BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 1,  2023, pp. 817-823 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3983

## Sosialiasi Pencegahan Pernikahan Anak/ Usia Dini Di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang
Ratna Indayatun * , Ahmad Fajar Herlani, Dadi Waluyo Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia * email : rindayatun@unis.ac.id

## Abstract
The  problem  of  marriage  or  marriage  at  an  early  age  must  indeed  be  overcome  considering  that  it  has various  risks.  This  can  hinder  the  process  of  education  and  learning,  employment  issues,  health,  and  the social side and harmonization of the family, considering that at a young age the emotions are unstable and the way of thinking is immature. Article 7 paragraph (1) Law no. 1 of 1974 which has been amended by Law no. 16 of 2019 concerning marriage, marriage is only permitted if the man and woman are at least 19 years old.  The  results  of  the  study  show  that  there  are  many  factors  that  influence  the  occurrence  of  child marriage at an early age. As an effort to overcome the problem of marriage at an early age, the Tangerang Regency Government (Pemkab) issued a regulation by establishing Regent Regulation (Perbup) Number 78 of  2017  concerning  Prevention  of  Child  Marriage.  The  Tangerang  Regency  Government  through  the Tangerang Regency Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) launched various activities, one  of  which  is  the  Smart,  Anticipatory,  Negotiative,  Talent,  Innovative,  and  Creative  Women's  Learning Center  (PERCANTIK).  Marriage  can  be  carried  out  for  those  who  do  not  meet  the  age  requirement  by submitting a request for dispensation from marriage to the competent court with the provisions, namely, the court is according to the child's religion if there is a difference in religion between the child and parents and the same court according to the domicile of one of the parents/guardians of the candidate husband or wife if the prospective husband and wife are under the age limit of marriage.
Keywords: Early Marriage; Prevention; Marriage Regulations

## Abstrak
Permasalahan pernikahan atau perkawinan di usia dini, memang harus diatasi mengingat memiliki berbagai resiko.  Hal  tersebut  dapat  menghambat  proses  pendidikan  dan  pembelajaran,  masalah  ketenagakerjaan, kesehatan,  dan  sisi  sosial  serta  harmonisasi  keluarga,  mengingat  di  usia  muda  emosi  yang  labil  dan  cara berfikir  kurang  matang. Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  oleh  UU  No.  16  Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berusia minimal 19 tahun. Hasil penelitian  menunjukkan  banyaknya  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  perkawinan  anak  di  usia  dini. Sebagai  bentuk  upaya  mengatasi  persoalan  pernikahan  di  usia  dini,  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab) Tangerang  mengeluarkan  regulasi  dengan  menetapkan  Peraturan  Bupati  (Perbup)  Nomor  78  Tahun  2017 tentang  Pencegahan  Perkawinan  Pada  Usia  Anak.  Pemkab  Tangerang  melalui  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Tangerang  meluncurkan  berbagai  kegiatan,  salah satunya adalah  Pusat Pembelajaran  Perempuan Cerdas, Antisipatif, Negotiatif, Talent, Inovatif, dan Kreatif (PERCANTIK). Perkawinan dapat dilaksanakan bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia dengan mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  pada  Pengadilan  yang  berwenang  dengan  ketentuan  yaitu, Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua dan Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.
Kata Kunci: Pernikahan Dini; Pencegahan; Regulasi Pernikahan
Accepted: 2023-01-18 Published: 2023-01-26

## PENDAHULUAN
Merupakan  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  selalu  kita  jaga  dan lindungi  karena  memiliki  harkat,  martabat,  dan  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia  yang  harus dididik sebagai pelaksana cita-cita generasi dan bangsa selanjutnya (Amin Suprihatini, 2018). Oleh karena  itu,  orang  tua  wajib  memantau  tumbuh  kembang  anaknya  guna  mempersiapkan keberhasilan  atau  kegagalan  anaknya  sebagai  orang  dewasa,  serta  manfaat  atau  kegagalan anaknya bagi bangsa, tanah air dan agama.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  anak  adalah  seseorang/  individu dengan  usia  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun.  Perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang dipaksa menikah atau yang dipaksa menikah sebelum usia 18 tahun lebih rentan dalam hal akses pendidikan, kualitas kesehatan, pengalaman kekerasan dan kemiskinan (Marsha Habib, 2020).
Perkawinan anak atau perkawinan yang dilakukan saat masih usia dini adalah segala bentuk perkawinan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Mengenai syarat-syarat perkawinan juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 yang menyatakan bahwa laki-laki  yang  belum  mencapai  umur  delapan  belas  tahun  penuh  dan  perempuan  yang  belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut B.W.,  orang  dikatakan  masih  dibawah  umur  apabila  ia  belum  mencapai  usia  21  tahun,  kecuali jikalau ia sudah kawin (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).
Dilansir dari sindonews.com, perkawinan anak meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  (Menko  PMK)  Muhadjir Effendy mengungkapkan, angkanya naik hingga 300% (Binti Mufarida, 2022).
Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak  (PUSKAPA)  bersama  UNICEF,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  pada  tahun  2020  berdasarkan  jumlah  penduduk  Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini (Marsha Habib, 2020). Permasalahan  pernikahan  dini  memang  menjadi  suatu  permasalahan  yang  sudah  terjadi  lama namun hingga kini belum dapat dipecahkan.
Selain itu, data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Selain dampak ekonomi, para pengamat menyatakan bahwa perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak  multi-dimensional,  karena  dapat  membawa  implikasi  besar  terhadap  pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang (Ellyvon Pranita, 2021).
Pada  dasarnya  negara  menjamin  hak  warga  negara  untuk  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah,  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari  kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sementara  itu  Pemerintah  Indonesia  menunjukkan  komitmennya  melalui  penetapan  target penurunan  perkawinan  anak  secara  nasional  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024 (Ellyvon Pranita,  2021).  Pada  tahun  2019  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  pembatasan  usia  minimal  bagi  mereka  yang  akan melangsungkan perkawinan. Pembatasan tersebut diatur didalam undang-undang yang mengatur secara  khusus  mengenai  perkawinan,  yaitu  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Bahwasannya  dampak  perkawinan  anak  tidak  hanya  berdampak  pada  anak  yang  telah menikah,  tetapi  juga  mempengaruhi  anak  yang  dilahirkan  dan  dapat  menimbulkan  kemiskinan antar  generasi.  Kesadaran  banyak  pihak  tentang  bahaya  perkawinan  anak  sudah  mulai  muncul, terlihat  dari  beberapa  praktik  dan  inisiatif  yang  baik  oleh  berbagai  stakeholder  untuk  mencegah pernikahan anak.

## METODE
Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan dalam penyuluhan  upaya pencegahan pernikahan  dini  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  materi  dan  diskusi  tentang  urgensi pernikahan  dini,  karena  dengan  menggunakan  teknik  demikian  dapat  mengetahui  tingkat pemahaman  Tentang  Upaya  Pencegahan  Pernikahan  Dini  Di  Desa  Kelurahan  Gelam  Jaya Kabupaten  Tangerang.  Adapun  metode  yang  akan  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  dengan
metode materi yakni metode ini diberikan dalam penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di  mana  materi  dibawakan  oleh  beberapa  orang  sebagai  pemateri,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  sesi  tanya  jawab  dengan  para  siswa.  Biasanya  juga  disebut  dengan  metode  ceramah. Kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi,  di  mana  warga  khususnya  para  orang  tua  memberikan pertanyaan  kepada  pemateri,  kemudian  akan  mengalir  dengan  contoh-contoh  kasus  sederhana agar  warga  dapat  memahami  dengan  baik.  Lokasi  pengabdian  akan  dilaksanakan  di  Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang dengan sasaran  masyarakat/warga khususnya orang tua yang memiliki  anak  di  usia  dini.  Model  pengabdian  yang  diterapkan  adalah  penyuluhan,  ceramah  dan diskusi.  Aspek  yang  dinilai  dari  kegiatan  pengabdian  ini  mencakup  keterlibatan  dan  pemahaman masyarakat atau warga terhadap urgensi pencegahan pernikahan dini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan. Di antaranya perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN, dan kampanye  nasional.  Selain  itu,  lembaga-lembaga  mitra  kerja  pemerintah  juga  mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM)  dan  pendidikan  kesehatan  reproduksi dan  seksual.  Berbagai  upaya  kebijakan  dan  program  di  atas  belum  cukup  untuk  mencegah  dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya. Diperlukan upaya yang lebih cepat, besar, dan terpadu untuk menjawab persoalan ini (Marsha Habib, 2020).
Laporan  publikasi  yang  di  rilis  atas  kerjasama  antara  UNICEF,  BPS,  dan  PUSKAPA memberikan lima (5) rekomendasi untuk memastikan penurunan prevalensi perkawinan anak tidak terhenti dan dapat dipercepat (Marsha Habib, 2020) :
1. Penguatan  hukum  dan  kebijakan  yang  melindungi  anak  perempuan  dari  perkawinan  anak termasuk yang lebih lanjut memastikan bahwa kebijakan baik yang sudah ada tidak justru menyembunyikan  fenomena  perkawinan  anak  seperti  peningkatan  usia  minimum perkawinan;
2. Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah dan menangani perkawinan  anak  bagi  semua  anak  terutama  bagi  kelompok  anak  yang  lebih  rentan dibanding anak lainnya;
3. Mengatasi  kemiskinan  yang  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mendorong  terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial;
4. Perubahan  pola  pikir  mengenai  dan  perlindungan  akses  anak  pada  hak  kesehatan  seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda;
5. Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak  perempuan  yang  menikah,  KDRT  yang  terjadi  setelah  perkawinan  anak,  perkawinan anak di daerah perkotaan dan perkawinan anak laki-laki.
Penyebab pernikahan anak dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut :
1. Budaya atau Adat Istiadat Masyarakat
Adat  istiadat  masyarakat  sekitar  tempat  tinggal  juga  turut  menjadi  penyebab  tingginya prosentase pernikahan anak di Indonesia. Seperti di suatu daerah memiliki keyakinan bahwa tidak  boleh  menolak  pinangan  seorang  pria  pada  perempuan  walaupun  usia  perempuan tersebut masih dibawah 18 tahun, karena bila ditolak dianggap merendahkan keluarga pria yang  menyebabkan  mau  tidak  mau  orangtua  dari  perempuan  harus  menerima  dan menikahkan anak perempuannya walaupun berusia dibawah 18 tahun.
2. Paksaan Orang tua Pernikahan pada usia anak juga dapat disebabkan oleh orang  tua dengan berbagai alasan dari orang tua seperti kesulitan eknomi maupun kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya.  Rasa  khawatir  orang  tua  terhadap  pergaulan  anaknya  yang  akan  menyebabkan dampak negative seperti hamil diluar pernikahan menikahkan anaknya menjadi solusi untuk menghindari itu. Dengan pergaulan
3. Status Ekonomi Keluarga
Keadaan ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang  mengalami kesulitan  ekonomi akan cenderung  menikahkan anaknya pada usia muda agar  tidak  lagi  menjadi  tanggungan  keluarga  khususnya  untuk  anak  perempuan.  Dengan menikahkan  anaknya  orangtua  berharap  menjadi  solusi  supaya  beban  ekonomi  keluarga berkurang.  Selain  itu  kondisi  ekonomi  yang  sulit  menyebabkan  orangtua  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  anakya  untuk  bersekolah,  dengan  menikahkan  anaknya  diharapkan dapat  memiliki  kehidupan  yang  lebih  baik.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  UNICEF  & UNFPA pada tahun 2018 menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan penyebab utama yang mendorong  pernikahan  usia  dini  di  Negara-Negara  berkembang  seperti  halnya  Indonesia. Berdasarkan data pengadilan agama Blitar pada tahun 2020 jumlah anak yang mengajukan dispensasi  pernikahan  meningkat  tajam,  dari  408  yang  mengajukan  dispensasi  pernikahan 20% nya diantaranta adalah kasus kehamilan diluar pernikahan.
4. Pendidikan Faktor  pendidikan  menjadi  hal  yang  tak  dapat  dipisahkan,  jika  di  suatu  daerah  memiliki angka pendidikan yang rendah akan sangat memungkinkan terjadinya pernikahan pada usia anak. Minimnya pengetahuan yang  dimiliki mengenai dampak dari  pengambilan keputusan untuk  menikah  pada  usianya  yang  masih  berada  pada  usia  anak.  Rendahnya  tingkat pendidikan juga mempengaruhi pola pikir masyarakat baik orang tua maupun anak. Tingkat pendidikan  akan  mempengaruhi  kematangan  seseorang  dalam  merespon  lingkungan  yang dapat mempengaruhi tingkah laku.

## 5. Marriage By Accident
Pernikahan menjadi momen sakral yang hampir setiap orang inginkan hanya terjadi satu kali seumur hidupnya. Kesakralan pernikahan kini perlahan mulai mengikis tak sedikit pernikahan terjadi  hanya  untuk  menutupi  aib  karena  kedua  mempelai  telah  melakukan  hubungan layaknya pasangan suami isteri sebelum terjadinya pernikahan yang sah dimata agama dan hukum  Negara  yang  berlaku.  Ini  menjadi  salah  satu  penyebab  meningkatnya  permohonan melakukan perkawinan dibawah usia yang ditentukan oleh Negara. Pergaulan tak terkontorol dari orang tua menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan salah satu hasil survey jumlah perempuan  yang  mengalami  kehamilan  diluar  pernikahan  mencapai  14%,  hasil  penelitian Reckitt Benckiser menunjukan angka yang lebih tinggi lagi yakni sebanyak 33% atau sekitar 9 juta remaja telah melakukan hubungan seks diluar pernikahan.
Kemudian lebih jauh, yang merupakan penyebab dari pernikahan dini yakni karena adanya Media  Massa.  Gencarnya  ekspose  seks  di  media  massa  mengakibatkan  remaja  modern  kian permisif  terhadap  seks.  Ada  banyak  faktor  yang  mengakibatkan  suatu  perkawinan  dini  menjadi marak, termasuk  keterlibatan, keabsahan orang tua,  dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi  pada  gadis-gadis  miskin  yang  tidak  bisa  mengenyam  pendidikan  maupun  yang  putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu  pedesaan.  Itulah  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  suatu  prakti  pernikahan  dini  (Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, & Ridwan Arifin, 2019).
Bicara tentang permasalahan pernikahan di usia dini, ini memang harus diatasi, mengingat pernikahan  dini  memiliki  berbagai  resiko.  Contohnya,  pernikahan  di  usia  dini  dapat  menghambat proses pendidikan dan pembelajaran, masalah ketenagakerjaan, dari segi kesehatan, apalagi dari sisi sosial serta harmonisasi keluarga juga berpengaruh, mengingat di usia muda emosinya masih labil dan dari cara berfikir juga masih kurang matang. Permasalahan ini penting dan harus selalu disosialisasikan  khususnya  bagi  masyarakat  Kabupaten  Tangerang  di  wilayah  Kelurahan  Gelam Jaya.
Sebagai  bentuk  upaya  dalam  mengatasi  persoalan  pernikahan  di  usia  dini,  Pemerintah Kabupaten  (Pemkab)  Tangerang  juga  sudah  menyikapinya  dengan  membuat  Peraturan  Bupati (Perbup)  Nomor  78  Tahun  2017  tentang  Pencegahan  Perkawinan  Pada  Usia  Anak.  Upaya pencegahan  yang  dilakukan  oleh  Pemkab  Tangerang  adalah  wujud  kepedulian  terhadap perlindungan  anak  dan  untuk  melaksanakan  pembatasan  terhadap  perkawinan  yang  dilakukan dalam  usia  dini  sebagaimana  diatur  didalam  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus mengenai perkawinan, yaitu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan), yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  Tigaraksa Mansyur  S.Pdi  menjelaskan, dalam  kasus  pernikahan  di  usia  dini,  Pihak  KUA  akan  memberikan  surat  penolakan  permohonan perkawinan jika diketahui usianya dibawah 19 tahun. Selain itu, adanya aturan yang menetapkan penyimpangan  batas  usia  minimal  dalam  pernikahan  hanya  bisa  dimohonkan  dispensasi  ke pengadilan.
Gambar 1 dan 2.  Tim pelaksana pengabdian melaksanakan penyuluhan tentang upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang
Dalam  laporan  petugas  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Daerah  (BKKBD) Kabupaten  Tangerang,  perlu  ada  upaya  untuk  menekan  pertumbuhan  penduduk  dengan  cara membina  kader  kelompok  ketahanan  keluarga  balita.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tidak  dapat melarang  seseorang  untuk  menikah  karena  merupakan  hak,  namun  perlu  adanya  sosialisasi  dan pemahaman kepada para siswa sejak awal. Sosialisasi tersebut bertujuan agar ada pengendalian sehingga perkembangan dan pertumbuhan penduduk setempat tidak terlalu tinggi. Petugas BKKBD setempat  telah  membuat  Posko  Konseling  di  tiap  Desa  dan  Kelurahan  serta  Sekolah  agar pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.Untuk menekan jumlah penduduk di antaranya dengan menghindari perkawinan oleh pasangan usia dini (Hazliansyah, 2017).
Guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan untuk mencegah terjadinya  pernikahan di  usia  dini,  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Tangerang  meluncurkan  berbagai  kegiatan,  salah  satunya adalah Pusat Pembelajaran Perempuan Cerdas, Antisipatif, Negotiatif, Talent, Inovatif, dan Kreatif (PERCANTIK) (IKP Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2021).
Kepala  DP3A  Kabupaten  Tangerang,  Ir.  Asep  Jatnika  Sutrisno,  menjelaskan,  Pusat Pembelajaran  PERCANTIK  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wadah  kepada  para  perempuan khususnya di Kabupaten Tangerang guna meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, PERCANTIK ini bertujuan untuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan di usia dini.
Di  sisi  lain,  Pusat  Pembelajaran  PERCANTIK  ini  juga  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup perempuan dari segi ekonomi. Asep melanjutkan, Pusat Pembelajaran PERCANTIK ini masih dalam tahap Pilot Project, dimana lokasi dari pusat pembelajaran ini baru ada di Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Jambe. Pemilihan dua kecamatan ini dikarenakan dua kecamatan tersebut memiliki potensi  lebih.  Sebagai  contoh,  di  Kecamatan  Teluk  Naga  memiliki  potensi  dari  hasil  laut,  dan  di Kecamatan Jambe terdapat potensi dari hasil perkebunan.
PERCANTIK  ini  menjadi  role  model  di  Provinsi  Banten,  mengingat  memang  hanya  baru  di Kabupaten Tangerang ini yang siap melakukan kegiatan ini. PERCANTIK ini selain menargetkan di setiap  kecamatan, nantinya juga akan ada di  setiap Desa atau Kelurahan. Dengan adanya Pusat Pembelajaran  PERCANTIK  ini  ke  depannya  dapat  bermanfaat  bagi  perempuan  khususnya  di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga ke depannya perempuan di Kabupaten Tangerang dapat memiliki  kualitas  hidup  yang  layak  dan  nyaman  serta  dapat  berkontribusi  dalam  pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Tangerang semakin gemilang.
Penyuluhan  dampak  pernikahan  dini  bagi  remaja  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan  Gelam Jaya  dihadiri  oleh  elemen  masyarakat  dan  Mahasiswa.  Pengetahuan  responden  tentang  risiko pernikahan  dini  khususnya  masyarakat  setempat  menunjukkan  bahwa  dominan  berpengetahuan
cukup  yaitu  sebanyak  23  orang  (78%),  remaja  dengan  tingkat  pengetahuan  kurang  sebanyak  5 orang  (14%)  dan  remaja  dengan  pengetahuan  baik  yaitu  sebanyak  2  orang  (8%)  baik  dari  sisi hukum maupun kesehatan.
Peran  orang  tua  sangat  menentukan  remaja  untuk  menjalani  pernikahan  di  usia  muda, bahwa  banyak  orang  tua  yang  memiliki  keterbatasan  pemahaman  khususnya  tentang  kesehatan reproduksi,  hak  anak  maka  kecenderungan  yang  terjadi  adalah  menikahkan  anaknya.  Orang  tua memiliki peran yang  besar terhadap  kejadian pernikahan dini. Selain itu orang  tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan usia perkawinan anak (Irne W Desiyanti, 2015).
Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak pasal 3 menerangkan bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
1. Pemerintah Daerah
2. Orang Tua
3. Masyarakat
4. Pemangku Adat
Sebagai  peraturan  yang  berusaha  semaksimal  mungkin  menjangkau  seluruh  masyarakat maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak.
Ada tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga. Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda (Irne W Desiyanti, 2015).

## KESIMPULAN
Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di usia dini. Dalam  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan,  dinyatakan  bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  jika pihak  pria  berusia  minimal  19  tahun  dan  pihak  wanita  minimal  19  tahun.  Selain  itu,  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  juga  menetapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Dispensasi  kawin  dilakukan  bagi mereka  yang  belum  memenuhi  persyaratan  usia,  maka perkawinan  dapat  dilaksanakan  apabila Pengadilan  telah  memberikan  dispensasi  kawin sesuai  peraturan  perundang-undangan  dengan memenuhi  persyaratan  administrasi  yang  telah  ditentukan.  Dispensasi  kawin  diajukan  kepada pengadilan  yang  berwenang  dengan  ketentuan  yaitu,  Pengadilan  sesuai  dengan  agama  anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua dan Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah  batas  usia  perkawinan.  Sebagai  bentuk  upaya  dalam  mengatasi  persoalan  pernikahan  di usia  dini,  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Tangerang  juga  telah  mengeluarkan  regulasi  dengan menetapkan  Peraturan  Bupati  (Perbup)  Nomor  78  Tahun  2017  tentang  Pencegahan  Perkawinan Pada  Usia  Anak.  Upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  Pemkab  Tangerang  adalah  wujud kepedulian  terhadap  perlindungan  anak.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  terus berupaya  untuk  menekan  terjadinya  perkawinan  yang  dilakukan  pada  anak  usia  dini  dengan meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan.  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  melalui  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Tangerang  meluncurkan berbagai  kegiatan,  salah  satunya  adalah  Pusat  Pembelajaran  Perempuan  Cerdas,  Antisipatif, Negotiatif, Talent, Inovatif, dan Kreatif (PERCANTIK).

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Mahfudin & Khoirotul Waqi’ah. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 17.
Amin Suprihatini. (2018). Perlindungan Terhadap Anak . Klaten: Cempaka Putih.
Ana  Latifatul  Muntamah,  Dian  Latifiani,  &  Ridwan  Arifin.  (2019). Pernikahan  Dini  Di  Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) . 2 , 12.
Binti Mufarida. (2022, Juni 27). Angka Perkawinan Anak Naik Tajam hingga 300% saat Pandemi.
Diambil 19 Oktober 2022, dari Nasional.sindonews.com
website: https://nasional.sindonews.com/read/810163/15/angka-perkawinan-anak-naik-tajam- hingga-300-saat-pandemi-1656317203
Elisabeth  Putri  Lahitani  Tampubolon.  (2021).  Permasalahan  Perkawinan  Dini  di  Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 2 (5).
Ellyvon  Pranita.  (2021,  Mei  20).  Peringkat  ke-2  di  ASEAN,  Begini  Situasi  Perkawinan  Anak  di
Indonesia. Diambil 19 Oktober
2022, dari KOMPAS.com website:
https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean- begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia
Hazliansyah.  (2017,  Mei  30).  Pemkab  Tangerang  Sosialisasi  Pencegahan  Pernikahan  Usia  Dini.
Diambil 19 Oktober 2022, dari Republika Online website:
https://republika.co.id/share/oqpzig280
IKP  Diskominfo  Kabupaten  Tangerang.  (2021,  Juni  22).  Pusat  Pembelajaran  PERCANTIK,  Upaya Pemkab  Tangerang  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Perempuan—Berita  Kabupaten Tangerang. Diambil 19 Oktober 2022, dari Tangerangkab.go.id website: https://www.tangerangkab.go.id/index.php/detail-konten/show-berita/4262
Irne  W  Desiyanti.  (2015). Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  Terhadap  Pernikahan  Dini  Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado . 5 (2), 11.
Marsha Habib. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Diambil 19 Oktober 2022, dari PUSKAPA website: https://puskapa.org/publikasi/881/
pa-bojonegoro.go.id. (2019). Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun  2019.  Diambil  19  Oktober  2022,  dari  Https://beritabojonegoro.com  website: https://www.pa-bojonegoro.go.id/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung- RI-Nomor-5-Tahun-2019
Umi Sumbulah & Faridatul Jannah. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga  Pada  Masyarakat  Madura  (Perspektif  Hukum  Dan  Gender). EGALITA . https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113