DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2 Received: 19 Juni 2021 , Revised: 30 Juni 2021, Publish: 15 Juli 2021

## UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA DARI TERORISME

## Mohammad Lukman 1
1) Sekolah Staf dan Komando Indonesia, lukmanbakrie50@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Mohammad Lukman
Abstrak :  Tindakan  terorisme  menjadi  sebuah  masalah  yang  sangat  mengganggu  dalam dinamika  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  serta  bernegara,  baik  itu  ditingkat  nasional maupun internasional. Tindakan ini menjadi sebuah problem dalam aksinya yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai dasar dari kemanusiaan serta mengganggu kedaulatan dan keamanan negara. Terorisme selama empat dasawarsa ini telah menelan banyak korban jiwa khususnya  di  Indonesia,  untuk  itu  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam menanggulangi  kasus  terorisme.  Penerbitan  undang-undang,  pembentukan  lembaga  seperti BNPT,  Polri  maupun  TNI  sampai  pada  bentuk  hubungan  kerjasama  baik  ditataran  Asia Tenggara  maupun  di  tingkat  global  untuk  ikut  terlibat  dalam  menanggulangi  terorisme  ini. Upaya-upaya  tersebut  masih  perlu  dilakukan  lebih  optimal  agar  tindakan  terorisme  dapat diatasi sampai pada akarnya.
Kata Kunci: Terorisme, Upaya Pencegahan, Keterlibatan TNI.

## PENDAHULUAN
Dalam dinamika kehidupan terorisme menjadi sebuah gangguan bagi semua pihak mulai dari  masyarakat  sampai  pada  kawasan  internasional.  Berbagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh terorisme tidaklah sesuai dengan nilai dasar dari kemanusiaan dan juga kestabilan serta keamanan menjadi terganggu. Pencegahan terorisme telah dilakukan dengan berbagai upaya, tetapi sampai saat  ini  kasus  terorisme  masih  terjadi.  Terdapat  peningkatan  setiap  tahunnya  baik  yang  bersifat kualitatif  ataupun  yang  bersifat  kuantitatif.  Apalagi  telah  memasuki  era  globalisasi,  terjadi peningkatan pada kasus ini. 1
Tindakan  terorisme  menjadi  sebuah  ancaman  dikarenakan  menggunakan  kekerasan fisik  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  sasaran  dalam  menggapai  sebuah  tujuan  politik. Tindakan ini memiliki keterkaitan dengan ekstremisme maupun radikalisme. Ketika kelompok teroris  ini  melakukan  aksinya  pada  lawan  maupun  musuh  dengan  menggunakan  cara  yang tergolong ekstrem serta radikal dalam mencapai tujuan mereka. Tindakan ini sudah ada sejak lama diberbagai negara yang dianggap bukan sekedar sebagai kejahatan maupun tindak pidana
1 Basis  Susilo  and  Zainal  Arifin  Emka, Terorisme:  Asumsi  Dasar  Dalam  21  Artikel (Surabaya:  Airlangga University Press, 2020).
melainkan akan mengganggu eksistensi dari kedaulatan negara. ISIS yang menjadi salah satu bentuk tindakan terorisme terhadap negara Syria maupun Iraq. 2
Terorisme  ini  sudah  mendapatkan  perhatian  dari  berbagai  negara,  dimulai  setelah terjadinya PD 1, dimana LBB (Liga Bangsa-Bangsa) melakukan penyusunan pada rancangan konvensi yang berkaitan dengan terorisme dan ditandatangani oleh 24 negara. Pada PD 2, PBB (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  telah  memperhatikan  berbagai  isu  dari  terorisme.  Dimana ditahun 1963, muncul sebuah tindakan perjuangan kemerdekaan dengan melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Tindakan ini menggunakan politik sebagai tunggangan dalam melakukan  aksinya  berupa  tindakan  menculik,  memperkosa,  pemboman,  dan  berbagai  aksi lainnya  yang  bersifat  merusak.  Kasus  terorisme  sudah  dipandang  negara  menjadi peramasalahan  yang  bisa  mengancam  tatanan  negara  bahkan  dunia.  Berbagai  negara  perlu melakukan penolakan pada tindakan terorisme. 3
Di Indonesia sendiri dewasa ini sudah banyak terjadi aksi terorisme seperti pemboman yang dilakukan di Bali pada tahun 2002, peledakan bom dimabes POLRI Jakarta ditahun 2021, serta kejadian bom bunuh diri di Makassar yang dilakukan digereja katedral ditahun 2021, serta masih  banyak  lagi  kasus-kasus  terorisme  yang  telah  terjadi  di  Indonesia,  yang  setiap  tahun mengalami peningkatan. 4
Penanggulangan  tindakan  terorisme  perlu  adanya  keterlibatan  dari  militer.  Pelibatan militer dalam menanggulangi permasalahan ini dapat menjadi 2 kerangka seperti di Amerika terhadap Afganistan dan juga yang dilakukan oleh MACA pada kasus yang terjadi di Inggris serta Australia. Di Indonesia pun mempunyai kekuatan militer dalam menjaga kedaulatan dan juga keamanan baik dalam maupun luar negeri. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada TNI  dan  juga  Polri.  Dengan  menjadi  lembaga  keamanan  TNI  diharuskan  mempunyai ketahanan yang kuat, kekuatan yang mampu menjaga NKRI. Melibatkan TNI untuk mengatasi tindakan terorisme yang ada di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Militer memiliki peran  yang  begitu  penting  untuk  menanggulangi  tindakan  tersebut.  Karena  tindakan  ini menggunakan kekerasan serta membuat ketakutan merupakan cara yang salah dalam mencapai sebuah  tujuan.  Diperlukan  adanya  peningkatan  dalam  mewaspadai  dengan  melakukan organisir pada semua kekuatan yang ada. 5

## TERORISME DI INDONESIA
Tindakan terorisme mendapatkan perhatian dari dunia ketika terjadi di Amerika Serikat pada  tahun  2001.  Dimana  yang  menjadi  dalang  pelaku  yaitu  kelompok  Al-Qaeda  dan  telah ditetapkan  menjadi  kelompok  teroris  skala  internasioanal  dengan  melakukan  penyebaran kepada seluruh wilayah yang terdapat di Asia Tenggara. Terdapat berbagai aksi pemberontakan pada berbagai  negara  yang ada di  Asia Tenggara  yang dilakukan oleh perwakilan dari etnis
2 Eka Martiana Wulansari, “Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme,” Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Nasional (2017): 219–248.
3 Ismatu Ropi and Dadi Darmadi, Peringatan Dini Terhadap Terorisme (Jakarta: Kencana, 2016).
4 Winda  Astari,  “Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Mengantisipasi  Perkembangan  Gerakan  Terorisme Dikawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015,” Jom Fisip 4, no. 9 (2017): 12.
5 Atikah  Mardhiya  Rohmy  and  Teguh  Suratman,  “Peranan  Tentara  Nasional  Indonesia  Dalam  Penindakan Terorisme Berbasis Agama,” At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 5 (2020): 86–112.
maupun dari agama, terkhusus agama Islam  yang meenjadi agama yang dimanfaatkan oleeh pelaku  teroris  Al-Qaeda  dalam  penyebaran  jaringan  keberbagai  negara  di  Asia  Tenggara. Seperti yang terjadi di Filipina yang dilakukan oleh MNLF pada tahun 2001 yang membunuh sejumlah wisatawan asing, juga pemboman yang dilakukan di Filipina ditahun 2002, serta bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia di tahun 2002. 6
Jumlah Aksi Terorisme Tahun 2000-2017
Sumber : databoks.katadata.co.id
Berdasarkan data dari Global Terrorism Database pada tahun 2013, dimana Indonesia menjadi  urutaan  ketiga,  dan  menjadi  negara  dengan  kasus  terorisme  yang  paling  banyak dimulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2013.
Tabel Jumlah Kasus Terorisme Di Asia Tenggara Sampai Pada Tahun 2013 Nama Negara Jumlah Kasus Filipina 988 Kasus Thailand 866 Kasus Indonesia 83  Kasus Myanmar 36 Kasus Kamboja 20 Kasus Malaysia 15 Kasus Laos 1 Kasus Vietnam - Singapura - Brunei - Sumber: Global Terrorism Database, 2013.
Tindakan  terorisme  yang  terjadi  di  Indonesia  sepanjang  2000  sampai  dengan  2018 terjadi dengan melakukan aksi bom baik itu skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Seperti  peledakan  bom  yang  terjadi  di  kedubes  Filipina  pada  tahun  2000  dimana  korban sebanyak 2 orang tewas dan 21 orang yang mengalami luka, bom bunuh diri yang terjadi di Bali pada tahun 2002 dimana banyak korban sipil dengan 184 orang yang tewas dan juga 300
6 Poltak  Partogi  Nainggolan, Kerjasama  Internasional  Melawan  Terorisme (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2018).
orang yang mengalami luka. Pada tahun 2009 pengeboman yang terjadi di Hotel Marriott dan juga  Hotel  Ritz  Carlton  dimana  korbannya  yaitu  9  orang  yang  tewas  dan  55  orang  yang mengalami luka. Kemudian pada tahun 2011, bom Masjid Polresta Cirebon dimana sebanyak 1  orang  yang  tewas  dan  25  orang  yang  mengalami  luka.  Kemudian  pada  tahun  2013, Pengeboman yang terjadi di Masjid Mapolres Poso yang hanya 1 orang yang tewas. Di tahun 2016, Pengeboman di Thamrin yang menelan 8 orang tewas dan 24 yang mengalami luka. Pada tahun  2017,  Penyerangan  Mapolres  Medan  dimana  2  orang  yang  tewas  dan  1  orang  yang terluka.  Dan  pada  tahun  2018  Pengeboman  yang  terjadi  di  tiga  gereja  Surabaya  dan  juga Rusunawa  Wonocolo  dimana  terdapat  15  orang  yang  tewas  dan  41  orang  yang  mengalami luka. 7

## Grafik Angka Kematian Akibat Terorisme Global

## Sumber: Statista, September 2018
Dengan meluasnya dampak yang ditimbulkan dari tindakan terorisme ini di Indonesia maupun  di  negara  kawasan  Asia  Tenggara  menggerakkan  mereka  untuk  ikut  aktif    dalam menyelesaikan masalah ini. Berbagai forum bermunculan dalam membahas penanggulangan dari aksi terorisme ini yang bermunculan dikawasan Asia Tenggara.

## UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI TERORISME
Terdapat  berbagai  macam  upaya  yang  telah  ditempuh  oleh  pemerintah  dalam penanggulangan kasus terorisme, dan terdapat berbagai tanggapan dari masyarakat terkhusus pada  agama  islam  yang  sering  dikait-kaitkan  dengan  aksi  terorisme  ini.  Dengan  adanya perbedaan  sikap  yang  timbul  berdasarkan  pada  kepentingan  nasional,  sehingga  timbullah perasaan  saling  mencurigai  pada  masyarakat  serta  sudah  tidak  ada  rasa  percaya  kepada pemerintah, terlebih pada aparat keamanan untuk menanggulangi aksi terorisme yang ada di Indonesia. 8
Terdapat  dua  upaya  secara  garis  besar  yang  dapat  ditempuh  guna  melakukan pencegahan pada tindakan terorisme yaitu dengan penyediaan perangkat hukum yang memiliki jangkauan dan mampu berkembang secara dinamis. Serta perlengkapan dari persenjataan bagi para  penegak  keamanan  negara,  dimana  perlu  juga  ada  peningkatan  dari  aparat  untuk  lebih
7 The Habibie Center, “Korban Terorisme Selama Empat Dasawarsa Di Indonesia,” Deteksiindonesia.Com , last modified 2019, https://www.deteksiindonesia.com/publikasi/8/32.
8 Ahmad Syafii, “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” Maleo Law Journal 1, no. 2 (2017): 168–186.
cekatan dalam penanganan tindakan terorisme. Yang kedua yakni pendekatan yang lebih lemah lembut dengan membentuk BNPT serta FKPT diberbagai daerah menjadi hal yang penting. 9
Ada  delapan  upaya  yang  bisa  ditempuh  dalam  melakukan  pencegahan  terhadap terorisme, yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan penguatan semangat nasionalisme serta budaya lokal yang berfungsi yang terdapat pada setiap etnis serta wilayah yang ada di Indonesia.
2. Perlu adanya aktualisasi pada pesan humanis didalam kurikulum pendidikan agama, karena  pembuatan  kurikulum  menginginkan  siswanya  menjadi  memiliki  adab  yang baik, lemah lembut, serta dapat menghargai orang lain.
3. Keteladanan dari pemimpin yang perlu diperlihatkan didalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada individualnya.
4. Melakukan  berbagai  dialog  keagamaan  serta  peradaban  baik  itu  ditingkat  nasional sampai pada tingkat global.
5. Pembekalan  pada  aparat  dengan  senjata  yang  lebih  modern,  sehingga  bisa  lebih mudah mendeteksi gejala-gejala yang bisa memunculkan aksi terorisme.
6. Pengembangan terhadap pemahaman serta pengamalan yang lebih moderat , karena hal tersebut yang nantinya akan memunculkan sikap yang toleran dan ramah.
7. Terwujudnya  pemerintah  yang  adil  serta  bisa  mensejaterahkan  rakyatnya,  sehingga diperlukan pemerintah yang memiliki kepekaan terhadap derita rakyatnya.
8. Pengembangan  dari  nilai-nilai  agama  yang  tertuang  pada  kesadaran  akan kemanusiaan.
Berbagai  negara  mengakui  keberhasilan  Indonesia  seperti  negara  Amerika  Serikat, Inggris maupun Prancis, terkait dengan penangkapan pelaku bom Bali 1 maupun 2. Terdapat perbedaan pada tindakan penanganan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang masih sangay refrensif  serta  tidak  transparan.  Walaupan  demikian,  di  Indonesia  sendiri  terdapat  berbagai kendala.  Ada  berbagai  factor  yang  memperlambat  penanganannya.  Bentuk  penanganan  pun masih belum terlihat dalam menangani akar kasus terorisme di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi  Indonesia  saat  ini  merupakan  masalah  yang  besar  pada  kasus  terorisme  seperti kesenjangan yang terjadi antara si kaya dengan si miskin, pengangguran yang merajalelah serta biaya hidup  yang mengalami peningkatan. Dalam bidang politik, system demokrasi menjadi pemicu dalam muncul serta berkembangnya paham radikal.
Permasalahan yang lain yakni pada system birokrasi penanganan terorisme. Berbagai institusi negara yang memiliki keterkaitan dalam penanganan tindakan terorisme ini. Indonesia saat ini telah mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam mengatasi terorisme ini. Hal tersebut diperlihatkan pada peratifikasi 7 dari 16 konvensi serta pengamanan internasional yang berkaitan dengan penanganan terorisme. Seperti pelaksanaan resolusi PBB Nomor 1267 pada tahun  1999,  serta  Nomor  1540  pada  tahun  2004. Juga  dapat  dilihat  dari  keluarnya  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  ,  serta  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selain daripada itu pemerintah Indonesia pun telah mengambil
9 Syahrin Harahap, Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme (Jakarta: Siraja, 2017).
langkah dalam penanggulangan tindakan terorisme ini dengaan membentuk sebuah lembaga yang  bernama  Desk  Koordinasi  Pemberantasan  Terorisme  yang  kemudian  berubah  nama menjadi  Badan  Nasional  Pemberantasan  Korupsi  berdasarkan  dari  ketetapan  PP  Nomor  46 Tahun 2010. 10
Dimana  peran  dari  BNPT  yang  menjadi  bagian  yang  mengendalikan  secara  utama apabila terjadi sebuah tindakan terorisme. Tindakan terorisme pada tingkatan nasional sudah tidak  dapat  dipisahkan  dengan  sebuah  tindakan  radikal,  untuk  itu  pemerintah  perlu pengambilaan kebijakan dengan pelibatan semua unsur-unsur yang memiliki peran utama agar terlibat secara langsung pada penanganan tindakan terorisme. Dikawasan bilateral  Indonesia tekah mengambil tindakan dengan melakukan penandatanganan sebuah perjanjian mengenai pemberantasan  dari  tindakan  terorisme  yang  terstruktur  seperti  dengan  berbagai  negara  lain yaitu  Belanda, Rusia dan lain sebagainya. Pada  tingkatan kawasan Asia  Tenggar,  Indonesia sudah mengambil peran pada ASEAN Convention on Counter Terrorism. 11
Berbagai  upaya  baik  yang  berskala  nasional  maupun  internasional  untuk menanggulangi  tindakan  terorisme  ini  secara  lebih  luas  dan  lebih  dalam  kerjasama  pada berbagai lembaga yang ada. Pengeksplorasian terhadap bidang yang baru dengan mengadakan kerjasama  internasional  sebagai  bentuk  penanganan  kasus  terorisme.  Ada  berbagai  lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani kasus terorisme ini pada tingkatan nasional, seperti:

## Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Lembaga ini merupakan inisiasi dari Menkopolhukam yaitu Djoko Suyanto. Lembaga ini resmi dibentuk berdasarkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2010 yang merupakan pengganti dari  lembaga  sebelumnya  yaitu  DKPT.  BNPT  tidaklah  memiliki  kewenangan  dalam melakukan penindakan, karena wewenang tersebut diserahkan kepada kepolisian. BNPT pun mempunyai  ruang  yang  lebih  luas  dengan  mengikutkan  Kemdikbud  dan  Kemenag  maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat.

## Densus AT 88 Polri
Densus 88 ini merupakan instansi yang terdepan dalam penanganan tindakan terorisme yang ada di Indonesia. Terbentuk pada tahun 2004 dalam merealisasikan UU Nomor 15 Tahun 2003 mengenai pemberantasan tindakan pidana terorisme. Dalam institusi ini yang terdiri dari bagian inteligen, investigasi, serta penjinakan bom. Instansi ini bermula dari sebuah peristiwa Bom  Bali  1  dimana  terdapat  ratusan  nyawa  yang  hilang  baik  dari  warga  lokal  maupun  dari warga mancanegara.
10 Obsatar  Sinaga  and  Prayitno  Ramelan, Terorisme  Kanan  Indonesia (Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo, 2018).
11 Ibid.

## Direktorat VI Anti Teror Polri
Institusi yang dibawah pimpinan Brigjen Polisi serta telah terbentuk pada 14 kepolisian daerah. Unit  yang dibentuk pada institusi ini berupa bagian inteligen, bagian penindak serta bagian yang melakukan investigasi.

## Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD
Insstitusi  yang  terbentuk  ditahun  1982  yang  dilakukan  oleh  BAIS  TNI,  sebagai  bentuk penindakan terhadap berbagai terorisme untuk pembajakan pesawat. Bermula dari aksi teroris membajak Pesawat Garuda Indonesia yang saat itu berada di Bangkok pada tahun 1981 yang sebelumnya  diberi  nama  Detasemen.  Berdasarkan  dengan  structural  pada  organisasi  ini dibawah pengawasan Komando Danjen Kopassus. Contoh lain dari keberhasilan organisasi ini yakni pelepasan sandera yang dilakukan oleh OPM dibawah pimpinan Kelly Kwalik ditahun 1996.

## Detasemen Jala Mengkara TNI AL
Dalam mengamankan wilayah laut termasuk tindakan terorisme yang dilakukan di laut maupun bentuk sabotase maka pasukan ini terbentuk. Dibentuk pada tahun 1984 oleh Kasal , dimana  pasukannya  berasal  dari  gabungan  Kopaska  serta  Korps  Marinir.  Tugas  utama  dari pasukan ini yaitu melakukan pembinaan anti terorisme yang ada diwilayah perairan.

## Detasemen 90 Bravo TNI AU
Sebuah  pasukan  elit  yang  terbentuk  pada  tahun  1990  oleh  TNI  AU.  Sebagai  buah  dari pemikiran  bahwa  menghancurkan  lawan  menjadi  lebih  mudah  apabila  lebih  dulu menghancurkan Alutsista udara serta pangkalan mereka. Tujuannya juga adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap Alutsista dari berbagai serangan musuh. Pasukan Den 90 ini terdiri dari 35 perwira yang menjadi pilihan terbaik pada lingkup Korpaskhas TNI AU. 12

## KETERLIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME
Pada  setiap  negara  terdapat  ruang  untuk  melibatkan  militer.  Pelibatan  militer  untuk mengatasi  tindakan  terorisme  terdiri  dari  dua  kerangka  yaitu:  1)  Pelibatan  militer  dengan bantuan  MACA,  2)  Pelibatan  militer  berdasarkan  dengan  operasional.  Bentuk  lain  dari pelibatan  militer  yaitu  menyelamatkan  sandera,  menjinakkan  bom  serta  mengumpulkan inteligen.  Seperti  kasus  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  terhadap  Irak  maupun  Afganistan, dengan  mengizinkan  untuk  menggunakan  militer  dalam  memerangi  teroris.  Juga  kasus  di Inggris  dengan  menggunakan  kekuatan  militer  dalam  penangangan  kasus  terorisme. Penggunaan  kekuatan  militer  bisa  digunakan  apabila  ketentuan  yang  ada  terpenuhi  seperti menggunakan kekuatan militer merupakan pilihan terakhir dan apabila terdapat adanya potensi korban jiwa dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada dibawah komando mereka.
Di negara Indonesia dalam penanganan kasus terorisme, militer mempunyai perananan penting. Ada berbagai aksi penyelamatan yang dilakukan oleh TNI seperti Pembebasan sandera di  Papua, Aksi  pelepasan sandera dari pembajakan pesawat  yang dilakukan oleh teroris dan
12 Ibid.
lain sebagainya. Dan juga adanya inteligen dari TNI yang terdapat di setiap daerah. Pelibatan dari TNI dalam menangani tindakan terorisme di Indonesia sudah ada didalam UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa tugas utama dari TNI yang salah satunya yakni melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa dari berbagai  ancaman  serta  gangguan keutuhan bangsa. Pelibatan TNI  dalam  menanggulangi  aksi  terorisme  sebenarnya  ada  ke  kwatiran  dalam  hal  akan mengganggu terwujudnya agenda reformasi pada sector keamanan. Yang mana reformasi dari sector keamanan bahwa permasalahan dari keamanan yang ada diluar negeri itu menjadi bagian dari  militer  sedangkan  untuk  bagian  pengamanan  didalam  negeri  itu  menjadi  beban  kerja kepolisian. 13
Didalam menanggulangi kasus terorisme di Indonesia dengan memanfaatkan berbagai kelembagaan  yang  ada  seperti  BNPT,  TNI,  maupun  Polri  tanpa  perlu  untuk  membentuk lambaga yang baru lagi. Untuk itu perlu ada kejelasan dari peran TNI dalam menanggulangi tindakan terorisme dan juga pengaturan mekanisme koordinasi dari lembaga yang ada. Pada kasus  penyanderaan  yang  terjadi  di  Mumbai  pada  tahun  2008  dimana  dibutuhkan  sebuah keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh anti terror TNI. Untuk itu bagian tertentu diperlukan adanya peenguasaan terhadap wilayah serta kekuatan bersenjata  yang terorganisir. Sehingga perlu adanya ruang bagi TNI untuk terlibat aktif dalam menangani kasus ini. Aparat penegak hukum  betul-betul  merasa  terbantu  dengan  dukungan  dari  TNI  untuk  memimpin  kegiatan menanggulangi terorisme.
Keterlibatan  TNI  dalam  menangani  kasus  terorisme  memanglah  penting.  Untuk  itu perlu  adanya  perumusan  peraturan  undang-undang  berbasis  pada  scenario  berkaitan  dengan peran dari TNI untuk menangani terorisme di Indonesia. Perlu mengatur rules if engagement dari TNI untuk menangani terorisme. Sehingga diketahui pada kondisi  apa TNI bisa terlibat dalam  menanggulangi  kasus  terorisme.  Untuk  menanggulangi  kasus  terorisme  dengan melibatkan  TNI,  bisa  dibagi  menjadi  empat  scenario  yaitu  1)  Tindakan  terorisme  dibawah kendali penegak hukum yang dijalankan sepenuhnya oleh otoritas sipil. 2) Apabila ancaman tersebut mengalami peningkatan maka bisa meminta bantuan kepada MACA. 3) Jika ancaman tersebut semakin meningkat serta membutuhkan adaanya operasi yang dipimpin oleh militer. 4) Sejak awal ancaman tersebut memang membutuhan adanya keterlibatan dari militer.
Berbagai alasan yang bersifat praktis serta administrative seperti yang berkaitan dengan peraturan yang melarang pengubahan nama UU apabila direvisi, pembuatan peraturan dengan pelibatan TNI yang berada diluar dari konteks perbantuan untuk menjadi problematic. Secara ideal  perubahan  pada  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindakan  Terorisme  hendaknya mencakup dari ke empat scenario diatas.
Dengan adanya pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang berbantuan pada otoritas sipil ataupun melakukan operasi pengamanan nasional didasarkan terhadap kebijakan serta keputusan dari politik negara yang telah diatur didalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun  2004  dan  juga  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  mengenai  pertahanan  negara.
13 Muhamad; Arif, “Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme,” Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan 3, no. 1 (2018): 3–13.
Apabila  berada  dalam  keadaan  terdesak  maka  ada  pengarahan  secara  langsung  TNI,  dan Pimpinan negara hendaknya memberikan pelaporan pada DPR dalam selang waktu 2 kali 24 jam yang terhitung sejak pengeluaran keputusan untuk mengerahkan kekuatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Tindakan terorisme merupakan sebuah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan  juga  mengganggu  kedaulatan  NKRI.  Kasus  terorisme  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan  seiring  dengan  dinamika  kehidupan  baik  dalam  lingkup  nasional  maupun internasional.  Era  globalisasi  serta  demokratisasi  telah  memberikan  ruang  gerak  serta memperluas jaringan paham tersebut.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  menanggulangi  tindakan terorisme ini. Namun  upaya tersebut  belum betul-betul optimal untuk  membasmi paham  ini sampai  pada  akar-akarnya.  Pelibatan  berbagai  lembaga  negara  harusnya  diupayakan  bisa terlaksana  secara  maksimal  seperti  pelibatatan  BNPT,  Polisi  dan  juga  TNI  dan  adanya koordinasi yang structural pada lembaga-lembaga tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Arif, Muhamad; “Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme.” Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan 3, no. 1 (2018): 3–13.
Astari, Winda. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Dikawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015.” Jom Fisip 4, no. 9 (2017): 12.
Center, The Habibie. “Korban Terorisme Selama Empat Dasawarsa Di Indonesia.” Deteksiindonesia.Com . Last modified 2019. https://www.deteksiindonesia.com/publikasi/8/32.
Poltak Partogi Nainggolan. Kerjasama Internasional Melawan Terorisme . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Rohmy, Atikah Mardhiya, and Teguh Suratman. “Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama.” At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 5 (2020): 86–112.
Ropi, Ismatu, and Dadi Darmadi. Peringatan Dini Terhadap Terorisme . Jakarta: Kencana, 2016.
Sinaga, Obsatar, and Prayitno Ramelan. Terorisme Kanan Indonesia . Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
Susilo, Basis, and Zainal Arifin Emka. Terorisme: Asumsi Dasar Dalam 21 Artikel . Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
Syafii, Ahmad. “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.” Maleo Law Journal 1, no. 2 (2017): 168–186.
Syahrin Harahap. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme . Jakarta: Siraja,
2017.
Wulansari, Eka Martiana. “Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme.” Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Nasional (2017): 219–248.