Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
Ryan Permana Wijaya, I Nyoman Sujana dan Putu Ayu Sriasih Wesna Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia ryan_tude@yahoo.co.id

## Abstract
This study aims to determine and analyze the existence and implementation of postnuptial agreement deeds after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 (hereinafter referred to as the MK 69/2015) in Denpasar  City.  In  essence,  the  Constitutional  Court  Decision  69/2015 provides  an  opportunity  that  a  marriage agreement can be made during the marriage (postnuptial agreement). In order to ensure that the value of justice can actually be realized, it is necessary to study the implementation of the postnuptial agreement deed drafting. Based on this, two problems can be formulated as follows: (1) how is the existence of the postnuptial agreement deed after the  Constitutional  Court Decision 69/2015 in Denpasar City ?; (2) how is the  implementation of the postnuptial agreement deed after the Constitutional Court Decision 69/2015 in Denpasar City? This research is an empirical  legal  research  with  descriptive-qualitative  characteristics.  The  results  showed  that  the  making  of  the postnuptial agreement deed by a notary after the MK 69/2015 decision in the Denpasar City area proved to exist and  was  first  made  in  2017.  The  implementation  of  the  postnuptial  agreement  deed  by  a  notary  after  the  MK 69/2015  decision  in  the  Denpasar  City  area  has  not  yet  been  implemented  effective,  for  2  reasons,  namely differences in views on the calculation of the time frame for the application of postnuptial agreement deeds in the internal notary profession and a lack of understanding of the urgency of marriage agreements among people in the city of Denpasar.
Keywords: implementation; postnuptial agreement; notary

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang eksistensi dan implementasi pembuatan akta postnuptial agreement pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015) di Wilayah Kota Denpasar. Pada intinya, Putusan Putusan MK 69/2015 memberikan peluang bahwa perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Untuk menjaga agar nilai keadilan  dapat  terwujuddengan  baik,  maka  dibutuhkan  telaah  tentang  implementasi  pembuatan  akta  postnuptial agreement.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  selanjtunya  dapat  dirumuskan  2  permasalahan  sebagai  berikut:  (1) bagaimanakah  eksistensi  pembuatan  akta  postnuptial  agreement  pasca  Putusan  MK  69/2015  di  Wilayah  Kota Denpasar?; (2) bagaimanakah implementasi pembuatan akta postnuptial agreement pasca Putusan MK 69/2015 di Wilayah  Kota  Denpasar?  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  deskriptif-kualitatif. Berdasarkan  hasil  peneltian,  diketahui  bahwa  pembuatan  akta  postnuptial  agreement  oleh  notaris  pasca  Putusan MK  69/2015  di  wilayah  Kota  Denpasar  terbukti  eksis  dan  pertama  kali  dibuat  pada  tahun  2017.  Adapun implementasi  pembuatan  akta  postnuptial  agreement  oleh  notaris  pasca  Putusan  MK  69/2015  di  wilayah  Kota Denpasar  belum  berjalan  efektif,  karena  2  alasan,  yakni  perbedaan  pandangan  tentang  perhitungan  penetapan waktu  pemberlakuan  akta  postnuptial  agreement  di  intern  profesi  notaris  dan  kurangnya  pemahaman  tentang urgensi perjanjian kawin di kalangan masyarakat di wilayah Kota Denpasar.
Kata Kunci: implementasi; postnuptial agr eement; notar is
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 140
Published: 25/07/2022
How To Cite:
Wijaya, R. P., Sujana, I. N., & Wesna, P. A. S. (2022). Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar) . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  16  (2).  Pp  140-148. https:// doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.140-148

## I.  PENDAHULUAN
Bagi  masyarakat  Indonesia,  perkawinan adalah  sesuatu  hal  yang  sakral.  Di  dalam perkawinan, pasangan suami istri akan membangun  dan  membina  rumah  tangga  dengan berpedoman  pada  norma  agama  dan  nilai-nilai kearifan  lokal  yang  bersifat  adilihung.  Dengan demikian,  perkawinan  di  Indonesia  merupakan perbuatan  yang  dimuliakan.  Oleh  karenanya, setiap  pasangan  suami  istri  sudah  sepatutnya saling  menghargai  dan  menghormati  demi menjaga ikatan perkawinan itu sendiri.
Di Indonesia, perkawinan diatur khusus dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang 1/1974). Bertolak dari pengaturan Pasal 1 Undang -Undang 1/1974, diketahui bahwa perkawinan itu adalah  sebuah  ikatan  sakral  antara  seorang  pria dan  seorang  wanita  guna  mewujudkan  keluarga yang kekal dan bahagia.
Di  dalam  uraian  pasal  di  atas,  juga  dimuat mengenai  2  tujuan  dari  perkawinan,  yaitu  kekal dan  bahagia.  Dikutip  dari  pendapat  ( Sudantra, Sudiana,  &  Narendra,  2011 )  kekal  mengandung arti bahwa perkawinan idealnya hanya terjadi satu kali  seumur  hidup  dan  hendaknya  terhindar  dari perceraian.  Adapun  kata  bahagia  tidak  sangat sulit  untuk  didefinisikan.  Hal  ini  wajar, sehubungan  kata  bahagia  sifatnya  abstrak  dan subyektif. Ukuran kebahagian setiap orang adalah berbeda.  Kebahagiaan  seseorang  adakalanya diukur dari indikator harta kekayaan dan/atau ada juga yang mengukur ikator kebahagian berdasarkan  kehadiran  anak  dalam  perkawinan. Khususnya  di  dalam  penelitian  ini,  maka  ukuran kebahagian  suami  istri  dalam  penelitian  ini lebih dititikberatkan pada indikator harta kekayaan.
Adapun  cara  menjaga  kebahagian  pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga, diperlukan upaya  antisipasi  agar  pasangan  tersebut  dapat terhindar  dari  konflik  di  kemudian  hari.  Upaya sebagaimana  dimaksud  tidak  lain  ialah  membuat sebuah  perjanjian  kawin.  Pengaturan  tentang perjanjian kawin di Indonesia ditemukan dalam 2 sumber,  yakni  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPer)  dan Undang-Undang  1/1974.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  147  (1)  KUHPer,  sebuah  perjanjian  kawin wajib  dibuat  dengan  akta  notaris.  Dengan demikian,  notaris  adalah  pihak  yang  memiliki wewenang  dan  kompetensi  untuk  untuk merumuskan  semua  klausula  dalam  perjanjian
kawin ( Hartanto, 2017 ).
Berdasarkan  pengaturan  Pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang  1/1974,  perjanjian  kawin  boleh dibuat sebelum dan/atau saat diselenggarakannya perkawinan. Hal ini kemudian berkembang, pada tahun 2015, oleh Ike Farida ketentuan 29 ayat (1) Undang-Undang  1/1974  dimohonkan judicial review ke  Mahkamah  Konstitusi,  karena dianggap  inskontistusional.  Permohonan judicial review akhirnya  akhirnya  dijawab  oleh Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  MK 69/2015 yang pada pokoknya  memberikan ruang terhadap  pembuatan  perjanjian  kawin  selama perkawinan berlangsung ( postnuptial agreement ).
Bertolak  dari  hasil  penelitian  pendahuluan, diketahui  bahwa  secara  normatif  notaris berwenang  membuat  akta postnuptial  agreement hanya  dengan  berpedoman  pada  Putusan  MK 69/2015. Begitu juga dengan hasil penelitian dari ( Agung,  2020 ),  diketahui  bahwa Postnuptial agreement juga  berkekuatan  hukum  sepanjang perjanjiannya  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik dan selanjutnya telah dilaporkan/didaftarkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil.
Untuk  mengetahui  validitas  daripada  hasil analisis secara normatif sebagaimana dimaksud di atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lapangan mengenai  implementasi  pembuatan postnuptial agreement oleh  notaris  pasca  Putusan  MK 69/2015.  Utamanya  mengambil  lokasi  penelitian di  wilayah Kota  Denpasar,  dengan  pertimbangan heterogenitas masyarakat Kota Denpasar. Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan,  nantinya dapat diperoleh data tentang eksistensi pembuatan postnuptial  agreement oleh  notaris  pasca Putusan  MK  69/2015,  prosedur  pembuatannya, dan  hambatan  yang  dihadapi  notaris  selama proses pembuatan postnuptial agreement.
Terdapat  2  (dua)  permasalahan  hukum  dalam penelitian ini, antara lain:
Bagaimanakah  eksistensi  pembuatan  akta postnuptial  agreement pasca  Putusan  MK 69/2015 di Wilayah Kota Denpasar?
Bagaimanakah  implementasi  pembuatan  akta postnuptial  agreement pasca  Putusan  MK 69/2015 di Wilayah Kota Denpasar?
Selanjutnya tentang tujuan penelitian, yaitu: Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang eksistensi  pembuatan  akta postnuptial  agreement pasca  Putusan  MK  69/2015  di  Wilayah  Kota
Halaman 141
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
Denpasar.
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang implementasi pembuatan akta postnuptial agreement pasca  Putusan  MK  69/2015  di Wilayah Kota Denpasar
Manfaat dari penelitian ini, antara lain: Secara  teoritis,  penelitian  ini  berguna  untuk membantu  upaya  pengembangan  ilmu  hukum, khususnya  mengenai  pembahasan  terkait  akta postnuptial agreement .
Secara  praktis,  penelitian  ini  berguna  sebagai referensi  bagi  Notaris/PPAT  dan  praktisi  hukum lainnya pada waktu yang bersangkutan menangani  kasus  hukum  yang  berhubungan dengan akta postnuptial agreement.

## II.  METODE
Penelitian  empiris  fokus  pada  tingkah  laku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum  ( Marzuki,  2010 ).  Adapun  isu  hukum dalam  pada  penelitian  ini  ialah  terkait implementasi  pembuatan postnuptial  agreement oleh notaris pasca Putusan MK 69/2015.
Penelitian ini memilih Kota Denpasar sebagai lokasi  penelitian.  Mengingat,  Kota  Denpasar merupakan  wilayah  dengan  penduduk  yang sangat  heterogen.  Dengan  dmeikian,  Kota Denpasar dipandang telah memenuhi karakteristik sebagai lokasi penelitian.
Penelitian  ini  bersifat  kualititatif.  Ciri  dari penelitian kualitatif adalah  fokus untuk mendeskripsikan  kondisi  riil  di  lapangan,  dalam arti  menggambarkan  apa,  bagaimana,  dan mengapa  suatu  hal  bisa  terjadi  ( Satori  & Komariah,  2010 ).  Oleh  karenanya,  penelitian  ini berupaya  menggambarkan  tentang  implementasi pembuatan postnuptial  agreement oleh  notaris pasca Putusan MK 69/2015.
Melalui  teknik  observasi  langsung  dan wawancara  semi  terstruktur,  maka  data  primer berhasil  dikumpulkan.  Adapun  data  sekunder diperoleh  melalui  teknis  studi  kepustakaan. Seluruh  data  yang  berhasil  dikumpulkan, selanjutnya  dianalisis  dengan  teknik  kualitatif untuk  selanjutnya  dideskripsikan  berdasarkan argumentasi  yang  sesuai  dengan  teori  dan  asas hukum.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi  Pembuatan  Akta  Postnuptial  Agreement Pasca Putusan MK 69/2015
Mengenai eksistensi pembuatan akta postnuptial  agreement .  Berdasarkan  hasil penelitian pendahuluan, diketahui bahwa eksistensi  pembuatan  akta postnuptial  agreement ternyata  telah  dilakukan  dan  mendapatkan pengakuan secara hukum jauh sebelum dikeluarkannya Putusan MK 69/2015 ( Ramadhan, 2010 ).  Temuan  ini  bersumber  dari  2  putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur,  yakni  Putusan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR dan Putusan  Nomor  459/Pdt./P/2007/PN.  Fakta hukum inilah yang menunjukan bahwa postnuptial  agreement sejatinya  telah  ada  jauh sebelum dikeluarkannya Putusan MK 69/2015.
Selanjutnya,  mengenai  eksistensi  pembuatan akta postnuptial agreement  pasca  Putusan  MK 69/2015.  Di  dalam  hal  ini,  peneliti  telah mewawancarai 2 orang informan yang berprofesi sebagai  notaris  yang  berkantor  di  wilayah  Kota Denpasar  Pertama,  Informan  Ferry  Aditya Haryadi,  S.H.,M.Kn.,  notaris  di  Kota  Denpasar, menuturkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  4  tahun terakhir  telah  membuat  2  buah  akta postnuptial agreement . Menurut keterangan informan, bahwa akta postnuptial  agreement yang  pertama  kali dibuatnya  adalah  tertanggal  6  September  2017. Akta postnuptial agreement sebagaimana dimaksud, melibatkan pasangan suami-isteri yang berbeda warga negara. Kemudian, akta postnuptial agreement kedua dibuat pada tanggal 19  Agustus  2020.  Pasangan  suami-isteri  yang termuat  di  dalam  akta  sebagaimana  dimaksud juga berbeda status kewarganegaraan.
Beranjak  dari  kedua  akta postnuptial agreement yang telah dibuat, maka diketahui ada perbedaan mengenai perhitungan waktu pemberlakuan  akta postnuptial  agreement .  Akta postnuptial agreement yang pertama, pemberlakuannya  dihitung  sejak  perkawinan berlangsung, sedangkan akta postnuptial agreement yang kedua justru dihitung pemberlakuannya sejak penandatangan perjanjian.  Mengenai  fakta  tersebtu,  informan Ferry  secara  tegas  mengakui  ada  perbedaan  cara pandang  diantara  rekan  seprofesi  (notaris) mengenai  perhitungan  waktu  pemberlakuan  akta postnuptial agreement . Perbedaan pandangan ini yang  kemudian  mendorong  adanya  diskusi- diskusi  informal  di  intern  rekan  seprofesi. Harapnnya,  melalui  diskusi  tersebut  dapat diperoleh  pertimbangan  hukum  yang  logis  guna menentukan  penetapan  perhitungan  waktu pemberlakuan akta postnuptial agreement.
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Berikutnya,  informan  atas  nama  Dr.  I  Made Hendra  Kusuma,  S.H.,  Sp.N.,  yang  berprofesi sebagai  notaris  di  wilayah  Kota  Denpasar, menyatakan  bahwa  dari  tahun  2008  hingga  2020 telah  telah  membuat  sebanyak  10  perjanjian kawin  dan  hampir  90%  merupakan  akta postnuptial  agreement .  Prihal  status  perkawinan dari  pasangan  suami  istri  yang  terlibat  sebagai pihak dalam akta postnuptial agreement , dominan merupakan  perkawinan  campuran  (beda  warga negara). Menurut Informan Hendra, hal ini adalah suatu  kewajaran,  sehubungan  perjanjian  kawin sejatinya  bukan  merupakan  budaya  bangsa Indonesia.  Namun  demikian,  tetap  ada  pasangan suami  istri  warga  negara  Indonesia  berkonsultasi tentang pembuatan perjanjian kawin.
Sejalan  dengan  argumentasi  dari  Informan Ferry,  bahwa  informan  Hendra  juga  mengakui ada  perbedaan  cara  pandang  di  intern  notaris tentang  perhitungan  waktu  pemberlakuan  akta postnuptial  agreement .  Meskipun  demikian, informan  Hendra  sejak  awal  memang  telah meyakini  bahwa  penetapan  perhitungan  waktu pemberlakuan  akta postnuptial  agreement harus dihitung sejak perjanjian ditandatangani. Argumentasi  ini  bersumber  dari  2  pertimbangan hukum,  antara  lain:  (1)  Penetapan  perhitungan waktu  pemberlakuan  akta postnuptial  agreement yang dihitung  sejak  perkawinan  berlangsung bertolak  belakang  dengan  prinsip  non-retroaktif dalam hukum. Padahal pembuatan akta postnuptial  agreement orientasinya  ditujukan pada  hal  yang  bersifat  prospektif  atau  ke  depan; dan (2) pemberlakuan akta postnuptial agreement yang  dihitung  sejak  perkawinan  berlangsung, berpotensi  merugikan  pihak  ketiga,  misalnya pihak  bank  dalam  kaitannya  dengan  urusan kredit.
Kedua  informan  juga  memiliki  kesamaan pendapat  mengenai  isu  tentang  kewenangan mengesahkan  perjanjian  kawin.  Bahwa  Putusan MK  69/2015  memberikan  kewenangan  bagi notaris atau dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mengesahkan perjanjian kawin. memperhatikan  isi  dari  putusan  tersebut,  kedua informan meyakini bahawa redaksi tersebut justru menimbulkan multitafsir. Mengingat kewenangan pengesahan (legislasi) hanya dimiliki oleh notaris berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  ayat (2) huruf  A Undang-Undang  nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN).  Tindakan  legislasi sebagaimana  dimaksud,  pun  hanya  dilakukan
terhadap  perjanjian  di  bawah  tangan.  Jika perjanjian sebagaimana dimaksud sudah berwujud  akta  autentik,  maka  tidak  dibutuhkan lagi  adanya  upaya  pengesahan.  Mengenai kewenangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, sejatinya hanya terbatas untuk mencatat atau meregistrasi  akta  autentik  dan/atau  perjanjian  di bawah  tangan  yang  telah dilegislasi  oleh notaris. Informan Ferry menambahkan, hingga wawawancara  ini  berlangsung  juga  tidak  pernah ada  petunjuk  teknis  terkait  upaya  pengesehan sebagaimana  dimaksud  dalam  Putusan  MK 69/2015.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  terhadap sejumlah akta postnuptial agreement yang dibuat oleh  notaris  yang  berkantor  di  wilayah  Kota Denpasar,  maka  kemudian  dapat  dijabarkan mengenai  materi  muatan  dan  struktur  akta postnuptial  agreement. Terdapat  3  jenis perjanjian  kawin,  antara  lain: (Ramadhan  Wira Kusuma, Op.cit : 64)
(a) pisah harta secara keseluruhan;
(b) persatuan untung beserta rugi; dan
(c)  perjanjian persatuan beserta pendapatan.
Ketiga  jenis  perjanjian  kawin  di  dalamnya mengatur materi muatan yang berbeda pula.
Khususnya  mengenai  materi  muatan  yang terkandung  dalam  akta postnuptial  agreement pasca  Putusan  MK  69/2015,  sejatinya  tidak ditentukan  secara  tegas  seperti  halnya  KUHPer. Hal  ini  bersesuaian  dengan  pendapat  Notaris Soenarto yang juga menjabat selaku Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Indonesia. Pada  intinya  beliau  menyatakan  bahwa  apapun dapat  dimasukan  sebagai  materi  muatan  dalam perjanjian kawin yang dibuat selama perkaiwnan di  langsung,  sepanjang  tidak  bertentang  dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat.  Perjanjian  kawin  sebagaimana dimaksud  dalam  Putusan  MK  69/2015jauh berbeda  dengan  perjanjian  perkawinan  yang diatur dalam KUHPer, yang hanya menitikbertakan pada persatuan dan/atau pemisahan  untung-rugi  terhadap  harta  kekayaan dalam  ikatan  perkawinan  ( Granetta  &  Yunanto, 2019 ).
Keterangan yang hampir sama juga dikemukakan  oleh  informan  Hendra  pada  saat dilakukan wawancara pada tanggal 14 Desember 2020.  Menurut  Informan  Hendra,  bahwa  dalam
Halaman 143
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
melihat  perjanjian  kawin  (baik  itu pre maupun post ) ada baiknya merujuk pada Ketentuan Pasal 29  Undang-Undang  1/1974.  Menurut  undang- undang a quo , maka materi muatan dari perjanjian kawin hanya pada isu pengaturan harta kekayaan, baik  itu  pemisahan  sebagian,  penggabungan sebagian, dan/atau  pemisahan seluruhnya.
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa  perjanjian  kawin  juga  mengatur  tentang anak, misalnya mengenai pembagian tanggungjawab  tentang  pendidikan  anak  atau pengaturan  tentang  kepercayaan  anak,  utamanya bagi pasangan suami istri yang berbeda agama.
Adapun  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan, bahwa  materi  muatan  dalam  perjanjian  harus beresusian dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh  karenanya,  dalam  proses  pembuatannya perlu intervensi dari pemerintah untuk  menjamin agar  keseimbangan  antara  kepentingan  individu dan  kepentingan  publik  tetap  terjaga.  Adapun kata  “pemerintah”  dalam  penelitiain  ini  berarti profesi  notaris  yang  secara  hukum  dikualifikasi pejabat  umum  dan  mempunyai  wewenang  untuk membuat  akta  autentik.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  maka  sudah  sepatunya  Notaris memberikan pengetahuan hukum tentang perjanjian  kawin  kepada  para  pihak  (klien) sebelum  merumuskan  materi  muatan  perjanjian kawin.  Dengan  demikian,  materi  muatan perjanjian  kawin  sebagaiamana  dimaksud  tidak bertolak  belakang  dengan  ketentuan  Pasal  1320 KUHPer,  yang  dapat  berakibat  hukum  berupa dibatalkan  dan/atau  batal  demi  hukumnya  suatu perjanjian.
Prihal  kerangka  akta postnuptial  agreement . Berdasarkan  bukti  fisik  akta postnuptial agreement yang  dibuat  dan  dijabarkan  secara ringkas  oleh  Informan  Ferry  Aditya  Haryadi, S.H.,M.Kn.,  notaris  di  Kota  Denpasar  pada  saat dilakukan wawancara pada tanggal 16 Nopember 2020.  Diketahui  bahwa  tidak  struktur  baku mengenai  kerangka  akta  perjanjian  kawin,  baik yang  bersifat pre maupun post. Untuk membangun  struktur  dari  suatu  akta  perjanjian kawin,  maka  notaris  selayaknya  melakukan  riset dan perbandingan terhadap struktur dari beberapa akta  perjanjian  kawin  terdahulu,  yang  tentunya diperoleh dari sesama rekan notaris. Berdasarkan hasil  riset  dan  perbandingan  tersebut,  notaris kemudian  melakukan  penyesuaian-penyesuaian serta  proses  penyempurnaan  agar  akta  yang dibuat tidak terkesan hasil duplikasi.
Informan Ferry menambahkan, bahwa
mekanisme  penyusunan  struktur  dari  akta perjanjian  kawin  ( pre dan  post)  wajib berpedoman  pada  7  unsur  anatomi  kontrak/akta, yaitu:  judul;  pembukaan;  komparisi;  premis;  isi perjanjian;  penutup;  dan  Tanda  tangan  ( Salim, Abdullah, & Wahyuningsih, 2008 ). Ketujuh unsur anatomi kontrak/akta inilah yang dipercaya dapat menjamin  nilai  kepastian  hukum  dan  dapat dijadikan pedoman bagi notaris untuk merumuskan kerangka akta postnuptial agreement . Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement Pasca Putusan MK 69/2015
Ketentuan Pasal 15 UUJN menjadi dasar bagi notaris  untuk  membuat  akta  autentik  dan/atau legalisasi  akta  di  bawa  tangan.  Hal  ini  yang selanjutnya  diakomodir  oleh  Putusan  MK 69/2015.  Mengingat  dalam  redaksi  Putusan  MK 69/2015,  diinyatakan  bahwa  notaris  tidak  hanya berwenang membuat perjanjian kawin, melainkan juga berwenang untuk mengesahkan. Namun ada hal  yang  patut  ditegaskan,  yaitu  tindakan pengesahan  hanya  dilakukan  terhadap  perjanjian kawin  yang  dibuat  secara  di  bawah  tangan. Pendapat  ini  kemudian  didukung  oleh  Informan Hendra yang menyatakan hal sebagai berikut:
“Bedakan  kualifikasi  perjanjian  kawin  di dalam  Putusan  MK  69/2015.  Jika  perjanjian tersebut  sifatnya  di  bawah  tangan,  maka  perlu legalisasi  dari  notaris  (pengesahan).  Jika  para pihak hanya membawa draft perjanjian kawin dan selanjutnya  ingin  dibuatkan  akta  perjanjian kawin,  maka  atas  draft  tersebut  akan  dilakukan proses verleden akta. Baik perjanjian kawin yang di  legalisasi  dan/atau  yang  sudah  berwujud  akta autentik,  maka  tetap  dibutuhkan  registrasi  pada dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil  sebagai upaya implementasi asas publisitas”.
Beranjak  dari  penjelasan  dari  Informan Hendra,  maka  pembuatan  akta postnuptial agrreement terdiri  dari  2  tahap,  yakni  tahap verleden dan  tahap  registrasi  akta postnuptial agreement oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan yang  wajibdilakukan  guna  terpenuhinya  asas publisitas,  sehingga  perjanjian  kawin  yang dimaksud  berlaku  bagi  pihak  ketiga  (Erliyani  & Surah,  2016).  Hal  ini  sejalan  dengan  pengaturan pada  Pasal  152  KUHPer  yang  pada  intinya mengeskan  bahwa  perjanjian  kawin  mengikat/ berlaku  kepada  pihak  ketiga  pasca  dibukukan dalam suatu register umum.
Utamanya  mengenai  proses verleden akta,
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
maka  prinsip  kehati-hatian  notaris  harus diperhatikan  penuh  oleh  setiap  notaris  dalam rangka  membuat  akta  autentik.  Bertolak  dari kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  kata  “hati-hati” berarti  berhati-hati  atau  waspada.  Adapun  dala konteks ini, kehati-hatian dapat dimaknai sebagai bentuk  ketelitian,  kecermatan  dan  kesaksamaan. Istilah  ketelitian,  kecermatan  dan  kesaksamaan sejatinya  mempunya  kesamaan  arti  antara  satus ama  lain.  Adapun  di  dalam  konteks  keilmuan  di bidang hukum perbankan, kehati-hatian ( prudent ) bertalian  dengan  fungsi  pengawasan  oleh  pihak bank  dan/atau  manajemennya.  Prinsip  kehati- hatian inilah yang wajib diperhatikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Prinsip ini harus dipegang teguh  guna  menghindari  persoalan  hukum  yang mungkin terjadi dikemudian hari akibat kelalaian selama proses pembuatan akta.
Selanjutnya,  membahas  tentang  pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Guna mendukung  implementasi  dari  dalam  Putusan MK  69/2015,  maka  pada  tanggal  19  Mei  2017 Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor  472.2/5876/Dukcapil  tentang  Pencatatan Pelaporan  Perjanjian  Perkawinan  (selanjutnya disebut  SE  Dukcapil  Tahun  2017).  Pada pokoknya, surat edaran tersebut mengatur bahwa sebuah  perjanjian  kawin  dapat  di  buat  sebelum berlangsungnya  perkawinan,  ketika  perkawinan itu  berlangsung,  dan  selama  perkawinan berlangsung.Di  samping  itu,  surat  edaran  juga menegaskan  bahwa  perjanjian  perkawinan  wajib berbentuk  akta  notaris.  Perjanjian  kawin  yang merupakan  akta  notarill  tersebut  yang  nantinya didaftarkan  oleh  pasangan  suami  istri  kepada pencatatan sipil.
Selanjutnya, isntansi sebagaimana  dimaksud  segera  menindaklanjuti pendafataran  tersebut  dengan  membubuhkan catatan  pinggir  pada  register  akta  dan  kutipan akta perkawinan.
Memperhatikan  isi  dari  SE  Dukcapil  Tahun 2017, maka dapat dideskripsikan mengenai detail persyaratan dan mekanisme pencatatan pelaporan perjanjian kawin.
Hal-hal  yang  patut  diperhatikan  dalam pencatatan pelaporan perjanjian perkawinaan:
Pelaporan  perjanjian  perkawinan  dilakukan dengan perkawinan;
Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  pada  saat ikatan perkawinan berlangsung;
Perjanjian  perkawinan  yang  pembuatannya  di
Indonesia  dan  pencatatan  dlaksanakan  di  luar negeri;
Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin 1 huruf a memperhatikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
FC. Kartu Keluarga;
FC.  perjanjian  kawin  yang  telah  dilegalisir dengan  menunjukan  dokumen  asli  sebagai pembanding.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin 1  huruf  b  dilengkapi  dengan  persyaratansebagai berikut:
FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
FC. Kartu Keluarga;
FC.  perjanjian  kawin  yang  telah  dilegalisir dengan  menunjukan  dokumen  asli  sebagai pembanding;
Kutipan akta perkawinan suami isteri.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin 1  huruf  e  diikuti  dengan  kelengkapan  syarat sebagai beriktu:
FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
FC. Kartu Keluarga;
FC.  perjanjian  kawin  yang  telah  dilegalisir dengan  menunjukan  dokumen  asli  sebagai pembanding;
Kutipan  akta  perkawinan  atau  dokumen  yang dikeluarkan oleh instansi resmi di luar negeri;
Surat  keterangan  pelaporan  akta  perkawinan yang  dikeluarkan  oleh  instansi  resmi  di  luar negeri.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin 1  huruf  d  wajib  melengkapi  persyaratan  sebagai berikut:
FC. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
FC. Kartu Keluarga;
FC.  perubahan/pencabutan  perjanjian  kawin yang  telah  dilegalisir  dengan  menunjukan dokumen asli sebagai pembanding;
Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
Halaman 145
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
Surat  keterangan  pelaporan  akta  perkawinan yang  dikeluarkan  oleh  instansi  resmi  di  luar negeri.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin 1  huruf  a,  b,  c,  dan  d  dilaksanakan  dengan mekanisme sebagai berikut:
Pasangan  suami  dan/atau  isteri  melengkapi dan  menyetorkan  segala  persyaratan  sebagaiman telah diatur dalam poin angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
Pejabat  pada  Instansi  Pelaksana  selanjutnya membuat  catatan  pinggir  pada  register  akta  dan kutipan  akta  perkawinan  atau  menerbitkan  Surat Keterangan  terhadap perjanjian  perkawinan yang diterbitkan oleh instansi pada Negara lain.
Kutipan  akta  yang  telah  dilengkapi  catatan pinggir  atau  Surat  Keterangan,  kemudian diserahkan kembali kepada pasangan suami-istri.
Apabila  akta  perkawinan  yang  dimiliki pasangaan  suami  istri  bukan  diterbitkan  oleh instansi  dalam  negeri,  namun  perjanjian  kawin dan/atau perubahannya justru dibuat oleh instansi berwenang  di  dalam  negeri,  maka  proses pencatatan  pelaporan  perjanjian  perkawinan tersebut  wajib  disesuaikan  dengan  format  pada Lampiran  III  A  dan  III  B  Surat  Edaran  Dirjen Dukcapil No. 472.2/5876/Dukcapil.
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  dan wawancara,  ternyata  dalam  praktik  pembuatan akta postnuptial  agreement masih  ditemukan kendala  yang  mengakibatkan  tidak  efektifnya pembuatan  akta postnuptial  agreement oleh notaris.  Pertama,  prihal  frase  pengesahan  akta postnuptial  agreement oleh  notaris  sebagaimana termuat  dalam  Putusan  MK  69/2015.  Jika perjanjian  kawin  tersebut  tergolong  perjanjian  di bawah  tangan,  dibuat  secara  pribadi  oleh  orang perseorangan  dengan  bermeterai  cukup,  maka notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan  (dalam  hal  ini  tindakan  pengesahan tersebut dimaknai sebagai tindakan legalisasi) dan selanjutnya dicatatkan dalam dalam buku  khusus yang disediakan oleh notaris.
Adapun  di  dalam  SE  Dukcapil  Tahun  2017, jelas  disebutkan  bahwa  salah  satu  persyaratan untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan  di  pencatatan  sipil,  yakni  perjanjian perkawinannya  harus  tergolong  akta  notarial. Mengingat perjanjian kawin sebagaimana dimaksud  telah  memiliki  kekuatan  pembuktian yang  sempurna  di  mata  hukum,  maka  tidak
urgensi  dari  pihak  pencatatan  sipil  utnuk mengesahkan  suatu  akta  notarial.  Dengan demikian,  perlu  penegasan  tentang  arti  dan maksud  dari  tindakan  pengesahan  oleh  notaris atau  pegawai  pencatat  sipil  terhadap  perjanjian perkawinan  sebagaimana  dimuat  dalam  Putusan MK 69/2015.
Kedua,  Putusan  MK  69/2015  mensyaratkan bahwa  pengesahan postnuptial  agreement dapat dilakukan  oleh  notaris  atau  pegawai  pencatat perkawinan. Melalui redaksi tersebut, tentu dapat ditafsirkan  bahwa  pegawai  pencatat  perkawinan telah melampaui kewenangan notaris. Mengingat kewenangan pegawai pencatat perkawinan hanya terbatas  pada  pencatatan  agar  terpenuhinya  asas publikasi.  Terlebih  lagi,  Putusan  MK  69/2015 justru  ditindaklanjuti  dengan  surat  edaran  dirjen dukcapil.  Memperhatikan  pengaturan  pada  Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, diketahui  bahwa  surat  edaran  bukan  merupakan produk  peraturan  perundang-undangan.  Surat edaran merupakan bentuk kebijakan teknis. Surat edaran  seharusnya  cukup  menjelaskan  tentang petunjuk  teknis  saja,  sehubungan  sifatnya  hanya memperjelas.  Dengan  demikian,  tidak  benar  jika Surat  Edaran  Dirjen  Dukcapil  menindaklanjuti Putusan MK 69/2015.
Argumentasi  di  atas  ini  juga  selaras  dengan pendapat  Notaris  I  Wayan  Sugitha  yang menyatakan,  bahwa  meskipun  putusan  MK memberikan  kemudahan  bagi  suami-isteri  yang sebelumnya  tidak  pernah  perjanjian  perkawinan, namun  evektifitas  dari  pembuatan  perjanjian perkawinan  dianggap  belum  terlaksana  dengan baik. Dikarenakan Putusan MK 69/2015 dianggap masih  memiliki  kelemahan,  serta  belum  adanya peraturan  pelaksanaannya  (Partyani,  Sarjana,  & Putrawan, 2018).
Ketiga, mengenai perbedaan pandangan terkait perhitungan waktu pemberlakuan akta postnuptial agreement dikalangan  para  notaris  di  Kota Denpasar.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  oleh Informan Hendra, bahwa sebagian notaris-notaris di  wilayah  Kota  Denpasar  membuat  akta postnuptial  agreement dengan  berlaku  kedepan dengan  alasan  agar  tidak  menimbulkan  kerugian pada  pihak  ketiga  kedepannya.  ada  juga  notaris yang  berani  menyatakan  keberlakuan postnuptial agreement terhitung sejak perkawinan berlangsung.  Hal  ini  tentu  sangat  berbahaya, mengingat  dapat  menimbulkan  potensi  kerugian bagi pihak ketiga, utamanya pihak bank.
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Keempat,  baik  informan  Ferry  maupun informan Hendra, sama-sama berpendapat budaya hukum  pembuatan  akta postnuptial  agreement sejatinya  memang  bukan  budaya  masyarakat Indonesia.  Jika  dilihat  dari  sejarah  lahirnya Putusan  MK  69/2015,  maka  pembuatan postnuptial  agreement lebih  menitik  beratkan pada  kepentingan  hukum  seorang  warga  negara Indonesia  yang  tengah  terlibat  perkawinan campuran. Informan juga menambahkan, meskipun  kota  Denpasar  tergolong  kota  yang sangat heterogen penduduknya dan akulturasinya tinggi, namun ternyata masih banyak warga  kota Denpasar yang tidak mengetahui maksud, tujuan, hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian postnuptial agreement.
Keempat kendala sebagaimana telah diuraikan di atas, sejatinya dapat dikaji dari perspektif teori legal  sistem.  Teori  ini  lahir  dari  pemikiran Lawrence  M.  Friedman,  yang  mengutarakan kalimat  sebagai  berikut:  “ The  legal  system  is  a complex  of  reciprocal  interactions  between substance,  structure  and  culture” (Friedman, 1975). Beranjak dari ungkapan tersebut, diketahui terdapat  tiga  sub  sistem  di  dalam  sistem  hukum, antara lain substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi atau isi hukum adalah dasar hukum dari setiap  tindakan  hukum.  Substansi  hukum mempunyai  fungsi  sebagi  pedoman  atau pegangan  bagi  setiap  orang  (termasuk  praktisi hukum)  dalam  melaksanakan  segala  yang berkaitan dengan kepentingan hukumnya dan/atau wewenangnya. Apabila substansi hukum tersebut bermasalah,  baik  kontradikti,  kabur,  dana/atu kosong  penormaannya,  maka  berimplikasi  pada lemahnya  dasar  hukum  dalam  bertindak  dari setiap  orang  guna  memenuhi  kepentingan hukumnya. Di samping itu, substansi hukum yang bermasalah turut menghambat tercapainya tujuan hukum itu sendiri.
Substansi  hukum  harus  memiliki  motor penggerak  agar  nilai  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan  hukum  dapat  dapat  dicapai.  Di dalam  konteks  ini,  motor  penggerak  yang dimaksud  menunjuk  pada  struktur  hukum.  Guna menjamin  agar  ketiga  nilai  hukum  sebagaimana telah disebutkan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik,  maka  dibutuhkan  pihak-pihak  yang mampu  menterjemahkan  dan  mengaplikasikan aturan  hukum  tersebut  kepada  publik.  Adapun pihak-pihak  tersebtu  dalam  penelitian  ini ditujukan pada para praktisi hukum, salah satunya notaris.
Praktisi  hukum  merupakan  pribadi  yang paham hukum, sehingga sudah sepatunya seorang praktisi  hukum  mampu  menjalin  komunikasi dengan  sesama  praktisi  dan  masyarakat  umum. Dengan  demikian,  peranan  dari  praktisi  hukum dapat  diterima  oleh  khalayak  publik  ( Soekanto, 2004 ). Praktisi hukum juga memiliki tanggungjawab  dalam  menjamin  efektivas bekerjanya  hukum.  Oleh  karenanya,  setiap praktisi  hukum  dituntut  agar  mempunyai pengetahuan  yang  berkualitas  dalam  bidang hukum  yang  tengah  dilakoninya  ( Muhammad, 2006 ).  Namun  demikian,  dalam  setiap  tindakan dari seorang praktisi hukum wajib memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (subtsansi hukum), guna terhindar dari kesan kesewanang-wenangan.
Budaya  hukum  juga  merupakan  bagian penting  dalam  sistem  hukum.  Budaya  hukum memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  upaya menjamin  efektifitas  dari  implementasi  suatur aturan  hukum.  Beberapa  sumber  menyebutkan, bahwa  Budaya  hukum  adalah working  machine dari  sistem  hukum.  Mengingat  budaya  hukum adalah  cerminan  masyarakat  dan  di  dalam lingkungan masyarakat sejatinya hukum bekerja.
IPrihal  eksistensi  budaya  hukum  juga disinggung  oleh  seorang  Satjipto  Rahardjo. Beliau  berpendapat  bahwa  tingkah  laku  setiap anggota  masyarakat  memang  dipengaruhi  oleh hukum  yang  berlaku.  Norma-norma  hukum tersebut  menentukan  pola  dari  kehidupan  setiap anggota  masyarakat.  Namun  tidak  dapat dipungkiri  ada  kekuatan  di  luar  hukum  yang mampu  mempengaruhi  tingkah  laku  masyarakat. Dengan  demikian,  agar  masyarakat  bertindak sesuai  dengan  hukum,  maka  hukum  harus  lahir dari  nilai  asli  dari  masyarakatnya.  Dengan demikian  tujuan  kedamaian  dari  hukum  dapat tercapai  dengan  baik.  Selain  itu,  hukum  yang lahir  dari  nilai  asli  dari  masyarakatnya,  juga mempengaruhi  tingkat  kesadaran  hukum  yang turut berimplikasi pada drajat kepatuhan hukum.
II Bertolak  dari  teori  sistem  hukum,  maka pembuatan  akta postnuptial  agreement oleh notaris  di  wilayah  Kota  Denpasar  Pasca  Putusan MK  69/2015  belum  berjalan  efektif  atau terimplementasi  dengan  baik.  Adapun  yang menjadi  kendala,  lebih  pada  faktor  struktur hukum dan budaya hukum.

## IV.  SIMPULAN
Berikut  kesimpulan  yang  yang  dapat  ditarik
Halaman 147 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
setelah  memperhatikan  uraian  pada  sub  Hasil Penelitian dan Pembahasan:
Pembuatan  akta postnuptial  agreement oleh notaris  pasca  Putusan  MK  69/2015  di  wilayah Kota  Denpasar  terbukti  eksis.  Berdasarkan  hasil penelitian,  ditemukan  2  notaris  yang  bersedia memberikan  informasi  dan  data  tentang  akta postnuptial  agreement yang  telah  dibuatnya. Bertolak dari data yang berhasil diperoleh, maka diketahui  bahwa  pembuatan  akta postnuptial agreement oleh notaris di wilayah Kota Denpasar telah dimulai sejak awal tahun 2017.
Implementasi  pembuatan  akta postnuptial agreement oleh  notaris  pasca  Putusan  MK 69/2015di wilayah Kota Denpasar belum berjalan dengan  baik,  atau  belum  efektif.  Adapun  yang menjadi  faktor  penghambat,  adalah  sebagai berikut:  (a)  perbedaan  pandangan  tentang perhitungan  penetapan  waktu  pemberlakuan  akta postnuptial  agreement di  intern  profesi  notaris yang justru mencerminkan tidak adanya kepastian hukum;  dan  (b)  kurangnya  pemahaman  tentang urgensi perjanjian kawin di kalangan masyarakat di wilayah Kota Denpasar yang turut berimplikasi menghambat proses pembuatan akta, berdasarkan testimoni  dari  para  informan  yang  berprofesi sebagai notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  A.  A.  I.  (2020). Perlindungan  Hukum  Bagi Para Pihak dan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 . Penelitian Produk Terapan Universitas Warmadewa. Erliyani,  R.,  &  Surah,  F.  (2016). Aspek  Hukum Perjanjian Perkawinan . Yogyakarta: K. Media. Friedman,  L.  M.  (1975). The  Legal  System  A  Sosial Sentence  Prespective .  New  York:  Sage Publication.
Granetta,  V.  V.,  &  Yunanto,  Y.  (2019).  Subtansi Perjanjian  Kawin  Menurut  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/Puu- Xiii/2015. Notarius , 12 (2), 995–1003.
Retrieved from https://doi.org/10.14710/
nts.v12i2.29143
Hartanto,  J.  A.  (2017). Hukum  Harta  Kekayaan Perkawinan  Menurut  Burgerlijk  Wetboek  dan Undang-Undang  Perkawinan .  Yogyakarta:
Laksbang PRESSindo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Marzuki,  P.  M.  (2010). Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muhammad,  A.  (2006). Etika  Profesi  Hukum .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Partyani,  P.  D.  M.,  Sarjana,  I.  M.,  &  Putrawan,  S.
(2018). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor:  69/Puu-XIII/2015  jo.  Pasal 29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  Mengenai Pengesahan  Akta  Perjanjian  Perkawinan  Oleh Notaris  di  Kota  Denpasar. Kertha  Semaya : Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 1–15. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/ article/view/53058
Ramadhan,  W.  K.  (2010). Pembuatan  Perjanjian Kawin  Setelah  Perkawinan  dan  Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur Nomor.207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan  Pengadilan  Negeri  Nomor.459/ Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr) . Universitas Diponegoro. Salim,  H.  S.,  Abdullah,  H.,  &  Wahyuningsih,  W. (2008). Perancangan Kontrak & Memorandum of  Understanding  (MoU) .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Satori,  D.,  &  Komariah,  A.  (2010). Metodelogi penelitian kualitatif . Bandung: Alfabeta. Soekanto,
S. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sudantra,  I.  K.,  Sudiana,  I.  G.  N.,  &  Narendra,  K. (2011). Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali . Denpasar: Udayana University Press.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License