Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 519-524| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3994.519-524

## PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
I Ketut Gede Purnayasa, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ketutpurnayasa74@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pengenaan  pajak  penghasilan  atas  tanah  dan  bangunan  merupakan  pengenaan  pajak  dengan  ketentuan  yang berlaku dan dilakukan oleh individu atau badan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan pengaturan mengenai  pengenaan  pajak  penghasilan  atas  peralihan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan  serta  mekanisme pengenaan  pajak  penghasilan  atas  peralihan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Bahan-bahan  yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  yang  dimana pengkajiannya  dilakukan  secara  deduktif,  guna  menghasilkan  data  yang  sifatnya  deskriptif  analitis.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas tanah dan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) huruf (d) UU PPh, yang dimana pengenaan atas pajak sifatnya  mutlak.  Atas  dasar  tersebut  pengenaan  pajak  penghasilan  termasuk  sifat,  besar  dan  tata  cara  dalam pembayarannya, serta pemotongan dan pemungutannya diatur PP No. 71 Thn 2008. Dan mekanisme pengenaan atas pajak telah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2016 khususnya pada pasal 2 ayat (1).
Kata Kunci : Mekanisme, Pajak Penghasilan, Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## Abstract
The  imposition  of  income tax  on  land  and  buildings  is  the  imposition  of  tax  with  applicable  provisions  and is carried out  by individuals or legal entities. The purpose of this study is to reveal  the regulation  regarding  the imposition  of  income  tax  on  the  transfer  of  rights  to  land  and  or  buildings  and  the  mechanism  for  imposing income  tax  on  the  transfer  of  rights  to  land  and  or  buildings.  The  research  method  used  is  normative  legal research  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  sources  of  legal  materials  used  are primary,  secondary  and  tertiary  sources  of  legal  materials.  The  materials  that  have  been  obtained  are  then analyzed  using  qualitative  analysis  techniques  where  the  assessment  is  carried  out  deductively,  in  order  to produce  data  that  is  descriptive  analytical.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  regulation  regarding  the imposition  of  income  tax  on  land  and  buildings  is  carried  out  in  accordance  with  the  provisions  in  Article  4 paragraph (2) letter (d) of the Income Tax Law, in which the imposition of taxes is absolute. On this basis, the imposition of income tax including the nature, amount and procedure for its payment, as well as its withholding and collection is regulated by PP. 71 Year 2008. And the mechanism of imposition of taxes has been regulated in PP no. 34 of 2016 especially in article 2 paragraph (1).
Keywords: Mechanism, Income Tax, Transfer of Land and Building Rights

## I. PENDAHULUAN
Demi  menunjang  pembangunan  nasional  Indonesia  memiliki  beberapa  pemasukan  salah  satu diantaranya  adalah  pajak.  Pajak  merupakan  pungutan  yang  dilakukan  atau  sifatnya  memaksa  dan dilakukan untuk kepentingan Negara, serta proses pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang. Pengaturan mengenai pajak tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 huruf (a). Pajak merupakan sumber  pemasukan  negara  yang  memiliki  dampak  besar  dalam  memberikan  anggaran  atas pengeluaran-pengeluaran negara dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional dari segala aspek (Sutedi, 2014) . Atas dasar tersebutlah diharapkan warga Negara Indonesia memiliki ketaatan terhadap pembayaran pajak dalam bentuk apapun.
Sumber  pendapat  negara  atas  pajak  diperoleh  salah  satunya  dari  pajak  penghasilan  atas peralihan  tanah  dan  bangunan  baik  itu  dilakukan  oleh  individu  atau  badan  hukum.  Besarnya  nilai pembayaran  atas  pajak  penghasilan  atas  peralihan  tanah  dan  bangunan  adalah  sebesar  5% dari  bruto nilai  pengalihan  atas  tanah  tersebut.  Kecuali  pengalihan  tanah  atau  bangunan  rumah  susun  yang
sifatnya  sederhana  maka  dikenakan  hanya  sebesar  1%  dari  bruto  nilai  tanah  dan  bangunan  tersebut (Adjie, 2009) .
