INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12993-13007 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau
Nevza Khodijah 1 ✉ , Sri Erlinda 2 , Mirza Hardian 3
Universitas Riau
Email: nevza.khodijah2769@student.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan orientasi politik  mahasiswa yang membutuhkan bekal berupa  pendidikan  politik  yang  mana  didapatkan  melalui  materi  mata  kuliah  Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun faktor pembentuk dari orientasi politik yaitu pengetahuan poliitk yang harus dimiliki seseorang, pola pikir dan didikan di lingkungan sekitar yang juga turut memengaruhi bagaimana hasil akhir atau pandangan akhir politik seseorang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui sumber data primer yang didapatkan dengan menyebarkan angket/kuisioner melalui Google Form  kepada 262 responden. Dari hasil uji korelasi Rank Spearman dengan nilai P value atau Sig. (2- tailed) sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01 dan nilai Correlation Coefficient sebesar 0,612 membuktikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima,sehingga terdapat hubungan antar variabel bebas (x) yaitu  Mata  Kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  terhadap  variabel  terikat  (y)  yaitu  Orientasi  Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau.
Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Orientasi Politik, Pendidikan Politik

## Abstract
This research is motivated by the issue of students' political orientation which requires provision in the form of political education obtained through  Citizenship Education course material. The factors that form  political  orientation  are  the  political  knowledge  that  a  person  must  have,  the  mindset  and upbringing in the surrounding environment which also influence the final result or final view of a person's politics.  This  research  uses  a  quantitative  approach,  through  primary  data  sources  obtained  by distributing questionnaires via Google Form to 262 respondents. From the results of the Spearman Rank correlation test with the P value or Sig. (2-tailed) of 0.000 or < (less than) 0.05 or 0.01 and a Correlation Coefficient value of 0.612 proves that Ho is rejected and Ha is accepted, so that there is a relationship between  the  independent  variable  (x),  namely  Citizenship  Education  Subjects  and  the  variable attachment (y) namely the Political Orientation of Riau University FKIP Students.
Keywords: Citizenship Education, Political Orientation, Politik Education

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Kewarganegaraan  secara  umum  dicitrakan  sebagai  bentuk  dalam mendidik  nilai,  karakter,  hukum,  bahkan  pola  pikir  politik  setiap  individu.  Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan,  dimulai  dari tingkat  sekolah dasar sampai  dengan tingkat perguruan tinggi. Secara  konsep  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  muatan  tentang  pembinaan kebangsaan  dan  secara  komprehensif  berfungsi  dalam  mencapai  perwujudan  inti  dari tujuan  pendidikan  nasional  dalam  mewujudkan  warganegara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab  (Ubaedillah  &  Rozak,  2012:  15).  Sebagai  tindak  lanjut  dari  tujuan pendidikan  nasional,  keberadaan  konsep  muatan  didalam  Pendidikan  Kewarganegaraan turut  pula  menjadi  jawaban  serta  solusi  atas  ketidaktercapaiannya  muatan  dalam implementasi  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  lapangan  atau  dunia  pendidikan (Winataputra, Udin Saripudin, 2012: 33).
Ketidaktercapaian  muatan  dalam  implementasi  Pendidikan  Kewarganegaraan  salah satunya merujuk pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat perguruan  tinggi.  Pasalnya  konsep  perwujudan  warga  negara  yang  demokratis  dan bertanggung  jawab  pada  Pendidikan  Kewarganegaraan  mengandung  kompetensi warganegara  yang  urgensinya  cukup  terlihat  pada  pelaksanaan  pendidikan  di  tingkat perguruan tinggi. Terciptanya masyarakat yang demokratis menjadi sumber pengetahuan dasar  dalam  membentuk  perilaku  politik  yang  akan  menjadi  awal  dalam  pembentukan budaya politik masyarakat. Dibutuhkan adanya orientasi politik guna terciptanya perilaku
politik dan menjadi aspek yang digunakan dalam interaksi politik,  keduanya diwujudkan dalam bentuk masyarakat yang demokratis (Syahrul et al., 2020: 517).
Ubaedillah  dan Rozak (2012), menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan lepas dari pokok pembahasan yang harus dimiliki oleh seorang warganegara berupa pengetahuan, kecakapan atau keterampilan, nilai dan juga komitmen (Ubaedillah & Rozak, 2012: 5). Sesuai dengan kompetensi dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari  tiga  jenis,  yakni  kompetensi  mengenai  pengetahuan  dari  kewarganegaraan  ( civic knowledge)  yang  mengacu  pada  kemampuan  secara  praktikal  terkait  inti  dalam pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan,  seperti  masyarakat  yang  demokrasi. Selanjutnya  kompetensi  sikap  kewarganegaraan (civic  dispositions)  yang  terkait  dengan kesadaran  dan  komitmen  dari  warganegara.  Serta  kompetensi  kemampuan  ataupun keterampilan  yang  harus  dimiliki  warganegara  ( civic  skill)  seperti  dalam  mewujudkan partisipasi terhadap kepentingan yang berkaitan dengan negara (Ubaedillah  & Rozak, 2012: 17 ).
Bentuk luaran dari perwujudan masyarakat yang demokratis membutuhkan adanya partisipasi  politik  yang  dilakukan  masyarakat.  Dalam  menentukan  hasil  akhir  berupa keputusan politik, tentu terdapat pola dan sistem berpikir tertentu atau arah yang dipercayai dan diikuti oleh warganegara sehingga individu dapat menentukan kearah mana pilihan dari keputusan politiknya. Salah  satu  bentuk  perwujudan dari keputusan  politik  ini yang sering dijumpai berupa pelaksanaan pemilihan umum oleh warganegara. Dilansir dari hasil survei organisasi partisipasi pemilu, Jeune & Raccord (J&R) dengan survei yang dilakukan pada 10-16 Maret 2019 bahwa potensi golput atau tidak memilih pada kalangan muda pada pemilu Presiden 2019 mencapai lebih dari 40%. Survei dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Provinsi di Indonesia ini juga menghasilkan data berupa tingkat ketidakpedulian generasi  milenial  dan  Z  pada  politik  dengan  persentase  65,4%  dan  minimnya  informasi terkait yang didapatkan dengan persentase  25,3%. Dimana keduanya merupakan alasan terbesar sebagai faktor pendorong tingginya angka golput pada generasi milenial dan Z. (Madrim, S. „Potensi Golput Generasi Muda Capai 40 Persen‟. Voaindonesia.com, 04 April 2019 melalui https://www.voaindonesia.com/a/potensi-golput-milenial-capai-40- persen/486708.html . Diakses pada 10 September 2022).
Penulis juga melaksanakan pra-survey terhadap 33 orang mahasiswa FKIP Universitas Riau  dengan  menggunakan  angket  yang  disebarkan  melalui Googleform.  Dari  33 mahasiswa yang mengisi angket tersebut, didapatkan hasil atau kesimpulan bahwa 78,1% - 90,6%  atau  25-30  orang  mahasiswa  FKIP  setelah  mengikuti  mata  kuliah  Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki pengetahuan mengenai politik serta memahami dan sadar akan hak serta kewajiban mereka sebagai warganegara. Yang mana hal ini menjadi dasar bagi mereka dalam memilih dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah yang baik sebagai luaran dari pelaksanaan politik.
Berdasarkan data yang dilansir oleh Jeune & Raccord (J&R) dan hasil pra-survey di atas,  pendidikan  politik  yang  didapatkan  dari  materi  mata  kuliah  Pendidikan Kewarganegaraan  akan  menjadi  kompetensi  dan  juga  pengetahuan  dasar  yang  harus dimiliki oleh milenial (Rinderman et.al., 2011: 2). Hal ini yang juga berkaitan dengan proses dalam  pengambilan  keputusan  politik  oleh  individu.  Keputusan  politik  tidak  hanya berbentuk  sebagai  pilihan  secara  fisik  seperti  dalam  pemilu,  namun  juga  berbentuk partisipasi, kesadaran, perilaku, serta bagaimana bentuk respon dari warganegara terhadap politik itu sendiri (Agus et.al., 2020: 113). Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Gabriel Almond dan Verba (1990) bahwa ada tiga pembagian dari orientasi setiap individu terhadap politik dan sistemnya (Kiftiah et.al., 2014: 602).
Orientasi  ini  dibagi  menjadi  orientasi  kognitif  yang  berkaitan  dengan  adanya  ilmu pengetahuan yang dimiliki inidividu, kewajiban, luaran dan juga peranan setiap individu atau warganegara pada politik yang juga mengacu pada pemahaman individu terhadap politik yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki, serta bagaimana kesadaran politik yang memengaruhi luaran secara praktis yang dilakukan. Selanjutnya orientasi afektif yang berkaitan  dengan  sikap,  respon  berupa  penolakan  maupun  penerimaan,  keterlibatan ataupun yang berkaitan dengan partisipasi politik, yang nantinya tentu akan memengaruhi bagaimana  perasaan  atau  pandangan  pribadi  individu  terhadap  politik.  Setelah  melalui proses pemahaman dan terbentuknya sikap berupa respon terhadap politik, hal ini akan menghasilkan keputusan akhir dari setiap individu terhadap politik yang disebut orientasi evaluatif, yang berisi penilaian dan pendapat mengenai objek politik dari keseluruhan atau kedua orientasi lainnya (Dadut et.al., 2021: 72).
Untuk mencapai keputusan akhir terhadap politik, tidak serta merta didapatkan oleh individu. Terdapat suatu pola pikir politik yang memerlukan adanya kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang yang terkait dengan pelaksanaan dan atau perilaku demokratis  juga  politik  (Rinderman  et.al.,  2011:  2).  Substansi  dari  Pendidikan Kewarganegaraan memberikan urgensi tersendiri sebagai salah satu faktor penentu dalam mendapatkan pendidikan politik, serupa dengan penelitian oleh Fajrin, dkk (2022) bahwa pelaksanaan demokrasi dan juga pendidikan politik memiliki hubungan yang kebenarannya terbukti. Hal ini dikarenakan pendidikan itu menjadi kondisi dan urgensi dalam demokrasi
untuk dapat memberikan konsep-konsepnya. Adanya pola pikir dan didikan yang diterima setiap individu di setiap lingkungan juga berperan dalam menentukan keputusan akhir yang berbeda  terkait  politik  karena  pengaruhnya,  hal  ini  dikarenakan  pandangan  yang disampaikan kembali oleh orangtua kepada anak akan memengaruhi bagaimana preferensi awal politik anak yang didapatkan di lingkungan awal anak yaitu keluarga (Hardian, 2021: 48).
Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa faktor pembentuk dari pandangan dan keputusan akhir mengenai  politik  dari  individu berorientasi  pada ilmu  pengetahuan mengenai pendidikan politik yang berasal dari Pendidikan Kewarganegaraan (Rinderman et.al., 2011: 3). Sederhananya pendidikan politik menjadi salah satu substansi yang dapat ditemukan  dan  dibahas  dalam  materi  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fasilitas dalam perwujudan masyarakat yang demokratis memiliki luaran yang berbentuk partisipasi politik aktif dari masyarakat (Winataputra, Udin Saripudin, 2012: 16). Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  kuantitatif.  Dengan  tempat penelitian di FKIP Universitas Riau pada rentang waktu penelitian yaitu Juli - Agustus 2023. Adapun  populasi  penelitian  yaitu  seluruh  mahasiswa  aktif  FKIP  Universitas  Riau  yang berjumlah  6.683  mahasiswa  dan  penarikan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan rujukan dari teori Issac & Michael, yang dipaparkan melalui tabel persebaran ukuran sampel Issac  &  Michael  dengan  signifikasi  10%  untuk  jumlah  populasi  sebesar  6.683  (penulis membulatkan populasi menjai 7000); dan dengan menggunakan rumus penentuan jumlah sampel menurut Issac & Michael, dengan jumlah sampel sebesar 262 responden (Sugiyono, 2019: 71).
Teknik analisis data yang digunakan  pada  penelitian ini mengacu  pada  skala likert menggunakan  alternatif  Jawaban  skala  Likert  untuk  mengukur  sikap,  pandangan  atau pendapat,  serta  persepsi  seseorang  ataupun  kelompok  terhadap  suatu  fenomena  sosial yang dalam hal ini adalah variabel penelirian (Sugiyono, 2017: 134). Dalam mengolah data penulis  menentukan  hubungan  antar  kedua  variabel  penelitian  dengan  menggunakan analisis  korelasi  rank  spearman  Setelah  didapatkan  hasil  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memiliki    enam  belas  (16)  indikator  pada  variabel  Pendidikan Kewarganegaraan (x), yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan; Esensi Identitas Nasional; Urgensi  Identitas  Nasional;  Urgensi  Integrasi  Nasional;  Nilai  Yang  Sesuai  Dengan Konstitusional UUD 1945; Norma Yang Sesuai Dengan Konstitusional UUD 1945; Kewajiban Warganegara; Hak Warganegara; Hakikat Demokrasi Indonesia; Instrumentasi Demokrasi Indonesia;  Praksis  Demokrasi  Indonesia;  Historis  Konstitusional;  Urgensi  Wawasan Nusantara;  Urgensi  Ketahanan  Nasional;  Urgensi  Bela  Negara;  dan  Permasalahan Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara.  Total  pernayataan  pada  variabel  Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 16 pernyataan yang masing-masing terdapat pada 16 indikator di atas.
Sedangkan pada variabel Orientasi Politik, terdapat tujuh (7) indikator pada variabel ini, yaitu Pandangan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah; Respon Terhadap Isu Politik Yang Ada; Memiliki Ilmu Pengetahuan Mengenai Politik; Sadar Akan Kewajiban Sebagai Warganegara; Partisipasi Politik; Sikap Terhadap Kebijakan Politik; Komitmen Sikap Terhadap  Kebijakan  Politik  Pemerintah.  Total  pernayataan  pada  variabel  ini  sebanyak  7 pernyataan yang masing-masing terdapat pada 7 indikator di atas.
Adapun responden pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif FKIP Universitas Riau  yang  telah  mengambil  dan  mempelajari  Mata  Kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan dengan  jumlah sampel sebanyak 262 responden. Berdasarkan hasil  penelitian variabel x yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, maka hasil analisis dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Variabel Mata Kuliah Pkn No. Indikator Alternatif Jawaban SS S TS STS F % F % F % F % 1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 143 55% 114 43% 5 2% 0 0% 2. Esensi Identitas Nasional 112 43% 136 52% 14 5% 0 0% 3. Urgensi Identitas Nasional 121 46% 131 50% 10 4% 0 0% 4. Urgensi Integrasi Nasional 115 44% 131 50% 16 6% 0 0% 5. Nilai Yang Sesuai Dengan Konstitusional UUD 1945 150 57% 105 40% 7 3% 0 0%
6. Norma Yang Sesuai Dengan Konstitusional UUD 1945 171 65% 88 34% 3 1% 0 0% 7. Kewajiban Warganegara 124 47% 129 50% 9 3% 0 0% 8. Hak Warganegara 146 55% 109 42 % 7 3% 0 0% 9. Hakikat Demokrasi Indonesia 67 26% 178 68% 17 6% 0 0% 10. Instrumentasi Demokrasi Indonesia 67 26% 163 62% 32 12% 0 0% 11. Praksis Demokrasi Indonesia 56 22% 174 66% 32 12% 0 0% 12. Historis Konstitusional 50 19% 171 65% 41 16% 0 0% 13. Urgensi Wawasan Nusantara 109 42% 145 55% 8 3% 0 0% 14. Urgensi Ketahanan Nasional 102 39% 153 58% 7 3% 0 0% 15. Urgensi Bela Negara 116 44% 135 52% 11 4% 0 0% 16. Permasalahan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 139 53% 113 43% 10 4% 0 0% Jumlah 1788 683% 2175 830%  229  87% 0 0% Rata-rata 112 43% 136 52% 14 5% 0 0%

## Sumber: Data Olahan 2023
Berdasarkan data rekapitulasi dari tabel di atas untuk variabel Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan 16 indikator pada variabel ini, didapatkan nilai dominan bahwa rata-rata  sebesar  52%  atau  sebanyak  136  responden  setuju  bahwa  setelah  mempelajari Mata Kuliah PKn mereka mengetahui hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. esensi identitas Nasional, urgensi identitas Nasional, urgensi integrasi Nasional, nilai yang sesuai dengan konstitusional UUD 1945, norma yang sesuai dengan konstitusional UUD 1945, kewajiban warganegara,  hak  warganegara,  hakikat  demokrasi  Indonesia,  instrumentasi  demokrasi Indonesia, praksis demokrasi Indonesia, historis konstitusional, urgensi wawasan nusantara, urgensi ketahanan Nasional; urgensi bela negara, dan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu data rekapitulasi menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 43% atau sebanyak 112 responden menjawab 'Sangat Setuju', 5% atau sebanyak 14 responden menjawab 'Tidak
Setuju', dan 0% atau tidak ada responden yang menjawab 'sangat tidak setuju'. Dari data rekapitulasi di atas juga dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban dengan persentase tertinggi  sebesar  68%  atau  sebanyak  178  responden  yang  menjawab  'Setuju'  ada  pada indikator Hakikat Demokrasi Indonesia (indikator 9). Sedangkan alternatif jawaban dengan persentase terendah sebesar 0% atau 0 responden yang menjawab 'Sangat Tidak Setuju' pada seluruh indikator.
Pada variabel x yaitu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berada pada tingkatan “sangat baik‟. Hal ini dikarenakan pada variabel Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan persentase rata-rata responden yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebesar 43% , menjawab Setuju (S) sebesar 52%, menjawab Tidak Setuju (TS) sebesar 5%, dan menjawab Sangat  Tidak  Setuju  (STS)  sebesar  0%.  Adapun  penjumlahan  untuk  persentase  jawaban Sangat Setuju dan Setuju yaitu sebesar 95% yang berada pada rentang 75,01% - 100% dan dap at disimpulkan termasuk kedalam kategori “sangat baik‟.
Berdasarkan  hasil  penelitian  variabel  y  yaitu  orientasi  politik  mahasiswa  FKIP Universitas Riau, maka hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Variabel Orientasi Politik Mahasiswa FKIP UR
NO. Indikator Alternatif Jawaban SS S TS STS F % F % F % F  % 1. Pandangan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah 68 26% 180 69% 14 5%  0  0% 2. Respon Terhadap Isu Politik Yang Ada 72 27% 165 63% 25 10%  0  0% 3. Memiliki Ilmu Pengetahuan Mengenai Politik 72 27% 172 66% 18 7%  0  0% 4. Sadar Akan Kewajiban Sebagai Warganegara 84 32% 164 63% 14 5%  0  0% 5. Partisipasi Politik 70 27% 174 66% 18 7%  0  0% 6. Sikap Terhadap Kebijakan Politik 47 18% 193 74% 22 8%  0  0% 7. Komitmen Sikap Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah 57 22% 177 67% 28 11%  0  0% Jumlah 470  179%  1225  468%  139  53%  0  0% Rata-rata 67 26% 175 67% 20 8%  0  0%
Sumber: Data Olahan 2023
Berdasarkan  data  rekapitulasi  dari  tabel  di  atas  untuk  variabel  Orientasi  Politik Mahasiswa  FKIP  Universitas  Riau  dengan  7  indikator  pada  variabel  ini,  didapatkan  nilai dominan bahwa rata-rata sebesar 67% atau sebanyak 175 responden setuju bahwa setelah mempelajari Mata Kuliah PKn mereka dapat memberikan pandangan sebagai mahasiswa terhadap kebijakan politik pemerintah, memberikan respon terhadap isu politik yang ada, memiliki  ilmu  pengetahuan  mengenai  politik,  melakukan  partisipasi  politik  secara  aktif, memberikan  sikap  dan  komitmennya  terhadap  kebijakan  politik  pemerintah.  Dari datarekapitulasi  di  atas  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  alternatif  jawaban  dengan persentase tertinggi sebesar 74% atau sebanyak 193 responden yang menjawab “Setuju‟ ada pada indikator Sikap Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah (indikator 6). Sedangkan alternatif  jawaban  dengan  persentase  terendah  sebesar  0%  atau  0  responden  yang menjawab “Sangat Tidak Setuju‟ pa da seluruh indikator.
Dan pada variabel y yaitu Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau berada pada tingkatan „sangat baik‟. Hal ini dikarenakan pada variabel Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau dengan persentase rata-rata responden yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebesar 26%, menjawab Setuju (S) sebesar 67%, menjawab Tidak Setuju (TS) sebesar 8%, Sangat Tidak Setuju (STS) sebesar 0%. Adapun penjumlahan untuk persentase jawaban Sangat Setuju dan Setuju yaitu sebesar 93% yang berada pada rentang 75,01% - 100% dan dapat disimpulkan termasuk kedalam kategori “sangat baik‟.
Selanjutnya  dilakukan  uji  statistik  untuk  melihat  hubungan  mata  kuliah  Pendidikan Kewarganegaraan  dengan  orientasi  politik  mahasiswa  FKIP  Universitas  Riau  dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Uji Korelasi Rank Spearman mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
orientasi politik mahasiswa FKIP UR Spearman’s rho mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Correlation Coefficient 1.000 .612 ** Sig. (2-tailed) . .000 N 262 262 orientasi politik mahasiswa FKIP UR Correlation Coefficient .612 ** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 . N 262 262
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Sumber: Data Olahan 2023
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembuktian  hipotesis  penelitian  dengan menggunakan IBM SPSS 25 dan menggunakan uji korelasi Rank Spearman diketahui nilai Correlation Coefficient sebesar 0,612 ** dan nilai P value atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Karena hasil dari P value atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01, maka antar variabel Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (x) terhadap Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau (y) memiliki hubungan yang signifikan atau berarti. Dan  nilai Correlation  Coefficient  sebesar  0,612  bermakna  bahwa  antar  variabel  memiliki hubungan yang kuat dan positif (jika nilai pada variabel x naik, maka nilai dari variabel y pun juga akan ikut meningkat).
Dari hasil uji korelasi Rank Spearman dengan nilai P value atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01 dan nilai Correlation Coefficient sebesar 0,612** membuktikan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  sehingga  terdapat  hubungan  antar variabel bebas (x) yaitu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terhadap variabel terikat (y) yaitu Orientasi Politik Mahasiswa FKIP Universitas Riau.
Berdasarkan hasil uji  korelasi Rank Spearman di atas, membuktikan  bahwa  adanya hubungan kuat dan berarah positif dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi  politik  mahasiswa  FKIP  Universitas  Riau  yang  dapat  dilihat  dari  substansi  mata kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  berdasarkan  Keputusan  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84/E/KPT/2020 dan RPS MKWU  Universitas  Riau.  Dari  substansi  mata  kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang dipelajari  oleh  mahasiswa  FKIP  Universitas  Riau  dilaksanakan  dengan  menggunakan pendekatan  saintifik  atau  menghubungkan  materi  dari  mata  kuliah  Pendidikan Kewarganegaraan dengan kondisi, kasus, masalah atau fakta dilapangan yang ditemukan oleh  mahasiswa  dilingkungannya. Pendekatan  ini yang turut membantu mahasiswa FKIP Universitas Riau dalam memahami substansi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga pemahaman untuk materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih mudah dicapai oleh mahasiswa FKIP Universitas Riau dan hal ini akan berdampak pula terhadap meningkatnya  pengetahuan  dari  mahasiswa  FKIP  Universitas  Riau  mengenai  Pendidikan politik  yang  dibutuhkan  dalam  menghasilkan  orientasi  atau  pandangan  politik  individu (Rinderman et.al., 2011: 2).
Pendidikan  politik  erat  kaitannya  dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan,  karna substansi yang terdapat pada Pendidikan Kewarganegaraan memiliki luaran-luaran sikap
dan kecakapan yang dibutuhkan dan saling berhubungan dalam mencapai orientasi atau pandangan  akhir  politik individu (Winataputra, Udin Saripudin, 2012: 19). Adapun  luaran sikap dan kecakapan yang hendak dicapai tersebut terdiri dari tiga jenis kompetensi yang masing-masing berhubungan pula dengan tiga bentuk orientasi politik, yaitu yang pertama adalah  kompetensi  yang  mengacu  kepada  pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic knowledge) yang mengacu pada kemampuan secara praktik dari warganegara atau individu yang didapatkan setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan Ubaedillah & Rozak, 2012:  17  ).  Kompetensi  ini  berhubungan  dengan  bentuk  orientasi  politik  yaitu  orientasi kognitif yang juga mengacu kepada kuantitas dari adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki inidividu, kewajiban, luaran dan juga peranan setiap individu atau warganegara pada politik. Orientasi kognitif ini mengacu pada pemahaman individu terhadap politik yang didasarkan oleh  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki;  dalam  hal  ini  yaitu  kompetensi  pengetahuan kewarganegaraan  ( civic  knowledge)  sebagai  bekal  dan  Ilmu  pengetahuan  dasar  politik (Dadut et.al., 2021: 70).
Kedua, sikap dan kompetensi mengenai jati diri kewarganegaraan ( civic dispositions) yang mengacu pada kesadaran dan komitmen dari warganegara terhadap diri pribadi dan lingkungannya Ubaedillah & Rozak, 2012: 17 ). Kompetensi ini berhubungan dengan bentuk orientasi  politik yaitu orientasi afektif  yang berkaitan dengan sikap,  respon (baik  berupa penolakan  maupun  penerimaan),  keterlibatan  atau  yang  berkaitan  dengan  partisipasi. Setelah memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai politik yang didapatkan dari civic knowledge, selanjutnya akan memengaruhi dan membentuk bagaimana perasaan atau pandangan pribadi individu terhadap  politik. Respon politik  yang  dihasilkan  berasal dari civic dispositions atau kesadaran dan komitmen warganegara terhadap politik (Dadut et.al., 2021: 72).
Ketiga,    adalah  sikap  dan  kompetensi  terkait  kemampuan,  keterampilan,  ataupun kecakapan  yang  harus  dimiliki  warganegara  ( civic  skill)  seperti  dalam  mewujudkan partisipasi  terhadap  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  negara  dan  kompetensi  ini tersusun  dari  adanya  proses  dan  sistematis  yang  harus  dicapai  pada  dua  kompetensi sebelumnya.  (Ubaedillah  &  Rozak,  2012:  17).  Tanpa  adanya  ilmu  pengetahuan kewarganegaraan yang memengaruhi pemahaman politik, tidak akan terwujud pula adanya sikap dan respon individu terhadap politik, sehingga akan memengaruhi kecakapan dan keterampilan  warganegara  ( civic  skill).  Kompetensi  ini  berhubungan  dengan  bentuk orientasi politik yaitu orientasi evaluatif, yang berisi penilaian dan pendapat mengenai objek politik  yang  berasal  akumulasi  proses  terbentuknya  dua  orientasi  sebelumnya;  orientasi
kognitif dan afektif (Dadut et.al., 2021: 73). Orientasi evaluatif menjadi putusan akhir individu dalam menghasilkan arah keputusan politik yang dipilih individu. Ketika individu memiliki kecakapan dan dapat memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan politik,  ataupun  dalam  mewujudkan  partisipasinya  dalam  politik,  menunjukkan  bahwa individu memiliki kemampuan kewarganegaraan ( civic skill) dan menunjukkan pula bahwa individu telah memiliki arah pandangan atau keputusan akhir terhadap politik.
Berdasarkan  hasil  dari  uji  korelasi Rank  Spearman  di  atas,  diketahui  pula  bahwa hubungan kuat yang berarah positif yaitu 0,612 ** bermakna bahwa semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa FKIP Universitas Riau, maka semakin meningkat pula orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau. Arah positif pada hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi  politik mahasiswa FKIP Universitas Riau ini ditandai dengan komitmen  dari sikap mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap kebijakan politik pemerintah yang didapatkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adanya komitmen ini didasarkan pula dengan peningkatan kualitas  pemahaman  mahasiswa  FKIP  Universitas  Riau,  yaitu  peningkatan  pemahaman individu terkait politik yang didapatkan dari Pendidikan Kewarganegaraan akan sebanding dengan kualitas pemikiran dan orientasi politik yang menjadi luarannya (Rinderman et.al., 2011: 2). Hasil analisis di atas juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Syahrul, dkk (2020) yang berjudul Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana orientasi politik mahasiswa ekstra kampus di Kota Makassar dan dipaparkan pula bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi orientasi politik mahasiswa ekstra kampus di Kota Makassar, yaitu pengetahuan politik serta pengalaman dan partisipasi politik mahasiswa akan menjadi tolak ukur dalam pembentukan perilaku politik (Syahrul et. al., 2020: 528).

## SIMPULAN
Dari  uji  analisis  korelasi  yang  telah  peneliti  lakukan  untuk  menjawab  rumusan masalah dan dengan tujuan pada penelitian terkait hubungan Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi politik mahasiswa FKIP Universitas Riau, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji korelasi Rank Spearman didapatkan hasil nilai P value atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 atau < (kurang dari) 0,05 atau 0,01 dan nilai Correlation Coefficient sebesar 0,612 membuktikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat hubungan kuat yang berarah positif antar variabel bebas (x) yaitu Mata Kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  variabel  terikat  (y)  yaitu  Orientasi  Politik
Mahasiswa FKIP Universitas Riau. Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan  dengan  penelitian  ini  diharapkan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk menambah variabel  serta  alat  ukur  dalam  meneliti  variabel  khususnya  pada  orientasi politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Riset,  T.  (2016).  PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN  (Untuk  Perguruan Tinggi). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R& D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Sumario, Riyanti, A., Daulay, M. I., Bagenda, C., Soegoto, S. A., Soeikromo, D., et al. (2022). PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN  :  Hakikat,  Konsep,  dan  Urgen si.  Bandung: Widima Bhakti Persada Bandung.
Ubaedillah,  A.,  &  Rozak,  A.  (2012).  Pendidikan  Kewarga[negara]an (Civic  Education): PANCASILA,  DEMOKRASI,  HAM,  DAN  MASYARAKAT  MADANI .  Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
Winataputra,  Udin  Saripudin.  (2012).  PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN  DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (Gagasan , Intrumentasi, dan Praksis). Bandung: Widya Aksara Press.
Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif.
Agus,  A.  A.  (2015).  Urgensi  Ketahanan  Nasional  Sebagai  Geostrategi  Indonesia. Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM, 1(2), 248.
Agus,  A.  A.,  Badaruddin,  S.,  Muhkam,  F.  M.,  &  Umaliah,  A.  D.  (2020).  PENGARUH PENGETAHUAN POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA  PEMILIHAN  PRESIDEN  TAHUN  2019-2024. Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, 15(2), 112-120.
Ali,  M.  M.  (2015).  Konstitusionalitas  dan  Legalitas  Norma  dalam  Pengujian  Undang-
Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, 12(1), 176.
A'rafiyah,  N.,  Wulandari,  T.,  &  Dayati,  U.  (2019).  HUBUNGAN  PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DENGAN  PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 361-367.
Astuti, N. K. (2020). Penilaian Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi. Jurnal Hukum, 6(3), 335.
Bunga,  M.  (2019).  Model  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Ideal  Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 819.
Dadut, K., Dari, A., & Jacob, A. (2021). Orientasi Politik Masyarakat Desa Bangka Kenda,
Kecamatan  Wae  Ri'i,  Kabupaten  Manggarai  Pada  Pemilihan  Legislatif  Kabupaten Manggarai Tahun 2019. Jurnal Program Studi Ilmu Politik, 10(2), 65-78.
Fajrin, O., Erlinda, S., & Hariyanti, H. (2022). Rumah Pintar Pemilu Kampar dan Peningkatan Literasi Politik Peserta Didik Tingkat SMA. Journal of Civic Education, 5(4), 476-483. Hardian,  M.  (2021).  KONSTRUKSI  ORIENTASI  POLITIK  SISWA  SMA  DI  KABUPATEN
SLEMAN. Jurnal Rontal Keilmuan, 7(1), 45-55.
Kiftiah, M., Rahman, G., & Sarbaini. (2014, NOVEMBER ). ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP  PEMILIHAN  PARTAI  POLITIK  DI  KELURAHAN  MELAYU  KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(8), 600-607.
Listiyoningsih,  S.,  Dian,  H.,  &  Yuni,  W.  (2022).  Strategi  Guru  Mrnghadapi  Transformasi Digital. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7(2b), 655-662.
Lutfiana, R. R., & Rizki, A. I. (2020). Urgensi Materi Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Di Perguruan Tinggi. Civic Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya, 4(2), 378.
Mansyur,  I.  (2020).  RASIONALITAS  ORIENTASI  POLITIK  MASYARAKAT  NELAYAN KABUPATEN  MAJENE  PADA  PEMILIHAN  UMUM  LEGISLATIF. Tesis  Tata  Kelola Pemilu, 2(1).
Nambo, A., & Puluhuluwa, M. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). Jurnal Mimbar, 21 (2), 262-285.
Nurgiansah,  T.  H.  (2021).  PETUAH  PENDIDIKAN  KEWARGANEGARAAN  DALAM KONTESTASI POLITIK. AoEJ: Academy of Education Journal, 12(1), 39-47.
Putra,  M.,  &  Azzuhri,  H.  (2022).  Partisipasi  Politik  Terhadap  Isu-Isu  Kontemporer  (Sudi Kasus Mahasiswa Kota Palembang). AMPERA: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization, 3(2), 114.
Regiani,  E.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Pudarnya  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 31.
Rindermann,  H.,  Mendoza,  C.  F.,  &  Woodley,  M.  A.  (2011).  POLITIC  ORIENTATION
EDUCATION AND INTELLIGENT . ELSEVIER, 1-9.
Setiawan,  D.  (2017).  Kontribusi  Tingkat  Pemahaman  Konsepsi  Wawasan  Nusantara
terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(1), 27.
Syahrul, F., Paskarina, C., & Sumadinata, W. (2020). Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada. Society, 8(2), 512-531.
Tamma, S. (2021). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBENTUKAN PREFERENSI POLITIK AWAL PEMILIH PEMULA. Jurnal Politik Profetik, 9(1), 43-57.
Wardhani, P. S. (2018). PARTISIPASI POLITIK PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57-62.
Rhosita,  Adha,  Hartino,  Ulpa,  &  Rifai.  (2021).  PEMBELAJARAN  DARING:  URGENSI MENINGKATKAN CIVIC COMPETENCE MAHASISWA DITENGAH ERA SOCIETY 5.0. E Prosiding Seminar Nasional Virual Pendidikan Kewarganegaraan 2021, (hal. 76-82). Lampung.
Madrim,  S.  (  2019).  “Potensi  Golput  Generasi  Muda  Capai  40  Persen”,
https://www.voaindonesia.com/a/potensi-golput-milenial-capai-40- persen/486708.html , diakses pada 10 September  2022.