## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK KAPAL JIKA TERJADI KECELAKAAN KAPAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL

## LEGAL PROTECTION OF THE SHIP OWNER IF A SHIP ACCIDENT HAPPENED IN THE SHIP RENTAL AGREEMENT
Nina Ike Herawati, Irma Nurmayanti Fakultas Hukum Universitas Balikpapan nina.ikeh@gmail.com

## Abstrak
Proses  perikatan  jual/sewa  kapal  pada  prinsipnya  akan  dituangkan  pada  surat  perjanjian  sewa  yang  sudah disepakati klausul di dalam surat perjanjian tersebut dengan ditanda tangai oleh para pihak yang mempunyai keterkaitan. Namun fakta yang terjadi ialah pihak pemilik kapal sudah sepakat dengan pihak penyewa, dan kapal sudah dalam keadaan beroperasi sesuai dengan tujuan dari penyewa, kemudian terjadi Force Majeure atau  keadaan  memaksa  ( overmacht ).  Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat pendekatan  hukum  yuridis  empiris,  yang  dimaksud  dengan  yuridis  empiris  adalah  yakni  suatu  metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pihak pemilik kapal jika  terjadi kecelakaan kapal  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kapal,  yaitu:  (1)  perlindungan  hukum  secara  preventif  kewajiban pemilik  kapal  untuk  mengadakan  perlindungan  asuransi  bagi  pihak  ketiga  dalam  kegiatan  pelayaran perdagangan melalui jalur laut di atur dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 54, Pasal 203 ayat (5), Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (2) perlindungan hukum secara represif, Tindakan sebagai pemilik kapal yang memberikan kapal sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kapal tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemilik Kapal; Perjanjian Sewa

## Absract
agreed clause in the agreement letter signed by the parties who have a relationship. However, the fact that happened is that the ship owner has agreed with the charterer, and the ship is already operating in accordance with  the  charterer's  objectives,  then  Force  Majeure  or  overmacht  occurs.  The  research  approach  uses  an empirical  juridical  legal  approach,  what  is  meant  by  empirical  juridical  is  a  legal  research  method  that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. Legal protection for the ship owner in the event of a ship accident in the ship charter agreement, namely: (1) preventive legal protection, the ship owner's obligation to provide insurance protection for third parties in trading shipping activities through sea lanes is regulated in Article 41 paragraph (3 ), Article 54, Article 203 paragraph (5), Article 231 paragraph (2) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, (2) repressive legal protection, Action as a ship owner who gives a chartered vessel to another person in the presence of a the promise of payment and use of the vessel has issued a legal charter relationship.
Keywords: Legal Protection; Ship Owner; Rental Agreement

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan  ekonomi  kelautan  Indonesia  sejak  awal  kemerdekaan  sampai  dengan pemerintahan  sekarang  terlihat  telah  mengalami  beberapa  perubahan.  Hal  ini  seiring  dengan kepemimpinan  masing-masing  pada  masa  pemerintahan.  Berdasarkan  sejarah  perkembangan Indonesia. Ekonomi kelautan Indonesia secara historis telah diakui dunia pada era keemasannya sebagai  negara maritim, yang sangat  berpengaruh signifikan terhadap konstelasi  perkembangan ekonomi  dunia.  Sejarah  mencatat,  kejayaan  dan  kemakmuran  ekonomi  tersebut  dicapai  dengan menitikberatkan pembangunan dan kekuatan di lautan, dengan keyakinan yang tinggi bahwa laut merupakan salah satu sumber kehidupan yang utama. nilai tambah ekonomi. 1
Potensi ekonomi kelautan tersebut tersebar pada wilayah laut selua 5,8 juta km 2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km 2 . Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan total panjang 81.000 km. Secara geografis Indonesia sangat diuntungkan karena terletak di antara dua Samudera Pasifik dan Hindia, dan diapit oleh dua benua Asia dan Australia. Fakta geografis ini  otomatis  menjadikan  Indonesia  sebagai  lalu  lintas  laut  dan  udara  internasional.  Arus perdagangan yang menggunakan moda transportasi laut. Besarnya potensi ekonomi kelautan dan letak  geografis  yang  sangat  menguntungkan  tersebut  seyogyanya  dapat  menjadi  modal  dasar dalam  membangun  shared  vision  dari  seluruh  pemangku  kepentingan,  untuk  menjadikan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia  sebagai paradigma utama mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. 2
Pada  prinsipnya  kegiatan  pelayaran  dibagi  menjadi  dua  jenis  pelayaran,  yaitu  pelayaran niaga dan non niaga. Ruang lingkup kegiatan perusahaan pelayaran niaga antara lain ialah usaha pokok  pelayaran,  usaha  keagenan,  usaha charter atau  sewa  kapal,  dan  juga  jasa  yang  lainnya. Usaha pokok pelayaran merupakan usaha pengangkutan barang, khususnya barang dagangan dari pelabuhan  pemuatan  untuk  disampaikan  ke  pelabuhan  tujuan  dengan  kapal  dimana  pengusaha mungkin  akan  mengoperasikan  kapalnnya  sendiri  atau  menyewa  kapal,  atau  kerjasama  dengan pihak  ketiga,  bahkan  mungkin  hanya  menyewakan  kapalnya  untuk  dioperasikan  pihak  ketiga. Sementara itu ruang lingkup kegiatan pelayaran non niaga antara lain pelayaran angkatan perang, dinas pos, penjagaan pantai, dan hidrografi. 3
Pada  saat  ini  kebutuhan  akan  transportasi  laut  sangat  diperlukan,  mengingat  makin meningkatnya  perekonomian  maritime  di  Negara  Indonesia.  Salah  satu  transportasi  laut  yang sangat dibutuhkan ialah kapal pengangkut, baik itu dari jalur dalam negeri, maupun luar negeri. Mekanisme  penggunaan  transportasi  kapal  melalui  jalur  sewa  atau charter. Pada  proses  sewa menyewa kapal para pihak akan melakukan perikatan yang dituangkan di dalam bentuk konkrit berupa surat perjanjian sewa. Di dalam surat perjanjian sewa tersebut terdapat  beberapa klausula baku yang sudah disepakati oleh para pihak. Akan tetapi sering terjadi ingkar dari salah satu pihak yang mengakibatkan terjadinya prilaku wanprestasi dari salah satu pihak.  Menurut Pasal 6 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan bahwa
1 https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/33461/20140,diakses tanggal 30 Agusutus 2018
2 http://setkab.go.id/membangkitkan-kejayaan-ekonomi-kelautan-indonesia/, diakses tanggal 30 Agusutus 2018
3 Soewedo Hananto, 2007, Manajemen Perusahaan Pelayaran , Jakarta: RajaGrafindo, hlm 38
usaha  jasa  terkait  dengan  angkutan  perairan  adalah    “untuk  kelancaran  kegiatan  angkutan  di perairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan diperairan”. Kemudian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 31(ayat)2    jasa yang dimaksud adalah dalam bidang perantara jual dan/sewa kapal (ship broker).
Pada  proses  perikatan  jual/sewa  kapal  pada  prinsipnya  akan  dituangkan  pada  surat perjanjian sewa yang sudah disepakati klausul di dalam surat perjanjian tersebut dengan ditanda tangai oleh para pihak yang mempunyai keterkaitan. Namun fakta yang terjadi ialah pihak pemilik kapal  sudah sepakat  dengan pihak penyewa, dan kapal  sudah dalam  keadaan beroperasi sesuai dengan  tujuan  dari  penyewa,  kemudian  terjadi Force  Majeure atau  keadaan  memaksa ( overmacht ).,  seperti  kronologi  kasus  PT  Kharisma  Jala  Mandiri  sebagai  Penggugat    dengan tergugat :
1. PT Sumber Maritim Servis, Beralamat  di  Jl.  HJ  Jahrah RT 004 Kel.  Sungai  Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “TERGUGAT I”);
2. CV Cahaya Tande, beralamat di Jl. Insan Raya No. 01, RT. 11, Kel. Muara Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kutai Timur, Kalimantan Timur  (selanjutnya disebut “TERGUGAT II”);
3. PT Arsandya Eka Persada, beralamat di Jalan Gerem Raya No. 71, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten 42438 (selanjutnya disebut “TERGUGAT III”);
4. Kepala  Kantor  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  Kelas  Iii  Rembang  Kementrian  Perhubungan Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut,  beralamat  di  Jl.  Pelabuhan  No.  2  Rembang.  (“ TERGUGAT IV”);
5. PT Pelabuhan Rembang Kencana, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.75, Sukoharjo, Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59218 (TURUT TERGUGAT);
PT.  Kharisma  Jala  Mandiri  dalam  hal  ini  berkapasitas  selaku  pihak  yang  menyewakan Kapal Tongkang TB. TP 73 No. 5/BG. HP 270 No. 8 (270 ft) kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat  Perjanjian  Angkutan  Laut  Nomor  024/SPAL/FC/KJM-SMS/IX/2020  tertanggal  28 September 2020, sehingga perjanjian tersebut terciptalah hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT I selaku PENYEWA RUANG TONGKANG ternyata menyewakan  Kapal  Tongkang  milik  PENGGUGAT  kepada  TERGUGAT  II  selaku  (PIHAK KEDUA)  dan  TERGUGAT  II  ternyata  juga  menyewakan  kembali  Kapal  Tongkang  tersebut kepada TERGUGAT III (PIHAK KETIGA), yang mana perjanjian 3 (tiga) pihak tersebut tanpa diketahui oleh PENGGUGAT selaku pemilik Kapal Tongkang. Dalam pelayaran dari Balikpapan ke  Surabaya  kapal  mengalami Force  Majeure di  daerah  Rembang  TERGUGAT  III  telah melakukan  evakuasi  Kapal  Tongkang  secara  paksa  tanpa  izin  PENGGUGAT  dan  evakuasi tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur yang menyebabkan kerusakan berat sehingga kapal tidak dapat  beroperasi  kembali.  Atas  kerusakan  berat  tersebut  telah  menimbulkan  kerugian  terhadap PENGGUGAT.  Evakuasi  paksa  dan  tidak  sesuai  prosedur  tersebut  dilakukan  bersama-sama dengan TERGUGAT IV.
Evakuasi yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Di Bawah Air yang menyebutkan:
(1) Pelaksanaan Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera Indonesia yang kapalnya mengalami musibah kandas yang tidak memerlukan perusahaan salvage untuk menanganinya.
(2) Dalam  hal  pengajuan  permohonan  Izin  Kegiatan  Salvage  tidak  dilakukan  secara  langsung oleh pemilik kapal, wajib dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik kapal.
Peristiwa hukum diatas berakibat kerugian bagi pihak pemilik kapal  dikarenakan dalam Pasal  1365 KUHPerdata menyebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut” .  Sehingga  terjadi  kepastian  hukum  bagi pihak yang menyewakan kapal terhadap  perlindungan hukum itu sendiri.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik umtuk mengkaji mengenai tentang “ perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Kapal Jika Terjadi Kecelakaan Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal ”

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak pemilik kapal jika  terjadi kecelakaan kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal?
2. Apa  sajakah  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pihak pemilik kapal?

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  pendekatan  hukum  yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan  masyarakat.  Dengan  pendekataan  penelitian  tersebut,  maka  penulis  dalam penyusunan  penelitian  ini  lebih  mengarahkan  pada  pengkajian  fakta-fakta  yang  terdapat dilapangan  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  pemilik  kapal  jika    terjadi  kecelakaan kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Konsep Tentang Perjanjian Sewa Menyewa
Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan, dengan mana yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak  tersebut  terakhir  itu.  Orang  dapat  menyewakan  berbagai  jenis  barang,  baik  yang  tetap maupun yang bergerak.
Sewa menyewa merupakan salah satu  perjanjian  timbal balik. Menurut Kamus  Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. 4
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 833

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
Menurut Wiryono Projodikoro sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan menganut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. 5
Menurut  Yahya  Harahap,  sewa  menyewa  adalah  persetujuan  antara  pihak  yang menyewakan  dengan  pihak  penyewa.  Pihak  yang  menyewakan  menyerahkan  barang  yang hendak  di  sewa  kepada  pihak  penyewa  untuk  di  nikmati  sepenuhnya. 6 Berdasarkan  definisi diatas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak  yang  menyewa.  Pihak  yang  menyewakan  mempunyai  kewajiban  menyerahkan barangnya untuk di nikmati oleh penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk  membayar  uang  sewa.  Barang  yang  diserahkan  dalam  sewa  menyewa  tidak  untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk di nikmati kegunaannya.
Unsur  esensial  dari  sewa  menyewa  adalah  barang,  harga  dan  waktu  tertentu. Sebagaimana  halnya  perjanjian  jual  beli,  perjanjian  sewa  menyewa  merupakan  perjanjian konsesualisme, dimana perjanjian terbentuk  berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak dimiliki penyewa, tetapi hanya dipakai untuk dinikmati kegunaanya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.
Sewa menyewa seperti halnya jual beli seperti perjanjian pada umumnya adalah suatu perjanjian  konsensualisme,  artinya  bahwa    lahirnya  kontrak  ialah  pada  saat  terjadinya kesepakatan.  Dengan  demikian,  apabila  tercapainya  kesepakatan  antara  para  pihak,  lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.  Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut  bahwa perjanjian tersebut  sudah bersifat  obligator, yakni  melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. 7
Dalam  Pasal  1320    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  syarat  sahnya  suatu perjanjian perlu dipenuhi empat syarat :
a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri ;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

## 3. Konsep Tentang Kecelakaan Kapal
World  Health  Organization  (WHO)  mendefinisikan  kecelakaan  sebagai  suatu  kejadian yang  tidak  dapat  dipersiapkan  penanggulangan  sebelumnya  sehingga  menghasilkan  cedera yang  riil.  Menurut  Pasal  245  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran, kecelakaan  kapal  merupakan  kejadian  yang  dialami  oleh  kapal  yang  dapat  mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa :
a. Kapal tenggelam;
b. Kapal terbakar;
5 Wiryono Projojikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Alumni Bandung, hlm. 190
6 M. Yahya Harahap, Op.Cit ., h. 220
7 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
c. Kapal tubrukan; dan
d. Kapal kandas;
Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No mor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadinya kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan pertolongan dan  melaporkan  kecelakaan  tersebut  kepada  nahkoda  dan/atau  anak  buah  kapal.  kecelakaan kapal merupakan tanggung jawab nahkoda kecuali dapat dibuktikan lain.
Penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan  pengkajian  dan  analisa  secara  menyeluruh,  beberapa  faktor  penyebab  kecelakaan kapal yaitu :
a. Faktor Manusia ( Human Error )
Faktor manusia merupakan factor yang paling besar yang antara lain meliputi :
1) Kecerobohan di dalam menjalankan kapal.
2) Kekurang  mampuan  awak  kapal  dalam  menguasai  berbagai  permasalahan  yang mungkin timbul dalam operasional kapal.
3) Secara sadar memuat kapal secara berlebihan.
b.  Faktor Teknis
Faktor  teknis  biasanya  terkait  dengan  kekurang  cermatan  di  dalam  desain  kapal,  tidak memperhatikan  dan  menjalankan  perawatan  kapal  sehingga  mengakibatkan  kerusakan kapal dan/ atau tidak berfungsinya alat-alat di atas kapal sebagaimana mestinya sehingga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kapal.
c. Faktor Alam
Faktor cuaca buruk merupakan permasalahan yang seringkali dianggap sebagai penyebab utama  dalam  kecelakaan  di  laut.  Permasalahan  yang  biasanya  dialami  adalah  badai, gelombang  yang  tinggi  yang  dipengaruhi  oleh  musim/badai,  arus  yang  besar,  angin kencang, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas.

## II. PEMBAHASAN
Perjanjian  sewa  menyewa  ialah  perbuatan  hukum,  dimana  setiap  perbuatan  hukum memiliki akibat hukum. Dalam hal ini yang akan dibahas ialah akibat hukum dari perjanjian sewa menyewa kapal, dari contoh wujud hukum di atas yaitu lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
Maka  dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa,  perjanjian  sewa  kapal  memiliki  akibat hukum  berupa  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  dipenuhi  oleh  kedua  pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (yang menyewakan) mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang pada pihak lainnya (penyewa) untuk digunakan dalam waktu tertentu dan  dengan  pembayaran  sesuatu  harga  yang  telah  disanggupi  pihak  tersebut  (Pasal  1548 KUHPerdata).

## Jurnal de Facto
9(1) : 1-17
Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan. Dalam hal ini kapal sebagai barang bergerak dapat disewakan, dimana pihak yang menyewakan memiliki kewajiban, yang diatur dalam Pasal 1550-1554 KUHPerdata sebagai berikut:
(a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
(b) Memelihara barang yang disewakan dengan baik
(c)Menjamin  terhadap  penyewa  untuk  dapat  memakai  dan  menggunakan  barang  yang  disewa dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa menyewa
(d)  Menanggung  kekurangan  dari  barang  yang  disewakan  yang  dapat  merintangi  pemakaian barang  itu,  walaupun  pihak  yang  menyewakan  tidak  mengetahuinya  sejak  perjanjian  sewa dibuat.
(e)Mengganti kerugian akibat cacatnya barang sewa
(f)  Tidak  diperkenankan  selama  waktu  sewa  mengubah  wujud  maupun  tataan  barang  yang disewakan.
Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan  memiliki  hak  untuk  menerima  pembayaran  harga  sewa  pada  waktu  yang  telah ditentukan  di  dalam  perjanjiannya  dan,  pihak  yang  menyewakan  juga  mempunyai  hak  untuk menerima kembali barang yang disewakan, jika jangka waktu sewa sudah berakhir. Selain dari pihak  yang  menyewakan,  pihak  dari  penyewa  juga  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  sebagai penyewa, dimana kewajiban penyewa diatur dalam Pasal 1559-1566 KUHPer sebagai berikut:
1. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.
2.  Memakai  barang  yang  disewa  sesuai  dengan  tujuan  yang  diberikan  pada  barang  barang  itu menurut perjanjian sewanya.
3.  Mengembalikan  barang  yang  sudah  disewa  dalam  keadaan  semula  apabila  perjanjian  sewa menyewa telah habis waktunya.
4. Tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaannya kepada orang lain.
Selain memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, pihak dari penyewa juga mempunyai hak yaitu pihak penyewa menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan pihak penyewa juga berhak atas ganti rugi apabila pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan dalam  keadaan  cacat  dan telah membuat pihak penyewa mengalami kerugian dalam pemakaiannya.
Sewa  menyewa  kapal  dalam  hukum  dagang  dikenal  dengan  carter  kapal.  pada  saat melakukan perjanjian carter kapal kedua belah pihak akan memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Dimana Kewajiban serta hak dari kedua pihak yang melakukan perjanjian carter kapal diatur di dalam Pasal 454, 458, 459, 459(a), 459(d), 463, 464, dan 465 KUHD, dimana hak dan kewajiban itu dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Hak-hak dalam sewa menyewa kapal
a.  Masing-masing  pihak  diperbolehkan  menuntut  dibuatnya  suatu  akta  tentang  persetujuan dan akta ini dinamakan charter party.
b.  Jika  dalam  waktu  yang  ditentukan  kapal  tidak  tersedia,  maka  persetujuan  itu  boleh dibatalkan oleh pihak yang ingin menyewa.
c. Sebelum memakai kapal, pencarter berhak untuk memeriksa kapal dan kapal akan diperiksa oleh ahli.

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
d. Apabila biaya carter tidak dibayar, maka yang mencarterkan kapal berhak untuk mengakhiri persetujuan, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pencarter.
e.  Masing-masing  pihak  boleh  dengan  memberi  pemberitahuan  tertulis  untuk  mengakhiri persetujuan  apabila  karena  tindakan  dari  atasan,  karena  pecahnya  perang,  ataupun persetujuan itu terhalang dan tidak dapat dimulai lagi dalam suatu waktu yang pantas.
2. Kewajiban dalam sewa menyewa kapal
a.  Yang  mencarterkan  kapal  diwajibkan  untuk  memberikan  bantuan  seperlunya  dalam  hal pemeriksaan.
b.  Pencarter  wajib  untuk  mengganti  rugi  kepada  si  yang  mencarterkan  sebagai  akibat dilakukannya pemeriksaan dan kelambatan yang disebabkan karenanya.
c. Harga carter kapal harus dibayar sampai dengan hari berakhirnya persetujuan.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Pemilik  Kapal  Jika    Terjadi  Kecelakaan  Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal

## 1. Perlindungan Hukum Secara Preventif
Pengaturan kewajiban pemilik/operator kapal untuk mengadakan perlindungan asuransi bagi pihak ketiga dalam kegiatan pelayaran perdagangan melalui jalur laut di atur dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 54, Pasal 203 ayat (5), Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008  Tentang  Pelayaran.  Pasal-pasal  tersebut  mengatur  beberapa  jenis  tanggung  gugat  dari perusahaan pelayaran yang memiliki kewajiban untuk menjamin risiko maupun evenemen yang timbul  akibat  pengoperasian  kapal.  Kewajiban  mengasuransikan  yang  harus  dilaksanakan perusahaan  angkutan  terkait  dengan  tanggung  jawab  pengangkut  dalam  memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Berdasarkan  ketentuan  KUHD  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran,  ada  beberapa  jenis  asuransi  tanggung  gugat  kapal  bila  terjadi  risiko  atau  pun evenemen dalam akibat pengoperasian kapal, yakni tanggung gugat kapal terhadap keselamatan penumpang  dan  muatan,  tanggung  gugat  pengangkut  dalam  angkutan  multimoda,  tanggung jawab kapal terhadap nakhoda dan/ atau anak buah kapal (ABK), serta personal effect, tanggung jawab kapal atas kerugian yang menyebabkan hilang/rusaknya properti pelabuhan dan sarana bantu  navigasi/telekomunikasi-pelayaran,  tanggung  jawab  kapal  terhadap  pencegahan pencemaran perairan laut .
Kegiatan  pelayaran  perdagangan  melalui  jalur  laut  tidak  terlepas  dari  berbagai  risiko yang mungkin terjadi terhadap objek perdagangan ataupun bisnis. Risiko yang dihadapi di laut bisa terjadi kapanpun, baik risiko akibat kejadian dari luar (external cause) yang tak terduga (incidental & fortuitous) maupun akibat dari pengoperasian kapal sendiri. Tentu hal tersebut dapat menyebabkan kegiatan bisnis menjadi terganggu. Risiko itu dapat menyebabkan kerugian bagi pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan dagang/bisnis melalui jalur laut. Misalnya terjadi kapal tenggelam, atau rusak, hilangnya muatan kapal, kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau  kematian  bagi  penumpang,  rusaknya  kapal  lain  akibat  tubrukan  kapal,  pencemaran perairan laut akibat pengoperasian kapal. Terhadap semua peristiwa itu, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab serta mengganti kerugian yang diderita para pihak.
Salah satu mekanisme untuk mengganti kerugian bila terjadi bahaya atau peristiwa tidak pasti  yang  terjadi  di  laut  (evenemen)  adalah  dengan  mengalihkan  tanggung  jawab  terhadap

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
risiko kerugian yang diderita para pihak. Pengalihan risiko tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa perusahaan asuransi.
Selanjutnya mengenai perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi pada umumnya tertuang ke  dalam  bentuk  akta  yang  disebut  Polis.  Polis  asuransi  laut  yang  diterbitkan  Promindo berbentuk Certificate  of  Entry (sama  dengan  Polis  dalam  asuransi  umum)  dapat  menutup (cover) beberapa  jenis  risiko.  Risiko  atau  peristiwa  yang  tidak  pasti (Evenemen) yang  dapat diselesaikan/ditutup oleh Promindo (P & I Insurance).

## 2. Perlindungan Hukum Secara Represif
Perjanjian  sewa-menyewa  diatur  dalam  Pasal  1548  sampai  dengan  Pasal  1600 KUHPerdata, dengan pada pokoknya perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak pemberi sewa terikat dengan pihak penyewa untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan  atas  penggunaan  dan  pemanfaatan  dari  suatu  barang  yang  dimilikinya  di  dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran harga sewa dari pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa untuk itu.
Tindakan  sebagai  pemilik  kapal  yang  memberikan  kapal  sewaan  kepada  orang  lain dengan  adanya  suatu  janji  mengenai  pembayaran  dan  pemakaian  kapal  tersebut  telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa.pada saat terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan  kerusakan  atas  barang  yang  diangkut,  kita  mengacu  pada  Pasal  1564  KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa  penyewa  bertanggung  jawab  atas  segala  kerusakan  yang ditimbulkan  pada  barang  yang  disewakan  selama  waktu  sewa,  kecuali  jika  ia  membuktikan bahwa  kerusakan  itu  terjadi  di  luar  kesalahannya.  Artinya,  dilihat  dari  segi  hukum  perdata, apabila  kecelakaan  kapal  sewa  tersebut  mengakibatkan  kerusakan  pada  cargo/muatan,  maka penyewa  bertanggungjawab  atas  segala  kerusakan  yang  dialami  pada  cargo/muatan  karena kecelakaan  kapal  tersebut  akibat  force majeure .  Seperti  yang  disebutkan    Pasal  1244  KUH Perdata  menyebutkan  :”  Dalam  hal  ini,  kejadian-kejadian  yang  merupakan force  majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi  di  antara  para  pihak  penyewa  dapat  membuktikan  bahwa  kerusakan  itu  di  luar kesalahan.”
Beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan sebagai pedoman ketentuan force majeure selain pasal 1244 yang sudah tersebut di atas, antara lain adalah : Pasal 1245 KUH Perdata
Tidaklah  biaya  rugi  dan  bunga,  harus  digantinya,  apabila  lantaran  keadaan  memaksa  atau lantaran  suatu  kejadian  tidak  disengaja  si  berhutang  berhalangan  memberikan  atau  berbuat sesuatu  yang  diwajibkan,  atau  lantaran  hal-hal  yang  sama  telah  melakukan  perbuatan  yang terlarang.
Pasal 1545 KUH Perdata
Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka  persetujuan  dianggap  sebagai  gugur,  dan  siapa  yang  dari  pihaknya  telah  memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar. Pasal 1553 KUH Perdata

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
Jika  selama  waktu  sewa,  barang  yang  disewakan  sama  sekali  musnah  karena  suatu  kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum.
Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUHPerdata  yang  menyebutkan  sewa  menyewa  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu. Sewa menyewa adalah suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu.
Pengertian  lain  mengenai  sewa  menyewa  sebagai  persetujuan  untuk  pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu. Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa menyewa tersebut di atas maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:
(1) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
(2) Adanya konsensus antara kedua belah pihak,
(3) Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak,
(4) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
(5) Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
Pihak  yang  menyewakan  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  menyewakan  barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang  yang  halal,  artinya  tidak  bertentangan  dengan  undang-  undang,  ketertiban,  dan kesusilaan.
Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan yang dilakukan PT Kharisma Jala Mandiri dengan PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan  PT Arsandya Eka Persada , adalah uang sewa yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa yaitu sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Sumber Maritim Servis, menyatakan bahwa berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan yang dilakukan PT Kharisma Jala Mandiri dengan PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan  PT Arsandya Eka Persada adalah dimana uang sewa harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
Jadi  bisa  dinyatakan  para  pihak  menjalankan  perjanjian  tersebut  sesuai  dengan kesepakatan  terutama  dalam  hal  pembayaran  uang  sewa  kapal.  Sehingga  kesepakatan  tersebut haruslah dilaksanakan agar memberikan suatu kepastian hukum terahdap para pihak. Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat  sulit  untuk  dipisahkan. Hukum ada  adalah untuk  adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati.Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
diatur dalam hukum  itu dilakukan, sehingga masyarakat  menjadi  tahu apa yang boleh dan  apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum
Manfaat dari transportasi laut adalah untuk distribusi barang, menghemat tenaga, dapat menjangkau daerah yang sebagian besar adalah perairan, mengangkut orangorang menyebrang ke pulau lain, dan untuk pertukaran informasi. Dalam kegiatan sewa menyewa transportasi laut terlebih  dahulu  mengadakan  suatu  perjanjian  antara  pihak  satu  dengan  pihak  yang  lainnya. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkutan dengan suatu pihak kedua (penumpang, pemilik barang, pengirim barang ataupun penerima barang).
Dalam perjanjian ini pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut orang atau barang ke  suatu  tempat  dengan  selamat,  dan  pengangkut  akan  memperoleh  imbalan  dari  pihak  kedua berupa  upah  pengangkutan.  Sifat  dasar  dari  perjanjian  pengangkutan  merupakan  perjanjian campuran  (jasa  dan  pemborongan),  timbal  balik  para  pihak  mempunyai  kewajiban  untuk melakukan  dan  berhak  memperoleh  prestasi  dan  konsensual  perjanjian  pengangkutan  sah terjadinya kesepakatan.
Perjanjian merupakan hubungan hukum  diantara  para pihak dalam melaksanakan suatu kepentingan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu prestasi yang menjadi kebutuhan. Salah satunya  menyangkut  perihal  penyewaan,  dimana  pada  saat  sekarang  lebih  menekankan pelaksanaannya  dengan  membuat  suatu  perjanjian. 8 Pada  dasarnya  setiap  perjanjian  yang menimbulkan  suatu  akibat  hukum  tidak  hanya  berdampak  negative  saja  namun  bisa  juga berdampak positif. Dikarenakan dampak positif ini, terjadi dikarenakan memang perjanjian yang dilakukan dan dilaksanakan bagi setiap pihak didasarkan kepada itikad baik sehingga sudah tentu perjanjian  itu  akan  memiliki  dampakk  yang  postif  namun  jika  dilaksanakan  sebaliknya  maka sudah apsti akan menimbulkan suatu dampak negative. serta akan menimbulkan suatu masalah ataupun persengketaan. 9
Agar suatu tindakan tidak menimbulkan suatu permasalahan maka sangatlah dibutuhkan suatu  sikap  yang  memiliki  itikad  baik.  Sehingga  itikad  ini  menjadi  dasar  untuk  menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian. Itikad baik ini akan menimbulkan suatu akibat dimana jika dilaksanakan dengan sejujurnya maka perjanjian tersebut akan berhasil dilaksanakan, namun jika tidak dilakukan itikad baik maka sudah dapat dinyatakan perjanjian akan memberikan suatu kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu itikad baik ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian.
Tujuan dari adanya penerapan bagi setiap orang atau pihak tertentu untuk beritikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian baik sebelum maupun sesudah perjanjian disiapkan tidak lain adalah agar setiap kepentingan yang menjadi  kewajiban dari salah satu  pihak dapat  dijalankan sebaik  mungkin  sehingga  bisa  memberikan  suatu  keadilan  bagi  pihak  lainnya.  Pada  dasarnya hubungan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian didasari oleh adanya kata sepakat dari masing-masing pihak sehingga perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama.
Perjanjian  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  terutama  berdasarkan kepada  syarat  sahnya  perjanjian  maka  hubungan  yang  terjadi  diantara  pihak  tersebut  akan
8 R. Subekti, Hukum perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 7
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 102
mengikat dan menajdi ketentuan hukum bagi mereka. Dengan kata lain jika perjanjian dilakukan dengan  adanya  itikad  baik  maka  hubungan  yang  menjadi  pengikat  diantara  para  pihak  akan menimbulkan suatu prestasi yang baik. kesepakatan tersebut akan menimbulkan kontra prestasi yang  harus  dijalankan  oleh  orang  atau  pihak  tersebut. 10 Dokumen  yang  bersifat  tertulis  yang berisikan  mengenai  kepentingan  dari  para  pihak  untuk  menjalankan  sesuatu  hal  maka  dapat dikatakan sebagai suatu kontrak. 11
Berdasarkan  wawancara  dengan  Direktur  PT  Kharisma  Jala  Mandiri  yang  diwakilkan dengan  koordinator  lapangan,  menyatakan  bahwa  denda  ketrelambatan  bagi  para  pihak  dalam pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  kapal  dalam  pengangkutan  kapal  adalah  untuk  denda keterlambatan dalam hal loading maupun bongkar itu dikenakan denda 25 juta per hari. Untuk asuransi hanya mengcover objek yang gagal terkirim dikarenakan insiden seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi tidak mengkover denda keterlambatan pengiriman. Tetapi denda keterlambatan ini hanya diberikan kepada pihak kapal saja namun pihak penyewa kapal tidak ada dikenakan  apabila  melangar  perjanjian  dalam  pembayaran  sewa  menyewa  kapal.  Sehingga perjanjian   hal    ini   tidak    ada   menetapkan   sanksi   terhadap keterlambatan pembayaran tersebut  dikarenakan  denda  hanya  diberikan  kepada  pihak  kapal  jika  barang  yang  diangkut mengalami keterlambatan atau bongkar muat
Kemudian  wawancara  penulis  dengan  Direktur  PT  Sumber  Maritim  Servis  yang diwakilkan  dengan  koordinator  lapangan,  menyatakan  bahwa  denda  keterlambatan  bagi  para pihak  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  kapal  dalam  pengangkutan  kapal  adalah denda  keterlambatan  sebagaimana  disepakati  hanya  dikenakan  kepada  kapal  yang  melakukan keterlambatan dalam pengiriman batu bara, namun di pihak penyewa tidak ada diberikan denda dalam keterlambatan.
Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena  hukum  perjanjian  menganut  sistem  terbuka,  sehingga  anggota  masyarakat  bebas  untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat  oleh  masyarakat.  Perjanjian  merupakan  sumber  terpenting  yang  melahirkan  perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.
Hubungan  hukum  merupakan  hubungan  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  yang menimbulka  akibat  hukum  dalam  bidang  kontruksi.Akibat  hukum,  yaitu  timbulnya  hak  dan kewajiban  di  antara  para  pihak.Momentum  timbulnya  akibat  itu  adalah  sejak  ditandatangani kontrak  kontruksi  oleh  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa. 12 Selanjutnya  dalam  melaksanakan kontrak juga tidak terlepas dari ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai patokan yang berlaku umum untuk semua jenis dan  bentuk  perjanjian  baik  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada.  Dengan  lain  perkataan merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat agar kedua bela pihak yang mengadakan janji dapat dinyatakan telah mengadakan perjanjian.
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Bandung, Alumni, 2002, hlm. 397
11 Abdul Kadir Muhammad. Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 128
12 Salim H.S, Hukum Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 90

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
Pada  dasarnya  untuk  menerapkan  itikad  baik  dalam  suatu  tindakan  tidaklah  mudah dikarenakan membutuhkan rasa kesadaran diri yang tinggi untuk menerapkannya. Disebabakan tidak semua orang memiliki sifat  yang ada itikad baik  untuk menjalankan suatu  ikatan. hal  ini ditandai ketika adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.  Sebagaimana  Sutan  Remy  Sjahdeini  menyatakan  pendapatnya yaitu  “Itikad  baik adalah  niat  dari  pihak  yang  satu  dalam  suatu  perjanjian  untuk  tidak  merugikan  mitra  janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”. 13
Hal  yang  substansial  dalam  melaksanakan  prinsip  itikad  baik  dalam  membuat  dan melaksanakan  suatu  kontak  merupakan  sesuatu  bentuk  yang  penting  untuk  diterapkan. Dikarenakan  tanpa  adanya  prinsip  tersebut  maka  akan  sulit  suatu  perjanjian  dapat  terlaksana dengan  baik  dan  masksimal.  Sehingga  itikad  baik  ini  menajdi  suatu  landasan  yang  mendasar dalam melaksanakan setiap kegiatan. Itikad baik ini lahir dari persetujuan atas kesesuaian yang dikehendaki  oleh  setiap  pihak  sebagai  bentuk  pelaksanaan  kontrak.  Ketentuan  yang  konkrit dimana  pemberlakuan  itikad  baik  bukan  hnya  dilakukan  pada  saat  kontrak  dijalankan  namun membuat  kontrak  sehingga  meksipun  setiap  pihak  bisa  menerapkan  kebebasan  dalam pembentukan perjanjian namun tetaplah harus berdasarkan adanya itikad baik para pihak yang terikat perjanjian.
Sebagai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, bentuk sewa menyewa yang dilakukan oleh  segelintir  orang  sama  sekali  tidak  dirumuskan,  sehingga  sebagai  suatu  perbuatan  hukum maka  dapat  dilaksanakan  dengan  lisan  ataupun  dinyatakan  dengan  tulisan  sebagai  tujuan memberikan kepastian kedudukan diantara penyewa dan pemberi sewa. Jika dibuat dalam bentuk tertulis  maka  akan  timbul  suatu  gambaran  bahwa  kedudukan  penyewa  lemah  dibandingkan dengan  pemberi  sewa,  disebabkan  pastinya  isi  perjanjian  telah disusun  terlebih  dahulu  oleh pemebri sewa. Dengan kata lain penyewa hanya bisa menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah terkonsep tersebut.
Ketentuan  hukum  perjanjian  memberikan  penegasan  suatu  kebebasan  dalam pembentukannya,  dimana seseorang  memiliki  kebebasan  dalam  menetapkan  yang  menjadi keinginannya.  Selain  kebebasan  tersebut  maka  setiap  pihak  juga  harus  menyepakatinya  dalam pelaksanaannya,  agar  tidak  menjadi  suatu  permasalahan.  Sehingga  dalam  bentuk  apapun  yang disepakati  haruslah  dijalankan  sesuai  dengan  kesepakatan,  ketika  hal  yang  dilaksanakan  tidak berjalan sebagaimana mestinya maka salah satu pihak dapat memintakan tanggung jawab kepada pihak lainnya.
Segala sesuatu tindakan ataupun perbuatan akan menimbulkan suatu konsekuensi dalam pelaksanaannya,  begitu  pula  dalam  menjalankan  suatu  perjanjian.  Perjanjian  memiliki  akibat hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terikat  di  dalam  kesepakatannya,  dimana  setiap  pihak  harus menjalankan  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  untuk  menghasilkan  suatu  prestasi  yang dikehendaki. Selain itu agar perjanjian tidak menimbulkan akibat negative dalam pelaksanaannya sudah selayaknya setiap pihak menerapkan sikat itikad baik. Itikad baik akan memberikan suatu kesuksesan dalam pembentukan perjanjian, dimana jika dapat dilaksanakan sebagaimana itikad
13 Simanjuntak  Ricardo, Teknik  Perancangan  Kontrak  dan  Bisnis ,  Gramedia,  Mingguan  Ekonomi  dan  Bisnis  Kontan, Jakarta, 2006, hlm 112

## Jurnal de Facto
9(1) : 1-17
tersebut  maka  perjanjian  akan  terlaksana  sesuai  dengan  kehendak  yang  diinginkan  salah  satu pihak. Tetapi itikad baik bukan hanya diperuntukkan sepihak saja melainkan haruslah dijalankan.
Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa PT Kharisma Jala Mandiri berkapasitas selaku pihak yang menyewakan Kapal Tongkang TB. TP 73 No. 5/BG. HP 270 No. 8 (270 ft) kepada PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT  Arsandya  Eka  Persada  berdasarkan  Surat  Perjanjian  Angkutan  Laut  Nomor 024/SPAL/FC/KJM-SMS/IX/2020  tertanggal  28  September  2020,  sehingga  perjanjian  tersebut terciptalah hubungan hukum antara PT Kharisma Jala Mandiri dan PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan  PT Arsandya Eka Persada. Kemudian terjadi Force Majeure a tau keadaan memaksa (overmacht) sehingga  kapal  milik  PT  Kharisma  Jala  Mandiri  kandas  di  perairan Rembang.  Kemudian  PT  Sumber  Maritim  Servis,  CV  Cahaya  Tande  dan    PT  Arsandya  Eka Persada  telah  melakukan  evakuasi  Kapal  Tongkang  secara  paksa  tanpa  izin  PT  Kharisma  Jala Mandiri  dan  evakuasi  tersebut  dilakukan  tidak  sesuai  prosedur  yang  menyebabkan  kerusakan berat  sehingga  kapal  tidak  dapat  beroperasi  kembali.  Atas  kerusakan  berat  tersebut  telah menimbulkan  kerugian  terhadap  PT  Kharisma  Jala  Mandiri.  Evakuasi  paksa  dan  tidak  sesuai prosedur tersebut dilakukan bersama-sama (PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada).
Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa PT  Kharisma  Jala  Mandiri    bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 71 Tahun 2013 Tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air menyebutkan: Pelaksanaan Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat  (1)  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  pemilik  kapal  berbendera  Indonesia  yang  kapalnya mengalami musibah kandas yang tidak memerlukan perusahaan salvage untuk menanganinya.
Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa akibat  telah  melakukan  evakuasi  Kapal  Tongkang  secara  paksa  tanpa  izin  PT  Kharisma  Jala Mandiri  dan  evakuasi  tersebut  dilakukan  tidak  sesuai  prosedur  yang  menyebabkan  kerusakan berat  sehingga  kapal  tidak  dapat  beroperasi  kembali.  Asuransi  tidak  memberikan  ganti  rugi kepada PT Kharisma Jala Mandiri karena prosedur Salvage/ evakuasi yang tidak sesuai. Padahal dalam  perjanjian  sewa  menyewa  kapal  antara  PT  Kharisma  Jala  Mandiri  dengan  PT  Sumber Maritim  Servis,  CV  Cahaya  Tande  dan    PT  Arsandya  Eka  Persada  tidak  ada  menyebutkan Salvage/  evakuasi  dilakukan  oleh  PT  Sumber  Maritim  Servis,  CV  Cahaya  Tande  dan    PT Arsandya Eka Persada.

## Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Kapal 1. Faktor Hukumnya
Ada  beberapa  kendala  sehingga  masih  ada  kurang  perlindungan  hukum  terhadap pemilik  kapal  yang  menyewakan  kapalnya, masalah  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  yang mengunakan  kapal  perlu  ada  pembaruan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran. Aldi Perdana Ibrahim, menjelaskan bahwa perlunya pengaturan jelas dalam hal hak dan kewajiban pemilik dan penyewa kapal. Seharusnya  hal yang menyangkut aturan hukum sewa menyewa kapal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran lebih

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
jelas  mengatur  masalah  tanggung  jawab  cargo/muatan  yang  rusak  karena  kecelakaan  yang disebabkan oleh Force Majeure . 14
Selama ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran hanya menitik beratkan kepada pemilik atau penyedia jasa angkutan tanpa adanya batasan terhadap kewajiban dan hak si penyewa.
Perjanjian sewa menyewa kapal yang dilakukan, jelas akan menimbulkan risiko yang diterima oleh salah satu pihak atas adanya perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa kapal tersebut, yang dalam hal ini kerugian/resiko tersebut dialami oleh  pihak  pemilik  kapal.  Sebagaimana  halnya  risiko  adalah  kewajiban  untuk  memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.
Risiko  merupakan  suatu  akibat  dari  suatu  keadaan  yang  memaksa (Overmacht) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang/obyek sewa.
Pasal 1548 KUH Perdata menentukan bahwa “sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak  yang lainnya  kenikmatan  dari  sesuatu  barang,  selama  suatu  waktu  tertentu  dengan  pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayaranya.
Sewa  menyewa  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  sewa  menyewa  tertulis  dan  sewa menyewa secara lisan. Sewa menyewa secara tertulis dalam Pasal 1570 KUH Perdata dikatakan bahwa “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang  ditentukan  telah  lampau,  tanpa  diperlukanya  sesuatu  pemberhentian  untuk  itu.” Sedangkan sewa secara lisan dalam Pasal 1571 KUH Perdata dikatakan bahwa “jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu  yang ditentukan, melainkan jika  pihak  lain  bahwa  ia  hendak  menghentikan  sewanya,  dengan  mengindahkan  tenggang- tenggang  waktu  yang  diharuskan  menurut  kebiasaan  setempat.”  Jika  pihak  yang  satu  telah memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka pihak yang menyewa tidak dapat  memajukan  tentang  adanya suatu  penyewaan ulang secara diam- diam hal ini ada pada Pasal 1572 KUH Perdata.
Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa dengan melakukan pembayaran maka pihak penyewa akan memperoleh kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu. Artinya disini menyerah kan sesuatu barang tidak untuk dimiliki, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual-beli, melainkan hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya serta membayar hasil  dari  barang  tersebut.  Secara  yuridis  hak  milik  atas  barang  dalam  sewa  menyewa  tetap berada di tangan pemilik barang atau yang menyewakan barang, hanya penguasaan secara fisik saja yang berada di tangan pihak penyewa barang.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Menurut Aldi Perdana Ibrahim menjelaskan faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum bagi pemilik kapal yang menyewakan kapalnya apabila terjadi kecelakaan kapal pihak otoritas pelabuhan kurang berperan terkait masalah salvage/ evakuasi  karena prosedur Salvage/
14 Hasil wawancara dengan Aldi Perdana Ibrahim pemilik PT Kharisma Jala Mandiri

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17
evakuasi  yang  tidak  sesuai  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  kompeten  dalam  hal  prosedur Salvage/ evakuasi.

## 2. Faktor Sarana Dan Prasarana
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum akan  berjalan  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain,  mencakup  tenaga manusia  yang  berpendidikan  dan  trampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Sarana  atau  fasilitas  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  tidak  akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut: 1.  Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2.  Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3.  Yang kurang-ditambah;
4.  Yang macet-dilancarkan;
5.  Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan
3. Faktor Masyarakat (Budaya)
Meuurut  Aldi  Perdana  Ibrahim 15 ,  masyarakat  Indonesia  terbiasa  untuk  melakukan bantuan/menolong bila terjadi Force Majeure atau keadaan memaksa ( overmacht ), tetapi tidak menyadari bahwa bantuan ketika terjadi Force Majeure atau keadaan memaksa ( overmacht ) bisa saja bertentangan dengan perjanjian. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa  yang  dianggap  baik  sehingga  dianut  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga  dihindari. Penegakan  hukum  dilakukan  di  tengah-tengah  masyarakat,  maka  untuk  itu  penegakan  hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum  agar tidak terjadi  penyimpangan dalam penegakan hukum.

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
Perlindungan hukum  terhadap pihak pemilik kapal  jika  terjadi kecelakaan kapal  dalam perjanjian sewa menyewa kapal, yaitu: (1) perlindungan hukum secara preventif kewajiban pemilik kapal untuk mengadakan perlindungan asuransi bagi pihak ketiga dalam kegiatan pelayaran perdagangan melalui jalur laut di atur dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 54, Pasal 203 ayat (5), Pasal 231 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (2) perlindungan hukum secara represif, Tindakan sebagai pemilik kapal yang memberikan kapal sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kapal tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa- menyewa.  Pada  saat  terjadi  kecelakaan  kapal  yang  mengakibatkan  kerusakan  atas  barang  yang diangkut,  kita  mengacu  pada  Pasal  1564  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  penyewa bertanggung  jawab  atas  segala  kerusakan  yang  ditimbulkan  pada  barang  yang  disewakan  selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.  Faktor
15 Hasil wawancara dengan Aldi Perdana Ibrahim pemilik PT Kharisma Jala Mandiri
penghambat  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  pemilik  kapal,  yaitu:  (1)  faktor hukumnya, (2) faktor penegak hukumnya dan (3) faktor sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin,  A.,  Emy,  E.,  &  Sahdi,  N.  (2022).  PEMBAGIAN  HARTA  ADAT  DAN PROBLEMATIKA  PEMBAGIAN  DI  DESA  TAMMANGALLE  KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 15-20.
Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. Kriminologi . P.T. Refika Aditama: Bandung Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum , 2007, Kencana Prenada Media Group
Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM  SUDUT  PANDANG  YURIDIS. QISTHOSIA:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , 1 (2), 130-144.
Hatta,  M.  (2022).  IMPLEMENTASI  MUDARABAH  PADA  LEMBAGA  KEUANGAN SYARIAH. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 27-35.’ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana , 2015, Jakarta, Ghalia Indonesia Hanafi  Amrani, Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana:  Perkembangan  dan  Penerapan ,  2015, Jakarta, Rajawali Pers
Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara  terjemahan  Muttaqien  Raisul ,  2011, Bandung, Nusa Media
Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana , 2014, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri
Jur Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, 2009: Jakarta
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , 2009, Jakarta, PT Grafindo Persada Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). ZAKAT DAN KAJIANNYA DI  INDONESIA. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 21-26 .
Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara , 2002, Jakarta, Raja Grando Persada Samsul  Ramli  dan  Fahrurrazi, Bacaan  Wajib  Swakelola  Pengadaan  Barang/Jasa ,  2014,
Visimedia Pustaka, Jakarta
Sumartono, 2002, Terperangkap dalam Iklan: Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi . Bandung: Alfabeta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normative, 2003 , Jakarta , Pt  Raja Grafindo Persada
Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum Suatu Pengantar , 2013, Yogyakarta, Cahaya Atma Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normative ,  2003,  Jakarta,  Pt  Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto, Teori Yang Murni Tentang Hukum , 2005, PT. Alumni, Bandung
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16266/4/Chapter%2001 https://www.kbbi.web.id/ Pertanggungjawaban http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,

## Jurnal de Facto 9(1) : 1-17