Vol. 05 No. 2, Desember 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender

## PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
( Perspektif Sosiologi Hukum )
Darania Anisa 1 , Kholifatun Nur Mustofa 2
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Dosen Fakultas Syariah IAIN Salatiga darania@iain-padangsidimpuan.ac.id ofakholifatunnm08@iainsalatiga.ac.id

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  dan  merupakan perilaku  antisosial  yang  merugikan  seorang  anggota  atau  sejumlah  anggota  dalam  rumah tangga.  Baik  dari  segi  fisik,  kejiwaan  maupun  ekonomi.  Berbagai  macam  aspek  yang berkaitan  dengan  KDRT  sudah  tentu  menjadi  perhatian  yang  serius,  terlebih  kebanyakan yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri). Ditetapkannya undang-undang  kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  tindakan  perlindungan  masyarakat  untuk pencegahan  tindak  pidana  KDRT,  memperbaiki  perbuatan  pelaku  serta  menjaga  keamanan dan keharmonisan hubungan keluarga. Namun, dengan adanya undang-undang tidak semata- mata  dapat  sepenuhnya  melindungi  korban.  Sebab  pada  situasinya  korban  enggan  melapor pada  pihak  yang  berwajib  (polisi),  maka  dari  itu  hukum  belum  sepenuhnya  berhasil melindungi  korban  dari tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  mengenal  problematika  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia perspektif sosiologi hukum.
Kata Kunci : Tindak Pidana KDRT, Sosiologi Hukum

## Abstract
Domestic  violence  as  a  crime  and  is  an  antisocial  behavior  that  harms  a  member  or  a number  of  members  in  the  household  in  terms  of  physical,  psychological  and  economic. Various aspects related to domestic violence are of course a serious concern, especially most of  the  victims  are  women  (wife).  The  enactment  of  the  law  on  domestic  violence  as  a community protection for the prevention of domestic violence, improve the perpetrators' acts and maintain security and harmony. However, the existence of a law cannot merely protect victims. Because in the situation the victims are reluctant to report to the authorities (police), therefore  the  law  has  not  been  fully  successful  in  protecting  victims  from  criminal  acts  of domestic  violence.  This  paper  aims  to  recognize  the  problematics  of  domestic  violence  in Indonesia from the perspective of legal sociology.
Keywords : Domestic violence, Legal sociology
Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa darania@iain-padangsidimpuan.ac.id,

## PENDAHULUAN
Rumah  tangga  sudah  semestinya  menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  semua anggota keluarga. Sebab rumah tangga tempat utama untuk memberikan suatu kebahagiaan, bila  sebuah  rumah  tangga  tidak  menciptakan  rasa  aman,  maka  dimungkinkan  perpecahan akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga tak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti mencubit,  mendorong,  menampar,  menendang,  memukul,  atau  bahkan  membunuh  yang dilakukan  dalam  rumah  tangga.  Terdapat  beberapa  kategori  lain  juga  yang  termasuk kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yakni:  kekerasan  psikologis,  mencakup  ancaman, penghinaan,  dan  pengendalian  perilaku  dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  seksual,  mencakup pelecehan  seksual  sampai  memaksa  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan  korban atau  saat  korban  tak  menghendakinya.  Kekerasan  ekonomi,  mencakup  membatasi  korban bekerja  untuk  menghasilkan  uang,  membiarkannya  bekerja  untuk  dieksploitasi,  atau menelantarkan  anggota  keluarga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  hal  serius  yang harus diproses dengan sigap, karena jika dibiarkan bisa menghilangkan nyawa seseorang.
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika  kualitas  dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap  orang  yang  berada  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Untuk  mencegah, melindungi  korban,  dan  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  negara  dan masyarakat  wajib  melaksanakan  pencegahan.  Perlindungan,  dan  penindakan  pelaku  sesuai dengan  falsafah  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945.  Negara berpandangan  bahwa  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta bentuk diskriminasi (Hasjim, 2020).
Perilaku  atau  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  fakta  sosial  bukanlah perkara  baru  dari  perspektif  sosiologis  masyarakat  Indonesia.  Persoalan  ini  sudah  terjadi sejak  lama  dan  masih  berlanjut  hingga  kini.  Kekerasan  rumah  tangga  sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang ketentuan umum  pasal  2  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berkaitan  timbulnya  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan
Vol. 05 No. 2, Desember 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kemenkumham Republik Indonesia, 2020).
Kasus kekerasan dalam rumah tangga bukanlah berita angin atau teori belaka, KDRT sering terjadi di Indonesia salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa kapasiran, Kecamatan Parung  Panjang,  Kabupaten  Bogor  jawa barat.  Tak  hanya  sering  mendapat  perlakuan  kasar, korban  juga  mengaku  sudah  lama  disekap  oleh  suaminya  di  sebuah  kamar  dalam  rumah kontrakan.  Karena  tak  tahan  dengan  perlakuan  suaminya  itu,  korban  nekat  meloncat  dari plafon toilet di kamar tempatnya disekap, lalu melewati terowongan dan keluar lewat tembok yang dijebol. Saat ditemukan di pelipis mata korban terdapat bekas pukulan, lebam, pucat dan kondisi  badannya  kurus.  (Puji,  2020).  Melalui  kasus  ini  dapat  ditemukan  sebuah  gambaran bahwasanya, tak mudah bagi korban untuk mengadukan kekerasan yang mereka alami dalam rumah  tangga.  Bahkan  sebagian  korban  masih  ada  yang  menganggap  pengaduan  tersebut sebagai  aib  keluarga  yang  tidak  perlu  diadukan.  Sehingga  dibutuhkan  pemahaman  lebih lanjut terkait pengaruh sosial masyarakat sebagai upaya pengenalan problematika KDRT dari sisi sosiologi hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini mengacu pada norma- norma  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat  (Ali  2010).  Penggabungan pendekatan  yuridis-sosiologis  ditempuh  untuk  menggali  peristiwa  yang  sedang  aktual  di masyarakat.
Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  memusatkan  perhatian  pada  prinsip- prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan manusia,  atau  pola-pola  yang  di  analisis  dari  gejala-gejala  sosial  budaya  dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai  pola-pola  yang  berlaku  (Ash-Shofa  2013).  Pada  metode  ini  peneliti  melakukan pengamatan  terhadap  fenomena riil yang  ada  di  masyarakat,  yaitu  temuan-temuan  kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berkembang di masyarakat.
Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa darania@iain-padangsidimpuan.ac.id,

## PEMBAHASAN
Dimensi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Tindakan  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  termasuk  tekanan  fisik  dari  dalam dan hasil tekanan dari  suatu keadaan. Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian  korban  dan  menimbulkan  reaksi  sosial  dari  masyarakat  dan  melanggar hukum,  maka  perbuatan  ini  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Sehingga  bila dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  korban  dan  bertentangan  dengan  hukum yang dilihat dari perspektif tindak pidana, maka kekerasan merupakan tindak pidana (Suzanalisa, 2019).
Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia  cukup  memprihatinkan.  Hal tersebut dapat terlihat dari data statistik dibawah ini.
Tabel.1 Jumlah kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2008-2019
Sejak tahun 2008 hingga 2019 kasus KDRT di Indonesia mengalami perubahan yang cukup pesat meski masih terlihat angka penurunan. Namun hal itu bukan angin segar karena pada tahun selanjutnya angka kasus KDRT kian hari kian meningkat.  Jika dilihat dari tahun dan  jumlah  sebelumnya  kasus  KDRT  pada  tahun  2019  mengalami  kenaikan  yang  sangat pesat. Berdasarkan data statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya semakin bertambah (Komnas Perempuan, 2019).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengandung  ciri-ciri  dari  definisi  tentang  tindak pidana yang disimpulkan sebagai berikut :
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 Ka su s
Vol. 05 No. 2, Desember 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
1. Penderitaan  yang  tidak  menyenangkan  dialami  oleh  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga (istri) pengenaan penderitaan yang disengajakan oleh pelaku (suami) terhadap korban  (istri),  dimana  kedudukan  suami  merupakan  ketua  rumah  tangga  yang mempunyai bidang kuasa dan kuasa dalam rumah tangga.
2. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (suami)  telah ditetapkan menurut hukum yang berlaku (Suzanalisa, 2019).
Rumah  tangga  seringkali  menjadi  wadah  dalam  kekerasan  rumah  tangga,  hal  ini bukanlah  cita-cita  oleh  norma  sosial  maupun  norma  hukum.  Sebagai  institusi  sosial,  rumah tangga  menjadi  interaksi  yang  sangat  efektif  antar  para  anggotanya,  tempat  paling  utama untuk  menanamkan  nilai-nilai  moral.  Sebagai  institusi  hukum  rumah  tangga  sudah selayaknya  menjadi  tempat  yang  aman,  saling  menghormati,  saling  melindungi  dan  sebagai arena untuk kebahagiaan.
Pengertian  merupakan  perkara  paling  penting  untuk  menentukan  dan  membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka disebabkan pengertian tersebut perlu dicari dalam hukum pidana dan perundangan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Rasa  sakit  merupakan  kekerasan  yang  dialami  seseorang  tanpa  ada  kesan  pada bentuk badan, contohnya menampar, memukul.
2. Jatuh  sakit  merupakan  kekerasan  yang  dialami  seseorang  mengakibatkan  adanya gangguan terhadap aktiviti tubuh manusia.
3. Luka  berat  merupakan  luka  yang  dialami  seseorang  dimana  kriteria  luka  tersebut tergolong luka berat dalam kasus 90 kitab Hukum Pidana yaitu luka atau jatuh sakit yang  tidak  mungkin  sembuh,  tidak  boleh  menjalankan  pekerjaan  sehari-hari, kehilangan  satu  atau  lebih  fungsi  panca  indera,  mendapat  cacat  berat,  gugur  atau matinya kandungan wanita (Nadia, 2018)
Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal kecil melainkan masalah serius, dengan adanya  kekerasa  rumah  tangga  banyak  hal  yang  dapat  mengganggu  keutuhan  dan keharmonisan  keluarga  seperti  adanya  perpecahan  dan  kesenjangan  antar  keluarga,  Serta dapat  menimbulkan  kesan  psikologis  pada  korban.  Selain  itu,  kesan  lain    dalam  kekerasan dalam  rumah  tangga  ialah  dapat  menimbulkan  suatu  tindak  pidana  lain  dalam  masyarakat akibat  dari  kecenderungan  suatu  kekerasan.  Kebanyakan  korban  adalah  wanita  (istri)  dan
Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa darania@iain-padangsidimpuan.ac.id,
pelaku  adalah  lelaki  (suami),  keduanya  rata-rata  mempunyai  ciri  tipikal  yang  sama  untuk beresiko  menjadi  korban  dan  pelaku  dalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Tidak  menutup kemungkinan  seorang  laki-laki  bisa  menjadi  korban  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga tetapi ini hanya kemungkinan kecil, sebab mayoritas pelaku kekerasan adalah seorang suami dan korbannya adalah seorang istri (Suzanalisa, 2019).
Para korban dan pelaku kekerasan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa kategori ini.  Seperti  halnya  ciri-ciri  tipikal  seseorang  yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  mempunyai  rasa  percaya  diri  yang  rendah  dan  cenderung  pasrah,  mengalah, memaklumi  terhadap  kekerasan  yang  dialami,  mempunyai  pemahaman  dalam  arti  sempit bahwa  keutuhan  rumah  tangga  lebih  diutamakan,  dan  berfikir  kekerasan  yang  dialami merupakan penyebab dari diri sendiri sehingga merasa bertanggung jawab terhadap perilaku suami, mengalami permasalahan fisik seperti sakit kepala serta gangguan pencernaan.
Ciri-ciri  tipikal  menjadi  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  mempunyai sikap  berkuasa,  egois  dalam  rumah  tangga,  mempunyai  pemahaman  bahwa  lelaki  adalah pemimpin sehingga dapat menguasai istrinya atau dengan kata lain bahwa lelaki adalah kaum yang  unggul  dan  wanita  pula  kaum  inferior,  menyalahkan  orang  lain  sebagai  pencetus kesalahannya, mempunyai kecemburuan yang berlebihan sehingga mudah curiga, menjadikan stres  sebagai  alasan  untuk  menguasai  istrinya,  menderita  kekerasan  dimasa  kecilnya,  tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi 3 ciri yaitu :
1. Emosi  agresif,  artinya  pelaku  ini  mempunyai  ketergantungan  terhadap  kewujudan pasangannya,  pada  dirinya  telah  terasuh  suatu  pola  peningkatan  emosi  yang  diikitu dengan tindakan agresif terhadap pasangan. Bila pelaku mengawali dengan kekerasan psikologi, kekerasan tersebut dapat diteruskan pada kekerasan fisik yang berat.
2. Terlalu mengawal, pelaku ini telah terbentuk pola kawalan yang lebih mengarah pada kawalan psikologi daripada kekerasan fisik.
3. Tidak  menyesal,  artinya  palaku  ini  tidak  terbentuk  hubungan  emosi  atau  rasa penyesalan terhadap kekerasan yang dilakukan kepada korban (Suzanalisa, 2019).
Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pendidikan dan faktor sosial.
Vol. 05 No. 2, Desember 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
1. Faktor  ekonomi,  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  yang  menyebabkan terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  hal  ini  adanya  kesenjangan  gaji antara suami dan istri atau pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Faktor  teknologi,  kemajuan  zaman  yang  begitu  cepat  dan  diiringi  oleh  perilaku masyarakat  yang  konsumerisme.  Sehingga  bermunculan  produk-produk  baru  dan mengikuti gaya hidup yang tak terkontrol maka akan menimbulkan kesan boros.
3. Faktor  pendidikan,  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  KDRT  adalah  kurangnya pengatahuan suami istri dalam menjalin sebuha hubungan rumah tangga yang baik.
4. Faktor  sosial,  lingkuan  tempat  suami/istri  bekerja  sangat  mempengaruhi  tingkat terjadinya  kekerasan.  Faktor  pergaulan  yang  buruk  dapat  mempengaruhi  perilaku seorang suami kepada istri ketika berada dirumah (Noor, 2016)

## KDRT dalam Undang-Undang
Peraturan  tindak  pidana  KDRT  ini  terdapat  dalam  Pasal  1  UU  RI  nomor  23  tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa:
“(1)  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan/  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” (Risman, 2019).
Selanjutnya dalam pasal 5 UU nomor 23 tahun 2004 mengatur bahwa:
“(5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam  lingkup  rumah  tangganya,  dengan  cara:  a)  Kekerasan  fisik,  b)  Kekerasan psikis, c) Kekerasan seksual, atau d) Penelantaran rumah tangga.”
Kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  5  huruf  c  diatas  dimuat  pada pasal  8  huruf  a,  yakni:    “pemaksaan  hubungan  seksual  dilakukan  terhadap  orang  yang menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut”  keluarga  merupakan  unit  terkecil  dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan”.
Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa darania@iain-padangsidimpuan.ac.id,
Berdasarkan  cara  pandang  psikologis,  keluarga  pada  dasarnya  berperan  sebagai pelindung,  pendidik,  serta  bertugas  mengayomi  setiap  anggotanya.  berbagai  peran  keluarga idealnya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, kekerabatan, kedekatan emosional rasa aman  karakter  yang  baik  dan  sikap  saling  asah,  asuh  dan  asih.  namun  pada  kenyataannya banyak sekali fakta yang menunjukkan hal  yang  sebaliknya.  Berbagai kasus kekerasan fisik yang  dilakukan  oleh  seseorang  suami  atau  istri  terhadap  anggota  keluarganya  sendiri menimbulkan  banyak  keresahan  masyarakat  terhadap  identitas  dari  keluarga  itu  sendiri  titik di  berbagai  pemberitaan  media  massa  dan  elektronik  tidak  jarang  kita  menemui  kasus kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  seorang  suami  terhadap  istrinya,  seorang  istri  terhadap suaminya,  atau  seorang  majikan  terhadap  pembantunya  dan  yang  menjadi  catatan  penting adalah  sebagian  besar  korban  tindakan  kekerasan  fisik  dalam  keluarga  tersebut  adalah perempuan.
Bentuk-bentuk  kekerasan  pada  perempuan  dapat  berupa  kekerasan  fisik  atau  psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan  pelanggaran  seksual  yang  sering  terjadi adalah  kombinasi  dar  berbagai  bentuk.  Adapun bentuk-bentuk terhadap kekerasan pada perempuan (istri) dalam rumah tangga mencakup :
1. Kekerasan  fisik  langsung,  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  sakit  pada korban  yang  berlaku  rumah  tangga  dengan  tidak  menimbulkan  kesan  pada  bentuk badan, contohnya mencubit, menampar, memukul.
2. Kekerasan  psikis,  merupakan  perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  sakit  pada  korban (istri) yaitu korban merasa  sakit tanpa ada kesan pada bentuk badan seperti tindakan menendang, tetapi korban tidak mengalami perubahan pada fisik namun perbuatan ini menimbulkan rasa sakit pada korban seperti lebam pada lokasi tendangan. Akibat dari lebam  tersebut  korban  masih  bisa  menjalakan  aktivitas  sehari-hari  sebagaimana biasanya.
3. Penelantaran  perempuan  dari  segi  ekonomi,  kesehatan,  kebutuhan-kebutuhan. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan.
4. Pelanggran  seksual,  pelanggaran  seksual  dapat  dapat  dilakukan  dengan  pemaksaan, adanya  unsur  penindasan,  dan  menimbulkan  perlukaan  dan  menimbulkan  trauma emosi pada korban (Anjani, 2016).
Vol. 05 No. 2, Desember 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
Suatu  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  perlu  diberi  perhatian serius,  maksudnya  diperlukan  usaha-usaha  pencegahan  selepas  berlakunya  tindak  pidana. Usaha  ini  mampu  dicapai  melalui  saling  ketergantungan  antara  politik  hukum  dan  dasar tindak pidana yang digunakan dalam memberantas tindak pidana seperti melalui pelaksanaan peraturan  perundangan  penjara  oleh  suatu  sistem  keadilan  tindak  pidana  ( criminasl  justice sistem ) yang dibentuk oleh negara dan usaha-usaha sosial, seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sebagainya.
Dengan demikian hukum pidana berarti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan  suatu  perundangan  penjara  yang  baik  dinamakan  asas  hukum  pidana  secara mudahnya,  asas  hukum  pidana  merupakan  asas  pencegahan  tindak  pidana  dengan  hukum pidana. Penegakan hukum merupakan bagaian yang tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum pidana,  politik  tindak  pidana,  politik  sosial  yang  mempunyai  tujuan  mensejahterakan masyarakat,  sehingga  usaha  pencegahan  tindak  pidana  merupakan  usaha  penegakan  hukum dalam rancangan pembangunan negara.
KDRT  mencakup  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  (Noor,  2016).  KDRT  dalam  bentuk apapun  Jelas  tergolong  tindak  kejahatan  dan  Pelanggaran  berat  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan  yang  universal  dari  perspektif  hak  asasi  manusia  (HAM).  KDRT  mulai dipandang  sebagai  tindak  kejahatan  dengan  ancaman  hukuman  pidana  setelah  perkara  ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penetapannya  sebagai kejahatan  dengan  ancaman  hukuman  pidana  amat  dipengaruhi  oleh  suatu  keadaan  dimana kasus-kasus  tentang  KDRT  makin  menguat  dan  terbuka  hingga  memancing  reaksi  keras publik.  Pasal  1  KUHP  menyatakan,  “tiada  satu  perbuatan  kejahatan  yang  boleh  dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (Hamzah, 2016).
Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi.  Penggolanggannya  terhadap  tindak  kejahatan  bukan  karena  perbuatan  tersebut bersifat  antisosial  tetapi  mengandung  maksud  jahat  ( means  rea )  yang  dapat  menimbulkan akibat  dari  kerugian  fisik  dan  nonfisik  terhadap  korban  yang  telah  dilarang  oleh  undang- undang pidana.
PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum) Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa darania@iain-padangsidimpuan.ac.id,

## KDRT Perspektif Sosiologi Hukum
Pada hakikatnya larangan melakukan tindakan kekerasan ialah untuk melindungi satu sama lain khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Rosce pouns membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial  ( law is tool of sosial engineering ). Dalam perspektif ini, maka larangan dalam melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk  merancang  masa  depan  masyarakat  yang  saling  menyayangi  satu  sama  lain  terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga.
Indonesia merupakan negara hukum yang dimana penegakan hukum merupakan pusat dari  seluruh  aktivitas  kehidupan  masyarakat  yang  dimulai  dari  perencanaan  hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi  antara  berbagai  perilaku  manusia  mewakili  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda dalam  ranah  aturan  yang  telah  ditetapkan  dan  bukan  atas  kepentingan  pribadi  melainkan kepentingan  umum.  oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  tidak  dapat  semata-mata  dianggap sebagai proses dan menerapkan hukum.
Namun  proses  penegakan  hukum  mempunyai  aturan  yang  lebih  luas  daripada pendapat  tersebut,  karena  dalam  penegakan  hukum  akan  melibatkan  perilaku  manusia  serta hubungan  dengan  manusia  lain  secara  luas.  Dengan  pemahaman  tersebut  maka  kita  dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema law in action bukan pada law in the books . proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.
Pertama,  faktor  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  faktor,  aparat penegak hukum nya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum  nya,  yang  berkaitan  dengan  masalah  mentalitas.  Ketiga,  faktor  sarana  atau  fasilitas yang  mendukung  proses  penegakan  hukum.  Keempat,  faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan sosial  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan,  berhubungan  dengan  kesadaran  dan kepatuhan  hukum  yang  merefleksi  dalam  perilaku  masyarakat.  kelima  faktor  kebudayaan, yakni  hasil  karya  cipta  dan  rasa  yang  di  dasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup (Pamungkas, 2020).
Di  dalam  undang-undang  no.  23  tahun  2004  juga  dinyatakan  bahwa,  tindak  pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (pasal 51).  Demikian  juga,  tindak  pidana  kekerasan  psikis  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  45
Vol. 05 No. 2, Desember 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
ayat  (2)  merupakan  delik  aduan  (pasal  52).  Demikian  juga  halnya,  tindak  pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan (pasal 53).
Sosiologi  hukum  mempunyai  gambaran  bahwa  pengenalan  hukum  kedalam  ruang sosial dalam masyarakat, Ketika sebuah undang-undang masuk ke suatu ruang sosial maka di dalam arena sosial tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat,  hal  ini  membuat  pembicaraan  tentang  masuknya  suatu  instrumen  hukum  yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, harus dilakukan secara hati- hati.
Pendekatan  sosiologi  hukum  menunjukkan  bahwa  hukum  negara  bukanlah  satu- satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, hukum-hukum lain yang menjadi acuan berperilaku tersebut justru diikuti secara efektif oleh masyarakat dikarenakan hukum  itulah  yang  mereka  kenal  dan  dipatuhi  karena  sudah  menjadi  peraturan  yang ditetapkan  oleh  sebuah  negara.  Undang-undang  dibentuk  hanya  untuk  mengatur  hubungan masyarakat  atas  kehendak  masyarakat  itu  melalui  negara  titik  bahwa  dengan  ditetapkannya berbagai  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  (dikategorikan  sebagai  delik aduan)  di  dalam  UU PKDRT,  secara  konseptual,  delik  aduan merupakan  delik  atau tindak  pidana  penuntutannya di pengadilan digantungkan pada adanya inisiatif dari pihak korban.
Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini ialah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu  urusan  warga  masyarakat  yang  secara  yuridis  dinyatakan  sebagai  masalah  domestik, dan  penegakan  ketentuan  di  dalam  undang-undang  ini  lebih  banyak  bergantung  pada kemandirian setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.
Permasalahan yang muncul dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah bahwa keengganan  seorang  istri  yang  menjadi  korban  kekerasan  melaporkan  kepada  pihak  yang berwajib  (polisi),  karena  beberapa  akibat  yang  muncul  dari  laporan  tersebut  adalah perceraian,  kehilangan  nafkah  hidup  karena  suami  masuk  penjara,  masa  depan  anak-anak terancam  dan  lain-lain.  Dengan  kondisi  seperti  tersebut  maka  dilihat  dari  segi  sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan  maksimal.
Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa darania@iain-padangsidimpuan.ac.id,
Merujuk  pada  teori  sistem  Friedman,  nilai-nilai  kultural  yang  terdapat  di  dalam masyarakat  berkaitan  dengan  faktor  kesulitan  penegakan  hukum  itu  justru  bersumber  pada komponen  substansi  hukum  nya  sendiri  kehidupan  rumah  tangga  itu.  Dengan  perumusan tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  segala  kompleksitas  permasalahannya sebagai  tindak  pidana  aduan,  menjadikan  tindakan-tindakan  yang  mengarah  pada  upaya pemidanaan  pelakunya  justru  akan  mengarah  pada  timbulnya  dampak-dampak  kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan UU PKDRT itu sendiri.
Oleh  karena itu  kembali  kepada  ide  dasar  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana terakhir  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan, maka  keberadaan  UU  PKDRT  harus  lebih ditekankan pada upaya optimalisasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat titik upaya  mengoptimalkan  fungsi  hukum  administrasi  negara  dalam  kaitan  ini  yang dimaksudkan  adalah  upaya  untuk  mendidik  moralitas  seluruh  lapisan  warga  masyarakat kearah  yang  lebih  positif  berupa  terwujudnya  masyarakat  yang  bermoral  anti  kekerasan dalam rumah tangga.

## PENUTUP
Perlindungan  hukum  bagi  tindak  pidana  KDRT  tercantum  dalam  undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk seseorang yang termasuk tekanan fisik dari dalam dan hasil tekanan dari suatu keadaan.
Tindakan  pelaku  kekerasan  ini  mengakibatkan  kerugian  korban  dan  menimbulkan reaksi  sosial  dari  masyarakat  dan  melanggar  hukum,  maka  perbuatan  ini  dikategorikan sebagai  tindak  pidana.  Sehingga  bila  dikaitkan  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  korban  dan bertentangan  dengan  hukum  maka  kekerasan  merupakan  tindak  pidana.  Penggolongannya terhadap  tindak  kejahatan  bukan  karena  perbuatan  tersebut  bersifat  antisosial  tetapi mengandung  maksud  jahat  ( means  rea )  yang  dapat  menimbulkan  akibat  dari  kerugian  fisik dan nonfisik terhadap korban yang telah dilarang oleh undang-undang pidana.
Dari  sudut  pandang  sosiologi  hukum  bahwa  undang-undang  PKDRT  sulit  dikatakan berhasil apabila korban KDRT enggan melapor kepada pihak yang berwajib (polisi) atas apa yang  terjadi  pada  mereka.  Faktor  kesulitan  penegakan  hukum  itu  justru  bersumber  pada
Vol. 05 No. 2, Desember 2021 e-ISSN : 2549-6352, p-ISSN: 2549-6344 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JurnalGender
komponen  substansi  hukumnya  itu  sendiri.  Pihak  pemerintah  khususnya  kepolisian,  juga diharapkan  dapat  mengedepankan  tindakan  pencegahan  secara  pre-emtif  dan  preventif dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan kepada penyidik unit pelyananan  perempuan  dan anak  agar  dapat  berperan  lebih  aktif  dalam  melakukan  mediasi. Serta menyadarkan masyarakat untuk lebih berani speak up terhadap kekerasan yang dialami.

## REFERENSI
Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum . 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
Anjani,  S.  D.  (2016).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dengan  Menggunakan  Konsep  Hukum  Progresif  (Studi  Kasus  Pada  Polsek  Natar) , Thesis . Universitas Lampung.
Ash-Shofa, Burhan. 2013. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Anjani,  S.  D.  (2016).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dengan  Menggunakan  Konsep  Hukum  Progresif  (Studi  Kasus  Pada  Polsek  Natar) , Thesis . Universitas Lampung.
Hamzah, A. (2016). KUHP & KUHAP . Rineka Cipta.
Hasjim,  I.  (2020). Mengenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  Http://Pa- Kolaka.Go.Id/Berita-Seputar-Pengadilan/377-Mengenal-Tindak-Pidana-Kekerasan- Dalam-Rumah-Tangga
Kemenkumham Republik Indonesia. (2020). Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam RumahTangga .http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&vie w=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumahtangga&catid= 101:hukum-pidana&Itemid=181
Komnas  Perempuan.  (2019).  Angka  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Cenderung  Meningkat.
Databoks . https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan- terhadap-perempuan-cenderu ng-meningkat
Nadia,  F.  A.  (2018).  Pemenuhan  Hak-Hak  Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Perspektif Feminisme. Journal of Family Studies , 2 (8).
Ni’mah,  Z.  (2012).  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 24 (1), 55-68.
Noor,  N.  K.  K.  (2016).  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa darania@iain-padangsidimpuan.ac.id,
Pamungkas, A. B. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum .
Puji, S. (2020). Detik-detik Seorang Ibu Muda Berhasil Kabur Setelah Disekap dan Dianiaya Suami. Kompas .  https://regional.  kompas.com/read/2020/05/04/22142331/detik-detik- seorang-ibu-muda -berhasil-kabur-setelah-disekap-dan-dianiaya?page=all
Risman. (2019). Analisis Sosiologi Hukum (Studi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Di  Kabupaten  Bone  ) . 2 (23),  16–35.Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo. 3479928
Suzanalisa, S. (2019).  Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga. Legalitas:  Jurnal  Hukum , 11 (1),  81.  https://doi.org/10.33087/ legalitas.v11i1.172