JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.90-101 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091

## Pembangunan  Hukum  Bisnis  Dalam  Perspektif  Pancasila  Pada  Era Revolusi Industri 4.0
Soesi Idayanti Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal soesi.idayanti@gmail.com
Suci Hartati Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal heycik@yahoo.co.id
Toni Haryadi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal toniharyadi54@gmail.com
DOI: 10.23917/jjr.v9i1.8091
Submission Track: Received: 1 Mei 2019
Final Revision: 15 Juni 2019
Available online: 30 Juni 2019
Corresponding Author:
Soesi Idayanti soesi.idayanti@gmail.com

## ABSTRACT
Tujuan: Artikel  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  pembangunan  hukum  bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.
Metodologi: Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian yuridis normatif tentang implementasi ketentuan hukum positif secara in action dalam  hokum  bisnis  di  era  revolusi  Industri  4.0.  Jenis  dan  sumber  data  yaitu meliputi  data  primer  dan  data  sekunder  yang  didapat  melalui  sumber  hukum primer  yang  terdapat  dalam  beberapa  produk  hukum  yang  berkaitan  dengan bisnis dan perdagangan.
Temuan: Perkembangan  globalisaasi  yang  semakin  pesat  yang  ditandai  oleh  era revolusi  industri  abad  ke-21  saat  ini  membawa  perubahan  besar-besaran  di berbagai  bidang  baik  bidang  hukum  ,  politik,  ekonomi,  bisnis,  teknologi,  sosial, budaya.  Revolusi  industri  4.0  yang  ditandai  dengan  pemanfaatan  bidang-bidang telematika  (  telekomunikasi,  media  dan  informasi  )perlu  adanya  penyesuaian terhadap regulasi di bidang hukum bisnis.
Kegunaan: Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembangunan hukum dibidang perdagangan  /  bisnis  dalam  bentuk  pengembangan  hukum,  harmonisasi  hukum maupun melakukan rekonstruksi hokum dalam rangka pembaharuan produk hukum dengan  membangun  suatu  sistem  hokum  sesuai  dengan  situasi  global  untuk menyesuaikan dengan era industri 4.0  dengan mencerminkan dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.
Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan  hukum  bisnis  dalam  era  Industri  4.0 dengan  segala  kecanggihan  dan  seluruh  rangkaian  proses  industrialisasi  harus sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
Keywords: Pembangunan hukum, Hukum bisnis, Pancasila, Revolusi industri 4.0

## PENDAHULUAN
Arnold Toynbee dalam bukunya Lectures On The Industrial Revolution adalah orang yang  pertama  kali  mencetuskan  istilah  revolusi  industri 1 . Istilah  Revolusi  Industri  yang sekarang sangat familiar bagi kita saat ini sudah berada pada revolusi industri ke empat / era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sekarang ini telah melewati tahapan dengan adanya revolusi industri  terdahulu  .  Diawali  dengan  ditemukannya  mesin  uap  oleh  James  Watt  pada  tahun 1784 sebagai pencetus dimulainya revolusi industri pertama  . Dilanjutkan dengan penemuan listrik  pada  tahun  1870  sebagai  perintis  industri  kedua,  dan  selanjutnya  munculnya  media computer sebagai langkah dalam menghadapi  revolusi industri ketiga, dan sampai saat ini di awal  abad  21  dimana  globalisasi  juga  muncul  bersamaan  dengan  penggunaan  ilmu  dan teknologi  secara  luas  dalam  internet  dan  Teknologi  Informasi  (TI)  sebagai  pemicu  revolusi industri 4.0.
Telekomunikasi  adalah  kekuatan  penggerak  yang  secara  serentak  menciptakan ekonomi global untuk bersaing didalam pasar yang benar-benar cosmopolitan. Dalam revolusi industri  ke-empat  pada  abad  21 inilah  terjadinya  perubahan  besar-besaran  diberbagai  bidang tersebut  yang  mampu  mengurangi  sekat-sekat  antara  dunia  fisik,  digital  dan  biologi. 2 Pada awal  abad  ke  duapuluh  satu  inilah  semua  kemampuan  komunikasi  yang  mungkin  akan  kita butuhkan ada digenggaman kita.
Ketika  sebuah  jangkauan  komunikasi  sudah  berkembang  sangat  luas  maka  ini  dapat dijadikan sebagai suatu pilar dalam perdagangan dan bisnis baik dalam skala nasional maupun skala  internasional.  Masyarakat  modern  yang  biasa  disebut  dengan  istilah modern  society berada dalam era teknologi informasi yang  saat ini popular disebut dengan “ disruption era” atau era revolusi industry 4.0. Artinya dunia global telah menempatkan kehidupan manusia di era  industri  4.0  ini  berada  di  tengah-tengah  arus  teknologi  yang  begitu  cepat perkembangannya yang bersifat positip dan maupun bersifat negative yang menjadi ancaman bagi  kehidupan  manusia.  Kehidupan  dunia  usaha  dan  bisnis  yang  didukung  teknologi informasi seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas  ( bordeless trade )  di  seluruh  penjuru  dunia.  Kemajuan  ini  secara  otomatis  baik  langsung  maupun  tidak langsung telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya. 3
1 Arnold Toynbee, 1884, Lecturer on the Industrial Revolution, London.
2 The Fourth Industri Revolution : Economic Forum , diakses tgl 20 maret 2019
3 M Arsyad Sanusi, Antisipasi cybercrime dan efektivitas UU ITE, jurnal Hukum Bisnis, Vol 29 Tahun 2010
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.90-101 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091
Erni R Ernawan mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam berbisnis pada dasarnya harus  mencerminkan etika  yang  meliputi  lima  prinsip  yaitu  :  (1)  otonomi,  (2)  kejujuran,  (3) keadilan,  (4)  saling  menguntungkan  dan  (5)  integritas  moral  .  Berbeda  dengan Caux  Round Table : Principles  for  Business ,  penerapan  prinsip-prinsip  umum  bisnis  meliputi  7  prinsip yaitu  (1)  tanggung  jawab,  (2)  dampak  ekonomi  dan  social  bisnis,  inovasi,  keadilan  dan masyarakat dunia, (3) perilaku bisnis, (4) menghargai peraturan, (5) mendukung perdagangan multilateral, (6) menghormati lingkungan dan (7) menghindari praktek-praktek yang kotor. 4
Dinamika  pembangunan  Indonesia  yang  dipicu  dengan  perkembangan  dan  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  saat  ini  telah  memasuki  era  industri  4.0  membawa perubahan  pada  perkembangan  perdagangan  yang  saat  ini    dapat  dilakukan  dengan  secara elektronik dengan melalui digital elektronik, , artificiala intelligence, big data, robotic. Akan tetapi  perkembangan  teknologi  ini    dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  pedang  bermata  dua, dimana  disatu  sisi  dapat  memberikan  kontribusi  yang  bersifat  positip  terhadap  peningakatan kesejahteraan,  kemajuan  dan  perubahan  peradaban  manusia  yang  menyebabkan  hubungan dunia  seoleh-oleh  tanpa  batas  ( bordeless )  dan  hal  ini  dapat  menyebabkan  perubahan sosial,ekonomi dan budaya secara signifikan, peningkatan investasi perusahaan, peningkatan produktifitas  dan  kualitas  sekaligus  dapat  menimbulkan  pergeseran  peran  konvensional  di dalam pasar, timbulnya persaainagan sengketa, timbulnya perbuatan melawan hukum pelaku usaha,  penyelesaian  sengketa    ,  belum  adanya  kemampuan    pemerintah  dalam  membuat regulasi  model  bisnis  dengan  teknologi  baru  ,  dan  timbulnya  fragmentasi  sosial  yang  dapat berpotensi melebarkan ketimpangan ekonomi.
Satu  hal  yang  pasti  bahwa  revolusi  industri  4.0  telah  datang  ditengah-tengah  kita  dan kita  tidak  mungkin  menolak  atau  menghindarinya  .  Proses  ini  akan  terus  berjalan  ditengah kemampuan  atau  bahkan  ketidakmampuan  khususnya  terhadap  dampak  negative  yang mungkin  ditimbulkan.  Pembangunan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus merupakan  suatu  proses  yang  dinamis  mengikuti  tuntutan  global  dalam  menghadapi kontradiksi  dan  dilema  internassional  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  industrial,khususnya bidang perdagangan / bisnis. Tantangan bagi pemerintah dalam merespon perubahan revolusi era  industri  4.0  dengan  membangun  hukum  nasional  yang  berkepribadian  Indonesia,  yang dilandasi dasar falsafah dan ideologi Pancasila. Pembangunan hukum berbasis Pancasila dan
4 Erni R.Ernawan, Business Ethics, Bandung, Alfabeta, 2007, hal 20-22
UUD  1945  dalam  menuju  peradaban  masyarakat  bermartabat  dihadapan  pada  berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing .

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian yuridis  normatif tentang implementasi  ketentuan  hukum  positif  secara  in  action  dalam  hokum  bisnis  di  era  revolusi Industri 4.0. Jenis dan sumber data yaitu meliputi data primer dan data sekunder yang didapat melalui  sumber  hukum  primer  yang  terdapat  dalam  beberapa  produk  hukum  yang  berkaitan dengan bisnis dan perdagangan.

## PEMBAHASAN
Globalisasi merupakan suatu proses kebudayaan, dimana ada kecenderungan wilayah- wilayah  di  dunia  menjadi  satu  dalam  format  social,  politik  dan  ekonomi.  Dalam  proses  situ seolah-olah  tidak  ada  lagi  wilayah  dimanapun  didunia  ini  yang  dapat  menghindar  proses global.  Globalisasi  dibidang  ekonomi  yang  sedang  melanda  seluruh  dunia  saat  ini  dapat diibaratkan  sebagai  sebuah  pisau  bermata  dua.Pada  satu  sisi  memberikan  kelimpahruahan secara  material,  sedang  pada  sisi  yang  lain  menciptakan  segudang  permasalahan  yang memprihatinkan terhadap peradaban manusia. 5 Globalisasi membawa perubahan secara besar- besaran  dalam  berbagai  bidang.  Di  bidang  ekonomi  globalisasi  membawa  perubahan  besar- besaran  terhadap    perluasan  pasar,  baik  pada  negara-negara  yang  sudah  maju  maupun  pada negara-negara  berkembang.    Perubahan    adanya  ekspansi  pasar  di  negara-negara  industri  , membawa  dampak  perubahan  terhadap  perilaku  konsumtif  pada  masyarakat  diberbagai generasi  tanpa  memandang  pada  usia,  lapisan  masyarakat.  Perilaku  konsumtip  yang berlebihan  yang  tidak  dapat  dikendalikan  dapat  menimbulkan  berbagai  problem  social  di masyarakat.  Sebagai  contoh  gaya  hidup  yang  berubah  menjadi  boros,  timbulnya  tingkat korupsi dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi.
Globalisasi saat ini ditandai dengan ekspansi pasar di negara-negara industri di dunia . Pada  era  industri  4.0    yang  sedang  berlaku  membawa  perubahan  besar  terhadap  bentuk pemasaran  bersama  regional  seperti  AFTA  (  Asean  Free  Trade  Area  )  yang  dibentuk  oleh negara-negara Asean untuk menciptakan zona perdagangan bebas,  NAFTA ( North American Free Trade ) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, hubungan niaga,
5 Haru Nugroho, Agenda Aksi Atas Problem Globalisasi Ekonomi, Problema Globalisasi, Surakarta, UNS Perss, 2000, hal 43
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.90-101 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091
komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa dan kegiatan social dan kesehatan,  APEC  (  Asia  Pasific  Economic  Coorporation  )  yang  mempunyai  tujuan  untuk mengukuhkan  pe4rtumbuhan  ekonomi,  mempererat  komunitas  dan  mendorong  perdagangan bebas diseluruh kawasan Pasific dan beberapa organisasi perdagangan dunia lainnya.
Era  industri  menghasilkan  suatu  masyarakat  industrial    ditandai  dengan  tingkat konsumsi yang tinggi pada masyarakat . Tingkat konsumsi yang tinggi ini dapat membentuk sifat-sifat kontradiktif dan dilematis. Sifat-sifat tersebut dapat menghasilkan suatu masyarakat yang  hanya  bisa  survive  dalam  kondisi  yang  kontradiktif  dan  dilematis 6 .  Dinamika  proses globalisasi  yang  berdampak  besar  pada  industri  menjadikan  kemajuan  yang  cukup  pesat dibidang  telekomunikasi  berupa  internet  yang    menjadi  pilar  utama  perdagangan  nasional maupun  internasional.  Dampak  era  revolusi  industri  4.0    ini  sudah  pasti  akan  menimbulkan suatu era dimana teknologi membawa kita kesuatu dunia yang oleh sementara orang disebut virtualitas berwujud, yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional. Sulit untuk membayangkan kehidupan modern tanpa itu  semua  saat  ini,  karena  sebuah  dunia  dengan  1000  lebih  negara  semua  terhubungkan dengan  jaringan  komputer  global,  dengan  jaringan  internet  terbesar  didunia,  semua  bekerja sama  dan  bersaing.  Bukan  negara-negara  yang  saling  berhubungan,  melainkan  individu- individu  didalam  1000  lebih  negara  inilah  yang  saling  berhubungan.  Bagi  sektor  industri nasional, revolusi industri memberi peluang percepatan penguasaan teknologi sebagai kunci penentu  daya  saing    dalam  kancah  perdagangan  nasional  maupun  internasional.  Pada  era revolusi industri 4.0 dimana penekanan pada pola digital economy , artificial intelligence,big data,robotic atau  dikenal  dengan  fenomena disruptive  innovation, 7 diharapkan  mampu menopang pembangunan dibidang perdagangan / bisnis.
Revolusi  industri  4.0  yang  memberikan  suatu  perubahan  didalam  peningkatan konektivitas,  peningkatan  interaksi  dan  tidak  adanya  batas  antara  manusia,  mesin  dan sumber  daya  lainnya,  merupakan  suatu  perubahan  dalam  perkembangaan  teknologi  yang akan  menciptakan  perubahan  terhadap  cara  orang  hidup  da;am  masyarakat,  cara  mereka bekerja  dan  menghibur  diri  mereka  sendiri.  Bill  Gates,  presiden  Microsft  Corp  , menggambarkan  apa  yang  sedang  terjadi  di  era  industri  sekrang  ini  sebagai  penciptaan
6 Heru Nugroho , ibid, hal 50
7 Nasir, Era Revolusi  Industri 4.0
sebuah  “tatanan  dunia  digital  yang  baru”  ini  adalah  revolusi  teknologi  yang  akan meningkatkan kehidupan kita 8
Pada  awal  april  2018,  Pemerintah  membuat  sebuah  strategi  pada  industri  nasional, khususnya  dalam  menghadapi  era  revolusi  industri  4.0  yaitu  memfokuskan  inovasi  pada kekuatan  ekonomi  pada    industri  makanan  dan  minuman,  elektronik,  otomotif,  tekstil  dan kimia  serta  pencanangan    “10  Bali  Baru”    yaitu  peningkatan  pada  industri  hasil  pekerjaan tangan,  kerajinan  tangan,  industri  kreatif  dan  wisata  sebagai  penyumbang  ekonomi  global yang  tidak  ada  tandingannya.  Prof  Dr.John  Pieris  berpendapat  bahwa  Revolusi  Industri  4.0 muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu dan  Teknologi Informasi (TI) secara luas akan membawa perubahan terhadap pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara diberbagai negara , dimana manusia  tetap berposisi sebagai subyek dari perkembangan peradaban baru berbasis  revolusi  industri  4.0.  Menurut  beliau  Revolusi  Industri  4.0  memiliki  4  (empat)  ciri yakni  :  (1)  simple  atau  sederhana  karena  tidak  rumit,  (2)  proses  yang  cepat/ faster ,  dapat dilakukan sewaktu-waktu kapan saja dan menjangkau diantara negara-negara, (3) biaya yang lebih ringan/ lebih murah / cheaper dan (4) dapat diakses dengan mudah / accessible. 9
Era  industri  4.0  menghasilkan  pabrik  cerdas    dengan  penggunaan  lewat internet ofThing  (IoT) dengan  segala  sistem  elektronik  yang  aman,  andal,  beroperasi  sebagaimana mestinya,  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  untuk  mencegah  (menghindari,  meminimalkan) perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat  menimbulkan  kerugian.  Tujuannya  adalah  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  manfaat  (  keadilan  )  yang  dilandasi  oleh  prinsip kehati-hatian dan itikad baik. 10
Transaksi  elektronik  pada  era  industri  4.0  merupakan  model  bisnis  modern  yang berbeda  dengan  bisnis  yang  biasa  dilakukan  secara  konvensional  dimana  pada  era  ini  dalam melakukan  perjanjian  dengan  pihak  lain  dapat  dilakukan  secara non-face (  tanpa menghadirkan  pelaku  bisnis  secara  fisik  )  , non-sign (    tidak  memakai/  menggunakan  tanda tangan  asli  atau  tanda  tangan  basah  ),  dan  lebih  praktis  karena  tanpa  menggunakan  kertas  ( paperless ). Aspek positip transaksi elektronik dianataranya adalah dapaat menjadi penggerak kegiatan bisnis yang dapat memberi keuntungan dalam peningkatan dibidang ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya  aspek negative dari perkembangan industri ini
8 John Naisbitt, Global Paradox, Megatrends , 2000 , Binarupa Aksara, Jakarta. hlm  93.
9 Prof.Dr.John  Piers  SH.MH  dosen  Pasca  Sarjana  Universitas  Kristen  Indonesia  (UKI)  Jakarta,  2018, Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0. Jurnal Stagingpoint.
10 Dhanang  Widijawan, e-Logistics  Contract,  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  malfunction,  keamanan siber dan data pribadi, Keni Media, Bandung, 2017, hal 119
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.90-101 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091
yaitu  berkaitan  dengan  persoalan  keamanan  dalam  bertransaksi,  munculnya  bentuk penyelewengan-penyelewengan  yang  menimbulkan  kecenderungan  kerugian  bagi  konsumen dan timbulnya berbagai permasalahan hukum didalam transaksi elektronik.
Pemerintah  menyadari  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  perlu  diatur  dalam sebuah aturan hukum demi menciptakan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha. disatu  pihak  dan  mengantisipasi  munculnya  penyalahgunaan  teknologi  informasi  sebagai sarana  untuk  melakukan  kejahatan  melalui  dunia  maya  ( cyber  crime )  di  lain  pihak.
Sebagaimana  penjelasan  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Teknologi  Elektronik  (  ITE  )  disebutkan  bahwa  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupaan manusia dalam berbagai bidang dan terjadinya hubungan dunia menjadi seolah-olah tanpa batas ( bordeless ) yang  menyebabkan  perubahan    secara  significant  terhadap  kegiatan  social,  ekonomi,  dan budaya .
Dinamika  pembangunan  yang  dipicu  oleh  kemajuan  pada  trend  global  sangat berpengaruh  terhadap  tatanan  hukum  ,  sehingga  harus  dicermati  secara  kritis  dan  inovatif terhadap pembangunan hukum . Pada realitas hukum yang ada,  seberapa efektifkah undang- undang  ITE dan peraturan hukum nasional Indonesia lainnya  yang mengatur tentang hukum bisnis mampu menjadi benteng pertahanan atas perilaku aktifitas-aktifitas dalam dunia maya. Sebab  aktifitas-aktifitas  di  dunia  nyata  sangat  berbeda  dengan  aktifitas-aktifitas  di  dunia nyata,  sehingga  apakah  hukum  konvensional  yang  mengatur  tata  hubungan  didunia  nyata dapat  diterapkan    untuk  mengatur  aktivitas-aktivitas  di  dunia  maya  apalagi  ketika  melewati yuridiksi nasional.
Suasana  perubahan  “menjadi  trend  global”  tersebut  sangat  mempengaruhi perkembanagan dalam hukum nasional, dimana munculnya beberapa pertanyaan antara lain: 11 a. Bagaimana bidang hukum makin mengalami internasionalisasi
b. Bagaimana arena transnasional dalam praktek pemciptaan hukum
c. Bagaimana  kekuatan-kekuatan  dan  logika-logika  yang  bekerja  dalam  bidang  ekonomi bagi tatanan kepentingan negara dan tatanan internasional terhadap hukum untuk mampu memberikan suatu logika dibidang hukum dari suatu fenomena yang lebih besar.
11 Satjipto  Rahardjo, Problem  Globalisasi  Perspektif  sosiologi  hokum,  ekonomi  dan  agama,  Pembangunan Hukum di Indonesia dalam konteks situasi global. Muhammadiyah University Press, 2001 hal 3.
Hukum sebagai penggerak pembangunan, pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk membangun  hukum  dalam  konteks  yang  lebih  besar,  baik  melalui  peninjauan  kembali huokum  yang  sudah  ada  dan  menyelenggarakan  sistem  hukum  baru  secara  sistematis  dan berencana untuk membangun suatu tata hukum yang mewujudkan cita hukum sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang Dasar dan Pancasila. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra  mengemukakan  bahwa  pembangunan  hukum  dilakukan  untuk  membangun  system hokum untuk menempatkan Indonesia ditengah-tengah peta global dan menjalankan perannya dalam situasi global dengan melalui pembaharuan hukum yang dapat berbentuk rekonstruksi hukum,  intensifikasi  dan  pengembangan  fungsi  hukum  melalui  penataan,  pengelolaan  dan pengembangan  hokum. 12 Untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan  masyarakat melalui  keadilan  dan  ketertiban  dalam  upaya  pemerataan,  pertumbuhan  dan  perluasan kegiatan  perekonomian  nasional  maupun  internasional  yang  dilakukan  melalui  kebijakan bisnis  yang  diarahkan  pada  peningkatan  iklim  usaha  perdagangan  (  persaingan  usaha  yang sehat ) secara efisien dan efektif.
Indonesia  ditengah-tengah  peta  global  seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan tersebut  , Indonesia makin terkooptasi dalam ekonomi global . Sebagai konsekuensinya maka harus  tentunya  harus  banyak  melakukan  penyesuaian  yang  semula  hanya  sebatas  memenuhi kebutuhan  komunitas-komunitas  lokal  yaitu  sebagai  pengontrol  ketertiban  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  ke  fungsinya  yang  lebih  besar  yaitu  harus  siap  berdinamika  di kancah  ruang  lingkup  global  (  pasar-pasar  yang  kian  bersifat  abstrak) 13 Implikasi  semua  itu sangat  mendasar  dalam  konteks  pembangunan  hukum  nasional  dimasa  mendatang,  oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua hal :
a. Hubungan moral antara warga negara dengan hukum ( negara )
b. Kemampuan  sistem  hukum  dan  sistem  politik  kita  di  dalam  memenuhi  tuntutan  rakyat akan keadilan. 14
Era revolusi industri membawa pada perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, baik  social,  ekonomi,  hokum  dan  bidang  lainnya  .    Di  bidang  sosial  revolusi  industri  sosial menbawa  perubahan-perubahan  kehidupan  dibidang  hukum  dan  perdagangan  /  bisnis  baik secara  sederhana  namun  gamblang  sampai  kepada    bentuk  organisasi-organisasi  kehidupan
12 Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra, Hukum sebagai suatu system, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal 179.
13 Soetandyo  Wignjosoebroto, Perkembangan  hokum  dan  antisipasinya  menghadapi  perkembngan  bisnis  pada era nasional dan global, UMS Perss, 2001, hal 21.
14 Nasikun, Globalisasi dan problematika pembangunan hokum suatu tinjauan sosiologis, hal 33
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.90-101 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091
baru    yang  pada  awalnya  dalam  skala  dan  formatnya  nasional  berlanjut  ke  skala  dan formatnya  yang  global.  Sebagai  akibat  dari  globalisasi  maka  menimbulkan  perubahan  tata nilai dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai problematika . Oleh karena itu perlu diatur oleh  aturaan  hokum  sebagai law  making dan  perlu  penegakan  hukum  sebagai law inforcement .
Pembangunan  materi  hukum  dalam  menghadapi  tantangan  industri  4.0  diarahkan untuk  melakukan  pembaharuan  dan  pembentukan  produk  hukum  baru  khususnya  dibidang perdagangan  /  bisnis  yang  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945  .  yang didasarkan  pada  kebutuhan  masyarakat.  Untuk  mengikuti  perkembangan  dan  dinamika pembangunan  yang  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  baik  kebutuhan  masa  kini  maupun masa depan dalam mendukung era revolusi industri 4.0. dengan menekankan pada pentingnya substansi hukum yang meliputi 15 :
Pertama ,  hukum  bukan  sekedar  merupakan  alat  bantu  untuk  mencapai  rasionalitas, akan  tetapi  produk  hukum  itu  sendiri  harus  bersifat  rasional.  Hukum  yang  rasional  adalah produk hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan kehadirannya,  yaitu diperlukan untuk bertindak terhadap  kepentingan mereka sesuai dengan amanat yang ada di dalam UUD 1945,  tujuan  hukum  yaitu  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, menjamin agar produk hukum yang bersifat rasional tersebut dapat mewujudkan tujuan hukum, dengan dukungan  dari  perangkat  pelaksanaan  hukum. Ketiga, pentingnya  substansi  dalam  proses pembentukan  hukum,  dalam  kaitannyaa  dengan  pengaruh  struktur  social  masyarakat  dimana produk hukum yang seharusnya dalam  mewujudkan tujuan-tujuannya.
Pembangunan  hukum  harus  mewujudkan    pada  cita-cita  bangsa  yaitu  mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  .  Nilai-nilai  Pancasila  dengan  berbasis moral  agama,  menghargai  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  tanpa  diskriminasi, mempersatukan  seluruh  unsur  bangsa  dan  membangun  keadilan  sosial  di  bidang  ekonomi maupun kemasyarakatan dalam  mewujudkan kedaulatan rakyat dan  kedaulatan hukum dalam membangun  konsep  pembangunan  hukum  berskala  nasional  dan    internasional.  Dalam pembangunan  hukum  internasional  khususnya  dalam  bidang  perdagangan/  bisnis    yang menyeluruh  dan  multidisipliner  dalam  meningkatkan  daya  saing  di  kancah  perdagangan internasional  untuk  tujuan  bagi    kesejahteraan  masyarakat.  Pembangunan  hukum    dalam
15 Nasikun, Ibid, hal 34
perspektif  Pancasila  dalam menuju peradaban masyarakat bermartabat akan dihadapkan pada berbagai  tantangan  dan  pengaruh  ideologi  asing  maka  pembangunan  hukum  nasional  harus mampu  mengatasi  dan  memenuhi  tuntutan  globalisasi  dan  regionalisasi  sekaligus  untuk meningkatkan  daya  saing  produk-produk  Indonesia.  Pemerintah  harus  secara  terus  menerus mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang perdagangan. Pembangunan  hokum  dalam  perspektif  Pancasila  harus  menjadi  pegangan  dalam melakukan transaksi,  atau  kerjasama  antara  modal  nasional  dengan  modal  asing  yang  harus  memenuhi aspek-aspek  :  (a)  adanya  unsur  asing  /  internasional  dalam  melakukan  kerjasama,  (b) penggunaan  bahasa  hukum,  untuk  memberikan  penafsiran  yang  sama  (c)  klausula-klausula yang berbeda dengan sistem hukum internasional.
Dalam  rangka  mewujudkan  arah  kebijaksanaan  tersebut  diatas,  dalam  bidang pembaharuan  peraturan  perundang-undangan  diharapkan  dapat  terciptanya  harmonisasi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan hukum dibidang perdagangan.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  perubahan  hukum  dalam  suatu negara pada era industri ini baik yang berasal  dari dalam negeri ( internal ) yang membawa perubahan  yang  cepat  dan  radikal  yang  mempengaruhi  system  hukum  yang  sedang  berjalan dan  factor  yang  berasal  dari  luar  (  eksternal  )  sebagai  suatu  proses  penyesuaian  hukum nasional terhadap hukum internasional.
Indonesia  yang  menjadi  bagian  dari  proses  globalisasi  ekonomi  di  era  industri  4.0  , khususnya  dalam  proses  restrukturisasi  ekonomi  global  tentunya  harus  mampu mempersiapkan  diri  dalam  menghadapi  ekonomi  global  yang  sedang  berlangsung  saat  ini. Pemerintah harus mampu secepatnya menghilangkan kelemahan-kelemahan di bidang eksport maupun  dibidang  import  serta  mengembangkan  potensi  ekonomi  untuk  mengembangkan potensi  eksport  dan  untuk  mengurangi  import.  Pemerintah  harus  memperkokoh  daya  tahan ekonomi  domestic  dari  serangan  baru  ekonomi  asing  .  Pemerintah    mempunyai  tanggung jawab dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dan mempunyai konsekuensi harus  segera  melakukan  penataan  hukum  agar  tidak  menghambat  proses  reformasi  global. Kita  tidak  boleh  setengah  hati  dalam  melakukan  pembangunan  dan  pembaharuan  hukum dalam menghadapi perdagangan di era industri 4.0 ini. Pembangunan hukum yang  dilakukan harus  berlandaskan  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pancasila  untuk  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  praktek-praktek  perdagangan  yang  merugikan  negara  dan konsumen serta sebagai suatu upaya dalam menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.90-101 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091
bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pembangunan  hukum  berbasis  Pancasila  harus  menjadi pegangan  dalam  melakukan  transaksi-transaksi  dan  memastikan  semuanya  taat  pada  hukum. Diharapkan semua negara dengan produk hokum / aturan  yang berbeda mampu merumuskan pada  satu  produk  hukum  bersama  sehingga  tidak  ada  yang  dirugikan  dalam  kegiatan perdagangan/ bisnis yang sudah menjangkau pada negara-negara di dunia.

## PENUTUP
Peranan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan/bisnis  sudah  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  baik  peraturan  yang  berlaku  bagi  pelaku  usaha  maupun konsumen  dalam  memberikan  perlindungan  hokum  bagi  kedua  pihak.  Pembangunan  hukum yang dilakukan baik melalui rekonstruksi maupun harmonisasi antara kemajuan teknologi dan regulasi  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  dibuat  selayaknya  dapat  memberi  kemanfaatan yang  positip  dengan  membingkainya  dalam  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila, harus  mampu  memberikan  perlindungan  baik  terhadap  praktek-praktek  perdagangan  yang merugikan dan perlindungan terhadap konsumen.

## REFERENCES
Ernawan,Erni R. 2007. Business Ethics. Bandung: Alfabeta.
Fens  Alwino.  2018. Kecerdasan  Hukum  Respons  Revolusi  Industri  4.0. http://staging- point.com/read/2018/11/14/151205/Kecerdasan.Hukum.Respons.Revolusi.Industri.4.0.
Haru Nugroho.2000. Agenda Aksi Atas Problem Globalisasi Ekonomi, Problema Globalisasi. Surakarta: UNS Press.
Naisbitt, John. 2000. Global Paradox, Megatrends. Jakarta: Binarupa Aksara.
Nasikun. 2001. Globalisasi dan problematika pembangunan hokum suatu tinjauan sosiologis. Surakarta: UNS  Press.
Nasir. 2018. Era Revolusi Industri 4.0.
http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0- saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/.
Rahardjo,  Satjipto.  2001. Problem  Globalisasi  Perspektif  sosiologi  hokum,  ekonomi  dan agama,  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia  dalam  konteks  situasi  global.  Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Rasjidi,  Lily  dan  IB  Wyasa  Putra.  2003. Hukum  Sebagai  Suatu  System. Bandung:  Mandar Maju.
Sanusi,M Arsyad. 2010. Antisipasi cybercrime dan efektivitas UU ITE. Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29 Tahun 2010.
Toynbee, Arnold. 1884. Lecturer on the Industrial Revolution, London.
Widijawan, Dhanang. 2017. e-Logistics Contract, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber Dan Data Pribadi. Bandung:Keni Media.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  2001. Perkembangan  Hukum  Dan  Antisipasinya  Menghadapi Perkembngan  Bisnis  Pada  Era  Nasional  Dan  Global. Surakarta:  Muhammadiyah University Press.