## Kajian  Dasar  Hukum  bagi  Teknologi  Finansial  sebagai  Penunjang Ekonomi Internasional
Muksalmina 1 , Faisal 2 , Hera Susanti 3 1,2 Universitas Malikussaleh, Indonesia
3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
muksalmina@unimal.ac.id

## Abstrak
Demi  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  dapat  bersaing  secara  internasional  di bidang ekonomi, Indonesia perlu memiliki aturan yang kuat mengenai teknologi finansial. Hal ini  karena  perkembangan  teknologi  yang  semakin  cepat  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam  hal  penjualan  barang  atau  jasa  serta  menjual  informasi  ke  negara  lain. Sayangnya,  hingga  saat  ini  Indonesia  masih  belum  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  untuk menunjang  pertumbuhan  ekonomi  di  bidang  teknologi  finansial.  Penulis  menggunakan metode  yuridis  empiris  untuk  menjelaskan  permasalahan  dan  menggunakan  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  sebagai  sumber  data.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Kekosongan  hukum  di  sektor  teknologi  finansial berdampak  pada  tidak  adanya  perlindungan  bagi  konsumen,  pelaku  usaha  dalam  industri kreatif,  dan  informasi  serta  data  yang  menyebar  secara  luas.  Oleh  karena  itu,  diperlukan rancangan  undang-undang  yang  dapat  memperkuat  teknologi  finansial  di  Indonesia  agar ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik di tingkat internasional
Kata Kunci : Teknologi Finansial, Ekonomi, Rancangan Undang-Undang. Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan  yang  komprehensif  sesuai  dengan amanat  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD NRI 1945), upaya pembangunan nasional di segala bidang sangatlah penting. Salah satu sektor yang sangat berperan dalam mencapai tujuan tersebut adalah sektor ekonomi. Namun,  dalam  era  globalisasi  dan  kebutuhan  zaman  yang  terus  berkembang,  transaksi finansial  juga  mengalami  perubahan.  Transaksi  finansial  dewasa  ini  sudah  beralih  dari tahapan konvensional ke tahapan digital melalui jaringan. Pengaturan transaksi finansial menjadi  sangat  penting  karena  memiliki  peran  strategis  dalam  meningkatkan  kualitas hidup dan pembangunan nasional, serta stabilitas ekonomi dan nasional.
Di  Indonesia,  perkembangan  teknologi  finansial  masih  tergolong  lambat  namun menunjukkan  tren  positif  di  tahun  2015.  Saat  ini,  terdapat  sekitar  147  perusahaan teknologi  finansial  yang  terdaftar  secara  resmi  di  Indonesia  dan  angka  tersebut  terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 80%. Teknologi finansial berkembang pesat di Indonesia  karena  masyarakat  membutuhkan  alternatif  dari  jasa  industri  keuangan  yang lebih  demokratis,  transparan,  efisien,  dan  dapat  menjangkau  masyarakat  luas.  Hal  ini dikarenakan  industri  keuangan  tradisional  memiliki  kelemahan  dalam  melayani masyarakat di daerah tertentu sehingga pelayanannya kurang merata serta terikat dengan aturan yang ketat.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Namun,  permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  masih  adanya  kekosongan hukum  terkait  pengaturan  teknologi  finansial  secara  komprehensif.  Saat  ini,  peraturan terkait teknologi finansial telah diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Teknologi  finansial  sendiri  memiliki beberapa  jenis,  seperti  E-Wallet  dan  Payment  Gateway  yang  memberikan  kemudahan dalam  transaksi  serta  konsep  penyimpanan  finansial  secara  elektronik.  Jenis  teknologi finansial  tersebut  memberikan  pelayanan  berupa  pembayaran  dan  dompet  digital  yang bisa digunakan untuk transaksi cashless. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang komprehensif  terkait  teknologi  finansial  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan terhadap pengguna teknologi finansial.
Kemajuan global menuntut semua orang untuk tidak hanya berkomunikasi dengan sesama  warga  negara,  tetapi  juga  bertransaksi  dan  berkomunikasi  antarnegara.  Setiap negara memiliki peraturan teknologi finansial yang berbeda, dan kerjasama internasional diperlukan  untuk  memastikan  transaksi  dan  hukum  yang  jelas  serta  keamanan  yang menyeluruh.  Untuk  mendukung  infrastruktur  masyarakat,  pelaku  usaha  teknologi finansial,  dan  negara,  diperlukan  rancangan  Undang-Undang  yang  mengatur  perizinan, penyelenggaraan, persyaratan, kerjasama, dan peraturan teknis.
Peraturan  teknis  telah  diatur  dalam  peraturan  Bank  Indonesia,  peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan,  dan  undang-undang  yang  mengatur  badan  usaha  publik  dan  privat. Namun,  peraturan  tersebut  masih  bersifat  teknis  dan  belum  diatur  secara  mendasar dalam  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibuat  undang-undang  yang  secara administratif  mengatur  perizinan,  penyelenggaraan,  persyaratan,  kerjasama,  dan peraturan  lainnya  untuk  mendukung  kegiatan  teknologi  finansial.  Hal  ini  akan memberikan  kejelasan  terkait  alur  perizinan  badan  usaha  teknologi  finansial  dan memberikan  kepastian  terhadap  pertanggungjawaban  antar  lembaga  dalam  lingkup kegiatan teknologi finansial.
Meskipun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  telah  mengatur penyelenggaraan dalam teknologi finansial, masih banyak kekurangan dan beberapa pasal dianggap  multitafsir.  Masalah  utama  dalam  teknologi  finansial  adalah  belum  adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan komprehensif. Peraturan yang ada masih berbentuk  dalam  peraturan  menteri  dan  peraturan  lainnya  di  bawah  undang-undang. Pemberian  delegasi  pembuatan  peraturan  pelaksanaan  kepada  eksekutif  dapat mengakibatkan  kurangnya  publikasi  dan  diseminasi, serta  kurangnya  pengawasan,  yang dapat  memperluas  atau  mempersempit  materi  undang-undang.  Selain  itu,  lembaga eksekutif  cenderung  membuat  ketentuan  yang  menguntungkan  dirinya  ketika  terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur. Hal ini terjadi ketika peraturan  pelaksanaan  mengatur  kewenangan  lembaga.  Kementerian  atau  lembaga cenderung menginginkan kewenangan yang besar secara naluriah.

## METHOD
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis  empiris  untuk  mendapatkan  pemahaman yang  mendalam  tentang permasalahan yang  ada  dan  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  hukum  yang  relevan. Sumber  data  yang  digunakan  mencakup  bahan  hukum  primer,  yaitu  dokumen  hukum yang  memiliki  kekuatan  otoritatif,  serta  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  yang memberikan penjelasan rinci tentang topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  di  mana  penulis  mengumpulkan  informasi  yang relevan melalui membaca dan menganalisis literatur terkait.

## RESULT AND DISCUSSION
Pada masa ini, penggunaan aplikasi ecommerce telah menjadi tren yang meluas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh berbagai produk dan  layanan.  Namun,  untuk  menghadapi  persaingan  di  tingkat  global,  Indonesia seharusnya  telah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  yang  mengatur  perkembangan ekonomi  di  bidang  teknologi.  Kenyataannya,  hingga  saat  ini  masih  terjadi  berbagai permasalahan  terkait  teknologi  finansial  yang  terus  muncul,  seperti  penyebaran  data pribadi  yang  diperjual-belikan  oleh  para  hacker  yang  mampu  mengaksesnya  melalui berbagai  platform  ecommerce.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  Indonesia  untuk memperhatikan kekosongan hukum yang terkait dengan teknologi finansial.
Agar dapat mengatasi masalah ini, perlu adanya perhatian khusus terhadap regulasi teknologi  finansial  di  Indonesia.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  dan privasi konsumen serta memastikan keamanan data dalam ekosistem ecommerce. Selain itu,  dengan  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat,  Indonesia  akan  dapat  menciptakan lingkungan  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  sektor  teknologi  finansial,  yang  pada gilirannya  akan  mendukung  daya  saing  Indonesia  di  pasar  global.  Terkait  kekosongan hukum, teknologi finansial di Indonesia haruslah memperhatikan:
1. Hak dan Kedudukan Manusia
Hukum  perlindungan  konsumen,  menurut  Az.  Nasution,  mencakup  asas-asas  dan kaidah-kaidah  yang  mengatur  serta  melindungi  kepentingan  konsumen.  Hukum  ini bertujuan  untuk  mengatur  hubungan  dan  masalah  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat dalam  transaksi  barang  atau  jasa  konsumen  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen memiliki  beberapa  aspek  hukum  yang  mencakup  aspek  materi,  dan  tidak  hanya melibatkan  perlindungan  fisik,  tetapi  juga  melibatkan  hak-hak  konsumen  yang  bersifat abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pengaturan  hukum  perlindungan  konsumen.  Menurut  undang-undang  ini,  perlindungan konsumen  adalah  segala  sesuatu  yang  menjamin  kepastian  hukum  dalam  memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap hak- hak  konsumen,  yang  diperkuat  melalui  undang-undang  khusus,  sehingga  memberikan harapan  agar  pelaku  usaha  tidak  bertindak  sewenang-wenang  yang  merugikan  hak-hak konsumen.
Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan cara yang patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar, jujur, dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif.
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  jika barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak memenuhi standar yang seharusnya.
i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  yang  sesuai,  pemerintah  dan  lembaga terkait  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  penegakan  hak-hak konsumen ini.
2. Industri kreatif
Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang menghasilkan produk dan layanan melalui  pemanfaatan  kreativitas,  keahlian,  dan  bakat  individu  untuk  menciptakan  nilai tambah, lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup. Meskipun erat hubungannya dengan  industri  kreatif,  ekonomi  kreatif  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas.  Ekonomi kreatif  menciptakan  suatu  ekosistem  yang  saling  terkait  antara  rantai  nilai  kreatif, lingkungan  pengembangan,  pasar,  dan  pengarsipan.  Selain  berkaitan  dengan  penciptaan nilai tambah secara ekonomi, ekonomi kreatif juga berfokus pada penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan.
Dengan demikian, ekonomi kreatif memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Industri kreatif merupakan bagian integral dari ekonomi  kreatif,  terdiri  dari  Inti  Industri  Kreatif,  input,  dan  output.  Inti  Industri  Kreatif adalah  sektor  industri  kreatif  di  mana  kreativitas  individu  menjadi  faktor  utama  dalam penciptaan  nilai  tambah.  Dalam  proses  menciptakan  nilai  tambah  tersebut,  Inti  Industri Kreatif  membutuhkan  input  dari  industri  lain.  Industri  yang  memberikan  input  kepada Inti  Industri  Kreatif  disebut  sebagai  input  bagi  Inti  Industri  Kreatif.  Output  dari  Inti Industri  Kreatif  juga  dapat  menjadi  input  bagi  industri  lainnya.  Dengan  memperhatikan hubungan antar kelompok industri sebagai Inti Industri Kreatif, input, dan output dari Inti Industri  Kreatif,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  kesamaan  antar  kelompok  industri kreatif meskipun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.
Industri  kreatif  berperan  sebagai  penggerak  dalam  menciptakan  nilai  ekonomi dalam  era  ekonomi  kreatif.  Selain  menciptakan  transaksi  ekonomi,  industri  kreatif  juga menciptakan  transaksi  sosial  dan  budaya.  Meskipun  terdapat  pola  umum  dalam  rantai nilai  kreatif  seperti  kreativitas-produksi-distribusi-komersialisasi,  setiap  kelompok industri kreatif memiliki rantai nilai kreatif yang berbeda. Oleh karena itu, industri kreatif dapat  didefinisikan  sebagai  sektor  yang  menghasilkan  produk  dan  layanan  melalui pemanfaatan  kreativitas,  keahlian,  dan  bakat  individu  untuk  menciptakan  nilai  tambah, lapangan  kerja,  serta  peningkatan  kualitas  hidup.  Industri  kreatif  telah  mengalami perkembangan  sejak  tahun  1990-an  dan  menjadi  bagian  penting  dalam  sektor perekonomian.
Dalam  praktiknya,  industri  kreatif  menekankan  pada  pengembangan  karakter budaya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keragaman budaya, terutama di negara- negara berkembang yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu, teori Incentive Theory mendukung  Reward  dan  Recovery  Theory  dengan  mengaitkan  pentingnya  memberikan insentif  berupa  penghargaan  atas  karya-karya  ekonomi  kreatif.  Insentif  tersebut memberikan apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif atas karya intelektual mereka, mendorong mereka untuk terus berkarya dan berkontribusi lebih lanjut.
3. Keamanan Informasi
Menurut  G.  J.  Simons,  keamanan  informasi  melibatkan  upaya  untuk  mencegah penipuan  atau  mendeteksi  penipuan  dalam  sistem  yang  berbasis  informasi,  di  mana informasi  itu  sendiri  tidak  memiliki  bentuk  fisik.  Aspek-aspek  keamanan  informasi mencakup  privasi,  identifikasi,  otentikasi,  otorisasi,  dan  akuntabilitas.  Keamanan informasi  diperlukan  untuk  melindungi  informasi  dari  berbagai  ancaman  guna mengurangi  kerugian  bagi  perusahaan  dan  pelanggan,  memastikan  kelangsungan  usaha, serta  mengoptimalkan  pengembalian  investasi  dan  peluang  usaha.  Manajemen  sistem informasi  memungkinkan  data  untuk  didistribusikan  secara  elektronik,  oleh  karena  itu sistem  yang  memastikan  pengiriman  dan  penerimaan  data  oleh  pengguna  yang  tepat sangatlah penting.
