## PRINSIP DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM

## Hermanto
Mahasiswa Pascasarjana IAIN SAS Babel Bangka, Indonesia hermantoayahgibran1979@gmail.com

## Rahmat Ilyas
Pascasarjana
Pascasarjana IAIN SAS Babel Bangka, Indonesia mtd_82@yahoo.com
Abstract The Islamic economic system is a separate economic system, not a combination and or mixture of capitalist and socialist economic systems. The Islamic economic system places humans not as central (anthropocentrism) but as servants of God (âbid) who must serve and carry  out  the  tasks  entrusted  to  Him  as  servants  (khalîfah). For  this  reason,  economic activities must uphold the values of ownership, the values of justice, freedom, balance, and brotherhood and togetherness in accordance with the guidance of religious teachings in order to create a personal and social life and a good state. In the eyes of Islam, economics is not the ultimate goal of human life, but is a completeness in life, a means to achieve higher goals, supports and services for aqidah and the mission it carries.
Keywords: Islamic Economics, Values of Justice, Balance

## Abstract
Sistem ekonomi  Islam  adalah  sistem  ekonomi  tersendiri,  bukan  merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam  menempatkan  manusia  bukanlah  sebagai  sentral  (anthroposentrism)  tetapi  sebagai hamba Tuhan (âbid) yang harus mengabdi dan mengemban tugas  yang dipercayakan-Nya sebagai  hamba  (khalîfah).  Untuk  itu,  dalam  kegiatan  ekonomi  harus  menjunjung  tinggi nilai-nilai  kepemilikan,  nilai-nilai  keadilan,  kebebasan,  keseimbangan,  dan  persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi  dan  bermasyarakat  serta  bernegara  yang  baik.  Dalam  kacamata  Islam  ekonomi bukanlah  tujuan  akhir  dari  kehidupan  manusia,  tapi  merupakan  suatu  kelengkapan  dalam kehidupanya,  sarana untuk mencapai  tujuan yang  lebih  tinggi, penunjang dan  layanan bagi aqidah serta misi yang diembannya
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 298

## Pendahuluan
Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga  masalah  pokok  yaitu  barang/jasa  apa  yang  akan  diproduksi  ( what ), bagaimana  cara  memproduksinya  ( how ),  dan  untuk  siapa  barang/jasa tersebut  ( for  whom ). Di dalam mengatasi masalah tersebut  diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem  ekonomi.  Yang  dimaksud  sistem  ekonomi  adalah  suatu  cara  untuk mengatur  dan  mengorganisasi  segala  aktivitas  ekonomi  dalam  masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam  rangka  mencapai  kemakmuran atau  kesejahteraan.  Ada  berbagai macam  sistem  ekonomi  di  dunia  ini  yang  saling  berbeda  satu  sama  lain. Timbulnya  berbagai  macam  sistem  ekonomi  yang  berbeda  tersebut  dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah ada  tidaknya  campur  tangan  pemerintah  dalam  kegiatan  ekonomi,  sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, kepemilikan negara terhadap faktor- faktor produksi dan sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. 1
Di  dunia  ada  beberapa  sistem  ekonomi.  Secara  mudah  sebutlah misalnya sistim ekonomi kapitalis, marxis atau sosialis, dan sistem ekonomi islam.  Sistem  ekonomi    kapitalis  dan  sosialis  sudah  lama  berkembang, sedangkan sistem ekonomi islam baru dikembangkan tiga dekade terakhir ini. Namun asas-asasnya sudah ada sejak lima belas abad yang lalu, sejak agama islam  lahir.  Sistem  ekonomi  islam  adalah  suatu  system  ekonomi yang didasarkan  pada  ajaran  nilai-nilai  islam.  Sumber  dari  keseluruhan  nilai tersebut  sudah  tentu  alqur'an,    hadist,  ijma,  dan   qiyas.  Nilai-nilai  sistem
1 Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis  dan  Sosialis." JRAM  (Jurnal  Riset  Akuntansi  Multiparadigma) 6.2  (2019):  147- 158.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 299
ekonomi islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran islam yang  komprehensif    dan  telah   dinyatakan  Allah  SWT  sebagai  ajaran  yang sempurna. Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.
Sistem  ekonomi  Islam  adalah  sistem  ekonomi  tersendiri,  bukan merupakan  perpaduan  dan  atau  campuran  antara  sistem  ekonomi  kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral  (anthroposentrism)  tetapi  sebagai  hamba  Tuhan  (âbid)  yang  harus mengabdi  dan  mengemban  tugas  yang  dipercayakan-Nya  sebagai  hamba (khalîfah). Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai- nilai  kepemilikan,  nilai-nilai  keadilan,  kebebasan,  keseimbangan,  dan persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik. 2
Hampir  disetiap  literatur  sejarah  pemikiran  ekonomi  kita  selalu dihadapkan  kenyataan  pahit  bahwa  umat  Islam  seakan  tidak  memberikan kontribusi  bagi  perkembangan  pemikiran  ekonomi  dunia.  Bahkan  dalam bukunya    Joseph  Schumpeter  seorang  sejarawan  dan  ekonomi  Barat  yang cukup  ternama,  dalam  buku  karanganya  ia  tidak    menulis  pemikiran  para tokoh  ekonomi  muslim  pada  zamanya.  Ia  melakukan  lompatan  jauh  dari zaman  Yunani  menuju  zaman  St.  Thomas  Aquinas  (1225-1274  M)  dalam penulisan bukunya. Dan yang lebih disayangkan lagi hampir semua penulis sejarah  ekonomi  tidak  merekam  jejak  pemikir  ekonomi  Muslim  dan menyebutnya  sebagai  masa  Dark  Age  atau  Great  Gap.  Kita  tahu  bahwa peradaban Islam muncul sekitar abad ke- 6 M hingga akhir masa kejayaanya
2 Anwar  Abbas,  "Sistem  Ekonomi  Islam:  Suatu  Pendekatan  Filsafat,  Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental." Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 4.1., 2012 . Hal. 1.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 300
Bani Abbasiyah abad ke- 12 M. Pada kurun waktu itu banyak cendekiawan muslim yang mengkaji dan menelorkan karya hampir disegala bidang ilmu pengetahuan tak terkecuali dalam bidang ilmu ekonomi. Meski tidak sedetail urain  para  pemikir  ekonomi  abad  pertengahan,  namun  beberapa  tokoh ekonomi  muslim  mengemukakan  beberapa  gagasan  baru  tentang  praktek ekonomi baik ditinjau dari aktifitas perekonomian pada saat itu hingga anlisa teks-teks al Qur’an dan al hadits. Bahkan seorang ekonom sekaligus fuqaha yakni Al Syaibani yang hidup pada tahun 750-804 M telah membuat kitab yang diberinama al khasb (Kerja) . 3
Sesuai  dengan  namanya  kitab  tersebut  menguraikan  bagaimana pandangan Islam mengenai konsep dari al khasb (kerja). Tidak cukup sampai disitu, sorang  fuqaha, sejarawan, dan ekonom muslim Al Maqrizi yang hidup pada  tahun  845-1442  M  bahkan  sudah  menemukan  teori    inflasi.  Namun dalam literatur ekonomi modern kita akan lebih mengenal Milton Friedman ketimbang  Al  Maqrizi  dalam  perihal  teori  inflasi.  tidak  sedikit  pula  para pemikir  ekonomi  Islam  yang  hidup  pada  masa   sebelum  abad  pertengahan selain dua tokoh tersebut yang mengemukakan teori ekonomi. Meski teori- teori  mereka  tidak  sekompreherensif  teori  ekonomi  modern  paling  tidak gagasan mereka menjadi landasan bagi teori ekonomi yang ada setelahnya. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan ada karena adanya proses dialektika dari setiap masanya, tak terkecuali dalam ilmu ekonomi. 4 Dan tidak menutup kemungkinan pula jika dua sistem ekonomi yang ada saat ini (kapitalis dan
3 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, hal. 234
4 Bahkan Adiwarman Karim menyebutkan jika Al Maqrizi dapat disetarakan dengan para pemikir ekonom Barat abad XIX dan abad XX. Dalam teori inflasi yang dikemukakan oleh Al Maqrizi penyebab inflasi dibagi menjadi dua yakni karena faktor alamiah (Natural Inflation)  dan  kesalahan  manusia  (Human  Error    inflation).  Sementara  ekonom  barat menyebutkan  penyebab  iflasi  juga  ada  dua  yakni  cost  push  inflation  dan  demand-pull inflation. Lihat, Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, hal. 395.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 301
sosialis) merupakan hasil pengembangan dari teori-teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para cendekiawan muslim.
Ekonomi Islam dibangun berlandaskan doktrin agama Islam, karena ia merupakan  bagian  tak  terpisahkan  (integral)  dari  agama  Islam.  Sebagai derivasi  dari  agama  Islam,  ekonomi  Islam  akan  mengikuti  agama  Islam dalam  berabagai  aspeknya.  Islam  adalah  sistem  hehidupan    ( way  of  life ), dimana  Islam  telah  menyediakan  berbagai  perangkat  aturan  yang  lengkap bagi  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  bidang  ekonomi.    Islam memandang  aktivitas  ekonomi  secara  positif.  Semakin  banyak  manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Ketakwaan  kepada  tuhan  tidak berimplikasi  pada  penurunan  produktivitas  ekonomi,  sebaliknya  justru membawa  seseorang  untuk  lebih  produktif.  Kekayaan  dapat  mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuia dengan nilai- nilai Islam. 5

## Metode Penelitian
Penelitian ini sepenuhnya  adalah riset perpustakaan (Library Risearch), yaitu penelitian yang kajiannya dengan menelusuri dan menelaah literatur - literatur dan penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Dalam hal  ini  obyek  yang  penulis  maksudkan  adalah  buku-buku  yang  berkaitan dengan ekonomi syariah dan buku-buku yang mendukung lainnya.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  metode  Content  Analysis atau disebut dengan analisis isi, yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflikatif dan  shahih dari data atas dasar
5 Rahmat Ilyas, Konsep mashlahah dalam konsumsi Ditinjau  dari perspektif ekonomi Islam , Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 1, 2015
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 302
konteksnya. Untuk menggunakan metode Content Analysis di perlukan tiga syarat  yang  dipakai  dalam  analisis  isi  yaitu  Objektivitas,  pendekatan sistematis  dan  generalisasi.  Analisis  harus  berlandaskan  aturan  yang dirumuskan  secara  eksplisit.  Untuk  memenuhi  syarat  sistematis,  untuk kategorisasi isi harus menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan  generalisasi,  artinya  temuannya  haruslah  mempunyai sumbangan teoritis, temuan yang hanya deskriftif rendah nilainya.

## Pembahasan

## 1. Prinsip -prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam
Sistem  ekonomi  dalam  sudut  pandang  Islam  merupakan  bentuk kesinambungan  yang  adil.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  jelas  pada pendirian  Islam  terhadap  hak  individu  dan  masyarakat.  Kedua  pokok pembahasan tersebut dipaparkan dalam neraca keseimbangan yang adil antara dunia dan akhirat, jiwa dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari Al Qur’an Surat Al Qashas ayat 77, yakni:
Artinya:  “dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah kepadamu  (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(Surat Al Qashas ayat 77).
Selain  kita  dituntut  untuk  adil  (seimbang)  antara  kehidupan  dunia  dan akhirat. Dalam konsep sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi  pembeda  (distinguish)  antara  sistem  ekonomi  Islam  dengan  sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Berikut prinsip dasar sistem ekonomi islam.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 303
Pertama, Ekonomi sebagai penunjang aqidah dan aqidah sebagai asas. Di dalam ajaran Islam aqidah merupakan pondasi dasar atas segala sesuatu yang dilakukan  seorang  muslim  di  dunia  ini.  Begitu  juga  dalam  praktik  sistem ekonomi Islam, aqidah dijadikan sebagai fondasi utama dalam merealisasikan sistem  ini.  Dalam  kajian  sistem  ekonomi  Islam,    semua  bentuk  kegiatan ekonomi harus  diorentasikan untuk menunjang aqidah dan aqidah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian.
Dalam  kacamata  Islam  ekonomi  bukanlah  tujuan  akhir  dari  kehidupan manusia,  tapi  merupakan  suatu  kelengkapan  dalam  kehidupanya,  sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan layanan bagi aqidah serta misi yang diembannya. 6 Sementara itu aqidah sebagai asas memiliki arti setiap  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  harus  didasarkan  pada kaidah-kaidah  aqidah  Islam.  Tidak  hanya  dalam  urusan  perekonomian, dalam semua kehidupan manusia harus didasarkan pada aqidah Islam.
Kedua, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak  sama  dengan  konsep  kepemilikan  dalam  faham  liberalisme seperti yang dikemukakan John Lock. Bagi John Lock, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan  atas  tenaga  kerja  yang  berasal  dari  tubuhnya. 7 Ini  berarti kepemilikan yang  ada  pada seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena  itu,  untuk  apa  dan  bagaimana  dia  menggunakan  hartanya sepenuhnya adalah tergantung kepada dirinya. Ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Pandangan tersebut, menurut dia, sangat berbahaya karena akan  membawa  kepada  kehidupan  yang  eksploitatif  dan  penuh
6 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), penerjemah Zainal Arifin, hal. 33
7 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis ,  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), Cet. V, h. 111-122.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 304
konflik. Untuk itu, agar tercipta suatu kehidupan yang baik (tidak ada konflik  antar  kelas)  kata  Marx,  kepemilikan  individual  terutama kepemilikan  terhadap  alat-alat  produksi  harus  dihapus karena inilah yang menjadi biang dan membuat kaum proletar atau buruh menderita selama ini. 8
Berbeda  dengan  dua  pandangan  di  atas,  Islam  mengakui kepemilikan individual. Bahkan di samping itu, Islam juga mengakui akan  adanya  kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Tetapi kepemilikan  tersebut  sifatnya  tidaklah  absolut,  tetapi  relatif.  Apa artinya? Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah  sepenuhnya  milik  dan  hasil usaha mereka, tetapi itu adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka (Q.s. al-Ra’d (13): 28, al-Fajr (89): 16) yang harus dijaga, dipelihara, dan  dipergunakan  dengan  sebaik-baiknya  (Q.s.  al-Mâ’idah  (5):  7). Oleh  karena  itu,  seseorang  tidak  boleh  menghambur-hamburkan hartanya  (Q.s.  al-Isrâ’  (17):  26-27) dan atau mendiamkan  hartanya (Q.s.  Muhammad  (47):  38).  Karena  hal  itu  akan  kehilangan  fungsi sosialnya  dan  akan  kehilangan multiplier  effect dan  maslahat  dari kehadiran hartanya tersebut.
Ketiga, nilai  dasar  kebebasan.  Dalam  ekonomi  kapitalisme, individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak  memanfaalkan  harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau  tidak  masuk  ke  dalam  pasar  baik  sebagai  produsen,  distributor atau konsumen. Dalam bahasa yang lebih ekstrem tidak ada yang bisa
8 Paham  komunisme  memiliki  konsep  bahwa  kepemilikan  individual  benar- benar  dihapus  sama  sekali  dan  diganti  dengan  kepemilikan  oleh  negara.  Kalau  dalam sosialisme,  individu  masih boleh memiliki kekayaan selain alat-alat produksi penting.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 305
membatasi kebebasan seorang individu  kecuali  dirinya sendiri. Hal ini  tidak  dapat  diterima  oleh  faham  sosialisme-komunisme.  Mereka melihat kebebasan yang seperti itu akan membawa kepada  anarkisme. Oleh  karena  itu,  kebebasan  tersebut  harus  ditundukkan  untuk kepentingan  bersama. Di  dalam  Islam  kebebasan  manusia  sangat dihormati. Namun,  kebebasan  ter- sebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal  tersebut  direstriksi  oleh ahkâm  al-  Syarî‘ah atau  hukum- hukum dan ketentuan-ketentuan agama. 9 Jika hal itu dilanggar maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur.
Keempat, nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak  kepada  para  pemiliknya  masing-masing  tanpa  melebihkan  dan mengurangi. 10 Persoalannya  sekarang,  siapakah  yang  berkompeten untuk  menentukan  hal  tersebut?  Dalam  sistem  sosialisme  dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi  otoritas  individu.  Sedangkan  dalam  sistem  ekonomi  Islam, hal  itu  menjadi  otoritas  dan  kewenangan  Tuhan  (Qs.  42;  17). Konsekuensi  konsep  ini  dalam  kehidupan  tentu  akan  menimbulkan perbedaan.  Misalnya  dalam  sistem  sosialisme-komunisme  yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan  dijadikan  dasar  untuk  menentukan  sesuatu  itu  adil  atau tidak.  mereka  berpendapat  bahwa  suatu  masyarakat  akan  dikatakan adil  jika  kebutuhan  semua  warganya  terpenuhi,  seperti  kebutuhan akan sandang, pangan, (dan) papan. 11 Jika hal itu tidak terjadi maka
9 Adnân  Khâlid  al-Turkmânî, al-Madzhab  al-Iqtishâdî  al-Islâmî ,  (Riyâdh:
Maktabah al-Sawadi, Jâmi‘ah al-Imâm Muhammad ibn Su‘ûd al-Islâmiyyah, t.th), h. 144.
10 Yusut Qardhawi, Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian , (Jakarta: Robbani Press, 1995), h. 390.
11 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), Cet. V, h. 99.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 306
berarti telah terjadi praktik kezaliman.
Dalam  kapitalisme  liberal,  konsep  keadilan  tidaklah  didasarkan kepada  kebutuhan  tetapi  kepada  kebebasan  itu  sendiri.  Menurut konsep  ini,  adilnya  suatu  perolehan  itu  haruslah  dibagi  menurut usaha-usaha  bebas  dari  individu-individu  bersangkutan.  Yang  tidak berusaha  tidak  mempunyai  hak  pula  untuk  memperoleh  sesuatu. 12
Oleh karena itu, di dalam teori keadilan liberalis ini, membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang sangat tidak etis  karena  mereka  mendapatkan  sesuatu  tanpa  mengeluarkan  air keringat  sendiri. 13 Sementara  dalam  Islam  keadilan  dilihat  dari  sisi kesesuaian dan  ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah  digariskan  di  dalam  Alquranan  dan  Sunah.  Oleh  karena  itu, kepedulian  kepada  orang  yang  miskin  dan  tertindas  dalam  Islam akan  dilihat  sebagai  sebuah  praktik  keadilan  karena  hal  demikian diperintahkan  oleh  agama  (Q.s.  al-Tawbah  (9):  61).  Sementara mengabaikan  hal  itu  merupakan  sebuah  praktik  kezaliman  (Q.s.  al- Mâ‘ûn [107]:1-3).
Kelima, nilai  dasar  keseimbangan.  Sistem  ekonomi  kapitalisme lebih  mementingkan  individu  dari  masyarakat  sehingga  orang merasakan  harga  diri  dan  eksistensinya.  Orang  diberi  kesempatan
12 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , h. 100
13 Bagi  Malthus  persoalan  ini  tidak  hanya  berdimensi  etis  tetapi  juga  berdimensi rasional  karena  menurut  pendapatnya  jika  orang  miskin  tadi  dibantu  dan  sudah  mulai hidup sejahtera maka libido seksualnya akan tersalurkan. Mereka mempunyai anak yang banyak  dan  pada  titik  tertentu, kata Malthus pertumbuhan penduduk kan menurut deret ukur (1,2,4,8,16) dan pertambahan produksi makanan menurut deret hitung (1,2,3,4, dst.).
Maka,  jumlah  populasi  akan  melebihi  jumlah persediaan makanan yang ada sehingga masyarakat  kembali  miskin.  Lihat  Steven  Pressman,  dalam  bukunya, Fifty  Major Economist .
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 307
untuk  mengembangkan  segala  potensi  dan  kepribadiannya,  akan tetapi  pada  umumnya,  individu  tersebut terkenal  penyakit  egoistis, materialistis,  pragmatis,  dan  rakus  untuk  memiliki  segala  sesuatu. 14
Hal  itu  didorong  oleh  pandangan  dan  pola  hidupnya  yang individualistis  dan  berorientasi  kepada profit  motive .  Sementara sistem  sosialis  lebih  mementingkan  masyarakat  dari  individu.  Roh sistem ini sangat berpra- sangka buruk terhadap individu. Oleh karena itu,  pemasungan  terhadap  naluri ingin  memiliki  dan  menjadi  kaya harus dilakukan. Akibat dari kedua sistem ini terjadilah ketegangan, disharmoni, dan ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Dalam  Islam,  masalah  keseimbangan  ini  sangat  mendapat tekanan  dan  perhatian.  Tidak  hanya  keseimbangan antara kepentingan  orang  perorang  dengan  kepentingan  bersama,  antara kepentingan  dunia  dan  akhirat,  jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme  dan  fakta,  tetapi  juga  keseimbangan  dalam  modal  dan aktivitas,  produksi  dan  konsumsi  serta  sirkulasi  kekayaan.  Oleh karena  itu,  Islam  melarang  dan  mencegah  terjadinya  akumulasi  dan sirkulasi  kekayaan  hanya  pada  segelintir  orang,  seperti  terkandung dalam  makna  surah  al- Hasyr (59): 7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang- orang kaya saja di antara kamu. Bila  terjadi  kesenjangan  kepemilikan  yang  tajam  antar  individu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.
Untuk  itu,  negara  harus  turun  melakukan  intervensi  agar
14 Yusuf  Qardhawi, Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam ,  (Jakarta: Robbani Press, 1997), Cet. I, h. 84.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 308
keseimbangan ekenomi di tengah-tengah masyarakat dapat  terwujud kembali.  Begitu juga dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran, Islam mendorong  umat  kepada  ber-  perilaku  moderat,  yaitu  tidak isyrâf (boros) tetapi juga tidak bakhîl (pelit), dalam orientasi pembangunan, kebijakan  yang  diambil  tidak  boleh  hanya  menekankan  kepada pertumbuhan (growth) tetapi  juga  kepada  pemerataan (equity) agar tercipta  keamanan  dan  ketentraman  di  tengah-tengah  masyarakat
(stability) .
Keenam, nilai  dasar  persaudaraan  dan  kebersamaan.  Dalam paham  sosia-  lisme-komunisme,  persaudaraan  dan  kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negara yang mengatur produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  masyarakat  sehinga  dengan demikian secara teoretis tidak akan ada kesenjangan sosial  ekonomi dan  permu-  suhan.  Di  dalam  paham  kapitalisme  liberalisme  hal  ini tidak terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi  seolah-olah  secara  otomatis  di  luar  maksud  para  pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat dari persaudaraan itu bagi mereka adalah  kepentingan.  Hal  ini  berbeda  dengan  ajaran  Islam. Kebersamaan  dalam  Islam  merupakan  indikator  dari  keberimanan seseorang (Q.s. al-Hujurât (49): 10).
Nilai-nilai  persaudaraan  dan  kebersamaan  ini  merupakan konsekuensi logis  dari penunjukan  manusia sebagai  khalifah karena penunjukan  tersebut  bukan  hanya  untuk  orang-orang  tertentu  saja tetapi adalah untuk semua orang (Q.s.  al-Baqarah  (2):  30).  Dengan
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 309
demikian,  seluruh  manusia  secara  potensial  di  mata  Allah  dan memiliki status, kedudukan  dan martabat yang   sama.   Oleh karena itu,    perbedaan  ras,  etnik,  dan  bahasa  bukanlah  menjadi  variabel pembeda di  mata Tuhan.  Yang menjadi pembeda bagi  Allah  adalah keimanan dan ketakwaannya (Q.S. al-Hujurât (49): 13).
Untuk itu, Islam melarang adanya praktik kezaliman dan ketidak adilan terhadap sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya  alam  tertentu  oleh  seseorang  atau  kelompok  tertentu.  Hal tersebut akan merusak  nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan yang digariskan  Islam.  Namun,  kebersamaan yang dimaksud di sini juga harus  dibingkai  dengan  kebersamaan  etis  yaitu  suatu  kebersamaan dalam  kebaikan  dan  ketaqwaan,  tidak  dalam  melanggar ketentuan- ketentuan agama (Qs. al-Mâ’idah  (5):  3).  Hal  ini  secara  ekonomis tentu mempunyai makna dan pengaruh yang positif terutama di dalam mem- bangun hubungan kepercayaan (trust) dan kesetiaan (loyality) dalam  bermua-  malah  dan  akan  menghindarkan  rasa  iri  atau persaingan tidak sehat serta permusuhan antara sesama yang akhirnya akan merugikan semua pihak.
Ketujuh, Distribusi Kekayaan dan larangan menumpuk kekayaan.
Dalam QS Al Hasyr ayat 7 Allah menjelaskan;
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan  beredar  di antara  orang-orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa  yang  diberikan  Rasul kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  Maka tinggalkanlah.  dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Amat keras hukumannya.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 310
Secara  jelas  Allah  melarang  penimbunan  kekayaan  pada segelintir  orang  (kapital)  untuk  menguasai  harta.  Dari  ayat  tersebut menunjukkan  kepada  kita  bahwa  harta  harus  didistribusikan  secara merata pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai seorang  muslim  selain  harus  bersikap  bijak  harus  membuat  sebuah regulasi agar tidak hanya segelintir orang yang bisa menikmati harta yang melimpah dan dapat  didistribusikan secara merata.  Inilah poin penting prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam.
Dari  prinsip-prinsip  dasar  sistem  ekonomi  Islam  yang  sudah diuraikan  diatas  dapat  kita  ambil  kesimpulan  jika  Islam  mengambil sikap  moderat  atau  tangah-tengah  (pertengahan)  antara  iman  dan kekuasaan.  Model  Sistem  ekonomi  yang  moderat  seperti  ini  tidak menganiaya  (mendzalimi)  masyarakat,  terlebih  bagi  kaum  dhu’afa (lemah),  sebagaimana  yang  terjadi  pada  sistem  ekonomi  kapitalis. Akan  tetapi  Islam  juga  tidak  mendzalimi  hak  kepemilikan  pribadi sebagaimana dilakukan oleh paham ekonomi sosialis/komunis, akan tetapi  sistem  ekonomi  Islam  berada    di  tengah-tengah  antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan  masyarakat, dan Islam juga  meminta  mereka  melaksanakan  kewajiban  masing-masing. Karena  itu  Islam  menjalankan  peranannya  dengan  penuh    keadilan serta kebajikan.
