## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Harry Ismaryadi 1* , Khairani 2 , Yussy Adelina Mannas 3
1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Indonesia
2,3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author : harry.fabo1084@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 19/05/2023 Salah  satu  perbuatan  hukum  Pemerintah  di  bidang  hukum  privat  adalah melaksanakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Kontrak
Kerja  Konstruksi  untuk  memenuhi  kebutuhan  infrastruktur  pelayanan  publik. Kontrak  Kerja  Konstruksi  antara  Pemerintah  sebagai  Pengguna  Jasa  dengan pihak  swasta  sebagai  Penyedia  Jasa  konstruksi,  berlaku  aturan  hukum  kontrak pada  umumnya  dan  berlaku  juga  ketentuan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  Jasa  Konstruksi.  Asas  utama  yang  melandasi  hukum  perjanjian  adalah asas  Itikad  Baik.  Suatu  perjanjian  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik  apabila dilaksanakan  tidak  dengan  itikad  baik.  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak, pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  wajib  untuk  menaati  keseluruhan  isi  kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun sekaligus menaati kepatutan, kebiasaan, dan  undang-undang  terkait  dengan  kontrak  kerja  konstruksi.  Namun  hal  ini tidak  dilaksanakan  oleh  Penyedia  jasa,  sehingga  PPK  dengan  kewenangannya melakukan pemutusan kontrak sepihak sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut dari  hal-hal  yang  terjadi  dalam  pemenuhan  kegiatan  kontraktual  yaitu  tidak melaksanakan kewajiban kontrak walaupun telah diberikan kesempatan kepada penyedia jasa, sehingga  kontrak dihentikan.
Direvisi, 20/05/2023
Dipublikasi, 08/07/2023
Kata Kunci: Asas Itikad Baik; Pemberian Kesempatan; Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

## Abstract
Keywords: Good  Faith  Principles; Giving Opportunity; Government Goods Procurement. One  of  the  Government's  legal  actions  in  the  field  of  private  law  is implementing  Government  Goods/Services  Procurement  Contracts,  especially Construction Work Contracts to meet the needs of public service infrastructure.
Construction  Work  Contracts  between  the  Government  as  Service  Users  and the  private  sector  as  Construction  Service  Providers,  contract  law  rules  in general  apply  and  statutory  provisions  related  to  Construction  Services  also apply. The main principle underlying contract law is the principle of good faith. An agreement will not be implemented properly if it is not implemented in good faith.  at  the  contract  execution  stage,  service  users  and  service  providers  are required  to  comply  with  the  entire  contents  of  the  construction  work  contract under  any  circumstances  as  well  as  comply  with  decency,  custom,  and  laws related  to  construction  work  contracts.  However,  this  was  not  carried  out  by the service provider, so that the PPK with its authority terminated the contract unilaterally as a further legal consequence of matters that occurred in fulfilling contractual  activities,  namely  not  carrying  out  contractual  obligations  even though the service provider had been given the opportunity, so the contract was terminated.

## PENDAHULUAN
Kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  bagian  dari  perjanjian,  maka pengaturan tentang kontrak Pengadaan Barang/jasa juga berlandaskan pada asas dan syarat- syarat  sah  kontrak  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Kontrak  pengadaan barang/jasa merupakan bentuk perjanjian yang mirip dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan di dalam KUHPerdata. Pasal 1601a KUHPerdata menyebutkan bahwa:
“Perjanjian  pemborongan  ialah  suatu  perjanjan  dengan  mana  pihak  pertama  yaitu kontraktor  mengingatkan  dirinya  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  untuk  pihak lain dengan harga yang telah ditentukan”.
Perjanjian  pemborongan  diatur  di  dalam  ketentuan  Bab  VII  a  KUHPerdata  tentang Perjanjian  Kerja,  artinya  bahwa  pekerjaan  pemborongan  merupakan  bagian  dari  jenis perjanjian kerja. 1 Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui  kesepakatan suatu perjanjian. Dengan  adanya  perjanjian  yang  disepakati  menimbulkan  perikatan  atau  hubungan  hukum. Hubungan  hukum  yang  terjadi  merupakan  hubungan  antara  pengguna  barang/jasa  dan penyedia barang/jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang/jasa. Akibat  hukum  dimaksud,  yaitu  timbulnya  hak  dan  kewajiban  di  antara  para  pihak. Momentum  timbulnya  akibat  itu  adalah  sejak  ditandatangani  kontrak  oleh  pengguna barang/jasa  dan  penyedia  barang/jasa  sebagaimana  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  dalam menentukan  4  syarat  sahnya  perjanjian,  yaitu: 2 adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak, kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  adanya  objek  perjanjian  dan  adanya  kausa yang halal.
Kontrak  yang  telah  disusun  oleh  para  pihak  akan  dilaksanakan  juga  oleh  mereka sendiri, sehingga Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para  pihak  dalam  kontrak.  Esensi  dari  kontrak  itu  sendiri  adalah  kesepakatan (agreement) . Atas  dasar  itu  Subekti  mendefinisikan  bahwa  kontrak  sebagai  peristiwa  di  mana    seseorang berjanji kepada orang lain yang mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 3 Asas  itikad  baik  merupakan  landasan  utama  yang  mendasari  setiap  pembuatan perjanjian  atau  kontrak. Asas  itikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  yang  dikenal  dalam hukum perjanjian. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap  perjanjian,  secara  umum  iktikad  baik  harus  selalu  ada  pada  setiap  tahap  perjanjian, sehingga  kepentingan  pihak  yang  satu  selalu  dapat  diperhatikan  oleh  pihak  lainnya.  Itikad baik  dalam  pelaksanaan  kontrak  adalah  berarti  kepatuhan,  yaitu  penilaian  terhadap  tindak tanduk  suatu  pihak  dalam  hal  melaksanakan  apa  yang  telah  dijanjikan  dan  bertujuan  untuk mencegah  kelakuan  yang  tidak  patut  dan  sewenang-wenang  dari  salah  satu  pihak. 4 Keberadaan itikad baik dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang  Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang  menyatakan  persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini berarti persetujuan tersebut menurut kepatutan dan keadilan.
1 Nazarkhan Yasin , Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 2.
2 Salim   H.S, Hukum   Kontrak   Teori   dan   Teknik Penyusunan  Kontrak, Jakarta, Sinar  Grafika , 2010 hlm. 33-34.
3 Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik, Yogyakarta, FH UII Press, 2015, hlm 4.
4 Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm 27.
Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3)  KUH  Perdata  ini  tidak  harus  diinterpretasikan  secara  gramatikal,  itikad  baik  hanya muncul  sebatas  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak.  Itikad  baik  harus  dimaknai  dalam keseluruhan proses kontraktual. Dengan demikian, fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut. 5 Pemahaman  bahwa  itikad  baik  dalam  pasal  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  adalah asas  hukum  kontrak  tidak  tepat.  Itikad  baik  yang  tersurat  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata  adalah  aturan  hukum  konkret.  Itikad  baik  dalam  hukum  kontrak  hendaknya dapat dibedakan atas; itikad baik sebagai aturan hukum kontrak dan itikad baik sebagai asas hukum  kontrak.  Sebagai  aturan  hukum  konkret  termasuk  dalam  tataran  dogmatik  hukum, sedangkan  sebagai  asas  hukum  termasuk  dalam  tataran  filsafat  hukum.  Dengan  demikian itikad  baik  sebagai  aturan  hukum  konkret  jika  ditafsirkan  secara  gramatikal  mengandung makna  hanya  ada  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak.  Berbeda  dengan  itikad  baik  dimaknai sebagai  asas  hukum  kontrak  yang  wilayah  penerapannya  tidak  terbatas  pada  pelaksanaan kontrak  tetapi  pada  semua  tahapan  kontrak,  yaitu  tahapan  prakontrak,  pelaksanaan  kontrak dan penyelesaian sengketa.
Itikad baik dapat dibedakan atas itikad baik yang bersifat subjektif dan itikad baik yang bersifat objektif. Itikad baik yang bersifat subjektif hakikatnya adalah kejujuran berlaku pada tahapan  prakontrak  sedangkan  itikad  baik  yang  bersifat  objektif  hakikatnya  adalah kepatutan/keadilan  yang  berlaku  pada  tahapan  pelaksanaan  kontrak. 6 Sehingga  Itikad  baik sebagai  asas  hukum  kontrak  hakikatnya  adalah  kejujuran  dan  kepatutan/keadilan  yang mengandung makna kepercayaan, transparansi, otonom, taat norma, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya.
Dalam praktek penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi, makna dan fungsi asas hukum kontrak  khususnya  asas  itikad  baik  sebagai  kaidah  perilaku  bagi  para  pihak  masih  menjadi salah  satu  isu  penting  untuk  mengkaji  permasalahan  dalam  hal  pelaksanaan  kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satunya adalah masalah yang akan di teliti penulis dalam  Studi  Kontrak  Pekerjaan  Konstruksi  Pengembangan  Taman  Kota  Lapangan  Cindua Mato  Kab. Tanah datar  T.A 2020-2021, dalam permasalahan ini adalah penyedia tidak bisa menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  waktu  yang  diberikan  meskipun  PPK  telah  memberikan amandemen  (perubahan)  ataupun  addendum  atas  kontrak  yang  mengatur  mengenai perpanjangan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  dan/atau  pemberian  kesempatan/waktu  kepada Penyedia  Jasa  untuk  menyelesaikan  pekerjaan,  namun  hal  ini  tidak  dimanfaatkan  penyedia jasa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan  di  atas,  penelitian  ini  akan menganalisis  penerapan  asas  itikad  baik  dalam  pemberian  kesempatan  penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  yang  didukung  dengan  data primer,  karena  secara  yuridis  penelitian  ini  didasarkan  pada  pendekatan  terhadap  asas-asas
5 Agus  Yudha  Hernoko ,  Keseimbangan  Versus  Keadilan  Dalam  Kontrak(Upaya  Menata  Struktur      Hubungan Bisnis   Dalam   Perspektif   Kontrak   Yang   Berkeadilan), Orasi   Ilmiah
6 Wijono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju Bandung 2011,hlm. 102
dan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan 7 yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata),  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (Perpres  Nomor  16  Tahun  2018)  sebagaimana  diubah  dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 12 Tahun 2021),  serta  Peraturan  LKPP  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021). Data  primer  dalam  penelitian  ini  antara  lain  data  lapangan  pada  Kontrak  Pembangunan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kabupaten Tanah Datar, APBN Tahun Anggaran  2020-2021.  Peraturan-peraturan  ini  menjadi  pedoman  yang  lebih  rinci  terkait prosedur  pemilihan  penyedia  khusus  untuk  PBJP  yang  bersumber  dari  APBN  dan  APBD. Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  normatif,  yaitu  data  yang diperoleh dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Asas Itikad Baik Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
Perjanjian  atau  kontrak  adalah  suatu  proses  menuju  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang tiap-tiap tahapan harus dilandasi  oleh  prinsip  itikad  baik.  Makna  asas  hukum  kontrak  khususnya  asas  itikad  baik yang merupakan hal penting sebagai kaidah perilaku bagi para pihak menurut penulis belum sepenuhmya  dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak.
Kajian  dalam  studi  kontrak  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  periode  atau  fase pelaksanaan kontrak sebagai sarana untuk mengkaji terhadap sejauh mana makna itikad baik menjadi kaidah perilaku dalam pelaksanaan tahapan kontrak kerja konstruksi dan membatasi landasan  penerapan  itikad  baik  dari  para  pihak  atas  tahapan-tahapan  atau  periode  kontrak yang  dilaksanakan  para  pihak  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi pengembangan Taman Kota Cinduo Mato berdasarkan indikator dari Kepatutan ( billijkheid) , Sikap  dan  prilaku  pihak,  Unsur  penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden ), Kerasionalan  ( redelijkheid) ,  Tidak  berat  sebelah  ( rechtvaardigheid ),  Alasan  perubahan, Kepatuhan  Terhadap  Regulasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  itikad  baik  yang  diatur  dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat 3, yaitu: 8
a. Itikad  baik  Subjektif  maknanya  adalah  kejujuran,  nilai  kejujuran  ini  harus  ada  sebelum perjanjian dilaksanakan pata pihak artinya pada tahap prakontraktual telah ada nilai-nilai itikad baik secara subjektif.
b. Itikad Baik secara Objektif adalah Nilai Kepatutan, nilai ini ada pada tahap kontraktual perjanjian  yang  berisi  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik pula.
Pendapat  mengenai  itikad  baik  oleh  Ridwan  Khairandy  mengemukakan  bahwa salah  satu  permasalahan  dalam  kajian  itikad  baik  adalah  keabstrakan  makna,  sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal,
7 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Piliham Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.42
8 Subekti, Hukum Perjanjian…op.cit,hlm 7
dan sampai sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Perlu diperhatikan bahwa pada prinsipnya itikad baik harus tercermin dalam setiap  tahapan  perjanjian  dalam  hal  ini  Ridwan  Khairandy  membagi  Fase  Kontrak  terbagi menjadi  tiga periode, yaitu:  1. pra kontrak, 2. pelaksanaan kontrak, dan 3. pasca kontrak. 9 Pendapat  ini  sesuai  dengan  tiga  kegiatan  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi dimaksud  dalam  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  sehingga kegiatan  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  dimaksud  dalam  Undang  Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah sama dengan tahapan kontrak.
Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa “didalam itikad baik terkandung kewajiban untuk  berlaku  secara  patut,  demikian  juga  dalam  kepatutan  terkandung  kewajiban  untuk beritikad baik”. 10 Berdasarkan kasus-kasus konkret khususnya dalam kontrak kerja konstruksi baik  tahap  pra  kontrak  maupun  tahap  pelaksanaan  kontrak,  kajian  terhadap  faktor-faktor penguji  berkenaan  dengan  implementasi  asas  itikad  baik  dalam  kontrak,  merujuk  pada pendapat Herlien Budiono yaitu berhubungan dengan faktor perbuatan atau prilaku individual para  pihak,  isi  kontrak  dan  pelaksanaan  dari  apa  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak  kerja konstruksi. Hal  ini juga sesuai dengan pendapat  Ridwan Khairandy bahwa itikad baik  tidak hanya  mengaju  pada  itikad  baik  para  pihak  tetapi  harus  mengacu  juga  pada  nilai-nilai  yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik bagian dari masyarakat itu sendiri. 11 Maka kajian  Penerapan  Makna  asas  itikad  baik  para  pihak  dalam  tahap-tahapan  kontrak  kerja konstruksi Pengembangan Taman Kota Cinduo Mata adalah sebagai berikut:

## a. Asas Itikad Baik dalam Tahapan Periode Prakontrak
UU  Nomor  2  Tahun  2017  mengatur  Kontrak  Kerja  Konstruksi  pada  tahapan pembentukan kontrak atau prakontrak, seperti yang kita ketahui Kontrak Kerja Konstruksi adalah  keseluruhan  dokumen  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa  dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 2 Tahun  2017).  UU  Nomor  2  tahun  2017  antara  lain  menetapkan  asas-asas  di  dalam  Jasa Konstruksi  adalah    asas    kejujuran    dan    keadilan,  asas  keterbukaan,  asas  kemitraan  dan kesetaraan  sama  dengan  prinsip  transparansi,  prinsip  kompetitif  dan  prinsip responsiveness, dan  prinsip-prinsip  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  berlaku  pada tahapan prakontrak. 12
Berdasarkan  Perpres  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah,  sebelum  terjadi  kesepakatan  antara  pengguna  dengan  penyedia  barang/jasa pemerintah  terdapat  tahap  pemilihan  penyedia  barang/jasa.  Tahapan  pemilihan  penyedia barang/jasa  ini  merupakan  tahap  menuju  terciptanya  kontrak  bagi  kedua  belah  pihak. Dalam  kaitan  ini  prinsip  transparansi  berikut  prinsip  kompetitif  dan responsiveness merupakan  prinsip  utama  yang  harus  diterapkan  untuk  mencapai  tujuan  pengadaan  tidak
9 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.131
10 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.94
11 Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  Dalam  Pelaksanaan  Kontrak  :  Super  Eminent  Principle  yang  memerlukan tolak ukur objektif , Jurnal Hukum No.3, vol, 14 Juli, hlm 347.
12 Yohanes.  Sogar  Simamora, Hukum  Perjanjian,  Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh Pemerintah, Kantor  Hukum  “Wins  &  Partners”  bekerjasama  dengan  Laksbang  Justitia,  Surabaya,  2012 , hlm.165.
saja sepadan dengan besarnya uang yang dibelanjakan tetapi juga dari segi kualitas dapat dipertanggung-jawabkan. 13
Pada umumnya dalam tahapan ini hakikat itikad baik  para pihak  adalah  kejujuran yang mengandung makna bahwasanya para pihak yaitu Pengguna Jasa berkewajiban untuk menjelaskan  fakta  material  sedangkan  Penyedia  Jasa  berkewajiban  untuk  meneliti  fakta material sebelum menandatangani kontrak. Penerapan asas itikad baik dalam tahapan pra kontrak  dan  pembuatan  kontrak  kerja  konstruksi  sekaligus    menjawab  kekhawatiran bahwa  kontrak  kerja  konstruksi  sebagai  kontrak  baku  memberikan  kedudukan  tidak seimbang yang memiliki kedudukan lemah bagi Penyedia Jasa. Undang Undang Nomor 2 tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  telah  menegaskan  prinsip  keseimbangan/kesejajaran kedudukan  pengguna  dan  penyedia  jasa  konstruksi  dalam  tahapan  pra  kontrak  maupun penyusunan  kontrak  kerja  konstruksi.  Bertitik  tolak  pada  terma  Posisi  Asali  yaitu  status quo  awal  yang  menegaskan  bahwa  kesepakatan  fundamental  yang  dicapai  adalah  fair tentang  Teori  Keadilan  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls  bahwasanya  Semua  orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan,  menyampaikan  penalaran  mereka,  dan  lain-lain. Dalam  konteks  ini  Rawls menyebut “justice  as  fairness” yang  ditandai  dengan  adanya  prinsip  rasionalitas, kebebasan  dan  kesamaan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  lebih mengutamakan  asas  hak  daripada  asas  manfaat. 14 Salah  satu  prinsip  keadilan  distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip “the greatest equal principle” . 15
Menurut  Agus  Yudha  Hernoko, the  greatest  equal  principle adalah  “prinsip kesamaan  hak”  yang  merupakan  prinsip  yang  memberikan  kesetaraan  hak  dan  tentunya berbanding  terbalik  dengan  beban  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang.  Prinsip  ini merupakan  roh  dari  asas  kebebasan  berkontrak. 16 Pada  tahap  pra-kontraktual  ini pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dilaksanakan  melalui  penyedia  barang/jasa, terdapat  beberapa  tahapan  yang  meliputi  Perencanaan  Pengadaan  Barang/Jasa,  Persiapan Pengadaan  Barang/Jasa,  Persiapan  Pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa,  Pemilihan  Penyedia Barang/Jasa yaitu melalui lelang.
Dalam  periode  pra  kontrak  ini  Pihak  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  yaitu PT.MPN  telah sama-sama melaksanakan pengaturan pengikatan kontrak  kerja konstruksi berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  perjanjian,  salah  satunya  yaitu  Prinsip  Kebebasan berkontrak (freedom of contract) yaitu bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian  juga  kebebasan  untuk  mengatur  isi  kontrak  tersebut,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  yang  bersifat  memaksa.  Bentuk  penerapan  ini sesuai  dengan  Asas  kebebasan  dalam  UU  Jasa  Konstruksi  2017  dimaknai  sebagai kebebasan  berkontrak  antara  Penyedia  Jasa  dan  Pengguna  Jasa  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.  Perihal  kebebasan  berkontrak  dalam  UU  Jasa  Konstruksi  diatur dalam  Pasal  46  ayat  (2)  UU  Jasa  Konstruksi  2017  mengatur  Kontrak  Kerja  Konstruksi dibentuk  dengan  mengikuti  perkembangan  kebutuhan  untuk  mengakomodasi  bentuk- bentuk kerja konstruksi yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan
13 Ibid.
14 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan , Pustaka Pelajar, 2006, hlm.19
15 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial, Laksbang Mediatama, 2008, hlm.21
16 Ibid.
ketentuan perundang-undangan. Termasuk  perihal  kesetaraan kedudukan antara Penyedia Jasa  dan  Pegguna  Jasa  dalam  UU  Jasa  Konstruksi  telah  menempatkan  kesetaraan  antara Penyedia  Jasa  dan  Pengguna  Jasa  sebagai  salah  satu  asas  dalam  penyelenggaraan  jasa konstruksi  Yaitu  Asas  Kesetaraan.  Dalam  Pasal  3  huruf  (b)   yang  menyatakan  bahwa Penyelenggaran Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asas Kesetaraan yang dimaknai bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan  memperhatikan  kesetaraan  kedudukan  antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa. Serta menempatkan kesetaraan hubungan kerja Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sebagai salah satu tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi.
Asas atau prinsip kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH  Perdata.  Ketentuan  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  semua  kontrak  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Artinya wujud dari suatu kontrak  haruslah  dibangun  atas  dasar  konsensus  yang  lahir  dari  kebebasan  berkehendak dari  para  pihak  yang  hendak  melakukan  suatu  kontrak. 17 Pasal  1320  angka  (3)  KUH Perdata  menetapkan  bahwa  objek  perjanjian  haruslah  dapat  ditentukan,  prestasi  harus tertentu  atau  dapat  ditentukan,  jelas,  ditentukan  jenisnya,  jumlahnya  boleh  tidak disebutkan  tetapi  dapat  dihitung.  Apabila  prestasinya  kabur,  maka  objek  perjanjian dianggap tidak ada dan akibatnya perjanjian itu batal demi hukum.
Dalam  rangka  menciptakan  keseimbangan  dan  memelihara  hak-hak  yang  dimiliki oleh  para  pihak  sebelum  suatu  kontrak  kerja  konstruksi  dibuat  menjadi  suatu  perikatan maka penyedia jasa yaitu PT. MPN telah mengikuti proses memilih dan menentukan objek perjanjian,  bentuk  prestasi,  jenisnya,  jumlahnya  pada  saat  Proses  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Proyek  yaitu  dalam  proses  pemilihan  paket  pekerjaan  yang  mana  sesuai  dengan kualifikasi perusahaan penyedia. Dari proses tersebut terlihat bahwa pengaturan mengenai hak  dan  kewajiban  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  diatur  secara  seimbang.  Dengan demikian,  kesetaraan  kedudukan  jelas  terlihat  sehingga  prinsip  keadilan  terejawantahkan dalam pengaturan tersebut.
Kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  adalah  perjanjian  tertulis  antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyedia Barang dan Jasa.  Terkait  dengan  kedudukan  pemerintah  sebagai  salah  satu  pihak  dalam  kontrak pengadaan  barang  dan  jasa,  mengakibatkan  di  satu  sisi  pemerintah  terikat  pada  norma privat  khususnya  dalam  hubungannya  dengan  kontrak,  akan  tetapi  di  sisi  lain  dalam kedudukan sebagai badan hukum publik, pemerintah terikat pada ketentuan yang terdapat dalam konstitusi dan undang-undang (UU). 18
Proses  selanjutnya  kontrak  kerja  konstruksi  menurut  Pengguna  Jasa  yakni  PPK (Pejabat  Pembuat  Komitmen),  telah  memenuhi  kualifikasi  dan  klasifikasi.  Tujuan diadakannya  standarisasi  klasifikasi  dan  kualifikasi  jasa  pemborongan/konstruksi  yaitu untuk  mewujudkan  standar  produktivitas  dan  mutu  hasil  kerja  sehingga  mendorong
17 Muhammad  Sjaiful ,  ‘Karakteristik  Asas  Kebebasan  Berkontrak  dalam  Perjanjian  Berbasis  Syariah’ Jurnal Universitas Halu Oleo, 2015, hlm 69
18 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 12
berkembangnya tanggung jawab profesional di antara para pihak. Hal ini telah sama-sama dilaksanakan  para  pihak  yaitu  pihak  Balai  PPW  Sumatera  Barat  diwakili  PPK  PBL  dan Pihak Penyedia Jasa yaitu PT. MPN sesuai yang diamanatkan UU Jasa Konstruksi. Bentuk perikatan kontrak kerja konstruksi ditandatangani oleh PT. Monodon Nusantara Pilar pada tanggal 25 September tahun 2020 dianggap telah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan nilai  Kejujuran,  (Pasal  1338  ayat  (3)  dan  Pasal  1963,Pasal  1977  KUH  Perdata)  dengan Sikap dan Perilaku dan Kepatuhan terhadap Regulasi yaitu :
1) UU  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  memuat  ketentuan  tentang pemilihan  Penyedia  Jasa  (paragraph  2  tentang  pemilihan  Penyedia  Jasa,  Pasal  41 sampai  dengan  Pasal  44).  Dan  ketentuan  ini  ditutup  dengan  Pasal  45  yang  berisi tentang  adanya  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemilihan  Penyedia  Jasa  dan penetapan  Penyedia  Jasa  dalam  hubungan  kerja  Jasa  Konstruksi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41  sampai  dengan  Pasal  44  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah.
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5) Peraturan  LKPP  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Dalam  tahapan  atau  periode  ini  hakikat  itikad  baik  adalah  kejujuran  yang mengandung  makna  para  pihak  yaitu  Pengguna  Jasa  berkewajiban  untuk  menjelaskan fakta  material  sedangkan  Penyedia  Jasa  berkewajiban  untuk  meneliti  fakta  material sebelum  menandatangani  kontrak.  Sehingga  dalam  tahap  pra-kontraktual,  para  pihak mempunyai kewajiban yang didasarkan pada itikad baik (kepatutan) yaitu:
1. kewajiban untuk memeriksa (Onderzoekplicht)
2. kewajiban untuk memberitahukan (Mededelingsplicht) .
Dalam  konteks  kontrak  kerja  konstruksi  dengan  pengguna  jasa    konstruksi  adalah pemerintah,  maka  tolok  ukur  itikad  baik  tidak  hanya    pada    kewajiban  kecermatan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam memberikan informasi dan memeriksa  sehingga  tidak  merugikan  salah  satu  pihak  melainkan  juga  ketaatan  pada peraturan  yang    melarang    perilaku    curang,    pemalsuan,    persekongkolan    yang  dapat merugikan  masyarakat  atau  keuangan  negara  (Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme)  dalam  tahap pra kontrak.
Makna itikad baik telah terpenuhi dalam Pengaturan pengikatan oleh masing-masing para  pihak  dalam  periode  prakontrak.    Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  41-45  dan dilengkapi  dengan  pasal  46  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia  Jasa  harus  dituangkan  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi.  Sehingga  kesimpulan dalam  fase/periode  ini  para  pihak  sama-sama  telah  memenuhi  makna  itikad  baik  dalam hal:
1. Pengaturan  pra  kontrak  kerja  konstruksi  harus  menerapkan  asas  itikad  baik  dengan elemen keseimbangan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa
konstruksi  untuk  menerapkan  prinsip  kecermatan  sehingga  dituntut  pelaksanaan kewajiban  memberikan  informasi  secara  terbuka  dan  memeriksa  secara  wajar.  Pada tahap ini pihak  Penyedia  Jasa yaitu PT.MPN  mengikuti  proses penilaian  kompetensi dan  kemampuan  usaha  serta  pemenuhan  persyaratan  BAHP  Pascakualifikasi Pekerjaan  Konstruksi  Paket  Pengembangan  Taman  Kota  Lapangan  Cindua  Mato dibulan Agustus 2020, hal ini menjelaskan para pihak di awal pihak telah sama-sama memiliki  nilai  kejujuran dan  kecermatan  dalam  hal  proses  penilaian  kompetensi  dan kemampuan  usaha  serta  pemenuhan  persyaratan  dalam  bentuk  bukti  dokumen- dokumen  yang  valid.  Dengan  merujuk  pendapat  Ridwan  Khairandy    bahwa    standar itikad    baik    pada    tahap    pra-kontrak    didasarkan  prinsip    kecermatan    dalam berkontrak,  maka Undang  Undang  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur penerapan asas itikad baik dalam periode pra kontrak kerja konstruksi dengan  mewajibkan  pihak  pengguna  jasa  konstruksi  dan  penyedia  jasa  konstruksi masing-masing memiliki kewajiban  yang  seimbang untuk  menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi.
2. Pengaturan  pra  kontrak  kerja  konstruksi  didasarkan  pada  praktek  persaingan  yang sehat  (paragraph  2  tentang  pemilihan  Penyedia  Jasa,  pasal  41  sampai  dengan  Pasal 44).  Pelanggaran  atas  ketentuan  praktek  persaingan  yang  sehat  dapat  berakibat pembatalan  kontrak  kerja  konstruksi.  Bentuk  dari  persaingan  yang  sehat  dengan adanya  itikad  baik  penyedia  jasa  mengikuti  semua  proses  tender  sesuai  Undang- undang  Jasa  Konstruksi  yang  memuat  ketentuan  tentang  pemilihan  Penyedia  Jasa. Dalam  konteks  kontrak  kerja  konstruksi  dengan  pengguna  jasa  konstruksi  adalah pemerintah, maka kontrak kerja kosntruksi dibatalkan apabila pengguna dan penyedia jasa  konstruksi  terbukti melakukan  Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme  (KKN),  kecurangan, dan  pemalsuan  dalam  tahap  para  kontrak.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sehingga nilai Kepatutan ( billijkheid) , kejujuran Sikap dan prilaku para pihak, unsur penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ), Kerasionalan ( redelijkheid) , Tidak berat sebelah ( rechtvaardigheid ) dalam pelaksanaan periode ini telah terpenuhi oleh para pihak.
Berjalannya proses  yang telah dilalui para pihak  pada tahap ini harapan para pihak dari  Tujuan  utamanya  yaitu  agar  kontrak  kerja  konstruksi  tersebut  kelak  pada  akhirnya akan  menjadi  perikatan  yang  berlaku  bagi  para  pihak,  yang  dapat  dipaksakan pelaksanaannya  atau  pemenuhannya  secara  adil  Penilaian  keseimbangan  hak  dan kewajiban  dalam  penyusunan  kontrak  kerja  konstruksi,  sehingga  dapat  dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya, sehingga sejak awal tahap  penyusunan  kontrak  kerja  konstruksi  nilai  kepatutan,  keadilan,  kepastian  hukum sudah  diakomodir  dalam  proses  pengadaan  jasa  konstruksi.  Sehingga  pada  tahap prakontrak  ini  sejalan  dengan  Prinsip  Persamaan  Hak  atas  penerapan  Teori  Keadilan sebagaimana yang telah yang dikemukan oleh John Rawls.

## b. Asas Itikad Baik  dalam Tahapan Pelaksanaan Kontrak
Pengikatan  dalam  hubungan  kerja  konstruksi  dilakukan  berdasarkan  prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum secara
terbatas. Dalam  setiap  tahapan  proses  ditetapkan  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak yang adil dan serasi yang disertai dengan sanksi. 19
Kontrak kerja konstruksi dibuat oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  dan  secara  adil  dan  seimbang  serta dilandasi  dengan  itikad  baik  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi.  Berdasarkan hubungan  kewajiban  dan  hak  para  pihak  yang  timbul  dari  kontrak  kerja  konstruksi bersifat resiprokal/timbal balik, maka kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak timbal balik ( reciprocal contract ). Dimana ada kewajiban pengguna jasa konstruksi di situ ada hak  penyedia  jasa  konstruksi  dan  sebaliknya. Pertanggung  jawaban  Penyedia  Jasa maupun Pengguna Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi
Pelaksanaan kontrak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad baik dalam tahap ini terutama  menyangkut  fungsi  membatasi,  meniadakan  dan  menambah  kewajiban kontraktual.  Fungsi  ini  tidak  boleh  dijalankan    begitu    saja,    melainkan  hanya    apabila terdapat  alasan  yang amat penting berdasarkan kewenangan hakim. 20
Dengan demikian, keseimbangan yang dimaksud dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Jasa  Konstruksi  adalah  keseimbangan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  kontrak  kerja  konstruksi berdasarkan  prinsip  resiprositas  yaitu  makna  saling  memberi  dan  menerima  ( take  and give )  dalam  seluruh  transaksi  komersial  yang  mencakup  keseluruhan  keuntungan  dan tanggungjawab para pihak.
Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi diatur dalam Pasal 3 huruf b  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  yang  menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa  konstruksi  untuk  menjamin  kesetaraan  kedudukan  antara  Pengguna  Jasa  dan Penyedia  Jasa  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban,  serta  meningkatkan  kepatuhan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  dilandasi  dengan  itikad baik  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi.  Salah  satu  upaya  untuk  menjamin kesetaraan  kedudukan  antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dilakukan  dengan menertibkan  penerapan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  termasuk  penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar. Dengan kata lain, itikad baik dalam penyelenggaraan  kontrak  kerja  konstruksi  untuk  memastikan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi secara adil dan seimbang.
Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian  bahwasanya  itikad baik merupakan  suatu  sendi  yang  terpenting  dalam      hukum  perjanjian.  Perjanjian  dengan itikad  baik  adalah  melaksanakan  perjanjian    dengan  mengandalkan  norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 21
Terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian.
19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , PT. Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm. 598
20 Ridwan Khairandi, Log.cit
21 Salim, Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak, Cetakan  keempat,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2006, hlm.11
Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  mengisyaratkan  bahwa  iktikad  baik  memiliki peranan  yang  penting  untuk  diterapkan  dalam  menyelesaikan    persoalan  keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Hal  ini dimungkinkan karena pelaksanaan  kontrak  kerja    konstruksi  merupakan  proses  panjang  setidaknya  merujuk pada  jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam  kontrak  kerja  konstruksi.  Selama  proses pelaksanaan  kontrak  kerja  konstruksi  dimungkinkan  adanya  perubahan  keadaan  yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tidak sesuai seperti yang ada dalam kontrak  semula  ataupun  kalau  juga  memungkinkan  dilaksanakan  tetapi  dengan  resiko sedemikian  besar.  Dalam    hal  terjadi  perubahan  keadaan  demikian  tampak  sekali pentingnya itikad baik pengguna jasa konstruksi  dan  penyedia  jasa  konstruksi  untuk melaksanakan kontrak kerja konstruksi.
Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Pengembangan  Taman  Kota  Lapangan  Cindua  Mato  Kabupaten  Tanah  Datar,  dalam pelaksanaannya  kontrak  tersebut  mengalami  perubahan  keadaan  yang  tertuang  dalam beberapa perubahan keadaan kontrak, Dalam pelaksanaan kontrak, setiap klausul-klausul akan  diuji  apakah  pekerjaan  yang  diperjanjikan  dalam  kontrak  dapat  diselesaikan  oleh penyedia  sesuai  waktu  yang  diberikan  atau  tidak.  Permasalahan  dalam  pelaksanaan kontrak Kerja Cinduo Mato, dalam permasalahannya penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan  sesuai  waktu  yang  diberikan.  Salah  satu  opsi  untuk  menyelesaikan permasalahan  tersebut  adalah  dengan  pemberian  kesempatan.  Pemberian  kesempatan dapat  dikorelasikan  dengan  adanya gagalnya penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai masa  pelaksanaan  kontrak  berakhir.  Ketika  terjadi  pemberian  kesempatan,  maka administrasi pemberian kesempatan dimuat dalam addendum kontrak.
Dalam  konteks    kontrak    kerja  konstruksi  yang  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan rangkaian proses yang saling terkait  sehingga  pelaksanaan  kontrak  kerja  konstruksi  tidak  dapat  dilepaskan  dengan tahapan  pra kontrak, maka relevan penelitian itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pelaksanaan kontrak.
Dengan  demikian,  pada  dasarnya  itikad  baik  bermakna  bahwa  satu  pihak  harus memperhatikan  kepentingan  pihak  lainnya  di  dalam  kontrak.  Di  sisi  lain,  itikad  baik dapat dikatakan sebagai pintu masuk hukum melalui nilai moral ( moral values ).  Dengan keadaan  yang  demikian,  itikad  baik  menjadi  norma  terbuka  ( open  norm ),  yakni  suatu norma  yang  isinya  tidak  dapat  ditetapkan  secara  abstrak,  tetapi  ditetapkan  melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada. 22

## Pemberian  Kesempatan  Dalam  Penyelesaian  Pekerjaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi sebagai wujud  Penerapan Asas Itikad Baik Para Pihak
Pemberian  kesempatan  kepada  penyedia  merupakan  hubungan  yang  sifatnya  masih kontraktual.  Dilihat  kontrak  PBJP  merupakan  kontrak  privat,  artinya  hubungan  kontraktual didasarkan pada antara “hak dan kewajiban” antara kontraktan sebagai upaya menyelesaikan pekerjaan, bukan sebagai kewenangan pemerintah sebagai kontraktan. Hal ini karena Adanya penerapan teori melebur (opplosing theory), dimana kontrak PBJP merupakan kontrak privat
22 Ridwan Khairandy, Itikad Baik …………, Op cit , hal.34-35
biasa,  kontrak  yang  ditandatangani  oleh  kontraktan  merupakan  setingkat  undang-undang Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Ketika  pemberian  kesempatan  ini  diberikan  oleh  pemerintah  sebagai  kontraktan kepada  penyedia,  maka  didasarkan  pada  asas  kebebasan  berkontrak.  Artinya  pemerintah sebagai kontraktan bebas untuk menentukan upaya penyelesaian pekerjaan dengan penyedia walaupun  masa  pelaksanaan  kontrak  yang  sudah  diberikan  sesuai  perjanjian  telah  selesai. Ketika  pemberian  kesempatan  ini  diberikan  dengan  “dibuat  administrasi”  berupa  addendum pemberian  kesempatan,  bukan  berarti  administrasi  semacam  ini  mengikuti  aspek  hukum administrasi  negara,  namun  tetap  mengikuti  ketentuan-ketentuan  dalam  kontrak. Implikasinya, jika tidak terdapat “administrasi” pemberian kesempatan maka hal semacam ini bukan kesalahan administrasi, melainkan adanya pelanggaran ketentuan kontrak.
Buku  III  KUHPerdata  menganut  sistem  terbuka,  artinya  memberi  keleluasan  kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Menurut Hukum Perdata yang berlaku  di  Indonesia,  kebebasan  berkontrak  dapat  disimpulkan  dari  ketentuan  dalam  Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Kebebasan Berkontrak  yang  dapat  diberikan  dari  Pasal  1338  (1)  KUH  Perdata  dibatasi  oleh  ketentuan yang  ada  dalam  Pasal  1320  (1),  yang  menentukan  bahwa  perjanjian  atau  kontrak  tidak  sah apabila  dibuat  tanpa  adanya  konsensus  atau  kesepakatan  diantara  para  pihak  yang membuatnya,  Dengan  wujudnya  campur  tangan  negara,  maka  eksistensi  asas  kebebasan berkontrak  seperti  dalam  perjanjian  kerja,  khususnya  dalam  PBJP  dalam  membentuk perjanjian kerja menjadi sangat terbatas.
Ada banyak  hal yang  menjadi penyebab kesalahan  Penyedia Barang/Jasa diantaranya keterlambatan pembelian bahan, keterlambatan mobilisasi alat dan tenaga atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan sehingga target kemajuan pekerjaan yang sudah disepakati tidak tercapai.  Dalam  hal  Penyedia  Barang/Jasa  gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  masa pelaksanaan  kontrak  berakhir,  namun  PPK  menilai  bahwa  Penyedia  Barang/Jasa  mampu menyelesaikan  pekerjaan,  PPK  memberikan  kesempatan  Penyedia  Barang/Jasa  untuk menyelesaikan  pekerjaan.  Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  Barang/Jasa  untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian  perpanjangan  pekerjaan,  pengenaan  sanksi  denda  keterlambatan  kepada Penyedia,  dan  perpanjangan  Jaminan  Pelaksanaan.  Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat melampaui Tahun Anggaran. 23
Ketentuan  mengenai  pemberian  kesempatan  penyelesaian  pekerjaan  dalam  PBJP antara lain:
1. Perpres No 12 Tahun 2021 Pasal 56:
Pasal (1) ”Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak  berakhir,  namun  PPK  menilai  bahwa  Penyedia  mampu  menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”
Pasal  (2)  ”Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk  menyelesaikan  pekerjaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dimuat  dalam  adendum  kontrak  yang  di
23 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 ayat (3).
dalamnya  mengatur  waktu  penyelesaian  pekerjaan,  pengenaan  sanksi  denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan”.
Pasal  (3)  “Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk  menyelesaikan  pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran”
2. Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021
7.20 Pemberian Kesempatan
Dalam  hal  Penyedia  gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  masa  pelaksanaan  kontrak berakhir,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  melakukan  penilaian  atas  kemajuan pelaksanaan  pekerjaan.  Hasil  penilaian  menjadi  dasar  bagi  Pejabat  Penandatangan Kontrak untuk:
1. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
b) Dalam  hal  setelah  diberikan  kesempatan  sebagaimana  angka  1  diatas,  Penyedia masih  belum  dapat  menyelesaikan  pekerjaan,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat:
(1) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
(2) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
c) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf  a), dituangkan dalam adendum  kontrak yang didalamnya  mengatur pengenaan  sanksi  denda  keterlambatan  kepada  Penyedia  dan  perpanjangan  masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
d) Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dapat melampaui tahun anggaran.
2. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
a) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
b) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
c) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
Secara das sein , terkadang perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa  disebabkan  oleh  adanya  wanprestasi, force  majeur ,  atau  bahkan  perbuatan  melawan hukum. Pihak yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian terkadang dapat mengambil sikap untuk  memutuskan  perjanjian  yang  telah  disepakati  secara  sepihak.  Manakala  penyedia dinilai  tidak  mampu  menyelesaikan  pekerjaan  yang  ditetapkan  dalam  kontrak  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  56  Perpres  21  Tahun  2021,  maka  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dapat memberikan  sanksi  berupa  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  sebagaimana  diatur  dalam Lampiran  Perka  LKPP  No.  9/2018,  yang  dicabut  dengan  Peraturan  Kepala  Lembaga  LKPP Nomor 12 tahun 2021.Sedangkan dalam Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Melalui  Penyedia Dalam  peraturan  kepala  LKPP  diatur  secara  eksplisit  tentang  Penghentian  Kontrak  atau Berakhirnya Kontrak serta Pemutusan Kontrak.
Secara  normatif,  Pasal  56  Perpres  12  Tahun  2021  dijelaskan  seperti  apa  pemberian kesempatan.  Beberapa  surat  perjanjian/kontrak  PBJP  yang  sudah  mengacu  pada  Standar Dokumen  Pemilihan  berdasar  Keputusan  Deputi  Bidang  Pengembangan  Strategi  Dan Kebijakan  LKPP  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Standar  Dokumen  Pemilihan  Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, maupun  berdasar  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  14  Tahun  2020  tentang  Standar  dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia terdapat klausul mengenai pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak berdasar Perpres 12 Tahun 2021 adalah kewenangan PPK.
Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi dalam suatu kontrak Pekerjaan Konstruksi Paket Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato, kontrak tersebut mengalami perubahan keadaan  yang  tertuang  dalam  beberapa  perubahan  keadaan  kontrak  atau  addendum,  ada  7 addendum  dalam  pelaksanaan  kontrak  Cinduo  Mato  TA.  2020-2021,  permasalahan selanjutnya  yang  terjadi  pada  kontrak  pekerjaan  Pengembangan  Taman  Kota  Cinduo  Mato, pihak  penyedia  sampai  dengan  addendum  terakhirnya  tidak  dapat  menuntaskan  pekerjaan sesuai  dengan  yang  diperikatkan,  dan  dalam  hal  pemberian  kesempatan  menjadi  pintu terakhir  atau  solusi  untuk  azas  kemanfaatan  maka  aturan  pun  memperbolehkan  memberi tambahan  waktu  untuk  menyelesaikan  kontrak,  bahkan  penyelesaiannya  kadang diperbolehkan  melampaui  tahun  anggaran  jika  itu  masih  dibutuhkan.  Hal  ini  menunjukan nilai  penerapan  asas  itikad  baik  oleh  pengguna  jasa  yaitu  PPK  dalam  memberi  kesempatan kepada  penyedia  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dan  sikap  yang  sama  tidak  ditunjukkan dalam  bentuk  perilaku  yang  sama,  penyedia  jasa  sampai  batas  yang  ditentukan  juga  tidak dapat memenuhi prestasinya.
Pemberian  kesempatan  menyelesaikan  kontrak  adalah  hal  yang  harus  dihindari, seharusnya  yang  perlu  dilakukan.  adalah  melakukan  pengendalian  kontrak,  yaitu pengendalian sejak membuat rancangan kontrak, memastikan penyedia saat akan berkontrak, menegaskan  ketika  serah  terima  lapangan  dan  rapat  persiapan  kontrak  serta  pengendalian kontrak dari waktu ke waktu. Walaupun ada pemberian kesempatan dapat dilakukan melebihi 50  hari,  namun  lebih  baik  dilakukan  pengendalian  kontrak,  karena  pemberian  kesempatan membawa ikutan berupa penambahan proses administrasi, anggaran dll.

## KESIMPULAN
Landasan penerapan itikad baik pada kontrak kerja Cinduo Mato telah melalui tahapan- tahapan atau periode kontrak yang dilaksanakan para pihak dalam kegiatan penyelenggaraan pekerjaan  konstruksi  Pengembangan  Taman  Kota  Lapangan  Cinduo  Mato  berdasarkan indikator  dari  kepatutan (billijkheid) ,  sikap  dan  perilaku  pihak,  unsur  penyalahgunaan keadaan (misbruik  van  omstandigheden) ,  kerasionalan (redelijkheid) ,  tidak  berat  sebelah (rechtvaardigheid) , alasan perubahan, kepatuhan terhadap regulasi yaitu:
a. Tahapan prakontrak yaitu itikad baik subjektif maknanya adalah kejujuran, pada tahapan ini  pengaturan  pra  kontrak  kerja  konstruksi  harus  menerapkan  asas  itikad  baik  dengan elemen  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  pengguna  jasa  konstruksi  dan  penyedia  jasa konstruksi  untuk  menerapkan  prinsip  kecermatan  sehingga  dituntut  pelaksanaan kewajiban  memberikan  informasi  secara  terbuka  dan  memeriksa  secara  wajar.  Pada tahap  ini  pihak  penyedia  yaitiu  PT.  MPN  mengikuti  proses  penilaian  kompetensi  dan
kemampuan  usaha  serta  pemenuhan  persyaratan  BAHP  Pascakualifikasi  Pekerjaan Konstruksi  Paket  Pengembangan  Taman  Kota  Lapangan  Cindua  Mato  dibulan  Agustus Tahun  2020,  hal  ini  menjelaskan  para  pihak  di  awal  pihak  telah  sama-sama  memiliki nilai kejujuran dan kecermatan  dalam hal proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan dalam bentuk bukti dokumen-dokumen yang valid.
b. Tahapan itikad baik secara objektif adalah nilai kepatutan, nilai ini harus ada pada tahap kontraktual perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak, namun dalam tahapan ini  penyedia  jasa  mulai  menunjukkan  ketidaksanggupan  menyelesaikan  pekerjaan dengan  mengajukan  5  Addendum  secara  bertahap,  namun  pekerjaan  tidak  dapat  selesai sehingga  penghentian  kontrak  diputuskan  dalam  kontrak  kerja  ini,  sebagai  akibat  dari tidak  melaksanakan  kewajiban  kontraktual.  Hal  ini  upaya  Pengguna  Jasa  (PPK)  untuk menegakkan  hak  kontraktual  yang  telah  diperikatkan.  Penyedia  Jasa  (PT.  MPN)  telah melakukan wanprestasi karena gagal dalam pelaksanaan penyelesaian kontrak yang telah ditetapkan  dalam  kontrak  kerja  dan  telah  mengkhianati  nilai-nilai  kejujuran  dan kepatutan/keadilan  yang  mengandung  makna  kepercayaan  yaitu  yang  terdapat  dalam Pasal 1321, 1323, 1328 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, 2010 Agus  Yudha  Hernoko,  Keseimbangan  Versus  Keadilan  Dalam  Kontrak(Upaya  Menata Struktur      Hubungan      Bisnis      Dalam      Perspektif      Kontrak      Yang      Berkeadilan), Orasi   Ilmiah
Irwansyah,  Penelitian  Hukum,  Piliham  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel,  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, 2006. Muhammad  Sjaiful,  ‘Karakteristik  Asas  Kebebasan  Berkontrak  dalam  Perjanjian  Berbasis Syariah’ Jurnal Universitas Halu Oleo, 2015
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak , Mandar Maju, Bandung, 2012 Nazarkhan Yasin , Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014. Ridwan  Khairandy,  Itikad  Baik  Dalam  Keabsahan  Berkontrak,  Universitas  Indonesia,
Jakarta, 2003
_____, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik, Yogyakarta, FH UII Press, 2015
Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
Salim,  Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Cetakan  keempat,  Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Wijono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Mandar Maju Bandung 2011.
Yohanes.  Sogar  Simamora,  Hukum  Perjanjian,  Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang dan  Jasa  oleh  Pemerintah,  Kantor  Hukum  “Wins  &  Partners”  bekerjasama  dengan Laksbang Justitia, Surabaya, 2012.