Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. XII No. 3 : 58-71 (2006) Artikel ( Article )
Trop. For. Manage. J. XII (3) : 58-71 (2006)

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAHAN PADA CAGAR ALAM PEGUNUNGAN CYCLOOP
( Analysis Of  Land Management Policy Resources At Preserve Cycloop
Mountain )
Y ACONIAS M AINTINDOM 1) , A NDRY I NDRAWAN 2) Dan H ARIADI K ARTODIHARDJO 3)

## ABSTRACT
For  that  this  Research  aim  to  (a)  analyses  the  optimal  exploiting  alternative  to  area preserve  cycloop mountain  (b) know the clean water source and economic value and (c) compile the strategy of development CAPC. Result of research indicate that, (a) CAPC more optimal done by activity  of  conservation  and  tourism    B/C  =  1,  settlement  and  infrastructure  0,  965  or<1  and plantation  and  mining  0,901  or<1,  (d)  clean  water  source  of  CAPC  which  still  be  functioned  to amount to 12 river and economics value which water paid by society Rp. 6.570/org/thn with the use mean  irrigate  60/ltr/org/hari.  strategy  of  Management  CAPC  that  is:  community  development    of society  institution,  space  settlement;  improvement  resource  of  human  being    officer  of  local government and custom society / private sector and also the straightening of law.
Keyword :Land,  preserve of  cycloop, functions and authority

## PENDAHULUAN
Pegunungan  Cycloop  di  Kabupaten/Kota  Jayapura  memiliki  potensi  biodiversity yang  sangat  tinggi.  Sumberdaya  lahan  menjadi  kebutuhan  utama  masyarakat  yang bermukim  disekitar  kawasan  ini,  secara  turun  temurun  masyarakat  adat  dari  lima  suku yaitu: Tepra, Moy, Ormu, Sentani dan Humbolt  telah melakukan kegiatan pertanian secara luas didalam kawasan ini. Melihat potensi keragaman hayati yang tinggi maka pemerintah melindungi  kawasan  ini  dengan  status  cagar  alam  dengan  SK  Menteri  Kehutanan  No: 365/Kpts-II/1987,  dengan  memperhatikan  fungsi  air,  hutan,  lahan,  flora  dan  fauna  Papua yang banyak terwakili di Cycloop.
Status  cagar  alam  menjadi  polimik  antara  masyarakat  adat  dan  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah,  dimana  masyarakat  melihat  bahwa  pemerintah  memprotek pegunungan cycloop dari pemanfaatan sumberdaya alam (lahan) untuk kegiatan konservasi tanpa  mengikutkan  masyarakat  untuk  menentukan  luasan/area  konservasi,  sementara pemerintah  tetap  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Untuk  menjawab polimik  yang  berkembang    pemerintah  Kabupaten/Kota  Jayapura  menetapkan  kebijakan pemanfaatan  lahan  dalam  bentuk  rencana  umum  tata  ruang  wilayah  (RUTRW),  namun
semenjak  RUTRW  ini  diberlakukan  ternyata  terjadi  tumpang  tindih  bahkan  inkonsiten terhadap prodak peraturan dan perundang-undangan tersebut.
Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas,  model  analisis  kebijakan  melalui pendekatan  “Proses Hierarki Analitik” (AHP) dengan kerangka manfaat dan biaya, dapat mengevaluasi  pola  kebijakan  pengelolaan  sumberdaya  lahan  Cycloop  dalam  menentukan skenario  optimal.  Disamping  itu  perlu  diidentifikasi  tugas  dan  fungsi  serta  kewenangan dari instansi terkait dan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi tersebut.
Berangkat dari permasalahan diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:
1. Menganalisis  alternatif  pemanfaatan  yang  optimal    terhadap      Kawasan  Konservasi CAPC.
2. Mengetahui sumber mata air dan nilai ekonomi.
3. Menyusun strategi pengembangan CAPC

## METODOLOGI
Penelitian  bersifat    deskriptif  yang  mengambarkan  secara  sistematis  fakta-fakta yang  ada  dilapangan,  dan  dirancang  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  keadaan nyata/riil  di  lapangan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  survei yang  bertujuan  mengumpulkan  data  dari  sejumlah  variabel  pada  kelompok  masyarakat melalui  wawancara  secara  bebas  terstruktur.  lokasi  penelitian  di  kawasan  Cycloop Kabupaten/Kota Jayapura. Penelitian ini berlangsung salama 5 bulan (Januari sampai Mei 2005).
Responden terdiri dari para pelaku ( stakeholders ) baik disektor pemerintah, sektor swasta,  perguruan  tinggi  dan  masyarakat.  Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan wawancara  yang  ditunjukan  untuk  mengetahui  persepsi  mereka,  dan  mendapatkan skenario  pemanfaatan    yang  optimal  dari  pengelolaan  sumberdaya  lahan  di  kawasan CAPC, serta mengetahui permasalahan mendasar dan kebijakan yang perlu diambil untuk mengetahui  permasalahan.  Disamping  itu  juga  dilakukan  pengumpulan  data  sekunder berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  data  lain  yang  terkait  dengan  pengelolaan sumberdaya  lahan  di  kawasan  CAPC.  mengetahui  sumber  air  dan  nilai  ekonomi  serta menyusun strategi pengelolaan CAPC.

## Analisis data
Analisis  data  menggunakan  pendekatan  Proses  Hierarki  Analitic  (AHP)  dalam kerangka manfaat biaya (kerugian) (Saaty, 1993) (1) Apakah kawasan CAPC akan dikelola sebagai kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur.
(2) Apakah kawasan CAPC dikelola sebagai kawasan  konservasi dan pariwisata.
(3) Apakah kawasan CAPC dikelola sebagai  pertambangan rakyat dan perkebunan.

## 60

## Tahap analisis data
Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif  sesuai  dengan  tujuan  penelitian yaitu:
a. Menganalisis  alternatif  pemanfaatan  yang  optimal    terhadap      Kawasan  Konservasi CAPC, dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP) (Saaty, 1993)
b. Mengetahui sumber  mata air dan nilai ekonomi, dengan cara observasi langsung dan studi literatur. Nilai ekonomi digunakan metode kontigensi yaitu  kesediaan membayar dan  dibayar  dari  pemakaian  air.  Kepada  pemakai  air  ditanyakan  langsung  kesediaan mereka  membayar  untuk  tetap  menggunakan  air,  dan  berapa  yang  tersedia  mereka terima  sebagai  pengganti  apabila  tidak  boleh  menggunakan  air  dalam  waktu  tertentu. waktu dalam penelitian ini dibatasi hanya 6 bulan. (Darusman, 2002).
Untuk  penelitian  ini  telah  diketahui  nilai  air  yang  akan  dibayar  setelah  melakukan wawancara.  Masyarakat  bersedia  membayar  Rp.  300/m 3 ,  dari  tarif  umum  yang ditetapkan dengan SK Bupati No. 43 tahun 2003. akan tetapi jika nilai/ harga air belum diketahui maka dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Willingness to Pay : E(WTP) = X mak – 0 ƒ X max P(X)dX.
c. Menyusun strategi pengembangan CAPC, dengan analisis faktor internal dan eksternal (analisis SWOT)  (Marimin, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi  pengelolaan CAPC saat ini
Bertambahnya  jumlah  penduduk  berakibatkan  pada  tuntutan  lahan  untuk pembangunan  pemukiman  dan  infrastruktur  serta  perkebunan  atau  perladangan.    Dengan bahasa  yang  lebih  operasional,  implementasi  kebijakan  pembangunan  konservasi Kabupaten dan Kota Jayapura   memperlihatkan dua hal. Pertama , lemahnya  kemampuan daerah dalam  mengenali permasalahan pokok pengelolaan kawasan konservasi  sehingga tidak ada prioritas kebijakan  untuk penyelesaiannya. Kedua , adanya perbedaan kekuasaan antara  pengambil  kebijakan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  diindikasikan dengan  besarnya  peran  lembaga  perencanaan  daerah  dalam  proses  alokasi  sumberdaya keuangan  untuk  kepentingan  pembangunan,  dibandingkan  dengan  lembaga  sektoral (seperti lembaga BKSDA dan lembaga lain  yang berkepentingan dengan CAPC). Sejalan dengan hal ini, Mayers dan  Bass (1999) dalam Latief (2003), menyatakan bahwa realitas (implementasi) kebijakan umumnya berbeda dengan dokumen formal kebijakan (formulasi kebijakan), dan ini merupakan hasil resultante suatu himpunan rumitnya proses formal dan praktek  pengambilan  keputusan,    yang  sangat  ditentukan  oleh  variasi  kekuasaan  diantara pengambil keputusan.
Namun demikian, implementasi dari pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan  pembangunan    sumberdaya  lahan  di  CAPC  sebagaimana  (Gambar  1), memperlihatkan  bahwa  fokus  pembangunan  sumberdaya  lahan  di  Kabupaten  dan  Kota Jayapura    sejak    tahun  1985-2004  belum  diarahkan  untuk  menyelesaikan  permasalahan pokok  pengelolaan  sumberdaya  lahan,  yang  merupakan  prakondisi  bagi  terlaksananya
KONDISI FISIK CAPC 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1985 1990 1995 2000 2005 Tahun P re s e nt a s e ( % ) HP HS HB PL LK KONDISI FISIK CAPC 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1985 1990 1995 2000 2005 Tahun P re s e n ta s e ( % ) RW AA PIS
pengelolaan sumberdaya lahan  yang memenuhi prinsip-prinsip kelestarian. Terlihat bahwa kondisi luas hutan dikawasan CAPC mengalami penurunan yang sangat drastis. Indikator ini  dapat  dilihat  dari  sumber-sumber  air  bersih  yang  tadinya  berjumlah  34  sungai  yang berhulu  di  Cycloop  telah  mengalami  kekeringan  hingga  14  sungai.  12  dari  14  sungai  ini bermuara  di  Danau  Sentani  yang  sebagai  sumber  air  bersih  bagi  penduduk  yang  berada disekitar  Danau  Sentani.  Penyebab  lain  kekeringan  sumber  air  /  sungai-sungai  diwilayah hulu Cycloop adalah perladangan berpindah pada kelerengan > 30% yang berdampak pada bencana longsor yang mengakibatkan pencemaran pada sungai dan penumpukan sedimen akibat  longsor  dan  kegiatan  pertambangan  galian  C  dan  pendulangan  emas  diwilayah jembatan II, mengakibatkan Danau Sentani mengalami pendangkalan.
Gambar 1. Kondisi fisik CAPC
Keterangan :
HP : Hutan Primer LK   : Lahan Kritis HS : Hutan Sekunder RW  : Rawa HB : Hutan Belukar AA  : Alang-alang PL : Perladangan PIS   : Pembangunan Infrastruktu

## Potensi sumber air bersih
Hasil  penelitian  mengambarkan  bahwa  kawasan  CAPC  sebagai  sumber  air  bersih, telah  mengalami  pencemaran  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  kegiatan  penduduk  dalam bentuk perladangan, pembangunan rumah penduduk  disekitar sumber air dan penambang serta pengambilan material pasir dan batu.  Perladangan berpindah oleh masyarakat migran Papua (Jayawijaya, Serui, Biak, Paniai) dan pendatang (NTT, Makassar dan Buton) telah merusak  kawasan  hutan  primer  sebagai  sumber  penyaring  dan  penyimpan  air.  Debit    air yang berasal dari sungai-sungai  yang berhulu di dikawasan ini mempunyai volume yang sangat  kecil  saat  kemarau  dan  meningkat  saat  musim  penghujan.  Hal  ini  sangat berpengaruh  terhadap  air  larian  yang  menimbulkan  erosi.  Laju  erosi  pada  daerah tangkapan air (DTA) Sentani  sebesar 94,52 ton/ha/tahun (BPDAS, 2002 dalam Mandosir et al . 2004), kondisi ini diakibatkan oleh vegetasi hutan yang rusak.

## Nilai ekonomi air di kawasan CAPC
Kesediaan  masyarakat  untuk  membayar  dan  dibayar  (menerima  kompensasi)  dari satuan  air  dengan  jumlah  pemakaian  dan  rata-rata  konsumsi  air  selama  waktu  tertentu.

## 62
Kesediaan Masyarakat membayar air Rp. 300/m 3 , dengan jumlah rata-rata konsumsi air 60 liter/orang/hari (21.900 ltr/org/thn atau 21,9 m 3 /org/thn), maka nilai air yang harus dibayar adalah    Rp.  6.570./orang/tahun.  Penduduk  diwilayah  Kabupaten  Jayapura  yang berinteraksi  langsung  dengan  kawasan  CAPC  berjumlah  1.032  kk  yang  bersedia membayar  penggunaan  air  bersih    sebesar    Rp.  6.966.000/tahun,    begitu  juga  dengan penduduk di Kota Jayapura dengan jumlah penduduk 4.332 kk membayar penggunaan air sebesar  Rp.  28.461.240/tahun.    Dengan  mengacu  dari  nilai  ekonomi  air  diatas,  ternyata nilai  air  yang  dibayar  sangat  rendah,  jika  dibandingkan  dengan  harga  air  bersih  yang ditetapkan  dengan  SK  Bupati  Jayapura  Nomor  43  Tahun  2002  tentang  Tarif  Air  Umum dihargai  Rp.  680/m 3 ,    dengan  nilai  ekonomi  air  yang  sangat  rendah  seringkali  membuat masyarakat  disekitar  kawasan  ini  tidak  menghargai  nilai  hutan  sebagai  sumber penampung/penahan  air  dan  penghematan  air  yang  digunakan,  namun  sebaliknya penggunaan  air  dengan  tidak  memperhitungkan  ketersediaan  air  dan  luas  hutan    untuk masa  yang  akan  datang.  Namun  sebaliknya  bagi  masyarakat  yang  berada  disekitar perkotaan  Jayapura  mengalami  kekurangan  air  ketika  musim  kering/panas  sepanjang  dua minggu  debit  air  sungai  yang  teradapat disekitar  perkotaan  mengalami  penurunan  hingga 40 liter/detik dari  150-250 liter/detik secara normal.

## Alternatif pengelolaan sumberdaya lahan yang optimal di kawasan  CAPC
Untuk  mengetahui  alternatif    pemanfaatan  yang  optimal  pada  CAPC  dilakukan analisis hierarki proses (AHP) dengan pendekatan manfaat biaya. Berdasarkan “judgement stakeholders terkait“,  dengan  perhitungan  AHP  untuk  analisis  manfaat  biaya  (kerugian) masing-masing  alternatif  dari  tiga  alternatif  yang  dikemukakan  dalam  kaitannya  dengan pengelolaan CAPC disajikan pada  Tabel 1
Tabel 1.   Prioritas  Manfaat,  Biaya  dan  Rasio  Manfaat  –  Biaya  Hasil  Analisis  Metode “AHP“ untuk AMB dalam Pengelolaan Sumberdaya Lahan di CACP
No Alternatif
AHP untuk AMB
Rasio Manfaat/ Biaya Prioritas Manfaat Prioritas Biaya (kerugian) 1. Permukiman dan infrastruktur 5.507 5.704 0.965 2. Konservasi dan Pariwisata 7.000 7.000 1.000 3. Perkebunan dan Pertambangan Gol C 2.524 2.830 0.901
Sumber : Hasil analisis, 2005
Alternatif  pengelolaan  sumberdaya  lahan  pada  CAPC  sebagai  kawasan  konservasi dan  pariwisata  dengan  nilai  manfaat  7.000  yang  terdiri  dari  manfaat  ekonomi  (0.387), manfaat  lingkungan  (0.750)  dan  manfaat  sosial  (0.250).  Sedangkan  kerugian  terbesar diperoleh  apabila  dikelola  sebagai  kawasan  Konservasi  dan  Pariwisata  dengan    nilai kerugian (7.000) yang terdiri dari kerugian ekonomi (0.376), kerugian lingkungan  (0.474) dan kerugian sosial (0,149) (Proses balik), namun jika masing  - masing alternatif tersebut
dibandingkan  antara  manfaat  dan  kerugian,  maka  alternatif  pengelolaan  sebagai  kawasan konservasi  dan  pariwisata  memberikan  nilai  terbesar  yaitu  1.000  yang  menghasilkan skenario  yang  optimal  karena  memberikan  nilai  rasio  manfaat/biaya  =  1,  artinya  bahwa pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan konservasi dan pariwisata tergantung program- program yang akan direncanakan bersama oleh para pihak untuk dilaksanakan. Disamping itu, yang perlu diperhatikan  pemukiman dan infrastruktur, sebab alternatif ini merupakan pendukung  semua  kebijakan  yang  diberlakukan  di  Kota/kabupaten  Jayapura,  walaupun dalam  analisis  manfaat-biaya  ternyata  nilai  manfaat  5.507,    kerugian  5.704  dan memberikan  hasil  rasio  manfaat-kerugian  0.965  atau  nilai  rasionya  <  1.  Sedangkan perbandingan manfaat dan kerugian untuk kawasan perkebunan dan pertambangan  0.901 atau  nilai  B/C  Rasio  <  1.  hal  ini  disebabkan  karena  dalam  analisis  ini  turut memperhitungkan  baik  manfaat  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  serta  kerugian  ekonomi, lingkungan  dan  sosial.  Sehingga  alternatif  pengelolaan  sebagai  perkebunan  dan pertambangan    yang  biasanya  menguntungkan  jika  hanya  ditinjau  dari  aspek  manfaat ekonomi,  namun  dalam  analisis  ini  terlihat  tidak  menguntungkan  jika  melibatkan  ketiga aspek sekaligus. Kedua alternatif diatas yang mempunyai nilai B/C rasio < 1 tidak  berarti alternatif ini tidak optimal  untuk dikembangkan pada kawasan CAPC, namun sebaliknya dalam  implementasi  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  ini  justru  banyak  memberikan  nilai positif  dari  aspek  ekonomi,  namun  tidak  berarti  negatif  untuk  konservasi,  sehingga  perlu dikoordinasikan  berbagai  kebijakan  dalam  bentuk  program  yang  akan  dikembangkan  di kawasan CAPC.

## Faktor Internal dan Eksternal (Analisis SWOT)

## Arahan Pengembangan Pengelolaan
Untuk  memperoleh  formulasi  strategi  yang  tepat,  perlu  menggunakan  analisis SWOT,  yang  diawali  dengan  mengidentifikasi  faktor  internal  dan  eksternal.  Berdasarkan hasil  identifikasi  faktor internal dan eksternal  kemudian dilakukan pembobotan, rangking dan  skor  dari  masing-masing  unsur,  yang  secara  lengkap  dan  dilanjutkan    dengan penetapan  strategi  pengembangan  dengan  menggunakan  Matrik  SWOT  disajikan  pada Tabe 2.

## 64

## Tabel 2.  Matriks  Analisis SWOT
Internal Eksternal Kekuatan (S) 1. Adanya institusi/kelembagaan adat yang berkaitan dengan pengelolaan CAPC 2. Memiliki  KEHATI  yang  tinggi (Air, Flora, Fauna, Tanah) yang spesifik 3. Hak ulayat masyarakat adat 4. Sumber penghidupan masyarakat Kab/Kota Jayapura Kelemahan (W) 1. Kurangnya SDM dibidang Konservasi 2. Lemahnya  kekuatan  pemimpin (ondoafi/ondofolo) termasuk nilai-nilai adat 3. Lemahnya manajemen kelembagaan adat dalam pengelolaan CAPC 4. Konflik atas batas-batas kepemilikan  hak  ulayat  yang tidak jelas
Peluang (O ) 1. Adanya  dukungan  kebijakan pemerintah  (UU  No.  22/1999 ttg  Pemerintahan  Daerah,  UU No.  25/1999  ttg  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah, UU  No.  5/1990  ttg  KEHAT, UU  No.  24/1994  ttg  Tata Ruang,  UU  No.  23/1997  ttg lingkungan hidup, UU No.41/1999  ttg  Kehutanan, UU No. 21/2001 Otsus Papua,  Kepres  No.  32/1990 ttg Kawasan Lindung. 2. Dukungan  program  Kab/Kota Jayapura 3. Potensi Ekowisata untuk
peningkatan PAD
4. Pola  kemitraan  Pemda,  LSM, swasta dan Masyarakat adat
SO
1. Pemberdayan institusi adat untuk  mendukung  kebijakan pemerintah (S 1 & O 1-2 )
2. Pengembangan
ekowisata berbasis masyarakat (S 2 & O 3 ) 3. Pemberdayaan stakeholder  (S 3- 4 & O 4 )
WO
1. Peningkatan  SDM  dibidang konservasi  guna  mendukung kebijakan  pemerintah  (W 1 & O 1-2 ) 2. Peningkatan kapasitas dan
Kapabilitas    pemerintah  dan masyarakat adat  (W 3-4 & O 3-4 ) 3. Pemetaan hak ulayat
Ancaman (T) 1. Konflik kewenangan (pemerintah pusat dan daerah, Pemkot dan Pemkab, mayarakat dan masyarakat. 2. Pembukaan lahan untuk perkebunan (migran) 3. Penebangan liar dan eksploitasi SDA secara ilegal
4. Penambangan galian c 5. Pemukiman  dan  infrastruktur yang  tidak  sesuai  dengan  tata ruang
6. Lemahnya penegakan hukum
ST 1. Pengelolan terpadu antar instnsi pemerintah,  adat,  swasta,  LSM dan PT (S 1 & T 1 ) 2. Revitalisasi  tata  ruang  dan zonasi CAPC (S 2 & T 2-3 ) 3. Penegakan hukum  (S 4 & T 6 )
WT
1. Koordinasi lintas sektor/instansi adat  dan  pemerintah  dalam manjemen  pengelolaan  SDA (W 1, 4 & T 2-5 )
2. Peningkatan manajemen kepemimpinan adat dalam pembangunan  dan  penegakan hukum positif dan adat
(W 2-3 &T 5-6 )

## Tabel 3. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Tujuan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah, swasta, masyarakat adat
Argumen   Rendahnya  kapasitas  dan  kapabilitas  lembaga  pemerintah,  swasta,  masyarakat
adat/lokal  sangat  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  SDM  dalam  pengelolaan sumberdaya  lahan  di  kawasan  konservasi,  mengakibatkan  setiap  lembaga merencanakan  program  tanpa  memahami  fungsi-fungsi  dan  status    kawasan  yang akan dikelola.
Kegiatan Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat melakukan komunikasi intensif pada pihak- pihak yang berkepentingan dengan kawasan CAPC untuk menentukan :
 Bagaimana  fungsi  masing-masing  lembaga    memberdayakan  sistem  dan personil yang mengerakan lembaga tersebut.  Bagaimana  Pemda  mengikut-sertakan    lembaga-lembaga  masyarakat,  swasta dalam pendidikan informal seperti kursus, pelatihan, dll. Potensi hambatan
Hambatan yang dihadapi mencakup :  Banyak  lembaga  adat  dan  swasta  yang  tumbuh  berdasarkan  kepentingan tertentu,  bahkan  lembaga  pemerintah  yang  khusus  konsentrasi  mengelola kawasan  konservasi  juga  tidak  mempunyai  kapasitas  untuk  menentukan kebijakan pengelolaan  Pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  tidak  serius  menagani  isu  lingkungan sebagai  kebutuhan  masa  depan,  namun  melihat  sebagai  suatu  larangan  untuk melakukan berbagai kegiatan. Dampak Apabila dapat dijalankan dengan baik, kebijakan ini diharapkan dapat :  Memberikan  pemahaman  bagi  lembaga  dan  personil  yang  menjalankan  sistem sebuah lembaga.  Meningkatkan  komunikasi  antar  lembaga  untuk  pengelolaan  CAPC  yang berkelanjutan Potensi resiko Dengan  adanya  berbagai  kepentingan  lembaga  yang  dibangun  oleh  pemerintah, swasta  dan  masyarakat  tidak  menunjukan  perubahan  yang  signifikan  terhadap kerusakan  sumberdaya  lahan  yang  terjadi  di  CAPC,  sehingga  hal-hal  yang  harus diperhatikan :
 Perlu  disensus  kembali  lembaga-lembaga  yang  berkepentingan  dengan  CAPC terutama visi dan misi lembaga.
 Perlu  disensus  kembali  kegiatan  lembaga-lembaga  yang  telah  dilakukan  dan perlu diukur tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Program jangka pendek Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Jayapura  mendata  kembali  semua  lembaga  yang melakukan kegiatan di CAPC

## 66

## Tabel 4. Penataan Ruang
Tujuan Sesuai dengan peruntukan Urgensi Kelemahan yang terjadi selama ini adalah ketidak konsistenan pihak pemerintah dan  swasta  dalam  pemanfaatan  ruang  atau  lahan  yang  mengakibatkan  berbagai bencana,  peningkatan  luas  lahan  kritis,  dan  kerusakan  terhadap  sumberdaya hutan. Kegiatan Melakukan  peninjauan    terhadap  rencana  umum  tata  ruang  (RUTRW)  dari masing-masing pemda dengan cara :  Melakukan  koordinasi  dengan  sektor-sektor  yang  melakukan  kegiatan dikawasan  ini  untuk  tetap  mematuhui  RUTRW  yang  telah  disepakati bersama sebagai dokumen publik dan representatif  masyarakat.  Memadukan batas-batas pemerintahan dengan batas adat Potensi Hambatan  Batas-batas tanah adat masih kental dalam masyarakat adat.  Manajemen  dalam  pengelolaan  hak  milik    adat  yang  dilakukan  oleh  adat sendiri  masih  bernuasa  lama,  seperti  menyewa  atau  menjual  tanah  hanya untuk  kepentingan  keluarga  tertentu,  sehingga  kadangkala  terjadi  konflik internal antar keluarga-keluarga lain dengan si penjual lahan/tanah Dampak Apabila  tidak  disadari  oleh  pemerintah  dan  swasta,  maka  hal-hal  yang  akan terjadi:  Konflik horisontal antara masyarakat dan masyarakat  Konflik antara masyarakat dan pemerintah  Kawasan  konservasi  dan  potensi  serta  fungsinya  akan  sangat  terganggu akibat berbagi kepentingan Potensi resiko  Merelokasi  masyarakat  dan  semua  kegiatan  pembangunan    yang  bukan kegiatan konservasi.  Penurunan sumber keuangan bagi masyarakat yang langsung memanfaatkan lahan di CAPC.  Membatasi  laju  pembangunan  pemukiman  dan  infrastruktur  yang  genjar dilakukan di CAPC Kegiatan jangka pendek  Melakukan sosialisasi RUTRW dari kedua Pemda.
 Bersama-sama  dengan  masyarakat,  pemerintah  dan  LSM  melakukan  tata batas ulang.
 Menghitung kembali luas lahan kritis dan penyebabnya serta luas hutan dan air serta potensi SDA yang ada di CAPC
67
Tabel 5.  Peningkatan  Sumberdaya  Manusia  dilingkungan  Pemerintah  dan    Masyarakat
Adat Tujuan Kapasitas aktor pengelola kawasan konservasi Urgensi Kelemahan  kerusakan  yang  terjadi  pada  daerah-daerah  konservasi  baik  itu kerusakan  hutan,  lahan,  keanekaragaman  hayati  seringkali  di  pengaruhi  oleh ketersediaan  sumberdaya  manusia  baik  dipihak  aparat  pemerintah  maupun masyarakat  adat,  sehingga  untuk  hal  ini  harus  dmenjadi  perhatian  serius  oleh pemerintah maupun masyarakat Kegiatan Untuk  menjawab  ketersediaan  SDM  baik  di  pihak  aparat  pemerintah  maupun masyarakat adat, maka harus dilakukan :  Mengikutiberbagai  pendidikan  formal  maupun  informal  yang  sehubungan dengan bidang konservasi, kehutanan dan sumberdaya lahan.
 Mengikuti  diskusi,  seminar,  lokakarya  dan  kegiatan  informal  lainnya  yang dapat memacu pengetahuan akan pentingnya lingkungan hidup. Potensi hambatan Seringkali hambatan yang terjadi, adalah:  Tidak tersedia biaya  Minimnya informasi  Tidak tersedia analisis kebutuhan oleh pihak pemerintah Dampak Apabila kegiatan ini tidak dilakukan, maka hal yang terjadi :  Kurannya pengawasan terhadap kerusakan yang sengaja dilakukan  Banyak sabotasi hak antara pemerintah dan masyarakat  Terjadi konflik internal dan eksternal Potensi resiko  Kerusakan yang terjadi selama ini dapat diminimisasi dengan telah tersedianya SDM yang handal.  Terjadi persaingan antara personil dalam semua lembaga pemerintah maupun masyarakat adat
 Akan menjadi super body bagi para pelanggar aturan Kegiatan jangka pendek  Mengikuti  pendidikan  farmal  dan  informal  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tiap lembaga.
 Bekerja  sama  dengan  lembaga  pendidikan  tinggi  /  perguruan  tinggi  didaerah setempat untuk pengembangan SDM.

## 68

## Tabel 6. Koordinasi Terintegrasi antar Sektor
Tujuan Keserasian kebijakan Argumen Selama  ini  kebijakan  yang  ditetapkan  sering  tumpang  tindih,  hal  ini  diakibatkan oleh  lemahnya  koordinasi  antar  sektor,  dan  berbagai  kerusakan  yang  terjadi dikawasan  CAPC  adalah  lemahnya  koordinasi,  bahkan  koordinasi  antara  pihak pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  tidak  harmonis  walaupun  telah berlangsung  otonomi  daerah,  khusus  untuk  provinsi  Papua    telah  berlangsung Otsus, namun tetap saja kebijakan masih mengikuti kebijakan pusat. Kegiatan  Setiap  akan  disusun  perencanaan  pembangunan,  maka  setiap  isntansi  yang terkait  harus  diundang  untuk  mengikuti  dan  terutama  keterlibatan  masyarakat sangat penting.  Keterlibatan masyarakat adalah sebagai objek dan subjek dalam pembangunan dan penentuan kebijakan. Potensi hambatan  Egosektoral masih mendominasi koordinasi  Budaya KKN memberikan andil  Kepentingan ekonomi dan politik masih mendominasi konservasi Dampak Apabila program ini berjalan dengan baik, maka diharapkan :  Tidak  terjadi  tumpang  tindih  kebijakan  dan  setiap  sektor  akan  bekerja  sesuai dengan misi dan visi yang telah disepakati secara bersama  Menungragi indikasi KKN yang sangat susah untuk  dibasmi. Potensi Resiko  Kurangnya potensi sikap perkoncoan yang sering merugikan kebijakan  Terjadi pembatasan bagi pihak-pihak yang seringkali menyalakan aturan  Pembatasan  bagi  masyarakat  yang  biasanya  menggunakan  sumberdaya  lahan sebagai sumber kehidupan. Kegiatan jangka pendek  Membangun  kerjasama  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  satu wadah yang dapat dikoordinir untuk sebuah tujuan.

## Tabel 7. Penegakan Hukum
Tujuan Menjalankan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menghukum  pelanggaran terhadapnya Urgensi  Kelemahan  penegakan  hukum  selama  ini  menjadi  faktor  kunci  tidak terselenggaranya untuk mencapai pengelolaan kawasan konservasi dan berbagai sumberdaya  alam  yang  dikandungnya,  hal  ini  memberikan  signal  buruk  bagi sektor  ekonomi,  karena  praktek-praktek  ileggal  loging,  penguasahan  luas  tanah dan ijin bangunan yang tidak didasari dengan ijin prinsip seperti IMB, dokumen AMDAL dan syarat lingkungan lainnya. Signal ini memberikan seuatu tindakan riil. Kegiatan Mengembangkan  sistem  yustisi  yang  kredibel  bagi  sektor  kehutanan,  perkebunan, pertanian, pertanahan, agar  arah pembangunan menjadi jelas, kegiatan dapat berupa :
 Melakukan koordinasi dengan kehutanan, pertanahan, pengadilan, Polda/Polres, TNI, PPNS.  Menyatakan  dengan  jelas  kepada  masyarakat  bahwa  Pemerintah  dalam  upaya penegakan hukum  Menjalankan proses hukum bagi kasus-kasus yang dianggap penting/prioritas. Potensi hambatan  Terdapat  ketidaksesuaian    implementasi  UU  oleh  pemerintah  (pusat)  dan pemerintah daerah  Belum jelas UU mana yang harus dirujuk
Banyak  perbedaan  pengistilaaan  yang  digunakan  dalam  UU  yang  memberikan larangan  namun  juga  memberikan  kelonggaran  untuk  melakukan  kegiatan  pada daerah-daerah tertentu. Dampak Apabila program ini dapat berjalan dengan baik, maka  Hukum dihargai kerusakan sumberdaya lahan, hutan dapat diminimkan  Pelestarian kawasan konservasi dan kawasan hutan dan lahan dapat dilestariakan dengan baik  Penebangan,  perladangan,  permukiman  dan  pembangunan  infrastruktur  dapat direm. Potensi resiko Pembatasan bagi  masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan CAPC Penurunan  sumber  keuangan  bagi  daerah  yang  selama  ini  menggunakan  ruang- ruang dikawasan konservasi untuk pembangunan dan ditarik retribusi. Potensi Konflik bagi masyarakat adat dan pemerintah, serta masyarakat lokal yang menggunakan kawasan ini sebagai sumber ekonomi Ancaman fisik bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum Kegiatan jangka pendek Menetapkan  kasus  yang  dianggap  signifikan  didaerah  dan  nasional  dan  dibentuk task force untuk menanganinya.
Melakukan  kegiatan  penyuluhan  tentang  keluarga  sadar  hukum  (kadarkum)  oleh pihak pengadilan atau lembaga hukum lainya. Menghukum pelanggar hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 70

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  analisis  pengelolaan  sumberdaya  lahan    pada cagar alam pegunungan cycloop di Kabupaten dan Kota Jayapura, disimpulkan bahwa: 1. Sesuai  dengan  hasil  analisis  AHP  dalam  kerangka  manfaat,  skenario  pengelolaan optimal    CAPC  adalah  Konservasi  dan  Pariwisata    (7.000),  Ekonomi  (0,387) Lingkungan  (0,750)  dan  sosial  (0,250),  atau  B/C  Ratio  =  1,  artinya  tergantung  dari stakeholder berkepentingan  untuk  membuat  kebijakan  guna  pengelolaan  CAPC.  B/C Ratio  alternatif permukiman dan infrastruktur (0,965) atau < 1, alternatif Perkebunan dan  Pertambangan  gol.  C  (0,901)  atau  <  1,  untuk  kedua  alternatif  ini  tidak  layak dikembangkan.
2. Sumber air bersih yang digunakan oleh penduduk  Jayapura berjumalah 12 sungai/kali dengan  total  ketersediaan  606  liter/detik.  Nilai  ekonomi  air  yang  harus  dibayar berjumlah Rp. 6.570/org/tahun. Sedangkan untuk penduduk Kabupaten Jayapura yang berinteraksi  langsung  dengan  kawasan  CAPC  berjumlah  Rp.  6.966.000/tahun  dan penduduk Kota Jayapura berjumlah Rp. 28.461.240/tahun
3. Hasil Analisis SWOT tentang pengembangan CAPC masih terhambat karena  tumpang tindih  tugas  dan  fungsi  serta  kewenangan,  lemahnya  koordinasi  serta  perbedaan pemahaman    tentang  konservasi  pada  tataran  stakeholders  (Pemerintah,  Masyarakat Adat, Swasta/Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan LSM).

## S a r a n
1. Kebijakan dalam bentuk  program-program Pemerintah Kabupaten dan Kota Jayapura yang selama ini tidak terkoordinasi dan terintegrasi, disarankan perlu ditinjau kembali.
2. Beberapa  tempat  di  Kawasan  CAPC  yang  sudah  rusak  saat  ini  disebabkan  oleh aktivitas  pembangunan,    disarankan  dapat  dikonversi  (terutama  wilayah    Kota Jayapura)  dan  diikuti  dengan    penataan  sehingga  tidak  semakin  luas  kerusakan  di waktu mendatang.
3. Perlu  dilakukan  penataan  institusi  yang  menyangkut  peraturan  perundang-undangan serta kejelasan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap lembaga/institusi yang terkait dengan pengelolaan CAPC, terutama kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jayapura.

## DAFTAR PUSTAKA
Darusman, D. 2002.  Pembenahan Kehutanan Indonesia. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor Kalilago, R. dan M. Jigwa. 1998. Tekanan dan  Ancaman  di Sebelah Selatan Cagar Alam Pegunungan Cycloop/Dafonsoro. WWF Sahul Region. Jayapura Latief.  2003.  Penguatan  Institusi  Pengelolaan  Hutan  Alam  Produksi  dalam  Rangka Otonomi Daerah di Maluku Tengah [Tesis]. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor .
Mandosir, R.  J.P. Kamawa.  Jawardi. R. Tanjung. E. Giay.  L. Pangkali.  D.  Rumaropen.
B.  Nainggolan.  K.  Kailola.  T.  Wakum..  T.  Tuharea.  T.  I.  Yakobus.  2004.  Potret kawasan  dan  rencana  umum  pengelolaan  kawasan  cagar  alam  cycloop.  Pokja Multipihak Cycloop. Jayapura.
Marimin. 2004. Pengambilan keputusan kriteria majemuk. Grasindo. Jakarta . Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua.
Jayapura
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Keanekaraganan  hayati  dan ekosistemnnya. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang. Jakarta Saaty,  T.L.    1993.    Pengambilan  keputusan  bagi  para  pemimpin.  Pustaka  Binaman
Pressindo. Jakarta.
Diterima tanggal: 15 Pebruari 2006