## PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP INDUSTRI KAKI PALSU PADA PUSPADI BALI
Pande Putu Perdana Satriawan 1 , I Gede Agus Kurniawan 2 , Putu Eva Ditayani Antari 3
1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional,  E-mail: pandesatria24@gmail.com
2 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id
3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:
evaditayani2@gmail.com Info Artikel

## Abstract
Masuk: 20 Juli 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords: Intellectual Property Rights, Legal Protection, Trademark Rights Intellectual property protection is to provide legal protection for the ownership of public and private intellectual property rights, which  is  the  foundation  of  the  development  of  the  creative economy  and  makes  an  important  contribution  to  the development of the country. As a developing country, Indonesia must be able to take the right steps to anticipate all changes and developments  and  global  trends  in  order  to  achieve  national goals. The purpose of this research is to understand the protection of  intellectual  property  rights  for  the  illegal  foot  industry  in Puspadi,  Bali,  and  to  understand  the  registration  of  intellectual property rights against the illegal foot industry in Puspadi, Bali. The research methods used are legally empirical, that is, through the  use  of  laws  that  are  observed  from  norms  or  Dassault Symphony  and  social,  cultural,  or  Dassian  reality.  The  results show  that  Bali  Paspadi  can  obtain  and  obtain  intellectual property rights, especially trademark rights.

## Abstrak
Kata kunci:
Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Hak atas Merek Corresponding Author: Pande Putu Perdana Satriawan, E-mail: :
pandesatria24@gmail.com DOI:
Perlindungan  kekayaan  intelektual  adalah  memberikan perlindungan  hukum  atas  kepemilikan  hak  kekayaan intelektual  publik  dan  swasta,  yang  merupakan  dasar dari  perkembangan  ekonomi  kreatif  dan  memberikan kontribusi  penting  bagi  pembangunan  negara.  Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mampu  mengambil langkah  yang  tepat  untuk  mengantisipasi  segala perubahan  dan  perkembangan  serta  tren  global  guna mencapai  tujuan  nasional.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  untuk  Industri  Kaki  Ilegal  di Puspadi,  Bali,  dan  untuk  mengetahui  Pendaftaran  Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Industri Kaki Ilegal di Puspadi,  Bali.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah secara  legal  empiris,  yaitu  melalui  penggunaan  hukum- hukum  yang  ditinjau  dari  norma-norma  atau  Simfoni Dassault  dan  realitas  sosial,  budaya,  atau  Dassian.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Paspadi  Bali  dapat
ISSN: 1978-1520
memperoleh dan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Merek.

## I. Pendahuluan
Perkembangan teknologi inovatif merupakan salah satu pilar utama Indonesia dan berbagai negara, dan merupakan perkembangan industri yang pesat, serta berdampak pula pada dunia medis, termasuk dalam pembuatan organ pengganti seperti kaki palsu (protesis)  dan  maka  ada  baiknya  para  pelaku  usaha  harus  mulai  mengetahui  tentang aturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia.  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemilik  hak  untuk  menggunakan  kreasi  atau penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu. Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak ekslusif  bagi  pencipta  atau  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan- pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta secara khusus diberikan kepada pencipta, yang memiliki  hak  eksklusif  untuk  mempublikasikan  atau  menyalin  ciptaan  mereka.  Hak cipta yang terlibat adalah hak milik cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak  milik  industri  mempunyai  dasar  hukum  yang  cakupannya  luas  berikut  adalah beberapa diantaranya yaitu : 1
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berisi  tentang  merek,  merek  dagang,  merek  jasa,  merek  kolektif,  dan  jangka waktu perlindungan terhadap merek dan Indikasi Geografis.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
4. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu, berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
5. Undang-undang    30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang,  berisi  tentang rahasia  dagang,  lingkup  rahasia  dagang,  dan  juga  perlindungan  terhadap rahasia dagang.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  dapat  didaftarkan berupa barang maupun jasa yaitu salah satunya penemuan alat bantu mobilitas prostetik dan  ortotik  (di  atas  lutut  maupun  di  bawah  lutut),  serta  prostesis  kaki,  brace,  ortosis telapak  kaki  dan  pergelangan  kaki,  gips,  dan  sepatu  ortopedik  sehingga  dari  berbagai produk tersebut merupakan unsur barang. unsur lainnya dalam bentuk jasa berupa alur pelayanannya  seperti  mendapatkan  pengepasan  pada  pihak  klien  dan  juga ditinjaklanjutkan oleh petugas fisioterapi bersama  staff bengkel guna memastikan agar mereka mendapatkan alat bantu gerak yang sesuai dengan kebutuhan. Pendaftaran Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia  dapat  dilakukan  secara  pribadi  maupun  pihak  lain yang diberi kuasa, sebagai berikut yakni :
1. Mendaftar  melalui  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  HAM  (Kanwil
1 Trias, 2021, Definisi dan Panduan Lengkap Tentang HKI , diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki- adalah/#:~:text=Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20atau%20yang,proses%20yang%20bergun a%20untuk%20masyarakat
Depkumham)  hanya  berada di  ibu  kota provinsi.  Pihak  yang  berada  di  luar wilayah ibu kota provinsi harus mendatangi langsung Kanwil Depkumham di provinsinya.
2. Mendaftar  melalui  jasa  konsultan  untuk  lebih  memudahkan  proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan dapat membayar biaya jasa pada konsultan  yang  dipilih.  Dalam  hal  ini,  proses  permohonan  Hak  Kekayaan Intelektual  dapat  dilakukan  dengan  lebih  praktis  dan  efisien.  Hanya  saja, harus menyiapkan dana lebih.
3. Mendaftar  melalui  situs  online  melalui  situs  resmi  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual.  Saat  ini  Ditjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  telah menyediakan portal registrasi daring. Cara ini lebih cepat dan aman, karena langsung terhubung dengan Dirjen Kekayaan Intelektual pusat.
Puspadi  Bali  didirikan  pada  tahun 1999 dengan  visi  untuk mengembangkan layanan  guna  mendukung  sebagian  penyandang  disabilitas  yang  paling terpinggirkan di Pulau Bali. Sampai saat ini, Puspadi Bali adalah salah satu organisasi di  Bali  yang  menyediakan  layanan  lengkap,  dengan  terus  menerus  memberikan tindak  lanjut  bagi  penyandang  disabilitas  fisik,  baik  dari  sisi  rehabilitasi  medis maupun dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kejuruan. 2 Puspadi Bali sebenarnya mempunyai    beberapa  komponen  untuk  merakit  kaki  palsu  yang  berasal  dari beberapa  lembaga  yang  berbeda  dalam  menyediakan  bahan  untuk  industri  kaki palsu. Namun Puspadi Bali sebagai penerima hibah dan hanya sebatas merakit saja kemudian  sampai  saat  ini  belum  memiliki  Hak  Kekayaan  Intelektual  dikarenakan Puspadi  Bali  tidak  mengetahui  maupun  tidak  memahami  pada  pendaftaran  Hak Kekayaan  Intelektual  dan  kendalanya  ialah  ketika  ada  pihak  –  pihak  yang  meniru maka akan mengakibatkan mereka tidak bisa protes untuk hal tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bersifat  yuridis  empiris  merupakan  jenis  penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan.  Artinya  suatu  penelitian  yang  dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta  – fakta dan data yang dibutuhkan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Kaki Palsu pada Puspadi Bali  dan  pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  terhadap  Kaki  Palsu  pada  Puspadi Bali.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Indusri  Kaki  Palsu  Pada Puspadi Bali
Puspadi  Bali  didirikan  pada  tahun  1999  dengan  visi  untuk  mengembangkan layanan  guna  mendukung  sebagian  penyandang  disabilitas  yang  kurang  mampu pulau Bali. Sampai saat ini, Puspadi Bali adalah satu-satunya organisasi di Bali yang menyediakan layanan lengkap, dengan terus-menerus memberikan tindak lanjut bagi
2Puspadi Bali, 2021, Tentang Kami Sejarah , diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di http://www.puspadibali.org/id/tentang-kami/sejarah/
ISSN: 1978-1520
penyandang  disabilitas  fisik,  baik  dari  sisi  rehabilitasi  medis,  maupun  dalam  bentuk pendidikan dan pelatihan kejuruan. 3
I  Nengah  Latra  adalah  Pendiri  Puspadi  Bali  (pada  tahun  1999-2013  dikenal dengan nama YAKKUM Bali). Bapak Latra berasal dari Karangasem, Bali Timur, salah satu  kabupaten  yang  paling  miskin  dan  paling  kering  di  pulau  Bali.  Bapak  Latra mengalami  kecelakaan  ledakan  minyak  tanah  yang  menyebabkan  lengannya menempel  ke  tubuhnya.  Kecelakaan  tragis  ini  terjadi  di  usianya  yang  ke-19  dan menyebabkan  yang  bersangkutan  mengunci  diri  serta  tidak  mau  bertemu  dengan lingkungannya  karena  malu  akan  disabilitasnya.  Ini  berlangsung  selama  beberapa tahun  sampai  akhirnya  ada  seorang  petugas  lapangan  dari  Pusat  Rehabilitasi YAKKUM  Yogyakarta  yang  datang  dan  membujuknya  untuk  mendapatkan rehabilitasi. 4
Bapak Latra mendapatkan operasi serta pengobatan sehingga yang bersangkutan kembali  bisa  menggunakan  lengan  dan  tangannya.  Bapak  Latra  menyelesaikan rehabilitasi  dan  kemudian  bekerja  di  YAKKUM  Yogyakarta,  mulai  dari  kedudukan paling bawah sampai dipercaya menjadi manajer senior. Dalam tugasnya, Bapak Latra sering melakukan perjalanan ke Bali untuk mengajak para penyandang disabilitas di Bali  untuk  mendapatkan  rehabilitasi  di  YAKKUM  Yogyakarta.  Ia  melihat  banyak penyandang  disabilitas  di  Bali  yang  dibebani  dengan  pandangan  negatif  masyarakat bahwa disabilitas adalah suatu karma. Bapak Latra juga melihat banyak penyandang disabilitas di Bali yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi. 5
Setelah  Bapak  Latra  kembali  ke  Bali  dan  membeli  sebuah  mobil  tua  (yang menjadi  rumah,  kantor  dan  ambulan  untuk  empat  tahun  kedepan),  Bapak  Latra mengendarainya  keliling  bali  untuk  mencari  Penyandang  Disabilitas  yang  tidak pernah  bersosialisasi,  dilupakan  dan  malu  akan  kondisi  mereka.  Bapak  Latra  adalah seseorang  yang  melakukan  sesuatu  dengan  tindakan,  Bapak  Latra  berusaha mencarikan  Kursi  Roda  atau  alat  bantu  gerak  lainnya  agar  mereka  bisa  berkegiatan secara  mandiri.  Merasa  bahwa  mereka  memerlukan  bantuan  lebih  untuk menghubungkan  kesempatan  mendapat  pekerjaan  dan  pendidikan,  ia  juga menghubungkan  perusahaan  yang  secara  langsung  ingin  membantu  Penyandang Disabilitas melalui penyediaan lapangan pekerjaan. 6
Staf  -  staf  PUSPADI  Bali  secara  rutin  turun  kelapangan  untuk  mencari penyandang  disabilitas  yang  memerlukan  kaki  palsu,  alat  mobilitas  yang  lain.  Serta telah  diakui  Puspadi  Bali  adalah  salah  satu  yayasan  yang  membantu  penyandang disabilitas. 7
Industri  Kaki  Palsu  pada  Puspadi  Bali  sebenarnya  terdiri  dari  beberapa komponen  dari  vendor  yang  berbeda,  maka  dari  itu  pihak  dari  Puspadi  Bali  hanya dapat  memperoleh  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya  pada  hak  atas  merek.
3 Wawancara dengan Ibu Putu Juli Lawalata sebagai Manager Operations Puspadi Bali, 25 April 2021
4 Wawancara  dengan  Bapak  Made  Gunung  sebagai  Program  Manager  Puspadi  Bali,  25 April 2021
5 Wawancara  dengan  Bapak  Made  Gunung  sebagai  Program  Manager  Puspadi  Bali,  25 April 2021
6 Wawancara  dengan  Bapak  Made  Gunung  sebagai  Program  Manager  Puspadi  Bali,  25 April 2021
7 Wawancara dengan Ibu Putu Juli Lawalata sebagai Manager Operations Puspadi Bali, 25 April 2021
Komponen  yang  dipakai  merupakan  dari  ICRC  ( International  Committee  of  the  Red Cross )  yang  berasal  dari  Swiss,  Ottobock Company yang  berasal  dari  Jerman,  dan ALTSO  ( A Leg To Stand On )  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat.  Puspadi  Bali  sendiri juga tidak mengetahui dan tidak memahami pendaftaran HKI, oleh sebab itu Puspadi Bali  belum  memiliki  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Dengan  demikian, Puspadi  Bali  sebagai  Industri  Kaki  Palsu  sangatlah  penting  untuk  memperoleh  dan mendapatkan  Hak  Kekayaan  Intelektual. 8 lainnya  yang  disajikan  dilengkapi  dengan kajian  dan  pendapat  penulis  dalam  memperkuat  dan  mempertajam  analisis  artikel yang diajukan untuk dipublikasikan. 9
Yang  dapat  diperoleh  dari  Puspadi  Bali  untuk  mendapatkan  Hak  Kekayaan Intelektual dapat dilihat dari hak cipta, paten, rahasia dagang, dan merek. Kegunaan Puspadi Bali dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yaitu : 10
a) Sebagai  perlindungan  hukum kepada  Puspadi  Bali,  juga  terhadap  hasil karya  serta  nilai  ekonomis  yang  terkandung  di  dalamnya  dan perlindungan akan asset berharga yang dimiliki oleh Puspadi Bali.
b) Mengantisipasi  adanya  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  orang lain.
Meningkatkan kompetisi dan memperluas komersialisasi kekayaan intelektual dan  memberikan  motivasi  pada  Puspadi  Bali  serta  mendapatkan  apresiasi  dari masyarakat.
Sehingga  Puspadi  Bali  sangat  memerlukan  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual. Ada beberapa hal penjelasan dari hal tersebut sebagai berikut :

## 1. Cipta
Berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan  mengenai  hak  cipta, berikut ini beberapa hal terkait dengan hak cipta dan dasar hukumnya, sebagai berikut : 11
a) Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pencipta  atau penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  itu  dengan  tidak mengurangi  pembatasan  –  pembatasan  menurut  peraturan perundang – undangan yang berlaku. b) Pencipta  merupakan  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara sendiri  –  sendiri  atau  bersama  –  sama  menghasilkan  suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. c) Ciptaan  merupakan  setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau
8 Wawancara dengan Ibu Putu Juli Lawalata sebagai Manager Operations Puspadi Bali, 25 April 2021
9 World  Trade  Organization. Understanding  the  WTO  Agreement  Intellectual  Property  and Enforcement .    Available  from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).
10 Wawancara dengan Ibu  Putu  Juli  Lawalata sebagai  Manager  Operations  Puspadi Bali, 25 April 2021
11 Wawancara  dengan  Bapak  Ida  Bagus  Made  Danu  Krisnawan  sebagai  Kepala  Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
ISSN: 1978-1520
keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
d) Pemegang Hak CIpta merupakan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,  pihak  yang  menerima  hak  tersebut  secara  sah  dari pencipta,  atau  pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. e) Lisensi  merupakan  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  pemegang Hak  Cipta  atau  pemilik  hak  terkait  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan  hak  ekonomi  atas  ciptaannya  atau  produk  hak terkait dengan syarat tertentu. f) Pengumuman  merupakan  pembacaan,  penyiaran,  pameran, penjualan,  pengedaran,  atau  penyebaran  suatu  ciptaan  dengan menggunakan  alat  apa  pun,  termasuk  media  internet,  atau melakukan  dengan  cara  apapun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya  pada  Cipta  untuk  pihak Puspadi  Bali  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  suatu  ciptaan bersifat  otomatis.  Artinya,  suatu  ciptaan  mendapatkan  perlindungan  hukum sejak  pertama  kali  ide  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  atau  sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran. Hak atas suatu ciptaan atau perlindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Stelsel deklaratif berarti hak cipta secara deklarasi, sementara stelsel konstitutif berarti deklarasi  dengan  mendaftarkan  hak  ciptanya  pada  Dirjen  Kekayaan Intelektual. 12
Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif sifatnya bukanlah suatu kewajiban, pencatatan atas suatu ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  dengan  dikeluarkannya  surat  pencatatan  ciptaan  hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. 13
Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  Puspadi  Bali  sudah mendapatkan  izin  dari  Pencipta  untuk  memanfaatkan  hak  moral  dan  hak ekonomi atau juga sering disebut “hak eksklusif”. Namun, Puspadi Bali sebagai pemegang  hak  cipta  yang  bukan  pencipta  hanya  memiliki  dari  hak  eksklusif berupa  hak  ekonomi.  Puspadi  Bali  mendapatkan  donasi  komponen  – komponen  untuk  pembuatan  kaki  palsu  berasal  dari  beberapa  perusahaan yakni sebagai berikut : 14
1) ICRC  ( International  Committee  of  the  Red  Cross )  yang  berasal  dari Swiss
2) Ottobock Company yang berasal dari Jerman
3) ALTSO ( A Leg To Stand On ) yang berasal dari Amerika Serikat Sehingga  Puspadi  Bali  sendiri  sebagai  penerima  hibah  tidak  bisa memperoleh Hak Kekayaan Intelektualnya terhadap Cipta. Sehingga, Puspadi
12 Wawancara  dengan  Bapak  Ida  Bagus  Made  Danu  Krisnawan  sebagai  Kepala  Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
13 Wawancara  dengan  Bapak  Ida  Bagus  Made  Danu  Krisnawan  sebagai  Kepala  Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
14 Wawancara  dengan  Bapak  Made  Gunung  sebagai  Program  Manager  Puspadi  Bali,  25 April 2021
Bali  dapat  melakukan  komersialisasi  atas  suatu  ciptaan  yang  didasarkan adanya Hak ekonomi atas suatu ciptaan untuk melakukan penggandaan dan / atau penggunaan secara komersial ciptaan. 15
2. Paten
Berdasarkan Undang  – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berikut ini beberapa hal terkait dengan hak paten dan dasar hukumnya sebagai berikut : 16
a) Paten  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensi  tersebut  atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. b) Invensi  adalah  ide  inventor  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa  produk  atau  proses,  atau  penyempurnaan  dan pengembangan produk atau proses. c) Inventor  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara bersama  –  sama  melaksanakan  ide  yang  dituangkan  ke  dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. d) Pemegang  Paten  adalah  inventor  sebagai  pemilik  paten,  pihak yang menerima ha katas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  ha  katas  paten  tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten. e) Hak  Prioritas  adalah  hak  pemohon  untuk  mengajukan permohonan  yang  berasal  dari  negara  yang  tergabung  dalam Konvensi  Paris  tentang  Perlindungan  Kekayaan  Industri  ( Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property )  atau Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia ( Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization )  untuk memperoleh  pengakuan  bahwa  tanggal  penerimaan  di  negara asal  merupakan  tanggal  prioritas  di  negara  tujuan  yang  juga anggota  salah  satu  dari  kedua  perjanjian  itu  selama  pengajuan tersebut  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. f) Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  pemegang  paten,  baik yang  bersifat  eksklusif  maupun  noneksklusif,  kepada  penerima lisensi  berdasarkan  perjanjian  tertulis  untuk  menggunakan paten  yang  masih  dilindungi  dalam  jangka  waktu  dan  syarat tertentu.
Berdasarkan  Undang  –  Undang  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten, berikut ini beberapa invensi yang masuk ke dalam lingkup perlindungan paten dan yang tidak, yakni : 17
15 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
16 Anis  Rosiah.  2019.  “ Alasan  Hukum  Pembentukan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia .” Universitas Islam Indonesia.
17 Dinda  Ayu  Sahari  Maesa.  2020.  “ Perjanjian  Pemegang  Paten  Atas  Invensi  Yang Dihasilkan  Oleh  Inventor  Dalam  Hubungan  Kerja. ”  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara
a) Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungannya
1. Paten  Biasa  merupakan  paten  yang  diberikan  untuk  invensi baru,  mengandung  langkah  inventif,  dan  dapat  diterapkan dalam industri. Perlindungan paten jenis ini berlangsung selama 20 Tahun sejak didaftarkan dan tidak dapat diperpanjang. 2. Paten Sederhana merupakan paten yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada,  dan dapat  diterapkan dalam  industri.  Dalam artian,  paten sederhana  diberikan  untuk  invensi  yang  berupa  produk  yang bukan  sekadar  berbeda  ciri  teknisnya,  tetapi  harus  memiliki fungsi  /  kegunaan  yang  lebih  praktis  dari  pada  invensi sebelumnya  yang  disebabkan  bentuk,  konfigurasi,  konstruksi, atau  komponennya  yang  mencakup  alat,  barang,  mesin, komposisi,  formula,  penggunaan,  senyawa,  atau  sistem. Perlindungan paten jenis ini berlangsung selama 10 tahun sejak didaftarkan dan tidak dapat diperpanjang.
Sebuah invensi dapat dipatenkan apabila memenuhi syarat – syarat berikut ini : 18
a) Invensi yang dianggap baru
Artinya,  tanggal  penerimaan  invensi  tersebut  tidak  sama  dengan teknologi  yang  diungkapkan  atau  telah  diumumkan  di  Indonesia maupun  luar  Indonesia  dalam  suatu  tulisan,  uraian  lisan  atau melalui  peragaan,  penggunaan,  atau  dengan  cara  lain  yang memungkinkan  seorang  ahli  untuk  melaksanakan  invensi  tersebut sebelum  tanggal  penerimaan  atau  tanggal  prioritas  dalam  hal permohonan  diajukan  dengan  hak  prioritas.  Teknologi  yang diungkapkan  sebelumnya  yang  dimaksud  disini  mencakup dokumen  permohonan  lain  yang  diajukan  di  Indonesia  dan dipublikasikan  pada  saat  atau  setelah  tanggal  penerimaan  yang pemeriksaan  substantifnya  sedang  dilakukan,  tetapi  tanggal penerimaan  tersebut  lebih  awal  daripada  tanggal  penerimaan  atau tanggal prioritas permohonan. b) Invensi yang mengandung langkah inventif
Artinya,  bagi  seseorang  yang  mempunyai  keahlian  tertentu  di bidang  teknik,  invensi  tersebut  merupakan  hal  yang  tidak  dapat diduga sebelumnya. Untuk menentukan invensi tersebut adalah hal yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya,  maka  harus  dilakukan dengan  memerhatikan  keahlian  yang  ada  pada  saat  permohonan diajukan  atau  yang  telah  ada  pada  saat  diajukan  permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.
c) Invensi yang dapat diterapkan dalam industri Invensi  tersebut  dapat  dilaksanakan  dalam  industri  sebagaimana diuraikan dalam permohonan.
Sehingga Hak  Kekayaan Intelektual  khususnya  pada  Paten  untuk  pihak Puspadi Bali hanya memanfaatkan hak atas paten dan mendapatkan izin dari
18 Maria  Alfons.  2018.  “ Implementasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Perspektif  Negara Hukum. ” Jurnal Legislasi Indonesia 14 (3): 301–11.
pemegang  paten,  yang  diperoleh  dengan  cara  lisensi  wajib  atau  melalui mekanisme  jual  beli.  Namun,  Puspadi  Bali  sebagai  yayasan  untuk memberdayakan  penyandang  disabilitas  fisik  mendapatkan  paten  yang dialihkan melalui mekanisme pengalihan paten yang meliputi : warisan, hibah, wasiat dan wakaf. 19
Puspadi  Bali  mendapatkan  pengalihan  paten  berupa  hibah  komponen  – komponen  untuk  pembuatan  kaki  palsu  berasal  dari  beberapa  perusahaan yakni sebagai berikut : 20
1) ICRC  ( International  Committee  of  the  Red  Cross )  yang  berasal  dari Swiss
2) Ottobock Company yang berasal dari Jerman
3) ALTSO ( A Leg To Stand On ) yang berasal dari Amerika Serikat Adapun  beberapa  komponen  –  komponen  yang  di  hibahkan  kepada Puspadi Bali seperti gambar berikut ini :
Gambar 3.1 Komponen – Komponen Kaki Palsu Pada Puspadi Bali
Sumber : Puspadi Bali
Pada  gambar  tersebut  merupakan  sebuah  penemuan  kaki  palsu  yang berupa AFO ( Ankle Foot Orthosis ), Bawah Lutut, Atas Lutut, dan Brace / KAFO ( Knee Ankle Foot Orthosis ) dan komponen – komponen tersebut dapat dilihat di Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual  bahwa  sudah  terdaftar  sebagai  Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Paten. 21
3. Rahasia Dagang
Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia
19 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
20 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
21 Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual,  2021,  diakses  pada  tanggal  24  April  2021, tersedia
di
https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/P00199600554?type=patent&keyword=Kaki+Palsu
ISSN: 1978-1520
dagang.  Ruang  lingkup  perlindungan  rahasia  dagang  meliputi  metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 22
Ketentuan dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyebutkan bahwa :
a) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di  bidang  teknologi  dan  /  atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomis karena  berguna  dalam  kegiatan  usaha,  dan  dijaga  kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. b) Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang – Undang Rahasia Dagang 23 .
Suatu  Rahasia  Dagang  dapat  dilindungi  secara  hukum,  setidaknya rahasia  tersebut  meliputi  metode  produksi,  metode  pengolahan,  metode penjualan, atau  informasi  –  informasi  lainnya di  bidang  teknologi  dan  /  atau bisnis  komersial  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  tidak  diketahui  oleh masyarakat  umum.  Namun,  jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan  intelektual  karena  tidak  adanya  unsur  kebendaan  yang  dapat diberikan  perlindungan.  Tidak  adanya  benda  yang  dilindungi  karena  tidak diketahuinya  wujud  dari  benda  yang  bersembunyi  di  balik  “rahasia  dagang” ini.  Namun,  jika  dilindungi  sebagai  objek  perlindungan  hak  paten  maupun rahasia  dagang,  maka  suatu  invensi  atau  ciptaan  akan  diketahui  umum  dan sebagai konsekuensinya, objek – objek tersebut dapat ditiru oleh orang lain. 24 Jika dibandingkan dengan Kekayaan Intelektual lain, ada tiga perbedaan pokok yang mencolok, yaitu :
a) Bentuk  Kekayaan  Intelektual  lainnya  (Merek,  Paten,  Rahasia Dagang, Desain Industri) tidak bersifat rahasia
b) Rahasia  Dagang  tetap  mendapat  perlindungan  hukum  meskipun tidak mengandung nilai kreativitas dan / atau pemikiran yang baru Berbeda  dengan  Paten,  Rahasia  Dagang,  dan  Desain  Industri,  Rahasia dagang sepatutnya tidak seharusnya ditulis agar terjaga kerahasiannya. Karena elemen  yang  paling  penting  dalam  Rahasia  Dagang  adalah  penerapan  ide, konsep, dan informasi lainnya yang dapat diberikan secara lisan kepada pihak lain. 25
Pada suatu pengungkapan Rahasia Dagang tidak dianggap pelanggaran apabila  pengungkapan  itu  didasarkan  pada  kepentingan  pertahanan keamanan,  kesehatan,  atau  keselamatan  masyarakat.  Selain  itu,  suatu
22 Syahriyah Semaun. 2011.” Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang .” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum
23 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemenkumham Bali, 21 April 2021
24 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali, 21 April 2021.
25 Farah  Annisa.  2019.  “ PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  FOLKLOR  DALAM

## HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA
DAN HUKUM
INTERNASIONAL. ” LEX PRIVATUM 6 (7).
pengungkapan  juga  tidak  dianggap  pelanggaran  apabila  pengungkapan  itu didasarkan  pada  kepentingan  pertahanan  keamanan,  kesehatan,  atau keselamatan  masyarakat.  Suatu  pengungkapan  juga  tidak  dianggap  sebagai pelanggaran  apabila  pengungkapan  itu  bertujuan  untuk  kepentingan pengembangan  lebih  lanjut  produk  bersangkutan. Hal  ini  biasanya dilakukan setelah proses reverse engineering atau produk makanan atau minuman. Karena sifat dari objek yang dilindungi rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kepada umum,  maka  tidak  ada  kewajiban  untuk  mengajukan  permohonan perlindungan  Rahasia  Dagang  kepada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Indonesia.  UU  Rahasia Dagang  juga  tidak  menjelaskan  proses  pencatatan  Rahasia  Dagang  di Indonesia. 26
Subjek  Rahasia  Dagang  adalah  pemilik  rahasia  dagang  itu  sendiri. Pemilik rahasia dagang itu sendiri. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan  dan  menyimpan  sendiri  Rahasia  Dagang  yang  dimilikinya memberi  lisensi  kepada  pihak  lain  atau  melarang  pihak  lain  atau  melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Di dalam Obyek ruang lingkup Rahasia Dagang menurut Undang  – Undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2, obyek ruang lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi  dan  /  atau  bisnis  yang  memiliki  nilai  ekonomi dan  tidak diketahui oleh masyarakat umum. 27
Sehingga  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya  pada  Rahasia  Dagang untuk  pihak  Puspadi  Bali  dimiliki  oleh  perusahaan  –  perusahaan  yang menghibahkan beberapa komponen – komponen untuk pembuatan kaki palsu. Perusahaan – perusahaan tersebut sebagai inventor karena mereka yang berhak untuk  merahasiakan  invensinya  dalam  rangka  melindunginya  dengan mengajukan  permohonan  paten.  Apabila  invensi  tersebut  dirahasiakan,  maka invensi  tersebut  dilindungi  hukum  selama  kerahasiaannya  tidak  hilang. Permohonan  paten  atas  invensi  tersebut  memiliki  sifat  kerahasiaannya  akan hilang,  tetapi  invensinya  dapat  dilindungi  selama  10  tahun  (untuk  paten sederhana)  atau  20  tahun  (untuk  paten  biasa).  Pembaharuan  maupun perbaikan  atas  invensi  tersebut  juga  dapat  dilindungi  paten  apabila mengandung nilai kebaruan, langkah inventif, dan memiliki nilai ekonomi. 28 Apabila  pelanggaran  Rahasia  dagang  dilakukan  oleh  orang  yang bekerja di dalam atau dengan perusahaan pemilik rahasia dagang, permohonan gugatan  terhadap  pelanggaran  kerahasiaan  berhasil,  pemilik  rahasia  dagang harus  membuktikan  penerima  rahasia  dagang  memiliki  kewajiban  untuk menjaga  sifat  kerahasiaan  dari  informasi  tersebut.  Cara  paling  sederhana dan efektif untuk menandai adanya usaha untuk mengindikasikan suatu informasi bersifat rahasia adalah dengan menandai folder / file yang berisikan informasi rahasia  tersebut  dengan  kode  khusus.  Langkah  tambahan  yang  dapat
26 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
27 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
28 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
ISSN: 1978-1520
dilakukan  adalah  dengan  membuat  perjanjian  kerahasiaan  dengan  penerima informasi  rahasia.  Biasanya  perjanjian  tersebut  dikenal  sebagai Non-Disclosure Agreement . 29
4. Merek
Untuk  mendapatkan  perlindungan  merek  dapat  dilihat  berdasarkan Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang    Merek  dan  Indikasi Geografis, berikut ini beberapa hal terkait dengan merek dan dasar hukumnya yakni sebagai berikut : 30
a) Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan / atau 3 dimensi, suara, hologram, atau  kombinasi  dari  2  atau  lebih  unsur  tersebut  untul membedakan  barang  dan  /  atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang dan / atau jasa. b) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya. c) Merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa – jasa sejenis lainnya.
Pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun  2001  tentang  Merek.  Namun,  seiring  perkembangannya,  Undang  – Undang  Nomor  15  Tahun  2001  masih  terdapat  kekurangan  dan  belum  dapat menampung  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di  bidang  Merek  dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal  dan  nasional  sehingga  perlu  diganti.  Oleh  karena  itu,  pemerintah mengganti  Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis. 31
Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya  pada  Merek  untuk  pihak  Puspadi Bali  belum  didapatkan  dan  diperoleh.  Saat  ini,  permohonan  perlindungan merek di Indonesia sudah mengalami kemajuan cukup pesat dari segi business process yang lebih efisien dan dengan demikian berimbas kepada berkurangnya waktu yang dibutuhkan dari tahap permohonan sampai dengan perlindungan. Durasi  perlindungan  merek  di  Indonesia  yaitu  10  tahun  dari  tanggal penerimaan  permohonan  pendaftaran  Merek.  Jika  Puspadi  Bali  tidak melindungi  mereknya  maka  akan  berakibat  orang  lain  dapat  mendaftarkan
29 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
30 Tomy Pasca Rifai. 2016. “ Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean .” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10 (4): 733–76.
31 Hery Firmansyah. 2018. “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek.” Media Pressindo.
merek tersebut dengan itikad tidak baik dan pihak Puspadi Bali diminta untuk membayar miliaran rupiah jika ingin mereknya “dikembalikan”. 32
Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis, secara yuridis disebutkan pada Pasal 35 Undang – Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal  penerimaan  dan  jangka  waktu  perlindungan  itu  dapat  diperpanjang” dan  Jangka  waktu  perlindungan  tersebut  dapat  diperpanjang  lagi  dengan mengajukan  permohonan  perpanjangan  perlindungan  terhadap  merek  yang sama.  Sehingga  adanya  pemberian  sanksi  hukum  sebagai  bagian  dari  upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah. 33

## 3.2  Pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Industri  Kaki  Palsu  Pada Puspadi Bali.
Dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap industri kaki palsu pada puspadi bali, ada beberapa hal pembahasan, sebagai berikut:
1. Tata Cara
Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan  /  atau  3  (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk  membedakan  barang dan  /  atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.
Sebelum  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek,  ada  baiknya pemohon mengenali terlebih dahulu, mana merek yang dapat didaftarkan dan mana  yang  tidak  dapat  didaftar.  Berikut  ini  barang  maupun  jasa  yang  tidak didaftar dan ditolak, yaitu : 34
a) Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang  – undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
b) Sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau  hanya  menyebut  barang  dan  / atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
c) Memuat  unsur  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat  tentang  asal, kualitas,  jenis,  ukuran,  macam,  tujuan  penggunaan  barang dan  /  atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan / atau jasa yang sejenis.
d) Memuat  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas,  manfaat,  atau khasiat dari barang dan / jasa yang diproduksi.
e) Tidak memiliki daya pembeda.
f) Merupakan nama umum dan / atau lambing milik umum.
g) Permohonan  merek  yang  mempunyai  persamaan,  baik  pada  pokok maupun keseluruhannya dengan :
1) Merek  terdaftar  atau  telah dimohonkan terlebih  dahulu  oleh  pihak lain untuk barang / atau jasa sejenis.
2) Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dari  /  atau  jasa
32 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
33 Fandy H. Kowel. 2017. “ Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia. ” Lex et Societatis 5 (3).
34 Yurida Zakky Umami. 2017. “ Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek. ” QISTIE 9 (2).
sejenis.
3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
4) Indikasi geografis terdaftar.
h) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto,  atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
i) Merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  maupun  singkatan  nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional  maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari pihak yang berwenang,
j) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  pemerintah,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
k) Diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik
Proses  Permohonan  perlindungan  merek  di  Indonesia  diatur  dalam Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Proses  dan alur  yang  berlaku  dalam  UU  ini  sudah disempurnakan dan  diperbaiki.  Penyempurnaan  paling  mencolok  adalah  penyederhanaan persyaratan  dan  proses  perlindungan  merek  beserta  dasar  hukum  yang mengatur  tentang Electronic  Filling dan  perlindungan  merek  Internasional melalui protokol Madrid.
Proses permohonan merek, jika semuanya berjalan secara mulus tanpa adanya oposisi dari pihak ketiga dan keberatan dari pemeriksa, saat ini adalah sebagai berikut : 35
Gambar 3.1 Proses Permohonan Merek Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dengan  asumsi  bahwa  proses  permohonan  Merek  tersebut  berjalan secara lancar, maka pada praktiknya proses di atas akan memakan waktu 17  – 24  bulan.  Namun,  bisa  saja  lebih  lama  mengingat  masih  adanya backlog permohonan  merek  saat  ini  yang  diharapkan  dapat  diselesaikan  segera.  Jika
35 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
suatu  permohonan  dinilai  sudah  lengkap  secara  formil,  maka  permohonan merek akan diumumkan selama dua bulan di berita resmi merek. Jika tidak ada keberatan  ,  maka  permohonan  tersebut  akan  diperiksa  oleh  pemeriksa substantif.  Meskipun  di  dalam  UU  Merek  jangka  waktu  pemeriksaan  adalah 150  hari  kerja,  pemohon  harus  bersiap  –  siap  untuk  menghadapi  kenyataan bahwa proses tersebut pada praktiknya memakan waktu lebih lama. Jika dalam pemeriksaan  substantif  pemeriksan  merek  tidak  menemukan  alas  an  untuk penolakan, maka permohonan merek tersebut akan terdaftar dan sertifikatnya akan  dicetak.  Permohonan  merek  disetujui  untuk  didaftarkan  oleh  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  pada  praktiknya  diwakilkan  oleh Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dalam  penandatanganan  sertifikat merek. 36
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2016,  maka  biaya permohonan perlindungan merek dibagi menjadi 2 kategori, yaitu harga untuk Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  (UMKM)  dan  untuk  umum.  Adapun  harga permohonannya adalah sebagai berikut: 37
Gambar 3.2 Proses Permohonan Merek Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sehingga  Puspadi  Bali  dapat  mengeluarkan  biaya  permohonan  merek oleh umum sebesar dua juta rupiah (Rp 2.000.000) secara manual dan satu juta delapan  ratus  ribu  rupiah  (Rp  1.800.000)  secara  online.  Hal  –  hal  yang  harus diperhatikan  Puspadi  Bali  sebelum  mengajukan  permohonan  merek,  sebagai berikut : 38
a) Indonesia menganut asas first to file dan asas konstitutif, yang berarti suatu  merek  baru  akan  dilindungi  apabila  Puspadi  Bali  sebagai pemohon  merek  telah  mengajukan  permohonan  perlindungan atas merek tersebut.
b) Apabila seseorang sudah memakai suatu merek selama bertahun  – tahun bukan berarti merek tersebut secara hukum dimiliki olehnya.
c) Sangat  disarankan  kepada  Puspadi  Bali,  jika  ingin  mengajukan
36 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
37 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
38 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
ISSN: 1978-1520
permohonan  perlindungan  merek  untuk  melakukan  pengecekan ketersediaan  merek  terlebih  dahulu,  baik  secara  mandiri  maupun melalui Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar.
Hal  –  hal  yang  harus  diperhatikan  Puspadi  Bali  setelah  mengajukan permohonan merek, sebagai berikut : 39
a) Setelah  proses  merek  sudah  diajukan  ke  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual,  maka  Puspadi  Bali  sebagai  pemohon  harus secara  aktif  memeriksa  kapan  permohonan  merek  mereka dipublikasikan di berita merek resmi secara online. b) Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  tidak  akan  memberikan pemberitahuan  kepada  pemohon  merek  secara  proaktif  apabila merek yang sudah diajukannya telah dimuat di Berita Resmi Merek.
c) Puspadi  Bali  sebagai  pemohon  merek  harus  bersiap  –  siap  untuk memberikan  respons  apabila  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual mengirimkan surat resmi perihal pemberitahuan oposisi,
usul penolakan, dan / atau penolakan definitif. d) Puspadi  Bali  sebagai  pemohon  harus  menjawab  surat  –  surat tersebut  agar  proses  permohonan  perlindungan  merek  dapat berjalan dengan lancar.
e) Jika  Puspadi  Bali  merasa  sulit  untuk  membalas  surat  –  surat tersebut,  Puspadi  Bali  sebagai  pemohon  merek  harus mempertimbangkan  untuk  meminta  bantuan  professional  agar permohonan  merek  yang  sudah  diajukan  tetap  berjalan  sampai tahap perlindungan. f) Jika  merek  yang  sudah  diajukan  sudah  terdaftar,  maka  pemohon akan menerima sertifikat perlindungan merek yang akan dikirimkan ke  alamat  konsultan  Kekayaan  Intelektual  yang  ditunjuk  (apabila menggunakan jasa Konsultan Kekayaan Intelektual) atau dikirim ke alamat  pemohon  yang  dicantumkan  pada  formulir  perlindungan permohonan merek.
Merek  terdaftar  mendapat  perlindungan  selama  jangka  waktu  10  tahun sejak  tanggal  penerimaan  dan  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  yang sama.  Permohonan  perpanjangan  dapat  diajukan  secara  elektronik  atau nonelektronik oleh pemilik merek atau kuasanya, 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar. 40
Untuk  perpanjangan,  pemohon  harus  melampirkan  surat  pernyataan bahwa  merek  bersangkutan  masih  digunakan  pada  barang  atau  jasa sebagaimana  dicantumkan  dalam  sertifikat  merek.  Barang  atau  jasa  tersebut juga  masih  diproduksi  dan  /  atau  diperdagangkan.  Namun,  untuk perpanjangan  logo,  lambang  perusahaan,  atau  badan  hukum,  tidak memerlukan  prosedur  ini,  melainkan  cukup  dengan  melakukan  pembayaran biaya  perpanjangan  merek  terdaftar  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan
39 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
40 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan,  sepanjang  tidak  terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek dimaksud. 41
Berikut ini beberapa syarat dan tata cara mengajukan permohonan merek secara manual ke Dirjen Kekayaan Intelektual  (non elektronik / offline) dapat dilakukan dengan cara  : 42
a) Permohonan  diajukan  dengan  formulir  rangkap  dua  dalam  bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri.
b) Permohonan yang diajukan memuat :
1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa 4) Nama  negara  dan  tanggal  permintaan  merek  yang  pertama  kali dalam hal permohonan diajukan hak prioritas 5) Label merek, dengan ketentuan : a) Apabila  berupa  bentuk  tiga  dimensi,  lampirkan  label  dalam bentuk  karakteristik  yang  berupa  visual  dan  deskripsi  klaim perlindungan. b) Apabila  berupa  suara  yang  tidak  dapat  ditampilkan  dalam bentuk notasi, lampirkan label merek berupa bentuk sonogram. c) Apabila  merek  berupa  hologram,  maka  lampirkan  visual  dari berbagai sisi. d) Warna  jika  merek  yang  dimohonkan  menggunakan  unsur warna. e) Kelas barang dan / atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan / atau jenis jasa.
c) Pemohon harus melampirkan dokumen berupa :
1) Bukti pembayaran biaya permohonan
2) Label merek sebanyak 3 lembar dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm dan paling besar 9 x 9 cm
3) Surat pernyataan kepemilikan merek
4) Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
5) Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya.
Merek yang harus didaftarkan oleh Puspadi Bali yakni logo perusahaannya, sebagai berikut :
Gambar 4.3 Logo Puspadi Bali
41 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
42 Wahyudin Darmalaksana. 2017. “ Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik. ” UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## Sumber : Puspadi Bali
Proses  pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual  kini  semakin  mudah karena  dapat  dilakukan  secara  online.  Pengajuan  pendaftaran  Hak  Merek secara  online  atau  elektronik  bisa  dilakukan  melalui  aplikasi  Merek  yang disediakan  oleh  DJKI.  Langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  adalah  sebagai berikut : 43
a) Sebelum  memakai  aplikasi  merek,  pengguna  wajib  memesan  kode billing (nomor pembayaran) di Simpaki
b) Untuk memesan kode billing, dapat membuka situs simpaki.dgip.go.id da nisi kolom yang tersedia
c) Setelah pemesanan kode billing dilakukan, lakukan pembayaran
d) Setelah itu, login ke aplikasi merek
e) Jika  belum  punya  akun  aplikasi  merek,  lakukan  registrasi  akun  / aktivasi e – filing terlebih dahulu
f) Aplikasi  merek  sudah  terintegrasi  dengan  Simpaki  untuk  pengecekan kode billing
g) Setelah login ke aplikasi, masukan data permohonan merek, kemudian submit data permohonan online
h) Data  permohonan  yang  sudah disubmit  dapat  dicetak  dan akan  dicek oleh petugas
Kendala – Kendala Pendaftaran Merek
a) Secara Internal
1) Rendahnya kesadaran terhadap pendaftaran merek ke Kementerian Hukum  dan  HAM.  Kesadaran  terhadap  pendaftaran  merek  sangat diperlukan agar di masa yang akan datang jika ada pelanggaran hak merek  dapat  dimelindungi  dan  mendapatkan  pemeliharaan  Hak Kekayaan  Intelektual  khususnya  pada  Merek  dengan  mulai
43 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 21 April 2021
mengurus sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.
2) Tidak  melakukan  penelusuran  merek  terlebih  dahulu  saat mengajukan pendaftaran merek. Penelusuran merek dilakukan agar merek  keseluruhannya  dengan  merek  yang  sudah  terdaftar,  maka pendaftaran merek akan ditolak. 44
3) Pemohon  pendaftaran merek masih ada yang  salah  dalam mengisi data permohonan pendaftaran merek. Kesalahan yang paling umum adalah  pengisian  nama  dan  alamat  pemohon  pendaftaran  merek. Jika  alamat  tempat  tinggal  berbeda  dengan  yang  tertera  di  KTP, maka  harus  dicantumkan  juga  alamat  tinggal  saat  mendaftarkan merek.  Namun,  jika  terjadi  kesalahan  pengisian  nama  dan  /  atau alamat  pihak  pemohon  bisa  mengajukan  perbaikan  atas permohonannya. 4) Pendaftaran  kelas  yang  tidak  sesuai  model  bisnis  dan  tidak memahami  adanya  banyak  kelas  dalam  pendaftaran  merek.  Jika merek telah didaftarkan kompetitor atau pihak lain terlebih dahulu, maka  harus  melakukan rebranding dari  awal  lagi  atau  terpaksa membeli merek tersebut dari pemilik merek tersebut. Hal ini dapat terjadi  karena  pendaftaran  merek  berlaku  asa first  to  file .  Artinya,
siapa yang pertama kali mendaftarkan merek dianggap sebagai hak atas  merek  yang  bersangkutan  untuk  kelas  dan  jenis  barang tersebut. 45
b) Secara Eksternal
1) Adanya  gangguan  website  yang  sedang  diperbaharui  pada  saat melakukan pendaftaran merek secara online.
Pendaftaran  merek  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan  dalam  bisnis khususnya  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  dan  bisnis  rintisan  berbasis digital atau startup . Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi  pelaku  usaha  agar  merek  dagangnya  tidak  digunakan  pihak  lain.  Selain  itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Pendaftaran sejak awal mendirikan usaha dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan  merek  di  masa  depan.  Merek  berfungsi  untuk  menjamin  asal  barang atau  jasa.  Sehingga,  fungsi  tersebut  berkontribusi  pada  transparansi  pasar  yang menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.
Puspadi  Bali  merupakan  yayasan  yang  sifatnya  umum  dan  pelaku usaha  UMK  maupun startup yang  mendaftarkan  mereknya  akan  mendapatkan manfaat  ekonomis  pada  masa  depan.  Proses  pendaftaran  merek  juga  akan  lebih singkat  dengan  berlakunya  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja.  Sehingga  masa  waktu  pendaftaran  merek  menjadi  30  hari  paling  cepat  dari sebelumnya 180 hari. Pendaftaran merek tersebut dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kemenkumham.  Biaya  pendaftaran  bagi  usaha  mikro dan  kecil  sebesar  Rp500.000  sampai  Rp600.000  ribu  per  kelas.  Sebelum  pendaftaran pelaku usaha harus menentukan terlebih dahulu kelas barang dan jasa sesuai dengan klasifikasi.  Setelah  penentuan  kelas,  pelaku  usaha  harus  melakukan  penelusuran merek untuk mengetahui ketersediaannya.
44 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 28 April 2021
45 Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Subdiv Hak Kekayaan Intelektual Satuan Kerja Kemekumham Bali. 28 April 2021
Pelaku  usaha  dapat  mengajukan  permohonan  lalu  memasuki  proses pemeriksaan  formalitas.  Setelah  15  hari  kerja,  Dirjen  HKI  akan  mengumumkan permohonan  tersebut  kepada  publik.  Pengumuman  tersebut  bertujuan  untuk mengetahui merek dan memiliki persamaan atau termasuk kriteria yang ditolak atau dapat  diterima.  Setelah  pengumuman  2  bulan,  maka  masuk  penerimaan  substantif selama  150  hari  kerja.  Jika  merek  yang  didaftarkan  tersebut  memenuhi  persyaratan maka dapat didaftarkan dan mendapatkan sertifikat. 46
Pendaftaran  merek  memberi  perlindungan  hukum  dan  nilai  tambah usaha. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, maka terdapat risiko dari pihak lain yang ingin mencari keuntungan dengan meniru suatu merek. Hal ini tentunya dapat merugikan  suatu  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  dapat  tertipu  saat  membeli. Dengan  adanya  pendaftaran  merek  maka  pelaku  usaha  dapat  melarang  pihak  lain tersebut  menirunya.  Hal  ini  juga  sangat  berkaitan  dengan  Teori  Kemanfaatan  dari Jeremy  Bentham  yang  diartikan  sebagai  kebahagiaan  untuk  mengevaluasi  baik  atau buruk  terhadap  keadilan  hukum  dan  tujuan  hukumnya  untuk  memberikan kebahagiaan sebanyak mungkin kepada masyarakat.
Pertimbangan  Puspadi  Bali  terhadap  hak  kekayaan  intelektual khususnya  pada  hak  atas  merek  kedepannya  dapat  mendapatkan  hak  untuk menikmati  secara  ekonomis  atas  hak  kekayaan  intelektualnya  yang  dihasilkan  oleh hasil piker dan kreativitas yang sangat berguna untuk masyarakat. Adapun beberapa hal  dalam  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  didalamnya  terdapat  beberapa prinsip sebagai berikut : 47
a) Prinsip Deklaratif ( First to Use) : sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan  adanya  hak  sebagai  pemakai  pertama  pada  merek  bersangkutan. Pada  sistem  deklaratif  dianggap  kurang  menjamin  kepastian  hukum disbanding sistem konstitutif yang didasarkan oleh pendaftaran pertama.
b) Prinsip Konstitutif ( First to File ): merek yang didaftar merupakan pemenuhan syarat dan sebagai yang pertama. Semua merek tidak dapat didaftarkan atas dasar  permohonan  beritikad  baik  sebagai  pemohon  yang  mendaftarkan mereknya  secara  tidak  layak  dan  tidak  jujur.  Artinya  seperti  meniru  atau menjiplak yang menimbulkan persaingan tidak sehat.
c) Prinsip  perlindungan  hukum  karya  intelektual:  hukum  hanya  memberikan perlindungan  kepada  pencipta,  pendesain,  dan  inventor  yang  dengan  daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain, atau invensi orisinil yang sebelumnya belum ada.
d) Prinsip  keseimbangan  hak  dan  kewajiban:  hukum  yang  mengatur  suatu kepentingan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan
e) Prinsip  keadilan:  pengaturan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  yang  harus mampu  melindungi  kepentingan  pencipta.  Yang  dapat  dihindarkan  antara lain  kepentingan  pencipta  atau  inventor  jangan  sampai  menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
f) Prinsip  perlindungan  ekonomi  dan  moral:  Timbulnya  karya  intelektual membutuhkan  waktu,  kreativitas,  intelektual,  fasilitas,  biaya  yang  tidak
46 Jatmika, Bayu Jati. "ASAS HUKUM SEBAGAI PENGOBAT HUKUM; IMPLIKASI PENERAPAN OMNIBUS LAW." Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE) 9, no. 1 (2020).
47 Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 1 (2008): 38-42.
sedikit dan dedikasi.

## 4. Kesimpulan

## 4.1 Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  sehubungan  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  terhadap  industri  kaki  palsu  pada Puspadi  Bali  dapat  dilakukan  dengan  cara  mendaftarkan  logo perusahaannya  dalam  rangka  untuk  kedepannya  mendapatkan perlindungan hak atas merek yang dimiliki oleh Puspadi Bali.
2. Pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual  terhadap  industri  kaki  palsu  pada Puspadi Bali dapat melakukan pendaftaran merek untuk didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada praktiknya diwakilkan oleh  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dalam  penandatangan sertifikat  merek  serta  kedepannya  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat.
4.2 Saran
Saran yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Puspadi  Bali  sebagai  pemohon  merek  sebaiknya  melaksanakan kewajibannya  untuk  mendaftarkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya pada  Merek  dalam  rangka  untuk  selanjutnya  dapat  memperoleh  Merek sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Jika Puspadi Bali ingin mengajukan pendaftaran perlindungan merek dapat melakukan  pengecekan  ketersediaan  merek  terlebih  dahulu,  baik  secara mandiri  maupun  melalui  Konsultan  Kekayaan  Intelektual  Terdaftar  dan Puspadi Bali  jika ingin menggunakan jasa Konsultan Kekayaan Intelektual, harus  mempertimbangkan  beberapa  faktor.  Misalnya  jumlah  merek  yang akan  diajukan  permohonannya,  mengukur  kapabilitas  untuk  menjawab surat  –  surat  resmi  dari  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual, pengalaman  Konsultan  Kekayaan  Intelektual  dalam  menangani  kasus kompleks,  hingga  biaya  yang  harus  dipersiapkan  untuk  jasa  konsultan Kekayaan Intelektual tersebut. Puspadi Bali harus meneliti terlebih dahulu firma hukum atau konsultan yang akan ditunjuk. Pengalaman, jumlah tim, harga,  dan  jumlah  permohonan  dan  perlindungan  yang  sudah  pernah diajukan  merupakan  indikasi  awal  yang  dapat  dipertimbangkan  oleh Puspadi Bali sebagai pemohon nantinya.

## Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam  penelitian,  khususnya  pada  Puspadi  Bali  dan  Kemenkum  HAM  RI  Kantor Wilayah Bali

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Abdul Atsar., 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan
Intelektual , CV Budi Utama, Yogyakarta. Muhamad Djumhana., dan Djubadillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Iswi Hariyani., 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang benar , Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

## Jurnal
Anis  Rosiah.  2019.  “ Alasan  Hukum  Pembentukan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia .” Universitas Islam Indonesia.
Dinda Ayu Sahari Maesa. 2020. “ Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja. ” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Maria Alfons. 2018. “ Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. ” Jurnal Legislasi Indonesia 14 (3): 301–11.
Syahriyah Semaun. 2011.” Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang .” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum
Farah  Annisa.  2019.  “ PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  FOLKLOR  DALAM HUKUM  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  INDONESIA  DAN  HUKUM INTERNASIONAL. ” LEX PRIVATUM 6 (7).
Tomy Pasca Rifai. 2016. “ Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean .” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10 (4): 733–76.
Hery Firmansyah. 2018. “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek.” Media Pressindo.
Fandy H. Kowel. 2017. “ Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia. ” Lex et Societatis 5 (3).
Yurida Zakky Umami. 2017. “ Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek. ” QISTIE 9 (2).
Wahyudin Darmalaksana. 2017. “ Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik. ” UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jatmika, Bayu Jati. "ASAS HUKUM SEBAGAI PENGOBAT HUKUM; IMPLIKASI PENERAPAN OMNIBUS LAW." Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE) 9, no. 1 (2020).
Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 1 (2008): 38-42.

## Website
Trias, 2021, Definisi dan Panduan Lengkap Tentang HKI , diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki- adalah/#:~:text=Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20atau%20yang,proses%20yang%2 0berguna%20untuk%20masyarakat
Puspadi Bali, 2021, Tentang Kami Sejarah , diakses pada tanggal 17 Maret 2021, tersedia di http://www.puspadibali.org/id/tentang-kami/sejarah/
World Trade  Organization. Understanding  the  WTO Agreement  Intellectual  Property  and Enforcement . Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).
Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual,  2021,  diakses  pada  tanggal  24  April  2021, tersedia
di https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/P00199600554?type=patent&keyword=Kaki+ Palsu

## Peraturan Perundang-undangan
Undang–undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014Tentang  Hak  Cipta, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  266,  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5599, mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.
Undang–undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor  176,  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  5922,  mulai  berlaku  pada tanggal26 Agustus 2016
Undang–undang  Nomor    20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografi, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  252,  Tambahan Lembaran NegaraRepublik  Indonesia  Nomor  5953,  mulai  berlaku  pada  tanggal  25  November 2016
Undang–undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri,Lembaran  Negara Tahun  2000  Nomor  243,  Tambahan  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4045,  mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000
Undang–undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4046,  mulai  berlaku  pada  tanggal  30  Desember  2000
Undang–undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang,  Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 242, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044, mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000