## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 962-969
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1825

## Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis Di Kota Pekanbaru)

## Alek Kurniawan*, Bahrullah Akbar,  Marja Sinurat, Meltarini
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) *Correspondence: alek.kurniawan@ipdn.ac.id

## ABSTRAK .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan mengidentifikasi tingkat kemandirian fiskal daerah di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah  analisis  data  sekunder  dari  data  realisasi  pajak  daerah  dan  PAD  dari  tahun  2018  hingga  2022  yang diperoleh  dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Pekanbaru.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  menggunakan teknik  statistik  deskriptif  untuk  mengidentifikasi  tren  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  serta  tingkat kemandirian fiskal daerah selama periode tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap  PAD  Kota  Pekanbaru  berkisar  antara  80%  hingga  93%  selama  periode  tersebut,  dengan  tren peningkatan  setiap  tahunnya.  Meskipun  demikian,  kemandirian  fiskal  daerah  masih  dalam  kategori  "Menuju Kemandirian,"  dengan  kontribusi  PAD  berkisar  antara  25%  hingga  33%  terhadap  total  Pendapatan  Daerah dalam  APBD.  Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  meskipun  pajak  daerah  telah  menjadi  tulang  punggung  utama bagi  PAD  di  Pekanbaru,  kemandirian  fiskal  daerah perlu  diperkuat  dengan  langkah-langkah  seperti  pendataan ulang wajib pajak dan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak daerah..
Kata  Kunci :  Pajak  Daerah,  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Optimalisasi,  Pendekatan  Kualitatif,  Kota Pekanbaru .

## ABSTRACT.
This  research  aims  to  analyze  the  contribution  of  local  taxes  to  Local  Own  Source  Revenue  (PAD)  and  to identify the level of fiscal independence of the region in Pekanbaru City. The research method used is secondary data analysis from the realization data of local taxes and PAD from 2018 to 2022 obtained from the Pekanbaru City Revenue Agency. The data is then analyzed using descriptive statistical techniques to identify trends in the contribution  of  local  taxes  to  PAD  and  the  level  of  fiscal  independence  of  the  region  during  this  period.  The analysis results show that the contribution of local taxes to PAD in Pekanbaru City ranges from 80% to 93% during this period, with an increasing trend every year. However, fiscal independence of the region is still in the category  of  "Towards  Fiscal  Independence,"  with  PAD  contributions  ranging  from  25%  to  33%  of  the  total Regional Revenue in the Regional Budget. The study concludes that although local taxes have become the main backbone for PAD in Pekanbaru, fiscal independence of the region needs to be strengthened with measures such as re-registering taxpayers and improving the efficiency of local tax management.

## Keywords: local tax, regional financial independence, optimization, qualitative approach, Pekanbaru City

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan urusan pemerintahan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan memerlukan sinergisme pendanaan untuk mencapai tujuan bernegara. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menetapkan 4 pilar utama untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu pengembangan sistem pajak, hubungan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  peningkatan  kualitas  belanja  daerah,  dan  harmonisasi  kebijakan  fiskal (Ritonga,  dkk.,  2017).  Namun,  untuk  mendukung  hal  ini,  perlu  peningkatan  fiskal  daerah  yang signifikan. Peningkatan ini mencakup optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah, yang menjadi salah satu aspek kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah (Zakaria, 2022).
Salah satu cara meningkatkan kemandirian fiskal daerah adalah melalui perluasan desentralisasi fiskal  dalam  pemungutan  pajak  dan  retribusi.  Hal  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  (PAD)  dan  menciptakan  kemandirian  fiskal  yang  lebih  besar  (BPK,  2021).  Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan transparan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun
2019.  Restrukturisasi  pajak  dan  retribusi  daerah  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  28 tahun 2009, dengan harapan meningkatkan efektivitas sumber pendapatan daerah.
Kota Pekanbaru, dengan potensi geografis yang strategis, telah merumuskan dirinya sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) atau yang lebih dikenal dengan pergelaran pameran dan  pertemuan..  Potensi  ini  dapat  ditingkatkan  dengan  mengoptimalkan  pajak  daerah  yang  sesuai dengan  perkembangan  kota.  Meskipun  pajak  daerah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap PAD  Kota  Pekanbaru,  masih  ada  kendala  seperti  kurangnya  data  base  perpajakan,  SDM  yang  belum sepenuhnya kompeten, kurangnya peran teknologi informasi, dan infrastruktur yang belum representatif.
Tabel 1

## Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2021
Tahun PAD Total Pendapatan % PAD 2017 697.466.656.720 2.171.590.365.093 32,12% 2018 592.707.161.812 2.235.018.502.739 26,52% 2019 710.129.196.651 2.369.118.059.824 29,97% 2020 618.046.995.965 2.338.992.907.604 26,42% 2021 667.902.676.889 2.217.608.792.963 30,12%
Sumber: BPKAD Pekanbaru, diolah peneliti, 2023.
Indeks  Kemandirian  Fiskal  Daerah  Pekanbaru  masih  berada  dalam  kategori  "Menuju Kemandirian,"  dengan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berkisar  antara  25%  hingga  33% terhadap  total  Pendapatan  Daerah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota Pekanbaru.  Meskipun  demikian,  realisasi  pajak  daerah  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan, mencapai  83%  hingga  93%  terhadap  PAD,  menjadikan  pajak  daerah  sebagai  tulang  punggung  utama pendapatan  di  Pekanbaru.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  terobosan  dan  upaya  untuk  meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sehingga pajak daerah dapat memiliki kontribusi yang lebih tinggi terhadap proporsi PAD (Zakaria, 2022: 23).
Kemandirian  fiskal  mengacu  pada  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan utama (Halim, 2014). Suatu daerah  dapat  dikatakan  memiliki  kemandirian  fiskal  apabila  memenuhi  dua  ciri  yang  disebutkan  oleh Zakaria  dan  Syahputra  (2022):  pertama,  memiliki  kemampuan  keuangan  yang  memungkinkan  daerah untuk  mencari,  mengelola,  dan  menggunakan  sumber  daya  keuangannya  sendiri  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan; kedua, minimnya ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat, dengan  PAD  sebagai  sumber  pendanaan  utama  yang  didukung  oleh  kebijakan  keuangan  pusat  dan daerah.
Teori  kemandirian  dapat  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah  dengan  mengatasi  masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Terry, 1979: 102). Optimalisasi pengelolaan pajak daerah untuk mewujudkan  kemandirian  keuangan  daerah  didasarkan  pada  teori  optimalisasi  sumber  keuangan, pengelolaan dana sendiri, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan (Syafiie, 2018: 44). Dalam konteks  ini,  penting  untuk  memperhatikan  aspek  pengaturan,  sinkronisasi,  kepentingan  bersama,  dan tujuan bersama (Syafiie, 2018: 44).
Untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah,  prinsip  dasar  yang  dikenal  dengan the  four canons  of  Adam  Smith harus  dipertimbangkan,  yakni equality,  certainty,  convenience,  dan  economy (Kustiawan,  2016:  72).  Selanjutnya,  optimalisasi  pengelolaan  pajak  daerah  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Kota  Pekanbaru  dengan  mengacu  pada  aturan  yang  berlaku,  menyelaraskan  kegiatan,  serta mencapai kepentingan dan tujuan bersama yang disepakati. Dalam konteks ini, optimalisasi pengelolaan pajak  daerah  bertujuan  meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah  melalui  peningkatan  kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.
Meskipun  demikian,  Kota  Pekanbaru  menghadapi  persoalan  dan  kendala  dalam  mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian fokus pada penetapan target Pajak Daerah yang berdasarkan  potensi  riil  pajak  daerah,  proses  optimalisasi  pajak  daerah  untuk  mencapai  kemandirian keuangan daerah, serta pengembangan model optimalisasi pajak daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah di Kota Pekanbaru.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  target  pajak  daerah,  proses  optimalisasi  pajak
daerah, dan menemukan model optimalisasi pajak daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  pajak  daerah  dan  menciptakan  kemandirian  keuangan yang lebih besar bagi Kota Pekanbaru.
.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan mengadopsi  konsep-konsep  yang  diambil  dari  berbagai  sumber  (Creswell,  1994;  Merriam,  2001; Fadli,  2021)  untuk  menjelaskan  Model  Optimalisasi  Pengelolaan  Pajak  Daerah  guna  mencapai Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Pekanbaru.
Dalam  merancang  penelitian,  semua  tahapan  perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian  yang terfokus  pada  permasalahan  perpajakan  daerah  diselaraskan  dengan  kerangka  kerja  otonomi  daerah serta  peraturan  perundang-undangan  yang  terbaru.  Pendekatan  ini  melibatkan  analisis  berbagai dimensi  dan  indikator  yang  mencakup  perluasan  basis  penerimaan  pajak,  penguatan  proses pemungutan, peningkatan pengawasan, efisiensi administrasi, dan peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik (Moleong, 2002; Fadli, 2021).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yang  digunakan  untuk memahami  Model  Optimalisasi  Pengelolaan  Pajak  Daerah  guna  mencapai  Kemandirian  Keuangan Daerah. Proses pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang memerlukan pemahaman akal sehat untuk membedakan antara kebenaran yang  nyata  dan  kesalahan  berdasarkan  perspektif  peneliti  serta  untuk  memperoleh  pandangan  yang autentik dari para informan (Muhadjir, 1996; Suryabrata, 1987).

## HASIL Perluasan Basis Penerimaan
Proses penentuan target pajak daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dilakukan berdasarkan data lapangan, data sekunder, serta analisis dan pembahasan yang komprehensif.
Dalam  langkah  pertama,  perluasan  basis  penerimaan  pajak  daerah  dilakukan  dengan  berbagai strategi,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Sutedi  (2008),  yang  mengulas  secara  komprehensif  mengenai permasalahan  perpajakan  dan  retribusi  daerah.  Penyempurnaan  basis  data  menjadi  kunci  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  di  mana  target  penerimaan  pajak  daerah  harus  disesuaikan dengan  realisasi  yang  diharapkan.  Namun,  kondisi  ekonomi  yang  belum  stabil  akibat  pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan tersendiri dalam mencapai target tersebut.
Kegiatan  penilaian  individual  terhadap  objek  pajak,  seperti  PBB-P2,  menjadi  strategi  untuk meningkatkan  nilai  properti  wajib  pajak,  terutama  di  objek-objek  yang  memiliki  nilai  ekonomis tinggi, seperti yang dijelaskan dalam konsep MICE. Sensus Pajak PBB yang direncanakan Bapenda merupakan langkah  untuk memperluas basis pajak  dengan menyelidiki  kewajiban  perpajakan  secara langsung kepada subjek pajak di lapangan.
Pendekatan  persuasif  juga  digunakan  dalam  pemanggilan  terhadap  objek  pajak  baru  yang belum terdaftar secara resmi. Survei dan pemanggilan ini bertujuan untuk mengajak pengusaha atau calon  wajib  pajak  untuk  melakukan  pengajuan  permohonan  sebagai  wajib  pajak  daerah.  Selain  itu, pertukaran  data  antar  instansi  terkait  juga  penting  dalam  memperkaya  database  pajak  daerah  dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
Upaya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kejaksaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  DPMPTSP,  DJP  Kanwil  Riau,  Pemerintah  Provinsi  Riau,  BPN,  Diskominfo  Pekanbaru,  dan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, menjadi strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan penerimaan pajak daerah.

## Perkuat proses pemungutan pajak daerah
Kota  Pekanbaru  dilakukan  melalui  sejumlah  langkah  strategis  dalam  sektor  regulasi  dan kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terkait.  Dalam  sektor  regulasi,  upaya  dilakukan  dengan  (1) percepatan penyusunan PERDA Pajak dan Retibusi Daerah sesuai UU HKPD, dan (2) memfasilitasi regulasi  untuk  memudahkan  dan  memperbesar  kemurahan  pajak  daerah  guna  optimalisasi  dan perbaikan database perpajakan daerah (Mulyana, 2020).
Sementara  itu,  dalam  sektor  kerjasama,  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Pekanbaru
memperkuat  kerjasama  dengan  seluruh  stakeholder  terkait  dengan  tujuan  intensifikasi  dan ekstensifikasi  pajak  daerah.  Langkah-langkah  kerjasama  tersebut  mencakup  perluasan  kerjasama dengan  bank  dan  lembaga  pembayaran  online,  kerjasama  dengan  kejaksaan  dalam  penagihan  pajak upaya paksa, serta kerjasama dengan berbagai instansi terkait lainnya (Anwar et al., 2018).
Selain bekerja sama dengan instansi pemerintahan, Bapenda juga melibatkan stakeholder non- pemerintahan  seperti  komunitas  dan  pemuka  agama  dalam  upaya  sosialisasi  dan  edukasi  tentang pembayaran pajak, terutama Pajak PBB-P2 (Syamsuddin & Zulkifli, 2017).
Hasil  dari  upaya-upaya  tersebut  tercermin  dalam  perkembangan  jumlah  wajib  pajak  daerah  di  Kota Pekanbaru dari tahun 2020 hingga 2022, sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2
Perkembangan Wajib Pajak Daerah di Pekanbaru 2020-2022
NO JENIS PAJAK JUMLAH WAJIB PAJAK 2020 2021 2022 1 Hotel 336 344 502 2 Restoran 1.198 1.27 502 3 Hiburan 164 173 192 4 Reklame 66.926 67.825 68.502 5 Pajak Penerangan Jalan 242 246 249 6 Mineral Bukan Logam Dan Batuan 984 1.057 1.15 7 Parkir 429 80 82 8 Air Tanah 687 684 1.09 9 Sarang Burung Walet 141 143 143 10 BPHTB 11.312 12.304 13.17 11 PBB 277.681 289.655 299.865 Jumlah Wajib Pajak 360.1 373.781 385.447
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  berbagai  langkah  strategis  yang  telah diimplementasikan  berhasil  meningkatkan  partisipasi  wajib  pajak  di  Kota  Pekanbaru  (Bapenda Pekanbaru, 2023).

## Peningkatkan pengawasan
Pemda melakukan upaya pengawasan terhadap proses penerimaan pajak dengan berfokus pada proses  bisnis  pendukung  yang  tidak  langsung  memberikan  nilai  tambah  pada  proses  administrasi, namun penting untuk menjaga kelangsungan proses bisnis utama. Terdapat 6 jenis proses pengawasan yang  menentukan  pengelolaan  pajak  daerah,  meliputi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Teknologi Informasi,  Manajemen  Pengetahuan,  Proses  Umum,  Keamanan,  Pengadaan,  Regulasi,  Manajemen Risiko, Kepatuhan Internal, dan Manajemen Kinerja (Asri et al., 2020).
Perbaikan  dalam  pengawasan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  beberapa  aspek,  seperti proses umum, keamanan, pengadaan, regulasi, manajemen risiko, kepatuhan internal, dan manajemen kinerja (Mardiasmo, 2019). Selain itu, penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga menjadi bagian penting dari strategi pengawasan pajak (Dhewanto & Septiana, 2021).
Penerapan  sanksi  tersebut dilakukan  setelah  disusunnya  perencanaan  pengawasan  pajak,  yang mencakup  penyusunan  rencana  pengawasan,  prioritas  pengawasan,  serta  pelaksanaan  pengawasan berdasarkan penelitian kepatuhan formal dan material, permintaan penjelasan, serta kunjungan kepada wajib pajak (Santoso, 2018).
Dengan demikian, melalui upaya-upaya pengawasan yang komprehensif dan penerapan sanksi yang tegas, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kota Pekanbaru.

## Peningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan merupakan tindakan yang dilakukan  oleh  daerah  yaitu:  memperbaiki  prosedur  administrasi  pajak  melalui  penyederhanaan admnistrasi  pajak  dan  meningkatkan  efisiensi  pemungutan  dari  setiap  jenis  pemungutan. Biaya pemungutan merupakan biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunaakan
media (melalui perbankan atau sejenisnya) yang digunakan dalam mempermudah pemungutan pajak di Kota Pekanbaru.
Cara  menghitung  besarnya  biaya  pemungutan  pajak  daerah  di  Kota  Pekanbaru  ditetapkan dengan  aturan  yang  jelas,  lewat  penetapan  tarif  dan  biaya  pemungutan  sesuai  Peraturan  Daerah  dan aturan  turunannya  melalui  Peraturan  Kepala  Daerah  Kota  Pekanbaru.  Perda  dan  aturan  turunannya melalui  Peraturan  Kepala  Daerah  dalam  menekan  biaya  pemungutan  pajak  Kota  Pekanbaru memastikan  pajak  menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  daerah  dan  dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

## Peningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Lebih Baik
Peningkatan  kapasitas  penerimaan  pajak  daerah  melalui  prencanaan  yang  lebih  baik  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  optimalisasi  pendapatan  daerah.  Peningkatan  tersebut  pada dasarnya  dapat  dilakukan  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  instansi  terkait  dan  melakukan koordinasi  yang  harmonis  dengan  stakeolders.  Hal  ini  dutynjukkan  dengan  melakukan  kerjasama dengan  instansi  terkait  sebagaimana  Peraturan  Mendagri  atau  Peraturan  Menteri  Keuangan  untuk mengikat  seluruh  Pemda  dan  KPP  Pratama  setempat  untuk  melaksanakan  Kerjasama  dan  dasar Pemerintah  Daerah  guna  mengambil  kebijakan  dalam  rangka  optimalisasi  pemungutan  Pajak  Pusat dan Pajak Daerah.
Koordinasi Pemerintah Daerah secara implisit sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan Menteri  Keuangan  dalam  melakukan  evaluasi  rancangan  Peraturan  daerah  Provinsi  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 324 ayat (7) dan Pasal 325 ayat (3) UU Nomor  23  Tahun  2014.  Untuk  tujuan  optimalisasi  penerimaan  pajak,  Menteri  Dalam  Negeri menerbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  112  Tahun  2016  tentang Konfirmasi  Status  Wajib  Pajak  (KSWP)  dalam  Pemberian  Layanan  Publik  Tertentu  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah.  Salah  satu  bentuk  koordinasi  DJP  dan  Pemda  untuk  optimalisasi  pajak  adalah program  KSWP.  Permendagri  nomor  112  Tahun  2016  merupakan  landasan  hukum  yang  mengatur pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan konfirmasi status orang pribadi atau badan tersebut ke DJP  sebelum  memberikan  pelayanan  publik  tertentu.  Hal  ini  dilakukan  memastikan  bahwa  yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau sudah melakukan kewajiban perpajakannya.

## Proses  Optimalisasi  Pajak  Daerah  untuk  meningkatkan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  di Kota Pekanbaru
Proses  optimalisasi  pajak  daerah  untuk  meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah  di  Kota Pekanbaru  merupakan  bagian  penting  dalam  pembangunan  daerah.  Kontribusi  pajak  daerah  yang signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Pekanbaru  telah  terbukti  dalam  beberapa tahun terakhir, yang merupakan indikator penting bagi kemandirian keuangan daerah. Menurut Ahmar et al. (2020), pajak daerah dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan yang paling penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mencapai kemandirian fiskal.

## Tabel 3.

## Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022
Tahun Realisasi Pajak Daerah (Rp) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) % Realisasi Pajak Daerah to Realiasi PAD 2022 719.631.498.620 777.089.494.099 92,6% 2021 587.504.311.853 684.642.966.382 85,81% 2020 537.808.483,141 618.046.995.965 87.07% 2019 620,937,643,530 710.129.196.651 87.44% 2018 499,490,899,787 592,707,161,811 84.27%
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2023.
Tabel  3 menggambarkan  kontribusi  Pajak  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di Kota  Pekanbaru  dari  tahun  2018  hingga  2022.  Selama  periode  tersebut,  pajak  daerah  berkontribusi antara 80% hingga 93% terhadap PAD, dengan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional sekitar 50%.
Indeks  Kemandirian  Fiskal  Kota  Pekanbaru  masih  "Menuju  Kemandirian,"  dengan  PAD menyumbang  25%  hingga  33%  terhadap  total  Pendapatan  Daerah  dalam  APBD.  Meskipun  begitu, pajak  daerah  telah  menjadi  tulang  punggung  utama  PAD,  menyumbang  sebesar  83%  hingga  93%. Meski  demikian,  kemandirian  fiskal  masih  perlu  diperkuat,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Indeks Kemandirian Fiskal oleh BPK (Zakaria, 2022).
Pekanbaru  memiliki  kontribusi  pajak  daerah  yang  jauh  di  atas  rata-rata  nasional,  mendekati 50%.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Safitri  dan  Yusuf  (2021)  yang  menyoroti  pentingnya kontribusi  pajak  daerah  sebagai  indikator  kemandirian  keuangan  daerah.  Meskipun  kontribusi  pajak daerah tinggi, kemandirian fiskal Kota Pekanbaru masih perlu ditingkatkan. Menurut Pramono (2018), kemandirian  fiskal  dapat  meningkatkan  ketahanan  ekonomi  daerah  dan  mengurangi  ketergantungan pada Dana Perimbangan.
Strategi  perbaikan  data  wajib  pajak,  kolaborasi  dengan  sektor  swasta/LSM,  dan  pembenahan manajemen  pajak  daerah  menjadi  penting.  Langkah-langkah  ini  sejalan  dengan  rekomendasi Wardhana  dan  Handayani  (2019)  yang  menekankan  pentingnya  kolaborasi  untuk  meningkatkan pendapatan daerah.
Intensifikasi pada obyek pajak yang ada, terutama melalui teknologi informasi, dapat menjadi langkah awal yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi telah terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi  dalam  pengelolaan  pajak  daerah  (Siregar  dan  Gusliandi,  2020).  Dengan  demikian,  langkah- langkah ini akan mendukung optimalisasi pajak daerah dan mencapai kemandirian keuangan.
Terakhir,  optimalisasi  pajak  daerah  di  Kota  Pekanbaru  bukan  hanya  tentang  meningkatkan pendapatan  daerah,  tetapi  juga  tentang  kontribusi  pada  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat secara keseluruhan

## Model  Optimalisasi  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Untuk  Mewujudkan  Kemandirian  Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  isu  strategis  yang  didasarkan  pada  optimalisasi pengelolaan  pajak  daerah  dan  telah  diperinci  oleh  beberapa  peneliti.  Salah  satu  penelitian menunjukkan  bahwa  upaya  optimalisasi  pendapatan  daerah  melalui  pajak  daerah  menjadi  kunci penting  dalam  mencapai  kemandirian  keuangan  daerah.  Berdasarkan  penelitian  tersebut,  telah dihasilkan sebuah model yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Model tersebut, seperti yang diilustrasikan  dalam  Gambar  1,  menekankan  pada  empat  pilar  utama  yang  diperlukan  dalam  proses optimalisasi pendapatan pajak daerah.

## Gambar 1. Model Empat Pilar Optimalisasi Pajak Daerah
Sumber: Data diolah
Model  ini  memberikan  skenario  yang  dapat  digunakan  sebagai  panduan  untuk  optimalisasi pendapatan  pajak  daerah  berdasarkan  pilihan  dan  tahapan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah
Kota  Pekanbaru.  Tahapan  tersebut  meliputi:  intensifikasi  dan  ekstensifikasi,  pengembangan kelembagaan,  dan  penerapan  sistem  informasi.  Untuk  mencapai  kemandirian  keuangan  daerah  Kota Pekanbaru, ketiga pondasi tersebut ditindaklanjuti dengan empat pilar optimalisasi pengelolaan pajak daerah, yang terdiri dari:
Pilar  1:  Perluasan  Basis Penerimaan Perluasan  basis penerimaan  pajak  daerah  meliputi  perbaikan basis  data  pajak  daerah  dan  penilaian  pajak  daerah.  Langkah-langkah  ini  didukung  oleh  penelitian terdahulu  yang  menyarankan  perlunya  pengembangan  sistem  informasi  pajak  yang  efektif  untuk mendukung upaya perluasan basis penerimaan pajak daerah.
Pilar  2:  Penguatan  Proses  Pemungutan  Pajak Penguatan  proses  pemungutan  pajak  daerah dilakukan melalui penyusunan kebijakan tentang pajak daerah dan peningkatan sumber daya aparatur perpajakan.
Pilar  3:  Peningkatan  Pengawasan  dan  Kepastian  Penerimaan Peningkatan  pengawasan  dan kepastian penerimaan pajak daerah dilakukan melalui perbaikan pengawasan, penerapan sanksi, serta kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

## Pilar 4: Efisiensi Biaya Administrasi dan Penekanan Biaya Pemungutan Pajak
Efisiensi  biaya  administrasi  dan  penekanan  biaya  pemungutan  pajak  daerah  menjadi  pilar terakhir dalam model ini.
Dengan demikian, proses pemodelan optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Pekanbaru  dikenal  dengan  nama  "Empat  Pilar  Optimalisasi Pengelolaan  Pajak  Daerah".  Ini  adalah  langkah  penting  menuju  peningkatan  pendapatan  daerah melalui  pajak  daerah  yang  telah  didasarkan  pada  intensifikasi,  ekstensifikasi,  pengembangan kelembagaan, dan penerapan teknologi informasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1. Penentuan  target  pajak  daerah  dilakukan  dengan  melalui  perluasan  basis  penerimaan  melalui perbaikan  basis  data  dan  penilaian  pajak  daerah,  serta  perbaikan  proses  pemungutan  yang  telah diatur  dalam  peraturan  daerah.  Selain  itu,  diperlukan  peningkatan  dalam  proses  pengawasan, penerapan  sanksi,  dan  upaya  menekan  biaya  pemungutan  guna  meningkatkan  efisiensi administrasi.  Kerja  sama  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  di  Kota  Pekanbaru  juga  penting dalam memperkuat proses ini.
2. Proses optimalisasi pajak daerah dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi atas subyek  dan  obyek  pajak  daerah.  Langkah-langkah  intensifikasi  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi  menjadi  kunci  dalam  jangka  pendek,  sementara  efektivitas  dan  efisiensi  sumber  atau obyek  pajak  daerah  menjadi  fokus  jangka  panjang  tanpa  harus  melakukan  perluasan  sumber dan/atau obyek pajak daerah baru yang memerlukan proses dan waktu yang panjang.
3. Model  Optimalisasi  Pajak  Daerah  yang  diusulkan  adalah  Model  Empat  Pilar  Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota  Pekanbaru  melalui  empat  pilar  utama:  perluasan  basis  penerimaan,  perkuat  proses pemungutan,  peningkatan  pengawasan  dan  peningkatan  kapasitas  penerima,  serta  peningkatan efisiensi  administrasi  dan  penekanan  biaya  pemungutan.  Model  ini  didasarkan  pada  konsep intensifikasi  dan  ekstensifikasi,  penguatan  kelembagaan,  dan  pemanfaatan  sistem  informasi  yang terintegrasi.
Dengan demikian, implementasi Model Empat Pilar Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Kota  Pekanbaru  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmar,  A.  S.,  Pramono,  A.,  &  Gunardi,  A.  (2020). Analisis  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 5(1), 35-49.
Anwar,  R.,  et  al.  (2018).  Strategi  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Daerah:  Kasus  Kota  Pekanbaru. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(4), 597-609.
Asri, A., et al. (2020). Manajemen Pajak Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. BPK. (2021). Laporan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Jakarta: Badan Pemeriksa
Alek  Kurniawan  et  al.,  Strategi  Optimalisasi  Pendapatan  Pajak  Daerah  Untuk  Meningkatkan  Kemandirian Keuangan (Analisis Di Kota Pekanbaru)
Keuangan. Creswel, John. W. 1994. Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. Sage Publication: New Dehli.
Dhewanto, A., & Septiana, S. (2021). Efektivitas Sanksi Administratif dalam Menegakkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penyelenggaraan Pajak Daerah . Jurnal Dinamika Hukum, 21(1), 91-98.
Fadli,  Muhammad  Rijal Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif, Humanika,  Kajian  Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 Halim, Abdul, 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Kustiawan,  Memen.  2016, Pengaruh  Pengendalian  Intern  Dan  Tindak  Lanjut  Temuan  Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud, Jurnal Akuntansi is Nationally Accredited.
Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Merriam,  S.M.  2001. Qualutative  Research  and  Case  Study  Aplication  in  Education  Revised  and Expanded  From  Case  Study  Research  In  Education. Sanfrancisco:  Jossey-Bass Publisher. USA.
Moleong, Lexy. J, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Muhadjir, Noeng. 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Rake Sarasisn, Yogyakarta. Mulyana, A. (2020). Panduan Lengkap Pemetaan Perpajakan Daera h. Jakarta: Rajawali Press. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pramono,  A.  (2018 ).  Kemandirian  keuangan  daerah:  Studi  kasus  provinsi  Jawa  Barat .  Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah, 4(1), 25-38.
Ritonga, A., dkk. (2017). Urgensi Desentralisasi Fiskal dalam Penguatan Otonomi Daerah . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Safitri, R., & Yusuf, A. (2021). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuasin. Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah, 2(2), 89-102. Santoso,  A.  (2018). Peran  Pengawasan  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Kepatuhan  Pajak:  Studi Empiris  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Semarang. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma, 9(1), 127-139.
Siregar,  A.,  &  Gusliandi,  R.  (2020). Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  pajak daerah (studi kasus: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 9(2), 87-96.
Suryabrata, Sumadi. 1987. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Sutedi, Adrian, 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah , Bogor: Ghalia Indonesia. Syafiie,  Inu  Kencana,  2018. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan .  Cetakan  Kesebelas.  Revika  Aditama. Bandung
Syamsuddin,  A.,  &  Zulkifli,  Z.  (2017). Pajak  Daerah:  Konsep,  Teori,  dan  Implementasi .  Jakarta: Kencana.
Terry,  George  R.,  1979, Principles  of  Management, Terjemahan  oleh  Winardi,  Bandung:  Penerbit Alumni.
Wardhana,  A.,  &  Handayani,  I.  (2019). Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan,  dan belanja langsung terhadap kemandirian fiskal daerah. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 21(1), 43-51.
Zakaria,  R.  dan  Syahputra,  D.K.  2022. Optimalisasi Pendapatan  Asli    Daerah Provinsi Jawa  Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal . Jurnal Pajak Indonesia, 6 (1). 49-50. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang    Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah