## Implementasi  Smart  City  di  Indonesia  Dalam  Perspektif Gender
Yelly Elanda 1 , Ruslan Wahyudi, Azizah Alie

## Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## Abstract
The  smart  city  concept  in  Indonesia  was  introduced  in,  2005.  This  term  has  been increasingly discussed since Surabaya, Jakarta and Bandung received awards related to the smart  city  concept.  Since  the  Covid-19  pandemic,  the  use  of  technology  has  become increasingly massive in everyday life, especially in  urban communities. This can certainly encourage the implementation of smart cities in various cities in Indonesia. Smart city is a concept  that  is  expected  to  be  a  solution  to  various  urban  problems.  This  concept  is considered  to  be  able  to  improve  the  quality  of  human  life,  and  create  an  inclusive  city. However, there are things that are often forgotten in realizing an inclusive city, namely the presence  of  gender  issues  related  to  the  implementation  of  smart  cities.  Therefore,  the questions posed in this study are; Has the implementation of smart city been responsive to gender issues? and what should be done so that the implementation of smart cities becomes gender  inclusive?  This  research  uses  a  systematic  and  integrative  literature  study  method from several journals, books, news and government performance reports. The results of this study  indicate  that  the  implementation  of  smart  cities  continues  to  be  encouraged  and applied in various districts and/or cities in Indonesia. The smart city concept in Indonesia generally has seven indicators, but each city or district applies a different smart city concept based on the potential, uniqueness,  and challenges of  each region. The implementation of smart  cities  in  Indonesia  still  does  not  accommodate  a  gender  perspective  to  create  an inclusive  city.  In  realizing  a  gender-inclusive  city  in  Indonesia,  it  is  necessary  to  adopt gender mainstreaming in every policy related to smart city implementation.
Keywords: Smart City Implementation, Gender Responsiveness, Gender Inclusion

## Abstrak
Konsep  smart  city  di  Indonesia  diperkenalkan  sejak  tahun,  2005.  Istilah  ini  kemudian semakin  sering  dibahas  sejak  Surabaya,  Jakarta  dan  Bandung  mendapatkan  penghargaan terkait konsep smart city. Sejak pandemi Covid-19, penggunaan teknologi menjadi semakin masif dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada masyarakat perkotaan. Hal ini tentu dapat mendorong  implementasi  smart  city  di  berbagai  kota  di  Indonesia.  Smart  city  merupakan konsep yang diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai masalah perkotaan. Konsep ini dinilai  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  dan  terciptanya  sebuah  kota  yang inklusi.  Namun  ada  hal  yang  acapkali  terlupakan  dalam  mewujudkan  kota  yang  inklusi, yakni hadirnya isu gender terkait implementasi smart city. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini ialah; apa definisi smart city dan bagaimana implementasinya di Indonesia? apakah implementasi smart city sudah responsif terhadap isu gender? dan apa yang  harus  dilakukan  agar  implementasi  smart  city  menjadi  inklusi  gender?  Penelitian  ini
1 yelly.elanda@gmail.com
menggunakan  metode  systematic  literature  review  berdasarkan  Prefered  Reporting  for Systematic Reviews and Meta Analysis (PRISMA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart city terus didorong dan diterapkan di berbagai kabupaten dan/atau kota di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai program menuju 100 smart city. Konsep  smart  city  di  Indonesia  pada  umumnya  memiliki  tujuh  indikator,  tapi  setiap  kota atau  kabupaten  menerapkan  konsep  smart  city  yang  berbeda  berdasarkan  pada  potensi, kekhasan, tantangan dari masing-masing daerah. Implementasi smart city di Indonesia masih belum  mengakomodir  perspektif  gender  untuk  menciptakan  kota  yang  inklusi.  Dalam mewujudkan  kota  yang  inklusi  gender  di  Indonesia,  maka  perlu  mengadopsi pengarusutamaan gender pada setiap kebijakan yang terkait dengan implementasi smart city.
Kata Kunci: Implementasi Smart City, Responsif Gender, Inklusi Gender

## Pendahuluan
Kota  memiliki  daya  tarik  tersendiri  bagi  masyarakat  luas  untuk  mencari penghidupan.  Fasilitas  yang  lengkap,  tersedianya  lapangan  pekerjaan  dan ketersediaan ruang untuk berekspresi, bermimpi dan mewujudkannya adalah faktor- faktor yang menjadi daya tarik kota (Damsar dan Indrayani, 2017). Banyaknya para pelaku  urbanisasi  yang  datang  ke  kota,  telah  menyebabkan  permasalahan  baru  di perkotaan,  diantaranya  adalah  pemukiman  kumuh,  munculnya  tindak  kriminalitas yang  tinggi,  peningkatan  pengangguran,  munculnya  lingkungan  yang  tidak  sehat (Damsar  dan  Indrayani,  2017),  serta  kerentanan  terhadap  resiko  kesehatan  dan bencana (Gill, 2019). Persoalan tersebut, pada akhirnya menurunkan kualitas hidup di  lingkungan  perkotaan  (Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  KPU,  2015).  Pada tahun, 2050 diprediksi bahwa jumlah penduduk kota akan meningkat menjadi 68%, dan  lebih  dari  separuh  penduduk  dunia  akan  mendiami  perkotaan  (Gill,  2019). Untuk  mengantisipasi  masalah-masalah  besar  yang  ditimbulkan  oleh  situasi tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif untuk mengatasinya.
Konsep smart city dinilai menjadi salah satu alternatif yang inovatif untuk menyelesaikan  permasalahan  di  daerah  perkotaan  (Direktorat  Jenderal  Penataan Ruang KPU, 2015), dan dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan  hidup  masyarakat  perkotaan  (Widiyastuti,  2021).  Menurut  Nesti (2019),  smart  city  merupakan  ekosistem  inovasi  terbuka,  di  mana  aktor  politik, perusahaan,  pusat  penelitian,  universitas,  asosiasi,  dan  seluruh  warga  negara
berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan dan layanan yang dapat meningkatkan keberlanjutan kualitas hidup manusia melalui penggunaan teknologi.
Konsep smart city telah dikenal luas dalam sepuluh tahun terakhir, dan saat ini  tidak  sedikit  jumlah  kota  yang  sudah  mengadopsi  paradigma  baru  ini  dalam membangun  wilayahnya  sebagai  upaya  mengatasi  masalah  lokal  (Nesti,  2019). Berikut  ini  adalah  smart  city  yang  dinilai  berkelanjutan  dan  terbaik  di  dunia, diantaranya  Barcelona,  Spanyol;  Brisbane,  Australia;  Washington  DC,  Amerika; Taipei,  Taiwan;  Hongkong;  Hamburg,  Jerman;  Paris,  Perancis;  San  Fransisco, Amerika;  Vancouver,  Canada;  Berlin,  Jerman;  Munich,  Jerman;  New  York, Amerika, Sydney, Australia; Amsterdam, Belanda; Singapura; Stockholm, Swedia; London,  Inggris;  Zurich,  Switzerland;  Oslo,  Norwegia;  Copenhagen,  Denmark (Hamzah, 2021).
Studi  tentang  smart  city  –seperti  tesis,  disertasi,  dan  berbagai  jenis penelitian  lainnya-  juga  banyak  dilakukan  oleh  para  ahli  dan  akademisi.  Namun demikian, studi-studi tersebut hanya berfokus pada tiga hal, yaitu aplikasi teknologi pintar, isu keberlanjutan atau lingkungan, dan politik pemerintahan (Pratama, 2018). Sementara itu, kesetaraan gender merupakan isu yang sering kali diabaikan dalam perdebatan  smart  city  (Nesti,  2019).  Akibatnya,  perencanaan  kota  pintar  tidak pernah  melibatkan  –kalau  pun  terjadi  hanya  sedikit-  komunikasi  interprofesional antara pakar smart city dan pakar kota ramah perempuan (Chang et al., 2022). Oleh karena  itu,  studi  tentang  smart  city  dalam  perspektif  gender  penting  untuk  dikaji seiring dengan perkembangan kota pintar dan kemajuan teknologi.
Dalam  konteks  ini,  kesetaraan  gender  mengacu  pada  persamaan  hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, kesetaraan  tidak  diartikan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  harus  menjadi  sama, tetapi  bagaimana  hak,  tanggung  jawab,  serta  kesempatan  perempuan  dan  laki-laki tidak bergantung pada perbedaan jenis kelamin yang dimiliki ( UN Women Training Centre  eLearning  Campus ,  2011).  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  tujuan  smart city yang harus terpenuhi, yaitu terciptanya inklusifitas yang melibatkan partisipasi warga –baik laki-laki maupu perempuan- dalam proses pengambilan keputusan dan pengaturan kehidupan publik (Zubizarreta, Seravalli, dan Arrizabalaga, 2015; Nesti,
2019). Namun sejauh mana konsep ini dapat diterjemahkan dalam kehidupan nyata, dan  apa  dampaknya  dalam  mengurangi  kesenjangan  sosial,  hingga  kini  masih menjadi perdebatan para ahli.
Di  Indonesia,  konsep  smart  city  sudah  diterapkan  di  berbagai  kota, diantaranya  adalah  kota  Bandung,  Bogor,  Makassar dan  Surabaya.  Kota  Bandung dan  kota  Surabaya  merupakan  dua  kota  yang  menjadi  pionir  pembangunan  smart city  di  Indonesia  (Pramesti,  Kasiwi,  dan  Purnomo,  2020).  Pada  umumnya, pembangunan dan pengembangan smart city mengandalkan kecakapan masyarakat luas  dalam  hal  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Namun kenyataannya,  perempuan  cenderung  lebih  sedikit  dalam  menggunakan  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dibandingkan  laki-laki,  karena  kurangnya  dana untuk membeli  jenis  layanan  ini  dan/atau  karena kesenjangan  dalam keterampilan dan  literasi  informasi  (Nesti,  2019).  Hasil  riset  United  Nations  Development Programme  (2011),  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komputerisasi di Indonesia masih tergolong rendah, yang ditandai dengan terjadinya digital divide atau kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan.
Di  Indonesia,  kesenjangan  digital  tidak  hanya  disebabkan  oleh  perbedaan struktur wilayah -seperti daerah perkotaan dan pedesaan-, namun juga terjadi karena perbedaan jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Menurut Web Foundation, kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan di Indonesia sebesar 21% pada tahun,  2020  (Rizkinaswara,  2020).  Di  tingkat  global,  laporan  International Telecommunication  Union  (2014),  menunjukkan  bahwa  perempuan  Indonesia menempati  peringkat  88  dalam  aspek  penguasaan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  studi  Wahyuningtyas  dan  Adi (2016),  menyimpulkan  bahwa  rendahnya  kapabilitas  dan  kapasitas  perempuan dalam penggunaan teknologi disebabkan ketimpangan sosial, ekonomi dan budaya yang  terjadi  di  Indonesia.  Akibatnya,  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia sering kali membuat posisi perempuan semakin tidak berdaya, tersubordinasi, dan terpinggirkan  (Hendrarso,  2008).  Menurut  Hendrarso  (2008),  salah  satu  contoh yang  menggambarkan  kondisi  tersebut,  yaitu  ketika  masuknya  teknologi  baru  di bidang  pertanian  (Green  Revolution)  yang  menyebabkan  hilangnya  sejumlah
pekerjaan  perempuan  karena  tergantikan  oleh  mesin  dan  laki-laki.  Bertolak  dari pemikiran tersebut, maka pembagunan smart city di Indonesia -yang syarat dengan penggunaan  teknologi-  perlu  mengedepankan  prinsip  kesetaraan  gender  agar perempuan  dapat  memperoleh  manfaat  dari  pembangunan  tersebut.  Dengan  kata lain,  perempuan  tidak  hanya  dijadikan  objek  pasif  dalam  pengembangan  dan pembangunan  smart  city.  Sebaliknya,  perempuan  harus  dilibatkan  sebagai  subjek dari  pembangunan,  sehingga  tujuan  untuk  menjadi  kota  pintar  yang  inklusi  dan berkelanjutan dapat terwujudkan. Penelitian ini akan membahas tentang konsep dan implementasi  smart  city  di  Indonesia,  menganalisis  sensitifitas  gender  dalam pengembangan  implementasi  smart  city  di  Indonesia  dan  strategi  yang  harus dilakukan agar smart city di Indonesia menjadi kota inklusif gender.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah systematic literature review berdasarkan Prefered  Reporting  Items  for  Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses
(PRISMA) (Moher et al., 2009), dengan tahap sebagai berikut;
1. Menetapkan Kriteria Inklusi Dan Ekslusi
Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua artikel yang dipilih relevan dan terkait dengan topik studi. Data yang dikumpulkan mencakup artikel jurnal dan  makalah  konferensi  yang  ditulis  dalam  bahasa  Inggris  dan/atau  bahasa Indonesia,  serta  tersedia  di  database  bibiliografis  digital.  Kriteria  artikel  yang disertakan  (inklusi)  dalam  studi  ini  meliputi:  a)  ditulis  dalam  bahasa  Inggris maupun  bahasa  Indonesia;  b)  artikel  menggunakan  desain  atau  rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, studi pustaka dan mix method; c) terkait dengan pertanyaan  penelitian;  d)  artikel  diterbitkan  selama  periode  Januari,  2012 hingga September, 2022; dan e) judul, dan kata kunci abstrak termasuk dalam kata  kunci  (keyword)  pencarian.  Sedangkan  kriteria  artikel  yang  dikecualikan (ekslusi) ialah sebagai berikut: a) artikel tidak menggunakan metode penelitan yang jelas; dan b) artikel tidak dapat diakses dalam teks lengkap (fulltext). Di
samping dua kriteria tersebut, penulis juga menyeleksi artikel yang sama (studi duplicat) berdasarkan judul artikel dengan tujuan penelitian.
2. Menentukan Sumber Pencarian
Pencarian  otomatis  menggunakan  database  ilmiah  yang  dapat  diakses  secara online,  dan  relevan  dengan  topik  penelitian.  Sumber  utama  yang  digunakan adalah Google Scholar dan/atau Google Cendikia.
3. Menentukan string pencarian
String  pencarian  berisi  kombinasi  kata  kunci  (keyword)  yang  terkait  dengan topik  penelitian  dengan  maksud  mengidentifikasi  sebanyak  mungkin  artikel yang  relevan.  Adapun  kata  kunci  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut: (“smart  city”  AND  “gender”)  atau  (“kota  pintar”  DAN  “gender”)  atau (“implementasi smart city di Indonesia” DAN “perspektif gender”) atau (“smart city  AND  “gender  perspective”)  atau  (“implementation  smart  city”  AND “gender”) atau (“smart city” AND “perempuan”).
4. Pencarian dan Pemilahan
Pencarian  telah  dilakukan  sejak  1  September,  2022.  Dari  kata  kunci  yang digunakan,  pencarian  otomatis  di  Google  Scholar  menemukan  29.000  artikel dengan berbahasa Inggris, dan 6.070 artikel dalam bahasa Indonesia. Pencarian artikel  kemudian  dispesifikkan  berdasarkan  waktu,  2012-2022,  sehingga menemukan  17.000  artikel  dalam  bahasa  Inggris  dan  6.070  dalam  bahasa Indoesia.  Selanjutnya,  melakukan  penyaringan  secara  manual  untuk menetapkan  batasan  yang  harus  dipertimbangkan.  Penyaringan  ini mengidentifikasi  45  artikel  yang  relevan,  dan  diseleksi  (screening)  sesuai kriteria  inklusi/ekslusi  yang  telah  ditetapkan.  Dari  proses  screening  tersebut, maka tersisa 10 artikel yang dianggap relevan untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu 1 artikel berbahasa Indonesia dan 9 artikel lainnya ditulis dalam bahasa Inggris. Sepuluh  artikel  terpilih  berkenaan  dengan  kajian  isu-isu  gender  dan implementasi  smart  city,  khususnya  di  Indonesia.  Namun,  untuk  memperkaya kajian mengenai sensitifitas gender pada implementasi smart city, peneliti juga mengambil  hasil  penelitian  dari  negara  lain.  Dari  sepuluh  artikel  terdapat  5
artikel yang kajiannya dilakukan di Indonesia, 1 artikel yang berasal dari Korea,
1 di Eropa dan 3 di India.

## Hasil dan Pembahasan
Dari 10 artikel yang diperoleh, terdapat 6 studi yang menggunakan metode kuantitatif,  dan  2  artikel  menggunakan  metode  literature  review,  serta  2  artikel lainnya menggunakan  metode  campuran. Menurut  lokasi  penelitiannya, terdapat  5 artikel yang membahas smart city di Indonesia, 1 artikel membahas perkembangan smart  city  di  negara  Eropa,  3  artikel  di  India,  dan  1  artikel  di  Korea  Selatan. Penelitian  pertama dilakukan  oleh  Lynawati  dan  Gunawan  pada  tahun 2017  dan dilakukan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  berjudul  Analisis  Pengaruh  Gender  dalam Penerimaan  Teknologi  dalam  Smart  City  dengan  Model  Technology  Acceptence Model  (TAM).  Studi  ini  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  analisis  tentang pengaruh gender terhadap kecenderungan penerimaan teknologi smart city dengan menggunakan  model  Teknology  Acceptance  Model  (TAM).  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif.  Hasil  studi  ini  menunjukkan bahwa  pria  lebih  tinggi  tingkat  signifikansinya  dalam  menerima  sebuah  teknologi smart city dibandingkan dengan perempuan.
Penelitian  kedua, berjudul  Smart  city Narrative in  Indonesia:  Comparing Policy  Documents  in  Four  Cities.  Studi  ini  dilakukan  oleh  Pratama  di  Indonesia pada  tahun,  2018.  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konsepsi  program  smart city  di empat  kota yang  diakui  sebagai  kota  cerdas  atau  pintar  di  Indonesia,  yaitu Yogyakarta,  Surabaya,  Magelang,  dan  Madiun.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  analisis  dokumen  kebijakan  publik.  Studi  ini  menunjukkan bahwa hanya kota Magelang yang secara eksplisit menyatakan gagasan smart city dalam  dokumen  kebijakan  resminya.  Sementara  kota  Yogyakarta,  Surabaya,  dan Madiun  tidak  menjelaskan  secara  eksplisit  definisi  smart  city  dalam  dokumen resminya.  Pada  akhirnya,  studi  ini  menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  kejelasan mengenai definisi smart city, meskipun sangat penting untuk agenda masa depan. Ketiga,  penelitian  dilakukan  oleh  Supangkat  dkk  pada  tahun,  2018,  di  31  kota Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  kuantitatif  dengan
melakukan survei di 31 kota di Indonesia, serta melakukan wawancara kepada aktor pemerintah  kota  dan  warga  setempat.  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  smart  city  diberbagai  kota  di  Indonesia  dengan  menggunakan penedekatan  Garuda  Smart  City  Framework  2  (GSCF2).  Studi  ini  menemukan bahwa  hanya  3  kota  di  Indonesia  telah  mencapai  tingkat  kematangan  smart  city, yaitu  dilevel  4  dari  5 tingkat  pengukuran  terpadu.  Sebaliknya,  masih  banyak  kota yang  berada  ditingkat awal  atau  berada  pada level  1. Karena itu, pengelolaan  dan pengembangan  serta  kesiapan  integrasi  merupakan  aspek  yang  perlu  mendapat perhatian serius dari berbagai kota dalam upayanya menjadi kota yang lebih cerdas.
Studi  ketiga ,  berjudul  Mainstreaming  Gender  Equality  in  Smart  Cities:
Theoretical, Methodological and Empirical Challenges pada tahun, 2019. Penelitian ini  dilakukan  oleh  Nesti  di  India  dengan  menggunakan  metode  analisis  sistematis literature  review.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  diskriminasi  gender pada smart city, merekomendasikan pengarusutamaan gender dalam smart city dan mengidentifikasi  tantangan  teoritis,  metodologis  dan  empiris  yang  menghambat kesetaraan  gender  di  smart  city.  Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  minat  akademis dalam  isu-isu  gender  telah  meningkat  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Namun, penelitian  yang  sudah  ada  masih  belum  banyak  menjawab  pertanyaan  terkait kemungkinan  adanya  ketidaksetaraan  gender  yang  muncul  akibat  dari  kebijakan smart  city.  Pendekatan  sensitif  gender  masih  belum  diterima  dengan  baik  karena persoalan teoritis dan metodologis, serta minimnya kapasitas pejabat publik untuk mengurai  dan  mengatasi  masalah  tersebut.  Selain  itu,  resistensi  budaya  dan/atau stereotip  gender  juga  menjadi  hambatan  dalam  aspek  kultural.  Studi  ini menawarkan perlunya menumbuh-kembangkan pola pikir sensitif gender di antara politisi  dan  pejabat  publik  untuk  mengakui  bahwa  ketidaksetaraan  gender  dapat merugikan  pengembangan  smart  city.  Karena  hal  tersebut  dapat  menghambat pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  pengangguran,  difusi  layanan  digital,  dan keberlanjutan.
Penelitian  keempat dilakukan  oleh Asteria dkk pada  tahun,  2020  dengan menggunakan metode gabungan, yang terdiri dari studi litertur, survei online, dan wawancara  terstruktur.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Indonesia  dengan  judul  A
Gender-Responsive Approach: Social Innovation for the Sustainable Smart city in Indonesia  and  Beyond.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  pentingnya pendekatan responsif gender pada smart city. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pengelolaan kota pintar perlu menggunakan pendekatan responsif gender  untuk  mencapai  keadilan  sosial.  Inovasi  yang  dilakukan  di  kota  pintar membutuhkan  pemahaman  penggunaan  teknologi  melalui  pemberdayaan masyarakat,  khususnya  bagi  perempuan.  Perempuan  dan  laki-laki  perlu  memiliki hak  dan  kesempaan  yang  sama  dalam  penerapan  teknologi.  Oleh  karena  itu, peningkatan  kapasitas  perempuan  harus  dilakukan  diberbagai  tingkatan  (baik  di level pemerintah pusat, maupun daerah).
Penelitian  kelima ,  penelitian  ini  dilakukan  oleh  Bansal  dkk  pada  tahun, 2021,  dilakukan  di  India  dengan  judul  Gender  and  Smart  city:  Canvassing (in)Security in Delhi. Penelitian ini dilakukan di India dengan menggunakan metode kuantitaif, survei di 11 lokasi di India, dan setiap lokasi terdiri dari 50 responden. Tujuan  penelitian  ini  adalah  Hasil  studi  ini  menemukan  bahwa  pengalaman  rasa aman  dan  terjamin  setiap  orang  berbeda  di  tempat  yang  berbeda.  Namun, perempuan  merasa  lebih  rentan  di  kota  yang  didominasi  oleh  penduduk  laki-laki. Keterbatasan mobilitas perempuan juga membuat mereka tidak bisa menggunakan fasilitas  publik.  Karena  itu,  peran  teknologi  dianggap  memberikan  rasa  aman  dan kesempatan  kepada  perempuan  dalam  hal  tertentu.  Sebagai  misal,  pemasangan CCTV  diberbagai  sudut  kota  yang  berguna  untuk  pengawasan  dan  bukti  tindak kejahatan. Studi ini juga menunjukkan bahwa model perencanaan smart city tidak bisa  disamakan  di  semua  kota,  karena  setiap  kota  memiliki  budaya  dan tantangannya tersendiri.
Penelitian  ketujuh ,  penelitian  dilakukan  oleh  Paliwal  dan  Singh  di  India pada tahun, 2021 dengan menggunakan metode kuantitatif, melakukan survei yang terdiri dari 99 responden. Penelitian ini berjudul Gender Centricity of Indian Smart Cities : What Matters Most ? Studi ini mengahasilkan kesimpulan bahwa keamanan, pengembangan  trasnportasi  dan  infastruktur,  serta  peningkatan  kapasitas  dan kesejahteraan  kerja  merupakan  indikator  sentris  gender  yang  paling  signifikan  di kota  pintar.  Secara  umum,  studi  ini  berupaya  memberikan  penjelasan  tentang
pentingnya perspektif gender (gendersentrik) dalam merencanakan dan merancang smart city.
Penelitian  kedelapan ditulis  oleh  Chang  dkk  pada  tahun,  2022,  dengan judul  Gendering  the  Smart  city:  A  Case  Study  of  Sejong  City,  Korea.  Studi  ini dilakukan  di  Korea  Selatan  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif,  dengan melakukan  survei  terhadap  100  penduduk  smart  city  di  Korea.  Studi  ini menganalisis  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pasca-hunian  distrik  melalui tinjauan  pedoman  kebijakan  paengarusutamaan  gender  di  kota-koa  Korea.  Hasil studi  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  perencanaan,  terjadi  sedikit  komunikasi inter-profesional  antara  pakar  smart  city  dan  pakar  kota  ramah  perempuan.  Pada tahap  implementasi,  hal  ini  menyebabkan  pengarusutamaan  gender  di  kabupaten menjadi  tidak  terlaksana.  Selanjunya,  pada  tahap  pasca-hunian,  studi  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  –baik  wanita  maupun  pria- menganggap “zona yang dirancang khusus untuk wanita” lebih aman untuk dihuni. Meskipun  demkian,  terdapat  perbedaan  persepsi  gender  tentang  instalasi  kota cerdas.  Perempuan  membutuhkan  lebih  banyak  sistem  keamanan  aktif  daripada sistem  pengawasan  pasif.  Secara  umum,  studi  ini  menunjukkan  bahwa  perspektif gender diperlukan untuk merancang smart city yang inklusif.
Studi  kesembilan ,  berjudul  Gender,  Data  Protection  &  the  Smart  city:
Exploring the Role of DPIA in Achieving Equality Goals yang dilakukan di negara- negara Eropa pada tahun, 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi  pustaka.  Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  lebih  rentan  dalam konteks kota pintar. Hal ini disebabkan kurangnya keterwakilan perempuan sebagai aktor  dalam  mendesain  smart  city,  sehingga  beresiko  terhadap  tindakan diskriminatif.  Studi  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  Data  Protection  Impact Assessment  (DPIA)  memiliki  peluang  sebagai  alat  yang  efektif  untuk  melindungi hak-hak  dasar,  dan  juga  menjadi  sarana  untuk  memberdayakan  perempuan  dari beragam  ras,  latar  belakang  sosial-ekonomi,  orientasi  seksual,  kemampuan,  dll. DPIA dapat mendukung, mengontrol, dan menilai data dengan lebih komprehensif dalam  mengidentifikasi  resiko  terhadap  hak  dan  kebebasan  individu  yang  muncul dari operasi pemrosesan di lingkungan smart city.
Riset  kesepuluh ,  penelitian  dilakukan  oleh  Kusumastuti  dkk  pada  tahun, 2022 yang dilakukan di Indonesia. Judul penelitiannya Analyzing the Factors That Influence  the  Seeking  and  Sharing  of  Information  on  the  Smart  city  Digital Platform: Empirical Evidence from Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif  dengan  melakukan  survei  di  8  smart  city  Indonesia,  dengan  1161 responden. Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian  dan  berbagai  informasi  pada  platform  digital  kota  pintar  di  Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor sosial -seperti rasa memiliki dan mencari reputasi-  memiliki  peran  dominan  dalam  menentukan  niat  warga  untuk  mencari informasi  di  platform  smart  city.  Pada  akhirnya  niat  tersebut,  adalah  faktor  kunci yang mempengaruhi warga berbagi informasi yang ada di platform smart city pada jejaring sosial online mereka. Secara umum, studi ini menyimpulkan bahwa kualitas warga  yang  tercermin  dalam  rasa  memiliki  terhadap  kota  dapat  mendorong keterlibatan  mereka  dalam  menyebarluaskan  informasi  tentang  kota  pintar  yang ditinggalinya.
Terlihat  bahwa  hasil  beberapa  studi  menyimpulkan  perlunya  sensitivitas gender  dalam  merancang  dan  merencanakan  smart  city  (kota  cerdas)  yang  aman, berkeadilan dan berkelanjutan. Studi yang dilakukan Chang et al. (2022) diberbagai smart  city  di  Korea  menunjukkan  bahwa  zona  yang  dirancang  khusus  untuk perempuan  (kota  ramah  perempuan)  dianggap  lebih  aman  untuk  dihuni.  Semetara itu, menurut  Paliwal  dan  Singh  (2021),  keamanan merupakan  salah satu  indikator sentris gender yang paling signifikan dalam program smart city di India.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menilai bahwa smart city dapat  menciptakan  keamanan,  kenyamanan  dan  ketertiban  serta  membuat kehidupan  masyarakat  kota  menjadi lebih  baik  (Utomo dan  Hariadi,  2016).  Smart city  juga  dianggap  sebagai  jalan  keluar  bagi  perempuan  yang  rentan  mengalami tindakan  kejahatan  dan  kekerasan  di  perkotaan,  serta  menjadi  program  kebijakan yang mampu mewujudkan kota berkeadilan gender (Bansal et al., 2021). Pertanyaan yang  muncul  kemudian,  apakah  implementasi  program  kebijakan  smart  city  di Indonesia  sudah  aman  dan  berkeadilan  gender?  Untuk  menjawab  pertanyaan
tersebut,  maka  perlu  dipaparkan  terlebih  dahulu  konsep  smart  city  dan implementasinya di Indonesia, serta berbagai isu gender yang melingkupinya.
Memahami Konsep Smart City
Para peneliti menggunakan istilah smart city sejak awal kemunculannya di tahun  90-an  (Madakam  dan  Ramaswamy,  2013).  Smart  city  kemudian menggantikan visi yang didefinisikan secara sempit seperti kota pengetahuan, kota hijau, kota digital, kota informasi, kota ramah lingkungan, dan kota rendah karbon (Aljowder,  Ali,  dan  Kurnia,  2019).  Sejak  saat  itu,  konsep  smart  city  berkembang dari  penggunaan  teknologi  dalam  layanan  pemerintahan  menjadi  sistem komprehensif  perkotaan  –atau  disebut  kota  ideal-  yang  mencakup  aspek lingkungan,  teknologi,  inovasi,  dan  sosial  (Aljowder,  Ali,  dan  Kurnia,  2019; Pratama, 2018).
Selama ini sudah banyak studi dan kajian tentang smart city, tetapi jawaban mengenai  apa  itu  smart  city  dan  apa  pula  faktor-faktor  pendorongnya  masih  sulit ditemukan.  Akibatnya,  muncul  berbagai  macam  definisi  smart  city  dari  para  ahli dengan narasi yang berbeda antara satu dan lainnya. Pada tahun, 2014, International Telecommunication  Union  (ITU)  melakukan  Focus  Group  on  Smart  Sustainable Cities (FG-SSC) dengan menganalisis 120 definisi untuk menentukan definisi yang komprehensif mengenai smart city. Hasil analisis tersebut mendefinisikan smart city sebagai  kota  inovatif  yang  menggunakan  TIK  dan  sarana  lainnya  untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi layanan perkotaan dan berdaya saing, serta  memastikan  kebutuhan  generasi  sekarang  dan  masa  depan  dalam  aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Internationa Telecommunication Union, 2015).
Menurut  Direktort  Jenderal  Penataan  Ruang,  Kementerian  Pekerjaan Umum (2015), setiap negara memiliki konsep dan model penembangan smart city yang berbeda-beda. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing negara. Misalnya, Belanda memiliki lima komponen smart  city  yang  harus  dikembangkan,  yakni  smart  living,  smart  working,  smart mobility,  smart  public  facilites,  dan  smart  open  data.  Berbeda  dengan  Perancis, yang  memiliki  empat  komponen  dalam  pengembangan  smart  city,  yaitu  smart environment, participation, network of actors, dan new technologies. Sementara itu,
Korea  selatan  hanya  memiliki  tiga  komponen  dalam  model  pengembagan  smart city,  yaitu  smart  city  management,  smart  ICT  infrastructure  dan  smart  user (Direktorat Jenderal Penataan Ruang KPU, 2015).
Di Indonesia karekteristik pengembangan smart city ditandai dengan enam komponen  yang  terdiri  dari:  smart  people,  smart  economy,  smart  living,  smart environment,  smart  governance,  dan  smart  mobility  (Pramesti,  Kasiwi,  dan Purnomo,  2020)  Namun  demikian,  karakteristik  tersebut  berbeda  dengan  model yang dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.  Perbedaan  itu  terletak  pada  smart  infrastructure  yang  menggantikan smart  mobility  (Utomo  dan  Hariadi,  2016).  Ada  pun  penjelasan  dari  komponen- komponen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Smart  people:  berkenaan  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  mampu menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  atau melek teknologi dengan menyadari dampak negatif dan positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Direktorat Jenderal Penataan Ruang KPU, 2015).
2. Smart  living:  bertujuan  untuk  menciptakan  hunian  yang  layak  dan  sehat (Astutik dan Gunartin, 2019).
3. Smart  mobility:  berkaitan  dengan  kemudahan  untuk  melakukan  mobilitas melalui fasilitas transportasi yang nyaman, aman, mudah dan tertib (Direktorat Jenderal Penataan Ruang KPU, 2015).
4. Smart environment: berfokus pada manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan,  merevitalisasi  ruang  terbuka  hijau  (Direktorat  Jenderal  Penataan Ruang KPU, 2015; Astutik dan Gunartin, 2019).
5. Smart  government:  ditujukan  untuk  mengembangkan  dan  menerapkan pelayanan  publik  sehingga  masyarakat  mudah  untuk  mendapatkan  informasi, layanan dan partisipasi dalam pemerintah yang transparan (Direktorat Jenderal Penataan Ruang KPU, 2015).
6. Smart  economy:  kegiatan  yang  dapat  menumbuhkembangkan  inovasi  serta kreativitas  agar  dapat  meningkatkan  produktivitas  ekonomi  melalui kewirausahaan (Astutik dan Gunartin, 2019).
7. Smart  Infrastructure:  berkaitan  dengan  pengembangan  jaringan  berbasis teknologi  informasi  di  bidang  transportasi,  sistem  informasi  dan  manajemem
(Utomo dan Hariadi, 2016).

## Implementasi Smart city di Indonesia
Beragam  definisi  dan  konsepsi  tentang  smart  city,  menimbulkan kebingungan  pada  tahap  perencanaan  program  kota  pintar  di  Indonesia.  Studi analisis  dokumen  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pratama  (2018),  menunjukkan bahwa hanya kota Magelang yang secara eksplisit menyatakan gagasan smart city dalam dokumen kebijakan resminya atau RPJM. Sementara, beberapa kota –seperti Yogyakarta,  Surabaya,  Madiun-  belum  menjelaskan  secara  eksplisit  konsep  smart city  dalam  dokumen  resminya.  Padahal,  hal  tersebut  sangat  penting  untuk keberlanjutan program smart city di masa depan.
Meskipun  belum  ada  kejelasan  tentang  konsep  dan  definisi  smart  city (Pratama,  2018),  namun  implementasi  program  kota  pintar  tetap  berjalan  dan berkemang  pesat  di  berbagai  kota  di  Indonesia.  Dua  kota  yang  menjadi  pionir pembangunan smart city dan sekaligus penerima banyak penghargaan adalah kota Bandung dan Surabaya (Utomo dan Hariadi, 2016; Pramesti, Kasiwi, dan Purnomo, 2020).  Kota  Bandung  memiliki  lima  komponen  smart  city,  diantaranya  smart infrastructure,  smar  government,  bandung  open  government,  Bandung empowerment dan Bandung technopolis (Direktorat Jenderal Penataan Ruang KPU, 2015;  Mursalim,  2017).  Sedangkan  kota  Surabaya  dikenal  sebagai  smart government (Anggini dan Rachmawati, 2016), smart people (Pramesti, Kasiwi, dan Purnomo, 2020), smart environment, smart economy, smart living, smart mobility (Priscilla,  2019).  Kota  Surabaya  mendapatkan  tiga  penghargaan  terkait  smart  city yaitu  smart  government,  smart  living  dan  smart  environment  (Priscilla,  2019). Sementara itu, Kota Jakarta yang juga menjadi kota perintis penerapan smart city di Indonesia  (Finaka  dan  Agam,,  2018)  memiliki  enam  indikator  dalam  penerapan smart  city,  yaitu:  smart  people,  smart  mobility,  smart  environment,  smart  living, smart economy, dan smart government (Astutik dan Gunartin, 2019).
Kota-kota  lain  juga  mengikuti  jejak  kota  Surabaya  dan  kota  Bandung menjadi smart city, antara lain kota Bogor, Makassar (Direktorat Jenderal Penataan Ruang  KPU,  2015),  dan  Yogyakarta  (Sektiawan  Wibisono  dan  Handoko,,  2020). Kota  Bogor  telah  menerapkan  smart  city  dengan  empat  komponen,  yaitu  smart citizen,  smart  government,  smart  bussines,  smart  infrastrucuture.  Di  samping  itu, kota  Bogor  juga  melakukan  pendekatan  untuk  menerapkan  smart  economy,  smart living, smart mobility dan smart environment (Direktorat Jenderal Penataan Ruang KPU,  2015).  Berbeda  dengan  kota  Bogor,  konsep  smart  city  di  kota  Makassar terdiri dari lima komponen, yaitu smart economy, smart people, smart environment, smart  mobility  dan  smart  governance  (Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  KPU, 2015). Sementara itu, kota Yogyakarta mengembangkan konsep smart city dengan sepuluh komponen, yang meliputi smart mobility, smart environment, smart disaster management, smart people, smart living, smart government, smart economy, smart education, smart culture dan smart tourism (Tim PSPPR UGM,, 2016).
Setiap  kota  di  Indonesia  memiliki  konsep,  model,  dan  indikator pengembangan yang berbeda mengenai  smart city. Potensi sumber daya alam dan manusia serta latar belakang kota yang berbeda-beda berdampak pada implementasi smart city yang berbeda pula (Utomo dan Hariadi, 2016). Berdasarkan pengukuran Garuda  Smart  City  Framework2  (GSCF2),  studi  Supangkat  et  al.  (2018) menemukan  bahwa  hanya  3  kota  di  Indonesia  yang  telah  mencapai  tingkat kematangan smart city, sedangkan masih banyak kota yang berada di tingkat awal pengembangan  kota pintar.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan dan  pengembangan  serta kesiapan  integrasi  merupakan  aspek  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius  dalam implementasi smart city di Indonesia (Supangkat et al., 2018).
Isu Gender dalam Pembangunan Smart City di Indonesia
Pada tahun, 2015, semua negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa  (PBB)  membuat  nota  kesepakatan  mengenai  pembangunan  berkelanjutan menuju  tahun,  2030  (Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  KPU,  2015).  Semua negara  yang  tergabung  dalam  PBB  bersinergi  untuk  menjaga  perdamaian, kemakmuran bagi manusia dan bumi baik sakarang maupun di masa depan. Negara
maju  dan  berkembang  bermitra  untuk  mengakhiri  kemiskinan,  mengurangi ketidaksetaraan  dengan  meningkatkan  pendidikan,  kesehatan,  dan  memacu pertumbuhan ekonomi sambil mengatasi perubahan iklim dan melestarikan laut dan hutan  yang  dimiliki.  Sejak  saat  itu  pula,  ditetapkan  17  tujuan  pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah kesetaraan gender.
Menurut  Gill  (2019),  untuk  mengatasi  masalah  kesenjangan  gender  yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia, maka harus fokus pada posisi perempuan yang berhadapan dengaan tren global yakni urbanisasi dan revolusi data. Salah satu tantangan urbanisasi, yaitu meningkatnya jumlah populasi yang mendiami wilayah perkotaan.  Pada  tahun,  2050,  diprediksi  jumlah  populasi  di  perkotaan  akan meningkat  sebanyak  68%  dari  total  jumlah  penduduk  dunia,  dan  satu  miliar penduduk  kota  diperkirakan  akan  tinggal  di  pemukiman  kumuh  atau  slum  area (Gill, 2019). Pemukiman kumuh informal ini biasanya memiliki ciri-ciri kepadatan penduduk tinggi, kondisi perumahan di bawah standar, kurangnya ketersediaan air bersih  dan  sanitasi,  kerentanan  terhadap  bencana  dan  kesehatan  serta  tingkat keamanan  yang  rendah  (Malau,,  2013;  Damayanti  dan  Rahma,,  2018).  Sementara itu,  perempuan  merupakan  kelompok  rentan  di  wilayah  perkotaan  (Bansal  et  al., 2021),  dan  acapkali  menjadi  korban  dalam  hal  keselamatan,  ketidakamanan ekonomi,  kesehatan  dan  kekerasan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  keluarga  atau ruang  publik.  Alih-alih  melindungi,  perempuan  justru  tidak  dilibatkan,  terabaikan dan bahkan tidak dipandang dalam proses perencanaan smart city (Gill, 2019; Calvi, 2022).
Akibatnya,  smart  city  yang  dianggap  sebagai  jalan  keluar  dari  berbagai masalah  perkotaan,  justru  bisa  berpotensi  menimbulkan  tindakan  diskriminatif terhadap  perempuan  (Calvi,  2022;  Nesti,  2019;  Asteria,  Jap,  dan  Utari,  2020). Selain  minimnya  keterwakilan  perempuan  dalam  mendesaian  smart  city  (Calvi, 2022),  kesenjangan  digital  antara  laki-laki  dan  perempuan  juga  menjadi  faktor penghambat  terwujudnya  kota  pintar  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan  (Nesti, 2019).  Kesenjangan  digital  atau  dikenal  dengan  sebutan  digital  divide  merupakan kesenjangan kapabilitas dan kapasitas dalam penguasaan teknologi informasi yang
berhubungaan  dengan  tingkat  sosial  dan  ekonomi  seseorang  (Wahyuningtyas  dan Adi,  2016).  Kesenjangan  tersebut  ditandai  dengan  pengguna  internet  di  Indonesia yang  jumlahnya  lebih  banyak  laki-laki  daripada  perempuan,  yaitu  53.13% berbanding 46.87% (Purnamasari, 2019).
Ketertinggalan perempuan dalam penguasaan teknologi dapat terjadi karena aspek  kultural  dan  struktural.  Secara  kultural,  budaya  patriarkhi  lebih mengutamakan laki-laki untuk mendapatkan akses dan fasilitas teknologi, sehingga perempuan  mengalami  apa  yang  disebut  sebagai  technophobia  (Hilbert,  2011). Secara  struktural,  perempuan  mengalami  political  blogging  yang  mempengaruhi makna  gender  itu  sendiri  dalam  budaya  on-line  (Gorosho  dan  Zhigalina,  2010). Sementara  itu,  menurut  (Wahyuningtyas  dan  Adi,  2016).  penyebab  terjadinya kesenjangan  digital  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah  adanya  budaya patriarkhi,  tingkat  sumber  daya  perempuan  yang  masih  rendah,  masalah  bahasa, keterbatasan  waktu  dan  adanya  stereotype  negatif,  sehingga  perempuan  mudah direndahkan dan kehilangkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, masuknya isu-isu gender  dalam  pembangunan  smart  city  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas hidup perempuan, sehingga mereka menjadi lebih aman dan nyaman di masa depan (Bharatiya Stree Shakti,, 2017)
Menurut  Bharatiya  Stree  Shakti  (2017),  isu-isu  gender  yang  berkaitan dengan  smart  city,  yaitu  tentang  keselamatan,  kesehatan,  dan  kenyamanan perempuan terutama dalam menciptakan infrastruktur dan transportasi yang aman, fasilitas perumahan yang terjangkau, serta fasilitas lainnya yang membuat nyaman. Hal ini sejalan dengan studi Paliwal dan Singh (2021), yang menyimpulkan bahwa keamanan, pengembangan transportasi dan infastruktur, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kerja merupakan indikator sentris gender yang paling signifikan di kota pintar (smart city).
Berkaitan  dengan  indikator  keamanan  dan  pengembangan  transportasi. Kota  Jakarta  telah  menyediakan  transportasi  khusus  bagi  perempuan  yakni  KRL dan bus trans Jakarta (UPI, 2018). Hadirnya transportasi khusus ini adalah respons dari  pemerintah  setempat  terhadap  tindakan  pelecehan  seksual  yang  acapkali dialami  oleh  perempuan  di  dalam  transportasi  publik.  Transportasi  khusus  ini
dirancang agar perempuan merasa aman dan nyaman selama melakukan mobilitas (Shabitah,,  2020).  Selain  itu,  kota  Jakarta  juga  memasang  CCTV  atau  kamera pengintai  di  tempat-tempat  yang  berpotensi  terjadi  tindakan  kriminalitas  dan pelecehan  seksual.  Menurut  Bansal  et  al.  (2022),  peran  teknologi  dianggap memberikan  rasa  aman  dan  kesempatan  kepada  perempuan  dalam  hal  tertentu, seperti pemasangan CCTV di berbagai sudut kota yang berguna untuk pengawasan dan bukti tindak kejahatan. Mode transportasi khusus perempuan, dan pemasangan CCTV  di  berbagai  sudut  kota  merupakan  wujud  sensitivitas  gender  dalam pengembangan smart city di Indonesia.
Menciptakan Smart City yang Inklusi Gender di Indonesia
Kota  inklusif  pertama  kali  dikembangkan  di  Surakarta  atau  Solo.  Ide pertama  kali  mengenai  kota  inklusif  ini  merupakan  pengembangan  dari  konsep pendidikan inklusif pada tahun, 2013. Hal ini ditunjukkan oleh kota Surakarta yang sebelumnya  telah  mencanangkan  program  pendidikan  inklusif  (Maftuhin,  2017). Menciptakan  kota  inklusif  adalah  agenda  perencanaan  pembangunan  yang berkelanjutan.  Inklusi  diibaratkan  sebagai  jantung  dalam  memberdayakan perempuan  dan  laki-laki,  memberantas  kemiskinan,  menciptakan  keadilan,  dan melindungi bumi (Kantor Perwakilan UNESCO Jakarta,, 2017). Selama ini  kajian mengenai kota inklusif berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang bersumber pada  diskriminasi  gender,  eksklusi  sosial,  politik,  kebijakan  hingga  penggunaan teknologi dalam mewujudkan smart city yang ramah bagi semua orang (Maftuhin,, 2017).  Isu  gender  dan  kota  inklusi  secara  khusus  melihat  konsep  kota  inklusi sebagai  kota  yang  ramah  perempuan  yakni  kota  yang  mampu  mendengar  aspirasi perempuan,  mengakomodir  dan  melibatkan  perempuan  dalam  pembangunan  kota serta aman bagi perempuan (Whitzman,, 2013).
Kota ramah perempuan pertama kali dikenalkan ke publik pada tahun 1970- an oleh aktivis perempuan di Amerika Utara. Mereka berpendapat bahwa kota harus menjadi tempat yang aman bagi perempuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Chang  et  al.,  2022).  Pada  tahun  1980-an,  diskusi  kota  ramah  perempuan  mulai memfokuskan  pada  keselamatan  perempuan  dalam  perencanaan  kota  dan mengoperasikan  kota  yang  terintegrasi  dengan  perspektif  gender.  Konsep  kota
ramah  perempuan  ini  kemudian  menyebar  ke  berbagai  negara,  dan  diskusikan secara resmi pada tahun 1996 (Chang et al., 2022).
Kota ramah perempuan atau biasa disebut sebagai kota inklusi gender menjadi isu yang  penting  dalam  penerapan  smart  city.  Perspektif  gender  diperlukan  dalam perencanaan  hingga  implementasi  smart  city  agar  lebih  inklusif  (Chang  et  al., 2022).  Menciptakan  kota  yang  inklusi  gender  merupakan  isu  penting  di  tengah meningkatnya  kasus  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  perempuan.  Data menunjukkan  bahwa  empat  dari  lima  perempuan  di  Indonesia  telah  mengalami pelecehan  seksual  di  ruang  publik  (Ayuningtyas,,  2022).  Berdasarkan  hasil  survei yang  dilakukan  oleh  Koalisis  Ruang  Publik  Aman  (KRPA)  menunjukkan  bahwa 2.000  responden  dari  4.236  responden  yang  tersebar  di  34  provinsi  mengalami pelecehan  seksual  di  ruang  publik,  seperti  di  taman  dan  jalanan  (BBC  News Indonesia,,  2022).  Pengarusutamaan  gender  dan  pendekatan  responsif  gender menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  menciptakan  kota  yang  inklusi  gender  atau ramah terhadap perempuan.
Setidaknya  diperlukan  dua  langkah  untuk  mewujudkan  kota  yang  inklusi  gender dalam  implementasi  smart  city,  khususnya  di  Indonesia.  Pertama,  meningkatkan partisipasi  perempuan  dalam  institusi  lokal,  khususnya  dalam  perencanaan  smart city (Sangiuliano, 2017; Nesti, 2019; Chang et al., 2022; Paliwal dan Singh, 2021). Dengan  demikian,  perempuan  dapat  mempromosikan,  dan  merekomendasikan kebijakan yang responsif gender dalam perencanaan hingga implementasi smart city (Gill, 2019; Nesti, 2019; Asteria, Jap, dan Utari, 2020; MacAya et al.,, 2021; Chang et  al.,,  2022).  Menurut  Chang  et  al.  (2022),  keterwakilan  perempuan  dalam perencanaan smart city, berpengaruh terhadap pembangunan kota pintar yang ramah perempuan.  Kedua,  meningkatkan  akses  dan  kapabilitas  perempuan  dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Sangiuliano, 2017; Chang et  al.,  2022).  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  kesenjangan  digital  antara  laki- laki dan perempuan, terutama dalam mengakses layanan digital smart city. Manurut Nesti  (2019),  terdapat  banyak  aplikasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  di  negara- negara  maju  untuk  mendeteksi  keamanan  perempuan  di  ruang  publik,  namun perempuan masih merasa kesulitan untuk mengakses aplikasi tersebut. Oleh karena
itu, diperlukan pemberdayaan dan penguatan literasi digital tehadap perempuan agar mereka  dapat  mendayagunakan  dan  memperoleh  manfaat  dari  layanan  berbasis teknologi tersebut (Rizkinaswara, 2020).

## Kesimpulan
Secara  umum,  Indonesia  telah  mendefinisikan  konsep  smart  city  dengan menggunakan tujuh indikator. Namun pada implementasinya, setiap kota/kabupaten bisa mengembangkan konsep smart city berdasarkan kekhasan atau kondisi di setiap kota.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  smart  city  di  Indonesia  pada umumnya masih belum responsif terhadap isu-isu gender, karena persoalan teoritis, metodologis, dan politis, serta minimnya kapasitas pejabat publik dalam mengatasi persoalan tersebut. Dari semua smart city yang diakui di Indonesia, hanya Jakarta yang menyediakan transportasi khusus bagi perempuan sebagai upaya mengurangi tindakan  pelecehan  seksual,  sehingga  mobilitas  mereka  menjadi  lebih  aman  dan nyaman. Oleh karena itu penting memasukkan sensitifitas gender dalam desain dan pengembangan  smart  city  yang  inklusif  gender.  Untuk  mewujudkan  kota  inklusif gender  di  smart  city  Indonesia,  maka  yang  harus  dilakukan  adalah  meningkatkan partisipasi perempuan khususnya dalam perencanaan dan pengembangan smart city serta meningkatkan akses dan kapabilitas perempuan dalam penggunaan teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK).  Ada  pun  rekomendasi  penelitian  lanjutan  dari studi  ini,  yaitu  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  dan memahami  secara  mendalam  pengalaman  perempuan  dalam  menggunakan teknologi  di  berbagai  kota  pintar  –atau  yang  telah  diakui  sebagai  smart  city  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Aljowder, Thajba; Ali, Mazin; Kurnia, Sherah. 2019. Systematic Literature Review of  the  Smart  City  Maturity  Model. 2019  International  Conference  on Innovation and Intelligence for Informatics, Computing, and Technologies (3ICT )
Anggini,  Trafika;  Rachmawati,  Rini.  2016.  Pemanfaatan  Media  Center  Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Surabaya Smart City. Jurnal Bumi Indonesia 5(1).
Asteria, Donna; Jap, Janice Jacob Kayan; Utari, Dyah. 2020. A Gender-Responsive Approach:  Social  Innovation  for  the  Sustainable  Smart  City  in  Indonesia and Beyond. Journal of International Women’s Studies 21(6) Astutik,  Endang  Puji;  Gunartin.  2019.  Analisis  Kota  Jakarta  Sebagai  Smart  City Dan  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Menuju Masyarakat Madani. Inovasi 6(2) Ayuningtyas, Kusumasari. 2022. Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik . Deutsche Welle Bansal, Taruna; Roychowdhury, Pritha; Rawat, Pankaj; Choubey, Awadh Narayan; Hoda, Md Nurul. 2021. Gender and Smart City: Canvassing (in)Security in Delhi. GeoJournal 87 (3) BBC News Indonesia. 2022. Empat dari Lima Perempuan Alami Pelecehan Seksual di Ruang Publik. British Broadcasting Corporation (BBC)
Bharatiya Stree Shakti. Gender Inclusive Smart City 2017 Bhaskar, T. 2016. The Role of 3R in Achieving Smart Cities: The Case of India Calvi, Alessandra. 2022. Gender, Data Protection & the Smart City: Exploring the Role  of  DPIA  in  Achieving  Equality  Goals. European  Journal  of  Spatial Development (EJSD) 19 (3)
Chang, Ji-in; Choi, Jeongsun; An, Hyunjin; & Chung, Hye Young. 2022. Gendering the Smart City: A Case Study of Sejong City, Korea. Cities 120
Damayanti,  F  &  Rahma,  D.  P.  2018.  Identifikasi  Kawasan  Slum  Area  di  Kota
Malang. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura 3(2) Damsar & Indrayani. 2017. Pengantar Sosiologi Perkotaan . Jakarta: Kencana. Direktorat Jenderal Penataan Ruang KPU. 2015. Kajian Pengembangan Smart City Di Indonesia . Jakarta
Finaka, W. A. & Agam, S. 2018. Jakarta Perintis 100 Smart city . Indonesiabaik.id Gill,  Natalie.  2019.  Bringing  Women’s  Voices  into  the  ‘Smart  City  Just  City’ Dialogue. Open Global Rights . https://www.openglobalrights.org Gorosho,  Olena  &  Zhigalina,  Olena.  2010. Political  Blogging:  At  Crossroads  of Gender  and  Cultural  Online.  In  Gendered  Transformation:  Theory  and Practices on Gender and Media. USA: The University of Chicago Press. Hamzah,  Megi.  2021. These  Are  The  Top,  20  Sustainable  Smart  Cities  In  The
World. Disruptive Technologies . https://www.disruptive- technologies.com/blog/the-top-20-sustainable-smart-cities-in-the-world.
Hendrarso  &  Susanti,  Emy.  2008. Ketimpangan  Gender  Dan  Ketidakberdayaan Perempuan Miskin Perkotaan . Surabaya: Insan Cendekia.
Hilbert,  Martin.  2011.  Digital  Gender  Divide  or  Technologically  Empowered Women in Developing Countries ? (A Typical Case of Lies , Damned Lies , and Statistics). Women’s Studies International Forum 34 (6) International Telecommunication Union. 2014. Measuring the Information Society Report . Geneva: Information and Technology Union.
International Telecommunication Union. 2015. Focus Group on Smart Sustainable
Cities . Internationa Telecommunication Union Kantor  Perwakilan  UNESCO  Jakarta.  2017. Instrumen  Penilaian  Kota  Inklusif Versi 2
Kontu,  F.  2017.  Representasi  Perempuan  dalam  Politik  Lokal  di  Era  Otonomi Daerah. Societas 6(1)
Kusumastuti,  Ratih  Dyah;  Nurmala,  N;  Rouli,  Juliana;  &  Herdiansyah,  Herdis. 2022.  Analyzing  the  Factors  That  Influence  the  Seeking  and  Sharing  of Information on the Smart City Digital Platform: Empirical Evidence from Indonesia. Technology in Society 68: 101876 Lynawati & Gunawan, Hendro. 2017. Analisis Pengaruh Gender Dalam Penerimaan Teknologi  ‘Smart  City’  Dengan  Model  Technology  Acceptance  Model (TAM). SEMNASHUMTEK .
Macaya,  J.  F.  M;  Dhaou,  S.  Ben;  &  Cunha,  M.  A.  2021.  Gendering  the  Smart Cities: Addressing gender inequalities in urban spaces. ACM International Conference Proceeding Series, 398–405 Madakam,  Somayya  &  Ramaswamy,  R.  2013.  The  State  of  Art:  Smart  Cities  in India: A Literature Review Report. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT 2 (12): 115–19
Maftuhin, A. 2017. Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal Usul, Teori dan Indikator.
Tata Loka , 19(2), 93–103.
Malau, W. 2013. Dampak Urbanisasi terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) di Daerah Perkotaan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 5(2), 39–47.
Moher,  David;  Liberati,  Alessandro;  Tetzlaff,  Jennifer;  &  Altman,  Douglas  G. 2009.  Academia  and  Clinic  Annals  of  Internal  Medicine  Preferred Reporting  Items  for  Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses. Annals  of Internal Medicine 151 (4): 264–69 Mursalim  &  Widharetno, Siti. 2017.  Implementasi  Kebijakan  Smart  City  Di  Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi 14 (1): 126–39.
Nesti, Giorgia. 2019. Mainstreaming Gender Equality in Smart Cities: Theoretical,
Methodological and Empirical Challenges. Information Polity 24 (3): 289–
304
Paliwal, Manisha & Singh, Anshu. 2021. Gender Centricity of Indian Smart Cities : What Matters Most ?. Urban India 41 (11): 1–18.
Pramesti,  Dyah  Ratna;  Nur  Kasiwi,  Aulia  &  Priyo  Purnomo,  Eko.  2020. Perbandingan  Implementasi  Smart  City  Di  Indonesia:  Studi  Kasus: Perbandingan Smart People di Kota Surabaya dan Kota Malang. Ijd-Demos 2(2)
Pratama,  Arif  Budy.  2018.  Smart  City  Narrative  in  Indonesia:  Comparing  Policy Documents in Four Cities. Public Administration Issues , 2018(6): 65–83.
Priscilla,  Kezia.  2019. 6  Terobosan  Surabaya  Jadi  Smart  City .  Liputan6.com., 2019. https://surabaya.liputan6.com/read/4093424/6-terobosan-surabaya- jadi-smart-city.
Purnamasari,  M.  D.  2019. Kementrian  PPPA:  Tingkat  Akses  Internet  Perempuan Indonesia Lebih Rendah dari Laki-Laki . Kompas.com.
Rizkinaswara,  Lesti.  2020. Literasi  Digital  Kurangi  Kesenjangan  Akses  Digital Perempuan .  Kementerian  Komunikasi  Dan  Informatika  Republik
Indonesia. https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/literasi-digital-kurangi- kesenjangan-akses-digital-perempuan/
Sangiuliano,  Maria.  2017. Smart  Cities  and  Gender :  Main  Arguments  and Dimensions for a Promising Research and Policy Development Area . Shabitah,  D.  2020.  Urgensi  Fasilitas  Transportasi  Umum  Ramah  Perempuan  di Indonesia. Center For Security and Welfare Studies .
Sospol  Manajemen  UPI.  2018. Makin  Nyaman  dan  Aman  Dengan  Transportasi Khusus Perempuan . Kompasiana. https://www.kompasiana.com Supangkat,  Suhono  Harso;  Arman,  Arry  Akhmad;  Nugraha,  Ryan  Adhitya  & Fatimah,  Yuti  Ariani.  2018.  The  Implementation  of  Garuda  Smart  City Framework  for  Smart  City  Readiness  Mapping  in  Indonesia. Journal  of Asia-Pacific Studies 32 (4): 169–76 Tim PSPPR UGM. 2016. Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City . UN Women Training Centre eLearning Campus. 2011. Gender Equality Glossary . UN Women.
United  Nations  Development  Programme.  2011. Human  Development  Report  – Sustainability and Equity: A Better Future for All . UNDP.
Utomo, Chandra Eko Wahyudi & Hariadi, Mochamad. 2016. Strategi Pembangunan Smart City Dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi Dan Bisnis 4(2): 159–76.
Wahyuningtyas, Neni & Adi, Khofifatu Rohmah. 2016. Digital Divide Perempuan Indonesia. Sejarah  Dan  Budaya :  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  dan Pengajarannya 10 (1): 80–88
Whitzman, C. 2013. Building Inclusive Cities: Women’s Safety and the Right to the City . Routledge.
Wibisono,  B.  Sektiawan  &  Handoko,  S.  2020.  Program  Jogja  Smart  City  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Sosio-Kultural. Jurnal Kewarganegaraan , 4(1).
Widiyastuti,  Inasari;  Nupikso,  Daru;  Putra,  Novian  Anata;  &  Intanny,  Vieka Aprilya.  2021.  Smart  Sustainable  City  Framework:  Usulan  Model  Kota Cerdas  Yang  Berkelanjutan  dan  Integratif. Jurnal  PIKOM  (Penelitian
Komunikasi Dan Pembangunan) 22 (1): 13
Wong,  Emily  &  United  Nations  Centre  for  Human  Settlements.  2010.  Gender Equality For Smarter Cities : Challenges And Progress. UN-HABITAT . Zubizarreta,  Iker;  Seravalli,  Alessandro;  &  Arrizabalaga,  Saioa.  2015.  Smart  City Concept: What It Is and What It Should Be. Journal of Urban Planning and Development 140 (2): 1–8