## Volume 2 No. 2, Januari  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

## Lola Yustrisia & Desy Septia Kardiyah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: yustrisialola@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the implementation of the rights of criminal children to obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati. The research method used in  this  study  is  empirical  juridical  which  functions  to  see  the  law  in  the  real  sense.  This  research  is descriptive qualitative based on material and data related to the topic of discussion. The author describes and explains the problem in accordance with the facts that occur through a number of factors relevant to this research and then draw conclusions. The formulation of the problem in this study is about: first, how is  the  implementation  of  the  right  of  a  criminal  child  to  get  education  and  teaching  in  the  Child Development  Foundation  Class  II  of  Tanjung  Pati?  Secondly,  what  are  the  obstacles  in  terms  of  the Implementation  of  the  Rights  of  Criminal  Children  to  Obtain  Education  and  Teaching  at  the  Child Development  Foundation  Class  II  Tanjung  Pati?  third,  how  is  the  effort  to  overcome  the  obstacles  in terms  of the  implementation of the  criminal rights for  children to obtain education and teaching at the Child Development Foundation Class II Tanjung Pati?.
Keywords: Criminal Children; Non-formal Education; Child Development Foundation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan Pendidikan dan  Pengajaran  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati.  Metode  Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik  pembahasan.  Penulis  menggambarkan  dan  menjelaskan  permasalahan  sesuai  dengan  fakta  yang terjadi  melalui  sejumlah  faktor  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  lalu  ditarik  kesimpulan.  Rumusan Masalah  dalam  penelitian  ini  tentang:  pertama,  bagaimana  pelaksanaan  hak  anak  pidana  untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?. Kedua, apa kendala dalam pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Klas II Tanjung Pati?. Ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi kendala  dalam  hal  pelaksanaan  hak  anak  pidana  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran  di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Klas II Tanjung Pati?.
Kata Kunci: Anak Pidana; Pendidikan Nonformal; Lembaga Pembinaan Khusus Anak

## A. PENDAHULUAN
Anak dilahirkan kedunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan  dari  hak  asasi  manusia  oleh  karena  itu  kebebasan  anak  dilindungi  oleh negara dan  hukum  tidak boleh dilenyapkan  atau  dihilangkan  oleh  siapapun.  Anak tetaplah  anak  yang  melekat  sifat  ketidakmandirian,  oleh  karena  itu  mereka membutuhkan  kasih  sayang  dan  perlindungan  terhadap  hak-haknya  dari  orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan  dan  perhatian  dari  orang  tua,  masyarakat,  dan  negara.  Perlindungan terhadap  anak  merupakan  pondasi  anak  untuk  menjadi  dewasa  dalam  menjawab tantangan masa mendatang. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan  makhluk  sosial.  Sejak  dalam  kandungan  anak  mempunyai  hak  atas  hidup  dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 1
Pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi  Anak  Pidana  adalah  kewajiban  negara. Payung  hukum  sebetulnya  sudah  bersambut  sejak  lama,  termaktub  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun  2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  bahwa  setiap  Lembaga  Pemasyarakatan  wajib melaksanakan  pendidikan  dan  pengajaran  bagi  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan.  Kewajiban  tersebut  sejalan  dengan  teori  pemidanaan  yang mengatakan  bahwa  pemidanaan  bertujuan  untuk  pengembalian  narapidana  menjadi manusia seutuhnya. 2
Pemberian  kewajiban  kepada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  untuk melaksanakan  pendidikan  dan  pengajaran  bagi  anak  pidana,  maka  tujuan  dari pemidanaan itu sendiri menjadi optimal. Diwajibkannya pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati tidak lain agar anak tersebut dapat kembali pada masyarakat secara utuh dan dapat diterima kembali
1 Syaiful  Munandar.  (2018).  “Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  pada  Tahap  Penyidikan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  di Wilayah Hukum Polresta Padang)”. Pagaruyuang Law Journal. 2 (1): 43
2 Jan Remeling. (2012). Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 47.
keberadaannya oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  pemasyarakatan, Anak Pidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pada Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  Pendidikan  dan  Pengajaran  sudah terlaksana pada tahun 2009 sampai dengan  tahun 2011, di mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyelenggarakan program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kesetaraan,  pendidikan  umum  setara  SD/MI,  SMP/MTs,  yang  mencakupi  program paket A dan Paket B.
Sejak  tahun  2012  sampai  sekarang  Pendidikan  Nonformal  yang  meliputi pendidikan kesetaraan  tersebut tidak terjalankan, pendidikan yang terlaksana saat ini hanyalah  program  pendidikan  keterampilan  seperti  pembuatan  pupuk  kompos, kegiatan pertanian, pijat refleksi, babershop, pembuatan boneka dan sandal . Mengingat jika  Pendidikan  Nonformal  yang  meliputi  pendidikan  kesetaraan  tersebut  tidak terlaksana  oleh  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati,  bagaimana dengan masa depan Anak  Pidana tersebut nantinya jika dia telah menyelesaikan  masa pidananya,  tentu  saja  anak  tersebut  ingin  mengenyam  kembali  dunia  Pendidikan seperti halnya anak-anak lain yang seusia dengannya, tetapi kenyataannya sampai saat ini pendidikan Nonformal meliputi Pendidikan Kesetaraan  yang mencakupi program paket A dan Paket B tersebut tidak terlaksana.
Sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  yakni seorang  Anak  harus  mendapatkan  Pendidikan  dan  Pengajaran  agar  anak  tersebut berguna  bagi  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Bukan  hanya  pendidikan keterampilan  saja  yang  dilaksanakan,  tetapi  pendidikan  nonformal  meliputi pendidikan  kesetaraan  pendidikan  umum  setara  SD/MI,  SMP/MTs  yang  mencakupi program paket A dan Paket B ini juga harus terlaksana. Berikut penulis tampilkan data jumlah Anak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung pati.

## Jumlah Anak Pidana yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II
Tanjung Pati Tahun 2017
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar Usia Pendidikan Terakhir Masa Pidana UU Khusus Bentuk Tindak Pidana Jumlah Anak UU No.35/2014                  18 18 14-17 Tahun SD , SMA 10-52 Bulan UU No.35/2009 8 18 16-17 Tahun SMA 22-32 Bulan

## KUHP
363 11 16-17 Tahun SD, SMP, SMA 7-28  Bulan 351 1 17 Tahun SMP, SMA 7-12  Bulan 170 3 16-17 Tahun SD, SMA 12-32 Bulan 289 1 17 Tahun SD 24 Bulan 365 3 15 Tahun SMP 9 Bulan Jumlah 45
Sumber: Kasubsi Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati 2017.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh  Anak  Pidana  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang Khusus dan yang di atur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang di atur dalam Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  dengan  jumlah  Anak  Pidana  18  orang,  Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  jumlah  Anak  Pidana  8  orang,  dan Tindak Pidana yang di atur dalam KUHP seperti Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan jumlah Anak Pidana 11 orang, Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dengan jumlah  Anak  Pidana  1  orang,  Pasal  170  KUHP  mengenai  kekerasan  dengan  jumlah Anak  Pidana  3  orang,  Pasal  289  mengenai  pencabulan  dengan  jumlah  Anak  Pidana  1 orang,  Pasal  365  KUHP  mengenai  pencurian  dengan  kekerasan  dengan  jumlah  Anak Pidana 3 orang.
Menurut  penulis  dengan  jumlah  Anak  Pidana  45  (empat  puluh  lima)  orang tersebut  penulis  beranggapan  bahwa  hak  untuk  mendapatkan  Pendidikan  dan
Pengajaran  dalam  hal  Pendidikan  Kesetaraan  harus  diperoleh  Anak  Pidana  tersebut. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama ,  Bagaimana pelaksanaan hak anak pidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung  Pati? .  Kedua, apa  kendala  dalam  hal  Pelaksanaan  Hak  Anak  Pidana  Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Klas II  Tanjung  Pati?. Ketiga ,  bagaimana  Upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal Pelaksanaan  Hak  Anak  Pidana  Untuk  Mendapatkan  Pendidikan  dan  Pengajaran  di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Klas II Tanjung Pati?

## B. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris  yaitu  suatu  metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan meneliti  bagaimana  penerapan  hukum  pada  Instansi  terkait.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  tentang  keadaan  yang  menjadi  objek  penelitian  sehingga  akan  mempertegas hipotesa  dan  dapat  membantu  memperkuat  teori  lama  atau  membuat  teori  baru, terutama  mengenai  pelaksanaan  hak  anak  pidana  untuk  mendapat  pendidikan  dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan  bahwa  anak  pidana  memperoleh  hak-hak  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g. Dalam Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima  kunjungan   keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang-orang  tertentu lainnya;
i. Mendapatkan  pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebesan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  hak-hak  Narapidana  di  atas  salah  satunya  adalah  berhak untuk  mendapatkan  Pendidikan  dan  Pengajaran.  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual,keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Kewajiban  mengimplementasikan  hak  anak  tersebut  terdapat  dalam  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan hak atas pendidikan pada  Pasal  9  ayat  (1)  telah  menegaskan  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh  anak  dan  harus  diusahakan  oleh  negara  dengan  memberikan  kesempatan seluas-luasnya.  Hak  atas  pendidikan  melingkupi  semua  anak  dengan  berbagai  latar belakang  dan  status  sosial  anak,  termasuk  anak  yang  menjalani  pemidanaan  dengan status anak didik pemasyarakatan.
Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai kultural,  dan  kemajemukan  bangsa.  Dijelaskan  pula  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Berkenaan  dengan  hal  Pelaksanaan  Hak  Anak  Pidana  untuk  mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati telah  melaksanakan  program  Pendidikan  dan  Pengajaran  dalam  hal  Pendidikan Kesetaraan  yang    meliputi  pendidikan  Nonformal  dimana  pendidikan  Nonformal merupakan  salah  satu  jalur  pendidikan  pada  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan  dipenuhi  oleh  Jalur  Pendidikan  Formal.  Pendidikan  Nonformal  memberikan berbagai  pelayanan  pendidikan  untuk  setiap  warga  masyarakat  agar  memperoleh pendidikan  sepanjang  hayat.  Pendidikan  Nonformal  memiliki  satuan,  salah  satunya adalah kelompok belajar yang diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar dengan saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja dan melanjutka ke tingkatan yang  berikutnya.Kelompok  belajar  yang  diuzdvnkpayakan  untuk  kesetaraannya dengan persekolahan pada jenjang Pendidikan Dasar ialah: program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 3
Pendidikan  Kesetaraan  merupakan  Pendidikan  Nonformal  yang  mencakup program  Paket  A  setara  SD/MI,  Paket  B  setara  SMP/MTs,  Paket  C  setara  SMA/MA dengan  penekanan  pada  penguasaan  pengetahuan,  keterampilan  fungsional  serta pengembangan  sikap  dan  kepribadian  peserta  didik.  Hasil  Pendidikan  Nonformal dapat  dihargai  setara  denagn  hasil  program  Formal  setelah  melalui  proses  penilaian penyetaraan  oleh  lembaga  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C mempunyai hak elegibilitas yang sama dan  setara  dengan  pemegang  ijazah  SD/MI,  SMP/MTs,  dan  SMA/MA  untuk  dapat mendaftar  pada  satuan  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Status  kelulusan  Paket  C mempunyai  hak  eligibilitas  yang  sama  dengan  lulusan  pendidikan  Formal  dalam memasuki lapangan kerja.
3 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Masri  Fabrar,  A,Ks  (Kasi  Pembinaan)  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas II  Tanjung  Pati,  pada  hari  Kamis  tanggal  08  Februari  tahun  2018,  pukul 10.00 wib.
Program  Paket  A  adalah  program  pendidikan  dasar  pada  jalur  pendidikan Nonformal  setara  SD/MI,  bagi  siapapun  yang  terkendala  ke  pendidikan  Formal  atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah  program  Paket  A  memiliki  hak  eligibilitas  yang  sama  dengan  pemegang  ijazah SD/MI.  Program  Paket  B  adalah  pendidikan  dasar  pada  jalur  pendidikan  Nonformal setara  SMP/MTs  bagi  siapapun  yang  terkendala  ke  pendidikan  formal  atau  berminat dan  memilih  pendidikan  kesetaraan  untuk  ketuntasan  pendidikan  dasar.  Pemegang ijazah  program  Paket  B  memiliki  hak  eligibilitas  yang  sama  dengan  pemegang  ijazah SMP/MTs.  Program  Paket  C  adalah  pendidikan  menengah  pada  jalur  pendidikan Nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang  ijazah  program  Paket  C  memiliki  hak  eligibilitas  yang  sama  dengan pemegang ijazah SMA/MA. 4
Pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  hak  untuk mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  hal  Pendidikan  Kesetaraan  meliputi pendidikan  Nonformal  yaitu  program  Paket  A  setara  dengan  SD/MI,  dan  program Paket  B  setara  dengan  SMP/MTs  sudah  terlaksana  pada  tahun  2009  sampai  dengan tahun 2011 dengan data sebagai berikut: 5
Tabel 3.1

## Pendidikan terakhir Anak Pidana
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati
Tahun Tidak Tamat SD Tidak Tamat SLTP 2009-2011 17 orang 20 orang Sumber: Kasubsi  Pendidikan  dan  Bimbingan  Kemasyarakatan Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.
4 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Misno,  SH  (Kasubsi  Pendidikan  dan  Bimbingan Kemasyarakatan)  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati,  pada  hari  selasa  tanggal  13 Februari tahun 2018, pukul 10.00 wib.
5 Lanjutan wawancara dengan Bapak Misno,SH, pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2018, pukul 10.30 wib.
Pendataan  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  Bapak  Masri  Fabrar,  A.Ks selaku Kasi Pembinaan dan juga dengan Bapak Misno, SH selaku Kasubsi Pendidikan dan  Bimbingan  Kemasyarakatan  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II Tanjung Pati telah memenuhi persyaratan karena pada tahun tersebut Jumlah Minimal Peserta Didik saat itu berjumlah 16 (enam belas)  orang per paketnya. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pendidikan diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan  bangsa.  Dijelaskan  pula  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Karena  faktor  keterbatasan  masalah  hukum,  maka  jalur  sekolah  tidak  mungkin dapat  dilaksanakan  karena  aturan  sekolah  tidak  mungkin  dapat  disesuaikan  dengan Kondisi  Anak  Pidana  yang  berada  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II Tanjung  Pati,  maka  alternatif  pembinaan  yang  dapat  diberikan  kepada  Anak  Pidana tersebut  yaitu  melalui  Jalur  Pendidikan  Nonformal,  karena  menurut  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Pendidikan  Nonformal  diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat  yang  memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan  formal  dalam  rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat,  adapun anak  pidana  yang  telah  mengikuti  Pendidikan  Nonformal  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu sebagai berikut: 6
Tabel 3.2 Anak Pidana yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati (2009 Sampai 2011)
No Program Peserta 1 Paket A (Setara SD) 17 orang
6 Hasil wawancara dengan Bapak Misno,SH , pada hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2018, pukul 14.00 wib.
2 Paket B (Setara SMP) 20 Orang
Sumber: Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.
Pelaksanaan  Pendidikan  Nonformal  ini  dilaksanakan  berdasarkan  kuota,  dan minimal peserta yang ikut yaitu sebanyak 16 orang pada tahun tersebut. Program yang terlaksana pada tahun 2009 sampai dengan tahum 2011 yaitu Program Paket A  setara dengan  SD/MI,  dan  Paket  B  setara  dengan  SMP/MTS,  untuk  program  paket  C  pada tahun tersebut tidak terlaksana karena anggaran hanya cukup untuk Paket A dan Paket B  disamping  itu  juga  disebabkan  karena  tidak  adanya  Peserta  Didik  yang  akan mengikuti program Paket C. Pada dasarnya jangka waktu Pelaksanaan Program Paket A,  Paket  B  dan  Paket  C  sejak  anak  terdaftar  sampai  Anak  mendapatkan  ijazah  yaitu selama 12 (dua belas) Bulan dimana peserta didik mengikuti ujian Paket  dua kali dalam satu tahun dengan periode satu kali enam bulan. Program Pendidikan Nonformal Paket A  setara  dengan  SD/MI  dan  Paket  B  setara  dengan  SMP/MTs    pada  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  bekerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dimana ada 6 (enam) tenaga  pengajar yang  didatangkan sesuai  dengan  Bidang  Studi  masing-masing  untuk  Program  Paket  A  dan  Paket  B dengan Mata Pelajaran yaitu sebagai berikut: 7
Tabel 3.3
Materi Pelajaran Anak Pidana Program Paket A dan Paket B Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati
No Bidang Studi 1 Agama
2 Ilmu Pengetahuan Sosial
3 Bahasa Indonesia
4 Ilmu Pengetahuan Alam
5 Pendidikan Kewarganegaraan
6 Bahasa Inggris
7 Hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Senin tanggal 26 Februari Tahun 2018 pukul 08.30 wib.
Sumber: Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.
Program  Paket  A  dan  Paket  B  ini  dilaksanakan  setiap  hari  Senin  sampai  hari Jum’at dengan satu mata pelajaran sehari dan dimulai pada jam 09.00 wib sampai pukul 12.00 wib, kemudian sholat zuhur dan istirahat makan,  dilanjutkan kembali pada jam 13.30  sampai  jam  14.30,  begitu  juga  sampai  hari-hari  berikutnya,  kegiatan  pendidikan Kesetaraan meliputi Pendidikan Nonformal dilaksanakan di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.
Anggaran  untuk  Pelaksanaan  Pendidikan  dan  Pengajaran  dalam  hal  Pendidikan Nonformal yaitu Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerjasama  dengan    Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Untuk  Program Paket A hanya berjalan pada tahun pertama yaitu pada tahun 2009 disebabkan karena Anak Pidana yang mengikuti program tersebut telah selesai menjalani masa hukuman, sementara  program    pendidikan  Nonformal  Paket  A  belum  berakhir  sehingga Pendidikan  tersebut  terhenti,  dan  ada  juga  beberapa  dari  anak  tersebut  yang  malas, tetapi  untuk  Program  Paket  B  berjalan  dengan  tuntas  yaitu  dari  tahun  2009  sampai tahun  2011,  dan  Anak  Pidana  yang  Lulus  Ujian  Nasional  Pendidikan  Kesetaraan meliputi Pendidikan Nonformal Paket B hanya 1 (satu)  Anak Pidana yang Lulus Ujian Nasional Paket B dari 20 (dua puluh) peserta, ini dikarenakan Anak Pidana yang  lain telah selesai menjalani masa hukuman sementara program Paket B belum berakhir, dan ada  juga  beberapa  dari  Anak  Pidana  yang  malas  sehingga  tidak  dapat  mengikuti Program tersebut sampai tuntas.
Pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  mengeluarkan  atau  memberikan  surat Rekomendasi  kepada  anak  pidana  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  Program  Paket  A setara  dengan  SD/MI  dan  Paket  B  setara  dengan  SMP/MTs  agar  dapat  melanjutkan kembali pendidikan tersebut diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati setelah anak tersebut bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar ilmu yang
didapatkan  bisa  dilanjutkan  kembali  diluar  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak    dan bisa memperoleh ijazah serta juga dapat melanjutkan kepada program selanjutnya. 8
Pendidikan dan Pengajaran dalam hal Pendidikan Kesetaraan meliputi pendidikan nonformal  yaitu  Program  Paket  A  setara  dengan  SD/MI  dan  Paket  B  setara  dengan SMP/MTs hanya berjalan sampai pada tahun 2011, ini disebakan oleh beberapa kendala yang dihadapi  maka pada tahun 2017 pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung  Pati  menyelenggarakan  program  Keterampilan  Kemandirian  dengan  jumlah peserta 45 (empat puluh lima) anak yang terdiri dari 5 (lima) program yaitu: Pembuatan Pupuk  kompos,  Program  Pertanian, Barbershop ,  Pijat  Refleksi,  Pembuatan  boneka  dan Sandal  ( Handrycraf )  yang  dilaksanakan  oleh  Pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Klas  II  Tanjung  Pati  yang  bekerjasama  dengan  Lembaga  Penyelenggara  Latihan  Kerja dibawah  naungan  Yayasan  “LPK  Puspa  Antariksa  Jakarta”  dengan  Nama  Pelatihan Keterampilan  Kemandirian  Anak  Pidana,  dimana  segala  anggaran  terhadap  program ini  berasal  dari  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggran  Pusat  di  Kementrian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Jakarta dan pelaksanaan kegiatan ini Langsung Dibuka Oleh Kepala Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  yaitu  Bapak  Agus Rachmatamin,  Bc.IP,SH  beserta  instruktur  dan  para  peserta  yaitu  Anak  Pidana  yang ditandai  dengan  pemakaian  Baju  seragam  dan  juga  mengenakan  Tanda  Pengenal dengan Jenis  kegiatan yaitu sebagai berikut: 9

## 1. Pembuatan Pupuk Kompos.

## Gambar 3.1
(Pembuatan Pupuk Kompos)
8 Lanjutan wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Jum’at Tanggal 09 Maret tahun 2018, pukul 14.00 wib.
9 Hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Senin Tanggal 12 Maret tahun 2018, pukul 10.00 wib.
Sumber: Dokumentasi  Laporan  Pelatihan  Keterampilan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.
Program Pembuatan Pupuk Kompos ini diselenggrakan pada tanggal 20 Februari- tanggal  21  Maret  tahun  2017.  Program  pembuatan  Pupuk  Kompos  ini  diikuti  oleh  24 (dua  puluh empat) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan  pukul 12.00  WIB  dan  dilaksanakan  di  samping  blok  hunian  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  Klas  II  Tanjung  Pati.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  hari  Senin-Kamis  dimana program ini dilakukan dengan cara menyiapkan bahan baku dari kotoran sapi, kotoran ayam,  abu  sekam  dan  kulit  coklat  kemudian  ditambah  dengan  sefamol  untuk membantu proses fermentasinya.
Proses  pembuatannya  setiap  bahan  ditumpuk  secara  merata  dan  berlapis, kemudian setiap lapisan tadi disiram dengan menggunakan sefamol dan setelah semua tercampur  kemudian  diaduk,  ini  dilakukan  minimal  dua  kali  dalam  sehari  selama  4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dan setelah itu pupuk kompos sudah bisa untuk dilakukan pengemasan.

## 2. Pijat Refleksi

## (Pijat Refleksi)
Sumber: Dokumentasi  Laporan  Pelatihan  Keterampilan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.
Program  Pijat  Refleksi  dilaksanakan  pada  tanggal  21  Oktober  sampai  tanggal  24 Oktober tahun 2017. Program Pijat Refleksi ini diikuti oleh 5 (lima) Anak Pidana yang dimulai  pada  pukul  13.30  sampai  dengan  pukul  15.30  WIB.  Kegiatan  Pijat  Refleksi tersebut  dilaksanakan  pada  hari  Senin  sampai  Kamis  yang  dilaksanakan  di  Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati. Perlengkapan / alat-alat yang digunakan yaitu: minyak urut, balsem dan cream untuk pijat.
3. Pelatihan Barbershop
Gambar 3.3
(Pelatihan Barbershop )
Sumber: Dokumentasi Laporan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.
Program Pelatihan Barbershop ini diselenggrakan pada tanggal 25 Oktober sampai tanggal  28  Oktober  tahun  2017.  Program  pelatihan  Barbershop  ini  diikuti  oleh  10 (sepuluh) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB yang  dilaksanakan  di  Aula  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati. Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  hari  Senin-Kamis  dimana  perlengkapan  yang digunakan yaitu seperti: gunting, hairspray, alat pemotong rambut dan minyak rambut.
4. Pembuatan Boneka dan Sandal ( handrycraf )
Gambar 3.4 (Pembuatan Boneka dan Sandal)
Sumber: Dokumentasi Laporan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, 2018.
Program  Pembuatan  Boneka  dan  Sandal  ( handycraf )  ini  diselenggrakan  pada tanggal 29 Oktober sampai tanggal 02 November tahun 2017. Program pelatihan Boneka dan Sandal ( handycraf ) ini diikuti oleh 5 (lima) Anak Pidana yang dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.30 WIB yang dilaksanakan di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II  Tanjung Pati. Kegiatan ini dilaksanakan  pada hari  Senin  sampai dengan Kamis dimana perlengkapan yang digunakan yaitu seperti: gunting, hairspray , alat pemotong rambut dan minyak rambut.

## 5. Pelatihan Pertanian
Program Pelatihan Pertanian ini diselenggarakan pada tanggal 07 Agustus sampai tanggal 04 september tahun 2017. Program Pelatihan Pertanian ini diikuti oleh 20 (dua puluh)  Anak  Pidana  yang  dimulai  pada  pukul  09.00  samapi  dengan  pukul  11.30  WIB yang  dilaksanakan  di  ruang  steril  area  samping  blok  hunian  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Klas II  Tanjung Pati, kegiatan ini dilaksanakanpada hari  Senin  sampaoi hari Jum’at dengan materi yang terdiri dari:
a. Kewirausahaan;
b. Bahan dan alat-alat yang diperlukan;
c. Teori cara penanaman sayur di polyback;
d. Teori cara pemupukan tanaman;
e. Teori cara penyemprotan hama tanaman;
Perlengkapan yang digunakan yaitu: pembelian tanah hitam, pembelian polyback, pembelian  pupuk  organik,  pupuk  NPK,  dan  pupuk  Urea  dan  juga  pembelian    bibit sayuran seperti: terong, kangkung, cabe rawit, tomat dan jahe.
Keterampilan  Kemandirian  ini  sudah  terlaksana  pada  tahun  2017,  dan  untuk tahun 2018 berhubung karena Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati sedang proses mengajukan proposal untuk pelaksanaan keterampilan kemandirian, dan program keterampilan kemandirian yang dilaksanakan pada tahun 2018 sekarang tidaklah sama dengan program keterampilan kemandirian pada tahun 2017.
Pada  Pelaksanaan  Hak  Anak  Pidana  untuk  Mendapatkan  Pendidikan  dan Pengajaran  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati    penulis sampaikan  bahwa  sudah  berjalan  sebagai  mana  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pada tahun 2009 sampai dengan  tahun  2011  dilaksanakan  program  Paket  A  dan  Paket  B,  namun  pada  tahun berikutnya  hingga  tahun  2017  tidak  dilaksanakan  lagi  Paket  A,  Paket  B  dan  Paket  C dengan  alasan  tidak  adanya  anggaran  ,  dan  untuk  tahun  2017  pihak  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  hanya  terfokus  melaksanakan  program Keterampilan  Kemandirian  seperti:  Pertanian,  Pembuatan  Pupuk  Kompos,  Pijat Refleksi, Barbershop , serta Pembuatan Boneka dan Sandal.
Pelaksanaan Hak Anak Pidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati mengalami beberapa kendala. Adapun kendala dalam hal pelaksanaan tersebut yaitu sebagai berikut: 10
1. Banyak  dari  Anak  Pidana  yang  telah  selesai  menjalani  masa  hukuman, sementara  program  sekolah  Paket  A  dan  Paket  B  masih  berjalan,  sehingga anak  tidak  bisa  untuk  mengikuti  Program  Paket  tersebut  sampai selesai/tuntas.
2. Ada beberapa Anak Pidana yang menjadi Peserta Didik Paket A dan Paket B tidak serius (malas) pada saat melaksanakan Pendidikan Paket A dan Paket B.
3. Program  Paket  C  tidak  berjalan  disebabkan  oleh  anggaran,  karena  anggaran hanya  cukup  untuk  Paket  A  dan  Paket  B,  disamping  itu  disebabkan  juga karena  tidak  adanya  Peserta  Didik  yang  akan  mengikuti  program  Paket  C tersebut.
4. Pelaksanaan  Keterampilan  Kemandirian  yang  meliputi  kegiatan  pertanian, pembuatan  pupuk  kompos, barbershop ,  pijat  refleksi,  pembuatan  boneka  dan sandal  tidak  memiliki  kendala  /  hambatan  karena  sudah  berjalan  dengan lancar.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal  Pelaksanaan  Hak Anak Pidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu sebagai berikut: 11
10 Lanjutan wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks, pada hari Selasa Tanggal 20 Maret tahun 2018, pukul 08.00 wib.
11 Hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks pada hari Senin Tanggal 02 April tahun 2018, pukul 11.00 wib.
1. Berakhirnya  masa  hukuman  Anak  Pidana  mengakibatkan  terhentinya pendidikan Paket A dan Paket B yang dilaksanakan oleh Anak Pidana tersebut , maka untuk itu Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati memberikan  Surat  Rekomendasi  Kepada  Anak  Pidana  tersebut  agar  dia  bisa melanjutkan  kembali  Pendidikannya  di  Luar  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.
2. Berkenaan dengan adanya Anak Pidana yang malas dalam mengikuti Program Paket  A  dan  Paket  B,  maka  pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II Tanjung  Pati  melakukan  pendekatan  kepada  Anak  Pidana  dengan  cara memotivasi Anak Pidana  untuk dapat melanjutkan kembali program tersebut.
3. Untuk  Pelaksanaan  Keterampilan  Kemandirian  yang  dilaksanakan  oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati pada tahun 2017 tidak memiliki kendala karena keterampilan kemandirian ini sudah berjalan dengan baik.

## D. KESIMPULAN
Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  terlaksana  pada  tahun  2009 sampai  tahun  2011  yang  melaksanakan  program  Pendidikan  Kesetaraan  meliputi pendidikan Nonformal yaitu program Paket A dan program  Paket B. Pada tahun 2017 Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati melaksanakan program keterampilan  kemandirian  seperti:  pembuatan  pupuk  kompos,  kegiatan  pertanian, barbershop ,  pijat  refleksi,  pembuatan  boneka  dan  sandal,  dimana  pihak  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  melakukan  kerjasama  Yayasan  “LPK Puspa Antariksa Jakarta”.
Adapun kendala yang  dihadapi dalam hal Pelaksanaan Hak  Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu: Untuk program Pendidikan Nonformal Paket A dan Paket B sudah terlaksana  pada  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2011,  tetapi  untuk  Pendidikan Nonformal Paket C tidak terlaksana, karena anggran tidak mencukupi dan tidak adanya Peserta Didik yang akan mengikuti Paket C tersebut, untuk pelaksanaan keterampilan kemandirian pada tahun 2017 tidak mengalami kendala dan berjalan dengan tuntas dan Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal  Pelaksanaan  Hak  Anak Pidana  untuk  Mendapatkan  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Klas  II  Tanjung  Pati  adalah:  pihak  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
Klas II Tanjung Pati memberikan Surat Rekomendasi kepada Anak Pidana tersebut agar Anak  Pidana  tersebut  bisa  melanjutkan  kembali  Pendidikannya  diluar  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak,  Keterampilan  Kemandirian  yang  dilaksanakan  pada  tahun 2017  tersebut  tidak  memiliki  kendala  karena  keterampilan  kemandirian  ini  sudah berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Jan Remeling. (2012). Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Syaiful  Munandar.  (2018).  “Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam  Sistem Peradilan Pidana  Anak  (Studi  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Padang)”. Pagaruyuang  Law Journal. 2 (1)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  Lembaran  Negara Tahun 1995 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Nomor 3614
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5606
Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Lembaran  Negara  Tahun  2006 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4632
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105