## FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS)
Sri Hartono 1 *, Bambang Agus Pramuka 2 , Eliada Herwiyanti 3
1 BPKP Kantor Pusat Jakarta, Indonesia
2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto 53122, Jawa Tengah, Indonesia
2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto 53122, Jawa Tengah, Indonesia
* Email corresponding author: hartono.sri191@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong peningkatan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  pada  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Banyumas  (DPPKAD).  Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pejabat dari internal DPPKAD sebagai informan  untuk  memberikan  pemahaman  apa  yang  mendorong  peningkatan  PAD  Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditemukan beberapa faktor pendorong peningkatan PAD  Kabupaten  Banyumas,  antara  lain:  (1)  Adanya  BUMD  sebagai  penyumbang  PAD,  (2)  Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait pelaksanaan pemungutan PAD, (3) Sistem Reward yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD dan  (4)  Adanya  inovasi  yang  dilakukan  sebagai  pendorong  penerimaan  PAD  yang  meliputi  (a) Melakukan konfirmasi terhadap wajib pajak, (b) Pembentukan Tim Terpadu, (c) Penilaian NJOP PBB, serta (d) Melakukan Himbauan dan Sosialisasi atas Pajak Daerah.
Kata Kunci: PAD, Pemerintah Daerah, Pajak Daerah isi, format, artikel.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  factors  driving  the  increase  in  local  revenue  (PAD)  to  the Government  of  Banyumas.  This  research  was  conducted  at  the  Department  of  Revenue  Financial Management and Asset Banyumas (DPPKAD). The study was conducted with a qualitative approach to the use of internal DPPKAD officials as informants to provide valid informations what drives revenue generating Banyumas.
According to the results of research and analysis, several factors driving the increase in revenue Banyumas, among others: (1) The existence of local enterprises (BUMD) as a contributor to revenue, (2) existence of policies undertaken by the Government of Banyumas Regency relevant for collection of the PAD, (3) Reward System granted to the parties relating to the acceptance of PAD and (4) the innovation made as a driver of local revenue from PAD which includes (a) Conformation to the taxpayer, (b) The Integrated team, (c) Revaluated property and land value of Property tax, and (d) Perform Socialization of a Local Taxes.
Keywords: PAD, Local Goverment, Local Taxes

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Pasal  1  angka  7  tentang  Pemerintahan  Daerah menyebutkan  bahwa  “ Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sesuai dengan pengertiannya, otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai  dengan  adanya  penyerahan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  sebelumnya  menjadi
kewenangan  pusat  untuk  menjadi  kewenangan  daerah.  Otonomi  daerah  memberikan  pelimpahan kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri dan optimal.
Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  dinilai  efektif  dalam  pelaksanaan pemerataan  pembangunan  di  tiap  daerah,  yang  berujung  pada   terjadinya  efisiensi  dan  keefektifan dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah.  Otonomi  daerah  dirasa  mampu  menjadi  solusi  atas ketimpangan  antar  daerah  yang  dianggap  sebagai  dampak  dari  sistem  sentralistik  yang  dirasa  tidak memberikan efek pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya  terhadap daerah adalah menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi  masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan kepemerintahan secara mandiri.
Salah  satu  tolok  ukur  kemandirian  pemerintah  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli saerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi.    Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  menyempurnakan  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  dengan  adanya  tambahan  terhadap  sumber-sumber  penerimaan  daerah  dalam bentuk  pajak  dan  retribusi  daerah.  Kebijakan  tersebut  pada  dasarnya  semakin  memperluas  daerah untuk  menggali  sumber-sumber  pendapat  asli  daerahnya  dari  komponen-komponen  pajak  dan retribusi  daerah.  Pada  prinsipnya  kebijakan  desentralisasi  fiskal  mengharapkan  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  berkurang,  sehingga  mampu  mencapai  kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sebagai  salah  satu  provinsi  di  Pulau  Jawa,  menjadikan  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  salah  satu barometer  perekonomian  di  Indonesia,  tak  terkecuali  pada  sektor  keuangan  maupun  tata  kelola pemerintahan  daerah.  Dengan  fakta  tersebut,  perlu  diperhatikan  beberapa  data  terkait  kemandirian pemerintah daerah, salah satunya pendapatan asli daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  memiliki  pendapatan  asli  daerah  yang  tergolong  tinggi  jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 sampai dengan 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama dalam hal pendapatan asli daerah. Data pendapatan dan grafik peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 s.d. 2014 disajikan dalam Gambar 1.1:
Gambar 1.1 Grafik Peningkatan PAD Banyumas Tahun 2011 s.d 2014.

## Sumber: diolah dari bps.go.id dan djpk.kemenkeu.go.id
Menurut data statistik, tingkat kemandirian pemerintah daerah di Indonesia masih relatif rendah. Salah  satu  indikator  yang  mencerminkan  tersebut  adalah  derajat  desentralisasi.  Muluk  (2009:  24) menyebutkan terdapat beberapa faktor berbeda yang dapat dijadikan indikator derajat desentralisasi. Salah satu faktor yang disebutkan adalah derajat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat dibandingkan penerimaan asli daerah maka berarti semakin besar ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat. Data yang diolah dari djpk.kemekeu.go.id tahun 2014 mengungkapkan (data terlampir), dari 523 pemeritah daerah  di  Indonesia  (termasuk  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota)  rata-rata  derajat
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 1 2 3 4 193,263,340 242,106,509 308,349,434 435,597,689 ( dalam Ribuan Rupiah)
desentralisasi  adalah  sebesar  11,75%,  sedangkan  untuk  kategori  kabupaten  yaitu  sebanyak  402 kabupaten  memiliki  rata-rata  derajat  desentralisasi  sebesar  8,24%.  Rata-rata  derajat  desentralisasi seluruh  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  sebsar  13,91%  (29  Kabupaten).  Kabupaten Banyumas memiliki rasio sebesar 18,87% atau yang tertinggi pada kategori kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  telah  berhasil  menunjukkan  prestasi  yang  gemilang dalam  peningkatan  pendapatan,  utamanya  pada  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya kenaikan pendapatan yang lebih dari dari dua kali lipat dalam kurun waktu empat tahun. Adanya fenomena tersebut mendasari dilakukannya penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji faktor- faktor pendorong yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Banyumas.

## B.  Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  di  lapangan  tentang  peningkatan  pendapatan  asli  daerah, terutama  dengan  keberhasilan  perolehan  hasil  dan  progress  peningkatan  pendapatan,  fenomena  ini memunculkan sejumlah pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa  saja  faktor-faktor  yang  mendorong  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah?
3. Apa  yang  akan  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  di  masa  mendatang  dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah?
4. Apa  yang  ingin  dicapai  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  terkait  Penerimaan  Asli Daerah di masa yang akan datang?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini yaitu:
1. Mengkaji  secara  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas.
2. Mendefinisikan  strategi  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Mendefinisikan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.
4. Menganalisis  tujuan  yang  ingin  dicapai  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  dengan melakukan peningatan pendapatan asli daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## A. TELAAH PUSTAKA
1. Desentralisasi
UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  1  angka  7  menjelaskan pengertian  desentralisasi  sebagai  berikut:  “ Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.” Sesuai  dengan  pengertian  di atas, dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi.  Dalam  suatu  negara  yang  menganut  kebijakan  desentralisasi,  maka  ada penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi  kewenangan  daerah.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  pasal  1  angka  5 menyebutkan  bahwa  “ Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otomom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Menurut  Bastian  (2006:354)  tujuan  program  otonomi  daerah  adalah  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah,  mengurangi  kesenjangan  antar  daerah  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  agar  lebih  efisien  dan  responsif  terhadap  kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki  potensi  dan  karekteristik  masing-masing,  maka  dimungkinkan  adanya  perbedaan kebijakan yang dilakukan pada setiap pemerintah daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  merupakan  istilah  yang  dipakai  dalam  ilmu  manajemen  yang  secara  etimologi berasal dari kata “kelola” dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk  mencapai  tujuan.  Para  ahli  memberikan  beberapa  pengertian  tentang  definisi  dari pengelolaan,  namun  pada  prinsipnya  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  sama.  Prajudi  (1990) dalam  Adisasmita  (2011:  21)  mengatakan  bahwa  pengelolaan  adalah  pengendalian  dan pemanfaatan  semua  faktor  sumber  daya  yang  menurut  suatu  perencanaan  diperlukan  untuk menyelesaikan  suatu  masalah  tertentu.  Balderton  (dalam  Westra,  1983:14)  dalam  Adisasmita (2011:21),  mengemukakan  bahwa  istilah  pengelolaan  sama  dengan  menejemen  yaitu menggerakkan,  mengorganisasikan,  dan  mengarahkan  usaha  manusia  untuk  memanfaatkan seara  efektif  material  dan  fasilitas  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Menurut  Hamalik  (1993:18) dalam  Adisasmita  (2011)  istilah  pengelolaan  identik  dengan  istilah  manajemen,  dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (1993:8) dalam Adisasmita (2011) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.
Berdasarkan beberapa pegertian di atas tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan  tetapi  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  fungsi-fungsi  menajemen  seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
3. APBD
Penyelenggaraan  otomoni  mengakibatkan  daerah  mempunyai  hak  untuk  mengatur  sendiri urusan pemerintahnya, mengelola kekayaan daerah, dan memungut pajak daerah serta retribusi daerah. Daerah juga mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya  yang  berada  di  daerah,  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  sah,  dan mendapatkan  hak  lainnya  sesuai  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenagan daerah didanai dari dan atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  APBD  merupakan  rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).  APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kemampuan keuangan daerah.
APBD  adalah  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran.  APBD merupakan  rencana  pelaksanaan  semua  Pendapatan  Daerah  dan  semua  Belanja  Daerah  dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah  tersebut  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas  desentralisasi.  Sedangkan penerimaan  dan  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  dekonsentrasi  atau  tugas pembantuan  tidak  dicatat  dalam  APBD.  Beberapa  Prinsip  dalam  disiplin  anggaran  yang  perlu diperhatikan antara lain: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan wajar yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja diselenggarakan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak  dibenarkan  melaksanakan  kegiatan  yang  belum  tersedia  atau  tidak  mencukupi  kredit anggaran  dalam  APBD/Perubahan  APBD,  dan  (3)  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui kas umum daerah.
4. PAD
Sebagai  salah  satu  komponen  sumber  Pendapatan  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) memiliki  peran  penting  di  dalam  mekanisme  keuangan  daerah.  PAD  adalah  pendapatan  yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Menurut  UU  Nomor  33  Tahun  2004  pasal  6,  sumber  Pendapatan  Asli Daerah,  yaitu:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

## 5. Pajak dan Retribusi Daerah
Lahirnya UU Nomor 28 tahun 2009, memberikan penjelasan mendalam tentang Pajak daerah.
Definsi Pajak Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 sebagai berikut:
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.
Pajak  daerah  terdiri  atas  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota.  Pemerintah  daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.  Pajak  daerah  dapat  tidak  dipungut  apabila  potensinya  kurang  memadai  dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah  yang  setingkat  dengan  daerah  provinsi,  tetapi  tidak  terbagi  dalam  daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut  merupakan  gabungan  dari  pajak  untuk  daerah  provinsi  dan  pajak  untuk  daerah kabupaten/kota.

## B. PENELITIAN TERDAHULU
1. Penelitian  oleh  Bonet  et  al  (2013)  berjudul  “ Expanding  Local  Revenues  for  Promoting  Local Development ”.
Penelitian yang dilakukan oleh Bonet, Jaime, Fretes Ciblis dan Vicente berjudul “ Expanding Local  Revenues  for  Promoting  Local  Development ” dari  Universitas  Santiago  de  Compostela, Spanyol tahun 2013. Penelitian ini dilakukan pada negara-negara Amerika Latin. Penelitian ini menggambarkan perbedaan yang sangat signifikan antara penerimaan dan pengeluaran negara bagian/provinsi  di  negara-negara  amerika  latin.  Penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  negara bagian/provinsi tersebut sangat bergantung dari transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan  kemampuan  ekonomi  negara  bagian/provinsi  menjadi  rentan  dan  sulit diprediksi.  Penelitian  ini  memberikan  beberapa  alternatif  bagi  pemerintah  negara bagian/provinsi untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka.
Penelitian  ini  memberikan  beberapa  gambaran  tentang  beberapa  faktor  yang  dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain dengan melakukan  Reformasi  dalam  bidang  perpajakan,  mengeksplorasi  pajak  atas  properti  dan melakukan  penilaian  aset,  memperkuat  SDM  perpajakan,  memperluas  basis  perpajakan, mengenakan  pajak  pribadi,  memungut  pajak  atas  barang  dan  jasa,  serta  mengenakan  pajak lingkungan  hidup.  Dengan  gambaran  tersebut,  peneliti  akan  mendapatkan  masukan  tentang metodologi  maupun  strategi  tentang  faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini hanya berfokus pada satu  daerah  yang  memiliki  pendapatan  asli  daerah  tertinggi,  sehingga  dapat  memberikan gambaran tentang strategi yang berhasil dilakukan oleh subjek penelitian.
2. Penelitian oleh Carlos Silvani & Katrerine Baer (1997) bejudul “Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines”
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Carlos  Silvani  dan  Katrerine  Baer  dari Fiscal  Affairs Departement berjudul “Designing  a  Tax  Administration  Reform  Strategy:  Experiences  and Guidelines” pada tahun 1997 ini mendiskusikan tentang beberapa prinsip pedoman dasar yang menjanjikan kesuksesan reformasi dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini menjabarkan
beberapa  hal  tentang  reformasi  perpajakan,  seperti  mengurangi  kompleksivitas  sistem perpajakan,  menumbuhkan  kesadaran  perpajakan,  perbedaan  perlakuan  kepada  wajib  pajak berdasarkan potensi pendapatan mereka, dan reformasi manejemen yang efektif. Penelitian ini juga mendiskusikan faktor penghambat dalam efektivitas administrasi perpajakan.
Penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti tentang faktor- faktor penghambat di dalam reformasi perpajakan. Kontribusi yang diharapkan adalah dengan memahami beberapa faktor penghambat yang ada, akan membantu ditemukannya solusi dan jawaban mengapa penerimaan asli daerah yang menjadi subjek penelitian bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut.

## C. KERANGKA PEMIKIRAN
Berikut adalah Kerangka Pemikiran yang digunakan untuk membahas fenomena yang terjadi:
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.

## METODE PENELITIAN

## A. JENIS PENELITIAN DAN SUMBER DATA

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Bogdan  dan Taylor  (1975:5)  di  dalam  Moloeng  (2010:4)  mendefinisikan    penelitian  kualtitatif  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan orang dan atau perilaku yang dapat  diamati.  Definisi  lain  dikemukakan  Denzin  dan  Licoln  (1987)  dikutip  oleh  Meolong (2010:5)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Metode  yang  digunakan  dalam  pendekatan  kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Moloeng (2010) menyebutkan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam,  yaitu  suatu  data  yang  mengandung  kegunaan  tinggi  atau  bermakna.  Data  yang bermakna adalah data yang sesungguhnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.
Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  faktor-faktor  pendorong  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Banyumas,  Strategi-strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Banyumas dan spa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melakukan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sumber Data Menurut  Lofland  dalam Moleong (2010)  sumber  data  utama  dalam penelitian  kualitatif ialah  kata-kata,  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data  utama,  sumber  data  utama  dicatat  melalui  catatan  tertulis  atau  melalui  perekaman
APBD Pengelolaan Keuangan Daerah PAD FAKTOR ke 1 FAKTOR 3 FAKTOR ke 2 Desentralisasi FAKTOR ke -n
video/audio, pengambilan  foto  atau  film.  Pencatatan  sumber  data  utama  melalui  wawancara atau  pengamatan  berperan  serta  merupakan  hasil  usaha  gabungan  dari  kegiatan  melihat, mendengar,  dan  bertanya.  Peneliti  akan  melakukan  wawancara  kepada  pihak-pihak  yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.

## B. TAHAPAN ANALISIS DATA
Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Analisis  data  dengan  menggunakan  model  Miles  dan Huberman terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

## 1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi  data  meliputi  proses  pemilihan  data-data  yang  dirasa  penting,  proses  pembuatan kategori/kodifikasi, dan membuang data yang tidak penting. Proses reduksi data akan dipandu oleh  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian,  yaitu  proses  menemukan  faktor-faktor pendorong peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Penyajian data ( data display )
Tahapan  selanjutnya  setelah  reduksi  data  adalah  penyajian  data.  Penyajian  data  akan memudahkan proses pemahaman atas apa saja yang terjadi, dan membantu merancanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari proses selanjutnya. Miles dan Huberman (1984)  dalam  Sugiyono  (2014)  menyebutkan  bahwa  penyajian  data  yang  paling  sering digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  dengan  menggunakan  teks  naratif.  Teks  naratif akan memberikan gambaran lebih luas dan jelas atas apa yang diperoleh selanjutnya.
3. Conclusion Drawing/Verification
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  ini  dapat  bersifat  sementara,  dan  dapat  berubah  bila ditemukan data baru yang mendukung dan kuat pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan diskripsi, gambaran dan penjelasan tentang faktof-faktor pendorong pendapatan PAD Kabupaten Banyumas agar menjadi jelas dan menjawab pertanyaan penelitian.

## C. UJI KEABSAHAN DATA

## 1. Pengujian Kredibilitas ( Credibility )
Uji  kredibilitas  dapat  dilakukan  dengan  Meningkatkan  Ketekunan,  yaitu  teknik  yang dilakukan dengan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan yang dilakukan oleh peneliti.  Selanjutnya  Triangulasi,  Mentriangulasi  sumber-sumber  data  yang  berbeda  dengan memeriksa  bukti-bukti  yang  berasal  dari  sumber-sumber  dan  menggunakannya  untuk membangun  justifikasi  tema-tema  secara  koheren.  Tema-tema  yang  dibanguan  berdasarkan sumber data atau perspektif dari informan akan menambah validitas penelitian. Member checking dilakukan dengan membawa laporan akhir atau diskripsi-diskripsi atau tema-tema  spesifik  ke  hadapan  informan  untuk  mengecek  apakah  mereka  merasa  bahwa laporan tersebut sudah akurat. Hal ini berarti peneliti akan membawa bagian-bagian dari hasil penelitian yang sudah diolah kepada informan. Penggunaan bahan referensi dalam penelitian kualitatif  dimaksudkan  untuk  mendukung  pembuktian  data  yang  ditemukan  pada  saat penelitian. Bahan referensi dapat berupa foto, maupun hasil wawancara yang dibuktikan dengan adanya rekaman wawancara maupun dokumen lain yang mendukung.

## 2. Pengujian Transferability
Uji  ini  merupakan  validitas  eksternal  dalam  penelitian  kualitatif  agar  pengguna  dapat memahami  dan  memanfaatkan  hasil  penelitian  ini,  maka  laporan  yang  dibuat  harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil peneitian tersebut di tempat lain.
3. Pengujian Kepastian ( Confirmability )
Menurut  Sugiyono  (2014),  menguji konfirmability berarti  menguji  hasil  penelitian,  dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7° 15’ 05” - 7° 37’ 10” Lintang Selatan dan antara 108° 39’ 17” - 109° 27’ 15” Bujur Timur. Posisi Kabupaten Banyumas terletak di lereng Gunung Slamet. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah berupa daratan seluas 1.327,59 !" # . Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok (105,34 !" # ) dan Kecamatan Purwokerto Barat sebagai kecamatan dengan luas kecamatan terkecil (7,04 !" # ).
DPPKAD  Kabupaten  Banyumas  mempunyai  tugas  melaksanakan  teknis  operasional  urusan pemerintah  daerah  sub  bidang  administrasi  keuangan  daerah  pada  urusan  pemerintahan  daerah bidang  otonomi  daerah,  pemerintahan  umum,  administrasi  keuangan  daerah,  perangkat  daerah, kepegawaian dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. DPPKAD Kabupaten Banyumas  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3 Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2010, menyelenggarakan fungsi antara lain:
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Informan Penelitian
Penelitian  kualitatif  memerlukan  informan  untuk  dijadikan  sebagai  sumber  data.  Informan dalam  penelitian  ini  adalah  pihak-pihak  yang  dianggap  paham,  bersinggungan  langsung  dan berkompeten dalam memberikan penjelasan serta pendapat tentang objek penelitian yakni faktor- faktor  yang  mendorong  pendapatan  asli  daerah.  Informan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas diambil sebagai informan utama dengan maksud untuk mengetahui faktor dan strategi apa saja yang dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  untuk  mendorong  Penerimaan  PAD  di  lingkungan Kabupaten  Banyumas.  Informan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  adalah  informan  yang berkedudukan  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  memiliki  pengetahuan  dan  jabatan struktural yang berkaitan langsung dengan pendapatan di DPPKAD Kabupaten Banyumas.

## C. Analisis
1. Faktor-faktor yang mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas
a. Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki BUMD sebagai penyumbang PAD Hasil  wawancara  dengan  informan  menyebutkan  bahwa  adanya  BUMD  memberikan kontribusi terhadap PAD Banyumas. Wawancara tersebut didukung oleh data yang berasal dari  LKPD  Kabupaten  Banyumas.  Hasil  wawancara  dan  data  pendukung  tersebut memberikan gambaran bahwa salah satu faktor pendorong tingginya PAD pada Kabupaten Banyumas adalah adanya BUMD yang memberikan kontribusi terhadap bersarnya PAD pada Kabupaten Banyumas.
b. Faktor Kebijakan
Kebijakan  prosedur  pemungutan  pajak  memberikan  solusi  untuk  melakukan pemungutan pajak yang terkendala regulasi. Tanpa adanya kebijakan, proses pemungutan pajak  bisa  saja  tidak  terlaksana  dan  menghambat  realisasi  penerimaan  pajak.  Kebijakan tersebut  merupakan  salah  satu  faktor  dari  beberapa  faktor  dalam  rangka  mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna memaksimalkan penerimaan daerah.
c. Pemberian Reward kepada Pegawai
Reward yang  ditawarkan  oleh  Pemkab  Banyumas  dapat  dikategorikan  menjadi  2  hal yaitu reward yang  ditawarkan  kepada  Desa/Kelurahan  dan  kepada  pegawai.  Pemberian reward oleh Pemkab Banyumas didasarkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP No 69 Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan  Pajak Daerah  dan  Retribusi  daerah.  Informasi  tentang  pemberian  insentif  beserta  dampaknya terhadap kinerja didapatkan dari beberapa informan.
Reward yang  diberikan  kepada  desa  merupakan reward yang  dijanjikan  kepada desa/kelurahan yang dapat menyelesaikan piutang PBB di masa lampau dan desa/keluarhan yang mampu mencapai minimal 90% dari baku. Pemberian reward kepada desa merupakan respon  untuk  mendorong  peningkatan  PAD  dari  sektor  PBB  yang  sempat  mengalami penurunan di tahun 2014.
2. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Banyumas dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah
a. Melakukan Konfirmasi kepada Wajib Pajak (WP) Konfirmasi  yang  dilakukan  oleh  DPPKAD  kepada  WP  bertujuan  untuk  mengetahui apakah pelaporan transaksi yang disampaikan kepada fiskus (DPPKAD) sudah sesuai atau belum dengan potensi ataupun sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.
b. Pembentukan Tim Terpadu Tim  terpadu  merupakan  salah  satu  inovasi  yang  muncul  di  Pemerintah  Kabupaten Banyumas.  Tim  terpadu  terdiri  atas  beberapa  SKPD  seperti  DPPKAD,  Satpol  PP,  ESDM, Dinporabudpar  dan  BPMPP.  Tugas  tim  terpadu  meliputi  koordinasi  tentang  perijinan, konfirmasi  dan  penertiban.    Di  dalam  pelaksanannya  tim  terpadu  menggambarkan koordinasi  yang  baik  antar  SKPD  dalam  melaksanakan  optimalisasi  PAD,  selain  itu  Tim terpadu  juga  memiliki  strategi  pemasangan sticker yang  bertuliskan  “belum  membayar pajak” guna memberikan peringatan terhadap para WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tugas pamungkas tim terpadu adalah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang menjadi senjata pamungkas apabila WP tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.
c. Penilaian NJOP PBB Upaya  kedua  yang  dilakukan  Pemkab  Banyumas  untuk  mendorong  penerimaan  PBB adalah dengan melakukan penilaian ulang NJOP. Meskipun ada penurunan tarif yang efektif berlaku  pada  tahun  2014,  tetapi  jika  dasar  pengenaan  (NJOP)  dinaikkan,  secara  otomatis penerimaan PBB juga akan naik.
d. Melakukan Himbauan dan Sosialisasi
Himbauan  dan  sosialisasi  dimaksudkan  agar  WP  mengerti  akan  hak  dan  kewajibannya sebagai WP. Himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyumas menggunakan berbagai  cara,  antara  lain  dengan  mendatangi  WP,  mengumpulkan  WP  untuk  keperluan Sosialisasi,  menggunakan  media  penyiaran  seperti  radio  dan  memanfaatkan  media-media lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di masa mendatang Hasil  wawancara  kepada  para  informan  menunjukkan  bahwa  di  masa  yang  akan  datang Pemkab  Banyumas  ingin  menerapkan  secara  penuh  penggunaan  aplikasi  terintegtrasi,  baik dalam  pelayanan,  pembayaran  dan  pelaporan  sehingga  semakin  memudahkan  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Kemudahan  melakukan  kewajiban  pembayaran dan  segala  yang  disediakan  diharapkan  menjadi  pendorong  peningkatan  PAD  Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang.
4. Capaian Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait Pendapatan Asli Daerah di Masa mendatang Basis  Pendapatan  dan  Realisasi  PAD  yang  tinggi  akan  memperkuat  keuangan  daerah khususnya  kemampuan  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  dalam  menyelenggarakan pemerintahan. Kemampuan keuangan yang kuat akan mengurangi hambatan terkait pendanaan dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Capaian yang diharapkan tersebut juga sesuai dengan penjabaran ke 3 dari Visi DPPKAD Kabupaten Banyumas yaitu “Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas adalah sebagai unsur pelaksana teknis operasional, yang mendukung
dan mempercepat akeslerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018”.

## SIMPULAN

## A. Kesimpulan
1. Faktor-faktor  yang  mendorong  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:
a. Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah,
b. Adanya  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  terkait pelaksanaan pemungutan PAD, dan
c. Sistem Reward yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD.
2. Strategi  yang  dilakukan  juga  menjadikan  faktor  inovasi  sebagai  pendorong  penerimaan  PAD. Strategi yang dilaksanakan antara lain:
a. Melakukan konfirmasi terhadap wajib pajak,
b. Pembentukan Tim Terpadu,
c. Penilaian NJOP PBB, dan
d. Melakukan Himbauan dan Sosialisasi atas Pajak Daerah.
3. Upaya peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Banyumas di masa mendatang difokuskan pada pengaplikasian teknologi informasi berupa aplikasi terintegrasi guna memudahkan wajib pajak maupun fiskus dalam melaksanakan tugasnya.
4. Harapan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait PAD di masa yang datang adalah  dengan  basis  pendanaan  yang  kuat,  maka  maka  pelayanan  yang  diberikan  oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas akan semakin baik dan dapat membangun Banyumas.

## B. Implikasi
1. Faktor-faktor  pendorong  peningkatan  PAD  pada  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  adalah adanya BUMD sebagai penyumbang PAD, adanya kebijakan dalam proses pemungutan pajak, sistem reward yang  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  PAD,  selain  faktor tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan inovasi dengan menerapkan beberapa strategi  terkait  PAD,  dengan  demikian  penelitian  ini  memberikan  informasi  sebagai  acuan penelitian di masa mendatang.
2. Faktor-faktor  pendorong  pendorong  peningkatan  PAD  yang  ditemukan  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  agar  semakin  fokus  dalam meningkatkan realisasi PAD dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah lain dalam rangka melaksanakan optimalisasi PAD.

## Singkatan dan Akronim

## APBD
= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ASN = Aparatur Sipil Negara BUMD  = Badan Usaha Milik Daerah DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPPKAD = Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas PAD = Pendapatan Asli Daerah
Perda
= Peraturan Daerah
RPJMD  = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Raharjo.  2011. Pengelolaan  Pendapatan  dan  Anggaran  Daerah.  Edisi  Pertama .  Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Penerbit Erlangga. Jakarta. Bonet,  Jaime  dan  Ciblis,  Vicente  Freaas.  2013.  Expanding  Local  Revenues  for  Promoting  Local Development . Urban Public Economics Review. núm. 19, julio-diciembre, 2013, pp. 64-87.
BPS Kabupaten Banyumas. 2011. Kabupaten Banyumas dalam Angka 2011 . Banyumas.
. 2013. Kabupaten Banyumas dalam Angka 2013 . Banyumas.
. 2014. Kabupaten Banyumas dalam Angka 2014 . Banyumas.
. 2015. Kabupaten Banyumas dalam Angka 2015 . Banyumas. Creswell,  John  W.  2009 .  Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed .  Edisi  Ketiga. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah; Pedoman untuk eksekutif dan legislatif . Penerbit Indeks. Jakarta.
Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia . Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. Halim, Abdul. 2007. Pengelolaan Keuagan Daerah; seri bunga rampai manajemen keuangan daerah . Edisi Kedua. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  2014.  Pembentukan  daerah-daerah  otonom  di Indonesia sampai dengan tahun 2014. Jakarta.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Unit Pnerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit ANDI. Yogyakarta. Moeleong, Lexy J. 2010. Metodologi Peneitian Kualitatif . Edisi Revisi. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Muluk, Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi & pemerintahan Daerah . Penerbit ITS Press. Surabaya. Neolaka, Amos. 2014. Metode penelitian dan Statistik . Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Jakarta.
. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Jakarta.
. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta. . 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Sapnapramesti.  2012. Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  dengan  Konsep  Value  for  money . http://adindapramesti.blogspot.co.id/, Diakses 21 September 2016.
Sekaran, Uma. 2009. Metodologi Penelitian untuk Bisnis . Edisi Empat. Penerbit Salemba empat. Jakarta. Silvani, Carlos and Baer, Katerine. 1997. Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines. A Working paper of the International Monetary Fund.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Penerbit Alfabeta. Bandung. Suwarto, FX. 2011. Perilaku Keorganisasian . Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.