## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

## REFORMASI HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN: TELAAH FEMINIST JURISPRUDENCE
Aga Natalis Fakultas Hukum, Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang aganata12@gmail.com

## Abstract
The  state  have  to  realize  legal  instruments  in  order  to  advance  gender  justice  and  women's empowerment,  but  in  reality  there  are  still  deviations  from  these  principles,  because  legal instruments tend to perpetuate male domination of women. The purpose of writing this article is to  find out and analyze regarding the concept of justice for women and efforts to realize legal reform  through  a  feminist  jurisprudence  approach.  The  concept  of  justice  for  women,  that the law must guarantee women the right to live in dignity and freedom without fear, which can be realized  by  applying  responsive  legal  types.  The  type  of  responsive  law  recognizes  the existence of legal pluralism which impacts on the wide opportunity for women to participate in the  law-making  process.  Efforts  to  realize  legal  reform  through  a  feminist  jurisprudence approach begins with the perception that the law is formed based on masculine values, showing a number of limitations or linkages to the reality of social values. Such a law must be reformed in order to realize the justice for women.
Keywords: Legal Reform; Justice; Women

## Abstrak
Negara  harus  bertindak  untuk  mewujudkan  instrumen  hukum  dalam  rangka  memajukan keadilan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan,  namun  pada  kenyataannya  masih  terjadi penyimpangan terhadap prinsip tersebut, karena instrumen hukum cenderung melanggengkan dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui dan  menganalisis  mengenai  konsep  hukum  yang  berkeadilan  bagi  perempuan  dan  upaya mewujudkan reformasi hukum melalui pendekatan feminist jurisprudence. Konsep hukum yang berkeadilan  bagi  perempuan,  bahwa  hukum  harus  menjamin  perempuan  untuk  berhak  hidup bermartabat dan bebas tanpa rasa takut, yang dapat terwujud dengan menerapkan tipe hukum responsif.  Tipe  hukum  responsif  mengakui  adanya  pluralisme  hukum  yang  berdampak  pada luasnya  kesempatan  bagi  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan  hukum. Upaya mewujudkan reformasi hukum melalui pendekatan feminist jurisprudence dimulai dengan persepsi  bahwa  hukum  yang  dibentuk  berdasarkan  nilai  maskulin,  menunjukkan  sejumlah keterbatasan  atau  keterkaitan  pada  realitas  nilai-nilai  sosial.  Hukum  yang  demikian  harus dilakukan reformasi guna mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi perempuan.
Kata Kunci: Reformasi Hukum; Keadilan; Perempuan

## A. Pendahuluan
Reformasi  konstitusi  yang  berlangsung  di  Indonesia  telah  membawa  perubahan  yang besar  terhadap  sistem  hukum  nasional.  Perubahan  tersebut  telah  mengarahkan  kepada  cita-
cita  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  negara  demokrasi  konstitusional.  Konstitusi  adalah panduan dasar untuk mengatur struktur dan tata kelola serta menetapkan prinsip-prinsip hukum yang  disepakati.  Seiring  waktu,  reformasi  atau  penyusunan  ulang  sebuah  konstitusi  akan memberikan  peluang  bagi  negara  untuk  menanamkan  atau  memperluas  ketentuan  mengenai keadilan  gender,  hal  ini  sejalan  dengan Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women (CEDAW)  yang  menyerukan  kepada  ‘ signatory  states ’  untuk mewujudkan prinsip keadilan gender pada konstitusi di negaranya masing-masing.
Negara  harus  bertindak  untuk  mewujudkan  prinsip  tersebut  dalam  sistem  hukum  di negaranya  masing-masing,  termasuk  dengan  mengubah  undang-undang  yang  diskriminatif untuk  kemudian  mengadopsi  undang-undang  yang  memajukan  keadilan  gender  dan pemberdayaan  perempuan  serta  memastikan  bahwa  praktik  hukum  tersebut  memiliki  tujuan, yaitu  untuk  menegakkan  hak-hak  perempuan.  Indonesia  telah  meratifikasi  CEDAW  dengan Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms Discrimination  Against  Women ),  tapi  dalam  praktiknya  masih  terdapat  beberapa    instrumen hukum  yang  bersifat  diskriminatif  terhadap  perempuan,  misalnya  Pasal  31  Ayat  (3)  Undang- Undang No. 1 Tahun  1974 tentang  Perkawinan, yang mengatur bahwa  “Suami adalah kepala rumah  tangga  dan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga”.  Pasal  31  Ayat  (1)  dan  (2),    antara  lain menentukan “Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”. Ketentuan ini menempatkan istri (perempuan) dalam posisi subordinat terhadap suami (laki-laki) 1 .
Ketidakadilan  gender  juga  dipertahankan  dalam  Hukum  Perdata  yang  didasarkan  pada pandangan  bahwa  perempuan  adalah  lemah  dan  harus  dilindungi  oleh  suaminya,  seperti termuat  dalam  beberapa  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk Wetboek ), misalnya Pasal 105; “Suami mengurus harta kekayaan istri”, Pasal 106; “Istri harus tunduk  patuh  kepada  suami”  dan  Pasal  250-256;  “Anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan dapat  disangkal  oleh  suaminya”.  Beberapa  ketentuan  tersebut  membuktikan  kebenaran  teori yang dikembangkan oleh Walby tentang patriarki privat, bahwa  rumah tangga sebagai tempat berawal kekuasaan atau dominasi laki-laki atas perempuan 2 .
Perbedaan  gender  sebenarnya  tidak  akan  menimbulkan  masalah  jika  tidak  melahirkan ketidakadilan  gender.  Namun,  pada  kenyataannya  perbedaan  gender  yang  dikembangkan melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang
1 Agnes Widanti, 2005, Hukum Berkeadilan Gender:Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial , Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm 12.
2 Wahyuni  Retnowulandari,  Budaya  Hukum  Patriarki  versus  Feminis:  Dalam  Penegakan  Hukum  Di persidangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Hukum , Vol. 8, No. 3, Januari 2010, hlm 18.
tidak  adil  bagi  perempuan.  Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  ketika  hukum  dikategorikan sebagai  kaidah  sosial,  maka  hukum  tidak  akan  terlepas  dari  nilai  ( values )  yang  berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah pencerminan dari standar nilai yang dianut oleh masyarakat 3 .  Pada  masyarakat  patriarki,  corak  dan  implementasi  hukum  adalah  refleksi  dari nilai-nilai  maskulin,  sehingga  karakter  hukum  akan  bersifat  patriarki  dan  berpotensi menimbulkan  diskriminasi terhadap perempuan, karena hukum yang diberlakukan akan selalu mempertahankan  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan  melalui  hubungan  sosial 4 .  Corak patriarki  dalam  bidang  ilmu  hukum  dapat  dirasakan  pada  aliran  tradisional  hukum,  yaitu legal positivism ,  yang  melihat  hukum  sebagai  sebuah  realitas  yang  objektif  dan  kenyataan  adalah tempat  berpijak  bagi  para  penegak  hukum. Feminist  jurisprudence muncul  sebagai  aliran tandingan  yang  bertujuan  untuk  mengkritisi  dan  melakukan  reformasi  terhadap  tradisi-tradisi tradisional yang sudah mapan dari ilmu hukum seperti legal positivism .
Feminist  jurisprudence fokus  pada  persoalan  gender secara  konseptual dan  perempuan pada  praktiknya. Feminist  jurisprudence meyakini  bahwa  tindakan  diskriminatif  terhadap perempuan  dalam  bidang  hukum  disebabkan  oleh  faktor  historis  yang  berkelanjutan.  Melihat kondisi  yang  demikian,  maka  para  penganut  aliran feminist  jurisprudence diwajibkan  untuk mengupayakan  reformasi  terhadap  tatanan  dalam bidang  hukum, seperti  instrumen-instrumen hukum  dan  prinsip  yang  mengatur  dari  berbagai  bidang  hukum  yang  bersifat  diskriminatif terhadap  perempuan.  Reformasi  tersebut  diharapkan  dapat  menjadikan  hukum  bersifat responsif  dan  menceriminkan  perspektif  perempuan.    Dari  permasalahan  di  atas,  menjadikan penulis terinspirasi untuk menciptakan sebuah artikel yang  berjudul ”Reformasi Hukum Dalam Rangka  Mewujudkan  Keadilan  Bagi  Perempuan”.  Adapun  permasalahan  yang  menjadi  fokus pembahasan dalam artikel ini adalah tentang bagaimana konsep hukum yang berkeadilan bagi perempuan? dan bagaimana upaya mewujudkan reformasi hukum melalui pendekatan feminist jurisprudence ?  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis mengenai konsep hukum yang berkeadilan bagi perempuan dan upaya mewujudkan reformasi hukum melalui pendekatan feminist jurisprudence .

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Hukum yang Berkeadilan Bagi Perempuan
Keadilan gender adalah perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa hukum harus menjamin  perempuan  untuk  berhak  hidup  bermartabat  dan  bebas  tanpa  rasa  takut.  Keadilan
3 Muhaimin, Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan Rule of Law, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 17, No. 1, Maret 2017, hlm 117.
4 Ica Wulansari, Dominasi Maskulin versus Kesetaraan Gender, Jurnal Mozaik , Vol. 13, No. 1, Januari- Juni 2013, hlm 40.
gender  sangat  diperlukan  untuk  pembangunan,  pengurangan  kemiskinan,  dan  mencapai kemajuan  kehidupan  manusia.  Selama  berabad-abad,  kehidupan  manusia  sudah  mengalami kemajuan  yang  luar  biasa,  namun  perempuan  tetap  tidak  memiliki  tempat  yang  baik  dalam kehidupan  sosial.  Hampir  70%  (tujuh  puluh  persen)  kasus  kemiskinan  di  dunia  dialami  oleh perempuan 5 dan  kepentingan  perempuan  kurang  terwakili  di  lembaga-lembaga  demokratis secara  global,  selain  itu  perempuan  hanya  menempatkan  kurang  dari  10%  (sepuluh  persen) perwakilan parlemen dari sepertiga negara di dunia 6 , oleh karena itu penting untuk mengadopsi konsep  keadilan  gender  pada  sistem  hukum,  karena  hukum memiliki  fungsi  sebagai a  tool  of social  and  bereucratic  engineering ,  yang  mengedepankan  konsep  panutan  dan  keteladanan 7 bagi  siapa  saja  untuk  memperlakukan  perempuan  secara  layak  dalam  kehidupan  sosial. Keadilan  gender  hanya  dapat  terwujud  dengan  menerapkan  suatu  tipe  hukum  yang  bersifat responsif.
Tipe hukum responsif mengakui adanya pluralisme hukum. Salah satu dampak pluralisme hukum  adalah  luasnya  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan  hukum. Dengan  cara  ini,  wilayah  hukum  masuk  ke  dalam  dimensi  politik,  dimana  partisipasi  adalah summum  bonum pada  pembentukan  instrumen  hukum.  Dengan  kata  lain,  partisipasi  menjadi kendaraan bagi sekelompok orang atau organisasi untuk ikut dalam mempengaruhi bentuk dan cara hukum bekerja. Aspek penting dari partisipasi terhadap perempuan adalah bahwa hukum yang  akan  dihasilkan  merupakan  representasi  dari  kepentingan  dan  kebutuhan  subjektivitas perempuan.
Urgensi  partisipasi  dalam  pembuatan  hukum  sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh Wilson  tentang  bagaimana  penalaran  perempuan  dan  laki-laki  dalam  hal  pembuatan  hukum mengenai aborsi. Bagi Wilson, laki-laki cenderung menggunakan pendekatan hukum tradisional dengan mengedepankan cara berfikir yang konvensional, abstrak, objektif, dan legalistik, maka hukum  yang  dihasilkan  tidak  akan  efektif,  karena  laki-laki  tidak  memahami  masalah  yang dihadapi oleh perempuan dalam masa kehamilan, sehingga  hukum yang dihasilkan berada  di luar  ranah  pengalaman  pribadinya.  Hukum  yang  demikian  tidak  akan  pernah  menyelesaikan pada  pokok  permasalahan,  oleh  karena  itu  Wilson  menganjurkan  bahwa  pembuatan  hukum khususnya tentang aborsi harus melibatkan pengalaman perempuan. Pembuatan hukum yang mengatur  mengenai  aborsi  memiliki  konsekuensi  psikologis,  ekonomi,  dan  sosial  yang mendalam  bagi  perempuan.  Bagi  Wilson,  elemen-elemen  dari  jiwa  perempuan  berada  dalam
5 World  Hunger,  tersedia  di  website  https://www.worldhunger.org/women-and-hunger-facts/,  diakses pada tanggal 15 Mei 2020.
6 UN  Women,  tersedia  di  website  https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political- participation/facts-and-figures, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.
7 Hatta  Isnaini Wahyu,  Penegakan  Hukum  dalam  Perspektif Law  as  a Tool of  Social Engineering  dan Bereucratic Engineering, Jurnal Ilmu Hukum Justice Pro , Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm 18.
jantung  permasalahan,  sehingga  hukum  hanya  akan  efektif  jika  dibentuk  dengan  melibatkan perempuan. Wilson memaparkan bahwa setiap hukum yang dibentuk berdasarkan pengalaman perempuan  adalah  istimewa,  karena  perempuan  memahami  dirinya  sendiri  dan  hubungannya dengan lingkungan sosial 8 .
Upaya  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam  pembuatan  hukum  merupakan wacana  kontemporer dalam rangka mewujudkan keadilan gender melalui cara  pemberdayaan perempuan ( women empowerment ) dalam ranah hukum. Sangat sulit mendefiniskan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa pemberdayaan perempuan dalam  pengambilan  keputusan  hukum  misalnya  terkait  penyelesaian  konflik  dan  kekerasan terhadap  perempuan  dapat  digambarkan  sebaga  sebuah zero-sum atau  kekuatan  yang menciptakan hubungan seperti cinta, penghormatan persahabatan sesama manusia, legitimasi dan  lain  sebagainya.  Rawland  memahami  proses  pemberdayaan  perempuan  dalam  hukum adalah  sebuah  kesadaraan  untuk  menanamkan  kekuatan  dalam  pengambilan  keputusan  dari berbagai  bentuk  dan  kepentingan  yang  berbeda.  Kekuatan  yang  dimaksud  seperti  kekuatan untuk  mengontrol  kekuatan  itu  sendiri,  kekuatan  generatif  dan  produktif  yang  menciptakan suatu  keadaan  dan  kemungkinan  tanpa  dominasi,  kekuatan  untuk  menumbuhkan  kesadaran kelompok  guna  menyelesaikan  masalah  bersama,  dan  kekuatan  spiritual  yang  tercipta  dari keunikan  masing-masing  manusia,  sebagai  dasar  penerimaan  diri  dan  untuk  menghargai penerimaan terhadap orang lain secara setara.
Kaum  feminis  menafsirkan  kekuatan  yang  mencakup  pemahaman  akan  dinamika penindasan  yang  terinternalisasi,  sehingga  menekankan  pada  penerapan  pemberdayaan perempuan yang lebih dari sekedar partisipasi perempuan dalam pembuatan hukum, tetapi juga mencakup  bahwa  perempuan  merasa  mampu  dan  berhak  untuk  membuat  keputusan  hukum secara  pribadi.  Pemberdayaan  perempuan  secara  radikal  harus  melibatkan  kehancuran terhadap konstruksi hukum yang bersifat menindas, sehingga perempuan datang untuk melihat diri  mereka  memiliki  kapasitas  dan  hak  untuk  bertindak  dalam  rangka  mempengaruhi, membentuk, dan mengubah hukum.
Dari  perspektif  feminis  tersebut,  maka  pemberdayaan  adalah  sebagai  upaya  untuk pengoperasian  terhadap  3  (tiga)  dimensi,  yaitu  dimensi  pribadi  yang  mengembangkan kepercayaan diri dan kapasitas individu untuk menghancurkan penindasan dari hukum, dimensi rasional  yang  mengembangkan  kemampuan  bernegosiasi  dan  mempengaruhi  sifat  sesuatu
8 Bruce Anderson, 1996, Discovery In Legal Decision-Making , Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, hlm 76.
hubungan dari keputusan hukum, dan dimensi kolektif yang menitikberatkan keterlibatan dalam struktur politik yang mencakup tindakan kolektif berdasarkan kerjasama daripada kompetensi 9 .
Feminis  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  yang  dapat  menempatkan  kendali  dan partisipasi perempuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum. Pengambilan keputusan hukum tersebut haruslah dilakukan melalui gender lens , yang berarti  bahwa  pemberdayaan  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  hukum  harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu; perempuan memiliki kontrol atau mendapatkan kontrol lebih lanjut  terhadap  pembuatan  keputusan  hukum,  perempuan  memiliki  suara  yang  didengarkan dalam    pembuatan  keputusan  hukum,  perempuan  dapat  mendefinisikan  dan  membuat perspektifnya  untuk  mempengaruhi  pilihan  sosial  dalam  keputusan  untuk  mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dan perempuan dihormati dan dihargai sebagai warga negara  yang sederajat dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum pada suatu negara.  Dengan  demikian,  pemberdayaan  terhadap  perempuan  dalam  pembuatan  keputusan hukum adalah sebuah multifaceted process dengan melibatkan 4 (empat) aspek yang bersifat pararel, yaitu aspek ekonomi yang di dalamnya terdapat sumber daya perempuan, aspek publik atau politik yang memungkinkan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan hukum,  aspek  struktur  keluarga  beserta  kekuatan  dan  keterbatasan  yang  bersifat  memaksa, dan yang paling penting adalah aspek psikologis yang dikembangkan melalui ideological sense tentang  peran  perempuan  di masyarakat, yang  kemudian  membentuk  persepsi dirinya  sendiri tentang opsi-opsi yang memungkinkannya untuk dipertimbangkan.
Pemberdayaan perempuan dalam pembuatan hukum dengan menempatkan kendali dan partisipasi perempuan untuk mempengaruhi dan membentuk keputusan hukum memiliki tujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  kepentingan  dan  kebutuhan  subjektivitas  perempuan  sebagai individu  atau  sebagai  anggota  kelompok  suatu  masyarakat  yang  berbeda  secara  usia,  etnis, jenis kelamin maupun lokasi yang kemudian harus direpresentasikan melalui keputusan hukum, untuk menjamin terpenuhinya keadilan gender. Dengan terwujudnya keadilan gender tersebut, maka akan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang hukum. Dengan  demikian,  setiap  keputusan  hukum  akan  selalu  mencerminkan  prioritas  bagi perempuan  dari  kebijakan  negara  dengan  sistem  dan  proses  yang  lebih  mencerminkan kepentingan  perempuan  dengan menyediakan  ruang  bagi suara perempuan  yang  merupakan bentuk komitmen gender dalam bidang hukum.
Bentuk  aktualisasi  komitmen  gender  dalam  bidang  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan gender bagi perempuan, salah satunya adalah dengan memasukkan konsep affirmative action
9 Aminur  Rahman,  Women’s  Epowerment:  Concept  and  Beyond, Global  Journal  of  Human  Social Science Sociology & Culture , Vol. 13, Issue 6, 2013, hlm 10.
dalam penyelenggaraan keuangan daerah dengan partisipasi perempuan sebagai syarat utama dari  setiap  penyelenggaraan  kebijakan  keuangan  daerah. Affirmative  action atau  tindakan khusus  sementara  yang  dillaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan  pengaruh  perempuan dalam  pengambilan  kebijakan,  sehingga  menghasilkan  kebijakan  keuangan  daerah  yang merepresentasikan  kebutuhan  subjektivitas  perempuan,  salah  satunya  dengan  mewujudkan kebijakan  keuangan  daerah    untuk  mempermudah  aksestabilitas  perempuan  terhadap  kredit lunak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Upaya  Mewujudkan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia  Melalui  Pendekatan Feminist Jurisprudence
Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa  sistem  hukum  adalah  suatu  kesatuan  yang terdiri  dari  unsur-unsur  yuridis  seperti  peraturan  hukum,  asas  hukum,  dan  pengertian  hukum yang mempunyai  interaksi satu sama lain dan  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut 10 .  Dalam  perjalanan  panjang,  ternyata  sistem  hukum  tidak  pernah  steril  terhadap anasir-anasir metayuridisch , sebaimana yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa metayuridisch adalah  kaidah-kaidah  di  luar kasusnorm 11 yang  mempengaruhi  bentuk  dan  tujuan  dari  sistem hukum  tersebut.  Pernyataan  ini  senada  dengan  Teori  Sibernetika  dari  Talcot  Parson,  bahwa kehidupan masyarakat terutama kehidupan dalam berhukum, selalu dipengaruhi oleh subsistem lain, seperti budaya, ekonomi maupun politik 12 .
Hukum yang ‘terkontaminasi’ terhadap berbagai subsistem di luarnya  memiliki pengaruh yang  sangat  luas  terhadap  kehidupan  hukum,  terutama  kaitannya  dengan  pengaturan mengenai  hak  dan  kewajiban  laki-laki  dan  perempuan.  Kuatnya  sistem  politik  patriarki menyebabkan  perempuan  selalu  tersingkirkan  dalam  sistem  hukum  nasional.    Fenomena  ini senada  dengan  pendapat  Gumplowics,  bahwa  hukum  selalu  berdasarkan  atas  penaklukan yang lemah oleh yang kuat dan hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat  untuk  mempertahankan  kekuasaannya 13 .  Lebih  dari  pada  itu,  adanya stereotip gender yang  memberikan  kategori  luas  sekaligus  merefleksikan  kesan  dan  keyakinan  tentang  apa perilaku  yang  tepat  untuk  laki-laki  dan  perempuan.  Sebagai  contoh,  seorang  perempuan dianggap memiliki kondisi fisik yang “kecil-mungil”, sifat yang lembut dan pemikiran yang penuh intuisi,  sebaliknya  laki-laki  dianggap  memiliki  kondisi  fisik  yang  kuat,  sifatnya  pemberani  dan
10 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar ), Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm 102.
11 Mohammad  Koesnoe,  2010, Dasar  dan  Metode  Ilmu  Hukum  Positif ,  Surabaya,  Airlangga  University Press, hlm 40.
12 Aan  Aswari, Sibernetiks,  Teknologi  Siber dan  Kebutuhan  Masyarakat, Lentora  Justice ,  Vol  3,  No.  2, 2016, hlm 44.
13 Mirza Nasution, 2015, Politik Hukum dan Sistem Ketatanegaraan , Jakarta, Puspantara, hlm 1.
pemikiran  yang  mengutamakan  logika  dalam  menyelesaikan  masalah.  Penerimaan  realitas hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  mitos-mitos  seperti  itu  adalah  realitas  yang terkristal  dan  diterima  seperti  seolah-olah  benar  oleh  masyarakat,  padahal  sejatinya  tidak pernah  ada 14 .  Dengan  adanya stereotip ini,  menyebabkan  terjadinya  pembagian  peran  yang diskriminatif  terhadap  perempuan,  dimana  perempuan  dianggap  selayaknya  berperan  dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki selayaknya bekerja dalam ranah publik, sehingga stereotip yang demikian apabila diintegrasikan ke dalam norma hukum, maka akan menyebabkan hukum tersebut cacat dan diskriminatif.
Apabila  dikatakan  bahwa  hukum  itu  cacat,    maka  penyebab  cacat  tersebut  karena manusia merumuskan sebuah substansi dan ide ke dalam kalimat, kata-kata atau bahasa yang hanya  didasarkan  sebuah nilai tertentu  yang  bersifat diskriminatif ke  dalam  instrumen  hukum. Setiap  kali  pembuat  hukum  berusaha merumuskan  ide  yang  ada  ke  dalam  instrumen  hukum, maka setiap kali pula perempuan harus berhadapan dengan instrumen dan penegakan hukum yang  diskriminatif.  Selalu  ada  bagian,  unsur,  dan  ciri  yang  tercecer  dan  tidak  terumuskan dengan baik dan utuh melalui kata-kata itu, oleh karenanya reformasi hukum merupakan tujuan utama dari para penganut feminist jurisprudence guna mencapai hukum yang yang berkeadilan bagi perempuan 15 .
Feminist jurisprudence adalah aliran filsafat hukum yang berdasarkan pada kepercayaan atas  kesetaraan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  berbasis  gender 16 .  Sebagai  sebuah  kajian  dalam ilmu  hukum, feminist  jurisprudence mulai  eksis  pada  tahun  1960-an. Feminist  jurisprudence memegang  peran  penting  dalam  bidang  ilmu  hukum  atas  pemikirannya  yang  mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan domestik, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan  diskriminasi  berbasis  gender.  Melalui  berbagai  pendekatan,  kaum  feminis  telah mengidentifikasi  komponen-komponen  gender  dan  implikasi  gender  dari  norma  hukum  dan implementasinya  yang  tampak  netral,  sehingga  menyebabkan  hukum  yang  mempengaruhi pekerjaan,  perceraian,  hak  reproduksi,  pemerkosaan,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan pelecehan  seksual  semuanya  telah  merugikan  perempuan  sepanjang  sejarah  kehidupan manusia, sehingga harus direkonstruksi.
Kaum feminis percaya bahwa sejarah hukum ditulis dari sudut pandang laki-laki dan tidak mencerminkan peran perempuan dalam membuat sejarah dan menyusun tatanan masyarakat. Hukum yang demikian telah menghadirkan karakteristik laki-laki sebagai norma dan karaktristik
14 Aditya  Yuli  Sulistyawan,  Feminist  Legal  Theory  Dalam  Telaah  Paradigma:  Suatu  Pemetaan  Filsafat Hukum, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 47, No. 1, Januari 2018, hlm 60.
15 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik , Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm 4.
16 Neeuro Tandon, 2008, Feminism: A Paradigm Shift , New Delhi, Atlantic Publishers & Distributors, hlm 123.
perempuan  sebagai  penyimpangan  dari  norma,  oleh  karenannya  hukum  yang  berlaku  akan selalu  memperkuat  dan  melanggengkan  kekuasaan  patriarki.  Bagi  kaum  feminis,  konsep gender diciptakan secara sosial, bukan secara biologis. Bagi kaum feminis, perbedaan biologis hanya menciptakaan perbedaan penampilan fisik dan kapasitas reproduksi, bukan menciptakan konstruksi psikologis, moral, atau sosial, sehingga tidak layak hukum yang akan diberlakukan, menempatkan  perbedaan  biologis  sebagai  dasar  untuk  melakukan  pembedaan  terhadap perempuan dan laki-laki dalam hal hubungannya dalam kehidupan bernegara.
Feminist  jurisprudence mengkritisi  hukum  yang  dibentuk  berdasarkan  nilai  maskulin, karena  hukum  yang  demikian  menunjukkan  sejumlah  keterbatasan  atau  keterkaitan  pada realitas nilai-nilai sosial yang bersifat menindas. Keterbatasan tersebut terkait kenyataan bahwa rumusan hukum adalah phallocentric (dominasi laki-laki), keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum menjadi masalah bagi feminis dalam memperjuangkan hak- hak  perempuan,  dan  keterbatasan  yang  berkaitan  dengan  batasan  pengadilan  yang memfokuskan pada sesuatu yang hanya bersifat rasional dan logis (masuk akal) saja. Dengan demikian, reformasi hukum adalah cara terbaik untuk mencapai hukum yang berkeadilan bagi perempuan.
Reformasi  hukum  dalam  mewujudkan keadilan  bagi  perempuan  harus  dilandasi  dengan penelitian yang komprehensif. Proses reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan, hendaknya menggunakan  kajian  yang  multidisiplin,  karena  hukum  dalam  masyarakat  selalu  dipengaruhi oleh  berbagai  aspek  lainnya,  seperti  kuantitas,  ruang  lingkup  dan  tempat,  dinamika  dan konstan,  kekuatan  berlakunya  hukum,  kausalitas,  organisasi  dan  lembaga-lembaga,  psikis seperti kehendak, akuntabilitas yuridis, konsesus, perbedaan, pertentangan, sejarah kekuasaan politik,  ekonomi,  pengaturan  atau  pembatasan  kepentingan-kepentingan  ekonomi,  estetika misalnya  harmoni,  bahasa,  hubungan  hukum  dan  interaksi  dalam  masyarakat,  pluralisme norma hukum dan norma lainnya, seperti moral, agama dan kepercayaan.
Reformasi  hukum  menurut feminist  jurisprudence bertujuan  untuk  mengubah  sejarah hukum  yang  secara  terang-terangan  mengecualikan  perempuan  dari  kehidupan  publik, misalnya  perempuan  tidak  memiliki  hak  pilih  dan  perempuan  yang  sudah  terikat  dalam hubungan  perkawinan  tidak  dapat  memiliki  hak  atas  properti.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Margaret  Davies,  bahwa  reformasi  hukum  yang  diilhami  oleh  kaum  feminis  liberal  dimulai dengan premis bahwa ada masalah ketidasetaraan yang terjadi dalam beberapa konteks. Pada tahun-tahun  awal  gerakan  feminis  liberal,  diskriminasi  tampaknya  mengalir  langsung  kepada status  hukum  perempuan,  sehinga  reformasi  hukum  dipandang  oleh  beberapa  pihak  sebagai
Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence
20
jalan  yang  cukup  memberikan  kesetaraan  sosial  dalam  bidang  hukum 17 .  Argumentasi  yang dikembangkan  guna  mencapai  reformasi  hukum  yang  berkeadilan,  yaitu  bahwa  prosedur penerapan  hukum  adalah  ‘lelucon’  dengan  sistem hukum  yang  dibentuk  adalah  ‘korup’, maka keadilan tidak akan pernah menang selama tidak ada aturan yang istimewa bagi perempuan.
Feminist  jurisprudence menekankan  pada  penggunaan  data  sosiologis  dengan  saran yang  bersifat  taktis  dalam  upaya  reformasi  hukum.  Penggunaan  data  sosiologis  sangat ditentang  oleh  penganut  doktrin  tradisional  hukum,  karena  dianggap  ‘bukan  benar-benar hukum’. Penggunaan data sosiologis pertama kali dalam upaya menganalisis fenomena hukum sebenarnya  bukan  dicetuskan  oleh  penganut feminist  jurisprudence ,  tetapi  oleh  aliran  lain, seperti sociological jurisprudence , namun data sosiologis yang digunakan memiliki perbedaan, karena feminist  jurisprudence lebih  menekankan  pada  persoalan  data  sosiologis  tentang perempuan.  Data  sosiologis  tentang  perempuan  adalah  pusat  metodologis  feminis,  yang berdasarkan pada penemuan, pembagian, dan analisis pengalaman konkret perempuan.
Data sosiologis akan mengungkapkan bahwa hukum di masa lalu hanya bertujuan untuk menetapkan stabilitas sosial dan hukum akan mengakar pada norma-norma penindasan, oleh karenanya  reformasi  menjadi  sangat  penting,  karena  hasil  reformasi  hukum  bisa  menjadi jangkar  ke  masa  lalu  atau  mesin  untuk  masa  depan.  Setiap  fungsi  ini  memiliki  tempatnya masing-masing, sehingga feminist jurisprudence berupaya untuk memeriksa dan merumuskan bentuk  reformasi  yang  ideal,  agar  tercipta  doktrin  hukum  untuk  mengatasi  segala  bentuk diskriminasi  dan  dominasi  yang  sudah  mengakar  dan  memperkuat  ketidakadilan  pada  masa lalu,  karena  dengan  reformasi  hukum  melalui  pendekatan feminist  jurisprudence akan menghasilkan  konsep  hukum  untuk  membentuk  institusi  manusia  yang  adil  pada  masa sekarang dan masa yang akan datang.
Upaya  melakukan  reformasi  terhadap  sistem  hukum  dalam  mewujudkan  keadilan  bagi perempuan,  harus  didasarkan  atas  beberapa  beberapa  pertimbangan,  diantaranya  tentang bagaimana  perempuan  dan  laki-laki  dapat  memperoleh  akses  yang  setara  atas  sumber  daya yang  akan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Misalnya,  akses  terhadap  fasilitas kesehatan,  pengambilan  keputusan  pada  saat  melahirkan,  akses  terhadap  informasi, pendidikan,  dan  sumber  daya  ekonomi.  Perlu  diperhatikan  apakah  peraturan  perundang- undangan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi yang setara bagi perempuan dan laki- laki  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dalam  setiap  kebijakan  dan  program pembangunan.  Selanjutnya,  perlu  dilakukan  analisis  apakah  norma  hukum  yang  akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang berkenaan dengan
17 Reg Graycar dan Jenny Morgan, Law Reform: What’s In It For Women? Windsor Yearnook of Access to Justice , Vol 23, No 2, 2005, hlm 395.
kontrol  yang  setara  berkenaan  dengan  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Selain itu, perlu dikritisi apakah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan mampu menjamin suatu kebijakan dan program yang akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dengan mewujudkan reformasi hukum yang demikian,  diharapkan  dapat  memberikan  keadilan  substantif  bagi  perempuan.  Keadilan substantif dalam pembuatan hukum memberikan kewajiban bagi para perancang hukum dalam hal  ini  peraturan  perundang-undangan  untuk  mengidentifikasikan  persoalan  perempuan  dan menjadikannya  sebagai  persoalan  yang  representatif  untuk  diagendakan  dalam  proses pembuatan instrumen  hukum. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus beorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan hidup perempuan.

## C. Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan,  antara lain:
1.  Konsep  hukum  yang  berkeadilan  bagi  perempuan,  bahwa  hukum  harus  menjamin perempuan  untuk  berhak  hidup  bermartabat  dan  bebas  tanpa  rasa  takut,  yang  dapat terwujud dengan menerapkan tipe hukum responsif, karena tipe hukum responsif mengakui adanya  pluralisme  hukum.  Salah  satu  dampak  pluralisme  hukum  adalah  luasnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum. Upaya mewujudkan  partisipasi  perempuan  dalam  pembuatan  hukum  dilakukan  dengan menerapkan  konsep  pemberdayaan  perempuan  ( women  empowerment ).  Pemberdayaan lebih  dari  sekedar  persoalan  partisipasi  tetapi  juga  mencakup  bahwa  perempuan  merasa mampu  dan  berhak  untuk  membuat  keputusan  hukum  secara  pribadi.  Pemberdayaan perempuan mencakup 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi pribadi, dimensi rasional, dan dimensi kolektif.  Urgensi  pemberdayaan  perempuan  dalam  proses  pembuatan  hukum  adalah hukum  yang  dihasilkan  akan  lebih  efektif  dan  istimewa,  karena  perempuan  lebih memahami dirinya sendiri serta hubungannya dengan lingkungan sosial.
2.  Upaya  mewujudkan  reformasi  hukum  melalui  pendekatan feminist  jurisprudence, dimulai dengan  persepsi  bahwa  hukum  yang  dibentuk  berdasarkan  nilai  maskulin  menunjukkan sejumlah  keterbatasan  atau  keterkaitan  pada  realitas  nilai-nilai  sosial  yang  bersifat menindas.  Argumentasi  yang  dikembangkan  guna  mencapai  reformasi  hukum  yang berkeadilan,  yaitu  bahwa  prosedur  penerapan  hukum  adalah  ‘lelucon’  dengan  sistem hukum  yang  dibentuk  adalah  ‘korup’,  maka  keadilan  tidak  akan  pernah  menang  selama tidak  ada  aturan  yang  istimewa  bagi  perempuan,  sehingga  hukum  yang  demikian  harus dilakukan  reformasi,  guna  mencapai  keadilan  bagi  perempuan. Feminist  jurisprudence
menekankan penggunaan data sosiologis tentang perempuan sebagai landasan reformasi hukum.  Data  sosiologis  tentang  perempuan  adalah  pusat  metodologis  feminis,  yang berdasarkan  pada  penemuan,  pembagian,  dan  analisis  pengalaman  konkret  perempuan. Selain  itu,  reformasi  hukum  juga  harus  didasarkan  atas  pertimbangan  tentang  apakah peraturan  perundang-undangan  yang  ada  memberikan  akses,  partisipasi,  kontrol,  dan manfaat  bagi  perempuan  dari  pembentukan  suatu  instrumen  hukum  yang mempengaruhinya, sehingga hukum yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anderson  Bruce,  1996, Discovery  In  Legal  Decision-Making ,  Dordrecht,  Kluwer  Academic Publishers.
Koesnoe  Mohammad  2010, Dasar  dan  Metode  Ilmu  Hukum  Positif ,  Surabaya,  Airlangga University Press.
Mertokusumo  Sudikno,  1991, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar ),  Yogyakarta,  Penerbit Liberty.
Nasution Mirza, 2015, Politik Hukum dan Sistem Ketatanegaraan , Jakarta, Puspantara.
Rahardjo  Satjipto,  2009, Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  Baik  Adalah  Dasar  Hukum  Yang  Baik , Jakarta, Kompas Media Nusantara.
Tandon  Neeuro,  2008, Feminism:  A  Paradigm  Shift ,  New  Delhi,  Atlantic  Publishers  & Distributors.
Widanti  Agnes,  2005, Hukum Berkeadilan  Gender:Aksi  Interaksi  Kelompok  Buruh  Perempuan dalam Perubahan Sosial , Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

## Jurnal:
Aditya  Yuli  Sulistyawan,  Feminist  Legal  Theory  Dalam  Telaah  Paradigma:  Suatu  Pemetaan Filsafat Hukum, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 47, No. 1, Januari 2018.
Aan  Aswari,  Sibernetiks,  Teknologi  Siber  dan  Kebutuhan  Masyarakat, Lentora  Justice ,  Vol  3, No. 2, 2016.
Aminur Rahman, Women’s Epowerment: Concept and Beyond, Global Journal of Human Social Science Sociology & Culture , Vol. 13, Issue 6, 2013.
Hatta Isnaini Wahyu, Penegakan Hukum dalam Perspektif Law as a Tool of Social Engineering dan Bereucratic Engineering, Jurnal Ilmu Hukum Justice Pro , Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
Ica  Wulansari,  Dominasi  Maskulin  versus  Kesetaraan  Gender, Jurnal  Mozaik ,  Vol.  13,  No.  1, Januari-Juni 2013.
Muhaimin,  Penerapan  Asas  Oportunitas  oleh  Kejaksaan  Agung  Bertentangan  dengan  Asas Legalitas dan Rule of Law, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 17, No. 1, Maret 2017.
Reg Graycar dan Jenny Morgan, Law Reform: What’s In It For Women? Windsor Yearnook of Access to Justice , Vol 23, No 2, 2005.
Wahyuni Retnowulandari, Budaya Hukum Patriarki versus Feminis: Dalam Penegakan Hukum Di  persidangan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Jurnal  Hukum ,  Vol.  8,  No.  3, Januari 2010.

## Website:
UN  Women,  tersedia  di  website  https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and- political-participation/facts-and-figures, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.
World  Hunger,  tersedia  di  website  https://www.worldhunger.org/women-and-hunger-facts/, diakses pada tanggal 15 Mei 2020.