## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 4 Nomor 1, Desember 2020 e-ISSN : 2597-5234
ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, ANGKATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PDRB DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

## ANALYSIS OF EFFECT OF EDUCATION LEVEL, LABOR FORCE AND GOVERNMENT EXPENDITURES ON GRDP IN SOUTH SUMATERA PROVINCE
Riza Fahlewi 1 , Retno Riki Chairul Amri 2 , Adesy Mayang Sari 3
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Prana Putra 1,2,3
Rizapahlewi@stiebipranaputra.ac.id 1

## ABSTRACT
Economic  growth  measures  the  performance  of  an  economy's  development  from  one period to the next. The research objective was to analyze the effect of education level, labor  force  and  government  expenditures  on  GRDP  in  South  Sumatera  Province.  The data  used  was  secondary  data  from  Revenue  Office  of  Financial  Management  and Regional Assets and Central Bureau of Statistics (BPS) South Sumatera Province for 6 years (2013-2018). It was concluded that the variables of education has not significant effect  on  GRDP,  while  labor  force,  government  expenditureshas  significant  effect  on GRDP.  The  quantity  of  labor  force  contributes  to  economic  growth  and  increased government expenditures should be balanced with the success of development in various sectors and fields.
Keywords: GRDP, Education, Labor Force, Government Expenditures

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu  periode  ke  periode  berikutnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa pengaruh  tingkat  pendidikan,  tenaga  kerja  dan  pengeluaran  pemerintah  atas  GRDP  di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari  kantor pendapatan  manajemen  keuangan  dan  aset  daerah  dan  Biro  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi  Sumatera  Selatan  selama  6  tahun  (2013-2018).  Disimpulkan  bahwa  variabel pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  GRDP,  sementara  angkatan  kerja, pemerintah  expenditureshas  berpengaruh  signifikan  terhadap  GRDP.  Kuantitas  tenaga kerja berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan belanja pemerintah harus seimbang dengan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor dan bidang.
Kata Kunci: GRDP, Pendidikan, Angkatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah

## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  pembangunan ekonomi merupakan usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan  pemerataan  distribusi pendapatan  masyarakat,  memperlancar hubungan ekonomi, serta mengusahakan  pergeseran  kegiatan ekonomi  dari  sektor  primer  ke  sektor sekunder    maupun  sektor  tersier (Sukirno, 2005). Pertumbuhan ekonomi mengukur  prestasi  dari  perkembangan suatu  perekonomian  dari  suatu  periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke  periode  lainnya  kemampuan  suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa  akan  meningkat  yang  disebabkan oleh  faktor-faktor  produksi  yang  selalu mengalami  pertambahan  dalam  jumlah dan kualitasnya.
Dalam  analisis  makro,  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai oleh  suatu  Negara  diukur  dari perkembangan  pendapatan  nasional  riil yang  dicapai  suatu  Negara/daerah
(Sukirno,  2005).Kemajuan  dibidang ekonomi  ini  merupakan  unsur  penting dari setiap pembangunan yang dibutuhkan  setiap  daerah,  dan  menjadi suatu  tuntutan  yang  wajar  bagi  setiap orang,  akan  tetapi  pembangunan  bukan semata-mata sebuah fenomena ekonomi,  namun  merupakan  sebuah proses  multi  dimensi  yang  melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial ekonomi yang ada (Arifin, 2007).
Salah  satu  untuk  mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan  itu  sendiri  dapat diartikan  sebagai  gambaran  mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  dilaksanakan  dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses
penggunaan faktor-faktor produksi untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa ( output ). Pada  akhirnya  proses  ini  akan menghasilkan  suatu  aliran  balas  jasa terhadap  faktor  produksi  yang  dimiliki oleh  penduduk.  Laju  pertumbuhan ekonomi  merupakan  suatu  indikator ekonomi  makro,  yang  menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan  suatu  daerah  dalam periode waktu tertentu. Rachman (2016) menjelaskan  bahwa  penurunan  PDRB di Sumatera Selatan disebabkan beberapa  hal  yaitu  penurunan  pada sektor pertanian, kondisi itu ditenggarai sebagai  dampak  penurunan  harga komoditas  pertanian  andalan  (seperti padi  dan  jagung),  sektor  kedua  yang mengalami penurunan adalah perkebunan  dan  perikanan,  dimana harga  komoditas  tersebut  juga  anjlok. Ketika  harga  komoditas  tersebut  anjlok maka  sangat  berpengaruh  terhadap perekonomian  Sumatera  Selatan.  Hal tersebut  dikarenakan  Sumatera  Selatan baru  sampai  pada  tahap  bahan  baku, sedangkan hilirisasi untuk komoditas itu belum berjalan.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB dan melihat dari beberapa penelitian terdahulu  maka  peneliti  tertarik  untuk membahas  beberapa  faktor  diantaranya tingkat pendidikan, dimana pertumbuhan  PDRB  erat  hubungannya dengan sumber daya manusia, hubungan  tersebut  menunjukkan  suatu keharusan bahwa sumber daya manusia yang  berkualitas  dapat  menumbuhkan iklim  bisnis  yang  sehat  dan  kondusif bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Faktor berikutnya  yang  juga  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  PDRB  yaitu angkatan  kerja  karena  parstisipasi  aktif masyarakat akan mempercepat pembangunan ekonomi, untuk mendukung  pelaksanaan  pembangunan diperlukan kualitas dan kuantitas tenaga
kerja  sebagai  Sumber  Daya  Manusia (SDM).  Faktor  lainnya  yang  juga mempengaruhi yaitu pengeluaran pemerintah,  peningkatan  pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, karena  peningkatan  agregat  demand akan mendorong kenaikan investasi dan pada  akhirnya  menyebabkan  kenaikan produksi. Dari latar belakang dan permasalahan  yang  timbul,  Peneliti tertarik  untuk  mengetahui  sejauh  mana faktor  tingkat  pendidikan,  angkatan kerja  dan  pengeluaran  pemerintah mempengaruhi PDRB Provinsi Sumatera  selatan  dan  penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji faktor penentu  Pertumbuhan  Produk  Domesik Regional  Bruto  (PDRB)  di  Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Sukirno (2000) Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestic regional  bruto  perkapita  (Zaris,  2000), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam masyarakat (Sukirno, 2004). Pertumbuhan  ekonomi  adalah  kenaikan kapasitas  dalam  jangka  panjang  dari Negara  yang  bersangkutan  untuk menyediakan  berbagai  barang  ekonomi kepada penduduknya. Samuelson (2005) mendefinisikan bahwa pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan adanya  perluasan  atau  peningkatan  dari Gross Domestic Product potensial /output dari suatu Negara.
Pertumbuhan  ekonomi  tinggi dalam  era  ekonomi  daerah  juga merupakansalah satu tujuan perekonomian  suatu  wilayah.Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.Salah satu faktor yang mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi adalah sumber daya manusia (pendidikan).Sektor pendidikan dianggap  memainkan  peran  utama untuk  membentuk  kemampuan  sebuah Negara  berkembang  untuk  menyerap teknologi  modern  dan  mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan  serta  pembangunan  yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Menurut Sukirno (2004) pendidikan  merupakan  satu  investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi.Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai  investasi  pembangunan  yang hasilnya  dapat  dinikmati  dikemudian hari.ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki  peranan  penting.  Sedangkan Samuelson & Nordhaus (2001) menyebutkan  bahwa  input  tenaga  kerja terdiri  dari  kuantitas  dan  keterampilan tenaga  kerja.  Banyak  ekonom  percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan,  pengetahuan  dan  disiplin tenaga kerja merupakan elemen penting dalam peningkatan PDRB suatu daerah.
Menurut  tingkat  pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk yang buta huruf dan yang  melek  huruf.  Penduduk  yang melek  huruf  dapat  dikelompokkan  lagi menurut  tingkat  pendidikannya,  tidak tamat  Sekolah  Dasar,  tamat  Sekolah Dasar,  tamat  Sekolah  Menengah Pertama,  tamat  Sekolah  Menengah Atas, tamat Akademi/Perguruan Tinggi.
Mulai tahun 2013 Departemen Pendidikan Nasional gencar menggalakkan program wajib belajar 12 tahun  yaitu  SD,  SMP  dan  SMA.
