## Geliat agitasi gender dan anti pelecehan seksual: Kajian perspektif sosial profetik Kuntowijoyo

## Perdana Putra Pangestu
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta - Indonesia perdanaputrapangestu@gmail.com
Keywords: construction of social movements ; gender agitation; sexual harassment; social prophetic.

## Abstract
Sexual  harassment  and  violence  seem  taboo  and  have  not been  properly  internalized  in  the  social  area  of    our  society. The popularity of cases that seem to be constantly appearing in  the  eyes  of  the  public  has  formed  a  massive  collective agitation to crush the naughty sexual paradigm. The author is interested in studying how movements and counter-narratives are constructed to realize freedom and understanding related to sexual harassment. The author takes a qualitative approach through  a  literature  review  and  existing  phenomena.  The description  of  the  study  will  be  obtained  by  optimizing  the formulation  of  the  interpretation  of  the  topic  surrounding the  issue  of  sexual  harassment.  The  interpretation  and  data elaboration  were  then  analyzed  using  Kuntowijoyo’s  Social Prophetic theoretical line. This research concludes that various forms  of  agitation  are  exposed  as  exposures  in  building  the value of humanization and liberation for all people fairly and safely.
Kata Kunci: konstruksi gerakan sosial; agitasi gender; pelecehan seksual; sosial profetik. Pelecehan serta kekerasan seksual seolah menjadi perkara yang masih tabu dan belum terinternalisasi dengan baik di kawasan sosial masyarakat kita. Mengemukanya kasus yang seolah tiada henti mengemuka di mata publik, membentuk sebuah agitasi masif  secara  kolektif  untuk  menumpas  paradigma  seksual yang menyimpang. Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana konstruksi  gerakan  serta  kontra  narasi  yang  dibentuk  dalam mewujudkan kebebasan dan pemahaman secara fundamental terkait  pelecehan  seksual.  Penulis  melakukan  pendekatan secara kualitatif, melalui tinjauan pustaka serta fenomena yang ada. Uraian kajian akan didapatkan melalui optimasi rumusan penafsiran  topik  yang  mengitari  isu  pelecehan  seksual. Elaborasi  penafsiran  dan  data  yang  dilakukan  kemudian dianalisis melalui garis teoritik Sosial Profetik milik Kuntowijoyo.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
Info ArtIkel Riwayat Artikel: Dikirim August 6, 2022 Direvisi May 28, 2023 Terbit June 1 , 2023
Vol. 18 No. 1 Juni 2023
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa berbagai bentuk agitasi diekspos merupakan eksposur dalam membangun nilai humanisasi  serta  liberasi  bagi  semua  orang  secara  adil  dan aman.

## Pendahuluan
Pelecehan seksual menjadi salah satu perkara yang tak kunjung usai. Banyak insiden yang menunjukkan problem ini, merupakan momok serius yang semestinya dapat dicegah dan dituntaskan. Sebut saja perlakuan menyimpang dari seorang pengajar sekaligus pengurus sebuah lembaga pendidikan di Bandung - Jawa Barat pada akhir tahun 2021. Kejadian tragis ini menimpa 12 murid perempuan yang masih berada di bawah umur dengan rata-rata usia 16-17 tahun. Intensi yang dilakukan pelaku juga variatif, berbentuk iming-iming atas pembiayaan pendidikan, hingga profesi masa depan yang diinginkan korban. Bentuk kasus pelecehan seksual lainnya juga sempat mengemuka melalui institusi pendidikan tinggi. Misalnya yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri di Riau dan Kediri, masing-masing pada bulan November dan Agustus tahun 2021. Dua perkara tersebut memiliki delik yang sama, yakni kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh seorang mahasiswi ketika melakukan bimbingan skripsi kepada oknum dosen yang diduga sebagai pelaku. Dialog yang mengorbit pada topik ini masif dijumpai pada media massa maupun opini jagad dunia maya.
Pelecehan seksual juga rentan terjadi pada sektor dunia kerja. Aslamiah & Pinem mencatat sebanyak 56,5% dari 773 buruh perempuan yang bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung - Jakarta Utara mengalami pelecehan seksual. Oknum yang melakukan tindakan ini dilakukan oleh rekan profesi di pabrik tersebut, misalnya dari tenaga mekanik, staf bidang HRD, satpam hingga tukang parkir (Aslamiah & Pinem, 2020: 54–55). Selain itu, melalui data AJI (Aliansi Jurnalis Independen) pada tahun 2016, Suprihatin dan Azis mendapati 3 kejadian pelecehan seksual yang menimpa jurnalis perempuan. Jenis kasus yang dialami oleh korban berupa pelecehan verbal, verbal mengarah ke fisik dan verbal disertai fisik (Suprihatin & Azis, 2020: 424).
Banyak jenis tindakan menyimpang dan diskriminatif lainnya yang mengarah pada orientasi seksual, juga menjadi masalah pelik. Catatan Tahunan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 pada jenis KtP (Kekerasan terhadap Perempuan) dari Mitra Lembaga Layanan di ranah publik atau komunitas menunjukkan

## Perdana Putra Pangestu
angka 21% (1.731 kasus). Rinciannya adalah kekerasan seksual sebanyak 962 kasus, perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan 5 kasus, percobaan pemerkosaan 10 kasus dan jenis kekerasan seksual lain (definisi tidak spesifik) mencapai 371 kasus.(Perempuan, 2021: 2) Tak hanya itu, angka perdagangan orang juga mengalami eskalasi dari tahun sebelumnya, yakni dari angka 212 menjadi 255 kasus. Jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber (KGBS) yang terjadi melalui medium digital juga meningkat. Disebutkan bahwa ada 126 perkara di tahun 2019, kemudian melonjak tajam menuju angka 510 perkara di tahun berikutnya (Perempuan, 2021: 3).
Mencuatnya friksi yang terjadi kemudian memantik berbagai narasi yang coba merevitalisasi isu ini dalam ruang publik. Terlebih dengan fasilitas media umum yang masif, membuat agitasi dan penyebaran opini berkembang dengan pesat. Pertama, inisiasi senior dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan 16 Days of Activism Against Gender Violence yang dimulai sejak tahun 2003. Dorongan peringatan ini dipilih untuk mengingatkan publik internasional terhadap kasus pelecehan seksual yang juga masuk dalam segmentasi HAM (Sari & Savitri, 2019: 137). Selanjutnya melalui gerakan yang lebih pragmatis, komunitas Lentera Sintas Indonesia mengusung kampanye dengan tajuk #MulaiBicara. Upaya persuasif ini ditunjang dengan stimulasi edukasi ke berbagai institusi pendidikan hingga perusahaan (Maliki & Susanti, 2019: 20). Tak luput juga dari berbagai laporan yang diekspos oleh netizen di media sosial. Kenyataan ini menuangkan asumsi bahwa geliat agitasi kesetaraan gender dan perlawanan tindak perilaku pelecehan seksual mulai menjadi topik krusial di mata publik.
Penulis tertarik untuk mengkaji gesitnya kontra narasi di bilik publik yang menanggapi masifnya masalah isu gender, khususnya opini mengenai penolakan terhadap aksi pelecehan seksual. Pertanyaan mengenai bagaimana konstruksi pusaran perlawanan marjinalisasi korban (khususnya perempuan) yang berujung pada pelecehan seksual dapat terjadi, menjadi afinitas penulis. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan kepustakaan dan pengamatan fenomena sosial. Penulis akan mencoba untuk merespon realita dengan menarik berbagai data untuk kemudian dapat dideskripsikan secara mendalam. Tulisan ini menguraikan berbagai hal yang berkaitan, maupun yang menunjang optimalisasi penafsiran topik, seperti isu kekerasan seksual, pemerkosaan, eksploitasi manusia dan lain sebagainya. Data diperoleh melalui penelusuran pustaka (buku dan jurnal ilmiah)
serta hasil pengamatan penulis terhadap gerakan-gerakan yang menyuarakan isu anti-pelecehan seksual pada ranah publik.
Rumusan penelitian yang mengemuka akan dielaborasi melalui tinjauan teoritis Sosial Profetik milik Kuntowijoyo. Kuntowijoyo memaparkan bahwa transformasi berskala makro dalam sebuah tatanan masyarakat harus diinisiasi oleh kesadaran dan interpretasi yang tepat atas pelbagai narasi, salah stau yang utama adalah teks keagamaan. Keselarasan ini muncul dengan konsepsi Kuntowijoyo mengenai nilai-nilai humanisasi, liberasi dan transendensi (Kuntowijoyo, 1991). Analisis data dilakukan penulis dengan (1) Mengkaji premis berupa fakta dan data yang mengemukakan kasus pelecehan seksual dan aliansi perlawanannya; (2) Menginterpretasikan data untuk dielaborasi dalam perspektif Sosial Profetik milik Kuntowijoyo; (3) Menarik simpulan yang sesuai dengan intensi rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya. Menjadi sangat tepat apabila nilai teoritis tersebut diinternalisasikan sebagai modal untuk memahami realita masalah pelecehan seksual sekaligus memulai agitasi yang transformatif-progresif.

