## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Tindak Pidana Penipuan Dalam Dimensi Cyber Crime (Studi Kasus Polres Kota Palu)
Abdul Wahid 1
1 Program Studi Fakultas Hukum , Universitas Tadulako Palu., Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148
E-mail :  drabdulwahid01@gmail.com
Abstract— The formulation of the problem in this study are: (1) How is the process of investigating online fraud crimes in the Palu Police area?. (2) What are the obstacles in the process of investigating online fraud in the Palu Police area?. The author's objectives in conducting this research are as follows: To find out the process of investigating online fraud in the Palu Police area. To find out the obstacles in investigating online fraud cases in the Palu Police area. To find answers to the formulation of the problem that has been formulated, the author uses empirical research methods, namely a study obtained directly  from  data  sources  and  several  documents  and  references  related  to  fraud  offenses.  In  order  to  conduct  research related to the object to be studied, this research was conducted at the Criminal Investigation Unit of the Palu Police. This place was chosen as the research location on the basis of the community's main choice to carry out legal protection or make reports  on  criminal  cases,  especially  criminal  acts  of  fraud.  The  results  and  conclusions  in  this  study  are:  the  process  of investigating online fraud crimes handled by the hammer resort police based on police reports, sending a notification letter for  the  start  of  the  investigation,  expert  hands,  blocking  the  suspect's  account  number,  then  coordinating  with  the  local police station where the suspect is, then arresting the suspect, Detention, confiscation, collection of evidence, examination of suspects,  After  the  case  file  is  declared  complete,  it  is  submitted  to  the  prosecutor's  office.  Obstacles  in  the  Investigation Process Online fraud crimes are as follows: The perpetrator uses a false identity. Delete account and phone number. The perpetrator is outside the Central Sulawesi area. Tool limitations
Keywords — : Palu City; Criminal act; Online Scam

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  membuat  masyarakat  dipermudah  untuk  menerima  serta  memberikan informasi  kepada  masyarakat  luas.  Masyarakat  dapat  dengan  mudah  untuk    berkomunikasi  tanpa  ada  batas  jarak,  ruang  dan waktu.  Seiring  dengan  pekembangan  teknologi  komunikasi  masyarakat  pun  dipacu  untuk  mampu  mengikuti  setiap perkembangan  yang  sedang  terjadi.  Perkembangan  teknologi  komunikasi  saat  ini  tidak  hanya  sekedar  untuk  kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja. 1 Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah  mengubah  pola  interaksi  masyarakat,  yaitu  interaksi  bisnis,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Internet  telah  memberikan kontribusi  yang  demikian  besar  pada  masyarakat,  industri,  maupun  pemerintah.  Internet  seakan  sudah  menjadi  kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya daerah perkotaan, Internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya,namun  sudah  merambah  ke  masyarakat  golongan  menengah  kebawah. 2 Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi adalah sesuatu  yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi.
Masyarakat  dapat  dengan  mudah  berkomunikasi  tanpa  ada  batas  jarak,  ruang,  dan  waktu  dilakukan  tanpa  meninggalkan tempat  atau  komunitas  dimana  ia  berada  dan  aktivitas  ini  bisa  dilakukan  dimana  dan  kapan  saja.  Interaksi  sosial  tidak  lagi terbatas  dalam  sekat-sekat  territorial  suatu  negara. 3 Tujuan  utama  perkembangan  iptek  adalah  kehidupan  masa  depan  umat manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman sebagai bagian dari filsafat teknologi. 4
Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (digital revolution era) dengan  menguntungkan  pekerjaan,  karena  lebih  mudah,  murah,  cepat,  praktis,  dan  dinamis. 5 Dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  dijelaskan  bahwa  “teknologi  informasi adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau menyebarkan  informasi”.  Seiring  kemajuan  teknologi  informasi  (internet)  dan  segala  bentuk  manfaat  di  dalamnya  membawa
1 Didik M. Arief Mansur, 2009, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi , Aditama, Bandung, hal. 3
2 Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika dan Antisipasi pengaturannya , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 28
3 Abdul Wahid, 2010, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Edisi Revisi Ke 2, PT. Rafika Aditama, Bandung, hal. 23
4 The Liang Gie, 1996, Pengantar Filsafat Teknologi, Andi Offest, Yogyakarta, hal. 2
5 Prof. Dr. Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2012, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 126

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
konsekuensi  negatif  tersendiri,  dimana  semakin  mudahnya  para  penjahat  untuk  melakukan  aksinya  yang  semakin  merisaukan masyarakat. Kejahatan tersebut perlu mendapatkan tindakan yang tegas dengan dikeluarkan undang-undang terhadap kejahatan mayantara yaitu dengan diberlakukan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008.
Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  yang  merupakan  usaha  untuk  memberikan  kepastian  hukum  tentang kerugian akibat cybercrime tersebut. Undang-undang ini, akibat dari lemahnya penegakan hukum yang digunakan sebelumnya yang mengacu pada Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lainnya. 6 Tujuan hukum adalah menciptakan  nilai  keadilan  dalam  tatanan  masyarakat.  Selain  nilai  keadilan,  hukum  juga  bertujuan  untuk  menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 7 Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. 8
Pada  dasarnya  setiap  teknologi  diciptakan  untuk  memenuhi  suatu  kebutuhan  tertentu  manusia,  setelah  diciptakan  teknologi dikembangkan  agar  semakin  efisien  dan  efektif,  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  dimaksud. 9 Di  era  digital  seperti  sekarang, banyak  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  dengan  menggunakan  sarana  teknologi  informasi.  Salah  satunya  adalah  perbuatan membuat  akun  media  sosial  palsu  ( fake  account ).  Akun  palsu  termasuk  dalam  golongan cyber  bullying,  cybercrime. Dalam cyber bullying, akun palsu termasuk dalam jenis fraping, profil palsu dan catfishing. Fraping adalah tindakan mencuri, masuk kea kun media sosial korban dan mem-posting konten tak pantas, seakan-akan si korban yang melakukan, profil palsu biasanya diciptakan seseorang yang menyembunyikan identitasnya dengan tujuan mem-bully korbannya. Akun palsu biasanya digunakan untuk memantau aktivitas seseorang/kelompok, dibuat untuk tujuan bisnis, dibuat untuk menggiring opini publik, dibuat untuk menjatuhkan  seseorang/kelompok.  Selain  itu  juga,  untuk  mengelabui  sasarannya  untuk  berkenalan  dan  melancarkan  aksinya untuk  meraup  keuntungan.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  pemerintah  perlu  mendukung  pengembangan  teknologi  informasi melalui  infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya,  sehingga  pemanfaatan  teknologi  informasi  dilakukan  secara  aman  untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undangundang harus dihindari dan barangsiapa yang melanggarnya,  maka  akan  dikenakan  pidana.  Jadi  larangan-larangan  dan  kewajibankewajiban  tertentu  yang  harus  ditaati  oleh setiap  warga  Negara  wajib  dicantumkan  dalam  undang-undang  maupun  peraturan-peraturan  pemerintah,  baik  ditingkat  pusat maupun tingkat daerah. 10
Tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenai  hukum  pidana,  dan  pelaku-pelaku  ini  dapat  dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana. 11 R. Tresna menyatakan, walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu  perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan  manusia,  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  perundang- undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. 12 Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi  dua  yakni  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  orang  yang  melanggar  larangan  itu. 13 Secara  idealnya dapat dikatakan tidak ada suatu perkara pidana dapat diadili dengan serta merta ketika seseorang dianggap melanggar ketentuan hukum pidana. 14
Tindak  pidana  merupakan  suatu  dasar  yang  pokok  dalam  menjatuhi  pidana  pada  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas atau Principle Of Legality  ( Legaliteit  Beginsel ), 15 sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  bahwa  tiada  suatu  perbuatan  boleh  dihukum,  melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  yang ada  terdahulu  dari  pada  perbuatan  itu. 16 Penipuan  secara  online  pada  prinisipnya  sama  dengan  penipuan  konvensional,  yang membedakan  hanyalah  pada  sarana  perbuatannya  yakni  menggunakan  Sistem  Elektronik  (komputer,  internet,  perangkat telekomunikasi). Berdasarkan data awal  yang diperoleh penulis dari Polres palu, terdapat 114 kasus penipuan jual beli secara online dengan rentang  waktu  dari tahun 2018-2020. Maka penulis tertarik  untuk  meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses  Penyidikan  Tindak Pidana Penipuan Online  di Kota Palu (Studis Kasus Polres Palu)”. Berdasarkan latarbelakang diatas, rumusan masalah yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyidikan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  online  di  wilayah  Polres  Palu.  Bagaimana  hambatan  dalam  proses  penyidikan tindak pidana penipuan online di wilayah Polres Palu.
6 Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan Mayantara dan Tindak Pidana Komputer , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 52
7 Fahri Firdaus, “ Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana ,” Tadulako Master Law Journal 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Accessed 06 Oktober 2021
8 Ryan  Dirgantara,  “ Analisis  Kejahatan  Begal  Dengan  Motivasi  Perampokan  Di  Kota  Palu ,”  Tadulako  Master  Law  Journal  4,  no.  2  (20  Juni  2020):  159– 73.Accessed 06 Oktober 2021
9 Josua Sitompul, 2012, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana , Tatanusa, Jakarta, hal. 1
10 P.A.F Laminating, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7
11 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 58
12 Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 73
13 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 38
14 Wahyu Wahyu, “ The Progresive Rechtsvinding In Criminal Justice Process ,” Tadulako Law Review 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–227, hal. 215
15 Deni  Setyo  Bagus  Yuherawan,  2014, DekonstruksiAsas  Legalitas  Hukum  Pidana  Sejarah  Asas  Legalitas  dan  Gagasan  Pembaharuan  Filosofis  Hukum Pidana , Setara Press, Malang, hal. 37
16 M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar , Politeia, Bogor, hal. 27

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik  maupun  arsip. 17 Penelitian  ini  akan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  metode  analisis  data  dengan  cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Polres Kota Palu
Tindak  pidana  Cybercrime  merupakan  permasalahan  yang  berkembang  di  dunia  modern.  Semakin  modern  kehidupan masyarakatnya  maka  semakin  beragam  dan  modern  juga  modus  kejahatannya.  Masyarakat  modern  umumnya  merupakan masyarakat perkotaan yang berorientasi dengan perkembangan zaman masa kini terutama dalam hal pengetahuan dan teknologi. Salah  satu  faktor  pendorong  terjadinya  tindak  pidana  Cybercrime  adalah  kemajuan  teknologi  itu  sendiri  yang  penggunanya semakin  hari  semakin  bertambah  namun  tidak  diiringi  dengan  pengetahuan  penggunaannya.  Cybercrime  adalah  kejahatan konvensional teknologi informasi yang terjadi di ruang virtual atau maya yang dapat meresahkan penggunanya, kerugian yang diakibatkan  Cybercrime  dapat  berupa  materiil  yang  tidak  sedikit  dan  imateriil  yang  kemudian  berdampak  secara  psikologi terhadap  korban. 18 Berdasarkan  uraian  di  atas  Penulis  akan  mengemukakan  proses  penyidikan  tindak  pidana  penipuan  online berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/B/2130/XII/2018/Sulteng/ Respalu tanggal 26 Desember 2018, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Unit Kriminal Khusus Polres Palu, Polda Sulteng sebagai berikut:
1 . Penyelidikan
Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang. Berdasarkan  laporan  kepolisian  LP/B/2130/XII/2018/Sulteng/  Respalu  26  Desember  2018.  Pelapor  berinisial  S  melaporkan seorang wanita berinisial ID yang di kenal melauli media Facebook. Modus ID yaitu mendekati dan menjalin hubungan dengan korban, dalam menjalin hubungan dengan korban ID memiliki tiga peran, yaitu wanita yang menjalin hubungan dengan korban, peran kedua yakni sebagai kaka dari wanita yang menjalin hubungan dengan korban, peran ketiga yakni sebagai ibu dari wanita yang  menjalin  hubungan  dengan  korban.  ID  juga  menggunakan  tiga  nomor  telepon  yang  di  gunakan  sesuai  dengan  perannya masing-masing. Dari keterangan korban ID berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada saat membuat Laporan korban masih berhubungan intens dengan pelaku.
2. Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) .
Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (atau  yang  disingkat  SPDP)  adalah  surat  pemberitahuan  kepada  Kepala Kejaksaan  Negeri/Kejaksaan  Tinggi  tentang  telah  dimulainya  penyidikan  oleh  penyidik  Polri.  Pada  tanggal  05  Januari  2019 telah  dikirim  SPDP  kepada  Kejaksaan  Negeri  Palu,  Sulawesi  Tengah  dengan  nomor:  SPDP/259/XII/2019/Reskrim  yang memberitahukan  telah  dimulainya  penyidikan  tindak  pidana  penipuan  online.  Dalam  hal  ini  penyidik  krimsus  polres  palu mendatangkan Ahli ITE dari Dinas keminfo kota palu. Untuk menjelaskan unsur-unsur terkait pasal yang di sangkakan. Karena Undang-Undang  ITE  yang  di  terapkan  maka  harus  menggunakan  keterangan  Ahli  ITE dari  Dinas  keminfo  kota  palu  maupun Dinas  Keminfo  Provisinsi  Sulawesi  tengah.  Secara  umum  korban  penipuan  online  yang  sudah  membuat  laporan  polisi  di arahkan  untuk  melakukan  permohonan  pemblokiran  rekening  bank  pelaku  dengan  membawa  bukti  laporan  dari  pihak kepolisian dan dokumen transaksi atau slip.
Berdasarkan  Keterangan  Korban  Pelaku  ID  Berada  di  wilayah  Kota  Samarinda,  Kalimantan  Timur,  Penyidik/Penyidik Pembantu  Krimsus  Polres  Palu  Koordinasi  dengan  Polresta  Samarinda  untuk  mengetahui  bahwa  tiga  nomor  telepon  pelaku benar  berada  di  wilayah  Kota  Samarinda,  Kalimantan  Timur.  Berdasarkan  keterangan  dari  pihak  Polresta  Samarinda  benar, bahwa  nomor  telepon  tersebut  berada  di  wilayah  kota  Samarinda,  Kalimantan  Timur.  Tindakan  penangkapan  adalah  suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Pada tanggal 15 Januari 2019 dikeluarkan Surat Perintah  Penangkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  Online Surat  Perintah  nomor  :  SP.Kap/617/XII/2019/Reskrim.  Setelah  Pihak  pinyidik  koordinasi  dengan  korban,  di  ketahui  bahwa tersangkan akan berkunjung ke Kota Palu, dengan peran sebagai kaka dari wanita yang menjalin hubungan dengan korban. Pada Tanggal  15  Januari  2019  penyidik  krimsus  polres  palu  mengamankan  pelaku  di  Bandara  Mutiara  Sis  Al-Jufrie  Kota  Palu. Dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  online  yang  masih  marak  terjadi  di  Kota  Palu,  Polres  Palu  melakukan  upaya penanggulangan baik melalui upaya preventif dan represif.
1. Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan  sebelum  terjadinya  kejahatan  atau  lebih  tepatnya  sebagai  upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini
17 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar, hal.280
18 Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana , PT. Tatanusa, Jakarta, hal. 55

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
bertujuan  untuk  mengedukasi  masyarakat  guna  menciptakan  suasana  kondusif  untuk  menekan  terjadinya  kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara, upayaupaya yang dilakukan pihak Unit Krimsus Polres Palu antara lain :
a. Bekerja  sama  dengan  satuan  pembinaan  masyarakat,  Karena  bintara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat (Babinkamtibnas) lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana,  maka baru akan ditangani oleh reserse.
b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak maupun elektronik seperti membuat informasi di info Kota  Palu,  memasang  pamplet  dan  baliho  terkait  kasus  penipuan  online  yang  sudah  di  tangani,  Serta  melakukan sosialisasi agar menciptkan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati.
c. Bekerja sama dengan wartawan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait modusmodus yang di lakukan pelaku tindak pidana penipuan online.
Upaya-upaya  tersebut  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  efektif,  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  untuk  lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan.
2. Upaya Represif
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  adalah  dengan  melakukan  pendalaman  kasus  seperti  pemeriksaan  alat  bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana.  Maka  dari  itu  aparat  kepolisian  melakukan  pendalaman  yang  serius  karena  tindak  pidana  penipuan  online  sudah  marak terjadi di kota palu.

## B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Polres Palu
Kepolisian  Resor  Palu  telah  menangani  kasus  tindak  pidana  penipuan  online  dan  berupaya  untuk  mengungkap  pelaku, Namun ada beberapa hambatan pihak penyidik/penyidik pembantu dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus tindak pidana penipuan online. Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa banyak kasus penipuan oline di Kota Palu yang  tidak  terselesaikan,  menurut  Soerjono  Soekanto  dalam  teorinya  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktorfaktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Faktor  Hukumnya.  Hukum  yang  dimaksudkan  adalah  Undang-Undang  (“UU”)  atau  peraturan  tertulis  yang  berlaku umum  dan  dibuat  oleh  Pemerintah.  Faktor  hukum  yang  dimaksud  adalah  bermula  dari  undangundangnya  itu  sendiri yang bermasalah.
2. Faktor penegak hukum. Yang dimaksudkan  dengan  penegak  hukum  itu  adalah  pihakpihak  yang  langsung  maupun tidak  langsung  terlibat  dalam  penegakan  hukum  mulai  dari  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugaspetugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai  wewenang  atau  kekuasaan  tugas  masing-masing.  Hakim  berada  dalam  peranan  yang  sangatlah menentukan  ketika  suatu  keputusan  diharapkan  untuk  lahir  dan  pelaksanaan  tugas  tersebut,  hakim  berada  di  dalam kemandiriannya  sendiri,  sedangkan  tugas  dari  penegak  hukum  yang  lainnya  adalah  meyakinkan  dan  menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat  memutuskanya  secara  adil  dan  juga  bijaksana.  Namun  permasalahannya  tidak  sesederhana  itu,  sebab kenyataannya  penegakan  hukum  tidak  berjalan  dalam  koridor  yang  benar,  sehingga  penegakan  hukum  mengalami kendala  dalam  tingkatan  teknis  operasional  di  masing-masing  penegak  hukum.  Penyebabnya  antara  lain,  pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  hukum.  Tanpa  adanya  atau  dukungan  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai,  maka  tidaklah mudah  penegakan  hukum  berlangsung  dengan  baik,  yang  antara  lain  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.
4. Faktor  masyarakat.  Faktor  masyarakat  merupakan  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan.  Dari sudut  sosial  dan  budaya,  Indonesia  merupakan  suatu  masyarakat  yang  majemuk  dengan  sekian  banyaknya  golongan etnik dengan ragam kebudayaankebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.
5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,  yaitu  untuk  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan  sikapnya  ketika  berhubungan  dengan  orang  lain.  Pada  dasarnya,  kebudayaan  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari hukum  yang berlaku, nilai-nilai  mana  yang  merupakan konsepsi-konsepsi abstrak  mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undangundangnya  disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan  hukumnya  sendiri  juga,  merupakan  panutan  oleh  masyarakat  luas,  sehingga  kedudukannya  menjadi  sangat menentukan  didalam  penegakan  hukumnya.  Meskipun  diakui  bahwa  Soerjono  Soekanto  tidak  menjelaskan  faktor  manakah yang  sangat  berpengaruh  besar  dari  keseluruhan  faktor  tersebut,  tetapi  yang  patut  dicatat  adalah  bahwa  salah  satu  faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari  kelima  faktor  ini  jika  difungsikan  secara  optimal  penegakan  hukum,  maka  setidaknya  hukum  itu  dinilai  dapat

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
dikategorisasikan  efektif.  Yang  dimaksudkan  adalah  bahwa  dengan  sistematika  itu  dapat  membangun  efektifitas  penegakan hukum,  seharusnya,  diawali  mempertanyakan  bagaimana  hukumnya,  kemudian  disusul  bagaimana  penegak  hukumnya,  lalu bagaimana  sarana  dan  fasilitas  yang  menunjang,  kemudian  bagaimanakah  masyarakat  merespon  serta  kebudayaan  yang terbangun.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Proses  Penyidikan  tindak  pidana  penipuan  online  yang  ditangani  kepolisian  resor  palu  berdasarkan  laporan  polisi, Pengiriman  Surat  Pemberitahuan  dimulainya  penyidikan,  Ketangan  Ahli,  pemblokiran  nomor  rekening  tersangka,  selanjutnya koordinasi  dengan  polres  setempat  dimana  tersangka  berada,  kemudian  penangkapan  tersangka,  Penahanan,  Penyitaan, pengumpulan  barang  bukti,  pemeriksaan  tersangka,  Setelah  berkas  perkara  dinyatakan  selesai  maka  diserahkan  ke  kejaksaan. Hambatan  dalam  Proses  Penyidikan  Tindak  pidana  penipuan  online  adalah  sebagai  berikut  :  Pelaku  menggunakan  Identitas palsu.  Menghapus  akun  dan  nomor  telepon.  Pelaku  Berada  diluar  daerah  Sulawesi  tengah.  Oleh  sebab  itu  Pihak  Kepolisian Resor  Palu  harus  mengupayakan  peralatan  memadai  agar  dapat  bekerja  maksimal  dalam  menangulangi  kejahatan  terumata tindak pidana penipuan online yang masih marak terjadi di Kota Palu. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi atau kerja sama antara Kepolisian  Daerah  serta  Kepolisian  Resor  penipuan  online  yang  masih  marak  Seindonesia  sehingga  dapat  menanggulangi kejahatan terjadi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2010. Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Edisi Revisi Ke 2, PT. Rafika Aditama, Bandung, Adami Chazawi, 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Didik M. Arief Mansur, 2009. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Aditama, Bandung Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014. Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana,
Setara Press, Malang Josua Sitompul, 2012. Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana , Tatanusa, Jakarta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar , Politeia, Bogor Niniek Suparni, 2009. Cyberspace Problematika dan Antisipasi pengaturannya , Sinar Grafika, Jakarta Prof. Dr. Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2012. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta P.A.F Laminating, 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan Mayantara dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009. Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang The Liang Gie, 1996. Pengantar Filsafat Teknologi, Andi Offest, Yogyakarta Wirjono Prodjodikoro, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

## B. Jurnal
Fahri Firdaus, “ Analisis  Ketentuan  Masa  Waktu  Penyidikan  Terkait  Dengan  Hak  Asasi  Tersangka  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana ,” Tadulako  Master  Law Journal 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Accessed 06 Oktober 2021. Ryan Dirgantara, “ Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu ,” Tadulako Master Law Journal 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73. Wahyu Wahyu, “ The Progresive Rechtsvinding In Criminal Justice Process ,” Tadulako Law Review 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana