## NILAI LOKAL SEBAGAI MODEL MEDIASI PERDATA DI INDONESIA
Lahmuddin Zuhri dan Endra Syaifuddin email: lahmuddinzuhri@yahoo.com, endrasyaifuddin@yahoo.com

## Abstract
Indonesian society in general does not view land only as economic capital, but perceive the value of land more from a cultural-ecological religious perspective. How land is valued from this perspective and the way it influences method of land dispute settlements at the local level may be used to develop alternate models of land dispute settlement at the national level.  A legal anthropological approach is used here to examine mediation as the basic approach to settle land disputes.  The main argument here  is  that  mediation,  which  put  forth  local  wisdom,  consensus  building  with  full  society participation, should be prioritized in developing alternate methods of land dispute settlements.
Keywords: local values, disputes, mediation and peace

## Abstrak
Masyarakat di nusantara memandang tanah bukan hanya dalam perspektif  ekonomi  saja   tetapi juga   dalam   perspektif religiusitas (ketauhitan)  budaya   dan  ekologi.   Peran  nilai   lokal  dalam penyelesaian   sengketa   pertanahan   dapat   mejadi model   mediasi   perdata   dalam   berbagai kasus      agraria      nasional.    Pendekatan  antropologi  hukum  mejadi  hal  yang  menarik  untuk digunakan  untuk  menelaah  model-model  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  mediasi perdata  yang  mengedepankan  nilai  nilai  kearifan  lokal,  yaitu  musyawarah  mufakat  yang melibatkan peran serta seluruh masyarakat.
Kata kunci: nilai lokal, sengketa, mediasi dan perdamaiaan

## Pendahuluan
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  menggunakan  model  mediasi  perdata, sudah banyak dikaji oleh para peneliti dan pemikir hukum. Namun penyelesaian perdata  yang  menggunakan  dan  melibatkan  masyarakat  dengan  nilai-nilai kearifan lokal masih jarang ditemui. Dalam tulisan ini nilai lokal dapat dijadikan sebuah  model  mediasi  perdata  dalam  penyelesaan  sengketa  pertanahan. Keberadaan  “mediasi”  sebagai  salah  satu  bentuk  mekanisme  penyelesaian sengketa alternatif ( alternative dispute resolution atau ADR ), bukanlah sesuatu hal yang  asing  dalam  kehidupan  masyarakat.  Bahkan  termasuk  masyarakat  adat dengan  berbagai  nilai  lokalnya,  karena  penyelesaian  sengketa  itu  merupakan bagian  dari  norma  sosial  yang  hidup,  atau  paling  tidak,  pernah  hidup  dalam
masyarakat.  Kondisi  ini  dapat  ditelusuri  dari  kenyataan  bahwa  kehidupan masyarakat  lebih  berorientasi  pada  keseimbangan  dan  keharmonisan,  yang intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya.
Menurut  M.  Dawam  Rahardjo,  keseimbangan  dan  keharmonisan  itu  telah mengalami  erosi  ketika  proses  modernisasi  berlangsung. 1 Di  samping dipergunakannya  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  seperti  tersebut  di atas, maka ada hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu memperhatikan sifat konkret dari  hukum  adat  (nilai  lokal)  itu  sendiri.  Artinya  nilai  lokal  suatu  daerah  sangat memperhatikan  setiap  persoalan  yang  dihadapkan  kepadanya  secara  khusus dengan pendirian bahwa setiap persoalan/masalah tidak sama dengan soal yang lainnya  sekalipun  serupa. 2 Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  setiap  persoalan  perlu mendapat  perlakuan  yang  khusus  sesuai  dengan  individualisasinya  tersebut. Pengaturannya  tidak  dibuat  secara  apriori,  akan  tetapi  selalu  situasional  dan individual.
Nilai  lokal  selain  sifatnya  yang  konkret  juga  perlu  diperhatikan  sifatnya yang supel, artinya nilai-nilai lokal dalam dirinya dibangun dengan asas-asas yang pokok saja. Persoalan yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu, dengan memperhatikan situasi kondisi dan waktu yang dihadapi. Misalnya di Bali dikenal dengan asas desa, kala, dan patra yang bertujuan mencapai suasana masyarakat  yang  aman  tenteram  sejahtera,  baik  antara  para  pihak  yang bersengketa  maupun    masyarakat  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu  pada suasana  demikian,  nilai  lokal  yang  terdapat  dalam  hukum  adat  dipertahankan. Suatu  suasana  dimana  setiap  sengketa  memperoleh  penyelesaian  yang  tuntas, yaitu penyelesaian menyeluruh yang dapat menjawab segala aspek yang ada dan yang mungkin akan ada di kemudian hari. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan
1 Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Bidang  Pertanahan,  Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta.  2008, hlm., 9.
2 Moh. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992,  hlm., 10-11.
penerapan  asas  kerja:  rukun,  patut,  dan  laras. 3 Model  penyelesaian  sengketa  ini perlu  diungkapkan,  dengan  mengingat  konflik  dalam  masyarakat,  yang diselesaikan  oleh  penguasa  cenderung  mengabaikan  kearifan  lokal  yang  ada. Bahkan lebih memilih model litigasi yang membawa konsekuensi, munculnya rasa permusuhan  karena  ada  unsur  kalah  dan  menang  yang  dikemas  untuk  mencari keadilan.
Dalam penelitian ini diulas mengenai peran nilai lokal dalam penyelesaian sengketa  pertanahan,  dan  penerapan  nilai  lokal  dapat  dijadikan  suatu  model penyelesaian  sengketa  pertanahan  secara  nasional.  Penelitian  ini  merupakan kajian yuridis-antropologis terkait  berperannya  nilai  lokal  dalam  penyelesaian sengketa pertanahan termasuk konflik agraria di Indonesia. Kemudian dilakukan pendekatan  antropologi  hukum,  didasarkan  pada  kenyataan  masyarakat Indonesia  beraneka  ragam  budaya  yang  terrajut  dalam  putaran  sejarah  menjadi suatu negara bangsa. 4 Melalui pendekatan antropologi diperoleh gambaran yang sangat  kompleks  mengenai  pluralitas  dan  heterogenitas  dari  “masyarakat Indonesia” serta kompleksitasnya kebudayaan Indonesia.
Kajian dalam tulisan ini melihat hukum bukan sebuah konsep intelektual, tetapi  lebih  melihat  hukum  sebagai  sebuah  institusional  interaksional  manusia. Menurut Eugen  Ehrlich “masyarakat  adalah  ide  umum  yang  dapat  menandakan semua  hubungan  sosial,  yaitu  keluarga,  desa,  lembaga  sosial,  negara,  bangsa, sistem ekonomi dan sebagainya. Pendekatan Antropologi hukum dapat memberi penjelasan  data  empiris  dengan  menganalisis  hubungan-hubungan  kausal  dari fakta,  sehingga  akhirnya  dapat  diketahui  kedudukan  pranata  hukum  dalam struktur  masyarakat,  sehingga  dalam  kegiatan  antropologi  hukum,  dipadukan dengan  pengetahuan  ilmu  hukum  adat  yang  bersifat  dogmatis-normatif  dan kenyataan yang ada. 5
3 Id, hlm.,11-12.
4 Budiono  Kosumohamidjoyo,  Kebinekaan  Masyarakat  Indonesia,  Suatu  Problematika  Filsafat Kebudayaan,  PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm., 45.
5 Valerina  Jaqualine  Leonore  Kriekhoff,  “Kedudukan  tanah  dati  sebagai  tanah  adat  di  Maluku Tengah, suatu kajian dengan memanfaatkan pendekatan antropologi hukum”. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991, hlm., 57.
Wolfgang Friedmann 6 menjelaskan bahwa pada dasarnya norma hukum selalu  diambil  dari  fakta-fakta  sosial  yang  ada  dalam  keyakinan  asosiasi rakyat.  Perlindungan  yang  dilakukan  oleh  negara  dengan  menggunakan  hukum yang mengekspresikan sifat memaksa seyogyanya tidak perlu dilakukan. Lembaga hukum  seharusnya  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  hukum  selalu  di dasarkan  atas  "fakta-fakta  hukum"  sosial  ( Tatsachen  des  Rechts ),  yakni fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum berdasarkan pada kebiasaan, dominasi, kepemilikan, pernyataan dan kemauan. Keempat faktor tersebut dalam penerapannya,  selalu  memiliki  keterkaitan  hukum  masing-masing  atau  saling mengawasi.

## Pembahasan

## Alternatif Penyelesaian Sengketa
Studi  tentang  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  yang  sering  dikenal dengan alternative  dispute  resolution (yang  selanjutnya  disingkat  ADR),  di Indonesia  dianggap    menarik  dan  penting  jika  dikaitkan  dengan  pandangan kelompok  elite  politik  bangsa.  Pemikiran  sebagian  pakar  hukum  Indonesia  yang ingin  mengaktualisasikan  berbagai  institusi  atau  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat,  untuk  menjawab  berbagai  persoalan  kemasyarakatan  dan  konflik agraria  masa  kini.  Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  merupakan  proses penyelesaian sengketa dan pengambilan Keputusan, yang dianggap berakar pada berbagai  masyarakat  nusantara. 7 Selain  musyawarah,  ada  cara  lain  yang  biasa digunakan  oleh  masyarakat  dalam  penyelesaian  permasalahan  atau  konflik.  Di Indonesia gaya prosedur penyelesaian sengketa tersebut, kemudian diberi bentuk hukum  melalui  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai berikut:
6 Wolfang  Friedmann,  Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Telaah  Kritis  atas  Teori-teori  Hukum,  jilid  II, Terjemahan  Mohammad  Arifin  dari Legal  Thoery ,  Raja  Rgafindo  Persada,  Jakarta,  1996,  hlm.,
105.
7 Hadimulyo,  Mempertimbangkan  ADR  Kajian    Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan, Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1997, hlm., xiii.
1.  Tindakan  kekerasan (coercion )  sebagai  aksi  yang  bersifat  unilateral  dengan mengandalkan  kekuatan  fisik  dan  kekerasan,  seperti  "melakukan  tindakan hukum sendiri ( self helf )" atau dalam bentuk perang antar suku ( warfare );
2.  Negosiasi  ( negotiation), artinya  ada  dua  kelompok  utama  sebagai  pembuat keputusan  dalam  penyelesaian  satu  masalah  untuk  mana  kedua  belah  pihak setuju  tanpa  bantuan  kelompok  ketiga.  Dalam  situasi  ini  kedua  belah  pihak mencoba untuk membujuk satu sama lain. "Mereka mencari tidak untuk meraih suatu  solusi  dalam  kaitan  dengan  aturan,  tetapi  untuk  menciptakan  aturan dimana  mereka dapat mengorganisir hubungan mereka dengan yang lainnya”.
Selanjutnya dikenal dengan pengaturan diadik.
3.  Mediasi  ( mediation) ,  artinya  sudah  melibatkan  campur  tangan  pihak  ketiga dalam sengketa untuk menopang prinsip-prinsip dalam mencapai persetujuan. Dengan  mengabaikan  apakah  prinsip-prinsip    memohon  bantuan mediator/penengah  atau  apakah  ia  ditugaskan  oleh  seseorang  dalam wewenang.  Kedua  belah  pihak  secara    prinsip  setuju  untuk diintervensi/dicampuri.  Penengah  biasanya  sebuah  lembaga  yang  netral,  atau seseorang yang berwibawa/bermartabat.
Mediasi  sebagai  salah  satu  bentuk  mekanisme  penyelesaian  sengketa alternatif ( alternative dispute resolution ) bukanlah sesuatu hal yang asing, karena penyelesaian  konflik  itu  merupakan  bagian  dari  norma  sosial  yang  hidup,  atau paling  tidak,  pernah  hidup  dalam  masyarakat.  Kondisi  ini  dapat  ditelusuri  dari kenyataan  bahwa  kehidupan  masyarakat  lebih  berorientasi  pada  keseimbangan dan  keharmonisan,  yang  intinya  adalah  bahwa  semua  orang  merasa  dihormati, dihargai,  dan  tidak  ada  yang  dikalahkan  kepentingannya.  Menurut  M.  Dawam Rahardjo,  keseimbangan  dan  keharmonisan  itu  telah  mengalami  erosi  ketika proses modernisasi berlangsung. 8
Penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat, dipergunakan sebagai salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Selain  itu  ada  hal  yang  tidak  boleh
8 Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Bidang  Pertanahan,  Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta,  2008, hlm., 9.
dilupakan,  yaitu  dengan  selalu  memperhatikan  sifat  konkret  dari  nilai  lokal (seperti hukum adat) itu sendiri. Artinya nilai lokal sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapi secara khusus, dengan pendirian bahwa setiap soal tidak sama dengan soal yang lainnya sekalipun serupa. 9 Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap  soal  perlu  mendapat  perlakuan  yang  khusus  sesuai  dengan individualisasinya.  Beberapa  contoh  mediasi  yang  menggunakan  kearifan  lokal  di berbagai  daerah  di  nusantara  yang  menggunakan  pendekatan  hukum  adat  dalam melakukan mediasi, sangat apik diulas oleh Ahmad Syaufi dalam disertasinya, diulas mengenai mediasi dalam hukum adat Banjar Kalimantan selatan, hukum adat Dayak di  Kalimantan  Tengah,  hukum  adat  Gampong  di  Nangroe  Aceh  Darussalam  dan hukum  adat Kei di Maluku Tenggara.
Selanjutnya  komunitas  masyarakat  hukum  adat  yang  memiliki  dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa/konflik, adalah sebagai berikut: 7
1. Hukum Adat Banjar di Kalimantan Selatan dengan Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. 8
2. Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang dalam penerapan hukum adat Dayak  juga  menerapkan  asas  kekeluargaan,  dimana  para  pihak  (pelaku  dan korban)  selalu  diupayakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  mereka sendiri secara damai.
3. Hukum  Adat  Gampong  di  Nangroe  Aceh  Darussalam,  masyarakat  Aceh memililiki pola tersendiri dalam penyelesaian (sengketa), baik konflik vertikal maupun  horizontal.  Pola  penyelesaian  dalam  masyarakat  Aceh  dikenal dengan pola penyelesaian adat Gam.
4. Hukum Mat Kei di Maluku Tenggara, pada masyarakat adat suku Kei (Evav) di Maluku  Tenggara  dianut  hukum Larvul Ngabal. Secara  harfiah,  istilah Larvul berarti "darah merah", sedangkan Ngabal berarti "tombak dari Bali".
9 Moh. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung,  1992, hlm., 10-11.
7 Ahmad Syaufi,   Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berasfek berikatan, (ringkasan naskah disertasi ujian terbuka) PDIH-FHUB, Malang, 2013, hlm., 95-105.
8 Affani  Daud,    Islam  dan  Masyarakat  Banjar:  Analisa  Kebudayaan  Banjar,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm., 198.
Peran  nilai  lokal  dirasa  efektif  oleh  sebagian  masyarakat,  terutama komunitas  masyarakat  adat  yang  masih  mempertahankan  nilai  kearifan  lokalnya, tidak mau terkotak dalam sekat formalistik yang mengurungnya, sehingga jauh dari yang namanya keadilan substantif. Sejak hukum memiliki watak formal, maka citra sebagai  institusi  yang  mempertahankan status  quo pun  cukup  besar,  yang memunculkan  persoalan  legalitas.  Dengan  demikian,  soal  legalitas  atau  kepastian hukum menjadi masalah besar tersendiri dalam hukum positif, dan ini akan menghambat dinamika nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi benturan antara legalitas kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

## Penerapan Model  Dan Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  menggunakan  model  dan  pendekatan  nilai  lokal merupakan  salah  satu  alternatif  model  penyelesaian  sengketa,  karena  nilai  lokal mampu  memperhatikan  setiap  persoalan  yang  dihadapkan  kepadanya  secara khusus  dan  holistik. 9 Model  penyelesaian  sengketa  tersebut  perlu  diungkapkan, mengingat sengketa dalam masyarakat semakin meluas, dan penguasa cenderung mengabaikan  kearifan  lokal  yang  ada.  Bahkan  lebih  memilih  model  litigasi  yang membawa konsekuensi munculnya rasa permusuhan, karena ada unsur kalah atau menang  yang  dikemas  untuk  mencari  keadilan.  Selaras  dengan  itu,  apa  yang dikemukakan oleh Ehrlich menekankan bahwa "hukum yang hidup", yaitu hukum yang  nyata  hidup  dalam  masyarakat,  terus  berevolusi  melebihi  hukum  negara yang  kaku  dan  tidak  bergerak.  Tugas  ilmu  hukum adalah untuk memecahkan ketegangan  yang  terus-menerus  ini.  Ilmu  hukum  berada  di  antara  penerapan dan  pembuatan  Undang-Undang,  kemudian  dari  keduanya  menghasilkan produk peraturan sebagai pendorong terhadap perkembangan- perkembangan sosial. 10
9 Moh. Koesnoe,  Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung,  1992, hlm., 10-11.
10 Bernard  L  Tanya,  Teori  Hukum  Strategi  Tertip  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,  Cet  2,  CV Kita, Surabaya, 2007, hlm., 165.
Menurut  Ehrlich, 11 menangani  "hukum  yang  hidup",  adalah  hukum  yang nyata hidup dalam masyarakat, hal ini diperkuat oleh  Friedrich Carl Von Savigny yang  menyatakan  “hukum  itu  tidak  dibuat,  melainkan  tumbuh  dan  berkembang bersama  masyarakat ”  (Das  recht  wird  nicht  gemacht,  est  ist  und  wirh  mit  dem volke ). Selanjutnya dinyatakan bahwa: “Hukum adalah cerminan masyarakat/jiwa rakyat/jiwa  bangsa”.  Kehidupan  masyarakat  dengan  nilai  lokalnya  sangat  dekat dengan konsep “hukum yang hidup” ( living law ) dari Ehrlich. Hukum yang hidup ini  meliputi  hukum  yang  muncul  dari  kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  dalam masyarakat  dan  hukum  yang  terbentuk  karena  berlangsungnya  interaksi  sosial yang  melibatkan  sejumlah  anggota  masyarakat.  Hukum  tidak ditemukan  sebagai sesuatu  yang  tersurat  dalam  aturan,  akan  tetapi  sesuatu  yang  identik  dengan perilaku  manusia  atau  anggota  masyarakat,  antar  kelompok  masyarakat  (dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia secara umum).
Masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  dengan  nilai-nilai  lokalitasnya merasakan  penyelesaian  sengketa  secara  damai  mengantarkan  mereka  pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, terpeliharanya nilai-nilal kebersamaan (komunal)  dalam  masyarakat.  Itulah  spirit  dari  penelitian  ini,  ingin  menarik hegemoni  negara  atas  keadilan  formal,  menjadi  keadilan  material  milik masyarakat dangan nilai-nilai lokalnya.

## Nilai Lokal dan Sistem Nilai Masyarakat
Analisis  pluralisme  hukum  ini  bertujuan  untuk  melihat  posisi  nilai  lokal masyarakat  di  nusantara  sebagai  sebuah  sistem  nilai  masyarakat  yang  masih cukup  dalam  interaksinya dengan  hukum  nasional.  Pluralisme  hukum  dalam masyarakat  diamati  dari  posisi  nilai  lokal  sebagi  sebuah  sisten  nilai  masyarakat yang masih hidup dalam masyarakat, di sisi lain ada hukum nasional, hal ini akan mempengaruhi efektivitas hukum, sehingga peneliti perlu melihat tentang berlaku atau  tidaknya  hukum  itu  (hukum  positif),  suatu  kaidah  dapat  dikatakan  efektif apabila  kaidah-kaidah  hukum  itu  berlaku  secara  faktual  jika  para  warga masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Terkait dengan
bahasan efektivitas hukum atau keberlakuan hukum ini, Bruggink 12 membedakan atas 3 (tiga), yakni keberlakuan hukum dalam arti empiris, normatif atau formal dan evaluatif.
Lawrence  M.  Friedman 13 dalam legal  system mendiskripsikan  tentang efektivitas  hukum  atau  keberlakuan  hukum  ditegaskan  bahwa  efektivitas  kaidah hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen dasar yaitu structure, substance dan culture .  Penjelasan  Friedman  di  atas  memberikan  pemahaman  bahwa  struktur dalam suatu sistem hukum memiliki kaitan dengan kerangka sistem lainnya dalam pengaturan  guna  menerapkan  proses  hukum  dengan  batasan  yang  jelas. Sedangkan substansi dalam sistem hukum berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang  sesungguhnya  dan  aturan  tentang  bagaimana  institusi  harus  bertindak. Selanjutnya mengenai budaya hukum ( legal culture ), friedman menegaskan bahwa budaya hukum itu sendiri merupakan bagian dari budaya dalam arti umum yang meliputi kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir tentang sesuatu hal dan lain sebagainya.
Dalam  konteks  budaya  hukum,  kekuatan  sosial  non  hukum  ikut  berperan dominan  dalam  menentukan  warna  dan  keberlakuan  hukum.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa budaya hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum, seperti tekanan  dan  pola  politik,  ekonomi,  budaya,  termasuk  ekologi  dapat mempengaruhi kinerja sistem hukum. Melalui pendekatan antropologi diperoleh gambaran  yang  sangat  kompleks  mengenai  pluralitas  dan  heterogenitas  dari masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaan Indonesia. Hal ini menunjukkan kecenderungan  untuk  dapat  memberikan  penghargaan  kepada  adanya  variasi kebudayaan  yang  di  dalamnya  ada  nilai  lokal  (hukum  adat)  dari  masing-masing masyarakat di nusantara. 14 Oleh karena itu masalah dalam penelitian akan relevan
12 JJ. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, terjemahan Arif Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,  hlm.,  145-150.
13 Lawrence M Friendman,. The Legal System: A  sosil Sciance Perspektif,  terjemaahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2000, hml., 12-18.
14 Pluralisme  hukum  berkaitan  dengan  situasi  ketika  hukum  negara  mengakui  atau  tidak  atas keberadaan hukum yang ada di masyarakat adat/kebiasaan, lihat Id., hlm., 19.
dikaji  dari    konsep  pluralisme  hukum  seperti  yang  diungkapkan    oleh  Hooker, 15 yaitu  yang  berkaitan  dengan  situasi  khusus  ketika  hukum  negara  “mengakui” beberapa bentuk “hukum adat”.
Suatu  pluralisme  hukum  terjadi  apabila  terdapat  salah  satu  dari  tiga kondisi seperti di bawah ini:
(1) Sistem  hukum  nasional  secara  politik  lebih  berkuasa  karena  memiliki kemampuan untuk menghancurkan sistem masyarakat adat;
(2) Terdapat  pertentangan  kewajiban  aturan  yang  dibuat  oleh  sistem  hukum negara,  secara  mutlak  berlaku  dan  sistem  hukum  adat  dapat  tetap  berlaku selama diizinkan oleh sistem hukum negara dan dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang dipersyaratkan oleh negara;
(3) Setiap  penggambaran  ataupun  pengkajian  hukum  adat  yang  dilakukan, dalam arti pengkajian yang dilakukan oleh para ahli hukum atau pengusung hukum  negara  lainnya  harus mengikuti  klasifikasi  hukum  yang  dianut  oleh sistem hukum negara.
Surya Prakash Sinha 16 mengemukakan dengan istilah Legal Polycentricity:
“It  rejects  the  single  value  approach  to  matters  of  morals  and  law  as well as the radical relativism of values and it accepts moral pluralism.
Artinya Legal  Policentricity menolak  pendekatan  nilai  tunggal  pada  persoalan- persoalan moral dan hukum, seperti pada relativisme yang radikal pada nilai-nilai dan sebaliknya menerima pluralisme moral.  Lebih lanjut disebutkan:
“This  approach  opens  the  way  for  maximizing  the  legitimacy  of  legal order, promoting  tolerance,  promoting a non-coercive  methodology  by expanding  the  freedom  to  choose  one’s  own  preferred  value,  promotes stability  by  providing  individuals  and  associations  their  own  morally preferred  space,  provides  a  framework  for  understanding  the interaction  between  dominant  groups  and  subordinate  groups,  avoids the  Marxist  contradiction  of  crushing  class  enemies  to  attain  a  free
15 John Griffiths, “Memahami Pluralisme Hukum, sebuah Deskripsi Konseptual”, dalam Pluralisme Hukum    Sebuah  Pendekatan  Interdisiplin,  terjemahan  Andri  Akbar,  AL.  Andang  L  Binawan, Bernadinus  Stenly,  Eds.  Riyadi  Terre,  Didin  Suryadin,  Cetakan  Pertama,  Huma,  Jakarta,  2005, hlm., 81.
society,  and  avoids  the  necessity  of  having  a  privileged  unitary perspective.” 17
Secara bebas dapat diterjemahkan, sebagai berikut:
“Pendekatan ini membuka cara untuk memaksimalkan legitimasi pada ketertiban  hukum,  mengembangkan  toleransi,  mengembangkan kebebasan metodologi oleh perkembangan kebebasan untuk memilih pemilikan  salah  satu  nilai-nilai  yang  ada,  mengembangkan  stabilitas yang diberikan oleh para individu dan asosiasi-asosiasi yang memiliki ruang  moral,  pemberian  kerangka  kerja  untuk  mengerti  interaksi antara  kelompok  atas  dan  kelompok  bawah,  menghindari pertentangan  Marxis  pada  penumpasan  musuh  kelas-kelas  untuk mencapai  masyarakat  yang  bebas,  dan  menghindari  hak  keutamaan dalam perspektif kesatuan.”
Relevansi konsep dan pemikiran pluralisme hukum yang diungkapkan itu juga  akan  dirasa  cocok  dengan  kondisi  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  sangat majemuk.  Konsekuensinya  bahwa  bangsa  Indonesia  mesti  memperhitungkan sekalian  unsur  kemajemukan  itu  dalam  usaha  pembangunan  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Memahami  posisi  dan  kapasitas    hukum  dalam  struktur masyarakat,  maka  pertama-tama  harus  dipahami  kehidupan  sosial  dan  budaya masyarakat tersebut secara utuh. Relevan dengan paham pluralisme hukum ialah paham  hukum postmodern ,  yang  menggugat  kenetralan  dan  keobyektifan  peran dari  hukum,  hakim  dan  penegak  hukum  lainnya  terutama  dalam  keberpihakan hukum  dan  penegak  hukum  terhadap  golongan  tertentu  atau  keberpihakan hukum  terhadap  politik  dan  ideologi  tertentu, 18 sehingga  mengangkat  nilai  lokal sebagai  model  penyelesaian  sengketa  perdata  (pertanahan/agraria)  menjadi menarik  untuk  diangkat  ke  dalam  sistem  hukum  nasional.  Kita  ketahui  bahwa sengketa  pertanahan  adalah  hal  yang  mewabah  di  Indonesia.  Sebagian  sarjana berpendapat  bahwa  secara  konseptual  tidak  terdapat  perbedaan  antara  konflik dan  sengketa.  Keduanya  merupakan  konsep  yang  sama  mendiskripsikan  situasi dan  kondisi  di  mana  orang-orang  sedang  mengalami  perselisihan  yang  bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.
17 Id., hlm., 347.
18 Munir  Fuady,  Filsafat dan  Teori  Hukum Postmodern ,  Cetakan  ke  I,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005, hlm, 8.
Sebagian  lain  sarjana  berpendapat,  bahwa  istilah  konflik  ( conflict) dapat dibedakan  dari  istilah  sengketa  ( dispute) . Pertama ,  istilah  konflik  mengandung pengertian  yang  lebih  luas  daripada  sengketa  karena  konflik  dapat  mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (latent) dan perselisihan-perselisihan yang  telah  mengemuka  ( manifest) .  Konflik  atau  perselisihan  yang  telah mengemuka  disebut  sebagai  sengketa.  Konflik  bersifat  laten  jika  pihak  lain  yang tidak  terlibat  belum  mengetahui  atau  menyadari  adanya  konflik.  Konflik    hanya dirasakan oleh para  pihak yang bertikai. Konflik dipandang telah mengemuka jika salah satu pihak atau para pihak yang terlibat telah melakukan tindakan-tindakan yang  membuat  pihak  yang  tidak  terlibat  mengetahui  atau  menyadari  adanya permasalahan. Tindakan-tindakan salah satu atau  para pihak dapat terjadi dalam bingkai  hukum,  misalnya  satu  pihak  telah  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan, atau  melakukan  unjuk  rasa  secara  damai  untuk    menentang  sikap  atau  posisi pihak lawannya. Namun, tindakan-tindakan para pihak dapat juga terjadi di luar bingkai  hukum,  misalnya  saling  pukul,  perkelahian,  pembakaran,  perusakan, hingga pembunuhan atau perang antar negara dalam konteks  internasional.
Kedua, konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah  maupun  belum  teridentifikasi  atau  dapat  diidentifikasi  secara  jelas. Seseorang  dapat  mengalami    konflik  dengan  orang-orang  di  lingkungannya  atau kondisi-kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pribadinya,  sehingga  ia  mengalami  konflik  dengan  lingkungan  sosialnya.  Dalam situasi  seperti  ini,  seseorang  berhadapan  dengan  pihak-pihak  yang  belum diidentifikasikan  secara  jelas.  Sebaliknya,  dalam  sebuah  sengketa  para  pihaknya sudah  dapat  diidentifikasikan  secara  jelas.  Siapa  melawan  siapa  sudah  dapat diidentifikasi  dengan  jelas. Ketiga, istilah  konflik  lebih  sering  ditemukan  dalam kepustakaan  ilmu-ilmu  sosial  dan  politik  daripada  dalam  kepustakaan  ilmu hukum,  dalam  kepustakaan  antropologi,  sosiologi,  dan  ilmu  politik  dapat ditemukan  istilah  resolusi  konflik  ( conflict  resolution ) 1 .  Sebaliknya,  istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan dalam  kepustakaan ilmu hukum, misalnya  sengketa  perdata,  sengketa  dagang,  sengketa  keluarga,  sengketa produsen  dan  konsumen,  dan  sengketa  tata  usaha  negara,  sehingga  istilah
penyelesaian  sengketa (dispute  resolution) lebih  sering  digunakan  dalam lingkungan ilmu hukum. 19
Fakta  bahwa  dalam  penyelesaian-penyelesaian  hukum  dalam  kehidupan empirik  masyarakat  kita  tidak  selalu  dipengaruhi  oleh  garis  batas  yang    kaku antara  konsep  hukum  privat  dan  konsep  hukum  pidana  sebagaimana  halnya sistem  hukum  Barat  juga  tercermin  dari  pengamatan  Bagir  Manan, 20 mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:
“Perdamaian  dalam  sistem  adat-istiadat  maupun  hukum  adat  kita tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan  (perkara)  yang  bersifat  kepidanaan.  Tidak  jarang perbuatan  yang  dapat  dipidana  diselesaikan  secara  kekeluargaan, dalam  hal  terjadi  kematian  akibat  perkelahian  atau  pertengkaran, perdamaian  terjadi  melalui  kompensasi  terhadap  keluarga  korban. Kompensasi tidak semata bersifat material.”
Namun  kompensasi  tersebut,  dapat  juga  bersifat  imaterial  seperti  denda  adat, kewajiban  melakukan  sesuatu  untuk  memulihkan  keseimbangan  magis.  Bahkan, pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus dan diterima oleh pihak keluarga korban tidak jarang menjadi dasar perdamaian yang penting. Lebih dari itu,  upaya  damai  semacam  ini  harus  membawa  konsekuensi  hukum,  yaitu menutup  perkara  begitu  dicapai  perdamaian.  Doktrin  yang  mengatakan,  sifat pidana  tidak  hapus  sehingga  perkara  akan  tetap  diteruskan  walaupun  ada perdamaian, mestinya dihapuskan.
Lapangan hukum publik lainnya seperti hukum tata ruang, hukum agraria, hukum  sumber  daya  alam  yang  kewenangan  instansi-instansi  pemerintahnya sangat dominan, penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa sangat terbuka  dan  dimungkinkan.  Pengalaman  di  negara-negara  lain,  seperti  Amerika Serikat dan Kanada, sengketa soal pelaksanaan tata ruang kota atau wilayah dapat diselesaikan melalui mediasi, oleh sebab itu, pendekatan yang serupa dapat juga
19 Sudarto P. Hadi, Resolusi Konflik , Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang. Di program Pasca Universitas  Andalas,  program  Studi  Pembangunan  Wilayah  Pedesaan,  Program  kekhususan Politik Lokal, terdapat  mata kuliah yang bernama Resolusi Konflik dan Politik Lokal, 2004.
20 Bagir Manan,  Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan No. 248  Juli 2006, hlm., 10-11.
diterapkan  di  Indonesia.  Keberadaan  mediasi  dalam  sistem  hukum  dan  politik harus  dilihat  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  rasa  keadilan  seluas- luasnya.  Keadilan  dapat  dicapai  dengan  cara  memutus  melalui  pengadilan  atau arbitrase,  tetapi  juga  dapat  diwujudkan  melalui  cara-cara  musyawarah  mufakat seperti  negoisasi  dan  mediasi.  Sistem  hukum  harus  menyediakan  beberapa  cara penyelesaian  sengketa  untuk  mewujudkan  keadilan.  Dengan    demikian  dalam situasi konkret, para pihak bersengketa yang  menentukan apakah permasalahan mereka  harus  diselesaikan  melalui  pengadilan,  arbitrase  atau  negoisasi  dan mediasi.
Sengketa    diselesaikan  melalui  cara  konsensus atau  mufakat.  Paling  tidak ada  dua  pandangan  teoritis  kompetitif  yang  dapat  menjelaskan  atau  menjawab permasalahan esensial ini. Pandangan teoritis pertama merujuk pada kebudayaan sebagai  faktor  dominan.  Masyarakat  yang  mewarisi  tradisi  kebudayaan  yang menekankan nilai penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian sengketa.  Kebudayaan  dapat  dibentuk  atau  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor, antara  lain  agama.  Syahrizal  Abbas 21 melihat  bahwa  nilai-nilai  Islam  seperti  arti penting  saling  memaafkan  dan  konsep islah (perdamaian)  merupakan  faktor normatif  yang  menjadi  pendorong  bagi  penganut  Islam  agar  menempuh penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan  mufakat  para  pihak  di  samping pendekatan memutus. Namun, konsep islah tidak boleh dilakukan jika bertujuan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

## Nilai Lokal Dalam Penyelesaan Sengketa Pertanahan
Bangsa  Indonesia  secara  normatif  dan  historis,  juga  dapat  dipandang sebagai  salah  satu  bangsa  yang  amat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  pendekatan konsensus  dalam  penyelesaian  persoalan-persoalan  dalam  masyarakat.  Dalam beberapa  masyarakat  nusantara  dapat  dijumpai  istilah-istilah  yang menggambarkan  nilai  lokal  yang  penting  guna  membangun  konsensus  atau
21 Syahrizal Abbas,  Mediasi Dalam Perspektiof Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, CIDA, Banda Aceh: Dep. Agama Rep. Indonesia, 2009, hlm. 143 dan 163.
mufakat dalam penyelesaian persoalan. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau ditemui  ungkapan:  “ bulek  air  dek  pembuluh,  bulek  kato  dek  mufakat” (bulat  air karena bambu, bulat kata karena mufakat). Ungkapan ini mengandung arti bahwa sesuatu  masalah  dapat  diselesaikan  dengan  cara  mufakat  para  pihak  yang  hadir dalam sebuah forum.  Bahkan  para  pendiri  negara  Indonesia  memiliki  keyakinan bahwa  pendekatan  musyawarah  mufakat  merupakan  nilai  leluhur  bangsa  yang kemudian  sebagai  cara  pengambilan  keputusan  politik  tingkat  nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila keempat Pancasila.
Pada  sisi  lain  adalah  penting  sistem  hukum  dan  politik  menyediakan berbagai sarana dan proses yang dapat digunakan oleh masyarakat yang sedang dalam  konflik  atau  sengketa,  untuk  menyalurkan  aspirasi  mereka  dan memperjuangkan kepentingan mereka. Jika sistem hukum dan sistem politik tidak menyediakan  sarana  dan  proses  semacam  itu,  maka  keadaan  ini  dapat  memicu munculnya tindak kekerasan dalam sebuah konflik atau sengketa. Mediasi dalam penyelesaian  konflik  pertanahan,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  23  c  Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, mengatakan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan  Konflik  pada  Badan  Pertanahan  Nasional  menyelenggarakan  fungsi pelaksanaan  alternatif  penyelesaian  masalah,  sengketa,  dan  konflik  pertanahan melalui  bentuk  mediasi,  fasilitasi  dan  lainnya.  Ketentuan  Pasal  23  Peraturan Presiden  Nomor  10  Tahun  2006  memperlihatkan  kebijakan  pemerintah  untuk menggunakan  mediasi  sebagai  salah  satu  cara  untuk  penyelesaian  sengketa pertanahan. Sebelum keluarnya Peraturan Presiden tersebut, pendekatan mufakat pada dasarnya merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa pertanahan.
Selanjutnya  Peraturan  Presiden  tersebut,  diterbitkan  tidak  terlepas  dari gejala  semakin  populernya  istilah  mediasi  dalam  lingkup  ilmu  hukum  dan  para pembuat  kebijakan  maupun  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Tidak ada  ketentuan  hukum  yang  rinci  tentang  penggunaan  mediasi  dalam  konteks sengketa pertahanan. Ketentuan yang ada hanya berbentuk Petunjuk Teknis yang diterbitkan  oleh  Badan  Pertahanan  Nasional  No.  05/Juknis/D.V/2007  tentang Mekanisme  Pelaksanaan  Mediasi.  Konsiderans  Petunjuk  Teknis  tersebut  dapat
diketahui, bahwa salah satu undang-undang yang menjadi dasar adalah Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini secara tegas mengatur bahwa penggunaan arbitrase maupun  alternatif  penyelesaian  sengketa  bersifat  sukarela,  dengan  demikian, penggunaan mediasi untuk sengketa pertahanan juga bersifat sukarela.
Penyelesaian sengketa atau yang sering dikenal dengan alternative dispute resolution di  Indonesia  dianggap    menarik  dan  penting  jika  dikaitkan  dengan pandangan kelompok elite politik bangsa Indonesia dan pemikiran sebagian pakar hukum Indonesia yang ingin mengaktualisasikan berbagai institusi atau nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  hukum  adat  untuk  menjawab  berbagai  persoalan kemasyarakatan  bangsa  Indonesia  masa  kini.  Musyawarah  untuk  mencapai mufakat  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  dan  pengambilan  Keputusan yang  dianggap  berakar  pada  berbagai  masyarakat  hukum  adat, 22 selain musyawarah  adalah  cara  lain  yang  biasa  digunakan  oleh  masyarakat  dalam penyelesaian permasalahan atau konflik.
Nilai  lokal  sangat  memperhatikan  setiap  persoalan  yang  dihadapkan kepadanya secara khusus dengan pendirian bahwa setiap soal tidak sama dengan soal  yang  lainnya  sekalipun  serupa. 23 Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  setiap  soal perlu mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan individualisasinya tersebut. Pengaturannya  tidak  dibuat  secara  apriori,  akan  tetapi  selalu  situasional  dan individual,  sehingga  sengketa  memperoleh  penyelesaian  yang  tuntas,  yaitu penyelesaian menyeluruh yang dapat menjawab segala aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan penerapan asas kerja: rukun, patut, dan laras. 24
Peran  nilai  lokal  dirasa  efektif  oleh  sebagian  masyarakat,  terutama komunitas  masyarakat  adat  yang  masih  mempertahankan  nilai  kearifan  lokalnya, mereka  tidak  mau  terkotak  dalam  sekat  formalistik  yang  mengurung  mereka,
22 Hadimulyo,  Mempertimbangkan  ADR  Kajian  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan, Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1997, hlm., xiii.
23 Moh. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 10-11.
24 Id, hlm., 11-12.
sehingga  mereka  jauh  dari  yang  namanya  keadilan  substantif.  Sejak  hukum memiliki watak formal, maka citra sebagai institusi yang mempertahankan status quo - pun  cukup  besar,  yang  muncul  dalam  persoalan  legalitas.  Dengan  demikian,  soal legalitas atau kepastian hukum menjadi masalah besar tersendiri dalam hukum positif, dan ini akan menghambat dinamika nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi  benturan  antara  legalitas  kepastian  hukum  dengan  kemanfaatan  hukum  bagi masyarakat.
Paparan yang terjadi di Banjar Kalimantan selatan, Kalimantan Tengah, Nangroe Aceh  Darussalam  dan  Kei  di  Maluku  Tenggara  adalah  bukti  nyata  sesungguhnya kemauan dan kekuatan nilai lokal untuk mengurus diri sendiri itu tetap ada dan bertahan dalam  masyarakat,  kendati  dipinggirkan  oleh  berbagai  bentuk  dan persyaratan formal. Dalam masyarakat Sumbawa NTB ada nilai lokal Krik Slamat. Sebagai basis nilai kearifan lokal, masyarakat sumbawa berusaha menyelamatkan komunitas masyarakat dari sekat formalistik hukum positif menuju hukum yang lebih peka terhadap nilai dan rasa keadilan manyarakat 25
Secara umum masyarakat di nusantara menandang tanah sarana produksi bukan hanya dalam perspektif ekonomi saja tetapi juga dalam perspektif yang lain yaitu  dalam  perspektif  religiusitas  (ketauhidan),  serta  dalam  perspektif  budaya yang melahirkan intraksi sosial sesama mereka guna membangun peradaban yang melindungi  eksistensi  budaya  dan  peradaban  masyarakat,  dan  yang  tidak  kalah penting  adalah  dalam  perspektif  ekologi  yaitu  mengelola  alam  dengan  tidak merusak  fungsi  asli  alam,  memperhatikan  daya  dukung  alam,  mengelola  alam secara  berkelanjutan,  karena  masyarkat  di  nusantara  melihat  alam  adalah anugerah sekaligus  amanah  yang  harus  di  pelihara  dan  di  jaga.  Sehingga  model penyelesaian  sengketa  pertanahan  adalah  mengacu  kepada  kesatuan  yang  bulat dan  utuh  antara  Manusia,  Alam  dan  Tuhan,  dalam  nuansa perdamaian  dan persaudaraan.
Makna  damai  adalah  misi  totalitas  menebarkan  rahmat  dan  mewujudkan kedamaian  bagi  seluruh  alam,  yang  merupakan  tujuan  hidup  masyarakat  di  nusantara.
25 Lahmuddin  Zuhri,  Perlindungan  Hak-Hak  Masyarakat  Atas  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  di Kabupaten  Sumbawa,  Jurnal  Hukum  Prasada,  Program  Magisrel  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol 3, No 1, 2015, hlm., 1-21.
Model    penyelesaian  seketa  agraria  berbasis  nilai  kearifan  lokal  masyarakat didasarkan pada pertimbangan:
1. Berupaya sedapat mungkin memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa  menang  dan  kalah  (Prinsip Win  Win  Solution )  dalam  penyelesaian sengketa mereka.
2. Mengantarkan pada ketentraman hati dan kepuasan batin.
3. Dapat memperkuat tali silaturahim para pihak yang berkonflik.
Musyawarah  sebagai  salah  satu  prinsip  dasar  menjiwai  masyarakat beradab,  melalui  musyawarah  setiap  masalah  yang  menyangkut  kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik- baiknya  setelah  semua  pihak  mengemukakan  pandangan  dan  pikiran  mereka yang  wajib  didengar  dalam  membuat  sesuatu  keputusan,  sehingga  dapat mencerminkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  obyektif  dan  bijaksana untuk  kepentingan  bersama  bagi  eksistensi  komunitas.  Musyawarah  dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama (konsensus). Hal ini berbeda  dengan  demokrasi  liberal  yang  berpegang  pada  suara  mayoritas  yang berakhir  dengan  kekalahan  suara  bagi  suatu  pihak  dan  kemenangan  bagi  pihak lain.
Selanjutnya prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk  berperan  serta  dalam kehidupan  bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara  bersamama-sama,  karena  kesepakatan  tadi  adalah  buah  dari  pikiran  dan pendapat  bersama  dalam  nuansa  kekeluargaan  dan  saling  memuliakan.  Artinya jika  ada  pihak  yang  melanggar  sama  saja  memecah  persaudaraan  dan kekerabatan,  serta  tidak  menghormati  sesama. 26 Sehingga  timbul  rasa  malu  jika tidak  melaksanakan  apa  yang  sudah  menjadi  konsensus  bersama  tadi.  Hal  ini senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa  Indonesia yang  majemuk  seharusnya  lebih  mengutamakan  supremasi  moral  daripada supremasi  hukum  dalam  membangun  hukum  di  Indonesia  artinya  titik  tekan
26 Syaifuddin Iskandar & Lahmuddin Zuhri, Posisi Nilai Lokal dalam Peraturan Daerah, Jurnal UNSA PROGRESS Universitas Samawa Sumbawa Besar, Vol 18, 2015, No. 23.
dalam  berhukum  adalah  nilai  moral  daripada  aspek  formalitas  peraturan perundang-undangan  biasa,  yang  kemudian  diintegrasikan  dalam  sistem  hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai moral menjiwai substansi hukum, struktur hukum serta kultur hukum. 27

## Penutup
Model  penyelesaian  sengketa  pertanahan  ini  perlu  diungkapkan,  dengan mengingat konflik agraria dalam masyarakat cenderung terabaikan. Negara belum memfungsikan pranata sosial dan budaya dalam hal ini nilai kearifan lokal sebagai media  resolusi  konflik/sengketa  peranahan.  Namun  justru  lebih  memilih  model litigasi  yang  membawa  konsekuensi  munculnya  rasa  permusuhan  karena  ada unsur  kalah  menang  yang  dikemas  untuk  mencari  keadilan.  Masyarakat  di nusantara  memandang  tanah  sarana  produksi  bukan  hanya  dalam  perspektif ekonomi  saja  tetapi  juga  dalam  perspektif  yang  lain,  yaitu  dalam  perspektif religiusitas  (ketauhidan),  dan  dalam perspektif  budaya  yang  melahirkan  intraksi sosial  sesama  mereka  guna  membangun  peradaban  yang  melindungi  eksistensi budaya  dan  peradaban  masyarakat,  dan  yang  tidak  kalah  penting  adalah  dalam perspektif ekologi.
Model  penyelesaian  sengketa  pertanahan  mengacu  kepada  kesatuan  yang bulat dan utuh antara Manusia, Alam dan Tuhan, dalam nuansa perdamaian dan persaudaraan.  Penyelesaian  sengketa  agraria  berbasis  nilai  kearifan  lokal masyarakat didasarkan pada pertimbangan: pertama, berupaya sedapat mungkin memuaskan  para  pihak,  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa  menang  dan  kalah (prinsip win  win  solution )  dalam  penyelesaian  sengketa  mereka.  Kedua, mengantarkan  pada  ketentraman  hati  dan  kepuasan  batin.  Ketiga,  dapat memperkuat  tali  silaturahim  para  pihak  yang  bersengketa/berkonflik.  Keempat, kesepakatan  adalah  buah  dari  pikiran  dan  pendapat  bersama  dalam  nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan.
27 Suteki, Legal pluralisme  dan  implikasi  metodologisnya:  sebuah  pendekatan  terhadap  hukum yang  multifacet.  (Makalah  dalam  kongres  ilmu  hukum  Indonesia)  Semarang:  FH  UNDIP,  2012, hlm., 5.

## Daftar Pustaka
Buku-buku Affani Daud,  Islam dan Masyarakat Banjar: Analisa Kebudayaan Banjar , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
Bernard  L  Tanya,  Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi, Cet 2, CV Kita, Surabaya, 2007.
Budiono  Kosumohamidjojo,  Kebinekaan  Masyarakat  Indonesia,  Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR Kajian  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar  Pengadilan,  Cetakan  Pertama.  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat, LSAM, Jakarta, 1997.
JJ.  H.  Bruggink,  Refleksi  tentang  Hukum,  terjemahan  Arif  Sidharta,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1996.
John  Griffiths,  “Memahami  Pluralisme  Hukum,  sebuah  Deskripsi  Konseptual”, dalam Pluralisme Hukum  Sebuah Pendekatan Interdisiplin, terjem. Andri Akbar, AL. Andang L Binawan, Bernadinus Stenly, Eds. Riyadi Terre, Didin Suryadin, Cetakan Pertama, Huma, Jakarta, 2005.
Lawrence  M  Friendman, The  Legal  System:  A  Sosial  Science Perspektif. (terjemaahan M. Khozim), Nusa Media, Bandung.
Maria  S.W.  Sumardjono,  Nurhasan  Ismail,  Isharyanto,  Mediasi  Sengketa  Tanah, Potensi  Penerapan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Bidang Pertanahan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
Moh.  Koesnoe,  Hukum  Adat  Sebagai  Suatu  Model  Hukum.  Bagian  I  (Historis),
Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992.
Munir Fuady, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern , Cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Sudarto  P.  Hadi,  Resolusi  Konflik,  Badan  Penerbit  Univ.  Diponegoro,  Semarang,
2004.
Syahrizal  Abbas,  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional, CIDA, Banda Aceh: Dep. Agama Rep. Indonesia, 2009.
Wolfang  Friedmann,  Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Telaah  Kritis  atas  Teori-teori Hukum,  jilid  II,  Terjemahan  Mohammad  Arifin  dari Legal  Thoery ,  Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1996.
Sumber Lain Ahmad  Syaufi,    Mediasi  Penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana berasfek  berikatan.  (ringkasan  naskah  disertasi  ujian  terbuka)  PDIH- FHUB, Malang, 2013.
Bagir  Manan,2006,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Menyelesaikan  Sengketa”,  dalam Varia Peradilan No. 248  Juli 2006.
Lahmuddin  Zuhri,  Perlindungan  Hak-Hak  Masyarakat  Atas  Sumber  Daya  Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Hukum Prasada. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol 3. No 1. Hal 1-21. September 2015
Suteki, Legal pluralisme  dan  implikasi  metodologisnya:  sebuah  pendekatan terhadap  hukum  yang  multifacet . (Makalah  dalam  kongres  ilmu  hukum Indonesia) Semarang, FH UNDIP, 2012 .
Syaifuddin  Iskandar  &  Lahmuddin  Zuhri,  Posisi  Nilai  Lokal  dalam  Peraturan Daerah, Jurnal UNSA PROGRESS Universitas Samawa Sumbawa Besar. Vol 18. No 23 Juli 2015
Valerina Jaqualine Leonore Kriekhoff,  “Kedudukan tanah dati sebagai tanah adat di  Maluku  Tengah,  suatu  kajuan  dengan  memanfaatkan  pendekatan entropologi  hukum”,  Disertasi,  Program  doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991.