## KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DAN FAKTA ETNIS CINA DI INDONESIA SEBAGAI BUKTI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA
Riefky Krisnayana Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Komunikasi  Lintas  budaya  adalah  proses  dimana  dialihkan  ide  atau  gagasan  suatu budaya  yang  satu  kepada  budaya  yang  lainnya  dan  sebaliknya,  dan  hal  ini  bisa  antar  dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih, tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik  itu  untuk  kebaikan  sebuah  kebudayaan  maupun  untuk  menghancurkan  suatu  kebudayaan, atau  bisa  jadi  sebagai  tahap  awal  dari  proses  akulturasi  (penggabungan  dua  kebudayaan  atau lebih  yang  menghasilkan  kebudayaan  yang  baru).”  Kebudayaan  adalah  keseluruhan  yang kompleks,  yang  di  dalamnya  terkandung  ilmu  pengetahuan,  kepercayaan,  kesenian,  moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

## Kata Kunci: Komunikasi lintas budaya, fakta, etnis Cina

## ABSTRACT
Communication Cross-culture is the process by which diverted the idea or the idea of a culture of the culture of the other and vice versa, and it can be between two cultures associated or more, in order to influence each other, whether it's for the good of a culture or to destroy a culture, or it could be an initial step of the process of acculturation (the merger of two cultures or that generate new culture). "culture is a complex whole, which has in it the knowledge, belief, art, morals, law, customs, other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

## Keywords: cross-cultural communication, facts, ethnic Chinese

## I.  Pendahuluan
Keberadaan  etnis  Cina  di  Indonesia diperkirakan  sudah  ada  sejak  abad  ke-5.  Hal itu ditunjukkan oleh kunjungan Fa- Hsien,Seorang  pendeta  Budha  ke  Indonesia pada  abad  awal  tarikh  masehi  (Kwartanada, 1996: 24; Djie, 1995: 20).
Dengan adanya fakta yang demikian, berarti etnis Cina sudah hadir kurang lebih 15 abad, jauh sebelum bangsa Belanda menjajah di  Indonesia.  Tahun  kedatangan  pendeta Budha itu lebih jauh lagi jika dibandingkandengan tahun terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI),  yang  diproklamirkan  17  Agustus 1945 lalu.
Bukti  lain  tentang  keberadaan  etnis
Cina di Indonesia adalah berupa
keikutsertaan muslim Cina untuk membangun Kesultanan
Demak.
Kesultananor)  Demak  merupakan  salah  satu pusat  pemerintahan  Islam  pertama  di  bumi Nusantara  ini.  Muslim  Cina  ini  adalah  para musafir  muslim yang bermazhab
Hanafi yang terdampar, dan kemudian  membangun  sebuah  mesjid  di Semarang (Rochmawati, 2004: 115). Rentang waktu  sejak  dari  kunjungan  pendeta  Budha hingga  negara  Indonesia  diproklamirkan lebih  dari  1000  tahun.  Dalam  rentang  waktu itu,  kiprah  etnis  Cina  di  Nusantara  ini  sudah banyak,  walaupun    sejarah  mencatat  bahwa kiprah  mereka  itu  dominan  di  bidang perdagangan.  Selama  itu  pula,  sudah  banyak orang  Cina  yang  lahir,  mati  dan  dikuburkan di bumi Pertiwi ini. Dengan kata lain, etnis  Cina  di  bumi  Indonesia  sudah  lama beranak-pinak.  Mencermati  keberadaan  etnis Cina yang sudah beberapa generasi tinggal di bumi  Indonesia,  seharusnya  keberadaan mereka  tidak  perlu  lagi  dipermasalahkan.
Hanya  karena  kebetulan  mereka  itu  etnis Cina,  namun  sudah  banyak  di  antara  etnis Cina  itu  tidak  lagi  mengetahui  letak  tanah leluhurnya.  Beberapa  di  antara  mereka  pun
sudah  banyak  yang  tidak  mengerti  bahasa leluhurnya.  Berdasarkan  fakta  itu,  proses pembentukan  Indonesia  menjadi  sebuah negara-bangsa  juga  melibatkan  etnis  Cina, sehingga  dalam  perkembangannya  pun  etnis Cina merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah Indonesia. Gagasan mengenai  nasion  Hindia  Belanda  (Indonesia) dengan  tidak  melihat  latar  belakang  etnik, budaya, agama, bahasadan ras sudah dimulai sejak  tahun  1917,  yang  dilakukan  oleh  dr. Tjipto Mangunkusumo. Beliau ini melontarkan  sebuah  gagasan  tentang  warga negara  Hindia  Belanda  di  masa  depan,  yaitu harus  terdiri  atas  semua  golongan  yang menganggap  negara  Indonesia  sebagai  tanah airnya.  Negara  Indonesia  sebagai  tanah airnya  tidak  sebatas  pengakuan  saja,  tetapi harus  diwujudkan  dengan  keaktifannya  ikut mengembangkan negara Indonesia itu (Suryadinata,  1984:  159).  Mengikuti  jalan pemikiran  dr.  Tjipto  ini,  di  dalamnya  ada semangat  untuk  merangkul  semua  golongan ataupun  etnis  yang  pada  saat  itu  berada  di wilayah  Hindia  Belanda  (Indonesia)  untuk bersatu  padu  membangun  Indonesia  baru  ke depan.
II.  Tujuan Mempelajari Komunikasi
1. Menyadari bias budaya sendiri

## 2. Lebih peka secara budaya
3. Memperoleh  kapasitas  untuk  benar- benar  terlibat  dengan  anggota  dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut.
4. Merangsang  pemahaman  yang  lebih besar atas budaya sendiri
5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang
6. Mempelajari keterampilan
komunikasi  yang  membuat  seseorang mampu  menerima  gaya  dan  isi komunikasinya sendiri.
7. Membantu memahami budaya
sebagai  hal  yang  menghasilkan  dan memelihara  semesta  wacana  dan makna bagi para anggotanya
8. Membantu  memahami  kontak  antar budaya sebagai suatu cara
memperoleh  pandangan  ke  dalam budaya  sendiri:  asumsi-asumsi,  nilai- nilai, kebebasan-kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya.
9. Membantu  memahami  model-model, konsep-konsep  dan  aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya.
10. Membantu  menyadari  bahwa  sistem- sistem  nilai  yang  berbeda  dapat
dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami.
III.  Alasan mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Litvin (1977) :, Litvin (1977) :
 Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk  memahami  keanekaragaman budaya sangat diperlukan.
 Semua  budaya  berfungsi  dan  penting bagi  pengalaman  anggota-anggota budaya  tersebut  meskipun  nilai- nilainya berbeda.
 Nilai-nilai setiap masyarakat se”baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.
 Setiap  individu  dan/atau  budaya berhak  menggunakan  nilai-nilainya sendiri.
 Perbedaan-perbedaan individu itu penting,  namun  ada  asumsi-asumsi dan  pola-pola  budaya  mendasar  yang berlaku.
 Pemahaman  atas  nilai-nilai  budaya sendiri  merupakan  prasyarat  untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain.
 Dengan mengatasi hambatan- hambatan  budaya  untuk  berhubungan dengan  orang  lain  kita  memperoleh pemahaman  dan  penghargaan  bagi kebutuhan,  aspirasi,  perasaan  dan masalah manusia.
 Pemahaman  atas  orang  lain  secara lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian  dan  kepekaan.  Semakin mengancam  pandangan  dunia  orang itu  bagi  pandangan  dunia  kita, semakin  banyak  yang  harus  kita pelajari  dari  dia,  tetapi  semakin berbahaya untuk memahaminya
 Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan  perpindahan  seseorang
dari  pandangan  yang  monokultural terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural.
 Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan
penerimaan dalam komunikasi,
namun  perbedaan-perbedaan  tersebut secara  arbitrer  tidaklah  menyusahkan atau memudahkan.
 Situasi-situasi komunikasi antar
budaya tidaklah statik dan bukan pula
stereotip. Karena itu seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi  situasi.  Dalam  konteks  ini kepekaan, pengetahuan dan keterampilannya  bisa  membuatnya siap  untuk  berperan  serta  dalam menciptakan  lingkungan  komunikasi yang efektif dan saling memuaskan.

## IV.  Pengertian identitas budaya
Identitas Budaya merupakan :
• Rincian karakteristik atau ciri kebudayaan yang dimiliki
sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya ketika dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan lain. (Alo Liliweri; 72)
Peran identitas budaya :
• Identitas budaya ditentukan oleh struktur budaya dan struktur sosial
– Struktur budaya: pola persepsi, berpikir, perasaan
– Struktur sosial: pola perilaku sosial
• Peran diartikan sebagai seperangkat harapan budaya terhadap posisi tertentu
• Pemahaman akan identitas memudahkan komunikasi antar budaya
Identitas budaya dalam kehidupan sehari-hari:
• Tampak melalui tatanan berpikir, perasaan dan cara bertindak pada sekelompk orang tersebut
• Tampak melalui bahasa yang dipakai
• Tampak melalui ciri-ciri khas (tubuh, pakaian, makanan, hasil kebudayaan, adat istiadat)
Perspektif terhadap identitas budaya (Martin dan Nakayama) :
• Perspektif psikologi sosial
– Individu hidup dalam lingkungan sosial oleh karena itu kepribadian individu
dibentuk oleh kepribadian lingkungan sosial
• Perspektif komunikasi
– Identitas dibangun melalui interkasi dan komunikasi
antara seorang pribadi dan kelompok
• Pendekatan praktis
– Identitas dibangun dalam suatu konteks (ekonomi, politik, sejarah)
– Identitas selalu bergerak/dinamis
• Pembentukan identitas budaya
• Konsep identitas selalu terkait peran yang diharapkan
Proses terbentuknya identitas budaya
:
– Identitas budaya yang tidak disengaja (ikut-ikutan terhadap
budaya yang lebih dominan)
– Pencarian  identitas  budaya.  (melalu proses  penjajakan,  bertanya  dan  uji coba) Contoh: biarawan/wati
– Identitas  budaya  yang  diperoleh. (contoh:  internalisasi  peran  sebagai dosen, anggota TNI)
– Resistensis dan separatisme: Penolakan  terhadap  (norma-norma)
budaya dominan. (aliran agama)
– Integrasi:  integrai  budaya  beberapa budaya  yang  menghasilkan  budaya baru
Jenis identitas dan komunikasi antar budaya :
• Identitas  gender,  ras,  umur,  etnik, agama, kelas, bangsa, dan pribadi
• Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatkan dalam komunikasi antar budaya:
– Etnosentrisme
– Stereotip
– Prasangka
– Diskriminasi
– Rasisme
– Dominasi  dan  subordinasi  antar kelompok
V.      Pengertian  Komunikasi  LIntas Budaya dan Karakteristiknya
Komunikasi lintas budaya sendiri didefinisikan sebagai :
1. Komunikasi  yang  dilakukan  oleh dua kebudayaan atau lebih
2. Komunikasi  yang  dilakukan  sebagai akibat  dari  terjalinnya  komunikasi antar  unsur  kebudayaan  itu  sendiri,
seperti komunikasi
antar
masyarakatnya. Karakteristik
Komunikasi Lintas Budaya:
 Ada  dua  atau  lebih  kebudayaan  yang terlibat dalam komunikasi
 Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu
 Komunikasi
Lintas budaya menghasilkan kuntungan dan
kerugian  diantara  dua  budaya  atau lebih yang terlibat,
 Komunikasi lintas budaya dijalin baik secara  individu  anggota  masyarakat maupun  dijalin  secara  berkelompok
atau  dewasa  ini  dapat  dilakukan melalui media,
 Tidak semua komunikasi lintas budaya  menghasilkan  feedback  yang dimaksud,  hal  ini  tergantung  kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, mau atau tidaknya dipengaruhi,
 Bila  dua  kebudayaan  melebur  karena pengaruh  komunikasi  yang  dijalin maka akan menghasilkan  kebudayaan baru, dan inilah yang disebut akulturasi
VI.      Alasan  mempelajari  komunikasi lintas budaya menurut Litvin (1977) :
1. Dunia sedang menyusut dan
kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan.
2. Semua budaya berfungsi dan penting bagi  pengalaman  anggota-anggota budaya  tersebut  meskipun  nilai- nilainya berbeda.
3. Nilai-nilai setiap masyarakat
se”baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.
4. Setiap  individu  dan/atau  budaya berhak  menggunakan  nilai-nilainya sendiri.
5. Perbedaan-perbedaan  individu  itu penting,  namun  ada  asumsi-asumsi dan  pola-pola  budaya  mendasar yang berlaku.
6. Pemahaman  atas  nilai-nilai  budaya sendiri  merupakan  prasyarat  untuk mengidentifikasi  dan  memahami nilai-nilai budaya lain.
7. Dengan mengatasi hambatan- hambatan budaya untuk berhubungan  dengan  orang  lain  kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan,
aspirasi,  perasaan  dan  masalah manusia.
8. Pemahaman  atas  orang  lain  secara lintas  budaya  dan  antar  pribadi
adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian dan
kepekaan. Semakin mengancam pandangan  dunia  orang  itu  bagi pandangan  dunia  kita,  semakin banyak  yang  harus  kita  pelajari  dari dia,  tetapi  semakin  berbahaya  untuk memahaminya.
9. Keterampilan-keterampilan
komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang
dari  pandangan  yang  monokultural terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural.
10. Perbedaan-perbedaan budaya
menandakan kebutuhan akan
penerimaan dalam komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut  secara  arbitrer  tidaklah menyusahkan atau memudahkan. 11. Situasi-situasi komunikasi antar budaya  tidaklah  statik  dan  bukan pula  stereotip.  Karena  itu  seorang komunikator  tidak  dapat  dilatih untuk  mengatasi  situasi.  Dalam konteks  ini  kepekaan,  pengetahuan dan keterampilannya bisa membuatnya  siap  untuk  berperan serta dalam menciptakan lingkungan komunikasi  yang  efektif  dan  saling memuaskan.

## VII.   Esensi Komunikasi Manusia
• Komunikasi adalah proses dinamik
• Komunikasi adalah simbol
• Komunikasi  adalah  bagian  dari sebuah sistem besar seperti setting,  lokasi,  acara,  waktu  dan jumlah yang terlibat
• Komunikasi meningkatkan pembuatan pengertian/rujukan pelakunya
• Komunikasi sebagai refleksi diri
• Komunikasi  selalu  mempunyai konsekuensi
• Komunikasi adalah kompleks

## VIII. Fakta  Etnis  Cina  Di  Indonesia  Sebagai BuktI Komunikasi Lintas Budaya
ketika  penjajahan  berlangsung  etnis dari  negara-negara  lain  seperti  Cina,  India ataupun Arab selain bangsa penjajah itusendiri  sudah  berdiam  di  Indonesia. Keberadaan  etnis  yang  berasal  dari  luar Indonesia  itu  tidak  dibawa  oleh  bangsa penjajah  ataupun  ikut  menjajah  sehingga mereka tidak melekat dengan bangsa penjajah tersebut.  Mereka  beraktivitas  pada    bidang lain,  terutama  di  bidang  perdagangan.  Oleh karena itu, undangan untuk aktif mengembangkan  Indonesia  secara  implisit juga  terbuka  bagi  etnis  Cina,  Arab  ataupun India,  sepanjang  mereka  berorientasi  kepada kemajuan Indonesia kelak. Artinya, penolakan  menjadi  warga  negara  Indonesia tidak  didasarkan  kepada  latar  belakang  etnis, tetapi  lebih  diarahkan  kepada  orang  per orang.  Dengan  demikian,  ideologi  anti-Cina sebenarnya  tidak  dikenal  dalam  proses pembentukan  negara  Indonesia  merdeka. Penolakan  menjadi  warga  negara  Indonesia mengikuti  pemikiran  dr.  Tjipto  berlaku  bagi orang per orang tanpa memandang etnis yang
bersangkutan.  Sekalipun  ia  dikategorikan sebagai  pribumi,  kalau  memang  perilakunya itu  tidak  berorientasi  pada  pengembangan Indonesia  melainkan  hanya  membangun kepentingan  pribadinya  sendiri,  maka  orang tersebut  bukanlah “warga  negara  Indonesia”. Walaupun  proses  pengakuan  etnis  Cina sebagai  bagian  dari  warga  negara  Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan dahulu, tampaknya  keberadaan  etnis  Cina  sebagai bagian  dari  bangsa  Indonesia  belum  berjalan mulus,  atau  etnis  Cina  belum  diterima  oleh etnis  "asli"  penghuni  negeri  ini  secara optimal. Perlakuan terhadap etnis Cina sangat berbeda  denganperlakuan  terhadap  orang India  ataupun  orang  Arab  yang  ada  di Indonesia ini.
Konflik: Disharmoni dan Diskriminasi  antara  etnis  Cina  dan  non-Cina Adanya  konflik  antaretnis  yang  selalu membawa  korban  pada  etnis  Cina  memberi indikasi bahwa hubungan antar etnis khususnya  antara  etnis  Cina  dengan  etnis "asli" Indonesia tidak harmonis.
Dimintanya  surat  balik  nama  terkait dengan  peraturan  yang  pernah  dikeluarkan oleh  pemerintah  berupa  Surat  Edaran Presidium Kabinet RI No. SE- 06/PresKab/6/1967,  tentang  kebijakan  pokok WNI  terutama  untuk  mencegah  terjadinya kehidupan  eksklusif  rasial,  serta  adanya
anjuran  supaya  WNI  keturunan  asing  yang masih  menggunakan  nama  Cina  diganti dengan  nama  Indonesia.  Hal  penggantian nama  ini  sebenarnya  sudah  muncul  pada masa  Pemerintahan  Soekarno.  Pada  tahun 1961,  Soekarno  mengeluarkan  peraturan untuk  mengganti  nama  Cina  menjadi  nama yang  terdengar  seperti  nama    Indonesia. Namun,  peraturan  ini  hanya  berupa  anjuran saja bukan sebagai paksaan. Sejak saat itulah, warga  etnis  Cina  khususnya  yang  telah WNI banyak  mengganti  namanya  menjadi  nama "Indonesia" (Suryadinata, 1999: 42). Kecenderungan  untuk  menggunakan  nama "Indonesia"  masih  berlangsung  hingga  era reformasi  ini.  Sementara  ketika  status kewarganegaraan  itu  dipertanyakan,  hal  itu terkait dengan pemberlakuan peraturan tentang  SKBRI.  Akan  tetapi,  SKBRI  yang tadinya  wajib  bagi  WNI  etnis  Cina,  dengan keluarnya Keppres No. 56 tahun 1996 tentang Bukti  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia tidak  berlaku  lagi,  maka  dalam  Keppres  itu ditegaskan  bahwa  bukti  kewarganegaraan cukup  ditujukkan  dengan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  atau  Akta  Kelahiran seharusnya  tidak  berlaku  lagi.  Pada  masa Presiden  BJ.  Habibie  pun,  Intruksi  Presiden No. 4 tahun 1999 juga dikeluarkan. Isi Inpres itu  adalah  memerintahkan  semua  instansi agar  memberikan  layanan yang  sama
terhadap semua warga negara, tanpa mempersoalkan SKBRI (http://kabarberita.blogdrive.com/comments?i d=17).  Pengelompokan  Etnis  Cina  Sering warga "asli" atau "pribumi" memandang etnis Cina secara homogen, padahal tidak demikian  adanya.  Dalam  komunitas  etnis Cina  terdapat  keheterogenitasan,  seperti kelompok pribumi Indonesia. Dari sisi tempat lahir  dan  penggunaan  bahasa  saja,  secara kultural etnis Cina yang jumlahnya lebih dari lima  juta  orang  dapat  dikelompokkan  atas dua bagian(Suryadinata, 1999: 170). Pertama, adalah  kelompok  etnis  Cina  peranakan. Mereka  ini    lahir  di  Indonesia  dan menggunakan  bahasa  Indonesia  sebagai  alat komunikasi, tidak saja kepada warga pribumi juga  sesama  mereka  yang  berasal  dari  etnis Cina  itu  sendiri.  Etnis  Cina  peranakan  ini banyak  terdapat  di  Pulau    Jawa.  Mereka inipun sudah kehilangan kefasihannya berbicara  dalam  bahasa  Cina  karena  mereka sudah  banyak  menyerap  unsur  kebudayaan pribumi  tempat  di    mana  etnis  Cina peranakan  ini  bermukim  (Suryadinata,  1999: 170-171)  ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, antara  kebudayaan  Cina  dan  kebudayaan pribumi sudah terjadi dialektika. Oleh karena itu,  untuk  memberi  sebutan  kepada  mereka ini  sering  dikaitkan  dengan  salah  satu  etnik "asli"  di  mana  unsur  kebudayaannya  diserap
seperti "Cina Betawi" atau "Cina Jawa". Etnis Cina  kelompok  peranakan  ini  terkadang secara  fisik  tidak  berbeda  dengan  ciri-ciri fisik  yang  dimiliki  oleh  kebanyakan  warga pribumi.  Misalnya,  kebanyakan  bentuk  mata etnis  Cina  adalah  sipit  dan    kulit  berwarna putih  (ras  mongoloid).  Kendati  demikian, mereka  yang  berasal  dari  etnik  Cina peranakan  ini  sudah  banyak  yang  memiliki mata  dengan  tingkat  kesipitannya  yang  tidak lagi  menonjol.  Selain  itu,  warna  kulit merekapun  sudah  banyak  yang  mengarah  ke kecoklat-coklatan  bahkan  ada  yang  lebih gelap  dari    pada  warna  kulit  warga  pribumi Indonesia.  Kedua,  kelompok  etnis  Cina totok. Tempat lahir mereka ini berada di luar negeri  atau  sebagian  besar  terletak  di  negeri Cina.  Mereka  ini  bermigrasi  ke  Indonesia pada  abad  19  dan  20.  Kelompok  ini merupakan  gelombang  migrasi  terakhir secara besar-besaran. Oleh karena mereka ini masih  asli  dari  negeri  Cina  sana,  maka  baik bahasa yang digunakan dan kebudayaan yang diekspresikan masih bernuansa Cina. Ringkasnya,  mereka  ini  masih    orang  Cina. Hal  ini  ditegaskan  secara  hukum  bahwa mereka  ini  masih  dikelompokkan  sebagai warga negara asing (WNA).
Fujitsu Research di Tokyo mengemukakan bahwa dari daftar perusahaan-perusahaan yang ada di
Indonesia,  sekitar  73  %  dikuasai  oleh  etnis Cina  (aspirasikaltim,  4/5/2004).  Dengan adanya  dominasi    seperti  itu  mengakibatkan kegiatan  perekonomian  Indonesia  sangat tergantung kepada etnis Cina ini. Keunggulan dalam  bidang  perdagangan  atau  bisnis  ini terletak pada sikap kewirausahaan serta sikap tanggap terhadap peluang komersial perantauan  (Supriatma,  1996:  71).  Sikap kewirausahaan  etnis  Cina  di  semangati  oleh ajaran  konfusionisme  (Sudiarji,  1996)  dan nilai    hopeng,    hong  sui,  dan    hokie. Hopengadalah  salah  satu  nilai  penentu perilaku  bisnis  golongan  Cina,  yang  berarti cara  untuk  menjaga  hubungan  baik  dengan relasi bisnis. Bisnis tidak seluruhnya "rasional"  sehingga  hubungan  dengan  relasi sangat  penting.  Tanpa  hubungan  yang  baik dengan  relasi  maka  dipastikan  sebuah  usaha tidak  akan  berkembang.    Hong  Sui  adalah menyangkut  kepercayaan,  yaitu  kepercayaan pada  faktor-faktor  alamiah  yang  menunjang nasib  baik  dan  nasib  buruk  manusia.  Hong sui  memberi  petunjuk  tentang  bidang-bidang atau wilayah yang sesuai dengan keberuntungan
baik dalam hidup sehari-hari maupun  dalam  peruntungan  perdagangan. Hokie
adalah  nilai  yang  menyangkut  peruntungan dan  nasib    baik.  Dalam  hal  ini,    hokie  lebih
dipersepsikan  bagaimana  menyiasati  nasib agar(selalu)  mendapat  nasib  baik  (Handoko, 1996). Sikap kewirausahaan yang ditampilkan  itu  telah  membuat  etnis  Cina mampu  membangun  jaringan  yang  luas  dan potensial  untuk  mengembangkan  bisnis. Jaringan  sosial  etnis  Cina  disebut    guanxi. Semangat yang ada dalam guanxi  ini adalah semangat untuk mengembangkan dan melindungi sumber pendapatan keluarga agar kelangsungan  hidup  dapat  terjamin.  Jaringan sosial  itu  tercipta  karena  mengumpulkan kekayaan di suatu keluarga tidak dapat diatur dalam isolasi, ia harus menjual dan membeli, bertukar  informasi,  meminjam  uang,  atau mencari  saran.  Dalam  hal  ini  etnis  Cina menekankan  pentingnya  rasa  saling  percaya, walaupun terbatas hanya sebagai parter kerja sama.  Makin  kuat  rasa  percaya  seseorang, makin  kuat  kerja  samanya.  Oleh  karea  itu, orang  Cina  tidak  mudah  percaya  dan cenderung  baru  percaya  setelah  melakukan kerja  sama  (Redding,  2002:  67-68).  Tanpa jaringan  yang  luas,  sebuah  usaha  tidak  dapat berkembang.  Jaringan  yang  dibangun  itu mengakibatkan  modal  Cina  lebih  berhasil dalam  kompetisi  ekonomi  dibandingkan dengan  pribumi.  Golongan  pribumi  yang tidak  memiliki  jaringan  bisnis  yang  luas,  hal itu  menjadi  rintangan  utama  (Kunio,  1990: 76-77).  Golongan  pedagang  pribumi  tidak
mampu  menjangkau  daerah-daerah  bisnis yang  lebih  luas,  apalagi  untuk  mencapai kawasan perdagangan pada level internasional. Jaringan bisnis etnis Cina tidak saja  dalam  bidang  distribusi  tetapi  juga jaringan  untuk  masuk  pada  sumber-sumber permodalan.Hal  ini  dimungkinkan  karena yang menjadi pemilik sumber-sumber permodalan  itu  adalah  etnis  Cina  sendiri. Sementara  bagi  pribumi,  mereka  relatif  sulit untuk  memperoleh  kucuran  kredit,  sebab orang Cina-lah yang memonopoli jaringan ke sumber-sumber  perkreditan  tersebut.  Orang Cina akan senang berbisnis dengan sesamanya,  sedangkan  warga  pribumi  tidak mereka percayai.
mengakui bahwa Khonghucu merupakan salah satu dari  enam agama resmi di Indonesia. Pengakuan itu semakin dipertegas  lagi  dengan  Penpres  No.5/1969. Oleh karena Khonghucu tidak diakui sebagai sebuah  agama,  maka  kegiatan  "keagamaan" Khonghucu  dilaksanakan  secara  sembunyi- sembunyi  oleh  para  penganutnya.  Padahal, oleh  pemerintah  Orde  Baru,  peraturan  yang dikeluarkan  pada  masa  pemerintahan  Orde Lama  tersebut  tidak  pernah  dinyatakan dicabut. Memasuki era reformasi ini tampaknya  seluruh  simbol-simbol  yang berbau etnis Cina sudah dapat dipertontonkan kepada khayalak ramai. Pertunjukkan
barongsai yang tidak mungkin dinikmati oleh masyarakat  Indonesia  selama  rezim  Orde Baru,  kini  secara  bebas  sudah  dapat disaksikan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat, karena  pemerintah  tidak  lagi  melarangnya. Bahkan,  hari  perayaan  tahun  baru  Imlek mulai  tahun  2003  dinyatakan  oleh  Presiden Megawati sebagai hari libur nasional. Kecuali etnis  Cina  yang  menganut  agama  Islam, tampaknya  agama  lain  yang  dianut  oleh orang  etnis  Cina  lain  merupakan  salah  satu faktor  yang  membuat  pembauran  mereka dengan  etnis  "asli"  menjadi  tertutup.  Sebab, di  antara  sesama  etnis  pribumi  Indonesia sendiri  tetapi  berbeda  latar  belakang  agama masih  sering  terjadi  pergesekan,apalagi dengan  etnis  Cina  yang  berbeda  secara sosiokultural.
Sebenarnya  mereka  yang  hidup  secara eksklusif  ini  tidak  seluruh  etnis  Cina.  Sebab masih  ada  warga  etnis  Cina  yang  mampu memperlihatkan  sikap  pembauran  yang tinggi.  Akan  tetapi  jumlahnya  tidak  terlalu banyak  dan  mereka  ini  dapat  dikategorikan kelompok  yang  kurang  beruntung  secara ekonomi. Kelompok yang bersedia membaurkan  diri  dengan  warga  "asli"  ini adalah  untuk  mencari  jaminan  sosial  (social security)  dari  warga  "asli".  Sebab,  kelompok etnis  Cina  yang  mampu  secara  ekonomi  ini tampaknya  kurang  cocok  berbaur  dengan
etnis  Cina  lain  yang  sukses  secara  ekonomi, akibat  di  antara  mereka  pun    sebenarnya  ada juga kesenjangan ekonomi.

## IX. Penutup
Keberadaan  etnis  Cina  di  Indonesia sudah  berlangsung  lama.  Bahkan  etnis  Cina sudah  bermukim  di  negeri  ini  jauh  sebelum Indonesia  merdeka.  Tetapi  dalam  realitanya, etnis  Cina  masih  dikategorikan  sebagai warga asing yang belum dapat terintegrasikan secara  total  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia.  Hal  itu  ditunjukkan oleh adanya persyaratan  yang harus dipenuhi oleh Gesekan antar golongan beragama  yang melibatkan etnis pribumi di Indonesia
seseorang  yang  berasal  dari  etnis Cina  layaknya  orang  asing  yang  ingin menjadi  warga  negara  Indonesia.  Sisi  lain adalah,  hubungan  warga  "asli"  Indonesia dengan  etnis  Cina  belum  terjalin  dengan harmonis  akibat  selain  perbedaan  kultural yang  tidak  bisa  dihindari,  adalah  juga perbedaan  dalam  kesempatan  ekonomi. Keunggulan  di  bidang  ekonomi  yang berakibat pada keunggulan untuk menghimpun kekayaan memposisikan mereka  berada  padatingkat  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  warga  pribumi  dalam status  sosial  masyarakat  Indonesia.  Kondisi
itu  memposisikan  etnis  Cina  merupakan golongan  yang  eksklusif.  Keadaan  itu  terus terpelihara  dan  merekatidak  membuka  jalan pembauran  dengan  sesama  warga  "asli"  lain. Akibatnya  adalah  "jarak"  etnis  Cina  dengan warga  "asli"  semakin  jauh.  Sikap  seperti  itu menciptakan ketidaksenangan pada kelompok pribumi,  sehingga  bila  ada  konflik  sekecil apapun dengan etnis Cina, yang dikedepankan  oleh  warga  "asli"  adalah  sikap "anti Cina". Agar persoalan hubungan etnis di Indonesia  dapat  terpelihara  dengan  baik, sudah  selayaknya  penyebutan  warga  negara pribumi dan non-pribumi dihilangkan. Istilah dengan  pengkategorian  seperti    itu  sudah menciptakan  dikotomi  tersendiri  dengan segala  konsekuensinya.  Hal  yang  perlu ditanamkan  pada  masyarakat  Indonesia melalui  media  pendidikan    bahwa  Indonesia itu  multi  etnik,  multi  agama,  multi  adat istiadat,  yang  satu    sama  lain  harus  hidup berdampingan  untuk  membangun  Indonesia yang  kuat.  Kemudian,  pemerintah  sudah waktunya  menghilangkan  diskriminasi  di antaraetnik-etnik  yang  ada  di  Indonesia  ini, sebab  pendiskriminasian  seperti  yangdialami oleh  etnis  Cina  selama  ini  akan  sulit menghilangkan  perbedaan.  Karena,  dengan adanya pendiskriminasian sekaligus
menunjukkan adanya perbedaan. Oleh karena itu, WNI etnis Cina pun tidak
menganggapnya  sebagai  etnis  yang  paling unggul  yang  dapat  menciptakan  sentimen keetnisan.  Selain  itu,  intropeksi  ke  dalam perlu  juga  dilakukan  oleh  etnis  Cina  itu sendiri. Sebab, kendati etnis Cina sudah lama bermukim  di  Indonesia  ini,  tampaknya adaptasi yang dilakukan selama ini masihbelum berhasil mengingat setiap terjadinya kerusuhan tidak jarang melibatkanetnis  Cina  selaku  pihak  yang dirugikan.  Oleh  karena  itu,  alternatif  dari strategi  adaptasi  yang  dilakukan  selama  ini perlu dicari dan dimunculkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspirasikaltim 2004 "Perilaku Ekonomi Etnis Cina di Indonesia sejak tahun 1930-an hingga
Pasca Orde Baru", dalam http://www.aspirasikaltim.com/detail-
news.asp?idnews-225.  (Diambil  tanggal  5 Januari 2005).
Dahana, A. 1999 "Cina Perantauan,  Linkage Ekonomi  dan  Upaya  Pembauran",  dalam Moch Sa'dun  M (editor) Pri-Nonpri: mencari Format  Baru  Pembauran.  Jakarta:  CIDES. Hlm. 157- 169.
Djie,  Liem  Twan  1995    Perdagangan Perantara  Distribusi  Orang-Orang  Cina  di Jawa. Jakarta: Gramedia.
Handoko, T. Hani 1996 "Tradisi
(Manajemen)  Dagang  ala  Tionghoa",  dalam (tanpa nama editor)  Pengusaha Ekonomi dan
Siasat  Pengusaha  Tionghoa.  Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 51 - 62.
Herlianto 2003 "Masalah Cina 3" dikutip dari Kompas, 3 Juli 2003,
dalam http://www.yabina.org/artikel/A6.01.HTM, (diambil tgl. 5 Januari 2005).
Kunio,  Yoshihara  1990    Kapitalisme  Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
Kwartanada, Didi 1996  "Minoritas Tionghoa dan  Fasisme  Jepang:  Jawa,  1942  -  1945" dalam  (tanpa  nama  editor)    Pengusaha Ekonomi  dan  Siasat  Pengusaha  Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 24 - 41.
Liem  Twan  Djie  1996    Perdagangan Perantara  Distribusi  Orang-Orang  Cina  di Jawa. Jakarta: Gramedia.
Ong  Hok  Ham  1999  "Pri-Nonpri:  Perspektif Historis  Rasialisme  diIndonesia  dan  Sistem Ekonomi  Kita",  dalam  Moch  Sa'dun  M (editor)    Pri-Nonpri:  mencari  Format  Baru Pembauran. Jakarta: CIDES. Hlm. 33-44.
Redding,  S  Gordon  2002    Jiwa  Kapitalisme Cina (terjemahan). Jakarta: Abdi Tandur.
Rochmawati  2004  "Pembauran  yang  tak Pernah  Selesai"  dalam    Masyarakat  dan Budaya, 6(2): 105-118, Jakarta: PMB.
Ruben  Brent  D  dan  Lea  P  Stewart.  (2006). Communication and Human Behavior.
United States: Allyn and Bacon
Siburian,  Robert  1999    "Eksodus  Etnis Tionghoa"  dalam  harian  Suara  Bangsa,  21 Mei. Hlm. 4.
Sjaifuddin,  Hatifah  dan  Erna  Ermawati  C. 1994  Dimensi Strategi Pengembangan Usaha Kecil. Bandung: Akatiga.
Sudiarja,  A.  1996  "Ajaran  Konfusianisme dalam  Perspektif  Keagamaan  Tionghoa", dalam  (tanpa  nama  editor)  Pengusaha Ekonomi  dan  Siasat  Pengusaha  Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 24 - 41.
Supriatma, A. Made Tony  1996   "Bisnis  dan Politik:  Kapitalisme  dan  Golongan  Tionghoa di  Indonesia"  dalam  (tanpa  nama  editor) Pengusaha  Ekonomi  dan  Siasat  Pengusaha Tionghoa.  Yogyakarta:  Kanisius.  Hlm.  64  – 91.
Suryadinata,  Leo  1999    Etnis  Tionghoa  dan Pembangunan  Bangsa.  Jakarta:  LP3ES.  2000 Politik Tionghoa Peranakan di Jawa. Jakarta: Sinar Harapan.
Warsilah,  Henny  2000    "Kaitan  Etnisitas dengan Konflik Sosial dan Kekerasan Massa, di  Tiga  Daerah  di  Indonesia"  dalam Masyarakat  dan  Budaya,  3(1):  21  -  43, Jakarta: PMB-LIPI.
Thee Kian Wie 1995  "Kata Pengantar" untuk buku karangan Liem Twan Djie, Perdagangan  Perantara  Distribusi  Orang- Orang Cina di Jawa. Jakarta: Gramedia. Hlm. xiii - xx. Uchjana Effendi, Onong 1992 “Ilmu
Komunikasi,  Teori  dan  Praktek,  Remaja Rosdakarya, Bandung