## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Oranglain Ditinjau Menurut Kuhp  (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd)
Oleh : 1 . Mahdiyan Tri Wahyudi
2. Nelvita Purba
3. Ibnu Affan

## Abstract
A person who is forced to do an act to defend  himself  or  another  person  because  of an attack on himself or another person, against his  own  or  others'  moral  honor  or  against  his own  property  or  another  person,  cannot  be punished.  Therefore,  many  times  people  use the  excuse  of  a  forced  defense  (noodweer) with  the  hope  that  what  they  have  done  has fulfilled  the  elements  or  conditions  of  a  forced defense  as  referred  to  in  Article  49  paragraph (1) of the Criminal Code .
The  formulation  of  the  problem  in  this thesis  is  how  to  regulate  the  legal  abolition  of criminal  acts  of  self-defense  that  result  in  the loss of other people's lives, how is the  criminal liability of perpetrators of self-defense resulting in the loss of other people's lives, what are the legal  considerations  of  judges  for  abolition  of crimes  in  criminal  liability  of  perpetrators  of self-defense  resulting  in  loss  of  life,  others seen  from  the  Criminal  Code  and  the  analysis of  the  decision  Number  61/Pid.B/2019/PN. CBD.
This  type  of  research  is  normative juridical,  namely  research  based  on  law.  Data analysis  was  carried  out  qualitatively,  which  is a  form  of  analysis  that  does  not  rely  on numbers but on sentences. Drawing conclusions  in  this  paper  is  carried  out  using deductive-inductive  logic  of  thinking  that  is done  with  the  theory that  is  used  as  a  starting point for conducting research.
Keywords: Criminal  Abolition,  Self  Defense, Life.

## Abstrak
Seseorang  yang  terpaksa  melakukan suatu  perbuatan  untuk  membela  diri  sendiri atau  membela  seorang  lain  karena  adanya serangan  terhadap  diri  sendiri  atau  orang  lain, terhadap  kehormatan  kesusilaan  sendiri  atau orang  lain  maupun  terhadap  harta  benda sendiri atau orang lain, tidaklah dapat dipidana. Oleh karena itu, banyak kali orang menggunakan  alasan  pembelaan  terpaksa (noodweer) ini  dengan  suatu  harapan  bahwa apa  yang  dilakukannya  sudah  memenuhi unsur-unsur  atau  syarat-syarat  pembelaan terpaksa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 49 ayat (1) KUHP.
Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini adalah    bagaimana    pengaturan  hukum penghapusan  pidana  pelaku  pembelaan  diri yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang lain, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang  lain, bagaimanakah  pertimbangan  hukum  hakim penghapusan pidana dalam pertanggungjawaban pidana pelaku
pembelaan  diri  yang mengakibatkan  hilangnya nyawa orang lain dilihat dari KUHP dan analisis putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd.
Jenis  Penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  yaitu  penelitian  yang  didasaran  pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu  pada  angka-angka  melainkan  pada kalimat-kalimat.  Penarikan  kesimpulan  dalam tulisan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan logika  berfikir  deduktif-induktif  yaitu  dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian.
Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Pembelaan Diri, Nyawa.

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Negara membuat hukum untuk menciptakan  masyarakat  yang  tertib,  aman, sejahtera  serta  damai  juga  hukum  yang berlaku  sama  bagi  setiap  orang  dari  strata rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1945)  menyebutkan  negara  Indonesia  adalah negara  hukum.    Berdasarkan  hal  tersebut, maka  salah  satu  prinsip  penting  dari  negara hukum adalah adanya
jaminan
penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan lainnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan. 1
Hukum  adalah  pedoman  dan  urat  nadi pada  segala  aspek  kehidupan  bernegara maupun  bermasyarakat.  Setiap  masyarakat berhak  memiliki  keadilan,  kesejahteraan,  dan kedamaian,  akan  tetapi  seiring  berjalannya waktu semakin banyak kriminalitas yang terjadi di  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Berbagai  jenis  kejahatan  yang  terjadi  dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan,  bahkan  pembunuhan  yang mengancam keselamatan jiwa seseorang. 2
Banyak upaya yang dilakukan seseorang  demi  menyelamatkan  harta  benda, jiwanya,  kesusilaan  maupun  kehormatannya yaitu  dengan melakukan  perlawanan  sehingga terkadang perlawanan yang dilakukan mengakibatkan  hilangnya  nyawa  dari  pelaku kejahatan  tersebut.  Keadaan-keadaan  itu merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan  terpaksa  untuk  diri  sendiri  ataupun orang  lain  karena  adanya  serangan  atau ancaman serangan yang sangat dekat.
1 Ibnu  Affan, Problematika  Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi  Polikik  Hukum  Berbasis  Hukum
Progresif, Perdana  Publishing,  Medan,  2018, h.2.
2 PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum
Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 2014, h.58
Penerapan noodweer dapat  dilihat pada  beberapa  Putusan  Pengadilan Nomor 61/Pid.B/2019/PN.  Cbd  dengan  terdakwa Beben  bin  Ajid  dengan  sengaja  merampas nyawa  orang  lain.  Perbuatan  teersebut  terjadi disebabkan terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi kepada  korbanyang 1 (satu) ekor miliknya dan 1  (satu)  ekor  lainnya  adalah  milik  saksi  Usep yang  dititipkan  kepada  terdakwa  untuk  dijual. Jual  beli  tersebut  harga  yang  disepakati  untuk pembayaran  2  (dua)  ekor  sapi  lebih  kurang senilai  Rp.  23.000.000,00  (dua  puluh  tiga  juta rupiah),  dan  korban  menyatakan  kepada terdakwa  bahwa  pembayaran  akan  dilakukan di rumah korban di Jakarta.
Korban  dan  terdakwa  ikut  di  dalam mobil  dengan  tujuan  ke  Jakarta  untuk dilakukan  pembayaran  sapi  dan  pada  saat berangkat,  terdakwa  membawa  serta  1  (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bilah pisau  yang  juga  biasa  digunakan  terdakwa untuk  bekerja  sebagai  tukang  jagal  sapi. Terdakwa  telah  curiga  kepada  korban  selaku pembeli  2  (dua)  ekor  sapi  yang  tidak  akan membayar  harga  yang  disepakati  sebelumnya dan  ternyata  dari  upaya  terdakwa  untuk memperoleh  uang  pembayaran  sapi  tersebut terdakwa  dalam  keadaan  merasa  terancam akan jiwanya, sehingga terdakwa mengeluarkan pisau dan pisau yang dikeluarkan  terdakwa  terkena  pada  bagian perut  korban  yang  mengakibatkan  hilangnya nyawa korban.

## B.  Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  akan  diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1.  Bagaimanakah pengaturan hukum penghapusan  pidana  pelaku  pembelaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diri  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa orang lain ?
2.  Bagaimanakah pertanggungjawaban
pidana  pelaku  pembelaan  diri  yang mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang lain?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  dalam  penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :
1.  Untuk  mengetahui  pengaturan  hukum penghapusan  pidana  pelaku  pembelaan diri  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa orang lain.
2.  Untuk  mengetahui  pertanggungjawaban pidana  pelaku  pembelaan  diri  yang mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang lain.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan praktis yaitu :
1.  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah  wawasan  dan  khazanah  ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya  hukum  pidana.  Selain  itu, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  penghapusan  pidana  terhadap pelaku pembelaan diri yang
mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang lain.
2.  Secara  praktis  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  jawaban-jawaban  atas persoalan  penghapusan  pidana  terhadap pelaku pembelaan diri yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
serta  menjadi  referensi  khusus  bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu  hukum  pidana  yang  mengalami banyak  permasalahan  dan  membutuhkan suatu  pemecahan  untuk  menjelaskan semua  itu,  tentunya  diperlukan  suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa penelitian tentang “ Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain Ditinjau  Menurut  KUHP  (Analisis  Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd)” belum pernah dilakukan  dalam  pendekatan  dan  perumusan masalah  yang  sama,  walaupun  ada  beberapa topik  penelitian  tentang  penghapusan  pidana terhadap  pelaku  pembelaan  diri  tetapi  jelas berbeda  sehingga  penelitian  ini  adalah  asli karena  sesuai  dengan  asas-asas  keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.
Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang  lain seperti :
1.  Tesis  Dara  Nanda  Riantara,  NIM  : 090710101155,  Program  Magister  Ilmu Hukum  Universitas  Jember,  Tahun  2018, yang  berjudul  Analisis Yuridis  Pembuktian Unsur  Pembelaan  Terpaksa  ( Noodweer )
Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  624

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
K/Pid/2010).  Rumusan  masalah  dalam tesis tersebut adalah: a.  Faktor-faktor apakah yang menyebabkan putusan bebas terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ? b.  Bagaimana pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penganiayaan yang menyebabkan
matinya orang ?
c.  Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Jabung Timur pada putusan No.93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan  putusan  bebas  terhadap kedua terdakwa dengan fakta persidangan ?
2.  Tesis  Rr.  Jannatul  Firdaus,  NIM  : 031311133174,  Program  Magister  Ilmu
Hukum  Universitas  Airlangga  Tahun  2020 yang berjudul Pembelaan Terpaksa
(Noodweer) Sebagai  Alasan  Pembenar.
Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:
a.  Bagaimanakah pengaturan hukum
terhadap  pembelaan  terpaksa  sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana.
b.  Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa  yang  dapat  dijadikan  sebagai alasan penghapus pidana ?
c.  Bagaimanakah  syarat-syarat  dalam pembelaan  terpaksa  yang  dibahas dalam Pasal 49 KUH Pidana ?
3.  Tesis : Tika Rahayu, NIM : 161000274201221, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020, yang berjudul Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer  Exces) Menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Mll).  Rumusan  masalah dalam tesis tersebut adalah: a.  Apakah putusan hakim dapat
dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor
15/Pid.B/2016/PN. Mll?
b.  Bagaimanakah  pertimbangan  hakim dalam  menentukan  suatu  putusan lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam  tindak  pidana  penganiayaan berdasarkan alasan pembelaan
terpaksa yang melampaui batas
(noodweer  exces), pada  Putusan
Pengadilan Negeri Malili Nomor
15/Pid.B/2016/PN. Mll ?
Berdasarkan  permasalahan  di  atas, maka  hal  ini  berbeda  dengan  tesis  ini  sebab yang dibicarakan adalah tentang tindak pidana kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian, sehingga  permasalahan  yang  diteliti  tidak sama.  Dengan  demikian  penelitian  ini  asli  baik dari segi subtansi maupun dari segi permasalahan.

## II.  PEMBAHASAN

## A.  Pengaturan  Hukum  Penghapusan
Pidana  Pelaku  Pembelaan  Diri  Yang Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa Orang Lain
1.  Tindak Pidana Pembunuhan.
Para ahli hukum tidak memberikan pengertian  atau  defenisi  tentang  apa  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dimaksud  dengan  pembunuhan,  akan tetapi banyak yang menggolongkan
pembunuhan itu kedalam kejahatan
terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah
kesengajaan
menghilangkan  nyawa  orang  lain,  untuk menghilangkan  nyawa  orang  lain  itu,
seseoarang pelaku harus melakukan sesuatu  atau  suatu  rangkaian  tindakan yang  berakibat  dengan  meninggalnya orang  lain  dengan  catatan  bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa  meninggalnya  orang  lain  tersebut. 3
Dengan  demikian,  orang  belum  dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana  pembunuhan,  jika  akibat  berbuat meninggalnya  orang  lain  tersebut  belum terwujud.
Pengertian  pembunuhan  adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang  dan  beberapa  orang  yang mengakibatkan  seseorang  dan  beberapa orang  meninggal  dunia. 4 Tindak  pidana pembunuhan,  di  dalam  kitab  Undang- undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan  terhadap  nyawa.  Kejahatan terhadap  nyawa  ( misdrijven  tegen  het leven ) adalah berupa penyerangan
terhadap nyawa orang lain. 5
Tindak pidana pembunuh dalam
hukum  Indonesia  diatur  secara  umum  didalam kitab undang-undang hukum pidana.
Pengaturan  tindak  pidana  pembunuhan  dalam
3 P.A.F. Lamintang dan Theo
Lamintang, Op.Cit , h. 1 4 Zainudin  Ali, Hukum  Pidana  Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 24 5 Adam  Chazawi ,  Kejahatan  Terhadap Tubuh  Dan  Nyawa, RajaGrafindo  Persada , Jakarta, 2017, h.55
kitab  undang-undang  hukum  pidana  Indonesia terdapat  dalam  Bab  XIX,  yang  membahas mengenai  kejahatan  terhadap  nyawa.  Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal  338  sampai  dengan  Pasal  350  KUHP. Kejahatan  terhadap  nyawa  diatur  sesuai dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku pembunuhan.
Menurut  Adami  Chazawi,  Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :
1.  Atas dasar unsur kesalahannya. Atas  dasar  kesalahannya  dibedakan  pula menjadi  2  (dua)  bagian,  adapun  2  (dua) bagian  tersebut  yaitu:  Kejahatan  terhadap nayawa  atas  dasar  objeknya  (kepentingan hukum  yang  dilindungi),  maka  kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
a.  Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus midrijiven), adalah  kejahatan  yang dimuat  dalam  Bab  XIX  KUHP,  pasal 338  sampai  dengan  Pasal  350  KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan  adanya  niat,  perncanaan  dan adanya  waktu  yang  cukup  untuk melakukan pembunuhan;
b.  Kejahatan terhadap nyawa yang
dilakukan dengan tidak sengaja (culpose  midrijen), dimuat  dalam  Bab XXI  (khusus  Pasal  359),  biasannya kejahatan  ini  dilakukan  tidak  diiringi dengan  niat,  perencanaan,  dan  waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
2.  Atas dasar obyeknya (nyawa). Kejahatan  terhadap  nyawa  orang  pada umumnya,  di  muat  dalam  Pasal  338,  339, 340,  344,  dan  345;  2)  Kejahatan  terhadap nyawa  bayi  pada  saat  atau  tidak  lama setelah  dilahirkan,  dimuat  dalam  Pasal :341,  342,  dan  343;  3)  Kejahatan  terhadap nyawa  bayi  yang  masih  ada  dalam kandungan  ibu  (janin),  dimuat  dalam  Pasal 346, 347, 348 dan 349. 6
Tindak  pidana  pembunuhan  yang diatur  dalam  Bab  XIX,  merupakan  tindak
6 Ibid, h. 55

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan,  sehingga  setiap  perbuatan  yang dilakukan  harus memenuhi  unsur  kesengajaan yang  terdapat  dalam  diri  pelaku  tindak  pidana pembunuhan.  Menurut  Wirjono  Prodjodikoro, kesengajaan  itu  harus  mengandung  3  (tiga) unsur tindakan pidana, yaitu :
1.  Perbuatan yang dilarang;
2.  Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,
3.  Perbuatan itu melanggar hukum. 7
Tindak pidana pembunuhan itu merupakan  suatu  tindak  pidana  materiil  atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru  dapat  dianggap  sebagai  telah  selesai dilakukan  oleh  pelakunya  dengan  timbulnya akibat yang  terlarang atau yang tidak dikehendaki  oleh  undang-undang.  Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya  suatu  tindak  pidana  pembunuhan, jika  akibat  berupa  meninggalnya  orang  lain  itu sendiri belum timbul.
Mengenai  pembunuhan  diatur  dalam Pasal  338  KUHP,  yang  bunyinya  antara  lain sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan  nyawa  orang  dihukum  karena bersalah  melakukan  pembunuhan  dengan hukuman  penjara  selama-lamnya  lima  belas tahun.”
Melihat    rumusan  pasal  di  atas  dapat dilihat  unsur-unsur  tindak  pidana  pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:
1.  Unsur subyektif dengan sengaja.
Pengertian dengan sengaja tidak terdapat  dalam  KUHP  jadi  harus  dicari  dalam karangan-karangan ahli hukum pidana,
7 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Refika  Aditama, Bandung, 2013, h. 66.
mengetahui  unsur-unsur  sengaja  dalam  tindak pidana  pembunuhan  sangat  penting  karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan  kematian  itu  tidak  sengaja  atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.
Secara  umum  Zainal  Abidin  Farid menjelaskan  bahwa  secara  umum  sarjana hukum  telah  menerima  tiga  bentuk  sengaja, yakni:
a.  Sengaja sebagai niat;
b.  Sengaja insaf akan kepastian;
c.  Sengaja insaf akan kemungkinan. 8
Menurut Anwar mengenai unsur sengaja  sebagai  niat,  yaitu  hilangnya  nyawa seseorang  harus  dikehendaki,  harus  menjadi tujuan.  Suatu  perbuatan  dilakukan  dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan  jiwa  seseorang,  timbulnya akibat  hilangnya  nyawa  seseorang  tanpa dengan  sengaja  atau  bukan  tujuan  atau maksud,  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai pembunuhan,  jadi  dengan  sengaja  berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. 9
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  unsur  kesengajaan meliputi  tindakannya  dan  obyeknya  yang artinya  pelaku  mengetahui  dan  menghendaki hialngnya nyawa seseorang dari perbuatannya.
2.  Unsur  objektif  :  perbuatan  menghilangkan nyawa;
Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah  menunjukan  akibat  yang  terlarang  atau tidak,  apabila  karena  (misalnya:  membacok)
8 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 , Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 262
9 Anwar, Hukum  Pidana  Bagian Khusus  (KUHP  Buku  II ),  Citra  Adya  Bakti, Bandung, 2014, h 89

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
belum  minimbulakan  akibat  hilangnya  nyawa orang  lain,  kejadian  ini  baru  merupakan percobaan  pembunuhan  (Pasal  338  KUHP  jo Pasal  53  KUHP),  dan  belum  atau  bukan merupakan  pembunuhan  secara  sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.
Perbuatan menghilangkan nyawa (orang  lain)  terdapat  3  syarat  yang  harus dipenuhi, yaitu:
1.  Adanya wujud perbuatan.
2.  Adanya suatu kematian (orang lain)
3.  Adanya hubungan sebab dan akibat ( causal
Verband )  antara  perbuatan  dan  akibat kematian (orang lain). 10 Menurut Wahyu Adnan,
mengemukakan  bahwa  “untuk  memenuhi unsur  hilangnya  nyawa  orang  lain  harus  ada perbuatan  walaupun  perbuatan  tersebut,  yang dapat  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang lain.  Akibat  dari  perbuatan  tersebut  tidak  perlu terjadi  secepat  mungkin  akan  tetapi  dapat timbul  kemudian. 11 Menurut  Leden  Marpaung menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut : 1.  Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan.
2.  Adanya  kesengajaan  yang  tertuju  kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin.
3.  Kesengajaan  merampas  nyawa  orang  itu dilakukan  segera  setelah  timbulnya  niat (untuk membunuh).
4.  Orang  lain,  unsur  yang  menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan  perbuatan  positif  sekalipun dengan perbuatan yang kecil. 12
10 Adami Chazawi, Op.Cit , h. 57.
11 Wahyu  Adnan, Kejahatan  Tehadap Tubuh  dan  Nyawa ,  Gunung  Aksara,  Bandung, 2017, hal 45.
12 Leden Marpaung, Op.Cit , h. 76.
Berdasarkan  pengaturan  mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan- kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  nyawa orang  dapat  juga  diketahui  bahwa  pembentuk undang-undang  telah  bermaksud  membuat pembedaan  antara  kejahatan  yang  dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan membagi  kejahatan  tersebut  dalam  lima  jenis kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  nyawa  itu masing-masing yaitu :
1.  Pembunuhan biasa.
Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338  KUHP  :  “Barangsiapa  dengan  sengaja merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  belas  tahun”.    Unsur-unsur pembunuhan adalah :
a.  Subjek (normadressat) : barangsiapa :ada orang tertentu yang melakukannya.
b.  Bagian inti delik (delicts bestanddelen) :
1) Dengan sengaja.
2) Merampas nyawa orang lain (een ander) .
c.  Ancaman  pidana  :  pidana  penjara  paling lama lima belas tahun penjara. 13 Andi Hamzah
menyebutkan kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa  orang  lain,  inilah  yang  membedakan dengan  penganiayaan  yang  megakibakan kematian,  karena  dalam  hal  penganiayaan, tidak  ada  maksud  atau  kesengajaan  untuk menghilangkan  nyawa  orang.  Matinya  itu hanya akibat dari penganiayaan. Ada perbedaan  antara  kesengajaan  pada  delik materiil  dan  delik  formal.  Pembunuhan  adalah delik  materiil,  ada  akibat  matinya  orang. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan  pada  matinya  orang.  Pembuat  harus
13 Leden Marpaung, Op.Cit , h.20.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Pembuat  sadar  bahwa  perbuatannya  akan mengakibatkan matinya orang lain dan matinya orang itu dikehendaki. 14
Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan  harus  terjadi.  Sebenarnya  di  sini terjadi  unsur  materiil  penganiayaan  dalam  arti merusak  kesehatan  orang,  delik  terjadi  jika nyawa  hilang.  Di  sini  terjadi  kausalitas  (sebab akibat)  antara  perbuatan  kesengajaan  dan kematian.  Untuk  menentukan  apakah  suatu perbuatan  dilakukan  dengan  sengaja  yang menimbukan  suatu  akibat  yang  dilarang  harus dipelajari  ajaran  kausalitas.  Ajaran  kausalitas bertujuan  untuk  menentukan  hubungan  antara sebab  dan  akibat  artinya  bilamana  akibat tersebut  dapat  ditentukan  oleh  suatu  sebab. Tanpa mempelajari kausalitas orang tidak akan tahu  siapa  yang  melakukan  tindak  pidana tersebut. 15
Perbuatan  sengaja  adalah  merupakan unsur  subjektif  yang  melekat  pada  diri  pelaku, maka  untuk  dibuktikan  adalah  sulit  karena harus  mengetahui  batin  seseorang  kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan  melihat  perbuatan  yang  dilakukan dengan dasar dari :
a.  Intelektual pelaku.
b.  Alat yang digunakan pelaku. 16
2.  Pembunuhan terkualifikasi ( gequalificeerd )
Pembunuhan terkualifikasi
( gequalificeerd ) diatur dalam Pasal 339 KUHP : “Pembunuhan  yang  diikuti,  disertai,  atau
14 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam  KUHP, Sinar  Grafika,  Jakarta,  2016, h.44-45
15 Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.58.
16 Ibid, h.59.
didahului  oleh  suatu  perbuatan  pidana,  yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pelaksanaannya,  atau  untuk  melepaskan  diri sendiri  maupun  peserta  lainnya  dan  pidana dalam  hal  tertangkap  tangan,  ataupun  untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua  puluh tahun”.
Adapun  Unsur-unsur  delik  pasal  339 dirinci yaitu sebagai berikut :
a.  Semua unsur pembunuhan (objektif maupun  subjektif)  seperti  yang  diatur dalam Pasal 338 KUHP;
b.  Yang :
1)  Diikuti
2)  Disertai
3)  Didahului oleh tindak pidana lain;
c.  Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
d.  Untuk  mempermudah  pelaksanaan  tindak pidana lain.
e.  Dalam hal tertangkap tangan ditujukan :
1)  Untuk menghindari, diri sendiri maupun, perserta lainnya dari pidana.
2)  Untuk memastikan  penguasaan  benda yang  diperolehnya  secara  melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).
f. Ancama  pidana  :  pidana  penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
Bagian  inti  delik  yang  merupakan tambahan ini berfungi untuk menaikkan pidana dari lima belas tahun penjara yang berdasarkan  Pasal  338  KUHP  menjadi  pidana penjara  seumur  hidup  atau  dua  puluh  tahun. Lalu  ada  perbedaan  antara  tertangkap  basah (betrrapping  of  heterdaad) dan  tertangkap

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tangan (ontdekking  of  heterdaad) .  Tertangkap tangan  lebih  luas  meliputi  salah  satunya tertangkap  basah  atau  tertangkap  ketika melakukan delik, dan juga tertangkap beberapa  saat  setelah  melakukan  delik  dan barang bukti ada padanya. 17
Unsur delik ini sifatnya alternatif artinya :  pembuktian  tidak  perlu  seluruh  unsur terpenuhi  cukup  memilih  di  antara  unsur tersebut  untuk  memenuhi  maksud  delik. Pembunuhan  Pasal  339  KUHP  sama  seperti yang  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP.  Namun, yang  menjadi  pembeda  ialah  terletak  pada Pasal 339 KUHP dibarengi dulu dengan tindak pidana  yang  lain  yang  merupakan  unsur  yang memberatkan pidana. Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan pada Pasal 339 KUHP dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. 18
Pasal  339  KUHP  berbeda  dengan Pasal  365  KUHP  yang  mana  pasal  tersebut mengatur tentang pencurian dengan menggunakan  kekerasan.  Pada  Pasal  339 KUHP  matinya  seseorang  adalah  dimaksud dalam  perbuatan,  tetapi  tidak  direncanakan dan  dalam  Pasal  365  ayat  (3)  KUHP  matinya seseorang  adalah  merupakan  akibat  dari perbuatan yang dilakukan.
Pasal  339  KUHP  diterapkan  jika pembunuhan diikuti oleh percobaan pencurian,
yang maksudnya untuk mempermudah
pencurian tersebut.
Apabila tindakan permulaan  pelaksanaan  (pencurian)  belum dilakukan,  maka  tentu  tidak  dapat  diterapkan Pasal  339  KUHP,  karena  belum  tercipta  delik lain itu. Jadi, yang diterapkan dalam Pasal 338 KUHP  atau  mungkin  juga  Pasal  340  KUHP,
17 Andi Hamzah, Op.Cit., h.49 18 Suharto RM, Op.Cit., h.82
jika  ia  telah  pikirkan  lebih  dahulu  dengan tenang. 19

## 3.  Pembunuhan yang direncanakan
Pembunuhan yang direncanakan diatur  dalam  Pasal  340  KUHP  :  “Barangsiapa dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam karena  pembunuhan  dengan  rencana  dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama duapuluh tahun”.
Rumusan  delik  tersebut  diatas,  terdiri dari unsur-unsur :
a.  Subjek ( normadressaat): barangsiapa b.  Bagian inti delik (delictsbestanddelen) :
1)  Dengan sengaja.
2)  Merampas nyawa orang lain.
3)  Dipikirkan/direncanakan
terlebih
dahulu.
c.  Ancaman  pidana  :  pidana  mati  atau penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu paling lama dua puluh tahun
Sama halnya dengan Pasal 338 KUHP dan  pasal  339  KUHP  ditambah  dengan  satu bagian inti (bestanddeel) yakni, dipikirkan lebih dahulu  dalam  bahasa  belanda (met  voor bdachten  rade) dan  dalam  bahasa  inggris
(premeditate  murder), artinya  tidak  perlu  ada rencana,  cukup  telah  dipikirkan  lebih  dulu apakah membunuh atau tidak. 20
Andi  Hamzah  menambahkan  untuk menentukan  adanya  unsur  (bagian  inti),  ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan,  walaupun  keputusan  hati  untuk membunuh itu sangat dekat dengan
19 Andi Hamzah, Op.Cit., h.50.
20 Ibid , h.51.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pelaksanaanya.  Jadi,  banyak  sekali  kasus  di Indonesia yang mestinya diterapkan Pasal 340 KUHP  ini,  tetapi  kebanyakan  diterapkan  pada Pasal  338  KUHP,  karena  dipikir  tidak  ada rencana  sebelumnya,  padahal  cukup  pembuat sempat berpikir membunuh atau tidak membunuh. Penerapan Pasal 338 KUHP ialah terhadap pembunuhan spontan.67 Oleh karena dalam  Pasal  340  KUHP  mengulang  lagi seluruh  Pasal  338  KUHP,  maka  pembunuhan berencana dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. 21
Pada  unsur  dengan  rencana  terlebih dahulu, pada ketentuannya unsur ini mengandung tiga syarat yaitu :
a.  Memutuskan kehendak dalam suasana
tenang
Maksudnya ialah ketika saat pelaku  memutuskan  untuk  membunuh, pelaku  melakukannya  dalam  suasana (batin)  yang  tenang.  Suasana  (batin)  yang tenang adalah suasana yang tidak terburu- buru  atau  tidak  tergesa-gesa,  dan  pelaku tidak  dalam  keadaan  terpaksa  dan  tidak dalam  kondisi  yang  emosi  tinggi.  Sebelum pelaku  memutuskan  untuk  membunuh, segala  sesuatu  yang  di  persiapkan  oleh pelaku  dipikirkan  terdahulu  kemudian pelaku mempertimbangkan apa saja dampak yang akan terjadi nantinya untung maupun  rugi.  Kondisi  seperti  ini  hanya didapatkan  pada  dalam  saat  suasana tenang saja yang mana perbuatan itu tidak diwujudkan  pada  saat  itu  juga.  Karena pelaku punya banyak waktu untuk memikirkan bagaimana cara ia melaksanakan delik, maka pembunuhan itu
21 Ibid , h.52.
telah masuk dalam pembunuhan berencana  dan  bukan  lagi  pembunuhan biasa. 22
Leden  marpaung  menambahkan diperlukan  saat  pemikiran  dengan  tenang dan  berpikir  dengan  tenang.  Untuk  itu sudah  cukup  jika  si  pelaku  berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan  melakukan  kejahatan  sehinngga  ia menyadari apa yang dilakukannya. 23
b.  Ada  tersedia  waktu  yang  cukup  (tenggang waktu)  sejak  timbulnya  kehendak  sampai pelaksanaan kehendak
Ada  tenggang  waktu  yang  cukup  antara sejak  permulaan  timbulnya  kehendak  atau memutuskan niat tersebut sampai pelaksanaan keputusan kehendak
tersebut.  Masa  tenggang  waktu  ini  tidak diukur  dari  berapa  lama  waktu  yang dipikirkan  oleh  pelaku  itu,  melainkan berfokus  pada  keadaan  yang  sedang terjadi.  Jika  waktu  yang  dipikirkannya terlalu  singkat, maka  pelaku  bisa jadi  tidak mempunyai  kesempatan  untuk  berpikir segala sesuatu dan mempertimbangkannya sesuai
kehendaknya.  Karena  dengan  suasana yang terburu-buru tidak menjadikan pelaku mendapatkan  suasana  yang  tenang.  Juga tidak  bisa  terlalu  lama  untuk  menentukan rencana dari pelaku yang telah dipersiapkan karena tidak ada lagi hubungan  mengambil  keputusan  untuk membunuh  dengan  pelaksanaan.  Dalam hubungan  pengambilan  keputusan  untuk membunuh dengan
pelaksanaan
pembunuhan masih terlihat adanya 22 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Op.Cit , h.83
23 Leden Marpaung, Op.Cit., h.31

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tenggang  waktu  dan  hubungan  itu  dapat dilihat  dari  faktor-faktor  bahwa  dalam proses tenggang waktu itu dapat berupa :
1)  Pelaku masih saja bisa untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. 2)  Apabila  kehendak  pelaku  sudah  di posisi keputusan yang bulat, maka ada waktu  untuk  memikirkan  cara  agar kehendaknya terlaksana, misalnya bagaimana  ia  bisa  menghilangkan jejaknya  atau  bagaimana  ia  bisa mendapatkan  barang  (senjata  tajam atau benda tumpul) untuk memuluskan niat dari pelaku tersebut, dan bagaimana  ia  bisa  memikirkan  alibi  si pelaku agar ia tidak dicurigai. 24
c.  Pelaksanaan  kehendak  (perbuatan)  dalam suasana tenang.
Mengenai  syarat  yang  ketiga,  berupa pelaksanaan  pembunuhan  itu  dilakukan dalam  suasana  (batin)  tenang.  Bahkan syarat  ketiga  ini  diakui  oleh  banyak  orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam pelaksanaan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang
tergesa-gesa,  amarah  yang  tinggi,  rasa takut  yang  berlebihan  serta,  ketika  pelaku melaksanakan kehendaknya tanpa adanya paksaan yang membuat ia harus membunuh, namun ia telah
menghendakinya dengan sikap yang tenang  agar  modus  yang  ia  persiapkan untuk membunuh seseorang berhasil.
Ketiga  dari  syarat-syarat  tersebut sifatnya berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan  dan  ini  harus  dibuktikan  dengan cermat kepada para penegak hukum agar tidak salah menjatuhkan putusan,dan apabila syarat- syarat  tersebut  ternyata  ada  keliru,  maka
unsur-unsur dari pembunuhan berencana tidak terpenuhi.
Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan  dalam  perbuatan  aktif  dan  abstak. Bentuk  aktif  maksudnya  harus  ada  gerakan dari  sebagian  anggota tubuh, tidak  boleh  diam atau  pasif.  Umumnya  pembunuhan  yang  di pikirkan  lebih  dulu (moord) karena  misalnya perbuatan memasukkan racun dalam makanan atau minuman begitu pula dengan pembunuhan  dengan  bom  terutama  yang rakitan.  Bagaimana  mengumpulkan  bahan peledak,  dan  bagaimana  memilih  objek  dan tempat  pembunuhan,  karena  perbuatan  itu harus  menyediakan  dan  memikirkan  dahulu tahap-tahap perencanaan.
Dikatakan  abstrak  karena  perbuatan tersebut  tidak  menunjuk  pada  bentuk  yang konkret,  perbuatan  membunuh  seseorang dapat  berupa  beraneka  ragam  dari  menusuk, menembak,  memukul,  memberi  racun,  dan sebagainya yang tidak ada batasan bagaimana pelaku  melakukannya  karena  akibat  dari pebuatannya  yaitu  kematian  yang  menjadi unsur dari membunuh dengan rencana.
Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja  terjadi  tanpa  atau  belum  menimbulkan akibat  hilangnya  nyawa  orang  lain.  Oleh karena  itu  akibat  ini  amatlah  penting  untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan  itu.  Saat  timbul  akibat  hilangnya nyawa  tidaklah  harus  seketika  atau  tidak lama setelah  perbuatan,  melainkan  dapat  timbul berapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar  disebabkan  oleh  perbuatan  itu. Misalnya  setelah  dibacok,  karena  menderita luka-luka  berat  ia  dirawat  di  Rumah  Sakit,  dua

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
minggu  kemudian  karena  luka-luka  akibat bacokan itu korban meninggal dunia. 25
Perbuatan menghilangkan nyawa (orang  lain)  terdapat  tiga  syarat  yang  harus dipenuhi :
a.  Adanya wujud pebuatan.
b.  Adanya suatu kematian orang lain.
c.  Adanya  hubungan  sebab  dan  akibat (causal  verband) antara  perbuatan  dan akibat kematian (orang lain). 26
Tiga  syarat  yang  ada  dalam  unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di  atas  sudah  dibicarakan,  harus  dibuktikan. Walaupun  satu  sama  lain  dapat  dibedakan, akan  tetapi  tidak  dapat  dipisah-pisahkan, adalah  merupakan  suatu  kebulatan.  Tidak terdapat  salah  satu  diantara  3  (tiga)  syarat, maka  perbuatan  menghilangkan  nyawa  tidak terjadi.
Pembunuhan  berencana  merupakan permbunuhan  yang  berdiri  sendiri  serta  paling berat  ancaman  pidananya  dari  semua  bentuk kejahatan  menghilangkan  nyawa,  yang  diatur dalam  Pasal  340  KUHP  dengan  ancaman pidana  yaitu,  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup,  dan  selama  waktu  paling  lama yaitu  20  tahun.  Pembunuhan  berencana  lebih berat  ancaman  pidananya  dari  pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) maupun pembunuhan yang  diatur  dalam  (Pasal  339  KUHP)  dimana letak  perbedaan  yang  memberatkan  pasal  ini ialah pada perencanaan oleh si pelaku.
Hal  yang  memberatkan  pada  Pasal 340  KUHP  ialah  sebelum  melaksanakan kehendak, si pelaku memikirkan,
merencanakan  terdahulu  apa  saja  yang  akan ia  lakukan  untuk  mencapai  tujuannya.  Serta
25 Adami Chazawi, Op.Cit., h.59 26 Ibid , h.60.
sebelum  melaksanakan  kehendaknya  pelaku dalam  keadaan  tenang,  dan  adanya  tenggang waktu  antara  keputusan  kehendak  atau  niat dengan  pelaksanaan  perbuatannya,dan  dalam situasi ini pelaku.
4.  Pembunuhan anak
Pembunuhan  anak  diatur  dalam  Pasal 341  KUHP  :  “Seorang  ibu  yang  takut  akan ketahuan  melahirkan  anak  pada  saat  anak dilahirkan  atau  tidak  lama  kemudian,  dengan sengaja  merampas  anaknya,  diancam  karena membunuh  anak  sendiri,  dengan  pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya  pada  saat  atau  tidak  lama  setelah dilahirkan  menurut    Suharto  RM  berpendapat biasanya  kelakuan  dan  akibat  saja  belum cukup  untuk  menentukan  tindak  pidana,  di samping  itu  masih  diperlukan  hal  ikhwal  lain yang  menyertai  kelakuan  dan  akibat.  Bahwa orang  melakukan  tindak  pidana  sering  terjadi bukan karena ingin membalas dendam, dengki, ataupun  merasa  dirinya  dihina,  tetapi  karena adanya  hal  ikhwal  yang  mempengaruhi  emosi yang  mendalam  disebabkan  hal-hal  yang dialami  oleh  batinnya,  sehingga  timbul  rasa penyesalan,  rasa  malu  kepada  orang  lain  dan dibayangi  rasa  aib  sehingga  menimbulkan kehendak melakukan perubatan yang dianggap  paling  baik  untuk  menghilangkan gejolak  hatinya. 27 Seperti  bentuk  pembunuhan yang  dilakukan  oleh  seorang  ibu  terhadap bayinya saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang  dalam  rumusan  sering  disebut  sebagai pembunuhan terhadap bayi.
Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya  pada  saat  atau  tidak  lama  setelah dilahirkan dapat dibedakan :
27 Suharto RM, Op.Cit., h.93

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Pembunuhan  bayi  yang  dilakukan  tidak dengan  berencana  (pembunuhan  bayi biasa)
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  341  KUHP yang unsur-unsurnya adalah : 1)  Unsur subjektif yaitu : Dengan sengaja.
2)  Unsur objektif terdiri dari :
a)  Barangsiapa (yaitu seorang ibu)
b)  Perbuatan menghilangkan nyawa
c)  Objeknya ialah (nyawa bayinya)
d)  Waktunya  pada  saat  bayi  dilahirkan dan tidak lama setelah dilahirkan
e)  Motif dikarenakan takut diketahui melahirkan Dengan sengaja artinya si ibu menghendaki perbuatan menghilangkan nyawa kepada  si  bayi  dan  mengetahui  perbuatan  itu dapat  menimbulkan  akibat  kematian,  yang diketahui  perbuatan  itu  dilakukan  pada  saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Di sini  ada  kekhususan  subjeknya  (pembuat), yaitu  hanya  ibu  yang  melahirkan  itu  dan dengan keadaan jiwa yang panik menyebabkan  pidana  lebih  ringan,  yaitu  tujuh tahun.
Kejahatan  ini  biasanya  disebut (kinder doodslag) yaitu pembunuhan anak, yang mana rumusan  delik  ini  mengacu  pada  Pasal  338 KUHP dimana tujuan dari masing-masing delik ini  ialah  “merampas  nyawa  orang  lain”  jenis merampas  nyawa  tidak  dibedakan  antara korban sudah dewasa atau belum cukup umur, tetapi hanya dibedakan antara alasan si pelaku dalam usaha merampas nyawa orang lain.
Delik  dalam  rumusan  pasal  ini  yang perlu  dibuktikan  ialah  “perasaan  rasa  takut yang bagaimana sehingga seorang ibu membunuh  anaknya  pada  waktu  lahir.  Ini digunakan  sebagai  dasar  untuk  menuntut
pelaku  yang  melanggar  Pasal  341  KUHP. 28
Apabila  pelaku  takut  akan  ketahuan  ia  akan melahirkan anak dan memutuskan membunuhnya jika bayi itu nanti lahir, maka ia melakukan  pembunuhan  yang  direncanakan atau  dipikirkan  terlebih  dahulu (kindermoord) yang diatur dalam pasal 342 KUHP.
b.  Pembunuhan  bayi  yang  dilakukan  dengan
berencana
Rumusan  delik  ini  diatur  dalam  Pasal
342 KUHP yang berbunyi : “seorang ibu karena untuk  melaksanakan  niat  yang  ditentukan, karena  takut  akan  ketahuan  bahwa  ia  akan melahirkan  anak,  pada  saat  anak  dilahirkan atau  tidak  lama  kemudian  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  bayinya  itu  dipidana karena  pembunuhan  bayinya  sendiri  dengan rencana  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 9 tahun.”
1)  Unsur subjektif yaitu : dengan sengaja
2)  Unsur objektif terdiri dari :
a)  Barangsiapa (yaitu seorang ibu).
b)  Adanya  putusan  kehendak  yang  telah diambil sebelumnya.
c)  Perbuatan menghilangkan nyawa.
d)  Objeknya ialah (nyawa bayinya).
e)  Waktunya  pada  saat  bayi  dilahirkan dan tidak lama setelah dilahirkan.
f)  Motif dikarenakan takut diketahui melahirkan.
Unsur delik yang terdapat dalam Pasal 342  KUHP  sama  dengan  Pasal  341  KUHP. Perbedaanya  terletak  pada  perencanaanya artinya,  telah  dipikirkan  dan  telah  ditentukan cara-cara  melakukan  pembunuhan  itu  dan mempersiapkan  alatalatnya. 29 Kejahatan  atas pembunuhan anak dengan direncanakan
28 Ibid, h.94.
29 Leden Marpaung, Op.Cit., h.44

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terlebih dahulu (kinder moord) dan pembunuhan  berencana  yang  diatur  dalam pasal  340  KUHP  tidak  berbeda  dalam  Pasal 342  KUHP.  Persamaanya  terletak  pada kehendak  yang  direncanakan  terlebuh  dahulu dan  perbedaannya  dapat  dilihat  dari  proses pembentukan  kehendak  atau  hal  ikhwal  pada diri pelaku sebelum dilakukan. Bahwa di dalam moord kehendak  yang  direncanakan  lebih dahulu  dalam  keadaan  tenang,  dan  dalam kinder  moord dimana  kehendak  pelaku  untuk membunuh  anak  yang  akan  dilahirkan  dalam keadaan  tidak  tenang  karena  dikelilingi  rasa takut,  dan  sebelum  melahirkan  ia  sudah dihantui  rasa  malu  bahwa  ia  akan  diketahui akan melahirkan. 30
5.  Pembunuhan atas permintaan korban
Pembunuhan  atas  permintaan  korban diatur  dalam  Pasal  344  KUHP  :  “Barangsiapa merampas  nyawa  orang  lain  atas  permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan  hati  diancam  dengan  pidana pen jara paling lama dua belas tahun”.
Rumusan  delik  tersebut  terdiri  dari unsur-unsur yaitu :
a.  Subjek : barangsiapa
b.  Perbuatan menghilangkan nyawa.
c.  Objeknya ialah nyawa orang lain.
d.  Atas  permintaan  orang  itu  sendiri  (yang dibunuh).
e.  Permintaan itu dengan kesungguhan hati.
Ada  permintaan  yang  jelas  dinyatakan oleh  orang  yang  dibunuh  dan  permintaan  itu sungguh-sungguh,  bukan  main-main,  atau dalam  keadaan  kurang  sadar. 31 Meskipun  ada kata  permintaan  orang  itu  sendiri  yang  jelas
30 Suharto RM, Op.Cit., h.95 31 Andi Hamzah, Op.Cit., h.56
dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati  tetapi perbuatan  itu  tetap  diancam  pidana  karena untuk  mencegah  kemungkinan  yang  tidak dikehendaki.  Misalnya  oleh  si  pelaku  justru menciptakan  suatu  keadaan  yang  sama  dan seolah-olah timbul permintaan untuk
merampas nyawa yang bersangkutan.
Ancaman pidana ini ditujukan  terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya,  meskipun  orang  tersebut  sangat menderita dalam kondisi fisik maupun rohani. 32
Sering  pembunuhan  atas  permintaan sendiri  ini  terjadi  karena  orang  itu  sakit  keras, sehingga  tidak  tahan  penderitaan  lebih  lama, dan  memohon  dihentikan  infus  atau  bantuan pernafasan  yang  disebut ethunasia. Jadi,  di sini membunuh dengan cara tidak berbuat atau pengabaian, misalnya tidak memberikan bantuan  oksigen,  tidak  memberi  infus,  tidak memberi  obat,  atau  tidak  memberi  makan. 33
Pembuktian  delik ini  sangat  sulit,  karena  saksi utama yaiu yang meminta dibunuh sudah mati, kecuali  ada  saksi  lain  yang  mendengar  atau ada  surat  dan  menjadi  masalah  ialah,  apabila orang  itu  bisu  atau  tuli,  tentunya  sangat perlunya pembuktian yang akurat. 34
6.  Penganjuran dan pendorongan pada bunuh diri
Penganjuran  dan  pendorongan  pada bunuh  diri  diatur  dalam  Pasal  345  KUHP  : “Barangsiapa  sengaja  mendorong  orang  lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  empat  tahun  kalau  orang  itu  jadi bunuh diri”.
32 Leden Marpaung, Op.Cit., h.45 33 Andi Hamzah, Op.Cit., h.57
34 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Unsur-unsur dari delik diatas yaitu :
a.  Subjek : yaitu barangsiapa.
b.  Yaitu bagian inti delik :
1)  Dengan sengaja.
3)  Mendorong orang lain untuk
membunuh  diri,  menolongnya  dalam perbuatan  itu  atau  memberi  sarana untuk itu.
4)  Orang itu jadi membunuh diri.
Berdasarkan  pada  unsur  kejahatan dalam Pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu:
a.  Bentuk  pertama,  melarang  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  perbuatan mendorong orang lain untuk membunuh diri.
b.  Bentuk  kedua,  melarang  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  perbuatan menolong  orang  lain  dalam  melakukan bunuh diri.
c.  Bentuk  ketiga,  melarang  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  perbuatan memberikan  sarana  pada  orang  yang diketahui akan bunuh diri. 35
Andi  Hamzah  menambahkan  bahwa, dengan mendorong orang lain untuk bunuh diri sebenarnya  sudah  terlihat  kesengajaan,  akan tetapi  menolongnya  saja  tidak  sengaja  dan yang  kedua  berarti  alternatif  maksudnya  ialah cukup salah satunya saja, apakah mendorong, apakah menolong, apakah memberi saran atau alat untuk bunuh diri. Membunuh diri sendiri itu tidak  diancam  dengan  pidana,  misalnya mencoba  untuk  bunuh  diri.  Lalu  orang  yang didorong, ditolong atau diberi sarana itu benar- benar bunuh diri, jika tidak maka tentu delik ini tidak  terjadi.  Percobaan  bunuh  diri  tidak membawa  pembantu  menjadi  dapat  dipidana, yang  diperhatikan  hanya  bunuh  diri  yang selesai. 36

## 7.  Menggugurkan kandungan
35 Leden Marpaung, Op.Cit., h.46. 36 Andi Hamzah, Op.Cit., h.58.
Menggugurkan kandungan diatur dalam  Pasal  346  KUHP  :  “Seorang  wanita yang  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun”.
Adapun  unsur-unsur  yang  dimuat dalam delik tersebut adalah : a.  Subjek yaitu : barangsiapa b.  Bagian inti delik yaitu :
1)  Dengan sengaja.
2)  Menggugurkan kandungan atau
membiarkan orang lain untuk itu.
Leden  Marpaung  mengatakan  bahwa perkataan  gugur  kandungan  tidak  sama dengan matinya janin yang kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. Pembuat  undang-undang  dalam  rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut. 37 Gugurnya  kandungan  dilakukan terhadap  diri  atau  membiarkan  orang  lain, berarti  mengizinkan  orang  itu  menyebabkan pengguguran kandungan. Menyebabkan
kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu dalam perut ibunya.
Menurut  Leden  Marpaung  bahwa pengguguran  sebagai  adalah  menyebabkan dilahirkannya  anak  tidak  menurut  alam  dan setelah  anak  dilahirkan,  lalu  mati  oleh  karena belum  saatnya  untuk  dilahirkan.  Seorang  ibu yang  menggugurkan  kandungannya  agar  ia selamat  dari  tindak  pidana  yaitu  berdasarkan keadaan terpaksa (noodtoestand). 38 Artinya si ibu  yang  akan  melahirkan  akan  berdampak bagi  nyawanya  sendiri.  Begitu  pula  kehamilan akibat  perkosaan  dapat  dilakukannya abortus yang  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-
37 Leden Marpaung, Op.Cit., h.47
38 Ibid, h.49.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan. 39 Berdasarkan ketentuan-ketentuan
mengenai  pidana  tentang  kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana  dimaksudkan  di  atas,  maka dapat  diketahui  bahwa  pembentuk  undang- undang telah bermaksud membuat pembedaan antara  berbagai  kejahatan  yang  dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan  kejahatan  tersebut  dalam  lima jenis  kejahatan  yang  ditujukan  tehadap  nyawa orang masing-masing sebagai berikut :
a.  Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan  nyawa  orang  lain  dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang- undang  selanjutnya  juga  masih  membuat perbedaan  kesengajaan  menghilangkan nyawa  orang  yang  tidak  direncanakan terlebih  dahulu  yang  telah  diberi  nama doodslag dengan kesengajaan
menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan direncanakan  terlebih  dahulu  yang  telah disebut moord .  Doodslag  diatur  dalam Pasal  338  KUHP  sedang moord di  atur dalam Pasal 340 KUHP b.  Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan  nyawa  seorang  anak  yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri.
Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk  undang-undang  selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang  anak  yang  baru  dilahirkan  oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih  dahulu  yang  telah  diberi  nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan  nyawa  seseorang  anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan  terlebih  dahulu  yang  telah disebut kindermoord . Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh pembentuk undang- undang  disebut kinderdoodslag dalam Pasal  341  KUHP  dan  adapun  jenis kejahatan  yang  disebut  kemudian  adalah kindmoord diatur dalam Pasal 342 KUHP c.  Kejahatan  berupa  menghilangkan  nyawa orang  lain  atas  permintaan  yang  bersifat
39 Andi Hamzah, Op.Cit., h.60.
tegas  dan  bersunguh-sungguh  dari  orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
d.  Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang  lain  melakukan  bunuh  diri  atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Pasal 345 KUHP.
e.  Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan  kandungan  seorang  wanita atau  menyebabkan  anak  yang  berada dalam kandungan meninggal dunia.
Pengguguran  kandungan  itu  yang  oleh pembuat    undang-undang  telah  disebut dengan kata afdrijving . Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang- undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis afdrijving yang di pandangnya  dapat  terjadi  dalam  praktik, masing-masing yaitu: 1)  Kesengajaan menggugukan kandungan dilakukan orang atas permintaan  wanita  yang  mengandung seperti  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 346 KUHP.
2)  Kesengajaan
menggugurkan kandungan  orang  tanpa  mendapat  izin dahulu  dari  wanita  yang  mengandung seperti  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 347 KUHP.
3)  Kesengajaan  menggurkan  kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP. 4)  Kesengajaan menggugurkan kandungan seorng wanita yang pelaksanaannya  telah  dibantu  oleh seorang  dokter,  seorang  bidan,  atau seorang  permu  obat-obatan,  yakni seperti  yang  di  atur  dalam  Pasal  349 KUHP.
2.  Perbuatan
Pidana yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pembelaan Terpaksa ( Noodweer )
Perbuatan pidana itu adalah salah satu istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan  dan  pelanggaran),  antara  lain delict (delik),  perbuatan  pidana,  peristiwa  pidana, perbuatan  yang  boleh  dihukum,  pelanggaran pidana, criminal  act ,  dan  sebagainya.  Tindak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 40
Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan pidana, barangsiapa melanggar  larangan tersebut  . 41 R.  Tresna  dalam  M.  Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan  manusia yang    bertentangan  dengan  undang-undang atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya terhadap  perbuatan  mana  diadakan  tindakan penghukuman. 42
Moeljatno  menyebutkan  bahwa  tindak pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  aturan hukum  pidana  dilarang  dan  diancam  dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh satu  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam pidana,  asal  saja  diingat  bahwa  larang ditujukan  kepada  perbuatan  yaitu  suatu keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkan kejadian itu. 43
Menurut  Moeljatno,  perbuatan  pidana adalah:  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
40 Topo  Santoso, Mengagas,  Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas Asy-Syaamil  Press  dan  Grafika, J akarta, 2011, h.132
41 Bambang Poernomo. Op.Cit , h.123 42 M.  Hamdan, Tindak  Pidana  Suap dan  Money  Politics ,  Pustaka  Bangsa  Press, Medan, 2005, h. 9
43 Moeljatno. Op.Cit , h.54
bagi  barang  siapa  melanggar  ancaman tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh suatu  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan oleh  kelakuan  orang  sedangkan  ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena  antara  kejadian  dan  orang  yang menimbulkan  kejadian  itu.  Antara  ancaman dan  larangn  pidana  ada  hubungan  yang  erat, oleh  karena  antara  kejadian  dan  orang  yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat  pula  dan  yang  satu  tidak  dapat  dari  yang lain.  Kejadian  tidak  dapat  dilarang,  jika  yang menimbulkan  bukan  orang  dan  orang  tidak dapat  diancam  pidana,  jika  tidak  karena kejadian  yang  ditimbulkan  olehnya.  Dan  justru untuk  menyatakan  hubungan  yang  erat  itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian  abstrak  yang  menunjukkan  kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang  tertentu  dan  kedua  adanya  yang menimbulkan kejadian itu. 44
Mahrus  Ali  menyebutkan strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat  melawan  hukum,  dan  berhubung dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  mampu  bertanggungjawab. 45 Utrech menyebutkan  bahwa  peristiwa  pidana  adalah suatu  pelanggaran  kaidah  (pelanggaran  tata hukum/ normovertreding ) yang diadakan karena kesalahan  pelanggar  dan  yang  harus  diberi hukuman  untuk  dapat  mempertahankan  tata
44 Ibid , h.55.
45 Mahrus Ali. Op.Cit , h.98.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum  dan  menyelamatkan  kesejahteraan umum. 46
Andi  Hamzah  menyebutkan  bahwa pidana adalah kelakukan yang diancan dengan pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum  yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh  orang  yang  mampu  bertanggungjawab.
Perbuatan  itu  harus  memenuhi  beberapa syarat yaitu :
1.  Diancam dengan pidana oleh hukum.
2.  Bertentangan dengan hukum.
3.  Dilakuan oleh orang yang bersalah.
4.  Orang  itu  dipandang  bertanggungjawab atas perbuatannya. 47
R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan  oleh  undang-undang  yang  apabila dilakukan  atau    diabaikan,  maka  orang  yang melakukan  atau  mengabaikan  itu  diancam dengan hukuman. 48 Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :
1.  Unsur yang bersifat objektif yang meliputi: a. Perbuatan  manusia  yaitu  perbuatan yang  positif  atau  suatu  perbuatan yang  negatif  yang  menyebabkan pidana.
b. Akibat perbuatan  manusia yaitu akibat  yang  terdiri  atas  merusakkan atau  membahayakan  kepentingan- kepentingan  hukum  yang  menurut norma  hukum  itu  perlu  ada  supaya dapat dihukum.
c. Keadaan-keadaan  sekitar  perbuatan itu,  keadaan-keadaan  ini  bisa  jadi terdapat  pada  waktu  melakukan perbuatan.
d. Sifat melawan  hukum  dan  sifat  dapat dipidanakan  perbuatan  itu  melawan
46 E.  Utrecht. Rangkaian  Sari  Kuliah Hukum  Pidana  I, .  Penerbitan  Universitas, Jakarta, 1995, h. 253
47 Andi  Hamzah. Asas-Asas  Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta, 2010,  h. 88 48 M. Hamdan. Op.Cit , h. 9-10
hukum,  jika  bertentangan  dengan undang-undang.
2.  Unsur  yang  bersifat  subjektif  yaitu  unsur yang  ada  dalam  diri  si  pelaku  itu  sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar  aturan-aturan  pidana,  artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 49
Perbuatan  akan  menjadi  suatu  tindak pidana apabila   perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Melawan hukum
2.  Merugikan masyarakat
3.  Dilarang oleh aturan pidana
4.  Pelakunya  diancam  dengan  hukuman pidana. 50
Utrecht  menyatakan  bahwa,  semua perbuatan  yang  bertentangan  dengan  azas- azas  hukum  menjadi  pelanggaran  hukum. Dalam  hukum  pidana,  suatu  pelanggaran hukum  disebut  perbuatan  melanggar  hukum ( wederrechtelijke handeling ). Di antara pelanggaran  hukum  itu  ada  beberapa  yang diancam  dengan  hukuman  (pidana),  yaitu diancam  dengan  suatu  sanksi  istimewa. Pelanggaran hukum semacam inilah yang oleh KUHPidana  dikwalifikasikan  sebagai  peristiwa pidana  ( strafbaar  feit ).  Tetapi  kadang-kadang dilakukan sesuatu perbuatan yang konkrit tidak dipandang  sebagai  suatu  perbuatan  yang melawan hukum, walaupun KUHPidana menyebutkan sebagai suatu peristiwa pidana.
Pembelaan  terpaksa  dari  segi  bahasa, noodweer terdiri  dari  kata “nood” dan “weer”. “Nood” yang artinya (keadaan) darurat. ”Darurat”  berarti  dalam  keadaan  sukar  (sulit) yang  tidak  disangka-sangka  yang  memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa “Weer” artinya  pembelaan  yang berarti perbuatan membela, menolong,
49 Ibid ,  h.10.
50 Ibid, h.11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melepaskan  dari  bahaya. 51 Jika  digabungakan kedua  kata  tersebut  maka  dapat  diartikan melepaskan  dari  bahaya  dalam  keadaan terpaksa  atau menolong  dalam  keadaan  sukar (sulit). Noodweer adalah  pembelaan  yang diberikan  karena  sangat  mendesak  terhadap serangan  yang  mendesak  dan  tiba-tiba  serta mengancam dan melawan hukum. 52
Pembelaan terpaksa merupakan alasan  menghilangkan  sifat  melanggar  hukum (wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid), maka  alasan  menghilangkan  sifat  tindak pidana (strafuitsluitings-grond) juga  dikatakan alasan  membenarkan  atau  menghalalkan perbuatan  yang  pada  umumnya  merupakan tindak  pidana  (rechtvaardigings-grond)  disebut fait justificatief . 53 Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPsebagai berikut : “tidak  dipidana, barangsiapa  melakukan  perbuatan  pembelaan terpaksa  untuk  diri  sendiri  atau  orang  lain, kehormatan  kesusilaan  atau  harta  benda sendiri  maupun  orang  lain,  karena  adanya serangan  atau  ancaman  serangan  yang melawan hukum pada ketika ini juga ”.
Beberapa  bentuk  pembelaan  terpaksa yang  terumus  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP adalah sebagai berikut:
1.  Serangan  terhadap  badan:  seseorang yang  ingin  balas  dendam  mendatangi orang  lain  dengan  memegang  tongkat karena  berniat  ingin  memukul,  maka orangyang ingin dipukul tersebut mengambil  tongkat  dan  memukul  si  orang yang ingin membalas dendam tersebut.
51 Ibid , h.56.
52 Zainal Abidin Farid, Op.Cit, h. 200 53 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas -Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Op.Cit, h.75.
2.  Serangan  terhadap  barang/harta  benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan,  sama  dengan  pengertian benda  pada  pencurian  pada  Pasal  362 KUHP. 54
3.  Serangan  terhadap  kehormatan  adalah serangan  yang  berkaitan  erat  dengan masalah  seksual.  Contoh  semisal  seorang laki-laki  hidung  belang  meraba  buah  dada seorang  perempuan  yang  duduk  disebuah taman,  maka  dibenarkan  jika  serangan berlangsung  memukul  tangan  laki-laki  itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan  terpaksa  jika  laki-laki  tersebut sudah pergi, kemudian perempuan tersebut  mengejarnya  dan  memukulnya, karena  bahaya  yang  mengancam  telah berakhir. 55
Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan ketidakberlakuan  berlaku  Pasal  49  ayat  (1) KUHP jika:
1.  Apabila serangan dari seseorang dikatakan  belum  dimulai  dan  juga  belum memenuhi  syarat  onmiddelijk  dreigende (dikhawatirkan akan segera menimpa).
2.  Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai. 56
Istilah onmiddelijk  dreigende tidak  ada dalam pasal tersebut dari KUHP belanda tetapi hanya disebut serangan ogenblikkelijk (seketika itu). Van Hattum menceritakan bahwa dari  rancangan  KUHP  belanda  tersebut,  yang dimaksud  dengan  ogenblikkelijk  juga  meliputi onmiddelijk  dreigende ,  tetapi  usulan  tersebut
54 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II , Op.Cit, h.42.
55 Ibid., h.43
56 R.Wirjono Prodjodikoro, Asa-Asas Hukum Pidana, Op.Cit , h.79

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditolak  oleh  Perlemen  belanda  pada  tahun 1900  karena  dikhawatirkan  akan  adanya penyalahgunaan. 57
KUHP  Indonesia  yang  mulai  berlaku pada  1  Januari  1918  kata onmiddelijk dreigende (serangan  tiba-tiba)  ditambahkan denagn  alasan  bahwa  keadaan  khusus  di Indonesia  karena  sering  terjadi  perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok,  maka  dianggap  layak  apabila penghuni  rumah  melakukan  tembakan  kepada para  perampok,  setelah  para  perampok  dari jauh  mendekati  rumah.dalam  kasus  tersebut sudah merupakan pelakuserangan yang onmiddelijk dreigende atau dikhawatirkan akan segera menimpa. 58

## 3.  Pembelaan  Terpaksa  Sebagai  Alasan

## Penghapusan Penuntutan Pidana
Perbuatan  itu  tidak  dapat  dikenai hukuman,  karena  suatu  sebab  yang  dapat menghapuskan  suatu  anasir  melawan  hukum itu.  Di  sini  ada  alasan  yang  menghapuskan anasir melawan
hukum itu ( rechtvaardigingsground ).  Karena  alasan  ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkrit itu bukan peristiwa pidana ( geen strafbaar feit ). 59
Hukum  pidana  mengenal  beberapa alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan  karena  telah  melakukan  suatu tindak  atau  perbuatan  pidana.  Alasan-alasan
57 Ibid., h.82. 58 Ibid., h.84. 59 Moh.  Saleh  Djindang, Pengantar Dalam  Hukum  Indonesia ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2015, h.390
tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan  penghapus  pidana  adalah  peraturan yang  terutama  ditujukan  kepada  hakim. Peraturan  ini  menetapkan  berbagai  keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili  perkara  yang  konkret)  sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus  dalam  diri  pelaku,  seperti  dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. 60
Sebenarnya  pelaku  atau  terdakwa sudah  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana yang  dirumuskan  dalam  peraturan  pidana, akan  tetapi  ada  beberapa  alasan  yang  dapat menyebabkan  pelaku  tidak  dipidana,  atau dikecualikan  dari  penjatuhan  sanksi  pidana sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  dalam peraturan perundnag-undangan. Dengan demikian makna dari alasan-alasan
penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan  seseorang  yang  melakukan perbuatan  yang  sebenarnya  telah  memenuhi rumusan  delik,  untuk  tidak  dipidana,  dan  ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang  kepada  hakim.  Pembentuk Undang-undang  membuat  aturan  ini  bertujuan mencapai  derajat  keadilan  yang  setinggi- tingginya.  Ada  banyak  hal,  baik  yang  bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi  seseorang  mewujudkan  suatu
60 M.  Hamdan, Alasan  Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus), Op.Cit, h.27

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. 61
Alasan-alasan peniadaan pidana (Straf Uitsluitings  Gronden) adalah  alasan-alasan
yang memungkinkan
seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan  tindak  pidana,  tetapi  tidak  dapat dipidana.  Alasan  peniadaan  pidana  diluar undang-undang  atau  yang  tidak  tertulis  dapat dibagi  pula  atas  “yang  merupakan  dasar pembenaran  (tidak  ada  melawan  hukum) merupakan  segi  luar  dari  pembuat  atau  faktor objektif  dan  “yang  merupakan  dasar  pemaaf (tidak  ada  kesalahan)  merupakan  segi  dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

## B.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku
Pembelaan  Diri  Yang  Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
1.  Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  Pidana  dalam bahasa  inggris  disebut responsibility ,  atau criminal  liability. Konsep  pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal  hukum  semata-mata  melaikan  juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan  umum  yang  dianut  oleh  suatu masyarakat  atau  kelompok-kelompok  dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban  pidana  itu  dicapi  dengan
61 Wenlly Dumgair, Pembelaan Terpaksa ( Noodweer ) Dan
Pembelaan Terpaksa  Yang  Melampaui  Batas  ( Noodweer Axces )  Sebagai  Alasan  Penghapus  Pidana ”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h.122.
memenuhi  keadilan. 62 Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah  seorang  tersangka  atau  terdakwa dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak pidana  yang  telah  terjadi. Dengan  kata  lain pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu bentuk  yang  menentukan  apakah  seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana. 63
Beban
pertanggungjawaban
dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan  sanksi  pidana.  Seseorang  akan memiliki  sifat  pertanggungjawaban  pidana apabila  suatu  hal  atau  perbuatan  yang dilakukan  olehnya  bersifat  melawan  hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung  jawab  apabila  didalam  dirinya ditemukan  suatu  unsur  yang  menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Selain  hal  itu  pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan  dengan  mens  rea,  bahwa pertanggungjawban  pidana  dilandasi  oleh keadaan  suatu  mental  yaitu  sebagi  suatu pikiran  yang  salah  ( a  guilty  mind ). Guilty  mind mengandung  arti  sebagai  suatu  kesalahan yang  subjektif  ,  yaitu  seseorang  dinyatakan bersalah  karena  pada  diri  pembuat  dinilai memiliki  pikiran  yang  salah,  sehingga  orang tersebut  harus  bertanggungjawab.  Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada  pembuat  maka  pembuat  pidana  harus dipidana.  Tidak  adanya  pikiran  yang  salah (no guilty mind) berarti tidak ada
62 Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali , Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16
63 Ibid , h.17.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pertanggungjawaban  pidana  dan  berakibat tidak dipidanya pembuat.
Kesalahan  sebagai  bagian mens  rea juga  diartikan  sebagai  kesalahan  karena melanggar aturan, atau  melanggar  tata peraturan  perundang-undangan.  Setiap  orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang  maka  orang  tersebut  wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur
pertanggungjawaban  dalam  pandangan  ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang  terhadap  orang  lain.  Adanya jaminan  ini  menjadikan  seseorang  akan terlindung  dari  perbuatan  orang  lain  yang melakukan  pelanggaran  hukum,  dan  sebagi suatu  control  karena  setiap  orang  yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. 64
KUHP  tidak menyebutkan  secara  jelas mengenai  system  pertanggungjawaban  pidana yang  dianut.  Beberapa  Pasal  dalam  KUHP sering  menyebutkan  kesalahan  baik  berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya  mengenai  pengertian  kesalahan kesengjaan  maupun  kealpaan  tidak  dijelaskan pengertiannya  oleh  Undang-undang.  tidak adanya  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai kesalahan  kesengajaan  maupun  kealpaan , namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli  hukum  mengenai  pasal-pasal  yang  ada dalam  KUHP  dapat  simpulakan  bahwa  dalam pasal-pasal  tersebut  mengandung  unsur-unsur kesalahan  kesengajaan  maupun  kealpaan yang  harus  dibuktikan  oleh  pengadilan, sehingga  untuk  memidanakan  pelaku  yang melakukan  perbuatan  tindak  pidana,  selain
64 Ibid , h.69.
telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  maka mengenai  unsur  kesalahan  yang  disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. 65
Artinya  dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana ini  tidak  terlepas  dari  peranan  hakim  untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung  jawaban  pidana  itu  sendiri  sebab apabila  unusur-unsur  tersebut  tidak  dapat dibuktikan  kebenarannya  makan  seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 66
C.  Unsur-Unsur

## Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  adalah  bentuk untuk  menenutukan  apakah  seseorang  akan dilepas  atau  dipidana  atas  tindak  pidana  yang telah  terjadi,  dalam  hal  ini  untk  mengatakan bahwa  seseornag  memiliki  aspek  pertanggung jawaban  pidana  maka  dalam  hal  itu  terdapat beberapa  unsur  yang  harus  terpenuhi  untuk menyatakan  bahwa  seseornag tersebut  dapat dimintakan  pertanggungjawaban.  Unsur-unsur tersebut ialah:

## 1.  Adanya suatu tindak pidana
Unsur  perbuatan  merupakan  salah satu  unsur  yang  pokok  pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila  tidak  melakukan  suatu  perbuatan dimana  perbuatan  yang  dilakukan  merupan perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang hal  itu  sesuai  dengan  asas  legalitas  yang  kita anut.  Asas  legalitas nullum  delictum  nulla poena  sine  praevia  lege  poenali artinya  tidak dipidana  suatu  perbuatan  apabila  tidak  ada
65 Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali, Op.Cit , h.52
66 Roeslan Saleh, Op.Cit , h.35.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undnag-undang  atau  aturan  yang  mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. 67
Menghendaki  perbuatan  yang  konkret atau  perbuatan  yang  tampak,  artinya  hukum menghednaki  perbuatan  yang  tampak  kelaur, karena  didalm  hukum  tidak  dapat  dipidana seseorang  karena  atas  dasar  keadaaan  batin seseorang,  hal  ini  asas cogitationis  poenam nemo  patitur ,  tidak  seorang  pun  dipidana  atas yang ada dalm pikirannya saja. 68
2.  Unsur kesalahan
Kesalahan  yang  dalam  bahasa  asing disebut  dengan schuld adalah  keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan  perbuatan  yang  ia  lakukan  yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan  tersebut  perbuatan  tersebut  pelaku dapat  dicela  atas  perbuatannya. 69 Pengertian kesalahan  di  sini  digunakan  dalam  arti  luas. Dalam  KUHP  kesalahan  digunakan  dalam  arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat  dilihat  dalam  rumusan  bahasa  Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.
Istilah  kesalahan  dapat  digunakan dalam  arti  psikologi  maupun  dalam  arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan  psikologis  ini  adalah  kesalahan yang  ada  dalm  diri  seseorang,  kesalahn mengenai  apa  yang  orang  itu  pikirkan  dan batinya  rasakan,  kesalahan  psikologis  ini  sulit untuk  dibuktikan  karena  bentuk  nya  tidak  real, kesalahan  psikologis  susah  dibuktikan  karena wujudnya tidak dapat diketahui. 70
67 Moeljalento, Op.Cit , h.25
68 Frans  Maramis, Hukum  PIdana Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012 , h.85 69 Ibid , h.114 70 Ibid , h.115
Hukum  pidana  di  Indonesia  yang digunakan  adalah  kesalahan  dalam  arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah  kesalahan  dari  sudut  pandang  orang lain  mengenai  suatu  perbuatan  seseornag. Kesalah normative merupakan kesalahan yang dipandang  dari  sudut  norma-norma  hukum pidana,  yaitu  kesalahan  kesengajaan  dan kesalahan  kealpaan.  Dari  suatu  perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan  tersebut  terdapat  kesalah  baik disengaja  maupun  karena  suatu  kesalahan kealpaan. 71

## a.  Kesengajaan
Tindak pidana kebanyakan di Indonesia  memiliki  unsur  kesengajaan  atau opzettelijik bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa  orang  yang  lebih  pantas  mendapatkan hukuman  adalah  orang  yang  melakukan  hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur  kesengajan.  Mengenai  unsur  kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku  mengetahui  bahwa  perbuatananya diancam  oleh  undnag-undang  ,  sehingga  tidak perlu  dibuktikan  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  merupaka  perbuatan yang  bersifat  “jahat”.  Sudah  cukup  dengan membuktikan  bahwa  pelaku  menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi  atas  perbuataannya.  Hal  ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan  bahwa  seetiap  orang  dianggap mengetahui  isi  undang-undang,  sehingga  di anggap bahawa seseorang mengetahui tentang  hukum,  karena  seseorang  tidak  dapat menghindari  aturan  hukum  dengan  alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui
71 Ibid , h.116

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bahwa  hal  itu  dilarang.  Kesengajan  telah berkembang  dalam  yurisprudensi  dan  doktrin sehingga  umumnya  telah  diterima  beberapa bentuk kesengajaan, yaitu : 1)  Sengaja sebagai maksud Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan  bentuk  ini  pelaku  benar-benar menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas  perbuatan  dan  akibat  dari perbuatan  yang  pelaku  perbuatan.  Diberi contoh  A  merasa  dipermalukan  oleh  B,  oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B,  sehingga  A  memiliki  rencana  untuk mencelakai  B,  suatu  hati  A  membawa  sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka  perbuatan  A  tersebut  dapat  dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki.  Matinya  B  akibat  tikaman  pisau  A juga dikehndaki olehnya. 72
Hal  mengetahui  dan  menghendaki  ini harus  dilihat  dari  sudut  pandang  kesalahan normatif  yaitu  berdasarkan  peristiwa-peristiwa konkret  orang-orang  akan  menilai  apakah perbuuatan  tersebut  memang  dikehendaki  dan diketahui  oleh  pelakunya.  Kesalahan  dengan kesengajaan  sebagai  maksud  sipelaku  dapat dipertanggungjawabkan,  kesangjaan  sebagi maksud  ini  adalah  bentuk  yang  mudah dimengerti  oleh  khalayak  masyarakat.  Apabila kesengajaan  dengan  maksud  ini  ada  pada suatu  tindak  pidana  dimana  tidak  ada  yang menyangkal  maka  pelaku  pantas  dikenakan hukuman  pidana  yang  lebih  berat  apabila dapat  dibuktikan  bahwa  dalm  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  benar  bear  suatu perbuataan  yang  disengaja  dengan  maksud, dapat dikatan sipelaku
benar-
benarmenghendaki  dan  ingin  mencapai  akibat
72 Ibid , h.122
yang  menjadi  pokok  alasan  diadakannya ancaman hukum pidana.
2)  Sengaja sebagi suatu keharusan
Kesangajan semacam ini terjadi apabila  sipelaku  dengan  perbuatannya  tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatanya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai  keharusan  untuk  mencapai  tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun  pelaku  tidak  menghendaki  akibat  dari perbuatan yang telah ia perbuat. 73
Contoh  A  ingin  mengambil  tas  yang berada  dibelakang  estalase  took,  untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan  kaca  estalase,  maka  pecahnya kaca  tersebut  bukan  kehendak  utama  yang ingin  dicapi  oleh  A,  namunperbuatan  itu dilakukannya  demi  mencapai  tujuan  yang lain.kesengajaan menghancurkan kaca
merupakan sengaja dengan kesadaran tenatang keharusan.
3)  Sengaja Sebagi kemungkinan
Sengaja  sebagai  kemungkinan,  maka pelaku  sebenarnaya  tidak  menghendaki  akibat perbuatanya  itu,  tetapi  pelaku  sebelumnya telah mengethaui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan  contoh  bahwa  ada  seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas  polisi  yang  sedang  memberi  tanda berhenti.  Pengemudi  tetap  memacu  mobil dengan  harapan  petugas  kepolisian  tersebut melompat  kesamping,  padahal  pengemudi menyadari  resiko  dimanda  petugas  kepolisian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  saja  tertabrak  mati  atau  melompat kesamping.
b.  Kealpaan (culpa)
Pasal-pasal  KUHP  tidak  memberikan definisi  mengenai  apa  yang  diamksud  dengan kealpaan.  Sehingga  untuk  mengerti  apa  yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan  salah  satu  bentuk  kesalahan  yang timbul  karena  pelakunya  tidak  memenuhi standar  yang  telah  ditentukan,  kelalian  itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.
Moeljatno
mengatakan bahwa kealpaan  adalah  suatu  struktur gecompliceerd yang  disatu  sisi  mengarah  kepada  perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah  kepada  keadaan  batin  seseorang. Kelalain  terbagi  menjadi  dua  yaitu  kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). 74
3.  Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
Kemampuan  bertanggungjawab  selalu
berhubungan dengan keadaan psycis
pembuat.  Kemapuan  bertanggungjawab  ini selalu dihubungkan
dengan pertanggungjawaban  pidana,  hal  ini  yang menjadikan  kemampuan  bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan
pemidanaan  kepada  pembuat.  Kemampuan bertanggung  jawab  ini  harus  dibuktikan  ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung  jawab  hal  ini  menjadi  dasar  tidak dipertanggungjawabkannya  pembuat,  artinya
74 Moeljatno, Op.Cit , h.62.
pembuat  perbuatan  tidka  dapat  dipidana  atas suatu kejadian tindak pidana.
Faktor-faktor  dari  luar  dirinya  atau batinnya  itulah  yang  menyebabkan  pembuat tindak  oidana  tidak  dapat  berbuat  lain  yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus.  Artinya,  berkaitan  dengan  hal  ini pembuat  tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana,
sehingga pertanggujawaban  berkaitan  dengan  hal  ini ditunggukan  smapai  dapat  dipastikan  ada tidaknya  unsur  alasan  pemaaf  dalam  diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena pembuat tindak pidana  tidak  dapat  berbuat  lain  selain melakukan tindak pidana tersebut. 75
Alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar dalam  doktrin  hukum  pidana  adalah  suatu alasan yang menghapus sifat  melawan hukumnya  suatu  perbuatan.  Alasan  pembenar dan  alasan  pemaaf  ini  dibedakan  karena keduanya  memiliki  fungsi  yang  berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar  adalah  suatu  alasan  pembenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan  alasan  pemaaf  berujung  pada pemaafan  terhadap  seseorang  sekalipun  telah melakukan  pelanggar  hukum  atas  tindak pidana yang telah diperbuat. 76
Termasuk  alasan  pembenar  dalam hukum  pidana  seperti  keadaaan  darurat, pembelaan  terpaksa,  Menjalankan  peraturan perundang-undangan,  menjalankan  perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah  satu  alasan  pembenar,  yaitu  suatu
75 Ibid , h.117.
76 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.Cit , h.45

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
alasan  karena  seseorang  menghadapi  dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat  ini  sebagai  salah  satu  bentuk via compulsive terjadi  dalam  dua  kemungkinan yaitu :
a.  Terjepit  diama  seseorang  memilih  diantara dua  kepentingan  yang  sama-sama  penting, diberi  contoh  seseorang  yang  berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah  satu  papan  yang  hanya  dapat menampung  dua  orang  saja,  dalam  hal  ini seseorang  tidak  dapat  silahkan  apabila salah  satu  teman  tersebut  tidak  dapat diselamatkan.
b.  Seseorang  terjepit  diantara  kepentingan dan  kewajiban.  Kemungkinan  yang  ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban. 77
Pembelaan  Terpaksa  berada  dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan  suatu  delik  untuk membela diri  dapat  dibenarkan.  Untuk  itu  undang- undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat,  meneurut  Pasal  49  ayat  1  KUHP  untuk pepbelaan  terpaksa  disyararatkan  adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan  itu  bersifat  melawan  hukum,  dalam hal  ini  pembelaan  adalah  suatu  keharusan. Pembelaan  terpaksa  ini  dimaksudkan  adalah pembelaan  yang  dilakukan  ketika  ada  suatu serangan  yang  akan  terjadi.  Pembelaan terpaksa  ini  terjadi  apabila  seseorang  tidak melakukan  pembelaan  diri  maka  suatu  hal yang  buruk  akan  terjadi  atau  apabila  tidak melakukan  pembelaan  makan  menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan. 78
Daya  paksa,  dalam  KUHP  diatur didalam  Pasal  48  yang  menyatakan  “barang
77 Ibid , h.46.
78 Sutorius, Op.Cit , h.59
siapa  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindak pidana  karena  atas  dorongan  daya  paksa, maka  tidak  dapat  dipidana”.  Pada  kata dorongan  hal  itu  mengisyaratkan  bahwa seseornag  yang  melakukan  tindak  pidana tersebut  dalam  keadaan  paksaan  secara psikologis.  Tekanan  psikologi  tersebut  dapat ada  karena  tindakan  sekita  seseorang  atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama  ada  dan  dalam  suatu  waktu  tekanan tersebut meledak. 79
Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabilan  pembelaan  terpaksa  merupakan salah  satu  alasan  pembenar  maka  dalam pembelaan  terpaksa  melampaui  batas  masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan  terpaksa  melampui  batas  dapat dicela  namun  tidak  dapat  dipidana.  Diberi contoh  seseorang  yang  sedang  memasak didapur  dihadapkan  maling  dirumahnya  yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang  tersebut  menusuk  maling  tersebut dengan  pisau  hingga  meninggal.  Berkaitan dengan  hal  ini  hakim  harus  menggali  apakan seseorang  tersebut  tidak  pidana  karena  suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar. 80

## D.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak
Pidana Pembunuhan
Tujuan  dari  hukum  pidana  ialah  untuk memenuhi  rasa  keadilan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Hukum  pidana  juga  memiliki control  suatu  perbuatan  pidana,  karena  dalam hukum  pidana  seseorang  yang  melakukan kejahatan  akan  dididik  dan  diberikan  sanksi sesuai  dengan  perbuatan  pidana  yang  telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang
79 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.Cit , h.47 80 Sutorius, Op.Cit , h.69.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan  tindak  pidana  itu  dapat  merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya  kembali,  dengan  adanya  sanksi yang  di muat  dalam  peraturan  undang-undnag akan  menekan  masyrakat  lainya  untuk  tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.
Pertanggungjawaban  tindak  pidana pembunuhan sebenarnya sama seperti meminta  pertanggungjawaban  untuk  tidak pidana  lainnya,  hal  ini  dikarenakan  tindak pidana  pembunuhan  merupakan  tindak  pidana umum  yang  pengaturannya  terdapat  dalam KUHP  dan  bukan  merupakan  tindak  pidana khusus  yang  memiliki  kekhususan  dalam  hal pertanggungjawaban tindak pidananya.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam kasus putusan Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN.Rhl dengan terdakwa
Hendri  Alboi  Limbong  Als  Hendri  Bin  M.T Limbong  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai oleh suatu perbuatan pidana dan memenuhi semua unsur yang  didakwakan  yaitu  Pasal  339  KUHP  yang unsur-unsurnya adalah :
1.  Barang Siapa.
Unsur  barang  siapa  sebagaimana  dalam dakwaan  subsidair  telah  dipertimbangkan oleh  Majelis  Hakim  dalam  dakwaan primair,  maka  Majelis  Hakim  mengambil alih  pertimbangan  unsur  barang  siapa dalam dakwaan primair untuk dipergunakan  dalam  pertimbangan  unsur setiap  orang  dalam  dakwaan  subsidair sehingga  Majelis  Hakim  menilai  unsur  ini telah terpenuhi.
2.  Dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang lain,  yang  diikuti,  disertai  atau  didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang
dilakukan dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya,  atau  untuk  melepaskan diri  sendiri  maupun  peserta  lainnya  dari pidana  dalam  hal  tertangkap  tangan, ataupun  untuk  memastikan  penguasaan barang  yang  diperoleh  secara  melawan hukum.
Unsur  teori  pengetahuan  hukum  pidana adanya  perbuatan  dengan  sengaja (opzet ) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar  menghendaki  adanya  perbuatan tersebut  dan  pelaku  menginsafi  akan akibat dari perbuatannya. Untuk membuktikan  unsur  dengan  sengaja  maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil  yang  dilakukan  oleh  terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa  dengan  sengaja  atau  tidak. Perbuatan materiil yang dijabarkan setelah perbuatan  merampas  nyawa  orang  lain adalah  bersifat  alternatif,  maka  apabila salah  satu  perbuatan  meteriil  tersebut terbukti,  unsur  ini  dapat  dianggap  telah terpenuhi.
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap  di  persidangan  perbuatan  terdakwa menghilangkan nyawa dan melakukan pemerkosaan  (persetubuhan)  terhadap  korban Alikalifiana  terjadi  pada  hari  Rabu  tanggal  24 Oktober  2018  sekira  pukul  12.30  WIB, bertempat  di  Pondok  Desa  Akbar  Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.    Majelis  Hakim  berkesimpulan  perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Alikalifiana  dilakukan  dengan  sengaja  yang kemudian  juga  disertai  dengan  suatu  tindak pidana lain yaitu pemerkosaan (persetubuhan),

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  unsur tersebut telah terpenuhi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka semua  unsur-unsur  dalam  Pasal  339  KUHP yang
didakwakan penuntut umum
sebagaimana  dalam  dakwaan  subsidair  telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai oleh suatu perbuatan  pidana,    sehingga  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara selama 15 (lima belas) tahun.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan hukum penghapusan
pidana  pelaku  pembelaan  diri  yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain  adalah  perbuatan  tersebut  adalah pembelaan  darurat  ( Noodweer )  yang dilakukan  karena  untuk  membela badan/tubuh,  kehormatan  atau  harta benda,  perbuatan  itu  dilakukan  atas serangan  yang  melawan  hukum  yang terjadi  pada  saat  itu  juga  serta perbuatan  sebagai  perlawanan  yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa  atau  dalam  keadaan  darurat da  tidak  ada  pilihan  lain  (perlawanan itu  memang  suatu  keharusan)  untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.
2.  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku
pembelaan  diri  yang  mengakibatkan hilangnya  nyawa  orang  lain  adalah perbuatan terdakwa merupakan
perbuatan melawan hukum dan terdakwa melakukan perlawanan berupa  pembelaan  terpaksa  atau pembelaan  darurat  yang  menurut majelis  hakim  perbuatan  terdakwa tersebut tidak melampaui batas keharusan maka berdasarkan
ketentuan  Pasal  49  KUHP  perbuatan terdakwa  tersebut  bukan  merupakan tindak dipidana.

## E.  Saran
1.  Agar  hakim  dalam  penerapan  saksi pidana  harus  dilakukan  lebih  optimal, terpadu  dan  terarah  yang  tidak  hanya berupa  penegakan  dalam  landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan  dalam  praktek  sebagai salah  satu  upaya  nyata  keseriusan oleh  para  aparat  penegak  hukum dalam mencegah tindak pidana pembunuhan.
2.  Agar  Majelis  Hakim  selain  pemberian sanksi  yang  tegas  terhadap  pelaku pembunuhan hendaknya dalam memutus  perkaranya  memperhatikan pula  segi  non  yuridis  dari  perbuatan pelaku  yang  dapat  meringankan  dan memberatkan  terdakwa  karena  hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Adnan, Wahyu, Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa ,  Gunung  Aksara,  Bandung, 2017.
Affan,  Ibnu, Problematika  Eksekusi  Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi  Polikik  Hukum  Berbasis
Hukum  Progresif, Perdana  Publishing, Medan, 2018.
Ali,  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Ali,  Zainudin, Hukum  Pidana  Islam ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Anwar, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP Buku  II ),  Citra  Adya  Bakti,  Bandung, 2014.
Ariman,  Rasyid  dan  Fahmi  Raghib, Hukum Pidana , Setara Press, Malang, 2015.
Azhary,  Tahir, Negara  Hukum ,  Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana bagian I,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2017.
-----------; Pelajaran  Hukum  Pidana  2 ,  Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
-----------; Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar Peniadaan,Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan  dan  Ajaran  Kausalitas , Raja Grafindo, Jakarta, 2011. ------------; Kejahatan  Terhadap  Tubuh  Dan
Nyawa, RajaGrafindo
Persada ,
Jakarta, 2017.
Djindang,  Moh.  Saleh, Pengantar  Dalam
Hukum Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015
Farid,  Zainal  Abidin, Hukum  Pidana  1 ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2017
Gunawan,  Yopi  dan  Krtistian, Perkembangan
Konsep  Negara  Hukum  dan  Negara Hukum Pancasila . Refika Aditama,
Bandung, 2015.
Hamdan,  M. Alasan  Penghapus  Pidana  Teori dan  Studi  Kasus, Refika  Aditama, Bandung, 2014.
-----------; Hukum  dan  Pengecualian  Hukum Menurut  KUHP  dan  KUHAP ,  USU
Press, Medan, 2010. -----------, Tindak  Pidana  Suap  dan  Money Politics , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005. Amrani,  Hanafi  dan  Mahrus  Ali ,  Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi  Kedua ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2008.
----------; Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Handoyo, B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta, 2015. Harahap,M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
HR,  Ridwan, Hukum  Administrasi  Negara , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2016.
Huda,  Ni’matul, Negara  Hukum,  Demokrasi dan Judicial Review. UII  Press, Yogyakarta, 2015. -----------;-----------; Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2016.
Kansil,  CST.  dan  Christine  ST.  Kansil. Pokok-
Pokok  Hukum  Pidana : Hukum  Pidana Untuk  Tiap Orang. Pradnya  Paramita, Jakarta, 2014.
Kusnardi,  Moh.  dan  Ibrahim. Hukum  Tata Negara Indonesia. Sinar Bakti, Jakarta, 2018.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Lamintang,  PAF. Dasar-dasar  Hukum  Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 2014.
Lamintang, PAF dan Theo Lamintang,
Kejahatan  Terhadap  Nyawa,  Tubuh, dan Kesehatan , Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004.
Mahfud, MD, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan  Konstitusi .  Rajawali  Pers,
Jakarta, 2011.
Maramis,  Frans, Hukum  PIdana  Umum  dan
Tertulis di Indonesia , RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2012.
Marpaung,  Leden, Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
------------; Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
------------; Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka
Cipta, Jakarta, 2028.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2014.
Muhtaj,  Majda  El, Hak  Asasi  Manusia  dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005. Mulyadi, Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2017.
Poernomo, Bambang, Azas-azas Hukum Pidana ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 2018.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono, Asas-Asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  Refika  Aditama, Bandung, 2013.
------------; Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  Di Indonesia ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2013.
Raharjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2014.
RM,  Suharto, Hukum  Pidana  Materiil, Sinar
Grafika, Jakarta, 2012. Rusianto, Agus, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana , Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana ,  Aksaran Baru, Jakarta, 2003.
-----------, Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung Jawaban  Pidana ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 2005 Santoso,  Topo, Mengagas,  Hukum  Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas Asy-Syaamil  Press  dan
Grafika, J akarta, 2011.
Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita, Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana ,
Mandar Maju, Bandung, 2013.
Sibuea,  Hotma  P. Asas  Negara  Hukum, Peraturan  Kebijakan  &  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.
Simanjuntak, Osman, Tehnik Perumusan Perbuatan  Pidana  dan  Asas-Aasas Umum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
Sobirin.  Malian, Gagasan  Perlunya  Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945 . FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Sofyan,  Andi, Hukum  Pidana, Makasar,
Pustaka Pena Press, 216.
Sofyan,  Andi Muhammad  dan  Abd.  Asis, Edisi Kedua  Hukum  Acara  Pidana  Suatu Pengantar , kencana, Jakarta,  2017.
Suarda,  I  Gede  Widhiana, Hukum  Pidana  : Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, Banyumedia Publishing, Malang, 2012. Sumali. Reduksi  Kekuasaan  Eksekutif  di Bidang  Peraturan  Pengganti  Undang- undang (Perpu) , Universitas

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Muhammadiyah Malang, Malang, 2013. Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
Sutorius, Hukum  Pidana ,  Liberty,  Yogyakarta, 2015.
Syafi’i,  Inu  Kencana, Ilmu  Pemerintahan . Mandar Maju, Bandung, 2010.
Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam  Perspektif  Pembaharuan ,  UMM Press, Malang, 2008.
Tutik,  Titik  Tri  Wulan, Kontruksi  Hukum  Tata Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD  1945 .  Prenada  Kencana  Media Group, Jakarta, 2010.
Utrecht.  E. Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum Pidana I, . Penerbitan Universitas, Jakarta, 1995.
Waluyadi, Kejahatan,  Pengadilan  dan  Hukum
Pidana . Mandar Maju, Bandung, 2016.
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## C.  Internet
Dimas  Hutomo,  “Apakah  Dihukum  Jika Membunuh  karena  Membela  Diri”, diases
melalu
https://www.hukumonline.com , Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 21.00 Wib

## D.  Jurnal
Dumgair, Wenlly, Pembelaan Terpaksa
( Noodweer )  Dan  Pembelaan  Terpaksa Yang  Melampaui  Batas  ( Noodweer Axces )  Sebagai  Alasan  Penghapus Pidana ”, Jurnal  Hukum  Samudera Keadilan, Volume  11,  Nomor  1, Januari-Juni 2016 Gea,  Rani  Angela,  “Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan
Hakim/Putusan Pengadilan”, USU  Law Journal, Vol.4.No.4 Oktober 2016.
Krisna, Liza Agnesta, “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan  Terpaksa  Sebagai  Alasan Penghapusan  Penuntutan  Pidana”, Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan, Volume  11,  Nomor  1,  Januari-Juni 2016.
Nasution,  Bismar, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Perbandingan  Hukum, Makalah  disampaikan  pada  Dialog Interaktif  tentang  Penelitian  Hukum dan  Hasil  Penulisan  Hukum  pada Majalah  Akreditasi, Fakultas  Hukum USU,  Medan,  Tanggal  18  Pebruari 2003.