AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,

## FAKTOR-FAKTOR KESULITAN PENGISIAN SPT MASA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN PAMEKASAN

## MUSLIMATUL AINA
ainaiin@ymail.com

## Universitas Madura

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the influence of factors difficulty charging tax  return  on  taxpayer  compliance  in  the  District  Pamekasan.  Determination  of  the number  of  samples  of  the  taxpayer  population  in  the  District  Pamekasan  with  a  level  of error  of  10%  as  many  as  94  taxpayers.  The  analysis  method  used  is  multiple  linear regression  analysis.  Result  of  hypothesis  test  by  using  t  test,  it  is  known  that  variable  of instruction  of  filling  SPT  Masa  (X2)  and  applicable  tax  regulation  (X4)  have  significant effect  to  taxpayer  compliance  (Y).  Where the t  count  value of  instruction variable of  SPT Masa (2,897) and applicable tax regulation (1,800) is bigger than ttable value with α 0,05 (1,6612).  That  the  guidance  factor  of  filling  SPT  Masa  has  the  most  dominant  effect  on taxpayer  compliance  in  Kecamatan  Pamekasan.  There  is  another  factor  of  66,2%  which can influence taxpayer compliance, that is tax inspection factor.
Keywords: SPT Masa, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Terdapat  dua  macam  kepatuhan  perpajakan,  yaitu:  (1)  Kepatuhan  formal  adalah suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  formal  sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, (2) Kepatuhan material adalah wajib pajak  mengisi  dengan  jujur,  lengkap,  dan  benar  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  sesuai ketentuan  dan  melaporkannya  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  sebelum  batas  waktu  berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kesulitan pengisian SPT  masa  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kecamatan  Pamekasan.  Penentuan  jumlah sampel  dari  populasi  wajib  pajak  di  Kecamatan  Pamekasan  dengan  taraf  kesalahan  10% sebanyak  94  wajib  pajak.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linier berganda.  Hasil  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  t,  diketahui  bahwa  variabel petunjuk  pengisian  SPT  Masa  (X2)  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  (X4) berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Dimana  nilai  t hitung variabel petunjuk pengisian SPT Masa (2,897) dan peraturan perpajakan yang berlaku (1,800) lebih besar dari nilai  t tabel dengan  α 0,05 (1,6612).  Bahwa faktor petunjuk pengisian SPT Masa berpengaruh  paling  dominan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kecamatan  Pamekasan. Terdapat faktor lain sebesar 66,2% yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor pemeriksaan pajak.
Kata Kunci: SPT Masa, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  dan potensial. Undang-undang Pajak, sebagai bagian hukum suatu negara yang mengikat warga negaranya  yang sangat  penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, dimana hukum pajak merupakan salah satu hukum khusus negara. Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan  nasional  mempunyai  3  (tiga)  sumber  penerimaan  pokok  (berdasarkan  data
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
APBN-P  2009),  yaitu:  penerimaan  dari  sektor  pajak  sebesar  74,86%,  penerimaan  dari sektor  bukan  pajak  (minyak  dan  gas  alam,  laba  BUMN,  PNBP  lainnya)  sebesar  25,03%, dan penerimaan dari sektor hibah sebesar 0,11%. Dari ketiga sumber yang tersebut di atas, penerimaan  dari  sektor  pajak  merupakan  sumber  terbesar  penerimaan  Negara.  Hal  ini dikarenakan  sumber  daya  alam  semakin  lama  semakin  menipis  dan  tidak  dapat diperbaharui  lagi,  pinjaman/hutang  menyebabkan  adanya  bunga  yang  sangat  tinggi sehingga  semakin  membebani  rakyat  dalam  jangka  waktu  lama,  dan  peran  serta  aktif rakyat membayar pajak untuk kemandirian membiayai pengeluaran negara sendiri.
Di Indonesia, otoritas pemegang kebijakan fiskal berada di Kementerian Keuangan, dimana  tugas  dan  wewenangnya  dipegang  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Misi  utama Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  misi  fiskal,  yaitu  menghimpun  penerimaan  pajak berdasarkan  Undang-undang  Perpajakan  yang  mampu  menunjang  kemandirian pembiayaan  pemerintah  dan  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Pajak  itu  sendiri terbagi  menjadi  2  (dua)  berdasarkan  dari  lembaga  yang  mengelolanya,  yaitu  :  1)  Pajak pusat,  seperti  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  dan Bea  Materai,;2)  Pajak  Daerah,  seperti  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame,  Pajak  Hiburan,  dan Pajak Penerangan Jalan.
Sektor penerimaan pajak pusat sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional.  Target  yang  diberikan  pemerintah  terhadap  sektor  ini  terus  mengalami peningkatan  dan  beberapa  tahun  anggaran  terakhir  sektor  pajak  menjadi  sektor  dengan target  yang  paling  tinggi  dibandingkan  sektor  penerimaan  yang  lain.  Tekad  pemerintah dalam membudayakan pajak adalah menjadikan masyarakat sadar dan peduli pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman  yang mendasar tentang pajak, maka wajib  pajak tidak akan merespon  adanya  kebutuhan  dan  pembangunan  yang  berasal  dari  ketentuan  peraturan perundangan  perpajakan.  Melalui  sistem  tersebut,  pelaksanaan  administrasi  perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali. Faktor lain  yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tingkat pendidikan dan layanan informasi perpajakan.
Sejak  penerapan self  assessment  system ,  diperlukan  kesadaran  dan  kepatuhan  dari wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  peraturan  perpajakan  yang berlaku.  Karena  fungsi  aparat  pajak  (fiskus)  hanya  bertugas  melakukan  pengawasan, penyuluhan,  dan  layanan  informasi  perpajakan.  Dalam  kenyataan  dan  prakteknya,  masih banyak wajib pajak  yang tidak patuh,  yang tidak  melaksanakan kewajiban perpajakannya secara  benar  dan  tepat  waktu.  Apabila  hal  ini  berlangsung  secara  terus-menerus  akan mengakibatkan  realisasi  atas  target  penerimaan  pajak  menurun.  Kepatuhan  wajib  pajak yang dimaksud adalah kepatuhan membayar pajak tepat bayar (patuh material), kepatuhan mengisi  dan  melaporkan  SPT  Masa  tepat  waktu  (patuh  formal),  dan  kepatuhan  melalui pemeriksaan  pajak.  Sejauh  ini  masih  sedikit  wajib  pajak  yang  termasuk  kriteria  patuh dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  hanya  mengambil objek  penelitian  pada  pelaporan  pajak  secara  bulanan,  yaitu  pengisian  SPT  Masa  karena terdapat beberapa macam formulir SPT Masa (SPT Masa PPh 21, PPh 22, PPh 23/26, dan SPT  Masa  PPN),  pelaporan  masa/bulanan  yang  kontinyu,  dan  lampiran  dari  SPT  Masa tersebut,  dimana  wajib  pajak  belum  semuanya  dapat  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  SPT  Masanya  secara  benar  dan  tepat.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  diperlukan  adanya  penelitian  terhadap  tingkat  kesulitan  dalam
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
pengisian  dan  pelaporan  SPT  Masa  bagi  wajib  pajak.  Pengisian  formulir  SPT  Masa  ini sangat  penting  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  karena  SPT  Masa  merupakan  informasi periode  masa  tertentu  yang  menggambarkan  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  dari  wajib pajak serta pemantauan dan pengawasan realisasi penerimaan pajak setiap bulan sehingga jumlah penerimaan pajak dapat setiap saat diketahui tanpa harus menunggu akhir tahun.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  berupaya  mendalami  dan  memahami tentang  tingkat  kesulitan  pengisian  SPT  Masa  dalam  kaitannya  dengan  kepatuhan  wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA Definisi Pajak
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (Undang-undang) dengan tidak mendapat  prestasi  kembali  yang langsung dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani).
Dalam  definisi  yang  lain,  dijelaskan  bahwa  pajak  adalah  kewajiban  untuk menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  yang  disebabkan  oleh  suatu  keadaan,  kejadian,  dan perbuatan  yang memberikan kedudukan tertentu,  tetapi  bukan sebagai  hukuman, menurut peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan  tetapi  tidak  ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu sebagai berikut:
1. Dari segi administratif yuridis
a. Segi yuridis
Suatu  jenis  pajak  dikatakan  sebagai  pajak  langsung  apabila  dipungut  secara periodik,  menggunakan  penetapan  sebagai  dasar  dan  kohir.  Sebagai  contoh, misalnya  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Pajak  penghasilan  dipungut  secara  periodik setiap  tahun  atau  setiap  masa  pajak,  di  mana  pemungutannya  menggunakan penetapan lewat SPT. Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental dan tidak menggunakan kohir. Contoh pajak tidak langsung adalah Bea Materai, Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Pajak  Pertambahan  Nilai  dikenakan  apabila  terjadi penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  oleh  Pengusaha  Kena Pajak (PKP).
b. Segi ekonomis
Suatu  jenis  pajak  dikatakan  pajak  langsung  apabila  beban  pajak  tidak  dapat dilimpahkan  kepada  pihak  lain,  contohnya  Pajak  Penghasilan,  di  mana  yang menjadi  wajib  pajak  adalah  yang  membayar  pajak  atau  memikul  beban  pajak. Adapun  pajak  tidak  langsung  adalah  suatu  jenis  pajak  di  mana  wajib  pajak  dapat mengalihkan  beban  pajaknya  kepada  pihak  lain,  contohnya  Pajak  Pertambahan Nilai.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
2. Berdasarkan titik tolak pungutannya
a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Jadi dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subjeknya (orang atau badan) baru kemudian dicari objeknya.
b. Pajak  objektif  adalah  pajak  yang  pengenaannya  berpangkal  pada  objek  yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Jadi dalam hal ini pertama harus dilihat objeknya, kemudian baru dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.
3. Berdasarkan sifatnya
a. Pajak  yang  bersifat  pribadi/perorangan  ( persoonlijk )  adalah  pajak  yang  dalam penetapannya  memperhatikan  keadaan  diri  serta  keluarga  wajib  pajak,  singkatnya kemampuan bayar atau daya pikul wajib pajak iu sendiri.
b. Pajak  yang  bersifat  kebendaan  ( zakelijk )  adalah  pajak  yang  dipungut  tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak.
4. Berdasarkan kewenangan pemungutannya
a. Pajak  pusat,  yaitu  pajak  yang  kewenangan  pemungutannya  berada  pemerintah pusat.  Tergolong  jenis  pajak  ini  antara  lain  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (PHTB), dan Bea Materai.
b. Pajak  daerah,  yaitu  pajak  yang  kewenangan  pemungutannya  berada  pada pemerintah  daerah,  baik  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah  kabupaten/kota. Jenis pajak ini antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi.

## Fungsi Pajak
Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo,2006), yaitu:
1. Fungsi budgetair (anggaran),  yaitu  pajak  alat  atau  instrument  yang  digunakan  untuk memasukkan  dana  sebesar-besarnya  ke  kas  negara  dan  membiayai  pengeluaran- pengeluarannya.  Sejak  1983  Indonesia  mencanangkan  pajak  sebagai  sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan apabila melihat ke negara-negara lain, hampir semua negara memasukkan dana dari masyarakat antara lain melalui pajak ini.
2. Fungsi regulerend (mengatur),  yaitu  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah.  Oleh  karenanya  fungsi  mengatur  ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar  sejalan  dengan  rencana  dan  keinginan  pemerintah.  Dengan  adanya  fungsi mengatur,  kadang  kala  dari  sisi  penerimaan  (fungsi  budgeter)  justru  tidak menguntungkan.  Terhadap  kegiatan  yang  dipandang  bersifat  negatif,  apabila  fungsi mengatur  yang  dimaksudkan  untuk  menekan  kegiatan  itu  dikedepankan,  pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil.
Sementara  itu,  menurut  Mar’ie  Muhammad,  fungsi  pajak  di  negara  berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
3. Pajak merupakan alat redistribusi.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,

## Sistem Pengenaan Pajak
Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:
1. Official Assessment System Official Assessment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
b. Wajib pajak bersifa pasif;
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Dalam sistem ini peran fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas selaku wajib pajak. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan sehingga akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan/atau bangunan sebagai wajib pajak. Kiranya masih sulit mengharapkan masyarakat selaku wajib pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan memahami dan mampu menghitung pajak yang terutang sendiri.
2. Self Assessment System Self  Assessment  System merupakan  suatu  sistem  pengenaan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:
a. Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada  wajib  pajak sendiri;
b. Wajib pajak aktif, mulai dari mendaftakan diri, menghitung, menyetor, melaporkan, dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Dalam  sistem  ini  umumnya  diterapkan  pada  jenis  pajak  yang  memandang  wajib pajaknya  cukup  mampu  untuk  diserahi  tanggung  jawab  untuk  menghitung  dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Contoh  dari sistem ini adalah Pajak  Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).  Wajib  pajak  mempunyai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri    pada  Kantor Pelayanan  Pajak  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  domisili,  tempa  usaha  maupun tempat  kedudukan  untuk  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  maupun Nomor  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (NPPKP)  bagi  Pengusaha  Kena  Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Selain mendatangi Kantor Pelayana Pajak, wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui e-registration ( e-reg )  di  website  Direktorat  Jenderal  Pajak,  yaitu www.pajak.go.id . Setelah  melakukan  pendaftaran  dan  memperoleh  NPWP,  wajib  pajak  mempunyai kewajiban perpajakan sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk  menghitung    dan  membayar  pajak,  dan  selanjutnya  melaporkan  pajak  terutang dalam  bentuk  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Wajib  pajak  selain  mempunyai  kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasian atas seluruh informasi yang telah disampaikan  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  rangka  menjalankan  ketentuan perpajakan.  Sehingga  di  sini  terdapat  jaminan  dan  kepastian  hukum  terhadap data/informasi dari Wajib Pajak.
3. With Holding System With  Holding  System merupakan  sistem  pengenaan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Contoh
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
dari  sistem  ini  adalah  Pajak  Penghasilan  khususnya  PPh  Pasal  21,  di  mana  pemberi kerja,  bendaharawan  pemerintah,  dana  pensiun,  dan  sebagainya  yang  kepadanya diserahi  tanggung  jawab  untuk  memotong  pajak  terhadap  penghasilan  yang  mereka bayarkan  kepada  para  pekerja/buruh/pegawai  yang  memperoleh  penghasilan  dari pekerjaan/jasanya.

## Pengertian, Jenis dan Fungsi SPT

## 1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian SPT yaitu “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan”.
2. Jenis SPT Jenis SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, merupakan Surat Peberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Fungsi SPT Adapun fungsi SPT bagi Wajib Pajak antara lain:
a. Sarana  melapor  dan  mempertanggungjawabkan  penghitungan  pajak  yang sebenarnya terutang.
b. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.
c. Melaporkan  pembayaran  dari  pemotong  atau  pemungut  tentang  pemotongan  atau pemungutan  pajak  orang  pribadi  atau  badan  lain  dari  suatu  masa  pajak,  sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Menurut  ketentuan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007,  setiap  Wajib Pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian pula setiap  Wajib  Pajak  sebagai  pengusaha  yang  dikenai  pajak  berdasarkan  Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau tempat  kedudukan  pengusaha,  dan  tempat  kegiatan  usaha  dilakukan  untuk  dikukuhkan menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dan  kepadanya  diberikan  Nomor  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Salah satu fungsi NPWP adalah sebagai identitas wajib pajak,  di  samping  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan  dalam  pengawasan administrasi perpajakan.
Sejak  diterbitkan  NPWP  bagi  wajib  pajak,  maka  secara  hukum  terdapat  hak  dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hak yang bisa didapat oleh wajib pajak, yaitu:
1. Hak membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Hak mengangsur dan menunda pembayaran.
3. Hak mendapatkan pengembalian pajak (restitusi).
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
4. Hak mengajukan gugatan, keberatan dan banding.
5. Perlindungan terhadap rahasia wajib pajak.
6. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak.
7. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi.
Kewajiban pajak yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, yaitu:
1. Kewajiban mendaftarkan diri.
2. Kewajiban membayar pajak.
3. Kewajiban mengisi dan melaporkan SPT.
4. Kewajiban membayar denda.
5. Kewajiban melakukan pencatatan dan pembukuan.
6. Kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan.
Bagi  wajib  pajak  yang  melakukan  pembayaran  pajak,  diwajibkan  menggunakan sarana  pembayaran  berupa  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  yang  terdiri  dari  5  rangkap,  dan disetor  melalui  tempat  pembayaran  atas  persetujuan  Menteri  Keuangan,  yaitu  Bank-bank persepsi  dan  kantor  pos.  Dalam  hal  melaporkan  pajak  yang  terutang,  sarana  yang digunakan  berupa  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan  objek  pajak  dan/atau  harta  dan  kewajiban,  menurut ketentuan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dibedakan menjadi  dua  hal,  yaitu  Surat  Pemberitahuan  Masa  (SPT  Masa)  dan  Surat  Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk  suatu  masa pajak tertentu.  Sementara  SPT  Tahunan  adalah  Surat  Pemberitahuan  untuk  suatu  tahun  pajak atau bagian tahun pajak.
Sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  untuk  SPT  Tahunan  WP  Badan, Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  untuk  SPT  Tahunan  WP  Orang  Pribadi,  Rp.500.000,- (lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  SPT  Masa  PPN,  dan  sebesar  Rp.100.000,-  (seratus  ribu rupiah) untuk SPT Masa Lainnya. Di samping denda administrasi, wajib pajak juga dapat dikenakan denda pidana, yaitu:
1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT; atau
2. Wajib  pajak  menyampaikan  SPT,  tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  atau melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak  benar  sehingga  dapat  menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  Negara,  didenda  paling  banyak  2  (dua)  kali  jumlah  pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 38 Undang-undang KUP).
3. Orang  yang  dengan  sengaja  tidak  mendaftarkan  diri  atau  menyalahkan-gunakan  atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau
4. Orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, atau
5. Orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
6. Orang yang dengan sengaja menolak pemeriksaan pajak, atau
7. Orang  yang  dengan  sengaja  memperlihatkan  pencatatan,  pembukuan,  atau  dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
8. Orang  yang  dengan  sengaja  tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah  dipotong  atau dipungut,  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara,  dikenakan denda  paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
dibayar, atau dipidana paling lama 6 (enam) tahun (Pasal 39 ayat (1) Undang-undang KUP).
Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Diduga  faktor pengetahuan wajib pajak, petunjuk pengisian SPT Masa, kesederhanaan formulir  SPT  Masa,  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan.
2. Diduga  faktor  petunjuk  pengisian  SPT  Masa  berpengaruh  paling  dominan  terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi penelitian untuk  mengetahui pengaruh faktor-faktor kesulitan pengisian SPT Masa  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kecamatan  Pamekasan,  yaitu  berlokasi  di Kecamatan Pamekasan. Adapun jenis dari penelitian ini, yaitu penelitian asosiatif/hubungan dengan metode penelitian survei. Pada penelitian ini menggunakan data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  kuesioner/angket  yang  disebarkan  kepada  wajib  pajak. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  laporan  administrasi  KPP  Pratama  Pamekasan, berbagai  literatur  seperti  buku,  majalah,  jurnal,  koran,  internet  dan  lain-lain  yang berhubungan dengan aspek penelitian.
Adapun  yang  menjadi  populasi  pada  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang mempunyai  kewajiban perpajakan di  Kecamatan  Pamekasan sebanyak 1.345 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel dari populasi wajib pajak di Kecamatan Pamekasan dengan taraf kesalahan  10%  sebanyak  94  wajib  pajak,  di  mana  peneliti  memberikan  angket  kepada semua  sampel  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Pamekasan.  Butir  jawaban  yang  diperoleh kemudian  akan  diolah  dengan  analisis  regresi  berganda  dan  uji  t  untuk  membutktikan hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, diperoleh data sekunder dari KPP Pratama Pamekasan tentang jumlah wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Pamekasan, yang nantinya sebagian para  wajib  pajak  tersebut  menjadi  responden  dalam  pengisian  kuesioner  penelitian  ini. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1
Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak di Kecamatan Pamekasan KPP Pratama Pamekasan No. Wajib Pajak Jenis Pajak PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN 1 BaBadan 913 9 897 272 2 BeBendahara 319 319 317 - 3 Orang Pribadi 24 - 17 72 Jumlah 1.256 328 1.231 344
Sumber Data: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (24-02-2010)
Jumlah  populasi  responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak  1.345  wajib  pajak (Badan  913  WP,  Bendahara  319  WP,  dan  Orang  Pribadi  113  WP),  hal  ini  dikarenakan untuk  wajib  pajak  badan  dan  bendahara,  dalam  jenis  pajak  PPh  22,  PPh  23,  dan  PPN sudah termasuk dalam kriteria wajib pajak  yang  mempunyai kewajiban PPh 21.  Jumlah sampel 94 orang.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,

