## POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: STUDI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Agustina

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain,  describe  and  analyze  patterns  of  partnership between government, the private sector and civil society in the development of oil palm plantations as well as factors inhibiting and supporting factors. The research method  using  descriptive  qualitative  research.  Data  analysis  technique  is  done through data reduction, data presentation and verification. The results showed that a  partnership  with  a  core  pattern  of  plasma  and  partnership  schemes  MSA (Management  One-Stop), KKPA (Primary Cooperatives Members), IGA  (Income Generating Activity).There is a limiting factor and driving force in the partnership. Obstacle  factor  is  lack  of  knowlegde  about  partnership  and  obligations  in  the course  of  partnerships  at  every  actor  partnership,  conflict,  limited  land,  in- consistency  of  each  actor  in  the  partnership,  the  decline  in  palm  oil  prices.  The push factor is the regulatory and price.
Keywords: Kemitraan,  Pemerintah,  Pihak  Swasta,  Masyarakat,  Perkebunan Kelapa Sawit

## LATAR BELAKANG
Dari  berbagai  wilayah  yang  ada  di  Indonesia  yang  memiliki  potensi perkebunan salah satunya adalah Kalimantan dan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah.    Terdapat  beberapa  wilayah  di  Kalimantan  Tengah  yang  memiliki geografis  dan  demografi  yang  cocok  untuk  perkebunan  sehingga  menarik  para investor untuk berinvestasi pada sektor tersebut.  Semangat Otonomi Daerah yang dimulai  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  maka  setiap  kebijakan  politik  desentralisasi  dan  Otonomi Daerah memungkinkan menjadi kebijakan dasar yang nantinya dapat mendorong perkembangan sektor perkebunan di Kalimantan Tengah.
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan  akan  memberikan  nuansa  baru  bagi kehidupan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mampu mengubah  suasana pemerintahan  yang  otoriter  kepada  suasana  yang  lebih  demokratis,  terutama terciptanya demokrasi lokal ( local democracy ).  Pemerintah Daerah dalam hal ini belum  sepenuhnya  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  dan  pengelolaan secara  baik  melalui  observasi  awal  persoalan  yang  menjadi  masalah  dalam hubungan  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat  ialah  sebagai  berikut  terkait fungsi  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  mengenai    penyediaan  lahan  dan penyediaan  bahan  baku  yang  belum  terjamin,  harga  pasar  yang  masih  belum berlandaskan  keuntungan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  usaha  perkebunan kelapa  sawit,  konflik  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  misalnya  dalam sengketa oknum pembakaran lahan yang terkadang  menyudutkan salah satu pihak.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah: (1) Bagaimana  pola  kemitraan  antara  pemerintah,  pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit?; (2) Apa  faktor  penghambat  dan  pendorong  pada  pola  kemitraan  antara  pemerintah, pihak  swasta  dan  masyarakat  dalam  pengembangan  sektor  perkebunan  kelapa sawit?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kemitraan
Dalam  Johannes  Ibrahim  (2006:  26)  Henry  R.  Cheeseman  memberikan istilah kemitraan sebagai berikut Voluntary Association of two or more person for carrying  on  a  busineesas  co-owner  for  profit.  The  formation  of  a  partnership creates certain right and duties among parthner and with third parties. These right and  duties  are  estabilished  in  the  partnership  agreement  and  by  law. (Kemitraan adalah  asosiasi  suka  rela  dari  dua  atau  lebih  orang  untuk  bersama-sama  dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan.  Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduannya.  Hak dan kewajiban  para  pihak  dinyatakan  dalam  perjanjian  kemitraan  ataupun  ditentukan oleh undang-undang). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Usaha  Perkebunan  Berkelanjutan kemitraan terdapat 2 bagian yaitu pembangunan kebun masyarakat pada pasal 18 ayat  1  Pembangunan  kebun  masyarakat  dilakukan  melalui  pola  perkebunan  Inti Rakyat  (PIR),  Unit  Pelaksana  Proyek  (UPP),  Pola  Parsial,  Pola  Berbantuan,  dan Pola  Swadaya,  Pola  Inti  Plasma  dan  Pola  Kemitraan.  Isi  pasal  20  ayat  3  adalah sebagai  berikut  kemitraan  usaha  sebagaimana  dapat  dilakukan  melalui  pola penyediaan  sarana  produksi,  kerjasama  produksi,  pengolahan  dan  pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham dan kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

## Pemerintah, Pihak Swasta dan Masyarakat
Menurut    Hari  Sabarno  (2008:  17)  menyatakan  bahwa  pemahaman governance tentu tidak sama dengan konsep government. Konsep government lebih ditujukan  pada  suatu  organisasi  pengelolaan  berdasarkan  tertinggi  (negara  dan pemerintah).  Di sisi lain, governance tidak sekedar melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran stakeholder diluar negara dan pemerintahan sehingga pihak yang  terlibat  jadi  sangat  luas.  Dalam  implementasinya governance meliputi  tiga institusi  yang  satu  sama  lain  saling  berkaitan  yaitu  negara  ( state), sektor  swasta (private  sector), dan  lembaga  swadaya  masyarakat  ( civil  society  organization ). Menurut  Sedarmayanti  (2003:  5) state berfungsi  menciptakan  lingkungan  politik dan hukum yang kondusif, private sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan  positif  dalam  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  politik termasuk  mengajak  kelompok  dalam  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.
Sedarmayanti (2003: 9) aspek pemerintah ( government ), good governance dapat  dilihat  melalui  aspek:  (1)  Hukum/kebijakan  ditujukan  pada  perlindungan kebebasan  sosial,  politik  dan  ekonomi.  (2) Administrative  competence  and transparancy. (3) Desentralisasi. (4) Penciptaan pasar yang kompetitif.

## Perkebunan Kelapa Sawit
Kelapa  sawit  atau  yang  dalam  bahasa  ilmiah  dan  latinya  dikenal  dengan nama Elaeis dari family  palmaea adalah  tumbuhan  industri  penting  penghasil minyak  masak,  minyak  industri,  maupun  bahan  bakar  (biodiesel).  Peranan perkebunan besar sebagai lokomotif perkembangan subseksor perkebunan  kelapa sawit  di  Indonesia  telah  terbukti  dengan  luas  areal  Perkebunan  Besar  Swasta Nasional (PBSN) tahun 2003 telah mencapai 52,78% dari luas perkebunan kelapa sawit Indonesia, sedangkan luas perkebunan negara dan rakyat, berturut-turut yaitu 12,33%  dan  34,89%.  Produk  akhir  yang  dapat  dikaji  secara  empiris  yaitu meningkatnya  luas  lahan  perkebunan  (kelapa  sawit)  Indonesia.  Konsep pengembangan perkebunan mengacu pada beberapa faktor yaitu aspek lahan, aspek modal  insani  ( human  capital ),  aspek  bahan  tanaman,  aspek  perizinan,  aspek keuangan, dan aspek keamanan.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  pada  penelitian  ini  adalah  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Penulis  menggunakan  penelitian    kualitatif.    Teknik  pengumpulan  data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik interaktif yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pola  Kemitraan  Antara  Pemerintah,  Pihak  Swasta  dan  Masyarakat  Dalam Pengembangan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Dalam pembangunan kebun masyarakat terdapat beberapa pola berdasarkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  5  Tahun  2011  termasuk didalamnya  pola  inti  plasma  dan  pola  kemitraan  yang  diterapkan  dalam pembangunan  kebun  masyarakat  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  pihak perusahaan dan masyarakat yang disaksikan oleh pejabat yang berwewenang adalah sebagai berikut: (1) Pola Manajemen Satu Atap (MSA) dianggap solusi yang tepat bagi  pengusaha  untuk  mengatasi  masalah  serta  agar  dapat  mendorong produktivitas.  Implementasi  pola  Manajemen  Satu  Atap  di  Kalimantan  Tengah diatur  dalam  Akta  Perjanjian  Kerjasama  perusahaan  dengan  koperasi  tertentu. Dengan  demikian,  Manajemen  Satu  Atap  merupakan  pola  kemitraan  yang ditentukan  atas  dasar  kesepakatan  antara  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit dengan masyarakat disekitar areal perkebunan yang dibangun oleh perusahaan. (2) Pola  Kredit  Koperasi  Primer  Untuk  Anggota  (KKPA)  Program  Kredit  Koperasi Primer  untuk  Anggota  mensyaratkan  bahwa  koperasi  dapat  berperan  sebagai pelaksana pemberi atau sebagai penyalur.  Dalam hal ini, koperasi berfungsi sebagai pelaksana pemberi, maka tugas koperasi adalah pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai dengan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota, seleksi bagi anggota yang layak  dibiayai,  pengawasan  penggunaan  kebun  yang  dibiayai,  pembinaan  bagi anggota, penagihan angsuran Kredit Koperasi Primer untuk Anggota, administrasi pemberi Kredit Koperasi Primer untuk Anggota dan angsurannya. (3) Pola Income Generating  Activity (IGA)  merupakan  salah  satu  program  dalam  pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan.
Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat memiliki kedudukannya masing- masing dalam pola kemitraan. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan Provinsi  Kalimantan  Tengah  ialah  sebagai link-koordinasi dalam  pengawasan ( monitoring) dan penilaian perkebunan kelapa sawit dari seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah yang berbentuk PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) yang memiliki beberapa aspek penilaian dan salah satunya adalah mengenai kemitraan, Dinas  Perkebunan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  juga  berkedudukan  sebagai fasilitator,  mediasi  kalau  saja  dalam  pelaksanaanya  terdapat  konflik  dan permasalahan. Sedangkan pihak swasta berkedudukan sebagai pihak yang mencari modal  dalam  artian  modal  dalam  pembangunan  kebun  untuk  masyarakat, penyediaan  teknologi  serta  manajemen  dalam  pengelolaan  sektor  perkebunan. Sedangkan  masyarakat,  sebagai  objek  dari  kemitraan  itu  sendiri  karena  pada dasarnya  kemitraan  itu  dibuat  untuk  membantu  dalam  kesejahteraan  masyarakat sekitar hanya saja kewajiban-kewajiban masyarakat dalam kemitraan ini memang harus dilaksanakan seperti misalnya melengkapi dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat tanah dan sebagainya.
Sinergitas  hubungan  antar  aktor  menunjukkan  pada  keberhasilan  pola kemitraan yang sedang berjalan dalam usaha perkebunan kelapa sawit wawancara mengenai  hubungan  antar  aktor  dalam  kemitraan  ini  juga      menyebutkan  bahwa adanya  upaya  yang  terus  dilakukan  oleh  setiap  aktor  dalam  kemitraan  seperti bersama-sama membahas dalam pertemuan mengenai misalnya pelepasan kawasan hutan dan harga Tandan Buah Segar (TBS) . Tiap-tiap aktor dalam pola kemitraan sebenarnya sudah saling bersinergi dengan baik. Pemerintah akan terus berupaya dengan wewenang yang dimilikinya seperti sebagai fasilitator yang memfasilitasi mediasi bila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pola kemitraan.

## Faktor  Penghambat  dan  Pendorong  Pada  Pola  Kemitraan  Antara Pemerintah,  Pihak  Swasta  dan  Masyarakat  dalam  Pengembangan  Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Pola  kemitraan  antara  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat  dalam pengembangan  sektor  perkebunan  kelapa  sawit  dalam  pelaksanaannya  terkadang masih memiki kekurangan dan tujuan yang diharapkan masih belum tercapai. Hal- hal  tersebut  terkait  pada  faktor-faktor  yang  dapat  menghambat  dalam  pola kemitraan  seperti  permasalahan  dan  konflik  yang  sering  terjadi  dalam  pola kemitraan. Faktor penghambat dalam pola kemitraan ada berbagai macam seperti salah  satunya  kekurang  tauan  tentang  hak  dan  kewajiban  dalam  berjalannya kemitraan pada tiap-tiap aktor kemitraan. Konflik juga menjadi faktor penghambat dalam  kemitraan  karena  konflik  dapat  memicu  tersendatnya  pelaksanaan. Keterbatasan  lahan  yang  menghambat  kemitraan  karena  perusahaan  tidak  akan membangun kebun untuk masyarakat jika lahan kebun yang mau dibangun masih belum mendapat ijin dan belum terlepas dari kawasan hutan oleh pemerintah yang berwewenang.
Kemudian faktor pendorong menjelaskan berbagai macam hal  yang dapat menjadi  stimulus  dalam  pelaksanaan  pola  kemitraan  dalam  perkebunan  kelapa sawit.  Salah satunya adalah peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pola kemitraan.  Faktor  pendorong  dalam  kemitraan  itu  adalah  regulasi  yang  menjadi acuan dalam pelaksanaan kemitraan. Faktor pendorong lainnya adalah harga kelapa sawit  itu  sendiri  karena  ketika  harga  kelapa  sawit  meningkat  pada  pasar  global.
Penerapan pola kemitraan ini dapat kita lihat dari seluruh aktor pada pola kemitraan yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan kebun masyarakat melalui pola inti plasma dan pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat dilaksanakan oleh  perusahaan  perkebunan  dan  masyarakat  sekitar  kebun,  dengan  persetujuan pejabat yang berwewenang di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: (1) Pola Manajemen  Satu  Atap  (MSA)  dianggap  solusi  yang  tepat  bagi  pengusaha  untuk mengatasi masalah serta agar dapat mendorong produktivitas.  Implementasi pola Manajemen  Satu  Atap  di  Kalimantan  Tengah  diatur  dalam  Akta  Perjanjian Kerjasama perusahaan dengan koperasi tertentu.  (2) Pola Kredit Koperasi Primer Untuk  Anggota  (KKPA)  mensyaratkan  bahwa  koperasi  dapat  berperan  sebagai pelaksana  pemberi  atau  sebagai  penyalur.    (3)  Pola Income  Generating  Activity (IGA)  merupakan  salah  satu  program  dalam  pengembangan  masyarakat  yang dilakukan perusahaan.
Tiap-tiap  aktor  dalam  pola  kemitraan  sebenarnya  sudah  saling  bersinergi dengan baik. Pemerintah akan terus berupaya dengan wewenang yang dimilikinya seperti sebagai fasilitator yang memfasilitasi mediasi bila terjadi ketidak sesuaian dalam  pelaksanaan  pola  kemitraan.  Perusahaan  juga  terlihat  dari  sikap  yang koordinatif  dalam  pemberian  pelaporan  kepada  pemerintah  yang  berwewenang tentang usaha perkebunan kelapa sawit termasuk mengenai kemitraan.  Masyarakat juga  diharapkan  mampu  bisa  ikut  berpartisipasi  dengan  baik  yang  sesuai  pada aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pola kemitraan yang terjalin ialah pembangunan kebun masyarakat terdapat beberapa  pola  yaitu  inti  plasma  dan  pola  kemitraan  dalam  pembangunan  kebun masyarakat adalah Pola Manajemen Satu Atap, Pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota dan Pola Income Generating Activity. Faktor penghambat kekurang tauan tentang  hak  dan  kewajiban  dalam  berjalannya  kemitraan  pada  tiap-tiap  actor kemitraan,  konflik, keterbatasan lahan perkebunan kelapa sawit, In-konsistensi tiap actor  dalam  pola  kemitraan,  penurunan  harga  kelapa  sawit  Faktor  pendorongnya adalah  regulasi  dan  harga  kelapa  sawit.  Penerapan  kemitraan  usaha  perkebunan kelapa  sawit  di  Kalimantan  Tengah  akan  mendorong  dalam  uasaha  perkebunan kelapa sawit menjadi lebih baik dan tujuan dan tujuan  kemitraan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Prenada Medika Group.
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik) . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hadriyanus, Suharyanto. 2005. Administrasi Publik: Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reinventing Government . Yogyakarta: Penerbit Media Wacana.
Ibrahim,  Johannes.  2006 .  Hukum  Organisasi  Perusahaan:  Pola  Kemitraan  dan Badan Hukum . Bandung: PT. Refika Aditama.
Krisnamurthi, Bayu; Pambudy, Rachmad; dan Dabukke, BM Frans. 2010. Refleksi Agribisnis . Bogor:  PT. Penerbit IPB Press.
Moleong, J Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Pahan,  Iyung.  2012. Manajemen  Agribisnis  Dari  Hulu  Hingga    Hilir. Jakarta: Penebar Swadaya.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  5  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
Sabarno,  Hari.  2008. Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa . Jakarta: Sinar Grafika.
Saragih, Panglima Juli. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Sedarmayanti.  2003. Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik  Dalam Rangka Otonomi Daerah) . Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Cetakan  ke  19. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D Cetakan ke 23. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Todaro,  P  Michael;  dan  Smith,  C  Stephen.  2011. Pembangunan  Ekonomi Terjemahan Agusdharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Wibisono,  Yusuf.  2007. Membedah  Konsep  dan  Aplikasi  CSR .  Gresik:  Fascho Publishing.