Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP GAGALNYA MENDAFTAR CALON DPR/DPRD DALAM PEMILIHAN UMUM
Mohd. Yusuf D.M., Fadhli Auliyah Muin, Hardiman Nainggolan, Roy Hakim Lubis, Muhammad Salim
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia yusufdm@gmail.com, fadhli@gmail.com, hardiman@gmail.com, royhakim@gmail.com, salim@gmail.com

## Abstract
Legal  politics,  namely  as  an  effort  to  realize  good  regulations  in  accordance  with  the circumstances  and  situations  at  a  time.  As  well  as  a  policy  from  the  state  through  the authorized  bodies  to  establish  the  desired  regulations,  which  are  expected  to  be  used  to express, what is contained in society, and to achieve what is aspired. Diplomas are included in  the  part  of  educational  instruments;  therefore,  the  national  education  law  also  regulates the crime so that it can be charged with two articles (articles listed in the Criminal Code and articles listed in the National Education System Law). So, if the forged is a school diploma, it is more appropriate that what is imposed is an article in the National Education System Law. Indeed, in general it has been regulated in the Criminal Code, but for example the use of fake diplomas is not regulated in the National Education System Law by the Criminal Code with the term authentic letters/deeds being accommodated. The formulation of the problem in this study  is  how  the  politics  of  criminal  law  against  the  failure  to  register  candidates  for DPR/DPRD in the General Election. The method used is normative legal research. Based on the  research  results,  it  is  known  that  the  Politics  of  Criminal  Law  Against  the  Failure  to Register Candidates  for  DPR/DPRD in  the General  Election that law is  a political  product that views law as a formalization or crystallization of interacting political wills.

## Keywords: Political Law, Criminal, DPR/DPRD
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Hukum tidak selalu dapat  dilihat sebagai  penjamin  kepastian hukum,  penegak hak-hak masyarakat,  atau  penjamin  keadilan.  Banyak  sekali  peraturan  hukum  yang  tumpul,  tidak mempan  memotong  kesewenang-wenangan,  tidak  mampu  menegakkan  keadilan  dan  tidak dapat  menampilkan  dirinya  sebagai  pedoman  yang  harus  diikuti  dalam  menyelesaikan berbagai  kasus  yang  seharusnya  bisa  dijawab  oleh  hukum.  Bahkan  banyak  produk  hukum yang  lebih  banyak  diwarnai  oleh  kepentingan-kepentingan  politik  pemegang  kekuasaan dominan.
Ternyata  hukum  tidak  steril  dari  subsistem  kemasyarakatan  lainnya.  Politik  kerapkali melakukan  intervensi  atas  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  sehingga  muncul  juga pertanyaan  berikutnya  tentang  subsistem  mana  antara  hukum  dan  politik  yang  dalam kenyataannya lebih suprematif.
Politik  hukum,  yakni  sebagai  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan  peraturan  yang  baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Serta suatu Kebijakan dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan  bisa  digunakan  untuk  mengekspresikan,  apa  yang  terkandung  dalam masyarakat,  dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita-citakan.  Pengertian  itu,  dapat  dipahami, sebagai prinsif-prinsif umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam arti luas termasuk  penegak  hukum,  dalam  memgelola,  mengatur  dan  menyelesaikan,  urusan-urusan publik,  masalah-masalah  masyarakat  atau  bidang-bidang  penyusunan  peraturan  perundang- undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan  dengan suatu  tujuan  umum  yang mengarah pada  upaya  mewujudkan  kesejahteraan,  atau  kemakmuran  masyarakat. 1 Sedangkan  Politik hukum  pidana  pada  dasarnya  merupakan  aktivitas  yang  menyangkut  proses  menentukan tujuan  dan  cara  melaksanakan  tujuan  tersebut.  Terkait  proses  pengambilan  keputusan  atau pemilihan  melalui  seleksi  diatara  berbagai  alternatif  yang  ada  mengenai  apa  yang  menjadi tujuan  sistem  hukum  pidana  mendatang.  Dalam  rangka  pengambilan  keputusan  dan  pilihan tersebut,  disusun  berbagai  kebijakan  yang  berorientasi  pada  berbagai  masalah  pokok  dalam hukum  pidana  (perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum,  kesalahan  atau  pertanggung jawaban  pidana  dan  berbagai  alternatif  sanksi  baik  yang  merupakan  pidana  maupun tindakan). 2
Kebijaksanaan  ( Policy/beleid) merupakan  kata  atau  istilah  yang  digunakan  sehari-hari, tetapi  justrus  karena  keterbiasaannya,  terdapat  semacam  kerancuan  atau  kebingungan, kekacauan  atau  kekeliruan  dalam  mendefinisikan  atau  menguraikan  istilah  kebijakan ( wisdom;wijsheid )  yang  acapkali  ditautkan  dengan  istilah  diskreasi  ( discreation.freis emersen ).  Selain  itu,  istilah  kebijaksanaan/Policy  seringkali  penggunaannya  dipertukarkan dengan  istilah-istilah  lain  seperti  tujuan  ( goals ),  program  keputusan  ( decision ),  undang undang,  ketentuan-ketentuan,  usulan-usulan  dan  rancangan-rancangan  besar.  Bahkan seringkali  orang  awam  bingung,  dan  tidak  dapat  membedakan  antara  policy  dan  politik. Kebijaksanaan  sebenarnya  dapat  dirumuskan  sebagai  perilaku  dari  sejumlah  pemeran,  baik pejabat atau perorangan, kelompok-kelompok kekuatan politik, atau kelompok pakar ataupun instansi/lembaga  pemerintahan  yang  terlibat  dalam  suatu  bidang,  kegiatan  tertentu,  yang diarahkan  pada  rumusan  masalah/permasalahan  sehubungan  dengan  adanya  hambatan- hambatan tertentu.
Perbuatan  pidana  mengenai  pemalsuan  ijazah  dikategorikan  sebagai  perbuatan  pidana pemalsuan  surat  yang  mana  diatur  dalam  Pasal  263  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana terutama  bagi  mereka  yang  dengan  sengaja  menggunakan  ijazah  palsu  (surat  palsu) pengaturannya  ada  dalam  Pasal  263  ayat  (2)  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  yaitu
1 Ibid
2 Muladi dalam Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi , (Yogyakarta: Total Media, 2009) , hlm 45-46 .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barangsiapa  dengan  sengaja  memakai  surat  palsu  atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal ini berdasarkan asas  legalitas,  bahwa tiada perbuatan dapat  di  pidana kecuali  di  dalam undang- undang telah diatur, karena sudah ada aturannya dan mana perbuatan itu bertentangan dengan hukum  atau  dengan  kata  lain  telah  memenuhi  unsur  melawan  hukum  maka  si  pengguna ijazah  palsu  dapat  dijerat  dengan  Pasal  263  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana tersebut.  Namun,  isi  dalam  Pasal  263  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  tidak mengatur  secara  khusus  dan  tegas  mengenai  pemalsuan  ijazah  dan  jika  ditelaah  terdapat pengaturan khusus mengenai barangsiapa dengan sengaja menggunakan ijazah yang terbukti palsu  yaitu  ada  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  yaitu  setiap  orang  yang  menggunakan  ijazah,  sertifikat kompetensi,  gelar  akademik,  profesi,  dan/atau  vokasi  yang  terbukti  palsu  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Sependapat  dengan  pendapat  yang  diutarakan  oleh Bapak Abdul Ficar, bahwa sistem hukum pidana kita secara umum di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  sudah  mengatur  mengenai  pemalsuan  surat  yang  di  dalamnya termasuk  pemalsuan  surat  yang  sifatnya  otentik  dalam  hal  ini  akta  otentik  termasuk  ijazah palsu. Selanjutnya, karena pemalsuan ijazah ini bagian dari dunia pendidikan ada pengaturan khususnya yaitu di  dalam  undang-  undang pendidikan nasional, yang diatur dalam Pasal  69 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ijazah termasuk ke dalam bagian instrumen pendidikan oleh karena itu, undang-undang pendidikan  nasional  juga  mengatur  mengenai  pidananya  sehingga  bisa  dijerat  dengan  dua pasal  (pasal  yang  tercantum  dalam  KUHP  maupun  pasal  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional).  Jadi,  kalau  yang  dipalsukan  adalah  ijazah  sekolah maka  lebih  tepat  yang  dijatuhkan  adalah  pasal  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Memang  secara  umum  telah  diatur  dalam  KUHP  namun  misalnya  penggunaan ijazah  palsu  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  oleh  KUHP dengan istilah surat/akta otentik sudah terakomodir.
Padahal sudah ada secara khusus diatur bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan ijazah  yang  terbukti  palsu.  Terkait  penggunaan  ijazah  palsu,  Pasal  69  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  sudah  mengatur mengenai  penjatuhan  pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Mengenai  penjatuhan  pidana memang  harus  melihat  unsur-  unsur  dari  pasal  yang  dijatuhkan  kepada  si  terdakwa  karena selain telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang- undang juga agar supaya  menghindari  salah  menerapkan  hukum.  Dalam  teori  pertanggungjawaban  pidana, seseorang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  belum  cukup  untuk  dijatuhi  pidana dimana  harus  ada  kemampuan  untuk  bertanggunggjawab  dari  dalam  diri  pelaku  yang  dapat dimintai  pertanggungjawaban,  sehingga  dalam  hal  ini  harus  melihat  unsur  seseorang  yang mampu  bertanggungjawab  atas  perbuatannya,  unsur  kesalahan  di  dalamnya  baik  itu perbuatan  yang  sengaja  ataupun  lalai  dan  ada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum atau  harus  ada  unsur  melawan  hukum.  Seseorang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban adalah  seseorang  yang  sehat  akal  dan  jiwanya  serta  dapat  menentukan  kehendaknya  untuk berbuat tindak pidana tersebut.
Unsur  kesalahan  merupakan  unsur  penting  yang  harus  ada  dalam  pertangunggjawaban pidana,  karena  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  ada  kehendak  atau  niat  dalam  diri  si pelaku  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut.  Sehingga  ada  hubungan  batin  antara  si  pelaku dengan  perbuatan  yang  dilakukannya.  Kesalahan  pun  memiliki  kaitan  dengan pertanggungjawaban  karena  dalam  diri  si  pembuat  harus  ada  kemampuan  untuk  dimintai pertanggungjawaban.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Namun,  dijaman  yang  modern  ini  paham  mengenai  yang  melakukan  perbuatan  pidana harus  bertanggungjawab  dengan  dijatuhi  pidana,  penulis  lihat  sudah  dikesampingkan  dan dengan  kata  lain  sudah  tidak  ada  yang  menganut  paham  tersebut,  karena  sekarang  ada pemisahaan  mengenai  siapa  yang  harus  bertanggungjawab  atas  perbuatan  pidana  dan  harus memenuhi  syarat-syarat  kemampuan  untuk  bertanggungjawab,  karena  pelaku  tindak  pidana bukan  hanya  dia  yang  melakukan  namun  ada  juga  penyertaan  (pelaku  yang  menyuruh melakukan,  yang  turut  serta  melakukan  dan  penganjur)  sebagaimana  yang  mana  tercantum dalam  Pasal  55  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  pembantu  sesuatu  kejahatan  56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap dalam  Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Gagalnya  Mendaftar  Calon  Dpr/Dprd  Dalam Pemilihan  Umum.  Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 3 Dalam  Penelitian  hukum  normatif menggunakan  juga  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 4
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  yang digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang/peraturan  yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.
c. Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk menelaah  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Kasus- kasus  yang  di  telaah  merupakan  kasus  dari  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian. 5
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau  membahas  lebih  hal-hal  yang  telah  diteliti  pada  bahan-bahan  hukum  primer yaitu :
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
4 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001), hlm. 57.
5 Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Lancang  Kuning  Tahun 2019, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1) Buku  mengenai  Undang-undang  Dasar,  pendapat-pendapat  yang  relevan dengan  masalah  yang  diteliti  serta  data  tertulis  yang  terkait  dengan penelitian.
2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan-bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus Hukum,  dan  berbagai  kamus  lain  yang  relevan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan  metode  melakukan  pengumpulan  data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang  berfungsi  sebagai  penunjang  bukan  sebagai  alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam  pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu  kesimpulan  yang  juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Gagalnya  Mendaftar  Calon  DPR/DPRD  Dalam Pemilihan Umum
Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum  sebagai  formalisasi  atau kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling  berinteraksi  dan  saling  bersaingan. Jika  ilmu  hukum  diibaratkan  sebagai  pohon,  maka  filsafat  merupakan  akarnya,  sedangkan politik  merupakan  pohonnya  yang  kemudian  melahirkan  cabang-cabang  berupa  berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara dan sebagainya. Di sini dapat dikemukakan argument mengapa politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.
Jika  ada  pertanyaan  tentang  hubungan  kausalitas  antara  hukum  dan  politik  atau pertanyaan  tentang  apakah  hukum  yang  mempengaruhi  hukum,  maka  paling  tidak  ada  tiga macam  jawaban  dapat  menjelaskannya. Pertama, hukum  determinan  atas  politik  dalam  arti bahwa  kegiatan-kegiatan  politik  diatur  oleh  dan  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum. Kedua,  politik  determinan  atas  hukum  karena  hukum  merupakan  hasil  atau  kristalisasi  dari kehendak-kehendak  politik  yang  sangat  berinteraksi  dan  bahkan  saling  bersaingan.  Ketiga, politik  dan  hukum  sebagai  subsistem  kemasyarakatan  berada  pada  posisi  yang  derajat determinasinya  seimbang  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  karena  meskipun  hukum merupakan  produk  keputusan  politik,  tetapi  begitu  hukum  ada  maka  semua  kegiatan  politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hukum  memiliki  peran  yang  sangat  penting  yang  dipakai  untuk  melaksanakan ketertiban masyarakat. Maka dari itu, hukum dikodifikasikan dan terbentuklah Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  isinya  berupa  perintah, larangan  serta  sanksi-sanksinya.  Hukum  mempunyai  sanksi  atau  akibat  hukum  sehingga pemberlakuannya  dapat  dipaksakan  atau  bersifat  memaksa.  Sehubungan  dengan karakteristiknya  bahwa  ada  sanksi  dalam  hukum,  maka  dikenal  dengan  istilah  lex  perfecta. lex perfecta yaitu peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam lex perfecta, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana  larangan  atau  keharusan  berbuat  ini  disertai  dengan  ketentuan  tentang  sanksi  (akibat hukum) jika dilanggar. 6 Sanksi atau hukuman adalah akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya  lebih  luas  daripada  pengertian  pidana,  sebab  mencakup  juga  keputusan  hakim dalam lapangan hukum perdata. 7 Seseorang yang melanggar hukum dapat  dikenakan pidana karena telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  dan  yang  oleh  undang-  undang  telah  dinyatakan sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat  dihukum. 8 Perbuatan-perbuatan  pidana  menurut  sistem Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dibagi  atas  kejahatan  (misdrijven)  dan  pelanggaran (overtredingen).  Kejahatan  sekarang  ini  sering  terjadi  dimana  saja,  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  paling  banyak  terjadi  di  masyarakat  adalah  mengenai  pemalsuan.  Kejahatan pemalsuan  adalah  berupa  kejahatan  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah- olah  benar  adanya  padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan  yang  sebenarnya.  Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni: 9
1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)
Dari  pengelompokan  terhadap  beberapa  kejahatan  di  atas,  kejahatan  pemalsuan  surat masih banyak menjamur di  kalangan masyarakat. Pengaturan mengenai  pemalsuan surat  ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 276 Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana.  Pemalsuan  surat  dalam  Pasal  263  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  terdiri  dari  dua  bentuk  tindak  pidana,  masing-masing  dirumuskan dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Berdasarkan  unsur  perbuatannya  pemalsuan  surat  ayat  (1), disebut  dengan  membuat  surat  palsu  dan  memalsu  surat,  sementara  pemalsuan  surat  dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu. Meskipun kedua ayat ini saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya  namun,  kedudukan  keduanya  berdiri  sendiri- sendiri,  dimana  berbeda  tempat  dan  waktu  tindak  pidananya  serta  dapat  dilakukan  oleh  si pembuat yang tidak sama. Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan surat ini adalah pemalsuan ijazah.  Ijazah  merupakan  sertifikat  atau  dokumen  penting  milik  seseorang  yang  diberikan kepadanya  karena  telah  selesai  menempuh  jenjang  pendidikan  yang  mana  diterbitkan  oleh pihak  yang  berwenang  yaitu  Departemen  Dinas  Pendidikan  melalui  jalur  pendidikan  yang tercantum dalam undang-undang.
6 Ibid ., 18.
7 Muladi, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Cetakan ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 1.
8 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 176.
9 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ada  aliran  dalam  teori  pertanggungjawaban  pidana,  dimana  aliran  dualistis  pahamnya memberikan  rasa  keadilan  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  namun  tidak  bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena, ada aliran yaitu aliran monistis yang menganut paham bahwa  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dengan  otomatis  juga  harus bertanggungjawab  atas  perbuatannya,  paham  itu  menyatukan  unsur  perbuatan  melawan hukum  dengan  penjatuhan  pidana.  Hal  ini  penulis  nilai  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan, seandainya  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  ternyata  adalah  orang  itu  disuruh?  Ini menjadi sebuah pertanyaan karena yang akan bertanggungjawab adalah dia yang melakukan perbuatan  pidana,  padahal  kenyataannya  orang  tersebut  disuruh  untuk  melakukan  perbuatan pidana  atau  contoh  lain  seorang  anak  kecil  yang  melempar  batu  kepada  seseorang  yang sedang berjalan. Dalam kasus ini anak kecil tersebut melakukan perbuatan pidana, dan belum bisa  menginsyafi  perbuatannya  yang  akan  menimbulkan  akibat  bagi  yang  dillempar  batu tersebut maka anak kecil tersebut tidak bias dimintai pertanggungjawaban.
Pentingnya  ijazah  bagi  masyarakat  membuat  orang-orang  banyak  melakukan  berbagai cara  agar  mendapatkan  ijazah  tersebut,  apalagi  ketika  orang  tersebut  dinyatakan  tidak  lulus ujian  atau  memang  tidak  mengikuti  program  pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  atau  Perguruan  Tinggi.  Maka, peluang untuk mendapatkan ijazah tersebut sangat kecil atau bahkan tidak mungkin, untuk itu banyak dari mereka akhirnya melakukan perbuatan memalsukan ijazah mulai dari membuat, membeli sampai  menggunakan  ijazah  palsu.  Ijazah  dapat  dikatakan  palsu  sebetulnya bisa dilihat dari bentuk dan ciri-ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriteria atau ukurannya yaitu: 10
1. Blanko ijazah adalah palsu.
2. Blanko  itu  sah,  dan  dikeluarkan  oleh  lembaga  pendidikan  yang  berwenang  tapi  ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang.
3. Blanko  itu  sah,  dan  dikeluarkan  oleh  lembaga  pendidikan  yang  diakui  serta  ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu. Penggunaan  ijazah  biasanya  dipakai  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  memenuhi persyaratan pendaftaran diri dari suatu jabatan. Contohnya dipakai untuk pencalonan sebagai anggota legislatif. Tindakan menggunakan ijazah palsu pengaturannya secara khusus tertulis dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional.  Dalam  Pasal  51  ayat  (2)  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk periode 2014-2019, dicantumkan bahwa calon  anggota  legislatif  harus  memenuhi  syarat  kelengkapan  administrasi  yang  salah  satu syaratnya  harus  menyertakan  bukti  kelulusan  pendidikan  terakhir  berupa  fotokopi  ijazah, surat  tanda tamat belajar (STTB), dan lain-lain  yang dilegalisasi  oleh satuan pedidikan  atau program  pendidikan  menengah.  Namun,  dikarenakan  persyaratan  tersebut  merupakan  suatu keharusan, kebanyakan para calon anggota legislatif di daerah yang tidak memiliki ijazah asli karena  alasan  tertentu  akhirnya  menggunakan  ijazah  palsu  ini  agar  supaya  lolos  menjadi calon anggota anggota legilsatif. Sudah banyak kasus tentang calon anggota legislatif daerah yang  menggunakan  ijazah  palsu  dalam  pencalonannya  dalam  pemilihan  umum  legislatif mulai  dari  periode  2009-2014,  periode  2014-2019,  bahkan  untuk  periode  2019-2024  masih diselidiki banyak calon anggota legislatif yang menggunakan ijazah palsu.

## KESIMPULAN
Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Gagalnya  Mendaftar  Calon  DPR/DPRD  Dalam Pemilihan Umum bahwa Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi  atau  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling  berinteraksi .
10 Angel Michelle Karinda, Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP , Lex Crimen Vol. V Tahun 2016, hlm. 141.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penggunaan  ijazah  biasanya  dipakai  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  memenuhi  persyaratan pendaftaran  diri  dari  suatu  jabatan.  Tindakan  menggunakan  ijazah  palsu  pengaturannya secara khusus tertulis dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Legislatif  untuk  periode  2014-2019, dicantumkan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang  salah  satu  syaratnya  harus  menyertakan  bukti  kelulusan  pendidikan  terakhir  berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), dan lain-lain yang dilegalisasi oleh satuan pedidikan  atau  program  pendidikan  menengah.  Namun,  dikarenakan  persyaratan  tersebut merupakan  suatu  keharusan,  kebanyakan  para  calon  anggota  legislatif  di  daerah  yang  tidak memiliki  ijazah  asli  karena  alasan  tertentu  akhirnya  menggunakan  ijazah  palsu  ini  agar supaya lolos menjadi calon anggota anggota legilsatif.

## REFERENSI
Chazawi, Adami. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Karinda, Angel Michelle Karinda. “Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP”, Lex Crimen Vol. V Tahun 2016.
Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1984. Nawawi, Muladi Barda. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Cetakan ke-2. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
Prodjodikoro,  Wirjono.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Edisi  kedua.  Bandung:
Eresco, 1986.
Viswandro,  dkk.  Mengenal  Profesi  Penegak  Hukum.  Cetakan  ke-1.  Yogyakarta:  penerbit Medpress Digital, 2015.