## Analisis Yuridi Terhadap Praktik Transfer Pricing Sebagai Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia
Ameliya Rasidi 1 , Tanudjaja 2
1,2 Universitas Narotama E-mail: ameliyarasidi@gmail.com, tanudjaja@narotama.ac.id
Article History:
Received: 05 Juni 2024 Revised: 19 Juni 2024 Accepted: 21 Juni 2024
Abstract: Transfer pricing merupakan isu penting dalam perpajakan yang sering disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pembayaran pajak. Praktik transfer pricing yang tidak wajar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait praktik transfer pricing yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing yang dilakukan dengan tujuan menghindari pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak, penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pemalsuan dokumen. Penerapan sanksi pidana terhadap praktik transfer pricing yang merugikan negara menjadi penting untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku. Diperlukan upaya penegakan hukum yang komprehensif serta peningkatan kapasitas otoritas pajak dalam mengawasi praktik transfer pricing.
Keywords: Transfer Pricing, Tindak Pidana Perpajakan, Penghindaran Pajak.

## PENDAHULUAN
Negara bertugas dalam menjamin kesejahteraan setiap rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya diambil melalui pungutan wajib masyarakat berupa pajak. Pajak sebagai salah sumber pemasukan kas negara digunakan untuk pembangunan dengan tujuan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan yang penting dalam kelancaran pembangunan kesejahteraan bangsa. 1
Pembangunan dalam negara tentu memerlukan adanya sumber pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan memadai yang diperoleh negara. Selain untuk melaksanakan pembangunan, sumber penerimaan tersebut memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan dari masing-masing pemerintahan. Tanpa adanya hal tersebut pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Salah satu sumber penerimaan
1 A. N Hanum, “Permasalah Pajak Indonesia,” Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis 2, no. 1 (2005): 1–9.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
negara yang sangat besar adalah pajak. 2
Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan Undang- Undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik, digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan merupakan iuran umum yang diberikan rakyat dalam kas negara baik secara rutin maupun tidak. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi penghasilan yang dihasilkan oleh pajak sebagai sumber pendapatan negara. 3 Pada dasarnya, pajak adalah peralihan kekayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga masyarakat, maka diperlukan sebuah pengaturan yang dapat mengikat bagi warga masyarakat. Bukan hanya untuk sekedar mengikat, payung hukum juga diperlukan agar ketika masyarakat merasa terjadi tindakan perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka mereka dapat menempuh berbagai upaya hukum. Pelaksanaan penagihan pajak kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia akan menimbulkan ketidakadilan bagi para wajib pajak. Padahal, pengelolaan pajak seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, ekonomis, pemungutan tepat waktu, dan berkepastian hukum. 4
Salah satu bentuk tindakan pidana pada hukum pajak adalah pelaksanaan transfer pricing. Transfer pricing dianggap memiliki dampak bagi penerimaan pajak di suatu negara sehingga mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak pada suatu negara.

## METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang artinya permasalahan yang diambil, diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dikerjakan dengan meninjau berbagai macam aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang serta literature-literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi sebuah pokok pembahasan. 5
Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu, pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari yang telah ditelaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang sedang dihadapi 6 . Selain itu digunakan pula pendekatan lainnya untuk mempermudah analisa ilmiah yang dibutuhkan dalam permasalahan ini.
Bahan Hukum Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mengikat dan
2 A. Septiani, “Masalah Utama Perpajakan Menurut Ekonom,” Kbr.Id , last modified 2021, https://kbr.id/nasional/10- 2021/masalah_utama_perpajakan_menurut_ekonom/106649.html.
3 N. A. Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7, no. 1 (2016): 142–157.
4 Hanum, “Permasalah Pajak Indonesia.”
5 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.194.
6 Ibid, Hal.93.
memiliki otoritas yang terdiri dari beberapa catatan resmi, perundang-undangan, ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi :
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
(3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
(4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa; dan
(5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
Bahan hukum sekunder memiliki peran yang penting dalam mendukung analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Hal ini karena bahan hukum sekunder, yang berasal dari karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli, seperti literatur, majalah, dan jurnal, dapat memberikan dukungan, bantuan, pelengkapan, dan pemecahan terhadap masalah yang muncul dalam pembahasan ini, tanpa mengabaikan kewajiban untuk memberikan kredit pada sumber- sumber yang bersangkutan.
Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dimana dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk membahas dan meneliti permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ini akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat mempercepat proses penulisan jurnal penelitian ini.
Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimulai dengan mengelompokan data yang dilakukan secara induksi sehingga dapat memberikan hasil yang sempurna serta guna memperoleh informasi yang akurat. Maka, dengan begitu penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokus pada permasalahan yang spesifik. Selain itu, dapat pula mempermudah penulis dalam menganalisa data yang telah lengkap dan telah dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi Transfer Pricing
Transfer pricing adalah suatu harga jual khusus yang digunakan dalam transaksi antar divisional yang digunakan dalam mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ( Advance Pricing Agreement ) 7 adalah “Penentuan 7 Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1710
Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.” Dari beberapa penelitian transfer pricing banyak dilakukan pada perusahaan multinasional dan diklasifikasikan menjadi dua kelompok dengan dilihat dari pelaku yang melakukan tindakan praktik transfer pricing tersebut, yaitu:
1. Intra Company Transfer Pricing , yaitu yang melibatkan antar unit bisnis perusahaan.
2. Intern Company Transfer Pricing , yaitu yang melibatkan dua perusahaan yang ada di negara yang sama maupun di negara yang berbeda atau internasional dengan hubungan istimewa sebagai pelaku transfer pricing.
Yang dimaksud hubungan istimewa dalam transfer pricing ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan Pajak Penghasilan terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Transfer pricing biasanya ditetapkan pada barang-barang atau jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila ditinjau lebih jauh kadang transfer pricing dapat tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah disepakati sehingga transfer pricing sering dikaitkan dan dihubungkan dengan kegiatan rekayasa harga yang bertujuan untuk mengurangi keuntungan dan mengurangi jumlah pajak atau bea dalam suatu negara. 8
Harga transfer pricing ditetapkan dengan tujuan agar data keuangan antar divisi atau perusahaan dapat ditransmisikan satu sama lain sehingga keduanya memperoleh keuntungan ketika saling menggunakan barang dan jasa. Transfer pricing juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja masing-masing divisi dan memberikan motivasi kepada manajer divisi penjual dan pembeli untuk menemukan keputusan perusahaan yang serasi secara keseluruhan. Sedangkan dalam perusahaan multinasional transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang akan mereka keluarkan di seluruh dunia. 9
Kewenangan otoritas pajak dalam hal transfer pricing adalah ada pada direktur jenderal pajak dalam menentukan besarnya penghasilan dalam suatu hubungan yang istimewa. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa akan ada kemungkinan penyelundupan pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak dengan didasari oleh adanya hubungan istimewa. Transfer pricing adalah sarana yang paling mungkin digunakan untuk melakukan hal tersebut. 10
Prinsip Penerapan Transfer Pricing dalam Pajak Dalam analisis Transfer Pricing, perusahaan harus memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Prinsip ini membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen. Harga transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa harus sebanding dengan harga transaksi independen. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yang juga dikenal sebagai Arm’s Length Principle (ALP), dalam kondisi yang sama atau sebanding, harga atau laba
8 Rizkan Zulyadi Amri, “Transfer Pricing ( Dalam Tindak Pidana Perpjakan ),” Universitas Medan Area (2008): 5– 19.
9 KMS Herman et al., “Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak,” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 9, no. 3 (2023): 1523–1532.
10 Ibid.
dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak independen atau yang tidak memiliki hubungan istimewa Dalam konteks perpajakan, diperlukan bahwa harga yang dipertukarkan antara perusahaan-perusahaan dalam setiap transaksi harus mencerminkan nilai yang wajar, sesuai dengan prinsip harga yang berlaku di pasar ( prinsip arm’s length ). Beberapa prinsip atau metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan transfer pricing adalah: 1. Harga Transfer Dasar Biaya ( Cost-Based Transfer Pricing ) Perusahaan yang menggunakan metode harga transfer dasar biaya ini akan menetapkan transfer atas biaya variabel dan hiaya tetap yang mana dapat dilakukan melalui tiga pilihan bentuk variabel, yaitu berupa biaya penuh, biaya penuh ditambah mark up , dan gabungan antara biaya variabel dan tetap.
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar ( Market Basis Transfer Pricing ) Harga transfer atas dasar harga pasar merupakan harga yang mempunyai sifat paling independen. Oleh karena itu, harga transfer atas dasar harga pasar ini cocok digunakan dalam suatu pasar dengan bentuk yang sempurna. Keterbatasan informasi pasar menjadi salah satu hambatan yang dapat terjadi jika penetapan harga transfer harus berdasarkan dasar harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi ( Negotiated Transfer Prices )
Beberapa divisi yang melakukan transfer pricing memungkinkan perusahan untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Harga transfer yang sudah dinegosiasikan dan disetujui harus dipenuhi dan dianggap sebagai suatu bentuk tanggung jawab perusahaan dan kesanggupan mereka atas nominal harga transfer yang sebelumnya sudah dinegosiasikan.
4. Harga Transfer berdasarkan Arbitrase ( Arbitary Transfer Prices )
Dalam hal ini, rincinya harga transfer pricing yang telah ditentukan memungkinkan ada beberapa perusahaan atau unit lain yang tidak setuju dengan adanya penerapan harga. 11
Dalam penerapan PKKU ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa. Dalam PER-43/PJ/2010 stdtd PER-32/PJ/2011 Penerapan PKKU wajib dilakukan 1) Berdasarkan keadaan yang sebenarnya; 2) Pada saat penentuan Harga Transfer dan/atau saat terjadinya transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa; dan 3) Sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan Harga Transfer sesuai dengan PKKU dalam hal Wajib Pajak jika terjadi hal-hal, yaitu 1) Tidak menerapkan PKKU; 2) Menerapkan PKKU namun tidak sesuai dengan ketentuan; dan 3) Harga Transfer yang ditentukan Wajib Pajak tidak memenuhi PKKU
Berdasarkan pada PER-43/PJ/2010 stdtd PER-32/PJ/2011 pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa PKKU dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi
11 Fadjar Harimurti, “Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing.” Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 7, no. 1 (2007): 53–61.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
PKKU ( Arm ’ s Length Principle ) mendasarkan bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak independen atau pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar ( Fair Market Value / FMV ) yang berdasar pada PER-32/PJ/2011 Pasal 3 ayat 3. Pada ujungnya, tujuan dari PKKU, yaitu menentukan harga transaksi afiliasi, meskipun pembanding harga transaksi dilakukan pada tingkatan indikator selain harga, yaitu laba kotor atau laba bersih operasi.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penghindaran Pajak melalui Transfer Pricing di Indonesia Strategi transfer pricing yang digunakan untuk penghindaran pembayaran pajak akan sangat merugikan bagi negara yang melakukan penerimaan pajak. Hal ini dapat mengakibatkan potensi perolehan pajak yang seharusnya ada dan didapatkan oleh suatu negara menjadi hilang. Meskipun jika ditinjau melalui pandangan korporasi multinasional transfer pricing dianggap sebagai alat yang digunakan untuk memobilisasi laba usaha dalam mencapai tujuan optimal suatu usaha namun otoritas perpajakan selalu menginginkan transaksi yang terjadi antar divisi atau antar perusahaan dilakukan dengan mengacu terhadap harga pasar wajar. 12
Indonesia menyadari bahwa beberapa perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing sebagai suatu upaya untuk merekayasa dan mengalihkan potensi pajak negara Indonesia ke negara lain dengan berbagai dalih, justifikasi, dan alasan atas rekayasa tersebut. Oleh karena itu, otoritas pajak memandang bahwa transfer pricing adalah hal yang digunakan untuk menghindari pajak terutama hal yang berhubungan tentang alokasi penghasilan, keuntungan dan biaya antar juridiksi yang berbeda-beda. 13
Jika untuk tujuan yang demikian maka tindakan transfer pricing dianggap sebagai suatu bentuk tindakan pidana dalam pajak karena bertujuan untuk merekayasa dan tidak melakukan tindakan wajib pajak. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan sarana strategis dalam penyelesaian segala bentuk ketidakpatuhan wajib pajak.
Meurut peneliti kerugian negara akibat hilangnya pendapatan negara dari transaksi transfer pricing dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
1. Adanya perbedaan nilai ekspor dan impor yang dilihat dalam GDP ( Gross Domestic Product ) yang cukup signifikan.
2. Jika dilihat dari sisi perpajakan, dimana dengan adanya transfer pricing, maka pada saat melaporkan pajak terdapat omzet yang berkurang, sehingga dianggap sebagai penghindaran pajak dan akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan.
Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak karena hubungan istimewa yang telah disebutkan pengertiannya di atas, Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”) telah menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang
12 Bagus Ariyanto, "Transfer Pricing Dan Nilai Pabean" (n.d.).
13 Rafi Muhammad Irfan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak," Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities 2, no. 2 (2021): 199–215.
untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.” 14
Pasal 103 KUHP sering disebut atau diistilahkan sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur hukum pidana diluar KUHP. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam bab I sampai dengan bab VIII buku kesatu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP, itu berarti bahwa sepanjang Undang-Undang dibidang Pajak ada mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan, maka Undang-Undang itulah yang harus dipakai, akan tetapi bila belum ada Undang-Undang dibidang pajak yang mengaturnya, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai Lex Generalis , itulah yang akan digunakan. 15 Dalam konteks transfer pricing, terdapat tiga situasi yang mungkin terjadi:
1. Terdapat laporan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak memiliki substansi nyata. Sebagai contoh, sebuah entitas pembayar pajak (WP) membayar royalti ke luar negeri, namun penerima royalti sebenarnya merupakan perusahaan fiktif yang tidak memiliki hubungan substansial dengan intangibles yang dimaksud.
2. Transaksi yang dilaporkan dibuat secara artifisial. Sebagai contoh, untuk membenarkan pembebanan jasa manajemen, perusahaan induk mengirimkan stafnya ke anak perusahaan tanpa melakukan aktivitas yang substansial.
3. Transaksi yang dilaporkan memang terjadi, namun keterangan yang disampaikan menciptakan kesan bahwa aktivitas tersebut dilakukan demi kepentingan perusahaan. Sebagai contoh, jasa audit laporan keuangan konsolidasi dilaporkan, tetapi keterangan disusun seolah-olah itu adalah audit laporan keuangan dari WP.
Meskipun ketiga jenis transaksi tersebut gagal memenuhi kriteria transfer pricing dari sudut pandang eksistensi dan manfaat, dalam beberapa kasus, mereka juga terkait dengan praktik- praktik seperti pembuatan dokumen yang tidak benar, penyampaian keterangan palsu, atau pelaporan yang tidak akurat. Hal ini dapat mengarah pada isu-isu pidana perpajakan.
Pada dasarnya, tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Kedua jenis tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus), dan pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun bukan pejabat pajak.
Pengaturan mengenai pidana perpajakan termasuk di antaranya dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Pasal tersebut menyatakan bahwa beberapa tindakan yang dikenai pidana meliputi sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan palsu (pasal 39 ayat (1) huruf d) dan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (pasal 39 ayat (1) huruf f). Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun, atau pidana denda minimal dua kali hingga maksimal empat kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. Dibandingkan dengan ketentuan tersebut, ketiga skenario di atas memungkinkan untuk
14 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”)
15 Presiden RI, “Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),” 2007.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dimasukkan ke dalam ranah pidana pajak. Apabila sebuah WP membuat dokumen atau keterangan palsu untuk menghindari pajak dengan skema transfer pricing, tindakan tersebut dapat tercakup dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f. Sementara itu, jika WP menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar, tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 39 ayat (1) huruf d. Namun, penilaian apakah suatu tindakan dapat dikenai pidana atau tidak masih memerlukan analisis lebih lanjut, termasuk pelaku tindakan, besaran kerugian bagi pendapatan negara, dan unsur-unsur melawan hukum.
Penerapan instrumen pidana dalam Undang-Undang KUP adalah pengaturan khusus di luar lingkup KUHP yang didasarkan pada prinsip ultimum remidium, yaitu sebagai langkah terakhir ketika sanksi hukum lain dianggap tidak cukup efektif dalam menangani tindakan penghindaran pajak. Dalam konteks transfer pricing, praktik ini dapat mengakibatkan pemberian sanksi terhadap perusahaan multinasional sebagai wajib pajak yang telah melanggar kewajibannya membayar pajak kepada negara. Ketika wajib pajak melanggar ketentuan perpajakan, mereka dapat dikenakan sanksi, yang meliputi sanksi administratif dan pidana.
Maka dari itu, Untuk menghindari terjebak dalam skema transfer pricing yang dapat berujung pada masalah pidana, sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelaporan adalah valid dan konsisten. Penting juga untuk tidak membuat keterangan yang tidak benar atau mengubah fakta agar pengeluaran terlihat sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak jika sebenarnya untuk kepentingan induk perusahaan. Jika terjadi kesalahan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, itu dapat diselesaikan dalam ranah administrasi perpajakan tanpa harus melibatkan proses pidana perpajakan.
Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan pada tahun 2021, perusahaan- perusahaan sebagai subjek pajak badan telah secara resmi diakui dalam berbagai regulasi perpajakan. Hal ini mencerminkan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan transfer pricing, termasuk sanksi pidana yang telah diatur dalam kerangka peraturan perpajakan di Indonesia. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan rekan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih belum konsisten dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perbedaan tarif dan yurisdiksi. Beberapa kasus tidak dianggap sebagai pelanggaran perpajakan karena tidak berdampak pada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diperlukan perbaikan ke depan dalam penegakan hukum terkait praktik transfer pricing oleh perusahaan dalam grup yang beroperasi di yurisdiksi dan tarif pajak yang serupa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindakan menghindari pajak melalui praktik transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam undang-undang perpajakan.

## KESIMPULAN
1. Transfer pricing adalah penentuan harga jual dalam transaksi antar divisi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sering kali digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengatur pendapatan dan biaya sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah dari seharusnya. Praktik ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu intra-company (antar unit bisnis dalam satu perusahaan) dan inter- company (antar perusahaan, baik domestik maupun internasional). Transfer pricing berperan dalam pencatatan keuangan dan evaluasi kinerja antar divisi, namun sering disalahgunakan untuk rekayasa harga demi mengurangi keuntungan dan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak, seperti direktur jenderal pajak, memiliki kewenangan
untuk menilai dan menetapkan penghasilan dalam hubungan istimewa guna mencegah praktik penghindaran pajak.
2. Dalam analisis Transfer Pricing, penting bagi perusahaan untuk mematuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU), yang juga dikenal sebagai Arm’s Length Principle ( ALP). PKKU memastikan bahwa harga transaksi antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebanding dengan harga transaksi independen. Terdapat beberapa metode transfer pricing yang dapat digunakan, seperti harga transfer dasar biaya, harga transfer atas dasar harga pasar, harga transfer negosiasi, dan harga transfer berdasarkan arbitrase. Langkah-langkah untuk menerapkan PKKU termasuk analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer yang tepat, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, serta dokumentasi yang tepatpraktik transfer pricing yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pembayaran pajak dapat merugikan negara dengan mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi pidana dalam upaya menangani praktik penghindaran pajak, penegakan hukum masih menunjukkan kekurangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan tarif dan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum untuk mencegah praktik transfer pricing yang merugikan negara dan mengisi celah-celah dalam undang-undang perpajakan.

## DAFTAR REFERENSI
Amri, R. Z. (2008). Transfer Pricing (Dalam Tindak Pidana Perpjakan). Universitas Medan Area ,
5–19. Ariyanto, B. (n.d.). Transfer Pricing dan Nilai Pabean . Hanum, A. N. (2005). Permasalah Pajak Indonesia. Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis ,
2 (1), 1–9.
Harimurti, F. (2007). Aspek Perpajakan dalam Praktik Transfer Pricing. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan , 7 (1), 53–61.
Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak Pidana Perpajakan yang Merugikan Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) , 9 (3), 1523–1532. Irfan, R. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities , 2 (2), 199–215.
Septiani, A. (2021). Masalah Utama Perpajakan Menurut Ekonom . Kbr.Id. https://kbr.id/nasional/10-2021/masalah_utama_perpajakan_menurut_ekonom/106649.html Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 7 (1), 142–157.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa