## Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Garut
Cepi Wendiki Alamsyah 1 , Jalu Hudha Pratama 2 , Adi Susetyaningsih 3
Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut, 44151 Indonesia Email: jurnal@sttgarut.ac.id
1 cepy@itg.ac.id
2 1611001@sttgarut.ac.id
3 adi.susetyaningsih@sttgarut.ac.id
Abstrak  – Dampak  negatif  dari  perkembangan  zaman  adalah  meningkatnya  polusi  udara  dan kurangnya daerah resapan air hujan. Dalam menghadapi dampak negatif ini diperlukan adanya kepedulian dengan menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di kawasan perkotaan Garut. Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  pengumpulan  data dilakukan  dengan  melakukan  survey  instansional,  observasi  lapangan,  pengukuran,  dan dokumentasi. Penilaian kondisi RTH didasari pada Pedoman RTH Di Kawasan Perkotaan. Dari hasil penelitian terdapat selisih perhitungan luas RTH sebesar 11,7%, dimana luas RTH menurut data  sekunder  sebesar  ±1.895,15  Ha  atau  sekitar  24,69%  sedangkan  dari  hasil  identifikasi lapangan didapat luas RTH sebesar ±2793,45 Ha atau sekitar 36,39% dari luas wilayah perkotaan Garut  terdapat  perbedaan  pada  lokasi  tinjauan  yang  mana  dari  data  sekunder  turut  mengikut sertakan beberapa RTH yang lokasinya berada di luar kawasan perkotaan Garut. Fasilitas sarana prasarana RTH khususnya taman dan hutan kota masih dibutuhkan penataan serta pemeliharaan seperti tempat pembuangan sampah, sistem penerangan, dan bangku taman.
Kata kunci: Deskriptif Kualitatif; Kawasan Perkotaan; Ruang Terbuka Hijau.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kebutuhan  hidup  manusia  mengharuskan  penggunaan  lahan  khususnya  kawasan  terbuka  hijau  di  daerah perkotaan yang dialihfungsikan menjadi gedung perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Meskipun  memiliki  dampak  positif  yang  dapat  membantu  tingkat  perekonomian  pada  suatu  daerah, pembangunan ini juga memiliki dampak negatif. Contoh yang umum ditemukan dari dampak negatif ini adalah meningkatnya  polusi  udara  akibat  emisi  kendaraan  bermotor  dan  kurangnya  daerah  resapan  air  hujan.  Di Kabupaten  Garut  sendiri,  terjadi  Peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  dari  tahun  2012  dengan  13.141 kendaraan  yang  diuji  ke  tahun  2014  dengan  14.581  kendaraan  yang  diuji,  maka  peningkatan  yang  terjadi sebesar 1.440 kendaraan [1]. Secara tidak langsung polusi udara ini akan menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di daerah perkotaan yang menyerang saluran pernafasan hingga paru- paru. Selain itu, pembangunan kawasan industri di kecamatan Karangpawitan serta kecamatan Leles 3 tahun terakhir mengindikasikan berkurangnya daerah resapan air di dua kecamatan tersebut [2]. Dalam menghadapi dampak negatif dari ini diperlukan adanya kepedulian dengan menciptakan Ruang Terbuka Hijau.
Dalam menghadapi dampak negatif dari ini diperlukan adanya kepedulian dengan menciptakan RTH. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu area memanjang/menjalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alami maupun yang sengaja ditanam
[3]. Pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang [4] tercatat bahwa proporsi minimal ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit memiliki 30% dari luas wilayah kota.
Manfaat dari adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 ini adalah sebagai berikut:
1) Manfaat  langsung,  adalah  membentuk  keindahan  dan  kenyamanan  (sejuk,  segar,  teduh)  serta mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (daun, buah, kayu);
2) Manfaat  tidak  lanhsung,  adalah  pembersih  udara  yang  sangat  efektif,  pemeliharaan  dan  kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).
Meskipun telah memiliki  landasan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau berupa Permen PU Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dan UU  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  namun  kenyataannya  masih  banyak  kota  yang  tidak memenuhi  syarat  kebijakan  tersebut.  Di  kota  Kudus  hanya  memiliki  2,83%  ruang  terbuka  hijau  karena keterbatasan lahan [5]. Pada kota lain, RTH di kota Semarang secara kuantitas sudah memenuhi syarat minimal luas  RTH  kota,  namun  secara  kualitas  sebaran  serta  luas  ruang  terbuka  hijau  yang  ada  di  wilayah  kota Semarang harus ditingkatkan lagi [6].
Setiap  kota  memiliki  permasalahan  yang  berbeda-beda  seperti  kondisi  fisik  kota,  kondisi  kependudukan, perekonomian, sarana prasarana, hingga kondisi transportasi. Untuk Kabupaten Garut, salah satu masalahnya adalah  kurangnya  pemeliharaan  sarana  prasarana  pada  RTH.  Contohnya  pada  hutan  kota  Kerkhof  karena meskipun memiliki fungsi sebagai daerah resapan air tetapi masih sering terjadi banjir disekitar area hutan kota tersebut. Titik RTH lain adalah taman segitiga Patriot dimana terjadi alih fungsi taman menjadi tempat jual beli pedagang kaki lima [7].

## B. Rumusan Masalah
Dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang tiap tahun kian meningkat karena peningkatan polusi dari emisi kendaraan bermotor, serta semakin sedikitnya kawasan terbuka hijau yang mampu menyeimbangkan kenyamanan lingkungan pemerintah membuat peraturan tentang RTH, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana keadaan RTH di kawasan perkotaan Garut?
2) Apakah penerapan RTH di wilayah perkotaan Garut sudah sesuai dengan peruntukan dan kebijakan yang berlaku?

## C. Tujuan Penelitian
Melihat latar belakang serta rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Mengetahui kondisi ruang terbuka hijau yang ada di wilayah perkotaan Garut;
2) Melakukan  perbandingan  kesesuaian  dari  kondisi  luasan  ruang  terbuka  hijau  di  area  perkotaan  Garut dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di wilayah Perkotaan Garut.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang ditinjau yaitu Kawasan Strategis Ekonomi perkotaan Garut (RTRW Kabupaten Garut, 2019). Kawasan perkotaan Garut yang terdiri dari 6 kecamatan dan 43 desa. Luas wilayah Kawasan Perkotaan Garut adalah ±7.674,36 Ha.

## Gambar 1: Peta Kawasan Perkotaan Garut

## B. Flowchart Penelitian
Untuk memudahkan pengerjaannya, maka dibuat flowchart seperti pada Gambar 2.
Vol. 19; No. 1; 2021; Hal 22-30

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status suatu objek, sekelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang [8]. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang ditujukan untuk mengumpulkan data aktual dan mendeskripsikan suatu situasi yang ada dengan tulisan maupun lisan tanpa  dilebih-lebihkan. Metode ini  didukung  dengan penggunaan  Sistem Informasi  Geografi  (SIG).  tujuan digunakan SIG adalah sebagai kegiatan klasifikasi kembali terhadap data yang sudah ada. Dalam pembuatan SIG tersebut, dibutuhkan software/aplikasi sebagai media pembuatan SIG itu sendiri. Maka dari itu dipilihlah aplikasi  open  source  QGIS  untuk  menggambarkan  pembagian  zona  pada  lokasi  yang  ditinjau.  Untuk melakukan penelitian ini, bahan yang menjadi acuan adalah UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Permen  PU  No.  5  tahun  2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kawasan Perkotaan, dan PERDA Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2019[9].

## D. Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan adalah data primer serta data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara  langsung dari proses penelitian yang mencerminkan kebenaran  sesuai apa yang dilihat di lapangan. Pengumpulan data primer ini menggunakan teknik observasi agar didapat gambaran mengenai lokasi yang ditinjau dari hasil visualisasi. Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer ini berupa kamera digital, alat tulis, serta aplikasi Google Earth . Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan melalui media perantara,  digunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam  mengevaluasi  data  primer,  dan  memenuhi  kesenjangan informasi. Data sekunder diperoleh melalui survei instansional yang pada umumnya berupa arsip dan hasil penelitian terdahulu baik yang di publikasi maupun yang tidak di publikasi. Data sekunder tersebut antara lain:
1) Data taman kota Kabupaten Garut;
2) Data hutan kota Kabupaten Garut;
3) Data administrasi wilayah;
4) Peta administrasi wilayah Kabupaten Garut;
5) Pedoman kebijakan mengenai ruang terbuka hijau;
6) Data/dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan RTH di Kabupaten Garut

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Garut
Penyediaan/pengadaan  RTH    pada suatu  kawasan  perkotaan  merupakan  satu  unsur penting  untuk  menjaga kelestarian kawasan perkotaan itu sendiri[10]. Dalam penataan dan pengelolaannya, dibutuhkan keserasian dari  tiap  elemen,  baik  pemerintah  yang  merumuskan  kebijakannya  serta  masyarakat  yang  ikut  menjaga lingkungannya supaya dari tiap pihak ini mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas pada kawasan perkotaan tersebut. Penyediaan RTH dapat digolongkan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduknya, serta kebutuhan fungsi tertentu.
1) Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah Permen PU No. 5 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyediaan RTH memiliki proporsi minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat.
2) Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk Jumlah penduduk juga berperan dalam penyediaan RTH agar kebutuhan oksigen yang dihasilkan dari RTH dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik.
3) Penyediaan RTH Berdasarkan Fungsi Tertentu
Fungsi RTH pada kategori ini tidak lain adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana prasarana seperti pengaman pejalan kaki, menjaga sumber daya alam tetap lestari, atau membatasi perkembangan penggunaan lahan supaya fungsi utamanya tidak terganggu.

## B. Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Garut
Salah satu cara mereduksi polusi yang ada di kawasan perkotaan adalah dengan menyediakan RTH yang cukup pada kawasan perkotaan itu sendiri. Yang dimaksud RTH yang cukup yaitu minimal sebesar 30% dari luas area  perkotaan  sesuai  kebijakan  yang  ada.  Untuk  dapat  mengidentifikasi  ketersediaan  RTH  yang  ada  di kawasan perkotaan Garut, maka diperlukan acuan dan tolak ukur yang mana berupa data instansional. Data ini didapat dari beberapa instansi pemerintah, diantaranya adalah BAPPEDA Garut dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berikut adalah data sekunder tentang identifikasi RTH yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Tabel 1: Persentase RTH Perkotaan Garut Menurut Data Sekunder [11]
Berdasarkan RDTR Kota Garut 1.070,90 SK dan Survey Lapangan 824,25 JUMLAH 1.895,15 Luas Perkotaan Garut 7.674,36 Persentase RTH 24,69%
Dalam  proses  indentifikasinya  ada  beberapa  bentuk  RTH  yang  ditinjau  dan  dikelompokan.  Untuk  bentuk taman dan hutan kota, jalur hijau yang didalamnya berupa sepadan jalan dan median jalan, tempat pemakaman umum, dan lapangan olahraga bertipe outdoor yang merupakan RTH publik, sedangkan area pertanian yang merupakan RTH privat yang dimiliki masyarakat maupun instansi swasta.
1) Taman Dan Hutan Kota
Keberadaan taman serta hutan kota yang tersebar di beberapa titik persimpangan jalan perkotaan Garut. Sebagian taman memiliki dimensi yang cukup kecil, seperti taman Hampor yang berada di persimpangan jalan raya Samarang dan jalan Patriot. Taman ini termasuk dalam taman pasif yang berfungsi sebagai objek estetik semata. adapun taman aktif yang didalamnya dibangun fasilitas yang menunjang untuk melakukan suatu  kegiatan  seperti  kegiatan  bersosialisasi,  tempat  beristirahat,  maupun  tempat  berekreasi.  Dalam RTRW Kabupaten Garut menyatakan bahwa pembangunan dan pengembangan RTH adalah perwujudan dari kawasan perlindungan yang menopang keseimbangan ekosistem suatu kota. Beberapa dari RTH yang tergolong sebagai taman dan hutan kota berfungsi sebagai jalinan jalan. Jalinan adalah pergerakan arus lalu lintas yang menyatu dan memencar pada satu bagian tertentu di persimpangan. Maka dari itu fungsi jalinan ini dimaksudkan sebagai pengurai volume lalu lintas.
2) Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Dalam usaha memaksimalkan lahan kota sesuai dengan kebijakan yang mana dalam suatu kota harus memiliki  20%  ruang  terbuka  hijau  publik,  tempat  pemakaman  umum  menjadi  pilihan  yang  dapat dimanfaatkan  demi  terwujudnya  tujuan  dari  kebijakan  tentang  RTH  itu  sendiri.  Pada  tipologi  ruang terbuka  hijau,  pemakaman  termasuk  kedalam  RTH  non  alami  (binaan)  yang  memiliki  fungsi  sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu pemakaman juga memiliki fungsi ekologis sebagai daerah resapan air dan menciptakan iklim mikro.
3) Jalur Hijau
Jalur hijau adalah daerah yang ditanami berbagai macam vegetasi baik rerumputan, tanaman hias, maupun tanaman perindang. Penanaman jalur hijau biasanya dilakukan pada sempadan jalan dan median jalan untuk memperkaya fungsi intrinsik serta ekstrinsik pada suatu kota. Keberadaan jalur hijau di perkotaan Garut sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dimana keberadaan jalur hijau seperti sempadan jalan sebesar 20% - 30% berada di area ruang milik jalan (RUMIJA).
4) Lapangan Olahraga
Salah  satu  jenis  rekreasi  untuk  melepaskan  beban  seseorang  dari  padatnya  aktivitas  perkotaan  adalah dengan  berolahraga.  Oleh  sebab  itu  sarana  prasarana  untuk  melakukan  kegiatan  olahraga  adanya menyediakan lapangan olahraga. Secara umum, lapangan olahraga adalah suatu bentuk ruang terbuka baik  ruang  terbuka  hijau  maupun  ruang  terbuka  non  hijau.  Lapangan  olahraga  yang  tergolong  ruang terbuka hijau adalah lapangan olahraga outdoor dengan sebagian besar areanya tidak memiliki perkerasan seperti lapangan sepakbola. Sedangkan lapngan olahraga yang tergolong ruang terbuka non hijau adalah
lapangan olahraga baik outdoor maupun indoor yang sebagian besar area lapangannya berupa perkerasan yang pijakannya menggunakan beton dan lain-lain. contoh lapangan olahraga yang tergolong kedalam ruang  terbuka  non  hijau  ini  adalah  lapangan  tenis,  lapangan  voli,  lapangan  futsal,  dan  sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil observasi yang sudah dilakukan hanya terpaku pada lapangan olahraga yang tergolong RTH di wilayah perkotaan Garut.
5) Area Pertanian
Lahan pribadi adalah lahan yang tidak dapat diprediksi peralihan fungsinya. Kondisi ini didukung oleh lemahnya kebijakan tentang alih fungsi lahan. Tiap tahunnya lahan pribadi yang umumnya berupa area pertanian serta perkebunan semakin berkurang karena dialih fungsikan menjadi pemukiman. Hal ini akan berdampak  pada  keseimbangan  ekosistem  kota  dan  peningkatan  harga  pangan  akibat  menurunnya produksi pangan. Untuk melindungi kelertarian sumber daya alam, area pertanian serta perkebunan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat harus tetap dijaga keutuhannya. Tidak hanya itu, potensi area pertanian dan perkebunan bisa menjadi sumber pendapatan di bidang perekonomian
6) Lahan Kosong
Potensi  yang  dapat  dikembangkan  dalam  menumbuhkan  perkembangan  suatu  kota  adalah  dengan pemanfaatan lahan tidak produktif berupa lahan kosong. Lahan kosong dapat dijadikan berbagai jenis sarana penunjang dalam berbagai kegiatan seperti pembuatan pasar, pertokoan, perkantoran, hingga taman dan tempat olahraga. Oleh karena itu pemanfaatan lahan kosong dimaksudkan menjadi lahan alternatif supaya pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di wilayah  perkotaan  Garut.  pemilihan  lahan  kosong  ini  didasari  pada  potensi  dari  area  di  sekitar  lahan kosong tersebut. Maka dari itu, tinjauan lokasi yang dipilih hanya lahan kosong yang berada di sisi jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota karena ketiga jenis jalan tersebut adalah jenis jalan yang ramai dilewati kendaraan. Jalan nasional tidak ditinjau karena di Kabupaten Garut tidak memiliki jalan nasional, sedangkan  untuk  jalan  desa  intensitas  kemacetannya  relatif  minim  serta  kondisi  lingkungannya  yang mayoritas masih terjaga keasriannya.Berikut adalah data primer tentang identifikasi RTH yang dilakukan dalam penelitian analisis ketersediaan RTH di kawasan perkotaan Garut.
Tabel 2: Persentase RTH Perkotaan Garut Menurut Data Primer
No. Jenis RTH Luasan (Ha) Persentase (%) 1 Taman dan Hutan Kota 8.96 0.1168 2 Tempat Pemakaman Umum 12.69 0.1654 3 Jalur Hijau 4.2 0.0547 4 Lapangan Olahraga 7.89 0.1028 5 Area Pertanian 2739.9 35.7020 6 Lahan Kosong 19.81 0.2581 Jumlah 2739.90 35.7020
Dari hasil analisis ketersediaan RTH yang ada di kawasan perkotaan Garut didapat perbedaan hasil perhitungan luas eksisting dengan data sekunder laporan akhir ruang terbuka hijau dari Dinas Lingkungan Hidup. Ruang terbuka hijau eksisting yang dilakukan dalam penelitian menghasilkan luas ±53,55 Ha atau sekitar 0,69%, sedangkan pada Laporan Akhir Identifikasi Potensi dan Perencanaan Pengembangan Lahan RTH di Kabupaten Garut tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah luasan RTH di kawasan perkotaan Garut sebesar 1.895,15 Ha atau sekitar 25% dari luas wilayah perkotaan Garut (7.674,36 Ha). Hasil yang terpaut jauh ini dikarenakan pada  data  sekunder  tersebut  memperhitungkan  potensi  pengembangan  yang  direncanakan  terealisasi  pada tahun 2031. Sedangkan pada hasil observasi hanya memperhitungkan ketersediaan eksisting yang ada pada saat ini.
Selain  itu,  terdapat  perbedaan  pada lokasi  tinjauan  yang  mana  dari  data  sekunder  turut mengikut  sertakan beberapa RTH yang lokasinya berada di luar wilayah perkotaan Garut. RTH yang ada di luar perkotaan Garut antara lain adalah hutan kota Bobojong Darat, hutan kota Bongkor, hutan kota Situ Bagendit, dan TPU Non Muslim Santiong. Cara menghitung persentase RTH perkotaan adalah luas RTH dibagi luas wilayah total lalu
dikalikan 100%. Maka lokasi RTH yang ada diluar wilayah tinjauan seharusnya tidak bisa dimasukan kedalam perhitungan persentase RTH.
Agar  proporsi  RTH  memenuhi  standar  luasan  yang  ditentukan,  perlu  ditambah  dengan  menjadikan  lahan terbuka privat seperti area pertanian menjadi RTH publik. Maka, syarat luasan RTH pada kawasan perkotaan Garut masih terenuhi karena memiliki luas ±2739,9 Ha atau sekitar 35,70% dari luas wilayah perkotaan Garut. Kawasan  perkotaan  Garut  masih  memenuhi  kebutuhan  ruang  terbuka  hijau  dengan  persentase  36,39% (±2793,45 Ha) dari luas wilayah perkotaan Garut (7.674,36 Ha).

## Gambar 3: Peta Sebaran RTH Kawasan Perkotaan Garut
Dari sejumlah RTH publik yang di observasi, masih banyak eksisting yang harus dikembangkan. Untuk TPU, beberapa  lokasi  seperti  TPU  Ciparay  Irigasi  dan  TPU  Tegal  Kurdi  diperlukan  adanya  perawatan  seperti penambahan dinding pembatas yang berguna sebagai penahan longsor karena kedua TPU ini berada disamping pesawahan.  Karena  adanya  keterbatasan  lahan  dalam penyediaan jalur hijau  menyebabkan minimnya jalur hijau di kawasan perkotaan Garut  Untuk mengatasinya, diperlukan renovasi pada ruang milik jalan (Rumija) pada  jalur  yang  tidak  memiliki  jalur  hijau  dengan  menanam  vegetasi  berukuran  kecil  sebagai  usaha pemanfaatan keterbatasan lahannya. Lapangan Margawati dan lapangan Legok adalah lapangan olahraga yang bisa dikatakan kurang terawat. Hal tersebut dikarenakan rumput yang ada di kedua lapangan tersebut terlihat kering  serta  kurangnya  fasilitas  yang  ada.  Maka  dari  itu  diperlukan  perawatan  dan  penambahan  fasilitas penunjang seperti pagar pembatas.
Untuk taman dan hutan kota, segitiga patriot dan hutan kota kerkhof adalah lokasi yang memerlukan perhatian. Dikedua lokasi ini banyak terjadi kerusakan pada perkerasan, sampah berserakan, serta fungsi taman yang yang harus ditertibkan karena dijadikan sebagai tempat berdagang. Pada hutan kota Kerkhof masih dibutuhkan pengadaan fasilitas seperti bangku taman, lampu taman, dan khususnya tempat pembuangan sampah agar tidak terjadi pembakaran sampah di dalam lingkup hutan kota. Selain itu, beberapa taman dan hutan kota sebagai jalinan  jalan  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  salah  satunya  adalah  bundaran Tarogong  yang  sering terjadi kepadatan volume kendaraan. Penyebabnya adalah tidak tertibnya angkutan umum dalam menunggu penumpang pada bahu jalan.
Gambar 4: Kondisi Hutan Kota Kerkhof

## Gambar 5: Desain Pengembangan Hutan Kota Kerkhof
Terdapat contoh desain pengembangan RTH berupa hutan kota Kerkhof yang berada di kecamatan Tarogong Kidul. Dasar dari desain hutan kota Kerkhof ini mengacu pada kebijakan yang telah ada dimana hutan kota ini hanya  memiliki  vegetasi  pepohonan  dan  rerumputan  atau  disebut  hutan  kota  berstrata  dua.  Bentuk  dari penataan pepohonannya dibuat tetap sesuai dengan penataan eksisting. Terdapat jalan setapak dengan lebar 0,5 m yang dimaksudkan sebagai lokasi alternatif selain lapangan olahraga Kerkhof untuk melakukan kegiatan jalan santai dengan suasana yang teduh. Tidak seperti taman yang memiliki fasilitas rekreasi, untuk fasilitas penunjang hutan kota hanya disediakan 4 bangku, 4 tempat pembuangan sampah dan 7 lampu taman. Hal ini bertujuan agar hutan kota tetap berfungsi sebagaimana mestinya yaitu mendukung pelestarian, menjaga iklim mikro,  dan  juga  perlindungan  keanekaragaman  hayati  penyangga  lingkungan. Di  hutan  kota  kerkhof tidak disediakan  lapangan  parkir  karena  pada  wilayah  ini  memiliki  keterbatasan  lahan.  Jika  dipaksakan menggunakan bahu jalan, akan terjadi kemacetan karena lokasi tersebut adalah area dengan tingkat kepadatan tinggi dimana hutan kota Kerkhof dekat dengan Sekolah besar, terminal, dan area perkantoran.

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kawasan Perkotaan Garut” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1) RTH  yang  tersebar  di  wilayah  perkotaan  Garut  sudah  cukup  strategis  dikarenakan  penempatan  RTH khususnya  taman  dan  hutan  kota  sebagian  besar  berada  di  persimpangan  jalan agar  dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan, penempatan ini juga berfungsi sebagai jalinan jalan yang dapat
mengurai  volume  lalu  lintas.  Namun,  RTH  yang  berfungsi  mengurangi  polusi  memiliki  kondisi  yang kurang terawat seperti adanya sampah berserakan, serta adanya pedagang kaki lima disekitar RTH yang menambah kesan kumuh dan memperlambat laju kendaraan. Hal ini menyebabkan manfaat penyediaan RTH menjadi kurang maksimal;
2) Berdasarkan kebijakan pada UU dan Permen PU yang mengharuskan suatu kota memiliki 30% wilayah RTH dari luas wilayah kota, secara kuantitas RTH yang ada di kawasan perkotaan Garut sudah memenuhi syarat karena memiliki luas RTH ±2793,45 Ha atau sekitar 36,39% dari luas wilayah perkotaan Garut. Sedangkan secara kualitas, masih ditemukan RTH yang tidak sesuai dengan tujuan penyediaannya.

## B. Saran
Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1) Perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah untuk menambah sebaran RTH yang ada di wilayah perkotaan Garut agar syarat minimal RTH di wilayah perkotaan Garut dapat terpenuhi. Cara yang dapat ditempuh untuk menambah sebaran RTH adalah dengan memanfaatkan lahan tidak produktif seperti lahan kosong atau  bangunan  tak  terpakai  dengan  melakukan  alih  guna  lahan.  Selain  itu,  penghijauan  pada  jalan sekunder juga diperlukan untuk menambah sebaran RTH di wilayah perkotaan Garut;
2) Diperlukan  adanya  kesesuaian  konsep  pengukuran  luas  RTH  khususnya  di  wilayah  perkotaan  Garut supaya data pada dinas terkait tidak terlampau jauh dengan luas lapangan;
3) Area  pertanian  dan  lahan  kosong  diharapkan  menjadi  lahan  potensif  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  perekonomian  serta  menjaga  ketersediaan  area  resapan  air  dengan  adanya  bantuan  dan dukungan pemerintah;
4) Untuk  menjaga  kelestarian  RTH  yang  ada  di  perkotaan  Garut  seperti  taman,  hutan  kota,  tempat pemakaman  umum,  dan  lapangan  olahraga  dibutuhkan  pemeliharaan  serta  penertiban  agar  tujuan  dan manfaat yang diharapkan dari penyediaan RTH dapat dirasakan secara maksimal;
5) Perlu adanya sosialisasi di tingkat masyarakat terkait dengan pemeliharaan RTH yang telah dibangun agar elemen penunjang yang ada pada RTH tetap terpelihara dengan baik;
6) Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait  analisis  ketersediaan  RTH  khususnya  desain  pengembangan RTH pada lahan yang kurang produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, Garut Dalam Angka 2015 . Garut: BPS Kabupaten Garut, 2015.
[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, Kabupaten Garut Dalam Angka 2019 . Garut: BPS Kabupaten Garut, 2019.
[3] Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/PRT/M/2008 . 2008, p. 84.
[4] Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang.” DPR RI, Jakarta, 2007.
[5] A. Mukafi, “Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kudus,” 2013.
[6] M. M. Sudarwani and Y. D. Ekaputra, “Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang,” J. Tek. Sipil dan Perenc. , vol. 19, no. 1, pp. 47–56, 2017, doi: 10.15294/jtsp.v19i1.10493.
[7] A. Sri, R. Hartami, A. Susetyaningsih, and I. Farida, “Pada Kawasan Padat Lalulintas ( Studi Kasus : Jl . Guntur Kecamatan Garut Kota ),” J. Konstr. , vol. 13, no. 1, pp. 1–17, 2013.
[8] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
[9] Bupati Garut, Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2019 . 2019, pp. 4–6.
[10]  M.  Priskila,  “Ruang  Terbuka  Hijau:  Pengertian,  Manfaat,  Jenis,  dan  Penyediaan,”  2019. https://foresteract.com/ruang-terbuka-hijau/ (accessed Feb. 12, 2020).
[11]  Pemerintah  Kabupaten  Garut,  “Laporan  Akhir  RTH  Kawasan  Perkotaan  Garut  Tahun  2018,”  Garut, 2018.