## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BENTUK PROPORSIONALITAS DAN EFEKTIVITAS DALAM  PENERAPAN SERTA PELAKSANAANNYA
(The Implementation of Community Participation in The Legislation Process as a Form of Proportionality and Effectiveness)

## Nurharis Wijaya
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung IASTH Lantai 2 Universitas, Rw. 5, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430.
Email : nurharislaw@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui undang-undang yang dibuat oleh  DPR,  DPD,  dan  Pemerintah  baik  yang  menyangkut  kepentingan  ekonomi,  sosial, budaya,  hukum,  pendidikan  maupun  kepentingan  politik.  Sistem  peraturan  perundang- undangan  Indonesia  sebagai  suatu  rangkaian  unsur-unsur  hukum  tertulis  yang  saling terkait, pengaruh memengaruhi, dan terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang  dilandasi  oleh  falsafah  Pancasila  dan  UUD  1945.  Penelitian  kualitatif  ini  secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.
Kata  kunci: Partisipasi  Masyarakat,  Proses  Pembentukan,  Perundang-undangan, Penerapan Pelaksanaannya.

## Abstract
Indonesia  as  a  legal  state  has  an  obligation  to  ensure  the  creation  of  common prosperity  in  people’s  lives  through  laws  made  by  the  House  of  Representatives, DPD,  and  government  both  concerning  economic,  social,  cultural,  legal, educational and political interests. Indonesia’s statutory system as a set of written legal elements is interconnected, affecting influence, and integrated and inseparable from each other based on the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution. This  qualitative  research  can  generally  be  used  for  research  on  people’s  lives, history, behavior, organizational functionalization, social activities, etc.
Keywords: Community  Participation,  Establishment  Process,  Legislation, Implementation of its Implementation.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Untuk mencapai tujuan utama sebagai Negara hukum yang menciptakan kesejahteraan bangsa,  maka  diperlukan  seperangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur kehidupan  masyarakat  agar  tercipta  ketertiban  hukum  ( revhtsorde,  legal  order )  yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dibentuknya undang-undang di Negara hukum adalah untuk menciptakan suasana kesejahteraan masyarakat 1 .
Peraturan Perundang-undangan sebagai resultan dari perkembangan sosial, senantiasa mengalami  perkembangan  secara  terus-menerus.baik  perkembangan  politik,  ekonomi, sosial,  dan  budaya,  bahkan  iptek  (informasi  dan  teknologi)  dan  mental  masyarakat. Perkembangan yang terjadi sesungguhnya, disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kuat, antara lain: adanya cara berpikir/ pandangan hidup masyarakat, aspirasi dan tuntutan masyarakat  aka  suatu  keadilan,  kepatuhan  kenyataan  (kewajaran),  tata  nilai,  struktur sosial, pengelompokan sosial, dan cita-cita hukum untuk membawa masyarakat menuju suatu  keadaan  yang  baik.  Cita-cita  hukum  yang  dimaksud  disebut  dengan ius contituendum.
Contituendum adalah  suatu  produk  perkembangan  masyarakat,  yang  menjadi  cikal- bakal  peraturan  perundang-undangan  di  masa  mendatang  dan  diharapkan  mampu mewujudkan  kesejahteraan.  Undang-undang  sebagai  produk  pertimbangan  politik hakekatnya, merupakan  kesepakatan politik yang didalamnya mempunyai konsekuensi yang  mengatur  hak  dan  kewajiban.  Dalam  konteks  inilah,  maka  Negara  berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan yang dibuat melalui peraturan perundang-undangan.
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui undang-undang yang dibuat
1 M. Solly Lubis, Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan . (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 27.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
oleh  DPR,  DPD,  dan  Pemerintah  baik  yang  menyangkut  kepentingan  ekonomi,  sosial, budaya,  hukum,  pendidikan  maupun  kepentingan  politik.  Sistem  peraturan  perundang- undangan  Indonesia  sebagai  suatu  rangkaian  unsur-unsur  hukum  tertulis  yang  saling terkait, pengaruh memengaruhi, dan terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945 2 (Ranggawijaya, 1998:33).
Terkait  dengan  pembentukan  undang-undang  yang  aspiratif  dan  partisipatif  ini,  di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam  pembentukan  perundang-undangan  yang  harus  dilakukan  secara  transparan, sehingga  dari  aspirasi  masyarakat  dapat  berpartisipasi  memberikan  masukanmasukan dalam  mengatur  suatu  permasalahan.  Substansi  adalah  materi  yang  akan  diatur  harus ditujukan  bagi  kepentingan  masyarakat  luas,  sehingga  menghasilkan  suatu  undang- undang  yang  demokratis,  aspiratif,  partisipatif  dan  berkarakter  responsif/populistis 3 . Partisipasi,  transparansi,  dan  demokratisasi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  satu negara demokrasi . 4

## 2. Kodifikasi vs Modifikasi
Untuk  menghadapi  perubahan  dan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  yang semakin  cepat,  sudah  bukan  saatnya  mengarahkan  pembentukan  hukum  melalui penyusunan  kodifikasi.  Karena  pemikiran  tentang  kodifikasi  hanya  akan  menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan zaman. Demikian  pesan  dari  Hamid  S.  Attamimi.  Kodifikasi  bersifat  pasif,  ia  hanyalah  upaya untuk  memberi  bentuk  dan  nama  atas  nilai-nilai  yang  memang  sudah  hidup  di  dalam masyarakat.
Prof. Maria Indrati berpandangan bahwa dalam negara yang berdasar hukum modern,
2 Rosjidi  Ranggawijaya, Pengantar  Ilmu    Perundang-Undangan  Indonesia ,  (Bandung:  Mandar  Maju, 1998), hlm. 33.
3 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta:Rajawali Pers, 2011.) hlm. 363.
4 Joko Riskiyono, Op. Cit.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
tujuan  utama  bagi  pembentukan  undang-undang  bukan  lagi  menciptakan  kodifikasi, namun  adalah  menciptakan  modifikasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat. 5 Hukum  yang modern  mengatur  dan  mengarahkan  kehidupan  masyarakat  menuju  cita-cita  yang diharapkan.  Pandangan ini sejalan dengan teori Roscoe Pond tentang “hukum sebagai alat rekayasa sosial” yang “diindonesiakan” oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum dan pembangunan. 6
Prof Maria menilai bahwa pembentukan hukum yang bersifat modifikasi ini akan lebih menguntungkan  dari  sisi  pembuatan  undang-undang  karena  ia  tidak  memakan  waktu lama.  Disadari  bahwa  adakalanya  upaya  modifikasi  tersebut  kurang  sesuai  dengan kehendak masyarakat, namun Prof Maria meyakini bahwa dengan modifikasi yang baik disertai  dengan  kajian  yang  mencukupi,  maka  hukum  tersebut  akan  dapat  menjadi pedoman  dan  menjadi  penglima  serta  dapat  berlaku  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat.

## 3. Aspiratif dan Partisipatif
Seiring dengan era keterbukaan, timbul gejala bahwa masyarakat menghendaki peran yang  lebih  besar  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan.  Pembuat  undang- undang, baik Pemerintah, DPR maupun DPD kerap menghadapi tudingan kurang aspiratif dan tidak partisipatif. 7
Dalam proses pembentukan undang-undang ini, di dalamnya terdapat tranformasi visi, misi  dan  nilai  yang  diinginkan  oleh  lembaga  pembentuk  undang-undang  dengan masyarakat  dalam  suatu  bentuk  aturan  hukum.  Pembentuk  undang-undang  sejak  awal proses perancangan, telah dituntut agar undangundang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai  kebutuhan.  Pertama,  mampu  dilaksanakan;  kedua,  dapat  ditegakkan;  ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur;
5 Maria  Farida  Indrati ,  Ilmu  Perundang-undangan:  Jenus,  Fungsi  dan  Materi  Muatan ,  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm 2
6 Ibid. hlm 6.
7 Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan , http://jurnal.dpr.go.id

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
dan keempat, mampu menyerap asiprasi masyarakat. Selain berbagai kesulitan tersebut, pembentuk  undang-undang  berpacu  dengan  dinamika  perkembangan  masyarakat  yang terus  berubah  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  dianggap  baik  oleh  masyarakt.  Jadi, pembentukan  undang-undang  sebagai  bagian  dari  proses  pembentukan  sistem  hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan. 8
Pembentukan  undang-undang  saat  ini  diharapkan  untuk  transparan  dan  akomodatif terhadap aspirasi masyarakatAspirasi masyarakat apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi,  transparansi,  dan  responsivitas,  serta  diharapkan  akan  melahirkan  kebijakan yang akomodatif. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai  kriteria  dalam  menentukan  ”siapa  mendapat  apa”.  Sebaliknya,  proses pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan  dengan  cara  terbuka  dan  didukung  dengan informasi  yang  memadai,  akanmemberikan  kesan  bahwa  tidak  ada  sesuatu  yang disembunyikan. Legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya akan bertambah. 9 Terkait  dengan  pembentukan  undang-undang  yang  aspiratif  dan  partisipatif  ini,  di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam  pembentukan  perundang-undangan  yang  harus  dilakukan  secara  transparan, sehingga  dari  aspirasi  masyarakat  dapat  berpartisipasi  memberikan  masukanmasukan dalam  mengatur  suatu  permasalahan.  Substansi  adalah  materi  yang  akan  diatur  harus ditujukan  bagi  kepentingan  masyarakat  luas,  sehingga  menghasilkan  suatu  undang- undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populistis 10

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Menurut Strauss  dan Corbin  dalam Cresswell, J. (1998:24),  yang dimaksud dengan metodologi  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  menghasilkan  penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur
8 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System,  A  Social  Science  Perspective ,  (New  York:  Rusel  Sage Foundation, 1975).
9 Susanti, Bavitri. 2006 . Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005 . (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan - PSHK).
10 Mahfud MD, Op. Cit.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
statistik  atau  cara-cara  lain  dari  kuantifikasi  (pengukuran).  Penelitian  kualitatif  secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.
Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana  metodologi  ini  dapat  digunakan  untuk  menemukan  dan  memahami  apa  yang tersembunyi  dibalik  fenomena  yang  kadangkala  merupakan  sesuatu  yang  sulit  untuk dipahami secara memuaskan.

## C. PEMBAHASAN
1. Konsepsi Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan
Aspirasi  masyarakat  adalah  serangkaian  kegiatan  berupa  tuntutan  ataupun “perlawanan” terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Tujuannya  untuk  memengaruhi  pembentukan  atau  perubahan  kebijakan  sebagai  upaya penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, dan media  konvensional  lainnya  yang  secara  konstitusional  dijamin  dalam  rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, maka materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan  untuk  kepentingan  rakyat  berarti  mengingkari  hakikat  keberadaan  undang- undang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Berlakunya  undang-undang  yang  tidak  berpihak pada  kepentingan  publik  akan  berbahaya  bagi  kelangsungan  tatanan  hidup  masyarakat luas.
Gagasan untuk mewujudkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan umum ini, menuntut adanya lembaga legislatif yang sifat otonom dan independen. 11 Asshidiqie
11 Sifat  “Otonom”  memungkinkan lembaga legislative bekerja tanpa tekanan dan pengaruh dari lembaga lainnya.  Hal  ini  diperlukan  mengingat  dalam  suatu  Negara  demokrasi  pada  dasarnya  rakyat  mengatur dirinya sendiri.
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
12 berpendapat bahwa pada pokoknya semua pihak, dalam struktur kenegaraan maupun di luar  struktur  kenegaraan,  dapat  memprakarsai  gagasan  pembentukan  peraturan perundang-undangan 13 .
Untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat,  DPR  melalui  alat  kelengkapan  yang  sedang melakukan penyusunan undangundang, biasanya melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, kegiatan  sejenis,  dan  kunjungan.  Metode  penyerapan  aspirasi  yang  paling  sering digunakan adalah berkunjung ke daerah-daerah atau mengunjungi pemerintahan daerah, DPRD,  dan  perguruan  tinggi.  Pembentukan  undang-undang  dinilai  aspiratif,  apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat.
Dalam hal peran serta masyarakat, Maria Farida Indrati Soeprapto beranggapan bahwa masih  terdapat  berbagai  penafsiran  tetang  siapa  yang  dimaksudkan  dengan  istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau  setiap  lembaga swadaya masyarakat  yang terkait. Kemudian menjadi pertanyaan dan permasalahan, sampai sejauh mana masyarakat tersebut dapat ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Untuk  hal  tersebut  dapat  tergantung  pada  keadaan  dari  pembentuk  peraturan perundang-undangan sendiri, oleh karena UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang- undangan telah menetapkan lembaga mana yang dapat membentuk peraturan perundang- undangan tersebut.
Oleh  karena,  itu  diperlukan  peningkatan  kualitas  para  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, maupun seluruh jajaran pemerintahan, terutama yang mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 14
Menurut Satjipto Raharjo (1986: 114), suatu perundang-undangan dikatakan aspiratif
12 Sifat “Independen” diperlukan agar lembaga legislative  mampu melakukan tugas dan fungsinya dalam mengatur masyarakat sebaik-baiknya.
13 Jimly Assiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga    Negara    Pasca    Reformasi . (Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi RI, 2005), hlm. 315.
14 Laurensius  Arliman  S, Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia . Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, (Vol. 10 No. 1 Tahun 2017), hlm.  70

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
dan  partisipatif,  apabila  dapat  menghasilkan  peraturan  yang  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
1.  bersifat  umum  dan  komprehensif,  yang  dengan  demikian  merupakan  kebaikan  dan sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
2.  bersifat  universal,  karena  undang-undang  dibentuk  untuk  menghadapi  peristiwa  di masa  akan  datang.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  tidak  dapat  dirumuskan  untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan
3. memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Apakah lazim bagi  suatu  peraturan  untuk  mencantumkan  klausul  yang  memuat  kemungkinan dilakukannya  peninjauan  kembali.  Aspirasi  masyarakat  apabila  diakomodir  dapat meningkatkan  legitimasi,  transparansi,  dan  responsivitas,  serta  diharapkan  akan melahirkan kebijakan yang akomodatif. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan ”siapa mendapat apa”. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan  yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu  yang  disembunyikan.  Legitimasi  dari  kebijakan  yang  diambil  pun  niscaya akan bertambah. (Susanti, 2006:52)
Bila di era otoritarianisme didominasi oleh pemerintah, maka dalam era demokrasi proses  pembentukan  kebijakan  publik  dapat  dipengaruhi  oleh  aspirasi  elemen  di  luar pemerintah. Terutama dari kelompok kepentingan di tengah masyarakat. Selain parlemen sebagai representasi suara rakyat, organisasi masyarakat sipil juga berperan memengaruhi DPR dan pemerintah. Dikarenakan rakyat dalam suatu negara modern jumlahnya sangat banyak dan tidak mungkin berkumpul dalam suatu tempat untuk bersama-sama membuat peraturan, maka kewenangannya dilimpahkan kepada lembaga legislatif. Melalui lembaga legislatif yang otonom, rakyat memperoleh representasi aspirasinya.
Jadi,  aspirasi  publik  dalam  pembentukan  undang-undang  bukanlah  hanya  sekedar formalitas,  sehingga  harus  dilaksanakan  oleh  DPR  dan  Presiden.  Menjadi  pertanyaan, seberapa  besar  dan  signifikan  sesungguhnya  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat berpengaruh dalam proses pembahasan substansi rancangan undang-undang yang sedang

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
dibahas? Pertanyaan seperti itu sulit untuk dijawab (Isra, 2010:292).
Apalagi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  lebih  menekankan  pada  partisipasi  masyarakat  dalam  arti  formal.  Sementara masalah  yang  substansial  tergantung  dari  intensitas  dan  lobbying  yang  dilakukan masyarakat.  Secara  hukum,  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  akan  terlanggar  jika pembentuk undang-undang tidak membuka ruang untuk itu.
Jika  hal  itu  terjadi,  suatu  undang-undang  dapat  dikatakan  tidak  memenuhi  syarat secara formal undang-undang. Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat. Agar  rakyat  dapat  turut  serta  dalam  proses  penyelenggaraan  negara  dan  mengakses kebijakan  publik  secara  bebas  dan  terbuka.  Hal  ini  merupakan  perwujudan  dari  sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal, dalam bentuk demokrasi partisipatoris.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan perwujudan hak partisipasi politik rakyat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa  hak  politik  warga  negara  tidak  lagi  sekedar  memilih  (hak  suara  dalam  Pemilu), namun  dilengkapi  dengan  hak-hak  sipil  dan  politik  untuk  terlibat  dalam  proses pemerintahan.
Reformasi  juga  telah  terjadi  di  pemerintahan  dan  parlemen,  yaitu  ditandai  dengan semakin diterimanya kalangan civil society (masyarakat sipil) dalam memengaruhi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
Secara  formal,  Pasal  96  UU  No.  12  Tahun  2011  sebagaimana  diubah  UU  No.  15 Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  telah  memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang- undangan  di  legislatif.  Namun  demikian,  political  will  DPR  merupakan  kunci  penting terwujudnya  partisipasi  dalam  proses  penyusunan  perundang-undangan.  Apabila  DPR membuka kunci partisipasi ini, maka partisipasi warga negara bukan suatu hal yang tidak mungkin. Legislatif dan eksekutif pula yang akan mendapatkan manfaatnya.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
Legislatif dituntut untuk mewujudkan demokratisasi yang mengarah pada keterlibatan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) dalam proses pemerintahan. Disamping itu, dibutuhkan kesadaran legislatif untuk melakukan reformasi. Upaya demokratisasi dalam pembentukan  perundang-undangan  menjadi  salah  satu  pendorong  dibukanya  ruang partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan peraturan perundangundangan.
Partisipasi  dapat  diartikan  sebagai  ikut  serta,  berperan  serta,  dalam  suatu  kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Baik secara langsung, melalui pemilihan pemimpin negara; maupun  secara  tidak  langsung,  dengan  memengaruhi  kebijakan  pemerintah  (public policy)  (Budiardjo,  2013:109).  Hanington  dan  Nelson  (1994:17)  mendefinisikan partisipasi politik 15 sebagai kegiatan warga negara sipil (private citizen) yang bertujuan memengaruhi  pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah.  Partisipasi  politik  merupakan pengejawantahan penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.
Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 831) berarti ada peran serta atau keikutsertaan  (mengawasi,  mengontrol,  dan  memengaruhi)  masyarakat  dalam  suatu kegiatan  pembentukan  perundang-undangan,  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan evaluasi  pelaksanaan  peraturan.  Oleh  sebab  itu,  partisipasi  masyarakat  termasuk  dalam kategori partisipasi politik. (Halim dan Putera, 2010:108) Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat oleh Handoyo. (2008:153) Terdapat 4 (empat)  konsep  terkait  partisipasi  publik  dalam  pembentukan  perundang-undangan menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera (2010), yaitu:
15 Dalam  hubungan  dengan  Negara-negara  baru  Samuel  .  Hanington  dan  Joan  M.  Nelson  memberikan penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. Partisipasi politik  menurut  mereka  adalah  kegiatan  warga  Negara  yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi  yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
1. partisipasi  sebagai  kebijakan.  Konsep  ini  memandang  partisipasi  sebagai  prosedur konsultasi  para  pembuat  kebijakan  kepada  masyarakat  sebagai  subjek  peraturan; partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk  mendapatkan  dukungan  masyarakat  demi  kredibilitas  kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah;
2. partisipasi  sebagai  alat  komunikasi.  Konsep  ini  melihat  partisipasi  sebagai  alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan; dan
3. partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  prasyarat  dan  representasi  dari  terealisasinya pemerintahan  yang  demokratis.  Tanpa  adanya  partisipasi  dan  hanya  mengandalkan mobilisasi,  niscaya  yang  namanya  demokrasi  dalam  sistem  pemerintahan  negara  tidak akan terwujud. Untuk itu, penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upaya untuk meningkatkan  arus  informasi,  akuntabilitas,  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat,  serta  memberikan  suara  bagi  pihak-pihak  yang  paling  berimbas  oleh kebijakan publik yang diterapkan.
Pengawasan oleh publik dalam pembentukan dan pemberlakuan perundang-undangan merupakan hal yang mengikat secara hukum. Artinya, harus ditaati oleh DPR dan Presiden yang  terlibat  secara  langsung  dalam  pembentukan  undang-undang.  Pengawasan  secara kritis  terhadap  lahirnya  kaidah  hukum  tertulis  (peraturan  perundang-undangan)  sebagai wujud  nyata  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  kebijakan  publik,  tentunya  dilakukan sesuai  dengan  proses  baku  legislasi.  Melalui  jalan  pengujian  UU  terhadap  UUD  1945, maka publik berpartisipasi mengontrol produk perundangundangan yang merupakan hasil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
Selanjutnya,  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang baik  (good legislation) , diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan, teknik penyusunan, dan pembahasannya.
Pengujian peraturan perundang-undangan telah dikenal  lama dalam berbagai  tradisi
hukum global (global legal tradition) . Ada yang dikenal dengan istilah toetsingsrecht dan istilah judicial review. Apabiladiartikan secara etimologis dan terminologis, toetsingrecht berarti  hak  menguji,  sedangkan  judicial  review  berarti  peninjauan  oleh  lembaga pengadilan. Sistem pengujian undang-undang terhadap UndangUndang Dasar oleh badan kehakiman  dimaksudkan  untuk  melindungi  konstitusi  dari  kesewenangwenangan  para penyelenggara  negara  terutama  parlemen  (Moclalowski,  1996:41).  Menurut  teori supremasi konstitusi, Undang-Undang Dasar adalah bentuk norma hukum tertinggi dalam suatu,  negara  sehingga  semua  konstitusi  negara  termasuk  institusi  perwakilan  rakyat terikat dan tunduk pada kaidah-kaidah dalam UUD. 16 Sebagai lembaga yang berwenang melindungi kedudukan tertinggi, kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Dasarnya adalah kekuasaan kehakiman melalui apa yang disebut pengujian undang-undang. Berdasarkan alasan  tersebut,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  seharusnya dilandasi dengan kajian yang bersifat empiris dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
Dengan  dilaksanakannya  unsur-unsur  tersebut,  maka  pembentukan  peraturan perundangundangan  tidak  hanya  merupakan  kehendak  para  pembentuk  peraturan perundang-undangan  dan  bersifat  top  down,  tetapi  juga  berdasarkan  aspirasi  dari masyarakat untuk turut serta memengaruhi proses pengambilan kebijakan . 17

## 2. Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Aspirasi  masyarakat  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan harus diakomodir, dengan memperhatikan politik hukum
16 Teori Supremasi Konstitusi ini dikemukakan oleh Hakim Agung John Marshall ketika dia memutuskan perkara  Marbury  dan  kawan-kawan  vs  Madison  pada  awal  abad  ke-I9.  Sedangkan  di  Eropa,  teori  ini dikembangkan secara ilmiah oleh Hans Kelsen ketika ia  membentuk UUD Austria pada awal permulaan abad  ke-20.  Meskipun  demikian  faktor  yang  melatarbelakangi  pemikiran  kedua  tokoh  ini  tidak  sama. Marshall  melembagakan  sistem  pengujian  UU  oleh  pengadilan  dalam  sistem  ketatanegaraan  AS  dengan alasan menjaga supremasi konstitusi. Ide ini diadopsi oleh Kelsen sebagai kritik teori atas dominasi doktrin supremasi  parlemen  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  di  negara-negara  Eropa  pada  abad tersebut.
17 Joko Riskiyono. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan, file:///C:/Users/Hp/Downloads/511-1067-1-SM%20(1).pdf ,   diakses pada 27 Agustus 2020.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
nasional yang meletakkan visi pembangunan hukum di atas tujuan pembangunan nasional, sebagaimana yang terdapat pembukaan UUD 1945.
Sebagai akibat dari perubahan konstitusi, terjadi pergeseran kekuasaan legislasi dari tangan Presiden kepada DPR. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit dan definitif menegaskan, bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Adanya  ketentuan  tersebut  menyebabkan  konsekuensi  logis  yuridis,  dimana  setiap RUU  harus  diajukan  melalui  DPR.  Kekuasaan  membentuk  undang-undang  lebih  lanjut dielaborasi  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, DPD, dan DPRD serta dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil secara khusus menyampaikan aspirasi,  dalam proses penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014, seperti disampaikan  oleh  Komisi  Hukum  Nasional  (KHN),  Pusat  Studi  Hukum dan  Kebijakan (PSHK),  Komisi  Nasional  HAM,  dan  Organisasi  Masyarakat  Sipil  lainnya.  DPR  telah merumuskan skala prioritas Prolegnas jangka menengah lima tahun pada tahun 2009 lalu dengan Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/2009- 2014 tentang Persetujuan Penetapan Prolegnas  Tahun  2009-2014.  Prolegnas  jangka  menengah  Tahun  2009-2014  ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, sehingga upaya  pembentukan  UU  yang  dilakukan  DPR,  DPD,  dan  Presiden  dapat  dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Berdasarkan  hasil  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  masyarakat  sipil, penyusunan  Prolegnas  Tahun  2010-2014  yang  dikoordinasikan  oleh  Badan  Legislasi (Baleg)  DPR dinilai kurang aspiratif. Hal  itu, terbukti dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh) RUU yang masuk dalam Prolegnas dan ditambah 15 (lima belas) RUU, sehingga total menjadi 262 (dua ratus enam puluh dua) RUU Prolegnas jangka 5 (lima) tahun.
Apabila diklasifikasi terdiri dalam bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam): 99 (sembilan puluh sembilan) RUU bidang industri dan perdagangan (Indag): 74 (tujuh puluh empat) RUU, bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) 55 (lima puluh lima) RUU, dan

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
bidang ekonomi dan keuangan (Ekku) 34 (tiga puluh empat) RUU.
Adapun dalam kurun waktu satu periode keanggotaan DPR 2009-2014 RUU prioritas Prolegnas yang berhasil disetujui hanya 70 (tujuh puluh) RUU atau 27% (dua puluh tujuh) persen dari total 262 (dua ratus enam puluh dua) RUU prioritas Prolegnas. Adapun dari 70  (tujuh  puluh)  RUU  yang  terselesaikan  menjadi  UU  meliputi  30  (tiga  puluh)  RUU bidang Polhukam, 19 (sembilan belas) RUU bidang Kesra, 7 (tujuh) RUU bidang Ekku, dan  14  (empat  belas)  RUU  bidang  Indag,  bahwa  dari  RUU  yang  disahkan  masih menunjukkan  dominannya  bidang  Polhukam  daripada  bidang  Kesra,  bidang  Ekku,  dan bidang  Indag  dengan  demikian,  terlihat  bahwa  bidang  kesejahteraan  sosial  walaupun menjadi prioritas pembangunan tidak menjadi bidang yang menghasilkan paling banyak undang-undang.
Keberadaan  Prolegnas  merupakan  upaya  mewujudkan  pembangunan  sistem  hukum nasional  dengan  membentuk  undang-undang  yang  menjamin  kepastian  hukum, kemanfaatan, keadilan, dan ketertiban. Adapun visi, misi, dan arah kebijakan Prolegnas 2010-2014, disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi  pembangunan  hukum  nasional.  Visi  Prolegnas  2010-2014  adalah  mewujudkan negara  hukum  yang  demokratis  melalui  pembangunan  sistem  hukum  nasional  dengan membentuk  peraturan  perundangundangan  yang  aspiratif,  berintikan  keadilan  dan kebenaran; untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Demi  mewujudkan  visi  Prolegnas,  disusun  misi,  sebagai  berikut:  a.  mewujudkan materi hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat; b. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; c. mewujudkan lembaga hukum yang mandiri, kredibel, adil, imparsial, dan terintegrasi dalam satu sistem hukum; dan d. mewujudkan aparatur hukum yang bersih, taat hukum, profesional, dan bertanggung jawab (Badan Legislasi DPR RI dalam Evaluasi Prolegnas 2010- 2014), 2014:20.  Bertolak dari arah kebijakan RUU  yang masuk Prolegnas 2010- 2014  pada  tataran  politik  tujuan  dari  politik  hukum  Indonesia  adalah  tegaknya  negara hukum  yang  demokratis.  Selanjutnya,  secara  sosial-ekonomi,  politik  hukum  bertujuan
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  kesejahteraan  umum  dan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.
Adapun  secara  normatif,  politik  hukum  nasional  dalam  Prolegnas  bertujuan  untuk tegaknya  keadilan  dan  kebenaran  dalam  setiap  segi  kehidupan  masyarakat.  Meskipun demikian, keberadaan Prolegnas, baik yang berasal dari DPR, DPD, dan Presiden belum dapat  mewujudkan  konsistensi  undang-undang.  Belum  dapat  pula  meniadakan pertentangan  antarundangundang  (vertikal-horizontal)  yang  bermuara  pada  terciptanya hukum  nasional  yang  adil,  sejahtera,  dan  demokratis;  sebagaimana  halnya  kebutuhan hukum masyarakat (KHN, 2014:6).
Dalam  penguatan  peran  DPR  di  bidang  legislasi,  diharapkan  wakil  rakyat  mampu mengeluarkan produk hukum  yang melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk merespon hal  tersebut,  DPR  melakukan  perubahan  Tata  Tertib  DPR.  Sebelumnya  rapat-rapat pembahasan RUU dinyatakan tertutup, kecuali ditetapkan terbuka oleh pimpinan sidang. Seharusnya  dibalik,  pada  dasarnya  rapat  pembahasan  RUU  terbuka  kecuali  ditetapkan tertutup  dengan  alasan-alasan  tertentu.  Dalam  praktiknya,  keterbukaan  tersebut  belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih terjadi ketertutupan dalam proses penyiapan bahan pembahasan RUU di internal Pemerintah maupun DPR.
Belum  optimalnya  mekanisme  penyampaian  aspirasi,  partisipasi,  dan  transparansi belum  dibangun  dengan  baik  di  tingkat  internal  Pemerintah  dan  DPR.  Pembahasan tertutup menyebabkan RUU-RUU yang diusulkan sama sekali tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. RUU itu tidak mendapat perhatian masyarakat, prosesnya akan terus berjalan, sehingga akhirnya kemudian disahkan menjadi UU.

## 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang
Kesempatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundangundangan  telah  terakomodasi  dalam  ketentuan  hukum  positif  Pasal  96  UU No.12  Tahun  2011  sebagaimana  diubah  UU  No.  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  dengan  dianutnya  asas  keterbukaan  dalam  undang-
undang tersebut, 18 masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundangundangan.  Masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi;  dan  d.  seminar,  lokakarya,  dan/atau  diskusi.  Sementara  itu,  yang  dimaksud masyarakat  adalah  orang  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  mempunyai kepentingan atas substansi rancangan undang-undang.
Untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis  setiap  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dapat  diakses  dengan mudah  oleh  masyarakat.  Pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat ini sudah mulai dikembangkan.
Partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  sebagai  stakeholeders  (pemangku kepentingan),  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  masukan  secara  lisan  dan  tertulis dalam  rangka  perencanaan,  penyusunan  dan  pembahasan  rancangan  peraturan perundangundangan sesuai dengan tata cara Tata Tertib DPR.
Partispasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang juga merupakan wujud  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  good governance  (pemerintahan  yang  baik),  diantaranya:  keterlibatan  masyarakat, akuntabilitas,  dan  transparansi  (Santosa,  2001:87).  Demikian  juga  menurut  Rahardjo (1998:127)  transparansi  dan  partispasi  masyarakat  dalam  pembentukan  perundang- undangan adalah menjaga netralitas.
Netralitas  maksudnya  berarti  persamaan,  keadilan,  dan  perlindungan  bagi  seluruh pihak  terutama  masyarakat,  mencerminkan  suasana  konflik  antar  kekuatan  dan kepentingan  dalam  masyarakat.  Keputusan  dan  hasil  peran  serta  mencerminkan kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  dan  menjadi  sumber  informasi  yang  berguna
18 Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian,  seluruh  lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi.
Penyerapan  aspirasi  masyarakat  untuk  mewujudkan  perundang-undangan  yang menyejahterakan,  dapat  dilakukan  dengan  jalan  membuka  ruang  partisipasi  seluruh komponen masyarakat.  Sebagaimana  yang disebutkan oleh Handoyo (2008:163), ruang partisipasi tersebut meliputi:
1. Membuka  akses  informasi  seluruh  komponen  masyarakat  tentang  proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan  aturan  main  (rule  of  the  game)  khususnya  yang  menyangkut transparansi  penyusunan  dan  perumusan  Rancangan  Peraturan  Perundang- Undangan;
3. Untuk langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama- sama  sebuah  prosedur  dan  tata  cara  mengakomodir  aspirasi  masyarakat  dalam Pembasahan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun kode etik sekaligus membentuk Majelis Kehormatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur DPR RI, masyarakat, akademisi, dan media massa;
5. Memperluas jaringan kerja sama di kalangan civil society yang selama ini sifatnya melalui ad hoc. Jaringan kerja sama tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab memantau proses perumusan kaidah hukum.
Demikianlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam meningkatkan peran serta dan  partisipasi  aktif  oleh  masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang.  Untuk  itu, dalam  kerangka  normatif  tersebut  diatas,  tentu  perlu  diimplementasikan  dalam  tataran praktek.
Pada saat ini, banyak aturan hukum (undangundang) yang dibuat oleh DPR bersama oleh  pemerintah;  terlebih  dahulu  meminta  masukan  dari  berbagai  pihak,  termasuk organisasi masyarakat sipil dalam bidang masing-masing.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pengaruh dari masyarakat sipil  dalam  mengubah  suatu  hukum  yang  akan  diberlakukan  kepada  masyarakat  cukup dominan (Manan, 2009:117). Oleh karena itu, dalam pembentukan suatu undang-undang

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
kebutuhan akan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengetahui aspirasi yang disampaikan,  atas  suatu  rancangan  undang-undang  yang  berakibat  langsung  kepada kesejahteraan rakyat.
Dalam analisis yang dilakukan organisasi masyarakat sipil, ternyata ruang partisipasi masyarakat  dalam  mewujudkan  undang-undang  yang  menyejahterakan,  setidaknya terdapat lima tahapan. Menurut Ichwanuddin (2006:33), yaitu sebagai berikut:
Pertama,  tahap  penyusunan  program  legislasi  nasional,  dimungkinkan  partisipasi masyarakat  dalam  tahap  konsultasi  dan  komunikasi  untuk  memberi  masukan  dan memantabkan program legislasi nasional, tetapi tidak jelas siapa yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam forum tersebut, ditunjuk oleh pembentuk undangundang.
Kedua,  penyusunan  prakarsa  rancangan  undang-undang,  ada  dua  tahap  masyarakat bisa  terlibat  yaitu  dalam  penyusunan  naskah  akademik  dan  forum  konsultasi,  namun keduanya  bersifat  fakultatif  tergantung  dari  niat  dan  kepentingan  pembentuk  undang- undang untuk mengikutsertakan masyarakat.
Ketiga, proses perancangan undang-undang di DPR, DPD, dan pemerintah, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui peran perguruan tinggi yang bekerjasama dengan alat kelengkapan  DPR  dalam  membuat  RUU.  Adapun  perancangan  masyarakat  tergantung keikutsertaan  kalangan  civil  society  (masyarakat  sipil)  untuk  berpartisipasi.  Adapun perancangan undang-undang oleh Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR yang melibatkan kalangan akademisi atau organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan.
Keempat , proses pengusulan di DPR dalam tahap ini, tidak ada peran serta masyarakat karena sifatnya DPR hanya menyampaikan informasi saja. Kelima, dalam pembahasan di DPR peran serta masyarakat terletak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tetapi sayangnya  RDPU  tersebut,  lebih  banyak  inisiatif  dari  DPR  sehingga  tidak  terlihat  dari kelompok masyarakat mana yang didengarkan dan dapat memberi masukan”.
Aturan  yang  lebih  detail  tentang  proses  partisipasi  masyarakat  diatur  lebih  lanjut dalam Tata Tertib DPR, namun anggota DPR sebagai wakil rakyat yang berasal dari partai politik tentu memiliki kepentingan dalam interaksi di lembaga legislatif. Keterbukaan dari

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
partisipasi dimaknai,
kadangkala  memiliki  nuansa  politis  sebagai  upaya  meningkatkan  citranya  sebagai politisi.  Seringkali,  maksud  dari  partisipasi  didominasi  kepentingan  politik  dari  partai politik  atau  golongannya,  dibandingkan  kepentingan  masyarakat.  Disamping  itu, paradigma  lama  yang  menyebutkan  bahwa  proses  pembuatan  kebijakan  adalah kewenangan  dari  lembaga  perwakilan,  tanpa  perlu  mengikutsertakan  partisipasi masyarakat ternyata masih kuat dikalangan elit politik. Lembaga perwakilan seperti DPR memang memiliki kewenangan dalam pembuatan sebuah kebijakan nasional yaitu fungsi legislasi selanjutnya, masyarakat ditempatkan sebagai objek yang telah terwakili secara sah  melalui  wakilnya  di  DPR,  sehingga  otomatis  masyarakat  telah  ikut  berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. 19
Dalam Prolegnas, ada 19 RUU prioritas Prolegnas yang telah disahkan menjadi UU dibidang kesejahteraan sosial, yaitu: 1). UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 2). UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 3). UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya; 4). UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 5). UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 6). UU No. 13 Tahun 2011 tentang  Penanganan  Fakir  Miskin,  7).  UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 8). UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 9). UU No. 7 Tahun 2011 tentang Penanganan Konflik Sosial; 10). UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; 11). UU No. 11 Tahun 2013 tentang Keinsinyuran; 12). UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal;  13).  UU  No.  36  Tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan; 14). UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

## 4. Tahapan Partisipasi dalam Usaha Memengaruhi Kebijakan
Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang yang duduk di lembaga perwakilan,  karena  situasi  dalam  insititusi  politik  cenderung  menggunakan  politik  atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok atau kelompok
19 Terlihat  bahwa  ruang  partisipasi  publik  dalam  ikut  pembuatan  kebijakan  tidaklah  ada  dikarenakan lembaga legislatif adalah lembaga perwakilan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
pribadi.  Oleh  sebab  itu,  dalam  kegiatan  wakil  rakyat  juga  perlu  ada  ruang  partisipasi masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  proses  kebijakan  pembentukan  peraturan perundang-undangan.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  yang  paling utama adalah masyarakat itu sendiri, yang perlu dibangun adalah kesadaran berpartisipasi dan  dukungan  terhadap  aktivitas  partisipasi  melalui  pendidikan  politik.  Tetapi,  hal  itu tidaklah  cukup,  partisipasi  masyarakat  lebih  dibutuhkan  dalam  memberi  masukan  pada saat  proses  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dan  memberi  legitimasi terhadap undang-undang tersebut.
Menurut Arnesten sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin, dkk (2006:183) menjabarkan tahap peran serta masyarakat untuk memengaruhi hasil akhir kebijakan sebagai berikut: Pertama,  manipulasi  (manipulation);  Kedua,  terapi  (teraphy);  Ketiga,  penginformasian (informing);  Keempat,  konsultasi  (consultation);  Kelima,  peredaman  (placation); Keenam,  kemitraan  (partnership);  Ketujuh,  delegasi  kekuasaan  (delegated  power);  dan Kedelapan, kendali masyarakat (citizen control).
Berdasarkan tahapan tersebut, Sirajuddin (2006; 137) mengklasifikasikan kedelapan tingkat  partisipasi  tersebut  menjadi  3  (tiga)  tingkat.  Pertama,  tidak  partisipasi  (non- participation), yaitu tingkat manipulasi dan terapi; Kedua, disebut dengan partisipasi semu (degree of tokenism), yaitu tingkat peredam, konsultasi, dan informasi.
Dalam  tingkatan  kedua  masyarakat  didengarkan  dan  diperkenankan  berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan  secara  sungguh-sungguh  oleh  penentu  kebijakan.  Ketiga,  adalah kekuasaan  masyarakat  (degree  of  citizen  power),  yaitu  tingkat  kemitraan,  delegasi kekuasaan,  dan  kendali  masyarakat.  Dalam  tingkat  ini  masyarakat  memiliki  pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.
5. Hukum Represif  Hukum Otonom  Hukum Responsif
Dalam  bukunya Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Responsive  Law ,  Phillip Nonet  dan  Phillip  Selznick  menggambarkan  suatu  proses  perubahan  hukum  di  dalam

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
masyarakat  mulai  dari Hukum  Represif –  Hukum Otonom  – Hingga Hukum  responsif.
Dalam tulisan itu, hukum responsif merupakan hasil akhir yang paling baik dan ideal. 20
Nonet dan Selznick dengan menggunakan pendekatan sosial, di mana hukum berubah- ubah  dan  kontekstual  mengategorikan  hukum  ke  dalam  3  (tiga)  kelompok  yang merupakan  rangkaian  suatu  evolusi  dalam  hubungan  hukum  dengan  tertib  sosial  dan politik.  Ketiga  kategori  hukum  tersebut  adalah hukum  represif,  otonom  dan  hukum responsif:
a. Hukum  represif  merupakan  perintah  dari  yang  berdaulat,  yang  pada  prinsipnya hukum  dan negara merupakan dua hal  yang tidak dapat  dipisahkan. Pemberlakuan hukum  represif  tidak  terlepas  dari  integrasi  yang  dekat  antara  hukum  dan  politik. Wujud dari integrasi yang sangat dekat ini adalah adanya suatu subordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa. Ia mengakui sovereign immunity , menyepakati sebuah jaminan keteraturan admistrasi. 21 Hukum adalah alat yang  mudah  diutak-atik,  siap  dipakai  untuk  mengkonsolidasikan  kekuasaan, mengawal  otoritas,  mengamankan  hak-hak  istimewa,  dan  memenangkan  ketaatan. Ide  tentang  hukum  represif  adalah  bahwa  ada  tertib  hukum  tertentu  dengan “ketidakadilan yang beku” 22
b. Hukum  otonom  dapat  disebut  sebagai  pemerintahan  berdasarkan  hukum  ( rule  of law ).  Karakter  utama  dari  sistem  ini  adalah  terbentuknya  institusi-institusi  hukum yang  terspesialisasi  dan  relatif  otonom  yang  mengklaim  suatu  supremasi  yang memenuhi  syarat  dalam  bidang-bidang  yang  ditentukan. 23 Hukum  otonom memfokuskan  diri  pada  peraturan  dan  hal  ini  menyebabkan  hukum  otonom cenderung mempersempit cakupan fakta-fakta yang relevan secara hukum, sehingga
20 Phillip Nonet & Phillip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, (Oxfordshire: Routledge,2001) Hlm 59.
21 Michels,  Ruberto, Political  Parties:  A  Sociological  Study  of  the  Oligarchical  Tendencies  of  Modern Democracies , (New York: Free Press,1949),
22 Zein, Howard, Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order , (New York: Vintage Books, 1968)
23 Rheinstein, Max, Max Webber on Law in Economy and Society, (Cambridge: Harvard University Press , 1954)

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
memisahkan pemikiran hukum dari realitas sosial. Hasilnya adalah legalisme, yaitu sebuah  kecenderungan  untuk  menyandarkan  diri  pada  otoritas  hukum  dengan mengorbankan pemecahan masalah di tingkat praktek.
c. Hukum  responsif  berorientasi  pada  hasil,  pada  tujuan-tujuan  yang  akan  dicapai  di luar hukum. Hukum responsive merupakan tujuan utama kaum realism hukum, yaitu untuk  membuat  hukum  “menjadi  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan-kebutuhan sosial”. 24 Dalam  hukum  responsif,  tatanan  hukum  dinegosiasikan,  bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai- nilai  tersirat  yang  terdapat  dalam  peraturan  dan  kebijakan.  Dalam  model  hukum responsif  ini,  mereka  menyatakan  ketidaksetujuan  terhadap  doktrin  yang  dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.
Indonesia  telah  mengalami  masa-masa  hukum  represif  selama  lebih  dari  50  tahun umurnya.  Reformasi  membawa  Indonesia  ke  suasana  yang  dapat  disejajarkan  dengan masa Hukum Otonom. Selanjutnya Hukum otonom ini sepertinya akan mulai bergeser ke upaya untuk lebih memperhatikan tuntutan-tuntutan masyarakat. Namun demikian untuk dapat  bertransformasi  kepada  fase  hukum  responsif  tentunya  diperlukan  landasan peraturan dan institusi serta budaya hukum yang kokoh.

## 6. Hukum Responsif – Hukum Partisipatif
Menurut  Nonet  dan  Selznick,  hukum  responsif  lebih  menekankan  pada  tujuan,  jadi bukan  hanya  keadilan  yang  prosedural.  Lebih  dari  itu  hukum  responsif  juga  memiliki kompetensi  dan  keadilan  yang  lebih  dibanding  hukum  otonom  ataupun  represif  serta mampu  mengenali  keinginan  publik  dan  punya  komitmen  bagi  tercapainya  keadilan substantif.  Hukum  responsif  menjanjikan  kesopanan.  Kesopanan  merupakan  atribut kehidupan  politik.  Politik  yang  sopan  adalah  politik  yang  mendukung  nilai  sentral kewarganegaraan  –asas  bahwa  tidak  ada  anggota  komunitas  politik  sejati  yang  tidak
24 Frank, Jerome, Mr Justice Holmes and Non-Euclidian Legal Thinking, (New York:Cornell Law Quarterly, 1932).
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
dilindungi.  Oleh  karena  itu  rasa  hormat/kesopanan  adalah  kebajikan  yang  penting, “barang siapa berbagi ruang sosial, maka ia akan memperoleh jaminan legitimasi”
Dari  sinilah  salah  satu  dasar  pemikiran  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  dan  indikator  peraturan  tersebut  responsif menurut Mahfud MD adalah 1. Pembuatannya pertisipatif, 2. Muatanya aspiratif dan 3. Rincian isinya limitatif. Artinya syarat untuk memproduksi produk hukum yang responsif adalah membuka ruang untuk partisipasi masyarakat.

## 7. Partisipasi Masyarakat di Indonesia
Parameter peraturan perundang-undangan yang partispatif bisa dilihat dari: 25
1) penyusunan  peraturan  perundangundangan  dijalankan  dengan  tujuan  unyuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik;
2) partisipasi,  akuntabilitas,  keterbukaan  dan  pengawasan  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan  terhadap  anggaran  pembangunan  pemerintahan,  merupakan dasar-dasar yang prinsipal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
3) partisipasi  dalam  penyusunan  peraturan  pemerintahan  merupakan  hak  sekaligus kewajiban masyarakat;
4) adanya pemberdayaan para pihak agar mampu berpartisipasi secara seimbang;
5) setiap aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali;
6) pengambilan keputusan melalui proses yang jujur, terbuka dan adil;
7) adanya akses yang luas terhadap berbagai informasi yang merupakan hak publik;
8) adanya mekanisme penilaian terhadap hasil-hasil keputusan dan pelaksanannya
Kesempatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundangundangan  telah  terakomodasi  dalam  ketentuan  hukum  positif  Pasal  96  UU No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dengan dianutnya  asas  keterbukaan  dalam  undang-undang  tersebut,  masyarakat  berhak
25 Moh. Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, , Pembentukan Peraturan Desa Partsipatif (Head To A Good Village Governance), (Malang: UB Press:, 2011).

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundangundangan. Untuk memudahkanmasyarakat dalam memberikan masukan secara lisan  dan/atau  tertulis  setiap  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
Masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dapat  dilakukan  melalui:  a.  rapat  dengar pendapat  umum;  b. kunjungan kerja;  c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.  Sementara  itu,  dijelaskan  pula  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  bahwa  yang dimaksud masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan undang-undang.

## 8. Sisi Negatif Hukum Responsif
Apakah hukum responsif ini hukum yang sempurna? Hukum tipe ini jelas terdengar ideal dan positif, namun demikian Prof L.M. Gandhi menyatakan adanya sisi negatif dari hukum responsif ini. Sisi negatif ini adalah bertumpuknya berbagai lembaga hukum yang memiliki tujuannya masing-masing yang tidak jarang saling berbenturan, sehingga akan tiba  masanya  muncul  kesulitan  untuk  melakukan  harmonisasi.  Kondisi  ini  akan  dapat mengakibatkan  pemerintah  menjadi  tidak  berdaya,  prioritas  pembangunan  tidak  dapat ditentukan dan kepentingan umum terabaikan 26 Sangat luar biasa sekali bagaimana pidato yang  disampaikan  pada  tahun  1995  dapat  terefleksikan  seperempat  abad  kemudian, dimana  pemerintah  saat  ini  sedang  kesulitan  mengharmonisasi  undang-undang  hingga memilih membuat omnibus law .

## D. KESIMPULAN
1. Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Aspirasi  masyarakat  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan harus diakomodir, dengan memperhatikan politik hukum
26 L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 14 Oktober 1995, hlm 3.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
nasional yang meletakkan visi pembangunan hukum di atas tujuan pembangunan nasional, sebagaimana  yang  terdapat  pembukaan  UUD  1945.  Sebagai  akibat  dari  perubahan konstitusi,  terjadi  pergeseran  kekuasaan  legislasi  dari  tangan  Presiden  kepada  DPR. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit dan definitif  menegaskan,  bahwa  DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang. Adanya ketentuan tersebut menyebabkan konsekuensi logis yuridis, dimana setiap RUU harus  diajukan  melalui  DPR.  Kekuasaan  membentuk  undang-undang  lebih  lanjut dielaborasi  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, DPD, dan DPRD serta dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil secara khusus menyampaikan aspirasi, dalam proses penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014, seperti disampaikan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Komisi  Nasional  HAM,  dan  Organisasi Masyarakat  Sipil  lainnya.  DPR  telah  merumuskan  skala  prioritas  Prolegnas  jangka menengah  lima  tahun  pada  tahun  2009  lalu  dengan  Keputusan  DPR  RI  No.  41A/DPR RI/2009-  2014  tentang  Persetujuan  Penetapan  Prolegnas  Tahun  2009-2014.  Prolegnas jangka menengah Tahun 2009-2014 ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, sehingga upaya pembentukan UU yang dilakukan DPR, DPD, dan Presiden dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang
Kesempatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundangundangan  telah  terakomodasi  dalam  ketentuan  hukum  positif  Pasal  96  UU No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  PerundangUndangan.  Dengan dianutnya  asas  keterbukaan  dalam  undang-undang  tersebut, 27 masyarakat  berhak
27 Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian, seluruh  lapisan
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundangundangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.  Sementara itu,  yang dimaksud masyarakat  adalah orang perseorangan atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  atas  substansi  rancangan  undang- undang.  Untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau  tertulis  setiap  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dapat  diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Partisipasi yang dilakukan  masyarakat  sebagai  stakeholeders  (pemangku  kepentingan),  dapat  dilakukan dengan  memberikan  masukan  secara  lisan  dan  tertulis  dalam  rangka  perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundangundangan sesuai dengan tata cara Tata Tertib DPR.

## 3. Tahapan Partisipasi dalam Usaha Memengaruhi Kebijakan
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  yang  paling utama adalah masyarakat itu sendiri, yang perlu dibangun adalah kesadaran berpartisipasi dan  dukungan  terhadap  aktivitas  partisipasi  melalui  pendidikan  politik.  Tetapi,  hal  itu tidaklah  cukup,  partisipasi  masyarakat  lebih  dibutuhkan  dalam  memberi  masukan  pada saat  proses  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dan  memberi  legitimasi terhadap  undang-undang  tersebut.  Menurut  Arnesten  sebagaimana  dikutip  oleh Sirajuddin,  dkk  (2006:183)  menjabarkan  tahap  peran  serta  masyarakat  untuk memengaruhi hasil akhir kebijakan sebagai berikut: Pertama, manipulasi (manipulation); Kedua,  terapi  (teraphy);  Ketiga,  penginformasian  (informing);  Keempat,  konsultasi (consultation);  Kelima,  peredaman  (placation);  Keenam,  kemitraan  (partnership); Ketujuh,  delegasi  kekuasaan  (delegated  power);  dan  Kedelapan,  kendali  masyarakat
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
(citizen control).

## 4. Hukum Responsif atau Hukum Reaktif?
Model pembuatan hukum responsif dengan partisipasi maksimal dari masyarakat yang pada prinsipnya memiliki nilai positif apabila dicoba diterapkan secara tergesa-gesa dan tanpa  adanya  fondasi  yang  kokoh  (seperti  halnya  di  Indonesia)  justru  dapat  menjadi hukum  yang  reaktif.  Ia  bukanlah  perwujudan  daru  respon  yang  didahului  dengan pemikiran yang matang namun sekedar reaksi untuk mendapatkan kesan cepat. Tentunya bukan  ini  yang  dimaksud  oleh  Phillip  Nonet  dan  Phillip  Selznick  sebagai  Hukum Responsif, namun lebih tepat disebut sebagai Hukum Reaktif.

## 5. Rule of Law untuk Indonesia
Gagasan negara hukum ( the rule of law ) hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang demokratis ( democratic rule of law ). Sebaliknya, demokrasi tidak akan tumbuh sehat jika tidak didasarkan atas hukum (konstitusi) dan diiringi oleh tegaknya 'rule of law' ( constitutional democracy ). Prinsip-prinsip 'the rule of law ' itu sendiri harus pula diiringi oleh tegak dan berfungsinya 'the rule of ethics' secara bersamaan, sehingga tata- kelola  kekuasaan  negara,  tatakelola  organisasi-organisasi  dunia  usaha  dan  organisasi masyarakat madani pada umumnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip modern, yaitu 'good governance' . 28
Phillip Nonet dan Philip Selznick terlalu memandang sebelah mata terhadap Rule of Law yang  mereka  namai  sebagai  Hukum  Otonom.  Atau  kalau  tidak  mau  dibilang memandang sebelah mata, mungkin mereka “ take  it  for  granted ” terhadap rule  of  law , kepatian  hukum  dan  atas  segala  kemajuan  di  bidang  hukum  yang  mereka  rasakan. Pandangan  ini  sebenarnya  tidak  mengejutkan  karena  timbul  dari  orang  Amerika,  yang telah lama menikmati kepastian hukum yang relatif baik di negaranya. Setelah institusi-
28 Jimly Asshidiqie, “The Rule of Law” di Indonesia Pasca Reformasi , disampaikan pada pembukaan World Justice Project (WJP), Jakarta, 19 Januari 2015

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 2, No.2, Juni 2020. P-ISSN 2654-8747
institusi  hukum  ini  cukup  kokoh  dan  baik  dalam  menjalankan  fungsinya,  tidak  heran apabila kemudian mereka menghendaki sesuatu yang lebih, dalam hal ini adalah hukum yang responsif terhadap kepentingan sosial.
Bagi orang Indonesia yang baru saja menikmati rule of law setelah sekian lama hidup di  bawah  tekanan  oleh  “ rule  of  generals” tentunya  ini  masih  agak  terlalu  jauh.  Orang Indonesia  merasakan  bahwa  yang  diinginkan  adalah  kepastian  hukum,  dan  ini  masih berupaya untuk dicapai tahap demi tahap. Untuk itu akan terburu-buru apabila kemudian kita  turut  memandang rule  of  law sebagai  sesuatu  yang out  of  date dan  harus  berubah menjadi hukum responsif.
Indonesia masih memerlukan rule of law yang disebut merupakan sumber daya untuk menjinakkan  represi 29 yang  kemungkinan  masih  berupaya  untuk  kembali  berkuasa. Indonesia masih perlu untuk mencapai taraf kemapanan hukum melalui penerapan rule of law yang baik sebelum dapat bergeser menuju ke hukum responsif.
Berlakunya rule  of  law tidak  serta  merta  diartikan  bahwa  pemerintah  tidak mempedulikan  masyarakat. Rule  of  law ini  sendiri  merupakan  bentuk  dari  kepedulian kepada masyarakat, agar setiap orang dapat merasakan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Assiddiqie,  Jimly.  2005.  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga        Negara        Pasca Reformasi.    Jakarta:    Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI.
Asshidiqie, Jimly, “The Rule of Law” di Indonesia Pasca Reformasi , disampaikan pada pembukaan World Justice Project (WJP), Jakarta, 19 Januari 2015.
Fadli, Moh., Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partsipatif
(Head To A Good Village Governance) (Malang: UB Press, 2011)
Frank,  Jerome, Mr  Justice  Holmes  and  Non-Euclidian  Legal  Thinking  ( Cornell  Law
29 Phillip Nonet & Phillip Selznick, Op Cit. Hlm 59.

## Jurnal Legal Reasoning
Quarterly, 1932)
Friedman,  Lawrence M., The  Legal  System, A Social Science Perspective (New York: Rusel Sage Foundation, 1975)
Indrati,  Maria  Farida ,  Ilmu  Perundang-undangan:  JenIs,  Fungsi  dan  Materi  Muatan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002).
L.M.  Gandhi,  Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  Responsif,  Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  Tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  14 Oktober 1995.
Lubis,  M.  Solly  Ilmu  Pengetahuan    Perundang-Undangan.  (Bandung:  Mandar  Maju, 2009), hlm. 27.
MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta:Rajawali Pers, 2011)
Ranggawijaya,  Rosjidi  Pengantar  Ilmu          Perundang-Undangan  Indonesia,  (Bandung:
Mandar Maju, 1998), hlm. 33.
Rheinstein,  Max, Max  Webber  on  Law  in  Economy  and  Society, (Cambridge:  Harvard University Press, 1954)
Ruberto, Michels, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies , New York: Free Press, 1949)
Susanti, Bavitri , Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005 . (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan – PSHK, 2006).
Zein,  Howard, Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order (New York: Vintage Books, 1968)

## Jurnal
Riskiyono,  Joko.  2015.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Jurnal Aspirasi. Vol. 6 (2). Arliman  S,  Laurensius.  2017.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan  Untuk  Mewujudkan  Negara  Kesejahteraan  Indonesia”.  Jurnal Politik dan Pemerintah.Vol. 10 (1)

## Jurnal Legal Reasoning

## Internet
Riskiyono,  Joko.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan, file:///C:/Users/Hp/Downloads/511-1067- 1-SM%20(1).pdf , diakses pada 27 Agustus 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana  diubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Secara  singkat  penulis  sendiri  merupakan  lulusan  Sarjana  Hukum  dari  Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro pada tahun 2014 dan bulan September tahun 2018  melanjutkan  Studi  Program  Magister  Hukum  pada  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Saat  ini  penulis  sendiri  sedang  menyusun  Tesis  juga  fokus  pada  penulisan  Jurnal publish  sehingga  dapat  memenuhi  prasyarat  ujian  siding  Tesis  pada  Fakultas  Hukum Kenegaraan (HTN) Universitas Indonesia.