## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Joyo Mulyo
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum: Hukum Pidana, Universitas Kristen Indonesia Email: Jmulyo34@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Gratifikasi, Vonis Bebas, Pidana Korupsi Ketidaksesuaian  penerapan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ialah  penjatuhan  putusan  bebas  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum.  Ketentuan  hukum  mengenai  gratifikasi  yang  telah  ditetapkan  dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juncto Pasal  64  ayat  (1)  KUHP,  oleh  karena  unsur  "memberi"  dalam  dakwaan  kesatu tidak  terbukti  maka  unsur  "memberi"  dalam  dakwaan  kesatu  berlaku  secara mutatis  mutandis  terhadap  pertimbangan  unsur  "memberi"  dakwaan  kedua terutama  dalam  substansi  pengertian  gratifikasi.  sanksi  pidana,  dan  kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum  sesuai  dicapai,  yaitu  dengan  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Suap memiliki  definisi  adanya  hubungan  sebab  akibat  dari  perbuatan  yang mengakibatkan  atau  mempengaruhi  seseorang  dalam  jabatannya  sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal  balik  perbuatan.  Dengan  adanya  pembedaan  jelas  antara  perbuatan  suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut. Begitu pula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya  Pemberi  Gratifikasi  sebagaimana  Pasal  12  B  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  sama  seperti  penerima gratifikasi.  Dengan  demikian  efek  aturan  dapat  dirasakan  seimbang  karena memusnahkan supplay and demand dari perbuatan yang dilarang.
ABSTRACT Keywords: Gratification, Free Verdict, Corruption The discrepancy in the application of the law in accordance with the provisions of the Corruption Crime Eradication Law is the imposition of an acquittal at the Central Jakarta District Court with an issue raised by the Public Prosecutor. The legal provisions regarding gratuities that have been stipulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication  of  Corruption  Crimes  juncto  Article  64  paragraph  (1)  of  the Criminal  Code,  because  the  element  of  "giving"  in  the  first  indictment  is  not proven  then  the  element  of  "giving"  in  the  first  indictment  applies  mutatis mutandis to the consideration of the element of "giving" in the second indictment, especially in the substance of the notion of gratification. criminal sanctions, and the qualifications of the giver and recipient of gratuities, so that optimization of application and law enforcement is achieved, namely with a sense of justice and
legal certainty. Bribery has a definition of a causal relationship from an act that results in or influences a person in his position as a state administrator for the interests of the bribe giver. Meanwhile, gratification should only be a gift, without having to associate any reciprocal actions. With a clear distinction between acts of  bribery  and  pure  gratuities  that  do  not  lead  to  bribery,  the  weight  of  the sentence against this is determined. Likewise for the giver of gratification, if it is said to be a bribe, it must be clear how much punishment will be given to him. For example, the Giver of Gratification as referred to in Article 12 B of Law no. 31  of  1999  as  amended  by  Law  no.  20  of  2001  concerning  the  Eradication  of Corruption Crimes is the same as the recipient of gratuities. Thus the effect of the rules  can  be  felt  in  balance  because  it  destroys  the  supply  and  demand  of prohibited actions

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  yang  dapat  diartikan  bahwa Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum (Indonesia & Indonesia, 1945). Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat (Nurhayati, 2020). Hukum memiliki arti penting  dalam  aspek  kehidupan  setiap  masyarakat  di  Indonesia.  Seluruh  tindakan  masyarakat diatur  oleh  hukum,  setiap  aspek  mempunyai ketentuan, aturan dan peraturannya masing-masing. Salah  satu  bidang  hukum  adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana  merupakan  aturan  dasar  yang dianut  oleh  negara      untuk  menegakkan  hukum,  yaitu  dengan  melarang  apa  yang  bertentangan dengan  hukum  dan  mengenakan  suatu  penderitaan  kepada  yang  melanggar  larangan  tersebut. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut disebut tindak pidana (Agus Rusianto, 2016).
Tindakan  korupsi  di  Indonesia  mayoritas  berbentuk  suap  dan  gratifikasi.  Sedangkan tindakan  korupsi  lain  yang  juga  sering  terjadi  di  Indonesia  diantaranya  yaitu  penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pencucian uang, perizinan dan pungutan-pungutan liar. Korupsi menimbulkan  akibat  yang  besar  terhadap  keutuhan  Bangsa  Indonesia  seperti  rasa  persatuan menurun,  kualitas  layanan  buruk,  anggaran  tidak  efisien,  pertumbuhan  ekonomi  rendah,  serta kurangnya investasi. Dan apabila sering terjadi maka budaya korupsi akan terus berkembang dan merusak  mental  generasi  muda.  Lemahnya  pendidikan  agama,  moral,  dan  etika,  serta  adanya tuntutan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi (Hamzah, 2005).
Langkah-langkah  pemberantasan  korupsi  masih  terhambat  sampai  sekarang.  Penerapan Undang-Undang ini pada suatu tindak pidana korupsi yang secara konkret sudah memenuhi setiap unsurnya,  sering  kali  mengalami  ketidaksesuaian  penerapan  baik  dari  hakim,  jaksa  maupun penasehat hukum. Korupsi dalam praktiknya juga sering kali bersinggungan dengan administrasi atau perdata yang sering menyulitkan dalam memutus perkara tersebut. Terlebih apabila pelaku tindak  pidana  korupsinya  adalah  Pejabat  Publik  yang  selalu  menyebabkan  perbedaan  pendapat dari  para kalangan hukum. berdasarkan dalam KUHPidana dan  Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

## Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  tersebut  berbuat

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena  atau berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan  atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  pemberian  atau  janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 64 ayat (1)
“Jika antara perbuatan,  meskipun masing-masing merupakan kejahatan  atau pelanggaran, ada  hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana,
jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Salah  satu  ketidaksesuaian  penerapan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan lepas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa SAMIN  TAN  dengan  persoalan  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  yang  pada  pokok  sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa SAMIN TAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Pasal  64  ayat  (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama (Atmasasmita, 2004).
Bahwa Terdakwa SAMIN TAN selaku pemilik PT Borneo Lumbang Energi & Mental Tbk. ( PT BLEM) yang bergerak dibidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Asmin Kolaindo Tuhup ( PT AKT) yang juga bergerak dibidang pertambangan batubara, pada  tanggal  03  Mei  2018,  17  Mei  2018  dan  tanggal  22  Juni  2018  atau  setidak-tidaknya  pada waktu-waktu tertentu tahun 2018, bertempat dikantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat yang merupakan daerah hokum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  berwenang  mengadili  perkara  ini,  Telah melakukan  beberapa  perbuatan  yang  ada  hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  dipandang sebagai  perbuatan    berlanjut  berupa  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  yaitu  memberi  uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara  yaitu  kepada  ENI  MAULANI  SARAGIH  selaku  Anggota  Komisi  VII  DPR  RI  periode tahun 2014 s.d 2019. Sdr ENI MAULANI SARAGIH membantu Terdakwa terkait permasalahan Pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi 3 anatara PT AKT  dengan  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  di  Kalimantan  Tengah (Simanjuntak, 2011).
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  dalam  menjatuhkan  putusan,hakim  harus  mempunyai alasan alasan dalam mempertimbangan suatu perkara dan memeberikan implikasi hukum terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa. Sehubungan dengan hal itu, maka mendorong penulis untuk mengkaji  putusan  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  dengan  judul  :  Analisis  Yuridis  Putusan Bebas  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  (Study  Kasus  Putusan  Nomor  37/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Jkt Pst).

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statue approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach) ,  Hal  ini  dikarenakan  Penulis  menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Penelitian hukum yang akan digunakan  adalah  penelitian  hukum  yang  bersifat  Yuridis  Normatif  dengan  pertimbangan  dan analisis permasalahan hukum terkait Putusan Bebas Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  pemaparan  penulisan  hukum  ini  adalah  studi dokumen (studi kepustakaan).
Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah  dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang  sesuai  konteks  permasalahan  penelitian.  Setelah  pengolahan  data  selesai,  maka  dilakukan analisis  data.  Setelah  itu  dilakukan  analisis  kualitatif,  artinya  hasil  penelitian  ini  dideskripsikan dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat  yang  mudah  dibaca  dan  dimengerti  untuk diinterprestasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.

## Kronologis
Bahwa Terdakwa SAMIN TAN selaku pemilik PT. Borneo Lumbung Energi & Mental Tbk (PT BLEM) yang bergerak dibidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak dibidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei dan tanggal 22 Juni 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan  I  No.  2  Jakarta  Pusat  atau  setidak-tidaknya  di  tempat-tempat  tertentu  yang  masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadil;an Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  yaitu  memberi  uang  sejumlah    Rp.  5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode  tahun  2014  s.d  2019  yang  diangkat  berdasarkan  Petikan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  :  92/P  tahun  2-14  tanggal  30  September  2014  tentang  Peresmian  ENI MAULANI  SARAGIH  dalam  Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Massa  Jabatan  Tahun 2014-2019 dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyeleggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya ENI MAULANI SARAGIH selaku  Anggota  Komisi  VII  DPR-RI  membantu  terdakwa  terkait  permasalahan  pemutusan Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  Generasi  3  antara  PT  AKT dengan  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  di  Kalimantan  Tengah,  yang

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
bertentangan dengan kewajiban  ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 81 huruf g Undang-undang RI. No. 17 tahun 2014 tentang Majlis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. PAsal 12 huruf g Peraturan DPR RI No 1 tahun 2014 tentang Tata tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan  DPR RI No 3 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan  DPR RI No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI  serta  bertentangan  dengan  kewajiban  Terdakwa  selaku  Penyelenggara  Negara  sebagaimana diatur  dalam  pasal  5  angka  4  dan  angka  6  Undang-undang  RI  No  28  tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa  terdakwa  merupakan ulmate  beneficiary  owner (UBO)  atas  PT  BLEM  yang merupakan  holding  company,  dengan  anak  perusahaan  diantaranya  PT  Asmin  Koalindo  Tuhup (PT AKT) bergerak di bidang pertambangan batubara dengan tambang di Kabupaten Murung Raya Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  PT  Borneo  Mining  Cervices  (PT  BMS)  bergerak  dibidang penyewaan alat berat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya  pada  tanggal  17  Mei  2018,  bertempat  di  lantai  5  Gedung  Menara  Merdeka Jakarta,  TAHTA  MAHARAYA  bertemu  dengan  NENIE  AFWANI  dan  INDRI  SAVANTI PURNAMASARI, Pada kesempatan itu INDRI SAVANTI PURNAMASARI dengan disaksikan oleh  NENIE  AFWANI  memberikan  dua  tas  jingjing  olahraga  merek  Nike  yang  berisi  uang sejumlah  Rp.  2.800.000.000,00  (dua  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  kepada  TAHTA MAHARAYA bahwa dirinya kesulitan melakukan penukaran mata uang, sehingga uang disiapkan secara bertahap dan agak lama, selanjutnya TAHTA MAHARAYA menyerahkan dua tas berisi uang tersebut kepada ENI MAULANI SARAGIH di rumah ENI MAULANI SARAGIH;
Bahwa  setelah  menerima  uang-uang  tersebut  yang  seluruhnya  berjumlah  RP. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pada tanggal 2 Juni 2018, ENI MAULANI SARAGIH mengiri pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan “ Pak Samin, kemarin saya terima dari Mba Neni 4M…. terimakasih yang luar biasa ya….”
Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018, ENI MAULANI SARAGIH mengirim WA kepada NENIE AFWANI guna meminta tambahan uang kepada terdakwa untuk kepentingan Suami dari ENI MAULANI SARAGIH terkait Pilkada Kabupaten Temanggung. atas permintaan itu NENIE AFWANI  menyampaikan  akan  memberitahukan  hal  itu  kepada  Terdakwa.  Selanjutnya  ENI MAULANI SARAGIH juga mengirim pesan WA kepada terdakwa yang berbunyi “ Pak Samin untuk  Pilkada  boleh  dong  ditambahin…  atau  pake  dulu  nanti  fi  balikin…  survey  sudah bagus … jd harus kenceng terus”;
Pada  tanggal  22  Juni  2018  untuk  memenuhi  permintaan  ENI  MAULANI  SARAGIH tersebut,  NENIE  AFWANI  menyuruh  TAHTA  MAHARAYA  datang  ke  kantor  PT  AKT. Selanjutnya TAHTA MAHATAYA menerima uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) yang diseimpan di tas jingjing olahraga merek nike dari seorang laki-laki berkulit putih dan TAHTA MAHARAYA sempat menandatangani secarik kertas tanda terima bertuliskan “buah 1 K”, yang disodorkan oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya tas berisi uang tersebut TAHTA MAHARAYA serahkan kepada ENI MAULANI SARAGIH;
Setelah itu, Terdakwa tetap melanjutkan upayanya untuk menyelesaikan permasalahan PT AKT,  antara  lain  memantau  perkembangan  legal  opinion  terkait  PT  AKT  dari  JAMDATUN

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Kejaksaan RI dan tetap melakukan komunikasi dengan Kementrian ESDM dengan difasilitasi oleh ENI MAULANI SARAGIH;
Bahwa  perbuatan  terdakwa  memberi  uang  sejumlah  Rp.  5.000.000.000,00  (  lima  miliar rupiah)  kepada  ENI  MAULANI  SARAGIH  dengan  maksud  agar  ENI  MAULANI  SARAGIH selaku anggota Komisi VII DPR RI membantu terdakwa dalam permasalahan pemutusan PKP2B Denerasi  3  antara  PT  AKT  dengan  Kementrian  ESDM  bertentangan  dengan  kewajiban  ENI MAULANI SARAGIH selaku anggota Komisi VII DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 81 huruf g Undang-undang RI No. 17 tahun 2014 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI No 1 tahun 2014 tentang Tata tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah  dan  terakhir  dengan  Peraturan  DPR  RI  No  3  tahun  2016  tentang  Perubahan  kedua  atas Peraturan  DPR  RI  No  1  tahun  2015  tentang  Kode  Etik  DPR  RI  serta  bertentangan  dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka  6  Undang-undang  RI  No  28  tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## Dakwaan
Bahwa Terdakwa diajukan keperidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa SAMIN TAN selaku pemilik PT. Borneo Lumbung Energi & Mental Tbk (PT BLEM) yang bergerak dibidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak dibidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei dan tanggal 22 Juni 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan  I  No.  2  Jakarta  Pusat  atau  setidak-tidaknya  di  tempat-tempat  tertentu  yang  masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadil;an Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  yaitu  memberi  uang  sejumlah    Rp.  5.000.000.000,00  (  lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode  tahun  2014  s.d  2019  yang  diangkat  berdasarkan  Petikan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  :  92/P  tahun  2-14  tanggal  30  September  2014  tentang  Peresmian  ENI MAULANI  SARAGIH  dalam  Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Massa  Jabatan  Tahun 2014-2019 dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyeleggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya ENI MAULANI SARAGIH selaku  Anggota  Komisi  VII  DPR-RI  membantu  terdakwa  terkait  permasalahan  pemutusan Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  Generasi  3  antara  PT  AKT dengan  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  di  Kalimantan  Tengah,  yang bertentangan dengan kewajiban  ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 81 huruf g Undang-undang RI. No. 17 tahun 2014 tentang Majlis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. PAsal 12 huruf g Peraturan DPR RI No 1 tahun 2014 tentang Tata tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan  DPR RI No 3 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan  DPR RI No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
RI  serta  bertentangan  dengan  kewajiban  Terdakwa  selaku  Penyelenggara  Negara  sebagaimana diatur  dalam  pasal  5  angka  4  dan  angka  6  Undang-undang  RI  No  28  tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa  terdakwa  merupakan ulmate  beneficiary  owner (UBO)  atas  PT  BLEM  yang merupakan  holding  company,  dengan  anak  perusahaan  diantaranya  PT  Asmin  Koalindo  Tuhup (PT AKT) bergerak di bidang pertambangan batubara dengan tambang di Kabupaten Murung Raya Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  PT  Borneo  Mining  Cervices  (PT  BMS)  bergerak  dibidang penyewaan alat berat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Saputra, 2018).

## Fakta-Fakta Hukum
Bahwa  terdakwa  merupakan ulmate  beneficiary  owner (UBO)  atas  PT  BLEM  yang merupakan  holding  company,  dengan  anak  perusahaan  diantaranya  PT  Asmin  Koalindo  Tuhup (PT AKT) bergerak di bidang pertambangan batubara dengan tambang di Kabupaten Murung Raya Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  PT  Borneo  Mining  Cervices  (PT  BMS)  bergerak  dibidang penyewaan alat berat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Mahardi & Yanto, 2019) .
Bahwa  PT  AKT  mempunyai  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Tambang  Batubara  (PKP2B) atau coal contract  of work (CCOW) dengan Pemerintah RI melalui Departemen  Pertambangan (saat  ini  bernama  kementrian  ESDM)  yang  memberikan  hak  bagi  PT  AKT  untuk  melakukan kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Marung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 40.000 (empat puluh ribu ) hektar, manun sejak bulan oktober 2017 diterbitkan Surat Kepetusan  Mentri  ESDM  No.  3174K/30/MEM/2017  tanggal  19  oktober  2017  mengenai pengakhiran  (terminasi)  PKP2B  tersebut  berakibat    PT  AKT  tidak  bisa  lagi  menambang  dan menjual  hasil  tambang  batubaranya,  alas  an  terminasi  adalah  karena  PT  AKT  dianggap  telah melakukan pelanggaran atas PKP2B dimaksud berupa menjaminkan PKP2B tersebut pada tahun 2012  kepada  Bank  Standar  Chartered  Cabang  Singapura  terkait  pinjaman  PT  BLEM  sejumlah USD 1.000.000.000,00 (satu miliar dollar Amerika Serikat).

## Pertimbangan Hakim
Menimbang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperolehan fakta-fakta hokum sabagai berikut:
1. Berdasarkan  Terdakwa  merupakan ultimate  beneficiary  owner (UBO)  atas  PT  BLEM  yang merupakan holding company, dengan anak perusahaan diantaranya PT Asmin Koalindo Tuhup (PT  AKT)  bergerak  dibidang  pertambangan  batubara  dengan  lokasi  tambang  di  Kabupaten Marung  Raya,  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  PT  Borneo  Mining  Services  (PT  BMS) bergerak dibidang penyewaan alat berat juga di Kabupaten Murung Raya.
2. Bahwa Terdakwa Samin Tan adalah orang yang mendirikan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) pada tahun 2007, terdakwa selaku Direktur Utama sejak tahun 2007 sempai dengan tahun 2011, pada awal tahun 2011 Terdakwa mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama di PT AKT, dan jabatan diganti  oleh KEN ALLAN BAGUS WARDANA selaku Direktur Utama dan dibantu Direktur lainnya SYAHRUNSYAH, terdakwa sudak tidak lagi mengendalikan PT AKT.

## Unsur setiap orang
Menimbang,  bahwa  pengertian  “setiap  orang”  dalam  tindak  pidana  korupsi  telah  diatur dalam  pasal  1  angka  3  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  1999  tentang

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Pemberantaasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau termasuk korporasi.
Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara Negara:
Meninbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  ketentruan  dalam  pasal  1  angkat  2  Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantaasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang  nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” adalah:
1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4) Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  suatu  korporasi  yang  menerima  bantuan  dari keuangan negara atau daerah
5) Ornag yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau rakyat.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  tentang  siapa  saja  yang  termasuk  sebagai  Penyelenggara Negara  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni meliputi (Sedarmayanti & Rahadian, 2018) :
1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3) Mentri
4) Gubernur
5) Hakim
6) Pejabat lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## Putusan/Vonis Majlis Hakim
Memperhatikan,  Pasal  191  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun 1981  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantaasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI
1) Menyatakan  Terdakwa  SAMIN  TAN  tersebut  diatas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan baik dalam dakwaan alternative pertama maupun dalam dakwaan alternative kedua;
2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut;
3) Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahana;
4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5) Menetapkan barang bukti berupa;
6) Membebankan biaya perkara kepada negara;
Demikian  diputusan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majlis  Hakim  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh  kami  PANJI  SURONO,  S.H.,  M.H.  selaku  Hakim  Ketua,  TEGUH  SANTOSO,  S.H.  dan Hakim  Ad  Hoc  SUKARTONO,  S.H.,M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang diucapkan  dalam  siding  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Senin,  tanggal  30  Agustus  2021,  oleh Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  ALDINO HERYANTO, S.H., M.H Panitra Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Team Penasehat Hukumnya .

## Kasus Posisi Putusan Kasasi Perkara Nomor: Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 Dakwaan
Terdakwa  diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang• Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal  64 ayat  (1) KUHP.

## Tuntutan Penuntut Umum
Membaca  Tuntutan  Pidana  Penuntut  Umum  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tanggal  16 Agustus 2021 sebagai berikut:
1) Menyatakan  Terdakwa  SAMIN  TAN  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  juncto  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHPidana  sebagaimana  dalam  Dakwaan Alternatif Pertama;
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  SAMIN  TAN  dengan  pidana  penjara  selama  3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda  sebesar  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  subsidair  pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4) Menetapkan barang bukti berupa: (Terlampir hal 2)

## Pertimbangan Hakim
Membaca  Memori  Kasasi  tanggal  9  September  2021  dari  Penuntut  Umum  pada  Komisi Pemberantasan  Korupsi  tersebut  sebagai  Pemohon Kasasi  yang  diterima  di  Kepaniteraan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada  tanggal    9 September 2021;

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain  daripada Mahkamah  Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum  dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;
Menimbang  bahwa  akan  tetapi  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  selaku  badan  Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang- undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal  28 Maret  2013 yang menyatakan frasa " Kecuali  Terhadap  Putusan  Bebas "  dalam  Pasal  244  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  maka Mahkamah  Agung  berwenang  memeriksa  permohonan  kasasi  terhadap  putusan  bebas; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi  selengkapnya  termuat  dalam  berkas  perkara.  Menimbang  bahwa  terhadap  alasan  kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## Putusan/Vonis Hakim
Mengadili
1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
2. Membebankan  biaya  perkara  pada  seluruh  tingkat  peradilan  dan  pada  tingkat  kasasi dibebankan kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9  Juni  2022  oleh  Dr.  H.  Suhadi,  S.H.,  M.H.,  Ketua  Kamar  Pidana  yang  ditetapkan  oleh  Ketua Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,  Suharto,  S.H.,  M.Hum.  dan  H.  Ansori,  S.H.,  M.H., Hakim Agung dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagaiHakim- Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan tanggal  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  yang  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota  serta  Dwi  Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Analisa Kasus
Dalam  uraian  dijelaskan  bahwa  kronologis,  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  tuntutan  dan pertimbangan  hakim  serta  pada  akhirnya  menjatuhkan  Vonis  Bebas  kepada  Terdakwa  dalam putusan  37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.  Jkt.Pst,  sehingga  menurut  hemat  penulis  menganalisis  dari beberapa aspek sebagai berikut:

## Dakwaan/ Tuntutan Penuntut Umum
Bahwa pendapat penulis dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum dari sisi pembuktian sudah tepat dan benar sedangkan dalam menyusun dakwaan baik primer maupun subsidair dapat membuktikan  sehingga  perbuatan  terdakwa  telah  terbukti  dan  sah  memenuhi  unsur-unsur  dari Tindak Pidana Korupsi yakni, unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian  rupa  sehingga  dipandang  sebagai  perbuatan  berlanjut  berupa  memberi  atau menjanjikan  sesuatu  yaitu  memberi  uang  sejumlah  Rp.  5.000.000.000,00  (  lima  miliar  rupiah) kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara”,    berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang berkaitan  dengan  kewenangan  atau  jabatan,  sehingga  pemberi  suap  itu  dimaksudkan  supaya penerimanya menyalahgunakan kewenangan, maka tentu delik suap merupakan delik berpasangan teorinya disebut noodzakelijke deelneming penyertaan mutlak perlu, artinya ada pemberi suap aktif

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
dan ada penerimanya pasif. maka ditemukannya consensus , adanya deal , adanya meeting of mind antara pemberi dan penerima, bahwa si pemberi bermaksud sesuatu dengan pemberiannya yaitu adanya perbuatan menyalahgunakan kewengannya dari si penerima. begitupun sebaliknya bahwa penerima  pun  paham  bahwa  pemberian  itu  dimaksudkan  supaya  dia  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatan k (Hartanti, 2007).

## Analisa Pertimbangan dan Vonis Hakim
Menurut  Analisa  penulis  berpendapat  bahwa  hakim  tidak  mendukung  tuntutan  yang diajukan  jaksa  penuntut  umum,  menurut  penulis,  pertimbangan  hakim  yang  demikian  adalah keliru, karena Menurut majelis hakim, pasal 12 B Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dakwaan Samin Tan bukanlah delik suap melainkan delik gratifikasi, maka tidak mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi pihak yang memberikan gratifikasi.
Karena menurut Analisa bahwa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk gratifikasi  tidak dirancang untuk juga  menjadi  tindak pidana suap, gratifikasi  menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggat waktu yang ditentukan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Alangkah  ironi  jika  merujuk  kepada  Terdakwa  Eni  Maulani  Saragih  melanggar  pasal  12 huruf B ayat (1) bahwa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi divonis 6 tahun penjara  dengan  pasal  penerimaan  gratifikasi  sejumlah  5  Miliar  yang  salah  satunya  berasal  dari Samin  Tan.  Sehingga  Pemberi  dan  penerima  pastilah  memiliki  maksud  dan  tujuan.  Ketika seseorang memberi tentulah memiliki tujuan baik yang bersifat transaksional langsung, maupun tidak  langsung.  Dengan  demikian  ada  keseimbangan  frekuensi  antara  pemberi  dan  penerima, kecuali  apabila  dalam  konteks  pemberian  tersebut  ditujukan  untuk  umum  sepertihalnya  hidah maupun  wakaf,  pemberi  dan  penerima  tentunya  tidak  bersifat  melawan  hukum  karena  tidak ditujukan pada kewenangan yang diemban oleh penyelenggara negara.
Begitupula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, maka harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Seperti halnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  sama  seperti  penerima  gratifikasi. Dengan demikian  efek  aturan tersebut  dapat  dirasakan seimbang karena  memusnahkan supplay and  demand dari  perbuatan  yang  dilarang.  Hal  ini  yang  ditujukan  dari  suatu  perbuatan  yang dilarang Undang-undang, tidak parsial hanya menghukum si penerima saja serta bisa antara suap dan Gratifikasi yang tidak mengarah pada suap (Nugroho, 2019).

## KESIMPULAN
Penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan deskripsi yang dikemukakan dalam penelitian ini  sebagaimana  yang  telah  di  jelaskan  dan  di  uraikan  mengenai  gratifikasi  pada  bab-bab sebelumnya sebagai akhir dan penutup, yaitu sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun  2001  jo.  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Kitab  Undang-Undang  Pidana.  Korupsi  sebagai  suatu  perbuatan  yang  melawan hukum bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain, dari perbuatan itu, setiap orang yang dalam hal ini para pejabat Negara yang melakukan perbuatan tersebut dikatakan telah melakukan tindakan korupsi, dengan beberapa unsurnya seperti penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya saat menjalankan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang. Kedua, Sebagai salah satu dasar pertimbangan Majlis Hakim dalam Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt

## Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Pst.,  Bahwa  pasal  12  B  bukan  merupakan  delik  suap,  melainkan  delik  Gratifikasi  maka  sangat tidak mungkin sekali dalam hal Gratifikasi itu diadakan pidana bagi yang memberikan. Sejak awal Undang-undang KPK dibentuk, Gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap. Perwujudan  delik  Gratifikasi  menjadi  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilarang  terjadi  pada  saat penerima  Gratifikasi  tidak  melapor  hingga  lewatnya  tenggang  waktu  yang  ditentukan  oleh Undang-undang.
Perbuatan  melawan  hukumnya  muncul  karena  dia  tidak  melaporkan  Gratifikasi  yang diterima. Sifat melawan hukum dalam ini ada pada diri si penerima dan bukan pada diri si pemberi. Sifat  melawan hukum  dari Gratifikasi  ditunjukan adanya lewat  dari  tenggang waktu  pelaporan, bukan  pada  penerimanya.  Hal  inilah  yang  membedakan  anatara  gratifikasi  dengan  suap.  Delik Gratifikasi  menjadi  sempurna  ketika  penyelenggara  negara  yang  menerima  pemberian  sesuatu tersebut tidak melaporkan penerimaan sesuatu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberian sesuatu telah diterima oleh penerima sesuatu sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 C.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Rusianto, S. H. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya . Prenada Media. Atmasasmita,  R.  (2004). Sekitar  Masalah  Korupsi:  Aspek  nasional  dan  aspek  internasional . Mandar Maju.
Hamzah, A. (2005). Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional . Hartanti, E. (2007). Tindak pidana korupsi .
Indonesia, U.-U. D. N. R., & Indonesia, U.-U. D. N. R. (1945). Tahun 1945. Jakarta, Gramedia . Mahardi,  T.,  &  Yanto,  Y.  (2019). Penerapan  pidana  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi . Nugroho,  F.  H.  E.  (2019). Konsep  dan  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia . Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.” Nusa Media.
Saputra,  W.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Korupsi  Birokrasi  pada Sektor Pelayanan Publik. Wajah Hukum , 1 (1), 83–96.
Sedarmayanti,  S.,  &  Rahadian,  N.  (2018).  Hubungan  Budaya  Kerja  dan  Lingkungan  Kerja Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Pegawai  Pada  Lembaga  Pendidikan  Tinggi. Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 15 (1), 63–77.
Simanjuntak, A. (2011). Pembuktian Tindak Pidana Penyuapan Dan Pemerasan Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Airlangga.