Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 55-59| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4638.55-59

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia yasawahyuda18@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Pembunuhan dengan mutilasi merupakan perbuatan yang terbilang keji dimana pembunuhan ini dilakukan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian dilanjutkan pemotongan terhadap tubuh korban mulai dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk penghapusan jejak pembunuhan. Mutilasi  jika  dilihat  dalam  hukum  pidana  Indonesia  tidak  diatur  secara  jelas  sehingga  dalam  memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku juga terkadang kurang tetap hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat jika pelaku tidak dihukum seberat-beratnya. Olehkarena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana Indonesia serta  menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan  mutilasi dalam hukum  pidana  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normative  dengan menggunakan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini bersumber pada regulasi yang berhubungan dengan kasus, bahan hukum sekunder penelitian ini bersumber pada buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  metode  mengutip,  meringkas  dan memberi ulasan. Adapun hasil yang didapat dari rumusan masalah tersebut yaitu pengaturan hukum dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi dapat dikaitkan pada pasal 338 dan 340 KUHP serta contoh kasus yang terdapat dalam putusan Nomor: 44/PID.B/2014 /PN Srp Semarapura Klungkung. Kata kunci : Mutilasi, Pembunuhan dan Sanksi pidana,

## Abstract
Murder by mutilation is a fairly heinous act where this murder is carried out by starting with the disappearance of a person's life then followed by the cutting of the victim's body from the head to the whole body. This was done to erase traces of murder. Mutilation when viewed in Indonesian criminal law is not clearly regulated so that in giving sentences to perpetrators it is also sometimes less stable, this results in concern and discomfort among the community if the perpetrator is not punished severely. Therefore, this  research examines the regulation of the crime  of  murder  by  mutilation  in  Indonesian  criminal  law  and  analyses  the  criminal  sanctions  against perpetrators  of  the  crime  of  murder  by  mutilation  in  Indonesian  criminal  law.  The  research  method  used  is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal material of this research is sourced from regulations related to cases, the secondary legal material of this research is sourced from  law  books,  legal  journals.  Data  collection  techniques  using  the  method  of  quoting,  summarizing  and providing reviews. The results obtained from the formulation of the problem, namely the legal arrangements and sanctions imposed on perpetrators of murder by mutilation can be linked to articles 338 and 340 of the Criminal Code  as  well  as  examples  of  cases  contained  in  the  decision  Number:  44/  PID.B/2014  /PN  Srp  Semarapura Klungkung.
Keywords: Criminal Sanctions, Murder and Mutilation.

## I. PENDAHULUAN
Hukum  adalah  sebagai  sendi  kehidupan,  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Ciri-ciri  yang mencerminkan adanya negara hukum itu adalah cenderung menilai perilaku manusia yang bertentangan dengan  norma  hukum.  Maka  dapat  diartikan  hukum  adalah  adanya  suatu  sistem  norma  yang  dapat mengatur  perilaku  dan tingkah  laku  manusia itu  sendiri ( Faramis,  2014:12 ).  Perlunya  norma  hukum yang  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban  dan  kenyamanan  di  kalangan  masyarakat  hal  ini menunjukan bahwa hukum dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial dikarenakan hukum telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Di dalam kehidupan sosial masyarakat pelanggaran yang melanggar aturan hukum dapat dikatakan sebagai kejahatan.
Kejahatan ialah suatu fenomena yang sangat kompleks hal ini dapat dipahami dari banyak sudut pandang,  mungkin  kita  akan  mendengar  pendapat  yang  berbeda  tentang  peristiwa  kriminal  dalam kehidupan kita sehari-hari. (Santoso Toppo,2013;1) Dapat kita lihat banyaknya kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari kekerasan, penganiayaan,  pembunuhan dan lain-lain hal ini sangatlah akan membawa dampak kekhawatiran di kalangan masyarakat sehingga mengajak pemerintah untuk bisa bersama menanggulangi semakin  maraknya  kasus kejahatan yang melanggar nilai kehidupan di masyarakat.
Berbicara  mengenai  pembunuhan,  dahulu  seseorang  melakukan  pembunuhan  dengan  motif yang dapat terbilang cukup biasa dan dalam mengungkap kejahatannya para aparat kepolisian gampang dalam  mengidentifikasi  seseorang  yang  menjadi  korbannya,  akan  tetapi  seiring  berkembangnya peradaban  manusia  dan  ilmu  pengetahuan  terkadang  banyak  adanya  penyimpangan  kejahatan  yang dilakukan oleh manusia sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan dengan adanya siksaan kemudian dibakar bahkan sampai di mutilasi hal ini memang dikatakan perbuatan yang sangat kejam dan di luar nalar manusia.
Kejahatan  Pembunuhan  dengan  mutilasi  merupakan  bentuk  pembunuhan  yang  dapat diklasifikasikan  sangat  keji  dan  juga  tergolong  sangat  langka  ( rare  crime )  yang  dimana  pelaku pembunuhan jenis ini melakukan tindakan yang diawali dengan adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian pelaku pun melanjutkannya dengan pemotongan bagian tubuh korban. Alasan yang menjadi  pemicu  adanya  pembunuhan  mutilasi  ini  diakibatkan  adanya  motif  yang  dimana  biasanya korban  pernah  melakukan  kesalahan  yang  besar  sehingga  mengakibatkan  pelaku  merasa  emosi  dan marah seperti contoh masalah asmara, iri dan perselingkuhan. Pembunuhan mutilasi ini dapat dilakukan oleh si pelaku dengan adanya rencana atau tidak adanya rencana dalam melakukan tindakan nya.
Belakangan  ini  memang  mengenai  pembunuhan  dengan  mutilasi  ini  cukup  banyak  menjadi perbincangan  di  dalam  masyarakat  dikarenakan  perbuatan  yang  dilakukan  sudah  termasuk  sangat kejam.  Jika  kita  lihat  dalam  hukum  pidana  Indonesia  belum  terdapatnya  pengaturan  yang  mengatur secara jelas dan tepat mengenai pembunuhan jenis mutilasi ini, maka dari itu munculah permasalahan dan persoalan baru di kalangan masyarakat dan akademisi yaitu pengaturan hukum mana yang tepat digunakan serta penjatuhan sanksi yang harus diterima terhadap pelaku.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa  Skizofrenia  ( Puspitasari  &  Rofikah,  2019 ).  Dalam  penelitiannya  didapati  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga  menurut ilmu hukum  pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk  sebagian.  Penelitian  selanjutnya  membahas  mengenai  tindak  pidana  pembunuhan  disertai mutilasi  ( Arwani,  2021 ).  Penelitian  ini  betujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Olehkarenyanya  peneliti  memustuskan  untuk  mengkaji  penelitian  ini  dengan  tujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan  mutilasi dalam hukum pidana Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum yang dipakai oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini ialah menggunakan penelitian tipe  hukum  normatif  yaitu  mengkaji  dan  menelaah  hahan  hukum  primer  dan  sekunder  berupa Perundang-Undangan serta Hukum Kepustakaan (Ishaq, 2017) . Pendekatan masalah yang digunakan adalah  Pendekatan  Perundang-Undangan,  Pendekatan  Konseptual  dan  Pendekatan  Kasus.  Bahan hukum primer penelitian ini bersumber pada regulasi yang berhubungan dengan kasus, bahan hukum sekunder penelitian ini bersumber pada buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data  dengan  metode  mengutip,  meringkas  dan  memberi  ulasan  mengenai  persoalan  yang  diangkat dalam penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia
Tindak  pidana  ialah  adanya  sebuah  perbuatan  pidana  yang  dilaksanakan  oleh  manusia  itu  sendiri dimana  hal  itu  bisa  dirumuskan  sebagai  pelanggaran  hukum.  Seseorang  yang  melakukan  perbuatan melanggar hukum itu sendiri harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Adanya suatu kesalahan  yang  diperbuat oleh  seseorang  bisa  dilihat  saat seseorang  itu  membuat  kesalahan, dimana dilihat dalam perspektif masyarakatnya yang menunjukan pandangan normatifnya terhadap kesalahan yang dilakukan ( Hamzah, 1986;22 ).
Bila dilihat dalam KUHP berkaitan dengan pengaturan pembunuhan dengan mutilasi saat ini belum  adanya  ketentuan  hukum  pidana  yang  mengatur  secara  tepat  dan  jelas  mengenai  perbuatan mutilasi ini, Namun demikian terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindakan mutilasi tidak akan bisa dengan begitu saja bebas dalam tindakannya tanpa adanya sebuah hukuman yang mengaturnya.
Perbuatan mutilasi pada dasarnya bisa dilihat dari pengertian mutilasi itu sendiri yaitu adanya pemutilasian  (pemotongan)  terhadap  tubuh  korban  setelah  dimulainya  tindakan  membunuh  atau mencabut nyawa seseorang yang menjadi korbannya, Maka dari itu jelas dan tepat bahwa perbuatan mutilasi ini bisa dikelompokkan sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap nyawa. Mengenai ketentuan dalam pengaturan KUHP, dalam hal ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dan dasarnya saja seperti misalnya mutilasi sebagai tindakan penganiayaan berat dan pembunuhan.
Namun justru dalam kasus-kasus yang telah ada dan terjadi di Indonesia pemutilasian dilakukan lebih  kepada  pelaku  membunuh  yang  menjadi  korbannya,  pada  dasarnya  mutilasi  ialah  termasuk rangkaian kejahatan lanjutan daripada tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatanan dari si pelaku untuk dapat menghapus jejak dari pada pembunuhannya dengan dilakukanlah pemutilasian itu. Maka dalam hal ini KUHP dapat memandang kejahatan mutilasi ini ialah perbuatan pidana yang pada dasarnya terdapat di Pasal 338 dan Pasal 340.
Mengenai  pengaturan  pembunuhan  dengan  mutilasi  yang  dapat  digolongkan  termasuk pembunuhan  dalam  pasal  338  yaitu  dimana  terhadap  bunyi  pasal  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa adanya suatu unsur yang harus  dipenuhi yaitu yang pertama unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam  unsur  ini  tindakan  pembunuhan  itu  dilaksanakan  dengan  perbuatan  yang  disengaja  dimana dilakukanya tindakan  menghilangkan tersebut dan kemudian pelaku dalam hal ini harus mengetahui bahwa  perbuatan  apa  yang  dibuatnya  itu  dapat  menyebabkan  hilangnya  nyawa  seseorang  itu (Prodjodikoro, 2002:22). Setelah itu adanya unsur kedua yaitu dengan sengaja dimana dalam unsur ini pelaku  melakukan  tindakan  pembunuhannya  harus  ketika  kesengajaan  itu  telah  timbul  dan  segera dilakukan.  Maka  dapat  disimpulkan  pengaturan  dalam  pasal  ini  perbuatan  membunuh  itu  dilakukan segera  setelah  terbentuknya  niat  dengan  kesengajaan  itu  tanpa  adanya  pikir  Panjang  yang  dimana mengakibatkan meninggalnya seseorang tersebut.
Kemudian dalam pasal 340 terdapatnya unsur yang dimana adanya pengulangan terhadap unsur yang telah disebutkan pada pasal 338 lantas ditambahkan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu, Penjelasan tentang rencana terlebih dahulu yaitu masuknya suatu unsur perbuatan perencanaan itu perlu terdapatnya  rentan  waktu  cepat  atau  lama  yang  dimana  dalam  hal  ini  dilakukan  dengan  adanya pertimbangan dan pemikiran yang sangat tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mana pelaku juga perlu mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari tindakannya itu dengan suatu keadaan psikologi yang  memungkinkan  untuk  berfikir  apa  untung  dan  rugi  dalam  perbuatan  yang  telah  dilakukan  itu. ( Iriyanto  &  Halif,  2021 ).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  dalam  pasal  ini  perbutan membunuh  itu  tidak  seketika  langsung  dilakukan  seperti  pada  pembunuhan  biasa  melainkan  harus dilaksanakan  dengan  terencana  terlebih  dahulu  yang  mana  ketika  sudah  ada  timbulnya  niatan  untuk dilakukan  pembunuhan  tersebut  terdapatnya  tempo  waktu  cukup  panjang  yang  diperlukan  untuk  si pelaku dengan suasana tenang berfikir bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.
Pembunuhan dengan mutilasi ini jika dilihat dari pengaturan pasal  di atas terhadap rumusan serta  unsur  yang  terdapat  di  dalamnya,  maka  pembunuhan  jenis  ini  dapat  diklasifikasikan  kedalam pembunuhan  biasa  dan  berencana.  Hanya  saja  yang  menjadi  pembeda  yaitu  adanya  tindakan pemotongan  tubuh  korban  yang  mana  hal  ini  hanya  dipandang  sebagai  penghapusan  jejak  daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal pengungkapan kasusnya oleh pihak kepolisian.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia
Kejahatan di dalam kehidupan manusia ialah suatu fenomena sosial yang akan terus ada dan dihadapi oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam hal ini perlunya pemberian penjatuhan hukuman secara tegas bagi  mereka  yang  melakukan  suatu  tindakan  kejahatan,  adanya  penjatuhan  hukuman  bagi  pelaku kejahatan  adalah  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  pemberian  penjatuhan  hukuman  tersebut merupakan  suatu  akibat  hukum  yang  harus  diperoleh  terhadap  seseorang  yang  melakukan  suatu tindakan pidana. Akibat hukum itu biasanya dinyatakan dalam bentuk hukuman dan sanksi pidana.
Berbicara mengenai sanksi pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu hukuman berisikan penderitaan atau nestapa dimana hal tersebut memang harus dan sengaja dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar norma hukum karena dapat membahayakan Kenyamanan serta ketertiban masyarakat umum (M. Sholehuddin,2003;51). dan juga merupakan suatu adanya kausal sebab akibat yang mana sebab ialah kasusnya sedangkan akibat ialah hukuman yang didapat. Maka secara otomatis seseorang yang melakukan perbuatan melanggar tentu saja akan mendapatkan akibat dari perbuatannya itu berupa penjatuhan sanksi pidananya.
Di  dalam  hukum  pidana  terdapatnya  sasaran  yang  bisa  dituju  yaitu  berupa  orang  terbatas dengan orang itu yang dapat menimbulkan adanya suatu sebab dan akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka dapat dilihat hal tersebut lebih ditujukan pada subjek hukumnya, ( Chairul Huda,2006;39 ). Dalam hukum pidana terdapatnya subjek tindak pidana itu sendiri dapat dilihat dari dua hal yaitu yang pertama siapa yang melaksanakan tindak pidana itu, kemudian yang kedua siapa yang  harus  dipertanggungjawabkan  dan  dituntut  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan.  Adanya pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul apabila subjek hukum hukum pidana sebelumnya telah melakukan  suatu  perbuatan  pidana,  tidak  mungkin  mengadili  seseorang  tanpa  terlebih  dahulu melakukan suatu perbuatan pidana.
Mengenai  pembunuhan  mutilasi  ini  sanksi  yang  tepat  diberikan  terhadap  pelaku  dapat dikenakan  ketentuan  dalam  pasal  340 KUHP.  Bahwa  dapat  dinyatakan  dalam  pasal  ini  menunjukan dengan  sangat  jelas  terdapatnya  rencana  terlebih  dahulu,  maka  dalam  hal  ini  pembunuhan  dengan mutilasi  dilakukan  dengan  sudah  terencana  dengan  suasana  yang  tenang  memikirkan  dan  mengatur rencana bagaimana cara untuk membunuh si korban kemudian bagaimana cara untuk menghapus jejak pembunuhan maka dari itu dilakukanlah pemutilasian dengan pemotongan keseluruhan tubuh korban kemudian dibuang secara terpisah. Maka dari itu dapat dijatuhi dengan hukuman yang sesuai dengan bunyi pasal tersebut.
Jika dilihat dari kasus yang ada memang pembunuhan dengan mutilasi ini dilakukan dengan pertimbangan adanya rencana terlebih dahulu, Sebagaimana contoh Kasus pembunuhan mutilasi yang terdapat  di  Putusan  Nomor  44/PID.B/2014  PN/SRP  Pengadilan  Negeri  Semarapura  Klungkung. Kejadian bermula dikarenakan adanya persoalan asmara yang dimana ketika terdakwa datang ke kos korban dengan menggunakan sepeda motor untuk menemuinya, sebab sebelumnya selama kurang lebih 2  hari  terdakwa  tidak  sempat  menemui  korban  di  kosnya..  Hal  itu  disebabkan  terdakwa  saat  itu menginap  di  rumah  si  istri  terdakwa,  mendengar  hal  tersebut  korban  merasa  marah  lalu  terjadilah pertengkaran diantara mereka. Korban mengambil sebuah pisau yang ada di dalam kosnya yang dimana digunakan untuk membunuh istri si terdakwa, melihat hal itu terdakwa langsung menghalangi niatan korban untuk membunuh istrinya tersebut dengan mendorong kepala korban ke tembok hingga korban pingsan,  setelah  itu  terdakwa  keluar  lalu  membuka  jok  sepeda  motornya  untuk  mengambil  sebuah gulungan kain dengan gerak gerik seperti kebingungan dan mengamati di sekitar kurang lebih 10 menit.
Kemudian  terdakwa  masuk  untuk  menemui  korban  yang  dimana  korban  saat  itu  sudah terbangun lalu terdakwa langsung menjerat leher si korban hingga menyebabkan kematian. Terdakwa juga  berfikir  untuk  memotong-motong  tubuh  korban  dengan  tujuan  menghapus  jejak  menggunakan sebuah pisau, setelah itu dilakukanlah pemotongan dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuh korban dan dibuang di beberapa tempat berbeda. Berdasarkan kasus di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung memvonis pelaku dengan pasal 340 KUHP.
Sanksi  terhadap  pelaku  pembunuhan  dengan  mutilasi  memang  sangat  tepat  jika  diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 340 hal ini akan bisa memberikan rasa adil bagi korban dan keluarganya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sudah termasuk dikategorikan sangat keji, dan di lingkungan  masyarakat  pun  juga  akan  mendapatkan  rasa  aman  jika  pembunuhan  jenis  ini  diberikan
hukuman seberat-beratnya, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, otomatis pelaku juga akan mendapatkan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya kemudian tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang serupa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan  mutilasi  dapat  dilihat  pada  dasarnya  mutilasi  ialah  termasuk  rangkaian  kejahatan  lanjutan daripada tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatanan dari si pelaku untuk dapat menghapus jejak dari pada pembunuhannya dengan dilakukanlah pemutilasian itu. Maka dalam hal ini KUHP dapat memandang kejahatan mutilasi ini ialah perbuatan pidana yang pada dasarnya terdapat di Pasal 338 dan Pasal  340.  Sanksi  pidana  yang  bisa  diberikan  terhadap  pelaku  pembunuhan  dengan  mutilasi  dapat dikenakan  sanksi  dalam  Pasal  340  KUHP.  Penjatuhan  pasal  tersebut  terhadap  pelaku  pembunuhan dengan mutilasi ini sangatlah tepat mengingat pembunuhan itu dilakukan dengan cara- cara yang sangat keji dan juga dilakukan dengan sebuah perencanaan sebagaimana contoh kasus pembunuhan mutilasi yang ada di Indonesia terdapat dalam kasus Putusan Nomor 44/PID.B/2014 PN/SRP Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung.Terhadap kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung memvonis pelaku dengan pasal 340 dikarenakan terpenuhi adanya unsur-unsur rencana terlebih dahulu.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini, peneliti berharap bagi masyarakat, perlu adanya  pemberian sosialisasi hukum khususnya  kepada  masyarakat  awam  dalam  rangka  untuk  menyadari  perbuatan  mana  saja  memiliki unsur  larangan  dan  tidaknya  oleh  hukum.  Sehingga  munculnya  kesadaran  masyarakat  untuk  bisa mematuhi aturan-aturan hukum yang telah ada. Sedangkan, bagi aparat penegak hukum, perlu adanya ketelitian, kecermatan dan keseriusan untuk menggali fakta-fakta yang ada dalam rangka mengungkap kasus  pembunuhan  mutilasi  ini  mengingat  pembunuhan  ini  dilakukan  untuk  menghapus  jejak pembunuhan.  Hal  ini  sangat  perlu  diperhatikan  agar  nantinya  pemberian  hukuman  terhadap  pelaku sesuai  dengan  apa  yang  telah  diperbuatnya  dan  di  hukum  dengan  seadil-adilnya  sehingga  pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatannya tersebut.

## DAFTAR BACAAN
Arwani, P. W. (2021). Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi . Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti Tegal. Faramis, F. (2014). Pengantar Ilmu Hukum . Raja Grafindo, Jakarta. Hamzah, A. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta. Huda,  C.  (2006). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa  Kesalahan :  tinjauan  kritis  terhadap  teori  pemisahan  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban pidana . Jakarta : Prenada Media.
Iriyanto,  E.,  &  Halif.  (2021).  Unsur  Rencana  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana. Jurnal  Yudisial , Vol.14 (1).
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabet . Sinar Grafika : Bandung. Santoso, T. (2002). Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sholehuddin,  M.  (2003). Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track  System  dan Implementasinya . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Prodjodikoro, W. (2002). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Refika Aditama, Bandung.
Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. Recidive , Vol.8 (2).