Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI, DEMI MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
Sulton Zaki Ananda
Pemasyarakatan, Email: sultonananda2@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Anak adalah manusia seutuhnya yang merupakan amanah dan anugerah dari
Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  berharkat  dan  bermartabat.  Hak  anak  harus dilindungi agar anak dapat menggunakan haknya. Perlindungan hak anak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Anak.  Isi  dari  Undang-Undang  tersebut  mengenai  prinsip umum dalam pemberian perlindungan terhadap anak yaitu non diskriminasi, kepentingan  terbaik  anak,  penghormatan  terhadap  kehidupan  serta perkembangan.  Melalui  pendekatan  normatif  dan  evaluasi  dari  beberapa literatur terkait. Penulis ingin memperjelas masalah perlindungan hak anak yang bertentangan dengan hukum. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan  hukum  harus  mengedepankan  restorative  justice  dengan memperhatikan  kepentingan  terbaik  anak  yaitu  melalui  diversi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  sistem  peradilan  anak  penerapan diversi pada anak berhadapan dengan hukum merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang memberikan keadilan  dan perlindungan bagi anak yang melanggar hukum. Perlindungan hukum, tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana anak. Diversi merupakan upaya proses damai antara anak yang melakukan pelanggaran dengan korban atau keluarganya, serta merupakan hukuman bagi anak yang melakukan pelanggaran secara informal.

## Kata Kunci:
Anak berkonflik dengan hukum; Keadilan Restoratif; Kepentingan terbaik bagi anak.
Cite this paper: Ananda, A. Z., 2021. Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan martabat dan memiliki hak untuk terus hidup, tumbuh dan berkembang. Definisi ini menyiratkan bahwa anak harus dilindungi. Menerapkan perlindungan, yaitu melindungi hak asasi anak yang diatur oleh undang-undang, sehingga anak dapat menikmati haknya. Hak asasi anak yang  terlibat  adalah  hak  yang  melekat  pada  anak,  dan  merupakan  kehormatan  dan martabat umat manusia, dimana negara, hukum serta pemerintahan harus menghormati, menjaga dan melindungi mereka.
Perlindungan  hak  anak  bukan  hanya  kewajiban  Indonesia  untuk  melindunginya, tetapi seluruh dunia juga mempertimbangkan hak anak. Dengan disahkannya Konvensi Hak Anak, yang kemudian di ratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 terbentuklah  kepedulian  terhadap  hak  anak  ini.  Dengan  demikian,  Indonesia  wajib menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Nasir Djamil & Susanto, 2013).
Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Penerapan Konvensi Hak Anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Isi  dari  Undang-Undang  tersebut  ialah  dalam  pemberian  perlindungan  terhadap  anak yaitu  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  anak,  penghormatan  terhadap  kehidupan dan perkembangan.
Anak  bisa  sangat  mudah  menjadi  pelaku  atau  korban.  Dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan yang berkonflik dengan hukum  selanjutnya disebut anak ialah anak berusia di bawah 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Ketika anak  diduga  melakukan  kejahatan  harus  memikul  tanggung  jawab  hukum  atas tindakannya. Sejak 2011 hingga 2019, 1.1492 kasus telah dilaporkan ke KPAI.
Anak-anak memiliki hak istimewa yang sangat berbeda dari orang dewasa, karena kekerasan,  pelecehan  dan  eksploitasi  sangat  rentan  terhadap  anak  (Sosiawan,  2017). Anak-anak  harus  dicegah  untuk  melanggar  hukum,  bebas  dari  segala  bentuk penganiayaan,  penyiksaan  atau  hukuman  yang  tidak  manusiawi,  dan  pemenjaraan hanyalah upaya terakhir.
Perlindungan hukum terhadap anak harus diupayakan untuk melindungi martabat mereka. Ini adalah hasil dari partisipasi suatu negara dalam penerimaan Konvensi Hak Anak. Dengan adanya peraturan perlindungan khusus bagi anak yang melanggar hukum akan  mendorong  perlunya  penyelesaian  perkara  anak  yang  menitikberatkan  pada kepentingan terbaik anak dan memiliki keadilan restoratif, yaitu melalui diversi.
Fokus dalam penulisan ini, yaitu pada bagimana pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang  berkonflik  dengan  hukum  melalui  proses  diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana anak?

## METODE
Analisis  yang  digunakaan  penulis  merupakan  Analisis  deskriptif  dengan mendeskripsikan  penerapan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012  dan  peraturan perundang-undangan lainnya  mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif,  Yakni  untuk  menelaah  dan  mengkaji  norma  hukum  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  terkait, sebagai landasan hukum bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak-Hak Anak
Negara Hukum menetapkan semua hak berdasarkan norma atau hukum. Di negara dengan sistem civil law, penerapan hak berdasarkan hukum ada dalam regulasi. Di Negara atau kawasan dengan sistem common law, hak berbasis hukum ditentukan dari sanksi pengadilan atas pelanggaran hak tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum.
Anak mempunyai beberapa hak, diantaranya yaitu(Nasir Djamil & Susanto, 2013):
1. Right  to  survival (hak  untuk  bertahan  hidup),  yang  berarti  bahwa  anak-anak berhak untuk memelihara dan mempertahankan hidup mereka serta menikmati standar kesehatan dan perawatan yang tinggi.
2. Protection  Rights (hak  untuk  dilindungi)  terkait  dengan  Konvensi  Hak  Anak, seperti dilindungi dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran
3. Development  Rights (Hak  atas  tumbuh  dan  berkembang),  yaitu  anak  berhak memperoleh  pendidikan  formal  dan  nonformal  untuk  kesehatan  jasmani  dan rohani,  kerohanian,  kerohanian,  moralitas  dan  perkembangan  sosial,  serta menjalani kehidupan yang layak.
4. Participation rights (hak untuk berpartisipasi)  yaitu, jika ada yang mempengaruhi anak, maka anak berhak untuk mengungkapkan pendapat.
Anak  memiliki  ciri,  Peran  yang  strategis  serta  ciri  khusus,  untuk  menentukan keadaan dan kelangsungan hidup suatu negara karena anak adalah pelopor negara. Anak perlu memiliki kesempatan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang, psikologis yang terbaik,  dan  menciptakan  kesejahteraan  dengan  memastikan  bahwa  hak-haknya terpenuhi dengan baik.
Dengan  pemberian  perlindungan  hukum  pada  anak,  anak  mendapatkan perlindungan khusus. Negara seperti Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melanggar hukum sebagai bentuk implementasi Konvensi Hak Anak.

## Keadilan Restoratif
Masyarakat  seringkali  melupakan  upaya  untuk  menghargai  kepentingan  terbaik anak dalam proses peradilan anak. Proses peradilan anak saat ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan anak, tetapi hanya untuk penegakan hukum secara formal  (Ratomi, 2013). Tujuan pemberian sanksi pidana adalah untuk menginformasikan bahwa sanksi pidana adalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Roni Wiyanto menyatakan, adanya sanksi merupakan ciri hukum pidana dan digunakan sebagai sarana untuk memelihara dan memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Wiyanto, 2012).
Konsep  peradilan  pidana  berkembang  sejalan  dengan  berubahnya  paradigma pidana, mulai dari paradigma retributive, resosialisasi, dan menjadi keadilan restoratif . Keadilan  restoratif  (Restorative  Justice)  tertuang  dalam  Pasal  6  UU  SPPA  yaitu  di sebutkan bahwa restorative justice merupakan penyelesaian kasus yang mengajak kedua
belah pihak antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban pelaku serta pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil bukan balas dendam.
Konvensi  Hak  Anak  telah  di  ratifikasi,  yaitu  dengan  mengeluarkan  Keputusan Presiden  Nomor  37  Tahun  1990,  artinya  pemerintah  telah  memberikan  upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.  Indonesia membuat  beberapa peraturan untuk mengimplementasikan isi dari Konvensi Hak Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
31  Juli  2014  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga sejak saat itu metode peradilan restorative bagi anak harus diterapkan sebagai dasar pemberian perlindungan hukum. Dalam penerapannya, sanksi sistem peradilan pidana anak tidak hanya difokuskan pada sanksi pidananya, akan tetapi penerapan sanksi pidana juga digunakan sebagai sarana anak untuk menciptakan kesejahteraan dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

## Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Arif Gosita mengatakan, upaya untuk mendukung hak dan kewajiban anak dapat dilakukan  dengan  memberikan  perlindungan  bagi  anak  (Ariani,  2014).  Hakikat  proses peradilan anak, yaitu sebagai mekanisme untuk memusatkan perhatian pada kepentingan terbaik anak, seringkali dilupakan. Arah peradilan anak selalu penegakan hukum formal, bukan untuk kepentingan terbaik anak (Ratomi, 2013).
Anak-anak sangat mudah menjadi pelaku atau korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisikan bahwa yang disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum yang ialah yang berusia di bawah 18 tahun dan diduga melakukan  tindak  pidana.  Anak  yang  diduga  melakukan  kejahatan  harus  memikul tanggung jawab hukum atas tindakannya.
Melindungi  martabat  anak  melalui  metode  keadilan  restorative  dengan mengutamakan  bahwa  anak  anak  memperoleh  hak  perlindungan  khusus  merupakan tujuan  dari  Undang-Undang  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  Undang-Undang  ini  tidak  hanya menekankan pelaksanaan sanksi yang didapatkan akibat melawan hukum terhadap anak dari  pelaku  tindak  pidana  tersebut,  akan  tetapi  menekankan  kalau  sanksi  ditujukan sebagai kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Perihal ini, tujuan pelaksanaan Undang- Undang ini yang diinginkan dapat terlaksanakan.
Generasi berkualitas tinggi didapatkan dari Anak-anak yang terlindungi dengan baik. Hal tersebut penting untuk masa depan negara. Karena kurangnya kematangan fisik, psikis  dan  sosial,  anak  memerlukan  perhatian  dan  bimbingan  khusus  sebelum  dan sesudah lahir, termasuk perlindungan hukum. Anak berhak atas proteksi spesial, serta berhak  atas  peluang  yang  dipastikan  oleh  undang-  undang  serta  fasilitas  lain  buat berkembang serta tumbuh secara raga, mental serta sosial (Gultom, 2014).
Hal tersebut memberikan penegasan atas perlindungan anak di Indonesia. Dengan adanya  peraturan  inilah  konsep  diversi  ada,  karena  diversi  tersebut  memiliki  tujuan untuk melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, serta masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai Keadilan restoratif.
Diversi  ialah  suatu  konsep  pemberian  perlindungan  kepada  anak  yang  telah melanggar hukum. Pada Pasal 1 ayat (7) UU SPPA definisi diversi merupakan opsi lain dari  penyelesaian  perkara  anak  yang  sebelumnya  melalui  prosedur  peradilan  pidana menjadi  prosedur  di  luar  peradilan  pidana,  yang  tujuannya  untuk  mengurangi  dan menghindari prosedur peradilan formal, sehingga bebas dari stigma yang kurang baik, serta harapan supaya anak bisa kembali ke area sosial secara normal.
Tujuan diversi terdapat pada Pasal 6, yaitu:
a) Untuk mencari jalan tengah penyelesaian duduk perkara antara korban dan pelaku
b) Untuk menuntaskan permasalahan anak
c) Untuk menghindari dari dirampas kebebasannya
d) Mendesak partisipasi publik
e) Menumbuhkan tanggung jawab terhadap anak.
Pada  Pasal  7  ayat  (1),  pengertian  kewajiban  penyelenggaraan  diversi  bahwa penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali di pengadilan negeri diversi diperlukan dalam perkara anak. Menurut Pasal 7, dikatakan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak di ancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun serta perbuatannya adalah pengulangan tindak pidana (residivis), maka diversi tidak wajib dilaksanakan.
Dalam keadilan retiratif, diversi merupakan proses dimana semua pihak yang terlibat bekerja  sama  untuk  menyelesaikan  masalah  untuk  mendapatkan  solusi  terbaik, rekonsiliasi  dan  penyelesaian  masalah  tidak  didasarkan  pada  balas  dendam. Terwujudnya diversi tersebut melatarbelakangi keinginan untuk menghindari dampak negatif,  terutama  bagi  perkembangan  dan  psikologi  anak  yang  mungkin  berdampak buruk jika sistem peradilan pidana digunakan untuk menyelesaikan perkara anak tersbut (Priamsari, 2019).
Prinsip  utama  untuk  menerapkan  diversi  adalah  perlakukan  persuasif  atau metode  non-hukuman,  dan  memberi  seseorang  kesempatan  untuk  memperbaiki kesalahan.  Tujuan  utama  dari  adanya  diversi  supaya  anak  tidak  akan  mengalami penyiksaan,  pemaksaan  atau  kekerasan.  Melalui  diversi,  seseorang  diberi  kesempatan dalam  bertanggung  jawab  atas  kesalahannya  tanpa  dihukum  negara  yang  memiliki yurisdiksi,  sehingga  hukum  bisa  ditegakkan  tanpa  adanya  ancaman  dan  kerugian (Marlina, 2010). Dalam mencapai tujuan Diversi membutuhkan partisipasi semua pihak. Proses tersebut harus bertujuan untuk membangun keadilan restoratif bagi para pelaku dan korban.
Ketika  anak-anak  harus  diikut  sertakan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  risiko mereka  dilanggar  hak  asasi  manusianya  sangat  tinggi.  Oleh  karena  itu,  yang  terbaik adalah  menggunakan  proses  diversi  untuk  menanggulangi  permasalahan  tersebut  .
Faktanya,  dalam  proses  peradilan  pidana  terhadap  anak  lebih  banyak  memunculkan kerugian daripada yang menguntungkan karena pengadilan dapat menstigmatisasi anak atas tindakan yang dilakukan, jadi jalan terbaik adalah menghindarkan dan mengeluarkan mereka dari sistem peradilan pidana (Marlina, 2010).
Dasar Diversasi dari pembentukkan restorative justice jika (Fetri, 2015):
1. Anak dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka
2. Dapat memberikan anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan membantu korban
3. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi
4. Mendapat kesempatan untuk tetap berhubungan dengan keluarga mereka
5. Mendapat  kesempatan  rekonsiliasi  dan  pemulihan  bagi  yang  mengalami  kerugian akibat tindak pidana
Tindakan  persuasif  atau  hukum  non-pidana  (di  luar  hukum  pidana)    dan  memberi seseorang  kesempatan  untuk  introspeksi  diri  merupakan  prinsip  utama  dalam pelaksanaan  Diversi.  Latarbelakang  pentingnya  penerapan  kebijakan  diversi  adalah karena  banyaknya  anak  yang  masuk  peradilan  pidana  dan  dipenjara.  Metode  yudisial yang sederhana dalam konsep restorative justice bukan lagi didasarkan pada kesetaraan remunerasi  korban  kepada  pelaku  (baik  fisik,  psikis  maupun  punitif),  namun  dengan dukungan  untuk  korban  dan  meminta  pertanggungjawaban  pelaku  atas  tindakannya dengan bantuan keluarga serta komunitas saat dibutuhkan (Fahurrozi, 2015).

## PENUTUP
Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 menyatakan bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak. Diharapkan Indonesia dapat berperan aktif serta konsisten dalam memberikan perlindungan hak-hak anak.
Bagi anak yang berkonflik dengan hukum diversi dapat memberikan perlindungan hukum dengan menyelesaikan perkara di luar proses peradilan dengan syarat ancaman pidana  penjara  kurang  dari  7  tahun  dan  bukan  suatu  pengulangan  tindak  pidana (residivis)
Tujuan  utama  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mengutamakan penyelesaian masalah anak  dalam upaya pemulihan keadilan dengan mempersilahkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak yang terkait agar mampu Bekerja sama mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula. Selain  itu,  diversi  merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  dan  bersifat  mendidik  bagi anak.

## Saran
Adapun saran dalam penelitian ini adalah:
1. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mampu menyelidiki, menuntut, mengkaji dan menentukan putusan perkara dalam persidangan harus mengutamakan diversi daripada memenjarakan.
2. Sosialisasi skala besar mengenai diversi harus dilakukan kepada pihak terkait serta disebarkan ke masyarakat .
3. Bagi  pemerintah,  perlu  menfasilitasi  pelaksanaan  diversi  yang  beragam  untuk menjamin perlindungan anak

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani, N. V. 2014. Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jurnal Media Hukum , 21(1), 16. Retrieved from https://borang.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160/1232
Fahurrozi. 2015. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Mataram. Jurnal Ius , 3 No 7(Kajian Hukum dan Keadilan).
Fetri, A. R. T. 2015. Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses . Jurnal Lex Crimen, 4.
Gultom, M. 2014. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia . Refika Aditama.
Marlina.2010. Pengantar  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Dalam  Hukum  Pidana . Medan: USU Press.
Nasir Djamil, M., & Susanto, M. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Priamsari,  R.  P.  A.  2019.  Mencari  Hukum  Yang  Berkeadilan  Bagi  Anak  Melalui  Diversi.
Perspektif Hukum , 18(2), 175. Retrieved from https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158
Ratomi,  A.  2013. Konsep  Prosedur  Pelaksanaan  diversi  Pada  Tahap  penyidikan  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak . ARENA HUKUM, 6.
Shiddiq, M. 2020. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI. Retrieved 1 September 2020, from http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak- berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/
Sosiawan,  U.  M.  2017. Perspektif  Restorative  Justice  Sebagai  wujud  Perlindungan  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law) .  Jurnal Penelitian Hukum De  Jure. Retrieved from https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.425-438
Wiyanto, R. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak.