## SINERGI BIROKRASI, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM

## PROSES FORMULASI KEBIJAKAN  PERENCANAAN PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

## ANWAR SADAT
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton Email : nua_nsa@yahoo.com

## DIRMANSYAH
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta Email : dirmansyahkenzie@ymail.com

## ABSTRAK
Dalam konteks otonomi daerah, harapannya menjadi sarana terjadinya sinergi birokrasi, Swasta dan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan  Perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal  Kabupaten Buton . Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses formulasi  kebijakan  perencanaan  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Buton  dan  peran  para  stakeholders  dalam  proses  formulasi  kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton.
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Perencanaan  menjadi  katalisator  pembangunan daerah  yang  didukung  oleh  masyarakat  setempat,  masyarakat  memahami  tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan  daerah.  Pola  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dalam  era otonomi  daerah  tujuan  mempromosikan good  governance pada  tingkat  pemerintah daerah,  melalui  partisipasi  publik  dalam  proses  pengambilan  kebijakan.  Sampai sekarang belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan  publik  di  Kabupaten  Buton,  disamping  dapat  berpengaruh  terhadap  sinergi para stakeholders dalam  proses  perumusan  kebijakan  pada  Bappeda  dan  Penanaman Modal di kabupaten Buton.
Keywords : Birokrasi, Kebijakan, Bappeda, Buton

## No.1 Vol. II Bulan September 2016
A. Latar Belakang Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada  masyarakat,  pemerintah  tidak lagi  dapat  mengklaim  dirinya  sebagai satu-satunya  sumber  kekuasaan  yang absah.  Paradigma  pemerintah  sebagai a governing  process ditandai  oleh  praktek pemerintahan  yang  berdasarkan  pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Pemerintahan  dijalankan  berdasarkan kesepakatan-kesepakatan
yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus yang  berlangsung  dalam  ruang  publik. Dalam  konteks  ini,  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  publik  tidak  semata-mata didasarkan  pada  pemerintah,  tetapi dituntut  adanya  keterlibatan  seluruh elemen,  baik  intern  birokrasi,  maupun masyarakat dan pihak swasta.
Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah
didekatkan  dengan  yang  diperintah, atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah.
Dampak  reformasi  yang  terjadi  di Indonesia,  ditinjau  dari  segi  politik  dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan  yang  bercorak  monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang
desentralistik ( lokal democrasi ) di pemerintah  daerah  (Utomo,  2007:21). Pemerintahan semacam ini memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam wujud  “ Otonomi  Daerah ”  yang  luas  dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  prinsip-prinsip demokrasi,  peran  serta,  prakarsa  dan
aspirasi  masyarakat  sendiri  atas  dasar pemerataan  dan  keadilan,  serta  sesuai dengan  kondisi,  potensi  dan  keragaman daerah.
Otonomi  Daerah  sebagai  wujud pelaksanaan  asas  desentralisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang digulirkan  oleh  Pemerintah  sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi  kekuasaan  negara  secara vertikal. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat
globalisasi.
Konsekuensinya,  berbagai  kebijakan publik  dalam  kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik menjadi  bagian  dari  dinamika  yang harus  direspons  dalam  kerangka  proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.
Kebijakan desentralisasi yang tertuang  dalam  UU  Nomor  32  Tahun 2004  merupakan  strategi  baru  yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi, globalisasi serta perdagangan bebas.  Harapan  tersebut  muncul  oleh karena  kebijakan  ini  dipandang  sebagai jalan  baru  untuk  menciptakan  suatu tatanan  yang  lebih  baik  dalam  sebuah skema  g ood  governance dengan  segala prinsip  dasarnya.  Melalui  pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi  bagi  masyarakat  lokal  untuk berperan  serta  dalam  menentukan nasibnya,  serta  berorientasi  kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan  daerah  yang  terpercaya, terbuka  dan  jujur  serta  bersikap  tidak mengelak  tanggung  jawab  ( passing  the buck )  sebagai  prasyarat  terwujudnya
pemerintahan yang akuntabel dan mampu  memenuhi  asas-asas  kepatutan dalam pemerintahan (g ood governance ). Konsep good  governance sendiri dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini banyak  dibicarakan  dalam  berbagai konteks  dan  menjadi  issue  yang  paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan  dan  pelayanan  kepada publik.  Tuntutan  ini  sebagai  akibat  dari pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan  dirasakan  tidak  sesuai lagi  bagi  tatanan  masyarakat  yang  telah berubah  atau  dengan  kata  lain  semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas  demokrasi,  hak  asasi  manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Jadi ada tekanan  untuk  mendefinisikan  ulang terhadap  peran-peran  pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dan sektor swasta.
Sebagai suatu alternatif
pengelolaan pemerintahan, konsep good governance berakar  pada  suatu  gagasan adanya saling
ketergantungan ( interdependence )  dan  interaksi  dari bermacam-macam  aktor  kelembagaan di  semua  level/tingkat  dalam  negara, yakni  pemerintah,  swasta  dan  civil society  dalam  menjalankan  fungsinya masing-masing. Sedangkan society berperan  positif  dalam  interaksi  sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok  dalam  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Pada tataran ini, perlu adanya keseimbangan hubungan  yang  sehat  antara  aktor ( domain ),  sehingga  tidak  boleh  ada aktor  kelembagaan  di  dalam good
governance yang  mempunyai  kontrol yang absolut.
Ketika  ada  keinginan  untuk  melakukan re-definisi terhadap pola penyelenggaraan  pemerintahan  yang terjadi  selama  ini  dan  pada  saat  yang bersamaan  pula  kebijakan  otonomi daerah  digulirkan,  pertanyaan  yang segera  muncul  adalah  apakah  dengan demikian,  pembangunan  akan  lebih dekat  dengan  masyarakat  atau  dengan kata lain pemerintah, melalui kebijakan- kebijakannya akan lebih berpihak kepada  masyarakat  dan  dunia  usaha, disamping  seberapa  besar  akses  yang dimiliki  oleh  para  stakeholder  untuk turut  serta  mengambil  bagian  dalam proses
pemerintahan dan pembangunan?.
Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, perencanaan sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat dan  dunia  usaha  menjadi  salah  satu syarat untuk mengembangkan pengelolaan  pemerintahan  yang  baik ( good  governance ),  sebab  perencanaan merupakan proses awal, sebelum langkah-langkah yang bakal mempengaruhi  kehidupan  masyarakat berjalan.  Asumsi  ini  didasarkan  pada pemikiran bahwa jika dalam perencanaan  telah  dengan  sengaja mengabaikan suara rakyat, maka dengan sendirinya langkah-langkah yang  akan  diciptakan  bisa  mengancam kehidupan  masyarakat.  Sebaliknya,  jika perencanaan
disusun dengan melibatkan  masyarakat,  maka  besar kemungkinan akan mendekatkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.  Tuntutan  penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung  jawab  serta  efisien  dan
efektif  dengan  senantiasa  menjaga kesinergisan  interaksi  yang  konstruktif diantara komponen ( pemerintah, swasta dan civil society ) dalam rangka melaksanakan berbagai tantangan otonomi  daerah  tidak  dapat  dielakan lagi.
Dalam  konteks  otonomi  daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  merupakan  institusi  teknis
Pemerintah Daerah yang secara langsung  bertanggung  jawab  dalam rangka  perencanaan  pembangunan  di
Daerah.  Berdasarkan  Perda  Nomor  14
Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi  dan    Tata  Kerja  Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, Bappeda dan Penanaman
Modal berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah  Daerah  yang  mempunyai tugas  pokok  membantu  Bupati  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah dibidang  Perencanaan  Pembangunan Daerah.  Untuk  melaksanakan  tugas tersebut, maka Bappeda dan Penanaman Modal mempunyai fungsi dalam perumusan  kebijakan  pembangunan  di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, memberikan layanan penunjang penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah di  bidang  Perencanaan  Pembangunan Daerah,  dan  melaksanakan  tugas  lain yang  diberikan  oleh  Bupati  dalam bidang  Perencanaan  Pembangunan  di Daerah.  Perencanaan  sebagai  suatu proses pembuatan kebijakan hendaknya melibatkan para stakeholder, sebagaimana  dikemukakan    oleh  Don  K. Price  (Wahab  ;  2001,  16)  bahwa  proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab  ialah  proses  yang  melibatkan interaksi  antara  kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin
organisasi professional, para
administrator dan para politisi.
Berdasarkan  visi  dan  misi  yang diemban  Bappeda  dan  Penanaman Modal Kabupaten Buton dalam melaksanakan  tugas  pokoknya,  maka disadari  bahwa  lingkungan  eksternal sangat  berpengaruh,  mengingat  setiap aspek  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Bappeda dan Penanaman Modal diperlukan peran serta dari pihak-pihak lain  sehingga  keterlibatan  tersebut diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Bappeda dan Penanaman Modal, khususnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dibidang
perencanaan  pembangunan  yang  pada akhirnya kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi para stakeholders  pengelola  pembangunan daerah.  Pada  tataran  ini,  kondisi  yang ingin  diwujudkan  adalah  perencanaan pembangunan  daerah  yang  partisipatif, yang  disusun  berdasarkan  hasil  dari aspirasi  yang  berkembang,  baik  dari masyarakat,  pemerintah  maupun  pihak swasta.  Meskipun  dalam  paradigma Good Governance dituntut adanya sinergi  antar  komponen  ( stakeholders ) didalamnya  atau  dengan  kata  lain  tidak ada  institusi  yang  dominan,  akan  tetapi dalam kenyataan saat ini, peran pemerintah cenderung  dominan apabila dibandingkan  dengan  pihak  ( domain ) lainnya,  terlebih  pada  saat  pelaksanaan otonomi  daerah,  dimana  kewenangan Pemerintah Daerah sangat besar,
melalui fungsi pengaturan yang memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat  serta  fungsi  administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pertanyaan yang kemudian muncul  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana proses perumusan kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman  Modal  Kabupaten  Buton?, Bagaimana  peran  para  stakeholders ( pemerintah,  swasta  dan  masyarakat ) dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  kaidah dalam  metode  kualitatif,  penelitian dilakukan dengan melakukan
serangkaian wawancara mendalam kepada sejumlah Informan yang terlibat langsung  pada  seluruh  tahapan  proses kebijakan,  sebagai  pembanding  maka wawancara  juga  dilakukan  kepada sejumlah informan yang mana posisinya sebagai  pengguna/  masyarakat  yang menjadi sasaran kebijakan.
Untuk  memahami  proses  yang dijalani  dalam  penelitian  ini,  dapat diamati pada gambar berikut ini
Gambar 1.
Indikator Proses Fomulasi Kebijakan.
C. HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
1. Kinerja  Pelayanan  Bappeda  dan PM Kab. Buton Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang terdapat  dalam  Renstra-Bappeda-PM Kabupaten  Buton  selama  kurun  waktu 2007-2011  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek :
a. Data base
Selama kurun waktu 2007-2011, data base yang  tersedia  di  Bappeda  dan PM Kabupaten Buton terutama berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kabupaten  Buton.  Beberapa data  base  yang  telah  dihasilkan seperti buku Kabupaten Buton Dalam Angka,  Kecamatan  Dalam  Angka, Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Kabupaten  Buton,  PDRB  Kabupaten Buton,  buku  Indikator  Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), buku Pola Konsumsi  Kabupaten  Buton,  buku profil daerah Kabupaten Buton.
Namun,  seiring  dengan  dinamika pembangunan  daerah  di  Kabupaten Buton,  maka  ketersediaan data  base saat  ini  dirasakan  masing  kurang memadai lagi, masih bayak data base yang harus disiapkan dalam mendukung  penyusunan  dokumen perencanaan. b. Dokumen hasil kajian pembangunan.
Guna mendukung perencanaan pembangunan  di  Kabupaten  Buton, baik  saat  ini  maupun  di  masa mendatang,  selama  kurun  waktu 2007-2011, telah dilakukan beberapa studi  atau  kajian  pembangunan, seperti penyusunan dokumen
Rencana Pengembangan Permukiman dan  Perumahan  Daerah  (RP4D), penyusunan  desain  mina  politan,
penyusunan indikator ekonomi,
penyusunan perencanaan pengembangan  wilayah  strategis  dan cepat tumbuh. Di masa-masa mendatang,  ketersediaan  dokumen hasil kajian ini akan terus ditingkatkan seiring dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan
Kabupaten Buton.
c. Dokumen perencanaan pembangunan.
Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional  dan  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda diberikan kewenangan dalam penyusunan  dokumen  perencanaan pembangunan  daerah.  Selama  kurun waktu 2007-2011, beberapa
dokumen perencanaan pembangunan yang  telah  disusun  di  Kabupaten Buton  antara  lain  adalah  dokumen RP4D, Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPD)  Kab.  Buton  Tahun  2005- 2025,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kab. Buton  Tahun  2007-2011,  Rencana Strategis  (Renstra)  Bappeda  Kab. Buton  Tahun  2007-2011,  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD) Tahun  2008-2012,  Kebijakan  Umum Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas  dan Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)
APBD Tahun 2008-2011, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala Daerah Tahun 2008-2012,
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala Daerah  5  tahun  selama  kurun  waktu 2007-2011, penyusunan buku memori  bupati  buton  periode  2007- 2011,  serta  penyusunan  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Buton  selama  kurun  waktu  2008-
2012.
d. Sumber daya manusia perencana.
Dalam  rangka  peningkatan  kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) perencana,  selama  kurun  waktu 2007-2011, telah dilaksanakan pelatihan  perencanaan  partisipatif bagi  perangkat  kecamatan,  pelatihan aparat  perencana  bagi  aparatur perencana SKPD se Kabupaten Buton. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas  SDM  aparatur  Bappeda  dan PM,  juga  telah  diikutsertakan  dalam beberapa  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat)  maupun  Bimbingan  Teknis (Bimtek).
e. Kerjasama Pembangunan dengan
Pihak Luar
Selama  kurun  waktu  2007-2011, Bappeda  dan  PM  Kabupaten  Buton telah  melakukan  beberapa  program kerjasama pembangunan dengan lembaga lain antara lain penunjangan
TMMD, pendampingan dan
penunjang  target  MDGs  Kab.  Buton, penunjangan Bantuan Stimulan
Pembangunan  Perumahan  Swadaya (BSP2S)  dan  peningkatan  kualitas perumahan  bekerja  sama  dengan Kementerian Perumahan Rakyat,
perencanaan  pembangunan  kawasan terpadu bekerja sama dengan Kementerian  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Program  Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP), program MCRMP Kab. Buton, Program  Access  maupun  Program SCBD yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Asian Developmen Bank (ADB). 2. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda  Dan  PM  Kabupaten

## Buton
Berdasarkan capaian kinerja dari Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dan Penanaman  Modal  (Bappeda  dan  PM) Kabupaten  Buton  selama  tahun  2007- 2011,  maka  bersamaan  dengan  hal tersebut  beberapa    yang  dihadapi  oleh Bappeda  dan  PM  Kabupaten  Buton dalam memperkuat ekisistensinya sebagai  Lembaga  Teknis  Daerah  yang membantu
Bupati Buton dalam perencanaan  dan  perumusan  kebijakan perencanaan  dan  penanaman  modal daerah adalah sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia Perencana Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang berkualitas merupakan  pelopor  dan  penentu arah  pembangunan  daerah.  Dari segi kuantitas, SDM aparatur Bappeda  dan  PM  sudah  cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan secara
prosedural, namun dari segi kualitas, SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan secara baik dan
akuntabel masih kurang. Oleh karena itu, ke depan upaya peningkatan  kualitas  SDM  aparatur perencana  menjadi  sesuatu  yang
penting  dalam  upaya  mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas.
b. Data Base
Data  merupakan  informasi  awal yang  sangat  dibutuhkan  dalam melakukan  perencanaan  maupun mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Data sekaligus
merupakan  titik  awal  ( starting point )  untuk  menentukan  kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan program  dan/atau  kegiatan  yang sedang  dan  akan  dilaksanakan. Dalam  beberapa  tahun  terakhir, Kabupaten  Buton  telah  mempunyai data  base yang  relatif  baik,  akan tetapi  seiring  dengan  dinamika dalam  perencanaan  pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan,  maka  dirasakan  ada beberapa permasalahan dalam penyediaan data  base saat  ini,  yaitu Lemahnya data base capaian pelaksanaan
program pembangunan dari SKPD.
c. Penyediaan Dokumen Perencanaan Dalam  beberapa  tahun  terakhir, Bappeda  dan  PM  Kabupaten  Buton telah melakukan penyusunan beberapa  dokumen  pembangunan, mulai  dari  dokumen  perencanaan tahunan,  lima  tahunan  maupun berbagai  kajian  pendukung  dalam penyusunan  dokumen  perencanaan pembangunan. Akan tetapi, permasalahan  yang  muncul  dalam penyediaan  dokumen  perencanaan dan  keuangan,  antara  lain  kurang optimalnya  dukungan  dari  SKPD dalam  memberikan  informasi  yang berkaitan dengan kinerja
program/kegiatan pembangunan yang telah dilakukan; masih lemahnya  koordinasi  perencanaan dengan  unit  kerja;  belum  adanya dokumen  RTRW  Kab.  Buton;  masih lemahnya  cakupan  dan  muatan  isi dari  hasil  monitoring  dan  evalusi program  pembangunan  sehingga kurang memberikan informasi sebagai umpan balik dalam penyusunan  perencanaan  program yang  bersangkutan  serta  belum memadainya ketersediaan hasil kajian  atau  dokumen  perencanaan pengembangan wilayah.
d. Sarana dan Prasarana Pendukung Sarana  dan  prasarana  pendukung sangat  penting  peranannya  dalam menunjang  kelancaran  pelaksanaan Tugas  Pokok  dan  Fungsi  unit  kerja. Ruang  kerja  kantor  yang  ditempati oleh  Bappeda  dan  PM  Kabupaten Buton  apabila  dilihat  dari  kondisi dan luas ruang kerja masing-masing bidang  belum  nyaman  dan  kurang mendukung.  Terlebih  lagi,  belum adanya ruang pertemuan/aula
sebagai tempat melaksanakan koordinasi  dengan  SKPD.  Selain  itu pula sarana dan prasarana yang ada sudah banyak dalam keadaan kurang  baik/rusak,  sehingga  tidak dapat lagi digunakan untuk menunjang  kelancaran  tugas.  Oleh karena  itu,  ke  depan  diharapkan tersedia  ruang  kerja  tambahan  dan ruang  pertemuan  serta  sarana prasarana yang lebih baik.
3. Kebijakan Bappeda dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten  Buton,  menguraikan  tentang prediksi  berbagai  permasalahan  yang akan  dihadapi  pada  tahun  2013  dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan guna memecahkan
permasalahan yang dihadapi.
1) Permasalahan Yang Dihadapi
Dari  Pelaksanaan  Program  Kegiatan perencanaan  yang  dilakukan  oleh
Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten  Buton,  selama  ini  telah mewujudkan  adanya  capaian  hasil- hasil  pembangunan  yang  cukup mengembirakan, walaupun pada beberapa hal disadari masih terdapat berbagai  masalah  pokok  yang  belum terselesaikan, dalam program
kegiatan pembangunan dan perencanaan yang terdahulu,
sehingga  masih  perlu  penanganan dan  diselesaikan  pada  tahun-tahun mendatang, guna menghasilkan capaian  yang  lebih  optimal  dalam kerangka  mewujudkan  visi  dan  misi Bappeda  dan  Penanaman  Modal Kabupaten  Buton.  Secara  umum permasalahan  utama  yang  dihadapi oleh  Bappeda  dan  Penanaman  Modal pada tahun 2012 adalah :
a) Keterbatasan  data  dan  informasi yang diperlukan bagi
perencanaan  pembangunan  dan penanaman modal.
b) Belum  optimalnya  kemampuan sumber  daya  manusia  dalam perencanaan
pembangunan daerah serta ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai. c) Belum  optimalnya  koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya
keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Belum  optimalnya  pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program  pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen- dokumen perencanaan.
2) Kebijakan Pembangunan Perencanaan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman  Modal  tahun  2013 sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi  serta  kewenangan  yang dimiliki, dengan mempertimbangkan  kondisi  dan kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah diprioritaskan pada pengimplementasian  UU  No.  25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, agar Perencanaan Pembangunan  yang  dilaksanakan dapat Sinergis, Akurat dan Akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah, serta sistem
Koordinasi  dapat  berjalan  sesuai dengan peraturan yang berlaku  dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi  sesuai  dengan  harapan. Disamping  itu  kebijakan-  kebijakan yang  diambil  tersebut  diharapkan dapat memecahkan persoalan- persoalan  yang  dihadapi  tersebut.
Kebijakan Umum Pembangunan pada  dasarnya  merupakan  bagian dari  upaya  pencapaian  visi,  misi, tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  dalam  Rencana  Strategis (Renstra)  Bappeda  dan  Penanaman Modal  tahun  2013-2017.  Kebijakan
Pembangunan tahun 2013,
merupakan  program  jangka  pendek sebagai  tingkat  pencapaian  kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran, dan merupakan implementasi pelaksanaan dari program pembangunan  jangka  menengah dan  jangka  panjang  daerah.  Dalam penyelenggaraan perencanaan Kabupaten Buton untuk mencapai sasaran pembangunan Bappeda dan Penanaman Modal  menetapkan  5  (Lima)    kebijakan prioritas  tahun  2013-2017  sebagai berikut :
1. Peningkatan  kapasitas  kelembagaan perencanaan dengan pemenuhan kebutuhan  kuantitas  dan  kualitas SDM  serta  perangkat  pendukungnya termasuk  pembaharuan  dan  analisis data  perencanaan  dan  penyediaan sistem informasi perencanaan
pembangunan. 2. Peningkatan kualitas koordinasi
perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan  pembangunan  antar lembaga  dan  antar  daerah  dengan memanfaatkan dokumen perencanaan  sebagai  pedoman  dan acuan.
3. Peningkatan  kualitas  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat  waktu  dengan  efisien,  efektif dan  partisipatif  dalam  mencapai konsistensi pelaksanaan
pembangunan  antara  lain  dengan penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan daerah termasuk dengan peningkatan pelibatan  LSM  dan  Perguruan  Tinggi sebagai mitra.
4. Mengembangkan mekanisme perencanaan  pembangunan  daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah
tentang mekanisme perencanaan
pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah.
5. Mendorong  perbaikan  iklim  investasi melalui pemberian pencerahan terhadap  setiap  rencana  kebijakan pada percepatan pengembangan sektor  riil  dan  pemberdayaan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  pada SKPD  teknis  lingkup  pemerintah kabupaten.
4. Sinergi  Birokrasi,  Swasta  Dan
Masyarakat Dalam Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan Pada Bappeda Dan Penanaman  Modal Kabupaten Buton
Didalam bab ini peneliti akan menganalisis  data  hasil  penelitian  di lapangan, data yang diperoleh merupakan  hasil  observasi,  wawancara dengan  untuk  memperoleh  informasi dan  data  yang  relevan  dari  informan kunci (key  informan), laporan  serta buku-buku  yang  mendukung  penelitian ini.  Semua  data  akan  diolah  dengan metode  kualitatif  deskriptif.  Sinergi Birokrasi, Swasta Dan Masyarakat Dalam  Proses  Formulasi  Kebijakan Perencanaan Pada Bappeda Dan Penanaman  Modal  Kabupaten  Buton berdasarkan  hasil  wawancara  penulis
dengan Kepala Bappeda dan PM
Kabupaten  Buton  Bapak  Muh.  Ilyas Abibu,  SE.,MDM  beliau  menyatakan bahwa: “...Ketika pemerintah
mengontrakkan  beberapa  kegiatan kepada  sektor  swasta,  mereka  tetap membuat  keputusan  kebijakan  dan memberikan pembiayaan. Dan untuk dapat  melakukan  itu  dengan  baik, maka  haruslah  pemerintahan  yang berkualitas, Birokrasi dianggap telah menjadi  sumber  inefisiensi.  Oleh karena  itu  keterlibatan  pemerintah dalam  berbagai  kegiatan  perlu dikurangi,  dengan  asumsi  peran tersebut  akan  digantikan  oleh  aktor lain  seperti  asosiasi  sukarela  dan mekanisme pasar, munculnya governance  bodies,  yakni  lembaga nonpemerintah  yang  diberi  mandat dan  kewenangan  oleh  pemerintah untuk  mengambil  kebijakan  dalam bidang tertentu. Selama ini pemerintah memonopoli pengambilan  kebijakan.  Munculnya governance  bodies  yang  anggota- anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, membuat persoalan publik tidak lagi dikatakan didominasi oleh
pemerintah seperti selama ini terjadi”. (Hasil wawancara tanggal 2 September 2013). Demikian juga apa yang dikemukakan  oleh  Sekretaris    Bappeda dan  PM  Kabupaten  Buton  Bapak Sunardin  Dani,  SE,  dalam  wawancara dengan penulis  menyatakan:
“...Menguatnya Sinergi
Birokrasi,Swasta  dan  masyarakat yang  membuat  proses  kebijakan publik  tidak  lagi  dapat  didominasi oleh Bappeda dan PM saja. Pelibatan aktor-aktor  di  luar  pemerintah dikarenakan  tuntutan  akan  kualitas kebijakan  yang  semakin  tinggi, dengan asumsi bahwa mereka
memiliki informasi, pengalaman, dan tacit  knowledge yang  lebih  baik daripada  aktor-aktor  yang  selama ini  memiliki  otoritas  yang  sah”.(
Hasil wawancara tanggal 2
September 2013).
Selanjutnya dalam Proses Formulasi Kebijakan    Perencanaan  Pada  Bappeda Dan  Penanaman  Modal    Kabupaten Buton,  dari  hasil  wawancara  dengan Kasubag  Penyusunan  program,  Merye ADH, SP menyatakan:
“...semakin  banyaknya  kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Kondisi ini membuat banyak
kebutuhan masyarakat sebagai kolektivitas seperti  barang-barang  publik  dan semi  publik  yang  diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah. Organisasi  masyarakat  sipil,  asosiasi sukarela,  dan  lembaga-lembaga  non pemerintah  banyak  bermunculan dengan  aktivitas  yang  mengambil alih  peran  pemerintah”.          (Hasil wawancara  tanggal  2  September 2013).
Hal ini menuntut peningkatan peran dan  kapasitas  seluruh  SKPD  termasuk Bappeda  dan  PM  yang  diberi  tugas
dalam perencanaan pembangunan daerah  untuk  mengatasi  permasalahan dan  tantangan  tersebut.  Peran  Bappeda dan PM sangat strategis karena perencanaan  merupakan  pijakan  awal untuk  menentukan  arah  pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya  dan  melibatkan  para  pelaku pembangunan/stakeholder.

## 5. Strategi  dan  Kebijakan  Bappeda dan PM Kab. Buton
Strategi  adalah  keseluruhan  cara  atau langkah  dengan  penghitungan  yang pasti  untuk  mencapai  tujuan  atau mengatasi  persoalan.  Cara  atau  langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan  dengan  “teknik“  yang lebih  sempit,  dan  merupakan  rangkaian kebijakan.  Sehingga  strategi  merupakan cara  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan dan program-program.
Di  dalam  mewujudkan  visi  dan menjalankan misi serta mencapai tujuan dan  sasaran  seperti  tersebut  di  atas, ditempuh dengan strategi pokok penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut :

## Tabel 1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda dan PM Kabupaten Buton
Visi : Terwujudnya  Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Profesional, Dinamis, Responsif, Partisipatif Serta Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Menuju Masyarakat Yang Sejahtera
Misi 1  : Mengembangkan  kapasitas  kelembagaan  melalui  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia dan perangkat pendukung perencanaan termasuk data dan sistim informasi perencanaan  pembangunan  yang  terbarukan  serta  ketersediaan  sarana  dan prasarana Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan sistem kelembagaan yang baik Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders Mengembangkan sistem database perencanaan Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan Melaksanakan Capacity Building SDM perencana pembangunan Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan Misi 2  :  Meningkatkan  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  dengan  mampu melaksanakan  mekanisme  perencanaan  pembangunan  daerah  yang  tepat  waktu, efisien dan efektif, yang tanggap terhadap perubahan dan partisipatif Meningkatnya kualitas perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan dan mewujudkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Mengembangkan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan dan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Misi 3  :  Meningkatkan  kualitas  koordinasi  perencanaan,  monitoring  dan  evaluasi  melalui kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah Meningkatkan sistim koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder Meningkatkan komunikasi dan koordinasi perencanaan pembanguann seluruh stakeholder Mengefektifkan koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian pembangunan pada semua sektor dan stakeholder
Visi : Terwujudnya  Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Profesional, Dinamis, Responsif, Partisipatif Serta Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Menuju Masyarakat Yang Sejahtera
Misi 4  :  Meningkatkan  kemampuan  investasi  daerah  dalam  penyelenggaraan  aktifitas ekonominya yang makin produktif dan makin mandiri
Meningkatkan
produktivitas dan kualitas iklim investasi daerah dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Meningkatnya jumlah investasi yang masuk baik PMA maupun PMDN yang dalam pengelolaannya dilakukan secara bijak Peningkatan layanan investasi yang kondusif melalui  koordinasi dan monitoring bagi setiap  stakeholder yang  terlibat  dalam investasi daerah. Mendorong perbaikan iklim investasi melalui pemberian pencerahan terhadap  setiap  rencana kebijakan pada percepatan pengembangan  sektor  riil dan  pemberdayaan  usaha mikro, kecil dan menengah pada  SKPD  teknis  lingkup pemerintah kabupaten
Sumber : Kantor Bapada dan PM Kabupaten Buton, 2013
Proses perumusan kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman  Modal  Kabupaten  Buton telah dituangkan dalam Kebijakan Umum  APBD  yang  merupakan  sasaran dan  kebijakan  daerah  dalam  satu  tahun anggaran  yang  menjadi  petunjuk  dan ketentuan  umum  yang  disepakati  oleh Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  sebagai pedoman dalam Penyusunan Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.  Oleh  karena  itu,  penyusunan Kebijakan  Umum  APBD  Kabupaten Buton  Tahun  Anggaran  2013  diarahkan untuk :
(1)  Mewujudkan agenda Rencana Pembangunan  Jangka  menengah Daerah    Kabupaten  Buton  tahun 2013-2017, yang merupakan
penjabara    visi,  misi  dan  program kepala  Daerah  Kabupaten  Buton periode  2012-2017  dengan  tetap memperhatikan RKPD Propinsi
Sulawesi  Tenggara  Tahun  2013  dan RKP 2013; (2)  Mewujudkan  agenda  pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten  Buton  tahun  2013  yang meliputi  5  (lima)    isu  strategis  dan
ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan-kegiatan.
Berkenan  dengan  hal  tersebut diatas,  agar  alokasi  anggaran  pada program  dan  kegiatan  SKPD  lebih realistis,  terukur  serta  akuntabel  perlu disusun  kebijakan  pendapatan,  belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman  dalam  penyusunan  APBD Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah  Kabupaten  Buton  Bapak  La Kabona, S.Sos menyatakan:
“...Dalam era otonomi daerah seperti yang  sudah  berjalan  lebih  dari  10 tahun  seperti  sekarang  ini,  daerah diberi  kewenangan  yang  lebih  besar untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara  lain  adalah  untuk  lebih mendekatkan  pelayanan  pemerintah kepada  masyarakat,  memudahkan masyarakat  untuk  memantau  dan mengontrol  penggunaan  dana  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD), Pemerintah Daerah
Kabupaten  Buton  dalam  proses
kebijakan sering melibatkan steakholder  karena  tanpa  mereka formulasi  kebijakan  tidak  sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat”. (Hasil wawancara tanggal 3 September 2013). Selanjutnya  wawancara  penulis dengan Bapak Kaimuddin, S.Sos (Kasubid Promosi Investasi) menyatakan : “...Perencanaan  pembangunan  di Kabupaten Buton mampu menangkap  kebutuhan masyarakat dalam  mengembangkan  potensi daerah  dan  mampu  mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat yang melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah.  Sehingga  kebijakan  dalam perencanaan  dapat  meningkatkan kemampuan investasi daerah dalam  penyelenggaraan  aktifitas ekonominya  di  Kabupaten  Buton yang  makin  produktif  dan  makin mandiri”. (Hasil wawancara tanggal 4 September 2013).
Tujuan  merupakan  penjabaran atau  implementasi  dari  pernyataan  misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai  atau  dihasilkan  dalam  jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan  misi  sehingga  rumusannya  harus dapat  menunjukkan  suatu  kondisi  yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu  tujuan  disusun  guna  memperjelas pencapaian  sasaran  yang  ingin  diraih dari masing-masing misi.
6. Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan Pada Bappeda Dan Penanaman  Modal Kabupaten Buton Aspek
perencanaan memiliki peranan  penting  dalam  membina  serta mengembangkan otonomi daerah, karena melalui perencanaan, jauh sebelum terjadi perwujudan pembangunan, masyarakat lebih banyak mengerti  tentang  situasi  daerahnya  dan peranannya untuk berpartisipasi. Perencanaan  akan  menjadi  katalisator pembangunan  daerah  yang  didukung oleh  masyarakat  setempat,  masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah atas dasar otonomi yang dimilikinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Vivianti Nafii, S.Pi, menyatakan:
“...Perencanaan sebagai suatu
kebijakan merupakan proses kegiatan  usaha  yang  dilakukan secara terus menerus dan komprehensif serta memiliki tahapan yang sistematis terhadap
serangkaian  kegiatan-kegiatan  yang sedikit  banyak  berhubungan  beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai  keputusan  tersendiri.”  (Hasil wawancara  tanggal  4  September 2013).
Proses  perumusan  kebijakan  yang sangat beragam ditandai dengan banyaknya  studi  menyangkut  proses perumusan kebijakan yang megharuskan keikutsertaan (partisipasi)  masyarakat,  dengan  kata lain  bahwa  proses  itu  tidak  hanya dimonopoli  oleh  pemerintah  (birokrat). Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan,  didalamnya  terdapat  proses yang divisualisasikan sebagai
serangkaian tahap yang saling
bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Setiap tahap berhubungan dengan  tahap  berikutnya,  dan  tahap terakhir  (penilaian  kebijakan)  dikaitkan dengan  tahap  pertama  (penyusunan agenda)  atau  tahap  ditengah  dalam aktivitas  yang  tidak  linear.  Hal  ini didasarkan pada hasil wawancara penulis  dengan  Kabid  Statistik  dan Evapor  bapak  Drs.  L.M.  Takdir,  M.Si beliau menyatakan :
“...Pola penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) dalam era otonomi
daerah  yang  dititik  beratkan  pada proses  perumusan  kebijakan  yang demokratis dengan tujuan
mempromosikan good governance pada  tingkat  pemerintah  daerah, melalui  partisipasi  publik  dalam proses pengambilan kebijakan.
Sampai  sekarang  belum  terungkap bagaimana  peran  para  stakeholders dalam  proses  perumusan  kebijakan publik di Kabupaten Buton, disamping faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat berpengaruh  terhadap  sinergi  para stakehoders  dalam  proses  perumusan kebijakan pada Bappeda dan Penanaman  Modal  di  kabupaten Buton”.  (Hasil wawancara  tanggal  5 September 2013).
Perencanaan sebagai suatu
kebijakan  merupakan  proses  kegiatan usaha  yang  dilakukan  secara  terus menerus dan komprehensif serta memiliki tahapan yang sistematis, bahwa  tahap-tahap  dalam  suatu  proses perencanaan terdiri dari :
(1) Penyusunan  rencana  yang  meliputi tinjauan  keadaan,  baik  sebelum memulai  suatu  rencana  ( review before  take  off )  maupun  tinjauan
terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya ( review of
performance ),  perkiraan  keadaan masa  yang  akan  dilalui  rencana ( forecasting ), penetapan tujuan rencana ( plan objectives ) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, identifikasi kebijakan  atau  kegiatan  usaha  yang perlu  dilakukan  dalam  rencana serta pengambilan keputusan sebagai  persetujuan  atas  suatu rencana.
(2) Penyusunan  program  rencana  yang dilakukan  melalui  perumusan  yang lebih  terperinci  mengenai  tujuan atau  sasaran  dalam  jangka  waktu tertentu,  suatu  perincian  jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga  atau  kerja  sama  antar lembaga mana yang akan melakukan
program-program pembangunan.  Tahap  ini  seringkali perlu  dibantu  dengan  penyusunan suatu  tahap flow-chart ,  operation- plan atau network-plan.
(3) Pelaksanaan
rencana
(implementasi)  yang  terdiri  atas eksplorasi,  konstruksi  dan  operasi.
Dalam tahap ini, kebijakan- kebijakan  perlu  diikuti  implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian. (4) Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana  yang  bertujuan  untuk mengusahakan  supaya  pelaksanaan rencana  berjalan  sesuai  dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan  tersebut  dan  apa sebabnya serta dilakukannya
tindakan  korektif  terhadap  adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebu,  maka  diperlukan  sustu system monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana rencana.
(5) Evaluasi  untuk  membantu  kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara  terus  menerus (concurrent review) . Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap  penyusunan  rencana  yakni evaluasi  sebelum  rencana  dimulai dan  evaluasi  tentang  pelaksanaan rencana  sebelumnya.  Dari  hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan  terhadap  perencanaan selanjutnya  atau  penyesuaian  yang diperlukan  dalam  (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  DPRD  Kabupaten  Buton Bapak L.M. Yamin Majid, B.Sc, menyatakan: “...perencanaan  berhubungan  erat dengan perumusan kebijakan (policy  formulation),  suatu  proses di  mana  masyarakat  Kabupaten Buton bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan,  tetapi  juga  untuk menciptakan  kohesi,  integrasi, dan  untuk  kesejahteraan  rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu daerah mencapai tujuan sangat tergantung  pada  kualitas  tata kepemerintahan di mana pemerintah  melakukan  interaksi dengan sektor swasta dan
masyarakat”.  (Hasil wawancara tanggal 6 September 2013).
Dalam kerangka itulah, kerja institusi  Bappeda  dan  PM  Kabupaten Buton seyogianya  diorientasikan  dari model “pemanjaan publik” ke “pertanggungjawaban publik”. Pandangan mengenai prasyarat- prasyarat institusional bagi
pemerintahan  Kabupaten  Buton  yang demokratis dalam mengekspresikan kepentingan  publik,  diantaranya  adalah pandangan  yang  menyebutkan  bahwa demokrasi  pada  dasarnya  menunjuk pada hak berpartisipasi dalam mempengaruhi atau menentukan pembuatan  keputusan,  terutama  yang menyangkut kepentingan individu anggota  masyarakat,  sementara  itu partisipasi  hanya  dapat  terjadi  apabila terdapat  proses  pemberdayaan  oleh suatu  kekuatan  politik  yang  memiliki hak, dalam hal ini pemerintah menginginkan dengan bijak jika seluruh rakyat  tanpa  kecuali,  memiliki  hak partisipasi sepenuhnya dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal ini, berikut ini ditampilkan hasil wawancara penulis
dengan salah seorang Stakeholder  yang  menyangkut  proses perumusan kebijakan perencanaan pada Bappeda  dan  PM  Kabupaten  Buton, menyatakan bahwa:
“…Tugas-tugas yang menyangkut proses perumusan kebijakan perencanaan dapat  kami pahami,
dalam  pelaksanaan  tugas  apabila  kami menemukan kesulitan dalam
penanganannya, hal itu kami koordinasikan dengan rekan-rekan
sekerja atau langsung kepada pimpinan,  untuk  mendapatkan  solusi pemecahannya.“ (Hasil wawancara tanggal 6 September 2013).
Demikian juga apa yang
dikemukakan  oleh  seorang  Direktur LSM  SINTESA  Bapak  Sukri  Rauf,  SE dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa :
“…Tingkat  pemahaman  terhadap tugas-tugas  yang  tertera  dalam uraian  tugas  cukup  baik.  Karena dalam pelaksanaanya proses perumusan  kebijakan  perencanaan telah  diberi  arahan  atau  penjelasan menyangkut  mekanisme  kebijakan perencaan  dalam  pelaksanaannya tidak  mendapatkan  kesulitan  yang berarti” (Hasil wawancara tanggal 7 September 2013)
Berkaitan  dengan  kondisi  diatas, hal  ini  menunjukkan  bahwa  proses perumusan kebijakan perencanaan Bappeda dan Penanaman Modal
Kabupaten  Buton  cukup  baik.  Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas  teknis,  nilai,  misi,  tujuan organisasi  serta  fungsi  Bappeda  dan Penanaman  Modal  Kabupaten  Buton sebagai unsur pelaksana yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan,  administrasi,  organisasi, dan  tata  laksana  serta  memberikan pelayanan  administrasi  kepada  seluruh perangkat daerah Kabupaten.
Dalam konteks ini, proses demokrasi  mengandung  visi  sistem politik hal mana para warganya memandang  satu  sama  lain  sederajat dalam kehidupan politik, secara bersama-sama  berdaulat  dan  memiliki kapasitas  sumber  daya  dan  lembaga yang  dibutuhkannya  guna  memerintah (govern)  dari  mereka  sendiri.  Sehingga kerangka  teori  yang  terkait  dengan penelitian  tentang  Sinergi  Birokrasi,
Swasta  Dan  Masyarakat  Dalam  Proses Formulasi  Kebijakan  Perencanaan  Pada Bappeda Dan Penanaman Modal
Kabupaten  Buton  sangat  bermanfaat untuk  memahami  lebih  jauh  tentang implementasi good  governance dalam era  otonomi  daerah,  dengan  titik  berat pada  proses  perumusan  kebijakan  yang demokratis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab IV analisis dan  interpretasi  data,  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Dalam  Proses  formulasi  kebijakan perencanaan  pada  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  dan  Penanaman Modal  Kabupaten  Buton  dan  Sinergi para  stakeholders  (Birokrasi,  Pihak Swasta dan Masyarakat) dalam peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) perencana, telah dilaksanakan  pelatihan  perencanaan partisipatif  bagi  perangkat  kecamatan, pelatihan aparat perencana bagi aparatur  perencana  SKPD  se  Kabupaten Buton.  Selain  itu,  untuk  meningkatkan kualitas SDM aparatur Bappeda dan PM, juga telah diikutsertakan dalam beberapa  Pendidikan  dan  Pelatihan (Diklat)  maupun  Bimbingan  Teknis (Bimtek). Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui  kerjasama  dengan
Stakeholder. Pelaksanaan Program Kegiatan  perencanaan  yang  dilakukan oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal Kabupaten  Buton,  selama  ini  telah mewujudkan  adanya  capaian  hasil-hasil pembangunan yang cukup mengembirakan, Kebijakan Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dan Penanaman  Modal  tahun  2013  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta kewenangan  yang  dimiliki,  dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan  keuangan  daerah,  agar Perencanaan Pembangunan
yang dilaksanakan dapat Sinergis, Akurat dan
Akuntabel  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  daerah,  serta  sistem Koordinasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan pengendalian serta
evaluasi sesuai dengan harapan.

## 5.1. Saran
Berdasarkan  hasil  interpretasi  data dan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis mencoba  merekomendasikan  beberapa hal  dalam  rangka  Sinergi  Birokrasi, Swasta  Dan  Masyarakat  Dalam  Proses Formulasi Kebijakan  Perencanaan Pada
Bappeda Dan Penanaman Modal Kabupaten Buton, yaitu : Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  akan didapat konsep dan teori baru
khususnya menyangkut sinergi birokrasi, sektor swasta dan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan perencanaan sebagai upaya
menciptakan good governance dalam era otonomi  daerah  dengan  mengevaluasi keluhan-keluhan  serta  mencari  solusi untuk  memperbaiki  sinergitas  dengan melibatkan
Pemerintah Kabupaten
Buton dengan pihak swasta dan masyarakat.  Meningkatan  peran  dan kapasitas seluruh SKPD termasuk
Bappeda dan PM Kabupaten Buton yang diberi
tugas dalam perencanaan pembangunan  daerah  untuk  mengatasi permasalahan  dan  tantangan  dalam pengambilan  kebijakan.  Peran  Bappeda
dan PM sangat strategis karena perencanaan  merupakan  pijakan  awal untuk  menentukan  arah  pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya  dan  melibatkan  para  pelaku pembangunan/stakeholder.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin,  2001, Analisis Kebijaksanaan  :  Dari  Formulasi Ke ImplementasiKebijaksanaan
Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Agus Dwiyanto, 2004, Manajemen Untuk Pembangunan Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta. Alavi,  Hamza, The  State  in  Post-Colonial Societies :Pakistan and Banglades,
New  Left  Review,  No.  74,  Juli-
Agustus 1972.
Ancok, Djamaludin, 2007, Teknik Penyusunan Skala Pengukur , Pusat  Penelitian  Kependudukan UGM, Yogyakarta
Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta.
Arsyad, Lincolin, 2009, Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga, YKPN Yogyakarta Barkley,  George  E.,  1978, The  Craft  Of Public  Administration, Allin  and Bacon, Inc.
Djiwandono, Soedjati, 2004, Kekuatan dan Keterbatasan Pendekatan yang Berpusat pada Negara (State Centered) ”, Jurnal Ilmu Politik Nomor 6.
Dunn, William, N, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dye,  Thomas  R.,  1992, Understanding
Public  Policy  (Seventh  Edition), Prentice  Hall,  Englewood  Cliffs, New Jersey 07632. Fatah, Eef Saefullah, 2001, Memberdayakan Islam dalam Politik, dalam Buku  Otonomi Daerah  Perspektif  Teoritis  dan Praktis, BIGRAF Publishing bekerjasama UMM, Yogyakarta. Gafar,  Affan,  (2000), Politik  Indonesia Transisi Menuju Demokrasi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar Giddens, Anthony, 1990, The Consequences of Modernity ,
Stanford,  California  :  Stanford University Press. Keban, Yeremias T., 2000, Good Governance dan Capacity Building sebagai  Indikator  Utama  dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam JurnalPerencanaan Pembangunan , Jakarta.
Huntington,  Samuel  P.,  1991, The  Third Wave,  Democratization  in  the Late Twentieth Century, Oklahoma University Press, Norman, Oklahoma. Lembaga  Administrasi  Negara,  2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) , Jakarta. Maskun, Sumitro, 2001, Aspek Perencanaan Dalam Otonomi
Daerah, dalam Buku  Otonomi Daerah  Peluang  dan  Tantangan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Mc. Gregor, 1966, Ledership and Motivation , MIT Press, Cambridge, Mass. Moleong,  Lexy  J.,  2005, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Karya, Bandung. Pamudji, Sapari, 1984, Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, Pidato Pengukuhan  Sebagai  Guru  Besar Tetap  Dalam  Ilmu  Administrasi Negara pada Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam  Negeri,  Di  Jakarta  15 Februari 1984. Pide,  Andi  Mustari,  1997, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki  Abad  XXI ,  Gaya  Media Pratama, Jakarta. Rahardjo, M. Dawam, 1984,
Transformation of The State in the Context  of  Transnationalization ,

## No.1 Vol. II Bulan September 2016
Prisma, The Indonesian Indicator. Rasyid, Ryaas, 2007, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari segi Etika  dan  Kepemimpinan ,  P.T. Yarsif Watampone, Jakarta. Redjo,  Samugyo  Ibnu,  2001, Reposisi Birokrasi dalam Pelaksanaan
Otonomi  Daerah:  Demokrasi  dan
Model, dalam Buku  Otonomi
Daerah  Perspektif  Teoritis  dan
Praktis, BIGRAF Publishing bekerjasama UMM, Yogyakarta. Rondinelli,  2003, Development  Projects
As Policy Experiment : An Adaptive Approach to Development Administration , Mathuen, London. Said,  M.  Mas’ud,  2001, Konstruksi Negara Demokrasi : Implementasi Keadilan dan Kesejahteraan Bersama sebagai Usaha Demokratisasi, dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis  dan  Praktis, BIGRAF Publishing  bekerjasama  UMM,
Yogyakarta.
Santoso,  2003, Teori  Birokrasi  dan Globalisasi.  Yogyakarta:  Insist Press, 2001
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi  Sofian, 2007, Metode  Penelitian  Survay , Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.
Sosialismanto,  Duto,  2001, Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Pedesaan , Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung.
Surakhmad,  Winarno,  2005, Dasar  dan Teknik  Research ,  CV.  Tarsito,
Bandung Suseno,  Frans  Magnis,  2008, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar  dan  Kenegaraan  Modern , Gramedia, Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro, 2007, Pengantar Administrasi Pembanguan, LP3ES, Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro, 2003, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Thoha, Miftah, 2000, Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik , Disampaikan  pada  Pembukaan Kuliah  Program  Pasca  Sarjana, UGM, Yogyakarta. Usman,  Husaini  dan  Purnomo  Setiady Akbar, 2001, Metodologi Penelitian  Sosial ,  Bumi  Aksara, Jakarta Utomo,  Warsito,  2007, Sesi-sesi  Kuliah
Reformasi  Administrasi ,  Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta
Widodo,  Joko,  2001, Good  Governance  : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan  Kontrol  Birokrasi  pada  Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya. Winarno, Budi, 2009, Teori Kebijaksanaan Publik , Pusat
Antar  Universitas-      Studi  Sosial UGM, Yogyakarta.
Republik  Indonesia,  2004,  “Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah”, Jakarta.