INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3765-3771 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Ronny A. Maramis 1 , Brandon Ridle Julio Tumanduk 2 ✉ , Dani R. Pinasang 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: brandontumanduk@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Diperlukan Upaya serta langkah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dari pemerintah daerah dengan  meningkatkan  sumber  pendapatan  daerah  untuk  peningkatan  perkembangan, pertumbuhan serta pembangunan daerah dan untuk pemenuhuan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya ialah membentuk suatu BUMD atau Badan  Usaha  Milik  Daerah  agar  menunjang  sumber  pendapatan  asli  daerah  demi  terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta untuk pembangunan daerah dan nasional. BUMD mempunyai posisi yang  sangat  penting  juga  strategis  untuk  penunjang  pelaksanaan  otonomi  daerah.  BUMD merupakan badan usaha yang modalnya sedikit maupun seluruhnya dimiliki daerah. Daerah dalam hal ini bisa melakukan penerapan modal pada BUMD seperti yang tercantu pada pasal 304 Undang- Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan BUMD  atas  dasar  peraturan  perundang-undangan  serta  untuk  menganalisis  pelaksanaan kewenangan pada pengelolaan keuangan BUMD. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis  normative. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pengaturan dan pelaksanaan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMD  harus  memperhatikan  padamenetapkan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari segi perencanaan dan dari segi pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dari pendirian BUMD.
Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Abstract
In the context of implementing regional autonomy, regional governments need steps and efforts to increase regional revenue sources in order to increase growth, development, regional development and meet the needs of the regional community itself. One of the efforts that can be made by the regional  goverments  is  to  form  a  regional-owned  enterprise  to  support  regional  original  income sources to realize community welfare and for regional and national development. Regional Owned Enterprises (BUMD) have a very important and strategic position in supporting the implementation of regional autonomy. Regional owned enterprises are business entities whose capital is wholly or partly owned by the region. Regions, in this case, can invest in regionally owned enterprises as stated in Article 304 of Law number 23 of 2014 concerning Regional Government. This legal research aims to analyze the regulation of regional government authority in the financial management of regionally owned business entities based on laws and regulations and to analyze the exercise of authority in the financial  management  of  regionally  owned  business  entities.  The  research  method  is  through  a normative juridical approach. The results of the study show that the regulation and implementation of regional government authority in managing the finances of regionally owned enterprises must pay attention to establishing a regionally owned enterprise from a planning and financing perspective to realize the objectives of establishing a regionally owned enterprise.
Keywords: Authority, Local Government; Regional Owned Enterprises (BUMD)

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  kesatuan  terbagi  atas  beberapa  provinsi,  dan  provinsi- provinsi  tersebut  juga  terbagi  atas  beberapa  kabupaten  dan  kota  dengan  pemerintahan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, terkecuali  beberapa  hal  yang  menjadi  wewenang  pemerintah  pusat  diatur  oleh  aturan perundang-undangan.  Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  hal  menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur oleh UU. Suatu Negara dalam hal ini, yaitu Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  dimana  pemerintah  pusat  memegang  kekuasaan  tertinggi  dan pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini daerah berhak mengatur serta mengurus semua urusan  rumah  tangganya  sendiri  (otonom)  dan  kewenangan  pemerintah  pusat  adalah urusan pemerintahan. Hans Kelsen berpandangan bahwa Otonomi Daerah merupakan satu gabungan  langsung  antara  gagasan-gagasan  demokrasi  dan  gagasan-gagasan desentralisasi.
Otonomi  daerah  pada  prinsipnya  menjelaskan  bahwa  kewajiban,  tugas  serta kewenangan penyelenggaraan sudah ada serta mampu bertumbuh kembang sesuai dengan potensi juga karateristik masing-masing daerah. BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki  oleh  daerah  entah  sedikit  maupun  seluruhnya,  seperti  yang  dijabarkan  oleh  UU
Pemda. Dalam hal ini daerah bisa melaksanakan penerapan modal terhadap BUMD seperti pada  pasal  304.  BUMD  meliputi  dua, yakni Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) serta Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) yang bertujuan pada umumnya memberikan kegunaan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  memberikan  kegunaan  umum berbentuk barang juga jasa yang berkualitas, pelayanan yang memenuhi kebutuhan vital sesuai dengan keadaan masyarakat, karateristik serta potensi daerah yang terkait dengan berlandaskan  tata  kelola  yang  baik  oleh  perusahaan  serta  berorientasi  pada profit. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yaitu seluruh modal yang dipunyai satu daerah yang bukan dibagi berdasarkan saham, di sisi lain Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) ialah perseroan terbatas dimana modalnua dibagi atas semua saham atau sedikitnya 51% dari saham dipegang satu daerah. BUMD dalam pengelolaanya seperti yang dijelaskan pada pasal  343  yaitu  pengelolaan  BUMD  yang  memenuhi  sedikit  unsur  sebagai  berikut,  yaitu prosedur  penerapan  modal,  organ  serta  kepegawaian,  prosedur  evaluasi,  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  perencanaan,  pelaporan,  pembinaan,  pengawasan,  kerjasama, pengguna keuntungan, penugasan pemerintah daerah, pinjaman satuan pengawas intern, komite  audit dan  komite  lainnnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan serta ketentuan selanjutnya yang diatur oleh PP. UU Pemerintahan Daerah dalamnya dijelaskan bahwa  suatu  sumber  pendapatan  daerah  ialah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu diantaranya berasal dari pemisahan pengelolaan hasil kekayaan daerah. Bagian keuntungan dari  BUMD  serta  hasil  kerja  sama  bersama  pihak  ketiga  merupakan  pemisahan  hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelolaan BUMD, sesuai  dengan  kewenangannnya  yaitu  Asas-Asas  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah sesuai Pasal 58 Undang-Undang Pemda. Akan tetapi, pada praktiknya sering terjadi ketidakjelasan  visi  misi  pemerintah  daerah  dalam  pembentukan  BUMD,  tidak  teraturnya perencanaan  dan  pembiayaan  pembentukan  BUMD  serta  tidak  maksimal  pengawasan internal dan eksternal membuat BUMD rentan terjadi tindak pidana korupsi. Melihat bahwa bentuk hukum dari BUMD tersebut tunduk pada UU Pemda (No. 23 thn 2014) juga UU PT (No. 40 thn 2007).
Penelitian ini fokusnya berdasarkan latar belakang masalah di atas, yaikni bagaimana pengaturan  kewenangan  pemda  terhadap  pengelolaan  BUMD  didasari  peraturan perundang-undangan serta bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan keuangan BUMD
Jenis  atau  macam  penelitian  menyentuh  pada  jenis  penelitian  deskriptif  analisis dengan  metode  penelitian  normatif  serta  jenis  data  sekunder  yang  merupakan  bentuk interpretasi yang diperoleh dari seluruh Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder serta Bahan Hukum Tersier. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Norma dasar atau pembukaan UUD 1945, UU Perusahaan Daerah (UU No. 5 thn 1962), UU PT (UU No. 40 thn 2007), UU Pemda (UU No. 23 thn 2014) dan PP mengenai BUMD (PP No. 54 thn 2017). Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dari  sisi  penelitian  normatif  yakni  penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum seperti dokumen peraturan perundang- undangan, dokumen hasil penyidikan terhadap kasus dan fakta" lapangan yang bertujuan untuk melihat kenyataan hukum. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam menganalisa bahan hukum diatas ialah memakai penelitian hukum dari sudut yuridis normatif. Analisis data yang dilakukan adalah mempersiapkan literatur yang relevan dengan judul penelitian ini yakni terkait  dengan aturan perundang-undangan serta instrumen penegakan hukum yang mengupayakan terciptanya  kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan untuk menopang pembangunan daerah tersebut.  Pendekatan penelitian yang  dipakai  yaitu  Pendekatan  UU  ( Statute  Approach),  Pendekatan  Sejarah  (History Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) serta Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan  Usaha  Milik  Daerah  ialah  aset  penting  bagi  pemerintah  daerah  guna berpartisipasi  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  daerah.  BUMD  yang  dahulu diketahui sebagai perusahaan daerah di Indonesia pertama kali diketahui di Hindia Belanda. Perusahaan daerah sebelumnya diatur pada UU Perusahaan Daerah. Setelah diundangkan UU Pemda secara otomatis regulasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah tunduk pada UU Pemda. Sesuai dengan ketentuan UU Pemda, pasal 331 ayat (3) Karateristik serta klasifikasi BUMD  sebagai  kesatuan  usaha  dibagi  atas  2  bentuk,  yakni  Perusahaan  Umum  Daerah (PERUMDA) serta Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). Adanya PP No. 54 Thn 2017 mengenai BUMD yang adalah aturan pelaksanaan dari UU Pemda, pemerintah daerah bisa mengakomodir perubahan status (bentuk hukum BUMD) serta prosedur pengaturan yang nanti berdampak pada pengelolaan  BUMDdan  kepemilikan modal  BUMD sesuai dengan
ketentuan  UU Pemda.  Pasal 7  aturan BUMD  mengatur  bahwa  pendirian BUMD didirikan bertujuan  antara  lain,  tuk  bermanfaat  pada  perekonomian  daerah,  menyelenggarakan manfaat umum seperti penyediaan barang juga jasa yang berkualitas untuk menjamin hajat hidup orang banyak sesuai dengan keadaan, karateristik dan potensi daerah yang terkait atas  dasar  pengelolaan  yang  baik  oleh  perusahaan;  serta  menghasilkan profit  atau  laba. Pengelolaan  BUMD  Berupa  Perusahaan  Umum  Daerah  (PERUMDA)  serta  Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dalam Pasal 343, harus memuat 14 unsur yaitu, prosedur penerapan modal, organ serta kepegawaian, prosedur evaluasi, prosedur perusahaan yang baik,  perencanaan,  pelaporan,  pembinaan,  pengawasan,  kerjasama,  pengguna  laba, penugasan pemerintah daerah, pinjaman satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan,  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan.  BUMD  telah  membedakan tujuan umum serta tujuan khusus didirikan BUMD. Berdasarkan pasal 8 juga penafsirannya, pendirian BUMD Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) lebih diutamakan dalam rangka memberikan  manfaat  umum  berbentuk  penyediaan  barang  serta  jasa  yang  berkualitas tinggi kepada masyarakat atas dasar pengelolaan yang baik oleh perusahaan.
Sedangkan tujuan khusus didirikannnya Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) adalah untuk mengusahakan keuntungan dan memenuhi sepenuhnya ketentuan Undang- Undang Perseroan Terbatas hingga bisa membawa kegunaan bagi perekonomian daerah pada  umumnya.  BUMD  yang  berupa  Perusahaan  Umum  Daerah  (PERUMDA)  semua modalnya dimiliki daerah bukan dibagi berdasarkan saham. Berbeda dengan BUMD yang berupa Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) yang modalnya dibagi atas saham yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan atau sekurang-kurangnya 51%.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kepala daerah adalah orang yang mempunyai kewenangan mengelola keuangan daerah. Tanggung jawab kepala daerah atas pengelolaan keuangan daerah salah satunya termasuk laporan keuangan daerah yang berisikan laporan keuangan BUMD. Itu menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah ialah badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan peran BUMD dalam  aliran  pendapatan  daerah.  BUMD  yang  sebagian  besar  bahkan  semua  modalnya dipunyai oleh pemerintah daerah lewat kekayaan daerah sendiri yang dipakai sebagai modal penyerta dalam BUMD. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah pada kerangka regulasi sudar tertera pada pasal 304 dan pasal 331 sampai pada pasal 343 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pengaturan lebih terkait dengan tata kelola BUMD lebih lanjt diatur pada aturan BUMD.
Pendirian BUMD pada dasarnya bertujuan memberikan kegunaan untuk pertumbuhan ekonomi  daerah,  saling  menguntungkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  serta memperoleh manfaat, profit atau keuntungan. Menunjukan adanya hubungan antara peran BUMD dengan melaksanakan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang dituntut harus mengatur  serta  mengurus  urusan  sendiri  merupakan  tujuan  pendirian  yang  dimaksud pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya seperti yang tertera pada pasal 1 angka 6 UU  Pemda.  Berdasarkan  Pasal  8  aturan  BUMD,  Bentuk  Perusahaan  Umum  Daerah (PERUMDA)  adalah  mengutamakan  manfaat  umum  seperti  penyediaan  barang  juga  jasa sesuai  keadaan,  karateristik  serta  potensi  daerah  terkait.  Bedanya  Perusahaan  Perseroan Daerah  (PERSERODA)  berbentuk  Perseroan  Terbatas  berdasarkan  ketentuan  UU  PT  yang berdasarkan  ketentuan  undang-undang  perseroan  terbatas  yang  diarahkan  untuk  lebih mencari  keuntungan.  Kewenangan  Pengelolaan  Perusahaan  Umum  Daerah  (PERUMDA), pemerintah ialah satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Pendirian Perusahaan Umum Daerah  bermaksud  dan  bertujuan  untuk  menjalankan  usaha  dalam  pelayanan  untuk kepentingan umum berbentuk  penyedian barang serta jasa yang berkualitas tinggi serta sekalian memperoleh profit atas dasar kaidah-kaidah bisnis tersebut. Secara khusus, pada pasal 334 ayat (1) UU Pemda, yang dimaksud Perusahaan Umum Daerah ialah BUMD yang semua  modalnya  dipegang  oleh  satu  daerah  serta  tak  boleh  dibagi  berdasakan  saham. Dalam  pengelolaan  Perusahaan  Umum  Daerah  (PERUMDA),  peran  sentral  yang  dimiliki kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  Perusahaan  Umum  Daerah (PERUMDA). Kewenangan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), PERSERODA diatur dalam pasal 339 ayat (1) UU Pemda adalah BUMD yang berupa perseroan terbatas yang modalnya dibagi berdasarkan saham yang dimiliki oleh suatu daerah yang seluruhnya atau  sekurang-kurangnya  51%.  Seperti  yang  tertera  pada  pasal  331  UU  Pemda    dimana pendirian  BUMD  ditentukan  oleh  Peraturan  Daerah,  demikian  juga  dengan  Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

## SIMPULAN
Pengaturan  kewenangan  Pemda  pada  pengelolaan  keuangan  BUMD  pasca diundangkan UU Pemda, BUMD dibagi atas dua macam yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)  serta  Perusahaan  Perseroan  Daerah  (PERSERODA).  PERUMDA  adalah  semua modalnya dimiliki daerah, sedang PERSERODA adalah modalnya dibagi atas saham yang semuanya maupun sebagian kecil sekitar 51% saham dimiliki oleh suatu daerah. Pelaksanaan kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  pengelolaan  Keuanga  BUMD    dapat  dilihat  dari bentuk hukum BUMD yakni bentuk hukum Perumda dan Bentuk Hukum Perseroda. Bentuk Hukum  dibentuk  agar  bisa  mendirikan  BUMD  untuk  pengelolaan  potensi  daerah,
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  serta  memberikan  pelayanan  pada masyarakat  demi  terwujudnya  kesejahteraan  serta  kemakmuran  masyarakat,  sedangkan bentuk  hukum  perusahaan  perseroan  daerah  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengelola potensi  daerah  guna  mendorong  perekonomian  daerah  yang  menghasilkan  profif  dan menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi pembangunan.
Pengaturan  Kewenangan  pemerintah  daerah  pada  pengelolaan  keuangan  BUMD harus memperhatikan penetapan dalam membuat sebuah BUMD dari segi perencaanaan serta  dari  segi  pembiayaan.  Harmonisasi  pengaturan  perundangan  yang  berhubungan dengan BUMD harus dilaksanakan, karena selama ini terkesan bahwa peraturan mengenai BUMD  tidak  diatur  secara  spesifik,  sebagaimana  pengaturan  BUMD  ini  di  atur  dalam Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah,  seakan  menganaktirikan  BUMD  padahal  BUMD sendiri tidak sederhana dalam pengaturannya. Diharapkan juga peran Kepala Daerah dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mampu untuk sadar akan  hukum  dan  tidak  melewati  kewenangannya  dalam  menciptakan  produk-produk hukum di daerahnya yang berhubungan dengan BUMD dan tidak  bertentangan dengan pengaturan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyyah, Gadis Raynita. “BUMD (BUMD) yang belum berubah status menjadi Perumda atau Perseroda”. Notary Law Journal. Vol. 1 Issue 2: 2022.
Astomo, Putera. Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenada Kencana. 2014.
Muryanto, Yudhi Taruno. Tata Kelola BUMD. Solo: Intras Publishing. 2017.
Pradhana, Ryan Surya. “Wewenang Kepala Daerah dalam Pengelolaan BUMD. Jurnal Hukum Peratun. Vo. 2 No. 2: 2019.
Said,  M.  Natzir. Perusahaan-Perusahaan  Pemerintahan  Di  Indonesia  (Ditinjau  dari  segi Hukum Perusahaan.
https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan- perekonomian-daerah/, diakses pada 30 Mei 2023.
Unndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah