## AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI

## Awaliah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako awaliah@untad.ac.id
Vivi Nur Qalbi Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako bungasawavivi@gmail.com

## Achmad Allang
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako email : allangachmad57@gmail.com

## Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako email : noeroelallang@gmail.com

## ABSTRAK
God created humans in pairs of their own kind to continue their offspring through legal  marriage.  In  practice,  marriages  are  not  carried  out  in  accordance  with applicable  regulations  and  are  recognized  by  the  state.  There  are  still  many people  who  carry  out  unregistered  marriages  which  have  both  legal,  social  and psychological  consequences.  The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the understanding  and  knowledge  of  the  legitimacy  and  legal  consequences  of unregistered  marriages  in  the  Uswatum  Khasanah  study  group  about unregistered  marriages.  The  results  showed  that  before  the  counseling  was carried  out  they  had  the  same  perception  about  unregistered  marriage  and registered marriage because the point was to avoid adultery, after counseling they knew  and  understood  the  weaknesses  of  unregistered  marriage,  especially regarding  the  position  of  women  and  their  offspring.  This  means  that  people  do not  understand  the  status  of  unregistered  marriages,  so  intensive  counseling  is needed  regarding  unregistered  marriages  to  community  groups,  especially  those who are vulnerable to conducting unregistered marriages
Keywords  : legal  consequences,  unregsitered  marriage,  legal  status  of unregistered marriage

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan 1 adalah suatu hak asasi  yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang  Dasar  1945,  pada  tataran  praktis  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut  Undang-Undang  Perkawinan).  Undang-Undang  Perkawinan  menegaskan pelaksanaan perkawinan itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya , selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya  pernikahan  yang  baik adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  negara  yang  berlaku serta  wajib  mengikuti  ketentuan  agama  dengan  maksud  menjaga  kesucian perkawinan.
Idealnya  pelaksanaan  perkawinan  dilangsungkan  beriringan  sesuai disyaratkan  dalam  Undang-Undang  dan  ketentuan  agama  yang  dianut  kedua mempelai.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  sering  dijumpai  adanya pelaksanaan perkawinan  menyimpang dari  ketentuan tersebut.  Misalnya,  seorang pria  yang  menikah  dengan  seorang  perempuan  dengan  cara  tidak  tercatat  pada Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi non beragama Islam).
Perkawinan  siri 2 yang  terjadi  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan,  dipandang  sebagai  perkawinan  yang  tidak  sah  secara  hukum  positif, maka kedudukan perempuan selaku isteri dan keturunannya dimata hukum positif berada  pada  posisi  lemah.  Isteri  mudah  diceraikan  oleh  suaminya  tanpa  melalui prosedur  hukum,  anak  yang  dilahirkan  dianggap  sebagai  anak  lahir  diluar  nikah
1 Lihat  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dinyatakan  bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Selanjutnya  Lihat  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa,  perkawinan  menurut  Hukum Islam adalah pernikahan,  yaitu akad  yang sangat  kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,
2 Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata ‘ sirri ´ berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘ sirrun ´ yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari  yaitu terang-terangan.  Nikah  siri  menurut  terminologi  fiqh  dilarang  menurut  Hukum  Islam,  karena  ada  unsur  siri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.
dengan demikian tidak bisa mendapatkan dokumen kependudukan dan serta tidak berhak  mewaris  kepada  ayahnya  biologisnya  sepanjang  tidak  diakui  secara tertulis.
Perkawinan  siri  berbeda  dengan  perkawinan  tidak  tercatat  atau  tidak dicatatkan  yang  biasa  diartikan  sebagai  nikah  di  bawah  tangan.  Perkawinan semacam ini sepanjang dilakukan menurut syariat  Islam, hukumnya sah menurut Hukum Islam, namum menurut hukum positif secara formil tidak sah karena tidak terdaftar  pada  intitusi  pemerintahan.  Sebagian  masyarakat  menganggap perkawinan  siri  merupakan  solusi  bagi  pasangan  yang  hendak  menikah  namun belum  mampu  secara  finansial  atau  karena  ada  hal-hal  tertentu  yang  menjadi alasan sehingga mereka melakukan perkawinan siri.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengetahuan  kelompok  Majelis  Taklim  Uswatum  Khasanah mengenai keabsahan perkawinan siri menurut peraturan hokum yang berlaku
Sebagai  data  awal,  untuk  mengetahui  pandangan  kelompok  Majelis Taklim  Uswatum  Khasanah  mengenai  pandangan  mereka  tentang  perkawinan siri, maka terlebih dahulu diedarkan angket. Dari hasil tersebut didapat bawah seluruh  anggota  kelompok  Majelis  Taklim  Uswatum  Khasanah  menganggap bahwa  perkawinan  siri  itu  sama  kedudukannya  dengan  perkawinan dilangsungkan  sesuai  prosedur  yang  diatur  dalam  Undang-Undang,  karena yang  menikahkan  adalah  Imam  Masjid  (pegawai  syara).  Mereka  menganggap bahwa  Imam  Masjid  tersebut  sebagai  Pegawai  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) sehingga  mereka  menganggap,  bahwa  nikah  siri  kedudukan  sama  dengan perkawinan  biasa.  Anggapan  ini  di  dasari  karena  setelah  nikah  siri dilaksanakan  berarti  hubungan  suami  isteri  telah  sah  dilakukan  artinya  tidak melanggar norma agama atau kesusilaan.
Terdapat beberapa model atau bentuk perkawinan siri yang dilaksanakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan siri dengn tujuan menghindari zina. Beberapa model perkawinan siri tersebut antara lain :
a. Perkawinan  siri  dengan  tanpa  tanpa  wali  atau  saksi.  Pernikahan  ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pernikahan semacam ini menurut  hukum  Islam  tidak  sah  atau  dilarang,  sebab  untuk  sahnya  suatu pernikahan  pihak  perempuan  harus  didampingi  walinya  yang  sah,  yaitu ayahnya atau saudara laki-lakinya atau paman (saudara laki-laki) dari pihak ayahnya.  Jadi  yang  bertindak  sebagai  wali  adalah  yang  berjenis  kelamin laki-laki  dan  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  yang  terdekat,  dan  jika tidak  ada  maka  yang  berindak  sebagai  wali  adalah  wali  hakim.  Hal  ini berdasarkan  hadis  Nabi  yang  di  riwayat  oleh  Ibnu  Majah,  bahwa  seorang perempuan tidak boleh menikahkan wanita lainnya, dan seorang perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri.
b. Perkawinan  yang  dihadiri  oleh  wali  dan  dua  orang  saksi,  tetapi  saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada khalayak ramai.
Bentuk perkawinan siri ini terdapat dua pendapat, yaitu :
1) Pendapat  yang  pertama  mendasarkan  pada  hadits  riwayat  Imam Addaruqutny  dan  Baihaqi  menyatakan  bahwa  “tidak  sah  suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”
2) Pendapat yang kedua mendasarkan pada hadits riwayat An Nasa’i dan Al Hakim  yang  menyatakan  bahwa  “pembeda  antara  yang  halal (pernikahan)  dan  yang  haram  (perzinaan)  adalah  gendang  rebana  dan suara”  dan  hadits  riwayat  Tirmidzi  dan  Ibnu  Majah  yang  menyatakan bahwa  “Rosululloh  bersabda  umumkanlah  nikah,  adakanlah  di  masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.”
c. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  adanya  wali  dan  dua  orang  saksi  yang adil  serta  adanya ijab  qobul ,  namun  pernikahan  ini  tidak  dicatatkan  pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Bila  dilihat  dari  aspek  hukumnya,  perkawinan  ini  termasuk  perkawinan yang  sah,  karena  pernikahan  itu  memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Yang dimaksud  syarat  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  dalam  pernikahan  atau perkawinan  tetapi  tidak  termasuk  hakekat  dari  perkawinan  itu  sendiri.  Bila salah  satu  syarat-syarat  dari  perkawinan  itu  tidak  dipenuhi,  maka
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 1, April 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
perkawinan itu tidak sah. Pada perkawinan ini  yang tidak terpenuhi  adalah pendaftaran  pernikahan  sesuai  ketentuan  hukum  positif  yang  menentukan bahwa  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.” 3 Kompliasi  Hukum  Islam  tentang  keharusan pencatatan  pernikahan  disebutkan  bahwa  :  “agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus  dicatat.” 4 Sehingga  dalam  suatu  pernikahan  sangatlah  diperlukannya  pencatatan pernikahan,  hal  tersebut  agar  rumah  tangga  yang  dijalin  dapat  dilindungi oleh  aturan  hukum  yang  berlaku.  Pengetahuan  kelompok  Majelis  Taklim Uswatum  Khasanah  menganggap  pelaksanaan  perkawinan  siri  sama kedudukannya  dengan  perkawinan  tercatat  atau  diumumkan.  Pelaksanaan perkawinan  siri,  menurut  Hukum  Islam  sah  sepanjang  dilakukan berdasarkan  syariat  Islam  yaitu  kedua  mempelai,  ada  wali  nikah  bagi perempuan,  dihadiri  dua  orang  saksi,  dan  ada  mahar,  jika  hal  itu  tidak memenuhi  dinyatakan  tidak  sah  menurut  Hukum  Islam.  Kebanyakan pelaksanaan  perkawinan  siri  dilakukan  secara  diam-diam,  bahkan  pihak laki-laki  tidak  memberikan  mahar  kepada  mempelai  perempuan.  Di beberapa tempat  Imam  Masjid  terpaksa menikahkan antara perempuan dan laki-laki  karena  sudah  hidup  serumah  tanpa  ikatan  perkawinan.  Hal  itu dilakukan  guna  menghindari  perbuatan  zina  berkepanjangan  yang  bisa menimbulkan  murka  Tuhan,  maka  Imam  Masjid  setempat  menikahkan mereka,  bahkan  bertindak  sebagai  wali  dari  perempuan  adalah  wali  hakim yang  ditunjuk  atas  kesepatan  saja,  dan  saksi  adalah  masyarakat  setempat. Inilah  menyebabkan  perkawinan  siri  dianggap  tidak  sah  baik  menurut Hukum  Islam  maupun  menurut  negara,  karena  disamping  dinikahkan  oleh pejabat  tidak  berwenang  juga  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku, terutama menurut Undang-Undang Perkawinan. Motif utama pernikahan siri dilangsungkan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  hanya
3 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,
4 Lihat Pasal 5 ayat (1)  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
semata-mata karena menghindari perbuatan zina, disamping motif ekonomi, atau ingin berpoligami tetapi tidak izin dari isteri-isteri terdahulu.
2. Pengetahuan  kelompok  Majelis  Taklim  Uswatum  Khasanah  mengenai akibat  hukum perkawinan siri
Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan,  yang  bersifat  permanen.  Jika  hanya  berlaku  pada  suatu waktu  tertentu  maka  pernikahan  itu  dari  awal  batal  demi  hukum.  Kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah, tidak memahami mengenai akibat hukum yang timbul dan mengikat kedua belah pihak menurut hukum positif, wajib di daftarkan,  dan  pernikahan  itu  harus  diketahui  oleh  umum.  Kelompok  Majelis Taklim  Uswatum  Khasanah  bahwa  perkawinan  siri  kekuatan  hukumnya  sama dengan perkawinan tercatat.
Akibat  hukum  dari  perkawinan  siri  cukup  banyak  mulai  dari  hak mewarisi  jika  salah  salah  satu  pihak  meninggal  dunia,  pembagian  harta  gono gini jika terjadi perceraian, dan hak kependudukan anak.
Kedudukan  hukum  perkawinan  sirih  dalam  hukum  positif,  memiliki kekuatan hukum lemah bahkan secara hukum bisa dikatakan kedua belah pihak tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Namun  perkawinan  siri  tetap dipandang  sah  dalam  perspektif  agama  apabila  telah  terpenuhi  rukun  dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan  pada  kedua  belah  pihak  dan  terutama  istri  dan  anak-anaknya. Mazhab  Hanfi,  Maliki  dan  Syafii,  perkawinan  siri  tidak  dibolehkan  dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera  atau  rajam)  jika  telah  terjadi  hubungan  seksual  diantar keduanya dan diakui atau dengan kesaksian empat orang saksi. 5
Perkawinan  yang  baik  dan  membawa  manfaat  jika  perkawinan  itu  di umumkan  sesuai  dengan  Hadits  Nabi  yang  memerintahkan  adanya  walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw : “adakanlah pesta perkawinan,  sekalipun  hanya  dengan  hidangan  kambing”,  dan  "umumkanlah
5 Irfan Islami. “ Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya.” Adil : Jurnal Hukum Vol.8 No. 1 Fakultas Hukum Universitas YARSI : Jakarta.
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 1, April 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
nikah  ini,  dan  laksanakanlah  di  masjid,  serta  ramaikanlah  dengan  menabuh rebana untuk mengumumkannya.” 6
Ali  Uraidy  mengungkapkan  akibat-akibat  hukum  dari  perkawinan  sirri diantaranya :
1. Tidak  adanya  kekuatan  hukum  yang  tetap  terhadap  legalitas perkawinan  tersebut,  sehingga  apabila  adanya  hak-hak  istri  yang dilanggar  oleh  suami,  istri  tidak  dapat  menuntut  hak-hak  tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum  dan  suami  istri  yang  melaksanakan  akad  nikah  sirri  tidak dapat  membuktikan  bahwa  keduanya  merupakan  pasangan  yang legal  dimata  Hukum  Islam  maupun  negara.  Kendati  adanya  saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi  ketika  diperlukan.  Selain  itu,  kita  bisa  saja  hidup  berpindah- pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan  suami  istri  lainnya  dalam  menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena  tidak  ada  bukti  adanya  perkawinan  tersebut,  kepentingan seperti  terkait  dengan  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP), Kartu  Keluarga  (KK),  Pasport,  Akta  kelahiran  anak  atau  pun berkaitan  dengan  politik  yaitu  berhaknya  memberikan  suara  atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya  tidak  dapat  membuat  KTP  dan  Kartu  Keluarga,  sementara untuk membuat aktekelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami  lebih  leluasa  untuk  meninggalkan  kewajibannya,  bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama  cenderung  dipraktekakan  secara  kacau.  Kekacauan  tersebut dapat  digambarkan  bahwa  apabila  suatu  akad  nikah  tidak  dicatat secara  resmi  di  hadapan  pejabat  yang  berkewenangan  yakni,
Pegawai  Pencatat  Nikah,  maka  akad  nikah  seperti  ini  cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk  melakukan  akad  nikah  kembali  dengan  perempuan  lain  tanpa terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  secara  resmi  dari  istri pertama  melalui  proses  persidangan.  Perilaku  seperti  ini  cenderung akanterualang  kembali  sampai  akhirnya  suami  pun  berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya
6 Abdul  Gani  Abullah.  1991. Himpunan  Perundang-undangan  dan  Peraturan  Peradilan  Agama .  PT. Intermasa : Jakarta. Hal. 187.
kemaslahatan  agama  juga  ikut  terganggu  dengan  perilaku  seperti yang digambarkan; 7. Akad  nikah  sirri  dapat  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang.  Terlebih  ketika  anak  memasuki  usia  sekolah  dan  ketika didaftarkan,  setiap  lembaga  pendidikan  selalu  mensyaratkan  kepada pendaftar  (orang  tua  anak)  salah  satunya  adalah  akte  kelahiran. Syarat  untuk  membuat  akte  kelahiran  anak  adalah  buku  nikah  dan orang  yang  memiliki  buku  nikah  adalah  orang  yang  ketika melangsungkan  akad  nikah  mencatatkan  pernikahannya.  Apabila buku  nikah  tidak  dimiliki,  akte  kelahiran  pun  tidak  dapat  diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah  anak  sah  pasangan  suami  istri  yang  ingin  membuat  akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad  nikah  siri  dapat  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan  akal. Dikatakan  demikian  karena  dengan  adanya  rasa  tidak  nyaman bahkan  hilangnya  rasa  percaya  diri  disebabkan  orang  tuanya  tidak memiliki  buku  nikah,  anak  pun  tidak  dapat  berpikir  dengan  baik.
Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat  hilangnya  rasa  percaya  diri.  Anak  itu  pun  akhirnya  mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
9. Akad  nikah  sirri  dapat  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah,  anak  yang  dilahirkan  pun  tidak  memiliki  identitas  yang  jelas asal  usul  yang  dapat  dibuktikan  secara  hukum,  sehingga  cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut  demikian  karena  tidak  jelasnya  identitas  pernikahan  dan pernikahan  pun  tidak  dapat  dibuktikan  melalui  buku  nikah,  maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya  meninggal,  anak  mendapatkan  kesulitan  untuk  mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri  ini,  dia  pun  mendapatkan  kesulitan  untuk  menyatakan  dirinya sebagai  ahli waris  yang  sah, baik  sebagai  istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya. 7
Pada  perkawinan  siri,  status  hukum  anak  kabur  karena  tidak  bisa dibuktikan  akte  kelahiran,  sehingga  kalau  ayahnya  meninggal  bisa  saja keluarga ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak dari almarhum ayahnya,  bahkan  ayah  masih  hidup  bisa  saja  menyangkali  anak  tersebut.
7 Ali  Uraidy.  2012. Pekawinan  Siri  dan  Akibat  Hukumnya  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 .  Hal. 990..
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 1, April 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sehingga  tanpa  adanya  pencatatan  tersebut,  maka  anak  yang  lahir  dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal  tersebut  dinyatakan  bahwa  “anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah”, 8 dan selanjutnya dinyatakan  pula  bahwa  :  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.” 9 Ini  juga dikuatkan  dengan  ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  waris yaitu  “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” 10 Oleh karena itu, dia hanya  mewaris  dari  ibunya  saja.  Namun  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi tahun  2010,  maka  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 11
Perkawinan  siri  banyak  menimbulkan  kerugian,  dibanding  dengan keuntungannya yaitu :
a. Keuntungannya  yaitu  jika  nikah  siri  dilangsungkan  sesuai  tuntunan  agama, maka  hubungan  suami  isteri  sah  artinya  terhindar  dari  perbuatan  zina  dan menghemat biaya.
b. Kekurangannya/kelemahannya :
1) Suami  dapat  bertindak  sewenang-wenang,  misalnya  dapat  saja menceraikan isteri siri tanpa melalui proses hukum;
2) Jika  suami  meninggalkan  istri  dalam  waktu  yang  lama  dan  sebelum meninggalkannya  suami  siri  tidak  menceraikannya,  isteri  tidak  bisa menggugat  cerai  pada  pengadilan  karena  akta  nikah  dan  jika  isteri melangsungkan  pernikahan  maka  isteri  tersebut  melakukan  poliandri
8 Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9 Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
10 Lihat Pasal 186 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
11 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU0VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012.
atau bersuami lebih dari satu orang dan hal itu dilarang oleh agama dan Undang-Undang Perkawinan;
3) Jika  suami  meninggal  dunia,  isteri  dan  anak-anak  terlahir  dari perkawinan  siri  tidak  bisa  menuntut  warisan,  anak  hanya  dapat mewarisi harta ibu yang melahirkan;
4) anak-anak terlahir dari nikah sirih oleh hukum negara dianggap sebagai anak luar kawin;
5) terhadap anak yang mengurus akta kelahiran, dalam akta tertulis hanya nama  ibu  yang  melahirkannya,  sehingga  sangat  berpengaruh  pada psikologis  anak.  Anak  merasa  terisolasi  dan  selalu  timbul  pernyataan dalam  hatinya  siapakah  nama  ayah  sesungguhnya,  Sekalipun  ibu  dan orang  sekelilingnya  memberikan  jawaban  dan  menunjuk  nama  ayah sebenarnya anak tersebut tetap tidak percaya jika membandingkan akta kelahiran  yang  dimiliki  oleh  anak-anaik  lainnya  yang  tercantum lengkap nama ayah dan nama ibu dalam akta mereka;
6) hak  isteri  untuk  mendapatkan  nafkah  lahir  dan  batin  berpeluang  besar terabaikan oleh suami;
7) untuk  menuntut hak  pengasuhan  anak  dan  hak  pendidikan  anak  jika terjadi  perceraian  sulit  dikabulkan  pengadilan  karena  ketiadaan  alat bukti autentik;
8) penentuan  hak  perwalian  bagi  anak  perempuan  yang  akan  menikah kabur, sehingga pada akhirnya jatuh pada wali hakim;
9) tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami siri berpeluang besar selalu terjadi pada istri siri dan keturunannya;
10) ketiadaan  dokumen  formil,  suami  tidak  terbebani  tanggungjawab formal.  Sehingga  dapat  melakukan  pengingkaran  telah  terjadinya pernikahan, dan tidak akan mendapat sanksi apapun secara hokum.

## C. PENUTUP
Tingkat  pemahaman  kelompok  Majelis  Taklim  Uswatum  Khasanah mengenai perkawinan siri masih rendah, mereka tidak mengetahui kelemahan dari pernikahan  siri.  Kelompok  Majelis  Taklim  Uswatum  Khasanah  masih
menganggap  bahwa  perkawinan  siri  sama  kedudukannya  dengan  perkawinan biasanya dalam hukum positif Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  dibutuhkan  penyuluhan  untuk memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  secara  terus  menerus  atau  secara berkesinambungan mengenai kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan siri.

## DAFTAR PUSTKA
Abdul  Gani  Abullah.  1991. Himpunan  Perundang-undangan  dan  Peraturan Peradilan Agama. PT. Intermasa : Jakarta.
Abdullah  Wasian.  2010. “Akibat  hukum  perkawinan  Siri  terehadap  Kedudukan Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang Perkawinan .” Universitas Diponegoro : Semarang.
Amir  Syarifuddin.  2006. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Kencana Pranadanedia Group : Jakarta.
Irfan  Islami.  Tanpa  Tahun. “Perkawinan  di  Bawah  Tangan  (Kawin  Siri)  Dan Akibat Hukumnya.” Fakultas Hukum Universitas Yasri : Jakarta.
J.  Satrio.  2000 .  Hukum  Keluarga  tentang  Kedudukan  Anak  dalam  Undang- Undang . Citra Aditya Bakti : Bandung
Soemiyati.  1982. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan) .  Liberti  : Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU0VIII/2010  tanggal  13  Februari 2012