## Kedudukan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris (Analisis terhadap Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa
dalam Hukum Waris)
Julio Leonardo Leba 1 , Habib Adjie 2
1 Universitas Narotama Surabaya, e-mail: julio.leba@ymail.com
2 Universitas Narotama Surabaya, e-mail: syhba6170@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 02-03-2024 Direvisi: 16-05-2024 Diterima: 25-05-2024 Our lives are filled with various kinds of risks that can occur at any time, one of which is the risk of death which can come to us all at any time. Some people are trying to find solutions so that when the risk of death occurs, the family left behind will still have the same economic capacity so that the family can continue to have a good quality and standard of life. This research aims to analyze the position of life insurance policies in Indonesian inheritance law. This research is included in normative  juridical  legal  research  or  literature.  This  type  of  research  is descriptive in nature and relies on secondary data collected using library study techniques. Based on this study, it is concluded that life insurance funds obtained as a result of an event or death are not inherited assets. Payment of the policy insurance money is given to the beneficiaries whose names are listed in the life insurance policy. Keywords : policy, life insurance, inheritance law

## ABSTRAK
Kehidupan  kita  dipenuhi  dengan  berbagai  macam  resiko  yang  bisa  terjadi sewaktu-waktu, salah satunya adalah resiko kematian yang bisa kapan saja datang menghampiri kita semua. Sebagian masyarakat berusaha mencari solusi agar saat resiko  kematian  terjadi,  keluarga  yang  ditinggalkan  akan  tetap  memiliki kemampuan ekonomi yang sama sehingga keluarga tersebut bisa tetap memiliki kualitas  dan  standar  kehidupan  yang  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kedudukan  polis  asuransi  jiwa  dalam  hukum  waris  Indonesia. Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau kepustakaan,  Jenis  penelitian  ini  sifatnya  diskriptif  yang  bertumpu  pada  data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa dana asuransi jiwa yang diperoleh akibat adanya evenement atau  peristiwa  meninggal  dunia  bukan  merupakan  harta  warisan.  Pembayaran uang  pertanggungan  polis  tersebut  diberikan  kepada  penerima  manfaat  yang namanya tercantum di dalam polis asuransi jiwa. Kata Kunci : polis, asuransi jiwa, hukum waris Corresponding Author
: Julio Leonardo Leba, Universitas Narotama Surabaya, e-mail: julio.leba@ymail.com

## PENDAHULUAN
Tingkat literasi asuransi jiwa di indonesia semakin hari semakin berkembang dan terus meningkat. Penetrasi perusahaan asuransi dalam mengembangkan bisnis asuransi yang diiringi dengan  edukasi  pentingnya  proteksi  asuransi  semakin  membuat  banyak  masyarakat  yang paham  betapa  pentingnya  memiliki  perlindungan  jiwa.  Asuransi  jiwa  merupakan  suatu pertanggungan  di  mana  pihak  penanggung  (dalam  hal  ini  pihak  perusahaan  asuransi  jiwa) mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian berupa polis asuransi kepada seorang tertanggung (dalam hal ini nasabah asuransi jiwa) dengan menerima sejumlah premi yang dibayarkan untuk memberikan  penggantian  karena  suatu  kejadian  meninggal  dunia.  Menurut  Dr  Sentosa Sembiring,  polis  asuransi  adalah  akta  perjanjian  asuransi  atau  dokumen  lain  yang dipersamakan  dengan  akta  perjanjian  asuransi  serta  dokumen  lain  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  perjanjian  asuransi  yang  dibuat  secara  tertulis  dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis (Sembiring, 2023).
Dalam  sebuah  kesepakatan  di  awal  saat  tertanggung  mengajukan  permohonan perlindungan asuransi dibuktikan dengan melengkapi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pada saat mengisi form SPAJ tersebut pihak tertanggung (selanjutnya disebut sebagai nasabah) juga turut melengkapi data ahli waris atau penerima manfaat asuransi jiwa. Informasi inilah yang menjadi salah satu verifikasi wajib oleh perusahaan  asuransi  sebelum  menyetujui  pemberian  perlindungan  kepada  nasabah  dalam jangka waktu tertentu sesuai produk pilihan nasabah. Perusahan memastikan di depan terkait Siapa  Pemegang  Polis,  Tertanggung  dan  juga  penerima  manfaat.  Semua  subyek  ini  harus memiliki keterikatan secara sah, dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan  dokumen  lainnya  yang  dibutuhkan  untuk  memastikan  persetujuan  diberikannya perlindungan  asuransi  jiwa.  Inilah  yang  dinamakan  sebagain  insurable  interest,  yaitu  antara semua subyek di atas memiliki hubungan ekonomi secara langsung. Prinsip insurable interest mengatur bahwa permohonan asuransi yang bisa diterima hanyalah permohonan yang diajukan oleh calon nasabahyang memiliki hak ekonomi secara langsung terhadap tertanggung.
Dalam  kehidupan  masyarakat  modern  saat  ini,  seiring  pesatnya  perkembangan teknologi  membuat  masyarakat  dengan  cepat  bisa  mengtahui  dan  mempelajari  banyak  hal. Salah satunya adalah informasi tentang asuransi jiwa di Indonesia. Masyarakat semakin paham akan  pentingnya  perlindungan  asuransi  jiwa  bagi  keluarga.  Semakin  banyak  literasi  yang diberikan,  masyarakat  makin  tahu  bahwa  kehidupan  kita  dipenuhi  dengan  berbagai  macam resiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu, salah satunya adalah resiko kematian yang bisa kapan saja datang menghampiri kita semua. Kematian adalah sebuah kepastian bagi manusia, yang menjadi tanda tanya adalah kapan hal tersebut akan terjadi. Kejadian meninggal dunia tidak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan, namun secara sosial ekonomi kita  dihadapkan  juga  pada  fakta  bahwa  setiap  kematian  akan  berdampak  besar  terhadap keadaan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Sebagian masyarakat bisa saja mengalami saat kepala  keluarga  meninggal  dunia  maka  sumber  penghasilan  keluarga  tersebut  mengalami penurunan.  Hal  ini  disebabkan  karena  pencari  nafkah  meninggal  dan  membuat  kondisi ekonomi  keluarga  tersebut  menurun  drastis.  Inilah  fakta  sosial  yang  kemudian  membuat sebagian masyarakat kita berusaha mencari solusi agar saat resiko kematian terjadi, keluarga yang ditinggalkan akan tetap memiliki nilai ekonomi yang sama, sehingga keluarga tersebut bisa tetap memiliki kualitas dan standar kehidupan yang baik.
Dari sinilah kita melihat pentingnya asuransi jiwa bagi keluarga di Indonesia. Produk asuransi jiwa ini memberikan perlindungan jiwa kepada kepala keluarga, sesuai dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh orang tersebut. Upaya inilah yang kemudian kita pahami sebagai pengalihan resiko dari tertanggung (*Nasabah asuransi jiwa) kepada penanggung (*Perusahaan
asuransi  jiwa).  Asuransi  jiwa  merupakan  suatu  pertanggungan  dengan  mana  seorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada  seorang  tertanggung  dengan  menerima  suatu  premi untuk memberikan penggantian karena suatu kejadian meninggal dunia.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  topik  ini  sudah  dilakukan. Penelitian yang sudah dilakukan berjudul “Kedudukan Santunan Asuransi Jiwa dalam Hukum Kewarisan  Islam  dan  Hukum  Positif”  (PROJO,  2011).  Penelitian  lainnya  berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ahli  Waris  Atas  Uang  Pertanggungan  Asuransi  Jiwa” (Hamonangan et al., 2021). Penelotian lain berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris” (Prabowo et al., 2023). Penelitian  lainnya  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ahli  Waris  Karena  Pewaris Mewakafkan  Satu-Satunya  Harta  Warisan  Ditinjau  Berdasarkan  Hukum  Islam”  (Pradhana, 2016). Penelitian yang secara spesidik mengkaji uang pertanggungan polis asuransi jiwa dalam hukum waris masih belum dilakukan.
Dalam menuliskan pembahasan ini ada dua poin penting dalam rumusan masalah yang dibahas yaitu: apakah polis asuransi jiwa dapat menjadi objek harta warisan?; dan apakah pihak ahli  waris  yang  tidak  tertulis  sebagai  penerima  manfaat  dalam  polis  asuransi  jiwa  bisa mendapatkan  bagian  juga  dari  pembayaran  uang  pertanggungan?  Jawaban  atas  pertanyaan penelitian itu dapat memberikan penjelasan mengenai kedudukan polis asuransi dipandang dari hukum kewarisan sehingga dapat dibedakan statusnya bagi ahli waris.

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative  atau  kepustakaan,  di  mana  lebih  banyak  meneliti  asas-asas  hukum,  penelitian terhadap  sistematika  hukum,  serta  penelitian  terhadap  perbandingan  hukum  (idtesis.com, 2013). Jenis penelitian ini sifatnya adalah penelitian secara diskriptif pada data sekunder yang dikumpulkan  dengan  teknik  studi  pustaka  (Abubakar,  2021;  Zed,  2008).  Penulis  juga mengumpulkan  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  dengan  menggunakan  sumber  data  dari bahan  hukum  primer  berupa  KUH  Perdata,  KUH  Dagang,  UU  No  40  tahun  2014  tentang Perasuransian,  Serta  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku  hukum,  jurnal  penelitian, artikel hukum asuransi dan sumber lain yang mendukung penulisan ini. Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dasar Hukum Asuransi Jiwa
Wujud dukungan pemerintah terhadap kondisi seperti uraian diatas dibuktikan dengan lahirnya  UU  No  40  tahun  2014  tentang  perasuransian.  Mengenai  pengertian  asuransi  atau pertanggungan apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1 asuransi adalah perjanjian di  antara  kedua  pihak  yakni  Perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis  yang  menjadikan tumpuan bagi penerimaan premi dengan Perusahaan asuransi sebagai kompensasi untuk :
1. Memberi  penggantian  pada  tertanggung  atau  pemegang  polis  disebabkan  kerugian, kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan  atau  tanggungjawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  tertanggung  atau  pemegang  polis  atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberi  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran yang didasar pada  hidupanya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.
Secara umum kita bisa memahami bahwa asuransi adalah sebuah pertanggungan atau kesepakatan  kedua  belah  pihak  yakni  Penanggung  dan  tertanggung,  di  mana  dalam  hal  ini penanggung  memiliki  kewajiban  untuk  memberi  sebuah  jaminan  sepenuhnya  kepada tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar iuran atau premi asuransi jika  terjadi  sebuah  peristiwa  resiko  yang  menimpa  tertanggung,  yang  mana  kesepakatan  ini dibuat dalam perjanjian berupa polis asuransi. Perjanjian dalam asuransi bisa dimaknai sebagai sebuah  perjanjian  konsensual  yaitu  perjanjian  yang  mengikat  secara  langsung  kedua  belah pihak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  satu  sama  lain.  Perjanjian  ini  mengindikasikan adanya kesepakatan kedua pihak secara sadar dan sukarela. Atas dasar perjanjian tersebut yang dituangkan dalam kesepakatan awal berupa pengisian dan penandatanganan SPAJ maka pihak tertanggung  juga  wajib  melengkapi  data  pihak  ketiga  yang  nantinya  akan  berkedudukan sebagai  penerima  manfaat  dari  polis  asuransi  jiwa  tersebut.  Penentuan  siapa  pihak  yang berkedudukan  sebagai  penerima  manfaat  juga  memiliki  syarat,  sehingga  menghindari kesalahpaham di kemudian hari.
Salah  satu  prinsip  dasar  penentuan  penerima  manfaat  adalah  wajib  memiliki  yang Namanya Insurable Interest (Wulansari, 2017).  Prinsip ini bermakna bahwa seseorag diberi hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau secara ekonomi bisnis  yang  mendasarinya.  Sebagai  contoh  hubungan  keluarga  adalah  pihak  keluarga  inti, suami  istri  dan  anak-anak.  Apabila  belum  menikah  maka insurable  interest anda  adalah orangtua dan saudara kandung. Selain keluarga, seseorang juga bisa mengasuransikan rekan bisnisnya yang dibuktikan dengan adanya perjanjian bisnis secara sah di mata hukum. Dapat disimpulkan  bahwa insurable  interest adalah  prinsip  asuransi  yang  berlaku  antara  pihak tertanggung dan penerima manfaat yang mempunyai ketergantungan secara finansial (Ismanto, 2014). Hak ini akan muncul setelah disepakatinya sebuah perjanjian yang sah secara hukum. Menurut Hartono  (2008),  kata kepentingan  atau interest sebagai  suatu  keterlibatan kerugian keuangan  karena  suatu  peristiwa  yang  belum  pasti  (Hartono,  2008).  Dengan  demikian, insurable interest merupakan konsep dalam dunia asuransi yang menjelaskan bahwa seseorang diberikan  hak  untuk  mengasuransikan  sesuatu  karena  terdapat  hubungan  keluarga  atau hubungan ekonomi yang mendasari.
Setelah adanya penunjukan pihak ketiga sebagai penerima manfaat maka perlindungan asuransi  akan  diterima  dan  kedua  belah  pihak  wajib  melakukan  tanggung  jawab  masing- masing,  yakni  tertanggung  membayar  sejumlah  premi  dan  penanggung  akan  memberikan perlindungan asuransi jiwa. Dalam perjalanan apabila terjadi resiko  kematian sebagai resiko yang  dipertanggungkan  maka  pihak  penanggung  atau  perusahaan  asuransi  jiwa  wajib membayarkan  nilai  ekonomi  pertanggungan  kepada  pihak  ketiga  sebagai  penerima  manfaat yang  telah  disepakai  di  awal  saat  mengisi  SPAJ.  Adanya  kematian  maka  timbullah  akibat hukum  secara  otomatis  yakni  hubungan  hukum  yang  menyangkut  penerima  waris  terhadap harta  peninggalan  atau  warisan.  Hal  yang  ini  juga  berdampak  terhadap  polis  asuransi  yang dimiliki oleh nasabah, akibat dari peristiwa kematian Perusahaan asuransi harus membayarkan klaim perlindungan jiwa kepada penerima manfaat sesuai yang tertulis di polis.

## B. Pengertian Asuransi
Dalam Bahasa Belanda  dipakai  istilah Verzekering yang berarti pertanggungan, atau dalam  Bahasa  inggris  dikenal  dengan  sebutan  insurance.  Dalam  UU  No  14  tahun  2014, Asuransi  dipahami  sebagai  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  yang  menjadi  dasar  bagi penerimaan premioleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung
jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  tertanggung  atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggungdengan manfaat yang besarnya  telah  ditetapkan  dan  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan  dana (Indonesia, 2014).
Apabila  ditinjau  dari  segi  jenis  asuransi,  kita  akan  menemukan  3  jenis  asuransi  jiwa yaitu:
a. Asuransi jiwa berjangka atau termlife insurance
b. Asuransi jiwa dwiguna atau endowment life insurance
c. Asuransi jiwa seumur hidup atau wholelife insurance
Secara  umum  pembahasan  terkait  polis  asuransi  jiwa  diatur  dalam  pasal  255  KUH Dagang  di  mana  dinyatakan  bahwa  perjanjian  pertanggungan  haris  diadakan  secara  tertulis dengan  sepucuk  akta  yang  bernama  polis  (Indonesia,  1971).  Ada  4  poin  utama  yang  harus dimuat di dalam polis tersebut yaitu Hari ditutupnya pertanggungan, Nama tertanggung, nama orang  yang  jiwanya  dipertanggungkan  dan  saat  mulai  berlaku  dan  berakhirnya  resiko  bagi penanggung.  Dasar  hukum  asuransi  jiwa.  Pembahasan  terkait  dasar  hukum  asuransi  jiwa bersumber dari KUH Dagang. Selain itu, juga ada UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan juga peraturan OJK yaitu POJK No 69/POJK.05/2016.
Para pihak dalam asuransi jiwa antara lain sebagai berikut.
a. Penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premidan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian, Biasanya penanggung adalah Perusahaan asuransi
b. Tertanggung  adalah  orang  yang  jiwanya  dipertanggungkan  artinya  bahwa pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan itu diganti pada mati atau hidupnya orang tersebut
c. Penerima manfaat  adalah orang siapa saja dapat, ahli waris atau pihak ketiga yang  dalam  polis  memang  ditunjuk  sebagai  orang  yang  berhak  menerima pembayaran sejumlah uang dari penanngung. Penerima manfaat ini harus sesuai dengan syarat insurable interest
d. Pemegang  polis  adalah  orang  yang  mengadakan  perjanjian  asuransi  dengan Perusahaan asuransi. Hal ini bisa berupa orang perorangan atau badan hukum.
e. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung dan  atau  pemegang  polis  kepada  Perusahaan  asuransi  (penanggung)  dengan jangka waktu yang disepakati Bersama.
Semua pihak yang terikat dalam semua perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Oleh karena itu, hal yang sama juga berlaku di dalam perjanjian yang melibatkan penanggung (perusahaan asuransi jiwa) dan tertanggung (nasabah asuransi jiwa). Berikut ini uraian hak dan kewajiban masing-masing pihak.
a. Penanggung (Perusahaan asuransi jiwa).
Penanggung  wajib  untuk  melaksanakan  ketentuan  perjanjian  yang  telah disepakati. Hal ini seperti yang sudah tercatat di dalam pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3  KUH  Perdata.  Bunyi  pasal  tersebut  adalah:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya” (Indonesia, 1847), Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihakkarena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup  itu.  Salah  satu  kewajiban  utama  Penangung  adalah  membayarkan tanggung jawab klaim  resiko  nasabah sesuai  ketentuan yang berlaku.  Namun juga penanggung berhak menolak klaim  resiko  tersebut  jika terdapat  indikasi pelanggaran atau fraud.
b. Tertanggung (Nasabah asuransi jiwa). Dari sisi tertanggung berikut adalah hak dan juga kewajiban antara lain adalah kewajiban  membayar  premi  asuransi.  Tertanggung  dapat  juga  menuntut penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  dengan  memperhatikan  pasal  1267 KUHPerdata  yaitu  :  “ bahwa  pihak  terhadap  siapa  perikatan  tidak terpenuhidapat  memilih  apakah  iajika  hal  itu  masih  dapat  dilaksanakanakan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan  perjanjian  disertai  penggantianbiaya  kerugian  dan  bunga” (Indonesia, 1847). Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai  hak  untuk  dilaksanakan  prestasi  dari  perjanjian  tersebut.  Hal  ini disimpulkan  dalam  pasal  1312  KUHPerdata.  Tertanggung  juga  memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
Dalam  dunia  asuransi,  premi  asuransi  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan  oleh nasabah  asuransi  kepada  perusahaan  asuransi.  Dalam  hal  ini  adalah  kewajiban  tertanggung untuk  membayar  kepada  penanngung,  sebagai  wujud  memberikan  pengalihan  resiko  yang dilindungi dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Dalam UU No. 40 tahun 2014 disebutkan bahwa besaran dari premi yang dibayarkan berdasarkan perjanjian untuk mendapatkan manfaat yang telah dijanjikan oleh perusahaan asuransi (Indonesia, 2014). Besaran premi ini ditentukan oleh  seberapa  banyak  komponen  perlindungan  yang  dibeli  oleh  nasabah  dari  perusahaan asuransi. Ada banyak faktor yang memengaruhi besaran premi dari setiap nasabah seperti usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, kebiasaan gaya hidup, merokok atau tidak, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Frekuensi pembayaran premi ini bisa dilakukan pembayaran bulanan, kuartal, semesteran atau pun secara tahunan.
Di  dalam  industri  asuransi,  sebuah  perjanjian  pertanggungan  asuransi  jiwa,  terdapat beberapa poin keterangan yang menjelaskan kemungkinan perjanjian tersebut akan berakhir. Hal  ini  berkaitan  dengan  masa  perlindungan  kepada  nasabah  asuransi.  Berikut  ini  kita  bisa melihat beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai penyebab berakhirnya asuransi jiwa:
a. Tenggang  waktu  berlaku  telah  habis.  Hal  ini  misalkan  perlindungan berlangsung  selama  15  tahun,  setelah  itu  berjanjian  akan  berakhir  dengan sendirinya sesuai kesepakatan di polis.
b. Terjadinya resiko yang dipertanggungkan. Dalam hal ini misalkan tertanggung meninggal dunia, maka Perusahaan asuransi harus membayarkan klaim sebagai wujud tanggung jawab kepada nasabah. Dengan  demikian perjanjian tersebut berakhir
Di  indonesia  dengan  berkembangnya  industri  asuransi  yang  semakin  pesat,  Seiring berkembang dan semakin meningkatnya literasi keuangan di Indonesia, produk asuransi jiwa pun  memiliki  beberapa  tipe  sesuai  kebutuhan  para  nasabah.  Munculnya  kebutuhan  asuransi pun ikut bertumbuh dan berubah sesuai kebutuhan market asuransi. Berikut ini beberapa jenis asuransi jiwa yang ada:
a. Asuransi  jiwa  berjangka  ( termlife  insurance ).  Perlindungan  diberikan  selama jangka waktu tertentu saja, setelah itu jika nasabah masih sehat atau tetap masih hidup maka perlindungan berakhir.
b. Asuransi jiwa Wholelife ( wholelife insu rance). Jenis asuransi ini memberikan perlindungan kepada nasabah seumur hidup selama status polis masih berlaku aktif (Inforce polis)
c. Asuransi  jiwa  Unitlink.  Merupakan  kombinasi  polis  asuransi  jiwa  antara proteksi  dan  investasi.  Dalam  jenis  ini  investasi  berfungsi  sebagai  dana Cadangan  yang  bisa  dipakai  sewaktu-waktu  jika  nasabah  mengalami  kendala untuk pembayaran premi.
d. Asuransi  jiwa  Dwiguna.  Jenis  ini  memberikan  sejumlah  manfaat  apakah tertanggung  hidup  sampai  akhir  masa  perlindungan  atau  meninggal  dunia selama masa proteksi dari Perusahaan asuransi.

## C. Hukum Waris
Santoso  Pudjosubroto mengemukakan  bahwa  hukum  waris  mengatur  apakah  dan bagaimanakah  hak  dan  kewajiban  tentang  harta  benda  seseorang  pada  waktu  ia  meninggal dunia  akan  beralih  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  (Hukumonline,  2023). Wirjono Prodjodiko ro mengartikan hukum waris sebagai proses perlaihan harta kekayaan dari pemilik sebelumnya kepada ahli waris dari garis keturunannya yang sah secara hukum. Selain itu Istilah hukum waris diatur dalam KUH Perdata pasal 830 s.d 1130. Hukum waris ini menjadi salah satu  bagian  dalam  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan  juga  bagian  dari  hukum  keluarga yang berlaku di Indonesia. Hukum waris memiliki 3 unsur utama antara lain :
a. Pewaris  atau  erflater  yaitu  orang  yang  meninggalkan  warisan  berupa  harta kekayaan setelah meninggal dunia.
b. Ahli waris atau erfgenaam yaitu seseorang atau kelompok orang yang berhak menerima harta kekeyaan yang ditinggalkan
c. Harta peninggalan atau nalatenschap yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan
Berdasarkan  hukum  perdata  yakni  seluruh  peninggalan  atau  kekayaan  dapat  berupa asset  maupun  hutang  yang  sudah  ditinggalkan  oleh  pewaris  dapat  diwasiatkan  kepada  ahli waris. Akibat yang ditimbukan dari sebuah peristiwa kematian adalah menyangkut bagaimana cara  penyelesaian  harta  warisan  yang  ditinggalkan.  Hal  ini  akan  menimbulkan  pertanyaan hukum waris mana yang akan digunakan. Di Indonesia kita mengenal ada 3 hukum waris yang berlaku yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum waris perdata. Kitab hukum waris perdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak Perempuan antara suami dan istri, mereka semua berhak mewarisi dengan mendapatkan bagian yang sama. Apabila dihubungkan dengan system keturunan,  KUHperdata  menganut  sistem  keturunan  bilateral.  Setiap  orang  menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dunia dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal dunia (Muhammad, 2017).
Kita bisa melihat bahwa cara untuk mendapatkan warisan dalam hukum waris perdata memiliki 2 cara yaitu :
1. Ab Intestato atau ketentuan UU / Wettelijk Erfrecht yakni di ahli waris yang sesuai aturan  dalam  UU  bermakna  perolehan  bagian  dari  sebuah  warisan  karena  adanya hubungan kekeluargaan atau mendapati hubungan darah dengan pewaris. Berikut ini 4 golongan  ahli  waris  berdasarkan  undang-undang  (di  dalam  buku  II  KUH  Perdata) antara lain sebagai berikut :
a. Golongan 1 terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya
b. Golongan 2 terdiri dari orang tua dan saudara saudari beserta keturunannya
c. Golongan 3 terdiri dari kakek nenek serta garis keturunan ke atas
d. Golongan 4 terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara saudari ahli waris golongan 3 beserta keturunannya.
2. Ad  Testamento atau  wasiat  /  Testamentair  Efrecht  yakni  seorang  ahli  waris memperoleh  bagiannya  dari  warisan  lantaran  ditunjuk  atau  pun  sudah  ditetapkan pewaris pada surat wasiat yang ditinggalkan (Meliala, 2018).
Pewarisan merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga bisa  memberikan  pencerahan  kepada  banyak  pihak.  Pada  prinsipinya  banyak  ahli menyampaikan pandangannya mengenai hukum waris dengan sudut pandang dan pemaknaan yang beragam, namun poin utama dari hukum waris adalah tentang bagaimana peralihan harta kekayaan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Peralihan  itu  terjadi  apabila  pemilih  harta  sudah meninggal dunia terlebih dahulu.Hukum Waris bisa dimaknai sebagai ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum yang didalamnya terdapat bagian harta kekayaan, yang dikarenakan kematian  seseorang  menyebabkan  pengalihan  harta  yang  ditinggalkan  si  pewaris  beserta akibat-akibat lainnya beralih kepada penerima waris dalam hubungan kekeluargaan (Sudiyat, 1989).  Pengaturan  hukum  waris  perdata  di  indonesia  terdapat  dalam  buku  II  KUH  Perdata (BW) terdapat 300 pasal yang mengatur cakupan hukum waris dimulai dari pasal 830 KUH Perdata hingga 1130 KUH Perdata, di dalam bab 12 sampai dengan bab 18 KUH Perdata yang mengatur perihal pewarisan karena kematian di bab 12, perihal surat wasiat pada ban 13, lalu lanjut kepada pembahasan tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengurusan harta peninggalan, bab 16 tentang penerimaan atau penolakan terhadap warisan dan bab tentang pemisahan harta peninggalan dan bab 18 terkait pengaturan hak peninggalan yang tidak diurus.

## D. Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris
Apabila  kita  membahas  terkait  penunjukan  ahli  waris  atau  biasa  disebut  sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi kita akan menemukan satu kesamaan dalam penentuan ahli  waris.  Pada  saat  pengisian  daftar  nama  penerima  manfaat  selalu  diwajibkan  pemegang polis menuliskan pihak keluarga inti sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen kartu keluarga. Kita menggarisbawahi keluarga inti sebagai satu kesatuan keluarga berupa ayah ibu dan  anak-anak.  Oleh  karena  itu  didalam  setiap  pembelian  polis  asuransi  diwajibkan  untuk secara jelas juga melampirkan dokumen kartu keluarga, akta kelahiran dan juga dokumen akta pernikahan. Hal ini sejalan dengan penentuan pewarisan bahwa harus golongan pertama yang menjadi ahli waris dalam KUH Perdata.   Di dalam dunia asuransi, istilah penerima manfaat atau beneficiary tidak  terlepas  dari  peraturan  hukum  waris  Indonesia.  Berdasarkan  KUH Perdata pasal 38 tertulis bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau terikat secara perkawainan.
Di  dalam  perjanjian  asuransi  hubungan  hukum  antara  penanggung  dan  tertanggung adalah hubungan sebab akibat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk polis asuransi jiwa. Jika kita melihat lebih jauh lagi asuransi merupakan bagian dari hukum perikatan, yang mana obyek kajian ataupun penyelesaian sengketa ditentukan pada saat penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Ada yang Namanya doktrin hukum perjanjian yaitu pacta sun servanda yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pihak ketiga yang disebutkan dalam polis asuransi adalah penerima manfaat atau beneficiary yaitu harus dating dari pihak keluarga inti (Insurable interest). Penerima manfaat adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh tertanggung jika terjadi resiko meninggal dunia maka penanggung
atau  Perusahaan  asuransi  akan  membayarkan  sejumlah  uang  sebagai  jaminan  atas ketidakpastian pada tertanggung yang dilindungi oleh Perusahaan asuransi. Kita bisa melihat juga dari putusan Mahkamah Agung no 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 Juli 1999. Dalam putusan tersebut  ada  2  poin  utama,  salah  satunya  mengandung  penjelasan  bahwa  pembayaran  uang asuransi  harus  diberikan  kepada  pihak  penerima  manfaat  yang  Namanya  tercantum  dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis  secara  transparan  akan  menunjuk  siapa  yang  berhak  menerima  uang  klaim.  Poin  yang kedua  adalah  pembayaran  uang  asuransi  yang  menyimpang  dari  ketentuan  polis  merupakan perbuatan melawan hukum (Mahkamah Agung RI, 2000).
Dengan  melihat  uraian  di  atas,  kita  dapat  menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  payung hukum  terhadap  dunia  asuransi  adalah  pada  UU  No  14  tahun  2014  tentang  Perasuransia, sehingga  dalam  semua  hal  terkait  di  dalamnya  kita  akan  memakai  ketentuan  ini  sebagai pegangan. Oleh karena itu, dengan pertanyaan pada rumusan masalah diatas bahwa apakah bisa uang pertanggungan asuransi jiwa menjadi bagian dari harta waris? Jawabannya secara tegas dinyatakan  bahwa  hal  tersebut  tidak  bisa.  Uang  pertanggungan  asuransi  merupakan  uang peninggalan yang bersumber dari dana perusahaan asuransi yang diberikan kepada penerima manfaat  atas  dasar  sebuah  perjanjian  perlindungan  terhadap  resiko  yang  disepakati  sebelum ketika membeli polis asuransi.
Berbeda  dengan  harta  peninggalan  warisan  lainnya,  uang  pertanggungan  belum  ada alias tidak terbentuk Ketika tertanggung masih hidup sehingga bisa diartikan tidak ada. Dana ini baru bisa muncul dan beralih setelah tertanggung mengalami resiko meninggal dunia. Lalu poin kedua juga tentang ahli waris yang Namanya tidak tercantun dalam polis asuransi jiwa apakah  bisa  mendapatkan  bagian  juga  setelah  dilakukan  pembayaran  uang  pertanggungan? Jawabannya juga tidak bisa. Landasan hukum yang dipakai adalah apa yang tertulis pada saat dilakukan perjanjian itulah yang berlaku pada pihak terkait dalam perjanjian tersebut. Ada hal penting yang harus kita semua pahami yaitu tentang kepastian hukum kepada pihak penerima manfaat  asuransi,  yaitu  bahwa  uang  pertanggungan  ini  apakah  bisa  disebut  sebagai  harta warisan  atau  cukup  dinamai  sebagai  uang  pertanggungan  dan  terlepas  berdiri  sendiri.  Uang pertanggungan asuransi harus memiliki kepastian hukum tentang siapa yang berhak atau siapa yang  tidak  memiliki  nilai  ekonomi  tersebut  setelah  tertanggung  meninggal  dunia.  Hal  ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung no 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 juli 1999. Dalam putusan ini secara jelas menyatakan 2 poin utama yaitu tentang Pembayaran manfaat asuransi harus diberikan kepada penerima manfaat yang Namanya tercantum pada polis, dan jika dilakukan pembayaran selain dari ketentuan dalam polis tersebut maka hal tersebut masuk sebagai kategori perbuatan melawan hukum.

## PENUTUP
Setelah kita membaca uraian tentang dana asuransi jiwa yang diperoleh akibat adanya evenement atau peristiwa meninggal dunia maka kita mendapatkan kesimpulan penuh bahwa dana asuransi jiwa bukan merupakan harta warisan. Oleh karena itu, pengaturan secara hukum ada  pada  UU  no  14  tahun  2014  tentang  Perasuransian  bahwa  apabila  terjadi  hal  meninggal dunia dari tertanggung maka semua hak sebagai nasabah perusahaan asuransi wajib dibayarkan sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  dimana  pembayaran  tersebut  diberikan  kepada  penerima manfaat yang namanya tercantum di dalam polis asuransi jiwa. Dengan demikian artinya bagi ahli waris yang namanya tidak tercantum pada polis tidak akan mendapatkan bagian dari dana pertanggungan asuransi jiwa. Hal ini berarti bahwa uang pertanggungan asuransi jiwa bukan merupakan dana warisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  R.  (2021). PENGANTAR  METODOLOGI  PENELITIAN (1st  ed.).  SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
Hamonangan,  A.,  Devi,  R.  S.,  &  Zebua,  M.  S.  B.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  Nomor:  10/Pdt.G/2015/PN Lbp). Jurnal Darma Agung , 29 (1), Article 1. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.945 Hartono, S. R. (2008). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi (4th ed.). Sinar Grafika. Hukumonline,  T.  (2023,  Mei). Pembagian  Harta  Waris  menurut  Hukum  Perdata . hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris- menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/
idtesis.com. (2013). Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif . https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
Indonesia, P. P. (1847). KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) . https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang- undang-hukum-perdata/detail
Indonesia, P. P. (1971). Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan  atas  Ketentuan  Pasal  54  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang . Database  Peraturan  |  JDIH  BPK.  http://peraturan.bpk.go.id/Details/47559/uu-no-4- tahun-1971
Indonesia, P. P. (2014). UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian . Database Peraturan | JDIH BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-40-tahun-2014
Ismanto, K. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perjanjian Asuransi Syariah di Ro Takaful Keluarga Pekalongan. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan , 12 (1), 208909. Mahkamah Agung RI. (2000). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI . MARI. Meliala,  D.  S.  (2018). Hukum  Waris:  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (1st ed.). Nuansa Aulia.
Miles, M. B., &  Huberman, A. M.  (1994). Qualitative Data Analysis (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
Muhammad, A. (2017). Hukum Perdata Indonesia (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
Prabowo,  S.,  Sudirman,  M.,  &  Tondy,  C.  J.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Ahli  Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. Jaksa : Jurnal
Kajian Ilmu Hukum Dan Politik , 1 (3), Article 3.
https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1346
Pradhana,  Y.  (2016).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  AHLI  WARIS  KARENA PEWARIS  MEWAKAFKAN  SATU-SATUNYA  HARTA  WARISAN  DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM. CALYPTRA , 5 (1), Article 1. PROJO,  B.  S.  P.  (2011). KEDUDUKAN  SANTUNAN  ASURANSI  JIWA  DALAM  HUKUM KEWARISAN  ISLAM  DAN  HUKUM  POSITIF [Skripsi,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6601/
Sembiring, S. (2023). Hukum Asuransi . Nuansa Aulia. Sudiyat,  I.  (1989). Peta  Hukum  Waris  Indonesia  Kertas  Kerja  Symposium  Hukum  Waris Nasional . Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depertemen Kehakiman Indonesia. Sugiyono, S. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Wulansari,  R.  (2017).  PEMAKNAAN  PRINSIP  KEPENTINGAN  DALAM  HUKUM ASURANSI  DI  INDONESIA. Jurnal  Panorama  Hukum , 2 (1),  Article  1. https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1758
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.