JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.

## PENDAHULUAN
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sontak diikuti  dengan  dikucurkan  limpahan  dana  otonomi  khusus  (dana  otsus)  berupa  setara  2  persen  DAU  Nasional  dan tambahan dana infrastuktur bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Pemprov Papua).Sejak awal implementasi Otsus Papua,  Pemprov  Papua  mengambil  kebijakan  untuk  membagi  kewenangan  belanja  dana  Otsus  kepada  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota,  dan  kebijakan  tersebut  lebih  lanjut  ditegaskan  dengan  ditetapkannnya  Peraturan  Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 (Perdasus 25/2013) tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua.
Utamanya,  Perdasus  25/2013  mengatur  ketentuan  bahwa  Dana  Otsus  yang  dihitung  setara  2%  dari  DAU Nasional  dibagi  antara  Provinsi  Papua  dan  Kabupaten/Kota  dengan  persentase  20%  untuk  Provinsi  dan  80%  untuk Kabupaten/Kota.  Bagian  dana  Otsus  yang  dibagikan  oleh  Provinsi  ke  Kabupaten/Kota  telah  diatur  alokasi  dan penggunaannya  dalam  Pasal  11  Perdasus  25/2013,  yakni  dengan  ketentuan  sebagai  berikut;  alokasi  dana  untuk pelayanan  pendidikan  minimal  30%,  pelayanan  kesehatan  minimal  15%,  perekonomian  rakyat  minimal  20%, infrastruktur  minimal  20%,  bantuan  afirmasi  maksimal  6%,  serta  perencanaan,  pengawasan  dan  MONEV  (Monitoring dan Evaluasi) maksimal 4%. Kemudian teknis pemanfaatan dan pelaksanaan atas porsi pembagian dari setiap sektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
Mengacu pada porsi pembagian dana otsus di atas, tampak jelas bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu  sektor  yang  sangat  diprioritaskandalam  penyelenggaraan  otsus  Papua,  yaknidengan  mendapatkan  porsi pembagian terbesar. Hal ini tentu tidak terlepas dengan kondisi faktual bahwa pendidikan di Papua merupakan masalah fundamental  yang  belum  terpecahkan  semenjak  kebijakan  otonomi  khusus  digulirkan  tiga  belas  tahun  silam.  Saat  ini Pemerintah  Daerah  menaruh  perhatian  secara  serius  dalam  membenahi  berbagai  ketimpangan  terutama  masalah pendidikan  yang  semakin  hari  semakin  terpuruk  meskipun  berbagai  kebijakan  telah  diluncurkan  dalam  rangka mengatasi  masalah  tersebut.  Berbagai  stokeholder  yang  berperan  memajukan  pendidikan  di  Tanah  Papua  kurang didukung  oleh  suplemen  yang  memadai,  sehingga  pendidikan  mengalami  stagnasi  bahkan  semakin  hari  semakin menurun.
Namun yang lebih penting dari pada itu, pengelolaan anggaran dana otsus sektor pendidikan harusnya dapat diselenggarakan  menurut  paradigma  reformasi  anggaran  daerah  (budgeting  reform)  yang  mengedepankan  prinsip transparansi  anggaran  dan  partisipatif  sebagai  salah  satu  pilar  utama  dalam  penyelenggaraan  good  governance.  Di samping bahwa anggaran dana otsus sektor pendidikan juga harus dikelola malalui pendekatan performance oriented, value  for  money,  keadilan,  kesejahteraan,  dan  disiplin  anggaran.  Oleh  karenanya,  peneliti  juga  menyorot  betapa urgentnya penyelanggaraan pengawasan terhadap implementasi dana otsus sektor pendidikan karena dengan sarana pengawasan pengelolaan anggaran secara optimal, maka akan terdapat jaminan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelan-jakan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  benar-benar  berdampak  terhadap  kepentingan  dan  kebutuhan  riil masyarakat di daerah, serta dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran MRP dan DPRP sebagai salah satu institusi yang paling memiliki posisi dan peran strategis dalam pelak-sanaan pengawasan dana otsus yang dikelola eksekutif karena pada dasarnya diamanatkan oleh Perdasus 25/2013.

## Aprianto L. Kuddy
1

## kuddy.keuda@gmail.com
Abstract: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  bagaimana  prinsip  transparansi,  partisipasi  masyarakat  dan  fungsi  pengawasan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menjalankan proses pengelolaan dana otonomi khusus sektor pendidikan. Metode yang digunakan  yaitu dengan menggunakan disain penelitian  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data melalui wawacara mendalam (indepth interview), observasi, studi dokumen dan regulasi Pemerintah, serta web searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah transparansi karena minimnya keterbukaan informasi, baik sumber maupun penggunaan dana otonomi khusus sektor pendidikan. Di samping itu, masih terdapat pula masalah partisipasi masyarakat dalam tahapan awal penyusunan program/kegiatan sektor pendidikan, karena sebagian besar program/kegiatan  sektor  pendidikan  yang  dibiayai  dana  otsus  telah  dianggarkan,  namun  kurang  melibatkan  partisipasi  warga.  Adapun  hasil penelitian mengung-kapkan bahwa pengawasan internal yang seharusnya dilakukan Inspektorat belum optimal. DPRP juga kurang optimal dalam menjalankan  fungsi  pengawasannya  terhadap  program/kegiatan.  Demikian  halnya  dengan  MRP  yang  kurang  mendapat  ruang  dalam melaksanakan pengawasan, sedangkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 telah memberi mandat agar pengawasan dana otonomi khusus dilakukan oleh ketiga instansi tersebut.
Keywords : Dana otonomi khusus, Sektor Pendidikan, Transparansi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan.

## PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI ANGGARAN, DAN PERAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANIAI
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.
Bertalian dengan uraian di atas, maka yang menjadi focus of interest dalam penelitian ini adalah “bagaimana sesungguhnya kinerja pengelolaan dana otsus yang dijalankan Pemerintah Daerah selama ini, utamanya pada sektor pendidikan.  Apakah  Pemerintah  Daerah  telah  menjalankan  proses  pengelolaan  terhadap  program  dan  kegiatan  yang dibiayai  dana  otsus  sektor  pendidikan  dengan  prinsip  transparansi  anggaran  dan  partisipatif  sebagai  salah  satu  pilar utama  dalam  penyelenggaraan  good  governance.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan mengungkapkanbagaimana prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam  menjalankan  proses  pengelolaan  dana  otonomi  khusus  sektor  pendidikan,  mulai  dari  tahapan  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah kabupaten Paniai .

## KAJIAN PUSTAKA
Teori  agensi  menjelaskan  bagaimana  agen  (manajer)  menerima  amanah  atau  perintah  untuk  mengelola sumber  daya  milik  prinsipal.  Dalam  hubungan  ini  prinsipal  sebagai  pemegang  amanah  dituntut  bekerja  baik  untuk kepentingan prinsipal, dan sebagai balas jasa manajer menerima imbalan.
Untuk konteks Indonesia, Halim & Abdullah (2006) membenarkan adanya hubungan keagenan di lingkungan pemerintah daerah. Hubungan agensi terdapat dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif–eksekutif sebagai agen dan  legislatif sebagai prinsipal, dan hubungan keagenan antara legislatif dan publik–legislatif sebagai agen dan publik ( voters )  sebagai  prinsipal.  Terkait  dengan  penganggaran,  hubungan  agensi  antara  eksekutif–legislatif  dinilai  memuat masalah  asimetri  informasi  yang akut karena  eksekutif  yang  telah  lama  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat akan menggunakan posisinya untuk berperilaku oportunistik dalam usulan anggaran seperti; 1. mengusulkan kegiatan yang  sesungguhnya  tidak  menjadi  prioritas,  2.  mengusulkan  kegiatan  yang  memiliki lucrative  opportunities (peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar, 3. mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan, 4. mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk setiap komponen belanja, dan 5. memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya.
Halim & Abdullah (2000) juga melihat ada masalah dalam keagenan legislatif. Dalam posisi sebagai prinsipal, legislatif dapat memaksa mata anggaran yang harus disetujui eksekutif; termasuk menitip kegiatan untuk dianggarkan unit  kerja.  Dalam  posisi  sebagai  agen,  anggota  legislatif  lebih  memprioritaskan  warga  atau  wilayah  yang  telah membawanya  menduduki  jabatan  di  dewan;  sedangkan  warga  di  luar  itu  dimasukkan  dalam  urutan  non- prioritas.Menguatnya isu di atas, makin menguatkan berhembusnya penerapan konsep tentang good governance dalam perkembangan  paradigma  pengelolaan  keuangan  publik  di  daerah.  Schiavo-Campo  (2007,  p.54)  menjelaskan  empat pilar good governance , yaitu “ accountability, transparency, pre-dictability, and participation ”.

## A. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  adalah  keterlibatan  rakyat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  setiap aktivitas  publik  (Sopanah  dan  Wahyudi,  2005).  Keterlibatan  yang  dimaksudkan  bukanlah  bersifat  pasif,  tetapi  secara aktif  ditunjukkan  oleh  individu  atau  masyarakat  yang  bersangkutan  (Mardikanto,  1988).  Lebih  lanjut,  menurut  PTO (2008),  partisipasi  masyarakat  berarti  keterlibatan  aktif  seluruh  masya-rakat  di  kampung  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian/  pemantauan,  pelestarian  dan  pengembangan  kegiatan  terutama  bagi  kelompok  kurang mampu dan kelompok perempuan.
Isharyanto  (2007)  mengemukakan  bahwa  adanya  perubahan  paradigma  anggaran  di  era  reformasi  menuntut adanya partisipasi rakyat dalam keseluruhan siklus anggaran. Asumsinya bahwa dengan terselenggaranya partisipasi rakyat  yang  dilakukan  oleh  panitia  dan  tim  anggaran  dalam  siklus  anggaran  akan  memperkuat  pengawasan  dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran (Sirajuddin et al ., 2006:188).
Hasil penelitian Bank Dunia di NTB dan NTT menemukan masalah partisipasi publik. Perhatian pemerintah daerah terhadap  usulan  publik  relatif  kecil  (hanya  20-25  persen)  ( Lesung Edisi  III  No.1,  November  2004).  Di  Provinsi  NAD partisipasi  publik  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  masih  rendah  karena  ketidaktahuan  bagaimana  harus berpartisipasi  ( http:lakaspia.org/riset01.htm ).  Rendahnya  partisipasi  publik  karena  perencanaan  daerah  belum  fokus pada  kebutuhan  masyarakat.  Pemerintah  daerah  juga  belum  terbuka  dalam  menyampaikan  informasi  program  dan kegiatan. Masyarakat hanya ikut serta dalam acara Musrenbang tapi tak disertakan saat pembuatan keputusan.
Di  Papua  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  melalui  Musrenbang  masih  sangat  terbatas.  Bahkan  di beberapa  kabupaten  Musrenbang  kampung  dan  distrik  sebagai  keharusan  yang  diamanatkan  peraturan  tidak dilaksanakan.  Kelalaian  pemerintah  kabupaten  untuk  menyelenggarakan  Musrenbang  distrik  dan  kampung  tidak  juga mendapat perhatian dan pengawasan dari Bappeda Provinsi Papua (World Bank, 2009).
Partisipasi  masyarakat  mutlak  diperlukan  agar  penyelenggara  pemerintahan  dapat  mengenal  lebih  dekat  siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang  disarankannya,  apa  yang  dapat  disumbangkan  dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi,  dan  sebagainya.
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.
Kehadiran,  keikutsertaan  warga  masyarakat  dalam  forum  pertemuan  publik,  dan  keaktifan  mereka  dalam menyumbangkan pikiran dan saran-saran menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat sebagaimana terjadi selama ini.
Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidaklah mudah mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam suatu forum  sekaligus.  Jalan  keluar  yang  diusulkan  adalah  memberi  akses  kepada  wakil-wakil  dari  berbagai  lapisan masyarakat untuk berpartisipasi untuk menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya dan mengajukan usul serta pikiran dalam forum-forum pertemuan publik seperti musya-warah pembangunan tingkat desa dan konsultasi regional pembangunan. Wujud nyata dari prinsip ini adalah pembentukan forum-forum atau mekanisme pengambilan kebijakan publik yang memberi akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi, dan pemberian fasilitas berupa pelatihan atau lokakarya kepada wakil-wakil kelompok masyarakat agar mampu merumuskan masalah yang dihadapi kelom-poknya  dan  mampu  menemukan  cara  pengungkapan  yang  tepat  dalam  forum-forum  atau  saluran  publik  yang ada.

## B. Transparansi Anggaran
Transparansi  merupakan  prasyarat  untuk  terciptanya  partisipasi  masyarakat  yang  semakin  sehat  (Sulistoni, 2003:35), di samping prinsip transparansi juga merupakan saluran terciptanya akuntabilitas kepada publik (Mardiasmo, 2002: 20) . Transparansi kebijakan publik dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami, serta (untuk kemudian) dapat dipantau guna pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi  atas  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  (Mardiasmo,  2002:18; Sopanah dan Mardiasmo, 2003). Hal ini menegaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban Pemerintah memberikan informasi tentang sumber daya  berupa  anggaran/dana  publik  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pihak  –  pihak  yang berkepentingan.
Anggaran publik yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1)  Terdapat  pengumuman  kebijakan  anggaran,  (2)  Tersedia  dokumen  anggaran  dan  mudah  diakses,  (3)  Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan dari masyarakat, dan (5) Terdapat sistem  pemberian  informasi  kepada  publik/rakyat  (Mardiasmo,  2003).  Lebih  lanjut,  transparansi  penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya memperhatikan beberapa hal berikut; (1) publikasi  dan  sosialisasi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan (5) kesempatan masyarakat untuk  mengakses  informasi  yang  jujur,  benar  dan  tidak  diskriminatif  dari  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Makna dari transparansi di atas menegaskan dua hal, yaitu ; (1) wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat,  dan  (2)  upaya  peningkatan  manajemen  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan mengurangi  kesempatan  praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN).  Transparansi  jelas  akan  mengurangi  tingkat ketidakpastian  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  implementasi  kebijakan  publik.  Sebab,  penyebarluasan berbagai  informasi  yang  selama  ini  aksesnya  hanya  dimiliki  pemerintah  dapat  memberikan  kesempatan  kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik.

## C. Pengawasan Dana Otonomi Khusus
Pengertian  tentang  pengawasan  sangat  beragam  dan  banyak  para  ahli  yang  mengemukakannya  (Baswir, 1999:118;  Griffin,  2004:44;  Dessler,  2009:2;  Siegel et  al .,  1989:75;  Sulaiman,  2000:135;  Freeman  dan  Shoulders, 2003:71). Namun demikian, pada prinsipnya semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut ketika ditelisik secara  mendalam  dan  ditarik  benang  merahnya,  yaitu  bermuara  pada  makna  pengawasan  yang  sama.  Pengawasan pada  hakekatnya  merupakan  tindakan  membandingkan  antara  hasil  dalam  kenyataan  ( dassein )  dengan  hasil  yang diharapkan ( das sollen ). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering sekali terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, tugas paling utama dari pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.
Pengawasan pengelolaan dana otsus dalam penelitian ini dilandasi oleh beberapa kerangka pemikiran, pertama , jantung  dari  pengelolaan  lembaga  pemerintahan  di  daerah  adalah  keuangan  daerah  (Amiq,  2010).  Jika  keuangan daerah merupakan salah satu sistem utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah, maka pengelolaan dana otsus adalah  denyut  nadi  yang  merefleksikan  dinamika  keuangan  daerah  sekaligus  merupakan  bagian  integral  dari  sistem keuangan  negara  yang  harus  dikelola  berdasarkan  asas-asas  penyelenggaraan  negara  yang  bersih; kedua , pengelolaan  dana  otsus  harus  ditopang  dalam  sebuah  sistem  pengawasan  yang  kuat  sebagai  upaya  yang  ditujukan
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.
untuk  menghindari  penyalahgunaan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan  demikian,  pengawasan  menjadi  sarana yang  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dibandingkan  dengan penegakan  hukum  yang  bersifat  responsif  (Handayaningrat  1985;  Shield et  al., 1998;  Terry  dan  Rue,  2003:232; Yuwono , 2008).
Fungsi  pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  optimalisasi  peran  DPRD  sebagai  salah  satu  institusi  yang  paling berperan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  dana  publik  (Syahruddin  dan  Taifur,  2002).  James  (1985:125) mengemukakan bahwa Parliament still its original fungtions. In the first place, it is still generally true to say that no public money may be expended without the sanction of Parliement. In the second place, the most conspicuous of its functions is  legislation. Hal  ini  berarti  bahwa  keuangan  daerah  adalah  keuangan  milik  rakyat  dan  tidak  ada  penggunaan  uang rakyat tanpa pengawasan dari rakyat. Dalam hal ini, maka DPRD merupakan representasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan  dapat  berupa  pengawasan  secara  langsung  dan  tidak  langsung,  serta pengawasan  secara preventif dan represif. Pengawasan  langsung  dilakukan  secara  pribadi  dengan  cara  mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri di tempat pekerjaan, serta meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Pengawasan tidak langsung di-lakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan  melalui pre-audit yaitu  sebelum  pekerjaan  dimulai,  sedangkan  pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).
Di Papua, mekanisme pengawasan idealnya juga melibatkan MRP. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas kebiajakan otonomi  khusus  itu  sendiri  artinya  Majelis  ini  hadir  dalam  rangka  Otonomi  Khusus,  yakni  memberikan  pertimbangan terhadap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus  agar  lebih  terarah  dan benar-benar menjawab kekhususan Orang Asli Papua.

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  terapan  ( applied  research ).  Sebagai  penelitian  terapan,  studi  ini diharapkan dapat memberi penjelasan dan koreksi, serta memberi rekomendasi perbaikan dalam kebijakan pemerintah daerah,  khususnya  dalam  hal  perencanaan  dan  pengelolaan  dana  Otsus.  Kemudian,  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Sesuai dengan ruang lingkup wilayah dan lokus penelitian yang telah ditetapkan, maka populasi yang akan diamati dalam kajian ini adalah seluruh organisasi sosial sektor pendidikan dan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Paniai.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ), observasi,  studi  dokumen  dan  peraturan,  serta web  searching .  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif,  trend, frekwensi,  dan  persentase  untuk  data  kuantitatif,  sementara  data  kualitatif  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancana mendalam  dan  pengamatan  dianalisis  menggunakan content  analisys dan  fenomena  nyata  dalam  perencanaan  dan pengelolaan  dana  Otsus.  Dampak  yang  dipersepsikan  oleh  responden  yang  diwawancarai  akan  dianalisis menggunakan analisa isi, analisa wacana, dan analisa fenomenologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak tahun 2013 - 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah menerima kucuran dana otsus sebesar lebih dari Rp. 300 trilyun, dengan alokasi anggaran otsus untuk sektor pendidikan lebih dari Rp.84 trilyun. Alokasi Dana Otsus untuk Bidang Pendidikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki trend yang fluktuatifdengan rata – rata mencapai 28 persen. Pada tahun 2013 persentase alokasi dana mencapai 29 persen, namun pada tahun 2014 persentase alokasi dana mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, yaitu 25 persen dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 29 persen. (lihat tabel 1. di bawah).
Tabel 1. Alokasi Dana Otsus untuk Sektor Pendidikan di Kab. Paniai Periode 2013 – 2015 Tahun Alokasi Dana Otsus Paniai (Rp) Alokasi Pendidikan (Rp) Pendidikan (%) 2013 74,651,606,000 21,713,396,310 29% 2014 115,559,753,000 28,943,620,018 25% 2015 115,559,753,000 33,714,000,002 29% 305,771,112,000 84,371,016,330 28% Sumber : RD Otsus Kabupaten Paniai 2013 - 2015
Bila mengacu pada ketentuan dalam Perdasus Nomor 25 Tahun 2013, tampak alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang pendidikan di Kabupaten Paniaisepanjang tahun 2013 – 2015 belum menunjukkan konsistensi terhadap pasal
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.
11  ayat  (1)  huruf  ayang  menyebutkan  bahwa  pembiayaan  pelayanan  bidang  pendidikan  minimal30%.  Hal  ini  dapat merefleksikan  belum  patuhnya  Pemda  Paniai  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  dan  konsistensinya  terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Saat  ini,  alokasi  30%  Dana  Otsus  untuk  bidang  pendidikan  telah  diatur  penggunannya  dalam  Peraturan Gubernur  No.  32  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  dan  Penggunaan  Dana  Otsus  Bidang  Pendidikan.  Adapun porsentasepembiayaan  untuk  peningkatan  akses  dan  mutu  pendidikan,  yakni  Program  PAUD  5  persen  ,  DIKDAS  9 Tahun  –  SD  34  persen,  Dikdas  9  Tahun  –  SMP  25  persen,  Sekolah  Menengah  Atas  13  persen,  Sekolah  Menengah Kejuruan 8 persen, Pendidikan non formal dan informal 7 persen, Pendidikan Tinggi dan pendidikan lain yang relevan 10 persen. Berikut alokasi dana otonomi khusus sektor pendidikan di Kabupaten Paniai berdasarkan program:
Tabel 2 . Alokasi Dana Otsus Per Program Bidang Pendidikan di Kab. Paniai Periode 2013 – 2015
Sumber : RD Tahun 2013 – 2015, Kabupaten Paniai.
Berdasarkan  tabel  di  atas,tampak  alokasi  dana  otsus  bidang  pendidikan  bagi  peningkatan  akses  dan  mutu pendidikan  di  Kabupaten  Paniai,  untuk  program  PAUD  rata-rata  persentase  dari  tahun  2013  –  2015  mencapai  3,35 persen atau sebesar Rp.2 Miliar lebih, pada program Pendidikan Dasar (DIKDAS) alokasi dana dari tahun 2013 – 2015 sebesar  21,49  persen  atau  Rp.18  Miliar  lebih.  Untuk  Pendidikan  Menengah  rata  –  rata  mencapai    9,24  persen  atau setara dengan Rp.7 Miliar lebih, kemudian untuk Pendidikan Non Formal rata – rata persentase 2,49 persen (Rp.2 Miliar lebih), pada jenjang Pendidikan Tinggi mencapai 42,63 persen atau Rp.35 Miliar lebih. Jika mengacu pada Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2014, alokasi dana per program bidang pendidikan rata – rata belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## A. Partisipasi Masyarakat
Terkait  penyelenggaraan  pengelolaan  dana  otsus  yang  partisipatif,  peneliti  menyoroti  mekanisme  dalam  aspek perencanaan anggaran dana otsus di Kabupaten Paniai. Peneliti menemukan bahwa perencanaan dana Otsus diawali dengan menyeleng-garakan kegiatan musrembang dengan melibatkan keikutsertaan wakil adat, agama, pemuda, SKPD dan sekolah. SKPD dan masyarakat mengusulkan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Paniai.
Hasil Wawancara : Partisipasi Masyarakat
Responden Kutipan Hasil Wawancara RESPONDEN 1: “kitong disini tiap tahun adakan musrembang. Disitu kita undang masyarakat Paniai terlibat supaya bisa kasi masukan untuk susun program apa yang paling dorang perlu. Paling banyak yang hadir itu orang Paniai asli, dorang juga yang kasi masukan”. RESPONDEN 2: “Saya juga sendiri yang ikut musrenbang disini. Kita diminta ajukan kegiatan apa saja yang paling kami butuh di lapangan.” RESPONDEN 3:
“kami masyarakat diundang hadir dalam kegiatan Musrenbang Distrik atau Kampung, itu tiap tahun, makanya kami tau soal dana respek”.
Sumber : Wawancara Tahun 2016 di Kabupaten Paniai.
PROGRAM TA 2013 TA 2014
TA 2015 Grand Total % RD (Rp) % RD (Rp) % RD (Rp) % PAUD 819,600,000 3.77 700,000,000 2.42 1,308,674,000 3.88 2,828,274,000 3.35 DIKDAS 3,115,000,000 14.35 8,961,119,980 30.96 6,057,642,000 17.97 18,133,761,980 21.49 Pendidikan Menengah 1,015,000,000 4.67 3,302,000,000 11.41 3,476,684,032 10.31 7,793,684,032 9.24 Pendidikan Non formal 450,000,000 2.07 820,000,000 2.83 830,000,000 2.46 2,100,000,000 2.49 Manajemen Pelayanan Pendidikan - - 1,677,000,000 5.79 2,600,000,000 7.71 4,277,000,000 5.07 Pendidikan Tinggi 12,973,500,000 59.75 9,562,500,050 33.04 13,430,000,000 39.84 35,966,000,050 42.63 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3,240,296,310 14.92 2,920,999,988 10.09 3,280,000,000 9.73 9,441,296,298 11.19 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 100,000,000 - 0.46 - 200,000,000 600,000,000 0.69 2.07 - 2,430,999,970 - 7.21 300,000,000 3,030,999,970 0.36 3.59 Pemberdayaan Kepemudaan - - 200,000,000 0.69 300,000,000 0.89 500,000,000 0.59 Grand Total 21,713,396,310 100 28,943,620,018 100 33,714,000,002 100 84,371,016,330 100
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.
Untuk  menjaga  agar  dana  dialokasikan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  kebijakan  Otsus  Papua,  Bappeda  Provinsi memberi  arahan  kepada  masing-masing  Pemda  penerima  alokasi  dana  otsus,  agar  menyusun  suatu  daftar  rencana program-program prioritas dalam format Usulan Rencana Definitif (URD), dan untuk selanjutnya oleh Bappeda Provinsi bersama  Bappeda  Kabupaten/Kota,  URD  tersebut  dikonversi  menjadi  Rencana  Definitif  (RD).  Atas  dana  otsus  yang diafektasikan bagi pembangunan sektor pendidikan Kabupaten Paniai, penyusunan daftar rencana penggunaan dana (Usulan Rencana Definitif) dilakukan melalui suatu mekanisme Rapat Kerja yang diakomodir oleh pihak Bappeda Paniai dengan melibatkan partisipasi dari Dinas Pendidikan selaku pengguna/pelaksana anggaran. Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya penyusunan URD, koordinasi lintas SKPD telah dilaksanakan dengan baik. Koordinasi antara lain dilaksanakan  melalui  Rapat  Kerja  Teknis  yang  terbatas  melibatkan  SKPD  terkait,  namun  belum  sepenuhnya mengakomodir keikutsertaan pihak sekolah.

## B. Transparansi Anggaran
Terkait  penyelenggaraan  pengelolaan  dana  otsus  yang  transparan,  peneliti  menyoroti  mekanisme  dalam  aspek pelaksanaan  anggaran  dana  otsus  di  Kabupaten  Paniai.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  prinsip  transparansi  saat pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara optimal, sehingga pelaksanaannya masih dipertanyakan oleh beberapa pemangku kepentingan dan penerima manfaat.Masih terdapat minimnya keterbukaan informasi, baik sumber maupun penggunaan dana otonomi khusus sektor pendidikan yang selanjutnya berdampak pada kesenjangan informasi tentang program  dan  kegiatan  Otsus  sektor  pendidikan,  baik  antara  SKPDdengan  warga,  maupun  antara  SKPD  Pendidikan dengan  pihak  sekolah.  Kesenjangan  informasi  (asimetris  informasi)  tersebut  tergambar  jelas  pada  kondisi  dimana program bidang pendidikan yang dibiayai dari dana otsus, terbatas diketahui oleh beberapa pejabat di tingkat SKPD, Bappeda  dan  DPKAD,  namun  tidak  diketahui  oleh  misalnya  pihak  sekolah  selaku  pihak  yang  bersentuhan  langsung dengan  peserta  didik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  beberapa  kutipan  hasil  indept  interview  di  lapangan,  sebagai berikut:

## Hasil Wawancara : Transparansi Anggaran
Responden Kutipan Hasil Wawancara RESPONDEN 5: “Tidak. Kami tidak pernah beritahu karena itukan tercampur smua dana DAU, dana Otsus. Lalu yang memberikan itu, setelah pak Bupati kasi disposisi itu kan ada bendahara khusus namanya bendahara bantuan yang akan melayani mereka tidak lagi bertemu saya jadi kalo sampai memberitahukan bahwa itu adalah dana otsus kami tidak pernah memberitahukan. Tapi kami bisa tau to..ini dari dana otsus, internal saja yang tau”.
“Kalo ke masyarakat selama ini kami kurang (beritahu), yang penting kami beritahu ini kegiatan, tapi untuk sumber dananya tidak kita sebutkan. Kadang-kadang yang tahu malah orang-orang tertentu saja, karna PPTK saja tidak tahu itu dana otsus atau bukan yang penting kegiatan. Yang tahu pasti yah yang menyusun RKA nya toh”.
RESPONDEN 6: “....untuk Dana Otsus itu kami tidak tahu, karena ada dana atau tidak untuk Otsus kami tidak tahu....” RESPONDEN 4: “...dari Dinas cuma datang memberikan saja dan menyuruh tandatangan saja kita juga tidak tahu sumber dananya dari mana, tidak ada penyampaian”. RESPONDEN 7: “.....ada setiap tahun sebenarnya, tapi jangan ajukan sudah kami tahu itu ada. Kami dari pihak sekolah juga sudah bicarakan untuk diusul tapi tidak sampai, jadi tidak semua usulan diterima. Akhirnya kita cuma jadi penonton, biar sudah kita terima hasilnya....” RESPONDEN 8: “....Kami pernah usulkan juga, kalau dari dinas kan pertama bilang ya, tapi realisasinya itu nihil, tidak sampai....“.
Sumber : Wawancara Tahun 2016 di Kabupaten Paniai.

## C. Pengawasan
Menyoroti aspek pengawasan dana otsus di Kabupaten Paniai, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi peran pengawasan  dan  MONEV  program  belum  terintegrasi  secara  baik.Sebagaimana  Ketentuan  Perdasus  No.  25  Tahun 2013,  pada  pasal  26  menegaskan  bahwa  selama  pelaksanaan  Otsus  Papua  di  Kabupaten  Paniai,  MRP,  DPRD  dan aparat pengawas internal diberi ruang yang sebesar-besarnya untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas efektifitas pemanfaatan dana otsus, termasuk penggunaan dana otsus yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan di Kabupaten Paniai. Namun pada realitanya, pengawasan oleh pihak legislatif, dalam hal ini MRP dan DPRP relatif kurang optimal pelaksanaannya  di  Paniai.  Demikian  halnya  pihak  inspektorat.  Kecenderungan  selama  ini  pengawasan  hanya dilaksanakan apabila telah diperoleh hasil dari pelaksanaan kegiatan, dan hanya bersifat pembinaan, sedangkan dalam prosedurnya, kegiatan pengawasan hendak dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai diperoleh hasil. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat pengawasan dan MONEV sebagaimana diamanatkan Perdasus 25/2013 belum dijalankan.
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.

## Hasil Wawancara : Aspek Pengawasan
Responden Kutipan Hasil Wawancara RESPONDEN 1: “kalau untuk pelaksanaan pengawasan, kita tidak bisa andalkan dorang (inspektorat, DPRP), ade lihat saja kantor disana sepi tidak ada orang kerja.”. RESPONDEN 9: “kami di inspektorat memang cuma sekedar pembinaan saja....””
Sumber : Wawancara Tahun 2016 di Kabupaten Paniai.

## PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti merumuskan beberapa simpulan berikut ini:
a). “Partisipasi” masyarakatdalam proses perencanaan daerah telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrembang, namun  cenderung  hanya  bersifat  formalitas  belaka.  Padatahapan  penganggaran  dan  pelaksanaan,  terdapat kegiatan  yang  telah  diusulkan stakeholders dan  disepakati  dalam  kegiatan  Musrembang,  namun  realisasinya tidak  dianggarkan  pada  saat  penyusunan  URD  dan  RD.  Hal  ini  menunjukkan  bahwaketerlibatan masyarakattekait kebutuhan-kebutuhan pendidikanyang diajukan belum mendapat perhatian yang memadai.
b). Masih  terdapat  masalah  transparansi  anggaran  dana  otsus  sektor  pendidikan  karena  minimnya  keterbukaan informasi,  baik  sumber  maupun  penggunaan  dana  otonomi  khusus  sektor  pendidikan.  Hal  ini  kemudian berdampak  pada  kesenjangan  informasi  tentang  program/kegiatan  Otsus  sektor  pendidikan,  baik  antara Pemerintah  Daerah  dan  warga,  maupun  antara  SKPD  Pendidikan  dan  pihak  sekolah.Kesenjangan  informasi (asimetris informasi) tersebut tergambar jelas pada kondisi dimana program bidang pendidikan yang dibiayai dari dana otsus, terbatas diketahui oleh beberapa pejabat di tingkat SKPD, Bappeda dan DPKAD;
c). Optimalisasi  peran  pengawasan  program  belum  terintegrasi  secara  baik.Sebagaimana  Ketentuan  Perdasus No.  25  Tahun  2013,  pada  pasal  26  menegaskan  bahwa  selama  pelaksanaan  Otsus  Papua  di  Kabupaten Paniai, MRP, DPRD dan aparat pengawas internal diberi ruang yang sebesar-besarnya untuk melaksanakan fungsi  pengawasan  atas  efektifitas  pemanfaatan  dana  otsus,  termasuk  penggunaan  dana  otsus  yang diperuntukkan  bagi  sektor  pendidikan  di  Kabupaten  Paniai.  Namun  pada  realitanya,  pengawasan  oleh  pihak legislatif, dalam hal ini MRP dan DPRP relatif kurang optimal pelaksanaannya di Kabupaten Paniai.
d). Pengelolaan  dana  otsus  sektor  pendidikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Paniai  dinilai  belum  patuh  terhadap ketentuan regulasi yang memayunginya.

## B. Rekomendasi
Adapun beberapa poin rekomendasi yang diajukan peneliti melalui kajian ini adalah sebagai berikut:
1. Perlu  ada  keterlibatan/partisipasi  Lembaga  Pendidikan  dalam  pengelolaan  Dana  Otsus  bidang  pendidikan, mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  tindak  lanjutnya.  Partisipasi  dapat  dilakukan  melalui  diskusi  jaring aspirasi/kebutuhan  Lembaga  Pendidikan  sehingga  kebutuhan  itulah  yang  tertuang  dalam  perencanaan  dan penganggaran penggunaan Dana Otsus bidang pendidikan Kabupaten Paniai.
2. Perlunya transparansi kepada pihak sekolah, siswa, orang tua, bahkan masyarakat tentang jumlah dana dan sumber  dana  yang  diberikan  ataupun  digunakan  dalam  setiap  kegiatan  yang  menggunakan  Dana  Otonomi Khusus  bidang  Pendidikan.  Transparansi  dapat  dilakukan  melalui  penyampaian  secara  langsung  ataupun melalui surat resmi kepada pihak – pihak terkait pengguna Dana Otsus, pemberian tanda/cap/label Otsus pada barang-barang seperti alat peraga edukatif, buku-buku pelajaran,dan lain - lain.
3. Perlu makin dioptimalkannya sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program/kegiatan bidang pendidikan yang bersumber dari dana Otsus oleh MRP, DPRP, dan Inspektorat Kabupaten Paniai.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiq, Bachrul. 2010. Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah .Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
Bappeda Provinsi Papua. 2009b. Studi Dampak RESPEK Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kampung.  Bappeda.
Tidak dipublikasi.
Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai. 2013. Rencana Strategis Pembangunan Lima Tahun Dinas Pendidikan dan Pengajaran 2013 – 2015. Enarotali.
Halim, A. dan Abdullah, S. 2006.  Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerinta-han Daerah:  Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Unduh 3 April 2009.
Isharyanto, 2007. Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Anggaran Daerah. Universitas Sebelas Maret. http://www-.docstoc.-com/docs/2072124 (diakses 23 Maret 2015).
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS): Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai, Aprianto L. Kuddy, PP 19 – 26.
Kuddy, A. L. L. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan Di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2013-2015. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan , 3 (1).
Kuddy, A. L. (2017). Type of Leaderships, Accountability, Public Participation and Transparency of Public Policy as moderation to Degree of Legislative’s Members Budgeting Knowledge in Controlling the Regional Budget (APBD). Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah , 1 (3).
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Publisher, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta.
Pemerintah Provinsi Papua. 2014. Peraturan Gubernur 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Jayapura.
Pemerintah Kabupaten Paniai. 2013. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013. Enarotali.
Pemerintah Provinsi Papua. 2013. Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua, Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua. 2014. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun 2014, Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua. 2015. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, Jayapura.
Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. 2013. Rencana Definitif Kabupaten Paniai Tahun 2013. Enarotali. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. 2014. Rencana Definitif Kabupaten Paniai Tahun 2014. Enarotali. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. 2015. Rencana Definitif Kabupaten Paniai Tahun 2015. Enarotali. Pemerintah Kabupaten Paniai. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018. Enarotali.
Salle, A., (2011) Akuntabilitas  Keuangan : Studi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Disertasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Schiavo-Campo, S., 2007. The Budget and Its Coverage. Budgeting and Budgetary Institutions - Public Sector Governance And Accountability Series. Anwar Shah (ed.). The World Bank.
Sulistoni, Gatot. 2003. Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan , Somasi Press.  Nusa Tenggara Barat.