## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi Anak Agung Gede Oka Wisnumurti I Made Sumada
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa Denpasar
agungyuli14@gmail.com agung.wisnumurti@warmadewa.ac.id imadesumada@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the Implementation of the Policy of Information System  and  National  Land  Affairs  Management  (SIMTANAS)  to  public  services  in  the Land Affairs Office of Badung Regency. The quality of the service given in the Land Affairs Office of Badung Regency has not yet  maximum  and  there  are  still  many  complaints  from the  people.  Based  on  the  reality,  the  problem proposed are that how the Implementation of the Policy of Information System and National Land Affairs Management  (SIMTANAS), and  how  effective  and  efficient  of  the  implementation  affect  to  the  land affairs  service quality in the Land Affairs Office of Badung Regency.  In order to answer these problems, the  research  was  qualitative  research  method  with  descriptive  research  type.  The  data obtained through observation and comprehend interview processes, secondary data and also utilizing  documentary  results. Informant  selection  was  carried out  by purposive  sampling. Data analysis process was performed by using the  Donald  Van  Meter  and  Carl  Van  Horn theories,  categorizing  and  combining  data  that  was  obtained, and  also  determining  some relevance  correlations  with  those  data.  Data  validation  was  carried  out  with triangulation of data source so data served are valid data. Result of this research shows that there has been improvement of land affairs service quality in Land Affairs Office of Badung Regency after implementing the  SIMTANAS  policy,  although  not  yet  maximal  and  it  need  system information  and  management development so that the land affairs service quality that given will enjoyed by all of the society.
Keywords :  Policy,  Implementation  of  Policy,  and  the  Information  System  Land  Affairs Management

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah sebagai upaya  untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan  kebutuhan  masyarakat  sangat  menentukan  bagi  kelangsungan  dan  tegaknya  sistem pemerintahan.  Disadari  bahwa  kondisi  aparatur  Negara  masih  dihadapkan  pada  sistem manajemen pemerintahan belum efisien dan lemah antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik  yang  rendah  dan  terjadi  berbagai  praktek  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Larasati, 2007:42). Paradigma yang dipergunakan para pengelola pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan  dan  mengutamakan  kepentingan  pimpinan  organisasinya  saja.  Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat suportif dimana lebih memfokuskan
diri  kepada  kepentingan  masyarakatnya.  Pengelola  pelayanan  harus  mampu  bersikap  menjadi pelayan yang sadar untuk melayani bukan untuk dilayani (Larasati, 2007:36).
Sejalan  dengan arus  globalisasi  yang terjadi  diseluruh dunia pada saat ini kebutuhan informasi semakin  penting  dan  mendesak.  Sistem  informasi  manajemen  merupakan  sebuah  sistem informasi selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh suatu organisasi, juga  memberikan  dukungan  informasi  dan  pengolahan  untuk  fungsi  manajemen  dan  proses pengambilan keputusan.  Pesatnya perkembangan  organisasi publik  yang ada pada saat ini, jika ditinjau  dari  segi  administrasi  Negara,  membuat  usaha  untuk  merumuskan  kerangka  kerja ( framework ). Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada organisasi publik merupakan kebutuhan yang  mendesak  (Sutabri,  2005:17),  pentingnya  SIM  dalam  konteks  organisasi  publik  ini  salah satu  penyebabnya  adalah  bahwa  organisasi  sekarangcenderung  mendasarkan  pengambilan keputusannya pada sistem informasi, dan bukan pada struktur hirarki wewenang/tanggung jawab yang  statis,  pemimpin-pemimpin  strategik  dalam  sektor  publik  modern  memberdayakan  para manager  dan  karyawan  mereka  untuk  membuat  keputusan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan kinerja  pelayanan  publik.  Terkait  dengan  hal  ini  para  pemimpin  dalam  sektor  publik membutuhkan desain sistem perencanaan yang strategik dan tepat (Gasperz, 2004:2). Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan akan  sistem informasi  yang lebih  efisien  dan dapat diandalkan dalam membuat suatu keputusan manajemen, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang  berpengaruh.  Kemampuan  komputer  telah  membantu  perkembangan  konsep  SIM  karena perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  telah  membuka  dimensi  baru  yang  digunakan  dalam konseptualisasi  sistem  informasi  bagi  sebuah  organisasi.  Penggunaan  komputer  di  dalam  SIM sangat banyak membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung,  adalah  salah  satu  kantor  pertanahan  yang  telah menerapkan  komputerisasi  sistem  informasi  manajemen  untuk  pelayanan  pertanahan.  Kondisi pelayanan  sebelum  diterapkannya  komputerisasi  sistem  informasi  jangka  waktu  kegiatan  tidak terjadwal, data yang kurang akurat, pelaksanaan pendaftaran yang terpisah di beberapa petugas, adanya  kesulitan  dalam  pencarian  data  karena  kurang  efisiennya  dalam  pengarsipan  data, pengetikan  dilaksanakan  secara  manual  sehingga  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  dalam pengetikan sertifikat sangat besar,  pembuatan laporan bulanan  masih manual rawan kesalahan, penyajian  informasi  pertanahan  masih  manual,  tidak  adanya  transparansi,  adanya  keluhan  dari masyarakat karena kurang cepatnya dalam pelayanan, rendahnya biaya operasional, tidak adanya peningkatan keterampilan staf.
Setelah  diterapkannya  komputerisasi  dalam  sistem  informasi,  diharapkan  segala  urusan  yang menyangkut  pelayanan  pertanahan  dapat  dilakukan  dengan  efektif  dan  efisien.  Akan  tetapi kenyataannya  dilapangan  belum  sepenuhnya  kebijakan  SIMTANAS  dapat  berjalan  dengan lancar.  Masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  sehingga  pelayanan  pertanahan  belum berjalan secara optimal. Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian  tentang “Implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi  dan  Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) terhadap pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung”. Permasalahan  yang  muncul  adalah  bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan bagaimanakah dampak  Implementasi Kebijakan Sistem  Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung?.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan SIMTANAS serta mengetahui dampak implementasi kebijakan SIMTANAS terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Penelitian tentang SIMTANAS sebelumnya dilakukan oleh  Kadek  Apsariani  dan  I  Ketut  Artadi  (2014)  mengenai  “Pelayanan  publik  melalui  Sistem Informasi  Manajemen  Pertanahan  Nasional  (SIMTANAS)  Berbasis  Short  Message  Service
(SMS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung” di dalam penelitian ini hanya membahas tentang pelayanan  publik  SIMTANAS  berbasis  sms  saja  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan oleh peneliti  membahas  tentang  implementasi  kebijakan  SIMTANAS  secara  menyeluruh tentunya cakupannya  lebih  luas  dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  yang dilakukan oleh Sunarti Setianingsih (1998) mengenai “Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya  ialah  sama-sama  meneliti  tentang  sistem  informasi dan  faktor- faktor  yang  mempengaruhinya.  Terakhir  penelitian  yang  dilakukan  Rafiq  Laksmana (2009) tentang  “Implementasi  Teknologi  Informasi  dan  Pendaftaran  Tanah  yang  Menjamin Kepastian Hukum di  Indonesia”. Persamaaanya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang implementasi dari suatu kebijakan pertanahan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  penelitian deskriptif. Data primer  diperoleh  melalui  proses  observasi  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  ke lokasi penelitian,  wawancara  mendalam  dengan  pelaksana kebijakan  dan  beberapa masyarakat selaku pengguna  layanan  pertanahan,  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  dokumenter yaitu data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  serta  arsip.  Pemilihan  informan  dilakukan secara purposive sampling. Proses analisa data dilakukan dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan  Carl  Van  Horn,  mengkategorikan  dan  mengkombinasikan  data-data  yang  diperoleh dan juga  menetapkan  serangkaian  hubungan  keterkaitan  dengan  data-data  tersebut.  Validasi  data dilakukan  dengan  triangulasi  sumber  data  sehingga  data  yang  disajikan  merupakan  data  yang abash.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  SIMTANAS  dipengaruhi  oleh  enam  variabel  yaitu  ukuran  dan  tujuan kebijakan,  sumberdaya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap/kecenderungan  ( disposition )  para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pertama, dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan masih diperlukan pensertifikatan tanah secara  teratur,  tertib,  dan  prosedural  sesuai  dengan  Standar  Prosedur  Operasi  Pengaturan  dan Pelayanan  (SPOPP),  reforma  agraria  membutuhkan  kebijakan  nasional  hingga  daerah  secara konsisten  dan  menyeluruh.  Karena  itulah,  kewenangan  pemerintah  di  bidang  pertanahan  mesti sinergi  antara  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  lintas  sektor  dan  lembaga,  dalam menyelesaikan persoalan pertanahan atau sengketa pertanahan sudah sesuai dengan aturan yang ada, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
Kedua,  dilihat  dari  variabel  sumber  daya,  pengadaan  pegawai  belum  disusun  berdasarkan kompetensi  yang  dibutuhkan.  Untuk  peningkatan  kompetensi  pegawai  sesuai  dengan  jabatan yang  diembannya  memerlukan  standar  baku  pendidikan  dan  pelatihan  yang  saat  ini  belum dimiliki,  kedisiplinan  dan  budaya  kerja  pegawai  harus  mendapat  perhatian  yang  serius, pemahaman terhadap peraturan kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan dan pelaksanaan reward and  punishment harus  diterapkan  dengan  konsisten,  masih  adanya  pegawai  yang  kurang memahami  tentang  kebijakan  sistem  informasi  manajemen  pertanahan  nasional  karena sosialisasi  tentang  kebijakan  ini  hanya  di  paparkan  secara  materi  tidak  ada  pelatihan  khusus yang di lakukan agar pegawai lebih memahami kebijakan tersebut, terkait dengan kesejahteraan pegawai dengan beban kerja  yang ada dan reformasi birokrasi  yang terus dilaksanakan Kantor Pertanahan  Kabupaten  Badung  seyogyanya  harus  diikuti  dengan  dilaksanakannya  remunerasi terkait dengan gaji pegawai.
Ketiga,  dilihat  dari  variabel  karakteristik  organisasi  pelaksana,  penyegaran  aparat  pemerintah yang berjiwa kerakyatan, bersikap bijaksana, bermental tangguh dan solid menjadi syarat pokok yang  akan  menggerakkan  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten  Badung  kearah  yang  tepat  sesuai dengan visi misi kelembagaannya.
Keempat,   dilihat   dari   variabel   komunikasi   antar   organisasi   terkait   dan   kegiatan-kegiatan pelaksana,  para  pegawai  mengetahui  dan  memahami  secara  baik  tentang  kebijakan  simtanas, adanya  permasalahan  khususnya job  description masing-masing  petugas,  belum  tersedianya dukungan  finansial  secara  khusus  yang  dialokasikan  untuk  mendukung  simtanas,  perlunya peningkatan  pemahaman  dan  keterampilan  petugas.  Kelima  dilihat  dari  variabel  disposisi  atau sikap para pelaksana. Sikap para pegawai sangat mendukung implementasi kebijakan simtanas. Keenam  dilihat  dari  variabel lingkungan  sosial, ekonomi,  dan  politik,  faktor lingkungan  sosial menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan, kondisi kebudayaan masyarakat sasaran kebijakan, dimana tingkat kepatuhan terhadap kepemimpinan seseorang Kepala Desa dan aturan  ( unstatutery  law )  yang  dibuatnya  masih  memiliki  efek  dipatuhi  dengan  kuat.  Sehingga apabila  perangkat  desa  tidak  mengijinkan  atau  memberi  restu  maka  masyarakat  tidak  akan mudah menerima dan bahkan tidak menerima program maupun kebijakan tersebut.
Implementasi  kebijakan SIMTANAS  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  dampak  negatif terhadap  efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan  publik  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung. Dampak positif antara lain berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan ( prosperity ), berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) ( equity ), berkontribusi secara  nyata  untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan  bersama  yang  harmonis  dengan  mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat  hukum  dan  sistem  pengelolaan  pertanahan  sehingga  tidak  melahirkan  sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari ( social welfare). berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan    sistem    kemasyarakatan,    kebangsaan    dan    kenegaraan    Indonesia    dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat ( sustainability ).
Dampak  negatif  antara  lain  kesulitan  memahami  dokumen-dokumen  lama  yang  dibuat sebelumnya  dari  sebuah  rangkaian  hak-hak  terdahulu  karena  adanya  perubahan  penggunaan bahasa  dan  formatnya,  pelaksanaan  pelayanan  pertanahan  sangat  bergantung  pada  sistem pertanahan pusat saja, apabila sistem mengalami gangguan maka pelayanan menjadi terhambat, penerapan  manajemen  tanah  perkotaan  yang  tidak  terkendali  tampak  dari  terus  meningkatnya harga  tanah,  masih  terdapat  pengecualian  berupa  surat  yang  menurut  undang-undang  harus tertulis dan juga surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dalam bentuk akta notariil/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Implementasi  kebijakan  SIMTANAS  sudah  berjalan  dengan  baik  tetapi  masih  perlu ditingkatkan  lagi.  Terbukti  dari  masih  banyaknya  ditemui  berbagai  macam  masalah  yang terjadi  di  lapangan.  Seperti  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Badung,  implementasi  kebijakan  pengaturan  dan  pelayanan Standar  Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP), diperlukan bekal kesadaran baru, pemahaman, serta komitmen bagi aparat pemerintah di bidang pertanahan, dilihat dari aspek  komunikasi  masih  ada  pegawai  yang  belum  memahami  tentang  kebijakan SIMTANAS  karena  kurangnya  pembinaan langsung agar pegawai lebih memahami tentang
kebijakan SIMTANAS.
2. Dengan  adanya  kebijakan  SIMTANAS  yang  diterapkan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Badung  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  dampak  negatif  terhadap  efisiensi  dan efektifitas  pelayanan  publik  khususnya  pelayanan  pertanahan.  Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  kebijakan  SIMTANAS  sudah terlaksana  dengan baik terbukti dari lebih banyaknya dampak positif dibandingkan dengan dampak  negatif  yang  sudah dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan simpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :
1. Penyederhanaan  Standar  Prosedur  Operasional  Pelayanan  Pertanahan  (SPOPP)  dan perlunya dukungan regulasi peraturan dibidang pertanahan.
2. Meningkatkan konsistensi reforma agraria melalui kebijakan nasional dari pusat hingga ke daerah secara menyeluruh, serta harus sinerginya kewenangan pemerintah di bidang pertanahan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, lintas sektor, dan lembaga.
3. Menyiapkan pegawai yang menguasai program dan teknik komputer dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi teknisi/programmer secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan  teknologi  dan  aplikasi  serta  penyempurnaan  aplikasi  harus  terus dilaksanakan.
4. Back up database harus terus dilaksanakan hal ini untuk menjaga bila terjadi kerusakan data (terbakar, terkena virus, dan lain-lain)
5. Merubah mindset para pegawai agar lebih profesional, mempunyai wawasan dan merasa sebagai  pelayan  masyarakat  dengan  cara  membangun  sikap  mental  disiplin  aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan artikel ilmiah ini peneliti telah banyak menerima masukan, pengarahan, serta bimbingan dari semua pihak yang telah membantu sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan  baik.  Melalui  kesempatan  ini,  perkenankanlah  peneliti  menghaturkan  rasa terimakasih yang  setulus-tulusnya  kepada  semua  pihak,  terutama  yang  terhormat  Bapak  I  Gede Sukardan Ratmasa,  S.H.,  selaku  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  beserta  seluruh pegawai di  lingkungan  kantor  yang  telah  membantu  dalam  proses  penelitian  dan  membantu memberikan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Gasperz, Vincent, 2004. Total Quality Management. Jakarta : Gramedia. Larasati S, Endang, 2007. Regulasi Pelayanan Publik di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Sutabri. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan kesembilan. Jakarta : Bumi Aksara.
Van  Meter,  Donald  S  &  Van  Horn,  Carl  E.  1975.  The  Policy  Implementation Process:  A Concentual Framework in : Administration and Society, Vol.6 No.4p 445-485. Clvii.