## Kontradiksi Aturan Pemulasaraan Jenazah di Indonesia
Nabil 1 *, Bambang Sukoco 2
1 Fakultas Kedokteran, Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: nabil@hangtuah.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Email: bambanglllaw@gmail.com
Articcle Information
Article History:
Received : 08-06-2022 Revised : 26-09-2022 Accepted : 05-10-2022 Published : 20-10-2022
Keyword:
Legality of Practice; Retrieval of Bodies; Implementing Personnel;

## Abstract
The  Regulation  of  the  Indonesian  Medical  Council  on  Educational Standards for Forensic and Medicolegal Specialists states that the burial of corpses  includes  level  3  competence,  namely  carrying  out  supervision. Meanwhile, in the Government Regulation concerning the Implementation of the Hospital Sector, it is stated that for the relocation of corpses services are given to non-health workers. Based on this, the author wishes to examine the legal basis, authority, and responsibility for the negligence of the funeral service. This study used a method in the field of law in a juridical normative with  statute  approach.  This  study  aims to  determine the  rules  relating to funeral services that are not in accordance with the principles and hierarchy of laws and regulations and cause confusion for forensic and medicolegal specialists  in  practicing  and  for  law  enforcement  will  cause  a  problem regarding the  complexity  of assessing the  element  of  error in negligence. funeral practices.

## Abstrak
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis  Forensik  dan  Medikolegal  menyebutkan  bahwa  pemulasaran jenazah  termasuk  level  kompetensi  3  yaitu  melakukan  dengan  supervisi.
Sedangkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang Perumahsakitan  dikatakan  bahwa  untuk  pelayanan  pemulasaran  jenazah diberikan  kepada  tenaga  non  kesehatan.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis berkeinginan  untuk  meneliti  tentang  dasar  hukum,  kewenangan,  dan tanggung jawab atas kelalaian pelayanan pemulasaraan jenazah. Penelitian ini digunakan suatu metode dalam bidang hukum secara juridis normative dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui aturan yang berkaitan dengan pelayanan pemulasaraan jenazah yang  tidak  sesuai  dengan  asas  dan  hirerki  peraturan  perundang-undangan serta  menimbulkan  kekaburan  bagi  dokter  spesialis  forensik  dan Medikolegal  dalam  menjalani  praktek  dan  bagi  penegak  hukum  akan menimbulkan  suatu  masalah  tentang  rumitnya  menilai  unsur  kesalahan dalam kelalaian praktek pemulasaraan jenazah.

## PENDAHULUAN
Saat ini dunia sedang berjuang menghadapi pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),  yaitu  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh Severe  Acute Respiratory  Syndrome  Coronavirus 2  (SARS-CoV-S),  SARS-CoV-2  merupakan Corona  Virus  jenis  baru  yang  belum  pernah  diidentifikasi  sebelumnya  pada manusia.  Pada  31  Desember  2019,  WHO  China  Country  Office  di  Kota  Wuhan melaporkan kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. 7 Januari 2020, Pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah Corona  Virus  jenis  baru  yang  kemudian  diberi  nama  SARS-CoV-2.  Sejak dilaporkan.  Penambahan  jumlah  kasus  Covid-19  berlangsung  dengan  cepat  dan penyebaran telah meluas ke negara-negara lain di seluruh dunia 1 .
Pandemi  Covid-19  yang  menimpa  Indonesia  telah  memporak-porandakan semua  sendi  kehidupan,  salah  satunya  adalah  sektor  kesehatan  yang  mengalami dampak sangat besar dengan melonjaknya jumlah angka kematian yang diluar batas kewajaran.  Pemulasaraan  jenazah  merupakan  suatu  jenis  pelayanan  yang  sangat vital di era pandemi  virus Covid-19, Metode penanganan jenazah yang dilakukan oleh  para  tenaga  kesehatan  yang  dibekali  dengan  suatu  kompetensi  dan kewenangan  khusus  dalam  menangani  korban  mati,  hal  ini  terbukti  dengan terbantunya  satuan  gugus  tugas  covid  19  dalam  mengatasi  penyebaran  penularan virus yang ditimbulkan oleh jenazah.
Pengertian  jenazah  menurut  konsep  keperdataan  adalah  orang  yang  telah mati  dan  dikatakan  sudah  tidak  bisa  mengadakan  hubungan  atau  transaksi  dalam bidang  hukum  atau  bukan  merupakan  subyek  hukum 2 .  Definisi  Jenazah  sendiri banyak  terdapat  pada  bentuk  paraturan  setingkat  peraturan  daerah,  salah  satunya pengertian jenazah telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Pengelolaan  Tempat  Pemakaman  dan  Penyelenggaraan Pemakaman  Jenazah,  dalam  peraturan  daerah  tersebut  dikatakan  bahwa  jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
1 WHO, Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  Situation  Report, Emergency Situational Updates, 94 (23  April 2020),  hal.2. Baca juga Subandi Sardjoko  (ed), Proyeksi Covid-19 di Indonesia, BAPPENAS, Jakarta, 2021, hal.1.
2 Sutarno, Hukum  Kesehatan  Eutanasia,  Keadilan  Dan  Hukum  Positif  di  Indonesia , Malang, Setara Press, 2014, hal. 9.
Ilmu  kedokteran  forensik  adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  segala  hal yang  berkaitan  dengan  bagian  tubuh  manusia  yang  terlibat  dalam  suatu  peristiwa kejahatan,  baik  korban  hidup  ( clinical  forensic )  atau  korban  mati  ( pathology forensic ) 3 .  Jaising  P  Modi  menyatakan  bahwa  cabang  ilmu  kedokteran  yang menggunakan prinsip- prinsip dan pengetahuan kedokteran untuk membantu proses hukum,  baik  sipil  maupun  criminal.  Sedangkan  menurut  Amri  Amir  ilmu kedokteran  forensik  adalah  cabang  ilmu  kedokteran  yang  menggunakan  prinsip- prinsip  dan  pengetahuan  kedokteran  untuk  membantu  proses  hukum,  baik  sipil maupun kriminal.
Kolegium  Kedokteran  Forensik  &  Medikolegal  telah  menjelaskan  bahwa kompetensi dan kewenangan terhadap pemulasaraan jenazah merupakan ranah dari dokter spesialis forensik & medikolegal, hal ini tertulis di dalam Peraturan Konsil Kedokteran  Forensik  Nomor  66  Tahun  2020  tentang  Standar  Pendidikan  Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan  (PP  47/2021)  tertulis  bahwa  tenaga  non  kesehatan  yang mempunyai kewenangan dalam hal pelayanan pemulasaraan terhadap jenazah.
Penjabaran ke dua norma dan peraturan diatas jelas saling bertentangan satu sama  lain  dalam  hal  siapa  sebenarnya  yang  mempunyai  kewenangan  dalam pelayanan pemulasaraan terhadap jenazah, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan akan  menimbulkan  suatu  permasalahan  baik  dalam  bentuk  legalitas  maupun tanggung jawab secara hukum, saat terjadi kelalaian dalam pelayanan pemulasaraan terhadap jenazah.
Backy  Krisnayuda  yang  menjelaskan  bahwa  Undang-Undang  harus mencerminkan asas, kaidah, moral, serta akar bangsa itu sendiri, antara lain : “(1) Setiap Undang-undang harus membentuk dan mencerminkan pribadi bangsa yang bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Setiap  Undang-undang  harus mencerminkan  nilai  kemanusiaan  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia;  (3)  Setiap  Undang-undang  harus  menciptakan  rasa  aman  dan  damai
3 Ahmad  Yudianto,  2020. Ilmu  Kedokteran  Forensik ,  Surabaya,  Scopindo  Mediapustaka, hal.2.
dengan semangat persaturan dan kesatuan bangsa; (4) Setiap Undang-undang harus memberikan  ruang  keterwakilan  anggota  masyarakat  dalam  pembentukan, penerapan, dan pengujian undang-undang; (5) Setiap Undang-undang harus dapat menyejahterakan masyarakat 4
Fakta kasus tuntutan yang terjadi terhadap 4 petugas forensik Rumah sakit Umum Daerah Djasamen Saragih Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pemulasaraan kepada jenazah wanita dengan suspek Covid-19 dengan tuduhan  memandikan  jenazah  bukan  muhrimnya,  merupakan  contoh  fakta  kasus yang  akan  menimbulkan  kekaburan  dalam  hukum  terutama  dalam  hal  siapakah yang  berkompeten  dan  bertanggung  jawab  jika  terjadi  suatu  kelalaian  dalam pemulasaraan terhadap jenazah. 5 Oleh karena itu penulis akan membahas  tentang bentuk,  kewenangan  dan  kompetensi  dalam  pelayanan  pemulasaraan  jenazah. 6
Dalam hal ini beberapa pokok permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis yakni terkait dengan pemulasaraan jenazah yang merupakan bagian dari bentuk pelayanan medis.  Serta,  bentuk  kompetensi  dan  kewenangan  dalam  pemulasaraan  terhadap jenazah.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  kerja  dalam  meneliti  peraturan  perundang  undangan  yang dilakukan  adalah  menggunakan  tipe  penelitian  juridis  normatif.  Adapun  yang dilakukan  adalah  membahas  dan  menggali  berbagai  aturan  untuk  di  diskusikan sebagai jawaban akan adanya permasalahan sehingga kesenjangan aturan mengenai pemulasaraan  jenazah  dapat  dijelaskan  dengan  sistematis  dan  jelas.  Untuk  itu sumber    penelitian  ini  adalah    buku,    jurnal,    dan  peraturan  perundang- undanganyang berlaku.
4 Backy  Krisnayuda,  2016.  Pancasila  &  Undang-Undang:    Relasi  dan  Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta:Kencana. Hal 198.
5 L  Djai  Yen,  Y  Yosephine,  E  Ameilia  Dewi,  Dkk,  Tinjauan  Aspek  Bioetika  Terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di  Indonesia, Jurnal  Etika  Kedokteran  Indonesia,  Vol. 5 No. 2 2021, https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7150.
6 Kompas.com. “Fakta di Balik 4 Petugas Forensik Jadi Tersangka Usai Mandikan Jenazah Wanita Suspek Covid-19. Diakses pada laman. https://regional.kompas.com/read/2021/02/21/08400071/fakta-di-balik-4-petugas-forensik-jadi- tersangka-usai-mandikan-jenazah?page=all . Pada tanggal 23 Juni 2022.

## PEMBAHASAN

## A. Analisis Bentuk Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
Perawatan jenazah merupakan hak bagi si mayat dan menjadi kewajiban bagi yang  masih  hidup  untuk  melakukan  pengurusan  yang  baik,  di  Indonesia pembahasan  tentang  konsep  pelayanan  jenazah  akan  selalu  berkaitan  dengan pemulasaraan  jenazah. 7 Rumah  sakit  sebagai  salah  satu  sarana  kesehatan  yang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  rumah  sakit dituntut  untuk  tetap  dapat  memberikan  pelayanan  yang  bermutu  sesuai  dengan standar yang sudah ditetapkan 8 . Untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit, perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi. Kegiatan yang bisa  dilakukan  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pembinaan,  pendidikan  dan pelatihan  serta  monitoring  dan  evaluasi  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  di rumah sakit sangat penting karena menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit. 9
Sampai  penelitian  ini  dilaksanakan  hanya  dapat  ditemukan  pada  aturan setingkat peraturan daerah, yaitu berada di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Pengelolaan  Tempat  Pemakaman  dan  Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dimana definisi yang tertulis pada Pasal 1 dimana dikatakan bahwa  jenazah  adalah  jasad  orang  yang  telah  meninggal  dunia  secara  medis. Sedangkan bagian ketentuan umum pada peraturan tiap daerah tidaklah mempunyai suatu  pengertian  yang  sama  secara  tersurat,  sehingga  hal  ini  dapat  menimbulkan permasalahan  di  saat  petugas  pelaksana  atau  masyarakat  dalam  memahami  arti sebenarnya suatu konsep dari pemulasaraan jenazah.
Hal  ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
7 Marzuki. Perawatan Jenazah. Diakses dari
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/ dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan- jenazah.pdf . Diakses pada 14 Agustus 2022.
8 Lestari,N, 2001. Masalah Malpraktek Etika Dalam Praktek Dokter (Jejaring Bioetika dan Humaniora) ,  Malang,  dalam  kumpulan  makalah  seminar  tentang  Etika  dan  Hukum  Kedokteran, RSUD dr. Syaiful Anwar Malang.
9 T Hidayat, R Susanti, A Afriwardi, dkk, “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis Dalam Pemulasaraan Jenazah Covid-19”, Buletin Ilmiah Nagari Membangun , Vol. IV No. 1 2021, http://buletinnagari.lppm.unand.ac.id/index.php/bln/article/view/293
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya pada pasal 5 bahwa  dalam  membuat  peraturan  harus  jelas  agar  dapat  dipahami  masyarakat. Kemudian  dengan  adanya  suatu  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuknya, disamping  itu  juga  harus  ada  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  maupun  materi muatan  sehingga  akan  tercipta  suatu  daya  guna  terhadap  hasil  aturan  yang  dapat dengan keterbukaan.
Pengertian  kesehatan  sendiri  di  definisikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Secara  khusus  konsep Pelayanan kesehatan  dibagi  menjadi  empat  bagian  menurut  UU  Kesehatan  yang  tertuang dalam  Pasal  1  angka    12  hingga  angka  15,  dimana  tersusun  secara  jelas  dengan diawali pada pengertian  tentang pelayanan kesehatan promotif yang  menekankan pada kegiatan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan preventif yang mempunyai kekhususan  pada  hal  pencegahan  terhadap  suatu  penyakit,  pelayanan  kesehatan kuratif yang mempunyai kegiatan dalam proses penyembuhan akan suatu penyakit yang  menimpa  seseorang  atau  pasien  dan  pelayanan  kesehatan  rehabilitatif  yang bertujuan  untuk  mengembalikan  segala  fungsi  organ  tubuh  kembali  kedalam suasana awal sebelum terserang suatu penyakit.
Dari sudut pandang hukum, menurut Hermin Hadiati Koeswadji medish rech atau medical  law mempunyai  pengertian  yang  sempit  sehingga  pengertian  dari pelayanan  kedokteran  atau  medis  sendiri  merupakan  sekumpulan  proses  dalam bidang  kedokteran  atau  medis  yang  mempunyai  lingkup  kecil  hanya  melayani kepada pasien sedangkan pelayanan kesehatan merupakan suatu layanan yang lebih luas  yang  melibatkan  pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  dalam  bidang pelayanan. 10
Peran  ahli  dalam  mengartikan  suatu  pelayanan  medis  juga  menjadi  suatu  hal yang  sangat  penting,  seperti  Lavey  dan  Loomba  yang  menjelaskan  bahwa pelayanan  kesehatan  adalah  suatu  bentuk  proses  dari  melayani  pasien  secara langsung  yang  mencakup  perihal  tanggung  jawab  secara  profesional  akan  hasil
10 Widodo  Tresno Novianto, 2013. Alternative Model  Penyelesaian Sengketa Medik diluar Pengadilan  Melalui  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Medik  Dalam  Pelayanan  Kesehatan , Surakarta, Sebelas Maret University Press, hal.18.
pelayanan medis yang dilakukan oleh seorang dokter dan mempunyai tujuan untuk terciptanya kesehatan secara menyeluruh. 11
Pemahaman  tentang  pelayanan  kesehatan  diatur  dalam  berbagai  peraturan menteri  kesehatan  yang  mencakup  pencatatan,  pelaksanaan  dalam  pelayanan kesehatan.  Menurut  hemat  penulis  konsep  pemulasaraan  jenazah  tidak  tersurat secara  jelas  pada  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran  (UU  Praktek  Kedokteran)  karena  tidak  terdapat  definisi  tentang jenazah,  sehingga  ada  asas  formil  yang  dilanggar  yaitu  tentang  dapat dilaksanakannya  suatu  aturan  yang  telah  dibuat  dan  asas  materiel  yang  dilanggar yaitu tentang asas kejelasan dalam pembuatan peraturan perundang undangan.
Penjabaran  definisi  pemulasaraan  jenazah  secara  medis  tentu  tidak  lepas dengan keterkaitan akan undang-undang yang khusus pada bidang kedokteran atau lex spesialis yaitu UU Kesehatan dan UU Praktek Kedokteran, pada kedua undang- undang tersebut tidak menjelaskan definisi dari pemulasaraan jenazah, pembahasan kedua undang undang diatas hanya membahas secara luas definisi dari kesehatan. Hal  ini  bisa  kita  lihat  pada  Undang-undang  Kesehatan  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan yang memberikan pengertian tentang kesehatan secara luas.
Penjelasan tentang definisi pemulasaraan jenazah ditemukan salah satunya pada  Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  21 Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  184  tahun  2012  Tentang Pelayanan  Sosial,  Kesehatan  Dan  Pemakaman  Orang  Terlantar,  dikatakan  bahwa pemulasaraan  adalah  proses  perawatan  jenazah  yang  meliputi  kegiatan memandikan, merawat jenazah, menyembahyangkan jenazah dan pemakamkan,
Sementara  itu  pada  Peraturan  Daerah Surabaya  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Pengelolaan  Tempat  Pemakaman  dan  Penyelenggaraan  Pemakaman Jenazah  diberikan  pengertian  tentang  proses  perawatan  jenazah  yang  meliputi kegiatan  memandikan,  mengkafani,  menyembahyangi  dan pemakaman jenazah. Dari kedua aturan diatas ada perbedaan kalimat terutama adanya suatu penambahan kata mengkafani sedangkan yang lain tidak ada.
Perbedaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  terdapat  pada Undang-Undang  Republik  Indonesia
11 Ibid, hal. 20
Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Pasal  5 yaitu  pada  proses  penyusunan  materi  muatan  yang  tidak  mempunyai  satu kesesuaian  dalam  menjelaskan  suatu  definisi  pada  ketentuan  umum  di  tiap peraturan perundang undangan yang menjelaskan suatu pengertian. Oleh karena itu penulis  menganalisis  bahwa  definisi  pemulasaraan  jenazah  yang  tertuang  pada peraturan  setingkat  daerah  dapat  dikatakan  definisi  yang  berkaitan  dengan  ranah dari  bidang  kedokteran  karena  pada  konsideran  nya  salah  satunya  mengacu  pada undang-undang  kesehatan  yang  merupakan  undang  undang  khusus  pada  bidang kedokteran.  Sehingga  terdapat  asas  formil  yaitu  asas  formil  yang  dilanggar  yaitu asas  dapat  dilaksanakan  dan  asas  materil  yang  dilanggar  adalah  asas  terminologi dan sistematika yang benar.
Gambaran dari praktik pemulasaraan jenazah secara khusus diawali dengan pembahasan dasar hukum dari praktik itu sendiri, dimana suatu praktek itu sudah dinyatakan  sah  secara  hukum  dengan  terbitnya  surat    izin    praktik,  hal  ini  sudah tertulis pada pasal 1 angka 7 UU Praktek Kedokteran yang memberikan penjelasan sebagai  tanda    bukti    tertulis    yang    diberikan    pemerintah    kepada    dokter    dan dokter    gigi    yang    akan    menjalankan    praktik    kedokteran    setelah    memenuhi persyaratan.
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dikatakan bahwa  jenis pelayanan  di  rumah  sakit  meliputi  pelayanan  medik,  penunjang  medik, keperawatan, kebidanan dan pelayanan non medik. Pada pelayanan pemulasaraan jenazah menurut  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020  Tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit  dan  PP  47/2021  dikatakan bahwa  kemampuan  pelayanan  di  fasilitas  kesehatan  ditentukan  berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, bangunan sarana dan peralatan. Kedua aturan diatas  memberikan  penegasan  bahwa  pemulasaraan  dalam  melaksanakan pelayanannya di tempatkan pada kamar jenazah ditiap fasilitas kesehatan.
Hal  ini  bertentangan  dengan  buku  pedoman  standar  Kamar  Jenazah  yang diterbitkan  oleh  Direktoral  Jenderal  Pelayanan  Medik  Departemen  Kesehatan Republik  Indonesia  Tahun  2004,  dimana  isi  dari  buku  standar  kamar  jenazah
menjelaskan  tentang  penatalaksanaan  jenazah  di  rumah  sakit,  pada  buku  standar kamar  jenazah  tersebut  juga  menjelaskan  jenis  pelayanan  yang  terkait  pada pelayanan di kamar jenazah yang dibagi menjadi 6 kategori yaitu sebagai berikut:
a. Pelayanan Jenazah purna-pasien atau mayat dalam.
Cakupan  pelayanan  ini  adalah  berasal  dari  bagian  akhir  pelayanan kesehatan  yang  dilakukan  rumah  sakit,  setelah  pasien  dinyatakan meninggal, sebelum jenazahnya diserahkan ke pihak keluarga atau pihak berkepentingan lainnya.
b. Pelayanan kedokteran forensik terhadap korban-mati atau mayat luar. Rumah sakit pemerintah sering merupakan sarana bagi dibawanya jenazah atau mayat tidak dikenal atau memerlukan pemeriksaan identitas dari luar kota  setempat  yang  memerlukan  forensik.  Ada  2  jenis  pemeriksaan forensik,  yaitu  visum  luar  (pemeriksaan  luar)  maupun  visum  dalam (pemeriksaan  otopsi),  keduanya  dengan  atau  tanpai  diikuti  pemeriksaan penunjang  seperti  patologi  anatomic,  radiologik,  toksikologi  / farmakologik, analisa mikrobiologik, dan lain-lain.
Pemeriksaan  luar  dan  pemeriksaan  dalam  (otopsi  forensik)  dilakukan  di ruang otopsi. Keduanya dilakukan di meja otopsi (kalau dapat merangkap brankar lemari pendingin. Pelayanan campuran (korban mati yang pernah di rawat)
c. Pelayanan  sosial  kemanusiaan  lainnya:  seperti  pencarian  orang  hilang, rumah duka / penitipan jenazah
d. Pelayanan bencana atau peristiwa dengan korban mati massal.
e. Pelayanan untuk kepentingan keilmuan atau pendidikan penelitian.
Menurut  hemat  penulis  ada  tumpang  tindih  yang  menyebabkan  kekaburan hukum,  dalam  aturan  tentang  pemulasaraan  jenazah,  kekaburan  hukum  diawali dengan  kehadiran  buku  standar  kamar  jenazah  pada  tahun  2004  bertujuan  untuk mengatur tata kelola pelayanan medis terhadap  jenazah  sedangkan pada pelayanan pemulasaraan  jenazah  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit  dan  PP 47/2021  dikatakan  bahwa  pelayanan  pemulasaraan  secara  non  medis  pada  kamar jenazah,
Oleh  karena  itu  ada  asas  formil  yang  dilanggar  dalam  proses  pembentukan peraturan  perundang  undangan  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  yaitu tentang tata urutan penulisan isi materi yang harus melihat aturan sebelumnya apakah sudah pernah  ada  atau  tidak  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  jenazah  agar  tidak menimbulkan kekaburan hukum sehingga tidak merugikan masyarakat.
Secara  khusus  aturan  yang  berkaitan  dengan  pemulasaraan  jenazah  diluar sarana pelayanan kesehatan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,  padahal  fakta  dilapangan  banyak  masyarakat  melakukan  praktek pelayanan pemulasaraan jenazah diluar sarana kesehatan, situasi seperti ini mulai sedikit  teratasi  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  menimpa  dunia,  banyak tenaga  medis  bekerja  sama  dengan  organisasi  keagamaan  yang  ada  di  Indonesia untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah,
Seperti  salah  satu webinar  yang  diselenggarakan  oleh  Indonesian  Clinical Training  and  Center  Rumah  Sakit  Cipto  Mangunkusumo  bertajuk  Tatalaksana Jenazah  COVID-19  Sesuai  Syariat  Agama  Islam.  Menurut  hemat  penulis  perlu diatur  secara  khusus  tata  kelola  pemulasaraan  jenazah  di  luar  fasilitas  kesehatan agar  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  masyarakat  dan  sesuai  dengan  amanat konstitusi negara indonesia yaitu Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  bisa  diartikan  bahwa  hak  atas  pelayanan  kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia,  maka  pemerintah  sebagai  penyelenggara  Negara memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pelayanan terhadap jenazah yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  rangkaian  ekosistem  terhadap kesehatan.  Tanggung  jawab  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  atas penyelenggaraan  pelayanan  terhadap  jenazah  dilakukan  melalui  berbagai  tindak pemerintahan  salah  satunya  membuat  aturan  tata  Kelola  pemulasaraan  jenazah diluar sarana kesehatan.

## B. Analisis  Kewenangan  Tenaga  Pelaksana  Pelayanan  Pemulasaraan Jenazah
Setiap  penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintahan  harus  memiliki legitimasi,  yaitu  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Dengan demikian  substansi  asas  legalitas  adalah  wewenang  yakni  kemampuan  untuk melakukan  tindakan-tindakan  hukum  tertentu. 12 Wewenang  menurut  H.D.  Stout adalah  pengertian  yang  berasal  dari  hukum  organisasi  pemerintahan,  yang  dapat dijelaskan secara keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum  publik.  Goorden  mengatakan  wewenang  adalah  keseluruhan  hak  dan kewajiban  yang  secara  eksplisit  diberikan  oleh  pembuat  undang-undang  kepada subjek  hukum public. Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan  ini  dianggap  sebagai  kemampuan  untuk  melaksanakan  hukum  positif  dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.
Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan  pemerintahan,  wewenang  pemerintahan (bestuursbevoegdheid) itu  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan.  R.J.H.M.  Huisman  menyatakan bahwa  kewenangan  pemerintahan  itu  hanya  diberikan  oleh  undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus), atau bahkan terhadap badan hukum privat. 13
Kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yakni: 14
a. Atribusi Wewenang atribusi oleh H.D. van Wijk/Willem Koninjnenbelt dikatakan sebagai  cara  normal  untuk  memperoleh  wewenang  pemerintahan,  dan dikatakan  juga,  bahwa  wewenang  atribusi  merupakan  wewenang  untuk
12 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Cetakan ke-6, 2011, hal.98
13 Ibid , hal.100.
14 Philipus  M.  Hadjon,  dkk, Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance ,  Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal. 20.
membuat  keputusan (beschikking) yang  langsung  bersumber  kepada undang-undang. 15 Dengan  demikian  yang  dapat  membentuk  wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
b. Mandat
Wewenang  mandat  adalah  pelimpahan  wewenang  yang  pada  umumnya dalam  hubungan  rutin  antara  bawahan  dengan  atasan,  kecuali  dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari  tanggung jawab dan tanggung gugatnya, maka wewenang  mandat tanggung jawab dan  tanggung  gugat  tetap  berada  pada  pemberi  mandat (mandans), penerima mandat tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang  yang  dijalankan.  Setiap  saat  wewenang  tersebut  dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat.
c. Delegasi
Pada  delegasi  terjadi  pelimpahan  suatu  wewenang  yang  telah  ada  oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan  secara  atributif  kepada  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha Negara  lainnya.  Jadi  suatu  delegasi  selalu  didahului  oleh  adanya  suatu atribusi  wewenang.  Dalam  hal  pelimpahan  wewenang  pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:
a. Delegasi  harus  definitife  dan  pemberi  delegasi  (delegans)  tidak  dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya  delegasi  hanya  dimungkinkan  kalau  ada  ketentuan  untuk  itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hubungan  hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. Kewajiban  memberikan  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegans berhak  untuk  meminta  penjelasan  tentang  pelaksanaan  wewenang tersebut.
Kompetensi menurut  badan  nasional  sertifikasi  profesi  adalah  kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja  yang  sesuai  dengan  standardisasi  yang  dihasilkan.  Sementara  itu  menurut organisasi  standar  dunia  pada  tahun  2012  menyatakan  bahwa  kompetensi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi diatas  mempunyai  beberapa  hal  penting  yang  terkait  dengan  kompetensi diantaranya adalah wawasan pengetahuan dan sikap individu yang dapat diukur dan
15 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang, Yogyakarta, hal. 65.
ditentukan  untuk  mengetahui  perilaku  dan  performa  kerja  tertentu  pada  diri seseorang.  Jadi,  kompetensi  merupakan  panduan  bagi  perusahaan  untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang pegawai.
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  (UU  Nakes)  merupakan  orang  yang mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya  kesehatan.  Tenaga  kesehatan dalam UU Nakes dikelompokkan sebagai tabel berikut:
Tabel B.1 Nomor Kelompok 1 Tenaga psikologi klinis.
2 Tenaga keperawatan, yang meliputi berbagai jenis perawat.
3 Tenaga kebidanan.
4 Tenaga  kefarmasian,  yang  terdiri  atas  apoteker  dan  tenaga  teknis kefarmasian.
5 Tenaga  kesehatan  masyarakat,  yang  terdiri  atas  epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
6 Tenaga  kesehatan  lingkungan,  yang  terdiri  atas  tenaga  sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
7 Tenaga gizi. Terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
8 Tenaga keterapian fisik, yang terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur
9 Tenaga  keteknisian  medis,  yang  terdiri  atas  perekam  medis  dan informasi  kesehatan,  teknik  kardiovaskuler,  teknisi  pelayanan  darah, refraksionis  optisien/optometris,  teknisi  gigi,  penata  anestesi,  terapis gigi dan mulut, dan audiologi.
10 Tenaga teknik biomedika, yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
11 Tenaga  kesehatan  tradisional,  yang  terdiri  atas  tenaga  kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan; dan Tenaga kesehatan lain.
Sebelum  membahas  mengenai  tenaga  medis,  maka  perlu  dibahas  terkait Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  82/PUU-XIII/2015,  yang  diajukan  oleh Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia  (PB  IDI),  Pengurus  Besar  Persatuan
Dokter  Gigi  Indonesia  (PB  PDGI),  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI), Mohammad  Adib  Khumaidi,  dan  Salamuddin.  Dalam  amar  putusan  menyatakan Pasal  11  ayat  (1)  huruf  a,  Pasal  11  ayat  (2),  Pasal  90,  Pasal  94  UU  Nakes bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hal ini dikarenakan tenaga medis menurut pertimbangan hakim merupakan profesi yang mempunyai kedudukan yang khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia,  sehingga  secara  mandiri  dokter  dan  dokter  gigi  dapat  melakukan intervensi  medis  teknis  dan  intervensi  bedah  terhadap  tubuh  manusia  yang  tidak dimiliki  oleh  jenis  tenaga  kesehatan  lainnya  yang  dilakukan  secara  mandiri. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak boleh  disamakan  karena  keduanya  merupakan  tenaga  professional  dengan kewenangan  yang  berbeda,  menurut  Mahkamah  Konstitusi  tindakan  medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan  bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan  sebagai  tindakan  yang  tidak  tepat  dan  berbahaya,  Oleh  karena  itu tenaga medis adalah tenaga professional yang berbeda dengan tenaga vokasi yang sifat  pekerjaannya  adalah  pendelegasian  wewenang  dari  tenaga  medis.  Maka berdasarkan  hal  tersebut  tenaga  medis  tidak  lagi  digolongkan  sebagai  tenaga kesehatan. 16
Tenaga medis di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik dalam peraturan khusus, tetapi berpedoman dari penjelasan umum UU Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya memiliki karakteristik khas, berupa pembenaran  hukum  untuk  melakukan  tindakan  medis  terhadap  tubuh  manusia dalam  upaya  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan. Terkait pemulasaraan  jenazah  terdapat  perbedaan  kewenangan  dalam  Peraturan  Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter  Spesialis  Forensik  dan  Medikolegal  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP 47/2021.
16 Kompasiana,  Jika  Dokter  Masih  Merasa  Bukan  Tenaga  Kesehatan  di  Masa  Pandemi Covid19,  Diakses  pada  laman, https://www.kompasiana.com/pengadilan/5facd4056331224 ee8197b52/kolaborasi-pelaku-kesehatan?page=3&page_images=2 . Pada tanggal 14 Agustus 2022.
Dalam  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2020 tentang  Standar  Pendidikan  Profesi  Dokter  Spesialis  Forensik  dan  Medikolegal terdapat daftar maslaah atau kelainan yang ditangani oleh forensik dan medikolegal yang  disusun  dengan  tujuan  agar  dokter  spesialis  forensik  dan  medikolegal  yang dihasilkan  memiliki  kompetensi  yang  memadai  untuk  membuat  diagnosis  yang tepat,  penanganan  awal  atau  tuntas  dan  melakukan  rujukan  secara  tepat  dalam rangka  penatalaksanaan  pasien.  Tingkat  kemampuan  yang  harus  dicapai dikelompokkan  atas  4  tingkatan  berdasarkan  kemampuan  mahasiswa  untuk mengelola masalah atau kelainan tersebut. Tingkat kemampuan yang harus dicapai diantaranya sebagai berikut:
Tabel. B.2 Nomor Tingkat Kemampuan Keterangan 1 Tingkat kemampuan 1 Lulusan  dokter  spesialis  forensic  dan  medikolegal mampu  mengenali  dan  rnenjelaskan  gambaran masalah  atau  kelainan,  dan  mengetahui  cara  yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, selanj utnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter spesialis  forensik  dan  medikolegal  juga  mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. 2 Tingkat kemampuan 2 Lulusan  dokter  spesialis  forensik  dan  medikolegal mampu  membuat  diagnosis  kelainan  terhadap masalah  tersebut  dan  menentukan  rujukan  yang paling  tepat  bagi  penanganan  pasien  selanjutnya. Lulusan  dokter  spesialis  forensik  dan  medikolegal juga  mampu  menindaklanj  uti  sesudah  kembali  dari rujukan. 3 Tingkat kemampuan 3 Lulusan  dokter  spesialis  forensik  dan  medikolegal mampu  membuat  diagnosis  dan  memberikan tatalaksana  medikolegal  awal  pada  keadaan  yang gawat darurat maupun yang bukan kegawatdaruratan medikolegal.  Lulusan  dokter  spesialis  forensik  dan medikolegal mampu menentukan rujukan yang paling tepat  bagi  penanganan  selanjutnya.  Lulusan  dokter spesialis  forensik  dan  medikolegal  juga  mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. 4 Tingkat kemampuan 4 Lulusan  dokter  spesialis  forensik  dan  medikolegal mampu membuat diagnosis dan melakukan penatalaksanaan medikolegal masalah tersebut secara mandiri dan tuntas
Terkait  pelayanan  pemulasaraan  jenazah  dalam  lampiran  Peraturan  Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar  Pendidikan Profesi Dokter  Spesialis  Forensik  dan  Medikolegal,  pelayanan  pemulasaraan  jenazah termasuk dalam daftar keterampilan kedokteran forensik dan medikolegal  dengan tingkat kemampuan  nomor 3 yang bermakna bahwa dokter spesialis  forensik dan medikolegal  pernah  melakukan  atau  pernah  menerapkan  dibawah  supervise terhadap pelayanan pemulasaraan jenazah.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP 47/2021 hanya menjelaskan bahwa  pelayanan  non  medik  yang  salah  satunya  adalah  pemulasaraan  jenazah  di berikan oleh tenaga non kesehatan.
Tabel. B.3 Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 PP Nomor 47 Tahun 2021 Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan oleh  rumah  sakit  salah  satunya pelayanan nonmedik, pelayanan nonmedik salah satunya adalah pemulasaraan jenazah (Pasal 10) Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan rumah  sakit  salah  satunya  pelayanan penunjang,  pelayanan  penunjang  yang diberikan  oleh  tenaga  non  kesehatan salah  satunya  adalah  pemulasaraan jenazah (Pasal 10 ayat 3)
Bagan  tersebut  menujukkan  bahwa  pelayanan  kesehatan  pemulasaraan jenazah  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit  baik  itu  pelayanan  nonmedik  dalam Permenkes  Nomor  3  Tahun  2020  maupun  pelayanan  penunjang  PP  47/2021 diberikan  oleh  tenaga  nonkesehatan.  Dalam  kedua  peraturan  tersebut  definisi maupun  penjelasan  mengenai  tenaga  nonkesehatan  tidak  sama  sekali  dijelaskan, yang diberikan definisi terkait sumber daya manusia pada rumah sakit adalah tenaga medis  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  tenaga  medis  terdiri  atas  dokter,  dokter  gigi,  dokter  spesialis  sesuai kekhususannya,  dokter  gigi  spesialis  sesuai  kekhususannya,  dokter  spesialis  lain, dokter  subspesialis  sesuai  kekhususan,  dokter  spesialis  dengan  kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, dokter subspesialis lain, dan dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit dan PP 47/2021 kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan pemulasaraan
jenazah  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  bukan kedokteran  forensik  dan  medikolegal.  Menurut  hemat  penulis  kompetensi nonkesehatan  tidak  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, oleh karena itu penulis menganalisis bahwa kompetensi tenaga nonkesehatan lebih tepat dimasukkan kedalam kompetensi pendidikan non formal dimana pendidikan nonformal    adalah    jalur    pendidikan    di    luar    pendidikan    formal  yang  dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas),  sehingga masyarakat  dapat  diberikan  ketrampilan  khusus  dalam  menangani  pemulasaraan jenazah oleh tenaga medis melalui pelatihan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Berbeda antara tenaga nonkesehatan dengan kedokteran forensik dan medikolegal. Kedokteran forensik dan medikolegal mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pembahasan  tentang  kewenangan  yang  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  sesuatu  hal  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  melakukan sesuatu, selalu berkaitan dengan sudut pandang hukum adimistrasi negara, definisi tentang kewenangan sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) Pasal 1 angka  6  yaitu  suatu  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  penyelenggra  pemerintahan dalam melakukan segala keputusan dalam ranah hukum publik.
Bentuk  kewenangan  dalam  bidang  medis  secara  umum  diatur  oleh  UU Praktek Kedokteran yang mempunyai fungsi mengatur, menetapkan dan membina dokter dalam menjalankan praktek kedokteran. Kewenangan seorang dokter akan melekat  dengan  melengkapi  seluruh  persyaratan  yang  sudah  diatur  di  dalam  UU Praktek  Kedokteran.  Langkah  pertama  dokter  dalam  mendapatkan  kompetensi dalam  menjalankan  praktek  pelayanan  adalah  kewajiban  untuk  melaksanakan registrasi  melalui  Kolegium  Kedokteran  Indonesia.  Pengertian  registrasi  sendiri menurut  Pasal  1  UU  Praktek  Kedokteran  adalah  suatu  pencatatan  secara  resmi kepada  seorang  dokter  yang  sudah  lulus  sekolah  kedokteran  dengan  mendapat sebuah  ijazah  dan  sudah  lulus  dalam  program  sertifikasi  tentang  kualifikasi kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya dengan di terbitkannya sertifikat kompetensi.
Setelah  melalui  tahapan  proses  sertifikasi  dengan  diterbitkannya  sertifikat kompetensi,  akhirnya  Kolegium  Kedokteran  Indonesia  menerbitkan  suatu  surat tanda registrasi yang selanjutnya Menurut Pasal 1 angka 8 UU Praktek Kedokteran dikatakan  bahwa  surat  tanda  registrasi  tersebut  menjadi  suatu  bukti  tertulis  akan melekatnya suatu kewenangan pada diri dokter yang sah secara hukum dalam hal menjalankan  praktek  pelayanan  kedokteran.  Secara  garis  besar  konsep  praktik pelayanan  kesehatan  menurut  Pasal  52  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dibagi menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dijabarkan lebih terperinci  pada  Pasal  53  dimana  dijelaskan  bahwa  praktik  perseorangan  menitik beratkan pelayanan pada pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan  pada  pelayanan  kesehatan  masyarakat  lebih  fokus  terhadap pemeliharaan  dan  peningkatan  pencegahan  akan  suatu  penyakit  yang  ada  di masyarakat.
Fasilitas pelayanan kesehatan menurut UU Kesehatan mempunyai pengertian sebagai  tempat  untuk  melakukan  segala  proses  tindakan  kedokteran  yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dan juga dimaknai sama dengan yang tertulis  pada  Pasal  1  angka  9  pada  UU  Praktek  Kedokteran  yang  diistilahkan sebagai  sebagai  suatu  sarana  pelayanan  kesehatan.  Dalam  kenyataan  di  lapangan fasilitas  kesehatan  yang  lebih  dikenal  adalah  rumah  sakit  yang  merupakan  salah satu bentuk fasilitas kesehatan yang diatur pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan  Rumah Sakit yang  mendefinisikan  bahwa  rumah  sakit  adalah  sebuah  institusi  pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.
Secara khusus kewenangan dokter pada pelayanan terhadap jenazah terdapat pada  Peraturan  Kepala  kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Kedokteran  Kepolisian  yang  menjelaskan  pelayanan  kedokteran  forensik kepolisisan pada Pasal 6 yang menjelaskan semua kemampuan dalam memeriksa jenazah baik meninggal wajar atau tidak wajar untuk kepentingan tugas kepolisian. Sedangkan  menurut  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Forensik  dan  Medikolegal Nomor  66  tahun  2006  Tentang  Standar  Pendidikan  Profesi  Dokter  Spesialis Forensik dan Medikolegal kewenangan pemulasaraan oleh dokter spesialis forensik
dan medikolegal telah tertulis sebagai ketrampilan yang dimiliki dalam menempuh pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal.
Menurut  hemat  penulis  kewenangan  dokter  dalam  pemulasaraan  hanya mengacu  pada  tingkat  peraturan  kapolri  dan  kolegium  kedokteran  forensik  dan medikolegal sehingga kedepan perlu diatur pada tatanan yang lebih tinggi setingkat undang-undang  terkait  kewenangan  penyelenggaraan  pemulasaraan  jenazah.  Hal yang  paling  krusial  adalah  adanya  tumpang  tindih  kewenangan  dengan  tenaga nonkesehatan,  sehingga  situasi  ini  membuat  kekaburan  dalam  memahami  aturan pelaksana kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan,
Pada  pembahasan  tentang  pengaturan  kedudukan  kewenangan  tenaga pelaksana  medis  terhadap  pemulasaraan  jenazah  terdapat  asas  formil  yang dilanggar jika mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 66 Tahun 2020 tentang  Standar  Pendidikan  Profesi  Dokter  Spesialis  Forensik  dan  Medikolegal, yaitu  pada  ssas  dapat  dilaksanakan,  dimana  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  didasarkan  pada perhitungan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  nantinya  dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis,  yuridis,  maupun  sosiologis  sejak  tahap  penyusunannya  sedangkan  pada asas materil yang dilanggar adalah asas yang  berkaitan dengan  hierarki peraturan perundang-undangan,  dimana  terdapat  dua  jenis  kewenangan  pada  dua  aturan perundang-undangan.
Dasar  hukum  kewenangan  tenaga  nonkesehatan  dalam  melaksanakan pemulasaraan  terhadap  jenazah  telah  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit  pada  Pasal  15  ayat  1  huruf  e  yang  dijelaskan  bahwa  sumber  daya  manusia pada rumah sakit terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga  kefarmasian,  tenaga  kesehatan  lain,  dan  tenaga  non  kesehatan,  kemudian pada PP 47/2021 pada Pasal 6 dikatakan bahwa pelayanan kesehata yang diberikan oleh rumah sakit salah satunya adalah pelayanan penunjang yang diteruskan dengan
Pasal 10 ayat 3 dijelakan bahwa tenaga nonkesehatan dapat  melakukan pelayanan pemulasaraan jenazah.
Tenaga nonkesehatan menurut Aries Cholifah adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, satpam dan sebagainya 17 . Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan signifikan  antara  tenaga  nonkesehatan  dengan  dokter  spesialis  forensik  dan medikolegal 18 .  Dokter  spesialis  forensik  dan  medikolegal  merupakan  bagian  dari tenaga  medis  dengan  dokter  spesialis  sesuai  kekhususannya,  Kompetensi  yang dimiliki seperti halnya dalam pemulasaraan jenazah, dokter spesialis forensik dan medikolegal  harus  mampu  membuat  diagnosis  dan  memberikan  tatalaksana medikolegal awal pada keadaan yang gawat darurat maupun yang bukan kegawat- daruratan medikolegal 19 . Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu menentukan  rujukan  yang  paling  tepat  bagi  penanganan  selanjutnya.  Lulusan dokter  spesialis  forensik  dan  medikolegal  juga  mampu  menindaklanjuti  sesudah kembali dari rujukan.
Kemudian  dalam  pelayanan  pemulasaraan  jenazah  termasuk  dalam  daftar keterampilan  kedokteran  forensik  dan  medikolegal  dengan  tingkat  kemampuan nomor 3 yang  bermakna  bahwa dokter spesialis forensik dan medikolegal pernah melakukan  atau  pernah  menerapkan  dibawah  supervisi  terhadap  pelayanan pemulasaraan  jenazah.  Hal  inilah  yang  membedakan  antara  dokter  spesialis forensik dan medikolegal dengan tenaga non kesehatan.
Menurut  hemat  penulis  kewenangan  yang  dimaksud  dalam  peraturan perundang undangan diatas menimbulkan permasalahan di lapangan, karena tidak dijelaskan secara terperinci jenis pemulasaraan jenazah yang khusus atau infeksius yang secara keilmuan merupakan kewenangan dari tenaga medis atau yang bukan infeksius  yang  dapat  di  berikan  kepada  tenaga  non  kesehatan.  Pada  pembahasan tentang pengaturan kedudukan tenaga pelaksana non kesehatan pada pemulasaraan
18 Setyaningrum, Dkk, Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Non Keperawatan Di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hal 2
19 Henky,  Dkk, Ilmu  Kedokteran  Forensik  dan  Medikolegal, Buku  Panduan  Belajar  Koas, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, 2017, hal 10.
jenazah  terdapat  asas  formil  yang  dilanggar  jika  mengacu  pada  pedoman  buku standar  kamar  jenazah  terutama  pada  azas  dapat  dilaksanakan  dalam  pembuatan undang undang.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Perkonsil  Tentang  Standar . Pendidikan  Dokter  Spesialis  Forensik dan . Medikolegal  menyebutkan  bahwa  pemulasaran  jenazah  sebagai  level kompetetensi  3  (tiga)  yaitu  melakukan  dengan  supervisi.  Sedangkan  pada Permenkes No. 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP No. 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Pasal 10 ayat  3  dikatakan  bahwa  untuk  pelayanan  pemulasaran  jenazah  diberikan  kepada tenaga  non  kesehatan,  tetapi  apabila  merujuk  kepada  tata  aturan  perundang undangan di Indonesia pemulasaraan jenazah merupakan bagian pelayanan medis dan non medis, kemudian kompetensi tenaga non Kesehatan dalam pemulasaraan jenazah belum diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

## SARAN
Dalam  pembuatan  aturan  perundang  undangan  dibidang  Kesehatan  harus memperhatikan tata cara penulisan perundang undangan secara benar sesuai hirarki peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  pengaturan  tentang  kompetensi  dalam profesi agar diatur secara jelas karena akan menjadi acuan dasar dalam pelaksaan pelayanan suatu keprofesian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Backy Krisnayuda, 2016. Pancasila & Undang-Undang:  Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta:Kencana. Hadjon.  Philipus  M.    dkk,  2010. Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance , Universitas Trisakti, Jakarta.
Henky,  Dkk,  2017. Ilmu  Kedokteran  Forensik  dan  Medikolegal, Buku  Panduan Belajar  Koas,  Program  Studi  Pendidikan  Dokter  Fakultas  Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
Ridwan, HR, 2011. Hukum Administrasi Negara , Depok. Cetakan ke-6.
Sadjijono, 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang, Yogyakarta.
Setyaningrum, Dkk, 2014. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Non Keperawatan Di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sutarno,  2014. Hukum  Kesehatan  Eutanasia,Keadilan  Dan  Hukum  Positif  di Indonesia .Malang : Setara Press.
Susanti, D.I,2019. Penafsiran hukum teori & Metode ,Jakrta : Sinar Grafika.

## Jurnal:
L  Djai  Yen,  Y  Yosephine,  E  Ameilia  Dewi,  Dkk, Tinjauan  Aspek  Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Indonesia, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 5
No. 2 2021,
https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7150 .
T  Hidayat,  R  Susanti,  A  Citra  dkk,  “Sosialisasi  Peningkatan  Kapasitas  Tenaga Medis  Dalam  Pemulasaraan  Jenazah  Covid-19” , Buletin  Ilmiah  Nagari Membangun , Vol. 4 No. 1 2021.

## Makalah dan Lain-Lain
Lestari,N,  2001. Masalah  Malpraktek  Etika  Dalam  Praktek  Dokter  (Jejaring Bioetika  dan  Humaniora) ,  Malang,  dalam  kumpulan  makalah  seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, RSUD dr. Syaiful Anwar Malang.
Standar  Pendidikan  Dokter  Spesialis  Forensik  &  Medikolegal,  2019.  Kolegium
Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Jakarta.
WHO,  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  Situation  Report,  Emergency Situational  Updates,  94  (23  April  2020),  baca  juga  Subandi  Sardjoko (ed), Proyeksi Covid-19 di Indonesia, BAPPENAS, Jakarta, 2021,
Widodo Tresno Novianto, 2013. Alternative Model Penyelesaian Sengketa Medik diluar  Pengadilan  Melalui  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Medik  Dalam Pelayanan Kesehatan, Surakarta, Sebelas Maret University Press.

## Internet:

## Kompas.com. “Fakta di Balik 4 Petugas Forensik Jadi Tersangka Usai Mandikan
Jenazah Wanita Suspek Covid-19. Diakses pada laman.
https://regional.kompas.com/read/2021/02/21/08400071/fakta-di-balik-4- petugas-forensik-jadi-tersangka-usai-mandikan-jenazah?page=all . Pada tanggal 23 Juni 2022.
Kompasiana, Jika Dokter Masih Merasa Bukan Tenaga Kesehatan di Masa
Pandemi Covid 19 , Diakses pada laman, https://www.kompasiana.com/ pengadilan/5facd4056331224ee8197b52/kolaborasi-pelaku- kesehatan?page=3& page_images=2 . Pada tanggal 14 Agustus 2022.
Marzuki. Perawatan Jenazah. Diakses dari
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/ dr-marzuki- mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf . Diakses pada 14 Agustus 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  184  tahun  2012  Tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan Dan Pemakaman Orang Terlantar.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015