## PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK)
Ana Latifatul Muntamah 1 , Dian Latifiani 2 , Ridwan Arifin 3

## Abstract
Early marriage in Indonesia is one of the problems not only related to marital law (the age limit of marriage), but also related to issues of child protection and human rights. Many factors underlie early marriage, starting from the factors of customs, families, religious views, to the economy. In fact, based on the facts and results of research, early marriage at least provides a social impact, namely the occurrence of divorce, weak family stability, the occurrence of gender discrimination,  and  parenting  to  children  who  are  not  optimal.  This  research  discusses  two important things, namely, first, what is the role of the government in upholding and protecting children’s rights in cases of early marriage in Indonesia, and second, what factors influence the  enforcement  and  protection  of  children’s  rights  in  early  marriage.  This  study  uses qualitative methods with socio-legal approach by comparing existed cases either through print or online media with relevant laws and regulations. This study confirms that in the case of early marriage, there are at least some children’s rights that are violated, namely: (1) the right to education,  (2)  the  right  to  protection,  (3)  the  right  to  play  and  recreation,  (4)  the  right  to equality.  In  the  case  of  early  marriage,  children  are  often  victims  of  violence  and discrimination. In some cases, early marriage also causes the release of parental responsibility to children.
Kata kunci: Pernikahan Dini, Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia, Aspek Hukum

## PENDAHULUAN
Angka  pernikahan  dini  di  banyak Negara  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun dan  selalu  berhubungan  dengan  berbagai upaya  perlindungan  hokum  terhadap  anak. Pada  tahun  2015,  ada  sekitar  142  juta  anak perempuan  yang  melakukan  pernikahan sebelum  waktunya  (CFR  2015). 4 Angka tersebut terus meningkat terutama di beberapa Negara  seperti  Afrika,  Asia  Barat  Daya,
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), email: anaoppo0@gmail.com
2 Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), email: dianlatifiani@mail.unnes.ac.id
3 Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
4 Dewi  Candraningrum,  “Pernikahan  Anak:  Status  Anak  Perempuan?”, Jurnal  Perempuan ,  Vol.  21  No.  1, Februari 2016, hlm. iii-v
Ethopia,  India,  dll.  Ethiopia  misalnya, merupakan negara dengan jumlah pernikahan dini  tertinggi  di  dunia.  Tradisi  yang  kuat, ekonomi, dan agama merupakan alasan yang paling  dominan  untuk  praktik  pernikahan  di negara ini. Karena membangun rumah tangga dari  proses  pernikahan  dini  tersebut,  banyak terjadi beberapa permasalahan seperti penurunan  kondisi  anak  perempuan  dalam segi  psikologis  dan  emosional,  kekerasan
dalam  rumah  tangga  (KDRT),  dan  deklanasi layanan sosial, masalah migrasi, dan kesehatan  reproduksi.  Kondisi  yang  hamper serupa juga terjadi di Indonesia, dimana setiap tahunnya,  1,5  juta  anak  perempuan  telah menikah  dini,  angka  tersebut  setara  dengan gadis  yang  menikah  setiap  dua  detiknya. Meskipun  undang-undang  perkawinan  yang memberlakukan  18  tahun  sebagai  usia minimun pernikahan, namun dalam praktiknya pernikahan anak semakin meluas. Secara universal, 720 juta wanita yang hidup dan  menikah  sebelum  usia  18  tahun,  yakni kisaran 15 tahun. 5
Ada  persepsi  yang  kuat  dari  orang  tua mengenai  suatu  konsep  pernikahan  dibawah umur  oleh  anak  perempuan.  Beberapa  hasil penelitian  dan  survei    Agege,  dkk  (2018) tentang konsep pernikahan dini pun berbeda- beda,  dimana  pernikahan  dini  dianggap sebagai pernikahan  yang kurang dari usia 18 tahun: Sangat setuju sebanyak 63% dan 30%, pernikahan  dini  disebut  pernikahan  remaja sebesar 53% sangat  setuju dan 37%, sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan bahwa  sangat  setuju  sebesar  46%  dan  setuju 33%.  Jelaslah  bahwa  ada  lebih  banyak ketidaksepakatan  oleh  responden  mengenai persepsi  tentang  penyebab  pernikahan  dini. Secara khusus, mayoritas sederhana dari 60% belum  mengakui  diskriminasi  gender  dalam praktik  dasar  pernikahan  dini.  Namun,  77% mengakui  bahwa  ketidaktahuan  terhadap penyebabnya, sehingga dapat juga disimpulkan  dari  hal  tersebut,  bahwa ketidaktahuan  telah  secara  tidak  sengaja menyebabkan anak-anak perempuan sehingga tidak  diberi  perhatian  yang  seharusnya
5 Sophia Chae dan Thoai D. NGO. “The Global State of  Evidence  on  Interventions  to  Prevent  Child Marriage”, Girl  Center  Research  Brief ,  No.  1,
October 2017.
6 Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose, dan Stella
Odjimogho. “Parental perception of girl-child early marriage  amongst  the  Urhobos  in  Nigeria”, International Journal of Community Medicine and Public  Health, Vol.  5  No.  8,  Agustus  2018,  hlm. 3189, DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2394- 6040.ijcmph20183049
mereka dapatkan, sehingga mengarah ke gaya hidup yang tidak berbudaya/bermoral, sehingga  hal  tersebut  yang  menyebabkan seorang  anak  perempuan  menjadi  hamil sebelum terjadinya pernikahan. 6
Sedangkan,  kasus  di  Nepal  India, dimana  sensus  yang  dilakukan  pada  tahun 2011 menujukkan bahwa masih 14,9% anak- anak  putus  sekolah  di  Nepal  dan  27,7%  di distrik Danusha (seperti dikutip dalam MOE, 2013). Dengan cara yang sama, Laporan Flash I dari DOE (2012) menunjukkan bahwa angka putus sekolah dan tingkat retensi untuk anak- anak  menyelesaikan  Pendidikan  dasar  (kelas 8). Selain itu, dijelaskan bahwa sekitar 27,1% dari Pendidikan menengah lengkap siswa. 7
Sementara itu di  Indonesia, pernikahan dini  sudah  menjadi  fenomena  nasional, budaya  menjadi  faktor  yang  berpengaruh besar  terhadap  pola  kehidupan  dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan  berbagai  etnis,  memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37  dengan  jumlah  pernikahan  di  bawah umur  tertinggi  di  dunia,  dan  ke  2  di  Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan  karena  ini  mempengaruhi kepadatan  penduduk,  karena  berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula. 8 Konsep menikah, dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang  laki-laki yang  sesuai dengan ketentuan  syara’, 9 namun  dalam  kasus pernikahan  dini,  seringkali  kesepatan  yang
7 Mahato, Santosh K. “Causes and Consequences of Child  Marriage:  A  Perspective”, International Journal of Scientific & Engineering Research , Vol. 7 No. 7, Juli 2016, hlm. 698.
8 Nasution, Rosramadhana. Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan  pada  Suku  Banjar  dalam  Perspektif Poskolonial ,  Jakarta,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2016, hlm. 1.
9 Muhammad  Nabil  Khazim,  2007, Buku  Pintar Nikah:  Strategi  Jitu  Menuju  Pernikahan  Sukses, Samudera, Solo, hlm. 25.
ada  justru  bukan  terletak  pada  anak  namun pada orangtua si anak.
Permasalahan  pernikahan  dini  menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif  terhadap  pernikahan  dini  ini.  Karena mereka  beranggapan  bahwa  pernikahan  dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang  yang harus  dilestarikan  secara  turun  menurun. Salah  satu  Kecamatan  yang  menjadikan pernikahan usia dini sebagai eksistensi yakni di  Kecamatan  Seberang  Ulu  I  Kota Palembang.  Disana  sangat  banyak  terjadi pernikahan  di  usia  dini,  bahkan  sudah dijadikan  sebagai  kebiasaan  masyarakat disana.  Seolah-olah  Undang-Undang  yang telah mengaturnya diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan  yang  melakukan  pernikahan  di usia  dini  adalah  anak  yang  berusia  di  bawah 16 tahun, bisa di rata-rata mereka adalah yang berusia 13-15 tahun.
Penelitian Handayani (2014)
mengungkapkan  bahwa  angka  pernikahan dini  sangat  tinggi,  dikarenakan  beberapa penyebab,  yang  pertama,  remaja  putri  yang berpengetahuan  rendah  lebih  rentan  dua  2,3 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan  yang  berpengetahuan  tinggi.  Yang kedua,  remaja  putri  dengan  lingkungan  yang negative  akan  lebih  beresiko  2,1  kali melakukan  pernikahan  dini  dibandingkan dengan  yang  berada  pada  lingkungan  yang positif.  Yang  ketiga,  remaja  putri  yang berpendidikan  rendah  akan  lebih  rentan  5,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan  yang  berpendidikan  tinggi.  Yang keempat, remaja putri yang orang tuanya tidak bekerja  akan  beresiko  7.4  kali  melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan remaja putri  yang  orangtuanya  bekerja.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  faktor  yang  paling beresiko  menyebabkan  anak  melakukan pernikahan  dini  yakni  ketika  orang  tuanya
10 Eka  Yuli  Handayani,  “Faktor-Faktor  Yang Berhubungan  Dengan  Pernikahan  Usia  Dini  Pada Remaja  Putri  di  Kecamatan  Tambusai  Utara Kabupaten  Rokan  Hulu”, Jurnal  Maternity  and Neonatal , Volume 1 No. 5, 2014, hlm. 203
tidak bekerja, otomatis adalah faktor ekonomi. Entah karena keinginan orangtuanya  atau  keinginan  anak,  mereka sama-sama tidak ingin direpotkan lagi, karena mereka  sadar  bahwa  orangtuanya  tidak mampu  lagi  untuk  bisa  menghidupi  mereka. Namun,  di  sisi  lain  hal  ini  sangatlah memprihatinkan.  Si  anak  yang  masih  di bawah  umur,  dan  orang  tua  yang  tidak  bisa lagi menanggung anak. 10
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  (BKKBN)  menegaskan bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  presentase  pernikahan  di  usia  dini yang  tinggi  di  dunia.  Hal  itu  dibuktikan dengan  data  BKKBN  yang  mengatakan bahwa,  “Perempuan  muda  di  Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari  22.000  (dua  puluh  dua  ribu)  sudah menikah  (BKKBN).  Kepala  BKKBN,  Surya Chandra  Surapaty  mengatakan  bahwa  julah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup  sangat  tinggi  yaitu  48  dari  1000 (seribu) remaja. 11
Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan oleh Plan Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan (PSKK)  UGM  tahun  2011  tentang  “Praktik Pernikahan  Dini  di  Indonesia”  di  delapan lokasi di Indonesia yaitu Indramayu, Grobogan,  Rembang,  Tabanan,  Dompu, Sikka,  Lembata,  dan  Timur  Tengah  Selatan (TTS),  memaparkan  bahwa  rata-rata  usia nikah  di  wilayah  tersebut  adalah  usia  16 tahun. Dampaknya dari pernikahan di bawah umur  tersebut  beragam,  diantaranya  terkait dengan  kesehatan  reproduksi.  Hamper  di semua  wilayah  itu,  anak  perempuan  yang menikah  dini  itu  beresiko  mengalami kehamilan  yang  berisiko  tinggi.  Dampak lainnya yakni pada kesehatan mental, dampak tersebut sangat dirasakan oleh anak perempuan, hal tersebut sangat fatal disebabkan anak perempuan yang menikah di
11 Wisono Mulyadi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak  di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  di  Pengadilan Agama  Pacitan), Privat  Law ,  Vol.  V  No  2  Juli Desember 2017, hlm. 70.
Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019
usia dini belum bisa menanggung beban yang sangat berat dan bahkan anak perempuan bisa mengalami  stress  karena  memang  belum waktunya  untuk  menanggung  beban  yang sangat  berat  tersebut.  Hal  tersebut  sangat terasa sesaat setelah anak perempuan berpisah dengan  keluarganya  dan  bertanggungjawab atas  keluarganya  sendiri.  Hal  lainnya  yang menjadi dampak buruk pernikahan dini adalah rentannya  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT).  Menurut  hasil  temuan  yang dilakukan  oleh  Plan,  sejumlah  44%  anak perempuan yang kawin dini, mengalami kasus KDRT  dalam  frekuensi  yang  tinggi.  Dan sisanya 56% yang tidak nikah dini mengalami KDRT  dalam  frekuensi  yang  rendah.  Selain itu,  nikah  dini  juga  memiliki  dampak  pada kesehatan  siem  reproduksi  anak  perempuan. Anak  perempuan  yang  berumur  10-14  tahun berpotensi lima kali lebih berisiko pada masa kehamilan dan melahirkan, dibanding dengan ibu  hamil  yang  usianya  20-25  tahun.  Dapat disimpulkan, bahwa pernikahan dini memposisikan  anak  perempuan  sebagai kelompok  yang  rentan  terkait  dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya. 12 Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan oleh  Millennium  Development  Goal’s (MDG’s)  Indonesia  pada  tahun  2007  yang dterbitkan oleh (Badan Pengawasan
Nasional/Bappenas).  Menyebutkan  bahwa penelitian monitoring Pendidikan oleh education  network  for  justice di  beberapa lokasi di Indonesia di enam kelurahan/desa di Kab. Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kab. Pasuruan  (Jawa  Timur),  dan  Kota  Bogor (Jawa  Barat)  mendapatkan  sekitar  28,10% yang memberi  informasi  telah menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Mayoritasnya adala wanita yakni sejumlah 76,03% dan terkonsentrasi  pada  dua  desa  di  Jawa  Timur (58,31%). Sesuai dengan data yang didaptkan dari  BKKBN  yang  memaparkan  bahwa
12 Djamilah, Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal  Studi  Pemuda ,  Vol.  3, No.  1,  Mei  2014,  hlm.  2,  online  pada https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view File/32033/19357
tingginya pernikahan pada usia kurang dari 16 tahun  di  Indonesia,  yakni  sampai  25%  dari banyaknya  pernikahan  yang  dilakukan. Bahkan  ada  di  beberapa  wilayah  yang presentasinya lebih besar dari itu, yakni Jawa Timur  yang  mencapai  39,43%,  Jambi mencapai 30,63%, Kalimantan Selatan sebanyak 35,48%, Jawa Barat sebanyak 36%, dan  di  Jawa  Tengah  mencapai  27,84.  Sama seperti penemuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI)  di  Kawasan  pintura, pernikahan  anak  sebanyak  35%,  dan  20% dilakukan  oleh  anak  berusia  9-11  tahun.  Di sisi  lain,  laporan  dari Into  A  New  World: Young  Women’s  Sexual  and  Reproductive Live yang didukung oleh The William H Gates Foundation pada 1998 telah mengungkapkan bahwa  usia  13-18  tahun  merupakan  usia pertama kali melahirkan di Indonesia, bahkan mencapai  18%  dan  pada  tahun  1998 pernikahan  usia  kurang  dari  18  tahun mencapai  49%.  Kondisi  yang  hampir  sama yakni  berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  PKPA  tahun  2008  di  Kabupaten Nias,  pernikahan  pada  usia  13-18  mencapai 9,4%  dari  218  responden  jumlah  perempuan yang  akan  dan  sudah  menikah.  Angkah pernikahan  dini  bagi  anak  perempuan  3  kali lebih besar dari jumlah anak laki-laki (Sofyan dkk,  2009).  Menurut  catatan  kantor  PA (Pengeadilan Agama) di Kota Malang, angka pernikahan  dini  yakni  pada  usia  15  tahun meningkat  sebesar  50%  disbanding  2007, hingga  bulan  September  2008  tercatat  10 pernikahan  dini  yang  usia  perempuannya kurang  dari  15  tahun.  Hasil  dari  Bada Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa dari jumlah 2  juta  pernikahan,  sebanyak  34,5%  adalah pernikahan  dini.  Jawa  Timur  merupakan daerah  yang  pernikahan  dini  tertinggi., bahkan  lebih  dari  angka  rata-rata  nasional yakni 39%. 13
13 Sakdiyah,  Halimatus  dan  Kustiawati  Ningsih. “Mencegah  pernikahan  dini  untuk  membentuk generasi berkualitas (Preventing early-age marriage to  establish  qualified  generation)”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 26, No.1, 2013, hlm.
Data  yang  terdapat  di  KUA  (Kantor Urusan  Agama)  pada  suatu  kecamatan, terdapat  jumlah  perkawinan  pada  2013 sebanyak  535  pasang.  Jumlah  perempuan yang  melakukan  pernikahan  pernikahan  usia kurang  dari  20  tahun  adalah  sebanyak  188 orang  (35%),  hampir  sama  pada  tahun  2012 bahwa perempuan yang melakukan penikahan dini yakni sebanyak 199 orang (38%). Survey awal  yang  dilaksanakan  oleh  30  perempuan yang menikah dini yakni kurang dari 20 tahun di  kecamatan  tersebut,  diperoleh  informasi bahwa 1 diantaranya sudah bercerai, 5 orang mengalami persalinan lama, 2 orang melahirkan  bayi  BBLR,  1  orang  mengalami abortus, 1 orang mengalami pendarahan, dan 2 bayi meninggal saat dilahirkan. 14
Kasus yang pernah mencuat terkait pernikahan dini, kasus perkawinan Syech Puji dan Luthfiana Ulfa seperti menampar keberadaan pembuat hukum dan seluruh aparat hukum di Indonesia. Kasus ini bukanlah kasus yang pertama kalinya. Kasus ini merupakan cerminan dari ribuan kasus yang serupa. Dalam praktiknya, perkawinan dini di Indonesia seperti layaknya hukum yang “tidak bergigi” karena sebegitu banyaknya pelanggaran yang terjadi atas hukum yang ada dan tanpa ditindak lanjuti secara hukum. Pada jelas, pada Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan mengenai batas umur perkawinan, maka jika tidak menaati sesuai dengan undang-undang tersebut maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. 15 Menurut data yang tercatat di United Nations Development Economic dan Social Affairs (UNDESA,
36, online pada http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-mkp9b9d8e2432full.pdf
14 Eka Yuli Handayani, 2014, Op.Cit, 201
15 Ridha  Ichwanty  Sabir,  Mustaring,  “Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa  Ara  Kecamatan  Bonto  Bahari  Kabupaten Bulukumba”, Jurnal  Tomalebbi, Vol.  1  No.2, September 2014, hlm. 86, online pada https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1656/6 98
16 Hasan Bastomi, “Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan
2010), Indonesia adalah negara dengan jumlah tertinggi pernikahan dini ke 37 pada tahun 2007. Untuk tingkat ASEAN,
Indonesia adalah negara ke 2 tertinggi setelah Kamboja. 16 Dengan cara meningkatkan kepekaan, dan mendidik anak perempuan akan bisa mengurangi konsekuensi buruk pernikahan dini di masa depan. 17

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif,  dengan  pendekatan yuridis  normatif  dimana  penulis  melakukan analisa  terhadap  kasus-kasus  yang  pernah terjadi  di  Indonesia  berkaitan  dengan pernikahan  dini  dengan  berbagai  peraturan perundang-undangan terkait dalam perspektif perlindungan  hak  anak.  Data-data  yang didapat  oleh  penulis  berasal  dari  berbagai sumber baik media cetak maupun online, dan data-data hasil penelitian sebelumnya. Kualitifikasi  penelitian  ini  digunakan  hanya sebatas  mengecek  pendapat  pakar  dan pendapat  beberapa  kelompok  masyarakat berkaitan  dengan  pernikahan  dini.  Data-data yang menunjukkan daerah dan lokasi tertentu, penulis  dapatkan  dari  hasil-hasil  penelitian yang pernah ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Perkawinan  dalam  Dimensi  Aturan Hukum
Maraknya  perkawinan  usia  dini  atau perkawinan  di  bawah  umur  sangat  sering terjadi  di  Indonesia,  dan  sebagai  pedoman bagi  masyarakat  untuk  masalah  perkawinan, pemerintah telah secara jelas mencantumkannya  dalam  Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  tentang
Indinesia”, Yudisia  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam , Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm.
355-356, online pada http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/ar ticle/view/2160/1788.
17 Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi Supriyadi.
“Early Marriage in Jebres Sub District of Surakarta City”, International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 5 No.
2, April,
2018, hlm. 336, DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2.396
Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019
Perkawinan. Isi dari undang-undang tersebut, telah  jelas  bahwa  batas  usia  pernikahan  bagi pria  dan  wanita  yang  pantas  atau  sudah memasuki usia perkawinan. Hal ini dinyatakan  bahwa:  “Perkawinan  diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun”  (Adiputra  dkk,  1989:  11).  Apabila syarat  tidak  terpenuhi,  maka  pernikahan tersebut  dapat  dicegah  atau  dibatalkan pelaksanaannya. 18 Secara logis, dapat dikatakan bahwa patokan usia menikah dalam undang-undang  itu,  tergolong  sangat  muda. Batas  usia  demikian  sangat  tidak  menjamin tujuan  dari  kebahagiaan  lahir  dan  bathin. Wanita  muda  sangat  berpotensi  mengalami perpecahan  dalam  rumah  tangga,  dan  dalam dunia kedokteran dapat menyebabkan penyakin  kandungan  yang  berkaitan  dengan ginekologis. 19
Secara  resmi  dunia  menolak  perilaku kekerasan dan diskriminatif bagi anak, bahkan tanpa disadari, tetap saja terjadi hal itu melalui perkawinan anak. Realitas yang dapat dilihat yakni, anak perempuan yang berusia 16 tahun, menikah  dengan  laki-laki  dewasa,  bahkan sampai  ada  laki-laki  yang  sudah  lanjut  usia, sehingga tidak pantas disebut suami melainkan kakek. 20
Secara  hukum  perkawinan,  anak dilegitimasikan  oleh  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Di  dalam undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa anak  perempuan  boleh  menikah  saat  berusia 16 tahyn, seperti yang tertera pada pasal 7 (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah  mencapai  19  (Sembilan  belas)  tahun, dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  16  (enam belas) tahun.” Dan pada pasal 26 UU R.I No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, menyatakan bahwa orang tua wajib melindungi  anaknya  dari  pernikahan  dini.
18 Anggreni  Atmei  Lubis,  “Latar  Belakang  Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 4 No.2, 2016, hlm. 151-152, online pada http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/
453/884.
19 Nommy  Horas  Thombang  Siahaan, Hukum Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 43.
Namun,  sebagaimana  yang  tertera  pada  UU Perkawinan,  UU  tersebut  dengan  adanya sanksi  pidana  sehingga  sepertia  tiada  artinya dalam  melindungi  anak  dari  ancaman pernikahan  dini.  Sehingga  apa  arti  sebuah undang-undang  tanpa  ada  sebuah  pidana  di dalamnya.  Terlalu  lalainya  pengawasan penegakan  hukum  di  Indonesia  sehingga membuat siapa pun memilik celah, termasuk orangtua kelompok/ komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, apparat  pemerintah,  terutama  menyangkut usia, agar pernikahan bisa diberlangsungkan. Tidak  heran  lagi  jika  kita  sering  menjumpai anak  perempuan  yang  menikah/dinikahkan pada usia kurang dari 16 tahun. 21
Di  dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2004  menarasikan  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  yakni mengenai Perlindungan
Anak, yang dimaksudkan  atau  merupakan  anak  yakni seseorang  yang  belum  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  berada  di dalam  kandungan  ibunya.  Anak  mempunyai hak  yang  harus  dilindungi,  dijamin,  dan dipenuhi  oleh  orang  tuanya,  masyarakat, keluarga,  pemerintah,  dan  negara.  Pada Konvensi  Hak  Anak  PBB  tahun  1989,  hak anak  yakni:  1)  hak  untuk  bermain;  2)  hak untuk mendapatkan Pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan  perlindungan;  4)  hak  untuk mendapatkan  nama  (identitas);  5)  hak  untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan  makanan;  7)  hak  untuk mendapatkan  akses  kesehatan;  8)  hak  untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan  kesamaan;  10)  hak  untuk memiliki peran dalam pembangunan. 22
Suatu hubungan pernikahan dibutuhkan persiapan fisik, psikis, ekonomi, social, kecerdasan (intelektual), budaya, dan
20 Grijns,  Mies    Hoko  Horii,  Sulistyowati  Irianto, Pinky  Saptandari,  Taufiqurrohim,  Unsiyah  Siti Marhamah,  Meike  Lusye  Karolus,  Shinta  Candra Dwi, Partini, Sita Thamar Van Bemmelen. Menikah Muda  di  Indonesia:  Suara,  Hukum,  dan  Praktik. Jakarta,  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,  2018, hlm. 75.
21 Djamilah, Reni Kartikawati, 2014, Op.Cit., hlm. 2
22 Dewi Candraningrum, 2016, Op.Cit., hlm. v
spiritual. Suatu pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diatu di dalam pasal 6 yaitu kemauan bebas dari calon mempelai karena belum dewasa. Dan melakukan perkawinan dini yakni sebelum berumur 18 tahun adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan aturan yang lebih lanjut dari Pasal 28B (2) UUD 1945. Karenanya, umur 16 tahun, dalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang telah dijamin dalam Pasal 1 (3), Pasal 28B (2), dan juga Pasal 28C (1) UUD 1945. Agar usia 16 tahun tidak dimaknai usia menikah dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah secara konstitusional jika dimaknai usia 18 tahun yang beralasan menurut hukum. 23

## 2. Faktor-Faktor  Penyebab  Pernikahan Dini
Banyak  faktor  yang  menyebabkan masyarakat  menikahkan  anaknya  di  bawah usia. Yang pertama , Faktor Ekonomi, dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai  anaknya  tersebut  karena  mereka memiliki  lebih  dari  5  anak  misalnya,  lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya  dengan  orang  yang  dianggap  lebih mampu.  Hal  ini  juga  yang  menyebabkan tingkat  Pendidikan  wanita  rendah,  karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan,  karena  kalaupun  mereka  ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang  cukup  untuk  menyekolahkannya.  Yang kedua , Faktor pendidikan yang rendah adalah yang  sangat  mempengaruhi  pola  pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang  memiliki  pendidikan  yang  tinggi  pasti akan  berpikir  dua  kali  untuk  menikah  dan menganggap  bahwa  pernikahan  adalah  hal
23 Mohd  Din,  Mujibussalim,  dan  Eli  Dani  Isma. “Kebijakan  Kriminal  dalam  Penanggulangan Perkawinan  di  Bawah  Umur”, Dusturiyah:  Jurnal Hukum  Islam,  Perundang-undangan  dan  Pranata Sosial , Vol VII. No.1.Januari-Juni 2017, hlm. 1-19,
online di
http://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/2337/16 93
yang  kesekian.  Berbeda  dengan  masyarakat yang  pendidikannya  masih  rendah,  mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya  dengan  cara  tersebut  mereka  dapat mengisi  kekosongan  hari-hari  anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan
kepribadian  seseorang,  dengan  Pendidikan mereka  akan  lebih  menyaring  dan  menerima suatu  perubahan  yang  baik,  dan  merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan  berpikir  mereka.  Yang ketiga , Faktor  Keinginan  sendiri.  Faktor  ini  yang sangat  sulit  untuk  dihindari,  karena  pria  dan wanita  berpikiran  bahwa  mereka  saling mencintai  bahkan  tanpa  memandang  usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti  akan  dihadapi  dan  apakah  mereka mampu  untuk  memecahkan  suatu  masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan,  suatu  pernikahan  akan  terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah  tidak  seirama  lagi.  Itulah  seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan  apabila  ingin  menikah  di  usia muda. Yang keempat adalah faktor pergaulan bebas.  Kurangnya  bimbingan  dan  perhatian dari  orang  tua,  anak  akan  mencari  jalan supaya  mereka  bisa  merasa  bahagia,  yaitu dengan  bergaul  dengan  orang-orang  yang tidak  dilihat  terlebih  dahulu  kelakuannya (bebas). Hal  yang sangat sering terjadi  yakni hamil  duluan  di  luar  ikatan  pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah. 24 Yang kelima adalah  dari  Faktor  Adat istiadat  Menurut  adat-istiadat  pernikahan sering  terjadi  karena  sejak  kecil  anak  telah dijodohkan  oleh  kedua  orang  tuanya.  Bahwa pernikahan anakanak untuk segera merealisir
24 Munawwaroh,  Siti.  “Studi  Terhadap  Pernikahan Usia  Dini  di  Kecamatan  Seberang  Ulu  I  Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam’,
Intelektualita, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38, online pada
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektuali ta/article/view/723/648
Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019
ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai  laki-laki  dan  kerabat  mempelai perempuan  yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan  kekeluargaan  mereka  tidak  putus (Wigyodipuro, 1967: 133). Selain itu adanya kekhawatiran  orang  tua  terhadap  anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga  orang  tua  segera  mensarikan  jodoh untuk  anaknya.  Orang  tua  yang  bertempat tinggal  di  pedesaan  pada  umumnya  ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut  akan  menjadi  perawan  tua.  (BKKBN, 1993: 9). 25
Kemudian lebih jauh, yang merupakan penyebab  dari  pernikahan  dini  yakni  karena adanya  Media  Massa.  Gencarnya  ekspose seks  di  media  massa  mengakibatkan  remaja modern  kian  permisif  terhadap  seks. 26 Ada banyak  faktor  yang  mengakibatkan  suatu perkawinan  dini  menjadi  marak,  termasuk keterlibatan,  keabsahan  orang  tua,  dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada  gadis-gadis  miskin  yang  tidak  bisa mengenyam  pendidikan  maupun  yang  putus sekolah,  dan  kurangnya  informasi  mengenai dampak  suatu  pernikahan  dini  dikarenakan tinggal  di  suatu  pedesaan.  Itulah faktor  yang sangat mempengaruhi suatu prakti pernikahan dini. 27
Perkawinan  dini,  bagi  perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis  seperti  (kerusakan  organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan
rumah tangga menuntuk
25 Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini  dan  Dampaknya  di  Desa  Mahak  Baru Kecamatan  Sungai  Boh  Kabupaten  Malinau, eJournal  Sosiatri-Sosiologi ,  Volume  4,  Nomor  3, 2016, online pada http://ejournal.sos.fisip- unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2016/08/Jurnal%20Online%20%2 808-29-16-07-11-46%29.pdf, hlm. 199
26 Agustian,  Hesti.  “Gambaran  Kehidupan  Pasangan yang  Menikah  di  Usia  Muda  di  Kabupaten Dharmasraya”, Spektrum  PLS ,  Vol.  I,  No.1,  April 2013, hlm.
207,
online pada http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/vie wFile/1516/pdf
tanggungjawab  yang  besar  bagi  perempuan maupun laki-laki. 28
Akibat lainnya yakni, hilangnya hak seorang anak. Lalu, hilangnya hak kesehatan pada anak, persoalan psikologis seperti cemas bahkan depresi. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.

## 3. Peran  Pemerintah  Daerah  terhadap
Pernikahan Dini
Pemerintah  Daerah/desa  wajib  berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan  yang paling berpengaruh  yakni  peran  pemerintah  itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya  agar  terarah  dengan  baik, yakni dengan berbagai macam tahap:
1. Tahap Pendekatan Personal
Tahap  yang  pertama  bisa  dilakukan  oleh pihak  pemerintah  untuk  menangani maraknya  pernikahan  dini  yakni  dengan pendekatan personal dengan cara menasihati.  Tahap  ini  dilakukan  oleh
Pegawai  Pencatat  Pernikahan,  pada  saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan,  tetapi  dalam  persyaratan tersebut  yang  tidak  sesuai  dengan  UU Perkawinan di Indonesia.
2. Tahap Pendataan Pada  tahap  ini,  pendataan  tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah  banyak  menemukan  suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.
3. Tahap Sosialisasi
27 Simin  Montazeri,  Maryam  Gharacheh,  Nooredin Mohammadi,  Javad  Alaghband  Rad,  and  Hassan Eftekhar Ardabili, “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A  Qualitative  Study,” Journal  of  Environmental and Public Health , Vol. 2016, ID 8615929, hlm 1- 8. https://doi.org/10.1155/2016/8615929
28 Sulistyowati  Irianto, Perempuan  dan  Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan:  22  Tahun  Konvensi  CEDAW  di Indonesia , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 57.
Mengasi  pernikahan  dini  yakni  dengan cara  sosialisasi  ke  masyarakat  yakni melalui  suatu  kegiatan  kemasyarakatan misalnya  peringatan  maulid  nabi,  gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan,  kepala  desa  dengan  memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan  kepada  para  anak-anak  agar melanjutkan  Pendidikan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi,  minimal  lulusan  SMA/MA, dengan  begitu  anak-anak  yang  berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan,  sehing  terbebas  dari  tindak pelanggaran atas undang-undang.
4. Ditanggungkan Surat Nikah Surat  nikah  yang  dipersulit  atau  dengan proses  pembuatan  yang  sangat  rumit, namun  masi  saja  masyarakat  tidak memperdulikan hal tersebut.  Dengan cara agar  masyarakat  yang  berniat  melakukan pernikahan  dini  agar  diberikan  efek  jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka  tidak  hanya  memerlukan  biasya yang kecil.
5. Perketat Undang-Undang Perkawinan Masyarakat akan merasa takut pabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan dini. 29

## PENUTUP
Dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, itu karena didukung oleh keadaan lingkungan yang  salah  dan  bimbingan  atau  pengetahuan dari orang orang tua juga salah. Oleh sebab itu perlulan suatu bimbingan yang memadai agar mencegah  terjadinya  suatu  pernikahan  dini. Karena  banyak  dampak  negative  dibanding dampak positif dari pernikahan dini.
29 Martyan  Mita  Rumekti  dan  V.  Indah  Sri  Pinasti, “Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya  Fenomena  Pernikahan  Dini  di  Desa
Plosokerep  Kabupaten  Indramayu, E-Societas:
Dibuktikan  bahwa  jumlah  perceraian  dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang  meningkat.  Anak  perempuan  adalah yang paling dirugikan dalam pernikahan dini, karena mereka cenderung di nikahkan dengan laki-laki yang sudah dewasa. Banyak hal yang harus  ditanggung  oleh  anak  perempuan,  itu mengakibatkan kondisi psikologisnya bahkan akan  terganggu.  Lalu,  pernikahan  dini, mengakibatkan  kenaikan  jumlah  kelahiran penduduk  di  Indonesia.  Dan  meningkatnya jumlah  pengangguran  di  Indonesia.  Itu  tentu bukan  hal  yang  mudah  bagi  pemerintah Indonesia,  karena  pengangguran  sampai  saat ini  pun  belum  juga  terselesaikan.  Peran pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  lebih mempertegas  peraturan  atau  undang-undang perkawinan  di  Indonesia.  Bahkan,  undang- undang perkawinan di Indonesia seakan-akan tidak  memiliki  bobot,  sehingga  seakan-akan diabaikan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu, undang-undang perkawinan seakan-akan tidak memiliki makna lagi. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Daerah  pedesaan  cenderung  jauh  dari  akses informasi,  sehingga  sangatlah  diperlukan untuk  sosialisasi  untuk  mencegah  terjadinya pernikahan dini.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Agege, Emmanuel A., Ezekiel U. Nwose, dan Stella  Odjimogho.  2018.  “Parental perception  of  girl-child  early  marriage amongst  the  Urhobos  in  Nigeria”,
International  Journal  of  Community Medicine and Public Health, Vol. 5 No.
8,  Agustus,  hlm.  3189-3190,  DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2394-
6040.ijcmph20183049
Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, hlm. 11-12.
Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019
Agustian, Hesti. 2013. “Gambaran Kehidupan Pasangan  yang  Menikah  di  Usia  Muda di  Kabupaten  Dharmasraya”, Spektrum PLS , Vol. I, No.1, April, hlm. 205-217,
online pada http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/ article/viewFile/1516/pdf
Bastomi, Hasan. 2016. “Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indinesia”, Yudisia Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum Islam ,  Vol.  7,  No.  2,  Desember,  hlm.
