Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 5 No. 1 (2024): 138-154

## Kerusakan Ekosistem Pesisir: Reklamasi Wilayah Jawabannya?
Josina Augustina Yvone Wattimena; Wilshen Leatemia Fakultas Hukum Universitas Pattimura * Corresponding author : josinaaywattimena@gmail.com
Submission : 28 Oktober 2023 Revision : 27 Februari 2024 Publication : 14 Maret 2024

## Abstract
Reclamation of coastal areas is an activity that is widespread in almost all regions of Indonesia. This activity is a solution to answer the problem of  limited  land  area  and  to  meet  development  needs.  In  reality,  the reclamation that was carried out apparently caused damage to coastal ecosystems and posed a threat to several coastal areas, which of course directly or indirectly had an impact on the people who live in coastal areas. This research aims to analyze and reveal aspects of justice for the environment and society resulting from the reclamation of coastal areas in  the  case  study  of  Ambon  City.  This  research  uses  an  empirical approach. The approach used is a statutory and contextual approach. Legal materials obtained through literature review research, statutory regulations, court decisions, data collection and field interviews, will be analyzed  critically  using  legal  theories  and  principles  systematically. The results of the research show that the aspects of justice expected by coastal  communities  and  their  environment  as  a  result  of  the reclamation  of  the  inner  and  outer  Ambon  Bay,  in  reality  cannot  be enjoyed. The Rob flood disaster that occurred at certain times has not been  able  to  be  addressed  by  the  government  by  providing compensation and compensation as a form of implementing corrective justice. Laws which are closely related to justice seem to be put aside and legalistic  normative  law  which  becomes  a  development  tool  so  that reclamation which should take into account social, environmental and economic values is not in a balanced position.
Keywords: environment; coastal communities; reclamation
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Reklamasi  wilayah  pesisir  merupakan  kegiatan  yang  marak  terjadi hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kegiatan  ini  menjadi  solusi untuk  menjawab  permasalahan  keterbatasan  lahan  daratan  dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Faktanya reklamasi yang dilakukan  ternyata  memberikan  kerusakan  terhadap  ekosistem pesisir dan menimbulkan ancaman terhadap beberapa daerah pesisir yang tentu saja secara langsung maupun tidak langsung berdampak bagi masyarakat yang bermukin pada wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  aspek  keadilan  bagi lingkungan  hidup  dan  masyarakat  akibat  reklamasi  wilayah  pesisir studi  kasus  kota  Ambon.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan empiris.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  undang- undang  dan  konseptual.  Bahan  hukum  yang  diperoleh  melalui penelitian  studi  kepustakaan,  peraturan  perundang-undangan, putusan-putusan  pengadilan,  pengambilan  data  serta  wawancara lapangan,  akan  dianalisis  secara  kritis  dengan  menggunakan  teori- teori  dan  asas-asas  hukum  secara  sistematis.  Hasil  dari  penelitian menunjukan bahwa aspek keadilan yang diharapkan oleh masyarakat wilayah  pesisir  dan  lingkungannya  akibat  reklamasi  teluk  Ambon dalam dan luar, pada kenyataannya belum dapat dinikmati. Bencana banjir  Rob  yang  terjadi  pada  waktu-waktu  tertentu  belum  dapat disikapi oleh pemerintah dengan memberikan kompensasi dan ganti kerugian sebagai wujud pelaksanaan keadilan yang korektif. Hukum yang erat pertaliannya dengan keadilan seakan dikesampingkan  dan hukum normatif legalistik yang menjadi alat pembangunan sehingga reklamasi    yang  seharusnya      memperhitungkan  nilai-nilai,  sosial, lingkungan dan ekonomi tidak berada dalam posisi yang seimbang.
Kata Kunci: lingkungan hidup; masyarakat pesisir; reklamasi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)

## A. Pendahuluan
Ton  Dietz  mencoba  menganalisa  perkembangan lingkungan hidup dan pembangunan dengan mengungkapkan bahwa  gerakan  lingkungan  hidup  pada  masa  ini  dapat dikatakan  semacam  ideologi  baru  yang  bertumpu  pada  tiga pilar.  Pertama, eco  pascism yakni  kelompok  yang memperjuangkan  lingkungan  demi  lingkungan  itu  sendiri. Kedua, eco  populism yakni  gerakan  yang  memperjuangkan kepentingan  rakyat  banyak  demi  kesejahteraan  sosial  dan yang  ketiga  adalah eco  developmentalism yakni      gerakan lingkungan  yang  dilakukan  demi  kelangsungan  pertumbuhan ekonomi 1 .  Keterbatasan  kontekstual  geografis  Indonesia dengan  dominannya  lingkungan  laut  tidak  merupakan penghalang  untuk  pembangunan  infrastrukstur  terus berlangsung pada wilayah-wilayah perairan.
Kota Ambon sebagai Ibu Kota Propinsi Maluku merupakan wilayah dengan keterbatasan lahan daratan sebagai akibat luas wilayah  lautan  yang  lebih  dominan.  Wilayah  pesisir  Kota Ambon,  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  menampung  dan menjawab  semua  kebutuhan  pembangunan.  Solusi  yang digunakan  adalah  dengan  menerapkan  proyek  reklamasi wilayah  pesisir  sehingga  permasalahan  terbatasnya  lahan daratan dapat terjawab.
1 Tony Fitzpatrick. Welfare Theory; An Introduction . Palgrave. 2001. hal 5-9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)
Dalam  melakukan  reklamasi  wilayah  pesisir  Ambon pemerintah harusnya memperhatikan salah satu prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972 yaitu prinsip keberlanjutan dimana dapat  melihat  efek  jangka  panjang  dari  kegiatan  manusia terhadap  lingkungan,  termasuk  konsekuensi  bagi  generasi masa  depan.  Hal  ini  juga  tercantum  didalam  salah  satu  asas Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan yaitu asas ke-23 menyangkut perlindungan alam dan sumber daya alam masyarakat  yang  tertindas.  Selain  itu,  Deklarasi  Stockholm tahun  1972  merupakan  konvensi  internasional  yang  menjadi landasan  bagi  pembahasan  tentang  perlindungan  lingkungan hidup  secara  global.  Konvensi  ini  memperkenalkan  prinsip- prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup, serta mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup global.
Secara  umum  reklamasi  dimaknai  sebagai  proses pembukaan daratan baru dari dasar perairan, sungai atau laut. Istilah reklamasi ini berasal dari bahasa Inggris “ reclamation ” yang berasal dari kata kerja “ reclaim” yang berarti mengambil kembali,  dengan  penekanan  pada  kata  “kembali”, to  reclaim yang  artinya  memperbaiki  sesuatu  yang  rusak. 2 Mengutip pendapat  J.H.  Lumain  yang  mengatakan  reklamasi  pesisir diselenggarakan  untuk  memanfaatkan  kawasan  yang  relatif
2 Hasni  Muhammad.  Hukum  Penataan  Ruang  dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Radja Grafindo. 2008. hal. 351.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)
masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan.  Dalam  lanjutan  penjelasannya,  reklamasi  pesisir merupakan  upaya  untuk  menimbun  kawasan  pesisir  baik daerah  pasang  surut  maupun  rawa-rawa  dengan  material tertentu untuk menaikkan elevasi tanah agar diperoleh lahan kering  serta  melindungi  agar  tidak  tergenang  air 3 .  Dengan menyimak  dan  mencermati  keberlangsungan  reklamasi  di berbagai  daerah  di  Indonesia  melalui  berbagai  penelitian, ternyata  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Hal  ini  diakibatkan reklamasi tersebut dilaksanakan dengan tidak mengedapankan prinsip-prinsip ekologis, sosial, ekonomis secara berimbang.
Reklamasi  yang  berlangsung  di  kota  Ambon  dari  aspek sosial dan lingkungan  diperkirakan sangat tidak memberikan keadilan  baik  untuk  lingkungan  hidup  itu  sendiri  maupun masyarakat pesisir. Padahal tujuan dari hukum yang sudah di tetapkan  adalah  untuk  memberikan  keadilan  sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles melalui salah satu jenis pembagian keadilan  yakni  keadilan  komutatif.  Keadilan  jenis  ini menyatakan  bahwa  keadilan  sendiri  itu  berupa  apa  yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.
3 Johan Hendrik Lumain. Dampak Reklamasi Pesisir Terhadap Perubahan  Sosial,Ekonomi  dan  Sosial  Budaya Penduduk  di  Kota Manado. Tesis. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2003. hal. 17.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)

## B. Pembahasan
Setelah  berlangsungnya  Deklarasi  Stockholm  1972,
Indonesia mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki  pengelolaan  lingkungan  hidup,  termasuk dengan  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1982 tentang ketentuan-ketentuan
pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  digantikan  oleh  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup. 4 Pengelolaan  lingkungan hidup  yang  diselenggarakan  dengan  asas  tanggung  jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat
mengharapkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup  dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5
Prinsip 15 Rio menyatakan bahwa perencanaan harus diterapkan  pada  pemukiman  manusia  dan  urbanisasi dengan tujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan  yang  maksimal  untuk  semua.  Dalam  hal  ini
4 Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan Nasional Di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. Hal 48.
5 Ibid
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)
proyek-proyek  yang  dirancang  melengkung  untuk kolonialis dan dominasirasis harus ditinggalkan. Untuk itu, dalam  penataan  dan  juga  pengembangan  daerah  harus memperhatikan  faktor-faktor  yang  dapat  ditimbulkan terhadap  lingkungan.  Pengelolaan  lingkungan  hidup adalah  upaya  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan, pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan  pengawasan dan  pengendalian  lingkungan  hidup.  Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan generasi masa mendatang.
Berlakunya UUPPLH 2009 membawa perkembangan baru dari perundang - undangan lingkungan, karena melalui UU ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  serta  instrument hukumnya  sehingga  memuat  implikasi  terhadap  sistem hukum  lingkungan  di  Indonesia 6 .  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan,  ditemukan  akibat  dari  adanya  reklamsi yang dilaksanakan pada kawasan pesisir teluk Ambon baik
6 Rodrigo Christopher Rembet. Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Menurut  Deklarasi  Stockholm  1972. Lex  Et Societatis. Vol. 8, No. 4. 2020. Hal 42
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)
dalam dan luar, ternyata potensial menimbulkan ancaman tenggelamnya  beberapa  lokasi  di  sekitar  pesisir  kota Ambon. Hal ini sebagai akibat terdorongnya masa air laut yang  mengalami  penyempitan  dan  pendangkalan  yang pada  akhirnya  merusak  ekosistem  pesisir.  Hal  ini  dapat dilihat dari rusaknya hutan mangrove, terjadi sedimentasi, yang  menyebabkan  kawasan  Lateri  dan  Passo  di Kecamatan Baguala sering dilanda banjir rob ketika air laut pasang.    Sementara  pada  kawasan  daerah  Laha  dan Hutumury  serta  beberapa  daerah  lain  di  wilayah  pesisir, permukaan  air  laut  terus  naik  yang  dapat  mengancam masyarakat  pesisir  dan  lingkungannya.  Kondisi  ini  tentu juga  diperparah  dengan  adanya global  warming yang terjadi dan meningkatkan air permukaan laut setiap tahun.
Kota  Ambon  sebagai  ibu  kota  Propinsi  Maluku  yang terletak di Pulau Ambon mempunya luas daratan 395,45 Km 2 dan  luas  lautan  17.55  Km 2 dengan  panjang  garis pantai  98  KM.  Wilayah  Adminstratif  kota  Ambon  sesuai Peraturan Pemerintah No 13 tahun 1979 dengan luas 377 Km 2 atau 2/5 dari luas Pulau Ambon. Kota Ambon secara geografis  terletak  pada  3 0 34’4,80  sampai  3 0 47’38,40”
Lintang  Selatan  dan  128 0 1’33,60”  sampai  128 0 ,18’7,  20”
Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : berbatasan dengan petuanan Desa Hitu,  Hila  dan  Kaitetu,  dan  Kecamatan  Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda
c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Petuanan Desa Suli  dari  Kecamatan  Salahutu,Kabupaten  Maluku
Tengah
d. Sebelah barat : Berbatasan dengan Petuanan Desa Hatu  dari  Kecamatan  Leihitu  Barat  Kabupaten
Maluku Tengah
Kondisi topografi Kota Ambon pada umumnya terdiri dari daerah bergelombang sampai terjal dengan + 280 Km2 atau  87%,  sementara  daerah  datar  seluas  42  Km2  atau 13%  dari  total  wilayah  daratan.  Pengelompokan  kondisi topografi Kota Ambon sebagai berikut:
a. Topografi relative datar dengan ketinggian 0-100 meter dengan  kemiringan  0-8%  terdapat  di  kawasan sepanjang pantai dengan radius antara0-300 meter dari garis pantai
b. Topografi  landau  sampai  miring  dengan  ketinggian  0- 100  meter  dengan  kemiringan  8-  15%  terdapat  pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kea rah daratan)
c. Topogarfi  bergelombang  dan  berbukit  terjal  dengan kemiringan  0-100  meter  dan  kemiringan  lebih  15%- 30% terdapat pada kawasan perbukitan
d. Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 305   terdapat pada kawasan pegunungan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)
Dengan  memperhatikan    dan  menyimak  kondisi geografis    Kota  Ambon    ,  kelihatan  sekali  bahwa  Kota Ambon  memiliki kondisi topografi  yang tidak  berada pada dataran  yang  rata  .  Dataran  yang  rata  hanya  berada  di sepanjang  wilayah  pesisir  pantai  dan  itu  hanya persentasinya  cukup  kecil.  Lebih  besar      topografinya bergelombang, terjal. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Ambon dengan beberapa wilayahnya telah dilakukan reklamasi  untuk  menjawab  keterbatasan  lahan  daratan sebagai  akibat  beberapa  faktor  .  yang  apabila  dirinci mengerucut  pada  dua  faktor  yang  bersifat  makro  antara lain:
a.  Faktor  Alamiah  :  Kota  Ambon  terletak  pada  Pulau kecil;kontekstual geografis kota Ambon yang luas laut nya  lebih  dominan  dari  daratan;  Kondisi  kota  Ambon yang  73  %  merupakan  wilayah  yang  berlereng  terjal dengan  kemiringan  di  atas  20%;  Daerah  yang  paling potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  kawasan budidaya dengan dominasi fungsi perkotaan adalah 17 %  dari  luas  wilayah  Kota  Ambon  yang  berada  pada daerah  datar  di  sepanjang  pantai  ;  Terbatasnya  lahan daratan.
b.  Faktor  Non  Alamiah  :  Kota  Ambon  sebagai  Ibu  Kota Propinsi  ;  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  terus meningkat; Sebagai Ibu Kota Propinsi merupakan kota yang  berpusat  pada  pengembangan  perdagangan,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)
pemerintahan, pendidikan, dan jasa yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan; PAD Kota Ambon lebih banyak bertumpu pada aspek jasa, perdagangan, perijinan.
Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai  akibat  kegiatan  usaha  pertambangan,  agar  dapat berfungsi  dan  berdaya  guna  sesuai  peruntukannya 7 .
Peningkatan  urbanisasi  dan  persebaran  penduduk  yang semakin terpusat kota Ambon, serta peningkatan aktivitas manusia terutama di wilayah dataran tinggi, menimbulkan kerusakan  sumberdaya  pesisir  dan  perlu  dilakukannya reklamasi  untuk  perluasaan  Kota  Ambon 8 .  Berdasarkan hasil  penelitian  Flora  Kalalo  yang  mengadopsi  hasil penelitian  Adolf  Apono  tentang  studi  tentang  reklamasi pantai  di  kota  Madya  Ambon  Propinsi  Daerah  Tingkat  I Maluku,  menjelaskan  bahwa  kebijakan  reklamasi  pesisir pantai  di  kota  Ambon  merupakan  kebijakan  reklamasi pertama  yang  berlaku  Dindonesia.    Proses  pelaksanaan
7 Misbakhul  Munir,  RR  Diah  Nugraheni  Setyowati.  Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan. KLOROFIL:  Jurnal  Ilmu  Biologi  dan  Terapan .  Vol. 1,  No.  1. 2017. hal. 12.
8 Latif  Sahubaya.  Dampak  Pembuangan  Limbah  Terhadap Perubahan  Kualitas  Oseanografi  Biofisik-kimia  Dan  Produksi  Ikan Teri (Stolephorus Spp.) Di Perairan Laut Teluk Ambon (the Impact of Waste Disposal on the Biophysical-chemical Characteristics Changes and Teri Fish). Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 8, No. 1. 2001. hal. 16.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)
reklamasi  Pantai  Mardika  Kelurahan  Rijali,  direklamasi oleh Pemerintah Daerah Tingat I Maluku pada tahun 1980.
Reklamasi pesisir
diselenggarakan untuk
memanfaatkan  kawasan  yang  relatif  masih  kosong  dan berair  menjadi  lahan  berguna  dengan  cara  dikeringkan 9 .
Reklamasi  adalah  suatu  proses  membuat  daratan  baru pada  suatu  daerah  perairan/pesisir  pantai  atau  daerah rawa.  Hal  ini  umumya  dilatar  belakangi  oleh  semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir 10 . Menelusuri reklamasi yang dilakukan pada teluk Ambon  luar  maupun  dalam  ,  jika  didasarkan  pada Peraturan Kota Ambon No 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Ambon  tahun  2011- 2031  tidak  diperbolehkan  melakukan  reklamasi  pada kawasan teluk Ambon.
Berdasarkan  kondisi  ini  maka  reklamasi  wilayah pesisir  seharusnya  dilakukan  dengan  memperhatikan aspek  lingkungan  yang  terdapat  di  dalam  Deklarasi Stockholm  1972  dan  juga  dampaknya  terhadap pembangunan  berkelanjutan  yang    tertuang  di  dalam
9 Gangga  Santi  Dewi.  Penolakan  masyarakat  terhadap reklamasi  teluk  benoa  provinsi  bali. Diponegoro  Private  Law Review . Vol. 4, No.1.  2019. hal. 42.
10 Mohammad  Said.  Reklamasi  dan  dampaknya  terhadap wilayah  pesisir  pantai  Toboko,  Kota  Ternate. Dintek , Vol.  12,  No.  2. 2019. hal. 83.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pembangunan  berkelanjutan adalah  adalah  upaya  sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi masa  kini  dan  generasi  masa  depan.  Dengan  adanya reklamasi yang membuka peluang tenggelamnya beberapa daerah di Kota Ambon maka tentu akan menjadi ancaman untuk generasi masa depan.
Apabila berpatokan pada teori keadilan, dapat dilihat bahwa  akibat  reklamasi  yang  dilakukan  memberikan dampak  langsung  kepada  masyarakat  dimana  terjadinya kerusakan lingkungan pesisir, meningkatnya air laut ketika musim tertentu, dan rusaknya ekosistem. Masyarakat yang tinggal  dan  terdampak  langsung  pada  wilayah  pesisir membutuhkan  keadilan  dimana  mereka  terdampak langsung  oleh  akibat  kegiatan  reklamasi  ini.  Dalam melakukan  reklamasi,  haruslah  berpegang  teguh  pada prinsip-prinsip  keyakinan  yang  hidup  dalam  masyarakat tentang  suatu  kehidupan  yang  adil,  sehingga  dapat melakukan  pencegahan  terhadap  rusaknya  lingkugan pesisir  dan  mengambil  tindakan  perbaikan  apabila kerusakan terjadi.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)
Bagi  Negara    Indonesia  yang  merupakan  Negara berkembang  hukum  dipandang  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan. Dengan  tidak menafikan  pemikiran-pemikiran  dari  para  pemikir  besar seperti   Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal ( Policy Approach )  ditambah  dengan  teori  Hukum  dari  Roscoe Pound  (minus    konsepsi  mekanisnya) , Mochtar mengelaborasi    konsep-konsep  tersebut  dengan mengkontekstualisasikan  pada    kondisi  dan  situasi keIndonesiaan 11 .  Konsep  hukum  pembangunan  dari Mochtar Kusumaatmadja sesungguhnya ingin menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun,  atau  di  Indonesia  dikenali  dengan pembangunan nasional. 12 Mochtar Kusumaatmadja paling tidak juga
menggambarkan  pentingnya  pola  kerja  sama  dengan melibatkan stakeholders sehingga tujuan pragmatis dalam hal  ini  hukum  sebagai  sarana    pembangunan  terwujud. .Dalam analisa Mochtar yang cemerlang, hukum memiliki substansi yang lebih luas, bukan hanya norma –norma dan asas-asas,  tetapi  mencakup  pula    lembaga-lembaga
11 Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke- Indonesiaan . Jakarta: CV Utomo. 2006. hal. 411.
12 M. Zulfa Aulia. Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma- atmadja: MengarahkanPembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan. Undang: Jurnal Hukum . Vol. 1, No. 2. 2018. hal. 371.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)
( institutions )  dan  proses  ( process )  yang  mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan 13 .
Pengembangan kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga  alternatif  reklamasi  pantai  dilakukan  karena berbagai  alasan  berkaitan  dengan  peningkatan  jumlah penduduk  akibat  dari  pertambahan  penduduk  alami maupun  migrasi 14 .  Dengan  mengkolaborasikan  teori keadilan  Arsitoteles  dan  Thomas  Hobbes    dalam kontekstual  reklamasi  wilayah  pesisir  kota  Ambon, substansinya masyarakat pesisir dan lingkungannya akan dapat  memperoleh  keadilan  dan  rasa  keadilan    apabila tercapai  kesepakatan  dari  pembuat  kebijakan-kebijakan publik  dengan  berorientasi  pada    keadilan  korektif. Keadilan  korektif    berhubungan  dengan  pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang  dirugikan  atau  hukuman  yang  pantas  bagi  pelaku kejahatan.  Sehingga  dapat  disebutkan  bahwa  ganti  rugi dan  sanksi  yang  menggambarkan    keadilan  dan  rasa keadilan dari pemerintah terhadap warganya.
13 Abdul Manan. Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2005. hal. 22.
14 Vera  Mantong  Talantan,  Hafied  Cangara,  La  Ode  Asrul. Transparansi  Informasi  Imb  Dan  Dampak  Lingkungan  Terhadap Kegiatan  Reklamasi  Pantai  Di  Kota  Ambon. KAREBA:  Jurnal  Ilmu Komunikasi . Vol. 7, No. 1. 2018. hal. 94.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1 (2024)

## C. Penutup
Aspek  Keadilan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat wilayah  pesisir  dan  lingkungannya  akibat  reklamasi  teluk Ambon  dalam  dan  luar,  pada  kenyataannya  belum  dapat dinikmati. Bencana banjir Rob yang terjadi pada waktu-waktu tertentu  belum  dapat  disikapi  oleh  pemerintah  dengan memberikan  kompensasi  dan  ganti  kerugian  sebagai  wujud pelaksanaan  keadilan  yang  korektif.  Hukum  yang  erat pertaliannya  dengan  keadilan  seakan  dikesampingkan    dan hukum  normatif  legalistik  yang  menjadi  alat  pembangunan sehingga reklamasi  yang seharusnya   memperhitungkan nilai- nilai, sosial, lingkungan dan ekonomi tidak berada dalam posisi yang seimbang.

## Referensi
Abdul Manan. Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2005.
Fitzpatrick, Tony. Welfare Theory; An Introduction . Palgrave.
2001.
Gangga  Santi  Dewi.  Penolakan  masyarakat  terhadap reklamasi  teluk  benoa  provinsi  bali. Diponegoro Private Law Review . Vol. 4, No.1.  2019.
Hasni  Muhammad.  Hukum  Penataan  Ruang  dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Radja Grafindo. 2008.
Johan Hendrik Lumain. Dampak Reklamasi Pesisir Terhadap Perubahan  Sosial,Ekonomi  dan  Sosial  Budaya Penduduk di Kota Manado. Tesis. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2003.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, No. 1  (2024)
Latif  Sahubaya.  Dampak  Pembuangan  Limbah  Terhadap Perubahan  Kualitas  Oseanografi  Biofisik-kimia  Dan Produksi Ikan Teri (Stolephorus Spp.) Di Perairan Laut Teluk  Ambon  (the  Impact  of  Waste  Disposal  on  the Biophysical-chemical Characteristics Changes and Teri Fish). Jurnal  Manusia  dan  Lingkungan. Vol.  8,  No.  1. 2001.
Misbakhul  Munir,  RR  Diah  Nugraheni  Setyowati.  Kajian Reklamasi  Lahan  Pasca  Tambang  Di  Jambi,  Bangka, Dan Kalimantan Selatan. KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan . Vol. 1, No. 1. 2017.
Mohammad  Said.  Reklamasi  dan  dampaknya  terhadap wilayah pesisir pantai Toboko, Kota Ternate. Dintek , Vol. 12, No. 2. 2019.
M. Zulfa Aulia. Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma- atmadja:  MengarahkanPembangunan  atau  Mengabdi pada Pembangunan. Undang: Jurnal Hukum . Vol. 1, No.
2. 2018.
Rodrigo Christopher Rembet. Pengaturan Hukum Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Menurut  Deklarasi
Stockholm 1972. Lex Et Societatis. Vol. 8, No. 4. 2020.
Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke- Indonesiaan . Jakarta: CV Utomo. 2006.
Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan Nasional Di Indonesia.
Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
Vera  Mantong  Talantan,  Hafied  Cangara,  La  Ode  Asrul. Transparansi Informasi Imb Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Di Kota Ambon. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi . Vol. 7, No. 1. 2018.