__________________________________________________________________________________________________
©2022, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

## Artikel Penelitian

## IMPLEMENTASI STANDAR INTEGRASI PE NDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP) DI BERBAGAI KELAS RUMAH SAKIT DI INDONESIA
SANTI ANUGRAHSARI 1 , SUTOTO 1 , DJONI DARMADJAJA 1 , DIYURMAN GEA 1,2
1 Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Jakarta, Indonesia
2 Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia
Email korespondensi: santianugrah@gmail.com
Dikirimkan 17 Juli 2021, Diterima 23 Agustus 2021

## Abstrak
Latar  Belakang :  Standar  Integrasi  Pendidikan  Kesehatan  dalam  Pelayanan  Rumah  Sakit  (IPKP)  pada  Standar  Nasional  Akreditasi Rumah  Sakit  (SNARS)  Edisi  1  berlaku  untuk  rumah  sakit  yang  melaksanakan  pendidikan  tenaga  kesehatan.  Standar  ini  mencakup kegiatan pendidikan kedokteran dan pendidikan staf klinis  lainnya dalam aspek input, proses dan outcome yang berfokus pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki sistem pengendalian mutu dan keselamatan pasien untuk kegiatan proses pendidikan yang dilakukan di rumah sakit. Standar IPKP ini merupakan standar yang baru dalam SNARS edisi 1 yang mulai diterapkan pada Januari 2018, sedangkan proses pendidikan kesehatan sudah terlaksana cukup lama di berbagai rumah sakit di Indonesia.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar IPKP di berbagai rumah sakit yang melaksanakan pendidikan kesehatan,  serta  membandingkan  kepatuhan  terhadap  standar  IPKP  di  berbagai  tipe  rumah  sakit  (A,  B,  C  dan  D)  serta  mengetahui pemenuhan elemen penilaian yang belum tercapai.
Metode : Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data bersumber dari sistem informasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (SIKARS) dari Juli 2018-Desember 2019. Data dikelompokkan menurut jenis rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi (enam standar). Pemenuhan setiap Elemen Penilaian (EP) diklasifikasikan sebagai skor nol lima atau sepuluh. Analisis data dilakukan secara deskriptif.
Hasil : Sebanyak 1.577 rumah sakit yang melakukan pendidikan kesehatan telah dievaluasi. Menurut kelas, terdapat 57 (3,61%) rumah sakit kelas A, 351 (22,26%) rumah sakit kelas B, 828 (52,50%) rumah sakit kelas C dan 341 (21,64%) rumah sakit kelas D. Rerata skor standar IPKP pada kelompok rumah sakit kelas A, B, C dan D adalah 8,65, 6,26, 2,53 dan 0,98 secara berturutan. Pemenuhan EP 2.2 dengan  skor  10  terdapat  pada  rumah  sakit  kelas  A,  dan  lebih  rendah  pada  rumah  sakit  B  (66,38%),  C  (31,52%),  dan  D  (7,91%). Pemenuhan EP 6.4 dengan skor 0 paling banyak terdapat pada rumah sakit kelas D (95,60%), dan lebih tinggi dari rumah sakit kelas C (81,52%) dan B (50,99%), sedangkan rumah sakit kelas A terendah sebesar 15,79%.
Kesimpulan : Rumah sakit kelas A memiliki skor pemenuhan elemen penilaian  tertinggi dibandingkan kelas B, C dan D. Pemenuhan standar enam di setiap klas rumah sakit masih membutuhkan perhatian khusus dan perlu ditingkatkan.
Kata kunci: Implementasi Standar, Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan, Pendidikan Kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit

## Latar Belakang
Kejadian medical error di rumah sakit merupakan isu penting yang  perlu  diperhatikan.  Namun  sebenarnya  dapat  dicegah apabila  aspek  input,  proses  dan outcome dalam  pelayanan kesehatan  dapat  ditaati  dan  dilaksanakan  secara  konsekuen oleh setiap tenaga kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan dan memiliki peserta
didik,  tentunya  memiliki  tantangan  tersendiri  dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.
Institute  of  Medicine  (IOM)  pada  tahun  1999  melaporkan perkiraan 98.000 kematian tahunan akibat kesalahan medis di Amerika  Serikat 1 dalam  buku  “ To  Err  Is  Human : Building  a Safer  Health” .  Fakta  ini  memicu  perhatian  global.  Secara kumulatif, kesalahan dan kematian yang dapat dicegah menelan

## Anugrahsari S., dkk.
biaya  sekitar  $30  miliar  per  tahun  akibat  pengeluaran pelayanan  kesehatan  yang  berlebihan 2 .  Para  ahli  menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus fokus pada kegagalan sistem, bukan  penyedia,  untuk  meningkatkan  keamanan 1 .  Sistem  ini mencakup  teknologi,  praktik,  prosedur,  kebijakan,  dan  lebih luas lagi, budaya dalam organisasi 3 .
Penelitian  mengenai  hubungan  keselamatan  pasien  dengan dimensi budaya dan latar belakang profesi kesehatan di rumah sakit  di  Swedia  menyebutkan  bahwa  dimensi  budaya keselamatan  pasien  berkontribusi  jauh  lebih  banyak  secara keseluruhan  daripada  karakteristik  latar  belakang  profesi kesehatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dimensi  ini  sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan budaya keselamatan pasien  secara  keseluruhan 4 .  Penelitian  lain  memberikan informasi  dasar  yang  diperlukan  untuk  mereformasi  program pendidikan  keselamatan  pasien  secara  tepat  sesuai  dengan kebutuhan pendidik keperawatan dan kompetensi keselamatan pasien baik dalam praktik maupun akademisi di Korea Selatan 5 . Terkait  kesalahan  medis,  ada  kebutuhan  yang  berbeda  yang memerlukan  lebih  banyak  pendidikan  dan  pelatihan keselamatan  pasien  pada  dokter  magang  dan  pendidikan keselamatan  pasien  dalam  pendidikan  sarjana  kedokteran 6 .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi Standar  IPKP  (Integrasi  Pendidikan  Kesehatan  dalam Pelayanan Rumah Sakit) di Rumah Sakit, melalui pemenuhan elemen penilaiannya di berbagai kelas rumah sakit.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yang menggunakan  data  sekunder  di  database  Sistem  Informasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (SIKARS) pada Juli 2018 hingga Desember 2019. Terdapat 1.577 rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan.
Data  diambil  dari  hasil  penilaian  Standar  IPKP  (Integrasi Pendidikan  Kesehatan  dalam  Pelayanan  Rumah  Sakit)  sesuai Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit  (SNARS)  edisi  1.1 (Tabel 1) dengan penetapan skor sesuai pedoman KARS (Tabel 2) 7 . Persetujuan etik No. KE/FK/0503/EC/2021 diperoleh dari Komisi Etik Kedokteran dan  Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan  Masyarakat  dan  Keperawatan,  Universitas  Gadjah Mada.
Tabel 1. Standar Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP) Standar Deskripsi Standar IPKP 1 Rumah  sakit  menetapkan  regulasi  tentang  persetujuan  pemilik  dan  pengelola  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  sama penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit. EP 1.1 Ada penetapan rumah sakit pendidikan yang masih berlaku. EP 1.2 Ada kerjasama antara rumah sakit dengan institusi pendidikan yang sudah terakreditasi. EP 1.3 Jumlah penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Standar IPKP 2 Pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang diselenggarakan di rumah sakit mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi, dan prosedur yang jelas. EP 2.1 Ada regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan pelaksananaan pendidikan klinis yang telah disepakati bersama. EP 2.2 Ada daftar lengkap memuat nama semua peserta pendidikan klinis yang saat ini ada di rumah sakit. EP 2.3 Untuk setiap peserta pendidikan klinis terdapat dokumentasi yang berisi paling sedikit meliputi a) surat keterangan peserta didik  dari  institusi  pendidikan;  b)  ijazah,  surat  tanda  registrasi,  dan  surat  izin  praktik  yang  menjadi  persyaratan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c) klasifikasi akademik; d) identifikasi kompetensi peserta pendidikan klinis; dan e) laporan pencapaian kompetensi. Standar IPKP 3 Tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit disesuaikan dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit. EP 3.1 Ada perhitungan rasio peserta pendidikan dengan staf yang memberikan pendidikan klinis untuk seluruh peserta dari setiap program pendidikan klinis yang disepakati oleh rumah sakit dan institusi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. EP 3.2 Ada dokumentasi perhitungan peserta didik yang diterima di rumah sakit per periode untuk proses pendidikan disesuaikan dengan jumlah pasien untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien. Standar IPKP 4 Seluruh  staf  yang  memberikan  pendidikan  klinis  mempunyai  kompetensi  sebagai  pendidik  klinis  dan  mendapatkan kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit. EP 4.1 Ada penetapan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis dan penetapan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinis dari rumah sakit. EP 4.2 Ada  daftar  staf  klinis  yang  memberikan  pendidikan  klinis  secara  lengkap  (akademik  dan  profesi)  sesuai  dengan  jenis pendidikan yang dilaksanakan di RS. EP 4.3 Ada uraian tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang untuk setiap staf yang memberikan pendidikan klinis. EP 4.4 Ada bukti staf klinis yang memberikan pendidikan klinis telah mengikuti pendidikan keprofesian berkelanjutan. Standar IPKP 5 Rumah sakit memastikan pelaksanaan supervisi yang berlaku untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan staf klinis di rumah sakit. EP 5.1 Ada tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang pendidikan. EP 5.2 Setiap peserta pendidikan klinis mengetahui tingkat, frekuensi, dan dokumentasi untuk supervisinya. EP 5.3 Ada format spesifik untuk mendokumentasikan supervisi yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit, sasaran program, serta mutu dan keselamatan asuhan pasien. EP 5.4 Ada batasan kewenangan peserta pendidikan yang mempunyai akses dalam mengisi rekam medis.

## Implementasi Standar IPKP di Berbagai Tipe Rumah Sakit di Indonesia
Standar IPKP 6 Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. EP 6.1 Ada program orientasi peserta pendidikan staf klinis dengan materi orientasi yang meliputi; 1. Mutu dan keselamatan pasien 2. Pengendalian infeksi dan PPRA 3. Keselamatan penggunaan obat 4. Sasaran Keselamatan Pasien. EP 6.2 Ada bukti pelaksanaan dan sertifikat program orientasi peserta pendidikan klinis. EP 6.3 Ada bukti pelaksanaan dan dokumentasi peserta didik yang diikutsertakan dalam semua program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. EP 6.4 Ada pemantauan dan evaluasi bahwa pelaksanaan pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun yang terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien. EP 6.5 Ada survei mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang- kurangnya sekali setahun. Tabel 2. Penjelasan Skor Penilaian Standar SNARS Skor Penjelasan 0 (Tidak Terpenuhi) Bila rumah sakit hanya dapat memenuhi elemen penilaian tersebut kurang dari 20%.
Suatu EP dinilai “tidak terpenuhi” apabila jawabannya adalah “jarang” atau “tidak pernah” untuk suatu persyaratan spesifik pada EP. Bila capaian kurang dari 21 % (contohnya, kurang dari 2 dari 10) pencatatan atau observasi yang menunjukkan kepatuhan, terdapat temuan “tidak terpenuhi” untuk EP selama survei lengkap atau survei terfokus, ataupun survei lanjutan lainnya, dan temuan dari pengamatan terkini adalah kepatuhan kurang dari 21%, apabila terdapat sejumlah persyaratan dalam satu EP, dan kurang dari 21% menunjukkan kepatuhan, suatu kebijakan atau proses telah dibuat namun belum diterapkan.
5 (Terpenuhi Sebagian) Bila rumah sakit dapat memenuhi elemen penilaian tersebut antara 20-79 %.
Suatu EP dinilai “terpenuhi sebagian” apabila jawabannya adalah “biasanya” atau  “kadang-kadang” pada persyaratan khusus dari  EP  tersebut.  Bila  capaian  21%  sampai  79%  (contohnya,  3  sampai  7  dari  10)  pencatatan  atau  observasi  menunjukkan kepatuhan. Temuan EP sebelumnya dinilai “tidak terpenuhi” pada survei awal atau survei ulang atau pun survei terfokus, dan temuan dari pengamatan terkini adalah capaian 21 % sampai 79%. Bukti kepatuhan tidak dapat ditemukan secara konsisten pada semua bagian/departemen/unit dimana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku (seperti misalnya ditemukan kepatuhan di unit di rawat inap, namun tidak di unit rawat jalan, patuh pada ruang operasi namun tidak patuh di unit rawat sehari ( day surgery ),  patuh  pada  area-area  yang  menggunakan  sedasi  namun  tidak  patuh  di  klinik  gigi).  Bila  pada  suatu  EP  terdapat berbagai macam persyaratan, dan paling sedikit 21% - 79 % persyaratan tersebut sudah terpenuhi. Suatu kebijakan/proses telah dibuat,  diterapkan,  dan  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  namun  belum  mempunyai  rentang  implementasi  yang memenuhi syarat untuk dinilai sebagai “terpenuhi lengkap”. Suatu kebijakan/proses telah dibuat dan diterapkan, namun belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Bila rumah sakit dapat memenuhi elemen penilaian tersebut minimal 80 %.
10 (Terpenuhi Lengkap) Suatu Elemen Penilaian (EP) dikatakan “terpenuhi lengkap bila jawabannya adalah “ya” atau “selalu” untuk setiap persyaratan khusus dari EP tersebut. Pengamatan negatif tunggal tidak selalu menghalangi perolehan skor “terpenuhi lengkap”, bila capaian 80% atau lebih dari semua observasi atau pencatatan (contohnya, 8 dari 10) terpenuhi.
Hasil Terdapat 1.577 rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan  pendidikan  kesehatan.  Rumah  sakit penyelenggara pendidikan kesehatan terdiri dari 57 RS (3,61%) rumah sakit kelas A, 351 RS (22,26%) rumah sakit kelas B, 828 (52,50%) rumah sakit tipe C dan 341 RS (21,64%) rumah sakit tipe  D.  Skor  rata-rata  pemenuhan  standar  IPKP  berdasarkan kelas rumah sakit A, B, C, dan D adalah  8,65,  6,26, 2,53  dan 0,98 (Grafik 1).
Grafik  2  dan  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  pada  Standar  1, Elemen Penilaian dengan nilai 10 paling banyak yaitu pada EP 1.2  (ada  kerjasama  antara  rumah  sakit  dengan  institusi
pendidikan  yang  sudah  terakreditasi)  sebesar  84,21%  pada rumah sakit kelas A. Sedangkan EP dengan nilai 0 paling banyak yaitu  EP  1.1  (ada  surat  keputusan  penetapan  rumah  sakit pendidikan  yang  masih  berlaku)  sebesar  92,96%  pada  rumah sakit kelas D. Sedangkan pada Standar 2,  Elemen Penilaian 2.2 (daftar  peserta  harus  menyertakan  nama  semua  peserta pendidikan  klinis  saat  ini  di  rumah  sakit)  memiliki  skor  10 paling  banyak,  terutama  di  rumah  sakit  kelas  A  yaitu  sebesar 100%,  dan  EP  2.1  (ada  regulasi  tentang  pengelolaan  dan pengawasan  pelaksanaan  pendidikan  klinis  yang  telah disepakati bersama)  dengan  skor 0 terbanyak pada rumah sakit kelas D (91,79%).
Grafik 1. Data Pencapaian Nilai Standar Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP) di Berbagai Kelas Rumah Sakit di Indonesia
8,128 9,529 8,596 9,276
8,991 7,404 5,825 6,650 6,279 8,069 5,852 4,865 2,425 2,925 2,449 2,764
2,532 2,098 0,739 1,667 1,750
0,667 0,630 0,475 0 2 4 6 8 10 12 Standar 1 Standar 2 Standar 3 Standar 4 Standar 5 Standar 6
Nilai Rata-rata Standar IPKP Tiap Kelas Rumah Sakit
RS Kelas A RS Kelas B RS Kelas C RS Kelas D

## Anugrahsari S., dkk.
Tabel 3. Persentase (%) Jumlah RS dengan Pemenuhan Nilai Sepuluh (10) Terhadap Elemen Penilaian IPKP di Berbagai Kelas Rumah Sakit
Elemen Penilaian Kelas  A Kelas B Kelas C Kelas D EA 1.1 59.65 37.6 12.31 5.27 EA 1.2 84.21 60.6 28.26 8.79 EA 1.3 68.42 47.86 21.01 6.74 EA 2.1 91.23 61.82 25.48 7.33 EA 2.2 100 66.38 31.52 7.91 EA 2.3 80.7 51.28 24.75 5.57 EA 3.1 89.47 58.68 25.24 76.24 EA 3.2 71.93 44.73 18.23 4.69 EA 4.1 89.47 60.96 26.2 6.45 EA 4.2 96.49 63.81 28.74 7.33 EA 4.3 78.95 51.56 24.75 6.45 EA 4.4 78.95 42.45 18.35 4.39 EA 5.1 91.23 58.97 26.2 7.33 EA 5.2 73.68 44.44 20.04 4.69 EA 5.3 75.44 46.72 20.65 5.27 EA 5.4 82.46 51.28 21.98 5.86 EA 6.1 89.47 63.53 28.26 7.33 EA 6.2 77.19 47.47 21.25 4.69 EA 6.3 40.35 28.49 13.04 3.22 EA 6.4 38.59 19.08 8.09 2.34 EA 6.5 64.91 32.19 13.64 2.93
Tabel 4. Persentase (%) Jumlah Rumah Sakit dengan Pemenuhan
Nilai Nol (0) Terhadap Elemen Penilaian IPKP di Berbagai Kelas Rumah Sakit Kelas  A Kelas B Kelas C Kelas D Standar 1 1.1 12.28 25.35 75.24 92.96 1.2 1.75 25.35 66.30 90.90 1.3 10.52 33.90 72.82 92.08 Standar 2 2.1 1.75 31.62 71.90 91.79 2.2 0 25.35 66.30 91.49 2.3 1.75 27.06 67.15 91.49 Standar 3 3.1 1.75 28.49 69.92 91.79 3.2 16.78 32.19 75.48 93.84 Standar 4 4.1 0 25.64 67.87 92.08 4.2 0 25.35 67.15 91.79 4.3 1.75 32.76 70.17 91.37 4.4 0 29.34 71.37 92.96 Standar 5 5.1 0 32.19 71.73 92.08 5.2 7.01 34.47 71.49 93.25 5.3 1.75 34.19 71.13 92.96 5.4 1.75 31.91 70.16 91.79 Standar 6 6.1 3.51 29.34 67.87 91.79 6.2 1.75 30.77 69.80 92.37 6.3 35.09 47.29 76.81 95.60 6.4 15.79 50.99 81.52 95.60 6.5 14.03 45.58 78.02 95.30
Pada  Standar  3,  Elemen  Penilaian  3.1  (ada  perhitungan  rasio peserta  pendidikan  dengan  staf  yang  memberikan  pendidikan klinis  untuk  seluruh  peserta  dari  setiap  program  pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan) memiliki  nilai 10 paling banyak (89,47%) di rumah sakit kelas A, dan EP 3.2 (ada  dokumentasi  perhitungan  peserta  didik  yang  diterima  di rumah sakit per periode untuk proses pendidikan disesuaikan
dengan jumlah pasien untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien) dengan nilai 0, paling banyak (93,84%) di rumah sakit kelas D. Sedangkan pada Standar 4, Elemen Penilaian 4.2 (ada daftar  staf  klinis  yang  memberikan  pendidikan  klinis  secara lengkap (akademik dan profesi) sesuai dengan jenis pendidikan yang  dilaksanakan  di  RS)  dengan  nilai  10  paling  banyak (96,49%) terdapat pada rumah sakit kelas  A, dan EP 4.4 (ada bukti  staf  klinis  yang  memberikan  pendidikan  klinis  telah mengikuti  pendidikan  keprofesian  berkelanjutan)  memiliki nilai 0, paling banyak (92,96%) pada rumah sakit kelas D.
Pada  Standar  5,  Elemen  Penilaian  5.1  (ada  tingkat  supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang pendidikan) memiliki nilai 10 paling banyak (91,23%) pada rumah sakit kelas A, dan EP 5.2 memiliki nilai  0,  paling  banyak  (93,25%)  di  rumah  sakit  kelas  D. Sedangkan  Standar  6,  Elemen  Penilaian  6.3  dan  6.4  (Elemen Penilaian 6.3: Bukti keterlibatan peserta didik dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit dan EP 6.4 Rumah Sakit harus memiliki pemantauan dan Evaluasi bahwa pelaksanaan pendidikan klinis tidak mengurangi kualitas dan  keselamatan  pasien  yang  dilakukan  setidaknya  setahun sekali  yang  terintegrasi  dengan  kualitas  dan  program keselamatan pasien) memiliki nilai 0, paling banyak (95,60%), yaitu di rumah sakit kelas D.

## Pembahasan
Dari data tersebut diatas, 95,60% jumlah Rumah Sakit kelas D dengan nilai 0 pada Elemen Penilaian 6.3 dan 6.4 (adanya bukti keterlibatan  peserta  didik  dalam  keikutsertaan  pada  program peningkatan  mutu  dan  keselamatan  pasien,  pemantauan  dan evaluasi) dapat disebabkan oleh karena RS belum mengadakan evaluasi  dan  pemantauan  keterlibatan  peserta  didik  dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien sekurangnya satu  tahun  sekali.  Hal  ini  sebenarnya  dapat  menjadi  peluang bagi  RS  untuk  melibatkan  peserta  didik  dalam  upaya meningkatkan  mutu  dan  keselamatan  pasien  untuk  tahun berikutnya.  Rumah  sakit  dapat  membuat  program  mutu  dan keselamatan  pasien  dengan  melibatkan  peserta  didik  dengan baik.  Manfaat  lain  bagi  peserta  didik  adalah  mengenal  lebih awal  konsep  dan  pelaksanaan  upaya  peningkatan  mutu  dan keselamatan pasien di rumah sakit.
Agar  mutu  dan  keselamatan  pasien  di  rumah  sakit penyelenggara pendidikan tetap terjaga maka perlu ditetapkan standar  akreditasi  untuk  rumah  sakit  penyelenggara pendidikan.  Oleh  karena  itu  pada  rumah  sakit  yang melaksanakan proses pendidikan baik yang sudah mendapatkan penetapan maupun belum mendapat penetapan dari  Kementerian  Kesehatan,  perlu  diterapkan  standar  dan elemen  penilaian  untuk  menjaga  mutu  pelayanan  dan menjamin  keselamatan  pasien,  apapun  kelas  rumah  sakit  nya dan siapapun pemilik rumah sakitnya.
Peserta  didik  klinis  di  rumah  sakit  adalah  peserta  didik  yang sudah  menyelesaikan  pendidikan  akademis  di  kampus, kemudian melanjutkan pendidikan praktik di rumah sakit yang menyelenggarakan  pendidikan  klinis.  Dalam  hal  ini  perlu adanya standar yang dapat mengukur dan menilai keberhasilan pendidikan  klinis  tersebut.  Rumah  sakit  merupakan  suatu tempat  belajar  bagi  peserta  didik,  namun  di  sisi  lain  terdapat fungsi  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat,  dengan demikian proses pendidikan kesehatan harus terintegrasi dalam pelayanan  di  rumah  sakit.  Demikian  pula  hal  nya  dengan

## Implementasi Standar IPKP di Berbagai Tipe Rumah Sakit di Indonesia
Rumah  Sakit  yang  sedang  berproses  menuju  Rumah  Sakit Pendidikan, sebagai penyelenggara pendidikan klinis.
Pendidikan  keselamatan  pasien  untuk  profesi  kesehatan  di sektor  pendidikan  tinggi  belum  terstandarisasi  dengan  baik 8,9,10,11 .  Sebagai  contoh,  sistem  pelaporan  insiden  kesalahan penggunaan obat atau kesalahan bedah telah digunakan selama bertahun-tahun di beberapa negara, namun kurikulum khusus yang  berkaitan  dengan  kesalahan  dalam  pelayanan  kesehatan atau program keselamatan pasien yang diajarkan di pendidikan sarjana hanya sebagian kecil  saja yang terdapat pada  literatur medis  yang  diterbitkan 12 .  Sebagai  contoh  penelitian  yang dilakukan  di  Bali  mengenai  tingkat  pengetahuan  mahasiswa mengenai  keselamatan  pasien  menunjukkan  bahwa  mayoritas berpengetahuan sedang (67; 67%), sedangkan responden yang berpengetahuan  baik  hanya  7  (7%)  dan  sebanyak  26  (26%) berpengetahuan buruk 13 .
Terdapat sejumlah faktor yang dapat menghambat pendidikan keselamatan pasien. Ketiadaan pengakuan oleh pendidik bahwa pendidikan keselamatan pasien harus menjadi bagian penting dari  kurikulum  pendidikan  tinggi,  dan  bahwa  keterampilan keselamatan pasien dapat diajarkan 14,15 .

## Kesimpulan
Skor tertinggi pada elemen penilaian yang berhubungan dengan upaya mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit (standar 6.3 dan  6.4)  secara  optimal  dicapai  oleh  rumah  sakit  kelas  A dibandingkan kelas B, C dan D. Pencapaian pemenuhan Standar 6.3  dan  6.4  di  setiap  tipe  Rumah  Sakit  masih  perlu  di tingkatkan.  Akan  tetapi  mengingat  jumlah  rumah  sakit  yang melaksanakan pendidikan klinis justru terbesar pada kelas B, C, dan  D,  maka  prioritas  perbaikan  harus  dilaksanakan  pada kelompok rumah sakit B, C dan D ini.
Dengan  akreditasi  Standar  Integrasi  Pendidikan  Kesehatan dalam  Pelayanan  Rumah  Sakit,  diharapkan  rumah  sakit penyelenggara  pendidikan  kesehatan  tetap  mampu  menjaga mutu  dan  keselamatan  pasien.  Mengingat  bahwa  pendidikan kesehatan  di  rumah  sakit  dapat  meningkatkan  mutu  dan keselamatan  pasien,  maka  perlu  dipertimbangkan  kembali bahwa rumah sakit yang ditunjuk untuk rumah sakit pendidikan secara penuh  adalah RS kelas A dan B, sedangkan RS kelas C dan D dapat dimanfaatkan untuk pendidikan setingkat vokasi. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  membandingkan kepatuhan  pemenuhan  tiap  Elemen  Penilaian  dari  tahun  ke tahun pada tiap kelas Rumah Sakit.

## Referensi
1. Holmes  JH,  Balas  EA,  Boren  SA.  A  Guide  for  Developing  Patient Safety Curricula for Undergraduate Medical Education. In: Journal of  the  American  Medical  Informatics  Association.  Nov-Dec;  9(6 Suppl 1): 2002; s124-s127.
2. Kohn  LT,  Corrigan  J,  Donaldson  MS.  Committee  on  Quality  of Health Care in America. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Natl Acad Press. 1999.
3. Helmreich  RL,  Merritt  AC.  Culture  at  Work  in  Aviation  and Medicine. Culture at Work in Aviation and Medicine. 2019.
4. Danielsson M, Nilsen P, Rutberg H, Årestedt K. A National Study of Patient Safety Culture in Hospitals in Sweden. J Patient Saf. 2009; 15(4):328-33.
5. Jang H, Lee NJ. Patient Safety Competency and Educational Needs of Nursing Educators in South Korea. PLoS One. 2017; Sep 5; 12(9).
6. Sultana M, Hossain S, Ara I, Sultana J. Medical Errors and Patient Safety  Education:  Views  of  Intern  Doctors.  Bangladesh  Med  Res Counc Bull. 2018; 44.82-88.
7. Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit.  Standar  Nasional  Akreditasi Rumah  Sakit.  Edisi  1.1.  Jakarta:  Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit. 2019.
8. Stevens DP. Finding Safety in Medical Education. Quality and Safety in Health Care. 2002; Jun; 11 (2): 109-10.
9. Johnstone MJ, Kanitsaki O. Clinical Risk Management and Patient Safety Education for Nurses: A Critique. Nurse Educ Today. 2007; Apr; 27 (3): 185-91.
10. Patey R, Flin R, Cuthbertson BH, MacDonald L, dkk. Patient Safety: Helping Medical Students Understand Error in Healthcare. Qual Saf Heal Care. 2007; Aug; 16 (4): 256-9.
11. Singh  R,  Naughton  B,  Taylor  JS,  Koenigsberg  MR,  dkk.    A Comprehensive Collaborative Patient Safety Residency Curriculum to Address the ACGME Core Competencies. Med Educ. 2005; Dec; 39 (12): 1195-204.
12. Halbach JL, Sullivan LL. Teaching Medical Students About Medical Errors  and  Patient  Safety:  Evaluation  of  a  Required  Curriculum. Acad Med. 2005; Jun; 80 (6): 600-6.
13. Rachmawati  NP,  Ernawati  DK,  Artini  IGA.  Analisis  Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Tahun Ajaran 2017-2018 Universitas Udayana Tentang Prescribing Error. Intisari Sains Medis. 2019.
14. Sandars J, Bax N, Mayer D, dkk. Educating Undergraduate Medical Students  About  Patient  Safety:  Priority  Areas  For  Curriculum Development. Med Teach. 2007; Feb; 29 (1): 60-1.
15. Walton  M.  Teaching  Patient  Safety  To  Clinicians  And  Medical Students. Clin Teach. 2007; Dec 4 (4): 224-231.