354-384, online pada http://journal.stainkudus.ac.id/index.ph p/Yudisia/article/view/2160/1788.

## Candraningrum,  Dewi.  2016.  “Pernikahan
Anak: Status Anak Perempuan?”, Jurnal Perempuan ,  Vol.  21  No.  1,  Februari
2016, hlm. iii-v.
Chae, Sophia dan Thoai D. NGO. 2017. “The
Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child
Marriage”, Girl Center Research Brief , No. 1, October 2017. Din, Mohd, Mujibussalim, dan Eli Dani Isma. 2017.  “Kebijakan  Kriminal  dalam Penanggulangan  Perkawinan  di  Bawah Umur”, Dusturiyah:  Jurnal  Hukum
Islam, Perundang-undangan dan
Pranata Sosial , Vol VII. No.1, Januari-
Juni, hlm.
1-19,
online di
http://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/dustur/article/vie w/2337/1693
Djamilah, Reni Kartikawati. 2014. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda , Vol. 3, No. 1, Mei, hlm. 1-16, online pada https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/
article/viewFile/32033/19357 Erwinsyah,  Argyo  Demartoto,  Supriyadi Supriyadi.  2018.  “Early  Marriage  in Jebres  Sub  District  of  Surakarta  City”, International  Journal  of  Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 5 No. 2, April, hlm. 336- 344, DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2. 396
Grijns,  Mies    Hoko  Horii,  Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari, Taufiqurrohim, Unsiyah Siti Marhamah, Meike  Lusye  Karolus,  Shinta  Candra Dwi, Partini, Sita Thamar Van Bemmelen.  2018. Menikah  Muda  di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Handayani,  Eka  Yuli.  2014.  “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan
Usia  Dini  Pada  Remaja  Putri  di Kecamatan  Tambusai  Utara  Kabupaten Rokan  Hulu”, Jurnal  Maternity  and Neonatal ,  Volume  1  No.  5,  hlm.  200- 206.
Irianto,  Sulistyowati.  2006. Perempuan  dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Khazim,  Muhammad  Nabil.  2007. Buku Pintar  Nikah:  Strategi  Jitu  Menuju Pernikahan Sukses. Solo: Samudera. Lubis,  Anggreni  Atmei.  2016.  “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini”, Jurnal
Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik, Vol. 4 No.2, hlm. 150-160, online pada http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/a rticle/view/453/884.
Mahato,  Santosh  K.  2016.  “Causes  and Consequences  of  Child  Marriage:  A Perspective”, International  Journal  of Scientific & Engineering Research , Vol.
7 No. 7, 2016, hlm. 698-702.
Montazeri,  Simin,  Maryam  Gharacheh,
Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband  Rad,  and  Hassan  Eftekhar Ardabili. 2016. “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives  in  Iranian  Setting:  A Qualitative Study,” Journal of
Environmental and Public Health , Vol. 2016, ID 8615929, hlm 1-8. https://doi.org/10.1155/2016/8615929
Munawwaroh,  Siti.  2016.  “Studi  Terhadap
Pernikahan  Usia  Dini  di  Kecamatan
Seberang  Ulu  I  Kota  Palembang Ditinjau dari Hukum Islam’, Intelektualita, Volume 5, Nomor 1, Juni, hlm. 35-44, online pada http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ intelektualita/article/view/723/648 Nasution, Rosramadhana. 2016. Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan  pada  Suku  Banjar  dalam Perspektif Poskolonial . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rumekti,  Martyan  Mita  dan  V.  Indah  Sri Pinasti. 2016. “Peran Pemerintah Derah (Desa)  dalam  Menangani  Maraknya Fenomena  Pernikahan  Dini  di  Desa Plosokerep  Kabupaten  Indramayu, E- Societas:  Jurnal  Pendidikan  Sosiologi,
Vol. 5 No. 6, Oktober, hlm. 1-16.
Sabir,  Ridha  Ichwanty,  Mustaring.  2014.
“Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan di Bawah  Umur  di  Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba”, Jurnal Tomalebbi, Vol. 1 No.2, September hlm. 84-97, online pada https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/v iew/1656/698 Sakdiyah, Halimatus dan Kustiawati Ningsih. 2013. “Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas (Preventing  early-age  marriage  to establish qualified
generation)”,
Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik, Vol. 26, No.1, hlm.  35-54, online pada http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-mkp9b9d8e2432full.pdf
Sardi, Beteq. 2016. “Faktor-Faktor Pendorong
Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  di Desa  Mahak  Baru  Kecamatan  Sungai Boh  Kabupaten  Malinau, eJournal
Sosiatri-Sosiologi , Volume 4, Nomor 3, hlm 194-207, online pada http://ejournal.sos.fisip- unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2016/08/Jurnal%20Onl ine%20%2808-29-16-07-11-46%29.pdf
Siahaan,  Nommy  Horas  Thombang.  2004.
Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta:Erlangga. Wisono  Mulyadi,  Anjar  Sri  Ciptorukmi Nugraheni.  2017.  “Akibat  Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  di Pengadilan  Agama  Pacitan), Privat Law , Vol. V No. 2, Juli-Desember, hlm.
69-76.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak