## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 685-697
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22

## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN KECAMATAN SEDAYU “SEDAYU SMART DISTRIC”
Ardiyati 1
1 Universitas Amikom Yogyakarta Correspondence author: ardiyati@amikom.ac.id Bantul, 55753, Indonesia

## Abstract
The research have a purpose to analyze the implementation of e-government policies in Sedayu District government in the concept of "Sedayu Smart District". The study used a qualitative descriptive method by intering various government stakeholders in Sedayu District and the Communication and Information Agency of Bantul Regency. The research was also carried out by searching primary documents in the form of Sedayu sub-district government documents, and secondary documents in the form of news in various media. The study found that the implementation of Sedayu Smart District in the concept of "Jagoriko" was poorly planned, lacked coordination, lacked monitoring and evaluation. Implementation of policies is less institutionalized and dependent on the leadership so that it is less sustainable. The lack of policy implementation has led to the grand design of Bantul Smart City which refers to the 6 pillars of the target of e-government development in local government. Improvements need to be made in planning, coordinating, implementing, monitoring and evaluating Sedayu Smart District policies in order to remain sustainable. The concept of e-government in the administration of sub-district government in Bantul Regency is an innovation of each regional government organization.
Keywords: Implementation; e-goverment; smartdistrict

## Abstrak
Penelitian bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-government di pemerintahan Kecamatan Sedayu dalam konsep “ Sedayu Smart District ” . Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara berbagai stakeholder pemerintahan di Kecamatan Sedayu dan Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Penelitian juga dilakukan dengan penelusuran dokumen primer berupa dokumen pemerintahan kecamatan sedayu, dan dokumen sekunder berupa berita di berbagai media. Penelitian menemukan bahwa implementasi Sedayu Smart Distrik dalam konsep “ Jagoriko ” kurang terencanakan dengan baik, kurang koordinasi, kurang monitoring dan evaluasi. Implementasi kebijakan kurang terlembaga dan bergantung pada pimpinan sehingga kurang sustainable. Kurangnya Implementasi kebijakan sudah mengarah pada grand desain Bantul Smart City yang mengacu pada 6 pilar sasaran pengembangan e-goverment di pemerintahan daerah. Perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan, koordinasinasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Sedayu Smart Distrik agar tetap sustainable. Konsep E-goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Bantul bersifat inovasi masing-masing organisasi pemerintahan daerah.
Kata Kunci: e-government; implementasi; smartdistrict
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.685-697 Ardiyati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Implementasi e-government dalam prosesnya diawali dengan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan teknologi informasi untuk mendukung good governance. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telematika, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung Good Governance. UNDP mendefinisikan good governance sebagai proses pemerintahan yang baik dengan keterlibatan kebijakan, terhadap berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik, pemanfaatan berbagai sumber daya, keuangan dan manusia untuk kepentingan masyarakat dengan menerapkan keadilan, pemerataan, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Konferensi Dunia tentang Tata Kelola UNDP, 1999). Penerapan e-government dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan implementasi e-goverment dalam proses pemerintahan juga diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment. Peraturan ini berisi tentang kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pengembangan e-government dalam proses pemerintahan. Pengembangan e-goverment dilakukan dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi mencakup dua (2) akitivitas, yaitu:
1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem informasi manajemen dan proses kerja secara elektronis.
2) Pemanfaatan teknologi agar dapat memberikan akses pelayanan yang mudah dan murah oleh masyarakat.
Pada tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan Program Menuju 100 “Kota Cerdas” dengan memberikan bantuan kepada 25 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 dan melanjutkan program ke 50 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Bantul) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 terpilih kembali 25 kabupaten/kota (kec- sedayu.bantulkab.go.id). Konsep smart city di Kabupaten Bantul mengedepankan 6 konsep pembangunan yaitu Smart Economy, Smart Living, Smart People, Smart Mobility, Smart Government, dan
Smart Environment untuk mewujudkan Bantul Smart City
(jogja.antaranews.com)
E- goverment merupakan sebuah pola interaksi modern sebagai sebuah konskwensi dari perkembangan teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana dalam berkomunikasi. World Bank memberikan definisi e-goverment sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam bentuk internet, wide area network, dan mobile computing untuk memperkuat hubungan organisasi pemerintahan dengan masyarakat sipil, organisasi bisnis,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 685-697
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
dan organisasi lain dalam pemerintahan (Indrajit, 2006). E-government menurut Mustopadijaja (2003) merupakan penggunaan teknologi berupa web (jaringan), komunikasi melalui internet atau menggunakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses informasi dari pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, dunia usaha, antara organisasi dalam pemerintahan maupun antar negara.
F-Elektronik goverment menurut Clay G.Wescott ( dalam Indrajit,2002:4) adalah penggunaan komunikasi dan informasi agar pelayanan pemerintah lebih efektif dan efisien, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah pada masyarakat.Survey United Nations (2014) yang dilakukan di beberapa negara yaitu Korea; Australia, Singapura, Perancis, Belanda, Jepang, Amerika dan Inggris menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat meningkat setelah adanya pelayanan berbasis elektronik (Electronic Service Delivery. Twizeyimana& Anderson (2019) menyatakan bahwa dalam konteks kepentingan publik penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat memodifikasi organisasi publik dan masyarakat ke arah yang lebih paripurna dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Wicaksono,2020)
Implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn ( dalam Wahab 2006:65) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam pemerintahan dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan . Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nugroho, 2010:629). Implementasi kebijakan dipahami sebagai apa yang sudah terjadi setelah program dinyatakan berlaku setelah program berjalan atau dirumuskan menjadi fokus dari implementasi kebijakan. Kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disyahkannya kebijakan yang mencakup proses, usaha mengadministrasikannya maupun akibat/dampaknya pada masyarakat.
Implementasi kebijakan mengandung beberapa komponen kebijakan yaitu: (1) pelaksana/implementor, (2) Jumlah dana dan sumber dana, (3) kelompok sasaran kebijakan, (4) sistem manajemen dan, (5) bagaimana kinerja/ keberhasilan diukur (Wibawa, 1994:15). Terkait dengan proses pengukuran kinerja kebijakan menurut George C. Edwards III menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel kebijakan publik yaitu:
a) Komunikasi ( comunication )
Komunikasi kebijakan berjalan dengan baik apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh implementor kebijakan. Konsistensi dan keseragaman dalam ukuran dan tujuan implementasi kebijakan sehingga perlu adanya komunikasi antar stakeholders implementor kebijakan.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.685-697 Ardiyati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
b) Sumber daya( resource )
Komponen sumberdaya dalam implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia (SDM), keahlian, dana, kewenangan, serta fasilitas pendukung yang tercapainya tujuan kebijakan.
c) Sikap ( disposition atau attitude )
Sikap dan respon dan respon implementor dalam pelaksanaan kebijakan, sikap dan respon dapat berupa arahan dan petunjuk pelaksana untuk merespon kearah penerimaan atau penolakan dan instensitas dari respon tersebut. Implementor program bisa saja telah memahami kebijakan akan tetapi kebijakan gagal dalam implementasinya dikarenakan adanya penolakan terhadap tujuan kebijakan sehingga implementor menolak implementasi program secara sembunyi-sembunyi.
d) Struktur birokrasi
Stuktur birokrasi merupakan karakteristik, norma, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang ulang dalam lembaga pemerintahan, Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tidak lepas dari adanya struktur birokrasi yang sesuai.
Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012,25) berpendapat keberhasilan implementasi kebijakan bervariasi. Dalam logika positivistik upaya untuk menjelaskan fenomena implementasi digambarkan sebagai hubungan antara variabel tergantung (dependent variabel) yaitu kinerja implementasi, dengan variabel bebas (independent variabel) misalnya kualitas SDM birokrasi sebagai impelentor, dukungan kelompok sasaran dan lain-lain. Penelitian Implementasi Kebijakan Sedayu Smart District dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dengan meneliti kinerja impelemntasi dengan berbagai variabel yang bepengaruh yaitu tujuan kebijakan, siapa saja pelaksana/implementor kebijakan, kelompok sasaran, sistem manajemen, komunikasi dan sumberdaya yang diperlukan.

## METODOLOGI
Penelitian akan menggunakan kualitatif deskriptif untuk mengukur gejala kinerja implementasi Sedayu Smart Distrik. Untuk mengumpulkan data kualitatif deskriptif peneliti akan melakukan penelitian kualitatif. Data Kualitatif deskriptif akan menemukan gejala dari hubungan antara kinerja implementasi dengan unsur-unsur dalam implemententasi yaitu tujuan kebijakan, implementor kebijakan, kelompok sasaran, sistem manajemen, komunikasi, dan sumber daya. Pengumpulan data penelitian akan menggunakan berbagai metode yaitu:

## 1. Observasi
Observasi akan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses implementasi kebijakan Sedayu Smart District.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 685-697
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22

## 2. Wawancara Terstruktur.
Wawancara akan dilakukan terhadap stakeholders terkait dengan implementasi kebijakan Sedayu Smart District.
3. Studi dokumentasi
Berguna untuk menunjang dalam pengumpulan data. Dokumentasi ini terdiri dari foto-foto, data statitistik, dan bahan-bahan pustaka yang dibahas permasalahan yang sama dengan peneliti.Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif deskriptif, karena data kualitatif sebagian besar terdiri dari kata-kata, maka analisis data harus dimulai dari awal memperoleh data di lapangan sampai selesai.
4. Teknik analisis data
Teknis analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data sesuai dengan fokus penelitian, menyederhanakan dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi data dilakukan sepanjang proses penelitian. Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
E-goverment merupakan sebuah pola interaksi modern sebagai sebuah konskwensi dari perkembangan teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana dalam berkomunikasi. World Bank memberikan definisi e-goverment sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam bentuk internet, wide area network, dan mobile computing untuk memperkuat hubungan organisasi pemerintahan dengan masyarakat sipil, organisasi bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan (Indrajit, 2006). E-government menurut Mustopadijaja (2003) merupakan penggunaan teknologi berupa web (jaringan), komunikasi melalui internet atau menggunakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses informasi dari pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, dunia usaha, antara organisasi dalam pemerintahan maupun antar negara. Elektronik
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.685-697 Ardiyati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
goverment menurut Clay G.Wescott (dalam Indrajit,2002:4) adalah penggunaan komunikasi dan informasi agar pelayanan pemerintah lebih efektif dan efisien, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah pada masyarakat.
Implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn ( dalam Wahab 2006:65) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam pemerintahan dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan . Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nugroho, 2010:629). Implementasi kebijakan dipahami sebagai apa yang sudah terjadi setelah program dinyatakan berlaku setelah program berjalan atau dirumuskan menjadi fokus dari implementasi kebijakan. Kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disyahkannya kebijakan yang mencakup proses, usaha mengadministrasikannya maupun akibat/dampaknya pada masyarakat.
Implementasi kebijakan mengandung beberapa komponen kebijakan yaitu: (1) pelaksana/implementor, (2) Jumlah dana dan sumber dana, (3) kelompok sasaran kebijakan, (4) sistem manajemen dan, (5) bagaimana kinerja/ keberhasilan diukur (Wibawa, 1994:15). Terkait dengan proses pengukuran kinerja kebijakan menurut George C. Edwards III menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel kebijakan publik yaitu:
a) Komunikasi yaitu pemahaman ukuran dan tujuan kebijakan antar implementor.
b) Sumber daya (resource) yang dimiliki lembaga implementor yang meliputi sumber daya manusia, keahlian, dana, dan fasililitas pendukung.
c) Sikap/disposition/attitude yaitu sikap dan respon pelaksana yang berupa penerimaan dan penolakan kebijakan.
d) Struktur birokrasi berupa norma-norma, pola hubungan dalam lembaga pemerintahan. Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:25) berpendapat keberhasilan implementasi kebijakan bervariasi. Dalam logika positivistik upaya untuk menjelaskan fenomena implementasi digambarkan sebagai hubungan antara variabel tergantung ( dependent variabel ) yaitu kinerja implementasi, dengan variabel bebas ( independent variabel ) misalnya kualitas SDM birokrasi sebagai impelentor, dukungan kelompok sasaran dan lain-lain. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi Kebijakan Sedayu Smart Distric yang terkait dengan komunikasi , sumberdaya, struktur birokrasi, dan attitude pelaksana .

## Komunikasi Kebijakan
Komunikasi kebijakan menurut Goerge Edward II merupakan pemahaman ukuran dan tujuan kebijakan antar implementor (Wibawa, 1994: 15). Munculnya kebijakan pengembangan egovernment di Kecamatan Sedayu merujuk pada terpilihnya Kabupaten

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 685-697
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
Bantul sebagai sebagai salah satu pilot project pengembangan Egovernment di tingkat daerah dengan Program Menuju 100 “Smart City” yang dicanangkan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2019. Master Plan Bantul Smart City disusun pemerintahan daerah Bantul dengan dibimbing oleh tim pembimbing dari Kementrian komunikasi dan Informatika RI pada bulan Juli - Oktober 2018. Master Plan Bantul Smart City disesukan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Tujuan Bantul Smart City adalah (1) meningkatkan layanan masyarakat yang lebih baik, (2) meningkatkan efisiensi di berbagai kegiatan, (3) meningkatkan efektivitas layanan, (4) Peningkatan standar dan kualitas kehidupan, (5) Mendorong aktivitas ekonomi. Kebijakan Bantul Smart City diwujudkan dalam pilar dengan bentuk sebagai berikut: (a) Smart Goverment, (b) Smart Citizen (smart healthcare, smart education,smart economi, smart environment, dan smart living).
Adapun sasaran Smart City Kabupaten Bantul jika berdasarkan Analisis Visi Pembangunan Smart City adalah:
1. Smart Governance
Smart Governance memiliki target untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, dan meningkatkan kinerja antar pemerintah daerah melalui inovasi dan adopsi teknologi terintegrasi. Target tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah:
a) Pelayanan publik berupa pelayanan administrasi (misalnya ijin usaha, sertifikat kompetensi), penyediaan sarana-prasarana kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan kebutuhan pelayanan masyarakat.
b) Manajemen berupa tata kelola pegawai yang berorientasi pada keadilan, tanggung jawab (accountability), dan keadilan (transparansi).Produk dari target tersebut, seperti e-planning, e-budgeting, e-monev, dan lain-lain.
c) Efisiensi Kebijakan Publik, sasaran efisiensi kebijakan publik mengacu pada teknik pembuatan kebijakan publik serta sistem informasi kebijakan pemerintah (perda dan peraturan kepala daerah) yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.
2. Smart Branding
Konsep smart branding memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dan pemasaran potensi daerah dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. Sasaran konsep smart branding adalah (a) membanngun dan memasarkan ekosistem
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.685-697 Ardiyati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
pariwisata/tourism branding. b) Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (business branding), c) membangun dan memasarkan wajah kota/ city appearance branding.

## 3. Smart Economy
Tujuan konsep smart economy adalah menciptakan ekosistem yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan sektor unggulan perekonomian daerah dan ekosistem transaksi keuangan digital. Tujuan konsep smart society adalah membangun ekosistem transaksi keuangan adalah untuk membangun ekosistem transaksi keuangan digital, meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan mendorong industri e-commerce dan market place.
4. Smart Living
Konsep smart living memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup masyarakat layak, nyaman, dan efisien. Harmonisasi tata ruang wilayah, terwujudnya infrastruktur kesehatan, dan tersedianya sarana transportasi (mobilitas) merupakan sasaran smart living.
5. Smart Society
Konsep masyarakat cerdas memiliki tujuan sebagai berikut:
a) Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien baik secara fisik maupun virtual, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan sosial yang positif dan produktif seperti pasar, dan lain-lain.
b) Membangun ekosistem pembelajaran yang efisien baik untuk pendidikan formal maupun nonformal, misalnya membangun platform pendidikan masyarakat, seperti sekolah pintar, kampus pintar, pesantren pintar, program pelatihan pintar, dll.
c) Mewujudkan sistem keamanan publik, baik untuk keselamatan jiwa, harta benda atau harta benda terhadap bencana yang mengancam masyarakat, misalnya peralatan pemerintah dan teknologi sensor digital atau Internet of Things (IoT).

## 6. Smart Environment
Smart environment memiliki target untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul. Sasarannya adalah (a) mengembangkan program perlindungan lingkungan, (b) mengembangkan pengelolaan sampah dan limbah, (c) mengembangkan pengelolaan energi yang bertanggung jawab.
Munculnya Kebijakan Sedayu Smart distrik dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Bantul Smart City. Ada kesamaan kesamaan tujuan dan sasaran dalam implementasi Bantul Smart City dan Sedayu Smart Distrik. Tujuan dan sasaran tersebut berupa 6 pilar sasaran Smart

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 685-697
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
Governance, smart branding,smart economy, smart living, smart society,dan smart environment. Konsep 6 pilar ini merupakan panduan pengembangan e-goverment dari Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. Hasil dari wawancara dengan narasumber di diskominfo disebutkan bahwa Konsep Bantul Smart City ada disusun dalam level makro di Kabupaten sedangkan kecamatan Sedayu dan organisasi pemerintah daerah lain di Kabupaten Bantul dipersilahkan untuk melakukan inovasi program sesuai dengan fungsi dan potensi dari masing masing OPD. Tidak ada detail pengembangan rencana pengembangan di organisasi pemerintahan daerah termasuk kecamatan. Inovasi Kecamatan Sedayu dalam konsep Sedayu Smart Distrik memunculkan konsep “JAGORIKO”, jajan tonggo nglarisi konco, Sedangkan Kecamatan Srandakan melakukan inovasi update data kependudukan dengan inovasi update data kependudukan dilakukan oleh penduduk sendiri.

## Sumber daya
Implementasi Sedayu Smart Distrik tidak menggunakan alokasi sumber daya khusus. Pembiayaan diambil dari anggaran rutin yang sudah ada. Implementasi dilakukan bekerjsama dengan lembaga masyarakat seperti Universitas Mercubuana dalam pengembangan kemampuan SDM seperti penyuluhan PIRT, dan packaging. Pemerintah Kecamatan juga melakukan kerjasama dengan Gapura online dan women will dalam melakukan pelatihan pemasaran online , google bisnis, dan pemasaran online .

## Sikap/Disposisi
Pemerintah Kecamatan tidak dapat menunjukkan bukti perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan program Sedayu Smart Distrik. Pada saat penelitian ini dilakukan peneliti juga sulit menemukan personil yang memahami secara utuh tentang Kerangka program pengembangan e-government pemerintahan melalui Program Sedayu Smart Distric. Disampaikan oleh responden yang bahwasanya mereka minim dalam keterlibatan Program Sedayu Smart Distrik. Program banyak digerakkan oleh Pejabat Camat yang sekarang sudah berpindah kerja di Kecamatan yang lain. Disisi lain Pemerintah Kabupaten hanya memberikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan e-goverment di Organisasi Pemerintah Daerah ternmasuk Kecamatan Sedayu sebanyak dua kali dalam setahun yaitu dalam forum rapat Kabupaten.

## Struktur Birokrasi
Konsep Sedayu Smart Distrik berdasarkan hasil wawancara mempunyai berbagai macam kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini tidak terdokumentasi dengan baik sehingga identifikasi kegiatan hanya berdasarkan wawancara dengan responden sekretaris camat dan staf seksi
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.685-697 Ardiyati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
tata pemerintahan, kemasyarakatan dan ekonomi pembangunan. Pejabat Sekcam saat diwawancarai merupakan pejabat yang baru menjabat pada bulan agustus 2019, sedang responden staf seksi tata pemerintahan, kemasyarakatan dan ekonomi pembangunan merupakah staf yang sudah lama berada di kecamatan. Inovasi Sedayu Smart distrik sendiri dikembangkan sejak tahun 2018 oleh pejabat camat yang baru saja berpindah jabatan menjadi Camat di Kecamatan Banguntapan. Berdasarkan hasil interview dapat diidentifikasi bahwa kegiatan-kegiatan Sedayu Smart Distrik adalah forum online facebook dan instagram warga sedayu online, pembentukan komunitas-komunitas sosial berbagi kepada masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun virtual (berupa group whatsap ) seperti srikandi, kegiatan pelestarian lingkungan tabur benih ikan lokal buat pengantin, pengembangan sumber daya bidang ekonomi seperti penyuluhan tentang PIRT, packaging, pengembangan pemasaran secara online, penciptaan brand tourisme dari wisata alam yang di Kecamatan Sedayu. Meskipun begitu program yang didaftarkan dalam kegiatan lomba inovasi di Diskominfo Kabupaten Bantul adalah Program Jagoriko yang berarti pengembangan komunitas online facebook dan instagram warga Sedayu online.
Gambar 1. Group Facebook warga Sedayu Online dan Program Jajan Tonggo Nglarisi Konco Jagoriko
Implementasi kebijakan Sedayu Smart Distrik mengacu pada 6 pilar sebagai tujuan dan sasaran e-goverment dalam proses pemerintahan yaitu smart Governance, smart branding,smart economy, smart living, smart society,dan smart environment. Tidak ada dokumen perencanaan dalam kontekstualisasi tujuan dan sasaran tersebut akan tetapi terdapat kegiatan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut. Kegiatan- kegiatan Sedayu Smart Distrik adalah forum online facebook dan instagram warga sedayu online, pembentukan komunitas-komunitas sosial berbagi kepada masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun virtual ( berupa group whatsap ) seperti srikandi, kegiatan pelestarian lingkungan tabur benih ikan lokal buat pengantin, pengembangan sumber daya bidang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 685-697
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
ekonomi seperti penyuluhan tentang PIRT, packaging, pengembangan pemasaran secara online, penciptaan brand tourisme dari wisata alam yang di Kecamatan Sedayu.
Berjalannya kegiatan tanpa adanya dokumen perencanaan ini dapat terlaksana meskipun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sporadis. Terlaksananya kegiatan kegiatan tersebut dikarenakan Kebijakan Sedayu Smart Distrik seperti disampaikan oleh responden mengangkat permasalahan yang sudah ditemukan solusinya kemudian dilakukan sounding melalu media sosial. Kegiatan -kegiatan tersebut sudah ada sebelum adanya Kebijakan Sedayu Smart Distrik sehingga tinggal melakukan branding yang disampaikan melalui media sosial seperti facebook dan instagram warga sedayu online.
Tourism branding yang selama ini telah dilakukan antara lain adalah destinasi wisata tubing seperti destinasi wisata sungai yang banyak terdapat di Kecamatan Sedayu. Destinasi karst tubing Sedayu yang sudah terlebih dahuku ada diperkuat brandingnya melalui media sosial warga sedayu online, branding tourism ini memunculkan destinasi wisata sejenis yaitu tubing dan resto Sobondodeso Gayam, wisata tempuran kali kontheng sungapan, wisata tubing SKK Selogedong, wisata tubing polaman. Branding tourism juga dilakukan pada destinasi wisata yang baru maupun yang sudah ada untuk jenis yang lain seperti kebun buah langka Sundi Kidul, Musium Soeharto Kemusuk,Wisata 3 dimensi di hall kecamatan Sedayu, dan Wisata Batu Tumpuk di Brongkol serta Sentra Jamu Dingkikan, watu, sengonkarang, dan plawonan.
Kegiatan pengembangan komunitas juga membentuk forum-forum lintas sektor untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Kelompok Pinilih (kelompok difabel) bergerak memberikan bantuan untuk difabel seperti kursi roda. Kelompok Srikandi Sedayu merupakan kelompok wanita yang memberikan bantuan kemanusiaan berupa beras dan sembako untuk warga yang membutuhkan di Kecamatan Sedayu. Kelompok Srigala Malam adalah kelompok untuk melakukan penjagaan untuk kegiatan klithih. Kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat Kecamatan Sedayu. Salah satu dari kelemahan kebijakan ini adalah tidak adanya manajemen dalam implementasi kebijakan.

## KESIMPULAN
Munculnya kebijakan Sedayu Smart Distrik dilatarbelakangi oleh adanya Kebijakan Bantul Smart City. Petunjuk implementasi program yang berbasis pengambangan e- goverment di organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Bantul berupa instruksi untuk melakukan inovasi pengembangan e-goverment sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta potensi OPD dan mengacu mengacu pada 6 pilar sasaran pengembangan e-
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.685-697 Ardiyati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
goverment di pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Kominfo dan dilakukan pengembangan grand desaignnya yaitu smart governance, smart branding,smart economy, smart living, smart society,dan smart environment. Kegiatan implementasi e- goverment di tingkat OPD murni menjadi inovasi OPD termasuk diantaranya Kebijakan Pengembangan Sedayu Smart Distrik.
Implementasi kebijakan Sedayu Smart Distrik bersifat inovatif dan sporadis dengan . Implementasi kebijakan juga kurang melembaga, kurang komunikasi dan koordinasi dalam kelembagaan pemerintahan kecamatan Sedayu. Kondisi berdampak pada minimnya pengetahuan pegawai Kecamatan Sedayu dalam melanjutkan program pasca inisiator berpindah tugas sehingga keberlanjutan program akan kurang.
Pengembangan e-goverment dalam proses pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah . Pemerintah kecamatan perlu melakukan perbaikan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan Sedayu Smart Distrik sehingga tidak bergantung pada keberadaan satu orang personil.

## REFERENSI
Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistiyastuti,2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media
Ardiyati. (2019) Analisis Dampak Sosial Kebijakan terhadap Pengembangan Smart Society,
Jurnal of Social Policy and Government, Sedayu Smart Distrik. 86-96
Indrajit, Ricardus Eko (2006). Electronic Goverment , Strategi Pembangunan dan Pengembangan Layanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi. Yogyakarta.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM
PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130.
Moleong, Lexy (1994), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,
cetakan kelima.
Nugroho Riant (2009). Public Policy. Jakarta ; PT Alex Media Komputindo.
Suharsami, (1990), Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, hal: 309-310
United Nations Development Programme, 1999, ‘Decentralization: A Sampling of Definitions’,
Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance, Working Paper.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 685-697
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22
Wicaksono, Kristian Widya.(2020).Implikasi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mustafadidjaya, AR (2003) Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta:(SANKRI), LAN.Terhadap Transformasi Proses Bisnis pada Organisasi Publik.
Website Pemerintah Kecamatan Sedayu.(2019) Availabel from:https://kec-
sedayu.bantulkab.go.id/berita/2018/11/sedayu-smart-district [diakses 10 Maret 2019]
https://jogja.antaranews.com/berita/356551/pemkab-meluncurkan-bantul-smart-city
diakses 10 Maret 2019