256 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 04 Nomor 02 Februari 2020 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i2.1919

## Karakter Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang

## Rachmat Ramdani
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the character of government bureaucracy in the IMB licensing services  in  DPMPTSP  Karawang  Regency.  This  writing  is  based  on  the  government bureaucracy in the Karawang Regency DPMPTSP Office in providing licensing services to build  a  building  that  has  not  gone  well.  The  question  will  be  discussed  how  the characteristics  of  government  bureaucracy  in  the  IMB  licensing  services  in  DPMTPSP Karawang Regency. This writing uses a descriptive method with a qualitative approach. The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  character  of  the  bureaucracy  in  the  IMB licensing services in DPMPTSP, Karawang Regency. Data collection techniques are carried out  through  literature  study  and  field  studies  in  the  form  of  observation  as  well  as interviews and documentation. The results of the discussion showed that the character of the  bureaucracy  in  the  IMB  licensing  services  in  DPMPTPSP  Karawang  Regency  viewed from several aspects. First, the existence of a long hierarchy in providing IMB licensing services at DPMPTSP Karawang regency has the same meaning as stated by Max Weber in his ideal type of bureaucracy. Second, the formalization of rules and procedures in the bureaucratic  licensing  services  of  the  IMB  do  DPMPTSP  Karawang  regency  as  reflecting the Weberian ideal type bureaucracy which states that formalization is needed as a basis for  decision  making  of  a  bureaucratic  official  in  providing  services  so  that  the  services provided  can  be  fast  and  fair.  Third,  debureaucratization  cuts  convoluted  bureaucratic structures and procedures for the efficient and effective DPMPTSP of Karawang Regency to  conduct  bureaucratization  because  licensing  services  are  overdone  and  beyond  the point of optimization.

## Keywords: Bureaucratic Characteristics, IMB Licensing Services, DPMPTPSP

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  karakter  birokrasi  pemerintahan  dalam pelayanan  perizinan  IMB  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang.  Penulisan  ini  di latarbelakangi  birokrasi  pemerintahan  di  Kantor  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  dalam memberikan  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  belum  berjalan  dengan  baik. Pertanyaan  yang  akan  dibahas  bagaimana  karakteristik  birokrasi  pemerintahan  dalam pelayanan perizinan IMB di DPMTPSP Kabupaten Karawang. Penulisan  ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui karakter  birokrasi  dalam  pelayanan  perizinan  IMB  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang. Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  studi  pustaka  dan  studi  lapangan berupa  observasi  serta  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  pembahasan  menunjukan bahwa  karakter  birokrasi  dalam  pelayanan  perizinan  IMB  di  DPMPTPSP  Kabupaten Karawang  dilihat  dari  beberapa  aspek.  Pertama,  keberadaan  hirarkhi  yang  panjang dalam memberikan pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang terdapat makna  yang  sama  seperti  yang  di  kemukakan  oleh  Max  Weber  dalam  type  birokrasi idealnya.  Kedua,  formalisasi  aturan  dan  prosedur  dalam  birokrasi  pelayanan  perizinan IMB do DPMPTSP Kabupaten Karawang sebagaimana mencerminkan birokrasi type ideal
Weberian  yang  menyatakan  bahwa  formalisasi  diperlukan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan seorang pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan dapat cepat dan adil. Ketiga, debirokratisasi memangkas struktur dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk efisien dan efektivitas DPMPTSP Kabupaten Karawang melakukan  debirokratisasi  karena  pelayanan  perizinan  sudah  berlebihan  dan  melewati titik optimalisasi.
Kata kunci: Karakter Birokrasi, Pelayanan Perizinan IMB, DPMPTPSP

## I. Pendahuluan
Dalam  perspektif  negara  moderen,  tugas  birokrasi  pemerintah  dan  sekaligus menjadi  hak  bagi  warga  negara  yaitu  menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Kehadiran birokrasi pemerintah dengan fungsi pelayanan bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang adil bagi warga negara. Maka dari itu kehadiran birokrasi pemerintah penting dan sangat  dibutuhkan  karena  birokrasi  merupakan  institusi  formal  yang  mendapatkan legitimasi  politik  masyarakat  untuk  menjalankan  fungsi  pelayanan,  pemberdayaan  dan pembangunan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berinisiatif mengeluarkan regulasi dengan menerbitkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  (Menpan)  Nomor  63/Kep.PAN/7/2003  Tentang  Pelayanan  Publik  yang menjelaskan  bahwa  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggaran pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara. Dalam peraturan tersebut  menjelaskan  terdapat  beberapa  jenis  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada masyarakat dan diantaranya adalah pelayanan perizinan.
Pelayanan perizinan menurut Ridwan (2009) merupakan hak yang sangat penting bagi  masyarakat  karena  perizinan  merupakan  instrumen  yuridis  yang  digunakan  oleh pemerintah  yang  berfungsi  sebagai  ujung  tombak  pengarah,  rekayasa  dan  perancang untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Pelayanan  perizinan  bagian  penting yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagai  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat. Berkaitan  dengan  pelayanan  perizinan  tersebut,  pemerintahan  pusat  mengeluarkan peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  kebijakan  ini  merupakan  langkah  awal pemerintah  pusat  dalam  melakukan  reformasi  birokrasi  pemerintahan  yang  bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka  meningkatkan reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  di  daerah.  Dengan  adanya  pelayanan terpadu  satu  pintu  tersebut  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  pelayanan  yang efektif  dan  efisien.  Namun,  dalam  realitasnya  pelayanan  perizinan  satu  pintu  masih dirasakan  belum  memuaskan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut mengkonfirmasikan  masalah  pelayanan  perizinan  di  daerah  terletak  pada  reformasi
birokrasi  pemerintahan  yang  belum  memuaskan  harapan  masyarakat.  Dalam  hal  ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  telah  mengambil  langkah  kebijakan  untuk menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai upaya reformasi birokrasi di daerah.  Pelayanan  perizinan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Karawang.  Pembentukan kelembagaan  dari  DPMPTSP  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  perizinan  dapat mendorong  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah selain itu juga dapat memberikan  dampak  positif  terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Karawang.
Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ryas Rasyid (1998) menyatakan bahwa pemerintah  pada  hakekatnya  adalah  pelayanan  pada  masyarakat,  pemerintah  tidak diadakan  untuk  dilayani  tetapi  untuk  melayani  masyarakat  serta  menciptakan  kondisi yang  memungkinkan  untuk  setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan  kemampuan dan  kreatifitasnya  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Pelayanan  perizinan  yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang sebagai upaya reformasi birokrasi pelayanan  perizinan.  Namun,  dalam  pelaksanaan  pelayanan  perizinan  izin  mendirikan bangunan  masih  menunjukan  fenomena  permasalahan.  Permasalahan  mengenai kemudahan  dan  kecepatan  pelayanan  perizinan  belum  berjalan  dengan  baik  diperkuat dengan data hasil rekapitulasi Indeks Kepuasaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang terhadap pelayanan perizinan.

## Grafik. 1.1

## Nilai rata-rata per unsur IKM 2016
Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan grafik diatas, menunjukan hasil dari deskripsi responden survai indeks kepuasaan masyarakat di DPMPTSP Kabupaten Karawang dengan sampel 185 responden pelanggan  yang  terdiri  dari  karakteristik  responden  berdasarkan  kelompok  umur,
2.48 3.32  3.4 3 3.04 3.22
2.04
3.2  3.12 3.47  3.57 2.87 3.06 3.25 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 UI1 UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 UI9 UI10 UI11 UI12 UI13 UI14 Nilai Rata-Rata Unsur IKM
karakteristik  jenis  kelamin,  karakteristik  pendidikan  dan  karakteristik  pekerjaan. Berdasarkan  Grafik  tersebut  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa:  Nilai  rata-rata  (NRR) perunsur IKM yang paling rendah adalah unsur IKM No. 7 tentang Kecepatan Pelayanan dengan  NRR=  2,04  sebanyak  54  Orang  (64%)  masyarakat  mengatakan  kecepatan pelayanan yang diberikan di DPMPTSP Kabupaten Karawang kurang cepat. No. 1 tentang prosedur  pelayanan  dengan  NRR=  2,48  pada  unsur  ini  37  Orang  (44%)  responden mengatakan  prosedur  pelayanan  yang  dilakukan  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang kurang  mudah.  Sedangkan  yang  paling  tinggi  adalah  NRR  unsur  IKM  No.  11  tentang Kejelasan  dan  Kepastian  Biaya  Pelayanan  dengan  NRR=  3,57  dari  51  Orang  (61%) mengatakan biayanya sangatlah sesuai.
Fenomena  pelayanan  perizinan  diatas  menunjukan  belum  termanisfestasikan penyelenggaran  pelayanan  perizinan  yang  cepat,  responsif  dan  murah  biaya,  hal  ini mengindentifikasi  birorkrasi  pemerintahan  belum  berjalan  dengan  baik  dalam penyelenggaran  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  yang  memuaskan masyarakat  sebagai  pengguna  jasa.  Fenomena  tersebut  menimbulkan  ketertarikan peneliti untuk mengadakan penelitian lebih dalam tentang birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan, dimana bagi peneliti permasalahan birokrasi pemerintahan  dalam  pelayanan  ini  menarik  mengingat  belum  berjalan  dengan  baik fungsi pemerintah dalam pelayanan publik yang baik dan berkualitas banyak dipengaruhi oleh birokrasi pemerintahan itu sendiri.

## II. Tinjauan Pustaka
Faktor  dan  aktor  utama  yang  turut  berperan  dalam  mewujudkan  pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu birokrasi.  Posisi  dan  peran  birokrasi  pemerintah  yang  demikian  penting  dalam pengelolaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  bahwa  birokrasi  sangat  menentukan efisiensi dan efektif pelayanan kepada masyarakat. Dalam berbagai kegiatan pelayanan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  keberadaan  birokrasi pemerintah,  karena  birokrasi  pemerintah  masih  sangat  dominan  dalam  pelaksanaan pemerintahan.  Birokrasi  Pemerintahan  masih  dominan  yang  menguasai  pengetahuan dan  informasi  karena  memiliki  dukungan  sumber  daya  yang  sangat  besar  dan  tidak dimiliki  oleh  pihak  lain.  Dengan  posisi  dan  kemampuan  yang  besar  tersebut  birokrasi pemerintahan  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  kebijakan  dan  menjalankan kebijakan secara teknis.
JB  Kristiadi  (1991)  mengatakan  bahwa  birokrasi  adalah  struktur  organisasi  di sektor  pemerintahan  yang  memiliki  ruang  lingkup  tugas  yang  sangat  luas  serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya.
Birokrasi  pemerintahan  yang  dimaksud  yaitu  birokrasi  sebagai  penyelenggaran pemerintahan  yang  mengelola  berbagai  sumber  daya.  Berdasarkan  terminologi  ilmu politik,  menurut  Eep  Saefulloh  Fatah  (1998)  dikenal  empat  model  birokrasi  yang umumnya  ditemui  dalam  praktek  pembangunan  di  dunia  ketiga,  yaitu:  Weberian, Parkinsonan, Jacksonian, dan Orwellian. Namun dari keempat teori tersebut yang akan di jelaskan dalam penulisan ini adalah model birokrasi Weberian. Weber (1947) dikenal dengan konsepnya mengenai tipe ideal bagi sebuah otoritas legal rasional, otoritas legal rasional disini adalah birokrasi kriteria-kriteria tipe ideal birokrasi yaitu;
Pertama, “A continous organization of official functions bound by rules”. [Tugas- tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang Berkesinambungan]. Kedua, “A specific sphere of competence”. [Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai  dengan  fungsinya  di  bidang  yang  kompeten,  yang  masing-masing  di  lengkapi dengan  syarat otoritas dan  sanksi-sanksi. Ketiga, “The  organization  of  officers  follows the  principle  of  hierarchy”. [Jabatan-jabatan  tersusun  secara  hirarkis,  yang  disertai dengan  rincian  hak-hak  kontrol  dan  pengaduan]. Keempat , “The  rules  which  regulate the  conduct  of  an  office  may  be  technicalrules  or  norms”. [Aturan-aturan  yang  sesuai dengan  pekerjaan  diarahkan  baik  secara  teknis  sesuai  dengan  aturan  dan  norma]. Kelima, “The members of the administratitive staff should be completelyseparated from ownership of the means of production oradministration”. [Anggota sebagai sumber daya organisasi  berbeda  atau  terpisah  dengan  anggota  sebagai  individu  pribadi]. Keenam , “There  is  also  a  complete  absence  of  appropriation  of  his  official  position  by  the incumbent”. [Pemegang  jabatan  tidak  sama  dengan  jabatannya]. Ketujuh, “Administrative  act’s,  decision,  and  rules  are  formulated  andrecorded  in  writing”. [Administrasi  di  dasarkan  pada  dokumen-dokumen  tertulis  dan  hal  ini  cenderung menjadikan  kantor  ( biro )  sebagai  pusat  organisasi moder n]. Kedelapan , “Legal authority  can  be  exercised  in  a  wide  variety  of  different  form  swhich  will  be  distinguis hed and discussed later”. [Sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat  padabentuk  aslinya,  sistem  tersebut  tetap  berada  dalam  suatu  staf  administrasi birokratik] .
Dari  poin  kedelapan  diatas  menjadi  dasar  birorkasi  ideal  weberian  yang  harus dimiliki oleh para birokrat agar tugas-tugas yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan  efisien  sehingga  tujuan  organisasi  dapat  tercapai  sesuai  yang  direncanakan.  Jika kedelapan  poin  diatas  diaplikasikan  ke  dalam  birokrasi  maka  birokrasi  tersebut  dapat dikatakan  legal-rasional.  Lebih spesifik tipe  karakter  ideal  birorkrasi  Weberian menjelaskan kriteria tentang tipe birokrasi idela sebagai berikut: Pertama, Pembagian kerja/ spesialisasi kerja  ( division  of  labor )  menurut  Weber  dalam  menjalankan  berbagai tugasnya, birokrasi membagi kegiatan-kegiatan pemerintah menjadi bagian-bagian yang
masing-masing  terpisah  dan  memiliki  fungsi  yang  khas. Kedua, Prinsip hierarki wewenang  ( the  principle  of  hierarchi )  menurut  Weber  ciri  khas  birokrasi  adanya wewenang  yang  disusun  secara hierarkhis atau  berjenjang. Hierarkhi membantu pimpinan  birokrasi  untuk  melakukan supervisi dan  kontrol  terhadap  para  anggotanya juga  memiliki  potensi  menghasilkan  serangkaian  masalah  birokrasi. Ketiga, Formalisasi aturan ( system of rules ) Weber sistem aturan juga menjamin koordinasi berbagai tugas yang  berbeda  dan  menjamin  keseragaman  pelaksanaan  berbagai  kegiatan. Formalisasi aturan  dan  prosedur  sebagai  dasar  bagi  pengambilan  keputusan  pimpinan  birokrasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan cepat dan adil. Keempat, Hubungan impersonal ( formalistic  impersonality ),  prinsip impersonalitas yang  di kembangkan oleh Weber untuk mendorong agar para birokrasi dapat bertindak adil dan bersikap nonpartisan dalam melayani masyarakat.
Para  ahli lain  mengemukakan  pendapat  bahwa  struktur  dan    manajemen  model pemerintahan  tradisional  ala  Weber  sudah  usang  dan  membutuhkan  perubahan  yang dratis. Sehingga memunculkan sebuah gerakan reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya konsep NPM . Ditinjau dari perspektif historis menurut istilah NPM pada awalnya di kenalkan di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadai administrasi publik tradisional. Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di  atas  birokrasi  pemerintah  dituntut  harus  dapat  mengubah  posisi  dan  peran ( revitalisasi )  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Dari  yang  suka  mengatur  dan memerintah berubah menjadi suka melayanai, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke  arah yang fleksibel kolaboratis dan  dialogis  dan  dari  cara-cara  yang sloganis menuju  cara-cara  kerja  yang realistik pragmatis .
Konsep  NPM  yang  mampu  menjawab  adanya  tuntuan  masyarakat  yang  semakin besar  agar  sektor  publik  dapat  menghasilkan  kualitas  pelayanan  publik  lebih  baik  atau minimal sama dengan yang dihasilkan oleh pihak swasta. Para ahli yang menolak konsep birokrasi  weberian  menganjurkan  pemerintah  untuk  melakukan  debirokratisasi, deregulasi  dan  privatisasi  dalam  kegiatan  pelayanan  publik.  Seperti  yang  diungkapkan menurut  Caiden  (1991)  Strategi  reformasi  birokrasi  yaitu: Pertama , Privatisasi dan koproduksi,  menyerahkan  kewenangan  penyediaan  barang  dan  jasa  publik  kepada swasta. Kedua, Debirokratisasi,  memangkas  struktur  dan  prosedur  birokrasi  yang berbelit-belit  untuk  efisiensi  dan  efektivitas  kepemerintahan. Ketiga, Reorganisasi, menata ulang organisasi publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) agar lebih fleksibel . Keempat, Manajemen  publik  yang  efektif,  memperbaiki  proses manajerial  pada  organisasi  publik  agar  lebih  efektif  dalam  menjalankan  fungsinya. Kelima, Value for money , menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak penting yang dapat menghabiskan anggaran.
Strategi  reformasi  birokrasi  yang  di  kemukakan  oleh  Caiden  seolah  menjadi perbaikan  dari  problema  yang  sekarang  dihadapi  oleh  birokrasi  dalam  memperbaiki kinerjanya. Dengan melakukan strategi reformasi birokrasi tersebut maka pemerintah di percaya  akan  dapat  memperbaiki  kinerja  birokrasinya.  Hal  tersebut  di  karena  kan terdapat  wacana  untuk  melakukan  debirokratisasi,  deregulasi  dan  privatisasi  sangat menonjol.  Munculnya  gerakan  NPM  dan reinventing  goverment di  negara-negara  maju menunjukan besarnya keinginan untuk melakukan debirokratisasi dalam penyelenggaran pemerintah dan pelayanan publik.
Selanjutnya,  periode  ketiga  dalam  perkembangan  yaitu  periode  NPS.  Berbeda dengan paradigma OPA dan NPM, paradigma NPS adalah paradigma yang menekankan berbagai  elemen.  Walaupun  demikian  NPS  mempunyai  normatif  model  yang  dapat dibedakan  dengan  konsep-konsep  lainnya.  Menurut  Thoha  (2008)  menyatakan  bahwa ide dasar dari NPS dibangun dari (1) teori democratic citizenship ; (2) model komunitas dan civil  society ;  (3)  organisasi humanism ;  (4) postmodern ilmu  administrasi  publik.
Karakteristik  NPS  ini  mengedepankan  posisi  masyarakat  sebagai  warga  negara  dalam konteks governance. Dalam  perspektif  ini  pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan tugas  utama  bagi  birokrasi  sekaligus  sebagai  fasilitator  bagi  perumusan  kepentingan publik  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan.  Perspektif  ini  juga  mengakui bahkan menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pemerintahan. Dalam penyelenggaran pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perspektif NPS.
Prinsip-prinsip  atau  asumsi  dasar  dari  NPS  Robert  Denhardt  &  Janet  Denhardt (2003)  sebagai  berikut; Pertama, Melayani  warga  Negara, bukan  pelanggan Kepentingan  publik  adalah  hasil  suatu  dialog  tentang  nilai-nilai  bersama  ketimbang kumpulan  diri  individual.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  public  tidak  hanya  bertanggung jawab pada tuntutan para pelanggan, tetapi lebih tepatnya berfokus pada pembangunan hubungan  kepercayaan  dan  kolaborasi  dengan  warga  Negara. Kedua, Menegaskan kepentingan publik Adminstrasi publik harus memberikan sumbangan untuk membangun suatu gagasan kolektif kepentingan public yang dianut bersama. tujuannya adalah bukan untuk  menemukan  solusi-solusi  yang  tepatnya,  adalah  menciptakan  kepentingan- kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
Ketiga, Menghargai  warga  Negara  melebihi  kewirausahaan  kepentingan  publik lebih baik dimajukan oleh pelayan publik dan warga Negara yang bertekad memberikan sumbangan  bermakna  kepada  masyarakat  ketimbang  oleh  manajer  usahawan  yang bertindak seakan-akan  uang publik itu adalah milik mereka  sendiri. Keempat, Berpikir secara  strategis,  bertindak  secara  demokratis  kebijakan  dan  program  memenuhi kebutuhan  publik  dapat  dicapai  secara  paling  efektif  dan  paling  bertanggung  jawab melalui  usaha  kolektif  dan  proses  kolaboratif. Kelima, Mengakui  bahwa  akuntabilitas
tidak  sederhana  pelayanan  public  harus  lebih  memperhatikan  ketimbang  pasar, masyarakat juga mematuhi undang-undang dan hukum konstitusional, nilai komunitas, norma politik, standar professional dan kepentingan warga Negara.
Keenam, Melayani  bukan  menyetir  semakin  penting  bagi  para  pelayanan  public untuk  menggunakan  kepemimpinan  berbasis  nilai-nilai  yang  dianut  bersama  dalam membantu  warga  Negara  mengutarakan  secara  jelas  dan  memenuhi  kepentingan bersama mereka ketimbang berusaha mengendalikan atau menyetir masyarakat dalam arah-arah baru. Ketujuh, Menghargai manusia, bukan sekedar produktivitas organisasi publik  dan  jaringan  tempat  mereka  berpartisipasi lebih  mungkin  berhasil  dalam  jangka panjang  jika  mereka  bekerja  melalui  proses-proses  kolaborasi  dan  kepemimpinan bersana yang didasarkan pada penghargaan terhadap semua orang.
Hal yang penting dari paradigma NPS bahwa birokrasi harus di bangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara bukan sebagai pelanggan,  mengutamakan  kepentingan  umum,  mengikutsertakan  warga  masyarakat, berpikir  strategis  dan  bertindak  demokratis,  memperhatikan  norma,  nilai  dan  standar yang  ada  dan  menghargai  masyarakat.  Perbaikan  kinerja  birokrasi  pelayanan  publik diharapkan  akan  memperbaiki  kembali  citra  pemerintah  di  mata  masyarakat  karena dengan  kualitas  pelayanan  publik  yang  semakin  baik,  kepuasan  dan  kepercayaan masyarakat bisa di bangun kembali.

## III. Metode Penelitian
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  karakter  birokrasi  pemerintahan  dalam pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara mendalam  dengan  para  informan  yang  terlibat  dalam  pelayanan  perizinan  mendirikan bangunan.  Selain  itu,  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  peraturan-peraturan  yang berkaitan  dengan  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  di  DPMPTSP  Kabupaten Karawang.  Pengelolaan  data  dilakukan  dengan  mengikuti  tahapan  dari  konsep  yang dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  (1992)  yakni  pengumpulan  data,  reduksi  data  dan penyajian  data.  Hasil  analisa  data  yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  berdasarkan  pada konsep  birokrasi  dilihat  dari  beberapa  aspek.  Prinsip  Hirarkhi,  Formalisasi  Prosedur  Aturan, Debirokratisasi.

## IV. Pembahasan
a. Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan IMB Di DPMPTSP Kabupaten Karawang
Menghidupkan  perekonomian  daerah  dengan  cara  mendorong  investasi.  Investai tidak  dapat  dilakukan  tanpa  melibatkan  sektor  swasta  dan  masyarakat  luas  mengingat keterbatasan  pemerintah  daerah.  Hal  yang  menjadi  kendala  bagi  minat  berinvestasi yaitu  proses  pelayanan  perizinan  yang  terkesan  berbelit  dan  tidak  transparan.  Upaya
untuk  meningkatkan  arus  masuk  investasi  PMA  dan  PMDN  ke  daerah,  penerapan one stop service menjadi sangat strategis dan mendesak. Dalam  menghadapi era globalisasi yang  penuh  tantangan  dan  peluang,  birokrasi  pemerintah  sudah  seyogyanya memberikan  pelayanan  kepada    publik  yang  sebaik-baiknya  yang  berorientasi kemudahan pelayanan yang terakses dan tersedia bagi masyarakat.
Reformasi  pelayanan  publik  bidang  perizinan  dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ide dasar dari kebijakan ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan  ke  dalam  suatu  sistem  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  atau One  Stop  Service. Kebijakan  pemerintah  tersebut  perlu  mendapatkan  dukungan  dari Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai  penyelenggara  layanan  langsung  kepada masyarakat.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  merespon  positif  kebijakan tersebut  dengan  mengimplementasikan  kebijakan  sistem  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Stop Service.
Adapun  langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  restrukturisasi  organisasi  dan perangkat  daerah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang Sekretaris  Daerah,  Sektertaris  DPRD,  Dinas  Daerah,  Lembaga  Teknis  Daerah, Kecamatan  dan  Kelurahan  Kabupaten  Karawang  maka  dibentuk  Badan  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja  yang  dijabarkan  dalam  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  24  Tahun  2012  yaitu sebagai  lembaga  teknis  daerah  yang  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian kewenangan  daerah  di  bidang  penanaman  modal  dan  pelayanan  perizinan  serta  tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
Perubahan  dinas  penanaman  modal  pelayanan  terpadu  satu  pintu  berdasarkan pada keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Dalam  perjalannya  BPMPT  berubah menjadi  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Karawang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang  Penanaman  Modal,  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  68 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  serta  Peraturan Bupati  Karawang  Nomor  68  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Bupati  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Pelimpahan  Sebagian  Urusan  Pemerintah  Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
Pelayanan  perizinan  merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  kompleks,  untuk mendirikan  sebuah  bangunan  masyarakat  harus  memiliki  surat  izin  mendirikan bangunan,  karena  tanpa  memiliki  izin  maka  bangunan  akan  di  katakan  illegal  oleh pemerintah  yang  sewaktu-waktu  dapat  dirobohkan  oleh  pemerintah.  Tingginya  tingkat pembangunan  di  Kabupaten  Karawang  dapat  di  lihat  secara  kasat  mata,  tidaklah
mengherankan Kabupaten Karawang membuat ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya karena banyaknya urbanisasi masyarakat pendatang ke Kabupaten Karawang. Tingginya  pembangunan  di  Kabupaten  Karawang  dapat  dilihat  dari  banyak  izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten karawang dalam hal ini DPMPTSP.
Banyaknya  izin  mendirikan  bangunan  yang  di  keluarkan  pemerintah  daerah Kabupaten Karawang dari tahun ketahun menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Karawang untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal inilah  yang  memberikan  sumbangsi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Berikut realisasi Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupate Karawang:
Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Karawang
THN Murni ABT Total Realisasi % 2012 15.764.186.256 - 15.764.186.256 18.291.765.798 116,03% 2013 27.674.000.000 5.400.000.000 33.074.000.000 35.151.917.0  00 106,28% 2014 58.682.755.000 1.152.750.000 59.835.505.000 69.865.547.616 116,76% 2015 60.175.555.000 - 60.175.555.000 47.472.634.467 78.88% 2016 63.175.555.000 10.000.000.000 53.175.555.000 29.307.864.329 54.59% 2017 75.182.755.000 - 75.182.755.000 11.560.110.538 15,37%
Sumber: Dinas Penamaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Sumbangsi  retribusi  pelayanan  perizinan  tertentu  yang  diberikan  masyarakat dalam  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  tidaklah  setinggi  tingkat  pelayanan  yang didapatkan  oleh  birokrat.  Dalam  hal  penyediaan  pelayanan  perizinan,  aparat  birokrasi sering kali tidak memberikan kepastian waktu dalam pelayanan dan keterbukaan biaya
pelayanan  yang  dibutuhkan.    Pelaksanan  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  di DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  dapat  dikatakan  belum  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  masyarakat  sebagai  pengguna  pelayanan.  Dalam  hal  ini  DPMPTSP  sebagai penyedia  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  birokrat  memberikan  pelayanan perizinan  dengan  proses  yang  lama,  tidak  ada  kepastian  waktu  dalam  pelayanan perizinan serta prosedur pelayanan perizinan tanpa kejelasan. Birokrasi dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan yang belum berjalan dengan baik didasarkan pada hasil survai  indeks  kepuasaan  masyarakat  atas  penyelenggaran  pelayanan  perizinan  yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang yang belum berjalan dengan baik.
Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana karakter birokrasi dalam  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang berdasarkan  temuan  menunjukan  terdapat    karakteristik  utama  birokrasi  dalam pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  hasil  dari penelitian  menunjukan  karakter  type  ideal  weberian  dan  Caiden  yang  terdiri  dari, pertama,  hirarkhi  yang  panjang,  kedua,  formalisasi  prosedur  aturan,  ketiga, debirokratisasi.
b. Prinsip  hierarki  wewenang (The  Principle  of  Hierarchi) Birokrasi Pemerintah  Dalam  Pelayanan  Perizinan  Mendirikan  Bangunan  Di  DPMPTSP Kabupaten Karawang
Dalam  hal  ini  birokrasi  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  penyelenggaran pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  terdapat  tahapan  yang  panjang  sampai dengan  di  terbitkannya  izin  mendirikan  bangunan.  Jika  dilihat  dari  proses  prosedur pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  dalam  pelayanan perizinan mendirikan bangunan ada tahap-tahap yang harus dilalui masyarakat sebagai pemohon,  tahapan-tahapan  tersebut  sebagai  cara  yang  digunakan  oleh  pimpinan DPMPTSP  untuk  memantau  jalanya  proses  pelayanan  pada  masyarakat.  Dalam  tahap- tahapan  tersebut  ada  beberapa  persyaratan  yang  wajib  dilengakapi  oleh  pemohon  dan ada  prosedur  yang  harus  dilalui  dari  pendaftaran  sampai  dengan  diterbitkan  atau dikeluarkan izin mendirikan bangunan tahapan ini yang bertanggung jawab pendaftaran pelayanan perizinan.
Sebelum  masuk  pada  tahap  pengurusan  izin  mendirikan  bangunan,  masyarakat sebagai  pemohon  wajib  melengkapi  semua  persyaratan-persyaratan  yang  ditentukan yang  berdasarkan  pada  peraturan  daerah.  Bagian  pertama,  pendaftaran  pelayanan persyaratan  yang  harus  disiapkan  dalam  proses  pengurusan  izin  mendirikan  bangunan merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi. Persyaratan ini meliputi kelengkapan berkas administrasi  dari  pemohon  serta  persyaratan  biaya  retribusi  yang  dikenakan  oleh DPMPTSP  Kabupaten  Karawang.  Adapun  persyaratan  secara  administrasi  masyarakat
sebagai  permohonan  surat  izin  mendirikan  bangunan  secara  umum  sebagaimana  yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang penyelenggaran  PTSP  Di  Kabupaten  Karawang.  Persyaratan  berkas  secara  administrasi yang  mesti  dilengkapi  oleh  masyarakat  sebagai  pemohon  surat  izin  mendirikan bangunan yaitu sebagai berikut:
a. Foto copy Karta Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku
b. Foto copy surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah
c. Foto copy lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun berjalan
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga
e. Surat  pernyataan  pemohon  bahwa  lokasi  atau  tanah  tidak  dalam  keadaan sengketa dan diketahui lurah dan camat setempat
f. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) rangkap dengan melampirkan surat izin perencaan bangunan (SIPB)
g. Pas foto ukuran 4 x 4 cm sebanyak 2 lembar
Mekanisme  persyaratan  berkas  secara  administrasi  prosedur  dari  mulai pendaftaran  pelayanan  di  bagian  pendaftaran  yang  diatur  secara  rinci  dan  detail  bagi DPMPTSP Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat dijadikan  sebagai  kontrol  proses  pelaksaan  pelayanan.  Oleh  karena  itu,  sistem  hirarkhi dalam  pelayanan  perizinan  yang  dilaksanakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang disesuaikan dengan alur mekanisme yang menjadi tugas birokrat  yang diberikan untuk melakukan  pelayanan  perizinan  kepada  masyarakat.  Mekanisme  ini  diatur  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang penyelenggaran PTSP  Di  Kabupaten  Karawang.  Berkaitan  dengan  peraturan  daerah  yang  berhubungan dengan proses pelayanan perizinan sampai dengan penerbitan Izin mendirikan bangunan sekarang di selenggarakan oleh DPMTPSP Kabupaten Karawang.
Keberadaan hirarkhi yang panjang dalam birokrasi pelayanan perizinan tidak dapat dihindari  dijadikan  sebagai instrumen untuk  mengerakan  birokrasi  agar  terkoordinasi secara  baik  serta  dapat  memperjelas  tanggungjawab  dalam  birokrasi.  Tujuan  dari hirarkhi  dan  prosedur  dalam  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  untuk memberikan  penjelasan  prosedur  tahapan-tahapan  yang  mesti  ditempuh  oleh masyarakat sebagai pemohon izin mendirikan bangunan, selain itu untuk menyelaraskan keseluruhan bagian unit kerja hingga menjadi kesatuan proses  yang efisien dan efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Keberadaan  hirakhi  yang  panjang  dalam  memberikan  pelayanan  perizinan mendirikan  bangunan  di  DPMTPSP  Kabupaten  Karawang  terdapat  makna  yang  sama seperti yang di kemukakan oleh max weber dalam type  birokrasi idealnya. Sebagai ciri khas birokrasi weber yaitu hirarkhi yang panjang, hirarkhi membantu pimpinan birokrasi untuk melakukan supervisi dan kontrol terhadap para anggotanya, tanpa adanya hirarkhi
maka  sulit  bagi  pimpinan  birokrasi  dapat  melakukan  koordinasi  dengan  baik  sehingga semua kegiatan organisasi dapat berjalan secara sinergis.
Max  weber  menyatakan  bahwa  suatu  struktur  organisasi  yang  tersusun  secara hierarkis  (berjenjang),  di  mana  setiap  jenjang  sudah  ditetapkan  bidang  tugasnya masing-masing. Setiap jenjang adalah bagian dari sistem organisasi secara keseluruhan, yang  diisi  oleh  pejabat-pejabat  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  yang  dapat dipisahkan  secara  jelas  antara  tugas  pejabat  yang  satu  dengan  pejabat  yang  lain. Namun  demikian,  tanggung  jawab  akhir  berada  pada  pimpinan  puncak  organisasi tersebut.
Yang  dimaksud  dengan  prinsip  hirarkhi  yang  panjang  karakter  birokrasi  weberian pada  konteks  ini  dapat  diartikan  sebagaimana  petugas  yang  lebih  rendah  akan  tunduk kepada  pejabat  yang  lebih  tinggi  sehingga  akan  mempermudah  pembinaan  dan pengawasan pekerjaan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang memberikan pelayanan sesuai  dengan  waktu  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  serta  sesuai  ketentuan  waktu maksimal pelayanan yang sudah ditetapkan oleh DPMTPSP Kabupaten Karawang. Karena hal  tersebut  berdampak  pada  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  sebagai penyelengaran pelayanan perizinan.
Dengan  demikian,  menurut  perpektif  penulis  menyatakan  bahwa  hirarkhi  yang panjang  menciptakan  distorsi  komunikasi  dan  informasi  dalam  memberikan  pelayanan perizinan untuk mendirikan bangunan melalui jenjang hirarkhi yang panjang cenderung melakukan reinterprestasi sesuai  dengan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  birokrat  dan kepentingan  dari  masing-masing  dalam  hirarkhi  tersebut.  Semakin  panjang  hirarkhi dalam pelayanan perizinan dari suatu birokrasi semakin besar kecenderungan terjadinya distorsi dalam komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pemohon pelayanan.
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  menurut  perspektif  penulis  bahwa hirarkhi  yang  panjang  dalam  tahapan  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  yang disediakan  oleh  DPMTPSP  Kabupaten  Karawang  belum  berjalan  dengan  baik  masih terdapat  kurang  konsistensi  dalam  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  kepada masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan.  Bahwa  stuktur  yang  hirarkhi  yang berjenjang cenderung tidak efisien secara organisator karena terdapat mata rantai yang mesti  dilalui  dalam  pengambilan  keputusan  akan  berpotensi  menimbulkan disorientasi birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  perizinan.    Hirarkhi  yang  panjang  juga berdampak  pada  pelayanan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa. Birokrasi yang semestinya berorientasi pada masyarakat dalam memberikan pelayanan tapi  para  birokrat  ketergantungan  pada  hirarkhi  yang  panjang  hal  ini  menyebabkan orientasi  birokrat  bukan  terfokus  pada  pelayanan  pada  masyarakat  melainkan  kepada atasan nya.

## c. Formalisasi  Aturan  Dan  Prosedur  Birokrasi  Pemerintah  Dalam  Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Di DPMPTSP Kabupaten Karawang
DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  telah  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan pelayanan administrasi perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor  22  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaran  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Karawang. DPMPTSP Kabupaten Karawang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu. DPMPTSP Kabupaten Karawang  seabgai  instansi  yang  khusus  bertugas  memberikan  pelayanan  administrasi mengenai perizinan yang langsung berinteraksi kepada masyarakat. Sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
Penyelenggaran  pelayanan  terpadu  satu  pintu  telah  diatur  dalam  pelaksanaanya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat mempunyai keleluasaan mengenai apa yang harus dikerjakan sesuai dengan regulasi  yang  telah  ditetapkan,  siapapun  yang  melaskanakan  pekerjaan  pelayanan kepada  masyarakat  mesti  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  dan  sebaliknya juga  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan  atas  pelayanan  yang diselenggarakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  harus  diikuti  sesuai  dengan regulasi.  Legalitas  hukum  pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu  yang  telah  diatur dalam beberapa peraturan daerah seabgai berikut ini:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
b. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang Penanaman Modal
c. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Izin Lokasi
d. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016
f. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
g. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  22  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang
h. Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  68  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Perbup  No.  40  Tahun  2014  tentang  Pelimpahan  Sebagian  Urusan Pemerintah  dari  Bupati  Karawang  kepada  Perangkat  Daerah  Kabupaten Karawang;
i. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang Bangunan Gedung
DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  dalam  memberikan  atau  melayani  perizinan khususnya mendirikan bangunan selalu mengacu pada dasar hukum atau regulasi yang telah  ditetapkan.  Formalisasi  aturan  dan  prosedur  dalam  birokrasi  pelayanan  perizinan mendirikan  bangunan  yang  diselenggarakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang, sebagai mencerminkan birokrasi type ideal birokrasi weberian yang menyatakan bahwa formalisasi  diperlukan  sebagai  dasar  bagi  pengambilan  keputusan  seorang  pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan dapat cepat dan adil.
Tentu sulit bagi birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan adil tanpa  ada  prosedur  dan  aturan  yang  jelas  mengaturnya.  Jika  seorang  birokrasi  harus menilai  dan  memutuskan  sendiri  tanpa  adanya  prosedur  dan  aturan  yang  dapat mempermudah  dan  membantunya  setiap  menghadapi  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan  maka  pelayanan  birokrasi  akan  sangat  bertele-tele  dan  mungkin  juga berbeda-beda  antar  masyarakat.  Birokrasi  weberian  mengajarkan  bahwa  formalisasi untuk  memastikan  adanya  standar  pelayanan,  weber  juga  mengajarkan  agar  setiap masyarakat yang datang sebagai kasus sehingga masyarakat yang berhubungan dengan birokrasi  seperti  kasus  sama  akan  memperoleh  perlakuan  yang  sama.  Max  weber menyatakan  bahwa  anggota  organisasi  mentaati  proses  jabatan  hanyalah  dalam kapisitasnya  sebagai  anggota  organisasi  dan  yang  dipatuhinya  semata-mata  adalah hukum. Secara pribadi birokrat adalah person yang bebas, ia tunduk pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban impersonal dari jabatannya. Ketaatan ditujukan bukan  kepada  individu  pejabatnya,  tetapi  semata-mata  kepada  perintahnya  yang berdasarkan hukum sehingga membentuk tatanan impersonal.
Dalam  perspektif  penulis,  pemberian  pelayanan  perizinan  oleh  aparat  birokrat masih  tetap  cenderung  memprioritaskan  peraturan  dari  pada  kepentingan  masyarakat sebagai  pemohon  pelayanan.  Masih  kuatnya  kecenderungan  birokrasi  dalam  pelayanan perizinan  di  DPMPTSP  terlihat  dari  penjelasan-penjelasan  diatas  dalam  menjalankan tugasnya pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah sebagai pedoman utama.  Kepentingan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  dari  pelayanan  yang diselenggarakan oleh birokrasi dalam pelayanan akan kebutuhan pelayanan yang cepat, terbuka dan adanya kepastian tidak pernah menjadi acuan dalam pemberian pelayanan oleh birokrasi.
Penulis  memberikan  pandangan  bahwa  transpransi  informasi  birokrasi  dalam pelayanan  menjadi  isu  yang  penting  bagi  untuk  melakukan  perbaikan  dari  kinerja birokrasi pemerintahan. Dengan adanya transpransi informasi birokrasi dalam pelayanan
perizinan  dapat  memberikan  implikasi  pada  penurunnya  tingkat  korupsi  para  birokrat yang  memburu  para  rente  mencari  proyek-proyek  perizinan  dalam  birokrasi  pelayanan publik.  Selain  itu,  untuk  memperbaiki  kinerja  birokrasi  dalam  pelayanan  dengan mengacu  pada  kepuasaan  publik  sebagai  pengguna  jasa  dengan  pelayanan  yang akuntabel.
d. Debirokratisasi Birokrasi Pemerintah Dalam
Pelayanan
Perizinan

## Mendirikan Bangunan Di DPMPTSP Kabupaten Karawang
Dalam  kaitan  dengan  pelayanan  perizinan  Mendirikan  bangunan  di  Kabupaten Karawang, BPMPT secara khusus melakukan penyederhanakan pelayanan publik adanya pemangkasan struktur dan prosedur dalam proses penyelenggaran pelayanan perizinan dengan  tujuan  untuk  menggatasi  permasalahan  pelayanan.  Tujuan  pemangkasan birokrasi  menjadi  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya  tentu  memilki  pengaruh  terhadap  upaya  pembangunan  penanaman  modal serta  perkembangan  perbaikan  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Karawang,  khususnya dalam  penyelenggaraan  perizinan  mulai  dari  tahap  sampai  tahap  terbitnya  dokumen dilakukan  dalam  satu  tempat.  Pemerintah  Daearah  Kabupaten  Karawang  mempunyai komitmen  untuk  memangkas  birokratisasi  dengan  membentuk  kelembagaan  pelayanan perizinan untuk menjadi leading sector dalam semua  pelayanan perizinan.
DPMPTSP  diberikan  kewenangan  untuk  melaksana  pelaksanaan  teknis  untuk pelayanan perizinan mendirikan bangunan dengan sistem prosedur pelayanan perizinan secara integrative yang  tidak  hanya  bersifat  parsial  atau  hanya administrative semata. Dimana  pelayanan  perizinan  untuk  mendirikan  bangunan  yang  dilayani  secara  tunggal oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  tidak  perlu  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas teknis lainnya, melainkan pelayanan perizinan dengan pengurusan satu pintu. Melakukan debirokratisasi  kelembagaan  dari  BPMPT  menjadi  DPMPTSP  yang  berdasarkan  pada Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  STOK.  Kabupaten Karawang  banyak  mengalami  perombakan  kelembaggan  salah  satunya  DPMPTSP. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  melakukan  debirokratisasi  kelembaggan pelayanan perizinan menjadi DPMPTSP Kabupaten Karawang yang diberikan kewenangan penuh  tugas  dan  fungsi  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  perizinan  khusunya  untuk pelayanan perizinan mendirikan bangunan.
Terdapat makna yang sama hal harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan strategi reformasi birokrasi yang di kemukakan oleh Caiden. Caiden yang menolak model birokrasi  weberian  menganjurkan  debirokratisasi  sebagai  strategi  reformasi  birokrasi. Menurut Caiden debirokratisasi merupakan memangkas struktur dan  prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk efisiensi dan efektivitas kepemerintahan. Debirokratisasi hanya perlu dilakukan ketika birokratisasi sudah berlebihan dan melewati titik optimalisasinya.
Menurut  perspektif  penulis,  mengenai  debirokratisasi  menyangkut  pembenahan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  yang  berkaitan  dengan pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  adanya  kajian  teknis,  selain  itu  melakukan perombakan struktural dengan penambahan satuan kerja untuk bidang teknis pelayanan perizinan.  Satuan  kerja  dengan  penambahan  kewenangan  yang  dimilki  oleh  DPMPTSP dimaksudkan  untuk  tujuan  penyelenggaran  pelayanan  perizinan  yang  lebih  efektif  dan efisien.
Dengan  demikian,  debirokratisasi  kelembagaan  dari  DPMPTSP  Kabupaten Karawang  berjalan  dengan  baik  sebagai  upaya  perbaikan  pelayanan  perizinan  kepada masyarakat.  Tujuan  dari  debirokratisasi  memangkas  birokratisasi  untuk  menata  ulang tugas  dan  fungsi  serta  kewenangan  yang  mesti  dimiliki  oleh  DPMPTSP  sebagai  Dinas yang  menyelenggarakan  pelayanan  perizinan.  Kebijakan  debirokratisasi  tersebut memutuskan  mata  rantai  birokrasi  dalam  prsedur  pelayanan  perizinan  yang  panjang setelah  reorganisasi  kelembagaan  menjadi  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  sebagai penyelenggaran pelayanan perizinan terpadu.

## V. Kesimpulan Dan Saran

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  karakter  birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan di DPMPTSP Kabupaten Karawang  terdapat  karakter  birokrasi  type  ideal  yang  dikemukakan  oleh  Weberian  dan Caiden.  Karakter  birokrasi  pemerintahan  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang.  Pertama, Keberadaan  hirakhi  yang  panjang  dalam  memberikan  pelayanan  perizinan  mendirikan bangunan di DPMTPSP Kabupaten Karawang terdapat makna yang sama seperti yang di kemukakan  oleh  max  weber  dalam  type  birokrasi  idealnya.  Kedua,  Formalisasi  aturan dan  prosedur  dalam  birokrasi  pelayanan  perizinan  mendirikan  bangunan  yang diselenggarakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang,  sebagai  mencerminkan  birokrasi type  ideal  birokrasi  weberian  yang  menyatakan  bahwa  formalisasi  diperlukan  sebagai dasar  bagi  pengambilan  keputusan  seorang  pejabat  birokrasi  dalam  memberikan pelayanan  agar  pelayanan  yang  diberikan  dapat  cepat  dan  adil.  Ketiga,  debirokratisasi merupakan  memangkas  struktur  dan  prosedur  birokrasi  yang  berbelit-belit  untuk efisiensi  dan  efektivitas  kepemerintahan.  Debirokratisasi  hanya  perlu  dilakukan  ketika birokratisasi sudah berlebihan dan melewati titik optimalisasinya.

## b. Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas  maka  saran  yang  dapat penulis  berikan  kepada  DPMPTSP  pelayanan  perizinan  IMB  Kabupaten  Karawang  dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:
Pertama,  hirarkhi  yang  panjang  dalam  pelayanan  perizinan  IMB  di  DPMPTSP memiliki potensi serangkaian masalah birokrasi yang besar tidak akan efektif dan efisien serta hirarkhi yang ketat tidaka akan relevan di era digital, maka penulis sarankan perlu mengembangkan pelayanan perizinan menggunakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.
Kedua,  Formalisasi  aturan  dan  prosedur  sebagai  dasar  dalam  pengambilan keputusan pimpinan dalam memberikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan cepat dan  adil,  maka  perlu  memperbaiki  pola  birokrasi  dalam  pelayanan  perizinan  IMB  yang transparansi  informasi  dan  akuntabel  yang  mengacu  pada  kepuasan  publik  sebagai pengguna jasa.
Ketiga,  Debirokratisasi  di  DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  perlu  adanya  penataan yang  komprehensif  dari  mulai  sumber  daya  manusia  pelaksana  pelayanan  perizinan DPMPTSP  Kabupaten  Karawang  kedepan  sebagai  institusi  pelayanan  perizinan  yang ramah dan prosedur pelayanan yang jelas serta berkualitas tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Caiden, Gerald E. (1991) Administrative Reforms Comes Of Ages .New York:Walter The
Gruyter
Denhardt,  J.V.  &  Denhardt,  R.B.  (2003) The  New  Public  Service:  Serving,  NotSteering . NewYork: M.E.Sharpe.
Eep  Saefulloh  Fatah.  (1998). Catatan  Atas  Gagalnya  Politik  Orde  Baru .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kristiadi.  J.B.  (1991) Peran  aparatur  Pemerintah  Dalam  Era  Pembangunan .  Bandung: Sesimpol Lembang.
Miftah,  Thoha.  (2008)  Perilaku  Organisasi  Konsep  Dan  Aplikasinya.  Jakarta:PT.  Raja Grapindo
Miles, M.B & huberman, A.M. (1992) Analisa data kualitaif. (penerjemah: Rohid, R.T). UI Press. Jakarta
Ridwan,  Juniarso  &  Sudrajat  Sodik.  (2009) Hukum  Administrasi  Negara  Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
Ryaas  Rasyid,  (1997) Birokrasi  Pemerintahan  Politik  Orde  Baru. Jakarta:  Yasrif Watampone.
Weber,  Max.  (1947) The  Theory  of  Social  and  Economic  Organization .  Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York USA: Oxford University Press.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
Peraturan  menteri  dalam  neggri  nomor  24  tahun  2006  Tentang  Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang