## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENANGANAN KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

## THE AUTHORITY OF THE NORTH ACEH REGENCY GOVERNMENT IN
POVERTY REDUCTION BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2011

## CONCERNING POVERTY REDUCTION
1 Mukhlis, 2 Mukhlis, 3 Muhammad Nasir
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama dirancang sesuai dengan potensi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi maupun sosial. Dalam pemanfaatan bantuan masih ditemukan berbagai masalah sehingga bantuan tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian secara individual tau kelompok. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara perlu melaksanakan pengawasan secara terpadu dalam pemanfaatan bantuan sosial, dan pemutakhiran pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) guna ketepatan sasaran penerima bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memberdayakan fakir miskin melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penelitian adalah penelitian Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberdayaan ekonomi fakir miskin melaui pemberian bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 serta Qanun Nomor 20 tahun 2021. Selanjutnya melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Geneneration (SIKS-NG) agar penerima bantuan tepat sasaran. Penulis menilai perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penerima bantuan, perlu adanya dana sharing dari pemerintah daerah kepada Dinas Sosial Aceh Utara untuk pemutakhiran Data Terpadu Fakir Miskin, serta perlu adanya pengawasan berkelanjutan dalam bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama.
Kata Kunci : Kewenangan, Kemiskinan, Implementasi, UEP Dan Pelaksanaan KUBE

## Abstract
The Economic Empowerment of the Poor carried out by the North Aceh Regency Government
as mandated in Law No. 13 of 2011 is carried out through Productive Economic Business activities and Joint Business Groups designed according to the potential of the poor to improve the welfare of the poor to be more advanced economically and socially . In the utilization of aid, there are still various problems so that the assistance has not been able to improve the economy individually or in groups. The Office of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection of North Aceh Regency needs to carry out integrated supervision in the use of social assistance, and update the Social Welfare Integrated Data (DTKS) on the Next Generation Social Welfare Information System Application (SIKS-NG) in order to accurately target the recipients of social assistance. sourced from the Central, Provincial and Regency Governments. This study aims to find out and analyze what are the obstacles and how the North Aceh Regency government's efforts in empowering the poor through Productive Economic Business Activities and Joint Business Groups. The research method that will be used by the research is empirical juridical research. The nature of the research carried out is prescriptive, which aims to get suggestions on what to do to overcome certain problems. The results of this study indicate that the importance of empowering the poor economy through the provision of productive economic business capital assistance (UEP) through Joint Business Groups (KUBE) in accordance with Law No. 13 of 2011 and Qanun No. 20 of 2021. Next, update the Integrated Social Welfare Data. (DTKS) in the Next Generation Social Welfare Information System Application (SIKS-NG) so that beneficiaries are right on target. The author considers the need for synergy between the central and local governments in terms of recipients of assistance, the need for sharing funds from the local government to the North Aceh Social Service for updating the Integrated Data for the Poor, and the need for continuous supervision in the assistance of Productive Economic Enterprises and Joint Business Groups.
Keywords : Authority, Poverty, Implementation, Implementation of UEP and KUBE

## A. PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan nasional Negara Republik Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum 1 . Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik (2020) merupakan kondisi terpenuhinya taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Kebutuhan ini sebagai indikator untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. 2
Pemerintah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam proses penanggulangan angka kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat miskin seperti tercantum dalam pasal 2 huruf f Undang-
1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 “alinea ke-4
2 https://www.bps.go.id/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020 . Diakses tanggal 20 Desember 2021
Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yaitu: Penanganan fakir miskin berazaskan pemberdayaan. 3 Kemudian dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (a) menyebutkan, penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan kelembagan masyarakat serta pasal 7 huruf (b) penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha. 4
Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada pasal 17 huruf g, bahwa penanggulangan masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota. 5 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangannya secara optimal sehingga mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. 6
Memperhatikan pada visi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan mengandung makna bahwa daerah Kabupaten Aceh Utara dengan segenap potensi dan sumber daya yang berdaya saing kuat, bercita-cita menempatkan diri sebagai daerah yang handal dalam peningkatan kualitas kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat. 7
Pada evaluasi tahun ke-3 periode Rencana Pembagunan Jangka Menegah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017 – 2022 masih terdapat enam permasalahan utama pembangunan Aceh Utara, yakni masalah pandemi Covid-19 masih belum terkendali, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, mutu pendidikan masih relatif rendah, pertumbuhan produk domestik regional bruto relatif rendah, kualitas lingkungan hidup semakin menurun (tinggi intensitas banjir), serta pengembangan pariwisata belum sesuai dengan potensi. 8
Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, Pemkab Aceh
3 Ibid., hlm. 2 4 Ibid., hlm. 5 5 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 Pasal 17 huruf (f)
6 Abdul Haris, (2018). Analisis Kemiskinan” Sumatera Barat” , Yogyakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia, hlm. 54.
7 Asnawi, (2021). Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol 2 No, 1 ISSN 2003 0542.
8 https://humas-acehutara.id/31/03/2021/bupati-aceh-utara-buka-musrenbang-rkpd-tahun-2022/diakses tgl 10 Desember 2021
Utara telah menetapkan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2022, antara lain peningkatan ketahanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang, serta pengembangan pariwisata islami.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kabupaten Aceh Utara melaksanakan program dan kegiatan yang terbaik dalam mencapai angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbesar diantara daerah-daerah lainnya. Dengan demikian, diupayakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dari seluruh pelaku pembangunan agar berorientasi pada perbaikan angka indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, telah melaksanakan berbagai upaya pengentasan kemiskinan secara terus menerus dengan berbagai program dihampir semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), baik dananya yang bersumber dari APBN, APBA maupun APBK. Arus utama pengentasan kemiskinan ada di Dinas Sosial karena tugasnya menangani permasalahan sosial yaitu menangani orang miskin. 9
Dengan program utama: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemberdayaan Ekonomi melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Berdasarkan pemantauan penulis ada kecenderungan di masyarakat, ketidaksesuaian antara program kemiskinan dengan orang yang dilayani dalam hal ini ada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran (orang yang mampu justru dapat bantuan sedangkan orang yang tidak mampu tidak tersentuh bantuan pemerintah). Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih efektif untuk dapat memajukan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat serta mampu membuat masyarakat yang diberdayakan untuk keluar dari ketidakberdayaan.
Berdasarkan penjelasan diatas, suatu hal menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang: “ Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah
9 http://bappeda.acehutara.go.id//diakses tanggal 10 Januari 2022
Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan kemiskinan berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Dan Apakah Kendala, Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan penanganan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dan Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi kendala dan hambatan untuk menangulangi kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. 10
Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. 11 Dengan lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang- Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Penelitian ini mencoba membuktikan apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan kewenangan penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sudah melakukan tugas dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, baik dari segi anggaran, dan sumber daya manusia. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa Fakir
10 Bambang Waluyo, ((2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta :Sinar Grafika, hlm 15.
11 Soerjono Soekanto, (1986). Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta :Universitas Indonesia, hlm. 15.
Miskin dan Orang Terlantar diperlihara oleh Negara serta Undang-Undang Fakir Miskin No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, masih terdapat hambatan dan kendala sehingga penanganan belum maksimal.
Hal ini terjadi antara lain disebabkan minimnya Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi fakir miskin serta untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Acuan Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial belum valid atau akurat, sehingga ketepatan penerima bantuan sosial belum tepat sasaran.
Dari penelitian ini terdapat berbagai Program Penanganan Fakir pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sosial Pangan (BSP), Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) serta Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari sekian banyaknya program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara masih belum menunjukan menurunya angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, bahkan angka kemiskinan terus meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan sosial belum optimal tertangani sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 12
Sehubungan dengan penelitian penulis tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Penanganan Fakir Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menangani permasalah Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam pemberdayan fakir miskin sebagaimana diamatkan undang-undang melalui proses pemberian bantuan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Fakir Miskin, serta Monitoring dan Evaluasi dari Dinas dalam mengawasi pelaksaan dan pemanfaatan bantuan sosial, Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Fuad Mukhtar menyampaikan, 13
Penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, dimana setiap program dan kegiatan untuk penanganan fakir miskin ditetapkan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi
12 Undang-Undang No 13 Tahun Tentang Penanganan Fakir Miskin.
13 Hasil wawancara dengan Fuad Mukhtar “Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara di Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “, pukul 14.15 WIB, hari Kamis, 12 Mei 2022.
Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Program Bantuan Sosial ini terdiri dari berbagai macam sumber dana, Baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, seperti Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Penanganan Kemiskinan exstrim dan Bantuan Penanganan Pandemi Covid-19. 14
2. Hambatan dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan penanganan kemiskinan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara belum optimal menangani fakir miskin secara maksimal dan masih terdapat hambatan serta kendala dalam memaksimalkan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin. Hal ini terjadi antara lain disebabkan minimnya Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Acuan Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial belum valid atau akurat, sehingga ketepatan penerima bantuan sosial belum tepat sasaran.
Berkaitan dengan hambatan dan upaya Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara terkait dengan penanganan fakir miskin penulis telah mewawancarai Fuad Mukhtar, selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau menyampaikan, dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin tentu memang ada kendala baik di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Gampong. Kendala tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki 27 Kecamatan dan 852 Gampong, dengan jumlah penduduk paling tinggi dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, dengan jumlah fakir miskin paling tinggi di Aceh, maka anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, terutama untuk kegiatan Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta sosialiasi dan pendataan atau verifikasi dan validasi data keluarga miskin yang diwajibkan tersedianya dana shering melalui Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial juga membutuhkan petugas sosialisasi disetiap desa, sehingga mampu mendapatkan data yang akurat / valid demi ketepatan sasaran calon penerima bantuan program
penanganan fakir miskin . 15
Program penanganan fakir miskin yang cukup dikenal di Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten adalah Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Menjawab pertanyaan penulis sehubungan dengan kendala dan hambatan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bantuan Sosial, Mirodiyatun Resi Nuridayati, S.Sos., M.P juga menjelaskan, Penanganan fakir miskin ini belum optimal, persoalan yang sering kita hadapi adalah dalam hal anggaran untuk program bantuan dan pemberdayaan ekonomi . 16
Kendala lain yang dihadapi persoalan bantuan, yaitu adanya perubahan Nomenklatur Dinas Sosial mengikuti Permendagri No 90 Tahun 2019 yang menyebutkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Sosial, melainkan ditempatkan di Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk, artinya kita tidak bisa lagi membantu fakir miskin yang membutuhkan bantuan rehab rumah tidak layak huni. 17
Untuk alokasi bantuan bagi usaha Enomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Aceh Utara No 20 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat alokasi yang tidak sesuai porsi bantuan, sehingga mengalami kendala saat pelaksanaan di lapangan bagi Perorangan maupun kelompok. Untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) minimal anggaran yang diberikan itu sebesar Rp 5 juta rupiah, dan maksimal 50 Juta. Namun masih ada realisasi dibawah angka tersebut, ini sangat menyulitkan bagi penerima dalam memanfaatkan bantuan, misalnya saat kita lakukan pengadaan barang yang kita berikan tidak sesuai, atau tidak cukup, begitu juga dengan Kelompok, minimal bantuan dengan jumlah orang minimal 5 dan maksimal 10 orang harusnya dialokasi Rp 20 juta per kelompok dan maksimal Rp 200 Juta, namun ada bantuan kelompok
15 Hasil wawancara peneliti dengan Fuad Mukhtar ( Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, pada pukul 09.00 Wib, hari Jum'at 20 Mei 2022
16 Hasil wawancara dengan Mirodiatun Resi Nuridayati (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bantuan Sosial) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Pukul 10.00 WIB, hari Rabu 11 Mei 2022.
yang 10 juta, jika untuk kelompok ini sangat tidak cukup. 18
Sehubungan dengan hambatan dan kendala Dinas Sosial dalam memberikan bantuan sosial, masih ditemukan beberapa penerima yang tidak termasuk dalam katagori miskin sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 13 tahun 2011. Penulis juga berpedoman pada Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan II Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD serta Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bansos Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Seperti hasil wawancara peneliti dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Langkahan, Abdul Ghafar Budiman, S.Ag mengatakan, Secara umum memang bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sesuai aturan, namun ada beberapa penerima dari Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama tidak tepat sasaran, yaitu sebagai fakir miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan ditemukan kendala dalam memanfaatkan bantuan, karena setahun setelah berjalan, bantuan tersebut hilang atau diperjual belikan.
Selanjunya untuk kegiatan kelompok, kurangnya sosilaisasi secara continue, dan tidak adanya bimbingan teknis bagi kelompo dalam pemamfaatan bantuan. Sedangkan dari ketua kelompok jarang melakukan pertemuan membahas kemanuan usaha, tentang pemanfaat bantuan, hal ini berpegaruh pada pengelolaan bantuan bagi hasil, karena itu bantuan kelompok, banyak yang langsung dibagikan kepada anggota untuk dikelola secara pribadi. 19
Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Sawang Suryana, tentang kendala lain yang dihadapi dilapangan sehubungan dengan penerima dan pemanfaat bantuan sosial, karena masih ada penerima yang miskin namun belum menerima bantuan dan sebagian penerima tidak bisa memanfaatkan bantuan secara tepat guna, berikut petika wawancaranya :
Hasil monitoring kami setelah beberapa bulan KPM menerima bantuan, itu ada yang berhasil ada yang tidak, yang berhasil mereka yang sesuai usaha yang digeluti sebagai
18 Ibid , wawancara, Tanggal 11 Mei 2022
19 Ibid , wawancara Tanggal 12 Mei 2022
pekerjaan pokok, seperti peternak kambing, ternak lembu, Ojek, dan becak, itu yang banyak di Kecamatan Sawang. Sedangkan yang tidak berhasil mereka menjadikan bantuan itu untuk usaha sampingan, jadi bukan usaha pokok, sehingga banyak yang tidak berhasil. 20
Berkaitan kendala dan hambatan serta upaya dalam pengelolaan data fakir miskin yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Operator Aplikasi SIKS-NG pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Operator SIKS-NG peneliti kembali melakukan wawancara dengan Operator SIKS-NG Kabupaten Aceh Utara, Takdir, S.Sos menjelaskan bahwa :
Dalam pendatan fakir miskin memang ada kendala baik di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Gampong. Kendala tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki 27 Kecamatan dan 852 Gampong, dengan jumlah penduduk paling tinggi dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, dengan jumlah fakir miskin paling tinggi di Aceh, maka anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan pendataan atau verifikasi dan validasi data keluarga miskin yang diwajibkan tersedianya dana sharring melalui Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial juga membutuhkan petugas sosial disetiap desa, sehingga mampu mendapatkan data yang akurat / valid demi ketepatan sasaran calon penerima bantuan program penanganan fakir miskin. 21
Penambahan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara dari Tahun ke tahun semakin meningkat, apalagi dengan kondisi pandemic covid-19, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehari-hari yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam segi pendataan fakir miskin, saya sebagai operator mengalami kendala saat ini masih banyak masyarakat yang termasuk dalam yang belum masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial, karena kami belum melakukan update penambahan data penduduk miskin di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG), karena tidak ada anggaran, namun kami hanya melakukan verifikasi dan validasi data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dari tahun 2019-2021.
20 Hasil Wawancara peneliti dengan Suryana (Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan Sawang) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, pukul 11.00 Wib, hari Senin, 17 Mei 2022.
21 Wawancara dengan Takdir” Petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation”, di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, pukul 10.00 WIB, hari Rabu, tanggal 10 Mei 2022.
Pada tahun 2019, 2020 terdapat data fakir miskin yang belum DTKS sebanyak 57.456 KK / 86.214 Jiwa sebagai Data Usulan DTKS Tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 6 Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. Namun hal ini tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah.
Mengenai data kemiskinan saat ini yang sudah ada dari Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada Tahun 2019, 2020, dan 2021, pihak Dinas Sosial hanya melakukan verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menetapkan 11 kriteria Sasaran yang menitikberatkan pada aspek mata pencaharian atau pendapatan, jenis pengeluaran, pemenuhan kebutuhan kesehatan, sandang, pendidikan dan beberapa aspek terkait kondisi perumahan dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Sejak Tahun 2019-2021 kami hanya melakukan verifikasi ulang data Kemiskinan dari Kemensos RI, data tersebut kita lakukan verifikasi dilapangan oleh petugas TKSK mengenai kriteria miskin, meninggal dunia, pindah alamat, menjadi TKW, agar saat penerimaan Bantuan dari Pusat dan Propinsi bisa valid, sedangkan untuk Bantuan APBK masih bisa dibantu bagi warga miskin meskipun tidak ada dala DTKS namun ada surat keterangan miskin dari Kepala Desa (geusyik). 22
Mengenai upaya yang dilakukan dalam pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, agar fakir miskin yang belum ada dalam DTKS bisa dilakukan pengusulan baru. Dalam rangka pemutakhiran DTKS atau usulan DTKS di Kabupaten Aceh Utara untuk mendapatkan Data Akurat/Valid, Dinas Sosial melakukan Sosialisasi di tingkat kecamatan dan tingkat gampong serta melakukan koordinasi dengan Dukcapil kabupaten terkait identitas masyarakat banyak yang tidak

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, hasil wawancara dengan informan serta pembahasan di
22 Ibid , Wawancara Tanggal 10 Mei 2022
ambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara masih belum optimal, walaupun Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyalurkan berbagai macam bentuk bantuan sosial kepada fakir miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekarang disebut Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST) Terimbas Covid-19, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan, Bantuan Usaha Kelompok Bersama (UEP), Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RLTH), Bantuan Sembako Covid-19 serta bantuan sosial dari sumber lainnya.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Sosial sampai ke tingkat Gampong dan perlu dilakukan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas kepada Pilar Sosial untuk peningkatan kinerja dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dalam penanganan fakir miskin, serta pentingnya tersedia anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) guna ketepatan sasaran penerima bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

## 2. Hambatan dan upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara.
Dari hasil penelitian ini bahwa hambatan dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara pada Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara menjadi fokus utama adalah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum akurat atau valid dan masih banyak keluarga miskin yang belum terdaftar ID- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sementara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara melalui Surat Bupati Aceh Utara tertanggal 30 Januari 2020 Hal Pengoperasian Aplikasi SIKS-NG Offline, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten mengharapkan dukungan alokasi Anggaran Pemerintah Gampong demi terlaksananya proses perbaikan data sehingga benar-benar valid dan akurat.
Pemberian bantuan Usaha ekonomi produktif dan penetapan calon penerima bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Utara belum pusat belum sepenuhnya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara telah disampaikan pada rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang efektif.
Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja terhadap Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan Pilar Sosial belum terlaksana dengan baik disebabkan terkendala anggaran Pemerintah Daerah yang sangat minim, sehingga tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kerjanya menjadi salah satu faktor penghambat guna menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Basrowi dan Suwandi, (2008). Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Rineka Cipta. Soeharto, Edi, (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan.
Mukhlis, (2017). Buku Ajar “ Otonomi Daerah & Mukim di Aceh”, Lhokseumawe :Bina Edukasi.
Rustanto. Bambang (2015). Menangani Kemiskinan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Soegijoko, (2001). Kemiskinan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,
Bandung :Yayasan Soegijoko.
Sugarto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial, Bandung: PT Ravika Adimatama.
BPS Aceh Utara, (2020). Aceh Utara Dalam Angka, Aceh Utara, Aceh Utara. BPS Aceh Utara, (2021). Aceh Utara Dalam Angka, Aceh Utara, Aceh Utara.

## B. Tesis dan Desertasi
Asraf, ( 2019). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, studi penelitian di Dinas Sosial Banda Aceh, Banda Aceh, Tesis Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Negeri Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh.
Iqbal Chaira, Teuku Muhammad, (2019). “Analisis Perkembangan Kemiskinan Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh, Banda Aceh”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

## C. Artikel/Makalah/Jurnal
Asnawi, Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara, Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol 2 No, 1 ISSN 2003 0542.
Ateng Syafrudin, (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang BersihDan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahiyangan.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Permensos Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama
Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial,
Qanun Aceh Utara No 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

## E. Website
https://www.bps.go.id/ indikator-kesejahteraan-rakyat-2020 .html/diakses Tanggal 12 Desember 2021.
https://www.bps.go.id/subject/23/ kemiskinan-dan-ketimpangan .html/diakses
Tanggal 12 Desember 2021
http://bappeda.acehutara.go.id//diakses tanggal 10 Januari 2022
https://humas-acehutara.id/31/03/2021/ bupati-aceh-utara-buka-musrenbang-rkpd-tahun- 2022 /diakses tgl 10 Desember 2021.