## Legalitas

## Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik

## Herzoni Saragih, Alpi Sahari, dan T Erwin Syahbana
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Correspondence email:herzonisaragih@gmail.com
Abstrak .  Media  sosial  merupakan  sebuah  mediainformasi  online  yang  merupakan  saran  hubunganmanusia  yang  tidak  terbatas ruang dan waktu, dimana penggunanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube,  media  sosial,  blog dan  lain  sebagainya.   Internet atau  jejaring  sosial  serta  media  sosial  dan  teknologi  informasi  sudah mejadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  yang  membuat  munculnya  hal  baru  dalam  kehidupan  seperti  saaat  ini.  Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas. Analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  secara  kualitatif,  yaitu  didasarkan  pada  relevansi  data  dengan  permasalahan,  bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  transaksi  Elektronik  sudah  menjelaskan  mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia social. Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperolehpenerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  selain  itu,  penegakan  hukum  telah  dilaksanakan  secara  maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Hal ini juga telah di ataur di dalam KUHP namun aturan yang ada pada KUHP di nilai kurang lengkap dan tidak berkesesuaian dengan kondisi saat ini.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Transaksi Elektronik
Abstract. Social media is an online information media which is a suggestion for human relations that is not limited by space and time, where users can share via internet media, join, participate, and create content in the form of YouTube, social media, blogs and so on. The internet or social networks as well as social media and information technology have become an inseparable unit that makes new things emerge in life as it is today. The type of research used in this research is normative legal research. The main data in this study are secondary data, namely data or information from the review of similar research documents that have been done before, library materials such as books, literature, newspapers, magazines, journals or archives that are in accordance with the research to be discussed. The data analysis in this study was qualitative, which was based on the relevance of the data to the problem,  not  based  on  the  amount  of  data  (quantitative).  The  provisions  that  have  been  regulated  in  Law  Number  19  of  2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic transactions has explained  the limits and what things can and cannot be done by someone in social media. Violations of the law related to hate speech in cyberspace are very rampant by the community, as evidenced by the data obtained from the Directorate of Cybercrime of the Police that cyber crimes are increasing year by year. Criminal provisions have also been regulated in the Electronic Information and Transaction Law, in addition, law enforcement has been carried out optimally by involving the special cyber police team to minimize cyber crimes related to hate speech. The perpetrators of hate speech must be held accountable for their actions before the law. Criminal liability has been regulated in detail in the law. The basic thing is that hate speech is a crime in cyberspace that has a negative impact. This has also been regulated in the Criminal Code, but the existing rules in the Criminal Code are considered incomplete and not in accordance with current conditions..

## Keywords: Criminal Liability, Hate Speech, Electronic Transactions

## PENDAHULUAN
Media  social  merupkan  sesuatu  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  pada  era  digital  ini,  sehingga tidak sedikit prilaku menyimpang yang dilakukan oleh masarakat pengguna media social, banyak hal yang positif yang di dapatkan melalui media social, dan banyak pula hal negatif yang bisa kita akses pada media social,  sehingga  di  perlukan  benteng  diri  untuk  memfilter  terhadap  pola  bermedia  social  kita  agarselalu mengarah kepada hal yang positif.
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan Transaksi  elektronik telah banyak memuat  aturan terkait dengan perbuatan di yang  berkaitan  dengan  transaksi  elektronik,  pada  Undang-Undang  ITE  tersebut  mengatur  terkait  dengan perbuatan yang dilarang, diantaranya:
1. kesusilaan,
2. perjuadian,
3. penghinaan/pencemaran nama baik
4. pemerasan.
5. berita bohong dan SARA
6. ancaman kekerasan
Larangan yang ada dalam Undang-Undang ITE saat ini tidak cukup untuk di jadikan sebagai hal ang menakutkan  bagi  pengguna  transaksi  eletronik,  tercatat  masih  banyak  pengguna  transaksi  elektronik  yang melanggar letentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Menyikapi hal tersebut Kapolri mengelurakan Surat Edaran No. SE/2/II/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif, yang menjadi fokus dalam Surat Edaran ini adalah, meminta penyidik polisi mengedepankan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  perkara.  Penyidik  diminta  untuk  memprioritaskan langkah  damai  dalam  menyelesaikan  kasus  yang  berkaitan  dengan  laporan  dugaan  pelanggaran  UU ITE.Penyidik  berprinsip  bahwa  hukum  pidana  merupakan  upaya  terakhir  dalam  penegakan  hukum (ultimatum  remidium),  dan  mengedepankan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  perkara.Terhadap  para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan  restorative  justice  terkecuali  perkara  yang  bersifat  berpotensi  memecah  belah,  SARA, radikalisme, dan separatism. Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait dengan Ujaran Kebencian yang dilakukan di Media Sosial?
2. Bagimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum 1 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 2
Dalam  pembahasan  pertama  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan  perundang  –  undangan  adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual ( Conceptual Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 3
1 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
3 Ibid , hlm 177.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Terkait Dengan Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Di Media Sosial
Ketentuan pidana merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya. 4 Hukum  tidak  memandang  seseorang  tersebut  tahu  mengenai  aturan  ataupun  tidak  tahu aturannya  karena  sifat  hukum  di  Indonesia  sendiri  bersifat  memaksa.  Semua  orang  atau  badan  hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undangundang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi  hukum  kepada  seluruh  masyarakat  agar  mampu  dengan  bijak  menggunakan  media  sosial  serta tidak  melanggar  aturan  yang  telah  ditetapkan  karena  bisa  saja,  ketidaktahuan  atau  kealpaannya  dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain.
Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana  orang  yang  terbukti  bersalah  akan  dijatuhi  hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di  dalam  pasal  45A  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat  (2)  yang  berbunyi,  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.13 Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal  itu  menjadikan  sebuah  persoalan  baru  lagi  ketika  orang  yang  terjerat  kasus  di  media  sosial  adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara.
Masyarakat  kecil  yang  sudah  jelas  tidak  mampu  secara  ekonomi  akan  berdampak  pada  lemahnya perlindungan  hukum  yang  akan  diterimanya.  Dari  situlah  keadilan  akan  tersingkirkan  ataupun  tidak  akan tercapai.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  umum  mengenai  pentingnya  kesadaran  dan  pengetahuan  bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undangundang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.
Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat  memaksa,  artinya semua warga negara  Indonesia harus patuh  dan tunduk  terhadap hukum.  Setiap perbuatan  yang  dilakukan  pasti  akan  ada  konsekuensi  hukumnya  termasuk  dalam  dunia  maya  sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun pada kenyataannya, di  dunia  maya  masih  banyak  orang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dalam  undang-undang  serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum.
Kesalahannya  akan  tetap  diproses  dan  harus  menerima  sanksi  yang  akan  diberikan.  Namun  adanya undang-undang yang sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media  sosial  untuk  melakukan  kejahatan  yang  sampai  merugikan  orang  lain  karena  perbuatannya  bisa
4 Ali Marwan HSB, “‘Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,’” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): halaman 251–264.
Herzoni  Saragih,  Alfi  Sahari,  dan  T  Erwin  Syahbana. Pertanggungjawaban  Pidana    Terhadap  Ujaran  Kebenci  Melalui Transaksi Elektronik
berakibat  hukum.  Masyarakat  harus  dibekali  pengetahuan  tentang  hal  tersebut.  Tidak  salah  memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila  telah  melewati  batasan  yang  mengakibatkan  kerugian  untuk  orang  lain.  Tentunya  sebagai  warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, kita harus berusaha bisa mentaati undang-undang melanggarnya.

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
Hukum  tidak  memandang  strata  sosial  seseorang  dalam  menentukan  keadilan.  Persamaan  dimuka hukum  merupakan  bagian  dari  asas  yang  dianut  oleh  hukum. 5 Strata  sosial  tidak  membedakan  akan pertanggungjawaban  pidana  bagi  seseorang  jika  melakukan  kejahatan  ujaran  kebencian  di  media  sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undangundang informasi dan transaksi elektronik. 6
Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,  dan antar golongan (SARA)”. Jelas pasal tersebut sebagai kepastian hukum yang memuat ujaran kebencian. Pasal 28 tersebut memuat unsur setiap orang yang artinya siapa saja melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.
Hal  ini  jelas  bahwa  perbuatan  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  ujaran  kebencian  baik  dilakukan sengaja  maupun  tidak  sengaja,  wajib  mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut  dimuka  hukum  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku  Ujaran  kebencian  bukanlah  kejahatan  yang  baru  lagi  karena  tindak pidana  tersebut  sudah  lama  ada  dan  aturan  hukumnya  sudah  ditetapkan  terlebih  dahulu  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun ada sedikit perbedaan jika sekarang masyarakat lebih mengenal dengan istilah ujaran kebencian jika dalam KUHP istilahnya yaitu pernyataan permusuhan di depan umum. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal  156  KUHP  dan  Pasal  156  KUHP  mengatur  tentang  ujaran  kebencian  yang  secara  langsung  bisa dilakukan terhadap satu dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Ancaman hukumannya cukup berat yaitu 4 tahun penjara akan diberikan untuk orang yang telah menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu dari suku bangsa Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 157 menyebutkan bahwa pernyataan permusuhan melalui tulisan  yang  selanjutnya  akan  disebarkan  dengan  tujuan  agar  orang  lain  bisa  mengetahuinya  ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara.
Lalu  dalam  perkembangan  zaman  seperti  sekarang  ini,  perbuatan  kejahatan  ujaran  kebencian  sudah diatur juga dalam peraturan lain selain KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dirubah menjadi  UndangUndang Nomor 19Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta  Surat  Edaran  yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bern omor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. 7 kasus  Jika  kita  melihat  atas  gejala  yang  tejadi  di  dalam  masyarakat,  maka  siapa  saja  tidak memandang usia mampu melakukan kejahatan ujaran kebencian selama mereka bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet.
Pasal 28 undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa kejahatan ujaran kebencian telah diatur di  dalam undang-undang. Selain itu, di  dalam KUHP disebutkan pada Pasal 44 yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sebab  kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit  berubah akal”.
Pasal  tersebut  jelas  bahwa  seseorang  yang  kurang  akalnya  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Jika kita melihat kasus pada kejahatan ujaran kebencian, hal ini dapat dilakukan
5 Julita  Mellisa  Walukow,  “‘Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  LAw  Bagi  Narapidana  Di  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,’” Lex et Societatis 1, no. 1 (2013): 163–172
6 Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, “’Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya,” LAW REFORM 15, no. 1 (2019): 113–129
7 “Surat Edaran  Kapolri,”  Kontras,  last  modified  2018,  accessed  February  10,  2020,  https:// kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/ uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRIME NG E N A I - P E N A N G A N A N - U J A R A N - KEBENCIAN.pd
Herzoni  Saragih,  Alfi  Sahari,  dan  T  Erwin  Syahbana. Pertanggungjawaban  Pidana    Terhadap  Ujaran  Kebenci  Melalui Transaksi Elektronik
oleh  siapa  saja  termasuk  seseorang  yang  belum  cukup  umur.  Belum  cukup  umur  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu minimal usia 12 tahun.
Hal  ini  jelas  bahwa  anak-anak  usia  minimal  12  dianggap  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, 8 sedangkan jika melihat kasus yang ada di dalam masyarakat, pengguna media sosial yang melakukan kejahatan ujaran kebencian bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet. Persoalan yang muncul di dalam masyarakat karena kurang edukasi dan sosialisasi secara maksimal tentang media sosial yang mereka anggap sebagai hal biasa, ternyata  ada  jerat  hukum  yang  mengatur  perbuatan  mereka  sehingga  memberikan  dampak  lemahnya perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat,  sedangkan  setiap  orang  wajib  mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik itu dilakukan atas dasar kealpaan maupun atas dasar kesengajaan.
Hal ini menjadi permasalahan serius bagi bangsa dan negara karena kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja di dunia maya termasuk anak-anak yang belum cukup usia. Hukum memiliki sifat memaksa  walaupun  teori  ini  masih  banyak  perdebatan,  akan  tetapi  sebagai  Negara  hukum,  Indonesia menggunakan  hukum  untuk  mengatur  masyarakat  kearah  yang  lebih  baik  lagi  sebagai  sarana  pengubah keadaan  sosial.  Hukum  menjadi  saran  dalam  meningkatkan  ketertiban  masyarakat  baik  di  dunia  nyata maupun dunia maya internet.

## SIMPULAN
1. Ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial bahkan sudah dilakukan perubahan seperti yang di tuangkan pada  UU  RI  No  19  Tahun  2016  pasal  27  dan  28  di  dalam  nya  terdapat  peraturan  tentang  muatan keasusilaan,  perjudian,  pencemaran  nama  baik,  pemerasan,  pengancaman,  berita  bohong,  dan  ujaran kebencian atas dasar permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.
2. Pelanggaran  hukum  terkait  ujaran  kebencian  di  dunia  maya  sangat  marak  sekali  dilakukan  oleh masyarakat terbukti dari data yang diperolehpenerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku  ujaran  kebencian  wajib  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  muka  hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Kejahatan ini dilakukan oleh orang tanpa memandang usia selama mereka memiliki dan  mampu  menggunakan  media  sosial  pada  jejaring  internet.  Hal  ini  telah  diatur  di  dalam  undang- undang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
8 Wiwik Afifah, “‘Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum,’” DIH, jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014): 48–
Herzoni  Saragih,  Alfi  Sahari,  dan  T  Erwin  Syahbana. Pertanggungjawaban  Pidana    Terhadap  Ujaran  Kebenci  Melalui Transaksi Elektronik
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke
7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Ali Marwan HSB, “‘Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,’” Jurnal Penelitian Hukum De Jure
16, no. 3 (2016):
Julita  Mellisa  Walukow,  “‘Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  LAw  Bagi  Narapidana  Di  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,’” Lex et Societatis 1, no. 1 (2013):
Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, “’Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya,” LAW REFORM 15, no. 1 (2019).
“Surat Edaran  Kapolri,”  Kontras,  last  modified  2018,  accessed  February  10,  2020,  https:// kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/ uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRIME NG E N A I - P E N A N G A N A N - U J A R A N - KEBENCIAN.pd
Wiwik Afifah, “‘Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum,’” DIH, jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014).