https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

## HEALTH SERVICES FOR COMMUNITY INDONESIAN CITIZENS
Ilman Karyanus Zebua * , Harmona Daulay, Faizal Madya Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Medan, Indonesia *Koresponden email: ilmankaryanuszebua1996@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  Warga  Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan petugas kesehatan dan WBP, serta penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan data primer  dan  studi  dokumentasi  untuk  data  sekunder.  Analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi,  organisasi,  dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas menghadapi tantangan dalam hal  infrastruktur,  sumber  daya  manusia,  dan  pembiayaan.  Dimensi  pelayanan  seperti  berwujud,  kehandalan,  daya tanggap, jaminan, dan empati dievaluasi. Kurangnya fasilitas medis, kekurangan staf kesehatan, dan ketidakpatuhan terhadap kriteria ilmiah menjadi hambatan utama. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk penambahan fasilitas  dan  tenaga  medis,  kerjasama  dengan  pihak  eksternal,  dan  perbaikan  proses  layanan.  Diharapkan  hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Lapas dan memberikan kepuasan yang lebih baik bagi WBP.
Kata kunci : Kualitas; hambatan; pelayanan; kesehatan; warga binaan

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the quality of health services provided to prisoners in Class IIB Gunungsitoli Correctional Facility. The research method used is qualitative, through in-depth interviews with health workers and prisoners, as well as the use of questionnaires to collect primary data and documentation studies for secondary data. Data analysis was conducted using data reduction, organization, and interpretation. The results show that health services in prisons face challenges in terms of infrastructure, human resources and financing. Service dimensions such as tangibility, reliability,  responsiveness,  assurance,  and  empathy  were  evaluated.  Lack  of  medical  facilities,  shortage  of  health staff, and non-compliance with scientific criteria are the main barriers. Efforts to improve service quality included additional facilities and medical personnel, cooperation with external parties, and improvement of service processes. The results of this study  can serve as a foundation for improving  the health  care system  in prisons and providing better satisfaction for prisoners.
Keywords: Quality; barriers; service; health; inmates

## PENDAHULUAN
Pelayanan  merupakan  kegiatan  yang  dapat mengerti keinginan pelanggan dan senantiasa ber- ada siap untuk membantu (Silvia, 2018). Pelayanan sering kali digambarkan dengan bentuk hubungan pemerintah  terhadap  masyarakat  untuk  memberi- kan  bantuan.  Standar  pelayanan  adalah  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  sebagai penilaian  kualitas  pelayanan,  kewajiban  dan  janji penyelenggara  pelayanan  kepada  masyarakat (Nugroho & Halik, 2016). Pelayanan yang dicipta- kan pemerintah merupakan pelayanan publik yang didirikan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  dan  masyarakat  yang  sejahtera. Pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  mencakup pelayanan  Pendidikan,  pengelolaan  sumber  daya, Kesehatan,  dan  lain-lainnya  (Kusumadinata  & Fitrah, 2017).
Pelayanan kesehatan adalah jasa yang diberi- kan oleh tenaga kesehatan untuk membantu masya- rakat  dalam  menjaga  dan  memulihkan  Kesehatan
(Suraja,  2019).  Pelayanan  kesehatan  terdiri  dari berbagai  macam  jenis,  mulai  dari  pemeriksaan, diagnosa, obat, dan perawatan. Di Indonesia, kua- litas  pelayanan  kesehatan  dapat  bervariasi  tergan- tung  pada berbagai faktor, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan. Se- lain  itu,  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  di- peruntukkan  bagi  seluruh  masyarakat  tanpa  ter- kecuali  (Lestari,  2021).  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa  diskriminasi.  Masyarakat  diharapkan  aktif dalam  memperjuangkan  hak  tersebut  dan  bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.
Setiap  masyarakat  berhak  mendapatkan  pe- layanan yang sama, yang mana sesuai dengan prin- sip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  individu  me-
miliki  hak  untuk  mendapatkan  akses  yang  setara dan tidak diskriminatif terhadap pelayanan keseha- tan  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan kesehatannya, tak terkecuali bagi masyarakat yang sedang  dalam  binaan.  Warga  binaan  adalah  indi- vidu-individu  yang  telah  dinyatakan  bersalah  atas tindakan melanggar hukum dan dijatuhi hukuman penjara  atau  tindakan  lainnya  (Syamsuri,  2021). Mereka  ditempatkan  di  lembaga  pemasyarakatan sebagai  bentuk  pemulihan  dan  pembinaan,  serta untuk menjaga keamanan masyarakat. Oleh karena itu,  warga  binaan  merupakan  individu-individu yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan memiliki  keterbatasan  kebebasan  pribadi  namun tidak dalam mendapatkan pelayanan.
Studi  terdahulu  telah  menjelaskan  tentang pelayanan  Kesehatan  bagi  warga  binaan  di  Indo- nesia.  Pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan merupakan  layanan  kesehatan  yang  diterima  oleh warga binaan (Telaumbanua, 2020). Warga binaan berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara periodik  untuk  menjamin  kesehatan  mereka (Maghfirani  &  Nurhafifah,  2022).  Pelayanan kesehatan  dapat  diberikan  kepada  warga  binaan apabila  terdapat  penyakit  atau  masalah  kesehatan yang  membutuhkan  ketersediaan  obat-obatan (Suryadi & Anwar, 2022). Layanan kesehatan yang disediakan, meliputi konsultasi dengan dokter, ahli kesehatan,  dan  layanan  pendukung  lainnya (Ashraff  &  Subroto,  2022).  Warga  binaan  dapat mengunjungi pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah  binaan,  seperti  klinik,  rumah  sakit,  atau puskesmas  yang  beroperasi  di  wilayah  binaan (Magenta & Wibowo, 2022).
Studi  lainnya  juga  membahas  bahwa  ter- dapat  berbagai  tantangan  dalam  mendapatkan pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan,  yaitu kurangnya  ketersediaan  tenaga  ahli,  sumber  daya, dan  fasilitas  (Novryan  &  Subroto,  2023).  Warga binaan  seringkali  mengalami kesulitan  dalam  me- ngakses pelayanan kesehatan, terutama jika mereka tidak  memiliki  kartu  kesehatan  atau  tidak  dapat mengakses layanan kesehatan yang mudah diakses (Yufianda  et  al.,  2023).  Selain  itu,  warga  binaan seringkali  mengalami  kesulitan  dalam  mengikuti tata  cara  pelayanan  kesehatan  (Putra,  2023). Banyaknya  fasilitas  kesehatan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  (LP)  yang  tidak  memadai,  ter- utama di daerah terpencil atau rural, menyebabkan keterbatasan  akses bagi warga binaan  untuk  men- dapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas (Arifat,  2018).  Warga  binaan  sering  mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat, termasuk dari petugas kesehatan, yang dapat mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang mereka  terima  (Haryono  et  al.,  2013).  Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini agar dapat
mengevaluasi  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang diberikan kepada warga binaan di lembaga pemas- yarakatan,  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi kualitas pelayanan, memahami per- sepsi warga binaan terhadap pelayanan kesehatan, dan  mengeksplorasi  perbedaan  persepsi  tentang kualitas pelayanan antara warga binaan dan petugas kesehatan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  di- harapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang lebih  baik  tentang  kondisi  pelayanan  kesehatan bagi  warga  binaan,  memberikan  rekomendasi  un- tuk  peningkatan  kualitas  pelayanan,  memberikan panduan  bagi  petugas  kesehatan  di  lembaga  pe- masyarakatan,  dan  memperkuat  kesadaran  akan pentingnya  pelayanan  kesehatan  yang  merata  dan tidak  diskriminatif  sesuai  dengan  prinsip-prinsip hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  kualitas  pelayanan  serta  faktor  yang mempengaruhi  kualitas  pelayanan  berdasarkan ukuran  penilaian  Parasuraman  et  al  (1993),  yaitu berwujud (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap  (responsivess),  jaminan  (assurance), empati (emphaty).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metodologi pe- nelitian  kualitatif.  Pendekatan  ini  berusaha  untuk menyelidiki  dan  memahami  pentingnya  perilaku individu dan kolektif, serta menjelaskan isu-isu so- sial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  ini  men- cakup  beberapa  tahap  utama,  yaitu  merumuskan pertanyaan  penelitian  dan  merancang  metodologi sementara, mengumpulkan data dalam pengaturan partisipan,  menggunakan  teknik  analisis  data  in- duktif, memperoleh tema dari data yang diperoleh, dan  menilai  signifikansi  temuan.  Data  yang  di- gunakan  mencakup  data  primer,  yang  diperoleh melalui  wawancara  dengan  informan  yang  telah dipilih  secara  sengaja,  serta  data  sekunder,  yang diperoleh dari literatur terkait, sumber daya online, dan dokumen legislatif yang berlaku.
Untuk  mengumpulkan  informasi,  penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (In-depth Interview)  kepada  petugas  pelaksana  bidang kesehatan  dan  warga  binaan  di  Lapas  Kelas  IIb Gunungsitoli.  Selain  itu,  instrumen  penelitian  ini juga menggunakan kuesioner yang telah divalidasi, berisi  pertanyaan  mengenai  karakteristik  dasar pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Data akan dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  de- ngan  setiap  informan  dan  studi  dokumentasi  me- lalui  laporan-laporan,  notulen  rapat,  dan  penga- matan langsung terhadap obyek kegiatan.
Proses  analisis  data  terdiri  dari  tiga  tahap umum: reduksi data, organisasi data, dan interpre- tasi  data.  Reduksi  data  melibatkan  pengurangan, penyusunan, pemilihan, pengkodean, dan pengka-
tegorian  data.  Pengorganisasian  data  melibatkan pengumpulan informasi tentang gambaran keselu- ruhan  dan  bagian-bagian  tertentu  dari  penelitian. Interpretasi  data  melibatkan  identifikasi  pola,  ke- cenderungan, dan penjelasan yang akan membawa pada  penarikan  kesimpulan.  Teknik  analisis  data dilakukan  melalui  komparasi  data  dari  observasi lapangan  dengan  data  dari  sumber  lain  untuk memastikan kevalidan hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di  Lapas Kelas IIB Gunungsitoli adalah aspek penting dalam melindungi  hak-hak  asasi  manusia  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut  UU No.  12  Tahun  1995  dan  PP  No.  32  Tahun  1999, setiap  WBP  berhak  mendapatkan  pelayanan  ke- sehatan,  dengan  penilaian  rutin  bagi  narapidana dan tahanan setiap bulan. Pelayanan dilakukan oleh Sub  Seksi  Perawatan  sesuai  dengan  Pasal  60  UU No.  22  Tahun  2022.  Namun,  meskipun  data  me- nunjukkan jumlah WBP yang menerima pelayanan kesehatan,  seperti  1863  orang  pada  tahun  2020, 1874 orang pada tahun 2021, dan 1172 orang pada tahun 2022, pelayanan tersebut perlu diperhatikan lebih  lanjut.  Dalam  kenyataannya,  Lapas  ini menghadapi kendala seperti kurangnya staf medis yang  terlatih  dan  kurangnya  fasilitas  medis  yang memadai.  Karena  itu,  beberapa  pasien  dirujuk  ke fasilitas  medis  eksternal  seperti  RSUD  Dr.  M. Thomsen Nias. Hal ini menunjukkan perlunya pe- ningkatan infrastruktur dan tenaga medis di Lapas untuk  memastikan  pelayanan  kesehatan  yang memadai bagi WBP, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.
Tujuan dari kualitas pelayanan publik adalah menyediakan  barang  dan  jasa  yang  diharapkan dapat  memuaskan  kebutuhan  dan  harapan  mas- yarakat  secara  keseluruhan,  sekaligus  memenuhi semua tuntutan dan keinginan produksi, jasa, man- usia,  proses,  lingkungan,  dan  konsumen.  Secara umum, kualitas layanan harus memenuhi tuntutan dan  harapan  masyarakat.  Meskipun  definisi  ini difokuskan pada kebutuhan pengguna jasa, namun tidak  berarti  bahwa  penyedia  jasa  harus  me- ngabulkan setiap permintaan yang dibuat oleh pela- nggan  untuk  menilai  kualitas  penawaran  mereka. Dengan membandingkan kesan pelanggan jasa atas layanan  yang  mereka  terima  dengan  harapan  me- reka  yang  sebenarnya,  kualitas  layanan  dapat  di- tentukan.

## Dimensi Berwujud (Tangible)
Hasil penelitian dan diskusi mengenai pela- yanan kesehatan  di Lapas Kelas  IIB Gunungsitoli menunjukkan  beberapa  analisis  terkait  dimensi
berwujud (tangible). Pertama, penelitian menyoroti ketiadaan  ruang  rawat  inap,  penggunaan  ruang karantina  yang  tidak  optimal,  ketersediaan  obat yang  kadang-kadang  kurang,  dan  kekurangan  alat kesehatan  dan  fasilitas  ruang  IGD  yang  tidak memadai. Penelitian juga mencatat bahwa keterba- tasan dana menjadi salah satu faktor utama dalam ketidakmemadaiannya  infrastruktur  dan  layanan kesehatan  di  lapas.  Meskipun  Lapas  telah  meme- nuhi  akses  narapidana  untuk  mendapatkan  pera- watan medis dan menyediakan obat-obatan, namun masih  terdapat  kendala  dalam  hal  penyediaan fasilitas dan obat-obatan yang memadai.
Selanjutnya,  diskusi  menekankan  bahwa pembiayaan kesehatan menjadi faktor utama dalam mengatasi tantangan ini, dengan dana APBN yang dianggarkan  melalui  DIPA  Lapas  dimaksudkan untuk  mendukung  efisiensi  operasional  layanan medis klinik. Namun, ketersediaan obat-obatan dan fasilitas  kesehatan  masih  menjadi  masalah,  ter- utama  karena  ketersediaan  obat-obatan  yang kurang  konsisten  dan  kekurangan  alat  kesehatan yang memadai. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti  Dinas  Kesehatan  Kota  Gunungsitoli  dan RSUD  dr.  M.  Thomsen  Nias,  dianggap  sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kese- hatan  di  lapas.  Sebagai  kesimpulan,  penelitian  ini menyoroti pentingnya dimensi berwujud (tangible) dalam  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB Gunungsitoli dan menunjukkan bahwa upaya per- baikan  harus  dilakukan  terutama  dalam  hal  pe- nyediaan  infrastruktur  dan  obat-obatan  yang memadai.  Selain  itu,  pembiayaan  kesehatan  dan kerjasama  dengan  pihak  eksternal  menjadi  kunci dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan bagi narapidana dan tahanan.

## Dimensi Kehandalan (Reliability)
Analisis hasil penelitian menyoroti penting- nya  dimensi  keandalan  dalam  konteks  pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Meski- pun  petugas  kesehatan  telah  terlatih  dan  me- nunjukkan kecermatan dalam melaksanakan tugas, kekurangan  sumber  daya  manusia,  terutama  ke- kurangan  tenaga  medis,  menjadi  hambatan  utama dalam memastikan pelayanan kesehatan yang andal dan berkualitas. Meskipun standar pelayanan telah ditetapkan,  kenyataannya  tidak  semua  narapidana dapat  memperoleh  akses  yang  sama  terhadap layanan  kesehatan  karena  jumlah  tenaga  medis tidak  memadai  untuk  mengakomodasi  kapasitas hunian Lapas.
Dalam  diskusi  terhadap  hasil  penelitian, disoroti  perlunya  penambahan  tenaga  kesehatan, termasuk  dokter  umum,  ahli  gizi,  dan  kesehatan lingkungan,  serta  pentingnya  kerjasama  dengan instansi  terkait  seperti  Dinas  Kesehatan  Kota
Gunungsitoli,  Puskesmas,  dan  Rumah  Sakit  ter- dekat  guna  meningkatkan  kualitas  layanan  kese- hatan.  Kehandalan  petugas  kesehatan  menjadi faktor  kunci  dalam  membentuk  pelayanan  yang baik  dan  memenuhi  harapan  WBP,  sehingga  di- perlukan  kehati-hatian  yang  lebih  dalam  pelaksa- naan tugas dan kewajiban petugas. Selain itu, hasil penelitian  menekankan  perlunya  langkah-langkah konkret  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dengan fokus pada dimensi keandalan.
Upaya  seperti  pengusulan  penambahan  te- naga  kesehatan  dengan  formasi  yang  sesuai, kerjasama  aktif  dengan  instansi  terkait  seperti Dinas  Kesehatan,  Puskesmas,  dan  Rumah  Sakit, menjadi  langkah  strategis  dalam  mengatasi  tan- tangan  yang  dihadapi.  Dengan  adanya  langkah- langkah  ini,  diharapkan  pelayanan  kesehatan  di Lapas dapat menjadi lebih andal, memenuhi stan- dar  yang  ditetapkan,  dan  memberikan  kepuasan bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Dalam  kon- teks  ini,  penting  bagi  petugas  kesehatan  di  Lapas untuk  memperhatikan  kehati-hatian  dalam  setiap tindakan  mereka,  sehingga  kesalahan  dapat  dimi- nimalkan  dan  pelayanan  yang  diberikan  dapat mencapai tingkat keandalan yang diharapkan.

## Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness)
Daya tanggap mengacu pada kecenderungan untuk  membantu  dan  memberikan  bantuan  yang cepat dan akurat kepada pengguna layanan, dengan mengkomunikasikan informasi yang tidak ambigu secara  efektif.  Tidak  adanya  alasan  yang  jelas untuk  membiarkan  konsumen  layanan  menunggu akan  menghasilkan  penilaian  yang  merugikan terhadap kualitas layanan.
Aspek  yang  dilihat  yaitu  kemampuan  dari tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan.  Pada  pelaksanaannya  selama  ini  sudah sudah terlaksana, namun ketepatan dan respon dari petugas  kesehatan  masih  perlu  untuk  dievaluasi. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  oleh  peneliti  terdapat  penjelasan  pada dimensi  daya  tanggap  (Responsiveness)  di  Lapas Kelas  IIB  Terdapat  analisa  terkait  pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dengan dimensi Daya Tanggap (Responsiveness) diantara- nya sebagai berikut:
1. Pelayanan Kesehatan Kurang Tepat Waktu
Petugas  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Gu- nungsitoli  menunjukkan  perhatian  yang  patut  di- puji. Namun, menurut temuan akademisi, khusus- nya  dalam  konteks  perawatan  kesehatan  yang mendesak,  ada  beberapa  kasus  di  mana  ketepatan waktu layanan ini terganggu.
2. Staf  kesehatan  tidak  hadir  pada  malam hari.
Petugas  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Gu- nungsitoli  menunjukkan  perhatian  yang  patut  di- puji. Menurut pengamatan peneliti, ada kekurangan
staf  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli pada malam hari yang tersedia untuk menanggapi keadaan darurat. Pada saat yang sama, dokter tetap tersedia  dan  siap  sedia  untuk  menanggapi  situasi darurat  apa  pun.  Hal  ini  menjadi  tantangan tersendiri  jika  terjadi  keadaan  darurat  dimana kurangnya  tenaga  kesehatan  yang  tersedia  pada malam hari. WBP di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menghadapi  tantangan  dalam  mengakses  layanan kesehatan di luar jam kerja.
Responsiveness  adalah  salah  satu  dimensi kepuasan WBP dalam hal pelayanan Kesehatan di Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli  yang  menekankan kepada respon cepat tanggap dari tenaga kesehatan terhadap suatu permasalahan pelayanan Kesehatan terhadap WBP di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.
Responsiveness  dapat  diartikan  sebagai  ke- mampuan  petugas  Kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB Gunungsitoli  dalam  memberikan  layanan  terbaik yang  responsif  terhadap  semua  keinginan  dan kebutuhan WBP dalam hal pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. Seperti kita ketahui bahwa  banyak  hal  yang  mungkin  terjadi  di  luar perkiraan sebagaimana yang disebutkan diatas.
Untuk  itu,  Terkait  dengan  permasalahan kualitas  pelayanan  Kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB Gunungsitoli  dengan  tolak  ukur  Dimensi  Daya Tanggap  (Responsiveness)  yang  telah  diuraikan diatas, terdapat beberapa upaya yang dapat dilaku- kan  mengatasi  permasalahan  dan  meningkatkan kualitas  pelayanan  dengan  tolak  ukur  Dimensi Daya  Tanggap  (Responsiveness)  tersebut.  Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menambah fasi- litas  kesehatan,  menambah  tenaga  dokter  umum, dan  kerjasama  dengan  dinas-dinas  terkait  pelaya- nan kesehatan.
Kualitas layanan daya tanggap mengacu pa- da pemberian penjelasan untuk memastikan bahwa penerima layanan dapat secara efektif menanggapi layanan  yang  mereka  terima.  Diharapkan  petugas layanan  yang  kompeten  secara  konsisten  menun- jukkan daya tanggap terhadap kebutuhan penerima layanan. Petugas segera melayani WBP yang men- cari pengobatan.  Komunikasi yang efektif sangat penting  dalam  layanan,  karena  memfasilitasi  pe- mahaman konsumen layanan terhadap semua pen- jelasan dan tanggapan yang diberikan oleh petugas. Untuk  mengurangi  potensi  dampak  negatif  bagi WBP  dan  petugas  kesehatan  di  Lapas  Klas  IIB Gunungsitoli, maka ketanggapan harus diprioritas- kan.

## Dimensi Jaminan (Assurance)
Analisis  hasil  penelitian  ini  menyoroti beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam  dimensi jaminan  terkait  layanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas IIB  Gunungsitoli.  Pertama,  terdapat  kurangnya
kepatuhan terhadap kriteria ilmiah di antara tenaga kesehatan tertentu, yang menyebabkan penempatan tenaga  kesehatan  tidak  didasarkan  pada  keahlian dan  kualifikasi  yang  memadai.  Kedua,  dari  segi kuantitas,  sumber  daya  kesehatan  yang  tersedia tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan institusi, terutama dalam hal jumlah staf kesehatan yang  tersedia  untuk  jumlah  tahanan.  Ketiga,  ku- rangnya  keberagaman  dalam  representasi  tenaga kesehatan,  dengan  dominasi  dokter  perempuan tanpa  adanya  perwakilan  laki-laki,  menjadi  tanta- ngan dalam memenuhi kebutuhan penyakit spesifik narapidana dan tahanan.
Selanjutnya,  analisis  juga  mengungkapkan permasalahan  terkait  pembiayaan  kesehatan  di Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli.  Meskipun  pelaya- nan kesehatan diberikan secara cuma-cuma, namun terdapat  kendala  dalam  pembiayaan  untuk  pera- watan lebih lanjut di luar Lapas. Hal ini menyebab- kan  WBP  harus  menanggung  biaya  perawatan tambahan, baik melalui dana pribadi maupun kartu BPJS,  yang  menjadi  tanggung jawab  mereka  sen- diri. Kurangnya pembiayaan dari pemerintah juga mengakibatkan  kurangnya  fasilitas  dan  peralatan medis  yang  memadai  di  Lapas,  sehingga  mempe- ngaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada WBP.
Terakhir,  aspek  kepercayaan  terhadap  pela- yanan kesehatan  di Lapas Kelas  IIB Gunungsitoli menjadi  penting  dalam  menciptakan  lingkungan yang  aman  dan  terjamin  bagi  WBP.  Kurangnya kepercayaan  terhadap  penyediaan  layanan  yang tepat oleh tenaga kesehatan, serta kebutuhan akan kepastian konsumen dalam memperoleh hasil yang diinginkan,  menekankan  perlunya  upaya  untuk membangun  kerjasama  dengan  instansi  terkait, seperti  Dinas  Kesehatan  dan  rumah  sakit,  dalam meningkatkan  kualitas  dan  kepercayaan  terhadap pelayanan  kesehatan  di Lapas Kelas IIB Gunung- sitoli.  Dengan  demikian,  upaya  kolaboratif  ini diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan kesehatan  dan  memberikan  jaminan  yang  lebih baik bagi WBP.

## Dimensi Empati (Emphaty)
Dimensi  ini  berkaitan  dengan  keramahan dan  perhatian  yang  ditunjukkan  oleh  aparat  pene- gak hukum dalam memberikan pelayanan.  Keha- diran  petugas  yang  ramah  dan  komunikasi  yang efektif  akan  menjadi  faktor  pendukung  bagi  kon- sumen layanan untuk memberikan penilaian positif terhadap  layanan  yang  diberikan.  Terbentuknya hubungan  yang  positif  antara  petugas  pelayanan dengan  WBP  yang  memberikan  pelayanan  dapat difasilitasi  dengan  pemberian  keramahan  dan kepedulian.
Studi  ini  meneliti  tingkat  perhatian  yang diberikan  oleh  petugas  kesehatan  kepada  nar- apidana  dan  tahanan  selama  mereka  mengakses layanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Gunung- sitoli.  Setiap  pelayanan  Kesehatan,  para  petugas Kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli wajib memberikan  waktu  dalam  menjelaskan  atau  men- dengarkan keluhan pasien  karena itu adalah  tugas dan tanggungjawab petugas kesehatan. Tenaga ke- sehatan  memberikan  perawatan  berkualitas  tinggi sesuai dengan standar layanan kesehatan yang patut dicontoh. Para peneliti telah melakukan wawancara dan  observasi  untuk  meneliti  tantangan  yang berkaitan dengan dimensi Empati (Emphaty) dalam konteks  Program  Berbasis  Kerja  (PBK)  di  Lapas Kelas  IIB  Gunungsitoli.  Sebuah  penelitian  telah dilakukan  terhadap  layanan  kesehatan  di  Lapas Kelas  IIB  Gunungsitoli,  secara  khusus  berfokus pada dimensi Empati. Hasil analisis menunjukkan bahwa  terdapat  kekurangan  tenaga  kesehatan profesional,  yang  mengakibatkan  narapidana  dan tahanan  merasa  kurang  diperhatikan.  Lapas  Kelas IIB  Gunungsitoli  menghadapi  tantangan  yang signifikan  dalam  memberikan  layanan  kesehatan karena  kurangnya  tenaga  kesehatan,  yang  meng- akibatkan  jumlah  narapidana  yang  mengalami kesulitan  secara  tidak  proporsional.  Para  peneliti telah  mengamati  bahwa  beberapa  narapidana menganggap  kurangnya  perhatian  dari  petugas kesehatan  sebagai  konsekuensi  dari  keterbatasan ini.  Untuk  mencegah  sejumlah  kecil  narapidana berpura-pura sakit. Empati adalah keadaan kognitif yang  memungkinkan  seseorang  untuk  mengalami dan  mengadopsi  keadaan  emosional  dan  kognitif yang sama dengan orang lain. Kemampuan Petugas Kesehatan  Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli  untuk benar-benar  memahami  emosi  WBP  Lapas  Kelas IIB Gunungsitoli.
Empathy  atau  empati  ini  perlu  ditanamkan kepada  semua  pegawai  dan  staf  Lapas  Kelas  IIB Gunungsitoli,  bukan  hanya  pegawai  atau  staf  di bidang  pelayanan  Kesehatan  saja.  Pada  dasarnya, semua pegawai dan staf Lapas Kelas IIB Gunung- sitoli  merupakan  cerminan  dari  budaya  dari  pela- yanan  publik.  Sehingga  semua  bidang  perlu  me- miliki  empati  yang  tinggi  demi  meningkatkan kepuasan WBP dalam hal pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.
Untuk  itu,  Terkait  dengan  permasalahan kualitas  pelayanan  Kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB Gunungsitoli  dengan  tolak  ukur  Dimensi  empati (Emphaty)    yang  telah  diuraikan  diatas,  terdapat beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  mengatasi permasalahan  dan  meningkatkan  kualitas  pelaya- nan dengan tolak ukur Dimensi empati (Emphaty) tersebut.  Sampai  saat  ini  upaya  yang  dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan dinas
kesehatan,  rumah  sakit  dan  puskesmas.  Dalam melakukan screning baik itu TB, HIV dan penyakit lainnya,  pihak  dari  Poliklinik  terdekat  membantu dalam melakukan pelayanan kesehatan tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dikatakan bahwa  kualitas  pelayanan  publik  yang  selama  ini berjalan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli  masih  belum memenuhi  kualitas  yang  diharapkan  sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan kelima dimensi diatas. Dimana penyelenggara (Lapas Kelas IIB Gunung- sitoli)  dipaksa  untuk  melaksanakan  pelayanan kesehatan  dengan  standar  minimal  yang  telah ditetapkan  dengan  segenap  keterbatasan  sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada  di  Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli.  Hal  ini tentunya  menjadi  kendala  yang  dialami  Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam melaksanakan pela- yanan  kesehatan  kepada  WBP.  Pelayanan  kese- hatan yang buruk tersebut menyebabkan beberapa orang WBP yang menderita sakit meninggal dunia. Adapun  data  tersebut  akan  disebutkan  pada  tabel berikut:
Tabel  1 .  Daftar  Nama-Nama  Warga  Binaan Pemasyarakatan  yang  Meninggal  Dunia  Tahun 2020-2022
No Nama Tanggal Sebab Ket 1 Baziduhu Laia 04/06/2020 Menderita suatu penyakit 2 Naso Dodo Waruwu 07/11/2020 Menderita suatu penyakit 3 Sobadodo Duha 17/11/2020 Menderita suatu penyakit 4 Drs. Hukuasa Nduru 19/01/2021 Menderita suatu penyakit 5 Aluisokhi Mendrofa 10/03/2021  Menderita suatu penyakit 6 Monaharo Laoli 21/05/2021  Menderita suatu penyakit
Efektivitas  layanan  kesehatan  bagi  perem- puan  dan  anak  (WBP)  dapat  dinilai  berdasarkan aksesibilitas,  efisiensi,  ketepatan,  dan  kepuasan proses  yang  diberikan.  Pelayanan  kesehatan  yang diberikan  di  Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli  harus mengacu  pada  standar  pelayanan  yang  tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  No:  PAS-36.OT.02.02  Tahun 2020  tentang  Standar  Pelayanan  Pemasyarakatan. Pencapaian  peningkatan  kualitas  pelayanan  kese- hatan  sangat  bergantung  pada  kapasitas  petugas kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Gunungsitoli  untuk meningkatkan perilaku profesional petugas pelayanan kesehatan.
Kepuasan  WBP  Lapas  Kelas  IIB  Gunung- sitoli  dapat  dengan  mudah  dipahami  dengan mengkaji  lima aspek dari  teori  kualitas pelayanan SERVQUAL  yang  dikemukakan  oleh  Zeithaml, Berry, dan Parasuraman, seperti yang telah dijelas- kan  sebelumnya.  Penjelasan  tentang  faktor-faktor yang  berkaitan  dengan  kepuasan  keseimbangan kehidupan  kerja  WBP  di  Lapas  Kelas  IIB  Gunu- ngsitoli  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan kualitas  layanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh pegawai dan petugas Lapas, yang berfungsi sebagai pelayan publik.
Peningkatan  kualitas  layanan  kesehatan  sa- ngat  penting,  mengingat  layanan  kesehatan  me- rupakan  komponen  mendasar  dari  layanan  yang disediakan pemerintah. Keharusan ini muncul dari pengakuan  bahwa  kesehatan  memiliki  nilai  yang signifikan  dalam  kehidupan  individu.  Terdapat korelasi positif antara efektivitas layanan kesehatan dan kualitas layanan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas  layanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB Gunungsitoli, sangat penting untuk menyelaraskan harapan  staf  Lapas/Rutan  dengan  kompetensi  dan peningkatan  kapasitas  para  petugas  dan  petugas kesehatan di Lapas/Rutan. Partisipasi WBP sebagai pengguna layanan kesehatan sangat penting untuk menentukan keragaman, kualitas, dan karakteristik penting lainnya dalam konteks pemberian layanan, yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Komunikasi yang efektif antara WBP dan petugas kesehatan  diperlukan  untuk  menjembatani  kesen- jangan  antara  kebutuhan  layanan  kesehatan  WBP dan kebutuhan peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas petugas kesehatan.

## KESIMPULAN
Upaya  pelayanan  kesehatan  kepada  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli  merupakan  bagian  dari  pemenuhan hak  asasi  manusia  yang  diamanatkan  oleh  per- undang-undangan. Pelaksanaannya mencakup tiga aspek  utama,  yaitu  pelayanan  kesehatan  yang mendesak  (urgent),  rutin,  dan  upaya-upaya  untuk mengatasi  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kese- hatan. Meskipun demikian, kualitas pelayanan ke- sehatan di Lapas tersebut belum mencapai standar yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang terlihat dari berbagai dimensi kualitas pelayanan,  seperti  kurangnya  fasilitas  fisik  yang
memadai,  keterbatasan  jumlah  tenaga  kesehatan, kurangnya  daya  tanggap  terhadap  kebutuhan  ke- sehatan,  ketidakpastian  dalam  jaminan  pelayanan, serta kurangnya empati yang dirasakan oleh WBP akibat terbatasnya jumlah tenaga kesehatan.
Kendala-kendala  tersebut  mencakup  aspek- aspek  penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan di Lapas, seperti kurangnya ruang rawat inap, fasilitas yang tidak memadai untuk penanga- nan penyakit menular dan berat, serta kekurangan obat-obatan  dan  peralatan  medis.  Selain  itu,  keti- dakpastian  dalam  ketersediaan  tenaga  kesehatan yang sesuai dengan spesifikasi keilmuan dan biaya penanganan  kesehatan  yang  mungkin  dibebankan kepada  WBP  juga  menjadi  faktor  yang  mempe- ngaruhi  kualitas  pelayanan.  Kurangnya  perhatian yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang terbatas juga dapat mengurangi empati yang dirasakan oleh WBP,  sehingga  menyebabkan  ketidakpuasan  da- lam pelayanan kesehatan yang diberikan di Lapas tersebut. Oleh karena itu, perbaikan dalam berbagai aspek  tersebut  menjadi  penting  untuk  meningkat- kan  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi  WBP  di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifat, N. (2018). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan  Makanan  Yang  Layak  Bagi  Warga Binaan  Perempuan  Hamil  (Studi  Pada Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas
Iib Yogyakarta). Dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/55 93 Ashraff, M., & Subroto, M. (2022). Implementasi
Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana Disabilitas  Di  Lapas  Kelas  Iia  Purwokerto. Hukum Responsif, 13(1), 101-111. http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6
715
Haryono, T. J. S., Kinasih, S. E., & Mas’udah, S. (2013). Akses dan informasi bagi perempuan penyandang  disabilitas  dalam  pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Masyarakat,  Kebudayaan dan Politik, 26(2), 65-79.  https://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-mkp29d2a43bf3full.pdf
Kusumadinata,  A.  A.,  &  Fitriah,  M.  (2017).
Strategi komunikasi pelayanan publik melalui program pos pemberdayaan keluarga.  Jurnal  Aspikom,  3(2),  225-238. https://www.jurnalaspikom.org/index.php/as pikom/article/view/130
Lestari,  R.  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  bagi
Pasien dalam Telemedicine. Jurnal Cakrawala Informasi, 1(2), 51-65. https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150
Magenta, Y. A., & Wibowo, P. W. (2022). Dampak Pola  Tata  Letak  Bangunan  Lapas  Terhadap Perawatan  Tahanan/Narapidana  Pada  Lapas Kelas  Iib  Slawi.  Jurnal  Justitia:  Jurnal  Ilmu Hukum  Dan  Humaniora,  9(4),  1793-1805. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1793 -1805 Maghfirani,  K.,  &  Nurhafifah,  N.  (2022).
Pemenuhan  Hak  Pelayanan  Kesehatan  Bagi Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Klas  IIB  Sigli.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Bidang  Hukum  Pidana,  6(3), 266-273.
https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/228
95
Mayarni,  M.,  Meilani,  N.  L.,  &  Zulkarnaini,  Z.
(2021).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bagi Kaum Difabel. Jurnal Kebijakan Publik , 9 (1), 11-18.
Novryan,  M.  C.,  &  Subroto,  M.  (2023).  Analisis Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Jurnal Intelektualita:  Keislaman,  Sosial  dan  Sains, 12(2), 457-463. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i0 02.19820 Nugroho,  M.,  &  Halik,  A.  (2016).  Penerapan standar  pelayanan  publik  pada  kelurahan  di wilayah  kota  kediri.  JHP17:  Jurnal  Hasil Penelitian, 1(2), 251-266. https://core.ac.uk/download/pdf/229336105. pdf Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A.
(1993).  More  on  improving  service  quality measurement.  Journal  of  Retailing,  69(1), 140–147. https://doi.org/10.1016/s0022- 4359(05)80007-7
Putra,  W.  D.  (2020).  Efektivitas  Pelayanan Kesehatan  Bagi  Warga  Binaan  Sebagai Bagian  Dari  Pemenuhan  Hak  Di  Lembaga Pemasyrakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIa Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Rizky,  A.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2016). Efektivitas Pelayanan  Penanganan  Pasien  di  Instalasi Gawat  Darurat  (Igd)  Rumah  Sakit  Umum Daerah Petala Bumi Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University) Silvia,  F.  (2018).  Pelayanan  prima  dan  kepuasan pelanggan di
kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Makassar II (Doctoral dissertation, FIS).
Suraja, Y. (2019). Pengelolaan Rekam Medis Pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jurnal
Administrasi  dan  Kesekretarisan,  4(1),  62- 71. https://doi.org/10.36914/jak.v4i1.191
Suryadi, A. R., & Anwar, U. (2022). Optimalisasi Pemberian  Hak  Pelayanankesehatan  Bagi
Narapidana Dalam Keadaan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial, 11(2), 168-178. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v11i2. 2233 Syamsuri,  S.  (2021).  Politik  Hukum  Pemerintah terhadap  Kebijakan  Remisi.  Sol  Justicia,
4(2), 130-140. https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452
Telaumbanua,  R.  F.  (2020).  Peran  Tenaga
Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan
Kesehatan  WBP  Rutan.  Jurnal  Ilmiah Kesehatan  Sandi  Husada,  9(1),  205-212. https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247
Yufianda, A. N., Suarda, I. G. W., Wildana, D. T.,
Tanuwijaya,  F.,  &  Prihatmini,  S.  (2023). Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Warga  Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  I  Malang).  Jurnal  Penegakan  Hukum Indonesia, 4(1), 72-93. https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.102