## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 : 60 – 70 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i1.4800 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN2716-2621

## Inovasi Pelayanan Online Single Submission Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya
The Innovation of Online Single Submission Services at the Department of Investment and Integrated One-Stop Service in Kabupaten Tasikmalaya.
1 Intan Novianti; 2 Agus Fatah Hidayat; 3 Andi 1,2,3 Ilmu Administrasi Negara/ STIA YPPT Tasikmalaya/Kota Tasikmalaya, Indonesia Email: Intannovianti01112001@gmail.com, agusfatahhidayat18@gmail.com, andistiatsm@gmail.com
(Diterima: 07-Juni-2024; Ditelaah: 11-Juni-2024; Disetujui: 16-Juni-2024)

## ABSTRAK
Inovasi Pelayanan Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya adalah langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan  aplikasi  elektronik  tersebut  di    Dinas  yang  bersangkutan.  Metode penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa adopsi OSS di Kabupaten  Tasikmalaya  mengurangi  waktu  dan  biaya  dalam  proses  perizinan,  serta terintegrasi  dengan  baik  dalam  sistem  Dinas.  Meski  OSS  kompleks,  panduan  yang disediakan memudahkan pengguna. Dinas memberikan dukungan dan bimbingan yang memadai,  sehingga  pengguna  lebih  percaya  diri  dan  terbiasa  menggunakan  OSS. Manfaat  nyata  yang  terlihat  adalah  pengurangan  waktu  dan  biaya,  serta  peningkatan transparansi  dan  aksesibilitas.  Dinas  terus  menyediakan  informasi,  edukasi,  dan sosialisasi  tentang  OSS,  serta  meningkatkan  komunikasi  dan  layanan  berkelanjutan. Penguatan  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia  juga  penting  untuk  mendukung pengelolaan  OSS.  Implementasi  saran-saran  ini  diharapkan  meningkatkan  adopsi  dan penggunaan  OSS,  memberikan  dampak  positif  pada  efisiensi  dan  kualitas  layanan publik. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public, menarik investasi, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik, serta menjadi  dasar  untuk  perbaikan  kebijakan  dan  praktik  pelayanan  publik  yang  lebih inovatif dan efisien.
Kata kunci : Inovasi, Kebijakan, Online Single Submission

## ABSTRACT
The  innovation  of  Online  Single  Submission  (OSS)  services  at  the  Office  of  Investment  and Integrated  One-Stop  Service  of  Tasikmalaya  Regency  represents  a  significant  step  forward  in enhancing  the  efficiency  and  quality  of  public  services.  This  research  aims  to  explore  the implementation of the electronic application service innovation at the Office of Investment and Integrated One-Stop Service (DPMPTSP). The research employed a descriptive method with a qualitative  approach,  utilizing  data  collection  techniques  such  as  observation,  interviews,  and documentation. The results indicate that the adoption of OSS in Tasikmalaya Regency reduces time and costs in licensing processes, and integrates well within the Department's system. Despite its complexity, provided guidelines facilitate user navigation. Adequate support and guidance from the Department  enhance  user confidence  and  familiarity  with  OSS.  Tangible  benefits  observed include  reduced  time  and  costs,  as  well  as  increased  transparency  and  accessibility.  The Department  continues  to  provide  information,  education,  and  socialization  on  OSS,  while improving  communication  and  sustaining  services.  Strengthening  infrastructure  and  human resources is crucial to support OSS management. Implementation of these recommendations is expected to enhance OSS adoption and usage, positively impacting efficiency and service quality. This study significantly contributes to improving public service quality, attracting investment, supporting better regional development, and serves as a foundation for enhancing innovative and efficient public service policies and practices.

## Keywords: Innovation, Policy, Online Single Submission

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Pelayanan  merupakan  suatu  hal  yang  saling  berkaitan,  salah  satunya    adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  atau  yang  disebut Pelayanan  Publik.  Pada  dasarnya  salahsatu  kewajiban  pemerintah  atas  keberadaan sebuah Negara adalah mengatur serta mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat  yang  tidak  dapat  dikelola  sendiri.  Pelayanan  publik  ini  dapat  diartikan sebagai  pemberian  pelayanan  oleh  pihak  Pemerintah  terhadap  masyarakat  menurut aturan dan prosedur dasar yang telah ditetapkan.
Kepuasan  masyarakat  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  sebuah  pelayanan, sehingga  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  warga  negaranya  terus mengalami  perubahan.  Hal  ini  sejalan  dengan  tuntutan  dari  masyarakat  yang  terus menerus  meningkat.  Dalam  pengembangan  pelayanan  publik,  inovasi  pelayanan sangatlah penting sebagai pemberi layanan, pemerintah diminta melakukan inovasi agar memaksimalkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, namun usaha pemerintah seringkali  tidak  membuahkan  hasil  dan  bahkan  malah  menimbulkan  kesulitan  dalam proses pelayanan kepada warga negara.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik dalam  Pasal  7  ayat  3  menyebutkan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan pubik  terhadap  masyarakat  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  perlu  dilakukan percepatan  dan  perluasan  inovasi  pelayanan  publik  pada  kementrian/lembaga  dan Pemerintah Daerah, Inovasi disebarluaskan melalui peningkatan dan perluasan cakupan dengan  menjadikan  inovasi  Unit  Pelayanan  Publik  (UPP)  sebagai  program Penyelenggara  Inovasi  secara  nasional,  instansional,  dan  regional.  Inovasi  dari Penyelenggara  Inovasi  ditingkatkan  menjadi  program  nasional  untuk  diterapkan  oleh
Penyelenggara  Inovasi  lain  secara  nasional.  Peningkatan  cakupan  inovasi  secara instansional  dan  regional  menjadikan  inovasi  UPP  sebagai  program  untuk  diterapkan oleh semua UPP terkait di tingkat Penyelenggara Inovasi.
Dengan  memperkenalkan  ide,  teknologi,  atau  metode  baru,  inovasi  dapat membantu  memecahkan  masalah  yang  timbul,  meningkatkan  respon    terhadap kebutuhan  masyarakat,  serta  menciptakan  pengalaman  yang  lebih  baik  bagi  warga. Secara  keseluruhan,  Inovasi  dalam  pelayanan  publik  bertujuan  untuk  meningkatkan kepuasan  masyarakat,  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat,  serta menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Secara keseluruhan, Inovasi dalam  pelayanan  publik  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepuasan  masyarakat, meningkatkan  transparansi,  dan  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  dalam  pemenuhan tugas-tugas pemerintahan.
Inovasi Pelayanan Publik merupakan isu penting yang dibuat oleh kementrian pemberdayaan  aparatur  negara  dan  reformasi  birokrasi.  Inovasi  pelayanan  publik bertujuan  untuk  melayani  masyarakat  dengan  lebih  mudah  dan  praktis  dalam melakukan  kegiatan  administrasi.  Hal  ini  menjadi  semakin  penting  karena  banyak masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan publik tersebut masih terkesan baru. Inovasi pelayanan publik menjadi bagian integral dari perkembangan suatu daerah. Hal ini  terbukti  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang pelayanan publik yang mana memberikan dasar hukum tentang pelayanan  publik dan disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Beberapa  hal  penting  dalam  peraturan  Undang-Undang  No  25  Tahun  2009
Tentang  Inovasi Pelayanan Publik meliputi, antara lain yaitu :
1.  Untuk meningkatkan pelayanan publik.
2.  Untuk memperoleh gambaran umum tentang tingkat presepsi masyarakat terhadap implementasi inovasi pelayanan publik.
3.  Mengidentifikasi  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  capaian  inovasi pelayanan publik.
Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewajiban  atas  perbaikan  pelayanan  publik melalui  inovasi  pelayanan  publik.  Kabupaten  Tasikmalaya  merupakan  salah  satu Kabupaten yang telah menerapkan salah satu inovasi dalam bentuk pelayanan di bidang perizinan  yang  diterapkan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya.
Dinas  Penanaman  Modal  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  adalah  lembaga pemerintah tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan terpadu terkait  dengan  penanaman  modal  dan  proses  perizinan  usaha.  Lembaga  ini  berperan dalam memfasilitasi dan menyederhanakan proses administratif bagi para pelaku usaha, serta  mempromosikan  investasi  dan  pengembangan  ekonomi  di  setiap  daerah. Sebagaimana  telah  dilakukan  dalam  7  Tahun  terakhir  di  Kabupaten  Tasikmalaya berdasarkan landasan dasar Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang juga memiliki visi “Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Tujuan Investasi” dan Misi  “Mengembangkan  Keunggulan  Komperatif  Sebagai  Daya  Tarik  Investasi.”  Visi tersebut  mengindikasikan  upaya  untuk  menjadikan  kabupaten  Tasikmalaya  sebagai lokasi  yang  menarik  bagi  para  investor.  Sedangkan  misi  dari  Dinas  tersebut  adalah menekankan pada pengembangan keunggulan yang dapat lebih menonjol dan menarik bagi  para  investor,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  di  daerah Kabupaten  Tasikmalaya.  Salah  satu  penerapan  inovasi  pelayanan  yang  telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Bidang Perizinan, guna mempercepat dan  mempermudah  izin  usaha  menjadikan  Masyarakat  dapat  mengurus  izin  secara online melalui sistem terintegrasi, Online Single Submission (OSS).
Salah  satu  yang  menjadi  sorotan  masyarakat  ialah  pelayanan  publik  di  bidang perizinan  dan  non  perizinan  yang  merupakan  salah  satu  lembaga  terpenting  dalam kegiatan  perekonomian  masyarakat,  karena  untuk  membangun  sebuah  usaha  harus membuat  surat  izin  berusaha  di  bidang  masing-masing  sehingga  memiliki  No  Induk Berusaha  (NIB),  namun  seringkali  menimbulkan  kendala.  Kendala  yang  sering  kali dijumpai adalah kendala dari internal yaitu dari pihak dinas atau intansi itu sendiri, dan masalah  eksternal  yang  timbul  dari  para  pelaku  usaha.  Selain  itu,  pelayanan  yang diberikan kepada para pelaku usaha harus senantiasa pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam  hal  penyediaan  pelayanan  perizinan  atau  non  perizinan,  mekanisme  yang berbelit-belit  seringkali  terjadi,  sehingga  para  pelaku  usaha  enggan  untuk  mengurus perizinan  usaha  mereka.  Kendala  Internal  yang  terjadi  di  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Tasikmalaya  dilaksanakan dengan  adanya  sebuah  perubahan  melalui  reformasi  birokrasi.  Sedangkan  kendala External banyak terjadi salahsatunya adalah tidak meratanya informasi mengenai sistem Online  Sistem  Submission  (OSS)  kepada  masyarakat  termasuk  seperti  pengaplikasian atau tata cara pengurusan perizinan melalui  aplikasi elektronik tersebut.
Dengan  adanya  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah perizinan  yang  diterbitkan  oleh  organisasi  perangkat  daerah  tersebut  melalui  sistem elektronik  Online  Single  Submission  (OSS).  Berdasarkan  data  dari  Dinas  yang bersangkutan bahwa perizinan sebelum dilakukannya inovasi pelayanan dengan aplikasi elektronik tersebut  tergolong sangat rendah, sebagaimana data berikut ini:
Tabel 1

## Permohonan Perizinan Tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya
NO JENIS PERIZINAN JUMLAH 1 Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD, SMP) 6 2 Izin Pendirian Pra Sekolah (TK, PAUD) 23 3 Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 6 4 Izin Pendirian Lembaga Kursus 0
5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Budaya 19 6 Izin Lingkungan 204 7 Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 3 8 Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten 0 9 Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 0 10 Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 4 11 Izin Pengelolaan Persampahan 0 12 Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D 0 13 Izin Klinik 17 14 Izin Apotek 33 15 Izin Toko Obat 0 16 Izin Laboratorium Swasta 1 17 Izin Salon Kecantikan 0 18 Izin Penyelenggaraan Optikal 0 19 Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) 15 20 Izin Praktek Perawat (SIPP) 470 21 Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi 10 22 Izin Praktek Apoteker (SIPA) 50 23 Izin Praktek (SIP) Dokter 139 24 Izin Praktek Bidan (SIPB); 259 25 Tanda Terdaftar Pengobatan Tradisional 0 26 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 126 27 Izin Prinsip 7 28 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 6 29 Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan 0 30 Izin Usaha Peternakan 0 31 Izin Perluasan Usaha Peternakan 0 32 Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat 0 33 Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan 0 34 Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) 0 35 SIUP 113 36 TDP (NIB) 1251 37 TDG 14 38 TDR 0 39 IUI 3 40 IUTM 11 41 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) 0 42 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 0 43 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 0 44 Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) 0 45 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 3 46 Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 0 47 Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 13 48 Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi 382 49 IMB 493 50 IUJK 766 51 Izin Lokasi 0
J U M L A H 4447
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, 2024
Dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  belum  diberlakukan  kebijakan  sistem elektronik  Online  Single  Submission  (OSS),  maka  dengan  setelah  berlaku  aplikasi tersebut  izin berusaha cenderung meningkat, karena kebijakan tersebut mempermudah para  pelaku  usaha  untuk  dengan  diberlakukannya  melakukan  izin  berusaha,  berikut datanya:
Tabel 2 Permohonan Perizinan Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya No Jenis Perizinan Jumlah 1 NIB (Nomor Induk Berusaha) Non IUMK 424 2 NIB IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) 7.660 3 Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi 298 4 Izin Lingkungan 140 5 IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 305 6 SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 1.535 7 IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) 153 8 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi 7 9 Surat Izin Praktek Perawat 300 10 Surat Izin Praktek Dokter Gigi 4 11 Surat Izin Praktek Apoteker 68 12 Surat Izin Praktek Dokter 101 13 Surat Izin Praktek Bidan 255 14 Tanda Daftar Penyehat Tradisional - 15 Sertipikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 122 16 SIA (Surat Izin Apotek) 40 17 Izin Toko Obat 2 18 TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) 9 19 Izin Usaha Peternakan - 20 Pendaftaran Usaha Peternakan - 21 Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil - 22 TDG (Tanda Daftar Gudang) 20 23 IUI (Izin Usaha Industri) - 24 IUTM (Izin Usaha Toko Modern) 16 25 IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) - 26 STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) - 27 Izin Lembaga Pelatihan Kerja 19 28 Persetujuan Bursa Kerja Khusus - 29 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta (SD/SMP) - 30 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal - 31 Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 28 32 Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Penghasil 8 33 Izin Pembuangan Air Limbah - 34 Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C/D - 35 Izin Operasional Rumah Sakit - 36 Izin Operasional Klinik 12 37 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus -
38 Izin Optikal - 39 Izin Lokasi 1.712 Jumlah 13.238
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, 2024
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  setelah  diberlakukan  kebijakan  sistem elektronik  Online  Single  Submission  (OSS),  jumlah  izin  berusaha  di  Kabupaten Tasikmalaya cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun ini  baru  masa  transisi  antara  izin  manual  dan  izin  menggunakan  Online  Single Submission (OSS). Seperti total izin berusaha, Jumlah total izin berusaha pada tahun 2020 mencapai  13.238  izin,  Mengalami  peningkatan  signifikan  dibandingkan  tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4.447 izin. Kemudian jenis izin, Banyak jenis izin yang mengalami peningkatan permohonan, seperti NIB IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang mencapai  7.660  permohonan,  SIUP  (Surat  Izin  Usaha  Perdagangan)  sebanyak  1.535 permohonan,  dan  Izin  Lokasi  sebanyak  1.712  permohonan.  Selanjutnya  dampak kebijakan  Online  Single  Submission  (OSS),  Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa kebijakan sistem elektronik Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Tasikmalaya telah  memberikan  dampak  positif  dengan  mempermudah  para  pelaku  usaha  dalam mengurus  izin  berusaha,  sehingga  meningkatkan  minat  untuk  melakukan  usaha  di daerah tersebut.
Dengan diterapkannya penggunaan teknologi informasi melalui sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang telah berjalan dari pertengahan 2020 hingga saat ini, pemerintah berharap dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Berusaha dengan cepat, mudah, efektif, dan efisien. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi Online Single Submission (OSS) secara optimal, antara lain:
1. User Error, Masih adanya kesalahan pengguna dalam menggunakan sistem OSS,  mungkin  karena  kurangnya  sosialisasi  atau  pelatihan  yang  memadai bagi pengguna.
2. Jaringan  Internet  yang  Tidak  Merata,  Infrastruktur  jaringan  internet  yang belum  merata  di  daerah-daerah  tertentu  dapat  menjadi  hambatan  dalam akses dan penggunaan Online Single Submission (OSS).
3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat, Masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami teknologi dalam pengaplikasian Aplikasi Online Single Submission  (OSS),  sehingga  menghambat  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan sistem ini.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana OSS dapat dioptimalkan untuk meningkatkan proses perizinan berusaha di Kabupaten Tasikmalaya, serta mengatasi kendala-kendala yang masih terjadi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya melihat efisiensi teknis  dan  operasional,  tetapi  juga  mempertimbangkan  aspek  manusiawi,  seperti pengalaman pengguna dan dukungan yang diperlukan, serta strategi sosialisasi dan uji coba yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan publik yang lebih inovatif dan efisien di era digital.

## B. METODE ( METHOD )
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  untuk  mendalami  inovasi  OSS  di DPMPTSP  Kabupaten  Tasikmalaya.  Studi  kasus  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi  fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata  secara  mendalam.  Hal  ini berarti bahwa peneliti menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti  observasi  atau  wawancara,  untuk  mengembangkan  pemahaman  tentang  suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif Peneliti memperhatikan konteks dan kompleksitas yang melekat pada fenomena tersebut, dan berusaha untuk menggali makna dari data yang diperoleh.
Para  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  dan  Kepala  Bidang Perizinan  Berusaha  dan  Non  Perizinan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadul  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Tasikmalaya  serta  masyarakat/pelaku usaha dengan berbagai masalah dan keluhan yang dialami

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION ) Hasil ( Result )
Berikut adalah data mengenai Rekap Nomor Izin Berusaha (NIB) di Kabupaten Tasikmalaya  setelah  penggunaan  penuh  Online  Single  Submission  (OSS)  tahun  2021, 2022, 2023 dan 2024 cenderung meningkat dibandingkan data tahun sebelumnya:
Tabel 1 Permohonan Perizinan Berusahai Kabupaten Tasikmalaya No Tahun Jumlah NIB Terdaftar 1 2021 9.906 2 2022 19.946 3 2023 48.074 4 2024 (Januari-April) 23.653
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Tasikmalaya, 2024

## Diskusi ( Discussion )
Digitalisasi adalah komponen kunci transformasi digital, mencakup perubahan holistik  dalam  organisasi.  Transformasi  digital  melibatkan  integrasi  alat  digital, pemikiran ulang proses, budaya, dan strategi untuk memaksimalkan potensi teknologi.. Online  Single  Submission  (OSS)  merupakan  digitalisasi  dalam  bidang  administrasi publik  yang  sudah  diterapkan  di  hampir  seluruh  wilayah  pemerintahan  republic Indonesia.
Inovasi  Pelayanan  Online  Single  Submission  (OSS)  dilatarbelakangi  oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan usaha di Kabupaten  Tasikmalaya.  Sebelum  penerapan  OSS,  proses  perizinan  yang  manual  dan berbelit-belit sering kali menghambat pelaku usaha dan mengurangi daya tarik investasi di  daerah  tersebut.  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten  Tasikmalaya  merespons  tantangan  ini  dengan  mengadopsi
sistem  OSS  sebagai  solusi  digital  untuk  menyederhanakan  dan  mempercepat  proses perizinan.
Inovasi Pelayanan aplikasi elektronik tersebut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Tasikmalaya  merupakan  langkah  strategis dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  perizinan  usaha.  Melalui  implementasi  OSS, proses perizinan menjadi lebih efisien, transparan, dan terintegrasi, yang pada akhirnya mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi dapat diatasi dengan strategi yang tepat, sehingga manfaat dari  OSS  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  dan  pelaku  usaha  di  Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa manfaat yang diharapkan dari inovasi ini meliputi:
1. Kemudahan Akses: Pelaku usaha dapat mengajukan dan memantau status perizinan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP.
2. Efisiensi  Waktu  dan  Biaya:  Proses  perizinan  yang  lebih  singkat mengurangi  biaya  operasional  dan  waktu  yang  dihabiskan  oleh  pelaku usaha.
3. Transparansi: Sistem yang transparan memungkinkan pelaku usaha dan masyarakat  untuk  mengakses  informasi  perizinan  dengan  mudah, mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
4. Peningkatan  Investasi:  Dengan  proses  yang  lebih  sederhana  dan  cepat, diharapkan  dapat  menarik  lebih  banyak  investasi  ke  Kabupaten Tasikmalaya,  yang  pada  akhirnya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi daerah.
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam inovasi  OSS di Kabupaten Tasikmalaya antara lain:
1. Keterbatasan  Infrastruktur  Teknologi:  Beberapa  wilayah  di  Kabupaten Tasikmalaya  mungkin  masih  memiliki  akses  internet  yang  terbatas, sehingga  menyulitkan  pelaku  usaha  di  daerah  tersebut  untuk memanfaatkan OSS.
2. Kurangnya Pemahaman Pengguna: Pelaku usaha dan masyarakat yang belum  terbiasa  dengan  teknologi  mungkin  mengalami  kesulitan  dalam menggunakan sistem OSS.
3. Resistensi  terhadap  Perubahan:  Pegawai  yang  terbiasa  dengan  sistem manual  mungkin  menunjukkan  resistensi  terhadap  perubahan  menuju sistem digital OSS.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  Online  Single Submission  (OSS)  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Tasikmalaya  telah  memberikan  berbagai  kemudahan  dan  manfaat  yang signifikan  dalam  proses  perizinan.  Melalui  wawancara  dengan  berbagai  narasumber, termasuk pejabat di organisasi perangkat daerah tersebut serta pelaku usaha.
Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap dimensi-dimensi inovasi kebijakan, yaitu Relative Advantage atau Keunggulan Relatif, Compatibility atau Kompatibilitas, Complexity  atau  Kompleksitas,  Trialability  atau  Kemampuan  Uji  Coba,  dan Observability atau Kemudahan untuk Diamati, dapat disimpulkan bahwa Inovasi Online Single  Submission  (OSS)  di  Kabupaten  Tasikmalaya  telah  memberikan  dampak  yang
signifikan  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  layanan  publik  terutama  dalam proses  perizinan.  Berikut  adalah  rangkuman  kesimpulan  dari  masing-masing  dimensi ditemukan bahwa Online Single Submission (OSS) mampu:
1. Menyederhanakan  dan  Mempercepat  Proses  Perizinan.  Online  Single Submission  (OSS)  mengintegrasikan  berbagai  izin  dan  prosedur  yang sebelumnya  terpisah  menjadi  satu  sistem  yang  terpusat,  sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses perizinan.
2. Meningkatkan  Transparansi  dan  Akuntabilitas.  Dengan  kemampuan melacak  status  permohonan  secara  online,  Online  Single  Submission (OSS) meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko korupsi, serta memungkinkan  masyarakat  untuk  memantau  proses  perizinan  secara real-time.
3. Mengurangi  Beban  Administratif  dan  Risiko  Kehilangan  Dokumen. Digitalisasi  proses  perizinan  melalui  Online  Single  Submission  (OSS) mengurangi  beban  administratif  dan  risiko  kehilangan  dokumen,  serta memudahkan penyimpanan dan pencarian data.
4.  Meningkatkan  Aksesibilitas  bagi  Masyarakat.  Masyarakat  dapat mengajukan permohonan izin dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  menghemat  waktu  dan  biaya  perjalanan,  serta  memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah terpencil.
5.  Mendorong  Adopsi  Melalui  Bukti  Nyata.  Observability  dari  Online Single Submission (OSS) membuat masyarakat lebih yakin dan percaya diri  dalam  mengadopsi  inovasi  ini,  karena  mereka  dapat  melihat  dan merasakan manfaat nyata yang diperoleh dari penggunaannya

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Alfisyahrin,  M.  (2017).  Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  inonesia  (Rahmatika (ed.)). pustaka obor indonesia.
Dwiyanto,  A.  (2017).  Manajemen  pelayanan  publik  (Ruslan  (ed.)).  Gadjah  mada university press.
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. PT Rajagrafindo Persada.
Hendrayadi, A. et al. (2021). Manajemen Pelayanan Publik (P. Sari, diana (ed.); Nomor June). PT Global Eksekutif Teknologi.
Hutagalung, S. (2018). membangun inovasi pemerintah daerah (D. Novidiantoko (ed.)).
CV Budi Utama.
Mukarom, Z. (2020). Manajaemen pelayanan publik (B. Saebani (ed.)). CV Pustaka Setia. Mustanir, A. (2019). Pelayanan Publik (Irmawati (ed.)). cv penerbit qiara media. Nurchotimah, A. (n.d.). Pengawasan Pelayanan Publik (A. Setiawan (ed.)). Jejak Pustaka. Prabowo,  hadi et al. (2022). Inovasi Pelyanan pada organisasi Publik (Y. Santoso (ed.)).
PT Remaja Rosdakarya.
Rahman, M. (n.d.). Manajemen pelayanan publik (T. Media (ed.)). Tahta Media gropu. Sarjito, A. (2023). Dampak Digitalisasi Administrasi Perdesaan di Negara Berkembang.
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI, 13(2), 106 – 124. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3814
Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D. alfabeta. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta. Ulum, C. (n.d.). public service tinjauan teoritis dan isu-isu strategis pelayanan publik ( tim ub Press (ed.)). UB Press.
Wijaya, andi, F. (2014). Manajemen Publik Teori dn Praktik. universitas brawijaya press. Rogers, E. M. (2015). Diffusion Of Innovations. New York: Free Press.