Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.1-14,DOI:10.15408/jch.v4i1.2621.2016.4.1.1-14 -----------------------------------------------------------------------------------------------

## POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAKIM 

## Akbar Faizal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 E-mail: akbarfaizal@gmail.com
DOI: 10.15408/jch.v4i1.2621
Abstract: The independence of the judicial power is a must and an absolute guarantee given to the judge. Judges should be independent of any pressures that may disturb his contemplation in making a decision that determines one's fate. The independence of the key is not only focused on how the pressure from outside in order to judge themselves neutral decision, but also expanded the independence of a judge rules that govern self itself. Judges can not be equated with the State Civil Apparatus employees, because the position is different judges. Placement of this is not specifically regulated in the country of Indonesia. It could be argued that these ideals are still owed by the constitution of this country when compared to other law enforcement officials who already have the legality of their own profession as prosecutors, police and lawyers.
Keywords: Independence; Contemplation and Deputy Lord.
Abstrak: Independensi  kekuasaan  kehakiman  merupakan  garansi  yang  harus  dan mutlak diberikan kepada  Hakim. Hakim harus independen dari tekanan  manapun yang dapat mengganggu kontemplasinya dalam membuat sebuah putusan yang menentukan nasib  seseorang.  Kunci  independensi  tersebut  bukan  hanya  tertuju  dari  bagaimana tekanan dari luar diri hakimnya sendiri agar putusannya netral, tetapi juga independensi yang  diperluas  dari  sebuah  aturan  yang  mengatur  diri  hakim  itu  sendiri.  Hakim  tidak dapat  disamakan  dengan  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  sebab  kedudukan  hakim berbeda. Penempatan inilah yang belum diatur secara spesifik dalam negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa cita-cita tersebut masih menjadi utang konstitusi negeri ini jika dibandingkan  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya  yang  sudah  memiliki  legalitas profesinya masing-masing seperti Jaksa, Polisi dan Pengacara.
Kata kunci : Independensi; Kontemplasi dan Wakil Tuhan.
 Naskah  diterima:  12  Maret  2016,  direvisi: 23  April  2016,  disetujui  untuk  terbit: 24  Mei 2016.

## Pendahuluan
Hakim adalah sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Pepatah  itulah yang  pernah  dikatakan  oleh  seorang  mantan  Hakim  Agung  Bismar  Siregar sebelum akhir hayatnya. Seorang Hakim Agung yang menjadi panutan karena kearifannya  dalam  memutus  setiap  masalah  yang  ia  hadapi.  Predikat  sebagai wakil  tuhan  sangat  pantas  disematkan  ke  pundak  seorang  hakim  karena  di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan.
Bahkan,  betapapun  baik  dan  berkualitasnya  sebuah  peraturan perundang-undangan  jika  dihadapkan  pada  hakim  yang  buruk  maka putusannya  akan  buruk  juga.  Akan  tetapi  sebaliknya,  betapapun  buruknya sebuah  peraturan  Perundang-Undangan  jika  bertemu  pada  hakim  yang  baik, maka hakim tersebut akan memutus dengan hati sanubari yang paling dalam. Inilah  yang  menjadi  tugas  berat  hakim  untuk  mencari  keadilan  bahkan  harus menggali lebih dalam makna dari keadilan yang ada dalam masyarakat.
Untuk  mendapatkan  seorang  hakim  yang  baik  dan  berkualitas,  sudah barang  tentu  memerlukan  perhatian  khusus  berupa  keberpihakan  negara terhadap  hakim.  Negara  harus  mampu  menjamin  independensi  dan profesionalitas  hakim  agar  masyarakat  pencari  keadilan  selalu  bersua  dengan hakim yang memutus dengan tuntunan ilahi. Tidak sampai di situ, negara juga harus  menjamin  perlindungan  terhadap  hakim  dalam  menjalankan  profesi mulianya  sebagai  wakil  Tuhan  di  atas  muka  bumi  ini.  Namun  demikian,  cita- cita nan luhur tersebut sudah pasti belum terealisasi penuh. Masih banyak yang harus dibenahi, sehingga hakim belum ditaruh sebagai wakil Tuhan.

## Konstitusi Kita Menghormati Hakim
Jalan  keberpihakan  negara  terhadap  hakim  terekam  melalui  historis politik  hukum  kita.  Perjalanan  itu  dimulai  dari  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Perubahan  pokok  dalam  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut  mengenai  penghapusan  campur tangan  kekuasaan  eksekutif  terhadap  kekuasaan  kehakiman  (judikatif). Penghapusan  campur  tangan  eksekutif  terhadap  yudikatif  tersebut  juga
merupakan  buah  hasil  dari  agenda  reformasi  dalam  TAP  MPR  Nomor X/MPR/1998 di bidang hukum. 1
Perubahan itu juga ditandai dengan masa transisi yakni segala urusan organisasi,  administrasi  dan  finansial  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang  ada  di  bawahnya  berada  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung  yang sebelumnya,  secara  organisatoris,  administrasi  dan  finansial  badan  peradilan yang  berada di bawah departemen.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman akhirnya  dirubah  dan  disempurnakan  kembali  dengan  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  dan  karena  undang-undang  tersebut  juga  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan  hukum  dan  ketatanegaraan kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Menurut  materi  Undang-Undang  tersebut,  kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Preposisi  di  atas  sejalan  dengan  konstitusi  kita  hasil  Amandemen keempat  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagaimana  tersurat  dalam  BAB  IX tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  24,  Pasal  24A,  Pasal  24B,  dan  Pasal  24C. Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  Kekuasaan  Kehakiman  yang  semula dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung  sebagai  pengadilan  tertinggi  kemudian  berubah  menjadi  kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan oleh  sebuah  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  baru  yang  disebut  Mahkamah Konstitusi.
Bahkan negara semakin memberikan legitimasinya untuk menghormati hakim  dengan  mengkategorikan  hakim  sebagai  Pejabat  Negara.  Ketentuan  ini secara  gamblang  diakomodir  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014
1 Konsepsi  tersebut  lebih  dikenal  dengan  ajaran  Trias  Politica  yang  dikembangkan  oleh Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu (1668-1748) dalam karyanya L’Espirit des Lois (The Spirit of the Laws) pada abad ke XVIII. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan  undang-undang  (eksekutif)  dan  kekuasaan  mengadili  (yudikatif).  Tegasnya Montesquieu  mengatakan,  kekuasaan  itu  harus  terpisah  satu  sama  lain,  baik  mengenai  tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya.
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menyebutkan bahwa, pegawai ASN dapat  menjadi  pejabat  negara,  yaitu:  Pasal  122  huruf  (e)  “ Ketua,  wakil  ketua, ketua  muda  dan  hakim  agung  pada  Mahkamah  Agung  serta  ketua,  wakil  ketua,  dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc .”

## Independensi Adalah Marwah Hakim
Prinsip  independensi  hakim  sebagai  sistem  dalam  kekuasaan kehakiman  mulai  mendapat  perhatian  di  tingkat  internasional  pada  era  tahun 1980-an.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari peran  International  Comission  of  Jurists yang mengajukan  dokumen Milan  Principles dan  kemudian  diadopsi  oleh  Sidang Umum  United  Nations  pada  tahun  1985.  Sedangkan  pada  tingkat  regional, Komite Menteri pada Dewan Eropa menerima Recommendation R (94) 12 on the Independence,  Efficiency,  and  the  Role  of  Judges, yang  kemudian  diadopsi  oleh Dewan Uni Eropa pada tahun 1998 dengan nama European Chair on the Statute for Judges .
Independensi atau kebebasan hakim dalam putusannya juga mendapat perhatian  dari  berbagai  kalangan  seperti  Ronal  M.  George,  seorang  Ketua Mahkamah Agung Negara Bagian California yang mengatakan bahwa:
Discussion  of  judicial  independence  typically  focus  on  the  importance  of independent  decision  making.  The  need  for  freedom  from  inappropriate influence---  wether  political,  personal,  or  fiscal---  inform  analyses  of  the potential effects of judicial election and related fundraising, political pressures, and public expectation, on the decision making process .
Menggapai  suatu  independensi  putusan  hakim  ternyata  tidak  mudah. Seringkali  hakim  diintervensi  oleh  desakan  publik  dan  masyarakat  yang dianggap  bertentangan  dengan  keadilan  sekalipun  hakim  tersebut  telah berusaha  untuk  menghasilkan  putusan  yang  terbaik.  Salah  satu  contohnya adalah  kontroversi  vonis  Hakim  Sarpin  terhadap  Pra  Peradilan  Komjen  Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus hakim Sarpin ini sangat fenomenal karena mendapat sorotan dan perhatian yang serius. Banyak orang yang  mencibir  putusan  Sarpin  karena  dianggap  tersandung  unsur  politis  di dalamnya.  Namun  tidak  sedikit  pula  orang  yang  mengacungkan  jempol terhadapnya karena dianggap berani dengan segala konsekuensinya.
Sebelum kontroversi Sarpin, ada juga kasus yang sempat menyayat dan mengusik  hati  nurani  kita  ketika  ada  seorang  Nenek  bernama  Asyani  berusia 63  tahun  yang  sudah  tua  renta  dan  miskin  dituduh  mencuri  kayujati  milik perusahaan BUMN. Mirisnya, Asyani sempat ditahan dalam dinginnya penjara dan  sampai  menangis  meronta-ronta  kepada  Hakim  pada  saat  sidang  untuk
segera  dibebaskan.  Itu  ia  lakukan  karena  merasa  tidak  bersalah  bahwa  kayu yang dia ambil adalah memang miliknya.
Hakim adalah jabatan yang mulia, bukan hanya karena tugasnya yang merupakan  perwujudan  wakil  Tuhan  dalam  irah-irah  “demi  keadilan  yang berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa”,  namun  juga  karena  diisi  oleh  wakil Tuhan  yang  professional  dan  berintegritas,  sehingga  hakim  dapat  bertahta pada marwah yang terhormat, bermartabat luhur. Indonesia yang berkeadilan sebagai  perwujudan  negara  hukum  Pancasila,  jaminan  independensi, profesional, dan kehormatan hakim harus diatur oleh negara di dalam Undang- Undang.

## Merawat  Profesionalitas Hakim
Mengemban tugas sebagai wakil Tuhan di atas bumi bukanlah perkara mudah.  Negara  ini  harus  mendapatkan  input  yang  baik  agar  mendapatkan calon-calon hakim yang  berkualitas dan profesional dengan parameter:  proses rekrutmen  hakim,  kesejahteraan  hakim,  dan  pandangan  publik  terhadap hakim, yaitu: Pertama, Sistem Rekrutmen  Hakim yakni  tidak  dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan calon-calon hakim yang berkualitas salah satu yang menjadi  tumpuan  adalah  pada  pola  rekrutmen  yang  benar.  Di  bawah  ini  ada beberapa pola rekutmen hakim di beberapa negara, yaitu:
Amerika, di  Amerika  Serikat  ada  empat  bentuk  sistem  rekrutmen, yaitu: 2 a). Partisan  election  system, Hakim  yang  dipilih  harus  mendapat dukungan  dari  partai  politik,  proses  pemilihan  ini  dilakukan  mulai  tahap pertama, yaitu konvensi, kemudian masuk dalam tahap pemilihan umum antar nominasi;  b). Nonpartisan  election  system, partai  politik  tidak  terlalu berpengaruh,  para  kandidat  mengikuti  tahapan  pemilihan  sendiri;  c). Gubernatorial  appointment  system, kedekatan  antara  calon  dengan  partai  politik masih  ada,  tetapi  loyalitas,  kontribusi  dan  dedikasi  calon  yang  menjadi penentu;  dan  d). Merit  selection  system, ada  komisi  khusus  gabungan  antara partai  politik  dan  komunikasi  hakim  serta  mengajak  partisipasi  masyarakat memilih  beberapa  daftar  nama  calon  yang  diajukan  ke  pemerintah  negara bagian untuk dipilih dan ditetapkan.
2 N  Gery  Holten  dan  Lawson  L  Lamar,  1964,  The  Criminal  Courts:  Structurel,  Personnel, and Prosesses, New York: Mc Graw Inc, h. 95-96 dalam makalah Taufiqurrohman Syahuri, Sistem Rekrutmen  Hakim  Berdasarkan  Tiga  Undang-Undang  Bidang  Peradilan  Tahun  2009  Untuk Mewujudkan  Peradilan  Bersih  di  Fakultas  Hukum,  Universitas  Padjajaran,  Bandung,  10  Oktober 2013.
Jepang, proses rekrutmen hakim di Jepang secara formal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan kabinet. Namun dalam prakteknya, rekrutmen  hakim di semua tingkatan peradilan dilakukan oleh dan atas rekomendasi Chief of Justice (Ketua  Mahkamah  Agung)  dan  Sekretaris  Jenderal Legal  Training  and  Research Institute di bawah bimbingan Ketua Mahkamah Agung dan Sekretaris Jenderal. Proses tersebut berlangsung selama 2 tahun yang per 4 bulan melakukan tour of duty di 4 tempat yaitu di kantor pengacara, kantor kejaksaan dan di pengadilan pidana/perdata.  Selanjutnya,  barulah  seseorang  menempuh  karirnya  sebagai hakim  yang  dimulai  dengan  magang  sebagai  asisten  hakim  selama  10  tahun. Setelah 10 tahun magang, mereka akan diangkat kembali sebagai hakim penuh pada distric court . 3
Turki, proses seleksi calon hakim dilaksanakan melalui lulusan sekolah hukum. Calon hakim juga  diharuskan lulus ujian calon hakim dan jaksa yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Kehakiman  Turki.  Selama  dua  tahun sebagai calon hakim  mereka  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  di Akademi Kehakiman Turki. Setelah itu bagi calon hakim yang dinilai layak berdasarkan hasil seleksi, barulah ia diangkat sebagai hakim oleh The High Council of Judges and Prosecutors (HCJP). 4
Indonesia, lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan rekrutmen  hakim  (baik  di  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha negara, maupun peradilan agama) adalah Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangan tersebut kemudian dirumuskan  suatu  peraturan  bersama  antara  Mahkamah  Agung  dan  Komisi Yudisial tentang tata cara seleksi hakim.
Proses rekrutmen hakim tersebut ternyata terjadi silang sengkarut. Hal ini  terjadi  karena  adanya  dualisme  rekrutmen  hakim  antara  MA  dan  KY. Memang  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Peradilan  Umum  (Pasal  14A  ayat  2),  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang PTUN (Pasal 14A ayat 2) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  Peradilan  Agama  (Pasal  13  A  ayat  2)  kewenangan  Komisi  Yudisial bertambah  yaitu  ikut  terlibat  dalam  proses  seleksi  hakim  di  tingkat  pertama.
3 Harkristuti  Harkrisnowo,  Sistem  Rekrutmen  dan  Karir  Hakim  di  Jepang,  dalam Workshop Rekrutmen dan Karir Hakim di Bidang Peradilan, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Komisi  Hukum  Nasional,  Jakarta,  31  Juli  2002  dan  Publikasi  Komisi  Hukum  Nasional,  Laporan Akhir  “Rekrutmen  dan Karir  di Bidang  Peradilan”,  Jakarta: Komisi  Hukum  Nasional,  10 Oktober 2003,  h.  65-66  dalam  makalah  Taufiqurrohman  Syahuri,  Sistem  Rekrutmen  Hakim  Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih.
4 Komisi Yudisial, 2012, Komisi Yudisial di Ruang Akademis, Vol. VII No. 1 Juli-Agustus, h. 51 dalam makalah Taufiqurrohman Syahuri, Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang- Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih.
Tapi,  ketentuan  ini  belum  pernah  berjalan  efektif  sejak  Undang-Undang tersebut disahkan.
Puncaknya,  Pengurus  Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI)  mengajukan gugatan  ke  MK  terkait  keterlibatan  KY  dalam  rekrutmen  hakim.  Dalam gugatannya, IKAHI mempersoalkan ketentuan yang mengatur kewenangan KY untuk  mengangkat  hakim  karena  dianggap  akan  mengganggu  independensi calon hakim. 5 Tak kunjung-kunjungnya selesai pembahasan antara MA dan KY dalam soal rekrutmen hakim tersebut membuat rekrutmen hakim berhenti.
Berkaitan dengan ini, solusi sebenarnya sudah ada di dalam Cetak Biru Pembaharuan  Peradilan  2010-2035  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung. MA berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi dengan KY dengan mempersiapkan Tim Bersama di dalam melaksanakan proses rekrutmen seperti membentuk  tim  rekrutmen  yang  kredibel,  membangun  konsep  dan  sistem rekrutmen,  membangun  profil  hakim  ideal  yang  diinginkan,  membangun proses,  dan  membuat  sistem  monitoring  dan  evaluasinya.  Namun  demikian, implementasi dari Cetak Biru itu masih sebatas angan-angan.
Pelibatan  KY  dalam  rekrutmen  hakim  dimaksudkan  untuk  menjamin proses  seleksi  yang  dapat  menghasilkan  hakim  yang  berkualitas  dan berintegritas.  Selama  lembaga  pengadilan  yang  masih  belum  bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas, KY masih diperlukan negara ini.
Kedua, Pengawasan Hakim, yaitu rentang September tahun 2009 hingga 2014,  tercatat  sudah  37  hakim  yang  dikenai  sanksi  dari  mekanisme  Majelis Kehormatan  Hakim.  Hal  tersebut  belum  termasuk  rekomendasi  Komisi Yudisial  yang  tidak  ditindaklanjuti  oleh  Mahkamah  Agung,  serta  banyaknya aduan masyarakat yang masuk. Sepanjang tahun 2014, KY telah menerima 1781 laporan  pengaduan  masyarakat  terkait  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan Pedoman  Perilaku  Hakim  (KEPPH).  Dari  laporan  tersebut,  dilakukan pemeriksaan  dengan  rincian  sebanyak  96  hakim  dijatuhi  sanksi  ringan,  22 hakim dijatuhi sanksi sedang  dan  13  hakim  dijatuhi  sanksi  berat, sehingga keseluruhan  laporan  yang  ditindaklanjuti  pada  tahun  2014  sebanyak  131 hakim. 6
Pada  tahun  2014  telah  dilakukan  Sidang  Majelis  Kehormatan  Hakim terhadap  13  orang  hakim  sebagai  realisasi  Peraturan  Bersama  Mahkamah
5 Sampai dengan saat ini, gugatan IKAHI tersebut masih berlangsung di MK dengan nomor registrasi perkara 43/PUU-XIII/2015.
6 Capaian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015.
8 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
Agung  dan  Komisi  Yudisial. 7 Jenis  pelanggaran  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku  Hakim  antara  lain:  perselingkuhan  5  (lima)  orang  Hakim,  narkoba  1 (satu)  orang,  gratifikasi  3  (tiga)  orang,  indisipliner  3  (tiga)  orang  dan perselingkungan-gratifikasi 1 orang. 8
Sebagai  data  perbandingan,  penegakan  terhadap  kode  pengawasan hakim  juga  dilakukan  sangat  ketat  oleh Judicial  Conduct  Investigation  Office (JCIO) di Inggris. Berdasarkan laporan tahunan dari tahun 2014 sampai dengan pertengahan  tahun  2015,  JCIO  telah  memberikan  sanksi  terhadap  hakim sebanyak  93  orang.  Jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  dilanggar  adalah berperilaku  dan  berkomentar  tidak  baik  ( in  aproriate  behaviour/comment )  39 orang,  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  hakim  ( not  fulfilling  judicial duty ) 21 orang, melanggar  kode etik profesi ( professional conduct ) 10 orang dan sisanya masuk dalam pelanggaran lain. Berikut data dari JCIO: 9

## Statistik Pelanggaran Hakim di Inggris
2014 - 2015 Dinasehati Peringatan Ditegur Dimutasi Ditangguhkan Dipecat Konflik kepentingan 2 1 0 0 1 1 Perbuatan kriminal 0 0 0 1 0 2 Tidak melaksanakan kewajiban 0 3 1 15 0 2 Perilaku tidak pantas 11 3 11 9 0 5 Penyalahgunaan status hakim 0 1 0 1 0 0 Kode etik 2 1 2 3 0 2 Pelanggaran ringan 0 1 1 0 0 1 Penipuan keuangan 0 0 1 0 0 0 Pelanggaran lainnya 0 1 0 3 0 2 Total 15 11 16 35 1 15
7 Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Ketua  Komisi  Yudisial  RI Nomor:129/KMNIX/2009-Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009.
8 Laporan  Tahunan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Tahun  2014,  h.  145-146  dan Capaian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015.
9 Annual Report Tahun 2014-2015, Judicial Conduct Investigations Office , h. 17.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  MA  dan  KY  ternyata  dalam perjalanannya menemui kerikil-kerikil tajam. Tentu masih segar dalam ingatan kita konflik MA-KY memuncak pada kasus hakim Sarpin. Saat itu MA menolak pemberian  sanksi  kepada  Sarpin  atas  rekomendasi  Komisi  Yudisial.  Ini semakin jelas ketika secara gamblang  ada surat  berlabel rahasia ke Sekretariat Jenderal  Komisi  Yudisial.  Isinya,  seluruh  pimpinan  MA  sepakat  menolak rekomendasi  Komisi  Yudisial  agar  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan Sarpin  Rizaldi  diberi  sanksi.  Buntutnya,  penetapan  tersangka  dua  komisioner Komisi  Yudisial,  Taufiqurrohman  Sahuri  dan  Suparman  Marzuki  oleh  Badan Reserse  Kriminal  (Bareskrim)  Polri  dinilai  menjadi  preseden  buruk  bagi pengawasan hakim.
Hal  tersebut  yang  terkadang  memberikan  efek  negatif  terhadap  pola pengawasan  hakim  dan  hubungan  antar  lembaga  negara.  Hubungan  yang kurang  harmonis  antar  sesama  lembaga  negara  ini  tentu  akan  semakin memperburuk  citra  MA  dan  KY.  Sebagai  mitra  komisi  III,  kita  berharap  MA dan KY perlahan-lahan menyamakan persepsi tentang pengawasan hakim.
Ketiga, Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, hak keuangan dan fasilitas hakim  ( administration  of  judges )  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam menunjang  independensi  hakim.  Prinsip  independensi  menghendaki  negara harus memberikan hak keuangan dan fasilitas yang memadai agar hakim dapat dengan  tenang  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  tidak  mudah  tergoda menerima pemberian atau tawaran apapun dari para pihak. Negara pun harus menjamin keamanan para hakim, agar bebas dari teror, ancaman dan rasa takut secara  fisik  dan  non-fisik  yang  dapat  mempengaruhinya  dalam  menjalani tugas.  Di  bawah  ini  ada  perbandingan  di  beberapa  negara  terkait  dengan  hak keuangan dan fasilitas hakim yaitu:
Amerika Serikat 10
Pengadilan Pertama Pengadilan Banding Mahkamah Agung Ketua Hakim $ 201,100 $ 213,300 $ 246,800 $258,100 Setara dengan: Rp. 2,900,565,695 Setara dengan: Rp. 3,083,136,311 Setara dengan: Rp. 3,568,207,744. Setara dengan: Rp. 3,731,581,923 Fasilitas  Tunjangan rumah  Tunjangan mobil
 Tunjangan referensi putusan
10 Data di akses dari: http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/judicial-compensation.
 Asuransi
 Pensiun Kanada 11 Pengadilan Pertama Pengadilan Banding Pengadilan federal dan pengadilan pajak Mahkamah Agung $320,600 $308,600 $310,600 $367,300 Setara dengan: Rp.3,511,687,799 Setara dengan: Rp.3,378,816,730 Setara dengan: Rp.3,400,714,440 Setara dengan: Rp.4,021,406,074 Fasilitas  Rumah  Perjalanan dinas
 Transportasi, hotel dan makan
 Pensiun
 Asuransi kesehatan
 Asuransi jiwa setelah pensiun

## Philipina
12 Pengadilan Pertama Pengadilan Kota Pengadilan Regional P 62,000 P 67,000 P 73,000 Setara dengan: Rp. 19,279,222 Setara dengan:
Rp. 20,834,115 Setara dengan: Rp. 22,700,498 Fasilitas  Rumah  Perjalanan dinas
11 Data diakses dari: http://www.fja.gc.ca/appointments-nominations/considerations- eng.html#Benefits.
12 Data  diakses  dari:  http://cebudailynews.inquirer.net/35952/judges-court-employees- protest-tax-increase-on-their-allowances#sthash.Z18IgcnZ.dpuf.
 Tunjangan ekonomi  Tunjangan tambahan/khusus  Tunjangan jabatan

## Indonesia
Golongan III 13 Golongan IV 14 Hakim Agung 15 Rp. 2.064.100-4.294.100 Rp.2.435.100-Rp.4.978.000 Rp. 72.854.000 Fasilitas  Tunjangan jabatan  Rumah negara 16  Fasilitas transportasi 17  Jaminan kesehatan 18  Jaminan keamanan 19  Biaya perjalanan dinas 20  Kedudukan protokol 21  Pensiun
 Tunjangan lain
13 Lihat  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun  2012  Tentang  Hak  Keuangan  dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
14 Lihat  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun  2012  Tentang  Hak  Keuangan  dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
15 Menurut  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  90  Tahun    2014 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun    2014  Tentang  Hak    Keuangan Dan Fasilitas  Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi.
16 Baik hakim karier maupun hakim ad hoc sama-sama berhak menempati rumah negara. Dalam hal belum tersedia rumah negara, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan.
17 Hakim juga diberikan sarana transportasi sesuai kemampuan negara. Jika belum tersedia, maka hakim berhak mendapatkan tunjangan transportasi.
18 Baik  hakim  karier  maupun  hakim  ad hoc  mendapatkan  jaminan kesehatan  dari Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19 Jaminan  keamanan  itu  dapat  berupa  tindakan  pengawalan  dan  perlindungan  terhadap keluarga.  Petugas  keamanan  bukan  hanya  polisi  tetapi  juga  petugas  lain,  yang  teknisnya  akan diatur Mahkamah Agung.
20 Biaya  yang  ditanggung  Negara  adalah  biaya  transportasi  dari  dan  ke  tempat tujuan/tugas;  serta  biaya  penginapan,  uang  representasi,  dan  uang  harian.  Jenis  transportasi disesuaikan dengan kondisi wilayah.
21 Hak  ini  hanya  dimiliki  hakim  karier.  Hakim  karier  berhak  memperoleh  kedudukan protokol dalam acara-acara kenegaraan dan acara resmi.
Keempat, tingkat  survei  kepercayaan  publik  terhadap  korps  hakim  yaitu Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pada  tahun  2014  pernah  melakukan  survey integritas  kepada  semua  Kementerian  dan  Lembaga.  Tujuan  dari  survey tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat integritas unit layanan publik dan memberikan masukan dalam mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif  pada  wilayah  atau  layanan  yang  rentan  terjadi  korupsi.  Khusus  untuk Mahkamah  Agung  hasil  surveynya  cukup  baik  dengan  mendapat  total  7,01- 7,03 dalam hal salinan putusan dan pengembalian perkara. 22

## Survey Integritas oleh KPK
Survei  yang  sama  juga  pernah  dilakukan  oleh  Indonesian  Legal Roundtable  (ILR)  pada  tahun  2013.  Dari  survei  ahli  yang  dilakukan,  hakim dalam  memutus perkara secara independen hanya untuk  sebagian  kecil kasus saja  (56%).  Sedangkan  untuk  sebagian  besar  kasus  (17%)  tidak  independen,
22 Laporan  Survey  Integritas  Sektor  Publik  Indonesia  Tahun  2014  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi.
untuk  semua  kasus  sebanyak  17%  responden,  dan  untuk  semua  kasus  5% responden. Faktor yang dianggap paling banyak mempengaruhi independensi hakim  adalah  para  pihak  yang  berperkara  dengan  cara  menyuap.  Temuan tersebut juga linier dengan fakta sepanjang tahun 2013 di mana masih terdapat penangkapan hakim karena terindikasi suap oleh KPK. Realitas ini setidaknya mengonfirmasi  laporan  Ketua  KY,  bahwa  dari  2.046  laporan  pengaduan masyarakat  di  tahun  2013,  paling  banyak  adalah  suap.  Menyusul  secara berturut-turut  persoalan  non-yudisial  dan  perilaku  moral  (perselingkuhan). 23 Berikut survey dari ILR:

## Survey Terhadap Independensi Hakim
Skor dari survey tersebut semakin menandaskan  bahwa  stigma  badan peradilan kita masih jauh dari profesional. Untuk itu dibutuhkan pembenahan struktur,  monitoring,  pengawasan  dari  pihak  intern  maupun  ekstern  dan evaluasi yang berkesinambungan.

## Penutup
Keadilan adalah hak setiap orang yang tidak bisa ditunda atau bahkan dihilangkan.  Bahkan  menunda  proses  hukum  saja  berarti  menunda  pada ketidakadilan.  Apalagi,  masyarakat  sangat  bertumpu  dan  berharap  pada profesionalitas  yang  dijunjung  tinggi  oleh  hakim  sebagai  wakil  Tuhan.  Proses yang  wajib  dilakukan  untuk  mendapatkan  hakim  seperti  itu  adalah  dengan melakukan pola rekrutmen yang benar dan pengawasan yang berimbang. Ego sektoral  harus  dihilangkan  demi  terwujudnya  sistem check  and  balances antar
23 Indonesian  Legal  Roundtable  (ILR), Indeks  Negara  Hukum  2013 ,  (Jakarta:  Tahir Foundation, 2014), h. 36.
lembaga negara, karena tidak elok rasanya bila dua institusi amanat konstitusi saling bersikutan.

## Pustaka Acuan
Annual Report Tahun 2014-2015 Judicial Conduct Investigations Office.
Harkrisnowo,  Harkristuti, Sistem  Rekrutmen  dan  Karir  Hakim  di  Jepang ,  dalam Workshop  Rekrutmen  dan  Karir  Hakim  di  Bidang  Peradilan,  kerjasama Fakultas  Hukum  UGM  dan  Komisi  Hukum  Nasional,  Jakarta,  31  Juli 2002.
Holten,  N  Gery  dan  Lawson  L  Lamar,  1964, The  Criminal  Courts:  Structurel, Personnel, and Prosesses , New York: Mc Graw Inc.
Indonesian  Legal  Roundtable  (ILR), Indeks  Negara  Hukum  2013 ,  Jakarta:  Tahir Foundatio, 2014.
Komisi  Hukum  Nasional,  Laporan  Akhir  Rekrutmen  dan  Karir  di  Bidang Peradilan, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 10 Oktober 2003.
Komisi Yudisial, Komisi Yudisial di Ruang Akademis , Voll VII No. 1 Juli-Agustus 2012.
Laporan  Survey  Integritas  Sektor  Publik  Indonesia  Tahun  2014  Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas
Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  90  Tahun    2014  Tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun    2014  Tentang Hak  Keuangan Dan Fasilitas  Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN http://cebudailynews.inquirer.net/35952/judges-court-employees-protest-tax- increase-on-their-allowances#sthash.Z18IgcnZ.dpuf http://www.fja.gc.ca/appointments-nominations/considerations- eng.html#Benefits http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/judicial-compensation