## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 2 (3) (2018): 149- 160
DOI: 10.21787/mp.2.3.2018.149-160
Keywords: Capacity, Apparatus, Village Government
Kata Kunci : Kapasitas, Aparat, Pemerintahan Desa

## *Korespondensi
Phone      : +62 838 7099 7559 Email       : prastyoharie@gmail.com

## A ������� T ������ K�������� A������� P��������� D��� �� K�������� B����
Sitti Aminah 1 , Hari Prasetyo Sutanto 2*
1,2 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, Indonesia
Dikirim: 18 Oktober 2018; Direvisi: 7 November 2018; Disetujui: 30 November 2018
Abstract The  lack  of  village  apparatus  capacity  has  caused  government implementation,  development  and  community  services  not  optimal.  The purpose of the study is to analyze the level of capacity of village government of�icials on  aspects  of  knowledge,  attitudes  and  skills.  This  study  is  a quantitative  study  that  uses  causality-descriptive  analysis.  Data  were collected  in  August  and  September  2016  in  Bogor  Regency  and  analyzed using  descriptive  statistics.  The  results  of  the  analysis  concluded  that  the village of�icials capacity was quite suf�icien t, but had not optimally supported the village governance implementation. This capacity building can be reach through  increasing  intensity,  extending  time  and  inland  materials,  along with  technical  practices  in  village  development  planning  and �inancial management  in  education  and  training.  Increasing  assistance  (through the Village facilitates involvement and Village Observer Institutions) is also needed in addition to increasing the intensity of the Village Law socialization and implementing regulations.

## Intisari
Minimnya  kapasitas  aparatur  desa  menyebabkan  pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan analisis  deskriptif-kausalitas.  Data  dikumpulkan  pada  bulan  Agustus dan  September  2016  di  Kabupaten  Bogor  dan  dianalisis  menggunakan statistik  deskriptif.  Hasil  analisis  menyimpulkan  kapasitas  aparat  desa tergolong  cukup  namun  belum  optimal  mendukung  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Peningkatan  kapasitas  ini  dapat  dilakukan  melalui penambahan  intensitas,  memperpanjang  waktu  dan  pedalaman  materi, disertai  praktik  secara  teknis  dalam  perencanaan  pembangunan  desa dan  pengelolaan  keuangan  dalam  diklat.  Peningkatan  pendampingan (melalui pelibatan pendamping Desa dan Lembaga Pemerhati Desa) juga diperlukan  disamping  meningkatkan  intensitas  sosialisasi  UU  Desa  dan peraturan pelaksanaannya.

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, 10450
© Sitti Aminah, Hari Prasetyo Sutanto
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I. Pendahuluan
Kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kapasitas sumberdaya manusia aparat pemerintah desa.  Terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi pemerintah desa dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan di desa. Sehingga kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sumber daya yang tersedia di desa baik sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan terutama sumber daya keuangan desa dalam jumlah besar dapat dikelola secara tepat guna, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan terutama mengatasi kemiskinan di desa.
Namun, banyak kalangan meragukan UU Desa dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor ketidaksiapan pemerintah desa menjadi sorotan utama, Pemerintah desa dianggap belum siap baik secara kelembagaan, SDM, maupun administrasi desa. Penelitian KPK (2015) menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan keuangan desa antara lain karena lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan APBD yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa, lemahnya penyusunan rencana dan pertanggungjawaban APBD Desa, serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai standar dan rawan manipulasi. Penelitian BPP Kemendagri (2015) antara lain menemukan bahwa beberapa desa tidak melaporkan penggunaan Dana Desa karena ketidakmampuan SDM aparat desa dalam menyusun Laporan pertanggungjawaban. Sejalan dengan kedua penelitian, Indonesia Anti Corruption Forum (2014) menyatakan salah satu penyebab penyalahgunaan Dana Desa adalah kemampuan SDM aparat yang rendah.
Kapasitas dalam pembangunan di negara berkembang secara konseptual sudah dikemukakan oleh beberapa lembaga internasional. Organization for Economic Co-operation and Development (2006)  mendefinisikan  kapasitas  sebagai  proses penguatan kemampuan atau kapasitas individu, organisasi dan masayarakat untuk membuat efektif dan efisien penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara berkelanjutan. United Nation Development Program (2008) mendefinisikan  kapasitas  sebagai  kemampuan individu, lembaga, atau masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, memecahkan masalah, dan dalam menyusun serta mencapai
tujuan yang berkelanjutan. Morgan (2006, pp. 1–22) mendefinisikan  kapasitas  sebagai  kemampuan, pemahaman, kketerampilan, sikap, nilai, perilau, motivasi, hubungan dan setiap kondisi yang memungkinkan setiap individu, kelompok, hingga kelompok yang lebih luas melaksanakan fungsi- fungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Morgan, aspek-aspek kapasitas yang perlu dikembangkan antara lain adalah kesadaran, keterampilan, pengetahuan, motivasi, komitmen, dan kepercayaan diri. Sedangkan Lasmana (2017) mengukur pemahaman, keterampilan, kemampuan dan sikap untuk mengukur kapasitas kepala desa dan aparatur desa. Sehingga, kapasitas pemerintah desa dimaknai sebagai kemampuan aparat pemerintah (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) aparat desa melaksanakan fungsi pemerintahan desa.
Menurut Ratnasari (2013)(2 pengembangan kapasitas daerah didorong oleh faktor kepemimpinan dan komitmen bersama, sedangkan inkonsistensi peraturan dinilai sebagai faktor penghambat. Ia menganalisis dari penelitian sebelumnya terkait lima faktor pokok yang mempengaruhi pembangunan kapasitas, yaitu adanya komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan peningkatan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa turut mengatur pengembangan kapasitas pemerintahan desa melalui menajemen desa, yang mencakup: (1) kebijakan pemerintahan desa, (2) perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan kebijakan penyusunan peraturan di desa. Antono (2015, pp. 1–22) menyebutkan bahwa kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan  sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 mencakup kemampuan dalam: (1) Menata struktur pemerintahan desa sesuai karakteristik masing- masing desa;  (2) Kemampuan akunting ( accounting ) perangkat desa; (3) Kemampuan melakukan akuntabilitas pelaporan keuangan; (4) Kemampuan meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa; (5) Kemampuan mempersiapkan pembangunan desa yang cermat, termasuk di dalamnya keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  Dan (6) Kemampuan menyusun dan membenahi sistem informasi desa yang meliputi informasi kependudukan dan sosial, neraca sumber daya, kondisi geografis dan topografi desa, informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar, dan unit usaha masyarakat, serta keterkaitan interregional.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Kemendagri adalah meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa (PKAD). PKAD adalah pelatihan yang ditujukan
kepada unsur pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta unsur pemerintah kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilaan aparat pemerintahan desa, pengelolaan program/ kegiatan dan aparat pemerintah kecamatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Kristiono, 2018).
Diantara wilayah lain yang mengikuti PKAD, Kabupaten Bogor adalah wilayah yang telah paling banyak mengikutsertakan aparat desanya. Selain itu, karakteristik Kabupaten Bogor memiliki karakteristik kewilayahan yang beragam mulai dari dataran laindai hingga perbukitan, dan wilayah dengan fungsi kekotaan hingga perdesaan dengan akses terbatas. Kabupaten Bogor juga telah mengikutsertakan seluruh desa program PKAD yang telah dilaksanakan Kemendagri sejak 2015. Mengingat pentingnya kapasitas aparatur pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, maka tujuan penelitian adalah menganalisis tingkat kapasitas aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan mengatasi persoalan di desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi sebagai masukan bagi upaya meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa yang menjadi isu utama dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain: Mulyana dan Hermawan (2012) mengkaji Peningkatan Kapasitas Aparat Desa bagi Sekretaris Desa menemukan adanya peningkatan pemahaman  tentang konsep manajemen kelembagaan; Nor (2015), meneliti tentang Kinerja Aparat Desa dalam Pelayanan Masyarakat menemukan aparat desa memiliki kemampuan produktivitas (dalam hal penyediaan fasilitas), responsivitas baik terhadap aspirasi yang masuk, responsibilitas (dalam menerbitkan peraturan dan surat keputusan aparat kampung), dan akuntabilitas dalam hal laporan pertanggungjawaban yang baik. Hasil penelitian Husna dan Abdullah (2016) mengungkapkan sebagian besar aparatur desa siap melakukan pelaporan keuangan, namun masih mengalami kendala pengelolaan keuangan karena kurangnya SDM yang handal dan paham. Penelitian yang dilakukan oleh Salismadi, Wahyudi, dan Muslimin (2017) mengungkapkan pemerintah desa masih mengalami masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain, minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa yang belum memahami tupoksinya masing-masing. Jaitun (2013) yang meneliti mengenai kinerja
aparatur desa mendapati tanggungjawab memiliki peran paling penting diantara indikator lainnya karena juga melayani warga di luar jam kerja. Alam (2016), mengkaji strategi peningkatan sumber daya aparatur desa menilai pola peningkatan sumber daya masih terbatas pada kegiatan studi banding, sosialisasi, kursus singkat yang rutin dan monoton. Akibatnya tidak efektif dalam meningkatkan profesionalisme petugas desa dan berakibat pada minimnya kontribusi, pengetahuan dan tanggungjawab aparatur desa.

## II. Metode
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif-kausalitas. Penelitian mendeskripsikan kapasitas aparat desa pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan mengatasi persoalan di desa. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan pertimbangan: pemilihan lokasi berdasarkan wilayah pembangunan yang memiliki karakteristik berbeda, pada tiap wilayah pembangunan telah diikutsertakan pemerintah desa dalam program PKAD yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan keterbatasan dalam ketersediaan dana, daya, dan waktu penulisan.
Populasi penelitian adalah desa yang tersebar di Kabupaten Bogor, terdiri dari 40 kecamatan 417 desa dan 17 kelurahan bersumber dari laporan Kabupaten Bogor Dalam Angka (BPS Kabupaten Bogor, 2015). Populasi dikelompokkan menjadi tiga wilayah pembangunan yang memiliki karakteristik yang relatif berbeda, yaitu wilayah pembangunan barat, tengah dan timur dengan jumlah desa secara keseluruhan adalah 417 desa. Populasi diambil secara acak sederhana yaitu desa dalam setiap wilayah sebanyak 10% dari jumlah desa sewilayah pembangunan tersebut. Dari 10% desa pada setiap wilayah pembangunan, ditarik sampel secara purposive desa yang aparatnya telah mengikuti program PKAD pada 2015 (Lihat Tabel 1.). Dari setiap desa sampel diambil 3 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk menganalisi kapasitas aparatur pemerintah desa. Data sekunder dikumpulkan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemedagri dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor dan Bappeda Kabupaten Bogor.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) Studi literatur (untuk mendapatkan gambaran teori,  definisi,  konsep  dan  indikator-indikator peubah yang digunakan). (2) Observasi lapangan (untuk mendapatkan gambaran wilayah, situasi dan kondisi pemerintahan desa di lokasi penelitian) dan (3) Kuesioner, pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan (angket) kepada responden, kuesioner menggunakan skala Likert. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pra survey (Minggu ketiga Bulan Juli 2016) selama 5 hari dan tahap survey (Minggu keempat) Bulan Juli 2016 selama 7 hari (1 minggu). Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan SPSS 19, diketahui, instrumen yang disiapkan untuk keperluan penelitian sudah reliabel, ditunjukan dengan nilai reliabilitas alpha Cronbach (Lihat Tabel 2.). Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif: untuk mengukur karakteristik individu kepala desa, ketepatan proses pembelajaran dan tingkat kapasitas aparat desa.

## Tabel 2.
Hasil Uji validitas dan realibilitas instrumen
No Variabel Validitas Reliabilitas Nilai R hitung R tabel Ket. Cronbach’s Alpha Ket. Kapa- sitas Aparatur Desa 0,589- 0,966 0,707 Valid 0,995 Sangat reliabel

## Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2016
Untuk kepentingan pengujian secara statistik, perlu dilakukan transformasi agar semua data yang terkumpul memiliki kisaran yang sama, yaitu 0 – 100.  Mengacu pada Sumardjo (1999), pedoman transformasi  dapat dilakukan dengan menentukan nilai indeks terkecil diberikan untuk jumlah skor terendah dan nilai 100 untuk jumlah skor tertinggi
dari tiap indikator. Transfromasi semacam ini digunakann untuk menghitung nilai keragaman yang terjadi dalam setiap variabel penelitian ini, terutama yang berskala ordinal menjadi interval atau rasio.
Rumus umum transformasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## Transformasi Indeks  Variabel
Jml skor yg dicapai – Jml skor min. yg diharapkan ----------------------------------------------------------------------x  100 Jml skor maks yang diharapkan – skor min. yg diharapkan
Keterangan: selang nilai  indeks  variabel  0 - 100
Dalam penelitian ini, pengukuran indikator menggunakan parameter skala 1-4, sehingga nilai indeks transformasi minimum (0) dicapai bila semua parameter setiap indikator yang diukur bernilai 1. Sedangkan nilai maksimum (100) bila semua parameter setiap indikator bernilai 4, sehingga sebaran data merupakan skala interval dengan nilai berkisar antara 0-100. Pengelompokan kategori menggunakan tiga tingkatan yaitu: nilai 0-50 kategori ”rendah”, 51-75 kategori ”sedang”, dan 76-100 kategori tinggi.

## Tabel 3.
Pengelompokan kategori pengukuran kapasitas aparatur desa No. Skala Interval Kategori Pengkuran 1 0 – 50 Rendah 2 51 – 75 Sedang 3 76 - 100 Tinggi
Dalam penelitian ini kapasitas aparat pemerintah desa adalah kemampuan yang dimiliki aparat pemerintah desa baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif, untuk melaksanakan pengaturan desa sesuai peraturan pemerintahan desa. Kapasitas aparat diukur melalui kemampuan

## Tabel 1. Jumlah Desa yang menjadi sampel populasi
No Wilayah Pembangunan Jumlah Desa Proporsi Jumlah Desa Desa Sampel (Telah ikut peserta PKAD) Resp. (Kades, Sekdes& Bendahara) 1 Barat 156 10% 15 7 20 2 Tengah 186 10% 18 9 30 3 Timur 75 10% 8 4 12 Jumlah 417 10% 41 20 60
Sumber: Pengolahan data sekunder, 2018
melaksanakan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa dan mengatasi persoalan di desa.
Tabel 3 . Indikator, definisi operasional, parameter dan kategori pengukuran Kapasitas Aparatur Desa
Indikator Parameter pengukuran Kategori pengukuran Kemampuan melaksanakan tata kelola pe- merintahan Pengetahuan aparat (mengetahui dan mengerti) tentang tata kelola pemerintahan desa.
Sikap aparat (menyadari, menghayati, dan mau melibatkan diri) terhadap upaya penyesuaian aturan/ kebijakan baru tentang tata kelola pemerintahan desa. Keterampilan aparat (cakap dan aktif) dalam tata kelola pemerintahan. 1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi Kemampuan Perencanaan pembangunan desa Pengetahuan (mengetahui dan mengerti) tentang penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
Sikap (menyadari dan komitmen) untuk mencermati masalah dan berkomitmen melaksanakan perencanaan pembangunan desa.
Keterampilan (cakap dan aktif) melaksanakan per - encanaan pembangunan desa.
1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi Kemampuan pengelolaan keuangan desa Pengetahuan (mengetahui dan mengerti) tentang pengelolaan keuangan desa.
Sikap (menyadari dan komitmen) pengelolaan keuangan desa.
Keterampilan (cakap dan aktif) pengelolaan keuan - gan desa.
1. Rendah
2. Sedang 3. Tinggi
Sumber: Hasil Tinjauan Pustaka, 2016

## III. Hasil dan Pembahasan
Kapasitas aparatur desa dianalisis dari kemampuan dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa.

## A. Kapasitas bidang tata kelola pemerintahan desa
Kapasitas aparat pada ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada aspek tata kelola pemerintahan desa tergolong sedang (rataan skor 63), di mana rata-rata skor untuk tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan tergolong sedang, dengan rata-rata skor berturut-turut,  72, 60 dan 58. Aparat desa memiliki pengetahuan cukup memadai tentang tata kelola pemerintahan desa pasca implementasi UU No 6 Tahun 2014 (rataan skor 63). Sebagian besar aparat telah mengetahui perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa pasca implementasi UU No 6 /2014. Perubahan tata kelola pemerintahan mencakup aspek, otonomi desa, kedudukan desa adat, hubungan dan kewenangan pemerintahan desa dengan pemerintah tingkat atas dan kelembagaan desa. Berdasarkan pengolahan data kuisioner, pengetahuan aparat desa mengenai aspek tersebut diperoleh selain dari Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PKAD, juga sosialisasi yang dilakukan BPMD Kabupaten Bogor, pemerintah kecamatan dan para pendamping desa.

## Tabel 4.
Sebaran sampel berdasarkan ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada kemampuan manajemen pemerintahan
Ranah  Kategori Wilayah Barat n=15 Wilayah Tengah n=25 Wilayah Timur n=13 Total n=53 Sig (Uji t) Pengeta- huan Rendah 0 0 0 0 Sedang 53 76 62 66 0,316 Tinggi 47 24 38 34 Rataan 73 69 75 72 Sikap Rendah 0 24 0 11 Sedang 53 60 77 62 0,05* Tinggi 47 16 23 26 Rataan 67 53 67 60 Kete- rampilan Rendah 7 24 23 19 Sedang 93 56 77 71 0,05* Tinggi 0 20 0 9 Rataan 64 56 63 58 Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016.
Keterangan: 0 - ≤ 50 = rendah; 51 - ≤ 75 = sedang;  76 – 100 = tinggi
*sangat nyata pada p≤0,01 dan **nyata pada p≤0,05
Masih terdapat kesenjangan pengetahuan antara kepala desa dan Sekdes di satu sisi dan bendahara desa di sisi lain. Hal ini dikarenakan Kepala Desa dan Sekdes memiliki kapasitas manajerial pengelolaan pemerintahan desa lebih baik dibandingkan bendahara desa. Bendahara desa lebih menguasai teknis pengelolaan keuangan desa dan kurang menguasai aspek pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan. Sebagai contoh bendahara desa kesulitan dalam menjelaskan fungsi dan pembagian kerja pada struktur organisasi pemerintahan desa.
Sikap aparat desa terhadap implementasi UU No 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya berada pada kategori sedang. Sikap ditinjau dari dukungan terhadap aspek: kewenangan desa, penyesuaian struktur pemerintahan desa, pengaturan sumber- sumber pendapatan desa dan kerja sama pemerintah desa dan BPD serta pengaturan kelembagaan desa. Meskipun berada pada kategori sedang, sikap mendukung yang berada pada kisaran 60 persen mengindikasikan dukungan aparat yang kurang optimal.
Terdapat perbedaan nyata sikap dan keterampilan mendukung tata kelola pemerintahan di wilayah barat, tengah dan timur. Penyebabnya antara lain akses yang terbatas untuk mengikuti sosialisasi dan diklat-diklat yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan desa. Intensitas mengikuti diklat sangat terbatas, sebagian besar aparat desa hanya mengikuti diklat PKAD yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi 2015.  Ke depan perlu diklat-diklat pengelolaan pemerintahan desa terutama yang berhubungan dengan cara mengidentifikasi  sumber-sumber  pendapatan desa yang dapat dikembangkan dan dikelola desa untuk meningkatkan PADes, termasuk diklat dan pendampingan untuk aktivitas perencanaan pembangunan desa.
Pada ranah keterampilan, keterampilan aparat desa dalam tata kelola pemerintahan berada pada kategori sedang (rataan skor 58).  Keterampilan yang belum optimal dilihat dari tidak semua aparat desa terampil menggunakan komputer untuk aktivitas pemerintahan desa, misalnya untuk pekerjaan administrasi surat-menyurat, menyusun laporan desa dan pengelolaan keuangan desa.

## B.  Kapasitas Bidang Perencanaan Pembangunan Desa
Kapasitas aparat desa pada aspek perencanaan pembangunan dari ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan berada pada kategori sedang (rataan skor 67). Kapasitas aparat desa, pada ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan berturut- turut 77, 63, dan 60.
Pengetahuan perencanaan pembangunan
desa cukup memadai (rataan skor 77) dilihat dari pemahaman aparat desa tentang tahapan penyusunan rencana pembangunan desa (RPJMDesa dan RKPDesa) yaitu:  pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota; penelitian keadaan desa; penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; penyusunan rancangan RPJM desa; penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan penetapan RPJM desa.

## Tabel 5.
Sebaran sampel berdasarkan ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada kemampuan perencanaan pembangunan desa Ranah  Kategori Barat n=15 Tengah n=25 Timur n=13 Total n=53 Sig (Uji t) Pengeta- huan Rendah 0 0 0 0 0,209 Sedang 20 48 38 38 Tinggi 80 52 62 62 Rataan 77 75 79 77 Sikap Rendah 0 24 0 11 0,002* Sedang 100 68 62 76 Tinggi 0 8 38 13 Rataan 67 66 75 63 Keter- ampilan Rendah 13 20 15 17 0,984 Sedang 80 72 77 75 Tinggi 7 8 8 8 Rataan 64 57 63 60

## Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016
Keterangan: 0 - ≤ 50 = rendah; 51 - ≤ 75 = sedang;  76 – 100 = tinggi *sangat nyata pada p≤0,01 dan **nyata pada p≤0,05
Minat aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan pembangunan desa adalah kesadaran bahwa untuk menerima anggaran baik yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa (ADD) maka perangkat desa wajib menyiapkan RPJMDesa, RKPDes, RAPBDes. Penggunaan dana desa harus merujuk pada dokumen perencanaan yang telah disusun secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa. Pengetahuan yang cukup memadai merupakan hasil dari peningkatan kapasitas yang tidak hanya diperoleh dari pelatihan PKAD, tetapi juga dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Bogor di tingkat kecamatan dan peran tim pendamping desa.
Pada ranah sikap, sikap aparat mendukung pengaturan perencanaan pembangunan desa
sesuai amanat UU Desa tergolong sedang (rataan skor 63). Terdapat perbedaan nyata sikap di ketiga wilayah pembangunan. Sikap aparat desa dilihat dari dukungan: penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat tingkat bawah, dan dukungan tahapan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sesuai amanat UU desa.
Meskipun dalam kategori sedang, dukungan sikap aparat desa belum sesuai harapan. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan mereka untuk melaksanakan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa dan kemampuan melakukan hal-hal teknis, misalnya membuat gambar bangunan, jalan dan jembatan yang membutuhkan keahlian teknis yang tidak selalu tersedia di desa.
Sikap positif yang menonjol adalah kesadaran untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPdesa. BPD dan unsur masyarakat desa bersama-sama pemerintah desa terlibat dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang dalam dokumen perencanaan desa. Tim penyusun RPJM Desa terdiri dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah desa dan berbagai unsur yaitu LPM, Kadus, Ketua RT, tokoh masyarakat, pemuda dan perwakilan perempuan.
Aspek keterampilan yang tergolong sedang (rataan skor 60) juga mengindikasikan bahwa keterampilan aparat desa terbatas dalam hal: merumuskan dan menyusun RPJMDes, RKPDesa dan RAPBDes secara mandiri, melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, dan menciptakan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan (BPD dan kelembagaan serta supra desa). Belum semua aparat desa memunyai keterampilan dalam menyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa termasuk APBdesa).

## C. Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa
Kapasitas aparat pada pengelolaan keuangan desa dari ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan berada pada kategori sedang (rataan skor 61). Kapasitas aparat desa dalam pengelolaan desa, pada ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan berturut-turut 58, 64 dan 62.
Kapasitas aparat desa pada ranah pengetahuan pengelolaan keuangan desa berada pada kategori sedang. Pengetahuan aparat  dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai harapan, dilihat dari pengetahuan mengenai:
1)  Tatacara penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) sebagai dasar pengajuan Surat
Permintaan pembayaran (SPP) dan pengadaan barang dan jasa.
2)  Tatacara melakukan pencatatan keuangan dalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank, termasuk cara menghitung pajak.
3)  Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir.Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang ditetapkan dengan Perdes untuk dikirim ke Bupati setiap tahun anggaran.

## Tabel 6.
Sebaran sampel berdasarkan ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada kemampuan pengelolaan keuangan desa
Ranah  Kategori Barat n=15 Tengah n=25 Timur n=13 Total n=53 Sig (Uji t) Pengeta- huan Rendah 0 16 16 11 Sedang 93 76 69 79 0,462 Tinggi 7 8 15 10 Rataan 59 57 60 58 Sikap Rendah 0 28 0 9 Sedang 80 56 58 41 0,016* Tinggi 20 16 46 50 Rataan 71 51 79 64 Keter- ampilan Rendah 13 52 15 32 Sedang 80 48 77 64 0,048* Tinggi 7 0 8 4 Rataan 60 45 57 52

## Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016
Keterangan: 0 - ≤ 50 = rendah; 51 - ≤ 75 = sedang;  76 – 100 = tinggi *sangat nyata pada p≤0,01 dan **nyata pada p≤0,05
Sebagian besar kepala desa dan sekretaris desa kurang mengetahui secara mendalam teknik pengelolaan keuangan desa, mereka hanya mengetahui hal-hal umum, sebaliknya bendahara desa memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis pengelolaan keuangan desa yang memadai. Kesenjangan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan tampak pada kepala desa dan sekretaris desa di satu sisi dan bendahara di sisi lain yang menyebabkan ketergantungan kepala desa terhadap kemampuan teknis pengelolaan keungan terhadap bendahara sangat tinggi.
Sikap dan keterampilan aparat desa mendukung penerapan sistem pengelolaan keuangan, meskipun berada pada kategori sedang masing-masing rataan skor 64 dan 52. Terdapat perbedaan nyata sikap dan keterampilan di wilayah barat, timur dan tengah Pada ranah sikap, aparat desa mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara tertib mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Sikap kehati-hatian ditunjukkan oleh kepala desa dan perangkatnya untuk pengelolaan keuangan
desa, ada ketakutan terhadap risiko ketika terjadi kesalahan pengelolaan keuangan bisa berimplikasi hukum. Sehingga mereka menaruh perhatian penuh pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara cermat, termasuk membuat administrasi pertanggungjawaban yang baik karena menjadi syarat yang harus dipenuhi agar dana tahap berikut bisa dicairkan.
Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah tampak mulai tahap perencanaan hingga penyampaian pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa telah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan representasi masyarakat. Dengan kata lain program kerja dan kegiatan yang disusun oleh kepala desa dan perangkatnya telah berupaya mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.
Pada ranah keterampilan, kepala desa dan sekretaris desa kurang menguasai keterampilan pengelolaan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan terhadap bendahara desa yang memiliki penggunaan komputer lebih baik dalam hal laporan administrasi keuangan dan penyusunan laporan-laporan. Hal ini juga dikarenakan asumsi kepala desa dan sekretaris desa sudah membagi tugasnya dengan bendahara, minimnya kemampuan pemahaman keuangan yang didapat dari latarbelakang pendidikan, dan tidak menyukai pekerjaan yang bersifat teknis.
D. Kapasitas  Mengatasi  Permasalahan Desa Kapasitas mengatasi permasalahan desa berada pada kategori sedang (rataan skor 54). Kapasitas mengatasi permasalahan desa dilihat dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan mengenai: implementasi peraturan desa, masalah kewenangan desa, pemilihan kepala desa (pilkades), pelayanan masyarakat, kemiskinan dan kamtibmas di desa.
Tingkat pengetahuan aparat desa mengatasi masalah desa tergolong rendah (rataan skor 49). Terdapat perbedaan nyata tingkat pengetahuan aparat di wilayah Barat, Tengah dan Timur. Hasil uji beda menunjukkan terdapat perbedaan nyata pengetahuan aparat di ketiga wilayah pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa ada masalah kurang dipahami dan solusinya oleh aparat. Misalnya pada aspek implementasi peraturan desa dimana implementasinya terdapat masalah dan belum ada solusi, yaitu adanya ketidaksinkronan peraturan yang kerap membingungkan aparat desa dalam penerapannya, misalnya pengaturan tentang pungutan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa No 1 Tahun 2015 sebagai berikut: “Desa
dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. Jasa layanan administrasi meliputi:   a. surat pengantar;   b. surat rekomendasi; dan   c. surat keterangan” Sementara Permendagri No 113 Tahun 2015 Pasal 25 mengatur sebagai berikut: “Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa” Pengaturan Permendes No 1 Tahun 2005 jelas melarang aparat desa melakukan pungutan, sebaliknya pengaturan Permendagri No 113 Tahun 2015 melarang pungutan penerimaan desa, namun ada celah bagi desa melakukan pungutan jika diatur dalam peraturan desa.
Contoh lain adalah adanya kekosongan pengaturan dalam penyusunan peraturan desa (perdes) yang mencakup tahapan: perencanaan, penyusunan (bisa diusulkan oleh Kades atau diusulkan BPD), tahap pembahasan, tahap penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Kegamangan timbul ketika pada tahap pengundangan ada jabatan sekretaris desa kosong, sementara aturan mengamanatkan perdes harus ditandatangani oleh Sekretaris Desa.
Tabel 7. Sebaran sampel berdasarkan ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada kemampuan mengatasi masalah pemerintahan desa
Ranah Kategori Barat n=15 Tengah n=25 Timur n=13 Total n=53 Sig (Uji t) Penge- tahuan Rendah 7 56 46 40 Sedang 93 44 54 60 0,007* Tinggi 0 0 0 0 Rataan 61 42 53 49 Sikap Rendah 67 20 0 9 Sedang 33 64 77 68 0,133 Tinggi 0 16 23 23 Rataan 67 53 67 60 Keter- ampilan Rendah 7 52 46 38 Sedang 80 40 46 53 0,068 Tinggi 13 8 8 9 Rataan 68 48 54 54

## Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016
Keterangan: 0 - ≤ 50 = rendah; 51 - ≤ 75 = sedang;  76 – 100 = tinggi
Sikap dan keterampilan aparat desa dalam mengatasi permasalahan desa berada pada kategori sedang masing-masing dengan rataan skor 54 dan 60, terhadap upaya  mengatasi masalah implementasi peraturan, pilkades, kinerja pelayanan publik dan mengatasi persoalan kemiskinan dan kamtibmas di desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dukungan
peningkatan kapasitas dari pemerintah kecamatan dan kabupaten asih dibutuhkan. Tidak terdapat perbedaan sikap mengatasi permasalahan desa pada ketiga wilayah pembangunan.
Perbandingan antara ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap kapasitas di atas dapat dilihat sebagai berikut:
a)  Ranah pengetahuan.
Jika ditinjau dari keempat aspek, terlihat bahwa tingkat pengetahuan aparat desa yang terendah adalah dalam hal mengatasi permasalahan di desa (rataan skor 49), disusul pengetahuan pengelolaan keuangan desa (rataan skor 58), tata kelola pemerintahan (rataan skor 72) dan yang tertinggi dari keempat aspek adalah pengetahuan perencanaan pembangunan desa.

## Tabel 8.
Pengetahuan aparat desa pada aspek tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan mengatasi permasalahan desa
Aspek Kategori Barat n=15 Tengah n=25 Timur n=13 Total n=53 Tata Kelola Rendah 0 0 0 0 Sedang 53 76 62 66 Tinggi 47 24 38 34 Rataan 73 69 75 72 Perenca- naan Pem- bangunan Desa Rendah 0 0 0 0 Sedang 20 48 38 38 Tinggi 80 52 62 62 Rataan 77 75 79 77 Keuangan Desa Rendah 0 16 16 11 Sedang 93 76 69 79 Tinggi 7 8 15 10 Rataan 59 57 6 58 Mengatasi permasa- lahan Rendah 7 56 46 40 Sedang 93 44 54 60 Tinggi 0 0 0 0 Rataan 61 42 53 49

## Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016
Keterangan: 0 - ≤ 50 = rendah; 51 - ≤ 75 = sedang;  76 – 100 = tinggi
b)  Ranah Sikap Sikap aparat desa mendukung penyelenggaraan UU 6/2014 dan peraturan pelaksanaannya pada 4 (empat) aspek yaitu tata kelola, perencaaan, mengelola keuangan desa dan mengatasi masalah di desa berada pada kategori sedang dengan rataan skor berturut-turut 60 64, 63, 60. Jika dilihat dari rataan skor, menunjukkan bahwa dukungan aparat desa belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan desa.

## Tabel 9.
Sikap aparat desa pada aspek tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan mengatasi permasalahan desa
Aspek  Kategori Barat n=15 Tengah n=25 Timur n=13 Total n=53 Tata Kelola Pemerin- tahan Rendah 0 24 0 11 Sedang 53 60 77 62 Tinggi 47 16 23 26 Rataan 67 53 67 60 Perenca- naan Pem- bangunan Desa Rendah 0 24 0 11 Sedang 100 68 62 76 Tinggi 0 8 38 13 Rataan 67 66 75 63 Pen- gelolaan Keuangan Desa Rendah 0 28 0 9 Sedang 80 56 58 41 Tinggi 20 16 46 50 Rataan 71 51 79 64 Mengatasi Perma- salahan Desa Rendah 67 20 0 9 Sedang 33 64 77 68 Tinggi 0 16 23 23 Rataan 67 53 67 60

## Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016
Keterangan: 0 - ≤ 50 = rendah; 51 - ≤ 75 = sedang;  76 – 100 = tinggi
c)  Tanah Keterampilan Rata tingkat keterampilan aparat desa tergolong sedang. Keterampilan dalam mengelola keuangan berada pada posisi terendah dengan rataan skor 52, disusul mengatasi permasalahan rataan skor 54, dan keterampilan tata kelola pemerintahan (rataan skor 58) dan keterampilan perencanaan pembangunan desa tertinggi dengan rataan skor 60.

## Tabel 10.
Keterampilan aparat desa pada aspek tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan mengatasi permasalahan desa
Aspek Kategori Barat n=15 Tengah n=25 Timur n=13 Total n=53 Tata Kelola Pemerin- tahan Rendah 7 24 23 19 Sedang 93 56 77 71 Tinggi 0 20 0 9 Rataan 64 56 63 58 Perenca- naan Pem- bangunan Desa Rendah 13 20 15 17 Sedang 80 72 77 75 Tinggi 7 8 8 8 Rataan 64 57 63 60
Keuangan Desa Rendah 13 52 15 32 Sedang 80 48 77 64 Tinggi 7 0 8 4 Rataan 60 45 57 52 Mengatasi permasala- han desa Rendah 7 52 46 38 Sedang 80 40 46 53 Tinggi 13 8 8 9 Rataan 68 48 54 54

## Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016
Keterangan: 0 - ≤ 50 = rendah; 51 - ≤ 75 = sedang;  76 – 100 = tinggi
Indikator dengan rataan skor rendah atau”kurang kuat” dalam proses pembelajaran dipersepsikan oleh aparat desa di wilayah Barat dan Timur adalah: ketepatan metode, intensitas pembelajaran dan kesiapan fasilitator. Sedangkan Indikator dengan rataan skor sedang atau “agak kuat” dalam proses pembelajaran sebagaimana dipersepsikan oleh aparat desa di wilayah Barat adalah: ketepatan metode, kesesuaian model komunikasi, intensitas pembelajaran, kesiapan sarana/fasilitas. Kemudian, Indikator dengan rataan skor tinggi atau “kuat” dalam proses pembelajaran adalah kesesuaian materi.
Dalam hal kondisi tingkat kapasitas, Secara umum tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan aparat desa mayoritas berada pada kategori sedang (skor antara 51 sampai dengan 75). Jika ditelusuri lebih jauh, tingkat pengetahuan dan keterampilan aparat desa pada aspek tata kelola pemerintahan dan aspek perencanaan pembangunan desa lebih tinggi daripada tingkat pengetahuan dan keterampilan aparat desa pada aspek pengelolaan keuangan desa dan mengatasi masalah desa. Bahkan di wilayah tengah, tingkat pengetahuan aparat desa pada aspek mengatasi masalah tergolong rendah (skor 42) demikian juga tingkat keterampilan pengelolaan keuangan desa yang tergolong rendah (skor 45).
Kondisi ini membutuhkan intervensi pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas kepada aparat desa pada aspek pengelolaan keuangan desa dan mengatasi masalah desa. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan peningkatan proses pembelajaran pada kedua aspek.

## Tabel  11.
Tingkat kapasitas aparat desa berdasarkan aspek dan wilayah pembangunan
Aspek Wilayah Pembangu­ nan Tingkat Kapasitas Pengeta­ huan Sikap Kete­ rampilan
Tata Kelola Pemerin- tahan Barat 73 67 64 Tengah 69 53 56 Timur 75 67 63 Perenca- naan Pem- bangunan Desa Barat 77 67 64 Tengah 75 66 57 Timur 79 75 63 Penge- lolaan Keuangan Desa Barat 59 71 60 Tengah 57 51 45 Timur 60 79 57 Mengatasi Masalah Barat 61 67 68 Tengah 42 53 48 Timur 53 67 54 Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2016
Keterangan:  Rendah (0-50); sedang (51-75); tinggi (76-100)
Kecuali aspek mengatasi masalah desa, terlihat bahwa keterampilan aparat desa lebih rendah jika dibandingkan dengan sikap dan pengetahuan mereka tentang tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
Hal ini mengindikasikan bahwa diklat- diklat penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memberikan porsi yang lebih besar pada aspek peningkatan keterampilan teknis terutama pada aspek mengatasi masalah aktual yang muncul di desa, keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan keuangan desa serta menyusn dokumen perencanaan pembangunan desa (terutama RPJMdesa dan RKPDesa). Transfer keterampilan dilakukan dengan memperbanyak penyampaian materi dengan metode praktek.
Jika dibandingkan antar wilayah pembangunan, kapasitas aparat desa di wilayah Tengah kurang memadai dibandingkan kapasitas aparat desa di wilayah Barat dan Timur. Bahkan pada wilayah tengah kapasitas pada aspek mengatasi masalah tergolong kurang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa wilayah tengah menghadapi kompleksitas masalah yang lebih tinggi dilihat dari laju perkembangan wilayah. Wilayah tengah mempunyai tingkat perkembangan penduduk tercepat dan tingkat perkembangan desa maju (desa urban) yang lebih banyak daripada wilayah timur dan barat. Hal ini mengingat posisinya pada jalur yang menghubungkan Bogor-Jakarta yaitu jalur Jakarta- Depok-Cibinong (termasuk Citeureup) dan sebagian Parung-Kota Bogor-Ciawi-Puncak. Selain pada wilayah tengah terdapat pusat pemerintahan Kabupaten Bogor yakni di Cibinong.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kapasitas aparat desa (pada ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan) tergolong cukup namun belum optimal mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, dilihat dari:
1)  Tingkat  pengetahuan  aparat  desa  tentang tata  kelola  pemerintahan,  perencanaan pembangunan desa tergolong cukup memadai, sementara pengelolaan keuangan tergolong agak memadai dan mengatasi permasalahan di desa kurang memadai;
2)  Tingkat sikap dan keterampilan aparat desa, tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan  mengatasi  masalah  desa  tergoong cukup memadai. Meskipun, keterampilan yang dimiliki aparat desa lebih rendah dari sikap mereka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
3)  Terdapat  kecenderungan  pengetahuan dan  keterampilan  aparat  desa  di  bidang pengelolaan keuangan desa dan mengatasi masalah desa kurang memadai dibandingkan pengetahuan  dan  keterampilan bidang tata kelola pemerintahan  dan perencanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mengatasi masalah di desa kurang optimal
Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dapat dilakukan melalui menambah intensitas keikutsertaan aparat desa dalam diklat pemerintahan desa dengan memperbanyak waktu dan pendalaman materi diserta praktek tentang manajemen pemerintahan desa, perencaaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa. Disamping meningkatkan intensitas pendampingan dengan melibatkan pendamping Desa dan Lembaga Pemerhati Desa.
Meningkatkan kemampuan akses informasi bagi aparat desa, dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, penyuluhan dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik antar aparat desa dengan supra desa (pemerintah di tingkat kecamatan dan Kabupaten), juga intensitas pendampingan oleh pendamping desa dan lembaga pemerhati. Untuk Kabupaten Bogor perlu mengoptimalkan fungsi lembaga seperti “Paguyuban Pemerintah Desa” dan penggunaan media sosial (seperti WhatsApp, Line, BBM ) sebagai media komunikasi antara pemerintah desa maupun antar pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan yang memberikan kesempatan dan dukungan atas terlaksananya penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Litbang Adwil, Pemdes dan Kependudukan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang belum kami sebutkan yang ikut membantu dalam proses pengumpulan data di lapangan, analisis data dan penyusunan penelitian.

## V. Daftar Pustaka
Alam, H. V. (2016). Human Resource Development Strategies for Village Apparatus in Realizing Effective Village Governance at Boalemo Regency , Gorontalo Province. The International Journal Of Engineering And Science (IJES), 5(3), 43–47. Retrieved from http://www. theijes.com/papers/v5-i3/E0503043047.pdf Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie).  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi,  1(1), 282–293. Retrieved from http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/ view/774 Indonesia Anti Corruption Forum. (2014). Potensi Penyalahgunaan Wewenang Dana Desa dan Rekomendasi. In Seminar IACF Jakarta. Jakarta. Jaitun. (2013). Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. eJournal Pemerintahan Integratif,  1(1), 13–27. Retrieved from http://ejournal.pin.or.id/site/ wp-content/uploads/2013/02/EJURNAL (02- 27-13-11-34-51).pdf Kemendagri, B. (2015). Implementasi Pengelolaan Dana  Desa  di  Provinsi  Jawa  Tengah . Jakarta. Retrieved from http://litbang.kemendagri. go.id/website/data/himpunan/Himpunan Hasil Kelitbangan 2015.pdf
KPK, D. P. dan P. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korup- si. Retrieved from http://acch.kpk.go.id/ documents/10180/15049/Slide+Laporan+- Kajian+Sistem+Pengelolaan+Keuangan+De- sa.pdf/d193fbc6-d782-463a-b1e8-c3389f- cd5026 Kristiono, N. (2018). Modul pelatihan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Semarang: Rsearchgate. Retrieved from https://www. researchgate.net/publication/324247614_

## MODUL_PELATIHAN_APARATUR_DESA_
DALAM_PENGELOLAAN_DANA_DESA Lasmana, H. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa . Universi- tas Maritim Raja Ali Haji . Universitas Mari- tim Raja Ali Haji. Retrieved from http:// jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/ gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d- 0947c6478e525e/2017/08/jurnal-haviz.pdf Morgan, P. (2006). The Concept of Capacity. Brussel: Europian Centre for Development Policy Management. Retrieved from http:// www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/
Biblio_Renforcement/documents/Chapter-1/
Chap1Doc5.pdf Mulyana, N., Meiliyana, M., & Hermawan, D. (2012). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa. In Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bandar Lampung: Dies Natalis FISIP Unila.
Retrieved from http://download.portalgaruda. org/article.php?article
Nor, M. (2015). Kinerja Aparatur Desa Dalam
Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pelayanan Masyarakat di Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. eJournal Pemerintahan Integratif,  3(1), 226– 236. Retrieved from http://ejournal.pin.or.id/
site/wp-content/uploads/2015/08/Ejurnal ku (08-06-15-03-35-24).pdf OECD/DAC. (2006). The Challenge of Capacity
Development: Working Towards Good Practice.
DAC Guidelines and Reference Series. Paris. https://doi.org/10.2217/fvl.10.63
P.A, A. H. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa. CIVIS,
5(1/Januari), 1–15. Retrieved from http:// journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/ view/634
Ratnasari, J. D. (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik , 1 (3), 103–110. Retrieved from http://administrasipublik. studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/ article/view/106
Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan
Berbasis Electronic Government (E-Govern- ment) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. ARISTO , 5 (2), 216–258. https://doi.
org/10.24269/ARS.V5I2.487 UNDP. (2008). Capacity Assessment,Practice Note .
Development . New York City. https://doi.org/
10.1177/00343552060500010401