## IMPLIKASI PENGGUNAAN MERK KOPI TIAM BERDASARKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA
Elza Syarief Universitas Internasional Batam Email :elza@uib.ac.id
Rina Shahriyani Shahrullah Universitas Internasional Batam Email : rina@uib.ac.id
Febri Jaya
Universitas Internasional Batam Email : febri.jaya@uib.edu
Edward Banner Purba Universitas Internasional Batam Email :edwardpurba946@gmail.com

## ABSTRACT
The  brand  of  the  Kopitiam  has  been  used  for  a  long  time.  However,  this  circumstance  has changed after an ownership claim of the Kopitiam brand on February 8, 2012. It was claimed that the trademark holder declared himself as the exclusive right holder for the “Kopitiam” brand based on the registration number: 371718, dated November 13, 1996 for services of food and beverage, cafeteria, coffee shop and similar items. Therefore, this paper aims to conduct a deeper discussion of the implications of the claim according to the Indonesian law. As the result of the discussion, based on the various facts it was found that there was a potential violation of the  registration  of  the  Kopitiam  trademark,  however  as  the  consequence  of  this  registration there must be a legal action taken to the court in the form of a lawsuit from the aggrieved party who was suffered loss  due to the said registration.
Keywords : Kopi Tiam, Brand, Trademark Dispute

## A. PENDAHULUAN
Kopi telah menjadi minuman primadona masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Beberapa produk kopi yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia antara  lain  kopi Aceh,  Kopi  Lampung,  Kopi  Arabika,  Kopi  Robusta  dan  sang maestronya  kopi,  Kopi Luwak. Potensi alam Indonesia memang sangat kondusif bagi produksi kopi, maka tidak heran  Indonesia menjadi salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. 1 Besarnya
1 Sebagaimana dinyatakan dalam situs Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, Indonesia menjadi negara penghasil kopi terbesar ke-3 setelah Brazil dan Vietnam pada 2012 dengan total produksi 748 Ton atau sekitar 6,6% dari  total  produksi  dunia.  Lihat  Hartono,  2013. Produksi  Kopi  Nusantara  Terbesar  Ketiga  Dunia. Pada http://www.kemenperin.go.id/artikel/6611/Produksi-  Kopi-Nusantara-Ketiga-Terbesar-Di-Dunia,  akses  pada  11 Februari 2015
angka  produksi  kopi,  ditambah  dengan  animo  masyarakat  Indonesia  dalam mengkonsumsi kopi yang begitu besar menjadikan bisnis warung kopi menjadi upaya potensial dalam mengeruk keuntungan. Kita dapat menemukan hampir di setiap daerah para pebisnis warung kopi, dari tingkat desa hingga perkotaan, dari skala kecil (warung kopi UMKM) hingga skala besar (dalam bentuk kafe atau waralaba) telah memberikan nilai ekonomis yang tidak sedikit.
Tingginya tingkat konsumsi kopi juga mendorong meningkatnya kuantitas kedai- kedai  kopi.  Salah  satu  kedai  kopi  yang cukup  menarik  perhatian  adalah  Kopi  Tiam. 2 Kopi  Tiam  awalnya  merupakan  salah  satu  metode  penjualan  makanan  dan  minuman ringan ala kaki lima yang ada di Malaysia dan Singapura yang mengusung ide warung terbuka dan berada di tempat strategis (tempat orang berlalu lalang)  yang  menyediakan makanan  cepat  saji,  namun  dalam  perkembangannya warung kopi semacam kopi tiam ini  masuk  merambah  pasar  Indonesia  dan  berkembang  pesat  serta  dikenal  luas  oleh masyarakat Batam, Medan, Jambi dan sekitarnya (Sumatra). Yang membedakan kopi tiam dengan warung kopi di daerah lain adalah bahwa kopi tiam memiliki suasana dan cita rasa makanannya yang sangat kental dengan budaya Tionghoa.
Permasalahan muncul pada saat munculnya pengumuman Klaim Tentang Merek “Kopitiam” di Kompas, Rabu, 8 Februari 2012, yang menjelaskan klien sebuah kantor pengacara menyatakan diri sebagai pemegang hak esklusif atas merek “Kopitiam” daftar nomor: 371718, tanggal 13 November 1996 untuk jasa bidang penyediaan makanan dan minuman,  kantin,  coffee  shop  dan  sejenisnya. 3 Klaim  atas  merek  “Kopitiam”  ini memaksa  para  pengusaha  kopi  tiam  menghentikan  usaha  atau  menghentikan penggunaan nama kopi tiam dalam usahanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa nama kopi tiam merupakan nama yang lazim digunakan untuk menyebut warung kopi dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas.  Klaim  dan  monopoli  terhadap  nama  “kopi  tiam”  menjadi  hal  yang  perlu  dikaji mengingat nama “kopi tiam” merupakan domain publik yang seharusnya tidak dapat dipatenkan. Makalah ini akan membahas seputar Merek Dagang yang berkaitan dengan bisnis kopi tiam yang di beberapa daerah telah didirikan perusahaan serupa dan beberapa
2 Kopitiam  atau  kopi  tiam  adalah  kedai  kopi  dan  sarapan  tradisional  di  Malaysia  dan  Singapura.  Di  Indonesia, kopitiam terutama ada di kota Batam dan Medan. Istilah kopitiam berasal dari gabungan kata kopi (bahasa Melayu) dan kata tiam yang berarti kedai dalam bahasa Hokkien. Selain kopi, teh, atau Milo, makanan yang disediakan adalah  beraneka  ragam  sajian  sederhana,  seperti  telur  rebus,  roti  bakar  dengan  selai  srikaya  (dilansir  dari Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_tiam, akses pada 11 Februari 2015)
juga berbentuk waralaba ( frenchise ).

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan  Hukum  Kepemilikan  Merek  “Kopitiam”  Menurut  Hukum  di Indonesia
Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda)  yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama. 3 Sedangkan menurut Undang-Undang Merek pasal 1, Merek didefinisikan sebagai  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka, susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut pasal 15 TRIPs bahwa yang disebut merek adalah “Any sign, or any combination of  sign,    capable  ofdistinguishing  the  goods  or  services  of  one  undertaking fromthose  of  undertaking,  shall  be  capable  of  constituting  a  trademark.  Such signs, in particular words, including personalnames, letters, numerals, figurative elements  andcombinations  of  colours  as  well  any  combination    of    suchsigns, shall be eligible for registration as trademarks”. 4
Dari beberapa rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek. Unsur itu adalah:
a. Merupakan suatu tanda;
b. Mempunyai daya pembeda;
c. Digunakan dalam perdagangan;
d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.
Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda  yang  dapat memiliki  daya pembeda.  Untuk  merek  dagang  tanda  dapat  dilekatkan  pada  barangnya, pembukusnya  atau  kedua-duanya.  Sedangkan  untuk  merek  jasa  dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Sedangkan  apa  yang  disebut  sebagai  barang  sejenis  menurut  A.  Oemar Wongsodiwirjo adalah barang tersebut tidak harus sama,tetapi  secara  teknik  dan
3 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online . Pada http://kbbi.web.id/merek, akses pada Februari 2015.
4 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.
pemakaian  terdapat  hubungan  yang  yang  sangat  dekat,  atau  mengandung persamaan pada sifat dan susunannya dan juga cara membuatnya. 5
Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang  Merek  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (untuk  selanjutnya  disebut Undang-Undang Merek), meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang  Merek  digunakan  istilah  merek  dagang  dan  merek  jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang, karena mereka yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.
Sebenarnya  pengakuan  terhadap  merek  jasa  belum  begitu  lama. Perkembangan  yang  ditandai  dari  Konvensi Nice atau  dikenal  dengan The  Nice Convention  of  the  International  Classification  of  Good  and  Service  for  the Purposes  of  the  Registration  of  Mark (1957).  Mulai  dari  Konvensi Nice ,  maka pengakuan  untuk  pendaftaran  merek  jasa  kemudian  berkembang  di  beberapa Negara lainnya. Di Indonesia, pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan mulai tahun  1992,  yaitu  berdasarkan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  1992  Tentang Merek. 6
Hak  Merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  negara  kepada  pemilik merek  yang  terdaftar  dalam  daftar  umum  merek  untuk  jangka  waktu  tertentu menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  member  izin  kepada  sesorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  menggunakan (Pasal  3  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001).  Berdasarkan  ketentuan  tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terdapat dua  sistem  pendaftaran  merek  yaitu  sistem  deklaratif  dan  sistem  konstitutif. Undang-Undang  Merek  No.15  Tahun  2001 dalam  pendaftarannya  menganut sistem  konstitutif,  sama  dengan  Undang-  Undang  Merek  sebelumnya,  yaitu
5 Oemar Wongsodiwirjo, 1998, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal , sebagaimana dikutip dari Makalah  pada  Seminar  Perlindungan  Hak  Cipta,  Paten  dan  Merek  Dalam  Era  Perdagangan  Bebas  di  Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 5 Desember 1998, hlm. 9.
6 Muhamad  Djumhana,  2006, Perkembangan  Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.
UndangUndang  Nomor  19  Tahun  1992  dan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1997.  Hal  ini  adalah  perubahan  yang  mendasar  dalam  Undang-Undang  Merek Indonesia, yang semula menganut sistem pendaftaran deklaratif (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961).
Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek.  Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa  yang memakai  pertama sesuatu  merek dialah  yang dianggap  yang  berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. 7 Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem  konstitutif,  yang  mendaftarkan  pertamalah  yang  berhak  atas  merek  dan pihak dialah  yang secara eksklusif dapat  memakai  merek tersebut.  Artinya, hak ekslusif  atas  sesuatu  merek  diberikan  karena  adanya  pendaftaran  ( required  by registration ). 8
Menurut  Sudargo  Gautama,  wajib  pendaftaran  lebih  membawa  kepastian hukum.  Hal  ini  dikemukakan  juga  dalam  seminar  hak  merek  yang  diadakan  di Jakarta bulan Desember 1976. 9 Pandangan ini didukung oleh  Emmy Pengaribuan Simanjuntak yang lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem  ini  lebih  member  kepastian  hukum  mengenai  hak    atas  merek  kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu. 10
Intinya dari pemaparan pada sub bab ini bahwa hak merek tidak ada  tanpa pendaftaran.  Inilah  lebih  banyak  membawa  kepastian.  Jika  seseorang  dapat membuktikan  ia  telah  mendaftarakan  sesuatu  merek  dan  mengenai  hal  ini  dia diberikan suatu sertifikat merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 Undang-Undang Merek 2001). Dengan begitu orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tida berhak untuk memakai merek yang  sama  untuk  barang-barang  yang  sejenis  pula.  Jadi  sistem  konstitutif  ini memberikan lebih banyak kepastian. 11
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  15  tahun  2001  tentang  Merek Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa hak merek didapatkan dengan diajukannya
7 H.OK. Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 363.
8 Muhamad  Djumhana,  2006, Perkembangan  Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74
9 Sudargo Gautama, 1993, Hukum Merek Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.
10 H. OK. Saidin, Op. Cit. , Hlm. 365.
11 Sudargo Gautama, Op. Cit. , Hlm. 3-4.
permohonan  pendaftaran  atas  merek  tersebut.  Permohonan  pendaftaran  merek diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  kepada  Direktorat  Jenderal dengan mencantumkan :
a. tanggal, bulan, dan tahun;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c. nama  lengkap  dan  alamat  kuasa    apabila    permohonan  diajukan  melalui kuasa;
d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
e. nama  negara  dan  tanggal  permintaan  merek  yang  pertama  kali  dalam  hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
Permohonan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  ditangani  pemohon  atau kuasanya, dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama,  atau  badan  hukum.  Namun dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh  lebih  dari  satu  pemohon  yang  secara bersama-sama  berhak  atas  merek  tersebut,  semua  nama  pemohon  dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai  alamat mereka. Permohonan tersebut ditandatangani  oleh  salah  satu  dari  pemohon  yang  berhak  atas  merek  tersebut dengan melampirkan persetujuan  tertulis  dari  para  pemohon yang mewakilkan. Apabila  permohonan  sebagaimana  dimaksud  diajukan  melalui  kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
Apabila  permohonan  pendaftaran  merek  tersebut  telah  memenuhi  syarat atau tidak adanya keberatan dari pihak lain, maka kepada pemohon akan diberikan sertifikat  merek  sebagai  bukti  kepemilikan,  hak  atas  merek  tersebut.  Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak merek didaftar di dalam Daftar  Umum  Merek  (DUM),  sertifikat  merek  juga  memuat  jangka  waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal  28  adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu  merek tersebut, diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun.
Sertifikat merek merek sebagaimana dimaksud merupakan alat bukti resmi
bahwa  pemilik  merek  teleh  memakai  merek  yang  bersangkutan  pada  tanggal pendaftaran.  Kegunaan  sertifikat  merek  sebagai  bukti  resmi  adalah  untuk membuktikan  dalam  suatu  perkara  tentang  merek  bahwa  merek  tersebut  telah dipakai,  maka  pemilik  merek  dapat  memberikan  bukti  resmi  yang  berupa  surat pendaftaran tersebut. 12
Sehubungan  dengan  permohonan  pendaftaran  merek,  tidak  semua permohonan  pendaftaran  merek  dikabulkan  oleh  Direktorat  Hak  Kekayaan Intelektual  (selanjutnya  disebut  Direktorat  Jenderal)  karena  permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu: 13
a. tidak dapat didaftarkan;
b. harus ditolak pendaftarannya:
c. diterima/didaftar.
Kata "tidak dapat didaftarkan" dalam bahasa sehari-hari dan "harus ditolak pendaftarannya"  tentu  tidak  memiliki  perbedaan  yang  berarti  karena  semua berakibat  tidak  diterimanya  permohonan  pendaftaran  merek  atau  tidak didaftarkannya  merek  tersebut.  Namun,  kalau  dicermati  kedua  hal  tersebut memiliki  perbedaan.  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  latar  belakang  yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut. 1415
Secara  umum,  merek  tidak  dapat  didaftar  atas  dasar  permohonan  yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon  yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau  menjiplak  ketenaran  merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, ata menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun,  ditiru  sedemikian  rupa  sehingga  memiliki  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang  A tersebut. Dalam contoh itu  sudah  terjadi  iktikad  tidak  baik  dari  peniru  karena  setidak-tidaknya  patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal
12 Djoko Prakoso, 1991, Hukum Merek dan Paten Indonesia , Dahara  Prize, Semarang,  hlm. 72.
13 Ahmadi Miru, 2005, Hukum  Merek  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-Undang Merek , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
14 Ibid .
tersebut. 15
Prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal  4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan; merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.  Prinsip  itikad  baik  dianut  oleh  Undang-Undang  Merek  Indonesia.  Prinsip itikad baik ini dikenal dengan prinsip “ parate non mutat dominium ” dimana hanya pemilik  merek  yang  beritikad  baik  saja  yang  layak  memperoleh  perlindungan hukum.
Di  samping  karena  diajukan  oleh  pemohon  yang  beriktikad  tidak  baik, Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, pasal 5 menyebutkan  bahwa  merek  tidak  dapat  didaftar  apabila  merek  tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:
a. bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda;
c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan  keterangan    atau  berkaitan    dengan  barang  atau  jasa  yang dimohonkan pendaftarannya.
Masing-masing unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Termasuk  dalam  pengertian  bertentangan  dengan  moralitas  agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat  menyinggung  perasaan,  kesopanan,  ketenteraman,  atau    keagamaan dari  khalayak  umum  atau  dari  golongan  masyarakat    tertentu.    Sebagai contoh, merek suatu barang yang haram untuk agama tertentu justru diberi tanda yang berupa simbol-simbol yang dihargai dalam agama tersebut.
b. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga  tidak  jelas.  Sebagai  contoh,  sebuah  merek  tersebut  terdiri  atas angka-angka  yang  tidak  beraturan  dalam  satu  bidang  tertentu  yang  di dalamnya  terdapat  angka  satu  sampai  seratus.  Merek  tersebut  tidak dapat
15 Ibid. , Hlm. 14.
dibedakan  dengan  merek  lain  yang  juga  menggunakan  angka  satu  sampai seratus  walaupun  tidak  memiliki  persamaan  penempatan  angkaangka tersebut.  Selain  itu,  masih  banyak  contoh    lain    yang  walaupun  berbeda antara  satu  dari  yang  lain,  tidak  memiliki  daya  pembeda.  Merek  harus memiliki pembeda yang cukup ( capable of distinguishing ) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau  jasa  produk  suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberika penentuan  pada  barang  atau  jasa  yang  bersangkutan.  Merek  dapat dicantumkan  pada  barang,  atau  pada  bungkusan  barang  atau  dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.
c. Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang  bersilang,  yang  secara  umum  telah  diketahui  sebagai  tanda  bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.
d. Tanda yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa  yang  dimohonkan  pendaftarannya.  Maksudnya,  merek  tersebut berkaitan  atau  hanya  menyebutkan  barang  atau    jasa    yang    dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi.
Selain merek tidak dapat didaftarkan, pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam  hal  tertentu  juga  merek  harus  ditolak.  Permohonan  harus    ditolak  oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
a. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  milik  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  untuk  barang dan/atau jasa yang sejenis.
b. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis.  Untuk  persamaan  pada  pokoknya    terhadap    merek    terkenal    ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di  Indonesia).  Hal  ini  berarti,  walaupun  merek  terkenal  tersebut  tidak terdaftar  di  Indonesia,  tetap  saja  dilindungi  berdasarkan  UndangUndang Merek.
c. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis  yang sudah dikenal.  Ini berarti bahwa merek juga tidak diakui  keabsahannya  jika  memiliki  persamaan  dengan  indikasi-geografis. Hal  ini  tentu  disebabkan  kemungkinan  timbulnya  kekeliruan  bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.
Di samping itu, pada pasal 6 ayat (2) menyebutkan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal berikut;
a. Merek  merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto,  atau  nama badan hukum  yang dimiliki orang  lain,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari, yang berhak. Dengan demikian, Habibie,Suharto, Gus Dur, Iwan Fals, dan nama -orang lainnya yang terkenal tidak  bisa  dijadikan  merek  tanpa izin orang terkenal tersebut.
b. Merek  merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama, bendera, lambang atau simbol  atau emblem  negara atau lembaga nasional maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang.  Dengan  demikian,  merah  putih  yang  merupakan  bendera Indonesia,  demikian  pula  benderabendera  negara  lainnya  tidak  dapat dijadikan  merek.  Demikian  pula  burung  garuda  sebagai  lambang  negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikan merek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung pada  umumnya  (yang  gambarnya  berbeda dari gambar burung garuda lambang Negara Republik Indonesia), yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan lambang negara. Lembaga nasional di sini termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
c. Merek  merupakan  tiruan  atau  menyerupai  tanda    atau    cap    atau  stempel resmi  yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Apabila  memerhatikan  ketentuan  tentang  kriteria  merek  yang  tidak  dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannyaadalah  terletak  pada  pihak  yang  dirugikan.  Jika  suatu  merek kemungkinannya  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  secara  umum, merek  tersebut  tidak  dapat  didaftarkan.  Sementara  itu,  apabila  merek  tersebut
dapat  merugikan  pihak-pihak  tertentu,  merek  tersebut  ditolak  pendaftarannya. Atau  lebih  sederhana  lagi  dapat  dikatakan  bahwa  merek  yang  tidak  dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain. 16
2. Dampak Kepemilikan Merek “Kopitiam” Menurut Hukum di Indonesia
Kopi Tiam berasal dari kata Kopi dan Tiam, dimana Tiam memiliki arti kata Kedai, sehingga bila digabungkan memiliki makna Kedai Kopi. Kata Kopi Tiam berasal  dari  para  perantau  Hainan  dan  Kanton  yang  sampai  di  wilayah Semenanjung  Malaya.  Sebagai  perantau  yang  belum  paham  betul  seluk-beluk daerah  yang  dihuninya  tersebut,  mereka  sulit  untuk  mendapatkan  pekerjaan. Akhirnya,  mereka  pun  menemukan  jalan  dengan  cara  bisnis  kuliner  yang  sarat dengan kultur di daerah asal mereka, mendirikan kedai-kedai atau warung  yang dalam bahasa Hokkiannya disebut Thien atau Tiam. Kelak, kedai atau Tiam inilah dikenal sebagai kopitiam alias  kopi dan Tiam. Kopitiam sendiri sangatlah  kental dengan kultur Melayu,  mengingat  orang Cina tidak begitu  populer dengan kopi melainkan teh. 17
Sehingga bisa disimpulkan bahwa Kopi Tiam merupakan kata milik umum yang  seharusnya  tidak  bisa  dimiliki  atau  dimonopoli  hak  nya  secara  sepihak. Kasus  ini  sama  seperti  penggunaan  istilah  Bento  yang  berarti  “Makan  Siang” dalam Bahasa Jepang yang sempat menjadi polemik antar pemilik rumah makan yang mengusung ide makanan untuk makan siang dalam kotak ala jepang seperti Hoka-Hoka  Bento,  Obento,  Otobento  dan  lain-lain.  Dalam Undang-Undang Merek Pasal 5 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :
a. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum;
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
16 Ahmadi  Miru,  2005,  Hukum  Merek  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-Undang  Merek,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.
17 Ibid.
Kopi Tiam mengandung unsur kata-kata yang telah menjadi milik umum dan tidak  mempunyai  daya  pembeda  yang  bisa  membedakan  suatu  merek  dengan  merek lainnya, yang seharusnya permohonan pendaftaran merek Kopi Tiam oleh Alek ditolak oleh  Dirjen  HKI  pada  saat  pemeriksaan  substantif.  Namun,  Dirjen  HKI telah  lalai sehingga merek Kopi Tiam yang diajukan oleh Alek tetap mendapat  pengesahan  dan sertifikat hak Merek. Dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek oleh Alek pun terdapat unsur pelanggaran merek didalamnya.
Namun, meninjau putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai penolakan pembatalan  pendaftaran  merek  juga  telah  sesuai  dengan  pertimbangan  yuridisnya, karena gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 berikut penjelasannya, dimana dalam penjelasan tersebut menyebutkan bahwa pihak berkepentingan yang dimaksud adalah  adalah  jaksa,  yayasan,  lembaga  perlindungan  konsumen,  dan  lembaga  atau majelis  keagamaan.  Sedangkan  PPKTI  belum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu perhimpunan,  yayasan,  lembaga  perlindungan  konsumen,  ataupun  lembaga keagamaan. Pasalnya, PPKTI tidak dapat membuktikan keabsahannya sebagai badan hukum. PPKTI hanya dapat menunjukkan akta pendiriannya yang didirikan pada 3 Mei 2011. Namun, akta ini belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana  yang  diharuskan  oleh  Pasal  1653-1665  KUH  Perdata.  Sehingga, PPKTI tidak memiliki legal standing. Sehingga seharusnya PPKTI dalam melakukan permohonan pembatalan pendaftaran merek harus mengesahkan terlebih pengukuhan badannya sebagai suatu badan hukum.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Polemik  merek  “kopitiam”  muncul  saat  Alex  Soelystio  mendaftarakan merek  “kopitiam”  dan  dikabulkan  oleh  Dirjen  HKI.  Dilanjutkan  dengan penyerangan  Alek  terhadap  pengusaha  kopitiam  lain  agar  menghentikan penggunaan nama kopitiam dalam bisnis kedai  kopinya. Hal  ini membuat PPKTI  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  Jakarta  namun  pihak pengadilan menolak gugatan PPTKI karena PPKTI tidak memenuhi syarat sebagai  penggugat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Merek. Pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  masih  terus  berupaya  agar  merek
“kopitiam” bisa dikembalikan menjadi milik publik.
b. Tindakan Dirjen HKI dalam mengabulkan permohonan pendaftaran merek oleh  Alek  Soelystio  merupakan  sebuah  kelalaian  dan  harus  dilakukan pembatalan. Hal ini dikarenakan kata “kopitiam” terbukti merupakan milik umum  yang  lazim digunakan di  daerah Singapore, Malaysia dan Wilayah Indonesia  seperti  Batam,  Medan  dan  sekitarnya.  Monopoli  terhadap  kata “kopitiam”  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Merek  pasal  5  yang menentukan  syarat  diterimanya  pendaftaran  merek  yang  salah  satunya adalah  bahwa  merek  itu  memiliki  daya  pembeda  dan  tidak  menjadi  milik umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djumhana, Muhamad , 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Gautama,  Sudargo  dan  Rizawanto  Winata,  1977,  Pembaharuan  Hukum  Merek  Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Gautama, Sudargo, 1993, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Miru, Ahmadi , 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 20 Maret 2013.
Prakoso, Djoko, 1991, Hukum Merek dan Paten Indonesia, Dahara Prize, Semarang.
Saidin,  H.  OK.  ,  2007,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wongsodiwirjo,  Oemar  ,  1998,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Merek  Terkenal, Makalah  pada  Seminar  Perlindungan  Hak  Cipta,  Paten  dan  Merek  Dalam  Era Perdagangan Bebas di Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 5 Desember 1998.

## Internet dan lain-lain
Akhlis, 2013. Merek Kopitiam Kembali Diperkarakan . Pada http://www.ciputraentrepreneurship.com/law/merek-kopitiam-kembali-  diperkarakan, akses pada 11 Februari 2015.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online .  Pada  http://kbbi.web.id/merek,  akses  pada Februari 2015.
Blush,  Hany.  2013. Terdaftarnya  Merek  Kopi  Tiam  pada  Dirjen  HKI .  Pada http://hanyblush.blogspot.com/2013/04/terdaftarnya-merek-kopi-tiam- pada.html,
akses pada 11 Februari 2015.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Hartono,   2013. Produksi   Kopi   Nusantara   Terbesar   Ketiga   Dunia.
Pada http://www.kemenperin.go.id/artikel/6611/Produksi-Kopi-Nusantara- Ketiga-Terbesar- Di-Dunia
Indo  Trademark,  2013. Aroma  Kopitiam  yang  Membelah  Mahkamah  Agung .  Pada https://indotrademark.com/baca-10-
Aroma_Kopitiam_yang_Membelah_Mahkamah_Agung.html, akses pada 11 November 2015
Nafsiah, Wuwun. 2013. Sengketa Merek Kopitiam Kian Memanas. Pada http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/20/1051241/Sengketa.Mer ek.Kopitiam.Kian.Memanas, akses pada 11 Februari 2015.
Richard,  2014. Terkait  Merek,  Alex  Balik  Menggugat  Lau’s  Kopitiam. Pada http://radaronline.co.id/2014/02/21/terkait-merek-alex-balik-menggugat- laus- kopitiam/, akses pada 11 November 2015.
Rivai,  Harpin.  2012. Kopitiam  artinya  Warung  Kopi,  Emang  Bisa  Dipatenkan?. Pada http://wisata.kompasiana.com/kuliner/2012/02/08/kopitiam-artinya- warung-kopi- emang-bisa-dipatenkan-437454.html, akses pada 11 Februari 2015.
Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_tiam, akses pada 11 Februari 2015