INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2430-2438 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Bagi Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa
Dendy Valerian Wibowo 1 ✉ , Frans Simangunsong 2
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Dendywibowo02@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perbuatan homoseks, khusunya mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia masih terdapat kesamaran hukum dalam penegakanya di Indonesia. Perbuatan tersebut hanya dikategorikan sebagai perbuatan cabul, hal ini menurut pasal 292 KUHP dan juga pasal 414 KUHP sedangkan perbuatan cabul itu identik dengan korban yang masih dibawah umur dan juga cabul  sendiri  dimaknai  sebagai  perbuatan  penyimpangan  seksual  yang  hanya  mengarah  kepada melakukan  hubungan  seksual  bukan  hubungan  sesama  jenis.  Maka  hal  itu  perlu  ditegaskan  dan diperjelas  lagi  didalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  RKUHP  agar  tercapainya  cita-cita hukum bangsa Indonesia dan juga untuk keamanan Masyarakat Indonesia. Kajian ini mengkaji mengenai urgensi  pengaturan  kriminalisasi  bagi  pelaku  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa. Penelitian ini menggunkan metode penelitian normatif dengan memfokuskan pembahasan mengenai pentingnya dalam membentuk peraturan perundang-undang yang jelas terkait permekosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia. Hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya Kriminalisasi perbuatan homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Kriminalisasi, Pemerkosaan Sejenis

## Abstract
Homosexual acts, especially regarding criminal acts of same-sex fraud against adults in Indonesia, still have legal ambiguity in their enforcement in Indonesia. This act is only condemned as an obscene act, this is according to article 292 of the Criminal Code and also article 414 of the Criminal Code, whereas obscene acts are synonymous with victims who are still underage and obscenity itself is interpreted as an act of sexual deviance which only aims to have sexual relations, not same-sex relations. So this needs to be emphasized and clarified again in the statutory regulations and the RKUHP in order to achieve the legal ideals of the Indonesian nation and also for the security of Indonesian society. This study  examines  the  urgency  of  regulating  criminalization  for  perpetrators  of  similar  fraud  against adults.  This  research  uses  normative  research  methods  by  focusing  on  discussions  regarding  the importance of establishing clear laws and regulations regarding rape of adults in Indonesia. The results of this research illustrate the importance of criminalizing homosexual acts, especially the criminal act of same-sex fraud against adults in Indonesia.

## Keywords: Criminal Law, Criminalization, Same Sex Rape

## PENDAHULUAN
Suatu  tindakan  yang  digolongkan  kedalam  bentuk  kejahatan  dengan  melibatkan serangkaian  proses  tertentu  yang  bisa  menjadikan  pelaku  terkena  tuntutan  dan  sanksi disebut dengan kriminalisasi, sebagaimana dijelaskan oleh J. Dine & Gobert. Definisi lain dari kriminalisasi  berdasarkan  pendapat  Soedarto  yakni  serangkaian  tahapan  yang  dilakukan untuk  memutuskan  suatu  perilaku  sebagai  bentuk  tindak  pidana  yang  bisa  mengancam pelaku mendapatkan hukum pidana (Kendra, Kana, dan F, 2020).
Kriminalisasi menjadi suatu permasalahan yang kebijakannya membutuhkan tahapan yang  cukup  kompleks.  Terlebih  lagi  keberadaan  kekuasaan  politik  maupun oportunisme disuatu negara akan memengaruhi budaya politik juga di negara tersebut dan juga akan menjadi  penentu  utama  dalam  membuat  kebijakan  disuatu  negara  tersebut  (Soetandyo Wignjosoebroto, 1993).
Berdasarkan pendapat Molan, suatu tindakan bisa disebut sebagai prima facie yang merupakan bagian dari kriminalisasi jika tindakan individu tersebut bertentangan dengan moral  dan  membahayakan  kehidupan  maupun  ketentraman  masyarakat  (Kendra  et  al., 2020).  Suatu  perbuatan  ataupun  tindakan  akan  dianggap  salah  apabila  perbuatan  atau tindakan  tersebut  berlawananan  dengan  tuntutan  moral.  Semua  Masyarakat  memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan hal-hal yang secara moral dianggap salah atau tidak benar(Soerjono Soekanto, 1981).
Mengenai urgensi dari pengaturan kriminalisasi pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa hal itu dikarenakan  masih terdapat kesamaran atau ketidakjelasan dalam pasal-pasal  yang  mengaturnya  dikarenakan  selama  ini  tindakan  tersebut  hanya dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pencabulan  saja  sedangkan  pencabulan  identik terhadap korbanya yang masih belum dewasa atau masih dibawah umur hal itu dapat dilihat pada  pasal  292  KUHP(Barry  Basit,  2018).  Maka  tindakan  pidana  tersebut  perlu  untuk diperjelas  didalam  undang-undang  maupun  didalam  RKUHP  agar  berguna  untuk dijadikanya  dasar  kebijakan  hukum  pidana  bagi  pelaku  pemerkosaan  yang  terjadi  pada o rang  dewasa  sesama  jenis.  Berdasarkan  “pasal  5  UU  No.  12  tahun  2011”  terkait “Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan” dijelaskan mengenai aspek yang menjadi dasar penyusunan suatu peraturan adalah “asas pembentukan peraturan undang - undang”. Terdapat tujuh asas pembentukan peraturan undang-undang yang meliputi asas :
a. keterbukaan;
b. rumusan yang jelas;
c. kehasilgunaan dan kedayagunaan;
d. bisa dilaksanakan;
e. sesuai dengan materi muatan, hierarki, dan antar jenis;
f. pejabat ataupun kelembagaan pembentukan yang tepat; dan
g. tujuan yang jelas.
Berdasarkan  “pasal  5  UU  No.  12  tahun  2011”  terkait  “Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan”  dalam  frasa  “dapat  dilaksanakan”,  hal  tersebut  dapat  diartikan bahwa  setiap  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  wajib  untuk menganalisa maupun mengperhitungkan efektivitas dari peraturan  yang dibuat tersebut didalam kehidupan Masyarakat (Mokhammad Najih, 2014).
Maka dalam konteks penulisan ini pihak-pihak yang berwenang membentuk undang- undang tersebut khususnya dalam membentuk RKUHP diharuskan mentaati kebijakan yang tercantum dalam “pasal 5 huruf d UU No. 12 tahun 2011” terkait “Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”.  Kondisi  ini  bisa  mengoptimalkan  tindak  pidana  homoseks khususnya terkait tindak pidana pemerkosaan sesama jenis yang korbannya telah dewasa di  Indonesia  benar-benar  berguna  bagi  Masyarakat  agar  merasa  aman  karna  adanya kejelasan mengenai perbuatan tersebut (Rochmah dan Simangunsong, 2023).
Kriminalisasi perbuatan homoseks, terkhusus mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa  dinilai  sangat-sangat  penting  dan  harus  segera ditegaskan  dalam  RKUHP  maupun  peraturan  perundang-undangan  lainya  di  Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2009). Mengingat juga perbuatan tersebut sangat berdampak buruk
bagi  Masyarakat  Indonesia  karena  perbuatan  tercela  tersebut  akan  menimbulkan permasalahan yang serius didalam masyarakat misalnya seperti terkena penyakit HIV/AIDS ataupun  penyakit  seksual  lainya.  Maka  peneliti  akan  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai landasan justifikasi kriminalisi tindak pemerkosaan sesama jenis terhadap korban yang telah dewasa. Penulis akan menjelaskan 3 (tiga) landasan justifikasi  dalam pembahasan isu  ini yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

## METODE PENELITIAN
Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri memiliki pengertian bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian dengan motede ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang dimana  hukum dikonsepkan sebagai apa yang telah tertulis disuatu perundang-undangan ataupun biasa dikonsepkan sebagai norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku sehari-hari.
Menurut Peter Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum normatif adalah suatu  proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2007).
Mengenai  prosedur  penelitian,  penulis  mencari  dan  mengumpulkan  data kepustakaan kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini (Soedarto, 1986).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan apa yang penulis sampaikan pada bagian pendahuluan bahwa penulis akan menjelaskan menggunakan 3 (tiga) landasan justifikasi dalam pembahasan jurnal ini yaitu ditinjau dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis.
Landasan Filosofis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa
Dalam landasan filosofis ini menjadi suatu landasan yang sangat fundamental bagi lembaga pemerintahan maupun DPR RI dalam menangani kasus pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia adalah suatu tindak pidana.
Penjelasan melalui justifikasi filosofis dalam hal ini berguna untuk memperoleh suatu validitas  dan  juga  objektivitas  terhadap  Upaya  Kriminalisasi  perbuatan  pemerkosaan
sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia. Kemudian penulis akan menggunakan filsafat Pancasila sebagai acuan dalam justifikasi filosofis ini.
Filsafat  pancasila merupakan hal yang paling  penting  sebagai landasan  bernegara yang  demokratis.  Pancasila  perlu  disosialisasikan  agar  dipahami  oleh  dunia  sebagai landasan  filosofis  bangsa  Indonesia  dalam  mempertahankan  eksistensi  dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional,  ia  harus  diperjuangkan  untuk  diterima  kebenarannya  melewati  batas-batas negara bangsa sendiri (Zulfa, 2017).
Beberapa  nilai  fundamental  yang  tercantum  dalam  sila  pertama  pancasila  yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” diantaranya nilai kebenaran, keadilan, dan ketuhanan. Pada sila  tersebut  juga  terkandung  pernyataan  jelas  yang  mengatakan  rakyat  Indonesia mempercayai keberadaan Tuhan. Perilaku mempercayai adanya Tuhan merepresentasikan manusia  merupakan  mahluk  ciptaa,  Tuhan  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menaati  dan melaksanakaan semua ketentuan-ketentuan yang berasal dari tuhan.
Perbuatan  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa  lewat  sila  ke-2  pun agaknya  menjadi  sulit  apabila  kata “Kemanusiaan” yang  menjunjung  tinggi  nilai- ‐nilai kemanusian menjadi  pudar maknanya karna perbuatan tersebut yang dapat melanggar kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan bermartabat. Dengan adanya perbuatan terserbut di Indonesia, secara tidak langsung, eksistensi manusia yang harusnya terus berkembang dan menjaga bumi dan lebih khususnya bumi pertiwi yang seyogyanya diwariskan kepada generasi berikutnya ini menjadi dipertanyakan masa depannya (Muiz Aziz, 2017).
Tujuan  yang  hendak  dicapai  Negara  Indonesia  maupun  sila  pancasila  tercantum dengan  jelas  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  ke  empat  yang  berbunyi “...untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial...”. bisa  diwujudkan  dengan  membentuk  peraturan  hukum  ataupun peraturan perundangan. Aturan hukum tersebut bisa menjamin Masyarakat akan adanya kenyamanan  dan  ketentraman  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Apabila  perbuatan homoseks  khususnya  terkait  tindak  pidana  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang dewasa  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas  didalam  peraturan  perundang-undang  di Indonesia  akan  mencederai  nilai-nilai  dalam  Pancasila  yaitu  nilai  ketuhanan  dan  nilai kemanusian.  Bahkan  apabila  perbuatan  tersebut  tidak  segera  diperjelas  maka  akan menghambat cita cita hukum bangsa Indonesia.
Landasan Yuridis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa
Landasan  berikutnya  ialah  landasan  yuridis  mengenai  Kriminalisasi  Tindak  Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa. Hal yang mendasari penulis dalam menggunakan landasan yuridis yaitu karna adanya kesamaran hukum mengenai  Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa.
Pertama,  dari  berbagai  peraturan  yang  ada  di  Indonesia,  tidak  adanya  kepastian hukum  mengenai  tindak  pidana  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa dikarenakan  perbuatan  tersebut  apabila  menurut  pasal  414  RKUHP  termasuk  dalam perbuatan cabul sedangkan dalam KUHP dapat dipidana apabila korbanya masih dibawah umur yaitu pada pasal 292 KUHP.
Mengenai  penafsiran  isitlah  cabul  didalam  kedua  pasal  yang  penulis  singgung, terutama dalam “pasal 292 KUHP” seorang ahli hukum dengan nama Mudzakir didalam siding gugagatan uji materi pada pasal 292 KUHP, 285 KUHP, dan 284 KUHP di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam “k eputusan MK Republik Indonesia 46/PUU- XIV/2016”, dalam putusan tersebut diterangkan bahwa penerapan istilah cabul pada hukum positif di Indonesia juga termuat pada “pasal 76E Undang - Undang nomor 35 tahun 2014” terkait “perubahan atas Undang -Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 292 KUHP sebenarnya tidak ditujukan kepada kasus yang mengenai perbuatan hubungan sejenis ataupun mengenai pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa”. Karena juga arti dari isitilah cabul ialah tindakan asusila yang dilakukan oleh lawan jenis dan tergolong  kedalam  tindakan  menyimpang  sedangkan  apabila  perbuatan  sesama  jenis tersebut  dianggap  sebagai  pencabulan  maka  kurang  tepat  maka  seharusnya  Tindakan pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa  di  Indonesia  diperjelas  lagi  dan dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan (Manan, 2021).
Kemudian didalam pasal 1 UU perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan itu ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  lelaki  dengan  seorang  Wanita  dan  sebagai  suami  istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Jadi dapat dikatakan mengenai tindakan yang bisa  menjadikan  hubungan  seksual  kebentuk  legal  yakni  dengan  pernikahan  sah (Simangunsong, 2014).
Perbuatan homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang  dewasa  jelas  bukan  merupakan  hubungan  seksual  yang  legal  apalagi  mengenai tindak pidana pemerkosaan hal itu telah jelas bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana namun hingga saat ini masih belum ada dasar hukum yang jelas mengenai pemerkosaan sesama  jenis  yang  korbanya  telah  dewasa.  Maka  dari  itu  pihak-pihak  yang  berwenang
dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  segera  memastikan  dan menegaskan terkait perbuatan tercela tersebut.
Landasan  Sosiologis  Kriminalisasi  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  Sesama  Jenis  Terhadap Orang Dewasa
Setelah sebelumnya menjelaskan dari landasan filosofis dan juga landasaran yuridis, selanjutnya  penulis  akan  menulis  dari  landasan  sosiologis.  Pembahasan  ini  akan  berisi tentang  bagaimana  pandangan  Masyarakat  Indonesia  terhadap  perbuatan  homoseks khususnya  terkait  tindak  pidana  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa  di Indonesia.
Terdapat  dua  bentuk  persepsi  masyarakat  mengenai  tindak  pidana  asusila  yakni persepsi  kebutuhan  sosial  masyarakat  mengenai  tindak  homoseks  khususnya  perilaku pemerkosaan dengan sesama jenis dan persepsi masyarakat terhadap tindakan homoseks secara kolektif.
perbuatan homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang  dewasa  pasti  dipandang  negatif  oleh  Masyarakat  Indonesia.  Reaksi  Masyarakat mengenai  hal  negatif  tersebut  akan  memunculkan  ketakutan  dalam  diri  penduduk Indonesia  saat  beranjak  dewasa.  Berdasarkan  potongan  frasa  yang  berbunyi “...sedang diketahuinya  atau  patut  harus  disangkanya  hal  belum  dewasa ”  sebagaimana  tercantum pada  “292  KUHP”  yakni  “negara  hanya  mengatur  perlindungan  hukum  pemerkosaan sesama jenis yang korbanya belum dewasa atau seorang anak, belum dewasa dalam hal ini ialah mereka yang belum berumur 18 tahun” seperti yang dipertegas pada pasal 45 dan 46 KUHP yang menyatakan individu berusia di bawah 18 tahun tegolong individu di bawah umur (Nurkholis, 2017). Maka dari itu perlindungan terhadap korban yang sudah dewasa masih belum jelas.Padahal Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “ negara wajib memberikan perlindungan atas hak setiap warga  untuk  mendapatkan  rasa  aman;  tentram;  damai  dan  bahagia  serta  mendapat kepastian maupun keadilan dihadapan hukum” .
Kemudian  dalam  pasal  414  RKUHP  pun  tidak  menjelaskan  secara  jelas  hanya  saja perbuatan pemerkosaan sesama jenis dikategorikan sebagai perbuatan cabul tanpa adanya penjelesan terkait umur korban dari perbuatan tindak pidana tersebut (Citra Aulia Medina dan Afifa Wiwik, 2019).
Reaksi lainya ialah mengenai kekhawatiran Masyarakat terkait dampak dari perbuatan homoseks  khususnya  tindak  pidana  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa yang dapat menimbulkan penyakit menular seperti HIV/AIDS ataupun penyakit seks lainya
selain  itu  apabila  pemerintah  harus  menanggung  pengobatan  penyakit  tersebut  akan memakan biaya yang sangat besar.
Kedua  reaksi Masyarakat diatas seharusnya  sudah menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan pengaturan kriminalisasi homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa  di  Indonesia  dikarenakan  juga Masyarakat merasa resah terhadap perbuatan tersebut.
Maka dari itu, tercantumlah kalimat yang mempertegas penolakan tindak asusila dan masyarakat  menuntut  lembaga  pemerintahan  untuk  menetapkan  suatu  kebijakan  yang menumbuhkan  rasa  aman  dan  nyaman  dalam  kehidupan  bernegara  dari  tindak  pidana kriminalitas  terutama  perilaku  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang  dewasa.  Oleh sebab itu pemerintah dan juga DPR RI seharusnya segera merespon kebutuhan masyrakat tersebut dan segera membentuk kebijakan kriminalisasi bagi pelaku pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia.

## SIMPULAN
1. Bahwa  Pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan  sesama  jenis terhadap orang  dewasa  di  Indonesia  masih  terdapat  kesamaran  hukum  dikarenakan perbuatan  tersebut  hanya  dikategorikan  sebagai  perbuatan  cabul  menurut  pasal 292 KUHP dan pasal 414 RKUHP.
2. Perbuatan homoseks khususnya mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap  orang  dewasa  sangat  bertentangan  dengan  nilai  nilai  dalam  Pancasila yaitu  nilai  ketuhananan  dan  nilai  kemanusian  maupun  tatanan  kehidupan Masyarakat Indonesia
3. Perbuatan  tersebut  juga  akan  sangat  berdampak  bagi  Masyarakat  Indonesia misalnya akan menimbulkan wabah penyakit  seperti HIV/AIDS maupun penyakit seks lainya dan juga akan menggangu kenyamanan didalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Indonesia
Maka dari itu penulis berharap agar pemerintah dan juga DPR RI sebagai pihak yang berwenang  dalam  membentuk  suatu  undang-undang  segera  menegaskan  dan menjelaskan  secara  detail  didalam  peraturan  perundang-undangan  terkait  perbuatan homoseks  khusunya  terkait  tindak  pidana  pemerkosaan  sesama  jenis  terhadap  orang dewasa di Indonesia..
DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief. (2009). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang. Barry Basit. (2018). Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia.
Citra Aulia Medina, & Afifa Wiwik. (2019). Pemidanaan_Pelaku_Pemerkosaan_Dengan_Ori.
PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. Kendra, W., Kana, P. A., & . F. (2020). Criminalization Of Sexual Deviation Behavior. UNES Journal of Swara Justisia, 4(1), 71. https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.151 Manan, A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Mokhammad Najih. (2014). Politik Hukum Pidana. Malang.
Muiz Aziz. (2017). LGBT, Ditinjau Dari Aspek Sosiologis, Hukum Dan Pancasila.
Nurkholis. (2017). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam.
Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1). https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177
Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta. 8(1).
Soedarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung.
Soerjono Soekanto. (1981). Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  (1993).  “Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi:  Apa  yang Dibicarakan    Sosiologi  Hukum  tentang  Hal  Ini,  disampaikan  dalam  Seminar Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi    dalam  Pembaruan  Hukum  Pidana  Indonesia.” Yogyakarta.
Zulfa.  (2017).  Filfsafat  Pancasila  Sebagai  Landasan  Bernegara  Yang  Demokratis.  Jurnal. Padang.  Jurnal  Bakaba,  6(2),  30 – 38.  Retrieved  from  http://ejournal.stkip-pgri- sumbar.ac.id/index.php/bakaba.