Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Fradhana Putra Disantara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231 e-mail: dfradhana@gmail.com

## Abstract
The  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  pandemic  encourages  the  government  to  take various  strategic  steps  to  accelerate  the  handling  of  COVID-19.  One  of  the  strategic  policies undertaken  by  the  government  is  the implementation  of  Large-Scale  Social  Restrictions in  various cities  or  districts  in  Indonesia.  However,  this  abnormal  policy  does  not  mean  abandoning government responsibility for all lines of community life. This legal research is aimed at analyzing the  state's  responsibilities  in  the  COVID-19  pandemic  and  also  providing  formulations  related  to future law (ius constituendum) on the state of emergency national law. This legal research uses the statute  approach  and  conceptual  approach.  Primary  and  secondary  legal  materials  used  in  this legal  research  are  inventoried  in  order  to  obtain  proper  studies  and  provide  critical  study  of  the legal issues discussed. The results of the study stated that state responsibility during the COVID-19 pandemic had been legitimized by existing national and international legal provisions. The Large- Scale Social Restrictions Policy (PSBB) should not derogate the principle rights of the community. For  this  reason,  the  responsibility  of  the  state  must  be  optimized  because  the  community  has  a central position in a country. Then, a new formulation is needed as an umbrella act in the regulation of national emergency status. This is because existing laws are not relevant to current conditions.
Keywords : Responsibilities; COVID-19; Umbrella ACT; PSBB.

## Abstrak
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai  langkah  strategis  sebagai  bentuk  percepatan  penanangan  COVID-19.  Salah  satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar  yang  dilakukan  di  berbagai  kota  atau  kabupaten  di  Indonesia.  Namun,  kebijakan  abnormal tersebut  bukan  berarti  menanggalkan  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  segala  lini  kehidupan masyarakat.  Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  terkait  tanggung  jawab  negara dalam  masa  pandemi  COVID-19  serta  memberikan  formulasi  terkait  pengaturan  di  masa mendatang  (ius  constituendum)  tentang  status  darurat  hukum  nasional.  Penelitian  hukum  ini menggunakan  metode  statute  approach  dan  conseptual  approach.Bahan  hukum  primer  dan sekunder  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  diinventarisir  guna  mendapatkan  kajian  yang semestinya  serta  memberikan  telaah  kritis  atas  isu  hukum  yang  dibahas.Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  negara  dalam  masa  pandemi  COVID-19  telah  terlegitimasi dengan  ketentuan  hukum  nasional  maupun  internasional  yang  ada.  Kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  hendaknya  tidak  menderogasi  hak-hak  prinsipil  masyarakat.  Untuk  itu, tanggung  jawab  negara  tersebut  harus  tetap  dioptimalkan  mengingat  masyarakat  memiliki  posisi sentral  di  dalam  suatu  negara..  Kemudian,  diperlukan  suatu  formulasi  baru  sebagai  umbrella  act dalam  pengaturan  status  darurat  nasional.  Hal  ini  dikarenakan  undang-undang  yang  telah  ada tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, COVID-19, Umbrella Act, PSBB,
 Naskah diterima: 03 Juni 2020, direvisi: 18 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.262

## PENDAHULUAN
Pandemi Coronavirus  Disease 2019
(COVID-19) nyatanya memberikan dorongan bagi suatu negara untuk mengambil  kebijakan  yang  ‘abnormal’ demi  memutus  mata  rantai  COVID-19 (Bergkamp,  2020:  345),  tak  terkecuali  di Indonesia.  Dalam  menghadapi  pandemi tersebut, akhirnya pemerintah menerbitkan satu paket aturan sebagai legitimasi formil penanganan  COVID-19,  yakni  Keputusan Presiden  No.  11  Tahun  2020  tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  (selanjutnya  disebut  dengan KEPPRES Kedaruratan
Kesehatan),
Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Covid  19  (selanjutnya  disebut  dengan  PP PSBB)  yang  sebenarnya  menjadi  tindak lanjut  dari Pasal  rumusan 15 Ayat  (2) dan Pasal  56  Undang  Undang  Nomor  6  tahun 2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU
Kekarantinaan  Kesehatan),  dan  Peraturan
Pemerintah Pengganti undang-undang  No.
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  Negara  Untuk  Penanganan Pandemi  Covid  19  Dan/Atau  Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional Dan/Atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan (Selanjutnya disebut dengan PERPPU  No. 1  Tahun  2020).  Tentu,  terbitnya  ketiga peraturan  tersebut  memberikan  implikasi, salah satunya PP PSBB  yang memberikan legitimasi  atas  opsi  yang  dipilih  oleh pemerintah   untuk   memutus   penyebaran
COVID-19,  yaitu  opsi  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (Disantara, 2020d).
Opsi PSBB tentu menimbulkan konsekuensi  kepada  pemerintah,  yaitu tanggung  jawab  pemerintah  atau  negara kepada  masyarakat  dalam  masa  pandemi COVID-19. Tanggung jawab negara terhadap  masyarakat  dalam  pandemi COVID-19  sudah  sangat  menjadi  penting, mengingat bahwa rakyat merupakan ‘pemilik’  atas  kedaulatan  tertinggi  di Indonesia  (Pasal  1  Ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945).  Maknanya,  segala  aspek kekuasan  pemerintah  berasal  dari  rakyat. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  rakyat memiliki  posisi  yang  prinsipil  dan  sentral dalam keberlangsungan jalannya pemerintahan suatu negara. Negara merupakan  ‘alat’  dari  masyarakat  untuk mencapai harapan bangsa.
Konstruksi berpikir demikian sehendaknya juga berlaku dalam kebijakan PSBB. Tanggung jawab moral dan hukum kepada  masyarakat  masih  berada  dalam pundak  pemerintah.  Meski  pada  saat pandemi  COVID-19,  negara  wajib  setia menjalankan  aktivitas  berbangsa  dan bernegara  dengan  pertimbangan    nurani dan  nilai-nilai  moral  yang  tumbuh  dan berkembang di masyarkat guna mewujudkan cita-cita hukum yaitu
Pancasila.
Namun,  tindakan  penetapan  status darurat kesehatan menimbulkan problematik,  yakni  apakah  kedaruratan COVID-19  di  Indonesia  sama  dengan
'keadaan  bahaya'  atau  'kegentingan  yang memaksa' (Disantara, 2020a). Hal itu
ditunjukkan  dengan  penetapan  status 'keadaan bahaya'  atas pandemi COVID-19 dengan  KEPPRES  Kedaruratan  Kesehatan oleh  pemerintah,  namun  di  sisi  lain pemerintah  menetapkan  bahwa  pandemi COVID-19  merupakan  'kegentingan  yang memaksa'  dengan  diterbitkannya  PERPPU No. 1 Tahun 2020.
Penetapan  status  hukum  darurat  di Indonesia  wajib  berdasarkan  Pasal  12 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  (selanjutnya  disebut dengan UUD NRI 1945) yang menyatakan Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya; Syarat-syarat dan  akibatnya  keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, dan rumusan Pasal 22 Ayat  (1) UUD NRI 1945  yang  menyatakan  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
Dalam hal     ‘keadaan    bahaya’, penetapan status darurat juga didasarkan pada  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang   No.23   Tahun 1959 tentang Pencabutan
Undang-Undang
Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran  Negara No.  160  Tahun  1957)  dan  Penetapan Keadaan  Bahaya.  Namun,  penetapan ‘keadaan  bahaya’  dengan  menggunakan aturan  tersebut  dianggap  tidak  relevan dengan keadaan sekarang.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan  payung  ( umbrella  act )  terkait penetapan  status  darurat  hukum,  baik dalam  hal  ‘kegentingan  yang  memaksa’ maupun  ‘  keadaan  bahaya’.  Hadirnya umbrella act tersebut diharapkan  mampu
memberikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat  dalam  masa  darurat  di  masa yang akan datang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait tanggung jawab negara  dalam  masa  pandemi  COVID-19 serta memberikan formulasi terkait pengaturan  di  masa  mendatang  ( ius constituendum )  tentang  status  darurat hukum  nasional.  Maka  dari  itu,  dari beberapa  uraian  di  atas,  penelitian  ini terdiri  atas  dua  rumusan    masalah. Pertama, terkait  ‘bagaimana’  tanggung jawab  negara  terhadap  masyarakat  dalam masa pandemi COVID-19. Kedua, bagaimana  pertanggungjawaban  negara dalam ius constituendum keadaan darurat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  dari  penelitian  ini  adalah penelitian hukum. Penelitian hukum ( legal research )  adalah  menemukan  kebenaran koherensi,  yaitu  adakah  aturan  hukum sesuai  norma  hukum  dan  adakah  norma yang  berupa  perintah  atau  larangan  itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan  ( act )  seseorang  sesuai  dengan norma  hukum  (bukan  hanya  sesuai  aturan hukum)  atau  prinsip  hukum  (P.  M. Marzuki, 2017).
Penelitian  hukum  ini  menggunakan metode pendekatan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan ( statue approach )  peraturan  perundang-undangan (Disantara  &  Prasetio,  2020b:  44).
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  bahan hukum  primer  sekunder  (I.  Marzuki  & Faridy,  2020),  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan  isu  hukum  yang  dibahas  serta publikasi hukum termasuk buku-buku teks, kamus  hukum,  jurnal  hukum,  dan literatur hukum lainnya (Said, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Negara  dalam Masa Pandemi COVID-19
Masa pandemi COVID-19 tentu memberikan  pemerintah  tanggung  jawab atas  ketertiban,  keamanan,  kenyamanan, dan  kesejahteraan  masyarakat.  Tanggung jawab negara dapat kita lihat dalam alinea ke-IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Empat tanggung jawab diatas merupakan  amanah  oleh  para  pendiri bangsa  bagi  para  penyelenggaraan  negara. Kemudian,  telah  kita  ketahui  bersama, bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang berdiri berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ) bukan berdasarkan kekuasaan semata  (Disantara,  2020a:  66).  UUD  NRI 1945  memiliki  posisi  yang  prinsipil sebagai  pedoman  atas  tata  dan  laksana kehidupan  kenegaraan,  pemerintahan,  dan kemasyarakatan, tak terkecuali menegaskan eksistensi konsep negara.
Hal  tersebut  telah  ditegaskan  pada Pasal  1  ayat  3  UUD  NRI  1945  yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara  hukum”.  Implikasinya,  segala tindakan penyelenggaraan negara
(termasuk  PSBB)  harus  didasarkan  atas instrumen  hukum  yang  bermuara  pada tujuan  negara,  yakni  melindungi  dan mensejahterakan.
Kebijakan PSBB harus mencerminkan suatu  keadilan  sosial  dalam  segala  aspek serta  melindungi  segenap  seluruh  unsur bangsa.  Meski  PSBB  menciptakan  ekses yang  besar  dalam  segala  lini  kehidupan, negara  tetap  wajib  memenuhi  segala kebutuhan  primer  guna  mencerminkan penyelenggaraan, pelayanan, pemberdayaan,  dan  pembangunan  publik yang prima (Disantara, 2020b).
Di  sisi  lain,  tentu  kebijakan  tersebut dapat  membatasi  pergerakan  manusia. Harus  dimengerti  bahwa  hadirnya  PP PSBB  tak  lepas  dari  hadirnya  KEPPRES Kedaruratan
Kesehatan dan UU Kekarantinan Kesehatan. PSBB
merupakan  salah  satu  tindak  lanjut  dari status kedaruratan kesehatan masyarakat.
Merujuk  dalam  Pasal  1  PP  PSBB, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang diduga  terinfeksi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  sedemikian  rupa  untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-I9).
Pertimbangan  pelaksnaan  PSBB  meliputi enam unsur, yakni epidemologis, besarnya ancaman,  efektifitas,  dukungan  sumber daya, teknis operasional, dan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
Hal  ini  bermakna  bahwa  penerapan PSBB disuatu daerah diperlukan pertimbangan yang holistik dengan
melihat  konsekuensi  dan  resiko  dari penerapan  kebijakan  tersebut.  Minimal, refleksi  kebijakan  PSBB  terdiri  atas peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja, kegiatan  keagamaan,  dan  kegiatan  di tempat  atau  fasilitas  umum.  Namun,  pada faktanya  kebijakan  PSBB  dapat  dikatakan ‘datang  terlambat’.  Beberapa  instansi pendidikan  telah  melakukan  peliburan perkuliahan,  sehingga  kegiatan  belajar mengajar secara online.
Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan  PSBB  tentu  harus  dapat  diatasi oleh  negara,  dan  tentunya  menjadi tanggung  jawab  negara  pula.  Ditinjau  dari Pasal  4  PP  PSBB,  PSBB  yang  diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  mengeluarkan  suatu  tanggung jawab  atau  konsekuensi,  yakni  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  harus  memperhatikan  pemenuhan kebutuhan  dasar  penduduk,  mulai  dari pangan, pelayanan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari lainnya.
Pemenuhan kebutuhan primer tersebut disesuaikan  dengan  kondisi  suatu  wilayah yang terjangkit COVID-19. Apabila melihat  dari  rumusan  Pasal  4  PP  PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara  atas  kebijakan  PSBB  terhadap masyarakat  yang  telah  terkena  dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Kemudian,  apabila  merujuk  dalam Pasal 8 UU Karantina Kesehatan,
pemerintah pusat dan daerah tetap bertanggung jawab atas kepastian
terpenuhinya  segala  lini  kebutuhan  hidup masyarakat  selama  diterapkannya  PSBB, khususnya keperluan kebutuhan medis dan kebutuhan pangan. Tanggung jawab pemerintah  juga  terdapat  dalam  UU Kekarantinaan  Kesehatan.  Dalam  hal penanganan  pandemi  COVID-19,  Pasal  4 UU Kekarantinaan Kesehatan telah memberikan tanggung jawab baik pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Daerah untuk  melindungi  kesehatan  masyarakat dari  penyakit  dan/atau  faktor  dari  risiko kesehatan setiap orang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui kekarantinaan kesehatan.
Selanjutnya, Pasal 6 UU Kekarantinaan Kesehatan juga
memberikan  tanggung  jawab  terhadap pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Daerah atas  kesiapan  segala  sumber  daya  yang diperlukan  dalam  masa  penyelenggaraan kekarantinaan  kesehatan.  Oleh  karena  itu, setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan tanggung  jawab  dari  pemerintah  selama masa pandemi COVID-19.
Hakikatnya, pertanggung jawaban negara harus tetap setia bersama masyarakat  baik  dalam  kondisi  normal maupun  tidak  normal,  seperti  halnya  pada pandemi  COVID-19  ini.  Pertanggung jawaban  tersebut  diutamakan  pada  lini masyarakat  yang  terkena  dampak  dengan adanya  pandemi  COVID-19  maupun kebijakan  pemerintah  dalam  penanganan COVID-19. Apabila ditinjau dari perspektif  pertimbangan  PSBB,  maka pemerintah pusat dan daerah  hendaknya
terus  melakukan  sosialisasi  secara  massif guna  meningkatkan  aspek  kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu peraturan yang ada.
Pemerintah  pusat  dan  daerah  harus secepat  mungkin  untuk  mengidentifikasi area dan subjek mana saja yang berpotensi terjangkit COVID-19. Kemudian, diperlukan  tindakan  yang  tegas  oleh aparatur  negara  terhadap  pihak  yang melanggar  ketentuan  dari  peraturan  yang ada.  Selanjutnya,  diperlukan  optimalisasi Gugus  Tugas  COVID-19  dari  tingkat paling  rendah  (RT/RW)  hingga  tingkat paling tinggi.
Alinea IV UUD NRI 1945
menyatakan  bahwa  tujuan  negara  yakni melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia.
‘Melindungi’  dalam  tempo  ini  dapat dikonkritkan sebagai penyelenggaraan pertanggungjawaban negara untuk melindungi  masyarakat  dari  pandemi COVID-19.  Pertanggung  jawaban  ini berlaku  bagi  seluruh  rakyat  baik  yang berada  dalam  negeri  maupun  luar  negeri. Tanggung  jawab  negara  juga  terdapat dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945, bahwa negara  berkewajiban  terhadap  pemenuhan layanan  kesehatan  (Pasal  28  H  Ayat  (1) UUD  NRI  1945),  dan  berkewajiban terhadap  pemenuhan  jaminan    sosial kepada  masyarakat  (Pasal  28  H  Ayat  (3) UUD NRI 1945).
Negara  harus  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan yang  layak  dalam  penanganan  COVID-19 (Pasal  34  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945)  Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan PSBB
harus  memperhatikan  pemenuhan  jaminan sosial  dan  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat.  Selanjutnya,  dalam  perspektif hak  asasi  manusia,  setiap  orang  berhak untuk  menikmati  standar  kesehatan  fisik dan  mental  tertinggi  yang  dapat  dicapai dalam masa pandemi COVID-19.
Negara  harus  mengambil  tanggung jawab  utama  untuk  mencegah,  mengobati, dan  mengendalikan  pandemi  COVID-19. Aspek  tanggung  jawab  pemerintah  juga dapat dilihat dari aspek hukum internasional. Draft  Articles  om  the Responbility  of  State  for  Internationally Wrongful  Acts dari International  Law Commission menyatakan  terdapat  dua kriteria  makna  dari  frasa  “ Internationally Wrongful  Acts” (Distefano,  2019:  701), yaitu  tindakan  tersebut  harus  dikaitkan dengan  negara  di  dasarkan  dengan  hukum internasional  dan  merupakan  pelanggaran dari kewajiban internasional yang dilakukan  oleh  suatu  negara.  Sehingga, apabila ditinjau dalam hukum internasional,  tindakan  yang  salah  yang telah  dilakukan  pemerintah  harus  disertai dengan tanggung jawab.
Tindakan  salah  tersebut  dapat  berupa tindakan yang disengaja maupun kelalaian. Paramater  dari  “ Internationally  Wrongful Acts” adalah  tidak  ada  kondisi  mental yang  khusus  yang  diperlukan  sehubungan dengan  pelanggaran  kewajiban  utama negara,  hanya  tindakan  negara  yang terpenting  yang  diukur  oleh  Komisi Hukum  Internasional  terlepas  dari  niat apapun (Suthar et al., 2018).
Tanggung jawab negara dapat dikatakan benar apabila injury yang
disebabkan  dan  dianggap  berasal  dari suatu  tindakan  yang  salah  dari  suatu negara  secara  internasional  (Broberg, 2020).  Dalam  menentukan  ‘benar’  atau ‘salah’  dari  suatu  tindakan  negara,  harus diidentifikasi  atas  serangkaian  kelalaian maupun  tindakan  salah  yang  dilakukan oleh  suatu  negara  apakah  telah  menjadi faktor  substansial  yang  menimbulkan kerugian dalam masa pandemi COVID-19 atau tidak.
Sehingga, dalam masa pandemi COVID-19, suatu tindakan dari pemerintah tersebut dapat dikatakan “ Internationally  Wrongful  Acts” manakala tindakan pemerintah justru mengakibatkan memperburuk pandemi COVID-19.
Kerangka hukum internasional memberikan kewajiban bagi negara-negara yang  melanggar  hukum  internasional untuk  melakukan  reparasi  penuh  atas kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindakan yang salah secara internasional.
Pemerintah  harus  secara  melakukan  suatu tindakan  hukum  sesuai  dengan  aturan hukum  internasional  yang  paling  spesifik dalam  mengatur  penyakit  menular  dan kesehatan  umum,  yaitu International Health Regulations 2005.
Penghormatan  suatu  negara  terhadap International  Health  Regulations 2005 hakikatnya  bertujuan  untuk  mencegah, melindungi, mengendalikan dan memberikan respons kesehatan masyarakat terhadap  penyebaran  pandemi  COVID-19 (Gostin  &  Meier,  2019:  790).  Apabila ditinjau  dari  Pasal  16 International Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights ( ICESCR ) 1966
sebagaimana  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11  tahun  2005  tentang  Pengesahan Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya,  pemerintah Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna mengupayakan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian dari pandemi COVID-19.
Dalam  hal  PSBB,  negara  harus  tetap menjamin hak-hak masyarakat yang berkaitan  dengan  aspek  ekonomi  dan sosial.  Sehingga,  meski  dalam  situasi penanggulangan  COVID-19,  negara  dapat memberikan  keberlangsungan  hidup  bagi masyarakat.  Tanggung  jawab  negara kepada  masyarakat  dalam  masa  pandemi COVID-19  juga  dapat  dilihat  dari  aspek Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang
Penanggulangan Bencana (selanjutnya  disebut  dengan  UUPB).  Hal ini dikarenakan COVID-19 telah ditetapkan  sebagai  bencana  non  alam nasional  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  12  tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Sebagai Bencana Nasional.
Sebagai  bencana  non  alam,  tanggung jawab  negara  terhadap  pandemi COVID- 19  terdapat  dalam  Pasal  6  UUPB,  yaitu bertanggung  jawab  atas  perlindungan masyarakat dari dampak bencana, bertanggung jawab atas penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi      yang      terkena        bencana secara  adil  dan  sesuai  dengan  standar pelayanan  minimum,  bertanggung   jawab
pemulihan  kondisi  dari  dampak  bencana. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam penanganan COVID-19.
Berdasarkan  Pasal  8  UUPB,  dalam masa  pandemi  COVID-19  pemerintah harus memberikan jaminan atas pemenuhan dari setiap orang dan pengungsi  yang telah terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 sesuai dengan standar  pelayanan  minimum.  Selanjutnya, pemerintah  daerah  juga  memberikan perlindungan  masyarakat  atas  dampak yang ditimbulkan dari COVID-19. Pemerintah  juga  bertanggung  jawab  atas pengurangan risiko COVID-19 dan pemaduan  pengurangan  risiko  COVID-19 dengan  program  pembangunan.  Lalu, dalam aspek ekonomi, pemerintah bertanggung
jawab pula atas pengalokasian penanganan dan penanggulangan  COVID-19  dalam  APBD
yang tersedia.
Seharusnya,
Pemerintah memberlakukan karantina wilayah sebagai tindak  lanjut  dari  status  kedaruratan kesehatan  masyarakat.  Padahal,  Pasal  56 UU Kekerantinaan Kesehatan memberikan tanggung  jawab  kepada  pemerintah  atas kebutuhan  hidup  orang  dan  makanan hewan  ternak  selama  dalam  tempo karantina  wilayah.  Tentu,  hal  ini  berbeda dengan Pasal 4 PP PSBB.
Dengan  tidak  memberikan  kewajiban memberikan tanggung jawab bagi pemerintah,  maka  kebijakan  pemerintah saat  ini  menujukkan  bahwa  pemerintah ‘setengah hati’ dalam menjamin kebutuhan dasar  hidup  penduduk.  Pemerintah  hanya mengedepankan aspek itikad baik semata,
tanpa  berkewajiban  memenuhi  kebutuhan primer  masyarakat.  Sebenarnya,  karantina wilayah  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah apabila pemerintah cermat dalam mengelola  aspek  perencanaan  keuangan. Pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah dapat melakukan refocussing maupun realokasi anggaran.
Hal tersebut dilakukan guna memotong wacana belanja berbagai lembaga  di  tingkat  pusat  maupun  daerah yang bukan prioritas dalam masa pandemi COVID-19,  sehingga  dapat  dialokasikan pada  penanganan  COVID-19.  Kebijakan PSBB  mencerminkan  bahwa  prioritas utama  pemerintah  saat  ini  adalah  aspek kesehatan  masyarakat.  Namun,  aspek kehidupan lainnya juga perlu diperhatikan, mengingat  aspek  kehidupan  manusia berkaitan satu sama dengan yang lain.
Untuk  itu,  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah diharapkan dapat ‘merangkul’ stakeholder terkait  yang  juga terkena  dampak  pandemi  COVID-19.  Hal ini  dapat  dilakukan  pemerintah  dengan cara  membeli  hasil  panen  para  petani, bekerja  sama  dengan  Unit  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  untuk  membuat  alat pelindung  diri  secara  mandiri,  dan  lain sebagainya. Refleksi tersebut dapat mencerminkan  bahwa  negara  benar-benar hadir di dalam masyarakat.
Namun,  melihat  problematika  yang terjadi ini, sehendaknya pemerintah menetapkan  status darurat kesehatan dengan  pilihan  opsi lockdown (karantina wilayah).  Hal  tersebut  dikarenakan  opsi PSBB seakan-akan memberikan posisi
‘abu-abu’ bagi pemerintah, karena pemerintah  tidak  wajib  menanggung segala lini kehidupan masyarakat, khususnya  kebutuhan  primer  masyarakat. Di sisi lain, opsi PSBB juga ‘melepaskan’ kewajiban  pemerintah  untuk  menanggung seluruh  dampak  yang  terjadi  apabila diberlakukan  darurat  kesehatan  dengan pilihan opsi lockdown (karantina wilayah).
2. Pertanggungjawaban Negara dalam Ius Constituendum
Keadaan
Darurat
Penetapan  status  darurat  di  suatu negara dapat membuat pemerintah mengesampingkan terlebih dahulu hak dan kewajiban  yang  berlaku  pada  kondisi normal  (Gostin  &  Hodge,  2020:  1331). Dominasi  pendekatan  hukum  darurat dalam  masa  pandemi  COVID-19  menjadi hal  yang  lumrah  (Shankar,  2018).  Aspek prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan negara pada masa pandemi  COVID-19  tentu  juga  berbeda dengan penyelenggara negara dalam keadaan normal.
Namun, tanggung jawab negara berkaitan  dengan  perlindungan  hak-hak prinsipil  dari  manusia  sehendaknya  tetap dilaksanakan  (Cornell  &  Salminen,  2018). Hal  ini  wajib  diperhatikan  mengingat tanggung  jawab  negara  merupakan  hak konstitusional  dari  setiap  warga  negara yang  telah  dituangkan  dalam  UUD  NRI 1945.
Lalu,  bagaimana  cara  menegakkan kembali  berkaitan  dengan  tanggung  jawab negara  pada  masa  darurat  maupun  pada masa  pandemi  di  masa  mendatang  ? Solusinya adalah diperlukan suatu
Umbrella  Act terkait  penetapan  masa darurat.  Hal  ini  dikarenakan  keberadaan Undang-Undang/Prp/No.  23  Tahun  1959 tidak  relevan  dengan  kondisi  seperti  ini (Disantara,  2020c).  Apalagi,  hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009  memberikan  warna baru  dalam  hal  hukum  tata  negara  darurat nasional yakni 'kegentingan yang memaksa'  telah  termasuk  dalam  kategori darurat  hukum  (Disantara  &  Prasetio, 2020a).
Apabila  berkaca  pada  fenomena pandemi COVID-19, masih terlihat banyak masyarakat (yang merasakan dampak Luar biasa  akibat  pandemi  COVID-19)  belum mendapatkan  perlindungan.  Oleh  karena itu,  hadirnya Umbrella  Act menjadi  hal yang  sangat  penting,  mengingat  perlu adanya  regulasi  yang  dapat  mewakili seluruh  aspirasi  masyarakat.  Di  sisi  lain, umbrella  act merupakan  wujud  tanggung jawab moral pemerintah untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat. Umbrella  Act inilah    yang akan  menjadi  legitimasi  formil  dalam penanganan  pandemi  atau  wabah  apabila terjadi kembali di kemudian hari.
Di  sisi  lain,  berbagai  peraturan  yang diterbitkan dalam masa pandemi  COVID- 19  hanya  sebatas  berusaha  memenuhi aspek  konstitusional  yang  telah  tercantum dalam rumusan Pasal 12 dan 22 UUD NRI 1945.  Namun,  fenomena  yang  terjadi adalah  ketidakharmonisan  antara  satu peraturan  perundang-undangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
Bukan  hanya  mempertegas  hak  dan kewajiban pemerintah dalam masa darurat,
umbrella  act nantinya  menjadi  pedoman dan orientasi peraturan perundang- undangan  yang  berada  di  bawahnya,  tak terkecuali  peraturan  perundang-undangan yang  memiliki  muatan  yang  berkaitan dengan umbrella act . Selanjutnya, keberadaan  asas  dan  prinsip  dalam umbrella  act akan  menjadi  'muara'  bagi peraturan perundang-undangan yang berada  di  bawahnya  sebagai  pelaksanaan secara empirik.
Kerangka  hukum  fundamental  dalam umbrella act diharapkan dapat meminimalisir  ketidak  harmonisan  antara berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  terkait.  Di  sisi  lain ,  umbrella  act merupakan  salah  satu  langkah  strategis dalam  aspek  implementasi  peraturan  yang disesuaikan  dengan  keadaan  yang  terus berkembang.
Umbrella  act terkait  status  darurat hukum  ini  diharapkan  dapat  menjawab keraguan masyarakat atas anggapan ketidakpastian  hukum  di  dalam  peraturan perundang-undangan
yang telah
diterbitkan  oleh  pemerintah  dalam  masa darurat, seperti halnya saat ini. Ketidakpastian  tersebut  bukan  hanya  dari segi  terminologi  dalam  norma  peraturan perundang-undangan, namun orientasi atau tujuan  dari  pembentukan umbrella  act harus  dijelaskan  secara expressive verbis.
Penjelasan  umum  dalam umbrella  act harus  dijelaskan  secara  terperinci  guna memberikan  informasi  tambahan.  Di  sisi lain,  jelaskan  holistik  akan  meminimalisir terjadinya miss -interpretasi  oleh  para pembaca  maupun  penyelenggara   negara.
Oleh  karena  itu,  struktur  dan  kualitas norma  dalam umbrella  act harus  secara komprehensif  mengakomodasi  berkaitan dengan segala hal darurat hukum.
Apabila  dikaitkan  dengan  tanggung jawab negara, umbrella act dapat memberikan  standar  yang  sistematis  atas bentuk  pertanggungjawaban  negara  dalam masa darurat  hukum.  Pertanggungjawaban tersebut  harus  dimaknai  secara  esensial (Reynolds,  2017:  98),  sehingga  norma tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara bukan hanya sebatas hitam diatas putih semata.
Pertanggungjawaban merupakan salah satu  bentuk  kristalisasi  dari  perlindungan hak  asasi  manusia  dalam  masa  pandemi COVID-19. Hal tersebut merupakan prinsip  dasar  atas  tuntutan  negara  untuk menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi hak  asasi  setiap  orang.  Dalam  masa pandemi  COVID-19,  negara  harus  hadir dengan memberikan pelayanan yang prima atas aspek kesehatan terhadap masyarakat. Bahkan,  negara  harus  mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi  timbulnya  krisis  di  segala  lini. Perlindungan atas keamanan dari masyarakat  juga  merupakan  salah  satu cermin  dari  pertanggungjawaban  negara.
Hal  ini  patut  diperhatikan  mengingat sangat terbuka munculnya konflik horizontal  maupun  vertikal  di  antara masyarakat.

## SIMPULAN
Penyelenggaraan  praktik  kenegaraan harus  diwujudkan  guna  mencapai  tujuan hukum  dan  tujuan  bernegara,  sekalipun dalam masa Pandemi COVID-19. Oleh
karena  itu,  pemerintah  harus  tetap  setia untuk  hadir  dalam  kondisi  apapun  agar dapat  memastikan  terpenuhinya  hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.
Implikasinya,  pemerintah  tidak  dapat mengambil  suatu  kebijakan  dengan  tidak memperhatikan  tanggung  jawab  terhadap masyarakat atas pemenuhan hak-hak dasar selama masa Pandemi COVID-19.
Tanggung  jawab  secara  moral  maupun hukum  kepada  masyarakat  harus  tetap dilakukan oleh pemerintah agar membentuk suatu penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan  publik  yang  prima  dalam masa pandemi COVID-19.
Diperlukan  suatu  formulasi  baru terkait pengaturan penetapan status darurat hukum  di  masa  yang  akan  datang,  yakni dengan  solusi umbrella  act .  Hal  ini  patut dilakukan melihat orientasi hukum penetapan  status  darurat  hukum  yang didasarkan  pada  Undang-Undang/Prp/No. 23  Tahun  1959  tidak  relevan  lagi  dengan kondisi saat ini.
Di  sisi  lain,  hadirnya  umbrella  act terkait  penetapan  status  darurat  hukum diharapkan  dapat  mempertegas  hak  dan kewajiban pemerintah dalam masa darurat, khususnya  dalam  hal  pertanggungjawaban negara  sebagai  salah  satu  bentuk  refleksi dari perlindungan hak asasi setiap manusia pada masa darurat hukum

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  puji  syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan  rahmat,  barokah,  dan  ridha-Nya atas  terselesaikan  dan  terbitnya  penelitian hukum  yang  berjudul  Tanggung  Jawab Negara  dalam  masa  Pandemi  COVID-19. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih  kepada  seluruh  pihak  yang membantu  secara  materiil  maupun  non- materiil  dalam penyelesaian penelitian ini; khususnya  dihaturkan  banyak  terimakasih kepada Ayah, Ibu, dan adik penulis, Bapak Agus Sugianto dan Ibu Emy Yuliana, serta ananda  Geraldha  Islami  Putra  Disantara. Tak  lupa,  penulis  ucapkan  terima  kasih kepada  para  Dosen  pembimbing  dalam tulisan  ini,  yaitu  Bapak  Dr.  Hananto Widodo,  S.H.,  M.H.,  Bapak  Muh.  Ali Masnun, S.H., M.H., Bapak Irfa Ronaboyd,  S,H.,  M.H.;  terima  kasih  pula kepada  Bapak/Ibu  Dosen  Jurusan  Hukum Universitas Negeri Surabaya, Tim  Peneliti Pusat  Kajian  Hukum  dan  Pembangunan Universitas  Negeri  Surabaya,  ‘bunga  hati’ Berlian  Lusia  Ervianti  dan  saudara  Dicky Eko Prasetio yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (13th ed.). KENCANA.
Reynolds,  J.  (2017). Empire,  Emergency and  International  Law .  Cambridge University Press.
Disantara,  F.  P.  (2020b).  Pancasila  Juga Volksgeist,  Tanya  Kenapa ?  In  I.
Ronaboyd  &  F.  P.  Disantara  (Eds.),
Filsafat Hukum Pancasila (Suatu

## Kajian Filsafat, Hukum, dan Politik)
(pp. 63–68). Kreasi Cendekia Pustaka.

## Jurnal
Bergkamp,  L.  (2020).  State  Liability  for
Failure  to  Control  the  COVID-19
Epidemic:  International  and  Dutch Law. European  Journal  of  Risk
Regulation , 11 (2)
Broberg,  M.  (2020).  A  Critical  Appraisal of  the  World  Health  Organization’s International Health Regulations
(2005)  in  Times  of  Pandemic:  It  Is Time for Revision. European Journal of Risk Regulation , 11 (2), 1–
8.
Cornell,  A.  J.,  &  Salminen,  J.  (2018). Emergency  Laws  in  Comparative Constitutional  Law  –  The  Case  of Sweden  and  Finland. German  Law Journal , 19 (2), 219–250.
Disantara,  F.  P.  (2020a).  Aspek  Imunitas Dalam  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019. Istinbath :  Jurnal Hukum , 17 (1), 65–82.
Disantara,  F.  P.  (2020c).  The  Large  Scale
Social Restrictions Policy For Handling The COVID-19 Pandemic. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 7 (2), 128–141.
Disantara,  F.  P.  (2020d).  The  Legitimacy of  Circular  Letter  in  Handling COVID-19  Pandemic. Rechtsidee ,
6 (2), 1–10.
Disantara,  F.  P.  (2020e).  The  Validity  of Rectors  Circular  Letter  on  the Covid-19   Pandemic. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 126.
Disantara, F. P., & Prasetio, D. E. (2020b).
The Little Vatican: Optimalisisasi
DWIPA  (Desa  Wisata  Pancasila)
sebagai Upaya Meningkatkan Harmonisasi  Sosial  dan  Toleransi.
Law, Development & Justice Review ,
3 (1), 42–56.
Distefano,  G.  (2019).  State  Responsibility
for Internationally Wrongful Acts. In Fundamentals of Public
International  Law (pp.  637–805). Brill | Nijhoff.
Gostin,  L.  O.,  &  Hodge,  J.  G.  (2020).  US
Emergency  Legal  Responses  to Novel  Coronavirus. JAMA , 323 (12), 1131.
Gostin,  L.  O.,  &  Meier,  B.  M.  (2019).
Introducing  Global  Health  Law. The Journal  of  Law,  Medicine  &  Ethics , 47 (4), 788–793.
Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional  Dan  Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 350.
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia. JCH  (Jurnal
Cendekia Hukum) , 4 (1), 141.
Shankar,  S.  (2018).  The  State  of Emergency  in  India:  Böckenförde’s Model  in  a  Sub-National  Context. German Law Journal , 19 (2), 197– 218.
Suthar, A. B., Allen, L. G., Cifuentes, S.,
Dye,  C.,  &  Nagata,  J.  M.  (2018). Lessons Learnt from Implementation of The
International Health
Regulations:  A  Systematic  Review. Bulletin of the World Health Organization , 96 (2), 110-121E.

## Website
Disantara, F. P., & Prasetio, D. E.  (2020a).
Nalar  Hagemonik  Perppu   COVID-
19 . Gresnews.Com. http://www.gresnews.com/berita/opi ni/117983-nalar-hagemonik-perppu- covid-19/