ISSN 021-969X
Analisis Strategi Kebijakan Tentang Lembaga Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Berdasar Modal Sosial Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan)
(Analysis of Strategy Policy About Financial Institution for Micro Business Based on Social Capital in Madiun Regency (Study With Respect to People Around Forest That Produce Porang in Sumber Bendo Village Saradan District))

## Siti Hamidah dan Reka Dewantara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono 169 Malang email: ida.amir@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Dalam  pemberdayaan  masyarakat  petani  porang  sebagai  usaha  kecil  mikro  keberadaan lembaga  keuangan  dalam  pembiayaan  untuk  pengembangan  usahanya  disesuaikan  dengan karakteristik budaya, wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini meneliti potensi sosial masyarakat sebagai dasar pembentukan atau pilihan lembaga pembiayaan yang tepat,  serta menganalisis  strategi  kebijakan  tentang  lembaga  pembiayaan  yang  sesuai.  Dengan  metode yuridis  sosiologis  diperoleh  hasil  yang  menunjukkan  kekuatan  modal  sosial  ( social  capital ) masyarakat  petani  baik  secara  individu  maupun  kelompok.  Beberapa  kelemahannya  adalah dalam hal kelompok sebagai penguat jaringan yang relatif masih baru, perwujudan hubungan resiprositas antara petani dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, aspek hukum sebagai penguat  kepercayaan,  jumlah  petani,  serta  kurangnya  dukungan  pemerintah.  Strategi kebijakan dalam pemilihan lembaga pembiayaan yang sesuai adalah membentuk unit simpan pada koperasi.
Kata Kunci: porang, modal sosial, lembaga pembiayaan, pembiayaan

## ABSTRACT
To empower porang farmer community, it is important to have financial institution to assist them  in  developing  their  micro  industry.  Every  financial  institution  has  distinct  positive  and negative  characteristics, thus appropriate policy in determining financial institution which can get along  with the culture and  the needs of the community is a crucial consideration.  This research  was  (1)  seeking  for  social  potnecy  or  social  capital  of  Sumber  Bendo  Village community as a basic judgement in establishing or choosing appropriate financial institution, and  (2)  analysing  policy  strategy  of  financial  institution  which  is  appropriate  for  micro industry  of  porang  production  forest  community  based  on  their  social  capital.  Method  used was  sociological-juridicial,  and  this  research  results  showed  that  there  was  a  significant strength  of  Sumber  Bendo  Village  porang  farmers’  social  capital,  both  individually  and collectively.  However,  results  showed  that  there  were  some  weaknesses  in  group cohesiveness  as  a  new  networking  instrument,  the  existence  of  reciprocal  relationship
ISSN 021-969X
between  farmers  and  Village  government  staff  and/or  opinion  leaders,  law  aspect  as  trust reinforcement, and minimal support from government. Policy strategy in choosing appropriate financial institution for micro industry of porang production forest is to establish cooperative credit unit.
Key Words: porang, social capital, financial institution, financing

## PENDAHULUAN
Desa  Sumber  Bendo  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Saradan Kabupaten Madiun yang dapat dikategorikan secara umum sebagai daerah terpencil. Secara  geografis,  berada  dalam  kawasan  hutan  yang  dikelola  Perhutani  dan berbatasan langsung dengan wilayah hutan Bojonegoro. Sebagian besar masyarakat Sumber  Bendo  memanfaatkan  hasil  hutan  sebagai  sumber  mata  pencaharian, termasuk menanam porang dibawah pohon jati di lahan milik Perhutani.
Salah  satu  potensi  hasil  pertanian  Desa  Sumber  Bendo  adalah  tanaman porang, walau belum mampu dibarengi sarana pendukung yang terkait. Hal tersebut menjadi  penghambat  dalam  proses  pemanfaatan  hasil  tanaman  porang  di  Desa Sumber  Bendo.  Salah  satu  faktor  penghambat  tersebut  adalah  sarana  transportasi yang  tidak  memadai  dan  belum  adanya  badan  atau  lembaga  pembiayaan  yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Faktor-faktor  penghambat  yang  terdapat  dalam  kehidupan  masyarakat Sumber Bendo secara perlahan menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat, misalnya  kemiskinan  dan  pengangguran.  Lahan  pertanian  warga  yang  mayoritas mengandalkan air hujan, mengakibatkan masyarakat hampir pasti hanya menikmati panen satu kali dalam setahun. Hal ini yang menyebabkan penghasilan masyarakat desa Sumber Bendo sangat terbatas. Di sisi lain, sarana transportasi yang tidak layak menyebabkan  biaya  operasional  hasil  pertanian  masyarakat  menjadi  mahal, perputaran  ekonomi  masyarakat  yang  terhambat,  minimnya  pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dan informasi hingga tingkat pendidikan masyarakat yang  rendah.  Persoalan  tersebut  akhirnya  berimbas  kepada  sumber  daya  manusia dan kesejahteraan masyarakat Sumber Bendo sangat jauh tertinggal dibanding desa- desa lain yang ada di Kecamatan Saradan.
Desa  Sumber  Bendo  termasuk  dalam  kategori  Desa  Padat  penduduk.  Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik, jumlah penduduk Sumber Bendo sebanyak 6026  (enam  ribu  dua  puluh  enam)  jiwa  dengan  (1860)  seribu  delapan  ratus enam puluh delapan kepala keluarga. 1 Dari Sekian banyak jumlah penduduknya, mayoritas jenis  pekerjaan  masyarakat  Desa  Sumber  Bendo  bergerak  dibidang  Pertanian,  baik sebagai  pemilik  lahan  pertanian  (1013  orang,  penyewa/  penggarap  (607  orang), maupun buruh tani (405 orang).
Banyaknya  masyarakat  Desa  Sumber  Bendo  yang  menjadi  buruh  tani maupun  petani  penyewa  atau  penggarap  menggambarkan  terbatasnya  akses masyarakat  miskin  terhadap  tanah.  Hal  tersebut  tergambar  dari  timpangnya distribusi  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  oleh  rumah  tangga  petani,  sehingga mayoritas  rumah  tangga  petani  masing-masing  hanya  memiliki  tanah  kurang  dari satu hektar dan rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian yang
1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumber Bendo, 2007.
ISSN 021-969X
cenderung  semakin  kecil.  Kenyataan  lain  yang  tidak  memberi  pilihan  lain  bagi masyarakat Desa Sumber Bendo adalah dalam hal memperoleh modal, ketidakadaan lembaga  pembiayan  memaksa  masyarakat  untuk  mendapatkan  dana  dengan  cara meminjam dari rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi ataupun menjual hasil pertaniannya dengan sistem ijon.
Dalam UU Usaha Kecil Mikro dan Menengah, petani penggarap sebagaimana mayoritas  masyarakat  Desa  Sumber  Bendo  dikualifikasikan  sebagai  Usaha  mikro yang  merupakan  unit  usaha  infomal  dan  tradisional.  Berdasarkan  penelitian Kementerian  Koordinator  Bidang  Kesra  dan  Badan  Pusat  Statistik:  “Potensi  Usaha Mikro,  kecil  dan  Menengah  dalam  Penyerapan  Tenaga  Kerja”,  penelitian  ini mendasarkan  penggolongan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  didasarkan  pada omset. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki omset < Rp. 100 juta/th atau < Rp. 300 ribu/hari.
Dilihat  dari  aspek  hukum,  semakin  kecil  skala  usaha  maka  semakin  banyak yang  tidak  berbadan  hukum.  Dalam  menjalankan  usahanya  menghadapi  beberapa permasalahan,  antara  lain  sulitnya  akses  ke  bank,  sebagian  besar  karena  tidak berminat,  tidak  ada  agunan,  tingginya  suku  bunga,  prosedur  yang  sulit  dan  tidak tahu  prosedur.  Semakin  kecil  skala  usaha  semakin  banyak  yang  mengalami  yang mengalami  kesulitan  dalam  hal  permodalan,  pemasaran,  bahan  baku,  dan  tenaga kerja.  Kesulitan  dalam  pemasaran  karena  banyaknya  pesaing,  harga  jual  yang rendah, pasar sudah jenuh dan kurangnya informasi pasar.
Dalam  rangka  pemberdayaan  usaha  kecil  mikro,  pemerintah  berupaya menumbuhkan  iklim  usaha  dengan  menetapkan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijaksanaan  dalam  berbagai  aspek,  antara  lain  pendanaan, persaingan,  prasarana,  perijinan,  dan  aspek  perlindungan.  Dilihat  dari  segi kebutuhan  modal,  usaha  mikro  sangat  membutuhkan  modal  usaha  karena  modal merupakan upaya pemberdayaan yang paling utama. Mereka memperoleh pinjaman modal  dari  koperasi,  Perum  Pegadaian  dan  pemodal.  Modal  dari  Koperasi  dan pegadaian  dengan  bunga  relatif  rendah  dengan  pengembalian  secara  angsuran mereka  lebih  senang  daripada  berurusan  dengan  bank  yang  penuh  dengan persyaratan  administratif.  Akan  tetapi,  pinjaman  modal  dari  pemodal  (lintah  darat) bunga yang tinggi terpaksa juga diterima untuk mendapatkan modal.
Fasilitas  KUK  dan  Kredit  Mikro,  yang  dikelola  oleh  Bank  BUMN  bagi  usaha kecil  perseorangan  yang  tidak  berbadan  hukum  merupakan  fatamorgana  karena peraturan tentang KUK dan Kredit Mikro tidak berpihak kepada mereka. Oleh karena itu,  adalah  wajar  apabila  mereka  ini  diberi  prioritas  pemberdayaan  dengan menyediakan  sumber  dana  yang  diatur  secara  pasti,  sehingga  mereka  dapat meningkatkan usaha menjadi Usaha Kecil yang dapat mengakses dana Kredit Usaha Kecil  dan  Kredit  mikro  perbankan  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Manusia  dalam bermasyarakat sebagai modal dalam meningkatkan berbagai hal dalam kehidupan termasuk ekonomi ( human capital theory). Masyarakat adalah pelaku  utama  pembangunan,  dan  Pemerintah  berkewajiban  mengarahkan, membimbing,  melindungi  serta  menumbuhkan  suasana  yang  menunjang  kegiatan masyarakat  dimana  kegiatan  pemerintah  saling  menunjang,  saling  mengisi,  dan saling  melengkapi  dalam  satu  kesatuan  langkah  menuju    tercapainya  tujuan pembangunan nasional.
Usaha mikro sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi,  dan  peran  yang  strategis  untuk  mewujudkan  struktur  perekonomian
ISSN 021-969X
nasional  yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha ini mampu memperluas  lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  yang  luas  pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  berperan  dalam mewujudkan  stabilitas  nasional  pada  umumnya  dan  stabilitas  ekonomi  pada khususnya.
Secara  umum,  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  usaha  mikro dikategorikan  menjadi  dua  bagian,  yaitu  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal. Kendala internal antara lain adalah manajemen yang belum memadai sehingga tidak dapat berkembang dan menghadapi persaingan, maupun pemasaran, dan hambatan eksternal  antara  lain  adalah  masalah  permodalan  dan  jaminan  dalam  memperoleh bantuan  modal,  maupun  kebijakan  yang  kurang  mendukung  bagi  usaha  kecil, dimana  masing-masing  hambatan,  baik  eksternal  maupun  internal,  saling  terkait erat.
Berkaitan  dengan  masyarakat  Desa  Sumber  Bendo  dan  aktivitas  ekonomi masyarakatnya  yang  mayoritas  dapat  digolongkan  sebagai  usaha  kecil  mikro dirasakan  penting  hadirnya  sebuah  lembaga  dalam  pembiayaan  dalam pengembangan  usahanya.  Berbagai  lembaga  pembiayaan  memiliki  karakteristik, kelebihan dan kelemahan yang berbeda.  Pemilihan lembaga pembiayaan yang tidak tepat  akan  mengakibatkan  masalah  hukum  seperti  kredit  macet,  dan  lain-lain. Pemilihan  sebuah  lembaga  pembiayaan  haruslah  disesuaikan  dengan  karakteristik budaya,  wilayah  dan  kebutuhan  masyarakat,  termasuk  pemilihan  lembaga pembiayaan  bagi  masyarakat  Sumber  Bendo.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  akan meneliti  potensi  sosal  atau  modal  sosial  ( social  capital)  masyarakat  Desa  Sumber Bendo  sebagai  dasar  pembentukan  atau  pilihan  lembaga  pembiayaan  yang  tepat, yang  dapat  menjadi  alternatif  pendanaan  atau  pembiayaan  bagi  aktivitas  ekonomi masyarakat yang sebagian besar tergolong dalam usaha kecil mikro.
Dari uraian  di  atas maka penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis secara yuridis  sosiologis  modal  social  ( social  capital)  yang  menggambarkan  kekuatan  dan kemampuan  Masyarakat  Sekitar  Hutan  Penghasil  Porang  Desa  Sumber  Bendo Kecamatan  Saradan  Kabupaten  Madiun,  serta  menganalisis  strategi  kebijakan tentang  lembaga  pembiayaan  yang  sesuai  bagi  Usaha  Mikro  Masyarakat  Sekitar Hutan  Penghasil  Porang  Desa  Sumber  Bendo  Kecamatan  Saradan  Kabupaten Madiun) yang didasarkan pada modal social ( social capital).

## Karakteristik  Usaha  Kecil  Petani  Porang  Desa  Sumber  Bendo  Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
Masyarakat petani porang di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan, adalah petani penggarap. Jumlah petani penggarap yang terdaftar (Februari, 2009) 2 kurang lebih berjumlah 200 orang, dengan usia rata-rata petani antara 15 – 56 tahun, dan tingkat  pendidikan  mayoritas  diantara  mereka  adalah  Sekolah  Dasar  (SD).  Jumlah petani  porang  di  atas  hanyalah  yang  terdaftar  di  data  desa,  dalam  kenyataannya, masih banyak yang liar dan tidak terdaftar.
Budidaya  tanaman  Porang  yang  hidup  subur  di  areal  lahan  kawasan  hutan KPH  Madiun  adalah  seluas  5.918  hektar,  memiliki  nilai  ekonomis  yang  cukup menjanjikan bagi daerah dan masyarakat pinggiran hutan. Petani porang ini bertani di  lahan  hutan  yang  merupakan  milik  Dinas  Perhutani  Kabupaten  Madiun.  Petani
2 Data Imhere, 2009.

## ISSN 021-969X
Porang  Desa  Sumber  Bendo  Kecamatan  Saradan  bertani  porang  di  lahan  Dinas Perhutani Kabupaten  Madiun  dengan  sistem  pinjam  pakai dengan  sukarela,  artinya Dinas  Perhutani  Kabupaten  Madiun  tidak  menarik  uang  sewa  lahan.  Hal  tersebut merupakan  “simbiosis-mutualisme”  antara  petani  porang  dengan  Dinas  Perhutani setempat, karena porang berfungsi hidro orologi sebagai tumbuhan semak di dalam hutan dan dapat mencegah erosi ( run off).
Selain  hal  tersebut  diatas,  terdapat  beberapa  alasan  yang  mendorong  agar masyarakat  Desa  Sumber  Bendo  bertani  porang,  diantaranya  tanaman  porang merupakan  tumbuhan  herba  dan  "menahun”,  dan  budidaya  Porang  termasuk budidaya  tanaman  yang  cukup  mudah  dan  tidak  terlalu  intensif  pemeliharaannya. Tanaman  Porang  merupakaan  tanaman  sangat  pontensial  dikembangkan  dibawah tegakan  hutan  negara  maupun  hutan  rakyat,  mencegah  terjadinya  kebakaran  di kawasan hutan, karena akan mematikan perkembangan/kelestarian Porang yang ada di  dalamnya,  mempunyai  nilai  ekonomis  dan  produktif,  merupakan  jenis  tanaman toleran yaitu tanaman yang mampu hidup dibawah naungan.
Berkaitan  dengan  menciptakan  lapangan  kerja  baru  tersebut  diatas,  petani porang Desa Sumber Bendo menjadikan porang sebagai pekerjaan tambahan dalam rangka  meningkatkan  penghasilan.  Sebagian  dari  mereka  yang  mempunyai  lahan pertanian  sendiri  mereka  gunakan  untuk  menanam  palawija,  sedangkan  sebagian lainnya  yang  tidak  mempunyai  lahan  pertanian  mempunyai  pekerjaan  berdagang, menjual hasil hutan, tukang kayu, ataupun buruh tani.
Kendala utama para petani adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana, selama ini tidak ada bantuan dari siapapun selain dana sendiri untuk memulai bertanam 3 . Petani porang Desa Sumber Bendo, bertani porang dengan modal dana pribadi.  Modal  tersebut  mereka  dapatkan  dari  menjual  tanah/sebagian  lahan pertanian mereka atau  dari hasil menjual palawija. Untuk tahap pertama bertanam porang,  petani  porang  menunggu  waktu  3-4  tahun  sebelum  memanen  porang, setelah  panen  pertama,  petani  porang  akan  panen  pada  setiap  tahunnya.  Petani porang  Desa  Sumber  Bendo  menjual  hasil  porang  biasanya  dalam  bentuk aslinya/tanpa  olahan  (umbi),  atau  ada  juga  yang  dalam  bentuk  kripik/ chip.  Harga umbi buah porang berbeda jauh dengan harga kripik/ chip porang. Umbi porang 1 kg dihargai Rp.3.000,- sedangkan 1 kg kripik/ chip porang bisa mencapai Rp. 20.200,-. Dengan  hasil  panen  porang  tersebut,  petani  porang  di  Desa  Sumber  Bendo  bisa menambah  penghasilan  sebesar  Rp.  7.000.000,-/tahun. 4 Kripik  kering  yang  dikirim ke pabrik, berasal dari umbi basah dengan perbandingan 100 Kg basah menjadi 17 Kg Kering. Tanaman Porang tidak dapat dikonsumsi atau digunakan secara langsung tapi  harus  diolah  lebih  lanjut  karena  mempunyai  sifat  gatal.  Hasil  olahan  dalam bentuk tepung yang diolah secara pabrikan dan agak rumit sehingga harus melalui proses khusus.
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebutuhan  dana dalam meningkatkan ekonomi warga dan meningkatkan jumlah hasil porang adalah dalam  bentuk  kredit  atau  pembiayaan  investasi  yang  pada  umumnya  berjangka panjang. Kebutuhan ini adalah bagi yang akan memulai bertani porang, khususnya untuk  memulai  tanam,  dimana    tanaman  jenis  umbi  ini  tidak  bisa  tumbuh  pada sembarang  jenis  tanah.  Tumbuhan  ini  jika  ditanam  pada  lahan  datar,  maka  lahan
3 Wawancara  dengan  Bapak  Sumedi,  Bapak  Sarkun  dan  Ibu  Sidem,  petani  Desa  Sumber  Bendo, tanggal 10 November 2010
4 Wawancara dengan Kepala Desa Sumber Bendo tanggal 10 November 2010.
ISSN 021-969X
tersebut  harus  diolah  terlebih  dahulu.  Yakni,  dengan  dibuatkan guludan,  atau timbunan  tanah  dengan  tinggi  0,25  meter,  dan  lebar  0,5  meter.  Berbeda  apabila ditanam  pada  jenis  lahan  miring,  tanah  cukup  dilobangi  dan  diberi  bibit  porang. Pekerjaan  ini  akan  membutuhkan  biaya  untuk  tenaga  kerja  di  samping  untuk perawatan  dan  pemeliharaannya.  Selain  pembiayaan  untuk  membuka  tanah,  bagi untuk petani yang telah bertani 3-4 tahun sebelumnya, kredit akan bermanfaat jika dipergunakan  untuk  memperbesar  kapasitas  dan  meningkatkan  nilai  produk khususnya  mesin  yang  membantu  proses  pengirisan  umbi  porang  segar  dengan ketebalan  sama  (1  cm),  serta  pengeringannya.  Meskipun  dapat  dilakukan  dengan proses  penjemuran  hingga  3  hari,  akan  tetapi  dengan  cuaca  yang  tidak  menentu saat ini akan lebih berhasil apabila dilakukan dengan oven melalui pemanasan sekitar 1,5 jam.
Kredit atau pembiayaan modal kerja, pada umumnya untuk kebutuhan jangka pendek,  yang  akan  dipergunakan  untuk  menyediakan  bibit  bagi  yang  akan  untuk memulai bertani porang, serta pupuk untuk lebih mempersubur.
Selama  ini  secara  umum,  petani  porang  menggunakan  dana  pribadi  untuk bertani porang, diperoleh dari menjual ternak, atau hasil panen palawija 5 Beberapa tokoh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi, menjadi tempat bagi warga yang membutuhkan  dana.  Bahkan  beberapa  tokoh  masyarakat  bersedia  membeli  lahan petani porang yang  sudah  jadi, apabila  petani porang  sedang  membutuhkan  dana. Harga lahan tersebut berkisar antara Rp.4-5 juta. 6
Bantuan dari pemerintah selama ini berupa penyuluhan (immaterial) tentang budidaya porang. Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan penyuluhan,  sedangkan  peran  Kecamatan  Saradan  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Madiun adalah memberikan penyuluhan atau arahan dengan menurunkan Petugas Peyuluhan  Lapangan  (PPL) melalui Dinas Perhutani maupun  Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten  Madiun.  Selain  peran  tersebut  diatas,  Pemerintah  Desa  Sumber Bendo  juga  melakukan  pembinaan  kelompok  tani  melalui  kelompok  tani  LMDH (Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan)  “Sumber  Wono  Lestari”.  Kelompok  tani  ini berfungsi  untuk  mengelola  hutan  dan  memberikan  pembinaan  bagi  petani  porang tentang cara menanam porang serta tanaman palawija dll.
Di  Desa  Sumber  Bendo  tahun  lalu  telah  didirikan  badan  usaha  Koperasi sebagai  Unit  Serba  Usaha  LMDH  dengan  nama  Koperasi  Sumber  Wono  Lestari. Koperasi yang diketuai oleh Bapak Kepala Desa ini berdiri pada tanggal 21 Oktober 2009  dan  baru  beranggotakan  25  orang.  Koperasi  sampai  saat  ini  hanya  bergerak membantu  pabrik,  dan  belum  berhubungan  langsung  dengan  kebutuhan  petani porang, walaupun sudah ada rencana akan dikembangkan menjadi koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2010 ini, Koperasi Sumber Wono Lestari mendapatkan bantuan modal dari Universitas Brawijaya sebesar Rp. 400.000,-. 7

## Analisis  Modal  Sosial  Usaha  Kecil  Petani  Porang  Desa  Sumber  Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
Istilah  "modal  sosial"  ( social  capital)  pada  awalnya  muncul  dalam  kajian masyarakat ( community studies) untuk menunjukkan pentingnya jaringan hubungan
5 Wawancara dengan Bapak Kasiman, Sekretaris Desa, tanggal 5 November 2010.
6 Wawancara dengan Bapak Munif, tokoh agama (takmir masjid) dan tokoh pendidikan (guru MTs).
7 Wawancara dengan aparat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Kepala Dusun Kece), tanggal 5 November 2010.
ISSN 021-969X
pribadi  yang  kuat  dan  dalam  ( crosscutting),  yang  berkembang  perlahan-lahan sebagai  landasan  bagi  saling  percaya,  kerjasama,  dan  tindakan  kolektif  dari  suatu masyarakat  yang    menentukan  bertahannya  dan  berfungsinya  sebuah  kelompok masyarakat.  Jaringan  hubungan  ini  dapat  meningkatkan  efisiensi  tindakan,  dan bahkan dapat memberdayakan kelompok masyarakat itu sendiri misalnya dalam hal ekonomi.  Selain  itu,  modal  sosial  juga  membantu  anggota  jaringan  beradaptasi, belajar,  dan  menjadi  kreatif,  yang  sangat  dimungkinkan  oleh  perilaku  kooperatif setiap anggota jaringan, sehingga anggota yang kreatif mendapat dukungan penuh dari rekannya.
Berikut adalah analisis modal sosial masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo  dalam  rangka  menentukan  kebijakan  pembiayaan  yang  tepat  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Partisipasi dalam suatu jaringan yang ada pada petani porang Desa Sumber Bendo  Kecamatan  Saradan  dilakukan  atas  prinsip  kesukarelaan  ( voluntary).  Hal tersebut didorong oleh kebiasaan gotong royong yang ada dalam masyarakat Desa Sumber  Bendo.  Kebiasaan  gotong  royong  tersebut  dimanifestasikan  dalam  bentuk saling membantu pada saat menggarap porang mulai dari menanam, sampai dengan memanen. 8
Karakteristik dan orientasi kelompok diantara mereka terbentuk karena faktor adanya  berbagai  faktor  pengikat  keeratan  dalam  berhubungan  antara  petani diantaranya  adalah  kesamaan  tanaman  yang  dikelola, 9 keturunan/keluarga 10 dan tujuan  atau  cita-cita  bersama  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  ekonomi keluarga. 11 Hal  ini  mereka  lakukan  tanpa  adanya  paksaan,  demikian  halnya  dalam hal hubungan pemenuhan kebutuhan dana keuangan dalam pengembangan usaha. Hal ini mereka lakukan baik secara formal maupun informal. Diantara petani porang yang  ada  di  Desa  Sumber  Bendo  sudah  terbiasa  dengan  kebiasaan  pinjam meminjam, siapa yang punya terlebih dahulu membantu yang lain yang mengalami kesulitan  baik  dalam  hal  keuangan  maupun  bibit  porang,  dan  ataupun  yang lainnya. 12
Dari  hal  di  atas  tampak  bahwa  partisipasi  dalam  jaringan  yang  terdapat dalam  kelompok  petani  porang  sangat  baik  dan  erat,  karena  memiliki  kesamaan tujuan  dalam  peningkatan  kehidupan  dan  perekonomian  di  samping  adanya  ikatan kekerabatan.  Walaupun  demikian,  dalam  mencapai  peningkatan  ekonomi  tersebut ketika  dihadapkan  dengan  kebutuhan  dana,  antara  masing-masing  individu  belum menunjukkan  hubungan  kelompok,  misalnya  simpan  pinjam  diantara  petani,  atau organisasi  yang  mewakili  petani  porang  dalam  berhubungan  dengan  penyandang dana,  dan  lain-lain.  Pemenuhan  dana  dilakukan  secara  individual,  misalnya menggunakan  dana  pribadi 13 dan  meminjam  kepada  sesama  petani  untuk  modal awal, 14 ada  pula  tokoh  masyarakat  yang  memberikan  pinjaman  modal  kepada
8 Wawancara dengan Bapak Kasiman, Sekretaris Desa (Carik) Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
9 Wawancara  dengan  Bapak  Sumedi,  petani  porang  Desa  Sumber  Bendo,  tanggal  10  November 2010.
10 Wawancara dengan Ibu Sidem, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
11 Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
12 Wawancara dengan Bapak Supari, Kepala Dusun Kece Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.
13 Wawancara  dengan  Bapak  Sumedi,  petani  porang  Desa  Sumber  Bendo,  tanggal  10  November 2010.
14 Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
ISSN 021-969X
petani. 15 Tokoh  masyarakat  yang  memberi  pinjaman  ini  juga  bertindak  selaku pengepul hasil panen porang.
Pola resiprokal juga telah terbentuk dengan baik diantara petani porang Desa Sumber Bendo, juga dengan tokoh masyarakat yang juga bertani porang. Semangat untuk  saling  membantu  dan  mementingkan  kepentingan  bersama  diantara  petani porang  telah  berkembang  dengan  baik.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya, bentuk  saling  membantu  antar  petani  dalam  kelompok  petani  porang termanifestasikan  dalam  proses  menggarap  lahan  yang  belum  ditanam  penyediaan bibit, penggarapan tanaman porang, menanam sampai dengan memanen. 16 Saling membantu baik secara materiil maupun immaterial. Dalam jangka pendek kebiasaan seperti  ini  dapat  membantu  mereka  untuk  mempercepat  pekerjaan,  dengan  hasil yang lebih baik serta diharapkan dalam jangka waktu yang panjang hal ini mereka yakini dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi. 17
Pola yang terbentuk dalam masyarakat (khususnya masyarakat Jawa) adalah “ sawang sinawang”, maksudnya adalah mereka akan saling melihat dan mencontoh masyarakat/petani porang yang sukses bertani porang baik dalam hal cara bertanam maupun  beberapa  faktor  yang  mengikutinya,  seperti  faktor  permodalan  dan  pasca panen. Hal tersebut telah mampu membentuk pola resiprokal diantara petani Desa Sumber Bendo tanpa didasari adanya rasa pamrih. Kalaupun ada rasa pamrih adalah tidak  lain  untuk  mewujudkan  proses  saling  membantu  diantara  petani  porang  itu sendiri, begitu seterusnya. Tolong menolong tanpa pamrih ini adalah suatu cirri dari unsur resiprositas, yaitu adanya kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok petani. Masyarakat petani porang yang sangat  terbuka  menerima  berbagai  informasi  dari  luar,  misalnya  penyuluhan  yang diadakan  oleh  perhutani 18 di  samping  itu  juga dari  Disnaker, 19 mereka  juga  sangat terinspirasi  keberhasilan  petani  porang  dari  desa  lain,  yang  telah  sukses mengentaskan dari masalah ekonomi. 20
Kepercayaan dalam jaringan petani porang Desa Sumber Bendo cukup tinggi. Kepercayaan  ini  terbentuk  dalam  hubungan  saling  mempercayai  dalam  kelompok petani  porang,  misalnya  dalam  hal  pinjam  meminjam  baik  uang  ataupun  yang lainnya.  Dalam  hal  pinjam  meminjam  ini  antar  sesama  mereka  tidak  ada  ikatan dalam  bentuk  tertulis  atau  meminta  jaminan  dalam  mengikat  kepercayaan  itu.  Hal tersebut mereka lakukan karena rasa percaya diantara mereka itu sendiri dan juga karena didorong oleh kultur gotong royong yang mereka junjung tinggi. Sikap saling percaya  ini  dilakukan  secara  terus-menerus  dan  turun  menurun  didasari  oleh perasaan  yakin  bahwa  yang  lain  akan  melakukan  sesuatu  seperti  yang  diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, dan tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. 21
Demikian  juga  untuk  penggunaan  lahan  pertanian  porang  di  Desa  Sumber Bendo tidak ada sistem sewa menyewa dikarenakan semua lahan pertanian porang
15 Wawancara dengan Bapak Harsono, pensiunan Perhutani, tanggal 5 November 2010.
16 Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
17 Wawancara dengan Ibu Sidem dan Bapak Sumedi, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.
18 Wawancara dengan Bapak Harsono, pensiunan Perhutani dan petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
19 Wawancara dengan Bapak Kasiman, Sekretaris Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.
20 Wawancara dengan Bapak  Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
21 Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.

## ISSN 021-969X
yang dipakai petani adalah milik Dinas Perhutani Kabupaten Madiun. Lahan tersebut dipinjamkan  kepada  petani  dengan  sukarela/tanpa  dipungut  biaya  (gratis). 22 Meskipun  demikian,  masih  ada  keterlibatan  pihak  ketiga  dalam  sistem  jaringan petani  porang,  selain  Dinas  Perhutani  dan  kelompok  tani/LMDH  Sumber  Wono Lestari,  yaitu  hadirnya  pengepul-pengepul  porang  yang  lahir  secara  informal.  Para pengepul  porang  ini  biasanya  memberikan  bantuan  modal  kepada  petani  porang tanpa  bunga,  dengan  jaminan  bahwa  petani  porang  yang  bersangkutan  harus menjual  buah  porang  hasil  panennya  nanti.  Alasan  petani  yang  memakai  jasa pengepul  porang  ini  karena  mudahnya  memperoleh  dana/modal  dan  tidak  ada bunganya.  Hubungan  antara  pengepul  porang  dan  petani  porang  inipun  juga dilandasi oleh rasa saling percaya diantara mereka. 23
Selain yang tersebut di atas peran Perguruan Tinggi terlibat pula sejak tahun 2007.  Melalui program  I-MHERE,  Universitas  Brawijaya  khususnya 3 (tiga)  jurusan, Fakultas Hukum, Teknologi Hasil Pertanian dan Biologi, juga memberikan perannya sebagai  pihak  ketiga  dalam  usaha  budidaya  porang  di  Desa  Sumber  Bendo Kecamatan  Saradan.  Peran  Universitas  Brawijaya  ini  sebagai  perwujudan  tanggung jawab sosial dalam kegiatan pengembangan masyarakat (COMDEV)  yang dilakukan melalui Pendirian Unit Pengolahan Porang. Melalui program I-MHERE tersebut telah didirikan  sebuah  Unit  Pengolahan  Porang  di  Desa  Sumber  Bendo  dan  telah dioperasikan  unit  tersebut  untuk  menghasilkan  gaplek  porang  ( chips).  Guna menunjang  Unit  Pengolahan  Porang  yang  terbentuk,  telah  dilakukan  pembuatan mesin-mesin pengolahan porang yang terdiri dari mesin pencuci, mesin perajang dan rak  pengering.  Tidak  itu saja, program  ini juga telah  melakukan  pembentukan  dan penguatan/pemantapan kelembagaan (Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH dan Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan, MPSDH).
Selain  pembentukan  kelembagaan,  kegiatan  penyediaan  bahan  baku  untuk mendukung sustainabilitas kegiatan juga telah dilakukan dalam bentuk Ekstensifikasi Tanaman Porang. Perluasaan areal penamanan porang telah dilakukan sebanyak 40 Ha yang tersebar dibeberapa LMDH yang baru dibentuk.
Beberapa  kasus  pencurian  porang  yang  selama  ini  terjadi,  juga  mendorong keeratan  hubungan  antar  petani  dalam  mempertahankan  usaha  mereka,  dan  tidak melunturkan  hubungan  kepercayaan  dalam  jaringan  diantara  kelompok  petani porang.
Faktor  ketaatan  terhadap  norma  sosial  utamanya  dalam  menjalankan  suatu aturan/kesepakatan  diantara  para  petani  cukup  baik.  Hal tersebut  karena  didorong oleh adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara petani porang serta menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  peranan  berbagai pihak  yang  pendukung  ketaatan  norma  petani  porang,  yaitu  peranan  para  tokoh masyarakat, aparat desa/kecamatan dan kelompok tani. Tidak terdapat norma yang spesifik  yang  mengatur/berkaitan  erat  dengan  hubungan  antar  petani  khususnya pada  aspek  keuangan. 24 Walau  demikian  terdapat  juga  sedikit  kendala  khususnya dalam pengawasan, hal ini berkaitan dengan jumlah anggota yang dianggap cukup banyak oleh salah seorang petani porang. 25
22 Wawancara dengan Bapak Arif Effendi, Kepala Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
23 Wawancara dengan Bapak Sarkun, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
24 Wawancara  dengan  Ibu  Sidem,  Bapak  Sarkun  dan  Bapak  Sumedi,  petani  porang  Desa  Sumber Bendo, tanggal 5 dan 10 November 2010.
25 Wawancara  dengan  Bapak  Sumedi,  petani  porang  Desa  Sumber  Bendo,  tanggal  10  November 2010.

## ISSN 021-969X
Dengan  lahirnya  Kelompok  Tani  LMDH  Suber  Wono  Lestari  telah  mampu mendorong  munculnya  tindakan  proaktif  dari  masyarakat  petani  porang  Desa Sumber  Bendo.  Dengan  adanya  LMDH  ini,  masyarakat  petani  porang  mempunyai keinginan  yang  kuat  untuk  tidak  saja berpartisipasi tetapi senantiasa  mencari jalan bagi  keterlibatan  mereka  dalam  kegiatan  masyarakat,  terutama  mencari  tahu  dan terus mengembangkan pengetahuan dan ketrampulan mereka dalam bertani porang. Mereka  melibatkan  diri  dan  mencari  kesempatan-kesempatan  untuk  memperkaya, tidak  saja  dari  sisi  material  tapi  juga  kekayaan  hubungan-hubungan  sosial  dan menguntungkan  kelompok  tani  yang  mereka  bangun,  tanpa  merugikan  orang  lain, secara bersama-sama. 26
Pertemuan rutin kelompok tani LMDH Sumber Wono Lestari dilakukan 6 bulan sekali, utamanya pada saat mulai tanam dan panen. Pertemuan rutin ini umumnya membahas  cara  mengolah  porang,  persiapan  tanam  dan  panen,  serta  bagaimana meningkatkan  harga  jual  buah  porang. 27 Faktor  pendukung  keaktifan  peserta kelompok tani untuk ikut/datang dalam pertemuan rutin tersebut diantaranya adalah karena  hubungan  kedekatan/kekerabatan  diantara  mereka  yang  pada  akhirnya melahirkan  perasaan  tidak  enak/ada  yang  kurang  apabila  tidak  hadir.  Bahkan diantara mereka ada pula yang merasa bahwa kedatangan mereka pada pertemuan tersebut adalah kewajiban sebagai anggota kelompok tani. 28
Pertemuan semacam ini menjadi suatu kekuatan, untuk meningkatkan kekuatan kelompok  karena  selama  ini  kurangnya  dukungan  dari  pemerintah  Kabupaten Madiun.  Dukungan  dari  pemerintah  belum  berkaitan  dengan  dana,  tetapi  masih berbentuk penyuluhan melalui Perhutani dan Disnaker. 29

## Tabel 1
Matriks Kekuatan dan kelemahan Modal Sosial
Petani Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan kabupaten Madiun
No. Variabel Modal Sosial Kekuatan Kelemahan 1 Partisipasi Jaringan  Ikatan berdasar kesamaan kekerabatan/persaudaraan, kesamaan tujuan dan cita- cita memperbaiki kehidupan ekonomi Kelompok masih relatif baru, dan belum mencakup seluruh petani porang, kelompok sebagai penguat jaringan masih lemah. 2 Resiprositas Resiprositas kuat diwujudkan dengan tolong menolong dalam bertani tanpa pamrih. Diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian sosial tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan, Saling menolong ini diwujudkan dengan cara yang kurang tepat, apabila dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui porang, yaitu ketika melakukan transaksi pembelian lahan porang
26 Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumber Bendo, tanggal 10 November 2010.
27 Wawancara dengan Ibu Sidem dan Bapak Sarkum, petani porang Desa Sumber Bendo, tanggal 5 November 2010.
28 Wawancara  dengan  Bapak  Sumedi,  petani  porang  Desa  Sumber  Bendo,  tanggal  10  November 2010.
29 Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan, tanggal 10 November 2010.
ISSN 021-969X
sehingga kemiskinan lebih mudah diatasi. Begitu juga berbagai problema sosial lainnya dapat diminimalkan. Keuntungan lain, masyarakat tersebut akan lebih mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial dan fisik mereka secara mengagumkan. Keunggulan lainnya, pada masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, mereka memiliki resiprositas kuat pada kelompok yang terbuka, yang secara teoritis lebih mudah menerima perubahan di banding resiprositas kuat yang berada pada kelompok tertutup. yang sudah jadi. Di satu sisi membantu petani porang dalam mengatasi masalah ekonomi, akan tetapi pemberdayaan petani porang dapat tidak tercapai apabila hal ini terus menerus terjadi. Kewajiban menjual kepada pengepul tertentu, karena telah memberikan pinjaman, selain memiliki aspek positif juga berdampak negatif, karena adanya kecenderungan penentuan harga oleh satu pihak yang kuat. 3 Kepercayaan Masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi ( high trust societies) dan diharapkan sanggup melakukan kerjasama sampai level organisasi yang lebih besar, yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Dalam ekonomi modern, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi atau permodalan, memperoleh kepercayaan harus melalui prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam UU, misalnya
berkaitan dengan kontrak tertulis, jaminan dan persyaratan lainnya. Dimana apabila hal ini diterapkan pada masyakat petani porang Desa Sumber Bendo, akan menyulitkan petani dalam akses lembaga pembiayaan. 4 Norma  Sosial  dan Nilai Ketaatan terhadap norma sosial utamanya dalam menjalankan suatu aturan/kesepakatan diantara para petani cukup baik. Hal tersebut karena didorong oleh adanya hubungan kekeluargaan diantara mereka serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta peranan dari aparat dan Jumlah petani porang yang semakin bertambah meningkat hubungan yang lebih kompleks.
ISSN 021-969X
tokoh desa. 6 Tindakan pro-aktif Pertemuan rutin dilakukan setiap 6 bulan membahas berbagai masalah terkait dengan porang. Disamping itu telah ada Kelompok Tani LMDH Suber Wono Lestari yang mampu mendorong munculnya tindakan proaktif dari masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, yang meningkatkan partisipasi petani dan keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat, terutama mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam bertani porang Tindakan pro-aktif ini akan semakin baik apabila mendapat dukungan yang lebih baik dari pemerintah.

## Analisis Strategi Pemilihan Lembaga Pembiayaan bagi Usaha Kecil Petani Porang Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
Dikaitkan  dengan  analisis  modal sosial pada  kelompok  petani porang,  maka secara  individu  dapat  dikatakan  bahwa  pada  umumnya  usaha  kecil  petani  porang Desa  Sumber  Bendo  ini  adalah  kelompok  miskin,  sehingga  akan  sulit  mengakses lembaga  keuangan.  Dengan    mengikuti    jaringan  sosial  dengan  sesama  petani porang    Desa  Sumber  Bendo,  yang  bermakna  mengaktifkan  modal  sosial  individu, maka  modal  sosial  akan  dapat  berfungsi,  yang  mencakup  informasi,  pengaruh ( influence), kepercayaan sosial (social credential), dan penguatan (reinforcement). Setiap  anggota  akan  mengakses  sumber  daya  kawan  petani  porang, mengakses kepercayaan sosial kawannya. Hal ini sesuai dengan unsur modal sosial, bahwa  kepercayaan  adalah  harapan  yang  muncul  di  dalam  komunitas  yang berperilaku  jujur,  dan  bekerja  sama  secara  regular,  yang  didasarkan  pada  norma- norma  bersama  di  antara  anggota  komunitas.  Modal  sosial  juga  dimiliki  organisasi atau  kelompok.  Kelompok  petani  porang  yang  mengaktifkan  modal  sosial kelompoknya  akan  dapat  berjaringan  dengan  bank  atau  lembaga  keuangan  mikro ( micro finance), dan mendapatkan kepercayaan dari lembaga itu berupa pembiayaan untuk peningkatan usahanya dan diharapkan dapat memberdayakan
perekonomiannya.
Atas  rekomendasi  ( social  credential)  dan  kepercayaan  (trust)  anggota kelompok,  seorang  petani  porang  dapat  meminjam  sejumlah  dana.  Kelompok  ini dapat  memanfaatkan  jaringan  dengan  kelompok  keuangan  mikro  dengan  dasar kepercayaan,  dan  norma  atau  aturan  yang  jelas,  mendapatkan  pinjaman  untuk anggota-anggotanya  yang  membutuhkan.  Individu  petani  porang  dapat mengaktifkan  modal  sosial  yaitu  dengan  mengakses  sumber  daya  yang  tertanam dalam  jaringan  sosial  akan  berdampak  positif  jika  hubungan  sosial  itu  didasarkan pada  hubungan  yang  seimbang.  Adanya  kecenderungan  kelompok  kaya mengeksploitasi  kelompok  yang  miskin  dapat  dihindari,  karena  hubungan  sosialnya tidak seimbang, sehingga tidak membantu keluar dari kemiskinan.

## ISSN 021-969X
Kelompok petani porang yang mayoritas miskin pada Desa Sumber Bendo ini tidak  bisa  dengan  kesadaran  sendiri  mengaktifkan  modal  sosialnya  yang  bisa membawanya  keluar  dari  kemiskinan.  Agar  modal  sosial  kelompok  miskin  bisa diaktifkan  perlu  dukungan  institusi  lain  yang  memiliki  sumber  daya  lebih  besar membantu kelompok miskin. Institusi atau organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang mengupayakan keuangan mikro atau simpan-pinjam bisa memiliki peran  penting  agar  modal sosial kelompok  miskin  ini tidak  hanya menjadi modal saja tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pemerintah sudah  sepatutnya sebagai  pihak  yang  memiliki  modal  sosial  paling  besar,  berperan  lebih  aktif  agar modal sosial banyak kelompok miskin bisa diaktifkan. Pemerintah membuka sumber dayanya (otoritas membuat peraturan, jaringan dengan lembaga keuangan, jaringan dengan  perusahaan)  agar  bisa  diakses  oleh  kelompok-kelompok  miskin  petani porang.
Dengan  karakteristik  modal  sosial  yang  cukup  kuat  dari  masyarakat  petani porang Desa Sumber Bendo, perlu dilakukan analisis strategi pemilihan pembiayaan yang  dikaitkan  dengan  beberapa  lembaga  pembiayaan.  Karena  setiap  lembaga pembiayaan memiliki karakteristik tersendiri, khususnya dalam hal aspek hukumnya.
Terdapat  2  kelompok  besar  yang  berkaitan  dengan  Lembaga  perkreditan mikro di Indonesia.  Pertama, bank umum khususnya yang memiliki unit-unit di desa (misalnya BRI unit) dan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air; dan kelompok kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam  dalam berbagai macam koperasi. Disamping itu terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan  Kredit  Kecamatan  dan  lain-lain,  maupun  swasta/lembaga  non  pemerintah seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan, misalnya yang berdasar syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Berikut adalah analisis 3 lembaga keuangan untuk petani porang.
a. Pembiayaan  Porang  dari  lembaga  Perbankan.  Hukum  perbankan  mengatur berbagai  macam  hal  dalam  rangka  mewujudkan  prinsip  perbankan  yang  sehat melalui prinsip kehati-hatian.
Berkaitan  dengan  kredit,  pada  Pasal  8  ayat  (2)  UU  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  UU  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  mewajibkan bank  memiliki  keyakinan  dan  diperoleh  dari  analisis  yang  mendalam  dalam memberikan  kredit.  Dalam  penjelasan  Pasal  ini  selanjutnya  disebutkan  bank umum wajib memiliki  dan menerapkan pedoman perkreditan sendiri. Kewajiban memiliki  pedoman  sendiri  bermakna  memberikan  kebebasan  pada  bank  untuk menentukan persyaratan kredit khususnya terkait dengan ada/tidaknya jaminan. Sehingga,  meski  tidak  ada  kewajiban  menyediakan  jaminan  bagi  debitur,  akan tetapi  bank  diperbolehkan  melakukan  penyesuaian  kebijakan  penyaluran  kredit didasarkan pada kemampuan masing-masing bank.
Sudah merupakan hal yang umum, bahwa pengusaha mikro dan kecil sulit untuk dapat  memperoleh  bantuan  dari  lembaga  perbankan  karena  dianggap  tidak bankable.  Persyaratan  untuk  memperoleh  keyakinan  yang  mendalam  bagi debitur,  tertuang  dengan  jelas  dalam  penjelasan  Pasal  8  UU  Perbankan. Persyaratan agar bankable ini pada umumnya dikenal dengan istilah “the five C’s of Credit”. Hal tersebut menyebabkan usaha mikro sering digambarkan sebagai kelompok  yang  kemampuan  permodalan  rendah.  Rendahnya  akses  UKM terhadap  lembaga  keuangan  formal  hanya  mampu  meraih  12  %  UKM  untuk
ISSN 021-969X
dapat akses pada kredit perbankan karena : 1).Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM; 2).Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko  kredit  UKM;    3).Biaya  transaksi  kredit  UKM  relatif  tinggi;  4).Persyaratan bank  teknis  kurang  dipenuhi  (agunan,  proposal);    5).Terbatasnya  akses  UKM terhadap pembiayaan equity; 6).Monitoring dan koleksi kredit UKM tidak efisien; 7).Bantuan  teknis  belum  efektif  dan  masih  harus  disediakan  oleh  bank  sendiri sehingga  biaya  pelayanan  UKM  mahal;  8).Bank  pada  umumnya  belum  terbiasa dengan  pembiayaan  kepada  UKM. Secara  singkat  kredit  perbankan diselenggarakan  atas  pertimbangan  komersial  membuat  UKM  sulit  memenuhi persyaratan  teknis  perbankan,  terutama  soal  agunan  dan  persyaratan administratif lainnya. 30
b. Pembiayaan  Porang  dari  Koperasi.  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan  orang  atau  badan  hukum  yang  berlandaskan  pada  asas kekeluargaan  dan  demokrasi  ekonomi.  Kegiatan  usaha  koperasi  merupakan penjabaran dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1). Dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) disebutkan koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
Sebagai  salah  satu  pelaku  ekonomi,  koperasi  merupakan  organisasi  ekonomi yang  berusaha  menggerakkan  potensi  sumber  daya  ekonomi  demi  memajukan kesejahteraan  anggota.  Karena  sumber  daya  ekonomi  tersebut  terbatas,  dan dalam  mengembangkan  koperasi  harus  mengutamakan  kepentingan  anggota, maka  koperasi  harus  mampu  bekerja  seefisien  mungkin  dan  mengikuti  prinsip- prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.
Koperasi merupakan keinginan masyarakat petani hutan di daerah Madiun. Ketua MPSDH Wono Lestari, menyatakan masyarakat menginginkan usaha mereka bisa terwadahi  dengan  lebih  baik,  yakni  perlunya  bantuan  fasilitasi  untuk  dibentuk koperasi,  khususnya  berkaitan  dengan  masalah  modal. 31 Koperasi  Serba  Usaha LMDH  dipimpin  sendiri  Kepala  Desa  dan  berencana  akan  menambah  kegiatan unit  simpan  pinjam  sebagai  sarana  memberdayakan  petani  porang,  karena sampai saat ini Koperasi Sumber Wono Lestari hanya bergerak membantu pabrik, dan belum berhubungan langsung dengan kebutuhan petani porang. 32
Koperasi tampaknya menjadi pilihan yang tepat karena, pertama keberadaannya sudah berdiri (hanya dengan akta notariel) dan dikenal masyarakat, walau belum menyentuh  kebutuhan  petani  porang.    Kedua:  Aparat  desa  terlibat  aktif  dalam pengurusannya.  Dengan  aparat  desa  aktif  dalam  pengurusannya,  maka  akan mudah  menyesuaikan  dengan  program  desa,  kebijakan  pemerintah  daerah, memahami  karakteristik  masyarakat  serta  kebutuhan  dan  permasalahan  yang dihadapi, khususnya masyarakat petani porang.
Dikaitkan  dengan  teori  modal  sosial,  memiliki  banyak  persamaan,  antara  lain pada  sifat  organisasi  sosial,  seperti  kepercayaan,  norma-norma,  jaringan  kerja, yang  meningkatkan  efisiensi  masyarakat  dengan  memfasilitasi  tindakan terkoordinasi. Dengan adanya koperasi, maka seorang petani porang yang belum
30 Noer  Soetrisno, Lembaga  Keuangan  Mikro,  Energi  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat, www.smecda.com , diakses tanggal 8 Desember 2010.
31 Budidaya  "Porang"  Hutan  Jati  Tembus  Pasar  Jepang,  Antara  News,  Ekonomi  dan  Bisnis,  4  Maret 2010, diakses tangal 16 November 2010.
32 Wawancara dengan aparat desa Sumber Bendo (kepala desa, carik dan kepala dusun), tanggal 5 November 2010.
ISSN 021-969X
bergabung  dengan  kelompok  atau  anggota  koperasi  dapat  meng-investasikan modal sosialnya ke dalam kelompoknya dalam koperasi tersebut.
c. Pembiayaan  Porang  dari  Lembaga  Keuangan  Mikro.  Lembaga  Keuangan  Mikro sebenarnya  merupakan  lembaga  keuangan  yang  paling  tepat  dalam  memenuhi kebutuhan usaha mikro dan kecil, yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Walaupun modal bukan satu-satunya masalah  usaha  mikro,  akan  tetapi  untuk  mendorong  usaha  mikro  tetap  saja bahwa  ketersediaan  permodalan  akan  membantu  mereka,  karena  pada umumnya kelompok  inilah  menjadi korban  eksploitasi oleh  pelepas uang.  Salah satu  penyebabnya  adalah  karena  ketiadaan  pasar  keuangan  yang  sehat  bagi masyarakat  lapisan  bawah,  sehingga  setiap  upaya  untuk  mendorong produktivitas  oleh  kelompok  usaha  mikro,  nilai  tambahnya  hilang  dan  akhirnya hanya dinikmati para pemilik modal.
Demikian  juga  di  desa  Sumber  Bendo,  sebenarnya  Lembaga  Keuangan  Mikro inilah  yang  tepat  bagi  usaha  mikro  petani  porang  yang  pada  umumnya  miskin dan  masih  belum  dapat  memenuhi  persyaratan  menerima  kredit  dari  lembaga perbankan yang ketat. Akan tetapi, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro yang belum  ada  di  desa  Sumber  Bendo  menjadi  faktor  penghambat  utama  akses pendanaan bagi usaha mikro petani porang di desa ini.
Mendirikan  sebuah  LKM,  adalah  salah  satu  alternatif  pemecahannya,  karena dapat  didirikan  dengan  lebih  mudah  dibanding  mendirikan  koperasi.  Namun dengan  keberadaan  koperasi  Sumber  Wono  Lestari  yang  sudah  ada  di  Desa Sumber Bendo dengan status hukum yang juga belum jelas, dikhawatirkan akan mengganggu  program  koperasi  yang  telah  berdiri  tahun  2009.  Di  samping  itu keberadaan  LKM  sendiri  dalam  hukum  perusahaan  masih  dipertanyakan, sehingga  dalam  mengatasi  legal  statusnya  akan  diarahkan  menjadi  Bank Perkreditan  Rakyat,  Koperasi.  Saat  ini  pemerintah  sedang  mematangkan  RUU Lembaga Keuangan Mikro, yang rencananya akan memiliki badan hukum sendiri dengan  nama  badan  hukum  LKM,  salah  satunya  adalah  dalam  rangka  lebih melindungi  nasabah  baik  nasabah  pihak  ketiga  sebagai  penyimpan  dana  serta kejelasan hubungan hukum antara pihak nasabah debitur dengan pihak kreditur (LKM)

## Analisis Aspek Hukum Pinjaman Modal Kerja dan Pinjaman Investasi bagi Koperasi  untuk  Kegiatan  Simpan  Pinjam  Usaha  Kecil  Petani  Porang  Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
Dalam  rangka  menjalankan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  sebagai pengembangan  Koperasi  Serba  Usaha  LMDH  “Sumber  Wono  Lestari”,  maka  hal pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan  pembenahan  aspek  hukum pendiriannya.  Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  menunjukkan  bahwa  Koperasi Serba Usaha LMDH “Sumber Wono Lestari” ini sebenarnya belum berbentuk badan hukum koperasi, dengan demikian syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor:  104.1/Kep/M.Kukm/X/2002  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dipenuhi.
ISSN 021-969X
Beberapa  syarat  tersebut  antara  lain  berkaitan  dengan  syarat  kelayakan, bahwa  usaha  yang  akan  dilaksanakan  oleh  koperasi  harus  layak  secara  ekonomi, dikelola  secara  efisien  dan  mampu  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  nyata  bagi anggota,  syarat  permodal  sendiri  harus  cukup  tersedia  untuk  mendukung  kegiatan usaha  yang  akan  dilaksanakan  oleh  koperasi,  serta  syarat  pengelola  yang  memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.
Dalam  mendirikan  koperasi,  juga  harus  memperhatikan  beberapa  tahapan, meliputi  tahap  persiapan,  bertujuan  untuk  memberikan  dasar  agar  memahami pengertian,  maksud,  tujuan,  struktur  organisasi,  manajemen,  prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Selanjutnya melakukan rapat pembentukan,  yang di dalamnya dilakukan pembuatan dan pengesahan akta pendirian,  pembuatan  Anggaran  Dasar  koperasi,  pembentukan  pengurus  dan pengawas,  neraca  awal  koperasi,  serta  rencana  kegiatan  usaha.  Setelah  terbentuk pengurus dalam  rapat  pendirian  koperasi,  maka untuk  mendapatkan  badan  hukum koperasi,  pengurus/pendiri/kuasa  pendiri  harus  mengajukan  permohonan  badan hukum  kepada  pejabat  terkait,  yaitu  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah.
Selanjutnya  apabila  masalah  pendirian  badan  hukum  koperasi  telah terselesaikan,  hal  yang  harus  dilakukan  adalah  mendirikan  unit  usaha  simpan pinjam.  Koperasi  simpan  pinjam  adalah  salah  satu  jenis  kegiatan  koperasi.    Dalam menjalankan  kehiatan  simpan  pinjam,  koperasi  harus  memenuhi  ketentuan  hukum sebagai dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatannya, baik  sebagai  salah  satu  atau  satu-satunya  kegiatan  usaha  koperasi.  Atas  dasar  itu maka  pelaksanaan  kegiatan  simpan  pinjam  oleh  koperasi  tersebut  harus  diatur secara  khusus  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  Perbankan  dan  Undang- undang  Perkoperasian.  Peraturan  tersebut  dimaksudkan  agar  di  satu  pihak  tidak bertentangan  dengan  Undang-undang  Perbankan  dan  di  lain  pihak  untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.
Keterkaitan  dengan  UU  Perbankan  di  atas  adalah  untuk  memenuhi  syarat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UU  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan  itu, wajib terlebih  dahulu  memperoleh  izin  usaha  sebagai  bank  umum  atau  bank  perkreditan rakyat  dari  Menteri,  kecuali  apabila  kegiatan  menghimpun  dana  dari  masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
Selanjutnya  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  disebutkan  barang  siapa  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro,  deposito  berjangka, sertifikat  deposito,  tabungan,  dan/atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya pada ayat (2) dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum  yang  berbentuk  perseroan  terbatas,  perserikatan,  yayasan  atau  koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang  memberi  perintah  melakukan  perbuatan  itu  atau  yang  bertindak  sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

## ISSN 021-969X
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  disusun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi agar pelaksanaan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  oleh  koperasi  dapat  menjamin keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Terdapat  perbedaan  antara  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam. Koperasi  simpan  pinjam  adalah  koperasi  yang  kegiatannya  hanya  usaha  simpan pinjam  sedang  unit  simpan  pinjam  adalah  unit  koperasi  yang  bergerak  di  bidang usaha  simpan  pinjam,  sebagai  bagian  dari  kegiatan  usaha  Koperasi  yang bersangkutan.  Dari  2  jenis  ini,  maka  2  hal  yang  dapat  dilakukan  Koperasi  Serba Usaha  LMDH  “Sumber  Wono  Lestari”  berkaitan  dengan  kegiatan  simpan  pinjam, pertama,  menyelesaikan  pendirian  badan  hukum  koperasinya,  dan  selanjutnya mendirikan  Unit  Simpan  Pinjam,  dan  kedua,  mendirikan  koperasi  simpan  pinjam. Dengan  demikian  “koperasi  serba  usaha”  yang  sebelumnya  sudah  ada  diubah menjadi koperasi simpan pinjam yang sesuai dengan UU Koperasi. Alternatif pertama lebih sesuai untuk koperasi desa ini.
Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal perluasan unit simpan pinjam adalah yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan  akan  memperluas  usahanya  di  bidang  simpan  pinjam  wajib  mengadakan perubahan  Anggaran  Dasar  dengan  mencantumkan  usaha  simpan  pinjam  sebagai salah  satu  usahanya.  Ayat  (2)  Tatacara  perubahan  Anggaran  Dasar  dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya  adalah  dalam  hal  pengelolaannya,  karena  berdasarkan    pada Pasal 11 disebutkan dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka:  a.  sekurang-kurangnya  50%  (lima  puluh  perseratus)  dari  jumlah  Pengelola wajib  mempunyai keahlian  di  bidang  keuangan  atau  pernah  mengikuti  pelatihan  di bidang  simpan  pinjam  atau  magang  dalam  usaha  simpan  pinjam.  b.  di  antara Pengelola  tidak  boleh  mempunyai  hubungan  keluarga  sampai  derajat  ke  satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.
Dalam  hal  permodalan,  diatur  antara  lain  pada  Pasal  12  ayat    (2),  yang menyebutkan  bahwa  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah:  a).modal  sendiri koperasi  tidak  boleh  berkurang  jumlahnya  dan  harus  ditingkatkan;  b).setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri; c).antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.
Apabila  pendirian  unit  simpan  pinjam  telah  diselesaikan,  pendanaan  kepada petani  porang  dapat  disalurkan  melalui  kegiatan  pinjaman/pembiayaan.  Dikaitkan dengan  modal  sosial  sebagai  tema  utama  penelitian  ini,  maka  lembaga  keuangan yang  telah  memahami  aspek  modal  sosial  masyarakat,  dapat  menekan  terjadinya kredit  macet.  Penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Wibisana  dkk  menunjukkan beberapa lembaga perkreditan tradisional  yang menyerap sistem dan adat di suatu daerah  memiliki  kinerja  lebih  bagus  -khususnya  dalam  mencegah  terjadinya  kredit macet-  dibanding  bank  perkreditan  rakyat  yang  menggunakan  perangkat  dan kelembagaan baku yang disodorkan oleh Bank Indonesia. Kasus di wilayah Bali dan Padang  membuktikan  hal  itu,  di  mana  Keberhasilan  LPD  (Lembaga  Perkreditan Desa/BPR  tradisional)  tidak  lepas  dari  kedudukannya  sebagai  lembaga  keuangan yang  sarat  dengan  nilai  adat.  Ketua  LPD  adalah  Kepala  Adat  ( Kelian),  sedangkan pengurusnya ditentukan oleh Kepala Adat melalui musyawarah, dimana yang terpilih adalah  orang-orang  yang  jujur,  rela  berkorban,  memiliki  integritas  tinggi  terhadap moral,  dan  tidak  cacat  di  masyarakat,  walaupun  seringkali  tingkat  pendidikannya relatif  rendah).  Di  samping  sebagai ketua  LPD,  Kepala  Adat  menguasai “ awig-awig
ISSN 021-969X
desa”,  yaitu  suatu  komunitas  yang  secara  turun-temurun  membentuk  desa  adat. Fakta-fakta  tersebut  menyodorkan  pemahaman  bahwa  kinerja  pembangunan ekonomi  tidak  lepas  dari  faktor  sejarah,  struktur  masyarakat,  dan  budaya  lokal. Rentang  sejarah  yang  panjang  membentuk  karakter  dan  nilai-nilai  di  masyarakat, yang selanjutnya menjadi basis bagi mereka untuk mengatur kegiatan ekonomi, baik untuk kepentingan kolaborasi ( co-operation) maupun kompetisi (competition). 33
Jenis  pembiayaan  yang  sesuai  untuk  petani  porang,  dikaitkan  dengan kebutuhan dana dalam pengelolaan porang, yang dibagi menjadi 2. Pertama, untuk investasi,  yaitu  kebutuhan  yang  umumnya  berjangka  panjang,  antara  lain  dalam membuka  tanah  bagi  yang  akan  memulai  bertani  porang,  serta  untuk  memelihara dan merawat tanaman porang. Dana juga dibutuhkan untuk memperbesar kapasitas dan meningkatkan nilai produk khususnya mesin yang membantu proses pengirisan serta pengeringan umbi porang. Kedua, adalah kredit atau pembiayaan modal kerja, yang berupa pinjaman jangka pendek. Yaitu untuk menyediakan bibit untuk memulai bertani porang atau pupuk.
Berbeda dengan lembaga perbankan yang telah memiliki aturan rinci tentang kredit  atau  pembiayaan jenis ini,  maka  apabila  pembiayaan  ini akan diberikan  oleh unit koperasi simpan pinjam, khususnya dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah  adalah  sebagai  berikut:  1).Pinjaman  untuk  investasi  adalah  pinjaman yang  digunakan  untuk  membeli  aktiva  tetap,  seperti  mesin  produksi,  menambah bangunan gudang, menambah bangunan toko, membeli peralatan dan lain-lain, yang gunanya  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  usaha,  dimana  untuk  petani porang,  kredit  ini  dipergunakan  untuk  membuka  tanah,  membeli  mesin  pemotong porang,  serta  oven  pengering  untuk  mempercepat  proses  pengeringan,  sehingga dapat  meningkatkan  harga  jual  dan  keuntungan  petani  porang.  Untuk  itu  perlu menilai  apakah  rencana  investasi  layak,  misalnya  melalui worksheet  dan  proyeksi cash flow, total project cost (TPC), sampai dengan pinjaman lunas. Cash flow akan menggambarkan,  perkembangan  usaha  setelah  dilakukan  investasi,  berapa  omzet penjualannya,  berapa  laba  operasionalnya,  sampai  dapat  diproyeksikan  berapa perkiraan labanya.
Dengan  demikian  unit  usaha  koperasi,  apabila  akan  memberikan  pinjaman untuk  memperbesar  usaha,  harus  benar-benar  memperhitungkan  perkembangan usaha  dengan  dilakukannya  investasi  pembelian  mesin  pemotong  dan  pengering, penjualannya,  serta  laba  yang  akan  diperoleh.  Perhitungan  ini  penting  untuk menentukan jumlah dan jangka waktu angsuran pinjaman.
Untuk pembiayaan/kredit modal kerja yang pada umumnya digunakan untuk pembelian persediaan atau stock barang dagangan, serta menggantikan modal yang tertanam pada piutang. Maka untuk petani porang, kredit modal kerja ini diberikan untuk membuka lahan bertanam porang dan membutuhkan bibit untuk awal bertani porang, demikian juga membeli pupuk untuk kesuburannya.
Secara teknis, cara menilai kebutuhan modal kerja yang wajar adalah dengan menghitung  perputaran  persediaan,  perputaran  piutang  serta  perputaran  hutang usaha.  Serta  menghitung  perkiraan  omzet  usaha  yang  akan  ditingkatkan.  Disini perhitungan agar dilakukan hati-hati dan dengan melakukan riset pasar, yang utama diperhatikan  adalah,  apakah  peningkatan  omzet  usaha  tadi  didukung  oleh  rencana pemasaran yang benar, misalnya dengan meneliti keberadaan celah pasar. Dengan
33 Teguh  Kismantoroadji,  “Materi  Kuliah  Modal  Sosial”,  teguhfh.wordpress.com,  diakses  tanggal  16 Oktober 2010.
ISSN 021-969X
adanya  permintaan  yang  tinggi  untuk  mengekspor  porang,  antara  lain  ke  Jepang, maka usaha penenaman porang tampak positif.
Dengan  demikian,  apapun  pembiayaan  yang  akan  dilakukan  untuk meningkatkan  omzet  usaha,  harus  didasarkan  atas  perhitungan  secara  cermat, khususnya pembiayaan yang menggunakan hutang pihak ketiga (koperasi, bank atau lainnya). Hal penting lainnya adalah, dalam penggunaan pinjaman ini harus dipantau secara  ketat,  agar  uang  untuk  tambahan  modal  kerja  maupun  untuk  investasi digunakan  sesuai  dengan  tujuannya.  Pemantauan  ini  bukan  hanya  dari  sisi penggunaan sesuai dengan tujuan, tetapi juga juga pemantauan pasca diberikannya tambahan  investasi/modal  kerja.  Khususnya  berkaitan  dengan  omzet  usaha  sesuai dengan  yang  direncanakan.  Apabila  usaha  telah  berjalan  lancar,  pemantauan  juga meliputi kewajaran perputaran piutang, khususnya kesesuaian dengan usaha sejenis (baik jenis usaha maupun besaran usaha/skala bisnisnya).
Dengan demikian pihak lembaga keuangan (dalam hal ini unit usaha koperasi simpan pinjam) harus benar-benar memperhatikan, apa yang sebenarnya diperlukan oleh  petani  porang,  baik  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  atau  untuk tambahan  modal  kerja.    Hal  ini  sangat  penting  agar  tak  terjadi  kesalahan  dalam sumber  dan  penggunaan  dana,  yang  berakibat  pada mismatch  pendanaan. Sebagaimana diketahui, pembiayaan investasi adalah dana jangka panjang, sedang untuk  modal  kerja  adalah  dana  jangka  pendek  dengan  perputaran  usaha  tidak sampai  1  (satu)  tahun.  Apabila  terjadi  kesalahan  penggunaan  dana,  misalkan pembiayaan  investasi  menggunakan  dana  jangka  pendek,  apalagi  mengambil sebagian  modal kerja, hal ini dapat  berakibat  fatal karena  modal kerja usaha  akan terbatas, akan mengakibatkan masalah.

## PENUTUP
Modal  sosial  ( social  capital)  masyarakat  petani  porang  Desa  Sumber  Bendo Kecamatan  Saradan  Kabupaten  Madiun  baik  secara  individu  maupun  kelompok, dinilai  dari  unsur  partisipasi  jaringan,  resiprositas,  kepercayaan,  norma  sosial  dan nilai  serta  tindakan  proaktif  sangat  baik.  Meskipun  demikian,  terdapat  beberapa kelemahan  intern  maupun  ekstern,  misalnya  dalam  hal  kelompok  sebagai  penguat jaringan  yang  relatif  masih  baru,  perwujudan  hubungan  resiprositas  antara  petani dengan  aparat  desa  dan  tokoh  masyarakat,  aspek  hukum  sebagai  penguat kepercayaan, jumlah petani, serta kurangnya dukungan pemerintah.
Strategi  kebijakan  dalam  pemilihan  lembaga  pembiayaan  yang  sesuai  bagi Usaha  Mikro  Masyarakat  Sekitar  Hutan  Penghasil  Porang  Desa  Sumber  Bendo Kecamatan  Saradan  Kabupaten  Madiun)  adalah  lembaga  koperasi,  khususnya dengan  membentuk  unit  simpan  pinjam,  untuk  kebutuhan  petani  porang  baik kebutuhan pinjamnan modal kerja maupun investasi.
Dengan  mengoptimalkan  keberadaan  koperasi  porang  yang  telah  berdiri sejak  tahun  2009  di  Desa  Sumber  Bendo,  maka  masyarakat  akan  lebih  mudah mengakses  lembaga  keuangan  dibanding  lembaga  keuangan  lain  yang  ada  di  luar desa, khususnya berkaitan dengan petani porang yang mayoritas adalah masyarakat miskin. Pengurus  koperasi  yang  sebagian  besar  adalah  aparat  desa  dan  tokoh masyarakat  juga  membantu dalam pemberdayaan  masyarakat  miskin,  karena  telah mengenal karakter dan kondisi modal sosial masyarakat Desa Sumber Bendo.
Agar pemberdayaan masyarakat petani porang melalui berjalan dengan baik, maka disarankan kepada masyarakat petani porang Desa Sumber Bendo, hendaknya
ISSN 021-969X
mengaktifkan  modal  sosial  individu  mereka  melalui  kelompok  masyarakat  petani porang,  dalam  rangka  pemberdayaan  melalui  akses  pada  lembaga  keuangan. Dengan  mengikuti  jaringan  sosial  dengan  sesama  petani  porang  Desa  Sumber Bendo,  maka  modal  sosial  akan  dapat  meningkat,  mencakup  informasi,  pengaruh ( influence), kepercayaan sosial (social credential), dan penguatan (reinforcement). Selanjutnya  kepada  aparat  desa  dan  pengurus  koperasi,  hendaknya memperbaiki pendirian  koperasi serba usaha yang telah berdiri agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya kedudukan koperasi sebagai badan hukum, baik dari aspek permodalan, kepengurusan, serta menambahkan unit usaha simpan  pinjam  sebagai  sarana  pemberdayaan  masyarakat  petani  porang  Desa Sumber Bendo
Demikian juga kepada pemerintah, sebagai pihak yang memiliki modal sosial paling besar, harus berperan lebih aktif agar modal sosial banyak kelompok miskin bisa diaktifkan. Pemerintah membuka sumber dayanya (otoritas membuat peraturan, jaringan dengan lembaga keuangan, jaringan dengan perusahaan) agar bisa diakses oleh kelompok-kelompok miskin petani porang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen/Artikel/Website
“Budidaya  "Porang"  Hutan  Jati  Tembus  Pasar  Jepang”,  Antara  News,  Ekonomi  dan Bisnis, 4 Maret 2010, diakses tangal 16 November 2010.
Noer  Soetrisno ,  “Lembaga  Keuangan  Mikro,  Energi  Pemberdayaan  Ekonomi Rakyat” , www.smecda.com Dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Sumber  Bendo  Tahun 2007.
Teguh Kismantoroadji , “Materi Kuliah Modal Sosial”, teguhfh.wordpress.com, diakses tanggal 16 Oktober 2010.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha
Mikro Kecil Menengah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik  Indonesia  Nomor:  104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pembentukan,  Pengesahan  Akta  Pendirian  dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.