INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1123-1134 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kebijakan dan Dinamika Pendidikan Agama dan Keagamaan Di Sekolah
M Kamil Salas
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Email: kamilsalas34@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  kebijakan  dan  dinamika  Pendidikan  agama  serta  keagamaan  di sekolah. Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007   dijelaskan tentang kedudukan, fungsi, tujuan, kurikulum,  bentuk:formal, non-formal dan informal, jenjang, pendidik, sarana prasarana, tempat dan lainnya tentang pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan dalam peraturan tersebut dibahas pula pendidikan agama dan keagamaan  Kristen,Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hucu, serta syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama disekolah sudah diatur sejak  UU No. 4 tahun 1950, kemudian UU No. 12 tahun 1954 hingga saat ini UU No. 20 Tahun 2003, akan tetapi sering kali  persoalan  hak  bergama  bagi  anak  berbenturan  dengan  persoalan  sarak.  Dinamika  pendidikan agama  dan  keagamaan  di  sekolah  dan  madrasah  dapat  pula  dilihat  dari  sifat-sifat  dan  coraknya. Keaadan ini disebabkan karena karakter dari ajaran agama Islam itu sendiri yang cenderung adaptif dan akomodatif terhadap berbagai pengaruh dari luar.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Agama, Keagamaan

## Abstract
This  research  discusses  the  policies  and  dynamics  of  religious  and  religious  education  in  schools. Government regulation number 55 of 2007 explains the position, function, objectives, curriculum, forms: formal, non-formal and informal, levels, educators, infrastructure, places and others regarding religious and religious education. In fact, this regulation also discusses Christian, Catholic, Hindu, Buddhist and Confucian  religious  and  religious  education,  as  well  as  the  requirements  for  establishing  religious education units. Religious education in schools has been regulated since Law no. 4 of 1950, then Law no. 12 of 1954 until now Law no. 20 of 2003, however, the issue of children's religious rights often collides with the issue of sarak. The dynamics of religious and religious education in schools and madrasas can also be seen from their characteristics and patterns. This situation is caused by the character of the teachings of the Islamic religion itself which tends to be adaptive and accommodating to various external influences.
Keywords: Policy, Education, Religion, Religion

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya pendidikan adalah salah satu senjata paling realistis dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini. Dimana negara itu dikatakan maju banyak sekali aspek-aspek pendukung,  salah  satunya  kualitas  pendidikan  di  suatu  negara  bagi  masyarakatnya. Permasalahan  inilah  yang  dihadapi  negara  Indonesia  yang  secara  kuantitas  jumlah masyarakatnya (SDM) menduduki urutan ke-3 terbesar di dunia setelah China dan India, tetapi  secara  kualitas  kita  masih  di  bawah  negara  tentangga  khususnya  dalam  kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu faktor yang membuat Indonesia masih disebut negara berkembang adalah SDM yang masih lemah dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri karena salah satu indikasinya pendidikan di Indonesia yang belum merata, kurangnya  tenaga  ahli,  masih  besar  angka  pengangguran  yang  disebabkan  rendahnya angka pendidikan. Padahal sudah jelas yang diamanatkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Butir 5 yang mengatakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Bab I, Pasal 1 ayat (1)  tentang Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  dinyatakan,  bahwa  pendidikan  agama  adalah pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan  dan  membentuk  sikap,  kepribadian  dan keterampilan  peserta  didik  dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya  yang  dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan  pendidikan  keagamaan,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  ayat  (2)  pasal  yang sama  dinyatakan,  bahwa  pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan  yang  menyiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menutut penguasaan pengetahuan
tentang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  dan  mengamalkan  ajaran agamanya.
Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007  tersebut dijelaskan tentang  kedudukan,  fungsi,  tujuan,  kurikulum,    bentuk:formal,  non-formal  dan  informal, jenjang,  pendidik, sarana prasarana, tempat dan lainnya tentang pendidikan  agama dan keagamaan.  Bahkan  dalam  peraturan  tersebut  dibahas  pula  pendidikan  agama  dan keagamaan  Kristen,Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hucu, serta syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan.  Dengan demikian, jika titik tekan atau fokus utama pada pendidikan  agama  untuk  menumbuhkan  sikap  religiousitas  (rasa  keberagamaan)  yang kokoh,  maka  pada  pendidikan  keagamaan,  selain  ditujukan  untuk  menumbuhkan  sikap religiousitas, juga untuk menjadi ahli ilmu agama Islam, yakni Ulama/Calon Ulama.
Dengan lahirnya kurikulum tahun 2013, dinamika pendidikan agama dan keagamaan di  sekolah  dan  madrasah  akan  lebih  meningkat  lagi  yang  memiliki  paradigma,  prinsip, pendekatan,  metode  dan  sistem  penilaian,  sarana  prasarana  dan  lainnya  yang  berbeda dengan paradigma, prinsip, pendekatan, metode dan lainnya yang terdapat pada kurikulum sebelumnya,  yakni  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK:2004),  dan  Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP).  Dinamika  pendidikan  agama  dan  keagamaan  di  sekolah  dan madrasah  juga  terjadi,  karena  pendidikan  agama  dan  keagamaan  bukan  hanya  sebagai pengetahuan atau keterampilan sebagaimana mata pelajaran lainnya, melainkan lebih dari itu, pendidikan agama dan keagamaan akan menjadi sumber nilai yang dapat membentuk sikap dan perilaku manusia.
Diketahui bahwa saat ini paham keagamaan amat beragam; di samping ada paham keagamaan yang inklusif,  juga ada yang eksklusif; di samping ada paham keagamaan  yang moderat (tawasuth), juga ada paham keagamaan yang ekstrim (tatharruf); di samping ada yang paham keagamaan yang  lunak (soft) dan akomodatif, juga ada paham keagamaan yang keras, non kooperatif, konfrontatif, dan seterusnya. Demikian pula kekeliruan dalam memberikan pemahaman agama dan  keagamaan dapat berakibat fatal  bukan saja  bagi yang  bersangkutan,  melainkan  bagi  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Lahirnya  sikap eksklusif, fundamentalis, radikal dan anarkhis misalnya,  dapat lahir dari pemahaman agama dan keagamaan yang keliru:sempit, parsial, dangkal, tektualis, doktriner, dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini, menggunakan metode penelitian library research dengan mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
analisis kualitatif dengan metode analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasi mereka. Seperti: buku, teks, koran, novel, lagu, gambar, iklan, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.
Karena penelitian ini merupakan penelitian library research, maka teknik pengumpulan data  menggunakan  pengumpulan  data  literer  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan  yang  diteliti,    Kemudian  penulis  mengkaji  dan  mengidentifikasi  fokus pembahasan dari koleksi data-data primer yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel maupun data-data sekunder termasuk opini penulis sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pendidikan Agama dan Keagamaan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan Agama ialah pendidikan yang memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan  peserta  didik  dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang  di  laksanakan sekurang-kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur,  jenjang  dan  jenis pendidikan.  Sedangkan  pendidikan  keagamaan  merupakan  pendidikan  yang  membuat peserta  didik  untuk  mampu  menjalankan  perannya  yang  menuntut  penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli imu agama dan mengamalkan ilmu agamanya  di  masyarakat.    Adapun  turunan  dari  PP.  No.  55  Tahun  2007  menjelaskan pendidikan agama dalam Bab II menyatakan:
Pasal (2) berbunyi:
a) Pendidikan agama untuk membentuk manusia indonesia yang beriman dan bertakwa kepada uhan serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan interen atar umat beragama.
b) Pendidikan agama bertujan untuk perkembangan kemampuan yang dimiliki peserta didik  agar  memahami,  menghayati,  dan  mengamalkan  nilai-nilai  agama  yang menyerasikan penguasaanya dalam ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.
Pasal (3) berbunyi:
1. Semua satuan pendidikan di semua jalur, dan jenjang serta jenis pendidikan dan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
2. Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan menteri agama.
Pasal (4) berbunyi:
1. Pendidikan  agama  dalam  pendidikan  formal  serta  program  pendidikan  kesetaraan sekurang- kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.
2. Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan di semua jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang diyakininya dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama.
Pasal (5) berbunyi:
a) Kurikulum pendidikan agama dijalankan sesuai standar pendidikan nasional.
b) Pendidikan  agama  diterapkan  sesuai  dengan  tahap  pertumbuhan  dan  kejiwaan peserta didik. Sedangkan tentang  pendidikan keagamaan yang  diatur  pada  Bab III Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 sebagai berikut:
Pasal (8) yang berbunyi:
a) Pendidikan keagamaan bertujuan mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-  nilai,  ajaran  agamanya  serta menjadi ahli agama.
b) Pendidikan keagamaan berfungsi untuk membentu peserta didik yang memahami dan mengamalkan seluruh nilai-nilai keagamaan yang berwawasan luas, kritis, kreatif, serta inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertakwa, beriman dan berakhlak mulia.
Pasal (9) yang berbunyi:
1. Pendidikan keagamaan meliputi seluruh pendidikan yang di akui oleh negara meliputi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
2. Pendidikan  keagamaan  di  laksanakan  padasetiap  jenjang  pendidikan  formal, nonformal, dan informal.
3. Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama. Pasal (11) yang berbunyi:
1. Peserta didik dalam pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang  terakreditasi  berhak  pindah  ke  tingkat  yang  setara  di  Sekolah  Dasar  (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs),  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA),  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang sederajat.
2. Pendidikan keagamaan yang nonformal atau informal dapat dihargai dan dianggap sederajat  dengan  hasil  pendidikan  formal  keagamaan/umum/kejuruan  etelah  lulus ujian  yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  terakreditasi  yang  telah  diberi wewenang oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
3. Peserta  didik  dalam  pendidikan  keagamaan  formal,  informal,  dan  nonformal mendapatkan  ijazah  sederajat  pendidikan  formal  umum/kejuruan  semuanya  dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan lainnya.
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  agama  dan  keagamaan merupakan upaya  pemerintah  dalam  menyamaratakan pendidikan yang tertuang  dalam Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pendidikan agama lebih kepada pemberian nilai-nilai agama yang berbentuk mata pelajaran agama pada setiap satuan pendidikan sederajat. Sedangkan pendidikan keagamaan lebih kepada upaya  pemerintah  menyamaratakan  pendidikan  baik  formal,  nonformal,  dan  informal memberikan  fasilitas  dan  hak-hak  yang  sama  pada  tingkat  satuan  pendidikan  agama, seperti Pondok Pesanten, MI, MTs, MA, dan Universitas Agama lainnya.
Munculnya  PP  No.  5  Tahun  2007  mengindikasikan  kebijakan  pemerintah  yang mengakui  lembaga  pendidikan  keagamaan  sama  dengan  pendidikan  umum,  dimana pendidikan  keagamaan  ini  langsung  di  bawah  naungan  Menteri  Agama,  sehingga pendidikan keagamaan mempunyai hak yang sama baik dari segi bantuan dana, fasilitas, kurikulum, dan sebagainya yang menginduk langsung keada Kemendikbud.

## Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan
Jika  kita  sejenak  kita  kembali  kepada  sejarah  pendidikan  Indonesia,  maka  pada dasarnya pendidikan agama di Indonesia sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Tetapi harus  disadari  bahwa  pada  waktu  itu,  politik  pemerintah  penjajah  melarang  adanya pendidikan  agama  untuk  diajarkan  disekolah-sekolah  negeri,  hal  itu  menurutnya  bahwa persoalan  pendidikan  keluarga  menjadi  tanggung  jawab  dari  keluarga.  Setelah  bangsa Indonesia  terbebas  dari  penjajah,  maka  pada  saat  itu  pula  pemimpin  kemerdekaan menyadari  bahwa  pendidikan  agama  sangat  penting  untuk  diajarkan  di  lembaga pendidikan.  Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah  No  55  Tahun  2007  dimaksudkan  untuk  membantu  mewujudkan  tujuan pendidikan  di  Indonesia,  memberikan  hak-hak  dan  fasilitas  terutama  dalam  pendidikan agama Islam.
Maka dalam konteks pengembangan pendidikan bahwa pemerintah dengan segala penuh  tanggung  jawab  memberikan  fasilitas  agar  basis-basis  utama  pendidikan  dapat dilakukan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan  di  sekolah.  Inilah  atauran-aturan pemerintah untuk melakukan desenralisasi agar pendidikan khususnya diIndonesia ini dapat perhatian lebih terutama pada aspekpengembangan pendidikan Islam.
Secara  spesipik,  desentralisasi  pendidikan  yaitu,  (1)  Pengaturan  kewenangan  pusat daerah. (2) Mengembangkan masyarakat dalam partisipasi dunia pendidikan. 3.menguatkan system manajemen pemerintahan. (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubu ngan  kemitraan  “stakeholders”  pendidikan;  (6)  pengembangan  infrastruktur  sosial. Otonomi  pendidikan  memberikan  kebebasan  terhadap  suatu  lembaga  di  suatu  daerah dalam mengelola sesuai kemaman dan kebutuhan lembaga atau daerah tersebut. Maka dalam  konteks  pendidikan  yaitu  pemerintah  sebagai  landasan  utama  yang  mengatur bagaimana  konsep  pendidikan  ini  semakin  maju,  terutama  pada  pihak  sekolah  dan pemerintah harus berjalan.
Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Kegamaan
Pada sub pembahasan ini,penulis mencermati bagaimana atauran-aturan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Karena konsep antara  pendidikan  agama  dan  agama  penting  dilakukan  untuk  meninjau  aturan  pada pemerintahan,  seba gaiamana  Abdurrahman  Mas’ud  bahwa  “Religious  Programs”  are different from “Religious Education”. Religious Education is generally held by the public to be  educational  embodiment  of,  by,  and  for  community.  Long  before  Indonesia’s Indepedence, religious universities had already developed. As the cultural roots of nation, religion is thought of as integral part of education.” .
Jika  ditelaah  dari  penggalan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  program pendidikan  agama  merupakan  bentuk  yang  berbeda  dengan  pendidikan  keagamaan. Pendidikan  keagamaan  adalah  institusi  yang  dibangun  oleh  publik  untuk  kepentingan masyarakat atau umat secara umum. Pendidikan keagaaman, dari sisi historis, sudah ada semenjak  Indonesia  belum  merdeka.  Sehingga  kemudian,  pendidikan  agama  Islam merupakan salah satu ajang untuk mengembangkan nilai-nilai islam terutama pada aspek keterampilan,  pembelajaran,  bahkan  sampai  pada  implementasi  nilai-nilai  pendidikan Islam.Hal ini sebagai acuan dan prinsip tujuan dan hakikat pendidikan Islam.
Undang-Undang sistem pendidikan Nasional ini mengakomodasi dua model lembaga pendidikan  ini  sebagai  lembaga  non-formal,  yang  berarti,  lembaga  pendidikan  yang dikelola  secara  sistematis,  namun  tidak  memiliki  sertifikasi  formal  dari  pemerintah.    Ini
artinya pendidikan dalam berbagai aspek misalnya pondok pesantren dan lembaga sekolah lainnya agar sekolah tersebut dilakukan secara terstruktur terutama pada lembaga sekolah tersebut. Oleh karena itu, pusat pendidikan agama khususnya di Indonesia sebagai acuan pemerintah  untuk  memberikan  dan  mengupayakan  agar  system  pendidikan  dapat terealisasikan dengan baik.
Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Analisis PP No.55 Tahun 2007 Peraturan  Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 oktober tahun 2007 yang ditandatangani oleh  Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta dengan muatan berjumlah 6 BAB, 51 Pasal, dan 169 Ayat.
Lahirnya  PP  No.55  tahun  2007  secara  yuridis  merupakan  realisasi  dari  amanat  UU SISDIKNAS  No.20  Tahun  2003  pasal  20  ayat  4,  pasal  30  ayat  5  dan  pasal  37  ayat  3. Berhubung  peraturan  ini  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan,  maka tentu muatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Jika dilihat secara komparasi antar agama, maka muatan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini memberikan porsi lebih kepada umat islam, yaitu pada bab III bagian I tertulis mulai dari pasal 14 hingga pasal 25 dan pasal 26 tentang pesantren dengan total berjumlah 13 pasal dengan 38 ayat.
Porsi untuk agama Kristen tertuang dalam bab III bagian II dari pasal 27 sampai pasal 30 dengan 16 ayat. Porsi untuk katolik tertuang dalam bab III bagian III mulai pasal 31 sampai pasal 37 dengan 16 ayat. Porsi untuk Hindu bab III bagian IV dari pasal 38 hingga pasal 41 dengan 20 ayat. Porsi untuk agama Budha terletak pada bab III bagian V mulai dari pasal 42  sampai  pasal  44  dengan  14  ayat  dan  Porsi  agama  Konghuchu  berada  dalam  bab  III bagian VI mulai dari pasal 45 hingga pasal 47 dengan total 8 ayat. Dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1a menyebutkan bahwa “setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama”.
PP  Nomor  55  tahun  2007  pasal  12  ayat  1  menyebutkan  “pemerintah  dan  atau pemerintah  daerah  memberikan  bantuan  sumber  daya  pendidikan  kepada  pendidikan keagamaan”. Pasal tersebut menjadi kontroversi dikalangan umat Kristen dan katolik, karena adanya  pasal  tersebut  tidak  sesuai  realita  yang  ada  dilapangan.  Sekolah-sekolah  swasta yang berlabel Kristen atau katolik belum sepenuhnya menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut lebih difokuskan pada sekolah-sekolah Islam yakni diniyah formal, diniyah
nonformal, dan juga pesantren. Dimana sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut telah berkembang dalam berabagai bentuk dan model termasuk dalam pendidikan Islam virtual.
Pendidikan agama disekolah sudah diatur sejak UU No. 4 tahun 1950, kemudian UU No. 12 tahun 1954 hingga saat ini UU No. 20 Tahun 2003, akan tetapi sering kali persoalan hak  bergama  bagi  anak  berbenturan  dengan  persoalan  sarak.  Seperti  diungkap  diatas walaupun pendidikan agama telah diatur dalam berbagai bentuk regulasi termasuk dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007, tapi dalam prakteknya masih sering terjadi  pelanggaran.  Kehadiran  PP  No.  55  tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan  di  lembaga  pendidikan  manapun.  Regulasi  ini  menegaskan  perlunya pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan  dan  pembentukan  sikap,  kepribadian, keterampilan  peserta  didik  dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya  dan  pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.

## Corak Pendidikan Agama dan Keagamaan di Sekolah
Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di sekolah  dan madrasah dapat pula dilihat  dari  sifat-sifat  dan  coraknya.  Keadan  ini  disebabkan  karena  karakter  dari  ajaran agama  Islam  itu  sendiri  yang  cenderung  adaptif  dan  akomodatif  terhadap  berbagai pengaruh dari luar. Dalam hal ini Amin Abdulah mengatakan, bahwa wacana studi agama kontemporer,  fenomena  keberagamaan  manusia  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut pendekatan. Ia tidak lagi hanya dapat dilihat dari sudut dan semata-mata terkait dengan normativitas ajaran wahyu-meskipun fenomena ini sampai kapanpun adalah ciri khas dari agama-agama  yang  ada,  tetapi  ia  juga  dapat  dilihat  dari  sudut  dan  terkait  dengan historisitas  pemahaman  dan  interpretasi  orang  perorang  atau  kelompok-kelompok terhadap norma ajaran agama yang dipeluknya, serta model-model amalan dan praktek ajaran agama yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara  itu  Jalaluddin  Rahmat  mengemukakan  adanya  dua  macam  cara beragama:Ekstrinsik dan Intrinsik. Yang ekstrinsik memandang agama sebagai sesuatu yang untuk dimanfaatkan, dan bukan untuk kehidupan, something to use but not to live. Orang berpaling kepada Tuhan, tetapi tidak berpaling dari dirinya sendiri. Agama digunakan untuk menunjang motiv-motiv lain:kebutuhan akan status, rasa aman atau harga diri. Orang yang beragama dengan cara ini melaksanakan bentuk-bentuk luar dari agama. Ia puasa, salat, naik haji dan sebagainya, tetapi tidak di dalamnya.
Kata  Allport,  cara  beragama  seperti  ini  erat  kaitannya  dengan  penyakit  mental. Sedangkan  beragama  secara  instrinsik  yang  dianggap  menunjang  kesehatan  jiwa  dan kedamaian masyarakat agama dipandang sebagai comprehensive commitmen, dan driving integrating motive, yang mengatur seluruh hidup seseorang. Agama diterima sebagai faktor pemandu (unifying factor). Cara beragama seperti terhunjam ke dalam diri penganutnya. Hanya dengan cara itu kita mampu menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang.
Dinamika  pendidikan  agama  dan  keagamaan  juga  terjadi  karena  perubahan  dan perkembangan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam  konteks  agama  yang  berkembang  di  Barat,  misalnya,  Amin  Abdullah, mengemukakan  tentang  adanya  4  (empat)  model  atau  pendekatan  dalam  memahami agama. Pertama, model local,  yaitu ketika agama hanya berbicara masalah-masalah lokal yang disampaikan secara verbal atau kata-kata tanpa tulisan. Otoritas keagamaan berada di tangan tokoh lokal yang terkadang bersifat feodal dan oriter. Model dan pendekatan keagamaan yang demikian itu terjadi ketika budaya dan kemampuan teknik tulis menulis belum  dijumpai  di  masyarakat.  Kedua,  model  canonical,  yaitu  ketika  agama  sudah dituangkan dalam bentuk tulisan dalam bentuk kitab suci. Keadaan ini terjadi ketika budaya dan  teknik  tulisan  sudah  dijumpai  dalam  masyarakat.  Ketiga,  model  critical,  yaitu  ketika kemajuan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  yang  didasarkan  pada  model  berfikir eksperimen, empirik dan rasional sudah berkembang luas. Temuan-temuan dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut selanjutnya mempertanyakan doktrin- doktrin  agama  yang  selama  ini  dianut  dan  dipegang  teguh.  Dalam  keadaan  demikian terkadang  timbul  konflik  dan  ketegangan,  bahwa  pertentangan  antara  agama  dan  ilmu pengetahuan. Fenomena seperti ini selanjutnya menimbulkan pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sekuler di Barat. Keempat, model global, yaitu ketika agama tidak hanya bermain di ruang privat, melainkan sudah bermain  di  ruang  global  yang  bersentuhan  dengan  berbagai  aspek  kehidupan.  Agama harus mampu menyelesaikan konflik sosial, ketegangan sosial, peperangan, penggunaan nuklir,  kerusakan  lingkungan  hidup,  ketidak-adilan,  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia, demokrasi, perdagangan dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, agama tidak lagi dapat menjawab berbagai masalah sosial dengan dirinya sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan berbagai bidang keahlian.

## SIMPULAN
Kehadiran  PP  No.  55  tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan  diarahkan  untuk  memperkuat  pelaksanaan  pendidikan  agama  dan keagamaan  di  lembaga  pendidikan  manapun.  Regulasi  ini  menegaskan  perlunya pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan  dan  pembentukan  sikap,  kepribadian, keterampilan  peserta  didik  dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya  dan  pentingnya pendidikan  keagamaan  dalam  mempersiapkan  peserta  didik  memiliki  pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya. Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di sekolah dan madrasah dapat pula dilihat dari sifat-sifat dan coraknya. Keadaan ini disebabkan karena karakter dari ajaran agama Islam itu sendiri yang cenderung adaptif dan akomodatif terhadap berbagai pengaruh dari luar.

## DAFTAR PUSTAKA
Darlis Ahmad, “Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan  (Melacak  Dampaknya  Terhadap  Pendidikan  Islam)”,  Jurnal  Tarbiyah, Vol.25, no.2, Juli-Desember (2018).
Daulay Haidar Putra, Pendidikan Islam di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
Fadjar, Malik, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam Malang; UIN Malang Press, 2009
Mas’ud,  Abdurrahman,  “Politics  Of  The  Nation  and  Madrasah’s  Policy”  dalam  Badan Litbang  dan  Diklat-  Kementrian  Agama  RI,  Paper  For  The  Second  International Syimposium  Empowering  Madrasah  in  The  Global  Context,  Jakarta:  Badan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2013.
Mukhibat, M, Ghafar, M, “Virtual Pesantren: New  Trend of Islamic  Education Model in Indonesia”,  International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change  Volume  5, Issue 2, (2019).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Keagamaan, (BandungFokus Media, 2010), cet. I.
Rachman Shaleh, Abdul, Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi. Jakarta:
PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
Supriyadi,  Ujang  Didi,“Pengaruh  Desentralisasi  Pendidikan  Dasar  Terhadap  Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali”, Jurnal Kependidikan, Vol. 1 Thn.
2009.
Suti, Marus, “Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan”, Jurnal MEDTEK, Vol.

## 3 No. 2 Thn. 2011
Syafii, Ahmad, Siti Qurrotul A’yuni, “Politik Kebijakan Pendidikan Agama Dan Keagamaan:
Revitalisasi Upaya Pemerintah Terhadap Pendidikan Keagamaan”, Tadrib, Vol. V No.
1 Thn. 2019.