Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PENGARUH SANKSI ADAT MENTAWAI TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK

## Nofri1
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: nasirwan72@yahoo.com

## ABSTRACT
The  investigation  was  carried  out  to  gather  sufficient  evidence  that  a  crime  had  indeed taken  place.  In  the  Mentawai  area  there  are  cases  of  decency  crime  with  child  victims resolved by giving customary sanctions to the perpetrators. This research is legal research with  analytical  descriptive  specifications.  Investigation  of  decency  crime  by  Satreskrim Mentawai  Islands  Resort Police is  carried out  by receiving reports from victims and /  or their families, victims placed in Special Service Rooms (RPK), then inspected, cooperated with psychiatrists, and providing shelter for victims Regarding the case of decency towards the  child  that  has  been  reported  and  the  investigation  begins  if  it  has  been  resolved  by custom,  the  parties  will  ask  the  investigator  to  stop  the  investigation.  The  obstacles  in investigating the Mentawai Islands geographical factors which consist of many islands and the difficulty of inter-island transportation have led to investigations sometimes having to be  carried  out  for  a  long  time.  was  stopped  because  it  had  been  resolved  by  custom  and requested by the local government to be stopped by the investigation process.
Kata Kunci : Penyidikan, Sanksi Adat, Tindak Pidana Kesusilaan, Korban Anak

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  kesusilaan  terhadap  anak  merupakan  suatu  masalah  yang  sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah anak di bawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua.Anak adalah potensi serta pelanjut  keinginan  bangsa  yang  sedasar-dasarnya  telah  diletakkan  oleh  generasi sebelumnya. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan wajar  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Namun  di  dalam  masyarakat  terdapat pula  anak-anak  yang  mengalami  rintangan  kesejahteraan  rohani,  sosial  ekonomi  maupun
jasmani,  salah  satunya  realitasnya  diwarnai  data  kelam  dan  menyedihkan.  Anak  masih terus mengalami perkosaan dan kekerasan. Dalam hal ini mereka perlu mendapatkan hak- haknya,  perlu  dilindungi  dan  disejahterakan,  perlu  dididik,  dan  dibina.Masa  kanak-kanak seharusnya  penuh  keceriaan,  bermain  di  bawah  sinar  matahari,  bukannya  hidup  dalam mimpi menakutkan yang bersumber dari kegelapan jiwa. (Abu Hurareah, 2007;7)
Kekerasan  terhadap  anak  sangat  mengerikan  kita  dengar  dan  mungkin  karena  itu pula,  kita  lebih  suka  menutup  mata.Namun  sejauh  kita  menghindar,  sedekat  itu  pula kenyataan  ini  terjadi  pada  anak-anak  di  Indonesia.  Kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual, padahal kekerasan bersifat psikis dan sosial (structural) juga membawa dampak buruk dan permanen  terhadap  anak  karena  kekersan  terhadap  anak  atau child  abuse dapat  terentang mulai  dari  yang  bersifat  fisik (physical  abuse) hingga  seksual (sexual  abuse) dari  yang bermata  psikis (mental  abuse) hingga  sosial (social  abuse) yang  berdimensi  kekerasan struktural. (Alit Kurniasari, 2016;47)
Saat ini kasus-kasus mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak sudah sering terjadi  dalam  masyarakat.  Tidak  asing  jika  ini  dilakukan  juga  oleh  keluarga  anak  itu sendiri, seperti ayah kandung, paman, atau kakak dari anak tersebut.Namun aturan hukum yang  ada  belum  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  serta  per-lindungan  terhadap  anak korban tindak pidana kesusilaan ini masih kurang mendapatkan perhatian, sehingga kasus mengenai  tindak  pidana  kesusilaan  ini  masih  sering  terjadi  termasuk  di  wilayah  hukum Polres Mentawai.
Kasus  tindak  pidana  kesusilaan  dengan  korban  anak  di  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  terus  saja  meningkat  setiap  tahunnya  berdasarkan  data  temuan  di  lapangan bahwa jumlah perkara tindak pidana kesusilaan  dengan korban anak dalam angka jumlah yang masuk dari tahun 2014 s/d 2017 di wilayah Polres Mentawai sebanyak 22 kasus. Pada tahun  2014  sebanyak  3  kasus,  2015  sebanyak  5  kasus,  2016  sebanyak  6  kasus,  2017 sebanyak  8  kasus.  Temuan  di  lapangantersebut  di  atas  memperlihatkan  bahwa  terjadi peningkatan setiap tahunnya di wilayah hukum Polres Mentawai.
Seiring  dengan  semakin  komplek  dan  meningkatnya  tindak  pidana  kesusilaan dengan  korban  anak  serta  untuk  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  perlindung-an terhadap tindak pidana kesusilaan dengan korban anak, telah ditetapkan Peraturan Kepala
Kepolisian  (Perkap)  Nomor  10  Tahun  2017  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (Unit  PPA)  di  Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  (Perkap)  Nomor  03  Tahun  2008  Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak  Pidana,  menjadi  pedoman  bagi  seluruh  jajaran  Polres  dan  Polresta  dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.
Tindak  pidana  kesusilaan  dengan  korban  anak  sudah  begitu  hebat  menyusup  ke semua  lapisan  masyarakat.  Pada  tataran  inilah  tugas  dan  kewenangan  Polri,  khususnya pihak Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Mentawai sebagai penegak hukum melakukan penyidikan  kasus  tindak  pidana  kesusilaan  dengan  korban  anak  atas  laporan  atau pengaduan  dari  masyarakat  dan  LSM  tentang  jumlah  tindak  pidana  kesusilaan  dengan korban anak.
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalahBagaimanakah penyidikan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak di Satreskrim  Polres  Kepulauan  Mentawai,  Apakah  kendala-kendala  yang  ditemui  Penyidik Satreskrim  Polres  Kepulauan  Mentawai  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana kesusilaan  dengan  korban  anak  dan  Bagaimanakah  pengaruh  Sanksi  adat  Mentawai terhadap  tingkat  keberhasilan  penyidikan  tindak  pidana  kesusilaan  dengan  korban  anak oleh Satreskrim  Kepulauan Polres Mentawai?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analisis, dengan  metode  pendekatanyuridis normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.Data    sekunder  berupa bahan  bahan  hukum  sedangkan  data  primer  diperoleh  dari  studi  lapangan  di  Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai. Teknik  pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen  dan  studi  kepustakaan  data  primer  dilakukan  dengan  wawancara  secara  semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyidikan  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Terhadap    Anak  Oleh  Satreskrim  Polres Kepulauan Mentawai
Proses  penyidikan  Didalam  organisasi  Kepolisian  diemban  oleh  fungsi  reserse yang  khusus  melaksanakan  hukum  dalam  bidang  represif  yaitu  melakukan  segala tindakan  sesudah  terjadi  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Sehingga  fungsi  reserse  atau penyidikan  ini  baru  dilaksanakan  setelah  diketahuinya  tindak  pidana,  baik  melalui laporan,  pengaduan,  tertangkap  tangan  maupun  diketahui  langsung  oleh  penyidik. Penyidikan,  menurut  De  Pinto,  menyidik  ( opsporing )  berarti  pemeriksaan  permulaan oleh  pejabat-pejabat  yang  ditunjuk  oleh  UndangUndang.(Andi  hamzah,  2008;  17) Adapun  pengertian  fungsi  reserse  atau  penyidikan  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  penyidikan,  penindakan,  pemeriksa-an  serta  penyelesaian  dan  penyerahan perkara  kepada  penuntut  umum  (kejaksaan)  dalam  rangka  sistem  acara  peradilan. (Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980;5)
Pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  dilaksanakan  setelah  diketahui  bahwa suatu  peristiwa  yang  terjadi  adalah  tindak  pidana.  Setelah  diketahui  bahwa  suatu peristiwa  yang  terjadi  diduga  atau  merupakan  tindak  pidana  segera  dilakukan penyidikan  melalui  kegiatan-kegiatan  penyelidikan,  penindasan,  pemeriksaan,  serta penyelesaian  dan  penyerahan  berkas    perkara.Menurut  Petunjuk  Pelaksanaan  Nomor Polisi:  JUKLAK/04/II/1982  Tentang  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana  angka  III mengenai  penggolongan  kegiatan-kegiatan  pokok  dalam  rangka  penyidikan  tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Penyelidikan
2. Penindakan
3. Pemeriksaan
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
Tindak pidana kesusilaan di Satreskrim Polres Kepulauan mentawai  tergolong tinggi.  Hanya  dalam  statistik  kriminal  tercatat  beberapa  kasus.  Kondisi  ini  terjadi karena  sebagian  besar  kasus  tindak  pidana  kesusilaan  terhadap  anak    diselesaikan secara  adat  dan  tidak  menempuh  peradilan  pidana.  Terhadap  perkara  kesusilaan terhadap anak yang sudah dilaporkan dan dimulai penyidikan apabila telah diselesaikan secara  adat  maka  para  pihak  akan  memohon  kepada  penyidik  untuk  menghentikan
penyidikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  wujud nyata  penerapan  perlindungan  bagi  korban  anak  pada  penyidikan  adalah  antara  lain merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi oleh media massa (Pasal 61  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak). Kemudian  pada  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  bahwa“penyidik,  penuntut  umum,  hakim,  pembimbing kemasyarakat-an,  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan  petugas  lain dalam  memeriksa  perkara  anak,  anak  korban,  dan/atau  anak  aksi  tidak  memakai  toga atau atribut kedinasan”.
Penghentian  penyidikan  juga  dilakukan  apabila  ada  perdamaian  antara  pihak pelaku  dengan korban. Perdamaian ditempuh setelah adanya penyelesaian secara adat. Hal  ini  merupakan  penyimpangan,  karena  perdamaian  tidak  dikenal  dalam  perkara pidana. Seyogyanya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak sebagai korban, terlepas dari ada perdamaian atau tidak.
Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut  umum  yang  menyatakan  bahwa  berkas  perkara  telah  lengkap  atau  apabila tanggapan  waktu  14  hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas,  penuntut  umum  tidak menyampaikan  pernyataan  apa-apa  dan  tidak  pula  mengembalikan  berkas  perkara  itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum  penyerahan  berkas  perkara  sudah  sah  dan  sempurna,  beralih  kepada  penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh  perkara  yang  bersangkutan  dari  penyidik  kepada  penuntut  umum.  Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Penyidik Satrekrim Polres Kepulauan Mentawai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak Berbagai  kendala  ditemui  di  lapangan  oleh  penyidik  dalam  melaksanakan tugasnya. Secara umum kendala  yang ditemui adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi dalam  menyidik  tindak pidana kesusilaan, seperti terbatasnya  peralatan    operasional  yang  dapat  digunakan    petugas  polri  seperti  alat
laboratorium untuk meneliti barang bukti yang terkadang sudah rusak dan sulit untuk di deteksi.
Kemampuan  Polri  dalam  bidang  tugasnya  karena  sering  dipindah  tugaskan  ke bidang  atau  fungsi  kepolisian  yang  lain  seperti  seorang  anggota  Reskrim  dipindah tugaskan ke bagian lalu lintas ataupun seorang anggota Sabhara dipindah tugaskan ke bagian  reskrim,  sehingga  seorang  anggota  polisi  tersebut  harus  menyesuaikan  kepada bidang tugasnya yang baru. Terbatasnya jumlah petugas polri di bidang fungsi reskrim di  Polres  Kepulauan  Mentawai,  yang  mengakibatkan  kemampuan  penyelidikan  dan penyidikan dalam membuktikan tindak pidana kesusilaan menjadi berkurang. Dan hal ini  juga  disebabkan  karena  pelaku  tindak  pidana  kesusilaan  melakukan  tindak pidananya dengan modus yang lebih rumit dan terdapat hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban.
Masih  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  melaporkan  terhadap terjadinya  tindak  pidana  kesusilaan,  hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  ketidak pengetahuan  masyarakat  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  kesusilaan  akibat  dibatasi oleh  ketentuan  adat  yang  adaatau  masyarakat  merasa  takut  melaporkannya  kepada polisi dan masyarakat masih beranggapan bahwa berurusan dengan polisi akan menjadi lebih  sulit,  serta  sebagian  masyarakat  enggan  untuk  dimintai  keterangannya  karena beranggapan tidak ada hubungan dengan dirinya dan tidak perduli walaupun dia sendiri mengalami  tindak  pidana  kesusilaantersebut.  Situasi  seperti  ini  tidak  menguntungkan bagi  penyidik  dalam  memberantas  kejahatan.  Suatu    peristiwa  pidana  yang  tidak dilaporkan  menunjukkan  bahwa  polisi  justru  tidak  menyadari  adanya  masalah  yang sedang  melanda  masyarakat,  untuk  itu  diharapkan  hubungan  yang  erat  dengan masyarakat,  sehingga  tugas  Polri  dalam  memberikan  perlindungan  dan  rasa  aman secara moril dan materil ditengah-tengah masyarakat dapat tercipta.
Di  Polres  Kepulauan  Mentawai  faktor  geografis  dan  tatanan  kekeluargaan membuat  peluang  lebih  banyak  kepada  para  pelaku  untuk  melakukan  tindak  pidana kesusilaan    tersebut.  Kebiasaan  untuk  tinggal  dalam  satu  rumah  bagi  keluarga  besar menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  kesusilaan.  Faktor geografis  Kepulauan  mentawai  yang  terdiri  dari  banyak  pulau  pulau  dan  sulitnya transportasi  antar  pulau  menyebabkan  penyidikan  terkadang  harus  dilakukan  dalam
waktu yang lama.
Faktor-faktor  penghambat  tersebut  meliputi  Pemanggilan  saksi,  biasanya  saksi korban  dan  keluarganya  merasa  malu  dan  menganggap  hal  ini  sebagai  aib,  sehingga tidak  bersedia  datang  untuk  menjalani  pemeriksaan  di  kepolisian.    Padahal pemanggilan  saksi  oleh  penyidik  tersebut  dengan  surat  panggilan  yang  sah  dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP) dan wajib datang  (Pasal  112  ayat  (2)  KUHAP).  Keterangan  korban  yang  tidak  terus  terang, Korban  biasanya  malu  atau  takut  menceritakan  kejadian  yang  menimpanya,  sehingga tidak memberikan keterangan yang jujur.Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih  trauma  serta  ketakutan  sehingga  seringkali  memberikan  keterangan  yangtidak sebenarnya.Padahal  dalam  hal  ini korban sebagai saksi  wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
Upaya  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut  antara  lain  Penjemputan  paksa saksi,Keterangan  saksi  menjadi  yang  utama  ketika  pemeriksaan  awal  di  tingkat Kepolisian  guna  menemukan  petunjuk,  sehingga  perkara  nantinya  dapat  dilanjutkan atau  tidak.  Apabila  keterangan  saksi  cukup  kuat  maka  perkara  tersebut  dapat dilanjutkan. Merupakan tindakan yang sangat efektif karena apabila saksi enggan hadir maka  proses  pemeriksaan  perkara  menjadi  belum  jelas  karena  penyidik  kekurangan petunjuk.Bila  saksi  tidak  dapat  hadir  karena  alasan  yang  jelas  maka  penyidik mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan (Pasal 113 KUHAP).
Membawakan  pendamping  bagi  anak  korban,Karena  saksi/  korban  anak biasanya  bila  dimintai  keterangan  oleh  kepolisian  hanya  bisa  diam  dan  bahkan menangis,  sehingga  kepolisian  sulit  mencari  petunjuk.  Pihak  kepolisian  meminta orangtua/walinya  untuk  menjadi  pendamping  dikarenakan  kondisi  psikis  dan mentalnya yang belum matang.Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
C. Pengaruh  Adat  Mentawai  Terhadap  Tingkat  Keberhasilan  Penyidikan  Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak oleh Satreskrim Polres Mentawai Proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kesusilaan  dengan  mengunakan hukum adat dikenal dengan circle sentencing. Pada masyarakat secara awam selama ini dikenal  dengan  mediasi  penal,  perdamaian  adat  atau  istilah  lain  yang  intinya  adalah
upaya  penyelesaian  yang  tuntas  yaitu  penyelesaian  yang  menyeluruh  dalam  setiap perkara pidana.
Proses  peradilan secara  adat  akan berdampak positif terhadap proses peradilan sesuai dengan asas  hukum  acara pidana  yaitu cepat,  sederhana dan biaya ringan. Para pihak  yang  terlibat  dalam  peradilan  adat  ini  relatif  sedikit  dan  proses  perkara  juga relatif  lebih  singkat,  dibanding  proses  melalui  peradilan.  Dalam  Hukum  adat  di indonesia  dikenal  banyak  lembaga  adat  yang  menjadi  simbol  budaya  lokal  yang digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Penyelesaian  perkara  melalui  lembaga  adat  dilakukan  dengan  cara  musyawarah/ kekeluargaan  dengan  tujuan  pada  suatu  sisi  menegakkan  hukum  dan  pada  sisi  lain untuk menghilangkan akibat dari suatu tindak pidana. Pemulihan Korban menjadi salah satu tujuan dalam penyelesaian tindak pidana secara adat.
Penyelesaian  secara  adat  terhadap  kasus  tindak  pidana  kesusilaan  dengan korban anak yang terjadi di kepulauan Mentawai. Tindak pidana ini diselesaikan secara adat dengan musyawarah antara keluarga korban, keluarga pelaku dan tokoh adat serta pemerintah  desa  setempat.  Hasil  dari  penyelesaian  ini  adalah  adanya  perdamaian dengan syarat bahwa kedua belah pihak keluarga setuju untuk menikahkan pelaku dan korban.  Adanya  permintaan  maaf  dari  pelaku  serta  permohonan  dari  kepala  desa setempat kepada pihak penyidik untuk menghentikan proses perkara.
Dalam  hukum  adat  di  indonesia  dikenal  banyak  lemabga  adat  yang  menjadi simbol budaya lokal, manakala terjadi suatu perbuatan pidana di dalam suatu kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  berada  dalam  masa  peralihan  untuk  mengenal  hukum tertulis,  apakah  terhadap  perbuatan  pidana  tersebut  dapat  dikenakan  atau  diselesaikan melalui  proses  hukum  adat,  atau  melalui  proses  peradilan  pidana  dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di tengah masyarakat hukum adat tersebut, atau melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, tanpa harus mempertimbang-kan hak-hak tradisionil dari pelaku tindak pidana tersebut.
Terhadap  penyelesaian  melalui  hukum  adat  mereka  mematuhi  secara  turun temurun, pihak berwajib menilai bahwa penyelesaian secara hukum adat tersebut harus pula  diselesaikan  secara  hukum  positif.  Pelaku  tindak  pidana  kesusilaan  tetap ditangkap  oleh  penyidik    polisi  dan  dikenai  tuntutan  hukum  positif.  Prosesi  maaf-
maafan  untuk  menyempur  nakan  penyelesaian  kasus  ini  secara  adat  telah  dilakukan. Permohonan  penghentian  penyidikan  dengan  dasar  telah  adanya  perdamaian  akan dipenuhi oleh penyidik.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kesusilaan  terhadap  masyarakat  adat Mentawai  melalui  proses  peradilan  pidana  sesuai  ketentuan  KUHP  dan  KUHAP tersebut,  tepat  karena  hukum  pidana  nasional  harus  berdiri  diatas  pranata  hukum lainnya termasuk hukum adat, namun ada pula yang berpendirian terhadap masyarakat hukum  adat  yang  telah  memiliki  dan  mematuhi  hukum  tidak  tertulis  secara  turun temurun, tidak dapat serta merta dilakukan pengenaan hukum positif, melainkan harus membuat  mereka  mengetahui  dan  mengerti  terlebih  dahulu  mengenai  hukum  positif. Terhadap  penyelesai-an  melalui  hukum  adat  yang  telah  mereka  patuhi  secara  turun temurun  tersebut,  pihak  berwajib  menilai  bahwa  penyelesaian  secara  hukum  adat tersebut  harus  dihormati  dan  bila  tercapai  kesepakatan  yang  dianggap  adil  dan seimbang bagi kedua belah pihak maka penyidik akan menghormati hal tersebut.
Hubungan  antara  penyelesaian  tindak   pidana  dalam  hukum  adat  Mentawai dengan hukum positif adalah apabila masyarakat Mentawai  yang mempunyai masalah tindak  pidana  telah  mengunakan  nilai  yang  hidup  di  tengah  mereka.  Secara  internal masyarakat  Mentawai  akan  menyelesaikannya  secara  adat,  dan  pihak  kepolisian bertugas  memfasilitasi  musyawarah  untuk  penyelesaian  persoalan  ini.  Namun  apabila secara  musyawarah  atau  secara  adat  tidak  ditemukan  jalan  keluar  yang  menurut  para pihak  baik  atau  memuaskan  maka  para  pihak  dapat  mengajukan  permasalahan  ini  ke Pengadilan  yang  akan  diproses  secara  nasional.  Apabila  suatu  permasalahan  sudah dilimpahkan  kepada  pengadilan,  maka  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  positif. Hukum  positif  berlaku  ketika  hukum  adat  tersebut  sudah  tidak  bisa  mengatasi  atau tidak  dapat  menyelesaikan  suatu  masalah,  yang  dimana  penyelesaian  suatu  masalah tersebut  menunjukkan  ketenangan  suatu  masyarakat  desa.  Ketika  suatu  permasalahan dapat  diselesaikan  secara    baik  maka  masyarakat  akan  tenang  atau  tentram,  namun apabila  terdapat  suatu  masalah  tetapi  tidak  dapat  terselesaikan  secara  baik  maka masyarakat  akan  resah.  Sebab  hukum  pidana  merupakan  hukum  publik  yang  dimana dampak  dari  suatu  perbuatan  tidak  hanya  berdampak  pada  orangnya  saja  melainkan kepada orang yang berada disekitarnya juga.
Jadi,  meskipun  suatu  masyarakat  adat  memiliki  aturan-aturan  sendiri  untuk mengatur masyarakatnya tapi tetap saja suatu hukum adat masih membutuhkan hukum positif  buat  membantu  hukum  adat  yang  sudah  tidak  efektif   lagi.  Meskipun  hukum positif  tersebut  bukanlah  hukum  utama  bagi  suatu  masyarakat  yang  memegang  teguh hukum adat, namun hukum positif masih diakui keberadaannya bagi suatu masyarakat adat.

## PENUTUP
Terhadap  perkara  kesusilaan  terhadap  anak  yang  sudah  dilaporkan  dan  dimulai penyidikan apabila telah diselesaikan secara adat maka para pihak akan memohon kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Kendala  dalam penyidikan  terbatasnya jumlah petugas polri di bidang fungsi reskrim, faktor geografis Kepulauan mentawai  yang terdiri dari  banyak  pulau  pulau  dan  sulitnya  transportasi  antar  pulau  menyebabkan  penyidikan terkadang  harus  dilakukan  dalam  waktu  yang  lama,  Pengaruh  Adat  Mentawai  Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak adalah banyaknya penyidikan tindak  pidana  kesusilaan  yang  dihentikan  karena  telah  diselesaikan  secara  adat  dan dimohonkan oleh pemerintah setempat untuk dihentikan proses penyidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Huraerah, Chils Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) , Nuansa, Bandung, 2002,
Alit  Kurniasari, Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Indonesia;Suatu  Perkiraan  Awal ,  Andi Offset, Yogyakarta, 2016
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, Fungsi Reserse POLRI, Jakarta, 1980