## Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Pemerintahan Daerah
Akhmad Riduan STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia
riduanakhmad999@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received February 08, 2024 Revised May 24, 2024 Accepted June 02, 2024 Abstract Implementation  of  environmental  policies  in  local  government  faces  various complex challenges. One of  the main challenges is  limited resources,  both in terms  of  finance  and  competent  human  resources.  Many  local  governments have difficulty providing adequate budgets for environmental programs due to competing  priorities  with  other  sectors  such  as  infrastructure  and  health. Apart  from  that,  the  lack  of  experts  in  the  environmental  field  also  worsens this  situation,  hampering  the  effectiveness  of  implementing  the  policies  that have  been  formulated.  On  the  other  hand,  regulatory  challenges  and coordination between institutions also pose significant obstacles. Regulations that are not in sync between the central and regional governments often cause confusion  in  implementing  policies  in  the  field.  Poor  coordination  between government  institutions,  both  horizontally  and  vertically,  also  causes overlapping  programs  and  ineffective  policies.  This  condition  is  exacerbated by  the  low  level  of  public  participation  in  the  process  of  making  and implementing  policies,  which  causes  a  lack  of  support  from  the  community. However, there are great opportunities in efforts to implement environmental policies  that  can  be  optimized  by  local  governments.  The  use  of  technology and innovation in environmental management, such as geospatial information systems and real-time air quality monitoring, can increase the efficiency and effectiveness  of  environmental  programs.  In  addition,  partnerships  with  the private  sector  and  non-government  organizations  can  also  be  a  catalyst  in strengthening capacity and financing. The existence of global awareness about the  importance  of  environmental  sustainability  also  opens  up  opportunities for local governments to obtain international support in the form of funds and technical for environmental projects. Keywords :  Limited  Resources,  Synchronized  Regulations,  Innovative Technology, Strategic Partnerships Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Implementasi  kebijakan  lingkungan  di  pemerintahan  daerah  merupakan  aspek penting  dalam  upaya  menjaga  keberlanjutan  ekosistem  dan  kualitas  hidup  masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai program dan regulasi yang bertujuan untuk mengurangi  dampak  negatif  aktivitas manusia  terhadap  lingkungan,  seperti  pengelolaan limbah,  perlindungan  keanekaragaman  hayati,  dan  mitigasi  perubahan  iklim.  Namun, dalam  prakteknya,  penerapan  kebijakan  lingkungan  di  tingkat  daerah  menghadapi berbagai  tantangan  yang  memerlukan  perhatian  serius.  Keterbatasan  sumber  daya finansial  dan  manusia,  kurangnya  sinkronisasi  regulasi  antara  pemerintah  pusat  dan

## Bulletin of Community Engagement
daerah, serta koordinasi yang tidak efektif antar lembaga adalah beberapa isu utama yang sering  menghambat  pelaksanaan  kebijakan  ini  secara  optimal (Jurnal  Kebijakan  & Manajemen Publik and Rahmadi, 2022) .
Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah  daerah.  Anggaran  yang  terbatas  sering  kali  membuat  pemerintah  daerah kesulitan  untuk  membiayai  program-program  lingkungan  yang  membutuhkan  investasi besar. Selain itu, kekurangan tenaga ahli di bidang lingkungan juga memperparah situasi ini,  mengakibatkan  pelaksanaan  kebijakan  tidak  berjalan  sesuai  rencana.  Regulasi  yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah juga menambah kompleksitas, karena sering kali menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam implementasi di lapangan. Selain  itu,  koordinasi  yang  buruk  antara  berbagai  lembaga  pemerintah,  baik  di  tingkat lokal maupun nasional, mengakibatkan tumpang tindih program dan kebijakan yang tidak efektif (Ridwan & Delima, 2021, p. 88) .
Di  sisi  lain,  terdapat  berbagai  peluang  yang  dapat  dioptimalkan  untuk memperkuat  implementasi  kebijakan  lingkungan  di  pemerintahan  daerah.  Penggunaan teknologi inovatif seperti sistem informasi geospasial dan alat pemantauan kualitas udara real-time  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  akurasi  pengelolaan  lingkungan.  Kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga menawarkan peluang untuk memperluas kapasitas dan sumber daya melalui kolaborasi dan sinergi. Selain itu, meningkatnya  kesadaran  global  tentang  pentingnya  kelestarian  lingkungan  membuka akses pada dukungan internasional dalam bentuk pendanaan dan bantuan teknis. Dengan memanfaatkan  peluang-peluang  ini,  pemerintah  daerah  dapat  mengatasi  berbagai tantangan  dan  lebih  efektif  dalam  melaksanakan  kebijakan  lingkungan,  demi  mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Pambudi, 2023, p. 74) .

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali tantangan dan  peluang  dalam  implementasi  kebijakan  lingkungan  di  pemerintahan  daerah. Pendekatan  ini  dipilih  karena  mampu  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  dan komprehensif  mengenai  dinamika  yang  terjadi  dalam  konteks  implementasi  kebijakan tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  meliputi  studi  literatur,  wawancara mendalam, dan analisis dokumen.
1. Studi Literatur:
Studi  literatur  dilakukan  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan.  Tahap  ini  bertujuan  untuk  memahami  kerangka  teoritis  dan  konteks kebijakan  lingkungan,  serta  mengidentifikasi  tantangan  dan  peluang  yang  telah diungkapkan dalam penelitian sebelumnya. Literatur yang dikaji meliputi topik-topik seperti pengelolaan lingkungan, implementasi kebijakan publik, dan studi kasus dari berbagai daerah.
2. Wawancara Mendalam: Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan, termasuk  pejabat  pemerintah  daerah,  ahli  lingkungan,  perwakilan  organisasi  non- pemerintah,  dan  anggota  masyarakat  yang  terlibat  dalam  isu-isu  lingkungan. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan variasi perspektif  yang  memadai.  Wawancara  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  wawasan langsung  mengenai  pengalaman,  persepsi,  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam implementasi kebijakan lingkungan, serta untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertanyaan wawancara difokuskan pada isu-isu spesifik seperti alokasi anggaran,  koordinasi  antar  lembaga,  partisipasi  masyarakat,  dan  penggunaan teknologi dalam pengelolaan lingkungan.
3. Analisis Dokumen:
Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan dokumen kebijakan, laporan resmi, data  statistik,  dan  laporan  proyek  terkait  implementasi  kebijakan  lingkungan  di berbagai daerah. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan.  Analisis  ini  juga  membantu  mengonfirmasi  temuan  dari  wawancara  dan studi literatur, serta memberikan konteks tambahan yang mendalam.
Data  yang  diperoleh  dari  ketiga  metode  ini  kemudian  dianalisis  secara  tematik. Proses  analisis  tematik  ini  melibatkan  pengkodean  data  untuk  mengidentifikasi  tema utama,  menghubungkan  tema-tema  tersebut  dengan  tantangan  dan  peluang  yang dihadapi,  serta  mengembangkan  rekomendasi  strategis  untuk  meningkatkan implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  dan  rekomendasi  yang  aplikatif  bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian  ini  mengidentifikasi  beberapa  tantangan  utama  dalam implementasi  kebijakan  lingkungan  di  pemerintahan  daerah.  Pertama,  keterbatasan sumber  daya  finansial  dan  manusia  menjadi  hambatan  signifikan.  Banyak  pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk program lingkungan  karena  prioritas  anggaran  sering  kali  dialokasikan  ke  sektor  lain  seperti infrastruktur  dan  kesehatan.  Selain  itu,  kekurangan  tenaga  ahli  di  bidang  lingkungan mengakibatkan  rendahnya  kapasitas  teknis  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan program lingkungan secara efektif (Azis & Suryana, 2023, p. 179) . Kedua, terdapat masalah koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat  dan  daerah.  Regulasi  yang  tidak  sinkron sering  kali menimbulkan  kebingungan  di lapangan, menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Koordinasi yang buruk antar lembaga pemerintah, baik di tingkat horizontal (antar lembaga di tingkat daerah) maupun vertikal  (antara  pusat  dan  daerah),  juga  menyebabkan  tumpang  tindih  program  dan kebijakan yang tidak efektif (Azikin, 2018, p. 77).
Di  sisi  lain,  penelitian  ini  juga  menemukan  beberapa  peluang  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  implementasi  kebijakan lingkungan.  Penggunaan  teknologi  inovatif,  seperti  sistem  informasi  geospasial  dan  alat pemantauan kualitas udara real-time, terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah  menawarkan  dukungan  tambahan  dalam  bentuk  pendanaan  dan peningkatan kapasitas.
Pembahasan,  Keterbatasan  sumber  daya  finansial  dan  manusia  merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh banyak pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal ini, perlu  adanya  upaya  peningkatan  efisiensi  anggaran  serta  pengembangan  kapasitas sumber  daya  manusia  melalui  pelatihan  dan  pendidikan.  Pengalokasian  anggaran  yang lebih  bijaksana,  dengan  memprioritaskan  program-program  yang  berdampak  langsung pada perbaikan lingkungan, dapat menjadi salah satu solusi. Selain itu, kolaborasi dengan sektor  swasta  dalam  bentuk  kemitraan  publik-swasta  dapat  membantu  menutupi kekurangan dana dan sumber daya.
Masalah koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan  pendekatan  yang  lebih  terintegrasi.  Pemerintah  pusat  perlu  memastikan bahwa regulasi yang dibuat sinkron dengan kebutuhan dan kondisi lokal di daerah. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah melalui forum-forum  koordinasi  dan  platform  berbagi  informasi  dapat  mengurangi  tumpang tindih program dan kebijakan (Madani, 2020).
Peluang  penggunaan  teknologi  inovatif  dalam  pengelolaan  lingkungan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi
ini  untuk  pemantauan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  lebih  efektif. Implementasi sistem informasi geospasial, misalnya, dapat membantu dalam perencanaan tata  ruang  yang  lebih  baik,  sementara  alat  pemantauan  kualitas  udara  real-time  dapat memberikan  data  yang  diperlukan  untuk  mengambil  tindakan  cepat  dalam  menghadapi masalah polusi (Wibowo, 2022).
Kemitraan  strategis  dengan  sektor  swasta  dan  organisasi  non-pemerintah  juga menawarkan berbagai keuntungan. Sektor swasta dapat memberikan dukungan finansial dan teknologi, sementara organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan advokasi kebijakan. Dengan membangun kemitraan yang kuat, pemerintah  daerah  dapat  mengatasi  beberapa  tantangan  utama  dalam  implementasi kebijakan  lingkungan  dan  memanfaatkan  peluang  yang  ada  untuk  mencapai  hasil  yang lebih baik (Eryani, 2022, p. 1).
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah, ada juga  berbagai  peluang  yang  dapat  dimanfaatkan. Dengan  pendekatan  yang  strategis  dan kolaboratif,  tantangan  tersebut  dapat  diatasi  dan  implementasi  kebijakan  lingkungan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Madani, 2020).

## KESIMPULAN
Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti sistem  informasi  geospasial  dan  pemantauan  kualitas  udara  secara  real-time,  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  program  lingkungan  hidup.  Selain  itu,  kemitraan dengan  sektor  swasta  dan  organisasi  non-pemerintah  juga  dapat  menjadi  katalis  dalam memperkuat  kapasitas  dan  pembiayaan.  Adanya  kesadaran  global  akan  pentingnya kelestarian  lingkungan  hidup  juga  membuka  peluang  bagi  pemerintah  daerah  untuk memperoleh  dukungan  internasional  baik  berupa  dana  maupun  teknis  untuk  proyek- proyek lingkungan hidup.

## REFERENSI
Jurnal  Kebijakan  &  Manajemen  Publik,  J.  G.,  &  Rahmadi,  N.  (2022).  Pembaharuan Dalam Manajemen  Pelayanan  Publik  Daerah:  Tantangan  dan  Peluang  Dalam Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 1(2), 148-160. https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v1i2.27
Ridwan,  R.,  &  Delima,  S.  (2021).  Implementasi  Pengawasan  Dinas  Lingkungan  Hidup Dalam  Mengatasi  Pencemaran  Lingkungan  Pada  Kawasan  Industri  Di  PT. Perkebunan  Nusantara  VI. Jurnal  Politik Dan  Pemerintahan Daerah ,  3(2), 88-100. https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.31
Pambudi,  A.  S.  (2023).  Capaian,  tantangan  implementasi,  dan  rekomendasi  kebijakan perhutanan  sosial  di  indonesia. Jurnal  Kebijakan  Pemerintahan ,  74-94. https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551
Azis,  M.,  &  Suryana,  E.  A.  (2023).  Komparasi  dan  implementasi  kebijakan  digitalisasi pertanian:  Peluang  dan  tantangan. RISALAH  KEBIJAKAN  PERTANIAN  DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan , 10(3), 179-198. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i3.51083
Wibowo,  T.  U.  S.  H.  (2022).  Peluang  Dan  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  “Merdeka Belajar,  Kampus  Merdeka”  Dalam  Pendidikan  Dan  Pembelajaran  Sejarah.
https://doi.org/10.31219/osf.io/dr38u Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar. https://doi.org/10.31227/osf.io/heg9z
Eryani,  N.  D.  (2022).  Kebijakan  pemerintahan  daerah  dalam  pengelolaan  kerusakan lingkungan  hidup  di  kabupaten  sijunjung  dan  kabupaten  dharmasraya.  Jurnal Demokrasi  Dan  Politik  Lokal,  2(1),  1-15. https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.1- 15.2020 Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar . https://doi.org/10.31219/osf.io/jqstb Azikin,  A.  (2018).  Konsep  dan  implementasi  ideologi  pancasila  dalam  perumusan kebijakan pemerintahan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 77-90. https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098 Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan dan peluang implementasi kebijakan zero waste di kota baubau. Journal Publicuho , 7(1), 212-223. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348 Pradana,  R.  S.  (2019).  Peluang  dan  tantangan  subsektor  perikanan  dalam  menopang perekonomian provinsi banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 3(2), 113- 126. https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.70
Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan dan peluang implementasi kebijakan zero waste di kota baubau. Journal Publicuho , 7(1), 212-223. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348 Puspitawati,  D.  (2020).  Pembangunan  wilayah  kepulauan  berlandaskan  poros  maritim dalam  perspektif  negara  kepulauan:  Tantangan  dan  peluang  perimbangan keuangan daerah. Bina Hukum Lingkungan , 4(2), 251. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107 Thahir,  B.  (2018).  Memahami  kawasan  khusus  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di indonesia. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 103-114. https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1100 Rahman,  M.  A.  (2023).  Tantangan  dan  Solusi  Dalam  Implementasi  Program  Kebijakan
“Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka”  (MBKM)  di  Perguruan  Tinggi. https://doi.org/10.31237/osf.io/m32va
Wulandari,  C.,  Budiono,  P.,  &  Nurrochmat,  D.  R.  (2017).  Kesiapan  daerah  dalam implementasikan program perhutanan sosial pasca terbitnya uu 23/2014 tentang pemerintahan  daerah. RISALAH  KEBIJAKAN  PERTANIAN  DAN  LINGKUNGAN: Rumusan  Kajian  Strategis  Bidang  Pertanian  Dan  Lingkungan ,  3(2),  22. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i2.15512
Sudirman ,  D.,  W.,  &  S.,  M.  (2005).  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan daerah di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidakpastian, tantangan, dan harapan. https://doi.org/10.17528/cifor/001694
Braksa, A. R., & Ridwan, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang  retribusi  parkir  di  tempat  khusus  dalam  pengelolaan  parkir  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Jurnal  Politik  Dan  Pemerintahan  Daerah , 1(2), 131-144. https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.12 MUSLIMAH,. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. https://doi.org/10.31237/osf.io/a2yxu Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya  pencegahan  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  di  kabupaten musi banyuasin. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 41-46. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510
Aprimawati,  B.  (2016).  Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan persampahan dinas pengelolaan lingkungan hidup dan keindahan kota makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 42(2), 61. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.150
Afriansyah,  A.  (2017).  Implementasi  program  kartu  jakarta  pintar  di  dki:  Peluang  dan tantangan  dalam  pemenuhan  keadilan  sosial  di  bidang  pendidikan. Jurnal Kependudukan Indonesia , 12(1), 55. https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.196 Norhadijah,  N.,  Yuni,  S.,  &  Christian,  F.  (2023).  PENGARUH  IMPLEMENTASI  TRANAKSI NON  TUNAI,  AKUNTABILITAS,  DAN  KEBIJAKAN  LEGAL  SISTEM  INFORMASI TERHADAP  PENGELOAAN  KEUANGAN  DAERAH  (Studi  Pada  OPD  di  lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan). Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan , 14(1), 22-34. https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8554 Ina  Loriana  Lorenza,  &  Aan  Anwar  Sihabudin,.  (2022).  Implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  pembinaan  prestasi  olahraga  oleh  komite  olahraga nasional  indonesia  di  kabupaten  ciamis. Moderat  : Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 8(4), 856-867. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2869 Solihah,  R.  (2018).  Peluang  dan  tantangan  pemilu  serentak  2019  dalam  perspektif politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3(1), 73. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234 Asparill, T. A. (2022). Pemerintahan Daerah dan Fasilitas Pendidikan Politik: Peluang dan Tantangan  Badan  Kesatuan  Bangsa,  Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat. Jurnal Mengkaji Indonesia , 1(2), 147-171. https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.126 Syarief,  M.  (2020).  Optimalisasi  pemutakhiran  kode  dan  data  wilayah  administrasi pemerintahan  (wap)  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  negara kesatuan  republik  indonesia. JURNAL  CAPITAL  :  Kebijakan  Ekonomi,  Manajemen Dan Akuntansi , 2(2), 1-19. https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.48
Andri, Y., & Aziz, Y. M. A. (2021). Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di  Kabupaten  Bandung. Ministrate:  Jurnal  Birokrasi  Dan  Pemerintahan  Daerah , 3(2), 114-124. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13561
Mayor,  D.,  &  Syafitri,  A.  A.  (2019).  Implementasi  gerakan  desa  mengajar  dalam peningkatan  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah  di  kabupaten  bogor provinsi jawa barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 75-89. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.918 Muhammad, F., & Mahmudi, M. (2006). Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Unisia , 29(59), 99-110. https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art7 Mayor,  D.,  &  Syafitri,  A.  A.  (2019).  Implementasi  gerakan  desa  mengajar  dalam peningkatan  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah  di  kabupaten  bogor provinsi jawa barat. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 75-89. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.918 Copyright Holder:
© Akhmad Riduan (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under: CC BY SA