## PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BEKASI TERHADAP TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH REMAJA
Fahririn Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Sahid e-mail: fahririn@usahid.ac.id

## Abstrak
Masalah  perkelahian  antar  pelajar  atau  lebih  sering  dikenal  dengan  kata  tawuran  pelajar  yang sering  terjadi  belakangan  ini,  adalah  masalah  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman. Perkelahian  pelajar  secara  berkelompok  atau  beberapa  orang  antar  pelajar,  telah  diatur  dalam Pasal  351-355  KUHP. Tawuran  dapat  menimbulkan  kerugian  baik  materiil  maupun imateriil,  bahkan  dapat  menimbulkan  korban  jiwa.  KPAD  adalah  lembaga  independen yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi  perlindungan  anak  di  daerah.  KPAD  memiliki  peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi dari segala  bentuk  kekerasan  dan  pelanggaran.  Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma. Peneilitian ini membahas peranan dan tanggung jawab Komisi perlindungan  Anak  Daerah  Kota  Bekasi  serta  hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi dalam  tindak  pidana  tawuran  yang  dilakukan  oleh  remaja.  Penelitian  ini  memberikan kesimpulan  bahwa  ada  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  KPAD  yaitu  pencegahan terhadap  terjadinya  tawuran  dengan  berbagai  cara,  antara  lain  melalui  sosialisasi, edukasi,  dan  advokasi  serta  memberikan  pendampingan  kepada  anak  yang  berhadapan hukum.  KPDA  Kota  Bekasi  dapat  memberikan  pendampingan  kepada  anak  yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan Kata kunci :Peranan,  KPAD, Tawuran, Remaja, Tindak Pidana.

## Abstract
The  problem  of  fights  between  students,  or  more  commonly  known  as  student  brawls,  which often  occur  recently,  is  a  crime  that  is  punishable  by  punishment.  Fights  between  students  in groups  or  several  people  between  students  are  regulated  in  Articles  351-355  of  the  Criminal Code.  Brawls  can  cause  both  material  and immaterial losses,  and  can  even cause loss  of life. KPAD  is  an  independent  institution  formed  by  the  provincial  or  district/city  government  to carry  out  child  protection  duties  and  functions  in  the  region.  KPAD  has  an  important  role  in ensuring  that  children's  rights  in  the  region  are  fulfilled  and  protected  from  all  forms  of violence  and  violations.  This  type  of  research  is  a  normative  research  method,  namely  legal research which places the law as a building system of norms. This research discusses the role and  responsibilities  of  the  Bekasi  City  Regional  Child  Protection  Commission  as  well  as  the obstacles  and  challenges  faced  in  criminal  acts  of  brawling  committed  by  teenagers.  This research concludes that there are efforts that can be made by KPAD, namely preventing brawls from  occurring  in  various  ways,  including  through  socialization,  education  and  advocacy  as well as providing assistance to children in conflict with the law. Bekasi City KPDA can provide assistance to children who are in conflict with the law in the investigation, prosecution and trial process
Keywords: Role, KPAD, Brawl, Youth, Crime.

## 1. PENDAHULUAN
Remaja  adalah  masa  peralihan  dari  kanak-kanak  ke  dewasa.  Seorang remajasudah  tidak  lagi  dapat  dikatakan  sebagai  kanak-kanak,  namun  ia  masih belumcukup  matang  untuk  dapat  dikatakan  dewasa.  Ia  sedang  mencari  pola  hidup yangpaling  sesuai  baginya  dan  inipun  sering  dilakukan  melalui  metoda  coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya seringmenimbulkan  kekawatiran  serta  perasaan  yang  tidak  menyenangkan  bagi lingkungan  dan  orangtuanya.  Kesalahan  yang  diperbuat  para  remaja  hanya akanmenyenangkan  teman  sebayanya.  Hal  ini  karena  mereka  semua  memang samasama  masihdalam  masa  mencari  identitas  diri  mereka  masing-masing. Kesalahankesalahan  yang  menimbulkan  kekesalan  lingkungan  inilah  yang  sering disebut sebagai problematika remaja.
Problematika  remaja  adalah  bermacam-macamnya  problem  yang  dihadapi oleh  para  remaja  akibat  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  dirinya  tersebut. Kemajuan  zaman  yang  berarti  bahwa  kemajuan  yang  kompleks  itulah  yang menyebabkan  timbulnya  fase  remaja  yang  panjang,  yang  berlangsung  kira-kira  dari umur  13  tahun  sampai  dengan  umur  21  tahun.  Dalam  masa  yang  Panjang  tersebut, para remaja mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan dan kecakapan, serta keterampilan yang memungkinkannya untuk masuk kedalam masyarakat orang dewasa dan sanggup berintegrasi serta serasi dengan mereka.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan perbuatan melanggar hukum oleh anak  dibawah  umur  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Faktor  itu  antara  lain  adanya dampak negatif dari perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian  orang  tua.  Perkembangan  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai  dan perilaku  anak.  Selain  itu  anak  yang  kurang  atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang, asuhan,  bimbingan  dan  pembinaan  dari  orang  tua  asuh  akan  mudah  terseret  dalam arus  pergaulan  masyarakat  dan  lingkungannya  yang  kurang  sehat,  kurangnya pengawasan  akan  mudah  membawa  pengaruh  terhadap  anak  yang  dapat  merugikan perkembangan pribadi anak
Fenomena tawuran antarpelajar juga memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat,  tidak  hanya  berkaitan  dengan  pelajaran  sebagai  generasi  penerus akan  tetapi  berkaitan  juga  dengan  kondisi  keamanan  suatu  Negara.  Hal  ini dikarenakan  tawuran  antarpelajar  terutama  yang  sering  terjadi  di  Ibukota,  menjadi sebuah standarisasi keamanan Indonesia. 1 Akhir-akhir ini tawuran pelajar sering kita temukan  di  jalan,  tindakan  tawuran  pelajar  ini  bukan  tawuran  pelajar  biasa  lagi, namun mengarah ke ranah pidana, mengingat sering terdapat korban luka-luka berat bahkan sampai merenggut nyawa seseorang 2
Masalah  perkelahian  antar  pelajar  atau  lebih  sering  dikenal  dengan  kata tawuran  pelajar  yang  sering  terjadi  belakangan  ini,  adalah  masalah  kejahatan  yang diancam  dengan  hukuman.  Perkelahian  pelajar  secara  berkelompok  atau  beberapa orang  antar  pelajar,  telah  diatur  dalam  Pasal  351-355  KUHP.  Dalam  pasal  351  ini,
1 Sansabila Ivana Putri , Made Warka, Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volumen 3, No, 2, (Mei-Agusteus 2023), hlm 2241
2 Ikhya Ulumudin, Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah, Jurnal Mimbar Demokrasi, Volume 15, 02, (April 2016), hlm 41
terlibat  bahwa  ayat  1  yaitu  penganiayaan  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  2  tahun  8 bulan  kurungan  penjara  dan  ayat  3  bahkan  pelakunya  dapat  dikenakan  kurungan penjara selama 7 tahun jika dalam perbuatan itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia.  Jika  sanksi  penjara  ini  diterapkan  pada  remaja  atau  pelajar  yang  rata-rata usianya  antara  15  sampai  18  tahun,  maka  secara  psikologis  akan  mempengaruhi perkembangan jiwa mereka.
Sering  terjadinya  kekerasan  terhadap  fisik  yang  di  alami  masyarakat  pelajar saat  ini  merupakan  suatu  fenomena  buruk  yang  sangat  memprihatinkan.  Bentuk- bentuk  kekerasan  fisik  yang  terjadi  pada  lingkungan  sosial  masyarakat. Perkelahiansering  kali  menjadi  sebuah  contoh  yang  konkrit  dalam  menggambarkan bentukkekerasan  fisik  tersebut.  “Perkelahian  satu  lawan  satu  logis  terjadi  sebagai cara memecahkan masalah indifidu. 3 Serta dianggap lebih mudah dalammenanganinya.  Namun  Perkelahian  massal,  seperti  halnya  tawuran merupakansalahsatu  bagian  dari  jenis  penyimpangan  sosial  yang  ada  di dalammasyarakat.  Selain  minuman  keras,  perjudian  dan  penyalahgunaan  narkotika. Dimana  norma-normakemasyarakan  yang  berlaku  dalam  suatu  kebudayaan  menjadi batasan sebuahperilaku menyimpang. 4
Bekasi    adalah  satu  kota  yang  angka  tawuran  remaja  yang  banyak  terjadi, pada tahun 2022 terakhir tercatat 8 orang meninggal akibat tawuran yang dilakukan oleh  remaja.  Aksi  tawuran  sekelompok  remaja  menggunakan  senjata  tajam  hingga meresahkan warga sekitar. Kriminalitas yang terjadi dikota Bekasi meningkat setiap tahunya,  dari  data  Polres  Metro  Bekasi  mencatat  kasus  kriminalitas  di  wilayah hukumnya  pada  2022  meningkat  pesat.  Di  mana  dari  1.179  kasus  pada  2021  jadi 1.553.  termasuk  juga  kasus  tawuran  yang  dilakuka  oleh  remaja.  Sepanjang  tahun 2022  Korban  meningggal  dunia  akibat  aksi  tawuran  remaja  sejumlah  7  orang  dan beberapa  pelaku  diberikan  sanksi  pidana  yaitu  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.
Menurut  data  yang  dihimpun  KPAD  saat  ini,  ada  12  hingga  15  kasus  aksi tawuran  yang  tercatat  hingga  September  2022.  Dari  kasus  tersebut  banyak  pelajar yang terlibat. Pelaku yang ikut tawuran adalah pelajar aktif dan putus sekolah. Sesuai dengan tupoksi KPAD UU 35/2014 Jo UU 23/2002 tentang perlindungan anak, serta Peraturan Presiden (Perpres) 61/2016 yaitu KPAD sebagai lembaga pengawasan dan pencegahan  akan  melakukan  upaya  perlindungan  dan  pencegahan  kepada  para pelajar  yang  terlibat  dalam  kasus  aksi  tawuran,  Jika  dilihat  dari  tugas  KPAD, bertugas  memberikan  pendampingan  terhadap  pelaku  yang  masih  dibawah  umur. Selain memberikan pendampingan dan monitoring KPAD juga bertugas memberikan sosialisasi,  evaluasi  serta  Pengawasan  penyelenggaraan  perlindungan.  Tetapi  jika dilihat  data  setiap  tahunnya,  angka  tawuran  meningkat  dan  memakan  korba  hingga meninggal dunia.
3 Nursal Luth, Daniel Fernandez, Panduan Belajar Sosiologi untuk SMUkelas 2, Caturwulan 1,2,3- Kurikulum 1994 Jilid 1, Jakarta, PT. Galaxy Puspa Mega, 2005, hlm. 86
4 Mulyadi, erlindungan Hukum Terhadap Anak Yang MelakukanTindak Pidana Penganiyaan DalamPersfektif KUHPDanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk), Jurnal Esensi Hukum, Volume 1 Nomor 1, (Desember 2010), halaman 83
Salah satu contoh tawuran yang dilakukan pelajar adalah pada tanggal 24 Juli 2023 17 orang yang terlibat tawuran di Jalan Mustikasari nomor 4 RT 006 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur  dan satu pemuda tewas dalam aksi tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktirn (ajaran). 5

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelajar  merupakan  orang-orang  yang  ikut  serta  dalam  proses  belajar. Pelajar  merupakan  aset  yang  penting  bagi  suatu  negara.  Karena  generasi  pelajar adalah  bibit-bibit  yang  harus  dikembangkan  untuk  menjadi  generasi  yang  dapat memajukan  agama,  nusa  dan  bangsa.  Tak  hanya  itu,  dengan  adanya  pelajar  maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan  diri  dengan  baik  pula  di  kalangan  masyarakat.  Karena  sebagai seorang  peserta  didik,  secara  tidak  langsung  pengetahuan  dan  keterampilan  yang dimiliki  juga  lebih  baik  dibandingkan  yang  lain.    Hal  ini  menuntut  agar  pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau  berpendidikan  rendah.  Namun  dalam  perkembangannnya,  usia  pelajar  juga termasuk  kedalam  usia  seorang  remaja.  Sehingga  kenakalan-kenakalan  atau penyimbangan  sosial  yang  di  lakukan  oleh  pelajar  juga  dapat  dikatakan  sebagai kenakalan remaja.
Remaja  dalam  subyek  penelitian  ini  adalah  manusia  yang  berada  diantara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun  bagi  pria.  Remaja  yang  dalam  bahasa  aslinya  disebut  adolescence,  berasal dari  bahasa  Latin  adolescere  yang  artinya  “tumbuh  atau  tumbuh  untuk  mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduk.
Secara  etimologis,40  istilah  kenakalan  remaja  atau  Juvenile  Delinquency berasal dari bahasa latin Juvenils dan delinquere. Kata juvenils sendiri memiliki arti anak-anak,  anak  muda,  ciri  karakteristik  pada  masa  muda,  sifat-sifat  khas  pada periode remaja. Sedangkan kata delinquere berartikan terabaikan dan mengabaikan. Kemudian  diperlus  artinya  menjadi  jahat,  asosial,  kriminal,  pelanggar  aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.  Kartini  Kartono  mengatakan  bahwa  remaja  yang  nakal  itu  disebut  pula sebagai  anak  cacat  sosial.  Mereka  menderita  cacat  mental  disebabkan  oleh pengaruh  sosial  yang  ada  di  tengah  masyarakat,  sehingga  perilaku  mereka  dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”.  Sunarwiyati S. Menyatakn bahwa betuk kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan:
5 5. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cet , PT Rajagrafindo Persada, Hlm 207-208.
1. kenakalan  biasa,  seperti  suka  berkelahi,  suka  keluyuran,  membolos  sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. kenakalan  yang  menjurus  pada  pelanggaran  dan  kejahatan  seperti  mengendarai mobil  tanpa  SIM,  mengambil  barang  orangtua  tanpa  izin,  tawuran  yang menyebabkan rusaknya sesuatu.
3. kenakalan  khusus  seperti  penyalahgunaan  narkotika,  hubungan  seks  diluar nikah, pemerkosaan.
Berdasarkan  tingkatan  kenakalan  remaja  diatas,  banyaknya  pelajar  yang membolos  dan  berkeluyuran  di  luar  sekolah  saat  jam  belajar  berlangsung mengakibatkan  terjadinya  tawuran  antar  pelajar  sekolah  sebagaimana  dalam penelitian ini. Terjadinya tawuran juga diakibatkan dari berbagai faktor, baik faktor internal  maupun  faktor  eksternal.  Pada  faktor  internal  biasa  nya  karena  kondisi mental atau jiwa anak-anak yang mengalami despresi, tekanan dan emosional yang meningkat. Sedangakan faktor eksternal sediri diakibatkan karena bentuk pergaulan baik di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat.
Tawuran merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kalangan remaja,  khususnya  pelajar.  Tawuran  dapat  menimbulkan  kerugian  baik  materiil maupun  imateriil,  bahkan  dapat  menimbulkan  korban  jiwa.  Menurut  data  dari Kepolisian  Daerah  Metro  Jaya,  jumlah  kasus  tawuran  antar  pelajar  di  wilayah hukumnya  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2022,  terdapat  1.234  kasus tawuran antar pelajar, meningkat dari tahun 2021 yang sebanyak 1.125 kasus.
Tawuran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.  Faktor internal yang dapat menyebabkan tawuran antara lain rasa solidaritas  kelompok,  rasa  ingin  membuktikan  diri,  dan  rasa  frustrasi.  Faktor eksternal  yang  dapat  menyebabkan  tawuran  antara  lain  pengaruh  lingkungan, pengaruh media sosial, dan pengaruh kelompok tertentu..
Komisi  Perlindungan  Anak  Daerah  (KPDA)  merupakan  lembaga independen  yang  bertugas  untuk  melindungi  hak-hak  anak.  KPDA  Kota  Bekasi memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  untuk  melindungi  anak  yang  terlibat  dalam tindak pidana tawuran.
KPDA Kota Bekasi  memiliki  peran dan tanggung jawab untuk  melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran. Peran dan tanggung jawab tersebut meliputi:
1. Melakukan  pencegahan  terhadap  terjadinya  tawuran.  KPDA  Kota  Bekasi  dapat melakukan  pencegahan  terhadap  terjadinya  tawuran  dengan  berbagai  cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi.
2. Memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
3. Melakukan  advokasi  untuk  kepentingan  anak  yang  berhadapan  hukum.  KPDA Kota  Bekasi  dapat  melakukan  advokasi  untuk  kepentingan  anak  yang berhadapan  hukum,  baik  kepada  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, maupun pihak-pihak lain yang terkait.
Pendampingan  upaya  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya perlindungan  anak  yang  berhadapan  hukum.  Pendampingan  upaya  hukum  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  anak  yang  berhadapan  hukum  tetap
terpenuhi,  serta  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  dari  potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
KPDA  Kota  Bekasi  dapat  melakukan  pendampingan  upaya  hukum  terhadap anak  yang  berhadapan  hukum  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan,  maupun persidangan.  Dalam  proses  penyidikan,  KPDA  Kota  Bekasi  dapat  mendampingi anak  yang  berhadapan  hukum  untuk  memberikan  keterangan  kepada  penyidik. Dalam  proses  penuntutan,  KPDA  Kota  Bekasi  dapat  mendampingi  anak  yang berhadapan  hukum  untuk  mengikuti  persidangan.  Dalam  proses  persidangan, KPDA  Kota  Bekasi  dapat  mendampingi  anak  yang  berhadapan  hukum  untuk memberikan keterangan di hadapan hakim.
Pendampingan  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  KPDA  Kota  Bekasi meliputi:
1. Pemberian informasi dan edukasi hukum kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA  Kota  Bekasi  dapat  memberikan  informasi  dan  edukasi  hukum  kepada anak yang berhadapan hukum agar mereka memahami proses hukum yang akan mereka hadapi.
2. Pemberian  pendampingan  psikologis  kepada  anak  yang  berhadapan  hukum. KPDA  Kota  Bekasi  dapat  memberikan  pendampingan  psikologis  kepada  anak yang  berhadapan  hukum  agar  mereka  dapat  menghadapi  tekanan  psikologis yang mereka alami.
3. Pemberian  bantuan  hukum  kepada  anak  yang  berhadapan  hukum.  KPDA  Kota Bekasi dapat memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan hukum agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya.
KPAD  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah provinsi  atau  kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  perlindungan anak di  daerah. KPAD  memiliki peran penting  dalam memastikan bahwa hak-hak anak  di  daerah  terpenuhi  dan  terlindungi  dari  segala  bentuk  kekerasan  dan pelanggaran.  KPAD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak).  Pasal  78  UU  Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:
"Pemerintah  Daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  membentuk  Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang bersifat independen dan mandiri."
Berdasarkan UU Perlindungan Anak, KPAD memiliki peran sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak  di  daerah.  KPAD  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  perlindungan  anak  di  daerah. Pengawasan  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  program tersebut  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan memenuhi hak-hak anak.
2. Memberikan  masukan  dan  usulan  dalam  perumusan  kebijakan  tentang penyelenggaraan  perlindungan  anak  di  daerah.  KPAD  dapat  memberikan masukan  dan  usulan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  perumusan  kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak di  daerah. Masukan dan usulan ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kebijakan  dan  program  perlindungan anak di daerah.
3. Mengumpulkan  data  dan  informasi  mengenai  perlindungan  anak  di  daerah. KPAD  memiliki  tugas  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  mengenai perlindungan  anak  di  daerah.  Data  dan  informasi  ini  dapat  digunakan  untuk menyusun laporan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
4. Menerima  dan  melakukan  penelaahan  atas  pengaduan  masyarakat  mengenai pelanggaran  hak  anak  di  daerah.  KPAD  memiliki  tugas  untuk  menerima  dan melakukan  penelaahan  atas  pengaduan  masyarakat  mengenai  pelanggaran  hak anak di daerah. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang dilanggar dapat dipenuhi kembali.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak di daerah. KPAD dapat melakukan  mediasi  atas  sengketa  pelanggaran  hak  anak  di  daerah.  Mediasi  ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di  bidang  perlindungan  anak.  KPAD  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat  di  bidang perlindungan anak. Kerja  sama  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  perlindungan  anak  di daerah.
KPAD memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa hak- hak  anak  di  daerah  terpenuhi  dan  terlindungi.  Tanggung  jawab  KPAD  tersebut meliputi:
1. Tanggung  jawab  moral.  KPAD  memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk melindungi hak-hak anak di daerah. Tanggung jawab moral ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
2. Tanggung  jawab  hukum.  KPAD  memiliki  tanggung  jawab  hukum  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung  jawab  akuntabilitas.  KPAD  memiliki  tanggung  jawab  untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Komisi  Perlindungan  Daerah  Anak  (KPAD)  merupakan  lembaga  yang berperan  penting  dalam  melindungi  hak-hak  anak,  tak  terkecuali  Remaja  yang Berhadapan Hukum (RBH) yang terlibat dalam tindak pidana tawuran. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya tersebut, KPAID menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.  Mari  kita  bahas  lebih  detail  mengenai  hambatan  dan  tantangan  yang dihadapi  KPAID,  serta  langkah-langkah  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengatasinya. Jika diliaht Hambatan Umum yang Dihadapi KPAD yaitu :
1. Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  Anggaran:  KPAID  kerap  kali kekurangan  personel  dan  dana  yang  mencukupi  untuk  menjalankan  tugasnya secara  efektif.  Hal  ini  berdampak  pada  proses  pendampingan  dan  rehabilitasi RBH, serta upaya pencegahan tawuran itu sendiri. Keterbatasan SDM membuat KPAID  tidak  bisa  menangani  semua  kasus  RBH  secara  optimal,  sementara minimnya  anggaran  menghambat  pelaksanaan  program-program  yang dibutuhkan.
2. Lemahnya  Penegakan  Hukum:  Kurangnya  penegakan  hukum  yang  tegas terhadap  pelaku  tawuran  membuat  para  pelaku  tidak  jera  dan  berpotensi  untuk kembali  melakukan  tawuran.  Sanksi  yang  ringan  atau  tidak  memberikan  efek
jera  membuat  para  pelaku  tawuran  merasa  tindakan  mereka  tidak  memiliki konsekuensi yang serius.
3. Kurangnya  Koordinasi  Antar  Lembaga:  Koordinasi  yang  kurang  baik  antar lembaga terkait, seperti  KPAID, kepolisian, dinas pendidikan, dan dinas sosial, dapat  menghambat  penanganan  RBH  dan  pencegahan  tawuran.  Kurangnya komunikasi  dan  kolaborasi  antar  lembaga  terkait  membuat  penanganan  kasus menjadi tidak efisien dan bisa jadi malah tumpang tindih.
4. Stigma  Negatif  terhadap  RBH:  Masyarakat  masih  kerap  menstigma  negatif RBH,  sehingga  mereka  menghadapi  kesulitan  untuk  diterima  kembali  di lingkungannya. Stigma ini menghalangi proses reintegrasi RBH ke masyarakat. RBH  yang  sudah  menjalani  hukuman  kerap  kali  dicap  sebagai  anak  nakal  dan dikucilkan  oleh  lingkungan  sekitar,  sehingga  mereka  rentan  untuk  kembali  ke jalan yang salah.
5. Kurangnya  Kesadaran  Masyarakat  tentang  Hak-Hak  Anak:  Masih  banyak masyarakat  yang  belum  memahami  tentang  hak-hak  anak,  termasuk  hak-hak RBH.  Akibatnya,  RBH  kesulitan  untuk  mendapatkan  akses  perlindungan  dan rehabilitasi  yang  semestinya  mereka  dapatkan.  Kurangnya  pengetahuan masyarakat  tentang  hak-hak  anak  membuat  mereka  tidak  bisa  memberikan dukungan yang tepat kepada RBH.
Selain  hambatan-hambatan  umum  di  atas,  KPAID  juga  menghadapi  tantangan khusus dalam menangani RBH yang terlibat tawuran, yaitu:
1. Kompleksitas Faktor yang Mendasari Tawuran:
Tawuran seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait,  seperti kemiskinan,  kesenjangan  sosial,  dan  kurangnya  akses  terhadap  pendidikan  dan lapangan  pekerjaan.  Faktor-faktor  tersebut  membuat  penanganan  tawuran menjadi  lebih  rumit  karena  tidak  bisa  hanya  diselesaikan  dengan  pendekatan hukum semata.
2. Tingginya Emosi dan Sifat Impulsif Remaja Remaja  pada  umumnya  masih  memiliki  emosi  yang  labil  dan  mudah terpengaruh  oleh  provokasi.  Hal  ini  membuat  mereka  lebih  mudah  terpancing untuk  terlibat  dalam  tawuran.  Kontrol  diri  yang  belum  sepenuhnya  terbentuk membuat remaja rentan terbawa suasana dan melakukan tindakan impulsif.
3. Kurangnya Peran Orang Tua dan Keluarga:
Kurangnya  pengawasan  dan  bimbingan  orang  tua  serta  keluarga  turut berkontribusi  pada  terjadinya  tawuran.  Orang  tua  yang  kurang  berperan  aktif dalam  mendidik  dan  mengawasi  anak  bisa  membuat  anak  tersebut  mudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja, termasuk
Untuk  mengatasi  berbagai  hambatan  dan  tantangan  tersebut,  perlu  dilakukan berbagai upaya bersama dari berbagai pihak, diantaranya:
1. Peningkatan  Kapasitas  SDM  dan  Anggaran  KPAD:  KPAD  perlu  dibekali dengan  SDM  yang  kompeten  dan  anggaran  yang  mencukupi  agar  dapat menjalankan  tugasnya  secara  optimal.  Dengan  menambah  personel  dan  alokasi
dana,  KPAD  bisa  menangani  lebih  banyak  kasus  RBH  dan  melaksanakan program-program pencegahan tawuran secara lebih efektif.
2. Penguatan  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tawuran:  Penegakan  hukum yang tegas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku  tawuran.  Sanksi  yang  diberikan  harus  seimbang  dan  memberikan  efek deterrence (pencegahan) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan  orang lain berpikir ulang untuk melakukan tawuran.
3. Peningkatan  Koordinasi  Antar  Lembaga:  Koordinasi  yang  erat  antara  KPAID, kepolisian,  dinas  pendidikan,  dinas  sosial,  dan  lembaga  terkait  lainnya  sangat penting  untuk  penanganan  RBH  yang  komprehensif.  Melalui  komunikasi  dan kerja  sama  yang  baik,  lembaga-lembaga  terkait  dapat  saling  mendukung  dan melengkapi dalam menangani kasus RBH dan mencegah

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Komisi  Perlindungan  Anak  Daerah  (KPDA)  merupakan  lembaga  independen yang  bertugas  untuk  melindungi  hak-hak  anak.  KPDA  Kota  Bekasi  memiliki peran  dan  tanggung  jawab  untuk  melindungi  anak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana tawuran. Ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPAD yaitu pencegahan terhadap  terjadinya  tawuran  dengan  berbagai  cara,  antara  lain  melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada  anak  yang  berhadapan  hukum  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan, maupun persidangan.

## Saran
Penegakan  hukum  yang  tegas  dan  berkeadilan  diharapkan  dapat  memberikan efek  jera  kepada  para  pelaku  tawuran.  Sanksi  yang  diberikan  harus  seimbang dan  memberikan  efek  deterrence  (pencegahan)  agar  pelaku  tidak  mengulangi perbuatannya dan orang lain berpikir ulang untuk melakukan tawuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman,  L.  2016.  Partispasi  Pemerintah  Daerah  Di  Dalam  Perlindungan  Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2).
Astuti,  M.  2014.  Implementasi  kebijakan  kesejahteraan  dan  perlindungan anak. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 4 (1), 215-235.
Basri,  A.  2015.  Fenomena  tawuran  antar  pelajar  dan  intervensinya. Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam , 12 (1), 1-25.
Deawinadry,  D.,  &  Hasyim,  M.  W.  2018.  Penerapan  Peraturan  Daerah  Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan. Diversi , 3 (2), 157-176. Elita,  R.  L.  N.,  Guntara,  D.,  Abas,  M.,  &  Targana,  T.  2023.  Upaya  Penegakan Hukum  Kepolisian  Terhadap  Pelaku  Tawuran  Antar  Pelajar  Dihubungkan dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten
Karawang). Unes Law Review , 6 (1), 2402-2409.
Fitriani,  R.  2016.  Peranan  penyelenggara  perlindungan  anak  dalam  melindungi dan  memenuhi  hak-hak  anak. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 11 (2),  250- 358.
Harefa,  B.,  &  Sitompul,  L.  E.  B.  2021.  Peran  Lembaga  Perlindungan  Anak Mengadvokasi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana. Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Kriminologi , 2 (2), 30-48.
Ichwanul, M. 2022. Analisis viktimologi pada fenomena tawuran kelompok anak remaja di dki jakarta. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2), 11775-11783 Lubis, E. Z. 2017. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (2), 141-150. Lestari,  D. P.  2018. Peran Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI)  dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. Martabat , 2 (2), 315-338.
Nur,  R.  2017.  Esistensi  Lembaga  Perlindungan  Khusus  Anak  (LPKA)  di  Kota Gorontalo. Jurnal Cahaya Keadilan , 5 (2), 60-71.
Pribadi,  I.  2017. Peran  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  Dalam Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana  kekerasan  Terhadap  Anak (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Roza, D., & Arliman, L. 2018. Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 47 (1), 10-21.
Saraswati,  R.  2015. Hukum  perlindungan  anak  di  Indonesia (No.  2).  PT.  Citra Aditya Bakti.
Simanjuntak,  B.  L.  2023.  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi Tawuran Dikalangan Pelajar.
Susilowati,  E.  2022.  Praktik  Perlindungan  Anak  Terlantar  Di  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  ANAK. Sosio  Informa:  Kajian  Permasalahan  Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 8 (1).
Rozi, M. M. 2019. Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran  Antar  Pelajar  Pada  Tahap  Penyidikan. Jurnal  Hukum  Mimbar Justitia , 5 (2), 91-114.
Zain, Z. Z., Kurniawati, K., & Abrar, A. 2021. Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016). Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 10 (2),
175-187.