saat akad ijarah menjadi batal. 28
Misalnya seseorang yang bekerja di suatu perusahaan dengan kontrak satu tahun terhitung  sejak  bulan  Januari  dengan  upah  Rp.  3.000.000.  Saat  terjadi  kerugian  besar yang  dialami  perusahaan,  lalu  pihak  perusahaan  selaku  pengguna  jasa  melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya pada pertengahan tahun (bulan Juni). Maka masa kontrak enam bulan pertama yang telah berjalan secara hukum adalah sah, sebab  masa  kerja  enam  bulan  pertama  itu  memiliki  nilai  ekonomis  yang  layak dikomersilkan.  Sementara  masa  kontrak  enam  bulan  kedua  yang  akan  berjalan  (Juli- Desember)  secara  hukum  batal,  sebab  telah  terjadi  pemutusan  kerja.  Dalam  kasus  ini, pihak karyawan selaku penyedia jasa tetap berhak mendapat prosentase upah yang telah disepakati  untuk  masa  kontrak  kerja  enam  bulan  pertama  yang  telah  berjalan  tersebut, yaitu 50% dari Rp. 3.000.000. sehingga upah yang harus diterima pihak karyawan saat terjadi pemutusan kerja senilai Rp. 1.500.000. Nominal ini apabila upah standar ( ujrah mitsil ) selam satu tahun sama atau tidak mengalami fluktuasi. 29
Maka dari itu, aturan tentang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang telah  disusun  oleh  pemerintah  harus  diterapkan  oleh  perusahaan  yang  melakukan pemutusan  hubungan  kerja,  karena  peraturan  itu  dibuat  demi  kebaikan  dan kemaslahatan masyarakat, khususnya yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya.  Perusahaan  yang  tidak  menerapkan  ketentuan  uang  pesangon  dan
27 Quthb Al-Raisuni, “Qaidah Tasharruf Al-Imam ‘ala al-Ra’iyyati Manuthun bi Al-Mashlahah wa Tathbiqatuha Al-Mu’ashirah fi Al-Majal Al-Bi’iy,” Journal of College of Sharia & Islamic Studies 29, no. 1 (January 1, 2011), https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/article/view/152.
28 al syafi’i, Asna al Mathalib 5 , 127.
29 Ali Bin Abdul Kafi Al Subki, Takmilah Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab , vol. 16 (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah, 2019), 262.
penghargaan masa kerja sesuai Undang-undang selain menyalahi peraturan pemerintah juga  menyalahi  kaidah  dalam  hukum  islam,  yakni  menjaga  kemaslahatan.  Namun demikian  idealitas  tak  selalu  sejalan  dengan  realitas.  Idealnya  perusahaan  yang melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  harus  memberikan  upah,  pesangon  dan penghargaan kerja bagi  karyawannya.  Tetapi terkadang perusahaan  yang sudah berada diambang  kehancuran  akibat  kerugian  besar  yang  dialami  pada  masa  pandemi,  tidak mampu  memenuhi  seluruh  kebutuhan  materi  yang  semestinya  dipenuhinya  kepada karyawannya,  kecuali  sebagiannya  saja.  Pada  kondisi  ini,  bagaimana  seharusnya dilakukan  oleh  pihak  perusahaan,  sedangkan  muncul  konflik  antara  perusahan  dan karyawan? Dan bagaimana Islam mengatur tentang hal itu?
Dalam  rangka  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  itu,  maka  sudah  sepatutnya dikembalikan  kepada  prinsip  syariat  islam.  Islam  memiliki  ciri  khas  yang menjadikannya istimewa bila dibandingkan dengan agama lainnya. Di antaranya adalah watak wasathiyyah yang  berarti  jalan  tengah.  Karakteristik wasathiyyah ini  mewarnai semua  ajaran  yang  ada  di  dalam  Islam,  mulai  dari  akidah,  akhlak-tasawwuf,  hingga persoalan  hukumnya. 30 Dalam  hal  ketentuan  hokum  tampak  sekali  terlihat  sifat wasathiyyah yang  menyangkut  berbagai  persoalandi  antaranya  adalah  antara  idealitas dan realitas. Islam mempunyai cita-cita yang luhur untuk menerapkan semua ketentuan dan aturan hukumnya, namun Islam juga tidak menutup mata dengan realitas kehidupan yang  justru  lebih  banyak  diwarnai  hal-hal  yang  jauh  dari  ideal.  Maka  pada  posisi  itu, Islam rela turun ke bumi realitas daripada terus terbang di ruang idealitas yang hampa. 31
Adanya  perpaduan  antara  idealitas  dan  realitas  tergambar  dalam  pada  struktur  hokum yang terbagi pada „azimah (ketentuan dasar yang berlaku umum tanpa melihat kondisi) dan rukhshah (keringanan untuk meninggalkan hokum ideal karena alasan tertentu). 32
Maka pada tataran hokum  ideal  ( „azmiah ), perusahaan wajib memberikan upah dan  uang  kompensasi  penghargaan  kinerja  kepada  karyawan  yang  di-PHK.  Namun mengingat  tidak  semua  perusahaan  yang  melakukan  pemutusan  kerja  akibat  pandemi mampu  memenuhi  ketentuan-ketentuan  itu,  maka  pihak  perusahaan  boleh  untuk memenuhi  sebagiannya  saja  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  perusahaan.  Hal  itu
30 Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Harafi, Al-Wasathiyyah Fi Al-Islam , n.d., 7.
31 Yusul Qaradlawi, Al-Khashaish Al-Ammah Li Al-Islam (Cairo: Maktabah Wahbah, 1977), 119.
32 Musa Ibrahim al-Ibrahim, Al- Madkhal Ila Ushul Fiqh Wa Tarikh al-Tasyri’ al-Islamy , 1st ed.
(Oman: Dar al-Ammar, 1989), 130.
dilakukan sebagai bentuk keringanan ( rukhshah ) bagi pihak perusahaan. Dan ini selaras dengan spirit yang ada di dalam kaidah fikih agar hendaknya dipilih yang paling ringan dari  dua  keburukan.  Saat  perusahaan  dihadapkan  pada  dua  kondisi  yang  sama-sama buruk,  di  mana  di  satu  sisi  -akibat  kepailitan  masa  pandemi-  bila  perusahaan  harus memenuhi semua hak materi, akan ada sebagian karyawan yang tidak terpenuhi haknya. Atau  memberikan  separuh  hak  mereka  secara  merata,  sehingga  tidak  ada  satu  pun karyawan  yang  terlewatkan.  Maka  tentu  pilihan  kedua  itu  lebih  baik  dibandingkan pilihan  kedua,  walaupun  sebenarnya  keduanya  adalah  pilihan  yang  buruk.  Menutup tulisan ini, ada sebuah kaidah yang berbunyi: “ al-dlararu yudfa‟u bi qadri al-imkan ”, 33 yang artinya sebuah kemudlaratan harus ditolak sesuai dengan batas kemampuan. Oleh karena itu harus ada usaha yang dilakukan pihak perusahaan –pada masa pandemi covid 19-  sesuai  dengan  kemampuan  untuk  mencegah  dampak  PHK  terhadap  karyawannya, karena dengan adanya usaha ini, paling tidak mudlarat itu akan berkurang.
Jika  menggunakan  skema  diatas  masih  belum  ditemukan  jalan  tengah  antara perusahaan  dan  pekerja,  maka  hukum  islam  menawarkan  akad suluh. Akad suluh merupakan  solusi  bagi  para  pihak  yang  mengalami  perselisihan  dalam  bidang muamalah. Dengan menggunakan akad suluh, diharapkan ditemukan jalan keluar antara orang-orang yang berselisih. S uluh hukumnya sunnah dalam islam. Inisiatif akad suluh dapat  berasal  dari  kedua  belah  pihak,  dapat  juga  berasal  dari  salah  satu  pihak.  Dalam akad suluh pihak  yang  hanya  diam  dianggap  setuju  dengan  hasil  dicapai,  namun  jika salah satu pihak masih mengemukakan keberatan suluh dapat dilanjutkan sampai benar- benar ditemukan solusi diantara kedua belah pihak. 34 Maka dari itu perusahaan sebagai pihak  yang  dituntut  oleh  pekerja  karena  telah  memutus  hubungan  kerja  dapat mengajukan  inisiatif  suluh.  Pekerja  sebagai  pihak  penuntut  juga  dapat  mengajukan suluh supaya lebih jelas nasibnya pasca diputus hubungan kerja oleh perusahaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  disimpilkan  bahwa pemutusan  hubungan kerja di masa pandemi covid-19 menurut hukum  ekonomi islam diperbolehkan selama memeiliki  alasan  yang  kuat.  Kriteria  alasan  yang  kuat  dapat  dilihat  dari  besarnya kerugian dari pada keuntungan  yang didapat  jika akad tetap dilanjutkan. PHK di  masa
33 Ahmad Muhammad al-Zarqa’, Syarh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011),
166. 34 Zuhaily, Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu , 4330.
pandemi  masuk  dalam  kategori ijarah yang  di fasakh oleh  pihak  perusahaan  yang bertindak  sebagai musta‟jir (penyewa).  Dalam  akad  sewa  menyewa  jasa, musta‟jir diperbolehkan  memutus  hubungan  kerja  dengan  alasan  yang  kuat,  seperti  terancam bangkrut dan baralihnya sektor usaha. Adapun implikasi dari dilakukannya  pemutusan hubungan  kerja,  seperti  uang  pesangon,  tunjangan  penghargaan  masa  kerja,  dan penghargaan-penghargaan  lainnya  dapat  disesuaikan  dengan  Undang-undang  yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan kaidah bahwa kebijakan pemerintah dilakukan sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Jika perusahaan dan pekerja belum menemukan titik temu berdasarkan  aturan  dalam  undang-undang,  maka  para  pihak  yang  berselisih  dapat menggunakan akad islah untuk menemukan kesepakatan secara damai .

## Daftar Pustaka
Abdul  Khakim,  S.  H. Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Rineka  Cipta, 2009.
Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Harafi. Al-Wasathiyyah Fi Al-Islam , n.d.
Achyar,  Syaiful.  “Pemberian  Uang  Pesangon  Menurut  Hukum  Islam.” Maliyah:  Jurnal Hukum Bisnis Islam 3, no. 2 (2013).
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/335.
Ahmad Muhammad al-Zarqa’. Syarh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah . Damaskus: Dar al-Qalam,
2011.
Aisha,  Berliana  Destrie.  “Pemutusan  Hubungan  Kerja  Yang  Didasarkan  Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama.” Jurist-Diction 2, no. 1 (March 4, 2019):
63–76.
Aisyah, Siti. “Pengaruh Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Pada Karyawan.” Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi 4, no. 4 (December 15, 2016).
Ali  Bin  Abdul  Kafi  Al  Subki. Takmilah  Al-Majmu’  Syarh  Al-Muhadzab .  Vol.  16.  Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2019.
Al-Raisuni,  Quthb.  “Qaidah  Tasharruf  Al-Imam  ‘ala  al-Ra’iyyati  Manuthun  bi  Al- Mashlahah  wa  Tathbiqatuha  Al-Mu’ashirah  fi  Al-Majal  Al-Bi’iy.” Journal  of College of Sharia & Islamic Studies 29, no. 1 (January 1, 2011).
Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek . Cet. 10. Gema Insani, 2004.
Asyhadie,  Zaeni. Hukumkerja :  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja .
Rajawali Pres, 2008.
Bujairami, Sulaiman al. Hasyiyah al Bujairami Ala Syarh Minhaj al Thullab 3 : Sulaiman al Bujairami . Dar al Fikr, 1995.
Burnu,  Muhammad  Shodiq  bin  Ahmad. Al  Wajiz  fi  Idhah  Qawaid  Al  Fiqh .  Beirut:  Ar- Risalah, 1983.
Buwana,  Sudibyo  Aji  Narendra,  and  Mario  Septian  Adi  Putra.  “Implementasi Pemutusan  Hubungan  Kerja  (Phk)  Terhadap  Pekerja  Status  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)  Pada  PT.  X  Di  Kota  Malang.” Competence :  Journal  of Management Studies 9, no. 2 (2015).
