## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3237/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia
Entol Suparmin 1 , Marjan Miharja 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Article Info Abstract Article history: Received : 13 April 2022 Publish : 1 July 2022 The  provisions  of  Article  93  of  Law  number  6  of  2018,  concerning  Health Quarantine". the normative method is carried out on theoretical matters, knowing the provisions  of  article  93  of  law  number  6  of  2018,  concerning  health  quarantine. Conclusion of Article 93: "Everyone who does not comply with the implementation of Health Quarantine as referred to in Article 9 paragraph (1) and/or obstructs the implementation of Health Quarantine so as to cause a Public Health Emergency shall be punished  with imprisonment  for a maximum of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs)". But in the context of the development of criminal law in Indonesia, by giving place to living law or unwritten law. This research is expected to be able to become legal material that can contribute to the formation and application of criminal law in the administration of health and in enforcing the law in the Republic of Indonesia, so that the purpose of the law is a legal certainty that is just and beneficial for a fair law which is the ideal noble nation of Indonesia which is based on Pancasila and the laws of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945).
Keywords:
Health Quarantine,
Law,
Criminal,

## Info Artikel
ABSTRACT Article history: Diterima : 13 April 2022 Publis : 1 July 2022 Ketentuan  pasal  93  undang-  undang  nomor  6  tahun  2018,Tentang  Kekarantinaan Kesehatan”.  metode  normatif  dilakukan  terhadap  hal-  bersifat  teoritis,  Mengetahu Ketentuan  pasal  93  undang-  undang  nomor  6  tahun  2018,  Tentang  kekarantinaan kesehatan.  Kesimpulan  Pasal  93  :“Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat  (1)  dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)”.tetapi  Dalam  kontek    perkembangan  hukum pidana di Indonesia dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak  tertulis.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  untuk  menjadi  bahan  hukum  yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana pada enyelenggaraan    kesehatan  serta    dalam  menegakkan    hukum  di  Negara  Republik Indonesia, agar tujuan hukum yaitu suatu  kepastian Hukum  yang berkeadilan  serta bermanfaat  bagi hukum yang adil yang merupakan cita- cita luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan undang- undang Negara republik Indonesia (UUD NRI 1945).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Entol Suparmin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email : entol.suparmin.es@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam interpretasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menetapkan:  Negara  Hukum  adalah:  “Negara  Indonesia  adalah Negara  hukum”.  Negara  Hukum  adalah  Negara  yang  menganut  prinsip  pembatasan  Kekuasaan
Negara  oleh  Hukum  (Soerjono      Soekanto,1983).  Pembatasan  kekuasaan  oleh  Hukum  merupakan bukti  supremasi  Hukum  atas  Kekuasaan.  Pembatasan  Kekuasaan  oleh  Hukum  terwujud  dalam pembatasan  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  Negara  terhadap  warganya  yang  di  atur  dan diperbolehkan oleh peraturan Undang-Undang.
Penyelenggaraan tentang kekarantinaan kesehatan yang bertujuan melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan  kesehatan  masayarakat  dalam  rangka  meningkatkan  ketahanan  nasional  di  bidang kesehatan  secara  terpadu,  dan  dapat  melibatkan  Pemerintah  Daerah.  Masyarakat  global  saat  ini menghadapi  masalah  yang  sama  dengan  merebaknya  pandemi  Covid-19.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah mode yang ada di mana-mana atau sekaligus mencakup wilayah yang luas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Covid 19 pada Selasa, 11 Februari 2020, nama resmi untuk wabah virus corona. Pernyataan tersebut disampaikan kepada tim media  oleh  Sekretaris  Tedros  Adhanom  Gebreez  pada  konferensi  pers    di  Jenewa,  Swiss.  WHO menjelaskan bahwa "co" berasal dari nama corona, "vi" adalah virus, "d" adalah penyakit, dan 2019 adalah tahun  wabah pertama (Aliyth Prakarsa et al).
Uraian yang mempunyai arti negara termasuk didalam perangkat Pemerintahan, serta lembaga -  lembaga  Negara  yang  ada  dalam  pelaksanaan  segala  tindakan  harus  dilandasi  oleh  Hukum  atau harus  di  pertanggung  jawabkan  oleh  Hukum.  Kesehatan  merupakan    salah  satu  kebutuhan  yang mendasar  bagi  setiap  manusia,  yang  belakangan  telah  dijamin  haknya  secara  konstitusional  oleh negara.Saat  ini  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  mempunyai  potensi  untuk    terus berkembang,  terutama  dalam  penangan  kesehatan.  Permasalahan  dalam  penegakan  hukum,  sering berbarengan  dengan  perkembangan-  perkembangan  sehingga  permasalahan  sosial  yang  timbul  di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, yakni  Salah satunya terkait permasalahan social.
Dalam  permasalahan    hukum  pidana.  Bahwa  hukum  pidana  merupakan    salah  satu  produk hukum yang menjadikan tameng dalam menyelesaikann  setiap perbuatan pidana dalam suatu tatanan negara  hukum.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  tentunya  tidak  terlepas  dari  aktor  hukum  yakni instansi-  instansi  baik  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  Lembaga  Pemasyarakatan,  serta pejabat  yang  mempunyai  peranan  atau  berwenang  melaksanakan  penegakan  hukum.  Indonesia sebagai  negara  anggota  World  Health  Organitation  (WHO),  telah  mengimplementasi  IHR  2005 secara  penuh.  Sesuai  amanah  IHR  2005  yang  merupakan  kesepakatan  global  dalam  pencegahan penyakit  lintas  negara,  negara  harus  memiliki  kapasitas  inti  yang  kuat  baik  dalam  kondisi  rutin maupun pada saat kejadian yang dapat memerlukan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Doktrin Stufenbau dari Kelsen berkaitan erat dengan doktrin mengenai hierarki norma-norma hukum.  Doktrin  hierarki  berdasar  pada  teori  hierarki  atau  dalam  bahasa  inggris  disebut  (Budiono Kusumohamidjojo,2017),  theory  of  hierarchical  structure,  yang  merupakan  terjemahan  dari Stufenbau  Theorie  yang  didirikan  Hans  Kelsen.Norma  yang  paling  mendasar  yang  disebutnya Grundnorm itu menduduki peringkat terpenting dalam rangkain norma hukum yang tidak semuanya niscaya  berdaya  laku  sama.Prinsip-prinsip  yang  paling  mendasar  dalam  hukum  pidana  seperti misalnya asas”nulla poena sine lege praevia ( tiada perbuatan pidana yang mendahului suatu undang- undang  yang  mengaturnya)  terbentuk  pada  zaman  ini.  Baik  di  pelabuhan,  bandara,  maupun  Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN). yang juga tertuang didalam  undang- undang yang mengatur warga  negaranya  dalam    pasal  93  undang-  undang  nomor  6  tahun  2018  tentang  kekarantinaan kesehatan,  yang merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap  warga Negara Indonesia. Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bunyi Pasal 9 :
(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalampenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. “Pasal  93  UU  Nomor  6  Tahun  2018  menyebutkan,  setiap  orang  yang  tidak  mematuhi penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)
dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta,” tegas Intan.
Berikut isi Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan : Pasal 93 :
“Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
kebijakan Pemerintah tentang pentingnya kekerantianaan kesehatan, salah satu  merupakan hal penting dalam kegiatan - kegiatan yang di terapkan ataupun diberlakukan  oleh pemerintah baik di pusat  maupun  di  daerah  tentang  kekarantinaan  kesehatan,  serta  peran    pentingnya  kekarantianaan kesehatan  yang  berkaitan  dengan  hak  kebebasan  bergerak  warga  Negara  dalam  berbagai  aturan Hukum yang sudah di terapkan. Namun Realita yang seringkali timbulnya   masalah didalam sangsi hukum  tentang  karantina  kesehatan  di  dalam  masyarakat  luas  (Afrinald  Rizhan,2020).  Didalam penelitian yang terkait (M. Aris Munandar ,2021) yang ada dalam masalah – masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam mendukung urgensi penelitian yang akan  dilakukan oleh peneliti, berdasarkan hasil  penelusuran  baik  secara  kepustakaan  maupun  secara  elektronik  ,serta  media  cetak,    bahwa paling  tidak  ada  peneliti-  peneliti  dalam  bentuk  lain,  tetapi  mempunyai  korelasi  dengan  kajian penulis,    peneliti  telah  melakukan  studi  penelitian  yang  terdahulu  yang  relevan  terhadap  topik penelitian yang disusun oleh peneliti.
Adapun  hasil  penelitian  terdahulu  adalah  sebagai  berikut  :  Hasil  penelitian  yang    telah dilakukan  oleh  Munandar,dan    M.  Aris  (2021)  Dengan  judul  Ketentuan  Pidana  Penyelenggaraan Kekarantinaan  Kesehatan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan  Kesehatan,    pada  Tahun  2021  melalui  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  melalui  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yang  pada kesimpulannya  menjelaskan  bahwa  :  Hasil  dalam  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara teoretis kebijakan hukum pidana dalam tanggap darurat kesehatan,  masyarakat sangat sulit untuk diterapkan. Substansinya di dalam  Pasal 93 Undang- undang  Kekarantinaan Kesehatan memuat 2 (dua) jenis delik, yaitu delik formil dan delik materiel (Munandar, 2020).
Namun, terdapat penggunaan kata yang masih abstrak di antaranya: perbuatan “menghalang- halangi”  serta  menempatkan  “kedaruratan  kesehatan”  sebagai  “sebab”  dalam  peraturan  tersebut merupakan sebuah kerancuan. terdapat hubungan yang kuat antara penelitian penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian dengan judul Keberlakuan pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018 tentang  kekarantinaan  kesehatan  dalam  persepektif  hak  kebebasan  bergerak  warga  negara berdasarkan hukum berjenjang.
Penelitian  II      --  Oskar  Arifandi  Ginting,  M.  Yamin  Lubis,  Ibnu  Affan  (  2021),  Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan pada tahun  2021,  dengan  mengambil  judul:  “Analisis  kebijakan  kewajiban  vaksinasi  covid  –  19  oleh pemerintah  terhadap  setiap  warga  masyarakat  dalam  persepektif  hak  asasi  manusia  dan  hak kontitusional warga negara”.
Permasalahan  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  Peranan  negara  dalam  pemenuhan kebutuhan  dasar  rakyat  sangat  diperlukan  terutama  di  dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan  secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia (OA Ginting et al ,2022). Pengaturan  pelaksanaan  vaksinasi  terhadap  warga  masyarakat  diatur  dalam  konstitusi  negara Indonesia  yang  menjamin  adanya  jaminan  kesehatan  bagi  warga  negaranya  sebagaimana  diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  data  adalah  yuridis  normatif  yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat.  Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian Kesimpulan pada penelitian Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan pada tahun 2021 ini adalah:
1. Berkaitan  dengan  penanganan  pandemi  Covid-19  pemerintah  telah  mengambil  kebijakan dalam  rangka  melindungi  kesehatan  warga  negaranya  mulai  dari  menetapkan  status  darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  hingga  melakukan  pembatasan  pada  berbagai  wilayah  sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  pelaksanaan  vaksinasi  terhadap  warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi  warga  negaranya,  dengan  terejawantahkan  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945.  Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih  ragu  divaksin,  lingkungan  yaitu  apabila  orang-orang  terdekatnya  kontra  dan  terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin.
Kewajiban  pelaksanaan  vaksinasi  terhadap  warga  masyarakat  merupakan  hak  dasar  yang  harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses  yang  memadai bagi  setiap  warga  negara  atas  pelayanan  kesehatan  yang  layak  dan  optimal sebagai  upaya  untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  kewajiban  negara  dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.
Dalam teori Hans Kelsen yaitu;   Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan- aturan (rules) tentang perilaku manusia. Maka  demikian hukum tidak menunjuk suatu aturan tunggal (rule),  tetapi  seperangkat  aturan  (rules)  yang  memiliki  suatu  kesatuan,  sehingga  dapat  dipahami sebagai suatu tatanan sistem.  Konsekuensinya yaitu hal yang  tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Rizhan ,2020). Dari latar belakang  yang diuraikan Penulis tertarik untuk melakukan  penelitian serta mengkaji lebih dalam, oleh karena itu penulis bermaksud memberikan gambaran- gambaran dan solusi agar dalam pelaksanaan penegakan hukum tetap sesuai dengan aturan hukum pemerintahan dengan warga negarnya, berdasarkan Dari apa yang diuraikan diatas Penulis tertarik membuat penelitian dengan menganalisis  yang terjadi dimasyarakat tentang kekarantinaan  kesehatan  dalam  undang-  undang  no  6  tahun  2018  dan  dengan  membuat  penelitian yang berjudul :
“Ketentuan pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018,Tentang Kekarantinaan Kesehatan di  Tinjau  dari  hukum  pidana  indonesia”.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  untuk  menjadi  bahan hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana pada kasus kasus   yang  sama,  dalam menegakkan  hukum di Negara Republik  Indonesia, agar tujuan hukum yaitu suatu  kepastian Hukum  yang berkeadilan  serta  bermanfaat  bagi hukum yang adil yang merupakan cita- cita luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan undang- undang Negara republik Indonesia (UUD NRI 1945).
Maka  dari  itu,  penulis  meneliti  “Ketentuan  pasal  93  undang-  undang  nomor  6  tahun 2018,Tentang Kekarantinaan Kesehatan  di Tinjau dari hukum pidana indonesia”.  dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah yang menjadi  Ketentuan pidana dalam pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018, Tentang kekarantinaan kesehatan?.
2. Bagaimanakah    aturan  pemidanaan  terhadap  kegiatan  dalam    Rangka  penyelenggaraan kekarantinaan  kesehatan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan di Tinjau dari hukum pidana indonesia ?.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode pada penulisan ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan  konsep  dan  Perundangan-  perundangan  ,serta  studi    kasus  putusan  pengadilan. Pendapat dari beberapa ahli salah satunya yaitu, (Denzin dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah,  dan  dilakukan  oleh peneliti  yang  tertarik  secara  alamiah  (Moleong,Lexy,2017).  Penelitian  hukum  Normatif  adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.disebut penelitian hukum doktriner (Suratman & Philips Dillah,2014).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penjatuhan Sangsi Pidana Pelanggar karantina mandiri terancam penjara hingga denda jutaan rupiah bila tidak kooperatif. Jika teori hukum adalah suatu pernyataan yang lengkap dan sistematis untuk  menjelaskan  hukum  sebagai  tatanan  yang  mengatur  perilaku  manusia  untuk  menegakkan ketertiban  supaya  kita  membangun  keadilan,  maka  kita  harus  berhadapan juga  dengan  pertanyaan bagaimana  nasib  hukum  itu  ditangan  para  hakim  yang  memegang  kekuasaan  kehakiman  untuk melaksanakan  hukum  dan  menjatuhkan  hukuman  atas  pelanggaran  terhadapnya  ,Selanjutnya menurut  Moeljatno,  asas  legalitas  (Principle  of  legality),  asas  yang  menentukan  bahwa  tidak  ada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  jika  tidak  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalambahasa latin sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).6 Menurut Wirjono Prodjodikoro,  bahasa  latin  yang  berbunyi  nullum  delictum,  nulla  puna  sine  praevia  lege  punali diartikan  tiada  kejahatan,  tiada  hukuman  pidana  tanpa  undang-undang  hukum  pidana  terlebih dahulu.7 Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana atau ahli hukum di atas, terdapat kesamaan  pandangan  di antara  para  ahli hukum  pidana  bahwa asas  legalitas  yang  dikenal  dengan bahasa  latin  sebagai  nullum  delictum  ,  nulla  puna  sine  praevia  lege  punali  adalah  memiliki pengertian, yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang- undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah defenisi baku dari asas legalitas.
Sejalan dengan itu, setiap pelanggar ketentuan karantina mandiri akan ditindak tegas, misalnya dengan  mengembalikan  lagi  ke  tempat  karantina  terpusat.  Namun,  jika  masih  tidak  kooperatif, pemerintah  tidak  segan-segan  memberikan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  Undang- Undang  Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang- Undang Kekarantinaan Kesehatan.
Adapun, Pasal 14 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984,Tentang Wabah Penyakit Menular berisikan 3 ayat dengan perincian sebagai ; Ayat (1) ;
“Barang  siapa  dengan  sengaja  menghalangi  pelaksanaan  penanggulangan  wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama- lamanya  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  setinggi-tingginya  Rp  1.000.000,-  (satu  juta rupiah”).
Ayat (2) ;
“Barang  siapa  karena  kealpaannya  mengakibatkan  terhalangnya  pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi- tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.
Ayat (3) :
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.”.
Sementara itu, Pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018,tentang kekarantinaan Kesehatan berbunyi:
“Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraanKekarantinaan  Kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-halangi penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sehingga  menyebabkan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Varian  baru  virus  Covid-19  yaitu  Omicron  kini  menjadi  momok  baru  karena  kemampuan penularan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan varian lainnya. Agar tidak masuk ke Indonesia, Pemerintah  memperketat  aturan  bagi  pelaku  perjalanan  internasional  yang  tertuang  dalam  Surat Edaran  Satgas  Covid-19  No.  25/2021  tentang  Protokol  Kesehatan  Perjalanan  Internasional  pada Masa Pandemi Covid-19.
Sementara itu, warga Indonesia dari 11  ( sebelas) negara tempat transmisi komunitas varian Omicron wajib menjalani karantina 14 ( empat belas ) hari. Ada dua skema karantina yang disiapkan pemerintah  bagi  pelaku  perjalanan  internasional  yakni  karantina  terpusat  dan  mandiri.  Skema karantina  mandiri  berpotensi  lebih  besar  untuk  dilanggar.  Indonesia,  yang  diatur  dalam  Undang- undang nomor 6 tahun 2018, Tentang kekarantinaan kesehatan.
Menurut Moeljatno, perbuatan yg bisa dieksekusi merupakan strafbaar feit & pada perundang- undangan digunakan kata tindak pidana, apabila strafbaar feit diterjemahkan secara letterlijk, maka terjemahannya  merupakan  insiden  yg  bisa  dipidana.  Moeljatno  lalu  menaruh  memberi  defenisi perbuatan  pidana  menjadi  perbuatan  yg  tidak  boleh  &  diancam  menggunakan  perbuatan  pidana barang siapa melanggar itu, kata perbuatan pidana buat menggantikan strafbaar feit merupakan lebih primer dari pada kata tindak pidana. Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut. Moeljatno sama sekali nir menyinggung tentang pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban  pidana  karena  itu  nir  sepatutnya  sebagai  bagian  definisi  perbuatan  pidana.k pidana, apabila strafbaar feit diterjemahkan secara letterlijk, maka terjemahannya merupakan insiden yg bisa dipidana. Moeljatno lalu menaruh memberi defenisi perbuatan pidana menjadi perbuatan yg tidak boleh & diancam menggunakan perbuatan pidana barang siapa melanggar embargo itu, kata perbuatan  pidana  buat  menggantikan  strafbaar  feit  merupakan  lebih  primer  daripada  kata  tindak pidana. Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut. Moeljatno sama sekali nir menyinggung tentang pertanggungjawaban  pidana.  Kesalahan  merupakan  faktor  penentu  pertanggungjawaban  pidana karena itu nir sepatutnya sebagai bagian definisi perbuatan pidana.
Penegak  Hukum    adalah  mereka  yang  secara  langsung  berkecimpung  didalam  bidang penegakan  hukum.  Inti  dari  dari  arti  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap  tindak  sebagai  rangkain  penjabaran  nilai  tahap  akhir,untuk  menciptakan,memelihara,  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup( Soekanto,2019).
Hukum serta  asas legalitas yang  tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam penegakan hukum berkeadilan sebenarnya merupakan dilemma yang ada. Karena jelas-jelas suatu asas legalitas tersebut  hanya  mengakui  serta  menerapkan  hukum  yang    tertulis.  Padahal  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  memiliki  hukum  adat  atau  hukum  tidak  tertulis  yang  eksistentinya  masih diakui.  Sering hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dihadapkan pada perkara yang tidak ada dasar atau aturan hukumnya. Dalam hal ini hakim tidak boleh menolak dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur.
Sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan. Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014 berbunyi :”Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,
mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih,  bahwa  hukum  tidak  ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” Kewajiban hakim dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis saja tetapi mencakup artian hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia  yang  tadinya  banyak  dipengaruhi  dengan  sistem civil  law,  dalam  perkembangan  sistem common  law  juga  berpengaruh  dalam  pembangunan  hukum  di  Indonesia  baik  melalui  perjanjian Internasional  maupun  pencangkokan.  Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  hakim  dapat  melakukan Rechtsvinding,  walaupun  hakim  harus  mengadili  berdasar  undang-undang,  namun  hakim  tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan. Asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, memiliki karakteristik formalistik.  Asas  Legalitas  tidak  hanya  ada  dalam  Hukum  Pidana,  tetapi  juga  ada  dalam  Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Asas Legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (“KUHP”)  “yang  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana telah ada”.
Dalam  Hukum  Pidana,  Asas  Legalitas  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
“Suatu  Perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”
Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum.
Dasar hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan  kekarantinaan kesehatan : Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan  bahwa  Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Pemerintah  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  terhadap  warga  masyarakat  telah  mengeluarkan beberapa peraturan yaitu :
a. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1984  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3273).
b. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
c. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5063).
d. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
e. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid  -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
f. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid  -19)  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227).
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangig Penanggulangan Pandemi Corona  Y/Rus D/Sease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).
h. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pengadaan  Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  1229)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
Terkait  sanksi  pidana  yang  ditimbulkan  akibat  melanggar  UU  Karantina  Kesehatan  diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bahwa setiap orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Selain itu, Perpres Nomor 11 Tahun 2020 Keputusan Darurat Kesehatan Masyarakat Penyakit Virus Corona (Covid19) 31 Maret 2020 menetapkan virus corona sebagai salah satu jenis penyakit kesehatan masyarakat. Penanggulangan bencana harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dengan menetapkan status kedaruratan kesehatan. Pengelolaan ini memberi pemerintah daerah akses yang lebih luas dan lebih mudah untuk memobilisasi sumber daya yang terencana dan terintegrasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap pelanggaran  Pasal  93  undang-  undang  nomor  6 tahun  2018,tentang  kekarantinaan  Kesehatan,  ditinjau  dari  permasalahan  dan  berdasarkan  hukum pidana indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  diuraikan  tersebut    maka  dapat  disimpulkan  yaitu “Ketentuan pidana dalam pasal 93 undang- undang nomor 6 tahun 2018, Tentang kekarantinaan”, tetapi Dalam kontek  perkembangan hukum pidana di Indonesia yaitu  didasarkan pada asas legalitas serta memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis. Pelanggaran  atas perilaku tersebut  dan  Perlunya  penyiapan  sumber daya  manusia  bagi  Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum  dan Hakim yang kredibel dengan melakukan evaluasi - evaluasi  pola recruitmen, peningkatan pendidikan bersama  antara  penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Perlunya  evaluasi  Dalam  penanganan pidana  idengan  upaya,  untuk    melakukan  evaluasi  kinerja  dan  pola  -    pola  yang  bersinergi  antara Lembaga  –  lembaga  yang  terkait  baik  Penyidik  dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta terciptanya  kesinergian  dalam  melakukan  penegakan  hukum  dalam  menegakkan  Keadilan berdasarkan Undang- undang serta dalam penerapan Hukum pidana Indonesia.
Pemahaman  ataupun  konsep  menimbulkan  permasalahan  yang  kontroversial.  Dengan demikian,  teori-teori tindak  pidana  hendaknya  ditafsirkan  secara leterlijk  saja  yaitu  yang  berdasar pada  undang-undang,  serta  sumber  hukum  tidak  terbatas  dari  perundang-undangan,  akan  tetapi meliputi  juga  doktrin,  yurisprudensi  hakim  dan  lain-lain.  Dalam  perkembangan  hukum  pidana Indonesia, asas legalitas telah bergeser tidak hanya asas legalitas formal, tetapi juga  asas legalitas substantif, menggantikan hukum yang hidup atau  tidak tertulis.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bisri, Ilhami.Sistem Hukum Indonesia: Prinsip- Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
Kansil, C.S.T. & Cristine dkk. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.Jakarta: Rineka Cipta,2018. Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019. Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2006.
Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta,2015. Moeljatno,  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-9, Jakarta: Rajawali Pers,,2016. Soekanto.  Soerjono,  &  Mamudji  Sri,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  suatu  tinjauan singkat.  Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
Soekanto.  Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,
2015.
Soekanto,  Soerjono,    Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan.  Depok:  PT  RajaGrafindo Persada, 2019.
Soerodibroto, Soenarto. KUHP dan KUHAP:Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad.Edisi 5,Cetakan-19,PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kualitatif:  untuk  penelitian  yang  bersifat:  eksploratif,  enterpretif, interaktif dan konstruktif,Edisi Ke-3, Bandung: Alfabeta,,2017.
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN,” February 9, 2021.
“Pasal 93 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018,Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” 2018.
Prakarsa, Aliyth, Dadang Herli, Rena Yulia, Dosen Bidang, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ Sultan,  et  al.  “MENGKAJI  PENERAPAN  SANKSI  PIDANA  DALAM  PENCEGAHAN PENYEBARAN  COVID-19  DI  INDONESIA.”  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  51,  no.  3 (December 21, 2021): 773–85. https://doi.org/10.21143/JHP.VOL51.NO3.3134.
Rizhan, Afrinald. “Konsep Hukum Dan Ide KeGinting, OA, MY Lubis, I Affan - Jurnal Ilmiah, and undefined  2021.  “Analisis  Kebijakan  Kewajiban  Vaksinasi  COVID-19  Oleh  Pemerintah Terhadap  Setiap  Warga  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Hak.”
Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id. Accessed March 13, 2022. http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/74. Munandar,  M.  Aris.  “KETENTUAN  PIDANA  PENYELENGGARAAN  KEKARANTINAAN KESEHATAN  BERDASARKANadilan  Berdasarkan  Teori  Hukum  Statis  (Nomostatics) Hans Kelsen.” Kodifikasi 2, no. 1 (2020): 61–71. http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679. “Tegas!  Pelanggar  Karantina  Mandiri  Terancam  Penjara  Dan  Denda  Jutaan  Rupiah  -  Kabar24 Bisnis.Com.” Accessed April 10, 2022.
https://kabar24.bisnis.com/read/20211215/15/1478183/tegas-pelanggar-karantina-mandiri- terancam-penjara-dan-denda-jutaan-rupiah.