Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Kriminalisasi  Terhadap  Perempuan  dalam  Makna  Perzinaan;  Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif dan Pandangan Ulama Mazhab
Hardianti Ashari, Hamzah Hasan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ashari.dian08@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kriminalisasi  terhadap  perempuan  dalam makna  perzinaan  menurut  hukum  positif  dan  pandangan  ulama  mazhab.  Dalam  menjawab problematika di atas, penulis penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) yang  berpedoman  terhadap  pengolahan  data  yang  didapatkan  dari  beberapa  literatur.  Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  merupakan  sesuatu  yang  didasarkan  oleh  studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji  serta  menganalisiskan  dalam  literatur  yang  memiliki  relevansi  dengan  masalah  yang dibahas,  kemudian  mengulas lalu  menyimpulkannya.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  bagaimana kemudian implementasi dari pasal 284 KUHP dalam masyarakat bertolak belakang. Pandangan publik  yang  jauh  lebih  kompleks  tentang  zina  dan  selalu  membenturkan  nilai-nilai  agama sehingga  dalam  menentukan  hukum  selalu  berpatokan  dalam  nilai  agama.  Sehingga  dalam perluasan  terhadap  makna  zina  berpotensi  banyak  mengkriminalisasi  dan  mendiskriminasi perempuan. Begitu Pula dengan pandangan Imam Syafi’i dan Imam dan Imam Maliki yang dalam pandangannya  masih  mengandung  unsur  bias  gender.  Dimana  ia  menempatkan  perempuan sebagai  sumber  dosa  dan  dalam  pengambilan  keputusannya  selalu  mengedepankan  perasaan sehingga tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam kasus perzinaan. padahal seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hal tersebut. Karena perempuan juga memiliki eksistensi tersendiri yang kedudukannya setara dengan laki-laki, maka seperti halnya dalam kesaksian tidak seharusnya  melihat  dari  segi  biologis  saja,  namun  lebih  memperhatikan  dari  segi  integritas, kualitas, moralitas dan kapasitas manusia itu sendiri.
Kata Kunci: Kriminalisasi; Perempuan; Makna Perzinaan

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  how  the  criminalization  of  women  in  the  meaning  of  adultery according to positive law and the views of mazhab scholars. In answering the problems above, the  authors  use  Library  Research  which  is  guided  by  the  management  of  data  obtained  from several literatures. The sources of data obtained include secondary data and primary data. This research approach using a qualitative approach is something that is based on a literature study by exploring scientific works that are directly related to the object being studied and analyzing in the literature that has relevance to the problem discussed, then reviewing and then concluding. The results of this study are how then the implementation of article 284 of the Criminal Code in society is contradictory. The public view is much more complex about adultery and always clashes with religious values so that in determining the law it is always based on religious values. So that in the  expansion  of  the  meaning  of  adultery,  it  has  the  potential  to  criminalize  and  discriminate against women. Likewise with the views of Imam Shafi'i and Imam and Imam Maliki which in his view still contains elements of gender bias. Where he places women as the source of sin and in making decisions, he always puts his feelings first so that he is not allowed to be a witness in adultery  cases,  even  though  there  should  be  no  discrimination  against  women  in  this  regard. Because  women  also  have  their  own  existence,  which  is  equal  to  men,  then  as  in  the  case  of testimony, they should not only look at it from a biological perspective, but pay more attention to the aspects of integrity, quality, morality and human capacity itself.
Keywords: Criminalization; Women; Meaning of Adultery

## Pendahuluan
Menurut Pasal 284 KUHP, perzinaan adalah hubungan seksual antara pasangan yang berbeda jenis kelamin diluar nikah. 1 penuntutan hanya dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut. 2 Tindak pidana perzinaan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut. 3 Sedangkan menurut hukum Islam perzinaan adalah murni tindak pidana dan tidak ada klasifikasi dalam bentuk apapun, orang yang berzina tetap harus  dihukum  sesuai  dengan  aturan.  Dalam  Islam,  pembuktian  zina  dilakukan  dengan pengakuan dan keterangan si pezina, termasuk sedikitnya menyertakan minimal empat orang saksi laki-laki. Para ulama juga meyakini bahwa pembuktiannya melalui Qarinah atau seperti kehamilan perempuan yang belum menikah tanpa terlebih dahulu mengajukan aduan. 4
Jelas, dalam pasal 284 KUHP itu termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Menurut hukum adat di banyak daerah di Indonesia, perzinaan hanya dapat dilakukan oleh seorang istri yang  dianggap  melanggar  hak  suaminya.  Bahkan  dalam  Islam  dapat  dikatakan  bahwa  zina hanya dapat dilakukan oleh istri, yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki, karena Islam mengizinkan  poligami, 5 yang  meskipun  pada  beberapa  kasus  poligami  seorang  suami melakukannya tanpa persetujuan dari isteri. Bahkan disebutkan dalam QS An-Nisa/4:15; 6 َ ف ا ْو ُد ِه َش  ْنِاَف ۚ ْم ُ كْن ِِّم ًة َعَب ْرَا  َّنِهْي َ لَع ا ْو ُد ِه ْشَت ْساَف ْمُكِٕىۤا َسِِّن  ْنِم َة َش ِحاَف ْ لا  َنْيِت ْ أَي  ْي ِت ّٰ لا َو
ىّٰت َح  ِت ْوُيُب ْ لا ىِف  َّن ُهْوُك ِسْمَا ا ً لْيِب َس  َّنُه َ ل ُ ّٰ للّٰا َ ل َع ْج َ ي  ْو َ ا  ُت ْو َم ْ لا  َّنُهى ّٰ ف َوَتَي Terjemahnya:
“Dan  para  perempuan  yang  melakukan  perbuatan  keji  di  antara  kamu,  hendaklah terhadap  mereka  ada  empat  saksi  di  antara  kamu  (yang  menyaksikannya).  Apabila mereka  telah  memberi  kesaksian,  maka  kurunglah  mereka  (perempuan  itu)  dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.
Dalam  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  ketika  seorang  perempuan  melakukan perbuatan  keji  dalam  hal  ini  perzinaan,  maka  ia  harus  dikurung  dalam  rumah  sampai  ia menemui  ajalnya.  Dari  penjabaran  tersebut  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  ayat  tersebut mengandung  bias  terhadap  gender.  Dimana  dalam  ayat  tersebut  hanya  menyebutkan perempuan  saja,  seolah-olah  hanya  perempuan  yang  melakukan  perbuatan  zina.  Lalu
1 Supardin  and  Abdul  Syatar,  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan
Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 913–27,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
2 R  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar  Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeas, 1996), h.208 3 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.43
4 Hazrazil  and  Irfan  Lewa,  “Return  of  Stored  Goods ;  Comparative  Analysis  of  the  Laws between the Al-Shafi ’ i and the Hanafi School,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22272.
5 R. Soesilo: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar (Bogor: Politeia, 1983), h. 209
6 Kurniati  Kurniati,  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan  Ketatanegaraan 8,  no.  Vol  8,  No  1  (2019)  (2019):  52–61,  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
menyebutkan bahwa ia harus dikurung di rumah sampai ia menemui ajalnya, maka hal tersebut melanggar hak asasi dari perempuan tersebut. Hal ini senada dengan penjelasan sebelumnya bahwa diskriminasi gender yang diterima perempuan dan melihat peran dan posisi perempuan masih  seputar  wilayah  domestik,  sehingga  ketika  keluar  dari  rana  tersebut  maka  ia  harus dihukum.
Mudahnya  membuktikan  seorang  perempuan  telah  berbuat  zina  membuatnya  lebih mudah  didiskriminasi  dan  dikriminalisasi.  Pada  sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa perempuan yang hamil tanpa seorang suami telah menandakan bahwa perempuan tersebut telah melakukan perzinaan, padahal kehamilan seorang perempuan tidak memberikan indikasi yang pasti bahwa hal tersebut adalah akibat dari perzinaan, bisa jadi hamil akibat diperkosa. Karena masyarakat di Indonesia tidak menerima adanya perempuan hamil tanpa seorang suami maka terkadang adat setempat menganggap bahwa ia telah mencemari kehormatan desanya sehingga hal  tersebut  cenderung  mendorong  terjadinya  kriminalisasi.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam berbagai kasus kriminal yang terjadi seperti pembunuhan bayi yang baru saja dilahirkan karena tidak  sanggup  menanggung  malu  maupun  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonominya. benturan-benturan  seperti  ini  acap  kali  terjadi  di  dalam  masyarakat,  sehingga  seringkali menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti pembunuhan bayi, penelantaran anak, hingga aborsi karena main hakim sendiri. 7
Selain itu, perempuan merupakan orang pertama yang paling disorot karena dianggap tidak pandai memelihara kehormatan diri. Hal ini terjadi karena asumsi masyarakat yang masih kental  dengan  budaya  patriarki  dimana  tubuh  perempuan  adalah  benda  yang  rentan,  oleh karenanya  rananya  hanya  seputar  wilayah  domestik.  Sehingga  ketika  terjadi  pemerkosaan perempuan seringkali menjadi korban yang disalahkan karena dianggap melanggar kodratnya di wilayah domestik dan tak pandai menutup aurat sehingga pemicu terjadinya pemerkosaan tadi  adalah  perempuan  yang  mengundang  hasrat  seksual  laki-laki  sehingga  dianggap perempuan itu juga menginginkan hubungan seksual itu.
Sementara  itu,  perzinaan  seringkali  dikaitkan  dengan  prostitusi.  Akibatnya,  Pada beberapa  kasus  prostitusi  perempuan  seringkali  di  kriminalisasi  tanpa  melihat  dari  sisi  lain. Hanya  seputar  masalah  moral  dan  seksualitas  sehingga  seringkali  luput  dari  masalah kemiskinan dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, hal ini mengabaikan kemungkinan bahwa perempuan tersebut merupakan korban perdagangan orang atau  korban  pelacuran.  Padahal  kita  perlu  memahami  bahwa  dalam  konteks  prostitusi hubungan badan tidak dapat dikaitkan sebagai hubungan suka sama suka.

## Pembahasan Pengertian dan Dasar Hukum Zina Menurut KUHP
Menurut R. soesilo yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan pihak lain. 8 Untuk memenuhi unsur dalam  pengertian  ini, maka  hubungan  badan  ini  harus  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka tanpa ada paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Dalam pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa, perzinahan merupakan perbuatan bersetubuh atau hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya telah menikah dengan pihak lain dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada tekanan atau paksaan dari
7 Fuadi  Isnawan, Politik  Hukum  Pidana  Terkait  Pasal  Perzinahan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Jurnal Mahkamah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol, IV, No. 1, Juni 2019, h. 3
8 Wahyuddin  Naro  et  al.,  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in Indonesia,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 9  (2020):  572–86, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
salah  satu  pihak.  Dan  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah  proses  penetrasi  penis kedalam  vagina  sehingga  alat  kelamin  laki-laki  harus  masuk  kedalam  vagina  perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa overspal atau perzinahan ini  harus  dilakukan  dengan  sengaja,  akan  tetapi  dalam  ketentuannya,  Undang-undang menentukan bahwa pelaku tindak perzinahan ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) KUHP ini tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.
Tindak  pidana  perzinahan  yang  diatur  didalam  pasal  284,  adapun  bunyinya  sebagai berikut:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
a. Seorang  pria  yang  telah  kawin  melakukan  gendak  ( overspal ),  padahal  diketahui bahwa  pasal  27  KUHPerdata  (asas  monogami)  berlaku  baginya.  Dan  seorang perempuan  yang  telah  kawin  yang  melakukan  gendak,  padahal  diketahui  bahwa pasal 27 KUHPerdata (asas monogami) berlaku baginya.
b. Seorang  pria  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  itu,  padahal  diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Dan seorang perempuan yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal KUHPerdata (asas monogami) berlaku baginya.
2. Tidak  dilakukan  penuntutan  melainkan atas  pengaduan  suami/istri  yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 KUHPerdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75 KUHP.
4. Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan belum dimulai.
5. Jika  bagi  suami/istri  berlaku  pasal  27  KUHPerdata,  pengaduan  tidak  diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

## Pengertian dan Dasar Hukum Zina Menurut Pandangan Ulama Mazhab
a. Menurut  Mazhab  Maliki, 9 sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Qadir  Audah  bahwa “Zina  adalah  persetubuhan  yang  dilakukan  seorang  Mukallaf  pada  kemaluan manusia (Wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.
b. Menurut Mazhab Hanafi, “Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul  (kemaluan)  seorang  perempuan  yang  masih  hidup  dalam  keadaan  ikhtiar (tanpa  paksaan)  di  dalam  negeri  yang  adil  yang  dilakukan  oleh  orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”
c. Menurut Mazhab Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah bahwa “Zina adalah memasukkan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri.
d. Menurut Mazhab Hambali, Zina adalah perbuatan yang Fahisyah (keji) pada qubul atau dubur. 10
Allah menjelaskan dalam QS Al-Isra’/7: 32, sebagai berikut:
9 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) (Gowa:  Alauddin  University Press, 2021).
10 Ridwan Hasbi. Hamil duluan Nikah Kemudian (Pekanbaru: Daulat Riau, 2014), h. 54

## لْيِب َس َءۤا َسَوۗ ًة َش ِحاَف  َناَك ٗهَّنِا ٓىٰن ِِّزلا اوُبَرْقَت ا َ ل َو ً
Terjemahnya:
“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan  keji dan suatu jalan yang buruk”. 11
Ulama  Fiqh  menjelaskan  hukuman  terhadap  pelaku  perzinahan  dalam  hadist  riwayat muslim sebagai berikut:
ِنْب َةَداَب ُع  ْن َع ُه َ ل ُ َّ للّٰا َ ل َع َج  ْد َق ي ِِّن َع او ُذ ُخ ي ِِّن َع او ُذ ُخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللّٰا ىَّل َص ِ َّللّٰا  ُلو ُسَر  َلاَق  َلاَق  ِتِما َّصلا ا ً ليِب َس  َّن اَن َ ث َّد َح و ُم ْج َّرلا َو ٍةَئا ِم  ُد ْ ل َج  ِبِِّي َّ ثلاِب  ُبِِّي َّ ثلا َو ٍةَن َس  ُي ْفَن َو ٍةَئا ِم  ُد ْ ل َج  ِر ْ ك ِب ْ لاِب  ُر ْ ك ِب ْ لا
اَن َرَب ْخ َ أ ٌمْي َش ُه اَن َ ث َّد َح  ُد ِقاَّنلا و ٌر ْم َع
ه َ لْث ِم  ِداَن ْسِإ ْ لا ا َ ذ َهِب  ٌرو ُصْنَم ُ Artinya:
“Sesungguhnya Allah telah menentukan hukuman bagi wanita-wanita yang melakukan perzinahan apabila perzinahan dilakukan oleh sesama orang yang belum pernah kawin, maka hukumannya didera seratus kali dan di buang selama satu tahun, sedangkan janda dengan duda di kenakan hukuman dera seratus kali dan di rajam. (HR. Muslim). 12
Allah Swt juga berfirman dalam QS An-Nur ayat/24: 2.
ٱ ُةَيِنا َّزل َو ٱ ى ِنا َّزل َف ٱ او ُدِل ْج َّ ل ُ ك ٍد ِح َٰو اَم ُهْن ِِّم َةَئ ا ِم ٍة َد ْ ل َج ا َ ل َو م ُ ك ْ ذ ُخ ْ أَت اَم ِهِب ٌة َ ف ْ أ َر ىِف ِنيِد ٱ ِ َّ للّٰ نِإ ْمُتن ُ ك َنوُن ِم ْؤُت ِب ٱ ِ َّ للّٰ َو ٱ ِم ْوَي ْ ل ٱ ِر ِخاَء ْ ل ْد َه ْشَي ْ ل َو اَم ُهَبا َ ذَع ٌة َفِئٓا َط َن ِِّم ٱ نيِن ِم ْؤ ُم ْ ل َ
Terjemahnya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya  seratus  kali  dera,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya  mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. 13
Peluang Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan Menurut Hukum Positif Maupun Pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi’i
1. Implementasi terhadap Makna Perzinaan dalam KUHP
Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai  Islam  turut  mewarnai  kebudayaan  masyarakat  Indonesia.  Dimana  nilai-nilai  adat yang ada di dalam masyarakat Indonesia mengajarkan bahwa apabila terjadi hubungan seksual yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  tidak  terikat  di  dalam  perkawinan  yang  sah,  maka dinyatakan telah melanggar aturan adat. Yang pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa nilai yang ada di dalam masyarakat terkait dengan perbuatan zina tidak hanya laki-laki dan perempuan
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (QS Al-Isra’/17:32), h. 285
12 Ashari, Hukum Wanita Hamil Karena Zina (Jakarta: Grafindo Utama, 1986), h. 10
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (QS An-Nur/24:2), h. 350
yang sudah menikah, tetapi juga bagi yang belum menikah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan zina. 14
Pandangan  publik  tentang  perzinaan  jauh  lebih  kompleks  daripada  yang  ditetapkan dalam  hukum  nasional.  Perzinaan  bukan  hanya  selingkuh,  tetapi  lebih  bermoral  dan  harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinaan yang tertanam dalam nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinaan dalam agama,  yang  menganggap  bahwa  perzinaan  sebagai  tindakan  keji  dan  jalan  yang  buruk. 15 Bahwa moral dan susila yang hidup di masyarakat kita lebih cenderung untuk mengklasifikasi perzinahan  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Pencantuman  pasal  perzinaan  dalam  KUHP semestinya dipidanakan karena ia menurut agama telah melanggar kesucian dari perkawinan atau merupakan suatu “extra-marital sexual intercourse” yang harus dicela. 16
Masyarakat memandang semua jenis perbuatan jenis perbuatan zina, baik yang terikat ataupun yang tidak terikat dengan perkawinan, apalagi perzinahan yang terjadi karena adanya larangan  perkawinan  sedarah  semuanya  adalah  kejahatan  ( recht  delicten). Kehendak masyarakat kita memandang kalau perzinaan merupakan perbuatan yang amat tercela sehingga seharusnya semua jenis atau bentuk perzinaan harus menjadi delik biasa. Yakni kalau sudah terjadi perzinaan lengkap dengan bukti-buktinya, tak perlu ada pihak pengadu yang ditunggu agar  kasus  tersebut  dapat  diproses  secara  hukum. 17 karena  pengertian  masyarakat  berbeda dengan pengertian dalam Hukum Pidana Indonesia, dimana masyarakat menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang patut mendapatkan sanksi pidana, adat dan sosial serta siapa saja yang boleh melaporkannya, sementara KUHP yang berlaku cenderung sanksi yang diberikan masih ringan dan yang melapor terbatas.
Sebagaimana  pengaturan  tentang  zina  terdapat  dalam  pasal  284  KUHP  sangat  jelas hanya mengatur tentang perselingkuhan, dimana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan yang sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas.
Pasal 284 KUHP memberikan celah bagi masyarakat yang belum kawin untuk dapat melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain, pria atau wanita yang belum kawin tidak menjadi cakupan dalam peraturan ini, sehingga efek yang timbul adalah banyak terjadinya pergaulan bebas atau hubungan seksual yang dilakukan oleh masyarakat yang belum kawin. Di sisi lain, pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana zina hanya dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan yang pembuktiannya sangat sulit dilakukan.
Ditinjau dari faktor masyarakat, masyarakat Indonesia dalam menyikapi perbuatan zina terkadang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  pasal  284  KUHP.  Hal  ini  dapat
14 Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973.
15 Indrawan fajar Bin Zaufi Amri, M. Dachran S. Busthami, “ Adultery in the Perspective of Islamic  Law  and  the  Criminal  Law  Legislation  a  Comparative  Study”  IOSR  Journal  of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Vol, 23, No. 2, February 2018, h. 51-55
16 Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 27 17 Damang
Averroes
Al-Khawarizmi, Formulasi
Delik
Perzinahan, http://www.negarahukum.com/hukum/formulasi-delik-perzinaan.html diakses pada 1 Agustus 2021
dilihat  ketika  terjadi  tindakan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap pelaku perbuatan zina. Seperti pemberitaan yang ada di dalam media online yang menyatakan “sepanjang  2017  catatan  penangkapan,  penggerebekan,  dan  persekusi  warga  karena  urusan seksualitasnya bertambah panjang. Bagi sebagian masyarakat, seks adalah untuk mereka yang heteroseksual dan telah menikah saja”. 18 Maka tanpa disadari, timbulnya main hakim sendiri mengindikasikan bahwa perzinaan semata-mata tidak lagi bersifat pribadi sebagaimana sebagai delik aduan. Terjadinya main hakim sendiri merupakan implikasi sosial terhadap kelemahan pasal  284  KUHP.  Faktor-faktor  tersebut  harus  diperhatikan  secara  seksama  dalam  proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakan hukum tidak  akan  tercapai.  Karena  pada  kenyataannya,  substansi  dalam  pasal  284  KUHP  tidak mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Potensi Kriminalisasi terhadap Perluasan Makna Perzinaan bagi Perempuan bahwa  Perluasan  terhadap  pasal  284  bisa  juga menyebabkan  perbuatan zina  menjadi delik umum, dan bukan lagi menjadi delik aduan. Hal ini karena paham masyarakat yang ketika mendapati  perempuan  dan  laki-laki  yang  berduaan  dan  tidak  terikat  perkawinan  adalah perbuatan  maksiat  sehingga  harus  dilaporkan,  dan  akibatnya  menjadi  main  hakim  sendiri. Perubahan  ini  juga  bisa  mencabut  hak  warga  negara  menikmati  perlindungan  bagi  institusi perkawinan  dan  keluarganya.  Maka,  tidak  jarang  suami  isteri  memutuskan  untuk  tidak melaporkan zina yang dilakukan pasangannya karena tidak ingin perkawinannya terhenti atau anak-anaknya mengetahui.
Dipidanakannya  hubungan  badan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  tidak  terikat perkawinan  juga  sangat  berpotensi  mengkriminalkan  atau  menghukum  perempuan  korban perkosaan. Sebab pelaku bisa mendalilkan pemerkosaan atau pencabulan itu sebagai suka sama suka. Komnas Perempuan menemukan pola ini dari sejumlah kasus perkosaan yang dipantau. Apalagi dengan perluasan pasal 284 KUHP yakni untuk mengurangi jumlah perempuan hamil diluar  nikah  dan  ditelantarkan,  sebagaimana  zina  dalam  konteks  pemahaman  agama. Pandangan ini keliru karena melihat zina sama seperti kekerasan seksual, padahal keduanya berbeda.  Dan  menikahi  korban  perkosaan  dengan  dalih  untuk  menghapus  dosa  zina  juga merupakan  penghukuman  bagi  korban.  Karena  bagaimana  mungkin  korban  dapat  bertahan hidup dengan seseorang yang telah menimbulkan trauma pada diri korban.
Stigma pada korban perkosaan yang mengalami kehamilan membuat mereka semakin rentan terhadap perlakuan diskriminasi karena tuduhan berzina. Stigma terhadap perempuan hamil diluar pernikahan membuat mereka tidak dapat menikmati hak asasinya, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan bahkan hak atas perumahan. Hal ini karena korban perkosaan dianggap telah  melakukan  perzinaan  dan  melanggar  nilai  kesusilaan  akan  menimbulkan  label  “cap” sebagai  kelompok  yang  tidak  serupa,  diluar  yang  seharusnya  serta  bukan  bagian  dari masyarakat  yang  dianggap  layak  untuk  dilindungi.  Padahal,  kehamilan  seorang  perempuan tidak  memberikan  indikasi  yang  pasti  bahwa  kehamilannya  merupakan  hasil  dari  perbuatan zina.
Pandangan  publik  yang  hanya  melihat  seputar  aktivitas  seksualnya  lalu membenturkannya pada persoalan moral sehingga cenderung melakukan penghukuman yang sifatnya main hakim sendiri. Ditambah lagi lebih mudanya membuktikan seorang perempuan telah  melakukan  hubungan  badan  yang  seringkali  disabotase  sebagai  perbuatan  zina mengakibatkan  perlakuan  main  hakim  sendiri  menjadi  semakin  tinggi.  Perempuan  akan menjadi  sangat  mudah  dipidana  karena  dianggap  telah  melakukan  zina.  Bahwa  perempuan akan menjadi korban karena bukti zina ada pada dirinya yang sangat mudah dibuktikan (seperti jika  ia  hamil),  Begitu  juga  dengan  prostitusi  yang  seringkali  dikaitkan  bahkan  disamakan
18 “Masyarakat AMP Negara Masih Gatal Urusi Seksual Individu” https://tirto.id di akses pada tanggal 11 Juli 2021
dengan  perzinaan.  Bahkan  salah  satu  pakar  yakni  Kartono  K  dalam  bukunya  yang  berjudul Patologi  Sosial  secara  tegas  menjelaskan  bahwa  Prostitusi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu Prostuare yang  artinya  membiarkan  diri  berbuat  zina,  melakukan  perbuatan  pencabulan, pergendakan. 19
Persepsi publik yang negatif pada kenyataannya berkontribusi pada diskriminasi yang tidak henti-hentinya terhadap perempuan pekerja seks (prostitusi). Banyak pelacur perempuan yang telah didisiplinkan oleh penegak hukum, karena ketidaksenonohan publik sering menjadi korban perlakuan kasar, diskriminasi sosial, kekerasan bahkan sampai kepada anak perempuan pelacur. Padahal fakta sosial membuktikan bahwa perempuan menjadi pelacur tidak semata- mata Karena keserakahan atau keinginan untuk hidup dalam kemewahan, tetapi karena faktor- faktor  lain  seperti  ekonomi,  keluarga,  kemiskinan,  bahkan  konstruksi  sosial  yang memungkinkan  bisnis  prostitusi  berlanjut.  Perlu  kita  ketahui  bahwa  hubungan  badan  yang dilakukan  dalam  konteks  prostitusi  hanya  berdasar  pada  uang  semata  atau  imbalan  lainnya, sehingga tidak dapat dipersoalkan perasaan “suka” atau “tidak sukanya”. Hubungan seks bebas dan  ketidakacuhan  emosional,  melakukan  hubungan  seks  tanpa  emosi,  tanpa  perasaan  cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki. Hal ini juga dibenarkan oleh pakar lain yakni Truong dalam bukunya Sex, Money and Morality yang mengutip  pendapat  PJ.  De  Bruine  Van  Amstel  menyebutkan  bahwa  pelacuran  adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. 20 Dengan demikian hubungan  seks  tanpa  emosi  yang  dimaksud  adalah  hubungan  badan  tanpa  suka  sama  suka. Maka  hal  tersebut  telah  bertolak  belakang  dengan  pasal  284  dimana  hubungan  badan  yang dimaksud dalam pasal tersebut haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.
Maka  perlu  juga  diperhatikan  bagaimana  dalam  beroperasinya  terdapat  seorang Mucikari  yang  membawahi  pelacur,  sehingga  kita  tidak  mengabaikan  kemungkinan  bahwa perempuan  ini  merupakan  korban  perdagangan  orang  atau  korban  pelacuran.  Belum  lagi perspektif negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada anak perempuan pelacur. Pelabelan sebagai “anak pezina” akan ia dapat hingga tua. Tudingan, bullying, hingga dikucilkan sangat berpotensi ia dapatkan. Ini akan memberikan trauma tersendiri bagi si anak.

## a. Mazhab Maliki
Dengan adanya sabda nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash- Shamit, muncullah beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama, dimana dalam hadis tersebut ada  perbedaan  hukuman  terhadap  pelaku  zina,  yaitu  muhsan  dan  ghairu  muhsan  (sudah menikah dan belum menikah). Untuk yang muhsan adalah dera dan rajam, sedangkan untuk yang  ghairu  muhsan  adalah  dera  dan  pengasingan.  Menanggapi  hadis  tersebut  Imam  Malik sedikit  berbeda  pendapat  dengan  hukuman  bagi  pezina  ghairu  muhsan  dalam  hal pengasingannya.  Dia  tetap  memberlakukan  hukuman  pengasingan,  akan  tetapi  hanya memprioritaskan kepada laki-lakinya saja. Karena perempuan itu pada dasarnya adalah aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Dan jika wanita tersebut ikut diasingkan ditakutkan ia  akan  mengulangi  perbuatannya  lagi  yang  nantinya  malah  akan  menimbulkan  fitnah. Sebagaimana sabda beliau dalam kitab Fiqh al-Islami Waadilatuhu karya Wahbah Zuhaili:
ا  ًف ٍجسَ ٌأ ,حُس مجسنا بسغَ :هُكنا ىنا لاق
دهثن بسغت لاو ,اهُنإ بسغ  ًتنا عىقىنا ٍي اهُهع حُشخ جأسًنا يسخأ جسي اَصنا  ًف ةثست ةَسغتنا
19 Kartono, K. Patologi Sosial ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 177 20 “Money and
Morality”,
https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh_Dam_Truong diakses  pada  tanggal 22 Juli 2021
Artinya:
Malikiyah bersabda: “diasingkan pezina perjaka selama satu tahun, dengan dipenjarakan di Negara tempat ia diasingkan, dan tidak diasingkan pezina  perawan karena takut atas ia  untuk  melakukan  perbuatan  zina  pada  kesempatan  yang  lain  yang  disebabkan  oleh pengasingan”. 21
Dari  penjelasan  dan  hadist  yang  dikemukakan  oleh  Imam  Maliki,  dapat  disimpulkan bahwa yang ia maksud dengan zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki kepada kemaluan  perempuan  dengan  sengaja  tanpa  ada  paksaan.  Bahwa  zina  yang  dimaksud  oleh Imam Maliki bukan hanya yang telah menikah akan tetapi juga kepada yang belum menikah. Akan  tetapi,  dalam  hal  penghukumannya  berbeda.  Menurut  Imam  Malik  pezina  yang  telah menikah  hukumannya  adalah  dera  dan  rajam.  Sedangkan  pezina  yang  belum  menikah hukumannya  dera  dan  pengasingannya.  Akan  tetapi  dalam  hal  pengasingan,  Imam  Malik berpendapat  bahwa  hukuman  pengasingan  hanya  berlaku  kepada  laki-laki  dan  tidak diperuntukkan  kepada  perempuan.  Karena  pada  dasarnya  perempuan  adalah  aurat.  Maka pembuangannya berarti membuka kesempatan bagi fitnah. Oleh karena itu, maka perempuan dicegah untuk bepergian tanpa bersama muhrimnya. Di sisi lain, menurut Imam Malik apabila perempuan  ikut  diasingkan  ditakutkan  ia  akan  mengulangi  perbuatan  keji  tersebut  pada kesempatan  yang  lain  dalam  hal  pengasingannya.  Karena  selain  perempuan  itu  aurat, perempuan  yang  pernah  melakukan  perbuatan  seperti  itu  cenderung  tidak  menutup kemungkinan akan lebih mudah untuk mengulangi perbuatannya lagi. Jika sudah seperti itu, dengan  diasingkannya  perempuan  tersebut  malah  akan  menimbulkan  objek  fitnah  yang nantinya malah akan menimbulkan dosa untuk masyarakat disekitarnya.
Oleh  karenanya,  dari  penjelasan  Imam  Malik  terkait  dengan  zina  dapat  kita  katakan bahwa penjelasannya memuat unsur bias gender. Dimana ia seolah menempatkan perempuan sebagai sumber fitnah dan dosa. Penjelasan mengenai perempuan dasarnya adalah aurat seakan menggambarkan bahwa yang memiliki aurat hanya perempuan. Sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar sendiri jika tidak bersama mahramnya. Seolah menggambarkan perempuan tidak dibolehkan untuk belajar mandiri dan mengenal dunia.  karena keluarnya dapat menimbulkan fitnah  dan  memberikannya  peluang  untuk  melakukan  perbuatan  tercela.  Maka  pandangan tersebut  memberikan  gambaran  yang  diskriminatif  terhadap  perempuan,  padahal  dalam  Al- Qur’an sendiri menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah SWT yang sama-sama dimuliakan.

## b. Mazhab Syafi’i
Imam Syafi’I mendefinisikan zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan perempuan yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. 22 Dan dalam hal pembuktian, harus ada pengakuan dari orang tersebut atau dengan kehamilannya. Imam syafi’I menetapkan pengakuan cukup diucapkan satu kali dan tidak perlu dengan kedua kali dan seterusnya. Dengan satu kali pengakuan sudah dapat dipertimbangkan untuk memastikan kasus zina tersebut. Selain pengakuan, dalam pembuktian diperlukan juga adanya saksi.
21 Wahbah Zuhaili, al Fiqh al Islami Wa Adilutuhu, juz VII (Damaskus: Daar al-Fikr,1984), h. 5364
22 Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; Imron Rosadi, S. Ag, Ringkasan Kitab Al Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 770
Imam  syafi’I  menyatakan  bahwa  saksi  dalam  perkara  zina  itu  haruslah  laki-laki. Sebagaimana pendapat Imam Syafi’I tentang kesaksian perempuan terdapat  dalam kitab al- umm diantaranya: 23
نإو ﺊﺷ ﻦهتداهﺷ ﻦﻣ زﻮجي ﻼﻓ ﻞﺟﺮﻟا ىﻠع ﻞﺟﺮﻠﻟ بجي لاﻣ يﻓ ﻦﻴﻌﺿﻮﻣ يﻓ ﻻإ ءاسﻨﻟاةدا هَﺷزﻮجت ﻻ 1 ﻻإ نﺮثﻛ
ﻞﺟﺮﻟا عﻣ ﻦﻴتﻨﺛا ﻦﻣ ﻞقأ ﻦهﻨﻣ زﻮجي ﻻو دﻫاﺷ ﻞﺟر ﻦهﻌﻣو
Bahwa Imam Syafi’I berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan itu hanya boleh pada  dua  perkara,  yakni  yang  pertama  dalam  perkara  perdata  atau  harta  benda  yang  wajib dibayar oleh seseorang kepada orang lain, dengan pengecualian kesaksian perempuan tersebut harus  disertai  dengan  kesaksian  laki-laki.  Dan  yang  kedua  perempuan  dibolehkan  untuk bersaksi mengenai yang berkenaan dengan masalah aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh  laki-laki.  Dan  kesaksian  dalam  perkara  zina,  perempuan  tidak  diperbolehkan.  Imam Syafi’I memahami saksi adalah laki-laki saja. 24
Maka dari itu, melalui penjelasan Imam Syafi’I diatas dapat disimpulkan bahwa karena zina  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  maka  pembuktiannya  harus  konkrit.  Diantaranya dengan  adanya  pengakuan  atau  kehamilan  seorang  perempuan  dan  saksi.  Imam  Syafi’I berpendapat  bahwa  pengakuan  yang  ia  maksud  hanya  dilakukan  dengan  cukup  satu  kali pengakuan, atau dengan adanya kehamilan seorang perempuan yang tanpa seorang suami maka sudah  dapat  dipertimbangkan  perilaku  zinanya.  Dan  untuk  saksi  Imam  Syafi’I  berpendapat hanya empat saksi laki-laki, karena perempuan cenderung memiliki hati yang lemah lembut sehingga  selalu  mengedepankan  perasaan.  Dalam  kaitannya  Fazlur  Rahman  menyatakan bahwa  kesaksian  perempuan  dianggap  kurang  bernilai  dibandingkan  dengan  kesaksian  laki- laki, karena perempuan memiliki daya ingat yang lemah. 25
Akan tetapi, harusnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hal tersebut. Bahwa  kehamilan  seorang  perempuan  bukan  hal  yang  mutlak  untuk  dijadikan  sebagai pengakuan bahwa ia telah melakukan zina, termasuk dalam perihal saksi dalam zina. Laki-laki dan  perempuan  diciptakan  seimbang  dan  serasi,  dengan  kata  lain  semestinya  tidak  terjadi penindasan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  yakni  secara  ontologis  hak  laki-laki  dengan sendirinya  menjadi  hak  perempuan  juga. 26 Karena  perempuan  juga  memiliki  eksistensi tersendiri  yang  kedudukannya  setara  dengan  laki-laki, maka  seperti  halnya  dalam kesaksian tidak  seharusnya  melihat  dari  segi  biologis  saja,  namun  lebih  memperhatikan  dari  segi integritas, kualitas, moralitas dan kapasitas manusia itu sendiri.

## Upaya Untuk Mencegah Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan 1. Pembaharuan Tindak Pidana Zina yang Berkeadilan Gender
Konsep  tindak  pidana  zina  di  Indonesia  memang  sudah  seharusnya  dilakukan perubahan,  karena  melihat  aturan  yang  ada  yaitu  pasal  284  KUHP  sudah  tidak  relevan  lagi untuk diterapkan kepada masyarakat, karena ketidaksesuaian antara regulasi yang diterapkan dan  implementasinya  terhadap  kehidupan  masyarakat.  bahwa  dimata  masyarakat  perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan berpotensi mendiskriminasi perempuan dan anak yang akan menanggung sosial kemanusiaan akibat makna zina.
Penegakan  hukum terhadap  kejahatan  zina  sudah  seharusnya  dilakukan  secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara luar biasa),  termasuk  dengan  memperhatikan  nilai  keadilan  gender.  Perhatian  terhadap  aspek keadilan gender tersebut dipandang sebagai bentuk pengayoman. Mudzakir menyatakan bahwa
23 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Al-Umm, Juz VII (Beirut: kutub Al- Ilmiyah, 1993), h.88
24 Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Juz XVII (Mekah: Maktabah al-Tijarah, 2003), h. 6 25 Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam Al-Qur’an (Bandung: Fajar Bukti, 1994), h. 115.
26 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 57
konsep pengayoman ini telah mempengaruhi cara pandang terhadap hukum pidana yang lebih memanusiakan,  dimana  pidana  penjara  dan  institusi  penjara  diberi  makna  baru,  yaitu pemasyarakatan  dan  institusinya  disebut  lembaga  pemasyarakatan. 27 Hukum  pidana  dan penyelenggaraan  peradilan  dalam  konsep  pengayoman  berarti  melindungi  atau  memberikan rasa  aman  kepada  semua  orang  yang  berkepentingan  dengan  hukum,  terutama  terhadap golongan  masyarakat  yang  rentan  dan lemah  dalam  mengakses  keadilan,  seperti perempuan yang  menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  berhadapan  dengan  makna  zina. Karena hukum yang mengatur tindak kekerasan maupun hukum zina ini terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kriminalisasi  atau  diskriminasi.  Ketidak-berpihakan  tersebut  tidak  saja  berkaitan  dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan yang seringkali menjadi korban, bahkan belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kriminalisasi atau diskriminasi, yang umumnya dialami perempuan. 28
Maka, wacana tentang pembaharuan tindak pidana zina maupun pada umumnya yang berspektif keadilan gender tentu  perlu didasari oleh Teori Hukum Feminis. Dimana teori ini merupakan pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi perempuan  dan  berupaya  untuk  melakukan  pembaharuan  posisi  dan  pendekatan  hukum terhadap perempuan dan gender. 29 Setidaknya terdapat lima hal yang dapat digaris-bawahi dari teori  hukum  feminis,  yaitu  antara  lain:  pengalaman  perempuan,  adanya  bias  gender  secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan. Teori hukum feminis berpendirian bahwa hukum “berjenis  kelamin  laki-laki”  karena  pembuat  hukum  didominasi  oleh  laki-laki.  Maka sebagaimana aliran hukum kritis, diskursus hukum kemudian melupakan suara dari pihak yang terpinggirkan, yang dalam konteks ini adalah perempuan. 30 Oleh karena itu, pengkajian hukum menurut teori hukum feminis haruslah dilakukan dengan melandaskan diri pada pengalaman perempuan dan pembaharuan hukum harus melibatkan pandangan dari kaum perempuan.

## 2. Pemulihan Stigma Sebagai Upaya Untuk Mencapai Keadilan Gender
Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menghapus  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan dan menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum  maupun  kehidupan  sehari-hari.  Tujuan  daripada  keseluruhan  kesetaraan  gender  ini adalah terciptanya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan  kewajiban  yang  sama  di  semua  bidang  kehidupan.  Kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan ada saat dua jenis kelamin dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan  pengaruh,  memiliki  kesempatan  dan  akses  yang  sama  untuk  mendapatkan  hak-haknya, serta  benar-benar  terbebas  dari  paksaan  dan  intimidasi. 31 Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  itu  sama,  yang  membedakan  hanya  perbuatan  amal saleh nya. Sebagaimana dalam QS An-Nahl/16:97 sebagai berikut:
ۚ ًةَب ِ ِّي َط ًةوٰي َح ٗهَّنَي ِي ْحُنَلَف  ٌنِم ْؤُم َو ُهَو ىٰثْنُا ْوَا  ٍر َ كَذ  ْن ِِّم اًح ِلا َص َ ل ِم َع  ْنَم ن ْو ُ ل َم ْعَي اْوُنا َ ك ا َم  ِن َس ْحَاِب ْم ُهَر ْج َ ا ْم ُهَّنَي ِز ْجَنَلَو َ
27 Mudzakir, Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), h. 287
28 Zaituna Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004), h. 14-15
29 Niken  Savitri, HAM  Perempuan  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  terhadap  KUHP (Jakarta: Refika Aditama, 2008), h. 27
30 Martha A. Fineman, Feminist Legal Theory, Journal of Gender, Social Policy and the law, Vol 13, No. 1, 2015, h.13-32
31 Kesetaraan  gender, http://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about- gender-equality diakses pada tanggal 1 Agustus 2021
Terjemahnya:
“Barang  siapa  mengerjakan  kebajikan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 32
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  kepada  laki-laki  dan  perempuan  tidaklah  dibeda- bedakan  berdasarkan  jenis  kelamin,  sehingga  tidak  seharusnya  ada  stigma  yang  malah memaklumkan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, sikap yang perlu dilakukan sebagai  upaya  pemulihan  stigma  ini  adalah  dengan  memperjuangkan  keseimbangan  gender (menghapus  ketimpangan  gender),  menguntungkan  kedua  gender,  memberikan  kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender.
Keadilan  gender  adalah  suatu  kondisi  yang  setara,  selaras,  seimbang,  serasi,  tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak- hak  dasar  dalam  lingkup  keluarga,  masyarakat,  negara,  dan  dunia  internasional.  Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan  secara  adil.  Dalam  hal  ini  negara  berperan  dalam  upaya  terwujudnya  keadilan gender  melalui  tindakan affirmative  action. 33 Dimana affirmative  action ini  dapat  ditempuh melalui  jalur  kultural,  misalnya  melakukan  perubahan  pola  pikir  yang  dimulai  dari  kajian akademis  dengan  memperhatikan  keberpihakan  terhadap  jenis  kelamin  yang  sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil kajian tersebut  kemudian  diimplementasikan  dalam  kehidupan  agar  dapat  merubah  persepsi  atau stigma dan perilaku masyarakat menuju keadilan gender. Dan untuk menuju pemulihan stigma yang berkeadilan gender diperlukan sosialisasi di tingkat personal agar memiliki sensitivitas gender, yakni suatu sikap dan perilaku yang tanggap dan peka terhadap adanya kesenjangan gender dengan memberi kesempatan dan peluang yang sama dalam mencapai kemajuan dalam berbagai kehidupan.
Sosialisasi  gender  melalui jalur  kultural yang  dipandang  lebih efektif adalah  melalui pendidikan,  yakni  dengan  mengintegrasikan  ke  dalam  manajemen  pendidikan  responsif gender. Pembelajaran inklusif gender adalah pembelajaran dengan mengintegrasikan gender ke  dalam  materi/bahan  ajar  yang  berkesetaraan  dan  keadilan  gender  dengan  menggunakan metode  pembelajaran  yang  menghindari  terjadinya  diskriminasi  gender.  Demikian  pula, dengan  melalui  strategi  yang  sama  juga  berlaku  pada  oleh  pemuka  agama.  Hal  ini  penting, artinya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui jalur kultural yang dinilai lambat tapi terintegrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Edukasi Kesehatan Alat Reproduksi
Selama  ini,  jika  kita  berbicara  mengenai  seks,  maka  yang  terbesit  dalam  benak masyarakat adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan laki-laki  dan  perempuan  secara  biologis.  Seksualitas  menyangkut  beberapa  hal  antara  lain dimensi  biologis,  yaitu  berkaitan  dengan  organ  reproduksi,  cara  merawat  kebersihan  dan kesehatan.  Dimensi  psikologis,  seksualitas  berkaitan  dengan  identitas  peran  jenis,  perasaan terhadap seksualitas dan bagaimana dan bagaimana menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual.  Dimensi  sosial,  berkaitan  dengan  bagaimana  seksualitas  muncul  dalam  relasi  antar manusia serta bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai
32 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (QS An-Nahl/16:97), h.278
33 Peggy Antrobus, The Global Women Movement (Bangladesh: The University Press, 2004), h. 150
seksualitas dan pilihan perilaku seks, dan dimensi kultural, menunjukkan bahwa perilaku seks itu merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat. 34
Maka  ada  dua  faktor  mengapa  edukasi  kesehatan  alat  reproduksi  ini  sangat  penting sejak dini. Bahwa ketika anak-anak tumbuh, mereka belum paham dengan pendidikan seks, sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu. Sehingga dari ketidakpahaman tersebut seseorang merasa tidak bertanggungjawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya. Dan yang kedua, dari ketidakpahaman tentang seks dan kesehatan  anatomi  reproduksi,  seseorang  kemudian  mencari-cari  informasi  yang  dapat menjawab  pertanyaan  mereka.  Apalagi  di  lingkungan  sosial  masyarakat,  konten  mengenai seksualitas dan reproduksi ditawarkan dalam beragam media. Dan dalam mengakses beragam media tersebut, banyak yang belum mampu memilih apa yang layak dikonsumsi dan apa yang tidak. Sehingga apa yang diperagakan dalam media tersebut dianggap sebagai hal biasa yang pada akhirnya mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tidak senonoh.
Maka  disinilah  fungsi  mengapa  perlu  kita  memahami  kesehatan  reproduksi  dalam rangka mencegah seseorang untuk melakukan pelecehan seksual maupun perzinaan. Dalam hal ini,  mengenal  tubuh  dan  organ-organ  reproduksinya,  memahami  fungsi  dan  perkembangan organ reproduksi secara benar. Memahami perubahan fisik dan psikisnya, melindungi diri dari berbagai resiko yang mengancam kesehatan dan keselamatannya. Mempersiapkan masa depan yang sehat dan cerah, mengembangkan sikap dan perilaku bertanggung jawab mengenai proses reproduksinya. 35
Begitu pula dalam Islam, dimana Islam memandang bahwa kesehatan merupakan syarat mendasar  mendapatkan  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Bahwa  Islam  mengatur  reproduksi yang  sehat  sebagai  upaya  memuliakan  dan  menjunjung  derajat  kemanusiaan. 36 Kesehatan reproduksi dalam islam berkaitan dengan seksualitas dan pembentukan keluarga. Islam sebagai pedoman hidup tentunya memiliki kaitan erat dengan kesehatan reproduksi mengingat Islam memiliki aturan-aturan dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan reproduksi.
Menurut Asruddin, Islam memandang aktivitas seksual sebagai aktivitas yang suci dan merupakan  fitrah  manusia.  Aktivitas  seksual  dalam  pengertian  sebagai  fitrah  yang  suci dimaksudkan karena seksualitas dilakukan dalam lingkup hubungan yang sesuai syariat Islam, yaitu hubungan pasangan laki-laki dan perempuan bukan antara pasangan sejenis atau dengan binatang yang telah menikah secara sah. 37 Aktivitas seksual dalam pengertian ini merujuk pada persoalan pencapaian tujuan kebahagiaan, juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Maka  dari  itu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  sebaiknya  belajar  lebih  banyak  mengenai kesehatan  reproduksi  agar  norma-norma  sosial  dalam  Islam  bisa  ditegakkan  dan  dijalankan secara  harmonis  dengan  ajaran-ajaran  Islam  lainnya.  Kesehatan  reproduksi  adalah  amanah kehidupan.  Allah  menciptakan  manusia  melalui  kehamilan,  yang  dalam  proses  menjadi manusia utuh harus dijaga dengan baik.
34 Miswanto, Pentingnya  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  dan  Seksualitas  pada  Remaja, Jurnal Studi Perempuan, Vol 3, No. 2, September 2014
35 Rita  Shintawati, Kesehatan  Reproduksi , http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR-PEND- BIOLOGI/198612012001122-RITA-SHINTAWATI/RITA-2/KESEHATAN- REPRODUKSI.pdf di akses pada tanggal 2 Agustus 2021 36 Asih Widyowati, Islam dan Kesehatan Reproduksi, www.fahmina.od.id/penerbitan/warkah- al-basyar/534-islam-dan-kesehatan-reproduksi-html di akses pada tanggal 2 Agustus 2021 37 M. Asrorudin,
Islam dan Kesehatan Reproduksi , www.asrorudin/multiply.com/journal/item/33/Islam-dan-Kesehatan-Reproduksi.html diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

## Kesimpulan
Laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, dengan kata lain semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya, yakni secara antologis hak laki-laki dengan  sendirinya  menjadi  hak  perempuan  juga.  laki-laki  dan  perempuan  tidaklah  dibeda- bedakan  berdasarkan  jenis  kelamin,  sehingga  tidak  seharusnya  ada  stigma  yang  malah memaklumkan diskriminasi terhadap perempuan.

## Daftar Pustaka
“Masyarakat AMP Negara Masih Gatal Urusi Seksual Individu” https://tirto.id di akses pada tanggal 11 Juli 2021.
“Money
and
Morality”. https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh_Dam_Truong    diakses  pada tanggal 22 Juli 2021.
A. Fineman, Martha. Feminist Legal Theory, Journal of Gender, Social Policy and the law, Vol 13, No. 1, 2015.
Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Imam. Al-Umm, Juz VII . Beirut : Kutub Al- Ilmiyah, 1993.
Al-Mawardi. al-Hawi al-Kabir, Juz XVII. Mekah: Maktabah al-Tijarah, 2003.
Antrobus, Peggy. The Global Women Movement. Bangladesh: The University Press, 2004.
Ashari. Hukum Wanita Hamil Karena Zina . Jakarta: Grafindo Utama, 1986.
Asraruddin,
M. Islam dan Kesehatan Reproduksi . www.asrorudin/multiply.com/journal/item/33/Islam-dan-Kesehatan-Reproduksi.html diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.
Averroes
Al-Khawarizmi,
Damang.
Formulasi Delik Perzinahan,
http://www.negarahukum.com/hukum/formulasi-delik-perzinaan.html  diakses  pada  1 Agustus 2021.
Hasan, Hamzah. “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam.” Mazahibuna; Jurnal
Perbandingan
Mazhab 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973.
Hazrazil,  and  Irfan  Lewa.  “Return  of  Stored  Goods ;  Comparative  Analysis  of  the  Laws between  the  Al-Shafi  ’  i  and  the  Hanafi  School.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22272.
Hendra  Surya,  Rusjdi  Ali  Muhammad,  Mohd  Din, Studi  Perbandingan  Tentang  Konsep Perzinahan  Menurut  KUHP  dengan  Hukum  Pidana  Islam ,  Jurnal  Ilmu  Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol I, No. 3, Agustus 2013.
Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; Imron Rosadi, S.Ag, Ringkasan Kitab Al Umm. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Indrawan  fajar  Bin  Zaufi  Amri,  M.  Dachran  S.  Busthami.  “ Adultery  in  the  Perspective  of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study” IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Vol, 23, No. 2, February 2018.
Isnawan,  Fuadi. Politik  Hukum  Pidana  Terkait  Pasal  Perzinahan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Jurnal Mahkamah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol, IV, No. 1, Juni 2019.
K, Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Kesetaraan gender, http://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender- equality diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.
Kurniati  Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA: Diskursus  HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa’dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Marpaung, Leden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Miswanto. Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada Remaja, Jurnal Studi Perempuan, Vol 3, No. 2, September 2014.
Mudzakir. Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
Naro,  Wahyuddin,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Islamul  Haq,  Achmad Abubakar,  and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of Cybercrime in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–86. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
Savitri, Niken. HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP. Jakarta : Refika Aditama, 2008.
Seno Adji, Oemar. Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif. Jakarta: Erlangga, 1984.
Shintawati,  Rita. Kesehatan  Reproduksi .  http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR-PEND- BIOLOGI/198612012001122-RITA-SHINTAWATI/RITA-2/KESEHATAN- REPRODUKSI.pdf di akses pada tanggal 2 Agustus 2021.
Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar. Bogor: Politeia, 1983.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar  Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politicas, 1996.
Subhan,  Zaituna. Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Yogyakarta:  PT.  LkiS  Pelangi  Aksara, 2004.
Supardin,  and  Abdul  Syatar.  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law: Alternatives  in  Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform.” Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 913–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) .  Gowa:  Alauddin University Press, 2021.
Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender . Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
Wadud Muhsin, Amina. Wanita di dalam Al-Qur’an. Bandung: Fajar Bukti, 1994.
Widyowati, Asih. Islam dan Kesehatan Reproduksi. www.fahmina.od.id/penerbitan/warkah- al-basyar/534-islam-dan-kesehatan-reproduksi-html  di  akses  pada  tanggal  2  Agustus 2021.
Zuhaili, Wahbah. al Fiqh al Islami Wa Adilutuhu, juz VII. Damaskus: Daar al-Fikr,1984.