Dwiyanto,  Agus. Reformasi  Birokrasi  Publik  Di  Indonesia .  Yogyakarta :  Gadjah  Mada University Press, 2012.
Fahrojih, Ikhwan. Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan  Konstitusional . Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2016.
Hilal,  Syamsul.  “Urgensi  Ijarah  Dalam  Prilaku  Ekonomi  Masyarakat.” Asas 5,  no.  1 (February 14, 2013).
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Rajawali Pers, 2000.
i, Abi Yahya Zakariya al Anshari al syafi’. Asna al Mathalib  5 : Syarh Raudl al Thalib . Dar al Fikr, 2008.
Khin,  Mushthafa  al. Al  Fiqh  al  Manhaji  ’ala  Madzhab  al  Imam  Asy  Syafi’i,  Jil.  3/ Mushthafa al Khin et.Al . Dar al Kutub al Ilmiyah, 2009.
Makki, Safir. “Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta.” ekonomi. Accessed  February  22,  2021.  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat- corona-15-juta.
Musa Ibrahim al-Ibrahim. Al- Madkhal Ila Ushul Fiqh Wa Tarikh al-Tasyri’ al-Islamy . 1st ed. Oman: Dar al-Ammar, 1989.
NIKODEMUS  MARINGAN.  “Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Legal Opinion 3, no. 3 (2015).
Rosyid,  Haryanto  F.  “Pemutusan  Hubungan  Kerja:  Masihkah  Mencemaskan?” Buletin Psikologi 11, no. 2 (September 29, 2015). https://doi.org/10.22146/bpsi.7463.
Silambi,  Erni  Dwita.  “Pemutusan  Hubungan  Kerja  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  (  Studi Kasus PT.Medco Lestari Papua).” Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial 5, no. 2 (October 20, 2014): 507–16. https://doi.org/10.35724/jies.v5i2.70.
Simanjuntak,  Payaman  J. Pengantar  Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia .  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998.
Sonhaji,  Sonhaji.  “Analisis  Yuridis  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Akibat  Kesalahan  Berat Pekerja.” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 1 (March 3, 2019):
60–78. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.60-78.
Syabir,  Muhammad  Utsman. Al-Madkhol  Ila  Fiqh  al-Muamalat  al  -Maliyah .  Kuwait: Daar an-Nafis, 2004.
Vina  Fadhrotul  Mukaromah.  “Update  Bantuan  Karyawan  Rp  600.000:  6  Syarat Penerima  hingga  Pencairan  Akhir  Agustus  Halaman  all.”  KOMPAS.com. Accessed  February  23,  2021.  https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/ 17/075500965/update-bantuan-karyawan-rp-600.000--6-syarat-penerima- hingga-pencairan.
Vina Fadhrotul Mukaromah, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Airy Tutup, Ini Daftar 6 Perusahaan yang PHK Karyawan karena Corona ", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/08/152300365/airy-tutup- ini-daftar-6-perusahaan-yang-phk-karyawan-karena-corona?page=all.,  Penulis : Vina  Fadhrotul  Mukaromah,  Editor :  Virdita  Rizki  Ratriani,  DowFadhratul Mukarramah,  and  Vina Media.  “Airy  Tutup,  Ini Daftar  6 Perusahaan  yang  PHK Karyawan  karena  Corona.”  KOMPAS.com.  Accessed  February  22,  2021. https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/08/152300365/airy-tutup-ini- daftar-6-perusahaan-yang-phk-karyawan-karena-corona.
Yusuf,  Sri  Dewi.  “Konsep  Penentuan  Upah  Dalam  Ekonomi  Islam.” Al-Ulum 10,  no.  2 (2010): 309–24.
Yusul Qaradlawi. Al-Khashaish Al-Ammah Li Al-Islam . Cairo: Maktabah Wahbah, 1977.
Zuhaili, Wahbah. Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh . Darul Fikr, 2016.
Zuhaily, Wahbah. Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu . Kairo: Dar al-Fikr, 1984.