Raad Kertha, Vol. 04, No. 01 Pebruari 2021 – Juli 2021

## PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS
( Studi Pada Pengembangan Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun) Anggaran 2020
Oleh : Gufran, Gufran Sanusi & Hajairin
(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Kota Bima, 84116, Indonesia, Email : azisgufran@gmail.com)
Abstrak: Pembangunan dan pengembangan pasar desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  pendapatan  asli  desa,  pengembangan  pasar desa  melalui  penggunaan  dana  desa  untuk  tahun  2020  menjadi  sangat  penting  untuk  di perhatikan  oleh  pemerintah  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Bima,  salah  satunya pengembangan  pasar  Desa  Kalampa  Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima.  Penggunaan dana  yang  tepat  sasaran  seperti  pengembangan  pasar  desa  harus  menjadi  program prioritas  bagi  pemerintah  desa,  meski  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2020,  memberikan  pilihan  untuk  menentukan  pilihan program prioritas pada masing-masing desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Desa Kalampa  Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima,  hanya  mengalokasikan  anggaran  untuk pengembangan  pasar  desa  pada  aspek  kebersihan,  atau  anggaran  kebersihan,  sehingga sampai  penelitian  ini  dilakukan  hanya  sampai  pada  batasan  perbaikan  tempat  dan kebersihan  pasar  desa,  Desa  Kalampa  Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima.  Atas pengembangan  pasar  desa  tersebut,  maka  ada  banyak  masyarakat  desa  yang  bisa  di perdayakan  dan  masyarakat  desa  juga  bisa  mengurangi  kemiskinan  melalui  perputaran ekonomi pada pasar desa terus berjalan.
Kata Kunci: Prioritas Dana Desa, Pasar Desa
Abstract: The development and development of village markets is an important aspect in increasing  community  income  and  village  original  income,  developing  village  markets through  the  use  of  village funds for  2020  is  very important  to  be  noticed  by  the  village government  in  Bima  Regency,  one  of  which  is  the  development  of  the  Kalampa  Village market, Woha District. Bima Regency. The use of funds that are right on target such as developing village markets must be a priority program for village governments, although in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds in 2020, it provides options for determining priority program options for - each village. The results  of  this  study  indicate  that  the  Kalampa  Village,  Woha  District,  Bima  Regency, only  allocates  a  budget  for  the  development  of  the  village  market  on  the  aspect  of cleanliness, or the budget for cleanliness, so that until this research was carried out only to the limit of repairing the place and cleanliness of the village market, Kalampa Village, Woha  District,  Bima  Regency.  Due  to  the  development  of  the  village  market,  there  are many  village  communities  who  can  be  empowered  and  village  communities  can  also reduce poverty through the economic turnover at the village market that continues.
Keywords: Village Fund Priority, Village Market

## A. PENDAHULUAN
Pengelolaan  dana  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa,  dijelaskan bahwa  dana  desa  di  gunakan  untuk membiayai infrastruktur fisik,
sarana ekonomi, sarana sosial, serta untuk  meningkatkan  kemampuan berusaha  masyarakat  desa,  dengan tujuan  untuk  mengurangi  jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antar kota dengan desa dan meningkatkan kesehteraan masyarakat pedesaan. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  tahun  2020.  Salah  satu program  prioritas  penggunaan  dana desa  adalah  pembangunan  dan pengembangan pasar desa, pengembangan  pasar  desa  dengan menggunakan  dana  desa  untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat  desa  dan  peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah desa. Sebab  Dana  desa  adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara yang  di  peruntungkan  bagi  desa yang  di  transfer  melalui  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk  mendanai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat.1 Sehingga pemberdayaan masyarakat desa merupakan  upaya  mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan, perilaku,  kemampuan,  kesadaran, serta  memanfaatkan  sumber  daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan  yang  sesuai  dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa melalui
1 . Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
pengembangan  pasar  desa  pada masing-masing desa.
Pada Kecamatan Woha Kabupaten  Bima,  salah  satu  desa yang  memiliki  pasar  desa  adalah desa kalampa yang sudah beroperasi puluhan tahun yang lalu, namun  kondisi  pasar  desa  tersebut masih  cukup  sederhana,  sehingga perlu dilihat apakah pengembangan pasar desa menjadi program prioritas  penggunaan  dana  desa  di Desa  Kalampa  Kecamatan  Woha Kabupaten Bima pada tahun anggaran  2020.  Sebab  pasar  desa kalampa,  apabila  dikelola  dan dikembangkan  dengan  baik  maka dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  dari  segi  pendapatan dan  juga  pemerintah  desa  dapat meningkatkan  pendapatan  desa, karena kondisi georafis desa kalampa  masyarakatnya  banyak yang bekerja sebagai petani, seperti sayur-sayuran, bawang merah, timun,  dan  sebagainya,  apabila hasil  alam  itu  di  jual  pada  pasar desa,  bisa  jadi  masyarakat  di  luar desa  tersebut  akan  datang  membeli kebutuhan pada pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten  Bima.  Dengan  pokok permasalahannya adalah Bagaimana  penggunaan  dana  desa dalam  pengembangan  pasar  Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten  Bima  tahun  anggaran 2020.?  dan  Bagaimana  dampak secara  ekonomi  masyarakat  dan pendapatan desa terhadap pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.? Berdasarkan hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa Kondisi  pasar  desa  masih  dalam tahap pengembangan seperti merawat  tempat  yang  ada,  dengan anggaran kebersihan dan
pengembangan  lainya,  hal  ini  juga
di benarkan oleh salah satu penjual sayur-sayurnan  di  Pasar  Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Selain itu berdasarkan program prioritas pengalokasian anggaran desa melalui rancangan anggaran belanja desa  tahun  2020,  hanya  yang menjadi  soal  sehingga  anggaran tersebut  belum  bisa  dilaksanakan dengan baik, mengingat tenpat atau lokasi  pasar  desa  masih  sangat sempit dengan menggunakan pinggir jalan umum maupun pinggir gang umum, sehingga inilah yang  maenjadi  factor  penghambat pengembangan Pasar Desa Kalampa Kabupaten Bima.

## B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan  dalam  penyusunan ini  adalah  penelitian  Hukum Empiris  yaitu  salah  satu  jenis penelitian hukum yang menganalisis  dan  mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan  terhadap  hukum, peranan  lembaga  atau  institusi hukum  di  dalam  penegakkan hukum,  implementasi  aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum .2 2. Pendekatan yang di gunakan Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: Pertama Pendekatan Perundang-
2 .Salim  HS  dan  Erlies  Septiana Nurbaini,  2013, Penerapan  Teori  Hukum Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 14
undangan (statute  approach) yaitu  merupakan  pendekatan yang digunakan untuk mengkaji  dan  menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani. Kedua Pendekatan  Konseptual (conceptual  approach) yaitu pendekatan  yang  di  lakukan dengan mengkaji konsep- konsep, teori-teori dan pendapat  para  ahli  yang  ada kaitannya denga objek yang di teliti. Ketiga Pendekatan sosiologi  hukum,  Merupakan pendekatan  yang  menganalisis tentang bagaiamana reaksi dan interaksi  yang  terjadi  ketika sistem  norma  itu  bekerja dalam  masyarakat.  Pendekatan ini  dikonstruksikan  sebagai sesuatu  perilaki  masyarakat yang  ejek  terlembagakan  serta mendapatkan  legitimasi  secara sosial.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini adalah  pada  Pemerintah  Desa Kalampa  Kecamatan  Woha Kabupaten  Bima  dan  dapat dilihat  dalam  pembangunan dan pengembangan Pasar Desa
4. Sumber Data Data  Primer  yaitu  data utama misalnya Hasil Wawancara dari para responden  yaitu  Pemerintah Desa  Kalampa,  Masyarakat yang  menjual  di  Pasar  Desa Kalampa serta masyarakat umum secara langsung dengan masalah yang akan memberikan  jawaban  terhadap pertanyaan  yang  diajukan  oleh peneliti  dan  Data  Sekunder yaitu hanya sebagai data pendukung  dari  data  primer,
Data  Pustaka,  Para  Pakar,  dan
Jurnal. 5. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan  melalui  Observasi untuk menggali data penelitian yang sedang berlangsung secara insidental, maka peneliti akan melakukan metode pengamatan. Kemudian  Wawancara  akan dilanjutkan dengan wawancara yang mendalam agar observasi yang  dilakukan  semakin  jelas, deskriptif dan ekploratif. Peneliti  akan  mempersiapkan pertanyaan  mendasar  sebagai bahan  awal  dengan  struktur pertanyaan  yang  telah  terukur berdasarkan  skema  rumusan masalah  yang  ingin  diuraikan, mengkaji  dan  menganalisis sumber-sumber kepustakaan yang  telah  diperoleh,  buku- buku literature maupun peraturan perundang- undangan. 6. Analisis Data Tekhnik  analisa  data yang digunakan yakni kualitatif, dengan mengumpulkan  data  yang  di dapat  langsung  dari  responden atau  masyarakat  dengan  cara observasi dan wawancara yang mendalam  terhadap  masalah kemudian dianalis dengan interaktif model Pertama Reduksi data, merupakan proses  pemilihan,  pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan tertulis lapangan. Kedua Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang  memberi  kemungkinan adanya kemungkinan
penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan. Ketiga Verifikasi,  sejak  permulaan pengumpulan  data  dilakukan pencatatan, pertimbangan pada peraturan-peraturan, pernyataan-perrnyataan, konfigurasi  yang  mungkin, arahan sebab akibat dan proporsi untuk mengetahui apa dari hal yang kemudian di tarik kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengembangan Desa, Desa Maju Dan Mandiri Pembangunan dan pengembangan pasar pada setiap  desa  khususnya  pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, menjadi  sangat  penting  untuk dikembangkan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan pasar  desa  apabila  di  kelola dengan baik maka dapat meningkat pendapatan masyarakat  dan  meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk itu perlu  dilihat  peran  pemerintah desa kalampa dalam menggunakan dana desa untuk pengembangan pasar Desa Kalampa  Kecamatan  Woha Kabupaten Bima. Dalam
Undang  Undang  Desa  Nomor 6  tahun  2014    Desa  adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam

## Raad Kertha, Vol. 04, No. 01 Pebruari 2021 – Juli 2021
sistem  pemerintahan  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia.
Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah,  bantuan  tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan  desa  mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana  pembangunan  yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui  beberapa  serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan,  identifikasi  umum desa,  analisis  asset  desa  serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Realitas Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014 menyebutkan bahwa pembangunan  desa  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi  ekonomi  lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan, dengan mengedepankan  kebersamaan, kekeluargaan  dan  kegotong royongan  guna  mewujudkan keadilan sosial. 3
Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  desa  adalah suatu  kesatuan  wilayah  yang dihuni  oleh  sejumlah  keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala 3 .  Jayadinata  dan  Pramandika, 2006, Pembangunan Desa Dalam
Perencanaan, Bandung, ITB, Hal 27
Desa)  atau  desa  merupakan kelompok  rumah  di  luar  kota yang  merupakan  kesatuan. 4
Tujuan pembentukan desa adalah  untuk  meningkatkan kemampuan  penyelenggaraan Pemerintahan  secara  berdaya guna  dan  berhasil  guna  dan peningkatan pelayanan terhadap  masyarakat  sesuai dengan  tingkat  perkembangan dan  kemajuan  pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar  rumput  masalah  yang dihadapi masyarakat desa. Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  yang diubah melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun 2015  telah  menyebutkan  jika kini Desa mempunyai wewenang  untuk  mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah, Desa memasuki era kemandirian secara menyeluruh seperti halnya daerah-daerah  otonomi  pada tingkat  Kabupaten  Kota  atau provinsi, dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik,  dan  keuangan  dengan demikian  desa  bukan  lagi penunggu instruksi dari Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat. Di era otonomi daerah, dan otonomi desa, desa merupakan ujung tombak berkembangnya masyarakat seharusnya menjadi
4 .  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2
perwujudan  terhadap  kekuatan di  berbagai  bidang,  karena tujuan  besar  otonomi  adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat  desa.  Kini  desa menghadapi  era  baru  dalam bingkai Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa, bertujuan  mengantarkan  desa sebagai pusat kehidupan masyarakat  Indonesia  yang dicita-citakan  oleh  Undang- Undang  Dasar  1945,  Desa diharapkan  menjadi  mandiri secara ekonomi sosial, budaya,
bahkan politik. Selain  itu  kehidupan desa  sangat  bergantung  pada pastisipasi  masyarakat  dalam mendorong terbangunnya kesepakatan  pengelolaan  desa, mampu  menumbuhkan  dan mengembangkan  nilai  sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan,  adanya  Undang- undang  Desa  dengan  jaminan Anggaran  Dana  Desa  (ADD), baik untuk infrasruktur maupun pemberdayaan masyarkat,  secara  langsung menyentuh kebutuhan masyarakat agar dapat disejahterakan. 5 Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan dan  pengawasan  usaha-usaha para  anggota  organisasi  dan pengguna sumberdaya- sumberdaya  organisasi  lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang
5 .  Program  Desa  Lestari,  2016, Pendekatan  Utuh  Penguatan  Kelembagaan Ekonomi Desa. Hal 28
meliputi perencanaan, penganggaran,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. 6 Pasar  desa  memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di perdesaan,  setidaknya  dalam  3 hal,  yaitu  Sebagai  entitas ekonomi, pasar desa merupakan  penggerak  roda ekonomi  perdesaan  melalui kegiatan  perdagangan,  industri dan jasa. Sebagai entitas sosial,  pasar  desa  merupakan sarana yang sangat kuat dalam mempertahankan  budaya  dan nilai sosial local, seperti gotong  royong,  kebersamaan dan kekeluargaan. Karena pertemuan penjual dan pembeli  di  pasar  desa  bukan hanya  melaksanakan  transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi  media  interaksi  sosial dan sebagai aset pembangunan, pasar desa merupakan  salah  satu  sumber
Pendapatan  Asli  Pemerintah Desa  (PADes).  Pendapatan tersebut  berasal  dari  retribusi para pedagang dan pelaku jasa yang  beraktifitas  di  dalam  dan sekitar pasar desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nunung Fatimah  menjelaskan  bahwa dalam mendukung pengembangan  ekonomi  desa sehingga terwujudnya masyarakat  yang  sejahtera, juga bisa membantu pemerintah desa dalam meningkatkan  pendapatan  asli desa, dan mestinya itu menjadi 6 .  Arif,  Muhammad,  2007. Tata Cara  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dan Pengelolaan  Kekayaan  Desa .  Pekanbaru: ReD Post Press. Hal 32
perhatian khusus bagi pemerintah desa kalampa, sebab di masa mendatang, kita perlu focus pada pengembangan ekonomi dengan  upaya  pengembangan pasar  desa,  BUMDes  dan  lain sebagainya,  hal  ini  sebenarnya berdasarkan  amanat  Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  yang  diubah  melalui
Peraturan  Pemerintah  Nomor 47  Tahun  2015  dan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun 2020. 7 2. Pengembangan Pasar Desa
Sebagai Program Prioritas Program pembangunan pasar  dibangun  dan  dikelola oleh pemerintah daerah, swasta,  badan  usaha  milik negara  dan  badan  usaha  milik daerah,  termasuk  kerjasama antara  pemerintah  dan  swasta, berupa  toko,  kios,  los,  dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha dengan  usaha  mikro,  kecil, menengah  dan  dalam  proses jual  beli  barang  dan  jasa melalui proses tawar-menawar. Pasar  modern  adalah  pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran atau grosir dengan bentuk minimarket, supermarket, department  store,  hypermarket dan swalayan. 8
7 Hasil  Wawancara  Dengan  Ibu Nunung  Fatimah  Selaku  Masyarakat  Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Pada Tanggal 20 Juli 2020
8 .  Firmanzah  dan  R.E.  Halim. 2012. Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional.
Dalam pandangan penulis  bahwa  pasar  desa sebagai  aset  desa  diharapkan mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan  retribusi  yang besar  bagi  pendapatan  desa,
konsekuensi  dari  kenyataan tersebut, pemerintah desa yang adalah  kepala  desa  harus mampu  memposisikan  dirinya sebagai  pemimpin  masyarakat yang  mampu  untuk  membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai  perekonomian  skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat desa, Namun harus di  sadari  bahwa  kondisi  yang terjadi  tidak  berjalan  sesuai dengan yang diharapkan, namun semua tidak bisa berjalan  dengan  lancar,  hal  ini disebabkan oleh berbagai
macam  kendala,  seperti  tenpat pasar yang sempit dan lainya. Dari  satu  pembahasan pengeloaan  pasar  desa,  ada empat  kegiatan  yang  saling keterkaitan  dan  sustaninibitas program desa yaitu pengelolaan  retribusi  pasar, pengelolaan lahan parkir, pengelolaan  limbah  sampah dan pembentukan koperasi bagi  para  pedagang  yang semuanya nantinya akan dikelola oleh unit usaha BUMDes.  Pemerintah  desa memfasilitasi pembentukan BUMDes. Dari sekilas pembahasan Musyawarah Desa yang diselenggaran tersebut dapat diperoleh gambaran unit-unit usaha
In  :  Basri,  M.C.,  editor.  Rumah  Ekonomi Rumah  Budaya.  Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama, Hal 11
BUMDes  yang  akan  dibentuk. Persoalan  persoalan  yang  ada di  desa  sedikit  demi  sedikit sudah  mulai  terurai,  persoalan selanjutnya yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah mencari orang-orang yang nantinya akan menjadi pengelola BUMDes. 9 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa  Kondisi  pasar  desa masih dalam tahap pengembangan seperti merawat  tempat  yang  ada, dengan  anggaran  kebersihan dan  pengembangan  lainya,  hal ini juga di benarkan oleh salah satu  penjual  sayur-sayurnan  di Pasar Desa Kalampa Kecamatan  Woha  Kabupaten Bima.  Selain  itu  berdasarkan program prioritas pengalokasian  anggaran  desa melalui  rancangan  anggaran belanja desa tahun 2020, hanya yang  menjadi  soal  sehingga anggaran  tersebut  belum  bisa dilaksanakan dengan baik, mengingat  tenpat  atau  lokasi pasar desa masih sangat sempit dengan  menggunakan  pinggir jalan  umum  maupun  pinggir gang umum. Hasil Wawancara Dengan  Ibu  Aminah  Selaku Penjual di Pasar Desa Kalampa menilai, bahwa kendala  pengembangan  pasar desa adalah tentang tempat dan lokasi  pasar  desa  yang  cukup sempit, sehingga yang perlu di perhatikan  oleh  pemerintah desa  saat  ini  adalah  perlu memikirkan  tempat  lain  dari pasar desa agar bisa
9 .https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-3962422/4-program- prioritas-percepat-pertumbuhan-ekonomi- desa, di ankses pada tanggal 05 Maret 2020
melakukan pengembangan terhadap  pasar  desa  di  masa mendatang. 10 Perkembangan kebijakan otonomi juga berdampak  pada  terjadinya perubahan fungsi-fungsi pemerintahan  dalam  berbagai kebijakan kelembagaan, pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia.Salah  satu  perubahan tersebut adalah semakin pentingnya fungsi pemerintahan  desa,  sebagai pelaksana konsep pembangunan yang bersentuhan  langsung  dengan masyarakat. Pemerintahan desa  diberikan  hak-hak  yang lebih luas dalam hal pengelolaan keuangan dan alokasi  dana  desa,  pemilihan kepala  desa  dan  dalam  proses pembangunan  lainnya.  Peran pemerintah  desa  diharapkan lebih besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dalam rangka memberikan  kontribusi  yang nyata bagi pelaksanaan pembangunan di tingkat regional dan nasional. 11

## D. PENUTUP
Berdasarkan
hasil penelitian dalam penulisan ini dapat di  simpulkan  bahwa  Penggunaan dana  desa  dalam  pengembangan pasar  desa  masih  dalam  tahap merawat  tempat  yang  ada,  dengan anggaran kebersihan dan pengembangan  lainya,  hal  itu  juga
10 .  Hasil  Wawancara  Dengan  Ibu Aminah  Selaku  Masyarakat  Desa  Kalampa Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima  Pada Tanggal 20 Juli 2020
11 .  Sri  Rahayu,  2016  Strategi Optimalisasi  Pasar  Desa  Sebagai  Pusat Pertumbuhan  Ekonomi  Desa,  Jurnal  : Volume 16 Nomor 1 Juli 2016
tertuang  dalam  program  prioritas pengalokasian
anggaran desa
melalui rancangan anggaran belanja desa  tahun  2020,  hanya  yang menjadi  soal  adalah  tempat  atau lokasi  pasar  desa  masih  sangat sempit
dengan menggunakan
pinggir jalan umum maupun pinggir gang umum, sehingga perlu memikirkan  pembangunan  pasar desa  yang  baru  serta  bersifat permanen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Dan Jurnal 1. Arif,  Muhammad,  2007. Tata Cara  Pengelolaan  Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa . Pekanbaru:
ReD Post Press
2. Firmanzah  dan  R.E.  Halim.
2012. Strategi Revitalisasi Pasar
Tradisional.  In  :  Basri,  M.C., editor.  Rumah  Ekonomi  Rumah
Budaya.  Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama 3. Salim  HS  dan  Erlies  Septiana Nurbaini, 2013, Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta
4. Jayadinata dan Pramandika, 2006, Pembangunan Desa Dalam  Perencanaan,  Bandung, ITB
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
6. Program  Desa  Lestari,  2016, Pendekatan  Utuh  Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
7. https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-3962422/4- program-prioritas-percepat-
pertumbuhan-ekonomi-desa,  di
ankses  pada  tanggal  05  Maret 2020 8. Sri Rahayu, 2016 Strategi Optimalisasi Pasar Desa Sebagai Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi
Desa,  Jurnal  :  Volume  16 Nomor 1 Juli 2016

## Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan
Pelaksanaan UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  Nomor  11 Tahun  2019  tentang  Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  tahun 2020
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa yang Bersumber dari APBN
5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  114  Tahun  2014  tentang
Pedoman Pembangunan Desa