## Pembahasan
Setelah  data  hasil  jawaban  responden  diuji  validitas  dan  reliabilitasnya  dan didapatkan  data  penelitian  yang  valid  dan  reliabel,  maka  dalam  sub  bab  pembahasan  ini data  penelitian  akan  dianalisis  secara  kualitatif,  kuantitatif,  serta  dilakukan  uji  hipotesis untuk  dijadikan  acuan  dalam  penarikan  suatu  simpulan  dalam  penelitian  ini.  Adapun analisa yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:.
Berdasarkan  hasil  jawaban  responden,  maka  dapat  disusun  tabulasi  dan  distribusi. Tabulasi  dan  distribusi  data  jawaban  responden  diperoleh  dari  jawaban  responden  pada item  pertanyaan  ke-1  hingga  item  pertanyaan  ke-14.  Tabulasi  dan  distribusi  jawaban responden seperti dapat dilihat di bawah ini:
Dari  hasil  jawaban  responden  untuk  variabel  pengetahuan  wajib  pajak  dengan  item indikator  kemampuan  memahami  peraturan  perpajakan,  akses  informasi  peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut:
Tabel 2
Distribusi Jawaban untuk Variabel Pengetahuan Wajib Pajak
X1 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % X11 Sangat Paham Paham Cukup Paham Kurang Paham Tidak Paham 4 4,3% 24 25,5% 42 44,7% 23 24,5% 1 1,1% X12 Sangat Sering Sering Cukup Sering Kurang Sering Tidak Sering 2 2,1% 21 22,3% 31 33,0% 32 34,0% 8 8,5% X13 Sangat Sering Sering Cukup Sering Kurang Sering Tidak Sering 2 2,1% 12 12,8% 32 34,0% 31 33,0% 17 18,1%

## Sumber: data diolah
Dari  tabel  di  atas,  maka  dapat  diketahui  jawaban  responden  terhadap  variabel pengetahuan wajib pajak sebagai berikut:
Untuk  indikator  kemampuan  memahami  peraturan  perpajakan,  dari  94  responden sebanyak 4 orang atau 4,3% menyatakan sangat paham, 24 orang atau 25,5% menyatakan paham, 42 orang atau 44,7% menyatakan cukup paham, 23 orang atau 24,5% menyatakan kurang  paham,  dan  1  orang  atau  1,1%  menyatakan  tidak  paham  dalam  memahami peraturan perpajakan.
Untuk indikator akses informasi peraturan perpajakan, dari 94 responden sebanyak 2 orang  atau  2,1%  menyatakan  sangat  sering,  21  orang  atau  22,3%  menyatakan  sering,  31 orang atau 33% menyatakan cukup sering, 32 orang atau 34% menyatakan kurang sering, dan  8  orang  atau  8,5%  menyatakan  tidak  sering  dalam  mengakses  informasi  peraturan perpajakan.
Untuk  indikator  sosialisasi  perpajakan,  dari  94  responden  sebanyak  2  orang  atau 2,1%  menyatakan  sangat  sering,  12  orang  atau  12,8%  menyatakan  sering,  32  orang  atau 34%  menyatakan  cukup  sering,  31  orang  atau  33%  menyatakan  kurang  sering,  dan  17 orang atau 18,1% menyatakan tidak sering mendapat sosialisasi perpajakan.
Dari  hasil  jawaban  responden  untuk  variabel  petunjuk  pengisian  SPT  Masa  dengan item  indikator  bahasa  buku  petunjuk,  bentuk  penyajian,  isi  buku  petunjuk,  dan  manfaat buku petunjuk dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
Tabel 3 Distribusi Jawaban untuk Variabel Petunjuk Pengisian SPT Masa X2 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % X21 Sangat Lugas Lugas Cukup Lugas Kurang Lugas Tidak Lugas 3 3,2% 35 37,2% 38 40,4% 16 17,0% 2 2,1% X22 Sangat Sederhana Sederhana Cukup Sederhana Kurang Sederhana Tidak Sederhana 6 6,4% 34 36,2% 42 44,7% 11 11,7% 1 1,1% X23 Sangat Praktis Praktis Cukup Praktis Kurang Praktis Tidak Praktis 4 4,3% 31 33,0% 43 45,7% 15 16,0% 1 1,1% X24 Sangat Bermanfaat Bermanfaat Cukup Bermanfaat Kurang Bermanfaat Tidak Bermanfaat 30 31,9% 39 41,5% 19 20,2% 6 6,4% 0 0%

## Sumber: data diolah
Dari  tabel  3  di  atas,  maka  dapat  diketahui  jawaban  responden  terhadap  variabel petunjuk pengisian SPT Masa sebagai berikut:
Untuk  indikator  bahasa  buku  petunjuk,  dari  94  responden  sebanyak  3  orang  atau 3,2%  menyatakan  sangat  lugas,  35  orang  atau  37,2%  menyatakan  lugas,  38  orang  atau 40,4% menyatakan cukup lugas, 16 orang atau 17% menyatakan kurang lugas, dan 2 orang atau 2,1% menyatakan tidak lugas tehadap bahasa buku petunjuk.
Untuk  indikator  bentuk  penyajian  buku,  dari  94  responden  sebanyak  6  orang  atau 6,4% menyatakan sangat sederhana, 34 orang atau 36,2% menyatakan sederhana, 42 orang atau  44,7%  menyatakan  cukup  sederhana,  11  orang  atau  11,7%  menyatakan  kurang sederhana, dan 1 orang atau 1,1% menyatakan tidak sederhana terhadap bentuk penyajian buku.
Untuk  indikator  isi  buku  petunjuk,  dari  94  responden  sebanyak  4  orang  atau  4,3% menyatakan  sangat  praktis,  31  orang  atau  33%  menyatakan  praktis,  43  orang  atau  45,7% cukup  praktis,  15  orang  atau  16%  menyatakan  kurang  praktis,  dan  1  orang  atau  1,1% menyatakan tidak praktis terhadap isi buku petunjuk pengisian SPT Masa.
Untuk  indikator  manfaat  buku  petunjuk,  dari  94  responden  sebanyak  30  orang  atau 31,9%  menyatakan  sangat  bermanfaat,  39  orang  atau  41,5%  menyatakan  bermanfaat,  19 orang  atau  20,2%  menyatakan  cukup  bermanfaat,  dan  6  orang  atau  6,4%  menyatakan kurang  bermanfaat  terhadap  manfaat  buku  petunjuk  pengisian  SPT  Masa.  Tidak  terdapat jawaban tidak bermanfaat pada indikator ini.
Dari  hasil  jawaban  responden  untuk  variabel  kesederhanaan  formulir  SPT  Masa dengan  item  indikator  format  SPT  Masa  dan  bahasa  dalam  formulir  SPT  Masa  dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut:
Tabel 4 Distribusi Jawaban untuk Variabel Kesederhanaan Formulir SPT Masa
X3 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % X31 Sangat Sederhana Sederhana Cukup Sederhana Kurang Sederhana Tidak Sederhana 3 3,2% 33 35,1% 49 52,1% 9 9,6% 0 0% X32 Sangat Lugas Lugas Cukup Lugas Kurang Lugas Tidak Lugas 5 5,3% 21 22,3% 48 51,1% 19 20,2% 1 1,1%
Sumber data: data diolah
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
Dari  hasil  jawaban  responden  untuk  variabel  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  item indikator  ketepatan  penghitungan  pajak  terutang,  ketelitian  pengisian,  jangka  waktu pembayaran, dan jangka waktu pelaporan dapat disusun suatu distribusi sebagai berikut:
Tabel 5
Distribusi Jawaban untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Y ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Y1 Sangat Tepat Tepat Cukup Tepat Kurang Tepat Tidak Tepat 6 6,4% 46 48,9% 34 36,2% 7 7,4% 1 1,1% Y2 Sangat Teliti Teliti Cukup Teliti Kurang Teliti Tidak Teliti 10 10,6% 38 40,4% 33 35,1% 12 12,8% 1 1,1% Y3 Sangat Memenuhi Memenuhi Cukup Memenuhi Kurang Memenuhi Tidak Memenuhi 13 13,8% 44 46,8% 28 29,8% 9 9,6% 0 0% Y5 Sangat Memenuhi Memenuhi Cukup Memenuhi Kurang Memenuhi Tidak Memenuhi 5 5,3% 42 44,7% 37 39,4% 10 10,6% 0 0%

## Sumber data: data diolah
Dari  tabel  5  di  atas,  maka  dapat  diketahui  jawaban  responden  terhadap  variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:
Untuk indikator ketepatan penghitungan pajak terutang, dari 94 responden sebanyak 6  orang  atau  6,4%  menyatakan  sangat  tepat,  46  orang  atau  48,9%  menyatakan  tepat,  34 orang  atau  36,2%  menyatakan  cukup  tepat,  7  orang  atau  7,4%  menyatakan  kurang  tepat, dan  1  orang  atau  1,1%  menyatakan  tidak  tepat  dalam  ketepatan  penghitungan  pajak terutang.
Untuk  indikator  ketelitian  pengisian,  dari  94  responden  sebanyak  10  orang  atau 10,6%  menyatakan  sangat  teliti,  38  orang  atau  40,4%  menyatakan  teliti,  33  orang  atau 35,1%  menyatakan  cukup  teliti,  12  orang  atau  12,  8%  menyatakan  kurang  teliti,  dan  1 orang atau 1,1% menyatakan tidak teliti dalam pengisian pajak terutang.
Untuk  indikator  jangka  waktu  pembayaran,  dari  94  responden  sebanyak  13  orang atau  13,8%  menyatakan  sangat  memenuhi,  44  orang  atau  46,8%  menyatakan  memenuhi, 28  orang  atau  29,8%  menyatakan  cukup  memenuhi,  dan  9  orang  atau  9,6%  menyatakan kurang memenuhi dalam hal waktu pembayaran pajak. Tidak ada jawaban tidak memenuhi dalam indikator ini.
Untuk  indikator  jangka  waktu  pelaporan,  dari  94  responden  sebanyak  5  orang  atau 5,3%  menyatakan  sangat  memenuhi,  42  orang  atau  44,7%  menyatakan  memenuhi,  37 orang  atau  39,4%  menyatakan  cukup  memenuhi,  dan  10  orang  atau  10,6%  menyatakan kurang  memenuhi  dalam  hal  waktu  pelaporan  pajak.  Tidak  ada  jawaban  tidak  memenuhi dalam indikator ini.

## Analisis Kuantitatif
Untuk  menunjukkan  pengaruh  dari  variabel  bebas  (pengetahuan  wajib  pajak, petunjuk  pengisian  SPT  Masa,  kesederhanaan  formulir  SPT  Masa,  dan  peraturan perpajakan  yang  berlaku)  terhadap  variabel  terikat  (kepatuhan  wajib  pajak)  maka digunakan  analisis  kuantitatif  statistik  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
Y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + .........+ b 4 x 4 + x
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
Dimana:
Y = Kepatuhan wajib pajak
b 0 = Konstanta
x 1 = Pengetahuan wajib pajak
x 2 = Petunjuk pengisian
x 3 = Kesederhanaan formulir
x 4 = Peraturan perpajakan
x  =  Faktor lain
Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  analisis  linier  berganda  menggunakan bantuan  program  komputer Statistical  Program  for  Social  and  Science  (SPSS)  versi  15 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi Standard Error t-ratio Koefisien Korelasi Parsial Konstanta 1,488 0,311 4,787 X1 0,100 0,075 1,328 0,139 X2 0,310 0,107 2,887 0,293 X3 0,123 0,098 1,255 0,132 X4 0,090 0,050 1,807 0,188 R = 0,582 R 2 = 0,338 Adjusted R 2 = 0,308
Dari  hasil  perhitungan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  persamaan  regresi  linier berganda sebagai berikut:
Y = 1,488 + 0,100X 1 + 0,310X 2 + 0,123X 3 + 0,090X 4
Hasil perhitungan analisis linier berganda seperti tersebut pada Tabel  6 di atas, juga dapat  digunakan untuk  mengetahui seberapa besar kontribusi dari variabel-variabel  bebas (pengetahuan  wajib  pajak,  petunjuk  pengisian  SPT  Masa,  kesederhanaan  formulir  SPT Masa,  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku)  secara  simultan/bersama-sama  dalam mempengaruhi  variabel  terikat  (kepatuhan  wajib  pajak).  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  pada besaran  R 2 (Koefisien  Determinasi)  yang  dihasilkan.  Pada  Tabel  4.18,  koefisien determinasi/R 2 menunjukkan  sebesar  0,338  atau  33,8%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa model persamaan regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel  bebas  (pengetahuan  wajib  pajak,  petunjuk  pengisian  SPT  Masa,  kesederhanaan formulir  SPT  Masa,  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku)  terhadap  variabel  terikat (kepatuhan  wajib  pajak)  pada  penelitian  ini,  variabel-variabel  bebasnya  (pengetahuan wajib  pajak,  petunjuk  pengisian  SPT  Masa,  kesederhanaan  formulir  SPT  Masa,  dan peraturan  perpajakan  yang  berlaku)  secara  bersama-sama  mampu  memberikan  kontribusi untuk  mempengaruhi  variabel  terikat  (kepatuhan  wajib  pajak)  sebesar  33,8%.  Sedangkan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 66,2%.

## Uji Hipotesis
Untuk  menguji  hubungan  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  secara  parsial (satu-persatu) terhadap variabel terikat maka digunakan t-test . Kriteria pengujian t-test ini digunakan uji satu sisi dengan  = 0,05 dan taraf siginifikan 95%, derajat bebas diambil (n- k-1), rumus yang digunakan adalah seperti dibawah ini:
i i hitung S t    Dimana:
t hitung =  nilai t hitung  i
=  nilai koefisian regresi
S  i =  standar deviasi dari koefisien regresi
Dengan  menggunakan  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  pada  tabel  6,  maka perhitungan t hitung untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:
1. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
333 , 1 075 , 0 100 , 0 S t i i hitung      2. Variabel Petunjuk Pengisian SPT Masa (X2)
897 , 2 107 , 0 310 , 0 S t i i hitung      3. Variabel Kesederhanaan Formulir SPT Masa (X3)
255 , 1 098 , 0 123 , 0 S t i i hitung      4. Variabel Peraturan Perpajakan yang Berlaku (X4)
800 , 1 050 , 0 090 , 0 S t i i hitung     
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,
Sedangkan  nilai  t tabel dengan  tingkat  keyakinan  95%  dengan  uji  satu  sisi  bernilai sebesar  1,6612.  Setelah  dibandingkan  dengan  nilai  t hitung maka  dapat  diuraikan  dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Uji t Analisis Linier Berganda Variabel Nilai t hitung Nilai t tabel Keterangan Pengetahuan  Wajib  Pajak (X1) 1,333 1,6612 Tidak Signifikan Petunjuk  Pengisian  SPT Masa (X2) 2,897 1,6612 Signifikan Kesederhanaan Formulir SPT Masa (X3) 1,255 1,6612 Tidak Signifikan Peraturan  Perpajakan  yang Berlaku (X4) 1,800 1,6612 Signifikan

## PENUTUP Kesimpulan
1. Melalui  hasil  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  t,  diketahui  bahwa  variabel petunjuk  pengisian  SPT  Masa  (X2)  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  (X4) berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Dimana  nilai  t hitung variabel petunjuk pengisian SPT Masa (2,897) dan peraturan perpajakan yang berlaku (1,800) lebih besar dari nilai t tabel dengan α 0,05 (1,6612).
2. Bahwa  faktor  petunjuk  pengisian  SPT  Masa  berpengaruh  paling  dominan  terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Pamekasan.
3. Terdapat faktor lain sebesar 66,2%  yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor pemeriksaan pajak.

## Saran
Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran yang meliputi :
1. Diharapkan  para  wajib  pajak  (khususnya  di  Kecamatan  Pamekasan)  terlebih  dahulu mempelajari  petunjuk  pengisian  SPT  Masa  supaya  dapat  mengisi  SPT  Masa  pajak secara  benar  dan  tepat,  sehingga  nantinya  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  berupa pelaporan SPT Masa dapat terpenuhi secara baik dan tepat waktu serta dapat memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh.
2. Bagi  KPP  Pratama  Pamekasan,  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kepatuhan  bagi para  wajib  pajak  dapat  dilakukan  melalui  usaha  penyediaan  petunjuk  tata  cara pengisian  SPT  Masa  dengan  format  yang  lebih  mudah  dimengerti  oleh  semua kalangan,  baik  melalui  media  brosur,  buku  petunjuk,  iklan,  maupun  situs  internet sehingga  dengan  kemudahan  dalam  pengisian  SPT  Masa  maka  wajib  pajak  dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Diperlukan  adanya  usaha  lain  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  selain  4 (empat)  variabel  bebas  di  atas  karena  dalam  analisis  linier  berganda  masih  terdapat faktor  lain  yang  mampu  memberikan  kontibusi  dalam  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak sebesar 66,2%,  yaitu melalui usaha pemeriksaan pajak. Dan faktor pemeriksaan pajak ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 2,

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus,  Sony  dan  Isnianto  Kurniawan.  2009. Panduan  Praktis  Perpajakan. Yogyakarta. Penerbit Andi
Arikunto, Suharsimi. 1997. Prosedur Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta
Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta. Penerbit Andi
Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research . Yogyakarta. Penerbit Andi
Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta.  Ghalia Indonesia
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka
Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta. Penerbit Andi
Pudyatmoko,  Y.  Sri.  2009. Pengantar  Hukum  Pajak  Edisi  IV. Yogyakarta.  Penerbit Andi
Ruslan,  Rosady.  2003. Metode  Penelitian  Public  Relations  dan  Komunikasi .  Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi . Bandung. CV. Alfabeta
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta. Salemba Empat
Wasito, Hermawan. 1993. Pengantar Metodologi Penelitian . Jakarta. Gramedia.