Pengalihan  terhadap  hak  penguasaan  tanah  itu  sendiri  yang  dilakukan  oleh  individu  ataupun badan yang tidak termasuk kedalam subjek pajak. Pajak tersebut diterima atau diperoleh oleh individu itu sendiri dan badan tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 36 Thn 2008. Pembayaran atas pajak di Indonesia dalam dilakukan melalui 3 cara, yaitu pertama yaitu dengan cara official  assessment  system,  system  ini  adalah  pemberian  keleluasaan  kepada  pemerintah  dalam menentukan  besar  kecilnya  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh  subjek  pajak  itu  sendiri.  Pajak  yang termasuk ke dalam sistem pembayaran ini adalah pajak yang bersifat pasif, hutang pajak yang timbul akibat dari keterlambatan pembayaran dan diterbitkannya surat atas penetapan pajak tersebut.
Self assessment system merupakan sistem pembayaran dengan memberikan wewenang kepada subjek  pajak  itu  sendiri  dalam  melakukan  penghitungan  atas  terhadap  pajak  yang  harus dibayarkannya.  System  ini  dalam  berjalan  apabila  subjek  pajak  rutin  melakukan  penghitungan terhadap  pajak  yang  harus  dibayarkan,  melaporkan  dan  membayar  pajak  sesuai  dengan  jumlah  yang seharusnya dibayarkan dan pemerintah tidak lagi perlu memberikan surat atas ketetapan pajak kecuali terjadi tindak tertentu, seperti keterlambatan  dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh subjek pajak itu sendiri.
Withholding  System  merupakan  sistem  atas  pemberian  wewenang  terhadap  pihak  lain  atau pihak  ketiga  untuk  melakukan  penghitungan  dan  pembayaran  pajak  oleh  subjek  pajak.  Yang dimaksud  pihak  ketiga  disini  adalah  orang  dianggap  mampu  dan  memiliki  kompetensi  dalam  hal  ini dan  telah  diberikan  kepercayaan  serta  wewenang  penuh  oleh  subjek  pajak  itu  sendiri.  Penghitungan atas pajak penghasilan berupa PPh itu sendiri tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghitungan atas  pajak  tersebut  berdasarkan  atas  transaksi  dari  pengalihan  hak  terhadap  tanah  dan  bangunan dikenakan sebesar 5% dari nilai transaksi. Sedangkan apabila transaksi pengalihan hak terhadap tanah tersebut  dilakukan  secara  lelang,  maka  persentase  yang  dipakai  adalah  nilai  atau  persentase  dalam keputusan  lelang  tersebut (Soemitro,  1987) . Pemberian  keleluasaan  dari  pusat  ke  pemerintah  daerah dalam  mengembangkan  wilayahnya  masing-masing  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  otonomi daerah  mengakibatkan  pajak  dari  BPHTB  diserahkan  dan  dikelola  sepenuhnya  oleh  daerah  sesuai dengan ketentuan dan amanat dari UU No. Thn 2009.
Dalam upaya persiapan pengelolaan atas BPHTB, pemerintah daerah membentuk penataan atas struktur  organisasi  yang  akan  diberikan  wewenang  atas  pengurusan  terhadap  pengalihan  pajak,  dan pembentukan  kepengurusan  organisasi  tersebut  sesuai  dengan  acuan  dan  kebijakan  dari  pemerintah pusat.  Sumber  pendapat  Negara  atas  pajak  diperoleh  salah  satunya  dari  pajak  penghasilan  atas peralihan  tanah  dan  bangunan  baik  itu  dilakukan  oleh  individu  atau  badan  hukum.  Besarnya  nilai pembayaran  atas  pajak  penghasilan  atas  peralihan  tanah  dan  bangunan  adalah  sebesar  5% dari  bruto nilai  pengalihan  atas  tanah  tersebut.  Kecuali  pengalihan  tanah  atau  bangunan  rumah  susun  yang sifatnya sederhana maka dikenakan hanya sebesar 1% dari bruto nilai tanah dan bangunan tersebut.
Bea Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunan itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Nilai pajak  atas  perolehan  ini  telah  ditetapkan  sebesar  5%  dari  nilai  transaksi  dari  peralihan  tersebut. Penentuan  atas  tariff  sebesar  5%  ini  dilakukan  agar  lebih  sederhana  dan  lebih  mudah  dalam melakukan  perhitungan.  Sistem  dalam  pembayaran  pajak  selain  yang  termuat  dalam  UU  yang  telah disebutkan  diatas  banyak  mengalami  pembaharuan,  baik  itu  dari  sistem  pembayaran,  teknis  dan prosedur  pembayaran  dan  diharapkan  pihak  terkait  dapat  membimbing  para  subjek  pajak  dalam menjalani  perubahan-perubahan  tersebut,  agar  subjek  pajak  dapat  melakukan  kewajibannya sebagaimana mestinya dalam membayar PPh dan BPHTB.
Terdapat  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini. (Mustika  et  al.,  2020) berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah  atau bangunan yang diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah  guna  mencegah  terjadinya  penghindaran  pajak  dan  sebagai  sarana  mempercepat  pemasukan negara.  Sedangkan (Sulbahri  &  Sari,  2018) mengatakan  bahwa  pajak  atas  pengahasilan  dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan dalam operasionalnya harus memperhatikan dengan seksama faktor-faktor kesederhanaan, tarif, sistem pemungutan, peniadaan pengenaan pajak ganda, pemerataan
dalam  pengenaan  dan  pembebanan,  kepastian  hukum,  menutup  peluang  penggelapan  pajak  dan penyalahgunaan  wewenang,  serta  dapat  pula  mendorong  kegiatan  ekonomis  dan  menutup  praktek- praktek  spekulasi  tanah  sehingga  kehadirannya  dapat  diterima  dan  diakui  oleh  masyrakat  karena saling  menguntungkan.  Adapun  kepastian  hukum  dalam  pengenaan  pajak  penghasilan  atas penghasilan dari transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan saat ini telah diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 dengan tarif sebesar 2,5% (Iswara et al., 2019) .
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengungkap  pengaturan mengenai  pengenaan  pajak  penghasilan  atas  peralihan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan  serta mekanisme pengenaan pajak penghasilan atas peralihan hak atas tanah dan atau bangunan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  hukum  normatif,  yang  dikaji  menggunakan  studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum dan berdasar pada norma-norma yang ada. Pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual  yang  menekankan  pada  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang  didapat  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  dan  beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Dan bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan tulisan yang dapat diakses melalui internet. Bahan-bahan yang  telah  didapat  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif,  yang  dimana  teknik ini  dilakukan  dengan  cara  mengolah  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  kemudian diseleksi  berdasarkan  dari  kualitas  data  tersebut  dan  disesuaikan  dengan  penelitian  yang  dimana pengkajiannya  dilakukan  secara  deduktif,  guna  menghasilkan  data  yang  sifatnya  deskriptif  analitis. Dan  data  yang  telah  diperoleh  disusun  dan  dilaporkan  sebagaiman  mestinya,  sehingga  dapat memberikan sebuah kesimpulan yang logis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Mengenai  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan atau Bangunan
Pajak  merupakan  sumber  pemasukan  negara  yang  memiliki  dampak  besar  dalam  memberikan anggaran  atas  pengeluaran-pengeluaran  negara  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan  nasional dari  segala  aspek.  Atas  dasar  tersebutlah  diharapkan  warga  Negara  Indonesia  memiliki  ketaatan terhadap  pembayaran  pajak  dalam  bentuk  apapun.  Sedangkan  pajak  penghasilan  merupakan  pajak yang  dipungut  langsung  oleh  pemerintah  pusat.  Pungutan  langsung  tersebut  menjadi  tanggungjawab penuh  subjek  pajak  yang  bersangkutan.,  dalam  konteks  ini  pembayaran  atas  pajak  penghasilan  tidak boleh  dilimpahkan  kepada  pihak  lain  atau  dimasukkan  langsung  kedalam  harga  jual  dan  harga produksi (Nurmantu, 2003) .
Adapun  yang  menjadi  subjek  dari  pajak  penghasilan  itu  sendiri  adalah  mereka  yang  memiliki penghasilan dan memiliki potensi untuk dikenakan pajak penghasilan tersebut. Jika subjek pajak telah melakukan  pemenuhan  atas  pembayaran  pajak  tersebut,  maka  subjek  pajak  dapat  dikatakan  sebagai wajib  pajak.  Wajib  pajak  adalah  subjek  pajak  yaitu  orang  atau  badan  yang  telah  dengan  taat melakukan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  sesuai  dengan  jumlah  dan  waktu  yang  telah ditentukan sesuai dengan  ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Yang dapat dikategorikan ke dalam  subjek  pajak  adalah  orang  pribadi,  warisan,  badan  dan  bentuk  usaha  tetap (Suandy,  2011) . Orang pribadi merupakan mereka yang berdiam atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia ataupun di  luar  wilayah  Indonesia,  tidak  melihat  batasan  usia,  status  social,  kewarganegaraan  dan kewarganegaraan.
Dalam upaya persiapan pengelolaan atas BPHTB, pemerintah daerah membentuk penataan atas struktur  organisasi  yang  akan  diberikan  wewenang  atas  pengurusan  terhadap  pengalihan  pajak,  dan pembentukan  kepengurusan  organisasi  tersebut  sesuai  dengan  acuan  dan  kebijakan  dari  pemerintah pusat.  Badan  merupakan  sekumpulan  orang  atau  modal  baik  yang  melakukan  usaha  ataupun  yang
tidak  melakukan  usaha,  contohnya  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  koperasi,  yayasan  dan segala  bentuk  badan  lainnya  baik  itu  badan  yg  berbentuk  hukum  ataupun  tidak.  Bentuk  usaha  yang dapat  dikatakan  tetap  adalah  bentuk  usaha  yang  digerakkan  oleh  individu  yang  merupakan  warga Negara  Indonesia  maupun  individu  yang  telah  berdiam  di  Indonesia  kurang  lebih  selama  12  bulan atau  badan  yang  tidak  didirikan  di  Indonesia  untuk  mendirikan  dan  menjalankan  usahanya  di Indonesia.
Pengalihan  hak  terhadap  tanah  dan  bangunan  itu  sendiri  merupakan  proses  dari  penjualan, pelepasan  atau  penyerahan  hak  atau  cara  lain  yang  telah  disepakati  bersama  dengan  pemerintah dengan  tujuan  membantu  menunjang  kepentingan  umum.  Dalam  upaya  persiapan  pengelolaan  atas BPHTB,  pemerintah  daerah  membentuk  penataan  atas  struktur  organisasi  yang  akan  diberikan wewenang  atas  pengurusan  terhadap  pengalihan  pajak,  dan  pembentukan  kepengurusan  organisasi tersebut  sesuai  dengan  acuan  dan  kebijakan  dari  pemerintah  pusat.  Apabila  pembayaran  pajak  telah dilakukan  oleh  subjek  pajak,  bendaharawan  dan  pejawab  wajib  melakukan  penyetoran  atas pembayaran  PPh  tersebut  ke  bank  ataupun  kantor  pos  sebelum  melakukan  pembayaran  ke  individu atau badan yang berhak atas pembayaran tersebut (Widyaningsih, 2011) . Setelah proses pembayaran bendaharawan  atau  pejabat  wajib  melakukan  pelaporan  atas  pengalihan  hak  terhadap  tanah  kepada direktorat jenderal pajak.
Pengenaan jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam proses peralihan, prosedur peralihan dan penandatanganan  telah  diatur  dalam  PP  No  71  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang  PPh.  PP  No.  71 Tahun  2008  pada  pasal  2  menyebutkan  bahwa  dalam  pembayaran  pajak  penghasilan  haruslah dilakukan  sebelum  proses  penandatanganan  akta  atas  peralihan  tanah  tersebut.  Perolehan  hak  atas tanah itu sendiri merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan timbulnya perolehan atas hak dari tanah itu sendiri baik oleh pribad ataupun badan. Hak atas tanah dan bangunan itu sendiri merupakan hak atas kepemilikan, hak atas pengelolaan baik itu tanah atau bangunan diatasnya, seperti yang telah tertuang  dalam  UU  No.  5  Tahun  1960  (yang  selanjutnya  disebut  UUPA).  Dan  pengaturan  mengenai pembayaran  pajak  atas  hak  tersebut  termuat  dalam  UU  PPh.  Dengan  berkembangnya  zaman,  maka system dalam pembayaran pajak selain yang termuat dalam UU yang telah disebutkan diatas banyak mengalami  pembaharuan,  baik  itu  dari  sistem  pembayaran,  teknis  dan  prosedur  pembayaran  dan diharapkan pihak terkait dapat membimbing para subjek pajak dalam menjalani perubahan-perubahan tersebut,  agar  subjek  pajak  dapat  melakukan  kewajibannya  sebagaimana  mestinya  dalam  membayar PPh dan BPHTB.

## 2. Mekanisme  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  atau Bangunan
Peralihan hak atas tanah itu sendiri merupakan perbuatan hukum dalam hal pemindahan hak atas yang dilakukan dengan sengaja  agar hak atas tanah tersebut  lepas dari pemilik sebelumnya dan beralih ke pemiliknya  yang  baru.  Dengan  beralihnya  hak  tersebut,  maka  menunjukan  terjadinya  perbuatan hukum  yang  dilakukan  secara  sengaja  oleh  satu  pihak  untuk  mengalihkan  hak  atas  tanah  yang dimilikinya  kepada  pihak  lainnya.  Pasal  37  PP  No  24  Tahun  1997  mengatakan  bahwa  proses  dari peralihan hak atas tanah tersebut dapat terjadi dengan cara melakukan proses atau transaksi jual beli, tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  suatu  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  lainnya  yang mengakibatkan  terjadinya  pemindahan  terhadap  suatu  hal  terkecuali  lelang,  Karena  dalam  lelang pemindahan  atas  hak  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  menunjukan  bukti  akta  dari  PPAT  yang berwenang sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang itu sendiri (Harsono, 2012) .
Pendaftaran tanah atas proses peralihan dari pemilik sebelumnya ke pemilik barunya sangatlah penting, pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh subjek hukum  dengan  tujuan  memperoleh  kepastian  atas  kepemilikan  dari  sebidang  tanah  dan  bangunan. Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  telah  disahkan  oleh UU  No.  10  Tahun  2006 (Sutedi,  2014) .  BPN  sebagai  instansi  yang  bertugas  dalam  melakukan pendaftaran  atas  tanah,  BPN  harus  melakukan  pengolahan  data  dari  buku  kepemilikan  tanah  yang telah didaftarkan agar  tidak terjadi  sengketa  dalam pendaftaran  tanah yang dilakukan kedua  kalinya. Selain  melalui  proses  jual  beli,  waris  dan  hibah,  hak  milik  juga  dapat  terjadi  dikarenakan  adanya
penetapan pemerintah yang diberikan oleh instansi-instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengalihan  hak  atas  tanah,  secara  khusus  hak  milik  dapat  terlaksana  dengan  benar  apabila PPAT  melakukan  dan  memastikan  atas  kebenaran  hak  milik  tersebut  dan  mengenai  kewenangannya akan  bertindak  dalam  proses  pengalihan  hak  milik  tersebut  dan  harus  memastikan  kebenaran  dari dokumen peralihan hak tersebut. Pengenaan pajak penghasilan dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut diatur dalam PP No. 34 Thn 2016. Peraturan tersebut mulai dinyatakan berlaku setelah 30 hari peraturan  tersebut diundangkan. Dan peraturan  yang menjadi turunan dari  PP No. 34 Tahun 2016 dalam hal pengenaan pajak penghasilan adalah PMK No. 261/PMK/03/2016 Tentang tata cara dari penyetoran, pelaporan dan pengecualian atas pengenaan pajak hak atas tanah dan bangunan.
Transaksi  atas  pengalihan  hak  ini  terutama  yang  berupa  rumah  sederhana  dan  rumah  susun dilakukan oleh wajib pajak dengan dikenakan tarif sebesar 1%. Dan taris sebesar 2,5% dikenakan bagi transaksi  peralihan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  yang  memang  pekerjaan  pokoknya  melakukan peralihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Dalam  pengenaan  pajak  atas  peralihan  hak  atas  tanah  dan bangunan didalamnya ada istilah yang dinamakan PTKP atau yang lebih dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP ini merupakan pengalihan hak atas tanah dengan jumlah transaksi atau bruto sebesar  Rp.  60.000.000.  Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  wajib  pajak  tersebut  tidak  dapat  dikenakan PPh atas peralihan hak atas tanahnya, beberapa tahap yang memang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam memperoleh haknya tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  mengenai  pengenaan  pajak  PPh  telah  diatur  dalam  pasal  4  ayat  (2)  UU  PPh.  Atas  dasar pengaturan  tersebutlah  sifat,  besarnya  pembayaran,  pemotongan  atau  pemungutan  dari  jenis-jenis penghasilan  dan  tata  cara  serta  mekanisme  pembayaran  telah  diatur  secara  rinci  dalam  UU  PPh. Pengaturan atas pembayaran pajak penghasilan tersebut dilaksanakan berlandaskan asas charity yang dimana  artinya  kepastian  bukan  hanya  menyangkut  subjek  pajak,  objek  pajak  dan  tarif  pajak, melainkan  juga  mengenai  pemenuhan  atas  kewajiban  dan  tata  cara  atau  prosedur  pembayaran  dan pelaporan serta pelaksanaan hak-hak perpajakan. Adapun mekanisme pengenaan jumlah pembayaran pajak  dihitung  dari  bruto  nilai  atas  pengalihannya.  Yang  dapat  dikatakan  nilai  bruto  tersebut  adalah nilai  atau  nominal  yang  tercantum  dalam  ketentuan  lelang,  nilai  atau  jumlah  uang  yang  seharusnya diperoleh  dalam  transaksi  jual  beli,  nilai  atau  nominal  yang  harus  diterima  apabila  terjadi  transaksi dalam proses tukar menukar dan nilai dasar dari pengalihan yang telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang.

## 2. Saran
Kepada pemerintah disarankan agar BPN lebih  sering  memberikan sosialisasi bagi masyarakat akan pentingnya  melakukan  pembayaran  pajak  peralihan  hak  atas  tanah  dan  bagi  pemerintah kabupaten/kota  diharapkan  agar  memberikan  pemahaman  akan  kesabaran  melakukan  pembayaran pajak  kepada  masyarakatnya  serta  diharapkan  agar  memberikan  pelayanan  yang  layak  bagi masyarakatnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hendaknya  apabila  ada  ketentuan  baru  atau perubahan terhadap mekanisme dan ketentuan dalam melakukan pembayaran pajak PPh, pihak terkait diharapkan  memberikan  pemahaman  bagi  masyarakat  akan  perubahan  tersebut  supaya  tidak menimbulkan  kebingungan  dari  masyarakat  saat  ingin  mendaftarkan  peralihan  hak  atas  tanah mereka.  Diharapkan  agar  pengenaan  pajak  peralihan  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  disesuaikan  dengan  jumlah  transaksi  masyarakat dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia . Citra Aditya, Bandung. Harsono. (2012). Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan . Liberty, Yogyakarta.
Iswara,  I.  G.  N.  B.  M.,  Nahak,  S.,  &  Mahendrawati,  N.  L.  M.  (2019).  Kepastian  Hukum  Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal Hukum Prasada , 6 (1),
42–51.
Mustika,  N.,  Sugiharti,  D.  K.,  &  Trisnamansyah,  P.  (2020).  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  yang  diikat  Dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli dihubungkan dengan Ease Of Doing Business (Eodb) Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Poros Hukum Padjajaran , 1 (2), 172–190. Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan . Obor Indonesia, Jakarta. Soemitro. (1987). Pengantar Singkat Hukum Pajak . Eresco, Bandung. Suandy, E. (2011). Hukum Pajak . Salemba Empat, Jakarta.
Sulbahri, R. A., & Sari, I. P. (2018). Analisis Pemungutan PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau  Bangunan  (Pada  Studi  Kasus  Perusahaan  Developer  PT.  Indojaya  Agung  Property Palembang). Jurnal ACSY Politeknik Sekayu , 7 (2), 74–84. Sutedi, A. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Sinar Grafika, Jakarta.
Widyaningsih,  A.  (2011). Hukum  Pajak  Dan  Perpajakan  Dengan  Pendekatan  Mind  Map .  Alfabeta, Bandung.