## MAKNA DEMOKRASI DALAM ISLAM
Oleh:

## M. Sirajuddin Fikri
Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah

## Abstract :
Discourse  on  the  relationship  between  Islam  and  democracy  has  never  been brought into intellectual debates in this country. Discussions on this issue emerge is  Dcradically  and  incompletely,  so  that  it  tends  to  bewilder  and  stimulate simplification  aStude  among  Muslims.  Till  now,  most  discourses  give  more concerns about pro-contra on the implementation or formulation of Islamic law. This  article  attempts  to  discuss  atemocracy  issue  in  its  proportional  portion according to Islamic perspective.
Kata kunci : - the Islamic democracy, -the West demokrasi Barat, -comparison

## Pendahuluan
Kendati sejak tahun 1980-an demokrasi telah menjadi icon, namun penulis-penulis Barat tsngan sengaja tidak  melibatkan  dunia  Islam  dalam  penulisan demokrasi  karena  menurut  Harat,  Islam tidak mempunyai prospek demokratis, serta tidak memiliki pengalaman demokrasi  yang cukup. Menurut Mun’im A. Sirry dalam halaman pengantar ada tiga hal yang mempengaruhi dunia Barat.
Pertama , pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Elie Kedourie bahwa “gagasan demokrasi masih cukup asing dalam mindset Islam” hal ini disebabkan kebanyakan kaum muslimin cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan  dengan  Islam.  Karena itu  yang  diperlukan  saat ini adalah liberalisasi  pemahaman keagamaan,  termasuk  mencari  konsensus  dengan  teori-teori  moderen  seperti  demokrasi  dan kebebasan.
Kedua, persoalan  kultur.  Demokrasi  sebenarnya telah  dicoba  di negara-negara muslim sejak paruh pertama abad kedua puluh, tapi gagal. Karena warisan kultural komunitas-komunitas muslim  sudah  terbiasa  dengan  otokrasi  dan  kepatuhan  pasif.  Teori  ini  dikembangkan  Bernard Lewis (1994) dan Ajami (1998). Karena itu, yang saat ini diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi tumbuh subur di Eropa, tapi di daerah dunia Islam malah otoritarianisme yang berkembang  sejauh  ini.  Persoalan  kultur  politik (civil  culture )  ditengarai  sebagai  yang bertanggung  jawab  karena  sulit  membangun  demokrasi  di  negara-negara  muslim,  termasuk  di Indonesia.
Ketiga, Lambatnya  pertumbuhan  demokrasi  di  dunia  Islam  tak  ada  hubungan  dengan teologi maupun kultur, mefainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun  sentimen  demokrasi  dlperlukan  kesungguhan,  kesabaran,  dan  diatas  segalahnya, waktu. Esposito dan Voll (1996) adalah di antara mereka yang tetap optimis terhadap masa depan demokrasi didunia Islam.
Terlepas  dari  itu  semua,  pengalaman  empirik  demokrasi  dalam  sejarah  Islar  s angat terbatas.  Dengan  mempergunakan  parameter  yang sangat sederhanz  pengalaman empirik demokrasi  hanya  bisa  ditemukan  selama  pemerintahan  Rasullular  sendiri  yang  kemudian dilanjutkan oleh keempat sahabatnya,  yaitu Abu Bakar, Umar Usman, dan  Ali bin Abi Thalib. Yang dikenal dengan Khulafa al-Rasidin. Setelah  pemerintaan keempat sahabat tersebut menurut catatan sejarah sangat sulit ditemukan demokrasi Islam secara empirik sampai sekarang pendapat ini dikemukakan oleh Mun’im A. Sirry.
Menurut  Munawir  Sjadzali,  dalam menyikapi masalah  Islam dan  ketatanegaraan,  umat Islam  sampai  sekarang  terbagi  menjadi  tiga  aliran, 1 yakni pertama berpendirian  bahwa  Islam bukan  semata-mata  agama  sebabagaimana  yang  dipahan  oleh  Barat,  yakni  hanya  menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu Agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bemegara. Sistem ketatanegaraan atau politik  yang harus diteladani adalah sistem  yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh keempat sahabatnya yaitu Khulafa al-rasidin. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Syekh Hasan Al-Banna. Sayyid Quthb, Syeh Muhammad Rasid Ridho, yang  paling Vokal adalah Al-Maududi.
Kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang  tidak ada hubungannya antara agama dan negara. Nabi Muhammad SAW hanya sebagai seorang rasul yang tugasnya sama dengan rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tungga. mengajak manusia kembali kepada  kehidupan  yang  mulia  dengan  menjunjung  tinggi  baik  pekerti  luhur.  Dan  Nabi  tidak pernah  dimaksudkan  untuk  mendirikan  dan  mengepalai  suatu  Negara.  Tokoh-tokoh  yang terkemuka pada aliran ini adalah Ali Abdul Raziq al Thaha Husein.
Aliran  ketiga, yaitu  yang  menolak  pandapat  pertama  dan  pendapat  kedua.  Aliran  ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapati sistem ketatanegaraan, tetapi terdapati| seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Pada Golongan ketiga ini tokoh yang cukup menonjol
1 Munawir  Syazali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1990), h. 1.
adalah Dr. Muhammad Husein Haikal yaitu pengarang buku Hayatu Muhammad dan Fi Manzil Al-Wahyi.

## Demokrasi Barat
Asal  usul  demokrasi  sebagai  suatu  sistem  politik  dapat  ditelusuri  sampai  pada  sekitar  abad Sebelum Masehi (SM), ketika orang-orang Yunani yang membentuk polis (negara kota) mencoba menjawab pertanyaan; bagaimana suatu sistem politik yang diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama  masyarakat. Sejak itu demokrasi menjadi suatu spesies politik  yang  mengalami  pasang  surut  dan  pasang  naik  dalam  perjalanan  sejarah  manusia. Demokrasi yang berasai dari kata-kata latin demos (rakyat) dan Kratos (Kekuasaan/kekuatan), selalu  diasosiasikan  sebagai  pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat  atau  suatu  sistem pemerintah dimana rakyat memerintah. Konsep demokrasi sebagi suatu bentuntuk pemerintahan berasai  dari  pemikiran  para  filusuf  Yunani  seperti  Socrates  (399  SM),  Plato  (429-347  SM), Aristoeles 384-322 SM), Epicus (342-271 SM). 2 Sistem pemerintahan demokrasi zaman Yunani kuno disebut sebagai demorasi langsung ( direct lemocrasy), dimana setiap warga negara ikut serta  secara  langsung  memerintah,  atau  kut  secara  langsung  menentukan  kebijaksanaan pemerintahan negara.
Demokrasi Yunani Kuno di Athena adalah demokrasi langsung yang dipraktekkan dalam suatu negara  kota yang  kecil,  para  warga  negaranya,  walaupun  tidak  seluruhnya,  membuat keputusan-keputusan  politik  secara  langsung.  Menurut  pendapat  Amin  Rais,  demokrasi  yang dipraktekkan  seperti  di  Athena  itu  dapat  dianggap  sebagai  suatu working  model (model penerapan)  demokrasi  murni  dan  dari  model  Athena  ini  dapat  diterapkan  beberapa  prinsip operasional. Demokrasi yang diterapkan pada kota Athena mempakan “demokrasi rakyat dimana rakyat  secara  langsung  terlibat  dalam  hal  pengambilan  keputusan  dan  diikut  sertakan  dalam memecahkan persolan-persoalan negara yang penting. Pada masa diterapkannya demokrasi model Athena,  mendapat  kritikan-kritikan  dari  kalangan  pemikir  Yunani  sendiri  seperti  Plato  dan Aristoteles. 3 Kedua  tokoh  filosuf  ini  bukan  pendukung  demokrasi,  tetapi  kritisi  terhadap demokrasi.  Menurut  Rais  juga,  Plato  dan  Aristoteles    meranggapan  berdasarkan  pengamatan mereka pada praktek demokrasi di Athena, bahwa demorasi adalah suatu bentuk sistem politik yang “berbahaya” dan  tidak  praktis.  Plato mendambakan suatu aristokrasi  yang  dipimpin oleh
2 Miriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 39.
3 M. Amin Rais, Demokrasi dan Proses Politik (Jakarta; LP3ES, 1996), h. viii.
seorang raja-filosuf dengan perhitungan, bahwa seorang raja sekaligus filosuf memiliki berbagai kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh ke depan. Sedangkan Aristoteles yakin bahwa suatu pemerintahan  Derdasarkan  pilihan  orang  banyak  dapat  dipengaruhi  oleh  para demagog (penghasut) dan adiimya merosot menjadi kediktatoran. Bahkan menurut Aristoteles, demokrasi mudah  meluncur  ke  arah  tirani. Demokratia, pemerintahan  oleh  rakyat  yang  dicoba dikembangkan di Athena pada abad-abad kelima dan keempat Sebelum Masehi justeru dihindari oleh  plato dan Aristoteles, dua orang penumbuh filsafat Barat. 4
Demokrasi  model  Athena  dapat  dianggap  sebagai  suatu  “working  model”  remokrasi mumi.  Dalam  sistem  demokrasi  ini  suatu  hal  yang  menarik  adalah  dapat  ditarik  jisatu  prinsip operasional ( operating principles). Menurut Rais yang kutip Hatamar (2006, hlm. 46), paling tidak  ada empat  prinsip  yang  dapat ditarik dari  sistem  negara  Athena itu.  pertama, adalah  para warga negara sendiri yang langsung membuat keputusan- keputusan politik dan mengawasinya, berbeda dengan apa yang berlaku di berbagai negara-negara kota lainnya dimana kebijaksanaan politik  dibuat  dan  diawasi  oleh  sekelompok  kecil  penguasa.  Warga  negara  atau  rakyat  Athena bukan sekedar rempengaruhi keputusan-keputusan politik, akan tetapi mempengaruhi kekuasaan untuk  nembuat  keputusan  politik.  Kalau  sekedar  mempengaruhi  barangkali  di  dafam  system otoriter dan diktatorial warga negara juga tetap mempunyai pengaruh, setidak-tidaknya lewat opini publik  yang  berdampak  pada proses pengambangan kebijakan  politik  oleh  penguasa.  Berbagai negara-kota  Yunani  Kuno  diluar  Athena  secara  formal  juga  mempunyai  semacam Dewan Rakyat, tetapi fungsinya hanyalah mengesahkan keinginan- keinginan penguasa belaka. Kiranya dapat  dibandingkan  dengan  sistem  politik  totaliter  di  zaman  moderen,  dimana  dewan  rakyat menggunakan  simbol-simbol  dan  tatacara  demokratik,  tetapi  substansi  politik  adalah  otoriter Reichstag di masa Hitler atau parlemen di masa Soviet adalah dua buah contoh yang tepat.
Kedua ,  terdapat  ekualitas  politik  dan  hukum  bagi  semua  warga  negara  dalam  hal memberikan suara pada berbagai isyu,  dalam dialog  terbuka dan dalam  hak  untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ekualitas politik dan hukumnya ini memang tidak disertai dengan ekualitas ekonomi, seperti juga halnya kebanyakan demokrasi moderen, sekalipun perlindungan terhadap hak-hak  individu  dijamin  penuh  dalam  sistem  demokrasi  Athena.  Jumlah  warga  negara  yang mempunyai  hak-hak  politik  penuh  di  Athena  pada  waktu  itu  masih  sangat  terbatas,  sekitar  30 sampai 40 ribu orang, termasuk mereka  yang tergolong ekonomi lemah. Warga negara miskin tetap berhak menduduki jabatan pemerintahan sehingga elitisme politik memang dicoba dihindari
4 Ibid.
dengan jenius oleh orang-orang Athena Kuno tersebut.
Di samping itu menurut  Hatamar 5 seorang  pejabat  tidak  boleh terialu lama menduduki jabatannya  dan  biasanya  ditentukan  tidak  boleh  lebih  dari  satu  tahun.  Jabatan-jabatan  tertentu kadang  kala  ditentukan  oleh  Dewan  Rakyat  dengan menghitung  acungan tangan  para  anggota sehingga suasana demokratik dalam dewan sangat terasa, terutama karena perdebatan-perdebatan yang beriangsung secara terbuka dan langsung.
Ketiga, kebebasan  politik  dan  kewarganegaraan  ( political  and  civic  freedom )  dijamin sepenuhnya.  Kebebasan  mengeluarkan  pendapat  merupakan  ciri  penting  di  dalam  Dewan  dan Majelis  (semacam  lembaga  eksekutif)  dan  di  dalam  berbagai  institusi  politik  lainnya. Keputusan-keputusan  diambil  setelah  mempertimbangkan  semua  argumen  yang  masuk. Suara-suara  kritik  dibiarkan  bebas  dalam  masyarakat,  termasuk  kritik  terhadap  demokrasi  itu sendiri.  Plato  bebas  berbicara  dan  menulis  untuk  mengkritik  demokrasi  dalam  akademi  yang dipimpinnya. “Kebebasan Akademik" secara demikian diberikan dengan leluasa, bahkan mungkin lebih leluasa dibandingkan dengan berbagai demokrasi moderen.
Keempat, dalam  proses  penentuan  kebijakan,  bila  semua  argumen  telah  dipaparkan, voting atau pemungutan  suara  bam dilakukan.  Voting dipandang  sebagai  sarana terbaik untuk mengetahui kemampuan para warga negara mengenai masalah- masalah tertentu. Suatu hal yang cukup  menarik  dalam  Dewan  Rakyat  Athena  adalah  bahwa  anggotanya  berusaha  keras  agar pendirian mereka dapat menjadi pendirian mayoritas, tanpa harus melalui proses pemaksaan. Hal ini dapat dicapai denga argumen dan kontra-argumen secara bebas sehingga secara teoritik paling tidak dapat diperoleh suatu kebenaran yang kuat.
Tokoh-tokoh demokrasi masa Yunani Kuno telah melakukan kegiatan  yang  cenderung membela  kepentingan  banyak  orang.  Tokoh-tokoh  itu  seperti  Solon,  Sang  Pembaharu  dan Pembuat Hukum (638-558 SM), Chleistenes (C-508 SM), Prides, Jenderal-Negarawan (490-429 SM)  dan  Demosthenes,  Negarawan-Orator  (385-322  SM).  Masing-masing  mereka  ini  dengan kemampuannya telah membela demokrasi sebagai siustu sistem politik terbaik.
Sejak  dicetuskannya  hingga  perkembangannya  dewasa  ini,  demokrasi  telah  menjadi bagian penting dalam persoalan sosial umat manusia, yang senantiasa mengalami dinamika dan perubahan-perubahan.  Pemahaman  dan  pelaksanaan  Demokrasi  berkembang  sesuai  dengan berkembangnya waktu dan iatar (setting), lingga bisa berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat. Bahkan, secara srisme, demokrasi yang dianggap sementara waktu ini sebagai alternatif
5 Hatamar, Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007), h. 48.
terbaik bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah ada di dunia ini tidak lepas dari kritik pro kontra. Pro-kontra tentang demokrasi dalam teknologi politik membuktikan bahwa ia senantiasa berkembang dan mencari bentuk dan sistem nilai yang dinamis dan lebih baik lagi, sesuai dengan kebutuhan  manusia  yang  senantiasa  mendambakan  nilai-nilai  universal  yang  ideal  dalam kehidupan  mereka,  untuk  dijadikan  norma  dan  aturan  dalam  tatanan  politiknya.  Salah  satu keistimewaan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dan tata nilai, ia bersifat fleksibel dan  universal  serta  menerima  perubahan-perubahan.  Sebagaimana  dikatakan  Giovanni  Sartori dalam dissertasi Hatamar 6 yang menegaskan sebagai berikut “tetapi sepanjang ieridupan berjalan demokrasi memperoleh arti berbeda-beda yang mengacu pada Iatar Itttiistoris dan pada gagasan masing-masing yang amat berbeda pula.
Menurut  Hatamar 7 konsep demokrasi bukanlah  konsep  yang  sudah  dipahami,  sebab ia memiliki  banyak  konotasi  makna, variatif,  evolutif dan dinamis. Maka tidaklah  mudah membuat  suatu  definisi  yang  jelas  mengenai  demokrasi,  apalagi  bila  iflkaitkan  dengan pertimbangan adanya partisipasi rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hukum  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Demokrasi  bermakna variatif karena sangat  bermakna interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik iekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena  sifatnya  yang  retatif  itu,  kita  mengenai  berbagai  tipologi  demokrasi  seperti  demokrasi liberal,  demokrasi  rakyat,  demokrasi  proletar,  demokrasi  komunis,  demokrasi  terpimpin, Demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer dan lain-lain. Demokrasi juga merupakan  konsep yang evolutif dan dinamis , bukan konsep  yang statis. Artinya, konsep demokrasi mengalami perubahan,  baik  bentuk-bentuk  formalnya,  maupun  substansialnya  pesuai  dengan  kontek  dan dinamika sosio-historis dimana konsep demokrasi lahir dan terxembang. Demokrasi berkembang secara evolutif, menurut Ahmad Suhelmi 8 secara perlahan tapi pasti. Maka, apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan litemokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya, tidak harus selalu sesuai dan relevan imengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini.
Bangsa  Indonesia  selama  beberapa  dekade  sejak  kemerdekaan  hingga  dewasa  ini mengenal dan mempraktekkan tiga macam demokrasi, yaitu Demokrasi Pariementer (1945-1950), Demokrasi  Terpimpin  (1950-1965),  dan  Demokrasi  Pancasila  (1966-  sekarang).  Menurut Hatamar, ketiga bentuk ini adalah demokrasi, paling tidak menurut apa yang digariskan oleh yang
6 Hatamar, Ilmu Politik, h. 2-3.
7 Ibid., h. 4.
8 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 297.
mengklaimnya, merumuskan dan mempraktekkannya. 9

## Demokrasi  Islam
Persoalannya adalah, apakah memang demikian demokrasi itu? Untuk menjawab pertanyaan ini kita  harus  merujuk  pada  dua  pemahaman  yang  menyangkut  demokrasi,  yaitu  pemahaman normatif  yang  bersifat  ideal,  dan  pemahaman  prosedural  yang  bersifat  emperis.  Ada  dua pemahaman  yang  dapat  disimpulkan pertama biasanya  dimmuskan  secara  konseptual  dengan baik,  ideal  dan  lengkap.  Sedangkan  pemahaman  yang kedua lebih  banyak  berorientasi  pada praktek  pelaksanaan  demokrasi  prosedural (procedural-  democracy) melihat  demokrasi senyatanya,  yaitu  bagaimana  nilai-nilai  ideal  itu  berlaku  di  dalam  kehidupan  sosial-politik masyarakat.  Demokrasi  dalam  pema-haman  ini  disebut  sebagai  demokrasi  dalam  penampilan politik (political performance ). Demikian pula halnya masalah hubungan Islam dan demokrasi, yang  dapat  dilihat  dalam  dua  aspek,  yaitu  aspek  normatif  dan  aspek  empiris.  Pada  dataran normatif,  banyak  ahli  politik  Islam,  yang  mempersoalkan  nilai-nilai  demokrasi  dari  sudut pandangan  ajaran  Islam.  Sementara  pada  dataran  empiris,  mereka  menganalisis  implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketata negaraan di berbagai negeri Muslim.
Bahkan beberapa prinsip universal yang dikumandangkan oleh Revolusi Perancis pada tahun  1798,  yaitu  kebebasan  ( liberte ),  persamaan  ( egalite) dan  persaudaran (pratemite ) bukanlah  merupakan  sesuatu  yang  bam  jika  dibandingkan  dengan  niiai  dan  prinsip  yang terkandung di dalam ajaran Islam. Jauh sebelum nilai-nilai universal sebagaimana dalam revolusi Perancis  itu  berkembang,  pada  tingkat  praktisnya  Nabi  Muhammad  SAW  telah mempraktikkannya, terutama ketika memimpin negara Madinah. Struktur masyarakat Madinah yang heterogen yang terdiri dari banyak etnis dan paham dapat dipersatukan Nabi melalui sebuah sistem  sosial  dan  politik  yang  amat  moderen  menurut  zamannya,  melalui  sebuah  komitme - bersama  yang  bersifat  mengikat,  yaitu  yang  disebut Piagam  Madinah. Penegakan  prinsip- prinsip  persamaan  (dalam  politik,  ekonomi  dan  hukum),  persaudaraan  (baik  seiman,  maupun sesuku bangsa dan ras), prinsip kebebasan (baik dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat) dan  penegakan  hak-hak  manusia  atas  dasar  agama  (ajaran  Islam)  dan  kemanusiaan  (hak-hak universal  kemanusiaan)  berjalan  dengan  baik.  Praktek  yang  diterapkan  Nabi  seperti  di  atas memiliki dasar transendentalnya yaitu atas dasar petunjuk al-Qurian dan dasar rasionalnya yaitu melalui ijtihad Nabi sendiri. Kemudian pada tingkat berikuthya para ulama dan ahli politik Islam
9 Hatamar, Ilmu Politik, h. 7.
juga  telah  banyak  mengelaborasi  berbagai  pemikiran  tentang  nilai-nilai  demokrasi  ini  dalam perspektif yang berbeda-beda pula.
Dalam agama Islam sebagaimana dikatakan oleh Ernest Gelner bahwa agama slam ada kesamaan unsur-unsur dasar (family resemblances) dengarr demokrasi. Begitu aula pandangan Robert N Bellah yang sampaf pada suatu kesimpulan bahwa aenyelenggaraan pemerintahan yang diselengarakan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan telah menjadi sebuah negara moderen untuk .kuran zamannya, bahkan bila dibandingkan dengan negara di  masa  moderen  ini  sekalipun.  Unsur-unsur  dasar  yang  dimaksud  Gelner  dan  Bellah  adalah doktrin Islam isntang keadilan (al-’adalah), egalitarian ( al-musawaf ), musyawarah  ( al-syuro, consultation), yang terealisir dalam praktik politik kenegaraan awal Islam. 10 Juga sebagaimana dikatakan Ali 'Abd al-Raziq bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan syuro.
Alqur’an  sebagai kitab  suci  umat  Islam dan  sekaligus sebagai pedoman  utama  dalam kehidupan mereka, mempakan tatanan hidup yang universal, yang mencakup nilai-nilai etika dan moral kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Walaupun Alqur’an tidak menjelaskan persoalan kehidupan  bermasyarakat dan berbangsa  secara  detail, namun  prinsip-prinsip  dan nilai-nilainya secara eksplisit maupun implisit banyak didapat di zsiamnya. Prinsip-prinsip itu dapat dijadikan sebagai  etika  dan  moral  politik  umat  Islam  slam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Di antara  prinsip-prinsip  dasar  yang  ada  Siam  al-Qurian  yang  juga  menjadi  prinsip-prinsip  dasar dalam tatanan politik umat Islam adalah prinsip tauhid, syuro (musyawarah, konsultasi), ‘adalah (keadilan), musawat bersamaan), hurriyah (kebebasan)  dan ukhwah (persaudaraan). 11
Prinsip-prinsip ini juga yang menjadi jiwa dan semangat munculnya Revolusi 'sncis (1879) yang terkenal itu ( egality, pratemity, dan liberty) yang juga menjadi acuan iaiam mengembangkan tradisi kehidupan demokratis dan demokratisasi dalam berbagai jcang kehidupan di abad moderen ini.  Prinsip-prinsip  di  atas  termaktub  di  dalam  al  Qur’an  berkaitan  dengan  pesoalan-persoalan kehidupan individu, kemasyarakatan dan ter idupan berbangsa dan bernegara secara luas.
Alqur’an berbicara tentang keadilan sebanyak 28 tempat, yang tersebar dalam juat-ayat di dalam  surat-surat  Alqur’an,  yang  semuanya  berkaitan  erat  dengan  ieridupan  pribadi  dan  sosial kemasyarakatan, baik menyangkut keadilan sosial (social justice ), keadilan hukum (procedural
10 Bahtiar  Effendi, “ Demokrasi  dan  Agama:  Eksistensi  Agama  dalam  Politik”  dalam  M.  Deden Ridwan dan Asep Gunawan, Demokratisasi Kekuasaan (Jakarta: LSAF-TAF, 1997), h. 147.
11 Fu’ad  'Abd  Baqi, Mu’jam  al-Mufahras  Haffaz  al-Qudan  al-Karim (Kairo:  Dar  al-Kutub al-Misyriyah, 1945), h. 763.
justice) dan keadilan universal (keadilan Tuhan). 12 Di dalam nilai-nilai keadilan ini, baik Alqur’an maupun Sijinah telah memberikan isyarat, terutama kemudian ditafsirkan oleh para ulama melalui iwya-karya fikih, adanya konsep-konsep keadilan distribute, dan kualitatif.
Syuro (musyawarah)  misalnya,  sebagai  sebuah  sistem  sosial adalah  salah  satu prinsip (elemen)  demokrasi  yang  intens  disinggung  di  dalam  esensi  ajaran  Islam  (Al-  qur’an).  Secara eksplisit ada tiga (3) ayat  yang  berbicara tentang musyawarah (syuro) yang  dianggap  sebagai doktrin  (konsep)  dan  sekaligus  sebagai  Lembaga  demokratis    yang  di  dalamnya  terkandung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi politik dan hak-hak asasi manusia, terdapat di dalam ayat 223 surat al-Baqarah ayat 159 surat Ali Imran, dan ayat 38 surat al-Syuro ). 13
Prinsip musawat (persamaan, equality) baik  persamaan  hak  maupun  persamaa kewajiban  dihadapan  bukum  ( equality  before  the  law) serta  tanggungjawab  merupakan prinsip-prinsip  yang  secara  substansial  juga  banyak  dibahas  di  dalam  Alqur’an.  Demi  juga nilai-nilai dan prinsip kebebasan ( hurriyah, freedom of expression, etc.), persauda ( ukhwah, pratemity,  brotherhood,  etc. ) , pluraliisme  dan  prinsip-prinsip  lainnya  yang  memiliki kompatibelitas  dengan  sistem  nilai  demokrasi  dijelaskan  di  dalam  Alqur’an  eksplisit  maupun implisit.
Berbagai  prinsip  penting  sebagaimana  terkandung  dalam  ajaran  dasar  tersebut  di  atas sesungguhnya  juga  menjadi  prinsip  yang  penting  di  dalam  nilai  hakekat  demokrasi.  Dari perkembangan  demokrasi  sejak  kelahirannya  di  Yunani  hingga  abad  moderen  ini  paling  tidak telah  melahirkan  berbagai  sistem  nilai  semuanya  mengklaim  sebagai  sistem  dan  nilai  yang demokratis. Dalam tradisi pertarungan antara perjuangan menegakkan kebebasan individu di satu sisi,  yang ditarik dengan bebasnya seseorang dalam melakukan pilihan-pilihan bebasnya, tanpa kontrol dan kebebasan individu tersebut adalah mutlak, yang kemudian memu sistem demokrasi liberal, dengan perjuangan untuk menegakkan kepentingan bersama dan kooperasi sosial, di sisi lainya, yang kemudian melahirkan sistem demokrasi sosial adalah dua sistem yang ekstrem antara satu  dan  lainnya.  Kedua  bentuk  demokrasi  tidak  memadai,  sebab  keduanya  belum  meliputi kepentingan  yang  universal,  individualisme  dan  sosialisme.  Sementara  Islam  dalam  banyak ajarannya merupakan; sintesis, meminjam istilah yang dipakai al-Maududi, antara kecendrungan dua demokrasi ini, individualisme-liberalisme di satu sisi dan sosialisme di sisi lainnya.. 14
12 M.  Quraish  Syihab, Wawasan Alqur’an:  Tentang  Pelbagai  Persoalan  Umat . (Bandung:  Mizan, 1996).
13 Fu’ad 'Abd Baqi, Mu’jam al-Mufahras Haffaz al-Qudan al-Karim , hlm. 349.
14 Hatamar, Ilmu Politik, h. 235-237.
Secara  substansial  Alqur’an memberikan  pemahaman bahwa tata-nilai  bukanlah  suatu barang yang mati atau praktek jadi yang tidak boleh diotak-atik atau suci. Tata nilai terutama yang islami  adalah  sangat  bersifat  historis,  dinamis,  dan  dialektis  sekaligus  profetik-transformatif. Nilai-nilai  universal  yang  terkandung  di  dalam  paham  demokrasi  walaupun  tidak  secara keseluruhannya,  sebagian  besar  banyak  yang  dicari  persamaannya  secara  substansial  di  dalam Islam, terutama dalam prinsip-prinsip umum kitab suci, Alqur’an. Prinsip kedaulatan/ sovereignty (sebagai salah satu etem penting demokrasi) misalnya, di dalam  Alqur’an digambarkan adanya kebebasan bagi rakyat berdasarkan perintah Tuhan untuk memilih wakil-wakil mereka (pemtrai mengambil  kebijakan  dan  keputusan  terutama  yang  tidak  bertentangan  dengan  syan  dan kemaslahatan manusia. Artinya kedaulatan di dalam Alqur’an merupsii penyempumaan dari teori kedaulatan yang dimunculkan manusia dalam praktek sejarah.

## Penutup
Ada  tiga  hal  yang  mempengaruhi  dunia  Barat,  sehingga  Islam  tidak  mempunyai  prospek demokratis  serta  tidak  memiliki  pengalaman  demokrasi  yang  cukup. Pertama Pemahaman menghambat  praktek  demokrasi. Kedua, Persoalan  kultur. Ketiga, Lambatnya  pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur .
Paling tidak ada empat prinsip yang dapat ditarik dari sistem negara Athena itu. pertama, adalah  para  warga  negara  sendiri  yang  langsung  membuat  keputusan-keputusan  politik  dan mengawasinya. Kedua, terdapat ekualitas politik dan hukum bagi semua warga negara dalam hal memberikan suara pada berbagai isyu. Ketiga, kebebasan politik dan kewarganegaraan ( political and civic freedom) dijamin sepenuhnya. Keempat, dalam proses penentuan kebijakan.
Dalam  Islam  terdapat  tujuh as-Siyasah  asy-Syadiyah komponen  elemen  dasar  yang terdapat  dalam  Alqur’an ada  yaitu: Ta’aruf ( saling  mengenal), Syuro (Musyawarah lor  Azas Perwakilan), Ta’awun (Kerjasama), Maslahah Umat (Menguntung Masyarakat), pd (Keadilan dan Kemakmuran), Tagyir (Pembahan), Muzakarah (Tukar Pikiran).

## REFERENSI
Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Baqi,  Fu’ad ’Abd. Mu’jam  al-Mufahras  Haffaz  al-Qur’an  al-Karim. Kairo:  Dar al-Kutub al-Misyriyah, 1945.
Effendi,  Bahtiar.  “ Demokrasi  dan  Agama:  Eksistensi  Agama  dalam  Politik “  dalam  M. Deden  Ridwan  dan  Asep  Gunawan. Demokratisasi  Kekuasaan. Jakarta:  LSAF-TAF, 1997.
Hatamar. “Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan Antara Nilai-Nilai Universal Demokrasi Barat dan Demokrasi Islam)”, Disertasi Doktor. Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatulah, 2006.
----------. Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam. Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007.
Lewis, Bernard ( et.al. ). Islam Liberalisme Demokrasi. Jakarta: Paramadina, 2002.
M. Amin, Rais. Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES, 1996.
M.  Quraish.  W awasan  Al-Qudan  Tentang  Pelbagai  Persoalan  Umat. Bandung:  Mizan, 1996.
Masykuri  Abdillah. Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Irrtelektual  Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Munawir  Sjazali. Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran.  Sejarah  dan  Pemikiran .  Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.