## ISLAM DAN DEMOKRASI
Muhammad Taufik Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeria (IAIN) Palu muhammad_taufik@iainpalu.ac.id
Ardillah Abu
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeria (IAIN) Palu ardillah_abu@iainpalu.ac.id

## Abstrack
Democracy  is  a  word  that  is  very  popular  among  the  people, almost all  levels  of  society  know  and  understand  the  meaning  of  democracy well.  Democracy  is  part  of  a  political  system  and  government  which, according  to  Abraham  Lincoln,  is  defined  as  government  by  the people,  to  the  people  and  for  the  people.  Democracy is  one  concept that  comes  from  the  West.  Democracy  was  only  included  in  the treasury  of  Islamic  thought  in  the  mid-19th  century  because  it  was considered  to  have  good  values for  life  and  not  conflict  with  Islamic values.  Therefore,  they  tried  to  find  the  equivalent  of  the  word democracy in Islamic teachings, then the term shura was found. In the discourse  and  studies  on  the  relationship  between  Islam  and democracy, there are three opinions expressed by Islamic thinkers and figures  about  the  relationship between  Islam  and  democracy.  First, there  is  no  separation  between  Islam  and  democracy.  Democracy  is inherent  or  an  integral  part  of  Islam.  Second,  between  Islam  and democracy  have  conflicting  relations.  Third,  in  the  relationship between Islam and democracy the third group does not accept it fully and  does  not  reject  it  completely.  This  polemic  of  thought  is  then analyzed and studied further in accordance with the cultural context of Indonesian society.

## Key words: Islam, demokrasi, indonesia

## Abstrak
Demokrasi merupakan kata yang sangat populer dikalangan masyarakat, hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal dan memahami dengan baik makna demokrasi. Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik dan pemerintahan  yang  menurut  Abraham  Lincoln  diartikan  sebagai pemerintahan  oleh  rakyat,  untuk  rakyat  dan  kembali  kepada  rakyat. Demokrasi adalah salah satu konsep yang berasal dari Barat. Demokrasi baru  masuk  dalam  khazanah  pemikiran  Islam  pada  paruh  abad  ke19 karena  dianggap  mempunyai  nilai-nilai  baik  bagi kehidupan  dan  tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, mereka berusaha
mencari  padanan  kata  demokrasi  dalam  ajaran-ajaran  Islam,  lalu ditemukanlah  istilah syura . Dalam  wacana  dan  kajian-kajian  tentang hubungan  Islam  dan  demokrasi,  terdapat  tiga  pendapat  yang dikemukakan  oleh  pemikir  dan  tokoh-tokoh  Islam  tentang  hubungan Islam  dan  demokrasi. Pertama, tidak  ada  pemisahan  antara  Islam  dan demokrasi.  Demokrasi  inheren  atau  bagian  integral  dari  Islam. Kedua, antara Islam dan demokrasi memiliki hubungan yang saling bertentangan. Ketiga, dalam  hubungan  Islam  dan  demokrasi  kelompok  ketiga  tidak menerima  sepenuhnya  dan  tidak  menolak  sepenuhnya.  Polemik pemikiran ini kemudian dianalisis dan dikaji lebih lanjut yang disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat Indonesia.
Key words: Islam, demokrasi, indonesia

## Pendahuluan
Demokrasi  merupakan  kata  yang  sangat  populer  dikalangan  masyarakat, hampir  seluruh  lapisan  masyarakat  mengenal  dan  memahami  dengan  baik  makna demokrasi.  Demokrasi  sangat  erat hubungannya  dengan  masyarakat.  Demokrasi mempunyai  arti  penting  bagi  masyarakat,  karena  dengan  demokrasi  hak-hak  untuk menyampaikan  pendapat  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  pemerintahan  negara mendapat  jaminan  dan  perlindungan  dari  negara.  Demokrasi  adalah salah  satu terminologi  yang  digunakan  oleh  beberapa  negara  termasuk  negara  yang berpenduduk muslim salah satunya adalah Indonesia.
Demokrasi  merupakan  bagian  dari  sistem  politik  dan  pemerintahan  yang dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau suatu doktrin yang mengakui bahwa rakyat dalam suatu sistem pemerintahan negara dipercaya memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat. Gagasan ini awal mulanya muncul pada abad kelima sebelum masehi di Yunani Kuno. Khususnya dikalangan penduduk Athena.
Demokrasi adalah salah satu konsep yang berasal dari Barat. Demokrasi baru masuk  dalam  khazanah  pemikiran  Islam  pada  paruh  abad  ke19  karena  dianggap mempunyai nilai-nilai baik bagi kehidupan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada permulaan abad ke 20 para pemikir Islam membicarakan dan mengkaji hubungan  Islam  dan  demokrasi.  Mereka  menganggap  bahwa  demokrasi  memiliki nilai  positif.  Oleh  karena  itu,  mereka  berusaha  mencari  padanan  kata  demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam, lalu ditemukanlah istilah syura . Syura merupakan salah satu ajaran  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad,  kemudian  dipraktekkan  dalam  Islam
dalam  kehidupan  sehari-hari  itu.  Karena  itu  Islam  diidentikkan  dengan  kata syura , sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi.
Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi adalah persoalan yang tidak pernah selesai dibahas dan selalu menjadi perdebatan yang tidak mempunyai titik temu dikalangan para pemikir dan para pakar ilmu politik. Mereka mengkaji secara serius permasalahan Islam dan demokrasi. Ada tiga alasan penting yang  membuat  masalah  hubungan  Islam  dan  demokrasi  menjadi  hal  yang  tidak pernah kunjung usai untuk dibahas dan selalu menjadi perhatian yang serius. Pertama, dilihat dari sumber atau rujukan pembahasan ini sangat banyak dan beragam. Islam mempunyai  pengalaman  historis  yang  cukup  panjang  selama  lima  belas  abad  yang dimulai  dari  praktek  Nabi  di  Madinah  hingga  era  sekarang,  sehingga  penulisan tentang Islam dan demokrasi menjadi sangat variatif dan banyak. Kedua, pembahasan tentang  Islam  dan  demokrasi  bersifat  kompleks.  Sehingga  para  peneliti  mencoba menjelaskan  permasalahan  tersebut  dengan  pendekatan  yang  bersifat  spesifik  agar tidak terjebak dalam reduksionisme dan cenderung menyederhanakan masalah yang sebenarnya rumit dan kompleks. Ketiga, adanya pandangan yang bersifat ideologis dari berbagai  kalangan  atau  kelompok  tertentu  dalam  masyarakat  Muslim,  sehingga permasalahan Islam dan demokrasi dilihat dari kerangka ideologis tertentu dalam hal ini Islam,  yang  menjadikan  masalah  tersebut  tidak  pernah  kunjung  selesai  untuk dibahas dan selalu menjadi permasalahan yang bersifat aktual dan menarik sepanjang masa. 1
Dalam  wacana  dan  kajian-kajian  tentang  hubungan  Islam  dan  demokrasi, terdapat  tiga  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  pemikir  dan  tokoh-tokoh  Islam tentang hubungan Islam dan demokrasi. Pertama, tidak ada pemisahan antara Islam dan  demokrasi.  Demokrasi  inheren  atau  bagian  integral  dari  Islam.  Karena  itu, demokrasi  tidak  perlu  dihindari  dan  menjadi urusan  dari  Islam.  Demokrasi merupakan instrumen untuk mewujudkan dakwah Islamiyah, sehingga masuk dalam proses  politik  khususnya  dalam  proses  demokrasi  menjadi  suatu  keharusan  dalam Islam. Hubungan Islam dan demokrasi semacam ini disebut hubungan integralistik atau hubungan yang terpadu, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapaun
1 Idris  Thaha,  “ Demokrasi  Religius:  Pemikiran  Politik  Nurkholish  Madjid  dan  M.  Amin  Rais, (Jakarta: Teraju, 2005), h. 7.
tokoh-tokoh yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Yusuf al-Qardhawi, Fahmi Huwaidi, Muhammad Husain Haikal, Sadek Jawad  Sulaiman, Abid  al-Jabiri,  Fazlur  Rahman,  Abdurahman  Wahid,  Amin  Rais, Syafi’i Ma’arif, Nurkholis Madjid, Azyumardi Azra dan lain-lain. Kedua, antara Islam dan  demokrasi  memiliki hubungan  yang  saling  bertentangan.  Hubungan  Islam  dan demokrasi dipandang saling berhadapan, berlawanan dan saling bermusuhan. Islam dan  demokasi  tidak  memiliki  hubungan  sama  sekali.  Keduanya  saling  terpisah  dan tidak saling terkait. Dalam Islam tidak dikenal yang namanya demokrasi. Demokrasi merupakan  produk  Barat  dan  tidak  bersumber  dari  Islam,  demokrasi  bertentangan dengan  ajaran  Islam.    Hubungan  ini  sering  disebut  dengan  hubungan  antagonistik atau  hubungan  yang  saling  bertetentangan.  Tokoh-tokoh  yang  mengusung  dan mendukung  pemikiran  ini  adalah  Taufiq  Muhammad  Asy-Syawi,  Syaikh  Fadlullah Nuri,  Sayyid  Qutb,  Ali  Benhadj,  Hasan  at-Thurabi,    Abdul  Qadim  Zallum,  Abu Bakar Baasyir dan lain-lain. Ketiga, dalam hubungan Islam dan demokrasi kelompok ketiga tidak menerima sepenuhnya dan tidak menolak sepenuhnya.  Artinya mereka mengakui  antara  Islam dan  demokrasi  memiliki  kesamaan  dan  perbedaan.  Dalam demokrasi dikenal beberapa nilai etis yang memiliki kesamaan dengan Islam, seperti kebebasan ( al-hurriyah ), persamaan ( al-Musawwa ), toleransi ( at-tasammuh ), keadilan ( al- adalah )  dan  lain-lain.  Dan  perbedaan  antara  Islam  dan  demokrasi  adalah  dari  sisi sumbernya. Demokrasi dapat diterima dan diberlakuakan dalam suatu negara dengan beberapa  catatan  penting  yang  tidak  bisa  diabaikan.  Demokrasi  harus  disintesiskan dengan Islam. Hubungan semacam ini disebut hubungan simbiosis-mutualisme atau hubungan  yang  saling  menguntungkan  dan  memberi  manfaat  sehingga  tidak  dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung pemikiran ini ialah Abu Al-A’la al-Maududi, Muhammad Iqbal, Abdul Karim Soroush, Imam Khomeini,
Muhammad Dhiyauddin Ar-Rais dan lain-lain.
Dalam  menyikapi  perbedaan  pendapat  dikalangan  para  pemikir  dan  tokoh- tokoh  Islam  ini,  selaku  penulis  pertanyaan  kritis  yang  muncul  adalah  mengapa sebagian  kelompok  Islam  menentang  dan  menolak  demokrasi?  Apakah  demokrasi sangat bertentangan dengan Islam karena ia berasal dari Barat? Apakah Islam tidak boleh mengadopsi sistem demokrasi? Beberapa petanyaan ini menjadi fokus dalam pembahasan selanjutnya.

## Pembahasan

## Kelompok Yang Menentang Hubungan Islam dan Demokrasi
Salah satu tokoh yang menentang demokrasi adalah Syaikh Fadlullah Nuri, ia mengatakan gagasan kunci demokrasi yaitu persamaan semua warga negara ini adalah suatu imposibble atau tidak mungkin dalam Islam. Perbedaan merupakan sesuatu yang tidak  dapat  dihindari  seperti  adanya  orang  beriman  dan  tidak  beriman,  orang  kaya dan  orang  miskin,  ahli  hukum  Islam  atau  fakih  dan  pengikutnya.  Selain  itu  ia  juga merupakan  legislasi  yang  dibuat  oleh  manusia.  Dalam  Islam  tidak  ada  sesuatupun yang  berhak  mengatur  hukum.  Paham  konstitusional  dalam  demokrasi  sangat bertentangan dengan Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan. Lebih jauh Sayyid Quthub salah seorang anggota ikhwanul muslimin Mesir  sangat  menentang  gagasan  kedaulata  rakyat  atau  yang  dikenal  dengan  istilah demokrasi. Baginya hal itu adalah penentangan dan pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan  dan  merupakan  bentuk  tirani  dari  sebagian  manusia  terhadap  yang  lainnya.
Mengakui  kekuasaan  Tuhan  berarti  melakukan  penetangan secara  menyeluruh terhadap  kekuasaan  manusia  dalam  seluruh  pengertian,  bentuk  dan  sistem.  Syariat atau  aturan  Tuhan  merupakan  satu  sistem  hukum  dan  sistem  moral  yang  sudah lengkap. Sehingga tidak perlu ada penambahan lagi dengan legislasi manusia. 2
Salah seorang pemimpin FIS ( Front Islamique du Salut) asal Aljazair Ali Benhadj berulang-ulang mengatakan bahwa demokrasi adalah konsep Yudeo-Kristen yang harus diganti dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang sejalan dengan Islam. Menurut  Ali  Benhadj  dalam  pandangan  pemikir  Barat  bahwa  demokrasi  adalah sistem  yang  cacat.  Secara  khusus  konsep  tentang  suara  mayoritas  dalam  sistem demokrasi mudah ditolak karena isu-isu yang terkait dengan hak dan keadilan tidak dapat dikuantifikasi. Semakin banyak jumlah suara mayoritas tidak dengan sendirinya
2 Sukron  Kamil, “Pemikran  Politik  Islam  Tematik:  Agama  dan  Negara,  Demokrasi  Civil  Society, Syariah , Ham, Fundamentalime Anti Korupsi”, ( Jakarta: Kencana, 2013), h. 94-95.
memperbaiki moralitas masyarakat. Demokrasi hanyalah merupakan alat Barat yang akan menghasilkan pemerintahan yang pro terhadap Barat. 3

## Kelompok  Yang  Mengakui  Adanya  Kesamaan  dan  Perbedaan  Antara  Islam dan Demokrasi
Sebagaimana  pada  sebagian  pemikir  kelompok  pertama,  kelompok  kedua menyetujui  adanya  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  Islam  tetapi  dilain  pihak mengakui adanya perbedaan antara keduanya. Di antara pemikir Islam yang mengakui adanya  kesamaan  dan  perbedaan  antara  Islam  dan  demokrasi  adalah  Abul  ‘Ala  al- Maududi    dari  Pakistan.  Menurut  al-Maududi  ada  kemiripan  demokrasi  dan  Islam. Kesamaan  wawasan  itu  seperti  keadilan  (Qs.  42:15),  persamaan  (Qs.  49:  13), akuntabilitas dalam pemerintahan (Qs. 4: 58), hak-hak oposisi (Qs. 33: 70, dan 4: 35), tujuan negara (22:4), dan musyawarah dalam (Qs. 2: 233, 3: 159, dan 42: 38). Akan tetapi,  letak  pebedaannya  sebabaimana  dalam  sistem  demokrasi  yang  berasal  dari Barat rakyat memiliki hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam atau sistem syura kekuasaan dibatasi oleh hukum-hukum Ilahi. Suatu negara didirikan atas prinsip-prinsip  kedaulatan  Tuhan  dan  tidak  menerima  legislasi  atau  pembuatan hukum yang berasal dari manusia. Sistem Islam menempuh cara moderat yaitu sistem pemerintahan Theo-Demokrasi. Suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi dimana kedaulatan  rakyat  dibatasi  oleh  kedaulatan  Tuhan melalui  hukum-hukumnya.  Suatu negara tidak dapat membuat aturan undang-undang yang betentangan dengan hukum Tuhan  yang  bersumber  dalam Al-Qur’an  dan  Hadits,  sekalipun  merupakan kesepakatan dari rakyat secara umum. Kasus lolosnya RUU tentang minuman keras yang berlaku di Amerika sebagai negara pioner sistem demokrasi, tidak akan terjadi dan  bakal  berlaku  dalam  sistem  pemerintahan  Islam.  Namun  hal  ini  tidak  berarti melakukan  pemasungan  terhadap  potensi  rasional  manusia  dan  tidak  memberikan ruang untuk pembuatan suatu aturan undang-undang yang bersumber dari manusia. Semua  persoalan  administrasi  dan  masalah  yang  tidak  memiliki  penjelasan  yang
3 Sukron  Kamil “Islam  dan  Demokrasi:  Telaah  Konseptual  dan  Historis”, (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2002), h. 48.
gamblang  dalam syari’ah ditetapkan  berdasarkan  konsensus  yang  berlaku  di  antara kaum muslimin yang memiliki kualifikasi. 4
Salah seorang pemikir yang mempunyai kemiripan cara pandang dengan Abul A’la Al-Maududi tentang hubungan Islam dan demokrasi adalah Dr. Dhiya’uddin Ar- Rais,  salah  seorang  dosen  ilmu  sejarah  asal  Universitas  Darul  Ulum,  Mesir. Dhiya’uddin  Ar-Rais  sebagaimana  yang  dikutip  dalam  bukunya  Fahmi  Huwaidi memgatakan bahwa ada beberapa sisi kesamaan yang mempertemukan antara Islam dan demokrasi, selain itu juga memiliki sisi perbedaan yang banyak. 5
Menurut Dhiya’uddin Ar-Rais terdapat beberapa sisi kesamaan antara Islam dan  demokrasi. Pertama, jika  yang  dimaksud  dengan  demokrasi  sebagaimana  yang dikemukakan  oeh  Abraham  Lincoln  adalah  pemerintahan  yang  berasal  dari  rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pengertian ini juga terdapat dalam sistem pemerintahan Islam,  dengan  pengecualian  bahwa  rakyat  harus  memahami  Islam  secara komprehensif. Kedua, jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah adanya hak-hak dasar politik atau sosial tertentu, seperti asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan  berpikir  dan  berkeyakinan,  pemerataan  kesejahteraan  sosial  dan  lain sebagainya, atau memberikan hak-hak tertentu, seperti hak untuk hidup, bebas, dan mendapatkan  pekerjaan,  serta  hak-hak  lainnya.  hak-hak  tersebut  semuanya  dijamin dalam  Islam.  Namun,  pandangan  Islam  tentang  hak-hak  tersebut,  secara  alami terkadang bisa beragam: terkadang Islam memandang hak-hak tersebut sebagai hak- hak Allah dan terkadang menganggapnya sebagai hak-hak bersama antara Allah dan hamba-hambanya.  Bahkan,  Islam  menetapkan  bahwa  hak-hak  itu  merupakan  dasar dari  segala  sesuatu,  atau  sebagai  undang-undang  yang  diletakkan  Allah  karena  ada eksistensi atau fitrah manusia. Ketiga, apabila demokrasi dipahami sebagai pemisahan kekuasan  dalam  lembaga-lembaga  pemerintahan,  seperti  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif.  Ini  juga  ada  dalam  sistem  Islam.  Dalam  demokrasi  kekuasaan  legislatif sebagai reprentasi dari rakyat, terpisah dari kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh seorang  Imam  atau  presiden.  Dalam  Islam  lembaga syura atau    pembuat  undang- undang membuat aturan undang-undang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits atau ijma
4 Ibid., h. 49-50.
5 Dhiya’uddin  Ar-Rais  dalam  Fahmi  Huwaidi “Demokrasi  Oposisi  dan  Masyarakat  Madani”, penerjemah Muhammad Abdul Ghoffar, (Bandung: Mizan, 1996), h. 196-199.
dan  ijtihad.  Dengan  demikian,  pembuatan  undang-undang  atau  hukum  tersebut terpisah dari imam atau pemimpin dalam suatu negara.
Sedangkan sisi perbedaan antara Islam dan demokrasi, Dhiya’uddin Ar-Rais menerangkan  dalam  tiga  hal. Pertama, kata  “bangsa”  atau  “umat”  yang  dimaksud dalam  demokrasi  modern  yang  populer  dikalangan  Barat  adalah  yang  dibatasi  oleh letak geografis, dimana individu-individu didalamya terikat oleh, ikatan darah, etnis, agama, bahasa, dan kultur yang berkembang dalam bangsa tersebut. Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi dengan pemikiran nasionalisme, atau rasialisme yang digiring oleh tendensi fanatisme. Sementara dalam Islam kata “umat” tidak harus terikat oleh suatu tempat, darah atau bahasa. Ikatan-ikatan hanyalah merupakan rekayasa semata, atau  hanya  merupakan  masalah  sekunder.  Tetapi  ikatan  sebenarnya  yang  mengikat umat hanya satu yaitu akidah. Atau yang terletak pada pemikiran dan perasaan. Setiap orang mengikuti Islam, dari jenis warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan negara  apapun  maka  ia  termasuk  dalam  anggota  persaudaraan  Islam.  Dengan demikian,  pandangan  Islam  sangatlah  manusiawi  dan  bersifat  internasional,  hal  ini amatlah penting dalam rangka mewujudkan kemaslahan manusia secara umum.
Kedua, tujuan-tujuan  dari  demokrasi  modern  Barat  atau  segala  bentuk demokrasi  yang pernah ada dan dipraktekkan dalam kurun waktu tertentu, hanyalah mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat material dan sebatas pada kehidupan duniawi. Jadi, tujuan demokrasi hanya sebatas untuk merealisasikan kesejahteraan umat atau bangsa  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dunia  yang  berupa  misalnya  pengembangan kekayaan,  peningkatan  gaji,  dan  sebagainya.  Hal  ini,  berbeda  dengan  tujuan-tujuan sistem  Islam  atau  demokrasi  Islam,  selain  mencakup  pemenuhan  terhadap  tujuan- tujuan  yang  bersifat  duniawi  atau  material,  dengan  memberikan  semua  kebutuhan yang dikehendaki di dunia, dan menjauhkan fanatisme rasial, demokrasi Islam juga mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat spiritual. Bahkan tujuan-tujuan spiritual lebih utama dan sangat fundamental.
Ketiga, kekuasaan  umat  atau  rakyat  dalam  demokrasi  Barat  modern  bersifat mutlak.  Jadi,  rakyat  adalah  pemegang  kekuasaan  tertinggi.  Rakyat  atau  wakil-wakil yang dipilih olehnya yang membuat dan membatalkan undang-undang dan hukum. Dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh dewan perwakilan ini, menjadi ketentuan yang harus dijalankan dan ditaati, walaupun ketentuan tersebut bertetangan dengan
norma-norma susila, atau bertentangan dengan kemaslahatan manusia secara umum. Misalnya,  jika  demokasi  modern  mengumumkan  perang  walaupun  hanya  untuk kepentingan  suatu  bangsa  untuk  menguasai  segala  sumber  daya  dan  minyak  dalam suatu  negara  yang  mengasilkan  penderitaan  pertumpahan  darah,  pembantaian  dan penderitaan  umat  manusia.  Tetapi  dalam  Islam,  kekuasaan  rakyat  tidak  bersifat mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat agama berdasrkan Al- Qur’an  dan  dan  Hadits  yang  dipeluk  oleh  setiap  individu-individu  dari  rakyat tersebut.  Jadi,  rakyat  dibatasi  oleh  norma-norma  susila  dan  terkait  dengan  prinsip- prinsipnya,  dan  agama  telah  memberikan  kewajiban  kepada  umat  serta membebaninya dengan berbagai tanggung jawab.

## Kelompok yang Mengakui Kesamaan antara Islam dan Demokrasi
Berbeda  dengan  dua  kelompok  sebelumnya,  kelompok  ketiga  memandang bahwa Islam mempunyai persamaan dengan demokrasi. Islam dalam dirinya sudah demokratis  dan  menerima  sepenuhnya  demokrasi  sebagai  sesuatu  yang  universal. Fahmi Huwaidi adalah salah satu dari sekian banyak pemikir Islam melakukan sintesa yang viable anatara Islam dan demokrasi. Ada beberapa alasan yang dikemukan oleh Fahmi  Huwaidi  terkait  dengan  persoalan  tersebut. Pertama, beberapa  Hadits menunjukkan  bahwa  Islam  menghendaki  pemerintahan  yang  disetujui  oleh  rakyat. Dalam Hadits riwayat Muslim dari ‘Auf bin Malik disebutkan, “ Sebaik-baiknya imam- imam (penguasa) kalian adalah orang-orang yang kalian sukai dan merekapun menyukai kalian, yang  kalian  doakan  dan  merekapun  mendoakan  kalian.  Sementara  seburuk-buruknya  imam kalian  adalah  yang  kalian  benci  dan  merekapun  membeci  kalian,  yang  kalian  laknat  dan merekapun  melaknat  kalian”.  Kedua, penolakan  Islam  terhadap  kediktatoran.  Banyak ayat Al-Qur’an menunjukkan hal ini, QS. 2:258 misalnya mengecam namrudz yang mengaku  bahwa  dirinya  sebagai  Tuhan  dan  berlaku  sewenang-wenang  terhadap rakyatnya dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Ketiga, dalam Islam pemilu merupakan  kesaksian  rakyat  dewasa  bagi  kelayakan  seorang  kandidat  dan  mereka tentu  saja  seperti  yang  diperintahkan  Al-Qur’an  (QS.  2:282-283),  mesti  tidak menyembunyikan  persaksiannya,  mesti  bersikap  adil  dan  jujur  serta  tidak  menjadi saksi-saksi  palsu  (QS.22:30  dan  QS  65:2). Keempat, demokrasi  merupakan  sebuah upaya untuk mengembalikan sistem kehalifahan Khulafa Rasyidin yang memberikan hak  kebebasan  pada  rakyat. Kelima, negara  Islam  adalah  negara  keadilan  dan
persamaan  manusia  di  depan  hukum. Keenam, seperti  dirumuskan  oleh  teoritisi- teoritisi  Islam  semisal  Al-Mawardi  Imamah  atau  kepemimpinan  politik  adalah kontrak sosial yang riil yang karenanya jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan yang lain. 6
Selain Fahmi Huwaidi, terkait persoalan upaya pengintegrasian antara Islam dgan demokrasi terdapat pemikir yang menerima sepenuhnya dalam pengertian Barat tenpa  penyaringan  sama  sekali.  Mereka  menerima  secara  sepenuhnya  demokrasi liberal dalam pengertian Barat. Seperti  Muhammad Said Al-Ashmawy dan Faraj Fada yang menolak secara tegas pemerintahan Tuhan ( Theokrasi). Seperti model kelompok pertama atau model kelompok kedua, dengan melihatnya bahwa hal itu keliru secara Islam  dan  sebagai  cara  untuk  menutupi  kecenderungan  totalternya  dengan  konsep ishmah (kesucian dari dosa). Dan apa yang disebut ideologi Islam bukanlah konsep otentik  Islam.  Politik  dalm  Islam  bukanlah  doktrin  yang  sudah  pasti  dan  definitif menurut  Al-Ashmawy.  Politik  bukanlah  persoalan  ketuhanan  atau  kemaksuman., tetapi  kemanusiaan  dan  demokrasi  adalah  bagian  dari  perbaikan  dan  progresifitas sistem politik yang tak terelakkan untuk diadopsi Islam. 7

## Tanggapan Terhadap Ketiga Kelompok
Menyikapi  perbedaan  pemahaman  dari  ketiga  kelompok  ini,  selaku  penulis saya  tidak  menyetujui  pendapat-pendapat  kelompok  pertama  dan  kedua,  walaupun tidak  membenarkan  sepenuhnya  kelompok  ketiga  dengan  beberapa alasan  berikut. Pertama, pemikiran  kelompok  pertama  yang  menentang  demokrasi  dilatari  oleh kesalahpahaman  mereka  terhadap  QS.  16:89 “Dan  kami  turunkan  kepadamu  al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang  berserah  diri”. Ayat  ini  dipahami  oleh  mereka  bahwa  Al-Qur’an  mengandung penjelasan terhadap segala obyek kehidupan, tidak dipahami mengandung penjelasan terhadap segala aspek panduan moral atau etika. Diasmping itu pemahaman mereka terhadap  Al-Qur’an  sangat  sempit  dan  tidak  kontekstual,  mereka  terjebak  dalam pandangan-pandangan  klasik  yang  memahami  dan  menafsirkan  ayat-ayat  hanya berdasarkan makna tekstualnya dan tidak menafsirkan teks Al-Qur’an dengan melihat budaya  dan  konteks  sebuah  masyarakat. Kedua, alasan  penolakan  kelompok  kedua
6 Fahmi Huwaidi dalam Sukron Kamil, “Islam dan Demokrasi..., h. 53-55.
7 Ibid., h. 59.
terhadap hal-hal yang dari Barat hanyalah bersifat emosional dan psikologis sebagai respon  dari  penjajahan  dunia  Barat  terhadap  dunia  Islam.  Padahal  tidak  semua  hal yang dari Barat itu harus ditolak. Selama hal-hal yang berasal dari Barat itu bersifat positif  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Islam  termasuk  sistem demokrasi mengapa kita tidak mengambilnya.
Pemikiran  kelompok  yang  menentang  demokrasi  sebenarnya  didasari  oleh satu konsep bahwa Islam adalah agama yang sempurna sehingga tidak perlu lagi ada penambahan  terhadapnya.  Demokrasi  mengendaki  kedaulatan  ditangan  rakyat sedangkan Islam kedaulatan mutlak ada ditangan Tuhan. Demokrasi adalah produk Barat yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. Menurut penulis kelompok yang menetang demokrasi ini sebenarnya salah paham terhadap Islam dan demokrasi itu sendiri.  Kesempurnaan  Islam  adalah  karena  ia  merupakan  aspek  panduan  moral dalam bertingkah laku. Tetapi dalam menentukan sistem apa yang cocok dalam suatu sistem  pemerintahan,  Rasulullah  tidak  pernah  menentukan  satu  sistem  yang  baku yang dapat digunakan secara kontinyu dalam pemerintahan Islam. Hal ini diserahkan kepada ijtihad manusia. Kedaulatan rakyat tidaklah bertentangan dengan kedaulatan manusia.  Sebagai  khalifah  Allah  dimuka  bumi,  manusia  merupakan  pelaksana  dan penafsir apa yang berasal dari Tuhan. Manusia berhak untuk membuat suatu legislasi yang  tidak  ada  aturannya  baik  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi,  dan  manusia memiliki wewenang untuk menafsirkan Al-Qur’an dan Hadits sesuai dengan konteks suatu  masyarakat  kemudian  membuat  suatu  aturan  hukum  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  khalifah-khalifah  sebelunya,  khususnya  Umar  bin  Khattab. Demokrasi  walaupun  ia  bersumber  dari  Barat  dan  merupakan  hasil  pemikiran manusia, selama nilai yang dikandungnya tidak bertentangan dengan Islam mengapa kita  tidak  mengambilnya,  karena  pada  intinya  demokrasi  tidak  sepenuhnya bertentangan  dengan  Islam.  Sehingga  demokrasi  dapat  diberlakukan  dalam pemerintahan atau negara yang mayoritas berpenduduk Muslim.
Selanjutnya,  penulis  sependapat  dengan  ketiga  yang  mengakui  bahwa demokrasi dan Islam adalah suatu hal yang terpadu dan tidak boleh dipisahkan satu sama  lain  antara  Islam  dan  demokrasi  tidak  perlu  dipertentangkan. Islam  dan demokrasi  bersifat  integral.  Alasannya  ialah: pertama, pemikiran  kelompok  yang menyelaraskan  hubungan  Islam  dan  demokrasi  lebih  bersifat  moderat  dan  inklusif.
Mereka mencoba melakukan sintesis antara Islam dan demokrasi. Pemikiran ini lebih dapat diterima  oleh  kalangan  Muslim  secara  mayoritas. Kedua, seacara  historis kehadiran Islam adalah sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan tirani yang dilakukan penguasa jahiliyah pada saat itu, dan berusaha membebaskan manusia dari belenggu ketidakbebasan terutama dalam beragama dan berkeyakinan. Sama halnya dengan  perjalanan  demokrasi  di  Barat,  kehadiran  demokrasi  adalah  sebagai  bentuk protes terhadap kekuasaan tirani kaum aristokrat dan raja, dan otoritas gereja yang bersifat  sewenang-wenang  terhadap  rakyat  jelata.  Sehingga  antara  demokrasi  dan Islam  secara  historis  mempunyai  semangat  yang  sama  dalam  hal  penentangan terhadap kekuasaan tirani dan segala bentuk ketidakadilan.
Menurut Muhammad Abid al-Jabiri, demokrasi tidak hanya menjadi produk historis Barat, tetapi ia sangat relevan untuk diterapkan dengan kondisi sekarang ini, bahkan  merupakan  salah  satu  keniscayaan  zaman  kita,  karena  demokrasi  sangat menjunjung  tinggi  hak-hak  rakyat  dalam  sebuah  negara,  yaitu  hak  untuk  memilih, mengawasi dan mencopot penguasa, hak kebebasan berbicara, berkumpul, membuat partai dan organisasi, hak pendidikan dan pekerjaan, hak persamaan yang diiringi oleh keseimbangan  kesempatan  politik  dan  ekonomi. 8 Prinsip-prinsip  demokrasi  yang dikemukakan oleh Abid al-Jabiri ini, sangat sejalan dengan ajaran Islam.
Ketiga, dalam  Islam  dikenal  prinsip-prinsip  seperti  kebebasan (al-hurriyah), kesamaan (al-musawwa), toleransi (at-tasammuh), keadilan (al-adalah), musyawarah (syura), dan kebenaran (as-shidq) , ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam negara demokratis, prinip-prinsip tersebut menjadi hal yang sangat dipertahankan dan diperjuangkan untuk dapat diterapkan dalam negara tersebut.
Walaupun  penulis  sejalan  dengan  kelompok  pertama,  tetapi  ada  beberapa catatan  penting terhadap  proses  penerapan  demokrasi  khususnya  di  Indonesia. Pertama, demokrasi  seharusnya  berdiri  diatas  kepentingan  mayoritas  rakyat  yang menjadi tujuan inti dari demokrasi, hasil dari keputusan mayoritas dalam  parlemen dan  penyelengaraan  pemerintahan  seharusnya  menguntungkan  dan  mementingkan kepentingan  mayoritas  rakyat,  bukan  berdiri  di  atas  kepentingan  elit  tertentu,  atau kepentingan  kelompok  tertentu. Kedua, pelaksanaan  demokrasi  seharusnya
8 Muhammad  Abid  al-Jabiri, Syura :  Tradisi-Partikularitas-Universalitas,  penerjemah Mujiburrahman, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 90-91
disesuaikan dengan konteks dan budaya suatu masyarakat. Jika di Barat pelaksanaan demokrasi bersifat sekuler yaitu memisahakan anatara agama dan negara, maka dalam dunia Islam pelaksanaan demokrasi seharusnya tidak memisahkan antara agama dan negara. Ketiga, praktek  demokrasi  khususnya  dalam  proses  pemilihan eksekutif maupun legislatif, aksi masa, pelaksanaan sidang paripurna oleh anggota DPR, dan lain-lain  seharusnya  tetap  berjalan  dalam  koridor  dan  batas-batas  etika,  dan  tidak mencerminkan aksi-aksi yang frontal dan reaksioner.

## Kesimpulan
Kelompok  yang menentang  hubungan  Islam  dan  demokrasi  pada  dasarnya berpandangan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan.  Dalam  Islam  kedaulatan  mutlak  ada  pada  Tuhan,  sedangkan  dalam demokrasi kedaulatan mutlak berada pada rakyat. Islam bersumber dari Tuhan dan demokasi bersumber dari Barat yamg merupakan hasil pemikiran manusia. Pemikiran tokoh-tokoh  Islam  yang  berpandangan  demikian  menurut  penulis  adalah  suatu kesalahpahaman.  Kesempurnaan  Islam  karena  ia  menjadi  panduan  moral  dalam bertingkahlaku,  tetapi  dalam  hal  sistem  pemerintahan  yang  diterapkan  dalam  suatu negara, tidak ada sistem yang baku dan bersifat final yang harus diikuti berdasarkan ketentuan  Rasulullah  dan  khalifah  penerusnya.  Antara  kedaulatan  Tuhan  dan kedaulatan rakyat semestinya tidak tidak perlu dipertentangkan, rakyat dalam hal ini manusia adalah khalifah Tuhan dimuka bumi yang merupakan pelaksana dan penafsir pesan-pesan  yang  disampaikan  Tuhan.  Dan  demokrasi  walaupun  bersumber  dari Barat, selama tidak bertentangan dengan konsep Islam dan mempunyai manfaat yang cukup  besar,  kita  seharusnya  mengambilnya  dan  menerapkan  dalam  kehidupan bernegara.
Hubungan  Islam  dan  demokrasi  yang  sejalan  dan  tidak  bertentangan sebagaimana yang dikemukan oleh tokoh-tokoh pendukungnya hal ini sejalan dengan pemikiran penulis karena dengan berbagai alasan diantaranya dua hal, yaitu: pertama, secara  historis  kehadiran  Islam  dan  demokrasi  sama-sama  sebagai  bentuk penentangan  terhadap  kekuasaan  tirani  dan  ketidakadilan  yang  dilakukan  oleh penguasa. Kedua, secara  prinsip  dan  nilai,  antara  Islam  dan  demokrasi  memiliki  sisi perbedaan dan kesamaan, diantara prinsip dan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan
demokrasi  ialah: kebebasan (al-hurriyah), kesamaan (al-musawwa), toleransi (at- tasammuh), keadilan (al-adalah), musyawarah (syura), dan kebenaran (as-shidq) .
Walaupun  penulis  sependapat  dengan  kelompok  yang  mengakui  hubungan keterkaitan antara Islam dan demokrasi, tetapi ada beberapa catatan penting dalam sistem  demokrasi. Pertama, pelaksanaan  demokrasi  seharusnya  berdiri  di  atas kepentingan  rakyat  mayorits,  dan  mengutamakan apa  yang  menjadi  kebutuhan  dan hak-hak rakyat, bukan berdiri di atas kepentingan kaum elit dan golongan tertentu. Kedua, pelaksanaan  demokrasi  seharusnya  disesuaikan  dengan  konteks  dan  budaya masyarakat setempat. Ketiga, penerapan demokrasi seharusnya berada dalam koridor dan bata-batas etika.

## Daftar Pustaka
Abid al-Jabiri, Muhammad, Syura : Tradisi-Partikularitas-Universalitas , Yogyakarta: LkiS, 2003.
Huwaidi, Fahmi “Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani”, Bandung: Mizan, 1996 Kamil,  Sukron, “Pemikran  Politik  Islam  Tematik:  Agama  dan  Negara,  Demokrasi  Civil Society, Syariah , Ham, Fundamentalime Anti Korupsi”, Jakarta: Kencana, 2013.
Kamil,  Sukron “Islam  dan  Demokrasi:  Telaah  Konseptual  dan  Historis”, Jakarta:  Gaya Media Pratama, 2002.
Thaha, Idris, “ Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurkholish Madjid dan M. Amin Rais, Jakarta: Teraju, 2005.