COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022

## PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
Mohd. Yusuf D.M. 1* , Heri Sugiantoro 2 , Johannes Gabe Saputra Manulang 3 , Wahyu Combara 4
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
yusufdm@gmail.com, herisugiantoro@gmail.com, johannes@gmail.com,
wahyucom@gmail.com Article Info Abstract Article History Received: November 26, 2022 Accepted: December 27, 2022 Regulating  the  offense  of  insult  or  defamation  contained  in  Article  27 paragraph (3) of the ITE Law does not simply accommodate or become the best way out in resolving defamation offenses committed using online media. Article  27  paragraph  (3)  of  the  ITE  Law  reads:  Everyone  intentionally  and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information  and/or  Electronic  Documents  that  contain  insulting  content  or defamation. Based on the article above, in terms of the implementation of the proof  against  the article, you have to be really careful, so  that this does not become  a  loophole  for  arrogant  parties  to  make  this  article  a  rubber  article. The  method  used  is  normative  legal  research.  Based  on  the  results  of  the study  it  is  known  that  the  influence  of  legal  politics  on  insults  and/or defamation  based  on  the  Information  and  Electronic  Transactions  Law  that during the discussion process related to the formation of the ITE Law in the DPR RI was carried out by the Special Committee on the ITE RUU ITE DPR RI  with  the  parties  involved.  related  to  the  formation  of  this  Law,  no consideration  was  found  regarding  the  need  to  formulate  provisions regarding insult and/or defamation which are currently contained in Article 27 paragraph  (3)  of  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and Electronic Transactions.
Keywords: correctional institutions, convicts, sociology of law

## ABSTRAK
Konsep pidana yang  berlatar belakang filsafat pembinaan dengan terutama berorentasi pada  orang, sesudah  seharusnya  juga  mempunyai  pengaruh  dalam  menetapkan  kebijakan  strategi  berikutnya yaitu  strategi  dalam  menetapkan  kebijakan  sangsi  pidana.  Kebijakan  menetapkan  sanksi  pidana meliputi  masalah-masalah  menetapkan  jenis  dan  jumlah  berat  ringannya  pidana.  Metode  yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Pembinaan  Narapidana  Ditinjau  Dari  Sosiologi  Hukum  adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai  komunikator  dengan  masyarakat,  guna  untuk  mengatur  agar  pembinaan  tersebut  dapat berjalan  dengan  cepat  dan  tepat  menurut  program  yang  telah  ditetapkan.  Sosiologi  hukum merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  secara  teoritis  analitis  dan  empiris  menyoroti  pengaruh gejala sosial lain terhada hukum dan mengkaji gejala hukum melalui pendekatan-pendekatan sosial. Masing-masing  dari  tiga  pendekatan  tersebut  memiliki  fokus  yang  berbeda  pada  hubungan  antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum. Problem Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  pembentukan  karakter  dan  pribadi  di  tinjau  dalam  perpektif sosiologi  meliputi  hal  hal  sebagai  berikut  Kurang  berjalannya  pelaksanaan  program  pembinaan dengan  baik,  Rendahnya  minat  narapidana  itu  sendiri  untuk  mengikuti  program  pembinaan, Kurangnya  memadai  tenaga  teknis  pemasyarakatan,  Rendahnya  semangat  petugas  untuk melaksanakan  tugasnya,  Petugas  kurang  menguasai  di  bidang  tugasnya  masing-masing,  Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Sosiologi Hukum

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022

## I. PENDAHULUAN
Dalam KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 Sosiologi  hukum  adalah  bagian  dari  sosiologi  sukma  manusia  yang  menelaah  kenyataan sosial  sepenuhnya  hukum, mulai  dari  pernyataan  yang  nyata  dan  dapat  diperiksa  dari  luar dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau  kelakuan  dalam  kelakuan)  dan  dalam  dasar  materialnya,  (struktur  keruangan  dan kepadatan  demografis  dalam  lembaga-lembaga). 1 Sosiologi  hukum  mengejawantahkan tentang kelakuan dan wujud material hukum menurut maknanya.
Secara  etimologis,  sosiologi  berasal  dari  bahasa  latin, socius yang  berarti  kawan, dan bahasa yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai  masyarakat. 2 Sedangkan  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dan  Pancasila sebagai landasan negara 3 UUD NRI 1945 di sebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum  tertinggi  bangsa  Indonesia  yang  menjadi  dasar  pembentukan  peraturan  atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan public yang pada hakekatnya merupakan suatu  regulasi  sebagai  bagian  dalam  mengatur  setiap  hajat  hidup  masyarakat 4 artinya konstitusi  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  masyarakat  tidak  hanya memberikan perlindungan amanah kostitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan  bentuk  pembinaan  kepada  setiap  lembaga  Negara  khususnya  lembaga pemasyarakatan.  Penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  upaya  pembalasan dendam,  namun  yang  paling  penting  ialah  sebagai  upaya  pemberian  bimbingan  dan pengayoman.  Pengayoman  kepadamasyarakat  sekaligus  kepada  terpidana  sendiri agarmenjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru  mengenai  pemidanaan  bukan  lagi  sebagai  penjeraan  berlaka  namun  sebagai  upaya rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Konsepsi  tersebut  di  Indonesia  disebut  sebagai  sistem Pemasyarakatan. 5
Sistem  pemasyarakatan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan.  Adapun  pengertian  sistem  pemasyarakatan  menurut  Undang- Undang  Nomor  12  T ahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  tersebut  sebagai  berikut:“Sistem pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu antara  pembina,  yang  dibinadan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung  jawab. 6 Agar  terwujudnya  peranan  lembaga  permasrakatan  di  butuhkan tindakan  tegas  dan  menjadi  teladan  sehingga  dapat  terwudnya  Negara  Indonesia  sebagai
1 Georges  Gurvitch,  1961, Sosiologi  Of  Law ,  Diterjemahkan  Oleh  Sumatri  Mertodipuro  Dan  Moh.  Radjab, 1988, Bhratara, Jakarta, Hlm. 52
2 Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum , Grasindo, Jakarta, Hlm. 2
3 Roni Sulistyanto Luhukay, Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Hlm. 101
4 Roni  Sulistyanto  Luhukay Pemenuhan  Jaminan  Kesehatan  Oleh  Perusahaan  Dalam  Perpektif  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 , Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm. 112
5 Bahrudin  Agung  Permana  Putra,  Paham  Triyoso, Peranan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan  Pengawasan terhadap  Narapidana  Yang  Memperolehpembebasan  Bersyarat(Studi  Di  Kejaksaan  Negeri  Malang) , Malang, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm. 1
6 Ibid.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Negara  hukum  Untuk  itu  Keberadaan  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus  di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan Negara. 7
Konsep  pemasyarakatan  disempurnakan  oleh  keputusan  konferensi  dinas  para pimpinan  kepenjaraan  pada  tanggal  27  April  1964  yang  memutuskan  bahwa  pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping  sebagai  arah  tujuan,  pidana  penjara  dapat  juga  menjadi  cara  untuk  membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang  berangkat  dari  pemikiran  perlunya  perlakuan  yang  lebih  baik  terhadap  narapidana. Meskipun  pada  dasarnya  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan,  namun  unsur  pembalasan  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh narapidana. 8 Amanat  Presiden  RI  dalam  konferensi  dinas  menyampaikan  arti  penting terhadap  pembaharuan  penjara  pidana  di  Indonesia.  Yaitu  merubah  nama  kepenjaraan menjadi  pemasyarakatan.  Berdasarkan  pertimbangan  ini  amanat  presiden  tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.
Sambutan  Menteri  Kehakiman  RI  dalam  pembukaan  rapat  kerja  terbatas  direktorat jenderal bina tuna warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.
Prinsip-prinsip  untuk  bimbingan  dan  pembinaan  itu  ialah  orang  yang tersesat  harus diayomi  dengan  memberikan  bekal  hidup  sebagai  warga  Negara  yang  baik  dan  berguna dalam  masyarakat.  Penjatuhan  pidana  adalah  bukan  tindakan  balas  dendam  dari  Negara. rasa  tobat  tidaklah  dapat  dicapai  dengan  menyiksa  melainkan  dengan  bimbingan.  Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada  masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari  masyarakat.  Secara  umum  dapat dikemukakan  bahwa  pergeseran  tentang  konsepsi  pemidanaan  itu  cenderung  dimulai  dari konsepsi  yang  bersifat  menghukum  yang  berorientasi  ke  belakang,  bergeser  ke  arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. 9
Sistim  kemasyarakatan  di  samping  bertujuan  untuk  mengembalikan  warga  binaan pemasyarakatan  sebagai  warga  yang  baik  juga  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat terhadap  kemungkinan  diulanginya  kembali  tindak  pidana  oleh  warga  binaan pemasyarakatan,  serta  merupakan  penerapan  dan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  nilai- nilai yang terkandung dalam  Pancasila.  Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:
1.  Orang  yang  tersesat  harus  di  ayomi  dengan  memberikan  bekal  hidup  sebagai  warga yang baik dan berguna bagi masyrakat.
2.  Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3.  Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4.  Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
5.  Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak  narapidana  harus  di  kenal  ke  pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
7 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Indenpendensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Uud  1945  Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan , Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, Hlm. 136
8 Dr.  Suharjo,  SH.,  menjelaskan  tentang  hukum  sebagai  pengayomandalam  menetukan  dan  membuka  jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.
9 Van  Bemmelen  dalam  Amir  Hamzah  seorang  ahli  pidana  menganut  teori  gabungan  mengatakan,  Pidana bertujuan  membalas  kesalahan  dan  mengamankan  masyarakat.  Tindakan  ini  dimaksudkan  mengamankan dan  memeliharan  tujuan.  Jadi  pidana  dan  tindakan  bertujuan  mempersiapkan  untuk  mengembalikan terpidana  ke  dalam  kehidupan  bermasyarakat”.  7  Dalam  perjalanannya  terori  pemidanaaan  bukan  lagi sebagai pembalasan melainkan sebagai pembinaan, di kutib dalam Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 32

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
6.  Pekerjaan  yang  di  berikan  pada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi  waktu  atau hanya  diperuntukan  bagi  kepentingan  lembaga  atau  negara  saja  pekerjaan  tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7.  Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8.  Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
9.  Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan
Menyadari  hal  itu  maka  sudah  sejak  lama  sistim  kemasyarakatan,  Indonesia  lebih ditekankan  pada  aspek  pembinaan  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan  atau  klien pemasyarakatan  yang  mempunyai  ciri-ciri  preventif,  kuratif,  rehabilitatif,  dan  edukatif. Meskipun  sistim  pemasyarakatan  selama  ini  telah  dilaksanakan.  Pasal  28  I  ayat  (1) merumuskan  ba hwa:  “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran dan hati nirani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun. 10
Dalam  sistim  pemasyarakatan,  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan  berhak mendapatkan  pembinaan  rohani  dan  jasmani,  serta  dijamin  hak-hak  mereka  untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan  memperoleh  informasi  baik  media  cetak  maupun  media  elektronik  memperoleh pendidikan  yang  layak  dan  sebagainya,  untuk  melaksanakan  sistim  pemasyarakatan tersebut,  diperlukan  juga  keikutsertaan  masyarakat  baik  dalam  mengadakan  kerja  sama dalam  mengadakan  pembinaan  maupun  dengan  sifat  bersedia  menerima  kembali  warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya,
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  jelas bahwa  dalam  menjalankan  sistim  kemasyarakatan  ada  3  unsur  yang  terkait  di  dalamnya yaitu:
1.  Narapidana selaku warga binaan.
2.  Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3.  Masyarakat  sebagai  warga  yang  menerima  kembali  bekas  narapidana  yang  telah selesai menjalankan pidana.
Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim  pemasyarakatan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  undang-undang  dasar  1945  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistim  pembinaan.  fungsi  dari  sistem  pemasyarakatan  dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:
“Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan  Permasyarakatan agar  dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. ” Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus  ditunjukkan  untuk  pembangunan  Negara.  Bimbingan  dan  didikan  harus  berdasarkan azas  Pancasila.  Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai  manusia meskipun  ia  telah  tersesat  tidak  boleh  ditunjukkan  kepada  narapidana  bahwa  ia  penjahat. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 11
Konsep  pidana  yang  berlatar  belakang  filsafat  pembinaan  dengan  terutama berorentasi pada orang, sesudah seharusnya juga mempunyai pengaruh dalam menetapkan kebijakan  strategi  berikutnya  yaitu  strategi  dalam  menetapkan  kebijakan  sangsi  pidana.
10 Doris  Rahmat,  2018. Pembinaan  Narapidana  Dengan Sistem  Pemasyarakatan ,  Pranata  Hukum  Jurnal  Ilmu Hukum, Hlm. 7
11 Rahmat  Hi.  Abdullah  , Urgensi  Penggolongan  Narapidana  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan, Fiat  Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, Hlm. 17

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Kebijakan  menetapkan  sanksi  pidana  meliputi  masalah-masalah  menetapkan  jenis  dan jumlah berat ringannya pidana. 12

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku, dalam  hal  ini  penelitian dilakukan  terhadap dalam  Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Pembinaan  Narapidana  Ditinjau  Dari Sosiologi  Hukum.  Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 13 Dalam  Penelitian  hukum  normatif menggunakan  juga  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 14
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a.  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah pendekatan  yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  undang- undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian
b.  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a.  Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan yang diteliti
b.  Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  atau  membahas  lebih  hal-hal  yang  telah  diteliti  pada  bahan-bahan hukum primer
c.  Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  metode melakukan  pengumpulan data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian  kepustakaan  yang  nantinya  akan dikorelasikan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dan  juga  wawancara  secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik,  namun  lebih  kepada  penjelasan  dalam  bentuk  kalimat  yang  dipaparkan  secara lugas.  Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan metode  induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual
12 Rahmat  Hi.  Abdullah  , Urgensi  Penggolongan  Narapidana  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan, Fiat  Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, Hlm. 24
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
14 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang  :Bayumedia, 2001), hlm. 57.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena  temuan-temuan  hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas,  konsep-konsep,  dan  norma- norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Pembinaan  Narapidana  Ditinjau  Dari  Sosiologi Hukum
Secara  etimologis,  sosiologi  berasal  dari  bahasa  latin, socius yang  berarti  kawan, dan bahasa yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai  masyarakat. 15 Sedangkan  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.
Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya sebagai berikut: 16
1.  Hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  antara  aneka  macam  gejala-gejala  sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).
2.  Hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  antara  gejala  sosial  dengan  gejala  non  sosial (semisal gejala geografis, biologis dan sebagainya)
3.  Sosiologi  atau  ilmu  masyarakat  adalah  ilmu  yang  mempelajari  struktur  sosial  dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
Dengan  berpedoman  pada  permasalahan  yang  disoroti  sosiologi  hukum,  maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis  analitis  dan  empiris  menyoroti  pengaruh  gejala  sosial  lain  terhadap  hukum,  dan sebaliknya. 17 Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya hukum, mulai dari pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau kelakuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis dalam lembaga-lembaga). 18 Sosiologi hukum mengejawantahkan tentang kelakuan dan wujud material hukum menurut maknanya. Sosiologi hukum bertindak dari  pola  hukum  dan  serta  kelembagaan,  seperti  hukum  itu  sendiri,  sanksi-sanksi  hukum, prosedural hukum dan peraturan.
Metode  sosiologi  hukum  yang  ingin  menangkap  kenyataan  hukum  yang  penuh  itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya: 19 1.  Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
2.  Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
3.  Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
4.  Tidakkah  justru  menimbulkan  efek  yang  berbeda,  atau  bahkan  tidak  menimbulkan efek sama sekali?
5.  Apakah  jika  kemudian  hari  menimbulkan  efek,  betulkah  efek  itu  disebabkan  oleh hukum?
6.  Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
7.  Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?
15 Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum , Grasindo, Jakarta, Hlm. 2
16 Abdulsyani, 2012, Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 5-6
17 Soerjono Soekanto, 1980, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali, Jakarta. Hlm. 21
18 Georges  Gurvitch,  1961, Sosiologi  Of  Law ,  Diterjemahkan  Oleh  Sumatri  Mertodipuro  Dan  Moh.  Radjab, 1988, Bhratara, Jakarta, Hlm. 52
19 Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah , Gentra Publishing, Jakarta, Hlm. 61
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
8.  Mengapa  hukumnya  menjadi  seperti  itu?  Apakah  memang  harus  begitu?  Apakah tidak ada carapengaturan alternatif?
Definisi  sosiologi  hukum  menurut  beberapa  pendapat  ahli  hukum  adalah  sebagai berikut: 20
1.  Soerjono Soekanto
Sosiologi  hukum  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala- gejala sosial lainnya.
2.  Satjipto Raharjo
Sosiologi  hukum  adalah  pengetahuan  hukum  terhadap  pola  perilaku  masyarakat dalam konteks sosialnya.
3.  R. Otje Salman
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
4.  H.L.A. Hart
Hart  tidak  mengemukakan  tentang  definisi  sosiologi  hukum,  namun  Hart mengemukakan  sosiologi  hukum  mempunyai  aspek.  Hart  menjelaskan  bahwa  konsep tentang  hukum  mengandung  unsur-unsur  kekuasaan  yang  terpusatkan  kepada  kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Hart, inti dari sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama( primary rules) dan aturan tambahan  ( secondary  rules ).  Aturan  utama  merupakan  ketentuan  informal  tentang kewajiban-kewajiban  warga  masyarakat  yang  memenuhi  kebutuhan  dalam  bermasyarakat. Sedangkan  aturan  tambahan  terdiri  atas  (a) rules  of  recognition,  ( b )  rules  of  change,  ( c ) rules of adjudication.
Untuk  melakukan  deskripsi  kemudian  menjelaskan  hukum  dalam  kenyataan  secara penuh,  maka  sosiologi  hukum  harus  mengungkap    dan    mengurai    hukum    itu    sampai kepada    perspektif  mendasar  tersebut.  Dengan  mengungkap  paradigma  tersebut  ia  akan mampu  menjelaskan  lebih  baik  subyek  yang  dipelajarinya.  Hukum  dibuat  dengan  memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hokum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.
Jadi,  sosiologi  hukum  merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  secara  teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan mengkaji gejala hukum melalui pendekatan-pendekatan sosial.
Pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  suatu  fenomena  hukum  yaitu:  (1) pendekatan  moral  hukum.  (2)  pendekatan  dari    sudut    ilmu    hukum,    dan    (3)  pendekatan sosiologis    hukum. 21 Masing-masing  dari  tiga  pendekatan    tersebut  memiliki  fokus  yang berbeda  pada  hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat  dan  juga  berbeda  cara  yang digunakan dalam mempelajari hukum.
Pendekatan sosiologis juga mengenai
hubungan  hukum  dengan  moral  dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada: 22
1.  Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2.  Pada  kepercayaan  yang  dianut  oleh  warga  masyarakat  dalam “the  social  world” mereka.
3.  Pada  organisasi  sosial  dan  perkembangan  masyarakat  serta  pranata-pranata hukum.
4.  Tentang bagaimana hukum dibuat.
5.  Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.
20 Zainuddin Ali, 2016, Sosiologi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1-2
21 Achmad  Ali  Dan  Wiwie  Heryani,  2012, Menjelajah  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum ,  Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm. 25
22 Ibid , Hlm. 23-24

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Kemudian menurut salah satu pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo karakteristik kajian ilmu sosiologi hukum sebagai berikut:
a)  Sosiologi  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari  fenomena  hukum  yang  bertujuan untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  praktik-praktik  hukum.  Sosiologi  hukum menjelaskan  mengapa  dan  bagaimana  praktik-praktik  hukum  itu  terjadi,  sebab- sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
b)  Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan  atau  pernyataan  hukum. Bagaimana  kenyataannya  peraturan  itu,  apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
c)  Sosiologi  hukum  tidak  melakukan  penilaian  terhadap  hukum.  Tingkah  laku  yang menaati  hukum  dan  yang  menyimpang  dari  hukum  sama-sama  merupakan  objek pengamatan  yang  setaraf  sosiologi  hukum  tidak  menilai  antara  satu  dengan  yang lain. Perhatian sosiologi yaitu pemberian penjelasan atau pandangan terhadap suatu objek kajian yang dipelajarinya. 23
Hukum  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  memfokuskan  pada  studi  ilmiah  terhadap fenomena  sosial.  Perhatian  utamanya  adalah  masalah  preskriptif  dan  teknis.  Sedangkan sosiologi  memfokuskan  pada  studi  ilmiah  terhadap  fenomena  sosial.  Meskipun  demikian, kedua  disiplin  ini  memfokuskan  pada  seluruh  cakupan  bentuk-bentuk  signifikan  dari hubungan-hubungan  sosial.  Dalam  praktiknya  kriteria  yang  menentukan  hubungan  mana yang  signifikan  seringkali  sama,  yang  berasal  dari  asumsi-asumsi  budaya  atau  konsepsi- konsepsi  relevansi  kebijakan  yang  sama.  Sosiologi  hukum,  mempunyai  objek  kajian fenomena  hukum,  sebagaimana  telah  dituliskan  oleh  Curzon,  bahwa  Roscoe  Pound menunjukkan  studi  sosiologi  hukum  sebagai  studi  yang  didasarkan  pada  konsep  hukum sebagai alat pengendalian sosial. 24
Objek  kajian  sosiologi  hukum  adalah  adalah  suatu  objek  fenomena  hukum,  tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi sehingga dalam memandang suatu masalah  hukum  tidak  lagi  menggunakan  pendekatan  hukum  secara  (dogmatik)  untuk mengkaji  dan  menganalisis  fenomena  hukum, tetapi  dia  tidak  hanya menggunakan  dogma hukum tetapi keluar menggunakan perspektif sosial. 25
Objek  sasaran  disini  adalah  badan-badan  yang  terlibat  dalam  kegiatan penyelenggaraan  hukum  seperti  pembuatan  undang-undang,  pengadilan,  polisi,  advokat serta badan-badan penyelenggara hukum lainnya. Pembuatan suatu regulasi disini sebagai pengejawantahan  dari  perilaku  masyarakat  oleh  faktor-faktor  keadaan  identitas  yang berperan  itu  perlu  diamati  melalui  faktor  sosialnya.  Dalam  mengaji  suatu  regulasi  sosiologi hukum  secara  mendalam  berusaha  mengungkap  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi efektivitas  suatu  regulasi,  mengapa  orang  menaati,  golongan  mana  yang  diuntungkan ataupun  dirugikan,  kepada  siapa  suatu  aturan  tersebut  dan  sebagainya,  sehingga  dapat dipahami dengan benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi hukum. 26
Hal yang perlu dipahami dari objek sasaran studi sosiologi hukum adalah perspektif organisasi  dari  sosiologi  hukum  yaitu  mengenai  penyingkapan  mengenai  janji-janji efektivitasnya suatu regulasi terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Selanjutnya  yang  menjadi  objek  utama  kajian  sosiologi  hukum  sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut: 27
1)  Dalam  mengkaji  hukum  sebagai Government  Social  Control ,  sosiologi  hukum mengkaji  hukum  sebagai  perangkat  kaidah  khusus  yang  berlaku  serta  dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai  rujukan  yang  akan  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  hal,  melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
23 Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 372-374
24 Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum , PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm. 5
25 Achmad Ali Dan Wiwie Heryani , Op.Cit ., Hlm. 5 Dan 12
26 Saifullah, 2013, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 10
27 Achmad Ali Dan Wiwie Heryani , Op.Cit ., Hlm. 5 Dan 13

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
2)  Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya yang  menyadari  eksistensi  sebagai  kaidah  sosial  yang  ada  dalam  masyarakatnya, yang  meliputi  kaidah  moral,  agama,  dan  kaidah  sosial  lainnya.  Dengan  kesadaran tersebut  diharapkan  warga  masyarakat  menaatinya,  berkaitan  dengan  itu  maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses  yang  mendahului  dan  menjadi  pra-kondisi  sehingga  memungkinkan pengendalian sosial yang efektif.
3)  Obyek  utama  sosiologi  hukum  lainnya  adalah  stratifikasi.  Stratifikasi  sebagai  objek yang  membahas  sosiologi  hukum  bukanlah  stratifikasi  hukum  seperti  yang dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  dengan  teori grundnorm nya,  melainkan  stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.
4)  Obyek  utama  lain  dari  kajian  sosiologi  hukum  adalah  pembahasan  tentang perubahan,  dalam  hal  ini  mencakup  perubahan  hukum  dan  perubahan  masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian  sosiologi  hukum  adalah  bahwa  perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat dapat  direkayasa,  dalam  arti  direncanakan  terlebih  dahulu  oleh  pemerintah  dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.
Bagaimanapun juga sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasi pola- pola  hukum  yang  telah  dikukuhkan  dalam  bentuk  suatu  hukum  tertentu  ke  dalam  tingkah laku orang atau satu lembaga tertentu.
Secara  bahasa  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  arti  dari  narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. 28 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sedangkan  menurut  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  menjelaskan  bahwa  narapidana  adalah  terpidana  yang  sedang menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  lembaga  pemasyarakatan,  menurut  Pasal  1  Ayat (6)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  terpidana  adalah seseorang  yang  dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat  karena  berlakunya  dapat  dipaksakan  secara  langsung  kepada  setiap  pelanggar hukum.
Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu: 29
1.  Pidana pokok terdiri dari:
a.  Pidana penjara
b.  Pidana kurungan
c.  Pidana denda
2.  Pidana tambahan terdiri dari:
a.  Pencabutan hak-hak tertentu
b.  Perampasan barang-barang tertentu
c.  Pengumuman putusan hakim.
Menurut beberapa ahli narapidana merupakan: 30

## 1.  Harsono
28 Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, Kamus Induk Istilah Ilmiah , Seri Intelectual, Target Press, Surabaya, Hlm. 53
29 Moeljatno, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 14
30 Daud  Pinasthika  MR.,  2015,  “ Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Selama  Menjalani  Masa  Masa  Pidana  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Yogyakarta ”  Skripsi  Fakultas  Hukum,  Universitas  Atmajaya Yogyakarta.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Mengatakan  bahwa  narapidana  merupakan  seseorang  yang  telah  dijatuhkan  vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.
2.  Wilson
Menurutnya  narapidana  merupakan  manusia  bersalah  yang  dipisahkan  dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.
3.  Dirdjosisworo
Narapidana  merupakan  manusia  seperti  yang  lainnya  hanya  karena  melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.
Jadi Narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani  proses  persidangan,  sehingga  telah  ditetapkan  dan  divonis  hukuman  pidana sesuai dengan pertimbangan hakim sesuai hukum yang berlaku. Dengan keluarnya putusan oleh hakim maka hak asasi manusianya dibatasi dengan dimasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan aturan hukum yang dilanggarnya.
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah memperoleh haknya sejak lahirnya ke dunia  ini  yaitu  hak  untuk  hidup  serta  mempunyai  kehidupan  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya  masing-masing,  mendapat  pengakuan  danperlakuan  yang  sama  di  depan hukum.  Untuk  memperoleh  suatu  hak,  manusia  tidak  terlepas  dari  kewajiban  yang  tak terlepas  keduanya  bagaikan  dua  mata  pisau  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain. Begitu  pula  dengan  narapidana  yang  haknya  telah  direnggut  atau  dibatasi  haknya  oleh undang-undang sebagai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.
Dalam  pembatasan  hak  tersebut  ada  hak-hak  yang  masih  tetap  diberikan  atau dijaminkan  oleh  undang-undang.  Adapun  hak-hak  tersebut  sebagaimana  yang  diberikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang   Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:
1.  Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2.  Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3.  Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4.  Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5.  Menyampaikan keluhan.
6.  Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang  tidak dilarang.
7.  Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8.  Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9.  Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  bekerja  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehakiman  RI tanggal  26  Februari  1985  No.  01.  PR.  07.  03  Tahun  1985.  Dimana  petugas dibagi  atas  seksi-seksi  yaitu  seksi  bimbingan  anak  didik,  seksi  kegiatan  kerja,  seksi administrasi,  keamanan  dan  tata  tertib,  serta  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga Pemasyarakatan  (KPLP)  Seksi-seksi  tersebut  bertanggung  jawab  dengan  tugasnya  di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.
Petugas  atau  yang  disebut  juga  dengan  aparat  dalam  pembinaan  narapidana  yang telah  melanggar  hukum  dan  membinanya  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  bukanlah suatu  pekerjaan  yang  mudah  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  bukanlah  suatu pekerjaan  yang  mudah  melainkan  tugas  yang  sangat  berat  selain  membutuhkan  sarana yang  sangat  memadai,  Kinerja  adalah  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggu  jawab
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
masing-masing, 31 faktor  petugas  merupakan  unsur  yang  penting.  Petugas  di  dalam membina  narapidana  harus  mempunyai  kemampuan  dalam  bertugas,  karena  tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait  dengan  unsur-unsur  masyarakat  yang  juga  diharapkan  turut  aktif  dan  positif  dalam membina narapidana.
Dalam  upaya  peningkatan  daya  kemampuan  petugas  dalam  pelaksanaan  tugasnya selaku  pembina  narapidana  dan  anak  didik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  diperlukan pengefektifan  pelaksanaan  tugas-tugas  dari  petugas  itu  sendiri.  Untuk  hal  ini  dengan  cara menggali potensi-potensi petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang  ada  kaitannya  dengan  keterampilan/  ilmu  yang  dimilikinya.  Dengan  cara  demikian setidaknya  akan  mempengaruhi  dan  mendekati  kepada  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
Sikap disiplin dan kepribadian yang matang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu membina suatu sikap/  perbuatan  dari  manusia  dengan  berdasarkan  kata  hati,  disertai  jiwa  untuk  selalu berusaha  berbuat  kepada  arah  yang  baik.  Apabila  petugas  kurang  bersikap  disiplin  dan kurang  mempunyai  kepribadian  yang  baik,  selaku  panutan  bagi  yang  dibina  (narapidana) maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.
Berhasilnya  proses  pembinaan  narapidana  banyak  tergantung  kepada  petugas pemasyarakatan,  karena  petugas  secara  langsung  yang  akan  berhadapan  dengan narapidana.  Oleh  sebab  itu  petugas  mempunyai  kedudukan  sentral  dalam  proses pembinaan,  sehingga  kualitas  petugas  akan  mempengaruhi  hasil  pembinaan.  Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana m adalah sebagai berikut: 32

## 1.  Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik
Tugas  utama  pembina  pemasyarakatan  adalah  sebagai  pembimbing  atau  pendidik narapidana  agar  menjadi  sadar  dan  dapat  berperan  dalam  kehidupan  masyarakat  setelah selesai  masa  pidananya.  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  disarankan  untuk  memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan- ketrampilan psikologis.
Untuk  itu  petugas  harus  membuat  perencanaan,  langkah-langkah  serta  mampu mengevaluasi  proses  pembinaan  serta  perkembangan  narapidana  sebagai  anak  didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.
Dalam  melaksanakan  sistem  pembinaan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan kadangkala  pendidik  dan  pembimbing  ada  yang  didatangkan  dari  luar  seperti  dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).
Dengan  demikian  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  belum  mempunyai keterampilan  dan  tenaga  profesional  yang  cukup  sehingga  perlu  didatangkan  tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.
2.  Petugas sebagai Pekerja Sosial
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pekerja  sosial,  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  harus  memperlakukan  narapidana  sebagai  manusia,  menciptakan hubungan  yang  baik  antara  petugas  dengan  narapidana  dan  antara  sesama  narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  hubungan  antara  narapidana dengan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  sudah  terjalin  dengan  baik.  Maka  jelaslah bahwa  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bagansiapiapi  telah  melaksanakan
31 Rizan  Machmud, Peranan  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Terhadap  Efektivitas  Kerja  Pagawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA , Vol. 9 No. 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar) ISSN : 1907-3313, Hlm. 8
32 Adi Sujatno, 2008. Pencerahan Di Balik Penjara , Jakarta: Teraju, Hlm. 43
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
tugasnya  sebagai  pekerja  sosial,  sehingga  narapidana  telah  hidup  berdampingan  secara rukun dan damai.
Sebagai pekerja sosial petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi, siap  menerima  dan  membantu  narapidana  dalam  memberikan  keterampilan,  memberi petunjuk,  membimbing  narapidana  bagaimana  cara  hidup  yang  baik,  serta  membantu narapidana  bagaimana menghilangkan  rasa minder,  bersikap  optimis  dalam  hidup,  cemas, takut, ragu-ragu jika kembali ke tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dengan tanpa pamrih.
Dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pekerja  sosial,  petugas  pemasyarakatan sebaiknya  memperlihatkan  sikap  yang  bisa  dijadikan  contoh  jangan  memperlihatkan  sikap seperti  meminta  atau  mengambil  sebagian  makanan  atau  rokok  narapidana  yang  didapat narapidana  dari  kunjungan  keluarganya  kecuali  narapidana  tersebut  yang  memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.
3.  Petugas sebagai Wali atau Orang Tua
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bagansiapiapi  belum  adanya  petugas khusus  yang  ditunjuk  berfungsi  sebagai  wali  dari  narapidana  sesuai  dengan  surat  edaran Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  No.  D.  B.I.  3/  16/  I  tanggal  10  Mei  1973.  Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan atau di luar kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan  tempat  narapidana  mencurahkan  segala  hidupnya  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam  sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan  suatu  objek  melainkan  subjek  yang  tidak  berbeda  dari  manusia  lainnya. 33 Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga  Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak  yang  tidak  mengetahui  pribadi  narapidana.  Dalam  bertingkah  laku  sebaiknya sebagai  petugas  janganlah  memperlihatkan  sikap  yang  tidak  terpuji,  memperlihatkan  sikap acuh,  adanya  oknum  petugas  yang  kurang  tanggap  dengan  keluhan  narapidana,  kurang bersikap  adil  antara  sesame  narapidana,  sehingga  membuat  narapidana  masih  merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.
4.  Petugas sebagai Pemelihara Keamanan
Salah  satu  fungsi  petugas  Lembaga  adalah  pemelihara  keamanan.  Di  sini  petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  seperti  perkelahian  antar  narapidana, keamanan  alat-alat  dan  segala  sarana  pembinaan  serta  keamanan  lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan  Setiap  kerusuhan  atau  tindakan  mengganggu  keamanan  akan  ditangani oleh  petugas  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  (KPLP)  dan  petugas lainnya.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  ditemukan  fakta  bahwa  apabila  terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.
5.  Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat
Untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai  komunikator  dengan  masyarakat  petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:
Mengikutisertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
Contoh:  adanya  pertandingan  bola  volly,  gotong  royong  dengan  masyarakat  di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
33 Yulia  Sholichatun,  Stres  Dan  Staretegi  Coping  Pada  Anak  Didik  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak, SIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, Hlm. 62

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Contohnya  :  adanya  jadwal  yang  telah  ditentukan  oleh  petugas  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat. Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat. Dalam  pelaksanaan  proses  pembinaan  terhadap  ditemui  hambatan-hambatan  baik hambatan  itu  datang  dari  petugas,  narapidana,  masyarakat,  sarana  dan  prasarana  serta hambatan dalam administrasi. Adapun bentuk-bentuk hambatan tersebut Bentuk hambatan datang  dari  petugas  adalah  tidak  adanya  tenaga  ahli  yang  ahli  di  bidang  ilmu  ke  jiwaan maupun dibidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah  dilakukan  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah  mendatangkan  petugas  yang  tidak tetap  dari  luar  seperti  penceramah  agama,  dokter,  sosiolog,  serta  tenaga  teknik  dari  Balai Latihan Kerja Indonesia cabang Surakarta.
Di  samping  itu  yang  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus disini adalah faktor petugas sebagai sumber  daya  manusia  yang  memegang  peranan  penting  dalam  melaksanakan  proses pembinaan  narapidana,  dimana  suatu  hasil  kerja  tidak  banyak  tercapai  apabila  faktor sumber  daya  manusia  itu  tidak  didukung  oleh  ilmu  pengetahuan,  serta  sarana  dan prasarana yang diperlukan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas maka penyebabnya antara lain sebagai berikut :
1.  Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik.
2.  Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan.
3.  Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan.
4.  Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya..
5.  Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing.
6.  Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
Memperhatikan  permasalahan-permasalahan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas dihubungkan  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai, maka  perlu  dicari jalan terbaik  yang  efektif yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah ini.
1.  Mengadakan briving secara priodik
2.  Melakukan pengawasan secara ketat.
Dari  hambatan-hambatan  yang  telah  diuraikan  di  atas  menyebabkan  belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana secara baik dan berkesinambungan.
1.  Hambatan dari Narapidana
Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum  menyadari  tujuan  diadakannya  pembinaan  terhadap  narapidana  ini.  Mereka  masih beranggapan  bahwa  mereka  adalah  orang  yang  tidak  merdeka  yang  telah  melakukan kejahatan  yang  sulit  diterima  di  tengah-tengah  masyarakat  kembali.  Di  samping  adanya narapidana  yang  melawan  kepada  petugas  serta  melanggar  tata  tertib  Rumah  Tahanan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.
2.  Hambatan dari Masyarakat
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menyatakan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  narapidana menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  lagi  tindak  pidana  yang pernah  dilakukan  Masyarakat  memegang  sangat  berpegaruh  dalam  proses  pembinaan, karena  narapidana setelah  selesai menjalanni  hukumannya  maka mereka  akan  keluar  dari Rumah  Tahanan  dan  akan  kembali  ke tengah-tengah  masyarakat.  Hambatan  yang  datang dari  masyarakat  berupa  anggapan  yang  negatif,  dimana  Rumah  Tahanan  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Bagansiapiapi  masih  sering  disebut  dengan  penjara  yang dianggap sebagai tempat orang-orang jahat.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Bentuk  hambatan  lain  yang  ditemui  adalah  jarangnya  masyarakat  atau  keluarga narapidana yang mau melihat ke Rumah Tahanan apalagi memberi bantuan. Selain itu tidak ada  pihak  keluarga  korban  yang  mau  memberi  jaminan  untuk  tidak  membalas  dendam. Untuk  itu  usaha  yang  dilakukan  Rumah  Tahanan  adalah  berusaha  melakukan  pembinaan sebaik-baiknya  agar  narapidana  yang  kembali  ke  masyarakat  tidak  akan  melakukan kejahatan  lagi.  Dengan sendirinya  anggapan masyarakat  akan  berubah, serta memberikan informasi  kepada  masyarakat  tentang  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  di  Rumah Tahanan  melalui  media  massa  dan  surat  kabar  atau  cara  lainnya  sesuai  dengan  maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.
3.  Hambatan Sarana dan Prasarana
Di  dalam  melakukan  pembinaan  narapidana  di  Rumah  Tahanan  ditemukan hambatan  sarana  dan  prasarana.  Sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud  dapat  berupa belum  memadai  nya  bagunan-bagunan,  yang  mana  isi  dari  bagunan  sudah  melebihi kapasitas  yang  di  tampung  oleh  bagunan  tersebut,  dan  juga  dari  pegawai  masih  sangat kurang .
Hambatan  yang  dapat  dirasakan  langsung  adalah  sarana  yang  masih  kurang  dan belum  mendukung  proses  pembinaan,  seperti  bentuk  bangunan  yaitu  masih  bersatunya tempat  pria  dan  wanita,  serta  kurangnya  alat-alat  pembinaan.  Usaha  yang  dilakukan  oleh Rumah  Tahanan  adalah  dengan melakukan  pembenahan,  perbaikan,  dan  penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. 34

## IV. KESIMPULAN
Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Pembinaan  Narapidana  Ditinjau  Dari Sosiologi Hukum adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua,  pemeliharaan  keamanan,  dan  sebagai  komunikator  dengan  masyarakat,  guna  untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang  telah  ditetapkan.  Sosiologi  hukum  merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  secara teoritis  analitis  dan  empiris  menyoroti  pengaruh  gejala  sosial  lain  terhada  hukum  dan mengkaji  gejala  hukum  melalui  pendekatan-pendekatan  sosial.  Pendekatan  yang  dapat digunakan  untuk  melihat  suatu  fenomena  hukum  yaitu:  (1)  pendekatan  moral  hukum.  (2) pendekatan  dari  sudut  ilmu  hukum,  dan  (3)  pendekatan  sosiologis  hukum.  Masing-masing dari  tiga  pendekatan  tersebut  memiliki  fokus  yang  berbeda  pada  hubungan  antara  hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.
Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam  perpektif  sosiologi  meliputi  hal  hal  sebagai  berikut  Kurang  berjalannya  pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program  pembinaan,  Kurangnya  memadai  tenaga  teknis  pemasyarakatan,  Rendahnya semangat  petugas  untuk  melaksanakan  tugasnya,  Petugas  kurang  menguasai  di  bidang tugasnya  masing-masing,  Kurang  mendukung  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan tugas.

## V. REFERENSI
Abdulsyani, 2012, Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Achmad  Ali  Dan  Wiwie  Heryani,  2012, Menjelajah  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Adi Sujatno, 2008. Pencerahan Di Balik Penjara , Jakarta: Teraju. Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita Bahrudin  Agung  Permana  Putra,  Paham  Triyoso, Peranan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang) , Malang, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
34 Ismail  Rumadan, Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia  Dan  Reorientasi  Tujuan  Pemidanaan, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, Hlm. 269

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Dahlan,  M.Y.  Al-Barry,  2003, Kamus  Induk  Istilah  Ilmiah ,  Seri  Intelectual,  Target  Press, Surabaya.
Daud  Pinasthika  MR.,  2015,  “ Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Selama  Menjalani  Masa Masa  Pidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Yogyakarta ”  Skripsi  Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Doris  Rahmat,  2018. Pembinaan  Narapidana  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan ,  Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum , PT. Rajagrafindo Persada, Depok. Georges  Gurvitch,  1961, Sosiologi  Of  Law ,  Diterjemahkan  Oleh  Sumatri  Mertodipuro  Dan Moh. Radjab, 1988, Bhratara, Jakarta.
Ismail Rumadan, Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
Moeljatno, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta. Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan,
Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.
Rizan  Machmud, Peranan  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Terhadap  Efektivitas Kerja  Pagawai  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  (Lapastika)  Bollangi  Kabupaten GOWA , Vol. 9 No. 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar) ISSN: 1907-3313.
Roni  Sulistyanto  Luhukay, Pemenuhan  Jaminan  Kesehatan  Oleh  Perusahaan  Dalam Perpektif  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2013 ,  Jurnal  Ilmiah  Living  Law  E- Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
_______________________, Indenpendensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen Uud  1945  Dan  Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum  Berkeadilan ,  Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019. Roni  Sulistyanto  Luhukay, Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN: 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
Saifullah, 2013, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Bandung. Satjipto  Rahardjo,  2010, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  Dan  Pilihan  Masalah , Gentra Publishing, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Soerjono Soekanto, 1980, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali, Jakarta. Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum , Grasindo, Jakarta.
Yulia  Sholichatun,  Stres  Dan  Staretegi  Coping  Pada  Anak  Didik  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak,  SIKOISLAMIKA,  Jurnal  Psikologi  Islam  (JPI,  Vol.  8  No  .  1 Tahun 2011.
Zainuddin Ali, 2016, Sosiologi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.