## IDENTIFIKASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PENCEGAH TINDAKAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LEIHITU
Yudhy Muhtar Latuconsina1), Kamala Soleman 2) 1)2) Akuntansi, Universitas Darussalam Ambon
1) muhtaryudhy@gmail.com 2) maulidah_03@yahoo.com

## ABSTRACT
This  purpose  of  research  is  to  identify  the  values  of  local  wisdom  that  prevent  fraud  in  the  management  of village  finances  in  Leihitu  District.  This  was  motivated  by  the  results  of  the  National  Anti-Fraud  conference which  stated that one  of  the  factors  preventing  fraud  was  local  cultural  values  in  the  local  area.  This  research uses descriptive qualitative method with the informants are financial managers and the data collections technique is  in-depth  interviews.  The  analysis  technique  used  is  the  collection,  reduction  and  presentation  of  data  and drawing  conclusions.  The  results  showed  that  the  form  of  local  wisdom  inherent  in  the  personal  managers  of village finances included advice / expressions, legendary wisdom and customary symbols in the form of an old or king house in which the values contained there in were values of ownership, responsibility, honor and family. The valuse of local wisdom is able to prevent fraud actions in the village financial managers in Leihitu District.
Keywords: Value, Local Wisdom, fraud, Village Finance manager

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  pencegah  tindakan  fraud  dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Leihitu. Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil konferensi National Anti- Fraud yang menyatakan bahwa salah satu faktor pencegah fraud adalah nilai-nilai budaya lokal daerah setempat. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  informannya  adalah  para  pengelola  keuangan dan  teknik  pengumpulan  datanya  adalah  wawancara,.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  Pengumpulan, Reduksi dan Penyajian data serta Penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk kearifan lokal  yang  melekat  pada  pribadi  para  pengelola  keuangan  desa  antara  lain  petuah/ungkapan,  Legenda kebijaksanaan dan simbol adat berupa Rumah tua/Raja di  mana  nilai  yang terkandung didalamnya  adalah  nilai kepemilikan,  tanggungjawab,  kehormatan  dan  kekeluargaan.  Nilai  kearifan  lokal  tersebut  mampu  mencegah tindakan fraud para pengelola keuangan Desa di Kecamatan Leihitu.
Kata kunci : Nilai, Kearifan Lokal, fraud, pengelola Keuangan Desa

## 1.  PENDAHULUAN
Indonesian  Coreption  Watch  (ICW)  mencatat sektor  anggaran  Desa  menyumbang  kasus  korupsi terbesar ketimbang sector lain berdasarkan maraknya  temuan  yang  di  ungkap  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (CNN  Indonesia:  2018). Khusus  di  Provinsi  Maluku,  tahun  2015  dan  2016 telah terjadi penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD)  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  salah  satu Kecamatan  Pulau  Haruku  dan  Gorom  senilai  Rp 143.363.507 dan Rp. 454.162.821
(www.Regional.kompas:2017).Berbagai  pecegahan telah  dilakukan  pemerintah  dengan  memperkuat
pengawasan,  aspek  regulasi  dan  kelembagaan, aspek tata laksana dan sistem pengendalian internal yang  baik  dalam  tata  kelola  keuangan  desa  (KPK, 2015).  Namun,  tindakan  fraud  dalam  pengelolaan keuangan dana desa tetap saja terjadi.
Seminar  dan  Konferensi  National  Anti  Fraud  yang diselenggarakan  oleh  Association  Of  Certified Examiners (ACFE) tahun 2017  menyatakan  bahwa salah  satu  faktor  pencegah  fraud  adalah  nilai-nilai budaya lokal daerah setempat. Budaya atau kearifan lokal  setempat  mengandung  nilai-nilai  kehidupan yang  bersifat  mengikat  dan  dijadikan  sebagai rujukan  untuk  bertindak  dalam  berkehidupan
(ACFE,  2017).  Nilai  kearifan  lokal  yang  melekat mampu membentuk karakter individunya (Sukmayadi.T,  2017;  Masita,  2012).  Nilai  kearifan lokal  mampu  membentuk  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  sehingga  berujung  kepada  keadilan ekonomi  bagi  seluruh  masayarakat  [Rahmatiani.L, 2016 ; Mulyadi.D, 2012).
Beberapa  penelitian  membahas  tentang  peranan nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  mampu  mencegah tindakan  fraud  secara  umum  maupun  secara khsusus dalam pengelolaan keuangan desa, sepertia nilai- nilai kultural Nagari Kapau di Sumatera Barat yang  mampu  menjadi  kekuatan  penting  untuk memberantas  korupsi  birokrasi  (Irawati,  2013) kuatnya  nilai  budaya  siri’na  pace  dalam  diri pegawai  di  Sulawesi  Selatan  mampu  menekan kecenderungan  perilaku  korupsi  (Harun,  A,  2017) dan  secara  khusus  dalam  pengelolaan  keuangan desa, budaya tri hita karana di Bali dapat menuntun sikap  dan  perilaku  untuk  menjaga  integritas sehingga mampu mengeliminasi peluang terjadinya tindakan  fraud  (Saputra,  dkk,  2018;  Kurniawan, 2016)
Berdasarkan  gambaran  ini,  maka  sangat  penting untuk  dapat  mengidentifikasi  nilai-nilai  kearifan lokal  disetiap  daerah  sebagai  salah  satu  bentuk strategi  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kecamatan  Leihitu,  Kabupaten Maluku  Tengah.  Penentuan  lokasi  ini  didasarkan pada  temuan  awal  bahwa  selain  ketaatan  terhadap perundang-undangan  DD  dan  ADD,  kekuatan kearifan lokal juga sangat mempengaruhi akuntabilitas  penggunaan  dana  tersebut.  Dengan demikian penelitian  ini  berjudul  “Identifikasi  nilai- nilai kearifan  lokal pencegah tindakan  fraud dalam pengelolaan  keuangan  Desa  di  Kecamatan  Leihitu. Rumusan  masalah  yang  diangkat  sesuai  dengan latarbelakang  di  atas  apa  saja  nilai-nilai  kearifan lokal di Kecamatan Leihitu yang mampu mencegah terjadinya  tindakan  fraud  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  nilai-nilai  kearifan  lokal di  Kecamatan  Leihitu  yang  mampu  mencegah tindakan  fraud  dalam  pengelolaan  keuangan  Desa. Urgensi  penelitian  ini  adalah  dengan  marakanya korupsi keuangan Desa saat ini, nilai kearifan lokal dapat  dijadikan  sebagai  pencegah  tindakan  fraud
akan  melengkapi  berbagai  upaya  pencegahan lainnya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  seperti emperbaiki  sistem  pengawasan  dan  pengendalian, peningkatan kultur organisasi, perumusan nilai anti fraud  dalam  organisasi,  penerapan  sistem  reward dan  punishment  yang  tegas,  pendidikan  anti  fraud bagi  pegawai  dan  membentuk  agen  perubahan (Kurniasari, N.T dkk, 2018).
2. TINJAUAN PUSTAKA
Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Secara  terperinci, kearifan  lokal  (local  wisdom)  terdiri  dari  dua  kata yaitu  kearifan  (wisdom)  yang  berarti  arif  atau kebijaksanaan dan lokal (local) yang berarti tempat (Echols, J.M. dan Hassan. S, 2005. Secara defenisi, Kearifan  lokal  merupakan  suatu  sistem  nilai  dan norma  yang  mencakup  semua  bentuk pengetahuan, keyakinan,  kebijaksanaan,  pemahaman,  wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang disusun, dianut, dipahami  dan  menjadi  tradisi  untuk  mengatur tatanan  kehidupan  masyarakat  (Keraf.S,  2002; Sibarani.R,  2012).  Kearifan  lokal  menjadi  sumber pembentukan  karakter  dan  akhlak individu.
(Hatamar.R,.  2015  dan  Rarik.S.  2017).  Artinya, implementasi  kearifan  lokal  yang  terdapat  pada masing-masing daerah mampu membentuk perilaku individu menjadi lebih baik. Semakin baik perilaku individu maka semakin baik pula lingkunganya.
Fraud (Kecurangan)
Fraud  atau  kecurangan  lebih  diidentikan  dengan kecurangan  akuntansi  di  mana  objek  utamanya adalah laporan keuangan. fraud merupakan tindakan  kebohongan  dalam  memanipulasi  data keuangan  untuk  tujuan  mendapatkan  keuntungan bagi  para  pelaku  (Hall,  J,  2007.  Di  sisi  lain,  Fraud merupakan  tindakan  penipuan  yang  dilakukan secara sengaja (Sawyer,
L.B  at.al,  2006).  Artinya,  laporan  keuangan  yang dihasilkan  tidak  wajar  atau  tidak  sesuai  dengan fakta  sebenarnya  yang  dilakukan  secara  sadar  dan disengaja dalam sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan keuangan dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan  pribadi. Bentuk-beetuk  fraud  atau  kecurangan  antara  lain (Tuanakotta, M.T, 2010):
a. Korupsi  yang  mencakup  beberapa  hal  seperti konflik  kepentingan  rekan  atau  keluarga dalam  proyek,  penyuapan,  pengambilan  dana secara  paksa,  permainan  dalam  tender  dan gratifikasi terselubung.
b. Pengambilan asset secara illegal atau tidak sah yang mencakup  penjarahan  (skimming), Pencurian (Lapping), dan penggelapan (kitting)
c. Kecurangan  laporan  keuangan.  Dapat  berupa salah  saji  material  dan  kepalsuan  data keuangan.
