## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah
La Ode Angga 1* , Sabri Fataruba 2 , Ronald Fadly Sopamena 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: * laodeangga@yahoo.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx Dikirim: 12/02/2021 Direvisi: 23/02/2021 Dipublikasi: 26/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Management; Waste; Plastic.
Introduction: Outreach  to  the  community  with  the  title  Plastic  Waste Management in Layeni Village, TNS District, Central Maluku Regency. Purposes  of  Devotion: Provide  understanding  to  the  community  regarding plastic waste management and it is hoped that the people of Layeni Village, TNS District,  Central  Maluku  Regency  can  carry  out  waste  management  in  an effective, integrated and sustainable manner.
Method  of  Devotion: Performed  with  the  lecture  method  by  each  of  the presenters.  The  lecturer  is  given  time  to  deliver  the  material,  after  which  the participants are invited to ask a problem or question, which is then answered in turn by the speaker according to the problem being asked.
Results  of  the  Devotion: This  community  service  activity  is  a  form  of tridarma  activity  for  educators  to  play  a  role  in  solving  problems  that occur in the community, especially regarding the management of plastic waste.  Through  community  service  by  conducting  counseling  on  this plastic waste management, the community will know good, integrated, effective and sustainable waste management.

## Abstrak
Kata Kunci: Pengelolaan; Sampah;
Plastik.
Latar  Belakang: Peyuluhan  kepada  masyarakat  dengan  judul Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.
Tujuan  Pengabdian: Memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah plastik dan diharapkan masyarakat Desa  Layeni  kecamatan  TNS  Kabupaten  Maluku  Tengah  dapat melakukan  pengelolaan  sampah  secara  efektif,  terpadu  dan berkelanjutan.
Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing- masing  pemateri.  Penceramah  diberi  waktu  untuk  menyampaikan materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.
Hasil/Temuan  Pengabdian: Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  tridarma  tenaga  pendidik untuk  berperan  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  terjadi  di masyarakat  khusus  mengenai  pengelolaan  sampah  platik.  Melalui pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  melakukan  penyuluhan pengelolaan  sampah  plastic  ini,  masyarakat  akan  mengetahui pengelolaan sampah yang baik, terpadu efektif dan berkelanjutan.

## Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 32 – 39
E-ISSN: 2775-6203

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan mencapai 9,52 juta ton.  Selain  itu,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membuang  sampah,  sering  kali menyebabkan mereka membuang sampah disembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kebersihan lingkungan serta ekosistem laut menjadi rusak. Akibat banyaknya sampah plastik yang di buang oleh warga yang tinggal  di  sekitar  pantai,  maupun  banyaknya  sampah  plastik  yang  hanyut  di  lautan,  tak  jarang banyak dari hewan-hewan laut yang mati, seperti yang diberitakan bahwa ada seekor paus yang mati di pinggir pantai dengan seisi perutnya yang terdapat berbagai macam sampah plastik. Lebih menyedihkannya lagi adalah di dalam rahimnya terdapat janin sepanjang 2,7 meter yang sudah mulai terdekomposi, yang berarti bahwa janin tersebut sudah tak bernyawa lagi sebelum si paus terdampar mati. 1
Selanjutnya  di  Kota  Ambon  sampah  bukan  saja  masih  terlihat  mengamabang  di  atas permukaan laut dan berserakan di pesisir pantai Teluk Ambon, tetapi juga ditemukan memenuhi dasar laut Teluk Ambon. Akibatnya, tiga macam ekosistem dan sejumlah biota laut yang langka di dunia yang ada di Teluk Ambon terancam punah. Tiga ekosistem yang berada di Teluk Ambon adalah  Terumbu  Karang,  Palung,  dan  Mangrove.  Sementara  biota  langka  dunia  yaitu  hewan mikroskopik tak kasat mata. Hewan sejenis mikro ini kalau mata bagus baru bisa terlihat. Hewan ini biasanya dicari wisatawan untuk dipotret karena termasuk langka di dunia. 2
Temuan Moluccas Coastal Care (MCC) bersama LIPI terungkap, sampah masyarakat banyak masuk ke laut melalui liama (5) sungai besar di Kota Ambon. Diantaranya Wai Batu Merah, Wai Ruhu, Wai Tomu, Wai Batu Gajah, dan Wai Batu Gantong. Sampah juga banyak berasal dari para pedagang di Pasar Mardika, dan Rumah Tiga. Jadi selama ini komunitas MCC bersama LIPI, dan Fakultas  Perikanan,  melakukan  penelitian-penelitian  juga  menemukan  sampah  paling  banyak masuk ke Teluk Ambon,katanya. Di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, kata Stefani, merupakan kawasan yang paling tinggi ditemukan sampah di laut. Sekitar lima meter (5) meter perjalanan di pesisir pantai tersebut, pihaknya menemukan sekitar 60 jenis sampah.
Bicara tentang pengelolaan sampah juga menjadi prioritas bagi Kota Masohi sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Kota  Masohi  yang  nyaman  dan  aman  adalah  diluncurkannya  program  Kotaku  atau  kota  bebas sampah  dan  Kobama  atau  kota  tanpa  kumuh.  Program  ini  tidak  saja  di  ibu  kota  kabupaten, malainkan juga telah digerakan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, isue sampah  selalu  menjadi  persoalan  serius  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  seiring  bertambahnya populasi  manusia.  Berikut  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  mengupayakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Seperti persoalan sapah serius yaitu di Kecamatan Salahutu. Pemerinta  daerah  sedianya  membangun  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA),  pengadaan  mobil sampah.  Bahkan  pentingnya  pengelolaan  sampah  menjadi  topik  utama  dalam  Musyawarah Rencana  Pembangunan  (Musrembang)  Negeri  sebagai  pemerintah  negeri  di  Kabupaten  Maluku Tengah.
Negeri atau Desa lainnya pun mengeluhkan hal yang sama.  Ambil contoh Raja Negeri Waai, Sarkas  Bakarbessy  mengatakan,  penanganan  sampah  plastik  di  wilayahnya  dituangkan  sebagai salah satu program prioritas, yang diusulkan kepada pemerintah. Mengingat wilayah kecamatan
1 Lingkungan  Hidup,  “Masalah  Sampah  Plastik  Di  Indonesia  Dan  Dunia,”  lingkunganhidup.co,  2016, https://lingkunganhidup.co/sampah-plastik-indonesia-dunia/.
2 Stefani T Salhuteru, “Ketua Komunitas Kalesang Pesisir Maluku Atau Moluccas Coastal Care,” gatra.com, 2020.
Salahutu merupakan pintu gerbang transportasi antad pulau di Maluku serta destinasi wisata. Satu tantangan yang dihadapi adalah masalah sampah. Untuk penangana tersebut dibutuhkan sinergi bersama semua pihak. Sehingga persoalan ini bisa kurang, karena wilayah ini pintu gerbang dan terdapat sejumlah destinasi wisata. 3
Demikian  halnya  dengan  Kecamatan  TNS  khususnya  Desa  Layeni  di  desa  tempat  tim melakukan pengabdian kepada masyarakat, gencar melakukan program bebas sampah dan bebas kumuh. Untuk memperlancar dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa Layeni maka Kepala Desa Layaeni melakukan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam hal ini Dosen Bagian Keperdataan untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah  keperdataan,  dan  salah  satu  masayalah  keperdataan  tersebut  adalah  masalah penyuluhan pengelolaan sampah palastik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur  tentang  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  secara  terpadu,  komprehensif  dan berkelanjutan.  Dalam  rangka  memperkenalkan  pokok  kebijakan  pengelolaan  sampah  secara terpadu,  komprehensif dan  berkelanjutan  khususnya  sampah  plastik  di  Desa  Layeni  Kecamatan TNS dianggap perlu melakukan kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan sampah secara terpadu komprehensif  dan  berkelanjutan  kepada  masyarakat  Desa  Layeni  Kecamatan  TNS  Kabupaten Maluku Tengah.
Adapun  yang  menjadi  sasaran  dalam  penyuluhan  hukum  bidang  keperdataan  pada pengabdian  masyarakat  ini  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Februari  2021  adalah  masyarakat secara keseluruhan, yang terdiri dari:  perangkat desa, para sesepuh desa, dan tokoh masyarakat serta tokoh penuda. Hal ini diharapkan nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat secara umum, terutama  apabila  terjadi  permasalahan  penglolaan  sampah,  maka  perangkat  desa,  sesepuh  desa, maupun tokoh masyarakat dan toko pemuda,  bisa memberikan penjelasan, bila terjadi sengketa atau permasalahan dalam hal pengelolaan sampah tersebut.

## 2. Metode Pengabdian
Tahap pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah keperdataan,  salah  satunya  adalah  pengelolaan  Sampah  plastik  pada  warga  masyarakat  Desa Layeni  Kecamatan  TNS  Kabupaten  Maluku  Tengah  yaitu  dengan  cara  melakukan  pengabdian dalam  bentuk  ceramah  oleh  pemateri.  Selanjutnya  para  peserta  mengajukan  pertanyaan  atau permasalahan  yang  dialami  (dihadapi)  di  Desa  Layeni  mengenai  pengelolaan  sampah  dan selanjutnya pemateri menjawab pertanyaan atau permasalahan sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan yang ditanyakan/ dipermasalahkan oleh peserta yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat warga masyarakat Desa Layeni Kecamatan TNS Kanupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Pengelolaan Sampah Plastik Secara Terpadu, dan Berkelanjutan
Sampah  adalah  masalah  besar,  menjadi  masalah  nasional  bahkan  masalah  universal (internasional).  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  memiliki maksud  bahwa  pengelolaan  sampah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan
3 Salhuteru.
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sebagai contoh di tahun 2019 Kota  Surabaya  sudah  mampu  mengelola  sampah  menjadi  energi  listrik.  Sampah  plastik  bisa menjadi  aspal,  dan  masih  dibutuhkan  inovasi-inovasi  lain  tentang  pengelolaan  sampah  agar menjadi sumberdaya yang bermanfaat. 4
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan pada tanggal 7  Mei  2008  di  Jakarta  oleh  Presiden  Doktor  Haji  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 setelah diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Menkumham Andi  Mattalatta  di  Jakarta,  agar  setiap  orang  mengetahuinya.  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.
Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur  tentang  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  secara  terpadu  dan  komprehensif  dan berkelanjutan, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-undnag 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. 5
Pengelolaan sampah selama ini hanya dilakukan oleh petugas pemerintah dengan urutan dari sumber sampah menuju TPS dan pada akhirnya ke TPA. TPA selama ini menjadi harapan solusi utama dalam mengatasi sampah. Perhatian utama pemerintah tersita pada TPA dan  masyarakat tinggal  membuang  sampahnya. Padahal  keberadaan  TPA  banyak  menimbulkan  dampak  negatif seperti konflik dengan masyarakat dan pencemaran. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rathje (1987) membuktikan bahwa sampah pada TPA yang sudah lama ditutup ternyata sebagian besar tidak mengalami pembusukan. 6
Sebagian  besar  sampah-sampah  yang  ada  di  TPA  adalah  sampah  rumah  tangga  yang dibungkus menggunakan plastik (bercampur organik dan anorganik). Karena adanya TPS dan TPA, maka  masyarakat  cenderung  berpikir  praktis  dengan  membuang  sampah  seadanya  (tanpa perlakuan, pemisahan). Sehingga tertanam pola pikir bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pemerintah berusaha melakukan inovasi ke arah  perbaikan  pengelolaan  TPA  contohnya  pengembangan  teknologi landfilling,  teknologi pengolah sampah, kerjasama dengan pihak luar, dimana terbatasnya biaya adalah hal utama yang menjadi  kendala  walaupun  selama  ini  pembiayaan  pemerintah  fokus  kepada  TPA,  bukan  pada perubahan pola pikir. Permasalahan utama sampah adalah permasalahan paradigma, perilaku dan kesadaran.  Sedangkan  teknologi  pengolahan  sampah  dan  TPA  adalah  urutan  kesekian  setelah faktor perilaku manusia. Perhatian utama kepada TPA sebagai solusi sepertinya telah membentuk karakter masyarakat yang tidak peduli sampah, tidak mau bertanggung jawab atas sampah, dan dimanjakan pemerintah. Pembahasan mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan teori manajamen lingkungan akan menghasilkan jawaban terhadap pertanyaan mengenai cara mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. 7
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola
4 Rizqi  Putreri  Mahyudin,  “Strategi  Pengelolaan  Sampah  Berkelanjutan,”  EnviroScienteae:  Jurnal  Ilmiah  Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 10, no. 1 (2014): 33–40, https://doi.org/10.20527/es.v10i1.1962.
5 Mahyudin.
6 Mahyudin.
7 Mahyudin.
sampah  masih  bertumpu  pada  pendekatan  akhir  (end-of-pipe),  yaitu  sampah  dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. 8
Paradigma  pengelolaan  sampah  yang  bertumpu  pada  pendekatan  akhir  sudah  saatnya ditinggalkan  dan  diganti  dengan  paradigma  baru  pengelolaan  sampah.  Paradigma  baru memandang  sampah  sebagai  sumber  daya  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  dan  dapat dimanfaatkan,  misalnya,  untuk  energi,  kompos,  pupuk  ataupun  untuk  bahan  baku  industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara  aman.  Pengelolaan  sampah  dengan  paradigma  baru  tersebut  dilakukan  dengan  kegiatan pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Pengurangan  sampah  meliputi  kegiatan  pembatasan, penggunaan  kembali,  dan  pendauran  ulang,  sedangkan  kegiatan  penanganan  sampah  meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 9

## Gambar 1.

## Foto pada saat melakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Layeni

## 3.2 Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat  Undang-Undang  Dasar  tersebut  memberikan  konsekuensi  bahwa  pemerintah  wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa  pemerintah  merupakan  pihak  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  di  bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.  Selain  itu  organisasi  persampahan,  dan  kelompok  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
8 Mahyudin.
9 Mahyudin.
Dalam  rangka  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  plastik  secara  terpadu  dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan  pemerintahan  daerah  untuk  melaksanakan  pelayanan  publik,  diperlukan  payung  hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini  berdasarkan  asas  tanggung  jawab,  asas  berkelanjutan,  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

## 3.3 Tugas  Dan  Wewenang  Pemerintah  Dan  Pemerintahan  Daerah  Untuk  Melaksanakan Pelayanan Publik
Pemerintah  dan  pemerintahan  daerah  bertugas  menjamin  terselenggaranya  pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang No.18 tahun 2008. Yang melakukan pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah, yang antara lain meliputi kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  serta  kerja  sama  dan  kemitraan,  ini  diatur dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pengelolaan Sampah.
Secara  garis  besar,  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001  kegiatan  pengelolaan sampah terdiri dari:
a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
b) Pengelolaan Sampah Spesifik
Pasal  20  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001 pengelolaan  sampah rumah  tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
a) pengurangan sampah; dan
b) penanganan sampah.
Pasal 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 p engurangan sampah meliputi kegiatan:
a) pembatasan timbulan sampah;
b) pendauran ulang sampah; dan/atau
c) pemanfaatan kembali sampah.
Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 p enanganan sampah meliputi kegiatan:
a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c) pengangkutan  dalam  bentuk  membawa  sampah  dari  sumber  dan/atau  dari  tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d) pengolahan  dalam  bentuk  mengubah  karakteristik,  komposisi,  dan  jumlah  sampah; dan/atau
e) pemrosesan akhir  sampah  dalam  bentuk  pengembalian sampah  dan/atau  residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Sedangkan pengelolaan sampah spesifik adalah  tanggung jawab Pemerintah (dalam  hal  ini Presiden  selaku  Pemerintah  Pusat)  dan  diatur  dengan  peraturan  pemerintah  sebagaimana  yang terdapat dalam Pasal 23 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 18 tahun 2008. Terkait pengelolaan sampah  ini,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  wajib  membiayai  penyelenggaraan pengelolaan  sampah  yang  diatur  dalam  Pasal  24  ayat  Undang-undang  No.  18  tahun  2008.
Pembiayaan  ini  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah. Kerja sama ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Di samping itu, pemerintah daerah  kabupaten/kota  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  juga  dapat  bermitra  dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/ kota dan badan usaha yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
Gambar 2.

## Foto peserta dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Layeni

## 4. Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tridarma tenaga pendidik untuk berperan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat khusus mengenai pengelolaan sampah platik.  Melalui pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan pengelolaan sampah plastik, masyarakat akan mengetahui pengelolaan sampah yang efektif  dan  berkelanjutan.  Penyuluhan  kepada  masyarakat  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  plastik  dan  diharapkan masyarakat Desa Layeni kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah dapat melakukan pengelolaan sampah  secara  efektif  dan  berkelanjutan  sehingga  masyarakat  tidak  membuang  sampah  plastik disembarang tempat atau membuang sampah plastik pada tempatnya.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat  di Negeri  Layeni  ini adalah bagian dari Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagian  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas Pattimura  Tahun  2021.  Kegiatan  ini  sudah  boleh  terlaksana  dengan  baik  karena  bantuan  dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini, Pejabat Negeri Layeni Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Layeni,  Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

## Referensi
Lingkungan Hidup. “Masalah Sampah Plastik Di Indonesia Dan Dunia.” lingkunganhidup.co, 2016. https://lingkunganhidup.co/sampah-plastik-indonesia-dunia/.
Mahyudin,  Rizqi  Putreri.  “Strategi  Pengelolaan  Sampah  Berkelanjutan.”  EnviroScienteae:  Jurnal Ilmiah  Bidang  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan  10,  no.  1  (2014):  33–40. https://doi.org/10.20527/es.v10i1.1962.
Salhuteru,  Stefani  T.  “Ketua  Komunitas  Kalesang  Pesisir  Maluku  Atau  Moluccas  Coastal  Care.” gatra.com, 2020.