## PEMIKIRAN KRITIS TENTANG BUREAUCRAT STREET LEVEL THEORY OLEH MICHAEL LIPSKY
1 Emy Kholifah
1 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Pasca Sarjana FISIP UNEJ 1 Dosen FISIP UNMUH Jember

## Abstract
Many  policies  implemented  in  the  field  is  not  the  same  as  when  the  policy objectives formulated and defined. One factor in why there is so, is because of the behavior of policy implementers who lack public accountability so that the change in the policy field. Michael Lipsky stated that the tendency of bureaucrats doing it because, first was due to fund operations and executive power is insufficient. The second  is  that  bureaucrats lack  empathi  (altruism)  to  perform  public  service  for the  will  serve  as  well  as  possible  be  based  only  on  minimum  standards  and  it  is done  only  by  the  mechanism  of  'copying'  which  turns  out  was  actually  done  by reducing service to the community. Done if seen doing alone policy, it is referred to as the reduced form of service to the community in other words done for good imaging  performance  of  the  implementing  agency  for  the  assessment  of  both superiors  and  for  the  assessment  of  the  public  good.  The  third  factor  is  due  to  a conflict with people who are considered not to be profitable. This especially will always  avoided  the  implementers  on  the  ground  because  people  know  that  it  is they who have policies and therefore the public aware tumpuhan conflict exists on implementing  'cutting  edge'  this.  Bureaucrats  implementing  a  'political calculation'  careful  to  conduct  policy  in  good  faith,  if  not  profitable,  as  the executor  of  his  position  then  he  would  do  it  with  a  policy  of  reducing  and  even minimize policy activities. The fourth factor is due to the control and the control of  bureaucrats  Thepeople  unfavorable.  Control  over  the  implementation  of  the policies  considered  less  effective  for  preventing  behavior  'manipulative'  policy implementation  in  the  field,  so  it can  not  prevent  the  implementation  of policies that  are  inconsistent  with  the  policy  objectives  when  it  was  made  and  approved. Factors  to  five,  is  due  to  the  achievement  of  policy  objectives  and  targets considered  incompatible  with  the  realities  of  implementing  bureaucrats  because capabilities are too high. Something that will not be achieved, it is appears to be the target of the policy, so that bureaucrats feel Thepeople will not be able to fully implement the policy. Another determinant factor that drives policy implementers in the field to policy reduction is the low participation of communities. With the condition of the public apathy on the implementation of the policy, so in this case as street level bureaucrats are faced with the problem independently and not many people around who can be expected to help. Problem solving is considered to be the burden of the government, the public does not think that the problem would be easily  solved  when  there  is  synergy  society  and  government.  Public  apathy  lead implementers free to reduction and policy modifications.

## Keywords: Street Level Bureaucrats, Policy Implementation, reduction policy

## Pendahuluan
Konsep  implementasi  muncul  ke  permukaan  beberapa  dekade  yang  lalu sejak  Harold  Laswell  (1956) mengembangkan  gagasannya  bahwa  untuk memahami kebijakan publik dapat digunakan suatu pendekatan dengan apa yang ia  sebut  sebagai pohy  process  approach (pendekatan  proses  dalam  kebijakan). Menurutnya,  implementasi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  beberapa tahapan yang  harus  dilalui  dari  keseluruhan  proses  perurnusan  kebijakan  publik,  selain pembuatan  agenda  kebijakan,  formulasi,  legitimasi,  dan  evaluasi.  Meskipun Laswell  tidak  secara  khusus  memberi  penekanan  terhadap  arti  penting implementasi kebijakan dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui dalam proses perumusan  kebijakan,  namun  sejak  saat  itu  konsep  implementasi  kemudian menjadi  konsep  yang  mulai  dikenal  dalam  disiplin  ilmu  politik  dan  kebijakan publik.  Mulai  saat  itu  konsep  implementasi  kemudian  banyak  dipakai  oleh ilmuwan  politik  dan  ilmuwan  kebijakan  publik  untuk  menjelaskan  berbagai fenomena  kebijakan  publik.  Akan  tetapi,  meskipun  konsep  itu  sudah  sering digunakan oleh para ahli, misalnya Derthick (1972), adalah Jeffrey Pressman dan Aaron  Widavsky (1973)  yang  kemudian  dianggap  sebagai  pioner  studi implementasi.  Hal  ini  karena  kedua  orang  peneliti  inilah  yang  secara  eksplisit menggunakan konsep irnplementasi untuk menjelaskan fenomena kegagalan suatu kebijakan  dalam  mencapai  sasarannya  dalam  buku  mereka  yang  berjudul Implementatios sebelum Pressman dan Wildavsky muncul dengan bukunya, para peneliti  implementasi  menggunakan  banyak  metaphora  untuk  rnenggambarkan fenomena kegagalan suatu kebijakan merealisasikan tujuannya.
Setelah  buku  Pressman  dan  Wildavsky  muncul,  peneliti  berikutnya, misalnya  Bardach  (1977),  mulai  menggunakan  konsep  implementasi  secara eksplisit dalam penelitiannya. Para peneliti angkatan Pressman dan Wildavsky ini kemudian  disebut  sebagai  peneliti  generasi  pertama.  Para  peneliti  generasi pertama ini sebagian besar menghasilkan studi kasus untuk menjelaskan apa yang mereka  sebut  sebagai mising  link, yaitu  kegagalan  pemerintah  dalam mentransformasikan good impementarions menjadi good policy (P. De Leon and L.  De  Leon,  2002).  Dengan  pendekatan  studi  kasusnya,  generasi  pertama
kemudian  menghasilkan  banyak  sekali  kasus-kasus  kegagalan  implementasi dengan  metode  deskripsi  yang  menarik.  Dari  berbagai  studi  kasus  tersebut,  para peneliti  kemudian  muncul  dengan  resepnya  sendiri-sendiri  tentang bagaimana mengatasi  permasalahan  implementasi  suatu  kebijakan.  Sayangnya,  resep-resep yang  mereka  buat  tersebut  belum  mampu  menghasilkan  apa  yang  bisa  disebut sebagai  teori  umum  tentang  implementasi.  Generasi  kedua  peneliti  implementasi kemudian  muncul  dengan  pendekatan  yang  lebih  kompleks.  Para  peneliti  ini sudah menggunakan hipotesis untuk membuat model-model tentang implementasi kebijakan  dan  membuktikan  model-model  mereka  dengan  data-data  empiris  di lapangan. Pada dasarnya peneliti generasi kedua ini dapat diklasifikasikan sebagai top downers dan bottom-uppers. Peneliti kelompok pertama, misalnya Nakamura dan  Smallwood  (1980),  Edward  III (1980),  Grindle  (1980),  lebih  tertarik  untuk menjelaskan  bagaimana  proses  suatu  kebijakan  diimplementasikan  untuk  dapat mencapai  sasaran-saran  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Cara  pendekatan  yang demikian ini sering disebut sebagai pendekatan command and controll (P.de Leon and L. De  Leon,  2002),  di  mana  implementasi  dipahami  sebagai  proses administrasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut  pendekatan ini  pencapaian  tujuan  kebijakan  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  kejelasan perintah  atasan  kepada  bawahan  dan  bagaimana  cara  atasan  mengawasi  para bawahan  tersebut.  Dan  pemahaman  itu,  mereka  kemudian  muncul  dengan rekomendasi  tetang  bagaimana  cara  terbaik  untuk  dapat  mencapai  berbagai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dalam model model yang mereka buat. Kelompok kedua yang dipelopori oleh Hjern dan teman-temannya, misalnya Hjern (1982), mengusulkan agar para peneliti implementasi lebih memperhatikan birokrat pada level bawah (street level bureaucrat) yang justru menduduki posisi kunci yang akan menentukan  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan. Menurut  para bottom-uppers ini,  implementasi  hanya akan  berhasil  apabila mereka  yang  terkena  dampak  utama  dari  implementasi  kebijakan  ini  dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan kebijakan maupun implementasinya.
Model Implementasi Kebijakan top-down berfokus pada tugas dan fungsi birokrasi  yang  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  diputuskan  secara  politik.
Pendekatan ini mengedepankan rasionalitas dan menekankan pada definisi tujuan kebijakan  yang  ditentukan  dari  atas.  Model  pendekatan  birokrasi  rasional  seperti dikemukakan  Andrew  Dunsire 1 ingin  memfahami  hubungan  logis  antara  input, output,  dan  proses.  Dan  studi  implementasi  bermula  dari  kesadaran  yang  makin membesar  bahwa  sesungguhnya  studi  kebijakan  publik  tidak  hanya  penting dilakukan  pada  sisi  perencanaan  kebijakan,  namun  oleh  karena  orang  mulai frustasi dengan tingkat keberhasilan kebijakan maka para ilmuwan di tahun 1980- an itu mengembangkan studi implementasi kebijakan. Seperti halnya Presman dan Wildavsky    yang  berusaha  menemukan  permasalahan  apa  dan  di  mana  letak permasalahan  implementasi  kebijakan  pembangunan  perekonomian  yang dilakukan  oleh  Economic  Development  Administration  (EDA)  di    Oakland, California. Presman dan Wildavsky melakukan studinya selama 3 tahun pada para aktor  yang  terlibat  dan  dokumen  kebijakan  sehingga  dia  bisa  menyimpulkan bahwa  kebijakan  adalah  hipotesis  yang  berisi  kondisi  awal  dan  perkiraan konsekuensi. Jika X dilakukan pada waktu t1 maka akan terjadi Y pada waktu t2. 2
Oleh  karena  itu  implementasi  adalah  sebuah  proses  interaksi  antara  penentuan tujuan  dan  tindakan  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Ini  adalah  merupakan kemampuan  untuk  membangun  hubungan  dalam  mata  rantai  sebab  akibat  agar kebijakan bisa berdampak.
Namun  ada  satu  pernyataan  kritis  yaitu  implementasi  kebijakan  menjadi tidak efektif jika hubungan antara semua agen yang menjalankan kebijakan justru menghasilkan  defisit  implementasi  sehingga  harus  ada  kerja  keras  untuk mendefinisikan  tujuan  secara  jelas,  dan  usaha  maksimal  agar  difahami  secara baik,  sumberdaya  harus  disediakan,  rantai  komando  harus  bisa  menyatukan  dan mengontrol  sumber-sumber  daya  tersebut,  dan  sistem  harus  bisa  berkomunikasi secara  efektif  dan  mengontrol  individu  dan  organisasi  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  tugas.  Sehingga  diyakini  bahwa  implementasi  sangat  membutuhkan sistem  kontrol  dan  komunikasi  secara top-down dan  sumberdaya  yang  dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Maka dari itu seorang pemimpin tidak
1 Andrew Dunsire, dikutip dari Wayne Parsos, 2005, Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan , Prenada Media, h. 465
2 Presman dan Wildavsky , dikutip dalam Parson, ibid , 2005, h. 466
seharusnya  menjanjikan  apa  yang  tidak  bisa  mereka  penuhi,  jika  sistem  tidak memadai,  yang  bisa  dilakukannya  adalah  membatasi  janji hanya  pada  suatu  hal yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi.
Kondisi  ‘keharusan - keharusan’  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan itu menjadi tidak realistis pada tiap situasi organisasi birokrasi sehingga studi  Presman  dan  Wildavsky  selanjutnya  mulai  melunak  dan  melakukan  adopsi pada  banyak  literatur  yang  berkembang  setelah  studinya  di  tahun  1972  itu  yakni dengan  memberikan  pernyataan  bahwa  implementasi  adalah  proses  yang melibatkan pihak  yang  melaksanakan implementasi  dalam pembuatan kebijakan dan  dalam  menjalankannya,  atau  melaksanakannya  dari  atas. 3 Namun  demikian keberhasilan  implementasi  masih  sangat  dipengaruhi  oleh  rantai  komando  dan kontrol yang baik. 4
Rantai  komando  dan  kontrol  yang  ketat  untuk  keberhasilan  implementasi kebijakan sama halnya dengan pemikiran bahwa implementasi kebijakan berjalan secara  linier  dari    kebijakan  publik,  implementor  dan  kinerja  kebijakan  publik 5 sehingga  yang  memengaruhi  kebijakan  publik  adalah  aktifitas  implementasi  dan komunikasi  antar  organisasi, karakteristik  agen  pelaksana/implementor , kondisi ekonomi, sosial, dan politik dan kecenderungan pelaksana/implementor.
Besarnya  keyakinan  akan  pengendalian  yang  ketat  dalam  organisasi berlanjut,  hingga  muncul  pemikiran  bahwa  keberhasilan  implementasi  kebijakan harus  dikendalikan  dengan  gaya  militer  yang  memiliki  garis  otoritas  yang  tegas, norma-norma yang akan ditegakkan, para pelaksana kebijakan akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan, harus ada komunikasi internal dan eksternal yang  intensif  dalam  kurun  waktu  yang  lama  tanpa  ada  tekanan  waktu. 6 Lebih-
3 Pemikiran ini nampak nya menjadi jembatan antara model top down dengan kritik yang dilontarkan oleh para toeritisi bottem up model meskipun studi awalnya menyajikan sudut pandang top-down
4 Pemikiran  Michael  Lipsky    menolak  pandangan  bahwa  rantai  komando  yang  ketat  dapat  menjadikan  para pelaksana  kebijakan  di  lapangan  melaksanakan  kebijakan  seperti  apa  yang  telah  dituangkan  dalam perencanaan  oleh  para  top  manager  dalam  organisasi.  Yang  dapat  melakukan  kontrol  adalah  partisipasi masyarakat
5 Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Dwijowinoto, op.cit , h. 127 pemikiran ini menjadi titik yang dikritisi oleh  para  teoritisi bottem  up yang  menyatakan  bahwa  jika  implementasi  mengandalkan  proses  linier  dari perencanaan, pelaksanaan lalu evaluasi kinerja seperti halnya fordward mapping maka implementasi kebijakan akan  selalu menemui  kegagalannya.  Richard  Elmore  memiliki  pemikiran  kritis  bahwa  yang  dibutuhkan  adalah backward mapping yakni perencanaan yang melibatkan pelaksana dari bawah dan bahkan proses perencanaan dari masyarakat.
6 Cristopher Hood, Limit to Administration (1976) dibaca dari Parsons, 0p.cit hal.467
lebih lagi penekanan yang dilakukan oleh Louis A. Gunn bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.  Sehingga  otoritas  yang  berasal  dari  kekuasaan  sangat  penting  agar kebijakan  tidak  tinggal  sebagai  kebijakan  yang  tanpa  ada  impak  bagi  target kebijakan 7 .
Idealisme dalam model rasional ini sebagaimana pandangan dan kata bijak Rousseau  yang  menyatakan  bahwa  “segala  sesuatu  adalah  baik  jika diserahkan pada  Sang  Pencipta  dan  segala  sesuatu  adalah  buruk  di  tangan  manusia”  hal  ini mengajarkan bahwa implementasi adalah akan baik jika orang mematuhi apa yang diperintahkan. Sehingga implementasi adalah merupakan persoalan pengembangan  kontrol  yang meminimalkan  konflik  dan  penyimpangan  dari tujuan  yang  telah  ditetapkan 8 bahkan  Andrew  Dunsire 9 berusaha  sekali mengemukakan  model  rasional  yang  sengaja  mengesampingkan  hal-hal  yang bersifat ‘manusiawi’ dalam implementasi kebijakan. Ha -hal manusiawi itu adalah yakni:  cinta,  benci,  cemburu,  minta  dihargai,  dan  faktor  motivasional  lainnya. 10
Maka jika implementasi gagal, yang harus dilihat adalah:  pemilihan strategi yang keliru,  mesin/instrumen  yang  keliru,  pemrograman  birokrasi  yang  salah, operasionalisasi  buruk,  pelaksana  yang  salah  dan  respon  yang  buruk  terhadap problem.
Begitupun  semua  teori  strukturalis top  down itu  dianggap  akan  menemui kegagalan dalam  menjelaskan  kenyataan  bahwa  implementasi  kebijakan  pada tingkat  operasional  merupakan  hal  yang  sulit  dilaksanakan  persis  sama  dengan kebijakan saat dibuat. Proses implementasi penuh dengan hal yang tidak terduga, membutuhkan  sumberdaya  yang  cukup  untuk  pelaksanaan,  sementara  itu keberadaan situasi di lapangan penuh keterbatasan. Kenyataan ini disadari penuh oleh  para  teoritisi bottem  up seperti  halnya Richard  Elmore  (1979),  Michael Lipsky  (1971)  dan  Benny  Hjern  &  David  O’Porter  (1981). Model  ini  dimulai
7 Parsons, op.cit , h.468
8 Presman dan Wildavsky, 1973, op.cit
9 Andrew Dunsire, 1990, op.cit . h. 468
10 Berbeda  sekali dengan  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  para  implementor  di  lapangan  akan  selalu menggunakan  rasa  kemanusiaannya  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Dan  pada  dasarnya  para  birokrat  di lapangan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  klien  tidak  bisa  lepas  dari  rasa  kemanusiaan  (altruisme), keadaan  kekurangan  yang  melingkupi  para  birokrat  ketika  mengoperasionalkan  kebijakan  menjadikan  bentuk pelayanan yang tidak sepenuh hati dan mengandalkan mekanisme coping
dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan  pada  mereka  tentang  tujuan,  strategi,  aktifitas,  dan  kontak-kontak yang mereka miliki.

## Memahami Teori Birokrat ‘Jalanan’ Michael Lipsky
Michael Lipsky memiliki pandangan mendalam tentang Birokrasi Tingkat Jalanan/Street  Level  Bureaucrats 11 dengan  perannya  sebagai implementor kebijakan  di  lapangan  yang  dapat  menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan kebijakan. Pandangan ini berharga untuk pemahaman para pihak yang meragukan adanya  peran  kontrol  managemen  yang  ketat  agar  kebijakan  dapat  mencapai sasaran  kebijakan.    Beberapa  hal  penting  dari  penelitian  Lipsky  didiskripsikan dalam bentuk points berikut ini.
Lipsky    menganggap  guru,  polisi,  pegawai  departemen  kesejahteraan, pegawai  rendahan  pengadilan,  kantor  jasa  hukum  sebagai  birokrat  tingkat ‘jalanan’ ( street level bureaucrat) yang  memiliki karakteristik sama secara umum dengan  birokrat  lain  pada  tataran  pelaksana. 12 Dari  penelitiannya  itu  dia  dapat menyatakan bahwa kebijakan publik tidak bisa dipahami dari badan legislatif dan administrasi  tingkat  atas  (karena  di  sana proses  penetapan  kebijakan  dan menentukan  kebijakan)  namun  harus  difahami  dari  birokrat  ‘jalanan’  yang merupakan aktor penting dalam penyediaan layanan sosial.  Mereka berpengaruh besar  atas bagaimana kebijakan publik dilakukan.
Dalam  melakukan  pelayanan,  birokrat  jalanan  dipengaruhi    berbagai tekanan dan tantangan yaitu keterbatasan sumberdaya, target yang ditetapkan, dan hubungan  dengan  klien. Untuk  mengatasi  tekanan  dan  keterbatasan  itu  birokrat
11 Michael  Lipsky  dibaca  dari    Bonnie  Peterson, Logic  of Inquiry in  Public  Administration PADM  9030, Valdosta State University November 10, 2007.
12 Konsep  Lipsky  digunakan  oleh  Simon  Halliday,  Nicola  Burns,  Neil  Hutton,Fergus  Mcneill,  Dan  Cyrus  Tata , Street-Level  Bureaucracy,  Interprofessional  Relations,  and  Coping  Mechanisms:  A  Study  of  Criminal  Justice Social Workers  in  the Sentencing  Process, LAW  & POLICY,  Vol.  31,  No.  4,  October  2009  ISSN  0265–8240© 2009 ,  dalam memahami  perilaku  kebijakan  dari  para  pekerja sosial  penulis  laporan  pada  peradilan  pidana  di Scotladia. Para pekerja sosial penulis laporan untuk para hakim pada dasarnya tidak semata-mata merupakan laporan  tentang  data-data  kriminal  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan,  namun  sesungguhnya  dalam pelaporan  itu  terkandung  ‘advokasi’  bagi  para  hakim  untuk memutuskan  hukuman  apa  yang  akan  dijatuhkan (apakah  akan  ditahan  atau  dihukum  dengan  tipe  hukuman  masyarakat),  sehingga  inilah  yang  serupa  dengan apa  yang  dimaksudkan  Lipsky  tentang  birokrat  street  level  yang  memiliki  kebijaksanaan  dalam  melakukan kebijakan.
street  level  ini  mengembangkan  pola  kegiatan  yaitu  dengan  penjatahan  layanan dan  cara-cara "pengolahan" klien.  Peranan  penting  birokrat  jalanan  adalah karena keberadaannya tepat di tengah  antara warga dan negara. Negara berharap ada  keseimbangan  antara  pelayanan  publik  dan  beban  yang  wajar  bagi pengeluaran  publik.  Warga  mengharapkan  perlakuan  yang  adil  dan  efektif  oleh pemerintah melalui mereka karena mereka dianggap memiliki posisi relatif tinggi, memiliki  kebijaksanaan  dan  otonomi  relatif  dari  otoritas  organisasi.    Sehingga dengan  demikian  birokrat  ‘jalanan’ adalah  pembuat  kebijakan  nyata  karena  apa yang  dilakukan  adalah  ekspresi  yang  efektif  dari  kebijakan  tersebut,  tetapi, kondisi tempat kerja membuatnya dilematis.
Dilematika  itu  adalah  munculnya  konflik  ketika  kebijaksanaan  yang mereka  miliki  bertentangan dengan  pedoman  organisasi.  Konflik/ketegangan  itu terjadi  antara  otonomi  pekerja  dan  persyaratan  kontrol  pengawasan. Karena  itu birokrat  ‘ street  level’ ini  dikritik  sebagai  pelaksana  yang  tidak  mampu memberikan  pelayanan  yang  responsif  dan  tepat,  karena  kendala  pada  sumber daya  yang  tidak  memadai,  peningkatan  permintaan  untuk  layanan,  tujuan  yang membingungkan,  dan  klien  yang  tidak  mau  menerima/tidak  rela.  Semua berkontribusi  terhadap  masalah  penyediaan  layanan  sosial.  Pada  akhirnya, persoalan  yang  relevan dengan  realitas  birokrat street  level ini  adalah  kontrol organisasi  yang  bermasalah,  akuntabilitas  yang  sulit  dipahami,  sehingga  klien yang  mengalami  dampak  negatif,  dan  pekerja  yang  memiliki  sifat  altruistik (mementingkan  kepentingan  orang  lain)    menjadi kehilangan  rasa  motivasi  diri. Sebagai konsekuensi adanya permasalahan itu, birokrat ‘jalanan’ mengembangkan mekanisme coping untuk menghadapi kondisi kerja dan klien yang terlalu banyak. Artinya mereka merangkum dan membatasi layanan dengan menerapkan kegiatan yang  bersifat rutinitas,  menunggu  di  garis  batas,  kertas  kerja  yang  berlebihan, stereotip  (berpikir  negatif)  pada  pelanggaran,  dan  pilih  kasih  pada  masyarakat yang membutuhkan layanan.
Birokrat jalanan mengalami tekanan karena pemikiran klien yang melihat mereka  sebagai  pihak  yang  mewakili  pemerintah  namun  mereka  juga  dipandang masyarakat  sebagai  pihak  yang  justru  mengurangi  pelayanan.  Kemarahan  dan
kebencian  dapat  berkembang  karena  birokrat ‘street - level’ mengembangkan mekanisme  ‘ coping’ itu  untuk  menangani  klien  dalam  batas-batas  kondisi pekerjaannya.  Seperti  catatan  John  Mollenkopf  meskipun  motif  manusiawi membawa para birokrat  ini ke dalam layanan publik, Lipsky berpendapat bahwa mereka  pasti  mengontrol  dan  menurunkan  layanan.  Sebagian  besar  birokrat tingkat ‘jalanan’ menyatakan bahwa mereka melakukan apa yang mereka pikirkan dan itulah yang terbaik yang bisa dilakukan.
Dengan  adanya  realitas  birokrat street  level itu, Lipsky  mengusulkan  dua cara untuk mengurangi ketegangan dan ketidakpuasan klien dan membuat birokrat tingkat jalanan lebih akuntabel yakni dengan peningkatan partisipasi klien dalam pengambilan  keputusan  lembaga  dan    kemunculan  birokrat  profesional    baru yang    berketerampilan,  berkomitmen,  profesional.  Fenomena  ‘birokrasi  tingkat ‘jalanan’  menunjukkan  ada  perbedaan  yang  lebar  antara  kebijakan  pemerintah yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  ketika  kebijakan  itu diimplementasikan.  Ada  perbedaan policy  outcomes dari    kebijakan    yang menyebabkan    adanya  kondisi-kondisi  terbatas  yang  dibawa  oleh  para  birokrat tingkat  jalanan,  di  mana  kondisi  itulah  yang    pada  gilirannya,  menimpa  dan membatasi penerimaan layanan masyarakat. Birokrat street level memiliki banyak kebijaksanaan.  Sehingga  masalah  ditemukan  dalam  kurangnya  akuntabilitas  baik kepada masyarakat luas, kepada manajemen, atau untuk klien 13 . Solusinya adalah munculnya  profesionalisme  baru  sebagai  harapan  untuk  mengembangkan  dan mempertahankan  birokrasi ‘street - level’ baru  yang  memenuhi  harapan  baik kebutuhan  para  birokrat  maupun  klien.  Lipsky  menunjukkan,  bahwa  perubahan politik  dan  sosial  dengan  fokus  pada  keprihatinan  manusiawi  perlu  muncul  ke permukaan agar ada perubahan seperti yang  ia sararankan.
Kekuatan  Lipsky  adalah  kemampuannya  membongkar  birokrasi ‘street - level’ dan memberikan sifat alamiah pada operasionalisasi penelitiannya. Dengan pegangan  mendalam  tentang  pengetahuan  didasarkan  pada  sumber-sumber sekunder  dan  studi  kasus,  ia  meyakinkan  bahwa  kendala  birokrat ‘street - level’
13 John Mollenkopf, 1980. “Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service by Michael Lipsky.” The New Republic (Sept):  37-38.
adalah harapan masyarakat, persyaratan organisasi, dan implementasi aktual dari kebijakan untuk klien yang terus berkembang. Sehingga dapat difahami apa yang disebut street level bureaucrat 14 .
Dengan  demikian  dapat  dirumuskan  karakteristik  birokrat  tingkat  jalanan adalah:  pertama,  berdasarkan  posisinya  pada  warga  negara,  birokrat  tingkat jalanan  memiliki  peluang  untuk  memengaruhi  penyampaian  kebijakan  publik, kedua,  pekerja  garis  depan  bertanggung  jawab  banyak  kegiatan  yang  paling sentral  dari  lembaga-lembaga  publik,  dari  menentukan  kelayakan  program  untuk mengalokasikan  keuntungan,  menilai  kepatuhan,  pemberian  sanksi  dan membebaskan  individu  dan  bisnis  dari  hukuman,  ketiga,  karena  kegiatan  ini melibatkan interaksi langsung dengan warga, pekerja lini depan juga menerapkan kebijaksanaan yang cukup besar.
Karakteristik keempat, sebagian besar output dari lembaga-lembaga publik mengambil  bentuk  jasa  tidak  berwujud  dan  kegiatan  penegakan  hukum,  kualitas yang  sulit  untuk  menilai  dan  memantau,  kelima,  ketika  output  ini  melibatkan kontak  langsung  dengan  warga,  kemampuan  pengawas  untuk  memantau  dan mengarahkan kegiatan staf terbatas. Karakteristik keenam, berbeda dengan proses produksi lainnya, proses ini membutuhkan layanan ‘mengubah orang' dan regulasi lini  depan  pekerja  untuk  terlibat  dalam  proses  produksi  bersama  dengan  bahan baku  mereka,  pekerja  jarang  dapat  menghasilkan  hasil-hasil  kebijakan  yang diinginkan tanpa kerjasama aktif dari individu yang penerima manfaat masyarakat jasa  atau  sasaran  peraturan  publik. Ketujuh, saling  ketergantungan ini memunculkan variabilitas yang besar dan ketidakpastian dalam pekerjaan birokrat tingkat jalanan. Hal ini juga sangat meningkatkan kebutuhan mereka dan peluang mereka untuk melakukan penilaian.
14 Marcia Mayers, and Susan Vorsanger. "Street-Level Bureaucrats and the Implementation of  Public Policy."
Handbook of Public Administration. Ed. B. Guy Peters and Jon Pierre. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2003. 246-
56. SAGE Reference Online . Web. 1 May. 2012. Chapter DOI: 10.4135/978-1-84860-821-4.n19
Karakteristik kedelapan, mengingat posisi mereka pada negara dan warga negara, dan peluang mereka untuk menerapkan kebijaksanaan, pekerja lini depan ini memberikan  pengaruh  besar  bahkan  di  luar  kewenangan  formal  mereka. Kesembilan,  mereka  beroperasi,    sebagai  birokrat  yang  tidak  hanya  memberikan tapi secara aktif memengaruhi hasil-hasil kebijakan dengan menafsirkan peraturan dan  mengalokasikan  sumber  daya  yang  langka. Kesepuluh,  melalui  rutinitas  dan keputusan  yang  mereka  buat,  para  pekerja  ini  yang  pada  dasarnya  memproduksi kebijakan publik.
Model Implementasi Kebijakan Bottem Up
Teori Bureaucrat Street Level-Michael Lipsky, 1980
Keterbatasan Sumberdaya Pelaksana kebijakan Target yang Ditetapkan dalam pedoman organisasi
Terlalu tinggi Hubungan dengan Klien (konflik karena Klien meras dirugikan) Kontrol pengawas Yang bermasalah Mekanisme Coping (penjatahan
Layanan, rutinitas, pengolahan klien) Kurangnya
Akuntabilitas Birokrat ‘ street level ’ Partisipasi Klien rendah Altruisme birokrat tergerus oleh sistem

## Critical Theory Pada Teori Birokrat Street Level Michael Lipsky
Kritik pada karya Lipsky bukan tidak ditemukan. Di luar perbedaan sudut pandang  dengan  teori  strukturalis  (model  implementasi top  down),  kelemahan ditemukan  pada  karya  Lipsky  terutama  berkaitan  dengan  kurangnya    perhatian untuk  mengatasi  dampak  negatif  sistem  pada  klien  yang  dilayani.  Meskipun  ia berbicara partisipasi klien, membangun kualitas layanan lembaga, dan mendorong profesional  baru  dengan  semangat  idealisme,  faktanya,  tidak  mungkin  terjadi kepentingan  masyarakat  yang  dilindungi.  Sehingga  kritik  utama 15 adalah  bahwa Lipsky  tidak  cukup  memperhatikan  cara-cara  partisipasi  masyarakat  dalam
15 Douglas Yates, 1982. “Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services by Michael Lipsky . ” The American Political Science Review 76 (Mar): 145-146.
berbagai  bentuk  yang  dapat  memfasilitasi  hubungan  yang  diakui  sulit  antara penyedia  layanan  dan  pihak  yang  dilayani  di  tingkat  jalanan.  Lipsky  melihat bahwa klien terisolasi dan tidak memiliki sumber daya untuk tindakan kolektif. 16
Di sisi lain, seperti halnya yang dicatat oleh John Mollenkopf 17 , dalam hal harapan  untuk  membuat  birokrat ‘street  level’ lebih  akuntabel,  Lipsky  tidak menentukan  solusi  dan  hanya  melakukan  diagnostik  sosial  yang  sibuk  dengan ujungnya,  tetapi  tidak  menentukan  agenda  sarana  yang  realistis. 18 Bisa  diamati pada  bagian  di  mana  Lipsky  mencatat  bagaimana  pola  adaptasi  birokrat  tingkat ‘jalanan’  ini  menerima  risiko  stereotip  dari  klien  mereka,  ternyata  yang  diamati Lipsky adalah sama seperti ia melihat para birokrat menstereotip klien mereka 19 . Bahkan  Molenkolf  menyebutkan  bahwa  perilaku  yang  disuguhkan  merupakan perilaku  yang  amat  kaku  dan  paling  buruk  ibarat    "besi-berpakaian  stimulus respon ”  di tempat kerja.
Di  sisi  lain  dipertanyakan  juga  pandangan  Lipsky  bahwa  birokrat  tingkat jalanan  ini  pada  dasarnya  melakukan  pekerjaan  karena  alasan  altruistik tetapi terkikis oleh sistem namun demikian Lipsky tidak konsisten dengan ini dan pada akhirnya Lipsky tampaknya ragu tentang hal ini 20 . Bahkan bagi Yates yang sudah menyatakan  melalui  penemuan  dalam  penelitian  sendiri  bahwa ‘street - level’ birokrat itu  melakukan  hal  buruk  karena  merasa  frustasi  dan  sakit  hati  karena kurangnya  rasa  terima  kasih  pihak  lain  padahal  mereka  terima  karena  sudah melakukan  pekerjaan  pelayanan  yang  sulit  dan  sering  berbahaya.  Lebih-lebih mereka  frustasi  karena  yang  ditunjukkan  adalah  kekurangannya. Pemikiran  ini didukung  oleh  pendapat  Mollenkopf  yang  melakukan  penelitian  pada  sebuah
16 Berbicara  tentang  partisipasi  masyarakat  untuk  mengatasi  akuntabilitas  birokrat street  lavel ini Lipsky mendapat  kritikan  dari  penelitian  Hupe  bahwa  bukan  hanya  rekan-rekan  sekerja dan  selevel  yang  dapat menjadikannya  lebih  akuntabel,  namun  lebih  dari  itu  masyarakat  juga  dapat  secara  keras  melakukan pengawasan  dengan  melayangkan  protes  atas  perilaku  yang  kurang  melayani. Ibid .  Di samping  itu  banyak kasus  yang  menggambarkan  kekerasan  masyarakat  yang  melawan  kebijakan  dan  melakukan  protes  atas pelaksanaan kebijakan telah banyak dijumpai di negara berkembang, termasuk kasus-kasus lokal yang ada di daerah penelitian.
17 John Mollenkopf,  1980. “Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service by Michael Lipsky.” The New Republic (Sept):  37-38.
18 Allan Borowski,  1980. “Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service.” Annals of the American Academy of Political and Social Science 452 (Nov): 193-194.
19 Yates, Douglas. 1982. “Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services by Michael Lipsky . ” The American Political Science Review 76 (Mar): 145-146.
20 Yates. ibid , 146
proyek  yang  merupakan  upaya  bersama  serikat  kerja  karyawan  dengan  kantor walikota,  kepala  departemen,  dan  pekerja  untuk  melihat  pendapat  Lipsky  bahwa birokrat ‘tingkat jalanan’ memiliki otonomi dan kebijaksanaan.
Hasil  proyek  menunjukkan  bahwa  mereka  mengalami  kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Mollenkopf percaya bahwa  Lipsky  meremehkan  dampak  kontrol  manajemen  pada  birokrat  tingkat jalanan. Demikian  juga  dengan  pengaruh  kekuatan  politik  pada  respon  birokrat ‘ street- level’ untuk  konstituennya. Sehingga  diyakini  oleh  Mollenkopf  bahwa kurangnya  akuntabilitas  tidak  datang  dari  pekerja  dalam  menyediakan  layanan. Karena  mereka  yang  berada  di  garis depan  pelayanan  diharuskan  menerapkan kebijaksanaan  dan  membuat  keputusan  setiap  hari  saat  mereka  berinteraksi dengan klien.
Lipsky begitu efektif menunjukkan faktor penyebabnya yaitu sumber daya terbatas  seperti  dana  dan  waktu  yang  mengharuskan  birokra t  tingkat  ‘jalanan’ mengembangkan  beberapa  cara  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  dibantu  dan bagaimana  mereka  akan  dibantu.  Namun  Andrea  menyatakan  bahwa  Lipsky terlalu  berstereotipi  pada  birokrat  tingkat  ‘jalanan’,  sama  seperti  pendapatnya tentang stereotipy para  birokrat  pada  klien  mereka.  Kritikan  lain  bahkan menyangkut  metode yang digunakan dalam pelayanan, bahwa semua profesi dan tidak hanya semua ‘street - level’ birokrat akan mengembangkan beberapa metode ‘pengolahan’  untuk  sejumlah  besar  klien  dalam kondisi  kerja  yang  terbatas  dan kurang  sumber  daya,  adalah  dianggap  benar.  Artinya  Lipsky    tidak  menyajikan standarisasi seorang birokrat   ‘ street- level’ yang khas, karena tiap birokrat  yang menjalani  kondisi  kerja  yang  terbatas  dan  kurang  sumberdaya,  pasti  akan menerapkan metode ‘pengolahan klien’.
Berlanjut  dengan  kritikan  tentang  mekanisme coping, Andrea  mengkritik dengan menggunakan istilah  yang keras  yaitu "besi-berpakaian stimulus respon" yang  dipaksa  mengadopsi  mekanisme coping.  Analisis  Yates  yang tepat  untuk pertanyaan  itu,  namun  implikasi  nya  bagi  analisis  Lipsky  bahwa  mekanisme coping akan selalu menghasilkan pelayanan yang kaku, perilaku tidak tertarik dan
semua menyaksikan sesuatu yang paling buruk pada birokrat tingkat ‘jalanan’ 21 , padahal  B irokrat  tingkat  ‘jalanan’  belum  tentu  semua  sama,  tidak  tertarik  untuk tidak  terlibat  penyedia  layanan  mekanis. Kebanyakan  mereka  bekerja  dengan alasan altruistik. Meskipun sikap altruistik itu dikalahkan oleh sistem dan muncul permusuhan,  tidak  tertarik  pada  apapun  selain  nomor  ranking,  namun  masih banyak  birokrat  ‘ street  level’ yang  mempertahankan  keinginan  untuk  membantu orang  lain.  Dalam  hal  ini  Lipsky  memang  ambigu  berkaitan  dengan  pernyataan altruisme  karena  ia  menyatakan  bahwa  semua  kecewa  karena  sikap  altrusisme yang  tergerus  oleh  sistem  namun  sementara  itu  dalam  membahas  pilihan  untuk perbaikan di akhir Lipsky menunjukkan bahwa ada generasi baru yang profesional dan sikap altruisme nya masih utuh dan hanya perlu didukung.
Tentang  tulisan  Lipsky  bahw a  birokrat  tingkat  ‘jalanan’  beroperasi  bebas kontrol  dari  manajerial,  dikritik  oleh  Mollenkopf  yang  menyatakan  bahwa meskipun  mungkin  tampak  bahwa  birokrat street  level itu  bertindak  secara independen, namun masih ada kebijaksanaan dan prosedur yang harus diikuti dan struktur  hirarkis  di  mana  mereka  bekerja. Oleh  karena  itu  dipertanyakan  apakah birokrat  tingkat  ‘jalanan’  bebas  dari  pengaruh  pengawasan  sebagaimana  yang Lipsky  tunjukkan?  Sebagaimana  Mollenkopf  tunjukkan,  bagaimanapun,  terlalu seringnya  birokrat ‘street - level’ tidak  terlibat  dalam  keputusan  mengenai kebijakan  dan  prosedur,  namun,  masih  ada  sejumlah  besar  pedoman, kebijaksanaan dan kontrol atas klien yang akan dilayani; bagaimana mereka akan dibantu, kapan mereka akan dibantu, di mana bantuan akan diberikan, dll. Dengan kekuatan  itu,  birokrat  tingkat  lapangan  melakukan,  mengendalikan  pelaksanaan kebijakan dan menjadi pembuat kebijakan.
Berkaitan dengan akuntabilitas, Lipsky menekankan kurangnya akuntabilitas  birokrat ‘street  level’ . 22 Sebagian besar    birokrat  tingkat  ‘jalanan’ bekerja dalam isolasi dari supervisor dan rekan-rekannya. Dengan demikian tidak
21 Yates, ibid h. 146
22 Tentang  akuntabilitas  pekerja  tingkat  jalanan  dibahas  mendalam  oleh  Smith,  Steven."Street-Level Bureaucracy and Public Policy." Handbook of Public Administration. Ed. B. Guy Peters and Jon Pierre. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2003. 355-66. SAGE Reference Online .Web. 1 May. 2012 dinjelaskan bahwa yang penting untuk  dilakukan  dalam  meningkatkan  kinerja  para  birokrat  street  level  adalah  dengan  melakukan pemberdayaan  khususnya  untuk  lembaga  publik,  dan  bagi  lembaga  swasta  mekanisme  kontrak  bisa diterapkan.
ada  penilaian,  dan  supervisor  hanya  dapat  memantau  kuantitas  kerja  bukan kualitas  pekerjaan  individu.  Kurangnya  akuntabilitas  menjadi  isu  utama masyarakat  ketika  birokrat    ‘ street- level’ secara  efektif  harus  mengelola  dana masyarakat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik.  Sehingga  muncul  pembenaran untuk pemikiran Lipsky tentang perlu ada partisipasi klien yang lebih besar, baik melalui  pertemuan-pertemuan  publik,  keanggotaan  dewan  perwakilan,  atau melalui  survei.  Masukan  klien  perlu  dicari  yang  terkait  dengan  pengembangan kebijakan  dan  pengembangan  prosedur  untuk  birokrasi  ‘ street  level’ .  Termasuk dalam  hal  ini  peran  pihak  ketiga  yakni  para  profesional  yang  diharapkan  dapat mendukung  tercipta  dan  munculnya  para  birokrat-birokrat street  level yang  baru yang  diharapkan  akan  datang  dengan  gelombang  idealisme.  Mereka  yang kompeten dan profesionalis itu tidak dapat lagi hanya berdiri di ‘menara gading’ namun  harus  juga  turut  berperan  aktif.  Lipsky  bermaksud  menunjuk  kalangan Perguruan Tinggi dan kelompok masyarakat profesional lainnya.
Meskipun demikian banyaknya pandangan kritis tentang konsepsi Lipsky, ternyatakannya realitas birokrat street level ini dapat digunakan untuk mengenali permasalahan  birokrasi  saat  ini  dan  bahkan  lebih  kurang  tiga  puluh  tahun  yang lalu  oleh  karena  permasalahan  birokrasi  saat  ini  serupa  dengan  permasalahan birokrasi pada tiga puluh tahun yang lalu.  Seperti halnya pada era tahun 1970 di mana Earl Latham 23 mempertanyakan kegunaan atau bahkan adanya suatu hirarki dalam  administrasi  publik.  Seperti  sebuah  artikel  iman  dalam  keyakinan  agama, hirarki adalah simbol kepercayaan dalam bentuk mistis organisasi administrasi. Ia melihat bahwa  dalam  suatu  organisasi  ada  kekuatan  yang  sebenarnya  dan pengaruh  yang  mungkin  datang  dari  selain  kepala  struktural  organisasi.  Orang- orang  dalam  sebuah  organisasi  bekerjasama  karena  keinginan  untuk  bertindak secara  sosial  dalam  suatu  kelompok  untuk mencapai  tujuan  bersama,  bukan karena  struktur  hirarki  dan  bukan  pula  karena  pemimpin  yang  memberikan perintah.
Jadi  karena  orang-orang  berada  di  garis  depan,  mereka  memiliki pengetahuan  terbaik  dari  fakta  di  lapangan  dan  oleh  karenanya  harus
23 Bonie Peterson, ibid .h.14
berpartisipasi  dalam  perumusan  kebijakan  baik  di  kantor  pusat  maupun    dalam berbagai  tindakan.  Dalam  sebuah  referensi  1993  National  Performance  Review, Laurent  Dobuzinskis 24 mencatat  bahwa  pemberdayaan  pekerja  adalah  kebalikan dari hirarki dan kekuasaan membuat keputusan harus didelegasikan kepada orang- orang  yang  melakukan  pekerjaan.  Dalam  menyajikan  perspektif  fenomenologis, William  Waugh,  Jr  dan  Wesley  Waugh 25 setuju  dengan  struktur  non-hirarkis untuk administrasi publik.
Dengan  demikian,  relevan  jika  birokrat street level harus  berpikir  untuk dirinya  sendiri  saat  berhadapan  dengan  situasi,  dia  memiliki  keberanian  untuk menggunakan  alasan  sendiri.  Pegawai  negeri  harus  menjadi  lebih  kewirausaha, dan  dalam  batas  tertentu  dipakai  sebagai  jaminan  keadilan  dan  keterbukaan. Lipsky berpendapat bahwa kebijakan publik dipahami secara lebih baik di tingkat ‘jalanan’ daripada di tingkat atas dari administrasi di mana di sanalah ditentukan prosedurnya dan di mana kebijakan tersebut dibuat.
Lipsky  juga  mencatat  bahwa  dengan  adanya kondisi  kerja  yang  ketat, memaksa  birokrat ‘street - level’ untuk  mengembangkan  metode  menangani beban  kasus  yang  di  luar  kapasitasnya.  Permusuhan  sering  dirasakan,  bahkan beberapa  pihak  percaya  bahwa  birokrat  tingkat  ‘jalanan’  mengambil  pendekatan Machiavellian dalam  mengembangkan  mekanisme coping,  yakni  menggunakan satu tujuan pengabdian tanpa pertimbangan untuk mengganggu moral. 26 Namun, Lipsky  menunjukkan  bahwa    birokrat  tingkat  jalanan  nyata  mencoba  untuk melakukan  pekerjaan  dengan  baik  dalam  beberapa cara,  kecuali  karena  sumber daya dan pedoman umum yang disediakan oleh sistem kurang memadai.
Oleh  karena  itu,  birokrat ‘street - Level’ di  tingkat  lokal  melakukan sejumlah  besar  pengaruh  dalam  memberikan  pelayanan  publik    dan  saat bersamaan  diperlukan  untuk  membuat  keputusan  berdasarkan  situasi  yang dihadapi. Pihak yang memiliki otoritas seperti manager kota atau kabupaten dapat membuat keputusan, tetapi birokrat ‘street - level’ yang berinteraksi dengan publik dan  membawa  mereka  keluar.  Misalnya,  wali  kota bisa  terpilih  setelah  banyak
24 Waugh, Jr. William L. and Wesley W. Waugh. dalam Peterson Op.cit, h 15
25 Peterson, Op.cit h. 15
26 Nolan Argyle, op.cit
kejahatan narkoba di masyarakat tetapi petugas yang harus membuat keputusan di tempat, apa yang harus dilakukan pada kejahatan yang sedang berlangsung. Atau pengawas  sekolah  akan  mendapatkan  banyak  tekanan  untuk  membuat  sekolah yang  lebih  aman  setelah  serangkaian  insiden  kekerasan  di  sekolah  tetapi  guru  di kelas  yang harus membuat keputusan seketika pada apakah yang harus dilakukan pada  perilaku  siswa  yang  mencurigakan.  Seorang  manajer  kota  pada  dasarnya membuat  keputusan  untuk membawa  pengembang  komersial  di  daerah  yang memiliki perumahan biaya rendah.
Demikian  juga  dengan  apa  yang  harus  dan  akan  dilakukan  oleh  seorang petugas  ketertiban  dan  keamanan  (satpol  pp  dan  polisi  di  polsek)  ketika  melihat masih  banyak  para  pekerja  seks melakukan  transaksi  seksual  dengan pelanggannya  pada  saat  kebijakan  prostitusi  telah  melakukan  illegalisasi  pada kegiatan  mereka  dan  rumah  bordil  yang  mereka  huni.  Demikian  juga  dengan kepala  desa,  jaksa,  hakim,  apa  yang  mereka  perbuat  ketika  mendapati  ada mucikari,  dan  PSK  yang  melanggar  aturan  KUHP  dan  Perda,  bagaimana  sikap mereka apa yang mereka melakukan ketika mereka bersentuhan langsung dengan klien  dan  apa  juga  yang  mereka  perbuat  ketika  mereka  berhadapan  dengan masyarakat  sekitar  yang  memiliki  sik ap  cenderung  membiarkan  dan  ‘setengah’ menerima  perbuatan  prostitusi  dan  bordil  illegal  itu?  Apa  yang  mereka  lakukan berkaitan  dengan  prtanyaan-pertanyaan  atas  implementasi  kebijakan,  berkaitan dengan permusuhan / kebencian dan ketidakpuasan pada perilaku mereka dan juga pada sorotan media.
Dengan  demikian  realitas  administrasi  publik  dalam  birokrasi ‘street - level’ adalah bahwa ia tidak dapat beroperasi secara hirarkis karena badan tersebut harus  bergantung  pada ‘street - level’ birokrat  untuk  memberikan  layanan. Sebagaimana birokrat tingkat jalanan dipaksa untuk mengembangkan mekanisme untuk  klien  karena  keterbatasan  sumber  daya  dan  kondisi  kerja,  maka  sikap negatif  yang  berkembang.  Lipsky  mengusulkan  tiga  bidang  perubahan  untuk administrasi  publik  yang  akan  memungkinkan  birokrat ‘street - Level’ untuk menjadi  lebih  responsif  dan  simpatik  terhadap  dukungan  individu  masyarakat
yaitu partisipasi klien, dan kembali fokus pada unsur manusia, dilakukan melalui perubahan sosial.
Birokrat
‘street - level’ adalah  seorang  profesional  yang  datang  ke lapangan  untuk  alasan  altruistis.  Namun  altruisme  mereka  terkikis  oleh  sistem. Sementara itu hirarki tidak lagi bekerja di organisasi saat ini. Maka Administrasi publik seharusnya tidak menjadi perintah terpusat, tetapi fleksibel, kepemimpinan yang dapat mengilhami, membutuhkan komitmen dan kerjasama 27 . Pengetahuan birokrat      ‘street - level’ yang  menguasai  kinerja  pekerjaan  sehari-hari  harus dimasukkan  dalam  pengembangan  pedoman  organisasi.  Kebijakan  dan  prosedur dapat dihindari tapi adanya pedoman dan prosedur itu tidak berarti mereka harus dipaksakan  dari  atas  atau  oleh  otoritas  yang  tidak  langsung  menghadapi  klien. Desentralisasi unit akan jauh lebih mungkin untuk mengembangkan rutinitas yang konsisten  dengan  penanganan  klien  yang  responsif  dan  efisien  daripada  otoritas dipindahkan  dari  tempat  kejadian.  Pada  dasarnya  yang  dipersoalkan  adalah memanfaatkan  kenyataan  bahwa  birokrat  tingkat  ‘jalanan’  menentukan pelaksanaan  kebijakan,  bukan  atasan  mereka.  Pendirian  birokrat ‘s treet- level’ dalam  proses  pengambilan  keputusan  akan  meringankan  atasan  ke  bawah  untuk melakukan komando.
Sebagai  profesional,  Lipsky  juga  mencatat  bahwa  pelatihan  dari universitas perlu terus tersedia. Meskipun juga ditunjukkannya, ia terlalu  banyak hanya  mengajar  dari  menara  gading  dan  tidak  memiliki  pengalaman  praktis. Beberapa  pihak  percaya  bahwa  administrasi  publik  tidak  harus  relevan  untuk berlatih  praktis.  Atau  setidaknya  sarjana  tidak  perlu  menunjukkan  studi  mereka memiliki  relevansi  dengan  praktik kontemporer.  Lipsky  percaya  bahwa  birokrat ‘street - Level’    baru  akan  secara  signifikan  dibantu  oleh  kebijakan  yang mendukung orientasi antara pengajaran profesional dan praktek layanan.  Mereka yang berada di menara gading harus berlatih apa yang mereka khotbahkan untuk bisa  benar- benar  melatih  profesional  baru  birokrat  ‘ street  lavel’ .  Sebuah pendidikan  yang  lebih  realistis  lebih  baik  membekali  birokrat  tingkat  ‘jalanan’
27 Laurent Dobuzinskis, dalam Peterson, op.cit
untuk realitas pada pekerjaan mereka; partisipasi dalam pengembangan pedoman tidak hanya akan mengurangi isolasi birokrat ‘street - level’ tetapi juga membantu organisasi  dalam  mengembangkan  kebijakan  yang  realistis  dan  prosedural berdasarkan pengalaman mereka.
Ide  mencari  masukan  publik  dalam  birokrasi  bukanlah  hal  baru . Pada tahun 1954 Norton mencatat bahwa tujuan dari  administrasi publik telah tampak melayang  dari  keprihatinan  kepentingan  publik,  untuk  asyik  dengan  efisiensi organisasi  dan  kontrol, hal  ini  menunjukkan  pentingnya  memiliki  sebuah birokrasi  representatif  untuk  membantu  menginformasikan  pengambilan kebijakan,  dan  juga  memperluas  perspektif  dan  memperjelas  kepentingan umum. 28 Meskipun  demikian  penekanan  dalam  administrasi  publik  tetap  pada efisiensi dan efektifitas. diyakini oleh Luther Gulick 29 bahwa Ilmu Administrasi, apakah publik  atau  swasta,  adalah  efisiensi.  Dan  Konferensi  1968  di Minnowbrook  membahas  keadaan  administrasi  publik  saat  ini.  Sebagaimana tercatat  dalam  konferensi  itu  mengatur  sejumlah  teori  kontemporer.  Salah  satu hasil  dari  konferensi  adalah  membuat  keadilan sosial  berfokus  pada  evaluasi kebijakan dan interpretasi 30 .
Oleh  karena  itu,  administrasi  publik  mulai  tertarik  pada  klien.  dan pendekatan  Fenomenologi  yang  juga  hasil  dari  Konferensi  Minnowbrook,  yang menawarkan  satu  perangkat  alat  yang  berguna  untuk  administrasi  publik  karena membantu  peneliti  mengenali  isu-isu  penting  agar  mereka  peka  terhadap  realitas di  mana  orang  dan  masyarakat  harus  bersaing.  Pendekatan  fenomenologis  yang bisa  menjaga  pejabat  dari  pengasingan  dukungan  publik  berkaitan  dengan program-program  yang  tidak  men-depersonalizing dan  dengan  merespon  hal-hal yang  berkaitan  dengan:  masalah  publik  dan    ekuitas  /  keseimbangan  sosial  yang mencakup respon birokrasi, pilihan warga negara, dan partisipasi demokratis.
Lipsky  mencatat  bahwa  pada  tahun 1980  partisipasi  klien  bukan pendekatan  standar  tapi  tujuan  rekayasa  sosial yang sering  mendominasi.  Ini adalah salah satu perubahan yang direkomendasikan. Partisipasi klien perlu terjadi
28 Waugh Jr dan Waugh, op.cit . h. 502
29 Luther Gulickdikutip dari Peterson Op.cit.
30 Dobuzinskis op.cit, h.574
untuk  birokrasi  tingkat  jalanan  baik  untuk  peka  terhadap  kebutuhan klien  dan untuk mengurangi beberapa permusuhan publik yang mengarah pada mereka.
Saat  sekarang  ini  upaya  dibuat  untuk  mencakup  masyarakat  umum  dan klien  tertentu  dalam  keputusan  yang  memengaruhi  kehidupan  mereka.  Klien diwakili  melalui  dengar  pendapat  yang  diadakan,  survei,  jajak  pendapat  dan instrumen  pasar  lainnya,  penelitian  digunakan  untuk  menentukan  opini  publik, penggunaan  saluran  komunikasi  informal  baru  seperti  internet  telah  membuka jalan  baru  bagi  warga  baik  untuk  mendapatkan  informasi  dan  memiliki  input, dengar  pendapat  komite  legislatif,  dan  kelompok  yang  terorganisasi.  Semua  itu menambah  kemampuan  masyarakat  untuk  memiliki  suara  dalam  kebijakan  yang memengaruhi kehidupan mereka.
Meskipun  partisipasi  klien  dapat  meredakan  beberapa  konotasi  negatif publik, sehingga klien menjadi lebih terlibat, administrasi publik pasti masih harus berurusan  dengan  pertanyaan-pertanyaan,  permusuhan  dengan  klien,  dan  media. Ini  berarti  bahwa  sebagai  birokrat  tingkat  jalanan  dalam  bekerja  dengan  klien, masalah  mungkin  akan  diperbesar  oleh  media.  Seperti  halnya  adanya  reaksi berlebihan  oleh  polisi  sering  menyebabkan  penciptaan  simpati  media  pada  para korban.  Sebagai  contoh,  ketika  seorang  wanita  berusia  sembilan  puluh  tahun berhadapan  dan  ditembak  oleh  polisi  dalam  penyerbuan  rumah,  timbul  kritik tajam  media  pada  polisi.    Media  juga  mengkritik  sekolah-sekolah  lokal  yang gagal  menjaga  komunikasi  yang  baik  dengan  orang  tua,  dan  hal  itu  dapat membuat  pekerjaan  guru  menjadi  jauh  lebih  sulit.  Namun,  terlepas  dari perangkap,  birokrasi ‘street - level’ lebih  siap  untuk  menerapkan  kebijakan  jika penerima  layanan  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan.  Memahami  perspektif klien  dan  karyawan  dan  termasuk  nilai-nilai  dan  perspektif  masyarakat,  perlu untuk memahami dampak dari sebuah organisasi publik 31 .
Akhirnya,  birokrasi  tingkat  ‘jalanan’  me minta semua  dengan  kebutuhan untuk membawa unsur manusia (altruisme) kembali ke dalam administrasi publik. Birokrasi  tingkat  ‘jalanan’  telah  menjadi  tidak  manusiawi  karena  mereka
31 Waugh, Jr dan Waugh, dikutip dari Peterson, op.cit
menanggapi  dilema  yang  diciptakan  oleh  kurangnya  sumber  daya  dan  kondisi kerja yang terbatas. 32 Kurang melayani klien Kinerja buruk Partisipasi klien kurang Kontrol struktur tidak berfungsi Altruisme tergerus sistem IMPLEMENTASI IDEAL: struktur berfungsi kontrol dan komando, Otoritas pimpinan sangat besar, pelaksana menjalankan perintah,
Diskresi masyarakat dibatasi FAKTANYA BERBEDA: Versi Michael Lipsky dengan penelitian di Amerika pada guru, polisi, pekerja sosial dan petugas pengadilan Kinerja buruk Cuma ukuran kuantitas yang dipakai Ya jelas siapapun kurang melayani kalau sumber daya minim
Bilang partisipasi klien kurang tapi tidak kasih solusi gimana caranya meningkatkan Mustahil BSL bekerja tanpa aturan dan pedoman umum organisasi, sekecil apapun
Bukan altruis yang hilang, tapi atasan kurang menghargai kerja keras BSL
DIALOG TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN dan TEORI BIROKRAT STREET LEVEL OLEH MICHAEL LIPSKY

## 4. Penutup
Dari  kajian Waugh Jr. dan Waugh diketahui bahwa penurunan dukungan publik  menunjukkan  bahwa  sudah  waktunya  untuk  mengevaluasi  kembali pekerjaan saat ini dengan efisiensi dan reformasi manajerial, terutama ketika tidak konsisten  dengan  masalah  sosial.  Menurut  Lipsky  reformasi  kepentingan  pada tahun  1980  terletak  di  tangan  para  administrator  yang  mencari  efisiensi  dan efektivitas,  serikat  yang  melihat  kondisi  kerja  membaik,  tetapi  ingin  melindungi manfaat kerja, dan klien yang mencari perbaikan pelayanan tetapi tidak memiliki
32 Saya  ingin  membandingkan  hasil  penelitian  Lipsky  yang  menyatakan  bahwa  faktor  sumberdaya  dan  kondisi kerja  yang  terbatas  menjadikan street  lavel birokrat  menjadi  tidak manusiawi  (kejam/tidak  peduli  pada  klien yang  membutuhkan  layanan  sehingga  menerapkan  mekanisme  coping),  proposisi  awal  berdasar  hasil observasi  awal  saya  sementara  ini  menunjukkan  gejala  yang  terbalik,  bahwa  seorang  birokrat  pelaksana kebijakan  seperti  halnya  satpol  PP,  Polisi  di  Polsek-Polsek  dan  birokrat  di  tingkat  desa  menyatakan mentoleransi masih beroperasi nya prostitut dan rumah bordil illegal karena mereka merasa jatuh kasihan dan merasa  para  prostitut  dan mucikari  adalah manusia  yang  butuh makan  dan mempunyai  hak  bekerja terutama bagi pelacur kelas teri’ yang melakukan kegiatan pelacuran benar-benar karena terpaksa. Kecuali karena faktor yang  berkaitan  dengan  pungutan  yang  dapat  diharapkan  menunjang  biaya  operasional  kantor  mereka  yang minim  dan  karena  dukungan  politik  dari  komunitas  prostitusi    bagi  aparat  desa  dan  atau  pemerintahan    lokal lainnya, sesungguhnya  birokrat street level bukanlah tidak manusiawi .
legitimasi dalam area kebijakan. Dia mencatat bahwa perubahan dalam birokrasi ‘ street-level ’  tidak  mungkin  terja di  dalam  masyarakat  dari  kepentingan  yang terlindungi  kecuali  gerakan  sosial  dan  politik  membawa  prioritas  penyediaan layanan  yang  lebih  manusiawi  ke  garis  depan  perhatian.  Jadi  apa  yang  bisa dikatakan  tentang  birokrasi  tingkat  ‘jalanan’?  Box  percaya  bahwa bentuk  teori sosial  kritis  Marcuse  sejajar  dengan  pemikiran  kontemporer  tentang  cara  untuk memanusiawikan  organisasi,  hubungan  interpersonal,  dan  operasionalisasi pemerintah" 33 .
Perubahan bertahap dapat dilihat dengan meningkatnya kesempatan untuk klien/keterlibatan  warga.  Namun  pengawasan  publik  dan  ketidakpuasan  dengan lembaga-lembaga  pelayanan  manusia  tetap.  Waugh,  Jr  dan  Waugh  percaya ekonomi  telah  menjadi  bahasa  administrasi  dan  pembuatan  kebijakan  dan  nilai- nilainya  semua  orang.  Kebutuhan  ekonomi  meningkat  dan  menggantikan kebutuhan manusia. Selama kendala keuangan tetap menjadi faktor dalam kondisi kerja  birokrasi  tingkat  ‘jalanan’,  para  pekerja  garis  depan  akan  dipaksa  untuk mengembangkan  mekanisme coping untuk  meregangkan  sumber  daya  yang terbatas waktu,  personil,  dan  pendanaan  untuk  mencapai  basis  pelanggan  yang terus  tumbuh.  Dengan  munculnya  internet  dan  layanan  telepon  terkomputerisasi menjawab  kelembagaan  yang  lebih  impersonal  sebagai  efisiensi  dan  ekonomi sekali  lagi  mengganti  fokus  pada  kebutuhan  manusia.  Apresiasi  publik  yang rendah  untuk  lembaga  memungkinkan  merupakan  hasil  dari  banyaknya  lembaga dan  pejabat  yang  tidak  sensitif  dan  tidak  responsif  dalam  beberapa  dekade terakhir. Dengan semua kemajuan teknologi dan penekanan pada keadilan sosial, abad kedua puluh satu birokrat  ‘ street- Level’ tidak tampak jauh dari 1980. Jadi Street  Level Birokrasi  tetap  relevan  dengan  administrasi  publik  saat  ini  seperti ketika ditulis hampir tiga puluh tahun yang lalu.
33 Richard Box.C.,dikutip dari Peterson, op.cit

## DAFTAR PUSTAKA
Borowski, Allan. 1 980. “Street -Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public  Service.” Annals  of  the  American  Academy  of Political  and  Social Science 452 (Nov): 193-194.
Brooks, Ann. 2009. Post Feminisme & Cultural Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensip. Jalasutra.  Jakarta .

## Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis
Ke rah Ragam Varian Kontemporer. RajaGrafindo  Persada. Jakarta.
--------.  2007. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif,  Pemahaman  Filosifis  dan Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  Model  Aplikasi.  RajaGrafindo    Persada. Jakarta.
Dwijowinoto,  Nugroho  Riant.  2008. Gender  dan  Administrasi  Publik,  Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
--------. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Gramedia. Jakarta.
Dur,  Robert,  and  Zountenbier,  Robin.  2012.  Working  or  A  Good  Couse. Departement  of  Economic.  Erasmus  University  Rotterdam.  Tinbergen Institute. CE Sifo and IZA.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis kebijakan Publik, Edisi Kedua. UGM Press. Yogyakarta.
Denhardt,  Janet  V.  dan  Robert  B.  Denhardt.  2003. The  New  Public  Service:
Serving, not Steering. Armonk, M.E Sharpe. New York.
Denhardt,  Robert  B.  dan  Janet  V.  Denhardt.  2000.  “The  New  Public  Service:
Service Rather than Steering”. Public Administration Review 60 (6).
Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. 2003. “The New Public Service: An Approach t o Reform”. International Review of Public Administration 8 (1).
Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
--------- 2005. Mengapa Pelayanan Publik. Gajah Mada    University Press. Yogyakarta.
---------.  Editor. 2005. Mewujudkan  Good Governance Melalui  Pelayanan
Publik. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Ellis,  Kathryn  Ann.  2009. Revisiting,  Street  Level  Bureaucracy,  in  Post  Welfare State. Ph.D. University Of Bedforshire.
Elmore,  Richard  F.  Backward  Mapping:  Implementation  Researc  and  Policy Decisions, Political  Science  Quarterly,  vol.94  no.4  (winter,  1979-1980) 601-616).
Edlund,  Lena;  Korn  Evelyn. A  Theory  of  Prostitution.  Journal  of  Political Economy 2002, Vol 110 No 11.
Faucault,  Michel.  2008. La  Volonte  de  Savoir  Histoire  de  la  Sexsualite,  Ingin Tahu  Sejarah  Seksualitas.  Yayasan  Obor  Indonesia  FIB  UI  Forum  Jakarta
Paris.
Hardin,  Russel. Altruism  and  Mutual  Advantage. Social  Service  Review (September 1993) University of Chicago.
Henry, Nicholas. 1995. Public Administration and Public Affairs (Sixth Edition). Englewood Cliffs, Prentice-Hall. New Jersey.
Hughes, Owen E. 1998. Public Management and Administration: An Introduction (Second Edition). St. Martin Press. New York.
Halliday,  Simon.  Nicola  Burns.  Neil  Hutton.  Fergus  Mcneill.  dan  Cyrus  Tata.
Street-Level  Bureaucracy,  Interprofessional  Relations,  and  Coping Mechanisms: A Study of Criminal Justice Social Workers in the Sentencing Process, LAW & POLICY, Vol. 31, No. 4, October 2009 ISSN 0265 – 8240 © 2009.
Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1987. Sosiologi, Penerbit Erlangga. Jakarta.
Hesti  Puspitorini;  Khalikusabir,  Lutfi  J.  Kurniawan.  2011. Filosofi  Pelayanan Publik, Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Paradigma Pelayanan Publik.
Setara Press. Malang .
Hull,  Terence  H.  1999. Prostitution  In  Indonesia,  Its  History  End  Evolution.
Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

## Koirudin. 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format masa
Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah. Averroes Press. Malang.
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Pertama). Gava Media. Yogyakarta.
Kartono, Kartini,. 2003. Patologi Sosial Jilid I. Rajawali Pers. Jakarta.
Kholifah,  Emy.  Penanganan  PSK  Di  Perkotaan  di  Kabupaten  Jember:  Antara Kebijakan  Represif  dan  Pendekatan  Pemberdayaan. Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.VIII. No 1/2007.
-------- laporan  penelitian  tidak  terpublikasi.  2002. Ketimpangan  Gender  dalam Fenomena  Mobilitas  Sosial  Perempuan  Pinggiran  Kota,  Studi  Pada Perempuan  Gagal  Perkawinan  Dan  Menjadi  Pekerja  Seks.  Dirjen  Dikti Jakarta.

## Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public
Services. New York. Russel Sage. 1980.
Mollenkopf, John. 1980. “Street -Level Bureaucracy: Dilemmas of the  Individual in Public Service by Michael Lipsky.” The New Republic (Sept):  37-38.
Mahmudi,  2007, Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. UPP  STIKEM  YKPN.
Yogyakarta.
Mahsun,  Mohamad. 2006.
Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik. BPFE.
Yogyakarta.
Meyers,  Marcia. and  Susan  Vorsanger.  "Street-Level  Bureaucrats  and  the Implementation  of  Public  Policy."Handbook  of  Public  Administration.Ed. B.  Guy  Peters  and  Jon  Pierre.  Thousand  Oaks,  CA:  SAGE,  2003. 246-56.
SAGE Reference Online.Web. 1 May. 2012.  Chapter DOI: 10.4135/978-1- 84860-821-4.n19.
Moleong, Lexy J.. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. RK Surabaya.
Mudjijono, Sarkem. 2005. Reproduksi Sosial Pelacuran. UGM Press. Yogyakarta.
Mosse,  Cleves,  Julia.  2007. Gender  dan  Pembangunan.  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta.
Naishasy, Syahrin. 2006. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani. Mida Pustaka. Yogyakarta.
Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. Reinventing Government (Mewirausahakan  Birokrasi): Sepuluh  Prinsip  untuk  Mewujudkan Pemerintahan Wirausaha. PPM. Jakarta.
Peterson,  Bonnie. Logic  of  Inquiry  in  Public  Administration Valdosta  State University.  November 10, 2007.
Parsons,  Wayne.  2001. Public  Policy,  Pengantar  Teory  dan  Praktek  Kebijakan. Fajar Interpratama offset.
Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.
Purnomo,  Tjahyo;  Siregar,  Ashadi.  1985. Dolly,  Membedah  Dunia  Pelacuran
Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly. Grafity Press. Jakarta
Ritzer George dan Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Prenada
Media. Jakarta
--------. 2003. Teori Sosial Post Modernism. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
Subarsono, AG. 2005. Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, dan Non-
Partisan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Sedyaningsih,  Endang  R.;  Mamahit.  2010. Perempuan-perempuan  Kramat Tunggak. Penerbit Gramedia. Jakarta.
Strauss,  Anselm,  Corbin,  Juliet.  1997. Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif, Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded.  Bina Ilmu. Surabaya.
Syam, Nur. 2010. Agama Pelacur, Dramaturgi Transedental. LkiS. Yogyakarta.
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
Thoha, Miftah. 2009. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana. Jakarta.
Yates, Douglas. 1982. “Street -Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services by Michael Lipsky. ” The American Political Science Review 76 (Mar): 145-146.
Smith, Steven. "Street-Level Bureaucracy and Public Policy."Handbook of Public Administration.Ed.  B.  Guy  Peters  and Jon  Pierre.  Thousand  Oaks,  CA: SAGE, 2003. 355-66. SAGE Reference Online.Web. 1 May. 2012
Tong,  Rosemarie  Putnam.  2003. Feminist  Thought,  Pengantar  Paling Komprehenship Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Jalasutra. Jakarta.
Tjokrowinoto,  Moeljarto.  19 96.  “Perkembangan  Mu takhir  Ilmu  Administrasi Negara”. Teori-teori Politik Dewasa Ini. Penyunting: Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti. Rajawali Pers. Jakarta.
Utomo, Warsito. 2003. Dinamika Administrasi  Publik Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kotemporer  Dalam Administrasi  Publik.  Pustaka Pelajar
Bekerjasama  dengan Program  Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Wahyudin. 2003. Pengakuan Pelacur Jogja.  Tri De. Yogyakarta.
Winarno,  Budi.    2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  UGM  Press.
Yogyakarta.
Wahab, Abdul Sholichin. 2008. Pengantar Analis Kebijakan Publik. UMM Press. Malang.
Terbitan Surat Kabar :
- “ Ditinggal Suami Jadi PSK ”, Radar Jember, 3/2/2005
- “D igerebeg, Celana Dalam Tertinggal ”, Radar Jember, 15/2/2005
- “ Giliran Warung Mesum Dirasia ”, Radar Jember, 17/2/2005
- ” Didenda, PSK Tersenyum ”, Radar Jember,  18/2/2005
- “ Anggota  DPRD  Kabupaten  Jember,  Blusukan  Ke  Lokalisasi,  Tahun  2005
Harus Tuntas ”, Radar Jember, 22/2/2005
- “ Ditangkap 24 Pelacur Asing, Diduga Dibekengi Orang Kuat ”, Radar Jember, 24/2/2005
- “ Meski  Dilarang,  Praktek  Prostitusi Jalan  Terus  Di  Situbondo ”, Jember  News Visioner, 23-28 Feb. 2005
- “ Duka Menertibkan PSK Di Situbondo ”, Radar Banyuwangi, 10/10/2005
- “ Trafiking, 18  Wanita  Dijual  Ke  Jepang  Oleh  PT  MDI  Jakarta ”, Jawa  Post, 22/10/2005
- “ Trafiking,  Masih  Tampung  30  Wanita,  PT  MDI  Jakarta ”  , Jawa  Post,
23/10/2005
- “ Kota Jember  Jadi    Ajang Prostitusi,  Perlu  Upaya  Penanganan  Terpadu ”, Memo, 4/9/2005
- “ PSK Rawan IMS ”, Radar Banyuwangi, 24 /6/ 2006
- “ Banyak PSK Tak Terlokalisir ”, Radar Banyuwangi, 28/6/2006
- “ 11  PSK  Dikurung  Tiga  Hari,  Ngotot  Jualan  Selama  Romadhon ”, Radar Banyuwangi, 11/10/2006
- “ Belasan PSK Situbondo Dijaring, Dibina 20 Hari Diajari Bikin Kue ”, Radar Banyuwangi, 23/11/2006
- “ Membina  Wanita  Kupu-Kupu  Malam  di  BLK  Ngesti  Utomo,  Disodoro Kerudung Dikira Taplak Meja ”, Radar Banyuwangi, 2/12/2006
- “ Gunung  Sampan  (GS)  Marak  Lagi,  Anggota  DPR  Blusukan  Cari  Data,
Dicurhati  Germo  Hingga  Temukan  PSK  Bawah  Umur ”, Radar  Banyuwangi,
5/12/2006
- “ GS  Mulai  Dibongkar, Pagar  Tidak  Dibongkar  Agar  Masih  Terlihat  Rapi ”, Radar Banyuwangi, 6/12/2006
- “ Tak  Ada  Toleransi,  Tutup  !  Pekan  Depan  Dewan  Panggil  Pemkab ”, Radar Jember, 3/3/2007
- “ Jumlah PSK Jember 60 ”, Radar Jember, 3/3/2007
- “ PSK  Shock  dengan  Vonis  14  Hari  Tipiring,  Melanggar  Perda  Larangan
Pelacuran ”, Radar Jember, 5/3/2007
- “ PSK Puger Mulai Ngecer, Tersebar di 20 Lokasi ”, Radar Jember, 25/3/2007 - “ PSK  Emoh  ke  BLK  Memilih  Pindah  ke  Batam  atau  Kalimantan ”, Radar Jember, 29/3/2007
- “ Tim  Evaluasi  Kecele,  Losisi  sepi  Mucikari Emosi,  Sebagian  Pindah  Ke Lokalisasi Liar ”, Radar Jember, 27/3/2007
- “ Polisi  Gagalkan  Penjualan  Gadis,  Sempat  Disekap,  Hendak  Dipekerjakan  di Bali ”, Radar Banyuwangi, 8/5/2007 - “ Korban  Trafiking,  8  siswi,  Pelajar  Yang  Terjerumus  Prostitusi ”, Radar Jember, 27/5/2007
- “ Sejumlah tempat Mesum Mulai Dirazia, Mucikari Mulai Alih Profesi ”, Radar Banyuwangi, 25/4/2007
- “ Losisi Puger Menggeliat Lagi, Tak Malu-Malu Gaet Tamu Di Depan Pintu ”,
Radar Jember, 28/6/2007
- “ GERAMB  Demo  Penutupan  Pelacuran,  Sumber  Kembang  Pasrah, Sumber
Loh Siap Melawan ”, Radar Banyuwangi, 1/8/2007
- “ Sumber  Loh  Tahlilan,  PSK  Klompangan  Pulang  Kampung,  Mengunjungi Tempat  Pelacuran  Di  Tengah  Desakan  Penutupan ”, Radar  Banyuwangi,
2/8/2007
- “ Obrak  Warung  Remang-Remang,  Jaring  9  PSK,  Persawahan  Burnik  Desa Kotakan Situbondo PSK Marak Lagi ”, Radar Banyuwangi, 3/8/2007
- “ PSK Kucing-Kucingan ”, Radar Banyuwangi, 5/8/2007
- “ Tujuh  Belas  PSK  Situbondo  Digaruk,  Jelang  Ramaddhon  Razia  Mulai
Digencarkan ”, Radar Jember, 3/9/2007
- “ Puasa  Pelacuran  di  Situbondo  Jalan  Terus,  Andalkan  Trantib  Operasi
Mlempem ”, Radar Jember, 21/9/2007
- “ Meski Dilarang, Praktik Prostitusi Jalan Terus ”, Jember News Visioner, 23-28
Februari 2005
- “Risma Tak Gentar Di Demo”, Jawa Pos, 27 Oktober 2010
- “ Penghuni  Dolly  Menolak,  Soal  Rencana  Pemkot memasang  CCTV, Jawa Pos, 27 Oktober 2010
- “ Risi  Etalase  Wisma,  Warga  Masyarakat  Setuju  Pemkot, Jawa  Pos,
27
Oktober 2010
- “  Pro  Dolly  Demo,  PSK  Tak  Laku  Gara -Gara  akan  Di-CCTV, Jawa  Pos,  4 November 2010
- “Bos Wanita Panggilan Dibekuk” Radar Jember 5 November 2010
- “Satpol PP dan PSK Kejar - Kejaran” Radar Jember, 11 Januari 2011
- “Pemasok Ayam Kampus ditangkap ” Radar Jember , 12 Januari 2012
- “Rekam Sidik Jari PSK, Camat Wajib Pantau Lokalisasi, Jawa Pos, 13 Januari 2011
- “Menguak  Binis  Esek -Esek  Ayam  Kampus,  Baru Mau  Berhenti  Setelh  Lulus Kuliah, Radar Jember, 14 Januari 2011
- “Tolak  Ditiduri,  Pisau  Bicara,PSK  Besini  ditusuk” Radar  Jember,  5Februari 2011
- “Dolly, Makin Sepi”, Jawa Pos, 30 Mei 2011
- “Lokalisasi  Liar  Menjamur,  Sulit  didata  Petugas  Medis  Datang  Lngsung Kabur” Radar Jember, 15 Agustus 2011
- “Obrak  Prostitusi  Liar  di  10  Kecamatan,  Banyak  PSK  Kabur,  Operasi  diduga Bocor, Radar Jember, 30 September 2011
- “Satpol PP Razia KTP di Hotel” Radar Jember 20 Juli 2012
- “Razia Rutin Antisipasi Trafficking” Jawa Pos, 20 Juli 2012
- “PSK Pensiun Dapat Pesangon Rp.5 Juta” Radar Jember, 23 Juli 2012
- “Anggota  FPI  Sisir  Besini,  tanpa  Hasil  Karena  Penghuni  Pulang”, Radar Jember, 2 Agustus 2012
- “  Johan  Pribadi,  Mantan  Mucikari    jadi  Pejuang  HIV/AIDS,  Tekankan Pendekatan Door To Door, Tolak Kondomissi, Radar Jember 27 Agustus 2012
- “Kondom Jadi Bukti Keyko”, Jawa Pos, 24 September 2012
- “Pemkot Razia ABG Se Surabaya” Jawa Pos, 24 September 2012
- “Pulangkan PSK dan tutup tiga Wisma” Jawa Pos 28 September 2012
- “Berkas P -21 Keyko kena U U Trafficking” Jawa Pos 2 Oktober 2012
- “  Siang  Bolong  enam  PSK  Di  Garuk  di  Puger” Radar  Jember 21  November 2012
- ’27  Pasangan  Digerebek  Diduga  Berbuat  Mesum  di  Hotel  Beringin  Indah (Satpol PP Razia KTP), Radar Jember, 28 November 2012
- “ Lokaloisasi Pulo Gantol Ditutup”, Radar Jember, 11 Desember 2012
- “Dolly Sasaran Terakhir”, Jawa Pos, 2 Januari 2013