Berdasarakan uraian ditas maka grean desain dari adanya sistem ekonomi Islam memiliki tujuan:
a. Mencari  kesenangan  akhirat  yang  diridhoi  Allah  SWT,  dengan segala kapital yang diberikan kepada makhluk-Nya (Falah).
b. Dianjurkan memperjuangkan nasib sendiri mencari rizki dan hak milik dengan tidak melupakan hari akhirat, tempat kembali semua
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 311
makhluk-Nya.
c. Berbuat  baik  kepada  masyarakat  sebagaimana  halnya  Allah berbuat baik dengan tanpa hitung-hitungan.
d. Dilarang membuat kerusakan di muka bumi.

## 2. Sistem Ekonomi Kapitalis
Si s tem kapitalis memandang bahwa manusia   adalah pemilik satu-satunya  terhadap  harta  yang telah  diusahakan.  Tidak  ada  hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai  dengan keinginannya. Sosok pribadi  dipandang  memiliki hak untuk  memonopoli  sarana-sarana  produksi  sesuai  kekuasaannya.  Ia mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi (profit Oriented). Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke 16, yang didorong dengan munculnya industri sandang di inggris. Perkembangan industri sandang di inggris di dukung oleh bahan  baku  wool  yang  diproduksi  di  dalam  negeri.  Kapitalisme berkembang  ketika  terjadi  revolusi  industri  di  inggris  yang  di tandai peralihan  dari  dominasi  modal  perdagangan  di  atas  modal  bagi industri  menuju  kearah  dominasi  modal  industri  atas  modal perdagangan.  Proses  terjadi  cepat  akhirnya muncullah  Adam  Smith yang dikenal  sebagai bapak  kapitalisme.  Jiwa  kapitalisme  terlihat jelas pada;
a. Egoisme, kebebasan menumpuk harta kekayaan, mengembangkan  dan                                                                                                       membelanjakan,  persaingan bebas/ free competition , kebebasan (
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 312
liberalisme/laisses faire ) 15 .
b. Mementingkan aktivitas individu.
c. Harga  sebagai  penentu/ Price  sistim, harga  sebagai  penentu .
(serba  bebas (laissez  faire ))  akan  menciptakan  keseimbangan baru  yang  mampu  membawa  kepada  kemakmuran  masyarakat. Apabila  terjadi  kelebihan  faktor  produksi,  maka  akan  tidak terserap  oleh  pasar  sehingga  akan  terjadi  pengurangan  faktor produksi  tersebut  karena  mekanisme  pasar  dan  sebaliknya. Kondisi semacam ini akan dapat memunculkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi,
d. Pemerintah  tidak  perlu  berperan  karena  campur  tangan pemerintah  dalam  bidang  ekonomi  akan  menghambat  proses pengaturan diri ( self regulation ). 16

## 3. Sistem Ekonomi Sosialis
Sosialisme berasal dari kata sosial, sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme adalah suatu doktrin politik yang  menekankan  pemilikan  kolektif  dari  alat-alat  produksi, memberikan  suatu  peran  yang  besar  pada  negara  dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Sistem ekonomi sosalisme adalah sistem ekonomi dimana  ekonomi  diatur  penuh  oleh  negara.  Dalam  sistem  ini jalannya        perekonomian  sepenuhnya  menjadi           tanggung  jawab
15 Liberalisme  adalah  suatu  paham  yang  berpendapat  dan  bercita-cita  bahwa manusia dilahirkan di dunia mempunyai hak untuk bebas seperti yang diinginkannya
16 Effendi, Syamsul. " Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis  dan  Sosialis. " JRAM  (Jurnal  Riset  Akuntansi  Multiparadigma) 6.2  (2019):  147- 158.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 313
negara  atau  pemerintah  pusat.  Sistem  ekonomi  sosialis  biasa disebut  juga  dengan  sistem  ekonomi  yang  terpusat.    Kenapa disebut dengan terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh  negara  dan  juga  dikomandokan  dari  pusat.  Pemerintahlah yang  menjadi  penguasa  dari  seluruh  kegiatan  ekonomi  ini. Sistem  perekonomian  sosialis  merupakan  sistem  perekonomian yang    menginginkan  kemakmuran  dari  masyarakatnya  dan terlaksana  merata  sehingga  tidak  ada  lagi  penindasan  ekonomi yang  terjadi.  Guna  mewujudkan  kemakmuran  yang  merata  di masyarakat,  perekonomian  harus  diatur  oleh  pemerintah.  Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mengakibatkan potensi dan juga daya kreasi  masyarakat  akan  mati  sehingga  tidak  adanya  kebebasan dari  individu  di  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi.  Dalam sistem  ekonomi  sosialis  ini,  dasar  yang  digunakan  berasal  dari ajaran Karl Marx, dia berpendapat bahwasanya jika kepemilikan pribadi  dihapuskan  maka  tidak akan  memunculkan  masyarakat yang  berkelas-kelas  hingga  dapat  menguntungkan  bagi  semua pihak. 17
Adapun ciri-ciri dari ekonomi sosialis adalah:
1. Kepemilikan harta dikuasai negara
2. Setiap  individu  memilki  kesamaan  kesempatan  dalam melakukan aktivitas ekonomi
3. Disiplin politik yang tegas dan keras
4. Tiap warga negara di penuhi kebutuhan pokoknya
5. Proyek pembangunan dilaksanakan Negara
17 Anisa,  Nur.  "Perbandingan  Sistem  Ekonomi  Islam  Dengan  Sistem  Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis." (2021).
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 314

## 6. Posisi tawar menawar individu terbatas

## A. Penutup
Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi tersendiri, bukan  merupakan  perpaduan  dan  atau  campuran  antara  sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut.
Sistem  ekonomi  Islam  merupakan  bangunan  sistem  ekonomi yang memiliki landasan historis dan filosofis yang kuat. Sementara itu untuk kerangka konseptualnya sistem ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda dengan dua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Jika kedua  sistem  tersebut  hanya  berorentasi  pada  materialistis,  Islam memiliki dua dimensi yakni dimensi materialistik dan dimensi ibadah pada  setiap  kegiatan  ekonomi.  Sehinggap  praktik  monopoli, penimbunan,  kartel  yag  sering  kali  ditemui  pada  sistem  ekonomi kapitalis  sangat  dilarang  dalam  praktik  ekonomi  Islam.  Sedangkan dalam  hal  sosial,  orang  Islam  percaya    jika  didalam  hartanya  ada sebagian hak dari orang miskin atau yang lebih membutuhkanya. Oleh karena  itu  sistem  ekonomi  Islam  dapat  dikatakan  sebagai  bangunan konseptual yang berdiri sendiri atas dua sistem  ekonomi yang ada saat ini.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 315
Abbas, Anwar "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar,  dan  Instrumental." Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi Syariah 4.1., 2012 .
Ali  Munif,    Nasrullah, Sistem  Ekonomi  Islam  Dialektika  antara  Thesis, Antitesis  dan  Plagiatis , An-Nisbah  Jurnal  Ekonomi  Syariah,    Vol  2 No.1, 2015.
Anto,  MB.  Hendri, Pengantar  Ekonomi  Mikro  Islami ,  Yogyakarta:
Penerbit Eko- nomi, 2003.
Anisa, Nur. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis ." (2021)
Effendi,  Syamsul.  " Perbandingan  Sistem  Ekonomi  Islam  Dengan  Sistem Ekonomi  Kapitalis  dan  Sosialis. " JRAM  (Jurnal  Riset  Akuntansi
Multiparadigma) 6.2 2019 .
Turkmânî, al-, ‘Adnân Khâlid, al-Madzhab al-Iqtishâdî al-Islâmî, Riyâdh:
Maktabah al-Sawâdî,  Jâmi‘ah  al-Imâm  Muhammad  ibn  Su‘ûd  al-
Islâmiyyah, t.th..
Ali,  Mohammad  Daud, Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf ,
Jakarta: UI Press, 1998.
Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
Chapra,  M.  Umer, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi,  Islamisasi  Ekonomi Kontem-  porer ,  diterjemahkan  Nur  Hadi  Ihsan  dan  Rifki  Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
Ilyas, Rahmat, Konsep mashlahah dalam konsumsi Ditinjau  dari perspektif ekonomi Islam , Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 1,
2015
Islahi,  A.A., Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah ,  diterjemahkan  oleh
Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
Qaradhawi,  Yusut, Peran  dan  Nilai  Moral  dalam  Perekonomian , Jakarta: Robbani Press, 1995.
EDUGAMA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 | 316
Rachbini, Didik J., Ekonomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik ,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Saefudin, Ahmad M., Studi Nilai-nilai Sistem Ekonom Islam , Jakarta: Media
Dak- wah, 1984.
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widia- sarana Indonesia, 1992.
Ibn Taymiyyah , al-Hisbah fi al-Islâm, Wazhîfah al-Hukûmah al-Islâmiyyah , Bayrût: Dâr al-Fikr al-Lubnân, 1992.