Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021

## MEKANISME PEMBAGIAN LABA RUGI PEMBIAYAAN SEBAGAI SEBUAH TANTANGAN BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## Riyanto Wujarso
Departemen Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta riyanto.rw@gmail.com
Received: February 16,2021; Revised: May 20, 2021; Accepted: July 24, 2021 Page: 558-565
Abstrak: Sistim  pembagian  laba  rugi  (PLR)  pada pembiayaan  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia menghadapi  tantangan.  Pembiayaan  terdiri  dari  akad  mudharabah  dan  musyarakah.  Studi  ini mengevaluasi  penerapan  akad  mudharabah  dan  musyarakah  sebelum  membahas  tantangannya. Sementara  akad  musyarakah  melibatkan  kontribusi  modal  dan  tenaga  oleh  investor  dan  pengusaha, akad  mudharabah  memungkinkan  investor  untuk  menyediakan  modal  dan  hanya  pengusaha  yang menjalankan bisnis. Dalam hal laba atas investasi, kedua mitra berbagi untung atau rugi berdasarkan rasio  musyarakah  yang  disepakati  sebelumnya,  tetapi  hanya  pemberi  modal  yang  menanggung kerugian bagi mudharabah karena pengusaha telah kehilangan usahanya untuk proyek tersebut. Dalam mengkaji  tantangan  tersebut,  studi  ini  akan  dibahas  secara  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan tinjauan  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  kendala  utama  dalam pembiayaan  PUR  yaitu  tingginya  risiko  investasi,  kesulitan  dalam  memilih  mitra  yang  tepat, permintaan datang dari pelanggan kelayakan kredit yang rendah, dan kurangnya keamanan modal.
Kata Kunci: Pembiayaan, Pembagian Laba Rugi (PLR), Bank Syariah.
Abstract: Profit and loss sharing (PLR) in Islamic banking in Indonesia faces difficulties. Contracts for  financing  (PLR)  include  mudharabah  and  musyarakah.  Before  addressing  the  difficulties,  this analysis  evaluates  the  mudharabah  and  musyarakah  contracts'  execution.  While  a  musyarakah contract  requires  investors  and  entrepreneurs  to  provide  money  and  labor,  a  mudharabah  contract allows the investor to supply capital and the entrepreneur to manage the firm. In terms of return on investment,  all  partners  share  profits  and  losses  according  to  the  pre-agreed  musyarakah  ratio; however, only the financier bears the loss for the mudharabah, as the entrepreneur has lost business as a result of the scheme.  This research will be discussed qualitatively and using a literature review approach.  The  findings  indicate  that  there  are  four  major  impediments  to  PUR  financing:  high investment risk, difficulties in selecting the best partner, demands from consumers with a poor credit rating, and a lack of financial protection.
Keywords: Financing, Profit and Loss Sharing, Islamic Bank.

## I. PENDAHULUAN
Industri  perbankan  Islam  telah  menunjukkan  pertumbuhan  dan  ketahanan  dalam  lingkungan  keuangan internasional  yang  lebih  menantang  [1].  Hal  tersebut  diukur  melalui  berbagai  perkembangan  produk  dan  layanan  di industri  perbankan  syariah,  kematangan  pasar  keuangan  syariah,  pengembangan  infrastruktur  dan  lembaga  keuangan, serta kerangka  hukum, regulasi dan syariah  yang  komprehensif [2]. Perkembangan  industri perbankan  syariah  sejalan dengan tujuan ekonomi saat ini yaitu kemakmuran ekonomi yang luas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dan penuh, keadilan sosial ekonomi, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas nilai tukar [3].
Permintaan  produk  perbankan  syariah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  meningkat dipandang sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang dikenal dengan berbagai unsur gharar (ketidakpastian),
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021
riba'  (riba)  dan  maisir  (perjudian)  [4].  Pengenalan  produk  perbankan  syariah  telah  membuka  pintu  bagi  umat  Islam untuk  berpartisipasi  langsung  dalam  dunia  perbankan  yang  tidak  syariah.  Solusi  pembiayaan  Islam  yang  berbeda diterapkan secara efektif di sektor perbankan Islam dan  mereka  mewakili potensi  yang  signifikan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengatasi masalah gharar, riba dan maisir. Ijarah, murabahah, bai 'bitaman ajil, istisna, tawaruq dan  lain-lain  adalah  beberapa  barang  yang  kini  dipasok  oleh  bank  syariah  [5].  Namun  masih  ada  celah  yang  perlu diperbaiki  oleh  perbankan  syariah;  yaitu  dengan  musyarakah  dan  mudharabah,  yang  menerapkan  konsep  PLR  dalam semangat  sistem  perbankan  muslim  yang  menjunjung  tinggi  konsep  keadilan,  menerapkan  dan  mencegah  kapitalisme memperluas kejahatan yang membuat orang kaya semakin kaya. Dan orang miskin menjadi lebih buruk [6].
Musyarakah dan mudharabah adalah akad kemitraan dalam menjalankan usaha berdasarkan kontribusi modal dan tenaga  kerja  oleh  investor  dan  pengusaha  melalui  perjanjian  PLR.  Konsep  ini  mirip  dengan  prinsip  modal  ventura konvensional yang berkembang di negara lain. Musyarakah diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang  menjalankan  usaha  tertentu  untuk  membagi  keuntungan  dalam  investasinya  [7].  Musyarakah  adalah  akad  antara dua  orang  yang  melakukan  bisnis  finansial  untuk  mendapatkan  keuntungan  [8].  Untuk  mudharabah,  ada  ulama  yang juga memberikan pengertian yang sama. Meskipun musyarakah dan mudharabah keduanya didasarkan pada kemitraan dan  kolaborasi,  ada  perbedaan  yang  perlu  dipahami  dengan  jelas  antara  kedua  akad  tersebut.  Musyarakah  melibatkan kontribusi modal dan tenaga oleh investor dan pengusaha. Sedangkan untuk mudharabah, investor memberikan modal dan hanya pengusaha yang melakukan usaha [9].
Pendanaan  melalui  kemitraan  dan  PLR  seperti  mudharabah  dan  musyarakh  di  Indonesia  masih  belum diperbolehkan. Meskipun gagasan musyarakah dan mudharabah saat ini digunakan dan jumlah pembiayaannya sangat sedikit  dibandingkan  dengan  total  pembiayaan.  Menurut  statistik  bulanan  Bank  Indonesia  Januari  2019,  total pembiayaan  agregat  sistem  perbankan  Islam  di  Indonesia  melalui  mudharabah  dan  musyarakah  hanya  menyumbang 5,08  persen  dari  total  pembiayaan  agregat,  meskipun  konsep  mulia  mereka  sering  dikhotbahkan  oleh  para  sarjana ekonomi  Islam  yang  menjunjung  tinggi  semangat  perbankan  syariah  dalam  membantu  masyarakat  untuk  mencapai distribusi keuntungan yang adil dan merata serta mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, lembaga  perbankan  syariah  harus  menawarkan  lebih  banyak  peluang  pembiayaan  melalui  konsep  mudharabah  dan musyarakah  yang  dilandasi  semangat  kerjasama  yang  akan  meningkatkan  perekonomian  umat  Islam.  Pada  saat  yang sama,  pembiayaan  PLR  menggambarkan  peran  pentingnya  dalam  membantu  pengentasan  taraf  hidup  masyarakat melalui kegiatan bisnis yang digalakkan oleh Islam.

## II. METODE DAN MATERI
Topik  akan  dibahas  secara  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan  tinjauan  pustaka.  Pustaka  yang  ditinjau relevan  dengan  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  analisis  ini  untuk  membenarkan  perdebatan  dan  kesimpulan  akhir. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan metode matematika atau alat ukur lain dan  di  mana  peneliti  berusaha  untuk  memahami  dan  menganalisis  signifikansi  dari  suatu  kejadian  aktivitas  perilaku manusia  dalam  konteks  tertentu  dari  sudut  pandangnya  sendiri  [10].  Studi  kualitatif  bersifat  analitis  dan  sering  kali menggabungkan interpretasi. Analisis kualitatif lebih menekankan pada proses dan konteks (perspektif subjek) [11].

## III. PEMBAHASAN DAN HASIL

## 3.1. Musyarakah dan Mudharabah
Studi  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  terdapat  kesamaan  karakteristik  antara  musyarakah  dan  mudharabah dalam  akad  pembiayaan  syariah.  Parameter  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Syariah  melalui  definisi  khusus  dalam mengidentifikasi  fitur-fitur  penting  untuk  memahami  kebutuhan  akad  syariah  [12].  Ini  termasuk  parameter  dalam musyarakah yang meliputi permodalan, pengelolaan, PLR dan kemitraan. Fitur yang diidentifikasi dalam parameter ini dapat membantu industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi, memahami, menawarkan, dan membedakan kontrak ini dari  kontrak  lain  yang  lazim  di  industri.  Parameter  syariah  untuk  musyarakah  dan  mudharabah  di  lembaga  keuangan syariah  akan  membantu  dan  berkontribusi  pada  pembangunan  sosial  ekonomi,  terutama  dalam  membantu  pengusaha kecil.
Terdapat  potensi  besar  modal  ventura  musyarakah  bagi  lembaga  keuangan  Islam  untuk  menanamkan  dananya karena  jenis  investasi  ini  akan  meningkatkan  pertumbuhan  negara.  Namun,  bukan  berarti  modal  ventura  berbasis musyarakah tidak akan gagal atau terlibat dalam kegiatan yang dianggap haram. Ini hanya menghadirkan alternatif yang menarik untuk pembiayaan investasi selain pembiayaan berbasis hutang, terutama di negara-negara muslim [13].
Modal  ventura  syariah  mudharabah  dan  musyarakah  tidak  jauh  berbeda  dengan  modal  ventura  konvensional [14]. Namun yang membedakannya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan dan operasi yang menjadi landasan pembiayaan
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021
yang  diberikan.  Baik  akad  musyarakah  maupun  akad  mudharabah  dipandang  sejalan  dengan  semangat  modal  ventura dan memiliki potensi positif untuk terus tumbuh sejalan dengan perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.
Tentang  prinsip  mudharabah,  unsur  ketidakpastian  dan  spekulasi  yang  ada  pada  derivatif  konvensional  dapat dihindari  [15].  Dalam  derivatif  konvensional,  investor  tidak  perlu  mengetahui  secara  detail  bisnis  yang  digeluti  dan hanya  mendapatkan  bagian  keuntungannya  pada  akhir  masa  jatuh  tempo.  Situasi  ini  jelas  menunjukkan  unsur ketidakadilan  karena  melibatkan  gharar  (ketidakpastian)  karena  praktik  wirausahawan  dipertanyakan  yaitu  apakah usaha  tersebut  dilakukan  dengan  cara  yang  benar  atau  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  penulis  menyarankan  agar  prinsip opsi konvensional dalam derivatif diubah menjadi prinsip mudharabah.
Pendanaan  mudharabah  oleh  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  tunduk  pada  Syariah  [16].  Jaminan  yang diberikan bank kepada pengusaha diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  2003.  Selain  itu,  keputusan  pembiayaan  didasarkan  pada  6Cs  ( Character,  Capacity,  Capital, Colateral,  Condition  and  Challenge ).  Penggunaan  pembiayaan  mudharabah  di  semua  sektor  perekonomian  dapat memberikan manfaat dan melarang adanya usaha yang mengandung unsur non halal.
Model  musyarakah  memperhitungkan  tingkat  bagi  hasil  untuk  memastikan  investasi  yang  adil  dan  usaha patungan yang wajar antara penyedia modal dan pengusaha [17]. Hal ini akan membuka peluang bagi para pengusaha untuk  turut  berinvestasi  dan  memberikan  modal  awal  sendiri.  Alhasil  secara  tidak  langsung  akan  mengurangi ketidakmampuan  dan  salah  urus  bisnis  karena  mereka  pada  awalnya  menyumbangkan  modalnya  sendiri.  Ketika keuntungan dibagi, begitu pula risiko yang dibagi sesuai. Penerapan musyarakah dalam produk baru akan meningkatkan kemungkinan  aktivitas  dinamis  oleh  investasi  syariah,  khususnya  keuangan  dan  perbankan  Islam.  Padahal,  baik lembaga  keuangan  konvensional  maupun  syariah  dapat  mengadopsi  model  ini  dalam  menciptakan  produk  baru.  Ini dapat menjadi katalisator untuk inovasi produk dan penelitian tentang produk keuangan baru.
Terdapat  tiga  proposal  untuk  mencapai  kondisi  optimal  kontrak  pembiayaan  berbasis  ekuitas  (bagi  hasil  dan kerugian)  di  bank  syariah  [18].  Pertama,  dalam  akad  mudharabah  dimana  bank  syariah  bertindak  sebagai  rabbul  mal (pemberi modal), bank harus memberikan insentif kepada pengusaha, jika nilainya positif diharapkan laba bersih  dapat tercapai.  Kedua,  jika  bank  syariah  bertindak  sebagai  mudharib  (pengusaha),  bank  tersebut  akan  ditunjuk  sebagai perwakilan, dan deposan harus dikenakan biaya pemrosesan informasi di rekening investasi mudharabah. Ketiga, untuk akad musyarakah, bank syariah dianjurkan untuk menanggung biaya pengawasan guna memaksimalkan laba bersih dan meningkatkan  nilai  pemegang  sahamnya.  Dalam  hal  hubungan  antara  pembiayaan  PLR  dengan  profitabilitas  bank, pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang signifikan dengan return on equity .
Berdasarkan  kajian  mendalam  tentang  transkrip,  beberapa  tantangan  menjadi  sorotan.  Secara  teori,  akad pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah  adalah  sempurna  dan  tepat  dimana  keduanya  membantu  mendorong perkembangan ekonomi Islam melalui bisnis kolaboratif yang menekankan pada bagi hasil dan kerugian. Kedua belah pihak bertanggung jawab satu sama lain dan ini mencegah terjadinya penipuan atau penindasan oleh salah satu pihak.
Namun, pada kenyataannya sangat sulit untuk menerapkan perbankan syariah di era teknologi ini. Berdasarkan keterangan dari BMI biasa memberikan pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah, meski jumlahnya kecil BMI memang mencoba metode pembiayaan ini. Ada sebagian yang berhasil dan sebagian ada yang gagal. Bank syariah telah memberikan  berbagai  portofolio  berdasarkan  musyarakah  dan  mudharabah.  Salah  satunya  adalah  pembiayaan musyarakah  pembangunan  berbasis  aset  seperti  bangunan  yang  kemudian  dijual,  dan  pembagian  keuntungan  antara pengusaha  dan  bankir  secara  syariah.  Musyarakah  juga  telah  dilaksanakan  dalam  bentuk  modal  ventura  oleh  banyak perusahaan yang didorong oleh pemerintah. Mudharabah juga dilakukan dengan para pengusaha, seperti yang dilakukan BMI dimana BMI bertindak sebagai rabbul mal dan nasabah sebagai pengusaha dalam pembiayaan. Proyek-proyek ini adalah bukti nyata bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah memiliki potensi tinggi untuk implementasi penuh perbankan Islam.
Menurut BMI, meskipun pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah tidak banyak tersedia bagi nasabah karena keduanya memiliki risiko yang relatif tinggi, bank selalu mencari kandidat yang paling tepat untuk memberikan pembiayaan  berdasarkan  konsep  tersebut.  Pembiayaan  musyarakah  dan  mudharabah  yang  didasarkan  pada  bagi  hasil dan kerugian, menuntut nasabah yang memiliki potensi untuk mengelola modalnya secara bijak sehingga menghasilkan keuntungan  dan  tidak  menimbulkan  kerugian.  Pasalnya,  dana  yang  diinvestasikan  oleh  bank  dimiliki  oleh  deposan. Oleh  karena  itu,  bank  syariah  harus  sangat  berhati-hati  dalam  menginvestasikan  dananya  karena  sangat  berisiko. Biasanya perusahaan yang lebih kecil tanpa kemampuan dan kekuatan usaha yang memadai akan berusaha memperoleh pembiayaan musyarakah dan mudharabah, namun perusahaan besar seperti Pertamina dan Telkom akan menghindar. Ini akan meningkatkan risiko gagal bayar pada bank syariah.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menyampaikan  secara  ringkas  ada  empat  tantangan  yang  dapat  menjadi  kendala dalam penerapan konsep pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara umum.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021

## 3.2. Berisiko tinggi
Pembiayaan  musyarakah  dan  mudharabah  dapat  diklasifikasikan  sebagai  investasi  berisiko  tinggi.  Konsep pembiayaan  ini  sulit  untuk  diterapkan  karena  kemungkinan  gagal  yang  tinggi.  Akibat  dari  berbagai  faktor  seperti kurangnya  keterampilan  dan  pengalaman  pengusaha  dalam  berbisnis  [19].  Konsep  kemitraan  melalui  bagi  hasil  dan kerugian  dapat  menyebabkan  bank  syariah  sangat  berhati-hati  dalam  memberikan  pembiayaan  melalui  konsep musyarakah  dan  mudharabah.  Dana  yang  diinvestasikan  sebagian  besar  dimiliki  oleh  deposan  yang  selalu  berharap uang mereka aman. Bank syariah harus mengganti uang penabung jika terjadi kerugian. Dalam pembiayaan musyarakah dan  mudharabah,  semua  risiko  harus  dianalisis  secara  komprehensif  untuk  meminimalkan  kerugian.  Berbagai  upaya harus  dilakukan  untuk  mengurangi  risiko  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  peningkatan  biaya  operasional. Bank  harus  mempertimbangkan  beberapa  faktor  sebelum  menyetujui  jenis  pembiayaan  ini  seperti  permintaan  pasar, biaya produksi, persaingan, kondisi ekonomi dan industri, dukungan peraturan dan leverage keuangan perusahaan yang mencari pembiayaan [20]. Analisis semua faktor yang kompleks ini membutuhkan keahlian tingkat tinggi, tidak hanya dari  aspek  ekonomi,  bisnis  dan  keuangan,  tetapi  pengalaman  pembiayaan  bertahun-tahun  untuk  menilai  keaslian rencana  keuangan  yang  diusulkan  sehingga  dapat  mengurangi  masalah  informasi  asimetris  yang  dapat  menyebabkan seleksi yang merugikan dan moral hazard.

## 3.3. Pilihan
Proses  seleksi  menjadi  tantangan  besar  bagi  bank  syariah  dalam  menyediakan  pembiayaan  yang  berbasis musyarakah  dan  mudharabah.  Bank  syariah  perlu  mencari  mitra  yang  tepat  untuk  memastikan  bisnis  bersama menghasilkan keuntungan karena lembaga keuangan syariah bukanlah organisasi amal yang memberikan modal gratis, melainkan harus menguntungkan agar tetap kompetitif. Bank syariah harus memastikan bahwa mitra bisnis yang dipilih memiliki  pengalaman  yang  tepat  dan  potensi  bisnis  yang  besar  untuk  berkembang.  Pemilihannya  sulit  karena membutuhkan  kajian  dari  berbagai  aspek  risiko.  Bank  syariah  sebaiknya  memilih  perusahaan  yang  memiliki  rekam jejak panjang dan kinerja keuangan yang dapat diterima sebelum menawarkan modal kepada mitra terpilih [21].
Dalam  konteks  saat  ini,  untuk  menjamin  keamanan  dana  deposan  dari  kerugian,  lembaga  perbankan  syariah hanya  akan  menawarkan  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  dan  kerugian  kepada  korporasi  besar  yang  diakui.  Namun, semangat  berdirinya  bank  syariah  yang  menjunjung  tinggi  konsep fairness  and  justice serta  memberikan  kontribusi kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  finansial  tidak  akan  tercapai  jika  bank  syariah  hanya  memberikan pembiayaan  musyarakah  kepada  perusahaan-perusahaan  besar  dengan  posisi  keuangan  yang  baik.  Jika  skenario  ini berlanjut,  perbankan  syariah  tidak  akan  menjadi  apa  pun  selain  perbankan  biasa  dengan  yang  kaya  lebih  kaya,  yang miskin lebih buruk [22]. Bank syariah  membutuhkan perubahan paradigma dari peran financial intermediary menjadi real entrepreneur untuk  kepentingan  masyarakat secara keseluruhan dan untuk  menjamin keberlangsungan perbankan syariah dalam jangka panjang. Bank syariah tetap dapat menawarkan pembiayaan  musyarakah dan mudharabah kepada perusahaan  kecil  selama  mitra  atau  perusahaan  tersebut  mampu  meyakinkan  melalui  perencanaan  dan  pengoperasian usahanya bahwa mereka berpotensi untuk dikembangkan bersama.

## 3.4. Permintaan
Secara umum, permintaan akad musyarakah dan mudharabah sebagian besar diminta oleh klien yang kekurangan modal  untuk  tumbuh  dan  masih  dalam  tahap  awal  usaha.  Nasabah  yang  tertarik  dengan  pembiayaan  musyarakah  dan mudharabah  bukanlah  perusahaan  yang  memiliki  rekam  jejak  bisnis  yang  panjang  dan credit  standing yang  kuat. Mereka yang mencari pembiayaan musyarakah dan mudharabah biasanya berasal dari industri kecil dan menengah yang masih baru dalam usahanya.
Perusahaan kecil dan menengah berisiko tinggi mengalami kegagalan karena potensi bisnis yang tidak diketahui. Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  dana  yang  diinvestasikan  menjadi  milik  deposan  dan  bukan  bank.  Ketika kontrak bagi hasil dan kerugian dimasukkan, kerugian yang ditimbulkan oleh bisnis tidak boleh dipertanyakan kecuali ada bukti kelalaian dan malpraktek terhadap syariah. Ini merupakan tantangan besar bagi bank syariah. Jika permintaan pembiayaan  musyarakah  dan  mudharabah  dibuat  oleh  perusahaan  besar  yang  memiliki  rekam  jejak  bisnis  yang  solid, pasti  lebih  banyak  pembiayaan  seperti  itu  yang  bisa  ditawarkan.  Namun,  permintaan  dari  perusahaan  kecil  dan
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021
menengah  yang  berisiko  tinggi  bukanlah  alasan  yang  sah  bagi  bank  syariah  untuk  menolak  memberikan  pembiayaan musyarakah,  dan  dengan  demikian,  menghilangkan  semangat  bank  syariah  untuk  bersikap  adil  kepada  semua.  Selain itu,  biaya  pemantauan  perusahaan  lebih  rendah  daripada  pemantauan  individu.  Pengambilan  risiko  berkaitan  dengan pengembalian dalam setiap pembiayaan yang diberikan. Terlepas dari biayanya, pemantauan merupakan aspek penting dalam  mengurangi  risiko.  Sebagai  entitas  besar,  bank  syariah  memiliki  keunggulan  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang  efisien  dibandingkan  dengan  investor  individu.  Untuk  memastikan  keberhasilan  pembiayaan  musyarakah,  bank syariah  harus  menjelma  menjadi  wirausahawan  sejati,  dimulai  dengan  pemilihan  bankir  yang  tidak  hanya  memiliki keterampilan menilai posisi keuangan, tetapi juga memahami seluk-beluk bisnis yang akan mempengaruhi bisnis. risiko industri saat bekerja untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan  syariah. Sebagai rencana jangka pendek, bank  syariah  dapat  melakukan outsourcing ke  pihak  ketiga  sambil  melatih  petugasnya  untuk  memiliki  karakteristik yang disebutkan sebelumnya.
3.5. Keamanan Modal
Keamanan  modal  harus  dipastikan  dalam  setiap  investasi  yang  dilakukan.  Tanpa  adanya  jaminan  modal, perbankan syariah biasanya tidak akan mau menawarkan akad  musyarakah atau mudharabah kepada nasabah. Jaminan keamanan  modal  dapat  berupa  jaminan  seperti  perumahan  atau  aset  tanah  yang  memiliki  nilai  tinggi  dan  terjamin. Jaminan sangat penting dalam melindungi modal jika terjadi penipuan dan kesalahan pengelolaan oleh mitra. Jaminan modal  juga  akan  menunjukkan  kesungguhan  dan  komitmen  kedua  belah  pihak  dalam  menjalankan  bisnis.  Dengan demikian, kemungkinan penipuan dapat dikurangi sambil memastikan bisnis berada di jalur yang benar. Namun, tidak semua  mitra  mampu  memberikan jaminan  modal  karena  yang  meminta pembiayaan adalah  nasabah  yang  kekurangan modal.  Hal  ini  menjadi  tantangan  besar  bagi  bank  syariah  dalam  memberikan  pembiayaan  melalui  musyawarah  dan mudharabah  jika  pola  pikir  bank  syariah  masih  mengacu  pada  kerangka  perantara  keuangan.  Di  sisi  lain,  dari  sudut pandang pengusaha, pembiayaan tanpa jaminan modal tetap dapat dilaksanakan dengan manajemen risiko yang efisien dan  efektif.  Lebih  lanjut,  tidak  adanya  jaminan  modal  ini  mutlak  sejalan  dengan  semangat  Islam  yang  diusung  oleh berbagai ulama.
Bank  syariah  bertindak  sebagai  lembaga  intermediasi  atau  mediator  antara  pemilik  dana  dan  penerima  dana. Sebagai  pihak  ketiga,  bank  memainkan  dua  peran  yang  berbeda.  Ketika  berhadapan  dengan  pemilik  dana  (giro, tabungan,  deposito),  bank  akan  menjadi  pihak  yang  mengelola  dana  tersebut.  Pada  bagian  ini,  bank  disebut  sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah yang memiliki dana disebut sebagai shahibul maal. Konsep mudharabah digunakan setiap bulan kepada nasabah yang memiliki dan mengirimkan uangnya ke bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposit.
Bagi hasil ditentukan berdasarkan pendapatan bank dari penyaluran pembiayaan. Peningkatan pendapatan bank akan berdampak pada peningkatan kuantitas bagi hasil. Akibatnya, ketika pendapatan bank menurun, maka keuntungan yang dibagikan kepada pemilik dana juga akan berkurang [23].
Rekening,  tabungan,  dan  deposito  saat  ini  yang  umumnya  dikenal  sebagai  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  terkait langsung dengan pendanaan bank syariah. Semakin banyak uang yang dikumpulkan bank dari pihak eksternal, semakin banyak  pembiayaan  yang  dapat  dihasilkan  oleh  perbankan  syariah.  Meningkatnya  realisasi  pembiayaan  berarti meningkatkan  pendapatan  bank  dan  pada  akhirnya  bagi  hasil  bagi  nasabah  juga  akan  meningkat.  Mengingat  DPK sebagai sumber utama pendanaan bank, maka penting bagi bank untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan DPK. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah. Untuk dapat  menyediakannya,  bank  syariah  harus  mengelola  dan  menyalurkan  dana  secara  profesional  dan  sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian [24].
Kerugian akibat penyaluran dana atau pembiayaan akan mempengaruhi bagi hasil yang seharusnya diterima oleh nasabah pemilik dana dalam giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah. Kerugian tersebut akan menimbulkan  masalah  bagi  bank  mengingat  masyarakat  Indonesia  saat  ini  belum  siap  untuk  menanggung  risiko kerugian  saat  melakukan  simpanan  atau  simpanan  di  bank  syariah.  Dalam  praktiknya,  bank  syariah  dihadapkan  pada kemungkinan  nasabah  yang  dapat  mentransfer  dananya.  Ketika  bank  konvensional  menawarkan  tingkat  bunga  yang tinggi, nasabah mungkin akan memindahkan uangnya dari bank syariah. Kecenderungan ini akan meningkatkan risiko
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021
bagi  bank  syariah  [25].  Gagasan  utama  yang  perlu  dibangun  bank  syariah  dalam  pengelolaan  dana  adalah  agar  bank mampu membagi keuntungan untuk membiayai penabung atau setidaknya di atas tingkat bunga bank konvensional. Itu juga harus menarik keuntungan peminjam di bawah tingkat  bunga bank tradisional. Keterkaitan antara penghimpunan dana dan pembiayaan merupakan salah satu penyebab mengapa dana bagi hasil lebih rendah dibandingkan dengan dana non bagi hasil khususnya murabahah [26].
Faktor lain yang menyebabkan lambatnya perkembangan bagi hasil adalah rumitnya proses analisis pembiayaan dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil. Ketidakpastian hasil usaha yang dibiayai setiap bulan menuntut bank syariah untuk melakukan analisis secara detail dan mendalam. Bank harus melakukan analisis untuk mengurangi risiko yang  mungkin  muncul  terutama  pada  saat  pendapatan  bank  menurun.  Bank  syariah  juga  dituntut  untuk  dapat menyalurkan pembiayaan secara prudent kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai ketentuan perbankan. Beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  melakukan  analisis  komprehensif  adalah  karakter,  kapasitas  nasabah, permodalan, keberlangsungan usaha, dan jaminan [27].
Selain  itu,  pada  saat  melakukan  proses  analisis,  bank  juga  harus  mencermati  perkiraan  pendapatan  yang diperoleh nasabah pada awal pembuatan proposal pembiayaan untuk usaha yang akan dibiayai oleh bank. Proyeksi ini menjadi  krusial  mengingat  regulasi  terkait  tingkat  kesehatan  pembiayaan  dan  kinerja  nasabah  untuk  pembiayaan  bagi hasil yang ditentukan oleh ketepatan waktu pelunasan berdasarkan perkiraan yang dibuat pada proses awal pembiayaan. Pelanggan dapat dikategorikan lancar pembayaran jika dapat membayar kembali setiap bulan berdasarkan estimasi yang telah  dibuat.  Hal  ini  tentunya  akan  menjadi  kontradiksi  mengenai  aspek  ketidakpastian  dalam  kerjasama  pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Akibatnya, pendapatan bulanan dapat berfluktuasi dan bahkan pelanggan mungkin menderita kerugian yang tidak akan memenuhi perkiraan yang dibuat sebelumnya.
Regulasi tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Aturan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan moral hazard seperti side streaming atau penggunaan pembiayaan bagi nasabah yang tidak tercantum dalam akad akad, kecerobohan nasabah,  dan  penyembunyian  keuntungan  akibat  ketidakjujuran  nasabah.  Moral  hazard  menjadi  salah  satu  alasan mengapa  bank  lebih  memilih  untuk  memiliki  pembiayaan nonprofit  sharing [28].  Kecerobohan  nasabah  berpotensi merugikan usaha dan merusak usaha bank syariah terutama jika pembiayaan bagi hasil menggunakan akad mudharabah (penyertaan modal) dimana bank akan menutup kerugian tersebut.
Faktor  lain  yang  membuat  pembiayaan  bagi  hasil  kurang  disukai  adalah  kontrak  keagenan  dalam  pembiayaan mudharabah. Kontrak keagenan terjadi ketika terjadi benturan kebutuhan antara mudharib dan shahibul maal. Mudharib cenderung  mengabaikan  hubungan  kontraktual  dan  tidak  bertindak  berdasarkan  kepentingan  shahibul  maal  atau kesepakatan yang dibuat di awal. Dalam pembiayaan mudharabah, nasabah (mudharib) mungkin saja menyembunyikan beberapa  informasi  untuk  kepentingan  pribadinya.  Penyembunyian  informasi  tersebut  akan  mengakibatkan  terjadinya asimetris  informasi  yang  dapat  merugikan  bank.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu hambatan dalam akad pembiayaan bank syariah adalah informasi asimetris berupa adverse selection dan moral hazard [29].
Pada  akhirnya,  bank  syariah  harus  ekstra  hati-hati  dalam  melakukan  proses  analisis  sehingga  bank  dituntut memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  kompeten.  Pengalaman  di  berbagai  negara  Islam  menunjukkan  bahwa bank yang benar-benar memahami bagaimana membiayai bisnis sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembiayaan bagi hasil (muharabah dan musyarakah). Bank yang berhasil menyalurkan pembiayaan bagi hasil adalah bank yang awalnya merupakan perusahaan syariah dengan banyak keahlian dari perusahaan perbankan.
Rata-rata  pertumbuhan  perbankan  syariah  Indonesia  dalam  lima  tahun  terakhir  sekitar  26  persen,  akibatnya jumlah SDM yang bekerja di sektor tersebut meningkat. Pertumbuhan jumlah karyawan didominasi oleh pemain baru yang umumnya masih baru dalam bisnis dan memiliki pengalaman yang terbatas dalam melakukan analisis pembiayaan bagi hasil. Hal ini menjadi penyebab lain mengapa bank lebih memilih untuk memiliki pembiayaan nonprofit sharing . Dalam  pembiayaan  murabahah,  analisis  dirancang  untuk  menjamin  keamanan  dan  kemudahan  karena  margin  telah ditentukan di awal sehingga bank akan memperoleh keuntungan yang sama dengan keuntungan bank lain atau pesaing yang didasarkan pada tingkat suku bunga.
Bank  syariah  mungkin  menggunakan  batasan  khusus  saat  menyalurkan  uang  tunai  kepada  klien  untuk mengurangi  risiko  realisasi  tersebut  di  atas  dan  meningkatkan  pembiayaan  bagi  hasil  (mudharib).  Upaya  ini  untuk
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021
mendorong mudharib untuk secara konsisten meningkatkan pendapatan kedua belah pihak (mudharib dan bank sebagai shahibul  maal).  Beberapa  aturan  tersebut  meliputi  ketentuan  penjaminan  seperti  aset  tetap  dan  lembaga  penjaminan. Jaminan  yang  dibutuhkan  bank  tertentu  akan  membuat  nasabah  semakin  waspada.  Selain  itu,  lembaga  penjaminan secara  substansial  mempengaruhi  kapasitas  bank  syariah  untuk  mentransfer  sektor  riil  ke  daerah  pedesaan  dan perusahaan kecil melalui alokasi dana. Rencana mudharabah memungkinkan lembaga untuk memantau perilaku mitra untuk meningkatkan keandalan mitra dalam mengelola uang.
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  menentukan  rasio  maksimum  biaya  operasional  terhadap pendapatan  operasional.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  mudharib  menjalankan  usahanya  secara  efisien.  Ketika  rasio mencapai  100%  terbukti  mudharib  tidak  memperoleh  keuntungan  operasional.  Situasi  ini  tentu  tidak  akan  menarik pemilik  modal  untuk  berinvestasi  karena  tidak  akan  ada  keuntungan  yang  akan  dibagikan.  Ketika  rasionya  mencapai 80%, akan ada 20% dari keuntungan operasional yang dapat dibagi dengan pemilik modal. Moral hazard yang mungkin terjadi saat melakukan proses pembiayaan dapat dikurangi dengan mekanisme ini. Optimalisasi pembiayaan bagi hasil juga  dapat  didukung  oleh  keberlanjutan  dan  transparansi  informasi  tentang  bisnis.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui database aktual, detail, dan faktual, yang disesuaikan dengan bentuk dan iklim usaha yang dijalankan oleh pelanggan. Peningkatan  portofolio  pembiayaan  bagi  hasil  di  bank  syariah  tidak  hanya  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  bank tetapi juga seluruh elemen atau pemangku kepentingan. Bank Indonesia sebagai regulator harus mendukung hal tersebut melalui  penerapan  undang-undang  yang  melindungi  dan  mendukung  penerapan  prinsip  bagi  hasil.  Bank  syariah  juga dituntut  untuk  meningkatkan  realisasi  pembiayaan  bagi  hasil  dengan  mengurangi  risiko  yang  mungkin  terjadi  atau risiko  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  moral  hazard  dengan  meningkatkan  kualitas  SDM.  Di  sisi  lain,  nasabah  sebagai pihak  terkait  harus  memahami  sepenuhnya  perannya  untuk  membantu  mengelola  dana  dengan  baik  dan  terpercaya. Bank  syariah  sebagai  bank  yang  menerapkan  bagi  hasil  harus  meningkatkan  porsi  bagi  hasil.  Pembiayaan  bagi  hasil (mudharabah  dan  musyarakah)  dapat  menggerakkan  sektor  riil  karena  pembiayaan  ini  memiliki  ciri  produktif  yang dapat disalurkan untuk investasi dan modal kerja. Investasi di sektor riil tentunya akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

## IV. KESIMPULAN
Meski  akad  musyarakah  dan  mudharabah  menghadapi  tantangan  besar,  namun  tetap  memiliki  potensi  untuk berkembang di industri perbankan syariah. Hal ini karena akad  musyarakah dan mudharabah mampu memberikan dan mendorong  peluang  kerjasama  antara  pengusaha  dan  bank  syariah  menuju  peningkatan  ekonomi  negara  terutama ekonomi muslim, sambil memastikan muslim tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan  syariah. Kontrak berdasarkan kemitraan juga dapat mendorong kerjasama dalam bisnis dan menghilangkan keegoisan melalui pembagian risiko. Dalam kemitraan, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.
Akad musyarakah dan mudharabah diperkirakan memiliki potensi besar untuk  berkembang di sektor perbankan syariah.  Semua  tantangan  yang  telah  dibahas  akan  teratasi  kedepannya  jika  bank  syariah  berperan  sebagai  ' genuine enterpreneur '.  Selain  memenuhi  semangat  perbankan  syariah  dalam  mencapai  Maqasid  Al-Syariah,  hal  ini  juga  dapat menyebabkan  terjadinya  pergeseran  paradigma  realisasi  produk  perbankan  syariah  berbasis  syariah  (melalui  kontrak bagi hasil dan kerugian) daripada menawarkan produk yang saat ini hanya sesuai dengan  syariah (melalui kontrak jual beli dengan harga 'mark-up'). Jika semua tantangan dapat diatasi, maka akad musyarakah dan mudharabah akan mampu menjadi  pendorong  inovasi  produk  dalam  riset  keuangan  untuk  mendukung  Indonesia  menjadi  hub  keuangan  Islam internasional.

## REFERENSI
[1] Čihák, M., & Hesse, H. 2010. Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. Journal of Financial Services Research , 38 (2-3), 95-113
[2] Ariss, R. T. 2010. Competitive Conditions in Islamic and Conventional Banking: A Global Perspective . Review of Financial Economics , 19 (3), 101-108.
[3]  Setiawan,  A. B. 2006. Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. Jurnal Kordinat, 8 (1), 1-42.
[4] Nurdin, S., & Suyudi, M. 2019. Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. JAMDI (Jurnal Akuntansi Multi Dimensi), 2(1).
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional . DOI: https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No.3, Agustus 2021
[5] Sjahdeini, S. R. 2018. Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. Kencana.
[6]  [26]  Fadhila,  N.  2015.  Analisis  Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Murabahah  Terhadap  Laba  Bank  Syariah Mandiri. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 15(1).
[7]  Permata,  R.  I.  D.  2014.  Analisis  Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Musyarakah  Terhadap  Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang  Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). Jurnal Administrasi Bisnis, 12(1).
[8] Hasanuddin, H. M., & Mubarok, H. J. 2018. Perkembangan Akad Musyarakah. Prenada Media.
[9]  Wicaksana,  D.  F.  2011.  Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah,  Musyarakah  Dan  Murabahah  Terhadap  Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. SKRIPSI Jurusan Akutansi-Fakultas Ekonomi UM.
[10] Moloeng L, J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
[11] Gunawan, I. (2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
[12]  Arshad,  N.  C.,  &  Ismail,  A.  G.  2010. Shariah  Parameters  for  Musharakah  Contract:  A  Comment . International Journal of Business and Social Science , 1 (1).
[13] Ahroum, R., & Achchab, B. 2017. Pricing of Sukuk Musharakah with joint venture as underlying, beyond the use of PLS ratio . Journal of Islamic Accounting and Business Research .
[14] Hamid, A. 2015. Modal Ventura Syari’ah. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 3(1), 139-154.
[15] Hidayat, T. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. Mediakita.
[16]  Susana, E., & Prasetyanti, A. 2011. Pelaksanaan Dan  Sistem Bagi Hasil Pembiayaan  Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15(3).
[17] Dewianty, S. 2012. Sistem Lembaga Keuangan Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2(1m), 41- 70.
[18[  Dar,  H.  A.,  &  Presley,  J.  R.  2000. Lack  of  Profit  Loss  Sharing  in  Islamic  Banking:  Management  and  Control Imbalances. International Journal of Islamic Financial Services , 2 (2), 3-18.
[19]  [20]  Pranata,  A.  Y.  2018. Pengaruh  Risiko  Pembiayaan  Mudharabah,  Risiko  Pembiayaan  Musyarakah  terhadap Profitabilitas Bank Syariah ( Doctoral dissertation , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
[21] Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. 2003. Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, Dan Prospek. Serambi Ilmu Semesta.
[22]  Risal,  T.  2019.  Peningkatan  Peran  Perbankan  Syariah  dengan  Menggerakkan  Sektor  Riil  Dalam Pembangunan. Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition) , 1 (1), 36-47.
[23]  Destiana,  R.  2016.  Analisis  Dana  Pihak  Ketiga  dan  Risiko  Terhadap  Pembiayaan  Mudharabah  dan  Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon, 17 (2), 42-54.
[24]  Widayatsari,  A.  2013.  Akad  Wadiah  dan  Mudharabah  dalam  Penghimpunan  Dana  Pihak  Ketiga  Bank Syariah. Economic: Journal of Economic and Islamic Law , 3 (1), 1-21.
[25]  Yumanita,  D.  2005.  Bank  Syariah:  Gambaran  Umum. Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Studi  Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
[27]  Maradita,  A.  2014.  Karakteristik Good  Corporate  Governance Pada  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional. Yuridika, 29 (2).
[28]  Piliyanti,  I.,  &  Afrilianti,  A.  2016. Assessing  Factors  Influencing  Moral  Hazard  of  Mudharaba  and  Musyaraka Financing in Islamic Banking; Case Study in Surakarta . Al-Tijary , 1 (2), 83-92.
[29]  Lestari, E. P. (2019). Moral Hazard Dalam Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Pada Bprs Madani Kota Metro. FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah , 2 (02), 132-144.