Istilah  "keamanan  informasi"  dan  "keamanan  siber"  adalah  dua  konsep  yang berbeda.  Dalam  konteks  tertentu,  terdapat  kesamaan  dalam  pemahaman  jika  dikaitkan dengan  perlindungan  aset  atau  perlawanan  terhadap  spionase  industri  dan  ekonomi, terorisme,  atau  kejahatan  ekonomi,  serta  melawan  konten  yang  dilarang.  Namun, keamanan informasi melibatkan isu yang lebih luas, seperti kedaulatan negara, keamanan nasional,  perlindungan  infrastruktur  penting,  perlindungan  aset  yang  terlihat  maupun tidak  terlihat,  serta  perlindungan  data  pribadi,  dan  sebagainya.  Karena  itu,  keamanan informasi  digunakan  oleh  organisasi  dan  profesional  Teknologi  Informasi,  sementara keamanan  siber  umumnya  digunakan  dalam  kebijakan,  terutama  ketika  masalah keamanan informasi menjadi masalah keamanan nasional.
Dengan  memenuhi  berbagai  aspek  dan  prinsip  dasar  sistem  keamanan  informasi, sumber daya informasi akan lebih terjamin dan dilindungi dari ancaman pihak yang tidak berwenang yang berusaha memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, serta merugikan organisasi atau perusahaan terkait.
4. Teknologi Finansial
Teknologi  dianggap  sebagai  alat  yang  diciptakan  untuk  mempermudah  kehidupan manusia.  Dalam  sektor  finansial,  teknologi  memiliki  peran  penting  dalam  mendorong inovasi  dan  meningkatkan  produktivitas  melalui  alokasi  dana  kepada  pelaku  usaha. Konsep ini dikenal sebagai teknologi finansial. Menurut Hsueh, teknologi finansial adalah model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Ini berarti  bahwa  teknologi  finansial  melibatkan  penggunaan  teknologi  informasi  yang inovatif untuk mengembangkan layanan keuangan yang lebih baik. Pendapat Harefa dan Kennedy juga menguatkan definisi tersebut dengan menyatakan bahwa teknologi finansial adalah  pemanfaatan  teknologi  secara  maksimal  untuk  meningkatkan  layanan  jasa keuangan.
Dalam  konteks  ini,  teknologi  finansial  menggabungkan  dua  aspek  utama,  yaitu teknologi dan keuangan. Tujuan utamanya adalah membuat transaksi keuangan menjadi lebih  mudah,  praktis,  dan  efisien.  Pada  tahun  1998,  dunia  perbankan  memperkenalkan layanan perbankan online sebagai salah satu inovasi teknologi finansial yang revolusioner. Hal  ini  memberikan  kemudahan  bagi  nasabah  untuk  mengakses  rekening  mereka  dan melakukan  transaksi  keuangan  melalui  internet.  Dengan  adanya  teknologi  finansial, berbagai  layanan  keuangan  seperti  pembayaran,  transfer  dana,  investasi,  dan  pinjaman dapat  dilakukan  dengan  lebih  cepat  dan  efisien.  Selain  itu,  teknologi  finansial  juga memberikan keuntungan seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan keamanan transaksi, dan aksesibilitas yang lebih  baik bagi masyarakat luas. Inovasi terus menerus dalam  teknologi  finansial  telah  mengubah  cara  orang  berinteraksi  dengan  sistem keuangan dan membuka peluang baru dalam industri finansial.
Dalam  rangka  menghadapi  perkembangan  teknologi  finansial  yang  cepat, lembaga keuangan dan regulator perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang ada. Regulasi yang  bijaksana  dan  inovasi  yang  berkelanjutan  menjadi  kunci  untuk  memanfaatkan potensi teknologi finansial secara optimal, sambil tetap menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan. Dengan demikian, teknologi finansial terus berkembang dan memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk masa depan sektor keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan pentingnya Rancangan  Undang-Undang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  dalam mengatur  teknologi  finansial:  Perkembangan  teknologi  finansial  menuntut  adanya perbaikan  dalam  pembebanan  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  RUU  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan diharapkan  memberikan  fitur  keamanan  (security  features)  bagi  masyarakat  dalam melakukan  transaksi  secara  digital.  Pemulihan  dan  pemulihan  perekonomian  Indonesia
yang terkendala akibat pandemi COVID-19 menjadi faktor penting dalam langkah strategis untuk  mengembalikan  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Regulasi  yang  berbasis  undang- undang akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan dengan  memberikan  landasan  hukum  bagi  operasional  industri  jasa  keuangan.  Regulasi tersebut  harus  mencakup  berbagai  aspek  sektor  keuangan  berbasis  teknologi  finansial, termasuk  perbankan,  industri  keuangan  non-bank,  pasar  modal,  dan  inovasi  keuangan digital  lainnya.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  adalah  menciptakan  dasar  hukum  yang mendukung penyelenggaraan keuangan berbasis teknologi finansial secara berkelanjutan untuk  perekonomian  Indonesia.  Regulasi  yang  dinamis  harus  dapat  mengikuti perkembangan sektor keuangan dengan mengatur batasan tingkah laku dan memastikan kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  jasa  keuangan  berbasis teknologi  finansial.  Pemerintah  diharapkan  dapat  mengatur  peran  lembaga, penyelenggara,  dan  pengguna  layanan  keuangan  berbasis  teknologi  finansial  agar  dapat terintegrasi  dan  dipertanggungjawabkan.  Pengaturan  yang  mencakup  sistem penyelenggaraan, perizinan, pengawasan, manajemen risiko, dan pengelolaan data privasi akan  mendukung  terwujudnya  industri  keuangan  yang  responsif  terhadap  kebutuhan pasar  dan  berkontribusi  dalam  membangun  perekonomian  secara  global.  Dengan demikian, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur teknologi finansial diharapkan dapat menciptakan dasar hukum yang memadai untuk memfasilitasi perkembangan  sektor  keuangan  yang  berkelanjutan  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.

## REFERENSI
Buku Bahrudin, Rudy. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: STIE YKPN, 1997. Mildawati, Titik. Teknologi Informasi dan Perkembangannya , Ekuitas Vol.4 No.2, 2000. Shidarta. H ukum Perlindungan Konsumen Indonesia , edisi Revisi Jakarta: [s.n.] 2006. Solove J., Daniel. The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age, West Group Publication, New York University Press, 2004.

## Jurnal
Adiansah,  Mulyana,  dan  Fedryansyah,  M.  “Potensi  Crowdfunding  di  Indonesia  dalam praktik pekerjaan sosial”, Prosiding Ks: Riset & Pkm, Vol.3 No.2.
Bank  Indonesia,  “ Temu  Ilmiah  Nasional  Peneliti  2016  Kemenkominfo,  Analisa  peluang Indonesia dalam era ekonomi digital dari aspek infrastruktur, teknologi, sdm, dan regulasi  penyelenggara  dan  pendukung  jasa  sistem  pembayaran,  Temu  Ilmiah Nasional Peneliti, 2016.
Bemuf,  Korn elius,  dkk.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 No. 1, 2020. Hanifah, Okhmatun dkk., “Peer to Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology” Jurnal Hu kum Vol.16. No. 2, 2021. Irawansah, Didik. “Urgensi Pembentukan Undang -Undang Fintech  di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid- 19,” SASI, Vol. 27, No. 4, 2021. Jayadi,  H.,  &  Adolf,  H.  (“Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dalam  Hukum  Perbankan Indonesia”. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2), 2018.
Kurniawan,  Tanzil  dkk.,  “Perbandingan  Kebijakan  Sistem  Big  Data  di  Indonesia  dan  Uni Eropa,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2020.
Kusumawati, D., Winarko, B., & Pradono, W., “Analisis Kebu tuhan Regulasi Terkait dengan Internet of Things”, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol.15 No. 2, 2017.
R.  Njatrijani.  “Perkembangan  Regulasi  Dan  Pengawasan  Financial  Technology  di Indonesia” Diponegoro Private Law Review, 4(1), 2019.
Sa’diah,  Nur  Halimatul  dan  Vinata,  Tri.  “Rekonstruksi  Pembentukan  National  Siber Defence  sebagai  upaya  mempertahankan  kedaulatan  negara”,  Jurnal  Perspektif Vol. 21 No. 3, Edisi September, 2016.
U.  Anggunsuri ,  “Peran  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  di  Era  Financial  Technology” Nagari Law Review Vol. 2, No. 2, 2019.
Copyright Holder : © Muksalmina, Faisal, Hera Susanti  (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: