## PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM BIDANG JASA KONSTRUKSI MENGHADAPI PERSAINGAN DALAM GLOBALISASI DAN PASAR BEBAS
Meria Utama a , Irsan a
a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Email: meriautama@fh.unsri.ac.id, irsanrusmawimuchtar@yahoo.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 27 Oktober; disetujui: 2 November 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2160

## Abstrak:
Indonesia  terus  melakukan  pembangunan  dibidang  konstruksi  secara  massive  pada  saat  ini.  Jasa konstruksi  memiliki  peranan  penting  dan  strategis  mengingat  jasa  konstruksi  menghasilkan  produk akhir  berupa  bangunan  dan  bentuk  fisik  lainnya.  Pembangunan,  baik  yang  berupa  sarana  maupun prasarana  yang  berfungsi  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  berbagai  bidang  diharapkan mampu mensupport tujuan tersebut.Dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat keterlibatan pihak asing dalam pembangunan di Indonesia ini dikarenakan banyaknya kegiatan konstruksi di Indonesia yang  tidak  bisa  di  kerjakan  oleh  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  Nasional  dikarenakan  adanya keterbatasan dari sisi inovasi, modal, metode dan ilmu serta material dan peralatan, serta keunikan dan tingkat kesulitan dari rancangan bangunan itu sendiri. Apalagi saat ini telah masuk zona Masyarakat Ekonomi Asia  dan Globalisasi Konstruksi serta pasar bebas, mau tidak mau kerjasama dengan pihak asing atau dengan negara perlu dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, perlu untuk di teliti bagaimana politik hukum yang jelas di bidang konstruksi dalam menjaga kepentingan bangsa Indonesia  khususnya  dibidang  kerjasama  dengan  pihak  asing,  dan  bentuk  kerjasama  yang bagaimanakah  yang  sebaiknya  dipilih  oleh  pihak  indonesia  terkait  dengan  pembangunan  kontruksi dalam skala besar. Dalam menjawab permasalahan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  atau  doktrinal  dan  komparasi  serta futuristik.  Harapannya  kepentingan  indonesia  lebih  terjaga  dengan  antisipasi  bentuk  hukum  dan kerjasama dalam pembangunan ini.
Kata Kunci: Hukum konstruksi; Globalisasi Konstruksi; Pasar bebas

## Abstract:
Indonesia currently build some massive infrastructure for the society. Construction services have an important and strategic role considering that construction services produce final products in the form of  buildings  and  other  physical  forms.  This  development,  both  in  the  form  of  facilities  and infrastructure that functions to support the growth and development of various fields, is expected to be  able  to  support  these  goals.  There  are  foreign  companies  involve  in  development  in  Indonesia because  of  the  many  construction  activities  in  Indonesia  can  not  be  done  by  National  Construction Company  due  to  the  limitations  of  innovation,  capital,  methods,  technical  skill,  materials  and equipment, as well as uniqueness and the difficulty level of the design of the building itself. Moreover, it is entered now the zone of Asian Economic Community and Toward the Globalization Construction and  free  market,  inevitably  cooperation  with  foreign  parties  or  with  the  state  needs  to  be  done. Therefore, to anticipate this situation, it is needed a certain political law in the field of construction to preserve the interest of Indonesia, what kind of cooperation choosen by Indonesian party relating to the big construction activity with foreign company. Therefore to answer certain problems the method used  is  normatif  method  with  doctrinal,  comparatif  and  futuristic  approaches.It  is  hope  that
indonesian  interest  can  be  preserved  during  the  cooperation  in  doing  the  construction  with  foreign parties.
Keywords: Construction Law; Globalisation; Free market

## LATAR BELAKANG
Jasa  konstruksi  memiliki  peranan  penting  dan  strategis  mengingat  jasa  konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya. Pembangunan ini baik yang  berupa  sarana  maupun  prasarana  yang  berfungsi  mendukung  pertumbuhan  dan perkembangan berbagai bidang diharapkan mampu mensupport tujuan tersebut. Oleh karena itu  Indonesia  pada  saat  ini  terus  melakukan  kegiatan  pembangunan  dibidang  konstruksi 1 dikarenakan  wajibnya  Indonesia  melakukan  percepatan  di  bidang  pembangunan  jika  tidak ingin ketinggalan dengan negara lain dan berada pada posisi sejajar dan bermartabat dengan bangsa-bangsa lainnya.
Menurut  data  statistik  yang  dibuat  oleh  Bappenas  tahun  2017,  Kondisi  Infrasruktur Indonesia saat  ini berada dalam peringkat  64 dari 148 negara dan peringkat  5 dari 9 negara ASEAN. Indonesia bahkan kalah dengan Thailand dan Vietnam.
Untuk  mengejar  ketertinggalan  Indonesia  di  negara  Asia  sendiri  maka  Industri konstruksi  memiliki  peran  dalam  pembangunan  Indonesia.  Menurut  survey  IHS  2014 Indonesia merupakan pasar jasa konstruksi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai 278 milyar dolar  amerika,  sedangkan  untuk  kawasan  Asia,  Indonesia  masuk  dalam  peringkat  empat,  di bawah China, Jepang, dan India. 2
Dari  sumber  Deputi  Bidang  Sarana  dan  Prasarana  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bappenas), berikut adalah sebagian rencana pembangunan infrastruktur pemerintah dan sedikit penjelasannya : 3
1. Proyek  pembangkit  listrik  35.000  MW  yang  diwacanakan  pemerintah  dalam  lima tuhun ke depan untuk mengatasi krisis listrik nasional. Ini setara 70 proyek per tahun pembangkit listrik kapasitas 100 MW dimana diperkirakan per satu proyek 100 MW akan  menelan  biaya  sekitar  1,5  Triliun.  Padahal  kontraktor  EPC  di  Indonesia  yang kategori  mampu melaksanakan mungkin tidak lebih  dari 10 kontraktor dimana tiap kontraktor  mungkin  hanya  sanggup  melaksanakan  proyek  ini  per  tahun  sekitar  3-5 proyek secara bersamaan. Durasi pelaksanaan satu proyek ini rata2 adalah sekitar 2 tahun. Secara kasar, kapasitas kontraktor Indonesia adalah sekitar 25% saja.
2. Pembangunan  2.650  km  jalan  baru,  konstruksi  jalan  tol  sepanjang  1.000  km,  dan pemeliharaan  jalan  sepanjang  46.770  km.  Khusus  jalan  tol  saja,  Indonesia  hanya memiliki  900  km  sd  2014  dengan  kecepatan  pembangunan  adalah  30  km  /  tahun. Jika  target  1000  km  adalah  untuk  5  tahun,  maka target  per  tahun  menjadi  200  km. Terlepas dari masalah lahan, social, dan birokrasi, kontraktor nasional yang mampu melaksanakan jalan tol pun tidak banyak.
3. Di sektor udara, akan dibangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di enam lokasi. Pembangunan bandara baru umumnya juga terhadap oleh masalah lahan dan atau justru tetap harus beroperasinya bandara eksisting. Untuk membangun satu bandara yang cukup besar,
1 Iwan Kartiawan, Wajah Jasa Konstruksi Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
2 Effisiensi  Penyelenggaraan  Konstruksi  Untuk  Menghasilkan  Infrastruktur  Yang  Berkualitas ,  2017, http://bpkonstruksi.pu.go.id/berita.php?halaman=detail&kode=957.
3 Rencana Pembangunan-Infrastruktur 2015-2019 , n.d., http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/560931.
kontraktor besar harus joint  operation. Jika ada  15 bandara baru dalam lima tahun, maka setidaknya ada 3 bandara per tahun.
4. Di  sektor  pelabuhan,  pemerintah  harus  membangun  24  pelabuhan  baru.  Selain diprogramkan pengadaan 26 kapal barang perintis, dua kapal ternak, 500 unit kapal rakyat,  dan  50  kapal  penyeberangan  perintis.  Kontraktor  yang  mampu  untuk mengerjakan  pelabuhan  ukuran  menengah  hingga  besar  juga  tidak  banyak.  Dengan durasi  pengerjaaan  rata2  sekitar  3  tahun  dan  jumlah  kontraktor  besar  yang  mampu hanya kontraktor besar pelat merah, maka jelas akan overload.
5. Pembangunan  3.258  km  jalur  kereta  api  di  Jawa,  Sumatera,  Sulawesi,  dan Kalimantan. Jalur-jalur itu terdiri atas 2.159 km jalur kereta api antar kota dan 1.099 km  antar  provinsi.  Target  pembangunan  per  tahun  menjadi  652  km.  total  panjang jalur rel kereta api Indonesia sd 2017 adalah 7583 km.
Pekerjaan  pembangunan  tersebut  tentu  tidak  lepas  dari  pekerjaan  proyek  konstruksi yang  tidak  sedikit  melibatkan  negara-negara  lain  seperti  Amerika,  singapura,  jepang  dan negara  lainnya  untuk  turut  berpartisipasi  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengawasi dalam pekerjan pembangunan 4 Apalagi menghadapi  Masyarakat  Ekonomi Asia (selanjutnya disingkat  MEA)  dan  Globalisasi  Konstruksi,  mau  tidak  mau  kerjasama  dengan  pihak  asing atau  dengan  negara  lain  akan  terjadi.  Keterlibatan  pihak  asing  dalam  pembangunan  di Indonesia  ini  dikarenakan  banyaknya  kegiatan  konstruksi  di  Indonesia  yang  tidak  bisa  di kerjakan  oleh  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  Nasional  dikarenakan  adanya  keterbatasan  dari sisi  inovasi,  modal,  metode  dan  ilmu  serta  material  dan  peralatan  yang  terus  berkembang serta keunikan dan tingkat kesulitan dari rancangan bangunan itu sendiri. 5
Di  Indonesia  telah  di  ada  pengaturan  mengenai  jasa  konstruksi  yang  baru  yaitu terdapat  dalam  UU  NO.  02  Tahun  2017  yang  biasa  disebut  dengan  UUJK.    UUJK  ini merupakan  penyempurnaan  dari  UJK  yang  lama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1999  yang  berlaku  selama  15  tahun  15  tahun  ini  dan  disadari  masih  memiliki  banyak kekurangan. Walaupun telah diundangkan UUJK yang baru diperlukan sebuah  sistem hukum konstruksi yang akan mensupport indonesia untuk mampu bersaing dengan negara lain, dan melindungi  kepentingan  tujuan  bangsa  indonesia  seperti  yang  diamanatkan  dalam  UUD 1945.  Oleh  karena  itu  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  politik  hukum  dibidang konstruksi  dalam  menghadapi    Globalisasi  konstruksi  serta  bentuk  kerjasama  yang bagaimanakah  yang  sebaiknya  dipilih  oleh  Indonesia  seandainya  bekerjasama  dengan  pihak asing dalam melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi?

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  melalui  penelitian  analitik deskritif,  melalui  study  hukum  normatif  yang  berupaya  untuk  mengkaji  hukum  positif mengenai  hukum  konstruksi  dengan  cara  menghimpun,  memaparkan,  mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif untuk memberikan suatu sketsa pemikiran mengenai hukum konstruksi dan perkembangannya didalam giat globalisasi dan pasar bebas.juga untuk memahami beberapa gejala hukum di bidang jasa konstruksi dan politik hukum. 6 Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang  diperoleh  melalui  kegiatan library  research atau  studi  pustaka.  Analisis  dilakukan
4 Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
5 Seng  Hansen, Manajemen  Kontrak  Konstruksi,  Pedoman  Praktis  Dalam  Mengelola  Proyek  Konstruksi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
6 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: UI Press, 2012), 42.
dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  selanjutnya  tehnik  penarikan  kesimpulan  yang digunakan  adalah  secara  deduktif  sehingga  jawaban  atas  pertanyaan  dapat  terjawab  dengan baik.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Perkembangan Hukum Konstruksi Di Indonesia
Di  Indonesia  hukum  konstruksi  yang  mengatur  mengenai  kegiatan  jasa  konstruksi  di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan hindia belanda hingga era kemerdekaan. Ada dua orde  yang  mendinamisasi  politik  dan  pembangunan  di  Indonesia  yaitu  orde  lama  dan  orde baru. Dalam sektor jasa konstruksi , pada masa orde lama atau masa orde soekarno  berbagai pembangunan  gedung-gedung  besar  dikelola  secara  sentralistis.  Lebih  tepatnya soekarnosentris, serba tergantung dan serba sepengatahuan soekarno. 7 Pada era ini terdapat konstruksi-konstruksi besar yang menyiratkan juga sebuah tujuan untuk membesarkan nama bangsa Indonesia. Pada orde lama ini regulasi di bidang konstruksi tidak kunjung terjadi. Hal ini dikarenakan setelah memiliki dasar regulasi bagi pelaksanaan pembangunan dibidang jasa konstruksi  pada  masa  penjajahan  belanda,  pada  masa  penjajahan  jepangdan  pada  awal kemerdekaan, regulasi belum menampakkan daya fungsinya secra jelas pada masa orde lama ini.  Yang menjadi dasar regulasi pada masa orde lama adalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959  yang  disebut  sebagai  dasar  regulasi  pada  masa  orde  lama.    Dekrit  ini  menegaskan bahwa  dalam  hal  regulasi  tidak  ada  regulasi,  atau  menegaskan  jika  tidak  ada  regulasi  maka artinya masih menggunakan regulasi pada zaman belanda.  Selain dekrit presiden tersebut ada juga  acuan  model  pembangunan  yang  dikeluarkan  pada  masa  itu,  yakni  Ketetapan  MPRS Nomor  2  tahun  1960  tentang  Garis-Garis  Besar  Pola  Pembangunan  Nasional  semesta berencana  Tahap  Pertama  1961-1969.  Secara  Umum,  Tap  MPRS  ini  mengatur  ihwal  arah pembangunan dalam penjabaran 8 Pasal.
Namun  Regulasi  jasa  konstruksi  belum  lahir  pada  zaman  orde  lama  ini.  Semua pembangunan  masih  terpusat  pada  konsep  presiden  Soekarno.  Proyek2  besar  dilaksanakan tidak  terlepas  dari    kekuasaan.  Karena  dengan  kekuasaan  yang  dimiliki  sebagai  seorang presiden,  maka  ia  mengarahkan  pembangunan  secara  langsung,  apakah  penyedia  jasa  nya ditunjuk  sendiri  ,  ataukah  di  lelang,  diawasi  sendiri,  atau  diarahkan  seluruh  dananya  ke pembangunan tersebut. 8
Bangunan  yang  dibangun  pada  waktu  itu  terdapat  hotel-hotel  mewah,  namun  yang paling  penting  terdapat  juga  produk  ideal  untuk  kepentingan  nasionalisme  jasa  konstruksi misalnya  yang  terkenal  diantaranya  adalah  Monumen  Nasional  (1960),  Gedung  DPR/MPR tahun 1965, jembatan Semanggu tahun 1967,  Jembatan Ampera di Palembang tahun 1962- 1965,  Waduk  Jatiluhur  dan  beberapa  bangunan  lainnya  yang  gunanya  adalah  untuk menunjukkan jati diri bangsa.
Pada  Masa  orde  baru  dengan  membanjirnya  pembangunan  pada  masa  orde  lama, walaupun  tidak  ada  patokan  regulasi  jasa  konstruksi  yang  jelas,  keadaan  ini  berlanjut  pada awal-awal  masa  orde  baru.  Dasar  pembangunan  masih  seperti  masa  orde  lama,  yaitu  pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setidaknya  ada tujuh kali MPR RI mengeluarkan ketetapan  terkait  keberlangsungan  GBHN,  yaitu  ketetapan  MPR  No.  IV/MPR  1973, Ketetapan MPR No. IV/MPR 1978, Ketetapan MPR No. IV/MPR 1983, ketetapan MPR No.
7 Kartiawan, Wajah Jasa Konstruksi Indonesia .
8 Bambang Pranoto, Jasa Konstruksi Di Indonesia (Semarang: UNIKA-Soegijapranata, 2005).
IV/MPR 1988, ketetapan MPR No. II/MPR 1993, MPR No. II/MPR 1998, sebelum diakhiri dengan  ketetapan  MPR  No.IX/MPR/1998  tentang  Pencabutan  Tap  MPR  No  MPR  No. II/MPR 1998 tentang GBHN.
Titik  awal  regulasi  jasa  konstruksi  mulai  tersentuh  pada  saat  Presiden  Soeharto mengeluarkan  Keppres  No.  14/1980  tentang  tata  Cara  Pelaksanaan  APBN  karena  APBN merupakan dokumen kebijakan yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang paling dominan  serta  dapat  mencakup  keseimbangan  alokaso  dan  distribusi  sumber  daya  yang langka keseluruh wilayah negara.
Keppres No.14/1980 disempurnakan beberapa kali hingga Keppress No.29/1984, yang paling  lama  bertahan.  Kemudian  disempurnakan  kembali    pada  Keppres  16/1994,  yang disempurnakan kembali  pada masa reformasi dengan Keppres No.80/2003, yang diterbitkan tanggal  3  November  2003,  kemudian  selanjutnya  diikuti  dengan  keputusan  Menteri Kimpraswil No.339/2003 sebagai Petunjuk Pelaksana Jasa Konstruksi.
Pembangunan  pada  masa  Orde  baru  ini  memang  terkesan  mencapai  klimaksnya,  bisa terlihat dari pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan ribuan kilometer jalan, ratusan waduk dan jaringan irigasi, pelabuhan udara dan laut, bendungan dan dam besar ribuan meter untuk mengairi sawahm dan gedung perkantoran. Namun demikian, timbul juga effek negatif dari pembangunan tersebut, yakni munculnya penyimpangan berupa korupsi. Bahkan secara terstruktur  terdapat  temuan  korupsi  yang  dilakukan  secara  sistematis. 9 Dengan  banyaknya pembangunan pada masa orde baru ini, juga dapat diartikan sebagai sentralistis elitis.
Jika  dilihat  dari  pengerjaan  jasa  konstruksi  pada  zaman  kemerdekaan  sejak  orde  lama hingga  orde  baru  hanya  terjadi  komunitas  yang  terdeterminasi  oleh  penguasa.  Bagaimana pemerintah,  begitupula  jasa  konstruksinya.  Terjadilah  degradasi  jasa  konstruksi,  dimana martabat masyarakat telah tenggelam oleh kekuasaan dalam berbagai bentuknya.
Mundurnya  Presiden  Soeharto  pada  tanggal  21  Mei  1998  menjadi  era  yang  disebut dengan era reformasi. Asumsi masyarakat, apapun produk zaman orde baru dinilai jelek dan harus segera di buang. Maka itulah sebabnya dalam sektor konstruksi pembenahan atas nama reformasi  di  laksanakan.  Regulasi  mengenai  jasa  konstruksi  baru  di  buat  dan  disahkan tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang yang di sahkan ini adalah Undang-Undang No. 18 tahun 1999  tentang  Jasa  Konstruksi,  atau  apa  yang  di  sebut  sebagai  UUJK.  Beberapa  Ahli konstruksi  mengatakan  bahwa  Undang-undang  ini  masih  banyak  kekurangannya,  karena belum  mencakupi  semua  masyarakat  di  jasa  konstruksi,  dan  lebih  menonjolkan  fungsi  PU. Sejak  UUJK  ini  diundangkan  sudah  banyak  dilema  dan  kontroversi  yang  secara  politis dikatakan  banyak  lubang-lubang  kepentingan  yang  di  akomodasi.  Oleh  karena  itu  terdapat juga pertanyaan dari beberapa ahli yaitu  arah hukum konstruksi itu perlu dipertanyakan dan mau di bawa kemana. Terutama dalam menghadapi globalisasi konstruksi dan pasar bebas.

## Politik Hukum Dibidang Konstruksi Dalam Menghadapi  Globalisasi Konstruksi
Secara  terminologi,  pengertian  politik  hukum  dapat  dikaji  dari  dua  model  pendekatan. Pertama, politik hukum dipahami dengan pendekatan kata politik dan hukum ( divergen ), lalu menggabungkan kedua istilah tersebut ( konvergen ). Kedua, pendekatan langsung sebagai satu kesatuan  yang  mengandung  makna  dari  kebijaksanaan  hukum,  pembentukan  hukum  dan penegakan hukum.
9 Agus  Kartasasmita, Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  menurut  Palaku  Usaha, Jakarta,  BANI,  2006, hlm. 16.
Studi  politik  hukum  menurut  Bintan  Regen  Siragih,  adalah  hukum  positif. 10 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, hukum positif sebagai sistem atau tatanan hukum dan asas-asas  berdasarkan  keadilan  yang  mengatur  kehidupan  manusia  di  dalam  masyarakat. 11 Sudikno  Mertokusumo  adalah  hukum  yang  berlaku  sekarang  di  suatu  tempat  atau  negara. 12 Menurut  Sunaryati  Hartono,  Hukum  positif  adalah  hukum  tertulis  (peraturan  perundang- undangan),  hukum  tidak  tertulis  (hukum  kebiasaan  yang  dipegang  teguh  oleh  masyarakat setempat) dan yurisprudensi. 13
Beranjak  dari  pemikiran  para  ahli  tersebut  diatas,  disimpulkan  bahwa  politik  hukum adalah  proses  pembentukan  dan  pelaksanaan  sistem  atau  tatanan  hukum  yang  mengatur kehidupan  masyarakat  dalam  negara  secara  nasional.  Mulai  dari  pembentukan  peraturan perundang-undangan  ( legal  substance ),  penguatan  penegak  hukum  dan  sarana  penegakan hukum ( legal structure ) dan pembangunan budaya ( legal culture ). 14
E. Utrecht  memaparkan  bahwa (ilmu) politik hukum  adalah suatu  ilmu  normatif yaitu suatu ilmu yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada. Bagian dari politik hukum adalah perundang-undangan, penyelenggaraan dan pengadilan. 15
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto  mengatakan  politik  hukum  mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. 16
Kemudian  Prof.  Gde  Pantja  Atsawa  menyatakan  bahwa  Berkaitan  dengan  politik hukum di Indonesia ada beberapa hal yang mempengaruhi politik hukum suatu negara yaitu : 17 Tingkat  kemajuan masyarakat  suatu  negara, Susunan masyarakatnya, Konfigurasi  politik atau  sistem  politik  yang  berlaku  dan  Perkembangan  masyarakat  global  (masyarakat internasional).
Oleh  karena  itu  terkait  dengan  politik  hukum  konstruksi  ini  jika  di  lihat  dari  tingkat kemajuan  masyarakat  Indonesia,  maka  masyarakat  Indonesia    terbagi  menjadi  dua  yaitu apakah  agraris  atau  industri.  Pada  saat  ini  indonesia  tidak  lagi  murni  sebagai  bangsa  yang agraris. Melihat dari rencana pemerintahan yang cukup lengkap di bidang sarana-dan prasara, maka  pada  saat  ini  Indonesia  memasuki  masyarakat  di  bidang  industri.  Sehingga  perlu  di akomodir  hal-hal  yang  akan  berkaitan  dengan  pengadaan  jasa  konstruksi  saat  ini  misalnya mengenai tehnik pelaksanaan pekerjaanya karena hal ini terkait dengan skill dari arsitek dan pelaksana  pekerjaannya,  hak  kekayaan  intelektual  yang  terkait  dengan  pembangunan  , mengenai  IT  juga  perlu  untuk  di  atur,  apakah  langsung  di  transfer  ke  pada  pihak  yang memberikan jasa konstruksi atau tetap menjadi milik pelaksana pekerjaan.
Selanjutnya dalam menyusun sebuah sistem perundang-undangan konstruksi yang baru, maka  susunan  masyarakat  di  bidang  konstruksi  ini  perlu  di  telaah  ulang.  Jika  dilihat  dari perkembangan  yang  terjadi,  maka  masyarakat  jasa  konstruksi  bukanlah  masyakarat  yang homogen, namun  masyarakat  yang heterogen. Banyak pihak yang terlibat  yaitu pemerintah,
10 Bintan Regen Saragih, Politik Hukum (Bandung: Utomo, 2006).
11 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta,  “ Pengantar  ilmu  hukum:  suatu  pengenalan  pertama  ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, Buku  I“ , Bandung : Alumni , 2000, hlm  5.
12 Sudikno Mertokusumo , Mengenal hukum (suatu pengantar), Yogyakarta:liberty,2005, hlm.128.
13 Sunarjati  Hartono, Peranan  Peradilan  Dalam  Rangka  Pembinaan  Dan  Pembaharuan  Hukum  Nasional , Bandung :Bina cipta,  1975, hlm.10.
14 Lawrence M Friedman, “ Law System ” (New York:  American Law, w.w. Norton and company,1984, hlm. 7.
15 E. Utrecht, Pengantar dalam hukum Indonesia,Tjetakan Ketiga, Djakarta : Buku Indonesia :  N.V. Penerbitan dan balai,1956, hlm. 63.
16 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal  Kaidah  Hukum ,  Bandung:  Citra  aditya  bhakti,1993, hlm.3.
17 I Gde Pantja Atsawa, Faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia , Bandung : Unpad Press 2015, hlm.4.
BUMN,  Perusahaan  swasta  dan  perusahaan  asing.    Masyakarat  yang  terlibat  dalam  jasa konstruksi yang dimaksud dengan masyarakat jasa konstruksi adalah pengguna jasa baik itu pemerintah maupun swasta, penyedia jasa baik itu BUMN atau pihak swasta, Arsitek, Sipil, mekanisk,  Elektrik,  Tata  Lingkungan,  Buruh/Perusahaan  Outsourching  dan  masyarakat umum yang berkaitan dengan masalah konstruksi.
Dalam  kurun  waktu  lima  tahun  yaitu  tahun  2010  sampai  2015,  jumlah  Badan  Usaha Jasa  Konstruksi  (BUJK)  asing  yang  ada  di  Indonesia  meningkat  sebesar  50%,  dari  195 menjadi  295  perusahaan. 18 Dengan  sedikitnya  jumlah  BUJK  dan  banyaknya  pembangunan yang  akan  dilaksanakan  oleh  Indonesia  maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu  di  perhatikan dalam  pembuatan  Undang-undang  dimasa  yang  akan  datang  terkait  dengan  masyarakat umum dan masyarakat  jasa konstruksi ini. Politik hukum  kedepannya harus memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing masyarakat jasa konstruksi ini.
Dikarenakan masyarakat konstruksi ini adalah masyarakat yang heterogen, maka perlu adanya  unifikasi    yang  disebut  dengan  sistem  hukum  konstruksi  nasional.  Maksud  dari unifikasi hukum disini adalah dengan memasukkan kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat konstruksi  nasional  dan  internasional,  seperti  yang  tercantum  dalam  FIDIC,  JCT,  AIA  dan SIA,  Namun  tetap  sesuai  dengan  Nilai-nilai  yang  ada  pada  bangsa  Indonesia  yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
Di  Indonesia,  berdasarkan  konfigurasi  politik  yang  berlaku  maka  Indonesia  adalah sebuah  negara  yang  demokratis.    Maka  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan yang  baru  terkait  denga  jasa  konstruksi  perlu  dilaksanakan  partisipasi  publik  agar  timbul politik  hukum  yang  responsif,  dan  hukum  yang  dihasilkan  juga  sesuai  dengan  cita-cita masyakat Indonesia, memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. 19
Kemudian  melihat  pada  perkembangan  masyarakat  global  atau  masyarakat internasional, maka  pengaruh global, politik hukum (sekarang dan dimasa yang akan datang) harus memperhatikan pengaruh global ini. Dalam konteks global, politik hukum tidak dapat semata-mata  melindungi  kepentingan  nasional,  tetapi  juga  harus  melindungi  kepentingan lintas  negara.  Politik  hukum  mengenai  hak  cipta,  patend  dan  merek  tidak  terlepas  dari kepentingan hak-hak tersebut yang dimiliki oleh orang asing.
Sebagai  dampak keikutsertaan  Indonesia dalam  perjanjian GATS (General  Agreement on Trade of Sevices) -WTO (World Trade Organization) hasil dari pertemuan Uruguay 1994 (Uruguay Round) dan telah diratifikasi oleh parlemen, persaingan global tidak dapat dihindari lagi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  Tim  Pengembangan  Industri Konstruksi  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  Nasional  (LPJKN)  pada  bulan  Juni 2004  yang  melibatkan  para  pelaku  industri,  dilanjutkan  dengan  penelitian  oleh  Agung Budiwibowo  pada  saat  ini  industri  konstruksi  nasional  belum  siap  benar  untuk  menghadapi perdagangan bebas. 20
Keikutsertaan  Indonesia  dalam  MEA  serta  globalisasi  konstruksi  2020  harus  disikapi dengan  tepat  bagaimana  memanfaatkan  segi-segi  positifnya  dan  meminimalkan  dampak buruknya  bagi  kepentingan  Industri  konstruksi  nasional.  Dengan  pengalaman  melaksanakan berbagai  proyek  di  tanah  air  industri  konstruksi  telah  memberikan  sumbangan  yang  sangat berarti  bagi  ekonomi  nasional.  Sektor  industri  yang  sehat  dan  efisien  akan  berdampak  dua
18 Jumlah investor asing selalu di update melalui investor daily, <http://www.pu.go.id/guntingan/view_old/3731> (diakses pada 14 April 2015)
19 Bagir  Manan, Politik  Perundang-Undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi  Liberalisasi  Perekonomian, Seminar Nasional Tentang Sosialisasi UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lampung, 1996).
20 Budi Wibowo, Kesiapan Jasa Konstruksi di Era Globalisasi , Tri Tunggal, Malang, 2007, hlm.39.
arah  yakni  mendukung  daya  saing  industri  yang  lain  dan  meningkatkan  daya  saing  industri konstruksi  itu  sendiri.  Akan  tetapi  kelemahannya  dalam  kenyataannya  Indonesia  masih kekurangan  tenaga  terampil  dan  profesional  dan  sistem  pembinaan  keahlian  yang  belum tertata rapi, struktur industri, efisiensi usaha dan pemerintahan, pengelolaan usaha konstruksi memerlukan  perbaikan  yang  sungguh-sungguh  dari  berbagai  pihak  akan  menghambat pertumbuhan industri konstruksi.
Kemudian berkaitan dengan Sistem hukum nasional menurut Sunaryati Hartono adalah sejumlah  unsur  yang  saling  berkaitan  dan  pengaruh-mempengaruhi,  lagi  pula  terikat  pada satu  atau  beberapa  asas  tertentu,  maka  sistem  hukumpun  terdiri  dari  sejumlah  unsur  atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus di ciptakan. 21 Di Indonesia, Jika berbicara tentang hukum, maka fikiran kita langsung menuju kepada Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Padahal sebenarnya hukum mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari lebih banyak komponen atau unsur yang  lain,  seperti  misalnya  filsafat  hukum,  sumber  hukum,  kaedah  hukum,  yurisprudensi, hukum  kebiasaan,  penegakan  hukum,  pelayanan  hukum,  profesi  hukum,  lembaga  hukum  , pendidikan  hukum,  dan  perilaku  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Semua  itulah  yang membangun  sistem  hukum  yaitu  hubungan  dan  kaitan  pengaruh  mempengaruhi  satu  sama lain dari unsur yang disebut tadi.
Sejalan dengan tujuan pembangunan sistem hukum nasional di bidang konstruksi maka setidaknya ada tiga sendi pokok sebagai arahan politik perundang-undangan yaitu :
1. Jadi  Undang-undang di  Bidang Jasa Konstruksi haruslah harus berisi  dan sekaligus instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia  yang  merupakan  tujuan  dan  cita-cita  masyarakat  Indonesia.  Semua Pengaturan dalam perundang-undangan ini harus mengarah kepada tujuan tersebut.
2. Berkenaan  dengan  perundang-undangan  di  bidang  jasa  konstruksi  harus  berisikan dan sekaligus sebagai instrumen mewujudkan masyrakat indonesia yang demokratis dan mandiri. Memang dengan masuknya globalisasi di bidang konstruksi tahun 2020 dan  MEA    serta  melihat  realita  rencana  pemerintah,  maka  perlu  diantisipasi  agar Pelaksana  jasa  konstruksi  di  Indonesia  tidak  ketergantungan  dengan  pihak  asing. Badan  usaha  asing  yang  terlibat  dalam  jasa  konstruksi  harus  memiliki  posisi  yang sama dengan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) di Indonesia. Transfer skill dan IT dibidang  konstruksi  wajib  untuk  di  atur  sebaik  mungkin,  sehingga  kedepannya BUJK Indonesia mampu mandiri dan lebih jauh lagi memegang peranan penting di negara lain.
3. Hukum  perundang-undangan  jasa  konstruksi    harus  berisi  dan  sekaligus  sebagai instrument penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi.
Menurut  Lawrence  M  Friedmanm  terdapat  3  unsur  dari  sebuah  sistem  hukum,  yaitu legal substance (substansi hukum), legal culture (struktur hukum) dan legal culture (budaya hukum). 22 Akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Legal substance
Yang di maksud dengan legal subtance disini  mencakup hal-hal seperti berbagai aturan formal, aturan-aturan yang hidup dab kenyataan masyarakat ( living law) dan berbagai produk yang  timbul  dari  penerapan  sebuah  hukum.  Melihat  Perkembangan  sektor  konstruksi  di
21 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991).
22 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum, Perfektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2013).
Indonesia  sebenarnya  sangat  menggembirakan.  Selama  6  (enam)  tahun  terakhir,  tercatat pertumbuhannya  telah  mencapai  6%  pertahun.  Namun  dunia  jasa  kontruksi  Indonesia  tidak boleh  berpuas  hati  denganperkembangan  tesebut.  Tantangan  pasar  bebas  perdagangan  jasa konstruksitentunya membutuhkan penguatan-penguatan daya saing pasar jasa konstruksidomestik,  yang  dengan  demikian  dibutuhkan  persiapan-persiapan  terhadap pasarkonstruksi domestik agar dapat bersaing dengan pelaku asing yang kini mudah masuk. Untuk  mendukung  perkembangan  sektor  ini,  pemerintah  telah  memberlakukan  berbagai kebijakan  disektor  jasa  konstruksi,  diantaranya  adalah  melalui  Revisi  Undang-Undang  Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang yang lama
Secara umum, adanya regulasi di sektor jasa konstruksi bertujuan untuk :
(i)  memberikan  arah  pertumbuhan  dan  perkembanganjasa  konstruksi  untuk mewujudkan  struktur  usaha  yang   kokoh,  andal,  berdayasaing  tinggi,  dan  hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
(ii)  mewujudkan  tertib  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  yang  menjamin kesetaraan  kedudukanantara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  hak  dan kewajiban,  sertameningkatkan  kepatahan  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yangberlaku;
(iii) mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasakonstruksi.
Namun  dalam  menghadapi  tantangan  persaingan  internasional,  nampaknya  regulasi- regulasi  ini  membutuhkan  penyempurnaan,  khususnya  terkait  upaya  penguatan  daya  saing jasakonstruksi Indonesia agar dapat bersaing di tingkat internasional. Dalam hal ini, regulasi- regulasi  yang  mampu  menstimulasi  pertumbuhan  konstruksi  Indonesiayang  kokoh  dan berdayasaing  tinggi,  baik  dari  sisi  kualitas  maupun  kuantitasnyadibutuhkan  agar  mampu menjawab dan merespon tantangan perkembangan yang terjadi.
Dengan adanya beberapa sikap skeptis dari Undang-undang No.18/1999 memunculkan banyak  Peraturan  Pemerintah  (PP),  dan  beberapa  aturan  lainnya  seperti  PP  No.28/2000 tentang  Usaha  dan  Peran  masyarakat  Jasa  Konstruksi,    PP  No.29/2000  tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan PP No.30/2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. PP. No.70/2010  tentang  Pengadaan  barang  dan  Jasa.  Peraturan  pemerintah  ini,  mengiringi Undang-undang yang baru juga perlu untuk disempurnakan.
Melalui  penyempurnaan  regulasi,  diharapkan  para  pelaku  jasa  konstruksi  memiliki kapasitas, kompetensi, dan daya saing, sehingga para pelaku tersebut mampu memproses jasa konstruksi yang efisien, produktif, kreatif, inovatif, dan menghasilkan konstruksi berkualitas bermanfaat  dan  berkelanjutan,  dan  padagilirannya  akan  memicu  pertumbuhan  ekonomi nasional dan kesejahteraan bangsa.
Perkembangan  terakhir  menunjukkan  bahwa  industri  konstruksi  nasional  sedang menghadapi  suatu  tuntutan  dan  tekanan  yang  semakin  besar.  Globalisasi  ekonomi  dan keuangan  duniatelah  mendorong  tuntutan  kerja  sama  regional  dan  global  yang  semakin meningkat,melalui  skema-skema  liberalisasi  perdagangan  jasa  konstruksi  seperti  GATS– WTO dan MEA. 23
Apabila  tidak  dilakukan  penataan  kelembagaan  dan  pengembangan  terhadap   usaha, tenaga kerja dan iklim usaha jasa konstruksi secara menyeluruh, maka gelombang globalisasi dengan  paket  liberalisasi  perdagangan  jasa  konstruksi  akan  membuat  Indonesia  semakin tinggi ketergantungannya terhadap pihak asing
23 Keith Pickavance, Construction Law and management , London, Informa, 2000, hlm. 37.
Walaupun  terdapat  beberapa  aturan  tambahan  tentang  usaha  jasa  konstruksi,  namun beberapa  hal  masih  perlu  untuk  mendapatkan  perhatian  dan  perlu  disempurnakan. Diantaranya adalah: 24
1) Cakupan  Kegiatan  Jasa  Konstruksi.  Hanya  mengatur  3  (tiga)  kegiatan  Jasa Konstruksi  (Perencanaan,  Pelaksanaan  dan  Pengawasan)  padahal  kegiatan jasakonstruksi  mencakup  layanan  yang  lebih  luas  sehingga  diperlukan  pengaturan konstruksi  yg  lebih  luas  dari  jenis  pengelompokkan  jasa  yang  ada  saat  ini.  Ada kerancuan  pengertian  konstruksi  sebagai  proses  dan  produk,  konstruksi   saat inidiartikan  hanya  terkait  Arsitektural,  Sipil,  Mekanikal,  Elektrikal,  dan  Tata lingkungan(ASMET), padahal masih banyak diluar ASMET yang belum tercakup.
2) Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi.  Praktek  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  belum menggambarkan  posisi  yang  setara  antarapara  pihak  (penyedia  dan  pengguna  jasa) dalam hak dan kewajibannya.  Belum adanya standar kontrak dan sub kontrak yang diimplementasi  untuk  menjamin  kesetaraanantara  pengguna  dan  penyedia  jasa. Standar teknis sudah banyak diterbitkan, namun pertanggungjawaban pelaksanaannya masih dipertanyakan.
3) Belum  adanya  ketentuanyang  mengatur  mengenai  kewajiban  penyedia  jasa  dan subpenyedia jasa untuk memenuhi persyaratan izin usaha serta memiliki tenaga ahli dan tenaga terampilyang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4) Dalam  hal  tanggung  jawab  profesional,  tertib  usaha  jasa  konstruksi  belum sepenuhnya terbentuk.
5) Standarisasi  dan  Klasifikasi  Bidang  Usaha.  Daya  saing,  profesionalisme,  dan kesetaraan  (nasional  dan  internasional)  di  bidang  jasakonstruksi  selama  ini  belum terwujud, sehingga perlu mengikuti standarisasi dan klasifikasi yang berlaku secara internasional. Pengklasifikasian bidang usaha berdasarkan produk konstruksi seperti jasa  konstruksi  gedung,  jasakonstruksi  bangunan  sipil,  dan  jasa  konstruksi  khusus, belum  terwujud.  Karenabelum  diaturnya  layanan  jasa  konstruksi  berdasarkan klasifikasi  produk  (CentralProduct  Classification/CPC).  Dengan   penerapan  CPC maka playing field akan lebih luas dan beragam,  serta dapat meningkatkan peluang usaha,  lapangan  kerjadan  penyerapan  tenaga  kerja,  serta  memudahkan  penyetaraan dengan  klasifikasiNegara  lain  karena  pengklasifikasian  ini  sudah  digunakan  oleh banyak Negara.
6) Badan Usaha Asing. Belum ada pengaturan bagi perseorangan asing, mengenai jenis dan kriteria pekerjaankonstruksi yang dapat/tidak dapat dilakukan.  Undang-Undang perlu    mengatur  secara  khusus  mengenai  badan  usaha  asing  yang  akan  melakukan usahajasa konstruksi di wilayah Indonesia.
7) Pengikatan  Pekerjaan  Konstruksi.  Dalam  undang-undang  tidak  ada  pembedaan antara proses pengikatan bagi pekerjaan konstruksi yang merupakan pekerjaan yang didanai  dengan  keuangan  negara  denganpekerjaan  swasta,  terkait  pemilihan penyedia  jasa  harus  melalui  prosespelelangan.  Proses  pengikatan  jasa  konstruksi ( procurement )  belum  sepenuhnya  transparan,  adil  danakuntabel  (masih  banyak ditemui  kasus  pengaturan  dan  premanisme  pengadaan).  Dalam  rangka  memberikan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalampengikatan  pekerjaan konstruksi,  belum  ada  pengaturan  mengenai  syarat  minimumkontrak  antara  lain: kewajiban jaminan pembayaran dari pengguna jasa;
24 Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia .
8) Kegagalan  pekerjaan  konstruksi  dan  kegagalan  bangunan  yang  memuat  ketentuan tentangkewajiban  penyedia  jasa  dan/atau  pengguna  jasa  atas  kegagalan pekerjaankonstruksi dan kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban  kegagalanbangunan;  dan  perlindungan  terhadap  pihak  ketiga selain para pihak dan pekerja, yang memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan  konstruksi  yang  menimbulkan  kerugian  atau  menyebabkan  kecelakaan dan/atau  kematian  orang-orang  di  luartenaga  kerja.  Undang-undangini  lebih menekankan kepada aspek kegagalan bangunan setelah hasil pekerjaandiserahterimakan,  namun  belum  mencakup  kegagalan  dalam  proses penyelenggaraanpekerjaan  konstruksi  (perlu  sinkronisasi  dengan  Undang-Undang No. 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung).
b. Legal Structure
Pengaturan  mengenai  kelembagaan  belum  secara  tegas  menggambarkan  tujuan pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga peran unsur-unsur (pemerintah,  asosiasi  perusahaan,  asosiasi  profesi,  pakar,  dan  perguruantinggi)  dalam lembaga  belum  jelas  dan  tujuan  independensi  serta  kemandirian  belum  tercapai,  seperti tumpang  tindihnya  kewenangan  dalam  menetapkanregistrasi,  kualifikasi,  sertifikasi ketrampilan  dan  keahlian  kerja.Ketatalembagaansaat  ini  belum  mendukung  terlaksananya kelembagaan  dengan  baik  sehingga  hubunganLPJKN  dan  kelembagaan/  instansi  di Pemerintah  maupun  hubungan  LPJKN  dengan  LPJKD  tidak  harmonis.  Pemerintah  melalui Undang-Undang ini terkesan memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Dalam  undang-undang  yang  ada  masih    terdapat  tumpang  tindih  kewenangan pembinaan  antara  pemerintah  dengan  lembaga  (masyarakat  jasa  konstruksi).    Berkenaan dengan  Evaluasi  dan  Pengawasan  Undang-Undangbelum  mengatur  perangkat  evaluasi  yang terukur melalui prosedur pengawasan yangjelas terhadap pihak dan kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan. Oleh karena itu perlu diatur lebih lanjut  mengenai  pengawasan kegiatan jasa konstruksi.
Karena  industri  konstruksi  memberikan  konstribusi  yang  cukup  besar  dalam meningkatkan  kemakmuran  maka  seharusnya  menjadi vested  interest bagi  pemerintah  dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) untuk memastikan kekuatan dan daya saing industri konstruksi naional. Pemerintah sebagai pengguna, pengatur, dan partner, pemerintah  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  untuk  mengarahkan  masa  depan  industri konstruksi  dengan  menciptakan  lingkungan  usaha  yang  sehat  dan  menunjang  kegiatan industri konstruksi guna mempercepat tercapainya tujuan nasional. 25
Pendanaan  Pendanaan  adalah  masalah  besar  yang  dihadapi  bagi  perumbuhan  industri konstruksi  apalagi  bila  ingin  memperoleh  kesempatan  dalam  pasar  global.  Dalam  hal  ini pemerintah  hendaknya  dapat  memfasilitasi  setidaknya  untuk  mendapatkan  dukungan  dana dari lembaga-lembaga internasional seperti ADB, IBRD dan pendanaan lain melalui financial engineering yang kreatif.
Pemerintah  dan  LPJKN  hendaknya  membantu  untuk  membuka  akses  pasar  global, dengan  kebijakan  hubungan  bilateral  ketika  WTO  belum  berlaku  secara  penuh.  Menata Persaingan  Yang  Sehat  Pemerintah  harus  mempromosikan  persaingan  yang  sehat,  tanpa adanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan persaingan yang tidak sehat lainnya.
Strategi  Teknologi  dan  Penelitian  Pengembangan  Usaha-usaha  dalam  pengembangan
25 Muchtar  Effendi  Harahap,  “RUU  Jasa  Konstruksi  Dan  Hal-Hal  Yang  Terkait  Di  Dalamnya,” Buletin_Konstruksi , n.d.
teknologi hendaknya dikoordinasikan dengan baik antara perusahaan, pemerintah, perguruan tinggi,  salah  satunya  misalnya  data  bank  pengembangan  teknologi  konstruksi  agar  tidak terjadi overlap ,  duplikasi  dan  area  yang  tertinggal  sehingga  dana  pengembangan  teknologi dapat digunakan secara efektif dan efisien, selain itu pemerintah harus menetapkan kebijakan mempermudah  penyebaran  penerapan  dan  pengembangan  teknologi,  misalnya  dengan kebijakan  insentif, preferential  contracting  (affirmative  action) ,  sistem  evaluasi  pemenang tender  dengan  nilai  terbaik  bukan  penawaran  terendah. 26 Penataan  profesional  Di  bidang Konstruksi  Penataan  klasifikasi  dan  sertifikasi  serta  peningkatan  kompetensi  dari  para profesional  dan  pekerja  konstruksi  dalam  hal  ini  pemerintah  dan  LPJKN  hendaknya  segera membuat  pengaturan  yang  jelas  dan  transparan.  Dan  memperoleh  pengakuan  internasional dengan  menandatangani Mutual  Recognition  Agreement (MRA).  Penanaman  Modal  dan Privatisasi  Masalah  privatisasi  hendaknya  juga  menjadi  fokus  perhatian  dari  pemerintah sehingga laju pembangunan dapat meningkat tanpa melupakan perlunya kestabilan hubungan sosial,  dengan  mengusahakan  partisipasi  kontraktor  nasional  secara  maksimal  melalui program affirmative action yang legal.

## c. Legal culture
Budaya  hukum  disini  maksudnya  adalah  bagaimana  persepsi  dan  apresiasi  terhadap hukum jasa konstruksi.  Pada saat ini, persepsi masyarakat terhadap peraturan jasa konstruksi masih  belum  memuaskan.    Melihat  pada  sejarah  pembentukan  Undang-  jasa  konstruksi seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa  pada  masa  pembangunan  berlangsung  selama kurang lebih 30 tahun yaitu tahun 1967-1997 kontrak konstruksi yang dibuat tidak mengacu pada  acuan/landasan  hukum  yang  baku,  Salah-satunya  yang  menjadi  acuan  adalah  syarat- syarat umum kontrak (AV41).
Kemudian  selain  penggunaan  AV41  beberapa  pihak  juga  melandaskan  kontrak  yang mereka buat mengenai kontrak proyek konstruksi ini berdasarkan pada  Pasal 1338 dan 1601 KUH-Perdata  Indonesia  yang  mana  kontrak  proyek  konstruksi  termasuk  perjanjian  untuk melakukan  pekerjaan  yang  isinya  diatur  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Umumnya  isi  kontrak  konstruksi  ini  memuat tiga  hal  yaitu  scope  pekerjaan  yang  akan  dilakukan,  besar  biaya  pengerjaan,  serta  jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam kurun waktu tersebut posisi penyedia jasa hampir selalu lebih lemah dibandingkan dengan posisi penyedia jasa. Penyedia jasa harus selalu menyetujui draft kontrak yang dibuat oleh pengguna jasa karena pengguna jasa menempatkan posisinya lebih  tinggi  dari  penyedia  jasa.  Hal  ini  yang  dikemudian  hari  membawa  dampak  terjadinya klaim-klaim dan sengketa antara para pihak yang terlibat dalam jasa kontruksi tersebut yang tentunya  akan  menghambat  pembangunan  itu  sendiri.  Sehingga  pada  tahun  1999 diundangkan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berlaku pada tahun 2000 kontrak konstruksi yang berlaku di  Indonesia didasarkan pada Undang-undang ini dan pada saat  ini  terdapat  Undang-Undang  yang  baru  yaitu  Undang-Undang  No.02  tahun  2017. Diharapkan  dengan  adanya  undang-undang  mengenai  jasa  konstruksi  yang  baru  ini  dapat mengantisipasi  keterlibatan  Indonesia  pada    MEA  dan  Globalisasi  Konstruksi  2020  dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia
26 Gusti  Agung  Ayu  Istri  Lestari,  “Kontrak  Konstruksi  Indonesia  Dan  Kontrak  Konstruksi  Internasional,” Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram (2015).

## Kerjasama Regional dan Global di Bidang Jasa Konstruksi
Pasca  Covid  19  Pandemi  perhatian  semua  organisasi  internasional  tertuju  bagaimana pemulihan di berbagai sektor terjadi. Diantara lembaga yang konsen terhadap hal ini adalah MDBs ( Multilateral development banks and regional cooperation and integration ) dengan 5 leading organisasinya yaitu :
a. the Asian Development Bank (ADB),
b. the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB),
c. the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
d. the Islamic Development Bank (IsDB),
e. and  the World  Bank  Group —digunakan Regional  Cooperation  And  Integration (RCI)
Bersama-sama  mengatasi  pandemi  diantara  keanggotaannya  di  daerah  asia  dan  pasific. Kolaborasi  dari MDBs ini  adalah bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi yang terjadi, dalam laporan 2 tahunanny menyatakan bahwa :
“ In  response  to  the  pandemic,  countries  and  areas  quickly  rallied  through  RCI platforms. 1 They maintained health services and tracked and controlled infection, kept essential goods flowing across borders, protected their people’s welfare, and ensured fiscal  stability.  Transitioning  from  emergency  measures,  the  subregions  harnessed digital  technologies  to  strengthen  public  health  and  harmonize  trade  procedures. Countries rolled out vaccines to keep their populations safe and reopen their borders. RCI  encompasses  various  dimensions  of  sustainable  and  inclusive  development:  (i) promoting  trade  and  investment,  (ii)  building  connectivity  infrastructure,  (iii) improving people’s mobility, (iv) strengthening provision of regional public goods, and (v) supporting the institutional basis for cross-border policy cooperation .” 27
Pembangunan infrastruktur masuk di point ke 2 dari MDBs target, dimana dibutuhkan kerjasama negara-negara dalam pemulihan keadaan pasca pandemi dibindang pembangunan konstruksi. Untuk itu, maka sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal,  UU  No  25  Tahun  2007,  dimungkinkan  kerjasama  seperti  ini,  dimana pemodal  asing  yang  ingin  investasi  di  Indonesia  harus  mendirikan  perusahaan  atau  badan hukum  Indonesia  berbentuk  Perusahaan  Terbatas  (PT)  dan  berkedudukan  di  Indonesia, kecuali ditentukan lain  oleh undang-undang. Terkhusus  bagi  Penanam  Modal  Asing (PMA) yang  akan  melakukan  investasi  di  bidang  jasa  konstruksi,  maka  ada  aturan  tambahan  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Adapun aturan tersebut adalah bawah Penanam Modal Asing  wajib :
1. Membuka  Kantor  Perwakilan  ( Representative  Office )  BUJKA  (Badan  Usaha  Jasa Konstruksi Asing) di Indonesia; UU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 32, mengamanatkan bahwa  kantor  perwakilan  BUJKA  diwajibkan  untuk  menempatkan  warga  negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan. Dengan kata lain, Chief Of Representative dari Kantor Perwakilan BUJKA haruslah warga negara Indonesia
2. Badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  melalui  kerjasama  modal  dengan  badan usaha jasa konstruksi nasional (BUJK PMA).
Selanjutnya bagian jasa konstruksi yang bisa digarap oleh Kantor Perwakilan BUJKA maupun BUJK dibatasi hanya proyek-proyek yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Berisiko besar :
27 Regional Cooperation and Integration in Asia and the Pacific: Responding to the COVID-19 Pandemic and “Building Back Better” (Isdb.org) , 2022.
2. Berteknologi  tinggi;  dan/atau mencakup  pekerjaan  konstruksi  yg  pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi. 28
3. Berbiaya besar :
Lebih lanjut, terkait dengan perwakilan BUJKA ini maka diwajibkan juga untuk:
a. membentuk  kerja  sama  operasi  dengan  badan  usaha  Jasa  Konstruksi  nasional berkualifikasi  besar  yang  memiliki  Izin  Usaha  dengan  kualifikasi  besar  dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
b. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
c. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
d. memiliki  teknologi  tinggi,  mutakhir,  efisien,  berwawasan  lingkungan,  serta memperhatikan kearifan lokal;
e. melaksanakan proses alih teknologi; dan
f. melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus Izin Kantor Perwakilan BUJKA di BKPM  dapat  dilihat  dalam  Lampiran  I  Perka  BKPM  No  15  Tahun  2015.  Izin  perwakilan BUJKA akan diterbitkan selambat-lambatnya dua hari kerja sejak pemohonan diterima secara lengkap dan benar. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
Perkembangan  terakhir  tentang  kerjasama  pembangunan  di  Indonesia  adalah  dengan dibangunnya  ibukota  baru  Indonesia  di  kalimantan,  negara  bekerjasama  dengan  berbagai negara dan organisasi internasional, diantaranya adalah JOIN ( Japan Overseas Infrastructure Investment  Corporation  for  Transport  and  Urban  Development).  Kerjasama  pembangunan ini  adalah  untuk  membuat  smart  city  di  IKN  yang  baru  dengan  s umber  daya  energi berkelanjutan  dan  infrastruktur  digital  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan perkotaan  modern  dan  kota  pintar.  Bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  tentu  harus memperhatikan  kepentingan  dari  kedua  belah  pihak.  Meskipun  sebenarnya  Indonesia  telah memiliki pengalaman terdahap kerjasama seperti  ini dengan perusahaan asing  dr Jepang ini misalnya Saat ini JOIN mengoperasikan 7 proyek di Indonesia dengan nilai total sekitar JPY 28,6 miliar (USD 62,3 juta). Proyek tersebut diantaranya yaitu Proyek Jalan Tol Brownfield di  Jakarta  dan  Sulawesi  Selatan,  Proyek  Urban  Devt  Plaza  Indonesia  di  Jakarta,  Proyek Pembangunan  Perkotaan  Mega  Kuningan  Jakarta,  Proyek  Pengembangan  Perkotaan  Sakura Garden  City (Jakarta  Tenggara  Ibukota),  Proyek  Pembangunan  Perkotaan  Jakarta  Garden City, Proyek Gudang Cold Storage di Bekasi, dan Proyek Pengembangan Perkotaan Mixed- use BSD  City  di  Banten.  Tentunya  kerjasama  sangat  diperlukan  untuk  percepatan pembangunan,  transfer  pengetahuan  technologi  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  terampil. Namun Undang-Undang wajib mengcover kepentingan Indonesia, agar kerjasama seperti ini tidak  merugikan  kepentingan  Indonesia  kedepannya.  Isi  kerjasama  yang  dituangkan  dalam kontrak  kerjasama  pembangunan  harus  pula  dengan  jelas  memuat  hak  dan  kewajiban  para pihak.

## KESIMPULAN
Agar industri konstruksi nasional dapat bertahan dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global  perlu  dilakukan  langkah-langkah  kebijakan  berupa  perbaikan  atau  revisi    terhadap
28 Lazuardi Nurdin, Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko Dan Pengendalian (IBPRP) Dalam RK3K , 2022, 201808-CPD Ahli K3 Konstruksi-14-05-Identifikasi-Bahaya.pdf.pdf (pu.go.id).
kekurangan  peraturan  perudang-undangan  dan  best  practice  di  bidang  jasa  konstruksi.  Hal perlu  dilaksanakan  diantaranya  kebijakan  tentang  kompetensi  nasional  di  bidang  keahlian agar  bisa  bersaing  secara  global,  Kebijakan  mengenai  badan  kerja  sama  antar  pelaku, pendukung,  universitas  dan  memfungsikan  LPJKN  sebagai  lembaga  untuk  kolaborasi, pengembangan sumber daya, kemampuan, dan pemasaran. Diberlakukan kebijakan mengenai peningkatan  kemampuan  manajemen  bisnis  dan  manajemen  proyek  para  pelaku  jasa konstruksi  dan  Kebijakan  dalam  menegakkan  Governance  dan  persaingan  sehat  serta beberapa kebijakan lainnya terkait dengan best practice jasa konstruksi.
Deregulasi di bidang jasa konstruksi tetap diperlukan, dan meliputi beberapa hal yang dapat menghambat pelaksanaan jasa konstruksi itu sendiri. Beberapa permasalahan juga perlu untuk diteliti dan dikaji ulang berkaitan dengan  konteks pelaksanaan jasa konstruksi sendiri misalnya pelaksanaan pelelangan yang baik, bebas dari korupsi dan kolusi agar pelaksanaan jasa konstruksi bisa lebih profesional, Kriminalisasi di bidang jasa konstruksi terhadap PPK (Pejabat Pembuat Komitment) dan penyedia jasa perlu ditelaah ulang. Perlindungan terhadap PPK  selaku  wakil  dari  negara  dalam  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  di  bidang konstruksi perlu diatur lebih jelas dengan mempertimbangkan apakah sebuah kekeliruan yang dilakukan PPK  adalah kesalahan administratif dengan sanksi administratif, ataukah memang terdapat  pelanggaran  berat  yang  menjadikan  pidana  sebaga  sanksi  yang  bersifat  ultimum remedium.
Kekhawatiran-kekhawatiran  yang  berlebihan  akan  menyebabkan  pembangunan menjadi  terhambat  dan  berjalan  sangat  lambat.  Industri  konstruksi  nasional  di  masa  depan dapat tumbuh cepat dan bergairah bila ditetapkan kebijakan yang tepat dan secara konsisten dilaksanakan sesuai prioritasnya, kemungkinan sebaliknya terjadi bila tidak segera dilakukan tindakan yang sesuai.
Terkait dengan pembangunan itu sendiri maka Undang-Undang wajib mengatur kepentingan Indonesia, agar kerjasama antara indonesia dengan pihak asing  tidak merugikan kepentingan Indonesia  kedepannya.  Klaususla  yang  yang  termaktup  dalam  kontrak  kerjasama pembangunan harus pula dengan jelas memuat hak dan kewajiban para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Wibowo, Kesiapan Jasa Konstruksi di Era Globalisasi , Tri Tunggal, Malang, 2007.
Effisiensi Penyelenggaraan Konstruksi Untuk Menghasilkan Infrastruktur Yang Berkualitas , 2017. http://bpkonstruksi.pu.go.id/berita.php?halaman=detail&kode=957.
Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum, Perfektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusa Media, 2013.
Friedman, Lawrence M, “Law System” (New York:  American Law, w.w. Norton and company,1984Hansen, Seng. Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Harahap, Muchtar Effendi. “RUU Jasa Konstruksi Dan Hal-Hal Yang Terkait Di Dalamnya.” Buletin_Konstruksi , n.d.
Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional . Bandung: Alumni, 1991.
I Gde Pantja Atsawa, F aktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia ,

## Bandung : Unpad Press 2015
Kartiawan, Iwan. Wajah Jasa Konstruksi Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2010.
Keith Pickavance, Construction Law and management , London, Informa, 2000.
Lestari, Gusti Agung Ayu Istri. “Kontrak Konstruksi Indonesia Dan Kontrak Konstruksi Internasional.” Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram (2015).
Manan, Bagir. Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Seminar Nasional Tentang Sosialisasi UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas . Lampung, 1996.
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, “ Pengantar ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, Buku  I “, Bandung : Alumni , 2000
Nurdin, Lazuardi. Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko Dan Pengendalian (IBPRP) Dalam RK3K , 2022. 201808-CPD Ahli K3 Konstruksi-14-05-Identifikasi-Bahaya.pdf.pdf (pu.go.id).
Pranoto, Bambang. Jasa Konstruksi Di Indonesia . Semarang: UNIKA-Soegijapranata, 2005.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum , Bandung: Citra aditya bhakti, 1993.
Regional Cooperation and Integration in Asia and the Pacific: Responding to the COVID-19 Pandemic and “Building Back Better” (Isdb.org) , 2022.
Rencana Pembangunan-Infrastruktur 2015-2019 , n.d. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/560931.
Saragih, Bintan Regen. Politik Hukum . Bandung: Utomo, 2006.
Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum.” 42. Jakarta: UI Press, 2012.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum (suatu pengantar), Yogyakarta:liberty,2005.
Sunarjati Hartono, Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Nasional, Bandung :Bina cipta,  1975.
E. Utrecht, Pengantar dalam hukum Indonesia ,Tjetakan Ketiga, Djakarta : Buku Indonesia : N.V. Penerbitan dan balai,1956.
Yasin, Nazarkhan. Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.