## KETERANGAN TESTIMONIUM DE AUDITU YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM
Filzah Arina Putri 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: filzaharina13@gmail.com 1 , mahyani.fh@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
According to Article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code, neither the Public Prosecutor nor Legal Counsel may present witnesses who are deemed to have met the requirements as qualified witnesses. According to Article 185 paragraph (6) letter a of the Criminal Procedure Code, one of the main factors that must be considered by the panel of judges in determining whether or not a witness' statement is true or not is the conformity between the testimony of the first witness and the statements of other witnesses. This assessment is also inseparable from the judge's conviction which will be determined by the evidence provided by the witness. Basically, the witness testimony de auditu cannot be said to be a valid witness or cannot be accepted as evidence in the evidentiary process. In the field of criminal law, the terms criminal and sentencing are used interchangeably. However, the term punishment is more precisely interpreted as "suffering that is intentionally imposed or given by the state to a person or several people as a legal consequence (sanction) for him for his actions that violate the prohibition of criminal law". Because almost all proof of criminal cases depends on examining witness evidence, witness testimony is very important in the process of proving a case in court. However, the judge still depends on the evidence presented, the court can consider everything related to the guilt or innocence of the defendant. Witness testimony is one of the means of evidence based on evidence regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). In handling criminal cases, evidence in the form of witness testimony has legal weight. The testimony of this witness is prioritized in the verification process and has the potential to be the most significant piece of evidence when the case is heard.
Keywords: testimonium de auditu, evedence, criminal code of law

## ABSTRACT
Menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum tidak boleh mengajukan saksi-saksi yang dianggap memenuhi syarat sebagai saksi yang  memenuhi  syarat.  Menurut  Pasal  185  ayat  (6)  huruf  a  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh hakim majelis dalam menentukan benar tidaknya  keterangan  saksi  adalah  kesesuaian  antara  keterangan  saksi  pertama  dengan  keterangan saksi lainnya. Penilaian ini juga tidak terlepas dari keyakinan hakim yang akan ditentukan oleh alat bukti yang diberikan oleh saksi. Pada dasarnya saksi testimonium de auditu ini tidak dapat dikatakan sebagai saksi yang sah atau tidak dapat untuk diterima sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Di  bidang  hukum  pidana,  istilah  pidana  dan  pemidanaan  yang  digunakan  secara  bergantian.  Akan tetapi, istilah pemidanaan leb ih tepat diartikan sebagai “penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan atau  diberikan  oleh  negara  kepada  seseorang  atau  beberapa  orang  sebagai  akibat  hukum  (sanksi) baginya  atas  perbuatannya  yang  melanggar  larangan  hukum  pidana”.  Karena  hampir  semua pembuktian  perkara  pidana  tergantung  pada  pemeriksaan  alat  bukti  saksi,  maka  keterangan  saksi sangat  penting  dalam  proses  pembuktian  suatu  perkara  di  pengadilan.  Namun,  hakim  tetap bergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan, pengadilan dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penanganan perkara pidana, alat bukti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
berupa  keterangan  saksi  memiliki  bobot  hukum.  Keterangan  saksi  ini  diprioritaskan  dalam  proses verifikasi dan berpotensi menjadi alat bukti yang paling signifikan saat perkara disidangkan.
Keywords: testimonium de auditu, alat bukti, kitab undang-undang hukum acara pidana.

## PENDAHULUAN
Testimonium de Auditu ialah sebuah kesaksian yang diberikan berdasarkan penjelasan dari  orang  lain,  dan  secara  tak  langsung  kesaksiannya  tersebut  diperoleh  hanya  dengan mendengarkan  dari  orang  lain  atau  tidak  merupakan  saksi  mata  dari  kejadian  itu  sendiri. Sehingga  dalam  pandangan  hukum  keterangan  saksi  testimonium  de  auditu  ini  dapat dinyatakan tidak sah, karena saksi ini tidak dapat memberikan keterangannya atas kejadian yang telah dialami sendiri. “ Pembuktian mengenai saksi terkait dengan alat bukti yang telah diatur secara khusus pada pasal 184 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: dengan keterangan saksi ataupun ahli, dengan surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa ” (Mardhatillah  &  Mahyani,  2019)  .  Hal  ini biasanya sudah diketahui sebagian dari pihak serta pejabat terkait seluruh proses pemeriksaan terhadap alat bukti seperti yang tertuang pada pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun  1981  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  tidak  banyak  hal  yang mengakibatkan masalah pada penerapannya di tingkat persidangan.
Sedangkan  alat  bukti  berupa  keterangan  terdakwa  terkadang  masih  menimbulkan beberapa persoalan, antara lain persoalan keberadaannya yang dianggap menjadi alat bukti sah  atau  persoalan  dengan  nilai  pembuktian  serta  dapat  diterapkan  di  pengadilan,  dan persoalan  dengan  ketetapan  alat  bukti  yang  paling  akhir  dimuat  pada  pasal  tersebut merupakan alat bukti terakhir seperti pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dalam melakukan sebuah tahapan proses pembuktian hakim terkait dengan alat bukti yang  sah  serta  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  maka  sebelum  dapat  menyelesaikan suatu permasalahan pekara, pihak pengadilan harus melakukan suatu pemeriksaan terlebih dahulu yang mana dalam melakukan pemeriksaan tersebut harus diperhatikan secara teliti dan  terperinci  sebelum masuk  dalam tahapan proses penjatuhan putusan.  Pasal 183  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama  persidangan.  Ketentuan  ini  pada  intinya  menyatakan  bahwa  hakim  harus mendasarkan penjatuhan pidana kepada terdakwa pada syarat-syarat hukum yang dijadikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sebagai alat bukti, yaitu setidaknya dengan dua alat bukti sah dalam proses persidangan dan benar-benar yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
Pembuktian mengenai tahap pemeriksaan pada persidangan ini sangat penting, sebab pembuktian ini yang dapat menentukan nasib terdakwa di sidang pengadilan. Jika alat bukti sesuai ketetapan oleh undang-undang masih dianggap belum mempunyai syarat pembuktian dalam hal memberikan bukti terhadap kesalahan yang telah dibuat terdakwa, maka terdakwa mendapatkan kebebasan sanksi yang telah diberikan namun, jika ditetapkan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan tersebut, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan itu.
Dapat dikatakan bahwa kasus pidana terkait erat dengan kesaksian para saksi karena merupakan  bukti  yang  sangat penting dan dalam  beberapa  kasus, bahkan  dapat berfungsi sebagai  bukti  yang  paling  penting.  Pembuktian  perkara  pidana  yang  berdasarkan  dengan pemeriksaan  keterangan  saksi  tersebut  kurangnya  harus  dikesampingkan  pada  sebuah pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  yang  lainnya.  Menjadi  seorang  saksi  dalam sebuah  proses  persidangan  ini  seharusnya  sudah  menjadi  sebuah  hal  yang  wajib  untuk dilakukan bagi setiap warga negara tentunya, kesadaran serta kesiapannya yang menjadikan seseorang  tersebut  sebagai  saksi  telah  menandakan  bahwa  orang  tersebut  sudah  menaati dan sadar tentang adanya hukum di negara ini.
Aturan  Pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  mengenai keterangan saksi merupakan alat bukti paling penting dan harus dihadirkan terlebih dahulu di pengadilan. Kesaksian saksi berada pada posisi yang sangat kuat untuk dijadikan alat bukti guna  mengidentifikasi  aspek  suatu  perkara  yang  paling  dapat  meyakinkan  hakim. Pemeriksaan  keterangan  saksi  selalu  menjadi  sumber  utama  pembuktian  dalam  tuntutan pidana.
Hakim  dapat  mempertimbangkan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  apakah terdakwa  telah  dinyatakan  salah  maupun  tidak  pada  bukti  yang  diajukan.  Alat  bukti  yang terdapat pada  Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana adalah saksi (KUHAP). Alat bukti berupa keterangan saksi memiliki bobot hukum dalam persidangan pidana. Kesaksian saksi ini diprioritaskan dalam proses pembuktian dan bisa menjadi bukti terpenting saat kasus disidangkan. Menurut Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, keterangan saksi dapat menjadi alat bukti pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
perkara  pidana  apabila  didasarkan  pada  pengetahuan  saksi  tentang  proses  pidana  dan pengetahuannya  sendiri  tentang  peristiwa  itu.  yang  dijelaskan  saksi  dalam  keterangannya. Namun tidak  semua  keterangan  saksi dapat dijadikan  atau  tidak  memiliki  nilai  yang  sesuai untuk dijadikan alat bukti.
Pasal 185 ayat (1) dan (4) dapat disambungkan terhadap Pasal 1 angka 27 Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menjelaskan  secara  rinci  keterangan  saksi.  Kedua pernyataan ini pada dasarnya dapat digunakan sebagai bukti. Pasal ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa Testimonium de Auditu, atau orang lain yang telah memberikan keterangan saksi tidak diperbolehkan.
Sebagai aturan umum, saksi yang tidak didengar ini tidak dapat disebut sebagai saksi yang kredibel atau dipakai untuk alat bukti dalam pengadilan. Akan tetapi, pada tahun 2010 Mahkamah  Konstitusi  menetapkan  standar  baru.  Kedudukan  Testimonium  de  Auditu  yang dapat diterima untuk alat bukti dalam memberikan bukti tentang suatu peristiwa mengenai telah terjadinya dan diakui dalam bagian dimana kriteria dijelaskan dan diakui.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-VIII/2010,  yang  memuat  permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, memberikan penjelasan dalam mengatur tentang keterangan saksi dan saksi seperti Pasal 1 angka  26  dan  27  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981.  Pasal  ini  menguraikan  bagaimana seorang saksi dapat memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur keterangan saksi de auditu bisa dipertimbangkan dan dijadikan alat bukti pada persidangan, akan tetapi dalam putusan pasca konstitusi,  terhadap  keterangan  saksi  testimonium  de  auditu  diakui  untuk  alat  bukti  sah. Penerapan  saksi  de  auditu  keterangan  saksi  praperadilan  seperti  pemberian  Mahkamah Konstitusi  yang  putusannya  tidak  diatur  secara  jelas  terkait  menegenai  ketentuan  yang seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kesaksian seorang saksi harus  ditetapkan  dengan  beberapa  peraturan  agar  dapat  diakui  untuk  alat  bukti  secara meyakinkan  serta  digunakan  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan. Mengetahui kedudukan hukum dari barang bukti yang diakui selama persidangan diperlukan untuk membuat pernyataan hukum yang jelas.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pada  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa  dengan penulisan  ini,  yang  pertama  yaitu  penelitian  jurnal  oleh  Elsa  Syafira  Destiana  dan  Sri Wahyuningsih  Yulianti  yang  berjudul  “Telaah  Nilai  Pembuktian  dan  Kekuatan  Pembuktian Atas  Perluasan  Keterangan  Saksi  Testimonium  de  Auditu”  fokus  penelitiannya  pada permasalahan nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu. Yang kedua  yaitu  penelitian  jurnal  oleh  Namira  Delima  yang  berjudul  “Analisis  Yuridis  Kekuatan Pembuktian  Keterangan  Saksi  Testimonuim  de  Auditu  Pasca  Lahirnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU- VIII/2010” fokus penelitiannya pada analisis yuridis terkai t dengan kekuatan  pembuktian  saksi  testimonium  de  auditu  dalam  putusan  mahkamah  konstitusi Nomor:  65/PUU-VIII/2010.  Selanjutnya  penelitian  jurnal  oleh  M.  Amry  Agusta  dan  Nanda Sahputra  Umara  yang  berjudul  “Konstruksi  Pembuktian  Keterangan  Saksi  Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis  Putusan  Nomor:  93/Pid.B/2013/PN.TK)  fokus  penelitiannya  pada  pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi Testimonium de Auditu pada Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK. dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan  dikaji  penulis  yakni  terkait  dengan  keterangan  saksi  testimonium  de  auditu  dapat dibenarkan sebagai alat bukti dalam penjatuhan hakim.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  oleh  penulis,  maka  penelitian  ini  meneliti menegenai tentang keterangan saksi testimonium de auditu dapat dibenarkan sebagai alat bukti dalam penjatuhan hakim.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum nomatif.  Metode  pendekatannya  menggunakan  metode  perundang-undangan  dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan terdiri dari peraturan perundang-undangan  serta  bahan  hukum  sekunder  yakni  meliputi  buku-buku  yang  terkait dengan hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan perkosaan dalam perkawinan. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum pada penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni dengan menelusuri perundang-undangan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  penulis  diteliti.  Dan  bahan hukum  sekunder  dengan  studi  kepustakaan  dalam  bentuk  buku  hukum  dan  jurnal  hukum.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Teknik  analisis  bahan  hukum  yakni  menggunakan  metode  analisis  yang  bersifat  preskriptif analisis secara normatif.
Penulis melakukan penelitian ini menggunakan memakai metode pendekatan berupa pendekatan  perundang-undangan  yakni  dipakai  buat  melakukan  penelitian  aneka  macam peraturan Undang-Undang yang berkaitan menggunakan peraturan fakta saksi testimonium de  auditu  bisa  dibenarkan  menjadi  alat  bukti  pada  penjatuhan  putusan  hakim  dan pendekatan konsep yang diperlukan bisa buat menciptakan suatu argumentasi aturan terkait menggunakan  fakta  saksi  testimonium  de  auditu  bisa  dibenarkan  menjadi  alat  bukti  pada penjatuhan hakim buat menjawab pertanyaan pada penelian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Pembuktian  dan  Alat  Bukti  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana  Menurut  Hukum  Positif  di Indonesia
Pembuktian  adalah  suatu  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  melakukan  kesaksian dalam proses persidangan. Pembuktian dilakukan untuk mendapat keyakinan kebenaran atas kesaksian  seseorang  oleh  hakim  terkait  dengan  peristiwa  yang  telah  terjadi.  R.  Subekti mengartikan  pembuktian  sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  seluruh  pihak  dalam  perkara agar dapat membuat hakim yakin terhadap keabsahan dalil-dalil pada perkara yang ada di pengadilan maupun perkara lain yang sedang dipertimbangkan oleh hakim.
Sementara  itu,  Sudikno  Mertokusumo  menegaskan  bahwa  alat  bukti  tersebut  memiliki multitafsir, baik interpretasi logis, konvensional, maupun hukum, dengan justifikasi sebagai berikut:
1) Pembuktian  yang  dilakukan  secara  logis,  pembuktian  tersebut  dilakukan  karena  itu berlaku untuk semua orang dan tidak dapat disangkal, bukti logis memerlukan kepastian yang lengkap. Gagasan bahwa dua garis sejajar tidak dapat disilangkan berfungsi sebagai dasar untuk contoh.
2) Bukti dalam pengertian tradisional harus menawarkan beberapa tingkat kepastian relatif atau relatif pada setiap tingkatan berikut: pertama, kepastian berbasis perasaan; kedua, kepastian intuitif (keyakinan pada waktu). Kedua, disebut keyakinan karena merupakan kepastian yang didasarkan pada argumentasi rasional.
3) Menegakkan sesuatu secara sah berarti memberikan bukti yang cukup sehingga hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak ada keraguan mengenai benar tidaknya peristiwa.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pembuktian dalam hukum memiliki pengertian bahwa tidak menghasilkan kebenaran yang  mutlak  karena  hanya  menyangkut  orang  yang  berperkara  atau  yang  menerima  hak darinya. Kemungkinan terdapat bukti yang bertentangan dalam hal ini karena kemungkinan besar pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu palsu atau dibuat-buat.
