## SI VIS PACEM, PARA BELLUM ?

## A Perspective of Christian Paciﬁ sm

## Abstract
War after war has been fought on earth for centuries, without a single one succeeding in bringing true peace. However, there are still many people and state leaders, including church leaders, who believe in the truth of the proposition “Si vis pacem, para bellum”. This article shows that the proposition is problematic since it originates from the national security paradigm. This article emphasizes the need to understand peace positively and actively, as a comprehensive idea related to relations and interconnectedness between humans and between humans and the non-human natural environment. In this light, Christian paciﬁ sm calls for the church and Christians to abandon all forms of violence, including war, as they are not in accordance with Christian ethics. It seeks peace that is based on symbiocentric paradigm, which considers not primarily the security of oneself and one’s group exclusively, but the sustainable well-being of all life. Christian Paciﬁ sm also calls on everyone to abandon the safety net of moral certainty, for Christian Paciﬁ sm is not primarily a technical or methodological issue related to war; about which methods can be more eﬀ ective in resolving conﬂ icts. Christian paciﬁ sm is a matter of faith and repentance. Equipped with this belief, churches and Christians can embody the Pancadharma of Peace which contains the Christian virtues of hope, vulnerability, humility, patience, and empathy.
Keywords: war,  national  security,  peace,  Christian  paciﬁ sm, Pancadharma of Peace.
© PAULUS SUGENG WIDJAJA
DOI: 10.21460/gema. 2024.91.1170
This work is licenced under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International Licence.
Penulis: Paulus Sugeng Widjaja
Aﬁ liasi: Universitas Kristen Duta Wacana
Korespondensi: pauluswidjaja@staﬀ . ukdw.ac.id
Rusia semula sesumbar bahwa operasi militer khusus itu hanya akan berlangsung dalam hitungan  hari.  Namun  dunia  menyaksikan bahwa agresi militer Rusia di Ukraina ternyata berkepanjangan, tanpa seorang pun bisa meramalkan kapan perang tersebut akan berakhir. Berdasarkan data yang dihimpun oleh OHCHR ( The Oﬃ  ce of the United Nations High  Commissioner  for  Human  Rights ) per
SI VIS PACEM, PARA BELLUM ? 1

## Perspektif Paciﬁ sme Kristen

## Abstrak
Perang demi perang telah terjadi di bumi selama berabad-abad lamanya, tanpa satu pun berhasil membawa  perdamaian  sejati.  Namun  demikian,  masih  banyak  orang  dan  pemimpin  negara, termasuk pemimpin gereja, yang meyakini kebenaran dalil “Si vis pacem, para bellum”. Tulisan ini menunjukkan bahwa dalil tersebut bermasalah karena bersumber dari paradigma national security . Tulisan ini menekankan perlunya memahami perdamaian secara positif dan aktif, sebagai sebuah gagasan komprehensif terkait relasi antarmanusia dan antara manusia dan alam lingkungan non-manusia. Dalam terang itu, paciﬁ sme Kristen memanggil gereja dan orang-orang Kristen untuk meninggalkan segala macam bentuk kekerasan, termasuk perang, karena tidak sesuai dengan etika Kristen. Paciﬁ sme Kristen mencari upaya perdamaian yang dilandaskan pada paradigma symbiocentric yang memperhitungkan bukan terutama keamanan diri sendiri dan kelompok sendiri secara eksklusif, tetapi kesejahteraan seluruh kehidupan yang berkelanjutan. Paciﬁ sme Kristen juga mengajak semua orang meninggalkan jaring pengaman kepastian moral, karena paciﬁ sme Kristen bukan terutama masalah teknis atau metodologis terkait perang; tentang metode mana yang lebih efektif dalam penyelesaian konﬂ ik. Paciﬁ sme Kristen adalah persoalan iman dan pertobatan. Berbekal keyakinan inilah gereja dan orang-orang Kristen bisa menghidupi dan membudayakan Pancadharma Perdamaian yang berisi kebajikan-kebajikan Kristiani, yaitu: pengharapan, kerentanan, kerendahan-hati, kesabaran, dan empati.
Kata-kata  kunci: perang, national  security ,  perdamaian,  paciﬁ sme  Kristen,  Pancadharma Perdamaian.

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 24 Februari 2024 masyarakat dunia dengan penuh keprihatinan mem- peringati dua tahun invasi brutal pasukan Rusia ke wilayah Ukraina. Rusia mengklaim bahwa invasi yang disebut sebagai operasi militer khusus tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan stabilitas regional. Pihak
tanggal 10 September 2023, perang antara Rusia dan Ukraina tersebut telah menelan korban sebanyak 9.614 jiwa orang sipil di pihak Ukraina, termasuk 554 anak; dan melukai 17.535 orang, termasuk 1.180 anak. OHCHR memberi catatan bahwa jumlah korban sesungguhnya jauh lebih banyak dari data yang berhasil mereka himpun (“Ukraine Civilian War Casualties 2023” 2023). Itu pun belum termasuk data korban dari pihak Rusia yang sejauh ini tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Bahkan data tersebut juga belum memperhitungkan kerusakan harta benda serta alam lingkungan yang tak ternilai harganya.
Perang antara Rusia dan Ukraina ini tidak hanya membuat prihatin masyarakat sekuler, para pejabat gereja dari organisasi- organisasi gereja dunia juga ikut prihatin. Gereja-gereja bahkan sudah terlibat secara langsung di dalamnya; sebagian mencoba melerai kedua-belah pihak yang bertikai agar perang dapat segera dihentikan, namun tidak sedikit pula yang mendukung perang tersebut.
Dalam suratnya tertanggal 2 Maret 2022 kepada His Holiness Kirill Patriarch of Moscow and all Russia Russian Orthodox Church, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, Acting General Secretary World Council of Churches (WCC) memohon,
“Saya menulis surat kepada Yang Mulia sebagai penjabat sekretaris jenderal WCC dan juga sebagai seorang imam Ortodoks. Tolong, angkat suara Anda dan berbicaralah atas nama saudara-saudari yang menderita, yang sebagian besar dari mereka juga merupakan anggota setia Gereja Ortodoks kita.... Saya menulis kepada Yang Mulia untuk melakukan intervensi dan mediasi dengan pihak
berwenang guna menghentikan perang, pertumpahan darah dan penderitaan ini, dan melakukan upaya-upaya untuk membawa perdamaian melalui dialog dan negosiasi” (World Council of Churches 2022a).
Permohonan ini kembali ditegaskan dalam surat kedua tertanggal 19 April 2022 di mana Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca mengingatkan,
“Perang yang tragis dan brutal di Ukraina yang dimulai menjelang masa Prapaskah, telah merenggut begitu banyak nyawa warga sipil, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah, membawa kehancuran yang sangat besar, membuat masyarakat dan komunitas terserak dan menyebabkan jutaan pengungsi. Orang-orang berada dalam keputusasaan dan penderitaan yang luar biasa!” (World Council of Churches 2022a).
Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca juga kembali memohon kepada Patriarch Kirill,
“Saya sadar bahwa bukan dalam kuasa dan wewenang Anda untuk menghentikan perang atau memengaruhi mereka yang mempunyai kuasa untuk mengambil keputusan.  Namun  umat  beriman menunggu kata-kata penghiburan dari Yang Mulia. Mereka berpikir bahwa jika Anda menyampaikan pernyataan dan permintaan publik, sebagai bapak spiritual dari jutaan umat Ortodoks di Rusia dan Ukraina, hal itu mungkin akan berdampak.... Permintaan kami dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia dalam situasi khusus dan mustahil ini adalah untuk turun tangan dan meminta secara terbuka gencatan senjata setidaknya selama beberapa jam selama kebaktian Kebangkitan [Kristus]. Memberikan kesempatan kepada para prajurit dan warga sipil yang ketakutan untuk saling berpelukan dan menyapa
satu sama lain dengan ucapan selamat Paskah, untuk menghentikan sejenak bom dan peluru kendali, dan sebagai gantinya mendengarkan bunyi lonceng gereja yang penuh kemenangan dan penanda- tanganan yang penuh sukacita dari orang- orang beriman. Biarlah gencatan senjata yang singkat ini menjadi gambaran awal dan bukti bahwa perdamaian abadi dapat dicapai” (World Council of Churches 2022b).
Namun Patriarch Kirill tetap bergeming dan menanggapi surat keprihatinan WCC tersebut dengan mengatakan,
“Saya berdoa tanpa henti agar dengan kuasa-Nya Tuhan membantu menciptakan perdamaian abadi dan berbasis keadilan sesegera mungkin. Saya meminta Anda dan saudara-saudara kita dalam Kristus, yang bersatu dalam Dewan, untuk berbagi doa ini dengan Gereja Ortodoks Rusia.... Saya menyatakan harapan saya bahwa bahkan di masa-masa sulit ini, seperti yang telah terjadi di sepanjang sejarahnya, Dewan Gereja-Gereja Sedunia akan mampu tetap menjadi platform bagi dialog yang tidak memihak, bebas dari preferensi politik, dan pendekatan sepihak” (Orthodox Christian Laity 2022).
Dari pertukaran surat di antara kedua pejabat organisasi gereja dunia yang kebetulan juga sama-sama berasal dari denominasi Gereja Ortodoks ini terlihat bahwa komunikasi di antara keduanya menemui jalan buntu. Sementara Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca dari pihak WCC memohon agar Patriarch Kirill dari pihak Gereja Ortodoks Rusia menggunakan otoritasnya untuk menghentikan perang, Patriarch Kirill dengan tegas menggaris-bawahi keengganannya memenuhi permohonan WCC. Ia justru
memperingatkan agar WCC berada dalam posisi netral, tidak bias. Di balik kata-kata yang diutarakan Patriarch Kirill tersirat adanya pembenaran atas perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Perang tersebut menurutnya dilakukan demi terciptanya apa yang ia sebut sebagai “perdamaian berbasis keadilan”. Sikap Patriach Kirill ini sebenarnya tidak mengejutkan. Meskipun agresi militer Rusia membawa dampak mematikan bagi warga Ukraina yang mayoritas merupakan anggota Gereja Ortodoks, namun di mata Gereja Ortodoks Rusia, Gereja Ortodoks Ukraina adalah gereja dengan status “ non- canonicality ” (Kulahina-Stadnichenko 2023, 509). Sebuah alasan yang tidak masuk nalar, karena nyawa manusia dinilai berdasarkan sah atau tidaknya status organisatoris gereja yang menjadi aﬁ liasinya.
Gereja Ortodoks Rusia di bawah kepemimpinan Patriarch Kirill tidak sendirian dalam sikapnya mendukung dan menyetujui perang. Gereja-gereja di Ukraina juga mempunyai sikap serupa. Mereka memandang negatif dan mengkritik tajam pernyataan dan sikap pemimpin gereja dunia seperti Paus Fransiscus yang berusaha memandang Rusia dan Ukraina secara setara, serta enggan mengutuk Rusia dengan tegas. Ensiklik Fratelli  Tutti mereka nilai sebagai panggilan yang mulia untuk perdamaian, namun tidak bermakna apa pun di hadapan agresor seperti Rusia yang hanya mau berunding jika tuntutannya dipenuhi tanpa syarat  (Németh  2023,  98).  Demikian  pula ketika Paus Fransiscus mengambil inisiatif agar perarakan salib di Colosseum, Roma, dalam perayaan Jumat Agung 2022, dilakukan
bersama oleh seorang perempuan Rusia dan seorang perempuan Ukraina, Uskup Agung Utama Sviatoslav Shevchuk mengkritik inisiatif ini dengan tajam,
“Bagi umat Katolik Yunani di Ukraina, teks dan isyarat dari stasi ke-13 Jalan Salib ini tidak koheren dan bahkan ofensif, terutama dalam konteks serangan pasukan Rusia yang kedua dan bahkan lebih berdarah di kota-kota dan desa-desa kami” (Németh 2023, 94).

## Uskup Agung nuncio Visvaldas Kulbokas juga mendukung kritik ini dengan mengatakan,
“Rekonsiliasi harus terjadi ketika agresi dihentikan. Ketika warga Ukraina bisa untuk tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka tetapi juga kebebasan mereka. Dan, tentu saja, kita tahu bahwa rekonsiliasi terjadi ketika pihak penyerang mengakui kesalahannya dan meminta maaf” (Németh 2023, 94).
Kata-kata Anatolii Babynskyi mungkin dapat menyimpulkan sikap gereja-gereja di Ukraina terhadap Vatikan, “Saya tidak akan mengatakan bahwa Vatikan tidak mendukung Ukraina. Namun pendekatan yang dilakukan Vatikan tidak selalu dipahami dengan benar di sini, di Ukraina” (Németh 2023, 100).
Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Mennonite Central Committee (MCC), sebuah lembaga perdamaian dan kemanusiaan yang dimiliki  berbagai  kelompok  yang  teraﬁ liasi dengan denominasi Mennonite dan Amish di Amerika Serikat, pernah menyerukan sebuah panggilan kepada umat Kristen di seluruh dunia, “Let the Christians of the world agree that they will not kill each other.” Panggilan
ini tidak hendak mengimplikasikan sebuah gagasan tentang perdamaian yang eksklusif, apalagi melegitimasi pembunuhan atas diri mereka yang bukan-Kristen. Panggilan ini ingin menegaskan sebuah harapan bahwa jika saja orang-orang Kristen di dunia memiliki komitmen untuk berhenti saling membunuh satu sama lain, maka keadaan dunia bisa menjadi jauh lebih baik. Ada begitu banyak perang di dunia yang dilakukan oleh sesama umat Kristen, dan masing-masing berkeyakinan bahwa perang yang mereka lakukan tidak menyalahi iman ataupun ajaran Kristiani.
Kini saatnya untuk merenungkan kembali bagaimana orang-orang Kristen seharusnya menilai keyakinannya akan perang dan asumsi-asumsi yang ada di balik gagasan untuk membela perang. Apakah perang bisa membawa perdamaian sejati sebagaimana termaktub dalam dalil penulis Romawi kuno Publius Flavius Vegetius Renatus di abad IV atau V M, Si vis pacem , para bellum yang berarti, “Jika menginginkan perdamaian, [maka] bersiaplah [untuk] perang”? Di mana sebenarnya letak persoalan dari dalil ini? Yang perlu dievaluasi terlebih dahulu di sini bukanlah hal-hal teknis terkait perang, namun keyakinan bahwa perang adalah solusi yang tepat, efektif, dan dapat dibenarkan untuk menyelesaikan konﬂ ik antarkelompok manusia dan antarbangsa demi terciptanya perdamaian. Bukan sekadar metodenya, tetapi keseluruhan sistem kepercayaan akan efektivitas perang untuk menciptakan perdamaian itu sendirilah yang perlu dikaji ulang.  Erat  kaitannya  dengan  itu,  sudah saatnya pula untuk mendengarkan dengan

## serius suara alternatif sebagaimana diserukan
oleh  kelompok  paciﬁ s  yang  menentang perang. Apa yang menjadi keyakinan kelompok paciﬁ s terkait perang dan mengapa mereka menentang perang?

## APA ITU PERDAMAIAN?
Meskipun perang senantiasa membawa kehancuran, baik pada manusia maupun lingkungan non-manusia, namun tetap saja masih banyak orang yang memiliki keyakinan bahwa perdamaian tidak bisa dielakkan dari perang. Itu adalah sebuah keniscayaan. Jika kita menginginkan perdamaian, maka kita harus bersiap untuk perang: si vis pacem , para bellum . Apa yang menjadi persoalan krusial di sini sebenarnya bukanlah terutama terkait dengan cara/jalan yang digunakan untuk mencapai perdamaian, yaitu perang, namun, lebih dalam dari itu, terkait dengan bagaimana istilah “perdamaian” itu sendiri dipahami.
Jika perdamaian dipahami secara sederhana  sebagai  situasi  ketiadaan  konﬂ ik atau perang terbuka ( nulla belli ), maka bisa jadi perang memang bisa diakhiri dengan perang. Inilah pemahaman perdamaian negatif. Seandainya salah satu pihak dalam perang Rusia dan Ukraina berhasil memenangkan peperangan, maka bisa saja perang akan berakhir dan tidak ada lagi konﬂ ik atau perang terbuka di antara mereka. Namun  sangatlah  naif  untuk  menyimpulkan bahwa dengan demikian perdamaian sejati sudah tercipta semata-mata karena tidak ada  lagi  konﬂ ik  atau  perang  terbuka  yang
terjadi. Pemahaman semacam ini sudah lama dikritisi sebagai pemahaman yang terlalu sempit dan dangkal, sebab pemahaman ini melihat perdamaian secara sederhana, dengan mengesampingkan persoalan-persoalan yang lebih tersembunyi dan tidak kasad mata. Pun pemahaman ini dengan mudah membuat orang-orang berpuas diri karena menganggap perdamaian sejati telah terwujud, sekadar karena  tidak  ada  lagi  konﬂ ik  atau  perang terbuka (Widjaja 2007b).
Sedini tahun 1969, Johan Galtung, mahaguru Studi Perdamaian, sudah mengingatkan bahwa perdamaian harus dipahami secara lebih luas daripada sekadar ketiadaan konﬂ ik. Perdamaian perlu dipahami sebagai keadaan di mana segala macam bentuk kekerasan ditiadakan. Di sini kekerasan tidak hanya terkait dengan kekerasan individual yang dilakukan seorang individu kepada individu lainnya saja, tetapi juga termasuk kekerasan struktural di mana, “ human beings are  being  inﬂ uenced  so  that  their  actual somatic  and  mental  realizations  are  below their  potential  realizations ” (Galtung 1969, 168). Dilihat dari perspektif Galtung ini, maka jika seandainya, katakanlah Rusia memenangkan peperangan melawan Ukraina, namun para petani Ukraina tidak bisa lagi dengan bebas menikmati hasil panen gandum mereka karena semua jalur distribusi gandum kini dikuasai dan ditentukan oleh pemerintah Rusia, maka itu tandanya kekerasan masih terjadi dan perdamaian belum terwujud. Realisasi aktual (kebermanfaatan gandum bagi kesejahteraan para petani Ukraina) berada di bawah realisasi potensial (keberlimpahan hasil gandum Ukraina).
Kekerasan bahkan juga bisa berbentuk kekerasan kultural di mana kekerasan sudah masuk ke dalam sistem nilai seseorang atau sekelompok orang dan dipercayai sebagai sesuatu yang baik dan dibutuhkan. Penindasan terhadap para petani gandum Ukraina dalam contoh di atas dianggap sebagai sesuatu yang memang baik dan dibutuhkan. Kekerasan-kekerasan semacam inilah yang menurut Galtung perlu ditiadakan agar perdamaian bisa terwujud. Pandangan ini mencerminkan pemahaman perdamaian positif, meskipun orientasinya masih pada penegasian/peniadaan hal-hal yang buruk, yaitu kekerasan dalam segala bentuknya. Bisa juga penegasian/peniadaan tersebut berkaitan dengan  konﬂ ik  yang  destruktif,  dan  dengan demikian perdamaian dipahami sebagai sebuah upaya mentransformasi konﬂ ik tanpa kekerasan (Widjaja 2007b).
Namun  perdamaian  positif  perlu dipahami tidak hanya berkaitan dengan peniadaan hal-hal yang buruk, yang mengancam perdamaian. Perdamaian positif juga harus dipahami sebagai pengadaan hal- hal yang baik secara sengaja, yaitu relasi- relasi baik dalam masyarakat, “di mana individu-individu atau kelompok-kelompok dimungkinkan untuk mencapai bersama- sama tujuan-tujuan yang tidak dapat mereka capai secara terpisah” (Curle 1985, 17). Kata kunci dalam pemahaman ini ada pada kata keterangan “bersama-sama”, bukan pada kata benda “tujuan”. Jika pusat perhatian ada pada tujuannya, maka Jalan Raya Deandles yang membentang sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan di Pulau Jawa bisa dianggap sebagai tujuan luar biasa yang
berhasil dicapai masyarakat Indonesia di bawah penjajahan bangsa asing. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa tujuan tersebut bukanlah hasil dari sebuah relasi damai karena jalan raya itu dibangun melalui kerja paksa yang merupakan contoh dari kekerasan struktural. Bahkan bisa juga dikatakan ada kekerasan kultural dalam pembangunan jalan raya tersebut karena kekerasan yang digunakan didasarkan pada keyakinan superioritas dan dominasi sah bangsa kulit putih atas bangsa kulit berwarna. Antitesis dari relasi damai adalah relasi-relasi dalam masyarakat,
“di mana unit-unit terkait saling merugikan satu sama lain hingga, pada kenyataannya, mereka mencapai hasil lebih rendah dari yang dapat mereka capai secara mandiri, dan dalam satu atau lain cara menghancurkan kapasitas masing-masing untuk bertumbuh, menjadi dewasa, atau mencapai kepenuhan” (Curle 1985, 17).
Dilihat dari perspektif ini, maka hal yang paling utama terkait dengan perdamaian bukanlah sekadar realisasi aktual sebuah masyarakat sesuai potensinya, baik berkenaan dengan tujuan yang dicapai ataupun proses mencapai tujuan tersebut, melainkan juga persahabatan dan pertemanan antarmanusia untuk bersama-sama merealisasikan perdamaian dan mencapai kesejahteraan bersama.
Jadi intinya, perdamaian bukanlah terutama  terkait  dengan  ketiadaan  konﬂ ik atau perang terbuka. Perdamaian adalah tentang peniadaan dan pengadaan : peniadaan  konﬂ ik  dan  kekerasan  individual, struktural, dan kultural yang destruktif; serta
pengadaan relasi-relasi damai dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan segenap alam lingkungan (Widjaja 2007b). The International Ecumenical Peace Convocation yang diselenggarakan di Jamaika pada bulan Mei 2011 merumuskan,
“Perdamaian berarti keutuhan. Hal ini bukan sekadar [sebuah keadaan di mana] tidak ada konﬂ ik dan peperangan, namun suatu keadaan sejahtera dan harmonis di mana semua relasi tertata dengan baik antara Tuhan, umat manusia dan ciptaan” (World Council of Churches 2012, 21).
Oleh karena itu jika dalil “ Si vis pacem, para bellum ” ingin diikuti, maka pertanyaan utamanya adalah, apakah perang memang bisa membawa perdamaian dalam pengertian yang komprehensif sebagaimana dijelaskan di atas? Persoalan utama di sini bukanlah tentang kesempurnaan, sebab tidak ada manusia, baik secara individual maupun kolektif, yang bisa mencapai kesempurnaan perdamaian tersebut. Hal itu sangat tidak realistis. Namun meskipun kesempurnaan perdamaian tidak bisa diraih, sebuah aproksimasi tentu bisa dilakukan, dan itu jelas bukan melalui perang.

## ABOLISIONISME, PERLAWANAN NIR- KEKERASAN, DAN PACIFISME
Perang tidak bisa diklaim sebagai cara/ jalan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif. Capaian maksimal yang mungkin bisa dicapai melalui perang adalah perdamaian dalam bentuk yang sangat sederhana; sekadar ketiadaan (berhentinya) konﬂ ik atau perang terbuka. Terkait dengan hal
inilah maka sebagian orang memilih menjadi paciﬁ s. Secara sederhana paciﬁ sme (dari kata bahasa Latin pax = ‘perdamaian’ dan ﬁ care = ‘membuat’) bisa disebut sebagai gagasan yang mendambakan terciptanya perdamaian. Konsekuensi  logisnya,  kelompok  paciﬁ s menentang segala macam perang di dunia ini. Namun perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada tiga kelompok gerakan yang sama-sama menentang perang di dunia, tetapi dengan landasan pemikiran yang berbeda- beda.
Kelompok pertama adalah Abolisionisme (Koontz 1996, 170–71, 173). Meskipun menentang perang, kelompok ini lebih menekankan pada upaya menciptakan tata dunia baru di mana perang dipahami sebagai sesuatu yang sudah usang dan tidak lagi dibutuhkan. Kelompok ini sangat skeptis terhadap efektivitas perang untuk menyelesaikan persoalan antarnegara dan bangsa. Ini tidak berarti bahwa kelompok abolisionis menolak sama sekali keikut- sertaan seseorang dalam perang, tetapi fokus utama mereka adalah bagaimana mentransformasi dunia dengan menghapus kejahatan  perang . Kelompok abolisionis memiliki pandangan yang sangat optimistik terkait kebaikan manusia dan efektivitas pendidikan untuk membuat manusia menjadi orang-orang yang menjauhi perang. Mereka percaya pada kekuatan nalar manusia dan signiﬁ kansi  kepentingan  bersama.  Menurut kelompok abolisionis, orang-orang dan negara-negara  yang  terlibat  dalam  konﬂ ik pada akhirnya akan melihat bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dan oleh karenanya mereka akan memilih untuk
mencapai kepentingan bersama itu tanpa melalui perang.
Kelompok kedua adalah Perlawanan Nirkekerasan ( Nonviolent Resistance ) (Koontz 1996, 171–73). Kelompok ini lahir dalam konteks ketidak-adilan yang dipraktikkan oleh para penguasa politik dan oleh karena itu mereka merasa perlu melawan ketidakadilan tersebut, termasuk menegakkan sistem politik yang adil, yang menjauhi segala bentuk agresi. Berbeda  dari  kelompok  paciﬁ s,  kelompok perlawanan nirkekerasan percaya bahwa ada cara-cara yang efektif untuk melawan ketidakadilan sebagai alternatif terhadap cara-cara perang dan konﬂ ik militer, dan tidak hanya pasif berdiam diri. Ini adalah pewujud- nyataan konkrit dari pemahaman perdamaian yang positif. Kelompok ini memahami bahwa kekuasaan senantiasa bergantung pada persetujuan pihak yang diperintah, dan oleh karenanya jika persetujuan tidak diberikan, maka kekuasaan akan runtuh dengan sendirinya. Itu sebabnya mereka percaya pada kekuatan pembangkangan sipil nirkekerasan ( nonviolent  civil  disobedience ) dengan tidak memberikan persetujuan pada kekuasaan yang zalim. Sebenarnya gagasan kelompok ini bak pinang dibelah dua dengan gagasan  kelompok  paciﬁ s,  karena  sama- sama menentang kekerasan untuk alasan apa pun. Yang membedakan kelompok ini dari kelompok  paciﬁ s  hanya  derajat  keaktifan mereka di ruang publik karena mereka terpanggil untuk secara aktif memperjuangkan keadilan di masyarakat luas dengan cara-cara nirkekerasan.
Stephen Zunes menegaskan bahwa bukti-bukti lapangan, baik yang bersumber
dari pengalaman transisi berbagai negara menjadi negara demokratis maupun data dari para pakar ilmu politik, menunjukkan jika perlawanan nirkekerasan terbukti lebih efektif daripada perlawanan dengan kekerasan. Ada banyak contoh menunjukkan peristiwa di mana upaya kudeta bisa dibatalkan dan pendudukan oleh bangsa asing bisa diperlemah melalui perlawanan nirkekerasan. Keyakinan tradisional akan efektivitas militerisme bisa ditepis (Zunes 2023). Bahkan upaya mempertahankan diri ( self defense ) sekalipun tidak harus diwujudkan melalui perang karena upaya-upaya perlawanan nirkekerasan atau “ paciﬁ c resistance ” terbukti efektif juga (Chae 2018, 16-20).
Kelompok  ketiga  adalah  Paciﬁ sme 2
(Koontz 1996, 169–70, 173). Ini adalah kelompok yang menekankan moralitas individu terkait dengan perang, bahwa “it is morally wrong for me to participate directly in killing in all war ” (Koontz 1996, 170). Semua kata yang dicetak miring adalah kata kunci  untuk  memahami  paciﬁ sme.  Inilah posisi jemaat Kristen perdana, paling tidak dalam tiga abad pertama Masehi ( lih . Widjaja 2007a; lih.  jg. Fahey 2018). Demikian pula halnya dengan kelompok-kelompok seperti the Waldensians, the Unity of the Czech Brethren, dan kelompok-kelompok Anabaptis awal. Di zaman modern, posisi ini masih menjadi posisi resmi dari gereja-gereja Anabaptis-Mennonite dan kerabat-kerabatnya seperti kelompok Amish, Hutterite, Brethren in Christ, serta kelompok-kelompok Quakers (Friends), dan the Church of the Brethren. Ketiga kelompok gereja ini (Anabaptis- Mennonite, Friends, dan the Church of the
Brethren) dikenal sebagai the Historic Peace Churches di dunia internasional. Cheyney Ryan  menyebut  sikap  paciﬁ s  seperti  ini sebagai “personal  paciﬁ sm” yang bisa juga dipahami sebagai “prophetic  paciﬁ sm” karena didasarkan pada keyakinan agama,
“Paciﬁ sme profetik melibatkan serangkaian klaim tentang perang, namun sebelum itu hal tersebut terlebih dahulu merupakan orientasi pribadi terhadap masalah perdamaian: para paciﬁ s profetik peduli terhadap perdamaian, dalam arti mereka menjadikan perdamaian sebagai panggilan mereka...” (Ryan 2013, 981).
Gagasan  paciﬁ sme  sendiri  ingin memberi kontribusi terhadap persoalan perang dalam dua bentuk, teoritis dan praktis. Secara  teoritis,  paciﬁ sme  berusaha  melucuti pemikiran dan keyakinan bahwa perang dapat diselesaikan melalui perang. Paciﬁ sme mendorong orang-orang, “untuk memandang perang pada umumnya sebagai sebuah sistem kejahatan terorganisir” (Ryan 2023, 72).  Sedangkan  secara  praktis,  paciﬁ sme menawarkan politik nirkekerasan sebagai alternatif atas politik kekerasan, “mengurai sistem perang akan melibatkan perubahan yang lebih radikal dalam teknik kekuasaan— dari teknik kekerasan menjadi nirkekerasan” (Ryan 2023, 73).

## PACIFISME KRISTEN DAN PERANG
Dunia saat ini menyaksikan kegagalan negara dan lembaga internasional manapun untuk menciptakan regulasi guna mengatur penggunaan kekerasan, baik di tingkat
domestik seperti penembakan terhadap penduduk sipil di Amerika Serikat maupun di tingkat antarnegara seperti perang Rusia dan Ukraina. Lingkaran balas-berbalas antara penggunaan kekuasaan dan perlawanan terhadapnya, serta temuan-temuan penting dari teori sosial terkait hubungan erat antara sarana dan tujuan dalam aksi sosial, membuat dalil- dalil perang sulit dipertahankan. Demikian pula dengan maraknya upaya “decolonial turn” dan panggilan universal untuk menghidupi  nilai-nilai  paciﬁ s  secara  radikal, telah merontokkan asumsi-asumsi tradisional tentang perang. Tetapi ini tidak berarti bahwa paciﬁ sme dan nirkekerasan bisa dengan mudah diamini oleh masyarakat dunia. Ada beberapa tantangan yang menghadang, termasuk konﬂ ik kekuasaan, sistem (perekonomian) perang yang menguntungkan industri persenjataan, hegemoni budaya perang dan militerisme yang meyakini bahwa pembentukan identitas suatu bangsa bisa dibangun melalui perang, dan lain sebagainya (Jackson 2023, 34-37).
Persoalan utama terkait dengan perang adalah fakta bahwa semua perang, baik sebagai sebuah gagasan maupun sebuah realita, dilandaskan pada paradigma national  security . Paradigma ini bertumpu pada perspektif teritorial yang memandang persoalan utama dalam kehidupan sebuah negara berdaulat adalah keamanan wilayah- nya. Keamanan wilayah (teritori) ini harus dijaga dan dipertahankan dari segala macam bentuk ancaman yang merongrong keamanan tersebut. Demi dan untuk mempertahankan keamanan wilayah inilah maka kekuatan militer dipergunakan (Commission on Human Security 2003, 1–19; Shani 2007).
Perang yang sangat menghancurkan antara Rusia dan Ukraina juga dilakukan atas nama nasionalisme. Masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka terlibat dalam perang demi mempertahankan keberadaan dan kedaulatan diri mereka sebagai sebuah bangsa, sebuah nation . Mereka merasa memiliki hak untuk mempertahankan keamanan wilayahnya. Rusia menganggap keinginan Ukraina bergabung dengan NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) sebagai ancaman langsung terhadap keamanan wilayah Rusia mengingat Ukraina berbatasan dengan  Rusia.  Kehadiran  tentara  NATO  di Ukraina akan terasa seperti kehadiran tentara musuh di halaman rumah mereka. Sebaliknya, invasi pasukan Rusia ke wilayah-wilayah yang diklaim Ukraina sebagai bagian dari wilayahnya, seperti semenanjung Crimea, dipandang oleh Ukraina sebagai ancaman langsung terhadap keamanan wilayah Ukraina. Pun juga invasi Rusia ke wilayah- wilayah Ukraina yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia seperti wilayah Donbas. Oleh karena itu, masing-masing pihak merasa bahwa perang yang mereka lakukan adalah sebuah perang yang dapat dibenarkan, demi untuk mempertahankan wilayah (teritori) mereka dari ancaman eksternal. Ini semua adalah paradigma national security .
Paradigma national  security ini berbanding terbalik dengan paradigma yang digunakan oleh Gereja Ortodoks Rusia di masa lalu. Meskipun Gereja Ortodoks Rusia di masa lalu juga bersikap kritis terhadap negara- negara Barat yang dianggap hegemonik, namun mereka memegang peran penting dalam gerakan perdamaian internasional
secara sistematis di tahun 1949. Di tahun itu pula diciptakan satu kolom khusus bertajuk “In Defense of Peace” dalam Journal of the Moscow  Patriarchate . Dalam kolom itulah berbagai macam informasi terkait gerakan perdamaian internasional dan peran Gereja Ortodoks Rusia dalam gerakan tersebut diwartakan. Berbagai dokumen penting terkait pendirian World  Peace  Council juga dipublikasikan. Dalam kolom itu pula para imam Gereja Ortodoks Rusia seperti Bishop Nikolaj, salah seorang aktivis utama gerakan perdamaian di Rusia, menulis banyak artikel terkait perdamaian dunia. Tak henti-hentinya ia menyerukan agar Gereja Ortodoks Rusia memberikan kontribusinya bagi perdamaian, dan agar kelompok-kelompok Kristiani di dunia bekerja sama satu sama lain. Ia juga mendorong didirikannya lembaga-lembaga internasional untuk perdamaian (Miyakawa 2018; lih. jg. Morariu 2021).
Di tempat lain, LeMasters menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan dan perang untuk mencapai sebuah tujuan, betapa pun mulianya tujuan tersebut, pada hakikatnya bertentangan dengan ethos sosial Gereja Ortodoks. Di dalam Gereja Ortodoks ada begitu banyak sumber nilai fondasional, baik yang bersifat liturgis, kanonis, maupun spiritual, terkait panggilan kepada gereja untuk menjadi cita rasa damai ilahi di tengah dunia yang memiliki kecenderungan mengakhiri hidup sesama manusia yang sejatinya adalah gambar  dan  rupa Allah.  Ethos  sosial  Gereja Ortodoks juga memanggil gereja mengoreksi akar penyebab kekerasan, yang menjadi tugas sangat penting dan mendesak di hadapan para penguasa dunia saat ini yang memuja senjata
dan teknologi sebagaimana dipraktikkan oleh banyak pemerintahan (LeMasters 2021). Paradigma seperti ini jelas berbeda dari paradigma national security yang cenderung sempit, eksklusif, dan narsistik.
Guna melawan paradigma national security itulah  maka  gagasan  Paciﬁ sme Kristen perlu diperhatikan. Selama ini paciﬁ sme memang sering diabaikan oleh para penguasa dan kelompok-kelompok dominan di  masyarakat,  hingga  membuat  paciﬁ sme menempati posisi yang termarginalisasi. Posisi ini hanya dipandang sebelah mata saja dan berada di luar ranah diskusi-diskusi yang serius.  Kekesalan  kelompok  paciﬁ s  sering dipicu oleh fakta bahwa seruan mereka agar orang-orang secara serius mengembangkan budaya  damai  dan  penyelesaian  konﬂ ik tanpa kekerasan biasanya diabaikan. Namun ketika kemudian terjadi agresi yang sangat brutal seperti agresi Hitler dalam Perang Dunia II maupun agresi Rusia di Ukraina, maka  kelompok  paciﬁ s  dipojokkan  untuk memberi jawaban bagaimana masyarakat bisa menghentikan agresi brutal semacam itu jika tidak diperbolehkan melakukan perang. Pengabaian semacam inilah yang ikut andil melahirkan perang total atas nama national security sebagaimana terjadi dalam kedua perang dunia di abad yang lalu dan perang- perang brutal seperti perang yang terjadi saat  ini  antara  Rusia  dan  Ukraina.  Negara bisa begitu absolutnya membuat klaim atas kehidupan individu.
Selain persoalan national  security , perang juga memiliki beberapa asumsi psikologis-teologis yang lebih personal sifatnya, tetapi patut dipertanyakan. Theodore J. Koontz menunjukkan bahwa perang
seringkali didasarkan pada asumsi-asumsi (Koontz 1996, 178):
1. Kita mempunyai hak untuk mem- pertahankan diri kita dengan kekerasan. Di balik asumsi semacam ini ada keyakinan bahwa hidup dan nyawa kita lebih berharga dibandingkan hidup dan nyawa “musuh” kita. Oleh karena itu sah-sah saja jika kita ingin mempertahankan nyawa kita dengan cara mencabut nyawa musuh kita. Bahkan sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam perang masing-masing pihak berusaha melakukan dehumanisasi terhadap musuh hingga ke taraf bukan manusia, entah dengan melabeli mereka sebagai kelompok barbar sebagaimana sebutan Agustinus pada kelompok- kelompok yang dianggap mengancam kekaisaran Romawi, atau sebagai “the axis  of  evil” sebagaimana sebutan pemerintah Amerika Serikat pada blok Uni Soviet, maupun sebagai “teroris” sebagaimana akhir-akhir ini banyak digunakan untuk menyebut kelompok- kelompok tertentu. Dehumanisasi dibutuhkan untuk menghilangkan rasa bersalah karena telah membunuh manusia (baca, musuh).
2. Kita mempunyai tanggung-jawab untuk memastikan bahwa diri kita dan orang-orang di sekitar kita tidak dilukai oleh musuh, manakala kita memiliki akses untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut.
3. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan prinsip-prinsip etika bagi para penguasa negara yang
dapat dijadikan pegangan ketika negara maju berperang, sementara pada saat yang sama negara juga bisa tetap mempertahankan kuasa dominasinya atas rakyatnya.
4. Kuasa paling besar dalam hidup manusia adalah kuasa memaksa orang  lain,  dengan  ancaman  ﬁ sik atau penggunaan kekerasan, untuk melakukan apa yang kita mau mereka lakukan.
Asumsi-asumsi seperti inilah yang disanggah oleh Pacisme Kristen. Pertama- tama,  Paciﬁ sme  Kristen  tidak  pernah memandang negara sebagai agen moral dan oleh karenanya tidak begitu relevan untuk membahas moralitas negara dalam perang. Yang lebih penting dibicarakan adalah bagaimana individu-individu berperilaku dalam  kaitannya  dengan  perang.  “Etika paciﬁ s  tidak  terutama  berkaitan  dengan negara sebagai agen moral, namun dengan bagaimana individu harus berpikir tentang perilaku mereka sendiri dalam kaitannya dengan perang” (Nardin 1996, 263). Paciﬁ sme Kristen juga tidak berminat membuat daftar prinsip-prinsip yang bisa dijadikan pegangan/petunjuk bagi perilaku negara. Posisi ini berbeda dari posisi kelompok abolisionis yang ingin mentransformasi dunia dengan menciptakan lembaga-lembaga baru  untuk  menyelesaikan  konﬂ ik  antar- negara secara damai. Ini juga berbeda dari posisi kelompok perlawanan nirkekerasan yang meyakini bahwa sebuah komunitas dan sebuah bangsa bisa dipertahankan tanpa menggunakan kekerasan. Ini tidak berarti bahwa  Paciﬁ sme  Kristen  menaﬁ kan  upaya
kelompok  Perlawanan  Nirkekerasan  untuk menegakkan keadilan melalui cara-cara nirkekerasan. Namun Paciﬁ sme Kristen tidak yakin bahwa hal semacam itu bisa dilakukan ketika yang menjadi subjek terkait adalah negara.  Akhirnya  Paciﬁ sme  Kristen  juga tidak berminat untuk terlibat dalam diskusi terkait mana penggunaan kekerasan yang bisa dibenarkan dan ditoleransi sebagaimana diusung oleh kelompok pendukung Just War  Theory (JWT).  Paciﬁ sme  Kristen  sama sekali tidak berminat untuk memikirkan dan membicarakan ius ad bellum dan ius in bello (aturan menuju perang dan aturan dalam perang) sebagaimana digagas dalam Just War Theory . Tujuan utama Paciﬁ sme Kristen justru untuk menarik garis batas yang jelas antara perang dan perdamaian, bukan antara perang yang bisa dibenarkan dan perang yang tidak bisa dibenarkan, seolah-olah perang adalah sebuah realitas normal, tinggal ditentukan batas-batasnya saja (Koontz 1996, 189).
Surat Yakobus dengan tepat menegaskan, “Dari manakah datangnya perkelahian  (πόλεμος)  dan  pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi” (Yak. 4:1-2a). 3 Istilah Yunani πόλεμος adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perang ( lih . Mat. 24:6; Mrk. 13:7; Luk. 14:31; 21:9; Ibr. 11:34; Why. 11:7; 12:17; 13:7; 19:19) atau pada perjumpaan yang penuh dengan permusuhan sebagai bagian dari perang ( lih . 1 Kor. 14:8; Why. 9:7,
9; 12:7; 16:14; 20:8). Akar dari perang adalah hawa nafsu yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang merasa ia/mereka tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan gara-gara ada pihak lain yang dianggap menghalangi jalannya/jalan mereka, dan oleh karenanya pihak tersebut harus disingkirkan.
Paciﬁ sme Kristen menekankan ajaran bahwa orang-orang Kristen harus hidup dan berperilaku sesuai dengan standar moral Kristen, dan bukannya standar berdasarkan kalkulasi manusiawi yang sering kali mengompromikan standar etika Kristen. Etika Kristen memang tidak bisa begitu saja diberlakukan untuk semua orang di dunia. Ini adalah sebuah keniscayaan alamiah dan tidak perlu membuat orang-orang Kristen merasa cemas. Etika Kristen tidak dapat diharapkan untuk dipraktikkan semua orang di dunia, apalagi oleh negara, sebab etika Kristen membutuhkan iman dan pertobatan, termasuk di dalamnya kesediaan untuk menanggung penderitaan (Yoder 1994a, 108–9; 1997, 104– 5,  112).  Oleh  karena  itu  Paciﬁ sme  Kristen lebih memercayai kekuatan persuasi dan keteladanan etis daripada kekuatan senjata dan pemaksaan.
Dalam  terang  inilah  Paciﬁ sme Kristen meyakini bahwa segala macam bentuk perang adalah tindak kekerasan, dan bertolak-belakang dengan kebajikan- kebajikan Kristiani tentang kasih, kesabaran, pengampunan, rekonsiliasi, perdamaian, dan lain-lain. Apalagi jika diingat bahwa kadar penghancuran dari persenjataan modern seperti senjata nuklir atau senjata pembunuh massal membuatnya sulit untuk membedakan antara perang dan aksi terorisme yang
membabi-buta. Bahkan mempertahankan nyawa seorang individu atau sebuah komunitas dalam aksi perang juga tidak pernah bisa dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar larangan melakukan kekerasan. Meletakkan kehidupan, kesejahteraan, dan keamanan seseorang, sekelompok orang, atau bahkan sebuah negara di atas ketaatan pada ajaran Kristus pada hakikatnya adalah sebuah bentuk penyembahan berhala. Gereja dan orang-orang Kristen tidak perlu terobsesi untuk membuat sejarah dunia berjalan dengan benar, seolah-olah gereja dan orang-orang Kristen memiliki “kewajiban untuk bisa efektif membuat sejarah bergerak ke jalur yang benar” (Yoder 1994b, 235).
Kadang diungkapkan pula kesulitan yang lahir dari kompleksitas situasi di lapangan yang membuat upaya intervensi kemanusiaan seperti upaya-upaya di bawah dalil Responsibility to Protect (populer disebut R2P) terkesan membutuhkan perang. Namun persoalan utama dengan gagasan R2P adalah karena, mirip dengan JWT, gagasan tersebut cenderung sekadar membuat “batas” atas tindakan perang dan bukannya menghapus perangnya itu sendiri. Tobias Kelly menunjukkan contoh bahwa pembentukan kelompok  pekerja  ambulans  yang  paciﬁ s dalam Perang Dunia II merupakan bukti konkrit jika intervensi kemanusiaan yang mengakui adanya kompleksitas persoalan di satu pihak, namun tetap mempertahankan komitmen utopian pada sikap paciﬁ s di lain pihak, sangat dimungkinkan (Kelly 2021).
Sedangkan terkait dengan penyelesaian konﬂ ik, Paciﬁ sme Kristen memercayai bahwa ada banyak opsi lain untuk menyelesaikan
konﬂ ik  dan  melawan  agresi  selain  daripada perang. Pandemi Covid-19 yang sudah meluluh-lantakkan bangsa-bangsa di dunia selama sedikitnya tiga tahun (2019-2022) menyadarkan umat manusia bahwa ancaman terhadap semesta ini tidak hanya berasal dari tentara negara musuh yang datang menyerang, bahkan juga bukan dari para teroris saja, namun juga bisa berasal dari virus yang tidak terlihat/kasad mata, atau persoalan pemanasan global dan persoalan-persoalan kerusakan lingkungan lainnya. Pandemi Covid-19 juga mengajarkan prinsip penting bahwa, nobody is  safe  until  everybody  is  safe . Prinsip ini penting sekali karena upaya menyelamatkan sekelompok orang sebagaimana dilakukan dalam perang, tanpa pada saat yang sama menyelamatkan kelompok-kelompok lainnya, adalah upaya sia-sia. Tidak ada keberlanjutan hidup yang bisa dicapai dengan cara menyingkirkan yang lain.
Oleh karena itu, paradigma national security yang menekankan persoalan bagaimana mempertahankan kedaulatan wilayah negara dengan kekuatan militer, bahkan paradigma human  security yang menekankan persoalan bagaimana menjamin kesejahteraan penduduk dan warga negara, sudah tidak memadai lagi. Masyarakat dunia perlu beralih ke paradigma symbiocentric yang lebih komprehensif dan menekankan kesaling- terhubungan ( interconnectedness ) dari semua elemen kehidupan di alam semesta. Perhatian harus diberikan bukan hanya pada persoalan bagaimana bisa melindungi nyawa manusia saja, tetapi bagaimana bisa melindungi kehidupan semesta secara berkelanjutan. Ini menyangkut baik kehidupan manusia maupun
makhluk hidup non-manusia, baik kehidupan diri sendiri dan komunitas sendiri maupun kehidupan orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Perang Rusia dengan Ukraina adalah sebuah peristiwa tragis yang tidak semestinya terjadi sebab perang tersebut sudah menghancurkan bukan hanya nyawa manusia, tetapi juga keseluruhan kehidupan.
Sejalan dengan pemahaman ini, perlu juga diingat bahwa etika bukanlah terutama persoalan perbuatan/ tindakan, entahkah terkait norma bagi tindakan (= deontologis) ataupun konsekuensi dari tindakan (= konsekuensialis). Etika sejatinya adalah persoalan pembentukan karakter berdasarkan kebajikan-kebajikan dan disposisi-disposisi tertentu untuk menjalin relasi antarmanusia dan antara manusia dengan segenap alam ciptaan Tuhan melalui cara-cara yang peduli pada orang-orang lain dan alam lingkungan (Widjaja 2021). Apa yang umumnya disebut sebagai “etika militer” sebenarnya bisa ditelusuri jauh ke belakang pada diri Plato, Aristoteles, Cicero, Agustinus, dan Aquinas. Tokoh-tokoh ini adalah juga para pemikir yang menekankan etika kebajikan, dan oleh karenanya etika militer yang mereka gagas pun memiliki kerangka pikir etika kebajikan  (Steyl  2018).  Namun  sayangnya, karena telos yang diusung masih berorientasi pada national  security dan human  security , maka mereka pun menyetujui dilakukannya perang, meskipun dengan catatan-catatan khusus. Jika orang-orang Kristen mengusung telos yang berorientasi pada perdamaian dalam semesta symbiocentric sebagaimana didemonstrasikan Yesus, maka moralitas Kristen akan mewujud dalam jalan hidup yang berlandaskan kasih, kebenaran, perdamaian,
dan keadilan (Mzm. 85:11). Dalam moralitas ini segala bentuk kekerasan ditolak dan rekonsiliasi tanpa kekerasan di antara pihak- pihak  yang  berkonﬂ ik  diupayakan.  Ini  bisa terjadi jika orang-orang Kristen sungguh- sungguh berupaya menciptakan komunitas orang-orang percaya yang meyakini dan menghidupi kebajikan-kebajikan Kristiani tanpa mempertahankan dirinya, dan menerima penderitaan sebagai konsekuensi dari pilihan iman. “[T]he cross symbolizes the fact that Jesus’ sort of power is not without cost. But then, is the power of war” (Koontz 1996, 178).
Paciﬁ sme Kristen juga ingin mengajak umat manusia menyadari ketiadaan kepastian di dunia ini. Segala sesuatu senantiasa berubah dan tidak ada yang kekal, sebab dunia  ini  fana  sifatnya.  Paciﬁ sme  bukan terutama bermaksud membawa sebuah kepastian instrumentalis atau metodologis atas persoalan perang dan kekerasan. Juga bukan untuk mengontestasikan upaya-upaya perlawanan dengan kekerasan dan perlawanan nirkekerasan, seolah-olah keduanya merupa- kan dua kutub berseberangan dalam sebuah spektrum.  Inti  utama  dari  paciﬁ sme  adalah membuang jaring pengaman kepastian moral.  Paciﬁ sme  membawa  orang-orang masuk ke dalam ruang ketidak-pastian yang menuntut pemahaman ulang secara radikal atas kekerasan, bukan sekadar sebuah solusi alternatif atas kekerasan (Dexter 2019). Dalam teologi Kristen, iman pada hakikatnya adalah komitmen penuh untuk melakukan sesuatu sebagaimana Tuhan kehendaki, tanpa ada jaminan bahwa apa yang dilakukan tersebut pasti berhasil.

## MELANGKAH KE DEPAN
Paciﬁ sme Kristen akan menjadi slogan bahkan ideologi belaka jika ia berhenti hanya sebagai sebuah gagasan. Sebagaimana diperingatkan oleh Gerald W. Schlabach bahwa aktivisme perdamaian senantiasa membutuhkan teologi perdamaian, dan teologi perdamaian membutuhkan ekklesiologi perdamaian. Tanpa pemahaman semacam ini maka etika perdamaian akan gagal merespon pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana loyalitas utama orang-orang Kristen pada Yesus Kristus berkaitan dengan relasi orang- orang Kristen dengan identitas-identitas yang lain. Dalam ekklesiologi perdamaian, gereja adalah “sacrament of human unity” di mana yang lain dipandang sebagai sesama peziarah. Baru dengan demikianlah gereja bisa benar- benar menjadi gereja perdamaian (Schlabach 2023, 387).
Ekklesiologi  yang  didasarkan  atas loyalitas pada Kristus, namun pada saat yang sama juga merangkul yang lain, bahkan yang berbeda, adalah ekklesiologi yang meyakini hakikat gereja sebagai Gereja dari Kristus yang turun ke dunia, Gereja dari Kristus yang tersalib, dan Gereja dari Kristus yang bangkit. Gereja dari Kristus yang turun ke dunia memanggil orang- orang Kristen untuk masuk ke dalam situasi- situasi sulit, termasuk situasi yang penuh dengan kekerasan, dan terlibat aktif dalam upaya-upaya jagadamai ( peacekeeping ). Gereja dari Kristus yang tersalib memanggil orang-orang Kristen untuk terlibat, sambil menyadari kerentanannya, dalam upaya- upaya ciptadamai ( peacemaking ) guna
mewujudkan rekonsiliasi. Dan Gereja dari Kristus yang bangkit memanggil orang-orang Kristen untuk secara kreatif terlibat dalam upaya-upaya binadamai ( peacebuilding ) yang berkelanjutan (Widjaja 2010; 2022).
Pewujud-nyataan ekklesiologi perdamaian bisa dilihat dalam upaya
Glen  H.  Stassen,  pakar  Etika  Kristen  dan aktivis perdamaian, menginisasi gerakan Just  Peacemaking yang memanggil baik kelompok yang menolak maupun yang menyetujui perang untuk meninggalkan debat terkait apakah kekerasan selamanya tidak dibenarkan atau bisa saja dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu. Stassen meyakini bahwa kedua kelompok ini pada hakikatnya sama-sama tidak menyukai segala macam bentuk kekerasan. Oleh karenanya kedua kelompok, menurut Stassen, perlu lebih memusatkan energi untuk bersama-sama berjuang mewujudkan perdamaian (Stassen 2004). Philip LeMasters juga menyerukan agar gereja-gereja lintas denominasi menemukan kesamaan dalam reﬂ eksi moral dan teologis di antara tradisi-tradisi Kristiani yang berbeda, khususnya terkait kewajiban menginisiasi upaya peacemaking yang realistis (LeMasters 2021). Panggilan serupa juga diutarakan oleh Michael Payne yang menunjukkan bahwa di dalam kedua kelompok sebenarnya ada orang- orang Kristen yang baik. Mereka hanya perlu saling mendengarkan satu sama lain (Payne 2021, 231-233).
Dalam konteks Indonesia, gereja dan orang-orang Kristen juga bisa mengembangkan praktik-praktik sosial perdamaian berlandaskan kebajikan- kebajikan Kristiani yang termaktub dalam
Pancadharma Perdamaian yang selaras dengan ideologi nasional Pancasila. Kebajikan- kebajikan Kristiani dalam Pancadharma Perdamaian tersebut bisa disingkat dengan akronim Aradhasati . Kata aradha adalah sebuah istilah dari bahasa Sansekerta yang digunakan oleh penduduk Indonesia beragama Hindu dan berarti ‘perdamaian’. Sedangkan kata sati adalah sebuah istilah dari bahasa Pali yang digunakan oleh penduduk Indonesia beragama Budha dan berarti ‘kesadaran’, atau dari bahasa Sansekerta yang berarti ‘kesetiaan’. Jadi Aradhasati bisa dipahami sebagai “kesadaran akan/kesetiaan pada perdamaian.”
Aradhasati merupakan akronim dari kebajikan-kebajikan Kristiani:
1. Pengh a rapan. Ini adalah kebajikan yang mengingatkan gereja dan orang- orang Kristen bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan oleh karenanya gereja dan orang- orang Kristen tetap berpengharapan betapa pun gelap dan suramnya situasi dunia yang dihadapi. Dharma ini selaras dengan sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Ke r ent a nan. Ini adalah kebajikan yang mengingatkan gereja dan orang- orang Kristen untuk bersikap terbuka dan bersedia terluka ketika gereja dan orang-orang Kristen berusaha menjalin relasi dengan orang-orang dan kelompok-kelompok lain di dunia ini. Hanya dengan demikianlah maka gereja dan orang-orang Kristen mampu untuk merangkul sesama manusia. Dharma ini selaras dengan sila kedua
Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”
3. Keren d a ha n hati. Ini adalah kebajikan yang mengingatkan gereja dan orang-orang Kristen akan perlunya merendahkan hati ketika berelasi dengan orang-orang lain karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi satu-satunya pemegang kebenaran, apalagi yang bisa memegang semua kebenaran sekaligus. Sikap inilah yang akan memampukan gereja dan orang-orang Kristen bersatu dengan yang lain. Dharma ini selaras dengan sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia.”
4. Ke sa baran. Ini adalah kebajikan yang mengingatkan gereja dan orang-orang Kristen bahwa dalam relasi terbuka dengan orang-orang lain dibutuhkan kesabaran. Gereja dan orang-orang Kristen tidak boleh mudah menyerah betapa pun besarnya perbedaan pendapat dan kepentingan dengan orang-orang dan kelompok-kelompok lain. Gereja dan orang-orang Kristen perlu tetap bersedia berjalan bersama, meskipun mungkin belum tampak ada tanda-tanda kesepakatan. Dharma ini selaras dengan sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
5.  Empa ti . Ini adalah kebajikan yang mengingatkan gereja dan orang-orang Kristen untuk memiliki empati pada orang-orang lain agar mampu berbagi beban dan bahkan berbagi kehidupan
dengan orang-orang lain demi ter- ciptanya perdamaian. Dharma ini selaras dengan sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Widjaja 2020).

## KESIMPULAN
Tidak pernah ada perang dalam sejarah manusia di dunia yang berhasil membawa perdamaian sejati karena perang senantiasa berlandaskan pada paradigma national security dan keyakinan akan efektivitas ke- kerasan sebagai metode penyelesaian konﬂ ik. Sudah saatnya gereja dan orang-orang Kristen memikirkan jalan alternatif, mengembangkan budaya yang mengarus-utamakan per- damaian dan bukan kekerasan. Di jalan ini perdamaian dipahami secara positif dan aktif, sebagai sebuah gagasan komprehensif berlandaskan paradigma symbiocentric ter kait kesejahteraan semesta dan relasi antarmanusia dan antara manusia dan alam lingkungan non-manusia. Upaya perdamaian dengan demikian memperhitungkan bukan hanya keamanan diri sendiri dan kelompok sendiri tetapi kesejahteraan semesta untuk seluruh kehidupan yang berkelanjutan. Dalam terang  inilah  Paciﬁ sme  Kristen  memanggil gereja dan orang-orang Kristen meninggalkan segala macam bentuk kekerasan, karena tidak sesuai dengan etika Kristen. Paciﬁ sme Kristen juga mengajak untuk meninggalkan jaring pengaman kepastian moral, karena Paciﬁ sme Kristen bukan terutama masalah teknis atau metodologis terkait perang; tentang metode mana yang lebih efektif dalam penyelesaian
konﬂ ik.  Paciﬁ sme  Kristen  adalah  persoalan iman dan pertobatan. Berbekal keyakinan inilah gereja dan orang-orang Kristen bisa mempraktikkan Pancadharma Perdamaian yang berisi kebajikan-kebajikan Kristiani Pengharapan, Kerentanan, Kerendahan-hati, Kesabaran,  dan  Empati.  Akhirnya,  gereja dan orang-orang Kristen perlu memiliki keyakinan kuat bahwa jalan damai mungkin tidak berhasil, tapi jalan kekerasan tidak mungkin berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Chae,  Lee-Ann.  2018.  “Paciﬁ c  Resistance:
A Moral Alternative to Defensive War.” Social  Theory  and  Practice 44 (1): 1–20. https://doi.org/10.5840/ soctheorpract201811929.
Commission on Human Security. 2003.
Human Security Now . New York, N.Y.: Commission on Human Security.
Curle, Adam. 1985. “The Scope and Dilemmas of Peace Studies.” In Peace with Work to Do: The Academic Study of Peace , edited by James O’Connell and Adam Curle, 9–28. Warwickshire, UK and New Hampshire, USA: Berg Publishers.
Dexter,  Helen.  2019.  “Paciﬁ sm  and  the
Problem of Protecting Others.”
International Politics 56 (2): 243–58. https://doi.org/10.1057/s41311-017- 0134-9.
Fahey, Joseph. 2018. “An Overview of Four Traditions on War and Peace in
Christian History.” The  Journal  of Social Encounters 2 (1): 7–21.
Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal  of  Peace Research 6 (3): 167–91.
Jackson, Richard. 2023. “The Challenges of  Paciﬁ sm  and  Nonviolence  in  the Twenty-First Century.” Journal  of Paciﬁ sm  and  Nonviolence 1 (1): 28– 40. https://doi.org/10.1163/27727882- bja00001.
Kelly,  Tobias.  2021.  “Paciﬁ st  Utopias:
Humanitarianism, Tragedy and Complicity in the Second World War.” Social  Anthropology 29 (1):
35–51. https://doi.org/10.1111/1469- 8676.12979.
Koontz, Theodore J. 1996. “Christian Nonviolence:  An  Interpretation.” Dalam The Ethics of War and Peace: Religious  and  Secular  Perspectives , disunting  oleh Terry  Nardin,  169–96. Princeton,  New  Jersey:  Princeton
University Press.
Kulahina-Stadnichenko, Hanna. 2023. “War and Peace in the Context of the Theory of ‘Ambicalence of the Sacred’.” Grail of Science , no. 24 (February): 509–11. https://doi.org/10.36074/grail-of- science.17.02.2023.097.
LeMasters, Philip. 2021. “Violence, War, and Capital Punishment in for the Life of  the World: Toward  a  Social  Ethos of the Orthodox Church.” Studies  in Christian Ethics 35: 296–310. https:// doi.org/10.1177/09539468211045335. Miyakawa, Shinichi. 2018. “‘War and Peace’

## Image in the Russian Orthodox
Church  in  the  Early  Postwar  Period: Content Analysis of the ‘Journal of the Moscow Patriarchate.’” Russian and  East  European  Studies 2018
(47): 131–43. https://doi.org/10.5823/ jarees.2018.131.
Morariu, Iuliu Marius. 2021. “Church and the War.: The Vision of the Orthodox Monk  Nicola  Velimirović  about
World War I.” Postmodern  Openings 12 (3Sup1): 113–24. https://doi. org/10.18662/po/12.3Sup1/354.
Nardin, Terry. 1996. “The Comparative Ethics of War and Peace.” Dalam The Ethics of  War  and  Peace:  Religious  and Secular  Perspectives , disunting oleh
Terry Nardin, 245–64. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Németh, Thomas Mark. 2023. “Pope Francis and Russia’s War against Ukraine.”
Studia  Universitatis  Babeș-Bolyai Theologia  Catholica  Latina 68 (1):
92–109. https://doi.org/10.24193/ theol.cath.latina.2023.LXVIII.1.04.
Orthodox Christian Laity. 2022. “Response by H.H. Patriarch Kirill of Moscow to Rev. Prof. Dr Ioan Sauca [World Council of Churches].” March 10, 2022. https://ocl.org/response-by-h- h-patriarch-kirill-of-moscow-to-rev- prof-dr-ioan-sauca/.
Payne, Michael. 2021. “What Can Church History Tell Us about the Debate Between Just War Theory and Paciﬁ sm and What Does This Mean for the Church Today?” Eleutheria:  John  W.
Rawlings School of Divinity Academic Journal 5 (2). https://digitalcommons. liberty.edu/eleu/vol5/iss2/14.
Ryan,  Cheyney.  2013.  “Paciﬁ sm,  Just  War,
and Self-Defense.” Philosophia 41 (4):
977–1005. https://doi.org/10.1007/ s11406-013-9493-7.
_____ . 2023. “Why Paciﬁ sm Now?” Journal of Paciﬁ sm and Nonviolence 1 (1): 65– 75. https://doi.org/10.1163/27727882- bja00004.
Schlabach, Gerald W. 2023. “A Pilgrim People:  No  Peace  Theology  without Peace  Ecclesiology.” Journal  of Catholic  Social  Thought 20 (2):
387–406. https://doi.org/10.5840/ jcathsoc202320225.
Shani, Giorgio. 2007. “Introduction: Protecting Human Security in Post 9/11 World.” In Protecting  Human Security in a Post 9/11 World , edited by Giorgio Shani, Makoto Sato, and Mustapha Kamal Pasha, 1–19.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Stassen, Glen Harold. 2004. Just Peacemaking:  Ten  Practices  For Abolishing  War .  Second  Edition. Cleveland, OH: Pilgrim Press.
Steyl, Steven. 2018. “What Can Virtue
Ethics Oﬀ er Paciﬁ sts?” The Acorn 18
(1): 29–50. https://doi.org/10.5840/ acorn20192228.
“Ukraine Civilian War Casualties 2023.”
2023. Statista. 2023. https://www. statista.com/statistics/1293492/ ukraine-war-casualties/.
Widjaja, Paulus S. 2007a. “Paciﬁ sme Kristen
dalam Sejarah Gereja.” Gema Teologi 31 (1): 45–54.
_____ . 2007b. “Peace.” In Dictionary of  Mission  Theology:  Evangelical Foundations , edited by John Corrie, Juan F. Martinez, and Simon Chan, 279–81. Nottingham, England; Downers Grove, Ill: IVP Academic.
_____  .  2010. Character  Formation  and Social  Transformation:  An  Appeal to  The  Indonesian  Churches  Amidst the  So-Called  Chinese  Problem .
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
_____ . 2020. “Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Etika Kebajikan Kristiani.” DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 4 (2): 143– 68. https://doi.org/10.30648/dun. v4i2.247.
_____ .  2021.  “Ketupat  Nasi:  Melampaui Perbuatan, Membentuk Karakter.” Dalam Tetap  Setia  Ddan  Menjadi Berkat , disunting oleh Paulus S. Widjaja, 119–33. Yogyakarta: Komojoyo Press.
_____  . 2022. “Religious Pluralism:  How Should Asian Christians Behave That Just Peace May Prevail?” In Asian  Christian  Ethics:  Evangelical Perspectives , edited by Aldrin M
Penamora and Bernard K. Wong.
Cumbria, UK: Langham Publishing.
World Council of Churches, ed. 2012. Just Peace  Companion:  “Guide  Our  Feet into  the  Way  of  Peace”  (Luke  1:79) .
2 nd ed. Geneva, Switzerland: World
Council of Churches Pub.
_____  . 2022a. “Letter to His Holiness Kirill, Patriarch of Moscow and All Russia - Russian Orthodox Church.” March 2, 2022. https://www.oikoumene.org/ resources/documents/letter-to-his- holiness-kirill-patriarch-of-moscow- and-all-russia-russian-orthodox- church.
_____ . 2022b. “WCC Acting General Secretary Letter to His Holiness Kirill, Patriarch of Moscow and All Russia Russian.” April 19, 2022. https://www. oikoumene.org/resources/documents/ wcc-acting-general-secretary-letter- to-his-holiness-kirill-patriarch-of- moscow-and-all-russia-russian.
Yoder, John Howard. 1994a. The  Royal Priesthood:  Essays  Ecclesiological and  Ecumenical . Disunting oleh Michael G. Cartwright. Grand Rapids,
Mich: William B. Eerdmans Publishing Company.
_____  .  1994b. The Politics of Jesus . 2 nd ed.
edition. Grand Rapids, Mich.: Carlisle, UK: Eerdmans.
_____  . 1997. For The Nations: Essays Public and  Evangelical . Grand Rapids, Michigan and Cambridge, U.K.: William  B.  Eerdmans  Publishing Company.
Zunes, Stephen. 2023. “The Power and
Value  of  Strategic  Nonviolent Action.” Journal  of  Paciﬁ sm  and Nonviolence 1 (1): 130–39. https://doi. org/10.1163/27727882-bja00006.

## Catatan:
1 Si vis pacem , para bellum adalah adagium bahasa Latin yang bisa diterjemahkan sebagai “Jika menginginkan perdamaian, [maka] bersiaplah [untuk] perang”.
2 Istilah paciﬁ sme sengaja ditulis dengan tetap mempertahankan huruf “c” sebagaimana istilah
dalam bahasa aslinya, untuk membedakannya dari “pasiﬁ sme”  yang  terkesan  merujuk  pada  sikap  pasif. Paciﬁ sme tidak serta merta berarti ‘pasif’, diam saja tanpa melakukan apa pun juga.
3 Kutipan ayat Alkitab diambil dari Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua oleh Lembaga Alkitab Indonesia, 2023.