DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3

## The Indonesian Journal of Health Promotion
Dzul Fahmi Afriyanto 1 *, Ella Nurlaella Hadi 2 , Meiriza Andarwati 3 , Risma Wardiani 4 , Queen Nazhofah 5 , Andi Muhammad Yusuf 6 , Devi Afni 7 1,3,4,5,6,7 Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
2 Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Kampus Baru Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia
*Korespondensi Penulis : dzulfahmiafriyanto@gmail.com

## ISSN 2597– 6052

## Abstract
Exclusive breastfeeding is very important to be given to babies because breastfeeding is one way to reduce maternal mortality (MMR) and infant mortality (IMR). Exclusive breastfeeding can reduce IMR and reduce 30,000 infant deaths in Indonesia and 10  million  infant  deaths  in  the  world.  The  role  of  Puskesmas  as  the  spearhead  of  health  services  in  the  implementation  of exclusive  breastfeeding  programs  is  very  important.  This  study  aims  to  analyze  the  policy  on  exclusive  breastfeeding  in  the working  area  of  the  District  X  Health  Center,  East  Jakarta.  This  study  uses  a  qualitative  method,  research  design  Rapid Assessment  Procedure  (RAP).  Data  were  collected  using  in-depth  interviews  (WM)  to  the  head  of  the  puskesmas,  nutrition program  holders,  MCH  program  holders,  and  posyandu  cadres.  In  addition,  it  is  carried  out  with  focus  group  discussions (FGD)  to  exclusively  breastfed  mothers  and  non-exclusive  breastfeeding  mothers.  Furthermore,  the  data  were  analyzed thematically. The results show that the communication element is still not optimal, especially from the socialization and receipt of information, while the  elements of resources, bureaucratic  structure, and disposition  have  been  implemented properly and integrated between all sectors, both internal and external
Keywords: Community Health Center; Exclusive Breastfeeding; Health Policy; Implementation

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

## Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan X Jakarta Timur
Policy Implementation Analysis on Exclusive Breastfeeding in Working Area X Community Health Center in East Jakarta

## Abstrak
ASI  Eksklusif  sangat  penting  untuk  diberikan  kepada  bayi  sebab  ASI  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menurunkan  angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pemberian ASI Eksklusif dapat menekan AKB dan mengurangi 30.000 kematian bayi di Indonesia serta 10 juta kematian bayi di dunia. Peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dalam  implementasi  program  pemberian  ASI  Eksklusif  menjadi  sangat  penting.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kebijakan  tentang  pemberian  ASI  eksklusif  di  wilayah  Kerja  Puskesmas  Kecamatan  X  Jakarta  Timur.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif,  disain  penelitian Rapid  Assesment  Procedure (RAP).  Data  dikumpulkan  dengan  metode wawancara  mendalam  (WM)  kepada  kepala  puskesmas,  pemegang  program  gizi,  pemegang  program  KIA,  dan  kader posyandu.  Selain  itu,  dilakukan  dengan  diskusi  kelompok  terarah  (DKT)  kepada  Ibu  ASI  Eksklusif  dan  Ibu  Tidak  ASI Eksklusif.  Selanjutnya  data  tersebut  dianalisis  secara  tematik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  unsur  komunikasi  masih belum optimal terutama dari sosialisasi dan penerimaan informasi, sedangkan untuk unsur sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi sudah diimplementasikan dengan baik dan terintegrasi antar semua sektor baik internal maupun eksternal.
Kata Kunci: ASI Eksklusif; Implementasi; Kebijakan Kesehatan; Puskesmas

## Research Articles
Open Access

## MPPKI (Februari, 2022) Vol. 5. No. 2

## PENDAHULUAN
Kesehatan  Ibu  dan  Anak  mendapat  perhatian  besar  dari  negara  di  dunia  sehingga  dimasukkan  ke  dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang harus dicapai pada tahun 2030 (1). SDG’s merupakan suatu rencana  aksi  global  yang  disepakati  oleh  para  pemimpin  dunia  termasuk  Indonesia  yang  berisi  17  tujuan  (2). Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN)  Tahun  2005–2025,  disebutkan  bahwa  sasaran  pembangunan  jangka  menengah  2020-2024  mempunyai kegiatan yang terkait dengan program kesehatan masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu (AKI), angka  kematian  bayi  (AKB),  penurunan  prevalensi stunting dan wasting pada  balita  (3).  Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan  Anak menyatakan bahwa  setiap anak berhak  atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya kesehatan anak sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan (4).
Upaya  kesehatan  anak  adalah  menjamin  kelangsungan  hidup  anak  melalui  upaya  menurunkan  angka kematian  bayi  baru  lahir,  bayi  dan  balita.  Kematian  bayi  adalah  bayi  usia  0-11  bulan  (termasuk  neonatal) meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (5). Profil Kesehatan tahun 2019 menjelaskan bahwa pada tahun  2019  terdapat  29.322  kematian  bayi  umur  0-59  bulan  di  Indonesia,  69%  (20.244  kematian)  diantaranya terjadi pada masa neonatus (0-28 hari), 21% (6.151 kematian) terjadi pada usia 29 hari – 11 bulan dan 10% (2.927 kematian) terjadi pada usia 12-59 bulan (6). Usaha dalam mencapai target penurunan AKB dapat dilakukan dengan cara  pemberian  ASI  Eksklusif.  Pemberian  ASI  Eksklusif  dapat  menekan  AKB  dan  mengurangi  30.000  kematian bayi  di  Indonesia  dan  10  juta  kematian  bayi  di  dunia  melalui  pemberian  ASI  selama  6  (enam)  bulan  sejak  jam pertama  kelahirannya  tanpa  memberikan  makanan  dan  minuman  tambahan  kepada  bayi  (7).  Terdapat  banyak manfaat  pemberian  ASI  seperti  ASI  sebagai  nutrisi,  meningkatkan  daya  tahan  tubuh,  dan  meningkatkan kecerdasan.  Selain  itu,  menyusui  meningkatkan  jalinan  kasih  sayang  ibu  dan  anak  (8).  Berdasarkan  data ( WHO) dalam  Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI)  tahun  2018  bahwa  cakupan  ASI  eksklusif  di  dunia  pada  tahun  2017  hanya sebesar  38%,  WHO  menargetkan  pada  tahun  2025  angka  pemberian  ASI  eksklusif  pada  usia  6  bulan  pertama kelahiran meningkat setidaknya 50% (9). Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2019 yaitu sebesar 67,74% menurun dibandingkan cakupan  tahun 2018 yaitu sebesar 68,74% (6). Kementerian Kesehatan RI melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat telah menargetkan cakupan ASI eksklusif sebesar 80% (10). Penyebab kegagalan praktik ASI eksklusif bermacam-macam seperti pemberian makanan prelakteal, ibu harus bekerja, bayi sakit, ibu lelah/sakit, maupun ibu kurang percaya diri (11). Berdasarkan data Ditjen Kesehatan Masyarakat  tahun 2020  disebutkan  bahwa  DKI  Jakarta  yang  merupakan  ibu  kota  dan  kota  terbesar  di  Indonesia  dengan  cakupan pemberian  ASI  Eksklusif  sebesar  (70,22%)  dari  target  80%.  Rendahnya  pemberian  ASI  Eksklusif  selama  enam bulan  dikarenakan  sejak  program  COVID-19  posyandu  untuk  sementara  ditiadakan  sehingga  penyuluhan  kepada ibu  yang  memiliki  bayi  0-6  bulan  tidak  berjalan  dengan  baik  (12).  Cakupan  bayi  yang  diberi  ASI  ekslusif  di wilayah  Kecamatan  X  tahun  2020  dilaporkan  sebanyak  35%  menurun  dari  50%  pada  tahun  2019,  masih  belum tercapai target nasional yaitu > 44%.
Berdasarkan hasil temuan tersebut diperlukan telaah penyebab dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan diatas dengan menganalisis kebijakan tentang pemberian ASI eksklusif di wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan X Jakarta  Timur.  Terdapat  4  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  yang saling berkaitan satu dengan lainnya antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi (13).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  studi  kualitatif  dengan  disain Rapid  Assesment  Procedure (RAP)  dikumpulkan dengan  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  mendalam  (WM),  dan  diskusi  kelompok  terarah  (DKT). Penelitian dilakukan selama bulan Juni 2021 di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan X Jakarta Timur. Penentuan informan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan purposive  sampling dan  bersifat snowball  sampling .  WM dilakukan kepada empat informan yaitu kepala puskesmas, pemegang program gizi, pemegang program KIA, dan kader Posyandu. DKT dilakukan kepada sekelompok ibu yang memiliki anak usia > 6-12 bulan yang akan dibagi menjadi  dua  kelompok  yang  terdiri  dari  6  ibu  dengan  ASI  eksklusif  dan  6  ibu  dengan  tidak  melakukan  ASI eksklusif.
Untuk  menjaga  objektivitas  data  dilakukan  triangulasi.  Triangulasi  adalah  suatu  metode  dimana  peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dilakukan dengan lebih dari satu metode (WM dan DKT). Semua  proses  pesngumpulan  data  direkam  agar  data  yang  dikumpulkan  tidak  hilang.  Tahap  pengolahan  dan analisis data terdiri dari mendeskripsikan semua informan, menyusun transkrip, mengatur dan mengorganisasi data, kategorisasi data ( coding ), dan penarikan kesimpulan serta interpretasi.

## MPPKI (Februari, 2022) Vol. 5. No. 2

## HASIL
Informan  penelitian  dengan  metode  WM  dilakukan  terhadap  4  orang  yang  terdiri  dari  kepala  puskesmas, pemegang program gizi, pemegang, dan  kader posyandu.  Latar belakang pendidikan  sudah sesuai dengan  jabatan informan  yaitu  minimal  pendidikan  diploma.  Masa  kerja  informan  semua  lebih  dari  4  tahun.  Metode  DKT dilakukan terhadap 12 ibu yang bertempat tinggal di daerah kecamatan wilayah kerja puskesmas, terdiri dari 6 ibu yang  memberikan  ASI  Eksklusif  dengan  diantaranya  5  ibu  dengan  latar  belakang  pendidikan  terakhir  SMA  yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan sisanya ibu berlatar pendidikan  S1 yang berprofesi karyawati.  Informan lainnya yaitu 6 ibu yang tidak melakukan ASI Eksklusif dengan diantaranya 4 berpendidikan terakhir SMA  yang berprofesi  ibu  rumah  tangga  dan  2  ibu  lainnya  dengan  pendidikan  terakhir  S1  yang  berprofesi  karyawati.  Umur anak terakhir bagi ibu yang melakukan ASI Eksklusif maupun tidak ASI Eksklusif semua berumur diatas 9 bulan.
Kebijakan  ASI  Eksklusif  memuat  semua  ketentuan  yang  mengatur  tentang  ASI  Eksklusif  dalam  rangka melindungi,  mendukung,  dan  mendorong  pemberian  ASI  Eksklusif . Berdasarkan  hasil  WM  kepada  informan, bahwa  kebijakan  yang  diterapkan  di  puskesmas  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  No  33  Tahun  2012  dan Instruksi  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  90  Tahun  2017  tentang  pemberian  ASI  eksklusif.  Selain  itu, terdapat  kebijakan  berupa  Peraturan  Menteri  tentang  ASI  eksklusif  sudah  diautensikan  dan  didokumentasikan  di tata usaha puskesmas, dan instruksi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2017.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  unsur  komunikasi  bahwa  media  dan  metode  sosialisasi  kebijakan pemberian  ASI  Eksklusif  melalui  konselor  ASI  di  Puskesmas  atau  penanggung  jawab  gizi  dengan  media  yang digunakan  adalah  leaflet  dan  buku  KIA.  Metode  yang  digunakan  diantaranya  seperti  konseling  yang  dilakukan setiap  minggu  saat  ibu  mengunjungi  Puskesmas.  Namun  pada  masa  pandemi,  sosialisasi  dilakukan  melalui whatssapp group yang telah dibentuk oleh pihak Puskesmas. Untuk kejelasan informasi yang diberikan oleh pihak puskesmas  dari checklist yang  diberikan  petugas  setelah  ibu  di  edukasi  dan  melalui  pertanyaan  terbuka  saat  ibu kontrol ke Puskesmas. Hal ini sesuai dengan salah satu ungkapan informan sebagai berikut:

## “Kita  juga  melakukan  edukasi  menyusui  melalui  leaflet-leaflet,  selain  itu  juga  buku  pink  KIA  dan  alat peraga juga.”
Untuk menjaga konsistensi pesan yang disampaikan, penyampaian kebijakan pemberian ASI Eksklusif rutin dilakukan setiap ibu kontrol di Puskesmas. Selain itu, juga dilakukan di kantor RW setiap bulan dan posyandu yang disesuaikan dengan jadwal sasaran ibu.
Sumber daya dapat dinilai implementasi kebijakannya melalui sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan fasilitas.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  SDM  terkait  pemberian  ASI  Eksklusif  di  Puskesmas  X  untuk pemberian  ASI  Eksklusif  masih  terbatasnya  jumlah  tenaga  konselor  ASI  terlatih.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang diungkapkan salah satu informan sebagai berikut:

## “Untuk konselor ASI masih kurang terutama untuk yang di kelurahan”.
Hal  ini  disebabkan  ketersediaan  anggaran  khusus  untuk  pelatihan  konselor  ASI  dan  anggaran  untuk  kader masih  belum  optimal  dikarenakan  masih  dalam  pandemi  COVID-19.  Ketersediaan  fasilitas  dalam  program pemberian  ASI  Ekslusif  di  Puskesmas  X  sudah  memadai  dengan  tersedianya  pojok  ASI,  dan  alat  peraga  yang sangat berguna bagi ibu.
Dalam penelitian ini birokrasi yang diteliti adalah koordinasi struktural antar instansi maupun jabatan. Alur birokrasi  internal  dan  eksternal  yang  diterapkan  dalam  program  pemberian  ASI  Eksklusif  di  Puskesmas  X terintegrasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan salah satu informan sebagai berikut:
“ Koordinasi sudah cukup kok. Dari kepala Puskesmas sampai penanggung jawab program…. ”
Struktur birokrasi internal yang diterapkan puskesmas dimulai dari tingkatan kepala puskesmas, penanggung jawab  program  ASI  eksklusif,  bidan,  dan  s takeholder terkait.  Pada  alur  birokrasi  eksternal  yaitu  dengan berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan ibu PKK dan RT/RW untuk pelaksanaan Posyandu yang didalamnya mencakup Program ASI Eksklusif.
Dalam  unsur  diposisi,  hasil  penelitian  mendapatkan  bahwa  komitmen  yang  dilaksanakan  puskesmas  sudah baik berupa tetap meningkatkan penyuluhan dan edukasi kepada ibu tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif walaupun di masa pandemi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan salah satu informan sebagai berikut:
“Kita pihak puskesmas tetap semangat mbak ngebuat ibu hamil kasih ASI ke ibu meski pandemi…” Selain  itu,  bentuk  puskesmas  dalam  menjalankan  komitmennya  yaitu  seperti  meningkatkan  pelatihan konselor,  pelatihan  kader  tentang  optimalisasi  pemberian  ASI  eksklusif,  dan  membentuk  koordinator  kerja  dan

## MPPKI (Februari, 2022) Vol. 5. No. 2
eksekusi  di  lapangan  yang  memegang  program  ASI.  Kecenderungan  kebijakan  program  ASI  Eksklusif  sudah bersifat positif dan pihak puskesmas mendukung semua kebijakan yang ada.

## PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  3  indikator  pengukuran  yaitu  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi  (13). Penyebaran transmisi komunikasi kebijakan ASI Eksklusif puskesmas melalui media dan melalui metode ceramah. Disaat pandemi sosialisasi dilakukan melalui whatssapp group yang telah dibentuk oleh pihak Puskesmas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Octavia (2020), bahwa sosialisasi kebijakan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan ceramah/diskusi. Metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi  yaitu lembar timbal balik, plamflet  dan  brosur  (14).  Selain  itu,  pada  penelitian  oleh  Mardhatillah  (2018)  yang  dilakukan  di  wilayah  kerja Puskesmas  Cicalengka  menyebutkan  bahwa  jalur  komunikasi  dalam  penyampaian  informasi  mengenai  kebijakan ASI Eksklusif efektif dengan pemanfaatan media seperti pamflet dan media social (15).
Sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan (16). Sumber daya berupa SDM dan fasilitas di Puskesmas Kecamatan X  sudah memadai seperti tersedia ruang pojok ASI dan penyuluhan  dengan  media  leaflet  atau phantom payudara  dan  bayi.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Aisyaroh  (2017)  menyebutkan  bahwa  fasilitas  ruang  laktasi  menjadi  sangat  penting  untuk mendukung  suksesnya  program  ASI  eksklusif  dengan  tujuan  ibu  bekerja  tetap  bisa  memberikan  bayinya  ASI sampai  enam  bulan  (17).  Pada  penelitian  Gurning  (2021)  menyebutkan  bahwa  dukungan  dana,  serta  sarana  dan prasarana  yang  memadai  akan  sangat  membantu  dalam  efektifitas  pengoperasian  program.  Salah  satu  komponen utama adalah dengan membentuk tim kerja yang efektif dan pemberian pelatihan rutin (18).
Struktur birokrasi merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Konsep birokrasi  adalah  organisasi  meliputi  struktur  yang  baku,  formal  dan  diikuti  prosedur-prosedur.  Struktur  adalah suatu  kesatuan  bagian  atau  beberapa  orang  yang  bersifat  formal.  Sehingga  bila  didefinisikan  dengan  istilah  lain sama dengan system (19). Pada unsur struktur birokrasi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan X pada koordinasi internal  maupun  eksternal  sudah  terlaksana  dan  terintegrasi  dengan  baik.  Hal  ini  sepadan  dengan  temuan  Wijaya (2016)  bahwa  birokrasi  struktural  sangat  penting  dalam  implementasi  kebijakan  ASI  Eksklusif.  Hal  ini  juga berguna agar petugas pelaksana mengetahui tugas dan perannya supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing (20).
Disposisi  suatu  implementasi  kebijakan  program  ASI  Eksklusif  meliputi  terdiri  dari  komitmen  dan kecenderungan  kebijakan.  Komitmen  dan  kecenderungan  pelaku  kebijakan  termasuk  dalam  disposisi  yang  mana untuk melaksanakan kebijakan secara  sungguh-sungguh agar mencapai tujuan  kebijakan (21). Bentuk disposisi di wilayah Puskesmas Kecamatan X bersifat positif. Hal ini selaras dengan hasil studi Octavia (2020) yang dilakukan di Puskesmas Purwodadi I dan Puskesmas Gubug II bahwa komitmen petugas pelaksana kebijakan sangat penting yaitu dengan mendukung kebijakan ASI Eksklusif yang sudah ada dan berlaku, karena ASI memiliki peran penting dan banyak manfaat bagi sasaran ibu (14).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  cakupan  pemberian  ASI  eksklusif  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Kecamatan  X  hanya  35% ibu yang memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019 (50%).  Hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  pemberian  ASI  eksklusif  di wilayah  kerja  Puskesmas  Kecamatan  X  belum  berjalan  dengan  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  komponen  dalam penerapan  implementasi  belum  berjalan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada  seperti  belum  terjadinya  komunikasi yang efektif mengenai kebijakan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan X. Peristiwa ini disebabkan  masih  terdapat  penerimaan  informasi  yang  berbeda  dan  upaya  sosialisasi  terkait  keberlangsungan penyampaian  informasi  belum  optimal  dikarenakan  masih  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19.  Hal  ini  bisa disarankan  dengan  melakukan  sosialisasi,  evaluasi  dan  pemantauan  langsung  dengan  menerapkan  protokol kesehatan kepada masyarakat khususnya ibu menyusui.
Sumber  daya  berupa  SDM  dan  fasilitas  di  Puskesmas  Kecamatan  X  sudah  memadai  seperti  tersedia  ruang pojok  ASI  dan  penyuluhan  dengan  media  leaflet  atau phantom payudara  dan  bayi.  Namun  masih  terbatasnya jumlah  konselor  ASI  di  Puskesmas  Kelurahan.  Hal  ini  bisa  digunakan  alternatif  dengan  membentuk  kelompok pendukung pemberian ASI eksklusif di setiap wilayah kerja puskesmas secara online . Pada unsur struktur birokrasi di  wilayah  kerja  Puskesmas  Kecamatan  X  pada  koordinasi  internal  maupun  eksternal  sudah  terlaksana  dan terintegrasi dengan baik. Bentuk disposisi di  wilayah Puskesmas Kecamatan X bersifat positif yaitu berupa sikap petugas  kesehatan  serta  kader  yang  mendukung  dan  berkomitmen  kepada  kebijakan  yang  berlaku  demi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif.

## MPPKI (Februari, 2022) Vol. 5. No. 2

## DAFTAR PUSTAKA
1. INFID. Tujuan  3  Sustainable  Development  Goals.  [Online].;  2017  [cited  2021  October  19.  Available from:https://www.sdg2030indonesia.org/page/11-tujuan-tiga.
2. Alisjahbana,  Armida  Salsiah  Murniningtyas  E.  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia.  Vol.  III. 2018. 111–113 p.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2007.
4. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia . 2020.
5. Romlah R, Sari  AP. Faktor Risiko  Ibu Menyusui Dengan Produktif ASI Di Puskesmas  Ilir Kota Palembang. JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang). 2019;14(1):32–37.
6. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Profil  Kesehatan  Indonesia  tahun  2019. Jakarta:  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020.
7. Timporok,  Anggania.  Hubungan  Status  Pekerjaan  Ibu  Dengan  Pemberian  ASI  Eksklusif  Di  Wilayah  Kerja Puskesmas Kawangkoan. Jurnal Keperawatan. 2018;6(1):1–6.
8. Kristanti I, Herawati C, Susilawati D. Kontribusi Faktor Internal dan Eksternal Determinan Perilaku Terhadap Pemberian  ASI  Ekslusif  Pada  Bayi  Baru  Lahir.  Dimasejati  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat.  2019;1(2):245– 257.
9. Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI).  Pekan  ASi  Sedunia  2018.  [Online].;  2018  [cited  2021  October  19.  Available from:https://www.ibi.or.id/id/article_view/A20180808002/pekan-asi-se-dunia-world-breastfeeding-week.html.
10. Kemenkes  RI.  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian  Kesehatan  [Internet].  2014.  Available  from  : www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodstin/infodtin/infodatin-ASI.pdfl
11. Kemenkes
RI. Infodatin ASI [Internet]. 2014.. Available from :
https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-asi.pdf
12. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Laporan  Kinerja  Kementrian  Kesehatan  Tahun  2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021. 2021;221–224.
13. Nawawi I. Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi dan Praktek. Jakarta: Putra Media Nusantara; 2009
14. Octavia A D. Analisis Implementasi Kebijakan Asi Eksklusif. Higeia Journal of Public Health 2020;4(4):722– 732.
15. Mardhatillah  I,  Ilyas  Y.  Policy  Implementation  Analysis  on  Exclusive  Breastfeeding  in  Working  Area  of Cicalengka Community Health Center in Bandung Regency West Java. Jurnal Indonesia Health Policy Adm. 2018;3(1):9.
16. Pujosiswanto KH, Palutturi S, Ishak H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga ( PIS-PK ) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman [Internet]. 2020;3(1):123–135. Available from:
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jkmmunhas/article/view/10300/5356 17. Aisyaroh  N,  Sutrisminah  E.  Evaluasi  Fasilitas  Ruang  ASI  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Pemberian  ASI Eksklusif  Pada  Buruh  Perempuan  di  Perusahaan  Tekstil  Jawa  Tengah.  Prosiding  Seminar  Nasional  Publik Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat [Internet]. 2017;(September):266–272. Available
from:http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/viewFile/2872/2791
18. Gurning  FP,  Alfazira  CI,  Hairuna  P,  Hasibuan  YA,.  Analisis  Implementasi  Program  ASI  Eksklusif  Di Puskesmas Sering Kecamatan Medan Tembung. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2021;9(9):702–705.
19. Ramadhanti R. Politik dan Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Trias Politika. 2018;2(1):96.
20. Wijaya,  P.  S.  Kajian  Implementasi  Kebijakan  Ruang  Laktasi  di  Sektor  Pemerintah  dan  Swasta.  UNNES Journal of Public Health. 2016. 6(3): 196-202.
21. Aristin R, Azizah RN. Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. J Reformasi. 2018;8(2):120–135.