Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik
Johanes Basuki Lembaga Administrasi Negara, Indonesia Johanes.basuki@gmail.com

## Abstrak
RIN.4.0  diprediksi  para  pakar  akan  menjadi  era  yang  dapat  menentukan  hidup  matinya  atau  maju  mundur- mudurnya suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah/negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ekologi  Administrasi  Publik  Di  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Revolusi  Industri  4.0.  Berdasarkan  hasil penelitian  kondisi  strategis  yang  menyangkut  administrasi  publik  sebagaimana  telah  diuraikan,  secara keseluruhan  merupakan  pilar-pilar  perkembangan  administrasi  publik  yang  sangat  berpengaruh  terhadap implementasi kebijakan publik, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan sampai ke desa-desa.
Keywords : Administrasi publik; Revolusi Industri 4.0

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  perubahan  yang  paling  nyata  adalah  lingkungan  globalisasi.  Interaksi antarindividu,  antarkomunitas,  hingga  antarbangsa  terjadi  dengan  cepat.  Dunia  terhubunghanya disekat  oleh  batas  maya.  Perubahan  selalu  memberikan  tanda  nyata  dan  memiliki  jejak  dalam kehidupan  manusia.  Perubahan  dalam  fase  kehidupan  manusia  ditandai  banyak  hal,  salah  satunya adalah revolusi digital dan era dirupsi teknologi yang saat ini populer dengan istilah Revolusi Industri 4.0 ( RIN.4.0) yang memiliki karakteristik unik yakni mengaplikasikan artificial intelligence dalam aktivitas organisasional.
RIN.4.0 diprediksi para pakar akan menjadi era yang dapat menentukan hidup matinya atau maju mundur-mudurnya  suatu organisasi  termasuk organisasi pemerintah/negara. Bola salju yang sudah menggelinding,  menunjukkan  beberapa  organisasi  bisnis  telah  terlindas  dan  beberapa  negara mengalami  goncangan  yang  memunculkan  berbagai  permasalahan  yang  serius.  Bahkan  jika  tidak berhati-hati  beberapa  negara  sudah  masuk  sebagai  “negara  yang  gagal”.  Bola  salju  tersebut  akan semakin  membesar  seiring  dengan  temuan-temuan  baru  dalam  bidang  teknologi  informasi.  Bagi organisasi termasuk organisasi pemerintah yang cerdas dan cepat melakukan perubahan dan mampu memanfaatkan peluang-peluang RIN.4.0 akan memiliki daya saing yang tinggi, sebaliknya jika tidak maka akan menjadi korban.
Oleh  karena  itu,  setiap  organisasi  utamanya  pemerintah  seharusnya  segera  tanggap  terhadap berbagai faktor lingkungan yang baik langsung maupun tidak memengaruhinya. Para akademisi dan praktisi  administrasi  publik  harus  segera  melakukan  berbagai  upaya,  sebab  RIN.4.0  bukan  hanya ranah  industri  semata  tetapi  pengaruhnya  telah  memasuki  semua  kehidupan  termasuk  organisasi pemerintah.  Para  pemikir  awal  administrasi  publik  (Weber,  Fayol,  Taylor,  dan  diikuti  pakar  lain termasuk Fred Riggs) berdasarkan kajian dan pemikirannya mengemukakan pentingnnya teknologi sebagai  salah  satu  faktor  ekologi  yang  memengaruhi  praktik  administrasi  publik.  Para  pakar administrasi publik membuktikan melalui penelitian bahwa teknologi informasi sebagai salah satu anak  kandung  revolusi  industri,  mampu  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  organisasi  serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
Dari ulasan ringkas di atas, menunjukkan bahwa RIN.4.0 harus diantisipasi dan dihadapi dengan persiapan yang matang. Untuk itu berikut Tema Seminar Nasional “Ekologi Administrasi Publik di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi: Perspektif Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan Daerah” yang diparakarsai Universitas Warmadewa sangat tepat. Sesuai permintaan,
kami mencoba menyajikan makalah dengan topik “Ekologi Administrasi Publik di Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 (RIN.4.0)
Secara konseptual, tantangan revolusi industri revolusi industri diawali dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga  industri  4.0.  Fase  industri  hakikatnya  merupakan  real  change  dari  perubahan  yang  ada. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas manusia;  Industri  2.0  dicirikan  oleh  produksi  masal  dan  standarisasi  mutu;  Industri  3.0  ditandai dengan penyesuaian produksi massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatisasi dan robot, dan Industri 4.0 yang kemudian disebut Revolusi Industri 4.0 (RIN.4.0) adalah suatu istilah yang berasal dari sebuah proyek pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur dan hadir menggantikan  industri  revolusi  industri  3.0  ditandai  dengan  Cyber  Physical  System  (CPS)  dan kolaborasi manufaktur (Hermann et al, 2016).
Menurut  Lee,et.al  (2013)  bahwa  RIN.4.0  ditandai  dengan  peningkatan  digitalisasi  manufaktur yang  didorong  oleh  empat  faktor,  yakni;1)  peningkatan  volume  data,  kekuatan  komputasi,  dan konektivitas;  2)  munculnya  analisis,  kemampuan,dan  kecerdasan  bisnis;  3)  terjadinya  bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti  robotika.  Lifter  dan  Tschiener  (2013)  menambahkan,  prinsip  dasar  RIN.4.0  adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri.
Hermann,et.al (2016) menambahkan, ada empat desain prinsip RIN.4.0, yang secara sederhana, prinsip RIN.4.0 dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 1 Desain Prinsip RIN 4.0
Bantuan Teknis (4) Bantuan virtual Bantuan Fisik Interkoneksi (1) Kolaborasi Standar Keamanan Keputusan Terdesentralisasi (3) Transparansi (2) Analisis data Penyediaan data
Sumber: Hermann, et.al (2016 dalam Yahya, 2018))
Pertama, interkoneksi antara kemampuan mesin, perangkat, sensor dengan orang untuk terhubung dan  berkomunikasi  satu  sama  lain  melalui  Internet  of Things  (IoT)  atau  Internet  of  People  (IoP). Prinsip  ini  membutuhkan  kolaborasi,  standar,  dan  keamanan.  Kedua,  transparansi  informasi merupakan  kemampuan  sistem  informasi  untuk  menciptakan  salinan  virtual  dunia  fisik  dengan memperkaya  model  digital  dengan  data  sensorter  termasuk  analisis  data  dan  penyediaan informasi.Ketiga, bantuan  teknis yang meliputi; (a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat; (b) kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan atau tidak  aman; dan (c) meliputi bantuan visual dan fisik, dan prinsip Keempat, yakni  keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin.
Baur dan Wee (2015) memetakan RIN.4.0 dengan istilah Compas digital, yakni komponen tenaga kerja (labor),harus memenuhi persyaratan, yakni memiliki kemampuan kolaborasi manusia dengan robot; kontrol dan kendali jarak jauh; manajemen kinerja digital; dan otomatisasi pengetahuankerja. Demikian pula pada komponen lainnya digunakan sebagai instrumen implementasi RIN.4.0. Revolusi
digitaldan  era  disrupsi  teknologi  adalah  istilah  lain  dari  RIN.4.0.  Disebut  revolusi  digital  karena terjadinya  penyebaran  secara  cepat  (proliferasi)  komputer  dan  otomatisasipencatatan  di  semua bidangakan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. RIN.4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas.
Pengertian  mengenai  Industri  4.0  itu  sebagaimana  tersebut  di  atas  sendiri  beragam.  Hal  ini disebabkan karena Industri 4.0 masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Menurut Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014), Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi  di  industri  melalui  penggabungan  teknologi  digital  dan  internet  dengan  industri konvensional. German Trade and Invest dalam MacDougall (2014) menjelaskan lebih detail bahwa “Smart industry or Industry 4.0 refers to the technological evolution from embedded systems to cyber- physical  system.  Industry  4.0  represents  the  coming  fourth  industrial  revolution  on  the  way  to  an Internet  of  Things,  Data  and  Services.  Decentralized  intelligence  helps  create  intelligent  object networking and independent process management, with the interaction of the real and virtual worlds representing a crucial new aspect of the manufacturing and production process”. Berdasar penjelasan tersebut,  dapat  disimpulkan  ada  beberapa  teknologi  yang  menjadi  penopang  RIN.4.0.  Teknologi tersebut  adalah  Cyber-Physical  System,  Internet  dan  Jaringan,  Data  and  Services  serta  teknologi manufaktur. Penjelasan yang lebih mudah dipahami mungkin dapat mengacu pada pendapat Federasi Industri Jerman/ BDI (2016) yang menjelaskan bahwa Industri 4.0 memiliki sifat sebagai berikut.
(1)  Social  Machines.  Mesin-mesin  yang  canggih  saling  berinteraksi  seperti  layaknya  manusia dengan  media  sosial  online.  Mesin-mesin  bekerja  sama  dan  mengorganisasi  diri  mereka  untuk mengatur proses produksi sesuai jadwal. Bahkan, mereka mampu memprediksi secara dini jika ada kemungkinan  masalah  sehingga  dapat  segera  ditangani  (Lee  dkk,  2013).  Hal  ini  mengakibatkan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, mereka juga terhubung secara real time dengan sistem IT di perusahaan sehingga dapat berkomunikasi dengan bagian maintenance, penjualan, R & D atau bagian yang lainnya.
(2) Global Facility dan Virtual Production. Mesin-mesin perusahaan terhubung ke sistem penyedia dan pelanggan. Jika terjadi perubahan maka mereka akan langsung mencari solusi yang optimal dan bertindak secara independen (misalkan jika penyedia tidak bisa mengirim material). Operator dapat menggunakan teknologi virtual (augmented reality) untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya proses produksi. Kondisi ini memungkinkan pengendalian produksi dapat dilakukan pada jarak jauh sehingga pekerja lebih leluasa . Sebagai tambahan, simulasi virtual juga dapat membantu tenaga ahli perusahaan untuk mengoptimasi proses produksi secara real time.
(3) Smart Products. TIap produk yang dihasilkan menyimpan data (operasi, status, material, asal penyedia, konsumen, dsb) dalam bentuk RFID chips. Melalui teknologi ini, produk yang belum jadi mampu memberitahu mesin apa yang harus dilakukanuntuk memprosesnya. Bahkan,pelanggan dapat terlibat untuk memantau proses produksinya.
(4)  Smart  Services.  Produk  yang  telah  dipasarkan  dan  berada  di  tangan  konsumen  masih  tetap mampu mengumpulkan dan mengirim data terkait perilaku penggunaan produk tersebut. Selanjutnya, data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  oleh  produsen.  Produsen  akan  melakukan  perbaikan  dan pengembangan produk sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
Kehadiran Industri 4.0 akan memberikan manfaat dalam hal peningkatan produktivitas, efisiensi, fleksibilitas dan tingkat kustomisasi produk yang tinggi bagi dunia industri. Namun di sisi lain, setiap perubahan  dapat  membawa  dampak  lain  yang  merugikan.  Menurut  pendapat  Schwab (2015),kehadiran Industri 4.0 akan memiliki beberapa dampak yaitu; (1) adanya kesenjangan yang luar  biasa  terkait  tenaga  kerja  “low-skill/low-pay”  dan  “high-skill/high-pay”,  (2)  pengambil keuntungan terbesar hanyalah pihak yang memiliki modal dan teknologi, (3) ketidakstabilan dunia bisnis  karena  perubahan  yang  sangat  cepat;  (4)  ketidaksiapan  pemerintah  dalam  mengimbangi perubahan  yang  cepat  dimasyarakat;  (5)  isu  keamanan  dan  privasi  data;  (6)  munculnya  fenomena “robotisasi” kemanusiaan
Wolter (dalam Sung,2017) mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, yaitu, 1) masalah keamanan  teknologi  informasi;  2)  keandalan  dan  stabilitas  mesin  produksi;  3)  kurangnya keterampilan yang memadai; 4) keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan; dan 5) hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Walaupun tantangan RIN 4.0 lebih bernuansa  di  sektor  bisnis,  namun  oleh  karena  dalam  good  governance  tiga  aktor  yakni pemerintah/negara,  dunia  bisnis,  dan  masyarakat  merupakan  suatu  sistem  dalam  penyelenggarana pemerintahan  negara  maka  apa  yang  dialami  dunia  bisnis  baik  langsung  maupun  tidak  juga memengari  pemerintah/negara  maupun  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  RIN.4.0  merupakan  faktor ekologis administrasi publik yang harus diperhitungkan secara cermat.
Ulasan di atas menunjukkan bahwa pengaruh Revolusi Industri 4.0 telah mengubah konfigurasi kelimuan administrasi publik yang  semula serba manual dan bahkan serba negara, yang  menuntut perubahan  mendasar  yakni  pelibatan  secara  penuh  antara  pemerintah/Negara,  dunia  usaha,  dan masyarakat yang berbasis teknologi informasi atau penerapan e_government. Walauoun ada sejumalh Kendal namun manfaat sangat banyak dalam penerapan e_government utamanya di bidang pelayanan publik.  Pengalaman  beberapa  Negara  yang  telah  menerapkan  e_goverment  telah  berpengaruh terhadap tingkat daya saing bangsa. Jika tidak segera dilakukan maka daya saing suatu bangsa dalam hal ini bangsa Indonesia akan semakin menurun.

## Ekologi Administrasi Publik Indonesia
Mencermati  tantangan  pada  era  RIN.4.0  tersebut,  dari  perspektif  ekologi,  administrasi  publik, Indonesia  menghadapi  tantangan  yang  semakin  berat.  Beberapa  tantangan  Indonesia  yang  harus segera dicari solusinya antara lain; (1) ketidaksiapan pemerintah dalam mengimbangi perubahan yang cepat  dimasyarakat;  (2)  keengganan  untuk  berubah  oleh  para  pemangku  kepentingan;  (3) ketidakstabilan  dunia  bisnis  karena  perubahan  yang  sangat  cepat;  (4)  hilangnya  banyak  pekerjaan karena  berubah  menjadi  otomatisasi;  (5)  adanya  kesenjangan  yang  luar  biasa  terkait  tenaga  kerja “low-skill/low-pay”  dan  “high-skill/high-pay”;  (6)  )  isu  keamanan  dan  privasi  data;  dan  (7) munculnya  fenomena  “robotisasi”  kemanusiaan.  Berkaitan  dengan  tantangan  sebagai  dampak RIN.4.0, faktor-faktor ekologis administrasi publik Indonesia juga dihadapkan pada faktor ekologis yang beraspek alamiah yang terdiri atas faktor letak geografis, sumberdaya alam, keadaan dan tingkat kemampuan penduduk, dan maupun faktor sosial yang meliputi  ideologi, politik, ekonomi,  sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan faktor teknologi yang meliputi teknologi informasi dan inovasi yang mendukung pengembangan otomatisasi administrasi publik. Mengingat beberapa pertimbangan maka  pada  kesempatan  yang  baik  ini  hanya  beberapa  faktor  dan  utamanya  faktor-faktor  yang bersinggungan secara langsung dengan RIN.4.0.
Faktor geografis Indonesia menunjukkan Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), merupakan suatu Negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim Jumlah pulau 17.499 buah pulau (sesuai konferensi ke-11 sidang UNCSGN) dengan pulau bernama 14.572 pulau pulau), luas laut 5.8 juta km2, luas daratan 2,9 juta km2, dengan panjang pantai 99.093 km (Geospasial, 2013). Posisi geoekonomi yang paling strategis di dunia. Dimana 45%seluruh barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 dolar AS /tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (ALKI; UNCTAD, 2012). Indonesia juga memiliki kekayaan sumberdaya alam yang besar dan beragam.
Dari  segi  kependudukan,  jumlah  penduduk  245  juta  jiwa  (terbesar  keempat  di  dunia)  dengan jumlah kelas menengah 45 juta orang dan diperkirakan menjadi 135 juta pada tahun 2030 (Mc,Kinsey, 2013)  Faktor  sosial,  bangsa  Indonesia  memiliki  komitmen  yang  sangat  kuat  untuk  tetap  menjaga yakni  ideologi  Pancasila,  NKRI  (harga  mati),  UUD  Negara  R.I.  1945,  dan  Bhineka  Tinggal  Ika.
Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berbeda dengan parktik-praktik demokrasi di negara lain, Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu dalam ikatan NKRI. Dikembangkan toleransi antar umat beragama yang sangat dikagumi negar-negara dunia. Walupun mendapat tantangan akhir-akhir ini dalam berbagai bentuk rongrongan terhadap ideologi Pancasila dan  NKRI  namun  dibawah  lindungan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  bangsa  Indonesia  mampu mempertahankannya.
Faktor  ekonomi,  menurut  Bank  Dunia  mengenai  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  2018. prediksi terbaru Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 akan mencapai 5,2 persen. Proyeksi tersebut lebih rendah dari prediksi Bank dunia sebelumnya. Pada April 2018, Bank  Dunia  merilis  proyeksi  pertumbuhan  Indonesia  pada  2018  akan  sebesar  5,3  persen.  Kendati menurunkan angka proyeksi, Bank Dunia menilai prospek ekonomi  Indonesia terus positif hingga akhir tahun ini. Selain faktor permintaan domestik yang menguat, harga komoditas global yang tinggi juga diperkirakan mampu mendorong investasi dan menghasilkan pertumbuhan modal tercepat dalam periode lebih dari lima tahun.“Fundamental ekonomi makro yang kuat di Indonesia terus memberikan penyangga yang kokoh terhadap peningkatan gejolak global. Manajemen ekonomi yang baik telah menjaga inflasi tetap terkendali dan tingkat utang hanya sekitar setengah dari ambang batas hukum,”
Faktor sosial budaya, bahwa perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial  dan  pola  budaya  dalam  suatu  masyarakat.  Perubahan  sosial  budaya  sesuai  dengan  hakikat masyarakat  yang  ingin  selalu  mengalami  perubahan.  Hirschman  mengatakan  bahwa  kebosanan manusia  sebenarnya  merupakan  penyebab  dari  perubahan.  Faktor-faktor  perubahan  sosial  budaya terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial budaya antara lain: kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal  tingkat  toleransi  masyarakat.  Masyarakat  yang  memiliki  sikap  toleransi  yang  tinggi,  akan mudah  menerima  perubahan  sosil  budaya. Adapun  beberapa  faktor  yang  menghambat  terjadinya perubahan,  misalnya  kurang  intensifnya  hubungan  komunikasi  dengan  masyarakat  lain; perkembangan  IPTEK  yang  lambat;  sifat  masyarakat  yang  sangat  tradisional;  ada  kepentingan- kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan.
Faktor pertahanan dan keamanan, bahwa letak geografis Indonesia yang strategis memiliki potensi ancaman yang kedepannya akan semakin kompleks. Sementara itu, di sisi lain stabilitas keamanan nasional  belum  kuat.  Indonesia  masih  mengalami  masa-masa  transisi  dan  konsolidasi  (politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  pertahanan  keamanan)  menuju  negara  yang  demokratis.  Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multi dimensional seiring dengan  perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi,  Oleh karena itu segenap bangsa Indonesia dituntut dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Khusus  faktor  ekologis  yang  sangat  penting  dan  bahkan  merupakan  faktor  inti  adalah kependudukan. Dikatakan sangat penting, karena kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia diyakini menjadi penentu utama tingkat kemajuan suatu negara. Paradigma baru manajemen SDM yang disebut human capital bahwa SDM didudukan sebagai kapital utama setiap organisasi dan beban organisasi.  Daya  atau  kekuatan  SDM  jika  dibina  dan  dikembangkan  dengan  tepat  merupakan daya/kekeuatan organisasi yang sangat besar. Sebaliknya jika organisasi tidak melakukan dengan baik akan  berubah  menjadi  faktor  perusak  nomor  satu.  Mengingat  pentingnya  dan  merupakan  faktor strategis  dalam  ekologi  administrasi  publik  maka  faktor  SDM  harus  mendapat  prioritas  dalam kebijakan publik.
Pentingnya  pemetaan  tantangan  dan  peluang  RIN.4.0  sebagaimana  dimaksud  dikaitkan  dengan ekologi  administrasi  publik,  dimaksudkan  untuk  mencegah  berbagai  dampak  dalam  kehidupan masyarakat  yang  salah  satunya  adalah  permasalahan  pengangguran.  Work  Emplomentand  Social
OutlookTrend  2017  memprediksi  jumlah  orang  yang  menganggur  secara  global  pada  2018 diperkirakan akan mencapai angka 204 juta jiwa dengan kenaikan tambahan 2,7 juta. Hampir sama dengan kondisi yang dialami negara barat, Indonesia juga diprediksi mengalami hal yang sama.
Sebagai gambaran, faktor kependudukan pada 2017 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Dari jumlah populasi yang besar ini, didominasi oleh usia produktif sehingga  angka  ketergantungan  justru  cenderung  menurun. Angka  ketergantungan,  yakni  jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini  jauh  lebih  rendah  dibanding  pada  1971  yang  mencapai  86,6  persen.  Hal  ini  terkait  dengan kemampuan penduduk untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kualitas  penduduk  suatu  negara  dapat  diketahui  dari  faktor- faktor yang memengaruhinya, yaitu  tingkat pendapatan penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.
Pengangguran  juga  masih  menjadi  tantangan  bahkan  cenderung  menjadi  ancaman.  Tingkat pengangguran  terbuka  Indonesia  pada  Februari  2017  sebesar  5,33%  atau7,01  juta  jiwa  dari  total 131,55 juta orang angkatan kerja (Sumber: BPS 2017). Data BPS 2017 juga menunjukkan, jumlah pengangguran yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menduduki peringkat teratas yaitu  sebesar  9,27%.  Selanjutnya  adalah  lulusan  Sekolah  Menengah Atas  (SMA)  sebesar  7,03%, Diploma  III  (D3)  sebesar  6,35%,  dan  lulusan  Perguruan  Tinggi  sebesar  4,98%.  Diidentifikasi, penyebab tingginya kontribusi pendidikan kejuruan terhadap jumlah pengangguran di Indonesia salah satunya  disebabkan  oleh  rendahnya  keahlian  khusus  dan  soft  skill  yang  dimiliki.  Permasalahan pengangguran dan daya saing sumber daya manusia menjadi tantangan yang nyata bagi Indonesia.
Tantangan yang dihadapi Indonesia juga ditambah oleh tuntutan perusahaan dan sektor industri. Bank Dunia (2017) melansir bahwa pasar kerja membutuhkan multi-skills lulusan yang ditempa oleh satuan dan sistem pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Indonesia juga diprediksi  akan  mengalami  bonus  demografi  pada  tahun  2030-2040,  yaitu  penduduk  dengan  usia produktif  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  penduduk  non  produktif.  Jumlah  penduduk  usia produktif diperkirakan mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa. Oleh sebab itu, banyaknya penduduk dengan usia produktif harus diikuti oleh peningkatan kualitas, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, dan kemampuan teknis.
Data  lain  menunjukkan,  berdasarkan  Global  Innovation  Index  (GII)  yang  mengukur  tingkat inovasi negara-negara di dunia, Indonesia masih menempati peringkat di bawah mayoritas negara- negara Asia dan ASEAN. Data GII 2016 dan 2017 menunjukkan, Indonesia hanya naik satu peringkat dari peringkat ke-88 menjadi ke-87. Sementara Vietnam menunjukkan peningkatkan signifikan dari peringkat  ke-59  pada  2016  ke  peringkat  ke-47  pada  2017.  Hal  ini  menunjukkan  inovasi  belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya nasional.
Forum ekonomi dunia juga melansir, struktur keterampilan abad 21 akan mengalami perubahan. Pada tahun 2015, struktur keterampilan sebagai berikut; 1) pemecahan masalah yang kompleks; 2) kerjasama dengan orang lain; 3) manajemen sumberdaya mansuai, 4) berpikir kritis; 5) negosiasi; 6) kontrol  kualitas;  7)  orientasi  layanan;  8)  penilaiandan  pengambilan  keputusan;  9)  mendengarkan secara  aktif;  dan  10);  kreativitas.  Pada  tahun  2020  diprediksi,  struktur  kerja  berubah  menjadi;  1) pemecahan  masalah  yang  kompleks;  2)  berpikir  kritis;  3)  kreativitas;  4)  manajemen  orang;  5) kerjasama dengan orang lain; 6) kecerdasan emosional; 7) penilaian dan pengambilan keputusan; 8) orientasi layanan; 9) negosiasi; dan 10) fleksibilitas kognitif (Irianto, 2017).
Dengan demikian era RIN.40 selain memunculkan berbagai tantangan juga terbukanya peluang- peluang jika organisasi mampu melakukan perubahan cepat dan terencana. Sebaliknya jika terlambat maka akan tergilas arus revolusi industri 4.0 dan globalisasi yang tidak kenal ampun. Menghadapi ekologi  administrasi  publik  yang  semakin  tidak  ramah  menuntut  peninjauan  kembali  terhadap berbagai kebijakan publik utamanya terkait dengan faktor-faktor kritis ekologi administrasi publik.
Salah satu kata kunci dalam meningkatkan kemampuan penduduk adalah pendidikan. Pendidikan merupakan  salah  satu  kunci  utama  untuk  mencapai  kemajuan  suatu  negara.  Cepat  atau  lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan  semakin  tingginya  kualitas  penduduk  di  negara  tersebut.  Pendidikan  akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Dari faktor ekologis teknologi sebagaimana dikemukakan sebagai dampak Revolusi Industri 4.0 telah membawa semua negara harus melakukan perubahan secara mendasar. Bagi negara yang sedang berkembang  seperti  Indonesia,  perkembangan  teknologi  utamanya  teknologi  informasi  telah mengubah  cara-cara  bekerja.  Penyelenggaraan  administrasi  publik  yang  semula  serba  manual  dan lamban berakibat daya saing pemerintah menjadi rendah. Masyarakat menuntut pelayanan birokrasi yang lebih cepat, baik, aman, nyaman, dan murah belum dapat sepenuhnya dilakukan pemerintah. Bagi  Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar pengelolaannya tidak mungkin dengan cara-cara yang lama. Masyarakat yang berada sangat jauh dari pusat pemerintahan sering mengalami bahkan tidak terlayani dengan baik. Dampaknya adalah selain semakin banyaknya masyarakat yang miskin pengaruh lebih luas adalah  semakin menurunnya tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah/negara. Fenomena Golput pada pemilu/pilkada bahkan pilpres memberikan signal bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.
Lambannya informasi/kebijakan pemerintah diterima masyarakat juga sering dimanfaatkan oleh oknum yang kurang bertanggungjawab untuk mengambil  keuntungan untuk dirinya sendiri. Lebih dari  itu,  penyebaran  informasi  yang  tidak  didukung  teknologi  informasi  yang  memadai  telah berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi publik. Perkembangan problem dan isu publik yang semakin kompleks akan menimbulkan krisis kepemerintahan. Negara menjadi  lemah  dan  tidak  berdaya  menghadapi  perubahan  besar-besaran  akibat  proses  globalisasi ekonomi, politik dan teknologi. Namun disisi lain, apabila suatu negara memiliki respon dan kesiapan yang baik dalam menyikapi dampak dari globalisasi maka negara tersebut akan menuai keuntungan dari  kemajuan-kemajuan,  seperti  misalnya  dalam  hal  kemajuan  teknologi.  Kemajuan  teknologi merupakan  conditio  sine  quanon  dari  RIN.4.0  globalisasi  yang  dapat  dimanfaatkan  langsung  oleh suatu negara dalam banyak hal, termasuk dalam menjalankan sistem administrasi publiknya. Salah satunya  dengan  penerapan  sistem  e-government,  yaitu  penerapan  atau  penggunaan  teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap publik, urusan urusan bisnis, serta hal  hal  lain  yang  berkenaan  dengan  pemerintahan.  Dalam  kegiatan  admisnistrasi  publik,  e- Government  dapat  meningkatkan  efisiensi,  kenyamanan,  serta  aksesbilitas  yang  lebih  baik  dari pelayanan publik.
Isu krisis administrasi publik salah satunya yang muncul adalah kredibilitas birokrat pemerintah. Kerinduan pada pemerintah yang akuntabel dan profesional menjadi impian besar yang diharapkan semua kalangan. Terlebih perihal transparansi yang menjadi syarat mutlak sebuah pemerintahan di negara  demokrasi.  (Elli  :  2001).  Munculnya  banyak  kasus  pelanggaran  kinerja  dari  para  birokrat publik  seperti  halnya  kasus  korupsi,  kolusi,  dan  nepostime  tersebut  salah  satunya  dikarenakan kurangnya  akses  publik  untuk  ikut  serta  memantau  kegiatan  pemerintahan  serta  kurangnya akuntabilitas dari pemerintahan itu sendiri.Maka dari itu, disinilah dapat dimunculkan  peran atau manfaat  dari  kemajuan  teknologi  tersebut  untuk  menunjang  kinerja  para  birokrat  publik  tersebut sekaligus menciptakan proses akuntabilitas publik yang baik dengan sistem e-government.
Dalam rangka mewujudkan konsep e-Government tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah saat ini, yaitu kurangnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, biaya penggunaan jasa telekomunikasi  yang  masih  cenderung  mahal,  serta  masih  banyaknya  penyelenggaraan  pelayaan publik  baik  di  pusat  dan  daerah  yang  belum  mengkoordinir  layanan  publiknya  dengan  fasilitas
internet.  Namun  pada  akhirnya,  apabila  konsep  e-Government  tersebut  berhasil  diterapkan  dalam birokrasi, maka akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik, seperti  halnya  peningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan  publik,  peningkatkan  transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, serta dapat memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Beberapa kendala yang dihadapi administrasi publik Indonesia dalam penerapan e_government adalah,  (a)  Masih  minimnya  peraturan  yang  mengatur  mengenai  penerapan  e_government  baik  di tingkat pusat maupun daerah; (b) Belum ada tradisi saling berbagai informasi (no culture of sharing).; (c) No culture documenting; (d) SDM yang profesional di bidang IT dan masyarakat yang sebagian besar masih minim pengetahuan di bidang IT masih terbatas pada penggunaan HP.; (e) Infrastruktur yang belum memadai., dan (f) Akses yang terbatas pada tempat-tempat tertentu ((Hardjaloka (2014).
Hasil  Kajian  dari  beberapa  negara  (Indrajit,  2013),  yakni;  (a)  Kendala  yang  berkaitan  dengan penciptaan  kunci  sukses  (key  success  factor)  dalam  pengembangan  e_government  yang menghubungkan  masyarakat  dengan  pemerintah  (front  office  technology).  Masalah  yg  dihadapi dalam  hal  ini  adalah;  1).  Jenis  teknologi,  2).  Keberadaan  yg  merata  di  seluruh  wilayah  ,  dan  3). Strategi yang harus dijalankan. (b) Kendala yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di  luar  pemerintah  (pihak  komersial  swasta  maupun  pihak2  nonkomersial  lainnya)  dalam mengembangkan  infrastruktur  maupun  supra  struktur  e_government  yang  dibutuhkan  yakni;  1). Kendala  keterlibatan  pihak  nonpemerintah;  2)  kendala  yg  berkaitan  dengan  penyusunan  strategi institusi  khususnya  masalah  biaya  investasi  dan  operasional  sehingga  program2  perubahan e_government dapat berjalan., dan (c) Kendala Pembiayaan, Merencanakan, Mengembangkan, dan implementasi konsep e_gov. Untuk maka beberapa prinsip pengelolaan perubahan : 1). Pemerintah harus  fokus  terhadap  pengembangan  e_government  ,  2).  Pemerintah  perlu  memikirkan  kerangka insentif bagi mereka yg berhasil menerapkan e_government, 3) masalah pembiayaan e_government.
Pemerintah  sebagai  aktor  utama  dalam  perumusan,  penetapan,  implementasi,  monitoring,  dan evaluasi kebijakan publik harus terus menerus meningkatkan kemampuan analisisnya agar kebijakan yang  dihasilkan  sesuai  dengan  keputuhan  masyarakat  (publik).  Intinya  negara  harus  selalu  hadir disamping masyarakat yang menuntut perubahan dalam pelayanan publik. Dilihat perspektif RIN 4.0, nampak  bahwa  cukup  banyak  kebijakan  yang  belum  mampu  menjawab  tantangna  dan  tuntutan revolusi industri saat sekarang. Cukup banyak kebijakan publik yang sudah usang bahkan kebijakan yang  relative  barupun  belum  mampu  mengantisipasinya.  Kelambanan  dalam  antisipasi  antara  lain disebabkan mesin birokrasi masih berjalan dengan prosedur yang sangat panjang dan berbelit-belit. Sebagai contoh prosedur untuk ijin investasi yang masih cukup lama yakni 96 hari sementara pesaing Indonesia terdekat yakni Singapura sudah mampu melayani dalam 4 hari saja (Basuki, 2013).

## SIMPULAN
Berdasarkan dan ulasan sebagaimana telah disajikan, akhirnya ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan ekologi administrasi publik di Indonesia menghadapi era Revolusi Industri 4.0 (RIN 4.0) sebegai berikut.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  tuntutan  masyarakat  yang  semakin  kritis  mendorong dilakukan  reformasi  administrasi  publik  dalam  seluruh  tata  kelola  organisasi  publik.  Kemajuan teknologi telah membentuk tatanan dunia baru yang sudah tidak mengenal batas-batas negara yang mempercepat globalisasi dengan semangat persaingan dan pasar bebas di berbagai belahan dunia dan disegenap  pelosok  wilayah  negara  yang  menuntut  peningkatan  daya  saing  bangsa.  Hal  ini  juga membawa implikasi khususnya disiplin dan sistem administrasi publik, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Sementara, sebagian bangsa-bangsa telah berhasil memanfaatkan kemajuan teknologi  bagi  peningkatan  mutu  dan  efisiensi,  khususnya  dalam  pengelolaan  pelayanan  dan kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem administrasi publik.Namun di negara yang
sedang berkembang seperti Indonesiaharus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya.
Disadari  bahwa  transformasi  budaya  sumber  daya  aparatur,  responsnya  masih  sangat  rendah (terutama di negara-negara berkembang). Hal tersebut tampak di dalam memformulasikan kebijakan- kebijakan  publik,  menciptakan  kegiatan  pemerintahan  negara  yang  kondusif,  maupun  di  dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas di masyarakat, utamanya sebagai pengaruh dari RIN 4.0 semakin pesat, disisi lain dihadapkan kepada kemampuan organisasi publik yang masih terbatas. Gap pemisah ini harus segera ditingkatkan sehingga  ketertinggalannya tidak terlalu jauh. Salah satu dari upaya yang mendesak dilakukan adalah reformasi total terhadap sistem pendidikan baik  pada  tingkat  dasar,  menengah  dan  pendidikan  tinggi.  Sumberdaya  manusia  sebagai  human capital  harus  terus  ditingkatkan  baik  knowledge,  skill,  dan  attitude-nya.  Untuk  itu  perlu dikembangkan Good Education Governance yang melibatkan negara/pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.
Pendidikan  dalam  bidang  administrasi  publik,  baik  pengembangan  kurikulum,  maupun  dalam metode  pembelajarannya,  pada  umumnya  masih  konvensional.  Studi  tentang  disiplin  dan  sistem administrasi, belum dikembangkan secara interdisipliner sehingga belum dapat menghadapi berbagai permasalahan  substantif  yang  menjadi  tanggung  jawab  sistem  administrasi.  Seharusnya  dalam  era Revolusi  Industri  4.0  ini,  lembaga  yang  menyelenggarakan  pendidikan  dalam  bidang  administrasi publik sudah mampu melaksanakan sistem digital kampus. Perkembangan semua aspek kehidupan yang mengglobal sangat pesat, akan berpengaruh cepat atau lambat terhadap eksistensi administrasi publik.
Peran dan fungsi administrasi publik dalam semua sektor organisasi publik, akan merupakan suatu kendala di dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, apabila administrasi publik tidak mampu merespons secara optimal, sesuai tuntutan perkembangan zaman. Sebagai ilustrasi di dalam praktek, ditemuan  beberapa  kendala,  antara  lain:  sistem  check  &  balances  lembaga-lembaga  negara  belum diterapkan  secara  optimal,  belum  diterapkan  law  enforcement  secara  efektif,  pembersihan  praktek money politic seperti dalam pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme masih dilaksanakan tebang pilih,  kurangnya  komitmen  dan  kompetensi  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  kebangsaan  dan perjuangan bangsa sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar R.I. 1945.

## Daftar Pustaka
Aoun, J.E. (2017). Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence.US: MITPress. Afwan, M. (2013). Leadership on technical and vocational education in community college [Versi elektronik]. Journal of Education and Practice, 4 (21), 21-23.
Baur, C. & Wee, D. (2015). Manufacturing's Next Act? McKinsey & Company. Brofenbrenner, U.(1989). Ecological  system theory. In r. Vasta (Ed). Annals of Child Development (Vol 6).
Greenwich: CT, JAI Press.
Basuki,  Johanes.  (2018), Administrasi  Publik:  Telaah Teoretis  dan  Empiris.  Penerbit  Rajagrafindo  Perdana,
Jakarta
Basuki, Johanes. (2013), Budaya Pelayanan Publik. Penerbit Hartomo Media Pustaka, Jakarta Best, D, James (1997), The Digital Organization: All Success with Business Technology. John Wiley & Son, New York.
Brown, A., Kirpal, S., & Rauner, F. (2007). Identitas at work. Netherlands: Springer. Edmon, A., & Oluiyi, A. (2014). Re-engineering Technical Vocational Education and Training toward Safety Practice  Skill  Needs  of  Sawmill  Workers  against  Workplace  Hazards  in  Nigeria  [Versi  elektronik]. Journal of Education and Practice, 5 (7), 150-157.
Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. Presented at the 49th Hawaiian International Conference on Systems Science.
Irianto, D. (2017). Industry 4.0; The Challenges  of Tomorrow. Disampaikan pada Seminar Nasional Teknik Industri, Batu- Malang.
Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J.(2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative
Industrie 4.0. Industrie 4.0 Working Group, Germany. Kohler, D, & Weisz, J.D. (2016). Industry 4.0: the challenges of the transforming manufacturing. Germany: BPIFrance.
Lee, J., Lapira, E., Bagheri, B., Kao, H., (2013). Recent Advances and Trends  in Predictive Manufacturing Systems in Big Data Environment. Manuf. Lett. 1 (1), 38–41.
Lembaga Administrasi Negara (2007), Sistem Administrasi Negara Kesatuan R.I. (Jilid I, II, III) Liffler,  M.,  & Tschiesner, A.  (2013). TheInternet of Things  and  the  Future of  Manufacturing.  McKinsey  & Company.
Lomovtseva,  N.V.  (2014,  Mei).  Roles  of VET  in  generatinga  new  entrepreneur  increative  economy  sector. Makalah disajikan dalam 3rd International Conference on Vocational Education and Training (ICVET), di Universitas Negeri Yogyakarta
Moestopadidjaja (2014), Kebijakan Publik, Lembaga Administrasi Negara . Pamudji, Suparni (2004), Ekologi Administrasi Negara. Bumi Aksara Jakarta. Sung, T.K. (2017). Industri 4.0: a Korea perspective. Technological Forecasting and Social Change Journal, 1-
6.
Tjandrawina, R.R. (2016). Industri 4.0: Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi. Jurnal Medicinus, Vol 29, Nomor 1, Edisi April.
Trilling, B & Fadel, C. (2009). 21st-century skills: learning for life in our times. US: Jossey-
Online Source Davies, R. (2015). Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes
BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf, Diunduh pada 11 Maret 2017. Federasi Industri Jerman. (2016). What is Industry 4.0?. http://english.bdi.eu/article/news/what- is-industry- 40/, Diakses pada 11 Maret 2017.
From, J., Lindstrom, V., Stahre, J., Winroth, M. (2008). Levels of Automation in Manufacturing. Ergonomia- International Journal of Ergonomics and Human Factors, Vol. 30, Issue 3.
Fryer, KJ., Antony, J., Douglas, A. (2007). Critical Success Factors of Continuous Improvement in The Public Sector: A literature review and some key findings. The TQM Magazine,Vol. 19,No. 5, pp. 497-517. Glienmourinsie, D. (2016). Industri Nasional Harus Siap Hadapi Era Industri 4.0.
https://ekbis.sindonews.com/read/1141743/34/industri-nasional-harus-siap-hadapi-era-industri-40-
1474630359, Diakses pada 9 Maret 2017.
Hayden,  E., Assante,  M.,  Conway,  T.  (2014). An Abbreviated  History  of Automation  &Industrial  Controls Systems  and  Cybersecurity.  https://ics.sans.org/media/An-Abbreviated-History-of-Automation-and- ICS-Cybersecurity.pdf, Diunduh pada 25 Maret 2017.