Legal Review Of The Application Of Online Buying And Selling Transactions In E-Commerce According To Kuhperdata And ITE Law
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Transaksi Jual Beli Online Di E- Commerce Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang ITE
Azni 1) ; Widya Timur 2) ; Ferawati Royani 3) , Hurairah 4)
1,2,3) Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) widyatimur54@gmail.com 2) hurairahlatief@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [02 March 2024]
Revised [19 April 2024]
Accepted [27April 2024]

## ABSTRAK
Jual  beli  Online  atau  melalui  fasilitas  internet  dewasa  ini  semakin  menjadi  model  jual  beli  yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi infomasi dan komunkasi. Salah satu tanda kemajuan teknologi adalah dengan semakin nyamannya dalam  akses internet yang  menjadikan  aktivitas  jual  beli  tidak  dibatasi  ruang  dan  waktu,  dan  dapat  dilakukan  kapan saja,  para  masyarakat  atau  pelaku  usaha  yang  sebelumnya  melakukan  jual  beli  dengan  cara offline,  kini  bisa  menggunakan  internet  untuk  perdagangan,  produksi,  dan  khususnya  jual  beli, maka muncul istilah jual beli Online. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui Penerapan Transaksi  Jual  Beli  Online  Di  E-Commerce  Menurut  KUHPerdata  dan  Undang-Undang  ITE. Metode  Penelitian  digunakan  merupakan  Penelitian  hukum  normatif  yaitu  berupa  penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder  dan  atau  tersier.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  pekerja honorer atau kontrak yang keberadaannya penerapan transaksi jual beli Online di E-Commerce menurut  Kuhperdata  dan  Undang-Undang  ITE,  adalah  Pelaksanaan  jual  beli  Online  pada prinsipnya  tidak  banyak  berbeda  dengan  transaksi  jual  beli  konvensional,  yang  membedakanya hanya teknik terjadinya jual beli tersebut. Jual beli konvensional dilakukan di dunia nyata secara langsung terhubungan antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli Online dilakukan dengan media elektronik melalui jaringan internet. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE Nomor 19 Tahun  2016  “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Dan, pelaksanaan  kontrak  elektronik  selain  tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2008 sebagai  aturan  khusus  (lex  spesialis)  juga  tunduk  pada  KUHPerdata  Buku  III  tentang  Perikatan sebagai lex generalis

## ABSTRACT
Online  buying  and  selling  or  through  internet  facilities  today  is  increasingly  becoming  a  very popular  buying  and  selling  model  as  a  result  of  the  development  of  information  and communication  technology.  One  sign  of  technological  progress  is  the  increasingly  convenient access to the internet which makes buying  and selling activities not limited by space and time, and can be done at any time, the community or business actors who previously bought and sold offline, can now use the internet for trade, production, and especially buying and selling, hence the term online buying  and selling.  The  purpose of this study is to determine the Application of Online Buying and Selling Transactions in E-Commerce According to the Civil Code and the ITE Law. The research method used is normative legal research in the form of library research which is carried out by collecting legal materials both primary, secondary and or tertiary. The results of the  research  and  discussion  show  that  honorary  or  contract  workers  whose  existence  is  the implementation  of  online  buying  and  selling  transactions  in  E-Commerce  according  to  the Kuhperdata and ITE Laws, is  the implementation  of online buying  and selling in principle is not much  different  from  conventional  buying  and  selling  transactions,  the  only  difference  is  the technique  of  the  sale  and  purchase.  Conventional  buying  and  selling  is  done  in  the  real  world directly  between  the  seller  and  the  buyer.  Meanwhile,  online  buying  and  selling  is  carried  out using electronic media through the internet network. Mentioned in Article 1 number 2 of ITE Law Number  19  of  2016  “Electronic  Transactions  are  legal  actions  carried  out  using  computers, computer  networks,  and  /  or  other  electronic  media.  And,  the  implementation  of  electronic contracts is not only subject to Law Number 22 of 2008 as a special rule (lex specialist) but also subject to the Civil Code Book III concerning Binding as lex generalis.
KEYWORDS Transactions, Implementation, Internet
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Jual  beli  Online  atau  melalui  fasilitas  internet  dewasa  ini  semakin  menjadi  model  jual  beli  yang sangat  populer  sebagai  akibat  dari  semakin  berkembangnya  teknologi  infomasi  dan  komunkasi.  Salah satu  tanda  kemajuan  teknologi  adalah  dengan  semakin  nyamannya  dalam  akses  internet  yang menjadikan  aktivitas  jual  beli  tidak  dibatasi  ruang  dan  waktu,  dan  dapat  dilakukan  kapan  saja,  para masyarakat  atau  pelaku  usaha  yang  sebelumnya  melakukan  jual  beli  dengan  cara  offline,  kini  bisa menggunakan  internet  untuk  perdagangan,  produksi,  dan  khususnya  jual  beli,  maka  muncul  istilah  jual beli Online.
Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli Online mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut  adanya  lokasi  pertemuan  pembeli  dan  penjual  (pasar),  untuk  melakukan  jual  beli.  Teknologi informasi  dan  komunikasi  saat  ini  sedang  mengarah  kepada  konvergensi  yang  memudahkan  kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari  perkembangan  media  internet  yang  sangat  pesat.  Internet  sebagai  suatu  media  informasi  dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan 1 Muflihatul Bariroh, Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, Ahkam 4, no. 2 (2016). Hlm. 200.
untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling  mengirim  pesan  melalui  email,  dan  perdagangan.  Kegiatan  perdagangan  dengan memanfaatkan media  internet  ini  dikenal  dengan  istilah  elektronik  commerce  selanjutnya  disebut  bisnis  Online.2 Transaksi  jual-beli  elektronik  atau  e-Commerce  saat  ini  sangat  berkembang  cukup  pesat  di  kalangan masyarakat,  sebagai  dampak  semakin  berkembangnya  teknologi  yang  makin  maju  dan  canggih  serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.
Selanjutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa posisi pembeli sangatlah lemah. Pembeli hanya mengetahui  seharusnya  ia  mendapatkan  barang  sebagaimana  telah  dipesan  namun  nyatanya  ketika mendapatkan  masalah,  pembeli  tidak  dapat  berbuat  apa-apa.  Perbuatan  penjual  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  Wanprestasi.  Pada  Pasal  1313  KUHPerdata  suatu  persetujuan  adalah suatuperbuatan dimana mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Apabila satu orang atau lebih yang terikat persetujuan tidak melakukan kewajiban atau ingkar janji maka ia  dikatakan  wanprestasi.  Oleh  karena  transaksi  e-Commerce  yang  mengakibatkan  tidak  bertemunya penjual  dan  pembeli.  Sehingga  pembeli  sangat  bergantung  pada  informasi  yang  diberikan  oleh  pelaku usaha. Sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap para pembeli.
Perkembangan jual beli Online di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya      UUPK).      UU     ITE     mencantumkan      Pasal     yang     mengatur mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet.

## LANDASAN TEORI

## Jual Beli Online (E-Commerce)
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  jual  beli  adalah  persetujuan  saling  mengikat  antara penjual,  yakni  pihak  yang  menyerahkan  barang,  dan  pembeli  sebagai  pihak  yang  membayar  harga barang  yang  dijual.39  Menurut  Rahmat  Syafe’i,  secara  bahasa  jual  beli  adalah  pertukaran  sesuatu dengan sesuatu yang lain.40
Kata  Online  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  On  (Inggris)  yang  berarti  hidup  atau  didalam,  dan  Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa Online bisa diartikan “didalam jaring an”  atau  dalam  koneksi.  Online  adalah  keadaan  terkoneksi  dengan  jaringan  internet.  Dalam keadaan  Online,  kita  dapat  melakukan  kegiatan  secara  aktif  sehingga  dapat  menjalin  komunikasi,  baik komunikasi  satu  arah  seperti  membaca  berita  dan  artikel  dalam  website  maupun  komunikasi  dua  arah seperti  chatting  dan  saling  berkirim  email.  Online  bisa  diartikan  sebagai  keadaan  dimana  sedang menggunakan  jaringan,  satu  perangkat  dengan  perangkat  lainnya  saling  terhubung  sehingga  dapat saling berkomunikasi.
Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  jual  beli  Online  adalah  persetujuan  saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara Online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar hukum jual beli Online di atur dalam hukum positif Indonesia, antara lain : a.  Undang-Undang ITE
Menurut  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elekronik  lainnya .” Disebutkan  juga  dalam  Pasal  3- nya  bahwa  :  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan  memilih  teknologi  atau  netral  teknologi.”  Kemudian,  Pasal  4-nya  mengemukakan  tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, dinyatakan bahwa :
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a)  Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b)  Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## b.  Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Jual  beli  adalah  perjanjian  yang  berarti  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1313 KU HPerdata, menyatakan “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.”  jual  beli  adalah  suatu  bentuk  perjanjian  yang  melahirkan kewajiban  atau  perikatan  untuk  memberikan  sesuatu,  yang  dalam  hal  ini  terwujud  dalam  bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.41
Buku III KUHPerdata mengatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada  pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang  halal.  Begitupun  juga  transaksi  elektronik  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  yang  menganut  asas kebebasan  berkontrak.  Sifat  terbuka  dari  KUHPerdata  ini  tercermin  dalam  pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  yang  mengandung  asas  kebebasan  berkontrak,  menyatakan  :  “Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”  Maksudnya  ialah setiap  orang  bebas  untuk  menentukan  bentuk,  macam  dan  isi  perjanjian  asalkan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  serta  selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata.

## Jenis Transaksi Online dan Sistem Keamanan e-Commerce Jenis Transaksi Online
Konsumen  jual  beli  Online  semakin  dituntut  untuk  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  proses, resiko  serta  keamanan  dari  sebuah  transaksi  Online.  Saat  ini  jenis  transaksi  Online  juga  semakin beragam  mulai  dari  jenis  konvensional  dimana  pembeli  dan  penjual  harus  bertatap  muka  dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.  Di  Indonesia  sendiri  ada  beberapa  jenis  transaksi  jual  beli  Online  yang  biasa  dilakukan  oleh konsumen jual beli Online, yaitu:
a.  Transfer Antar Bank
Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual Online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.
Kekurangan  transaksi  antar  bank  adalah  diperlukannya  kepercayaan  yang  tinggi  dari  para  pembeli sebelum  memutuskan  mengirim  dana.  Disini  tidak  jarang  terjadi  penipuan,  setelah  dana  terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.
b.  COD (Cash on Dilevery)
Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara Online, karena  penjual  dan  pembeli  terlibat  secara  langsung,  bertemu,  tawar-menawar,  dan  memeriksa kondisi  barang  baru  kemudian  membayar  harga  barang.  Keuntungan  dari  sistem  ini  adalah  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  lebih  bisa  leluasa  dalam  proses  transaksi.  Konsumen  bisa  melihat dengan  detil  barang  yang  akan  dibeli.  Jenis  transaksi  ini  dipopulerkan  oleh  website  jual  beli  seperti Tokobagus,  Berniaga, dan  lainnya.  Kekurangan  dari  sistem  ini  adalah  keamanan  baik  pelaku  usaha maupun  konsumen  karena boleh  jadi  pihak  yang  akan  ditemui  pelaku  usaha  atau  konsumen  adalah orang yang berniat jahat.
c.  Kartu Kredit
Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin popular, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.
d.  Rekening Bersama
Jenis  transaksi  ini  disebut  juga  dengan  istilah  escrow.  Cara  pembayaran  ini  mempunyai  perbedaan dengan  proses  pembayaran  melalui  transfer  bank.  Jika  dalam  transfer  bank  pihak  ketiganya  adalah bank,  sedangkan  dengan  sistem  rekening  bersama  yang  menjadi  pihak  ketiga  adalah  lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.
Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan  sistem  ini  dana  yang  diberikan  oleh  pembeli  bisa  lebih  terjamin  keamanannya  karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi
masalah  pun  dana  bisa  ditarik  oleh  sang  konsumen.  Sistem  ini  banyak  digunakan  pada  proses  jual beli antar member forum Kaskus.
e.  Potongan Pulsa
Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko Online yang menjual produk-produk digital seperti  aplikasi,  musik,  ringtone,  dan  permainan.  Transaksi  ini  masih  didominasi  oleh  transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

## Sistem Keamanan e-Commerce
Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam  melakukan  transaksi  bisnis.  Namun  teknologi  informasi  tersebut  juga  sekaligus  menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, electronic information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab  untuk  dapat  mengakses  informasi  tersebut.  Kebutuhan  perlindungan  yang  demikian  menjadi sangat tinggi apabila menyangkut electronic information yang sangat rahasia.
Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi  informasi  sejak  ditemukannya  teknologi  jaringan  komputer.  Pemicu  berkembangnya  isu  di bidang  ini  adalah  karena  adanya  fenomena  pengiriman  data  melalui  media  transmisi  (darat,  laut,  dan udara)  yang  mudah  “dicuri”  oleh  mereka  yang  tidak  berhak.  Data  mentah  dari  sebuah  komputer  yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap “intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi.

## METODE PENELITIAN

## Analisis Bahan Hukum
Analisis  bahan  hukum  dilakukan  untuk  menjawab  masalah  penelitian  yang  telah  dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk  bahan  hukum  primer,  analisis  dilakukan  dengan  cara  interpretasi  (penafsiran).  Penafsiran  yang digunakan  dalam  penelitian,  yaitu  penafsiran  gramatikal  (taatkundige  interpetatie)  dan  penafsiran otentik.  Penafsiran  gramatikal,  yaitu  penafsiran  yang  dilakukan  terhadap  peristilahan  atau  kata-  kata, tata  kalimat  di  dalam  suatu  konteks  bahasa  yang  digunakan  pembuat  Undang-Undang  dalam merumuskan  peraturan  Perundang-Undangan  tertentu.  Penafsiran  otentik  adalah  penafsiran  terhadap kata,  istilah  atau  pengertian  di  dalam  peraturan  Perundang-Undangan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Transaksi Jual Beli Online Di E- Commerce Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang ITE
Dinamisasi perkembangan zaman yang terus berevolusi mengakibatkan perubahanterhadap pola kehidupan dalam masyarakat sosial ini terkhusus dalam hal transaksi yakni jual beli. Fenomena tumbuh kembangnya teknologi yang semakin luas dapat menjangkau semua kalangan manusia diseluruh dunia. Sehingga  hal  ini  menghadirkan  celah  bagi  pelaku  usaha  untuk  mengembangkan  bisnis  jual  beli dengancara bertransaksi secara e-commerce.
Di Indonesia sendiri, transaksi elektronik telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  dan  tambahan  atas  perubahan  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Pengertian  jual  beli  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Pasal  1457,  yakni  Jual  beli  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang  telah  dijanjikan.  Pengertian  yang  diberikan  pasal  1457  diatas,  persetujuan  jual  beli  sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:
1)  Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2)  Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.
Antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual  beli.  Suatu  perjanjian  jual  beli  yang  sah lahir  apabila  kedua  belah  pihak  telah  setuju tentang  harga dan  barang.  Sifat  konsensual  dari  perjanjian  jual  beli  tersebut  ditegaskan  dalam  pasal  1458  yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupu n harganya belum dibayar”.
Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun  ada hal lain yang tidak disepakati yang  terkait  dengan  perjanjian  jual  beli  tersebut,  jual  beli  tetap  tidak  terjadi  karena  tidak  terjadi
kesepakatan.  Akantetapi,  jika  para  pihak  telah  menyepakati  unsur  esensial  dari  perjanjian  jual  beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian  tersebut  merupakan  ketentuan-ketentuan  tentang  jual  beli  yang  ada  dalam  perundang- undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.
Dalam  transaksi  jual  beli  sering  kali  diawali  dengan  tawar  menawar  atas  barang  dan/atau  jasa. Adanya  penawaran  dari  pihak  penjual  dan  penerimaan  dari  pihak  pembeli,  kemudian  barulah  terjadi kesepakatan mengenai jual beli tersebut dengan memuat beberapa klausul perjanjian di dalamnya. Para pihak  yang  telah  menjalin  kesepakatan  jual  beli,  harus  menjalankan  prestasi  dalam  perjanjian  yang dilakukan, hal ini disebabkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pada hakikatnya perjanjian itu dapat lahir dari undang-undang dan lahir  berdasarkan  Unsur  pokok  dalam  perjanjian  jual  beli  adalah  barang  dan  harga,  dimana kesepakatan.55
Pelaksanaan  jual  beli  Online  pada  prinsipnya  tidak  banyak  berbeda  dengan  transaksi  jual  beli konvensional,  yang  membedakanya  hanya  teknik  terjadinya  jual  beli  tersebut.  Jual  beli  konvensional dilakukan di dunia nyata secara langsung terhubungan antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli Online  dilakukan dengan  media  elektronik  melalui  jaringan  internet.  Disebutkan  dalam  Pasal  1  angka 2 UU  ITE  Nomor  19  Tahun  2016  “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Transaksi  jual-beli  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  (e-  commerce)  pada  dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti  halnya  transaksi  jual-beli  konvensional,  maka  transaksi  jual-beli  melalui  media  elektronik  (e- commerce) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.56 Adapun tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik adalah:
a)  Penawaran.
Dalam  transaksi  e-commerce  penawaran  biasanya  dilakukan  oleh  merchant/penjual  dan  dapat ditujukan  kepada  alamat  e-mail  (surat  elektronik)  calon  pembeli  atau  dilakukan  melalui  website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut,
b)  Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:
1)  Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
2)  Memilih barang dan menyim- pannya dalam kereta belanja dan
3)  Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.
Dengan  menyelesaikan  ketiga  tahapan  transaksi  ini  maka  calon  pembeli  dianggap  telah  mela- kukan penerimaan/acceptance dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (e-contract). Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, antara lain:
a.  Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2 UU ITE)
b.  Ketentuan  mengenai  waktu  pengiriman  dan  penerimaan  informasi  dan/atau  Transaksi  Elekstronik (Pasal 8 UU ITE).
c.  Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15 UU ITE) Transaksi  jual  beli  dilakukan  secara  Online, berdasarkan  UU  ITE  dan  PP  Nomor  82 Tahun  2012
Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PSTE)  tetap  diakui  sebagai  transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang se- cara Online dengan cara sebagai berikut:
a)  melakukan  klik  persetujuan  atas  transaksi  merupakan  bentuk  tindakan  penerimaan  yang  menyata- kan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.
b)  Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan  atas syarat dan ketentuan jual  beli  secara  Online  yang  dapat  kami  katakan  juga  sebagai  salah  satu  bentuk  Kontrak Elektronik.Transaksi jual beli dilakukan secara Online, berdasarkan UU ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PSTE)  tetap  diakui  sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang se-cara Online dengan cara sebagai berikut
1)  melakukan  klik  persetujuan  atas  transaksi  merupakan  bentuk  tindakan  penerimaan  yang menyata- kan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.
2)  Tindakan  penerimaan  tersebut  biasanya  didahului  pernyataan  persetujuan  atas  syarat  dan ketentuan  jual  beli  secara  Online  yang  dapat  kami  katakan  juga  sebagai  salah  satu  bentuk Kontrak Elektronik.
Dalam  perjanjian  e-commerce,  terdapat  proses  penawaran  dan  proses  jenis  barang  yang  dibeli maka  transaksi  antara  penjual  (seller)  dengan  pembeli  (buyer)  selesai.  Penjual  menerima  persetujuan jenis  barang  yang  dipilih  dan  pembeli  menerima  konfirmasi  bahwa  pesanan  atau  pilihan  barang  telah diketahui  oleh  penjual.  Setelah  penjual  menerima  konfirmasi  bahwa  pembeli  telah  membayar  harga
barang  yang  dipesan,  selanjutnya  penjual  akan  melanjutkan  atau  mengirimkan  konfirmasi  kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian. tersebut dikatakan  selesai  seluruhnya  atau  perjanjian  tersebut  berakhir.  Sebagaimana  ketentuan  dalam Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  menyakan  bahwa:”  semua  perjanjian  yanag  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Dari  ketentuan  pasal  tersebut, mempunyai arti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja. Jika  perjanjian  sudah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sebagai-  mana  ketentuan  Pasal  1320 KUPerdaa  maka  perjanjian  akan  mengikat  mereka  yang  membuatnya  seperti  mengikatnya  undang- undang yang bersifat “memaksa”.
Kontrak elektronik mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a)  Ada  kontrak  yang  sifatnya  campuran  (contractus  sui  generis)  yang  berkaitan  dengan  jual  beli  atau penyediaan barang dan jasa atau pengambilalihan hak,
b)  Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui system elektronik atau media elektronik dan
c)  Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui system elektronik atau media elektronik,
d)  Pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak.
Selanjutnya,  hukum  kontrak  tidak  lagi  bersifat  tertutup  melainkan  kini  menganut  sistem  terbuka yakni berarti hukum kontrak bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Kontrak dapat dibuat oleh siapa  saja,  dengan  menetapkan  objek  apa  saja  di  dalamnya,  serta  memuat  bagaimana  proses penyelesaian  atas  apabila  adanya  wanprestasi  dikemudian  hari  kepada  para  pihak.  Hal  ini  merupakan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi:
1)Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-  undang  bagi  mereka  yang membuatnya.
2)Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu.
3)Suatu perjanjian harus dilaksan akan dengan itikad baik.”
Pasal  1  angka  17  UU  ITE  Nomor  19  Tahun  2016  menjabarkan  “Kontrak  elektronik  adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik” selanjutnya dalamPasal 1 angka 5 menjelaskan Sistem elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektonik  yang  bergungsi  mempersiapkan, mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan, dan/atau menyebarkan inforemasi elektronik.
Sebagai  contoh  akun  jual  beli  produk  melalui  media  sosial  Instagram,  yang  merupakan  aplikasi yang menampilkan gambar dan video yang menawarkan produk yang ditawarkan pada followernya untuk melaksanakan  transaksi  jual  beli  secara  e-commerce.  Berkaitan  tentang  proses  pelaksanaan  transaksi jual  beli  Online  melalui  e-commerce,  beberapa  alasan  customer  menggunakan  sosial  media  sebagai tempat untuk melakukan transkasi jual beli Online disebabkan majunya perkembangan zaman sehingga penjual  memutuskan  menggunakan  instagram,  facebook  dan  shopee  sebagai  wadah  untuk mempromosikan bisnisnya dengan mudah dan cepat guna memperluas jangkauan pasar.
Di  dalam  perjanjian  jual  beli  baik  secara  Online  maupun  konvensional,  menyebutkan  subjek hukumnya sebagai berikut:
1)  Orang  perseorangan,  dimana  telah  cakap  hukum  yang  berarti  orang  tersebut  telah  dewasa  yakni berumur 21 tahun dan/atau telah menikah.
2)  Badan usaha yaitu perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Kebanyakan  apabila  diperhatikan  akun  media  sosial  jual  beli  Online  tidak  menggunakan  syarat kecakapan  usia  seseorang  untuk  dapat  bertransaksi  jual  beli  Online.  Saat  konsumen  melakukan transaksi  jual  beli,  penjual  tidak  menanyakan  data  diri  berapa  usia  mereka,  melainkan  menyediakan format order yang harus diisi, sebagai berikut: a.  Nama konsumen;
b.  Alamat lengkap konsumen;
c.  Nomor telepon konsumen yang dapt dihubungi;
d.  Nama atau jenis produk yang dipesan oleh konsumen;
e.  Ukuran dan warna produk yang dipesan. (bisa melampirkan gambar produk tersebut).
Kemudian  apabila  customer  dengan  mengisinya  format  order  diatas,  pembeli  telah  dinyatakan sepakat dan menerima atas kegiatan jual beli secara Online yang dilaksanakan. Sebagaimana termuat di dalam Pasal 1458 KUHPerdata, menyatakan:
Jual  beli  itu  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  seketika  setelahnya  orang-orang  ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.
Seperti  diketahui,  pada  transaksi  jual  beli  Online  tidak  dilakukan  oleh  seorang  diri  saja  tetapi terdapat admin customer service dimana mereka bertanggung jawab dan memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar produkyang ditawarkan. Berdasarkan Pasal 9 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan:
Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  Sistem  Elektronik  harus  menyediakan  informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar, yaitu :
a.  Informasi  yang  memuat  identitas  serta  status  subjek  hukum  dan  kompetensinya,  baik  sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b.  Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarakan  seperti,  na ma,  alamat,  dan  deskripsi  barang/jasa.”  Pada penjelasan Pasal 9 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tentang  kewajiban-  kewajiban  si  penjual dalam Pasal 1478 yang berbunyi:
Si  Penjual  tidak  diwajibkan  menyerahkan  barangnya,  jika  si  pembeli  belum  membayar  harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.
Pasal 17 angka 2 pada Undang- Undang ITE menyatakan “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik  wajib  beritikad  baik  dalam  melakukan  interaksidan/atau  pertukaran  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  selama  transak si  berlangsung.”  Kemudian,  penjual  memiliki  kewajiban yang  termuat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1474,  sebagimana  berbunyi:  “Ia mempunyai  dua  kew ajiban  utama,  yaitu  menyerahkan  barangnya  dan  menangungnya”.  Dan,  apabila Serta  bagaimana  penyelesaian  suatu  permasalahan  terhadap  kegiatan  transaksi  jual  beli  Online, platporm  berkewajiban      menyelesaikan  baik.  Untuk  permasalahan  kecacatan  yang  jelas  atas  barang yang di pesan dan bukan disebabkan oleh kesalahan konsumen itu sendiri, biasanya pelaku usaha.
Lebih lanjut, berbicara tentang perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam transaksi Online64 Dalam melindungi hak-hak yang menjadi milik konsumen dalam melakukan transaksi Online merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen agar tidak merugikan konsumen seperti dibuatnya  peraturan  mengenai  Perlindungan  Konsumen  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  ini  adalah  upaya  untuk  menjamin  bahwa  pemerintah  menunjukkan rasa kepedulian dan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen dalam mencukupi  kebutuhannya  sehari-hari  dan  memberikan  rasa  aman  kepada  konsumen  karena  adanya perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  itu  meputi  perlindungan  terhadap  konsumen,  barang  dan jasa, artinya cakupan hukumnya cukup luas. Perlindungan hukum itu sendiri diterapkan sejak dimulainya transaksi  untuk  mendapatkan  barang  hingga  risiko-risiko  yang  mungkin  timbul  dari  pemakaian  barang tersebut. Adapun perlindungan konsumen terdiri dari aspek yaitu :65
1)  Perlindungan  terhadap  kemungkinan  konsumen  memperoleh  barang  yang  tidak  sesuai  dengan kesepakatan konsumen dengan pembeli;
2)  Perlindungan  terhadap  kemungkinan  konsumen  diberlakukan  syarat-syarat  yang  tidak  adil  bagi pembeli.
Selanjutnya,  Adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  ini  penting  sekali  untuk  diterapkan karena dalam transaksi jual beli secara Online konseumen ditempatkan pada posisi tawar menawar yang lemah.. Adanya perlindungan hukum bagi konsumen ini dapat memberikan keberpihakan hukum kepada konsumen agar tidak dirugikan. Adanya persaingan global dalam dunia bisnis yang semakin berkembang diiringi  dengan  perkembangan  teknologi  transaksi  elektronik  yang  terus  berubah  dan  semakin  maju, maka  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  perlu  mendapat perhatian  serius.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  perlu  diterapkan  seiring  dengan  semakin banyaknya produk dan layanan jual beli Online yang membuat posisi konsumen berada pada pihak yang lemah.Perlindungan  konsumen  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  dengan  demikian perlindungan  konsumen  memiliki  aspek-aspek  hukum  artinya  hal  ini  merupakan  bentuk  perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu : 1)  Hak untuk mendapatkan keamanan ( The Right to Safety )
Setiap konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Dengan demikian setiap produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak berbahaya untuk  dikonsumsi  agar  tidak  merugikan  konsumen  baik  secara  jasmani  maupun  rohani.  Terutama barang  atau  jasa  yang  diproduksi  atau  dipasarkan  oleh  produsen  atau  pelaku  usahayang  memang memiliki risiko sangat tinggi.
2)  Hak  untuk  mendapatkan  informasi  ( The  Right  to  be  Informed )  Konsumen  berhak  mendapatkan informasi yang benar baik secara lisan maupun tulisan seperti iklan atau komposisi yang jelas dalam setiap kemasan produk yang ditawarkan. Tujuannya adalah agar konsumen mendapat informasi yang
jelas  mengenai  produk  yang  akan  dibeli  sehingga  konsumen  dapat  memperkirakan  apakah  produk yang akan dibeli sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.
3)  Hak untuk memilih ( The Right to Choose )
Maksudnya adalah setiap konsumen berhak menentukan pilihan untuk mengkonsumsi suatu produk. Konsumen bebas menentukan pilihan untuk membeli atau tidak membeli produk yang ditawarkan. 4)  Hak untuk didengar ( The Right to be Heard )
Hak  ini  merupakan  hal  konsumen untuk mendapatkan  informasi  yang  rinci,  jelas  dan  akurat  tentang produk  yang  akan  dipesan.  Terutama  apabla  konsumen  tidak  memperoleh  informasi  yang  lengkap dari produsen atau penjual.
Perjanjian  jual  beli  secara  elektronik  melalui  media  internet  merupakan  bentuk  perluasan  dari konsep  jual  beli  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata.  Artinya  setiap  perjanjian jual beli melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Adapun perbedaan dari perjanjian jual beli melalui internet ini adalah perjanjian jual beli melalui internet sifatnya khusus karena melibatkan media dan alat elektronik. Oleh karena itu, kontrak elektronik sebagai  kontrak  “tidak  bernama”  yang  pada  dasarnya  sama  dengan  kontrak  pada  umumnya. Perbedaannya  adalah  karena  kontrak  elektronik  pembuatannya  ataua  terjadinya  melalui  media elektronik. Oleh karena itu pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2008  sebagai  aturan  khusus  (lex  spesialis)  juga  tunduk  pada  KUHPerdata Buku III tentang Perikatan sebagai lex generalis.68
Dalam melakukan proses jual beli Online sesungguhnya tidak ada perbedaan dengan melakukan jual  beli  ditoko  konvensial  kedua  sistem  jual  beli  inisama  sama  menimbulkan  perikatan  antara  kedua belah  pihak,  namun  yang  menjadi  perbedaan  adalah  antara  penjual  dan  pembeli  tidak  bisa  melakukan tatap muka secara langsung dan perdagangan dilakukan melalui internet.
Akibat  atau  hasil  yang  ditimbulkan  dalam  melakukan  kegiatan  jual  beli  Online  ada  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak,  baik  itu  pihak  pelaku  usaha  maupun  pihak konsumen.  Kedua  belah  pihak  juga  harus  menaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dibentuknya perturan  perundang-undangan  ini  memiliki  tujuan  untuk  dapat  memberi  perlindungan  hukum  kepada konsumen,  serta  memberi  dorongan  kepada  pelaku  usaha  agar  dalam  menjalankan  bisnisnya  untuk selalu  bersikap  bertanggung  jawab,  jujur,  dan  tidak  merugikan  konsumennya,  didalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini juga diatur mengenai Hak-hak bagi konsumen tersebut, antara lain :70
1)  Konsumen  Berhak  menerima  dan  mengkosumsi  Barang/Jasa  secara  nyaman,  aman  dan  terjaga keselamatannya.
2)  Konsumen  Berhak  dalam  mendapatkan  dan  memilih  barang/jasa  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan jaminan  yang  diperjanjikan  penjual  serta  dapat  menyesuaikan  dengan  nilai  tukar  barang/jasa  yang dibeli.
3) Konsumen berhak menerima informasi yang jujur, yang benar dan jelas atas kondisi barang/jasa yang diterimanya serta memperoleh jaminan dari barang/jasa tersebut.
4) Konsumen Berhak menyampaikan dan memiliki hak untuk didengar keluhannya atas barang/jasa yang digunakannya.
5)  Apabila  mengalami  sengketa  maka  konsumen  Berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  upaya dalam menyelesaian sengketa sebagai bentuk dari perlindungan terhadap kosumen secara adil.
6) Konsumen Berhak menerima pembinaan serta pendidikan bagi konsumen.
7) Konsumen Berhak menerima pelayanan  dengan  benar  dan  diperlakukan  secara transparan  dan  tidak melakukan tindakan diskriminatif.
8)Apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh  oleh  konsumen  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan maka konsumen berhak memperoleh ganti rugi dan/atau penggantian serta kompensasi sebagaimana mestinya.  Selanjutnya,  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  dijelaskan  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  ini  sebagai  bentuk  dari  konsekuensi  yang diberikan dari harus dipenuhinya hak- hak dari konsumen, antara lain :
a)  Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berkewajiban memiliki itikad yang baik.
b)  Dalam  menjual  produk  dan/atau  barangnya  pelaku  usaha  wajib  memberi  penjelasan  mengenai pemeliharaan,  perbaikan  serta  penggunaan  pada  produknya,  dan  wajib  memberi  informasi  yang jelas, tranparan dan dibuktikan kebenarannya.
c)  Mengenai  pemberian  pelayanan  kepada  konsumen,  pelaku  usaha  wajib  memberikan  pelayanan dan perlakuan yang benar dan tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada konsumen.
d)  Memberikan  jaminan  kepada  kosumen  bahwa  mutu  dari  barang  dan/atau  jasa  yang  diberikan sesuai dengan standarisasi mutu barang dan/atau jasa yangsesuai dan berlaku.
e)  Memiliki  kewajiban  mendapatkan  kepercayaan  konsumen  dengan  cara memberikan  peluang  bagi konsumen  agar  bisa  meneliti  dan  menguju  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  ia  beli  dan memberikan jaminan atau garansi atas barang dan/atau jasa yang apabila mengalami masalah.
f)   Berkewajiban memberi ganti rugi, penggantian dan kompensasi atas kerugian yang terjadi sesuai kesepakatan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g)  Memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Selanjutnya, dalam melakukan transaksi jual beli Online tentu antara pelaku usaha dan konsumen tidak  bertatap  muka  satu  sama  lain,  sehingga  71  Ibid  dalam  melakukan  perjanjian  atau  kontrak  pun dilakukan  secara  Online  ini  disebut  kontrak  elektronik.  Hubungan  hukum  yang  terbentuk  dari  kontrak elektronik  ini  tidak  berbeda  dengan  kontrak  pada  umumnya  yaitu  apabila  kontrak  telah  sesuai  dengan yang telah sepakati kedua belah pihak maka telah selesai hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.  Namun  jika  kontrak  yang  telah  disepakati  tidak  sesuai  dan  melanggar  isi  kontrak  maka  akan timbulah  masalah,  permasalahan  ini  biasanya  timbul  dari  konsumen  yang  tidak  puas  dengan  barang yang dia terima, pelayanan penjual maupun lambatnya pengiriman dan permasalahan lain yang menurut konsumen  merasa  tidak  puas  ,  permasalahan  atau  sengketa  yang  timbul  dari  konsumen  ini  biasanya disebut dengan sengketa konsumen.
Kemudian,  menyelesaikan  sengketa  konsumen  ini  tentu  sudah  diatur  didalam  peraturan perundang-  undangan  yang  terdapat  pada  Pasal  23  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pada Pasal 23 ialah yang menyangkut mengenai penyelesaian sengketa  konsumen  ini  jika  konsumen  mengalam  kerugian  tetapi  pelaku  usaha  tidak  mengindahkan keluhan konsumen, tidak memberi   tanggapan,   menolak   dan/atau   tidak memberikan ganti  rugi atas apa  yang  telah  dituntut  konsumen,  maka  konsumen  berhak  untuk  melakukan  gugatan  kepada  pelaku usaha  dan  menyelesaikan  permasalahan  dan  perselisihan  yang  terjadi  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  atau  dengan  cara  konsumen  mengajukan  gugatan  sesuai  peradilantempat konsumen  berdomisili.  Hal  tersebut  tercantum  pada  Pasal  45  Ayat  1  Undang  Undang  Perlindungan Konsumen  yang  berbunyi  “Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.72
Pada  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menjelaskan mengenai dua pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen, antara lain:
Cara-cara  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  beracara  menyelesaikansengketa  konsumen  di pengadilan. Dengan Peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Umum, ialah :
1)  Melakukan Gugatan perdata biasa/konvensional;
2)  Melakukan  Gugatan  perdata  gugatan  kelompok  atau  class  action;  Gugatan  Kelompok  atau  Class Action  terdapat  pada  Pasal  46  ayat  1  huruf  b  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang perlindungan Konsumen, sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dapat melakukan tuntutan atau gugatan yang mempunyai kepentingan yang serupa,  gugatan  ini  harus  diajukan  secara  berkelompok  yang  berisi  konsumen  yang  benar  benar merasa dirugikan maka dapat dibuktikan secarahukum.
Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)  merupakan  lembaga  non pemerintah  yang  telah  terdaftar  dan  mendapat  pengakuan  dari  pemerintah  dalam  melaksanakan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Konsumen,  oleh  sebab  itu  yang  mengajukan  proses beracara  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen  adalah  LPKSM  ini  disebut  juga  Legal  Standing.73 Sebagaimana  telah  disebutkan  di  dalam  Pasal  52  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  Jo.  Surat  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP.Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen,  menjelaskan  mengenai  Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen yang diberi tugas dalam menyelesaikan sengketa konsumen apabila timbul perselisihan.
Ada  tiga  cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen  melalui  lembaga yang telah diberi tugas dalam menyelesaikannya ketentuan ini terdapat pada Pasal 52 diatas, yaitu a) Konsiliasi adalah jalur yang ditempulah salah satu pihak sebagai inisiatif, didalam konsiliasi maka ada seorang  konsiliator  yang  akan  memberikan  penjelasn  mengenai  masalah  yang  timbul  dan  berada ditengah-tengah  para  pihak,  namun  tugas  seorang  konsiliator  disbanding  dengan  mediator  kurang aktif  dalam  memberikan  penawaran  mengenai  options  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Sedangkan Majelis BPSK diberi tugas menjadi perantara bagi para pihak yang bersengketa, namun Majelis BPSK bersikap Pasif.
b)  Mediasi  dan  konsiliasi  adalah  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  sama-  sama  dilakukan  oleh salah  satu  pihak,  namun  yang  menjadi  perbedaan  ialah  Majelis  BPSK  bersifat  aktif  dalam  hal tugasnya menjadi pemerantara dan penasihat.
c)  Arbitrase  adalah  cara  yang  dilakukan  para  pihak  yang  bersengketa  memberikan  wewenang sepenuhnya  kepada  Majelis  BPSK  dalam  memutuskan  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen. Upaya penyelesaian didalam pengadilan yaitu salah satu pihak menggugat pihak yang lain sehingga penyelesaian  dilakukan  di  meja  pengadilan,  namun  ada  cara  lain  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen yaitu melalui jalur diluar pengadilan yang disebut upaya penyelesaian sengketa konsumen secara  damai,  ini  juga  tercantum  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
Penyelesaian  sengketa  secara  damai  ini  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bermasalah dengan  tidak  melalui  jalur  pengadilan  atau  Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  salah  satu  cara yang  dilakukan  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  secara  damai  adalah  dengan  melakukan musyawarah antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha agar tercapainya kesepakatan dalam ganti kerugian,  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  damai  ini  tidak  boleh  melanggar  peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan Konsumen.
Proses  hukum  yang  cukup  panjang  dan  menyita  waktu,  terkadang  menjadi  penghambat  utama bagi  konsumen  untuk  melakukan  tuntutan atas  kerugian  yang mereka  alami  dengan  berbelanja  di  situs belanja  Online.  Sehingga  sebagian  besar  konsumen  lebih  memilih  mendiamkan  permasalahan  tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di  masyarakat  bahwa  dalam  berbelanja  Online,  maka  konsumen  harus  siap  menanggung  konsekuensi jika produk tidak sesuai dengan yang dtawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli Online.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  transaksi  jual  beli  secara  elektronik merupakan  hubungan  hukum  yang  dilakukan  dengan  mamadukan  jaringan  (network)  dari  sistem  yang informasi  berbasis  computer  dengan  sistem  komunikasi  yang  berdasarkan  jaringan  dan  jasa telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa
Setiap Orang yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  dan  konsekuensi  hukum  yang  timbul.  Artinya  para  pihak bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  yang  timbul  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli Online.
Pada  sisi  lain,  Pertanggungjawaban  hukum  penjual  dalam  transaksi  Online  melalui  pendekatan hukum  perlindungan  konsumen  sebagaimana  ketentuan  Pasal  4  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) bahwa hak-hak konsumen adalah:
a)  hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b)  b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c)  hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d)  hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e)  hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Kemudian, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual Online), sesuai Pasal 7 UU PK  harus  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dan  memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan  serta  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  8  UUPK  yang  melarang  pelaku  usaha  untuk  memperdagangkan barang/  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  pelaku  usaha  untuk  memperdagangkan barang/  jasa  yang  tidak  sesuai dengan  janji yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  jika  dalam  hal  barang yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  barang  yang  diterima  dengan  barang  tertera  dalam iklan/foto  penawaran  barang  merupakan  bentuk  pelanggaran/larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam memperdagangkan barang. Maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h UU PK tersebut pembeli atau ko nsumen “berhak men- dapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Kontrak  Elektronik  dan  Perlindungan  Konsumen  berdasarkan  UU  ITE  dan  PP  Nomor  82  Tahun 2012  Tentang  PSTE  maka  transaksi  jual  beli  meskipun  dilakukan  secara  Online,  berdasarkan  UU  ITE
dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.  Persetujuan Anda untuk membeli barang secara Online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi meru- pakan  bentuk  tindakan  penerimaan  yang  menyatakan  persetujuan  dalam  kesepakatan  pada  transaksi elektronik.  Tindakan  penerimaan  tersebut  biasanya  didahului  pernyataan  persetujuan  atas  syarat  dan ketentuan  jual  beli  secara  Online  yang  dapat  kami  katakan  juga  sebagai  salah  satu  bentuk  Kontrak Elektronik.  Kontrak  Elektronik  menurut  Pasal  47  ayat  (2)  PP  PSTE  dianggap  sah  apabila:  a)  terdapat kesepakatan  para  pihak;  b)  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c)terdapat hal tertentu; dan d)objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Kemudian  ditegaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UU  ITE  bahwa;”  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Dalam  ayat  (2):  “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas mengenai tinjauan hukum terhadap penerapan transaksi jual beli Online di E-Commerce menurut Kuhperdata dan Undang-Undang ITE, adalah Pelaksanaan jual beli  Online  pada  prinsipnya  tidak  banyak  berbeda  dengan  transaksi  jual  beli  konvensional,  yang membedakanya hanya teknik terjadinya jual beli tersebut. Jual beli konvensional dilakukan di dunia nyata secara langsung terhubungan antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli Online dilakukan dengan media elektronik melalui jaringan internet. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016  “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dan, pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2008  sebagai  aturan  khusus  (lex  spesialis)  juga  tunduk  pada KUHPerdata Buku III tentang Perikatan sebagai lex generalis

## Saran
1.  Kepastian Hukum: Dalam konteks transaksi jual beli online, penting untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Saran dapat berfokus pada perlunya kerangka hukum yang jelas dan berlaku  secara  konsisten  untuk  transaksi  e-commerce,  baik  berdasarkan  KUHPerdata  maupun Undang-Undang ITE.
2.  Perlindungan  Konsumen:  Transaksi  online  memerlukan  perlindungan  konsumen  yang  kuat.  Saran dapat  menekankan  pentingnya  perlindungan  konsumen  dalam  hal  keamanan  data  pribadi,  keaslian produk, dan hak konsumen lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul H Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E- commerce. 2009. Thesis Pascasarjana FH UII Yogyakarta
Abdul  Halim  Barkatullah,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
Abdulkadir  Muhammad,  Perjanjian  Baku  dalam  Praktik  Perusahaan  Perdagangan,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1992 Adi Baskoro. Buku Pinter Membuat Toko Online, Jakarta: Transmedia, 2012 Afrilian  Perdana,  Dahlan,  dkk.  2014.  “Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui Media Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitaas Syiah Kuala. Vol.2 No.1 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia Bandung : PT. Refika. Ahmadi  Miru,  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia,  PT,  Raja  Grafindo Persada, Surabaya, 2000
Al-Arif. Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Nomor 1 Tahun MMXIII (Juni, 2013),
Aman Sinaga, Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul
Arilian Perdana, Dah lan, dkk. 2014. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitaas Syiah Kuala. Vol.2 No.1
Cleopatra Martina, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce; Skripsi. UNS. Surakarta.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21800/5.%20BAB% 20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y. diakses 1 September 2023 https://repository.uin-suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf. Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian dalam Hukum Perdata, Bandung Minnesota, 2004,
Muflihatul  Bariroh,  Transaksi  Jual  Beli  Dropshipping  Dalam  Perspektif  Fiqh  Muamalah,  Ahkam  4,  no.  2 (2016)
Nurmalita Khamidiyah, ―Dropshipping Dalam Hadis‖ (UIN Sunan Ampel, 2016) Perlindungan Konsumen dalam  https://repository.uin- suska.ac.id/7109/4/BAB%20III.pdf. Peter  Colin,  Business  Englih  Dicitionary,  Linguaphone,  London,  2006  Piliphus  M.  Hadjon,  Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, Graha ilmu, Yogyakarta
R. Subekti.  1970.  Hukum  Perjanjian. Cetakan Kedua. Jakarta: Pembimbing Masa. Ridwan Khairandy,  Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Prespektif  Perbandingan  (Bagian  Pertama)  FH  UII Press, Yogyakarta
Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, http: //hukum Indonesia – laylay.blogspot.com/2012/02/asasasas- perjanjian.html, Diakses tanggal 2 September 2023.
Subekti dan Tjitrosudibio, Hukum perdata dan Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Teori  Perjanjian dalam https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1349/5/128400079_file 5.pdf. Diakses tanggal 2 September 2023
Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dalam www.google.com/. Diakses 3 September 2023 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen