## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME JAKARTA BARAT DILIHAT DARI PENGARUH PDRB DAN TINGKAT INFLASI
Sukriyanto sukriyanto90@gmail.com
ABSTRACT The  researcher  chooses  tax  billboard  as  the  topic  because  tax billboard is  one of  local  taxes that contributes  large enough to Original  Income area. This  research aims to  identify the factors  that affect  tax revenue Billboard that would later be used as the basis for the Government to set up the plan of tax revenue Billboard.
The research method used is a quantitative method of associative with the help of IBM  SPSS  Statistics  software  20  with  regression  analysis.  Researcher  also ensures  that  the  data  used  has  survived  the  test  of  classical  assumptions.  The conclusion uses t-test and F-test of regression test.
The result of the test t find that Income Gross Area (GDP) have links to positive and very powerful as well as affect tax revenue significantly Billboard, while the inflation  rate  had  a  negative  relationship  is  very  weak  and  does  not  affect  tax revenue significantly Billboard. However, both of these variables simultaneously affecting tax revenue significantly Billboard.
On the basis of the research that has been done, the researcher recommends that local  authorities  consider  GDP  at  territory  in  setting  target  tax  revenue plan/Billboard. Because of the company's production value describes the GDP in certain  regions,  a  conducive  condition  must  also  be  prepared  by  passing Government policies and regulations are issued so that the company can conduct operations properly. Inflation rate is generally worth noting, but not a priority.
Keywords : advertisement , regional gross revenue , rate of inflation

## I. PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah.  Pajak  dipungut oleh  pemerintah  dari  rakyat  tanpa  memberikan  kontraprestasi  secara langsung.  Namun,  pajak  yang  dikumpulkan  tersebut  akan  digunakan  untuk pengeluaran  rutin  dan  proses  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah yang nantinya secara tidak langsung akan menguntungkan masyarakat.
Semenjak adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah  dan  atas  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945,  pemerintah  daerah mempunyai  otonomi  daerah  dimana  pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban untuk  membangun  daerahnya  sendiri,  misalnya  dengan  cara  meyediakan fasilitas  sosial,  pendidikan,  maupun  pelestarian  daerah.  Untuk  mewujudkan kewajiban diatas tentunya pemerintah daerah memerlukan dana. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga memiliki hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
Lebih lanjut, pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang nomor 28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Berdasarkan ketentuan  ini,  pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  kepentingan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak di tingkat provinsi dan pajak di  tingkat  kabupaten/kota.  Pajak  provinsi  terdiri  dari  pajak  kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  penerangan  jalan, pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.
Penelitian  akan  difokuskan  pada  pajak  reklame  yang  merupakan  pajak kabupaten/kota.  Adapun  wilayah  penelitian  adalah  DKI  Jakarta,  khususnya Jakarta  Barat.  DKI  Jakarta  adalah  ibukota  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  DKI  Jakarta  juga  dilihat  sebagai  pusat  dari  sendi  perekonomian Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang berdomisili di provinsi ini.
Perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan promosi untuk memperkenalkan produk dan/atau jasa baru  yang mereka tawarkan. Promosi ini  sangat  penting  karena  promosi  merupakan  jembatan  dari  perusahaan  ke konsumen  dimana  perusahaan  dapat  langsung  menyampaikan  keunggulan produk/jasanya pada konsumen.
Salah  satu  bentuk  promosi  adalah  dengan  menggunakan  reklame.  Reklame dapat  berupa billboard ,  selebaran,  stiker,  dan  lain-lain.  Reklame-reklame tersebut merupakan objek pajak yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah.  Karena  potensi  penerimaan  pajak  dari  reklame  ini  sangatlah  besar, maka  diperlukan  perhatian  dari  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan melaksanakan pemungutan pajak reklame dengan baik.
Banyak  faktor  yang  mungkin  mempengaruhi  penerimaan  pajak  reklame sebagai  pendapatan  daerah.  Namun,  ada  dua  indikator  ekonomi  yang  dapat dilihat  yaitu Pendapatan  Daerah Regional Bruto  (PDRB) dan tingkat  inflasi. PDRB  adalah  jumlah  seluruh  produksi  dalam  suatu  wilayah  terlepas  dari faktor  produksi  yang  digunakan  sementara  inflasi  adalah  kenaikan  harga secara umum. Kedua faktor ini dinilai dapat mempengaruhi penerimaan pajak reklame karena jika produksi meningkat, maka usaha untuk mempromosikan hasil  produksi  juga  akan  meningkat.  Jika  inflasi  meningkat,  maka  kegiatan untuk promosi akan berkurang.

## 1.2  Identifikasi Masalah
Berdasarkanataslatarbelakang, dapatdiidentifikasimasalahyaitu penerimaan pajak reklame di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi di daerah yang bersangkutan.

## 1.3  Batasan Masalah
Peneliti akan membatasi penelitian ini pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame di daerah Jakarta Barat dari tahun 2003 hingga 2010.

## 1.4  Rumusan Masalah
Mengacu pada identifikasi masalah ,peneliti menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana hubungan antara PDRB dan tingkat inflasi dengan penerimaan pajak reklame?
b. Apakah PDRB mempengaruhi penerimaan pajak reklame?
c. Apakah tingkat inflasi mempengaruhi penerimaan pajak reklame?
d. Apakah PDRB dan tingkat inflasi secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan pajak reklame?

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Kerangka Teori

## 2.1.1 Definisi Pajak
Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## 2.1.2  Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2009), fungsi pajak terbagi menjadi dua:
1. Fungsi budgetair
Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  masyarakat  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur ( regulerend )
Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 2.1.3  Pajak Daerah

## Dasar Hukum
Dasar  hukum  pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  adalah  Undang- undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  sebagai- mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009.

## Kriteria Pajak Daerah
Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam Financing Local Government in Indonesia dalambukuSugianto (2009), kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila  memenuhi  kriteria  penghasilan,  keadilan,  efisiensi,  implementasi,  dan sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

## Penggolongan Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2009), Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

## Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak lain-lain.

## 2.1.4  Pajak Reklame
Definisi pajak reklame dan reklame berdasarkan Bab 1, Pasal 1, Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial  memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap  barang,  jasa, orang,  atau  badan,  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan,  dan/atau dinikmati oleh umum.
Menurut  Pasal  47,  UU  No.  28  Tahun  2009,  objek  pajak  reklame  adalah  semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.
Pasal 48, UU No. 28 Tahun 2009, menyatakan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
Dasar  pengenaan  pajak  reklame  adalah  nilai  sewa  reklame  yang  diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan  ukuran  media  reklame.  Cara  perhitungan  nilai  sewa  reklame  ditetapkan dengan  peraturan  daerah  dan  hasil  perhitungan  ditetapkan  dengan  keputusan kepala daerah.
Tarif  pajak  reklame  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  dengan  ketetapan maksimum  sebesar 25%. Besarnya pajak terutang  yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.
Contoh perhitungan:
Sebuah  perusahaan  rokok  XY  yang  memproduksi  rokok  memasang  beberapa papan  reklame  dengan  berbagai  variasi  di  tempat-tempat  strategis.  Berdasarkan peraturan  daerah  setempat  nilai  sewa  dari  reklame  yang  dipasangnya  adalah sebesar Rp 2.500.000.000,00. Apabila tarif pajak reklame yang dikenakan adalah 20%  maka  besarnya  pajak  reklame  yang  harus  dibayar  oleh  perusahaan  rokok tersebut  adalah  20%  x  Rp2.500.000.000,00  =  Rp500.000.000,00  (Mardiasmo, 2009).

## 2.1.5 Inflasi dan PDRB
Menurut  Mankiw  (2006,  p425),  inflasi  adalah  peningkatan  tingkat  harga-harga secara  keseluruhan  dalam  suatu  perekonomian.Untuk  memahami  PDRB  (Produk Domestik Regional Bruto), maka perlu dilihat beberapa definisi yang berasal dari situs Badan Pusat Statistik dibawah ini:
Pengertian  domestik/regional  disini  dapat  merupakan  Propinsi  atau  Daerah Kabupaten/Kota.  Transaksi  Ekonomi  yang  akan  dihitung  adalah  transaksi  yang terjadi  di  wilayah  domestik  suatu  daerah  tanpa  memperhatikan  apakah  transaksi dilakukan  oleh  masyarakat  (residen)  dari  daerah  tersebut  atau  masyarakat  lain (non-residen).
Produk  Domestik  adalah  semua  barang  dan  jasa  sebagai  hasil  dari  kegiatan- kegiatan  ekonomi  yang  beroperasi  di  wilayah  domestik,  tanpa  memperhatikan apakah  faktor  produksinya  berasal  dari  atau  dimiliki  oleh  penduduk  daerah tersebut,  merupakan  produk  domestik  daerah  yang  bersangkutan.  Pendapatan yang  timbul  oleh  karena  adanya  kegiatan  produksi  tersebut  merupakan pendapatan  domestik.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  sebagian  dari  faktor produksi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  produksi  di  suatu  daerah  berasal  dari daerah  lain  atau  dari  luar  negeri,  demikian  juga  sebaliknya  faktor  produksi  yang dimilki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri.Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu  daerah  tidak  sama  dengan  pendapatan  yang  diterima  penduduk  daerah tersebut.  Dengan  adanya  arus  pendapatan  yang  mengalir  antar  daerah  ini (termasuk  juga  dari  dan  keluar  negeri)  yang  pada  umumnya  berupa  upah/gaji, bunga,  deviden  dan  keuntungan  maka  timbul  perbedaan  antara  produk  domestik dan produk regional.
Produk  regional  merupakan  produk  domestik  ditambah  dengan  pendapatan  dari faktor  produksi  yang  diterima  dari  luar  daerah/negeri  dikurangi  dengan pendapatan  dari  faktor  produksi  yang  dibayarkan  ke  luar  daerah/negeri.  Jadi produk  regional  merupakan  produk  yang  ditimbulkan  oleh  faktor  produksi  yang dimiliki oleh residen.
Unit  institusi  yang  mencakup  penduduk/rumah  tangga,  perusahaan,  pemerintah lembaga  non-profit,  dikatakan  sebagai  residen  bila  mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga  non  profit  tersebut  mempunyai/melakukan  kegiatan  ekonomi  di  suatu wilayah  jika  memiliki  tanah/bangunan  atau  melakukan  kegiatan  produksi  di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun).
PDRB diiartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di  suatu  wilayah  dalam  jangka  waktu  tertentu  (biasanya  per  tahun)  tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dari dalam wilayah tersebut atau tidak.

## 2.2  Paradigma Penelitian
Dibawah ini adalah paradigma penelitian yang digunakan oleh peneliti dimana PDRB dan Tingkat Inflasi mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame.

## 3.  METODOLOGI  PENELITIAN

## 3.1  Metode Pengumpulan Data

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  asosiatif  kuantitatif  yaitu  penelitian  dimana peneliti  mencoba  menghubungkan  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya  yaitu penerimaan pajak reklame dengan tingkat inflasi dan PDRB dan data yang diteliti bersifat  kuantitatif  (numerik).  Penelitian  ini  menggunakan  statistik  inferensial yaitu analisis regresi linier OLS ( Ordinary Least Square ).

## Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  menggunakan  teknik  dokumentasi  dalam  mengumpulkan  data  yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Teknik  ini mencakup pengumpulan data sekunder  seperti  data  realisasi  pajak  reklame  di  Jakarta  Barat  untuk  kemudian dianalisis oleh peneliti.

## Populasi dan Sampel
Peneliti  memilih  data  penerimaan  pajak  reklame  Jakarta  Barat  dari  tahun  2003 sampai 2010 untuk dianalisis dari seluruh data penerimaan pajak reklame Jakarta Barat  pada  Suku  Dinas  Pelayanan  Pajak  I  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat. Sampel  ini  nantinya  akan  dianalisis  untuk  dilihat  apakah  dapat  dipengaruhi  oleh PDRB dan tingkat inflasi.
Tingkat Inflasi

## PDRB
Penerimaan Pajak Reklame

## 3.2  Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik inferensial yaitu dengan menggunakan analisis regresi.

## Uji Korelasi
Menurut  Sugiyono  (2009,  p228),  teknik  korelasi  digunakan  untuk  mencari hubungan  dua  variabel  bila  data  kedua  variabel  membentuk  interval  atau  rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.
Dalam  analisis  korelasi  terdapat  suatu  angka  yang  disebut  dengan  Koefisien Determinasi,  yang besarnya adalah kuadrad dari koefisien korelasi. Koefisien ini disebut  koefisien  penentu,  karena  varians  yang  terjadi  pada  variabel  dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. (Sugiyono 2009.p231).

## Uji Regresi
Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen x1, x2,...,xk terhadap variabel dependen y atau juga untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen y berdasarkan nilai variabel-variabel independen x1,x2,...,xk. Menurut Sugiyono (2009, p260), manfaat dari hasil analisis regresi  adalah untuk membuat  keputusan  apakah  naik  dan  menurunnya  variabel  dependen  dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.
Persamaan regresi untuk dua prediktor (variabel independen) adalah:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 , dimana:
Y adalah penerimaan/realisasi pajak reklame,
a adalah konstanta,
b 1 – b 2 adalah koefisien regresi,
X 1 adalah PDRB, dan
X 2 adalah tingkat inflasi.

## Uji t
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  mempunyai pengaruh  terhadap  variabel  dependen  secara  signifikan.  Variabel  independen
dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel  dependen jika  nilai p- value (Sig) lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05.
Jadi jika pada output IBM SPSS Statistics 20 pada tabel uji t nilai Sig < 0,05, maka dapat  dikatakan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  independen terhadap variabel dependen.
Adapun hipotesis dalam uji t adalah:
H0 1 :  Tingkat  inflasi  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
Ha 1 :  Tingkat  inflasi  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
H0 2 :  PDRB tidak mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
Ha 2 :  PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

## Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  simultan (bersama-sama)  mempengaruhi  variabel  dependen  secara  signifikan.  Variabel independen  dikatakan  berpengaruh  secara  signifikan  secara  simultan  terhadap variabel  dependen  jika  nilai p-value (Sig)  lebih  kecil  dari  tingkat  kesalahan  (α) sebesar 0,05.
Jadi jika pada output SPSS pada tabel uji F nilai Sig < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  independen  secara  bersama- sama terhadap variabel dependen.
Hipotesis dalam uji F adalah:
H0  :  Tingkat inflasi dan PDRB secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
Ha  :  Tingkat inflasi dan PDRB secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Penyajian Data
Data-data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:
1. Data realisasi penerimaan pajak reklame daerah Jakarta Barat tahun 2003
hingga tahun 2010
2. Data PDRB tahun 2003 sampai 2010
3. Tingkat inflasi DKI Jakarta tahun 2003 sampai 2010
Data realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Administrasi Jakarta Barat diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I. Data ini dapat dilihat pada tabel 4.1.
TABEL 4.1

## DATA REALISASI PAJAK REKLAME

## (Dalam rupiah)
Tahun  Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2003 5.462.790.200 2004 7.664.426.450 2005 10.944.502.130 2006 12.240.268.773 2007 15.876.566.157 2008 17.840.685.348 2009 13.411.446.352 2010 15.041.128.530
Sumber: Sudin Pelayanan Pajak I Jakarta Barat
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan masing-masing ditunjukkan oleh tabel 4.2 dan tabel 4.3.

## TABEL 4.2

## PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
(Dalam juta rupiah) Tahun  PDRB ADHK 2000 2003 39.496.183 2004 41.659.236 2005 44.169.682 2006 46.798.827 2007 49.762.618 2008 52.734.938 2009 55.362.176 2010 58.720.267 Sumber: Badan Pusat Statistik

## TABEL 4.3

## TINGKAT INFLASI DKI JAKARTA
(Dalam persen) Tahun  Tingkat inflasi (%) 2003 11,52 2004 5,87 2005 16,06 2006 6,03 2007 6,04 2008 11,11 2009 2,34 2010 1,40 Sumber: Badan Pusat Statistik

## 4.2  Analisis Data dan Interpretasi
Peneliti  menggunakan software  IBM  SPSS  Statistics  20 dalam  melakukan penelitian.  Peneliti  menggunakan  analisis  regresi.  Oleh  karena  itu,  data  yang digunakan harus lolos uji asumsi klasik.
Hasil dari uji asumsi klasik dengan metode enter dapat disimpulkan kedalam tabel 4.6 dibawah ini.
TABEL 4.6

## RINGKASAN HASIL UJI ASUMSI KLASIK METODE ENTER
Uji Asumsi Hasil Uji Multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas  Tidak terjadi heteroskedastisitas Uji Normalitas Data berdistribusi normal Uji Autokorelasi Tidak terjadi autokorelasi Sumber : Hasil uji IBM SPSS Statistics 20
Persamaan regresi dari penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 4.7 dibawah ini.

## TABEL 4.7

## TABEL KOEFISIEN
Model Unstandardized Coefficients B Konstanta -25.122.196.838,234 PDRB Harga Konstan 2000 (X 1 )  739,509 Tingkat Inflasi (X 2 ) 259.256.426,289 Sumber : Hasil output IBM SPSS Statistics 20
Persamaan umum regresi adalah Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 . Jika data yang berpengaruh secara signifikan pada tabel 4.7 dimasukkan ke persamaan umum ini, maka akan didapat persamaan:
Y = -25.122.196.838,234 + 739,509 X 1
Hasil dari analisis regresi IBM SPSS Statistics 20 dengan metode enter ditunjukkan oleh tabel 4.8 untuk korelasi, tabel 4.10 untuk uji F, dan tabel 4.11untuk uji t.

## TABEL 4.8

## HASIL KORELASI PEARSON
Variabel Korelasi dengan Pajak Reklame PDRB Harga Konstan 2000  ,863 Tingkat Inflasi -,166
Sumber: Hasil uji dengan softwareIBM SPPS Statistics 20
Dari tabel 4.8 diatas dapat dikatakan bahwa PDRB mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dengan pajak reklame ditunjukkan oleh koefisien korelasi PDRB sebesar 0,863 terhadap pajak reklame.
Di  sisi  lain,  tingkat  inflasi  mempunyai  hubungan  negatif  yang  sangat  lemah terhadap pajak reklame ditunjukkan oleh koefisien korelasi tingkat inflasi sebesar -0,166 terhadap pajak reklame.
Peneliti  dapat  menentukan  kuat  dan  lemahnya  hubungan  antara  variabel  ini dengan menggunakan tabel 4.9 sebagai panduan.

## TABEL 4.9

## PEDOMAN MEMBERIKAN INTERPRESTASI KOEFISIEN KORELASI
Interval Koefisien  Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat kuat
Sumber : Statistik untuk penelitian (Sugiyono 2009.p231)
Peneliti  melakukan  uji  F  untuk  mengetahui  apakah  PDRB  dan  tingkat  inflasi secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan. Tabel 4.10 dapat membantu menjawab pertanyaan ini:
TABEL 4.10

## UJI F
Model  Sig. F Change
1 ,037
Sumber: Hasil uji IBM SPSS Statistics 20
Hasil IBM SPSS Statistics 20 menunjukkan bahwa p-value (sig) dari uji F adalah sebesar  0,037. P-value ini  dibawah  tingkat  kesalahan  (α)  sebesar  0,05.  Dapat dikatakan  bahwa  PDRB  dan  tingkat  inflasi  secara  bersama-sama  mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan.
Kemudian peneliti melakukan uji t untuk melihat pengaruh dari PDRB dan tingkat inflasi secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.
TABEL 4.11 UJI t Model Sig. PDRB Harga Konstan 2000  ,016 Tingkat Inflasi ,321 Sumber: Hasil uji IBM SPSS Statistics 20
Hasil IBM SPSS Statistics 20 menunjukkan bahwa p-value (sig) dari uji t  adalah sebesar 0,016 untuk PDRB dan 0,321 untuk tingkat inflasi. P-value untuk PDRB dibawah  tingkat  kesalahan  (α)  sebesar  0,05  sementara p-value untuk  tingkat inflasi  diatas  tingkat  kesalahan  (α)  sebesar  0,05.  Dapat  dikatakan  bahwa  PDRB mempengaruhi  penerimaan  pajak  reklame  secara  signifikan  sementara  tingkat inflasi tidak mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan.  Adapun koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12

## TABEL 4.12

## TABEL KOEFISIEN DETERMINASI METODE ENTER

## Model  R Square
1 ,807
Sumber: Hasil keluaran IBM SPSS Statistics 20
Hasil  koefisien  determinasi  ini  menyatakan  bahwa  faktor  yang  digunakan  dalam penelitian ini (PDRB) dan tingkat inflasi dapat menggambarkan penerimaan pajak reklame  sebesar  80,7%.  Artinya,  19,3%  dipengaruhi  oleh  faktor  lainnya  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Karena  pada  hasil  uji  t  nilai p-value dua  variabel  independen  merupakan kombinasi  dari  nilai  sig  <  0,05  dan  sig  >  0,05  maka  sebaiknya  dilakukan  proses trimming atau stepwise .  Peneliti  memilih  metode stepwise dalam IBM  SPSS Statistics  20 untuk  mengeluarkan  variabel  yang  tidak  mempunyai  pengaruh signifikan.
Hasil  dari IBM  SPSS  Statistics  20 dengan  metode stepwise ditemukan  bahwa hanya  data  PDRB  yang  mempengaruhi  secara  signifikan  penerimaan  pajak reklame.  Data  PDRB  lolos  uji  asumsi  klasik  dilihat  dari  hasil  keluaran  dari IBM SPSS  Statistics  20 .  Hasil  dari  uji  asumsi  klasik  dengan  metode stepwise diatas dapat disimpulkan kedalam tabel 4.15 dibawah ini.

## TABEL 4.15
RINGKASAN HASIL UJI ASUMSI KLASIK METODE STEPWISE Uji Asumsi Hasil Uji Multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas  Tidak terjadi heteroskedastisitas Uji Normalitas Data berdistribusi normal Uji Autokorelasi Tidak terjadi autokorelasi Sumber: Hasil uji IBM SPSS Statistics 20
Hasil dari uji t atas pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel 4.16.
TABEL 4.16
UJI t METODE STEPWISE
Model Sig. PDRB Harga Konstan 2000  ,012 Sumber: Hasil keluaran IBM SPSS Statistics 20
Hasil IBM SPSS Statistics 20 menunjukkan bahwa p-value (sig) dari uji t  adalah sebesar 0,012 dibawah tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan  bahwa  PDRB  mempengaruhi  penerimaan  pajak  reklame  secara signifikan.
Adapun  koefisien  korelasi  determinasi  (R square )  dari  penelitian  ini  adalah sebesar 0,745 atau 74,5% seperti yang terlihat pada tabel 4.17.
TABEL 4.17

## TABEL KOEFISIEN DETERMINASI METODE STEPWISE
Model  R Square 1 ,745 Sumber: Hasil keluaran IBM SPSS Statistics 20
Hasil  koefisien  determinasi  ini  menyatakan  bahwa  faktor  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  (PDRB)  dapat  menggambarkan  penerimaan  pajak  reklame  sebesar 74,5%.  Artinya,  25,5%  dipengaruhi  oleh  faktor  lainnya  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.
Dari  hasil  penelitian  diatas,  maka  peneliti  dapat  menjawab  hipotesis  yang  telah diajukan sebelumnya yaitu:

## Uji t
H0 1 :  Tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
Ha 1 :  Tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
H0 2 :  PDRB tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
penerimaan pajak reklame
Ha 2 :  PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
Hasil  :  Terima H0 1 , tolak Ha 1 (Tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame) Tolak H0 2 , terima Ha 2 (PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame)

## Uji F
H0 :  Tingkat inflasi dan PDRB secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame Ha :  Tingkat inflasi dan PDRB secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
Hasil  :  Tolak H0, terima Ha (Tingkat inflasi dan PDRB secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame)
Naiknya  tingkat  inflasi  mengakibatkan  harga-harga  secara  umum  meningkat. Meningkatnya  harga  ini  akan  mengakibatkan  pengeluaran  perusahaan  berkaitan
dengan  penyediaan  barang/jasa  meningkat,  sehingga  perusahaan  akan  lebih berfokus  pada  produksi  produknya  dan  aktivitas  lainnya  seperti  promosi  akan relatif  berkurang.Objek  dari  pajak  reklame  menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial  memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap  barang,  jasa, orang,  atau  badan,  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan,  dan/atau dinikmati  oleh  umum.  Hal  ini  berarti  jika  kegiatan  promosi  oleh  perusahaan berkurang,  maka  objek  pajak  reklame  juga  akan  berkurang  karena  objek  pajak reklame  menurut  definisi  Undang-Undang  diatas  mencakup  kegiatan  promosi (...tujuan  komersial  memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan ,  atau...). Berkurangnya  objek  pajak  reklame  nantinya  akan  membuat  penerimaan  pajak reklame  di  daerah  yang  bersangkutan  berkurang  pula.  Namun  demikian, perubahan  tingkat  inflasi  tidak  mempengaruhi  secara  signifikan  perubahan  pada penerimaan pajak reklame ditunjukkan oleh hasil signifikansi  uji t  sebesar 0,321 diatas  tingkat  kesalahan  0,05.  Pengaruh  tingkat  inflasi  yang  kurang  signifikan disebabkan  oleh  aktivitas  promosi  dalam  perusahaan,  walaupun  menurun,  akan tetap  dilakukan  karena  aktivitas  promosi/pemasaran  diharapkan  dapat menciptakan  nilai  pelanggan  dan  mencapai  hubungan  dengan  pelanggan  (Kotler & Armstrong, 2008).
PDRB menunjukkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu  wilayah  dalam  jangka  waktu  tertentu  (biasanya  per  tahun)  tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dari  dalam  wilayah  tersebut  atau  tidak.  Jika  produksi  total  meningkat,  maka produk  yang  tersedia  untuk  dijual  juga  akan  meningkat.  Peningkatan  produk  ini tentu akan diimbangi dengan peningkatan usaha penjualan produk tersebut. Salah satu  usaha  perusahaan  agar  produk  dapat  terjual  adalah  melakukan  promosi (iklan).  Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  kegiatan  promosi  merupakan  objek dari  pajak  reklame.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  PDRB  dapat  meningkatkan penerimaan pajak reklame.
Secara bersama-sama, PDRB dan tingkat inflasi akan mempengaruhi penerimaan pajak  reklame  secara  signifikan  dimana  tingkat  inflasi  secara  individual  tidak berpengaruh  secara  signifikan.  Hal  ini  karena,  walaupun  terjadi  inflasi,  tidak berarti tidak ada kegiatan promosi (frekuensi promosi lebih sedikit atau  skalanya lebih kecil/dari iklan TV ke iklan surat kabar, dll).

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1  Simpulan
a. PDRB  mempunyai  hubungan  yang  positif  dan  sangat  kuat  terhadap penerimaan pajak reklame sementara tingkat  inflasi  memiliki hubungan yang negatif dan sangat lemah terhadap penerimaan pajak reklame (lihat tabel 4.8).
b. PDRB mempengaruhi secara signifikan penerimaan pajak reklame (lihat tabel 4.11 dan tabel 4.16).
c. Tingkat  inflasi  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak reklame (lihat tabel 4.11)
d. PDRB  dan  tingkat  inflasi  secara  bersama-sama  mempengaruhi  penerimaan pajak reklame secara signifikan (lihat tabel 4.10).
Faktor-faktor  yang  diteliti  oleh  peneliti  (PDRB  dan  tingkat  inflasi)  dapat menjelaskan  perubahan  penerimaan  pajak  reklame  sebesar  80,7%  (lihat  tabel 4.12)  dimana  PDRB  sendiri  dapat  menjelaskan  sebesar  74,5%  (lihat  tabel  4.17). Oleh karena itu, terdapat 19,3% pengaruh dari faktor lain selain PDRB dan tingkat inflasi.

## 5.2 Saran
a. Pemerintah  perlu  memperhatikan  peraturan  yang  dibuat  agar  dapat mendukung  aktivitas  operasi  yang  kondusif  bagi  perusahaan  sehingga nantinya  produk  daerah  regional  bruto  (PDRB)  dapat  meningkat.  Pemerintah juga  perlu  mempertimbangkan  PDRB  yang  dihasilkan  daerah  yang bersangkutan dalam menyusun rencana penerimaan pajak karena hubungannya  yang  sangat  kuat  dan  pengaruhnya  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
b. Tingkat  inflasi  tidak perlu diberikan prioritas  yang tinggi  dalam perencanaan penerimaan  pajak  disebabkan  oleh  hubungannya  yang  sangat  lemah  dan pengaruhnya yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.
c. Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  tabel  4.12,  faktor  yang  diteliti  (PDRB  dan tingkat inflasi) mampu menjelaskan penerimaan pajak reklame sebesar 80,7% dimana  PDRB  sendiri  mampu  menjelaskan  sebesar  74,5%  (lihat  tabel  4.17), artinya  terdapat  faktor  lain  yang  belum  diteliti  yang  dapat  menjelaskan penerimaan pajak reklame sebesar 19,3%. Peneliti selanjutnya dapat mencoba mengidentifikasikan  faktor  lainnya  ini,  seperti  misalnya  rata-rata  biaya promosi  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  di  Jakarta  Barat,  banyaknya industri di Jakarta Barat, dll.

## DAFTAR PUSTAKA
http://www.bps.go.id http://jakarta.bps.go.id
Kotler& Armstrong. (2008), Prinsip-prinsip Pemasaran , Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo. (2009), Perpajakan , Andi, Jakarta.
Resmi, Siti. (2011), Perpajakan: Teori dan Kasus , Salemba Empat, Jakarta.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2010), Research  Method  for  Business  –  A  Skill Building Approach , Wiley, West Sussex.
Sugianto. (2008), Pajak dan Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Daerah , Grasindo, Jakarta.
Sugiyono. (2009), Statistika untuk Penelitian , Alfabeta, Bandung.
Sunyoto,  D.  (2010), Uji  Khi  Kuadrat  dan  Regresi  untuk  Penelitian ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------