## PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 PADA PEMBUATAN AKTA TANAH DI KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

## Michell Eko Hardian
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : ekotuah@gmail.com

## Abstrac
Land  Deed  Makers  Officer  is  a  general official  who  is  authorized  to  make  a  deed concerning legal regulations concerning land rights or  ownership  rights  over  a  unit  of  flats,  this stipulates  in  Government  Regulation  Number  37 of  1998  concerning  PPAT  Position  Regulations, specifically in article 22 which states that : Deed of Acting  Author  of  Land  Deed  Must  be  read  / Explained its contents to the parties attended by at least  2  (two)  participants  before  it  was immediately  signed  by  the  parties,  representatives and  PPAT  conducted  before  the  Land  Deed  was made  seen.  Pursuant  to  the  regulation  on  the making of the Deed of Transition on Land there is still a PPAT that does not apply. Article 22 of the Government  Regulation  Number  37  of  1998 according  to  the  procedure  as  mandated  by  the legislation requested, is needed to make the writer as a researcher who wants to reproduce and reveal whether  there  is  no  article  22  PP  37  below  is approved according to the agreed regulations
Keywords: Effectiveness of PPAT,
Implementation of PP 37/1998

## Abstrak
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat  akta  akta  otentik  mengenai  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau Hak milik atas satuan rumah susun hal ini diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun 1998  mengenai  Peraturan  Jabatan  PPAT, khususnya  pada  pasal  22  yang  menyatakan bahwa  :  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Harus dibacakan / Dijelaskan isinya kepada para pihak  dengan  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya 2  (dua)  orang  saksi  sebelum  ditanda  tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT  dilakukan  sebelum  dibuatnya  Akta  p tanah  terjadi.  Dalam  berbagai  kasus  pembuatan Akta Peralihan Atas Tanah masih terdapat PPAT yang  tidak  melaksanakan  pasal  22  Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tersebut sesuai prosedur seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud, persoalan  imi  membuat  penulis  sebagai  peneliti ingin  mendalami  dan  mengungkap  penyebab tidak  dilaksanakannya  pasal  22  PP  37  tersebut berikut sanksi sesuai peraturan dimaksud
Kata  Kunci  :  Effektivitas  PPAT,  Pelaksanaan

## pp 37/1998

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar manusia,  berfungsi  sebagai  tempat  bermukim maupun  untuk  kegiatan  usaha  (faktor  produksi) dan  karena  itu  perlu  diciptakan  suatu  kepastian hukum  bagi  setiap  pemegang  hak  atas  tanah maupun  bagi  masyarakat  umum,  melalui  suatu proses  pencatatan  secara  sistematis  atas  setiap bidang  tanah  baik  mengenai  data  fisik  maupun data  yuridis,  dan  kegiatan  semacam  ini  dikenal dengan  sebutan  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran tanah  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan  dan  teratur  yg  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun serta  hak  tertentu  yang  membebaninya  (lihat peraturan  pemerintah  tentang  pendaftaran  tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 1 ayat
(1) penyelenggaraan  kegiatan  pendaftaran  tanah merupakan  tanggung  jawab  Badan  Pertanahan Nasional  (lihat  peraturan  dasar  pokok-pokok agraria, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, LN
No.104  thn  1960  TLN  No.  2043  Pasal  19  jo. Peraturan  Pemerintah  24  Tahun  1997  Pasal  5). Fungsi pendaftaran tanah adalah untuk menjamin  kepastianhukum  dan  penjabaran fungsi  ini  dapat  ditemukan  dalam  berbagai ketentuan diantaranya yaitu:
1. Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai  data  yuridis  dan  data  fisik  yang termuat  di  dalamnya  (Pasal  32  ayat  (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
2. Sertipikat  yang  telah  diterbitkan  secara  sah atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak lain  yang  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak  mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang sertifikat  dan  kepala  kantor  pertanahan yangbersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan gugatan  yangbersangkutan  ataupun  tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertipikat tersebut (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
3. Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  bertugas  pokok melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran tanah dengan  membuat akta  tanah sebagai bukti telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
tanah  atau  hak  atas  milik  satuan  rumah susun  yang  akan  dijadikan  dasar  bagi pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  hukum  itu  (Pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT)
Kedudukan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  termasuk  akta-aktanya,  bentuk  akta  dan blangko  aktanya  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dengan  kegiatan  pendaftaran  tanah dan  secara  historis  embrio  kelahiran  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dimulai  pada  Tahun  1961 melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun 1961  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Pada  waktu  itu dikenal  dengan  istilah  “pejabat”yang  berwenang pembuat  “akta”  (bukan  akta  otentik)  mengenai perbuatan-perbuatan  hukum  dengan  obyek  hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah.

## Pembahasan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  adalah  merupakan  pedoman  bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta  di  Kantor  PPAT,  sebagai  pedoman  tentu saja  harus  dilaksanakan  sebagai  sebuah prosedur  standar  yang  harus  dilakukan  dalam Pembuatan Akta Tanah tanpa pengecualian.
Pelaksanaan  adalah  suatu  tindakan  atau pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang  sudah disusunsecaramatangdanterperinci,implementasi biasanya  dilakukan  setelah  perencanaan  sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan
bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai  evaluasi.  Browne  dan  Wildavsky mengemukakan  bahwa  Pelaksanaan  adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 13
Menurut  Mulyadi  (2001:5):“  Prosedur adalah  suatu  urutan  kegiatan  klerikal,  biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen  atau  lebih  yang  dibuat  untuk menjamin  penanganan  secara  seragam  transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu  sistem,  biasanya  terdiri  dari  beberapa prosedur  dimana  prosedur-prosedur  itu  saling terkait  dan  saling  mempengaruhi.  Akibatnya  jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan  mempengaruhi  prosedur-prosedur  yang lain”. 14
Pengertian PPAT dimuat dalam beberapa peraturan perundang undangan yaitu :
1. Pasal  1  angka  4  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1996,  PPAT  adalah  Pejabat  umum yang  diberi  wewenang  untuk  membuat  akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan  Hak  Tanggungan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerinah Nomor 40  Tahun  1996.  PPAT  adalah  pejabat  umum yang diberi kewenangan untuk membuat
13 Nurdin  Usman.  2002.  Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70
14 http://qieqierizky.blogspot.com/2014/10/ pengertian-dan-definisi-dari- prosedur.html# 8peu7YB- Vq00ywxY0.99, diunduh 07 Feb 2020, pukul 19.00 Wib
26 Perahu, Volume 8 Nomor 1, Maret 2020, Hlm 23-32
akta-akta tanah.
3. Pasal  1  angka  24  Peraturan  Pemerinah nomor  24  Tahun  1997,  PPAT  adalah pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
4. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998, PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenanga untuk membuat akta otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik Atas Satuan Rumah Susun. 15
Sementara  itu  Pengertian  dari  Akta
Otentik  :  adalah  Suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk yang  ditentukan  oleh  Undang-undang,  dibuat  oleh atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk itu ditempat di mana Akta itu dibuatnya. 16
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  Akta  otentik yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai- pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di tempat di mana akta dibuatnya.” 17
Pengertian  lain  tentang  peralihan  hak  atas tanah,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Irene  Eka Sihombing  adalah  :  Beralihnya  atau  berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia ; Se- jarah  Pembentukan  UndangUndang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaanya, (Jakarta: Djembatan, 2005), hal.514
16 h t t p s : / / d p c p e r m a h i j o g j a . w o r d p r e s s . com/2011/12/25/
17 Tim Permata Press, “Burgelicjk Wet- boek”, Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata , Permata Press, Jakarta, 2010
bidang tanah dari pemilk semula kepada pemilik yang  baru  karena  sesuatu  atau  perbuatan hukum  tertentu.  Perbuatan  hukum  pemindahan hak  bertujuan  untuk  memindahkan  hak  atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam  hal  ini  subyek  hukumnya  memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah). 18 Pada tahun 1947 dikeluarkan
Stbl.1947:53,  dimana  yang  diberi  wewenang untuk membuat akta balik nama adalah Kepala Kadaster, sehingga Kepala Kadaster mempunyai fungsi ganda yaitu:
1. Sebagai  Pejabat  Balik  Nama  (membuat akta  balik  nama)  dan  sejak  saat  itu kewenangan  Hakim  Raad  Van  Justitie sebagai Pejabat Balik nama berakhir
2. Sebagai Kepala Kadaster yang mendaftarkan pencatatan balik nama.
Jabatan  PPAT  diatur  dalam  PP Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan Jabatan  PPAT,  yang  menyatakan  PPAT adalah  Pejabat  Umum  yang  diberi kewenangan  untuk  membuat  akta-akta otentik  mengenai  pembuatan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik  atas  satuan  rumah  susun.  Perolehan hak  atas  tanah  yang  telah  bersertifikat yang  dilakukan  para  pihak  harus  dibuat dengan  menggunakan  akta  otentik  dan dilakukan di hadapan PPAT.
18
Irene Eka Sihombing , “Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk  Pembangu- nan” , (Jakarta: Universitas Trisakti), 2005, cet I, hlm. 56
Beralihnya  atau  berpindahnya  hak kepemilikan  sebidang  tanah  atau  beberapa bidang  tanah  dari  pemilik  semula  kepada pemilik  yang  baru  karena  sesuatu  atau perbuatan hukum tertentu yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya.
Oleh karena peralihan hak atas tanah itu, merupakan  salah  satu  perbuatan  hukum  yang dibuat  dengan  akta  otentik  oleh  PPAT,  sehingga peranan  PPAT  menjadi  sangat  penting.  Dalam pengelolaan  bidang  Pertanahan  di  Indonesia terutama  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanh, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), merupakan  pejabat  umum  yang  menjadi  mitra instansi  BPN  guna  membantu  mengukuhkan setiap  perbuatan  hukum  atas  bidang  tanah  yang dilakukan  oleh  subyek  hukum  hak  yang bersangkutan  yang  dituangkan  dalam  suatu  akta otentik “ Setiap warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya. Ungkpan  kalimat  diatas  mengandung  pengertian bahwa semua warga Negara Indonesia mempuyai Kedudukan  yang  sama  di  muka  hukum  dan berkewajiban tunduk pada hukum yang berlaku.
Menurut pasal 3 ayat (1) kode etik Ikatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  disebut  dengan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atau  PPAT  adalah setiap  orangyang  menjalankan  tugas  jabatannya yang menjalankan fungsi sebagai pejabat umum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan Sintang  cq.  Seksi  Hubungan  Hukum  Pertanahan yang  juga  bertugas  mengawasi  PPAT  Ibu  Dewi Astiningsih,  SH  di  Staff  Bagian  Analisis Permohonan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah  Kantor Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sintang yang disampaikan kepada Penulis, diperoleh data bahwa jumlah Notaris yang sekaligus merupakan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (  PPAT)  di Kabupaten  Sintang  berjumlah  7  Orang,  dari  10 Orang Notaris yang ada di Kabupaten Sintang. 19
Prosedur  Pembuatan  akta  peralihan  atas tanah,  yang  dilakukan  di  Kantor  Notaris  Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sintang berdasarkan hasil Pengamatan  dan  wawancara  yang  penulis lakukan adalah adalah sebagai berikut.
1. Para  pihak  hadir  langsung  di  Kantor
Notaris PPAT dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Notaris  PPAT  melakukan  pengecekan Sertipikat  serta  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Obyek yang akan di alihkan
3. Selanjutnya  apabila  persyaratan  sudah terpenuhi, maka dilakukan Proses

## Pembuatan Akta
4. Penanda tanganan Akta dan
5. Pendaftaran   Akta Peralihan tersebut ke  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang. 20
19 Hasil Wawancara Dengan sie
Pendaftaran Tanah dan Pengawasan PPAT
20Hasil wawancara dengan Pak
Menurut  ketentuan  pasal  (22)  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998,  tentang Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah,  Akta PPAT  harus  dibaca  dan  dijelaskan  isinya  kepada para  pihak  dengan  dihadiri  oleh  sekurang- kurangnya  2  (dua)  orang  saksi  sebelum  ditanda tangani  seketika  itu  juga  oleh  para  pihak,  saksi- saksi dan PPAT.
Persyaratan  yang  harus  dilengkapi adalah  :  Sertifikat  Asli,  Foto  Copy  KTP  Penjual dan  pembeli  (suami  dan  isteri),  jika  ada  yang telah meninggal harus ada SK waris (jika suami / istri meninggal dan ada ahli waris yang mewakili.
Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi dalam pembuatan Akta Peralihan atas  hak tanah  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang disyaratkan  pasal  22  PP  N0  37  Tahun  2008,  hal ini  penulis  peroleh  dari  mewawancarai  bapak Slamet,  salah  seorang  pensiunan  PNS  yang pernah mengurus akta peralihan hak atas tanah di Kantor  Notaris  PPAT  dimana  persyaratan  pasal 22  PP  No.  37  Tahun  1998  dilanggar,  yang bersangkutan pernah mengurus peralihan hak atas tanah dengan bantuan saudaranya yang mewakili untuk mengurus perlihan hak atas tanah di kantor Notaris  PPAT,  demikian  pula  pada  saat  ditanda tangani  oleh  para  Pihak,  dikarenakan  yang bersangkutan  tidak  bisa  hadir  ke  kantor  notaris PPAT,  maka  Notaris  PPAT  yang  mengirimkan

## staffnya untuk meminta yang berangkutan
Slamet Responden Notaris PPAT Ririn Setiani, SH, MKn, 3 Jan 2020
membaca  dan  kemudian  menanda  tangani  akta peralihan  hak  atas  tanah  tersebut,  kalau  kita  lihat dari bunyi pasal 22 dimana PP 37 tahun 1998, Akta PPAT  harus  dibaca  dan  dijelaskan  isinya  kepada para pihak !, ini jelas tidak memenuhi unsur “dibaca dan  dijelaskan  isinya  kepada  para  pihak,  karena para  Pihak  diwakilkan  dengan  Pihak  III,  dengan dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang saksi  “sebelum  ditanda  tangani  seketika  itu  juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”,
Pelanggaran  terhadap  PP  37  Tahun 1998  ini,  semestinya  dilakukan  penindakan oleh  Kepala  Kantor  Badan  Pertnahan  Nasional Kabupaten  Sintang.  Karena  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  adalah  Lembaga  Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan  di  bidang  pertanahan  secara nasional,  BPN  dahulu  dikenal  dengan  sebutan Kantor  Agraria.  BPN  diatur  melalui  Peraturan Pemerintah  No.  10  Tahun  2006  tentang  BPN. Adapun peranan Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam hal  ini  adalah  memberikan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  sebagai  mitra  kerja  agar  dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan  dari  pembinaan  dan  pengawasan PPAT  adalah  supaya  mempunyai  wawasan  yang luas  berkaitan  dengan  jabatannya  sehingga  dapat menjalankan tugas dengan baik, maka perlu ada
pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  mereka.
Hal  itu  telah  diatur  dalam  Pasal  65  sampai dengan  Pasal  68  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006, yakni sebagai berikut:
Pasal 65 menyebutkan bahwa:
(1) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  tugas  PPAT  dilakukan  oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
(2) Pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya oleh kepala Badan,  Kepala  Kantor  Wilayah  dan Kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 66 menyebutkan bahwa:
(1) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Badan sebagai berikut:
• Memberikan kebijakan mengenai
pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
• Memberikan  arahan  pada  semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an;
• Melakukan, pembinaan dan pengawasan  atas  organisasi  profesi PPAT  agar  tetap  berjalan  sesuai dengan arah dan tujuannya;
• Menjalankan  tindakan-tindakan  lain yang dianggap perlu untuk memastikan  pelayanan  PPAT  tetap berjalan sebagaimana mestinya;
• Melakukan pemninaan dan pengawasan
terhadap  PPAT  dan  PPAT  Sementara dalam  rangka  menjalankan  kode  etik profesi PPAT.
(2) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap PPAT  yang  dilakukan  oleh  Kepala Kantor sebagai berikut:
• Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan  dan  peraturan  pensertipikatan tanah  serta  petunjuk  teknis  pelaksanaan tugas  PPAT  yang  telah  ditetapkan  oleh Kepala Badan dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku;  membantu melakukan sosialisasi, diseminasi kebijakan  dan  peraturan  pensertipikatan tanah serta petunjuk teknis;
• secara periodik melakukan
pengawasan Kantor PPAT guna memastikan  ketertiban  administrasi, pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan ke-PPAT-an.
(3) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap PPAT  yang  dilakukan  oleh  Kepala
Kantor Pertanahan sebagai berikut:
• membantu menyampaikan dan menjelaskan mkebijakan dan peraturan pensertipikatan  tanah  serta  petunjuk teknis  pelaksanaan  tugas  PPAT  yang telah  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan dan peraturan perundang-undangan;
• memeriksa  akta  yang  dibuat  PPAT dan memberitahukan secara tertulis
kepada  PPAT  yang  bersangkutan apabila  ditemukan  akta  yang  tidak memenuhi  syarat  untuk  digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
• melakukan  pemeriksaan  mengenai
pelaksanaan  kewajiban  operasional
PPAT.[12]

## Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  yuridis  sosiologis, Metode  pendekatan  yuridis  sosiologis ini  memandang  hukum  sebagai  pranata sosial  yang  secara  riil  dikaitkan  dengan sebab-sebab  sosial  yang  lain.  Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik yang dimiliki pada penelitian hukum sosiologis; 21
Pendekatan  yuridis  sosiologis ini penulis kombinasikan dengan deskriptif analisis, untuk
menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta  yang  terjadi  atau  terkumpul dan  tampak  sebagaimana  adanya  pada saat penelitian akan dilakukan.
a. Penelitian  kepustakaan  (library  research),
Yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku literatur  yang  ada  hubungannya  dengan masalah penelitian
b. Penelitian lapangan (field research) Yaitu
21 Amirudin, SH, M.Hum dan
Zainal Asikin, SH, SU ; Pengantar Methode Pe- nelitian Hukum , 2004, Rajawali Press, hlm. 133
melakukan  penelitian  secara  langsung  ke lapangan untuk mendapatkan data dengan cara  mengamati  begaimana  mekanisme peralihan hak yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Sintang.
Sifat  penelitian  adalah  deskriptif analisis,  yaitu  suatu  penelitian  yang menggambarkan  secara  menyeluruh  dan sistematis  permasalahan  yang  dikaji  yang menggambarkan  tentang  perlindungan terhadap pengusaha dalam upaya penyelesaian  utang  pitang  pelanggannya dalam Undang-undang perlindungan Konsumen  dan  kemudian  dilakukan analisis serta dicari jawabannya.

## Simpulan
Kendala-kendala tidak dilaksanakan sepenuhnya  pasal  22  PP  37  tahun  1998, disebabkan  oleh beberapa  faktor  antara  lain faktor  hukum  seperti  belum  tersosiliasinya PP  37  tahun  1998  kepada  masyarakat  luas, Faktor Penegakan Hukum yang masih lemah dan belum dilakukan semestinya, dalam hal ini  BPN  Sintang  sebagai  Pembina  dan Pengawas PPAT belum pernah memberikan sanksi kepada Kantor BPN Sintang, Karena tidak  adanya  laporan  dari  masyarakat, Faktor  berikutnya  dari  sisi  Masyarakat dimana kesadaran dan kepatuhan hukum
masyarakat  masih  lemah  dan  banyak yang  tidak  paham  dengan  tugas  PPAT dan  tidak  mau  tahu  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  karena ingin  sesuatu  yang  langsung  jadi  tanpa merasa  perlu  mengetahui  prosesnya, faktor  lainnya  adalah  budaya  ketimuran yang  cenderung  kompromis,  sehingga timbul  pemakluman  terhadap  sebuah kesalahan sebagai sebuah diskresi untuk pembenaran  sebuah  kesalahan  prosedur yang dianggap tidak fatal.

## CST. Kansil. “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum  Indonesia”,  Balai  Pustaka Jakarta1986.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta,
Djoko  Prakoso  dan  Budiman  Adi  Purwanto,
Eksistensi  Prona  Sebagai  Pelaksanaan
Mekanisme  Fungsi  Agraria,  (Jakarta, GhaliaIndonesia) 1985 F,  Soegeng  Istanto,  ,Hukum Internasional, Penerbitan UAJYogyakarta, 1994 DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali  Achmad  Chomzah,  Hukum Agraria,
Pertanahn Indonesia, Jilid 2, (Jakarta,
Prestasi Pustaka), 2004
Amirudin,  dan  Zainal  Asikin  ;  Pengantar Methode Penelitian Hukum , Rajawali
Press, Jakarta, 2004
A.P. Parlindungan,  Konversi  Hak-Hak  Atas Tanah, : Mandar Maju, Bandung 1990
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia
;Sejarah  Pembentukan  UndangUndang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya ; Djembatan, Jakarta,2005. Bahtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya,
Alumni, Bandung, 2005
Irene Eka Sihombing, “Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan”, Universitas Trisakti, cet I, Jakarta, 2005
Kian Goenawan, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti Prakti, (Yogyakarta: Best Publisher), Cet I, 2009
Nurdin  Usman.  2002.  Konteks  Implementasi Ber-basis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Graf-indo Persada.
Boedi Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,
Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang
Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelasanaannya  ;
Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi 2008
Poerwadarminta, “Kamus  Besar  Bahasa Indonesia”,  Balai  Pustaka,  Jakarta 2005
Ronny Hanitjo Soemitro ; Metode Penelitian
Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1988
Suardi, Hukum Agraria : Badan Penerbit Alam,
Jakarta 2005
Soerjono Soekanto ; Pengantar Penelitian
Hukum, UI Press, Jakarta,1986

## Sumber Internet
www.bpn.go.id/.../Peraturan-Pemerintah/ peraturan-pemerintah-nomor-37- tahun-1998
http://kbbi.web.id/prosedurhttp://qieqierizky. blogspot.com/2014/10/pengertian-dan- definisi-dari-prosedur.html# 8peu7YBVq00ywxY0.99
h t t p s : / / d p c p e r m a h i j o g j a . w o r d
p r e s s . com/2011/12/25/
………………..“ Pengertian Kendala ” , http://
www.artikata.com/arti-334209-kendala.
html,
read:http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt4fe7c8b0c2b9d/sanksi-bagi-ppat-yang- melakukan-pelanggaran-
http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/
dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat,
37,  Tahun  1998,  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 52
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Peraturan Perundang-Undangan
Tim  Permata  Press,  “Burgelicjk Wetboek”,
Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
Permata Press, Jakarta, 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.