## STATUS KEPEGAWAIAN IDEAL UNTUK PENYELIDIK DAN PEYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MENUNJANG PENEGAKAN HUKUM ANTI KORUPSI
Dwi Haryati, 1 Yulianta Saputra 2
Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281 dwiharyati@ugm.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di  samping itu, riset ini  juga  mempunyai tujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis status  kepegawaian ideal  bagi  penyelidik  dan  penyidik  pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi.
Hasil  dari  penelitian ini  menunjukkan fakta  bahwa  status  kepegawaian penyelidik dan  penyidik  yang bernaung   di   KPK   ada   dua   kemungkinan,   yakni   Pegawai   Tetap   dan   Pengawai   Negeri   yang dipekerjakan.  Dengan  status  pegawai  tetap,  apabila  awalnya  ia  berasal  dari  Pegawai  Negeri  yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang  dipekerjakan  dan  tidak  berkehendak  untuk  menjadi  Pegawai  Tetap  KPK,  maka  ia  tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status  penyelidik dan penyidik KPK dalam UU  Nomor 30  Tahun 2002  (UU  KPK)  hanya  mengatur penyelidik  dan  penyidik  selaku  Pegawai  Negeri  yang  dipekerjakan.  Sebagai  kesimpulan,  UU  KPK mutlak dilakukan revisi.
Kata Kunci: Komisi  Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum, Penyelidik dan Penyidik.

## Abstract
This  research  aims  to  determine and  assess the  employment status  of  investigators and  investigators working for  the Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, this research also has the aim to study and analyze the ideal employment status for investigators and investigators at the KPK that support anti-corruption law enforcement. The results of this study indicate the fact that there are two possibilities for the employment status of investigators and investigators at the KPK, namely permanent employees and civil servants employed. With a permanent employee status, if initially he came from a civil servant who was employed, he lost his status as a civil servant. As for the status of a civil servant who is employed and does not intend to become a permanent employee of the KPK, he does not lose his status as a civil  servant.  The  problematic  found  in  this  study,  namely  the  status  of  KPK  investigators  and  investigators in  Law Number  30  of  2002  (KPK  Law)  only  regulates  investigators  and  investigators  as  civil  servants  employed.  As  a conclusion, the KPK Law absolutely needs to be revised.
Keywords: Corruption Eradication Commission, Law Enforcement, Investigators and Investigation Analysts.

## A.   Pendahuluan
Lahirnya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  sebuah  lembaga negara  independen  merupakan  impak  skeptisisme  publik  atas  lemahnya  institusi penegak  hukum  yang  ada,  baik  itu  dari  lembaga  Kepolisian  maupun  lembaga Kejaksaan.  Boleh  dikatakan   bahwasanya  berdirinya   KPK,  tak   heran   mendapat
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
2 Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada
pemakluman dengan diberinya berbagai sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa. 3
Adapun  mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi KPK telah diatur sedemikian rupa. Dalam struktur organisasi KPK ditentukan bahwa KPK  sebagai  suatu  lembaga  negara  ( state  institution,  staatsorgan )  yang  dalam pelaksanaannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan ( power, macht ) manapun, salah satunya keanggotaannya terdiri atas Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. 4 Selanjutnya  berdasar  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ( UU  No.  30  Tahun 2002 ), dinyatakan sebagai berikut:
Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c UU No. 30  Tahun  2002 adalah  warga  negara  Indonesia  yang  karena  keahliannya  diangkat sebagai pegawai pada KPK. 5
Namun, KPK dalam menjalankan tugas dan  wewenangnya ( taak en  bevoegdheid ) untuk  memberantas  korupsi  ternyata  tidaklah  mudah. 6 Dalam  implementasi kewenangan KPK memberantas korupsi juga tidaklah berarti tanpa adanya problem. 7
Perjuangan  melawan  korupsi  di  Indonesia  adalah  perjuangan  melawan  sebuah inkonsistensi. 8 Pada era kontemporer ini, ada saja pelbagai macam pemantik/pemicu yang  bisa  saja  menjadi  suatu  hambatan  dalam  ihwal  upaya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Salah  satunya  terkait  denganstatus  kepegawaian  para  pegawai  yang berada  di  KPK.  Di  antaranya  semisal,  penyelidik  dan  penyidiknya.  Acapkali  dalam proses  penanganan  perkara,  status  kepegawaian  penyelidik dan  penyidiknya menjadi kerap  dipermasalahkan,  seperti  status  kepegawaian  penyelidik  dan  penyidiknya dikatakan tidak legal ataupun tidak sah.
Berdasarkan  deskripsi  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada KPK?
3 Josef M. Monteiro, “Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , No. 2 April 2012, h. 292-293.
4 Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Jakarta :Sinar Grafika, h. 258.
5 Pasal 24 angka (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
6 Josef M. Monteiro, Loc. cit, 7 Ibid. 8 A.  Ahsin Thohari ,  “Menyelamatkan  Misi  Suci  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 7, No. 3, Oktober 2010, h. 454.
2. Bagaimana   status   kepegawaian   penyelidik   dan   penyidik   pada   KPK   yang menunjang penegakan hukum antikorupsi?

## B.   Telaah Konsep

## 1.   Penyelidik
Penyelidik  menurut  Pasal  1  angka  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  yang diberi wewenang oleh undang-undang a quo untuk melakukan penyelidikan.

## 2.   Penyidik
Penyidik  menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  atau pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang untuk melakukan penyidikan.
3.   Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

## 4.   Penegakan Hukum
Penegakan  Hukum  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut law  enforcement ,  dalam bahasa  Belanda  dikatakan rechtstoepassing dan rechtshandhaving, menurutSatjipto Rahardjomerupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum menjadi kenyataan. 9

## 5.   Antikorupsi
Antikorupsi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  sikap  yang  melawan atau menentang tindakan korupsi.
9 Satjipto Rahardjo , 2012, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 191.

## C.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris,  yaitu  penelitian hukum  normatif  yang  ditunjang  dengan  penelitian  hukum  empiris. 10 Data  dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. 11 Data  yang  diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif. 12

## D.   Pembahasan
1.  Status  Kepegawaian  Penyelidik  dan  Penyidik  yang  Bekerja  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam  rangka  pengelolaan  sumber  daya  manusia  di  KPK,  telah  ditetapkan Sistem  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  yang  khusus  diterapkan  pada  KPK dengan   didasarkan   pada   landasan   yuridis   ( juridische   gelding )   yang   kuat   berupa Peraturan Pemerintah ( regering verordening ). Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK   meliputi   perencanaan   sumber   daya   manusia,   rekrutmen   dan   seleksi, pendidikan   serta   pelatihan,   pengembangan   sumber   daya   manusia,   manajemen kinerja,  kompensasi,  hubungan  kepegawaian,  pemberhentian  dan  pemutusan hubungan kerja, dan audit sumber daya manusia. 13
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun 2005  tentang  Sistem  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia    Komisi  Pemberantasan Korupsi  (PP  No.  63  Tahun  2005)  sudah  diatur  mengenai  sistem  dan  manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 14
Adapun  Ketentuan mengenai Pegawai KPK  diatur di  dalam Bab  II  tentang Pegawai Komisi, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 PP No. 63 Tahun 2005, yakni sebagai berikut: 15
10 Sudikno Mertokusumo,  2010, Penemuan  Hukum  (Sebuah  Pengantar) ,  Yogyakarta  :Universitas Atma Jaya, h.37-38.
11 Penjabaran lebih lanjut terkait data primer dan data sekunder ini selengkapnya dapat dilihat dalam  Mukti  Fajar  &  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 156.
12 Terkait perihal analisis data ini dapat dilihat dalam Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 183-184, 191. 13 Ermansjah Djaja, Op. Cit. , h. 308.
14 Ibid.
1.  Pegawai  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang karena  kompetensinya  diangkat  sebagai  pegawai  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi. 16
2.  Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: 17
a.  Pegawai Tetap.
Pegawai  Tetap  sebagaimana  Pasal  4  PP  No.  63  Tahun  2005  adalah pegawai  yang  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  dan  diangkat  oleh Pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi  melalui pengadaan  pegawai  untuk menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 18
Terdapat  syarat-syarat  jabatan  atau  standar  kompetensi  yang  harus dimiliki  oleh  calon  pegawai.  Dalam  menerima  calon  pegawai, dipertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: potensi dan kompetensi.
Tes  Potensi  biasanya  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kecerdasan seseorang  ( IQ )  dan  tes  Kompetensi  biasanya  digunakan  untuk  mengukur kemampuan  seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan.  Tes  kompetensi terbagi  2,  yaitu soft  competency dan hard  competency .  Di  dalam  kedua  syarat tersebut  terdapat  standar  minimal  kelulusan  yang  ditetapkan  oleh  Pimpinan Komisi.  Apabila  terdapat  kandidat  yang  tidak  memenuhi  standar  minimal maka calon pegawai tidak dapat diterima menjadi pegawai Komisi. 19
b.  Pegawai Negeri yang dipekerjakan.
Pegawai  Negeri  yang  dipekerjakan  sebagaimana  Pasal  3  huruf  (b)  PP No. 63 Tahun 2005 adalah Pegawai Negeri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan  untuk  dipekerjakan  sebagai  pegawai  Komisi  Pemberantasan Korupsi. 20
Syarat-syarat bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan tersebut, terdapat syarat-syarat jabatan atau standar kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pegawai. Dalam menerima calon pegawai, dipertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: potensi dan kompetensi.
16 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005.
17 Ibid ,Pasal 3. 18 Ibid ,Pasal 4. 19 Hasil wawancara dengan Tri Agus S, selaku Fungsional Sumber Daya Manusia KPK, 26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
20 Op.Cit .,Pasal 5 ayat (1).
Tes  Potensi  biasanya  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kecerdasan seseorang  ( IQ )  dan  tes  Kompetensi  biasanya  digunakan  untuk  mengukur kemampuan  seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan.  Tes  kompetensi terbagi  2,  yaitu soft  competency dan hard  competency .  Di  dalam  kedua  syarat tersebut  terdapat  standar  minimal  kelulusan  yang  ditetapkan  oleh  Pimpinan Komisi.  Apabila  terdapat  kandidat  yang  tidak  memenuhi  standar  minimal maka calon pegawai tidak dapat diterima menjadi pegawai Komisi. 21
Namun demikian, untuk Pegawai Negeri yang dipekerjakan di KPK, ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. 22 Masa penugasan Pegawai Negeri  yang  dipekerjakan  pada  KPK  ini  pun  semenjak  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2005  Tentang  Sistem  Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP No. 103 Tahun 2012), maka masa penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun, dengan  ketentuan  perpanjangan  dilakukan  2  (dua)  tahap,  tahap  pertama paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  tahap  kedua  paling  lama  2  (dua)  tahun, dengan  didahului  pimpinan  Komisi  berkoordinasi  dengan  pimpinan  instansi asal.  Sehingga  dengan  demikian,  total  masa  dinas  SDM  dari  instansi  lain adalah 10 tahun. 23
c.  Pegawai Tidak Tetap
Pegawai Tidak Tetap adalah  pegawai yang  memenuhi syarat yang telah ditentukan  dan  terikat  dalam  Perjanjian  Kerja  untuk  waktu  tertentu  sesuai dengan  Peraturan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. 24 Terdapat  syarat-syarat jabatan  atau  standar  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  calon  pegawai, dalam hal ini Pegawai Tidak Tetap di KPK. Dalam menerima calon pegawai, dipertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: potensi dan kompetensi.
Tes  Potensi  biasanya  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kecerdasan seseorang  ( IQ )  dan  tes  Kompetensi  biasanya  digunakan  untuk  mengukur
21 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
22 Op. Cit ., Pasal 5 ayat (2). 23 Penjelasan  Pasal  5  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  103  Tahun 2012.  Perlu  diketahui,  dalam  regulasi  sebelumnya,  yakni  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  63    Tahun    2005,  ketentuan  mengenai  perpanjangan  yang  berlaku  paling  lama selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
24 Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012.
kemampuan  seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan.  Tes  kompetensi terbagi  2,  yaitu soft  competency dan hard  competency .  Di  dalam  kedua  syarat tersebut  terdapat  standar  minimal  kelulusan  yang  ditetapkan  oleh  Pimpinan Komisi.  Apabila  terdapat  kandidat  yang  tidak  memenuhi  standar  minimal maka calon pegawai tidak dapat diterima menjadi pegawai Komisi. 25
Khusus  perpanjangan  jangka  waktu  perjanjian  bagi  Pegawai  Tidak Tetap ini  dilakukan oleh KPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian  kerja  periode  sebelumnya  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  KPK. 26
Tapi  secara  spesifik,  dari  kedudukan  sebagai  Pegawai  Tidak  Tetap  ini ditentukan  bahwa  Pegawai  Tidak  Tetap  tidak  dapat  menduduki  jabatan struktural pada KPK. 27
Masing-masing dari karakterisitik pegawai tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk Pegawai  Tetap  ini,  yakni  Pegawai  yang  menjadi  organik  KPK,  yang  memiliki kompetensi  dan  keahlian  tertentu. 28 Sedangkan  untuk  Pegawai  Negeri  yang dipekerjakan  adalah  Pegawai  Negeri  yang  direkrut,  yang  mana  sumbernya  dari Instansi seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 29
Kemudian ada  juga  Pegawai Tidak  Tetap. Pegawai Tidak  Tetap  ini  adalah  pegawai yang  berbasis  kontrak  dan  bukan  untuk  level  pekerjaan core  business .  Sebagaimana diketahui  bahwa  urusan  inti  dari  KPK  adalah  pencegahan  dan  penindakan.  Jabatan Pegawai Tidak Tetap hanya boleh diduduki pada bisnis di luar urusan inti, misalnya di Sekretariat  Jenderal  dan  beberapa  unit  yang  lain. 30 Dalam  Laporan  Tahunan  KPK tahun  2014,  Pegawai  Tidak  Tetap  ini  seperti  pada  bidang  pekerjaan data  entry - pengemudi, pramubhakti, office boy , dan satpam. 31
25 Hasil wawancara dengan Bapak Tri Agus S, selaku Fungsional Sumber Daya Manusia KPK, 26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
26 Op. Cit., Pasal 8 ayat (2).
27 Ibid , Pasal 8 ayat (3).
28 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK. Wawancara  dilakukan  di  Gedung  KPK  lantai  II,  Jl,  HR.  Rasuna  Said,  Kav  C-1,  Jakarta  pada  19 Agustus 2015, Pukul 10.10 WIB.
29 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.20 WIB.
30 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
31 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
Adapun  mengenai  komposisi  Pegawai  KPK  berdasarkan  status  kepegawaian, berdasarkan Laporan Tahunan KPK Tahun 2014, dapat diuraikan sebagaimana Tabel di bawah ini:
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian Status Pegawai Jumlah % Pimpinan 4 0,4 Penasehat 1 0,1 Pegawai Negeri 257 23,3 Pegawai Tetap 648 58,8 Pegawai Tidak Tetap 192 17,4 Total 1102 100
Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti dari Laporan Tahun KPK Tahun 2014, komposisi   pegawai   KPK   dalam   bidang   penindakan   (dalam   hal   ini   penyelidik, penyidik, dan penuntut umum), yakni sebagai Tabel berikut ini:
Komposisi Pegawai bidang Penindakan Kualifikasi Jumlah % Penyelidik 143 45,3 Penyidik 79 25,0 Penuntut Umum 94 29,7 Total 316 100
Adapun  terkait  dengan  status  penyelidik  dan  penyidik  yang  telah  dilakukan pengangkatan  oleh  KPK,  maka  ada  dua  kemungkinan  terkait  status  penyelidik  dan penyidik pada KPK. Dua kemungkinan status tersebut, yakni: 32
1. Pegawai Tetap;
2. Pengawai Negeri yang dipekerjakan.
Kemudian  terkait  penyelidik  dan  penyidik  itu  ada  yang  dimulai  dari  Pegawai Negeri yang dipekerjakan. Maksudnya dalam hal ini, Pegawai Negeri tersebut bekerja pada  instansi  tertentu  di  luar  instansi  induknya,  tetapi  gaji  ataupun  penghasilan lainnya   tetap   dibebankan   pada   instansi   induknya   dan   pembinaan   kenaikan
32 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.40 WIB.
