## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BALIGE TAHUN 2017

## Bernhardt Siburian
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung siburian.bernhardt@gmail.com

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  know  dominant  factors  which  evoke  Christian  married couple divorce based on finding of Balige State Court in 2107 in efforts prevention by church for  the  people  of  Toba  Samosir.  This  research  use  descriptive  qualitative  approach  with documents analysis method.  Data analysis  carried out by doing interpretation the result  of qualitative data analysis, after act of ranking grades and percentage be done. The act of data analysis  is  done  since  team  of  researcher  start  doing  data  classification  (coding)  within effective reading. Data interpretation is done by two stages, first interpretation of each data item  and  second,  interpretation  of  all  data.  The  result  of  data  interpretation  indicate insufficient family financial factor occupy in the highest sequence, which causing constantly dispute  and  no  hope  for  living  in  harmonious  anymore.  The  result  of  this  research,  then, posses  coherence  with  Chapter  19  Government  Regulation  No.  9/1975  regarding  Law Implementation No. 1/1974 and base theories of married couple experts.

## Keywords: analysis, divorce, merried couple, state court decision

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  dominan  yang  menyebabkan perceraian  berdasarkan  Keputusan  Pengadilan  Negeri  Balige  tahun  2017  dalam  upaya penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  gereja  bagi  masyarakat  Toba  Samosir.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  analisis  dokumen.  Analisis data  dilakukan  dengan  menginterpretasikan  hasil  analisis  data  kualitatif,  setelah penyusunan persentase dan ranking dilakukan. Tindakan analisis data dilakukan sejak para peneliti  mulai  melakukan  klasifikasi  (pengkodean)  melalui  pembacaan  efektif  dokumen. Kemudian  peneliti  akan  melakukan  interpretasi  data  dengan  dua  tahap,  yaitu  interpretasi data  setiap  item  dan  interpretasi  keseluruhan  data.  Hasil  interpretasi  analisis  data menunjukkan  bahwa  faktor  keuangan  yang  tidak  mencukupi  menempati  urutan  tertinggi, yang  menyebabkan  pertengkaran  yang  terus-menerus  dan  tidak  ada  harapan  hidup  rukun lagi.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  memiliki  koherensi  dengan  Pasal  19  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga landasan teori-teori para ahli.
Kata Kunci: analisis, perceraian, pasutri, keputusan, pengadilan

## Pendahuluan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Panitera  Muda  Perdata  Pengadilan  Negeri Balige 1 ,  tim  penelti  mendengar  dan  menerima  informasi  tentang  meningkatnya  kasus perceraian ‘pasangan suami isteri’ 2 Kristen yang didaftarkan dan yang telah diputuskan oleh Pengadilan  Negeri  Balige  Kabupaten  Toba  Propinsi  Sumatera  Utara.  Berikut  ini  adalah rekapitulasi jumlah perceraian pasutri Kristen yang diputuskan di Pengadilan Negeri Balige tahun 2015 s / d 2018:
Rekapitulasi Jumlah Kasus Perceraian Pasutri Kristen yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba-Samosir Tahun 2015 s / d 2018 Tahun Status Kasus Keterangan Terdaftar Putusan (1) (2) (3) (4) 2015 20 20 ̶ 2016 21 21 naik  0,05 % 2017 31 31 naik 47,61 % 2018 10 ̶ ̶
Bagi para pegawai di lingkup Pengadilan Negeri Balige, situasi meningkatnya kasus perceraian pasutri Kristen pada tahun 2017 sebesar 47,61 % dari tahun sebelumya dianggap cukup  signifikan. 3 Tidak  hanya  dari  segi  jumlah  angka,  tetapi  oleh  sebab  mereka  adalah penganut  agama  Kristen,  bahwa  setiap  pasangan  yang  sedang  melangsungkan  acara pernikahan  menyatakan  diri  dan  berikrar  (menyaksikan  iman)  bersedia  mengikuti  teladan Yesus  Kristus  dalam  mengasihi  dan  melaksanakan  ajaran  serta  firman-Nya  dalam kehidupan  pasutri,  dalam  hal  ini,  secara  khusus  menyatakan  diri  pantang  bercerai  hingga kematian yang memisahkan setiap pasangan pasutri Kristen. Hal tersebutlah yang menjadi latar  belakang pertama bagi  tim  peneliti  untuk  mencoba  menelusurinya  melalui  proses penelitian
Selain itu, alasan kedua, menurut - peneliti setuju dengan - para pegawai di lingkup Pengadilan Negeri Balige, situasi tersebut dipandang identik dengan teori gunung es; bahwa kasus  perceraian  pasutri  Kristen  yang  diputuskan  Pengadilan  Negeri  Balige  adalah  hal-hal yang  hanya  nampak  di  bagian  permukaan,  namun  fenomenanya  dimungkinkan  masih menumpuk di aras bawah dan hanya menunggu  waktu saja untuk  muncul ke permukaan, yang  salah  satu  indikasinya  nampak  pada  persentase  kenaikan  kasus  tersebut  pada  tahun 2017 sebesar 47,61 %.
Oleh  kedua  latar  belakang  masalah  di  atas, ketiga, tim  peneliti  yang  juga  memberi perhatian terhadap studi teologi praktika, merasakan bahwa agaknya dibutuhkan beberapa kontribusi pada materi pembelajaran pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung sehubungan dengan meningkatnya angka kasus perceraian pasutri  Kristen  tersebut,  dengan  menggunakan  hasil  analisis  faktor-faktor  penyebabnya.
1 Aser Limbong, wawancara oleh Tim Peneliti, Tarutung, Indonesia, 04 Pebruari 2018.
2 Selanjutnya disebut ‘pasutri’.
3 Penelitian  ini tidak  membutuhkan  skala perbandingan  antara jumlah  rumahtangga Kristen dengan  tingkat  perceraian  rumahtangga  Kristen  di  Kabupaten  Toba-Samosir.  Berdasarkan  jumlah total putusan kasus pidana-perdata di PN Balige Kabupaten Toba-Samosir yaitu 91 putusan, dengan demikian kasus perdata perceraian ada sebanyak 30 %. Angka tersebut sudah dapat dianggap berada dalam kisaran yang cukup mengkhawatirkan.
Kontribusi  yang  dimaksud  dapat  saja  dilakukan  pada  lingkup  materi  pembelajaran  dan aplikasinya  (mis.  pada  matakuliah  Kataketika,  Konseling  Pastoral,  Etika  Kristen,  Teologi Perjanjian Baru dan Teologi Perjanjian Lama) dan atau dapat saja pada sistem (pola) kinerja para  pengerja  gereja  (mis.  pada  matakuliah  Administrasi  dan  Manajemen  Gereja). Kontribusi  tersebut  tentu  saja  diharapkan  menjadi  upaya  dalam  merumuskan  daya antisipasi dini atau tanggap dini dalam menghadapi konflik pasutri Kristen, sebelum salah satu  pihak  dari  pasangan  pasutri  melakukan  tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) dan atau meneruskan atau mengajukan permohonan cerai di pengadilan.
Dari  banyaknya  jumlah  gugatan  cerai  tersebut  secara  gamblang  para  peneliti  dapat memahami  bahwa  motivasi  dan  atau  juga  latar  belakang  masing-masing  pasutri  tersebut dalam  melangsungkan  pernikahan  masih  jauh  dari  harapan  mereka  masing-masing sehubungan  dengan  janji  yang  telah  mereka  ikrarkan  pada  saat  acara  pemberkatan pernikahan.  Dapat  pula  dimungkinkan  bahwa  masing-masing  pihak  pasutri  tersebut  lupa akan janji pernikahan mereka sendiri, atau betapa kuatnya godaan yang mengguncang dan melanda  salah  satu  atau  kedua  pihak  setiap  pasutri.  Oleh  sebab  itulah,  sebelum  peneliti terjebak dalam berbagai asumsi yang mengundang dan mengandung unsur multi-tafsir dari pihak  peneliti  atau  pun  pembaca  dan  juga  pihak  lainnya,  maka  tim  peneliti  merumuskan penelitian  ini  dengan  judul:  “Analisis  Faktor-faktor  Penyebab  Perceraian  Berdasarkan Keputusan  Pengadilan  Negeri  Balige  Tahun  2017  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Yang Dilakukan Oleh Gereja Bagi Masyarakat Toba Samosir”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif. Data penelitian ini adalah dokumen Berita Acara  dan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Kabupaten  Toba  Samosir.  Oleh  sebab  data  penelitian  ini  adalah  kompilasi  dokumen, tindakan  analisis  data  dilakukan  sejak  para  peneliti  mulai  melakukan  klasifikasi (pengkodean)  melalui  pembacaan  dokumen  secara  efektif  dan  efisien.  Selanjutnya  peneliti akan  menganalisis  faktor-faktor  dominan  data  dengan  membuat  persentase  dan  ranking. Kemudian  peneliti  akan  melakukan  interpretasi  data  dengan  dua  tahap,  pertama, interpretasi data setiap item, dan kedua, interpretasi keseluruhan data. Dari 31 kasus perdata perceraian  tersebut  terdapat  tiga  pasutri  (atau  salah  seorang  pasutri  yang  menjadi penggugat) yang membatalkan dan menarik gugatannya,  15 kasus perdata perceraian naik banding ke Pengadilan Tinggi di Medan dan 12 kasus yang diputuskan cerai di PN Balige. Dengan  demikian  data  penelitian  ini  adalah  masing-masing  12  dokumen  Berita  Acara  dan Keputusan kasus pedata perceraian pasutri saja.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: [1] Perselisihan antara  suami dan  istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yaitu 38,71 % atau 12 item. Pihak yang memulai pertengkaran paling banyak  adalah  pihak  suami  yaitu  sebesar  75  %  (delapan  item);  sedangkan  pihak  isteri sebanyak 25 % (empat item). [2] Faktor tertinggi kedua adalah salah satu pihak melakukan kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  terhadap  pihak  lain  dan  juga tindakan  menghina  pasangan  atau  mertua  atau  anggota  keluarga  pasangannya,  yang mencapai  angka  25,81  %  (delapan  item).  [3]  Faktor  tertinggi  ketiga  (19,35  %,  enam  item) adalah  salah  satu  pihak  berbuat  zina/pemabuk/pecandu  narkoba/penjudi.  [4]  Faktor tertinggi keempat salah satu pihak pasutri oleh sebab salah satu pihak pasutri meninggalkan
atau menelantarkan pasangannya, yang mencapai angka 9.68 % (tiga item). [5] Yang kelima adalah  salah  satu  pihak  pasutri  mengalami  cacat  badan  atau  mengidap  penyakit,  yaitu sebanyak 6,45 % (dua item).
Hasil  interpretasi  analisis  data  menunjukkan  bahwa  faktor  keuangan  yang  tidak mencukupi menempati urutan tertinggi, termasuk di dalamnya malas mencari nafkah, tidak mau  menafkahi  keluarga,  pekerjaan  tidak  menetap  atau  pengangguran,  yaitu  empat  item. Faktor  penyebab  perceraian  yang  menempati  urutan  tertinggi  kedua  adalah  faktor melakukan  zina  dan  mengabaikan  tanggung  jawab,  masing-masing  tiga  item.  Cukup disayangkan, pasutri yang rumah tangganya mengalami situasi keuangan tidak mencukupi, justru juga melakukan zina (satu item), mabuk-mabukan (satu item), pecandu narkoba (satu item),  perjudian  (satu  item).  Faktor  tertinggi  ketiga  adalah  mabuk-mabukan,  judi  dan mengidap  suatu  penyakit  (masing-masing  dua  item)  dan  faktor  keempat  adalah  pengguna narkoba  (satu  item).  Sedangkan  yang  tidak  membutuhkan  penjelasan  tambahan  adalah faktor tunggal penyakit (dua item). Dengan demikian hasil penelitian ini memiliki koherensi dengan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga landasan teori-teori para ahli.

## Persentasi dan Rangking Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada
Putusan Perdata Perceraian Tahun 2017 Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir
No. Item Faktor-faktor Penyebab Perceraian Jumlah Item Persentase (%) (1) (2) (3) (4) 1 Berbuat zina/pemabuk/pecandu narkoba/penjudi 6 19,35 % 2 Meninggalkan pasangan dua tahun berturut-turut 3 9.68 % 3 Mendapat hukuman penjara lima tahun/lebih berat 0 0 % 4 Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 8 25,81 % 5 Mengalami cacat badan atau mengidap penyakit 2 6,45 % 6 Terjadi pertengkaran, tidak ada harapan hidup rukun lagi 12 38,71% Jumlah skor    = 31 100 %
Berdasarkan  hasil  interpretasi  dan  analisis  dukumen  Berita  Acara  Persidangan  dan Putusan  Perdata  Perceraian  Tahun  2017  pada  Pengadilan  Negeri  Balige  Kabupaten  Toba Samosir pada semua item dapat ditemukan: pertama, secara umum, salah satu pihak pasutri yang  mengajukan  gugatan  cerai  di  Pengadilan  Negeri  Balige  Kabupaten  Toba  Samosir adalah  dimulai  dengan  adanya  perselisihan  atau  pertengkaran  (komunikasi  buruk), ditambah  dengan  dorongan  yang  kuat  bahwa  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam  rumah  tangganya.  Hal  percekcokan  inilah  yang  paling  dominan  diajukan  pihak penggugat  agar  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Balige  Kabupaten  Toba  Samosir  dapat segera memutus perkara dan sekaligus agar pihak penggugat dapat memenangkan perkara. Ini ditandai dengan jumlah item terbanyak yaitu 12 item (100 %).
Kedua, salah satu pihak pasutri tidak terbuka bahkan terkesan menutup-nutupi akan situasi  diri  terhadap  pasangannya  sehubungan  dengan  tindakan  penelantaran  dan mengabaikan  tanggungjawab  (termasuk  di  dalamnya  keuangan  yang  tidak  mencukupi, malas  bekerja,  tidak  mau  menafkahi  dan  penyakit  yang  diderita).  Salah  satu  pihak  pasutri tidak mengetahui dan tidak memahami dan juga perduli akan tujuan ideal pernikahan serta tidak  perduli  akan  peran,  tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing  pihak  sebagai suami/isteri.  Hal  ini  ditandai  dengan  sikap  dan  karakter  buruk  yang  dimiliki  dan  juga ketidakperdulian akan perasaan pasangannya yang menjadi pokok isi gugatan pasangannya
tersebut. Sikap ketidakperdulian tersebutlah yang menguatkan dorongan bagi pasangannya untuk tetap bertahan menuntut cerai.
Bahwa  secara  umum,  dorongan  gugatan  perceraian  pasutri  datang  dari  dalam rumahtangga pasutri itu sendiri; bukan dari pihak di luar rumahtangga pasutri. Dalam hal ini majelis hakim memandang dan menetapkan bahwa salah satu pihak pasutri yang tidak dapat memenuhi tuntutan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan juga UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Ranking Faktor-faktor Awal Penyebab Perceraian pada
Putusan Perdata Perceraian Tahun 2017 Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir
N o. Item Faktor-faktor Awal Penyebab Perceraian Nomor Item Jumla h Item Rangki ng (1) (2) (3) (4) (5) 1 Melakukan zina 4, 5, 6 3 2 2 Mabuk-mabukan 2, 6 2 3 3 Judi 2, 9 2 3 4 Pecandu narkoba 6 1 4 5 Penyakit 4 1, 10 2 3 6 Keuangan yang tidak mencukupi 5 3, 6, 9, 12 4 1 7 Mengabaikan tanggungjawab 6 7, 8, 11 3 2
Salah  satu  pihak  pasutri  dalam  penelitian  ini  yang  mengajukan  gugatan  cerai, terlebih  dahulu  diawali  dengan  terjadinya  perselisihan  atau  pertengkaran.  Setiap pertengkaran  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Tidak  ada  yang  mengalah  di  antara salah  satu  pihak  pasutri.  Sementara  pihak  yang  menjadi  korban  kekerasan  dan ketidakperdulian  penelantaran  merasa  bahwa  dirinya  sudah  tidak  sanggup  lagi  menahan kesabaran,  sebab  kesalahan  dan  tindak  kekerasan  terus-menerus  dilakukan  atau  diulang- ulang oleh pasangannya.
Sehubungan  dengan  pokok  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  maka  dalam penyusunan modul penanggulangan yang akan dikembangkan sangat perlu untuk memuat materi  bimbingan  tentang  pengendalian  diri  dalam  menahan  emosi  dan  juga  tentang komunikasi  yang  memadai  dalam  masa  berpacaran  atau  dalam  pelaksanaan  bimbingan pranikah. Sedangkan mengenai adanya penyakit yang diidap salah satu pihak pasutri baik penyakit  medis  maupun  unsur  psikologis  (mis.  impotensi),  maka  pada  modul  yang  akan dikembangkan kemudian perlu dimasukkan tentang perlunya dorongan dan dukungan dari pasangannya untuk mendampingi pasangannya tersebut dalam menjalani terapi medis dan psikologis, secara khusus tentang sikap penerimaan situasi dan keadaan pasangannya yang sedang  mengidap  penyakit  tersebut  atas  nama  dan  di  dalam  cinta  kasih  yang  murni  yang datang dari TUHAN.
4 Hal  ini  mencakup:  disfungsi  anggota  tubuh,  misalnya  gangguang  fungsi  seksual,  yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
5 Hal  ini  mencakup:  malas  mencari  nafkah,  tidak  mau  menafkahi  keluarga,  pekerjaan  tidak menetap dan pengangguran.
6 Hal ini mencakup: pasangan sering mengabaikan kewajiban rumahtangga dan anak (seperti jarang  pulang  ke  rumah,  tidak  adanya  kedekatan  emosional  dengan  anak  dan  pasangan),  George Levinger  dan  Oliver  C.  Moles, Divorce  and  Separation,  Context,  Causes  and  Consequences ,  New  York: Bank Books, 1984, hlm. 78.
Sekalipun semua pasutri menjalani proses dan prosesi adat dalam acara pernikahan, kedua  belah  pihak  pasutri  tidak  menemukan  solusi  atau  usaha  pendamaian  atau  rujuk kembali.  Ada  kesan  bahwa  adat  tidak  digunakan  menjadi  jalur  mediasi  demi  pendamaian rumahtangga pasutri  yang sedang menghadapi konflik. Padahal ada  pihak-pihak di dalam jalur  adat  yang  berkompeten  manangani  konflik  rumahtangga  pasutri  dan  bahwa  seluruh biaya pernikahan didominasi oleh beban adat.
Bahkan  ada  beberapa  pasutri  yang  kedua  pihak  pasutri  tersebut  bekerja  sebagai ASN. Artinya, bahwa standar pendidikan dan standar penghasilan dianggap telah memadai, bahkan sifat, sikap dan karakter seorang ASN seyogianya berada pada jalur yang baik dan ideal. Namun hal itu pun tidak dapat membendung kuatnya dorongan gugatan cerai  yang diajukan oleh salah satu pihak pasutri.
Pihak Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini majelis hakim juga  telah  mengupayakan  agar  setiap  pasutri  yang  menjalani  sidang  perkara  perceraian dapat rujuk atau berdamai kembali, sebagaimana juga yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang  bersengketa  pada  kasus  perdata  perselisihan  ringan  (salah  paham  tingkat  rendah). Dalam  upaya  agar  rumah  tangga  pasutri  tersebut  dapat  rujuk  kembali,  majelis  hakim menunjuk  salah  seorang  hakim  anggota  persidangan  untuk  melakukan  mediasi  (diatur dalam  Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan).  Dalam  hal  ini, pihak  Pengadilan  Negeri  Balige  Kabupaten  Toba  Samosir  melakukan  pemanggilan  secara resmi  dan  tercatat  kepada  masing-masing  pihak  dan  kemudian  dipertemukan  (atau perwakilannya) untuk melakukan mediasi. Mediasi ini bahkan dilakukan dua atau tiga kali pertemuan,  dengan  harapan  agar  rumahtangga  pasutri  tersebut  dapat  rujuk  dan  berdamai kembali.  Dari  31  kasus  perceraian  sebagaimana  yang  disebut  pada  bagian  4.1.  di  atas, terdapat tiga pasutri (atau salah seorang pasutri yang menjadi penggugat) yang menarik dan membatalkan  gugatannya.  Demikianlah  upaya  mediasi  yang  dilakukan  oleh  pihak Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir.
Sementara  itu,  dari  12  dokumen  kasus  perdata  perceraian  pasutri  tahun  2017  pada Pengadilan  Negeri  Balige  Kabupaten  Toba  Samosir,  hanya  satu  pasutri  yang  melibatkan pihak pelayan rohani (pastor, pendeta, penatua, imam kaum penghayat kepercayaan) dalam upaya  pendamaian  rumahtangga  pasutri  yang  bersengketa.  Sedangkan  11  pasutri  lainnya sama  sekali  tidak  meminta  bantuan  pelayan  rohani  dalam  menemukan  solusi  untuk persoalan rumahtangga  pasutri yang bersengketa. Usaha pendamaian yang dilakukan oleh pihak  pelayan  rohani  untuk  satu  pasutri  tersebut  pun  tidak  membuahkan  hasil,  bahwa pasutri tersebut akhirnya bercerai.
Ada  kesan  bahwa  sekalipun  pihak  isteri  yang  menjadi  tulang-punggung  keluarga, pihak  isteri  masih  dapat  sabar  dan  toleran  terhadap  suami  walaupun  suami  memiliki penghasilan yang belum memadai. Namun oleh sebab sikap dan karakter pihak suami yang melakukan tindak kekerasan, pihak isteri pun mengajukan gugatan cerai.
Pada  dasarnya  setiap  pasutri  yang  bersengketa  sudah  tidak  tinggal  bersama  dalam satu  rumah  lagi  (tidak  satu  meja  dan  tidak  satu  ranjang),  bahwa  mereka  sudah  berpisah sekian  waktu  lamanya  baru  kemudian  salah  satu  pihak  mengajukan  gugatan  perceraian. Situasi tidak tinggal bersama ini terjadi baik oleh sebab salah satu pihak tidak mau menjadi korban tindak kekerasan atau penganiayaan atau tidak tahan lagi melihat sikap dan karakter buruk pasangannya.
Dari  dua  belas  dokumen  putusan  perdata  perceraian  tersebut,  peneliti menyimpulkan  bahwa  hanya  dua  orang  dari  pihak  isteri  pasutri  yang  menjadi  pemicu terjadinya pertengkaran, secara khusus untuk faktor “mengabaikan tanggung jawab” (yaitu sebanyak  tiga  item),  itu  pun,  salah  satunya  diduga  mengidap  suatu  penyakit  (mungkin mental disorder ) dan satunya oleh sebab yang tidak dapat diketahui. Sedangkan seluruh item
faktor-faktor  awal  lainnya  yang  memicu  terjadinya  pertengkaran  yang  menyebabkan perceraian pasutri tersebut adalah dilakukan oleh pihak suami.
Sehubungan  dengan  judul  penelitian  siklus  pertama  ini  dikaitkan  dengan  upaya gereja  dalam  penanggulangan  percerian  pasutri,  para  peneliti  mengusulkan  untuk menyusun  modul  bagi  pelayan  gereja  dalam  melakukan  bimbingan  pra-nikah.  Modul tersebut  direncanakan  akan  memuat  tentang  pembahasan  antara  lain:  (a)  beberapa  jenis kasus  perceraian  pasutri  Kristen,  (b)  motivasi,  harapan  dan  persiapan  menjadi  pasutri Kristen,  (c)  tanggung  jawab  diri  menjadi  pasutri  Kristen  dalam  keluarga,    (d)  pembinaan terikat  pasutri  muda  Kristen  (usia  lima  tahun  pertama),  yaitu  wajib  menjadi  anggota komunitas  atau  persekutuan  masing-masing  untuk  kaum  bapak  atau  ibu  usia  lima  tahun pertama.  Poin  terakhir  ini  akan  membantu  para  pelayan  gereja  melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya untuk cepat dan tanggap dini mendengar apabila pasutri tersebut sedang  menghadapi  konflik  rumah  tangga,  serta  melakukan  tugas penatalayanannya.  Poin  ini  juga  sangat  menolong  pasutri  Kristen  itu  sendiri  untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh penatalayanan dari pihak gereja.

## Kesimpulan
Dari  keterangan  hasil  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  ditarik  beberapa  pokok kesimpulan, yaitu:
1. Bahwa  perceraian  pasutri  pada  dasarnya  dipicu  oleh  sifat,  sikap  dan  karakter  buruk salah satu atau kedua pihak pasutri, secara khusus mengenai etika dan moral, menutup- nutupi situasi diri dan penyakit. Hal inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran sekaligus  pula  menjadi  dasar  bagi  pasangannya  mengajukan  gugatan  cerai.  Ditambah lagi,  tindak  kekerasan  dan  pengaiayaan  berat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak pasutri,  termasuk  tindakan  penelantaran  dan  ketidakperdulian  terhadap  perasaan  dan diri pasangannya, itulah yang menguatkan dorongan pasangannya untuk tetap bertahan menuntut  cerai.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  memiliki  koherensi  dengan  Pasal 19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Persiapan,  komitmen  dan  konsistensi  pada  janji  pernikahan  pasutri  Kristen  dalam menghadapi  dan  menjalani  kehidupan  pernikahannya  masing-masing  kurang  atau sangat tidak memadai. Situasinya seolah-olah bahwa beberapa keluarga di antara pasutri Kristen  yang  bercerai  tersebut  agaknya  terkesan  “asal  menikah”  atau  “salah  memilih pasangan”  (cinta  buta).  Indikasinya  dapat  dilihat  bahwa  dua  diantara  duabelas  pasutri yang  sudah  diputus  cerai  oleh  hakim  (selain  yang  menarik  gugatan)  terlebih  dahulu menghadapi  situasi  hamil  sebelum  menikah.  Indikasi  kedua  yang  menguatkan interpretasi tersebut adalah bahwa salah satu pihak dari keduabelas pasutri yang sudah diputus cerai oleh hakim (selain yang menarik  gugatan),  memiliki karakter buruk dan sulit untuk diubah (bertobat). Majelis hakim-lah oleh pertimbangan mereka yang paling mengetahui  karakter  salah  satu  pihak  pasutri  yang  sungguh-sungguh  atau  pun  yang berpura-pura mempertahankan pernikahan mereka atau pun yang sudah pasrah dengan masing-masing  pasangannya  sendiri  dalam  memenangkan  gugatan  cerai  rumahtangga mereka sendiri.
3. Tentu saja pihak gereja tidak dapat menerima dan dengan tegas menolak putusan cerai yang  ditetapkan  oleh  negara  (dalam  hal  ini  pengadilan).  Kemudian  peneliti  dan  pihak gereja  dapat  saja  mengajukan  usul  untuk  melakukan  amandemen  Undang-undang Perceraian  (dan  juga  Undang-undang  Perkawinan)  kepada  Mahkamah  Konstitusi sehubungan unsur kekekalan pernikahan dalam kekristenan dan dalam Alkitab. Namun demikian  oleh  sebab  adanya  teori  kepastian  hukum  Nasional  yang  menggunakan  teks
Rm. 13:1-7 (sebagaimana yang telah diutarakan pada bagian 2.2.2.), dan yang dibatalkan dalam  keputusan  cerai  tersebut  adalah  surat  (akta)  perkawinan  yang  diterbitkan  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Disdukcapil),  maka  gereja  hampir  tidak memiliki  kapastitas  untuk  mengintervensi  keputusan  negara  tersebut.  Ditambah  lagi apabila  pasutri  tersebut  memang  sudah  tidak  mau  lagi  untuk  tinggal  di  dalam  satu rumah  sejak  perselisihan  terjadi.  Jangankan  untuk  menanggulangi  perceraian,  untuk melakukan perkunjungan konseling saja sudah sulit, sebab salah satu atau kedua pihak dari  pasutri  tersebut  sudah  sulit  diketahui  domisili  atau  alamat  tempat  tinggalnya (berpindah-pindah)  dan  atau  mereka  tidak  bersedia  atau  tidak  mau  urusan rumahtangganya diintervensi oleh pihak gereja.
4. Adalah  suatu  pekerjaan  yang  sangat  sulit  bagi  gereja  (dalam  hal  ini  pastor,  pendeta, penatua,  imam  kaum  penghayat  kepercayaan)  untuk  melakukan  percakapan  konseling perkawinan  apabila  situasi  perselisihan  pasutri  sudah  berada  pada  tahap  melakukan tindakan  kekerasan  fisik.  Hal  ini  dapat  saja  akan  membuat  salah-satu    pihak  pasutri tidak  bersedia  untuk  menjalani  bimbingan  konseling,  baik  pihak  yang  menjadi  pelaku kekerasan fisik (mungkin oleh rasa malu); apalagi pihak yang menjadi korban kekerasan fisik  (mungkin  oleh  pengalaman  trauma).  Tidak  jarang  usaha  percakapan  konseling dalam  penanggulangan  perceraian  mengalami  jalan  buntu  dan  akhirnya  bercerai  oleh sebab ketidakhadiran salah satu pasutri dalam menjalani konseling tersebut. Oleh sebab itu  bimbingan  perkawinan  sangat  dianjurkan  untuk  dilakukan  pada  usia  lima  tahun perkawinan.
Dari  seluruh  penjelasan  di  atas  peneliti  perlu  memberikan  beberapa  pokok  saran yang  patut  untuk  dipertimbangkan,  yaitu: pertama, modul  konseling  pernikahan  tersebut sebaiknya  ditujukan  kepada  pasangan  yang  akan  melangsungkan  pernikahan,  atau  lazim disebut  Konseling  Pra-Nikah.  Sebab  pada  dasarnya  dari  setiap  putusan  perceraian  yang terjadi,  pasangan  terebut  bukanlah  pasangan  yang  seimbang  dalam  karakter,  sikap  dan tanggungjawab dalam membangun rumahtangga (bnd. 2Kor. 6:14). Kedua, modul konseling pra-nikah  tersebut  dapat  memuat  pembahasan  tentang  tugas  dan  tanggung  jawab  detil seorang suami dan penjelasan maksud dan tujuan dari tanggungjawab tersebut serta resiko yang  harus  diketahui  dan  dipahami  oleh  kedua  belah  pihak  bila  hal-hal  tentang tanggungjawab  tersebut  tidak  dipenuhi. Ketiga, modul  tersebut  berisi checking  list tentang pemenuhan tanggungjawab calon pasutri dan juga orangtua atau wali masing-masing calon pasutri, yang telah mereka lakukan enam bulan sebelum pernikahan. Checking list itu sendiri sebaiknya  diisi  dengan  jujur  oleh  masing-masing  pihak.  Dengan  demikian  masing-masing orangtua  atau  wali  calon  pasutri  memiliki  peran  sangat  besar  terhadap  kelangsungan rumahtangga anaknya. Dari titik ini dapat juga dijadikan indikator tanggungjawab orangtua dalam  mendidikan  dan  mengawasi  karakter  dan  sikap  anaknya  masing-masing.  Sebab  hal tersebut  berkaitan  langsung  dengan  resiko  ketidakharmonisan  atau  bahkan  perceraian rumahtangga anak mereka sendiri.
Keempat, dalam  rencana  penyusunan  modul  konseling  pernikahan,  perlu  juga dipertimbangkan untuk memasukkan unsur yang bentuknya mengikat kedua pihak pasutri dalam  pembinaan  pasutri  pasca  pernikahan,  dalam  hal  ini  mewajibkan  mereka  untuk menjadi  anggota  komunitas  atau  persekutuan  masing-masing  untuk  kaum  bapak  dan  ibu, khususnya  bila  para  pelayan  rohani  telah  mendengar  pasutri  tersebut  sedang  menghadapi konflik  rumahtangga. Kelima, sehubungan  dengan  pokok  perselisihan  dan  pertengkaran tersebut, maka dalam penyusunan modul penanggulangan yang akan dikembangkan sangat perlu  untuk  memuat  materi  bimbingan  tentang  pengendalian  diri  dalam  menahan  emosi dan  juga  tentang  komunikasi  yang  memadai  dalam  masa  berpacaran  atau  dalam pelaksanaan  bimbingan  pranikah. Keenam, sedangkan  mengenai  adanya  penyakit  yang
diidap  salah  satu  pihak  pasutri  baik  penyakit  medis  maupun  unsur  psikologis  (mis. impotensi),  maka  pada  modul  yang  akan  dikembangkan  kemudian  perlu  dimasukkan tentang  perlunya  dorongan  dan  dukungan  dari  pasangannya  untuk  ikut  pemendampingi pasangannya  tersebut  dalam  menjalani  terapi  medis  dan  psikologis,  secara  khusus  tentang sikap  penerimaan  situasi  dan  keadaan  pasangannya  yang  sedang  mengidap  penyakit tersebut atas nama dan di dalam cinta kasih yang murni yang datang dari TUHAN.

## Rujukan
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2010.
Charlton, T. Latin Dictrionary . Great Britain: Oxford University, 1980. Clarke, Lynda | Berrington, Ann. Socio-Demographic Predictors of Divorce . London,: University of Southampton, 1999.
Hasting, James. Dictionary of The Bible Vol. III . New York: Charles Scribner’s Son, 1950.
Levinger, George | Moles, Oliver C. Divorce and Separation, Context, Causes and Consequences . New York: Bank Books, 1979. Manalu, Parluhutan. Pernikahan . Yogyakarta: Andi, 2015. Prawiroharmidjojo, R. Soetodjo, dan Saefuddin, Aziz. Hukum Orang dan Keluarga . Bandung: Alumni, 1986.
Roberti, Franscesco Cardinal. Dictionary of Moral Theology . USA: Newman, 1962. Simanjuntak, P. N. H. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007. Soekanto,  Soerjono. Sosiologi  Keluarga:  Tentang  Ikhwal  Keluarga,  Remaja  dan  Anak .  Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 1985.
Stanley,  Scott  M.,  |  Markman,  Howard  J.,  “Preventing  Marital  Distress  Through Communication And Conflict Management Training: A Four And Five Year Follow- Up”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 62, No. 1, 1993 , hlm. 70-77.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Edisi Kedua . Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
Jurnal Jurnal Hukum Universitas
Brawijaya, http://hukum. studentjournal.ub.ac.id/
index.php/hukum/article/view/ 2253/1402 Tahun 2011, diakses tgl. 14 Juli 2018 pkl. 17:32.

## Wawancara
Aser Limbong, wawancara oleh Tim Peneliti, Tarutung, Indonesia, 04 Pebruari 2018.