Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No.1 (2022): 55-82
Pemaksaan  Perkawinan  Berkedok  Tradisi Budaya:  Bagaimana  Implementasi  CEDAW terhadap  Hukum  Nasional  dalam  Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?
Junita Fanny Nainggolan; Ramlan; Rahayu R. Harahap Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: ju2fanny@gmail.com
Submission : 17 November 2021 Revision : 14 Februari 2022 Publication : 18 Februari 2022
Abstract.
This article discusses the implementation of CEDAW  into national law to protect women’s rights in marriage. Even though the convention has been  ratified  for  decades,  in  social  life,  women  are  still  often discriminated against. One form of discrimination in Indonesia is still a patriarchal  culture  that  develops  in  society.  The  patriarchy  that dominates the culture of society creates sexism and gender inequality that affects many aspects of human activity, one of which is the issue of marriage.  In  Indonesia,  there  are  still  many  marriages  that  occur Indonesia  because  of  forced  marriages.  Moreover,  it  is  carried  out under the guise of a tradition that has experienced a shift in cultural values. The choice to  marry  and  with  whom is closely related to self- determination  which  has  been  recognized  in  the  CEDAW  Convention. The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  CEDAW  Convention, everyone  has  the  same  right  to  marry,  regardless  of  the  gender  and gender of the person. However, in its implementation into national law, its implementation is still discriminatory and not yet integrated.
Keywords: CEDAW; forced marriage; women's rights
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  implementasi  CEDAW    kedalam hukum  nasional  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dalam perkawinan.  Meski  sudah  puluhan  tahun  konvensi  diratifikasi, namun  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  perempuan  masih  sering didiskriminasi.  Salah  satu  bentuk  diskriminasi  di  Indonesia  masih berupa budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Patriarki yang  mendominasi  budaya  masyarakat  menciptakan  seksisme  dan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi banyak aspek aktivitas manusia,  salah  satunya  adalah  masalah  pernikahan.  Di  Indonesia, masih  banyak  perkawinan  yang  terjadi  di  Indonesia  karena  kawin paksa. Apalagi dilakukan dengan kedok tradisi yang telah mengalami pergeseran  nilai  budaya.  Pilihan  untuk  menikah  dan  dengan  siapa berkaitan  erat  dengan  penentuan  nasib  sendiri  yang  telah  diakui dalam Konvensi CEDAW. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa di dalam Konvensi CEDAW, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah,  terlepas  dari  gender  dan  jenis  kelamin  orang  tersebut. Namun, di dalam pengimplementasiannya ke dalam hukum nasional, pelaksanaannya masih bersifat diskiminatif dan belum terintegrasi.

## Kata Kunci: CEDAW; hak perempuan; pemaksaan perkawinan

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas mengenai hak perempuan untuk mendapatkan  perlindungan  dalam  kasus  pemaksaan perkawinan  sesuai  pengaturan  yang  terdapat  dalam Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women (CEDAW). Sejak berlakunya Konvensi CEDAW pada  tanggal  3  September  1981,  sudah  ada  189  negara  yang meratifikasi perjanjian internasional ini ke hukum negaranya, termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi dan mengesahkan Konvensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 menjadi Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Wanita.
Sebelum  tercetusnya  CEDAW,  tidak  ada  dokumen secara  komprehensif  yang  membahas  hak-hak  dasar perempuan dalam politik, kehidupan budaya, ekonomi, sosial, dan  keluarga.  Hingga  akhirnya  pada  tanggal  18  Desember 1979,  PBB  mengadopsi  Konvensi  CEDAW  atau  yang  sering juga  disebut  sebagai  “bill  of  rights”  internasional  bagi perempuan. Faktanya, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun
Konvensi CEDAW disahkan, di dalam kehidupan bermasyarakat,  wanita  masih  sering  mendapatkan  perlakuan diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia.  Secara  harfiah,  pengertian  diskriminasi  adalah perlakuan  yang  kurang  baik  bagi  siapapun  berdasarkan  jenis kelamin, ras dan sebagainya.
Hal tersebut dianggap sebagai penghambat pencapaian tujuan  kesetaraan,  pembangunan  dan  perdamaian. 1 Istilah diskriminasi telah disepakati dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW yang  menyatakan  bahwa  istilah  diskriminasi  terhadap perempuan  tidak  boleh  berlaku  untuk  diskriminasi, pengucilan,  atau  pembatasan  apapun  yang  dibuat  atas  dasar jenis  kelamin  dengan  akibat  atau  tujuan  untuk  mengurangi
1 Samidha  Pokharel.  Gender  Discrimination :  Women  Pers- pectives.  Nepalese  Journal  of  Development  and  Rural  Studies.  Vol.  5, No. 2. 2008. hal. 84.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan  hak  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya.  Dikatakan bahwa  itu  adalah  septum  bagi  perempuan,  sipil  atau sebaliknya,  terlepas  dari  status  perkawinan  mereka berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan 2 .
Salah  satu  bentuk  diskriminasi  di  Indonesia  masih berupa  budaya  patriarki  yang  berkembang  di  masyarakat. Patriarki  sendiri  berasal  dari  kata  patriarkat  yang  berarti peran  laki-laki  sebagai  satu-satunya  penguasa,  pusat,  dan segalanya  adalah  struktur  tata  letaknya.  Patriarki  yang mendominasi  budaya  masyarakat  menciptakan  seksisme  dan ketidakadilan  gender  yang  mempengaruhi  banyak  aspek aktivitas  manusia.  Dapat  dikatakan  bahwa  laki-laki memerankan  peran  utama  dalam  masyarakat,  sementara perempuan memiliki  sedikit pengaruh atau  sama sekali tidak memiliki  hak  di  bidang  umum  masyarakat,  termasuk  sistem ekonomi,  sosial,  politik,  bahkan  termasuk  di  dalamnya pernikahan 3 .
Berbicara mengenai patriarki, salah
satu problematikanya  ialah  permasalahan  pernikahan.  Budaya patriarki  masih  belum  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan
2 Louisa Yesami  Krisnalita.  Perempuan, HAM dan Permasa- lahannya Indonesia. Binamulia Hukum, Vol. 7. No. 1. 2018. hal. 74.
3 Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. Menyoroti Bu- daya Patriarki Di Indonesia. Share : Social Work Journal, Vol. 7, No. 1. 2017. hal. 71.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
perempuan  sehingga  masih  banyak  perlakuan  tidak  adil terjadi pada anak dan perempuan di negara ini.
Sejatinya  pernikahan  merupakan  ikatan  lahir  batin dari pasangan yang ingin membentuk keluarga. Pilihan untuk menikah  dan  dengan  siapa  sangat  terkait  erat  dengan penentuan  nasib  sendiri  yang  telah  diakui  dalam  beberapa instrumen  internasional  utama  sebagai  hak  asasi  manusia yang fundamental. 4 Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan perkawinan  lebih  menyasar  pada  perempuan  karena  posisi subordinat  dalam  masyarakat.  Penggunaan  kekerasan dan/atau  paksaan  terhadap  seseorang  untuk  melangsungkan perkawinan  menjadi  unsur  pemaksaan  perkawinan.  Banyak hal  yang  menjadi  faktor  terjadinya  pemaksaan  perkawinan, khususnya  di  Indonesia.  Salah  satu  contohnya  adalah  kawin paksa dikarenakan sebuah  tradisi adat yang telah mengalami pergeseran makna budaya seperti yang terjadi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.
Menurut  data  yang  dikumpulkan  Aprissa  Taranau, ketua  Badan  Pengurus  Nasional  Persekutuan  Perempuan Berpendidikan  Teologi  di  Indonesia  (PERUATI)  Sumba, setidaknya  ada  tujuh  kasus  kawin  tangkap  sepanjang  2016
4 Catherine Dauvergne, Jenni Millbank. Forced Marriage as a Harm  in  Domestic  and  International  Law.  Modern  Law  Review,  Vol. 73, No. 1. 2010. hal. 58.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
hingga  Juni  2020. 5 Salah  satu  kasus  kawin  tangkap  oleh masyarakat  Sumba,  mengandung  unsur  bullying  dan kekerasan terhadap perempuan karena calon pengantin akan diculik  terlebih  dahulu,  kemudian  dinikahkan  secara  paksa oleh  laki-laki  yang  menculiknya.  Pemaksaan  perkawinan  pun tergolong  dalam  kekerasan  berbasis  gender.  Komnas Perempuan  mengatakan  kekerasan  terhadap  perempuan adalah  tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  yang menyebabkan atau cenderung menimbulkan atau menyebabkan  kesengsaraan  dan  penderitaan  fisik,  seksual, psikologis  baik  bagi  perempuan  dewasa  maupun  anak perempuan dan remaja.
Persyaratan  bahwa  pernikahan  dilakukan  hanya dengan  kebebasan  dan  persetujuan  penuh  dari  kedua  belah pihak  sebenarnya  sudah  dicetuskan.  Hal  itu  pertama  kali diabadikan  dalam  Pasal  16  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (UDHR) 1948 yang berbunyi :
“(1) Men and women of full age, without any limitation due  to  race,  nationality,  or  religion,  have  the  right  to marry and to found a family. They are entitled to equal rights  as  to  marriage,  during  the  marriage,  and  at  its dissolution.
(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
5 Liza Tambunan. Kawin Tangkap: Kisah perempuan diculik untuk  dinikahi  di  Sumba,  menangis  sampai  tenggorokan  kering. 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050 . Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
(3)  The  family  is  the  natural  and  fundamental  group unit  of  society  and  is  entitled  to  protection  by  society and the State. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution; ...”
Lalu, Konvensi CEDAW membahas hak-hak perkawinan secara lebih  rinci  termasuk  kesetaraan  status  dalam  perkawinan sebagai  pengakuan  atas  fakta  bahwa  secara  historis perkawinan  telah  dilakukan.  Hal  tersebut  tertera  pada  Pasal 16 ayat (1) Konvensi CEDAW, yakni :
“(1) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate  discrimination  against  women  in  all  matters relating  to  marriage  and  family  relations  and  in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:
(a) The same right to enter into marriage;
(b) The  same  right  freely  to  choose  a  spouse  and  to enter  into  marriage  only  with  their  free  and  full consent; ...”
Hal  ini  memperluas  bahasa  persetujuan  untuk  memasukkan hak yang sama atas kebebasan dalam memilih pasangan untuk menikah  dan  persetujuan  dalam  pernikahan  hanya  dari mereka yang menikah. 6 Lebih lanjut di dalam hukum nasional sendiri, Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli  1984 melalui  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
6 Dauvergne Catherine, Millbank Jenni. Loc. Cit.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Perempuan.  Dan  Indonesia  juga  memiliki  produk  hukum mengenai  perkawinan  yang  tertera  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Apabila  hak  atas  perkawinan  seseorang  dilanggar, maka  hal  tersebut  melanggar  ketentuan  Konvensi  CEDAW yang  tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (1).  Pada  pasal  itu disebutkan  bahwa  negara-negara  peserta  wajib  membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  semua  urusan  yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas  dasar  persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  salah satunya  ialah  kebebasan  untuk  memilih  suami  secara  bebas dan  untuk  memasuki  jenjang  perkawinan  hanya  dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.
Kemudian,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  ditekankan  bahwa  perkawinan  harus  berdasarkan persetujuan  kedua  calon  mempelai  sebagaimana  tertera  di dalam Pasal 6 ayat (1). Dalam penjelasan di pasal tersebut pun disebutkan  bahwa  perkawinan  harus  disetujui  kedua  belah pihak  yang  hendak  melangsungkan  pernikahan  tanpa  ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Hal ini memiliki maksud agar  suami  istri  dapat  membentuk  keluarga  yang  kekal  dan bahagia.
Pembahasan  ini  menjadi  hal  yang  penting  untuk dibahas  karena  terus  menjadi  polemik  di  masyarakat.  Dalam
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
perbuatan  kawin  paksa,  perempuan  korban  kehilangan  hak konstitusionalnya  dan  juga  hak  asasinya,  yaitu  untuk membentuk  keluarga  dan  meneruskan  keturunan  melalui perkawinan yang sah.

## B. Pembahasan

## 1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  dalam Perkawinan Paksa menurut CEDAW
Di  bawah  hukum  internasional,  hukum  perkawinan berhubungan  erat  dengan  hak  atas  keluaga  yang  dipahami sebagai “unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar serta  berhak atas  perlindungan  oleh  masyarakat  dan  negara” sesuai Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Kehidupan keluarga diakui sebagai hak fundamental dalam hukum internasional yang dinyatakan dalam instrumen dan konvensi internasional, salah satunya ialah CEDAW 7 .
Di  dalam  CEDAW  telah  disebutkan  dalam  Pasal  16 Konvensi CEDAW bahwa orang memiliki hak yang sama untuk menikah.  Di  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  negara-negara pihak  harus  mengambil  semua  tindakan  yang  tepat  untuk menghapus  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  segala hal  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dan  hubungan keluarga,  dan  khususnya  harus  menjamin  atas  dasar
7 Rahayu. Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlin- dungan  Hak  Asasi  Manusia.  in  Penghapusan  Diskriminasi  Terhadap Wanita. Bandung: Penerbit Alumni. 2000. hal. 120.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Serta  disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menikah dan bebas memilih pasangan sesuai kehendaknya.
CEDAW sebagai undang-undang hak internasional bagi perempuan memiliki perjanjian pokok yang berkaitan dengan perlindungan dan realisasi hak-hak perempuan di masyarakat serta  dalam  ranah  privat.  Ketika  suatu  negara  memutuskan untuk  menerima  CEDAW,  maka  mereka  setuju  untuk mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan 8 . Upaya untuk memberantas  segala  bentuk  diskriminasi  yang  menyerang perempuan  telah  diatur  dalam  Konvensi  CEDAW.  Perjanjian HAM  internasional  ini  telah  menjamin  hak  semua  individu. Salah  satu  haknya  ialah  hak  untuk  menikah  dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak.
Dalam  contoh  kasus  pemaksaan  perkawinan  yang terjadi  di  Pulau  Sumba  yang  berkedok  sebuah  kebudayaan bisa  dicermati  bahwa  konflik  praktik  budaya  dan  agama merupakan  area  kontroversi  yang  menyebabkan  banyak keberatan  dalam  penegakan  hak-hak  perempuan.  Di  dalam perkawinan  dalam  penegakan  HAM  tersebut  sering  terjadi pertentangan karena negara-negara sering angkat tangan atas
8 Emma  Tuininga.  The  Impact  of  CEDAW  on  Women’s Marital  Rights:  An  Overview  of  Recent  International  Legislative Developments. Tesis. Belanda: Universitas Tilburg. 2018. hal. 29.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
masalah  tersebut,  juga  memiliki  berbagai  alasan  untuk menunda  pembentukan  undang-undang  yang  berguna  untuk menegakkan kesetaaan antara laki-laki dan perempuan 9 .
Salah  satu  bentuk  diskriminasi  di  Indonesia  masih berupa  budaya  patriarki  yang  berkembang  di  masyarakat. Budaya patriarki masih belum bisa dipisahkan dari kehidupan perempuan sehingga masih  banyak perlakuan tak adil terjadi pada  anak  dan  perempuan  di  negara  ini.  Patriartki  sendiri berasal  dari  kata  patriarkat  yang  berarti  peran  laki-laki sebagai  satu-satunya  penguasa,  pusat,  dan  segalanya  adalah struktur  tata  letaknya.  Budaya  patriarki  yang  menundukkan perempuan  biasa  dimulai  dari  keluarga.  Perlakuan  ini  terjadi di  tingkat  keluarga  dan  kemudian  meluas  ke  ranah  publik. Laki-laki  diberkahi  dengan  hak-hak  istimewa  oleh  budaya yang  menjadikan  mereka  pusat  kekuasaan  baik  di  tingkat keluarga  maupun  publik,  sementara  perempuan  hanyalah pelengkap 10 .
Menurut  Susanto,  sejarah  diskriminasi  terhadap perempuan  sudah  cukup  panjang  dan  beragam  lintas  ras, wilayah,  dan  negara.  Sejak  awal,  patriarki  telah  membentuk
9 Franz  Magnis  Suseno,  Philip  Alston.  Hukum  Hak  Asasi Manusia.  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 2008. hal. 150.
10 Ema  Tusianti,  Dyah  Prihatinningsih  &  Dina  Rahmawati. Pembangunan  Manusia  Berbasis  Gender  2016.  Jakarta:  BPS  and KPPPA. 2016. hal. 9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
peradaban  di  mana  laki-laki  dianggap  superior  dalam  segala hal.  Ini  datang  dalam  bentuk  streotip,  marginalisasi, subordinasi,  tindakan  kekerasan,  dan  beban  kerja 11 .  Idenya adalah  bahwa  kondisi  sosial  yang  mendorong  perilaku kekerasan  seringkali  mencerminkan  ketidaksetaraan  sosial dan  ekonomi  di  antara  masyarakat  atau  mencerminkan ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi.  Pada  Violence  Against Women,  Hosking  menyatakan  bahwa  berbagai  studi  tentang seksisme  telah  menemukan  hubungan  antara  tingkat kekerasan terhadap
perempuan.
Jacobson
telah mengidentifikasi  beberapa  faktor  sosial  yang  dapat menciptakan kondisi kekerasan termasuk terhadap kekerasan perempuan 12 :
1. Sikap permisif masyarakat;
2. Melonggarkan  kontrol  laki-laki  atas  pengambilan keputusan dan pembatasan kebebasan perempuan;
3. Menyusun peran laki-laki dan perempuan dalam status sosial dan masyarakat yang kaku;
4. Hubungan antar sesama yang merendahkan
perempuan;
5. Kumuhnya lingkungan dan kepadatan penduduk;
6. Keterpaparan pada kekerasan.
Konvensi  CEDAW  menempatkan  hak-hak  perempuan dalam  hal  gender  di  jantung,  pusat  teori  dan  praktik  HAM.
11 Ibid. 12 Riyadi Aprilia Ira Pratiwi,  et. al. Statistik Gender Tematik- Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia. Jakarta:  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak. 2017. hal. 20.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Dasar  dari  Konvensi  CEDAW  adalah  prinsip  kesetaraan gender.  Asas  persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan sebenarnya  ada  tidak  hanya  dalam  pengertian  persamaan yang  secara  formal  ditentukan  dalam  hukum,  tetapi  juga secara  de  facto  dan  substantif,  yaitu  persamaan  yang  hakiki. Kelahiran  CEDAW  tidak  mendikotomikan  ranah  publik  dan privat.  Di  sisi  lain,  CEDAW  memastikan  bahwa  penerapan sistem HAM yang holistik harus secara bersamaan mencakup hak-hak di dalam semua kehidupan manusia 13 .
Budaya,  sama  halnya  dengan  hukum,  adalah  konsep yang kompleks. Ini mencakup nilai-nilai, aspirasi, bahasa, dan ideologi  masyarakat.  Sebagai  sebuah  konsep,  budaya  secara historis dan sosiologis spesifik. Budaya membawa serta makna khusus yang membutuhkan apresiasi khusus. Setiap penilaian serius  terhadap  tatanan  hukum  internasional  maupun nasional harus mempertimbangkan pluratitas budaya di dunia. Hukum  dan  budaya  menyatu  dalam  berbagai  bidang  seperti dalam  hak  asasi  manusia  individu  dan  penentuan  nasib sendiri,  mendefinisikan  otonomi  budaya  dan  dalam melindungi warisan budaya 14 .
13 Lusiana  Margareth  Tijow.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pe- rempuan  Korban Janji Kawin. Malang: Inteligensia Media.  2017. hal.
144.
14 Christopher  C  Joyner,  John  C  Dettling.  Bridging  the Cultural Chasm: Cultural Relativism and the Future of International
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Dalam  kasus  yang  terjadi,  pergeseran  makna kebudayaan  yang  menghambat  keberlangsungan  untuk mencapai hasil dari peraturan yang ditetapkan. Di dalam Pasal 5  Konvensi  CEDAW  telah  dijelaskan  bahwa  negara-negara harus  mengambil  semua  langkah  yang  tepat  untuk memperbaiki pola perilaku sosial dan budaya pria dan wanita. Diharapkan  juga  prasangka  dan  adat  istiadat,  dan  semua praktik  lain  yang  didasarkan  pada  inferioritas  atau superioritas  gender,  atau  stereotip  pria  dan  wanita dihilangkan.
Berdasarkan  isi  Pasal  5  Konvensi  CEDAW,  diharapkan negara  menjalani  ketentuan  tersebut  dan  terciptanya kesadaran  publik  tentang  praktik  budaya  yang  berbahaya. Pemerintah diharapkan juga mengadopsi undang-undang yang tepat  untuk  menanggani  praktik  semacam  kawin  paksa  yang ada  di  Pulau  Sumba  serta  memberikan  dukungan  kepada perempuan  yang  menjadi  korban  praktik  budaya  berbahaya tersebut. Sebagaimana prinsip yang dianut Konvensi CEDAW, yaitu  prinsip  non-diskriminasi  dan  prinsip  kesetaraan  adalah dua pilar HAM yang diakui di hampir semua instrumen HAM. Tidak  ada  definisi  yang  diterima  secara  umum  dari  istilah “kesetaraan”,  umumnya  dapat  diterima  bahwa  kesetaraan sama saja dengan non-diskriminasi. Oleh karena itu tindakan
Law.  California  Western  International  Law  Journal,  Vol.  20,  No.  2. 2015. hal. 276.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
diskiminasi  akan  mengakibatkan  pelanggaran  hak  atas kesetaraan 15 .

## 2. Implementasi  CEDAW  di  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Di  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1974  disebutkan  bahwa:  “Perkawinan  ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang  yang  secara  sah  atau  resmi  diakui  sebagai  pasangan dalam hubungan kekerabatan antara laki-laki dan perempuan. Beda  negara  beda  pula  ketentuan  untuk  menentukan  sahnya perkawinan  seseorang.  Di  Indonesia,  perkawinan  ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang digunakan sebagai pembinaan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga  negara.  Sehingga  tiap  pelaksaan  perkawinan  yang terjadi  di  Indonesia  harus  didasarkan  dengan  perundang- undangan tersebut.
15 Ebenezer Durojaye, Yinka Owoeye. Equally Unequal or Un- equally Equal: Adopting a Substantive Equality Approach to Gender Discrimination in Nigeria. International Journal of Discrimination and the Law, Vol. 17, No. 2. 2017. hal. 73.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Pernikahan  termasuk sebagai  hak  fundamental  warga negara telah dijamin dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (1)  telah  dijabarkan  bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk sebuah keluarga dan garis keturunan melalui perkawinan yang sah.  Lalu,  di  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  1945  juga dijelaskan  mengenai  pengakuan  atas  asas  persamaan  bagi semua  warga  negara  tanpa  terkecuali.  Asas  persamaan  ini menghilangkan diskriminasi yang oleh karena itu setiap warga negara  memiliki  hak  yang  sama  di  mata  hukum  tanpa membedakan  agama,  suku,  kedudukan,  golongan,  dan  jenis kelamin warga negaranya.
Berkenaan  dengan  pemaksaan  perkawinan,  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak menjelaskan  secara  terang  mengenai  pengertian  pemaksaan perkawinan  di  dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Namun, mengingat  konsep  kesukarelaan  atau  kesepakatan  kedua mempelai  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dapat  diterangkan  bahwa  yang  dimaksud  pemaksaan pekawinan  ialah  perkawinan  karena  adanya  unsur  paksaan dari  orang  lain 16 .  Pemaksaan  perkawinan  merupakan  salah satu  bentuk  kekerasan  seksual  terhadap  wanita  seperti  yang
16 Sumadi Anis Anjalis. Forced Marriage Practices in Village Cibeureum  Ciamis  District  (Study  Analysis  Of  Law  No.  23  Of  2004 Concerning Elimination Of Household Violence). Al-Afkar, Vol. 2, No. 1. 2019. hal. 4.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
diidentifikasi  oleh  Komnas  Perempuan.  Kekerasan  seksual adalah  bentuk  konkrit  atau  dominasi  kekuasaan  dengan kekerasan.  Kekerasan  seksual  adalah  suatu  bentuk pengendalian  seksual  di  mana  satu  pihak  berusaha  untuk menggunakan kekuasaan dan otoritas dalam berbagai bentuk, mereka  mengendalikan  orang  lain  secara  seksual,  bahkan membuat korbannya setuju tanpa menyadarinya.
Dalam  kaitan  ini,  kawin  paksa  merupakan  fenomena sosial  yang  sudah  ada  sejak  lama  dan  merupakan  fenomena “lumrah”  di  masyarakat.  Praktik  kawin  paksa  sebenarnya memiliki  beberapa  jenis  motifnya.  Salah  satunya  adalah pemaksaan  perkawinan  oleh  seorang  individu  pada  lawan jenisnya.  Biasa  hal  ini  terjadi  ketika  pelaku  ingin  menikahi korbannya  tetapi  korban  menolak  untuk  dinikahan  sehingga terjadilah  pemaksaan 17 .  Pada  pertengahan  tahun  2020  pada bulan  Juni  perhatian  publik  tertuju  pada  praktik  “kawin tangkap”  di  kawasan  Sumba,  Nusa  Tenggara  Timur.  Ada rekaman  yang  menunjukkan  seorang  wanita  dibawa  secara paksa  ke  tempat  yang  diatur  oleh  pria.  Proses  penangkapan bisa  dilakukan  di  mana  saja,  termasuk  di  tempat-tempat umum  seperti  pasar,  jalan,  bahkan  tempat  tinggal  korban. Meski wanita itu menolak dan mencoba membela diri, jarang
17 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Deybi Santi Wuri. Pemak- saan  Perkawinan  Sebagai  Faktor  Terjadinya  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol.9, No. 5. 2020. hal. 5.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
ada  orang  yang  membantu  kecuali  orang  tesebut  salah  satu dari  anggota  keluarga  korban.  Dengan  demikian,  setelah penangkapan  keluarga  korban  akan  diberitahu  tentang penangkapan  tersebut  sekaligus  untuk  dipinang.  Bila  pihak keluarga  korban  tidak  berhasil  menyelamatkan,  maka keluarga  korban  sering  kali  terdesak  menerima  perkawinan tersebut. Hal ini dapat menimpa korban yang berasal dari latar belakang pendidikan apapun serta usia korban bisa anak-anak, remaja maupun wanita dewasa. 18
Pemaksaan  perkawinan  sering  digambarkan  sebagai permasalahan  yang  mempengaruhi  perempuan  dan  anak. Namun kenyataannya pemaksaan perkawinan mempengaruhi berbagai  komunitas  tanpa  memandang  latar  belakang  orang tersebut. Karena tidak ada satu  pun negara di dunia ini yang mendukung  ataupun  menganjurkan  praktik  kawin  paksa sehingga  praktik  yang  diskriminatif  ini  harus  dihapuskan. Pemaksaan  perkawinan  pada  orang  dewasa  bahkan  lebih kompleks.  Banyak  yang  beranggapan  bahwa  hal  tersebut adalah  hal  yang  lumrah  mengingat  umur  orang  dewasa tersebut  sudah  mencapai  usia  yang  diperbolehkan  untuk menikah  oleh  hukum  positif.  Apalagi  jika  pemaksaan
18 Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  atas  Praktik  Kawin Tangkap  di  Sumba  (24  Juni  2020). https://komnasperempuan.go.id /siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik- kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020 diakses  pada  14  September 2021.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
perkawinan tersebut
berkedok perjodohan yang menyangkutpautkan kebudayaan.
Faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  pemaksaan perkawinan  ialah  budaya  dan  ideologi  patriarti  yang tersosialisasi  di  dalam  masyarakat  yang  disebabkan pembenaran untuk berbagai aspek kehidupan. Aspek tersebut bisa dilihat dari segi kehidupan beragama,  berkeyakinan, dan bernegara.  Sebab,  secara  historis  banyak  sekali  perempuan yang  mempunyai  posisi  penting  di  masyarakat  dan  negara tetapi perempuan tersebut tidak selalu mendapatkan apresiasi atas  peran  dan  posisinya. 19 Isu  gender  memang  telah  ada  di dalam diri manusia sejak pertama kali muncul di muka bumi. Namun, karena limitnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  pada  awalnya  isu  gender  diabaikan  dan  tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan tumbuhnya nilai-nilai  budaya  yang  berkaitan  dengan  peran  atau pembagian  kerja,  tanggungjawab  dan  standar  citra  laki-laki dan perempuan yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. 20
19 Lusia  Palulungan,  M.  Ghufran  H.  Kordi  K.  &  Muhammad Taufan  Ramli.  Perempuan,  Masyarakat  Patriarki  &  Kesetaraan Gender.  Makassar:  Yayasan  Bursa  Pengetahuan  Kawasan  Timur Indonesia (BaKTI). 2020. hal. 4.
20 Mentari  Berliana  Kemala  Dewi,  Ridwan  Arifin.  Emanci- pation  and  Legal  Justice;  Portrait  of  Women’s  Legal  Protection  in Indonesia. Jurnal Cita Hukum, Vol. 7, No. 1. 2019. hal. 104.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Situasi  kawin  paksa  ini  sudah  seharusnya  dicermai dengan  seksama  oleh  negara.  Sebab  korban  dari  pemaksaan perkawinan tak berdaya untuk menghadapi situasi pelik yang dihadapinya sehingga mereka terpaksa menerima pernikahan tersebut.  Karena  tak  jarang  jika  pihak  wanita  yang  hendak dinikahi  dalam  kasus  yang  terjadi  di  Pulau  Sumba  apabila menolak lamaran tersebut maka ia dianggap telah mencoreng nama  baik  keluarganya.  Lalu  korban  pemaksaan  perkawinan jarang sekali melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib.
Diskriminasi terhadap perempuan membuat keterpurukan bagi para penyitasnya. Penghapusan diskiminasi menjadi  suatu  keperluan  kehidupan  dan  keadilan  untuk perempuan  dan  laki-laki  dapat  dicapai  tanpa  adanya diskiminasi.  Hukum  hak  asasi  internasional  telah  menjamin bahwa  tidak  boleh  ada  suatu  negara  yang  sengaja mengabaikan  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan  tersebut. Sebaliknya,  negara  diminta  menjalani  kewajibannya  agar dapat  melindungi  secara  tangkas  serta  menjamin  bahwa terjelma hak-hak warga negara serta kebebasannya. 21
Indonesia  pun  melakukan  perubahan  drastis  guna perbaikan bidang hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  menjadikan  warga  negara  Indonesia lebih  terlindungi  hak-hak  asasinya.  Hal  ini  senada  dengan
21 Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno. Op.Cit. hal. 40.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
prinsip  perlindungan  hukum  bahwa  setiap  perlindungan terhadap  HAM  yang  telah  direnggut  oleh  orang  lain  harus diberikan pengayoman oleh aparat penegak hukum agar setiap korban merasa aman secara mental dan fisik dari individu lain yang melanggar HAM mereka. Dengan adanya undang-undang tersebut, semua peraturan perundang-undangan tunduk pada prinsip-prinsip  perlindungan  HAM  yang  diatur  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999.  Di  antaranya  adalah penghapusan diskriminasi yang didasari oleh agama, suku, ras, etnik,  kelompok,  golongan,  sosial,  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa,  serta  keyakinan  berpolitik.  Pelanggaran  non- diskriminasi  di  atur  dalam  Pasal  3  ayat  (3):  “Setiap  orang berhak  atas  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. 22
Terkait  dengan  perkawinan,  pada  Pasal  10  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  menyatakan  bahwa  “perkawinan  yang  sah  hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”  Hal  ini  telah  berikatan  dengan  syarat perkawinan  yang  ada  di  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  disebutkan  bahwa
22 Dede  Kania.  Hak Asasi Perempuan dalam  Peraturan Per- undang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations). Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4. 2015. hal. 719.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
perkawinan  patut  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon pengantin.
Hukum dapat dilihat dalam wujudnya melalui aturan- aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Dalam suatu kaidah atau  pengaturan  hukum  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang harus  dilaksanakan,  dan  itu  tidak  lain  adalah  penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan, oleh karena itu tidak heran bila dikatakan jika undang-undang ini tidak ditegakkan, maka tidak  dapat  lagi  disebut  undang-undang.  Penegakan  hukum selalu melibatkan orang dan tindakannya. Suatu hukum tidak dapat  ditegakkan  dengan  sendiri,  artinya  tidak  dapat memenuhi  janji  dan  kehendak  yang  terkandung  dalam ketentuannya 23 .  Misalnya  dalam  kasus  ini,  korban  yang dijamin  hak  asasinya  harus  dilindungi  serta  hukuman  pun dijatuhkan  kepada  orang  yang  merenggut  hak  asasi  korban pemaksaan perkawinan tersebut.
HAM  harus  ada  di  tiap  negara,  termasuk  konteks budaya  tertentu  di  negara-negara  tersebut.  Karena  semua budaya memiliki hak yang sama untuk hidup dan bermartabat, yang harus dihormati, penerapan HAM harus mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya dan  agama  masing-masing  negara.  Di  Indonesia,  penerapan dan  pelaksanaan  HAM  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan
23 Ishaq.  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum.  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2008. hal. 305.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
budaya  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penghormatan  Negara Indonesia  terhadap  berbagai  konvensi  dan instrumen  hukum internasional, termasuk HAM, harus didasarkan pada sejarah, budaya, falsafah, dan konstitusi Republik Indonesia 24 .
Aturan  sebagai  hukum  merupakan  pengatur  hidup dalam  interaksi  sosial  yang  sebenarnya  mencerminkan  cita- cita  atau  sistem  nilai  yang  berlaku  umum  dalam masyarakat. Jika  ada  pelanggaran  oleh  anggota  masyarakat,  kepentingan yang  terkena  harus  diganti  atau  diperbaiki.  Aturan  harus dipertahankan  dan  pelanggar  harus  dikenakan  sanksi hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  mereka  oleh  badan-badan kekuasaan  publik.  Maka  dari  itu,  praktik  kebudayaan  yang melenceng harus dibinasakan sebab tidak mencerminkan nilai kebudayaan  yang  sesungguhnya,  dan  juga  supaya  hak-hak perempuan  di  Indonesia  yang  menjadi  korban  pemaksaan perkawinan berbasis budaya dapat dipulihkan.
Tujuan  hukum  adalah  untuk  melindungi  kepentingan tersebut.  Namun,  justru  karena  kepentingan  tersebut  saling bertentangan,  maka  hukum  tidak  mungkin  memberikan perlindungan penuh bagi suatu kepentingan dan mengesampingkan  yang  lain.  Jadi  perlindungan  kepentingan- kepentingan ini harus menemukan jalan perantara dan dengan
24 Belardo  Prasetya  Mega  Jaya,  Muhammad  Rusli  Arafat. Universalism  Vs.  Cultural  Relativism  dan  Implementasinya  dalam Hak  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia.  Pena  Justisia:  Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 17, No. 1. 2018. hal. 64.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
demikian mencoba mencapai kompromi. Hukum menemukan cara  untuk  menyelesaikan  masalah.  Artinya,  kedua  jenis kepentingan  yang  saling  bertentangan  dipertimbangkan dengan cermat dan seimbang 25 .
Sayangnya, meskipun undang-undang telah menunjukan  bahwa  setiap  orang  memiliki  kebebasan terutama  dalam  masalah  perkawinan,  pemberlakuannya masih  diskiminatif  dan  belum  terintegrasi.  Dibutuhkan keseriusan  lebih  dari  negara  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip  utama  CEDAW,  yakni  prinsip  persamaan  substantif, prinsip  non  diskriminasi,  dan  prinsip  keajiban  negara.  Serta, negara  harus  menjadikan  CEDAW  sebagai  landasan  hukum setiap  pembuatan  kebijakan  yang  dapat  memberikan  rasa aman bagi para wanita.

## C. Penutup
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  diidentifikasi terkait  implementasi  Konvensi  CEDAW  dalam  perlindungan hak  perempuan  dalam  pemaksaan  perkawinan.  Upaya  untuk mengakhiri  diskriminasi  pada  perempuan  dalam  pemaksaan perkawinan jelas diatur dalam Konvensi CEDAW. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Kawin paksa dengan kedok
25 Ifrani.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Bandung:  Nusa  Media. 2020. hal. 13.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
budaya  dapat  dipahami  sebagai  bentrok  praktik  yang mengatasnamakan  budaya.  Hal  tersebut  merupakan  area kontroversi  luas  yang  mendorong  banyak  reservasi  dalam penegakan  hak-hak  perempuan.  Oleh  karena  itu,  diharapkan negara mengambil langkah-langkah tepat termasuk menciptakan  kesadaran  masyarakat  tentang  praktik  budaya yang  merugikan  sesuai  yang  dijelaskan  dalam  Konvensi CEDAW.
Selain  itu,  dalam  pengimplementasian  CEDAW  di Indonesiameskipun undang-undang telah menunjukan bahwa setiap  orang  memiliki  kebebasan  terutama  dalam  hal perkawinan,  pelaksanaannya  masih  bersifat  diskiminatif  dan belum terintegrasi. Masih terjadi diskriminasi serta kekerasan berbasis  gender  terhadap  para  wanita  sehingga  dibutuhkan keseriusan  dari  negara  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip pokok  CEDAW,  yaitu  prinsip  kesetaraan  substantif,  non- diskiminasi,  dan  kewajiban  negara.  Dan  negara  harus  lebih serius  dalam  menegakkan  hukum  positif  yang  menegakkan hak-hak  perempuan.  Dalam  hal  ini,  perempuan  memiliki  hak untuk menikah yang merupakan hak fundamentalnya.

## Referensi
Anjalis,  Sumadi  Anis.  Forced  Marriage  Practices  in  Village Cibeureum Ciamis District (Study Analysis of  Law No. 23  Of  2004  Concerning  Elimination  of  Household Violence). Al-Afkar, Vol. 2, No. 1. 2019.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Againts Women (CEDAW).
Dauvergne,  Catherine,  Jenni  Millbank.  Forced  Marriage  as  a Harm in Domestic and International Law. Modern Law Review, Vol. 73, No. 1. 2010.
Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, Deybi Santi Wuri. Pemaksaan Perkawinan  Sebagai  Faktor  Terjadinya  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum Pidana Indonesia. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum,
Vol.9, No. 5. 2020.
Dewi,  Mentari  Berliana  Kemala,  Ridwan  Arifin.  Emancipation and Legal Justice; Portrait of Women’s Legal Protection In Indonesia. Jurnal Cita Hukum, Vol. 7, No. 1. 2019.
Durojaye,  Ebenezer,  Yinka  Owoeye.  Equally  Unequal  or Unequally  Equal:  Adopting  a  Substantive  Equality approach  to  gender  discrimination  in  Nigeria. International  Journal  of  Discrimination  and  the  Law,
Vol. 17, No. 2. 2017.
Ifrani. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusa Media. 2020.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  1.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
__________, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi.  Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
__________, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskiriminasi  terhadap
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Wanita.  Lembaran  Negara  Tahun  1984  Nomor  29. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277.
Indonesia  Vows  to  End  Practice  of  Bride  Kidnapping. https://www.bbc.com/news/world-asia-53418099 diakses pada tanggal 11 Juni 2021.
Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Jaya,  Belardo  Prasetya  Mega,  Muhammad  Rusli  Arafat.
Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya  dalam  Hak  Kebebasan  Beragama  Di
Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 17, No. 1. 2018.
Joyner,  Christopher  C,  John  C  Dettling.  Bridging  the  Cultural Chasm:  Cultural  Relativism  and  the  Future  of International  Law.  California  Western  International Law Journal, Vol. 20, No. 2. 2015.
Kania,  Dede  Kania.  Hak  Asasi  Perempuan  dalam  Peraturan Perundang-Undangan  di  Indonesia  (The  Rights  of Women  in  Indonesian  Laws  and  Regulations).  Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4. 2015.
Krisnalita, Louisa Yesami. Perempuan, HAM dan
Permasalahannya di Indonesia. Binamulia Hukum, Vol.
7. No. 1. 2018.
Palulungan,  Lusia,  et.al.  Perempuan,  Masyarakat  Patriarki  & Kesetaraan  Gender.  Makassar:  Yayasan  Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). 2020.
Pokharel, Samidha. Gender Discrimination : Women Perspectives.  Nepalese  Journal  of  Development  and
Rural Studies, Vol. 5, No. 2. 2008.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Pratiwi,  Riyadi  Aprilia  Ira  et.  al.  Statistik  Gender  Tematik- Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak di  Indonesia.  Jakarta:  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017.
Rahayu, Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  in  Penghapusan Diskriminasi  Terhadap  Wanita.  Bandung:  Penerbit Alumni. 2000.
Sakina,  Ade  Irma,  Dessy  Hasanah  Siti  A.  Menyoroti  Budaya Patriarki Di Indonesia. Share : Social Work Journal, Vol. 7, No. 1. 2017.
Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  atas  Praktik  Kawin  Tangkap di Sumba (24 Juni 2020). https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers- detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik-
kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020 diakses  pada 14 September 2021.
Suseno, Franz Magnis, Philip Alston. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 2008.

## Tijow,  Lusiana  Margareth.  Perlindungan  Hukum  Bagi
Perempuan  Korban  Janji  Kawin.  Malang:  Inteligensia
Media. 2017.
Tuininga,  Emma.  The  Impact  of  CEDAW  on  Women’s  Marital Rights: An Overview of Recent International Legislative Developments.  Tesis.  Belanda:  Universitas  Tilburg.
2018. hal. 29.