pangkatnya  dilakukan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  instansi  induknya 33 , kemudian  instansi  dimana  pegawai  tersebut  dipekerjakan  memberikan  tugas  dan bimbingan  tentang  apa  yang  harus  dikerjakan  oleh  pegawai  tersebut. 34 Adapun penerapan (gaji + tunjangan) yang diterima oleh Pegawai Negeri yang dipekerjakan di KPK  adalah  selisih  dari  (gaji  +  tunjangan)  di  instansi  asal.  Lalu  untuk  status kepegawaiannya sendiri masih terikat pada instansi asal, status di KPK hanya Pegawai Negeri  yang  dipekerjakan  dengan  durasi  waktu  penugasan  maksimal  10  (sepuluh) tahun sebagaimana termaktub dalam dasar hukum PP No. 63 Tahun 2005 juncto PP 103  No.  Tahun  2012. 35 Namun  di  sisi  lain,  ada  juga  penyelidik  dan  penyidik yangmurni dari awal direkrut menjadi Pegawai Tetap. 36

## 2.  Status  kepegawaian  penyelidik  dan  penyidik  pada  KPK  yang  menunjang penegakan hukum antikorupsi
KPK  sebagaimana  secara  tegas  ( expressive  verbis )  dinyatakan  dalam UU  No.  30 Tahun  2002 memiliki tugas untuk melakukan serangkaian  tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan ( wettelijke regeling ) yang berlaku. 37
Dalam rangka mengejawantahkan hal tersebut dan dalam implementasi tugasnya yang sangat luas beserta untuk mencapai kinerja yang optimal, KPK tentu saja harus didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  dan  memiliki  kapabilitas  yang dibutuhkan. 38 Maka  menjadi  sangat  urgen  apabila  KPK  dalam  konteks  demikian haruslah   warga   negara   Indonesia   yang   diangkat   secara   selektif   berdasarkan kompetensinya sebagaimana diamanatkan UU No. 30 Tahun 2002 . 39
33 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003jo. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009.
34 Moh. Mahfud MD, 1988, Hukum Kepegawaian Indonesia , Yogyakarta : Liberty, h. 15.
35 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
36 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.50 WIB.
37 Loc. Cit., Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007 .
38 Ibid . 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  63  Tahun  2005. Lihat bagian penjelasan umumnya.
Dalam konteks demikian, ihwal kepegawaian KPK telah diatur dalam   PP No. 63 Tahun 2005 yang mana telah direvisi dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaannya ( verordnung satzung ) 40 .
Diatur bahwa pegawai KPK tersebut terdiri atas Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang  dipekerjakan dan Pegawai  Tidak  Tetap.  Pegawai  Tetap adalah  pegawai  yang memenuhi  syarat  yang  diangkat  oleh  pimpinan  KPK  melalui  pengadaan  pegawai untuk  menjadi  Pegawai  KPK.  Syarat-syarat  bagi  Pegawai  Tetap  tersebut,  yakni terdapat syarat-syarat jabatan atau standar kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pegawai. Dalam menerima calon pegawai, dipertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: potensi dan kompetensi. Tes Potensi biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang ( IQ ) dan tes Kompetensi biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan.  Tes  kompetensi  terbagi  2,  yaitu soft competency dan hard competency . Di dalam kedua syarat tersebut terdapat standar minimal kelulusan  yang  ditetapkan  oleh  Pimpinan  Komisi.  Apabila  terdapat  kandidat  yang tidak  memenuhi  standar  minimal  maka  calon  pegawai  tidak  dapat  diterima  menjadi pegawai Komisi. 41
Pegawai Negeri yang  dipekerjakan adalah  pegawai yang  memenuhi syarat  yang ditentukan  untuk  dipekerjakan  sebagai  pegawai  KPK  dengan  masa  penugasan maksimal  10  (sepuluh) tahun. 42 Syarat-syarat bagi  Pegawai Negeri yang  dipekerjakan tersebut,  terdapat  syarat-syarat  jabatan  atau  standar  kompetensi  yang  harus  dimiliki oleh  calon  pegawai.  Dalam  menerima  calon  pegawai,  dipertimbangkan  2  (dua)  hal, yaitu:  potensi  dan  kompetensi.  Tes  Potensi  biasanya  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kecerdasan  seseorang  ( IQ )  dan  tes  Kompetensi  biasanya  digunakan  untuk mengukur  kemampuan  seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan.  Tes  kompetensi terbagi  2,  yaitu soft  competency dan hard  competency .  Di  dalam  kedua  syarat  tersebut terdapat  standar  minimal  kelulusan  yang  ditetapkan  oleh  Pimpinan  Komisi. Apabila terdapat  kandidat  yang  tidak  memenuhi standar  minimal  maka calon  pegawai tidak dapat diterima menjadi pegawai Komisi. 43
40 Ermansjah Djaja, Loc. Cit. , h. 308.
41 Hasil  wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012.
43 Hasil  wawancaradengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
Sedangkan Pegawai  Tidak  Tetap KPK adalah  pegawai  yang  memenuhi  syarat dan  terikat  dalam perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu (PKWT)  sesuai  Peraturan KPK. 44
Berkaitan  dengan  status  penyelidik  dan  penyidik  pada  KPK  ada  2  (dua),  yakni bisa  sebagai  Pegawai  Tetap  ataupun  Pegawai  Negeri  yang  dipekerjakan 45 .  Hal  yang menjadi  rasio  mendasar  mengapa  hanya  Pegawai  Tetap  dan  Pegawai  Negeri  yang dipekerjakan, yang dapat menjadi penyelidik dan penyidik, sedangkan Pegawai Tidak Tetap  tidak  dapat  menjadi  penyelidik  dan  penyidik,  yakni  bisnis  inti  dari  KPK  tadi disebutkan  salah  satunya  adalah  penindakan.  Sedangkan  kita  ketahui  status  Pegawai Tidak  Tetap  (seperti  pengemudi,  pramubhakti, office  boy ,  dan  satpam)  tidak diperbolehkan  menduduki  jabatan  inti  (dalam  hal  ini  penindakan,  yang  termasuk  di dalamnya  penyelidik  dan  penyidik). Atas  dasar  premis  itu,  kualifikasi penyelidik dan penyidik  pada  KPK  hanya  untuk  Pegawai  Tetap  dan  Pegawai  Negeri  yang Dipekerjakan. 46
Berdasarkan  data  dari  Laporan  Tahunan  KPK  tahun  2014,  kuantitas  dari penyelidik dan penyidik KPK diperoleh data sebagai berikut:
Komposisi Pegawai bidang Penindakan Kualifikasi Jumlah % Penyelidik 143 45,3 Penyidik 79 25,0 Penuntut Umum 94 29,7 Total 316 100
Sedangkan  perkara  yang  masuk  pada  KPK  dalam  tahun  2014  yang  ada  dalam tahap  penyelidikan  sejumlah  80  Kasus,  kemudian  dalam  tahap  kegiatan  penyidikan dilaksanakan sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara.
Maka  atas  asumsi  apabila  3  (tiga)  orang  penyelidik  dan  3  (tiga)  orang  penyidik dapat menyelesaikan 1 (satu perkara), maka dapat disimpulkan untuk kasus yang ada dalam  tahap  penyelidikan  yang  sebanyak  80  (delapan  puluh)  perkara,  setidaknya dibutuhkan 240 (dua ratus empat puluh) penyelidik. Kemudian dari kasus yang dalam
44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005.
45 Hasil  wawancaradengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.45 WIB.
46 Hasil  wawancaradengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  26 November 2015, Pukul 10.30 WIB.
tahap penyidikan ada 58 (lima puluh delapan) perkara, sedangkan penyidik pada KPK sejumlah  79  (tujuh  puluh  sembilan)  penyidik,  setidaknya  dibutuhkan  174  penyidik. Dengan demikian, jika dilihat dari asumsi tersebut, maka KPK kekurangan komposisi dalam hal penyelidik dan penyidiknya.
Lebih lanjut, mengupas kembali status penyelidik dan penyidik pada  KPK, baik yang  berstatus  Pegawai  Tetap  ataupun  Pegawai  Negeri  yang  dipekerjakan  ternyata masing-masing memiliki dampak yang berbeda. Adapun implikasi dari penyelidik dan penyidik yang berstatus sebagai Pegawai Tetap, yakni:
1.  Kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri (apabila asal-muasalnya dari Pegawai negeri);
2.  Tidak terikat lagi dengan adanya batas waktu masa penugasan;
3.  Adanya  resistensi  gugatan  dari  pihak  yang  berperkara  karena  mungkin  merasa bahwa  Penyelidik  dan  Penyidik  yang  berstatus  Pegawai  Tetap  KPK  bukanlah Penyelidik dan Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4.  Gaji  dan  tunjangan  sepenuhnya  diperhitungkan  sesuai  beleid  yang  ditetapkan KPK.
5.  Status Kepegawaiannya tidak lagi pada instansi induknya. Sedangkan implikasi dari penyelidik dan penyidik yang berstatus sebagai Pegawai
Negeri yang Dipekerjakan, diantaranya:
1.  Tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
2.  Terikat dengan adanya batas waktu masa penugasan (maksimal 10 tahun);
3.  Tidak adanya resistensi gugatan dari pihak yang berperkara;
4.  Gaji dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai Negeri yang Dipekerjakan di KPK adalah selisih dari gaji dan tunjangan di instansi asal.
5.  Status Kepegawaiannya masih berada pada instansi induknya.
Berikutnya, dari 2 (dua) status kepegawaian penyelidik dan penyidik tersebut, ada yang  dari  rekrutmen  sendiri  oleh  KPK  ataupun  merupakan  Pegawai  Negeri  yang diperkerjakan khusus kepada KPK dari institusi lain. 47
Baik itu penyelidik dan penyidik yang merupakan rekrutmen sendiri oleh KPK maupun penyelidik dan penyidik yang diperkerjakan kepada KPK dari institusi lain, asal-muasalnya  dapat  berasal  dari  lembaga  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu),
47 Hasil wawancaradengan Zainal Arifin Mochtar pada 18 September 2015, Pukul 13.20 WIB.
Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri),  Kejaksaan,  ataupun  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP). 48 Ketentuan  terkait  penyelidik  dan  penyidik yang  merupakan  rekrutmen  sendiri  oleh  KPK  inilah  yang  sering  dikatakan  sebagai penyelidik dan penyidik independen. 49
Masing-masing   dari   status   penyelidik   dan   penyidik   tersebut,   bisa   menjadi Pegawai  Tetap  KPK  ataupun  Pegawai  Negeri  yang  dipekerjakan  di  KPK.  Dalam kohesinya  penyelidik  dan  penyidik  KPK  yang  menunjang  dalam  penegakan  hukum ( rechtshandhaving ),  dinyatakan  bahwa  penyelidik  dan  penyidik  yang  independen  bisa menjadi  salah  satu  opsi.  Maksudnya  dalam  hal  ini,  rekrutmennya  didasarkan  pada internal  KPK  sendiri, hal  ini  penting  terutama berkaitan  dengan masalah  koordinasi dan supervisi. 50
Adapun benefit yang diperoleh dengan sistem ini, yakni efektivitas, dalam artian ini,  supervisi  dan  koordinasi  bisa  berjalan  lebih  efektif.  Selain  hal  tersebut,  dari konsep ini sekaligus bisa dihindari benturan kepentingan ( conflict of interest ). Walaupun demikian,  dengan  pola  ini  juga  memiliki  kekurangan,  yakni  bahwasanya  mekanisme pemicu ( trigger mechanism ) jadi kurang mendapatkan “tempat”. 51
Penulis sependapat  dengan  pendapat  Eddy  OS  Hiariej  terkait keberadaan atau asal  muasal  penyelidik  dan  penyidik  pada  KPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002. Secara a contrario , ketentuan yang ada dalam UU  No.  30  Tahun  2002 telah  memberikan  limitasi  bahwa  penyelidik  dan  penyidik pada KPK hanya berasal dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan. 52 Kendati tadi juga sudah disinggung bahwa perekrutan penyelidik dan penyidik yang bukan berasal dari institusi  Kepolisian  dan  Kejaksaan  itu  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) UU  No.  30  Tahun  2002 yang  mendeskripsikan  bahwa,  Penyelidik  adalah  penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 53
48 Hasil  wawancaradengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.45 WIB.
49 Hasil  wawancaradengan  Tri  Agus  S,  Selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.45 WIB.
50 Hasil wawancara dengan Zainal Arifin Mochtar, pada 18 September 2015, Pukul 13.30 WIB.
51 Hasil wawancara dengan Zainal Arifin Mochtar, pada 18 September 2015, Pukul 13.40 WIB.
52 Pendapat Eddy OS Hiariej atas pertanyaan Penulis dalam Kuliah Teori Hukum, pada tanggal 21 September 2015, di gedung 3.3.1, Pukul 08.30 WIB.
Sedangkan untuk penyidik, dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 54
Dalam perihal ini, sejatinya argumentasi ini kurang berdasar, Penulis sepakat atas opini  Mudzakkir  dalam  tulisannya  di  harian  Media  Indonesia  edisi  28  Mei  2015. 55
Diketahui  bahwa  dalam  membaca  dan  menafsirkan  suatu  pasal  dalam  undang- undang,  kita  tidak  bisa  hanya  membaca  pasal  itu  secara  parsial  dan  berdiri  sendiri. Tapi  demikian,  ketika  kita  membaca  dan  menafsirkan  pasal  suatu  undang-undang, kita harus mengkajinya secara holistik karena itu relevan dan ada interelasi. Dalam hal ini Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tidak bisa dimaknai secara tersendiri, Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 itu berhubungan dengan ( juncto ) norma sebelumnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002. 56
Atas dasar itu, ketentuan dalam perekrutan penyelidik dan  penyidik dalam UU No. 30 Tahun 2002 harus direvisi dan diformulasikan secara lebih mendetail. Sudah seharusnya   ada   ketentuan   yang   memberikan   kewenangan   kepada   KPK   untuk merekrut  penyelidik  dan  penyidik  selain  dari  institusi  Kepolisian  dan  Kejaksaan. Keberadaan klausul itu penting untuk menghindari pelbagai macam interpretasi, yang dapat  merugikan  KPK  itu  sendiri,  khususnya  dalam  rangka  penegakan  hukum ( rechtshandhaving ), seperti ketika di dalam forum beracara di pengadilan. 57
Selain itu, tadi juga dikatakan bahwa penyelidik dan penyidik pada KPK ada 2 (dua) kemungkinan,  yakni bisa  sebagai  Pegawai Tetap ataupun Pegawai Negeri yang dipekerjakan. 58 Dengan  status  pegawai  tetap  KPK,  maka  apabila  awalnya  ia  berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, maka ia kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.   Sedangkan   untuk   status   Pegawai   Negeri   yang   dipekerjakan   dan   tidak
54 Ibid ,Pasal 45 ayat (1).
55 Mudzakkir, “Praperadilan dan Masa Depan KPK”, Media Indonesia , 28 Mei 2015.
56 Ibid .
57 Ibid.
58 Hasil  wawancaradengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.45 WIB.
berkehendak  untuk  menjadi  pegawai  tetap  KPK,  maka  tidak  kehilangan  statusnya sebagai Pegawai Negeri. 59
Menjadi catatan penting dalam hal ini, yakni status Pegawai Tetap yang mana ia berasal dari status Pegawai Negeri yang dipekerjakan. Tadi ditegaskan bahwa dengan status Pegawai Tetap, impaknya ia akan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sebagaimana  tadi  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  PP  No.  63  Tahun  2005  yakni, Pegawai  Negeri  yang  telah  diangkat  menjadi  Pegawai  Tetap  pada  Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. 60
Padahal di sisi lain, kita mengetahui bahwa ketentuan dalam Pasal 39 angka (3) UU  No.  30  Tahun  2002 dengan  tegas  ( expressive  verbis )  masih  menakrifkan  bahwa,
Penyelidik,   penyidik   […]   yang   menjadi   pegawai   pada   Komisi   Pemberantasan Korupsi,  hanya  diberhentikan  sementara  dari  instansi  Kepolisian  dan  Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dengan  menjadi  Pegawai  Tetap  dan  ia  diberhentikan  dari  statusnya  sebagai Pegawai  Negeri,  maka  ia  tidak  lagi  berhenti  sementara  melainkan  berhenti  secara tetap. Ketentuan itu sejatinya sama saja “menabrak” aturan hukum ( rechtsregel ) dalam UU  No.  30  Tahun  2002 ,  khususnya  Pasal  39  angka  (3)  ini.  Meski  demikian,  kita menyadari bahwa maksud KPK membutuhkan Pegawai Tetap ini, karena kedudukan KPK  sebagai  lembaga  negara  independen,  yang  mana  jangan  sampai  karena pegawainya  berasal  dari  institusi-institusi  lain,  independensinya  menjadi  tergerus. Sudah  semestinya  ketentuan  dalam  Pasal  39  angka  (3) UU  No.  30  Tahun  2002 ini direvisi, toh hal ini kolateral dengan upaya penguatan revisi UU No. 30 Tahun 2002 .
Dapat ditarik suatu ikhtisar dari hal di atas, bahwa dengan demikian hendaknya penyelidik dan  penyidik yang  berasal  dari  luar  institusi  Kepolisan dan  Kejaksaan  ini harus tetap  diakui  keberadaannya  demi  efektifitas kinerja  KPK itu  sendiri.  Tapi,  hal ini  harus  dengan  catatan,  yakni  dalam  UU  KPK  nantinya  harus  mengatur  secara mendetail ihwal penyelidik dan penyidik yang berasal dari luar institusi Kepolisan dan Kejaksaan  tersebut.  Selain  itu,  kedudukan  sebagai  Pegawai  Tetap  pada  KPK  juga layak  dipertahankan,  hal  ini  bisa  menghindari  loyalitas  ganda  dan  juga  benturan kepentingan ( conflict of interest ). Dengan demikian, independensi KPK sebagai lembaga
59 Hasil  wawancaradengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  KPK,  19 Agustus 2015, Pukul 10.45 WIB.
60 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun  2005.
negara  ( state  institution,  staatsorgan )  yang  dibentuk  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemberantasan  korupsi  akan  tetap  terjaga.  Kedua  hal  tersebut,  yakni  keberadaan penyelidik  dan  penyidik  di  luar  Kepolisian  dan  Kejaksaan  beserta  kedudukan penyelidik  dan  penyidik  pada  KPK  sebagai  Pegawai  Tetap,  nantinya  akan  sangat bermanfaat dalam hal pelaksanaan tugas KPK.
Pada   akhirnya,   resistensi   yang   selama   ini   sering   dihadapi   oleh   KPK   saat upayanya  melakukan  penegakan  hukum  ( rechtshandhaving ),  dengan  mengatakan  status kepegawaian penyelidik dan penyidiknya yang dikatakan tidak legal ataupun tidak sah dapat dinegasikan dan terbantahkan.

## E. Penutup
Berdasakan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut  ini.Status  penyelidik  dan  penyidik  yang  telah  dilakukan  pengangkatan  oleh KPK  dalam  UU  KPK  yang  ada  sekarang  hanya  mengatur  dari  institusi  Kepolisian dan  Kejaksaan.  Tidak  ada  lembaga  lain,  selain  di  luar  kedua  lembaga  itu.  Status kepegawaiannya  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  pada  KPK  ada  dua  kemungkinan, yakni:  a).  Pegawai  Tetap;  b).  Pengawai  Negeri  yang  dipekerjakan.  Dengan  status pegawai   tetap   KPK,   apabila   awalnya   ia   berasal   dari   Pegawai   Negeri   yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai  Negeri  yang  dipekerjakan  dan  tidak  berkehendak  untuk  menjadi  Pegawai Tetap  KPK,  maka  tidak  kehilangan  statusnya  sebagai  Pegawai  Negeri.  Namun demikian,  UU  KPK  yang  ada  sekarang  masih  membatasi  agar  penyelidik  dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya, yang mana statusnya hanya bisa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri yang dipekerjakan.
Penyelidik dan penyidik yang berasal dari luar institusi Kepolisan dan Kejaksaan ini  harus tetap diakui keberadaannya  demi efektifitas kinerja KPK itu sendiri. Selain itu,  kedudukan  sebagai  Pegawai  Tetap  pada  KPK  juga  layak  dipertahankan  guna menghindari loyalitas ganda,  benturan  kepentingan dan  menjaga  independensi KPK sebagai  lembaga  negara  yang  dibentuk  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemberantasan  korupsi.  Kedua  hal,  yakni  keberadaan  penyelidik  dan  penyidik  yang asal  muasalnya  di  luar  institusi  Kepolisian  dan  Kejaksaan  beserta  kedudukan penyelidik  dan  penyidik  pada  KPK  sebagai  Pegawai  Tetap  sangat  berfaedah  dalam relevansinya pelaksanaan tugas KPK terkait penegakan hukum. UU KPK yang ada
sekarang,  baru  mengatur  sebatas  penyelidik  dan  penyidik  yang  asal-muasalnya  dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan.
Berkaitan  dengan  status penyelidik dan  penyidik yang  ada  sekarang,  ketentuan penyelidik  dan  penyidik  KPK  dalam  UU  KPK  harus  lebih  diperluas,  yakni  perihal asal  muasal  penyelidik  dan  penyidiknya  bisa  berasal  dari  institusi  di  luar  kepolisian dan kejaksaan. UU KPK harusnya mengatur secara tegas dan lebih mendetail terkait institusi  mana  saja  yang  bisa  direkrut  oleh  KPK  terkait  pengadaan  penyelidik  dan penyidiknya. Atas dasar itu, terkait asal muasal penyelidik dan penyidik ini dalam UU KPK sudah seharusnya direvisi dengan memperluasnya. Ihwal ini menjadi urgen agar tidak  menimbulkan  multi  interpretasi  dan  menjaga  kepastian  hukum  yang  terkait dengan penyelidik dan penyidiknya.
UU  KPK  yang  ada  sekarang  juga  masih  membatasi  agar  penyelidik  dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya, yang mana statusnya hanya bisa berkedudukan  sebagai  Pegawai  Negeri  yang  dipekerjakan.  Dalam  UU  KPK  sudah seharusnya  direvisi  dengan  memberikan  ketentuan  bahwa  Pegawai  Negeri  yang dipekerjakan  bisa  diberhentikan  tidak  untuk  sementara,  hal  ini  dimaksudkan  agar KPK  memiliki  Pegawai  Tetap.  Dengan  demikian,  loyalitas  ganda,  benturan kepentingan dan independensi KPK dalam rangka penegakan hukum tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Djaja, Ermansjah, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Jakarta :Sinar Grafika.
,   2010, Meredesain  Pengadilan  Tindak  Pidana   Korupsi,   Implikasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 , Jakarta : Sinar Grafika.
,  2007, Pandangan  Islam  terhadap  Korupsi:  Koruptor,  Dunia  Akhirat Dihukum , Jakarta : KPK.
2012, Persepsi  Publik  terhadap  Korupsi  dan  KPK  Tahun  2008-2011 ,  KPK, Jakarta.
Mahfud MD, Moh, 1988, Hukum Kepegawaian Indonesia , Yogyakarta :Liberty.
Fajar  ND,  Mukti  &  Achmad,  Yulianto  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris , Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Hatta, Moh, 2014, KPK dan Sistem Peradilan Pidana , Yogyakarta :Liberty.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007, Kode Etik Pegawai KPK , Jakarta : KPK RI.
Mertokusumo,   Sudikno,   2010, Penemuan   Hukum   (Sebuah   Pengantar) ,   Yogyakarta :Universitas Atma Jaya.
Rahardjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta : Rajawali Pers.
Jurnal dan majalah : Fadli, Muhammad, “Pentingnya Hak Imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 12 No. 1- Maret 2015.
K. Harman, Benny & Sudirman, Antonius, Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia, MajalahMasalah-Masalah Hukum , Jilid 40 No. 4 Oktober 2011.
Mariyadi,   “Pimpinan   KPK   dan   Tantangan   Penanggulangan   Korupsi”, Jurnal Dinamika Hukum , Edisi XIII No. 27 September 2007.
M.  Monteiro,  Josef,  “Penempatan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Organ Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , No. 2 April 2012.
Mudzakkir, “Praperadilan dan Masa Depan KPK”, Media Indonesia , 28 Mei 2015.
Setiadi, Edi, “Strategi Memberantas Praktek Korupsi Melalui Kebijakan Perundang- Undangan”, Legality Jurnal Ilmiah Hukum , Vol. 13 No. 1, Maret-Agustus 2005. Thohari, A. Ahsin, “Menyelamatkan Misi Suci Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,        Jurnal  Berkala  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan,  Kementriran  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia, Vol.7, No. 3, Oktober 2010.
Timomor,  Adensi,  “Keterkaitan  Integritas  Aparat  Penyelenggara  Negara  Terhadap Efektivitas  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal  Penelitian  Hukum , Vol. 1, No. 2, Januari 2012.
Waluyo,   Bambang   “Optimalisasi   Pemberantasan   Korupsi   di   Indonesia”, Jurnal Yuridis , Vol. 1 No. 2, Desember 2014.

## Wawancara :
Wawancara  dengan  Tri  Agus  S,  selaku  Fungsional  Sumber  Daya  Manusia  pada Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB.
Wawancara   dengan   Zainal   Arifin   Mochtar,   selaku   Pakar   Hukum  Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, 15 Agustus 2015, Pukul 14.00 WIB.

## Peraturan Perundangan :
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara  Negara  yang      Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang Penyelenggara Negara yang  Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2005  tentang  Sistem  Manajemen  Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.