Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME
Roni Gunawan Raja Gukguk 1* , Nyoman Serikat Putra Jaya 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Riau
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ronigunawanrgg05@gmail.com

## ABSTRACT
Narcotics crime is an illegal act and is an organized crime. Narcotics crime is a transnational crime which is a form of transnational crime. This causes the development of narcotics crimes that occur in countries around the world to be completely eradicated. This study aims to determine the development of narcotics crime as one of the transnational crimes and to know the steps taken by the state in dealing with narcotics crimes. This study uses a normative approach. Narcotics abuse at the moment is very troubling for all humanity, because at this time narcotics is a scourge for all nations in general and the Indonesian people in particular.
Keywords: Crime; Narcotics; Transnational.

## ABSTRAK
Tindak  pidana  narkotika  adalah  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  dan  merupakan  kejahatan  yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan  lintas  batas  negara.  Hal  ini  menyebabkan  perkembangan  kejahatan  narkotika  yang  terjadi  di negara-negara  didunia  perlu  untuk  diberantas  secara  tuntas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perkembangan  kejahatan  narkotika  sebagai  salah  satu  kejahatan  transnasional  dan  untuk  mengetahui langkah  yang  dilakukan  negara  dalam  menangani  kejahatan  narkotika. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  normatif. Penyalahgunaan  narkotika  pada  saat  ini  sangat  meresahkan  semua  umat  manusia, karena  pada  saat  ini  narkotika  adalah  sebuah  momok  bagi  seluruh  bangsa  pada  umumnya  dan  bangsa Indonesia pada khususnya.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Narkotika;  Transnasional.
* Corresponding Author
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
338

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  tindak  kejahatan  selama  ini tidak hanya berada dalam suatu wilayah satu negara saja,  melainkan  juga  telah  melewati  batas-batas wilayah  negara-negara  lainnya.  Dalam    beberapa tahun  terakhir  kita  tentu  tidak  asing  dengan peredaran  narkotika  dalam  berbagai  jenis  di Indonesia,  permasalahan  ini  adalah  permasalahan yang  serius  yang  harus  dihadapi  oleh  pemerintah Indonesia,  karena  generasi  kita  sudah  tentu  harus dijamin  oleh  negara  adalah  sebuah  generasi  yang bebas pada jeratan narkotika, yang karenanya hanya dapat  merusak  masa  depan  suatu  bangsa. Perlindungan  kepada  anak  dalam  suatu  tindak pidana  khususnya  tindak  pidana  narkotika  menjadi suatu  hal  yang  penting,  karena  anak  merupakan generasi  penerus  bangsa  (Utami, 2014). Tindak kejahatan  Narkoba  (psikotropika,  narkotika  dan bahan  zat  adiktif  lainya)  sudah  dapat  dipastikan membahayakan kehidupan manusia, jika dikomsumsi dengan  cara  yang  salah  dapat  mengakibatkan kematian bagi penggunanya (Eleanora, 2011 ) .
Perlindungan  tindak  pidana  narkotika  kepada anak  perlu  benar-benar  diperhatikan  karena  anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa dimasa yang akan datang  (Zahra, 2017). Perkembangan  narkotika  di Indonesia  juga  tidak  lain  karena  adanya  kejahatan internasional  yang  terorganisir  dari  luar  negeri. Hukum  pidana  sendiri  seharusnya memandang pelaku  pengguna  narkotika  sebagai  korban  tindak
pidana  (Hafrida, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi  yang  dibangun  oleh  formulasi  dalam  UU No.  35  Tahun  2009  adalah  bahwa  pecandu  dan korban penyalahgunaan  narkotika  diberi  sanksi tindakan  (rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial), sedangkan  penyalahgunaan narkotika  yang  bukan pecandu  diberi  sanksi  pidana.  Parameter  korban penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009  terlalu  sempit  dan  sulit  dibuktikan  oleh tersangka/  terdakwa.  Aparat  penegak  hukum menggunakan  peraturan  lain  untuk  menentukan parameter  korban  penyalahgunaan  narkotika. Parameter  tersebut  adalah  kondisi  tertangkap tangan,  ditemukan  barang  bukti  narkotika  untuk pemakaian  1 (satu)  hari,  positif  menggunakan narkotika,  dan  tidak  terdapat  bukti  terlibat  dalam peredaran  gelap  narkotika (Arianti,  2018). Dalam kurun  waktu  beberapa  tahun  terakhir,  telah  banyak muncul kejahatan-kejahatan nasional yang juga telah menembus ruang dan batas internasional yang juga disebut sebagai suatu kejahatan transnasional.
Philip  C.  Jessup  merupakan  orang  yang pertama kali memperkenalkan kejahatan transnasional disebutkan bahwa, selain istilah hukum internasional  atau international  law,  digunakan  pula istilah  hukum  transnasional  atau transnational  law yang disebut sebagai semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial  suatu  negara  (Atmasasmita,  1997 ) . International crime bisa juga disebut sebagai  suatu bentuk kejahatan  lintas  batas    negara  dengan mencakup  empat  aspek,  yakni:    a). Locus  delicti di
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
339
lebih  dari  satu  negara;  b). Negara  lain  menjadi tempat persiapan,  perencanaan,  dan  pengarahan serta    pengawasan;  c). Adanya  keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara dan; d). Berdampak serius pada negara lain (Serrano, 2002).
Permasalahan  kejahatan  tindak  pidana narkotika  telah  menjadi  permasalahan  bangsa  dan bangsa-bangsa  di dunia  yang  selalu  dibicarakan (Sudanto, 2017). Di dalam penetapan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang  pidana  khusus  memiliki  implikasi yuridis materil dan yuridis formil (Supriyadi, 2015).
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dalam prakteknya  justru  membawa peredaran  dan penyalahgunaan narkotika ketahap atau tingkat yang lebih  tinggi (Dofir, 2015). Dalam  sejarahnya penggunaan  narkotika  pada  awal  tahun  2000 Sebelum  Masehi  sebagai  alat  untuk  pelaksanaan upacara-upacara  ritual  dan  juga  digunakan  untuk pengobatan. Narkotika pertama berjenis candu atau biasanya disebut “madat” atau “opium” (Atmasasmita,  1997).  Indonesia  yang  semula menjadi  negara  transit  atau  pemasaran  narkotika, sekarang  sudah  meningkat  menjadi  salah  satu negara tujuan, bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen obat terlarang itu.
Hal  ini  terungkap  dengan  tertangkapnya  tiga orang  pria  Indonesia  di  bandara  Hongkong  karena terbukti  akan  menyelundupkan  Narkotika  jenis ekstasi buatan Indonesia ke Cina. Pada periode 2017 sampai 2018, diperkirakan jumlah dari
penyalahgunaan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan  dengan angka  prevalensi penyalahgunaan  narkotika  setahun  pakai  pada kelompok  pelajar  sebanyak  3,21%  atau  setara dengan 2.297.492 orang sementara angka pravalensi setahun pakai dikalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang (Berita Sulsel, 2019).
Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan  kepentingan  pengobatan  ilmu  pengetahuan tetapi  berbalik  fungsi  bertujuan  memperoleh keuntungan yang sangat besar (Atmasasmita, 1997). Modus operandi tindak pidana Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban  dan  dilakukan  secara  terus  menerus  telah menjerumuskan  pemakainya  ke  dalam  kehidupan yang bersifat kontra produktif.
United Nations Convention Against Transnational  Organized di Palermo tahun 2000 tentang Against  Transnational  Organized  Crime menyebutkan  bahwa bentuk  anti  toleransi  yang dilakukan  oleh  Persatuan  Bangsa  Bangsa  terhadap segala  bentuk  kejahatan  transnasional.  Dalam konteks  negara-negara  di  kawasan Asia  Tenggara, Association  of  South East  Asian  Nations (ASEAN) juga  telah  menyetujui  untuk  melakukan pemberantasan  terhadap  segala  bentuk  kejahatan transnasional  yang  terorganisir  dengan  munculnya ASEAN Ministerial  Meeting  on  Transnational  Crime (AMMTC) yang mendefinisikan mengenai 8 (delapan) bentuk  kejahatan  transnasional  yang  terorganisir yang terdiri dari: 1). Illicit Drug Trafficking (perederan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
340
gelap  narkoba) ; 2). Trafficking  in  Person (perdagangan  orang) ; 3). Sea  Piracy (pembajakan laut) ; 4). Arms Smuggling (penyelundupan senjata); 5). Money  Laundering (pencucian  uang); 6). Terrorism (terorisme); 7). International  Economic Crime (kejahatan  ekonomi  internasional) ; dan 8). Cyber  Crime (kejahatan  dunia  maya) (Ariadno, 2009).
Kejahatan tindak pidana narkotika disebabkan oleh  dua faktor, yang  pertama  faktor  dalam  diri pelaku kejahatan narkotika dan yang kedua faktor di luar  diri  pelaku  kejahatan  (Sulistyo, 2012). Kasus narkotika  yang  telah  bersifat  transnasional  tentu menjadi  sebuah  kasus  yang  menarik  untuk  dikaji, mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, serta pihak berwenang manakah  yang  memiliki  kewenangan  dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus tersebut.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  perkembangan    kejahatan  narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional di dunia hingga saat ini. Dan juga untuk mengetahui langkah yang dilakukan  negara  Indonesia dalam  menangani kejahatan  narkotika  yang  terjadi  secara transnasional.
Secara  etimologis  narkoba  atau  narkotika berasal  dari  Bahasa Inggris narcose atau narcosis yang  berarti  menidurkan  dan  pembiusan.  Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa- apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri
dan  dapat  menimbulkan  efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Eleanora,2011)
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia pengertian narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat  menenangkan  syaraf,  menghilangkan  rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang.
Menurut  istilah  kedokteran,  narkotika  adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan  nyeri  yang  berasal  dari  viresal  atau  alat-alat rongga  dada  dan  rongga  perut,  juga  dapat menimbulkan  efek stupor atau  bengong  yang  lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Anggreni, 2015).
Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang  mengikuti  setiap  kebutuhan  manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan- perbaikan  di  segala  segi  kehidupan  manusia  demi terwujudnya tujuan nasional (Dwiatmodjo, 2013).
Kejahatan  tindak  pidana  narkotika  yang  saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini  memberikan  ancaman  yang  serius  terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia  pada  khususnya.  Pengaturan  tentang kejahatan  tindak  pidana  narkotika  ini  harus  lebih serius  lagi  mengingat kejahatan  ini  sudah  menjadi kejahatan  yang  melintasi  batas-batas  wilayah Negara.
Dewasa ini permasalahan kejahatan narkotika sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan Bangsa Indonesia, karena dengan adanya  kejahatan  ini  banyak menimbulkan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
341
kejahatan-kejahatan, seperti pencurian, permerkosaan,  pembunuhan  dan  kejahatan  lainnya. Ditambah  dengan  perkembangan  teknologi  pada masa  sekarang  ini,  kejahatan  narkotika  sudah menjadi  kejahatan  yang  terorganisir  antara  negara yang  satu  dengan negara  yang  lain  tanpa  melihat batas antar negara.
Dari  permasalahan  di atas,  maka  yang menjadi  pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini adalah: pertama, bagaimana  perkembangan kejahatan  narkotika  sebagai  salah  satu  kejahatan transnasional di  Indonesia hingga saat  ini?;  dan kedua, bagaimana  langkah  yang  dilakukan  Negara Indonesia    dalam  menangani kejahatan  narkotika yang terjadi secara transnasional?
Berdasarkan  penelitian  yang  berfokus  pada kejahatan narkotika yang telah dilakukan sebelumnya seperti  oleh  Bayu Puji  Harianto, penelitian tersebut berfokus  pada  pencegahan  dan  pemberantasan kejahatan  tindak  pidana  narkotika (Harianto,  2018). Penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya oleh Fransiska  Novita  Eleanora, penelitian  tersebut berfokus  pada  bahaya  dan  penanggulangan kejahatan  tindak  pidana  narkotika (Elenora,  2011).
Kemudian  Anton  Sudanto,  dalam penelitiannya berfokus  pada  penerapan  kejahatan  tindak  pidana narkotika di Indonesia (Sudanto, 2017). Pada tingkat internasional  penelitian yang  telah  dilakukan oleh Andriani  Kusumaningrum, penelitian  tersebut memfokuskan pada upaya Negara Negara di ASEAN dalam  memberantas  kejahatan lintas  Negara  se- ASEAN (Kusumaningrum,  2013). Berikutnya
penelitian yang  telah  dilakukan oleh Melda  Kamil Ariadno, berfokus pada keamanan kejahatan laut di asia tenggara (Ariadno, 2009). Berikutnya penelitian terhadap  permasalahan  narkotika  yang  dilakukan oleh  Glenn  E.  Curtis,  membahas  lebih  dalam mengenai  hubungan  antara  kejahatan  terorisme, perdagagangan  narkotika  dan  penyelundupan senjata  yang  dilakukan    oleh  jaringan  yang teroganisir di Eropa Barat (Curtis, 2002). Sedangkan penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Svante  E. Cornell, berfokus untuk membahas hubungan antara Narkotika  dan  Konflik  yang  terjadi  pada  beberapa negara di dunia (Cornell, 2005).
Maka berdasarkan  tulisan  sebelumnya, terdapat  perbedaan  fokus  penelitian  yang  akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang Kejahatan  Narkotika,  namun  penulis  lebih menekankan  pada Kejahatan  Narkotika  Sebagai Transnasional Organized Crime, sehingga membuat pembahasan  mengenai  hal  ini  menjadi  hal  yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian” lebih lanjut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian doktrinal, di mana pada penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian  hukum  normatif  (normative legal  research). Data “yang  dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier” (Suteki,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
342
& Taufany,  2018). Pengumpulan  data  di dalam memecahkan  permasalahan  ini, dilakukan  dengan studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif.  Teknik analisis  ini merupakan  teknik  yang mana  bahan-bahan  atau literatur-literatur  hukum  tersebut akan  dipelajari sehingga  dapat memberikan  gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Kejahatan Narkotika
Perkembangan  kejahatan  narkotika  sebagai salah  satu  kejahatan  transnasional  di  dunia  pada saat  ini sangat    mempengaruhi perkembangan segala  aspek  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Dalam  salah  satu  literatur  disebutkan  bahwa “Transnational    is  defined  as  any  activity  that originates from within society (rather than from within the decision structure and resources of the state) is commisioned and undertaken by agents operating in several  national  jurisdictions  and  is  transmitted  or replicated across national borders” (Kusumaningrum, 2013) atau kejahatan lintas negara diartikan sebagai sebuah kejahatan yang  dilakukan secara terorganisir dan terdapat lebih dari satu yurisdiksi nasional yang dilanggar.
Kejahatan  transnasional  atau Transnational Organized  Crime (TOC)  adalah  fenomena  jenis kejahatan  yang  melintasi  perbatasan  internasional, melanggar  hukum  beberapa  negara  atau  memiliki dampak  terhadap  negara  lain.  Salah  satu  bentuk
TOC berupa perdagangan narkotika yang dilakukan secara  global.  Hal  ini  disebabkan  karena perdagangan  narkotika  tersebut  melintasi  batas wilayah suatu negara, sehingga mengaburkan batas – batas  suatu  wilayah.  Permasalahan  perdagangan narkotika dapat mengancam kedaulatan politik suatu negara  karena  kapasitas  kegiatannya  mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu negara.
Hal  ini  telah  menjadi  persoalan  besar,  tidak hanya di tingkat nasional Indonesia sendiri tetapi juga telah menjadi bagian dari masalah yang serius dalam taraf  internasional  .  Menurut  catatan  terbaru  dari World  Drug  Report  tahun  2018,  total  pengguna narkotika  di  seluruh  dunia  semenjak  tahun  2016 meninggal  dunia  sebanyak  450.000  jiwa (UNODC, 2018).
Peredaran  gelap  narkotika  di  kawasan  Asia Tenggara memiliki dua rute utama peredaran, yakni rute selatan melalui Thailand menuju Bangkok untuk alur distribusi dan jalur utara yang memasuki daerah Provinsi  Yunnan  di  Tiongkok,  kemudian  menuju Kunming dan selanjutnya menyebar ke kawasan lain. Menurut Laporan United Nations Office on Drugs and Crime tahun  2016,  hasil  laporan  tersebut menyebutkan bahwa, produksi dan peredaran gelap Narkotika paling dominan muncul di sekitar kawasan Laos,  Myanmar  dan  Thailand  yang  memiliki  julukan sebagai  ”Segitiga Emas” bersama dengan Tiongkok. ”Segitiga  Emas”  merupakan  istilah  bagi  salah  satu kawasan  yang  paling  mendominasi  arus  peredaran
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
343
narkotika  yang  membanjiri  pasar  global  dalam rentang beberapa tahun terakhir.
Hal  ini  secara  otomatis menurut  penulis menempatkan  kawasan  Asia  Tenggara  sebagai kawasan  dengan  tingkat  produksi,  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  terbesar  kedua  di dunia  setelah  kawasan  Amerika  Utara.  Di  samping itu,  tindak pidana  narkotika  yang  terjadi dalam arus lintas  negara  di  suatu  kawasan/regional  tertentu, dalam  aspek  apapun  (baik  itu  produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap), seperti yang terjadi di negara Meksiko.
Perkembangan  kejahatan  narkotika sebagai TOC di negara Meksiko, terkenal sebagai salah satu negara  penyuplai  narkotika  ke negara Amerika Serikat. Hal  ini  disebabkan  karena  hampir  70% narkotika jenis ganja, heroin, dan methamphetamine di Amerika  Serikat  berasal  dari  Meksiko.  Selain  itu, Meksiko juga terkenal sebagai negara transit karena Meksiko  menyuplai  sekitar  90%  narkotika  jenis kokain yang berasal dari Kolombia, Bolivia, Peru ke Amerika  Serikat  (Sindonews, 2018) Tidak  hanya melakukan perdagangan narkotika saja tetapi Bandar narkotika  dari  meksiko  juga  melakukan  tindakan kriminalitas lainnya seperti pemerasan, pembunuhan, juga menmbulkan instabilitas keamanan di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko.
Semua  tindakan  kriminal Bandar-bandar narkotika  asal  Meksiko  memberikan  ancaman  tidak hanya kepada masyarakat di kedua sisi perbatasan, tetapi  juga  kepada  keamanan  nasional  Amerika Serikat (Sepper, & Conery,2010).
Peredaran  narkotika  melalui  Meksiko  ke Amerika  Serikat  ini dikuasai  oleh  TOC  berbentuk kartel.  Kartel  merupkan  organisasi  kejahatan  yang bertugas  memasarkan  dan  mengendalikan peredaran  narkotika  baik  di  dalam  negaranya maupun di negara lain.
Dalam  ruang  lingkup  Indonesia  sendiri, berdasarkan  data  yang  dimiliki  Badan  Narkotika Nasional    disebutkan  bahwa,  tidak  satupun Kota/kabupaten  di  Indonesia  yang  terbebas  dari masalah narkoba.
Apabila  sebelumnya  penyelundupan  narkoba lebih  banyak  dilakukan  melalui  jalur  udara,  tetapi untuk  saat  ini  jalur  laut  banyak  dipakai  oleh  pelaku penyelundupan  narkoba  untuk  memasukkan barangnya ke wilayah Indonesia. Salah contoh kasus yang  ditangani  oleh  BNN satu  unit  kapal  motor berhasil  diamankan  oleh  petugas  gabungan  di perairan  Aceh  Tamiang  pada  19  Agustus 2018.  Di dalam  kapal  tersebut  ditemukan  70  bungkus  sabu seberat 73,5 kg dan 30ribu pil ekstasi dari Malaysia. (CNN, 2018)
Transaksi narkoba di tengah laut merupakan transaksi narkotika yang paling aman, hal ini karena pengawasan  di  tengah  laut  dengan  jumlah  petugas yang  sangat minim atau  hampir  tidak  ada yang menyebabkan mudahnya transaksi narkotika melalui jalur laut.
Salah  satu  pemasok  narkoba  ke Indonesia adalah Tiongkok, karena Tiongkok merupakan salah satu  pemasok narkoba yang  besar  dan  salah  satu sumber utama narkoba di Indonesia. Maka Indonesia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
344
dengan  Tiongkok  membuat  kesepakatan  kerjasama pemberantasan  yang  diperlukan  sebagai  pegangan atau acuan oleh BNN dalam pemberantasan narkoba dari Tiongkok (Wardani, Utomo, & Wahyudi 2018).
Pasar narkoba yang besar dan menguntungkan  di  Indonesia  menyebabkan  sindikat internasional,  termasuk  dari  Malaysia,  melakukan berbagai  upaya  untuk  menyelundupkan  narkoba  ke Indonesia.  Berbagai  modus  ditempuh  oleh  para penyelundup  untuk  memasukkan barang  haramnya tersebut  ke  Indonesia  melalui  jaringan  lintas  batas negara.
Penyelundupan  narkoba  semakin  giat dilakukan  oleh  sindikat  internasional  dengan melintasi daerah-daerah di Indonesia yang langsung berbatasan  dengan  beberapa  negara  tetangga, seperti wilayah Kepulauan Riau dan wilayah Provinsi Kalimantan  Barat  yang  juga  berbatasan  langsung dengan Malaysia.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sindikat  narkoba internasional, dengan jaringan lintas batasnya, tidak bisa  diabaikan  keberadaannya  dan  perlu pengawasan serta pencegahan yang lebih maksimal dari  aparat  penegak  hukum, di samping dibutuhkannya  peraturan serta  penegakan hukum yang lebih tegas dalam upaya untuk memberantas peredaran narkotika.
Terjadinya penyelundupan  narkoba  yang dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah Kepulauan  Riau  dan  Kalimantan  Barat  yang berbatasan  dengan  wilayah  Malaysia  menunjukkan bahwa  masih  ada  kelemahan  dari  aparat  yang
melakukan  pengawasan  di  pos-pos  pemeriksaan lintas  batas, salah  satu  kelemahan adalah keterbatasan penggunaan teknologi (alat pendeteksi, contohnya:  Pendeteksi  Narkoba  jenis  GT  200) jika penyelundupan  dilakukan  melalui  jalur  resmi  (baik bandara  maupun  pelabuhan). GT  200  dapat digunakan untuk mendeteksi beberapa jenis narkoba yaitu heroin, opium, cannabis dan ekstasi.

## 2. Langkah  Dalam  Menangani  Kejahatan Narkotika
Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan  narkotika merupakan  suatu  upaya yang  ditempuh  dalam  rangka  penegakan  baik terhadap  pemakaian,  produksi  maupun  peredaran gelap  narkotika  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap orang  baik  individu,  masyarakat  dan  negara (Harianto, 2018).
Pengaturan hukum dengan skala internasional mengenai  peredaran  gelap  narkotika  pertama  kali dirumuskan  dalam The  United  Nation’s  Single Convention  on  Narcotic  Drugs Tahun  1961  yang kemudian diamandemen  pada  tahun 1972 dengan Protokol  tentang  Perubahan  atas United  Nation’s Single  Convention  on  Narcotic  Drugs Tahun  1961. Perbedaan The United Nation’s Single Convention on Narcotic  Drugs dengan United  Nations  Convention against  Transnational  Organized  Crime adalah Konvensi The United Nation’s Single Convention on Narcotic  Drugs Tunggal  ini  pada  awalnya  dibentuk dengan  maksud  untuk: 1).  Menyempurnakan  suatu strategi  pengawasan  terhadap  peredaran  narkotika
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
345
dan juga membatasi penggunaannya, diperbolehkan digunakan  hanya  dikhususkan  untuk  kepentingan medis  dan  untuk  pengembangan  suatu  ilmu pengetahuan;  dan 2).  Menjamin  suatu  kerjasama internasional  melalui  strategi  pengawasan  terhadap peredaran  narkotika  untuk  tujuan  yang  sebagimana disebutkan diatas (Rukmana, 2014).
Selain  penjelasan  di atas  terdapat  pula beberapa  konvensi  internasional  lainnya  yang  juga berkaitan dengan permasalahan Narkotika ini, yakni United  Nation’s  Convention  Against  Illicit  Traffic  in Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances 1988 dan United Nations Convention against Transnational Organized  Crime.  Implikasi  dari konvensi tersebut adalah  penandatanganan  deklarasi  negara-negara ASEAN  tentang  prinsip-prinsip  pemberantasan penyalahgunaan  narkotika  oleh  masing-masing Menteri Luar Negeri dari tiap negara se-ASEAN pada tahun  1976  di  Manila,  yang  menyebutkan  bahwa, secara  umum  menyepakati  beberapa  hal,  yakni:  a). Kesamaan pendekatan dan cara pandang, serta juga strategi dalam penanggulangan kejahatan narkotika; b). Keseragaman  dalam  hal    peraturan  perundang- undangan di bidang narkotika; c). Membentuk suatu badan  koordinasi  dalam  tingkat  nasional  masing- masing  negara;  dan d). Me njalin  kerjasama  antar negara-negara  se-ASEAN secara bilateral, regional dan juga internasional.
Upaya  awal  ASEAN  dalam  memerangi kejahatan transnasional difokuskan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mana  sangat  mempengaruhi  pertumbuhan  dan
perkembangan  negaranegara  ASEAN  pada  saat  itu (Rukmana, 2014).
Selain  menyepakati Deklarasi  tersebut, Negara-negara  ASEAN  sepakat  untuk  dibentuknya organisasi Narcotic  Board.  Narcotic  Board diharapkan  dapat  sesuai  dengan  karakteristik permasalahan  narkotika  dan  penegakan  hukum di masing-masing  negara,  yang  mana  pada  akhirnya menjadi  cikal  bakal  kelahiran  Badan  Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).
United Nations Convention against Transnational  Organized  Crime (UNCTOC)  tahun 2016  sebagai  sarana  dalam  menciptakan  perjanjian internasional yang bersifat law making treaties. Pada UNCTOC,  tidak  diatur  secara  rigid  pengertian  dari “transnational  organized  crime” dan  tidak  juga memuat daftar tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalamnya.
Hal tersebut kemungkinan disebabkan dengan aturan hukum yang berlaku di setiap Negara, seperti contoh  penggunaan  narkotika  jenis  Sabu-Sabu dilegalkan di California, Amerika Serikat, sedangkan perdagangan  narkotika  jenis  Sabu-Sabu  dilarang oleh pemerintah Indonesia.
Penggunaan  zat  adiktif  berupa  kokain  dalam tahun 2016 tersebut, dilakukan oleh hampir 470.000 (empat  ratus  tujuh  puluh  ribu)  orang.  Untuk  zat dengan  jenis  Amphetamine  mencapai  9.100.000 (sembilan  juta  seratus  ribu)  pengguna  dan  untuk ekstasi  mencapai  angka  3.210.000  (tiga  juta  dua ratus sepuluh ribu) orang (Rukmana, 2014).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
346
Polri  dalam  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  narkotika,  melakukan  langkah langkah  strategis  sebagai  berikut  :  yang  pertama secara  Pre-emptif  yang  dilakukan  adalah  berupa kegiatan-kegiatan  edukatif  (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang  mendorong  dan  faktor  peluang,  yang  biasa disebut  sebagai  faktor  “korelatif  kriminologen”  dari kejahatan  narkotika,  sehingga  tercipta  kesadaran, kewaspadaan,  daya  tangkal,  serta  terbina  serta terciptanya  kondisi  perilaku/  norma  hidup bebas tanpa  narkotika. Kegiatan  yang  bersifat  preventif edukatif  dilakukan  dengan  metode  komunikasi informasi  edukatif,  yang  dilakukan  melalui  berbagai cara yaitu antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan,  dan  organisasi  kemasyarakatan.  Yang kedua  adalah  upaya  preventif  dimana  upaya  ini dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan narkotika  melalui  pengendalian  dan  pengawasan jalur  resmi  serta  pengawasan  langsung  terhadap jalur-jalur  pereddaran  gelap  dengan  tujuan  agar police  hazard tidak  berkembang  menjadi  ancaman factual, dan upaya reprefif atau penindakan terhadap kejahatan  narkotika  dilakukan  dengan  cara penangkapan  terhadap  pengguna  dan  pengedar narkoba. Pengkapan tidak hanya dilakukan terhdapa warga  negara  Indonesia  saja,  tetapi  penangkapan juga  dilakukan  terhadap  warga  negara  asing  yang terlibat. ( UU No.2 Tahun 2002)
Dalam  upaya  pencegahan  terhadap  tindak pidana  narkotika  negara  Indonesia  juga  melakukan hubungan  bilateral  dengan  berbagai  negara  untuk
memastikan  bahwa  negara  Indonesia  aman  dari bahaya narkotika
Selain kerja sama secara bilateral, kerja sama secara  multilateral  di antara  negara-negara  ASEAN juga  perlu  dilakukan  untuk  memberantas penyelundupan  dan  perdagangan  narkotika  di wilayah  regional  Asia  Tenggara.  Indonesia, Singapura  dan Malaysia  serta  negara-negara  lain, anggota  ASEAN,  perlu  meningkatkan  kerja  sama dalam memerangi bahaya ancaman narkoba.
Penyelundupan  dan  perdagangan  gelap narkoba yang sudah sangat mengancam masyarakat ASEAN  harus  diatasi  secara  sungguh-sungguh, terlebih  ASEAN  sendiri  sudah  berkomitmen  untuk mewujudkan “ASEAN Bebas Narkoba 2015”. Sebuah komitmen  yang  tidak  mudah  untuk  diwujudkan, termasuk oleh Indonesia yang transaksi narkobanya tertinggi se-ASEAN. BNN, pada bulan Januari 2015, menyatakan  bahwa  transaksi narkoba  yang  ada  di Indonesia  menduduki  peringkat  tertinggi  (sekitar  40 persen)  dibandingkan  dengan  negara-negara  yang tergabung dalam  organisasi  ASEAN  lainnya (Liputan6, 2015)
Masalah  pidana  dan  pemidanaan  dalam sejarah selalu mengalami perubahan (Kansil, 2014). Hal demikian juga dialami dalam perubahan undang undang  tentang  narkotika  yang  masa  sebelumnya Indonesia  menggunaan  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1997  yang  diubah dengan  Undang-Undang Nomor  25 Tahun  2009. Di  dalam Undang-undang yang  baru ini,  pemerintah  bertujuan  antara  lain menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
347
pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi;  mencegah,  melindungi dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalagunaan  narkotika;  memberantas  peredaran gelap  narkotika;  dan  menjamin  pengaturan  upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.
Selain  menerapkan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  pemerintah  juga memperkuat  aturan  hukum  tersebut  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tidak hanya  itu,  pemerintah  juga  mengeluarkan Intruksi Presiden  Nomor  6    Tahun  2018 tentang Rencana Aksi  Nasional  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Penyalahgunaan Dan  Penggelapan  Narkotika  Dan Prekursor  Narkotika  tahun  2018-2019, sebagai bentuk  komitmen  bersama  seluruh  komponen masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Terakhir  adalah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 12  tahun 2019  tentang  Fasilitasi  Pencegahan  Dan Pemberantasan    Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap  Narkotika  Dam  Prekursor  Narkotika, yang  di dalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.
Transaksi  narkoba  di  wilayah  ASEAN  per- tahun  mencapai  sekitar  Rp110  triliun  dan  di Indonesia  sendiri  berkisar  Rp48  triliun  (Rumah Cemara, 2019 ) .  Masalah  penyelundupan  narkoba bagi  Indonesia  dari  Malaysia  juga  harus  menjadi bagian dari perhatian ASEAN untuk menanggulanginya. Sebagai upaya bersama ASEAN
dalam  meningkatkan  upaya  penanggulangan masalah  narkoba,  telah  dibentuk  sebuah  forum khusus  di  tingkat  kementerian  yang  menangani permasalahan narkoba  yang  disebut dengan Asean Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM).
Dalam  pertemuan  tahunannya  yang  ketiga  di Jakarta,  bulan  Desember  2014,  peserta  AMMDM telah  bersepakat  antara  lain  bahwa  dalam penanganan  masalah  narkoba  lintas  batas,  selain perlu dilakukan upaya penguatan kerja sama secara regional, kerja sama secara bilateral diantara negara- negara ASEAN, khususnya yang saling berbatasan, juga penting untuk terus diperkuat, terutama dengan membuat  rencana  aksi  bersama  guna  mengatasi masalah  penyelundupan  narkoba  lintas  batas  di kawasan  perbatasan.  Ini  artinya,  dalam  kerangka penanganan kasus penyelundupan narkoba di Kepri dan  Kalbar  (yang  berbatasan  langsung  dengan Malaysia), kerja sama bilateral Indonesia - Malaysia menjadi  suatu  keharusan  untuk  dilakukan  dan ditingkatkan.  Dalam  kerangka  itu  pula,  langkah- langkah  koordinasi  dengan  berbagi  informasi  dan praktik  terbaik  dalam  rangka  meningkatkan penegakan  hukum  yang  lebih  efektif  dalam pengendalian  narkoba  di  masing-masing  wilayah juga  harus  menjadi  bagian  penting  dari  kerja  sama bilateral  Indonesia - Malaysia  dan  kerja  sama multilateral diantara negara-negara ASEAN. Negara- negara  ASEAN  perlu  saling  bertukar  strategi  dan mengetahui  tindak  pidana  narkoba  di  wilayah ASEAN.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
348
Negara-negara  ASEAN  perlu  memperkuat kebijakan  dan  pemahaman  bersama  terkait pencegahan  dan  penekanan  peredaran  narkoba  di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama dan koordinasi secara komprehensif dengan mitra dialog dan pihak eksternal  juga  harus  ditingkatkan.  Di  bidang perundang-undangan, harmonisasi regulasi mengenai  pemberantasan  narkoba  juga  perlu diakukan oleh negara-negara ASEAN.
Terkait harmonisasi  regulasi,  ASEAN  dapat memanfaatkan forum AIFOCOM (AIPA Fact Finding Committee  to  Combat  the  Drug  Menace),  sebuah forum  antarparlemen  negara-negara  ASEAN  yang secara  khusus  dibentuk  untuk  membahas permasalahan  narkoba  di  kawasan  Asia  Tenggara. Pentingnya harmonisasi legislasi terkait pemberantasan  narkoba  diantara  negara-negara ASEAN  kembali  ditegaskan  dalam  pertemuan AIFOCOM ke-11 di Vientiene, Laos, bulan Mei 2014. Parlemen  negara-negara  anggota  ASEAN  sepakat bahwa  mereka  akan  memperkuat  legislasi  nasional masing-masing  untuk  memerangi  kejahatan peredaran gelap narkoba.
Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  merupakan  suatu  upaya yang  ditempu  dalam  rangka  penegakan  baik terhadap  pemakaian,  produksi  maupun  peredaran gelap  narkotika  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap individu,  masyarakat  dan  negara.  Dalam  upaya penanggulangan  kejahatan  ada  tiga  elemen  pokok yang  harus  diperhatikan  yang  pertama  yaitu penerapan  hukum  pidananya  ,  yang  kedua
pencegahan  tanpa  pidana  dan  mempengaruhi pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan pemidanaan lewat media massa (Helviza,2016).
Dalam  rangka  melakukan  upaya  pencegahan dirasa perlu memperhatikan beberapa aspek berikut; yang  pertama  adalah  sarana  dan  prasarana  dalam upaya  pencegahan  terjadinya kejahatan  narkotika yang melewati batas lalu lintas negara, karena saat ini  sarana  dan  prasarana  di  Indonesia  sangat  tidak mendukung dengan kondisi di lapangan. Sarana dan prasarana  yang  dimaksud  antara  lain  penyediaan teknologi (GT 200) merupakan sebuah alat teknologi khusus  yang  mampu  mendeteksi  narkotika  ketika melalui  pemeriksaan  alat  tersebut yang  dapat dengan  mudah  mendeteksi  keberadaan  narkotika yang  melewati  lintas  batas  negara,  penambahan armada  laut  saat  diperluan  didalam  upaya pencegahan  masuknya  narkotika  dari  jalur  laut, mengingat  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan yang  memiliki  banyak  jalur  laut  yang  dapat  dilalui oleh  para  pelaku  tindak  pidana  narkotika;  kedua proses  penegakan  hukum  yang  selama  ini  terjadi dindonesia  masih  dianggap  penulis  sebagai  upaya penegakan  hukum  yang  setengah-setengah  karena tidak  ada  penentuan  pasti  kapan  waktu  para narapidana  narkotika  yang  diputus  pengadilan dengan  pidana  mati,  namun  waktu  penentuan dilakukan eksekusi pidana mati masih mengambang. Maka dari itu menurut penulis dibutuhkan pengaturan yang  pasti  tentang  pelaksanaan  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika; yang ketiga pengawasan dan penegakan terhadap oknum-oknum
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
penegak
hukum yang menyalahgunaan wewenangnya  dalam  keterlibatan  peredaran  dan penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia.  Dan  yang paling  penting  adalah  peran  dan  partisipasi  oleh seluruh  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  dan masyarakat  wilayah  perbatasan  pada  khususnya. Peran  masyarakat  dapat  diwujudkan  dengan melaporkan  adanya  aktivitas  yang  mencurigakan yang  patut  dapat  diduga  merupakan  suatu  tindak pidana narkotika.

## D. SIMPULAN
Kejahatan narkotika  merupakan  suatu kejahatan transnasional yang  saat ini menjadi suatu kejahatan lintas  negara yang    terjadi  di  indonesia. Kejahatan  narkotika  saat  ini  sudah  menjadi  momok yang  besar  bagi Negara Indonesia,  kejahatan narkotika  juga merupakan  kejahatan lintas  negara yang  terorgansir.  Oleh  sebab itu  dibutuhkan keseriusan  Pemerintah  Indonesia dalam  hal memerangi atau  memberantas kejahatan  narkotika ini.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  telah  memiliki peraturan  untuk  mengatasi  masalah  kejahatan narkotika dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun telah ada peraturan  yang  mengatur  tentang  kejahatan narkotika di Indonesia, ternyata sampai saat ini tidak menjadi jawaban untuk masalah ini karena kejahatan narkotika  merupakan  kejahatan  yang  para  pelaku tindak pidana ini selalu memiliki cara khusus untuk terus melakukan aksinya. Dibutuhkan lagi keseriusan
oleh    aparat  penegak  hukum  untuk  mengatasi kejahatan ini. Aparat penegak hukum beserta seluruh masyarakat Indonesia dianggap perlu dengan serius dalam memerangi kejahatan tindak  pidana narkotika demi  generasi  yang  baik  untuk  Indonesia kedepannya.
Langkah-langkah  yang  perlu  ditempuh untuk mengatasi kejahatan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan  transnasional  di  Indonesia  antara  lain sebagai  berikut;  peningkatan  sarana  dan  prasana berupa  alat  pendeteksi  (GT200)  dan  penambahan armada  laut milik  Indonesia dalam  rangka penegakan hukum; dibutuhkannya kepastian hukum dalam penegakan  tindak  pidana  narkotika, yang melintasi setiap wilayah perbatasan yang ada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia; peran aktif dari masyarakat untuk  terlibat melaporkan  kepada  pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Atmasasmita,  R.  (1997). Tindak  Pidana  Narkotika
Transnasional  dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Serrano,  M.  (2002). Transnational  Organized  Crime and International Security: Business as Usual.
Colorado: Lynne Rienner Publishers.
Suteki., &  Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik).
Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## JURNAL
Wardani, Ella  Aditya., Utomo, Tri Cahyo.,  Wahyudi,
Fendy Eko. (2018). Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi  Kerjasama  Indonesia-Tiongkok Menangani  Kasus  Penyelundupan  Narkoba Melalui  Jalur  Laut  Pada  Tahun  2012-2015. Journal  of  International  Relations  Universitas Diponegoro  Semarang,  Vol.4, (No.2),pp. 198-
206.
Anggreni,  D. (2015).  Dampak  Bagi  Pengguna Narkotika,  Psikotropika  Dan  Zat  Adiktif (Napza).  E-Jurnal  Sosiatri-Sosiologi, Vol.III,
(No.3), pp.37-51.
Cornell, Svante  E.  (2005). The  Interaction  of
Narcotics  and  Conflict. Journal  of  Peace Reasecrh, Central  Asia-Caucasus Institute,
Vol. 42 issue: 6, pp. 751-760.
Curtis, Glenn E. (2002). The Nexus Among Terrorist ,
Narcotics  Traffickers,  Weapons  Proliferators  , and  Organized  Crime  Network  in  Western Europe. Journal of The Library of Congress – Federal  Reaserch  Division. Washington  D.C,
pp. 1-26.
Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan Dan Pembinaan Narapidana  Tindak  Pidana  Narkotika. Jurnal Hukum Perspektif, Vol.XVIII, (No.2), pp.64-72.
Hafrida. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna  Narkotika  Sebagai  Korban  Bukan Pelaku  Tindak  Pidana. Jurnal  Hukum Padjajaran, Vol.III, (No.1),pp.173-191.
Helviza, I. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional  (BNN)  Dalam  Penanggulangan
Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kota  Banda Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan Kewarganegaraan  Unsiah, Vol.1, (No.1), pp.129-143.
Ariadno, Melda K. (2009). Maritime Security In South
East Asia: Indonesian Perspective. Indonesian Journal  of  International  Law  (IJIL), Vol.7, (No.1), pp.88-96.
Kansil,  Fernando L.  (2014).  Sanksi  Pidana  Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP. Jurnal  Lex  Crimen. Vol  III,  (No.3),
pp.26-34
Kusumaningrum, A.  (2013). The  Asean  Political
Security  Community:  Asean  Security Cooperation on Combatting  Transnasional Crimes  and  Transboundary Challenges. Indonesian Journal of  International Law (IJIL), Vol.11, (No.1), pp. 89-102.
Eleanora, Fransiska  N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan  narkoba  serta  usaha pencegahan  dan  penanggulangannya. Jurnal Hukum, Vol XXV, (No.1), pp.439-452.
Hariyanto, Bayu  P.  (2018). Pencegahan  Dan Pemberantasan Peredaran  Narkoba  Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, (No.1), pp.201-210.
Rukmana, A. Indra.  (2014). Perdagangan  Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion,
Vol.2,(Vol.1), pp.1-8.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Sudanto, A.  (2017).  Penerapan  Hukum  Pidana Narkotika  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  ADIL, Vol.8, (No1),pp.137-161.
Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan  dan  Pelanggaran  Dalam  Undang- Undang  Pidana  Khusus. Jurnal  Mimbar Hukum, Vol.XXVII, (No,3), pp.390-402.
Utami,  Ika  R.  (2014).  Kebijakan  Aplikasi  Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang. Jurnal Law Reform, Vol 9, (No.2), pp.98-109.
Zahra,  A.  (2017).  Penerapan  Asas  Ultimatum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba. Jurnal Law Reform, Vol 13,
(No.1), pp.18-29.

## SUMBER ONLINE
Berita  Sulsel.  (2019).  Ini  Data  Terbaru  Angka Penyalahgunaan  Narkoba  di  Indonesia.
Retrieved
From https://beritasulsel.com/baca/ini-data-terbaru- angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia.
CNN.  (2018).  BNN  Ungkap  Lagi  Sindikat  Narkoba Jalur  Lintas  Negara.  Retrieved  From https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180 831182454-12-326630/bnn-ungkap-lagi- sindikat-narkoba-jalur-laut-lintas-negara Rumah Cemara. (2019). Survei  Nasional komsumsi Narkoba di 24 Provinsi Tahun 2017. Retrieved From https://rumahcemara.or.id/book/survei- nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34- provinsi-tahun-2017/
Liputan6.  (2015).  BNN:  Indonesia  Pasar  Narkotika Terbesar  Di  Asia.  Retrieved  From https://www.liputan6.com/news/read/2363541/ bnn-indonesia-pasar-narkoba-terbesar-di-asia UNODC.  (2018).  Conclusions  And  Policy Implications. Retrieved From https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WD
R18_Booklet_1_EXSUM.pdf
Sepper,  Jerry.,  &  Conery,  Ben. (2010). Border violence threatens Americans. Retrieved from http://www.washingtontimes.com/news/2010/a pr/01/violent-mexican-drug-gangspose-rising- riskto-ame/.
Sindonews.  (2018).  10  Negara  Pemasok  Narkoba Terbesar  di  Dunia.  Retrieved  From https://international.sindonews.com/read/1285 549/45/10-negara-pemasok-narkoba-terbesar- di-dunia-1519725612

## TESIS & DISERTASI
Arianti,  V.  (2018). Kebijakan  Hukum  PIdana
Terhadap  Korban  Penyalahgunaan  narkotika Di  Indonesia. Disertasi  Program  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada.
Dofir,  M.  (2015). Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam Rangka  menanggulangi  Penyalahgunaan Narkoba. Disertasi  Program  Doktor  Ilmu
Hukum Universitas Air Langga.
Sulistyo,  B.  (2012). Kebijakan  Bimbingan  Klien Narkoba  Dalam  Rangka  Pencegahan Penggunaan  Tindak  Pidana  Narkotika. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.