## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 1, Januari 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i1.2713/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat
Ramayanto 1 , Baiq Reinelda Tri Yunarni 2 1,2 Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Mataram Article Info Abstract Article history: Accepted: 14 Desember 2021 Publish: 02 Januari 2022 SIMDA  Finance  is  an  application  program  used  to  assist  local  governments  in the  field  of  financial  management.  The  purpose  of  implementing  a  financial SIMDA  is  to  produce  financial  reports  and  financial  information  in  a  timely, complete,  accurate,  and  reliable  manner  in  accordance  with  applicable regulations  and  to  encourage  the  realization  of  Good  Governance  and  the implementation  of  regional  financial  management  based  on  information technology. This study aims to obtain an overview of the implementation of the Regional  Management  Information  System  (SIMDA)  of  Finance  at  the Regional  Development  Planning  Agency  (BAPPEDA)  of  West  Lombok Regency.
The  research  method  used  is  a  qualitative  method  with  a  phenomenological approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  general,  employees  at BAPPEDA Lombok Barat already know the meaning of financial SIMDA, seen from their understanding of the meaning, benefits and objectives as well as the required  inputs  and  outputs  generated  from  the  processing.  Supporting  factors that are owned by BAPPEDA West  Lombok in the optimal implementation of SIMDA  Finance,  among  others:  Active  communication  or  socialization regarding the purpose of implementing or benefiting from the application of the system.  Human  Resources  who  are  reliable/compliance  both  in  number  and capacity  There  is  an  attitude  of  the  implementor  who  accepts/agrees  with  the implementation  of  the  implementation  of  SIMDA  Finance  as  well  as  support from the head of the office/leader.
Keywords: financial SIMDA, SIMDA
implementation,  West  Lombok BAPPEDA This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Ramayanto
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

## 1. PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengatur  pemerintahannya  sendiri.  Otonomi  daerah  mulai diberlakukan  di  Indonesia  berdasarkan  UndangUndang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah.  Pada  tahun  2004,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  telah  dianggap tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan,  serta  tuntutan  penyelenggaraan otonomi daerah.  Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Kemudian  mengalami  perubahan  lagi  dan  menjadi UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah.  Pengertian  otonomi  daerah menurut  UU  No  23  Tahun  2014  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  PP  No.  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah, pemerintah  daerah  berkewajiban  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah,  dan  menyalurkan informasi  keuangan  daerah  kepada  publik.  Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi  informasi adalah  dengan  penggunaan  perangkat  lunak  sebagai  alat  bantu  dalam  sistem  akuntansi  dan keuangan  daerah.  Salah  satunya  adalah  program  aplikasi  komputer  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  Keuangan  yang  dikembangkan  oleh  BPKP.  Program  SIMDA  ini  merupakan sistem  informasi  yang  digunakan  oleh  banyak  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.
Dalam  rangka  mengemban  amanat  PP  Nomor  56  Tahun  2005  untuk  memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat  telah  berhasil  menerapkan  SIMDA  Keuangan  secara  menyeluruh.  Tujuan  dari  penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya  kepemerintahan  yang  baik  pada  umumnya  dan  penyelenggaraan  pengelolaan keuangan  daerah  dengan  menyediakan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  teknologi informasi pada khususnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk  memperoleh  gambaran  lebih  jauh  tentang  penerapan SIMDA  Keuangan  khususnya  tentang  pemahaman  pegawai,  faktor-faktor  pendukung  penerapan SIMDA  Keuangan  serta  kualitas  informasi  yang  dihasilkan  dari  penerapan  SIMDA  Keuangan, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah  (SIMDA)  Keuangan  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat”
1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah : Sejauh mana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat  ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen
Definisi  sistem  informasi  manajemen  menurut  Jogiyanto  (2000:700)  Sistem  Informasi Manajemen  adalah  kumpulan  dari  interaksi  sistem-sistem  informasi  yang  bertanggung  jawab mengumpulkan  dan  mengolah  data  untuk  menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk  semua tingkat  manajemen  didalam  kegiatan  perencanaan  dan  pengendalian.  Pada  dasarnya  sistem informasi  mempunyai  tiga  kegiatan  utama  yaitu:  menerima  data  sebagai  masukan,  kemudian memprosesnya  dengan  melakukan  perhitungan,  penggabungan  unsur-unsur  data  dan  akhirnya dapat diperoleh informasi yang diperlukan sebagai keluaran. Prinsip tersebut berlaku baik bagi sistem  informasi  manual  maupun  sistem  informasi  modern  dengan  penggunaan  perangkat komputer.
Menurut (Mcleod, 2010) “Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer  yang  menyediakan  informasi  bagi  para  pengguna  yang  memiliki  kebutuhan  yang sama”.  Menurut  (Pangestu,  2007)  “sistem  informasi  manajemen  adalah  penerapan  sistem informasi  di  dalam  organisasi  untuk  mendukung  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  oleh semua tingkatan manajemen”.

## b. Manfaat dan Kualitas Informasi
1) Manfaat Informasi
Informasi  dikatakan  bernilai  apabila  dapat  memberikanmanfaat  kepada  para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta (2003:11) adalah :
a) Menambah pengetahuan
Adanya  informasi  akan  menambah  pengetahuan  bagi  penerima  yang  dapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  mendukung  proses  pengambilan keputusan.
b) Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi Informasi  akan  mengurangi  ketidakpastian  karena  apa  yang  akan  terjadi  dapat diketahui sebelumnya.
c) Mengurangi risiko kegagalan Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat  diantisipasi  dengan  baik,  sehingga  kemungkinan  terjadi  kegagalan  akan  dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
d) Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan Informasi  akan  menghasilkan  keputusan  yang  terarah,  sehingga  mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
e) Memberikan  standar,  aturan,  ukuran  dan  keputusan  untuk  menentukan  pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.
2) Kualitas Informasi
Nilai  informasi  ditentukan  oleh  banyak  hal,  di  antaranya  adalah  dengan  melihat kualitas  informasi  yang  dihasilkan.  Menurut  Ahituv  dalam  Jogiyanto  (2007:16)  bahwa mengukur  kualitas  informasi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  lima  macam karakteristik, yaitu :
a) Akurasi ( accuracy )
b) Ketepatan waktu ( timelines )
c) Relevan ( relevance )
d) Agregasi ( agregacy )
e) Pemformatan ( formatting )
Swanson dalam Jogiyanto (2007:16) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan  ( uniqueness ),  ketepatan  ( conciseness ),  kejelasan  ( clarity )  dan  keterbacaan  ( read ability ).
c. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Aplikasi  sistem  informasi  manajemen  daerah  merupakan  program  aplikasi  komputer yang  terintegrasi  dan  dapat  membantu  proses  administrasi  pemerintah  daerah  dari  tingkat provinsi,  kabupaten/kota,  sampai  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan.  SIMDA  terdiri  dari  26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga  outputnya  dapat  dipergunakan  oleh  pimpinan  daerah  untuk  membantu  proses pengambilan  keputusan.  Di  sisi  lain  pihak  legislatif  dapat  menggunakannya  untuk  melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.
SIMDA  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  informasi secara  cepat,  tepat,  lengkap,  akurat,  dan  terpadu,  untuk  menunjang  proses  administrasi pemerintahan,  pelayanan  masyarakat,  dan  memfasilitasi  partisipasi  dan  dialog  publik  dalam perumusan kebijakan.
1) Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA ( http://www.bpkp.go.id/ ) adalah :
a) Sebagai  tempat  tukar  menukar  informasi  bagi  setiap  unit  kerja  sama  penerima koneksitas jaringan SIMDA;
b) Sebagai  alat  komunikasi  langsung  dengan  menggunakan  webcam  bagi  unit  kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
c) Sebagai  salah  satu  media  kontrol  bagi  realisasi  kegiatan,  baik  capaian  fisik  maupun penyerapan dananya;
d) Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen ;dan
e) Sebagai sarana untuk pelaksanaan good governement .
Manfaat  yang  diperoleh  oleh  pemerintah  daerah  dengan  menggunakan  sistem aplikasi  SIMDA  keuangan  daerah  terintegrasi  ( http://www.bpkp.go.id/ )  adalah  sebagai berikut :
a) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
b) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
c) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
➢ Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
➢ Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.
2) Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan ( http://www.bpkp.go.id/ ), yaitu:
a) Sistem  informasi  eksekutif  sebagai  pendukung  pimpinan  daerah  dalam  pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
b) Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
c) Sistem  informasi  operasional  sebagai  penunjang  tugas  pokok  masingmasing dinas/lembaga.
3) Unsur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur ( http://www.bpkp.go.id/ ), yaitu :
a) Akses,  jaringan  telekomunikasi,  jaringan  internet,  dan  media  komunikasi,  lainnya  yang dapat dugunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
b) Portal,  pelayanan  publik,  situs  web  pemerintah  pada  internet  penyedia  layanan  publik tertentu  yang  mengintegrasikan  proses  pengolahan  dan  pengelolaan  informasi  dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
c) Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
d) Infrastruktur  dan  aplikasi  dasar  semua  prasarana,  baik  berbentuk  perangkat  keras  dan lunak  yang  diperlukan  untuk  mendukung  pengelolaan,  transaksi,  dan  penyaluran informasi.
d. Kerangka Berfikir
Salah  satu  pemerintah  daerah  yang  telah  memanfaatkan  teknologi  informasi  melalui penerapan  SIMDA  Keuangan  adalah  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA) Kabupaten  Lombok  Barat.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai penerapan  SIMDA  Keuangan  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA) Kabupaten  Lombok  Barat  dengan  model  kualitatif.  Oleh  karena  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  maka  dilakukan  observasi  langsung  untuk  mendapatkan  kondisi  alamiah  di data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian dilakukan analisis deskriptif. Analisis terdiri dari organisasi  data,  pemahaman  untuk  menemukan  tema  dan  interpretasi  dengan  dikaitkan  pada teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan fenomenologi.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  fenomenologi  akan  menjelaskan  atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman  yang didasari oleh kesadaran  yang terjadi pada beberapa individu.
Dalam  penelitian  ini,  akan  meneliti  bagaimana  penerapan  SIMDA  Keuangan  di  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Kabupaten  Lombok  Barat,  yang  bertujuan untuk memahami  dan  menggambarkan  sebuah  fenomena  spesifik  yang  mendalam  dan  diperolehya  dari pengalaman adanya aplikasi SIMDA keuangan.

## 3.1 Metode Pengumpulan Data
Guna  memperoleh  data  dilapangan  dalam  rangka  mendeskripsikan  dan  menjawab permasalahan  yang  diteliti,  maka  peneliti  dalam  mengumpulkan  data  menggunakan  metode sebagai berikut :
a. Dokumentasi,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dengan  cara  melihat  dokumen-dokumen  atau catatan-catatan  yang  relevan  dengan  masalah,  meliputi  data  kualitatif  yang  terdiri  atas sejarah singkat lembaga dan dokumen pengelolaan dana zakat. Teknik ini digunakan untuk menganalisa dokumen-dokumen terkait.
b. Pengamatan  ( Observation ),  yaitu  teknik  atau  pendekatan  untuk  mendapatkan  data  primer dengan  cara  mengamati  langsung  obyek  datanya,  untuk  menjaga  objektivitas.  Observasi dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  ke  kantor  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat untuk mengamati pelaksanaan SIMDA
c. Wawancara  ( Interview ),  yaitu  tanya  jawab  lisan  antara  dua  orang  atau  lebih  secara langsung.  Wawancara  ini  diperlukan  untuk  mengumpulkan  data  sebagai  penunjang penelitian.  Wawancara  dilakukan  kepada  pimpinan  dan  karyawan  Badan  Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Deskriptif mengenai SIMDA Keuangan untuk proses pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan BAPPEDA Hasil penelitian
Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Lombok  Barat  yang  berkaitan  dengan indikator penelitian secara langsung.
d. Studi  Kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  penelitain  yang  dilakukan  dengan  cara mempelajari  tulisan-tulisan  lain  yang  berhubungan  dnegan  penelitain  ini.  Hal  ini dimaksudkan  sebagai  sumber  acuan  untuk  membahas  teori  yang  mendasari  pembahasan masalah  dalam  penelitian  ini.  Untuk  melengkapi  informasi,  peneliti  juga  mengutip beberapa  artikel,  buku-buku,  jurnal,  ataupun  tulisan-tulisan  yang  dapat  diakses  pada berbegai situs di internet.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian Penerapan SIMDA Keuangan Kabupaten Lombok Barat
a. Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan
Ciri  utama  SIMDA  Keuangan  adalah  sistem  komputerisasi  yang  dirancang  untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum, pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada BAPPEDA Lombok Barat telah  mengerti/paham  tentang  makna  dan  tujuan  dari  penerapan  SIMDA  Keuangan.  Hal  ini terbukti  dari  wawancara  dengan  beberapa  staf  di  BAPPEDA  Lombok  Barat,  diantaranya dengan  Bapak  Samsul  Hadi  salah  seorang  staf  penatausahaan  yang  bertugas  dalam pengoperasian  SIMDA  Keuangan  yang  mengatakan  “yang  jelas  SIMDA  itu  sebuah  aplikasi komputer untuk mengelolah transaksi-transaksi keuangan daerah”.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hadi Susanto   seorang staf bagian anggaran yang mengatakan bahwa, “SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegritas yang  dirancang  oleh  BPKP  untuk  mengolah  data  keuangan  pemerintah  daerah”.  Dalam wawancara  dengan  Bapak  I  Agus  wirawan  sastra  salah  seorang  staf  bagian  akuntansi  dan pelaporan, staf tersebut mengungkapkan bahwa:
“sebenarnya penerapanta tidak dipaksakan, ini hanya salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan pada semua SKPD atau instansi pemerintah di pemkab ini”
Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa:
“diawal  penerapan  SIMDA  sudah  dilakukan  sosialisasi  dan  mentornya  langsung diambil  dari  BPKP.  Selama  kita  pakai  SIMDA,  kita  tidak  pernah  lepas  dari  BPKP  dari  sisi sosialisasi,  penambahan  pemahaman  kepada  SKPD  termasuk  pendampingan  terhadap  SKPD maupun pemda”
Pendapat  beberapa  pegawai  tersebut  di  atas  telah  sesuai  dengan  pengertian  SIMDA Keuangan  secara  umum  menurut  (BPKP,  2007)  yaitu  sebuah  sistem  komputerisasi  yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut  George  C.  Edward  dalam  Subarsono  (2009:90)  “sebuah  implementasi  akan berjalan  efektif  apabila  ukuran-ukuran  dan  tujuan-tujuan  kebijakan  dipahami  oleh  individu- individu  yang  bertanggungjawab  dalam  pencapaian  tujuan  kebijakan,  konsistensi  atau keseragaman  dari  ukuran-ukuran  dan  tujuan  perlu  dikomunikasikan  sehingga  implementor mengetahui  secara  tepat  ukuran  maupun  tujuan  kebijakan  itu.  Berikut  ini  hasil  wawancara mengenai  pemahaman  pegawai  tentang  tujuan  dari  penerapan  SIMDA  keuangan  pada BAPPEDA Lombok Barat.
Bapak Hadi Susanto, salah seorang staf bagian anggaran mengungkapkan bahwa: “sebelum  menerapkan  sebuah  kebijakan,  tentu  kita  harus  mengetahui  terlebih  dahulu manfaat dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Demikian halnya dengan penerapan SIMDA ini, singkatnya  salah  satu  tujuan  dari  penerapan  sistem  ini  yaitu  untuk  memperbaiki  sistem pengolahan  data  keuangan  pemerintah  dengan  mengadakan  transformasi  dari  sistem  manual ke komputerisasi”
Bapak Samsul Hadi, salah seorang bagian penatausahaan juga mengungkapkan bahwa:
“tujuan  diterapkannya  SIMDA  keuangan  ini  untuk  membantu  pengolahan  data keuangan,  mempercepat  proses  penyusunan  laporan  keuangan.  Proses  penyajian  laporan keuangan menjadi lebih mudah dengan adanya sistem ini”
Hal  yang senada juga diungkapkan oleh salah seorang pegawai bagian anggaran yang juga  memiliki  wewenang  untuk  mengoperasikan  SIMDA  keuangan.  Dalam  wawancara dengan staf tersebut, beliau mengungkapkan, “yang saya pahami dan sesuai dengan yang saya kerjakan, SIMDA Keuangan itu mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD, data tinggal diinput dan otomatis akan terolah sendiri”.
Ketika  ditanyakan  kepada  Bapak  I  Agus  Wirawan  Sastra,  pegawai  bagian  akuntansi dan  pelaporan  yang  bertugas  untuk  membuat  laporan  keuangan  BAPPEDA  Lombok  Barat, pendapat  yang serupa pun dilontarkan. Dalam wawancaranya beliau mengungkapkan,  “selain mempercepat penyajian laporan keuangan, simda keuangan mempermudah ekspor import data antar SKPD, tinggal colok flashdisk data langsung terkirim secara otomatis”.
Wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  pegawai  BAPPEDA  Lombok  Barat  telah mengetahui  secara  umum  tujuan  dari  penerapan  SIMDA  Keuangan.  Menurut  (BPKP,  2007) program  aplikasi  SIMDA  keuangan  adalah  suatu  program  aplikasi  yang  ditujukan  untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.
Setiap  pegawai  yang  memiliki  kewajiban  dalam  pembuatan  laporan  keuangan merasakan  manfaat  yang  sama  dari  penerapan  SIMDA  keuangan  yang  diberlakukan  oleh pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Barat.  Manfaat  penerapan  SIMDA  ini  tergambar  dari hasil  wawancara  kepada  beberapa  pegawai  BAPPEDA  Lombok  Barat  yang  menunjukkan bahwa  SIMDA  keuangan  mempermudah  dalam  proses  pengolahan  data  keuangan,  dimana pegawai hanya bertugas  untuk menginput data dan kemudian akan terproses secara otomatis. Hal ini membuat proses pelaporan keuangan menjadi lebih mudah serta dapat mengefektifkan waktu peyusunan laporan keuangan.
Selain  pemahaman  pegawai  mengenai  manfaat  dan  tujuan  dari  penerapannya,  untuk menambah  gambaran  pemahaman  pegawai  mengenai  SIMDA  keuangan,  pegawai  juga  perlu memahami  setiap  input  yang  akan  diolah  atau  diproses  dengan  menggunakan  SIMDA keuangan serta output  yang akan dihasilkan dari proses pengolahannya. Adapun output  yang dimaksud  dari  proses  pengolahan  data  pada  SIMDA  Keuangan  merupakan  elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam permendagri 13 tahun 2006.
Bapak Hadi Susanto, salah seorang staf bagian penganggaran mengungkapkan bahwa : “yah sebenarnya begini Bu, disini kan ada 3 macam laporan yang kita buat, ada RKA, DPA, dan SPD. Nah peran SIMDA di sini yah untuk membantu kita dalam pembuatan laporan itu  tadi.  Kita  tidak  perlu  lagi  dong  mencatat-catat,  kita  hanya  tinggal  perlu  input  datanya masing-masing  ke  komputer,  nah  SIMDA  itu  yang  akan  bekerja  secara  otomatis.  Tinggal print, jadi kan lebih gampang”
Bapak Samsul Hadi, salah seorang staf penatausahaan juga mengungkapkan bahwa: “kalau  di  bagian  ini  output  yang  dihasilkan  itu  ada  5  macam,  tapi  itukan  kita  perlu input satu per satu ke komputer, nah setelah kita input, hasil inputan tadi itu tinggal kita print dari  komputer  tadi,  hasil  print  itu  yang  kita  sebut  output,  outputnya  itu  sendiri  terdiri  dari  5 macam laporan yaitu SPP, SPM, SP2D, STS dan surat pengendalian”
Pada  bagian  akuntansi  dan  pelaporan,  Bapak  I  Agus  wirawan  sastra  yang  merupakan salah  seorang  staf  yang  memiliki  wewenang  mengoperasikan  SIMDA  keuangan mengungkapkan  beberapa  output  yang  dihasilkan  oleh  SIMDA  keuangan.  berikut  hasil wawancaranya:
“yah seperti biasa lah Bu kalau dibagian akuntansi,  mulai  dari jurnal  sampai laporan keuangan.  semua  itu  diolah  dengan  menggunakan  media  komputerisasi,  itulah  yang  disebut SIMDA Keuangan, sama seperti dibagian lain, kami hanya bertugas menginput data ke dalam
sistem  dan  mengawasi  proses  pengolahannya  sampai  menghasilkan  laporan  yang  kita inginkan”
Wawancara  tersebut  memperjelas  bahwa  setiap  pegawai  telah  memahami  makna SIMDA  Keuangan  secara  umum  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  sebuah  kebijakan. Pemahaman tersebut terlihat dari pengetahuan pegawai tentang pengertian, manfaat dan tujuan serta output yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan sistem tersebut.
Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan SIMDA keuangan dibutuhkan pemahaman pegawai yang lebih mendalam. Penjelasan mengenai gambaran pelaksanaan SIMDA keuangan hanya dapat  penulis  jelaskan sebatas mengenai  input dan outputnya saja, mengingat  SIMDA Keuangan  merupakan  sebuah  aplikasi  komputer  yang  memiliki  komponen-komponen  yang bekerja  secara  otomatis,  dimana  proses  otomatisasi  tersebut  hanya  dapat  dijelaskan  oleh tenaga yang ahli dibidangnya.
Berikut ini hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja SIMDA keuangan  terkait  mengenai  proses  penginputan  data  sampai  dengan  menghasilkan  sebuah output adalah sebagai berikut :
Bapak Hadi Susanto, salah seorang staf bagian anggaran mengungkapkan bahwa: “yah RKA merupakan laporan yang memuat tentang rencara pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibuat sebagai dasar pembuatan DPA setelah disetujui oleh DPR. RKA tadi merupakan input yang menjadi dasar pembuatan DPA”
Selanjutnya staf tersebut juga mengungkapkan bahwa:
“kalau RKA tadi berisi tentang rencana anggarannya, nah di DPA ini memuat tentang dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja dan pembiayaannya, selanjutnya DPA ini sebagai dasar untuk dibuatkan SPD oleh BUD yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar  pembuatan  SPP  atau  surat  permintaan  pembayaran.  Berarti  input  yang  menjadi  dasar pembuatan SPD adalah DPA, sedangkan SPD menjadi input pembuatan SPP”
Bapak Samsul Hadi, salah seorang staf penatausahaan juga mengungkapkan: “setelah surat permintaan pembayaran atau SPP diajukan oleh bendahara pengeluaran, kemudian diterbitkanlah SPM (output) berdasarkans SPP (input) tadi yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D”
Penjelasan staf tersebut berlanjut pada wawancara berikut ini:
“SP2D (output) atau surat perintah pencairan dana itu adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana dan diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM (input) atau surat perintah membayar”
Bapak  I  Agus  Wirawan  Sastra  ,  salah  seorang  staf  bagian  akuntansi  dan  pelaporan kemudian menjelaskan bahwa:
“bagian kami tinggal membuat jurnal dan laporan keuangan. Jurnal (input) merupakan dasar  pembuatan  buku  besar  (output),  sedangkan  buku  besar  merupakan  input  yang  menjadi dasar pembuatan laporan keuangan seperi laporan arus kas, neraca dan laporan lainnya. Input dan  output  ini  diolah  secara  otomatis  oleh  sistem,  pekerjaan  kita  dimudahkan  karena  kita hanya bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan”
Selanjutnya staf tersebut menambahkan bahwa:
“disinilah  peran  SIMDA  Keuangan  Bu,  bahwa  SIMDA  Keuangan  memudahkan  dan mempercepat  semua  proses,  kami  tinggal  menginput  data  ke  dalam  program  dan  kemudian terolah  sendiri.  Tetapi  kamipun  tetap  harus  berhati-hati  karena  kesalahan  seringkali  terjadi pada saat proses penginputan data”
Ungkapan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa pegawai BAPPEDA Lombok Barat telah memahami proses pelaksanaan SIMDA keuangan yang berkaitan dengan input dan output  data  yang  dihasilkan.  Hal  tersebut  menambah  pengetahuan  dan  pemahaman  pegawai mengenai makna dan proses pelaksanaan SIMDA keuangan secara umum.
SIMDA keuangan bekerja secara terintegritas yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu.
a) bagian anggaran
b) bagian penatausahaan
c) akuntansi dan pelaporan
Setiap  bagian  bertanggungjawab  atas  tugasnya  masing-masing,  bagian  anggaran bertanggungjawab  untuk  menyusun  rencana  kerja  anggaran  (RKA),  dokumen  pelaksana anggaran  (DPA),  serta  surat  penyedia  dana  (SPD).  Bagian  penatausahaan  bertanggungjawab untuk  menyusun  surat  perintah  pembayaran  (SPP),  surat  perintah  membayar  (SPM),  surat perintah  pencairan  dana  (SP2D)  serta  surat  surat  lainnya,  sedangkan  bagian  akuntansi bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.
Laporan-laporan  tersebut  diproses  secara  otomatis  dengan  menggunakan  SIMDA keuangan.  Setiap  pegawai  yang  bertanggungjawab  menyusun  laporan  hanya  bertugas menginput  data  ke  dalam  sistem  dan  secara  otomatis  akan  terolah  sendiri  sampai menghasilkan  output  yang  diinginkan.  Hal  tersebut  memudahkan  tanggungjawab  yang  harus dikerjakan oleh para pegawai.
Secara  umum  pegawai  pada  BAPPEDA  Lombok  Barat  telah  mengetahui  makna SIMDA keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka dalam memanfaatkan penerapan SIMDA keuangan.
b. Faktor-faktor  Pendukung  yang  Dimiliki  BAPPEDA  Lombok  Barat  dalam  Penerapan SIMDA Keuangan
Penerapan SIMDA Keuangan  yang dilakukan oleh Pemkab Lombok  Barat khususnya BAPPEDA  Lombok  Barat  tentunya  tidak  lepas  dari  prakondisi  yang  menjadi  faktor pendukungnya.  Dari  hasil  penelitian,  berbagai  faktor  pendukung  yang  dimiliki  untuk menerapkan SIMDA Keuangan pada BAPPEDA Lombok Barat adalah sebagai berikut.
1) Komunikasi
Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawba dalam pencapaian tujuan kebijkan, dalam hal  ini  kebijakan  penerapan  SIMDA  Keuangan.  Kejelasan  ukuran  dan  tujuan  dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana.
Komunikasi  dalam  bentuk  sosialisasi  pada  BAPPEDA  Lombok  Barat  mengenai penerapan  SIMDA  Keuangan  cukup  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, seorang staf bagian penatausahaan berikut ini:
“yah  tentu  Bu,  sebelum  diterapkan  sudah  ada  komunikasi  dari  atasan,  kalau  ada kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk aplikasi terbaru maka akan disosiallisasikan terlebih dahulu oleh atasan. Tentang tujuan kebijakan atau manfaat penerapannya”
Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak I Agus wirawan sastra , seorang staf bagian akuntansi, beliau mengatakan :
“Pasti sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, baik dari atasan ke bawahan ataupun antara  sesama  pegawai.  Tidak  mungkin  kita  menerapkan  tanpa  ada  komunikasi  terlebih dahulu”
Wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  komunikasi  telah  aktif  dilaksanakan.  Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keaktifan para pegawai untuk menggali sumber informasi yang  memadai  baik  melalui  diskusi  atapun  tukar  pikiran.  Hal  ini  terungkap  dalam wawancara dengan Bapak Hadi Susanto seorang staf bagian anggaran. Beliau mengatakan bahwa :
“Sebenarnya  dari  dulu  komunikasi  dan  sosialisasi  tentang  penerapan  SIMDA Keuangan  ini  sudah  ada,  Cuma  bertahap  dan  kadang-kadang  secara  tidak  langsung,  yah contohnya lewat diskusi sama kepala kantor dan pegawai  yang bertugas pada bagian yang
sama  atau  kadang-kadang  juga  sering  bertukar  pikiran  tentang  penerapan  SIMDA Keuangan itu“
Informasi  yang  telah  diuraikan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang kompleks  membutuhkan  kerja  sama  banyak  orang.  Unsur  yang  mungkin  berpengaruh terhadap  suatu  organisasi  dalam  penerapan  kebijakan  diantaranya  yaitu  komunikasi  yang cukup kepada para implementor.
Penerapan  kebijakan  harus  diterima  oleh  semua  personil  yang  bersangkutan  dan harus  secara  jelas  serta  akurat  mengenai  maksud  dan  tujuan  dari  kebijakan  itu.  Jika  para implementor  kebijakan  bingung  dengan  apa  yang  akan  dilakukan  karena  adanya ketidakjelasan  informasi  yang  disebabkan  kurangnya  komunikasi,  tentu  saja  jika dipaksakan maka tetap tidak akan mendapatkan hasil  yang optimal. Hal  ini  sesuai  dengan teori  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III  dalam  (Subarsono,  2005)  dimana komunikasi merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan.
Berdasarkan  analisis  tersebut  di  atas,  ditemukan  bahwa  untuk  penerapan  SIMDA
Keuangan yang optimal pada BAPPEDA Lombok Barat didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif baik dari atasan kepada pegawai maupun antar pegawai.
2) Sumber Daya Manusia
Faktor  penting  lain  yang  merupakan  penentu  keberhasilan  penerapan  suatu kebijakan  yaitu  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Oleh  karena  itu  berbagai upaya telah ditempuh oleh BAPPEDA Lombok Barat guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat  dalam  wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Hadi,  seorang  staf  bagian  penatausahaan yang mengatakan:
“salah  satu  langkah  untuk  meningkatkan  kapasitas  SDM  di  sini  khususnya  dalam pengoperasian  SIMDA  Keuangan,  dilakukan  pelatihan  khusus  atau  diklat  SIMDA  yang diadakan oleh BPKP”
Selain  itu  dalam  wawancara  dengan  Bapak  Hadi  Susanto,  seorang  staf  bagian anggaran, beliau mengatakan bahwa:
“peningkatan SDM itu tidak hanya bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, tapi bisa juga melalui curah pikir/diskusi yang lebih khusus tentang pengoperasian sistem ini”
Seorang  staf  bagian  akuntansi  dan  pelaporan,  Bapak  I  Agus  wirawan  sastra berpendapat  bawa  keahlian  yang  dimiliki  oleh  SDM  BAPPEDA  Lombok  Barat  sudah cukup memadai untuk mengoptimalkan penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini tersirat dala wawancara dengan beliau yang menyatakan bahwa:
“Saya kira SDM kantor ini sudah memadai untuk penerapan SIMDA ini, buktinya aplikasi  ini  mampu  dikuasai  dan  digunakan  sebagaimana  mestinya,  apalagi  setiap  tahun kita  adakan  sosialisasi  dan  mentornya  langsung  dari  BPKP  untuk  menambah  pemahaman kepada SKPD”
Hasil  wawancara  diatas  sejalan  dengan  pendapat  Edward  III,  menurutnya  keahlian dari  para  pelaksana  menjadi  salah  satu  komponen  penting  sumber  daya  untuk  penerapan kebijakan,  olehnya  itu  jika  jumlah  staf  pelaksana  kebijakan  terbatas  maka  hal  yang  harus dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan.  Sumber  daya  manusia  yang  tidak  memadai  (jumlah  dan  kemampuan)  akan berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  diketahui  bahwa  ternyata  dalam  penerapan SIMDA  Keuangan  pada  BAPPEDA  Lombok  Barat  didukung  oleh  beberapa  faktor  dalam hal SDM nya, yaitu :
a. Sumber  daya  manusia  yang  memang  handal/memenuhi  baik  dalam  jumlah  maupun kapasitasnya,
b. Untuk  penerapan  SIMDA  Keuangan,  pegawai  dibekali  dengan  pelatihan  rutin,  seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya,
c. Adanya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan curah pikir/diskusi  yang  lebih  khusus  tentang  penerapan  aplikasi  SIMDA  keuangan  antar pegawai serta kordinasi yang baik.
3) Disposisi/Sikap
Salah satu faktor  yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor.  Jika  implementor  setuju  dengan  isi  dari  kebijakan  maka  mereka  akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah (Edward III : 1980).
Dalam  hal  disposisi/sikap  ini,  ditemukan  adanya  respon  yang  baik  dari  para implementor  karena  mereka  sadar  bahwa  penerapan  SIMDA  Keuangan  akan  membawa dampak  yang  baik  sehingga  mereka  setuju  untuk  menerapkan  SIMDA  Keuangan.  Hal tersebut  terungkap  dari  wawancara  dengan  salah  seorang  staf  bagian  akuntansi  dan pelaporan yang mengatakan bahwa,
“saya sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat laporan”
Pendapat  serupa  juga  dinyatakan  oleh  seorang  Bapak  Samsul  Hadi,  staf  bagian penatausahaan. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:
“Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem ini, karena sangat  membantu  kita  dalam  memproses  seluruh  transaksi  keuangan  pemerintah,  lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat membantu lah”
Tentunya penerapan SIMDA Keuangan ini berjalan lebih baik karena didukung oleh peraturan  dan  pedoman  khusus  yang  memadai.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  staf  bagian anggaran BAPPEDA Lombok Barat,
“Ya… setuju saja karena memang penerapannya berdasarkan peraturan khusus yaitu permendagri 13 dan pedoman yang mendukung penerapannya”
Wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  respon  pegawai  atas  penerapan  SIMDA Keuangan  di  BAPPEDA  Lombok  Barat  cukup  baik  sehingga  penerapannya  dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.

## 4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan  yang terjadi  berulang-ulang  dalam  badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan  baik  potensial maupun  nyata  dengan  apa  yang  mereka  miliki  dalam  menjalankan  kebijakan.  Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap  suatu  organisasi  dalam  penerapan  kebijakan  salah  satunya  adalah  tingkat pengawasan  hierarkis  terhadap  keputusan-keputusan  sub  unit  dan  proses-proses  dalam badan pelaksana (Edward III : 1980)
Tingkat  pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan  SIMDA  Keuangan  pada  BAPPEDA  Lombok  Barat  sudah  cukup  baik.  Hal tersebut  terungkap  dalam  wawancara  dengan  Ibu  Widi  Astuti  ,  Kepala  Bagian  akuntansi dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa :
“Di BAPPEDA Lombok Barat terdapat operator SIMDA bertugas untuk mengawasi jalannya penerapan sistem itu. Sejauh ini sistem tidak pernah bermasalah, karena sebelum terjadi kita telah melakukan antisipasi terlebih dahulu, contohnya kita ada server cadangan, jadi jika sistem mengalami masalah, server cadangan dapat digunakan. SKPD lainpun tidak
pernah  mengeluh  dengan  laporan-laporan  kita.  Itulah  gunanya  tim  administrator  sebagai pengawas sekaligus pegawai di kantor ini”
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam  kaitannya  dengan  pengawasan  atas  penerapan  SIMDA  Keuangan  dapat  dilihat  dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA Keuangan. Dengan adanya  pengawasan  yang  baik  dan  perhatian  khusus  oleh  tim  administrator  bentuk kegagalan  yang  disebabkan  oleh  sistem  dapat  diantisipasi,  contohnya  dengan  pengadaan server cadangan. Hal tersebut membuktilan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pengawasan  juga  memegang  peranan  penting  dalam  mendukung  penerapan  SIMDA Keuangan.
c. Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan
Bagaimanapun idealnya  sebuah aransemen kebijakan, jika ouput  yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan  berjalan  dengan  baik  dan  dapat  dianggap  gagal.  Dari  hasil  penelitian  pada  BAPPEDA Lombok Barat, ditemukan berbagai beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.
Dalam  wawancara  dengan  Ibu  Widi  Astuti    selaku  Kepala  Bagian  akuntansi  dan pelaporan. Beliau mengatakan bahwa.
1) Ketepatan waktu
“setelah  diterapkannya  SIMDA  Keuangan  ini,  setiap  staf  yang  bertanggung  jawab untuk  menyajikan  laporan  keuangan  menjadi  termotivasi  atau  tidak  malas  untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, itu karena apa Bu? karena mereka merasa terbantu dengan  adanya  sistem  ini,  dan  penyajian  laporan  akhirnya  tidak  pernah  terlambat  sejak diterapkannya sistem ini, yah sampai sejauh ini juga sistem ini Alhamdulillah tidak pernah mengalami masalah, sehingga penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat, saya kira seperti itu”
2) Andal
“yahhh..  sejauh  ini  tidak  pernah  ada  keluhan  dari  SKPD  lain  tentang  sistem  ini, ekspor-import data juga lancar-lancar saja, itu kan berarti laporan kita tidak bermasalah”
3) Relevan
“setiap  transaksi  dikelompokkan  menurut  jenisnya  masing-masing,  dan  itu  sudah terprogram  langsung  dalam  sistem  ini,  kita  hanya  menginput  data  ke  dalam  sistem,  dan sistem  yang  mengolahnya.  Kalau  sistem  tidak  saling  berhubungan,  yah  berarti  sistemnya gagal dong”
Hasil  wawancara  tersebut  sejalan  dengan  defenisi  kualitas  iniformasi  dari  ketiga karakteristik  diatas  yang  berarti  tepat  waktu,  saling  berhungan,  dan  dapat  diandalkan. Ungkapan  hasil  wawancara  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  kualitas  informasi  yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada BAPPEDA Lombok Barat sudah cukup baik.  Tertundanya  penyajian  laporan  keuangan  yang  diakibatkan  oleh  kegagalan  sistem hampir  tidak  pernah  terjadi,  justru  pegawai  menjadi  termotivasi  dengan  adanya  sistem  ini karena  sangat  membantu  dalam  proses  penyajian  laporan  keuangan.  Setiap  bagian  dalam sistem  bekerja  saling  secara  integritas  dan  saling  berhubungan  satu  sama  lain,  setiap transaksi  dikelompokkan  secara  otomatis  menurut  jenisnya  masing-masing  oleh  sistem, sehingga  pegawai  hanya  bertugas  untuk  menginput  data  ke  dalam  sistem.  Setiap  laporan yang  ditansfer  ke  SKPD  lain  tidak  pernah  mengalami  keluhan  semenjak  diterapkannya sistem ini, hal ini membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja dengan baik.
d. Manfaat Penerapan SIMDA Keuangan
Manfaat  yang  diperoleh  oleh  pemerintah  daerah  dengan  menggunakan  sistem  aplikasi SIMDA Keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :
1) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang yang sama;
2) Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
3) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
4) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
5) Output dapat  disajikan  berdasarkan  kebutuhan  manajemen  pemerintah  daerah  untuk megambil keputusan/kebijakan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  terhadap  kondisi  yang  dijumpai  dalam  penelitian  seperti dibahas  dalam  bab  sebelumnya  maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
Secara  umum  pegawai  pada  BAPPEDA  Lombok  Barat  telah  mengetahui  makna  SIMDA keuangan,  terlihat  dari  pemahaman  mereka  mengenai  pengertian,  manfaat  dan  tujuan  serta  input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya.
Faktor-faktor  pendukung  yang  dimiliki  oleh  BAPPEDA  Lombok  Barat  dalam  penerapan SIMDA Keuangan secara optimal, antara lain:
Komunikasi  atau  sosialisasi  yang  aktif  mengenai  tujuan  penerapan  atau  manfaat  dari penerapan sistem tersebut.
Sumber  Daya  Manusia yang  handal/memenuhi baik dalam  jumlah  maupun kapasitasnya.Adanya  sikap  implementor  yang  menerima/setuju  atas  pelaksanaan  penerapan SIMDA  Keuangan serta  dukungan dari kepala.  Terdapat  pengawasan  yang baik  terhadap SIMDA sehingga bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi.
Kualitas  informasi  yang  dihasilkan  dari  penerapan  SIMDA  Keuangan  sudah  cukup  baik, antara lain:
1) Ketepatan Waktu
2) Andal
3) Relevan

## SARAN
Saran penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi/instansi lain yang tertarik untuk menerapkan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi  pengolahan  data  keuangannya  yaitu  perlu  pengembangan  atas  pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor- faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan  baik  dalam  hal  komunikasi,  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  yang  paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan. Hal ini yang turut mendukung penerapan SIMDA Keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan  yang  berkualitas,  laporan  keuangan  dapat  disajikan  tepat  waktu  serta  dapat diandalkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU :
Arikunto , S. 2013 . Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Edward  III,  George  C.1980. Implementing  Public  Policy .  Washington:  Congressional  Quarterly Press.
Jogiyanto, Hartono. 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi . Yogyakarta: Andi Mcleod, Raymod. 2010. Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: Salemba Empat. Moekijat , 2011 , Sistem Informasi Manajemen & Definisi Data, Bandung : Remaja Roskadarya. Satgas  Pengembangan  SIMDA.  2008.  SIMDA  dan  Penerapannya.  Jakarta:  Badan  Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
Satgas  Pengembangan  SIMDA.  2011.  Bimbingan  Teknis  SIMDA  keuangan.  Jakarta:  Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
Scott, George M.  2001.Prinsip-Prinsip  Sistem  Informasi  Manajemen, alih bahasa Achmad Nashir Budiman. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Subarsono . 2009 . Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta : Graha Ilmu

## DAN PERATURAN UNDANG-UNDANGAN :
PP  Nomor  11  Tahun  2001  tentang  Informasi  Keuangan  Daerah.  2009.  Jakarta:  Departemen Keuangan Republik Indonesia.
PP  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  2005.  Jakarta:  Ikatan Akuntansi Indonesia.
PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
PP  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  2005.  Jakarta:  Ikatan Akuntansi Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
INTERNET
BPKP http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp (diakses 7 Juli 2020) Pangestu, Danu Wira. 2007. Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen. (http://ilmukomputer.org/wp.contont/uploads//2008/08sim.pdf.  (diakses  tanggal  7  Juli 2020).