## IMPLIKASI AMBIGUITAS TERMINOLOGI “DEMOKRASI PANCASILA” TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
oleh: Meima 
A . PENDAHULUAN
Ambiguitas adalah suatu keadaan dimana sebuah atau kombinasi kata memiliki lebih dari 1 pengertian atau juga merupakan suatu pemaknaantandabahasasecara multi-interpretasi. Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan. 1 Ketaksaan dapat diartikan atau ditafsirkan memiliki lebih dari satu makna akan sebuah konstruksi sintaksis. Keambiguan yang mengakibatkan terjadinya lebih darisatu makna ini dapat terja disaat pembicaraan lisan ataupun dalam keadaan tertulis. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang istimewa dalam sudut pandang ilmu linguistik. Dalam kondisi yang demikian, maka arti dari kata tersebut akan diperoleh berdasarkan konteks pada kalimat secara keseluruhan. Toleransi yang demikian tidak dapat dijustifikasi dalam ilmu hukum, terutama dalam aliran legisme.
Legisme merupakan suatu aliran hukum yang merupakan dasar dari pengaplikasian sistem hukum Eropa Kontinental. Aliran hukum ini berpegang kepada asas Lex Dura Sed Tamen Scripta yang tidak mentolerir penafsiran hukum apapun selain dari sudut pandang tekstual. Implikasi dianutnya aliran ini di Indonesia dapat ditemukan dalam nomenklatur Vonnis sebagai bagian yang tidak terdikotomikan dalam suatu proses pelaksanaan hukum formil. Nomenklatur Vonnis di negara yang menganut aliran legisme akan memiliki bagian penting yang berisi pertimbangan majelis hakim terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur- unsur pada pasal yang dijadikan dasar penuntutan terhadap tersangka oleh Penuntut Umum.
Analisis atas terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pada pasal semata-mata didasarkan pada korelasi alat bukti, akumulasi fakta dan informasi yang diperoleh majelis hakim dalam pemeriksaan dihadapan pengadilan dengan arti dari kata per kata pada pasal. Lex Scripta telah menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan hukum formil di Indonesia yang merupakan konsekuensi atas klaim penerapan sistem hukum Eropa Kontinental yang bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum. Demokrasi adalah terminologi yang digunakan untuk menjelaskan suatu pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan rakyat. Asal kata demokrasi adalah demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi konstitusionil adalah salah satu aliran yang paling dikenal dan dianut diberbagai belahan dunia. Demokrasi konstitusionil adalah suatu aliran demokrasi yang
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga: Jakarta Balai Pustaka, 2002, hlm.36
berdasarkan konstitusi. Selain menjadi dasar, konstitusi dalam demokrasi konstitusionil merupakan ciri dari aliran ini.
Indonesia menganut Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Namun, mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. 2 Hal yang kemudian tidak dapat disangkal adalah bahwa ciri dari demokrasi konstitusionil yang berpegang kepada konstitusi tertulis, jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain daripada itu, Undang-Undang Dasar Indonesia menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan mengenai Sistim Pemerintahan Negara yaitu:
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Maachstaat).
2. Sistim Konstitusionil menjelaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistim konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah “ Rechtsstaat ” dan “Sistim Konstitusi ” maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, adalah demokrasi konstitusionil. 3
Terminologi Demokrasi Pancasila yang digunakan untuk menjelaskan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kata demokrasi yang tertulis pada pasal tersebut mengacu kepada demokrasi Pancasila. Hal ini berimplikasi terhadap interpretasi atas hukum positif dan praktik penegakan hukum itu sendiri sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum.
Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial. 4 Konsep demokrasi Pancasila menempatkan penegakan hukum formil sebagai Ultimum Remidium dan penyelesaian secara musyawarah yang merupakan bagian dari nilai yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia dan Pancasila sebagai Premium Remidium .
Kondisi yang demikian bersifat kontradiktif dengan klaim sebagai penganut asas legalitas dan Eropean Continental Legal System . Jaminan kepastian hukum mengacu kepada kodifikasi hukum dan penyelesaian permasalahan hukum yang menggunakan unsur lain diluar hukum tertulis menjadi suatu deviasi atas asas legalitas dan sistem hukum yang dianut.
2 Miriam Boediardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm.
51
3 Ibid , hlm.51
4 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm.6

## B . PEMBAHASAN
Hukum formil baru dapat bergerak ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum materil. Sifat hukum yang demikian dapat dikategorikan sebagai sifat hukum yang reaktif. Indonesia sebagai suatu negara nomokrasi dan demokrasi yang menempatkan hukum sebagai panglima terdepan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai suatu hal yang absolut dalam kehidupan bernegara, menempatkan konstitusi sebagai limitator atau restriktor (pembatas dan pengekang) kekuasaan pemerintah terhadap warganegaranya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu written constitution bersifat general dan abstrak sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan melalui suatu amandemen sesuai dengan dinamika kehidupan bernegara. Selama perubahan tersebut belum dilakukan, maka apa yang tertulis, hal tersebutlah yang menjadi hukum tertinggi sesuai dengan hierarki perundang- undangan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.
Pada praktiknya, perkara-perkara pidana (selain delik aduan) tidak dapat diselesaikan dengan cara restorative justice yang menjadikan penyelesaian permasalahan hukum sebagai ultimum remidium Hukum Pidana bersifat subordinatif atau membawahi, berbeda dengan hukum perdata yang bersifat koordinatif. Penerapan asas lex stricta, lex scripta , dan lex certa dalam pelaksanaan hukum pidana formil pada dasarnya menjadi suatu kewajiban negara sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Jaksa Penuntut Umum selaku dominus litis bertindak untuk dan atas nama negara dalam persidangan dan bukan untuk dan atas nama korban. Penggunaan terminologi “Jalan Damai, Penyelesaian Secara Kekeluargaan” dalam pelaksanaan hukum pidana formil didasarkan pada klaim bahwa Indonesia menganut ideologi Demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai ciri khusus dalam nilai- nilai kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penegasan UUD 1945 mengenai identitas negara sebagai negara hukum menimbulkan konsekuensi bahwa hukum adalah alat utama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Penyelesaian secara kekeluargaan hanya dikenal pada hukum perdata yang didasarkan pada asas freedom of contract . Demokrasi Pancasila belum memiliki suatu definisi yang jelas dan sistematika penerapannya dalam proses penegakan hukum belum dimaterialisasikan secara legal atau dapat juga dikatakan, belum memiliki suatu landasan hukum konkrit. Penyelesaian secara “kekeluargaan” pada perkara publik bersifat kontradiktif terhadap 2 asas yang dijadikan dasar penerapan hukum pidana di Indonesia yang mengupayakan kepastian hukum, yaitu:

## 1.
Lex dura sed tamen scripta (hukum itu kejam namun demikianlah tertulisnya)
Asas ini mempertegas tingkat toleransi hukum terhadap suatu pelanggaran (hukum pidana) dan memastikan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan atribusi nomenklatur- nomenklatur (tertulis).
2. Nulum delictum nulla poena sinne praevia lege poenale (Tidak seorangpun dapat dikenakan pidana terkecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan ) Asas ini melindungi warganegara dari kesewenang-wenangan aparatur negara dalam melakukan penegakan hukum. Asas ini merupakan alat limitasi, restriksi bagi negara.
Deviasi dalam pelaksanaan hukum pidana formil merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedua asas tersebut dan konstitusi.
Asas-asas atau “ beginselen ” yang merupakan dasar-dasar materiil atau sendi-sendi maupun arahan bagi pembentukan norma hukum secara dinamis. Asas-asas hukum tersebut membentuk isi norma hukum yang dirumuskan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan itu. Tanpa asas-asas hukum, norma-norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. 5
Asas-asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Penjelasan atas kedua jenis asas hukum tersebut adalah sebagai berikut:
1) Asas-Asas Hukum Konstitutif
Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.
2) Asas-Asas Hukum Regulatif Asas-Asas hukum regulatif merupakan asas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.
Asas-asas hukum tersebut ada yang berlaku umum, artinya harus selalu ada pada setiap sistem hukum. Asas-asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya. 6 Pembentukan norma-norma hukum yang tidak didasarkan pada asas- asas hukum konstitutif menghasilkan norma-norma yang secara materiil bukan
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (cetakan ketiga), Galia Indonesia, Jakarta Timur, hlm.17
6 Ibid . hlm.17
merupakan norma hukum. 7 Pembentukan norma-norma hukum yang tidak memperhatikan asas-asas hukum regulatif maka yang dihasilkan adalah norma- norma hukum yang tidak adil.
P. Scholten mengatakan bahwa ada lima asas hukum umum, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kewibawaan, asas kesamaan dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas pertama itu terdapat dalam setiap sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal keempat asas hukum tersebut. Masing-masing dari empat asas hukum yang disebutkan pertama ada kecenderungan untuk menonjol dan mendesak yang lain. 8
Terminologi “Demokrasi Pancasila” yang ambigu telah memberikan celah distorsi terhadap upaya pencapaian kepastian hukum. Penggunaan metode penyelesaian secara kekeluargaan dalam perkara publik merusak peluang bagi masyarakat untuk mencapai tingkatan “budaya hukum”. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas hukum konstitutif yang menimbulkan konsekuensi bahwa tindakan hukum yang dilakukan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum materil.
Pada kenyataannya upaya pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan di Indonesia masih dalam suatu proses dialektis yang panjang. Sekalipun pada dasarnya proses dialektis tersebut juga terjadi pada seluruh negara modern di dunia namun beberapa negara telah berhasil mencapai suatu tingkatan “Budaya Hukum” sebagaimana yang dikenal dalam ilmu sosiologi hukum.Bangsa Indonesia yang muda ini, dapat dikategorikan sebagai bangsa yang berada pada tingkatan “Tahu Hukum”.
C . PENUTUP
Terminologi “Demokrasi Pancasila” yang memiliki sifat multi tafsir telah dijadikan alasan bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan deviasi-deviasi dalam pelaksanaan hukum pidana formil. Musyawarah untuk mufakat disalahartikan dan digunakan sebagai alat pembenar demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Negara hukum harus menegakkan hukum tanpa terkecuali, sama rata, non negotiable . Fiat Justicia Ruat Coelum

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga: Jakarta Balai Pustaka,
2002,
Miriam Boediardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (cetakan ketiga), Galia Indonesia, Jakarta Timur Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983,
7 Ibid .hlm.18
8 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (cetakan keenam), Liberty, Yogjakarta, 2009, hlm.9
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (cetakan keenam), Liberty, Yogjakarta, 2009, hlm.9