Volume 1 Issue 01
January 2019
JALREV 1 (1) 2019
ISSN (Print): 2654-9266
ISSN (Online): xxxx-xxxx

## IDENTIFIKASI FAKTOR PENGHAMBAT PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI GORONTALO
“IDENTIFICATION OF OBSTACLE FACTORS IN CONTROL OF LABOUR SUPERVISION IN GORONTALO PROVINCE”
Weny A. Dungga 1 Abdul Hamid Tome 2
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail : hamidtome@ung.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail : wenyad@ung.ac.id
Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Penyelenggaraan;
Pengasawan ; Ketenagakerjaan ;.
How to cite (APA Citation Style) : Dungga, Weny., Tome, Abdul, Hamid. (2019). “Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo.” Jambura Law Review . UNG . Vol 1 No (1):
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah  telah  mengalami perubahan  yang  cukup  signifikan  terhadap  kewenangan  pengelolaan urusan  pemerintahan  di  daerah.  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah telah menggeser beberapa urusan yang awalnya dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  menjadi  kewenangan pemerintah  provinsi,  salah  satunya  adalah  kewenangan  terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Pengalihan kewenangan tersebut  melahirkan  berbagai  persoalanyang  dikhawatirkan  akan mengabaikan  hak-hak  konstitusional  setiap  komponen  yang berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkemajuan  dan  berkeadaban.  Sehingganya  kajian  dalam  tulisan  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor  penghambat  penyelenggaraan pengawasan  ketenagakerjaan  di  Provinsi  Gorontalo.    Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  melalui  pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan  di  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  faktor penghambat penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo pasca  diundangkannya  UU  No.  23  Tahun  2014  adalah  yakni faktor  sumber  daya  manusia,  faktor  anggaran,  faktor  sarana  dan prasarana,  dan  faktor  kebijakan  pemerintah  daerah.  Guna  perbaikan penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan  di  Provinsi  Gorontalo, maka  kami  merekomendasikan  agar  pemerintah  daerah  melakukan: penguatan  sumber  daya  (sumber  daya  manusia,  anggaran,  dan  sarana prasarana),  penataan  organsasi  perangkat  daerah,  dan  pembentukan peraturan daerah terkait penyelanggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
© 201 9 –Dungga, W.A ., Tome , A . H .

## Article Info

## Abstract
Keywords:
Control ; Supervision; Labour ;.
How to cite (APA Citation Style) : Dungga, Weny., Tome, Abdul, Hamid. (2019). “Identification of Obstacle Factors In Control of Labour Supervision In Gorontalo Province.”
Jambura Law Review . UNG . Vol 1 No (1):
The  implementation  of  government  affairs  in  the  regions  has experienced  significant  changes  to  the  authority  of  managing government  affairs  in  the  regions.  The  Law  number  23  of  2014 concerning Regional Government has shifted some of the affairs that were  initially  carried  out  by  the  regency/  city  government  into  the authority of the provincial government, one of which is the authority related to  the implementation of labor inspection. The diversion of authority  gave  birth  to  various  problems  which  it  feared  would neglect the constitutional rights of each component with an interest in  the  development  of  progressive  and  civilized  labor  force.  As  a result, the study in this paper aims to identify the inhibiting factors for the implementation  of  labor  inspection  in  Gorontalo  Province.  This study  uses  a  type  of  empirical  legal  research  through  a  qualitative approach. So that in this study, researcher will describe and analyze the implementation of labor inspection in the region. The results of the  study  show  that  the  inhibiting  factor  in  the  implementation  of labor inspection in Gorontalo Province after the enactment of Law No. 23 of 2014 is the factor of human resources, budget factors, facilities and  infrastructure  factors,  and  local  government  policy  factors.  In order to improve the implementation of labor inspection in Gorontalo Province,  we  recommend  that  regional  governments  carry  out: strengthening resources (human resources, budget, and infrastructure),  organizing  regional  organizations,  and  establishing regional regulations related to the maintenance of labor inspection.

## 1. Pendahuluan
Isu  ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  menjadi  bagian pembahasan  dalam  amandemen  UUD  1945.  Hadirnya  isu  ketenagakerjaan  dalam proses pembahasan amandemen UUD 1945 memperlihatkan komitmen negara untuk melindungi  hak  setiap  komponen  yang  ada  termasuk  hak  warga  negara  untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Konstruksi  pasal  tersebut  adalah  negara memberikan  jaminan  bagi  setiap  warganya  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan memperoleh hak atas pekerjaan yang dilakukannya.
Tak  dapat  dipungkiri,  peran tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  semakin meningkat  dengan  disertai  berbagai  tantangan  dan  risiko  yang  dihadapinya.  Oleh karena  itu,  kepada  tenaga  kerja  perlu  diberikan  perlindungan,  pemeliharaan  dan peningkatan  kesejahteraan,  sehingga  pada  gilirannya  akan  dapat  meningkatkan produktivitas nasional. 1 Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi  penting  dilakukan  untuk menjamin proses penyelenggaraan ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasal 1 angka 32 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1  angka  1  Perpres  No.  21  Tahun  2010  tentang  Pengawasan  Ketenagakerjaan mendefiniskan  pengawasan  ketenagakerjaan  sebagai  kegiatan  mengawasi  dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam  buku  panduan  yang  dikeluarkan  oleh  ILO  disebutkan  bahwa  pengawasan ketenagakerjaan  adalah  fungsi  publik  dari  administrasi  ketenagakerjaan  yang memastikan  penerapan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  di  tempat  kerja. 2
1 Ujang S. Charda (2015). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Wawasan Hukum, 32 (1), 3.
2 ILO (Tanpa Tahun). Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana; Panduan Untuk Pengusaha. Pg.
9, diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_189505/lang-- en/index.htm
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Permen  No.  33  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk:
a. Menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan;
b. Memberikan  penerangan  dan  penasihatan  teknis  kepada  pengusaha  dan pekerja/buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
c. Mengumpulkan  bahan  keterangan  mengenai  hubungan  kerja  dan  keadaan ketenagakerjaan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya  sebagai  bahan  penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Proses penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan prinsip:
a. Layanan  publik  yaitu  menangani  masalah  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh pekerja/buruh dan pengusaha;
b. Akuntabilitas yaitu pengawas ketenagakerjaan harus pegawai negeri sipil yang bebas  dari  pengaruh  dari  luar  dan  tindakan  serta  kinerjanya  dapat dipertanggungjawabkan;
c. Efisiensi dan efektifitas yaitu pengawasan ketenagakerjaan harus menerapkan prioritas untuk memaksimalkan kinerja;
d. Universalitas  yaitu  layanan  pengawasan  ketenagakerjaan  bersifat  universal yang menjangkau seluruh sektor aktivitas ekonomi;
e. Transparansi  yaitu  pekerja/buruh,  pengusaha  dan  pemangku  kepentingan lainnya diberikan informasi tentang kewenangan, tugas dan fungsi dari layanan pengawasan ketenagakerjaan;
f. Konsistensi dan koheren yaitu pengawas ketenagakerjaan diberikan panduan yang sama, koheren dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya;
g. Proporsionalitas  yaitu  penegakan  hukum  sebanding  dengan  keseriusan pelanggaran dan risiko potensial K3;
h. Kesetaraan yaitu perlindungan yang setara untuk semua pekerja/buruh dijamin oleh undang-undang;
i. Kerjasama  yaitu  pengawas  ketenagakerjaan  bekerja  sama  dengan  organisasi dan  lembaga  lain  untuk  menjamin  pelaksanaan  hukum  ketenagakerjaan  di perusahaan; dan
j. Kolaborasi  yaitu  pengawas  ketenagakerjaan  harus  berkoordinasi  dengan pengusaha, pekerja/buruh dan organisasinya di tingkat nasional, regional, dan perusahaan.
Bentuk-bentuk atau tipe pengawasan menurut Hamdan Mansoer sebagai berikut:
1. Pengawasan  Pra  Kerja:  bentuk  pengawasan  pra  kerja  ini  sifatnya mempersiapkan  antisipasi  permasalahan  yang  akan  datang.  Sifatnya mengarahkan  keadaan  yang  akan  terjadi  di  masa  akan  datang,  sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini memberikan patokan kerja dan tidak memandori kerja.
2. Pengawasan  Semasa  Kerja:  pengawasan  yang  dilakukan  perbaikan  ditempat pada  waktu  penyimpangan  diketahui  perbaikan  secara  langsung  sebelum penyimpangan  terlalu  jauh  terjadi,  yang  mungkin  akan  sangat  sukar meluruskannya,  lebih  menguntungkan  pengawasan  ini  adalah  supervise. Supervise memungkinkan manajer melakukan tindakan koreksi.
3. Pengawasan  Pasca  Kerja:  dilakukan  sesudah  kegiatan  atau  pekerjaan berlangsung  dan  sudah  berselang  waktu  yang  lama.  Kelemahannya  ialah penyimpangan baru diketahui setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi. 3
Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD). Dalam  UUPD,  penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi  kewenangan pemerintah provinsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut secara bersamaan juga dilaksanakan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam pengklasifikasian urusan pemerintahan.
3 Ika Devy Pramudiana (2013). Kebijakan Pengawasan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) (Studi Diskriptif Unit Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKO) di Kabupaten Madiun). Jurnal Jejaring Administrasi Publik, V(1), 246.
UU  No.  23  Tahun  2014  mengklasifikasi  urusan  pemerintahan  menjadi  tiga  bagian, yakni:  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan pemerintahan umum.
1) Urusan  Pemerintahan  Absolut  merupakan  urusan  pemerintahan  yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan ini meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
2) Urusan  pemerintahan  Konkuren  adalah  urusan  pemerintahan  yang  dibagi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota. Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  daerah  menjadi  dasar pelaksanaan  otonomi  daerah.  Urusan  pemerintahan  konkuren  terdiri  atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan  pelayanan  dasar  dan  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c)  pekerjaan umum  dan penataan ruang; (d) perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman;  (e)  ketenteraman,  ketertiban umum,  dan  pelindungan  masyarakat;  dan  (f)  sosial.  Selanjutnya  urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; (c) pangan; (d)  pertanahan;  (e)  lingkungan  hidup;  (f)  administrasi  kependudukan  dan pencatatan  sipil;  (g)  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa;  (h)  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana;  (i)  perhubungan;  (j)  komunikasi  dan informatika; (k)  koperasi, usaha kecil,  dan menengah; (l)  penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan.
Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b)  pariwisata;  (c)  pertanian;  (d)  kehutanan;  (e)  energi  dan  sumber  daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.
3) Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
Berdasarkan  pembagian  urusan  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Meskipun  ketenagakerjaan  bukan  merupakan  pelayanan  yang  bersifat  dasar  tetapi pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan tersebut sebagai sebuah pemenuhan dan perlindungan hak bagi warga negara.
Khusus terkait urusan ketenegakerjaan tersebut, dalam Lampiran UU No.  23 Tahun 2014 dilakukan pengklasifikasian atau pemetaan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

## Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Sub Bidang Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Ketenagakerjaan a. Penetapan sistem pengawasan b. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan Penyelenggaraan

## pengawasan
ketenagakerjaan

## Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  sub  bidang  pengawasan  ketenagakerjaan  hanya dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi,  sedangkan pemerintah  kabupaten/kota  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  itu.  Padahal sebelumnya  pemerintah  kabupaten/kota  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan pengawasan  ketenagakerjaan  berdasarkan  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Namun  sejak  berlakunya  UU  No.  23  Tahun  2014  kewenangan pelaksanaan  pengawasan  ketenagakerjaan  sepenuhnya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah provinsi.
Sekjen  Organisasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (OPSI),  Siregar, 4 mengatakan pengawasan  ketenagakerjaan  salah  satu  faktor  penting  untuk  menunjang terlaksananya hubungan industrial yang baik dilokasi kerja. Dengan pengawasan yang baik  masalah  hubungan  industrial  tergolong  mudah  diselesaikan.  Tapi  faktanya, pengawasan  ketenagakerjaan  yang  ada  sekarang  sangat  lemah.  Itu  disebabkan  oleh berbagai  hal  seperti  regulasi,  otonomi  daerah,  itikad  baik  pengawas  dan  alokasi anggaran.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan perintah dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Rumusan Masalah
Penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan  hanya  merupakan  salah  satu  sub bidang yang mengalami pergeseran kewenangan pelaksanaannya. Pada bidang yang lain, juga terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karenanya  pergeseran  kewenangan  ini,  harus  diantisipasi  setiap  tingkatan pemerintahan di daerah dalam rangka optimalisasi pembangunan. Ini senada dengan yang dikemukakan oleh Asshiddiqie 5 bahwa UU No. 23 Tahun 2014 memiliki dampak yang  fundamental  terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah  disetiap  tingkatan.  Oleh karena itu, paradigma pembangunan di daerah juga harus mengalami perubahan.
Persoalannya adalah apakah pemerintah daerah provinsi memiliki sumber daya yang memadai dalam mengimplementasikan perintah undang-undang tersebut?
Sehingganya  dalam  penelitian  ini  akan  diteliti  factor  penghambat  penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014?
4 Dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan- setelah-uu-pemda-baru , diakses tanggal 7 Agustus 2018, Pukul 10.00 WITA.
5 Jimly Asshiddiqie (2015). Paradigma Baru Pembangunan Daerah. Makalah disampaikan dalam forum yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Pg. 6.

## 3. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris melalui sumber data primer yakni data  yang  berdasar  pada  keterangan  yang  diperoleh  secara  langsung  di  lokasi penelitian  dari  pihak-pihak  yang  terkait  baik  dalam  bentuk  peristiwa,  tingkah  laku yang di dapat melalui hasil wawancara melalui pihak yang berkompeten dan sumber data  sekunder,  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan  kepustakaan  atau  penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. 6 Selanjutnya data tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 7
4. Pembahasan
4.1. Faktor  Penghambat  Penyelenggaraan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  di Provinsi Gorontalo
Proses  penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan  di  Provinsi  Gorontalo dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  yang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Meskipun  dalam  proses  pengawasan  yang  dilakukan,  pengawas  mempedomani regulasi  yang  ada,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  pengawas  ketenagakerjaan mengalami beberapa faktor masalah yang menghambat.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ditemukan  faktor-faktor  penghambat penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:

## a. Faktor Sumber Daya Manusia
Saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 11 orang pengawas umum, 2 orang pengawas spesialis, dan 2 orang PPNS Ketenagakerjaan. Sedangkan perusahaan yang
6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan III, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Hal. 192.
7 Ibid, Hal. 156.
diawasi  berjumlah  2454  perusahaan  dan  ±  33.549  tenaga  kerja  yang  tersebar diseluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Data  diatas,  memperlihatkan  bahwa  jumlah  pengawas  ketenagakerjaan  Provinsi Gorontalo tidak berbanding lurus dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang diawasi.  Artinya  bahwa  pemerintah  Provinsi  Gorontalo  mengalami  kekurangan pengawas ketenagakerjaan. Jika merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Permanaker No. 33 Tahun 2016 yang mengharuskan pengawas ketenagakerjaan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan paling sedikit 5 (lima) perusahaan setiap bulan,  maka  dalam  1  (satu)  tahun  pengawas  ketenagakerjaan  wajib  melakukan pemeriksanaan  60  perusahaan.  Apabila  dilakukan  perbandingan  antara  jumlah pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini, 15 orang  pengawas  ketenagakerjaan,  dengan  jumlah  perusahaan  yang  ada,  2.454 perusahaan,  maka  dapat  dihasilkan  angka  pembandingnya  sebesar  1  orang  :  164 perusahaan.  Jumlah  tersebut  sudah  termasuk  pengawas  spesialis  dan  PPNS ketenagakerjaan.  Apabila  hanya  dilakukan  penghitungan  perbandingan  murni pengawas ketenagakerjaan yang berjumlah 11 orang, maka hasilnya adalah 1 orang: 233  perusahaan.  Jumlah  ini  sangat  besar,  jauh  dari  apa  yang  tercantum  dalam regulasi yang ada.
Pasal 8 ayat (1) Permanaker No. 33 Tahun 2016 memang tidak membatasi berapa batas maksimal pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan,  frasa  yang  dipilih  pada  pasal  tersebut  adalah  “paling  sedikit”.  Bagi peneliti,  tafsir  terhadap  frasa  “paling  sedikit”  tersebut  merupakan  perintah  yang diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  kepada  aparat  negara  agar  dalam melaksanakan tugasnya memiliki target capaian, sehingga aparat negara memiliki kewajiban  dalam  bekerja  secara  profesional,  dengan  cara  yang  demikian  aparat negara dapat diukur kinerjanya.
Meski  pasal  tersebut  tidak  memilih  frasa  yang  limitatif  atau  yang  bersifat  pilihan dengan  menggunakan  frasa  “paling  sedikit”  dan/atau  “maksimal/paling  banyak”, bukan  berarti  pengawas  ketenagakerjaan  dipaksa  untuk  melakukan  pemeriksaan melebihi kemampuan (baca: kemampuan fisik) yang dimilikinya.
Ketidakseimbangan  sumber  daya  manusia  tersebut  menjadi  masalah  serius  yang dihadapi  pemerintah  Provinsi  Gorontalo  dalam  melahirkan  penyelenggaraan ketenagakerjaan yang baik. Permasalahan terbatasnya jumlah pengawas tidak hanya
dialami oleh Provinsi Gorontalo tetapi selalu dihadapi setiap daerah. 8 Sebab jumlah perusahaan yang masuk di daerah semakin bertambah tetapi sumber daya manusia yang  dimiliki  oleh  daerah  dalam  melakukan  pengawasan  ketenagakerjaan  tidak mengalami penambahan.

## b. Faktor Anggaran
Alokasi anggaran pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo bersumber dari  APBN  dan  APBD.  Berikut  adalah  alokasi  anggaran  pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo.
Tabel 2. Alokasi Anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo
No Sumber Anggaran Tahun Jumlah 1. APBN 2015 Rp.   592.615.000 2016 Rp.   770.400.000 2017 Rp.   829.050.000 2018 Rp.   556.666.000 2. APBD Provinsi Gorontalo 2015 Rp.   200.000.000 2016 Rp.   200.000.000 2017 Rp.   132.000.000 2018 Rp.     97.150.000
Sumber: Dinas Penanaman Modal, ESDM, & Transmigrasi, 2018.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukan  bahwa  penyelenggaraan  pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo paling banyak bersumber dari APBN, sejak tahun  2015-2017  alokasi  anggaran  yang  bersumber  dari  APBN  mengalami
8 Khoirul  Hidayah  (2015). Optimalisasi  Pengawasan  Ketenagakerjaan  di  Kota  Malang. De  Jure  Jurnal Syariah dan Hukum, 7(2), 108.
kenaikan tetapi pada tahun 2018 alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan. Sedangkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo sejak tahun 2015-2018 mengalami penurunan.
Apabila dilihat dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  yang  menjadikan  sub  bidang  pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi kewenangan  provinsi,  maka  seharusnya  pemerintah  daerah  perlu  melakukan langkah  antisipatif  terkait  pola  penganggaran  dalam  mendukung  optimalisasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses penganggaran penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, yaitu:

## 1) Kelembagaan
Secara  kelembagaan,  pemerintah  daerah  menghilangkan  nomenklatur perangkat daerah di bidang ketenagakerjaan. Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun  2014,  pemerintah  daerah  memiliki  Dinas  Ketenagakerjaan  yang berdiri  sendiri,  namun  setelah  UU  tersebut  diberlakukan  “memaksa” pemerintah  daerah  menyatukan  urusan  pemerintahan  dibidang ketenagakerjaan  ke  dalam  Dinas  Penanaman  Modal,  ESDM,  dan Transmigrasi.  Urusan  pemerintahan  dibidang  ketenagakerjaan  hanya menjadi urusan salah satu seksi dalam dinas tersebut. Hal ini yang menurut penulis  mempengaruhi  proses  penganggaran  di  daerah,  dalam  hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

## 2) Beban Anggaran Daerah
Pasca  diberlakukannya  UU  No.  23  Tahun  2014,  yang  menarik  sebagian kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi milik pemerintah provinsi,  mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan  penataan  kembali struktur  APBD  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  wewenang  yang telah di delegasikan menjadi urusan pemerintah provinsi. Hal ini pula yang dialami oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebab pengalihan kewenangan tersebut  tentunya  berimplikasi  terhadap  penganggaran  terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Artinya bahwa ada porsi anggaran yang
harus  disediakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  untuk menyelenggarakan  kewenangan tersebut, secara tidak langsung anggaran yang  awalnya  hanya  menyelenggarakan  kewenangan  sebelum  UUPD berlaku,  mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan  ketika menerjemahkan kewenangan pasca diberlakukannya UUPD.

## c. Faktor Sarana dan Prasarana
Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana  yang  memadai. 9 Dukungan  sarana  dan  prasarana  sangat  berarti  bagi setiap organisasi pemerintahan, guna memaksimalkan kinerja organisasi. Terkait dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  pengawas ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, sampai saat ini, 15 orang personilnya hanya didukung  dengan  1  unit  mobil  operasional  yang  merupakan  pemberian  dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2011, dan 2 unit laptop serta 1 unit komputer. Minimnya  sarana  dan  prasarana  pendukung,  memberikan  dampak  terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawas ketenagakerjaan.

## d. Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah
Meski UU No. 23 Tahun 2014 telah berjalan selama 4 tahun, tetapi sampai saat ini pemerintah  Provinsi  Gorontalo  belum  menjabarkan  arah  kebijakan  terkait pelaksanaan UU tersebut ke dalam produk hukum daerah yang  menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah.

## 4.2.    Agenda  Perbaikan  Penyelenggaraan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  di Provinsi Gorontalo
Demi efektivitas penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, maka  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  perlu  melakukan  beberapa  perbaikan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, yakni:
9 Sri  Maulidiah  (2017). Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  Sebagai  Wujud  Reformasi  Birokrasi  di  Daerah. Jurnal Wedana, III(1), 234.

## a. Penguatan Sumber Daya
Sumber daya merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh organisasi agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud disini  adalah  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran,  dan  sumber  daya sarana  prasana.  Ketiga  komponen  ini  sesungguhnya  saling  beririsan  dalam mengimplementasikan kebijakan.
George  C.  Edwards  III, 10 menekankan  bahwa  tanpa  sumber  daya  yang  memadai akan berpengaruh terhadap implementasi dari kebijakan. Selanjutnya menurutnya bahwa  sumber  daya  tersebut  adalah  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya finansial.  Dalam  perspektif  George  Edwards  III  tersebut  kehadiran  sumber  daya manusia sebagai implementor atau pelaksana dari isi kebijakan. Oleh  karenanya keberadaan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  sangat  menentukan  terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam  perspektif  pembangunan  negara,  sumber  daya  manusia  memiliki  posisi sentral terhadap keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi  pemerintah  daerah,  termasuk  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo,  selain  untuk mengangkat atau menambah personil pengawas ketenagakerjaan di daerah. Pilihan itu  adalah  pilihan  terbaik,  dibandingkan  harus  memilih  untuk  menghentikan investasi  di  daerah  dengan  cara  menghentikan  lahirnya  perusahaan  baru beroperasi  di  daerah  yang  pada  dasarnya  memberikan  pendapatan  daerah  dan membuka lapangan kerja baru.
Selanjutnya  suplai  anggaran  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  harus  didasarkan atas  pemetaan  intensitas  penyelenggaraan  program  pemerintahan  secara proporsional.  Penyerahan  kewenangan  pengawasan  ketenagakerjaan  kepada pemerintah  daerah  tentu  harus  diakomodasi  terhadap  anggaran  daerah  yang memadai. Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, memperlihatkan bahwa penganggaran terhadap penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo  terus  mengalami  penurunan.  Padahal  jumlah  perusahaan  yang  ada  di
10 dalam  Suharno  (2013). Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan. Yogyakarta: Ombak. Pg. 170-171.
daerah sangat banyak belum lagi ditambah dengan cakupan wilayah daerah yang tidak  kecil.  Oleh  karenanya,  pemerintah  Provinsi  Gorontalo  perlu  melakukan pemetaan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  secara  proporsional  dalam rangka  pendistribusian  anggaran  terhadap  penyelenggaraan  urusan  tersebut, khususnya terhadap pengawasan ketenagakerjaan.
Selain  sumber  daya  manusia  dan  finansial,  sarana  dan  prasarana  juga  perlu diperhatikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan,  agar  tidak  menyulitkan  penyelenggaraan  pengawasan ketenagakerjaan. Dengan menggunakan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 11 sarana prasarana masuk pada kelompok sumber daya non manusia. Sedangkan  menurut  G.  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli, 12 dalam pelaksanaan  kebijakan  perlu  didukung  dengan  ketersediaan  infrastruktur  yang memadai. Apabila melihat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung terhadap penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Provinsi  Gorontalo  yang  sangat  minim  tentunya  akan  berdampak  tidak  baik terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dukungan sarana dan prasarana ini sangat memilukan, pengawas ketenagakerjaan yang merupakan aparatur negara, dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  prima  tetapi  dalam  kenyataannya  tidak didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai.
Apabila fakta diatas dikaitkan dengan era teknologi informasi saat ini, maka kondisi sarana  prasarana  pengawasan  ketenagakerjaan  di  daerah  semakin  menunjukan ketertinggalan  dengan  dinamika  kehidupan  masyarakat.  Artinya  bahwa  saat  ini, ketika urusan pengawasan menjadi domain pemerintah provinsi dengan wilayah kerja menjadi luas, maka untuk memperpendek rentang kendali terhadap cakupan wilayah tersebut salah satunya dengan cara membangun sistem informasi terkait pengawasan ketenagakerjaan.
11 Ibid, Pg. 176-177.
12 AG. Subarsono (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pg. 102.
Terkait  manfaat  terhadap  penyediaan  sistem  informasi,  Gatot  Susilo, 13 dalam penelitiannya di Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa:
a. Sistem informasi pengawasan perusahaan di wilayah Kabupaten Magelang pada  Disnakersostrans  dapat  mendukung  pekerjaan  pengawasan  yang dilakukan.
b. Sistem  informasi  pengawasan  ini  dapat  menyajikan  informasi-informasi yang dibutuhkan dengan cepat, akurat dan relevan.
c. Sistem  informasi  pengawasan  ini  juga  dapat  mendukung  kegiatan kearsipan digital pada bidang pengawasan perusahaan di Disnakersostrans.
Hal positif lain yang dapat diambil ketika pemerintah daerah menyiapkan sistem informasi  digital,  maka  pihak  pekerja/tenaga  kerja  yang  berada  jauh  dari  pusat ibukota provinsi dapat memberikan aduan secara online tanpa harus menuju ke ibukota provinsi untuk memberikan aduannya.
Selain  memberikan  akses  yang  luas  kepada  tenaga  kerja  untuk  memberikan aduannya tanpa harus ke kantor ketenagakerjaan provinsi, sistem informasi digital tersebut  juga  dapat  memudahkan  pengusaha  untuk  memberikan  laporan pelaksanaan  ketentuan  ketenagakerjaan  yang  termuat  pada  Permanaker  No.  33 Tahun 2016.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus segera melakukan penataan (termasuk  di  dalamnya  melakukan  perbaikan  dan  penambahan)  sarana  dan prasarana pendukung demi menunjang kinerja pegawainya, khususnya pengawas ketenagakerjaan.  Penataan  sarana  dan  prasarana  kerja  pada  pemerintah  daerah dimaksud untuk:
1. kelancaran proses pekerjaan;
2. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
3. memudahkan komunikasi;
4. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
13 Gatot  Susilo  (2015). Sistem  Informasi  Pengawasan  Perusahaan  Pada  Dinas Tenaga  Kerja,  Sosial  dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. Transformasi Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek, 11(1), 13.
5. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.
14

## b. Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  urusan  pemerintahan  di bidang ketenagakerjaan, sekali lagi hanya merupakan salah satu urusan. Dengan satu  urusan  itu  saja,  beban  kerja  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  sudah  sangat besar.  Belum  ditambah  dengan  urusan  pemerintahan  lain  di  bidang ketenagakerjaan.  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, klasifikasi  urusan  pemerintahan  bidang  tenaga  kerja  yang  menjadi  domain kewenangan  pemerintah  provinsi  adalah:  (a)  pelatihan  kerja  dan  produktivitas tenaga  kerja,  (b)  penempatan  tenaga  kerja,  (c)  hubungan  industrial,  dan  (d) pengawasan ketenagakerjaan. Berdasarkan pemetaan urusan yang terdapat dalam UU  No.  23  Tahun  2014  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  urusan  pemerintahan  di bidang ketenagakerjaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi begitu besar. Ironinya  urusan  pemerintahan  tersebut  di  lingkungan  organisasi  Pemerintah Provinsi  Gorontalo  hanya  dilaksanakan  oleh  satu  seksi  pada  Dinas  Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi  Gorontalo  No.  11  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah.
Masuknya urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (termasuk di dalamnya urusan  pengawasan  ketenagakerjaan)  hanya  pada  satu  seksi  dalam  organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  mengecilkan  kewenangan  besar  tersebut  dalam satu  unit  kerja  yang  kecil.  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  terhadap  proses penganggaran di daerah, ketika urusan pemerintahan dikecilkan kewenangannya maka  dapat  dipastikan  urusan  tersebut  akan  mendapatkan  porsi  anggaran  yang kecil  sesuai  dengan  skala  pertimbangan  penggabungan  unit  kerja.  Tidak  hanya berdampak  pada  proses  penganggaran,  penggabungan  itu  juga  berdampak terhadap  penyediaan  sarana  prasarana  pendukung  dan  pengembangan  sumber daya manusia.
14 Didi Hartono (2014). Pengaruh Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Jurnal Kindai, 10(2), 144.
Oleh karena itu, demi memaksimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang  ketenagakerjaan,  khususnya  pada  urusan  penyelenggaraan  pengawasan ketenagakerjaan  di  daerah,  pemerintah  Provinsi  Gorontalo  harus  melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah dengan cara melakukan pengkajian kembali terhadap pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 secara proporsional melalui perubahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Kekeliruan  dalam  menerjemahkan  penyelenggaraan  kewenangan  yang  dimiliki akan  berdampak  terhadap  penyalahgunaan  kewenangan  dan  menghambat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Terkait dengan hal itu, saat ini yang terjadi adalah  hambatan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan,  khususnya dalam urusan penyelenggaraan pengawasan ketenagakarjaan.

## c. Pembentukan  Peraturan  Daerah  Terkait  Penyelanggaraan  Pengawasan Ketenagakerjaan
Pemerintah  daerah  sebagaimana  diamanahkan  oleh  UUD  1945,  diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi  di  daerah.  Menurut  Maria  Farida 15 Peraturan  Daerah  memiliki  fungsi untuk:
a. Menyelenggarakan  pengaturan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah dan tugas pembantuan.
b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri  khas masing-masing daerah.
c. Menyelenggarakan  pengaturan  ha-hal  yang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan umum.
d. Menyelenggarakan  pengaturan  hal-hal  yang  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15 dalam Abdul Hamid Tome (2017). Buku Ajar Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: CV. Komojoyo Press, Pg. 41.
Apabila melihat pada fungsi tersebut, pembentukan perda terkait penyelenggaraan pengawasan  ketenagakerjaan  masuk  pada  fungsi  yang  pertama,  yakni  untuk menyelenggarakan  pengaturan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah dan  tugas  pembantuan.  Pasca  ditetapkannya  UU  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah yang melekatkan sebagian besar kewenangan daerah kepada pemerintah provinsi, seharusnya diterjemahkan lebih lanjut pengaturannya pada tingkat  perda.  Hal  ini  diharapkan  agar  pemberian  kewenangan  tersebut  ketika dijalankan memiliki arah yang jelas dalam implementasi di daerah.
Pembentukan  peraturan  daerah  (perda)  terkait  penyelenggaraan  pengawasan ketenagakerjaan  sangat  penting  untuk  dibuat  oleh  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo sebagai  sebuah  dokumen  kebijakan  sekaligus  sebagai  alas  hukum  terhadap penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan.  Dengan  hadirnya  perda  diharapkan dapat mengurai persoalan yang dihadapi oleh daerah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan.

## 5.  Kesimpulan
Proses penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo belum berjalan  dengan  efektif,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  permasalahan  yang muncul  dalam  penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan.  Permasalahan tersebut meliputi: minimnya  ketersediaan sumber daya manusia, anggaran,  sarana dan  prasarana  serta  belum  tersedianya  naskah  kebijakan  di  daerah  terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
Guna  mengefektifkan  penyelenggaraan  pengawasan  ketengakerjaan  di  Provinsi Gorontalo,  pemerintah  daerah  perlu  melakukan:  penguatan  sumber  daya  (sumber daya  manusia,  anggaran,  dan  sarana  prasarana),  penataan  organsasi  perangkat daerah,  dan  pembentukan  peraturan  daerah  terkait  penyelanggaraan  pengawasan ketenagakerjaan.

## Referensi

## Buku/Jurnal/Makalah
Asshiddiqie,  Jimly.  (2015). Paradigma  Baru  Pembangunan  Daerah. Makalah disampaikan  dalam  forum  yang  diselenggarakan  oleh  Pemda  Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
Charda,  Ujang  S.    (2015). Karakteristik  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Wawasan Hukum, 32 (1), 1-21.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad.  2015. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hidayah, Khoirul. (2015). Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang. De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, 7(2), 101-115.
Maulidiah,  Sri.  (2017). Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  Sebagai  Wujud  Reformasi Birokrasi di Daerah. Jurnal Wedana, III(1), 233-242.
Pramudiana,  Ika  Devy.  (2013). Kebijakan  Pengawasan  TKI  (Tenaga  Kerja  Indonesia) (Studi Diskriptif Unit Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (UPTP3TKO)  di  Kabupaten  Madiun). Jurnal  Jejaring  Administrasi Publik, V(1), 241-257.
Subarsono, AG.  (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharno. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Ombak.
Susilo,  Gatot.  (2015). Sistem  Informasi  Pengawasan  Perusahaan  Pada  Dinas  Tenaga Kerja,  Sosial  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Magelang. Transformasi  Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek, 11(1), 8-13.
Hartono,  Didi.  (2014). Pengaruh  Sarana  Prasarana  dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Jurnal Kindai, 10(2), 142- 155.
Tome,  Abdul  Hamid  (2017). Buku  Ajar  Ilmu  Perundang-undangan. Yogyakarta:  CV.
Komojoyo Press.

## Internet
ILO  (Tanpa  Tahun). Pengawasan  Ketenagakerjaan:  Apa  dan  Bagaimana;  Panduan
Untuk Pengusaha. Pg. 9, diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_189505/lang-- en/index.htm diakses tanggal 7 Agustus 2018, Pukul 08.00 WITA.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas- ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru ,  diakses  tanggal  7  Agustus  2018, Pukul 10.00 WITA.

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Permanaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.