Manajemen  Risiko,  Internal  Kontrol,  Tata  Kelola  Perusahaan  dan  Kinerja Keuangan  BUMN  dengan  Maturity  Level  Departemen  Audit  Internal  sebagai Pemoderasi

## Monang Nixon Haposan Tampubolon
Universitas Pancasila , Jakarta, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification : G32, H83
Keywords :
internal  audit,  finacial performance,
internal control, risk management

## ABSTRACT
Internal Auditor are considered as significant Management tool  in  ensuring  the  proper  implementation  of  company business process to achieve company goals, especially after the financial  cases  of  some  big  companies.    In  accordance  with stock  market  regulation  and  Goverment  regulation  (GR  and BUMN Laws), the State Own Enterprises (BUMN) in Indonesia must  have  Internal  Audit  Department.  The  various  size  and maturity  (organization  size  and  profesionality)  of  Internal Audit  Department  raise  very  basic  question  about  their capability. The certification of Maturity Level of Internal Audit Department considered as the solution to prove the capability of  Internal  Audit  Department  in  helping  Organization  to achieve company objectives, e.g., Financial Performance. This article  trying  to  explore  and  deliver  research  idea  about  the relation  of  Maturity  Level  of  Internal  Audit  Department  with Company’s mana gement tools consist of Internal Control, Risk Management and Governance in relation to the improvement of Financial Performance in State Own Enterprices

## ABSTRAK
Auditor  Internal  sebagai  alat  Management  dalam mengawasi  jalannya  proses  bisnis  perusahaan  dalam  usaha pencapaian  tujuan  perusahaan  dirasa  sangat  penting,  terutama sejak  terjadinya  sejumlah  kasus  keuangan  dari  beberapa perusahaan  besar.  Sesuai  peraturan  Pasar  Modal  dan Pemerintah  (PP  dan  Undang-undang  BUMN),  perusahaan BUMN  di  Indonesia  diwajibkan  untuk  memiliki  Departemen Audit Internal. Keberagamanan ukuran dan tingkat kemapanan (besar organisasi dan keahlian) dari Departemen Audit Internal di  BUMN  menimbulkan  pertanyaan  mendasar  terkait keandalannya.  Sertifikasi  Maturity  Level  dari  Departemen Audit  Internal  dipandang  sebagai  solusi  untuk  meyakinkan tingkat  keandalan  Auditor  Internal  didalam  mensuksekan pencapaian  tujuan  perusahaan  yang  salah  satunya  diukur dengan  kinerja  keuangan.  Tulisan  ini  ingin  menguraikan  dan memberikan  ide  penelitian  hubungan  Maturity  Level Departemen  Audit  Internal  dengan  alat  management perusahaan yang terdiri dari Pengawasan Internal, Manajemen Risiko  dan  Tata  kelola  yang  ada  di  Perusahaan  dalam  rangka peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN.

## 1.  Pendahuluan
Latar Belakang Penelitian Auditor  Internal  sebagai  alat Management didalam  mengawasi  jalannya  proses  bisnis perusahaan  dalam  usaha  pencapaian  tujuan perusahaan  dirasa  sangat  penting,  terutama sejak terjadinya sejumlah kasus keuangan dari beberapa  perusahaan  besar. The  Institute-of- Internal  Auditor sebagai  wadah  organisasi Auditor  Internal  tingkat  dunia  membuat definisi Internal Auditing dimana didalamnya memuat  tugas  dari  internal  audit.  Definisi tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa tugas  utama  Auditor  Internal  adalah  untuk mengevaluasi  dan  memberikan  rekomendasi perbaikan terkait keefektifan proses
Managemen  Risiko  ( risk  management ),
Kontrol ( control ) dan Tatakelola
( governance ).  Definisi  tersebut  juga  jelas menegaskan  tujuan  akhir  dari  fungsi  Audit Internal  yaitu  membantu  operasi  perusahaan dalam  mencapai  tujuan  perusahaan.  Profesi Auditor  Internal  sebagai  alat Management didalam  mengawasi  jalannya  proses  bisnis perusahaan  dirasa  sangat  penting,  terutama sejak terjadinya sejumlah kasus keuangan dari beberapa  perusahaan  besar  yang  mendorong Dewan  Kongres  dan  Senat  di  Amerika  untuk mengeluarkan peraturan Sarbaness-Oxley-Act . pada  tahun  2002. Sarbanes-Oxley ( Sarbanes Oxley  Act  of  2002 , Public  Company Accounting  Reform  and  Investor  Protection Act. of 2002 ) atau biasa disingkat SOx adalah hukum  pemerintah  pusat  Amerika  Serikat yang  dikeluarkan  30  Juli  2002  sebagai tanggapan  atas  sejumlah  kasus  akuntansi perusahaan  dimana  anatara  lain  melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine  Systems,  WorldCom  (MCI),  AOL Time  Warner,  Aura  Systems,  Citigroup, Computer  Associates  International,  CMS Energy,  Global  Crossing,  HealthSouth, Questz  Communication,  Safety-Kleen  dan Xerox,  yang  juga  melibatkan  beberapa Akuntan  Publik  seperti:  Arthur  Andersen, KPMG  dan  PWC.  Kasus-kasus  kerugian bernilai  bilyunan  dolar  akibat  harga  saham perusahaan-perusahaan  yang  terpengaruh  ini turun  drastis  mengguncang  kepercayaan masyarakat  terhadap  pasar  saham.  Undang- undang Amerika Serikat yang diprakarsai oleh
Senator  Paul  Sarbanes  (Maryland)  dan Representative Michael-Oxley  (Ohio)  serta disahkan  oleh  Presiden  George.W.Bush. Perundang-undangan  ini  menetapkan  aturan yang lebih baik bagi semua perusahaan publik serta  Kantor  akuntan  publik.  Sarbox  juga menuntut Securities-and-Exchange- Commission (SEC)  turut  aturan  baru  ini. Dengan  diterbitkannya  Sox’s  dan  ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan, diharapkan  dapat  meningkatkan  akuntabilitas perusahaan,  transparansi  laporan  keuangan, serta memperkecil perusahaan atau organisasi untuk melakukan kecurangan atau fraud, serta memberikan  keutamaan  pada  tercipatanya corporate-governance yang baik.
Sarbox  menetapkan Public-Company- Accounting-Oversight-Board (PCAOB),
untuk bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa,  serta  memberikan  arahan  kepada para  kantor  akuntan  agar  bertindak  sesuai dengan  mandat  auditor  perusahaan  publik. Sarbox juga mengatur kebebasan auditor, tata kelola  perusahaan,  penilaian  pengendalian internal, serta pengungkapan laporan keuangan. Dengan kata lain, Sarbaness-Oxley dibuat  untuk  kepentingan  investor  dengan menciptakan good-corporate-governance, full-disclosure ,  dan accountability .  SOA khususnya  section  404  menuntut  adanya laporan manajemen tahunan (annual management  report)  atas  pengendalian  intern atas  proses  pelaporan  keuangan.  Laporan manajemen  tersebut  merupakan  subjek  yang akan diaudit. Dalam seksi SOX Act. seksi-404 dimuat  aturan  yang  berisi  kewajiban  bagi manajemen perusahaan untuk menilai pengendalian  intern  ( Internal  Control )  yang sudah  dilaksanakan  atas  proses  penyusunan laporan keuangannya; Perusahaan setiap tahun diwajibkan untuk melakukan evaluasi pengendalian  internal  atas  laporan  keuangan dan  pada  akhir  tahun  Manajemen  harus memberikan  opini  tentang  efektifitas  dari pengendalian internalnya. Pihak yang bertanggungjawab  untuk  melakukan  evaluasi atas  pengendalian  internal  adalah  bagian Audit  Internal.  Akuntan  publik  yang  dipakai perusahaan dalam memeriksa laporan tahunan diwajibkan  untuk  melaporkan  hasil  evaluasi
mereka  atas  pengendalian  internal  yang  ada. Seksi  404  secara  khusus  memberikan perhatian  kepada  internal  kontrol  perusahaan atas laporan keuangannya. Dalam
mengevaluasi  internal  kontrol,  manajemen melalui departemen audit perlu mengacu pada kerangka  COSO  ( Committee  of  Sponsoring Organization  of  the  Tradeway  Commission ). Pada  SOXs-Act.  2002  hal  yang  terkait Internal  Control  ditekankan  dalam  seksi  302 yang  mensyaratkan  perlunya  dokumen penjelasan manajemen terkait sistem pengawasan yang ada pada perusahaan. Pihak yang  harus  bertanggungjawab  terhadap pengungkapan  pengawasan  perusahaan  yaitu direktur utama dan direktur keuangan. Audit internal selama bertahun-tahun telah mengalami perubahan dramatis yang mengarah  pada  lingkup  yang  diperluas  yang memungkinkan audit internal untuk memberikan  kontribusi  bagi  organisasi. Belajar  dari  sisi  postif  penerapan Sarbaness Oxley  Ac t.  2002  bagi  semua  perusahaan Amerika  di  bursa  saham  New  York  (NYSE) dan  aktivitas  bisnisnya  diseluruh  dunia, muncul  beberapa  negara  yang  mempraktekan inti  dari Sarbaness  Oxley  Act .  tersebut  salah satunya termasuk Indonesia. Dalam  Undang-undang  BUMN  no. 19/2003  dan  PP  45/2005  perihal  “Pendirian, Pengurusan,  Pengawasan  dan  Pembubaran BUMN”,  dijelaskan  tentang  eksistensi,  tugas dan  tanggung  jawab,  serta  pelaporan  Satuan Pengawas Internal (SPI).
SPI (Satuan Pengawas Internal) bertugas: (a) Membantu Direktur-Utama dalam melaksanakan pemeriksaan-operasional dan keuangan BUMN, menilai-
pengendalian, pengelolaan-dan
pelaksanaannya  pada  BUMN  serta memberikan saran-saran perbaikannya;
(b)  Memberikan  keterangan  tentang  hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama; dan (c)  Memonitor  tindak  lanjut  atas  hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
Apabila diminta  secara tertulis oleh
Komisaris/Dewan-Pengawas,  Direksi  wajib memberikan  informasi  hasil  pemeriksaan atau,  hasil  pelaksanaan  tugas  SPI.  (UU BUMN no. 19, 2003).

## 2. Telaah  Teori  dan  Pengembangan Hipotesis
Landasan  teori  dari  penelitian  ini,  yaitu teori  organisasi  (Organization  Theory)  dan teori  keagenan  (Agency  Theory).  Teori Organisasi  melandasi  penelitian  ini  karena menunjukkan  hakikat  perusahaan  sebagai sebuah  organisasi  yang  kompleks  dan  harus memiliki  mekanisme  yang  terstruktur  dalam mencapaian  misi  dan  visi  organisasi  dengan tetap memperhatikan kepentingan tiap individu  yang  terlibat.  Sedangkan  Teori Keagenan  menunjukkan  hubungan  antara perusahaan  dengan  penyedia  modal.  Kedua teori  tersebut  memiliki  penjelasan  tentang pengendalian  dan  kinerja  perusahaan  yang menjadi isu utama dalam penelitian ini.

## Teori Organisasi
Teori  organisasi  dilandasi  filosofi  bahwa manusia perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan  oleh  karena  itu,  dalam  sebuah organisasi  diperlukan  pengendalian  perilaku untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Kata  kunci pada  teori  ini  adalah  kerjasama  atau koordinasi.  Koordinasi  tersebut  merupakan cara  mencapai  tujuan  bersama  supaya  efektif dan  efisien.  Untuk  itu,  organisasi  harus memiliki  mekanisme  untuk  mencegah  dan menghindari  penghalang  tujuan.  Mekanisme kerjasama  pada  sebuah  organisasi  harus dilandasi pemahaman oleh tiap individu akan pentingnya tujuan bersama. Namun penetapan tujuan  tersebut  diwarnai  perdebatan  terkait kepentingan  siapa  atau  pihak  mana  yang diprioritaskan.  Perdebatan  tersebut  juga berdampak pada konsep mekanisme pengendalian  organisasi  karena  pihak-pihak yang  kepentingannya  terakomodasi  dalam tujuan  organisasi,  memerlukan  mekanisme pengendalian  yang  menjamin  tercapainya tujuan  tersebut.  Teori  organisasi  mengalami perkembangan hingga muncul dua paradigma mengenai  organisasi,  yaitu  teori  organisasi modern dan teori organisasi neo-modern. Pada teori  organisasi  modern,  supaya  organisasi efektif  dan  efisien  dalam  rangka  mencapai tujuannya,  maka  organisasi  harus  dirancang dengan  struktur  yang  jelas  disertai  dengan deskripsi  tugas  yang  sistematis,  dengan memperhatikan kejelasan otoritas dan pertanggungjawaban.  Berdasarkan  paradigma dalam  organisasi  modern  tersebut,  jika
dihubungkan dengan teori mengenai hubungan stakeholders’ dari sebuah
organisasi,  maka  dapat  dirujuk  teori  yang terkait,  yaitu  teori  keagenan.  Teori  keagenan menjelaskan mekanisme pengendalian organisasi  dengan  menggunakan  paradigm organisasi  modern.  Jika  dikaitkan  dengan  isu Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Tata  kelola  Perusahaan,  maka  teori  keagenan lebih relevan.

## Teori Keagenan
Teori  Agensi  didasari  pada  persoalan agensi  yang  terjadi  disaat  pengelolaan perusahaan    terpisah  dari  kepemilikannya. Perusahaan  adalah  suatu  mekanisme  yang memberikan  peluang  pada  semua  partisipan untuk  berpartisipasi  dalam  hal  modal, keahlian  dan  tenaga  kerja  dengan  tujuan memaksimalkan  keuntungan  jangka  panjang. Pemilik  (principal)  merupakan  partisipan- partisipan  yang  berpartisipasi  pada  modal. Pengelola  perusahaan  (agen)  merupakan partisipan-partisipan yang berpartisipasi dengan  bekal  keahlian  dan  tenaga-kerja. Keberadaan kedua partisipan ini menimbulkan persoalan pada mekanisme yang harus dibuat untuk  menyesuaikan  perbedaan  kepentingan pada  kedua  partisipan  tersebut.  Teori keagenan  dikhususkan  untuk  menangani persoalan  yang  terjadi  di  dalam  hubungan keagenan.
Pertama,  permasalahan  keagenan  muncul ketika  (a)  kepentingan  kedua  partisipan (principal  dan  agen)  berlawanan  dan  (b) principal  sangat  sulit  melakukan  verifikasi hal-hal yang benar-benar dilakukan agen. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak bisa
memverifikasi apakah agen tersebut melaksankan semuanya secara tepat.
Kedua,  permasalahan  dalam  pembagian resiko  yang  muncul  ketika  kedua  partisipan (prinsipal  dan  agen)  mempunyai  sikap  yang berlawanan  terhadap  resiko.  Oleh  karenanya diciptakan kontrak yang dapat menyelaraskan kepentingan  principal  dan  agen.  Kontrak antara  investor  dengan  manajer  merupakan kontrak  yang  bisa  menjelaskan  spesifikasi yang  wajib  dilakukan    manajemen  dalam mengelola  dana  tiap  investor,  dan  spesifikasi terkait pembagian hasil antara manajemen dan investor.  Secara  ideal,  investor  serta  manajer menandatangani  kontrak  secara  lengkap,
terdapat  spesifikasi  yang  tepat  tentang  apa saja yang wajib dikerjakan manajemen dalam setiap  kemungkinan  yang  dapat  terjadi,  dan bagaimana pengalokasian keuntungan perusahaan.  Namun  demikian,  kontrak  yang lengkap  susah  untuk  di  wujudkan,  hal  ini dikarenakan  adanya  faktor  kontinjensi  yang sulit  untuk  diramalkan  sebelumnya.  Oleh karena  itu  manajer  harus  memiliki  hak pengendalian residual ( residual control right ) yang diberikan oleh investor, dimana manajer dapat  membuat  keputusan  pada  kondisi- kondisi yang tidak terdapat di dalam kontrak. Hak  yang  dimiliki  oleh  manajer  ini kemungkinan  bisa  disalah  gunakan  sehingga memunculkan  permasalahan  keagenan.  Hak pengendali residual juga dimiliki oleh pemilik modal  untuk  dapat  memutuskan  hal  yang tidak  terduga,  tetapi  pemilik  modal  tidak memiliki  kemampuan  untuk  mengetahuihal hal yang wajib dilakukan sehingga pengalokasian  hak  pengendalian  residual menjadi tidak efektif.
Guna  mengatasi  masalah  keagenan,  maka dirasa  perlu  untuk  membuat  strategi  desain pengendalian  untuk  menjamin  tercapainya tujuan  organisasi  yang  memberikan  hasil maksimal  bagi  agen  dan  principal.  Strategi tersebut dengan menggunakan perangkat yang dirancang  berupa  proses  Manajemen  Risiko,
Pengendalian Internal, Tata Kelola Perusahaan  dan  pembentukan  fungsi  Audit Internal,  dengan  pertimbangan cost dan benefit .
Maturity Level Department Internal Audit Auditor Internal berfungsi untuk
membantu  manajemen  dengan  mengevaluasi dan  memberikan  rekomendasi  perbaikan proses  Manajemen  Risiko,  Pengendalian Internal,  dan  Tata  pengelolaan  Perusahaan. Auditor  internal  berfungsi  untuk  mendukung manajemen dalam hal, yakni;
1. Mengawasi  kegiatan  dari  manajemen puncak  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh mereka sendiri.
2. Mengidentifikasi dan menekan
kemungkinan risiko semaksimal mungkin. Semua  organisasi  melakukan  pendekatan holistic yang mencangkup setiap resiko di perusahaan  ,  yang  berasal  dari  hukum, politik  dan  pembuat  peraturan,  hubungan dengan  pemegang  saham,  dan  pengaruh
persaingan untuk menetapkan manajemen resiko.
3. Memverifikasi laporan kepada manajemen  puncak.  Para  manajemen membuat  suatu  keputusan  berlandaskan laporan yang dibuat auditor-internal.
4. Melindungi  manajemen  dalam  bidang teknis. Auditor internal wajib mengetahui dari  mana  data  berasal,  bagaimana memprosesnya,  dan  cara  pengaman  data- data perusahaan.
5. Meninjau kegiatan perusahan di masa lalu dan  masa  depan  untuk  membantu  proses keputusan.
6. Membantu manajer membuat perencanaan,  pengorganisasi,  pengarahan dan pengendalian masalah. 7. Dengan adanya peraturan yang diterbitkan oleh  SEC (di  Amerika)  dan  Bapepam  (di Indonesia) yang mengharuskan perusahaan go-public dan  BUMN  untuk memiliki  fungsi  Internal  Audit  sehingga perusahaan go-public perlu mengalokasikan  sumber  dana  dan  tenaga guna  membentuk  Departemen  Audit Internal  agar  patuh  pada  peraturan  yang berlaku.  Sampai  saat  ini  kami  belum menemukan ada aturan mengenai seberapa  besar  ukuran  Departemen  Audit Internal yang harus dibentuk dan seberapa luas cakupan pekerjaannya, sehingga saat ini terdapat keragaman tingkat kemapanan (besar  organisasi  dan  keahlian)  dari Departemen  Audit  Internal.  Untuk mengukur  tingkat  kemapanan  suatu Departemen Audit Internal telah dikeluarkan  sebuah  acuan  yang  dikenal dengan IACM ( Internal-Audit-Capability- Model ) oleh IIA ( The Institute of Internal Auditor )  yang  merupakan  satu-satunya lembaga  auditor  internal  yang  diakui dunia.  Dalam  acuan  tersebut  ada  5 tingkatan  kemapanan  Departemen  Audit Internal,  dimana  untuk  masing-masing tingkatan  ditetapkan  kriteria-kriteria  yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat pada IACM Matrix.
Gambar : IA Capability Model Levels dan Matrik
Pada  tanggal  26  Maret  2018  di  dalam forum  OECD  Auditor Alliance  Launch Meeting, Kepala  BPKP  Indonesia  Bapak  Dr. Ardan  Ardiperdana,  menyampaikan  bahwa tingkat kemapanan Departemen Audit Internal untuk sektor publik pada tahun 2014 dan 2017 adalah sebagai berikut (lihat Tabel; 1);
Tabel -1 Data Pencapaian tingkat kemapanan Departemen Audit Internal di Sektor Publik
Dari  tabel  tersebut  dapat  kita  lihat  data usaha-usaha  peningkatan  tingkat  kemapanan ( Maturity  Level )  dari  Departemen  Audit Internal  pada  tahun  2014-2017  di  BUMN Indonesia,  dimana  dari  table  diatas  diketahui pada  tahun  2014  jumlah  BUMN  yang  telah mencapai  level  3  hanya  1  Departemen  Audit Internal  BUMN  tetapi  pada  tahun  2017  telah ada  106  Departemen  Audit  Internal  BUMN. Untuk  sektor  publik  capaian  tertinggi  baru mencapai  Level  3  - Integrated ,  artinya Departemen  Audit  Internal  yang  ada  di BUMN baru sebanyak 106 (16,7%) yang telah menerapkan  standar  professional  dan  telah
sanggup  memberikan  jasa  konsultasi  dan pemeriksaan dari kinerja Perusahaan.

## Manajemen Risiko (Risk Management)
Manajemen  Risiko  digunakan  oleh  setiap praktisi  untuk  menanggapi  berbagai  macam Risiko.  Secara  umum  ada  dua  macam tindakan  yang  dilakukan  oleh  responden Manajemen Risiko yaitu pertama “mencegah” dan  kedua  “memperbaiki”.  Pada  tahap  awal konstruksi,  tindakan  penncegahan  digunakan untuk  “mengurangi”,  “menghindari”,  atau “memindahkan”  risiko.  Sedangkan  untuk tindakan  memperbaiki  berupa  kegiatan  untuk mengurangi efek-efek pada saat Risiko terjadi atau pada saat Risiko harus diambil. Menurut Darmawi,  (2005)  Keuntungan  manajemen risiko  yang  diperoleh  perusahaan  terbagi dalam lima kategori utama;
a.  Manajemen  risik o  bisa  “menghindari perusahaan dari kegagalan”.
b. Manajemen risiko dapat “membantu secara langsung kenaikan laba”.
c. Manajemen  risiko  bisa  “memberikan  laba secara tidak langsung”.
d. Adanya perlindungan terhadap risiko dasar yang  merupakan  harta  non  material sehingga  bisa  memberikan  ketenangan pikiran bagi manajer.
e.  Manajemen  risiko  melindungi  perusahaan dari  risiko  dasar,  sehingga  para  kreditur pelanggan  dan  pemasok  menyukainya yang  berakibat  secara  tidak  langsung meningkatkan Public Image .
Manajemen  Risiko  merupakan  cara sistematis  untuk  melihat  suatu  Risiko  serta secara  tepat  menentukan  penanganan  Risiko tersebut.  Manajemen  Risiko  adalah  suatu sarana  dalam  pengidentifikasian  sumber  dari Risiko  serta  ketidakpastian,  mengestimasi akibat yang ditimbulkan, dan mengembangkan  respon  untuk  menghadapi Risiko.  Terdapat  3  tahapan  utama  dalam pendekatan  sistematis  terkait  manajemen risiko, yaitu:
1. Identifikasi Risiko
2. Analisa dan evaluasi Risiko 3.  Respon atau tanggapan untuk mengendalikan Risiko tersebut.
Dalam  mengidentifikasi  menganalisa  dan mengevaluasi  risiko  maka  risiko  yang  akan
dihadapi  perusahaan  dapat  di  klasifikasikan kedalam:
a)  Risiko operasional merupakan risiko yang muncul  dikarenakan  sistem  internal  yang berlaku  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya,  kesalahan  dari  manusia,  atau kegagalan  dari  sistem.  Sumber  risiko operasional  paling  tinggi  dapat  bersumber dari  kegiatan  operasional  dan  jasa-jasa, akuntansi, sistem teknologi dari informasi, sistem informasi dari manajemen atau juga sistem  pengelolaan  dari  sumber  daya manusia.
b)  Risiko  eksternal  merupakan  Risiko  yang muncul  dari  faktor  lingkungan  eksternal, dimana lingkungan eksternal bisa memunculkan  kondisi  kondusif  bagi bencana yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian adalah suatu
penyimpangan yang tidak diharapkan. Ada beberapa  sumber  penyebab  kerugian  dan juga  risiko  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai  sebuah  risiko  sosial,  risiko  fisik, dan  juga  risiko  ekonomi.  Menentukan sumber  risiko  merupakan  hal  yang  sangat penting  karena  menentukan  bagaimana cara penanganannya.
c) Risiko Finansial bagi investor adalah risiko akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan  obligasi  dalam  memenuhi  kewajiban pembayaran deviden dan pokok pinjaman.
d)  Risiko  strategic  merupakan  risiko  atas keadaan  yang  tidak  terduga.  Hal  ini  dapat mengurangi  kemampuan  setiap  manajer dalam  mengimplementasikan  strateginya dengan signifikan.

## Proses Manajemen Risiko
Pemahaman manajemen Risiko
mengizinkan  pihak  manajemen  untuk  terlibat secara  efektif  pada  saat  menghadapi ketidakpastian  risiko  dan  peluang  yang berhubungan serta meningkatkan kemampuan suatu  organisasi  untuk  menciptakan  nilai tambah.  Pembagian  proses  manajemen  risiko berdasar COSO dibagi ke atas 8 tahap:
1. Internal-environment (Lingkungan- internal)  Tahapan  ini  berkaitan  dengan lingkungan dimana perusahaan berada dan beroperasi.  Cakupannya  adalah  kultur manajemen  terkait  risiko,  integritas, perspektif  terhadap  risiko,  penerimaan
terhadap  risiko,  nilai  moral,  struktur organisasi, dan juga pendelegasian wewenang. 2. Objective-setting (Penentuan-tujuan) Manajemen harus membuat tujuan organisasi agar dapat mengidentifikasi,meng-akses, dan
mengelola  suatu  risiko.  Objective  dapat diklasifikasikan  menjadi  suatu  strategic- objective  dan  activity-objective.  Strategic objective di perusahaan terkait pencapaian dan  kinerja  dari  suatu  instansi  dalam jangka  menengah  ataupun  panjang,  serta merupakan  sebuah  implementasi  dari  visi dan misi instansi tersebut.
3. Activity  objective bisa  dibagi  menjadi  3 kategori, yaitu (1) operations objectives (2) reporting objective dan  (3) compliance objectives. Sumber  daya  manusia  (SDM) suatu  organisasi  harus  dilibatkan  serta mengerti  risiko  yang  akan  dihadapi. Keterlibatan  tersebut  berkaitan  dengan anggapan  semua  pejabat  /  pegawai merupakan  pemilik  dari  risiko.  Demikian pula,  dalam  penentuan  tujuan  suatu organisasi,  dapat  ditentukan  juga  risk appetite  and  risk  tolerance  (variasi  dari tujuan yang bisa diterima).
4. Risk  tolerance  m erupakan  variasi  dalam pencapaian  tujuan  perusahaan  yang  bisa diterima oleh manajemen.
5. Event-identification (Identifikasi-risiko)
Pada  tahap  ini  dilakukan  identifikasi kejadian yang berpotensi terjadi di internal maupun  eksternal  perusahaan  yang  dapat mempengaruhi strategi ataupun menghambat tercapainya tujuan organisasi. Terdapat  4  model  pada  pengidentifikasian suatu  risiko,  yaitu  (1) Exposure-analysis ;
(2) Environmental  analysis ;  (3) Threat scenario ; (4) Brainstorming questions.
6. Risk assessment (Penilaian risiko).
Tahapan  ini  dapat  memberikan  informasi sampai  seberapa  besar  akibat  dari events (kejadian  atau  keadaan)  bisa  mengganggu pencapaian  visi  dan  misi  perusahaan. Dampak  suatu  akibat  bisa  ketahui  melalui inherent  dan  juga  residual  risk,  serta dianalisis dalam dua perspektif: likelihood (kecenderungan atau peluang) dan impact / consequence (besaran akibat  suatu risiko). Besarnya  risiko  dalam  setiap  kegiatan
aktivitas  organisasi  adalah  perkalian likelihood dan consequence .  Aktivitas yang  harus  dicermati  adalah events relationships yaitu hubungan antar
kejadian.
Events secara individu kemungkinan  memiliki  risiko  kecil. Namun,  bila  digabungkan  dapat  menjadi signifikan.  Karenanya,  risiko  yang  dapat mempengaruhi business-units perlu  untuk dikelompokkan  ke  dalam common-event- categories , dan  dinilai secara aggregate . 7. Risk-response (penanganan  risiko)  Pada tahapan  ini  organisasi  harus  bisa menentukan  sikap  berdasarkan  hasil penilaian  risiko .  Risk-response dari  suatu organisasi terdiri dari: (1) avoidance , yaitu kegiatan  aktivitas  yang  berisiko  atau pelayanan  yang  ber-risiko  dihentikan;  (2) r eduction ,  yaitu  pengambilan  langkah untuk mengurangi peluang munculnya atau dampak  risiko;  (3) sharing ,  yaitu mengalihkan  atau  menanggung  sebagian dengan  pihak  lain;  (4) acceptance ,  yaitu menerima  risiko  yang  akan  terjadi (umumnya  risiko  kecil),  dan  tidak melakukan  upaya  khusus  lainnya.  Dalam memilih sikap, perlu untuk dipertimbangkan faktor-faktor dari
pengaruh  tiap  sikap  terhadap risk likelihood dan impact ,  sikap/response optimal  yang  dapat  bersinergi  dengan pemenuhan risk  appetite and tolerances , analis cost versus benefits, dan  juga kemungkinan  adanya opportunities yang bisa  timbul  dari  setiap  tindakan risk response.
8. Control Activities (Aktifitas Pengendalian).
Agar  Risk  response  dapat  dilaksanakan secara tepat, diperlukan komponen aktifitas  pengendalian  dalam  penyusunan kebijakan-dan-prosedur. Aktifitas pengendalian memerlukan suatu
lingkungan-pengendalian:  (1) integritas dan  juga  nilai  etika;  (2)  kompetensi;  (3) kebijakan-dan-juga-praktik-praktik  SDM; (4) budaya-organisasi; (5) filosofi dan juga gaya  kepemimpinan  manajemen;  (6) struktur  organisasi;  dan  (7)  wewenang serta  tanggung  jawab.  Dengan  memahami arti  dari  lingkungan  pengendalian,  maka dapat  ditetapkan  jenis  dan  juga  aktifitas pengendalian. Beberapa jenis pengendalian
adalah; preventive,  detective,  corrective , dan directive . Sedangkan aktifitas pengendalian dapat berupa: (1) pembuatan kebijakan  dan  prosedur;  (2)  pengamanan kekayaan organisasi; (3) delegasi wewenang  dan  pemisahan  fungsi;  dan  (4) supervisi  atasan.  Aktifitas  pengendalian sebaiknya  diintegrasi  dengan  manajemen risiko  sehingga  alokasi  sumber-daya  yang dimiliki organisasi-bisa-menjadi optimal.
Pengendalian Internal ( Internal Control )
Suatu susunan pengendalian internal/kontrol internal
(pengendalian administrative  dan  pengendalian  akuntansi) terdiri dari kebijakan-kebijakan-dan-prosedur- prosedur  yang  dibuat  untuk  memberikan kepastian  secara  wajar  bahwa  tujuan perusahaan secara khusus akan-dicapai. (SAS no. 55).
Komponen  pengendalian  internal  mengacu pada pedoman COSO adalah:
1. Lingkungan
pengendalian ( control environment ). Faktor-faktornya
mencakup; filosofi manajemen, integritas, nilai  etis,  dan  kompetensi,  gaya  operasi, otorisasi dan delegasi.
2. Penaksiran risiko ( risk-assessment ). Berupa mekanisme yang ditetapkan untuk indentifikasi,  analisisa,  dan  mengelola risiko terkait aktifitas perusahaan.
3. Aktivitas pengendalian (control activities).  Pelaksanaan  dari  kebijakan maupun  prosedur  yang  telah  ditetapkan untuk  memastikan  tujuan  Perusahaan tercapai.
4. Informasi  dan  komunikasi.  Merupakan suatu  sistem  yang  mengatur  orang  atau entitas,  memperoleh  atau  menukar informasi yang diperlukan dalam melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
5. Pemantauan  (monitoring).  Kehandalan sistem  pengendalian  internal  yang  ada perlu  dimonitor,  untuk  menilai  mutu kinerja-sistem sepanjang-waktu. Ini dilakukan melalui pemantauan yang terus- menerus,  evaluasi-yang-terpisah  atau kombinasi-dari keduanya.
Tata-Kelola  Perusahaan  ( Good-Corporate Governance )
Isu  tentang  GCG  mulai  menjadi  fokus perhatian  sejak-terjadinya  berbagai  kasus keuangan seperti kasus Enron dan WorldCom di  Amerika,  Marconi  di  Inggris  dan  Royal Ahold  di  Belanda  yang  mengindikasikan lemahnya corporate-governance ,  Investor institusional  mulai  menyadari  perlunya mengevaluasi  peran  GCG  untuk  kebijakan. GCG  ( Good-Corporate  Governance )  adalah seperangkat  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan perusahaan untuk
menciptakan-nilai-tambah  bagi stakeholder . GCG  memacu  tersedianya  pola  manajemen yang  profesional,  transparan,  bersih  dan berkelanjutan. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia  tahun  2006 oleh  KNKG  (Komite  Nasional  Kebijakan
Governance ) menyebut lima asas GCG yaitu;
1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) responsibilitas,  4)  independensi  serta  5) kewajaran  dan  kesetaraan.  Ada  dua  prinsip utama  dalam  GCG.  Pertama,  terkait  hak pemegang saham dalam memperoleh informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu. Kedua,  perihal  itikad  perusahaan  dalam pengungkapan  ( disclosure )  secara-akurat, tepat-waktu dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.
Dengan Corporate  governance para manajer memiliki pedoman  dalam mengelola perusahaan  secara best  practice .  Pengelola perusahaan diharap dapat mengambil kebijakan/keputusan  keuangan  yang  dapat menguntungkan  semua  pihak  ( stakeholder ). Manajer  juga  diharap  bekerja  secara  efisien sehingga  dapat  menurunkan  biaya  dan meminimalkan risiko. Usaha tersebut diharapkan  menghasilkan  tingkat  keuntungan yang  tinggi  sehingga  memperoleh  return sesuai  dengan  harapan  investor,  dan  saham perusahaan  akan  diminati  oleh  investor.  Hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan.
Perspektif  hubungan  keagenan  ( agency theory ) merupakan dasar memahami
corporate  governance .  Konsep  c orporate- governance timbul sebagai upaya mengontrol perilaku manajemen yang cenderung
mementingkan  diri  sendiri    karena  memiliki hak  pengendali  residual  ( residual  control right). Pelaksanaan GCG di dalam perusahaan
diharapkan  mampu  menghindari  adanya praktek  tidak  terpuji  yang  dilakukan  direksi maupun  pihak-pihak  lain  yang  punya hubungan atau kepentingan dalam
perusahaan.
Dampak  penerapan good  corporate governance selain  menghilangkan  KKN  dan menciptakan  iklim  berusaha  yang  sehat  juga untuk  meningkatkan  kepercayaan  para penanam modal dan kreditor. Dimata investor penerapan corporate  governance yang  baik akan  menarik  dan  memberi  kesan  positif terhadap  kinerja  perusahaan  dan  nilai perusahaan.

## Kinerja Keuangan BUMN
BUMN  (Badan  Usaha  Milik  Negara) merupakan perusahaan milik pemerintah yang keberadaannya dalam sistem ekonomi Indonesia  masih  diperlukan.  BUMN  selain menjalankan  fungsinya  sebagai  sumber  dana bagi  pemerintah  melalui  pungutan  pajak  dan dividen,  juga  dibebani  fungsi  sebagai agent- of-development (UU no.19 BUMN). Sehingga dengan  tugas  tersebut  membuat  kinerja banyak  BUMN  bekerja  tidak  efisien.  BUMN merupakan  bentuk  usaha  negara  yang sebagian  atau  keseluruhan  modalnya  milik negara  atau  pemerintah.  BUMN  sebagai public  enterprise terdiri  dua  unsur,  yakni unsur pemerintah dan bisnis ( enterprise ). Jadi BUMN  tidak  murni  pemerintah  dan  tidak murni  bisnis.  Besaran  persentase  masing masing  elemen  disuatu  BUMN  tergantung jenis  atau  tipe  BUMN-nya.  Ada  tiga  makna yang  terkandung  dalam  BUMN,  yakni public purpose, public ownership dan public control . Dari ketiga makna itu public purpose- lah yang menjadi  inti-konsep-BUMN. Public  purpose ini  mempunyai  makna  yang  cukup  luas. Karenanya  BUMN-mempunyai  tujuan  ganda yakni  sosial,  politik  dan  ekonomi.  (Anoraga, 2003) Didalam mengukur kinerja keuangan suatu Badan  Usaha/Perusahaan,  ada  terdapat beberapa  alat  ukur  yang  lazim  digunakan,
yaitu: Rasio Likuiditas, menunjukkan kemampuan  memenuhi  kewajiban  keuangan jangka  pendek  tepat  secara  waktunya. Pengukuran dari rasio ini dapat menggunakan Current  Ratio,  Cash  Ratio  dan  Acid  Test Ratio . Current  Ratio ,  merupakan  rasio  yang mengukur  kemampuan  memenuhi  hutang
jangka  pendek  dengan  menggunakan  aktiva lancar.    Cash  Ratio,  merupakan  kemampuan untuk  membayar  hutang  yang  jatuh  tempo dengan kas yang ada atau surat berharga efek yang dapat segera diuangkan. Acid test Ratio, merupakan  kemampuan  untuk  membayar hutang  yang  segera  harus  dipenuhi  dengan aktiva lancar yang lebih likuid.
Rasio Profitabilitas, menunjukkan seberapa besar kemampuan-perusahaan-memperoleh laba,  baik  dalam  hubungannya  dengan penjualan,  asset  maupun  laba  bagi  modal sendiri.  Pengukuran  dari  rasio  ini  dapat menggunakan, Gross  Profit  Margin (GPM), Return  On  Assets (ROA), Return  On  Equity (ROE)  dan Net  Profit  Margin (NPM). Gross Profit  Margin (GPM),  merupakan  rasio  atau pertimbangan  antara  laba  kotor  yang diperoleh  perusahaan  pada  tingkat  penjualan. Peneliti  memilih  rasio  ini  karena  untuk mengetahui  seberapa  efektif  pengelolaan biaya-biaya  operasional  perusahaan  dalam kontribusinya terhadap penjualan. Return On Asset (ROA),  merupakan  rasio  yang mengukur kemampuan perusahaan dari modal yang  diinvestasikan  untuk  menghasilkan keuntungan  bersih.    Return  On  Equity, merupakan rasio untuk mengukur- kemampuan dari modal-sendiri untuk menghasilkan-keuntungan  bagi  pemegang sahamnya.  Net  Profit  Margin,  merupakan keuntungan-bersih-per-rupiah penjualan.
Rasio Leverage , menunjukkan kemampuan untuk  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek maupun  kewajiban  jangka  panjang. Debt Ratio ,  rasio  ini  digunakan  untuk  mengukur presentase  total  dana  dari-kreditur  untuk membelanjai  total  aktiva. Debt  to  Equity Ratio ,  merupakan  rasio  untuk  mengukur kinerja  perusahaan  berdasarkan  hutang perusahaan  dihitung  dengan  membagikan antara  total  hutang  dengan  total  equity perusahaan  yang  digunakan  sebagai  sumber pendanaan  usaha.  Peneliti  memilih  rasio  ini sebagai pengukuran kinerja keuangan, karena untuk  mengetahui  tingkat  hutang  perusahaan dan  merupakan  bagian  dari  rasio  leverage. Long Term Debt Ratio , merupakan rasio yang mengukur  kinerja  perusahaan  berdasarkan pada  modal  sendiri  yang  dijadikan  jaminan untuk hutang jangka panjang.
Hubungan  antara  Manajemen  Risiko dengan  pencapaian  tujuan  organisasi/kinerja
keuangan  ditulis  oleh  beberapa  peneliti. Temuan penelitian Li (2018) dalam jurnal; A- Study  on  Enterprise-Risk-Management  and Business-Performance ;  menunjukan  bahwa ada  bukti  yang  cukup  memadai  yang menunjukkan Enterprise  Risk  Management berpengaruh  terhadap  Kinerja  Usaha.  Hasil empiris  temuan  penelitian  Li  (2016)  dalam jurnal; Board Advising, Risk Taking, and Firm Performance ; menunjukkan persentase direktur  penasehat  secara  positif  terkait dengan tingkat pengambilan risiko perusahaan,  dan  interaksi  persentase  direktur penasehat  dan  pengambilan  risiko  adalah berkorelasi  positif  dengan  kinerja  perusahaan di  masa  depan.  Namun,  efek  ini  tidak signifikan  sama  sekali  di  perusahaan  milik negara karena campur tangan pemerintah.
Hubungan  antara  Internal  Control  dengan pencapaian tujuan organisasi/kinerja keuangan    dilakukan  oleh  Kinyua,  et  al. (2015).  Hasil  riset  menyimpulkan  bahwa  ada hubungan yang signifikan aantara lingkungan pengendalian  internal  dan  kinerja  keuangan, merekomendasikan agar lingkungan pengendalian internal harus ditingkatkan lebih jauh  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan perusahaan  di  Nairobi  Securities  Exchange. Temuan  Basodan,  (2015),  mengungkapkan semua  dimensi  kontrol  internal  termasuk lingkungan  kontrol,  penilaian  risiko,  control prosedur,  informasi  dan  komunikasi  dan pemantauan  memiliki  hubungan  positif dengan  ukuran  profitabilitas  termasuk  EPS, ROA,  ROE  dan  PM.  Namun,  pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa perbedaan dalam signifikansi hubungan antara kontrol  internal  dan  ukuran  profitabilitas  dan dalam  hubungan  antara  komponen  kontrol internal dengan berbagai ukuran profitabilitas.
Tettamanzi (2015) menemukan  hubungan antara  kepemilikan  dan  struktur  tata  kelola perusahaan  dan  kinerja  perusahaan  bersifat ambigu.  Hasil  penelitian  Salamantun,  (2015) menunjukkan  bahwa  penerapan  GCG  tidak berdampak  pada  kinerja  perusahaanndengan ukuran  EVA.  Hasil  penelitian  Mayang Mahrani,  Noorlailie  Soewarno,  (2018)  dalam jurnal;” The  effect  of  good  corporate governance  mechanism  and  corporate  social responsibility  on  financial  performance  with earnings management as mediating variable ”, menunjukkan  bahwa  mekanisme  GCG  dan
CSR  memiliki  efek  positif  pada  keuangan kinerja serta CSR pada kinerja keuangan.
Coetzee,  (2016)  menyimpukan  bahwa kontribusi  fungsi  Audit  Internal  terhadap kegiatan  manajemen  risiko  agak  lemah. Temuan  penelitian  Zwaan,  Stewart  dan Subramaniam  (2009)  menunjukkan  bahwa keterlibatan  yang  tinggi  dalam  ERM berdampak  pada  kesediaan  auditor  internal untuk  melaporkan  gangguan  dalam  prosedur risiko  kepada  komite  audit.  Auditor  internal terlibat  dalam  kegiatan  pemeriksaan  ERM tetapi  beberapa  juga  terlibat  kegiatan  yang dapat membahayakan objektivitas.
Hubungan Maturity Level / kualitas Audit Internal terhadap Internal Control ditulis oleh Mazza  and  Azzali  (2015)  adalah  kompetensi dan independensi auditor internal mengurangi kelemahan  kontrol  internal.    Sementara  Zou (2019)  menemukan  bahwa  audit  internal memainkan  peran  yang  tidak  tergantikan dalam  tata  kelola  perusahaan.  Smith  (2018) menunjukkan  bahwa  kinerja  tinggi  internal audit  dikaitkanndengannukuran  banyaknya rekomendasi  untuk  meningkatkan  tata  kelola perusahaan.  Rahmatika  (2014)  menunjukkan bahwa    fungsi  intern  audit  memiliki  efek positif  pada  kualitas  pelaporan  keuangan. Fungsi  audit  internal  memiliki  pengaruh positif  pada  Tatakelola  yang  baik.  Martinov- Bennie,
(2015) menemukan tingkat keterlibatan Internal  Audit  Function (IAF) yang sangat tinggi dalam masalah tata kelola, persepsi  bahwa  masalah  tata  kelola  adalah yang  paling  penting  saat  ini  bagi  IAF,  dan juga  responden  menilai  tinggi  keterampilan dan  kompetensi  IAF  dalam  hal  kemampuan untuk  melakukan  penugasan  yang  berkaitan dengan  masalah  tata  kelola.  Suyono  dan Hariyanto  (2012)  membuktikan    bahwa pengendalian  internal,  audit  internal,  dan komitmen  organisasi  memiliki  hubungan signifikan  positif  dengan  tata  kelola  yang baik.

## Kesimpulan
Artikel  ini  merupakan  konsep  hubungan antara  managemen  risiko,  pengendalian internal,  dan  tata  kelola  terhadap  kinerja keuangan, khususnya di ruang linkup BUMN. Auditor  Internal  sebagai  alat  Management dalam  mengawasi  jalannya  proses  bisnis perusahaan  dalam  usaha  pencapaian  tujuan
perusahaan  dirasa  sangat  penting,  terutama sejak terjadinya sejumlah kasus keuangan dari beberapa  perusahaan  besar.  Sesuai  peraturan Pasar Modal dan Pemerintah (PP dan Undang- undang  BUMN),  perusahaan  BUMN  di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Departemen  Audit  Internal.  Keberagamanan ukuran  dan  tingkat  kemapanan  (besar organisasi  dan  keahlian)  dari  Departemen Audit  Internal  di  BUMN  menimbulkan pertanyaan  mendasar  terkait  keandalannya. Sertifikasi  Maturity  Level  dari  Departemen Audit Internal dipandang sebagai solusi untuk meyakinkan  tingkat  keandalan  Auditor Internal  didalam  mensukseskan  pencapaian tujuan  perusahaan  yang  salah  satunya  diukur dengan  kinerja  keuangan.  Tulisan  ini  ingin menguraikan  dan  memberikan  ide  penelitian hubungan  Maturity  Level  Departemen  Audit Internal  dengan  alat  management  perusahaan yang  terdiri  dari  Pengawasan  Internal, Managemen  Risiko  dan  Tatakelola  yang  ada di  Perusahaan  dalam  rangka  peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN.
Berdasarkan  pemikiran  konseptual  dan kajian hasil-hasi penelitian sebelumnya sangat dimungkinkan  untuk  dilakukan  penelitian terkait  dengan    hubungan  antara  managemen risiko,  pengendalian  internal,  dan  tata  kelola terhadap  kinerja  keuangan.  Maturiy  level departemen  audit  nternal  dapat  dibuktikan juga  melalui  riset  sebagai  pemoderasi hubungan antara managemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola terhadap kinerja  keuangan.  Riset  lanjutan  diharapkan dapat  membuktikan  secara  empirir  terkait dengan hubungan tersebut.

## Daftar Pustaka
Adedokun,  S.  A.  (2014).  Internal  Audit Function  and  Good  Governance  in  Oyo State. Unpublished  M.  Sc.  Accounting Dissertation). Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria . Al-Thuneibat,  A.  A.,  Al-Rehaily,  A.  S.,  & Basodan,  Y.  A.  (2015).  The  impact  of internal control requirements on profitability of Saudi shareholding companies. International Journal of Commerce  and  Management , 25 (2),  196- 217.
Barasa, K. S. (2015). Statistical analysis of the role  of  internal  audit  in  promoting  good governance  in  public  institutions  in Kenya. Journal of Investment and
Management , 4 (1), 38-46.
Soh,  D.  S.,  &  Martinov-Bennie,  N.  (2015). Internal  auditors’  perceptions  of  their  role in  environmental,  social  and  governance assurance and  consulting. Managerial Auditing Journal , 30 (1), 80-111.
De  Andreis,  F.,  &  Florio,  M.  (2019).  Risk
Management  Instruments,  Strategies  and Impacts in the Complex Organizations. American Journal of Industrial and Business Management , 9 (5),
1157-1167.
Fratini,  F.,  &  Tettamanzi,  P.  (2015). Corporate  governance  and  performance: Evidence  from  Italian  companies. Open journal of business and management .
Institute e of  Internal l Auditors – IIA.  (2006). The Role of Auditing , in , Public , Sector , Governance. Altamonte  Springs,  FL:  The  Institute e of Internal l Auditors , Research Foundation.
Institute e of  Internal l Auditors – IIA.  (2008). International , Standards , for , the , Professional Practice , of , Internal,Auditing. Altamonte Springs, FL: The Institute e of
Internal l Auditors , Research Foundation Institute e of  Internal l Auditors – IIA.  (2010). Internal Audit Process Maturity Altamonte Springs, FL: The Institute e of
Internal l Auditors , Research Foundation.
Institute e of  Internal l Auditors – IIA.  (2010). Measuring  Internal  Audit  Effectiveness and  Efficiency.  IPPF-  Practice  guide.  The Institute e of  Internal l Auditors  Research Foundation.
Kinyua,  J.  K.,  Gakure,  R.,  Gekara,  M.,  & Orwa, G. (2015). Effect of internal control environment  on  the  financial  performance of  companies  quoted  in  the  Nairobi Securities Exchange. International Journal of  Innovative  Finance  and  Economics Research , 3 (4), 29-48.
Li,  J.  (2016).  Board  Advising,  Risk-Taking, and Firm Performance. Journal of
Financial  Risk  Management , 5 (03),  149-
160. http://dx.doi.org/10.4236/jfrm.2016.53015. Li,  L.  (2018).  A  Study  on  Enterprise  Risk Management and Business Performance. Journal  of  Financial  Risk Management , 7 (01), 123-138. https://doi.org/10.4236/jfrm.2018.71008.
Monday,  J.  U.,  Inneh,  G.  H.,  &amp;  Ojo,  V. O.  (2014).  Effect  of  Internal  Controls  on Operating  Performance  of  Small  Business in  Lagos  Metropolis.  Proceedings  of  the International  Conference  on  Accounting, Finance and Management, 2, 237-256.
Maria  Inez  Sanchia,  Tuntun  Salamantun,
(2015), Impact of , Good Corporate
Governance  in  Corporate - Performance. International , Journal , of , Management . and . Applied  Science ,  Volume-1,  Issue-9,  Oct.- 2015, ISSN: 2394-7926.
Mahrani,  M.,  &  Soewarno,  N.  (2018).  The effect  of  good  corporate  governance mechanism and corporate
social responsibility  on  financial  performance with  earnings  management  as  mediating variable. Asian  Journal  of  Accounting Research , 3 (1), 41-60.
Coetzee,  P.  (2016).  Contribution  of  internal auditing  to  risk  management:  Perceptions of public sector senior management. International  Journal  of Public  Sector  Management , 29 (4),  348-
364.
Rahmatika,  D.  N.  (2014).  The  impact  of internal  audit  function  effectiveness  on quality  of  financial  reporting  and  its
implications on good government governance  research  on  local  government Indonesia. Research  Journal  of  Finance and Accounting , 5 (18), 64-75.
Abdullah, R., Ismail, Z., & Smith, M. (2018). Audit  committees'  involvement  and  the effects  of  quality  in  the  internal  audit function on corporate governance. International  Journal  of  Auditing , 22 (3),
385-403.
Suyono,  E.,  &  Hariyanto,  E.  (2012). Relationship  between  internal  control, internal audit,
and organization commitment  with  good  governance: Indonesian  case. China-USA  Business Review , 11 (9).
Spira,  L.  F.,  &  Page,  M.  (2003).  Risk management:  The  reinvention  of  internal control  and  the  changing  role  of  internal audit. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 16 (4), 640-661.
Mazza,  T.,  &  Azzali,  S.  (2015).  Effects  of internal  audit  quality  on  the  severity  and persistence  of  controls  deficiencies. International  Journal  of  Auditing , 19 (3),
148-165.
Zou, J. (2019). On the Role of Internal Audit in  Corporate  Governance. American Journal  of  Industrial  and  Business Management , 9 (01), 63-71. https://doi.org/10.4236/ajibm.2019.91005. UU No. 19/2003 tentang BUMN. PP No. 45/2005 tentang Pendirian,
Pengurusan,  Pengawasan  dan  Pembubaran BUMN.