## FEMINISME INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH
Ida Hidayatul Aliyah

## Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Siti Komariah Universitas Pendidikan Indonesia Endah Ratnawaty Chotim UIN SGD Bandung ambuidahidayatul@gmail.com

## Abstract
This article studies the opinion of Muslim feminists on Islam and women empowerment. Using Indonesian history as the reference of being colonized, analytically the writer shows how these cultural and political problems placed Indonesian Muslim women into a kind of continuing struggle of independence. Having a careful consideration of Indonesian history and culture, the writer’s final idea  was  that  Islam  has  a  meeting  point  with  feminism.  It  is  suggested,  then,  that  based  on Indonesian  Muslim  history  it  should  be  acknowledged  that  Islam  is  compatible  with  the  idea  of progress for women.
Keywords: Islamic Feminism, Indonesian History, Woman Empowerment.

## Abstrak
Artikel  ini  mempelajari  pendapat  feminis  Muslim  tentang  Islam  dan pemberdayaan  perempuan.  Dengan  menggunakan  sejarah  Indonesia  sebagai referensi,  secara  analitis  para  penulis  menunjukkan  bagaimana  masalah  budaya  dan politik ini menempatkan perempuan Muslim Indonesia menjadi semacam perjuangan kemerdekaan  yang  berkelanjutan.  Dengan  pertimbangan  yang  cermat  terhadap sejarah dan budaya Indonesia, ide terakhir para penulis adalah bahwa Islam memiliki titik  temu  dengan  feminisme.  Disarankan,  kemudian,  bahwa  berdasarkan  sejarah Muslim  Indonesia  itu  harus  diakui  bahwa  Islam  kompatibel  dengan  gagasan kemajuan bagi perempuan.
Kata kunci: Feminisme Islam, Sejarah Indonesia, Pemberdayaan Perempuan.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  terakhir  menunjukkan  bahwa  wanita  di  Indonesia  semakin berperan  aktif  dalam  berbagai  bidang  diantaranya  pemerintahan,  dunia  usaha, organisasi-organisasi  sosial,  politik,  pendidikan,  seni  budaya,  olah  raga,  komunikasi, dan lain-lain (Susanto, 1997:3). Perkembangan ini menunjukkan bahwa wanita telah memperoleh  kesempatan  berdasarkan  kemampuannya  untuk  menjalankan  peran seluas-luasnya baik sebagai ibu rumah, pekerja, maupun anggota masyarakat.
Kajian  ini  didasarkan  pada  analisis  gender  dengan  mengembangkan  suatu kerangka  pemikiran  melalui  pendekatan  struktural-fungsional.  Seperti  yang ditekankan  oleh  Sajogjo  (1992:24)  bahwa  untuk  melihat  peran  wanita  teori  yang mendukung adalah teori struktural-fungsional yang didukung oleh analisis gender.
Dengan menggunakan pendekatan struktural fungsional dalam kajian sejarah ini,  dapat  diartikan  bahwa  peran  wanita  dalam  struktural  fungsional  dimaksudkan agar ia dapat menjalankan fungsinya, karena fungsi tertentu hanya dapat berjalan baik dalam struktur tertentu. Dengan demikian ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara  struktur  sosial  dan  fungsi  sosial  (Hendropuspito,  1989:100).  Struktur  sosial menentukan  peranan  dan  pola-pola  perilaku  yang  tetap  diharapkan  dari  seseorang. Sementara  konsep  fungsi  diartikan  sebagai  sumbangan  pada  keselamatan  dan ketahanan sistem sosial (Veeger, 1986:202).

## B. Tinjauan Teori
Teori  feminis  merupakan  suatu  teori  tentang  kehidupan  sosial  dan pengalaman  manusia  ditinjau  dari  perspektif  wanita.  Teori  feminis  memusatkan perhatiannya  pada  tiga  hal;  pertama,  objek  utama  kajiannya  adalah  situasi  dan pengalaman  wanita  dalam  masyarakat;  kedua,  membicarakan  wanita  sebagai  subjek utama  dalam  proses  kajiannya;  dan  ketiga  teori  ini  kritis  dan  aktif  membela  wanita, berusaha  menghasilkan  dunia  yang  lebih  baik  untuk  wanita  pada  khususnya  dan manusia pada umumnya (Rahman, 2010:58).
Pertanyaan  dasar  pertama  dalam  teori  feminis  kontemporer  adalah  “dan bagaimana dengan wanita?” (and what about women?). Hal ini mengandung arti bahwa dimana  posisi  wanita  dalam  situasi  apapun?  Jika  mereka  tidak  hadir,  mengapa?  Jika mereka hadir, apa yang mereka lakukan? Apa kontribusi mereka? Apa maknanya bagi mereka?  Pertanyaan  dasar  feminisme  ini  diteliti  selama  20  tahun  sehingga menghasilkan  jawaban  secara  umum.  Wanita  hadir  dalam  kebanyakan  situasi  sosial. Saat  mereka  tidak  hadir,  bukanlah  karena  ketidakmampuan  mereka  tapi  karena terdapat  beberapa  upaya  yang  menghalangi  penglibatan  wanita.  Saat  wanita  hadir, mereka  memainkan  peranan  yang  sangat  berbeda  dari  konsepsi  popular  mereka (misalnya  isteri  dan  ibu  yang  pasif).  Aktif  dalam  kebanyakan  situasi  sosial,  mereka diabaikan dan tidak diperhatikan karena mereka bukanlah pria. Keseluruhan peran itu
membedakan  dari  peran  kaum  lelaki,  sehingga  mereka  memperoleh  hak-hak istimewa,  dan  wanita  subordinate  dari  lelaki.    Hal  ini  salah  satu  indikator  dari ketidaksetaraan lelaki dan wanita (Ritzer, 1988:401-402).
Pertanyaan  dasar  kedua  yaitu  mengapa  keadannya  menjadi  seperti  ini?  (why then  is  all  this  as  it  is?).  Seperti  pertanyaan  pertama  yang  mengambil  deskripsi  dunia sosial,  pertanyaan  kedua  memerlukan  suatu  bangunan  keterangan  dunia  sosial. Jawaban  diparalelkan  dengan  salah  satu  teori  yang  dikemukakan  Karl  Marx.  Marx (Rahman, 2010:102)  mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki orang dalam masyarakat,  yang  mereka  anggap  sebagai  kenyataan  yang  absolut  dan  universal, sebenarnya merupakan refleksi dari pengalaman sekelompok orang yang menguasai ekonomi  dan  politik  di  dunia  sosial.  Peran  kaum  pekerja,  yang  tidak  memiliki kekuatan  di  bidang  politik  maupun  ekonomi,  walaupun  diremehkan  tapi  memiliki peran  dalam  pembangunan  dunia.  Jika  teori  ini  dihubungkan  dengan  teori  feminis maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  di  dunia  yang  dianggap  universal  dan absolut sebenarnya berasal dari pengalaman kelompok yang memiliki kekuatan, yaitu kaum  pria.  Walaupun  peran  wanita  subordinasi  tetapi  wanita  juga  memiliki  peran penting dalam mempertahankan dan membangun masyarakat.
Kapan  dan  dimanapun  kaum  wanita  dilecehkan  (subordinasi),  mereka menyadarinya  dan  memprotes  situasi  tersebut  melalui  berbagai  cara  (Chafetz  & Dworkin,  1989).  Di  dunia  Barat,  bentuk  formal  feminisme  dimulai  dengan diterbitkan sejumlah karya tulis yang memprotes ketidaksetaraan gender. Karya tulis yang pertama terbit pada tahun 1630 dan penerbitan karya tulis wanita ini berlanjut sampai 150 tahun yang diremehkan tapi gigih. Lalu, dalam dua abad sejak tahun 1780 sampai  saat  ini,  karya  tulis  feminis  meningkat  baik  ditinjau  dari  segi  jumlah  penulis maupun dari segi ruang lingkup bahasannya (Chrisman and Williams, 2015).
Protes  yang  dilancarkan  kaum  feminis  terhadap  status  minoritas  wanita karena  wanita  dianggap  sebagai  kaum  minoritas  ditinjau  dari  segi  kekuatan  atau kedudukannya  dalam  masyarakat,  bukan  dari  segi  jumlahnya  selalu  mengancam kedudukan  kelompok  mayoritas  (kaum  pria),  oleh  karenanya  upaya  kaum  wanita untuk mendapat perlakuan yang sama dengan pria selalu dihalangi. Periode penting dalam sejarah aktivitas kaum feminis di Barat adalah produktivitas kaum feminis yang pertama di tahun 1780-1790; dan usaha kaum feminis lebih terfokus dan terorganisir
di  sekitar  tahun  1850;  lalu  pengerahan  masa  untuk  menuntut  hak  wanita  dalam pemilihan  umum  di  tahun  1960-1970;  dan  pergerakan  kaum  feminis  yang  lebih modern,  luas,  dan  bervariasi  di  awal  abad  ke-20.  Dalam  interval  antara  periode tersebut, feminisme menjadi kurang nampak karena usaha kelompok-kelompok pria yang menentangnya (Lazar, 2007).
Kaum wanita telah mencetuskan berbagai teori feminis yang masing-masing saling berbeda. Walaupun demikian, teori-teori itu dapat dikelompokkan menjadi tiga teori  yang  memfokuskan  pada  perbedaan  gender,  ketidaksetaraan  gender,  dan tekanan terhadap gender (Ritzer, 1988:403).
Sosiologi pada awalnya merupakan sebuah perspektif sekitar tahun 1840-1960 selama  masa  penting  dimana  kaum  feminis  sedang  melakukan  protes,  dan  sebagai sebuah  undertaking  (karya)  professional  yang  terorganisir  sekitar  tahun  1890-1920 selama tahap pengembangan feminis. Bagaimana respon awal para sosiolog terhadap tradisi intelektual ini?
Ada  tiga  buah  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut.  Pertama,  tahun  1840-1960, saat  sosiologi  berbentuk  sebagai  sebuah  perspektif  dan  kemudian  sebagai  sebuah disiplin  akademik  yang  terorganisir  dan  professional,  orang-orang  yang  berperan penting  dalam  pembentukan  disiplin  itu  semuanya  pria.  Pada  era  ini,  sosiologi memiliki  daftar  yang  memuat  nama  tokoh-tokoh  sosiologi  pria  baik  dari  periode klasik (1840-1935) maupun dari periode ahli teori modern yang penting (1935-1965). Tapi  tidak  ada  satupun  nama  tokoh  sosiologi  dari  kaum  wanita.  Bahkan,  tidak  ada wanita  yang  memegang  peran/kedudukan  penting  dalam  asosiasi  sosiolog  nasional saat itu.
Kedua,  masalah  kaum  feminis  dalam  sosiologi  hanya  mendapat  tempat marginal  di  bidang  sosiologi,  dalam  karya  ahli  teori  pria  yang  marginal (terpinggirkan/diremehkan)  atau  dalam  karya  ahli  teori  wanita  yang  terpinggirkan yang selalu terbatas pada profesi pinggiran. Sampai tahun 1960, ide-ide kaum feminis dikenalkan  ke  dalam  sosiologi  tetapi  hanya  ditempatkan  di  pinggiran  disiplin  ilmu sosiologi. Hasil kajian dan argumen yang dikemukakan oleh ilmuwan wanita di masa awal  yang  meneliti  gender,  diabaikan  hanya  karena  mereka  merupakan  wanita (Rosenberg, 1982).
Ketiga, tokoh-tokoh pria yang turut berperan dalam kajian sosiologi, mulai dari Spencer,  Weber,  Durkheim  sampai  Parsons,  tidak  pernah  membahas  ide-ide  kaum feminis secara essensial. Karya-karya utama para ahli teori pria hampir tidak pernah memperhatikan  peran  wanita  dalam  tatanan  sosial.  Bahkan  jika  mereka  membahas kaum  wanita  –  misalnya  analisis  Durkheim  terhadap  bunuh  diri  dan  teori  Parsons yang mengemukakan bahwa agar fungsi keluarga berjalan efektif maka kaum wanita harus  menjadi  isteri  dan  ibu  yang  penyayang  dan  lemah  lembut  –  bahasan  mereka konvensional dan tidak kritis.
Dalam  perkembangan  berikutnya  terdapat  peningkatan  jumlah  sarjana feminis  kontemporer  yang  menulis  banyak  artikel  dan  buku  yang  bervariasi  yang memuat  tentang  teori-teori  feminisme,  sebuah  demonstrasi  intelektual  yang  efektif yang disebut Jessie Bernard (1987) sebagai pencerahan feminis. Teori-teori feminisme yang  dikemukakan  mencoba  menjawab  dua  pertanyaan  dasar  yaitu  dan  bagaimana dengan  wanita?  Serta  mengapa  situasinya  seperti  ini?  Pertanyaan  pertama  memiliki tiga jawaban, jawaban pertama yaitu posisi wanita dalam kebanyakan situasi berbeda dengan posisi pria dalam situasi yang sama. Kajian lalu dilakukan untuk mengetahui rincian  perbedaan  tersebut.  Jawaban  kedua,  yaitu  posisi  wanita  tidak  setara  dengan posisi pria. Kajian lalu dilakukan untuk mengetahui ketidaksetaraan gender tersebut. Jawaban  ketiga,  yaitu  situasi  wanita  tersebut  juga  harus  dilihat  dari  segi  hubungan kekuasaan  langsung  antara  pria  dan  wanita.  Wanita  kemudian  ditekan  dengan  cara dilecehkan,  disubordinasi,  diremehkan,  dan  dimanfaatkan  oleh  pria.  Kajian  lalu dilakukan untuk mengetahui kualitas tekanan tersebut. Maka, berbagai teori feminis untuk menjawab pertanyaan dan bagaimana dengan wanita, dapat dibagi menjadi tiga yaitu teori perbedaan (theory of difference), teori ketidaksetaraan (theory of inequality), dan teori tekanan (theory of oppression) (Dynes, 2017).
Teori-teori feminis untuk menjawab pertanyaan mengapa situasinya menjadi seperti ini? Juga dapat dibagi menjadi tiga yaitu teori perbedaan, teori ketidaksetaraan, dan teori tekanan. Tetapi di sini teori perbedaan berisi bio-sosial explanations of difference (penjelasan mengenai perbedaan ditinjau dari segi bio sosial), institutional explanations of difference  (penjelasan  institusional  mengenai  perbedaan),  dan  psych  explanations  of difference (penjelasan mengenai perbedaan ditinjau dari segi sosial-psikologi. Sedangkan teori  ketidaksetaraan  berisi  liberal  feminist  explanations  of  inequality  (penjelasan  kaum
feminis liberal mengenai ketidaksetaraan), Marxian explanations of inequality (penjelasan Marx mengenai ketidaksetaraan), Marx and Engel’s explanations of inequality (penjelasan Marx dan Engel’s mengenai ketidaksetaraan), dan Contemporary Marxian explanations of inequality (penjelasan Marx yang kontemporer mengenai ketidaksetaraan). Sementara teori  tekanan  berisi  Psycho-analytical  explanations  of  oppression  (penjelasan  psikoanalisis mengenai  tekanan),  Radical  feminist  explanations  of  oppression  (penjelasan  kaum feminis radikal    mengenai  tekanan),  dan  Socialist  feminist  explanations  of  oppression  (penjelasan kaum feminis sosialis mengenai tekanan).
Feminis  dari  kalangan  Islam  diantaranya  Mernissi  (1991:  157)  berpendapat bahwa  munculnya  kekerasan  terhadap  perempuan  berlaku  sejak  masa  awal  Islam yaitu  setelah  Rasulullah  meninggal.  Ia  mengutip  riwayat  yang  mengatakan  bahwa Khalifah  Umar  pernah  memukul  isterinya  hingga  terduduk  di  tanah,  dan  Mernissi (1991:155)  mengutip  sejumlah  mufassir  klasik,  seperti  al-Tabari  yang  membenarkan pemukulan  terhadap  isteri  berdasarkan  al-Qur’an  Surah  (4)  An-Nisa,  ayat  34. Mernissi  menyayangkan  pentafsiran  al-Tabari  karena  dianggapnya  tidak  sejalan dengan  rasa  keadilan  (sense  of  justice)  terhadap  perempuan  sebagaimana  ditampilkan Rasulullah,  yang  tidak  pernah  berlaku  kasar  terhadap  isteri-isterinya,  bahkan  ia menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Subordinasi  atas  wanita  di  Timur  Tengah  klasik,  tampaknya  telah dilembagakan  seiring  dengan  kebangkitan  masyarakat  perkotaan  dan  dengan kebangkitan  negara  klasik  khususnya.  Status  sosial  inferior  wanita  didasarkan  pada biologi  dan  alam,  oleh  karena  sudah  ada  selama  dimiliki  manusia.  Wanita  dalam masyarakat  muslim  kurun  awal  mengisyaratkan  bahwa  secara  khas  mereka berpartisipasi  dan  diharapkan  berkiprah  dalam  berbagai  aktivitas  yang  melibatkan masyarakat,  termasuk  agama  dan  perang.  Wanita  dalam  masyarakat  muslim  kurun awal datang ke mesjid, berperan dalam ibadah keagamaan pada hari-hari besar, dan mendengarkan ceramah Muhammad SAW. Mereka bukanlah pengikut yang pasif dan penurut, melainkan teman bicara yang aktif dalam bidang keimanan dan juga dalam masalah lainnya. (Ahmed, 1992: 3 dan 87).
Pada peradaban klasik, perempuan selalu ditindas, dipisahkan dan ditentang keberadaannya. Hak-hak kemanusiaan mereka telah dihilangkan begitu saja. Situasi ini berlangsung  sehingga  datangnya  Islam,  yang  mengajarkan  kepada  umat  manusia
bagaimana bersikap adil dan benar terhadap seluruh umat manusia. Islam juga datang untuk  menyelamatkan  perempuan  dari  penindasan  dan  penghinaan  yang menyebabkan  penderitaan.  Islam  datang  untuk  meluruskan  pengertian  yang  salah, melaksanakan  hukum  dan  memulihkan  kehormatan  kaum  perempuan.  Islam  juga memberikan  hak  penuh  kaum  perempuan,  yang  dinyatakan  dan  ditetapkan  melalui ayat  Al-Qur’an  yang  jelas  dan  terperinci.  Islam  melarang  pembunuhan  bayi perempuan,  memberikan  garis  pedoman  perawatannya  untuk  melindungi  hidup mereka  sepanjang  hidupnya  dan  memberi  mereka  cinta  dan  kasih  sayang  (Nasif, 2001:65).
Islam  menegakkan  sisi  kemanusiaan  perempuan,  sesuai  dengan  Al-Qur’an Surah  (17)  Al-Israa:  70,  Allah  SWT  telah  memuliakan  umat  manusia  baik  lelaki maupun perempuan. Kemanusiaan perempuan diangkat oleh Allah dengan jalan yang sama seperti kemanusiaan lelaki dan bahwa mereka berdua diciptakan dari nafs (diri) atau substansi yang sama. Selain itu untuk menghilangkan setiap keraguan yang ada,
Allah berfirman “dan dari mereka berdua Allah menciptakan beberapa lelaki dan perempuan”. Ini berarti bahwa semua manusia yang terdiri dari ras-ras berbeda yang menyebar ke seluruh  permukaan  bumi,  lelaki  dan  perempuan,  merupakan  hasil  dari  perkawinan.
Reproduksi  manusia  adalah  hasil  dari  perkawinan  semula  jadi  antara  seorang  lelaki dan  perempuan,  mereka  berkongsi  dan  bersama-sama  merupakan  dua  bagian  dari satu manusia (Nasif, 2001, 72). Jadi, Islam menegakkan kemanusiaan perempuan dan memperjelas  tidak  adanya  perbedaan  antara  lelaki  dan  perempuan  dalam  segi kemanusiaan. Mereka sangat diperlukan untuk membangun sebuah masyarakat yang bersatu dalam solidaritas dan sebuah bangsa yang berbudi luhur baik lelaki maupun perempuan menikmati hak-hak yang sama.
Selanjutnya  Nasif  (2001:77),  mengatakan  bahwa  lelaki  dan  perempuan berbeda  secara  fitrah  (pembawaan  lahir),  perbedaan  ini  tidak  mempengaruhi kesetaraan,  martabat,  dan  kelayakan  perempuan  untuk  mendapatkan  hak-haknya, tidak juga mengutamakan satu jenis kelamin atas jenis kelamin lainnya. Kedua jenis kelamin ini mempunyai watak fitrah yang berbeda. Perbedaan ini membantu mereka dalam memenuhi kewajiban mereka yang berbeda namun sama-sama penting dalam kehidupan yang menjadi tujuan penciptaan mereka.
Islam  telah  membebaskan  kaum  perempuan  dari  ketidakadilan  dan penindasan kaum lelaki dan memberi hak-hak yang sama (Nasif, 2001:286). Bahkan di dalam amanatnya menjelang wafat, Rasulullah SAW menitip pesan kepada wanita dengan  perkataan  diulang-ulang  selama  tiga  kali;  “…jaga  wanita,  jaga  wanita,  jaga wanita!” Hal ini menunjukkan betapa beliau menghargai wanita, meninggikan derajat wanita dari masa sebelum ke-Rasulannya, dimana-mana wanita dilecehkan, dihinakan, merupakan beban, bahkan merupakan aib bagi keluarga sehingga anak wanita harus dikubur hidup-hidup.

## C. Hasil dan Pembahasan
Sebelum  era  penjajahan  kolonial  Belanda,  posisi  dan  peranan  wanita  di Indonesia adalah sama dengan posisi dan peranan pria. Hal ini terlihat jelas, karena saat  itu  terdapat  beberapa  wanita  yang  memimpin  suatu  wilayah  seperti  menurut Valentijn yang menulis sejarah kepulauan Indonesia antara tahun 1641 dan 1699 lebih dari  50  tahun  kerajaan  Aceh  diperintah  oleh  seorang  Ratu.  Demikian  pula  pada permulaan  abad  ke-20  muncul  panglima  perang  wanita  seperti  Raden  Ayu  Ageng Serang (1752-1828), Cut Nyak Dien  (1850-1908) dan Cut Meutia  (1870-1910) yang menentang penjajahan kolonial Belanda. Di Minangkabau Sumatera Barat ada Ratu Bundo Kanduang; Di Sulawesi Selatan diketahui ada beberapa Ratu pada abad ke-19 di  Bontorihu,  daerah  kekuasaan  Bone;  Di  Kalimantan  terdapat  pemisahan  ratu dengan sultan Kutai, Adji Siti memerintah distrik Kotabangun daerah aliran sungai di Kutai selama pertengahan tahun abad ke 19 (Ministry of Information, 1968:7).
Penjajahan  Belanda  di  Indonesia  memberi  pengaruh  terhadap  penurunan posisi dan peranan wanita di Indonesia. Kebangkitan pergerakan wanita di Indonesia muncul  kembali  diawali  oleh  peranan  Nyai  Achmad  Dahlan  (1872-1946)  di Yogyakarta  yang  giat  dalam  gerakan  sosial.  Nyai  Ahmad  Dahlan  selain  merintis perjuangannya melalui jalur pendidikan dengan mendirikan Pondok Pesantren untuk puteri sebagai pusat latihan kader santri dan ulama wanita, bahkan beliau mendirikan pula  sekolah-sekolah  umum;  ia  juga  aktif  dalam  kegiatan  sosial  keagamaan  dengan lembaganya yaitu Sopo Tresno (tahun 1914) dan pada tahun 1917 dirubah menjadi Aisyiah.  Ia  memilih  jalur  pendidikan  karena  beranggapan  bahwa  semakin  terdidik seorang wanita, semakin mudah ia diajak untuk maju (Burhanudin, 2002).
Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di Jawa Tengah berjuang untuk persamaan hak wanita (emansipasi) melalui pendidikan. Beliau bersama beberapa tokoh wanita lainnya, seperti Dewi Sartika di Jawa Barat, dan Rasuna Said di Sumatera Barat berasa bahwa wanita-wanita Indonesia tertekan dan terisolasi dengan keadaan yang saat itu terjadi.  Oleh  karena  itu  mereka  berusaha  untuk  memajukan  dan  mensejahterakan wanita-wanita  Indonesia  dengan  cara  mengadakan  pendidikan-pendidikan  dan sekolah-sekolah khusus bagi kaum wanita (Wieringa, 1999:99).
Ide Kartini (1879-1904) tentang emansipasi pendidikan dilanjutkan oleh Dewi Sartika (1884-1947) yang merupakan pelopor pergerakan kaum wanita di Jawa Barat, terutama dalam bidang pendidikan. Dewi Sartika yang dikenal sebagai juragan Dewi lahir  pada  4  Desember  1884  dari  kalangan  menak  Sunda,  sebagai  puteri  kedua  dari lima  bersaudara.  Ayahnya  adalah  Raden  Rangga  Soemanagara,  Patih  Bandung,  dan ibundanya  Raden  Ayu  Rajapermas,  puteri  Bupati  Bandung,  Raden  Adipati Wiranatakusumah  IV (1846-1876) (Lubis, 2000: 189)
Ketika Raden Dewi Sartika berusia sembilan tahun dan masih duduk di kelas 3  ELS  (Europesche  Lagere  School),  ayahnya  dibuang  ke  Ternate  karena  dituduh terlibat  dalam  percobaan  pembunuhan  terhadap  Bupati  Bandung,  R.A.A. Martanagara  (yang  keturunan  menak  Sumedang)  dan  para  pejabat  Belanda  di  kota Bandung pada 1893. Akibatnya Raden Dewi sartika harus berhenti dari sekolah dan menanggung  penderitaan  karena  teman  dan  kerabatnya  menjauhi  keluarganya. Mereka  takut  dituduh  terlibat  dalam  peristiwa  itu.  Untunglah  Raden  Dewi  dibawa pindah  oleh  pamannya,  Patih  Cicalengka.  Di  sana  ia  bersama  puteri  pamannya, diantaranya  dari  isteri  Asisten  Residen  Cicalengka,  mendapat  pendidikan keterampilan  wanita.  Pada  masa  lapang  Raden  Dewi  bermain  sekolah-sekolahan dengan anak pegawai kepatihan, dan ia menjadi guru. Kebiasaan bergaul dengan anak somah  ini,  ternyata  membina  dasar  pandangan  hidupnya  dikemudian  hari.  Beliau mempunyai  cita-cita  untuk  memajukan  kanak-kanak  perempuan,  baik  anak  menak (bangsawan) maupun anak somah (rakyat jelata). Ketika menginjak usia remaja, Dewi Sartika kembali ke rumah ibundanya di Bandung. Cita-cita mendirikan sekolah bagi kanak-kanak  perempuan  semakin  ingin  diwujudkannya  di  kota  Bandung.  Sebagai anak  mantan  patih,  ia  menyimpan  keberanian  untuk  menghubungi  kalangan  menak dalam  pemerintahan  kabupaten  yang  mungkin  bisa  membantunya  dalam
melaksanakan  cita-citanya.  Hanya  dengan  berbekalkan  pendidikan  sekolah  rakyat biasa  selama  tiga  tahun  serta  semangat  yang  berkobar-kobar,  dan  ditambah dengan sokongan  Bupati  Bandung  R.A.A.  Martanagara  dan  dukungan  seorang  warga Belanda,    C.  den  Hamer  (Inspektur  Kantor  Pengajaran),  maka  pada  tanggal  16 Januari  1904  terlaksana  sebagian  kecil  cita-citanya  yaitu  dibukanya  sekolah  bagi kanak-kanak perempuan yang diberi nama  Sakola Isteri. Di sekolah ini, kanak-kanak perempuan  selain  mendapat  pelajaran  umum,  juga  mendapatkan  pelajaran keterampilan wanita, seperti memasak, membatik, menjahit, merenda, dan menyulam. Selain  itu  diajarkan  pelajaran  agama  Islam,  yang  di  sekolah-sekolah  Barat  dilarang diajarkan.
Pada tahun 1910 Sekolah Isteri dirubah namanya menjadi  Sakola Kautamaan Isteri, yang diharapkan menghasilkan murid-murid yang kelak merupakan orang yang siap  menghadapi  problematika  rumah  tangga  selepas  menikah.  Usaha  Dewi  Sartika dengan sekolahnya itu menarik perhatian wanita lain di beberapa Kabupaten, antara lain Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Di Kabupaten-kabupaten lain serta merta bermunculan  sekolah  Kautamaan  Isteri.  Pengaruh  ini  bahkan  menjalar  sampai Sumatera.  Pada  tahun  1914  atas  usul  Dewi  Sartika  kepada  Pemerintah,  didirikan sebuah gedung baru yang diberi nama Sakola Raden Dewi. Atas jasanya, Pemerintah Hindia  Belanda  memberi  tanda  penghargaan  Bintang  Mas  (Gouden  Ster).  Sampai akhir  hayatnya  Dewi  Sartika  masih  terus  berjuang  dalam  pendidikan,  terutama memajukan sekolah-sekolah yang didirikannya.
Selain  itu,  ada  pula  Rahmah  El  Yunusiyah  (1901-1969)  pelopor  pendidikan wanita Islam dan pejuang kemerdekaan. Dengan berbekal pendidikan hanya 3 tahun sekolah  dasar  dan  berguru  pada  beberapa  ulama,  pada  tanggal  1  Nopember  1923 Rahmah  berhasil  mendirikan  perguruan  khas  untuk  wanita  yaitu  Diniyyah  Puteri School  Padang  Panjang.  Tujuan  perguruan  tersebut  adalah  membentuk  puteri  yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan tanah air atas dasar pengabdian kepada Allah SWT. Diniyyah Puteri kemudian berkembang dan muridnya berdatangan dari seluruh Indonesia, Malaysia, dan Pilipina.
Selama penjajahan Belanda, Rahmah menganut politik non-kooperasi dalam pendidikan.  Dengan  tegas  Rahmah  menolak  tawaran  subsidi  yang  berulangkali
ditawarkan  pemerintah  Hindia  Belanda,  yang  sangat  khawatir  perguruan  tersebut akan  melahirkan  tokoh-tokoh  perjuangan.  Beliau  juga  menolak  sekolahnya  dari terlibat terhadap partai politik manapun.
Ketika pendudukan Jepang, Rahmah dapat melindungi beratus gadis remaja yang telah dititipkan padanya dan putus hubungan dengan orang tuanya. Kemudian, dengan  keras  dan  berani,  beliau  menentang  maksud  Jepang  untuk  mempergunakan wanita Indonesia sebagai penghibur tentara Jepang. Rahmah menjadi ketua Haha No Kai  yang  membantu  pemuda-pemuda  dalam  Gyugun  (Laskar  Rakyat)  agar  dapat dijadikan alat perjuangan bangsa. Di samping itu Rahmah menjadi anggota peninjau Sumatra Cuo Sangi In, anggota mahkamah Syari’ah di Bukittinggi dan Majelis Islam Tinggi Sumatera.
Rahmah  adalah  orang  pertama  yang  mengibarkan  bendera  merah  putih  di Padang Panjang, setelah Proklamasi Kemerdekaan. Tanggal 2 Oktober 1945, beliau mempelopori  pembentukan  Tentara  Keamanan  Rakyat  (TKR)  yang  kemudian menjadi  inti  dari  Batalion  Merapi  serta  menjamin  seluruh  perbekalan  batalion tersebut.  Karenanya  ia  disebut  Ibu  Batalion  Merapi.  Tahun  1947,  beliau  membina Pasukan  ekstremis  untuk  melakukan  pengacauan  dan  penyusupan  ke  kota  Padang yang  diduduki  Belanda.  Tahun  1946-1948  Rahmah  menggerakkan  dapur  umum, tugas-tugas  Palang  Merah  dan  membuat  pakaian  tentara.  Rahmah  membantu pendirian  pasukan  sabilillah  dan  Hizbullah,  sehingga  disebut  Bunda  Kanduangnya.
Tahun 1948, beliau bergerilya ke luar kota dan tahun 1949 ditawan Belanda hingga penyerahan  kedaulatan.  Selama  agresi  Belanda  ke-II  (1949-1950)  Diniyyah  Puteri dijadikan rumah sakit sementara, antara lain agar tidak diduduki Belanda.
Kejayaan  Diniyyah  Puteri  telah  banyak  menarik  perhatian  pihak  Negara- negara  luar.  Sebagai  hasil  kunjungan  Rektor  Al-Azhar  tahun  1955,  maka  Al  Azhar kemudian  meniru  Diniyyah  Puteri,  membuka  Fakultas  yang  dikhususkan  untuk wanita.  Tahun  1966,  Rahmah  diundang  ke  Al-Azhar  dan  mendapat  gelar penghormatan tertinggi yaitu Syaichah yang pertama kali diberikan kepada wanita.
Rahmah  pernah  menjabat  anggota  Komite  Nasional  Indonesia  Sumatera
Tengah,  Ketua  BPKKP  (Badan  Penolong  Keluarga  Korban  Perang)  Sumatera Tengah,  anggota  DPRD  Bukittinggi  dan  pada  tahun  1955  terpilih  sebagai  anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Cora  Vreede  dan  De  Stuers  (dalam  Burhanudin,  2002:  2)  adalah  pengamat Belanda  mengatakan  bahwa  Rahmah  El-Yunusiyah  adalah  salah  seorang  ulama perempuan  yang  dapat  disejajarkan  dengan  Ki  Hajar  Dewantara  dan  R.A.  Kartini. Oleh karena itu beliau menjadi contoh kepada beberapa tokoh yang memperjuangkan pendidikan.  Cita-cita  dan  kiprah  Rahmah  dalam  pendidikan  muncul  dari  kesadaran akan  adanya  ketidakadilan  yang  dialami  kaumnya,  di  samping  ketimpangan  sosial dalam masyarakat. Dia melihat kaumnya tertinggal dari lelaki, mereka berada dalam kejahilan dam pasrah kepada keadaan, sehingga masyarakat pada umumnya, termasuk perempuan, menganggap diri mereka makhluk yang lemah dan terbatas. Rahmah juga melihat  bahwa  ketidaksetaraan  perempuan  dengan  lelaki  disebabkan  karena  mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar sama.
Pada  tahun  (1910-1965)  Rangkayo  Rasuna  Said  berjuang  melawan  kolonial Belanda.  Beliau  seorang  ulama  perempuan  yang  lebih  memilih  kiprahnya  di  bidang politik  praktis.  Rasuna  merupakan  tokoh  pergerakan  politik  rakyat  Minangkabau, pejuang perempuan yang menentang penjajahan dan sekaligus anti kemapanan kaum adat  yang  berpihak  kepada  Belanda.  Yang  menarik  dari  ulama  politik  ini,  ia menganggap bahwa kemajuan perempuan tidak hanya dilihat dari aspek pendidikan dan  sosial  saja,  tetapi  juga  masalah  politik.  Kemerdekaan  perempuan  tidak  hanya diterjemahkan sebagai pembebasan perempuan dari masa pingitan seperti yang dicita- citakan  Kartini,  tetapi  harus  dilanjutkan  dengan  keikutsertaan  dalam  perjuangan kemerdekaan  yang  berarti  ikut  serta  dalam  bidang  politik.  (Burhanudin,  2002). Rohana  Djamil  dan  Rahma  El-Yunusiah  mendirikan  sekolah  khusus  wanita  di Bukittinggi  dan  Padang  Panjang,  Sumatera  Barat.  Pada  tahun  1926  Rasuna  Said menjadi  anggota  pengurus  Sarekat  Rakyat  yang  kemudian  berganti  nama  menjadi PSII.
Demikianlah,  semua  perjuangan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberi kemungkinan  menjadi  yang  terbaik  untuk  setiap  perempuan  Indonesia.  Karena adanya  potensi  diri  pada  kaum  perempuan  sendirilah  yang  memungkinkan  hal tersebut  dapat  terjadi.  Jadi  makna  feminis  bagi  bangsa  Indonesia  adalah  mencari peluang  kebebasan/kemerdekaan  perempuan  untuk  perempuan.  Oleh  karena  itu, maka gerakan feminis dalam sejarah Indonesia itu tak ada hubungannya dengan bias
perlakuan  terhadap  laki-laki  karena  perempuan  hanya  ingin  menempatkan  dirinya sendiri dengan lebih baik di dalam bangsa ini.

## D. Kesimpulan
Pergerakan  wanita  di  Indonesia  berbeda  dengan  feminisme  di  dunia  Barat. Feminisme  di  dunia  Barat  bertujuan  untuk  melawan  usaha  para  pria,  dan  agar kepentingan-kepentingan yang berhubung kait dengan wanita seperti adanya hak pilih wanita dalam politik, dan hak-hak lainnya yang dahulu tidak dimiliki sama sekali oleh wanita    boleh  dimiliki.  Sedangkan  pergerakan  wanita  di  Indonesia  pada  tahap  awal lebih  mengarah  kepada  usaha-usaha  memajukan  pendidikan    wanita,  pembabitan wanita  dalam  kegiatan-kegiatan  politik,  dan  sebagai  upaya  melawan  penjajahan Belanda  dan  Jepang  dengan  kesadaran  nasional  untuk  bersatu  serta  meraih kemerdekaan  yang  hakiki.  Gerakan  wanita  di  Indonesia  lebih  bersifat  kultural  dari struktural.  Mereka  memulai  dari  emansipasi  untuk  mendapatkan  kesempatan  dalam pendidikan.
Wanita  Indonesia,  tidak  selamanya  harus  sepenuhnya  mengadopsi  konsep- konsep Barat, khususnya yang berkenaan dengan emansipasi. Ajaran Islam baik yang tercantum  dalam  Al-Qur’an  maupun  hadis,  mengatur  hubungan  manusia  dengan Khalik  (hablumminallah)  dan  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia (hablumminannas),  sangat  kaya  akan  prinsip-prinsip  keadilan,  kebebasan,  kesetaraan manusia, serta pesan-pesan moral mengenai pentingnya pemuliaan terhadap martabat dan  harkat  manusia.  Kesemuanya  itu  pada  esensinya  sangat  akomodatif  terhadap gagasan  emansipasi.  Karena  itu,  yang  diperlukan  sekarang  adalah,  cara mensosialisasikan  ajaran-ajaran  Islam  yang  menempatkan  lelaki  dan  wanita  sebagai manusia yang setara di hadapan Tuhannya, yang memiliki tugas kemanusiaan dan hak yang  sama  tanpa  harus  menimbulkan  kekhawatiran  akan  adanya  ancaman  terhadap dominasi lelaki  dan timbulnya dekadensi moral seperti terjadi di dunia Barat. Salah satu  solusi  yang  ditawarkan  adalah  melakukan  dekonstruksi  teologi  terhadap  ajaran agama yang berbicara soal relasi lelaki dan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, Leila. 2000. Wanita dan Gender Dalam Islam. Jakarta: Lentera.
Burhanuddin, J., 2002. Ulama Perempuan Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Chafetz,  J.S.  and  Dworkin,  A.G.,  1989.  Action  and  reaction:  An  integrated, comparative  perspective  on  feminist  and  antifeminist  movements. Cross- national research in sociology, 4, p.329.
Chrisman, L. and Williams, P., 2015. Colonial discourse and post-colonial theory: A reader. Routledge.
Dynes,  W.R.,  2017. Routledge  Revivals:  Homosexuality:  A  Research  Guide  (1987). Routledge.
Hendropuspito, D. 1989. Sosiologi Sistimatik. Yogyakarta: Kanisius. Horton, Paul B. & Hunt, Chester L.
Lazar,  M.M.,  2007.  Feminist  critical  discourse  analysis:  Articulating  a  feminist discourse praxis. Critical Discourse Studies, 4(2), pp.141-164.
Lubis, N.H., 2000. Tradisi dan transformasi sejarah Sunda. Humaniora Utama Press.
Mernissi,  F.,  1991. Women  and  Islam:  An  historical  and  theological  inquiry.  South  Asia Books.
Ministry  of  Information  of  the  Republic  of  Indonesia.  1968 The  Indonesian  Women’s Movement. Jakarta: Ministry of Information of the Republic of Indonesia.
Nasif,  Fatima  Umar.  2001.  Menggugat  Sejarah  Perempuan.  Jakarta:  Cendekia  Sentra Muslim.
Rahman,  Mohammad  Taufiq. 2010.  Social  Justice  in  Western  and  Islamic  Thought:  A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice. Diss. Jabatan  Akidah  dan  Pemikiran  Islam,  Akademi  Pengajian  Islam,  Universiti Malaya.
Ritzer, George. 1988. Sociological Theory. New York: Alfred A. Knopf.
Rosenberg,  R.,  1982. Beyond  separate  spheres:  Intellectual  roots  of  modern  feminism.  Yale University Press.
Sajogjo, 1992. “Peran Serta Wanita dalam Perekonomian Rumah Tangga”. Makalah dalam  Seminar  dan  Kongres  Nasional  I  Ikatan  Sosiologi  Indonesia  (ISI). Diselenggarakan pada tanggal 7-9 Desember 1992 di Bandung.
Susanto, A.B. 1997. Wanita Masa Kini Pribadi Mempesona Penunjang Kesuksesan. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
Veeger,  K.J.  1986.  Realitas  Sosial,  Refleksi  Filsafat  Sosial  Atas  Hubungan  Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia.
Wieringa,  S.E.,  2010. Penghancuran  gerakan  perempuan:  politik  seksual  di  Indonesia pascakejatuhan PKI. Penerbit Galangpress.