## Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual
Ni Komang Marga Triani 1 , Ni Nyoman Juwita Arsawati 2
1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional,  E-mail: nikomangmarga@gmail.com
2 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:
juwitaarsawati@undiknas.ac.id Info Artikel

## Abstract
Masuk: 28 Juli 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords: Children as Perpetrators, Sexual Harassment, Amicus Curiae. Children  as  child  offender  who  is  not  yet  18  years  old  has  been suspected  of  commiting  a  criminal  act.  A  criminal  act  sexual harassment  is  a  crime  that  is  often  committed  by  minors  in  the form of ex pressions, actions until physical intercourse. So that in this  case  the  concept  of   “amicus  curiae”  can  help  examine  and clarify  the  case  of  a  child  perpetrator  of  sexual  harassment  in proving  a  crime.  In  this  study i aims u to i determine l the mechanism s of  “amicus  curiae”  position  towards  children  as perpetrators of sexual harassment and  the research method used was  normative  research  method  or  research  using  literature study  by  examing  primary l legal s materials,  secondary  legal material s and  tertiary y legal s materials.  So  that  the h result  of i this study indicate s that a position of “amicus curiae” in a criminal act as  evidence  can  be  in writing  and  not  in  writing.  “Amicus Curiae”  if  it  is  linked to  evidence  of  article  184 KUHAP  of r the criminal k procedure m code,  “amicus  curiae”  can  be  classified  in material evidence t of letter and intructions but not formally. And the  concept  of  amicus  curiae  can i help  examine  and  clarify  the juvenite  criminal  justice  process  as  a  perpetrator  of  sexual harassment who is studied from a philosophical, sociological, and juridical perspective by providing a basis for consideration to the judge  related  to  a  child  perpetrators  of  sexual  harassment  and this  case  the  judge  can  use  the  concept  of  a  amicus  curiae  in deciding the sentence for a child perpetrators of sexual abuse by putting forward the best principles for Children without sacrifing children’s rights.

## Abstrak
Kata kunci: Anak sebagai pelaku, Pelecehan Seksual, Amicus Curiae.
Corresponding Author: Ni Komang Marga Triani, E-mail: nikomangmarga@gmail.com
DOI:
Anak s yang f menjadi d pelaku s tindak o pidana e anak f yang s belum  berumur  18 1 tahun h telah  diduga s melakukan z tindak h pidana. Pelecehan seksual merupakan tindak n pidana x yang sering dilakukan 1 oleh z anak i dibawah umur  dalam  bentuk  ungkapan,  tindakan,  hingga melakukan hubungan fisik. Sehingga dalam hal ini konsep Amicus  Curiae dapat  membantu  memeriksa  dan mengklarifikasi  kasus  anak  pelaku  pelecehan  seksual. Metode l penelitian m dipakai  dalam  kajian  penelitian s ini metode  penelitian  normatif d dengan  mengkaji  studi s kepustakaan x dengan  memperoleh  data r sekunder i dari
bahan c hukum e primer, bahan l hukum b sekunder dan bahan hukum  tersier.  Sehingga  hasil  penelitian r ini  diperoleh bahwa  kedudukan Amicus  Curiae dalam  tindak  pidana sebagai alat bukti dapat pembuktiannya secara tertulis dan tidak  tertulis. Amicus  Curiae, jika  dikaitkan  dengan  pasal 184 KUHAP, Amicus Curiae dapat digolongkan dengan alat bukti surat dan petunjuk secara materiil tetapi tidak secara formil.  Serta Amicus  Curiae dapat  memberikan  dasar pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  pelecehan seksual  yang  dikaji  dari  sisi  filosofis,  sosiologis,  dan yuridis,  dengan  hal  tersebut  hakim  dapat  menggunakan dasar  pertimbangan  dalam  memutus  perkara  anak  tanpa harus mengkorban hak-hak anak.
.

## 1. Pendahuluan
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  disebut  anak  yang  berkonflikz  dengan hokum  yang  telah  dianggap  melakukan  suatu  tindakan  yang  bertentangan  dengan ketentuan  hokum  yang  berlaku  atau  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  melawan hukum. 1 Anak  yang  berkonflik  dengan  hokum  sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut  dengan  (UUSPPA)  menegaskan  bahwa  :  “anak  yang  sudah  berumur  18 (delapan belas) tahun yang telah didugai melakukan tindak pidana”.
Tindak pidana yang kerap diperbuat oleh anak adalah pelecehan seksual yang merupakan  suatu  bentuk  yang  bisa  dilakukan  dari  ungkapan,  tindakan  pelecehan dan  hubungan  fisik. 2 Dalam  hal  ini  penegak  hukum  dapat  menggunakan  suatu konsep  baru  untuk  membantu  dalam  pembuktian  kasus  anak  pelaku  pelecehan seksual  yaitu  suatu  konsep Amicus  Curiae yang  baru  berkembang  di  dalam masyarakat yang berasal dari kerajaan romawi yang berkembang di Negara Common Law. 3
Konsep Amicus  Curiae dapat juga  dipergunakan  Negara  Indonesia berdasarkan  Pasal  859  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor    48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menegaskan  bahwa  :  “Para  Hakim  Konstitusi  wajib menggali  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”.  Ketika  hakim  menangani  suatu  perkara  kurang  akan  kejelasan kasusnya, maka hakim wajib menangani kejelasan dengan membangun hukum baru yang bersifat seadil-adilnya.
1 Romli Atmasasmita, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Kota Besar, hlm. 23.
2 Ismantono  Yuwono,  2015, Penerapan  Hukum  Dasar  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.11.
3 S. Chandra Mohan, Volume Desember 2010, The Amicus Curiae Friends No More, National University of Singapore Faculty of Law, hlm.4.
Hal  ini  hakim  dapat  mempergunakan  mekanisme  pembuktian  yang berkembang di dalam masyarakat yaitu konsep amicus curiae dengan menggunakan teori conviction  raisonee yaitu  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim menggunakan  alat  bukti  dengan  alasan-alasan  yang rasional  atau yang  jelas . 4 Maka hakim  dapat  diperbolehkan  menggunakan  alat-alat  bukti  diluar  undang-undang berdasarkan  Pasal  51ayat  (1)  Undang-Undang  489  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  berdasarkan  menggunakan  teori conviction  raisonee yang  salah satunya sebagai menilai alat bukti Amicus Curiae. Konsep AmicussCuriaeu merupakan pihak  ketiga  yang  merasa  berkepentingan  terhadap  suatu  perkara  yang  membantu memeriksa dan mengklarifikasi perkara dipengadilan dengan memberikan pendapat hukumnya  kepada  hakim  secara  tertulis  dan  tidak  tertulis  sebagai  dasar pertimbangan dalam memutus perkara.
Hal  ini  konsep Amicus  Curiae sangat  urgent  dipergunakan  dalam  memutus perkara  anak  sebagai  pelaku  pelecehan  seksual,  yang  bisa  membantu  hakim memberikan  dasar  pertimbangan  dalam  memutus  perkara  anak  dengan mengedepankan  asas-asas  peradilan  anak  tanpa  harus  mengkorban  hak-hak  anak. Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  kedudukan  konsep Amicus  Curiae hanya sebatas  memberikan  pendapat  hukum  atau  opini  sebagai  pihak  ketiga  yang membantu  memeriksa  dan  mengklarifikasi  perkara  di  pengadilan,  sebagaimana pembuktian Amicus  Curiae tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah, melainkan  alat  bukti  baru  yang  berbentuk  baku  karena  belum  diatur  secara  jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal kini keyakinan hakim itu sendiri menilai isi  serta  revelansi  alat  bukti Amicus  Curiae yang  diajukan  terhadap  perkara dipengadilan.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  metodesyang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hokum normatif.  Penelitian  tersebut  merupakan  suatu  tata  cara  dalam  penelitian  ilmiah untuk mengkaji kebenaran berdasaran akal keilmuan hukum dengan menggunakan studi  kepustakaan. 5 Penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  konsep Amicus  Curiae dapat  dipergunakan  sebagai dasar  pertimbangan  hakim dalam  penjatuhan  putusan pidana  anak  khususnya  anak  pelaku  pelecehan  seksual.  Jenis  Bahan  hokum penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dengan  menggunakan  Undang- Undang,  bahan  sekuder  dengan  menggunakan  buku-buku,  jurnal,  makalah,  dan bahan  tersier  menggunakan kamus  hukum  dan  KBBI,  dengan  teknik  pengumpulan data hukum penelitian ini dengan cara menggunakan study kepustakaan dari bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Sehingga pada teknik analisis bahan hokum pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.
4 Anak  Agung  Gde  Rahmadi,  Vol.9,  No.2  Tahun  2021, Amicus  Curiae  Dalam  Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan, Universitas Pendidikan Nasional, hlm. 337.
5 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.160.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Kedudukan Amicus Curiae Dalam Tindak Pidana
3.1.1.  Macam-Macam Alat-alat Bukti Menurut 184 KUHAP Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidan  (KUHAP)  menjelaskan  bahwa  alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia terdiri dari (5) lima hal alat bukti :
a. Keterangan saksi
Keterangan saksi  menurut Pasal 19 butir 277 KUHAP menyatakan bahwa  “keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara pidana  yang  berupa  keterangan  saksi  tentang  suatu  peristiwa  pidana yang  didengar,  diperhatikan,  dan  dialami  sendiri  dengan mengemukakan alasan-alasan pengetahuannya”.
Pengertian  keterangan  saksi  adalah  suatu  keterangan  dimuka hakim  dengan  sumpah,  tentang  hal-hal  mengenai  kejadian  tertentu, yang  didengar,  lihat  dan  alami  sendiri. 6 Mengenai  penjelasan  tersebut keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi yang sebagai  orang  mengetahui  suatu  perkara  yang  terjadi,  yang  didengar sendiri,  lihat  sendiri,  dan  alami  sendiri  guna  memberikan  keterangan tersebut sebagai pemeriksaan perkara.
b. Keterangan ahli Keterangan  ahli  menurut  Pasal  18  butir  289KUHAP  adalah
“keterangan  yang  telah  diberikan  oleh  seseorang  yang  memiliki keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang atau  jelas  suatu  perkara  pidana  yang  terjadi  guna  kepentingan pemeriksaan”.
Pengertian  keterangan  ahli  menyatakan  bahwa  “keterangan  ahli adalah  orang  yang  memiliki  ilmu  forensik  yaitu  orang  yang  memiliki ilmu  pengetahuan  yang  menggunakan  multi  disiplin  ilmu  dengan menerapkan  ilmu  pengetahuan  alam  seperti  kimia,  biologi,  hpsikologi, kedokteran  dan  kriminologi  dengan  tujuan  untuk  membuat  terangnya suatu  perkara  pidana  membuktikan  ada  tidaknya  kejahatan  atau pelanggaran  dengan memeriksa  barang bukti  ( physical evidences) dalam perkara tersebut dan orang yang paham tentang ilmu forensic atau ahli forensic. 7 Hal  tersebut  yang  dapat  dikategorikan  keterangan  ahli merupakan  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  yang  diminta untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  suatu  perkara,  sebagaimana perkara yang tangani berkaitan dengan keahlian tersebut.
c. Surat
Surat  sah  yang  diatur  dalam  pasal  187  KUHAP  diuraikan sebagai berikut :
6 Andi Muhammad Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, hlm. 235.
7 Ibid, hlm. 247.
1) Pasal 187 huruf (a) Berita acara dangan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang.
2) Pasal 187 huruf (b)  surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Pasal 187 huruf (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
4) Pasal  187  huruf  (d)  surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.
Dengan  demikian  maka  segala  sesuatu  yang  memuat  tanda-tanda bacaan,  maka  dapat  dikatakan  sebagai  alat  bukti  surat  yang  dibuat berdasarkan  undang-undang,  ahlihhukum,  ataupun  surat  yang memiliki kaitan dengan pembuktian yang lain.
d. Petunjuk
Alat  bukti  petunjuk  dalam  Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP  adalah “perbuatan  serta  kejadian  atau  keadaan  yang  terkena  persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.  Petunjuk  dapat  diperoleh  dari  suatu  keterangan  saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

## e. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP adalah “apa yang terdakwa  nyatakan  didalam  persidangan  tentang  perbuatan  yang  dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.
Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dinilai sebagai alat  bukti  dalam  persidangan  yaitu    disampaikan  secara  langsung, keterangan  terdakwa  hanya  berlaku  untuk  diri  sendiri dan  keterangan terdakwa saja tidak cukup dinyatakan bersalah. 8
Maka  keterangan  terdakwa  dapat  dikategorikan  bahwa  suatu keterangan yang di nyatakan oleh terdakwa sebagai alat bukti sekaligus meliputi  pernyataan  “pengakuan”  dan  “pengingkaran”  dan menyerahkan  penilaian  kepada  hakim,  yang  mana  dari  keterangan terdakwa  sebagai  ungkapan  pengakuan  dan  yang  mana  pula keterangan itu bagian isi dari pengingkaran.

## 3.1.2. Amicus Curiae Dalam Terjadinya Tindak Pidana
Amicus  Curiae adalah  pihak  ketiga  yang  merasa  berkepentingan terhadap  suatu  perkara  untuk  memberikan  suatu  pendapat  hukum sebagai  dasar  pertimbangan  kepada  hakim  dalam  memutus  perkara, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis untuk  memeriksa  dan  mengklarifikasi  perkara  yang  bertujuan  untuk membantu  hakim  memenuhi  suatu  putusan  pengadilan  yang adil,  pasti dan bermanfaat.
8 Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang, hlm.180.
Amicus  Curiae ini  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  tindak pidana  di  Negara  Indonesia  berdasarkan  Pasal  75  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi  “hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hokum  dan  sifat  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”.  Maka  hakim  boleh  menggunakan  konsep amicus  curiae dalam  putusan  pengadilan  sebagaimana amicus curiae merupakan  suatu alat  bukti  yang  berkembang  di  swadaya  masyarakat  dan  sebagai  salah satu bentuk partisipasi masyarakat kepada pengadilan untuk membantu memeriksa suatu perkara tindak pidana.
Serta  pada  pasal  180  ayat  (1)  KUHAP  yang  berbunyi “dalam  hal diperlukan  untuk  menjernihkan  duduknya  persoalan  yang  timbul  di  siding pengadilan,  hakim  ketua  siding  dapat diminta  keterangan  ahli  yang dapat  pula minta agar diajukan bahan baru oleh pihak yang berkepentingan”. Frasa  pada “dan  dapat  juga  minta  agar  diajukan  bahan  baru  oleh  yang  berkepentingan” secara  garis  besar  merujuk  pada  konsep Amicus  Curiae karena  sebagai mana Amicus  Curiae terwujud  sebagai  pihak  ketiga  yang  merasa berkepentingan  terhadap  suatu  perkara  pidana  yang  bias  membantu hakim memeriksa dan mengklarifikasi tindak pidana di pengadilan.
Menurut  Nia  Juniawati  Ma’ruf  menyatakan  bahwa amicus  curiae adalah  pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengikuti  suatu  perkara  dan memberikan  pendapat  hukumnya  tersebut  kepada  pengadilan. 9 Hal  ini maka amicus  curiae dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  alat  bukti  dalam tindak  pidana  yang  bisa  dipergunakan  oleh  hakim  dalam  memutus perkara dalam pidana.
Pada  penjelasan  tersebut  jika  dikaitkan  macam-macam  alat  bukti menurut Pasal 184 KUHAP dengan alat bukti Amicus Curiae maka dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Amicus  Curiae tidak  bisa  dikatakan  sebagai  keterangan  saksi,  di dalam  KUHP  pasal  1  angka  26  yang  disebutkan  sebagai  “Saksi” adalah orang yang dapat menawarkan keterangan untuk penyidikan, penuntutan,  dan  persidangan  tentang  perkara  yang  telah didengarnya  sendiri  dan  mengalaminya  sendiri.  Sedangkan Amicus Curiae adalah seseorang yang merasa memiliki kepentingan, dengan alasan  yaitu  untuk  memperjelas  masalah  yang  terjadi  secara  nyata, menjelaskan  terkait    masalah  hukum  dan  tidak  lagi  menjelaskan bahwa sebagai seorang Amicus Curiae , haruslah orang yang melihat, mendengar atau mengalami dirinya sendiri.
b. Amicus Curaie
tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  keterangan  ahli,  karena  saksi  ahli tidak  dapat  sembarangan,  namun  demikian  dapat  diberikan  oleh orang yang mempunyai keahlian khusus, yang meliputi kedokteran, ahli kriminal dan sebagainya. Sedangkan Amicus Curiae tidak harus menjadi  orang  yang  memiliki  bakat  khusus  yang  meliputi  saksi
9 Nia  Juniawati  Ma’ruf,  2018, Kedudukan  Amicus  Curiae  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm 76.
profesional, kedokteran, namun amicus curiae ini bahkan orang biasa pun  bisa  berakhir  menjadi  Amicus  Curiae  dalam  keadaan  dimana tokoh tersebut dapat mengikuti kasus yang ada dengan memberikan pendapat  hokum  baik  dan  dapat  membantu  membuat  kasus  yang jelas ditangani dengan menggunakan berkas pengadilan.
c. Surat Amicus Curiae tidak dapat disamakan secara resmi dengan surat yang  diatur  dalam  Pasal  187  KUHAP,  karena  surat  yang  diatur dalam  Pasal  187  KUHAP  bagiam  huruf  (a),  (b),  (c)  termasuk  surat resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat,  diatur  oleh  peraturan  undang- undang  dan  dibuat  oleh  seorang  ahli  sedangkan  surat  yang  dibuat oleh Amicus  Curiae merupakan  surat  dalam  bentuk  biasa  yang pembuatannya seperti surat pada umumnya dan surat Amicus Curiae tidak dibuatkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan undang-undang.
d. Surat  sebagaimana  yang  dimaksud  didalam  Pasal  187  huruf  (d) KUHAP  menjelaskan  bahwa  surat  yang  didapatkan  dijadikan sebagai  alat  bukti  adalah  “ beberapa  surat  lain  yang  hanya  sah  jika dikaitkan  dengan  isi  alat  bukti  yang  lain  atau  berbeda ” . Bahwa  dalam
Pasal 187 KUHAP tersebut, sangatlah luas artinya, sebagaimana surat dapat  diajukan  kepersidangan  sebagai  alat  bukti  dan  nantinya tergantung  kepada  hakim  memasukkan  atau  tidaknya  surat-surat tersebut  dalam  pertimbangannya  sebagai  alat  bukti  surat,  maka  itu tergantung dalam pengamatan hakim menilai isi/substansi dari surat tersebut. Selain itu jenis surat pada huruf (d) termasuk surat biasa karena surat tersebut bukanlah merupakan suatu  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  berwenang  dan  berdasakan peraturan undang-undang.
Mengacu  kepada  Pasal  187  huruf  (d)  KUHAP  dapat digolongkan dari segi materil dengan surat yang dibuat oleh Amicus Curiae yang  sama  tidak  buat  oleh  pejabat  berwenang,  tidak berdasarkan  peraturan  undang-undang,  akan  tetapi  surat  ini  sama memiliki  korelasi  atau  keterkaitan  dengan  alat  bukti  yang  lain  dan hakim yang mempunyai penilaian atas keyakinan surat yang dibuat oleh pihak Amicus Curiae.
e. Petunjuk  berdasarkan  Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP  bahwa  yang dimaksud  adalah  “ laku,  keadaan  atauykejadian,  yang  karena persamaannya,  baik  antara  satu  dengan  yang  lain  atau  dengan  tindakan pidana itu sendiri, menyiratkan bahwa telah terjadi  tindakan penjahat dan siapa pelakunya ”. Sebagai alat bukti petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, ahli, surat.
ISSN: 1978-1520
Mengacu  kepada  hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan keterangan  yang  diberikan  oleh Amicus  Curiae dalam  bentuk  surat yang  sebenarnya  lebih  cenderung  dijadikan  sebagai  alat  bukti petunjuk.  Karena  surat  yang  dibuat Amicus  Curiae ini  hanya  dapat diterapkan  dan  berlaku  ketika  isi  relevansinya  dengan  isi  berkaitan dari pada alat bukti yang lainnya. Menurut Eddy O.S Hiariej bahwa surat-surat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat dapat diperuntukan sebaga lalat bukti petunjuk yang dipertimbangan  berdasarkan  keyakinan  hakim. 10 Berdasarkan  hal
tersebut,  maka  ketika  hakim  tidak  menjadikan  surat  yang  dibuat Amicus  Curiae sebagai  alat  bukti  maka  alat  bukti  tersebut  dapat diajukan sebagai alat bukti petunjuk dengan syarat isi dari pada alat bukti tersebut mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lainnya.
Maka  kedudukan Amicus  Curiae dalam  terjadinya  suatu  tindak pidana pembuktianya dapat digolongkan dengan Pasal 184 KUHAP pada  alat  bukti  surat  dan  petunjuk  secara  segi  materiil  tetapi  tidak segi formil, sedangkan Amicus Curiae tidak bisa digolongkan dengan alat  bukti  keterangan  saksi, dan  keterangan ahli  secara  materiil  dan formil  karena Amicus  Curiae tidak  harus  melihat,  mendengar  dan mengalami  kejadian  tersebut  dan  tidak  harus  mempunyai  keahlian khusus tetapi masyarakat biasapun bisa sebagai Amicus Curiae.

## 3.2. Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penjatuhan Pidana
3.2.1. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual
Anak  pelaku  pelecehan  seksual  mempunyai  hak-hak  anak  yang harus  ditempuh  sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang diuraikan sebagai berikut :
a. Memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia serta di perlakukan secara manusiawi.
b. Tidak disamakan dengan orang dewasa.
c. Mendapatkan  pendampingan  seperti  bantuan  hukum  serta bantuan yang lain secara optimal. d. Melakukan kegiatan rekreasional.
e. Bebas  perlakuan  yang  kejam  seperti  penghukuman,  penyiksaan serta perlakuan kejam lainnya dengan merendahkan martabat dan perlakuan yang tidak manusiawi. f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
g. Tidak  ditangkap,  ditahan  atau  dipenjara,  kecuali  dengan  waktu singkat dan sebagai upaya terakhir.
10 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 109.
h. Persidangan  dilakukan  secara  tertutup  untuk  umum  sebagai upaya  dalam  memperoleh  keadilan  di  hadapan  pengadilan  anak dengan objekif. i. Identitas yang di miliki anak tidak terpublikasi oleh umum.
j. Di damping oleh orangftua/Wali dan orang dipercaya oleh anak.
k. Memperoleh advokasi social.
l. Memperoleh kehidupan pribadi.
m. Aksebilitas terutama bagi anak cacat.
n. Fasilitas pendidikan.
o. Mendapatkan sarana pelayanan kesehatan.
p. Terdapat  hak  lain  sesuai  dengan  regulasi  peraturan  perundang- undangan.
Pada penjelasan tersebut maka proses peradilan pidana anak sebagai pelaku  tindak  pidana  pelecehan  seksual  dapat  diringankan  karena terdapatnya  hak-hak  anak  yang  harus  ditempuh  oleh  anak  untuk menjamin  proses  berkembangnya  anak  agar  terhindar  dari  stigmatisasi anak mantan narapidana.
Disamping  hak-hak  anak  yang  telah  dijelaskan  tersebut  bahwa terdapat 10 asas yang di atur dalam Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak terkait  sebagai  tindak  pelaku  pidana  memperoleh  asas-asas  system peradilan pidana anak sebagai berikut :
a. Perlindungan b. Keadilan c. Non diskriminasi d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak e. Penghargaan Terhadap Pendapat f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak h. Proporsional i. Perampasaan Kemerdekaan Dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir j. Penghindaran Pembalasan
Hal  tersebut  menjadikan  anak  sebagai  pelaku  mempunyai  hak  dan memiliki  asas  perlindungan dalam  hal  ini  khususnya  penjatuhan  sanksi pada  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Hakim  wajib  memakai  asas yang  terbaik  dalam  penjatuhan  sanksi  dan  hakim  wajib  memberikan perlindungan  seperti  dengan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dari  perbuatan  yang  dapat  membahayakan  anak  secara  psikis  maupun fisik anak.
3.2.2. Peran Amicus  Curiae Dalam  Penjatuhan  Suatu  Tindak  Pidana  Anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat  di  kenakan  2  (dua)  macam  jenis sanksi,  yakni  sanksi  tindakan  yang  dikhususkan  untuk  pelaku  yang dibawah  umur  14  tahun  dan  sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  umur  14 tahun  keatas,  sebagaimana  sanksi-sanksi  tersebut  dijelaskan  sebagai berikut :
a. Sanksi tindakan menurut Pasal 82 Undang-Undang tentang SPPA yang mengenai pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan
kepada seseorang, perawatan dirumah sakitijiwa, perawatan yang terdapat di LPKS, kewajiban mengenai ikut dalam perbaikan yang dilakukan  akibat  tindakan  pidana  serta  juga  melakukan pendidikan formal.
b. Sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  SPPA  meliputi  pidana  pokok  dan  tindakan tambahan.
Sanksi  pelecehan  seksual  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  34  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur bahwa setiap orang yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dalam  Pasal  76  D  dan  Pasal  76  E dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan ancaman pidana Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
Pada  hal  tersebut  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pelecehan seksual  dalam  penjatuhan  saksi  pidananya  haruslah  sebagai  upaya hukum yang  bersifat ultimum remedium, dan  harus  sesuai  tujuan  hukum dari  sisi  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan,  hal  ini  terfokus  dari  sisi keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  yang  diberikan  kepada  Anak  pelaku pelecehan  seksual  yang  sangat  sulit  dijatuhi  pidana  karena  bertujuan memberikan efek jera semata pada anak tersebut.
Dalam hal ini hakim dalam menjatuhi hukuman pidana anak sebagai pelaku  sesuai  dengan  Pasal  183  KUHAP  dengan  sekurangnya  dua  alat bukti  yang  sahedan  adanya  suatu  keyakinan  hakim.  Hal  ini  dapat digunakan  suatu  konsep  baru  yang  bernama Amicus  Curiae yang berkembang  di  swadaya  masyarakat  dan  bisa  membantu  hakim  dalam menjatuhi putusan yang bersifat rasional terhadap anak pelaku pelecehan seksual dengan mengedepankan asas-asas yang terbaik untuk anak tanpa harus  mengkorbankan  hak-hak  anak  sebagai  pelaku  yang  seharusnya masih dapat ditempuh.
Sebagaimana hakim menilai pembuktian yang diberikan oleh Amicus Curiae berdasarkan  teori conviction  rasionnee yakni  pembuktian  dengan keyakinan  hakim  dengan  menggunakan  alas-alasan  yang  rasional berdasarkan  Pasal  5  wayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.    Maka Amicus  Curiae ini  sangat  urgent digunakan  untuk  membantu  hakim  dalam  menjatuhi  putusan  anak pelaku  pelecehan  seksual  karena  konsep  ini  berkembang  diswadaya masyarakat maka konsep ini dapat menggali dan menemukan informasi dan  fakta-fakta  dilapangan  yang  dikaji dari  sisi  filosofis,  sosiologis,  dan yuridis.
Pada dasarnya peran Amicus Curiae memiliki 3 (tiga) kategori yakni :
a. Amicus  Curiae disebutkan  dan  pendapatnya  dijadikan pertimbangan oleh hakim di dalam putusan.
b. Amicus  Curiae tidak  disebutkan  tetapi  pendapatnya  dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim di dalam putusan.
c. Amicus Curiae tidak  sebutkan  pendapatnya  tidak  dijadikan  dasar pertimbangan di dalam putusan. 11
11 Azmad  Rishad,    2018, Peran  Amicus  Curiae  Bagi  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  di Dalam Sistem Peradilan Pidabna di Indonesia, Skripsi, Universitas Gajah Mada.
Hal tersebut apabila pendapat hukum yang diberikan oleh Amicus Curiae, memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  hakim  dan  memiliki keterkaitan  dengan  alat  bukti  yang  lainnya,  maka  pendapat  hukumnya dapat  digunakan  oleh  majelis  hakim  sebagai  dasar  pertimbangan  di dalam penjatuhan putusan. Dari penjelasan tersebut peran Amicus Curiae bisa  saja  menjadi  suatu dasar  bagi  hakim  dalam  memutus  perkara anak tetapi  dalam  mengurangi  penjatuhan  sanksi  hukuman  terhadap  anak pelaku  pelecehan  seksual.  Terkait  mengurangi  penjatuhan  sanksi  tetap terdapat  pada  putusan  hakim  karena Amicus Curiae bukanlah  intervensi yang  memengaruhi  putusan  pengadilan,  tidak  lain  adalah  sebagai ekspresi  hak  untuk  berpendapat  atas  hokum  dan  kasus  yang dipersidangkan  dipengadilan  dalam  mewujudkan  putusan  pengadilan yang adil, pasti dan bermanfaat.
Maka  kedudukan Amicus  Curiae dalam  penjatuhan  pidana  anak sebagai  pelaku  pelecahan  seksual  hanya  bisa  membantu  dalam memberikan  pendapat  hukumnya  sebagai  dasar  pertimbangan  pada hakim  terkait  penjatuhan  pidana/mengurangi  pidana  anak  pelaku pelecehan  seksual  tetap  pada  putusan  hakim,  tetapi  apabila  pendapat hukum  yang  diberikan  oleh Amicus Curiae diterima  oleh  hakim  sebagai dasar pertimbangan karena menilai isi pembuktian tersebut relevan dan sesuai  dengan  alat  bukti  yang  lain  maka  hakim  bisa  saja  menggunakan dasar  pertimbangan  tersebut  dalam  memutus  perkara  atau  mengurangi penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dibuat atas  mengenai  rumusan masalah, selanjutnya  penulis  akan  menjelaskan  secara  singkat  mengenai  kesimpulan  pada penelitian sebagai berikut :
1. Kedudukan Amicus  Curiae dalam  tindak  pidana  dapat  digolongkan  Pasal  184 KUHP pada alat bukti surat huruf (d) dan alat bukti petunjuk tetapi hanya secara segi materiil tidak secara formil, sedangkan Amicus Curiae tidak dapat digolongkan sebagai  keterangan  saksi  dan  keterangan  ahli  karena Amicus  Curiae tidak  harus melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan tidak harus mempunyai ahli khusus tetapi masyarakat biasapun bisa sebagai Amicus Curiae.
2. Kedudukan Amicus  Curiae dalam  penjatuhan  pidana  anak  pelaku  pelecehan seksual  hanyalah  sebagai  ekpresi  hak  dalam  berpendapat  atas  hukum  yang dipersidangkan tetapi terkait pada pengurangan penjatuhan sanksi tersebut tetap pada  putusan  hakim.  Tetapi  apabila  dasar  pertimbangan  yang  diberikan  dari Amicus  Curiae untuk  hakim,  bahwa  hakim  menilai  isi  relevansinya  akurat  dan bermanfaat maka bisa saja hakim mengurangi hukuman atau putusan yang lebih meringankan terhadap anak pelaku pelecehan seksual.
ISSN: 1978-1520

## Daftar Pustaka

## A. Buku :
Atmasasmita,  Romli,  2011, PerlindungansHukumlBaginAnakkdigIndonesia,
RajawalioPers, Kota Besar.
Effendi,uTolib, 2014, Dasar-DasarmHukumlAcarakPidana, Setara Press, Malang. Hiariej,  Eddy  O.S,  2009,  AsasILegalitasj&hPenemuan  Hukum  Dalam  Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sofyan,  Andi  Muhhamad, Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar, Kencana,
Jakarta.
Yuwono, Ismantono, 2015, Penerapan Hukum Dasar Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Pustaka Yustisia, Jakarta.

## B. Jurnal dan Skripsi
Gde  Rahmadi,  Anak  Agung,  Vol.9,  No.2  Tahun  2021, Amicus  Curiae  Dalam Pembuktian Pidana di Pengadilan, Unversitas Pendidikan Nasional. S. Chandra Mohan, Volume Desember 2010, The Amicus Curiae Friend No More National University of Singapore Fakulty of Law, hlm.4
Rishad,  Ahmad,  2018, Peran  Amicus  Curiae  Bagi  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  di  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indoenesia, Skripsi,
Universitas Gajah Mada.
Ma’ruf,  Nia  Juniawati,  2018, KedudukanwAmicus  Curiae  Dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  di  Pengadilan, Skripsi,
Universitas Islam Indonesia.