Tindakan  Fraud  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku dilatarbelakangi  oleh  beberapa  kondisi.  Secara umum, tindakan fraud yang dilakukan dilatarbelakangi  oleh  tiga  sebab  utama  yang  sering disebut dengan segitiga kecurangan (fraud triangle). segitiga  kecurangan  (fraud  triangle)  yaitu  (Arens, A.A.,et al, 2011):
a. Tekanan  dimana  manajemen  atau  pegawai insentif  atau  tekanan  untuk  melakukan kecurangan.
b. Kesempatan  yaitu  tersedianya  peluang  untuk melakukan  kecurangan  atau  situasi  yang membuka  kesempatan  bagi  manajemen  atau pegawai untuk melakukan fraud.
c. Rasionalisasi yang diartikan dengan munculnya  sikap,  karakter,  atau  serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk  melakukan tindakan  yang tidak jujur.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Kepala  Desa  merupakan  pemimpin  tertinggi pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah  Desa  dalam  kepemilikan  kekayaan miliki  desa  yang  dipisahkan.  Dalam  pengelolaan keuangan desa kepala Desa dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri  dari  sekretaris  desa,  kepala  seksi  dan bendahara.  Semua  tenaga  pelaksana  ini  ditetapkan atau ditunjuk oleh kepala Desa. Objek keuangannya meliputi pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Secara  teknis  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113
tahun  2014,  pengelolaan  keuangan  Desa  dimulai dari tahap perencanaan berupa Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa.  Tahap  kedua adalah tahap pelaksnaan di mana semua penerimaan dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui  rekening kas  desa.  Tahap  ketiga  adalah  tahap  pelaporan dimana  kepala  Desa  menyampaikan  laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati dalam bentuk  laporan  semester  pertama  dan  semester akhir. Tahap yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban di mana Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaa APBDes  kepada  Bupati  atau  Walikota  setiap  akhir tahun anggaran.
Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Beberapa  resiko  kecurangan  (fraud)  yang  dapat terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  antara lain (BPKP, 2015):
a. Penggunaan  Kas  Desa  secara  tidak  sah  (theft of cash on hand) seperti pencurian, meminjam uang  untuk  kepentingan  pribadi  tapi  tidak dikembalikan,  Pembelian  inventaris  kantor dengan  dana  desa  namun  peruntukkan  secara pribadi.
b. Mark  Up  atau  kick  back  pada  pengadaan barang/jasa
c. Pungutan Liar (illegal Gratuities) layanan desa yang  dikenakak  kepada  masyarakat  atas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah  seperti  pemungutan  pajak  namun hasil  pungutan  tidak  disetorkan  ke  kas  desa atau kantor pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi (2015)
memaparkan  beragam  potensi  dan  titik  rawan terjadinya  penyelahgunaan  dana  desa  dalam  setiap tahap pelaksanaannya, antara lain:
a. Tahap  perencanaan  (RPJMdes,  RKPdes, APBDes) meliputi, elit capture,rencana penggunaan  anggaran  tida  sesuai  aturan,  kick back  kepada  oknum  di  Pemda  untuk pencairan.
b. Tahap Pelaksanaan (Pembangunan, pemberdayaan  dan  pemerintahan)  meliputi, tindakan  nepotisme,  tidak  transparan  dan korupsi.
c. Penyaluran  dan  pengelolaan  dana  meliputi Mark  up,  tidak  transparan,  rekayasa,  korupsi,
tidak  dilakukan  dengan  swakelola,  partisipasi masyarakat rendah.
d. Tahap Pertanggungjawaban  meliputi rekayasa laporan/fiktif dan tidak transparan
e. Tahap  monitoring  dan  Evaluasi  meliputi formalitas,  adminstratif,  terlambat  dalam mendeteksi korupsi.

## 3.  METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Leihitu Kabupaten  Maluku  Tengah  Provinsi  Maluku. Jumlah  desa  pada  Kecamatan  Leihitu  sebanyak  11 Negeri/Desa.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  deskripti.  Penelitian  deskriptif  kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada, baik  bersifat  alamiah  maupun  rekayasa  manusia, yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik, kualitas,  keterkaitan  antar  kegiatan  (Sukmadinata, N.S,  2011).  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah pengelolaan  keuangan  desa  sedangkan  subjek penelitian  atau  informannya  adalah  para  aktor dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berjumlah 2  orang  yaitu  kepala  desa  dan  Pelaksana  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  yaitu Sekretaris  Desa  Dengan  Demikian,  total  informan yang  diwawancarai  sebanyak  22  orang  untuk  11 Desa atau Negeri di Kecamatan Leihitu.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif  yang  tidak  dalam  bentuk angka-angka,  melainkan  diuraikan  dalam  bentuk kalimat (Bungin, B. 2013). Sedangkan sumber data
yang digunakan sumber data primer yang diperoleh langsung  dari  informan  kunci  dan  sumber  data sekunder  yang  diperoleh  dari  data  desa  tentang pengelolaan  keuangannya.  teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  kualitatif,  yaitu:  wawancara mendalam  dan  observasi  atau  pengamatan.  Pada penelitian  kualitatif,  analisis  data  dapat  dilakukan secara interaktif melalui 4 tahapan (Sugiono, 2009), yaitu
1.  Pengumpulan data, Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan  data-data  berupa  wawancara  dan dokumentasi.
2.  Reduksi  data  (data  reduction),  proses  ini dilakukan  dengan  memilih,  memfokuskan  dan mengubah data yang diperoleh dari catatan- catatan
tertulis  di  lapangan  Serta  dilakukan  pengkodean lalu dikategorisasikan.
3.  Penyajian  data  (data  display),  proses  ini dilakukan  dengan  mendeskripsikan  informasi  yang telah  diringkas  dan  diorganisasikan  yang  dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan
4.  Penarikan  kesimpulan  (conclusion  drawing  and verification).  Proses  ini  untuk  menyimpulkan  hasil deskripsi data yang telah dipaparkan

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  Hakikatnya,  bentuk  dan  nilai  Kearifan  lokal yang  tersebar  pada  Negeri/Desa  di  Kecamatan Leihitu  memiliki  kesamaan  historical  dan  kultural karena  berasal  dari  satu  sumber  di  mana  daerah tersebut  sering  di  kenal  dengan  nama  Jazirah Leihitu. Kearifan Lokal yang tersebar berisi tentang pesan-pesan moral dari leluhur yang mempengaruhi karakter setiap anak adat untuk berorientasi kepada kabaikan.  Berkaitan  dengan  pecegahan  tindakan Fraud  dalam  keuangan  Desa,  kearifan  lokal  ini lebih  di  dominasi  oleh  petuah-petuah  atau ungkapan  kesalehan  sikap  dan  perilaku  serta sisanya  adalah  cerita  atau  legenda  kebijaksanaan dan  simbol-simbol  adat  yang  memiliki  kandungan makna yang mendalam.
Petuah  yang  paling  tersohor  dan  paling  melekat pada  pribadi  seluruh  pengelola  keuangan  Desa  di Kecamatan Leihitu adalah ungkapan yang berbunyi “ile  nyue  ile  nyue,  yau  nyue  yau  nyue”  (Milikmu adalah  kepunyaanmu  dan  milik  saya  adalah kepunyaan  saya),  sebagaimana  yang  disampaikan oleh  Kepala  Desa  atau  jabatan  adatnya  adalah Raja/Upu Negeri Wakal, Bapak Ahaja Suneth. Atau dengan  bentuk  jamak  seperti  yang  dituturkan  oleh Sekretaris  Negeri  Hitu  Messing,  Bapak  Ismail Waulat  bahwa,  “Mansya  Sisue’e  ma  mansyia  Sia, kalo ale  nyue’e kanane” (  miliki orang  lain adalah hak mereka dan milik kita adalah hak kita). Petuah ini  dimaknai  sebagai  bentuk  keteguhan  atas  hak milik setiap orang.
Nilai  kearifan  lokal  dari  petuah  ini  dikaitkan dengan pengelolaan Keuangan Desa, baik bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa  (ADD)  adalah  para  pengelola  hanya  dapat
mengambil  hak  dari  sumber  dana  tersebut  yaitu berupa gaji dan tunjangan bagi perangkat Desa,
sedangkan alokasi lainnya untuk pembangunan dan pemberdayaan  yang  telah  diprogramkan  dalam perencanaan  merupakan  hak  masyarakat  Desa. Dengan  demikian,  kesadaran  atas  kekuatan  petuah ini  mampu  mencegah  terjadinya  Fraud  dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Leihitu. Kesadaran  atas  makna  petuah  dikuatkan  dengan keyakinan  mereka  atas  dampak  yang  akan  terjadi terhadap diri dan keluarga pengelola keuangan serta kehormatan  keluarganya  di  tengah  masyarakat, apabila melanggar ketentuan tersebut. Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Sekretaris  Desa  Morella bahwa  “kalo  katong  seng  jaga  janji-janji  katong pung  moyang-moyang  dolo,  itu  nanti  jaga,  cepat atau  lambat  itu  pasti  ada  apa-apa  saja,  minimal sanksi  dunia  dolo,  entah  itu  sanksi  masyarakat, misalnya  dikucilkan  bagitu”  (jika  kita  melanggar pesan  leluhur  maka  tunggullah,  cepat  atau  lambat akan  terjadi  sesuatu,  minimal  sanksi  di  dunia seperti  dikucilkan  oleh  masyarakat).  Sekretaris Desa Asilulu, Bapak Ali Mahulette juga menguatkan  kesadaran  tersebut  bahwa  “  Kalo katong  ambel  orang  punya,  lalu  katong  pelihara katong  pung  keluarga  deng  akang  itu  sama  saja kayak  soro,  dia  kas  rusak  dari  dalam  rumah,  nanti turunan  dapa,  mungkin  anak-anak    tumbuh  jadi seng  beres  bagitu  (  jika  kita  mengambil  hak  orang lain  kemudian  digunakan  untuk  menghidupi keluarga,  itu  seperti  rayap  yang  mengerogoti  dari dalam sehingga dapat merusak keluarga, dampaknya  ke  turunan  kita,  misalnya  anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang tidak baik). pernyataan  ini  berkaitan  dengan  pengambilan pribadi  pengelola  keuangan  Desa  sebagaimana yang diistilahkan oleh sekretaris Desa Hitumessing dengan  kuitansi  kosong  atau  pemalsuan  bukti transaksi  dalam  catatan  akuntansi  untuk  kegiatan fiktif.    Peluang  untuk  melakukan  kuitansi  kosong dapat  dilakukan  karena  seluruh  pelaksanaan kegiatan  oleh  para  ketua  seksi  program  dan  proses akuntansi  dilakukan  oleh  bendahara  melalui koordinasi sekretaris Desa. Dengan kata lain, secara sistem terdapat peluang untuk melakukan kecurangan  kas  namun  keyakinan  kearifan  lokal atas  dampak  yang  akan  terjadi  mencegah  rencana tersebut.
Kekhawatiran  lainnya  juga  berlaku  bagi  diri  para pengelola  Desa  sendiri,  misalnya  yang  sering
terjadi  adalah  pengambilan  dana  secara  paksa dengan  menggunakan  kekuasan  atau  mengambil material  proyek  untuk  kepentingan  pribadi, sebagaimana  yang  disampaikankan  oleh  Sekretaris Desa  Hila,  Bapak  Patiala  Mony  bahwa  “  ambe orang punya itu kudung umur” (jika mengambil hak orang lain maka akan memperpendek umur anda).
Keyakinan  atas  dampak  yang  akan  terjadi  apabila melakukan tindakan fraud keuangan Desa memunculkan  petuah  yang  saling  berkaitan  yaitu “kapala  aer  basih,  kaki  aer  lai  barsih”  (  Mata  air bersih, hilir juga akan bersih”) atau dengan bahasa Negeri  Asilulu  “wael  ulu  kalo  kahian  pasti  wael kalu jua kahian” (mata air di hulu jika bersih maka hilirnya  pun  bersih).  Makna  petuah  ini  dijelaskan oleh Sekretaris Negeri Hitumessing bahwa “ose ini kan  biar  bagaimana  ose  pung  bapa,  ose  pung  tete orang bae-bae, jang sampe ose pung karja tahun ini, itu  biking  ose  pung  orang  tua-tua  nama  seng  bae (Bapak dan kakekmu adalah orang-orang yang baik maka  jangan karena pekerjaanmu  yang tidak  benar akan mencemari nama baik mereka). Nilai Kearifan lokal  dari  petuah  ini  adalah  kehormatan,  baik keluarga  dan  nama  baik  leluhur  para  pengelola karena menjadi taruhan apabila melakukan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan Desa. Uang kas yang  di  ambil,  asset  yang  digunakan  untuk kepentingan  pribadi,  material  proyek  yang  diambil tidak  akan  pernah  sebanding  dengan  nilai kehormatan di tengah-tengah masyarakat.
Nilai  kehormatan  dalam  petuah  tersebut  sering disandingkan  dengan  cerita  atau  legenda  para leluhur  sebagai  inspirasi  atau  contoh  teladan  yang baik.  Kisah  ini  terkenal  dan  melekat  dalam  diri masyarakat  di  Kecamatan  Leihitu  termasuk  pada bagi  para  pengelola  keuangan  Desa.  Cerita  ini dikisahkan  oleh  Sekretaris  Desa  Ureng,  Bapak Saleh  Tuharea  dan  dengan  makna  yang  sama diceritakan  juga  oleh  Sekretaris  Desa  Mamala, Bapak Wahyu Malawat, bahwa “ orang tua-tua dolo dolo itu kalo dong mau pi ka dong pung kabong, itu dong  tundu  muka  mulai  dari  kaluar  pintu  rumah sampe  di  muka  pinto  kabong  baru  dong  angka muka”  (leluhur  terdahulu,  jika  hendak  pergi  ke kebunnya, mereka menundukkan pandangan sepanjang  jalan  sampai  di  kebunnya).  Tujuan menundukkan  pandangan  adalah  agar  tidak  tergiur dengan  barang  milik  orang  lain  sepanjang  jalan menuju  ke  kebunnya.  Di  sisi  lain,  Sekretaris  Desa Negeri  Lima,  Bapak  Imran  Soumena  juga
menambahkan  bahwa  “jangankan  mo  ambel  orang pung  barang,  inja  orang  pung  rumpu  sa  dong  seng mau,  tandang  batu  sa  dong  ator  ulang  kombali (jangankan  berniat  untuk  mengambil  barang  milik orang lain di sepanjang jalan, mereka bahkan tidak mau  menginjak  rumput  kebun  orang  lain  dan bahkan  batu  yang  tidak  sengaja  ditendang  di kembalikan  kembali  ke  tempatnya).  Bahkan  cerita yang  berkembang  di  Desa  Wakal  lebih  ekstrim  di mana  menurut  kepala  Desa  Wakal  bahwa  “  kalo bajalan lalu baju tagae di orang pung jaga pohong , itu  bukan potong  jaga, seng. tapi  baju  yang katong robe  akang”  (  jika  berjalan  kemudian  lengan  baju tersangkut di ranting pohon maka bukan rantingnya yang dipatahkan akantetapi baju yang disobek).
Makna  mendalam  dari  kisah  teladan  ini  adalah perintah  untuk menjaga  diri  dari  perilaku menyimpang  seperti  penyalahgunaan  keuangan desa  atau  kebohongan  akuntabilitas,  walaupun nominal  kas  atau  asset  sedikit,  tidak  bernilai,  atau bahkan  tidak  diperhitungkan  oleh  masyarakat, selama bukan menjadi hak para pengelola keuangan maka  itu  tidak  diperbolehkan  untuk  diambil. Bahkan, “baju yang disobek” menunjukkan sebuah bentuk  pengorbanan  demi  kemajuan  pembangunan Negeri/Desa.
Pengambilan  kas  atau  asset  secara  pribadi walaupun nilai nominalnya sedikit akan memengaruhi  kinerja  para  pengelola  keuangan Keuangan  Desa.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Sekretaris Negeri Hitu Messing, bahwa “ biking tarbae 1 kali, 1000 kebaikan yang katong biking itu samua ilang, seng  ada  1  lai”  (jika  melakukan  kesalahan  1  kali maka  akan  menghapus  kebaikan  yang  selama  ini dilakukan,  tidak  tersisa  kebaikan  tersebut)  atau dalam  bahasa  Negeri  Seith  yang  disampaikan  oleh bapak  I.  Talla  bahwa  “baribu  kabaikang  kuilang polok  laha  satu  kajahatang”  (seribu  kebaikan dihapus  oleh  satu  kejahatan)  Artinya,  semua perkerjaan  dalam  mengelola  keuangan  Desa  jika melakukan  tindakan  fraud  walaupun  hanya  sekali atau  sedikit  seperti  pengambilan  kas  atau  asset untuk  kepentingan  pribadi,  mark  up  dalam pengadaan  barang  sehingga  berujung  kepada rekayasa  laporan  keuangan  maka  akan  menghapus semua  kebaikan  yang  selama  ini  telah  dilakukan untuk membangun Desa mereka.
Berdasarkan  kesadaran  kearifan  lokal  tersebut  dan keyakinan  atas  dampak  yang  akan  terjadi  apabila
mengambil  hak  orang  lain  dalam  pengelolaan keuangan  Desa  maka  perintah  berbasis  ungkapan kearifan  lokal  untuk  melakukan  kebaikan  semakin banyak  muncul.  Seperti  yang  disebutkan  oleh Sekretaris  Desa  Hitu  Lama  yaitu  “biking  bae  dapa bae”  (berbuat  baik  akan  mendapatkan  kebaikan). Arti  ungkapan  ini  dipaparkan  oleh  Sekretaris  Desa Hitu  Messing  bahwa  “ale  ta’e  manesa  berarti manesa wa ale jadi ose karja bae-bae itu akang par ose,  akang  pung  nilai  par  ose,  samua-samua  par ose”  (pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  baik, hasilnya  akan  kembali  kepada  kita  sendiri,  nilai kebaikanya  untuk  kita,  samuanya  untuk  kita). Artinya,  semua  pekerjaan  yang  dilakukan  sebagai pengelola  keuangan  Desa,  baik  Kepala  Desa, Sekretaris,  Kepala  Seksi  dan  bendahara,  apabila diterapkan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku maka  hasil  yang  didapatkan  juga  akan  baik,  dari aspek materi maupun non-materi.
Peningkatan  kinerja  Para  pengelola  Desa  dengan tidak  melakukan  fraud  keuangan  disadarkan  pula dengan  kearifan  lokal  berupa  simbol-simbol  adat. Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Desa ketika memaknai  Rumah  Soa/Tua  upua  Hitu  dan  Rumah Raja  Hitu  Messing  bahwa  “katong  rasa  dari  asal yang  sama,  dari  rumah  yang  sama,  itu  berarti bahwa katong keluarga to, jadi kalo dana desa deng ADD  itu  seng  bisa  biking  sabarang  karena  akang sama sa bale par katong sandiri” ( kita berasal dari asal  yang  sama,  dari  rumah  yang  sama,  itu  berarti bahwa  kita  adalah  satu  keluarga,  jadi  penggunaan AD  dan  ADD  tidak  bisa  dilakukan  sembarangan karena  akan  berdampak  kepada  kita  sendiri). Pernyataan ini menunjukkan adanya nilai kebersamaan/kekeluargaan  yang  melekat  pada simbol  kearifan  lokal  tersebut  untuk  mencapai tujuan penggunaan DD dan ADD.
Konsistensi  kinerja  pengelola  keuangan  Desa dengan menjauhi tindakan fraud DD maupun ADD dikuatkan dengan semboyang adat yang dipaparkan oleh Sekretaris Negeri Mamala “manesa po manesa nyia, pasala po manesa nyia”, atau ” pasala po mai itekai pamanesa” (yang  benar tetaplah  benar,  yang salah  tetaplah  benar  atau  jika  salah  mari  kira memperbaiki bersama-sama menjadi benar). Semboyang adat ini menunjukkan bahwa pengelolaan  keuangan  desa  yang  bersumber  dari AD  dan  ADD  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan prosedur  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan pengawasan  dan  partispasi  dari  perangkat  adat  dan
seluruh  masyarakat  dan  apabila  terjadi  kesalahan maka akan diperbaiki bersama-sama untuk kemajuan  Desa.  Kebersamaan  ini  dituturkan  oleh Raja  Negeri  Wakal  bahwa  “ite  rasa  lumai”  (  Mari kita  bersama-sama  untuk  merasakan  hasil  yang sama).
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  nilai-  nilai kearifan  lokal  yang  melekat  pada  pribadi  para pengelola  keuangan  Desa  di  Kecamatan  Leihitu Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  mampu  mencegah tindakan  fraud,  antara  lain  nilai  kepemilikan, kehormatan, tanggungjawab dan kekeluargaan.

## 5. PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  kearifan  lokal  yang mampu mencegah tindakan fraud seperti pemalsuan catatan akuntansi yang menyebabkan ketidakwajaran  dalam  laporan  keuangan  Desa dalam  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Kecamatan Leihitu  nilai  Kepemilikan,  nilai  kehormatan,  nilai tanggungjawab dan nilai kekeluargaan yang terlihat dalam bentuk ungkapan/petuah, legenda kebijaksanaan  dan  simbol-simbol  adat  seperti rumah adat/Raja.

## 5.2. Saran
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dasar  sehingga menjadi  sangat  menarik  jika  dilakukan  penelitian lanjutan  untuk  menggali  lebih  mendalam  setiap bentuk  kearifan  lokal  yang  memiliki  nilai  yang tentunya  berpengaruh  terhadap  perilaku  pengelola keuangan Desa atau masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens,  Alvin  A.,et  al,  2011,  Auditing  dan  Jasa
Assurance, Jakarta, Penerbit Erlangga.
Association Of Certified Examiners, 2017,
Memayung  Hayuning  Bawana,  Ambrasta Dur  Hangkar:  strategi  Anti  Fraud  Berbasis Nilai  (Value  Based),  Yogyakarta,  National call  for  paper  Seminar  and  national  anti Fraud Conference.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan, 2015,  Resiko  Pengelolaan  Keuangan  Desa dan  Peran  APIP,  Vol  XXII  tahun  2015,
Jakarta, Majalah Warta Pengawasan,
membangun  Good  Governance  menuju Clean  Government,  Bungin,  Burhan,  2013, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi: Format-format  Kualitatif  dan  Kuantitatif untuk  studi  sosiologi  Kebijakan  Publik Komunikasi Manajemen dan Pemasaran,  Jakarta,  PT.  Kencana  Perdana Media Group.
Echols, John M. dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris  Indonesia  :  An  English–  Indonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia
Hatamar, Rasyid, 2015, Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal Dalam  Pengembangan  Pendidikan  Karakter di Era Global. Jurnal Edugama | Volume 01, Nomor 01, Desember 2015, Jakarta
Harun,  Andi.,  2017,  Hubungan  Antara  Nilai Budaya  Siri’na  Pacce  terhadap  Perilaku
Korupsi Pegawai Pemerintahan Di Kabupaten  Jeneponto.  Makassara.  skripsi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.
Hall,  James.  2007.  Accounting  Information System.Jakarta: Salemba Empat
Irawati,  2013,  Kearifan  Lokal  dan  Pemberantasan Korupsin  Dalam  Birokrasi.  Vol.29.No.  1 (Juni  2013)  :  101-110  Jakarta,  Jurnal MIMBAR
Keraf,  Sonny.2002.  Etika  Lingkungan,  Jakarta, Buku Kompas.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2015.  Modus
Korupsi Dana Desa. Diperoleh dari http://www.berdesa.com , tanggal 3 Agustus 2018
Kurniawan. 2016. Peran Adat Tradisi dalam Proses transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Desa  Pakraman.  Jakarta.  Jurusan Akuntansi Unversitas Pendidikan Ganesha
Kurniasari,  Novia  Tri  dkk.  2018.  Strategi Pencegahan  Kecurangan  (fraud)  dalam pengelolaan Keuangan Pemerintahan
Menggunakan  Analytical  Hierarchy Proces.,
Vol.  10  april  2018,  Jurnal  Manajemen Pembangunan Daerah. Jakarta
Masita,  2012,  Pendidikan  Karakter  Berbasis Budaya  Lokal  pada  Masyarakat  Muslim, Vol.15  Nomor  2  Desember  2012,  Jakarta, Jurnal Studi Masyarakat Islam.
Mulyadi,  D.  2012.  Pembangunan  Berkarakter  :
Sebuah Pilihan Untuk Indonesia. Purwakarta
:  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan
Daerah  Rahmatiani,  Lusiana,  2016,  Nilai Kearifan  Lokal  Sunda  Sebagai  Basis  Tata Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance).  Vol.1  tahun  2016,  Bandung, Jurnal Civics
Rarik, Sunhu. 2017. Nilai Akhlak berbasis kearifan Lokal.  Vol  2  No  1  Juli  2017,  Surabaya, Jurnal Al-Bahtau.
Saputra,  dkk,  2018,  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Desa  dalam  Prespektif  Budaya Tri  Hita  Karana.  Vol.  3  No.  1  (2018)  306- 321  ISSN  2548-40  (print)  ISSN  2548-4346
(online), Surabaya Jurnal Riset Akuntabilitas dan Bisnis Airlangga
Sawyer,  lawrence  b,  mortimer  a.  Dittenhofer  dan james  h.  Scheiner.  2006.  Sawyer’s  internal auditing. Jakarta: salemba empat.
Sibarani,Robert,  2012,  Kearifan  Lokal:  Hakikat ,Peran  dan  Metode  Tradisi  Lisan,  Jakarta, Asosiasi Tradisi Lisan.
Sukmayadi,  Trisna.  2017.  Pendidikan  Karakter Berbasis Nilai-Nilai  Kearifan Lokal Melalui
Ajaran  “Pamali”  Pada  Masyarakat  Adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Bandung, Prosiding Seminar Nasional PPkn
Sukmadinata,  Nana  Syaodih,  2011,  Metode
Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Sugiono,  2009,  Metode  Penelitian  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfa Beta .
Maleong,  Lexy  J.  2013.  Metodologi  Kualitatif
Penelitian, Bandung, PT Remaja Roksadakarya. Tuanakotta, M.Theodorus, 2010, Akuntansi Forensik  dan  Audit  Investigatif,  Jakarta, Salemba Empat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  113  tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Regional.Kompas.2017.Korupsi Dana  Desa  Kepala Desa Di Maluku Tengah Ditahan.
https://regional.kompas.com,  diakses  tanggal  25 Maret 2018.