IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI DALAM PERATURAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2003 TENTANG IZIN BANGUNAN DI KOTA DUMAI (STUDI DI KECAMATAN DUMAI TIMUR)
Oleh: Zulfikar
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
Ellidar Chaidir Dosen Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau-Indonesia

## Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan esensi pengelolaan  barang  milik  Negara  pada  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Siak  yang meliputi  mekanisme  penggunaan,  Sistem  pelaporan,  pengamanan  dan  pemeliharaan  dan pengawasan serta pengendalian barang. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  sejauh  mana  implementasi  dari  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Peraturan tersebut pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  6  tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik/Negara  pada  Kantor  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak kurang terimplementasi dengan baik, hambatan ini disebabkan kurangnya  sosialisasi  tentang  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara, dan ketersediaan sumberdaya aparatur pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara.

## Keyword: Implementasi, Peraturan Pemerintah dan Pengelolaan Barang Milik Negara

## PENDAHULUAN
Perubahan  sistem  pemerintahan  dari  paradigma  yang  berorientasi  pada  sentralisasi  ke desentralisasi,  yang  ditandai  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  sudah  selayaknya  pemerintah  daerah  lebih  dapat
Volume 1, Nomor 2
menjalankan  fungsi  pokok  pemerintah  yakni  fungsi  pelayanan (publik  service ),  pembangunan (development ), pemberdayaan (empowering ), pengaturan (regulation ) 1 .
Disahkannya Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Dumai dibuat guna menyelesaikan masalah ketertiban pembangunan Kota Dumai. Penelitian ini memfokuskan pada pasal-pasal dalam perda yang menyangkut tentang pengawasan.
Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 16 menyebutkan  Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan 2 .
Dalam penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan dalam Kota Dumai, dilakukan pengawasan secara teknis dan operasional yang ditugaskan kepada Kepala Dinas Tata Kota seperti yang tertuang dalam pasal 109 yang berbunyi :
“ Pengawasan atau pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas, apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim. “
Agar  terjadi  sinkronisasi  antara  pekerjaan  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2003  tentang  Izin  Bangunan  Di  Kota  Dumai,  maka  diterbitkan Keputusan Walikota Dumai Nomor  22/DTKKP/2009 tentang Pembentukan Tim. Tim Pengawas yang  ditunjuk  bertugas  melakukan  pendataan  terhadap  bangunan  tanpa  izin,  melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, melakukan penertiban bangunan yang tanpa izin dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai 3 .
Pengawasan ini dilakukan guna menegakkan fungsi dari IMB sebagai usaha penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Dumai yang Indah, Tertib dan Nyaman, perlu memanfaatkan  ruang  tata  kota  secara  optimal  melalui  proses  perizinan  bangunan  yang  tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaannya.
Namun berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan, di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai ditemukan fenomena sebagai berikut :
1. Masih  terdapat  pelaksanaan  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  izin  mendirikan bangunan (IMB) di kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
2. Minimnya  informasi  yang  masyarakat  terima  mengenai  pengurusan  IMB,  sehingga masyarakat tidak mengetahui akan IMB.
3. Kemudian  masih  terdapat  bangunan  yang  permanen  dibangun  belum  memperoleh  izin mendirikan bangunan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan, yakni jarang sekali dilakukan pemeriksaan kembali dari pada permulaan pekerjaan dan selama pekerjaan tersebut dilakukan.
1 Rasyid dalam  Muhadam  Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers 2011, hal.32
2 Pasal 16 Peraturan Walikota Dumai No.16 Tahun 2008
3 Keputusan Walikota Dumai Nomor : 22/DTKKP/2009
5. Tahapan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 ini juga termasuk pada interpretasi kelompok sasaran kebijakan. Masih banyak masyarakat pemilik bangunan yang belum  mengerti  dengan  ketentuan  dan  kewajiban  IMB  pada  setiap  bangunan  yang  mereka miliki.
6. Selanjutnya fenomena yang terjadi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 ini adalah faktor pengawasan.
Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti maka peneliti membatasi pokok kajian di fokuskan pada Kecamatan Dumai Timur.
Melihat  fenomena  di  atas  dan  ketertarikan  peneliti  terhadap  studi  ini,  maka  peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul:
“Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Oleh  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan  Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur)
Peneliti  merumuskan  masalah  penelitian  dengan  pertanyaan  yaitu    Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai?
Maksud  dari  penelitian  ini  yaitu  Untuk  mengetahui  implementasi  Fungsi  Pengawasan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai Kecamatan Dumai Timur.  Sedangkan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  dan  menginterpretasikan implementasi  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2003  tentang  Izin  Bangunan  di  Kota  Dumai Kecamatan Dumai Timur.
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Secara  akademis,  penelitian  ini  berguna  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  ilmu  pemerintahan  terutama  yang  berkaitan dengan masalah peraturan daerah.
2. Secara  praktis  penelitian  ini  berguna  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi masyarakat tentang peraturan daerah dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Dumai mengenai berbagai faktor yang ikut serta dalam  implementasi suatu kebijakan.

## KERANGKA TEORI
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan  langkah  yang  ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut 4 . Dalam kajian ini peneliti merujuk pada teori-teori yang relevan guna menjawab setiap permasalahan yang mendasar dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan di Kota Dumai pada Kecamatan Dumai Timur.
4 Nugroho, op. cit, hal. 432

## Teori Kebijakan
Titmuss  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  prinsip-prinsip  yang  mengatur  tindakan  yang diarahkan  kepada  tujuan-tujuan  tertentu.  Kebijakan,  menurut  Titmuss,  senantiasa  berorientasi kepada masalah ( problem-oriented ) dan berorientasi kepada tindakan ( action-oriented ) 5 . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk  mengarahkan  cara-cara  bertindak  yang  dibuat  secara  terencana  dan  konsisten  dalam mencapai tujuan tertentu.
Dari pemaparan teori kebijakan diatas mencakup suatu rangkaian sistem kebijakan yang termasuk juga didalamnya tentang implementasi kebijakan. Penelitian tentang peraturan daerah ini mengambil kajian tentang implementasi peraturan daerah yang dibuat. Memberikan fokus landasan dari  perumusan  masalah  peneliti  menjabarkan  tentang  konsep  implementasi  kebijakan  melalui teori-teori yang relevan.

## Implementasi Kebijakan
Mazmanian dan Sabatier 6 , menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  negara,  yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat- akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing  variabel  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Untuk  memahami  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Peraturan  Daerah    Nomor  4  Tahun  2003,  peneliti menggunakan Teori George C Edwards III sebagai grand teori. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi 7 .
1. Komunikasi,  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. Struktur  Birokrasi,  struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
5 Edi Soeharto, Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial , Bandung, Spektrum Pemikiran, 1997,  hal. 76
6 D.A. Mazmanian and P.A. Sabatier, Implementation and Public Policy . Illinois:Scott, Foreman and Company, 1983, dalam Ibid, hal. 55
7 George C Edwards III, Implementing Public Policy, Washington:Congressional Quarterly Press, 1980, dalam A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.90-92
Volume 1, Nomor 2
Lineberry 8 menyatakan  bahwa  proses  implementasi  setidak-tidaknya  memiliki  elemen- elemen sebagai berikut yaitu;
1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana,
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana ( standard operating procedures ),
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara badan-badan pelaksana,
4. Pengalokasian  sumber-sumber  untuk  mencapai  tujuan.  Namun  demikian  perlu  dipahami bahwa  pelaksanaan  suatu  kebijakan  tidak  hanya  terbatas  pada  jajaran  birokrasi,  tetapi  juga melibatkan  aktor-aktor  di  luar  birokrasi  pemerintah,  seperti  organisasi  kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

## Pengawasan
Menurut Handoko bahwa : Setiap kebijakan Pemerintah Daerah, dalam penerapannya perlu dilakukan pengawasan sehingga tujuan kebijakan yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan, sebagaimana dikatakan bahwa  Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai 9 . Ini berkenaan dengan cara-cara  membuat  kegiatan-kegiatan  sesuai  yang  direncanakan.  Pengertian  ini  menunjukkan adanya hubungan antara perencana dan pengawas.
Menurut Soeharno Handayaningrat dalam Handoko, terdapat empat macam pengawasan yaitu 10 :
1. Pengawasan dari dalam ( Internal control )
2. Pengawasan dari luar organisasi ( eksternal control )
3. Pengawasan Preventif
4. Pengawasan Represif

## Koordinasi
Pentingnya koordinasi telah disadari sejak lahirnya peradaban dan budaya manusia. Fungsi koordinasi  dipelajari  dan  diangkat  menjadi  konsep  manajemen  sejak  awal  abad  20.  Dalam perkembangannya kemudian, koordinasi tidak hanya diuraikan sebagai fungsi tetapi juga lembaga, bahkan perilaku dan teori organisasi.
Ndraha  menyatakan  terdapat  tiga  fungsi  pemerintahan  yakni  fungsi  pembangunan, pemberdayaan  dan  fungsi  pelayanan.  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  akan meningkatkan ketiga fungsi pokok pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah fungsi pelayanan yang  berawal  dari  kebutuhan  publik  akan  produk  pemerintahan  berupa  jasa  maupun  kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Publik merupakan konsumen yang akan menikmati atau  merasakan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintahan,  oleh  sebab  itu  publik  adalah  sasaran utama pemerintahan dalam membuat kebijakan.
8 Lineberry dalam Putra Fadillah, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik ,  Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2001, hal. 45
9 T. Hani Handoko, Manajemen , BPFE – Yogyakarta 2011, hal.359
10 Op. Cit. Handoko, Manajemen, BPFE – Yogyakarta 2011, hal.245

## Pelayanan Publik
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan dapat dikatakan pelayanan tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan  manusia,  baik  dari  segi  paradigma  maupun  format pelayanan belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya  dan  termarginalisasikan  dalam  kerangka  pelayanan.  Masyarakat  setiap  waktu  selalu menuntut  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari  aparat/birokrat/petugas,  meskipun  tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapannya karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan, berbelit-belit, lambat, mahal, melelahkan bahkan menyakitkan hati. 11

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Propinsi Riau. Adapun Objek  penelitian  adalah  implementasi  peraturan  daerah  Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Izin Bangunan  di  Kota  Dumai.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian kualitatif lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 12 .
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kebijakan (public  research) ataupun penelitian  tindakan (action  research) .  Apabila  dilihat  dari  tingkat  eksplanasinya,  penelitian  ini termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  deskriptif.  Konsep  implementasi  kebijakan  dengan  variabel implementasi peraturan daerah didukung indikator dan sub indikator penelitian sebagai berikut:
Populasi dalam penelitian ini adalah dinas terkait yaitu Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan  Kota  Dumai  sebagai  suatu  kelembagaan  sosial  dan  beserta  aparatur  di  dalamnya. Lofland dan Lofland 13 mengemukakan bahwa : “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.  Selain  itu  sumber  data  adalah  informan,  kegiatan  yang  bisa  diamati  dan  dokumen. Informan menurut Miles dan Huberman 14 bisa dibedakan menjadi pelaku utama dan bukan pelaku utama.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Informan  kunci (key  informan, Tempat  dan Peristiwa, dokumen.
Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini digunakan dengan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

## PEMBAHASAN
Lokasi penelitian yang digambarkan secara umum dalam penelitian ini mencakup kondisi geografis Kota Dumai, yang didalamnya dijelaskan letak dan luas wilayah pemerintahan, wilayah yang  berbatasan  dengan  Kota  Dumai,  sungai  dan  iklim.  Selanjutnya  gambaran  umum  ini memaparkan tentang pemerintahan, tata ruang Kota Dumai dan kondisi sosial dan sarana prasarana.
11 Wasistiono, Sadu . Manajemen Pelayanan Publik , Gramedia Pustaka, Jakarta 2005. Hal. 1
12 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,  2004, hal.5
13 Lofland dan Lofland dalam Maleong, opcit,  hal: 112
14 Miles, M. B. dan Huberman, M. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI Press, hal: 41
Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101o23'37” - 101o8'13” Bujur Timur dan 1o23'23” - 1o24'23”  Lintang  Utara  dengan  luas  wilayah  1.727,38  km2.  Kota  Dumai  memiliki  tujuh  (7) kecamatan dan 33 kelurahan. Batas administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut:
a. Utara : Selat Rupat
b. Timur : Kabupaten Bengkalis c. Selatan : Kabupaten Bengkalis d. Barat : Kabupaten Rokan Hilir
Berdasarkan  hasil  Sensus  Penduduk  2010  yang  dilaksanakan  secaranasional  oleh  Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Dumai tercatat sebesar 253.803 jiwa atau 4,58  persen  dari  total  penduduk  Provinsi  Riau  dengan  rata-rata  kepadatan  penduduk  sebesar sebesar 147 jiwa tiap km2.
Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat  menjadi  kota  administratif  (kotif)  di  dalam  Kabupaten  Bengkalis.  Pada  awal pembentukannya, Kota Dumai saat ini terdiri atas 7 kecamatan dan 33 Kelurahan.
Kawasan  perkotaan  adalah  kawasan  dengan  susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan  kegiatan  ekonomi.  Meskipun  begitu  kelestarian  lingkungan  merupakan  hal  yang  perlu diperhatikan di dalam pembangunan.
Penelitian  ini  memaparkan  sub  bab  pembahasan  menyesuaikan  dengan  sasaran  fokus penelitian yang dikaji. Implementasi peraturan daerah No. 4 Tahun 2003 di Kota Dumai yang tidak berjalan  dengan  maksimal.  Implementasi  yang  didalamnya  termasuk  tahap-tahap  proses implementasi  suatu  kebijakan,  pengorganisasian,  interpretasi,  perwujudan,  dan  pengawasan. Pembahasan  ini  juga  menganalisis  tentang  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  peraturan daerah No. 4 Tahun 2003 di Kota Dumai.

## Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai Studi Di Kecamatan Dumai Timur
Secara teoritis konseptual perwujudan rumusan tentang maksud, tujuan dan sasaran dari terselenggaranya  peraturan  daerah  ini  dalam  konteks  filsafati  telah  dinilai  selaras  dengan paradigma  pemerintahan  dibidang  kebijakan  publik.  Hanya  saja  implementasinya  dilapangan secara  kasat  mata  dapat  dilihat  bahwa  apa  yang  diamanatkan  dalam  peraturan  daerah  ini  tidak dijalankan.  Pengakuan  dari  implementator  dan  kenyataan  dilapangan  dengan  didasarkan  pada teori-teori yang relevan.
Jadi  permasalahan  yang  paling  dominan  dari  tidak  terimplementasinya  kewajiban  IMB pada  setiap  kegiatan  pembangunan  di  Kecamatan  Dumai  Timur  ada  pada  implementator  yang diamanatkan  menjalankan  peraturan  daerah  ini.  Ini  juga  sesuai  dengan  pernyataan  hasil  dari wawancara peneliti dengan dengan responden Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai. Bahwa Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai mengakui bahwa sulit untuk menerapkan kewajiban pembuatan IMB pada setiap kegiatan pembangunan di Kecamatan Dumai Timur karena kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya kuantitas pemerintah.
Tahapan  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  oleh  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Dumai  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2003  Tentang  Izin Bangunan di Kota Dumai
Pendataan terhadap bangunan tanpa izin.
Menimbang dalam rangka penertiban Izin Mendirikan Bangunan, maka Walikota Dumai membentuk Tim penertiban Izin bangunan yang bertugas untuk melakukakn pengawasan terhadap bagunan  yang  tidak  mendrikan  izin  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  No.  4  tahun  2003. Pembentukan  tim  penertiban  IMB  ini  diperkuat  dengan  Surat  Keputusan  Walikota  Dumai  No. Kpts. 22/DTKKP/ 2009 Tentang pembentukan tim izin mendirikan bangunan.
Hasil  temuan  peneliti  dilapangan  adalah  IMB  memang  diperuntukkan  mengatasi pertumbuhan  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  daerah,  salah  satunya  juga  untuk menjaga tata kota yang baik, sehingga peraturan yang dibuat untuk menjadikan keadaan yang lebih baik, dalam hal ini harus dipatuhi oleh semua pihak. Namun dari penelitian yang dilakukan dalam organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai masih ada staf yang belum benar-benar  mengerti  akan  peraturan  ini.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  diberlakukannya peraturan daerah ini belum berdampak pada tataran aplikatif dari setiap jajaran di Instansi terkait, serta Koordinasi dari masing-masing struktur organisasi tentang tugas dan fungsi dari dinas akan suatu kebijakan yang berkaitan dengan visi kurang berjalan maksimal, sehingga masih terdapat bangunan yang tidak belum dan tidak memiliki IMB.

## Pengawasan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMB
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  dilapangan  diketahui  bahwa  Personil  pengawas  yang ditunjuk  sebanyak  10  (sepuluh)  orang  tidak  bisa  melakukan  pengawasan  secara  maksimal dikarenakan  luasnya  ruang  lingkup  pengawasan.  Hal  ini  salah  satu  penyebab  masih  banyaknya bangunan  yang  tidak  memiliki  IMB  dikarenakan  minimnya  pengawasan  baik  secara  preventif maupun represif.
Untuk mencapai suatu tujuan implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003 maka sosialisasi  hendaknya  dilakukan  secara  terprogram  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan  tujuan peraturan  daerah  ini.  Melihat  proses  sosialisasi  yang  dilakukan  wajar  jika  interpretasi  sasaran kelompok untuk mematuhi kewajiban mengurus IMB masih belum terlaksana secara maksimal.

## Melakukan penertiban bangunan yang tanpa izin
Melakukan  Penertiban  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pengawasan  bagi  bangunan yang tidak memiliki IMB. Tahapan pengawasan tentunya melewati beberapa tahap sebagai bentuk pengawasan  yang  persuasif,  mulai  dari  tahapan  pada  permulaan  pekerjaan  sampai  selama pekerjaan tersebut dilakukan. Akan tetapi yang sering terjadi pengawasan hanya dilakukan pada permulaan pekerjaan tidak sampai pada penyelesaian akhir.
Kendala  lain  dilapangan  berdasarkan  hasil  penelitian  adalah  masyarakat  sebagai  pihak pemilik  bangunan  tidak  merasa  bahwa  IMB  merupakan  hal  penting  untuk  dilakukan  ,  karena menganggap bahwa peruntukan IMB belum terlalu dibutuhkan, dan dilapangan peneliti melihat hanya  sebahagian  masyarakat  yang  menerapkan  pembuatan  IMB.  Masyarakat  merupakan  aktor pembangunan  yang  menentukan  keberhasilan  suatu  usaha  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik. Kepatuhan  masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran  di  Kecamatan  Dumai  Timur  khususnya  pada daerah perkotaan dan pinggiran belum menerapkan pembuatan IMB pada setiap bangunan adalah merupakan bahwa kenyataan kurang terimplementasinya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003.

## Membuat laporan kepada Kepala Dinas
Pelaporan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dari  suatu  bagian  dari  berhasilnya implementasi suatu kebijakan. Dikatakan Taliziduhu Ndraha bahwa;
Kontrol  dan  evaluasi  kebijakan  terjadi  (bukan  dilakukan)  setiap  interaksi  dan  transaksi  antar berbagai pihak yang berkebutuhan, berkewajiban, berkewenangan, dan menanggung resiko. 15 Ini berarti  pelaporan  sebagai  bahan  kontrol/pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  kepada bawahan terhadap kinerja yang telah dilaksanakan.
Keterlambatan pelaporan ini sering terjadi, tetapi Kepala Dinas memaklumi dikarenakan keterbatasan sumber daya dan terkadang sikap pelaksana dari anggota Tim yang kurang serius dan konsisten dalam menjalankan  tugas dan kewajibannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Bedasarkan  hasil    analisis  penelitian  ini  tentang  implementasi  fungsi  pengawasan  oleh Dinas  Tata  Kota  Dalam  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2003  tentang  Izin  Bangunan  Di  Kota Dumai , dimana  kajiannya  pada  kewajiban  memiliki  IMB  pada  saat  mendirikan  bangunan  di Kecamatan  Dumai  Timur,  dapat  disimpulkan  bahwa,  implementasi  fungsi  pengawasan  pada penerapan kewajiban IMB di Kecamatan Dumai Timur kurang terimplementasi dikarenakan:
a) Terjadi ketidakpahaman pada tataran aplikatif oleh Pemerintah Kecamatan dengan Dinas Tata Kota,  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Dumai  sebagai  dinas  yang  menjalankan  peraturan daerah ini.
b) Sosialisasi tidak dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram
c) Kurangnya aparat dinas terkait sebagai implementator
d) Minimnya dilakukannya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di Kecamatan Dumai Timur khususnya pada kawasan pinggiran.
Uraian  yang  telah  dipaparkan  tentang  implementasi  fungsi  pengawasan  oleh  Dinas  Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai telah dilakukan secara obyektif mungkin. Sehingga saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Kepada  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Dumai,  Kewajiban  pembuatan IMB di kawasan Keacamatan Dumai Timur perlu koordinasi yang lebih intensif.
b) Sumber daya aparat yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam pengawasan dan menyosialisasikan program pemerintah akan kewajiban IMB pada setiap bangunan dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan asosiasi dan LSM yang berkaitan  dengan  penataan  Kota.  Ini  penting  agar  Kesemrautan  Kota  dapat  teratasi  dan penerapan kewajiban IMB bukan karena keterpaksaan formalitas semata, namun lebih dari itu kewajiban  IMB  adalah  kesadaran  dari  masyarakat  akan  pentingnya  pengelolaan  Tata  Kota yang baik.
15 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Charta Pembaharuan, Tangerang:Sirou Credentia Center, 2007, hal. 116

## DAFTAR PUSTAKA
A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Edi  Soeharto, Pembangunan  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial ,  Bandung,  Spektrum Pemikiran, 1997.
di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Fadillah,  Putra Paradigma  Kritis  Dalam  Studi  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta  Pustaka  Pelajar, 2001.
Gaspersz Vicent , Manajemen Koalitas Dalam Industri Jasa , Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Hoogwood,  dan  Gunn, Policy  Analysis  for  the  Real  World ,  (London:  Oxford  University  Press, 1984) dalam C. Harn and M. Hill, The Policy Process in Modern Capitalist State (Second Edition) , New York, Harvester Wheatsheaf, 1993.
Maleong, Lexy J. . Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,  2004.
Miles, M. B. dan Huberman, M. Analisis Data Kualitatif . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI Press.
Muhaddam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
Ndaraha, Taliziduhu, kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) , Jakarta 1999
Nugroho, Riant Public Policy , Jakarta, Elex Media Komputindo, 2008.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
T. Hani Handoko, Manajemen, BPFE – Yogyakarta 2011.
Wasistiono, Sadu . Manajemen Pelayanan Publik , Gramedia Pustaka, Jakarta 2005.
Zainal,  F.  N.  P.  (2021,  December).  Government  Management  in  Village-Owned  Enterprises  in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).