Hukum  acara  pidana  tidak  mempunyai  standar  pembuktian  sama  terhadap  hukum acara perdata. Bukti rinci Struktur ilmu hukum sangat luas dan tidak rumit. Nilai demontrasi kurang objektif dan kurang lengkap sekalipun telah diatur secara menyeluruh dan lugas. Oleh karena itu, kebenaran yang dapat dicapai adalah kebenaran relatif. Pembuktian dalam ilmu hukum  hanyalah  upaya  untuk  menciptakan  kepercayaan  atas  kemasukakalan  fakta  yang dikemukakan  karena  apa  yang  diberikan  dengan  fakta  harus  sesuai  dengan  kebenaran. Keyakinan  bahwa  sesuatu  benar-benar  terjadi  harus  dapat  diungkapkan  dan  diterima  oleh pihak lain; jika dimungkinkan untuk menyatakan suatu keyakinan tetapi tidak diikuti dengan penerimaan  pihak  lain,  maka  keyakinan  tersebut  tidak  benar.  Kata  “pembuktian”  tidak memiliki arti yang dimaksud dalam ilmu hukum karena hanya membuktikan kebenaran para pihak dalam suatu perkara. Oleh karena itu, ini berbeda dari bukti yang diakui secara umum dalam  ilmu  eksakta,  yang  menetapkan  kebenaran  untuk  semua  orang  dan  mutlak.  Bukti menunjukkan  bahwa  pengakuan  yang  telah  diberikan  mendapat  keadilan  yang  paling  adil ketika mengadili kasus hukum.
Masyarakat  terkadang  menghadapi  masalah  dengan  persyaratan  pembuktian  karena gugatan  yang  benar  harus  ditolak  karena  hanya  penggugat  yang  dapat  membuktikan kebenaran. Alat bukti tersebut sebenarnya adalah alat bukti yang ada bagiannya yang dibuat- buat, namun dapat dibenarkan tuntutan hukum yang dapat dibuktikan pula. Secara umum, setiap prosedur yang kesimpulannya melibatkan yudisial itu harus dibuktikan dengan bukti yang kuat bahwa itu terjadi melalui proses pidana atau perdata. Aturan pembuktian sangat penting dalam proses  hukum  karena  menyelesaikan  konflik  kepentingan  adalah  salah  satu tugas hukum acara yang paling penting. Bukti dikumpulkan untuk mendukung pengambilan keputusan hakim guna memastikan kebenaran pilihan akhir.
Walaupun  banyak  unsur  subyektif  dalam  dunia  hukum,  peristiwa  itu  mutlak  harus berlangsung  karena  tujuan  pembuktian  adalah  sebagai  landasan  bagi  hakim  dalam mengambil putusan. Jika hakim hanya mengandalkan keyakinannya tanpa mempertimbangkan  alat  bukti  lain,  maka  putusannya  akan  sewenang-wenang.  Mengingat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
bahwa  penilaian  hakim  sangat  subyektif,  maka  dari  argumen  yang  diajukan  dalam  proses pengambilan  keputusan  hakim  didasarkan  pada  para  pihak  yang  bersengketa  agar  tidak memihak.
Dalam  hukum  positif,  terdapat  unsur  formil  dan  unsur  materiil  yang  memberatkan pembuktian. Kekuatan alat bukti dan aturan yang mengatur tentang diterima atau tidaknya alat  bukti  di  persidangan  diatur  oleh  hukum  pembuktian  materiil.  Sementara  itu,  aturan pembuktian  formal  dalam  undang-undang  mengatur  bagaimana  cara  menyajikan  bukti. Ketika  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  dalam  sidang  pidana,  hakim  mencari kebenaran materiil. Sekalipun tidak mungkin dan mungkin untuk membuktikan kebenarannya secara  mutlak,  namun  hakim  harus  dapat  memutuskan  apakah  terdakwa  bersalah  atas perbuatannya atau dibebaskan dari perbuatannya.
Sesuai dengan persyaratan hukum, seperti ketika seorang narapidana menolak untuk mengaku, hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti yang dapat diterima yang diajukan  selama  persidangan  dan  kesaksian  dari  setidaknya  dua  orang  yang  bersumpah dengan benar. Hakim tidak diharuskan untuk membentuk pendapat ini berdasarkan informasi yang  mereka  ketahui  di  luar  persidangan.  Hakim  memiliki  kekuatan  untuk  memberikan pembebasan  jika  dia  tidak  dapat  menghukum  menggunakan  bukti  yang  dapat  diandalkan. Kalaupun 10 saksi bersumpah di bawah sumpah bahwa mereka melihat seseorang membakar rumah,  hakim  akan  membebaskan  narapidana  karena  tujuannya  adalah  mencari  serta mengkonfirmasi  realitas  materiil.  Karena  hakim  tidak  diharuskan  untuk  menjatuhkan hukuman, hal ini terjadi.
Pasal  184  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menyatakan  jika  alat bukti dapat diterima negara Indonesia meliputi keterangan saksi dan ahli, surat, perintah, dan keterangan  dari  terdakwa.  Namun  keyakinan  seorang  hakim  selalu  didukung  dengan  alat bukti  untuk  diandalkan,  yakni  sebagai  berikut:  pemeriksaan  singkat,  tidaklah  mutlak.  Pada saat digunakan dalam perkara pidana, alat bukti seringkali menemui beberapa kendala, baik yang timbul pada saat pengambilan oleh kejaksaan maupun pemeriksaan dan penilaian oleh pengadilan. Untuk mengkaji dan membahas masalah penerapan alat bukti, perlu dipahami bagaimana  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  mengatur  alat  bukti  sebenarnya keberadaannya ada pada sistem peradilan pidana.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti dua dari lima yang  tercantum  pada  Pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  harus dihadirkan  agar  alat  bukti  tersebut  dianggap  sah.  Terdakwa  benar-benar  terlindung  oleh ambang  minimum  untuk  dua  bukti  ini  dari  pendekatan  hukuman  diskresioner  hakim.  Asas “Presumption of Innocent” hukum acara pidana, yang menyatakan bahwa seseorang da pat terlibat  pada  proses  pidana  wajib  dianggap  tidak  memiliki  kesalahan  sebelum  putusan diambil, memunculkan batas minimum ini dibuktikan dengan bukti-bukti persidangan. Karena semua tindakan harus benar-benar mengikuti hukum, prinsip "praduga tak bersalah" memiliki keunggulan  menempatkan  prioritas  tinggi  pada  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Untuk melindungi  hak  terdakwa  dari  kesalahan  atau  kekeliruan  dalam  menentukan  apakah terdakwa sudah bertindak menyalahi aturan pidana, maka kedua alat bukti itu merupakan standar minimal.
Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim harus sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan  pelaku  yang  melakukannya.  Karena banyaknya perubahan yang telah dilakukan terhadap bukti, sangat sulit untuk menunjukkan hal ini karena bukti yang digunakan di pengadilan seringkali tidak cukup atau lemah. Menurut Pasal  183  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  bukti  keyakinan  bahwa  terdakwa benar-benar  melakukan  kejahatan  yang  dituduhkan  adalah  keyakinan  hakim  bahwa kejahatan itu dilakukan dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dengan kata lain, hakim benar-benar berkesimpulan jika terdakwa telah benar melakukan kejahatan dalam tuduhan karena bukti-bukti yang diajukan tepat dan terdakwa telah melakukan tindak pidana.
Keabsahan Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Proses Peradilan Pidana
Kesaksian atau informasi dari pendapat seseorang disebut  sebagai “testimonium de  auditu”. Testimonium  de  auditu  belum  diterima  untuk  alat  bukti,  pada  teori  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  mendefinisikan  saksi  sebagai  seseorang  yang  bisa  memberi  keterangan  mengenai perkara  pidana  yang  didengarnya,  dilihatnya  sendiri,  serta  dialaminya  sendiri  sebagai  kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010  dengan  memasukkan  seseorang  yang  mempunyai  keterangan  terkait  dengan terjadian suatu tindak pidana dan harus dijadikan sebagai saksi.
Dalam  proses  pengadilan,  seringkali  hanya  korban  yang  dapat  secara  akurat  mengingat  apa yang terjadi karena tidak ada saksi lain untuk kejadian yang persis sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melarang adanya saksi yang mendengar keterangan orang lain sebagai alat bukti, yang sering disebut sebagai saksi Testmonium De auditu, sulit untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Mayoritas penuntutan masih menggunakan keterangan saksi yang tidak  sengaja  mendengar  pengakuan  korban,  dan  sangat  jarang  seseorang  tertangkap  tangan, kalaupun ada.
Meskipun hanya kesaksian de auditu, Peran saksi alibi menjadi sangat penting dalam rangka memberikan  alat  bukti  tindak  pidana  itu  benar  adanya  atau  tersangka/terdakwa  benar  melakukan perbuatan/kejahatan yang bersangkutan, meskipun hanya kesaksian de auditu. Pasal 1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 26 dan 27 tidak memberi ketentuan terhadap saksi alibi, dan masyarakat umum juga mempermasalahkan adanya saksi lain yang dapat dianggap memberiksan keuntungan (a de charge) pada tersangka atau terdakwa, seperti saksi dengan pernyataan diperlukan sebagai bentuk penjelasan kesaksian.
Oleh  sebab  itu,  pentingnya  seorang  saksi  didasarkan  terhadap  relevan  atau  tidaknya keterangannya  dengan  perkara  yang  disidangkan  dalam  suatu  sidang  pidana.  Penyidik  tidak diperkenankan memberi nilai keterangan saksi ahli dan/atau saksi yang mendukung tersangka karena tidak  jelas  siapa  yang  berhak  memutuskan  saksi  yang  diberikan  oleh  tersangka  ada  hubungannya terhadap tuduhan. Penyidik  terpaksa memberikan panggilan serta memeriksa beberapa saksi yang bersimpati kepada tersangka.
Pembatasan  pemeriksaan silang  di  pengadilan  dalam  konteks  hukum acara  pidana  berfungsi untuk menjaga dan melindungi kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum tidak terikat mengenai aturan tentang cara menilai alat bukti yang bisa diterima. Tidak diperbolehkan membuat  keputusan  independen  atau  bebas  di  hadapan  pembuktian.  Dilarang  menggunakan  alat bukti dengan cara yang melanggar hukum.
Prosedur pembuktian didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa sebelum pengadilan dapat meyakinkan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan, kesalahan pada terdakwa wajib dibuktikan dengan dua alat bukti secara sah dan dapat  dipercaya.  Strategi  ini  berusaha  menampilkan  klausul  yang  paling  tidak  dapat  menjamin terpeliharanya kebenaran fundamental, keadilan hukum. Akibatnya, metode tersebut dianggap cocok untuk menegakkan hukum.
Namun,  dalam  sistem  pembuktian  aturan  hukum  acara  pidana  indonesia  telah  berdasarkan teori  sistem  pembuktian  seperti  peraturan  perundang-undangan  (negatief  wattelijk).  Hal  tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
seperti pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menyebutkan bagaimana alat bukti yang legal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta kesalahan hakim sesuai dengan alat bukti yang harus diperkuat menggunakan kekuatan hukum yang berpedoman dalam undang-undang (KUHAP).
Keterangan  saksi  adalah  kategori  alat  bukti  seperti  yang  diatur  pada  hukum  acara pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika keterangan saksi memiliki kedudukan pertama pada alat bukti lain yang dapat dipercaya. Jika pernyataan adalah bukti yang dapat diterima, saksi harus  memberikan  kesaksian  di  pengadilan  sehingga  dapat  dinilai  sebagai  bukti.  Hal  ini mendukung  Pasal  185 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa jika keterangan saksi merujuk pada pengalaman pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana, maka hanya dapat dijadikan alat bukti jika saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan.

## KESIMPULAN
Kesaksian  Testimonium  de  Auditu  dapat  digunakan  sebagai  bukti  tambahan  jika dikuatkan oleh informasi lain. Ini bervariasi dari kasus ke kasus. Testimonium de auditu bisa dijadikan  untuk  alat  bukti  persidangan  jika  terdapat  alasan  yang  kuat  bahwa  saksi mengatakan  yang  sebenarnya.  Konsekuensinya, sebagian besar tidak  ada  keterangan  saksi testimonium  de  auditu  yang  dapat  dijadikan  pedoman.  Dalam  peristiwa  keterangan  saksi paltu  atau  disebut  dengan  testimonium  de  auditu  hakim  terlebih  dahulu  akan mempertimbangkan  apakah  setiap  saksi  yang  hadir di persidangan telah memenuhi  syarat formal dan substantif seorang saksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum mengambil keputusan jika ada ketidaksesuaian antara keterangan satu saksi  dengan  keterangan  saksi  lainnya.  di persidangan. Majelis hakim  harus  memeriksanya karena jika saksi tidak memenuhi kriteria formil dan substantif alat bukti keterangan saksi, maka keterangan saksi tidak dapat diterima.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tidak ada kata lain yang saya ucapkan selain kata bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena  telah  dibeikan  atas  segala  kenikmatan,  keberkahan,  serta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
karunia  yang  berlimpah  dalam  hidup  ini  sehingga  saya  dapat  menyelesaikan  jurnal  yang berjudul  “ Keterangan  Testimonium  De  Auditu  Yang  Dijadikan  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Penjatuhan  Putusan  Hakim ”  dengan  tepat  waktu.  Tidak  lupa  pula  saya  juga  mengucapkan banyak  terima  kasih  kepada  beberapa  pihak  yang  berperan  dalam  membantu  dan memberikan dukungannya atas penulisan jurnal ini.
Saya  sebagai  penulis  artikel  ini  sangat  memahami  bahwa  sebenarnya  banyak  sekali kekurangan  atas  jurnal  yang  saya  buat,  sehingga  saya  sangat  membutuhkan  banyak  saran yang baik demi terciptanya jurnal yang saya buat ini lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardhatillah,  A.  B.,  &  Mahyani,  A.  (2019).  BUKTI  TIDAK  LANGSUNG  SEBAGAI DASAR  HAKIM MENJATUHKAN  PIDANA  (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Mimbar Keadilan, 12(1). https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167
Acara, A. H. (n.d.). BAB II ALAT BUKTI DAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.
ANDI  HALALUDDIN,  S.H.  (n.d.).  Jurnal,  KEYAKINAN  HAKIM  TERHADAP KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (WITNESS STATEMENT OF FAITH JUDGE DE AUDITU TESTIMONIUM).
BAB III PEMBUKTIAN PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Pembuktian dalam Sistem Hukum Positif. (n.d.).
DIANA  SINCE  KESAULYA  .  NPM :  120510899  .  Program  Studi :  Ilmu  Hukum  . Program  Kekhususan :Pera dilan  Pidana  .  UNIVERSITAS  ATMA  JAYA  YOGJAKARTA  . FAKULTAS HUKUM. (n.d.). KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI.
KEKUATAN  PEMBUKTIAN  SAKSI  DE  AUDITU  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ACARA PIDANA DI INDONESI. (n.d.). http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih- Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm.
KESAKSIAN DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI. (n.d.).
KETERANGAN  SAKSI  TESTIMONIUM  DE  AUDITU  SEBAGAI  ALAT  BUKTI  DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. (n.d.).
KRITERIA  SAKSI  TESTIMONIUM  DE  AUDITU  DALAM  PERKARA  PERLINDUNGAN ANAK. (n.d.).
Oleh.  (n.d.-a).  KEABSAHAN  ALAT  BUKTI  ELEKTRONIK  DALAM  SISTEM  PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.
Oleh, D. (n.d.-b). KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI.
Pengadilan, D.  I.,  Kabupaten,  A.,  &  Rif’ah  Roihanah,  M.  (n.d.).  ANALISIS  YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN.
Saksi, K. (n.d.-a). PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI. Saksi, K. (n.d.-b). PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI.
Salwa,  S.  (2019).  Penerapan  Saksi  Testimonium  De  Auditu  PENERAPAN  SAKSI

## TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR’IYAH
BIREUEN  APPLICATION  OF  THE  DE  AUDITU  TESTIMONIUM  WITNESS  IN  ITSBAT  NIKAH CASE IN MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN (Vol. 7, Issue 1).
Sindura Debri Walanti dan Bagas Pradikta Haryanto. (n.d.). TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH KARENA KETERBELAKANGAN MENTAL  DALAM  PEMERIKSAAN  PERKARA  KEKERASAN  SEKSUAL  (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.LB.BS).