Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia and Asosiasi Penerbitan Jurnal Komunikasi Indonesia. E-ISSN: 2442-4102 | P-ISSN: 1693-3699

## Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Development Communication Strategy by Bojonegoro District Government on Applying Nawacita and Sustainable Development Goals
Rizky Wulan Ramadhani *) , Edy Prihantoro
Fakultas Komunikasi, Universitas Gunadarma, Depok 16451, Indonesia
*) E-mail korespondensi: rrizkywulan@gmail.com
Diterima: 30 Desember 2019 | Direvisi: 22 Juni 2020 | Disetujui: 29 Juni 2020 | Publikasi online: 10 Juli 2020

## ABSTRACT
Sustainable Development Goals (SDGs) is an agenda declared by United Nations on 2015 that should be achieved on 2030.  Nawacita  is  a  series  of  programs  proposed  by  Jokowi-JK  during  2014-2019  period  which  includes  ways  to achieved SDGs in Indonesia. The aim of this research is to know  the development communication strategies used by Bojonegoro District Government on communicating Nawacita and SDGs. This research uses qualitative methodology by doing interview and documentation. Key informant on this research is Kang Yoto, Regent of Bojonegoro on 2008- 2018 period. The result of this research is that Bojonegoro District Government uses strategies based on media used, instructional design strategy, marketing strategy, and participatory strategy. Strategies  used are effective to persuade Bojonegoro  people  to  support  the  achievement  of  SDGs  and  to  inform  public  about  SDGs.  These  strategies  can  be used by another local government by considering condition of their people.
Keywords:  Development  Communication,  Local  Governance,  Strategic  Communication,  Sustainable  Development Goals

## ABSTRAK
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs)  adalah  agenda  yang dideklarasikan  dalam  majelis  umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UN)  pada  tahun  2015  dan  harus  diraih  bersama pada  2030.  Nawacita  adalah  sembilan  program  yang  diajukan  Jokowi-JK  selama  periode  2014-2019.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  strategi-strategi  komunikasi  pembangunan  yang  dipakai  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro  dalam  mengkomunikasikan  Nawacita  dan  SDGs.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif dengan  metode  wawancara  dan  dokumentasi. Key  informant dalam  penelitian  ini  adalah  Kang  Yoto,  Bupati Bojonegoro periode 2008-2018 dan dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini adalah Pemkab Bojonegoro menggunakan strategi yang didasarkan pada media yang dipakai, strategi desain instruksional, strategi pemasaran, dan strategi  partisipatori.  Strategi  yang  dipakai  efektif  untuk  mengajak  masyarakat  Bojonegoro  sekaligus  memberi informasi bagi publik. Pemerintah daerah yang lain bisa menerapkan strategi yang sama dengan mempertimbangakan kondisi masyarakatnya.
Kata Kunci : Komunikasi Pembangunan, Komunikasi Strategis, Pemerintahan Daerah, SDGs

## PENDAHULUAN
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs)  adalah agenda yang berhasil disahkan pada pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke- 70  September  2015  lalu.  Agenda  tersebut,  dengan  17  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB) sebagai intinya, adalah sebuah panduan untuk menangani tantangan yang paling mendesak di dunia— termasuk  mengakhiri  kemiskinan  dan  membawa  kemakmuran  ekonomi,  inklusi  sosial,  keberlanjutan lingkungan  dan  perdamaian  dan  pemerintahan  yang  baik  bagi  setiap  negara  dan  semua  orang  pada tahun  2030 (Kestin  et  al., 2017).  SDGs  disepakati  oleh  193 kepala  negara, termasuk  Indonesia  yang diwakili Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla.
SDGs  merupakan  kelanjutan  Millennium  Development  Goals  (MDGs)  yang  disepakati  oleh  negara anggota  PBB  pada  tahun  2000  dan  berakhir  pada  akhir  tahun  2015  (Panuluh  &  Fitri,  2016).  MDG memiliki delapan tujuan pembangunan millennium, yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai  pendidikan  dasar  untuk  semua,  mendorong  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria,  dan  penyakit  menular  lainnya,  memastikan  kelestarian  lingkungan  hidup,  mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Lisbet, 2013).
Keefektifan MDGs telah menjadi subjek perdebatan yang cukup besar (ICLEI, 2015). Beberapa pihak menyatakan bahwa MDGs telah mempelopori gerakan internasional dan mampu melawan kemiskinan ekstrim sebesar 50% secara global, namun beberapa pihak juga mengkritisi pelaksanaan MDGs yang hanya diaplikasikan di negara berkembang. Belajar dari penerapan MDGs, SDGs akan berlaku secara universal untuk semua negara PBB, dan lebih komprehensif dan ambisius dari MDGs (ICLEI, 2015).
Prinsip-prinsip pelaksanaan TPB atau SDGs adalah Universality, Integration, dan No One Left Behind (Wahyuningsih,  2016). Universality memiliki  arti  bahwa  SDGs  dilaksanakan  oleh  negara  maju maupun  negara  berkembang. Integration memiliki  arti  SDG  dilaksanakan  secara  terintegrasi  antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. No One Left Behind memiliki arti bahwa pelaksanaan SDG harus  memberi  manfaat  bagi  semua,  terutama  yang  termarginalkan  dan  pelaksaan  SDGs  harus melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan.  SDGs  membawa  5  prinsip-prinsip  mendasar  yang menyeimbangkan  dimensi  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan,  yaitu  1) Peopl e  (manusia),  2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdaiaman), dan 5) Partnership (kerjasama) (Panuluh &  Fitri,  2016).  Kelima  prinsip  tersebut  menaungi  17  tujuan  dan  169  target  SDGs  yang  saling terhubung dan terintegrasi.
Pemerintah  Indonesia  pada  era  Joko  menyatakan  bahwa  Indonesia  berkomitmen  untuk mengimplementasikan Suistanable  Development  Goals dengan  mengadopsi  hasil  kesepakatan Suistanable  Development  Goals melalui  prinsip  Nawa  Cita  yang  dituangkan  dalam  rencana pembangunan  jangka  menengah  negara  (RPJMN)  2015-2010  (Arianto,  2019).  Terdapat  beberapa keselarasan  poin  antara  Nawacita  dengan  SDGs.  Dalam  hal  pembangunan  manusia,  pembangunan ekonomi  dan  keberlanjutan  ekologi  dan  konservasi  keduanya  dapat  sejalan  selaras  (Arianto,  2019). Nawacita yang menjadi visi-misi Jokowi-JK selama periode 2014-2019 berisi sembilan program yang mendukung tercapainya SGDs.
Sejak  SDGs  disahkan  tahun  2015,  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  diyakini  berperan  sentral dalam  pelaksanaan  dan  pencapaian  SDGs.  Pemerintah  daerah  memiliki  kelebihan  antara  lain  adalah (a)  berada  lebih  dekat  dengan  warganya;  (b)  memiliki  wewenang  dan  dana;  (c)  dapat  melakukan berbagai  inovasi;  serta  (d)  ujung  tombak  penyedia  layanan  publik  dan  berbagai  kebijakan  serta program  pemerintah  (Hoelman  et  al.,  2016).  Peran  pemerintah  dalam  menerapkan  SDGs  adalah dengan melakukan lokalisasi yang dimaknai sebagai proses untuk menerapkan dan mengawasi strategi di  level  lokal  yang  akan  berdampak  pada  proses  pencapaian  SDGs  secara  nasional.  Lokalisasi melibatkan berbagai mekanisme, alat, inovasi, media dan proses untuk menerjemahkan secara efektif agenda  pembangunan  menjadi  hasil-hasil  di  level  lokal  (Reddy,  2016).  Lokalisasi  dilakukan  dengan menyesuaikan  budaya  lokal  yang  berbeda  sesuai  dengan  daerah  masing-masing.  Dalam  konteks  ini, budaya lokal yang berbeda, termasuk masyarakat adat dan otoritas tradisional, minoritas dan migran, bisa digunakan  sebagai  narasumber dalam  hal  mengembangkan  kebijakan  lokal,  yang  pada  akhirnya akan  memastikan  bahwa  seluruh  proses  dipandang  sebagai  partisipatif,  sah,  dan  kredibel  oleh masyarakat sekitar (Reddy, 2016).
Penerapan SDGs memerlukan kerjasama yang kuat dan efektif antara pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional, serta aktor lain termasuk organisasi masyarakat dan sektor privat (Guha & Chakrabarti, 2019).  Kerjasama  antara  berbagai  pihak  dilakukan  atas  dasar  kepercayaan  dengan  memaksimalkan peran  masing-masing  serta  interaksi  antar  berbagai stakeholder. Untuk  menumbuhkan  kepercayaan stakeholder, pemerintah  daerah  harus  memastikan  prosedur  yang  transparan  dan  bertanggung  jawab sesuai  dengan  arahan  pemimpin.  Dukungan  kepemimpinan  politik  diketahui  sangat  penting  untuk pemerintah daerah yang responsive, reflektif, dan akuntabel dan kemungkinan kerjasama yang sukses tidak akan terjadi tanpa adanya kepemimpinan (Guha & Chakrabarti, 2019).
Sebagian pemerintah daerah telah menentukan target strategis untuk mencapai SDGs tergantung pada dukungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  nasional  dan stakeholder (Morita  et  al.,  2019) , namun banyak stakeholder yang  tidak  memiliki  pengetahuan,  dana,  sumber  infrastruktur  sehingga menghambat  proses  pencapaian  SDGs.  Sebagian  pemerintah  daerah  memiliki  kekurangan  kapasitas untuk  melaksanakan  implementasi,  tetapi  kerangka  peraturan  kuat  ada  melalui  Peraturan  Gubernur (Morita et al., 2019). Melalui peraturan gubernur atau peraturan bupati, beberapa daerah menunjukkan komitmennya  dalam  melaksanakan  SDGs  melalui  pendekatan  yang  lebih  spesifik  dan  disesuaikan dengan  kondisi  daerah.  Namun  pendekatan  tersebut  masih  kurang  efektif  karena  Indonesia menghadapi  tantangan  terutama  di  level  lokal.  Nilai  rendah  dalam  level  lokal  sebagian  besar disebabkan  oleh  kurangnya  sistem  koordinasi  yang  melibatkan  berbagai stakeholder dan  tidak memadainya kapasitas, pengalaman, sumber dan data untuk menerapkan dan mengevaluasi penerapan SDGs (Morita et al., 2019).
Penelitian Sudagung et al., (2019) meneliti tentang peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai target SDGs di bidang pendidikan dengan membangun fasilitas pendidikan yang terjangkau di  setiap  jenjang  pendidikan.  Melalui  program  tersebut,  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat mewajibkan  masyarakatnya  untuk  bersekolah  dari  SD  hingga  SMP  dan  sederajat.  Selain  itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mencanangkan program peningkatan pemberantasan Buta Aksara dan Percepatan pencapaian wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun.
Salah  satu  pemerintah  daerah  yang  telah  menerapkan  SDGs  pembangunan  manusia  dan  Nawacita adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro) di bawah pimpinan Suyoto atau yang biasa dipanggil Kang Yoto yang memimpin Kabupaten Bojonegoro periode 2008 – 2018. Pada bulan Maret 2016 lalu, Pemkab menyatakan bawa secara resmi Bojonegoro memulai SDGs ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto pada kegiatan yang dilaksanakan oleh World Bank (Panuluh & Fitri, 2016). Pemkab Bojonegoro kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor  188/1171/KEP/412.11/2016  tentang  Gugus  Tugas  Pelaksana  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals / SDGs) Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan  SDGs  di  Bojonegoro  pernah  diteliti  dalam Analisa  Sustainable  Development  Goal’s Kabupaten  Bojonegoro  Tahun  2017. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  posisi  awal pembangunan  berkelanjutan/SDG’s  Kabupaten  Bojonegoro.  Berdasarkan  penelitian  ini,  Kabupaten Bojonegoro akan segera memiliki kelembagaan khusus berikut unit kerja yang akan menangani SDGs, menyusun Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Renaksi TPB) Kabupaten Bojonegoro untuk  Tahun  2018-2022,  mengembangkan  sistem  “One  Data”  untuk  menangani  pengelolaan  data dalam  rangka  optimalisai  pelaksanaan  TPB/SDG’s,  mengintensifkan  koordinasi  antar  stakeholder yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  TPB/SDG’s  dan  menerbitkan  regulasi  yang  mengatur  pelaksanaan SDGs.
Pencapaian Nawacita dan SDGs oleh Pemkab Bojonegoro tidak lepas dari peran masyarakatnya yang ikut aktif dalam kegiatan pembangunan. Peran masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan karena  keterlibatan  aktif  atau  partisipasi  masyarakat  tersebut  dapat  berarti  keterlibatan  dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Surahmi & Farid, 2018). Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap program pembangunan (Surahmi & Farid, 2018).  Dalam  meningkatkan  peran  masyarakat,  Pemkab  Bojonegoro  melakukan  strategi  komunikasi pembangunan  untuk  memfasilitasi  masyarakat  yang  ingin  terlibat  secara  aktif  dalam  proses pembangunan,  sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi-strategi  komunikasi pembangunan yang dipakai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengkomunikasikan Nawacita dan SDGs.

## Strategi Komunikasi Pembangunan
Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan (Nurdin, 2013). Menurut Quebral komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan  rencana  pembangunan  suatu  negara  (Astuti,  2017).  Komunikasi  pembangunan  dapat dicerminkan oleh suatu komunikasi yang berorientasi pada: 1) Perilaku/edukasi, 2) Kesejahteraan dan 3)  Menuju  ke  arah  kemajuan  masyarakat  (Wibowo  et  al.,  2011).  Untuk  menggerakkan  masyarakat agar  ikut  terlibat  aktif  dalam  pembangunan  maka  dibutuhkan  strategi  komunikasi  yang  baik  oleh seorang pemimpin (Surahmi & Farid, 2018).
Strategi  komunikasi  pembangunan  dapat  dimaknai  sebagai  perencanaan  komunikasi  dan  manajemen komunikasi  dalam  penyebaran  pesan-pesan  pembangunan  guna  mengajak  masyarakat  terlibat  dalam proses pembangunan. Arti penting strategi komunikasi dalam kaitannya dengan pembangunan di suatu negara ini dimaknai oleh Effendy (2010), mempunyai fungsi: (1) menjembatani “cultural gap” akibat kemudahan  yang  diperoleh  dan  kemudahan  dioperasionalkannya  media  massa  yang  begitu  kuat pengaruhnya,  dan  jika  dibiarkan  akan  merusak  tataran  budaya  bangsa  sendiri  dan  (2) mensosialisasikan  pesan  komunikasi  yang  bersifat  informatif,  persuasif,  dan  instruktif  secara sistematik kepada sasaran guna memperoleh hasil yang optimal (Fajri et al., 2018).
Dalam  hal  penerapan  Nawacita  untuk  mencapai  SDGs,  strategi  komunikasi  pembangunan  dilakukan untuk  mengajak  masyarakat  agar  mau  terlibat  dalam  proses  pembangunan  berkelanjutan.  Terdapat empat  strategi  komunikasi  yang  dikemukakan  oleh Academy  for  Educational  Development (AED) yaitu:
1. Strategi yang Didasarkan pada Media yang Dipakai (Media Based Strategy)
Media  komunikasi  yang  dipilih  hendaknya  disesuaikan  dengan  tujuan  komunikasi  dan  keadaan sosial  budaya  masyarakat  setempat,  sehingga  pesan  yang  disampaikan  lebih  mudah  diterima (Tahoba,  2011).    Media  yang  dipakai  bisa  menggunakan  media  cetak,  media  elektronik,  media sosial  maupun  komunikasi  antarpribadi.  Untuk  masyarakat  luas,  pesan  sebaiknya  disalurkan melalui media massa, misalnya surat kabar atau televisi, dan untuk kelompok tertentu digunakan saluran  komunikasi  kelompok  (Wijaya,  2015).  Strategi  ini  memang  merupakan  teknik  yang paling mudah, paling popular, dan tentunya yang paling kurang efektif (Astuti, 2017).
2. Strategi Desain Instruksional
Strategi ini dipakai oleh para pendidik yang fokus pada pembelajaran individual sebagai sasaran utama. Startegi kelompok ini, mendasarkan diri dari teori-teori belajar formal, dan berfokus pada pendekatan  sistem  untuk  pembangunan  materi  pembelajaran  seperti  evaluasi  formatif,  uji  coba, dan  desain  program  berjenjang  (Astuti,  2017).  Secara  umum  strategi  ini  memiliki  tiga  tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi dan tahap evaluasi.
3. Strategi Partisipatori
Dalam  strategi  partisipatori  ini,  prinsip-prinsip  penting  dalam  mengorganisir  kegiatan  adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (Astuti, 2017). Strategi ini melakukan pendekatan melalui pendidikan nonformal seperti pelatihan.
4. Strategi Pemasaran
Strategi  ini  tumbuh  sebagai  suatu  strategi  komunikasi  yang  sifatnya  paling  langsung  dan  terasa biasa  dalam  prinsip  social  marketing  yakni  18  teknik  pemasaran  yang  tidak  hanya  mencari keuntungan  yang  diperoleh  dari  sebuah  penjualan,  melainkan  memfokuskan  pada  apa  yang konsumen butuhkan dan inginkan dari suatu yang diproduksi oleh produsen (Astuti, 2017).
Strategi  komunikasi  pembangunan  merupakan  upaya  penyebaran  nilai-nilai  pembangunan  Nawacita dan SDGs yang merupakan sebuah inovasi karena dikemas dengan istilah dan pendekatan baru serta baru  diputuskan  untuk  diterapkan  di  Indonesia  secara  luas  dan  serentak.  Strategi  komunikasi pembangunan  untuk  menyebarkan  nilai-nilai  Nawacita  dan  SDGs  merupakan  sebuah  proses  difusi inovasi yang dimaknai sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam  jangka  waktu  tertentu  diantara  para  anggota  suatu  sistem  sosial  (Istiati,  2016).  Proses  difusi inovasi  dipengaruhi  oleh  empat  unsur,  yaitu:  inovasi,  saluran  komunikasi,  jangka  waktu  dan  sistem sosial  yang  dapat  dikaitkan  dengan  strategi  komunikasi  pembangunan  yang  dikemukakan  oleh Academy  for  Educational  Development (AED).  Strategi  yang  didasarkan  pada  media  yang  dipakai menekankan pentingnya penggunaan saluran komunikasi yang tepat, strategi desain instruksional dan strategi  partisipatori  menekankan  pentingnya  pertimbangan  jangka  waktu  dan  sistem  sosial  serta
strategi  pemasaran  yang  menekankan  pentingnya  mengemas  inovasi  sebagai  pengetahuan  baru  yang dapat diterima masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Tailor mendeskripsikan “metode  kualitatif”  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati  (Astuti,  2017).  Dalam  melakukan penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh  Pemkab  Bojonegoro dalam menerapkan  Nawacita  dan  SDGs  dimensi people. Subjek  penelitian adalah  Kang  Yoto  selaku  Bupati  Kabupaten  Bojonegoro  periode  2008  –  2018.  Teknik  yang  dipakai dalam  menentukan  informan  adalah  teknik  purposif  dimana  Kang  Yoto  relevan  dengan  penelitian karena  jabatan  Kang  Yoto  sebagai  seorang  bupati.  Data  penelitian  didapatkan  dari  pertanyaan- pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  strategi  komunikasi  pembangunan  Pemkab  Bojonegoro  dalam menerapkan  Nawacita  untuk  mencapai  SDGs  dimensi people .  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut diajukan  kepada  Kang  Yoto  dalam  wawancara  yang  dilakukan  melalui voice  note  Whatsapp pada Senin,  16  Desember  2019  yang  kemudian  dikombinasikan  dengan  hasil  dokumentasi  dari  berbagai literasi,  media  dan  sumber.  Hasil  wawancara  dan  dokumentasi  diolah  melalui  proes  reduksi  data, penyajian  data  dan  menarik  kesimpulan  untuk  mengetahui  strategi  komunikasi  pembangunan  yang digunakan Pemkab Bojonegoro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2008-2018 dipimpin oleh Suyoto atau yang akrab dipanggil Kang Yoto.  Selama  memimpin,  Kang  Yoto  fokus  pada  pada  pembangunan  yang  disebut  dengan  Rencana Pembangunan Bojonegoro yang memiliki enam pilar pembangunan berkelanjutan. Enam pilar tersebut terdiri dari pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, pilar pembangunan manusia dan modal sosial, pilar kebijakan  fiskal  berkelanjutan,  fiskal good  government dan  kemudian  fiskal  kepemimpinan transformatif. Rencana Pembangunan Bojonegoro  dipadukan dan disinkronisasikan dengan Nawacita karena  terdapat  beberapa  poin  yang  sama  antara  kedua  program  tersebut  terutama  dalam  tema manusia,  tema  ekonomi,  tema  pembangunan  pemerintahan  yang  hadir  yang  mencakup  kemandirian pangan,  kemandirian  energi,  kemandirian  sosial,  pemerintah  yang  hadir, good  government dan infrastruktur.
“…saya sedang melaksanakan Rencana Pembangunan Bojonegoro dan kebetulan saja itu in line  (dengan  Nawacita).  Misalnya  kemandirian  pangan,  kemandirian  energi,  kemandirian sosial, pemerintah yang hadir, good government dan infrastruktur.”
Selain  Rencana  Pembangunan  Bojonegoro  dan  Nawacita,  kehadiran Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dipertimbangkan  Kang  Yoto  sebagai tools atau  alat  serta  kerangka  berfikir  untuk  mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang memang sudah dilakukan Kang Yoto sejak menjabat Bupati  Bojonegoro  pada  tahun  2008.  Dalam  pelaksanaan  SDGs,  Kang  Yoto  menerapkan  beberapa tujuan  dan  terdapat  14  tujuan  SDGs  yang  sudah  diratifikasi  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Untuk menunjukkan  komitmen  Kang  Yoto  dalam  melaksanakan  SDG,  Kang  Yoto  membuat  indeks-indeks pelaksanaan SDGs dan pada Bulan Oktober 2016 Kang Yoto membuat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor  188/1171/KEP/412.11/2016  tentang  Gugus  Tugas  Pelaksana  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) Kabupaten Bojonegoro.
“SDGs  itu  bagi  saya  adalah  panduan,  memberi  kelengkapan  alat,  tool,  untuk  sasaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dengan 17 tujuan. Maka, kalau tidak salah baru 14 atau  15  kami  sudah  meratifikasi  SDGs  di  Bojonegoro  dan  itu  kami  membuat  indeks-indeks SDGs-nya.”
Kang  Yoto  memberikan  perhatian  lebih  pada  pembangunan  manusia  berlekanjutan  yang  disebut dengan  dimensi people dalam  SDGs.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,  Pemkab  Bojonegoro menyediakan  sarana  kesehatan  yang  lebih  baik  dan  dengan  jumlah  yang  lebih  banyak.  Berdasarkan data  pada  tahun  2018,  Kabupaten  Bojonegoro  memiliki  2053  fasilitas  kesehatan  yang  tersebar  di seluruh kecamatan yang terdiri dari Rumah sakit, puskesmas, pembantu, polindes, posyandu, pusling, dan  apotik.  Selain  sektor  kesehatan,  Kang  Yoto  juga  memberikan  beasiswa  pendidikan  bagi  seluruh anak yang ingin bersekolah mulai dari Raudlatul Athfal (RA) atau TK, SD, SMP bahkan SMA serta
kuliah.  Pemberian  beasiswa  ini  berpengaruh  pada  angka  partisipasi  sekolah  yang  mencapai  100% untuk  usia  7  –  12  tahun  mencapai,  mencapai  95,61  %  untuk  13  –  15  tahun  dan  mencapai  80,22  % untuk  usia  16  –  18  tahun.  Hingga  tahun  2018,  tercatat  222.761  murid  yang  sedang  menjalankan pendidikan  dari  RA  atau  TK  hingga  SMA  atau  SMK.  Jumlah  murid  tersebut  bersekolah  di  1635 fasilitas pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Pemkab  Bojonegoro  membekali  warganya  dengan  ketrampilan  yang  akan  terpakai  di  dunia  kerja dengan  memperbanyak  jumlah  SMK.  Hingga  tahun  2018,  terdapat  62  SMK  dengan  22.836  murid yang  diajar  oleh  1332  guru.  Selain  SMK,  ada  pula  30  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM) yang memberikan pendidikan non-formal serta pelatihan untuk 8.626 murid dengan 1765 tutor. PKBM adalah  satuan  pendidikan  nonformal  yang  bertujuan  untuk  memberikan  layanan  pendidikan  bagi masyarakat  (Fauziah,  2009).  Kabupaten  Bojonegoro  juga  memiliki  68  lembaga  kursus  dengan  1966 murid yang ditangani oleh 235 tutor.
Rencana  Pembangunan  Bojonegoro,  Nawacita  dan  SDGs  merupakan  inovasi  pembangunan  yang dikemas  dengan  istilah  baru.  Inovasi  ini  dikomunikasikan  kepada  masyarakat  agar  masyarakat memahami  dan  akhirnya  mau  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  pembangunan.  Proses mengkomunikasikan inovasi ini dapat dilakukan melalui penerapan strategi komunikasi pembangunan yang  menekankan  pentingnya  penggunaan  saluran  komunikasi,  jangka  waktu,  karakteristik  sistem sosial dan inovasi. Strategi komunikasi pembangunan dalam upaya mengkomunikasikan Nawacita dan SDGs yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro adalah:

## 1. Strategi yang Didasarkan pada Media yang Dipakai (Media Based Strategy)
Strategi ini menekankan pada penggunaan saluran komunikasi yang tepat agar sesuai sasaran. Pemkab Bojonegoro  menggunakan  beberapa  saluran  komunikasi  untuk  menyebarkan  Nawacita  dan  SDGs seperti media massa, media baru dan komunikasi antarpribadi.
Media massa yang dipakai Pemkab Bojonegoro adalah koran lokal dan nasional, televisi lokal seperti JTV dan B-One TV serta radio Pemkab Bojonegoro, Malowopati FM. Koran digunakan sebagai media komunikasi pembangunan karena menurut Kang Yoto, koran dapat terdokumentasi serta dapat dibuat versi online- nya.  Selain  koran,  Pemkab  Bojonegoro  juga  memakai  saluran  televisi  lokal  seperti  JTV dan  B-One  TV.  Namun  penggunaan  media  televisi  ini  tidak  terlalu  intensif  karena  jumlah  penonton yang tidak terlalu banyak.
Media  massa  yang  dirasa  paling  efektif  penggunaanya  menurut  Kang  Yoto  adalah  radio  Pemkab Bojonegoro,  Radio  Malowopati  FM  di  frekuensi  95.8  serta  radio  lokal  lain  yang  rutin  menyiarkan acara  Cakrawala  Pagi  mulai  dari  pukul  6  –  8  pagi.  Radio  memiliki  peluang  untuk  menjangkau pendengar  secara  lebih  luas,  dan  dapat  diakses  secara  lebih murah  (Kifli,  2007).  Dalam  siaran  radio tersebut,  Pemkab  Bojonegoro  memberikan  panduan,  berita  serta  memberi  akses  kepada  masyarakat untuk bertanya atau menyampaikan keluhan kepada pejabat Pemkab Bojonegoro lewat pesan singkat ke nomor 0821143212958.
“Televisi lokal yang ada adalah JTV dan biasanya B-One kita lakukan tapi tidak terlalu intensif karena  memang  penontonnya  juga  tidak  terlalu  banyak.  Dan  juga  radio  juga  jauh  lebih efektif…”
Penggunaan  berbagai  media  massa  ini  dipakai  sebagai  media  sosialisasi  pemerintah  untuk mensinkorinasasikan  semuanya  (Rencana  Pembangunan  Bojonegoro,  Nawacita,  SDGs)  menjadi bagian  yang  integral,  sinergis  untuk  pembangunan  yang  akan  berdampak  kepada  semua  rakyat Bojonegoro. Keterbukaan informasi ini bisa diakses warga Bojonegoro dan masyarakat umum sebagai bukti Pemkab Bojonegoro adalah pemerintahan yang terbuka.
“…Bojonegoro  menggunakan  media  online,  offline  dan  kemudian  bahkan  juga  koran  di Bojonegoro, itu kita sosialisasikan bagaimana kita mencoba melakukan sinkronisasi semuanya menjadi bagian yang integral, sinergis untuk pembangunan.”
Media  baru  juga  dipakai  Kang  Yoto  untuk  mengkomunikasikan  program-programnya.  Namun penggunaan media baru seperti media sosial maupun website tidak terlalu diprioritaskan karena 95% rakyat  Bojonegoro,  kepala desa  dan  perangkat  desa masih  belum menggunakan media  sosial. Media
sosial  yang  umumnya  digunakan  di  Bojonegoro  adalah  Facebook  namun  menurut  Kang  Yoto penggunaan Facebook tidak efektif karena didominasi akun-akun palsu atau akun para pendatang yang ingin  saling  berinteraksi.  Namun  untuk  keterbukaan  informasi  bagi  publik,  Kang  Yoto  tetap menggunakan  media  sosial  seperti  Twitter  (@pemkba_bjn)  dan  Facebook  (Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro)  yang  cukup  rutin  dipakai  untuk  membagikan  kegiatan  Pemkab  Bojonegoro  kepada publik.
“…tidak  terlalu  efektif  karena  pengguna  Facebook  itu  banyak  yang  fake  account  jadi  kami tidak  bisa  mengandalkan  untuk  media  ini  betul  betul  akan  menjangkau  kepada  masyarakat sasaran. Dan mayoritas warga yang menjadi sasaran belum menggunakan media sosial, yang menggunakan itu baru kaum milenial dan kaum terpelajar.”
Selain  media  sosial,  penggunaan website juga  penting  bagi  Kang  Yoto  untuk  melaporkan  kepada publik  sejauh  mana  Pemkab  Bojonegoro  telah  melaksanakan  pemerintahannya.  Melalui website www.bojonegoro.go.id Pemkab Bojonegoro menyediakan menu seperti Berita, Agenda, Regulasi dan Media  Center  yang  bisa  diakses  masyarakat.  Selain  itu,  Bojonegoro  juga  menyediakan  Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dapat diakses lewat website www.lapor.go.id , SMS  1708,  Twitter  (@lapor1708)  dan  aplikasi  Android.  LAPOR!  adalah  layanan  yang  dikelola Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB) dimana masyarakat dapat mengadukan dari manapun dan jenis apapun untuk disalurkan kepada penyelenggara yang berwenang seperti Pemkab Bojonegoro.
Penggunaan  media  massa  dan  media  baru  oleh  Pemkab  Bojonegoro  diimbangi  dengan  komunikasi antarpribadi untuk mengkomunikasikan program yang berkaitan dengan Nawacita dan SDGs melalui dialog publik yang dilakukan setiap Jumat dimana para pejabat Pemkab Bojonegoro langsung bertemu dengan  para  warga  untuk  saling  berkomunikasi.  Ketika  melakukan  kunjungan,  Kang  Yoto  juga melakukan  dialog  langsung  dengan  para  warga  tanpa  memberi  penekanan  bahwa  program  yang dijalankannya  berkaitan  dengan  Nawacita  dan  SDGs.  Hal  ini  karena Nawacita dan SDGs hanya penamaan  di  level  pemerintahan  dan  warga  cukup  mengerti  ada  istilah-istilah  tersebut.  Warga  lebih menaruh  perhatian  pada  pembangunan  yang  solutif  dan  relevan  dengan  permasalahan  yang  mereka hadapi.  Kang  Yoto  juga  membagikan  nomor  pribadinya  agar  para  warga  bisa  langsung  mengirim pesan singkat kepadanya terkait keluhan-keluhan para warga.
“…nomor handphone saya bagikan ke masyarakat dan semua orang tahu nomor saya, bisa sms saya.  Itu  ternyata  bisa  jadi  cara  yang  cukup  efektif  untuk  saling  berkolaborasi,  bersinergi dengan masyarakat.”
Dalam  menerapkan  komunikasi  antarpribadi,  Kang  Yoto  juga  memperkuat social  capital dengan membentuk Wali Amanat melalui Perbup Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa.  Wali  Amanat  Desa  adalah  kumpulan  tokoh  masyarakat,  tokoh  budaya,  kelompok  difabel  dan lain  lain  yang  bertugas  untuk  mengawal  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdarkan pengertian tersebut Wali Amanat menggambarkan  keberagaman  di  desa  yang diisi oleh  berbagai  latar  belakang  serta  kredibel sehingga  memiliki  kekuatan  moral  untuk  mengawasi  pemerintah  desa. “Wali  Amanat  merupakan bagian  dari  social  capital  dimana  semua  pihak  yang  menggambarkan  diversity  ada  di  situ  dan  dia adalah orang-orang yang kredibel di desa.”

## 2. Strategi Desain Instruksional
Strategi desain instruksional adalah strategi yang memberikan pelatihan atau kegiatan dengan pihak- pihak  yang  terlibat  dan  melalui  tiga  tahapan  yaitu  perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi  dalam jangka  waktu  tertentu  yang  diperuntukkan  pada  masyarakat.  Strategi  ini  dilakukan  Pemkab Bojonegoro  dengan  memberikan  pelatihan  dan  pendidikan  vokasional  bagi  warga  Bojonegoro  untuk meningkatkan daya saing secara nasional.
Pendidikan vokasional yang diberikan Pemkab Bojonegoro adalah perbengkelan kendaraan, mengelas, listrik, pengolahan makanan dan pengolahan industri pertanian. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Bojonegoro memberikan pelatihan secara gratis melalui proses seleksi. Fasilitas yang didapat oleh peserta pelatihan antara lain adalah modul, seragam, sertifikat dan makan siang.

## 3. Strategi Pemasaran
Strategi  pemasaran  adalah  strategi  yang  dipakai  untuk  menghasilkan  produk  yang  sesuai  dengan kebutuhan serta keinginan konsumen. Dalam hal pembangunan Pemkab Bojonegoro, konsumen yang dimaksud adalah warga Bojonegoro. Kang Yoto menggunakan strategi pemasaran dengan mengemas nilai-nilai pembangunan dengan pendekatan budaya, seperti festival budaya agar lebih mudah diterima warga  Bonegoro.  Festival  kebudayaan  dilakukan  Kang  Yoto  untuk  memadukan  alam  sekaligus manusia  agar  dapat  bersinergi  dan  berhubungan  dengan  baik.  Festival  yang  diselenggarakan  antara lain Jazz Bengawan, Festival Bengawan, Festival Belimbing, Pawai Adat dan Religi, Festival Bougen, Festival  Reog  Jalanan  dan  Festival  Seblak  Sampur. “…saya  bikin  berkah  acara-acara  yang  berbau budaya pun kami lakukan untuk terus memperkuat basis basis socio capital.”
Jazz  Festival  adalah  salah  satu  festival  besar  yang  diselenggarakan  Pemkab  Bojonegoro  dengan melibatkan  berbagai  artis  jazz  serta  artis  dari  genre  lain  untuk  memberi  hiburan  kepada  warga Bojonegoro  yang  dilakukan  di  pinggiran  Sungai  Bengawan  Solo.  Jazz  Festival  digunakan  sebagai pendekatan ke masyarakat untuk tetap melestarikan dan merawat Sungai Bengawan Solo yang sering menyebabkan banjir karena perilaku warga. Sebelum acara dimulai, Kang Yoto dan pejabat kabupaten yang  lain  serta  para  warga  melakukan  kegiatan  tanam  pohon.  Selain  Jazz  Festival  ada  juga  Festival Bengawan yang memiliki misi sama yaitu agar masyarakat ingin mendekatkan diri dengan Bengawan Solo. Dalam festival tersebut warga berlomba untuk menghias dan menggerakkan perahu hingga garis akhir untuk menentukan juara. Selain itu, ada juga Festival Belimbing yang dilaksanakan setiap Bulan November  setiap tahun  untuk  memperingati hari  jadi Kabupaten  Bojonegoro.  Festival  Belimbing  ini dimulai  saat  warga  merubah  kawasan  banjir  di  pinggir  Bengawan  Solo  yang  awalnya  ditanami palawija  menjadi  perkebunan  belimbing.  Perkebunan  belimbing  banyak  dikunjungi  para  wisatawan terutama  saat  banjir  datang  karena  para  wisatawan  akan  memetik  belimbing  dari  pohonnya menggunakan perahu. Festival Belimbing dilakukan dengan cara membuat gunungan belimbing yang diperebutkan  warga  yang  kemudian  dihibur  dengan  rangkaian  penampilan  reog  serta  pertunjukkan lain.

## 4. Strategi Partisipatori
Strategi  partisipatori  memanfaatkan  kerjasama  komunitas  yang  memiliki  pengalaman  sesuai  dengan pembangunan  yang  ingin  dikomunikasikan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Strategi  ini  melakukan pendekatan  melalui  pendidikan  nonformal  seperti  pelatihan  yang  memungkinkan  komunitas  atau lembaga lain untuk saling bertukar informasi. Strategi ini juga dipakai oleh Pemkab Bojonegoro untuk mengkomunikasikan program-programnya yang selaras dengan Nawacita dan SDGs.
Beberapa  komunitas, civil  society, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  serta  beberapa  universitas seperti  Universitas  Airlangga,  Universitas  Islam  Negeri  Surabaya,  Universitas  Gadjah  Mada  dan Institut  Pertanian  Bogor  telah  melakukan  beberapa  pelatihan  dan  melakukan  pembangunan  di Bojonegoro  melalui  kegiatan  Praktek  Kerja  Lapangan  dan  pelatihan-pelatihan  yang  ditujukan  bagi warga  Bojonegoro.  Keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  upaya  pembangunan  Bojonegoro  diberikan wadah  oleh  Pemkab  Bojonegoro  melalui Open  Government  Partnership (OGP).  Melalui  OGP, Pemkab  Bojonegoro  memberikan  laporan  yang  terbuka  terkait  kerjasama  yang  dilakukan  dengan komunitas, akademisi, dan sektor bisnis.
“Di  tempat  kami  kan  OGP,  OGP  itu  kan  partnership.  Partnership  itu  ada  empat  yaitu akademisi,  businessman,  kemudian  civil  society  dan  community  atau  masyarakat  bersama dengan pemerintah. Kebetulan di Bojonegoro kami bikinkan platformnya.”
Pelaksanaan  SDG’s  berhasil  menurunkan  proporsi  penduduk  miskin  dari  28,12  persen  pada  tahun 2003 menjadi 14,88 persen pada tahun 2016. Sekitar 67,65 persen Indikator SDG’s dari total indikator yang  mengukur  target  SDG’s  untuk  Kabupaten/Kota  telah  berhasil  di  capai  oleh  Kabupaten Bojonegoro,  dan  sekitar  17,65  persennya  menuju  arah  pencapaian  target  (Sastryawanto,  2018). Pemkab  mengkomunikasikan  nilai-nilai  pembangunan  Nawacita  dan  SDGs  dengan  baik  sehingga indeks  berbagai  sekor  di  Kabupaten  Bojonegoro  mengalami  peningkatan  yang  signifikan. Keberhasilan  Bojonegoro  dalam  menerapkan  SDGs  karena  Pemkab  Bojonegoro  melakukan pendekatan  yang  mudah  diterima  masyarakat  yaitu  dengan  pendekatan  budaya  serta  menggunakan saluran  komunikasi  yang  tepat.  Namun  pendekatan-pendekatan  ini  tidak  dilakukan  secara  konsisten
dan  mengalami  perubahan  saat  bupati  baru  menjabat  karena  memiliki  kepemimpinan  yang  berbeda dari bupati sebelumnya.
Tabel 1. Baseline data sesuai perspektif SDGs di Bojonegoro, 2018
No. Tujuan SDGs Variabel Tahun 2008 September 2016 1. Menghapus Kemiskinan Presentase Penduduk Miskin >28% <14,00% 2. Mengatasi Kelaparan Pola Pangan Harapan 61% 72,1% 3. Kesehatan & Kesejahteraan Balita Kurang Gizi Kematian Bayi 14,22% 32/1000 kelahiran hidup 5,02% 16,01% 4. Pendidikan Bermutu APK SMA (terkait wajar 12 tahun) APM SMA 53,86% 86,27% 5. Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 53,57% 50,34% 89,24% 84,45% 6. Akses Air Bersih dan Sanitasi Akses Air Bersih Akses Sanitasi Open Defecation Free (ODF) 57,85% 63,12% 0 79,64% 85,61% 198 Desa 7. Energi Bersih Listrik Tenaga Surya (collar cell) 2 dusun 11 dusun (726 KK) 8. Pekerjaaan Layak Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) APBD 5,92% Rp. 892 M 3,10% 3,4 T 9. Infrastruktur dan Industri (Sesuai) Kondisi Jalan Baik Kondisi Kondisi Jembatan Baik 20% 37% 88,57% 84,59% 10.   Mengurangi Ketimpangan Index Gini 0,32 0,24 11.   Kota Berkelanutan Penataan Tata Ruang Kecamatan Tata Ruang Desa Aplikasi E-Gov 0 kec 0                      8 Aplikasi 4 kec 8 Desa            57 Aplikasi 12. Konsumsi Produksi Bertanggungjawab Prosentase ketersediaan energi pangan 2,102/kkal /kap/hr 5,188 13. Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 11,71 63,97 14. Ekosistem Darat Terlindungi RTH Desa dengan Tanggap Mitigasi Bencana 19,71 Ha 0 Desa 27,74 Ha 12 Desa 15. Perdamaian Presentasi Fasilitasi Penanganan Konflik 43% 100% Tertangani 16. Kemitraan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 17 LSM 4 Jenis Kegiatan LSM

## KESIMPULAN
Strategi komunikasi pembangunan dalam menerapkan Nawacita dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Bojonegoro dapat diikuti oleh daerah lain dengan  menyesuaikan  kondisi  masyarakatnya.  Kondisi  masyarakat  harus  diperhatikan  untuk mengetahui  saluran  komunikasi  yang  tepat  agar  nilai-nilai  Nawacita  dan  SDGs  dapat  diterima masyarakat dengan baik. Selain itu, pengemasan nilai-nilai Nawacita dan SDGs juga dapat dipadukan dengan budaya-budaya yang masih mengakar di masyarakat serta dikemas dengan istilah yang mudah dipahami.
Strategi  yang  didasarkan  pada  media  yang  dipakai  ( media  based  strategy ),  strategi  partisipatori, strategi pemasaran dan strategi desain instruksional yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta dikemas  dengan  nilai  budaya  terbukti  efektif  dalam  mengajak  masyarakat  Bojonegoro  untuk  aktif dalam proses pembangunan yang didasarkan pada nilai-nilai Nawacita dan SDGs. Strategi komunikasi
pembangunan yang tepat berhasil menurunkan angka kemiskinan serta peningkatan pencapaian indeks SDGs di Kabupaten Bojonegoro.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianto, Z. (2019). Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia .
Astuti, R. (2017). Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Mempertahankan Pasar Tradisional Sentral Benteng di Kabupaten Kepulauan Selayar . Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
Fajri, C., Mawadati, S., & Yudhana, A. (2018). Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kulon Progo dalam Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Terkait Pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport. Jurnal Komunikator , 10 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/jkm.101012 Fauziah, P. Y. (2009). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( Pkbm ) Sebagai Wadah Pemberdayaan. In Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 .
Guha, J., & Chakrabarti, B. (2019). Achieving the Sustainable Development Goals ( SDGs ) through decentralisation and the role of local governments : a systematic review. Commonwealth Journal of Local Governance , 22 , 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i22.6855 Hoelman, M. B., Parhusip, B. T. P., Eko, S., Bahagijo, S., & Santono, H. (2016). Sustainable Development Goals-SDGs Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah . ICLEI. (2015). From MDGs to SDGs : What are the Sustainable Development Goals ? (Issue 01). Istiati, F. (2016). Difusi Inovasi Dalam Kegiatan Komunikasi Pembangunan (Studi DeskriptifKualitatif Terhadap Program Bantuan Bibit Gratis oleh Persemaian Permanen Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo Yogyakarta pada Masyarakat Desa Gading . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kestin, T., Belt, M. van den, Denby, L., Ross, K., Thwaites, J., & Hawkes, M. (2017). Getting Started with The SDGs in Universities A Guide For Universities, Higher Education Institutions, and The Academic Sector .
Kifli, G. C. (2007). Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 25 , 117–125. https://doi.org/10.21082/fae.v25n2.2007.117-125
Lisbet. (2013). Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional. Politica , 4 (1), 33–48. https://doi.org/10.1080/13629395.2014.1001631
Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2019). Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals : case studies of Japan and Indonesia. Sustainability Science , 0123456789 . https://doi.org/10.1007/s11625-019-00739-z Nurdin, A. (2013). Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Pembangunan Jembatan Selat Sunda di Propinsi Banten dan Lampung . Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals ( SDGs ) di Indonesia (Issue September).
Reddy, P. S. (2016). Localising the sustainable development goals ( SDGs ) The role of Local Government in context. African Journal of Public Affairs , 9 (2), 1–15. Sastryawanto, H. (2018). Analisa Sustainable Development Goal’s Kabupaten Bojonegoro Tahun
2017. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis , 17 (1), 47–52. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/jisa.v17i1.381
Sudagung, A. D., Putri, V., Sasiva, I., & Olifiani, L. P. (2019). Upaya Indonesia Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (2014-2019). Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP , 5 (1), 1–27. Surahmi, A., & Farid, H. M. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Jurnal Komunikasi Kareba , 7 (2), 232–239. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31947/kareba.v7i2.6959 Tahoba, A. E. P. (2011). Strategi Komunikasi Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Community Development) Kasus Program Community Development pada Komunitas Adat Terkena Dampak Langsung Proyek LNG Tangguh di Sekitar Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Dan Teknologi Pertanian, Universitas Papua , 187–197.
Wahyuningsih, D. (2016). Upaya Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia. In Disampaikan pada Kegiatan Jaring Masukan Kontribusi WIPO untuk Pencapaian SDGs .
Wibowo, C. T. S., Hafidhuddin, D., & Agung, S. S. (2011). Strategi Pengembangan Komunikasi Massa dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dengan Pendekatan Jati Diri Bangsa yang Berorientasi pada Budaya. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 9 (2), 39–52. Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan. Jurnal Lentera , XVIII (1), 53–61. https://doi.org/https://doi.org/10.21093/1j.v17i1.428