## STRATEGI PERLAWANAN BERKEDOK KOLABORASI Sebuah Tinjauan Antropologi Kasus Penguasaan Hutan

## Prudensius Maring
Doktor Antropologi Ekologi, Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Jl. Adisucipto Penfui, P. O. Box. 1152, Kupang 85011

## ABSTRACT
Strategy  of  Resistance Under  the  Guise  Of  Collaboration:  An Anthropological  View  on  Case  of  Forest  Tenure. The  implementation  of  the projects on  the  state  forest  area  provides collaboration  between  the  local community  and  the  government. Although, the first step  and  during  the process, the  local  community  effort  to  control  the  forest  area  through  tactic  to  select  the seed  of  the  tree,  reveal  the  location  of  the  project,  and  get  the  certificate  of  the forest  land.  The  situation  show  a  collaboration  contained  strategy  of  resistance from  the  community  to  respond  the  authority  of  the  government.  The  analysis inspire qualitative research  approach  and  theory  of resistance. Theoretically, the result  of  the  analysis  show  a  dynamic  pattern of  community’s  resistance.  The result change the old views of the community’s resistance which has been defined anonimously,  hiddenly,  quietly,  and  secretly.  The  phenomenon  construct  new discussion about dynamic relation of power. Practically, the result of the analysis underline  the  urgency  of  the  forest  development  approach  which  respect  and recognize the local community rights .
Keywords: Collaboration,  strategy  of  resistance,  relation  of  power,  forest tenure, qualitative research approach

## SUDUT PANDANG ANALISIS
Tulisan ini membahas sebuah realitas empirik dalam praktik penguasaan hutan yang  melibatkan  masyarakat  dan  pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan atas  hutan.  Keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  penguasaan  hutan dilandasi  alasan  kedekatan  geografis,  mandat  sosial-politik,  aspek  histori,  dan klaim  otoritas.  Alasan  itu  mendorong  pemangku  kepentingan  menjalankan strategi dan taktik untuk menguasai hutan. Strategi dan taktik yang dijalankan satu  pihak  mempengaruhi  kepentingan  pihak  lain.  Situasi itu  bisa  melahirkan hubungan  bercorak  kolaborasi,  perlawanan,  dan  konflik.  Realitas  empirik  yang dianalisis  adalah  kolaborasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah melalui  proyek kehutanan dan non-kehutanan.
Secara konseptual, kolaborasi dimaknai sebagai proses di mana dua orang atau  lebih  terlibat  aktif  dalam  memikirkan,  merencanakan,  memutuskan,  dan bekerjasama, sebagai wujud proses kreasi bersama dan saling pengertian. Dalam konteks  penguasaan  hutan,  kolaborasi  dimaknai  sebagai  proses  di  mana  para pemangku kepentingan  aktif  dan  sengaja  mengartikulasi  kepentingan, mendiskusikan perbedaan, mengkonstruksi kepentingan bersama, merumuskan tujuan  dan  strategi  bersama,  dan  menetapkan  mekanisme  kontrol  untuk mencapai tujuan bersama (Maring, 2008).
Meski demikian, analisis ini menyodorkan sebuah fenomena   khas, yaitu bagaimana  masyarakat  menjalankan  kolaborasi  sambil  menjalankan  taktik
menguasai  hutan.  Masyarakat  merespon  proyek  kehutanan  dengan  menerima proyek  dan  menjadi  tenaga  kerja.  Namun,  keputusan  berkolaborasi  ternyata mengandung  siasat  dan  taktik  untuk  menguasai  lahan  hutan  negara  dan tanaman. Kolaborasi yang dijalankan masyarakat dengan pemerintah bukanlah kolaborasi  yang  dibangun  di  atas  tujuan,  strategi,  dan  metode  kerja  bersama. Kolaborasi demikian, dinyatakan Maring (2008), sebagai kolaborasi tanpa tujuan bersama.
Cara  yang  dijalankan  masyarakat  memperlihatkan  strategi  perlawanan yang  dijalankan  melalui  taktik  mengelabui  petugas  dan  mengalahkan  otoritas pemerintah.  Untuk  menjelaskan  realitas  empirik  tersebut,  analisis  mengacu pendekatan  antropologi  dengan  menginspirasi  pada  teori  perlawanan  (Scott, 1993).  Siasat,  taktik,  dan  strategi  perlawanan  yang  dijalankan  masyarakat dibangun  di  atas  tujuan  menguasai  lahan  hutan  dan  tanaman.  Untuk  melihat dalam konteks penguasaan hutan maka dihubungkan dengan pandangan Peluso (2006) tentang strategi perlawanan masyarakat sebagai respon terhadap strategi penguasaan  negara  atas  hutan.  Fenomena  hubungan  yang  lugas  dan  terbuka antara  masyarakat  dan  pemerintah  membuka  diskusi  perspektif  kekuasaan berciri dinamis (Foucault, 1990).
Data  tulisan  ini  bersumber  dari  penelitian  lapangan  tentang  “hubungan kekuasaan  dalam  penguasaan  hutan”,  di  kawasan  hutan  Egon-Ilimedo,  Flores, selama  bulan  Maret-Desember  2007.  Analisis  ini  menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam (indepth interview) dan pengamatan terlibat (participatory observation) . i Kedua metode digunakan untuk memperlajari  aktivitas  masyarakat  dan  interaksi  masyarakat  dengan  aparat. Penerapan kedua metode berlangsung fleksibel dan saling melengkapi. Informan penelitian berasal dari masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan  aparat  pemerintah.  Penelitian  dimulai  dari  masyarakat  desa  dan dikembangkan  ke  informan  lain  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  dan berkepentingan dalam praktik penguasaan hutan.
Tulisan  ini  diformulasi  dalam  empat  bagian. Pertama, sudut  pandang analisis.  Bagian  ini  menggambarkan  konteks,  sudut  pandang  analisis,  dan metode  penelitian. Kedua, konstruksi  fakta  empirik  tentang  taktik  menguasai lahan  hutan  dan  tanaman.  Bagian  ini  menggambarkan  bagaimana  masyarakat terlibat  dalam  proyek  kehutanan  dan  non-kehutanan  dengan  cara  memilih tanaman  bernilai  ekonomi,  mematikan  tanaman  hutan,  dan  memperjuangkan sertifikasi  lahan  hutan  negara. Ketiga, konstruksi  analisis  tentang  kolaborasi sebagai  strategi  perlawanan.  Bagian  ini  menganalisis  corak  dan  konstruksi kolaborasi  yang  dijalankan  masyarakat  dan  pemerintah. Keempat, penutup, berisi implikasi teoritis dan praksis.

## KONSTRUKSI FAKTA EMPIRIK: TAKTIK MENGUASAI LAHAN HUTAN DAN TANAMAN
Masyarakat sebagai titik mulai penelitian  tinggal di pinggir dan di dalam kawasan  hutan  Egon-Ilimedo,  sebut  saja  desa  Houday, ii di  kabupaten  Sikka, Flores. Luas desa Houday sekitar 27,03 km 2 , dan  2.033,32 ha di antaranya ada dalam  kawasan  hutan  negara.  Sebagian  warga  desa  Houday  bermukim  dalam kawasan  hutan  dan  menggantungkan  mata  pencaharian  dari  lahan  kawasan hutan  negara.  Pada  tahun 2005,  jumlah  penduduk  desa  Houday  adalah  1.918
jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 589 KK, dan tingkat kepadatan 71 jiwa/Km (Anonim, 2005; Anonim, 2002).
Desa Houday adalah salah satu dari 22 desa yang ada di sekitar kawasan hutan Egon-Ilimedo. Desa-desa tersebut tersebar di 7 wilayah kecamatan, yaitu Waigete,  Kewapante,  Talibura,  Bola,  Mapitara,  Doren,  dan  Hewokloang.  Desa Houday  terletak  di  kecamatan  Waigete.  Masyarakat  yang  tinggal  di  desa-desa tersebut  memanfaatkan  lahan  kawasan  hutan  untuk  pemukiman  dan  lahan garapan. Sekitar 400 rumah tangga di desa Houday memanfaatkan sekitar 1.000 ha lahan hutan negara untuk garapan dan pemukiman (Anonim, 2002; Anonim, 2005).  Hingga  tahun  2007,  sektor  pertanian  (termasuk  kehutanan)  menjadi andalan  perekonomian  kabupaten  Sikka,  sekitar  44%  pendapatan  bersih diperoleh dari sektor ini (Anonim, 2007).
Bagi  masyarakat  Houday,  kehadiran  proyek  kehutanan  dan  non- kehutanan,  di  kawasan  hutan  Egon-Ilimedo,  selalu  bermakna  jamak. Pertama, proyek  kehutanan  bisa    berarti  peluang  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagian warga memanfaatkan peluang ini menjadi tenaga kerja  proyek  kehutanan. Kedua, proyek  memberi  peluang  untuk  mengklaim penguasaan  atas  hutan  dengan  menanam  tanaman  di  atas  lahan  hutan  yang digarapanya.  Dengan  menggarap  lahan  dan  menanam,  mereka  membuktikan bahwa  lahan  itu  ada  dalam  kekuasaan  mereka.  Untuk  mewujudkan  itu, masyarakat  berusaha  membangun  hubungan  kedekatan  dengan  petugas kehutanan. Siasat dan taktik dijalankan masyarakat agar proyek masuk ke desa mereka  dan  secara  sistematis  mereka  mewujudkan  tujuan  menguasai  lahan, menanam, memelihara, memanen, dan mengontrol kawasan hutan.

## Taktik Memilih Tanaman Bernilai Ekonomi
Pengalaman  masyarakat  tentang  proyek  penanaman  di  kawasan  hutan, berawal  dari  program  Operasi  Nusa  Hijau  (ONH). iii Program  ONH  bertujuan menggerakkan  penanaman  tanaman  tahunan.  Sekitar  tahun  1978  masyarakat Houday  didatangi  petugas  dari  instansi  kehutanan  dan  instansi  perkebunan atas  nama  program  ONH.  Petugas  dari  kedua  instansi  tersebut  datang  tidak bersamaan waktu (sendiri-sendiri/terpisah), tetapi hanya berselang 2-3 minggu. Masyarakat  Houday  antusias,  terbukti  dengan  dibentuknya  sebuah  kelompok kerja  di  Houday.  Petugas  dari  instansi  kehutanan  dan  perkebunan  datang  ke desa Houday dengan membawa bibit tanaman yang berbeda. Instansi kehutanan membawa  bibit  tanaman  kemiri,  ampupu , dan  akasia  kecil (suli) .  Di  sisi  lain, petugas dari instansi perkebunan membawa biji jambu mente sebagai tanaman adaptif di lahan kering. Dalam kalkulasi masyarakat, akasia dan ampupu hanya untuk  tujuan  konservasi,  sedangkan  jambu  mente  bernilai  ekonomi  dan bermanfaat bagi mereka.
Bagaimana cara masyarakat menerima dan menolak jenis tanaman yang dibawa  melalui  proyek?  Kehadiran  instansi  kehutanan  dan  perkebunan  atas nama  program  ONH,  dalam  waktu  bersamaan,  dengan  sasaran  lokasi  tanam yang  sama,  memaksa  masyarakat  untuk  menentukan  pilihan.  Masyarakat memilih  jambu  mente  yang  dibawa  petugas  dari  instansi  perkebunan. Alasan masyarakat  adalah  tanaman  ini  memberi  nilai  ekonomi  kepada  masyarakat. Sementara, tanaman ampupu dan akasia tidak diterima masyarakat. Tanaman kemiri  diterima  masyarakat  tetapi  hanya  ditanam  di  pinggir  kali  agar  tidak menggangu lahan garapan mereka.
Masyarakat mencari cara agar tidak membuat petugas kehutanan marah. Akhirnya, cara mengelabui petugas kehutanan pun ditemukan. Sebelum musim hujan tiba, ketua kelompok bergegas mengambil biji jambu mente dari instansi perkebunan. Saat hujan pertama turun, semua anggota kelompok dibagikan biji mente dengan instruksi agar biji mente langsung ditanam di lahan garapan yang telah  diajir.  Cara  demikian  mendahului  proyek  dari    instansi  kehutanan. Petugas kehutanan baru mengirim bibit ampupu, kemiri, dan akasia pada akhir bulan Maret. Masyarakat menerima bibit tersebut. Namun, taktik pertama yang mereka tempuh adalah memastikan bahwa ajir penanaman ampupu dan akasia persis  pada  lubang-lubang  yang  telah  ditanam  biji  mente.  Saat  waktu  tanam tiba, petugas kehutanan menemukan bahwa pada setiap ajir dan lubang tanam sudah ditumbuhi jambu mente.
Mengetahui kejadian itu, petugas kehutanan memarahi masyarakat. Dua petugas  kehutanan,  sebut  saja  Simson  dan  Abdala,    ketakutan.  Mereka  takut dimarahi  pimpinan  proyek  kehutanan.  Tetapi  pengurus  kelompok  meyakinkan mereka bahwa  masyarakat yang akan menjelaskan masalah ini pada pimpinan proyek. Petugas    instansi  kehutanan  mengancam  akan  mencabut  tanaman jambu  mente  yang  sudah  tumbuh.  Masyarakat  tidak  hilang  akal,  mereka menantang petugas dengan mengatakan: “Tanaman  jambu  mente boleh dicabut tetapi  petugas  kehutanan  harus  membuat  berita  acara  pencabutan  tanaman jambu  mente.” Karena  menyadari  permintaan  itu  sebagai  jebakan  dari masyarakat,  petugas kehutanan tidak  mau  buat  berita  acara.  Tanaman  jambu mente  tidak  jadi  dicabut.  Akhirnya  tanaman  ampupu  dan  akasia  ditanam  di hutan tutupan,  yaitu  areal  hutan  yang  tidak  bisa  dijangkau  masyarakat. Masyarakat Houday pun membantu menanam  ampupu dan akasia tersebut. Menurut masyarakat, selain karena alasan nilai ekonomi, penolakan atas ampupu  dan  akasia  karena  kegiatan  penanaman  yang  dilakukan  kehutanan selalu  berorientasi  proyek.  Petugas  kehutanan  dinilai  sering  memanipulasi jumlah  areal  penanaman  dan  hampir  semua  areal  proyek  selalu  terbakar. Apakah kebakaran tersebut disengaja atau tidak, sulit dipastikan. Namun, dari pengalaman masyarakat sejak tahun 1970-an, mereka tahu bahwa pemerintah tidak  pernah  berhasil  menangkap  pelaku  pembakaran  areal  reboisasi.  Mereka menduga  ada  unsur  ”sengaja  membakar”  oleh  pihak  tertentu  agar  proyek penanaman tetap ada.
Tahun 1996/1997, masyarakat Houday menerima kehadiran proyek baru di  wilayah  mereka,  yaitu  proyek  reboisasi. Dari  desa  Houday  dibentuk  dua kelompok  kerja.  Dengan  dukungan  dana  APBN,  proyek  reboisasi  harus  jalan. Lahan  kawasan  hutan  yang  sedang  digarap  masyarakat  ditetapkan  sebagai lokasi  proyek.  Tanaman  jenis  kayu-kayuan,  seperti  mahoni,  akasia,  ampupu, jadi pilihan proyek. Masyarakat tidak ikut menentukan jenis tanaman. Namun, masyarakat  tidak  menerima  begitu  saja  semua  tanaman  yang  dibawa  melalui proyek.  Saat  waktu  tanam  tiba,  masyarakat  menanam  pada  lahan  yang  telah ditetapkan. Saat tanaman mulai tumbuh, aksi ”main kucing-kucingan” dengan petugas  kehutanan  mulai  dilancarkan.  Menjelang  jadwal  monitoring  petugas kehutanan,  mereka  mencabuti  tanaman yang  tidak  disukai,  mematahkan  akar utamanya,  dan  memasukkan  kembali  dalam  tanah.  Saat  petugas  memeriksa, sepintas tanaman terlihat tumbuh, tetapi karena akar utama sudah putus maka tanaman mulai mati perlahan-lahan karena sengatan matahari.
Aksi  kucing-kucingan  warga  Houday  bukannya  tidak  diketahui  petugas kehutanan. Seperti dinyatakan petugas kehutanan, sebut saja Domide, berikut: “Tahun  1996,  saat  pertama  kali  saya  kontrol  areal  reboisasi,  tanaman  tumbuh dan  tampak  subur.  Tetapi  seminggu  kemudian,  saat  datang  lagi  tanaman ampupu,  akasia,  dan  mahoni  sudah  mati.  Saya  menduga  itu  akibat  ulah  ketua kelompok  yang  dikenal  berani  mengambil  sikap  berbeda  dengan  kehutanan”. Meski demikian, di mata petugas kehutanan, masyarakat Houday dianggap bisa bekerja  sama  dan  memiliki  semangat  kerja,  dibandingkan  warga  desa  lain. Warga  desa  Houday  tidak  terlibat  konflik  internal    sehingga  dinilai  bisa mendukung pelaksanaan proyek reboisasi.
Sikap  permisif  dilakukan  petugas  yang  sudah  lama  berinteraksi  dengan masyarakat. Dalam beberapa kasus ditemukan perbedaan sikap antara petugas yang  bekerja  di  kantor  dengan  petugas  lapangan.  Kedalaman  interaksi  dengan masyarakat  membuat  petugas  tidak  langsung  memutus  kerjasama,  mereka bahkan  terus  memberi  motivasi  kepada  masyarakat  untuk  menanam.  Meski dikelabui  masyarakat,  petugas  lapangan  kehutanan  selalu  memperjuangkan supaya alokasi proyek reboisasi bisa masuk ke desa Houday.

## Taktik Mendapatkan Legalitas Lahan
Di samping proyek kehutanan, dua proyek non-kehutanan dengan iming- iming  sertifikasi  lahan  pun  disambut  antusias  oleh  masyarakat  desa  Houday. Dua proyek itu adalah proyek peremajaan, rehabilitasi, dan perluasan tanaman ekspor  (PRPTE,  selanjutnya  disebut  “proyek  perkebunan”);  dan  proyek transmigrasi  swadaya  mandiri  (TSM,  selanjutnya  disebut  ”proyek  Translok”). Kehadiran kedua  proyek  ini  menimbulkan  kontradiksi  di  lapangan,  terutama tentang  penentuan  lokasi  proyek.  Lokasi  kedua  proyek  ini  seharusnya  di  luar kawasan  hutan,  tetapi  masyarakat  Houday  berusaha  menarik  proyek  masuk dalam kawasan hutan. Pengelola proyek yang berasal dari petugas proyek non- kehutanan  memudahkan  masyarakat  mengelabui  mereka.  Dengan  sengaja masyarakat berusaha menunjuk lokasi proyek di dalam kawasan hutan. Tahun 1982 warga kampung Houday terburu-buru membangun jalan dari kampung  mereka  yang  terletak di  dalam  kawasan  hutan  menuju  jalan  raya lintas Maumere-Larantuka. Mereka membangun jalan agar kendaraan roda dua dan  roda  empat  bisa  masuk  ke  kampung  mereka.  Dalam  waktu  2  minggu, secara  swadaya  warga  berhasil  membangun  jalan  sepanjang  3  kilo-meter. Kendaraan roda dua dan roda empat bisa masuk ke kampung mereka. Jalan ini pun diarahkan ke sebuah lokasi garapan warga yang belum ditanami tanaman kehutanan.  Usaha  membangun  jalan  tersebut  ternyata  berhubungan  dengan rencana implementasi proyek perkebunan yang dikelola instansi perkebunan. Salah satu tokoh masyarakat, sebut saja Pater, yang saat itu menjadi staf kantor  desa  mengetahui  rencana  proyek  tersebut.  Dia  mengetahui  bahwa prasarana  jalan  menjadi  salah  satu  syarat  penentuan  lokasi  proyek.  Jalan masuk  memudahkan  petugas  masuk  ke  lokasi  untuk    mengukur  dan mengontrol  lokasi  proyek  penanaman  ”kelapa-dalam”.  Sambil  melakukan negosiasi dengan petugas supaya proyek diarahkan ke kampung Houday, Pater menggerakkan warga untuk membangun jalan masuk ke lokasi.
Usaha  masyarakat  untuk  menarik  proyek  masuk  ke  Houday  tidak berhenti  setelah  jalan  berhasil  dibangun.  Masyarakat  mengatur  strategi  untuk mengelabui petugas perkebunan, seolah lahan yang akan diukur berada di luar
kawasan  hutan.  Saat  hari  pengukuran  tiba,  mereka  membuat  kesepakatan bersama  dan  berbagi  tugas  untuk  mengelabui  petugas  proyek.  Pater  bertugas menjemput petugas proyek dan menunjuk lokasi. Jika Pater masuk ke kampung sambil membunyikan klakson motor tanpa henti berarti petugas proyek datang bersamanya. Warga yang menunggu di lokasi harus segera menutup tumpukan batu  (sebagai  pal  batas  kawasan  hutan)  dengan  rumput  kering.  Cara  ini bermaksud  mengelabui  petugas  perkebunan  yang  tidak  mengetahui  pal  batas kawasan hutan.
Taktik  yang  dilakukan  masyarakat  dianggap  berhasil.  Dari  61  ha  areal proyek  perkebunan  di  Houday,  15  ha  di  antaranya  ada  dalam  kawasan  hutan negara.  Petugas  instansi  perkebunan  kabupaten  menyelesaikan  pengukuran blok,  kapling,  dan  menentukan  titik  pilar  batas,  dan  ajir  untuk  penanaman kelapa. Kegiatan  penanaman  pun  mulai  dilakukan  di  lahan-lahan  yang  telah ditentukan. Setiap tahun warga yang lahannya jadi areal proyek menerima biaya pemeliharaan. Mereka bisa kredit traktor untuk pengolahan lahan. Masyarakat antusias karena mau mendapat sertifikat.
Petugas  instansi  perkebunan  baru  mengetahui  sebagian  areal  proyek berada  dalam  kawasan  hutan  setelah  proyek  berjalan  lebih  dari  5  tahun. iv Memasuki tahun keenam, ketika persiapan sertifikasi baru diketahui sekitar 15 ha areal proyek tersebut yang dikelola 6 rumah tangga, berada dalam kawasan hutan. Diketahuinya lokasi proyek berada dalam kawasan hutan karena proses sertifikasi  harus  melibatkan  petugas  tata  guna  lahan  dari  kantor  pertanahan propinsi.  Karena  menggunakan  peta  kawasan  hutan,  petugas  pertanahan propinsi  mengetahui  lokasi  proyek  itu  sebagian  berada  dalam  kawasan  hutan. Ironisnya,  saat  awal  penentuan  lokasi  proyek,  petugas  proyek  tidak  mengacu pada  peta  kawasan,  meski  mereka  mengetahui  lokasi  itu  berbatasan  dengan kawasan hutan. Petugas proyek hanya mengandalkan panduan dari masyarakat Houday.
Akhirnya, proses sertifikasi untuk areal yang ada dalam kawasan hutan dihentikan.  Masyarakat  membela  diri  bahwa  penetapan  lokasi  proyek perkebunan di dalam kawasan hutan adalah akibat acuan yang berbeda antara masyarakat  dan  pemerintah.  Masyarakat  berpandangan  semua  areal pengembangan  proyek  berada  di  luar  kawasan  hutan.  Mereka  mengacu  pada pewarisan  dari  nenek-moyang  mereka  bahwa  lokasi  tersebut  berada  di  bawah hak  penguasaan  masyarakat.  Masyarakat  melimpahkan  kesalahan  pada pemerintah  karena  yang  memiliki  peta  kawasan  hutan  hanya  pemerintah, masyarakat  hanya  mengandalkan  cerita  orangtua.  Jadi  yang  harus  disalahkan adalah aparat pemerintah, bukan masyarakat.
Instansi  perkebunan  berdalih  bahwa  proses  ini  sejalan  dengan mekanisme  kerja  proyek,  di  mana  pihak  tata  guna  lahan  dari  pertanahan propinsi  hanya  dilibatkan  saat  proyek  memasuki  tahap sertifikasi,  yaitu  tahun kelima dan keenam. Petugas proyek melihat kasus 15 ha areal proyek ada dalam kawasan  hutan  sebagai  kecolongan.  Instansi  perkebunan  mengklaim  sudah melakukan langkah survei secara benar karena setiap survei dilaporkan ke desa, termasuk  pendekatan  ke  masyarakat  sekitar.  Informasi  yang  diterima  petugas proyek pada saat pengukuran adalah areal itu bukan kawasan hutan. Apalagi, petugas  juga  melihat  bahwa  lokasi  yang  diukur  berada  di  sekitar  pemukiman penduduk. Batas kawasan hutan tidak kelihatan, apalagi sengaja disembuyikan
warga,  sehingga  tim  survei  awal  tidak  tahu  jika  sebagian  lokasi  proyek  ada dalam kawasan hutan.
Instansi  perkebunan  dan  pertanahan  berkoordinasi  dengan  instansi kehutanan  untuk  mengklarifikasi  status  lahan.  Instansi  perkebunan mengajukan  usul  pelepasan  lahan  hutan  untuk  masyarakat.  Namun,  instansi kehutanan kabupaten tidak memiliki kewenangan itu. Instansi kehutanan tidak merasa kecolongan karena sertifikasi lahan belum final. Sertifikasi untuk lahan bermaslah  akhirnya  dihentikan.  Petugas  proyek  perkebunan  membatalkan penerbitan  sertifikat.  Tetapi  tanaman  tetap  menjadi  hak  warga.  Bagi  instansi perkebunan  tidak  menjadi  masalah  karena  tanaman  tersebut  bisa  memberi manfaat untuk konservasi dan hasilnya untuk masyarakat. Masyarakat kecewa atas  batalnya  sertifikasi  lahan,    tetapi  tidak  menyesali  keterlibatan  mereka dalam  proyek.  Masyarakat  sengaja  memanfaatkan  proyek  sebagai  strategi memastikan  klaim  penguasaannya  atas  lahan  hutan  melalui  jalan  yang  sah yaitu  proyek  pemerintah. Sampai  sekarang  kebun-kebun  kelapa  masih  ada, meski jumlahnya tidak utuh.
Program  kedua  dengan  iming-iming  sertifikasi  lahan  adalah  program transmigrasi  swadaya  mandiri  (TSM),  tahun  1997,  yang  dikenal  dengan transmigrasi  lokal  (Translok).  Peran  pemerintah  dalam  Translok  hanya menyediakan lokasi, bahan bangunan, dan membangun rumah contoh. Peluang yang  ditangkap  masyarakat  Houday  bermula  dari  kegiatan participatory  rural appraisal  (PRA) di  desa  Houday,    tahun  1994,  yang  dilaksanakan  instansi kehutanan propinsi. PRA adalah prakondisi masuknya program Translok. Hasil PRA  dilaporkan  masyarakat  kepada  instansi  kehutanan  propinsi.  Mereka menyatakan  siap  keluar  dari  kawasan  hutan  melalui  program  Translok,  asal disiapkan  bahan  bangunan  rumah.  Masyarakat  Houday  melihat  ada  peluang memperkuat  klaim  penguasaan  atas  hutan  melalui  program  Translok.  Itu karena  salah  satu  agenda  Translok  adalah  melakukan  sertifikasi  2  ha  lahan untuk keluarga perserta Translok.
Tahun  1997,  permintaan  masyarakat  Houday  dijawab  melalui  program Translok. Ada koordinasi pada tingkat instansi pemerintah yang terkait urusan Translok.  Namun,  implementasi  proyek  ditangani  Kimpraswil  propinsi  karena saat  itu  belum  ada  instansi  otonom  di  tingkat  kabupaten. v Kondisi  ini  jadi alasan  bagi  instansi  kehutanan  kabupaten  bahwa  mereka  tidak  ikut bertanggung  jawab  terhadap  kerumitan  yang  terjadi  sekarang.  Wilayah  desa Houday kebagian 100 kapling rumah. Masing-masing rumah tangga memperoleh lahan  pekarangan  0,5  ha  dan  lahan  garapan  1,5  ha,  jadi  tiap  rumah  tangga memperoleh 2 ha. Total areal Translok seluas 200 ha. Fasilitas yang diberikan pada  peserta  Translok  adalah  bahan  bangunan  rumah  ukuran  4x6  meter  dan memperoleh sertifikat lahan.
Saat proyek Translok dimulai, masyarakat Houday berusaha menentukan penetapan  lokasi  Translok  agar  lokasi  masuk  dalam  kawasan  hutan.  Petugas kehutanan tidak terlibat saat proses pengukuran areal, hal ini jadi kesempatan masyarakat  untuk  menunjuk  lokasi  di  dalam  kawasan  hutan. Masyarakat berhasil  karena  semua  lokasi  Translok  berada  dalam  kawasan  hutan  Negara. Strategi masyarakat ini baru diketahui saat proses pengurusan sertifikat. Meski proses sertifikasi untuk 200 ha lahan Translok sudah selesai dikerjakan, tetapi tidak diberikan kepada masyarakat.
Saat  terjadi  kemelut  dalam  proses  pengurusan  sertifikat,  instansi kehutanan  menyatakan  tidak  terlibat  dari  awal.  Mereka  membela  diri dengan mengatakan  Translok  dilaksanakan  berdasarkan  koordinasi  antar-departemen di  tingkat  pusat,  instansi  kehutanan  kabupaten  tidak  tahu.  Namun,  hal  itu dibantah  masyarakat  karena  mereka  menyaksikan  bahwa  selama  rapat koordinasi instansi kehutanan selalu hadir. Bagi masyarakat, meski tidak dapat sertifikat  tetapi  program  Translok  kian  memperkuat  klaim  penguasaan  atas kawasan  hutan.  Menurut  masyarakat,  dari  pada  mereka  berjuang  sendiri menghadapi  pihak  kehutanan,  lebih  baik  menggandeng  instansi  pemerintah non-kehutanan untuk berjuang bersama. Bagi masyarakat, program translok itu bukan  program  liar  karena  berasal  dari  kebijakan  pemerintah  pusat.  Prinsip yang sama juga selalu dikemukakan saat mereka berjuang menarik masuknya proyek perkebunan di Houday pada tahun 1982.
Pihak  Kimpraswil  merasa  kecolongan. Petugas  lapangan  kehutanan mengakui  kelihaian  taktik  masyarakat  Houday.  Hingga  kini  rumah-rumah Translok  dan  pengembangan  lanjutan  tidak  dipersoalkan  instansi  kehutanan. Rumah-rumah  Translok  tetap  berdiri,  bahkan  sebagian  sudah  berubah  jadi rumah  permanen  (rumah  tembok). Masyarakat  masih  menyimpan  peta  TSM, lengkap  dengan  kapling  pekarangan  dan  lahan  garapan.  Pemukiman  dalam kawasan hutan terus bertambah, jumlah penduduk makin banyak, dan kebun- kebun  sudah  menghasilkan.  Masyarakat  menyatakan: “Terserah  kalau pemerintah  mau  gusur.  Tetapi  kalau  mau  mengusir  kami,  gali  lubang  dan kuburkan  kami  dulu.” Ini  pertanda  masyarakat  tetap  kukuh  bertahan  dalam kawasan hutan negara.

## KONSTRUKSI ANALISIS: KOLABORASI SEBAGAI STRATEGI PERLAWANAN
Konstruksi  fakta-fakta  empirik  di  atas  memperlihatkan  dua  fenomena hubungan  sosial  yang  berlangsung  antara  masyarakat  dengan  pemerintah. Pertama, hubungan  kolaborasi  antara  masyarakat  dengan  pemerintah. Kolaborasi  yang  diperagakan  bersifat  khas  karena  dipenuhi  siasat  dan  taktik terselubung.  Di  satu  sisi  pemerintah  melibatkan  masyarakat  sebagai  tenaga kerja  agar  proyek  terealisasi.  Di  sisi  lain,  masyarakat  mau  terlibat  agar  bisa menentukan  tanaman  dan  lokasi  proyek. Kedua, cara-cara  yang  dijalankan melahirkan  strategi  perlawanan.  Keputusan  masyarakat  untuk  berkolaborasi selain  untuk  mencari  uang  juga  diliputi  tujuan  memperkuat  klaim  sebagai penguasa atas hutan.
Uraian  ini  memperlihatkan  kolaborasi  yang  dijalankan  adalah  sebuah strategi perlawanan.  Untuk  mendekati  maksud  itu  maka  perlu  dikemukakan kerangka teoritis/konseptual tentang perlawanan. Kerangka teoritis perlawanan yang  bernuansa  kultural  bermula  dari  pemikiran  Scott  (1993).  Scott memberikan  tonggak  baru  dalam  pencermatan  corak  perlawanan  kaum  tani sebagai hal yang terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi mereka, atau sebagai subkultur  yang  melekat  dalam  kehidupan  kaum  lemah.  Konstruksi  teori perlawanan  dari  Scott  mengangkat  kaum  tani  sebagai  pelaku  sejarah  atas riwayat  kehidupan mereka.  Kerangka  pikir  Scott  tertuang  dalam  konsepsi perlawanan sebagai ”senjata kaum lemah”. vi
Mengikuti kerangka  argumentasi  Scott,    terlihat  peralihan  cara  pandang tentang  teori  perlawanan,  yaitu  dari  perhatian  yang  ditujukan  kepada  gerakan sosial yang begitu bernapsu, diwarnai reaksi kemarahan, dan mekanis, menuju cara  pandang  yang  memaknai  perlawanan  dalam  konteks  tindakan  sosial  dan perilaku  (Scott,  1993:  319).  Scott    beralasan  bahwa  kaca  mata  gerakan  sosial tidak  mampu  mewadahi  bagian  terpenting  dari  perlawanan  kaum  tani  yang terekpsresi  dalam  bentuk:  bekerja  seenaknya,  mengelabui,  taat  dibuat-buat, mencuri  kecil-kecilan,  pura-pura  bodoh,  memfitnah,  membakar  rumah, penyabot, dan seterusnya.” Sekalipun tak berarti dalam cara pandang gerakan sosial, aksi-aksi itu mampu merepresentasikan inti politik dari perjuangan kaum tani atau kaum lemah.
Dalam  konteks  perlawanan  berbasis  penguasaan  hutan,  perlu dikemukakan pandangan Peluso (2006). Peluso membangun tesis bahwa bentuk perlawanan  yang  dilakukan  kaum  tani  berbasis  hutan  selalu  dalam  konteks melawan kekuasaan negara atas hutan. Negara selalu mewujudkan kekuasaan atas  hutan  melalui  penegakan  kontrol  atas  lahan,  species,  tenaga  kerja,  dan ideologis.  Karenanya,  corak  perlawanan  rakyat  dalam  konteks  penguasaan hutan  terlihat  dalam  pola  sebaliknya,  yaitu:  (1)  Menolak  dan  melawan penguasaan  lahan  hutan  dengan  cara  merebut  kembali  untuk  digarap.  (2) Menolak penguasaan atas species/tanaman dengan cara merusak atau merebut species/tanaman. (3) Menolak penguasaan tenaga kerja dengan cara mogok dan migrasi.  (4)  Menolak  penguasaan  ideologis  dengan  cara  memelihara  budaya perlawanan mereka (Peluso, 2006: 364).
Secara  historis,  perlawanan  dalam  penguasaan  kawasan  hutan  Egon- Ilimedo  bermula  dari  penerapan  politik  teritorialisasi  kawasan  hutan  negara sejak  tahun  1929  dan  dilanjutkan  dengan  program  tata  guna  hutan kesepakatan (TGHK) vii tahun 1982/1984. Politik teritorialisasi (Bdk: Vandergeest dan  Peluso,  2002) viii kawasan  hutan  negara  berhadapan  dengan  sistem  lokal yang dianut  masyarakat. Masyarakat Houday mengakui orangtua mereka telah menyerahkan wilayah adat mereka menjadi kawasan hutan negara sejak masa kolonial  Belanda.  Mereka  mengakui  pemerintah  adalah  pihak  yang  memiliki otoritas  mengurus  hutan. Tetapi  di  sisi  lain, tujuan  untuk  merebut    posisi sebagai  ”penguasa-riil”  atas  kawasan  hutan  masih  melekat  pada  masyarakat Houday. Meski pemerintah adalah pemegang otoritas, tetapi masyarakat Houday berjuang agar dari hari ke hari mereka bisa menanami lahan, mengontrol, dan mengambil  hasil  dari  lahan  kawasan  hutan  negara  tersebut.  Itulah  makna ”penguasa-riil” atas hutan.
Cara  pandang  demikian  menentukan  tujuan  dan  strategi  perlawanan yang  dijalankan  masyarakat  Houday.  Berbagai  bentuk  perlawanan  dijalankan sebagai  strategi  menghadapi  campur  tangan  negara  dalam  penguasaan  hutan. Salah  satu  strategi  yang  dijalankan  adalah  berkolaborasi  dengan  pemerintah melalui proyek kehutanan dan non-kehutanan. Perlawanan itu selalu dilakukan dalam  konteks  menghadapi  pengaruh  atau  intervensi  pihak  lain.  Kehadiran proyek reboisasi adalah intervensi kekuasaan yang sulit dibendung masyarakat. Dalam  situasi  demikian,  masyarakat  Houday  menemukan  bahwa  proyek reboisasi  bisa  dijadikan  sarana  untuk  mewujudkan  tujuan  menguasai  kembali lahan  kawasan  hutan dengan  menanami,  mengontrol,  dan  memetik  hasil  dari lahan  tersebut.  Masyarakat  Houday  memanfaatkan  proyek  sebagai  senjata
untuk  merealisasikan  tujuan  menguasai  lahan  dan  memenuhi  kebutuhan ekonomi.
Strategi yang dijalankan masyarakat ditopang oleh formulasi tujuan dan kepentingan mereka atas hutan. Pertama, tujuan perlawanan untuk mengambil manfaat  ekonomi  dari  proyek  dengan  cara  menjadi  tenaga  kerja,  menanami lahan, memelihara tanaman, memanen hasil, dan membangun rumah tinggal di kawasan  hutan. Kedua, tujuan  perlawanan  untuk  merebut  posisi  sebagai “penguasa-riil”  atau  menjadi  tuan  atas  lahan  dengan  menanam,  memelihara, memanen,  dan  mengontrol  lahan  dan  tanaman. Ketiga, tujuan  perlawanan adalah  untuk  memelihara  amanat  nenek-moyang  yang  mewarisi  tanah adat Houday.  Mereka  menghargai  keputusan  orangtua  mereka  menyerahkan  tanah Houday  menjadi  kawasan  hutan,  tetapi  rela  dibiarkan  rusak. Keempat, tujuan perlawanan  untuk  memelihara  dan  mewariskan  kepada  anak  cucu.  Bagi masyarakat,  pencapaian  tujuan  perlawanan itu  bukanlah  pekerjaan  terpisah- pisah. Satu  aksi  bisa  karena  digerakkan  oleh  semua  tujuan  dan  satu  aksi sekaligus menyentuh semua tujuan perlawanan.
Kesolidan  definisi  kepentingan  dan  tujuan  perlawanan  yang  dijalankan masyarakat kontradiksi dengan situasi disorientasi pemerintah dalam tata kelola proyek.  Padahal,  dalam  kalkulasi  hubungan  kekuasaan (Foucault,  1980; Haryatmoko, 2003), proyek merupakan salah satu strategi dan mekanisme sosial untuk  menundukkan  pihak  lain.  Instansi  pemerintah  gagal  memanfaatkan proyek  untuk  mengukuhkan  posisinya  sebagai  penguasa  atas  hutan  melalui kontrol  atas  tanaman,  lahan,  tenaga  kerja,  dan  ideologi  (Peluso,  2006). Pemerintah  terjebak  pada  prosesdur  adminstratif  dan  strategi  menghabiskan anggaran  proyek  sesuai  jadwal,  agar ada  alasan  meminta  proyek  baru.  Bagi pemerintah,  proyek  harus  dilaksanakan  sesuai  batas  waktu  yang  telah ditetapkan.  Keberhasilan  proyek  terletak  pada  ketrampilan  meramu  laporan akhir  yang  menunjukkan  tertib  administrasi  keuangan.  Soal  kondisi  fisik lapangan bisa diatur antara tim pemeriksa dan petugas lapangan.
Kegamangan  visi  dan  strategi  dijalankan  pemerintah  memuluskan langkah  masyarakat  untuk  meperkuat  klaim  penguasaan  mereka  atas  lahan kawasan hutan. Tumpang tindih proyek dan tidak ada komunikasi antarinstansi pemerintah  yang  membawa  proyek  dalam  kawasan  hutan,  dengan  sengaja dimanfaatkan  masyarakat.  Buktinya  terlihat  dari  hadirnya  proyek  non- kehutanan dari perkebunan dan transmigrasi di kawanan hutan negara dengan janji sertifikasi lahan. Karenanya, masyarakat berjuang menarik proyek masuk ke  desa,  mengelabui  petugas  di  lapangan,  ikut  menarik  meteran,  dan mengkapling areal proyek. Sekalipun gagal merebut sertifikat, tetapi masyarakat tetap  pada  posisi  aman  karena  perjuangan  itu  dilakukan  bersama  instansi pemerintah.
Bagaimana  masyarakat  mewujudkan  tujuan  perlawanan,  terlihat  dalam strategi  dan  taktik  yang  dijalankan.  Masyarakat  memanfaatkan  fasilitas  atau dukungan pemerintah yang terwujud dalam berbagai bentuk proyek. Kehadiran proyek secara rutin memberi peluang bagi masyarakat untuk memperkuat klaim penguasaan mereka atas lahan. Proyek reboisasi yang selalu berarti menanam, menyulam, dan merawat tanaman, berujung pada penguatan klaim penguasaan bidang-bidang lahan kawasan hutan oleh masyarakat. Demikian juga kehadiran proyek  perkebunan  dan  transmigrasi  yang  memberi  iming-iming  sertifikasi
lahan,  disambut  gembira  oleh  masyarakat  untuk  membukti  kepemilikan  atas bidang-bidang lahan kawasan hutan.
Menghubungkan dengan konstruksi strategi perlawanan kaum tani yang identik  dengan  senja  kaum  lemah  (Scott,  1993)  maka  realitas  ini memperlihatkan  corak  yang  dinamis  dan  lugas.  Cara-cara  yang  dijalankan masyarakat Houday memperlihatkan strategi perlawanan dengan memanfaatkan ”senjata  kaum  penguasa”.  Mereka  tidak perlu  merajut  senjata  sendiri,  tetapi cukup  memanfaatkan  senjata  pemerintah  yang  gagal  dikelola,  yaitu  ”proyek”. Masyarakat  memiliki  alasan  memanfaatkan  senjata  kaum  penguasa  karena mereka  merasa  berhak  atas  proyek  pemerintah.  Masyarakat  menyadari  bahwa dengan  kekuatan  sendiri,  mereka  sulit  membeli  bibit,  pupuk,  dan  mengupah tenaga  kerja.  Alasan  ini  dikonstruksi  puluhan  tahun,  dari  pengalaman  mereka tentang pengelolaan proyek kehutanan.
Proyek reboisasi adalah lanjutan politik teritorialisasi dan program TGHK yang  dijalankan  pemerintah  untuk  memperkuat  kekuasaan  atas  hutan. Masyarakat  antusias  menerima  semua  proyek,  mengelabui  petugas,  menunjuk lokasi,  melakukan  kapling  areal,  dan  membentuk  kelompok  kerja.  Meski akhirnya  strategi  memanfaatkan  ”senjata  penguasa”  (proyek)  diketahui pemerintah,  namun  masyarakat  tidak  mengambil  posisi  ”bersembunyi”  atau membebani  diri  dengan  perasaan  bersalah. Fakta  empirik  ini  memberi konstruksi  baru  dalam  menjelaskan  strategi  perlawanan.  Jika  Scott  (1993) ix menyebut  strategi perlawanan  kaum  tani  sebagai  senjata  kaum  lemah,  maka fakta  ini  menyuguhkan  keberanian  masyarakat  menggunakan  ”senjata penguasa” yaitu proyek untuk mewujudkan tujuan mereka.
Jika  awal  kemunculannya,  strategi  perlawanan  selalu  dikaitkan  dengan aksi  sembunyi-sembunyi,  diam-diam,  dan  bersifat  anonim  (Scott,  1993);  maka fakta  empirik  ini  menyuguhkan  fenomena  strategi  perlawanan  terbuka.  Saat aksi masyarakat ketahuan, mereka tidak dengan serta-merta lari bersembunyi. Ketika  mereka  diposisikan  sebagai  pihak yang  melakukan  manipulasi,  mereka berdalih  bahwa  tanggung  jawab  proyek  ada  pada  aparat  pemerintah.  Ketika instansi kehutanan memosisikan diri sebagai pihak paling berhak atas kawasan hutan,  masyarakat  balik  bertanya: ”Bukankah  instansi  perkebunan  dan transmigrasi adalah instansi pemerintah?” Saat petugas proyek perkebunan dan proyek Translok menuding masyarakat sengaja menjebak petugas pengukuran, masyarakat tegas menyatakan: ”Bukankah yang pegang peta kawasan hutan itu pemerintah?  Kami  masyarakat  hanya  berpatokan  pada  cerita  orangtua  kami.” Cara  membangun  argumentasi  ini  memperlihatkan  kelugasan  masyarakat dalam
mewujudkan strategi perlawanan
terhadap kekuasaan negara/pemerintah.

## PENUTUP
Konstruksi fakta-empirik. Analisis  ini  menyuguhkan  fenomena  hubungan sosial  dalam  penguasaan  hutan. Pertama, bekerjanya  kolaborasi  antara pemangku  kepentingan  yang  dipenuhi  siasat,  taktik,  strategi  terselubung. Kolaborasi  yang  dijalankan  para  pemangku  kepentingan  dalam  penguasaan hutan  tidak  dibangun  di  atas  tujuan,  strategi,  dan  metode  kerja  bersama. Kolaborasi  demikian,  dinyatakan  sebagai  kolaborasi  tanpa  tujuan  bersama.
Kedua, cara-cara  berkolaborasi  yang  dijalankan  masyarakat  dan  pemerintah memperlihatkan  sebuah  strategi  perlawanan  melalui  taktik  mengelabui  dan mengalahkan otoritas negara/pemerintah.
Implikasi  teoritis. Awalnya,  analisis  ini  menginspirasi  teori  perlawanan Scott  (1993)  yang  bercorak  kultural.  Meski  demikian,  konstruksi  fakta  empirik dan  konstruksi  analisis  ini  memberi  nuansa  baru  dalam  strategi  perlawanan. Jika  Scott  menyebut  strategi  perlawanan  kaum  tani  sebagai  senjata  kaum lemah,  maka  fakta  ini  menyuguhkan  keberanian  masyarakat  menggunakan ”senjata  penguasa”  untuk  mewujudkan  tujuan  mereka.  Jika  awal kemunculannya,  strategi  perlawanan  selalu  dikaitkan  dengan  aksi  sembunyi- sembunyi,  diam-diam,  dan  bersifat  anonim  (Scott,  1993);  maka  analisis  ini menyuguhkan fenomena strategi perlawanan secara terbuka dan lugas, bahkan dijalankan melalui hubungan kolaborasi. Fenomena ini membuka ruang diskusi tentang  hubungan  kekuasaan  yang  dinamis  dan  terbuka  (Foucault,  1980; Haryatmoko, 2003).
Implikasi  praksis. Analisis  ini  memberi  kontribusi  praksis  tentang pentingnya mendorong pendekatan pembangunan kehutanan yang memperhitungkan hak-hak dan peran masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar  kawasan  hutan.  Aparat  pemerintah  perlu  memperbarui  strategi komunikasi  pembangunan  kehutanan  menuju  cara  yang  terbuka  dan transformatif.  Pendekatan  pembangunan  kehutanan  berbasis  proyek  harus dievalusi  dan  diperbarui  agar  mentalitas  sekadar  menghabiskan  biaya  dan memenuhi  target  fisik  segera  dihentikan.  Perlu  didorong  pendekatan program/proyek kehutanan yang mengutamakan prinsip berkelanjutan. (*)

## DAFTAR PUSTAKA
Abu-Lughod, Lila, 1989. The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power  Through  Bedouin  Women.  Princenton  University.  American Ethnologist.
Anonim,  2007.  Agenda  Pembangunan  Ekonomi  Kabupaten  Sikka.  Maumere: Pemda Kabupaten Sikka dan SWISSCONTACT/LED.
Anonim,  2001.  Inventarisasi,  Identifikasi  Potensi  Hutan dan  Kondisi  Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan  di  Kawasan  Hutan  Egon-Ilimedo.  Maumere:  Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dan Virama Karya (Konsultan).
Anonim,  2005. Sikka  Dalam  Angka  2005.  Maumere:  Badan Pusat  Statistik Kabupaten Sikka.
Creswell,  John  W.,  2002.  Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif. (Edisi Indonesia). Jakarta: KIK Press.
Foucault, Michel, 1980. Power/Knowledge. New York: Pantheon Books. Foucault, Michel, 2003. The Essential Foucault: Selections from Essential Works of  Foucault  1954-1984.  Edited  by  Paul  Robinson  and  Nicolas  Rose.  New York: The New Press.
Geertz,  Clifford,  1983.  Involusi  Pertanian:  Proses  Perubahan  Ekologi  di Indonesia. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
Haryatmoko, 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Penerbit KOMPAS.
Maring,  Prudensius,  2008.  Hubungan  Kekuasaan:  Konflik,  Perlawanan,  dan Kolaborasi  dalam  Penguasaan  Hutan  di  Egon  Flores.  Disertasi.  Jakarta: Universitas Indonesia.
Maring, Prudensius, 2008. Konflik Penguasaan Hutan, Klaim Kewenangan, dan Kebuntuan  Visi:  Kasus  Penguasaan  Hutan  di  Egon  Flores.  Dalam: Suporahardjo  dan  Abidah  Billah  Setyowati  (eds),  Desentralisasi  Tata Kelola  Hutan  di  Indonesia:  Tantangan  Menyiasati  Politik  Lokal,  Bogor: LATIN, hlm. 161-188.
Peluso, Nancy Lee, 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Terjemahan. Jakarta: KONPHALINDO.
Santoso,  Hery,  2004.  Perlawanan  di  Persimpangan  Jalan:  Kontes  Harian  di Desa-desa sekitar Hutan di Jawa. Yogyakarta: Yayasan Damar. Scott,  James  C.,  1993.  Perlawanan  Kaum  Tani.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Scott,  James  C.,  1994.  Moral  Ekonomi  Petani:  Pergolakan  dan  Subsistensi  di Asia Tenggara. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Vandergeest,  Peter,  1996. Mapping  Nature:  Territorialization  of  Forest  Right  in Thailand. Society and Natural Resources: 159-175.
Endnotes:
i. Pendekatan  kualitatif  menempuh  alur  kerja  induktif  yaitu  pengutamaan  pada konstruksi fakta-fakta empirik. Peneliti membekali diri dengan pengetahuan awal sebagai comparative  knowledge, bukan  untuk  mengarahkan  atau  mereduksi fakta  empirik. Instrumen  penelitian  ada  pada  peneliti,  bukan  pada kuesioner/lembar survei (Creswell, 2002).
ii. Nama desa sebagai lokasi penelitian dan informan yang disebut dalam tulisan ini disamarkan  untuk  alasan  kenyamanan.  Keputusan  ini  jadi  tanggung  jawab penulis dan secara etik/metodologi lazim dalam kajian antropologi (Bdk: Geertz, 1963).
iii. Program  Operasi  Nusa  Hijau  (ONH)  dicanangkan  sekitar  tahun  1978.    Program ONH  kemudian  berlanjut  ke  program  Tanam  Sekali  Lagi  Tanam;  Operasi  Nusa Makmur;  Operasi  Nusa  Hijau;  Operasi  Nusa  Sehat;  Gerakan  Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat; Program Tiga Batu Tungku; dan Anggur-Merah (Kleden, 2009; Maring, 2008).
iv. Aparat  perkebunan  menyebutkan:  Proyek  rehabilitasi  dan  peremajaan  tanaman ekspor  merupakan  kerjasama  antara  Dirjen  Perkebunan  (Deptan)  dengan  Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada waktu itu, proyek PRPTE yang masuk di kabupaten Sikka  seluas  720  Ha.  Untuk  kelapa  dalam  seluas  700  Ha  dan  kelapa  hibrida seluas  20  Ha.  Untuk  desa  Houday  seluas  61  Ha  selama  tahun  1982/1983 (wawancara, April, 2007).
v. Aparat Nakertrans Kabupaten menyatakan, saat pelaksanaan proyek TSM tahun 1997,  kabupaten  Sikka  belum  memiliki  instansi  otonom,  yang  ada  hanya “Transito” untuk mengurus transmigrasi (wawancara, April 2007).
vi. Perlawanan (resistance) penduduk  desa  dari  kelas  yang  lebih  rendah  adalah semua  tindakan  oleh  anggota  kelas  itu  dengan  maksud  untuk  melunakan  atau menolak  tuntutan-tuntutan  (misalnya,  sewa,  pajak,  penghormatan)  yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara,  pemilik  mesin,  pemberi  pinjaman  uang)  atau  untuk  mengajukan
tuntutan-tuntutannya  sendiri  (misalnya  pekerjaan,  lahan,  kemurahan  hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atas (Scott, 1993:302).
vii. TGHK  merupakan  program  nasional  untuk mewujudkan  teritorialisasi  kawasan hutan  yang  dirintis  sejak  masa  kolonial.  Program  TGHK  diperkuat  melalui  SK Menteri  Dalam  Negeri No.26/1982  tentang  Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan (TGHK).  Program  ini  memicu  lahirnya  perlawanan  dan  konflik  sosial  di  banyak tempat  karena  melahirkan  dualisme  tata  batas,  yaitu  batas  kolonial  dan  batas TGHK (Maring, 2008).
viii.
Politik teritorialisasi adalah proses yang dilakukan negara-negara modern dengan membagi  wilayah-wilayahnya  menjadi  zona-zona  politik  dan  ekonomi  yang kompleks  dan  saling  bertumpang-tindih,  mengatur  kembali  penduduk  dan sumber  daya  di  dalam  unit-unit  ini,  dan  membuat  aturan  yang  membatasi bagaimana  dan  oleh  siapa  wilayah  ini  dapat  dimanfaatkan”  (Peter  Vandergeest dan Peluso, 2002).
ix. Dalam melakukan perlawanan, aksi diam-diam dan anonim merupakan ciri khas perlawanan  kaum  tani.  Pilihan  ini  untuk  menghindari  dampak  di  balik  aksi mereka (Scott, 1993). (*)