Penguatan  Literasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Berbasis Syariah di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Martoyo 1 , Hikmatul Hasanah 2 , Alisa Sahlatul Karimah 3
1,3 Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Email:martoyo78@uinkhas.ac.id, hikmahhasanah@uinkhas.ac.id, alisasahlatulkrmh@gmail.com

## Abstract
Village communities are synonymous with simplicity in their lives, both in their mindset and in meeting their daily needs, this is what makes the abundance of human resources and  natural  resources  less  than  optimally  utilized  and  can  become  promising  social capital  and  strengthening  welfare.  In  such  a  situation,  the  village  needs  the  touch  of parties who can direct the community in utilizing human resources and natural resources so that they become a driving force for optimizing the growth of sources of livelihood that can  be  relied  upon  to  support  the  family  economy  and  village  independence.  Pakis Village  is  one  of  the  villages  in  Panti  District,  has  abundant  human  resources  and natural  resources,  and  also  has  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  which  still  have problems  implementing  their  programs,  so  strengthening  and  empowerment  are  needed to  optimize  their  potential  in  realizing  benefits  and  welfare.  This  service  wants  to contribute to  BUMDes  governance  based  on sharia  principles.  The  service  was carried out  by  holding  Forum  Group  Discussion  (FGD)  activities  to  help  to  strengthen  the BUMDes  with  governance  based  on  Sharia  contracts,  so  that  the  Pakis  BUMDes  are integrated  with  the  beliefs  of  the  Pakis  village  community,  namely  integrating  the principles of Islamic values and the practical application of the economic system in life. everyday life and can encourage community economic empowerment.

## Keywords: Literacy, BUMDes, Sharia Principles

## Abstrak
Masyarakat  desa  identik  dengan  kesederhanaan  dalam  kehidupannya,  baik  dalam  pola pikir  maupun  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari,  hal  ini  yang  menjadikan melimpahnya sumberdaya manusia dan sumber daya alam kurang termanfaatkan dengan maksimal  dan  dapat  menjadi  modal  sosial  dan  penguatan  kesejahteraan  yang menjanjikan. Dalam situasi demikian sejatinya desa membutuhkan sentuhan pihak-pihak yang  dapat  mengarahkan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  alam  tesebut  agar  menjadi  penggerak  untuk  mengoptimalkan  tumbuhnya sumber  mata  pencaharian  yang  dapat  dihandalkan  dalam  menopang  ekonomi  keluarga maupun kemandirian desa. Desa Pakis merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panti,  memiliki  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  dan  juga memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yang  masih  mempunyai  kendala menjalankan  programnya,  sehingga  dibutuhkan  penguatan  dan  pemberdayaan  untuk
mengoptimalkan  potensinya  dalam  mewujudkan  kemaslahatan  dan  kesejahteraan. Pengabdian  ini  ingin  berkontribusi  terhadap  tata  kelola  BUMDes    berdasarkan  prinsip syariah.  Pengabdian  dilaksanakan  degan  mengadakan  kegiatan  Forum  Group  discussion (FGD) dengan tujuan ingin membantu menguatkan BUMDes tersebut dengan tata kelola berdasarkan  akad-akad  syariah,  sehingga  BUMDes  Pakis  terintegrasi  dengan  keyakinan masyarakat  desa  Pakis,  yaitu mengintegrasikan  antara  prinsip  nilai  Islam  dan  penerapan praktik  sistem  ekonomi  dalam  kehidupan  sehari-hari  serta  dapat  mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kata Kunci: Literasi, BUMDes, Prinsip Syariah

## Pendahuluan
Secara  faktual  kita  memahami  bahwa  wilayah  desa  lebih  luas  dengan wilayah  kota  serta  potensi  alam  yang  melimpah  juga  terdapat  di  desa.  Potensi alam yang terdiri dari berbagai sumber daya alam merupakan kelebihan dari desa yang  dapat  di  manfaatkan  oleh  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Namun  sering  kali masyarakat  desa  justru  yang  mengalami  ketepurukan  ekonomi,  hal  ini seharusnya  tidak  terjadi  jika  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  melimpah dapat  dimanfaakan  dengan  sebaik-baiknya.  Walaupun  pengembangan  basis ekonomi  di  pedesaan  sudah  sejak  lama  dijalankan  oleh  Pemerintah  melalui berbagai program pemberdayaan, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan  sebagaimana  diinginkan  bersama  oleh  masyarakat,  sehingga  sistem dan  mekanisme  kelembagaan  ekonomi  di  pedesaan  kurang  berjalan  efektif  dan berimplikasi  pada  ketergantungan  terhadap  bantuan  Pemerintah  upaya membangkitkan  potensi  ataupun  kemampuan  desa    yang  ada  untuk  mencapai tujuan menjadi stagnan. (Sidik, 2015)
Masyarakat  desa  identik  dengan  kesederhanaan  dalam  kehidupannya, baik dalam pola pikir maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hal ini yang  menjadikan  melimpahnya  sumber  daya  alam  kurang  termanfaatkan dengan  maksimal  dan  dapat  menjadi  sumber  penghasilan  yang  menjanjikan. Dalam  situasi  demikian  membutuhkan  sentuhan  pihak-pihak  yang  dapat mengarahkan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  tesebut  agar menjadi  sumber  mata  pencaharian  yang  dapat  dihandalkan  dalam  menopang ekonomi  keluarga  maupun  kemandirian  desa.  Pihak-pihak  yang  dapat mengarahkan  masyarakat  desa  bisa  pemerintah  daerah  maupun  para  pengabdi dari pihak akademisi.
Dalam  konteks  ini  pihak  yang  akan  mendampingi  masyarakat  desa adalah akademisi, yang akan berupaya mengarahkan masyarakat desa menjadi lebih  berdaya  dengan  literasi  BUMDes  berbasis  syariah.  Mengapa  literasi BUMDes?,  karena  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya wadah untuk kerjasama dalam memajukan ekonomi  masyarakat  desa.  Mengapa  bebasis  syariah?,  karena  masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam termasuk masyarakat pedesaan, selain itu juga  masyarakat  desa  sering  menggunakan  transaksi-transaksi  kearifan  lokal masyarakat  panti  dalam  pengelolaan  pertanian  seperti: ngedduk (menggarap sawah orang lain) , paroan (bagi keuntungan), dan lain-lain, transaksi tersebut dapat di arahkan menjadi lebih efektif dengan akad-akad syariah.
National  Institut  for  literacy,  mendefinisikan  Literasi  merupakan kemampuan  individu  untuk  membaca,  menulis,  berbicara,  menghitung  dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan,
keluarga dan masyarakat. Namun dalam perpektif yang kontekstual terkandung makna  bahwa  definisi  literasi  tergantung  pada  ketrampilan  yang  dibutuhkan dalam  lingkungan  tertentu.( Pengertian  Literasi  Menurut  Para  Ahli,  Tujuan, Manfaat, Jenis Dan Prinsip , n.d.)
BUMDes  merupakan  suatu  bentuk  partisipasi  masyarakat  secara keseluruhan  yang  didirikan  berdasarkan  peraturan  desa  yang  mengatur  pendirian Badan  Usaha  Milik  Desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini  ddidirikan  atas pertimbangan  penyaluran  inisiatif  masyarakat  desa,  pengembangan  potensi  desa, pengolahan,  pemanfaatan  potensi  desa,  pembiayaan  dan  kekayaan  pemerintah desa  yang  diserahkan  untuk  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa.(M. Ardiansyah Syam et al, 2020)
BUMDes  yang  telah  terbentuk  rata-rata  menjalankan  usaha  seperti pelayanan  (service  area),  keuangan  (finance  area),  penyewaan  (rent  area), perantara  (brokering  area),  perdagangan  (trade  area),  serta  induk  usaha  (holding company).  Di  sisi  lain  BUMDes  juga  telah  bergerak  dalam  bidang  usaha penyaluran  kredit  kepada  para  petani  dan  UKM.  Mayoritas  BUMDes menyalurkan  pembiayaan  berupa  kredit  masih  secara  konvensional  yaitu  dengan menerapkan  sistem  bunga  dan  belum  ada  yang  menggunakan  sistem  bagi  hasil. Terdapat BUMDes Maju sejumlah 1.800 dan BUMDes Bersama Maju bertambah menjadi  200.  Kementerian  Desa,  PDT  dan  Transmigrasi  menyebutkan  terdapat 30.000 BUMDes yang telah teregistrasi dengan total omset Rp. 2,1 Triliun.(Putra, 2019)
Lokasi pengabdian ini dilaksanakan didesa Pakis  Kecamatan Panti Jember, karena  melihat  desa  Pakis  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  melimpah, diantaranya  adalah  penghasil  buah-buahan,  destinasi  wisata  baik  yang  sudah dikelola maupun yang belum tereksplor, dengan wilayah lereng pegunungan yang subur menjadikan sumber air melimpah. Desa Pakis telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Namun masih sekedar ada papan namanya belum pernah adaya koordinasi untuk menghidupkannya, karena terkendala dengan keterbatasan pengetahuan  tentang  tatakelolanya.( Observasi ,  2023) Sebenarnya  masyarakat sendiri  menginginkan  keberadaan  BUMDes  dan  dapat  memanfaatkannya, sebagaimana yang di sampaikan oleh warga desa:
“Jika  BUMDes  bisa  berjalan,  memudahkan  masyarakat  terutama  kaum muda seperti kami untuk membangun dan mengelola usaha, karena pemuda seperti  kami  agak  susah  untuk  mengajukan  pinjaman  ke  bank  jika  tidak memiliki usaha yang sudah berjalan, sedangkan kita baru akan memulai tapi belum punya modal”.(Heru, 2023)
Pengabdian ini diarahkan pada penguatan literasi BUMDes berbasis syariah karena melihat masyarakat desa Pakis mayoritas Islam sehingga diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mengembangkan BUMDes tersebut. Diharapkan  selain  masyarakat  desa  mempunyai  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) yang berdaya juga mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemajuan tingkat religiusitasnya.
Dalam  pengabdian  penguatan  literasi  BUMDes  berbasis  Syariah  ini dilaksanakan dalam bentuk Forum Group Discussin (FGD) yang mendatangakan Kepala Desa dan perangkatnya, unsur masyarakat dari kalangan pemuda dan para petani.  Adapun  kontibusi  pengabdi  adalah  membantu  menawrkan  solusi  agar BUMDes  maupun  potensi  desa  dapat  di  optimalkan  dengan  memberikan  materi terkait  bagaimana  pengelola  BUMDes  di  Desa  Pakis  bisa  mengetahui,  mengerti
dan memahami tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang baik, sekaligus dapat memberikan pemahaman tentang Badan Usaha Milik Desa bebasis syariah dalam pengelolaan usahanya.

## Metode Pengabdian
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode ABCD ( Asset  Based  Community  Development ).  Pendekatan  berbasis  aset  membantu komunitas  melihat  kenyataan  kondisi  internal  dan  kemungkinan  perubahan  yang dapat  dilakukan.  Pendekatan  ini  mengarahkan  pada  perubahan,  fokus  pada  apa yang  ingin  dicapai  oleh  komunitas,  serta  membantu  komunitas  dalam mewujudkan visi mereka.(Christoper Dereau, 2013)
Metode  ini  di  pilih  berdasarkan  kebutuhan  di  lapangan,  yang  mana  desa Pakis  merupakan  desa  yang  mempunyai  berbagai  aset  atau  potensi  yang memerlukan  sentuhan  pengabdi  untuk  membantu  meningkatkan  dan  mendukung kapasitas  komunitas  untuk  memperlihatkan  aset  mereka  dan  untuk  mendukung serta  meningkatkan  hubungan  aset  tersebut.  Dua  peran  penting  ini  adalah  cara untuk menciptakan warga yang produktif.
Dengan metode ABCD ini maka sangat mendukung terhadap tercapainya tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs). Konsep ABCD adalah bagaimana masyarakat dapat terus mendukung komunitasnya  untuk  terus  tumbuh  dan  berkelanjutan.  Prinsip  dalam  SDGs bahwa  tidak  ada  seorang  pun  yang  tidak  terinklusif,  sangat  beririsan  dengan prinsip  ABCD  bahwa  semua  aset  masyarakat  dapat  terdata  untuk  terus terberdayakan.( Kemenag - Metodologi Pengabdian Masyarakat.Pdf , n.d.) Strategi yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah melalui Forum Group Discussin (FGD)    dengan  teknik  penyampaian  materi  oleh  pengabdi  dan dilanjutkan  dengan  diskusi  interaktif  yang  melibatkan  seluruh  peserta.  Metode Forum  Group  Discussin (FGD)  digunakan  dalam  menyampaikan  materi  tentang pentingnya tata kelola yang baik ( good governane ) dan pentingnya Badan Usaha Milik  Desa  berbasis  syariah  serta  pengaplikasianya  sehingga  bermanfaat  bagi pemberdayaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  itu  sendiri.  Untuk  pendalaman  materi, peserta diberi kesempatan berdiskusi dan tanya jawab.
Selanjutnya  di  lakukan  wawancara  kepada  beberapa  unsur  masyarakat antara  lain:  Kepala  Desa,  perangkat  desa,  masyarakat,  kalangan  pemuda  (karang taruna), untuk  mengetahui  keinginan dan harapan dengan berjalannya BUMDES tersebut sehingga pengabdi dapat memberikan arahan lebih lanjut.

## Hasil dan Pembahasan
Forum  Group  Discussion (FGD)  Penguatan  litersai  BUMDes  Bersasis syariah  di  desa  Pakis  kecamatan  Panti  dilaksanakan  di  balai  desa  Pakis  diikuti oleh masyarakat sebanya 25 orang, yang terdiri dari: kepala desa, perangkat desa, dari  unsur  karang  taaruna,  kader  posyandu,  ibu  PKK  dan  sebagian  masyarakat petani.  Fokus  pelaksanaan  kegiatan  adalah  memberikan  pengarahan  terkait pentingnya  keberadaan  BUMDes  dan  akad-akad  syariah  yang  dapat  di implementasikan masyarakat dalam kegiatan usaha.
1. Tahap Koordinasi
Tahap ini dilakukan melalui koordinasi antara pengabdi dengan kepala desa pakis, perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Pada tahapan ini ada beberapa kegelisahan,  diantaranya  terdapat  beberapa  aset  desa  yang  belum  termanfaatkan
dengan  maksimal,  keberadaan  BUMDes  desa  Pakis  yang  sama  sekali  belum bergerak,  hal  ini  di  sebakan  keterbatasan  pengetahuan  tentang  kegunaan,  tujuan maupun  cara  pengelolaan  BUMDes  oleh  kepala  desa  maupun  masyarakatnya. Problem  mendasar  tersebut  menjadi  alasan  penting  dalam  pengabian  berfokus pada penguatan literasi BUMDes berbasis syariah.
Dalam  koordinasi  tersebut  di  sepakati  untuk  mempertemukan  antara pengabdi  dengan  kepala  desa,  perangkat  desa,  perwakilan  dari  karang  taruna, perwakilan dari kader posyandu, perwakilan dari ibu PKK, serta perwakilan dari masyarakat petani dalam forum group discussion (FGD).

## 2. Tahap Penyusunan Materi Pengabdian
Kegiatan forum group discussion (FGD) di isi dengan penyampaian materi terkait  BUMDes,  pengelolaan  BUMDes,  dan  akad-akad  syariah,  berikut  rincian materi yang disampaikan dalam kegiatan FGD:
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Perundang-Undangan
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permasalahan dan Solusi
3. Pengelolaan BUMDes dan Akad-Akad Berbasis Syariah
4. Pemanfaatan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Desa

## 3. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  dilaksanakan  selama  dua  kali  pada tanggal  05  September  dan  23  September  2023  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti. Peserta yang hadir sebanya 25 perwakilan masyarakat desa antara lain dari unsur karang  taruna,  kader  posyandu,  ibu  PKK  dan  masyarakat  petani.  Kegiatan  di laksankan pada pukul 19:00 dan berakhir pukul 23:00 WIB
Gambar 1 Peserta FGD Penguatan Literasi BUMDes Berbasisi Syariah Kegiatan  di  awali  sambutan  dari  kepala  desa  Pakis.  Dalam  sambutannya menyampaikan  rasa  senangnya  dengan  adanya  pengabdian  ini,  dan  beliau meminta  bantuan  kepada  tim  pengadi  untuk  membantu  merealisasikan  dan memngembangkan  BUMDes  yang  ada  di  desa  Pakis  serta  berharap  ada pendampingan  dan  tindak  lanjut  pasca  FGD,  pengetahuan  masyarakat  tentang pengelolaan BUMDes menjadi lebih terbuka.(Zaeni, 2023)
Kegiatan penyampaian  materi dalam FGD di  mulai  dari pukul  19:15  WIB. Penyampaian  materi  ini  diawali  dengan  materi  ke  satu  tentang  “Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDesa)  dan  Peraturan  Perundang-Undangan”.( PP  Nomor  11 Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa.Pdf ,  n.d.)  Dari  sini  narasumber memberikan pemahaman tentan apa itu BUMDes, tujuan di dirikannya, tata cara
pendiriannya, manfaatnya serta  Undang-Undang  yang mengaturnya. ( UU  Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Pdf , n.d.)
Desa  merupakan  wilayah  terkecil  dari  suatu  negara  sehingga  menjadi kekuatan  besar  jika  desanya  kuat  dan  mandiri,  sebagaimana  dalam  UU  No.  6 tahun  2014  tentang  Desa( UU  Nomor  06  Tahun  2014  Tentang  Desa.Pdf ,  n.d.) menjadi  prioritas  penting  bagi  Pemerintahan,  dimana  Desa  diposisikan  sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga  “Membangun  Indonesia  dari  Pinggiran  dengan  Memperkuat  Daerah- daerah  dan  Desa  dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan”,  Pemerintah  berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk  mencapai  Desa  yang  maju,  kuat,  mandiri  dan  demokratis.  Kementerian Desa,  PDT,  dan  Transmigrasi  berkomitmen  mewujudkan  harapan  UU  Desa  dan NAWACITA.  Dalam  konteks  demikian,  pendirian  BUM  Desa  diposisikan sebagai  salah  satu  kebijakan  untuk  mewujudkan  Nawa  Cita  Pertama,  Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut:
1. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  strategi  kebijakan  untuk  menghadirkan institusi  negara  (Kementerian  Desa  PDTT)  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  strategi  kebijakan  untuk  meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa
4. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  bentuk  kemandirian  ekonomi  Desa  dengan menggerakkan  unit-unit  usaha  yang  strategis  bagi  usaha  ekonomi  kolektif Desa.( Buku Badan Usaha Milik Desa.Pdf , n.d.)

## Gambar 2 Penyampaian materi pertama
Selanjutnya  penyampaian  materi  kedua  tentang  “Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa) Permasalahan dan Solusi”, yang di mulai  pukul  19:45  WIB sampai pukul 20:00 WIB. Dalam materi ini di berian cantoh-contoh  desa-desa yang telah berhasil  dalam  mengelola  BUMDes  untuk  peningkatan  kemandirian  serta ekonomi  masyarakat  desa.  Juga  penyampaian  masalah-masalah  yang  sering  di hadapi  oleh  desa-dasa  yang  mengelola  BUMDes,  selanjutnya  disampaikan beberapa  solusi  dalam  meminimalisisr  masalah-masalah  yang  di  hadapi  dalam mengelola BUMDes.

## Gmbar 3 Penyampaian materi kedua
Kegiatan  penyampaian  materi  ketiga  tentang  “Pengelolaan  BUMDes  dan Akad-Akad  Berbasis  Syariah”  mulai  pukul  20:00  WIB  sampai  20:15  WIB, memberikan  penjelasan  tentang  akad-akad  syariah  yang  berkaitan  dengan kegiatan  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  terkait  dengan  kerjasama  dalam pengelolaan  pertanian  antara  lain: muzara’ah , mukhabarah (Wahyuningrum  & Darwanto,  2020),  dan musaqah (Muhammad  Syafi’i  Antonio,  2015),  serta pembiayaan murabahah secara  musiman  akan  lebih  tepat  diterapkan  dalam produk  BUMDes  syariah  dikarenakan  masyarakat  pedesaan  banyak  yang berprofesi sebagai petani, sedangkan kebutuhan para petani yang begitu banyak di bidang pertanian dapat digunakan sebagai pembayaran pokok dimusim panen, dan setiap  bulannya  para  anggota  hanya  mengangsur  marginnya  saja.(Sundari  & Syarifudin, 2022) untuk mengarahkan pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil yang adil dalam kerjasama tersebut.
Gambar 4 Penyampaian materi ketiga Materi  yang  ke  empat  tentang  “Pemanfaatan  Aset  Desa  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Desa”.  Dalam  penyampaian  materi  ini  di  berikan gambaran-gambaran contoh desa-desa yang telah mengelola aset desanya yang di kelola    dan  dikembangkan  oleh  BUMDes,  dengan  harapan    desa  Pakis  dapat mempunyai  gambaran  jika  hendak  mengelola  aset  desa  sehingga  menjadi  sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gambar 5 Penyampaian materi keempat
Dari  rangkaian  kegiatan  pengabdian  literasi  BUMDes  berbasis  syariah  di Desa  Pakis  Kecamatan  Panti,  mendapat  respon  yang  baik  dari  berbagai  pihak yang  terkait  dengan  pengabdian  ini,  di  antaranya  dari  pihak  perangkat  desa, kalangan  muda  (karang  taruna),  ibu-bu  kader  Posyandu  serta  masyarakat  petani. Mereka  berharap  terhadap  berjalannya  operasional  BUMDes  tersebut.  Namun yang  menjadi  kendala  bagi  pengabdi  dalam  pengabdian  ini  adalah  waktu pendampingan,  dimana  kesempatan  masyarakat  dengan  pengabdi  yang membutuhkan adanya penyamaan waktu terlebih dahulu untuk bertemu.

## Simpulan
Pelaksanaan pengabdian  di  lakukan  dua  tahap.  pertama  pelaksanaan  FGD untuk  menyampaikan  materi  yang  terkait  pengelolaan  BUMDes  dengan  akad- akad  syariah.  Kedua  silaturrahmi  kerumah  masyarakat  yang  mewakili  dalam kegiatan  FGD,  sebagai  bentuk  dari  tindak  lanjut  pengabdi.  Adapun  respon masyarakat  sangat welcome karena  mereka  sangat  mendukung  terealisasinya operasional BUMDes yang selama ini masih belum berjalan.

## Daftar Pustaka
Buku Badan Usaha Milik Desa.pdf . (n.d.).
Christoper Dereau. (2013). Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan (p. 3).  :  Australian  Community  Development  and  Civil  Society  Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.
Heru. (2023). Wawancara Karang Taruna . 23 Sepetember.
Kemenag—Metodologi Pengabdian Masyarakat.pdf . (n.d.).
M.  Ardiansyah  Syam  et  al.  (2020).  Literasi  Tatakelola  BUMDES  (Badan  Usaha Milik  Desa). CAPACITAREA :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat
Universitas Pancasila , 1 (2), 67–79. https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.30874/capacitarea.2020.2
Muhammad  Syafi’i  Antonio.  (2015). Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktik (20th ed., p. 100). Gema Insani.
Pengertian  Literasi  Menurut  Para  Ahli,  Tujuan,  Manfaat,  Jenis  dan  Prinsip . (n.d.).  Retrieved  4  October  2023,  from  https://sevima.com/dunia- kampus/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan- prinsip
PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.pdf . (n.d.). Putra,  F.  H.  S.  (2019).  Revitalisasi  BUM  Desa  Bersama  dalam  Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Academia Praja , 2 (02). https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.114
Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. JKAP (Jurnal
Kebijakan dan Administrasi Publik) , 19 (2), 115. https://doi.org/10.22146/jkap.7962
Sundari,  S.,  &  Syarifudin,  S.  (2022).  BUMDes  Syariah  sebagai  Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. IQTISHODUNA , 18 (1), 17–34. https://doi.org/10.18860/iq.v18i1.13311
UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.pdf . (n.d.).
Wahyuningrum,  A.  L.,  &  Darwanto,  D.  (2020).  Penerapan  Bagi  Hasil  Maro Perspektif  Akad  Mukhabarah. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic Law , 3 (1), 45. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544