Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
THE IMPROVEMENT OF CIVIL CONSCIOUSNESS OF LAW FOR THE ENDORSEMENT OF LAW AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN HUKUM DAN EKONOMI

## DI INDONESIA 

## Ani Yunita
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta e-mail: masayunita2302@gmail.com

## Abstract
Efforts  to  increase  public  awareness  of  the  law  are  not  only  carried  out  on  legal development but also on economic development, given the condition of Indonesia's economy leading to complex social problems. Referring to the above issue, the understanding towards the Indonesian people  is  necessary    to  carry  out  economic  development  in  accordance  with  the  objectives  of Indonesia's  economic  development  to  increase  the  welfare  of  the  community.  The  article  aimed  to investigate  the  efforts  to  increase  public  legal  awareness  in  supporting  legal  development  and economic  development  in  order  to  realize  welfare.  The  method  in  this  research  was  normative juridical by  using descriptive  qualitative  analysis.  In relation,  secondary  data  were  obtained  from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results proved that increasing public legal awareness in legal and economic development should be conducted by the  government  and  all  parties  involved.  Hence  the  government  and  law  enforcement  officers  can proceed through counseling, legal information, assistance and guidance so that people understand the importance of legal and economic development in order to realize order, certainty, justice and community welfare.
Keywords : Improvement; Legal Awareness; Development; Law; Economy.

## Abstrak
Upaya  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  tidak  hanya  dilakukan  terhadap pembangunan  hukum  melainkan  pembangunan  ekonomi  pun  perlu  dilakukan  mengingat  kondisi perkonomian  Indonesia  telah  menimbulkan  problem  sosial  yang  kompleks.  Melihat  persoalan tersebut  maka  diperlukan  suatu  pemahaman  terhadap  masyarakat  Indonesia  bahwa  perlunya melakukan  pembangunan  ekonomi  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  ekonomi  Indonesia  agar meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  ialah  untuk  mengetahui upaya  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan  hukum  dan pembangunan  ekonomi  guna  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Jenis  data yang  digunakan  berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  dan  pembahasan  dalam penelitian  ini  bahwa  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pembangunan  hukum  dan ekonomi  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  semua  pihak  yang  terlibat.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum melalui penyuluhan, penerangan hukum, pendampingan dan pembinaan agar masyarakat paham mengenai pentingnya pembangunan hukum dan ekonomi guna terwujudnya ketertiban, kepastian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Peningkatan; Kesadaran Hukum; Pembangunan; Hukum; Ekonomi.
 Naskah diterima: 3 Maret 2021, direvisi: 20 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.339

## PENDAHULUAN
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu  proses  perubahan  yang  dilakukan melalui  upaya-upaya  secara  sadar  dan terencana  (Riyadi  &  Bratakusumah,
2005) . Menurut Sondang P.Siagian
memberikan  pengertian  pembangunan merupakan  suatu  usaha  atau  rangkaian usaha  pertumbuhan  dan  perubahan  yang berencana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan  bangsa  ( nation  building)
(Siagian,  1994).  Pembangunan  tersebut mencakup  semua  proses  perubahan  yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek dalam kehidupan
masyarakat.
Kemajuan, perbaikan, pertumbuhan  dan  terukur  menjadi  makna penting  dalam  proses  pembangunan. Proses pembangunan terjadi dan diperlukan  di  semua  aspek  kehidupan masyarakat misalnya, hukum dan ekonomi.
Pembangunan  nasional  juga  dapat dikatakan  suatu  proses  yang  dialami  oleh masyarakat  guna mendapatkan  kehidupan yang  lebih  baik  sehingga  mencapai sasaran  yang  diharapkan  dari  proses pembangunan itu. Pada umumnya, kegiatan  pembangunan  harus  terencana, terpadu  dan  terarah  termasuk  halnya dengan pembangunan hukum dan ekonomi.  Dengan  adanya  hal  tersebut, maka  banyak  pendapat  yang  mengatakan bahwa masa kini ialah hasil kumulatif dari masa  yang  telah  lalu  sedangkan  masa depan  akan  lebih  banyak  ditentukan  oleh upaya  yang  dilakukan  secara  bersama
pada  suatu  bangsa.  Demi  terlaksananya pembangunan  maka  dapat  dilakukan melalui  suatu  perubahan  sosial  dan budaya.  Perubahan  ini  dapat  dilakukan juga melalui pembaharuan hukum nasional (Syahbana, 2012).
Pembangunan  hukum  adalah  upaya dalam  membentuk  hukum  baru  guna memperbarui hukum positif.
Pembangunan  hukum  dalam  konteks  ini semakna  dengan  pembaharuan  hukum. Hukum  nasional  merupakan  hukum  yang didasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara atau hukum  yang  dibangun  di  atas  cita  rasa dan rekayasa bangsa Indonesia. Pembangunan  sistem  hukum  nasional mencakup  pembangunan  pada  substansi hukum, struktur atau lembaga hukum dan budaya hukum (Arief, 2012).
Indonesia  sebagai  sebuah  Negara Hukum  ( rechtstaat )  yang  menggunakan norma  hukum  sebagai  sebuah guidelines dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja mau tidak mau harus menerbitkan peraturan perundang- undangan  sebagai  sebuah  hukum  positif yang  berguna  mengawal  jalannya  proses kehidupan  berbangsa  dan  bernegara termasuk pula jalannya proses pembangunan.  Pembangunan  hukum  di Indonesia harus berlandaskan pada landasan dan tujuan nasional serta seluruh tumpah  darah  Indonesia  sehingga  dapat memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Kaelan, 2004).
Adanya  berbagai  macam  produk peraturan  perundang-undangan  sendiri
tentunya harus diimbangi dengan pemahaman  yang  baik  dari  masyarakat, terutama  masyarakat  yang  memiliki keterkaitan  langsung  dengan  regulasi yang  dimaksud.  Untuk  itulah  peran penerangan hukum dan penyuluhan hukum  menjadi  penting  dan  sangat diperlukan  dengan  tujuan  agar  produk peraturan perundang-undangan dapat dipahami  dengan  baik  dan  komprehensif oleh masyarakat umum.
Atas  hal  tersebut,  Badan  Penerangan Hukum  Nasional  (BPHN)  melalui  Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Kejaksaan  Republik  Indonesia  melalui kegiatan  Penerangan  dan  Penyuluhan Hukum oleh Bidang  Intelijen (Kejaksaan, 2019), serta Kepolisian Republik Indonesia  melalui  Satuan  Pembinaan
Masyarakat  (Sat  Binmas)  bersama-sama secara masif melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dengan  tujuan  memberikan  pemahaman hukum  secara  utuh  dan  komprehensif kepada masyarakat luas.
Kesadaran  hukum  ialah  kesadaran yang  ada  pada  diri  sendiri  sehingga kesadaran  tersebut  muncul  tanpa  adanya tekanan,  paksaan,  atau  perintah  dari  luar untuk  tunduk  pada  hukum  yang  berlaku. Hukum  tidak  perlu  menjatuhkan  sanksi jika  kesadaran  hukum  di  masyarakat dapat  berjalan  di  masyarakat.  Sanksi hanya  diberikan  kepada  masyarakat  yang benar-benar  terbukti  melanggar  hukum. Kesadaran  hukum  berkaitan  dengan efektifitas  hukum  sehingga  mengetahui jika  ketentuan  hukum  tersebut  dapat
berfungsi  atau  tidak  di  dalam  masyarakat (Soekanto, 1982).
Di  sisi  lain,  ternyata  pemahaman hukum masyarakat yang meningkat justru menyebabkan  semakin  tingginya  angka kasus pidana. Dalam hal ini, tindakan dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang seharusnya bisa diselesaikan  secara  baik-baik  ( win-win solution ) tanpa harus melibatkan instrumen penegak hukum menjadi seolah-olah  harus  dan  wajib  diselesaikan lewat  jalur  penegakan  hukum  oleh  aparat penegak  hukum.  Banyak  masalah  kecil yang  sepele  yang  sebenarnya  bisa diselesaikan  secara  baik-baik  oleh  para pihak  terpaksa  harus  dibawa  ke  ranah meja hijau dikarenakan semakin “rajinnya”  masyarakat  melapor  ke  pihak Kepolisian  setelah  mereka  “paham” hukum  yang  tidak  secara  komprehensif dipahami.
Menurut kacamata akademisi, hukum tidaklah  semata-mata  dipandang  sebagai sebuah  produk  peraturan  perundang- undangan  belaka,  melainkan  secara  utuh juga  mengenai  ilmu  (Warassih,  2005). Disiplin  atau  sistem  ajaran  tentang kenyataan,  kaedah  atau  norma,  tata hukum  atau  hukum  positif  tertulis, Keputusan Pejabat, Petugas, proses pemerintahan,  perilaku  yang  teratur  dan mempunyai jalinan nilai.
Upaya meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat  juga  tidak  hanya dilakukan  terhadap  pembangunan  hukum melainkan  pembangunan  ekonomi  pun perlu dilakukan mengingat kondisi perkonomian Indonesia telah
menimbulkan masalah sosial yang kompleks.  Persoalan  yang  kompleks tersebut misalnya tingginya pengangguran,  rendahnya  produktivitas dan kualitas kinerja serta hancurnya usaha kecil  dan  menengah  karena  Indonesia tidak lagi berpihak pada ekonomi kerakyatan  melainkan  ekonomi  yang liberal.
Melihat  persoalan  tersebut  maka diperlukan  suatu  pemahaman  terhadap masyarakat  Indonesia  bahwa  perlunya melakukan  pembangunan  ekonomi  sesuai dengan  tujuan  pembangunan  ekonomi Indonesia agar meningkatnya
kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena itu,  hal  tersebut  diperlukan  upaya  dari pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum agar kesadaran masyarakat dapat tumbuh.
Penelitian sebelumnya
pernah dilakukan  oleh  Atang  Hermawan  Usman yang  membahas  mengenai  Kesadaran Hukum  Masyarakat  dan  Pemerintah Sebagai  Faktor  Tegaknya  Negara  Hukum di  Indonesia  (Hermawan  Usman,  2014). Penelitian  yang  lain  juga  dilakukan  oleh Moch  Ali  Mashuri  dkk  yang  membahas mengenai  Peran  Masyarakat  Terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Kampung Tangguh Sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19 Di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut  Kota Surabaya
(Mashuri  et  al.,  2020).  Sedangkan  pada penelitian peneliti lebih membahas mengenai Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan  Hukum  dan  Ekonomi  Di
Indonesia.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah diuraikan sebelumnya maka untuk mendukung  pembangunan  hukum  dan ekonomi  di  Indonesia  diperlukan  upaya untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  secara  komprehensif  guna mendukung proses pembangunan nasional demi  terwujudnya  ketertiban,  kepastian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  perumusan  masalahnya  ialah  untuk mengkaji bagaimana upaya meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  dalam mendukung pembangunan hukum Indonesia dan bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## METODE PENELITIAN
Jenis/tipe  dalam  usulan  penelitian hukum  yang  digunakan  penulis  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian normatif  merupakan  penelitian  yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum  seperti  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  makalah-makalah, publikasi  ilmiah  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan.    Penelitian  kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan  pada  buku-buku,  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan ini  dilakukan  pada  Perpustakaan  Fakultas
Hukum UNDIP dan Perpustakaan
Fakultas Hukum UMY.
Jenis  data  yang  digunakan  ialah berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh  sumber  data  sekunder  yakni melalui pengumpulan data dengan pengamatan dan penelusuran studi pustaka.
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif  kualitatif,  yaitu  menganalisa data  dengan  menguraikan  gejala  atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat di lapangan  secara  objektif  untuk  menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Dalam  Mendukung Pembangunan Hukum Indonesia
Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori  yang  luas  dalam  suatu masyarakat  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  kemajuan  sosial  dan  material (termasuk  bertambah  besarnya  keadilan, kebebasan  dan  kualitas  lainnya  yang dihargai)  untuk  mayoritas  rakyat  melalui pengawasan  yang  lebih  besar  terhadap lingkungan  mereka.  Pada  hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan  total  suatu  masyarakat  atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan
keragaman kebutuhan dasar dan keinginan  individual  maupun  kelompok- kelompok  sosial  yang  ada  di  dalamnya, untuk  bergerak  maju  menuju  suatu kondisi  yang  lebih  baik,  secara  material maupun spiritual (Henry, 2014).
Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk  membentuk  kehidupan  hukum  ke arah  yang  lebih  baik  dan  kondusif. Pembangunan  hukum  harus  terintegrasi dan  bersinergi  dengan  pembangunan bidang  lain,  serta  memerlukan  proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan  hukum  semestinya  tidak hanya  ditujukan  untuk  hukum  dalam  arti positif.  Hukum  tidak  hanya  diartikan/ identik  dengan  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  juga  hukum  dalam  arti yang  luas  yaitu  hukum  yang  menunjuk pada sebuah sistem. Hukum yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan  hukum  dan  pembangunan kesadaran  hukum  masyarakat.  Unsur- unsur tersebut saling mempengaruhi maka hukum  harus  dibangun  secara  simultan, sinkron, dan terpadu.
Suatu  hal  yang  harus  diperhatikan bahwa  pembangunan  di  bidang  hukum harus  berdasar  atas  landasan  cita-cita yang  terkandung  pada  pandangan  hidup, kesadaran  dan  cita-cita  moral  yang  luhur yang  meliputi  suasana  kejiwaan  serta watak  dari  bangsa  Indonesia  yang ditemukan  dalam  Pancasila  dan  UUD NRI  1945.  Hukum  sebagai  perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa
kehadirannya  adalah  untuk  melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi  oleh  masyarakatnya  (Hamzani  et al., 2018).
Kesadaran hukum
merupakan konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia, tentang  keserasian  antara  ketertiban  dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.  Kesadaran  hukum  sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan  hukum,  dan  efektivitas hukum.  Kesadaran  hukum  merupakan kesadaran/nilai-nilai  yang  terdapat  dalam manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau tentang  hukum  yang  diharapkan  oleh masyarakat luas (Rosana, 2014).
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan  dengan melalui beberapa cara antara lain meningkatkan  akses  kepada  masyarakat baik  mengenai  segala  informasi  yang dibutuhkan maupun dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan
pembangunan nasional. Selain itu, kesadaran  hukum  masyarakat  juga  akan meningkat jika didukung dengan pelayanan  yang  baik  dengan  biaya  yang terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan mencerminkan  rasa  keadilan.  Dengan demikian,  setiap  warga  negara  harus menyadari  dan  menghayati  hak  dan kewajibannya.
Upaya meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat  dilakukan  melalui penyuluhan  dan  penerangan  hukum  yang merupakan  bagian  tugas  dari  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN). BPHN  berdiri  pada  tanggal  30  Maret 1958.  BPHN  semula  bernama  Lembaga
Pembinaan  Hukum  Nasional  (LPHN) yang  dibentuk  berdasarkan  Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958.  (BPHN, 2019)
Penyuluhan hukum merupakan
bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional.  Kegiatan  penyuluhan  hukum merupakan  salah  satu  sosialisasi  untuk menggambarkan mengenai keadilan dapat tercipta.    Peranan  hukum  sebagai  alat Pembangunan  masyarakat  sebagaimana dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  perlu ditempatkan pada persepsi yang disepakati  bersama  untuk  memahami sifat, hakikat dan konsekuensi diterimanya  suatu  konsepsi.  Apabila hukum  diberi  peranan  sebagai  sarana perubahan  dan  pembangunan,  maka pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara  hukum  dan  masyarakat  (Sudjana, 2016).
Esensi untuk memberikan
kemampuan mengenai pemahaman hukum  dengan  cara  meningkatkan  sikap sadar  akan  hukum  kepada  masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat bisa membedakan  antara  perbuatan  yang diperbolehkan atau tidak. Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum itu  sendiri  dapat  menjadi  parameter  suatu kemajuan bangsa. Apabila tingkat kesadaran  hukum  meningkat  maka  akan tercapainya  ketertiban,  keadilan  dan ketertiban masyarakat.
Terciptanya budaya hukum masyarakat  yaitu  melalui  cara  dengan
meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi.
Profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan
masyarakat  terhadap  hukum  itu  sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan mempelajari pengetahuan  tentang  hukum  secara  utuh baik  terhadap  peraturan  yang  tertulis
(terkodifikasi) maupun
peraturan- peraturan yang tidak tertulis. Membangun budaya  hukum  masyarakat  merupakan bagian  dari  upaya nation  character building .  Oleh  karena  itu,  Pemerintah harus  membangun  sikap  dan  mengubah mental  bangsa  karena  masyarakat  selama ini cenderung berpikiran  negatif sehingga bangsa Indonesia cenderung masih toleran terhadap
pelanggaran-pelanggaran
hukum. Pengetahuan  hukum  bertujuan  untuk mengetahui hukum yang mengatur
perilaku  manusia  di  dalam  masyarakat,
mengetahui perilaku-perilaku
yang dilarang  dan  diperbolehkan  oleh  hukum, serta mengetahui sanksi apabila melanggar  hukum.  Dengan  demikian, seseorang  dapat  menilai  bahwa  hukum tersebut  dikatakan  baik  apabila  hukum tersebut  telah  sesuai  dengan  nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (Sumaryati, 2016).
2. Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Dalam  Mendukung
Pembangunan Ekonomi guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Hubungan  hukum  dengan  ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi
hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.  Kegiatan  ekonomi  yang tidak  didukung  oleh  hukum,  maka  akan mengakibatkan  terjadi  kekacauan  di negara  Indonesia.  Apabila  para  pelaku ekonomi  dalam  mengejar  keuntungan tidak  dilandasi  dengan  norma  hukum, maka  akan  menimbulkan  kerugian  pada salah  satu  pihak  dalam  melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tentunya kegiatan  itu  diikuti  oleh  norma  hukum yang  menjadi  ketentuan  pelaksananya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini ialah seperangkat norma yang mengatur  hubungan  kegiatan  ekonomi dan  dipengaruhi  oleh  sistem  ekonomi yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Dasar kegiatan  hukum ekonomi Indonesia berlandaskan  pada  Pasal  33  UUD  1945 dan  beberapa  peraturan  derivatif  lainnya (Manan, 2014).
Roscoe  Pound  menyatakan  bahwa hukum  dianggap  sebagai  alat  rekayasa sosial  apabila  hukum  yang  berkembang dalam  masyarakat  dapat  berperan  dan berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, hukum dalam hal ini berpengaruh  pada pembangunan  ekonomi (Suhardi,  2002).  Pembangunan  ekonomi dan hukum tentunya harus beriringan agar fungsi dan peran hukum dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam  bidang  perekonomian.  Sebagai contoh,  Indonesia  tidak  dapat  menutup diri  dari  era  pasar  global  karena  hal tersebut  untuk  menunjang  perekonomian nasional  Indonesia  sehingga  ketentuan yang disepakati secara internasional dapat
diakomodir  oleh  ketentuan  hukum  di Indonesia.
Kesadaran  hukum  terbentuk  dari persoalan  “hukum  sebagai  perilaku”  dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.  Dengan  demikian,  masyarakat memerlukan  institusi  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  memperlancar  jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut.
Kesadaran  hukum  masyarakat  bukan berarti  harus  berkaitan  dengan  ketaatan hukum  masyarakat  akan  tetapi  ketaatan hukum  merupakan  “kesetiaan”  seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  yang nyata (Rahardjo, 2003).
Membangun  masyarakat  yang  sadar hukum  terutama  pada  hukum  ekonomi merupakan  hal  penting  yang  diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan pengharapan akan ketaatan dan  ketertiban  (Utomo,  2018).  Upaya Pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum yaitu harus berperan aktif dalam
mengakomodasi kesadaran hukum. Upaya yang dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penerangan hukum dengan melakukan  pendekatan-pendekatan  yang sesuai  dengan  jiwa  dan  budaya  bangsa antara lain sebagai berikut:
a. Mendorong seluruh
lapisan masyarakat baik itu pengusaha maupun konsumen agar dapat berperan  aktif  dalam  mengikuti kegiatan  ekonomi.  Masyarakat  harus mendapatkan  perlindungan  hukum
agar  hak  masyarakat  mendapatkan perlindungan dari negara.
b. Upaya  meningkatkan  usaha-usaha kecil/ mikro, mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
c. Pemerintah perlu melakukan intervensi  guna  menciptakan  iklim persaingan  usaha  yang  sehat  sesuai dengan  ketentuan  hukum  persaingan usaha yang sehat.
d. Memberikan kemudahan kepada pelaku  usaha  mikro  kecil  dan menengah  dengan menumbuhkan pasar yang  kompetitif  sehingga menstimulasi  UMKM  untuk  dapat selalu survive dalam  menjalankan kegiatan ekonomi.
e. Memprioritaskan pembangunan ekonomi  pedesaan,  daerah  tertinggal, terdepan,  dan  terluar  dan  termasuk daerah terbelakang lainnya.
Dengan memperhatikan dan melakukan  pendampingan  kepada  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  dalam  kaitannya  kegiatan ekonomi  maka  pemahaman  masyarakat mengenai ekonomi kerakyatan bisa diterapkan  sehingga  pelaku  ekonomi berskala  kecil  akan  lebih  meningkat. Selain  kegiatan  ekonomi,  pendekatan sistem  ekonomi    menganut  demokrasi ekonomi  juga  perlu  selalu  dikembangkan sehingga  dalam  segala  kegiatan  ekonomi akan memperhatikan demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai upaya perlibatan seluruh lapisan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dapat diimplementasikan  dengan  baik  untuk mendorong
pembangunan nasional (Yasin, 2002).
Kesejahteraan  rakyat  Indonesia  ialah hasil  dari  penerapan  ekonomi  kerakyatan yang melibatkan semua masyarakat sehingga  keadilan,  demokrasi  ekonomi, dan  keberpihakan  pada  ekonomi  rakyat dapat terwujud. Meskipun negara Indonesia masih sangat jauh untuk disebut sebagai  negara  kesejahteraan,  namun masyarakat memiliki kesepakatan
bersama dan semangat untuk
mewujudkannya.  Pancasila    dan  Pasal  27 ayat (2), 28, 31, 33 dan Pasal 34 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  merupakan  landasan  hukum  yang sangat  tepat  sesuai  dengan  amanat founding fathers Bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai landasan ideologis serta sistem  nilai  suatu  bangsa,  sehingga  dapat mewujudkan keadilan sosial.
Pembangunan sektor ekonomi
masyarakat  perlu  diwujudkan  oleh  agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi agar dapat tumbuh  dan  berkembang  jika  didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang  memiliki  kapasitas,  kapabilitas,  dan kinerja dalam kehidupan masyarakat yang baik (Nugraha, 2009).
Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan  ekonomi  baik  secara nasional maupun internasional
menyebabkan  lahirnya  hukum  ekonomi. Hukum  sebagai  alat  untuk  mengatur  dan membatasi  kegiatan-kegiatan  ekonomi,
dengan tujuan agar perkembangan perekonomian  tersebut  tidak  merugikan hak-hak  dan  kepentingan  masyarakat. Dengan demikian, hukum  itu tidak hanya berupa  pengaturan  terhadap  aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum (Manan, 2014).
Peningkatan  taraf  hidup  masyarakat di  Indonesia  diperlukan  sebagai  upaya guna mendorong masyarakat dalam meningkatkan iklim investasi. Hal tersebut  dilakukan  untuk  menghindari ketertinggalan  dengan  negara-negara  lain sehingga  pembangunan  ekonomi  perlu diwujudkan.  Namun  demikian,  hal  ini harus sejalan dan selaras dengan pembangunan  hukum  di  Indonesia  yang memadai  sehingga welfare  state dapat terwujud.
Selain  itu,  dengan  adanya  landasan hukum  yang  kuat  dapat  mendukung terciptanya pembangunan ekonomi. Ekonomi  merupakan  tulang  punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan  adalah  tiang-tiang  penopang kemajuan  bangsa  sebagaimana  dengan pernyataan  Ismail  Saleh.  Namun,  tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata  yang  menentukan  terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata, keadilan  sosial  masyarakat,  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang dapat meningkatkan kemajuan masyarakat (Sukardi, 2016).

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum, masyarakat  dan  pembangunan  memiliki
keterkaitan  dan  ketergantungan  diantara satu  dengan  yang  lainnya.  Peningkatan kesadaran  hukum  masyarakat  dalam pembangunan  hukum  di  Indonesia  yaitu melalui program penyuluhan dan penerangan  hukum.  Program  tersebut dilakukan  sebagai  upaya  pemerintah  dan aparat  penegak  hukum  agar  kesadaran hukum
masyarakat terhadap pembangunan  hukum  dapat  dipahami secara  komprehensif.  Dengan  adanya kondisi  masyarakat  yang  harmonis  dan teratur maka penyelenggaraan pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik dan  lancar  sehingga  dapat  mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan, masyarakat.
Peningkatan kesadaran hukum
masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga perlu dilakukan oleh pemerintah dan semua  pihak  yang  terlibat.  Upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  dan aparat  penegak  hukum  ialah  melalui penyuluhan, penerangan hukum, pendampingan  dan  pembinaan.  Upaya tersebut  dilakukan  agar  masyarakat  dapat memahami mengenai pentingnya pembangunan ekonomi guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (2012). Pembangunan Sistem
Hukum Nasional . Pustaka Magister.
BPHN, T. (2019). Badan Pembina Hukum Nasional . https://bphn.go.id/readinfo/main_his tory
Hamzani,  A.  I.,  Mukhidin,  &  Rahayu,  D.
P.  (2018).  Pembangunan  Hukum
Nasional Sebagai Implementasi
Tujuan Nasional. Prosiding SENDI_U , 1 (3), 366–372.
Henry.  (2014).  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Perencanaan  Pembangunan (Studi  Kasus  Pada  Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal
Administrasi Publik , Volume
2 (Desember 2014), 118.
Hermawan  Usman,  A.  (2014).  Kesadaran
Hukum Masyarakat Dan Pemerintah
Sebagai  Faktor  Tegaknya  Negara
Hukum Di Indonesia. Jurnal
Wawasan Yuridika , 30 (1), 26–53.
Kaelan.  (2004). Pendidikan  Pancasila . Paradigma.
Kejaksaan,  T.  (2019). Kejaksaan  RI . https://www.kejaksaan.go.id/unit_k ejaksaan.php?idu=29
Manan,  A.  (2014). Peran  Hukum  Dalam Pembangunan  Ekonomi .  Prenada Media Group.
Mashuri,  M.  A.,  Aprilina,  S.  D.,  &
Nahdiyah, V. (2020). Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Kampung Tangguh  Sebagai  Upaya  Menekan Angka  Covid-19  Di  Rt  04  Rw  14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Jurnal  Manajemen  & Kewirausahaan , 5 (2), 141–156. http://ejournal.unira.ac.id/index.php /jurnal_makro_manajemen/article/vi
ew/961
Nugraha,  A.  (2009).  Pengembangan
Masyarakat  Pembangunan  Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep  Pemberdayaan  Di  Bidang Ekonomi. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 5 , 10. http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id
Rahardjo,  S.  (2003). Sisi-Sisi  Lain  Dari Hukum di Indonesia . Penerbit Buku Kompas.
Riyadi,  &  Bratakusumah,  D.  S.  (2005).
Perencanaan Pembangunan Daerah;Strategi  Menggali  Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi
Daerah . Gramedia Pustaka Utama.
Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  Hukum
Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum Masyarakat. Jurnal  TAPIs , 10 (1), 1–25.
Siagian. (1994). Administrasi
Pembangunan . Bumi Aksara.
Soekanto,  S.  (1982). Kesadaran  Hukum dan Kepatuhan Hukum . Rajawali.
Sudjana.  (2016).  Penyuluhan  Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap. Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial , 25 (2),
1–14. https://ejournal.upi.edu/index.php/jp is/issue/view/702
Suhardi, G. (2002). Peranan Buku Dalam
Pembangunan Ekonomi . Universitas
Atma Jaya.
Sukardi, (2016). Peran Penegakan Hukum
Dalam Pembangunan Ekonomi.
Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,
46 (4), 434–453. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.n o4.48 Sumaryati.  (2016). Urgensi  Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat . Syahbana,  T.  E.  (2012).  Sistem  Hukum Perkawinan  Pada  Negara  Hukum Berdasarkan Pancasila. Ilmu Hukum , 3 (1), 5. Utomo, P. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. Nurani Hukum ,
1 (1),
11. https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4 812
Warassih,  E.  (2005). Pranata  Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis .  PT.
Suryandaru Utama.
Yasin,  Z.  F.  (2002). Usaha  Kecil  dan
Koperasi  Berwawasan  Ekonomi Kerakyatan . Unri Press.