## KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1176/PDT.G/2020/PN SBY)
Antonia Junianti Hendrieta Kelanit 1
1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: kelanitniia@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada kekuatan perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekuatan hukum perjanjian lisan dengan berpacu pada pertimbangan hakim terhadap tindakan wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  Nomor  1176/Pdt.G/2020/PN.  Sby.  Perjanjian  mengikat  pihak-pihak  didalamnya  untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, ketentuan hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimuat dalam Buku III tentang Perikatan. Tidak  ditentukan  secara  jelas  apakah  perjanjian  harus  dibentuk  dalam  suatu  naskah  (tertulis) melainkan  membebaskan  pihak  yang  bersangkutan  menentukan  sendiri  bentuk  perjanjian  yang diinginkannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun tentu saja  terdapat  beragam  perjanjian  yang  mewajibkan  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  demi  kepastian hukum yang lebih jelas terlebih dalam hal pembuktiannya apabila terjadi Cidera Janji atau Wanprestasi sehingga lebih terjamin kekuatan hukumnya. Perjanjian lisan yang dibuat sejatinya lemah apabila tidak di dukung dengan bukti yang kuat seperti pada perjanjian tertulis.
Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Lisan, Kekuatan Hukum

## ABSTRACT
This research focuses on the power of oral agreements in the event of default. The purpose of this study is  to  find  out  more  about  the  legal  strength  of  oral  agreements  by  racing  against  the  judge's consideration  of  the  act  of  default  in  the  Surabaya  District  Court  Decision  Number 1176/Pdt.G/2020/PN.  Sling.  The  agreement  binds  the  parties  therein  to  carry  out  what  has  been mutually agreed upon in the agreement so as to have legal consequences for the parties involved in it. In Indonesia, the legal provisions of the agreement are regulated in the Civil Code contained in Book III on Perikatan. It is not clearly determined whether the agreement should be formed in a script (written) but rather frees the party concerned to determine for himself the form of the agreement he wants as long  as  it  does  not  conflict  with  the  applicable  provisions.  However,  of  course,  there  are  various agreements that require it to be made in written form for clearer legal certainty, especially in terms of proof in the event of a Default or Default so that the legal force is more guaranteed. Oral agreements made are actually weak if they are not supported by strong evidence such as in written agreements. Keywords : Default, Oral Agreement, Force of Law

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum yang baik. Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Menurut Sadjipto Rahardjo, “ Hukum  tidak  dapat  lagi  disebut  sebagai hukum  apabila  hukum  tidak  pernah dilaksanakan
(Rahardjo  2009).  Hukum  merupakan  suatu  instrumen  yang  mengatur dan  mengikat  segala sesuatu  yang  ditentukannya.  Hukum  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  hidup bermasyarakat serta cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Hukum  Perdata  ( Burgerlijkrecht )  merupakan  rangkain  peraturan-peraturan  yang  mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan yang lain yang saling berkepentingan. Dalam hal perjanjian, negara menjamin pelaksanaannya dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUH  Perdata).  Perjanjian  merupakan  hubungan  perikatan  antara  dua  pihak  atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sesorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu  hal  yang  menimbulkan  suatu  hubungan  antara  kedua  orang tersebut. Subekti dalam bukunya menjelaskan, perjanjian menerbitkan suatu perikatan bagi yang membuatnya dan mengandung janji-janji atau kesanggupan dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Subekti 1987).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (legal issue) yang dihadapi yaitu kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan  preskripsi  mengenai  bagaimana  kekuatan  hukum  perjanjian  lisan  dalam pembuktian apabila terjadi wanprestasi menurut kitab undang-undang hukum perdata dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN  Sby  yang  menentukan  perjanjian  lisan  memiliki  kekuatan  hukum apabila terjadi wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) digunakan  untuk  mengkaji  dasar hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby yang menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi.
2. Pendekatan  konseptual (conceptual  approach) untuk  mengakaji  dan  menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep, atau landasan teoritis dari kekuatan hukum perjanjian lisan. 3. Pendekatan  kasus (case  approach) digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis pemecahan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan.
Sumber  dan  Jenis  Bahan  Hukum  yang  digunakan  yaitu    bahan  hukum  primer  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang Hukum Perikatan, buku-buku  tentang  Hukum  Wanprestasi  serta,  artikel,  jurnal,  dan  makalah  yang  berkaitan dengan  kekuatan  hukum  perjanjian  lisan  dan  wanperestasi  dalam  perjanjian  lisan.  Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, kamus hukum dan eksiklopedia maupun bahan lain yang juga tentunya berkaitan dengan topik penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  dokumen  berupa  dokumen  salinan  Putusan  Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby, prosedur berperkara dan dokumen lainnya dengan menggunakan  teknik  analisis  yang  bersifat  preskriptif  melalui  metode  penafsiran, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.1. Keabsahan Perjanjian Lisan
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sesorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu hubungan antara  kedua  orang  tersebut.  Perjanjian  itu  menerbitkan  suatu  perikatan  bagi  yang membuatnya  dan  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan  dalam  bentuk  lisan  ataupun tulisan  (Subekti  1987).  H.  Salim  membedakan  perjanjian  menjadi  2  yaitu  perjanjian berdimensi  internasional  yang  bersubjek  hukum  berupa  negara,  badan  hukum,  dan perorangan  asing,  dan  perjanjian  berdimensi  nasional  yang  bersubjek  hukum  pemerintah atau  warga  negara  Indonesia  (WNI)  (Salim  HS  2008).  Perjanjian  menganut  sister  terbuka sebagaimana  diatur  secara  khusus  dalam  Buku  III  KUH  Perdata  yang  berarti  memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama  perjanjian  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan  kesusilaan. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat sah-nya perikatan atau perjanjian yaitu: a. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang mengikat dirinya;
b. Adanya kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian;
c. Adanya objek perjanjian tentang suatu hal tertentu;
d. Merupakan sesuatu yang halal. Bukan merupakan sesuatu yang terlarang.
Dari ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian hanya bisa diangggap sah apabila  ada  kesepakatan  dari  pihak-pihak  terkait.  Pihak-pihak  tersebut  haruslah  memiliki kecakapan  untuk  melakukan  suatu  perjanjian.  Kecakapan  yang  dimaksud  disini  adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum yaitu berakal sehat dan telah dewasa sebagiamana disebutkan  dalam  Pasal  330  KUH  Perdata  yaitu  berumur  21  tahun  atau  sudah  menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Perjanjian dibuat atas suatu pokok persoalan tertentu yang  menjadi  objek  dari  perjanjian  tersebut.  Objek  itu  bukanlah  merupakan  sesuatu  yang terlarang dan perjanjian tersebut harus selaras dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma  yang  berlaku.  Ketentuan    poin  a  dan  b  merupakan  syarat  subyektif  karena berkaitan subyek hukum itu sendiri. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang artinya salah satu pihak dapat membatalkan perajanjian itu, namun masih tetap mengikat semua pihak yang terikat dalam perjanjian selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan ketentuan poin c dan merupakan syarat obyektif. Jika syarat obyektif ini tidak  terpenuhi,  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum,  artinya  dari  semula  perjanjian  itu dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Ketentuan Pasal 1320 tidak mewajibkan suatu perjanjian  dibuat  dalam  bentuk  tulisan  melainkan  memberikan  kebebasan  kepada  pihak- pihak yang ingin melakukan perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.  Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, keberadaan perjanjian lisan dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana disebutkan yaitu; sepakat, cakap, mengenai pokok peroslan tertentu, dan bukan sesuatu  yang  terlarang  atau  bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.
Dalam  hubungan  keperdataan,  surat/akta  memang  dibuat  dengan  maksud  untuk memudahkan  proses  pembuktian.  Keberadaan  saksi  yang  mampu  menguatkan  dalil mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan, dapat menjadi alat bukti dalam persidangan dengan minimal jumlah saksi adalah 2 orang, dan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1905  KUH  Perdata  terkait  prinsip unus  testis  nullus  testis .  Perkara  wanprestasi  dalam perjanjian  lisan  dianggap  ada  hanya  apabila  perjanjian  tersebut  benar-benar  terjadi  dapat dibuktikan  keberadaannya.  Pembuktian  terhadap  perjanjian  lisan  tentu  saja  berpacu  pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tentang sah tidaknya perjanjian lisan itu.
Ketentuan  Pasal  1320  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  tidak  memberikan keharusan  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk  tertulis.  Perjanjian  dapat  disebut  sah  apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu; adanya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, dilakukan oleh subjek hukum, mengenai suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Jadi selama perjanjan  lisan  yang  dilakukan  memenuhi  unsur-unsur  tersebut,  perjanjian  lisan  tersebut patutlah dikatakan sah. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian membebaskan pihak- pihak  yang  ingin  melakukan  suatu  perjanjian  untuk  menentukan  sendiri  bentuk  perjanjian yang ingin dibuatnya. Perjanjian tersebut kemudian menjadi undang-undang yang mengikat pihak-pihak  yang  bersangkutan  sehingga  apabila  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi, dapat  dituntut  dan  diadili  selama  dapat  dibuktikan  keberadaannya.  Pembuktian  terhadap wanprestasi dalam perjanjian lisan dapat dilakukan dengan mengemukakan alat bukti yang sah sebagaimana telah disebutkan diatas. Alat bukti yang diberikan harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan hakim tentang benar tidaknya perjanjian tersebut dibuat, baru kemudian mengemukakan bukti-bukti adanya tindakan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.
1.2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN  Surabaya  Yang  Menentukan  Perjanjian  Lisan  Memiliki  Kekuatan Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi.
Perkara  Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Nur  Fadilah  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Surabaya  Nomor  1176/Pdt.G/2020/PN.  Sby  yang  menyatakan  Nur  Fadilah  melakukan wanprestasi  terhadap  perjanjian  lisan  antara  Ela  Nirmala  Sari  dengan  Nur  Fadilah. Berdasarkan SIUP No : 53/1369.A/436.7.17/2020, tanggal 18 Februari 2020, Ela Nirmala Sari menjalankan  usaha  dibidang  Distribusi  Minyak  Goreng  Cap  Daun,  atas  Penunjukan  secara lisan  dari  PT.UNI  Chem Candi  Indonesia,  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  Distributor, yang beralamat di Dukuh Kupang Timur XV/23 Surabaya. Bermula dari perjanjian lisan dalam jual beli minyak goreng cap daun yang dilakukan oleh sales Ela Nirmala Sari yang bernama Macdalena Veronikah Saptenno dengan Nur Fadilah pada 4 juli 2020 yang berisi kesepakatan untuk  memperjualbelikan  Minyak  Goreng  Cap  Daun  sejumlah  100  kardus  seharga  Rp. 128.500., (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus), yang setiap kardusnya terdiri dari 12 liter kemasan Refill, dengan nilai total sebesar Rp. 12. 850.000.,(dua belas juta delapan ratus lima  puluh  rinu  rupiah). Pembayaran  atas  order/pesanan Minyak  Goreng  dimaksud  adalah
dalam  tempo/waktu  2  minggu  atau  14  hari  kerja,  dengan  berpedoman  pada  Invoice  atau Faktur sebagai bukti dari transaksi pembelian antara  sales Macdalena Veronikah Saptenno dengan Nur Fadilah yang berisi Item dan jumlah Pembayaran yang harus dibayarkan oleh Nur Fadilah  atas  Minyak  Goreng  yang  dipesannya  dari  sales  Macdalena  Veronikah  Saptenno. Pembelian yang dilakukan meningkat terus dari hari ke hari dan pembayarannya pun lancar, bahkan dilakukan sebelum jatuh tempo tanpa menunggu penagihan oleh Petugas tagih dan setelah itu langsung melakukan pemesanan untuk pembelian berikutnya sehingga  tumbuh rasa  percaya  dan  pembelian-pembelian  selanjutnya  dilakukan  tanpa  menggunakan  invoice penagihan.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  Nur  Fadilah  melakukan  wanprestasi  dengan tidak melakukan pembayaran sebagiamana mestinya. Minyak yang dipesan sejak tanggal 28 dan  29  September  2020  serta  tanggal  1  dan  5  Oktober  2020,  hanya  dibayar  sejumlah  Rp. 119.850.000.,00 (seratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu), dari total harga yang harus dibayar sejumlah Rp. 729.000.000.,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta) sesuai Invoice, sehingga kewajiban membayar yang masih harus dilakukan oleh Nur Fadilah adalah sebesar Rp. 609.150.000.,00 (enam ratus Sembilan juta seratus lima puluh ribu). Pada tanggal 13  Oktober  2020  Kuasa  Hukum  dari  Ela  Nirmala  Sari  telah  mendatangi  Nur  Fadilah  yang dilanjutkan  dengan  pertemuan  mediasi  di  Hotel  Windham  Surabaya,  selanjutnya  telah dilakukan  Somasi  secara  tertulis  2  (dua)  kali  sebagaimana  dimaksud  Surat  Nomor  : AK/12/XI/2020/Adv.Sby,  tanggal  20  November  2020  dan  Nomor  :  AK/15/XI/2020/Adv.Sby, tanggal 25 November 2020. Dengan demikian membuktikan bahwa secara hukum memang benar  Nur  Fadilah  terbukti  telah  melakukan  cidera  janji  (Wanprestasi),  sebagaimana dimaksudkan Pasal 1238 KUH Perdata, karena lalai sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  yang dikemukakan hakim  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  1174/Pdt.  G/2020/PN.  Sby,  sebagaimana  disebutkan diatas, perjanjian lisan antara Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah benar-benar terjadi. Keberadaan perjanjian tersebut dibuktikan dengan adanya invoice atau faktur sebagai bukti transaksi dalam pembelian minyak goreng cap daun yang merupakan objek dari perjanjian tersebut dimaksud, juga di dukung dengan keterangan para saksi dan pengakuan langsung dari  kedua  belah  pihak  yang  berperkara.  Wanprestasi  yang  menjadi  pokok  perkara  dalam putusan tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya prestasi seperti yang telah disepakati Ela
Nirmala  Sari  dan  Nur  Fadilah.  Dengan  mempertimbangkan bukti-bukti  yang  diberikan  oleh kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan Nur Fadilah melakukan wanprestasi terhadap Ela Nirmala Sari dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah disepakati.
Pertimbangan hukum  dalam perkara tersebut menyatakan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari deng Nur Fadilah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hakim mempertimbangkan dalil dari Nur Fadilah dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan tidak jelas atau tidak terang ( Exception of obscurr libel ) yaitu bahwa Ela  Nirmala Sari selaku penggugat sangat tidak cermat dalam melakukan penghitungan yang diklaim diderita olehnya. Merujuk pada dalil Ela Nirmala Sari mengenai rincian invoice yang seolah-olah belum terbayarkan oleh Nur Fadilah tanpa menjelaskan rincian detail besaran angka di setiap invoice tersebut. Selanjutnya, Nur Fadilah juga menyatakan eksepsi kurang pihak ( Exceptio Plurium Litis Consortium ) yang mengharuskan menarik Macdalena Veronikah Saftenno sebagai Para Pihak  dalam  gugatan  karena  yang  bersangkutan  adalah  orang  yang berhubungan  langsung dalam  kegiatan  jual  beli  yang  dimaksud.  Namun  eksepsi  tersebut  ditolak  dengan pertimbangan  bahwa  keterlibatan  Macdalena  Veronikah  Saftenno  dalam  perkara  tersebut hanyalah sebagai sales dari Ela Nirmala Sari yang menawarkan barang dan yang pertama kali menerima orderan minyak dari Nur Fadilah dan selanjutnya yang melakukan transaksi jual beli adalah antara Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Dalil Ela Nirmala Sari yang menyatakan terjadinya  wanprestasi  adalah  terjadi  setelah  beberapa  kali  order  bukan  atas  order  yang pertama  kali  melalui  sales  Macdalena  Veronikah  Saftenno.  Maka  tanpa  dilibatkannya Macdalena  Veronika  Saftenno  sebagai  pihak  dalam  gugatan  tersebut  tidak  menjadikan gugatan  kurang  pihak.  Merujuk  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  305  K/Sip/1971 tanggal  16  Juni  1971  disebutkan  bahwa  penempatan  pihak-pihak  yang  akan  dijadikan tergugat dalam suatu perkara merupakan kewenangan penggugat untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan digugatnya.