## Pusaran topik pelecehan seksual
Pelecehan seksual atau sexual harrashment didefinisikan sebagai kecenderungan atau tindakan seseorang yang mempunyai intensi seksual yang tidak diterima oleh seseorang yang lain. Bentuk sexual harrashment yang dimaksud dapat berupa tabiat fisik maupun psikis, yangmana ditangkap sebagai perlakuan subordinatif, intimidatif hingga represif kepada korban (Gelfand et al., 1995: 165). Laporan dari Stop Street Harrashment menjelaskan bahwa pelecehan seksual dilakukan oleh seorang pelaku yang tidak dikenal sebelumnya (stranger), yangmana kemudian memberikan efek kekesalan, tersinggung, kehinaan, hilangnya kesucian, malu, takut bahkan post traumatic stress disorder bagi korban (Stop Street Harassment, 2014: 5). Dari sini, takrif yang dapat ditarik dari aktivitas seksual yang dipermasalahkan adalah adanya penolakan akibat ketidaknyamanan seorang korban dengan berbagai perilaku yang mengarah pada intensi seksual.
Orientasi seksual yang dilakukan oleh pelaku umumnya diawali dengan berbagai hal, salah satu loncatan untuk menyalurkan tindakan seksual bagi pelaku ini yakni dengan menyampaikan kalimat bernada catcalling. Catcalling diartikan sebagai atensi yang memiliki muatan seksual, yang tidak diharapkan oleh seseorang. Catcalling dipakai oleh pelaku sebagai tanda bahwa ada ketertarikan (seksual) yang diharapkan dapat direspon oleh target mereka (Walton & Pedersen, 2021: 2–5). Bila

## Perdana Putra Pangestu
ditarik dalam konteks sosial kemasyarakatan, bentuk catcalling dapat berupa siulan, panggilan-panggilan dengan gairah seksual, lirikan berlebihan, komentar seksual dan pesan-pesan cabul lainnya.
Dewi memaparkan penelurusannya pada tiga wilayah di Bali, tepatnya di Denpasar, Badung dan Gianyar. Ia menemukan 138 orang (92% dari keseluruhan koresponden) pernah mengalami atau melihat kejadian catcalling. Dari beberapa narasumbernya, ada yang menyatakan bahwa catcalling adalah suatu insiden pelecehan yang tidak pantas, namun ada pula yang masih menyatakan bahwa catcalling merupakan kewajaran dan hanya sekedar canda gurau (Dewi, 2017: 207). Realita ini menarik pada sebuah indikasi yang menuju pada anggapan bahwa catcalling bukan suatu perkara genting yang dapat mengusik ranah privat seseorang. Kesadaran bahwa catcalling memberikan dampak traumatis hingga psikis bagi korban belum terinternalisasi dengan baik melalui pemahaman secara ideal. Pelecehan seksual serta berbagai derivasinya mengalami normalisasi di spektrum sosial. Dalam hal ini Fairchild & Rudman dalam El Moghrabi pun membenarkan jika topik pelecehan seksual memang belum dianggap sebagai isu yang cukup signifikan di masyarakat (El Moghrabi, 2015: 75).
Lebih jauh, Jannah menyebutkan bahwa insiden pelecehan seksual timbul akibat konstruksi paradigma serta struktur budaya yang intimidatif. Salah satu akar masalah yang memunculkan friksi gender adalah budaya seksisme, adalah sebuah sudut pandang yang menjustifikasi bahwa hierarki laki-laki lebih tinggi diatas perempuan (Jannah, 2021: 64–67). Konsepsi ini juga tak lepas dari lestarinya kultur patriarki yang hidup dengan kecenderungan laki-laki sebagai subjek yang mendominasi dan mengontrol hampir semua sektor umum. Sebaliknya, perempuan hanya dialokasikan untuk dapat mengisi sebagian kecil sektor publik. Sistem ini dimotori oleh intensi kepemilikan pribadi yang kemudian menghasilkan kelas- kelas sosial yang menggeser segmen “manusia inferior” dengan kepemilikan daya serta kapital minim. Arah marjinalisasi yang demikian menciptakan disparitas dan budaya misoginis yang sangat kronis. Perjalanan pranata sosial tersebut telah berlangsung lama dan menghasilkan pemakluman yang membengkar pada klaim status kuasa secara superior-inferior dari laki-laki atas perempuan (Fahlberg & Pepper, 2016: 673–679). Bahkan juga laki-laki atas laki-laki, fenomena ini jelas lestari dalam rangka menguatkan maskulinitas di kalangan mereka. Laki-laki menciptakan sebuah hierarki diantara mereka dengan pernyataan “siapa yang paling kuat; siapa yang paling keren” (Armstrong et al., 2018: 103).
Faktor-faktor lainnya juga memainkan peran cukup signifikan, misalnya faktor ekonomi dan faktor pemahaman ajaran agama, khususnya dalam hubungan rumah tangga. Pertama, menurut laporan Farid di Rifka Annisa Women’s Crisis Center, perbedaan pendapatan dalam rumah tangga antara suami-istri; polemik suami yang tidak bekerja atau serabutan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dapat memancing kesumat dalam hubungan suami-istri. Di samping itu, faktor pemahaman agama dari sepasang suami-istri juga berpotensi untuk menimbulkan masalah yang berujung aniaya. Misalnya mengenai ekspektasi terhadap pasangan yang tidak dikehendaki pasca menikah; tidak ada sikap kooperatif dalam pasangan yang berbeda keyakinan untuk saling menghargai; hingga superioritas suami dalam memainkan perannya sebagai kepala keluarga yang diaktualisasikan secara eksesif dengan memanfaatkan dalil-dalil agama (Farid, 2019: 182–185).
Menariknya, radius bahasan ini sebenarnya tidak dapat hanya dijustifikasi pada laki-laki sebagai seorang pelaku secara mutlak. Dalam melihat kasus yang objektif dan inklusif, kans pelecehan seksual bisa saja terdampak pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan (Turchik et al., 2016: 135). Sebagaimana yang terbukti pada penelusuran Tamara dan Budyatomojo yang melaporkan kejadian pelecehan seksual yang menimpa korban laki-laki (AR) dari pelaku perempuan (ESH) (Tamara & Budyatmojo, 2019: 316). Memang cukup runyam bila ditarik dalam ranah kesadaran yang semestinya, yangmana laki-laki erat dengan stereotip libido bergejolak. Akan tetapi, pola dalam keganjilan moral ini cenderung sama, yakni dengan memanfaatkan hierarki kuasa yang menstratifikasi pelaku dan korban. Status kontrol yang coba dimanfaatkan tersebut seperti perbedaan jabatan maupun perbedaan usia. Selain itu, faktor seksual secara alamiah juga berpengaruh, sebab ketidakpuasan seorang pelaku akan coba dialihkan kepada orang lain (korban) yang dianggapnya mampu memberikan pengalaman seksual yang diinginkannya.
Berkembangnya teknologi dengan aksesibilitas melalui platform digital secara masif, juga menyumbang angka permasalahan pada isu ini. Dalam delik kasus yang sama, yakni pelecehan seksual, yangmana dilaporkan banyak dialami oleh korban dalam pelbagai platform. Misalnya seperti situs jaringan sosial, situs kencan online dan akun personal dalam media sosial. Tidak hanya disebabkan oleh faktor seksual, pelaku juga dimotori oleh berbagai motif. Hinson menyebutkan bahwa pelaku bisa melakukan aksi ini dengan maksud untuk dendam, kecemburuan, kemarahan, motif politik, faktor finansial hingga pengaruh status sosial (Hinson et al., 2018: 1–2). Umumnya, fenomena ini diistilahkan dengan term “sexting”, mereka mengalami

## Perdana Putra Pangestu
tindakan pelecehan yang didominasi oleh orientasi verbal berupa kata-kata bernada seksual, hingga eksposur visual yang dikirimkan sebagai isyarat seksual seseorang yang memiliki intensi khusus (nafsu) dengan korban (Henry & Powell, 2015: 106).

## Agitasi gender dan anti-pelecehan seksual
Banyaknya animo terhadap tindak pelecehan seksual yang marak terjadi, mampu untuk menyerap aspirasi, menciptakan paradigma baru sekaligus mengantarkan isu ini ke ranah publik. Sebab, salah satu permasalahan utama dari ajeknya tindakan amoral ini adalah terbelenggunya kebebasan bagi korban untuk mencuatkan isu ini ke masyarakat. Sebenarnya, tersedianya forum dan wadah untuk menggemakan aduan atau meramaikan tajuk ini sangat dibutuhkan. Dalam berbagai platform , baik secara langsung maupun daring, tersedia sebuah kesempatan untuk memberikan dorongan dan advokasi untuk menciptakan perubahan pola pikir kolektif di sektor sosial. Ini perlu dimanfaatkan untuk membuat opini baru, hingga dapat menekan angka kejadian pelecehan seksual yang merugikan korban (Bogen et al., 2019: 128).
Apalagi banyak insiden yang justru mendiskriminasi korban, yang lebih dikenal dengan istilah victim blaming . Realita victim blaming ini, secara tidak langsung, meredam independensi korban dalam urusan asasinya. Kebanyakan korban yang mengalami tindak pelecehan seksual akan dihakimi balik dan tidak diindahkan pelaporannya. Bahkan sebelum melakukan pelaporan, kebanyakan korban sudah membenamkan tekadnya terlebih dulu untuk mengadu. Ini bermula saat sikap dan nilai persepsi yang dipahami oleh masyarakat sudah membias dan cenderung menjustifikasi bahwa korban memang menjadi biang keladi atas kelakuan “nakal” yang dilakukannya sendiri (El Moghrabi, 2015: 75–76).
Faktor bystander , sebagai unsur eksternal dari pihak-pihak sekitar, turut mempengaruhi bagaimana plot tindakan amoral terjadi. Bystander berpotensi untuk melakukan beberapa sikap, misalnya apatis, berusaha mencegah, mencari bantuan tambahan serta memberikan dukungan bagi korban. Jika bystander dinilai pro terhadap insiden tersebut, maka bisa saja aksi pelecehan seksual berjalan dengan wajar. Alasannya pun bervariatif, bisa saja bystander merasa akan ada orang lain yang membantu, atau alasan bahwa mereka juga berpotensi mengalami hal buruk yang sama bahkan lebih parah jika ikut campur. Tetapi disisi lain, bystander juga mempunyai kans untuk meminimalisir atau bahkan mencegah agar aksi pelecehan (serta kriminal lainnya) dapat terelakkan (Bennett et al., 2014: 482).
Namun kembali lagi, sebagai korban, perempuan dicap sebagai sekelompok rapuh dan menjadi objek eksploitasi laki-laki adalah dampak paradigmatik dari realita victim blaming . Sehingga dijumpai banyak kasus yang tidak ditangani dengan baik, meskipun terdapat faktor bystander yang telah memberikan sumbangsih yang positif. Hal ini disebabkan karena asumsi kultural terhadap perempuan yang inferior tersebut sudah tumbuh sangat kuat. Asumsi lain yang ditemui penulis adalah rendahnya respon sosial terhadap problem pelecehan seksual juga diakibatkan oleh tingginya agitasi feminisme di ranah publik. Hal ini malah berdampak pada konstruksi sudut pandang negatif masyarakat terhadap gerakan feminisme yang dinilai melawan tatanan naluri manusia dan perlawanan terhadap laki-laki. Benarkah demikian?
Memang, reaktualisasi untuk menumpas pelecehan seksual, feminisme hingga kesetaraan gender sudah sangat masif. Misalnya Komunitas Arek Feminis degan mengusung perjuangan kesetaraan, pemenuhan hak perempuan yang termarjinalkan dan edukasi mengenai kekerasan seksual dalam setiap agenda Women March . Komunitas Lentera Sintas Indonesia juga memiliki skedul untuk menyuarakan anti-kekerasan seksual. Mereka mengawali intensi tersebut pada 28 April 2016 yang dibersamai oleh beberapa partner. Sebut saja (1) Magdalene.co , sebuah majalah online yang mengangkat isu feminisme; (2) Campaign.com , sebuah platform bagi sebuah komunitas untuk memproklamirkan perubahan; dan (3) Change.org sebagai alat untuk mengadvokasikan agitasi mereka. Komunitas ini bertujuan untuk mengangkat isu pelecehan seksual agar tidak tabu di ranah publik dan mengajak para penyintas untuk bersuara. Manifestasi aksi yang diwujudkan adalah dengan memberikan edukasi di sekolah, universitas, perusahaan dan komunitas-komunitas lainnya (Maliki & Susanti, 2019: 23). Sama halnya yang dilakukan oleh SAFEnet ( Southeast Asia Freedom of Expression Network ) dengan membawa topik ini dalam ruang digital dengan sasaran usia produktif (18-35 tahun) yang aktif menggunakan internet. SAFEnet mengasosiasikan kampanye bertajuk “ Awas KGBO ! ”, abreviasi dari Kekerasan Berbasis Gender Online, yang dimulainya sejak akhir januari tahun 2019 (Ratnasari et al., 2020: 353–356).
Melalui medium lainnya seperti sastra, juga telah banyak ditemui karya yang mengangkat seputar isu ini. Misalnya dilakukan oleh Li’izzah Nur Diana dengan cerpen Secangkir Kopi Terakhir yang menitikberatkan pada realita patriarki. Cerpen ini menceritakan dominansi laki-laki terhadap perempuan yang diceraikannya tanpa alasan pasti (Fanaqi, 2019: 306–315). Kemudian Budi Sardjono, melalui

## Perdana Putra Pangestu
novel bertajuk Nyai Gowok dan Kembang Turi juga membawa isu problematika gender berupa pelecehan dan kekerasan, serta menceritakan perlawanan yang dialami korban. Di dalam novel tersebut, dimuat nilai ketimpangan sosial yang tergambarkan melalui tindakan pelacuran, pelecehan seksual, intimidasi seksual dan aborsi (Asmida, 2020: 72–75). Melalui karya-karya tersebut, reaktualisasi isu gender yang termarjinalisasi dapat dibaca oleh masyarakat umum. Hal ini sekaligus memberikan wawasan yang menyadarkan bahwa topik ini menjadi penting untuk dipahami secara objektif dan melalui paradigma kultural. Intensi ini diharapkan dapat mengedukasi dan membenamkan perspektif banal dalam mengintimidasi perempuan, maupun korban pelecehan seksual secara umum.

## Telaah dalam perspektif sosial profetik
Pilihan konsepsi teoritis yang dipakai oleh penulis dinilai tepat untuk menginterpretasikan gejolak realita dari agitasi gender & anti-pelecehan seksual di Indonesia. Kuntowijoyo dengan Sosial Profetik-nya mampu melihat sebuah fenomena pembangunan sebuah tatanan secara ideal. Interpretasi Kuntowijoyo dalam konsep ini mengarahkan pada sebuah paradigma dengan lebih komperehensif untuk menyorot aktivitas sosial masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai ini pun kemudian digariskan sekaligus oleh Kuntowijoyo secara utuh, yakni nilai humanisasi, liberasi dan transendensi. Ketiga unsur ini dianggap sebagai manifestasi pembacaan yang realistis terhadap laju peradaban yang ingin diinisiasi oleh sekelompok masyarakat menuju yang “lebih baik”.
Sebenarnya, Kuntowijoyo meletakkan pijakan konsepsi ini pada program resepsi dan interpretasi sebuah teks keagamaan di mata para pembacanya. Artinya, Kuntowijoyo menitikberatkan pada alokasi aksi apa yang sepatutnya dilakukan oleh umat (pemeluk agama) setelah membaca sekaligus memahami teks keagamaan yang dipercayainya. Sebab dalam mazhabnya, aktivitas seorang manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara dia membaca keadaan dan menempatkan dogma ajaran (teks) dalam setiap tindakan di kehidupannya. Tidak hanya berlaku dalam konstruksi dan perubahan jiwa secara individu, namun bagaimana perubahan yang transformatif berskala makro dapat diusung (Kuntowijoyo, 2007: 12–15). Kembali pada konteks kajian yang diusung, terkemuka bahwa revitalisasi isu pelecehan seksual yang menjadi problem sosial masyarakat ini digemingkan. Gerakan ini muncul untuk mengentaskan friksi sosial tersebut dan mengangkat nilai-nilai positif yang berkeadilan, bernilai edukatif dan cenderung menawarkan sebuah tatanan.
Menurut Kuntowijoyo, capaian atas profetisasi memiliki indikatornya masing- masing. Pertama , aktualisasi pada poin humanisasi memiliki intensi kuat terhadap “kemanusiaan yang memanusiakan”. Problem dehumanisasi yang timbul akibat ketidakpedulian terhadap hak asasi sesama manusia, utamanya dalam proteksi kenyamanan di lingkup sosial, harus diatasi. Tercermin melalui agresivitas yang tampak pada perilaku banal para pelaku pelecehan seksual yang menggerayapi korban dengan intensi nafsu hingga kuasa hierarkis yang superior. Agitasi gender & anti-pelecehan seksual yang ada, merepresentasikan sebuah atensi dari pihak yang termarjinalkan untuk keluar dari bui loneliness , baik dengan para penyintas maupun pemerhatinya.
Kedua , konsep liberasi menurut Kuntowijoyo dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk mentransformasi sebuah pranata sosial yang lebih luas (Kuntowijoyo, 1991: 283–285). Tidak hanya berada pada sekat individual, melainkan opini mengenai isu-isu sosial seperti pelecehan seksual ini harus digemingkan untuk membentuk sebuah kesadaran yang “membebaskan”. Perlu adanya gerakan yang dapat menjamah berbagai aspek dan sektor seperti sistem pengetahuan, sosial, ekonomi hingga politik. Momentum ini terlihat sudah diupayakan oleh beberapa kelompok dengan melakukan edukasi dan advokasi pada masyarakat umum. Tentunya, hal ini diperlukan untuk membalik pemikiran kognitif manusia terhadap isu yang lebih urgen dan perlu menjadi sorotan, sebagaimana yang tergambarkan pada struktur sosial yang coba “dibebaskan” dari kultur patriarkis oleh para pemerhati isu ini. Yang terpenting dalam bilik aktualisasi nilai liberasi adalah untuk menciptakan sebuah kesadaran serta pengetahuan sebagai sebuah esensi dari struktur, bukan aspek-aspek materialistis sebagaimana yang terkemuka dalam aliran Marx.
Ketiga , interpretasi profetik cenderung spesifik terhadap pembacaan teks keagamaan, untuk itu Kuntowijoyo mengambil sudut menarik pada bahasan transendensi-nya. Apabila dikaitkan dengan geliat agitasi gender & anti-pelecehan seksual ini, membuka kesadaran bahwa hak asasi merupakan fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Secara tidak langsung, konstruksi aksiologis yang dilakukan juga merepresentasikan penegakan nilai-nilai ketuhanan yang berdasarkan pada kemaslahatan umat manusia, lebih khusus yang terletak pada tataran dimensi praksis. Perilaku amoral yang tercermin dalam tindak pelecehan seksual, sama sekali mengaburkan independensi seseorang yang dijamin hak asasinya oleh Tuhan. Yangmana secara ekstrem, melecehkan manusia artinya juga melecehkan Tuhan.
Upaya yang dilakukan oleh berbagai faksi dengan pendekatannya masing-

## Perdana Putra Pangestu
masing, dinilai sebagai sebuah aksi transformatif dalam menghilangkan kultur nakal di spektrum sosial masyarakat. Efektivitas ini dapat diperoleh hasilnya apabila dilakukan dengan getol, konsisten dan militan. Tentunya, intensitas yang dilakukan harus menjamah berbagai sektor dan merangkul banyak pihak, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

## Simpulan
Isu gender menjadi konsumsi publik akhir-akhir ini, sebab masalah yang mengemuka dari topik seputar gender tak kunjung usai dan terus bermunculan. Signifikansi yang dipakai oleh para pemerhati isu ini menilai bahwa gender sebagai salah satu instrumen mayor dalam melaksanakan dinamisasi pada spektrum sosial secara lebih harmonis dan humanis. Sebab seorang individu akan dipandang setara dalam sisi persamaan hak, responsibilitas dan potensi efektivitas di masyarakat. Tentunya, tidak ada disparitas yang dapat diabsahkan untuk menjustifikasi seseorang hanya karena dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Inilah yang kemudian tidak dapat diinternalisasikan dengan baik, sebagai sebuah pemafhuman bahwa akar pelecehan seksual berasal akibat ketidakmampuan memaknai kesetaraan individu. Pelbagai bentuk pergerakan dalam langkah agitasi kesetaraan gender & anti-pelecehan seksual, serta berbagai derivasi aksi yang mengorbit, harus senantiasa berjalan secara progresif dan konsisten. Hal ini dalam rangka merealisasikan sebuah pranata sosial yang lebih humanis dan liberatif. Selanjutnya, Penulis masih meletakkan reinterpretasi mendalam terkait topik maupun perspektif yang variatif. Khususnya bagi Penulis sendiri maupun peneliti lainnya, untuk berkewajiban mengelaborasi lebih mendalam dan terbarukan.

## Daftar Pustaka
Armstrong, E. A., Gleckman-Krut, M., & Johnson, L. (2018). Silence, Power, and Inequality: An Intersectional Approach to Sexual Violence. Annual Review of Sociology , 44 , 99–122.
Aslamiah, R., & Pinem, M. L. (2020). Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) , 14 (1).
Asmida, E. (2020). Perlawanan Terhadap Dominasi Patriarki Dalam Novel Nyai Gowok dan Kembang Turi Karya Budi Sardjono: Kajian Feminis Radikal. Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya , 9 (2), 71–92.
Bennett, S., Banyard, V. L., & Garnhart, L. (2014). To Act or Not to Act, That is the Question? Barriers and Facilitators of Bystander Intervention. Journal of Interpersonal Violence , 29 (3), 476–496.
Bogen, K. W., Bleiweiss, K., & Orchowski, L. M. (2019). Sexual Violence is #NotOkay: Social Reactions to Disclosures of Sexual Victimization on Twitter. Psychology of Violence , 9 (1), 127.
Dewi, I. A. A. (2017). Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Acta Comitas , 4 (2), 198–211.
El Moghrabi, H. (2015). Acceptance in Blame: How and Why We Blame the Victims of Street Harassment. Behavioural Sciences Undergraduate Journal , 2 (1), 74– 83.
Fahlberg, A., & Pepper, M. (2016). Masculinity and Sexual Violence: Assessing the State of the Field. Sociology Compass , 10 (8), 673–683.
Fanaqi, C. (2019). Kritik terhadap konstruksi budaya patriarki melalui karya sastra.
Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian , 5 (2),
304–316.
Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 14 (2), 175–190.
Gelfand, M. J., Fitzgerald, L. F., & Drasgow, F. (1995). The Structure of Sexual Harassment: A Confirmatory Analysis Across Cultures and Settings. Journal of Vocational Behavior , 47 (2), 164–177.
Henry, N., & Powell, A. (2015). Beyond the ‘Sext’: Technology-Facilitated Sexual Violence and Harassment Against Adult Women. Australian & New Zealand Journal of Criminology , 48 (1), 104–118.
Hinson, L., Mueller, J., O’Brien-Milne, L., & Wandera, N. (2018). Technology- facilitated gender-based violence: What is it, and how do we Measure it?
Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi , 2 (1), 61–70.
Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi . Mizan.
Kuntowijoyo. (2007). Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika . Tiara Wacana.

## Perdana Putra Pangestu
Maliki, D. N., & Susanti, S. (2019). Komunikasi Persuasif Dalam Kampanye Anti- Kekerasan Seksual Oleh Komunitas Lentera SINTAS Indonesia. Jurnal Komunikasi Dan Bisnis , 7 (1).
Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. Catatan Tahunan .
Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020). Penggunaan Message Appeals dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online. Jurnal Ilmu Komunikasi , 18 (3), 352–370.
Sari, W. P., & Savitri, C. B. (2019). Kampanye Komnas Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi , 7 (2), 136–150.
Stop Street Harassment. (2014). Unsafe and Harassed in Public Spaces. A National Street Harassment Report .
Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. Palastren: Jurnal Studi Gender , 13 (2), 413–434.
Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (2019). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 5 (3), 311–330.
Turchik, J. A., Hebenstreit, C. L., & Judson, S. S. (2016). An Examination of the Gender Inclusiveness of Current Theories of Sexual Violence in Adulthood: Recognizing Male Victims, Female Perpetrators, and Same-Sex Violence. Trauma, Violence, & Abuse , 17 (2), 133–148.
Walton, K. A., & Pedersen, C. L. (2021). Motivations Behind Catcalling: Exploring Men’s Engagement in Street Harassment Behaviour. Psychology & Sexuality ,
1–15.