## KONFLIK PADA KASUS RELOKASI PASAR INPRES DI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Fatmah Wahyuni Tamher
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak Email : fatmah.tamher@gmail.com

## Abstrak
Relokasi  terhadap  Pasar  Inpres  di  Distrik  Biak  Kota,  Kab.  Biak  Numfor  telah  melahirkan konflik antara Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan pedagang pasar dan masyarakat yang belum terselesaikan hingga kini. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisa dinamika  konflik  pada  kasus  relokasi  Pasar  Inpres  di  Distrik  Biak  Kota,  Kabupaten  Biak Numfor.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Instrumen  yang  digunakan,  yaitu  penelitian  lapangan  yang  ditempuh  melalui  wawancara mendalam,  observasi  dan  telaah  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses relokasi  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kab.  Biak  Numfor  dengan  cara-cara  yang  tidak demokratis, represif dan mendudukkan diri sebagai superordinat, pemilik otoritas penuh dan sumber  kebenaran  mutlak. Adapun  pihak-pihak  yang  berkonflik  adalah  pihak  Pemkab.  Biak Numfor  dengan  pedagang  pasar  yang  didukung  oleh  masyarakat  dalam  menolak  relokasi. Terdapat pula pelaku usaha bermodal besar yang akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari relokasi tersebut. Konflik tersebut  telah menyebabkan terjadinya Krisis I yang ditandai dengan pembongkaran paksa dan pembakaran tempat jualan pedagang, serta Krisis II yang ditandai dengan peristiwa kebakaran yang meluluhlantakkan Pasar Inpres Biak. Meski terus menghadapi tekanan dan berbagai peristiwa yang menghacurkan tempat jualannya, sebagian besar  pedagang  tetap  bertahan  berjualan  di  Pasar  Inpres  Biak.  Situasi  saat  ini  cenderung kondusif, namun diyakini konflik tersebut belum mencapai puncaknya karena pihak Pemkab. Biak Numfor masih konsisten pada perencanaan relokasi. Krisis lebih parah dari yang terjadi sebelumnya pasti akan terjadi jika konflik tersebut tidak diselesaikan segera.
Kata  Kunci:  Pasar  Tradisional,  Konflik, Dinamika  konflik,  Relokasi  pasar  dan  Perlawanan pedagang.

## PENDAHULUAN
Pasar  merupakan  bagian  penting yang  menggerakkan  roda  perekonomian masyarakat.  Keberadaan  pasar  memastikan hasil produksi bisa dipasarkan ke konsumen, dan  sebaliknya  konsumen  (masyarakat) dapat  dengan  mudah  mendapatkan  barang- barang  yang  dibutuhkan.  Dalam  skema tersebut, pedagang pasar menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen  (masyarakat).  Selain  itu,  pasar
juga menyediakan peluang atau ruang untuk berbagai  profesi  yang  berkaitan  dengan penyediaan jasa. Sehingga, kedudukan pasar sangatlah  vital  bagi  keberlangsungan  hidup masyarakat.  Tidak  hanya  soal  ekonomi, pasar  juga  berfungsi  sosial,  yakni  menjadi wadah bersosialisasi bagi masyarakat, ruang penyebaran informasi yang sangat cepat dan fungsi  sosial  lainnya.  Laju  modernisasi kemudian  memunculkan  pengklasifikasian pasar,  yakni  pasar  tradisional  dan  pasar
modern.  Perbedaannya,  pasar  tradisional berisikan  banyak  pedagang  dan  berfungsi sebagai  wadah  bagi  para  pedagang  dan pembeli  untuk  saling  berinteraksi  dan bernegosiasi  secara  langsung  dan  terbuka. Sedangkan  pasar  modern  berfungsi  sebagai distributor tunggal atau bersifat monopoli.
Eksistensi  pasar  tradisional  tidak pernah  bisa tergantikan  oleh  pasar  modern, bahkan  di  kota-kota  besar  sekalipun. Kelebihannya  adalah  sistem  sosial  yang terbangun di pasar tradisional lebih dinamis, sehingga lebih menyenangkan bagi sebagian besar  masyarakat,  khususnya  kalangan menengah  ke  bawah  yang  secara  kuantitas merupakan  yang  dominan  di  masyarakat Indonesia  hingga  hari  ini.  Oleh  karena  itu, keumuman  pasar  tradisional  terletak  di sekitar  ataupun  di  pusat  perkampungan masyarakat. Endrawanti (2010), menjelaskan bahwa pasar tradisional merupakan: 1) Ruang untuk saling bertemu muka; 2) Tempat bagi masyarakat, terutama dari  kalangan  bawah,  melakukan  interaksi sosial  dan  tukar  informasi  atas  segenap permasalahan  yang  dihadapi;  3)  Kontrak sosial secara langsung  yang  menjadi tradisi suatu masyarakat  yang merupakan interaksi antara  komunitas  pada  sektor  informal dan formal.  Namun  eksistensi  pasar  tradisional selalu dipandang kumuh, penyebab kemacetan, serta dianggap menghambat laju investasi.  Pasar  tradisonal  kemudian  terus digusur, direlokasi, direvitalisasi, ditertibkan dan  berbagai  dalih  lainnya  yang  pada esensinya  adalah  upaya  penggusuran,  yang kemudian berdampak luas terhadap masyarakat.
Hasil  penelitian  Laksono  (2013), menyimpulkan  bahwa  menurunnya  hasil penjualan  dan  keuntungan  pedagang  yang menerima  relokasi  menyebabkan  sebagian pedagang  menolak  relokasi  dan  sebagian
lagi memilih lokasi lain untuk berjualan. Di Kecamatan  Biak  Kota,  Kabupaten  Biak Numfor,  Papua,  terdapat  satu  pasar  yang merupakan  pasar  tradisional  terbesar  di daerah  tersebut,  yakni  Pasar  Inpres  Biak. Pasar  tersebut  telah  ada  sejak  dahulu  kala dan  menjadi  pusat  perdagangan  barang- barang kebutuhan masyarakat. Pasar tersebut memiliki kedudukan penting dalam menopang  kehidupan  masyarakat.  Pasar tersebut  juga  menjadi  ruang  bersosialisasi dan menjadi salah satu pusat informasi bagi masyarakat. Pemkab. Biak Numfor kemudian  memprogramkan  relokasi  pasar tersebut, yang mendapatkan penolakan dari masyarakat,  khususnya  para  pedagang. Asumsi  awal,  terdapat  kepentingan  untuk proyek  pembangunan  pasar  modern  (mall) dibalik  relokasi  tersebut.  Kepentingan tersebut  secara  langsung  bertentangan dengan  kepentingan  para  pelaku  pasar  dan masyarakat secara luas.
Ali  Syari’ati  dalam  Susilo  (2008), menyatakan bahwa konflik memiliki keberadaan  (existence)  dan  ditemukan  di manapun,  kapanpun  dan  mewarnai  hampir setiap  lini  kehidupan.  Terjadinya  konflik disebabkan banyak faktor, seperti persoalan ideologis,  persoalan  ekonomi,  persoalan politik,  persoalan  etnis  dan  faktor-faktor lainnya.  Sehingga  terjadinya  konflik  pada kasus tersebut menjadi sesuatu yang niscaya terjadi.  Konflik  yang  sampai  saat  ini  tidak terselesaikan.  Adapun  tahapan  dinamika konflik  yang  dikemukakan  oleh  Fischer dalam Susan (2010), terdiri dari prakonflik, konfrontasi,  krisis  atau  puncak  konflik  dan pasca konflik.
Penelitian  ini bertujuan untuk memetakan  dan  menganalisa  dinamika konflik  pada  kasus  relokasi  Pasar  Inpres di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif,  dengan  dasar  penelitian  studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif,  terperinci  dan  mendalam  terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian.

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pasar Inpres  Biak  yang  berlokasi  di  Distrik (Kecamatan) Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Papua,  pada  Bulan  Oktober  –  Desember 2016. Untuk memperkuat temuan dilakukan pula  penelitian  di  Pasar  Darfuar  yang menjadi  lokasi  tujuan  relokasi,  serta  di beberapa  titik  pasar  dadakan  (kaget)  di Distrik. Biak Kota.

## Informan
Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkonflik secara langsung,  serta  pihak-pihak  yang  terkait langsung  dengan  konflik  yang  terjadi, yakni: 1) Pedagang pasar yang direlokasi; 2) Pedagang  yang  menolak  direlokasi  dan bertahan  di  Pasar  Inpres  Biak  sampai  saat ini;  3)  Masyarakat  di  Sekitar  Pasar  Inpres Biak; 4) Pemerintah setempat; 5) Dinas atau lembaga  yang  bertugas  mengelola  pasar. Informan  tersebut  dianggap  mengetahui secara  mendalam  tentang  konflik,  dan  juga dianggap  mampu  memberikan  seluruh informasi yang dibutuhkan.

## Pengumpulan Data
Data  dalam penelitian  ini diperoleh melalui  wawancara  mendalam,  observasi lapangan  dan  telaah  dokumen.  Dalam upaya  mendapatkan  data  yang  lebih akurat dan  mendalam,  peneliti  juga  menggunakan metode  integrasi.  Metode  integrasi  adalah upaya  peneliti  mengintegrasikan  diri  atau membangun  hubungan  yang  erat  dengan
informan.  Hubungan  erat  yang  dimaksud adalah  hubungan  terbatas  antara  peneliti dengan  informan  atau  tidak  meluas  pada hubungan  kerjasama  pada  hal  yang  lain. Metode  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi yang objektif dan mendalam yang didapatkan  ketika  informan  merasa  aman dan nyaman (Hamid, 2015).

## Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik analisis komponensial, yakni menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan  yang kontras satu  sama lain dalam  domain-domain  yang telah  ditentukan  untuk  dianalisis  secara lebih  terperinci  (Bungin,  2005).  Proses penarikan dan pengujian kesimpulan dilakukan  dengan  menganalisis  data-data yang  disajikan  dan  diklasifikasi  dengan diperhadapkan  pada  teori  konflik  hingga menghasilkan kesimpulan penelitian .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Pasar Inpres Biak
Pasar  Inpres  Biak  terletak  di  pusat pemukiman  masyarakat  di  Distrik  Biak Kota,  Kab.  Biak  Numfor,  Papua,  yang pendiriannya  didasarkan  pada  kebutuhan dan kehendak masyarakat.
Pengembangannya kemudian disokong oleh pemerintah,  meskipun  peruntukkan  awal lahan  tersebut  untuk  tempat  hiburan  rakyat (THR). Letak pasar tersebut sangat strategis, sehingga  masyarakat mudah  mengaksesnya dan para pedagangpun mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kedudukannya sangat vital untuk perputaran ekonomi,  namun  pemerintah  menganggap eksistensinya  mengganggu  estetika  kota karena kondisinya yang padat, semrawut dan seringkali  mengakibatkan  kemacetan.  Hal tersebut kemudian melahirkan pertentangan
antara  kepentingan  ekonomi  rakyat  dengan kepentingan  estetika  kota.  Jika  dicermati, jalan  keluarnya  adalah  penataan  agar masalah esetetika tersebut bisa diselesaikan.

## Tujuan  dan  Proses  Relokasi  Pasar  Inpres Biak
Tujuan  relokasi  yang  mengemuka adalah penataan kota dan perluasan wilayah ekonomi. Relokasi tersebut dianggap mampu  meningkatkan  estetika  kota,  serta memperluas  zona  ekonomi.  Adapun  tujuan sekunder, menurut pihak pemerintah, adalah pembangunan mall di lokasi tersebut.
Mengenai proses relokasi, ditemukan fakta  bahwa  tidak  ada  sosialisasi  resmi tentang  relokasi  tersebut.  Informasi  valid mengenai  relokasi  baru  didapatkan  saat instruksi  pindah  dan  membongkar  tempat jualan  diedarkan.  Adapun  mantan  Kepala Pasar yang cenderung tidak sepakat dengan relokasi tersebut diberhentikan sepihak oleh Pemkab. Biak Numfor. Tidak terlihat usaha- usaha  yang  lebih  demokratis  dari  Pemkab. Biak  Numfor  pada  proses  relokasi.  Metode persuasif-dialogis tidak mengemuka, sebaliknya  cara-cara  represif-lah  yang nampak.  Pendapat  masyarakat  sepenuhnya terabaikan  dari  seluruh  proses  relokasi, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pelaksanaan eksekusi relokasi sepenuhnya menggunakan kekuatan (alat) pemaksa dalam wujud Satpol PP yang melakukan pembongkaran paksa dan pembakaran  tempat  jualan  para  pedagang. Metode demikian tentunya tidak manusiawi, apalagi  objek  yang  dieksekusi  merupakan sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat.

## Pihak-pihak yang Berkonflik
Pihak-pihak yang berkonflik adalah: 1)  Pihak  utama,  yakni  pihak  Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan pedagang pasar. Kedua pihak tersebut bertentangan
kepentingan dan berkonflik secara langsung dan  terbuka;  2)  Pihak  sekunder,  yakni masyarakat  dan  pelaku  usaha  bermodal besar.  Masyarakat  bergantung  pada  Pasar Inpres  untuk  mendapatkan  kebutuhan sehari-hari,  sehingga  menerima  dampak relokasi  secara  langsung,  namun  belum terlibat konfrontasi secara terbuka. Sedangkan  pelaku  usaha  bermodal  besar menjadi  pihak  yang  akan  mendapatkan keuntungan  dari  relokasi  tersebut,  yakni akomodasi untuk memperbesar dan memperluas  usaha.  Keterlibatannya  pada kasus ini belum dilakukan secara terbuka.

## Attitudes/Feelings (Sikap)
Sampai  saat  ini,  kedua  belah  pihak konsisten pada sikap yang saling bertolakbelakang.  Pihak  pemerintah  tetap menginginkan  relokasi  dan  mendudukkan para pedagang sebagai pihak yang bersalah atas sikapnya menolak relokasi. Pemerintah mempersepsikan  bahwa  relokasi  tersebut akan  berdampak  positif  terhadap  program pembangunan, sehingga tetap menginginkan agar pedagang menerima relokasi. Sedangkan  para  pedagang  konsisten  pada sikapnya  menolak  relokasi  dengan  alasan bahwa relokasi tersebut akan menghancurkan  kerja  produksi  mereka. Bersama masyarakat, para pedagang berharap  pemerintah  mengubah  kebijakan dan tidak melanjutkan program relokasi.

## Behavior (Perilaku/Tindakan)
Pertentangan kepentingan yang tajam  antara  kedua  belah  pihak  yang berkonflik  pada  kasus  ini  melahirkan tindakan  koersif  dan  non-koersif.  Pihak pemerintah  memaksakan  relokasi  dengan melakukan pembongkaran paksa dan pembakaran  tempat  jualan  pedagang  yang menolak direlokasi. Namun pihak pedagang juga  tetap  resisten  dan  memaksakan  untuk
tetap  berjualan  di  Pasar  Inpres  meskipun terus  mendapatkan  intimidasi.  Tindakan koersif  lain  yang  dilakukan  oleh  pedagang adalah berdemonstrasi berkali-kali menolak relokasi.
Adapun  tindakan  non-koersif  dari pihak  pemerintah  adalah  terus  memblejeti kondisi  Pasar  Inpres  yang  dianggap  tidak layak  lagi  eksistensinya  karena  semrawut, kumuh,  penyebab  kemacetan  dan  lain-lain. Sedangkan  pihak  pedagang  yang  disokong masyarakat terus mengkampanyekan keunggulan  strategis  Pasar  Inpres,  serta kedudukannya yang vital. Pada perkembangannya,  mulai  dilakukan  upaya dialogis  antara  kedua  belah  pihak.  Hingga akhirnya  Pasar  Inpres  kembali  beroperasi namun  kondisinya  masih  sangat  jauh  dari normal  dibanding  kondisi  sebelumnya. Meski  demikian,  pihak  pemerintah  tetap menginginkan  relokasi,  dengan  target jangka panjang pembangunan mall di lokasi tersebut.  Sehingga  relokasi  akan  kembali dipaksakan  (koersif), bahkan menggunakan metode kekerasan, jika syarat pembangunannya terpenuhi.

## Dinamika Konflik
Prakonflik, adalah periode terjadinya ketidaksesuaian pandangan dan penilaian di antara pihak Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan  masyarakat.  Pihak  pemerintah menilai eksistensi Pasar Inpres mengganggu estetika  kota,  sehingga  perlu  direlokasi. Pembangunan  mall  kemudian  dianggap sebagai resolusi untuk meningkatkan estetika  kota.  Sedangkan,  pihak  pedagang menilain  Pasar  Inpres  sebagai  sumber kehidupan  yang  paling  strategis.  Sejalan dengan itu, masyarakat menilai Pasar Inpres sangat  vital  keududukannya  untuk  akses kebutuhan  sehari-hari.  Pada  prakteknya, pemerintah menetapkan perencanaan secara
sepihak.  Sedangkan  masyarakat  menjadi objek  yang  harus  tunduk  pada  setiap perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan ataupun tanpa melibatkannya.  Situasi  tersebut  menjadi awal  dari  konflik  yang  tidak  terselesaiakan hingga saat ini.
Konfrontasi ,  dilakukan  oleh  para pedagang sebagai bentuk penolakan terhadap  program  relokasi  melalui  aksi demonstrasi.  Aksi  demonstrasi  dilakukan beberapa  kali  dengan  segenap  kemampuan agar pendapat mereka bisa didengarkan dan keinginan  mereka  terpenuhi.  Tidak  hanya membawa diri, barang daganganpun dimobilisasi  saat  berdemonstrasi.  Upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  para  pedagang kemudian tidak mendapatkan respon positif, pendapatnya terabaikan, hingga konflik pun tidak terselesaikan hingga kini.
Krisis  atau  puncak  konflik, adalah periode  yang  ditandai  dengan  terjadinya aksi-aksi kekerasan (intens dan massal) dan peristiwa  lain,  yang  ditandai  dengan jatuhnya  korban,  serta  kerugian  materil. Krisis  yang  pertama  (Krisis  I)  terjadi  pada tahun  2011  –  2012,  yang  ditandai  dengan tindakan  represif  dari  pemerintah  dalam menghadapi  penolakan  para  pedagang. Pemerintah, dengan menggunakan kekuatan Satpol PP, melakukan pembongkaran paksa dan  pembangkaran  tempat  jualan  para pedagang.  Tindakan  tersebut  mendapatkan perlawanan  dari  para  pedagang  yang diselingi dengan aksi-aksi protes (demonstrasi).  Namun  sebagian  pedagang tidak mampu bertahan menghadapi tindakan represif tersebut, hingga sebagiannya memutuskan  pindah  ke  Pasar  Darfuar  dan sebagiannya  lagi  pindah  ke  beberapa  titik yang  kemudian  menjadi  pasar  dadakan (kaget).
Sementara  itu,  sebagian  pedagang tetap  bertahan  sampai  akhirnya  terjadi peristiwa  kebakaran  pada  tahun  2015  yang melululantakkan  seluruh  bagian  Pasar Inpres.  Peristiwa  tersebut  menandai  krisis yang  kedua  (Krisis  II).  Kebakaran  tersebut secara  total  mengancurkan  basis  produksi para  pedagang.  Kondisi  yang  kemudian mengharuskan mereka untuk meninggalkan Pasar Inpres dan mulai membangun kembali basis produksi di tempat lain. Sejak saat itu pasar  kaget  (dadakan)  menjamur  di  Distrik Biak  Kota.  Sebagian  besar  pedagang  tetap menolak  pindah  ke  Pasar  Darfuar  karena lokasinya  yang  tidak  strategis  untuk berjualan.  Meskipun  saat  ini  Pasar  Inpres kembali  dibuka,  namun  sebagian  pedagang tidak serta merta menutup tempat jualannya di  tempat  lain.  Mereka  menyadari  bahwa kondisi tersebut belum menjadi solusi akhir, sangat  memungkinkan  relokasi  kembali dipaksakan di kemudian hari untuk kepentingan tertentu. Jika itu terjadi, mereka telah memiliki tempat alternatif.
Jika  melihat  posisi  konflik  saat  ini, kebijakan  pemerintah  membuka  kembali Pasar  Inpres  bukanlah  bentuk  perubahan perencanaan. Akan tetapi belum terpenuhinya syarat-syarat untuk membangun  mall  di  lokasi  tersebut. Sehingga  posisi  para  pedagang  masih terancam karena relokasi sangat memungkinkan dipaksakan kembali.
Melihat  posisi  kasusnya,  konflik  tersebut belum  mencapai  puncaknya.  Kondisi  yang diperparah  dengan  menjamurnya  pasar kaget,  yang  justru  semakin  memperburuk estetika kota. Situasi tersebut menjadi dasar untuk  meyakini  bahwa  krisis  yang  lebih parah  dari  Krisis  I  dan  II  sangat dimungkinkan terjadi di kemudian hari.

## Pembahasan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa relokasi Pasar Inpres Biak telah melahirkan konflik  struktural  sebagai  konsekuensi  dari pertentangan  kepentingan  antara  Pemkab. Biak  Numfor  dengan  masyarakat  Distrik Biak  Kota,  terkhusus  para  pedagang  pasar. Konflik tersebut sejauh ini belum mencapai puncaknya  meskipun  telah  melahirkan periode  Krisis  I  dan  Krisis  II  yang menyebabkan hancurnya basis produksi para pedagang. Meskipun eskalasi konflik cenderung menurun  dalam  setahun  terakhir pasca  dibukanya  kembali  Pasar  Inpres, namun krisis yang lebih parah dari Krisis I dan  Krisis  II  dipastikan  akan  terjadi  jika konflik  tersebut  tidak  diselesaikan  segera. Sikap pemerintah yang masih konsisten pada perencanaan  relokasi  akan  menyebabkan terjadinya  konfrontasi  sampai  pada  krisis yang lebih besar di masa yang akan datang. Sementara  masyarakat,  khususnya  para pedagang,  pun  akan  semakin  resisten  jika relokasi  tersebut  dipaksakan.  Mengingat dampak  relokasi  telah  nyata  terjadi,  baik dampak  sosial  ekonomi  maupun  dampak sosial budaya.
Dalam proses relokasi, pihak pemerintah  tidak  melakukan  upaya  yang bersifat persuasif-dialogis sebagaimana dengan  yang  seharusnya  dilakukan  dalam setiap  perencanaan  pembangunan.  Proses yang dilakukan justru mengedepankan cara- cara  represif,  dengan  praktek  minimumnya instruksi pindah melalui surat edaran. Dalam hal  ini  para  pelaku  pasar  tidak  dilibatkan sama  sekali  dalam  pembahasan  mengenai jalan keluar atas masalah-masalah yang ada di  Pasar  Inpres.  Hingga  akhirnya  relokasi menjadi keputusan sepihak dari pemerintah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sepenuhnya didudukkan sebagai subordinat,  sementara  pihak  pemerintah
menjadi  superordinat.  George  Simmel dalam  Susilo  (2008),  menyatakan  bahwa dalam  masyarakat  terdapat  otoritas  yang berbeda-beda yang menghasilkan superordinasi  dan  subordinasi.  Perbedaan superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan  kepentingan.  Teori  konflik  juga melihat bahwa masyarakat disatukan dengan “paksaan”  atau  keteraturan  yang  terjadi  di masyarakat  sebenarnya  karena  adanya paksaan (koersi) (Wikipedia, 2016).
Relokasi tersebut kemudian berdampak  pada  kehidupan  masyarakat. Para  pedagang,  khususnya  yang  menerima direlokasi  ke  Pasar  Darfuar,  mengalami stagnasi ekonomi. Damsar (2002), menjelaskan  bahwa  pasar  merupakan  salah satu yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar  sebagai  institusi  ekonomi  yang menggerakkan  kehidupan  ekonomi  tidak terlepas  dari  aktivitas  yang  dilakukan  oleh pembeli  dan  pedagang.  Pasar  Darfuar  yang menjadi  tujuan  relokasi  pedagang  Pasar Inpres  kemudian  tidak  mampu  menjadi wadah bagi pembeli dan pedagang beraktifitas normal. Persoalan mendasarnya adalah  letaknya  yang  tidak  strategis  karena jauh dari pemukiman-pemukiman masyarakat  atau  tidak  aksesibel  bagi masyarakat.  Fakta  tersebut  sejalan  dengan hasil penelitian Mokoginta dkk (2012), yang menyimpulkan  bahwa  relokasi  pedagang pasar  lama  ke  pasar  baru  di  Kelurahan Genggulang, Kecamatan
Kotamobagu
Utara,  Manado,  mendapat  penolakan  dari masyarakat sekitar. Faktor yang menyebabkannya  adalah:  a)  Jarak  tempat tinggal  yang  jauh  (aksesibilitas)  dan  tidak strategis,  baik  bagi  pedagang  maupun pembeli; b) Kenyamanan dalam berdagang;
dan, c) Status kepemilikan tempat berdagang.
Pemetaan konflik pada kasus relokasi  Pasar  Inpres  menunjukkan  bahwa pihak masyarakat (pedagang pasar) berhadapan langsung dengan Pihak Pemerintah Kab. Biak Numfor yang menjadi perencana  dan  pelaksana  program  relokasi. Pihak  pemerintah  kemudian  mengontrol sepenuhnya  seluruh  tahapan  konflik,  mulai dari prakonflik, konfrontasi, hingga terjadinya  periode  krisis  I  dan  II.  Situasi tersebut sejalan dengan pendapat Dahrendorf,  yang  menyatakan  bahwa hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran klas. Klas yang  dimaksud  adalah  klas  yang  berkuasa dan  dikuasai.  Posisi  sekelompok  orang dalam  struktur  sosial  menentukan  otoritas terhadap  kelompok  lainnya.  Kekuasaan memisahkan  dengan  tegas  antara  penguasa dan yang dikuasai (Dahrendorf dalam Susan, 2010).
Meski  demikian,  bukan  berarti bahwa masyarakat, khususnya para pedagang,  tidak  melakukan  perlawanan. Berbagai tindakan konfrontasi terus dilakukan  meskipun  menghadapi  kekuatan pemerintah yang jauh lebih besar. Perlawanan tersebut didorong oleh kepentingan  untuk  mengakses  sumber- sumber  kehidupan.  Telah  menjadi  tesis umum  bahwa  ketika  masalah  tersebut menyangkut akses terhadap sumber-sumber kehidupan,  maka  tindakan  konfrontasi niscaya akan terus dilakukan oleh masyarakat.  Sebagai  bukti,  pada  kasus relokasi Pasar Inpres, masyarakat (pedagang) masih terus melakukan tindakan konfrontasi  meskipun  terus  menghadapi tekanan.
Berdasar pada uraian di atas, konflik yang  terjadi  adalah  konflik  yang  bersifat asimetris.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Kab. Biak  Numfor  menjadi  pihak  yang  kuat, sedangkan  masyarakat  (pedagang)  menjadi pihak  yang lemah.  Menurut  Galtung  dalam Hamid  (2015),  penyelesaian  konflik  yang bersifat tidak simetris hanya akan terjadi jika hadir  pihak  ketiga  untuk  menciptakan keberimbangan kekuatan. Pihak ketiga mesti menggabungkan  kekuatan  dengan  pihak yang  lemah,  untuk  mengubah  situasi.  Dari situasi dimana salah satu pihak berada dalam tekanan dan pihak yang lain terus menekan, menjadi  situasi  berimbang  dimana  kedua belah  pihak  saling  memperhitungkan. Ketika situasi itu terjadi maka dimungkinkan terbuka ruang negosiasi yang berimbang.
Selain pembahasan di atas, hal pokok yang  perlu  diperhatikan  pada  kasus  ini adalah  hal-hal  yang  menjadi  akar  (sumber) konflik.  Alasan  kuat  dari  pihak  pemerintah untuk  melakukan  relokasi  adalah  kondisi Pasar Inpres yang sudah tidak layak karena semrawut (kumuh), hingga dianggap mengganggu  estetika  kota.  Alasan  lain adalah  perlu  dilakukan  persebaran  zona ekonomi karena perputaran ekonomi terlalu terpusat.  Pandangan  tersebut  patut  untuk diperdebatkan,  mengingat  relokasi  yang dilakukan  sungguh  tidak  wajar.  Relokasi tersebut  adalah  relokasi  lintas  kecamatan (distrik),  yakni  dari  Pasar  Inpres  yang berlokasi  di  Distrik  Biak  Kota  ke  Pasar Darfuar  yang  berlokasi  di  Distrik  Samofa. Hal  lain,  Pasar  Inpres  adalah  satu-satunya pasar  tradisional  di  Distrik  Biak  Kota. Bagaimana  mungkin  di  satu  kecamatan (distrik)  tidak  terdapat  satupun  pasar tradisional. Sementara di Indonesia, masyarakat  dan  pasar  tradisional  tidak terpisahkan.  Pada  akhirnya,  saat  relokasi tersebut  tetap  dilakukan  justru  berakibat
pada  menjamurnya  pasar  kaget  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasar tradisional. Kondisi tersebut justru menjadikan kesemrawutan meluas  ke berbagai titik di Distrik Biak Kota.
Masalah yang kedua adalah terpusatnya  zona  ekonomi  di  Pasar  Inpres. Penting  untuk  diperhatikan  bahwa  Distrik Biak  Kota  merupakan  pusat  pemukiman terbesar  di  Kab.  Biak  Numfor.  Bagaimana mungkin  persebaran  ekonomi  akan  terjadi dengan  merelokasi  pedagang,  sementara pemukiman terbesar masyarakat terpusat di Distrik  Biak  Kota.  Relokasi  tersebut  justru akan mematikan perekonomian para pedagang  dan  menyulitkan  masyarakat untuk mengakses kebutuhan sehari-harinya. Sehingga  wajar  ketika  mayoritas  pedagang yang direlokasi bertahan di wilayah Distrik Biak  Kota  dengan  membangun  tempat- tempat jualan yang baru (pasar kaget).
Adapun  perencanaan  Pemkab.  Biak Numfor pasca relokasi adalah pembangunan mall di lokasi tersebut. Berdasar pada uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perencanaan  yang  didudukkan  pada  posisi sekunder  tersebut  adalah  akar  (sumber) masalah  yang  sesungguhnya.  Perluasan ekonomi yang dimaksud adalah menyingkirkan para pedagang kecil ke Pasar Darfuar  yang  jauh  dari  masyarakat  dan memberikan  ruang  bagi  pelaku  ekonomi bermodal besar untuk memonopoli perdagangan di pusat pemukiman masyarakat. Ketika para pedagang direlokasi,  maka  pembangunan  mall  di lokasi Pasar Inpres akan berjalan mulus.
Pembangunan  mall  (pasar  modern) adalah bentuk akomodasi terhadap kepentingan  para  pelaku  usaha  bermodal besar.  Sehingga,  pemerintah  pada  kasus  ini menunjukkan keberpihakannya pada pelaku usaha bermodal besar. Dalam hal ini, pelaku
usaha  bermodal  besar  berada  di  balik relokasi  tersebut.  Analisis  tersebut  sejalan dengan  teori  konflik  Karl  Marx,  yang menegaskan  bahwa  dalam  masyarakat terdapat sebuah pertentangan yang melibatkan  pihak-pihak  tertentu.  Institusi- institusi  sosial  didirikan  oleh  klas  berkuasa atau  klas  dominan  yang  digunakan  sebagai alat untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan  serta  sebagai  alat  penindasan. Setiap  klas  memiliki  kepentingan  sendiri yang saling bertentangan dan mengakibatkan konflik terjadi. Kepemilikan dan kontrol sarana-sarana produksi dikuasai oleh individu atau kelompok yang dominan (Kristeva,  2011).  Sejalan  pula  dengan pendapat  Prabowo  dkk  (2013),  yang menyatakan bahwa otoritas atau kewenangan  pemerintah  kemudian  menjadi komoditas  yang  bernilai  bisnis  di  semua level pelayanan publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Konflik  pada  kasus  relokasi  Pasar
Inpres  Biak  hanya  akan  terselesaikan  jika Pemerintah Kab. Biak Numfor mempraktekkan
keberpihakan pada pedagang  pasar.  Keberpihakan  yang  wajar mengingat para pedagang Pasar Inpres Biak adalah  masyarakat  yang  berasal  dari golongan  menengah  ke  bawah,  yang sejatinya wajib dilindungi oleh pemerintah. Tidak  hanya  untuk  kepentingan  para pedagang,  namun  kepentingan  masyarakat yang  mengakses  kebutuhan  sehari-hari  di Pasar Inpres Biak wajib pula dilindungi dan diperjuangkan  oleh  pemerintah.  Adapun mengenai  kondisi  Pasar  Inpres  Biak  yang semrawut, kumuh dan penyebab kemacetan, penyelesaiaannya  adalah  penataan,  bukan relokasi.  Sehingga  tidak  ada  alasan  bagi pemerintah  untuk  merelokasi  Pasar  Inpres Biak. Selanjutnya,  disarankan  kepada
Kepada  pihak  Pemerintah  Kab.  Biak Numfor  agar  meninjau  kembali  program relokasi  Pasar  Inpres  Biak  dan  rencana pembangunan mall (pasar modern) di lokasi tersebut,  serta  lebih  akomodatif  terhadap berbagai pendapat yang berkembang mengenai  relokasi  Pasar  Inpres  Biak,  serta mengutamakan  prinsip-prinsip  demokrasi dalam  menghadapi  tuntutan  pedagang  dan masyarakat. Disarankan pula kepada berbagai pihak agar mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin B. (2005). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Damsar. (2002). Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Endrawanti  S.  (2010).  Dampak  Relokasi
Pasar Studi Kasus Di Pasar Sampangan  Kota  Semarang.  Serat Acitya  –  Jurnal  Ilmiah  UNTAG Semarang, 6:123-127.
Hamid I. (2015). Konflik Agraria dan Jalan Keluarnya  (Konflik  PTPN  XIV Dengan
Masyarakat Polongbangkeng-Takalar dan Keera- Wajo) . Jurnal Pascasarjana – Universitas  Hasanuddin,  4(2):141- 148.
Kristeva  N.  S.  (2011). Negara  Marxis  dan Revolusi  Proletariat. Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.
Laksono R. (2013). Analisis Relokasi Pasar Ngarsopuro  Di  Kota  Surakarta. Jurusan  Ekonomi  Pembangunan  – Universitas Sebelas Maret Surakarta, 85.
Mokoginta  S.  R.  dkk.  (2012).  Persepsi
Masyarakat Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu  Utara . Perencanaan Wilayah dan Kota – Universitas Sam Ratulangi Manado, 103.
Prabowo  A.  dkk.  (2013). Dunia  Dalam
Kota. Makassar.  Makassar:  Penerbit
Ininnawa.
Susan  N.  (2010). Pengantar  Sosiologi Konflik  dan  Isu-isu  Kontemporer.
Jakarta: Kencana.
Susilo  D.  R.  (2008). 20  Tokoh  Sosiologi Modern;  Biografi  Para  Peletak Sosiologi  Modern. Jogjakarta:  Ar- Ruz Media.
Wikipedia.  (2016).  Teori  Konflik . Diakses 29  Agustus  2016.  Available  from: ( http://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_ konflik).