Pengakuan dari kedua belah pihak akan terjadinya perjanjian diperkuat dengan adanya alat bukti  baik  berupa  faktur/invoice,  bukti  transfer  lewat  bank,  maupun  saksi-saksi  yang dihadirkan.  Pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 1174/Pdt.  G/2020/PN.  Sby  menyatakan  dengan  tegas  keabsahan  perjanjian  lisan  yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Berpegang pada ketentuan Pasal 1320 KUH
Perdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah sah karena memenuhi  semua  unsur  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut.  Kedua  belah  pihak  adalah subjek hukum yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli minyak goreng cap daun dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama perjanjian lisan dapat dibuktikan secara hukum, perjanjian lisan itu dianggap sah, sehingga apabila prestasi dari perjanjian tersebut tidak  terpenuhi,  pihak  yang  dirugikan  dapat  menggugatnya  atas  tindakan  wanprestasi. Pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  1174/Pdt. G/2020/PN. Sby menyatakan dengan tegas keabsahan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Berpegang pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah sah karena memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kedua belah pihak adalah subjek hukum yang sepakat  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  minyak  goreng  cap  daun  dan  pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama perjanjian lisan dapat dibuktikan secara hukum, perjanjian lisan  itu  dianggap  sah,  sehingga  apabila  prestasi  dari  perjanjian  tersebut  tidak  terpenuhi, pihak yang dirugikan dapat menggugatnya atas tindakan wanprestasi.
Perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum antara 2 pihak yang salah satunya berhak atas  suatu  prestasi  dan  pihak  lainnya  berkewajiban  memenuhi  prestasi  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  wanprestasi  merupakan  suatu  kejadian  dimana  prestasi  tersebut  tidak terpenuhi.  Alasan-alasan  yang  mendasari  tidak  terpenuhinya  prestasi  atau  perbuatan wanprestasi itu pun bermacam-macam diantaranya:
1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Keadaan Memaksa ( overmacht)
Wanprestasi dapat terjadi karena unsur kesengajaan dari salah satu pihak yang dengan sadar tau akan kewajiban melaksanakan prestasi yang diperjanjikan namun dengan sengaja tidak memenuhi  prestasi  tersebut.  Wanprestasi  juga  dapat  terjadi  karena  keadaan  memaksa dimana  salah  satu  pihak  terpaksa  tidak  melakukan  kewajibannya  entah  karena  musibah, kecelakaan,  maupun  kematian.  Wanprestasi  dikenal  juga  dengan  istilah  cidera  janji  yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak lalai melakukan kewajibannya. Kata wanprestasi itu
sendiri menurut kamus hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam praktiknya, wanprestasi dalam perjanjian lisan sering terjadi  mengingat  tidak  ada  bukti  tertulis  yang  memperkuat  adanya  perjanjian  tersebut sehingga memudahkan salah satu pihak melakukan kecurangan. Inilah mengapa keberadaan bukti  tertulis  dalam  suatu  perjanjian  sangatlah  penting  dalam  pembuktian  apabila  di kemudian  hari  perjanjian  tersebut  menimbulkan  sengketa.  Dalam  hal  pembuktian  dalam perkara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 HIR, pembuktian dibebankan pada pihak yang mendalilkan suatu hak. Pihak yang mengaku mempunyai hak harus membuktikan adanya  hak  tersebut.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  membuktikan  dalam  hukum  acara mempunyai  arti  yuridis  yakni  memberi  dasar-dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang memeriksa  perkara  yang  sbersangkutan  guna  memberi  kepastian  tentang  kebenaran peristiwa yang diajukan.

## KESIMPULAN
Perjanjian lisan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum untuk mengikatkan diri atas tujuan kepentingann tertentu yang dilakukan secara lisan. Kekuatan  perjanjian  lisan  sejatinya  lemah  dikarenakan  tidak  adanya  bukti  tertulis  berupa perjanjian itu sendiri yang dapat memperkuat pembuktian apabila dikemudian hari prestasi yang  diperjanjikan  tidak  terpenuhi  atau  wanprestasi.  Meskipun  kekuatan  perjanjian  lisan lemah,  namun  perjanjian  lisan  tetaplah  sah  sepanjang  memenuhi  unsur-unsur  yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu; sepakat, cakap hukum, ada objek, sesuatu yang  halal.  Ketentuan  pasal  tersebut  tidak  mengharuskan  suatu  perjanjian  dibuat  dalam bentuk tertulis sehingga jika berpedoman pada ketentuan itu, perjanjian lisan dibuat adalah sah.  Terkait  wanprestasi  yang  terjadi  di  dalam  perjanjian  lisan,  selama  pihak  yang memperkarakan  mampu  membuktikan  adanya  perjanjian  lisan  tersebut  dan  serta  mampu mengemukakan  bukti  yang  valid  untuk  menguatkan  dalil  terjadinya  wanprestasi  maka kekuatan  dari  perjanjian  lisan  itu  sendiri  meningkat.  Perkara  Wanprestasi  dalam  Putusan Pengadilan Negeri surabaya Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby yang menyatakan Nur Fadilah melakukan  Wanprestasi  terhadap  perjanjian  lisan  yang  dibuatnya  dengan  Ela  Nirmala  Sari dibuktikan  dengan  adanya  pengakuan  dari  kedua  belah  pihak  bahwa  benar  telah  terjadi perjanjian  jula  beli  secara  lisan  dengan  berpegang  pada  bukti  pembayaran/faktur/ invoice.
Keabsahan  dan  keberadaan  perjanjian  lisan  tersebut  menjadi  lebih  kuat  karena  di  dukung oleh bukti-bukti yang di ajukan masing2 pihak baik berupa faktur, bukti pembayaran transfer bank,  juga  keterangan  saksi-saksi.  Berdasarkan  pertimbangan  dari  fakta  hukum  yang dikemukakan kedua belah pihak, majelis hakim kemudian memutuskan bahwa Nur Fadilah telah melakukan wanprestasi kepada Ela Nirmala Sari karena tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati bersama oleh keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
A Handriani., Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, Vol 1, 2019 Ahmadi Miru & Sakka Pati., Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA) . Rajawali Pers., Jakarta. 2011.
A. Ichsan., Hukum Perdata IB . Pembimbing Masa., Jakarta. 2015
Badrulzaman Mariam Darus., Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Budiono, Herlien., Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia . PT Citra Aditya Bakti., Bandung. 2015
C Budhayati.,  Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Vol 10, 2000 D Prananingrum., Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Vol 8, 2014 E Susylawati., Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, Vol 1, 2019 Fathurrahman  Djamil., Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga  Keuangan Syariah , Sinar Grafika, Jakarta. 2012
Hapsari,  Dwi  Ratna  Indri.  Jurnal  Repertorium:  Kontrak  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas-Asas Hukum. ISSN: 2355-2646, 1 Januari-Juni, 2014
HS, Salim., Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata . Raja Grafindo Persaja., Jakarta, 2008
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan . Sinar Grafika., Jakarta. 2015
J. Satrio,. Wanprestasi . PT. Citra Aditya Bakti., Bandung. 2014
J Sudarto., Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian, Law, Development & Justice Review, Vol 2, 2019 Khairandy  Ridwan. ,  Itikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak .  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 M. Natsir Asnawi., Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia , UII Press., Yogyakarta. 2013 Pasek  Diantha., Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normative  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum. , Kencana, Jakarta, 2018
Putra,  Rio  Eka., Kamus  EYD  Kesusastraan  Indonesia  Lengkap .  Pustaka  Ilmu  Semesta.,  Jakarta, 2015
Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  1176/Pdt.  G/2020/PN.  Sby  Tentang  Gabungan Gugatan Wanprestasi Dan Tindakan Melawan Hukum, Surabaya, 2020
R. Subekti.. Hukum Perjanjian. Intermasa., Jakarta. 1996
_________.. Pokok-Pokok Hukum Perdata . 2001., Jakarta. 2001
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , Pradnya Pramita, Jakarta 1996.
Syaifuddin, Muhammad., Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Mandar Maju., Bandung. 2012