Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)
Komang Pendi Agus Wibawa 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {pendiaguswibawa1998@gmail.com, Sudiatmaka@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai  faktor-faktor  yang  melatar belakangi terjadinya kawin siri di kampung singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa akibat hukum perkawinan  siri  terhadap  kedudukan  istri,  anak,  dan  harta  kekayaanya  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  atas  perubahan  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  di  Kampung  Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kampung  Singaraja,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik  pengumpulan  menggunakanteknik  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik penentuan sampel  yang  digunakan  adalah  teknik non  random  sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisa  data dilakukan  secara  kualitatif  dengan  bentuk  penerapan  menggunakan  model  analisa  hermeneutika  hukum. hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Faktor  penyebab    terjadinya  kawin siri di  Kampung  Singaraja terdiri  dari  1)  Faktor  Ekonomi,  2)  Faktor  Sosial,  dan  3)  Faktor  Usia,  (2)  akibat  hukum  perkawinan siri terhadap  kedudukan  istri,  anak,  dan  harta  kekayaanya  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri tidak dianggap sebagai istri yang sah dan anak yang sah, tetapi apabila ayah biologisnya mengakui anak tersebut maka anak dari hasil perkawinan siri dapat dianggap sah. Serta anak dan istri dalam perkawinan siri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian ataupun suami meninggal dunia.
Kata Kunci: Perkawinan Siri , Kedudukan Istri, Kedudukan Anak, Harta Kekayaan.

## ABSTRACT
This  research  aims  for  (1)  to  know  and  analyze  about  the  factors  behind  siri  mating  in  the  Kampung Singaraja, and (2) Know and analyze the effect that siri marriage law have on people his position, son, and  wealth  are  infringedupon  the law  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  for  the Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  in  the  Kampung  Singaraja  village.  The  kind  of  research  used  was  research Empirical juridical law, the nature of this research is descrptive. Location the study is conducted in the Kampung Singaraja Village, Buleleng district, Buleleng district. The legal material used comes from the legal material primary, secondary and tertiary with engineering collection document study, obscenity and interviews. Which sample indentification technique used are non-random sampling techniques processing and analysis data is made qualitatively with applications a hermeneutical model of law analysis. Research indicatesthat (1) the underlying factor for siri courtship in the Kampung Singaraja village is 1) Economic factor, 2) Sosial factor, and 3) Age factor, (2) the result of law marriages here to the position of his wife, children, and wealth are reviewed from Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 on bill change Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 in the village where the first lydni and an inside child siri marriage is not
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
viewed as a valid wife and a valid child, but when the biological father acknowledges the child, the son of outcome siri marriage may be considered valid as well as children an wives in the marriage here there is not right to marital property in case of divorce orhusband passed away.
Keyword : Siri marriage, Wife position, Child position, Wealth.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  merupakan  salah satu wujud  aturan  tata  tertib  perkawinan  yang dimiliki  oleh  Negara  Indonesia  sebagai  bangsa yang  berdaulat,  di  samping  aturan-aturan  tata tertib  perkawinan  yang  lain  seperti  hukum  adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban dan  diakui  sahnya  perkawinan  itu,  maka Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-  Undang  No  16 Tahun  2019  atas  perubahan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menentukan  bahwasetiap perkawinan  harus  dicatat  oleh  petugasyang berwenang.
Perkawinan  yang  tidak  ditcatatkan  atau yang    dikenal      dengan    berbagai  istilah  lain seperti “kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah siri”. Istilahsiri berasal  dari  bahasa  Arab Sirra,  israr  yang  berarti  rahasia.  Kawin  siri, menurut  arti  katanya,  perkawinan  yang dilakukan  dengan  sembunyi-sembunyi  atau rahasia (Wasian , 2010). Perkawinan siri adalah nikah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan  padaketentuan-ketentuan  agama islam  saja  tanpa  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  atas  perubahan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang  ustad  atau  tokoh  masyarakat  saja sebagai  penghulu,  atau  dilakukan  berdasarkan adat-istiadat saja.
Walaupun  perkawinan  siri  ini  dilarang oleh  pemerintah  namun  pada  kenyataannya masih  ditemui  pasangan  yang  melakukan perkawinan  siri  di  daerah  Bali  khususnya  di Kampung
Singaraja. Terdata
sejak pertengahan  Tahun  2019  hingga  akhir  2020 perkawinan siri dari daerah kampung singaraja adalah sebanyak 10 pasangan suami istri. Data tersebut  didapat  langsung  dari  sekretaris kelurahan  kampung  singaraja  dan  didukung oleh pernyataan warga setempat dari kelurahan
kampung singaraja.
Adapun  faktor  yang  mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri sebenarnya  kembali  kepada  pribadi  masing- masing.  Namun  yang  terjadi  belakangan  ini umumnya  hamil  diluar  nikah.  Hamil  diluar nikah  tersebut  merupakan  aib  bagi  keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa dilakukannya
pencatatan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).
Minimnya pemahaman  masyarakat  dan  kesadaran  akan pentingnya  pencatatan  menyebabkan  masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan  pentingnya  pencatatan  pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan  dengan  pencatatan  maupun  tidak dicatatkan  sama  saja.Selain  faktor  yang disebabkan  oleh  hamil  diluar  nikah,  masih terdapat  banyak  faktor  yang  mendasari terjadinya perkawinan siri, beberapa diantaranya yaitu:
1. Faktor ekonomi
Beberapa  pasangan  kekasih    memilih untuk  melakukan  kawin  siri  karena untuk  mengurangi  biaya  pengeluaran diantaranya biaya pesta, biaya administrasi  nikah,  biaya  hantara  dan biaya hidup.
2. Faktor sosial
Beberapa  pasangan    kekasih  memilih untuk  melakukan  kawin  siri  karena untuk menghindarkan diri dari pandangan  negatif  masyarakat  tentang
poligami sera
menghindarkan  diri  dari  fitnah  atau cibiran-cibiran  negatif  dari  masyarakat tentang status hubungan keduanya.
3. Faktor Usia Beberapa  pasangan  kekasih  memilih untuk  melakukan  kawin  siri  karena faktor usia nikah atau tidak cukup umur, faktor  izin  menikah,  dan  faktor administrasi nikah.
Dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan  menyatakan  bahwa  “perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu”.  Pemahaman  akan  pasal  ini  melahirkan berbagai  persepsi  mengenai  perkawinan  menjadi sah  asal  hukum  menurut  agamanya  telah dinyatakan  sah.  Dalam  hukum  agama  islam, perkawinan  sah  apabila  syarat-syarat  dan  rukun- rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan  dalam  hukum  agama  islam  tidak mencantumkan  pencatatan  nikah  sebagai  syarat sah perkawinan, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  Pekawinan  menyatakan  bahwa “Pencatatan
perkawinan dari yang
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan  pada  kantor    catatan  sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa  orang  yang  hendak  menikah  hendaknya memberitahukan  kepada  negara  (Neng  ,  2010, hal.  345).  Dari  dua  ayat  dalam  pasal  2  Undang- Undang  Pekawinan  ini  muncul  perdebatan hukum  mengenai  sah  atau  tidaknya  perkawinan yang  telah  dilaksanakan  sesuai  ajaran  agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam  negara.  Akibat  dari  permasalahan  ini adalah  adanya  perkawinan  yang  sah  menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut  hukum  negara.  Sehingga,  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  antara  suami  dan  isteri tidak  mendapat  jaminan  secara  penuh  dari negara.
Implikasi  dari  tidak  sah  dan  tidak diperbolehkannya kekuatan hukum suatu perkawinan  seringkali  terletak  pada  kedudukan anak  hasil  perkawinan  tersebut.  Dengan  kata lain,  walaupun  anak  tersebut  sah,  tetapi  tidak mempunyai bukti otentikyang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik  pada  kehidupan  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan  di  bawah  tangan  karena  anak-  anak yang  lahir  dari  perkawinan  di  bawah  tangan cenderung  mendapat  pandangan  negatif  dan perlakuan  yang  tidak  adil  di  masyarakat.  Selain itu  dalam  hubungan  keperdataan,  anak-anak tersebut  akan  mengalami  kesulitan  untuk
memperoleh  hak-  haknya  masalah  perkawinan orang tua mereka yang masih  keabsahannya.
Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak  yang  terlahir  memiliki  hak  dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  wajib    dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara. Hak  anak  dalam  suatu  keluarga  salah  satunya adalah  untuk  mendapatkan  warisan.  Pasal  171 huruf e instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan bahwa  harta  warisan  adalah  harta  bawaan ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan  jenazah,  pembayaran  utang,  dan pemberian untuk kerabat (Wasian , 2010).
Kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari suatu perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum  memiliki  dampak  yuridis  terhadap  hak- hak  pelayanan  publik  yang  seharusnya diberikan  oleh  suatu  instansi  yang  berwenang. Istri  yang  melakukan  perkawinansiri  ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat  memperoleh  perlindungan  dan  pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan  siri  tidak  tercatat  dalam  daftar kependudukan,  sehingga  anak  yang  dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut  tidak  dapat  menuntut  hak  warisnya (Rusydi,  2019).  Kecuali,  adanya  pengakuan ayahnya  terhadap  anak  tersebut  yang  harus dilakukandengan akta otentik.
Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan  itu  adalah  sah  dan  berhak  atas ketentuan  yang  digariskan  dalam  hukum perkawinan  islam  seperti  hubungan  hukum antara  istri  dan  suami,  anak  dan  kedua orangtuanya,  pewarisan  serta  penyelesaian  bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau  istri  meninggal  dunia.  Dari  latar  belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
permasalahan  diatas  dan  menyusunnya  dalam proposal yang berjudul:
“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  Atas  Perubahan  Undang-  Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan” (Studi Kasus di Kampung Singaraja)”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin sir di Kampung Singaraja, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana  akibat  hukum  perkawinan siri  terhadap  kedudukan  istri, anak,  dan harta  kekayaan  ditinjau  dari  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  atas perubahan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  di  Kampung  Singaraja,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris. Penelitian  yuridis  empiris  merupakan  penelitian terhadap  efektivitas  hukum,  yang  membahas mengenai  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam masyarakat  (Zainudin, 2011: 31). Penelitian ini mengkaji  dan  menganalisis  terkait  ketentuan hukum  yang  berlaku  (das  hein)  dan  kenyataan yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  (das  hollen). Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  ini terbatas  pada  usaha  mengungkapkan  suatu masalah  dan  keadaan  sebagaimana  adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan  menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala  dengan  gejala  lain  dalam  masyarakat. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  data  primer.  Data  primer  dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan
yang dilakukan di Kampung Singaraja, dan data sekunder  dalam  penelitian  ini  yakni  data  yang diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data  selanjutnya  yaitu  data  tersier  yang  mem berikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan teknik  pengumpulan  menggunakan  teknik  studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan dan teknik  wawancara.  Semua  bahan  hukum dianalisa  secara  kualitatif  dengan  menggunakan model  analisa  hermeneutika  hukum  yaitu melakukan analisa berupa penafsiran- penafsiran hukum terkait permasalahan yang terjadi.

## HASIL PENELITIAN
faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin siri di  Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan resposden  di  Kampung  Singaraja,  Kecamatan Buleleng,  Kabupaten  Buleleng.  Peneliti  bisa mengurai
beberapa permasalahan- permasalahan  yang  mendorong  seseorang memilih nikah siri sebagai alternatif perkawinannya. Faktor-faktor yang
melatarbelakangi  terjadinya  pernikahan  siri adalah:
1. Menghindari Perbuatan Zina Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena perbuatan zina. Pernikahan siri  dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan  gejolak asmara sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
2. Poligami
Adanya  keinginan  untuk  berpoligami namun  tidak  disetujui  oleh  istri,  maka nikah  siri  sering  ditempatkan  menjadi sebuah  pilihan  ketika  seseorang  hendak berpoligami,  karena  pada  perkawinan siri  tidak  dibutuhkan  surat  persetujuan dari  istri  pertama,  beda  halnya  apabila melakukan perkawinan di KUA.
3. Nikah siri dilakukan
karena pasanganmerasa  belum  siap  secara
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
materi dan secara sosial Hal  ini  biasa  dilakukan  oleh  para mahasiswa,  disamping  khawatir  karena terjadi  zina,  mereka  masih  kuliah, belum  punya  persiapan  jika  harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan  pun  masih  disembunyikan supaya tidak menghambat      pergaulan
dan aktivitas dengan teman-teman dikampus. 4. Nikah siri dilakukan untuk
menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit- belit. Faktor  diantaranya  karena  biaya administrasi  catatan  nikah,  yaitu sebagian  masyarakat  khususnya  yang ekonomi  menengah  ke  bawah  merasa tidak  mampu  membayar  administrasi pencatatan  yang  kadang  membuat mereka  hanya  melakukan  perkawinan di  agama  saja.  Alasannya  jika    suatu pasangan yang memang jelas memiliki niat  baik  untuk  menikah  tanpa dorongan atau paksaan,
meskipun  dalam  hal  ini  mereka seseorang  yang  tidak  mampu,  maka mereka akan lebih memilih hal terbaik untuk rumah tangga mereka.
5. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan masih dibawah  umur.
6. Adanya aturan mengenai batasan umur seseorang pria dan seorang wanita menikah membuat masyarakat lebih memilih melangsungkan perkawinan siri yang sesuai ajarana gamanya saja. Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon  mempelai
belum cukup
umur.
Akibat  hukum  perkawinan  siri  terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaanya  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  atas  perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  di Kampung  Singaraja,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Menurut  Bapak  Mohamad  Idris,  A.Md.
selaku sekretaris Kampung Singaraja
menjelaskan bahwa dalam perkawinan siri pihak yang  paling  dirugikan  adalah  istri  sementara suami  hampir  tidak  mempunyai  kerugian  apa- apa. Bapak Mohamad Idris, A.Md. menegaskan apabila  pihak  suami  menginginkan  cerai  atau mengajukan  talak  maka  secara  otomatis  pada saat  itu  pula  istrinya  dianggap  bukan  istrinya lagi.  Jadi,  ketika  terjadi  perceraian  dalam perkawinan  siri  istri  tidak  dapat  menuntut  harta gono-  gini.
Beliau juga menjelaskan bahwa
pemenuhan hak dasar anak hasil perkawinan siri seringkali  mengalami  kendala  dan  hambatan, baik  aspek  pendidikan,  kesehatan  dan  sosial. Anak  hasil  kawin  siri  tidak  mendapat  hak dasarnya  secara  penuh.  Anak  terkendala mendapatkan  akta  kelahiran,  padahal  secara hakiki  akta  kelahiran  merupakan  identitas  yang sangat  penting.  Disamping  itu,  anak  sulit diterima  secara  sosial,  anak  diacuhkan  oleh lingkungannya  dan  anak  sulit  mendaftar  ke Sekolah
Negeri, karena tidak cukup administratif terutama akta kelahiran. Akibatnya anak berpotensi menjadi terlantar dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## mengalami hambatan tumbuh kembali.
PEMBAHASAN faktor-faktor
yang melatarbelakangi terjadinya  kawin  siri  di  Kampung  Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
1. Faktor Ekonomi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal  2  ayat  1).  Dengan  penjelasan bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya
itu, sesuai dengan Undag-Undang Dasar 1945.  Dengan  demikian,  perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing- masing  agamanya dan kepercayaannya itu,  kalau  tidak  maka  perkawinan  itu tidak sah. Yang dimaksud dengan rukun dari  perkawinan  ialah  hakekat  dari perkawinan  itu  sendiri,  jadi  tanpa adanya  salah  satu  rukun,  perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang  dimaksud  dengan  syarat  ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan  tapi  bukan  merupakan hakekat  dari  perkawinan.  begitupula dengan  rukun,  apabila  salah  satu  syarat dari  perkawinan  itu  tidak  terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.
Maka dari itu, sebagian masyarakat  khususnya  yang  ekonomi menengah  kebawah  lebih  memilih menikah siri yang dilangsungkan sesuai syariat agama islam ketimbang melangsukan  perkawinan  di  KUA. Dalam  hal  ini  syarat  dan  rukun perkawinan  menurut  Hukum  Islam sebagai berikut :
1) Adanya
calon  mempelai  laki-laki
dan perempuan 2) Harus  ada  wali  dari
calon pengantin perempuan 3) Harus  ada  2  orang  saksi yang beragama islam

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
4) Harus ada pengucapan singkat ijab dan qabul
2. Faktor Sosial
1) Menghindari perbuatan zina
Perkawinan  siri  memang  sering dijadikan  jalan  pintas  bagi  pasangan kekasih  untuk  menghindarkan  diri dari  perbuatan  zina  yang  sangat dilarang  dalam  ajaran  agama  islam. Dari  pada  tergoda  melakukan  dosa, mereka  lebih  memilih  menikah  siri karena dianggap sebagai solusi yang paling  baik  kedua  belah  pihak. Disamping  itu  daripada  menjadi bahan  perbincangan  orang  banyak karena  sering  dilihat  jalan  berdua, banyak pasangan    meresmikan hubungannya  melalui  nikah  siri, meski  hanya  menikah  siri,  mereka sudah  bisa  bernafas  lega.  Karena tidak lagi mendapat  cibiran-cibiran negatif  dari  masyarakat  tentang status hubungan keduannya.
2) Adanya keinginan berpoligami sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya
pernikahan  yang  kedua,  ketiga  dan seterusnya  (poligami)  ada  beberapa syarat  yang  harus  dipenuhi,  sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan  dalam  Pasal  5  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari  istri  sebe-  lumnya.  Hal  ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang  telah  menikah  tanpa  alasan tertentu. Dan karena sulit untuk  mendapatkan ijin  dari  istri,  maka  akhirnya  suami melakukan  nikah  secara  diam-  diam atau  yang  biasa  disebut  sebagai nikah siri.
3) Hamil diluar nikah
Akibat  dari  pergaulan  bebas  antara laki-laki  dan  perempuan,  yang  tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah- kaidah  agama  adalah  terjadinya  hamil diluar  nikah.  Kehamilan  yang  terjadi diluar  nikah  tersebut,  merupakan  aib bagi  keluarga  yang  akan  mengundang cemoohan  dari  masyarakat.  Dari sanalah  orang  tua  menikahkan  secara siri  anaknya  dengan  laki-laki  yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan  nama  baik  keluarga dan  tanpa  melibatkan  petugas  PPN, tetapi  hanya  dilakukan  oleh  mualim (ada  istilah  nikah  secara  kiyai)  tanpa melakukan pencatatan.

## 3. Faktor Usia
Adanya aturan mengenai batas minimal usia perkawinan laki-laki dan
perempuan  membuat  masyarakat  yang melangsungkan perkawinan lebih
memilih jalan menikah dengan ketentuan  syariat  agama  islam  saja. Batas  minimal  perkawinan  ini  diatur dalam  Undang-  Undang  Nomor  16 Tahun 2019, yang dimana minimal usia menikah laki-laki dan perempuan sama- sama 19 tahun.
Akibat  hukum  perkawinan  siri  terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaanya ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  di Kampung  Singaraja,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten Buleleng.
1. Kedudukan Istri Pihak isteri tidak di anggap sebagai isterinya  yang  sah.  Oleh  karena perempuan  yang  nikah  siri  tidak mempunyai  bukti  berupa  surat  nikah, maka  akibatnya  bila  suami  tidak bertanggung  jawab,  ia  tidak  dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan  menurut
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
agama  dan  kepercayaan,  namun  di  mata negara  nikah  siri  dianggap  tidak  sah  jika belum  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.
Pihak  istri  tidak  berhak  atas  nafkah, warisan  dan    pembagian  harta  bersama. Akibat lebih jauh dari nikah siri adalah, istri tidak  berhak  menuntut  atas  hak  nafkah  dan hak  warisan  jika  suami  meninggal  dunia, karena perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut Hukum Indonesia.
Dengan demikian, secara hukum wanita yang  menikah  siri  tidak  dianggap  sebagai istri yang sah,  tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika suami meninggal  dunia,  dan  tidak  berhak  atas harta  bersama  atau  harta  gono-gini  apabila terjadi  perceraian.  Selain  itu,  secara  sosial istri  sulit  bersosialisasi  dengan  masyarakat sekitar  karena  wanita  yang  melakukan kawin siri sering dianggap telah tinggal satu rumah  dengan  laki-laki  tanpa  ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.
2. Kedudukan Anak
Berdasarkan Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, dalam Pasal 43 ayat
(1) diatas,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Seri Buku Ajar, 2017, hal. 172).
Dengan  demikian,  hanya  anak  luar nikah  dalam  kategori  anak  alami  yang  bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah  dan  mendapatkan  hubungan  perdata bukan  hanya  dengan  ibunya  saja,  tetapi dengan  ayah  dan  keluarga  ayahnya  apabila hubungan  darahnya  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain.
3. Kedudukan Harta Kekayaan
Pada  dasarnya  penyelesaian  masalah harta  kekayaan  dalam  perkawinan  siri  sulit untuk diselesaikan karena memang tidak ada pihak  yang  berwenang  dalam  mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan  siri.  Selain  itu,  upaya  yang biasanya  dilakukan  untuk  pembagian  harta kekayaan  ditempuh  oleh  perempuan  atau istri  dengan  pendekatan  persuasif  dengan melibatkan  keluarga  pihak  suami.  Kerena memang  untuk  penyelesaian  harta  bersama lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun,  pada  umumnya  salah  satu  upaya yang  biasa  ditempuh  yaitu  dengan  cara kekeluargaan.
Berdasarkan uraian diatas, penyelesaian  pembagian  harta  bersama ketika  terjadi  perceraian  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  selain  dengan  jalan musyawarah juga bisa ditempuh dengan cara mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama, apabila  tidak  dapat  dicapai  kesepakatan  di luar  pengadilan.  Dengan  demikian,  harta bersama  yang  dihasilkan  dari  perkawinan siri  tidak  dapat  diajukan  ke  pengadilan, kecuali  sebelumnya  telah  dilakukan  itsbat nikah  (penetapan  nikah)  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 7 ayat
(2) dan (3).

## SIMPULAN
1. Faktor  pendorong  perkawinan  siri  di Kampung  Singaraja  yang  pertama adalah  kondisi  ekonomi  masyarakat yang  lemah  sehingga  tidak  mampu untuk  membayar  biaya  perkawinan  di KUA.  Faktor  pendorong  perkawinan siri selanjutnya adalah faktor  sosial, diantaranya  menghindari  perbuatan zina, adanya keinginan untuk berpoligami  dan  hamil  diluar  nikah. Faktor  pendorong  perkawinan  siri selanjutnya adalah faktor Hukum, faktor hukum  yang
dimaksud adalah usia calon mempelai yang belum  cukup  umur  untuk  melangsungkan perkawinan.
2. Akibat  hukum  perkawinan  siri  terhadap kedudukan  istri,  anak  dan  harta  kekayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kedudukan  istri  dalam  perkawinan siri  menurut  hukum  islam  sama  dengan perkawinan  yang  dicatatkan  akan  tetapi negara  tidak  mengakuinya,  pengakuan  ini penting  artinya  bagi  pasangan  untuk mendapatkan perlindungan hukum atau hak keperdataan.
Kedudukan  anak  dalam  perkawinan siri menurut hukum Islam tetap memperoleh  pengakuan  yang  sama  dengan perkawinan  yang  dicatatkan.  Akan  tetapi dalam  pandangan  hukum  negara,  dengan tidak  adanya  akte  nikah  orangtuanya,  akte kelahiran  anak  tersebut  tidak  tercantum nama  ayah  biologisnya  dan  hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Anak tersebut  dianggap  sebagai  anak  luar  kawin sehingga  tidak  bisa  melakukan  hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.
Akibat  hukum  perkawinan  siri terhadap  kedudukan  harta  kekayaan, menurut  hukum  Islam  akan  diperhitungkan sesuai ketentuan syari’at Islam. Akan tetapi bila  salah  satu  pihak  (biasanya  suami) dengan  itikad  tidak  baik  bisa  melakukan pengingkaran sendiri harta bersama tersebut.  Pihak  yang  menjadi  korban (biasanya  istri)  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  untuk  memperoleh  haknya  bila dihadapkan  hukum  negara.  Satu-satunya jalan  yang  ditempuh  hanyalah  melalui mediasi,  musyawarah  mufakat  diluar pengadilan.
Upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan untuk  mensahkan  perkawinan  siri  hanyalah melalui Itsbat nikah (penetapan nikah) yang diajukan  kepada  Pengadilan  Agama,  selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai).

## SARAN
1. Bagi Pelaku
1) Pelaku  perkawinan  siri  harus memahami  resiko  yang  harus diterima  dari  tindakan  yang mereka pilih.
2) Pelaku hendaknya membuat pengesahan  perkawinan  agar anak-anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan tersebut dapat menjalani  kehidupan  dengan baik  dan  dapat  meraih  masa depan yang lebih baik.
2. Bagi Masyarakat
1) Masyarakat harus ikut membantu mencegah  terjadinya  perkawinan siri  yang  lebih  banyak  karena mempunyai  resiko  yang  cukup besar bagi perempuan dan anak.
2) Masyarakat  sepatutnya  selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan
perkawinan siri.

## 3. Bagi Pemerintah
Bagi  pihak  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  setempat  lebih  baik  lagi  dalam memberikan  sosialisasi  kepada  warga masyarakat  setempat  khusunya  di Kampung  Singaraja  akan  pentingnya perkawinan yang dicatatkan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Neng. Zubaidah. (2010). Pencatatan
Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak Dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  di Indonesia dan Hukum Islam . Jakarta
: Sinar Grafika.
Sanjaya,  Umar.  Haris.  (2017).  Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Seri Buku Ajar.
Yogyakarta: Gama Media.

## JURNAL/ARTIKEL
Wasian  ,  Abdullah.  (2010).  Akibat  Hukum Perkawinan  Siri  (tidak  di  catatkan) Terhadap  Kedudukan  Istri,  Anak, dan  Harta  Kekayaannya  Tinjauan Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan.
Diponego ro Semarang, 256.
Rusydi,  Ibnu.  (2019).  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Hak  Waris  Anak  Hasil Perkawinan Siri. 57.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Und ang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembara Negara Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  99, Tambahan Lembaean Negara Republik Indonesia Nomor 5882). Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.