PENGELOLAAN PROGRAM KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI JALUR PANTURA PEKALONGAN

## DIO SATRIO JATI

## ABSTRACT
Transportation problems on roads with high density traffic, such as Jalur Pantura, are usually characterized with high numbers of accidents. Road safety problems  might even be categorized  as  cultural  matters  due  to  its  wide  implications  upon  our  daily  lives.  The implementation of road transportation safety program has become a complex issue for it is not  only  related  to  technical  challenges  but  also  institutional,  budgetary,  government  and societal  supports  which  are  closely  connected  to  each  other.  Every  region  faces  problems with  unique  characteristics,  therefore  the  way  of  road  transportation  safety  program  is implemented  differs  according  to  the  complexities  of  existing  problems.  This  research findings  show  that  the  implementation  of  traffic  safety  management  program  within  the Regency  and  City  of  Pekalongan  administrative  area  has  been  fairly  effective.  The conclusion  is  drawn  upon  how  much  the  citizens  regard  the  program  as beneficial  to them and how much the benefits of the program implementation are felt. Although it is impossible to reduce the number of traffic accidents to zero, this study proves the government’s efforts to address the traffic safety issue on Pantura Route to be fairly successful.
Keywords : Evaluation, Transportation Safety, Public Management

## A. PENDAHULUAN
Keselamatan  adalah  kata  mutlak  untuk  manusia  dari  segala  kegiatan  yang dilakukan  termasuk  keselamatan  transportasi.  Sebagian  kota  Indonesia  angka kecelakaan  termasuk  tinggi,  baik  itu  di  kota  kecil  dan  apalagi  kota-kota  besar. Pembangunan  sistem  transportasi  yang  belum  terarah  merupakan  titik  lemah  dari pokok masalah utama tentang pembangunan sistem transportasi. Memang bila kita tengok  lebih  ke  belakang  adalah  hal  yang  tidaklah  mudah  dalam  mengatur  model sistem transportasi di negeri kepulauan dengan aksesbilitas yang kompleks di setiap daerah.
Semakin  maju  perkembangan  zaman  membuat  transportasi  di  Indonesia menjadi lebih kompleks dan lebih rumit, dalam perjalanannya perkembangan sistem transportasi darat tidak mencerminkan adanya kemajuan akses mayoritas penduduk terhadap  pembangunan  yang  ada,  yang  terjadi  sebaliknya  adalah  dimana perkembangan  sistem  transportasi  jalan  darat  justru  membatasi  dan  mengancam kelangsungan  hidup  masyarakat  melihat  yang  terjadi  adalah  kurangnya  sistem teknologi  komunikasi  yang  memadai  guna  mengutamakan  keselamatan  para pengguna  jalan  darat.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  korban  kecelakaan  jalan darat yang semakin bertambah tiap tahun bahkan kebanyakan dari korban yang ada adalah korban yang berusia produktif.
Tabel 1.1
Jumlah Kecelakaan, Koban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian
Materi yang Diderita Tahun 2000-2010 Tahu n Jumlah Kecelakaan Korban Mati Luka Berat Luka Ringan Kerugian Materi  (Juta Rp) 2000 12.649 9.536 7.100 9.518 36.281
2001 12.791 9.522 6.656 9.181 37.617 2002 12.267 8.762 6.012 8.929 41.030 2003 13.399 9.856 6.142 8.694 45.778 2004 17.732 11.204 8.983 12.084 53.044 2005 91.623 16.115 35.891 51.317 51.556 2006 87.020 15.762 33.282 52.310 81.848 2007 49.553 16.955 20.181 46.827 103.289 2008 59.164 20.188 23.440 55.731 131.207 2009 62.960 19.979 23.469 62.936 136.285 2010 66.488 19.873 26.196 63.809 158.259
Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia ( http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=14 (diakses pada 10 Oktober 2012 Pukul 15.34)
Data di atas sangat mencerminkan bahwa kecelakaan transportasi jalan darat sangat  merugikan  negara,  karena  berdasarakan  riset  dari  berbagai  sumber kebanyakan  korban  berusia  produktif,  dengan  semakin  bertambahnya  korban  usia produktif  maka  roda  perekonomian  negara  tentu  akan  terus  tergerus  hingga  pada akhirnya  bukan  hanya  membahayakan  kehidupan  tiap  pribadi  namun  juga membahayakan mobilitas dan laju perekonomian bangsa Indonesia.
Pada  dasarnya  program  keselamatan  transportasi  jalan  mengacu  pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dimana di dalamnya memuat acuan penting dalam  pelaksanaan  program  keselamatan  transportasi  jalan,  penyelenggaraan program  keselamatan  transportasi  jalan  dilakukan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Badan  Hukum  dan  Masyarakat.  Dalam  kaitannya  di  Jalur  Pantura Pekalongan  pelaksanaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  di  jalankan  oleh pemerintah  pusat  sebagai  pelaksana  dan  pemerintah  daerah  sebagai  pembantu terlaksanannya  program  keselamatan  transportasi  jalan.  Secara  keseluruhan program keselamatan transportasi jalan meliputi bidang jalan dan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Bidang-bidang  dalam  program  keselamatan  transportasi  jalan  sejatinya mencakup  hal-hal  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  keselamatan  transportasi jalan  seperti  diantaranya  dalam  bidang  jalan  memuat  program:  (1)  inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya (2) penyusunan rencana dan program pelaksanaanya  serta  penetapan  tingkat  pelayanan  jalan  (3)  perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan (4) perbaikan geometrik luas jalan dan persimpangan jalan (5) penetapan ruas jalan pada setiap ruas jalan (6) uji kelaikan  fungsi  jalan  sesuai  dengan  standar  keamanan  dan  kenyamanan berlalulintas  (7)  pengembangan  sistem  informasi  dan  komunikasi  di  bidang prasarana jalan.
Bidang  lainnya  yang  memuat  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  meliputi  program:  (1)  bidang  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  (2)  manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas  (3)  teknik  dan  laik  jalan  kendaraan bermotor  (4)  perizinan  angkutan  umum  (5)  pengembangan  sistem  informasi  dan kominikasi di bidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (6) pembinaan
SDM  dalam  bidang  sarana  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  (7)  penyidikan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  serta  yang  terakhir  adalah program pendidikan keselamatan transportasi dan lalu lintas
Secara umum program keselamatan transportasi jalan yang dilakukan di Jalur Pantura  mengacu  pada  Program  Keselamatan  Transportasi  Jalan  sesuai  dengan undang-undang  nomor  22  tahun  2009.  Tentunya  program  dan  rencana  aksi keselamatan  transportasi  jalan  mengadopsi  pandangan  yang  lebih  luas  pada tindakan pencegahan korban lalu lintas yang membutuhkan perhatian khusus seperti keselamatan  pengguna  jalan  termasuk  perbaikan  angkutan  umum  dan  ruang  jalan bagi  pejalan  kaki  dan pesepeda  serta  pengguna  jalan  lainnya.  Bentuknya  pun bisa berupa  standarisasi  helm  yang  berstandar  Nasional  Indonesia  (SNI),  standarisasi kelas  jalan,  standarisasi  angkutan  umum,  standarisasi  rambu-rambu  lalu  lintas, penggunaan lampu pada siang hari untuk kendaraan roda dua, penggunaan sabuk pengaman  untuk  kendaraan  roda  empat  atau  lebih,  standarisasi  kelaikan  angkutan pribadi  dan  angkutan  umum  termasuk  standarisasi  ukuran  kendaraan  bermotor sesuai  kelas  jalan  dan  lainnya  yang  disebutkan  dalam    Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2009.
Program  keselamatan  transportasi  jalan  pun  bentuknya  bermacam-macam kegiatan,  sejak  tahun  2007  telah  dilaksanakan  “Pekan  Nasional  Keselamatan Transp ortasi  Jalan”  dan  Pada  tahun  2008  dilaksanakan  pula  “Pekan  Nasional Keselamatan Transportasi Jalan II” dengan tema “keselamatan tanggung jawab kita semua”. Setelah tahun 2011 dilaksanakan pula kegiatan rutin yang bertajuk “Dekade Aksi  Keselamatan  Jalan  Indonesia  2011- 2020”  yang  pada  tahun  2012  khusus  di Jawa  Tengah  dan  sepuluh  provinsi  terpilih  menjalankan  program  pemerintah  pusat tersebut  bertajuk  “Pekan  Aksi  Keselamatan Jalan  Indonesia  2012”  dimana progam ini diselenggarakan pada 10 provinsi antara lain Sumatra Utara, Jambi, Kepualauan Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Maluku dan Papua.
Permasalahan  yang  kemudian  menarik  untuk  dibahas  adalah  bagaimana evaluasi  pengelolaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  berjalan  di  Jalur Pantura Pekalongan,  saat  peraturan sudah dianggap baik untuk diimplementasikan namun  jumlah  korban  kecelakaan  masih  saja  terus  bertambah.  Evaluasi  yang dimaksud  disini  adalah  bagaimana  perjalanan  pelaksanaan  program  keselamatan transportasi jalan, kendala dan solusi untuk masalah keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan.
Penelitian  tentang  evaluasi  pengelolaan  program  keselamatan  transportasi jalan  di  Jalur  Pantura  memiliki  tujuan  antara  lain:  (1)  memetakan  pengelolaan program  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura  (2)  melakukan  analisis terhadap  peran  pemerintah,  ataupun  lembaga-lembaga  diluar  pemerintah  yang dapat  mendukung  terlaksananya  program  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur Pantura Pekalongan dan (3) melakukan evaluasi pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura Pekalongan.
Teori  yang  dipakai  untuk  mengupas  tuntas  permasalahan  pengelolaan keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura  Pekalongan  adalah  teori  evaluasi yang  dicetuskan  oleh  William  Dunn  (1999)  dimana  evaluasi  adalah  suatu  proses yang  membuahkan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  tentang ketidaksesuaian  antara  kinerja  kebijakan  yang  diharapkan  yang  benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah  telah  terselesaikan,  tetapi  juga  menyumbang  pada  klarifikasi  dan  kritik
terhadap  nilai-nilai  yang  mendasari  kebijakan,  membantu  dalam  penyesuaian  dan perumusan kembali masalah.
Kriteria  Evaluasi  menurut  Dunn  meliputi  :  Pertama,  efektifitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Yang  secara  dekat  berhubungan dengan  rasionalitas  teknis,  selalu  diukur  dari  unit  produk  atau  layanan  atau  nilai moneternya.  Kedua,  efesiensi (efficiency) berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan  hubungan  antara  efektivitas dan  usaha,  yang  terakhir  umumnya  diukur  dari  ongkos moneter.  Efisiensi  biasanya ditentukan melalui  perhitungan  biaya per unit  produk atau  layanan.  Kebijakan  yang mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  terkecil  dinamakan  efisien.  Ketiga, kecukupan  ( adequacy )  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya masalah. Keempat, William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat. Kelima,  responsivitas (responsiveness) berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok masyarakat  tertentu  dan  terakhir  adalah  ketepatan  yakni  menurut  William  N.  Dunn berkenaan dengan Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif  untuk dijadikan  rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari  alternatif  yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.
Berdasarkan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  maka pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  dibantu  sedikit pendekatan  kuantitatif  sebagai  bahan  pembanding.  Penulis  lebih  menitikberatkan pada  penelitan  evaluasi  formatif  dimana  dalam  pengelolaan  program  keselamatan transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura  Pekalongan  merupakan  suatu  program  dari pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan yang sedang berjalan dan banyak  indikasi  bahwa  program-program  ini  dirasa  perlu  untuk  diberi  umpan  balik untuk  diperbaiki.  Terkait  dengan  responden,  maka  responden  penelitian  ini  adalah seluruh masyarakat yang berada di Jalur Pantura Pekalongan (Kota dan Kabupaten Pekalongan)  dan  subjek  penelitian  adalah  masyarakat  disepanjang  Jalur  Pantura Pekalongan.
Penelitian  ini  berfokus  pada  penelitian  kualitatif  maka  penulis  mendapatkan informasi.  Penulis  menggunakan  teknik  bola  salju  ( SnowBall) .  Menurut  Sugiyono, Snow  Ball adalah  teknik  pengambilan  sumber  data,  yang  pada  awalnya  jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit  tersebut  belum  mampu  memberikan  data  yang  memuaskan,  maka  mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2005).
Selanjutnya  teknik  pengumpulan  data  penulis  melakukan  wawancara mendalam,  wawancara  terstruktur,  observasi  dan  menggunakan  data  sekunder. Terakhir  dari  metoda  penelitian,  ada  tiga  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini. Pertama ,  teknik  deskriptif  analitis.  Teknik  ini  artinya  adalah  selain penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  permasalahan  yang  diangkat,  juga melakukan analisa untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masalah itu terjadi. Kedua ,  penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  studi  kasus  ( case  study) .  Artinya, penelitian  ini  mengambil  satu  kasus  untuk  diteliti  secara  mendalam  sesuai permasalahan  yang  sudah  dirumuskan. Ketiga ,  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan melalui prosedur reduksi, penyajian data, dan  verifikasi data. Selain itu
penulis  juga  melakukan  teknik  trianggulasi  data  untuk  keakuratan  data  yang diperoleh.

## B. PEMBAHASAN
Kecelakaan  Transportasi  jalan  darat  mempunyai  resiko  yang  besar,  bahkan bisa  melebihi  korban  perang,  korban  dari  kecelakaan  ini  tak  seharusnya  terjadi mengingat semakin berjalannya waktu perkembangan sistem transportasi jalan darat semakin  diarahkan  kejalan  perkembangan  yang  modern.  Memang  secara  nasional Indonesia  belum  memiliki  angka  pasti  berapa  korban  yang  jatuh  akibat  kecelakaan namun Indonesia  saat ini masih  merujuk pada data kepolisian sebagai acuan yang paling  realistis  guna  menghitung  angka  kecelakaan  akibat  transportasi  jalan  darat secara nasional.
Pemaparan  di  atas  menegaskan  bahwa  program  keselamatan  transportasi jalan  di  Jalur  Pantura  Pekalongan  memang  masih  membutuhkan  suatu  evaluasi untuk diberikan umpan balik agar penerapannya bisa lebih baik dimasa mendatang. Dalam  penelitian  ini  kriteria  evaluasi  Dunn  menjadi  salah  satu  mata  pisau  untuk membedah  permasalahan  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura Pekalongan. Kriteria tersebut meliputi :

## a. Efektivitas
Merupakan  suatu  hasil  dari  sebuah  pekerjaan  atau  program  yang  dilakukan secara  baik  dan  benar,  menurut  tata  cara  yang  sesuai  prosedur  yang  berlaku  dan sesuai  jadwal  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  tanpa  ada  inefesiensi  waktu, tenaga  dan  pikiran.  Kaitannya  dengan  evaluasi  program  keselamatan  transportasi jalan di Jalur Pantura adalah segala  upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura.
Penerapan  program  keselamatan  transportasi  jalan  dinilai  telah  mempunyai tujuan-tujuan yang besar dan bisa dipastikan mempunyai efektivitas yang besar pula terkait hasil yang akan dicapai pada tujuan tersebut. Secara keseluruhan penerapan program  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura  sudah  sesuai  dengan tujuan  yang  ditentukan  sebelumnya  namun  untuk  hasil  dan  dampak  dari  tujuan tersebut  belum  bisa  mengurangi  kecelakaan  secara  signifikan,  di  lain  pihak penerapan  program  ini  bisa  memberikan  kelancaran  arus  barang  dan  jasa  dan mendukung  penerapan  program  satu  dengan  lainnya  sehingga  program  ini dipandang telah mencapai sebagian tujuan yang ditentukan di awal.
Pelaksanaannya Pengelolaan program keselamatan transportasi jalan di jalur Pantura  Pekalongan  penerapannya  sesuai  dengan  keadaan  yang  tengah berkembang  di  lingkungan  masyarakat  dan  dengan  pelaksanaan  program  ini  telah membantu pemerintah untuk memahami akan pentingnya keselamatan transportasi jalan.  Meski  belum  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  mengurangi  jumlah  korban kecelakaan namun secara keseluruhan penerapan program keselamatan transpotasi jalan  di  Jalur  Pantura  Pekalongan  berjalan  cukup  efektif  dan  tidak  bisa  dianggap gagal karena sebagian besar hasil dan dampak yang diharapkan masyarakat sudah tercapai.
b. Efisiensi
Efisiensi (efficiency) berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dari rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha, yang  terakhir  umumnya  diukur  dari  ongkos  moneter.  Efisiensi  biasanya  ditentukan melalui  perhitungan  biaya  per  unit  produk  atau  layanan.  Kebijakan  yang  mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
Pelaksanaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Pekalongan sama-sama mengklaim bahwa mereka melakukan  efesiensi  anggaran  dengan  sebaik-baiknya  karena  memang  anggaran APBD sudah terencana dengan baik, selain itu terkadang masalah dana yang dirasa kurang  untuk  melakukan  sosialisasi  keselamatan  program  keselamatan  transportsi jalan  pemda  daerah  yang  bersangkutan  mengajukan  tambahan  dana  kepada Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  melalui  mekanisme  yang  ada, mekanisme  dan  prosedur  bersifat  sebagai  rambu-rambu  semata  dalam penerapannya  proses  negosiasi  lah  yang  menjadi  penentu  turunnya  anggaran  dari pusat  ke  daerah.  Pemerintah  Pusat  biasanya  melihat  keseriusan  dari  daerah  yang dicek  dilapangan sedang pemerintah daerah biasanya memberikan penjelasan dan berupaya  untuk  membenahi  sistem  transportasi  di  Jalur  Pantura  untuk  kelanjutan program keselamatan transportasi jalan kedepannya.

## c. Kecukupan
Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai sudah  dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.  William  N.  Dunn  mengemukakan bahwa  kecukupan  ( adequacy )  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan  masih  berhubungan  dengan  efektivitas  dengan  mengukur  atau memprediksi  seberapa  jauh  alternatif  yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
Pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan bukan tidak berbenturan dengan  berbagai  kepentingan  yang  ada  baik  itu  terkait  dengan  pelaksanaan program  itu  sendiri  atau  terkait  dengan  program  yang  lain.  Terkait  dengan permasalahan  transportasi  untuk  menghindari  benturan  atau  gesekan  kepentingan biasanya pemerintah daerah melakukan rapat yang bertajuk “Forum Lalu-lintas dan Angkutan  Jalan”  dimana  disekitar  Jalur  Pantura  Pekalongan  biasa  diikuti  oleh kepolisian,  dishub,  dinsos,  dinkes  dan  kumpulan  para  pengusaha  angkutan  jalan. Disitu digodok bagaimana pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan, ada proses  negosiasi  dan  saling  memberikan  solusi  untuk  terlaksananya  program. Proses  pengambilan  keputusan  biasanya  secara  ( deliberative) sehingga  bisa terdapat kerja sama yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan.
Pengelolaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura  dinilai cukup baik, melihat kerja sama dari berbagai pihak untuk bisa bersinergi baik secara instansi  maupun  program  yang  ada.  Peran  instansi  terkait  dalam  pengelolaan program  keselamatan transportasi  jalan di  Jalur  Pantura  Pekalongan  telah  berjalan dengan  baik.  Sejauh  ini  kerja  sama  tidak  hanya  ada  pada  skala  mikro  namun  juga makro guna memberikan kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam mengembangkan  pengelolaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur Pantura Pekalongan.
d. Perataan
William  N.  Dunn  menyatakan  bahwa  kriteria  kesamaan (equity) erat berhubungan  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada  distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Dalam  indikator  ini  para  pelaku  atau  para  pengguna  program  terlihat  setuju bahwa program keselamatan transportasi jalan di Jalur Pantura ini telah secara adil dilaksanakan tanpa merugikan pihak lain. Seperti pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dibangun oleh Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan dimana dalam proses perencanaan, implementasi dan dampak telah melibatkan berbagai element
yang  terkait  langsung  maupun  tidak  langsung,  yakni  pengguna  jalan,  pengusaha angkutan  umum  bahkan  sektor  perparkiran  telah  ditata  agar  pelaksanaan  program keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura  bisa  berjalan  dengan  baik.  Namun memang  hal  ini  tetap  menjadi  kendala  utama  terutama  perilaku  masyarakat  terkait dengan keselamatan transportasi yang kurang bisa di prediksi.
Program  keselamatan  transportasi  jalan  yang  diimplementasikan  di  Jalur Pantura  Pekalongan  dianggap  telah  memenuhi  pemerataan  yang  ada  karena masyarakat  dan  pemerintah  menganggap  kebijakan  tersebut  mempunyai  tujuan yang  jelas  yaitu  memperkecil  angka  kecelakaan  di  Jalur  Pantura  Pekalongan mengingat padatnya lalu lintas di Jalur Pantura Pekalongan terutama pada saat jam sibuk dan menjelang perayaan hari besar lainnya.

## e. Responsivitas
Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi  jika  suatu  kebijakan akan dilaksanakan,  juga  tanggapan masyarakat  setelah dampak  kebijakan  sudah  mulai  dapat  dirasakan  dalam  bentuk  yang  positif  berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.
Tidak  diperlukannya  program  pengganti  disebabkan  oleh  tidak  adanya kerugian  yang  besar  dari  penerapan  program  ini,  penerapan  kebijakan  hingga tingkat  desa  sudah  mumpuni  dan  bisa  dikatakan  sesuai  dengan  kultur  yang  ada namun  tetap  yang  menjadi  perhatian  adalah  partisipasi  SDM  pengguna  jalan  mau tidak  mereka  menerapkan  program  keselamatan  transportasi  jalan,  dan  tentunya program keselamatan transportasi jalan bisa di kembangkan kearah yang lebih baik.

## f. Ketepatan
Ketepatan  menurut  William  N.  Dunn  berkenaan  dengan  Kriteria  yang  dipakai untuk  menseleksi  sejumlah  alternatif  untuk  dijadikan  rekomendasi  dengan  menilai apakah  hasil  dari  alternatif  yang  direkomendasikan  tersebut  merupakan  pilihan tujuan  yang  layak.  Kriteria  kelayakan  dihubungkan  dengan  rasionalitas  substantif, karena  kriteria  ini  menyangkut  substansi  tujuan  bukan  cara  atau  instrumen  untuk merealisasikan tujuan tersebut.
Selama pelaksanaanya instansi terkait saling bekerja sama baik lingkup mikro maupun  makro  dimana  disini  Kementerian  Perhubungan  berperan  dalam perencanaan, selama pelaksanaan dilimpahkan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan dibantu dengan instasi terkait baik dalam  lingkup  daerah  maupun  lintas  daerah  lintas  instansi  sedangkan  dalam pengawasanya  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  dipantau  oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu sendiri.
Pengelolaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura Pekalongan perlu mendapat perhatian dan dipertahankan untuk kedepannya karena program ini dibutuhkan oleh masyarakat dan pengelolaan program ini juga dianggap bisa  menjawab  tantangan  era  globalisasi  meskipun  tidak  benar-benar  bisa menghilangkan angka kecelakaan sama sekali.
Program ini juga mendukung adanya pelaksanaan program lainnya yang saling terkait untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Program keselamatan ini  merupakan  program  yang  saling  melengkapi  dan  mendorong  berjalannya program lainnya di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

## C. PENUTUP
Hasil  pemetaan  berdasarkan  indikator  yang  dibangun  adalah  sebagai  berikut, Kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Pekalongan  dan  Kota  Pekalongan  untuk
menerapkan  pengelolaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura Pekalongan  merupakan  pilihan  yang  bagus  untuk  mendukung  peningkatan keselamatan  transportasi  jalan  dan  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Sejauh  ini setelah  berjalannya  pengelolaan  program  ini  masyarakat  mendapatkan  manfaat seperti  kelancaran  dan  kenyamanan  saat  berada  dijalan,  selain  itu  pengelolaan program  ini  bisa  menjadikan  pembelajaran  untuk  masyarakat  agar  daerah  Pantura Pekalongan  bisa  terus  berkembang  dengan  adanya  kelancaran  distribusi  arus barang dan jasa.
Program  ini  juga  mendorong  adanya  sinergi  antara  program  satu  dengan program  lainnya  yang  sama-sama  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat pada  umumnya  selain  itu  tidak  adanya  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaannya.  Hal ini didasari oleh baiknya kerjasama antar instansi yang terkait untuk mensukseskan program hingga ke daerah-daerah.
Hasil penelitian yang berdasarkan indikator yang dibangun dalam teori terdapat beberapa kendala terutama menyangkut sumberdaya manusia dan sosialisasi dalam melaksanakan  progam  keselamatan  transportasi  jalan.  Kendala  SDM  secepatnya harus  diberikan  perhatian  bahkan  pelatihan  juga  sosialisasi  kepada  masyarakat yang  belum  mengetahui  akan  pentingnya  keselamatan  transportasi  jalan,  selain  itu memberikan  fasilitas  yang  menarik  agar  masyarakat  antusias  untuk  mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah.
Bisa  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  program  keselamatan transportasi  jalan  di  Jalur  Pantura  Pekalongan  telah  mencapai  tujuan,  meskipun angka kecelakaan di wilayah Jalur Pantura Pekalongan tidak bisa ditekan hingga 0% atau hilang sama sekali.

## DAFTAR RUJUKAN
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Pancur Siwah. Jakarta Alsa, A. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Baratakusumah,  Deddy  Supriady  dan  Dadang  Solihin.  2002. Otonomi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . PT Gramedia Pustaka Utama
Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif . Pustaka Setia. Bandung Darmawi, Herman. 2004. Manajemen Resiko. PT Bumi Aksara. Jakarta Dunn,  William  N.  1999. Pengantar  Analisis  kebijakan  Publik  Edisi  Kedua. Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta Eriyanto. 2002. Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. LkiS. Yogyakarta Erna  Widodo  dan  Mochtar.  2000. Konstruksi  Ke  Arah  Penelitian  Deskiriptif .  Avyrous  . Jakarta Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen . BPFE, Yogyakarta Iriani,  Enni  (et.al.).  2007. Kajian  Kebijakan  Good  Local  Governance  dalam  Optimalisasi Pelayanan  Publik:  Suatu  Evaluasi  Implementasi  Pelayanan  Terpadu  di  Kabupaten/ Kota di Indonesia. PKP2A I-LAN. Bandung. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik . PEMBARUAN. Yogyakarta Labolo, Muhadam. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya . : PT RajaGrafindo Persada. Jakarta Lijan  Poltak  Sinambela  dkk.  2008. Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan  dan Implementasi cetakan ketiga . PT Bumi Aksara. Jakarta Marzuki,  Didi  (editor).  2006. Bekerja  Demi  Rakyat:  Meningkatkan  Kompetensi  Aparatur Pemerintah Daerah dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik .  KomunaL. Jakarta Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan ; sebuah analisis konsep, arah dan strategi. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.
Moleong, LJ. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Remaja Kosada Karya.  Bandung
Nazir. Moh. 1998. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta Nugroho, Riant. 2009. Public Policy : Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo. Jakarta
Nurcholis,  Hanif.  2005. Teori  dan  Praktik  :  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Salim, Abbas. 2004. Manajemen Transportasi . SMTI. Jakarta Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Strategik. Bumi Aksara. Jakarta. Steers,  Richard  M.  1985. Efektivitas  Organisasi  (Kaidah  Perilaku). Penerbit  Erlangga. Jakarta Straus,  Anslem  dan  Uliet  Corbin.  2003. Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif. Pustaka  Pelajar. Yogyakarta Sugiyono,  2009, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D, Cetakan  ke-6, Penerbit ALFABETA, Bandung
Suryadinata,  Ermaya  .1997. Pemimpin  dan  Kepemimpinan  Pemerintahan  :  pendekatan budaya, moral dan etika. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta Usman, Prof. Husaini dan Purnomo Setiyadi Akbar, 2008 Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua. PT Bumi Aksara. Jakarta.
Widya  Wicaksono,  Kristian.  2006. Administrasi  dan  Birokrasi  Pemerintah .  Graha  Ilmu. Yogyakarta

## Sumber Peraturan :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  1992  Tentang  Lalu  lintas  dan Angkutan Jalan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan

## Jurnal dan Modul:
Darmaningtyas dan Siti Aminah. Kebijakan Transportasi Untuk Semua Warga. Jurnal Dialog Kebijakan  Publik  :  Menyoal  Aspek  Transportasi  dalam  Kebijakan  Publik  Nasional.
(2007)  hlm.  15-28.  Penerbit  Departemen  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia
Dikun, Suyono. Perspektif Ekonimi Politik dari Pembangunan Transportasi Indonesia. Jurnal Dialog  Kebijakan  Publik  :  Menyoal  Aspek  Transportasi  dalam  Kebijakan  Publik Nasional. (2007)  hlm.  7-14.  Penerbit  Departemen  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia
Taufik,  Ahmad. Modul  Penelitian  Sosial, Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  UNDIP. Semarang. Tidak diterbitkan

## Website :
Definisi  Manajement.  24  November  2011.  http://tkampus.blogspot.com/2011/11/normal-0- false-false-false-in-x-none-x.html (Diakses pada 8 Oktober 2012  Pukul 17.16) http://definisi-pengertian.blogspot.com/ (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.37) http://publikasi.umy.ac.id/index.php/sipil/article/view/3617/2985 (diakses pada 24 september 2012 pukul 00.34) http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=14 (diakese pada 10 Oktober 2012 Pukul 15.34)
http://www.metrotvnews.com/mobile-site/ramadhan/newsvideo/2012/ 08/18/15760/enam- hari-340-jiwa-melayang-dalam-kecelakaan-mudik/3      (diakses  pada  21  September 2012 Pukul 21.10)
Ratih  Prahesti  Sudarsono .  Sudah  340  Orang  Tewas  Jelang  Lebaran .  Sabtu  18  Agustus 2012.  Nasional.kompas.com (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.10) http://www.pekalongankab.go.id Maria  Yuniar. Selama  Mudik,  460  Jiwa  Melayang. Minggu  19  Agustus  2012.  m.tempo.co (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.10)
Menentukan
Instrument
Penelitian. Senin 28 desember 2009
http://blogkatte.blogspot.com/2009/12/menentukan-instrumen-penelitian.html    Diakses pada 21 September 2012 Pukul 23.49
Nala Edwin. Korban Meninggal Arus Mudik Sudah Mencapai 820 Jiwa. 25 Agustus 2012. m.detik.com (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.00) Putra.
Definisi Manajemen
Menurut Para Ahli.
21 November 2008. http://putracenter.net/2008/11/21/definisi-manajemen-menurut-para-ahli/ Diakeses pada 8 Oktober 2012 Pukul 12.16
Wahyudin, Fahmi. Data Kecelakaan Nasional Merujuk Data Polisi Tempointeraktif. Jakarta. 24 Juni 2009. (diakses pada 21 September 2012 Pukul 21.10) www. damandiri. or. id  diakses pada 2 Juni 2010 pukul 14.38 WIB www.karyabangun-cv.com/index.php/berita-dan-artikel?start=4    diakses  pada  8  Oktober 2012 Pukul 12.16
YVML  Bikers  Ride  Safely  Bro. Pembunuh  Utama  Kaum  Muda. Koran  Sindo.  Minggu, 22/07/2007.. Diakses pada 8 Oktober 2012 Pukul 12.16