## SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Oci Senjaya, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang ocisenjaya@yahoo.co.id
Naskah diterima: 25 Maret; direvisi: 17 April; disetujui: 30 April

## ABSTRAK
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (yang  selanjutnya  disebut  TPPU)  adalah  modus pelarian  sejumlah  uang  dari  hasil  kejahatan.  Laporan  Hasil  Analisis  yang dilakukan  oleh  Pusat  Pelaporan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (yang  selanjutnya disebut  PPATK)  berguna  untuk  memberikan  beberapa  laporan  rekening mencurigakan  yang  dimiliki  para  pejabat  negara  atau  individu.  Mereka  diduga melakukan kejahatan TPPU yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Laporan  ini  berbeda  dengan  laporan  dalam  tindak  pidana  terorisme  dapat dijadikan  alat  bukti  permulaan  yang  cukup  dalam  tingkat  penyidikan  untuk menjerat seseorang menjadi tersangka. Kajian dalam penelitian ini dititikberatkan mengenai  alat  bukti  dan  perkembangannya  yang  ditinjau  secara  yuridis  dalam penanggulangan  TPPU.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  sebagai  jawaban  atas  isu  hukum  tetang  alat  bukti  dan perkembangannya  ditinjau  secara  yuridis  dalam  penanggulangan  tindak  pidana pencucian  uang  (TPPU)  dapat  disimpulkan  bahwa  LHA  PPATK  masih  menjadi polemik  perdebatan  untuk  dijadikan alat bukti  dalam  konteks  yuridis  disebabkan belum  adanya  pengaturan  secara  legal  formal.  Sebaliknya,  hasil  studi perbandingan dari negara Amerika dan Jerman dapat disimpulkan bahwa  Laporan Hasil  Audit  (yang  selanjutnya  disebut  LHA)  dapat  dijadikan  bukti  permulaan untuk menjerat seorang tersangka yang patut diduga telah melakukan TPPU yang kemudian  dapat  ditingkat  dalam  tahap  penuntutan  dan  persidangan.  Proses pembuktian dipersidangan diberlakukan sistem pembuktian terbalik. Oleh karena itu,  laporan  ini  seyogya  dapat  dicantumkan  sebagai  alat  bukti  dalam  Pasal  175 RUUKUHAP, selain alat bukti berupa: barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan  seorang  ahli,  keterangan  seorang  saksi,  keterangan  terdakwa  dan pengamatan hakim.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Alat Bukti, Penanggulangan.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya

## AN OVERVIEW JURIDICAL ON THE EVIDENCE TO COUNTERMEASURES THE CRIME OF MONEY LAUNDERING
Oci Senjaya, S.H., M.H.
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang H.S Ronggowaluyo Street, Teluk Jambe Timur Karawang ocisenjaya@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Money Laundering ( hereinafter referred to as TPPU ) is a runaway mode a sum of money  from  the  proceeds  of  crime.  Reports  Results  of  analysis  conducted  by  the Financial Transaction Analysis Reporting Center ( hereinafter referred PPATK ) is useful  to  provide  some  report  suspicious  accounts  owned  by  state  officials  or individuals . They  are  suspected  of  committing  crimes  of  Money  Laundering regulated in Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. This report differs from a report in the criminal act of terrorism can be  used  as  evidence  in  the  beginning  stages  of  the  investigation  sufficient  to ensnare a person becomes a suspect. Studies in this study focused on the evidence and  its  development  are  reviewed  judicially  in  the  prevention  of  Money Laundering.  This  research  used  normative  juridical  research.  The  results  of  the study  in  response  to  a  neighbor  legal  issues  and  developments  are  reviewed evidence  legally  in  the  prevention  of  money  laundering ( of  Money  Laundering ) can  be  concluded  that  the  LHA  PPATK  still  being  debated  debate  to  be  used  as evidence  in  the  context  of  judicial  due  to  the  absence  of  formal  legal arrangements.  Instead,  the  results  of  the  comparative  study  of  the  United  States and Germany can be concluded that the Audit Report (hereinafter referred LHA) can be used as evidence beginning to catch a suspect who is presumed to commit of  Money  Laundering  which  can  then  be  level  in  the  stage  of  prosecution  and trial.  The  process  of  proving  in  court  enforced  inverted  authentication  system. Therefore, this report should be included as evidence in Article 175 RUUKUHAP, in addition to evidence in the form: evidence, letters, electronic evidence, expert testimony, the testimony of a witness, the testimony of the defendant and the judge observations.
Keywords: Money Laundering Offences, Evidence, Countermeasures.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya

## A. Pendahuluan
Modus  penyimpanan  hasil  kejahatan  yang  selama  ini  rapih  sedikit  demi sedikit  telah  tersingkap  tabir  gelapnya.  Pergerakkan  progresif  beberapa  lembaga penegak  hukum  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan.  Peran yang  sentral  sebagai  penyuplai  laporan  transaksi  keuangan  telah  dibuktikan  oleh Pusat  Peloporan  Analisi  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dengan  memberikan beberapa  laporan  rekening  mencurigakan  yang  dimiliki  para  pejabat  negara  atau individu  yang  diduga  melakukan  kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut TPPU). 1 Pencucian  uang  atau Money  Laundering adalah  suatu  perbuatan  untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau hak kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut  tampak  seolah-olah  berasal  dari  kegiatan  yang  sah/legal.  Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara korupsi, hukum yang tidak tegas membuat orang  menjadi  leluasa  untuk  melakukan  korupsi.  Bandingkan  koruptor  sama pencuri  1  buah  mangga  dipohon  hukumannya  lebih  berat  pencuri  mangga dipohon. Padahal para koruptor ini membuat indonesia menjadi tidak maju.
Kasus  yang  pernah  ramai  dimuat  dan  sempat  menjadi  bulan-bulanan  di berbagai  media  cetak  dan  elektronik  sehubungan  dengan  pemberitaan kasus import  daging  sapi  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Fathanah  dan  tiga  tersangka lainya,  yakni  LHI  (Lutfi  Hasan  Ishaq),  JE  (Juard  Effendi)  dan  AAE  (Arya  Abdi Effendi) yang tersandung kasus suap daging impor  Kementan. Ahmad  Fathanah, beliau tertangkap sedang berada pada di hotel dengan seorang mahasiswi bernama Maharani  mahasiswi  Fakultas  Ilmu  Komunikasi  (Fikom)  Universitas  Moestopo. Dalam  pengakuannya,  Maharani  diberikan  uang  senilai  10  juta  rupiah  oleh Ahmad  Fathonah  tersebut  sebagai  hadiah  karena  sudah  menemaninya  di  hotel. Wanita selanjutnya Vitalia Sesha yang seorang model sempat menerima sejumlah uang Ahmad Fathonah. Bukan hanya mendapatkan uang tetapi juga mendapatkan sebuah mobil.
Beliau  melakukan  pencucian  uang  dengan  “menginvestasikan”  uang  hasil korupsi  tersebut  ke  wanita-wanita  cantik  tadi.  Terdakwa  kasus  gratifikasi penetapan  kuota  impor  sapi  dan  pencucian  uang,  Ahmad  Fathanah  dijatuhi hukuman  penjara  14  tahun  serta  denda  Rp.  1  Miliar  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi belum  lagi  seorang  polisi  bernama  Labora Siturus.  Perputaran  tranksasi  di  beberapa  rekeningnya  mencapai  Rp.  1,5  Triliun, angka nominal yang sangat fantastis telah dicetak oleh seorang polisi berpangkat Ajung  Inspetur  Satu  (Aiptu)  meskipun  rekening  tersebut  sebenarnya  berasal  dari bisnis  perusahaan  keluarga.  Namun  demikian,  Labora  Sitorus  tetap  dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan pelanggaran atas dua perusahaannya yaitu PT. Seno Adi Wijaya dan PT. Rotua telah melanggar hukum. PT.  SAW  diduga  menimbun  bahan  bakar  minyak  sedangkan  PT.  Rotua  diduga melakukan illegal logging.
Laporan PPATK juga terbukti ampuh untuk membongkar modus kejahatan lain yang menimpa pegawai pajak Dhana Widhyatmika dengan jeratan pasal-pasal
1 Ihsanuddin, “Saksi Sebut KPK Minta LHA Budi Gunawan ke PPATK”, http://nasional.kompas.com /read/2015/02/12/15261811/Saksi.Sebut.KPK.Minta.LHA.Budi.Gunawan.ke.PPATK , diakses pada tanggal 12 Februari 2015.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
yang disangkakan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Dhana yaitu Pasal 3, 5, 11, 12 a dan b, Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 4 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebuah  pernyataan  patut  dikemukakan,  apakah  laporan  PPATK  dapat dijadikan  alat  bukti  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  seseorang  atau  badan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana oleh institusi penegak hukum? Dalam  TPPU  seseorang  dapat  dituntut  apabila  terdapat  tindak  pidana  asal ( predicate  crime )  terlebih  dahulu  misalkan  korupsi,  perdagangan  orang, illegal logging dan  lainnya.  Sedangkan  tindak  pidana  turunannya  ( underlying  crime ) adalah  TPPU. 2 Menurut  Barda  Nawawi  Arif, predicate  crime atau predicate offence adalah  delik-delik  yang  menghasilkan criminal  proceeds atau  hasil kejahatan yang kemudian dicuci.
Perdebatan  mengenai  alat  bukti  juga  menjadi public  discourse berkaitan dengan  tindak  pidana  terorisme.  Dengan  hanya  menggunakan  laporan  intelejen sudah dapat dijadikan bukti permulaan untuk melakukan penututan terhadap para pihak yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, meskipun penetapan sudah dapat  atau  diperoleh  bukti  permulaan  yang  cukup  harus  melalui  proses pemeriksaan  oleh  Ketua  atau  Wakil  Ketua  Pengadilan  negeri  yang  dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga (3) hari. Apabila dalam pemeriksaan ini  didapati  adanya  permulaan  yang  cukup,  maka  Ketua  Pengadilan  segera memerintahkan  dilaksanakan  penyidikan.  Sementara  laporan,  menurut  Pasal  1 angka  24  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Acara  Pidana  (yang  selanjutnya  disebut  KUHAP)  adalah  “pemberitahuan  yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  telah  atau  sedang  atau  diduga  akan terjadinya  peristiwa  pidana.”  Dapat  dimaknai  disini,  bahwa  laporan  tidak  dapat dijadikan alat bukti berdasarkan KUHAP.

## B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  Laporan  Hasil  Analisis  (LHA)  merupakan  bagian  dari  alat  bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?
2. Bagaimana pembaharuan pembuktian dalam alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di masa yang akan datang?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk  menganalisis  dan  memahami  Laporan  Hasil  Analisis  (LHA) merupakan  bagian  dari  alat  bukti  atau  tidak  dalam  penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
2. Untuk menganalisis dan memahami pembaharuan pembuktian dalam alat bukti  dalam  penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  di masa yang akan datang.
2 Lihat  Topo  Santoso, e.t.  al ., Panduan  Investigasi  dan  Penuntutan  dengan  Pendekatan  Terpadu , (Bogor: CIFOR, 2011), hlm. 48-50.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya

## D. Metode Penelitian
Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejalan  hukum  tertentu  dengan jalan menganalisisnya. 3 Gejala hukum dalam penelitian ini adalah isu hukum yang diangkat yaitu kajian perbandingan alat bukti dalam perbandingan perkara pidana. Sementara  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 4
Metode  pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan perbandingan/ komparatif ( comparative approach ).  Metode pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan  melakukan  analisis  terhadap  semua  perundang-undangan  dan  regulasi yang  berkaitan  dengan  alat  bukti  dengan  mencari ratio  legis dan  dasar antologis lahirnya undang-undang. Hal ini dilakukan untuk menangkap kandungan filosofis yang  terkandung  di  dalam  produk  undang-undang  dan  regulasi  yang  berguna untuk  menyimpulkan  ada  tidaknya  benturan  filosofis  antar  undang-undang  dan regulasi  tersebut. Selanjutnya  pendekatan  komparatif  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  dengan  membandingkan  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini  dimana di  dalamnya  mengatur  tentang  alat  bukti  baik  undang-undang  bersifat  umum maupun khusus dengan membandingkan undang-undang yang mengatur hal yang sama dari negara Inggris dan Belanda. Negara Inggris dipilih sebagai perwakilan dari  sistem  Anglo-Saxon  ( common  law  system )  dan  Negeri  Belanda  sebagai perwakilan dari sistem Eropa Kontinental. Dasar pemikiran pemilihan dari kedua negara  tersebut  dikarenakan  di  satu  sisi  sistem  hukum  Indonesia  mendapatkan pengaruh perkembangan hukum yang terjadi di negara-negara sistem Anglo-Saxon akibat  dari  perkembangan  zaman,  di  sisi  lain  sistem  hukum  Indonesia  menganut sistem hukum Eropa Kontinental warisan kolonial Belanda. Penelitian komparatif ini  untuk  memperoleh  persamaan  dan  perbedaan  diantara  undang-undang  dan regulasi tersebut. 5

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Dalam penelitian hukum diharuskan mengupas suatu isu hukum yang dapat diterapkan  secara  akademik  dan  praktik  seyogyanya  mengacu  pada  acuan  teori hukum  bersifat  normatif.  Menurut  J.J.H.  Bruggink  teori  hukum  adalah  “seluruh pernyataan  yang  saling  berkaitan  dengan  sistem  konseptual aturan-aturan  hukum dan  putusan-putusan  hukum,  dan  sistem  tersebut  untuk  sebagian  yang  penting dipositifkan”.  Definisi  tersebut  bermakna  bahwa  kelesuruhan,  koherensi  dan kesatuan dari suatu produk hukum merupkan pernyataan yang saling terkait yang dihasilkan melalui kegiatan teoritik dibidang hukum. 6
3 Soerjono Soekanto, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  di  Indonesia , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 48.
4 Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Jakarta:  UI  Press,  2010),  hlm. 22.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.
6 Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto, Teori  Hukum  Mengingant,  Mengumpulkan  dan  Membuka Kembali , (Bandung: Rafikatama, 2010), hlm. 60.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
Dalam hukum acara pidana terdapat berbagai macam asas-asas hukum acara pidana  seperti  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan;  praduga  tidak bersalah;  asas  oportunitas,  pemeriksaan  pengadilan  terbuka  untuk  umum;  semua orang diperlakukan sama di depan hakim, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya  dan  tetap;  tersangka/terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum;  asas akusator  dan  inkuisitor;  pemeriksaan  hakim  yang  langung  dan  lisan. 7 Kemudian M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori tetang pembuktian diantaranya: 8
1. Conviction in Time : Sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang  terdakwa,  semata-mata  ditentukan  oleh  penilaian  “keyakinan” hakim;
2. Conviction in Raisonee :  Keyakinan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan tetap  memiliki  peran  yang  dominan  tetapi  harus  didukung  oleh  alasan- alasan  yang  jelas.  Hakim  wajib  menguraikan  dan  menjelaskan  alasan- alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa;
3. Pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif:  Dalam  sistem  ini, hakim  seolah-olah  “robot”  pelaksana  daripada  undang-undang  yang  tak memiliki  hati  nurani.  Jadi,  apabila  terdakwa  terbukti  bersalah  berdasar alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  maka  hakim  dapat  segera memutuskan  bahwa  terdakwa  bersalah  tanpa  adanya  peran  keyakinan hakim;
4. Pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif:  Penggabungan antara keyakinan hakim dan alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian menurut undang-undang  secara  negatif  adalah  sistem  yang  diterapkan  di Indonesia.
F. Hasil Pembahasan
1. Kajian  Terhadap  Laporan  Hasil  (LHA)  Analisis  PPATK  Sebagai Bagian  dari  Alat  Bukti  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Menurut Yenti Ganarsih tujuan dari  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  adalah sebagai langkah awal bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapakan pelaku kejahatan utama ( the main offender ) dapat ditangkap. Tujuan lainnya  adalah  untuk mencegah  lembaga keuangan  agar  tidak  digunakan  sebagai sarana  pencucian  uang  dalam  lingkup  nasional  dan  internasional. 9 Dengan demikian  prinsip  penegakan  hukumnya  adalah  bukan  hanya follow  the  suspect melainkan juga follow the money . 10
Transaksi Keuangan Mencurigakan” (selanjutnya di TKM) adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak  pidana  tertentu.  Istilah  ‘transaksi  yang  mencurigakan’  atau suspicious
7 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 12-13.
8 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009),  hlm.  277.  Lihat  juga  M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
9 Yenti Garnasih, Kriminasisasi Pencucian Uang , (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), hlm. 60.
10 Ibid ., hlm. 60-89.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
transaction  report (STR) dalam  terminologi  anti  pencucian  uang  digunakan pertama kali oleh the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam the  Forty Recommendations tentang  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang. 11 Transaksi keuangan  yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang  dari  profil  dan  karakteristik  nasabah  serta  kebiasan  nasabah termasuk transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang  bersangkutan  yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan  (PJK).  TKM  tidak  mempunyai  spesifikasi  khusus  dalam  proses transaksi  karena  hal  ini  bergantung  daripada  variasi  variasi  dan  perkembangan jasa  dan  instrumen  keuangan  yang  ada.  Meskipun  demikian,  terdapat  ciri-ciri umum dari TKM yang dapat dijadikan acuan, antara lain: 12
a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
b. Menggunakan  uang  tunai  dalam  jumlah  yang  relatif  besar  dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah. Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
a. Transaksi Keuangan  yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan  tujuan  untuk  menghindari  pelaporan  Transaksi  yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
c. Transaksi  Keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan menggunakan  Harta  Kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  hasil  tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  laporan  adalah  segala sesuatu  yang  dilaporkan  atau  berita. Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan laporan atau report adalah penyajian fakta secara resmi baik lisan maupun tertulis atau  suatu  rekomendasi  untuk  melakukan  perbuatan  ( A  formal  oral  or  written presentation  of  facts  or  a  recommendation  for  action ). 13 Menurut  KUHAP, laporan  adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  seseorang  karena  hak atau kewajibannya  berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang  berwenang tentang telah atau sendang atau diduga akan terjadinya  peristiwa pidana. Berpijak dari definisi-definisi diatas, laporan adalah penyampaian fakta oleh seseorang atas dasar  hak  dan  kewajibannya  berdasar  undang-undang  mengenai  segala  sesuatu berkaitan dengan peristiwa pidana yang diduga telah, sedang dan akan terjadi. 14
11 PPATK  R.I, Pedoman  Umum  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang , (Jakarta: PPATK, 2003), hlm. 3.
12 Lihat  juga  Reda  Mantovani  Soewarsosno, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di Indonesia , (Jakarta: CV. Malibu, 2004), hlm. 5-10.
13 Lihat  juga  Sutan  Remy  Sjahdeini, Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme , Cetakan 1,  (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 1-10.
14 Ibid.,
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
Berdasar  Pasal  184  KUHAP,  alat  bukti  yang  sah  ialah  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Merujuk Pasal tersebut, laporan bukanlah merupakan alat bukti bukti. Sedangkan menurut Pasal 73 TPPU alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: a. alat bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Hukum  Acara  Pidana;  dan/atau  b.  alat  bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik  dengan  alat  optik  atau  alat  yang  serupa  optik  dan  dokumen.  LHA sebagai alat bukti tidaklah diatur di dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  hanya sekedar  laporan  analasis  transaksi  keungan  mencurigakan  yang  dapat  dijadikan petujuk untuk aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu banyak pihak yang tidak setuju LHA merupakan alat bukti dalam TPPU.
Kesimpulannya,  LHA  PPATK  bukanlah  alat  bukti  secara  yuridis  sebab hanya  informasi yang  berguna  untuk  menambah  terangnya  suatu  perkara  pidana yang  dapat  digunakan  bagi  aparat  penegak  hukum  terutama  bagi  penyidik  untuk menemukan  apakah  transaksi  mencurigakan  dari  seseorang  terindikasi  adanya perbuatan  melawan  hukum  ( wedderrechtelijke  daad ). 15 Dalam  bentuk  TPPU. LHA  PPATK  bukanlah  proses  final  menjadi  alat  bukti  meskipun  laporan  itu ditempuh  dengan  tahap  verifikasi  dari  penilaian  akhir  dari  seluruh  proses identifikasi  masalah,  analisis  dan  evaluasi  yang  dilakukan  secara  independen, objektif, dan profesional untuk disampaikan kepada penyidik.
2. Pembaharuan  Pembuktian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  di  Masa  yang  Akan  Datang:  Kajian  Studi Perbandingan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang
a. Alat  bukti  TPPU  di  Amerika:  Pemerintah  Federal  Amerika  Serikat membuat  kebijakan  TPPU  untuk  menyelamatkan  sistem  keuangan dari  penyelahgunaan  kejahatan  financial  termasuk  dana  terorisme, pencucian  uang  dan  juga  aktivitas  kejahatan  lainnya.  Koherensi  dari peraturan perundang-undangan penegakan hukum melawan kejahatan finansial dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Rahasia Bank atau Bank  Secrecy  Act (selanjutnya  disebut  BSA).  BSA  ini diundangkan  pada  tahun  1970  dan  telah  menjadi  undang-undang paling  penting  di  Amerika  untuk  melawan  TPPU. 16 Sejak  saat  itu beberapa undang-undang penting telah diundangkan untuk memperkuat dan mengamandemen BSA dengan tujuan meningkatkan penegakan  hukum  dan  peraturan  perundang-undang  sebagai  landasan hukum  bagi  berdirinya  badan-badan  atau  instansi-instasi  demi mendukung program pemberantasan TPPU.
b. Alat  Bukti  TPPU  di  Jerman:  Di  Jerman  Undang-undang  TPPU ( Geldwäschegesetz –  GwG)  disebut  juga  Undang-undang  Deteksi
Hasil Kejahatan Berat diadopsi pada tanggal 24 September tahun 1993 dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  29  November  1993.  Ada  dua perubahan utama: pertama dengan Undang-undang tentang
15 Lihat juga Yusup Saprudin, Money Laundering ( Kasus L/C Fiktif BNI 1946 ), (Jakarta: Pensil-324, 2006), hlm. 1-8.
16 FEB,  “Money  Laundering  Legislation  National  Measures”, http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/... /Money_Laundering_Nov02-2004-01934-02-E.pdf , diunduh pada tanggal 11 Januari 2016.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
Peningkatan  Upaya  Memerangi  Kejahatan  Terorganisir  ( Act  on Improving  Measures  to  Combat  Organised  Crime )  4  Mei  1998  yang mulai  berlaku  pada  tanggal  9  Mei  1998  dan  kedua  oleh  Undang- undang  tentang  Pemberantasan  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan  Terorisme  ( Suppression  of  Money  Laundering  and Combating the Financing of Terrorism ) pada tanggal 8 Agustus 2002, yang  mulai  berlaku  pada  15  Agustus  2002.  Pasal  261  (Pencucian Uang,  menyembunyikan  aset  illegal)  KUHP  ( Strafgesetzbuch /StGB) mengatur  sanksi  pidana  dikenakan  pada  orang  yang  sadar  atau kelalaian  berpartisipasi  dalam  pencucian  uang.  Bagian  Pasal  261 StGB mulai berlaku pada 22 September 1992 dan telah beberapa kali diubah  sejak.  Antara  lain,  daftar  pelanggaran  diperpanjang  oleh masing-masing  dari  perubahan  tersebut.  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  menetapkan  bahwa  laporan  transaksi  yang  mencurigakan ( Suspicious  Transaction  Record /STR)  harus  disampaikan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  penuntutan.  Menurut  struktur federal Jerman, STR harus dikirimkan kepada polisi atau kejaksaan di negara  federal.  Sebuah  salinan  dari  setiap  STR  harus  dikirim  ke Kantor  Investigasi  Federal  Kriminal  ( Federal  Office  of  Criminal Investigation )  atau  BKA  ( Bundeskriminalam )  dimana  Unit  Sentral untuk  Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (Financial Intelligence  Unit-FIU)  atau  PPATK  Jerman  telah  dibentuk  sebagai konsekuensi  dari  2002  amandemen  UU  Money  Laundering. Pengaturan  adanya  FIU  ini  mirip  dengan  apa  yang  diatur  di  dalam
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
Berikut  ini  adalah  beberapa  konvensi  Internasional  yang  telah  diratifikasi oleh  Indonesia  menjadi  hukum    nasional  terkait  dengan  TPPU  yaitu  sebagai berikut:
a. United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs and  Psychotrophic  1988 17 :  Konvensi  1998  diratifikasi  menjadi Undang-undang  Nomor  17  Tahun  1997  tentang United  Nations Convention  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and Psychotrophic 1988 . Tujuan utama konvensi ini dijabarkan di Pasal 2 yaitu untuk mempromosikan kerjamasama antar negara anggota PBB sehingga  mereka  lebih  mampu  dan  efektif  untuk  menanggulangi berbagai  macam  perdagangan  narkotika  dan  pskikotropika  dalam dimensi internasional.
b. International  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of Terrorism  1999 :  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2006  tentang Pengesahan International  Convention  for  the  Suppression  of  the Financing of Terrorism 1999 .
c. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003 . Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah: 18
17 Ibid .,
18 Ibid .,
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
1). Meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan,  menyita,  dan  mengembalikan  aset-aset  hasil  tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2). Meningkatkan  kerja  sama  internasional  dalam  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik; 3). Meningkatkan  kerja  sarna  internasional  dalarn  pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukurn tirnbal balik, penyerahan nara pidana,  pengalihan  proses  pidana  dan  kerja  sama  penegakan hukurn; 4). Mendorong terjalinnya kerja sarna teknik dan pertukaran informasi dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di bawah  payung.  kerja  sama  pembangunan  ekonomi  dan  bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan 5). harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  nasional  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sesuai dengan Konvensi ini.
Dalam Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  khususnya termuat  dalam  Pasal  174  mengatur  tentang  Hakim  dilarang  menjatuhkan  pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang- kurangnya  dua  (2)  alat  bukti  yang  sah  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Menurut  penjelasan  pasal ini  yang  dimaksudkan  untuk  menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan,  dan kepastian  hukum  bagi  seseorang.  Dalam  acara  pemeriksaan  cepat,  keyakinan hakim  cukup  didukung  satu  alat  bukti  yang  sah.  Pasal  175  ayat  Ayat  (2) menyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum dan ayat (3) menegaskan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 175 ayat (1) mengatur tentang alat bukti yang sah mencakup yang terdiri dari:
a. Barang bukti;
b. Surat-surat;
c. Bukti elektronik;
d. Keterangan seorang ahli;
e. Keterangan seorang saksi;
f. Keterangan terdakwa;
g. Pengamatan hakim.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Kajian  terhadap  laporan  hasil  (LHA)  analisis  PPATK  sebagai  bagian dari  alat  bukti  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  pencucian  uang
(TPPU), sebagai berikut:
1). Secara yuridis LHA PPATK bukanlah alat bukti yang dapat dalam TPPU  akan  tetapi  dapat  menjadi  alat  bukti  untuk  menambah terangnya suatu perkara. Laporan ini dapat dijadikan acuan sebagai jalan  terang  guna  menulusuri  untuk  menentukan  tersangka  dalam tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  untuk  menambah terangnya  kasus  TPPU  sehingga  dapat  diketahui  dari  mana  hasil harta kekayaan;
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
2). Alat  bukti  yang  berlaku  di  dalam  TPPU  adalah  alat  bukti  yang berlaku  di  dalam  KUHAP  dan  alat  bukti  yang  sah  dalam pembuktian  tindak  pidana  Pencucian  Uang  ialah:  a.  alat  bukti sebagaimana  dimaksud  dalam  Hukum  Acara  Pidana;  dan/atau  b. alat  bukti  lain  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang  serupa  optik  dan  dokumen  merupakan  terobosan  terbaru, tidak hanya di bidang hukum untuk mengatasi cyber crime , namun juga  berupa  terobosan  dalam  perkembangan  alat  bukti.  Alat  bukti tambahan  ini  merupakan  alat  bukti  yang  diatur  di  dalam  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE).
b. Pembaharuan  pembuktian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana pencucian uang di masa yang akan datang, sebagai berikut:
1). TPPU  adalah  tindak  pidana  yang  menjadi  sorotan  dunia Internasional.  Oleh  karena  itu  Indonesia  telah  mewujudkan komimentnya  dengan  meratifikasi  beberapa  konvensi  PBB  yang berkaitan  dengan  TPPU,  antara  lain: United  Nations  Convention Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotrophic  1988 , International  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of Terrorism  1999,  United  Nation  Convention  Against  Corruption 2003 . United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000) atau Palermo Convention . 2). Bertebarannya  alat  bukti  yang  diatur  oleh  undang-undang  khusus walaupun  undang-undang  tersebut  tetap  mengacu  pada  alat  bukti yang berlaku di KUHAP, hal ini menunjukkan atas keberlakuannya asa  hukum  yaitu lex  specialis  derogate  lex  genaralis atau  aturan hukum  bersifat  khusus  mengesampingkan  aturan  hukum  bersifat umum.  Undang-undang  khusus  memuat  pula  alat  bukti  dari Undnag-undang  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE). 3). Pembuktian dalam Pasal 174 RUUKUHAP tetap mempertahankan konsep pembuktian minimum alat bukti yaitu dua alat bukti untuk menjatuhkan  hukuman  pemidanaan  bagi  terdakwa,  konsep  sama dianut  oleh  Pasal  183  KUHAP.  Untuk  alat  bukti  RUUKUHAP berupa:  barang  bukti,  surat-surat,  bukti  elektronik,  keterangan seorang  ahli,  keterangan  seorang  saksi,  keterangan  terdakwa  dan pengamatan  hakim.  Jadi,  alat  bukti  terbaru  dalam  RUUKUHAP yaitu  barang  bukti  ( real/physical  evidence ),  bukti  eletronik sebagaiman  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pengamatan hakim.
Secara  substansi,  pengamatan  hakim  bermakna  sama  dengan  alat bukti  “petunjuk”  dalam  Pasal  184  KUHAP  yang  menekankan adanya penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim  selama  sidang  dilakukan  oleh  hakim  dengan  arif  dan bijaksana,  setelah  hakim  mengadakan  pemeriksaan  dengan  cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
4). LHA PPATK dapat dimasukkan tergolong sebagai alat bukti dalam RUUKUHAP. Laporan ini akan sangat berguna untuk membongkar suatu TPPU sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), terutama tindak  pidana  korupsi  yang  semakin  susah  untuk  diberantas  di Indonesia.
2. Saran
1. LHA  PPATK  seyogya  langsung  dapat  dijadikan  alat  bukti  bagi pemilik  transaksi  mencurigakan  yang  terindikasi  melakukan  TPPU untuk  dijadikan  tersangka  oleh  penyidik  dengan  pengawasan  dari pihak  kejaksaan  seperti  halnya  pemberantasan  TPPU  di  Amerika
Serikat  dan  Jerman  terutama  ditujukan  untuk  mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme.
2. Sistem  pembuktian  terbalik  sebaiknya  dapat  diterapkan  secara  utuh dengan  berpedoman  pada  Pasal  77  dan  78  undang-undang  yang mengatur tentang TPPU di mana untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang  pengadilan,  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana  dan  hakim memerintahkan  terdakwa  agar  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan yang  terkait  dengan  perkara  bukan  berasal atau  terkait  dengan  tindak pidana.
H. Daftar Pustaka
1. Buku dan Artikel
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group. 2008.
________________. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. ________________. Perbandingan  Hukum  Pidana .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada. 2011.
Baker,  Lang. Baker’s  Texas  Criminal  Evidence  Handbook .  Texas:  Freelance Enterprises. Inc. 2012.
Bemmelen, J.M. van. Ons Strafrecht 1. Het Materieële Strafrecht. Algemeen deel . Bewerkt  Door  Th.  W.  van  Veen.  Alphen  aan  de  Rijn:  Samson  H.D.  Tjeenk Willink. 1989.
Black’ Law Dictionary 9 th . St. Paul MN: West Publishing. 2009. Franken,  H. Et  al . Inleiden  tot  de  rechtwetenschap .  Arnhem:  Qouda  Quint  BV. 1990.
Garnasih,  Yenti. Kriminasisasi  Pencucian  Uang .  Jakarta:  Fakultas  Hukum. Universitas Indonesia. 2003.
Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
________________. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2008.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
________________. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya
Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggung  Jawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan,  Tinjauan  Kritis  Terhadap Teori  Pemisahan  dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. 2011.
Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya. 1997.
Mahfud  MD,  Moh .  Politik  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada. 2010.
Mahrus, Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Marpaung,  Leden. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2009.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. 2005.
Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2012.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
Nasution,  Adnan  Buyung. Arus  Pemikiran  Konstitusionalisme  Hukum  dan Peradilan . Jakarta: Kata Penerbit. 2007.
Oxford Advance Learner Dictionary 5 th . Oxford University Press. 1995. Pangaribuan,  Luhut. Hukum  Acara  Pidana  Satu  Kompilasi  Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan . Jakarta: Djambatan. 2006. Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978. Prodjodikoro,  Wirjono. Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung: Rafikatama. 2011.
Professional Legal Training Course 2013. Practice Material Criminal Procedure . British  Columbia:  the  Law  Society  of  British  Columbia  and  the  Law Foundation of British Columbia. 2013.
Salman, Otje., Anthon F. Susanto. Teori Hukum Mengingant, Mengumpulkan dan Membuka Kembali . Bandung: Rafikatama. 2010.
Santoso,  Topo. E.t.  al . Panduan  Investigasi  dan  Penuntutan  dengan  Pendekatan Terpadu . Bogor: CIFOR. 2011. Saprudin,  Yusuf. Money  Laundering  ( Kasus  L/C  Fiktif  BNI  1946).  Jakarta: Pensil-324. 2006.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan Pembiayaan Terorisme . Cetakan 1. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2004. Soekanto,  Soerjono. Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan di Indonesia . Jakarta: UI Press. 1986. Soewarsosno,  Reda  Mantovani. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang di Indonesia . Jakarta: CV. Malibu. 2004. Sutarto,  Suryono. Hukum  Acara  Pidana  Jilid  II .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2004.
Tak,  P.J.P. Rechtsvorming  in  Nederland,  een  inleiding .  Alpehen  aan  der  Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. 1991.
The  Law  Commission. Expert Evidence  in  Criminal  Proceeding  in  England  and Wales . London: The Stationery Office. 2009. Verheugt, J.W.P et al . Inleiding In het Nederlandse Recht . Arnhem: Qouda Quint BV. 1992.
Worrall,  John  L.,  Craig  Hemmens. Student  Study  Guide  For  Criminal  Evidence An  Introduction .  Los  Angeles,  California:  Roxbury  Publishing  Company.
2005.
∽ Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang ∽ Oci Senjaya

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
________________.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagaimana  Diubah  Dengan Undang-undang  Nomor  20    Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  31  Tahun    1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
________________.Undang-undang  Nomor  11  Tahun    2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
________________.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
________________.Undang-undang  Nomor  15  Tahun    2003  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
________________.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
________________.Surat Edaran Kejaksaan Agung 1997 Nomor B-69/E/02/1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana .