NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018

## MEMBANGUN FONDASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL BAGI UMAT ISLAM INDONESIA

## Dalmeri
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dalmeri300@gmail.com
Abstract
Pancasila as the foundation in the statehood for Muslims to the argument that was being carried by the political Islamic groups that received by the secular nationalist groups with prominent thinkers such as Sukarno. History shows the political Islamic groups still keen to  make  Islam  as  the  basis  of  the  state,  with  prominent  thinkers  such  as  Muhammad Natsir. The idea about the enforcement of shari'ah Islam in the state order in Indonesia back  resounding  through  in  the  middle  of  the  community  after  the  state  formed  local regulations  in  some  areas.  This  phenomenon  can  be  understood  as  a  reaction  to  the community dissatisfaction against the weak law enforcement in Indonesia. How to build Pancasila as the foundation and national ideology in the middle of the Islamic people in Indonesia who is very religious and diverse? This paper seeks to explore the position of Pancasila as the national ideology in the era of milinial is trying to describe the position of  Pancasila  as  the  ideology  of  nationhood  and  statehood  that  went  from  the  historical approach through qualitative research method of primary sources that are very rampant cheating in view of Pancasila as the ideology of the Islamic people in Indonesia.
Keywords : Pancasila, National Ideology, Islamic Sharia, Bhinneka Tunggal Ika

## Abstrak
Pancasila  sebagai  fondasi  dalam  kehidupan  bernegara  bagi  umat  Islam  menjadi perdebatan  yang  diusung  oleh  kelompok  Islam  politik  yang  diterima  oleh  kelompok nasionalis  sekuler  dengan  tokoh  pemikirnya  seperti  Soekarno.  Sejarah  menunjukkan kelompok Islam politik tetap gigih untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, dengan tokoh  pemikirnya  seperti  Muhammad  Natsir.  Ide  mengenai  penegakan  syari'at  Islam dalam tatanan kenegaraan di Indonesia kembali bergaung di tengah masyarakat setelah dasar  negara  terbentuk  peraturan  daerah  di  beberapa  daerah.  Fenomena  ini  dapat dipahami  sebagai  reaksi  atas  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  lemahnya  penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana cara membangun Pancasila sebagai fondasi dan ideologi nasional  di  tengah  umat  Islam  Indonesia  yang  sangat  beragama  dan  majemuk  ini? Tulisan ini berupaya untuk menelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional di era milinial ini mencoba untuk menguraikan kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  berangkat  dari  pendekatan  historis melalui  metode  penelitian  kualitatif  terhadap  sumber-sumber  primer  yang  sangat otoritatif dalam melihat Pancasila sebagai ideologi bagi umat Islam Indonesia.
Kata Kunci : Pancasila, Ideologi Nasional, Syariat Islam, Bhineka Tunggal Ika

## Pendahuluan
Pada  awal  penyebaran  ajaran  Islam,  Nabi  Muhammad  SAW  mempunyai misi  untuk  menyempurnakan  Akhlak  dengan  pluralitas  sebagai  pondasi
kehidupan  bernegara. 1 Gagasan  dengan  pola  pluralitas  politik  pertama  kali diperkenalkan  beliau  pada  periode  pasca  Hijrah  ke  Madinah  ketika  dia mengadakan kontrak sosial-politik dengan elemen-elemen masyarakat Madinah yang  pluralis.  Kontrak  sosial-politik  ini  dikenal  dengan  istilah Sahafah  Madinah atau Piagam Madinah.
Muatan perjanjian yang tercantum dalam Piagam Madinah, salah satunya, dinyatakan tentang hak kewarganegaraan dan partisipiasi kaum non-Muslim di kota  Madinah  yang  dipimpin  langsung  Nabi  Muhammad  SAW.  Kaum  Yahudi yang  semula  merupakan  himpunan  suku-suku  juga  diangkat  statusnya  oleh Piagam itu menjadi warga negara yang sah. 2 Dengan demikian, Piagam Madinah itu  Nabi  ingin  memproklamirkan  bahwa  semua  warga  negara,  baik  Muslim maupun non-Muslim adalah satu bangsa atau umma wahida dan bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Tentulah  tidak  berlebihan  jika  prakarsa  yang  dicangankan  oleh  Nabi Muhammad  SAW  dalam  membentuk  Piagam  Madinah  tidak  lain  merupakan manifesto politik pertama dalam sejarah Islam yang bertujuan untuk membentuk masyarakat  yang  harmonis,  sejahtera,  dan  berkeadilan  di  tengah  masyarakat Madinah  yang  terdiri  atas  banyak  suku  dan  agama,  mulai  dari  Islam,  Kristen, dan  Yahudi  daripada  mengakomodasi  pembentukan  negara  Islam.  Karena  itu, tak heran bila kemudian Robert Bellah menilai bahwa pemerintahan pada masa Nabi  Muhammad  SAW  hingga Khalifat  al-Rasul (pengganti  Rasul)  sebagai pemerintahan  yang  sangat  modern:  suatu  pemerintahan  dalam  sistem  politik yang terbuka, egaliter, dan partisipatif. 3
Jika diamati dalam konteks masyarakat Indonesia kedudukan serta fungsi Pancasila  dan  UUD  1945  bagi  umat  Islam  Indonesia,  sekalipun  tidak  dapat disamakan,  sebenarnya  dapat  dianalogikan  dengan  kedudukan  serta  fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yang kini dikenal dengan sebutan Piagam  Madinah. 4 Kelahiran  Pancasila  yang  dibidani  Soekarno  dan  kawan- kawannya  ini  menjadi  tonggak  ideologi  bangsa  Indonesia  dalam  menciptakan sebuah tatanan bangsa yang adil, sejahtera serta berketuhanan. Sebuah ideologi yang  tidak  ada  duanya  di  dunia  ini,  dimana  konsep  ketuhanan  menjadi  spirit dalam dasar negara tetapi mensicayakan pemisahan antara wilayah agama dan negara.
1 Hamdan  Zoelva,  ―Relasi  Islam,  Negara,  dan  Pancasila  dalam  Perspektif  Tata  Hukum Indonesia,‖ dalam Journal de Jure 4, no. 2 (December 30, 2012): h. 99–112.
2 Mu‘adil  Faizin,  ―Piagam  Madinah  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia,‖dalam Nizham Journal of Islamic Studies 5, No. 1 (June 2, 2017): h. 77–88.
3 Abdul  Rozak  et  al.,  ―Political  Thoughts  and  Socio-Cultural  Nationalism  Ideologies  of Nurcholish  Madjid on  Strengthening  Democracy,  Civil  Societies  and  Civic  Virtues  in  Indonesia,‖ dalam Asian Social Science , 2015, h. 142.
4 Robert W. Hefner, Shari ʻ a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World , 1st ed. (New York: Indiana University Press, 2011), h. 28.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
Setelah  berlangsungnya reformasi  dengan  ditandai  oleh  pergantian  rezim dari  Orde  Lama  ke  Orde  Baru  memulai  babak  baru  dalam  ideologi  Pancasila. Orde  baru  memonopoli  penafsiran  Pancasila  melalui  indoktrinasi  kepada seluruh  warga  negara  dengan  segala  profesi  dan  usia  serta  pendidikan.  Pada masa itu, Pancasila diubah menjadi pisau bermata seribu yang dihunus penguasa untuk  menikam  siapa  saja  yang  divonis  melanggarnya,  termasuk  di  dalamnya adalah gerakan Islam radikal.
Pancasila  pada  era  reformasi  ini  diuji  kembali  kesaktianya  setelah  sekian lama  dijadikan  alat  penguasa  untuk  melawan  para  pengkritiknya.  Sebagian pihak malah menganggap bahwa Pancasila sudah tidak layak lagi menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila dipandang sudah usang (kadaluarsa) oleh sebagian orang yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden RI sejak Soekarno, Soeharto,  Habibie,  Abdurahman  Wahid,  Megawati  Soekarnoputri,  Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Para pengkritik Pancasila itu seolah- olah merasa tidak kaffah menjalankan Syari‘at Islam di negara Pancasila, dan kini mereka  mengajukan  konsep  tandingan  yakni  berupaya  memformalisasikan Syari‘at  Islam  di  negara  Indonesia  yang  sangat  plural  ini.  Bagaimana membangun  Pancasila  sebagai  fondasi  dan  ideologi  nasional  di  tengah  umat Islam  Indonesia  yang  sangat beragama  dan  majemuk  ini?  Tulisan  yang berasal dari  penelitian  tentang  kedudukan  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional  di  era milinial  ini  mencoba  untuk  menguraikan  kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar ideologi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  berangkat  dari pendekatan  historis  melalui  metode  penelitian  kualitatif  terhadap  sumber- sumber  primer  yang  sangat  otoritatif  dalam  melihat  Pancasila  sebagai  ideologi bagi umat Islam Indonesia.

## Metode Penelitian dan Kerangka Berpikir
Pancasila  hadir  sebagai  alat  pemersatu  atas  keberagaman  suku  bangsa, bahasa,  budaya,  dan  adat  istiadat,  lebih-lebih  agama  sebagai  perbedaan  yang paling  mendasar  diwadahi  dalam  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Pancasila  merupakan titik  temu  pandangan  ideologis  antara  kelompok  Nasionalis-sekuler  dan Nasionalis-Islam. 5 Karena  itu,  dalam  negara  Pancasila  semua  pemeluk  agama ditempatkan  dalam  posisi  yang  sama.  Semua  warga  berhak  menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan maing-masing.
Setelah  berbagai  upaya  memformalisasikan  Syari‘at  Islam  atau  lebih tepatnya  mengembalikan  teks  Piagam  Jakarta  dalam  proses  amandemen Undang-undang  1945  mengalami  kegagalan,  kini  beberapa  kelompok  Islam mengambil  jalan  lain,  yakni  berkalaborasi  dengan  lembaga  legislatif  dan
5 Myengkyo  Seo,  ―Defining  ‗Religious‘  in  Indonesia:  Toward  Neither  an  Islamic  nor  a Secular State,‖ dalam Citizenship Studies 16, No. 8 (December 2012): h. 1045–1058.
eksekutif  di  daerah  untuk  menerbitkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang bernuansa  Syari‘at  Islam.  Adapun  hasilnya  cukup  meyakinkan,  kini  sejumlah daerah telah menerbitkan Perda Syari‘at Islam. 6
Jika  Perda  Syari‘at  Islam  sekarang  ini  menjadi  kecenderungan  di  setiap daerah, maka dalam setahap lagi daerah-daerah lain juga akan memberlakukan Syari‘at Islam secara totalistik (kaffah). Dengan demikian, bukan tidak mungkin, di  level  nasional,  Pancasila  hanya  menjadi  dasar  konstitusi,  bahkan  mungkin ideologi  negara  ini  akan  diganti  ideologi  lain.  Jadi,  bisa  ―disimpulkan‖  bahwa sebenarnya sebagian umat Islam di negeri ini tidak pernah merasa tulus (ikhlash) atas penerimaan Pancasila sebagai dasar negara yang memandang semua agama dalam  posisi  yang  sama,  tanpa  ada  yang  merasa  berada  dalam  posisi  yang istimewa meskipun ia mayoritas di negeri ini.
Momentum  otonomi  daerah  sebagai  desain  wajah  politik  pasca  reformasi 1998  telah  menampilkan  sejarah  baru  dalam  panggung  kekuasaan.  Belakangan beberapa  kalangan  menilai  munculnya  sesuatu  yang  bersifat  ekstrem  seiring dengan  maraknya  pembuatan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  dinilai  bercorak syariah  (agama  Islam).  Jika  ditelusuri,  maraknya  formalisasi  Syariah  Islam  di banyak daerah melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) sesungguhnya tidak bisa  dipisahkan  dari  diberlakukannya  Otonomi  Daerah  (Otoda)  sebagai  bagian dari agenda demokratisasi Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. 7
Sejarah menunjukan bahwa pada masa rezim Orde Baru berkuasa, Perda- perda semacam ini tidak bermunculan karena adanya kontrol yang sangat ketat dari  pemerintah  pusat.  Ketika  Orde  Baru  runtuh  dan  kontrol  kekuasaan memudar  seiring  dengan  tuntutan  reformasi—salah  satunya  adalah  melalui desentralisasi  kekuasaan  lewat  Otonomi  Daerah—Perda-perda  ini  mulai menyeruak  dalam  kurun  sembilan  tahun  terakhir,  atau  sejak  Otonomi  Daerah diberlakukan pada tahun 1999. 8
Jika  dianalisis  dengan  baik,  ternyata  kelompok  penganjur  formalisasi syari‘at  Islam  meyakini  bahwa  syari‘at  Islam  adalah  satu-satunya  solusi  bagi persoalan multidimensi dan sebagai sarana memperbaiki moral bangsa di dalam pemberantasan berbagai penyakit masyarakat. 9 Karena itu, bila dicermati secara seksama,  nampaknya  kehadiran  Perda  Syariat,  pada  satu  sisi  merefleksikan
6 Sirajuddin  M,  ―Harmonisasi  Norma  Agama  Islam  dalam  Sistem  Politik  Hukum  di Indonesia,‖ dalam Madania: Jurnal Kajian Keislaman 18, No. 2 (December 13, 2014): 147–160.
7 Nirzalin dan Fakhrurrazi, ―Formalisasi Syari‘at Islam dan Dominasi Negara terhadap Elite Agama Islam Tradisional di Aceh,‖ dalam Jurnal Komunitas: Research and Learning in Sociology and Anthropology 6, No. 1 (June 12, 2014), h. 91–105.
8 Efrinaldi,  ―Perda  Syariah  dalam  Perspektif  Politik  Islam  dan  Religiusitas  Umat  di Indonesia,‖ Madania: Jurnal Kajian Keislaman 18, No. 2 (December 13, 2014), h. 119–130.
9 Perda  Syariah  lebih  mengedepankan  aspek-aspek  ―moralitas  agama‖.  Rata-rata  aturan tersebut  mengenai  kewajiban  berjilbab,  anti  maksiyat-pelacuran,  larangan  minuman  keras,  atau kewajiban  baca  tulis  al-Qur‘an.  Sehingga  sering  disebut  ―perda  berdimensi  agama‖.  Apalagi  ada istilah ―Islam adalah agama dan negara‖
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
kegagalan  pemerintah  dalam  mengimplementasi  hukum  yang  telah  ada  di Indonesia.  Hukum  dan  perundangan  yang  ada  dinilai  tidak  mampu memberantas kemaksiatan, tidak mampu memberantas perjudian, tidak mampu memberantas korupsi, dan lain sebagainya.
Dengan  menawarkan  formula  legitimasi  keagamaan  untuk  melawan hukum  yang  berbasis  sekuler  itu,  maka  Islam  dianggap  benar-benar menawarkan  alternatif  hukum  dan  politik  yang  praktis  sekaligus  menjadi peluang penyelamat spiritual dan hambatan psikologis yang kukuh dalam dunia yang  bergolak  saat  ini.  Fenomena  tersebut  yang  mendapat  pengaruhnya  dari gaung ―kebangkitan Islam‖ di seantero dunia Islam pada umumnya. Sedangkan kebangkitan Islam di Negara-negara Muslim pada umumnya merupakan respon atas bencana akhlaq, krisis politik, dan ekonomi yang berlarut-larut. 10
Para peneliti tentang Islam di Indoneisa kontemporer beranggapan, bahwa fenomena yang demikian itu sebagai respon kaum Muslim terhadap sekularisme Barat  dan  dominasi  atas  dunia  Islam,  di  samping  respons  terhadap  krisis kepemimpinan  di  kalangan  umat  Islam  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan  ini, gelombang  kebangkitan  dewasa  ini  mencerminkan  tradisi  yang  berkelanjutan dalam  sejarah  Islam.  Tidak  hanya  untuk  menentang  Barat,  melainkan  lebih merupakan  perlawanan  terhadap  segala  sesuatu  yang  dianggap  sebagai penyebab frustrasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal. 11
Senada dengan itu, Abdullah Al-Na‘im menyatakan bahwa semua gerakan Islam di hampir belahan dunia berkisar pada dua hal: Pertama, protes melawan kemerosotan internal, dan Kedua, serangan terhadap eksternal. 12 Agenda syari‘at Islam  sebagai  dasar  negara  Islam,  merupakan  salah  satu  bentuk  pencarian identitas ( identity reconstruction ), yang disebut Manuel Castell sebagai “the ego of authenticity ‖. 13 Menurut  Samuel  Huntington,  pada  saat  ini,  para  Islamis  tengah mencari  penyelesaian  atas  persoalan-persoalan  domestiknya  tidak  di  dalam ideologi-ideologi Barat, namun berpaling kepada Islam, yang mereka gambarkan dalam  slogan ”Islam  is  the  Solution” . 14 Selain  itu,  mereka  menginterpretasi ‖kebebasan‖ di dalam frame of reference syari‘at Islam, tidak di dalam pemahaman
10 R. Michael Feener, ―Official Religions, State Secularisms, and the Structures of Religious Pluralism,‖ dalam Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia , ed. and R. Michael Feener Juliana Finucane, 1st ed. (Singapore: Springer Singapore, 2014), h. 1–16.
11 Martin  van  Bruinessen,  ―Genealogies  of  Islamic  Radicalism  in  Post-Suharto  Indonesia,‖ dalam South East Asia Research 10, No. 2 (July 1, 2002), h. 117–154.
12 Carool  Kersten,  ―Islamic  Post-Traditionalism:  Postcolonial  and  Postmodern  Religious Discourse in Indonesia,‖ dalam Sophia 54, No. 4 (December 9, 2015), h. 473–489. 13 James  Forest,  ―Countering  Terrorism  and  Insurgency  in  the  21st  Century:  International Perspectives, Volumes 1-3.,‖ 2007, h. 2011.
14 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Simon & Schuster, 2011), h. 11.
HAM yang berangkat dari the Magna Carta of Britain –yang dikembangkan sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Islam. 15
Gejala  ini  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia  yang  sedanga  mengalami multikrisis  mungkin  saja  akan  melahirkan  frustrasi  dan  rasa  ketertindasan menampakkan  wujudnya  dalam  bentuk  sejumlah  besar  penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh para elit yang menyebabkan maraknya korupsi, kejahatan politik, lemahnya penegakan hukum dan ketidakberdayaan ekonomi, yang  nyaris  membawa  negeri  ini  kepada  jurang  kehancuran.  Pada  tingkat masyarakat, krisis tersebut berbentuk munculnya konflik dan isu disintegrasi di berbagai daerah, meningkatnya kriminalitas, memudarnya solidaritas sosial, dan merajalelanya  tindak  kemaksiatan  dan  kekerasan.  Tentunya hal  yang  demikian berdampak pada merosotnya legitimasi sistem politik dan hukum yang ada yang ―katanya‖ berbasis sekuler. 16
Kenyataan  ini  diperparah  lagi  oleh  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah (grass root), seperti kenaikan berbagai harga  bahan  dasar  kehidupan  masyarakat.  Begitupun,  bencana  akhlak  yang semakin  parah  telah  merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat,  sehingga lengkaplah  penderitaan  rakyat  Indonesia.  Kemiskinan  multidimensi  ini merupakan  penyakit  yang  sangat  berbahaya  bagi  kelangsungan  hidup  sebuah bangsa  berdaulat. 17 Dengan  demikian,  kepercayaan  masyarakat  pada pemerintahan  sekuler  tersebut  kian  hari  kian  menurun.  Maka  muncullah keinginan untuk kembali pada nilai-nilai dan sistem yang berbasis Islam. Mereka mempercayai bahwa kembali kepada sistem Islam merupakan alternatif terbaik dalam menghadapi multikrisis di negeri ini.
Secara  umum,  pandangan  yang  khas  dari  mereka  yang  menuntut pemberlakuan  syariat  Islam  adalah  bahwa  Islam  adalah  satu-satunya  agama yang lengkap dan sempurna (kaffah) yang datang dari Allah untuk kemaslahatan alam  semesta (rahmatan  lil  alamin). 18 Jadi,  Islam  dipandang  tahan  terhadap gesekan sejarah, sebab Islam bukan merupakan produk sejarah dan bukan pula ideologi  uji  coba  yang  sifatnya  sementara.  Mereka  melihat  politik  umat  Islam sebagai  kekuatan  yang  terbesar  di  negeri  ini.  Karena  itu,  tidak  semestinya menempati  posisi  komplementer  (pelengkap)  yang  hanya  berfungsi  memberi
15 Kuntowijoyo  Kuntowijoyo  and  Kuntowijoyo  Kuntowijoyo,  ―Agama  dan  Kohesi  Sosial,‖ dalam Humaniora, I, No. 9 (2013), h. 87–95.
16 Febri  Hijroh  Mukhlis,  ―Teologi  Pancasila:  Teologi  Kerukunan  Umat  Beragama,‖  dalam Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan 4, no. 2 (2016), h. 171–186.
17 Abur  Hamdi  Usman,  Syarul  Azman  Shaharuddin,  and  Salman  Zainal  Abidin, ―Humanism in Islamic Education: Indonesian References,‖ dalam IJAPS International Journal of Asia Pacific Studies 13, no. 131 (2017), h. 95–113. 18 Mark  Woodward  et  al.,  ―The  Islamic  Defenders  Front:  Demonization,  Violence  and  the State in Indonesia,‖ dalam Contemporary Islam 8, no. 2 (May 28, 2014), h. 153–171.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
aroma  penyedap  pada  substansinya,  tetapi  harus  menjadi  inti  kekuatan (substansi) itu sendiri.

## Menelusuri Genealogi Upaya Formalisasi Syari’at Islam
Jika ditelusuri genealogi upaya formalisasi Syariat Islam di negeri ini telah menjadi  sejarah  yang  cukup  panjang  dan  melelahkan,  bahkan  sebelum  Negara ini punya nama ―Republik Indonesia‖ yang secara resmi dideklarasikan pada 17 Agustus  1945.  Perdebatan  tentang  seputar  dasar  Negara  telah  menguras  otak dan  energi  para  pendiri  Negara Indonesia (founding  fathers) .  Ada  yang menghendaki agar dasar Negara Indonesia ini nasionalisme, sementara sebagian kelompok lain menginginkan agar dasar Negara Indonesia adalah Islam. 19
Benih-benih perdebatan itu muncul secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi  polemik  antara  Soekarno 20 (nasionalis  sekuler)  dengan  Muhammad Natsir 21 (nasionalis  Islam)  di  sekitar  ―hubungan  antara  agama  dan  negara‖. Polemik kedua belah pihak itu merupakan kelanjutan dari polemik yang terjadi pada tahun 1918 ketika komite untuk kebangsaan Jawa (Comite Voor het Javanche Nasionalisme) mengecam  kalangan  Serikat  Islam  dengan  menandaskan  bahwa politik  dan  agama  haruslah  dipisah,  sedangkan  pihak  Serikat  Islam  menolak dengan mangatakan bahwa gerakan mereka adalah Islam Nasionalis. 22
Perdebatan terus berlanjut, hingga pada akhirnya panitia 9 yang dibentuk BPUPKI  pada  tanggal  22  Juni  1945  mengajukan  dasar  negara  yang  dinamakan dengan Piagam Jakarta. Panitia 9 ini beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis dan agamis, yaitu Muh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, A. A. Maramis, Abdul Kahar
19 Wahyuddin G, ―Relasi Islam dan Politik di Indonesia (Perdebatan Seputar Ideologi Dan Konstitusi Negara Indonesia Merdeka),‖ dalam Jurnal Adabiyah 16, No. 1 (2016), h. 70–82.
20 Presiden pertama Republik Indonesia, nama kecil, Kusno. Soekarno yang biasa dipanggil Bung  Karno,  lahir  di  Blitar,  Jawa  Timur,  6  Juni  1901  dan  meninggal  di  Jakarta,  21  Juni  1970. Ayahnya  bernama  Raden  Soekemi  Sosrodihardjo  dan  ibunya  Ida  Ayu  Nyoman  Rai.  Ia  hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Blitar. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indekos  di  rumah  Haji  Oemar  Said  Tjokroaminoto,  politisi  kawakan  pendiri  Syarikat  Islam. Kemudian  melanjutkan  di  HBS (Hoogere  Burger  School). Saat  belajar  di  HBS  itu  ia  pun  telah menggembleng  jiwa  nasionalismenya.  Selepas  lulus  HBS  tahun  1920,  ia  pindah  ke  Bandung  dan melanjutkan ke THS (Technische Hooge-school atau Sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB).
21 Muhammad Natsir adalah tokoh pejuang Islam. Pada suatu hari Sabtu siang tepat pada saat  adzan  Dhuhur  berkumandang  di  tahun  1993,  Muhammad  Natsir  wafat  dan  pergi  untuk selamanya  meninggalkan  dunia  fana  yang  kita  tinggali  sekarang  dalam  usianya  yang  ke-84. Seorang  demokrat  Muslim  sejati  telah  pergi  meninggalkan  sebuah  cita-cita  besar  yang  belum rampung ―perjuangan Islam membangun Indonesia‖. Di dalam bidang politik, beliau peletak ―pola dasar‖ perjuangan Islam melalui saluran politik. Di bawah kepemimpinannya, Masyumi berhasil meraih  posisi  teratas  dari  seluruh  perolehan  partai  Islam  sepanjang  sejarah  Pemilu  di  Indonesia. Muhammad Natsir tidak saja dikenal sebagai tokoh Masyumi dan mantan Perdana Menteri, akan tetapi juga pemimpin Islam yang paling tangguh dan piawai.
22 Soekarno  berpendirian  bahwa  demi  menjaga  kemajuan  negara  dan  agama  itu  sendiri, maka  negara  dan  agama  harus  dipisah,  sedangkan  Muhammad  Natsir  berpendirian  sebaliknya bahwa hubungan agama dan negara harus menjadi satu, artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama.
Muzakar, KH. Wahid Hasyim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim. 23
Pada  bulan  Agustus  1945,  menjelang  proklamasi  kemerdekaan,  Soekarno telah meminta kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler supaya mengajukan formula yang dapat mengimbangi kepentingan mereka masing-masing. Adapun di  antara  tokoh-tokoh  Islam,  banyak  yang  menghendaki  negara  yang sepenuhnya  bercorak  Islam.  Sedangkan  umat  Kristiani  dan  Hindu  serta  kaum nasionalis  sekuler  menginginkan  bahwa  usaha  mengislamkan  negara  akan mencetuskan keresahan di bagian timur Indonesia dan daerah lain non-Muslim lainnya.  Akhirnya,  dalam  sidang  pertama  BPUPKI-PPKI  itu  dicapai  satu kesepakatan  bahwa  Piagam  Jakarta  tersebut  yang  memuat  tujuh  kata  yang berbunyi  ―Ketuhanan  dengan  Menjalankan  Syariat  Islam  Bagi  Pemeluknya‖ akan dijadikan sebagai pembukaan konstitusi negara Republik Indonesia. 24
Ada  juga  yang  beranggapan  bahwa  proklamasi  kemerdekaan  RI  17 Agustus  1945  adalah  sekaligus  proklamasi  pemberlakuan  syariat  Islam  bagi umat Islam di Indonesia. 25 Ada pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh Robert  W.  Hefner,  bahwa  tujuan  Piagam  Jakarta  itu  secara  tidak  langsung memposisikan  Indonesia  akan  tetap  non-konfensional—tidak  memihak  agama mana  pun—dan  kemerdekaan  beragama akan  dijamin,  tetapi  negara juga  akan bekerja supaya Syariat Islam ―diterapkan‖ di kalangan masyarakat Muslim. 26
Melalui  respon  dan  tindakan  yang  bijak  dan  arif,  para  pendiri  Negara (founding fathers) akhirnya  setuju  agar  sila  pertama  dalam  Piagam  Jakarta  yang mencantumkan ―Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syari‘at Islam Bagi Pemeluknya‖ dicoret dan frase yang ada menjadi ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖. Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  sila  pertama  ditambah  dengan  empat  sila
23 Jejen  Jaelani,  ―Kontroversi  Khilafah:  Islam,  Negara,  dan  Pancasila,‖  dalam Jurnal Sosioteknologi 14, No. 2 (August 2015), h. 201–204.
24 Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20 (Bandung: Mizan, 2012), h. 81.
25 Sebenarnya  kesepaktan  antara  tokoh-tokoh  Islam,  Kristen,  dan  kalangan  nasionalis sekular di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapakan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI/Dokuritsu  Zyunbi  Tyoosakai),  yang  akhirnya  menghasilkan  Piagam  Jakarta.  Usai penyusunan  Piagam  Jakarta,  Soekarno  berbicara  di  BPUPKI:  ―Di  dalam preambule itu  ternyata, seperti saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar dari anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali  kewajiban  umat  Islam  untuk  menjalankan  syariat  Islam  masuk  di  dalamnya;  kebulatan nasionalisme  Indonesia,  persatuan  bangsa  Indonesia  masuk  di  dalamnya;  kemanusiaan  atau Indonesia  merdeka  masuk  di  dalamnya;  perwakilan  permupakatan  kedaulatan  rakyat  masuk  di dalamnya;  keadilan  sosial, sociale  rechtvaardigheit, masuk  di  dalamnya.  Maka  oleh  karena  itu,
Panitia  Kecil  penyelidik  usul-usul  berkeyakinan  bahwa  inilah preambule yang  bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.
26 Robert W. Hefner, Routledge Handbook of Contemporary Indonesia , 1st ed. (London and New York: Routledge, 2018), h. 128.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
yang  lain  yang  dikenal  dengan  sebutan  Pancasila,  yang  kemudian  dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia.
Jadi, melalui kompromi seperti ini menjadikan Indonesia tidak murni lagi menjadi negara sekuler tapi juga tidak menjadi negara Islam, sebagaimana yang ditegaskan  dalam  pidato  awal  Soekarno  di  depan  BPUPKI.  Sejak  saat  itu, Indonesia  menggariskan  (dalam  kadar  tertentu)  pemisahan  politik  dari  agama. Indonesia baru kemudian memperkanalkan dirinya sebagai Negara Pancasila. 27 Sebuah negara Pancasila semua pemeluk agama ditempatkan dalam posisi yang sama.  Semua  warga  berhak  menjalankan  agamanya  dan  beribadah  sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 28
Meskipun  demikian,  bangsa  yang  baru  merdeka  dan  menamakan  diri Indonesia  itu  masih  terus  mengalami  konflik  politik  dan  ideologi  yang  terus meningkat.  Meskipun  gagal  memformalkan  Syari‘at  Islam  dalam  konstitusi negara,  pokok  pembicaraan  tersebut  tidak  hilang  begitu  saja,  melainkan  tetap merupakan  topik  hangat  di  sepanjang  dekade  berikutnya. 29 Bahkan pembicaraan  tentang  Syari‘at  Islam  dalam  konstitusi,  setidak-tidaknya  pernah dibicarakan  sampai  lima  kali  kesempatan  dalam  parlemen,  yakni  [1]  pada Sidang  BPUPKI-PPKI  tahun  1945,  [2]  Sidang  Majelis  Konstituante  tahun  1956- 1959, [3] Sidang Umum MPRS tahun 1966-1968, [4] Sidang Tahunan MPR tahun 2000,  dan  [5]  Sidang  Tahunan  MPR  tahun  2001.  Sampai  dengan  amandemen keempat  UUD  1945,  upaya  untuk  mengembalikan  tujuh  kata  dalam  Piagam Jakarta  tidak  berhasil.  Amandemen  pertama  19  Oktober  1999,  amandemen kedua,  18  Agustus  2000,  amandemen  ketiga  9  November  2001,  amandemen keempat 10 Agustus 2002.
Pada  saat  mayoritas  pendiri  bangsa  ini  tidak  mau  mencanangkan pelaksanaan  Syari‘at  Islam  secara  tegas  dalam  konstitusi  atau  lebih  tepatnya tidak  dicantumkannya  ―tujuh  kata‖  dalam  konstitusi  negara  membuat  tokoh-
27 Indonesia  sebagai  negara  hukum (rechtstaat) yang  berdasar  Pancasila  dan  juga berpenduduk  muslim  terbesar  se-dunia  mengamalkan  (sebagian)  hukum  ajaran  agamanya (syari’ah) dan sebagian yang lain hukum Barat dan hukum Adat. Fenomena keislaman di Indonesia kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain. Ini yang membuat para pemerhati Islam baik dari dalam maupun luar negeri sangat tertarik terhadap Islam yang ada di Indonesia.
28 ―Formalisme‖  menempatkan  iman  sebatas  kegiatan  rutinitas  ritual,  sementara ―strukturalisme‖  Islam  yang  menyucikan  tradisi  telah  mematikan  ruh  pencarian  ijtihad  untuk menghidupkan  inovasi,  kreativitas,  dan  perubahan.  Khoirurrijal,  ―Islam  Nusantara  Sebagai Counter  Hegemoni  Melawan  Radikalisme  Agama,‖ Akademika:  Jurnal  Pemikiran  Islam 22,  No.  1 (2017), h. 78–102.
29 Persoalan Islam atas politik Indonesia dihidupkan kembali oleh partai-partai politik Islam selama  dan  setelah  kampanye  Pemilihan  Umum  1955.  Dalam  upaya  memobilisasi  dukungan Muslim di level akar rumput, partai-partai politik Islam menuntut pendirian ―Negara Islam‖ dan pemberlakuan  Piagam  Jakarta.  Karena  berlarut-larutnya  perdebatan  mengenai  status  Piagam Jakarta,  Soekarno  pada  akhirnya  mengeluarkan  sebuah  Dekrit  Presiden  pada  5  Juli  1959  yang menyatakan  kembali  ke  UUD  1945  dan  membubarkan  Konstituante.  Yudi  Latif, Inteligensia Muslim… , h. 416-419.
tokoh Islam merasa kecewa di antaranya Abdul Qahar Muzakar yang melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan. 30
Di  samping  itu  juga,  tidak  adanya  ketegasan  dan  jaminan  konstitusional terhadap  pelaksanaan  Syari‘at  Islam  di  Indonesia  juga  mendorong  S.M. Kartosuwiryo,  pimpinan  Darul  Islam  atau  Negara  Islam  Indonesia  (DI/NII) melakukan  pemberontakan 31 dan  sekaligus  S.M.  Kartosuwiryo  tersebut memproklamirkan  berdirinya  Negara  Islam  Indonesia  yang  berpusat  di Malangbong (Garut) Jawa Barat. 32
Begitu  juga  Teungku  Muhammad  Daud  Beureuh  di  Aceh,  pada  bulan September  1953  menyatakan  Aceh  dan  daerah-daerah  yang  berbatasan dengannya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo dan tidak mengakui Negara Republik Indonesia pimpinan Soekarno. 33 Menurut pandangan Teungku Muhammad Daud Beureuh, Soekarno tidak bisa memenuhi janjinya,  sehingga  menjadikan  dia  kecewa  dan  bergabung  dengan  Kartsuwiryo sebagai  ―pemberontak‖.  Akan  tetapi,  ―pemberontakan‖  ini  tidak  berlangsung lama.  Pada  akhirnya  secara  damai  melalui  musyawarah,  setelah  Pemerintah Pusat pada tahun 1959 memenuhi tuntutan rakyat Aceh dan memberikan status Daerah  Istimewa  pada  Provinsi  Aceh  melalui  Keputusan  Perdana  Menteri  RI Nomor 1/Missi/1959 pada tanggal 26 Mei 1959. 34
Adapun  puncak  perdebat  dari  upaya  formalisasi  Syariat  Islam sesungguhnya  dapat  kita  lihat  dari  upaya  partai-partai  Islam  yang
30 Sirajuddin M, ―Harmonisasi Norma…, h. 147-160.
31 Muhammad Natsir yang kapasitasnya sebagai Perdana Menteri saat itu menentang keras pemberontakan  Darul  Islam  di  Jawa  Barat.  Menurutnya,  konsep  negara  Islam  tidak  bisa  dicapai melalui  kekuatan  bersenjata.  Ia  menegaskan  bahwa  kaum  Muslim  harus  memperjuangkan  tata politik yang demikratis. Yudi Latif, Inteligensia Muslim… , h, 415.
32 Benih  gerakan  Kartoswiryo  terlihat  dalam  ―Komite  Pembela  Kebenaran  Partai  Syarikat Islam  Indonesia  (PSII)‖,  suatu  pecahan  dari  PSII  yang  terjadi  akibat  perbedaan  paham  antara Kartoswiryo dan pengikut-pengikutnya dengan tokoh-tokoh PSII pada waktu itu. Perguruan Suffah yang didirikan Kartoswiryo pada zaman Jepang dipergunakan sebagdai pusat latihan kemiliteran bagi  pemuda-pemuda  Islam,  khususnya  Hizbullah  dan  Sabilillah.  Pada  bulan  Februari  1948  di Cisayong,  Jawa  Barat  diselenggarakan  konfrensi  yang  antara  lain  memutuskan  untuk  mengubah ideologi  Islam  dari  bentuk  kepartaian  menjadi  bentuk  kenegaraan,  membekukan  Masyumi  Jawa Barat, dan mengangkat Kartoswsiryo menjadi imam seluruh umat Islam Jawa Barat. Dalam bulan itu  juga  dibentuk  tentara  Islam  Indonesia.  Konferensi  selanjutnya  diselengggarakan  di  Cijoho, Karangpawitan,  Garut  pada  bulan  Mei  1948  untuk  menyusun  suatu  ketatanegaraan  Islam. Kemudian  pada  tanggal  7  Agustus  1949  setelah  meraesa  cukup  kuat  diproklamasikan  ―Negara Islam Indonesia.‖ Melissa Crouch, ―Proselytization, Religious Diversity and the State in Indonesia: The  Offense  of  Deceiving  a  Child  to  Change  Religion,‖  in Proselytizing  and  the  Limits  of  Religious Pluralism  in  Contemporary  Asia ,  ed.  and  R.  Michael  Feener  Juliana  Finucane,  1st  ed.  (Singapore: Springer Singapore, 2014), h. 17-40.
33 Kumar Ramakrishna, ―Muting Manichean Mindsets in Indonesia: A Counter-Ideological Response,‖  dalam Islamist  Terrorism  and  Militancy  in  Indonesia (Singapore:  Springer  Singapore, 2015), h. 211–264.
34 Didin Saripudin and Kokom Komalasari, ―The Development of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook,‖ dalam American Journal of Applied Sciences 13, No. 6 (2016), h. 827– 35.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
memperdebatkan  Piagam  Jakarta  di  Sidang  Konstituante  pada  tahun  1959. Karena berlarut-larutnya perdebatan mengenai status Piagam Jakarta, Soekarno pada  akhirnya  mengeluarkan  sebuah  Dekrit  Presiden  pada  5  Juli  1959  yang menyatakan  kembali  ke  UUD  1945  dan  membubarkan  Konstituante.  Dalam pembukaan  Dekrit  ini,  dikatakan  bahwa  ―Piagam  Jakarta  menjiwai  UUD  1945 dan merupakan bagian integral dari UUD 1945.‖ 35
Meskipun  Piagam  Jakarta  tidak  menjadi  bagian  konstitusi  negara,  bukan berarti  syari‘at  Islam  tidak  bisa  masuk  dalam  peraturan  perundangan  yang berlaku  di  Indonesia,  tetapi  proses  formaslisasi  Syariat  Islam  masih  terus berlungsung dengan diundangkannya [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, [2] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, [3]  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  Nasional yang  mengizinkan  beroperasinya  Bank  Syari‘ah,  yang  diamandemen  oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, [4] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  [5]  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Haji,  dan  [6]  Undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat, [7] PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan. 36
Puncak  dari  upaya  formalisasi  syari‘at  Islam  atau  lebih  tepatnya memasukkan  teks  ―Piagam  Jakarta‖  ke  dalam  konstitusi  negara  kembali menguat pasca reformasi 1998 semenjak Sidang Tahunan MPR tahun 2000-2002, meskipun  pada  akhirnya  juga  mengalami  kegagalan.  Ada  beberapa  kelompok Islam  mengambil  jalan  lain,  yakni  berkalaborasi  dengan  lembaga  legislatif  dan eksekutif  di  daerah  untuk  menerbitkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang bernuansa Syari‘at Islam. 37 Bahkan sekarang ini hampir di setiap kabupaten atau kotamadya  menerbitkan  Perda  yang  bernuansa  Syariah  Islam,  terutama  yang menyangkut empat hal: Perjudian, Pelacuran, Minuman Keras, dan Jilbab.
Barangkali Perda Syariat ini bisa dikatakan sebagai salah satu tahapan dari rangkaian formalisasi syariat di Indonesia. Mengenai tahapan penerapan syariat ini,  Rumadi  mengemukakan  bahwa  ada  lima  tahapan  penerapan  syariat  yang
35 Yudi Latif, Inteligensia Muslim… , h. 419.
36 Robert W. Hefner, Shari ʻ a Politics …, h. 302.
37 Maraknya  gerakan  Islam  radikal  di  Indonesia  ini  berakar  pada  pengaruh  tiga  aliran fundamentalisme  atau  tiga  aliran  Islamisme  di  Dunia  Islam. Pertama, maraknya  kembali Wahabisme  yang  berpusat  dan  digerakkan  dari  Saudi  Arabia. Kedua, pengaruh  paham  Ikhwanul Muslimin  dari  Mesir. Ketiga, munculnya  gerakan  Hizbut  Tahrir  yang  berasar  dari  Palestina yang mencita-citakan  berdirinya  Khilafah  Islam.  Tiga  aliran  itulah  yang  mendorong  kebangkitan kembali  paham  gerakan  Islam  yang  bersumber  dari  Piagam  Jakarta  yang  menghendaki dilaksanakannya  jaringan  Islam  melalui  hukum  positif  negara  dan  juga  gerakan  mendirikan gerakan  negara  Islam  yang  dicita-citakan  oleh  DI  TII  atau  partai-partai  politik  Islam  pada  masa Sidang  Konstituante  1957-1959.  Asep  Muhammad  Iqbal  and  Zulkifli  Zulkifli,  ―Islamic Fundamentalism,  Nation-  State  and  Global  Citizenship:  The  Case  of  Hizb  Ut-Tahrir,‖  dalam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 6, No. 1 (June 1, 2016), h. 35-61.
berjalan  di  Indonesia. 38 Pertama, melalui  hukum  keluarga,  seperti  perkawinan, perceraian dan kewarisan. Kedua , melalui hukum ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat.
Ketiga, melalui  praktik-praktik  keagamaan  (ritual),  seperti  kewajiban mengenakan  jilbab  bagi  wanita  muslim,  pelarangan  resmi  hal-hal  yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol atau perjudian. Jika level satu dan dua berlaku untuk nasional, maka level ketiga ini berlaku di daerah melalui perda yang sekarang banyak yang berjalan. Keempat , melalui penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. Rumadi menduga, isu penerapan hukum di Indonesa mengarah pada level  ini.  Sehingga  cita-citanya  tidak  akan  berhenti  pada  level  pertama  dan kedua. Kelima ,  melalui  penggunaan  Islam  sebagai  dasar  negara  dan  sistem pemerintahan. Dari gambaran tahapan penerapan syariat Islam ini menyiratkan bahwa keberhasilan penerapan syariat di tahap ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong pendukung syariat untuk memasuki tahap pelaksanaan syariat lebih jauh lagi. 39
Agenda  strategis  dari  pembuatan  Perda  Syari‘at  Islam  tidak  lain  adalah untuk mendirikan negara Islam. 40 Jika Perda Syari‘at Islam sekarang ini menjadi kecenderungan  di  setiap  daerah,  maka  dalam  setahap  lagi  daerah-daerah  lain juga  akan  memberlakukan  Syari‘at  Islam  secara  totalistik (kaffah). Dengan demikian,  bukan  tidak  mungkin,  di  level  nasional,  Pancasila  hanya  menjadi dasar konstitusi. Sementara di level daerah, Perda Syari‘at yang diberlakukan. Ini sebuah  tragedi,  yakni  desa  mengepung  kota  atau  dengan  kata  lain  daerah mengepung pusat. Inilah yang disebut negara Islam sesungguhnya. Jika hal itu benar-benar  menjadi  kenyataan,  tinggal  menunggu  saatnya  Pancasila  diganti Piagam Jakarta. Maka lengkaplah sudah, Indonesia yang dikenal sebagai negara yang  pluralistik  dan  berideologi  Pancasila,  sebuah  Ideologi  yang  tidak  ada duanya di dunia ini, berubah menjadi negara Islam yang monolitik.

## Membangun Pancasila sebagai Ideologi Nasional dalam Bingkai Syari’at Islam
38 Mahathir Muhammad Iqbal, ―Dinamika Wacana Formalisasi Syariat dalam Politik: Ikhtiar Menemukan  Relevansi  Relasi  Agama  dan  Negara  Perspektif  Indonesia,‖  dalam Walisongo:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 22, No. 1 (June 15, 2014), h. 83-104. 39 Nirzalin dan Fakhrurrazi, ―Formalisasi Syari‘at Islam…, h. 98.
40 Kendati  penerapan  Perda-perda  ini  masih  dilakukan  dalam  skala  yang  terbatas,  yakni baru pada tataran moral, pendidikan dan keterampilan beragama, namun trend ini menunjukkan bahwa  ada  sebuah  usaha  sistematik  yang  dilakukan  kelompok  tertentu  bertujuan  mendorong formalisasi syariat di Indonesia. Trend formalisasi syariat melalui Perda ini tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena semuanya memiliki saling keterkaitan. Sebab,  ada  kesamaan  ciri  dalam  pola  gerakan  di  setiap  daerah  dalam  mendorong  formalisasi syariat,  mulai  dari  aktor  yang  terlibat  dan  kolaborasinya  dengan  elit  lokal,  sampai  pada  muatan substansinya yang hampir serupa.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
Pada hakekeatnya Indonesia sangat beruntung dengan memiliki rumusan politik  (Pancasila)  yang  dapat  menjembatani  pertentangan  antara  kelompok yang  menghendaki  formalisasi  syariat  Islam  dan  mereka  yang  lebih  tertarik memperjuangkan syariat Islam pada ranah budaya. 41 Sebuah ideologi Pancasila yang  tiada  duanya  di  dunia  ini.  Karena  itu,  bangsa  Indonesia  patut  berterima kasih  kepada  para  fouding  fathernya  yang  telah  menyatukan  kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak semua negara di dunia mampu melakukannya.
Pancasila  secara  tersirat  maupun  tersurat  menegaskan  secara jelas  bahwa syarat pendirian Republik Indonesia adalah Persatuan Indonesia. Lebih dari itu, pendirian  Pancasila  sendiri  secara  historis  muncul  justru  untuk  mengamankan kemerdekaan  sebagai  negara  bangsa  yang  baru  lahir.  Sebagai  alat  pemersatu maka  ia  menjadi  semacam primary  value yang  mengatasi  nilai-nilai  partikular yang  lain.  Pada  aspek  ini  Pancasila  menghargai  aspirasi  keberagamaan  dan spiritualisme yang tumbuh di Indonesia.
Sebenarnya di era millinial sekarang ini, ada satu ancaman baru di tengah- tengah masyarakat Indonesia yang ingin merubah tatanan dan ideologi bangsa dengan  menginginkan  formalisasi  syari‘at  Islam  di  tengah  pluralitas  beragama bahkan  dengan  sistem Khilafah  Islamiyah. 42 Mereka  muncul  untuk  menegakkan syari‘at  Islam  dengan  membawa  simbol  mayoritas  dan  lupa  bahwa  Indonesia ada,  juga  karena  adanya  agama  lain.  Memang,  perdebatan  formalisasi  syari‘at Islam ini bukan hal baru. Di mana pada tahun 1930-an, Soekarno versus Natsir telah berpolemik tentang masalah-masalah dasar perjuangan kemerdekaan dan tentang masa depan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, kita mestinya tidak menjadikan  sejarah  pertentangan  di  atas  sebagai  semangat  pemberontakan terhadap Pancasila ataupun melawan nilai dari ajaran Islam sebab mereka telah tuntas dalam satu kesepakatan dengan menjadikan Pancasila sebagai azas negara dengan  rumusannya  yang  sempurna  serta  mengambil  nilai  dari  ajaran-ajaran agama.
41 Sejarah  panjang  Islam  di  bumi  Nusantara  sejak  awal  sudah  memperlihatkan  bahwa penerapan  syariat  Islam  yang  tidak  mempertimbangkan  keragaman  cultural  akan  mengalami kegagalan.  Sebaliknya,  implementasi  syariat  dengan  memanfaatkan  piranti-piranti  budaya  yang sudah  mengakar  di  tengah  masyarakat  terbukti  jauh  lebih  berhasil,  seperti  gerakan  dakwah Walisongo pada abad ke-15 dan ke 16 adalah contoh konkret dari penerapan syariat dengan jalan budaya. Lihat Asep Muhammad Iqbal and Zulkifli Zulkifli, ―Islamic Fundamentalism…, h. 37.
42 Wacana mengenai hukum menegakkan “Khilafah Islamiyyah” muncul setelah kasus tragis pembubaran  Khilafah  Utsmaniyah  di  Turki  pada  tanggal  29  Oktober  1923,  yang  dilakukan  oleh milisi  pimpinan  Musthafa  Kemal.  Sebagai  respon  dari  peristiwa  tersebut,  ulama  al  Azhar menggelar munaqasyah pada bulan  Mei 1924  mengenai  masalah khilafah  Islamiyyah (pemerintahan Islam).  Sementara  hokum  mendirikan khilafah  Islamiyyah, sama  hukumnya  dengan  mendirikan negara  Islam.  Wajib Syar`I menurut  Mu`tazilah  dan  Asy`ariyah,  wajib `Aqly menurut  Imamiyah, wajib Syar`I dan `Aqly menurut Hasan Bashry. Lihat Jejen Jaelani, ―Kontroversi Khilafah…, h. 102- 104
Pancasila  menurut  pandangan  Cak  Nur  panggilan  akrab  Nurcholish Madjid adalah sudah sangat Islami. Sifat Islami keduanya didasarkan pada dua pertimbangan yakni: Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan Kedua, fungsinya  sebagai  noktah-noktah  kesepakatan  antar  berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan sosial-politik bersama. Bahkan Pancasila merupakan  wujud  kemenangan  politik  wakil-wakil  Muslim,  dan  bahkan kemenangan kaum Muslim itu sendiri di Indonesia.
Pancasila melalui slogannya Bhineka Tuggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua), mengandung makna bahwa meskipun masyarakat Indonesia sangatlah plural baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa dan sebagainya tetapi mereka diikat  dan  disatukan  oleh  sebuah  landasan  hidup  bersama (common  platform) yakni  Pancasila.  Secara  serupa,  Piagam  Madinah  juga  merupakan  rumusan tentang  prinsip-prinsip  kesepakatan  antara  kaum  Muslim  Madinah  di  bawah pimpinan Nabi SAW dengan berbagai kelompok non-Muslim di kota itu untuk membangun tatanan sosial-politik bersama. 43
Pancasila  dapat  dinyatakan  sebagai  hadiah  terbesar  ummat  Islam  kepada bangsa  Indonesia,  tampa  hadiah  itu,  Indonesia  tidak  seperti  yang  kita  kenal sekarang  ini.  Ia  mungkin  menjadi  negara  Teokrasi  yang  bedasarkan  salah  satu agama  tertentu  saja.  Kita  juga  patut  besyukur  atas  ―hadiah‖  itu  dimana  para kalangan  Islam  waktu  itu  bukan  saja  menerima  tawaran  Soekarno  tetapi  juga mengubah  urutan  Pancasila  dan,  terutama,  menambahkan  ―Yang  Maha  Esa‖ dalam sila Ketuhanan serta menarik frase kunci ―dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.‖ 44
Sila  pertama  ―Ketuhanan  Yang  Maha  Esa‖  bahkan  setiap  sila  dalam Pancasila  merupakan  obyektifikasi—dalam  istilah  Kuntowijoyo  dari  nilai-nilai universal dalam setiap agama dan kepercayaan. 45 Walaupun berbeda-beda dari segi syariat dan aqidah, ada nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai nilai-nilai
43 Piagam  Madinah  memuat  berbagai  kesepakatan,  salah  satunya  berkaitan  dengan  hak kewarganegaraan dan partisipiasi kaum non-Muslim di kota Madinah yang dipimpin Nabi SAW. Kaum Yahudi yang semula merupakan himpunan suku-suku juga diangkat statusnya oleh Piagam itu menjadi warga negara yang sah. Jadi, dengan Piagam itu Nabi ingin memproklamirkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah satu bangsa atau umma wahida dan bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lihat Mu‘adil Faizin, ―Piagam Madinah…, h. 77-78.
44 Bambang  Yuniarto,  ―The  Reactualization  of  the  Pancalisa-Based  Life  in  the Multiculturalism Dialectics of Indonesia,‖ dalam Advances in Natural and Applied Sciences 6, No. 8 (2012), h. 1252–1256.
45 Menurut  Kuntowijoyo,  nilai-nilai  Islam  harus  diterjemahkan  dalam  kategori  obyektif sehingga  dapat  diterima  semua  pihak.  Suatu  perbuatan  disebut  obyektif  bila  perbuatan  itu dirasakan oleh orang nonMuslim sebagai suatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan, walaupun di sisi lain orang Islam memandangnya sebagai ibadah. Lihat Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam , 1st ed. (Bandung: Mizan, 1997).
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
luhur.  Nilai-nilai  bersama  itu  dalam  Al-Qur‘an  disebut  dengan kalimatin  sawa. Pancasila adalah kalimatin sawa—common ground. 46
Jadi, Islam dan pancasila adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan sebab keduanya bertujuan mewujudkan perdamaian di muka bumi. Karena itu, perlu ada  rumusan  dan  diplomasi  baru  guna  menjadikan  keduanya  sebagai  ruh bangsa Indonesia. Indonesia yang dapat membentuk masyarakat dan berbangsa tanpa merasa berdosa kepada Tuhannya, demikian pula dapat beragama tanpa merasa mengkhianati bangsanya. 47 Tentunya, dengan menjadikan agama untuk mengisi  Pancasila  agar  tidak  bertentangan  secara  vertical  kepada  Tuhan. Masayarakat  Muslim  yakin  bahwa  Pancasila  merupakan  impelementasi  atau turunan  dari  ajaran  Islam  melalui  ajaran hablun  min  Allah (hubungan  kepada Tahun), hablun  min  annas (hubungan  kepada  sesama  manusia).  Begitu  pula melalui  ajaran  persaudaraan  sesama  manusia (ukhuwah  basyariyah) dan persaudaraan sesama anak bangsa (ukhuwah wathoniyah). 48
Setiap umat Islam perlu menyadari bahwa  sejak awal lahirnya negara ini sudah  disepakati  Pancasila  menjadi  dasar  dan  ideologi  bangsa  sebagai platform bangsa  yang  pluralistik. 49 Meminjam  istilah  Bung  Karno  saat  menggagasnya, Pancasila  adalah philosophische  grondslag atau weltanschauung bangsa  Indonesia. Organisasi  Islam  terbesar  seperti  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah, telah pula menganggap Pancasila sebagai ideologi final bagi NKRI. 50 Karena itu, walau berganti-ganti rezim, nilai-nilai Pancasila tetap harus dipertahankan.
Kepedulian  setiap  umat  Islam  terhadap  Pancasila  pada  era  reformasi  ini membutuhkan  ekstra  tenaga  yang  kuat  dikarenakan  demokrasi  yang mengharuskan  semua  rakyat  Indonesia  untuk  lebih  terbuka  dan  toleran, ditambah  lagi  gerakan  gerakan  yang  dengan  sengaja  dan  terbuka  ingin mengganti  ideologi  bangsa  dengan  yang  lain. 51 Pengembangan  Pancasila  itu penting  karena  hanya  dengan  ideologi  Pancasilalah  yang  bisa  menjadi  perekat bangsa.  Kebinekaan  bangsa  Indonesia  dalam  lanskap  kesatuan  dan  persatuan bangsa  merupakan  modal  dasar (basic  capital) dalam  mewujudkan  kesejatraan
46 Carool  Kersten,  ―Islamic  Post-Traditionalism:  Postcolonial  and  Postmodern  Religious Discourse in Indonesia,‖ dalam Sophia 54, No. 4 (December 9, 2015), h. 473–89.
47 Martha  Catherine  Beck  and  Irawan  Irawan,  ―Islam,  Pancasila  and  Value  Systems  of Indonesian National Education,‖ dalam Jurnal Pendidikan Islam 1, No. 1 (March 8, 2014), h. 1–23. 48 Mukhibat  Mukhibat,  ―Reinventing  Nilai-Nilai  Islam,  Budaya,  dan  Pancasila  dalam Pengembangan  Pendidikan  Karakter,‖  dalam Jurnal  Pendidikan  Islam 1,  no.  2  (January  1, 2012),  h. 247–65. 49 Myengkyo  Seo,  ―Defining  ‗Religious‘  in  Indonesia:  Toward  Neither  an  Islamic  nor  a Secular State,‖ dalam Citizenship Studies 16, No. 8 (December 2012), h. 1045–1058.
50 Syaiful  Arif,  ―Islam,  Pancasila  Dan  Keindonesiaan:  Tawaran  Jalan  Tengah,‖ Tashwirul Afkar: Journal of Reflection of Religious and Cultural Thought 37, no. 1 (March 6, 2018), h. 28-29.
51 Simon. Butt, The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. (London: Brill, 2015), h.
24.
yang  berketuhanan  dimasa  depan  dengan  mengedepankan  prinsip  prisip toleransi dan kebebasan yang bertanggung jawab. 52
Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka  dan  sangat  siap  menerima  nilai-nilai dari luar sepanjang positif dan konstruktif. Bangsa ini memiliki khazanah yang sangat  bernilai,  yaitu  adanya  agama  yang  dianut  baik  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu,  Budha  dan  Khonghucu  yang  semuanya  punya  akar  historis  dan  ikatan emosional  yang  kuat,  serta  sudah  diakui  secara  resmi  hak  hidupnya  dalam NKRI. Walau secara teologis dan  ritual masing-masing agama berbeda, namun tentu  memiliki  nilai  moral  dan  sosial  yang  luhur  dan  relatif  sama  dalam membangun bangsa. 53
Dengan  demikian,  barangkali tidak  perlu  membuat  Undang-undang  atau Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  dari  sisi  moral  dan  sosial  diwarnai  oleh  ajaran agama tertentu, seperti maraknya Perda bernuansa Syariah Islam serta RaPerda Manokwari-Papua  yang  bernuansa  Kristen,  justru  akan  semakin  mempertajam konflik dan polarisasi yang dipandang mengancam keutuhan persatuan nasional dan  NKRI,  serta  mengancam  hak  asasi  manusia  (HAM),  emansipasi  dan demokrasi di Indonesia. Agama sudah menjadi modal hidup (life cavital) bangsa Indonesia  sejak  dulu  tanpa  harus  ada  formalisasi. 54 Sejak  era  perjuangan melawan penjajahan yang sangat lama dan mempertahankan kemerdekaan yang berdarah-darah,  semua  itu  karena  kita  punya  agama.  Jadi  mengamalkan Pancasila  sebagai kalimatin sawa adalah  bagian dari  ibadah  yang  sesuai  dengan ajaran  agama  (Islam)  dan  mengamalkan  agama  (Islam)  adalah  bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa Indonesia. Wallahu a’lam bis-sawab.

## Penutup
Hingga  73  tahun  Indonesia  merdeka,  perdebatan  di  sekitar  ―hubungan antara agama dan negara‖ di republik ini seolah menguatkan hasil riset Douglas E Ramage dalam bukunya yang berjudul Politics in Indonesia: Democracy Islam and Ideology  of  Tolerance mengungkapkan  bahwa  Indonesia  terlampau  banyak meributkan  soal  ideologi  di  banding  negara-negara  lain,  sehingga  para  elite bangsa  ini  seringkali  terbenam  dalam  polemik  tak  berkesudahan,  yang  pada akhirnya  melupakan  nasib  bangsa  yang  kian  hari  kian  terpuruk  dan  kian tertingal jauh dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. 55
52 Hatim Gazali, ―Strengthening the Meaning of Religion in the Democratic Society,‖ dalam Religió: Jurnal Studi Agama-Agama 4, No. 1 (March 3, 2014), h. 29–50. 53 Nathan  Jones,  ―Rediscovering  Pancasila:  Religion  in  Indonesia‘s  Public  Square,‖  dalam The Brandywine Review of Faith & International Affairs 3, No. 1 (March 2005), h. 23–30.
54 Syafruddin  Amir,  ―Pancasila  as  Integration  Philosophy  of  Education  And  National Character,‖ dalam International Journal of Scientific and Technology Research 2, No. 1 (2013), h. 54–57. 55 Douglas E. Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance , 1st ed. (London and New York: Routledge, 2005).
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
Sejak  Republik  Indonesia  secara  resmi  dideklarasikan  pada  17  Agustus 1945,  Pancasila  telah  diyakini  sebagai  ideologi  negara  yang  paling  tepat  untuk bangsa yang heterogen ini. Namun di lain pihak Pancasila sebagai ideologi terus saja  menjadi  bahan  perdebatan.  Apalagi  ketika  Pancasila  dihadapkan  pada ideologi lain yaitu Islam. Bagi kelompok Islam, Pancasila dianggap tak mampu mewadahi  seluruh  perjuangan  dan  menjadi  spirit  dalam  kehidupan  berbangsa dan mengklaim Islam sebagai ideologi universal yang melampaui Pancasila. Barangkali  pada  aspek  inilah  dijumpai  adanya  indikasi  kebangkitan kembali  pertentangan-pertentangan  ideologi  terutama  sebagai  kelanjutan pertikaian  antara  Islam  dan  nasionalisme  yang  dulu  pernah  muncul  sekitar tahun 1930 antara Natsir versus Soekarno, serta perdebatan formal kelembagaan dalam  sidang-sidang  BPUPKI.  Tentunya  di  tengah  pertentangan  antara kelompok yang pro dan kontra di tingkat nasional, beberapa pemerintah daerah justru  telah  memformalisasikan  syariat  Islam  sebagai  dasar  regulasi,  yang mengatur  kehidupan  publik  di  daerahnya.  Sekalipun  Perda  Syariah  itu mendapat  dukungan  elite  politik  dan  eksekutif  daerah,  fenomena  penerapan Perda  Syariah  tetap  saja  memicu  pendapat  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat berkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai kebhinekaan di Indonesia.
Fenomena  ini  bias  saja  menjadi  suatu  ancaman  baru  di  tengah-tengah masyarakat Indonesia yang ingin merubah tatanan dan ideologi bangsa dengan menginginkan  formalisasi  syari‘at  Islam  di  tengah  pluralitas  beragama  bahkan dengan  sistem Khilafah  Islamiyah. Mereka  muncul  untuk  menegakkan  syari‘at Islam dengan membawa simbol mayoritas dan lupa bahwa Indonesia ada, juga karena  adanya  agama  lain.  Para  pengkritik  Pancasila  itu  seolah-olah  merasa tidak kaffah menjalankan  Syari‘at  Islam  di  negara  Pancasila.  Padahal  kehadiran Pancasila adalah merupakan obyektifikasi dari nilai-nilai universal dalam setiap agama  dan  kepercayaan.  Walaupun  berbeda-beda  dari  segi syariat dan aqidah, ada  nilai-nilai  yang  diyakini  bersama  sebagai  nilai-nilai  luhur.  Nilai-nilai bersama  itu  dalam  Al-Qur‘an  disebut  dengan kalimatin  sawa. Pancasila  adalah kalimatin sawa—common ground.
Para  pendukung  jargon  penerapan  syariat  Islam  atau  Perda  Syariat sebenarnya (mungkin) telah memahami bahwa Pancasila merupakan titik temu pandangan  ideologis  antara  kelompok  Nasionalis  dan  Islamis,  namun  karena alasan  dan  kepentingan  tertentu  (politis),  mereka  memilih  diam,  bahkan mendukung penuh jargon penerapan syariat Islam di berbagai daerah. Jika Perda Syari‘at  Islam  ini  menjadi  kecenderungan  di  setiap  daerah  dengan  tawaran formula  legitimasi  keagamaan  untuk  melawan  Pancasila  dan  UUD  1945,  maka dalam setahap lagi daerah-daerah lain juga akan memberlakukan Syari‘at Islam secara kaffah .  Dengan  demikian,  bukan  tidak  mungkin,  di  level  nasional,
Pancasila  hanya  menjadi  dasar  konstitusi.  Sementara  di  level  daerah,  Perda
Syari‘at  yang  diberlakukan.  Ini  sebuah  tragedi!  Pancasila  dalam  kepungan formalisasi syariat Islam.

## Referensi
Amir,  Syafruddin.  ―Pancasila  as  Integration  Philosophy  of  Education  And National Character.‖ dalam International Journal of Scientific and Technology Research 2, No. 1 (2013): 54–57.
Arif,  Syaiful.  ―Islam,  Pancasila  Dan  Keindonesiaan:  Tawaran  Jalan  Tengah.‖ dalam Tashwirul Afkar: Journal of Reflection of Religious and Cultural Thought 37, No. 1 (March 6, 2018): 28–42.
Beck,  Martha  Catherine,  and  Irawan  Irawan.  ―Islam,  Pancasila  and  Value Systems of Indonesian National Education.‖ dalam Jurnal Pendidikan Islam 1, No. 1 (March 8, 2014): 1–23.
Bruinessen,  Martin  van.  ―Genealogies  of  Islamic  Radicalism  in  Post-Suharto Indonesia.‖ dalam South East Asia Research 10, No. 2 (July 1, 2002): 117–54. Butt, Simon. The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. London and New York: Brill, 2015.
Crouch, Melissa. ―Proselytization, Religious Diversity and the State in Indonesia:
The Offense of Deceiving a Child to Change Religion.‖ dalam Proselytizing and the  Limits  of Religious  Pluralism in Contemporary Asia , edited by and R. Michael Feener Juliana Finucane, 1st ed., 17–40.
Efrinaldi. ―Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia.‖ dalam Madania: Jurnal Kajian Keislaman 18, No. 2 (December 13, 2014): 119–30.
Faizin, Mu‘adil. ―Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia.‖ Nizham dalam Journal of Islamic Studies 5, No. 1 (June 2, 2017): 77–88.
Feener,  R.  Michael.  ―Official  Religions,  State  Secularisms,  and  the  Structures  of Religious Pluralism.‖ dalam Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia , edited by and R. Michael Feener Juliana Finucane, 1st ed., 1–16.
Forest,  James.  ―Countering  Terrorism  and  Insurgency  in  the  21st  Century: International Perspectives, Volumes 1-3.,‖ 2007, 2011.
G,  Wahyuddin.  ―Relasi  Islam  Dan  Politik  Di  Indonesia  (Perdebatan  Seputar Ideologi  Dan  Konstitusi  Negara  Indonesia  Merdeka).‖  dalam Jurnal Adabiyah 16, No. 1 (2016): 70–82.
Gazali,  Hatim.  ―Strengthening  the  Meaning  of  Religion  in  the  Democratic Society.‖ Religió: dalam Jurnal Studi Agama-Agama 4, No. 1 (March 3, 2014):
29–50.
Hefner, Robert W. Routledge Handbook of Contemporary Indonesia . 1st ed. London and New York: Routledge, 2018.
———. Shari ʻ a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World . 1st ed. New York: Indiana University Press, 2011.
Hijroh Mukhlis, Febri. ―Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama.‖ dalam Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan 4, No. 2 (2016): 171–86.
Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order . Simon & Schuster, 2011.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari - Juni 2018
Iqbal, Asep Muhammad, and Zulkifli Zulkifli. ―Islamic Fundamentalism, Nation- State  and  Global  Citizenship:  The  Case  of  Hizb  Ut-Tahrir.‖  dalam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 6, No. 1 (June 1, 2016). 35.
Iqbal,  Mahathir  Muhammad.  ―Dinamika  Wacana  Formalisasi  Syariat  dalam Politik: Ikhtiar Menemukan Relevansi Relasi Agama dan Negara Perspektif Indonesia.‖  dalam Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 22,  No.  1 (June 15, 2014): 83–104.
Jaelani, Jejen. ―Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila.‖ dalam Jurnal Sosioteknologi 14, No. 2 (August 2015): 201–214.
Jones, Nathan. ―Rediscovering Pancasila: Religion in Indonesia‘s Public Square.‖ dalam The Brandywine Review of Faith & International Affairs 3, No. 1 (March 2005): 23–30.
Kersten,  Carool.  ―Islamic  Post-Traditionalism:  Postcolonial  and  Postmodern Religious  Discourse  in  Indonesia.‖  dalam Sophia 54,  No.  4  (December  9, 2015): 473–89.
Khoirurrijal.  ―Islam  Nusantara  Sebagai  Counter  Hegemoni  Melawan Radikalisme  Agama.‖  dalam Akademika:  Jurnal  Pemikiran  Islam 22,  No.  1 (2017): 78–102.
Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam . 1st ed. Bandung: Mizan, 1997. ———. ―Agama dan Kohesi Sosial.‖ dalam Humaniora 1, No. 9 (2013): 87–95.
Latif, Yudi. Inteligensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20 . Bandung: Mizan, 2012.
M, Sirajuddin. ―Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia.‖ dalam Madania: Jurnal Kajian Keislaman 18, No. 2 (December 13, 2014): 147–160.
Mukhibat,  Mukhibat.  ―Reinventing  Nilai-Nilai  Islam,  Budaya,  dan  Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter.‖ dalam Jurnal Pendidikan Islam 1, No. 2 (January 1, 2012): 247–265.
Nirzalin,  and  Fakhrurrazi.  ―Formalisasi  Syari‘at  Islam  Dan  Dominasi  Negara Terhadap Elite Agama Islam Tradisional Di Aceh.‖ dalam Jurnal Komunitas: Research and Learning in Sociology and Anthropology 6, No. 1 (June 12, 2014): 91–105.
Ramage,  Douglas  E. Politics  in  Indonesia:  Democracy,  Islam,  and  the  Ideology  of Tolerance . 1st ed. London and New York: Routledge, 2005.
Ramakrishna,  Kumar.  ―Muting  Manichean  Mindsets  in  Indonesia:  A  Counter- Ideological  Response.‖  dalam Islamist  Terrorism  and  Militancy  in  Indonesia , 211–264.
Rozak, Abdul, Dasim Budimansyah, Endang Sumantri, and Udin S. Winataputra. ―Political  Thoughts  and  Socio-Cultural  Nationalism  Ideologies  of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia.‖ dalam Asian Social Science , 2015.
Saripudin,  Didin,  and  Kokom  Komalasari.  ―The  Development  of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook.‖ dalam American Journal of Applied Sciences 13, No. 6 (2016): 827–35.
Seo,  Myengkyo.  ―Defining  ‗Religious‘  in  Indonesia:  Toward  Neither  an  Islamic nor  a  Secular  State.‖  dalam Citizenship  Studies 16,  No.  8 (December  2012):
1045–1058.
Usman,  Abur  Hamdi,  Syarul  Azman  Shaharuddin,  and  Salman  Zainal  Abidin. ―Humanism  in  Islamic  Education:  Indonesian  References.‖  dalam IJAPS International Journal of Asia Pacific Studies 13, No. 131 (2017): 95–113.
Woodward,  Mark,  Mariani  Yahya,  Inayah  Rohmaniyah,  Diana  Murtaugh Coleman,  Chris  Lundry,  and  Ali  Amin.  ―The  Islamic  Defenders  Front: Demonization,  Violence  and  the  State  in  Indonesia.‖  dalam Contemporary Islam 8, No. 2 (May 28, 2014): 153–71.
Yuniarto,  Bambang.  ―The  Reactualization  of  the  Pancalisa-Based  Life  in  the Multiculturalism  Dialectics  of  Indonesia.‖  dalam Advances  in  Natural  and Applied Sciences 6, No. 8 (2012): 1252–1256.
Zoelva,  Hamdan.  ―Relasi  Islam,  Negara,  Dan  Pancasila  Dalam  Perspektif  Tata Hukum Indonesia.‖ dalam Journal de Jure 4, No. 2 (December 30, 2012): 99– 112.