Program  ini  mewajibkan  setiap  warga untuk  melaksanakan  sekolah  selama  12 tahun,  hal  ini  bertujuan  agar  kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia  tidak kalah bersaing dengan Negara lain.
Pendidikan  bukan  saja  akan melahirkan  Sumber  Daya  Manusi (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  serta menguasai  teknologi,  tetapi  juga  dapat menumbuhkan  iklim  bisnis  yang  sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, Karena itu, investasi dibidang pendidikan  tidak  saja  faedah  bagi perorangan,  tetapi  juga  bagi  komunitas bisnis dan masyarakat umum.
Angkatan kerja adalah penduduk usia  produktif    yang  berusia  15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi  sementara  tidak  bekerja,  maupun yang  sedang  aktif  mencari  pekerjaan. Selain  angkatan  kerja  ada  pula  yang bukan angkatan kerja yaitu mereka yang berumur  10  tahun  ke  atas  yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Pertumbuhan  Angkatan  Kerja (AK)  secara  tradisional  dianggap sebagai  salah  satu  faktor  positif  yang memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro,  2000)  ,jumlah  tenaga  kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan  penduduk  yang  lebih besar  berarti  ukuran  pasar  domestiknya lebih  besar.  Meski  demikian  hal tersebut  masih  dipertanyakan  apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat  benar-benar  akan  memberikan dampak  positif  atau  negatif  dari pembangunan  ekonominya.  Pengaruh positif  atau  negatif  dari  pertumbuhan penduduk  tergantung  pada  kemampuan system  perekonomian  daerah  tersebut dalam  menyerap  dan  secara  produktif memanfaatkan  pertambahan  tenaga kerja  tersebut.  Kemampuan  tersebut
dipengaruhi  oleh  tingkat  dan  jenis akumulasi  modal  dan  tersedianya  input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.
Angkatan  kerja  yang  homogeny dan  tidak  terampil  dianggap  bisa bergerak  dan  beralih  dari  sektor tradisional  ke  sektor  modern  secara lancar dan dalam jumlah terbatas.Dalam keadaan  demikian  penawaran  tenaga kerja  mengandung  elastisitas  yang tinggi,  meningkatnya  permintaan  atas tenaga  kerja  bersumber  pada  ekspansi kegiatan  sektor  modern.  Dengan demikian  salah  satu  faktor  yang berpengaruh  terhadap  pertumbuhan PDRB adalah tenaga kerja.
Suatu  fungsi  produksi  suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah q = f (K,L)  dimana  K  merupakan  modal  dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang  atau  jasa  yang  dapat  diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif  antara  K  dan  L  maka  apabila salah  satu  masukan  ditambah  satu  unit tambahan dan masukan lainnya dianggap  tetap  akan  menyebabkan tambahan dan masukan lainnya dianggap  tetap  akan  menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.  Tambahan  keluaran  yang diproduksi  inilah  yang  disebut  dengan produk  fisik  marginal  ( Marginal Physical Product ).
Menurut  Badan  Pusat  Statistik
(BPS),  penduduk  berumur  10  tahun  ke atas  terbagi  sebagai  angkatan  kerja  dan bukan  angkatan  kerja.  Angkatan  kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan  pekerjaan  dengan  maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit  satu  jam  secara  kontinu  selama satu  minggu  yang  lalu.  Sedangkan penduduk  yang  tidak  bekerja  tapi sedang  mencari  pekerjaan  disebut
menganggur.  Tenaga  kerja  adalah mencakup  penduduk  yang  sudah  atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.Jumlah  angkatan  kerja  yang bekerja  merupakan  gambaran  kondisi dari  lapangan  kerja  yang  tersedia. Semakin  bertambah  besar  lapangan kerja  yang  tersedia,  maka  akan menyebabkan  semakin  meningkatnya total produksi di suatu daerah.
Pengeluaran pemerintah
merupakan  belanja  pemerintah  daerah yang  manfaatnya  satu  anggaran  dan akan  menambah  asset  atau  kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan  pada  kelompok  belanja administrasi umum.
Belanja  modal  adalah  belanja yang  dilakukan  pemerintah  yang menghasilkan  aktiva  tetap  tertentu Nodiawan (2006) dan Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap
pemerintah  daerah  yaitu  membangun sendiri,  menukarkan  dengan  asset  tetap lainnya,  atau  juga  dengan  membeli. Pemerintah  daerah  biasanya  melakukan dengan  cara  membangun  sendiri  atau membeli.  Belanja  modal  memiliki karakteristik  spesifik  dan  menunjukkan adanya  berbagai  pertimbangan  dalam pengalokasiannya.
Belanja  pada  umumnya  hanya digunakan disektor publik, tidak disektor  bisnis.  Belanja  disektor  publik terkait  dengan  penganggaran,  yaitu menunjukkan  jumlah  uang  yang  telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.  Belanja/biaya  berdasarkan hubungannya  dengan  aktivitas  dibagi dua,  yaitu  biaya  langsung  dan  biaya tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut  berdasarkan  PP  No.  15  tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Kepmendagri  No.  29 Tahun  2002  yang
kemudian  direvisi  menjadi  PP  No.  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.
59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri  No.  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran  pemerintah  adalah hal  yang  sangat  penting  karena menyangkut  output  yang  dihasilkan untuk  kepentingan  hajat  hidup  orang banyak.  Apabila  pemerintah  telah menetapkan  suatu  kebijakan  untuk membeli  barang  dan  jasa,  pengeluaran pemerintah  mencerminkan  biaya  yang harus  dikeluarkan  untuk  melaksanakan kebijakan  tersebut.  Pengeluaran  yang dilakukan pemerintah menunjukan perannya  dalam  perekonomian.  Dalam rangka  mencapai  kondisi  masyarakat yang  sejahtera  menurut  Dumairy (2011),  pemerintah  memiliki  4  peran yaitu:  a)  peran  alokasi,  yakni  peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber  daya  ekonomi  yang    ada  agar pemanfaatan bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi, b) peran distribusi,  yaitu  peranan  pemerintah dalam  mendistribusikan  sumber  daya, kesempatan dan hal-hal ekonomi secara adil  dan  wajar,  c)  peran    stabilitatif, yakni  pernaan  pemerintah  dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya  jika  berada  dalam keadaan equilibrium , d) peran dinamisatif,  yaitu  peranan  pemerintah dalam menggerakakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Pengeluaran  pemerintah  berupa pembayaran  subsidi  atau  bantuan langsung  kepada  berbagai  golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan  menurut  dua  cara  yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah  atas  barang  dan  jasa  (G)
yang merupakan komponen dari permintaan agregat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  yang  penulis  lakukan adalah  bersifat explanatory  research atau confirmatory  research yaitu  suatu penelitian yang dilakukan dalam rangka membuktikan  kebenaran  dari  hipotesis yang penulis ajukan. Menurut Singarimbun (2010) mengartikan penelitian  itu  menjelaskan  hubungan- hubungan  variabel  penelitian  serta menguji  hipotesis.  Variabel  penelitian ini  adalah  PDRB  sebagai  variabel terikat,  sedangkan  variabel  bebasnya adalah  Tingkat  Pendidikan,  Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah. .

## Jenis dan Sumber Data
Adapun  sumber  data  yang digunakan adalah sumber data sekunder,  yaitu  data  yang  sudah  diolah dariinstansi  Pemerintah  atau  badan usaha, seperti data bersumber dari Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, laporan  tahunan  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  Sumatera Selatan,  data  berbentuk  data  berkala ( time  series )  dengan  periode  dari  tahun 2013-2018  sehingga  hasil  penelitian  ini merupakan  hasil  penggunaan  data selama periode tersebut

## Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling  utama dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama dari  penelitian  adalah  mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan  data,  maka  peneliti  tidak mendapatkan  data  yang  memenuhi standar  data  yang  ditetapkan.  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Observasi. Menurut Sugiyono (2013)  adalah  dasar  semua  ilmu pengetahuan. sebagai teknik pengumpulan  data  mempunyai  ciri yang  spesifik  bila  dibandingkan dengan  teknik  yang  lain,  yaitu wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Jika wawancara, dokumentrasi,  dan  kuesioner  selalu berkomunikasi dengan orang, maka obversasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.
2. Dokumentasi.  Merupakan  catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu, dokumen  bisa  berbentuk  tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen  yang  berbentuk  tulisan yaitu  data  yang  didapat  dari  BPS
Provinsi  Sumatera  Selatan,  BPS Kota  Lubuklinggau  dan  Kantor Kelurahan  yang  menjadi  objek penelitian.

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan analisis  panel  data  ( pooled  data ) sebagai  alat  pengolahan  data  dengan menggunakan  program  analisis  data pada E-views .  Disisi  lain  penelitian  ini melibatkan  data  yang  bersifat time series (kurun  waktu)  dan cross  section (lintas bagian). Sifat time series terlihat dari  diambilnya  kurun  waktu  6  tahun. Sedangkan cross  section terlihat  dari dijadikannya 15 kabupaten/kota sebagai daerah  penelitian.  Data  panel  adalah gabungan  antara  data time  series dan cross section . Penelitian ini mengenai pengaruh Tingkat Pendidikan, Angkatan  Kerja  dan  Pengeluaran
Pemerintah  terhadap  PDRB  di  15 kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan  Tahun  2013-2018  dengan menggunakan  data  panel.  Kombinasi
atau pooling menghasilkan 90 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Pendidikan terhadap PDRB Dari hasil regresi didapat bahwa pendidikan (X1)tidak berpengaruh negatif  signifikanterhadap  PDRB  di  15 Kota/Kabupaten  yang  ada  di  provinsi
Sumatera  Selatan  dengan  regresi  untuk X 1 = 0,025898. Berdasarkan  hasil  analisis  data yang  telah  dilakukan  dapat  dijelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak
berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Artinya, bahwa  rendahnya  persentase  tingkat pendidikan  tidak  akan  menurunkan PDRB  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa warga yang menamatkan pendidikannya pada  jenjang  SLTA  dan  yang  sederajat sebagai  indicator  pendidikan,  belum dapat  menjadi  tolak  ukur  yang  tepat sebagai pendongkrak besarnya PDRB di Provinsi Sumatera Selatan.
Penelitian  tentang  pengaruh variabel  Pendidikan  terhadap  PDRB sejalan dengan penelitian yang
dilakukan  Saraswati  dan  Cahyono (2014)  yang  mengungkapkan  bahwa pendidikan  tidak  mempengaruhi  PDRB di  kota  Surabaya,  hal  ini  disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pendidikan  dan  merasa  cukup  hanya pada  tamatan  SLTA.  Tidak  adanya kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## Pengaruh  Angkatan  Kerja  terhadap PDRB
Hasil  regresi  ditemukan  bahwa angkatan  kerja  (X2)  memberikan pengaruh  yang  negatif  signifikan terhadap  PDRB.  Nilai  koefisien  regresi untuk  X2  =  -0,563132  dan  probabilitas
0,0016  <  0,05.  Hal  ini  menunjukan besarnya  pengaruh  variabel  angkatan kerja  terhadap  penurunan  PDRB,
artinya  apabila  variabel  angkatan  kerja meningkat  sebesar  satu  jiwa,  maka PDRB akan menurun sebesar 0,563132%.  Selama  periode  2013 sampai  2018  terjadi  fluktuasi  jumlah angkatan kerja di 15 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan jumlah  angkatan  kerja  yang  diiringi dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja mengidentifikasikan bahwa kinerja perekonomian telah menghasilkan pasar angkatan kerja yang positif.  Artinya,  pertambahan  supply angkatan  kerja  masih  bisa  diimbangi dengan  pertambahan  demand  angkatan kerja. Hanya saja, pertambahan demand kesempatan  kerja  masih  belum  cukup optimal  dengan  menekan  pertambahan supply  angkatan  kerja.  Akibatnya, jumlah angkatan kerja masih jauh lebih tinggi  dibanding  jumlah  kesempatan kerja.  Sehingga  angkatan  kerja  di Provinsi  Sumatera  selatan  berpengaruh negatif terhadap PDRB. Angkatan kerja di 15 Kota/Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  relatif  tinggi  pada  tahun 2015 terletak dikota Palembang sebesar 672.459  juta  jiwa.  Angka  angkatan kerja  yang  relatif  rendah  ada  di  Kota Pagar Alam sebanyak 65.785 juta jiwa, Kota  Prabumulih  sebesar  83.986  juta jiwa  dan  Kota  Lubuklinggau  89.321 juta jiwa. Angkatan kerja terendah yang ada  di  kota-kota  tersebut  lebih  banyak mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor utama.  Seperti  Kota  Pagar  Alam  yang lebih  mengandalkan  sector  pertanian seperti kopi dan sayur mayur.
Boediono  (1999)  menyatakan    bahwa meningkatnya output dapat  dilakukan dengan  meningkatkan  keterampilan pekerja,  penerapan  system  pembagian kerja yang tepat berdasarkan
keterampilan  pekerja  dan  penggunaan mesin-mesin  yang  dapat  memudahkan dan  mempercepat  serta  meningkatkan produktivitas  tenaga  kerja.  Peningkatan dalam penggunaan tenaga kerja
menandakan  adanya  kesempatan  kerja sebagai  akibat  dari  peningkatan output tersebut.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah
terhadap PDRB Hasil  dari  perhitungan  regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah  (X 3 )  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  PDRB  dengan koefisien  regresi  =  0,313238  dan  nilai probabilitasnya  0,0000  <  0,05.  Hal  ini menunjukan besarnya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap penurunan  PDRB,  artinya  apabila variabel pengeluaran pemerintah meningkat  sebesar  satu  milyar  Rupiah, maka  PDRB  akan  meningkat  sebesar 0,313238%,  dengan  asumsi  variabel  X 1 dan X 2 tetap.
Selain  menerima  pendapatan daerah  dalam  kegiatan  sehari-harinya pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan melakukan  kegiatan  untuk  menunjang pelaksanaan  dan  berjalannya  kegiatan rutin dan pembangunan.
Tabel  4.3  menunjukkan  bahwa  Musi
Banyuasin menempatkan posisi pertama dengan pengeluaran pemerintah tertinggi  yaitu  sebesar  3.794,7  milyar rupiah.  Musi  Banyuasin  memberikan kontribusi  terbesar  bagi  Provinsi Sumatera  Selatan  dikarenakan  daerah ini  merupakan  penghasil  tambang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan pembangunan  di  Provinsi  Sumatera Selatan  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat.  Peningkatan  pengeluaran pemerintah  ini  sebanding  dengan  hasil pembangunan  yang  dirasakan  oleh masyarakat.    Ini  berarti  bahwa  dengan
meningkatnya  pengeluaran  pemerintah maka akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  ini  sesuai dengan teori Granger Causality (Yunianto,  2011)  yang  menyatakan bahwa  terdapat  hubungan  timbal  balik antara  PDRB  dengan  total  pengeluaran pemerintah daerah.

## Implikasi Hasil Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh pendidikan, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah  terhadap  PDRB  di  15 Kota/Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera Selatan.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh bahwa  pendidikan  tidak  berpengaruh terhadap PDRB, angkatan kerja berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap PDRB, pengeluaran pemerintah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap PDRB. Dari  hasil  penelitian  ini  adalah meskipun pendidikan tidak berpengaruh  terhadap  PDRB  namun tetap  memiliki  andil  dalam  upaya meningkatkan PDRB sebaiknya masyarakat  yang  ada  di  provinsi Sumatera Selatan sadar akan pendidikan sehingga  masyarakat  bersedia  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Pemerintah hendaknya juga mendukung perbaikan  pendidikan  ini,  dengan meningkatkan  akses  masyarakat  untuk meningkatkan  pendidikannya  ditingkat perguruan  tinggi  melalui  pemberian beasiswa  dari  pemerintah.  Hal  ini dimaksudkan agar mereka yang awalnya  berlatar  belakang  SLTA,  tidak kalah  bersaing  dengan  mereka  berlatar belakang    pendidikan  perguruan  tinggi.
Sehingga,  perbaikan  kualitas  manusia melalui pendidikan ini mampu meningkatkan penghasilan mereka kelak,  dan  pada  akhirnya  mampu meningkatkan PDRB.
Meskipun  angkatan  kerja  juga berpengaruh  negatif  tetapi  upaya  disini bisa dengan menyelenggarakan program-program  peningkatan  sumber daya  manusia  sehingga  jumlah  orang yang  bekerja  yang  tersedia  akan  lebih memiliki  potensi  dan  peluang  untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik  atau  dapat  membuka  sendiri lapangan  kerja,  strategi  ini  dapat ditempuh  dalam  peningkatan  angka angkatan  kerja  sehingga  hasil  produksi akan  meningkat  yang  dalam  hal  ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB.
Memperbesar  alokasi  belanja modal  secara  signifikan  setiap  tahun anggaran  melalui  perencanaan  belanja modal  secara  signifikan  setiap  tahun anggaran  melalui  perencanaan  belanja modal  rasional  dan  memberi  dampak langsung terhadap peningkatan investasi pemerintah  daerah  serta  pelayanan publik  merupakan  strategi  yang  dapat dilakukan guna perbaikan dan peningkatan realisasi belanja pemerintah.

## PENUTUP
Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa :
Pertama,  secara  simultan  didapatkan hasil : 1. Variabel Pendidikan (X 1 ) berpengaruh  positif  signifikan  ( α =
0,05) terhadap PDRB (Y) di Provinsi
Sumatera Selatan. 2. Variabel Angkatan Kerja (X 2 )berpengaruh positif signifikan ( α =  0,05)  terhadap  PDRB  (Y)  di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Variabel  Pengeluaran  Pemerintah (X 3 )  berpengaruh  positif  signifikan
( α =  0,05)  terhadap  PDRB  (Y)  di Provinsi Sumatera Selatan.
Kedua, secara parsial didapatkan hasil : 1. Variabel  Pendidikan  (X 1 )  tidak berpengaruh terhadap PDRB (Y)
2. Variabel  Angkatan  Kerja  (X 2 ) memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan terhadap PDRB (Y)
3. Variabel  Pengeluaran  Pemerintah (X 3 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB (Y).

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian serta  kesimpulan  yang  telah  diuraikan, maka  diberikan  beberapa  saran  sebagai berikut :
Pertama,  perlunya  peran  pemerintah dalam  peningkatan  mutu  pendidikan, dengan  memberikan  beasiswa  kepada masyarakat  yang  tidak  mampu  serta kepada pelajar yang berprestasi, diharapkan  juga  pemerintah  membuka akses  masyarakat  untuk  meningkatkan pendidikannya ditingkat perguruan tinggi  melalui  pemberian  beasiswa  dari pemerintah. Kedua, Peran pemerintah daerah diharapkan  untuk  terus  mengupayakan peningkatan  kualitas  jumlah  penduduk yang  bekerja.  Hal  ini  dikarenakan secara  kuantitas  jumlah  penduduk  yang bekerja  memberikan  kontribusi  yang tinggi  bagi  pertumbuhan  ekonomi. Peningkatan  kualitas  bisa  dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan non formal bagi masyarakat.
Ketiga,  Pemerintah  diharapkan perlu  lebih  meningkatkan  pengeluaran pemerintah,  maka  akan  meningkat  pula PDRB,  ini  bukan  berarti  bahwa pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan secara besar-besaran tanpa arah  yang  jelas,  tetapi  peningkatan pengeluaran  pemerintah  itu  harus diimbangi dengan keberhasilan pembangunan  diberbagai  sektor  dan bidang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,
Z.(2007). Prinsip-prinsip Ekonomi  Makro ,  Edisi  Kelima, Jakarta; PT. Indeks Dumairy. (2004). Perekonomian Indonesia . Jakarta: Erlangga
Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat; Jakarta. Rahman,  A  &  Edi  K.  (2016). Ekonomi Pertanian . ETD UGM Samuelson. (2005). Ilmu Makro Ekonomi .  PT.  Media  Global.
Jakarta. Sukirno,  S.  (2005). Mikro  Ekonomi Teori  Pengantar .  Edisi  Ketiga, Jakarta.  PT  Raja  Grafindo
Persada
Todaro    M.P,  Smith    S.C,  (2011).
Pembangunan  Ekonomi,  Edisi Kesebelas : Jakarta (ID):
Erlangga. Zaris,  R.  (2000).
Perspektif  Daerah dalam  Pembangunan  Nasional . LPFE UI. Jakarta