JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juli 2023

## PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B GUNUNGSITOLI
Arianus Harefa Universitas Nias Raya Email: Arisharefa86@gmail.com

## ABSTRAK
Pembebasan bersyarat merupakan cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah salah satu program pembinaan  untuk  mengintegrasikan  narapidana  dan  anak  ke  dalam  kehidupan  masyarakat  setelah  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Prinsip  dalam  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan  untuk  mengajarkan bahwa  narapidana  adalah  orang  tersesat  karena  itu  harus  diayomi  dan  diberikan  bekal  hidup  sebagai  warga yang  baik  dan  berguna  dalam  masyarakat.  Pembinaan  narapidana  adalah  upaya  untuk  mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat jadi tidak selayaknya dalam sistem pemasyarakata masih ada kemungkinan seorang  narapidana  tidak  dapat  kembali  kemasyarakat.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui pelaksanaan  upaya  pembinaan  narapidana  di  Lapas  Kelas  II  B  Gunungsitoli  terhadap  narapidana  yang menjalani  pembebasan  bersyarat.  Kemudian  metode  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan  analitik  (analitycal  approach).  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  library  research, dengan  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Setalah  data  dikumpulkan  lalu,  analisis  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif, logis, sistematis dan koheren, kemudian terik kesimpulan dari induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Gunungsitoli kepada narapidana atau  warga  binaan  yang  sedang  menjalani  pembebasan  bersyarat  adalah  dilaksanakan  berdasarkan  sistem pemasyarakatan  yang  dilakukan  dengan  memberikan  sarana  pendidikan  dan  memberikan  pelatihan keterampilan  warga  binaan  dalam  di  Lapas  dengan  tujuan  untuk  memperkecil  hukuman,  mempermudah  atau memberi  kenyaman  kepada  narapidana,  dan  yang  bukan  merupakan  sebagai  toleransi  atau  pemaaf  (leniency) atas tindakan yang telah dilakukannya.
Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Pembinaan Narapidana, Lembaga Permasyarakat.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  salah  satu  tujuan  nasional  yang  hendak  dicapai  adalah memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Untuk  mencapai  tujuan  nasional  tersebut perlu  manusia  yang  berkualitas  dan  tidak  melakukan  perbuatan-berbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum. Namun  kenyataan  semakin  meningkatnya  tingkat  kejahatan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  (Harefa; 2023). Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dihukum demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.  Manusia  yang  dihukum  bukan  dalam  arti  dijadikan  sebagai  orang  yang  dibuangan  dan  tidak berguna, melainkan manusia yang mempunyai hak-hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Hanya saja kerana  ia  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  sebagai  efek  jera  atas  perbuatannya  ia  ditempatkan  di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk dibina, sesuai dengan tujuan pembinaan narapidana pada umumnya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan    perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  UU  Pemasyarakatan)  bahwa pemikiran  mengenai  fungsi  pemidanaan  di  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  tidak  lagi  sekedar “penjaraan” tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, yang disebut  sebagai  sistem  pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan  suatu  lembaga yang dahulu  juga dikenal  sebagai  rumah  penjara,  yakni  tempat  dimana  orang-orang  yang  telah  dijatuhi  hukuman  pidana  tertentu oleh hakim dan harus menjalankan hukuman pidananya.( P.A.F. Lamintang, 1990; 167) Perubahan nama rumah penjara  menjadi  nama  Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  hubungan  erat  untuk  menjadikan  Lembaga Pemasyarakatan  bukan  saja  sebagai  tempat  untuk  semata-mata  memidana  terpidana,  melainkan  juga  sebagai tempat  membina  dan  mendidik  terpidana  agar  mempunyai  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Pembinaan narapidana, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakat bertujuan  untuk  memperlakukan  warga  binaan  dengan  sistem  pemasyarakatan,  tidak  saja  masyarakat  diayomi terhadap  diulangi  perbuatan  jahat  oleh  terpidana  melainkan  juga  orang  yang  telah  tersesat  diayomi  dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara karena pertobatan terpidana tidak dapat dicapai  dengan  penyiksaan,  melainkan  dengan  bimbingan.  Terpidana  juga  tidak  dijatuhi  pidana  siksaan melainkan  pidana  kehilangan  kemerdekaan.  Oleh  karena  itu,  negara  telah  mengambil  kemerdekaan  seseorang dan  pada  waktunya  akan  mengembalikan  orang  itu  ke  masyarakat  lagi,  yang  mempunyai  kewajiban  terhadap orang terpidana itu dan masyarakat. (Saharjo, 1997; 8)
Menurut  Ide  Saharjo  ada  10  (sepuluh)  prinsip  pembinaan  dan  bimbingan  bagi  narapidana  (Saharjo, 1997; 9), yaitu:
1) Orang  yang  tersesat  harus  diayomi  dengan  memberikan  kepadanya  bekal  hidup  sebagai  warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3) Rasa tobat tidak dapatlah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4) Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  narapidana  lebih  buruk  atau  lebih  jahat  daripada sebelum ia masuk lembaga.
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat  dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6) Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi  waktu  atau  hanya diperuntukkan  bagi  kepentingan  lembaga  atau  negara  saja.  Pekerjaan  yang  diberikan  harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10) Sarana  fisik  lembaga  dewasa  ini  merupakan  salah  satu  hambatan  pelaksanaan  sistem pemasyarakatan.
Prinsip-prinsip  pemasyarakatan  tersebut  mengajarkan  bahwa  narapidana  adalah  orang  tersesat  karena itu  harus  diayomi  dan  diberikan  bekal  hidup  sebagai  warga  yang  baik  dan  berguna  dalam  masyarakat. Pembinaan  narapidana  adalah  upaya  untuk  mempersiapkan  narapidana  kembali  kemasyarakat  jadi  tidak selayaknya  dalam  sistem  pemasyarakatan  masih  ada  kemungkinan  seorang  narapidana  tidak  dapat  kembali kemasyarakat. Menurut Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai  waktu  dan  kesempatan  untuk  bertobat.  (Petrus  Irwan  Panjaitan  dkk,  1998;  72)  Tobat  tidak  dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini jelas bahwa pembinaan narapidana tidak dilakukan dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.
Dalam hal narapidana yang sedang menjalani masa pidana bisa saja dibebas sebelum masa pidana telah dijatuhkan  berakhir.  Pembebasan  tersebut  dapat  diberikan  apabila  seorang  narapidana  dalam  menjalani  pidana tersebut  menunjukkan  sikap  baik  dan  menjalani  pembinaan  yang  diberikan  di  dalam  maupun  di  luar  Lapas. Pembebasan  yang  diberikan  tersebut  dapat  berupa  pemberian  remisi,  pemberian  cuti  mengunjungi  keluarga, pemberian cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya sesuai yang diatur dalam Pasal 14 UU  Pemasyarakatan  tentang  hak-hak  narapidana.  Oleh  karena  itu,  diadakanlah  pembebasan  bersyarat  sebagai salah  satu  upaya  pembinaan  narapidana  di  Lapas.  Menurut  Penjelasan  Pasal  14  UU  Pemasyarakatan, pembebasan  bersyarat  adalah  bebasnya  narapidana  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  dua  pertiga  masa pidananya  dengan  ketentuan  dua  pertiga  tersebut  tidak  kurang  dari  sembilan  bulan.  Pembebasan  bersyarat diberikan  kepada  narapidana  agar  narapidana  dapat  langsung  menyesuaikan  dirinya  dengan  kehidupan masyarakat sebelum mengakhiri masa pidananya.
Narapidana  yang  berada  dalam  Lapas  dan  sudah  menjalani  masa  pidananya  selama  dua  pertiga  dari masa  pidananya  atau  sekurang-kurangnya  sembilan  bulan  maka  tim  pengamat  pemasyarakan  mengadakan sidang.  Apabila  dalam  pengamatan  dan  penilaian  tim  pengamat  pemasyarakan  narapidana  tersebut  memenuhi persyaratan  dan  memungkinkan  untuk  memasuki  tahap  akhir  menjalani  pidananya,  maka  narapidana  tersebut diusulkan  mendapat  pembebasan  bersyarat.  Keputusan  untuk  memberikan  pembebasan  bersyarat  dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat Lapas yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  berbagai  syarat  administratif  yang  harus  dipenuhi  oleh narapidana.
Pihak Lapas yang mengusulkan pada Dirjen Pembinaan Kemenkumham seorang narapidana yang telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) untuk memberikan keputusan pembebasan bersyarat yang didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain (1) sifat tindak pidana yang dilakukannya, (2) pribadi dan riwayat hidup narapidana, (3) kelakuan narapidana selama masa  pembinaan,  (4)  kemungkinan-kemungkinan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  setelah  ia  dibebaskan,  (5) penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.

## METODE PENELITIAN
Suatu  penulisan  karya  ilmiah  pasti  diperlukan  cara  atau  metode  untuk  mengkaji  sesuatu  yang  akan diteliti  agar  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiataan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode  secara  sistematis  yang  berfungsi  untuk  menentukan  konsep,  dan  konsep  menentukan teori.  dan  teori  menentukan  suatu  paradigma  baik  dengan  mempelajari  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisisnya secara logis, sistematis, koheren dan dapat diuji kebenarannya (Harefa; 2022).
Bahwa seseorang yang melakukan penelitian hukum, dapat melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengukapkan kebenaran hukum yang terencana secara metodologis, sistematis, dan konsisten, serta dapat diuji kebenarannya.( H. Zainudin Ali, 2011;14) Oleh karena itu, agar kebenaran hukum yang diteliti harus di dasarkan atas  penghormatan  pada  suatu  pendapat  atau  penemuan  hukum  yang  telah  dihasilkan  oleh  seseorang  atau lembaga  tertentu  karena  otoritas  atau  kewibawaan  yang  dimiliki,  sehingga  melakukan  pengujian  terhadap temuan  yang  diperoleh  dari  Lapas  Kelas  II  B  Gunungsitoli  mengenai  upaya  pembinaan  narapidana  melalui pembebasan bersyarat.
Penelitian ini pengkajian tentang upaya pembinaan narapidana melalui pemberian pembebasan bersyarat merupakan penelitian  hukum  normatif yang  dititikberatkan  pada  studi  kepustakaan  ( liberary  reasecht )  sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum  mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan  menghubungkan  teori-teori  hukum,  asas-asas  hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan praktik implementasi putusan hakim berupa penjatuhan putusan pidana mati tindak pidana korupsi di Indonesia untuk dianalisis menurut teori hukum  secara logis,  sistematis,  koheren  dan dapat  diuji  kebenarannya.  Sedangkan  pengumpulan  data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier di kepustakaan yang ada. Data yang telah terkumpul diolah dengan cara mengelompokkan menurut jenis  bahannya.  Lalu  dianalisis  secara kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif ,  artinya  penulis  berusaha menggambarkan  keadaan  yang  ada  berdasarkan  pada  data-data  yang  diperoleh  dengan  menghubungkan  pada pendapat para ahli dan teori yang ada untuk melihat kesesuaian antara das sain dengan das sollen sehingga dapat ditarik  kesimpulan  secara  indukatif  ke  deduktif,  yaitu  penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang  bersifat  khusus menuju pada hal yang bersifat umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai  manusia  meskipun  telah  tersesat.  Pada dasarnya manusia dilahirkan sama, artinya bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat secara mutlak yang  sudah  melekat  hak  dan  kewajiban  dalam  melangsungkan  hidupnya.  Dalam  perkembangannya,  manusia menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diinginkannya sehingga tidak mustahil dalam melaksanakan hak  dan  kewajibannya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang  baik  maupun  dengan  cara  yang  tidak  baik. Baik atau buruknya sifat manusia, selain dipengaruhi karena tidak dilaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana manusia tersebut bertempat tinggal.
Pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli kepada Narapidana atau warga binaan merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani  pembebasan  bersyarat  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  dengan  berbaur langsung  dengan  masyarakat  setelah  menjalankan  pembinaan  dan  pendidikan  di  dalam  Lapas  sesuai  dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas  Dan  Cuti  Bersyarat.    Fungsi  dan  tugas  pembinaan  pemasyarakatan  terhadap  Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar terpidana setelah selesai menjalani pidana dan pembinaan dapat menjadi warga masyarakat yang baik.
Pada dasarnya arah pengayoman, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan petugas ialah memperbaiki tingkah  laku  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  tujuan  pembinaan  dapat  tercapai  sesuai  dengan  Keputusan Menteri  Kehakiman  RI  No.M.02-PK.04.10  Tahun  1990  tentang  pola  pembinaan  narapidana  atau  tahanan. Adapun ruang lingkup tahapan pembinaan di Lapas dapat dibagi dalam dua bidang:
1. Pembinaan kepribadian, meliputi:
a) Pembinaan  kesadaran  beragama,  artinya  bahwa  pembinaan  kesadaran  beragama  perlu  diberikan kepada  narapidana  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  sehingga  menyadari  akibat-akibat  dari perbuatan yang dilakukannya.
b) Pembinaan  kesadaran  beragama,  yaitu  pembinaan  kesadaran  beragama  bertujuan  untuk menyadarkan  narapidana  sehingga  dapat  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  berbakti  kepada negara.
c) Pembinaan  kemampuan  intelektual  (kecerdasan),  artinya  pembinaan  intelektual  dapat  diperoleh dari  pendidikan  formal  dan  non  formal.  Pendidikan  formal  diselenggarakan  oleh  pemerintah. Pendidikan  non  formal  diselenggarakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  baik  melalui kursus,  latihan  keterampilan  dan  sebagainya,  sehingga  pengetahuan  dan  kemampuan  berpikir narapidana semakin meningkat dan dapat menunjang kegiatan positif selama masa pembinaan.
d) Pembinaan  kesadaran  hukum,  adalah  pembinaan  kesadaran  hukum  dilaksanakan  dengan memberikan  penyuluhan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesadaran  hukum  yang  tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia, kepastian hukum dan prilaku yang taat kepada hukum.
e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, yaitu pembinaan mengintegrasikan diri juga dikatakan  pembinaan  kehidupan  sosial  kemasyarakatan,  yang  bertujuan  agar  bekas  narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat pada saat menjalani Pembebasan Bersyarat.
2. Pembinaan kemandirian, meliputi:
a) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  mandiri.  Misalnya  kerajinan  tangan,  industri rumah tangga, reperasi mesin.
b) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  kecil.  Misalnya  pengolahan  bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah bahan jadi, contoh mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga.
c) Keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  bakat  masing-masing.  Dalam  hal  ini diusahakan  pengembangan  bakat,  seperti  narapidana  yang  memiliki  kemampuan  bidang  seni, maka diusahakan mengembangkan bakatnya sekaligus dijadikan usaha mencari nafkah.
Secara  formal  proses  pemasyarakatan  sebagai  metode  pembinaan  narapidana  dalam  sistem pemasyarakatan diberlakukan sejak tahun 1965, tujuan utama dari penetapan metode tersebut sebagai petunjuk dan  sekaligus  sebagai  landasan  bekerja  Petugas  Pemerintah  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Pembinaan  diberikan  kepada  narapidana  sehingga  setelah narapidana  menjalani  pembebasan  bersyarat  diharapkan  dapat  memiliki  keterampilan  dan  menyadari kesalahannya  sehingga  dapat  hidup  dan  kembali  ketengah-tengah  masyarakat.  Dari  data  tersebut  di  atas menerangkan  bahwa  setiap  tahunnya  jumlah  narapidana  yang  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  meningkat sesuai dengan sistem penghitungan masa pidana, yaitu 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang telah dijalani.
Berdasarkan  terjemahan  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  pembebasan  bersyarat ditentukan, (P.A.F Lamintang, 1997: 249)    sebagai berikut:
1) Jika  terpidana  telah  menjalani  dua  pertiga  dari  lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan kepadanya  yang  sekurang-kurangnya  harus  sembilan  bulan,  maka  ia  dapat  dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2) Ketika  memberikan  pembebasan  bersyarat  ditentukan  pula  suatu  masa  percobaan,  serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3) Masa  percobaan  itu  lamanya  sama  dengan  sisa  waktu  pidana  penjara  yang  belum  dijalani, ditambah  satu  tahun.  Jika  terpidana  ada  dalam  tahanan  yang  sah,  maka  waktu  itu  termaksuk masa percobaan.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  15  ayat  (1)  KUHP,  maka  menurut  P.A.F.  Lamintang  bahwa  yang  dapat dibebaskan  secara  bersyarat  itu  hanyalah  orang-orang  yang  oleh  hakim  telah  dijatuhi  dengan  pidana  penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka itu telah mereka jalankan, dan lamanya duapertiga dari masa pidana tersebut  sekurang-kurangnya  adalah  sembilan  bulan.  (P.A.F  Lamintang,  1997:  247)        Pengertian  bebas  dari hukuman dengan bersyarat adalah apabila terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman panjang. Dalam hal telah menjalani  hukuman  tersebut,  selama  sebagian  dari  hukuman  yang  dijatuhkan  hakim  kepada  narapidana  maka dapat  dibebaskan  dari  kewajibannya  untuk  menjalankan  sisa  dari  hukuman  yang  seharusnya  masih  harus dijalani,  akan  tetapi  yang  disertai  atau  terikat  dengan  syarat-syarat.  (P.A.F  Lamintang,  1997:  247)  Menurut Penjelasan  Pasal  14  huruf  K  UU  Pemasyarakatan,  pembebasan  bersyarat  adalah  bebasnya  narapidana  setelah menjalani  sekurang-kurangnya 2/3 (dua per  tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3  (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Ini berarti tidak ada pembebasan bersyarat sebelum menjalani 9 (sembilan) bulan pidana.
Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana telah diatur dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2022  perubahan  atas    Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Remisi,  Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, yang meliputi:
1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2) Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  9  (sembilan)  bulan  terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
Syarat pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala Lapas;
3) Laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang diketahui oleh kepala Bapas;
4) Surat  pemberitahuan  ke  kejaksaan  negeri  tentang  rencana  pemberian  pembebasan  bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
5) Salinan register F dari kepala Lapas;
6) Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas;
7) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
8) Surat  jaminan  kesanggupan  dari  pihak  keluarga,  wali,  lembaga  sosial,  instansi  pemerintah, instansi  swasta,  atau  yayasan  yang  diketahui  oleh  lurah  atau  kepala  desa  atau  nama  lain  yang menyatakan bahwa:
a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
b) membantu  dalam  membimbing  dan  mengawasi  narapidana  selama  mengikuti  program pembebasan bersyarat.
Apabila  surat  pemberitahuan  ke  Kejaksaan  di  tempat  dimana  narapidana  dilakukan  penuntutan  tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, maka pembebasan bersyarat tetap diberikan bagi narapidana dengan melengkapi dokumen:
1) Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
2) Kedutaan besar/konsulat negara; dan
3) Keluarga,  orang,  atau  korporasi  yang  bertanggung  jawab  atas  keberadaan  dan  kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
Surat  keterangan  dari  direktur  jenderal  Imigrasi  atau  pejabat  imigrasi  yang  ditunjuk  yang  menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal dan surat keterangan tidak terdaftar dalam red  notice dan  jaringan  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  dari  Sekretariat  NCB-Interpol Indonesia,  serta  surat  keterangan  yang  diajukan  oleh  direktur  jenderal  kepada  direktur  jenderal  Imigrasi  dan direktur jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 (dua belas) hari.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juli 2023
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yang telah menjalani dua  per  tiga  dari  masa  pembinaan.  Kepada    narapidana  yang  telah  menjalani  dua  pertiga  dari  masa  pidananya atau  sekurang-kurangnya  sembilan  bulan  dari  masa  pidana  telah  dijalankan.  Adapun  maksud  dan  tujuan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, yaitu:
1. Maksud dari pembebasan bersyarat adalah sebagai salah satu upaya untuk:
a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat
b. Memperoleh  dan  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.
2. Tujuan pembebasan bersyarat adalah :
a. Membangkitkan  motivasi  atau  mendorong  pada  diri  narapidana  kearah  pencapaian  tujuan pemasyarakatan.
b. Memberikan  kesempatan  pada  narapidana  untuk  meningkatkan  pendidikan  dan keterampilan  guna  mempersiapkan  diri  sendiri  hidup  mandiri  di  tengah  masyarakat  setelah bebas menjalani pidana.
c. Mendorong  masyarakat  untuk  berperan  serta  secara  aktif  dalam  menyelenggarakan pemasyarakatan.
Tujuan  diadakannya  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  semata-mata  untuk  memberikan  bantuan dan  dukungan  kepada  terpidana  selama  ia  melaksanakan  hukumannya  dan  berkelakuan  baik  serta  telah melakukan  masa  hukuman  pidannaya  sebanyak  dua  pertiga  dari  masa  hukuman  yang  diberikan  hakim kepadanya.  Sedangkan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  pembinaan  narapidana  ada  2  (dua)  faktor, yaitu  (1)  Faktor  Intern,  yang  terdiri  dari  pengadaan  dana,  sulitnya  mencari  penjamin,  kesiapan  bagi  petugas pembina, narapidana masih melakukan pelanggaran tata tertib, dan pelaksanaan program yang belum selesai. (2) Faktor  Ekternal,  yang  terdiri  dari  pengajuan  pembebasan  bersyarat  yang  cukup  rumit  dan  panjang,  faktor keluarga yang selalu menutupi keburukan anggota keluarganya, faktor lingkungan rasa ketidaksiapan lingkungan menerima  mantan  narapidana  akan  mempengaruhi  masyarakat  apabila  ditanya  mengenai  narapidana  tersebut, surat  bebas  perkara  lain  dari  Kejaksaan  yang  waktu  cukup  lama  sampai  2  (dua)  bulan  bahkan  lebih.  Hal  ini sangat berpengaruh terhadap keinginan narapidana untuk melanjutkan permohonan pembebasan bersyarat karena terlalu lama menunggu.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  upaya  pembinaan narapidana  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan    Kelas  II  B  Gunungsitoli  bagi  narapidana  yang menjalani  pembebasan  bersyarat  selain  menjalankan  pembinaan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  juga dilakukan pembinaan di luar Lembaga dengan tujuan untuk diberikan kesempatan bagi narapidana untuk berbau langsung dengan masyarakat baik melalui cuti menjelang bebas maupun cuti bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pembebasan  bersyarat  diberikan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan apabila  narapidana  telah  menjalani  dua  pertiga  dari  masa  pidana  atau  sekurang-kurang  sembilan  bulan,  dan berkelakuan  baik,  serta  telah  mengikuti  program  pembinaan  dengan  baik,  tekun,  dan  bersemangat  serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana tersebut.
Diharapkan  melalui  penelitian  ini  kepada  pihak  pemerintah  baik  daerah  maupun  pemerintah  pusat melalui  Kemenkumham  untuk  perlu  mendirikan  BAPAS  di  wilayah  kepulaun  nias  guna  memperlancar  proses pembinaan  dan  bimbingan  narapidana  yang  menjalani  pembebasan  bersyarat.  Dan  pembinaan  melalui kemasyarakatan  perlu  ditingkatkan,  dimana  pemerintah  diharapkan  memberi  perhatian  besar  kepada  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  menunjang  keberhasilan  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  yang menjalani pembebasan bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono, C.I, (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.
Harefa,  A.  (2023). Legal  Protection  of  Child  As  Victims  of  Crime  of  Rape . Riwayat:  Educational  Journal  of History and Humanities , 6 (1), 212-221.
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juli 2023
Harefa,  A.  (2022). Problematika  Penegakan  Hukum  Pidana  Mati  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Perspektif Perlindungan Ham . Jurnal Panah Keadilan , 1 (2), 99-116.
Lamintang P.A.F, (1990). Hukum Penintensier Indonesia, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung.
Panjaitan Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, (1995). LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Priyatno Dwidja, (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , P.T Refika Aditama, Bandung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 jo. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  tahun  2022  perbuhana  atas  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  tahun  2018  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat