Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Masyarakat (Studi : Sinergi Kelembagaan dalam Implementasi kebijakan Pengadaan Beras di Kab. Banyumas )
Oleh : Hikmah Nuraini Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSOED Email : Noer_in96@yahoo.com

## ABSTRAK
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  yang  permintaannya  terus  meningkat seiring  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk  dan  peningkatan  kualitas  hidup, namun demikian dalam beberapa hal definisi atau konsep ketahanan pangan sangat bervariasi pada banyak pihak yang berkepentingan.
Ketahanan  pangan  mencangkup  paling  tidak  tiga  dimensi  utama,  ketiga  dimensi tersebut  adalah  penyediaan,  distribusi  dan  konsumsi.  Kepentingan  ketahanan pangan  juga  menyangkut  kepentingan  dua  sisi,  yaitu  kepentingan  pemerintah  dan kepentingan masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk menjamin ketersediaan dan  distribusi  pangan  bagi  masyarakat  sedangkan  masyarakat  berkepentingan untuk dapat mengakses pangan.
Untuk  dapat  mewujudkan  ketahanan  pangan  diperlukan  adanya kesatuapaduan  lembaga/organisasi  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  panngam yang berinteraksi secara harmonis dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan.
Kata Kunci : Ketahanan pangan; sinergi kelembagaan

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah memandang ketahanan  pangan  sebagai  hal  yang sangat    penting    dalam    rangka pembangunan    nasional    untuk membentuk    manusia    Indonesia berkualitas,  mandiri,  dan  sejahtera.
Untuk  mencapai  ketahanan  pangan tersebut perlu diwujudkan ketersediaan    pangan    yang    cukup, aman,    bermutu,    bergizi    dan beragam    serta    tersebar    merata    di seluruh    wilayah    Indonesia    dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Gabah  petani  menghasilkan  beras yang  dikonsumsi  sebagai  pangan pokok.    Dalam  sistem  ketahanan pangan  nasional,  beras  memiliki peran  penting  meskipun    bukan    lagi
merupakan    bahan    pangan    satu- satunya    sumber    karbohidrat.  Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian  besar  masyarakat  Indonesia sejak  turun  temurun.
Kebutuhan pangan bagi masyarakat  nampaknya  mengalami peningkatandari  tahun  ke  tahun  , keadaan  ini  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini
Tabel 1.  Kebutuhan Beras Penduduk Indonesia Tahun 1971-2011
Tahun  Penduduk (Juta Jiwa) Kebutuhan Beras  (000 ton) 1971 1981 1991 2001 2011 120 151 186 218 245 17,280 21,744 26,784 31,392 35,280

## Sumber: Sumodiningrat (dalam
Tambunan, 2003:179)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas dapat dilihat kebutuhan beras semakin  meningkat  sejalan  dengan pertumbuhan  penduduk  yang  relatif cepat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan upaya peningkatan ketersediaan beras terutama  produksi  dari  dalam  negeri. Upaya  untuk  menutupi  kekurangan beras  salah  satu  langkah  yang ditempuh  dengan  melakukan  impor beras.  Volume  produksi  dan  impor beras  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 2. Luas Panen, Produktivitas dan Impor Beras Tahun 2002-2006
Sumber: Badan Pusat Statistik (Berbagai Tahun, dalam Arifin, 2005:85)
Kebijakan impor beras merupakan  langkah  praktis  yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi  kebutuhan  beras  nasional.
Belum  terpenuhinya  kebutuhan  beras disebabkan: 1) adanya konversi lahan pertanian  ke  lahan  non  pertanian;  2) menurunnya  kesuburan  tanah  akibat degradasi kualitas lingkungan; dan 3) ketersediaan  air  untuk produksi pangan  semakin  terbatas  dan  tidak pasti  akibat  kerusakan  hutan;  4) perubahan  iklim;  serta  5)  persaingan pemanfaatan air dengan sektor industri dan pemukiman.
Belum  terpenuhi kebutuhan beras  secara  nasional  yang  masih menyisakan kelemahan ditambah dengan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pangan khususnya beras masih rendah. Realita  ini  disebabkan  masih  banyak masyarakat miskin yang tidak mampu membeli  beras  dalam  memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat yang tidak mampu membeli  beras  dalam  mencukupi kebutuhan pangan, pemerintah menyediakan  Program  Raskin  (Beras Miskin). Program ini untuk membantu  masyarakat  dari  keluarga miskin  agar  mampu  membeli  beras dengan harga yang terjangkau.
Mengingat peranan beras sangat  penting  dalam  menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah Indonesia selalu berusaha mencukupi  kebutuhan  beras  tertuang dalam  kebijakan  pengadaan  beras. Landasan hukum
kebijakan pengadaan  beras  adalah  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  yang  merupakan  landasan politis-strategis yang mencakup keseluruhan kebijakan yang berhubungan dengan pangan. Keluarnya Peraturan Pemerintah  Nomor  68  tahun  2002 tentang  Ketahanan  Pangan  sebagai peraturan  pelaksana  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1996  di  dalam wilayah  organisasi.  Peraturan  ini Tahun Luas Panen (000 ha) Produkti vitas (ton/ha) Produksi Gabah (000 ton) Produksi Beras (000 ton) Impor Beras (000 ton) 2002 2003 2004 2005 2006 11,793 11,415 11,521 11,488 11,924 4,40 4,39 4,47 4,54 4,53 51,898 50,181 51,490 52,138 54,314 32,345 31,283 32,369 32,846 33,969 1,513 1,400 3,100 2,400 2,000
berfungsi  sebagai  penghubung  antara landasan strategis-politis dengan landasan  yang  bersifat  organisasional dan bahkan berhubungan antarlembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan. Dalam wilayah implementasi kebijakan pengadaan beras, pemerintah menugaskan  kepada  Badan  Usaha Logistik  (Bulog)  untuk  mengadakan kebutuhan  beras  dengan  Instruksi Presiden  Nomor  13  Tahun  2005 tentang Kebijakan Perberasan. Instruksi  Presiden  Nomor  13  Tahun 2005  menjadi  acuan  operasional Bulog dalam pengadaan beras. Bulog merupakan lembaga
pangan  menjadi  komponen  sentral dalam  melaksanakan  kebijakan  di bidang  perberasan  selama  kurang lebih 20 tahun. Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1987  yang  ditugaskan  pemerintah pemerintah untuk melaksanakan salah satu  tugas  publik  yaitu  pengelolaan stok beras nasional, walaupun lembaga  Bulog  telah  beralih  dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan  Bulog  ini  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog.
Pemerintah  menyusun  tugas-
tugas operasional yang harus dilakukan oleh Perum Bulog menyangkut  manajemen  stok  secara terpusat. Penyebaran stok di berbagai tempat atau gudang
sampai ditingkatan  daerah  dikuasai  Bulog. Penguasaan  yang  dijalankan  Perum Bulog  untuk  memungkinkan  secara cepat  mengatasi  berbagai  kerawanan pangan  akibat  dari  bencana  alam, konflik,  kenaikan  harga  beras  yang tinggi secara mendadak akibat spekulasi dan sebagainya.
Penelitian  ini  akan  mengkaji pada implementasi kebijakan pengadaan beras dan lebih menfokuskan pada sinergi kelembagaan.  Kebijakan  pengadaan beras merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan beras untuk menuju ketahanan pangan. Dalam implementasinya, kebijakan pengadaan  beras  banyak  lembaga yang  terkait  sehingga  menarik  untuk mengkaji  interaksi  antar  lembaga tersebut. Memahami proses implementasi  kebijakan  pengadaan beras lebih mudahnya dengan mengunakan pendekatan, yaitu model implementasi menurut Van Meter dan Van  Horn.  Dimana  model  ini mengambarkan  “proses implementasi kebijakan”  dengan  memperhatikan keterlibatan  berbagai  aktor  dalam sebuah  organisasi  dan  lintas  batas organisasi (Rosyadi, 2006).
Kelembagaan  merupakan  salah satu  aspek  penting  dalam  konteks kebijakan publik karena aspek kelembagaan akan mulai menentukan dalam  setiap  siklus  kebijakan  yang dimulai  dari  perencanaan  sampai dengan  umpan  balik.  Bagaimana sebuah kebijakan dirancang, direncanakan, didesain dan diimplementasikan  dan  dievaluasi akan jelas-jelas membutuhkan partisipasi kelembagaan. Oleh
karenanya  setiap  proses  kebijakan yang  tidak  melibatkan  kelembagaan atau  tidak  menggunakan  pendekatan kelembagaan  dalam  prosesnya  akan banyak  mengalami  kesulitan  atau mungkin  kegagalan  (dalam  Badjuri, 2002:37).
Selaian kelembagaan komunikasi dalam dan antarorganisasi  adalah  sebuah  proses
yang  kompleks  dan  rumit.  Dalam meneruskan  pesan-pesan  ke  bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator  dapat  menyimpannya atau menyebarluaskannya, baik secara  sengaja  atau  tidak  disengaja. Lebih  dari  itu,  jika  sumber-sumber informasi  yang  berbeda  memberikan interpretasi-interpretasi  yang  tidak konsisten  terhadap  ukuran-ukuran dasar  dan  tujuan-tujuan  atau  jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan,  para  pelaksana  akan menghadapai  kesulitan  yang  lebih besar  untuk  melaksanakan  maksud- maksud  kebijakan.  Oleh  karena  itu, menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn prospek  tentang  implementasi  yang keberhasilan ditentukan oleh kejelasan  ukuran-ukuran  dan  tujuan yang  dinyatakan  dan  oleh  ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut (Winarno: 113: 2002). Pencapaian  tujuan  kebijakan dipengaruhi  juga  oleh  lingkungan eksternal.    Dengan  mengidentifikasi pengaruh yang mendalam dari kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik terhadap  pencapaian  badan-badan pelaksana  kebijakan.  Tjokroamidjojo
(1985:54-61)

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas,  maka  dapatlah  dirumuskan permasalahan  dalam  penelitian  ini sebagai berikut : Sejauh mana Sinergi Kelembagaan  yang  terjadi  dalam Implementasi  Kebijakan  Pengadaan Beras di Kabupaten Banyumas ?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Banyumas  Provinsi  Jawa
Tengah,  dengan  sasaran  lembaga- lembaga yang terlibat dalam implementasi  kebijakan  pengadaan beras di Kabupaten Banyumas. Penelitian  ini  menggunakan  metode Diskriptif kualitatif, dengan pendekatan  studi  kasus  terpancang (embeded case studi). Tehnik pemilihan  informan  yang  digunakan adalah purposive  sampling dengan Creterion  Based  selection yaitu peneliti  memilih  informan  yang dianggap  tahu  dan  dapat  dipercaya untuk  menjadi  data  yang  mantap  dan mengetahui permasalahan secara mendalam  dan  lebih  bersifat  selektif, (Sutopo, 1988).
Dalam  penelitian  ini  untuk memperkuat  keabsahan  data  maka digunakan  teknik  triangulasi  sumber dengan  membandingkan  data  hasil pengamatan  dan  wawancara  dengan isi  suatu  dokumen  yang  berkaitan. Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan model yang digunakan  analisis  interaktif  menurut Miles dan Huberman (1992:19).

## D. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Ketahanan pangan adalah terpenuhinya  pangan  bagi  setiap rumah  tangga  yang  tercermin  dari tersedianya  pangan  yang  cukup  baik jumlah  maupun  mutunya,  aman merata  dan  terjangkau,  pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab  untuk  mewujudkan  ketahanan pangan.  Dalam  rangka  mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah menyelenggarakan pengaturan,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan  terhadap  ketersediaan pangan  yang  cukup,  baik  jumlah maupun  mutunya,  aman,  bergizi,
beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan) Menurut  Soetrisno  (2005:6) strategi  yang  dapat  dibangun  dalam membangkitkan  ketahanan  pangan mencangkup paling tidak tiga dimensi utama. Ketiga dimensi tersebut adalah penyediaan, distribusi dan  konsumsi.  Menurut  Maleha  dan
Adi  (2006:196)  Ketahanan  pangan (baca  :  ketahanan  beras)  merupakan suatu  sistem  yang  terintegrasi  yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan  beras,  distribusi  beras dan  konsumsi  beras.  Terwujudnya ketahanan  pangan  merupakan  sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut Sejak awal pendiriannya, Bulog merupakan  salah  satu  instrumen pelaksana kebijakan pangan nasional.   Peran  Bulog  memang mengalami pasang surut yang dinamis,  tetapi  alasan  keberadaannya tidak  pernah  terlepas  dan  tidak  dapat dilepaskan  dari  kerangka  kebijakan pangan  secara  keseluruhan.Badan Urusan  Logistik  (Bulog)  didirikan pada  tahun  1967  dengan  tugas  untuk melakukan pengadaan pembelian
beras bagi pemerintah. Bulog merupakan  lembaga  pangan  menjadi komponen sentral dalam melaksanakan  kebijakan  di  bidang perberasan  selama  kurang  lebih  20 tahun. Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1987  yang  ditugaskan  pemerintah pemerintah untuk melaksanakan salah satu  tugas  publik  yaitu  pengelolaan
stok beras nasional, walaupun lembaga  Bulog  telah  beralih  dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan  Bulog  ini  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog. Sejalan dengan perubahan
Bulog  menjadi  Perum,  maka  Perum Bulog  mempunyai  dua  tugas,  yaitu tugas  publik  dan  tugas  komersial. Dalam  tugas  publik,  Perum  Bulog melaksanakan  penugasan  pemerintah yaitu menyalurkan beras untuk keluarga  miskin  dan  pengamanan stok dalam rangka ketahanan pangan. Tugas komersial Perum Bulog berorientasi untuk mendapatkan profit  dengan  tetap  memperhatikan tugas  publik  dalam  melaksanakan tugas publiknya, antara lain menjamin  penyediaan  pangan  yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Peran  penting  Perum  Bulog terhadap masyarakat adalah menyalurkan  beras    keluarga  miskin (raskin)  dan  pengamanan  stok  dalam rangka  ketahanan  pangan.  Untuk memenuhi  peran  tersebut,  Perum Bulog berusaha untuk menjaga kualitas  beras  yang  dimiliki  dengan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga  masyarakat  akan  puas  dan lebih  percaya  terhadap  Perum  Bulog namun demikian tetap harus menekan biaya  kualitas  dengan  kuantitas  susut bobot.
Pelaksanaan  monopoli  Badan
Urusan Logistik (Bulog) untuk pengadaan  beras  dan  tepung  terigu dimaksudkan  untuk  menghadirkan stabilitas harga kedua komoditi tersebut di masyarakat. Pada awalnya, berdasarkan Keppres Nomor  114/U/KEP/5/1967,  Bulog hanya  ditugasi  untuk  pengadaan
beras. Kemudian, tugas Bulog diperluas sehingga mencakup pengadaan  tepung  terigu  melalui
Keppres  Nomor  11  Tahun  1969. Sejak  diterbitkan  keputusan  presiden itu, Bulog telah menjadi pemain yang aktif  dalam  pengadaan  kebutuhan sembilan  bahan  pokok,  termasuk beras  dan  tepung  terigu.  Dengan perkembangan  tersebut,  peran  Bulog telah  bergeser  dari  sebuah  lembaga non departemen yang hanya mengupayakan  stabilitas  harga  dan mengawasi  pengadaan  beras  telah menjadi  semi  Badan  Usaha  Malik
Negara  (BUMN)  yang  juga  mencari untung  dalam  pengadaan  komoditi pangan. Adanya distorsi dalam pelaksanaan  monopoli  pengadaan beras  dan  tepung  terigu,  yang ditunjukkan  pada  pemberian  hak eksklusif untuk turut dalam pengadaan  impor  beras  dan  impor gandum  sebagai  bahan tepung terigu, hal  itu  jelas  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan  dalam  Undang- Undang Perbendaharaan Negara (ICW, 2010). Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional  (IMF)  pada  tanggal  15 Januari  1998  telah  menyetujui  untuk menghapuskan monopoli Bulog untuk  pengadaan  tepung  terigu. Kemudian,  menurut  Keppres  Nomor 19  Tahun  1998,  Bulog  hanya ditugasi  untuk  mengendalikan  harga dan  mengelola  persedian  beras. Pemenuhan kebutuhan pangan dalam masyarakat dilakukan dengan
menjaga  keseimbangan  kebutuhan pangan  yang  menitikberatkan  pada tiga  dimensi,  yaitu  ketersediaan pangan,
aksesibilitas terhadap pangan,  dan  stabilitas  harga  pangan.
Ketiga  dimensi  tersebut  merupakan fondasi  sebagai  prasyarat  mencapai
ketahanan pangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sejak  tahun  2000,  tugas  pokok Bulog  adalah  melaksanakan  tugas pemerintah  di  bidang  manajemen logistik  melalui  kegiatan  pengadaan, pengelolaan  persediaan,  distribusi dan  pengendalian  harga  beras,  serta usaha  jasa  logistik.  Dari  seluruh kegiatan tersebut, pengadaan gabah/beras merupakan kegiatan awal yang  harus  dibenahi  terutama  pada pemasok  gabah/beras  yang  terdiri dari  mitra  kerja,  PIB  (Perberasan Intra  Banyumas),  dan Drying  Center serta  Satgas  dituntut  untuk  memasok gabah/beras  sesuai  dengan  standar kualitas  yang  diterapkan  oleh  Perum Bulog  namun  dengan  memberikan pelayanan  kualitas  beras  yang  sesuai dengan permintaan dan pangsa pasar. Hal  ini  mewajibkan  Perum  Bulog untuk  lebih  mengetahui  strategi pengadaan  gabah/beras  agar  dapat mengupayakan pelayanan dalam menghasilkan  beras  yang  berkualitas baik.
Tabel 3. Realisasi Pengadaan Beras pada Bulog Subdivre IV Banyumas
Sumber  :    (Laporan  Pemeriksaan Kualitas  Gabah,  Beras  dan  Karung Plastik  Di  Lingkungan  BULOG Subdivre Banyumas, 2011)
Tahun Target (ton) Realisasi (ton) Ketercapaian (%) 2006 93,000 102,000 109.68% 2007 92,500 97,500 105.41% 2008 112,100 107,800 96.16% 2009 119,800 109,700 91.57% 2010 121,600 115,000 94.57% Rata-rata 99.48%
Selama tiga tahun terakhir pada periode 2006-2010 ternyata pengadaan  beras  tidak  memenuhi target,  sementara  tahun  2005-2006 melampoi  target.  Tidak  tercapainya target tersebut mengingat di beberapa daerah  di  Banyumas  mengalami gagal  panen,  atau  panen  dengan kualitas beras dibawah standar Bulog.

## Tabel 4. Pendistribusian Beras Bulog Subdivre IV Banyumas
Sumber  :    (Laporan  Pemeriksaan Kualitas  Gabah,  Beras  dan  Karung Plastik  Di  Lingkungan  BULOG Subdivre Banyumas, 2011)
Persentase  naik  turunya  jumlah beras  yang  disalurkan  tergantung pada permintaan pasar. Pada saat stok beras  di  pasar  mengalami  penurunan dengan  indikasi  naiknya  harga  beras, maka  Bulog  akan  segera  melakukan operasi pasar. Oleh karena itu jumlah beras yang disalurkan selalu berubah. Sasaran  penyaluran  beras  adalah terutama  Raskin,  Koperasi,  Mitra Bulog dan langsung ke konsumen.
Kebutuhan beras untuk Kabupaten  Banyumas  harus  dipenuhi oleh  Perum  Bulog  di  Sub  Divisi Regional  Wilayah  IV  Banyumas.
Perum  Bulog  Sub  Divisi  Regional Wilayah  IV  Banyumas    beroperasi untuk empat kabupaten yakni,
Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan
Banjarnegara. Pengadaan beras membutuhkan dukungan dari pemerintah  daerah  sebagai  upaya untuk  mencukupi  kebutuhan  pangan bagi  masyarakatnya.  Upaya  yang harus  dijalankan  pemerintah  dengan memfasilitasi penciptaan kondisi yang  kondusif  dalam  pencapaian ketahanan  pangan  masyarakatnya, melalui instansi terkait dan penyediaan dana pengadaan beras. Dukungan dari pemerintah daerah,  petani,  mitra  kerja,  KUD sangat  penting  dalam  pemenuhan kebutuhan  beras  oleh  Perum  Bulog Sub  Divisi  Regional  Wilayah  IV Banyumas.  Hubungan  yang  terjalin antar  lembaga  akan  membentuk sebuah  sinergi  dalam  pengadaan beras  sebagai  upaya  kemandirian pangan. Namun  demikian,  Dukungan yang  diberikan  masih  menyisakan kelemahan di dalam tataran kelembagaan. Tataran  kelembagaan belum  terintegrasi  satu  sama  lain masih  berdiri  sendiri-sendiri  dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya belum ada keseriusan upaya mencapai ketahanan pangan secara kelembagaan. Keadaan ini  dapat  dilihat  masih  rendahnya kepedulian pemerintah terhadap nasib petani  dan  terpenuhinya  kebutuhan beras  bersifat  alamiah  terkait  dengan kondisi  pertanian  yang  subur,  luas
Tahun Stok (ton) Pendistribusian (ton) Cadangan (ton) Disalurkan (%) 2006 102,000 93,922 8,078 92.08% 2007 97,500 88,871 8,629 91.15% 2008 107,800 101,677 6,123 94.32% 2009 109,700 97,732 11,968 89.09% 2010 115,000 107,088 7,912 93.12% Rata-rata 106,400 97,858 8,542 91.95%
areal  pertanian,  dan  panen  yang melimpah.
Sejalan dengan perubahan Bulog  menjadi  Perum,  maka  Perum Bulog  mempunyai  dua  tugas,  yaitu tugas  publik  dan  tugas  komersial. Dalam  tugas  publik,  Perum  Bulog melaksanakan  penugasan  pemerintah yaitu menyalurkan beras untuk keluarga  miskin  dan  pengamanan stok dalam rangka ketahanan pangan. Tugas komersial Perum Bulog berorientasi untuk mendapatkan profit  dengan  tetap  memperhatikan tugas  publik  dalam  melaksanakan tugas publiknya, antara lain menjamin  penyediaan  pangan  yang merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Distribusi beras pada dasarnya berkaitan  erat  dengan  upaya-upaya yang harus dibangun untuk melancarkan  arus  ekonomi  bahan beras dari point of production (petani produsen)  hingga  kepada point  of consumtion (konsumen akhir) dengan suatu pola distribusi  yang  efektif dan efisien.  Distribusi  bertujuan  untuk menjamin  aksesibilitas  beras  dan menjamin stabilitas harga beras.

## E. PENUTUP
Pengembangan strategi
ketahanan  pangan  bukan  merupakan pekerjaan  mudah,  dan  bukan  pula pekerjaan yang sekali dilakukan akan selesai  seterusnya.   Sistem  ketahanan pangan  adalah  sistem  yang  dinamis yang  memiliki  faktor-faktor  internal dan  eksternal  yang  dapat  berubah setiap waktu. Tantangan pengembangan  ketahanan  pangan menjadi lebih berat mengingat berbagai  kendala  dan  keterbatasan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat,
Jika  Perum  Bulog  masih  akan tetap  diposisikan  sebagai  instrumen
negara  dan  peran  Bulog  memang masih  akan  dikaitkan  dengan  usaha mengembangkan  ketahanan  pangan, maka  yang  terlebih  dahulu  perlu ditegaskan  adalah  strategi  ketahanan pangan  yang  akan  dikembangkan. Baru kemudian diturunkan apa sebenarnya peran Bulog dalam
strategi meningkatkan ketahanan pangan.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Totok  D.H.  2008.
Ketahanan  Pangan  dan Kearifan  Lokal ,  Jurnal
Kontribusi, Unsoed Purwokerto. Arifin, Bustanul. 1994. Pangan dalam Orde Baru . Koperasi Jasa Informasi (Kopindo): Jakarta Dwiyanto,  Agus  dkk.  2003. Teladan  Dan  Pantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Otonomi  Daerah .  Pusat Studi  Kependudukan  Dan Kebijakan UGM: Yogyakarta. Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing Public Policy .  CQ  Press:  United
States of America
Hendayana,  Rachmat  dan  Y.
A.  Dewi,  2008, Anatomi Ketahanan  Pangan  Pada Rumah  Tangga  Miskin dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Inovasi  Pertanian. Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi
Pertanian
http://Ftp.Ui.Edu diakses tanggal 26 Oktober 2007
Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Lesmana, Teddy. 2007, Ketahanan  Pangan  dan Pemberantasan Kemiskinan . www.LIPI.go.id.  Diakses pada tanggal 07 Juni 2011 Maleha  dan  Sutanto,  Adi. 2006. Kajian Konsep Ketahanan Pangan . Jurnal Portein Meter,  Van  and  Van  Horn. “ The Policy Implementation  Process: A Conceptual Framework” . Administration & Society,  Vol.  6,  No.  27, Februari, 1975 Miles, M. dan A.M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif , penerjemah Tjetjep Rohendi Rohadi, UI Press,  Jakarta Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya Bandung Morrison  ,  D.M,  Mohaski,  K & Cotter, K. 2005. Instructional quality
Indicators research foundations .  Cambridge, MA : Connect Mubyarto.  1986. Pengantar Ekonomi Pertanian . LP3ES: Jakarta Muhammad, Arni. 2004.
Komunikasi Organisasi. Bumi
Pace,  R.  Wayne  dan  Don  F. Faules. 1998. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan .  PT  Remaja Rosdakarya: Bandung. Purwadarminta, W.J.S.1988,
Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta
Simon, Herbert A. 1958. Administrative Bahavior .
Mac Millan Co : New York Sutopo, Heribertus, 1988. Pengantar Penelitian kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis, Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tjokroamijojo,  Bintoro,1984 PengantarAdministrasi Pembangunan , LP3ES, Jakarta. Wahab,  Solihin.  Abdul,  2002. Analisis  Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi  Kebijakan Negara, Bumi  Aksara
Bandung
Wibawa,  Samudra  dkk,  1994. Evaluasi Kebijakan Publik , PT Raja graffindo, Jakarta. Winarno,  Budi.  2002. Teori dan Proses  Kebijakan
Publik .  Media  Pressindo:
Yogyakarta