Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan menjadi  suatu  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  setiap  aparat  Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan tugas serta  fungsinya.  Dan  penerapan  ini  juga menimbulkan  beberapa  perubahan  yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah  di  Indonesia.  Sebagaimana  telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Bab VII  Pasal  31,  yang  menyatakan  bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada  data/informasi  yang  akurat  dan  dapat dipertanggung  jawabkan.  Data/  informasi merupakan  salah  satu  bahan  evaluasi pelaksanaan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  serta  bahan  penentu/  perumusan kebijakan  dan  perencanaan  pembangunan daerah.
Dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi, saat ini pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan  teknologi  informasi  agar
dapat memberikan data/informasi pembangunan Pemerintahan Daerah. Salah  satu  tugas  pemerintah  adalah memberikan  informasi  secara  transparan, responsif,  efisien,  efektif,  akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar- besarnya  untuk  pemerintah.  Kemajuan teknologi informasi sangat diperlukan dan dapat  dimanfaatkan  dalam  segala  bidang. Salah  satunya  dalam  bidang  perencanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan  yang  ideal,  maka  di  era otonomi daerah ini diwujudkanlah pemerintahan  yang  dikenal  dengan good government atau  yang  disebut  dengan e- government .
Di Indonesia
E-government muncul sejak tahun 2001 melalui instruksi presiden  No  6  Tahun  2001  tentang Telematika  (Telekomunikasi,  Media,  dan Informatika)  yang  menyatakan  bahwa

## Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber
Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran
sebagai Variabel Intervening
GUSLIDIAWATI 1 , NASRIZAL 2 , RASULI 3
Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 E-mail : guslidiawati31@gmail.com
Abstract :  The  purpose  of  this  study  was  to  examine  and  analyze  the  effect  of  top management support, legislative support, human resources (HR), on the implementation of the planning information system in the Riau Province government with budget availability as an intervening  variable.  This  research  is  a  descriptive  study  using  a  quantitative  approach.  The population of this  study were all regional apparatus organizations (OPD)  in Pekanbaru City. Respondents of this research are the planning function in each regional apparatus in OPD in Pekanbaru City. Based on the saturated sampling approach, a sample of 144 respondents was obtained. The data were then analyzed using SmartPLS version 3.2.1.m3. The results of this study are proven that top management support, legislative support and human resources (HR) have a significant effect on the implementation of planning information systems through the availability of budgets as an intervention to the Riau provincial government.
Keywords: Top Management, Legislative, Human Resources, Planning Information Systems
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
29
aparatur  pemerintah  harus  menggunakan teknologi untuk mendukung good government dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian dikeluarkannya intruksi  presiden  RI  No  3  tahun  2003 tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional pengembangan e-government yang merupakan  bukti  keseriusan  pemerintah Indonesia  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  melalui electronic  government itu sendiri.
Undang-Undang  No  23  tahun  2014 tentang  pemerintah  daerah  pada  pasal  391 tentang pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan  daerah)  yang  dikelola  dalam suatu  sistem  informasi.  Dengan  adanya Undang-Undang  No  23  tahun  2014,  maka Mentri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sistem informasi  pembangunan  daerah  yakni Pemendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi  pembangunan  daerah,  tata  cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang  rencana  pembangunan  jangka panjang  daerah  dan  rencana  pembangunan jangka  menengah  daerah,  serta  tata  cara perubahan  rencana  pembangunan  jangka panjang  daerah,  rencana  pembangunan jangka  menengah  daerah  dan  rencana  kerja pemerintah daerah yang terdapat pada Pasal 14  ayat  (3)  tentang  Penyusunan  RPJPD, RPJMD,  dan  RKPD  dilakukan  berbasis sistem informasi perencanaan.
Sistem Informasi Perencanaan adalah  alat  pengaturan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah,  Kebijakan  Umum Anggaran,  Perubahan  Kabupaten/  Provinsi menjadi  selesai  dengan  mudah,  cepat, akurat  dan  sesuai  dengan  arahan  yang terkandung dalam Peraturan dengan keberadaan alat e-planning , Pengembangan Regional (Xiao, 2018 dan Zagonari, 2018). Perencanaan  dapat  memaksimalkan  sistem dan  sistem  ini  juga  mampu  menghadirkan analisis  yang  sangat  informatif  bagi  para pemangku  kepentingan  (Ebrahimi,  2018
dan  Okamuro  &  Nishimura,  2018)  Upaya untuk  meningkatkan  proses  penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.
Pemerintah  Provinsi  Riau  telah menerapkan sistem informasi perencanaan melalui e-planning pada  tahun  2015 berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Riau Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penggunaan  dan  Pengelolaan  Sistem Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Secara
Online ( e-Planning ) Provinsi Riau. Peraturan  Gubernur  ini  bertujuan  untuk: 1)  memberikan  acuan  pelaksanaan  dan penggunaan sistem e-planning bagi seluruh  SKPD  dan  para  pemangku kepentingan  pembangunan  daerah,  2) menciptakan konsistensi tahapan perencanaan  pembangunan  daerah,  3) mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi,  dan  akuntabilitas  perencanaan pembangunan  dalam  rangka  mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, dan 4)  mendorong  terjadinya  tata  kelola pemerintahan yang bak dan bersih dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.
Penerapan e-planning ini  tidak berlangsung lama, seiring dengan besarnya tuntutan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, e-planning melalui Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  7 Tahun 2017  bertransformasi  menjadi  sistem perencanaan  pembangunan  yang  dikenal dengan  RKPD Online. RKPD online merupakan  sebuah  sistem  informasi  hasil dari  pengembangan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD) yang  selama  ini  berada  pada  wilayah penganggaran, namun telah dikembangkan sampai pada tatanan perencanaan.
Dinamisasi  penerapan e-planning tidak hanya sampai disitu, Untuk penyusunan  RKPD  2021  Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah,  Penelitian  dan
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
30 Pengembangan Provinsi Riau telah mengembangkan sistem informasi perencanaan  pembangunan  yang  diberi nama Integrated  Planning ( I-Planning ), namun belum sampai i-planning diimplementasikan  untuk  menyelesaikan RKPD  2021,  Kementerian  Dalam  Negeri melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah  mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah  (SIPD)  yang  dikembangkan  oleh Pusdatin Kementerian Dalam Negeri.
Sangat dinamisnya platform aplikasi sistem  informasi  yang  digunakan  dalam proses  perencanaan  pembangunan  tentu sangat  membutuhkan  dukungan  dari  para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan itu sendiri, baik dari kalangan  eksekutif  yang  terdiri  dari Pemerintah  Daerah  dan  jajarannya  maupun dari kalangan legislatif. Jajaran Pemerintah Daerah  tersebut  terdiri  dari  berbagai organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya termasuk dalam proses perencanaan, organisasi perangkat daerah memiliki struktur  organisasi  yang  dikepalai  oleh seorang  Kepala  Perangkat  Daerah  yang dibantu oleh segenap Sumber Daya
Manusia Aparatur perangkat daerah
tersebut.  Sedangkan  legislatif  terdiri  dari pimpinan  dan  anggota  legislatif  yang menjalankan  fungsi  penganggaran  dan pengawasan  terhadap  proses  perencanaan pembangunan daerah.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan  daerah  baik  RPJPD,  RPJMD dan RKPD, perangkat daerah mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan  sistem  informasi  Pemerintah Daerah.  Hal  ini  tentu  saja  memerlukan dukungan  dari  pemangku  kepentingan perencanaan  pembangunan  daerah  pada masing-masing  perangkat  daerah  yang meliputi  Kepala  perangkat  daerah  dan Sumber  Daya  Manusianya.  Demikian  juga
dalam proses politis perencanaan pembangunan daerah, peran dan dukungan  legislatif  sangat  diperlukan. Fungsi  pengawasan  dan  penganggaran legislatif terlihat pada pembahasan dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen  perencanaan  jangka  menengah. Sedangkan  untuk  dokumen  perencanaan tahunan, legislatif berfungsi dalam memberikan  saran  dan  masukan  melalui pokok-pokok  pikiran  DPRD.  Pokok- pokok  pikiran  DPRD  ini  juga  harus dimasukkan ke dalam sistem informasi.
O’Brien  (2009:138)  menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan  kesuksesan  atau  kegagalan penerapan  sistem  informasi  dalam  suatu organisasi antara lain: dukungan manajemen eksekutif/ manajemen puncak, keterlibatan end  user (sumber  daya manusia), kejelasan penggunaan kebutuhan organisasi, kematangan perencanaan  dan  harapan  organisasi  yang nyata.  Sedangkan  faktor-faktor  yang menyebabkan  kegagalan  sistem  informasi antara lain: kurangnya input dari end user, tidak  lengkapnya  pernyataan  kebutuhan dan spesifikasi, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi  yang  senantiasa  berubah-ubah, kurangnya dukungan manajemen eksekutif serta inkompetensi secara teknologi.
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Menurut Mulyadi (2015:12),
implementasi  mengacu  pada  tindakan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan  ini  berusaha  untuk  mengubah keputusan-keputusan tersebut  menjadi pola-pola  operasional  serta  berusaha mencapai  perubahanperubahan  besar  atau kecil  sebagaimana  yang  telah  diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman  apa  yang  seharusnya  terjadi setelah program dilaksanakan.
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
Dalam tataran  praktis,  implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses  tersebut  terdiri  atas  beberapa tahapan yakni:
1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak  keputusan  sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya  perbaikan  atas  kebijakan atau peraturan perundangan.
Salah  satu  instrumen  perencanaan adalah  sistem  informasi  yang  tentunya dewasa  ini  telah  berbasis  elektronik  terkait akan  kebutuhan,  tuntutan  semakin  tinggi terhadap keselarasan dokumen perencanaan (output)  yang  menampilkan  tingkat  kinerja organisasi  terkait  apakah  berhasil  atau gagal dalam pelaksanaannya. Sistem Informasi  merupakan  penggabungan  2  kata yang  terdiri  dari  sistem  dan  informasi. Secara  etimologi,  sistem  berasal  dari  kata systema (bahasa latin) dan sustema (bahasa yunani)  yang  mempunyai  arti  sebuah  satu kesatuan  yang  terdiri  dari  komponen  atau elemen yang dihubungkan secara bersamaan  supaya  informasi  atau  materi dapat  mengalir  dengan  mudah  dan  tanpa hambatan  hingga  mencapai  tujuan.  Sistem adalah  kumpulan  dari  elemen-elemen  yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005:55)
Perencanaan merupakan pembawaaan  hakiki  yang  selalu  ada  dan dilakukan  oleh  setiap  individual  ataupun organisasi  baik  secara  sadar  maupun  tidak, oleh  karenanya  kata-kata  perencanaan terdengar  sangat  familiar  di  kehidupan sehari-hari. Handoko (2003:77) mengatakan  bahwa  perencanaan  adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan  apa  yang  dilakukan,  kapan, bagaimana,  dan  oleh  siapa.  Sedangkan
Tarigan (2012:5) mendefenisikan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu pada masa yang akan datang.
Menurut  Permendagri  No,  86 tahun  2017,  perencanaan  pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui  urutan  pilihan,  yang  melibatkan berbagai  unsur  pemangku  pementingan, guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian sumber  daya  yang  ada  dalam  jangka waktu tertentu di Daerah.
Beranjak dari beberapa  pengertian diatas  dapat  disimpulkan  bahwasannya implementasi sistem informasi perencanaan merupakan pelaksanaan sebuah  sistem  yang  ada  pada  sebuah organisasi  dimana  didalamnya  terdapat kombinasi  yang  terdiri  dari  kumpulan orang,  fasilitas,  teknologi  bahkan  cara kerja  atau  metode  sehingga  menciptakan alur komunikasi dan data serta memproses beragam  tipe  kejadian  internal  maupun eksternal  yang  dapat  dijadikan  sebagai sebuah  dasar  dalam  penentuan  keputusan berdasarkan  data  informasi  yang  terdapat dalam sistem tersebut.
Sistem Informasi Perencanaan adalah  alat  pengaturan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah,  Kebijakan  Umum
Anggaran, Perubahan Kabupaten / Provinsi  menjadi  selesai  dengan  mudah, cepat,  akurat  dan  sesuai  dengan  arahan yang  terkandung  dalam  Peraturan  dengan keberadaan alat e-planning,
Pengembangan  Regional  (Xiao,  2018  dan Zagonari, 2018). Perencanaan dapat memaksimalkan  sistem  dan  sistem  ini juga  mampu  menghadirkan  analisis  yang sangat  informatif  bagi  para  pemangku kepentingan (Ebrahimi, 2018 dan Okamuro  &  Nishimura,  2018)  Upaya untuk  meningkatkan  proses  penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
32
Dari  beberapa  pengertian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi sistem informasi perencanaan adalah pelaksanaan  pengaturan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah,  Kebijakan  Umum Anggaran, Perubahan  Kabupaten / Provinsi menggunakan
sistem informasi perencanaan e-planning
Dukungan Manajemen Puncak Manajemen  tertinggi  atau  sering disebut  pula  manajemen  puncak  (top management) atau eksekutif kunci, misalnya  dewan  direktur,  direktur  utama, presiden direktur, dan para pejabat eksekutif  lainnya.  Manajemen  puncak bertugas  mengembangkan  rencana-rencana yang  luas  dan  melakukan  pengambilan keputusan strategis.
Menurut  Malayu  (2011:45)  definisi manajemen  puncak  adalah  “Manajemen puncak adalah pimpinan tertinggi dari suatu perusahaan.yang  termasuk  dalam  golongan ini  adalah  direktur  utama  (Dirut),  dan dewan komisaris ( board of director ). Corak kegiatan manajemen puncak adalah memimpin  organisasi,  menentukan  tujuan dan kebijakan pokok (basic policy ).” Menurut  Lee  dan  Kim  (1992) Dukungan  Manajemen  puncak  memiliki dimensi dan indikator sebagai berikut:
1. Pemahaman manajemen puncak
terhadap sistem komputer
- Kemampuan manajer
menggunakan komputer
2. Tingkat minat, dukungan dan pengetahuan tentang sistem informasi - Perhatian  terhadap  kinerja  sistem informasi
- Rating pemakaian sistem informasi dari departemen pemakai.
Dukungan Legislatif Menurut  kamus  bahasa  Indonesia dukungan berarti suatu upaya yang diberikan  kepada  seseorang  baik  itu  moril maupun  material  untuk  memotivasi  orang lain dalam melaksanakan suatu. Sedangkan lembaga  legislatif  adalah   lembaga  negara
yang berwenang membuat undang-undang dalam  hal  ini  yang  dimaksud  lembaga legislatif adalah DPRD Provinsi Riau.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa  dukungan  legislatif adalah  upaya  pihak  DPRD  Provinsi  Riau untuk  mendukung  pelaksanaan  sistem informasi  perencanaan  menggunakan  e- planning.  Sesuai  ketentuan  Pasal  96 Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014, DPRD  Provinsi  mempunyai  fungsi  :  a) Pembentukan Perda Provinsi, b)
Anggaran, dan c) Pengawasan
Dari  ketiga  fungsi  diatas,  fungsi yang  berkenaan  dengan  perencanaan adalah fungsi penganggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan  untuk  persetujuan  bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang  APBD  Provinsi  yang  diajukan oleh  Gubernur.  Ketersediaan  anggaran untuk  operasional  maupun  peningkatan aplikasi e-planning menjadi bagian dalam APBD.  Fungsi  anggaran  dilaksanakan dengan  cara  :  a)  Membahas  KUA  dan PPAS  yang  disusun  oleh  Gubernur berdasarkan RKPD, b) Membahas rancangan  Perda  Provinsi  tentang  APBD Provinsi,  c)  Membahas  rancangan  Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi,  dan  d)  Membahas  rancangan Perda Provinsi tentang
Pertanggungjawaban APBD Provinsi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  86  Tahun  2017,  salah  satu pendekatan  dalam  proses  perencanaan pembangunan  daerah  adalah  dengan pendekatan  politis  yaitu  legislatif  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah  berperan  dalam  pembahasan perencanaan  pembangunan  daerah  baik RKPD, RPJMD maupun RPJPD. Dimensi dan  indikator  dukungan  legislatif  diambil dari  fungsi  DPRD  sebagaimana  Pasal  96 Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 yang  terkait  dengan  proses  perencanaan yaitu  fungsi  penganggaran  dan  fungsi pengawasan.
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
33
Sumber Daya Manusia Dalam rangka persaingan ini organisasi  atau  perusahaan  harus  memiliki sumber  daya  yang  tangguh.  Sumber  daya dibutuhkan  perusahaan  atau  organisasi tidak  dapat  dilihat  sebagai  bagian  yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang  tangguh  membentuk  suatu  sinergi. Peran sumber daya manusia sangat menentukan.  Sumber  daya  manusia  yaitu terjemahan dari “ human resources ”, namun ada  pula  ahli  yang  menyamakan  sumber daya  manusia  dengan  “ manpower ”  (tenaga kerja). Sebagian orang menyetarakan pengertian  sumber  daya  manusia  dengan personal  (personalia,  kepegawaian,  dan sebagainya). Sumber daya manusia merupakan  satu-satunya  sumber  daya  yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).
Manusia  merupakan  sumber  daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/ organisasi, definisi menurut Nawawi (Iznillah,  2015:6)  sumber  daya  manusia adalah manusia yang bekerja di  lingkungan suatu  organisasi  (disebut  juga  personil, tenaga  kerja,  pekerja,  atau  karyawan). Menurut  Werther  dan  Davis  (Sutrisno, 2012:  4)  sumber  daya  manusia  adalah pegawai  yang  siap,  mampu,  dan  siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.
Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai  ukuran-ukuran  untuk  mengukur kualitas  sumber  daya  manusia yang diadaptasi  dan  modifikasi  sesuai  dengan kebutuhan  penelitian  yang  akan  dilakukan dari Sedarmayanti (2009:53) adalah sebagai berikut:
1. Kemampuan fisik (kesehatan)
2. Kemampuan non fisik, yang meliputi
a. Kemampuan
Intelektual
(kecerdasan)
b. Kemampuan Psikologis (mental) Menurut Sani (2013) Sumber Manusia  yang  terlibat  dalam  kajian  ini meliputi  seluruh  perencanaan  di  Bappeda beserta  para  operator  yang  ditunjuk  untuk
menginput  perencanaan  pembangunan  di masing-masing Organisasi Perangkat Dareah (OPD).
Melihat  uraian  diatas  tersebut, maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam suatu organisasi,  karena  dengan  adanya  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  baik berkemampuan dalam perencanaan pembangunan  serta  kemampuan  sangat mempengaruhi  maju  mundurnya  suatu organisasi
Ketersediaan Anggaran
Sebagaimana pendapat Kaho
(1997:60)  bahwa  salah  satu  faktor  yang sangat mempengaruhi dan sangat menentukan  penyelenggaraan  otonomi daerah,  selain  sumber  daya  manusia  dan kemampuan  aparatur  adalah  keuangan yang stabil dan peralatan yang lengkap.
Dalam  hal  ini  pengelolaan  sumber daya  yang  dimiliki  organisasi  meliputi sumber  daya  finansial,  fisik,  SDM,  dan kemampuan teknologis dan sistem (Simamora, 2004). Karena sumber- sumber  yang  dimiliki  perusahaan  bersifat terbatas, sehingga organisasi atau perusahaan dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaannya  untuk  mempertahankan kelangsungan  hidup  organisasi.  Dari keterangan  itu,  maka  faktor  ketersediaan anggaran  ( Financial )  menjadi  suatu  hal yang  penting  dalam  implementasi  sistem informasi  untuk  meningkatkan  kinerja yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas untuk  mencapai  tujuan  dan  meningkatkan profesionalisme hasil kerja.
Anggaran pada sektor publik memiliki  fungsi  yang  sama  dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai  pernyataan  mengenai  rencana kerja  yang  akan  dilakukan  pada  periode waktu  tertentu.  Anggaran  sektor  publik menurut Mardiasmo (2009:12), merupakan  suatu  rencana  kegiatan  yang dipresentasikan  dalam  bentuk  rencana perolehan  pendapatan  dan  balanja  dalam
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
satuan  moneter.  Anggaran  publik  secara singkat  merupakan  suatu  rencana  finansial yang menyatakan:
1. Berapa  biaya  atas  rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
2. Berapa  banyak  dan  bagaimana caranya  memperoleh  uang  untuk mendanai rencana tersebut
(pendapatan) Pemerintah  menggunakan  anggaran sebagai  alat  untuk  merancang  program kerja  atau  langkah-langkah  yang  akan dilakukan  setiapa  aktivitas  dapat  terarah dan  terkontrol  dengan  baik.  Anggaran sektor  publik  menjadi  kendali  dan  tolok ukur untuk setiap aktivitas yang dilkukan.
Tujuan anggaran yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan  masyarakat.  Penganggaran sektor  publik  terkait  dengan  proses  untuk menentukan  jumlah  alokasi  dana  untuk setiap  program  dan  aktivitas  dalam  satuan moneter.  Proses  penganggaran  dimulai pada perencanaan strategis karena berkaitan  dengan  tujuan  pemerintah  untuk melayani  dan  mensejahterakan  masyarakat. Anggaran sektor publik juga harus merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat,  serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahsun et al,. 2009).
Ketersediaan  anggaran  merupakan kondisi  dimana  persepsi  individu  masing- masing pejabat struktural pusat pertanggungjawaban bahwa sumber-sumber yang  dianggarkan  untuk  masing-masing unit  organisasinya  yang  mencukupi  untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan  untuk  mencapai  tujuannya (Nouri dan Perker, 1998).
Kerangka Pemikiran Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan  pustaka,  dan  hasil  penelitian sebelumnya  serta  permasalahan  yang  telah dikemukakan maka sebagai dasar merumuskan  hipostesis,  disajikan  kerangka
pemikiran  yang  dituangkan  dalam  model penelitian sebagai berikut:

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer. Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian ini  melalui  cara  menyebarkan  kuesioner terkait  variabel  penelitian  secara  langsung dengan  pihak-pihak  yang  berhubungan dengan  penelitian  yang  dilakukan  yaitu pada OPD yang berada di Provinsi Riau.
Populasi penelitian adalah organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  pada instansi  pemerintah  di  Kota  Pekanbaru Provinsi  Riau  yang  ruang  lingkup  kerjanya berada  di  bidang  perencanaan.  Jadi  jumlah responden  dalam  penelitian  ini  adalah  144 orang.
Independen variabel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dukungan  manajemen  puncak,  dukungan legislatif, dan sumberdaya manusia. Variabel intervensi adalah anggaran ketersediaan.  Variabel  terikat  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi sistem  informasi  perencanaan.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  SEM  Metode  Analisis (Structural  Equation  Model)  dengan  Partial Pengukuran Least Square (PLS). Persamaan Struktural  Model  (SEM)  model  adalah teknik statistik yang memungkinkan pengujian rangkaian kompleks relatif secara simultan dan parsial. Sedangkan pengukuran  PLS  dapat  digunakan  pada
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
masing-masing  jenis  skala  data  (nominal, ordinal,  interval,  rasio)  juga  sebagai  istilah asumsi  yang  lebih  fleksibel.  PLS  juga terbiasa mengukur hubungan setiap indikator dengan  konstruksinya.  Selain  itu,  pengujian bootstrap  terhadap  model  struktural  (model luar dan model dalam) dilakukan di PLS.
Pengujian
hipotesis disajikan berdasarkan penelitian tujuan. Tingkat kepercayaan  yang  digunakan  adalah  95%, demikian  pula  tingkat  tersebut  batas  presisi atau  ketidaktepatan adalah  (α)  =  5%  =  0,05. Oleh  karena  itu  t-tabel  yang  dihasilkan adalah 1.96 sehingga:
a. Jika  t  hitung  lebih  besar  dari  1,96  maka Hα diterima;
b. Jika  t  hitung  lebih  kecil  dari  1,96  maka Hα ditolak

## HASIL
Loading Factor Hasil uji ini diukur berdasarkan besar nilai loading  factor  (outer  loading) dari indikator konstruk. Ukuran refleksif individual  dikatakan  tinggi  jika  berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari  pengembangan  skala  pengukuran  nilai loading 0,50  dianggap  cukup  (Chin,  1998). Berikut  hasil  pengujian convergent    validity disajikan pada tabel 1 berikut: Tabel 1. Loading Factor
Impleme ntasi SI Perencan aan Dukung an Manaje men Puncak Dukun gan Legisla tif Sumb er Daya Manu sia Ketersedi aan Anggara n SIP
1 0,853 SIP 2 0,856 SIP 3 0,868 SIP 4 0,829 SIP 5 0,847 SIP 6 0,830 DM P1
0,857
DM
P2 0,844 DM P3 0,838 DM 0,741
Impleme ntasi SI Perencan aan Dukung an Manaje men Puncak Dukun gan Legisla tif Sumb er Daya Manu sia Ketersed iaan Anggara n P4 DM P5 0,826 DL1
0,859
DL2 0,867
DL3 0,782 DL4 0,854 DL5 0,768 DL6 0,929 DL7 0,825 DL8 0,881 DL9 0,788 DL1 0 0,827
DL1 1 0,798 DL1 2 0,768 SD M1 0,923 SD M2 0,817 SD M3 0,744
SD M4 0,736 SD M5 0,869
SD M6 0,769
SD M7
0,781
KA 1
0,927 KA 2
0,851
KA 3
0,859
KA 4
0,765 KA 5
0,878
KA 6
0,907
KA 7 0,843 KA 8 0,854 KA 9 0,805 KA 10 0,890 KA 11 0,783
KA 12
0,819 KA 13 0,779
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  SmartPLS 3.0 (2020)
Dari  tabel  1  menunjukkan  seluruh outer loading/ loading factor memiliki nilai lebih  besar  dari  0,70,  sehingga  pengukuran ini  dapat  disimpulkan  telah  memenuhi
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
persyaratan validitas konvergen. Diikuti oleh diagram  loading  factor  setiap  indicator penelitian seperti dalam gambar 2 berikut:
Gambar  2 Hasil Analisis Alghorithm Loading Factor
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  SmartPLS 3.0 (2020)
Uji Reliabilitas Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan melihat  indikator-indikator  itu  mengukur nilai  konstruk  yang  tidak  boleh  di  bawah 0,50.  Uji  reliabilitas  dilihat  dari  nilai komposit  keandalan  dan  Cronbach  alpha. Dari  data  yang  diolah,  hasil  yang  diperoleh pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut: Tabel 2. Composite Reliability
Composite Reliability Dukungan Manajemen Puncak 1,000 Dukungan Legislatif 0,957 Sumber Daya Manusia 0,928 Ketersediaan Anggaran 0,968 Implementasi  Sistem  Informasi Perencanaan 1,000
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  SmartPLS 3.0 (2020)
Tabel 3. Cronbachs Alpha
Variabel Cronbachs Alpha Dukungan Manajemen Puncak 1,000 Dukungan Legislatif 0,945 Sumber Daya Manusia 0,897 Ketersediaan Anggaran 0,962 Implementasi  Sistem  Informasi Perencanaan 1,000
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  SmartPLS 3.0 (2020)
Berdasarkan  Tabel  2  dan  Tabel  3  terlihat bahwa  komposit  nilai  reliabilitas  untuk semua  eksogen  dan  endogen  semua konstruksi  sangat  andal  karena  berada  di atas 0.70.
Model Struktural ( Inner Model )
Setelah  model  yang  diestimasi memenuhi  kriteria  outer  model,  pengujian model  terstruktur  ( inner  model )  dilakukan. Inner  model  digunakan  untuk  melihat hubungan  antara konstruk  dan  nilai signifikansi serta R-Square nilai. Berikut ini adalah  nilai  R-Square  dalam  konstruksinya pada Tabel 4 sebagai berikut:
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
37
Tabel 4 Koefisien Determinansi (R 2 ) R Square R Square Adjusted Implementasi Sistem Informasi Perencanaan 0,929 0,925 Ketersediaan Anggaran 0,887 0,881
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  SmartPLS 3.0 (2020)
Dari  tabel  4  diatas  dapat  diperoleh nilai R Square implementasi sistem informasi perencanaan  sebesar  0,929.  Artinya  adalah sebesar  92,9%  variabel  implementasi  sistem informasi  perencanaan  dipengaruhi  oleh dukungan  manajemen  puncak,  dukungan legislatif dan sumber daya manusia. Sedangkan  R  Square  ketersediaan  anggaran sebesar 0,881. Artinya adalah sebesar  88,1% variabel  implementasi  sistem  informasi perencanaan  melalui  ketersediaan  anggaran dipengaruhi  oleh  dukungan  manajemen puncak, dukungan legislatif dan sumber daya manusia.
Pengujian Hipotesis Hasil pengujian hipotesis terdapat pada  tabel 5 di bawah:
Tabel  5  Hasil  Pengujian  Hipotesis  Dengan Partial Least Square
Origi nal Samp le (O) Sam ple Mea n (M) Standa rd Deviat ion (STDE V) t Statistics (│O/STD EV│) P Valu es Dukunga n
Manajem en
Puncak  - > Impleme ntasi  SI Perencan aan 0,333 0,32 6 0,161 2,072 0,03 9 Dukunga n Legislatif -> Impleme ntasi  SI Perencan aan 0,203 0,21 0 0,197 1,421 0,15 6 Sumberd aya Manusia -> 0,178 0,17 6 0.082 2,243 0,02 5
Origi nal Samp le (O) Sam ple Mea n (M) Stand ard Deviat ion (STD EV) t Statistics (│O/STD EV│) P Val ues Impleme ntasi  SI Perencan aan Dukunga n Manaje men Puncak  - > Ketersed iaan Anggara n -> Impleme ntasi  SI Perencan aan 0,323 0,34 5 0,128 2,527 0,01 2 Dukunga n Legislati f -> Ketersed iaan Anggara n -> Impleme ntasi  SI Perencan aan 0,295 0,30 2 0.158 2,660 0,00 8 Sumberd aya Manusia ->
Ketersed iaan Anggara n -> Impleme ntasi  SI Perencan aan 0,268 0,26 9 0.131 5,231 0,00 0
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  SmartPLS 3.0 (2020)
Berdasarkan  tabel  5  terlihat  hasil pengujian  menunjukkan  bahwa  dukungan manajemen  puncak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  implementasi  sistem informasi  perencanaan  dengan  nilai  t- statistik  2,072  dan  P  value  0,039  (t  hitung lebih  besar  dari  1,96),  dukungan  legislatif tidak  berpengaruh  terhadap  implementasi sistem  informasi  perencanaan  dengan  nilai t-statistik 1,421 dan P value 0,156 (t hitung lebih  kecil  dari  1,96),  dan  sumber  daya
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
38
manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap implementasi  sistem  informasi  perencanaan dengan  nilai  t-statistik  2,243  dan  P  value 0,025 (t hitung lebih besar dari 1,96).
Untuk  hubungan  tidak  langsung diperoleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa  dukungan  manajemen  puncak  (t- statistik  2,527 dan P value 0,012), dukungan legislatif (t-statistik 2,660 dan P value 0,008), dan  sumberdaya  manusia  (nilai  t-statistik 5,231  dan  P  value  0,000)  secara  tidak langsung  melalui  ketersediaan  anggaran sebagai  variabel  intervening  berpengaruh signifikan  terhadap  implementasi  sistem informasi perencanaan dengan (t hitung lebih besar dari 1,96).

## PEMBAHASAN
Berikut  ini  hasil  penelitian  dan penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut.
Pengaruh  Dukungan  Manajemen  Puncak Terhadap  Implementasi  Sistem  Informasi Perencanaan
Dukungan
dan
keterlibatan manajemen puncak memegang peran penting dalam  keberhasilan  implementasi  sistem informasi  akuntansi.  Dukungan  manajemen puncak  tidak  hanya  penting  untuk  alokasi sumber  daya  yang  diperlukan,  melainkan memberikan sinyal  yang kuat bagi karyawan bahwa perubahan yang dilakukan merupakan suatu  yang penting. Manajemen puncak juga memiliki  kekuatan  dan  pengaruh  untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi  yang  memungkinkan  pengguna untuk  berpartisipasi  dalam  pengembangan sistem  dan  akan  berpengaruh  pula  pada kepuasan pengguna.
Keberhasilan  suatu  organisasi  tidak akan  terlepas  dari  dukungan  manajemen puncak organisasi tersebut. Dukungan manajemen merupakan keterlibatan manajemen  dalam  mempertahankan  perilaku dan  pencapaian  tujuan  organisasi  (Cooper, 2006).  Tingkat  dukungan  yang  diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi  organisasi  dapat  menjadi  suatu
faktor yang sangat penting dalam menentukan  keberhasilan  semua  kegiatan yang  berkaitan  dengan  sistem  Informasi. Dapat  kita  simpulkan  bahwa  semakin  baik dukungan manajemen puncak yang diberikan pada suatu SKPD, maka semakin baik  jalannya  implementasi  SIMDA.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Dunuk  Setiawati (2015),  yang  meneliti  tentang  analisis faktor  pendukung  implementasi  SIMDA dan  kualitas  laporan  keuangan  di  Labuhan Batu.  Hasil  penelitiannya  menunjukan dukungan  manajemen  puncak  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  implementasi SIMDA.  Agar  program  yang  digunakan atau yang akan digunakan berhasil, dibutuhkan dukungan pimpinan atau atasan. Keterlibatan  mental  dan  emosi  serta  fisik dari  pimpinan  dalam  memberikan  respon terhadap  program  atau  kegiatan  yang dilaksanakan  adalah  cara  yang  paling efektif untuk mencapai kesuksesan program tersebut.
Pengaruh  Dukungan  Legislatif  Terhadap Implementasi Sistem Informasi
Perencanaan
Sesuai  ketentuan  Pasal  96  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014,  DPRD Provinsi  sebagai  legislatif  mempunyai fungsi:  a)  Pembentukan  Perda  Provinsi,  b) Anggaran,  dan  c)  Pengawasan.  Legislatif tidak berhubungan langsung dengan implementasi sistem informasi perencanaan yang  ada  karena  fungsi  legislatif  terkait sistem  informasi  perencanaan  bukanlah sebagai pelaksana.
Dukungan  politis  yang  kuat  dan konsisten  dari  legislatif  sangat  penting dalam memulai penerapan sistem informasi perencanaan  pada  pemerintah  daerah. Legislator terlibat dalam menetapkan tujuan,  membangun  indikator  kinerja, memantau  proses,  dan  mengevaluasi  hasil. Implementasi sistem informasi perencanaan tidak mungkin berhasil jika pihak eksekutif dan  legislatif  berbeda  pendapat  mengenai pentingnya  implementasi  sistem  informasi
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
perencanaan  dan  manfaat  yang  dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi perencanaan tersebut.
Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Sumber  daya  manusia  juga  memiliki peranan  penting  dalam  penerapan  suatu sistem.  Perlu  untuk  lebih  meningkatkan kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya  manusia  dalam  suatu  organisasi,  agar dapat  dinilai  sebagai  wujud  dari  hasil pelaksanaan  tugas  yang  memberi  dampak secara langsung terhadap pengalaman (Parulian dan Nurianna, 2008).
Diterimanya  hipotesis  penelitian  ini dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti  penjelasan  dalam  bab  sebelumnya, suatu sistem yang sebaik apapun akan  sia-sia  begitu  saja,  apabila  tidak ditunjang  oleh  kualitas  SDM  yang  memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari  potensi  pendidikan,  pengalaman,  dan pelatihan (Desi Indriasari, 2010).
Kompetensi sesesorang akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi  kompetensi  yang  dimiliki  oleh pegawai sesuai dengan tugas yang diembannya akan selalu mendorong pegawai tersebut untuk bekerja dengan efektif, efisien dan  produktif.  Hal  ini  penting  karena  dalam melaksanakan visi dan misi organisasi, maka harus dikelola dan diurus oleh manusia yang memiliki  kompetensi  seperti  aspek-aspek penting pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dengan adanya sumberdaya manusia  yang  kompeten  seperti  memiliki pengetahuan,  keterampilan  dan  prilaku  yang baik  dalam  melaksanakan  suatu  tugas  dan fungsi maka diharapkan kinerja implementasi sistem  informasi  perencanaan  akan  semakin baik  dan  berjalan  dengan  efektif.  Hasil pengujian  ini  memiliki  arti  bahwa  sumber daya memiliki pengaruh terhadap implementasi  sistem  informasi  perencanaan pada pemerintah Provinsi Riau.
Pengaruh  Dukungan  Manajemen  Puncak Terhadap  Implementasi  Sistem  Informasi Perencanaan Dengan Ketersediaan Anggaran Sebagai Intervening Manajemen puncak memegang peranan  penting  dalam  setiap  pengambilan keputusan pada tahap siklus pengembangan sistem  ( development  life  cycle )  yang meliputi; perencanaan, perancangan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sistem.  Salah  satu  bentuk  dukungan manajemen  adalah  menyediakan  fasilitas infrastruktur  teknologi  yang  canggih  dan memadai,  yang  mana  hal  ini  akan  menjadi faktor  keberhasilan  pengembangan  sistem informasi.
Diterimanya  hipotesis  penelitian  ini dapat  diuraikan  sebagai  berikut.  Menurut Chenhall dalam Wildoms (2015), dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer  dalam  kemajuan  proyek  dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Ketersediaan  sumber  daya  yang  diperlukan merupakan suatu indikasi dukungan manajemen puncak terhadap proyek pengembangan sistem informasi. Implementasi  bisa  gagal  jika  sebagian  dari sumber  daya  kritis  (seperti  karyawan,  dana dan  alat-alat)  tidak  tersedia.  Manajemen puncak  harus  dapat  menciptakan  suatu kesadaran bahwa keberhasilan implementasi pengembangan sistem informasi akan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan.
Dalam  hal  ini  pengelolaan  sumber daya  yang  dimiliki  organisasi  meliputi sumber  daya  finansial,  fisik,  SDM,  dan kemampuan teknologis dan sistem (Simamora,  2004).  Karena  sumber-sumber yang  dimiliki  perusahaan  bersifat  terbatas, sehingga organisasi atau perusahaan dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Dari keterangan itu, maka faktor ketersediaan  anggaran  ( Financial )  menjadi suatu hal yang penting dalam implementasi sistem  informasi  untuk meningkatkan kinerja  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
40
tugas untuk mencapai tujuan dan meningkatkan profesionalisme hasil kerja.
Pengaruh  Dukungan  Legislatif  Terhadap Implementasi  Sistem  Informasi  Perencanaan Dengan  Ketersediaan  Anggaran  Sebagai Intervening
Peran  legislatif  dalam  mengawal proses  penganggaran  agar  anggaran  yang dihasilkan  selalu  selaras  dengan  dokumen perencanaan  stratejik  25  (RPJMD)  dan dokumen  perencanaan  tahunan  (SKPD), termasuk  dalam  penetapan  indikator  kinerja, sangat  penting  dalam  penerapan  sistem informasi perencanaan.
Implementasi sistem informasi perencanaan diharapkan dapat menyelesaikan program  kerja  dengan  mudah,  cepat,  tepat dan  sesuai  arahan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  sehingga program  kerja  yang  dihasilkan  mampu menyajikan  analisis  yang  informatif  bagi pengguna  atau  pemangku  kepentingan. Rekomendasi Kemendagri kepada pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  e- planning  (perencanaan  elektronik)  adalah agar pemerintah dapat merancang pembangunan  daerah  dengan  baik,  terukur dan  transparan  (Uddin  et  al.,  2018). Masyarakat dapat mengakses dan mengetahui kegiatan pembangunan daerahnya beberapa tahun sebelumnya sebagai  bagian  dari  fungsi  pengawasan. Belum semua situasi di lapangan dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  pemerintah daerah. Adanya sistem informasi perencanaan  akan  menghemat  penggunaan anggaran  khususnya  anggaran  operasional SKPD  (Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah). Implementasi  sistem  informasi  perencanaan dengan  ketersediaan  anggaran  pemerintah daerah  harus  didukung  oleh  pihak  legislatif sesuai  dengan  Inpres  No  3  tahun  2003  agar pelaksanaan  e-planning  dapat  maksimal  dan terintegrasi dengan baik.
Sesuai  ketentuan  Pasal  96  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014,  DPRD Provinsi mempunyai fungsi : a) Pembentukan Perda  Provinsi,  b)  Anggaran,  dan  c)
Pengawasan.  Dari  ketiga  fungsi  diatas, fungsi yang berkenaan dengan perencanaan adalah fungsi penganggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan  untuk  persetujuan  bersama terhadap  rancangan  Perda  Provinsi  tentang APBD Provinsi yang  diajukan  oleh Gubernur.  Ketersediaan  anggaran  untuk operasional maupun peningkatan aplikasi e- planning menjadi  bagian  dalam  APBD. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara : a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh  Gubernur  berdasarkan  RKPD,  b) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang  APBD  Provinsi,  c)  Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi, dan d)
Membahas rancangan Perda Provinsi tentang
Pertanggungjawaban APBD Provinsi. Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Dengan Ketersediaan
Anggaran Sebagai Intervening
Semakin  tinggi  kualitas  sumber daya  manusia  maka  akan  meningkatkan kinerja  implementasi  sistem  informasi perencanaan.  Hal  ini  dapat  dijelaskan bahwa  adanya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dalam  implementasi  sistem informasi  perencanaan  dapat  menghemanat waktu  pembuatan  perencanaan  disebabkan karena  sumber  daya  manusia  tersebut  telah mengetahui  dan  memahami  apa  yang  akan dikerjakan  dengan  baik  sehingga  penyajian laporan  perencanaan  bisa  tepat  waktu. Semakin  cepat  waktu  penyajian  laporan perencanaan  maka  semakin  baik  untuk pengambilan keputusan.
Diterimanya  hipotesis  penelitian  ini dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti penjelasan sebelumnya, suatu sistem  sebaik  apapun  akan  sia-sia  begitu saja,  apabila  tidak  ditunjang  oleh  kualitas SDM  yang  memadai  khususnya  kualitas pribadi  SDM  yang  terdiri  dari  potensi pendidikan,  pengalaman,  dan  pelatihan (Desi  Indriasari,  2010).  Semua  potensi
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
SDM  tersebut  berpengaruh  terhadap  upaya organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Untuk meningkatkan  potensi  sumber  daya  manusia yang  merupakan  pelaksana  implementasi sistem  informasi  seperti  keterampilan  dan pengetahuan  dengan  cara  pendidikan  dan pelatihan  dibutuhkan  ketersediaan  anggaran yang  cukup.  Seseorang  yang  memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  atau  tugas yang  menjadi  tanggung  jawabnya  maka  ia akan  menyelesaikan  pekerjaan atau  tugasnya dengan baik dan lebih cepat.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Dukungan manajemen
puncak berpengaruh signifikan terhadap
implementasi sistem informasi perencanaan  di  Pemerintah  Provinsi Riau. Semakin besar dukungan
manajemen  puncak  yang  ditunjukkan oleh  pimpinan  OPD  dalam  bentuk perhatian terhadap kinerja sistem informasi  perencanaan,  indikator  ini akan meningkatkan pelaksanaan
implementasi sistem informasi perencanaan.
2. Dukungan  legislatif  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  implementasi  sistem informasi  perencanaan  di  Pemerintah Provinsi  Riau.  Semakin  besar  dukungan manajemen  puncak  yang  ditunjukkan oleh  pimpinan  OPD  dalam  bentuk perhatian terhadap kinerja sistem informasi  perencanaan,  indikator  ini akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi
perencanaan.
3. Sumber  daya  manusia  berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan yang berarti semakin tinggi kompetensi  sumber  daya  manusia  yang dimiliki fungsi  perencanaan,  maka implementasi perencanaan yang
dilaksankan cenderung semakin baik. 4. Dukungan  manajemen  puncak  melalui ketersediaan  anggaran  berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah  Provinsi  Riau.  Semakin besar  dukungan  manajemen  puncak melalui  ketersediaan  anggaran  yang ditunjukkan oleh pimpinan OPD dalam bentuk  penyediaan  sumber  daya  yang dibutuhkan (dana dan alat-alat) penunjang
sistem informasi perencanaan, indikator ini akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.
5. Dukungan legislatif melalui ketersediaan  anggaran  berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah  Provinsi  Riau.  Semakin besar dukungan legislatif dalam pengalokasian anggaran untuk implementasi sistem informasi perencanan akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.
6. Sumber daya manusia melalui ketersediaan  anggaran  berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan  yang  berarti  semakin tinggi  ketersediaan  anggaran  untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki fungsi perencanaan, maka implementasi perencanaan  yang  dilaksanakan  akan semakin baik.
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening

## 42

## DAFTAR RUJUKAN
Aristo,  Julian  (2017).  Pengaruh  Dukungan
Manajemen  Puncak,  Manajemen Proyek  dan  Keterlibatan  Pengguna Terhadap Tingkat Kesuksesan Implementasi  Enterprise  Resource Planning Pada Perusahaan di Jabodetabek. Jurnal Riset Manajemen  dan  Bisnis  (JRMB)
Fakultas  Ekonomi  UNIAT.  Vol.  2,
No.  2,  Juni  2017  :  147-154.  ISSN 2527 – 7502
Bardi,  E.,  Raghunathan,  T.,  &  Bagchi,  P.
(1994). Logistics Information
Systems:  The  Strategic  Role  of  Top Management.  Journal  of  Business Logistics, Vol.15, No.1, 71-85
Chin, W. W. 1998. The Partial Least Squares Aproach  to  Structural  Equation Modeling.  Modern  Methods  for Business Research, 295, 336
Cooper,  Donald  R.&  Pamela  S.Schindler,
2006, “Bussines Research
Methods”, 9th edition. McGraw-Hill
International Edition
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo.
2008.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada  Pemerintah  Kota  Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional  Akuntansi  XI.  23-24  Juli.
Pontianak.
Ebrahimi  M.  2018.  Scenario  Planning  for Technical Knowledge Development. Modeling and Simulation Techniques  for  Improved  Business Processes (pp. 50-74). IGI Global. Ghozali Imam, Latan H. 2012. Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Handoko,  T.  Hani  dan  Reksohadiprodjo.
(2003).  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  dan  Perusahaan.  Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta
Iznillah  M.Lutfi.  2015.  Pengaruh  Kualitas SumberDaya  Manusia,  Komitmen Organisasi,  Teknologi  Informasi, dan KomunikasiTerhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual.  JOM
FEKON Universitas Riau, Fakultas Ekonomi (Volume 2 Nomor 2)
Jogiyanto.  2009.  Konsep  dan  Aplikasi  PLS (Partial Least Square) untuk penelitian  empiris.  BPFE  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Yogyakarta Komala, A. R. (2012). The Influence of The Accounting  Managers'  Knowledge and The Top Managements' Support on The Accounting Information System and Its Impact on  The  Quality  of  Accounting Information:  A  Case  of  Zakat Institutions in Bandung. Journal of Global Manaement, Vol.4, No.1
Kumorotomo,Wahyudi.  dan  Agus,Subando Margono. (2011). Sistem informasi manajemen dalam organisasi- organisasi  publik  :  Gadjah  Mada University Press
Mahsun,  Mohamad.  2009.  Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik  (3th  ed). Yogyakarta: BPFE
Malayu  Hasibuan  S.P,  2011.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: PT Bumi Askara
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening
(Guslidiawati, Nasrizal, Rasuli)
Mardiasmo,  2009,  Akuntabilitas  Sektor Publik, Andi, Yogyakarta
Mulyadi,  Deddy,  2015,  Study  Kebijakan
Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta Nouri,  H.,  dan  R.  J.  Parker.  1998.  The Relationship Between Budget Participation  and  Job  Performance: The  Roles  of  Budget  Adequacy  and Organizational Commitment. Accounting, Organization and
Society, Vol. 23, No. 5/6; 467-483
O’Brien,  2009,  Introducing  to  Information
System. New York. McGraw-Hill
Parulian  Hutapea  &  Nurianna  Thoha.  2008. Kompetensi  Plus:  Teori,  Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi  yang  Dinamis.  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Sani  et.  al.  (2017).  Strategi  Kesiapan
Pemerintah  Kota  Bogor  Dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan  Berbasis  E-Planning. Jurnal  Manajemen  Pembangunan
Daerah.  Volumen  9  Nomor  1,  Juni 2017
Sedarmayanti,  M.Pd,.  APU.  2009,  Sumber Daya  Manusia  dan  Produktivitas Kerja.  Bandung  :  Penerbit  Mandar Maju
Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya  Manusia.  Yogyakarta:  STIE YKPN.
Sutrisno. 2012. Manajemen Keuangan Teori, Konsep  dan  Aplikasi.  Yogyakarta:

## EKONISIA
Tarigan, Robinson. 2003. Perencanaan
Pembangunan  Wilayah.  Jakarta  : Rajawali Press Xiao  K.  2018.  Managing  Subnational Liability For Sustainable Development:  A  Case  Study  Of Guangdong  Province.  In  Fiscal Underpinnings for Sustainable Development  in  China  (pp.  163-
187). Springer, Singapore.