Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Endang Yektiningsih)

## ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019
Endang Yektiningsih endangyn@gmail.com Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## ABSTRAK
Penelitian ini dengan judul Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri  Tahun  2019.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyusun  Laporan  Pelaksanaan Penanggulangan  Kemiskinan  (LP2KD)  Tahun  2019  dan  mendeskripsikan  kendala, permasalahan  dan  strategi  dalam  meningkatkan  efektifitas  program  penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019.
Metode  analisis  yang  digunakan  ini  adalah  perspektif  analisis  kemiskinan multidimensi  pada  indikator-indikator  yang  menjadi  determinan  terhadap  kondisi kemiskinan  di  Kota  Kediri  berupa  analisis  posisi  relatif  dan  analisis  perkembangan antar  waktu  terhadap  indikator  utama  pada  bidang  kemiskinan  non-konsumsi,  serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat  provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional,  sehingga  dapat  ditentukan  indikator- indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  persentase  penduduk  miskin  di  Kota Kediri dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend menurun meskipun tidak terlalu progresif dengan rata-rata penurunan selama periode 2015-2019 sebesar 0,16 persen per  tahun;  Tahun  2019,  persentase  penduduk  miskin  Kota  Kediri  mengalami penurunan  sebesar  0,52  persen  (±1.360  jiwa)  dibandingkan  dengan  kondisi  tahun 2018;  Tahun  2019,  capaian  angka-angka  kemiskinan  berdasarkan  dimensi  ekonomi telah  menunjukkan  posisi  lebih  rendah  dibandingkan  capai-an  Provinsi  Jawa  Timur maupun capaian secara Nasional;
Kata kunci : Kemiskinan, Penduduk, Multidimensi.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan indikasi  menurunnya  jumlah  penduduk  miskin,  bertambahnya  tingkat  pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  merupakan  wujud intervensi  pemerintah  untuk  meningkatkan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan. Upaya  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab pemerintah  pusat  tetapi  menyeluruh  hingga  ke  tingkat  daerah.  Untuk  itu  perlu dilakukan  koordinasi  guna  menjaga  konsistensi  dan  efektivitas  penanggulangan kemiskinan,  sehingga  dibentuklah  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan (TKPK)  di  tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Mekanisme  kerja  tim  ini  diatur
dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  sebagai  salah  satu mitra  kerja  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.
Tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  adalah  melakukan koordinasi  serta  mengendalikan  pelaksanaan  penanggulangan  kemiskinan.  TKPK Kota/  Kabupaten  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  Laporan  Tahunan Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LP2KD).  Laporan  tersebut  dapat digunakan  untuk  menilai  efektifitas  program  penanggulangan  kemiskinan  dalam pembangunan.  Sehingga  laporan  ini  bermanfaat  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

## Maksud dan Tujuan
Analisis  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  Kota  Kediri  Tahun  2019 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen  yang sesuai dengan acuan dan ketentuan yang berlaku.
Adapun  tujuan  pelaksanaan  Analisis  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah Kota Kediri Tahun 2019 adalah:
1. Menyusun  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  (LP2KD)  Tahun 2019;
2. Mendeskripsikan  kendala,  permasalahan  dan  strategi  dalam  meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019.

## TINJAUAN PUSTAKA Ekonomi Daerah.
Untuk  dapat  memberikan  gambaran  kondisi  ekonomi  makro  suatu  daerah adalah  dengan  mengetahui  struktur  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat pendapatan per-kapita, serta perkembangan inflasi.
1. Struktur Ekonomi.
Struktur  ekonomi  daerah  dapat  diketahui  dengan  melihat  peranan  ber-bagai lapangan  usaha  ekonomi  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa.  Besaran  setiap lapangan  usaha  ekonomi  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa  sangat  menentukan struktur  ekonomi  suatu  daerah.  Struktur  ekonomi  yang  terbentuk  dari  nilai  tambah yang  diciptakan  oleh  setiap  lapangan  usaha  menggambarkan  seberapa  besar ketergantungan  suatu  daerah  terhadap  kemampuan  berproduksi  dari  setiap  lapangan usaha.  Hingga  saat  ini  lapangan  usaha  yang  paling  dominan  di  Kota  Kediri  adalah kategori lapangan usaha Industri dan Pengolahan.
Selama  lima  tahun  terakhir  (2015-2019)  struktur  ekonomi  Kota  Kediri didominasi  oleh  2  (dua)  kategori  lapangan  usaha  yaitu  lapangan  usaha  Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda  Motor.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peranan  masing-masing  lapangan  usaha terhadap  pembentukan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Atas  Dasar  Harga  Berlaku (PDRB-ADHB) Kota Kediri.
Peranan terbesar dalam  pembentukan PDRB-ADHB Kota Kediri tahun 2019 dihasilkan  oleh  Lapangan  Usaha  Industri  Pengolahan,  yaitu  men-capai  82,04  persen (angka ini meningkat dari 81,63 persen di tahun 2015). Selanjutnya Lapangan Usaha Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor  sebesar  9,32 persen,  keduanya  meski  berfluktuasi  tetapi  menunjukkan  kecenderungan  trend  yang meningkat dibandingkan tahun 2015.
Lapangan  usaha  Konstruksi,  lapangan  usaha  Informasi  dan  Komunikasi,  dan lapangan  usaha  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum,  masing-masing memberikan  kontribusi  antara  1,5  persen  sampai  dengan  1,6  persen  terhadap pembentukan  PDRB-ADHB  Kota  Kediri  di  tahun  2019.  Sementara  itu  lapangan usaha  lainnya,  masing-masing  memberikan  kontribusi  di  bawah  1  persen  terhadap pembentukan PDRB-ADHB Kota Kediri di tahun 2019.
Perkembangan  PDRB  Kota  Kediri  yang  menunjukkan  kecenderungan  trend meningkat  selama  tahun  2015-2019  adalah  kategori  lapangan  usaha  Industri pengolahan,  lapangan  usaha  Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  Reparasi  Mobil  dan Sepeda  Motor,  lapangan  usaha  Trasportasi  dan  Pergudangan,  lapangan  usaha Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum,  lapangan  usaha  Jasa  Perusahaan, lapangan  usaha  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial  Wajib, lapangan  usaha  Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan  Sosial.  Sedangkan  untuk  kategori lapangan usaha lainnya menunjukkan kecenderungan trend yang menurun.
Jika  di  lihat  berdasarkan  pengelompokan  lapangan  usaha,  kontribusi  sektor primer  (kategori  A  dan  B),  yaitu  kelompok  lapangan  usaha  yang  mengandalkan sumber daya alam  memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Kediri sebesar 0,22 persen di tahun 2019. Sedangkan  di sektor sekun-der (kategori C, D, E, dan F), yaitu kelompok  lapangan  usaha  yang  memproduksi  barang  memberikan  andil  sebesar 83,74 persen, dengan dominasi pada lapangan usaha Industri Pengolahan (82,04%).
Adapun pada kelompok lapangan usaha tersier (kategori G sampai dengan U), yaitu  lapangan  usaha  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  dan  jasa  memberikan kontribusi  sebesar  16,05  persen,  dengan  penyum  bang  terbesar  pada  kelompok  ini adalah  lapangan  usaha  Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda Motor sebesar 9,32 persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi.
Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Kediri  berdasarkan  Produk  Domestik  Regional Bruto  Atas  Dasar  Harga  Konstan  2010  (PDRB-ADHK  2010)  pada  tahun  2019 mencapai  5,47  persen  mengalami  sedikit  peningkatan  dibanding  tahun  2018  yang sebe-sar  5,43  persen.  Sebagai  pembanding,  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa Timur pada tahun yang sama sebesar 5,35 persen dan pertumbuhan ekonomi Nasional se besar 5,02 persen.
Hal mendasar yang mempengaruhi kecilnya progres pertumbuhan ekonomi di Kota  Kediri,  karena  sebagian  besar  sektor  lapangan  usaha  mengalami  penurunan kecuali  pada  sektor  lapangan  usaha  Penyedia  Akomodasi,  Makanan  dan  Minuman yang tumbuh sebesar 2,46 persen terhadap tahun 2018, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh  sebesar  1,84%,  lapangan  usaha  Real  Estat  tumbuh  sebesar  1,62  persen, lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh sebesar 0,32 persen, dan lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 0,13 persen.
Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Endang Yektiningsih)
3. PDRB Per-Kapita.
Salah satu  indikator tingkat  kemakmuran penduduk di  suatu  daerah/  wilayah dapat  dilihat  dari  nilai  PDRB  per  kapita,  yang  merupakan  hasil  bagi  antara  nilai tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  kegiatan  ekonomi  dengan  jumlah  penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya  alam  dan  faktor-faktor  produksi  yang  terdapat  di  daerah  tersebut.  PDRB  per kapita  atas  dasar  harga  berlaku  menunjukkan  nilai  PDRB  per  kepala  atau  per  satu orang penduduk.
Nilai PDRB per kapita Kota Kediri atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga  2019  senantiasa  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2015  PDRB  per  kapita tercatat sebesar 342,37 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun  2019  mencapai  484,51  juta  rupiah.  Kenaikan  angka  PDRB  per  kapita  yang cukup  tinggi  ini  di-sebabkan  masih  dipengaruhi  oleh  lapangan  usaha  yang  dominan yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan.
4. Inflasi.
Target  inflasi  merupakan  tingkat  inflasi  yang  harus  dicapai  pemerintah. Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 93/PMK.011/ 2014 tentang sasaran  inflasi  tahun  2016,  2017,  2018  tanggal  21  Mei  2014  sasaran  inflasi  yang ditetapkan oleh pemrintah untuk periode 2016-2018, masing-masing sebesar 4%, 4%, dan  3,5%  dengan  deviasi  kurang  lebih  1%.  Selanjutnya  sasaran  inflasi  2019-2021 ditetapkan berdasarkan PMK No. 124/PMK.010/2017 dimana masing-masing sebesar 3,5%, 3% dan 3% dengan deviasi kurang lebih 1%.
Mengacu  pada  PMK  tersebut,  tingkat  inflasi  di  Kota  Kediri  cenderung  lebih mendekati  kisaran  target  inflasi  BI  yang  dilakukan  oleh  peme-rintah  dibanding dengan kondisi inflasi di Provinsi Jawa Timur maupun inflasi secara Nasional. Trend inflasi  Kota  Kediri  juga  lebih  stabil  sebagaimana  kondisi  tingkat  inflasi  di  Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  analisis  yang  digunakan  ini  adalah  perspektif  analisis  kemiskinan multidimensi  pada  indikator-indikator  yang  menjadi  determinan  terhadap  kondisi kemiskinan  di  Kota  Kediri  berupa  analisis  posisi  relatif  dan  analisis  perkembangan antar  waktu  terhadap  indikator  utama  pada  bidang  kemiskinan  non-konsumsi,  serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat  provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional,  sehingga  dapat  ditentukan  indikator- indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kemiskinan Multidimensi
1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Untuk  mengetahui  kondisi  kemiskinan  dari  dimensi  ekonomi  adalah  dengan melihat  capaian  dan  perkembangan  jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin,  indeks kedalaman  kemiskinan,  serta  indeks  keparahan  kemiskinan.  Sedangkan  dimensi
Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Endang Yektiningsih)
ketenagakerjaan  dengan  melihat  capaian  dan  perkembangan  tingkat  pengangguran terbuka.
a. Persentase Penduduk Miskin.
Persentase  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri  pada  tahun  2019  adalah  sebesar 7,16  persen,  mengalami  penurunan  sebesar  0,52  persen  jika  dibandingkan  kondisi pada tahun 2018.
b. Jumlah Penduduk Miskin.
Dengan persentase kemiskinan sebesar 7,16 persen, jumlah penduduk miskin di  Kota  Kediri  pada  tahun  2019  adalah  sebanyak  471.893  jiwa.  Pada  tahun  yang sama,  jumlah  penduduk  miskin  di  provinsi  Jawa  Timur  adalah  sebesar  ±  4.056  ribu jiwa dan total penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar ± 24.790,6 ribu jiwa. Dengan demikian Kota Kediri pada tahun 2019 memberikan kontribusi se-besar 0,51 persen  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  se-besar  0,08 persen terhadap jumlah penduduk miskin secara Nasional.
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar
1,23  mengalami  kenaikan  sebesar  0,36  digit  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  pada tahun  2018.  Pada  tahun  yang  sama  indeks  ke-dalaman  kemiskinan  Provinsi  Jawa Timur adalah sebesar 1,61 sedang-kan indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional adalah  sebesar  1,50.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  kesenjangan  pengeluaran penduduk  miskin  terhadap  garis  kemiskinan  di  Kota  Kediri  masih  lebih  rendah terhadap  tingkat  kesenjangan  di  tingkat  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  secara Nasional.
d. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks keparahan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar 0,32  mengalami  kenaikan  sebesar  0,14  digit  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2018. Pada tahun yang sama indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,37  sedangkan  indeks  secara  Nasional  sebesar  0,36.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa ketimpangan  pengeluaran  antar  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri  masih  lebih  baik karena  berada  di  bawah  tingkat  kesenjangan  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun Nasional.
e. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar  4,22  persen,  mengalami  peningkatan  sebesar  0,59  persen  jika  dibandingkan dengan kondisi  tahun 2018. Bila melihat  capaian TPT di  Provinsi  Jawa Timur  yang menunjukkan angka 3,92 persen dan secara Nasional sebesar 5,28 persen, maka TPT Kota Kediri lebih buruk terhadap TPT di Provinsi Jawa Timur tetapi masih lebih baik terhadap TPT secara Nasional. Dengan demikian TPT  di Kota Kediri pada tahun ini berada pada kategori Sedang.
2. Dimensi Pendidikan
Kondisi kemiskinan multidimensi di tinjau dari dimensi pendidikan dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang pendidikan selama kurun  waktu  2015-2019  (5  tahun  terakhir)  dan  capaian  indikator-indikator  tersebut pada  tahun  terakhir  ter-hadap  capaian  tahun  yang  sama  di  tingkat  Provinsi  dan Nasional.
Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Endang Yektiningsih)
a. Perkembangan capaian indikator bidang pendidikan. Dari  10  indikator  pada  dimensi  pendidikan  di  Kota  Kediri,  hampir  semua indikator  menunjukkan  capaian  pada  tahun  2019  yang  lebih  rendah  dari  tahun sebelumnya  (tahun  2018),  kecuali  pada  indikator  APK/APM  jenjang  pendidikan SMA sederajat, , serta indikator AMH penduduk usia 15+ yang menunjukkan kondisi capaian tahun 2019 lebih baik/sama dengan tahun sebelumnya.
b. Capaian indikator pendidikan terhadap Provinsi dan Nasional. Dalam  dokumen  Perubahan  RPJMD  Kota  Kediri  Tahun  2014-2019,  target APK  SD/MI/Paket  A  untuk  tahun  2019  ditetapkan  sebesar  116,98,  APK SMP/MTs/Paket  B  sebesar  137,34,  APM  SD/MI/Paket  A  sebesar  109,30,  APM SMP/MTs/Paket B, sebesar 107,14. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target APK  dan  APM  SD/MI  dan  SMP/MTs  pada  Tahun  2019  ini  hanya  mampu direalisasikan pada kisaran 94-97 persen.
c. Upaya yang telah dilakukan.
Beberapa  program  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Kediri  pada dimensi pendidikan selama tahun 2019 adalah:
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa:
1) Pengadaan  Pakaian  Seragam  dan  Atribut  Sekolah  untuk  6.000  siswa  dengan total anggaran sebesar Rp. 7.241.900.000,-
2) Penyelenggaraan  BOS  untuk  SD/SMP  sederajat  serta  Pesantren  dengan  total anggaran sebesar RP. 19.775,802.988,-
 Program Pendidikan Anak Usia Dini, berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan  PAUD  pada  3  lembaga  PAUD  dengan  total  anggaran  sebesar Rp. 215.400.000,-
 Program Pendidikan Non Formal, berupa:
1) Penyelenggaraan  Pendidikan  Kesetaraan  dan  Ujian-ujian  Paket  (Paket  A,  B, dan  Paket  C),  dengan  sasaran  300  orang  dan  dengan  total  anggaran  sebesar Rp. 146.250.000,-
2) English  Massive (EMAS), Kelompok Children. Teenagers dan Adult  dengan total anggaran sebesar Rp. 1.906.470.000,-
 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, salah satunya berupa Bantuan Sosial Mahasiswa Miskin (Mahasiswa Kota Kediri BDT) untuk 255 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000,-
 Belanja  Bantuan  Sosial  kepada  Masyarakat,  salah  satunya  berupa  Bantuan Khusus  Siswa  Miskin  (BKSM)  dengan  total  realisasi  anggaran  sebesar  Rp. 1.275.000.000,-
3. Dimensi Kesehatan
Kondisi  kemiskinan  multidimensi  ditinjau  dari  dimensi  kesehatan  dilakukan dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  bidang  kesehatan  selama kurun  waktu  2015-2019  (5  tahun  terakhir)  dan  capaian  indikator-indikator  tersebut pada  tahun  terakhir  terhadap  capaian  tahun  yang  sama  di  tingkat  Provinsi  dan Nasional.
a. Perkembangan capaian indikator bidang kesehatan. Dari  6  indikator  pada  dimensi  kesehatan  di  Kota  Kediri,  semua  indikator menunjukkan capaian pada tahun 2019 yang lebih baik dari tahun sebelumnya (tahun
2018),  kecuali  indikator  Balita  Gizi  Buruk.  Berdasarkan  deret  waktu  pada  periode tahun  2015-2019,  hanya  indikator  Rasio  Bidan  per  100  ribu  penduduk  yang menunjukkan perkembangan trend menurun.
b. Capaian indikator kesehatan terhadap Provinsi dan Nasional. Capaian  indikator-indikator  dimensi  kesehatan  di  Kota  Kediri  pada  tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada  tahun  yang  sama,  tidak  terdapat  indikator  yang  bermasalah,  dalam  arti  tidak terdapat capaian indikator dimensi kesehatan Kota Kediri yang menunjukkan capaian lebih buruk terhadap Provinsi maupun Nasional.
Merujuk  pada  dokumen  Perubahan  RPJMD  Kota  Kediri  Tahun  2014-2019, indikator Angka Kematian Bayi telah mencapai target yakni 2,55 per 1.000 kelahiran hidup  dari  target  RPJMD  yang  menetapkan  angka  sebesar  8  per  1.000  kelahiran hidup,  indikator  Angka  Kematian  Ibu  juga  belum  mencapai  target  yakni  0,00  per 100.000  kelahiran  hidup  dari  target  RPJMD  sebesar  98,5  per  100.000  kelahiran hidup.  Sedang-kan  indikator  Balita  Gizi  Buruk  juga  telah  memenuhi  target  RPJMD yang menetapkan target Tahun 2019 kurang dari 15 persen.
c. Upaya-upaya yang telah dilakukan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam dimensi kesehatan selama tahun 2019 adalah:
 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, salah satunya adalah Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 274.147.500,-
 Program  perbaikan  gizi  masyarakat  dengan  total  realisasi  anggaran  sebesar  Rp. 625.408.930,-
 Program  peningkatan  pelayanan  kesehatan  anak  balita  dengan  total  realisasi anggaran sebesar Rp. 197.580.000,-
 Program upaya kesehatan masyarakat dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 276.115.500,-
 Program  obat  dan  perbekalan  kesehatan  dengan  total  realisasi  anggaran  sebesar Rp. 1.838.026.777,-
 Program  promosi  kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kegiatan penyuluhan  pola  hidup  sehat  di  masyarakat  dengan  total  realisasi  anggaran sebesar Rp. 3.107.401.400,-
4. Dimensi Sarana Prasarana/Infrastruktur Dasar
Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  pada  dimensi sarana  prasarana/infrastruktur  dasar  pada  kurun  waktu  2015-2019  (5  tahun  terakhir) dan  capaian  indikator-indikator  tersebut  pada  tahun  terakhir  terhadap  capaian  tahun yang sama di tingkat Provinsi maupun Nasional.
a. Perkembangan capaian indikator bidang prasarana dasar. Dari  5  (lima)  indikator  dimensi  sarana  prasarana/infrastruktur  dasar  di  Kota Kediri selama tahun 2015-2019, 4 (empat)  yaitu indikator akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan akses elektrifikasi meski berfluktuasi tetapi masih menunjukkan trend per-kembangan yang membaik. Sedangkan indilator rumah
tangga  dengan  status  kepemilikan  bangunan  tempat  tingggal  sebagai  milik  sendiri yang menunjukkan kecenderungan trend menurun.
b. Capaian indikator Infrastruktur dasar terhadap Provinsi dan Nasional. Capaian indikator-indikator dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar Kota Kediri  pada  tahun  2019  bila  dibandingkan  dengan  capaian  di  tingkat  Provinsi  Jawa Timur  dan  capaian  secara  Nasional  pada  tahun  yang  sama  hampir  seluruh  indikator pada dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar di Kota Kediri menunjukkan posisi relatif  dengan  capaian  yang  lebih  baik  terhadap  capaian  di  tingkat  Provinsi  Jawa Timur maupun capaian secara Nasional, kecuali indikator rumah tangga dengan status penggunaan/kepemilikan atas bangunan tempat tinggal milik sendiri.
c. Upaya-upaya yang telah dilakukan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam dimensi Prasarana/infrastruktur dasar selama tahun 2019 adalah:
 Program  Lingkungan  Sehat  Perumahan,  berupa  Fasilitasi  Bantuan  dan Pelindungan Sosial bagi Keluarga Miskin (RTLH) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 160.349.000,-
 Belanja  Bantuan  Sosial  kepada  anggota  masyarakat,  salah  satunya  berupa Bantuan  untuk  Rehabilitasi  RTLH,  dengan  total  realisasi  anggaran  sebesar  Rp. 1.600.000.000,-
5. Dimensi Ketahanan Pangan.
Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi ketahanan pangan dilakukan dengan melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  bidang  ketahanan  pangan  selama kurun  waktu  5  tahun  terakhir  (tahun  2015-2019)  dan  capaian  indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi dan Nasional.
a. Perkembangan capaian indikator dimensi ketahanan pangan. Dari  indikator-indikator  pada  dimensi  ketahanan  pangan  di  Kota  Kediri selama  periode  tahun  2015-2019,  hampir  semua  indikator  rata-rata  harga  kebutuhan pangan  pokok  menunjukkan  perkembangan  rata-rata  harga  yang  fluktuatif  dengan kecenderungan  trend  yang  memburuk  (meningkat),  kecuali  pada  rata-rata  harga kedelai  lokal.  Sedang-kan  perkembangan  proporsi  penduduk  dengan  asupan  kalori kurang  dari  1.400  kkal/kapita/hari  selama  periode  tahun  2015-2019  menunjukkan trend menurun (membaik).
b. Capaian indikator ketahanan pangan terhadap Provinsi dan Nasional. Capaian indikator dimensi ketahanan pangan di Kota Kediri pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama antara lain sebagai berikut:
 Rata-rata harga bawang merah menunjukkan rata-rata harga lebih tinggi terhadap rata-rata harga di tingkat Provinsi Jawa Timur mau-pun Nasional.
 Rata-rata  harga  daging  sapi  lkal;  daging  ayam  ras;    bawang  putih;  dan  rata-rata harga  kedelai  lokal  menunjukkan  rata-rata  harga  lebih  rendah  terhadap  rata-rata harga di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
 Sementara  harga  komoditi  lainnya  lebih  rendah  atau  lebih  tinggi  terhadap  rata- rata harga di tingkat Provinsi atau rata-rata harga secara secara Nasional.

## Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Sebagaimana  Pemerintah  di  berbagai  tingkatan  (pusat,  provinsi  dan  kabu- paten/kota), Pemerintah  Kota Kediri dalam upaya penanggulangan kemiskinan, juga menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ke dalam 4 (empat) kelompok program atau klaster, yaitu:
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan  pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup,  dan  perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat,  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  dan  memperkuat kapasitas  kelompok  masyarakat  miskin  untuk  terlibat  dalam  pemba-ngunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  bertujuan  untuk  memberikan  akses  dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. Program-program  lainnya  yang  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

## Kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan).
Dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan, Pemerintah  Kota  Kediri  telah  membentuk  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di wilayah kerja Pemerintah Kota Kediri.  Dalam menjalankan tugas tersebut, tim men-jalankan fungsi:
a. pengoordinasian  penyusunan  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang penanggulangan kemis-kinan;
b. pengoordinasian  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)/gabungan  OPD  bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
c. pengoordinasian  OPD/gabungan  OPD  bidang  penanggulangan  ke-miskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
d. pengoordinasian  OPD/gabungan  OPD  bidang  penanggulangan  ke-miskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
e. pengkoordinasian  evaluasi  pelaksanaan  perumusan  dokumen  rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Kediri. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
a. pengendalian  pemantauan,  supervisi  dan  tindak  lanjut  terhadap  pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemis-kinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
b. pengendalian  pemantauan  pelaksanaan  kelompok  program  penang-gulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
c. penyusunan  hasil  pemantauan  pelaksanaan  program  dan  atau  ke-giatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Endang Yektiningsih)
d. pengendalian  evaluasi  pelaksanaan  program  dan  atau  kegiatan  pe- nanggulangan kemiskinan;
e. pengendalian  penanganan  pengaduan  masyarakat  bidang  penang-gulangan kemiskinan;
f. penyiapan  laporan  pelaksanaan  dan  pencapaian  program  penang-gulangan kemiskinan kepada Walikota/Wakil Walikota dan TKPK Provinsi. Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk:
1. Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
2. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
1. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan pe-ngelolaan data dan sistem informasi kemiskinan.
2. Pokja  Pengembangan  Kemitraan,  bertugas  mengembangkan  kemi-traan  dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Pokja  Pengaduan  Masyarakat,  bertugas  melaksanakan  penanganan  pengaduan masyarakat.
3. Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri:
a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
b. Kelompok  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis  Pember-dayaan Masyarakat;
c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pember-dayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
d. Kelompok  Program  Perluasan  Kesempatan  Kerja,  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja dan Perlindungan Sosial.
Masing-masing  kelompok  program  bertugas  mengkoordinasikan  kebi-jakan dan  pengendalian  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemis-kinan  sesuai pembidangannya.

## Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.
Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  program  dan  kegiatan penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Kediri  dilaksanakan  dengan  mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:
1. masukan (input);
2. kegiatan (process);
3. keluaran (output);
4. sasaran (outcome);
5. tujuan (goals).
Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:
1. monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan  yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran;
3. evaluasi terhadap output program-program penanggulangan ke-miskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (outcome) kemiskinan. Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:
1. survey  :  mengumpulkan  informasi  yang  relevan  dari  responden  yang  diperoleh dari sample yang representative
2. metode partisipatif: mendapatkan informasi dengan cara pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal
Kunjungan lapangan (spot check/rapid appraisal): Perolehan informasi secara cepat  dari  penerima  program  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya.
Monitoring dan evaluasi  dilakukan oleh Pokja Pengaduan Masyarakat  dalam TKPK bersama dengan Perangkat Daerah terkait yang menjadi Satuan Kerja (Satker) pelaksana dari setiap Program dan kegiatan dimaksud.

## Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Secara  luas,  pengertian  pengaduan  masyarakat  pada  program  dan  ke-giatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri adalah langkah tindakan masyarakat yang ditujukan pada Pemerintah Kota Kediri, menyangkut:
 Upaya  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi/kejelasan  menge-nai  suatu program/kegiatan atau pelayanan yang terkait dengan masyarakat miskin;
 Upaya  masyarakat  untuk  menyampaikan  keluhan  terkait  dengan  pelayanan  yang diterima oleh masyarakat miskin;
 Upaya masyarakat  untuk menyampaikan komplain  terkait dengan kerugian  yang dialami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Kediri menyedia-kan website  yang  bisa  di  akses  masyarakat  luas.  Website  tersebut  berisikan  kebijakan, program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Kediri,  beserta  sarana penyampaian usulan atau aspirasi untuk pembangunan daerah.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kondisi Kemiskinan Multidimensi
 Persentase  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri  dalam  lima  tahun  terakhir menunjukkan  trend  menurun  meskipun  tidak  terlalu  progresif  dengan  rata-rata penurunan selama periode 2015-2019 sebesar 0,16 persen per tahun;
 Tahun  2019,  persentase  penduduk  miskin  Kota  Kediri  mengalami  penurunan sebesar 0,52 persen (±1.360 jiwa) dibandingkan dengan kondisi tahun 2018;
 Tahun  2019,  capaian  angka-angka  kemiskinan  berdasarkan  dimensi  ekonomi telah  menunjukkan  posisi  lebih  rendah  dibandingkan  capai-an  Provinsi  Jawa Timur maupun capaian secara Nasional;
 Perkembangan  TPT  dalam  5  tahun  terakhir  (Tahun  2015-2019)  menunjukkan trend  menurun,  dengan  posisi  capaian  tahun  2019  lebih  tinggi  terhadap  tahun 2018,  sementara  untuk  posisi  relatif,  untuk  tahun  2019  TPT  Kota  Kediri  sedikit lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur tetapi lebih rendah terhadap capaian secara Nasional;
 Indikator-indikator  yang  perlu  perhatian  (menjadi  fokus)  untuk  mendapatkan intervensi  berupa  kebijakan  dan  program  untuk  mem-perbaiki  capaian  saat  ini adalah sebagaimana tabel berikut:
Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Endang Yektiningsih)
B i d a n g Indikator yang perlu mendapat Intervensi K e t e r a n ga n Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional Trend (1) (2) (3) (4) Ketenaga kerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka lebih  tinggi  dari  capaian  Provinsi, lebih rendah dari capaian Nasional menurun, tahun 2019  lebih  tinggi dari tahun 2018 Kesehatan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup lebih  tinggi  dari  capaian  Provinsi maupun capaian Nasional menurun, tahun 2019  lebih  rendah dari tahun 2018 Rasio Bidan lebih  tinggi  dari  capaian  Provinsi maupun capaian Nasional menurun, tahun 2019  lebih  rendah dari tahun 2018 Infrastruktur Dasar Rumah  Tangga  dgn status kepemilikan rumah milik sendiri lebih rendah dari capaian Provinsi, lebih tinggi dari capaian Nasional menurun, tahun 2019  lebih  rendah dari tahun 2018 Ketahanan Pangan Harga Beras lebih  tinggi  dari  rata 2 harga Provinsi  dan  lebih  rendah  dari rata 2 harga Nasional meningkat, tahun 2019  lebih  rendah dari tahun 2018 Harga bawang merah lebih  tinggi  dari  rata 2 harga Provinsi dan Nasional meningkat, tahun 2019  lebih  tinggi dari tahun 2018 Harga  minyak  goreng curah,  telur  ayam  ras, cabai  merah,  jagung pipilan kering lebih  tinggi  dari  rata 2 harga Provinsi,  lebih  rendah  dari  rata 2 harga Nasional meningkat, tahun 2019  lebih  tinggi dari tahun 2018 Harga gula pasir lokal lebih  tinggi  dari  rata 2 harga Provinsi,  lebih  rendah  dari  rata 2 harga Nasional menurun, tahun 2019  lebih  tinggi dari tahun 2018 Harga  daging  sapi lokal,  daging  ayam ras lebih  rendah  dari  rata 2 har-ga Provinsi dan Nasional meningkat, tahun 2019  lebih  rendah dari tahun 2018

## Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 Memiliki  regulasi  yang  secara  spesifik,  jelas  dan  tegas  mencantum-kan kemiskinan sebagai isu utama;
 Sudah  banyak  memiliki  program-program  yang  terkait  (langsung  mau-pun  tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi:
 Belum  memanfaatkan  analisis  untuk  menentukan  fokus  dan  lokus  dalam perencanaan program;
 Antar program belum menunjukkan adanya komplementaris.
 Ruang  fiskal  pendapatan  daerah  masih  di  bawah  50  persen,  dengan  rasio ketergantungan  fiskal  yang  tinggi  (di  atas  50  persen),  dengan  demikian  Kota Kediri  masih  sangat  tergantung  dengan  pihak  eksternal  dalam  membiayai program-programnya, termasuk program penanggulangan kemiskinan.
Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 (Endang Yektiningsih)

## Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan :
 Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  telah  terbentuk  dengan Surat Keputusan Walikota Kediri;
 TKPK masih perlu ditingkatkan, dalam hal:
 Koordinasi  dalam rangka sinkronisasi  dan harmonisasi program  penanggulangan kemiskinan antar Perangkat Daerah;
 Pengendalian  melalui  monitoring  dan  evaluasi  serta  pengelolaan  pengaduan masyarakat.
 Sarana dan prasarana kesekretariatan TKPK masih belum memadai.

## Rekomendasi
1. Kepada Pihak Terkait :
Ditujukan kepada Isi Rekomendasi Pemerintah Kota Kediri memperkuat pelaksanaan program penanggulangan ke-miskinan melalui kebijakan, misalnya:  Peraturan Walikota/Peraturan Daerah tentang penanggu langan kemiskinan,  Tata cara/mekanisme pemanfaatan data DTKS yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas terkait, bagi Perangkat Daerah dalam meyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan sebagainya. Sekretaris TKPK memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan per-alatan dan personil kesekretariatan yang memiliki kualifikasi dalam mengelola data- data kemiskinan menjadi informasi yang up to date. Ketua Pokja Data dan Informasi, TKPK mengembangkan sistem manajemen informasi data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basis DTKS dan data lain-nya. Ketua Pokja Kemitraan, TKPK 1) meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemis-kinan, seperti pelaku CSR ( corporate social respon-sibility ), Perguruan Tinggi,
LSM, dan Media;
2) menyusun directory lembaga-lembaga mitra program yang telah siap bermitra dalam program penanggulangan kemiskinan. Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat, TKPK 1) merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 2) menyiapkan personil pengelola pengaduan masyarakat; 3) mengembangkan sistem pengaduan berbasis web. Wakil Ketua TKPK meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkroni-sasi dan harmonisasi program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar klaster;
2. Menjadikan sebaran-sebaran kecamatan yang menjadi prioritas wilayah intervensi program/kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  sesuai  dengan  fokus  masalah masing-masing dimensi.
3. Dalam  menghadapi  perilaku  sebagian  masyarakat  yang  mengaku  miskin,  baik yang  dilakukan  atas  dasar  kesadaran,  keinginan  diri  sendiri,  mau-pun  pengaruh dari lingkungan. Perlu di pahami bahwa makna dibalik perilaku masyarakat yang mengaku  miskin  dapat  disebabkan  karena  masyarakat  tersebut  menginginkan bantuan dari pemerintah, meng-anggap bahwa bantuan dari pemerintah hak bagi setiap  warga  Negara  Indonesia,  beranggapan  bahwa  bantuan  yang  berasal  dari pemerintah dapat  dinikmati  oleh seluruh masyarakat,  segala bentuk  bantuan dari pemerintah seharusnya dibagi rata, dan seterusnya.
Perilaku  mengaku  miskin  tidak  mudah  untuk  dihilangkan,  apalagi  program bantuan  dari  pemerintah  yang  berbentuk  “instan/charity”  masih  tetap  dibagikan, ditambah  lagi  dengan  adanya  aktor-aktor  masyarakat  yang  juga  berperilaku miskin  tanpa  rasa  malu  dan  merasa  mampu  menghadapi  pandangan  negative masyarakat.
Sebagai rekomendasi dalam menghadapi hal tersebut, diantaranya:
a. Melakukan  penyadaran  secara  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  bahwa penanganan  fakir  miskin,  termasuk  pendataan  dengan  benar,  adalah merupakan  amanat  undang-undang  yaitu  undang-undang  nomor  13  tahun 2011,  yang  memiliki  ketentuan  pidana  (pasal  42),  baik  berupa kurungan/penjara  maupun  denda  bagi  setiap  orang  yang  memalsukan  data validasi dan verifikasi fakir miskin;
b. Menempatkan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  serta  para  pejabat  tinggi  di Pemerintahan sebagai best practice dalam menerapkan amanat undang-undang nomor 13 tahun 2011;
c. Bekerjasama  dengan  penegak  hukum  guna  menerapkan  pembela-jaran terhadap  masyarakat  yang  disinyalir  melanggar  ketentuan  undang-undang nomor 13 tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2011.  Ensiklopedia  Indikator  Ekonomi  dan  Sosial.  Jakarta:
BPS.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur.  2019.  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur.  2020.  Produk  Domestik Regional  Bruto Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  Menurut  Lapangan  Usaha  2015- 2019. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
Dinas  Kesehatan  Kota  Kediri.  2019.  Profil  Kesehatan  Kota  Kediri  Tahun  2019. Kediri: Dinkes Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.
Dinas  Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2019. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Surabaya: Dinkes Provinsi Jawa Timur.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2019.  Data  dan  Informasi  Profil Kesehatan  Indonesia  2019.  Jakarta:  Kemeterian  Kesehatan  Republik Indonesia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  2010.  Panduan Praktis  Analisis  Data  Untuk  Mendukung  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  2014.  Petunjuk Teknis  Penyusunan  SPKD  –  Buku  Pegangan  Resmi  TKPK  Daerah.  Jakarta: TNP2K.
------.  Outline.  Penyusunan  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  – Tahun 2013. ---
------, https://www.bps.go.id/ ------, https://www.jatim.bps.go.id/ ------, http://www.kemdikbud.go.id ------, http://www.kemkes.go.id ------, http://siskaperbapo.com/harga/tabel