Nyimak Journal of Communication Vol. 2, No. 1, April 2018, pp. 37-57 P-ISSN 2580-3808, E-ISSN 2580-3832
Citation : Sopian. (2018). “Komunikasi Politik terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia (Analisis Wacana pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita selama 2017)”. Nyimak Journal of Communication , 2(1): 37-57.

## Komunikasi Politik terkait Tumpang Tindihnya Regulasi di Indonesia (Analisis Wacana pada Pemberitaan Sejumlah Portal Berita selama 2017)

## Sopian
Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Pembangunan IPB Email: sopianmhd@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini ingin menganalisis berbagai teks berita yang dimuat di sejumlah portal berita (media online) tertentu sepanjang 2017. Karena unit analisisnya dibatasi, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) siapa komunikator politiknya; (2) seperti apa pesan yang disampaikan; (3) ada berapa banyak regulasi yang bermasalah; (4) apa penyebab munculnya persoalan regulasi; (5) regulasi apa saja regulasi yang bermasalah; (6) bagaimana dampak persoalan regulasi tersebut; (7) bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut; (8) apakah permasalahan regulasi bisa dituntaskan semua pada 2018; (9) bagaimana keterkaitan komunikasi politik ini dengan konteks pembangunan dan komunikasi pembangunan; (10) apa saja makna yang bisa diungkap di balik wacana ini. Metode yang digunakan adalah analisis wacana yang diadopsi dari Teun van Dijk pada struktur wacana tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) komunikator politik dari kategori politisi, terutama presiden, lebih mendominasi pemberitaan daripada kalangan profesional dan aktivis; (2) pesannya beragam, tetapi yang terpenting adalah upaya mengatasi persoalan regulasi; (3) ada 42.000 regulasi yang berpotensi menimbulkan masalah di Indonesia; (4) masalah regulasi muncul karena pembuatannya tidak memperhatikan efektivitas; (5) permasalahan regulasi terjadi di berbagai sektor; (6) masalah regulasi menimbulkan beragam akibat negatif di lapangan; (7) mengatasi masalah regulasi dilakukan dengan cara reformasi regulasi, penataan regulasi, perampingan regulasi, atau deregulasi; (8) tidak semua masalah regulasi bisa tuntas pada 2018; (9) komunikasi politik dalam konteks persoalan regulasi terkait dengan konteks pembangunan dan komunikasi pembangunan; (10) terdapat makna dan citra yang ingin dibangun presiden di balik wacana ini.
Kata Kunci : Analisis wacana, komunikasi politik, komunikator politik, komunikasi pembangunan, regulasi

## ABSTRACT
This study wants to analyze various news texts that are published in certain news portals (online media) throughout 2017. Since the unit of analysis is limited, the research questions in this study are: (1) who is the political communicator; (2) what kind of message is delivered; (3) how many regulations are problematic; (4) what causes the emergence of regulatory issues; (5) what regulations are problematic; (6) how the impact of that regulatory issues; (7) how government overcame the problem; (8) whether all the regulatory issues can be solved by 2018; (9) how political communication interrelated with development and development communication; (10) what are the meanings that can be revealed behind this discourse. The method used in this study is the discourse analysis adopted from Teun van Dijk on certain discourse structures. The results of this study shows: (1) Political communicators that involved come from the category of politicians, especially the president, which more dominating the news than professionals and activists; (2) the message varies, but the most important is the effort to overcome the problem of regulation; (3) there are 42,000 regulations that potentially cause problems in Indonesia; (4) regulatory issues arise because their publications do not pay attention to effectiveness; (5) regulatory issues occur in various sectors; (6) regulatory issues bring about various negative consequences in the field; (7) overcoming regulatory problems is done by regulatory reform, regulatory regulation, downsizing of regulations, or deregulation; (8) not all regulatory issues can be resolved by 2018; (9) political communication
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
in the context of regulatory issues related to the context of development and development communication; (10) there are meanings and images that the president wants to build behind this discourse.
Keywords : discourse analysis, political communication, political communicator, development communication, regulation

## PENDAHULUAN
Aturan yang tumpang tindih atau saling bertabrakan disebabkan oleh banyaknya regulasi yang ada. Persoalan menyangkut tumpang tindihnya regulasi ini sempat ramai mewarnai pemberitaan di media massa sepanjang tahun 2017. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai portal berita, isu/permasalahan regulasi juga sudah mengemuka berkali-kali sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, hingga kini, puluhan ribu regulasi yang berpotensi menyebabkan masalah tampaknya belum diselesaikan secara tuntas. Pada sisi lain, dampak dari persoalan tumpang tindihnya regulasi tersebut dapat menghambat pembangunan yang kini sedang digalakkan pemerintah. Selain itu, persoalan tumpang tindihnya regulasi juga dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Dalam tulisan ini penulis menganalisis berbagai teks berita yang dimuat di sejumlah portal berita tertentu sepanjang 2017. Unit analisisnya pun dibatasi, dan dalam konteks tulisan ini, pertanyaannya dibatasi menjadi: (1) siapa komunikator politiknya; (2) seperti apa pesan yang disampaikan; (3) ada berapa banyak regulasi yang bermasalah; (4) apa penyebab munculnya persoalan regulasi; (5) regulasi apa saja regulasi yang bermasalah; (6) bagaimana dampak persoalan regulasi tersebut; (7) bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut; (8) apakah permasalahan regulasi bisa dituntaskan semua pada 2018; (9) bagaimana keterkaitan komunikasi politik ini dengan konteks pembangunan dan komunikasi pembangunan; (10) apa saja makna yang bisa diungkap di balik wacana ini.
Pembahasan isi atau konten dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya meskipun menggunakan metode yang sama, yaitu analisis wacana model van Dijk (Maulana, 2013; Riyandari, 2013; Karman, 2014; Saleh, 2017; Imam, 2012; Payuyasa, 2017; Maiyulinda, 2018; dan Kuntoro, 2008). Dalam penelitian ini, pembahasan isi/konten berita politik khusus membahas persoalan regulasi yang mewarnai pemberitaan di sepanjang 2017. Selain itu, portal berita yang menjadi sumber berita politik dalam penelitian ini tidak terbatas hanya pada satu, dua, atau beberapa portal berita saja (Anam, 2017; Faridi, 2014; Albaburrahim, 2017; Kuswandari, Slamet & Setiawan, 2017; Maghvira, 2017; Prihantoro dan Fitriani, 2015; Manurung, 2015; Darmawan, 2012; Jamaludin, Ermanto & Juita, 2016; Widarini & Setyowati, 2014; dan Damanik, 2013), melainkan terdiri dari berbagai media online baik lokal maupun nasional.

## KERANGKA TEORI

## Komunikasi Politik
Denton dan Woodward (dalam McNair, 2003: 3) mengartikan komunikasi politik sebagai pure discussion about the allocation of public resourse (revenues), ofûcial authority (who is given the power to make legal), legislative and executive decision, and ofûcial sanctions (what state reward or punishes) . Dalam penelitian ini, komunikasi politik ialah yang berkaitan dengan konten permasalahan regulasi yang diberitakan oleh portal berita tertentu sepanjang 2017 (sebagai sumber teks analisisnya).
Komunikasi politik dalam penelitian ini adalah komunikasi politik yang terkait dengan konten permasalahan regulasi yang diberitakan oleh portal berita tertentu selama 2017 (sebagai sumber teks analisis) dan secara substantif berkaitan dengan definisi komunikasi politik sebagaimana diajukan Denton dan Woodward di atas. Sementara itu, fungsi kunci dari komunikasi politik adalah untuk membuat publik atau masyarakat berpikir tentang suatu isu yang bisa menguntungkan bagi pengirim pesannya (Lilleker, 2006: 27).
Dalam proses komunikasi politik setidaknya melibatkan unsur-unsur yang meliputi komunikator politik, pesan politik, dan media politik (Nimmo, 2005).
1. Komunikator politik adalah mereka yang bisa memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, angggota DPR/DPRD, MPR, dan seterusnya, termasuk kelompok-kelompok penekan yang mampu memenggaruhi jalannya pemerintahan (Cangara, 2011). Nimmo (2005: 30) mengidentifikasi tiga komunikator utama dalam komunikasi politik: politisi, profesional, dan aktivis. Akan tetapi, Nimmo juga menyatakan jika setiap orang pada dasarnya berpotensi menjadi komunikator politik selama pesan yang disampaikannya bermuatan politik. .
2. Pesan politik adalah pernyataan yang isinya mengandung bobot politik (Cangara, 2011: 31). Permasalahan regulasi yang disampaikan dalam pemberitaan yang menjadi unit analisis ini termasuk pesan politik. Denton dan Woodward (dalam  McNair 2003: 4) menegaskan bahwa ciri dari komunikasi politik tidak terletak pada sumber pesan atau komunikatornya, tapi pada isi pesan dan tujuannya: “…………characterise political communication in terms of the intentions of its sender to influence the political environment. As they put it: the crucial factor that makes communication ‘political’ is not the source of a message [or, we might add, referring back to their earlier emphasis on ‘public discussion’, its form], but its content and purpose ’ .”
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
3. Media politik adalah media yang menjadi saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi politik dalam konteks unit analisis ini ialah sejumlah portal berita tertentu sebagaimana dijelaskan pada hasil dan pembahasan penelitian ini.

## Regulasi
Regulasi berasal dari kata ‘regulation’ yang menurut Oxford Advanced Learner”s Dictionary of Current English (Hornby et. all., 1974: 709) antara lain berarti rule, order, authoritative direction . Dalam pemahaman umum masyarakat Indonesia, regulasi atau regulation lebih dipahami artinya sebagai peraturan (rule) .
Regulasi yang disampaikan komunikator politik dalam teks berita adalah regulasi yang bersifat umum, kontennya mencakup ragam bidang, dan melibatkan presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan para pembuat regulasi lainnya, seperti DPR-RI.

## Pembangunan
Cleveland dan Lubis (dalam Harun & Ardianto, 2011: 11) mengemukakan bahwa pembangunan harus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia agar hidup sesuai martabatnya sebagai manusia, material dan spiritual, secara intelektual, bahkan artistiknya. Sementara Nasution (1998: 51) menyatakan bahwa pembangunan sebagai proses integral multidimensional dan dialektis yang berbeda dari setiap negara.
Dari kedua pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha memenuhi segala kebutuhan dan harapan manusia yang prosesnya bersifat multidimensi, dialektis tetapi terintegratif, dan berbeda dari setiap negara. Keberadaan regulasi di Indonesia pada berbagai sektor antara lain mencerminkan upaya pembangunan yang dilakukan berbeda dengan negara lain.

## Komunikasi Pembangunan
Dalam pengertian luas, komunikasi pembangunan meliputi beragam peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu pertukaran pesan timbal balik antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, terutama pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan upaya serta teknik penyampaian ide/gagasan dan keterampilan pembangunan dari pemrakarsa pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat (Harun & Ardianto, 2011: 162).
Dari pemahaman itu dapat dikemukakan bahwa komunikasi pembangunan dapat ditinjau dalam arti luas dan sempit. Secara luas, komunikasi pembangunan  mencakup peran dan fungsi dari komunikasi pembangunan seperti telah dijelaskan sebelumnya, sementara dalam arti sempit berfokus pada teknik penyampaian pesan dan keterampilan pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana model Teun van Dijk. Analisis dilakukan terhadap sebagian pernyataan berkaitan dengan persoslan regulasi yang disampaikan komunikator politiknya yang dimuat portal berita tertentu selama rentang waktu 2017. Pernyataan dari berita tersebut adalah teks yang merupakan wacana berupa tulisan/grafis (Hamad, 2007: 327).
Struktur wacana van Dijk terdiri dari: (1) struktur makro, yaitu pengamatan tematik (apa yang dikatakan); (2) superstruktur, yaitu pengamatan skematik atau bagaimana pendapat disusun dan dirangkai; (3) struktur mikro, yaitu pengamatan pada aspek semantik (makna yang ingin ditekankan dalam teks berita), sintaksis (bagaimana pendapat disampaikan), stilistik (pilihan kata apa yang dipakai), dan retoris (bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan) (Sobur, 2006: 74).
Di dalam penelitian analisis wacana ini, tidak perlu semua elemen struktur wacananya diamati, tetapi bergantung kepentingan (Bungin, 2011: 2014). Peneliti juga tak sampai menganalisis semua struktur dari pemberitaan yang menjadi unit analisis, tetapi disesuaikan guna menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dan hendak mengungkapkan makna, citra yang diinginkan, dan kepentingan yang diperjuangkan oleh pembuat wacana (Hamad, 2007: 327).
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Judul Berita dari Berbagai Portal Berita Online
Keterangan Waktu Rilis Judul Berita Portal Berita 17/01/2017 Pemerintah Evaluasi 41.000 Regulasi Tumpang Tindih Satuharapan.com 20/01/2017 Tumpang Tindih Regulasi Bikin Ruang Gerak Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Aceh Terbatasi Beritakini.co 09/02/2017 Regulasi Tumpang Tindih, Pengusaha Merasa Dipersulit Urus Ijin Pos Bali Online 23/02/2017 Jelang AEoI, Jokowi Tegaskan Regulasi Tak Tumpang Tindih . CNN Indonesia 23/02/2017 Jokowi: Hindari Tumpang Tindih Regulasi Jasa Keuangan Moneter.co.id 28/02/2017 12 dari 25 Regulasi IMB di Jakarta Tumpang Tindih Kompas.com 09/03/2017 Reformasi Birokrasi Masih Kacau, Masih Ada Regulasi yang Tumpang Tindih RMOLJabar.com 20/03/2017 Tumpang Tindih Regulasi Jaminan Sosial WinNetNews.com 04/04/2017 Ada 23 Regulasi Terbit, Jokowi Tegur Menteri Ͳ menterinya Tribunnews.com 04/04/2017 Presiden Jokowi tekankan penghematan anggaran 2017/2018 Antara.com 04/04/2017 Teten: 23 Regulasi yang Hambat Investasi Itu di Luar Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tribunnews.com 21/04/2017 Tumpang Tindih Peraturan Akar Konflik Agraria Metrotvnews.com 25/04/2017 Adanya Tumpang Tindih Regulasi, Nelayan Datangi DPRK Aceh Barat Kabaracehbarat.com 23/05/2017 Perppu 1 Tahun 2017 Tumpang Tindih dan Rawan Penyelewengan Liputan6.com 13/06/2017 Presiden Jokowi Tagih Percepatan Kebijakan Satu Peta Kbr.id 03/07/2017 Regulasi Ritel Tumpang Ͳ tindih, Pengusaha Tagih Revisi Peraturan Jpnn.com
Keterangan Waktu Rilis Judul Berita Portal Berita 17/01/2017 Pemerintah Evaluasi 41.000 Regulasi Tumpang Tindih Satuharapan.com 20/01/2017 Tumpang Tindih Regulasi Bikin Ruang Gerak Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Aceh Terbatasi Beritakini.co 09/02/2017 Regulasi Tumpang Tindih, Pengusaha Merasa Dipersulit Urus Ijin Pos Bali Online 23/02/2017 Jelang AEoI, Jokowi Tegaskan Regulasi Tak Tumpang Tindih . CNN Indonesia 23/02/2017 Jokowi: Hindari Tumpang Tindih Regulasi Jasa Keuangan Moneter.co.id 28/02/2017 12 dari 25 Regulasi IMB di Jakarta Tumpang Tindih Kompas.com 09/03/2017 Reformasi Birokrasi Masih Kacau, Masih Ada Regulasi yang Tumpang Tindih RMOLJabar.com 20/03/2017 Tumpang Tindih Regulasi Jaminan Sosial WinNetNews.com 04/04/2017 Ada 23 Regulasi Terbit, Jokowi Tegur Menteri Ͳ menterinya Tribunnews.com 04/04/2017 Presiden Jokowi tekankan penghematan anggaran 2017/2018 Antara.com 04/04/2017 Teten: 23 Regulasi yang Hambat Investasi Itu di Luar Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tribunnews.com 21/04/2017 Tumpang Tindih Peraturan Akar Konflik Agraria Metrotvnews.com 25/04/2017 Adanya Tumpang Tindih Regulasi, Nelayan Datangi DPRK Aceh Barat Kabaracehbarat.com 23/05/2017 Perppu 1 Tahun 2017 Tumpang Tindih dan Rawan Penyelewengan Liputan6.com 13/06/2017 Presiden Jokowi Tagih Percepatan Kebijakan Satu Peta Kbr.id 03/07/2017 Regulasi Ritel Tumpang Ͳ tindih, Pengusaha Tagih Revisi Peraturan Jpnn.com
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
Siapa saja komunikator politiknya? Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikator politik terkait permasalahan regulasi ini berasal dari kategori politisi, profesional, dan aktivis. Komunikator dari kalangan politisi ini meliputi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan mereka yang menduduki jabatan politik lainnya, antara lain Menkumham Yasonna H. Laoly, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota Komisi XI DPR-RI Heri Gunawan, Ketua Panja RUU Perkelapasawitan Firman Soebagyo, Ketua Komite I DPD-RI Akhmad Muqowam, dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
11/11/2017 Cegah Tumpang Ͳ Tindih Regulasi, Menkumham Yasonna: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan Okezone.com 11/11/2017 KSP Nilai Obesitas Hukum Kurangi Daya Saing Indonesia Detik.com 13/11/2017 Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang? Warta Ekonomi.co.id 27/11/2017 Regulasi di Indonesia yang Mengalami Obesitas Neraca.co.id 29/11/ 2017 Jokowi Bilang Jangan Bikin Banyak UU, Ini Kata Pimpinan DPR Kompas.com 29/11/2017 Judul Berita: Sindir Balik Jokowi, Fahri Hamzah: Yang Datang dari Pemerintah Itu Sponsor Riaupos.co 29/11/2017 Fahri Hamzah Sikapi Sindiran Presiden Jokowi Rmol.co 11/12/2017 Jokowi: Siapa Bisa Pangkas Peraturan, Saya Beri Hadiah Tempo.co 12/ 12/2017 Tumpang Tindih Regulasi: Pemerintah Kembali Sederhanakan Lartas Kalimantanbisnis.com 12/12/2017 Banyak Regulasi Tumpang Tindih Ͳ Jokowi Beri Hadiah untuk Pemangkas Aturan Jurnalasia.com 12/12/2017 Jokowi: Banyak Regulasi Justru Picu Korupsi Republika.co.id
Kalangan komunikator dari kategori profesional terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Asisten Deputi Birokrasi Reformasi dan Pelayanan Publik Sekretariat Wakil Presiden Adhianti, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Eka Tjahjana, Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Sumatera Bagian Utara Baris Sitorus, Asisten Khusus Jaksa Agung Asep Nana Mulyana,  dan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Rupatama Mabes Polri.
Komunikator politik yang termasuk kategori aktivits yaitu Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute Wendy Haryanto, Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Zainal Abidin, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey, Direktur HuMA Dahniar Andriani, Pengamat jaminan sosial Hotbonar Sinaga, Aliansi lembaga masyarakat (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Yayasan Auriga), Mantan Hakim Konstitusi Harjono, perwakilan nelayan Indra Jeumpa di Aceh Barat, dan pengusaha Sinyo Hendra Dinata dari Bali.
Banyaknya komunikator politik dengan beragam latar belakang (jabatan) itu menunjukkan bahwa permasalahan regulasi menjadi perhatian berbagai pihak. Persoalan regulasi ini berhubungan dengan kewenangan, tugas, peran, pengalaman, dan yang berdampak terhadap kegiatan mereka. Presiden merupakan komunikator politik yang paling sering menyuarakan permasalahan regulasi ini.
Seperti apa pesan yang disampaikan? Pesan-pesan yang disampaikan dapat dikategorikan berupa pandangan, keluhan, saran, kritik, dan upaya solusi dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo sepertinya sangat concern berupaya menyelesaikan permasalahan regulasi ini.
Akan tetapi, tidak demikian dengan sebagian anggota DPR-RI, khususnya ketika Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyarankan DPR menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan karena berpotensi tumpang-tindih dengan peraturan yang sudah ada. DPR, seperti dikemukakan Ketua Panitia Kerja RUU Perkelapasawitan Firman Soebagyo, bersikukuh untuk melanjutkan pembahasan dan meminta pemerintah tidak intervensi.
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
Presiden secara tegas meminta DPR tidak menjadikan pembuatan regulasi sekadar proyek dan memenuhi titipan sponsor. Permintaan tersebut disikapi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang justru mengatakan justru regulasi pemerintahlah yang kental dengan sponsor sementara dari DPR lebih aspiratif. Ia menyarankan pemerintah tidak perlu lagi bekerja sama dengan DPR untuk membahas UU.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan setuju dengan presiden dan dirinya berpandangan bahwa keberhasilan Program Legislasi Nasional tidak terletak pada kuantitas undang-undang yang dibuat, melainkan pada kualitasnya. Ketua KPK Agus Rahardjo malah berharap agar pemerintah tak khawatir dengan jumlah aturan yang banyak selama pelaksanaannya diawasi.
Presiden yang mengaku dipusingkan dengan begitu banyaknya regulasi di Indonesia meminta semua pihak agar tidak mudah membuat regulasi baru, apalagi berpotensi tumpang tindih dengan regulasi lainnya, khususnya regulasi yang terkait pembangunan ekonomi. Ia juga menegur bawahannya yang dinilai ngeyel .
Ada berapa banyak regulasi bermasalah? Dari tahun 2000 hingga 2015 setidaknya terdapat 12.400 regulasi dibentuk, atau ada sekitar 827 regulasi setiap tahunnya. Hingga 2017 tercatat lebih dari 62.000 regulasi dan tersebar di berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dari angka itu, terdapat 42.000 peraturan berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, hingga peraturan wali kota yang “rentan” bermasalah. Teks lain menyebutnya bermasalah . Hasil Peraturan tersebut terutama berkenaan dengan masalah perizinan dan investasi.
Pemerintah sendiri sudah memangkas 3.000 peraturan daerah (Perda), tapi tidak bisa lagi dengan leluasa memangkas perda bermasalah karena dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri membatalkan Perda, dan presiden seperti kecewa dengan putusan tersebut.
Apa penyebab munculnya permasalahan regulasi? Persoalan regulasi muncul karena pembentukan regulasi tidak terkendali. Penyebab lain ialah karena kementerian/lembaga nonkementerian masih mendahulukan kepentingan sektoral daripada kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan tidak adanya sinergi yang baik antarkementerian atau nonkementerian terkait upaya menghindari regulasi yang berpotensi tumpang tindih.
Regulasi apa saja yang bermasalah? Regulasi yang bermasalah terdiri dari regulasi yang berkaitan dengan toko retail, penetapan 707.000 hektar hutan adat di Kalimantan, pilkada di Aceh, pengurusan IMB, kegiatan usaha, jaminan sosial, kehutanan, pertambangan, hingga regulasi tentang pengadaan senjata api yang telah berlangsung sejak 1948. Khusus regulasi mengenai pengadaan senjata, Kemenko Polhukam memutuskan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengatasi masalah ini.
Secara kelembagaan, permasalahan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian banyak pula ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, terutama terkait dengan dana desa. Setidaknya ada lima peraturan pemerintah di bawah undang-undang ditambah 13 aturan setingkat menteri berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa berpotensi tumpang tindih. Begitu juga Kementerian ESDM yang sudah menerbitkan 43 Peraturan Menteri yang dianggap menjadi biang masalah baru di sektor ESDM.
Hal lain yang menarik dicermati adalah langkah presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Menurut anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, Perppu tersebut akan bertabrakan dengan UUD 1945, UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bagi Heri, Perppu tersebut rawan penyelewengan. Selain itu, menurutnya Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi genting dan memaksa. Sedangkan merujuk Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, tidak ada kondisi mendesak/memaksa untuk menerbitkan Perppu tersebut.
Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, Perppu ini merupakan respon presiden perjanjian internasional dalam bidang perpajakan untuk saling menukar informasi keuangan yang secara otomatis berlaku pada 2018 serta membatalkan ketentuan yang bertabrakan dengan regulasi di bawahnya. Kerja sama internasional ini bertujuan mengantisipasi tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan warga negara. Presiden menegaskan agar tidak ada lagi tumpang tindih regulasi menjelang diterapkannya perjanjian kerja sama di bidang jasa keuangan dan perpajakan pada 2018.
Bagaimana dampak dari masalah regulasi? Di level kementerian atau lembaga, permasalahan regulasi secara teknis berdampak pada terjadinya lempar tanggung jawab atau bahkan berebut tanggung jawab (kewenangan). Sementara dalam konteks perijinan, hal ini berpotensi memicu munculnya praktik korupsi, menciptakan biaya ekonomi yang tinggi, dan menghambat minat investasi.
Secara umum, persoalan regulasi mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik dan pembangunan. Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun misalnya, telah meminta pemerintah pusat agar mengeluarkan regulasi yang meningkatkan perekonomian Kepri, bukan regulasi yang tidak pasti dan membiarkan tumpang tindih kewenangan yang hanya akan menganggu investasi.
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
Bagaimana pemerintah mengatasi masalah regulasi? Presiden telah menginstruksikan kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota agar memangkas regulasi, perizinan, dan atau persyaratan yang membebani masyarakat. Presiden juga memberi instruksi agar transparansi, kecepatan, dan penyerdehanaan aturan ditingkatkan agar birokrasi tidak memperumit dunia usaha dan masyarakat. Secara umum, pemerintah telah mendorong perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/21011 sebagai pintu masuk penataan regulasi di Indonesia.
Guna mengatasi tumpang tindih pemanfaatan lahan dan memperjelas batas-batas daerah, presiden menetapkan kebijakan satu peta (one map policy) sesuai Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Sementara guna mengatasi regulasi yang menghambat sektor usaha/ bisnis, pemerintah melalui Kementerian Perekonomian mencabut 9 regulasi, merevisi 31 regulasi dan 49 regulasi baru untuk mewadahi kebijakan baru, 35 regulasi digabung menjadi 13 regulasi, 89 regulasi baru mencabut regulasi lama. Dari satu unit analisis disebutkan bahwa akhir 2017 pemerintah akan menyederhanakan kembali larangan pembatasan (lartas) yang targetnya bisa menekan lartas dari 42% menjadi 20,8%. Penyederhanaan lartas bertujuan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dari seluruh teks berita yang dianalisis hingga akhir 2017 tak ditemui hasil dari rencana penyederhanaan lartas tersebut. Tampaknya lartas merupakan bagian dari implementasi Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan oleh presiden.
Apakah masalah regulasi bisa dituntaskan pada 2018? Tampaknya tak semua persoalan regulasi bisa diselesaikan secara tuntas. Menurut Teten Masduki selaku Kepala Staf Kepresidenan, masih ada banyak regulasi yang bermasalah dan belum ada komite yang mampu menyeleraskan UU dengan peraturan di bawahnya supaya tidak bertentangan. Apalagi tahun 2018 disebut-sebut sebagai tahun politik di mana pilkada banyak digelar dan menjadi tahun persiapan pemilihan presiden (Pilpres) yang mungkin akan menyita perhatian pemerintah dan legislatif. Tetapi, mengingat perjanjian internasional di bidang jasa keuangan dan perpajakan akan berlaku pada 2018, setidaknya semua regulasi yang bertentangan dengan Perppu No. 1 Tahun 2017 kemungkinan akan teratasi sebelum pemberlakuan kerja sama internasional ini.
Dari begitu banyak persoalan regulasi di Indonesia, tampaknya presiden lebih menaruh perhatian terahadap berbagai regulasi yang menghambat investasi atau kegiatan di sektor ekonomi. Dengan demikian, penyelesaian masalah regulasi yang berhubungan dengan kemudahan usaha, investasi, atau bisnis kemungkinan bisa lebih cepat teratasi.
Bagaimana keterkaitan/hubungan antara komunikasi politik dalam konteks pembangunan dan komunikasi pembangunan? Berdasarkan analisis terhadap pesan- pesan politik yang berkaitan dengan masalah regulasi sebagaimana disampaikan presiden dan para komunikator politik lainnya, jelas terdapat suatu hubungan yang erat antara komunikasi politik dengan pembangunan, terlebih pada konteks persoalan regulasi yang bersentuhan langsung dengan pembangunan.
Selain itu, komunikasi politik yang disampaikan cenderung berhubungan erat dengan komunikasi pembangunan. Dalam sejumlah pernyataan presiden dan pemrakarsa pembangunan lainnya, terkandung unsur-unsur sebuah pemahaman dari pengertian komunikasi pembangunan sebagaimana telah disebutkan.
Apa saja yang bisa diinterpretasikan di balik wacana ini? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, analisis wacana mengungkap maksud tersembunyi
dari suatu pernyataan (dalam Kriyantono, 2010: 262). Dalam menyampaikan pesan, elit menyusun citra tertentu terkait gambaran realitas politik (Bungin, 2011 : 199). Berdasarkan pemahaman tersebut maka citra yang ingin dibangun presiden adalah: (1) presiden sangat serius dalam mengupayakan percepatan pembangunan sehingga hal yang menghambat pembangunan harus segera diatasi seperti tumpang tindihnya regulasi; (2) presiden telah bersikap tegas sehingga berani menunjukkan sikap tertentu pada pihak-pihak yang menyebabkan banyaknya regulasi tumpang tindih; dan (3) presiden mempunyai kemauan politik/komitmen dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi meskipun permasalahan ini banyak yang berasal dari masa pemerintahan sebelumnya.
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya di balik wacana terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang diperjuangkan. Mungkin, ketiga hal itu pula yang tengah diperjuangkan Presiden Jokowi. Namun, seandainya pernyataan politik presiden terkait masalah regulasi diinterpretasikan secara berbeda maka akan berbeda pula pandangan terhadap dirinya: (1) presiden menjadikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi sebagai kambing hitam dari lambatnya  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah; (2) presiden seakan-akan suka menyalahkan pihak lain erkait tumpang tindihnya regulasi; (3) presiden tampaknya lebih serius memperhatikan pembangunan fisik dan ekonomi daripada pembangunan mental spiritual.
Begitulah sebuah wacana, bisa dianalisis dan diinterpretasi sesuai konteks tertentu. Tidak sebatas pada apa yang tertera dalam teksnya (Hamad, 2007: 328). Terlepas dari berbagai interpretasi tersebut, fungsi kunci dari komunikasi politik adalah menjadikan publik atau masyarakat berpikir mengenai suatu isu yang bisa menguntungkan bagi pengirim pesannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan pada hasil dan pembahasan di atas, berikut adalah kesimpulan yang bisa ditarik.
Pertama , adanya keterlibatan semua kategori komunikator politik dalam proses komunikasi politik yang berlangsung, yaitu politisi, profesional dan aktivis. Dari 40 komunikator politik yang berbicara terkait persoalan regulasi, 15 orang termasuk kategori politisi, 12 orang profesional, dan 13 orang termasuk sebagai aktivis. Dominannya politisi sebagai komunikator menunjukkan tuntutan mereka yang lebih besar dalam memberi perhatian, peran atau kewenangan yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan regulasi daripada kalangan profesional dan aktivis. Tetapi, keterlibatan semua kategori komunikator politik yang selisih jumlahnya hanya 1 atau 2 orang, mencerminkan masalah regulasi relatif merupakan masalah bersama karena bersentuhan dengan berbagai pihak, mulai petani hingga nelayan. Dominannya kemunculan nama Presiden Jokowi sebagai komunikator politik dari keseluruhan teks berita mempertegas bahwa isu ini sangat penting dan menyentuh kepentingan nasional sekaligus lokal.
Kedua , pesan memang beragam. Akan tetapi yang paling penting dari hasil analisis ini ialah upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan regulasi seperti dikemukakan komunikator politiknya (politisi). Hal yang juga tak boleh diabaikan adalah pernyataan komunikator politik lain (profesional) yang kontributif, dan beberapa aktivis (pengusaha, petani, nelayan) yang merasakan langsung dampak permasalahan regulasi bagi kegiatan usaha mereka. Adapun pihak yang tak mau mendukung sepenuhnya upaya pemerintah mengatasi masalah regulasi merupakan bagian dari dinamika politik antara eksekutif (presiden) dengan sebagian anggota legislatif (DPR).
Ketiga , tak diketahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah regulasi yang bermasalah di Indonesia. Tetapi, dari 62.000 regulasi yang tersebar di tingkat pusat dan daerah, terdapat 42.000 peraturan yang disebut rentan bermasalah. Peraturan tersebut berkenaan dengan masalah perizinan dan investasi.
Keempat , munculnya permasalahan regulasi terutama karena pembentukan regulasi yang tak terkendali dan cenderung memperlihatkan ego kementerian atau lembaga sehingga masing-masing mendahulukan kepentingan sektoral dibanding kepentingan nasional. Selain itu, belum ada komite yang mampu menyeleraskan undang-undang dengan peraturan di bawahnya agar tidak bertentangan.
Kelima , regulasi yang bermasalah meliputi regulasi yang mengatur berbagai sektor, baik bersentuhan dengan kegiatan bisnis maupun nonbisnis. Permasalahan regulasinya melibatkan banyak regulator baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keenam , permasalahan regulasi menimbulkan banyak konsekuensi, seperti lempar tanggung jawab, mendorong terjadinya praktik korupsi, menghambat minat investasi, lambannya peyalanan publik, dan akhirnya terhambatnya pembangunan.
Ketujuh , ada beberapa istilah untuk menyebut upaya pemerintah mengatasi tumpang tindih regulasi, seperti reformasi regulasi, deregulasi, penataan regulasi, dan perampingan regulasi. Istilah lain dan khusus terkait upaya mengatasi regulasi yang “bermasalah” bagi percepatan kemudahan berusaha yaitu paket “Kebijakan Ekonomi XVI”.
Kedelapan , pada 2018, sepertinya tidak semua permasalahan regulasi bisa diselesaikan secara tuntas. Apalagi, tahun 2018 disebut sebagai tahun politik yang membuat pemerintah dan lembaga terkait harus membagi perhatiannya. Kecuali mungkin regulasi yang bertentangan dengan Perppu No.1/2017 terkait kerja sama internasional di bidang jasa keuangan dan perpajakan bisa dituntaskan. Sejumlah regulasi yang juga mungkin mengalami progres penyelesaian lebih cepat adalah regulasi yang dianggap menghambat investasi dan kegiatan berusaha/ekonomi.
Kesembilan, komunikasi politik terkait masalah regulasi yang disampaikan Presiden dan beberapa komunikator politik lainnya berkenaan erat dengan konteks pembangunan. Bahkan, terkait pula dengan komunikasi pembangunan.
Kesepuluh , interpretasi terhadap wacana penyelesaian berbagai persoalan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, ada makna dan citra yang ingin dibangun atau diperjuangkan presiden. Wacana ini bisa diinterpretasikan sesuai konteksnya.

## REFERENSI
Albaburrahim. (2017). “Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Kasus Papa Minta Saham di Metro Tv”. Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya , 1(2): 1-12.
Anam, M. Khairul. (2017). “ Analisis Respons Netizen Terhadap Berita Politik di Media Online”. Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer , 3(1): 14-21.
Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomoi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Prenada Media Group.
Cangara, Hafied. (2011). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Damanik, Muhammad Iqbal. (2013). “Upah Minimum dalam Politik Media Massa (Studi Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Koran Tempo dan Harian Kompas dalam Pemberitaan Polemik Penentuan Upah Minimum Kawasan Industri Bekasi – Jawa Barat)”. Jurnal Ilmu Komunikasi Flow , 1(3): 1-15.
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
Darmawan, Ratna Riadhini. (2014). “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Suap Soemarmo RAPBD 2012 Kota Semarang di Surat Kabar Harian Suara Merdeka”. The Messenger , 5(1): 51-55.
Faridi, Moh. (2014). “Analisis Wacana Kritis Teks Berita Politik dalam Koran Radar Madura Menjelang Pemilu Legislatif”.  NOSI, 2(7): 710-.715.
Hamad, Ibnu (2007). “Lebih Dekat dengan Analisis Wacana” . Mediator , 8(2): 325-343.
Harun, Rochayat dan Elvinaro Ardianto. (2011) . Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hornby, A.S. (1974). Oxford Advanced Learner”s Dictionary of Current English . London: Oxford University Press.
Imam, Ahmad Fachruddien. (2012). “Analisis Wacana Van Dijk pada Lirik Lagu Irgaa Tani (My Heart Will Go On)”. Journal of Arabic Learning and Teaching , 2(1): 1-8.
Jamaludin, Asep, Ermanto dan Novia Juita. (2016). “Pemberitaan Peristiwa Politik Pilgub Sumatera Barat Periode 2016-2021 Tinjauan Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun a. van dijk dalam Media Online Portal Harian Singgalang”. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia , 5(2): 73-81.
Karman. (2014). “Dominasi Wacana Anti-Politik Barat pada Media-Muslim Revivalis (Analisis Wacana Model Teun Van Dijk Tabloid Media Umat Edisi Pemilu 2014)”. Jurnal Studi Komunikasi dan Media , 18(2): 229-246.
Kaspono. 2015. Analisis Wacana Rubrik Opini tentang Berita Politik pada Website Sumatera Ekspres . Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang.
Kriyantono, Rachmat. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi . Jakarta: Prenada Media Group. Kuntoro. (2008). “Analisis Wacana Kritis (Teori Van Dijk Dalam Kajian Teks Media Massa)”.
Leksika , 2(2): 45-55.
Kuswandari, Ary Hunanda, St. Y. Slamet dan Budhi Setiawan. (2017). “Analisis Wacana:
Representasi Pendidikan Indonesia pada Berita Online DETIK.COM”. Metalingua , 15(2): 145–152.
Lilleker, Darren G. (2006). Key Concepts in Political Communication. London: Sage Publications.
Maghvira, Genta. (2017). “Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan TEMPO.CO tentang Kematian Taruna STIP Jakarta”. The Messenger , 9(2): 120-130.
Maiyulinda, Catur. (2018). “Analisis Wacana Berita Liputan Khusus Kaltim Post tentang Pesta Pora di Tahura terhadap Kecenderungan Media dalam Menyadarkan Masyarakat mengenai Penambangan Ilegal”. eJournal llmu Komunikasi , 6(1): 158-172.
Manurung, Sonata Batoan Sehaputra. (2015). “Analisis Framing Pemberitaan Bakso Oplosan pada Portal Berita Republika Online dan Kompas.com”. Ejournal Ilmu Komunikasi , 3(1): 443-457.
Maulana, Irpan. (2013). “Struktur Wacana Rubrik Bale Bandung dalam Majalah Mangle (Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk)”. Lokabasa , 4(2): 136-144.
Mc Nair, Brian. (2003). An Intruduction to Political Communication. London: Routledge. Nasution, Zulkarimen. (1998). Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nimmo, Dan, (2005). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Payuyasa, I Nyoman. (2017). “Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk dalam Program Acara Mata Najwa di Metro TV”. Segara Widya , 5: 14-24.
Prihantoro, Edy dan Dinda Rakhma Fitriani. (2015). “Modalitas dalam Teks Berita Media Online”. Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur &Teknik Sipil) , 6: 17-25. Riyandari, Defiana Tities. (2013). “Analisis Pembingkaian Sosok SBY dalam Buku “Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century” Karangan George Junus Aditjondro (Studi Analisis Teks Van Dijk). The Messenger , 5(2): 28-34.
Saleh, R. (2017). “Analisis Wacana Kritis dalam Doa Muhammad Syafi’i pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2016-2017". IPTEK-KOM , 19(1): 25-38.
Sobur, Alex. (2006). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
Widarini, Dwi Ajeng dan Desy Setyowati. (2014). “Analisa Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan dalam Kasus Korupsi di DETIK.COM”. Wacana , 13(3): 288-306.

## Sumber Internet
12 dari 25 Regulasi IMB di Jakarta Tumpang Tindih . (28 Februari 2017). Diakses dari: https:/
/ p r o p e r t i . k o m p a s . c o m / r e a d / 2 0 1 7 / 0 2 / 2 8 / 1 7 3 0 0 5 6 2 1 / 12.dari.25.regulasi.imb.di.jakarta.tumpang.tindih
Ada 23 Regulasi Terbit, Jokowi Tegur Menteri-menterinya . (4 April 2017). Diakses dari: http:/
/webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tnl2yDQBzyYJ:www.tribunnews.com/ n a s i o n a l /2 0 1 7/0 4/0 4/ a d a - 2 3 - r e g u l a s i - t e r b i t - j o k o w i - t e g u r - m e n t e r i - menterinya+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id
Ada 62.000 Aturan, Indonesia Dianggap “Obesitas Regulasi” . (10 November 2017). Diakses dari:  http://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/19062511/ada-62000-aturan- indonesia-dianggap-obesitas-regulasi
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
Banyak Regulasi Tumpang Tindih: Jokowi Beri Hadiah untuk Pemangkas Aturan . (12 Desember 2017). Diakses dari: http://www.jurnalasia.com/nasional/banyak-regulasi-tumpang- tindih-jokowi-beri-hadiah-untuk-pemangkas-aturan/
Banyaknya Aturan soal Dana Desa Dinilai Membingungkan . (5 September 2017). Diakses dari:  https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/17443621/banyaknya-aturan-soal- dana-desa-dinilai-membingungkan
Cegah Tumpang-Tindih Regulasi, Menkumham Yasonna: Kepentingan Nasional Harus
Didahulukan . (11 November 2017). Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2017/
11/11/337/1812310/cegah-tumpang-tindih-regulasi-menkumham-yasonna-kepentingan- nasional-harus-didahulukan
Di Jerman, Tumpang Tindih Regulasi Sempat Hambat Laju Ekonomi . (14 Juli 2017). Diakses dari:  https://news.detik.com/berita/d-3560224/di-jerman-tumpang-tindih-regulasi- sempat-hambat-laju-ekonomi
Fahri Hamzah Sikapi Sindiran Presiden Jokowi . (29 November 2017). Diakses dari: http:// politik.rmol.co/read/2017/11/29/316327/Fahri-Hamzah-Sikapi-Sindiran-Presiden-Jokowi Jelang AEoI, Jokowi Tegaskan Regulasi Tak Tumpang Tindih . (23 Februari 2017). Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170222180624-92-195394/jelang-aeoi- jokowi-tegaskan-regulasi-tak-tumpang-tindih
Jokowi Bilang Jangan Bikin Banyak UU, Ini Kata Pimpinan DPR . (29 November 2017). Diakses dari: http://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/15091461/jokowi-bilang-jangan-bikin- banyak-uu-ini-kata-pimpinan-dpr
Jokowi Jelaskan Regulasi Bertumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan . (23 Oktober 2017). Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/660465/jokowi-jelaskan-regulasi- bertumpuk-hambat-kecepatan-pembangunan
Jokowi Pusing Ada 42.000 Aturan di RI . (23 Oktober 2017). Diakses dari: https:// finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3696730/jokowi-pusing-ada-42000-aturan-di-ri Jokowi: Banyak Regulasi Justru Picu Korupsi . (12 Desember 2017). Diakses dari: http:// nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/12/11/p0t19x440-jokowi-banyak- regulasi-justru-picu-korupsi
Jokowi: Hindari Tumpang Tindih Regulasi Jasa Keuangan . (23 Februari 2017). Diakses dari: http://moneter.co.id/10766/jokowi-hindari-tumpang-tindih-regulasi-jasa-keuangan Jokowi: Peraturan di Indonesia Terlalu Banyak, Jadi Tidak Teratur . (8 September 2017). Diakses dari:  http://news.liputan6.com/read/3087330/jokowi-peraturan-di-indonesia-terlalu- banyak-jadi-tidak-teratur
Jokowi: Siapa Bisa Pangkas Peraturan, Saya Beri Hadiah . (11 Desember 2017). Diakses dari: https://nasional.tempo.co/read/1041277/jokowi-siapa-bisa-pangkas-peraturan-saya-beri- hadiah
KSP Nilai Obesitas Hukum Kurangi Daya Saing Indonesia . (11 November 2017). Diakses dari: https://news.detik.com/berita/d-3722987/ksp-nilai-obesitas-hukum-kurangi-daya-saing- indonesia
Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih . (18 Juli 2017). Diakses dari:  https://bisnis.tempo.co/read/892223/menteri-airlangga-ruu-perkelapasawitan- berisiko-tumpang-tindih
Nah Lho, Polri Sebut Regulasi Senjata Api Tumpang Tindih Sejak Tahun 1948 . (6 Oktober 2017). Diakses dari: https://news.okezone.com/read/2017/10/06/337/1790198/nah-lho- polri-sebut-regulasi-senjata-api-tumpang-tindih-sejak-tahun-1948
Nurdin Minta Regulasi ke Pusat . (28 Juli 2017). Diakses dari: https://batampos.co.id/2017/ 07/28/nurdin-minta-regulasi-ke-pusat/
PDB 2017: Pemerintah Fokus Pangkas Regulasi yang Hambat Investasi . (8 Agustus 2017). Diakses dari: http://finansial.bisnis.com/read/20170808/9/679106/pdb-2017-pemerintah- fokus-pangkas-regulasi-yang-hambat-investasi
Pemerintah Evaluasi 41.000 Regulasi Tumpang Tindih . (17 Januari 2017). Diakses dari: http:/ /www.satuharapan.com/read-detail/read/pemerintah-evaluasi-41000-regulasi-tumpang- tindih
Pengakuan Hutan Adat Terbentur Regulasi Tumpang Tindih dan Ego Sektoral . (10 Oktober 2017). Diakses dari: http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/10/pengakuan-hutan-adat- terbentur-regulasi-tumpang-tindih-dan-ego-sektoral
Perppu 1 Tahun 2017 Tumpang Tindih dan Rawan Penyelewengan . (23 Mei 2017). Diakses dari: http://news.liputan6.com/read/2961822/perppu-1-tahun-2017-tumpang-tindih-dan- rawan-penyelewengan
Presiden Diminta Tegas Batalkan Permen ESDM . (25 Juli 2017). Diakses dari: https:// ekbis.sindonews.com/read/1223838/34/presiden-diminta-tegas-batalkan-permen-esdm- 1500975680
Presiden Jokowi Tagih Percepatan Kebijakan Satu Peta . (13 Juni 2017). Diakses dari: http:// kbr.id/berita/nasional/06-2017/presiden_jokowi_tagih_percepatan_kebijakan_satu_peta/ 90634.html
Presiden Jokowi Tekankan Penghematan Anggaran 2017/2018 . (4 April 2017). Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/622106/presiden-jokowi-tekankan-penghematan- anggaran-2017-2018
Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, April 2018
Reformasi Birokrasi Masih Kacau, Masih Ada Regulasi yang Tumpang Tindih . (9 Maret 2017). Diakses dari: http://www.rmoljabar.com/read/2017/03/09/37460/Reformasi-Birokrasi- Masih-Kacau,-Masih-Ada-Regulasi-yang-Tumpang-Tindih
Regulasi di Indonesia Terlalu Gemuk, Tumpang Tindih, Sarat Benturan . (11 November 2017). Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/664157/regulasi-di-indonesia-terlalu- gemuk-tumpang-tindih-sarat-benturan
Regulasi di Indonesia yang Mengalami Obesitas . (23 Mei 2017). Diakses dari: http:// www.neraca.co.id/article/93458/regulasi-di-indonesia-yang-mengalami-obesitas Regulasi Ritel Tumpang-tindih, Pengusaha Tagih Revisi Peraturan . (3 Juli 2017). Diakses dari: https://www.jpnn.com/news/regulasi-ritel-tumpang-tindih-pengusaha-tagih-revisi- peraturan
Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang? . (13 November 2017). Diakses dari: https:/ /www.wartaekonomi.co.id/read160890/regulasi-tumpang-tindih-bakal-jadi- boomerang.html
Regulasi Tumpang Tindih, Pengusaha Merasa Dipersulit Urus Ijin . (9 Februari 2017). Diakses dari: https://www.posbali.id/regulasi-tumpang-tindih-pengusaha-merasa-dipersulit-urus- ijin/
Sejak 1948, Ada Regulasi Senjata Yang Tumpang-tindih . (7 Oktober 2017). Diakses dari: https://www.siantarnews24jam.co.id/2017/10/07/sejak-1948-ada-regulasi-senjata-yang- tumpang-tindih/
Teten Masduki Sebut Indonesia Alami Masalah Regulasi . (11 November 2017). Diakses dari: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/11/oz905b384-teten- masduki-sebut-indonesia-alami-masalah-regulasi
Teten: 23 Regulasi yang Hambat Investasi Itu di Luar Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi . (4 April 2017). Diakses dari: http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/04/04/teten-23- regulasi-yang-hambat-investasi-itu-di-luar-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi
Tumpang Tindih Peraturan Akar Konflik Agraria . (21 April 2017). Diakses dari: http:// news.metrotvnews.com/politik/zNPdMvXN-tumpang-tindih-peraturan-akar-konflik-agraria Tumpang Tindih Regulasi Bikin Ruang Gerak Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Aceh
Terbatasi . (20 Januari 2017). Diakses dari: http://beritakini.co/news/tumpang-tindih- regulasi-bikin-ruang-gerak-penyelenggara-dan-pengawas-pilkada-aceh-terbatasi/ index.html
Tumpang Tindih Regulasi Hambat Produksi Migas Riau . (10 April 2017). Diakses dari: https:/ /www.antarariau.com/berita/14105/tumpang-tindih-regulasi-hambat-produksi-migas-riau Tumpang Tindih Regulasi Jaminan Sosial . (20 Maret 2017). Diakses dari: https:// www.winnetnews.com/post/tumpang-tindih-regulasi-jaminan-sosial
Tumpang Tindih Regulasi: Pemerintah Kembali Sederhanakan Lartas . (12 Desember 2017). Diakses dari: http://kalimantan.bisnis.com/read/20171212/433/717317/tumpang-tindih- regulasi-pemerintah-kembali-sederhanakan-lartas
Tumpang-Tindih Regulasi Hambat Kemudahan Usaha . (4 September 2017). Diakses dari: http://www.koran-jakarta.com/tumpang-tindih-regulasi-hambat-kemudahan-usaha/