Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS- RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang

## Didi Rosidi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang didirosidi@unsub.ac.id

## Abstrak
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  perizinan  berusaha  berbasis resiko (OSS-RBA) baik itu bersifat pribadi atau organisasi. Data menunjukkan bahwa terjadi permasalahan yang signifikan dilihat dari masih benyaknya pengusaha yang ada  di  Kabupaten  Subang  belum  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dalam perizinan berbasis resiko (OSS-RBA), hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas mengenai perizinan berbasis resiko (OSS-RBA) ini. Penelitian yang dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif  dalam rangka  mengetahui  dan  memahami  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Terkait Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  (OSS-RBA)  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Subang.  Adapun  informan adalah  Kepala  DPMPTSP,  Kepala  Bidang  Perizinan  dan  Non  Perizinan  dan masyarakat.  Berdasarkan  penelitian  diketahui  bahwa  Implementasi  Kebijakan Pemerintah  Terkait  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  (OSS-RBA)  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan factor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Winarno  (2016:142-149) mengenai Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, DPMPTSP, OSS-RBA

## Abstract
The Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) has responsibility in managing risk-based business licensing (OSS-RBA) whether it is personal or organizational.  Data  shows  that  there  is  a  significant  problem  judging  from  the  fact  that entrepreneurs in Subang Regency do not have a Business Identification Number (NIB) in risk- based  licensing  (OSS-RBA),  this  happens  due  to  the  lack  of  socialization  from  the  Dinas regarding risk-based licensing (OSS-RBA) The research conducted is descriptive, namely to obtain  objective  data  in  order  to  know  and  understand  the  Implementation  of  Government
Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) at the Investment and One- Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The informants are the Head of  DPMPTSP,  the  Head  of  Licensing  and  Non-Licensing  and  the  community.  Based  on research, it is known that the Implementation of Government Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) in the Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Services  Service  (DPMPTSP)  has  not  been  optimal,  this  is  due  to  factors  affecting  Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn in Winarno (2016: 142-149) regarding Policy  Standards  /  Sizes  and  Targets,  Resources,  Communication  Between  Implementing Agencies,    Characteristics  of  the  Implementing  Agency,  Economic,  Social  and  Political Environment, and Implementing Tendencies have not been fully implemented
Keywords: Policy Implementation, DPMPTSP, OSS-RBA

## Pendahuluan
Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan  waktu,  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan  dan penilaian kebijakan (Winarno, 2011:51). Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan  yang  penting  dari  keseluruhan  proses  perencanaan  program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk di pilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam mengimplementasikan. Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) mengubah  paradigma  perizinan  dari  berbasis  izin  (licensing  –  based  approach) menjadi berbasis resiko (risk-based approach/RBA). Paradigma baru ini menepatkan risiko  sebagai  pertimbangan  utama  atas  setiap  kegiatan  berusaha  sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha  saat  ini,  baik  pada  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah. Reformasi  structural  ini  tentu  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  dan kepastian  berusaha  yang  terarah  pada  peningkatan  daya  saing  daerah  khususnya pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu. penyelenggaraan perizinan berbasis risiko diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adapun peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi :
a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
Sertifikat standar diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Singkatnya,  setelah  memperoleh  NIB,  Pelaku  Usaha  membuat  pernyataan  melalui Sistem  OSS  untuk  memenuhi  standar  pelaksanaan  kegiatan  usaha  dan  dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi ini  dasar  bagi  Pelaku  Usaha  untuk  melakukan  persiapan  kegiatan  usaha,  NIB  dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan I atau komersial kegiatan usaha.
Akselerasi  penerapan  OSS  RBA  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Subang  membutuhkan  dukungan  kepastian  dan kelengkapan  kebijakan  dan  sistem  digital  pusat.  Ketidaklengkapan  substansi pengaturan  dalam  sejumlah  PP,  belum  terbitnya  ketentuan  teknis  (yang  masih didelegasikan ke peraturan Menteri), dan proses integrasi antar-sistem belum optimal menjadi hambatan bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang untuk menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat.
Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menghadapi sejumlah tantangan, baik pada aspek regulasi dan kelembagaan, maupun digitalisasi. Pada dimensi regulasi pada umumnya masih melakukan revisi dan/atau  Menyusun  Perda  atau  Perkada  untuk  menindaklanjuti  sekaligus mempercepat  penerapan  OSS  RBA  dan  proses  politik  dan  persoalan  waktu  dalam tahapan legislasi menjadi determinan penghambat dalam menyiapkan Perda turunan Omnibuslaw dalam waktu singkat.
Pada asas kelembagaan, meski dari sisi daya dukung jumlah SDM mencukupi, namun penyesuaian  struktur  kelembagaan  dan  peningkatan  jumlah  aparatur  bersertifikat menjadi  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan.  Kendati  telah  terjadi restrukturisasi secara perlahan.
Dan  yang  terakhir  pada  aspek  digitalisasi,  selain  dukungan  infrastruktur  internet yang sangat menentukan, keberadaan sistem layanan perizinan di Kabupaten Subang mesti memiliki peran krusial dalam situasi transisi ini.
Sosialisasi  dan  asistensi  teknis  sistematis-kolaboratif  menjadi  kata  kunci  agenda perbaikan ke depan. Asimetris informasi yang dialami pelaku usaha dan bahkan di internal birokrasi di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa proses sosialisasi masih belum  optimal.  Karena  itu,  proses  perancangan  (revisi),  implementasi,  dan monitoring  evaluasi  atas  kebijakan  perizinan  berusaha,  terutama  terkait  OSS  RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang mesti  dibangun  dalam  semangat  collaborative  gorvernance:  pelibatan multistakholders (pemerintah, dunia usaha, akademisi/kampus, masyarakat sipil). Berdasarkan  hasil  peneliti  lakukan,  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS – RBA) di Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Subang  belum  optimal  dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat dari indikator masalah sebagai berikut :
1. Kurangnya sosialisasi dalam pengimplementasian sistem OSS – RBA terhadap para pelaku usaha.
2. Para operator di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memahami secara teknis terkait sistem OSS – RBA.
3. Belum tersedianya helpdesk/layanan informasi terkait OSS – RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## Kerangka Teori
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan.
Menurut Van Meter and Van Horn dalam Winarno (2016:135) menyatakan bahwa : “Implementasi  kebijakan  meliputi  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”. Pressman dan Waldavsky dalam Jones (1991:295) mengatakan bahwa : “Implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjut dari formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi diterapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijkan. Sedangkan Tindakan (action) untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan, implementasi  adalah  suatu  proses  interaksi  antara  suatu  perangkat  tujuan  dan Tindakan yang mampu untuk mencapainya”.
Nugroho (2008: 429) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui formulasi kebijakan publik tersebut.
Mazmanian  dan  Sabatier  sebagaimana  dikutip  Agustino  (2008:  139)  dalam  Rusli (2013:  91).  Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan  pengadilan.  Lazimnya keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebutnya secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
Gordon dalam Pasolong (2017: 68) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk  mengorganisir,  menginterpretasikan  dan  menerapkan  kebijakan  yang  telah diseleksi.  Dalam  hal  ini  yang  perlu  diperhatikan  adalah  persiapan  implementasi, yaitu  memikirkan  dan  menghitung  secara  matang  berbagai  kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program.
Dapat diketahui, makna dasar yang terkandung dalam kata implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: Rusli (2013: 91)
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan
Berdasarkan pendapat para ahli diatas tentang implementasi kebijakan maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan berjalan tidak selalu mulus, banyak factor yang mempengaruhi  disekelilingnya  yang  turut  mempengaruhi  suatu  implementasi kebijakan. Disamping itu bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat  penting,  bahkan  lebih  penting  dari  pembuatan  keputusan.  Oleh  karena  itu, implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang  strategis  dan  menentukan terhadap  pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  tahap  formulasi sebuah kebijakan.
Factor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  publik. Dalam  aktifitas  implementasi  terdapat  berbagai  faktor-faktor  yang  akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh Meter dan Horn, Grindle, Edwards III, Sebatier, Cheema dan Rondinelli, Weimer dan Vining. Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Subarsono  (2005:  94),  ada  tiga  kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : (1) karakteristik dari masalah  ( tractability  of  the  problems );  (2)  karakteristik  kebijakan/undang-undang ( ability  of  statute  to  structure  implementation );  (3)  variabel  lingkungan  ( nonstatutory variables affecting implementations ). Karakteristik masalah
a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
Karakteristik kebijakan
a. Kejelasan isi kebijakan
b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
d. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

## Lingkungan kebijakan
a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
b. Dukungan public terhdap suatu kebijakan
c. Sikap kelompok pemilih ( constituency groups )
d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari apparat dan implementor
Menurut  Grindle  dalam  Subarsono  (2005:  93)  implementasi  kebijakan  dipengaruhi oleh  dua  variable  besar  yaitu  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan  lingkungan implementasi ( conteks of policy ). Variabel isi kebijakan mencakup :
a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;
b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group ;
c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan;
d. Apakah letak dari sebuah program sudah tepat;
e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan impelmentornya dengan rinci; dan
f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya manusia.

## Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; dan
c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran.
Edward III dalam Subarsono (2005: 90) lebih lanjut mengemukakan dua premis untuk keperluan  studi  implementasi  kebijakan  yaitu  prakondisi-prakondisi  apakah  yang diperlukan  untuk  keberhasilan  implementasi  kebijakan  serta  hambatan-hambatan apa  yang  dihadapi  dalam  penerapannya.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut kemudian  diidentifikasikan  factor-faktor  yang  dianggap  mempengaruhi implementasi  kebijakan  sebagai  variabel  independent  yang  mempengaruhi  kinerja
dari implementasi. Factor-faktor tersebut meliputi empat variabel yaitu:
a. Komunikasi;
b. Sumber daya;
c. Disposisi; dan
d. Struktur birokrasi.
Keempat factor tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing factor berpengaruh terhadap factor lainnya.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Winarno  (2016:  142-149)  mengatakan bahwa  ada  enam  variabel  yang  menentukan  keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut yaitu:

## 1. Standar ukuran dan tujuan kebijakan
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn,  identifikasi  indikator-indikator  kinerja merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  analisis  implementasi  kebijakan. Indicator  kinerja  ini  menilai  sejauh  mana  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan- tujuan kebijakan telah direalisasikan.

## 2. Sumber daya
Disamping  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  yang  perlu  mendapat  perhatian dalam  proses  implementasi  kebijakan  adalah  sumber-sumber  yang  tersedia. Sumber-sumber  layak  mendapat  perhatian,  karena  menunjang  keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang ( incentive ) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Selain sumber (dana) juga tak terlepas sumber daya manusia yang begitu besar pengaruhnya untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan  implementasi  kebijakan  dengan  kinerja  baik  dan  dapat menjelaskan nilai yang efisien.
3. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan
Komunikasi  akan  berjalan  efektif  bila  ukuran-ukuran  dan  tujuan-tujuan dipahami  oleh  individu-individu  yang  bertanggung  jawab  dalam  kinerja kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan  komunikasinya  dengan  para  pelaksana,  dan  konsistensi  atau keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  –  tujuan  yang  dikomunikasikan dengan  berbagai  sumber  informasi.  Komunikasi  di  dalam  dan  antara organisasi  –  organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  kompleks  dan  sulit. Dalam meneruskan pesan – pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu  organisasi  ke  organisasi  lainnya,  para  komunikator  dapat menyampaikannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja.
4. Karakteristik badan – badan pelaksana
Van  Meter  dan  Van  Horn  mengetengahkan  beberapa  unsur  yang  mungkin berpengaruh  terhadap  suatu  organisasi  dalam  mengimplementasikan kebijakan :
- Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- Tingkat  pengawasan  hierarkis  terhadap  keputusan–keputusan  sub  unit dan proses–proses dalam badan–badan pelaksana;
- Sumber-sumber  politik  suatu  organisasi  (misalnya  dukungan  diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif);
- Vitalitas suatu organisasi;
- Tingkat  komunikasi-komunikasi  “terbuka”,  yang  didefinisikan  sebagai jaringan  kerja  komunikasi  horizontal  dan  vertikal  secara  bebas  serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- Kaitan  formal  dan  informal  suatu  badan  dengan  badan  “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik Dampak  kondisi-kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  pada  kebijakan  public merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

## 6. Kecenderungan pelaksana
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn,  ada  beberapa  alasan  mengapa  tujuan- tujuan  suatu  kebijakan  ditolak  oleh  orang-orang  yang  bertanggungjawab terhadap  implementasi  kebijakan  tersebut,  yakni  :  tujuan-tujuan  kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi  para  pelaksana,  kesetiaan-kesetiaan  ekstra  organisasi,  dan yang  lebih  disenangi.  Para  pelaksana  yang  mempunyai  pilihan-pilihan negative mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan- tujuan  program.  Bila  hal  ini  terjadi  maka  persoalan  implementasi  akan mengundang perdebatan – bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam  program  tersebut  sama  sekali.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  Van  Meter dan  Van  Horn  menyarankan  agar  orang  melihat  kepada  peran  pengawasan dan  pelaksana  untuk  menjelaskan  perbedaan-perbedaan  keefektifan implementasi.
Dari  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  pakar  kebijakan  di  atas,  secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki variasi pandangan dalam merumuskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Dalam variasi  pandangan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  merupakan suatu  proses  yang  sangat  kompleks  karena  ada  banyak  faktor  yang  dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.
Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA), Pada tataran implementasi  di  daerah  khususnya  di  Kabupaten  Subang,  pelaksanaan  paradigma perizinan berbasis resiko ini bergantung kesiapan dan respon tindak lanjut daerah terutama  pada  kebijakan,  kelembagaan  (organisasi  dan  SDM),  dan  instrument layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel sub utama  untuk  melihat  gambaran  kesiapan  pemerintah  daerah  kabupaten  subang dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta  pada  ketiga  elemen  tersebut  menunjukkan  tantangan  dan  kebutuhan  daerah untuk  mengimplementasikan  UU  Cipta  Kerja  dan  regulasi  turunannya,  terutama penggunaan  online  single  submission  risk  –  based  approach  (OSS  RBA)  dalam pelayanan perizianan berusaha.
Penyelenggaraan perizinan berbasis resiko diatur dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Adapun peringkat skala usaha kegiatan usaha, diklarifikasikan menjadi:
a. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah;
b. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah; dan
c. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi.
Sertifikat standar diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Singkatnya,  setelah  memperoleh  NIB,  Pelaku  Usaha  membuat  pernyataan  melalui Sistem  OSS  untuk  memenuhi  standar  pelaksanaan  kegiatan  usaha  dan  dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi ini  dasar  bagi  Pelaku  Usaha  untuk  melakukan  persiapan  kegiatan  usaha,  NIB  dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan I atau komersial kegiatan usaha. Akselerasi  penerapan  OSS  RBA  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Subang  membutuhkan  dukungan  kepastian  dan kelengkapan  kebijakan  dan  sistem  digital  pusat.  Ketidaklengkapan  substansi pengaturan  dalam  sejumlah  PP,  belum  terbitnya  ketentuan  teknis  (yang  masih didelegasikan ke peraturan Menteri), dan proses integrasi antar-sistem belum optimal menjadi hambatan bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang untuk menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Yaitu  penelitian  yang diarahkan  untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  berbagai  fakta  yang  terjadi dan  dapat  menerangkannya  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  di lapangan.

## 2. Subjek Penelitian
- Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Kepala  Seksi  Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Bagian Pelaksana Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Pelaku Usaha
3. Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini terbagi menjdai dua bagian yaitu:
a. Data Primer
Data  ini  diperoleh  dari  sumbernya  secara  langsung  dengan  melakukan observasi, wawancara pada bagian pelayanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu dengan cara  mengumpulkan  data  literatur,  buku,  dokumentasi,  makalah  dan pemberitaan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan, Observasi , Wawancara dan Dokumentasi
5. Analisis Data
Dalam  penelitian  kualitatif  analisis  data  merupakan  kegiatan  setelah  data  dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul dan kemudian data disusun agar dapat ditafsirkan. Analisis data sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Penting atau tidaknya suatu data mengacu pada kontribusi data  tersebut  dalam  upaya  menjawab  fokus  penelitian.  Dalam  penelitian lapangan bisa saja peneliti menemukan data yang sangat menarik, dan kemudian peneliti  mengubah  fokus  penelitian.  Maka  dari  itu,  diperlukan  pengertian mendalam,  kecerdikan,  kreativitas,  kepekaan  konseptual,  pengalaman  peneliti. Kualitas  hasil  analisis  data  kualitatif  sangat  tergantung  pada  faktor-faktor tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan Standar ukuran dan tujuan kebijakan
Implementasi  kebijakan  system  online  submission  (OSS)  pada  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  pihak  DPMPTSP  sedang  mengupayakan pengimplementasian  system  OSS  dari  mulai  mempersiapkan  sarana  dan  prasana yang dibutuhkan untuk penerapan system tersebut jika dihubungkan dengan teori Horn & Metter untuk variabel ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sudah ada akan tetapi  belum  terimplementasi  secara  optimal.  Hal  ini  disebabkan  dari  segi  sarana prasarana belum dipakai secara optimal dan disamping itu masih diperlukan dasar hukum yang ada di lingkup Kabupaten Subang.

## Sumber Daya
Dari hasil observasi yang dilakukan jika dilihat dari teori Horn & Metter pada variabel sumber  daya  pihak  DPMPTSP  telah  memiliki  sumber  daya  fasilitas  yang  cukup memadai seperti computer, internet dan lain-lain untuk membantu para pelaku usaha dalam  pembuatan  izin  akan  tetapi  bicara  mengenai  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  pihak  DPMPTSP  masih  belum  memadai,  hal  tersebut  diakui  oleh  pihak DPMPTSP  karena  masih  banyak  petugas  dari  pihak  DPMPTSP  yang  masih  harus dilatih terlebih dahulu untuk mengoprasikan system OSS karena tidak semua petugas memahami  betul  tentang  tata  cara  pengoprasian  system  OSS  itu  sendiri.  Pihak DPMPTSP  menambahkan  bahwa  pihaknya  akan  mengadakan  pelatihan  khusus untuk para petugas terutama petugas-petugas yang berada di depan yang langsung melayani masyarakat, pihaknya akan mengadakan pelatihan dengan mendatangkan petugas dari Lembaga OSS pusat.

## Komunikasi antar badan pelaksana
Jika  dihubungkan  dengan  teori  Horn  &  Metter  komunikasi  antar  organisasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public, dari hasil observasi  yang  dilakukan  pihak  DPMPTSP  belum  optimalnya  komunikasi  antar organisasi, hal ini bisa dilihat bahwa Ketika rapat atau pembicaraan masih ada dinas dinas yang dibutuhkan di undang, padahal seharusnya sebagai pelayanan terpadu satu  pintu  bahwa  organisasi/dinas  yang  dibutuhkan  setiap  perwakilan  dari  dinas teknis  sudah  tersedia  ditempat,  karena  komunikasi  belum  berjalan  optimalnya mengakibatkan dalam proses perizinan terlambat dan mungkin adanya biaya yang tinggi.

## Karakteristik badan pelaksana
Hasil observasi bahwa pelaksanaan dalam kebijakan ini baru dilaksanakan oleh seksi bagian  informasi  tetapi  dalam  kebijakan  ini  belum  terbentuk  struktur  organisasi mandiri,  yang  seharusnya  memiliki  struktur  organisasi  sendiri  dikarenakan  dalam pelaksanaannya harus memiliki tim pelaksana setiap sub bidangnya masing-masing.

## Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  penerapan  system  online  single  submission  (OSS) belum efektif karena masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh para pengelola system  OSS  dan  serta  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  paham  terhadap penggunaan  system  OSS  tersebut.  Dari  segi  sosial,  interaksi  komunikasi  eksternal, seperti  halnya  hubungan  antara  dinas  dan  lingkungan  lain  belum  berjalan  dengan baik sehingga menghambat proses perizinan. Dari segi politik, kurangnya perhatian dalam  kebijakan  ini  sehingga  sampai  saat  ini  belum  ada  regulasi  yang  mengatur kebijakan ini.

## Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana
Sikap  atau  kecenderungan  para  pelaksana  sangat  mempengaruhi  dalam  proses pelayanan,  dilihat  dari  sikap  yang  diberikan  oleh  para  petugas  DPMPTSP  sudah cukup  baik  dari  mulai  menjelaskan  tata  cara  pembuatan  izin  serta  mendengarkan semua kendala-kendala pembuatan izin dari para pelaku usaha.
Namun  karena  belum  maksimalnya  system  tersebut  dilaksanakan,  terdapat kelemahan apabila pelaku usaha serta petugas bertemu secara langsung, disinyalir adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses perizinan.
Berdasarkan  indicator  diatas  maka  secara  keseluruhan  implementasi  kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA) ini belum berjalan dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa  Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan melalui system online single submission risk – based approach (OSS-RBA) di dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu yakni sebagai berikut: Dimensi komunikasi mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan  perizinan  melalui  system  onlin  single  submission  risk  based approach (OSS-RBA) di dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu belum  optimal  dilihat  dari  aspek  pendukung  komunikasi  meliputi  transmisi, kejelasan dan aspek konsistensi hanya 1 aspek saja yang mendukung dalam kebijakan penyelenggaraan  perizinan  melalui  system  online  single  submission  risk  based approach  (OSS-RBA).  Dimensi  sumber  daya  mengenai  implementasi  kebijakan
penyelenggaraan  perizinan  melalui  system  online  single  submission  risk  based approach (OSS-RBA) di dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu dinilai belum optimal dilihat dari aspek pendukung sumber daya yang masih rendah dilihat  dari  kompetensi  pegawai  kurangnya  sarana  dan  prasarana  khususnya mengenai  kendaraan  dinas  dalam  pelaksanaan  pengawasan  maupun  pelaksanaan secara menyeluruh. Dimensi struktur birokrasi juga dinilai belum optimal dilihat dari aspek standar operasional prosedur tiap-tiap pelaksana kebijakan masih tidak sesuai dengan  SOP  yang  ada,  selanjutnya  unsur  fragmentasi    menjadi  salah  satu  kendala dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan perizinan melalui system online single submission  risk  based  approach  (OSS-RBA)  di  dinas  penanaman  modal  serta pelayanan terpadu satu pintu. Namun pada dimensi disposisi pelaksana dinilai sudah optimal  dilihat  dari  pembagian  disposisi  yakni  disposisi  secara  langsung  yang melibatkan pihak internal untuk ikut andil dalam melaksanakan pengawasan, dan disposisi  tidak  langsung  berkaitan  dengan  penyampaian  ke  masyarakat  mengenai SOP dan prosedur mengenai pembuatan perizinan berbasis resiko (OSS-RBA).

## Referensi
Agustino, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Agustino, 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Anggara, 2014. Kebijakan Publik . Bandung: CV Pustaka Setia. Budi Winarno, 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Presindo Creswell, John W. 2009. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada Dwiyanto,  Indiahono.  2009. Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis . Yogyakarta: Gava Media.
Erwan, Dyah, 2015. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia . Yogyakarta : Gava Media
Nugroho, Riant, 2014. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi .  Jakarta: Gramedia Jakarta
Rusli,  2015. Kebijakan  Publik:  Membangun  Pelayanan  Public  yang  Responsif .  Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera
Subarsono,  2005. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Subarsono, 2010. Cetakan ke V Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Subarsono,  2011. Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasi) .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar