JSPG: Journal of Social Politics and Governance

## Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia
(Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)
Hardianto Hawing 1) ,* Nursaleh Hartaman 2)
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar
* Korespondensi Penulis. Email: Hardiantohawing@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018. Pemilukada ini marak terjadi praktek politik uang untuk mempengaruhi pilihan politik. Pemberian imbalan bentuk tunai, barang,
maupun janjii politik dijadikan alat memenangkan kontestasi. Teori digunakan adalah teori partisipasi politik, uang kontestasi politik, dan teori perilaku memilih (pendekatan faktor sosiologis, psikologis, rational choice). Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif, bentuk survey dan wawancara. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan bentuk: kusioner (angket), wawancara, dan studi dokumentasi. Unit analisisi pemilih pada Pemilukada. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah multi stage random sampling. Responden dijadikan sampel sebanyak 276 orang. Praktek politik uang berpengaruh pada pemilih ekonomi lemah juga pada ekonomi kuat. Meskipun terjadi dimana-mana, namun tidak semua masyarakat memilih karena politik uang. Terdapat daerah dimana pemilih tidak terpengaruh oleh faktor tersebut. Pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice Meskipun ada kecenderungan faktor politik uang mempengaruhi perilaku memilih. Di beberapa wilayah, politik uang menjadi faktor utama menentukan pilihan. Hasil dari uji pengaruh variabel politik uang terhadap perilaku pemilih sebesar 0,429 dengan nilai
signifikansi (sig)=> 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,261 atau 26,1 persen. Kata Kunci : Pemilukada Enrekang, politik uang, perilaku memilih
Money Politics In Indonesia’s Democracy (Case Study Of 2018 Enrekang Regency Election)

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of money politics on voting behavior in the Enrekang local election in 2018. This local election is a widespread practice of money politics to influence political choice. Giving rewards for cash, goods, or political promises is used as a tool to win the contestation. Theories used are the theory of political participation, political contestation money, and the theory of voting behavior (sociological factor approach, psychological, rational choice). The research methodology uses quantitative methods, forms of surveys and interviews. Primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out: questionnaire (questionnaire), interview, and documentation study. The voter analysis unit on local election. The sampling technique used is multi stage random sampling. Respondents were sampled as many as 276 people. The practice of money politics influences weak economic voters also on strong economies. Even though it happens everywhere, not all people choose because of money politics. There are areas where voters are not affected by these factors. Voters tend to choose candidates based on sociological, psychological, and rational choice factors Even though there is a tendency for money politics to influence voting behavior. In some regions, money politics is a major factor in making choices. The results of the test of the influence of the money politics variable on voter behavior were 0.429 with a significance value (sig) => 0.05 with a coefficient of 0.261 or 26.1 percent. Keywords: Local election, money politics, voting behavior
JSPG: Journal of Social Politics and Governance

## A. PENDAHULUAN
Penelitian ini bermakasud untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih dalam demokrasi di Indonesia dengan memotret salah satu Pemilukada di provinsi Sulsel tepatnya kabupaten Enrekang tahun 2018. Hal ini penting karena fenomena praktek politik uang dalam politik di Indonesia menjadi ancaman serius bagi proses keberlanjutan pembangunan tata politik demokratis. Melalui praktek politik uang, pemilu dihasilkan jauh dari asas-asas demokratis jujur dan adil. Maraknya praktek politik uang berlangsung hampir seluruh tingkatan pemilihan umum menjadikan demokrasi berbiaya tinggi (La Ode Suprianto, 2017). Tingkat kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat jangka pendek dan materialis. Politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi (Dwipayana, 2009).
Dalam
Pemilukada ini, marak terjadinya praktek politik uang untuk mendapatkan suara. Politik uang merupakan fenomena praktek negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi (Adzimatinur, 2019). Dalam sistem demokrasi belum matang seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan (Halili, 2009). Berbagai cara dan bentuk praktek politik uang dilakukan. Praktek tersebut dengan cara konvensional seperti pemberian uang secara langsung, pemberian uang secara kelompok, pemberian uang saat rapat tim sukses, pemberian sembako, pemberian bantuan dana rumah ibadah, dan bentu- bentuk lainnya. Selain itu, praktek politik uang tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga berupa janji-janji politik. Praktek ini lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik, seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana proyek untuk kepentingan pendukung baik secara kelompok maupun secara individu. Sebagai sarana pertukaran sumber daya, uang
memudahkan perpindahan sumber daya ekonomi (uang) dan politik (kekuasaan) antar pelaku yang menciptakan pemusatan maupun penyebaran (Almond et al., 1990; Nasution, 2013).
B. TEORI (Literature Review) Secara common sence praktek politik uang merupakan sumber daya cukup
ampuh mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin politik. Sumber daya seperti halnya
kecerdasan intelektual kandidat seakan bukan indikator kelayakan kandidat untuk dipilih, akan tetapi magnet finansial yang menjadi penentu
pemenangan dalam
Pemilukada tersebut (Hartaman et al.,
2020). Hasil akhir contrengan lebih ditentukan oleh seberapa besar pemberian dalam bentuk instan. Suburnya praktek politik uang pesta demokrasi juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat
permisif terhadap hal tersebut. Makna uang berkembang
dari sekedar alat transaksi dan akumumulasi surplus ekonomi, menjadi alat memperoleh non-financial
benefit kekuasaan (Haryatmoko, 2010). Artinya jika dalam kampanye kandidat tidak memberikan imbalan kepada pemilih, kecil kemungkinan kandidat itu akan mendapatkan dukungan suara. Praktek politik uang merupakan pelanggaran dalam pemilu yang tidak hanya mengabaikan prinsif berdemokrasi, tapi juga telah mengabaikan muatan etika dan moralitas dalam demokrasi sendiri, sehinggah ujung dari problema ini adalah tidak adanya aspek yang jujur dan adil sebagaimana asas yang paling mendasar dalam sistem demokrasi. Memandang pemilu tidak lain adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan, alat elit-elit politik bersandiwara untuk mendapatkan legitimasi dari
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.3 No.1 Juni 2021
rakyat untuk mendapatkan kekuasaan. Karena sifatnya destruktif, yang bermaksud mempengaruhi pilihan politik pemilih dengan imbalan-imbalan tertentu. Pada kontes pemilu, konvertibilitas uang dengan mudah membantu para aktor dalam melakukan proses transaksi. Ketika para pelaku membangun kesepakatan, spektrum yang bekerja adalah spektrum kekuasaan, dan bukan spektrum ekonomi (Haryatmoko, 2010). Politik uang banyak membawa pengaruh peta perpolitikan serta proses yang terjadi dalam pesta politik akan berdampak pada harapan dan realitas tidak terlahir sesuai cita-cita demokrasi dalam memilih pemimpin.
Politik uang yang berlangsung hampir setiap tingkatan pemilihan umum di Indonesia menjadikan demokrasi elektoral menjadi bias. Praktik politik uang paling marak terjadi pada saat momentum kampanye. Kampanye merupakan bagian penting dalam proses pemilihan umum yang melibatkan dua unsur penting, yaitu peserta pemilihan umum dan warga yang mempunyai hak pilih. Analoginya adalah peserta pemilu merupakan penjual, dan warga adalah pembeli yang dapat melakukan deal politik berkat ketertarikan visi, program, dan/atau janji berupa uang dan barang (Kurniawan, 2009). Politik uang seakan menjadi hal yang utama dalam mendapatkan suara pemilih untuk meraih kekuasaan politik. Keprihatinan terhadap pembajakan demokrasi melalui politik uang dalam pesta demokrasi mendorong lebih jauh memahami politik transaksional ini yang terjadi dalam sistem pemilu di Indonesia mengantarkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018.
C. METODE Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey (Sugiyono, 2014). Untuk mempertajam data, peneliti juga melakukan wawancara. Sumber data penelitian ini terdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh dari survey (hasil kusioner) dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder dari dokumentasi dan kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulsel. Unit analisis penelitian ini adalah para pemilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multi stage random sampling. Responden yang dijadikan sampel dalam riset ini sebanyak 276 orang. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka untuk teknik analisis data, penulis menggunakan regresi linier berganda.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Pemilukada
Enrekang Tahun 2018 Pemilukada ini, praktek politik uang dengan modus yang beragam sangat massif terjadi. Politik uang banyak membawa pengaruh peta perpolitikan pada pemilikada tersebut. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Namun, melalui politik uang dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya. Sumber daya kandidat seperti kecerdasan intelektual tidak menjadi tolak ukur kelayakan untuk dipilih, akan tetapi faktor materi atau imbalan menjadi penentu pemenangan. Hasil akhir contrengan/pilihan lebih ditentukan oleh transaksi dalam bentuk politik uang atau sejenisnya. Berbagai bentuk modus dan operandi politik uang pada Pemilukada ini, seperti halnya pemberian sembako, pemberian uang secara tunai pada kelompok-kelompok,
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.3 No.1 Juni 2021
janji-janji politik, dan pemberian uang secara personal atau “ Serangan Fajar ” bagi para bakal calon kepala atau disebut beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Hal ini cukup massif dan cukup berpengaruh pula terhadap perilaku memilih masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutkan suara tersebut. Namun, dalam praktek juga terjadi Serangan Fajar yang dimaksud sebenarnya adalah dengan Serangan Fajar ialah pada hari Fajar hari H (Hari Pemilihan), kandidat kepala daerah atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan.
2. Tautan Faktor Politik Uang, Faktor Sosiologis, Psikologis, dan Rational Choice terhadap Perilaku Memilih Pemilukada Enrekang 2018 Kontestasi kanca perpolitikan di Indonesia selalu melahirkan dinamika elektoral. Setidaknya dari penelitian ini terpotret bahwa terdapat kecenderungan pemilih dipengaruhi oleh adanya praktek politik uang. Politik uang digunakan sebagai alat mobilisasi yang ditempatkan sebagai mesin untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Praktek ini digunakan sebagai sumber daya politik untuk mempengaruhi pemilih guna mendapatkan, memperoleh kekuasaan dalam pesta demokrasi.
Nassmacher menyatakan bahwa, uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang
untuk mendistribusikannya (Nassmacher, 2001). Ilmuan lain, Alexander menegaskan “ So money is but one element in the equation of political power. But it is the common denominator in the shaping of the many factor comprising political power, because it buys what is not or cannot be volunteered” (Alexander, 2003) . Dengan logika tersebut, maka uang dapat dijadikan sebagai sumber daya politik yang ditempatkan untuk alat
mobilisasi dalam mempengaruhi masyarakat
guna memperoleh kekuasaan. Dari hasil penelitian ini, terdapat daerah atau wilayah (Kec, Desa, Dusun) tertentu adanya praktek politik uang ampuh mempengaruhi pilihan politik pemilih. Politik uang bekerja bukan saja pada ekonomi yang lemah tapi juga pada ekonomi yang kuat. Praktek politik uang massif dengan berbagai modus operandi seperti pemberian uang secara langsung baik secara personal maupun secara kelompok, pemberian sembako dan lain-lain. Selain itu praktek politik uang yang cukup massif adalah janji-janji politik. Di daerah atau wilayah tertentu, keberadaan praktek politik uang menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan uang dalam pesta demokrasi memberi sumbangsi untuk menjadikan
kandidat sebagai pemenang kontestasi. Politik uang dijadikan sebagai medium atau alat untuk memenangkan pertarungan dalam kontestasi arena pesta demokrasi.
JSPG: Journal of Social Politics and Governance

## Tabel. 1
Persentase Politik Uang dalam Pemilukada Enrekang 2018 No Praktek politik Uang Persentase (%) 1 Pemberian uang secara personal 88.4 2 Pemberian uang secara kelompok 63.0 3 Pemberian uang pengelolah mesjid 4.7 4 Perbaikan Jalan 6.9 5 Pemberian uang tempat ibadah 6.5 6 Bantuan pertanian 10.1 7 Bantuan alat olah raga 43.5 8 Pemberian sembako 55.1 9 Janji perbaikan jalan 50.7 10 Janji uang 23.2 11 Janji bantuan ternak 8 12 Janji pekerjaan 55.1 13 Janji perbaikan mesjid 3.6 14 Janji pasilitas umum 127 Data: Diolah, 2019 Dari hasil analisis kuantitatif Pemilukada ini, dimana pengaruh variabel politik uang terhadap perilaku pemilih sebesar 0,429 dengan nilai signifikansi (sig) = > 0,05. Ini menunjukan bahwa adanya kecenderungan variabel politik uang berpengaruh terhadap preferensi perilaku pemilih. Hal ini ditunjukkan bahwa apabila nilai politik uang naik 1, maka perilaku pemilih akan meningkat sebesar 0,429. Dari uji tersebut menunjukan pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih dengan nilai 26,1 persen. Dengan temuan ini mengindikasikan bahwa makin tinggi politik uang menyebabkan makin tinggi pula pengaruh perilaku pemilih terhadap politik uang. Di Pemilukada ini, terdapat kecenderungan adanya pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih. Hal ini tidak lepas dari cara pandang pemilih yang permisif terhadap politik uang itu sendiri. Politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa Pemilukada sebagai pesta perayaan,
kultur pragmatisme jangka pendek dengan imbalan. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi peneliti bahwa adanya masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah masih mengharapkan imbalan dari calon dan tim sukses untuk menentukan pilihan politik dalam pesta demokrasi. Maraknya praktek politik uang tidak lepas dari kontestasi yang cukup konfotitip memenangkan pertarungan. Dorongan lahirnya politik uang secara massif didasari pertarungan kandidat untuk mendapatkan suara pemilih. Penggunaan politik uang untuk memenangkan pertarungan oleh calon kandidat mendorong kandidat lain untuk melakukan praktek transaksi sehingga politik uang tidak dapat terhindarkan. Namun, meskipun maraknya terjadi praktek politik uang dimana-mana, namun tidak semua masyarakat memilih atas dasar adanya praktek tersebut.
Terdapat wilayah atau daerah dimana ditemukannya pemilih tidak terpengaruh oleh praktek yang tidak mencerminkan asas-asas yang demokratis. Wilayah tersebut seperti kec, Masalle, Baroko, Curio, dan Baroko. Di wilayah kecamatan ini, meskipun adanya praktek politik uang seperti halnya pemberian uang, sembako, dan janji-janji politik yang dilakukan oleh kandidat yang bukan berasal dari daerah tersebut akan tetapi pemilih lebih cenderung memilih kandidat berasal dari daerah yang sama. Faktor kesamaan daerah sangat berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat. Dari hasil lapangan pun ditemukan bahwa terlepas dari kesamaan daerah, pemilih menentukan pilihannya berdasarkan visi misi, kepribadian kandidat, program kerja kandidat, kedekatan tim sukses, dan kedekatan figur. Selain itu, kandidat yang dipilih diposisikan mampu memecahkan masalah.
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.3 No.1 Juni 2021
Tabel. 2
Persentase pengaruh faktor sosiologis, psikologis, rational choice terhadap perilaku memilih Pemilukada Enrekang tahun 2018
Data: Diolah, 2019
Temuan ini menjelaskan bahwa faktor politik uang, sosiologis, psikologis, dan rational choice masing-masing berpengaruh terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan perilaku politiknya. Dengan persentase politik uang sebesar 26,1 persen sebagaimana yang diurai sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice terhadap perilaku memilih adalah selebihnya atau 73,9 persen. Perpaduan ketiga faktor tersebut mendorong masyarakat untuk menentukan pilihannya. Keberadaan faktor politik uang, dan faktor-faktor sosiologis, psikologis, rational choice dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat pada Pemilukada Enrekang 2018 dapat dilihat pada gambar 1. No Faktor Sosiologis, Psikologis, Rational Choice Persentase (%) 1 Berdasarkan usia 15.6 2 Kesamaan agama 90.2 3 Jenis kelamin 73.9 4 Kesamaan pekerjaan 30.4 5 Ikatan keluarga 45.7 6 Kesamaan daerah 68 7 Kedekatan figur 69.9 8 Kedekatan tim sukses 81.9 9 Kedekatan emosional partai 31.9 10 Kedekatan partai kandidat 26.4 11 Visi misi kandidat 85.9 12 Kemampuan memecahkan masalah 93.8 13 Kepribadian kandidat 94.2 14 Program kerja kandidat 65.9
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.3 No.1 Juni 2021

## Gambar. 1
Pengaruh faktor politik uang, sosiologis, psikologis, dan rational choice terhadap perilaku memilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018
Terlepas dari adanya faktor-faktor lain (sosiologis, psikologis, rational choice ) dalam menentukan pilihan pemilih, keberadaan praktek politik uang ini dibeberapa daerah/wilayah menjadi faktor utama sekaligus bagian dari penentu bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Praktek-praktek politik uang nyata terjadi pada
Pemilukada ini dalam memenangkan kontestasi politik. Pemberian uang,
barang, dan janji-janji politik sebagai imbalan berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Mendukung dari hasil penelitian ini, seperti yang dijelaskan ilmuan politik Nassmacher bahwa “uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya”.
Dengan logika ini, maka uang dapat dijadikan sebagai sumber daya politik yang ditempatkan alat mobilisasi dalam mempengaruhi masyarakat untuk memperoleh kekuasaan. Praktek politik uang memotret dimana terdapat kecenderungan pengaruh uang dalam pesta demokrasi dan cukup menjelaskan korelasi atau hubungan politik uang
terhadap preferensi memilih. Kekuatan uang merupakan sumber daya yang mampu mengendalikan sumber daya lainnya meskipun dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak semua pemilih terpengaruh oleh praktek jauh dari asas yang demokratis. Dalam pesta demokrasi keberadan politik uang tidak dapat dipisahkan dengan uang. Dijelaskan Pollock (1932) bahwa, relasi antara uang dan politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Kehidupan politik yang sehat mustahil diwujudkan, selagi uang secara tanpa batas terus berbicara dalam kehidupan politik. Peran uang cukup vital dalam kanca sistem demokrasi modern seperti saat ini. Seperti halnya pada Pemilukada ini, politik uang dipahami sebagai sumber daya untuk menentukan pilihan politik pemilih meskipun politik uang ini bukanlah sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan pemilih.
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Sesuai gambar diatas ditemukan bahwa perilaku memilih dari tiga pendekatan (sosiologis, psikologis, dan rational choice ) menunjukan secara bersama-sama mempengaruhi perilaku memilih masyarakat terutama pendekatan sosiologis dan psikologis. Bekerjanya pendekatan ini menkonfirmasi bahwa maskipun maraknya politik uang, ketiga pendekatan masih cukup mempengaruhi perilaku memilih pada pesta demokrasi ini. Meski ketiga pendekatan tersebut mempengaruhi perilaku memilih, namun pada akhirnya riset ini menemukan adanya kecenderungan perilaku memilih masyarakat pada Pemilukada Enrekang tahun 2018 dipengaruhi praktek-praktek politik uang .

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Sistem demokrasi yang belum matang dijalankan seperti di Indonesia,
politik uang (money politics) marak dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kecenderungan adanya pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018.
Dalam pesta demokrasi ini, politik uang dijadikan sebagai sumber daya politik yang ditempatkan untuk mobilisasi masyarakat dalam mempengaruhi pemilih. Praktek politik uang ini sangat massif terjadi, meski secara keseluruhan tidak semua masyarakat terpengaruh olehnya. Terdapat daerah/wilayah dimana politik uang dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Saat yang sama, terdapat pula daerah/wilayah dimana keberadaan politik uang merupakan bagian dari pendukung faktor-faktor pemenangan lainnya, seperti faktor kesamaan daerah, kedekatan kandidat, kepribadian kandidat, dan berbagai macam pengaruh-pengaruh lainnya.
Berdasarkan hasil kuantitatif, pengaruh variabel politik uang terhadap perilaku pemilih sebesar 0,429 dengan nilai signifikansi (sig)
= > 0,05. Apabila nilai politik uang naik 1, maka perilaku pemilih akan meningkat sebesar 0,429. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,261 atau sebesar 26,1%. Kontribusi variabel politik uang dalam mempengaruhi perilaku memilih adalah sebesar 26,1%, sedangkan sisanya (73,9%) dipengaruhi oleh varian lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa makin tinggi politik uang menyebabkan makin tinggi pula pengaruhnya terhadap preferensi memilih. Ini menunjukan bahwa ada kecenderungan variabel faktor politik uang cukup berpengaruh terhadap perilaku pemilih masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia. REFERENSI Adzimatinur, A. (2019). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBERIAN UANG SAAT PEMILU DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG]. http://eprints.walisongo.ac.id /12401/1/SKRIPSI_13221100 9_AZKIYA ADZIMATINUR.pdf?cv=1 Alexander, H. E. (2003). Financing Politics, Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat,(Terj). Yogyakarta: Narasi . Almond, G. A., Verba, S., &
Simamora, S. (1990). Budaya politik: tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara .
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Bumi Aksara. Dwipayana, A. A. (2009). Dimensi
Ekonomi dalam Proses Demokrasi
Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 12 (3), 257–390. Halili. (2009). PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). Jurnal Humaniora (Lemlit UNY , 14 (14), 2. https://journal.uny.ac.id/index.php /humaniora/article/view/21770/p df_1 Hartaman, N., Purwaningsih, T., &
Nurmandi, A. (2020). The Aristocrats Power on Local Politic in The Regency of Bone 2013-2018. Journal of Governance , 5 (1), 31–46. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1. 7033 Haryatmoko, J. (2010). Dominasi penuh muslihat: akar kekerasan dan diskriminasi . PT Gramedia Pustaka Utama. Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik : Idealitas dan Tantangan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Volume 12, (ISSN 1410-4946), 257–
390.
La Ode Suprianto, M. (2017). PERSEPSI

## MASYARAKAT TERHADAP POLITIK
UANG PADA PILKADA SERENTAK. Jurnal Neo Societal , 2 (4). Nassmacher, K.-H. (2001). Comparative political finance in established democracies. Foundations
for Democracy–Approaches to Comparative Political Finance. Ed. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden- Baden , 9–33.
Nasution, F. G. A. (2013).
UANG DALAM KONTESTASI POLITIK:
STUDI ETNOGRAFI PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 [Universitas Gajah Mada].
http://etd.repository.ugm.ac.id/ho me/detail_pencarian/60589
Pollock, J. K. (1932). Money and politics abroad . AA Knopf. Sugiyono, S. (2014). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Graha Medika.