Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## IMPLEMENTASI  KETENTUAN PASAL 21 HURUF b PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
(Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa di Kabupaten Buleleng)
Ni Kadek Suci Pratiwi 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {sucipratiwi29@icloud.com , sudiatmaka58@gmail.com , ngurah.ardhya@undoksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Implementasi    Ketentuan  Pasal  21  Huruf  b  Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  Terkait  Pelaksanaan  Kebijakan  Pengawasan  Pangan  Olahan  Di Kabupaten Buleleng (2) faktor penghambat pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor  80  Tahun  2017  Terkait  Pelaksanaan  Kebijakan  Pengawasan  Pangan  Olahan  Di  Kabupaten Buleleng.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat penelitian  deskriptif  dengan  lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Buleleng  khususnya  di LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi dokumen,  observasi,  dan  wawancara.Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non Probability  Sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik  Purposive  Sampling  dengan Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1) implementasi  dari  Pasal  21  Huruf  b  Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  terkait  Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal karena masih  terdapat  pelaku  usaha  yang  mengaku  tidak  pernah  dikunjungi  oleh  LOKAPOM  untuk dilakukannya  pengawasan  (2)  faktor-faktor  penghambat  Pengimplementasian  Pasal  21  Huruf  b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng dapat dibagi menjadi dua faktor internal meliputi kurangnya jumlah pegawai di LOKAPOM Kabupaten Buleleng serta kurangnya sarana prasarana dan faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama dengan pihak lain dan masih rendahnya pengetahuan konsumen.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengawasan, Pangan Olahan.

## ABSTRACT
This study aims to determine (1) Implementation of the provisions of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Supervision Policies in Buleleng Regency (2) inhibiting factors for the implementation of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Control Policies in Buleleng  Regency.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal  research,  with  the  nature  of descriptive  research  with  the  research  location  carried  out  in  Buleleng  Regency,  especially  in LOKAPOM,  Buleleng  Regency.  Collection  data  techniques  used  were  document  study,  observation, and  interviews.  The  sampling  technique  used  is  the  Non  Probability  Sampling  technique  and  the determination of the subject uses the purposive sampling technique with qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the implementation of Article 21 Letter b  of  Presidential  Regulation  Number  80  of  2017  regarding  the  Implementation  of  Processed  Food Control Policies in Buleleng Regency has not optimally because there are still business actors who claim  to  have  never  been  visited  by  LOKAPOM  for  supervision.  (2)  Inhibiting  factors  for  the Implementation  of  Article  21  Letter  b  Presidential  Regulation  Number  80  of  2017  Regarding  the Implementation  of  Processed  Food  Control  Policies  in  Buleleng  Regency  can  be  divided  into  two internal  factors  including  the  lack  of  staff  at  LOKAPOM  Buleleng  Regency  as  well  as  lack  of
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
infrastructure  and  external  factors  which  include  lack  of  cooperation  with  other  parties  and consumers' low knowledge.
Keywords: Implementation, Policy, Supervision, Processed Food.

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  saat  ini,  mayoritas masyarakat  gemar  dalam  berbelanja  bahan makanan  cepat  saji  dan  instan  dibandingkan membuat makanan yang mereka butuhkan.Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar,  dan  di  semua  pasar  yang  berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah (Delors, 1995:723).
Perlindungan terhadap konsumen dipandang  secara  material  maupun  formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang merupakan motor penggerakan bagi produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas barang  atau  jasa  yang  dihasilkannya  dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar  dan  mencapai  kedua  hal  tersebut, akhirnya  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  konsumenlah  yang  pada  umumnya akan  merasakan  dampaknya  (Kristiyanti, 2019:5).
Mie  instan  kadaluarsa  tidak  layak dikonsumsi karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan  konsumennya  contohnya,  bisa mengakibatkan sakit perut dan keracunan.Dalam  kegiatan  jual  beli,  tidak jarang  konsumen  merasa  dirugikan  hak- haknya  karena  tidak  mengecek  tanggal kadaluarsa  atau  diakibatkan  oleh  kelalaian pelaku  usaha  dalam  menjual  produk  yang tidak  memperhatikan  tanggal  kadaluarsa dalam  produk  makanan  yang  dijual.Bahkan ada  pelaku  usaha  yang  sengaja  mengedarkan mie  instan  yang  sudah  tidak  layak  konsumsi untuk  menekan  kerugian  dari  produk  yang sudah kadaluarsa.
Dari  adanya  kerugian-kerugian  yang bisa dialami oleh konsumen karena kurangnya pengetahuan  atau  ketelitian  membeli  barang. Melalui  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  untuk pertama kalinya Indonesia memiliki perangkat hukum  yang  relative  komprehensif  di  bidang perlindungan konsumen. Sebelumnya, pengaturan konsumen tersebar dalam berbagai peraturan  perundang-undangan,  sehingga  hak- hak  konsumen  tidak  secara  sistematis  dimuat dalam  perangkat  hukum  positif,  baik  dalam
hukum  materil  maupun  hukum  formal (Shidarta, 2018:177)..
Berdasarkan Penjelasan
Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama  yang  menjadi  penyebab  eksploitasi terhadap  konsumen  adalah  rendahnya  tingkat kesadaran  konsumen  terhadap  hak-haknya (Juliasaih,  dkk,  2018:197).  Perlindungan konsumen  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mendorong  konsumen  cerdas  serta  mampu melindungi diri serta lingkungannya (Barakatullah, 2010:77).
Di  Negara  Indonesia    terdapat  lembaga yang  memiliki  kewajiban  serta  kewenangan untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap olahan  makanan  yang  beredar  yaitu  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM) Republik Indonesia menurut Peraturan
Presiden  No.  80  Tahun  2017  tentang  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang  pada pasal 1 menyebutkan bahwa.
“Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  yang selanjutnya  disingkat  BPOM  adalah  lembaga pemerintahan non kementrian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang pengawasan Obat dan makanan”.
Dalam  lampiran  Peraturan  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  No.  9  Tahun 2020  tentang  Rencana  Strategis  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Tahun  2020- 2024 mengatur bahwa. BPOM berada dibawah dan  bertanggungjawab  kepada  Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  69 Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan menyatakan bahwa dilarang
memperdagangkan pangan yang sudah melampaui  tanggal,  bulan,  dan  tahun kadaluarsa  sebagaimana  dicantumkan  pada label  produk.  Namun  pada  kenyatannya, kesenjangan  antara  das  sollen    dan  das  sein terlihat  masih  terjadi,  dengan  masih  adanya pelaku  usaha  yang  menjual  makanan kadaluarsa seperti mie instan.
Berdasarkan  berita  yang  saya  baca bersumber dari
Metrobali.com
dan JARRAKPOS.com  menerangkan  bahwa  pada kamis  (2/1/2020)Loka  POM  Buleleng  masih
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
menemukan  produk-produk  pangan  olahan kadaluarsa,  produk  rusak,  tanpa  ijin  edar,  ijin edar fiktif dan repacking. Salah satu contoh di toko  Clandys  Dewi  Sartika  ditemukan  Bahan Tambahan Pangan/BTP tanpa ijin edar dan ijin edar fiktif serta mie instan kadaluarsa.Adapun jumlah kasus yang ditemukan dari tahun 2018 sampai  dengan  tahun  2020  dapat  dilihat sebagai berikut.
Tabel 1.1.1 Data Jumlah Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng
No  Tahun  Jumla h Fasilit as yang diperi ksa Meme nuhi Ketent uan Tidak Memen uhi Ketentu an 1. 2018 19 16 3 2. 2019 30 10 20 3. 2020 10 2 8
Sumber  :  Laporan  Tahunan  Loka Pom  dari  Loka  Pom  Kabupaten Buleleng
Dari  permasalahan  dan  data  tersebut ternyata sudah menjelaskan bagaimana pangan olahan kadaluarsa masih ditemukan beredar di toko  modern  yang  terkenal  di  Kabupaten Buleleng.Secara  logika  di  toko  modern  saja masih  terdapat  mie  instan  kadaluarsa  apalagi di  warung-warung  kecil.Menurut  Pasal  21 Huruf  b  Peraturan  Presiden  No.  80  Tahun 2017  tentang  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan yang mengatur bahwa.
“Dalam melaksanakan
tugas
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20, Deputi  Bidang  Pengawasan  Pangan
Olahan menyelenggarakan
fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan  sebelum  beredar  dan pengawasan  selama  beredar  meliputi standarisasi,  registrasi,  pengawasan produksi,  dan  pengawasan  distribusi pangan olahan”.
Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan mempunyai  tugas  dalam  pengawasan  setelah beredar  melakukan  pengecekan  di  dalam  arus
produk-produk  tersebut  beredar  agar  tidak adanya produk-produk kadaluarsa yang terjual di  toko-toko  dan  juga  melakukan  sidak (Megawathi,dkk,  2018:5-6).  Maka  dari  itu penulis terdorong untuk melakuakan penelitian secara  mendalam  tentang  Implementasi Ketentuan  Pasal  21  Huruf  b  Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  Terkait Pelaksanaan  Kebijakan  Pengawasan  Pangan Olahan  (Studi  Kasus  Beredarnya  Pangan Olahan  Kadaluarsa  Di  Kabupaten  Buleleng) serta  ingin  mengetahui  faktor  penghambat pengimplementasian  akibat  hukum  bagi pelaku usaha yang bisa menimbulkan kerugian bagi  konsumen  dengan  mengangkat  judul “Implementasi  Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017
Terkait Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan  Pangan  Olahan  (Studi  Kasus Beredarnya  Pangan  Olahan  Kadaluarsa  Di Kabupaten Buleleng)”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  pembatasan  masalah  yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan  dua  rumusan  masalah  yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu.
1. Bagaimana  Implementasi  Ketentuan  Pasal 21  Huruf  b  Peraturan  Presiden  Nomor  80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan  Pangan  Olahan  Di  Kabupaten Buleleng ?
2. Apa  yang  menjadi  faktor  penghambat pengimplementasian  Pasal  21  Huruf  b Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian  hukum  empiris  merupakansuatu metode  yang  menggunakan  fakta-fakta  dari prilaku  masyarakat,  baik  prilaku  verbal  yang didapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat  penelitian  yang  digunakan  yaitu deskriptif  penelitian  yang  mendeskripsikan secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  terhadap suatu  populasi  atau  daerah  tertentu  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  tepat sifat-sifat  dari  suatu  individu,  keadaan,  gejala dalam  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  ada  tidaknya  suatu  hubungan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam lingkungan  masyarakat  (Waluyo,  2008:8). Data      yang      digunakan      adalah      data primer,    yaitusumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data (Sugiyono, 2016: 225).data yang diperoleh dan bersumber  dari  penelahaan  studi  pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan  perundang-undangan,  buku-buku, dan  dokumentasi  dari  berbagai  instansi  dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber  hukum  yang  memiliki  hubungan dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti (Askin, 2016: 30). Dalam rangka pengumpulan  data  primer  maupun  data sekunder,  maka  penulis  menggunakan  tiga jenis  pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumen,  teknik  wawancara,  dan  teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuansampel  penelitiannya  menggunakan teknik non  probability  sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Imlementasi  Ketentuan  Pasal  21  Huruf  b Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017
Terkait Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan  Pangan  Olahan  di  Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  di  LOKAPOM  Kabupaten Buleleng,  LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng telah  melaksanakan  pengawasan  terhadap pangan  olahan  berdasarkan  Pasal  21  Huruf  b Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun,  untuk  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  belum  bisa  mengcover  semua wilayah  sampai  dengan  ke  desa-desa  di Kabupaten  Buleleng  karena  kurangnya  tenaga kerja  yang  ada  dan  karena  LOKAPOM Kabupaten  Buleleng  tidak  hanya  mengawasi wilayah  di  Kabupaten  Buleleng  tetapi  juga  di wilayah Kabupaten Jembrana.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang didapatkan, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LOKAPOM dalam mengawasi peredaran  pangan  olahan  sangatlah  penting karena konsumen sendiri telah diberikan suatu perlindungan  hukum  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 1 Angka  1  yang  menyebutkan  bahwa  “segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian
hukum memberi perlindungan kepada konsumen”.Perlindungan  konsumen  memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi perlindungan  konsumen  terhadap  barang  dan jasa,  yang  berawal  dari  tahap  kegiatan  untuk mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga  sampai akibat-akibat  dari  pemakaian  barang  dan/atau jasa  tersebut  (Zulham,  2016:  22).Hukum Perlindungan  Konsumen  menurut  Nasution (2007:22)  adalah  hukum  konsumen  yang memuat  asas,  kaidah  yang  bersifat  mengatur, melindungi kepentingan konsumen. Pengertian Konsumen  dalam  Pasal  1  Ayat  2  UUPK Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  adalah  “Setiap  orang  pemakai barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  kepentingan  sendiri,  orang lain  yang  tidak  untuk  diperdagangkan”. Terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan  untuk  mengatur  dan  melindungi konsumen  di  Indonesia  dari  kejahatan  bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan  dan  tentunya  agar  konsumen dapat dilayani dengan baik (Agus, 2011:56).
Oleh  karena  itu,  bentuk  perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng  adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan  serta  menerapkan  program  CEK KLIK  (Cek  Kemasan,  Cek  Label,  Cek  Izin Edar,  Cek  Kadaluwarsa)  yang  merupakan suatu  program  dari  LOKAPOM  Kabupaten Buleleng  sebagai  bentuk  perlindungan  hokum terhadap  konsumen  atas  beredarnya  pangan olahan kadaluarsa di Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa LOKAPOM Kabupaten Buleleng  telah  melaksanakan  pengawasan berdasarkan  Pasal  21  Huruf  b  Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  Tentang Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota  dan  Badan  POM  juga  telah melakukan  sebuah  pengawasan  dengan melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  yang selalu  bekerja  sama  dengan  LOKAPOM Kabupaten  Buleleng  dan  Dinas  Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  diwilayah  Kabupaten  Buleleng masih  terdapat  warung-warung  di  desa  yang jauh  dari  kota  yang  setelah  dilakukan wawancara  sebagian  dari  pelaku  usaha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
mengaku  tidak  pernah  dilakukannya  sebuah pengecekan terkait pangan olahan yang dijual, hal  tersebut  juga  telah  diperkuat  berdasarkan hasil  wawancara  penulis  dengan  pihak konsumen  yang  mengaku  bahwa  pihak konsumen  masih  pernah  membeli  pangan olahan  kadaluarsa.  Berdasarkan  penjelasan tersebut,  pelaku  usaha  juga  tidak  mengetahui mengenai  adanya  sebuah  kewajiban  dari LOKAPOM dalam melakukan sebuah pengawasan  mengenai  peredaran  pangan olahan berdasarkan Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  Terkait Pelaksanaan  Kebijakan  Pengawasan  Pangan Olahan.
Berhasil atau tidaknya suatu implementasi  aturan  penegakan  hukum  dari lima teori efektivita hukum. Berdasarkan teori efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto  yang  menyebutkan  ada lima  factor  yang  memengaruhi  efektivitas hukum  yaitu  sebagai  berikut(Soekanto, 2007:110).
a. Factor Hukum Dalam  faktor  hukum  mengandung  unsur keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Faktor hukum  merupakan  faktor  penentu  dapat dilaksanankanya  sebuah  aturan  hukum  yang akan dilaksanakan dengan mengeluarkan suatu yang  mencakup  tentang  keputusan-keputusan. Adapun  peraturan  yang  telah  mengatur  dalam hal  pengawasan  peredaran  suatu  produk pangan  olahan  yang  dilaksanakan  oleh  Badan POM  telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  80  Tahun  2017  tentang  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen    yang  memberikan kepastian  hukum  terhadap  konsumen  serta Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 Tentang  Pangan    dan  Peraturan  Pemerintah Nomor    86  Tahun  2019  tentang  Keamanan Pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan,  mutu,  dan  gizi  bagi  konsumsi masyarakat.  Semua  peraturan  tersebut  telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam  membeli  dan  mengkonsumsi  pangan olahan.Semua  peraturan  tersebut  saling keterkaitan  yaitu  upaya  pemerintah  untuk melindungi konsumen pangan dengan mengundangkannya Peraturan Presiden Nomor  80  Tahun  2017  Terkait  Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan adanya Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017
diharapkan  pemerintah    akan  semakin memperkuat  landasan  hukum  pengawasan pangan  olahan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan  dan  Undang-Undang  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b. Faktor Penegak Faktor  penegak  merupakan  aparat-aparat yang  menjalankan  aturan  hukum  yang  telah dibuat.Dalam  teori  ini  menjelaskan  bahwa berjalannya  suatu  faktor  hukum  dipengaruhi oleh  faktor  penegaknya  yaitu  aparat-aparat penegak  hukum.Tetapi  terdapat  hambatan didalam faktor penegaknya yaitu jumlah SDM masih  kurang  dengan  beban  kerja  yang  terus meningkat  dan  peningkatan  kompetensi  SDM masih  terbatas,  belum  menyeluruh  mampu atau  terwakili  di  berbagai  bidang  pelayanan dan kegiatan LOKAPOM sesuai dengan tugas dan peran BPOM.
c. Factor Sarana atau Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung dalam mencapai suatu penerapan hukum yang berjalan baik sangatlah perlu  didukung  dengan  sarana  prasarana  yang dibutuhkan.
Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menyatakan  bahwa  faktor  sarana  dan prasarana    yang  berada  di  LOKAPOM Kabupaten Buleleng masih belum sepenuhnya terpenuhi.  Dari  segi  sarananya  yaitu  terlihat bahwa  LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng belum  bisa  mengawasi  peredaran  pangan olahan di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng dengan  keterbatasan  pegawai  dan  tim  yang terdapat  di  LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng. Dari segi prasarananya yaitu belum mempunyai  alat  uji  laboratorium  untuk menguji suatu produk sampling sehingga harus ke Badan POM Pusat yang berada di Denpasar untuk menguji sampling yang akan diuji.
d. Faktor Masyarakat Efektivitas  hukum  juga  bergantung  pada faktor  masyarakatnya  yaitu  kemauan  dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah  dari  masyarakat  akan  mempersulit penegakan hukum tersebut terlaksana. Begitupun sebaliknya semakin tinggi kesadaran  masyarakat  maka  akan  semakin efektif  penerapan  hukum  yang  terlihat. Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  terhadap  pelaku  usaha  dan konsumen  yaitu,  ditinjau  berdasarkan  factor masyarakatnya  dari  segi  pelaku  usaha  yang masih  ada  tidak  peduli  atau  memperhatikan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
pangan  olahan  yang  dijual  selain  itu  adapun pelaku  usaha  yang  malas  untuk  menukarkan pangan  olahan  yang  kadaluarsa  padahal  bisa untuk  ditukarkan  ke  pusatnya  tetapi  tidak ditukarkan  karena  malas  harus  ke  pusatnya dan  sudah  terlanjur  dibeli  sedangkan  terkait dengan  konsumennya  masih  lemahnya  peran serta  masyarakat  dalam  pengawasan  terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai  akibat  sebagai  dari  kurangnya pemahaman  akan  pentingnya  perlindungan terhadap  konsumen  khususnya  mengenai  hak- hak  konsumen  (Ardhya,    Jurnal    Komunikasi Hukum, No.   1,   Pebruari      2017:127-146).
e. Faktor Kebuayaan
Faktor  kebudayan  merupakan  sikap manusia  terhadap  hukum  yang  berlaku. Berdasarkan hasil penelitiaan terhadap masyarakat  baik  pelaku  usaha  dan  konsumen di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  mecerminkan bahwa  pelaku  usaha  yang  lalai  dalam memperjualkan  produk  pangan  olahannya serta  konsumen  yang  lalai  dalam  berbelanja dengan  tidak  mengecek  terlebih  dahulu tanggal  kadaluarsa  suatu  produk  yang  akan dibeli.  Selain  itu  masyarakat  masih  memiliki sifat  tidak  peduli  terahadap  masalah  atau kejadian  yang  dialami  seperti  konsumen  tidak melaporkan  kejadian  yang  dialami  dalam membeli  produk  yang  sudah  kadaluarsa  dan pelaku usaha masih mengutamakan keuntungan  walaupun  produk  yang  dijulanya merupakan bahan berbahaya.
Faktor  Penghambat  Pengimplementasian Pasal  21  Huruf  b  Peraturan  Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan  Pengawasan  Pangan  Olahan  di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis dapatkan  yang  dihubungkan  dengan  teori efektifitas hukum maka faktor-faktor penghambat  Pengimplementasian  Pasal  21 Huruf  b  Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan  Pangan  Olahan  di  Kabupaten Buleleng  dapat  dibagi  menjadi  dua  faktor internal dan eksternal sebagai berikut.
1. Faktor Internal
a. Kurangnya  Tenaga  Kerja  LOKAPOM Kabupaten Buleleng Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis dapatkan, adapun salah satu faktor penghambar  pengimplementasian  dari  Pasal 21  huruf  b  Peraturan  Presiden  Nomor  80
Tahun  2017  Terkait  Pelaksanaan  Kebijakan Pengawasan  Pangan  Olahan  di  Kabupaten Buleleng  adalah  karena  kurangnya  tim pengawas  pada  tahap  pengawasan  produksi dan  distribusi  pangan  olahan.  Kendala  ini tentunya  akan  sangat  berpengaruh,  karena kekurangan  tenaga  kerja  ini  akan  sangat berpengaruh  pada  pelaksanaan  pengawasan  di lapangan terutama pengawasan yang dilaksanakan  di  desa-desa  terpencil  menjadi terbengkalai atau belum bisa dilaksanakan. Di satu  sisi  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng  bersifat dadakan  karena  pengawasan  sidak  ini diperintahkan  langsung  oleh  pusat.Selain  itu, cakupan  dalam  melaksanakan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  LOKAPOM  Kabupaten Buleleng tidak hanya mengawasi di Kabupaten Buleleng  saja  tetapi  juga  mengawasi  di wilayah Kabupaten Jembrana.
b. Kurangnya  prasarana  untuk  penunjang proses pengujian pangan
Dalam melaksanakan pengawasan, LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng  tentu membutuhkan  sebuah  alat  pendukung  untuk menunjang  proses  kegiatan  sampling  dan pengujian  pangan  guna  menjamin  keamanan dan  mutu  produk  dari  pangan  yang  beredar. Berdasarkan  hasil  penelitian,  LOKAPOM Kabupaten  Buleleng  menyatakan  bahwa belum  memiliki  alat  pengujian  laboratorium karena  alat  pengujian  laboratorium  hanya  ada di  pusat  yaitu  di  Badan  POM  Denpasar.Tentu hal  tersebut,  menjadi  salah  satu  faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dalam  bidang  sampling  dan  pengujian laboratorium.Terutama  usaha  yang  berada  di plosok-plosok  desa  tentu  sangat  perpengaruh karena  jaraknya  yang  cukup  jauh  dengan Badan POM di Denpasar.
2. Faktor Eksternal
a. Kurangnya Kerja Sama Dari Pihak Lain Adanya  sistem  kerja  sama  dengan  pihak lain  seperti  pihak  produksi  atau  pelaku  usaha tentunya  akan  sangat  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh LOKAPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap  peredaran  bahan  pangan  olahan  di Kabupaten  Buleleng.  Namun  sayangnya, sistem  kerja  sama  yang  dilaksanakan  belum berjalan  dengan  maksimal  karena  dalam melaksankan sidak ke tempat-tempat produksi terkadang  tempat  produksi  yang  akan didatangi  tutup  atau  sedang  libur  karena  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
sudah  diketahui  bahwa  pengawasan  sidak bersifat  dadakan  karena  berdasarkan  perintah dari  pusat.  Selain  itu,  masih  kurangnya kesadaran  dan  ketelitian  pelaku  usaha  dalam menjual  produk  pangan  olahan  seperti  tidak memperhatikan  tanggal  kadaluarsa  pada produk pangan olahan yang akan dijual.
b. Masih Rendahnya Pengetahuan Konsumen Pada  umumnya,  hampir  semua  konsumen di  Indonesia  tidak  pernah  berfikir  untuk mengecek  tanggal  kadaluarsa  pada  produk pangan  olahan  yang  akan  dibeli  khususnya  di Kabupaten  Buleleng.  Hal  tersebut  diperkuat dengan  hasil  penelitan  yang  penulis  dapatkan dilapangan yaitu dengan pengakuan konsumen yang  pernah  membeli  produk  pangan  olahan kadaluarsa.  Berdasarkan  pengakuan  tersebut berarti  bahwa  tingkat  pengetahuan  konsumen masih  rendah  tentang  pentingnya  untuk mengecek  tanggal  kadaluarsa  produk  pangan olahan yang akan dibeli.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan  dalam  penelitian  danpembahasan maka didapatkan simpulan sebagai berikut.
1. Implementasi  Pasal  21  Huruf  b  Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan
Pangan  Olahan  di  Kabupaten  Buleleng belum  berjalan  secara  maksimal  karena pengawasan  yang  dilaksanakan  belum mencakup  seluruh  wilayah  di  Kabupaten Buleleng.  Serta  terdapat  hambatan- hambatan  yang  dialami  oleh  LOKAPOM Kabupaten  Buleleng  dalam  pengawasan peredaran pangan olahan.
2. Faktor-faktor
penghambat pengimplementasian  Pasal  21  Huruf  b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng  yaitu  terdapat  dua  faktor  antara lain  dibagi  menjadi  dua.  Faktor  internal yaitu  kurangnya  tenaga  kerja  LOKAPOM Kabupaten  Buleleng  serta  kurangnya prasarana untuk penunjang proses pengujian  pangan.  Sedangkan  faktor eksternalnya  yaitu  kurangnya  kerjasama dengan  pihak  lain  dan  masih  rendahnya pengetahuan konsumen.
Saran
Adapun saran yang diberikan oleh penulis dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut.
1. LOKAPOM Kabupaten Buleleng meningkatkan tim koordinasi atau
perpanjangan  tangan  yang  membantu tugas  dalam  mengawasi  antar  kecamatan sehingga bisa terjangkau serta memaksimalkan  pengawasan  yang  berada di desa-desa terpencil.
2. Memanfaatkan  media  social  dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat  tentang  slogan  CEK  KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan  Cek  Kadaluarsa)  dalam  membeli produk  pangan  olahan  serta  memberikan informasi  untuk  menggunakan  aplikasi Cek  BPOM  karena  sangat  penting  dalam menghindari produk-produk
yang berbahaya. 3. Memberikan  sanksi  tegas  terhadap  pelaku usaha yang sudah terbukti memperjualbelikan  dan  dengan  sengaja memperjualbelikan  produk  pangan  olahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri.
4. Membuka  lowongan  penerimaan  tenaga kerja    di  LOKAPOM  Kabupaten Bueleleng untuk
memaksimalkan pengawasan diwilayah-wilayah yang belum  pernah  dikunjungi  oleh  pihak LOKAPOM.
5. Pihak  LOKAPOM  Kabupaten  Buleleng meningkatkan prasarana
yaitu
menambahkan  alat  uji  laboratorium  untuk memaksimalkan  pengawasan  di  bidang samping  dan  uji  laboratorium    dan mengefisenkan
waktu
dalam melaksanakan pengawasan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN BUKU
Arijanto,  Agus.  2011.  Etika  Bisnis  Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta : Rajawalipers.
Azikin,  A.  d.  (2014).  Pengantar  Metode Penelitian  Hukum.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
Barakatullah, Abdul Halim.  2010. Hak – Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi.  2019.  Hukum Perlindungan  Konsumen.  Jakarta:Sinar Grafika.
Nazution,  Az.  2007,  Hukum  Perlindungan Konsumen  Suatu  Pengantar,  Jakarta: Diadit Media.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Shidarta.  2018,  Aspek  Hukum  Ekonomi  Dan
Bisnis, Jakarta: Prenadamedia Group.
Soekanto,Soerjono. 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: CV Alfabet.
Waluyo,  Bambang.  2008,  Penelitian  Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Zulham.2016.  Hukum Perlindungan Konsumen.Ctk. Kedua. Jakarta:
Prenadamedia Group.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Ardhya,  S.  N.  (2017).Product    Liability Terhadap  Smart    Phone    Tanpa    Fasilitas Purna  Jual Berupa     Garansi     Terkait Pencantuman  Klausula        Eksonerasi Dalam        Perjanjian  Baku.  Jurnal
KomunikasiHukumVol.  3 No. 1.
Delors,  Jaqnes.  The  Future  of  Free  Trade  in Europe  and  The  World,  Fordham International  Law  Journal  Vol  18  (1995), hlm. 723 dalam makalah Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan  Konsumen  Dalam  Era Perdagangan Bebas, hlm. 4. Juliasih,  Ni  Wayan.  Perlindungan  Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan
Kadaluarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng.  Bali.  Jurnal  Ilmu  Hukum. Volume 1, No. 3, 2018 (hlm 197). Megawathi,  I  Gusti  Agung  Dewi.Pelaksanaan Pengawasan  Obat  Dan  Makanan  Produk Kadaluarsa Di Provensi Bali.Bali. Fakultas Hukum  Udayana.  Artikel  Hukum.  2018 (hlm 5-6).

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017 Tentang  Badan  Pengawasan  Obat  dan
Makanan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999 Tentang Label dan Iklan Pangan