Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-

## UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Oleh D. Novrian Syahputra
dnovrian@utb.ac.id Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Naskah Diterima : 28 September 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstract
Granting a residence permit, there are many policies to attract tourists, certain policies  that  promote  Indonesia  as  a  country  that  is  conducive  to  foreign investment  and  coupled  with  increasing  the  traffic  of  foreigners  entering  and leaving  one  country  to  another  which  causes  the  flow  of  information  and mobility  of  people.  it  is  also  getting  faster  and  more  global,  as  well  as  what  is happening  in  Indonesia  where  these  people  enter  Indonesia  as  if  there  is  no distance  between  countries  and  countries,  can  no  longer  carry  out  barriers between countries or in terms it is also called a borderless world. The research method uses the normative juridical method. The normative juridical approach is carried  out  by  studying,  viewing,  and  examining  several  theoretical  matters concerning  legal  principles,  conceptions,  views,  legal  doctrines,  legal regulations.
Based  on  the  discussion  above,  the  author  discusses  criminal  responsibility  for perpetrators of data falsification to obtain residence permits based on Law No. 6 of  2011  concerning  immigration  and  the  process  in  law  enforcement  against perpetrators  of  data  falsification  to  obtain  residence  permits.  Criminal responsibility  means  that  someone  can  be  punished  for  what  they  have  done, even if they did not mean to do it. If someone commits a crime, and the crime has the required elements, then that person can be legally held accountable.
Keywords: Immigration, Law Enforcement, Document Forgery

## Abstrak
Pemberian izin tinggal ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan, kebijakan  tertentu  yang  mempromosikan  Indonesia  sebagai  negara  yang kondusif  untuk  penanaman  modal  asing  dan  ditambah  dengan  semakin meningkatkan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain yang menyebabkan arus informasi dan mobilitas orang juga semakin cepat  dan  global,  demikian  pula  yang  terjadi  di  Indonesia  dimana  orang-orang tersebut  masuk  ke  Indonesia  seperti  tidak  terdapat  jarak  antara  negara  dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
negara,  tidak  dapat  lagi  melakukan  sekat-sekat  antara  negara  atau  dalam  istilah disebut  juga borderless  world (Dunia  tanpa  batas).  Metode  penelitian menggunakan  metode  yuridis  normatif,  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum.
Berdasarkan pembahasan diatas penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  izin  tinggal berdasarkan  Undang-undang  no.6  tahun  2011  tentang  keimigrasian  dan  proses dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan izin  tinggal.  Tanggungjawab  pidana  berarti  seseorang  dapat  dihukum  atas  apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika mereka tidak bermaksud melakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur  yang  dipersyaratkan,  maka  orang  tersebut  dapat  dimintai pertanggung jawaban secara hukum.
Kata Kunci : Imigrasi, Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen

## I. PENDAHULUAN
Warga  negara  adalah  orang  yang  lahir  disuatu  negara  atau  bangsa  tertentu dan  mempunyai  hak  dan  kewajiban  tertentu  sebagai  bagian  dari kewarganegaraan  itu.  Seorang  warga  negara  harus  mematuhi  hukum negaranya  dan  setia  kepada  pemerintah.  Warga  negara  juga  dapat  memiliki tempat tinggal disuatu tempat tertentu dalam wilayah negaranya, yang berarti mereka  dianggap  sebagai  dari  tempat  itu.  Kewarganegaraan  terdapat kewarganegaraan  “pribumi”  dan  juga  “asing”.  Pada  era  globalisasi banyaknya  warga  negara  asing  yang  datang  kewilayah  negara  Indonesia dengan  maksud  dan  tujuan  yang  berbeda-beda,  beberapa  orang  asing  yang datang  ke  Indonesia  untuk  bekerja  atau  pengusaha,  dan  ada  juga  yang penanaman  modal  di  Indonesia.  Bahkan  ada  pula  yang  hanya  berkunjung sekedar berpariwisata.
Imigrasi  berperan  penting  dalam  membantu  menjalankan  tugas  dan  fungsi penting,  seperti  mengeluarkan  dokumen  perjalanan  yaitu  surat  perjalanan Republik  Indonesia.  Hal  ini  juga  membantu  memberikan  layanan  kepada imigran,  seperti  pemberian  visa,  izin  tinggal,  dan  status  keimigrasian.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Penyidik  dan  penindakan  keimigrasian  juga  menjaga  sistem  teknologi keimigrasian dengan akurat dan aman. Pengawasan terhadap masuknya orang ke wilayah Indonesia yang ingin tinggal di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan  persetujuan  pejabat  imigrasi,  peranan  agen  imigrasi  dalam mengawasi pergerakan orang sering diabaikan karena pemeriksaan dokumen, pemeriksaan imigrasi ilegal dan kegiatan lainnya dilakukan secara teratur. Undang-undang  nomor  6  tahun  2011  tentang  keimigrasian  menjelaskan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip selective policy , dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa,  dan  negara  Republik  Indonesia serta  tidak  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  juga  tidak  bermusuhan baik  terhadap  rakyat  maupun  negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945  yang  diberikan  izin  masuk  dan keluar  wilayah  Republik  Indonesia.  Prinsip selective  policy ini  menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara (Yaitu  yang  mencelakakan  dan  ketertiban)  tidak  boleh  masuk,  sedangkan yang  memberikan  manfaat  bagi  rakyat  (Yaitu  mereka  yang  membantu  dan berkontribusi)  dapat  diberikan  izin  untuk  bertempat  tinggal  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah  indonesia  dan  negara  asing  membatasi  untuk  mereka  dapat menetap diwilayah Indonesia antara lain dengan memiliki izin tinggal resmi sesuai  dengan  tempat  yang  telah  ditentukan.  Akibat  dari  meningkatnya keinginan  masyarakat  untuk  mendapatkan  izin  tinggal  sendiri  adalah meningkatnya  pelanggaran  baik  aturan  administrasi  maupun  pelanggaran hukum  pidana  keimigrasian,  seperti  penggunaan  informasi  palsu  untuk mendapatkan  izin  tinggal.  Tindakan  memalsukan  dokumen  data  izin  tinggal ini  dapat  berakibat  merugikan  kepentingan  orang  lain.  Tindakan  pemalsuan dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  penipuan,  jika  seseorang  menghasikan barang  palsu  yang  tampak  asli  tetapi  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  data tersebut. Jadi, dengan contoh seperti itu, orang lain bisa percaya bahwa data
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
itu  tidak  asli. 1 Pemerintah  telah  membuat  peraturan  khusus  untuk  kejahatan keimigrasian agar dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan keimigrasian secara  efisien.  Pengaturan  tindak  pidana  keimigrasian  itu  sendiri  diatur  dala BAB  XI  ketentuan  pidana  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian.
Pasal  123  huruf  a  Undang-undang  keimigrasian  berbunyi  :  “Setiap  orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal  bagi  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  dipidana  dengan  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus  juta  rupiah)”.  Dari  ketentuan  Pasal  123  huruf  a  Undang-undang keimigrasian  telah  disebutkan  bahwa  pemalsuan  suatu  identitas  merupakan suatu  tindak  kejahatan,  yang  mana  pelakunya  akan  dikenakan  sanksi sebagaimana  yang  telah  disebutkan  didalam  bunyi  Pasal  tersebut.  Dari tindakan  tersebut  telah  disebutkan  dan  diatur  didalam  Undang-undang keimigrasian  namun  masih  ada  juga  orang  yang  ingin  memperoleh  izin tinggal dengan data palsu atau tidak benar. 2

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  proses  yang  membantu  kita  memecahkan masalah  dan  memahaminya  dengan  mengumpulkan  informasi  baru  secara sistematis  untuk  menarik  kesimpulan. 3 Untuk  mengatasi  masalah  yang diangkat  pada  bab  sebelumnya,  diperlukan  data  yang  akurat  dan  akuntabel. Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  penelitian  normatif.  Penelitian normatif  yaitu  dalam  mencari  data  yang  diperlukan  dilakukan  dengan menggunakan data sekunder
1 Bambang  Hartono,  “Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Keimigrasian”, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 3 Nomor 1 2012, hlm. 2 2 Ad’Ibra,  Muyassar,  Okta,  “Sanksi Bagi  Orang  Yang Melakukan  Tindak Pidana  Pemalsuan Paspor Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011”. Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara , 2021, hlm. 3-4
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 39
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pemalsuan  Data Untuk  Mendapatkan  Izin  Tinggal  Berdasarkan  Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Salah  satu  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  imigrasi  adalah pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  izin  tinggal  dalam  proses permohonan izin tinggal data yang diberikan palsu atau tidak sah. Hal ini  dikarenakan  dokumen  seperti  KTP,  akte  kelahiran,  akte  nikah, kartu  keluarga,  atau  tanda  tangan  yang  sangat  mudah  dipalsukan. Sebab  modus  seperti  ini  dapat  mempermudah  dan  mempercepat proses  dalam  mendapatkan  izin  tinggal  yang  dibutuhkan. 4 Dalam penanggulangan  kejahatan  terdapat  dua  sarana  yaitu  menggunakan penal  atau  penegakan  hukum  dan  menggunakan  sarana  non-penal yang  artinya  penegakan  hukum  tanpa  menggunakan  penjatuhan sanksi. Metode penal melibatkan penggunaan penegakan hukum yang dapat  mengakibatkan  hukuman  seperti  penjara,  sedangkan  metode non-penal melibatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mendorong perilaku yang baik. Penegakan hukum itu sendiri hanyalah salah satu bagian  dari  proses  pencegahan  kejahatan,  dan  penting  untuk  bekerja sama dengan masyarakat guna menciptakan sistem yang  baik. 5
Penegakan  hukum  ditentukan  oleh  substansi  hukum,  struktur  hukum, dan  kultural  hukum  yakni  mencakup  suatu  keputusan  oleh  penegak hukum yang keseluruhan dari sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang  ada  dalam  masyarakat  yang  akan  menentukan  bagaimana seharusnya  hukum  itu  berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan. Penegakan  hukum  merupakan  cara  memastikan  bahwa  hukum dipatuhi, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas,  dalam  setiap  tindakan  hukum  baik  orang  yang  terlibat  maupun
4 Moh  Asir,  Bruce  Anzward,  Elsa  Aprina,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pemalsuan  Data  Untuk Mendapatkan  Paspor  Republik  Indonesia  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Balik  Papan”, Jurnal UNIBA Law Review , 2019, hlm. 8
5 Taufik  Hidayat,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dokumen  Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi”. Jurnal Magister Hukum , 2019, hlm. 79
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
aparat penegak hukum memiliki peran untuk memastikan berjalannya tugas  dan  kewenangan  oleh  Undang-undang  untuk  menjamin berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  merupakan  masalah yang  rumit  dikarenakan  oleh  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi, seperti :
a) Isi peraturan perundang-undangan
b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
c) Budaya hukum
d) Moralitas  para  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  proses peradilan
Oleh  karena  itu  sistem  penegakan  hukum  mencoba  untuk  bekerja dengan  lingkungan  disekitarnya  untuk  mencapai  hasil  terbaik.  Ini termasuk  berurusan  dengan  unsur  manusia,  sosial  budaya,  sistem politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tigal hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Berdasarkan  teori  penegakan  hukum  diatas  fungsi  penegakan  hukum adaah  untuk  memastikan  bahwa  hukum  itu  dipatuhi  yang  berarti bahwa  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mewujudkan  sikap atau  tingkah  laku  manusia  sesuai  yang  telah  ditetapkan  oleh  suatu Undang-undang atau hukum. 6
Teori hukum pidana menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana untuk  dapat  dipertanggung  jawabkan  maka  harus  ada  kesalahan, karena  ada  asas  dalam  hukum  pidana  yang  menyatakan  tiada  pidana tanpa  kesalahan.  Pertanggung  jawaban  pidana  memiliki  karakteristik yaitu bersifat pribadi perseorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas ) dan harus disesuaikan dengan  karakterisik  dan  kondisi  pelaku  tindak  pidana.  Setiap  orang bertanggung  jawab  atas  segala  perbuatannya,  hanya  kelakukan  yang
6 https://eprints.umm.ac.id/72485/3/Bab%20II.pdf, diunduh pada hari Rabu 28 Augustus 2022, pukul 19.42 Wib.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
menyebabkan
hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan  pada  pelakunya,  pertanggung  jawaban  ini adalah pertanggung jawaban pidana. 7
Dalam ruang lingkup penegakan hukum dibidang imigrasi, penegakan hukum  tidak  hanya  berupa  penanggulangan,  tetapi  juga  pencegahan yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia  terkait  masalah  pengawasan  orang  asing  yang  masuk  di Indonesia.
Pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  tinggal  di  Indonesia melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi,  menganalisanya,  dan kemudian  menentukan  apakah  keberadaan  mereka  di  negara  tersebut dan  aktivitasnya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  bagi  mereka.  Ini terjadi  ketika  mereka  pertama  kali  memasuki  suatu  negara,  ketika mereka  tinggal,  dan  ketika  mereka  pergi.  Pengawasan  keimigrasian meliputi  penegakan  hukum  keimigrasian  baik  secara  administratif maupun  pidana.  Untuk  mengatur  berbagai  mengenai  warga  negara asing  yang  keluar  dan    masuk  ke  wilayah  Indonesia  kebijakan pemerintah  dibidang  keimigrasian  menganut  pada  prinsip selective policy ,  yaitu  kebijakan  berdasarkan  prinsip  selektif  yang  hanya diperuntukkan bagi orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan  rakyat,  bangsa,  dan  negara  Republik  Indonesia,  tidak merusak  keamanan  dan  ketertiban  serta  tidak  memiliki  sikap bermusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Pengawasan  dalam  fungsi  keimigrasian  adalah  proses  kegiatan  untuk memastikan  apakah  tugas-tugas  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan- aturan  tertentu.  Pada  awalnya,  ini  dilakukan  untuk  orang  asing  saja, akan  tetapi  perkembangan  dan  dinamika  masyarakat  yang  semakin kompleks  sehingga  ini  dilakukan  untuk  semua  orang  termasuk  warga negara  Indonesia,  khususnya  dalam  hal  pemalsuan  izin  tinggal.
7 Prodjodikoro, Wrijono, Hukum Pidana , Refika Aditama, Bandung, 2009
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pengawasan  orang  asing  sejak  seseorang  itu  masuk  ke  negara  dan berlanjut  sampai  mereka  keluar,  ini  termasuk  pemantauan  atas pelanggaran  hukum  Indonesia  yang  mungkin  dilakukan  oleh  orang asing.  Koordinasi  pemantauan  ini  dilakukan  secara  terpadu,  dengan berbagai  tingkat  pemerintahan  bekerja  sama  untuk  memastikan  bahwa setiap  orang  mengetahui  apa  yang  sedang  terjadi.  Ada  juga  bentuk pemantauan sporadis yang terjadi ditingkat pusat, provinsi, dan daerah. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap orang asing, seperti Kementerian  Luar  Negeri,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian Pertahanan,  Kementerian  Tenaga  Kerja,  Kejaksaan  Agung,  Badan Intelejen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Otoritas  pusat  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi keimigrasian adalah Direktur Jenderal Imigrasi. Otoritas provinsi memiliki tanggung jawab  untuk  memastikan  bahwa  Undang-undang  imigrasi  dipatuhi diwilayah  yurisdiksi  mereka.  Berdasarkan  aspek  hukum  keimigrasian, pelaksanaan  aturan  hukum  melalui  tindakan  administratif  dan  melalui proses peradilan. Orang yang menegakkan hukum keimigrasian disebut pejabat  imigrasi.  Petugas  ini  disebut  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Keimigrasian  (PPNS  Imigrasi). 8 Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan terdapat contoh kasus terhadap pemalsuan izin tinggal, sebagai berikut : Pada perkara Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN.Mlg., dimana dalam perkara ini diketahui terdapat oknum warga negara asing yang bernama Khan  A  Ahmad,  yang  berusaha  memalsukan  izin  tinggal  bagi  dirinya sendiri.
Adapun  kronologi  awal  dari  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  pada bulan  november  2019  terdakwa  yang  merupakan  Warga Negara  Asing (Kanada) datang ke Indonesia atas undangan untuk menjadi pembicara dikelas sukarelawan di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajian Malang, selanjutnya  tanggal  4  mei  2020  terdakwa  menikah  dengan  saksi  yang
8 Op.Cit ., hlm. 80-82
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
bernama  Dewi  Sakti  Perwitaningrum.  Awalnya  saksi  Dewi  Sakti Perwataningrum  semenjak  menikah  dengan  terdakwa  beliau  menjadi penjamin  bagi  terdakwa  izinnya  diperpanjang  setiap  bulannya,  tetapi sejak  bulan  oktober  2020  saksi  tidak  lagi  menjadi  penjamin  bagi terdakwa  dikarenakan  terdapat  permasalahan keluarga  antara  saksi  dan terdakwa.  Kemudian  untuk  perpanjangan  alih  status  izin  tinggal kunjungan  terdakwa  pada  bulan  oktober  2020  terdakwa  telah menggandakan  dengan  cara  memfoto  copy  arsip  surat  yang  telah digunakan  pada  bulan  sebelumnya  dan  mengganti  tanggal  serta  tanda tangan  saksi  yang  dipalsukan  pada  kedua  surat  sehingga  seolah-olah kedua  surat  tersebut  asli  untuk  dijadikan  syarat  melakukan perpanjangan  alis  status  kunjungan.  Kemudian  terdakwa  Khan  A Ahmad  datang ke  kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Malang  pada  hari  senin tanggal 5 oktober 2020 bermaksud untuk mengajukan permohonan atau alih  status  izin  tinggal  kunjungan.  Surat  pernyataan  dan  jaminan  yang sudah diganti tanggalnya tersebut diberikan kepada petugas loket.
Berdasarkan  keterangan  saksi  Dewi  Sakti  Perwataningrum  Handayani yang merupakan istri terdakwa bahwa saksi tidak tahu terdakwa datang ke  Kantor  Imigrasi  dengan  membawa  surat  penjamin  yang  ada  tanda tangan  saksi,  bahwa  saksi  tahu  terdakwa  ditangkap  atas  dugaan pemalsuan  tanda  tangan  saksi  disura  penjamin,  bahwa  saksi  pernah membuat surat bahwa saksi benar tidak membuat surat penjamin. Saksi Ajeng Larasasti yang berdinas di Kantor Imigrasi Malang dan bertugas dibagian Instatustin penerimaan berkas permohonan warga negara asing bahwa  benar  terdakwa  mengajukan  perpanjangan  izin  tinggal  dan memberikan persyaratan untuk  diajukan permohonan,  bahwa  diketahui surat-surat  yang  diajukan  oleh  terdakwa  ternyata  tidak  asli  setelah diperiksa  oleh  seksi  inteldakim.  Dan  saksi  Reza  Wahyudi  sebagai pekerja  di  guset  house  griya  gribik  bahwa  terdakwa  pernah  menginap dan  tinggal  di  tempat  tersebut  pada  tanggal  10  juli  2020.  Selain keterangan  dari  saksi  penuntut  umum  mengajukan  ahli  bernama  Satria
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Adi  Wicaksana,  terkait  dengan  hasil  tes  forensik  yang  dilakukan  oleh polda, ahli melakukan labfor bahwa tanda tangan tersebut tidak identik. Berdasarkan  keterangan  tersebut  diatas,  disertai  alat-alat  bukti  yang diajukan  dalam  perkara  ini  guna  mengunkap  perkara  tersebut,  yaitu Paspor  Kewarganegaraan  Kanada,  formulir  perpanjangan  atau  alih status  izin  tinggal  kunjungan,  dan  surat  pernyataan  dan  jaminan sponsor.  Diketahui  bahwa  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  ini, memiliki pertimbangan sebagai berikut :
a) Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk  tunggal  melakukan  perbuatan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  Pasal 123 huruf a dan diancam hukuman pidana selama 2 (dua)  tahun dan denda  Rp.10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  subsidair  3  (tiga)  bulan kurungan.
b) Dari keterangan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani, Ajeng
Larasati, dan Reza Wahyudi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa  sendiri  yang  saling  bersesuaian  antara  yang  satu  dengan yang lainnya menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa Khan A  Ahmad  adalah  pelaku  tindak  pidana  yang  diajukan  sebagai terdakwa dalam perkara ini.
c) Dari  keterangan  para  saksi,  keterangan  ahli,  surat  serta  keterangan terdakwa  sendiri  yang  saling  bersesuaian  antara  yang  satu  dengan yang  lainnya,    baik  dalam  barang  bukti  dan  hasil  laboratorium forensik  semua  dinyatakan  benar  palsu  maka  perbuatan  itu dilakukan  dengan  sengaja  dan  mengerti  akan  akibat  dari perbuatannya itu.
d) Dari  keterangan  para  saksi,  keterangan  ahli,  surat  serta  keterangan terdakwa  sendiri  yang  saling  bersesuaian  antara  yang  satu  dengan yang  lainnya,  dokumen-dokumen  milik  terdakwa  yang  akan diajukan  sebagai  perpanjangan  atau  alih  status  izin  tinggal
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
kunjungan  mempunyai  unsur  maksud  untuk  memperoleh  visa  atau izin tinggal bagi dirinya.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Malang  dalam  perkara  ini  kemudian  memutus  perkara  ini dengan menyatakan, Terdakwa Khan A Ahmad tersebut diatas, terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  “tindak  pidana keimigrasian  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar dengan  maksud  untuk  memperoleh  visa  atau  izin  tinggal  bagi  dirinya sendiri”,  serta  menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar  Rp.10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  pidana  kurungan  selama  2 (dua) bulan kurungan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  menurut  penulis  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dilakukan  dengan  sarana  penal.  Pendekatan  penal  dilakukan  dengan cara  upaya  hukum  yaitu  pelaku pemalsuan  data diproses hukum  sesuai dengan  Undang-undang  Keimigrasian  yang  berlaku.  Seperti  yang terdapat  contoh  kasus  pemalsuan  data  oleh  terdakwa  Khan  A  Ahmad diatas perrtanggungjawaban yang terdakwa kenakan yaitu sarana penal, terdakwa  dikenakan  saran  penal  dikarenakan  perbuatan  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana,  maka  Khan  A  Ahmad  dapat  dimintakan tanggungjawaban  pidana  secara  yuridis  yang  berdasarkan  Undang- undang  nomor  6  tahun  2011  tentang  keimigrasian  menurut  Pasal  123 huruf  a.  Tanggungjawab  pidana  berarti  seseorang  dapat  dihukum  atas apa  yang  telah  mereka  lakukan,  bahkan  jika  mereka  tidak  bermaksud melakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan, maka orang tersebut  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  hukum.  Adanya Undang-undang  Keimigrasian  ini  membuktikan  adanya  tindakan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
pemerintah  terhadap  pelaku  tindak  pidana  imigrasi,  karena  pada dasarnya  selain  sifatnya  sebagai  kejahatan  internasional  dan transnasional  serta  dilaksanakan  secara  individu  ataupun  terorganisir, juga  sangat  merugikan  dan  membahayakan  masyarakat  sehingga  perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan tindak pidana imigrasi.

## B. Proses  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Indra  Maulana  Dimyati selaku  Kepala  Seksi  Intelejen  dan  Penindakan  Keimigrasian  dalam proses penegakan hukum pidana imigrasi, yang menindaki kasus pidana imigrasi  tidak  hanya  pihak  imigrasi  saja  yang  melakukan  proses tersebut  tetapi  terdapat  lembaga-lembaga  penegak  hukum  yang  saling berkaitan,  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga permasyarakatan. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis.
Proses  peradilan  pidana  yang  dipakai  yaitu  sesuai  dengan  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  proses  tersebut dimulai  dengan  tahapan  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dimuka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pada setiap  tahap  proses  peradilan  pidana  terdapat  beberapa  tindakan  yang harus  dilakukan  untuk  bisa  memasuki  tahap  selanjutnya.  Tiap  tahap dilakukan  oleh  masing-masing  lembaga  sesuai  dengan  tugas kewenangannya. Berikut proses dalam penegakan hukum nya :
a) Penyidikan
Proses  ini  dilakukan  oleh  kepolisian.  berdasarkan  wewenangnya, polisi  dapat  menentukan  apakah  suatu  peristiwa  sebagai  tindak pidana atau tidak. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan  melakukan  penyelidikan  untuk  kemudian  diputuskan  apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang  diduga  sebagai  pelaku  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Dalam melakukan  proses  ini,  polisi  diberi  kewenangan  untuk  melakukan upaya  paksa  demi  penyelesaian  penyidikan.  Upaya-upaya  bersifat memaksa tersebut meliputi :
1) Pemanggilan
2) Penangkapan
3) Penahanan
4) Penggeledahan
5) Penyitaan, dan
6) Pemeriksaan surat
Upaya-upaya  ini  dilakukan  untuk  memenuhi  pembuktian  yang dianggap  cukup  untuk  kepentingan  penuntutan  dan  persidangan atas  perkara  tersebut.  Jika  tindak  pidana  telah  selesai  disidik  oleh penyidik  maka  hasil  penyidikan  diserahkan  kepada  penuntut umum.  Proses  penyidikan  dianggap  selesai  jika  berkas  perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap.
b) Penuntutan
Proses selanjutnya adalah penuntutan. Proses ini menjadi tanggung jawab  penuntut  umum  atau  jaksa.  Penuntutan  adalah  tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri  yang  berwenang  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
Pelimpahan  perkara  ini  disertai  dengan  surat  dakwaan.  Surat dakwaan  dibuat  jaksa  penuntut  umum  segera  setelah  menerima hasil  penyidikan  yang  telah  dinyatakan  lengkap  dan  memenuhi syarat  untuk dilakukan  penuntutan.  Pada  proses  penuntutan,  status tersangka berubah menjadi terdakwa.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
c) Pemeriksaan
Pemeriksaan  perkara  dipengadilan  negeri  dilakukan  setelah penyerahan  perkara  oleh  penuntut  umum.  Pemeriksaan  perkara oleh  hakim  disidang  pengadilan  didasarkan  pada  dakwaan  dari jaksa penuntut umum.
Pada  proses  ini,  jaksa  penuntut  umum  akan  memberikan  bukti- bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi  hak  untuk  membela  diri.  Usai  proses  pemeriksaan,  hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.
d) Pelaksanaan putusan pengadilan
Proses  eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses  peradilan  pidana.  Proses  ini  dilakukan  oleh  jaksa.  Pada proses  ini,  terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah  akan  menjadi terpidana.  Terpidana  yang  dipidana  penjara  atau  kurungan  akan dieksekusi  dengan  dimasukkan  kedalam  lembaga  pemasyarakatan. Untuk  pidana  mati,  pelaksanaannya  tidak  akan  dilakukan  dimuka umum dan berasarkan pada Undang-undang yang berlaku. 9
Berdasarkan  uraian  diatas,  menurut  penulis  proses  dalam  penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal sudah  akurat  karena  proses  yang  dilakukan  sesuai  dengan  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana terdapat penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan,  dan  pelaksanaan  putusan pengadilan.  Lembaga-lembaga  yang  berturun  tangan  dalam  kasus pidana  pun  bukan  hanya  pihak  imigrasi  saja  melainkan  lembaga penegak  hukum  lainnya  ikut  berkaitan,  sehingga  dalam  penegakan hukum  pidana  keimigrasian  tidak  dapat  dianggap  remeh  oleh  warga negara  asing,  dan  juga  agar  warga  negara  asing  atau  masyarakat
9 https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana, diunduh pada hari senin 9 Agustus 2022, pukul 21.15 WIB
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Indonesia  pun  dapat  menyadari  akan  pentingnya  pemahaman  tindak pidana imigrasi bahwa sama seperti tindak pidana pada umumnya.

## IV. KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  yang  memalsukan  data untuk  mendapatkan  izin  tinggal  berdasarkan  Undang-undang  nomor  6 tahun  2011  dilakukan  sesuai  dengan  Pasal  123  huruf  a  Undang-undang keimigrasian  dengan  menggunakan  sarana  penal.  Pendekatan  penal dilakukan  dengan  cara  upaya  hukum  yaitu  pelaku  pemalsuan  data diproses  hukum  sesuai  dengan  Undang-undang  Keimigrasian  yang berlaku.  Yang  menjadi  bahan  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana apabila  perbuatan  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  maka  yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawaban pidana secara yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Soekanto,  Soerjono,  2004, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  UI  Pers, Jakarta. Prodjodikoro,  Wrijono,  2012, Hukum  Pidana ,  Refika  Aditama, Bandung.

## Jurnal
Ad’Ibra, Muyassar, Okta, “Sanksi Bagi Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011”. Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara , 2021. Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 3 Nomor 1 2012.
Moh  Asir,  Bruce  Anzward,  Elsa  Aprina,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Pemalsuan  Data  Untuk  Mendapatkan  Paspor  Republik Indonesia  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Balik  Papan”, Jurnal UNIBA Law Review , 2019.
Moh  Asir,  Bruce  Anzward,  Elsa  Aprina,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap
Pemalsuan  Data  Untuk  Mendapatkan  Paspor  Republik Indonesia  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Balikpapan”, Jurnal UNIBA Law Review , 2019.