## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## REKONSTRUKSI PROGRAM PERLINDUNGAN DASAR MELALUI PROGRAM PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS
Mertha Hapsari 1 , Suteki 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 merthahapsari@gmail.com

## ABSTRACT
The  government  provides  a  basic  protection  for  the  traffic  accident  victims  through  Law  No.  33 Year 1964 concerning  Passenger Accident  Obligatory  Insurance Fund  in  conjunction  with  Government  Regulation  No. 17 Year 1965 and Law No. 34 Year 1964 concerning Traffic Accident Obligatory Insurance Fund in conjunction with Government Regulation No. 18 Year 1965. These two laws are made as an initial step to provide social security to people as the road users. However, the provided protection is a third-party legal liability, so not all citizens at street who get traffic accident are covered according to the rules. The problems discussed in this thesis are about the position of Passenger Accident Obligatory Insurance Fund and Traffic Accident Obligatory Insurance Fund in the social  security  system  and  how  this  law  provides  the  protection,  which  has  been  regulated  and  is  not  yet regulated, to the victims of road traffic accident based on the value of justice. This research used the socio-legal approach methodology with the specifications of descriptive analysis research; the writer attempts to explain the position of an obligatory insurance fund for passenger and traffic accidents in the national social security system and to find the ideal construction for basic protection of the traffic accident victims.The research shows the result that initial purpose of the law to protect all Indonesian people is not yet realized, so it requires reconstruction to implement the basic protection for traffic accident victims based on the value of social justice.
Keywords: Basic Protection; Traffic Accident; Reconstruction.

## ABSTRAK
Pemerintah memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Kedua Undang-Undang tersebut dibentuk sebagai langkah  awal  pemberian  jaminan  sosial  kepada  masyarakat  pengguna  lalu  lintas.  Namun  perlindungan  yang diberikan  bersifat third  party  liability atau  tanggung  jawab  hukum  pihak  ketiga,  sehingga  tidak  semua  warga Negara  yang  berada  di  jalan  dan  mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  terjamin menurut  Undang-Undang. Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tesis  ini  mengenai  kedudukan  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan Penumpang  dan  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  dalam  sistem  jaminan  sosial  dan bagaimana Undang-Undang ini memberikan perlindungan baik yang sudah diatur maupun belum diatur kepada
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
korban  kecelakaan  lalu  lintas dengan  berbasis  nilai  keadilan. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan Socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penulis berusaha menjelaskan mengenai kedudukan  dana  pertanggungan  wajib  kecelakaan  penumpang  dan  lalu  lintas  dalam  sistem  jaminan  sosial nasional dan menemukan konstruksi ideal perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan awal dibentuknya Undang-Undang untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia belum terpenuhi, sehingga diperlukan rekonstruksi agar perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas dapat dilaksanakan berdasar nilai keadilan sosial.
Kata kunci : Perlindungan Dasar; Kecelakaan Lalu Lintas; Rekonstruksi.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Tingginya  jumlah  korban  kecelakaan  lalu  lintas membuat  negara  merasa  perlu  untuk  memberikan jaminan  bagi  korban  kecelakaan. Pasal  34  ayat  (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Negara mengembangkan sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.” Pasal tersebut menghendaki  agar  negara  mengembangkan  sistem jaminan sosial yang mana penyelenggaraannya berada di tangan pemerintahan Negara (Juwana, 2006).
Secara  umum  ada  tiga  faktor  utama  penyebab kecelakaan  lalu  lintas,  yaitu  faktor  pengguna  jalan (road  user), faktor  kendaraan (vehicle), dan  faktor lingkungan jalan (road environment). Kecelakaan yang terjadi  pada  umumnya  tidak  hanya  disebabkan  oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain (Asri, 2017).
Sistem  jaminan  sosial oleh  Negara kemudian diwujudkan  melalui dibentuknya  UU  No.  33  Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan (Nasution,  2016). Sebagai  jaminan  sosial  bagi kecelakaan  penumpang  dan  dana  kecelakaan  lalu lintas,  maka  harus  dikelola oleh  Negara  melalui pemerintah sehingga  rakyat  merasakan  kehadiran negara saat menderita kerugian akibat kecelakaan.
Pemerintah  membentuk  asuransi PT  Jasa Raharja  (Persero) selaku  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1960  tentang  Perusahaan Negara  yang  diperbaharui  dengan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN),  yang  khusus  mengelola  asuransi kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya  (Dewi, 2017).  PT Jasa  Raharja  (Persero)  sebagai  pengelola  asuransi kecelakaan lalu lintas, menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum serta menyalurkannya  kembali  melalui  santunan  asuransi kecelakaan lalu lintas jalan (Nasution, 2013).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Pelaksanaan  asuransi  korban  kecelakaan  lalu lintas  pada  dasarnya  ditujukan  kepada  setiap  orang yang  mengalami  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  bentuk korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap berhak mendapatkan  dana  santunan  kecelakaan  ataupun ganti kerugian (Primarta, 2018). Namun  perlindungan dasar  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  No  34 Tahun 1964 bersifat third party liability atau tanggung jawab hukum pihak ketiga. Pasal 4 UU No. 34 Tahun 1964 berbunyi  : “Setiap  orang  yang  menjadi  korban mati  atau  cacat  tetap  akibat  kecelakaan  yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam  pasal  1,  Dana  akan  memberi  kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
Dengan  demikian,  kasus kecelakaan  tunggal merupakan  kecelakaan  yang  tidak  terjamin  oleh  Jasa Raharja menurut UU No. 34 Tahun 1964. Pembayaran kecelakaan  tunggal selama  ini  dapat diberikan  oleh Jasa  Raharja  dengan  sistem pembayaran ex-gratia, yang merupakan  suatu  bentuk  diskresi  dari Direksi Jasa Raharja untuk kasus-kasus di luar jaminan Jasa Raharja.
Jasa  Raharja  menyadari  bahwa  korban kecelakaan  tunggal  perlu  untuk  mendapatkan perlindungan dari Pemerintah. Ex gratia timbul sebagai suatu  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam masyarakat  yang  belum  terakomodir  dalam  undang- undang-undang, sehingga  diperlukan  adanya  suatu hukum  baru  untuk  mengakomodir  segala  kebutuhan
masyarakat. Hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  sendiri, melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas  dan  besar. Oleh  karena  itu,  setiap  ada  masalah  dengan  hukum, maka  hukumlah  yang  perlu  ditinjau  dan  dperbaiki, bukan  manusia  yang  dipaksa  untuk  dimasukkan  ke dalam skema hukum (Rahardjo, 2009).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1) Bagaimana kedudukan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Pertanggungan Wajib  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  dalam  sistem jaminan sosial ?
2) Bagaimana  Undang-Undang  ini  memberikan perlindungan baik yang sudah diatur maupun belum diatur kepada korban kecelakaan lalu lintas dengan berbasis nilai keadilan?

## 2. Kerangka Teoritis
Di  dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan socio  legal dalam  hukum  tata  negara  dengan menggunakan  teori  politik  hukum,  teori  hukum progresif, dan teori keadilan. Teori tersebut digunakan untuk  mendapatkan  pemahaman  mengenai  politik hukum  dari  perlindungan  kepada  korban  kecelakaan lalu  lintas,  serta  untuk  mengetahui  bagaimana memberikan  perlindungan  kepada  korban  kecelakaan lalu lintas secara adil.
Politik  hukum  merupakan  instrumen  pendorong bagi  semua  unsur  sistem  hukum  nasional,  sehingga bertugas  sesuai  dengan  tujuan  negara,  cita-cita

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
bangsa,  cita-cita  hukum  yang  terkandung  dalam Pembukaan UUD 1945 (Konradus, 2016). Prof Mahfud MD  dalam  bukunya  mengenai  Politik  Hukum berpendapat  bahwa  politik  hukum  merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka  mencapai tujuan  Negara. Landasan konstitusional  yang  dijadikan  acuan bagi  arah  politik hukum perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Pasal  28  H  ayat  (3) menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pemenuhan akan  hak  atas  jaminan  sosial  ini  menjadi  tanggung jawab Negara, sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945.
Perlindungan dasar  kepada  korban  kecelakaan lalu  lintas  ini  tujuan  utamanya  adalah  untuk memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat Indonesia  secara  adil. Keadilan  dibedakan  menjadi keadilan individual  dan  keadilan  sosial.  Keadilan individual  yaitu  suatu  keadilan  yang  pelaksanaannya tergantung  pada  kehendak  pribadi.  Sedangkan keadilan  sosial  adalah  keadilan  yang  pelaksanannya tidak  lagi  bergantung  pada  kehendak  pribadi,  atau pada  kebaikan-kebaikan  individu  yang  bersikap  adil, tetapi  sudah  bersifat  structural.  Artinya,  pelaksanaan
keadilan  sosial  sangat  tergantung  kepada  penciptaan struktur-struktur sosial yang adil (Suteki, 2013).
Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari  tujuan  hukum  itu  sendiri,  di  samping  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  (Dwisvimiar, 2011). Dalam konsepsi  Rawls,  keadilan  sosial  dapat  ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara  memperbaiki  struktur  dasar  dari  institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi Negara (Faiz, 2009).
Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil,  hukum  semacam  itu  seharusnya  mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Hukum progresif yang dicetuskan  oleh  Prof  Satjipto  Rahardjo  menegaskan bahwa  hukum  adalah untuk  manusia,  dan  bukan sebaliknya. “Hukum  itu  bukan  hanya  bangunan peraturan,  melainkan  juga  bangunan  ide,  kultur,  dan cita-cita.” (Rahardjo, 1991). Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan  pemikiran  hukum  perlu  kembali  pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum.

## 3. State of The Art
Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya Fahrul Rozy  Nasution  telah  melakukan  penelitian  dengan judul  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  PT  Jasa Raharja (Persero)  dalam  Memberikan  Santunan  Asuransi terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan  PT Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam melaksanakan pemberian santunan asuransi  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  1964  serta  asuransi kecelakaan  lalu  lintas  tidak  hanya  diberikan  kepada korban  kecelakaan  lalu  lintas  antara  kendaraan bermotor  saja,  namun  juga  diberikan  kepada  pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor.

## 4. Permasalahan dan Gap Analysis
Penelitian  ini  perlu  dilakukan  untuk  menelaah tentang  rekonstruksi  UU  No.  33  Tahun  1964  dan  UU No.  34  Tahun  1964.  Penelitian  yang  sebelumnya dilakukan  hanya  menekankan  pada  peran  Jasa Raharja dan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu  lintas,  namun  belum  menalaah  mengenai rekonstruksi  perlindungan  dasar  bagi  korban kecelakaan lalu lintas.
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk mengetahui  kedudukan  Dana  Pertanggungan  Wajib Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan dalam Sistem  Jaminan  Sosial,  serta  untuk  mengetahui bagaimana  program  perlindungan  memberi  rasa keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  pada  dasarnya  merupakan suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan  jalan  menganalisanya,  kecuali  itu  maka  juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum  tersebut  untuk  kemudian ditimbulkan  dalam gejala yang bersangkutan.
Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto dalam bukunya (Soekanto, 2004), analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data  yang  sistematis  melalui  transkrip  wawancara, catatan  lapangan,  dan  dokumentasi  yang  secara akumulasi  menambah  pemahaman  peneliti  yang ditemukan. Data  primer  dan  data  sekunder  tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis, jelas dan teratur  dalam  penulisan  ini,  kemudian  data  tersebut dianalisa  menurut  disiplin  ilmu  hukum  tata  negara sehingga  menjadi  data  pembahasan  sinergis  dan terpadu.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Socio-legal. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang diperoleh  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh dengan  mengamati  secara  langsung  fenomena  atau gejala sosial yang diteliti, dalam hal ini data diperoleh dari  wawancara  dengan  PT  Jasa  Raharja  (Persero). Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan yang di dalamnya  mengandung  bahan  hukum  yang  meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier  dengan  metode  pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Dana  Pertanggungan  Wajib
Kecelakaan  Penumpang  dan  Lalu  Lintas  Jalan dalam Sistem Jaminan Sosial
a. Kewajiban  Negara  dalam  Melaksanakan  Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang dan  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Pembukaan  UUD  1945 menjelaskan mengenai tujuan  dari  pembentukan  Pemerintahan  Negara Indonesia  yaitu  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan memajukan kesejahteraan umum.
Terkait  dengan  perlindungan  kesehatan, terutama  yang  berkaitan  dengan  kecelakaan penumpang  dan  kecelakaan  lalu  lintas  jalan,  negara memiliki  peran  dalam  penyediaan  pelayanan kesehatan. Peran negara untuk melindungi kecelakaan yang  menimpa  warganya  menjadi  sebuah  kewajiban konstitusional tersendiri.
b. Politik  Hukum  Dana  Pertanggungan  Wajib Berdasarkan  UU  No.  33  dan  UU  No.  34  Tahun 1964  Dimaksudkan  sebagai  Bagian  dari  Sistem Jaminan Sosial
Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah sebagai  aktivitas  memilih  dan  cara  yang  hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu  dalam  masyarakat.  Prof Mahfud  MD menambahkan  bahwa  politik  hukum  paling  tidak mempunyai  dua  sifat  yakni  permanen  dan  periodik
(Mahfud  MD,  2012). Politik  hukum  mengatur  prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan  kebijakan  dalam  bidang  hukum (legal policy) oleh  lembaga-lembaga  Negara  yang berwenang,  ia  juga  dipakai  untuk  mengkritisi  produk- produk  hukum  yang  telah  diundangkan  berdasarkan legal policy di atas.
Secara  umum  politik  hukum  terkait  dengan hukum, yaitu hukum seperti apa yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.  Politik  hukum  tersebut  harus  sesuai dengan nillai-nilai  maupun  pandangan  hidup  dari bangsa yang bersangkutan (Putri, 2015).
Teori perjenjangan hukum menurut Hans Kelsen (Sudut  hukum,  2017) berpendapat  bahwa  norma- norma  hukum  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis dalam  suatu  hierarki  tata  susunan,  dimana  suatu norma  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber,  dan berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada norma yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya sampai  pada  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih lanjut  dan  bersifat  hipotesis dan  fiktif,  yaitu  norma dasar (grundnorm). Hans Nawiansky mengembangkan teori  dari  Hans  Kelsen.  Menurut  Hans  Nawiasky (Nawiansky, 2010)  suatu  norma  hokum  dari  Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pasa suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Penjelasan  politik  hukum  perlindungan  korban kecelakaan  melalui  penyaluran  dana  pertanggungan wajib  kecelakaan  penumpang  dan  lalu  lintas  jalan apabila  dikaitkan  dengan  teori  perjenjangan  hukum milik  Hans  Kelsen  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
a. Pancasila,  sebagai  dasar  Negara  merupakan pedoman,  norma  dasar, cita  hukum  dalam  setiap penyelenggaraan  Negara  termasuk  dalam perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Sehingga  sila  ke  5  Pancasila  yang  berbunyi “Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia” dijadikan  landasan  dalam  perlindungan  dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas.
b. UUD NRI 1945, merupakan landasan konstitusional atau peraturan hukum tertinggi di Indonesia. Terkait tentang  perlindungan  dasar  kepada  korban kecelakaan  lalu  lintas,  maka  dalam  setiap penyusunan perundang-undangan selalu menempatkan  Pasal  34  ayat  (2)  dan  Pasal  28  H ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  politik hukum di tataran konstitusional.
c. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1964  tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964  tentang  Dana Pertanggungan  Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan peraturan perundang-undangan  yang  utama  pada  tataran instrumental  yang  mengatur  secara  teknis perlindungan dasar korban kecelakaan lalu lintas.
d. Politik  hukum  perlindungan  dasar  korban kecelakaan  lalu  lintas  pada  tataran  implementasi, sampai dengan saat ini masih terdapat gap antara peraturan  perundang-undangan  dengan  kondisi yang  ada  di  masyarakat.  Ruang  lingkup pertanggungan  menurut  Undang-Undang  yang memberi  batasan  bahwa  yang  mendapatkan perlindungan adalah pihak ketigs yang berada dilusr kendaraan  penyebab  menyebabkan  korban kecelakaan  tunggal  tidak  medapat  perlindungan oleh  Negara.  Permasalahan  tersebut  didasari oleh Jasa  Raharja  sebagai  pelaksana  Undang-Undang tersebut  dan  muncul  kebijakan  pemberian  diskresi akibat  tingginya  angka  kecelakaan  yang  tidak terjamin oleh Negara.
2. Asuransi Kecelakaan Transportasi di

## Mancanegara
Asuransi  tanggung  gugat  pihak  ketiga  yang bersifat  wajib dilaksanakan berdasarkan Road  trafict Act 1930 yang disempurnakan dengan Road Trafict Act 1974. Konsep asuransi ini berlaku secara universal di dunia  dan  menjadi  bagian  dari Compulsory  Motor Insurance di  berbagai  negara. (Nasution,  2016). Menurut  Juwana  (2016:  15-20)  berikut  merupakan penyelenggaraan  asuransi  kecelakaan  transportasi  di beberapa negara di dunia:
a. Thailand  menerapkan Proteksi  berupa Third  Party Liability termasuk body injuries.
b. Malaysia  menerapkan Compulsory  Third  Party
Insurance dan Public Passenger Liability Insurance.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## c. Laos  menerapkan proteksi  meliputi Third  Party
Liability dalam hal bodily injury, manfaat perawatan dan property  (Comparison  of  Compulsory Automobile  Liability  Insurance atau  CALI  dan pertemuan  regional  pelaksana  asuransi  wajib  di ASEAN).
d. Spanyol  menerapkan  proteksi Compulsory  Motor Vehicle Insurance dalam bentuk third party liability
untuk
bodily injuries (ref
: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/ guarantee/panel/machetti_en.pdf).
Pada prinsipnya asuransi wajib bertujuan untuk setidak-tidaknya  memberikan  perlindungan  kepada pihak ketiga atas penggunaan kendaraan bermotor dari pemilik/pengendara  kendaraan  bermotor,  yang pembayaran premi dibebankan kepada pemilik/pengendara kendaraan bermotor.
Ruang  lingkup  dari  asuransi  kecelakaan  di Indonesia ini dikhususkan untuk kecelakaan lalu lintas dari  kendaraan  bermotor,  yaitu  tabrakan  antara kendaraan  bermotor  atau  apabila  penyebab  dari kecelakaan  adalah  kendaraan  bermotor,  seperti  yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  pemerintah memberikan  perlindungan  dasar  kepada  masyarakat yang  menjadi  korban  diluar  kendaraan  yang  menjadi penyebab  timbulnya  kecelakaan.  Dengan  demikian, setiap orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut merupakan  pihak  ketiga  yang  mendapat  jaminan sesuai  UU  Nomor  34  Tahun  1964,  sehingga  kasus
kecelakaan  tunggal  tidak  terjamin  menurut  Undang- Undang.
Walaupun konsep asuransi dengan proteksi third party liability pada UU No 34 Tahun 1964 telah sejalan dengan best practice dan kaedah umum yang berlaku di  dunia  perasuransian,  namun  kita  kembali  lagi melihat pada ideologi kita, yakni sila ke- 5 Pancasila, “Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia” konsep  tersebut  belum  memberikan  keadilan  secara merata  pada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di Indonesia.
3. Deskripsi  Kasus Belum  Tercapainya  Nilai Keadilan  dalam  Program  Perlindungan  Dasar Melalui  Penyaluran  Dana  Pertanggungan  Wajib Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan
Konsep third party liability atau tanggung jawab hukum pihak ketiga diadopsi oleh UU Nomor 34 Tahun 1964  dan  menjadi  acuan  Jasa  Raharja  dalam menjalankan  tugas  serta  fungsinya  sebagaimana tertuang  dalam  naskah  perumusan  UU  Nomor  34 Tahun  1964  (Memori  Van  Toelechting). Mekanisme perlindungan  adalah  proteksi  dasar  dan  pihak  yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Sumbangan Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  (SWDKLLJ, sejumlah uang yang dibayarkan kepada Jasa Raharja saat  pemilik  kendaraan  bermotor  melakukan pengesahan/pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor tiap tahunnya) adalah pemilik kendaraan bermotor.
Ruang  lingkup  pertanggungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  34  Tahun

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
1964  adalah  kepada  korban  yang  berada  di  luar kendaraan  penyebab.  Lebih  lanjut,  dalam  penjelasan pasal  4  ayat  (1)  UU  Nomor  34  Tahun  1964, menyatakan:
“Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang- undang ini ialah mereka yang berada dijalan diluar alat  angkutan  yang  menyebabkan  kecelakaan. Namun  demikian,  bila  si  korban  ini  telah  dapat jaminan  berdasarkan  Undang-Undang  tentang
Dana
Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang Nomor 33 Tahun 1964, maka jaminan hanya  diberikan  satu  kali,  yaitu  oleh  Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut”.
Hal  tersebut  ditegaskan  kembali  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1965  yang merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UU  Nomor  34 Tahun  1964  melalui  Pasal  10  ayat  (1),  berbunyi sebagai berikut :
“Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas  jalan  yang  menimbulkan  kecelakaan,  yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat  angkutan  lalu  lintas  jalan  tersebut  sebagai demikian  diberi  hak  atas  suatu  pembayaraan  dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali hal-hal yang tercantum dalam Pasal 13.”
Dapat disimpulkan bahwa:
a. Ruang  lingkup  jaminan  sebagaimana  dimaksud dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 Jo. PP Nomor 18 Tahun  1965  adalah  setiap  orang  yang  menjadi korban  akibat  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh alat angkutan yang menjadi penyebab kecelakaan. b. UU Nomor 34 Tahun 1964 menjamin setiap korban di  luar  alat  angkutan  yang  menimbulkan kecelakaan, dengan demikian korban yang berada
di  dalam  alat  angkutan  yang  menjadi  penyebab kecelakaan tidak terjamin oleh undang-undang.
Hal  tersebut  yang  menjadi  dasar  bahwa kecelakaan  tunggal  tidak  terjamin  oleh  Undang- Undang.  Namun,  tingginya  angka  kecelakaan  di masyarakat saat ini menyebabkan aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
Jasa Raharja menerapkan suatu bentuk diskresi berupa Ex-Gratia yang dituangkan dalam Surat Edaran Kantor  Pusat  Nomor  P/SE/117/XII/1981  tanggal  31 Desember  1981 tentang  Penyelesaian  Pembayaran Santunan  Dana  Melalui  Jalur  “Ex  Gratia  et  sans projudice” oleh Cabang-Cabang.
Dalam  ketentuan  tersebut  dijelaskan  bahwa Direksi memberikan wewenangnya dalam batas-batas tertentu  setelah  menerima  permohonan  tertulis  dari korban  atau  ahli  waris  korban  dan  mempelajari permasalahan  dengan  sebaik-baiknya. Pembayaran Ex-Gratia  dilakukan  dengan  pertimbangan  yaitu  : korban  adalah  kepala  keluarga  sehingga  dengan meninggalnya atau lukanya korban akan berpengaruh pada perekonomian keluarga yang ditinggalkan.
Dalam  pelaksanaannya,  kebijakan  tersebut didelegasikan  kepada  Kepala  Cabang  dengan ketentuan yang diatur Perusahaan. Kebijakan tersebut ada  untuk  menjembatani gap yang  terjadi  antara peraturan  perundang-undangan  dengan  kondisi  yang ada di  masyarakat.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa negara menyadari perlunya perlindungan dasar kepada seluruh korban kecelakaan lalu lintas, termasuk korban

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kecelakaan  tunggal  yang  tidak  terjamin  oleh  Undang- Undang.
4. Kontruksi  Ideal  Perlindungan  Dasar  terhadap
Korban Kecelakaan Lalu Lintas
a. Pendekatan Hukum Progresif dalam Perlindungan Dasar terhadap
Korban

## Kecelakaan Lalu Lintas
Hukum  progresif  melihat  dunia  dan  hukum dengan  pandangan  yang  mengalir,  seperti Panta  Rei (semua  mengalir)  dari  filsuf  Heraklitos. Paradigma dalam  hukum  progresif adalah  bahwa  “hukum  adalah untuk  manusia”. Upaya  pembangunan  tata  hukum terus    menerus  diperlukan  agar  hukum  dapat memainkan  peran  dan  fungsinya  sebagai  pedoman bertingkah  laku  dalam  hidup  bersama.  Hukum  harus disesuaikan  dengan  perkembangan  masyarakat  yang dilayaninya  dan  hukum  berfungsi  sebagai  alat pendorong kemajuan masyarakat.
Dalam hukum progresif juga selalu melekat etika dan  moralitas  kemanusiaan,  yang  akan  memberikan respon  terhadap  perkembangan  dan  kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran  dan  kepedulian  terhadap  manusia  pada umumnya (Paturusi,  2013).  Adagium  bahwa  hukum adalah  untuk  manusia  perlu  dipertahankan  dari berbagai  bentuk falsiable agar  kedudukan  hukum sebagai  alat  (tool)  untuk  mencapai  sesuatu,  bukan sebagai tujuan yang sudah final (Ravena, 2010).
Law  as  a  process,  law  in  the  making, menunjukkan  bahwa  hukum  akan  tampak  selalu bergerak,  berubah,  mengikuti  dinamika  kehidupan manusia.  Akibatnya  hal  ini  akan  mempengaruhi  pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak  dalam  ritme  “kepastian  hukum”,  status  quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir baik itu melalui perubahan  undang-undang  maupun  pada  kultur hukumnya (Mukhidin, 2015).
Pembaharuan tatanan hukum pada perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas harus memiliki  konsistensi  arah  politik  hukum  baik  secara vertikal maupun horizontal, secara vertikal artinya arah politik hukum yang ada dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi pedoman bagi arah politik ukum  dalam  undang-undang  dengan  kata  lain  politik hukum secara ideal (yang ada dalam pembukaan UUD NRI  Tahun  1945)  akan  menjadi  pijakan  bagi  politik hukum  secara  dasar  (UUD  NRI  Tahun  1945),  dan politik hukum secara dasar menjadi pijakan bagi politik hukum  secara  instrumental  (Undang-Undang). Sementara secara horizontal arah politik hukum yang ada dalam undang-undang yang satu harus konsisten dengan arah politik hukum dalam undang-undang yang lain.
Tujuan  awal  dibentuknya  Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 adalah untuk memberi perlindungan  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia. Namun  pada  saat  itu  hal  tersebut  belum  dapat

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
dilakukan dikarenakan kondisi keuangan negara yang tidak  memungkinkan.  Seiring  berjalannya  waktu, dengan tingkat kecelakaan yang semakin tinggi sudah seharusnya Undang-Undang tersebut dikaji kembali. b. Rekonstruksi  Perlindungan  Dasar  terhadap Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Melalui  Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang dan Lalu  Lintas  Jalan  Berbasis  Nilai  Keadilan Sosial
Frasa “di luar” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  1964  belum  lama  ini  diuji materiil  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XV/2017 Majelis Hakim  menolak permohonan  pemohon  untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa jaminan sosial  yang  diatur  dalam  UU  No.  34  Tahun  1964 memang  hanya  dimaksudkan  dan  dibatasi  untuk kecelakaan  terhadap  mereka  yang  berada  di  jalan  di luar  alat  angkutan  dan  tidak  tercakup kecelakaan tunggal. Namun dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat sebagai berikut:
“[3.14.3]...Lebih jauh, sepanjang santunan ex-gratia tidak  diposisikan  dan  tidak  dimaksudkan  sebagai bagian  dari  jaminan  kecelakaan  sesuai  Undang- Undang a quo, maka diskresi itu sama sekali tidak keluar  dari  apa  yang  diatur  Undang-Undang dimaksud”.
“[3.14.4]... Perihal belum adanya pengaturan dalam bentuk  undang-undang  (rechtsvacuum)  tentang santunan bagi mereka yang mengalami kecelakaan tunggal,  hal  itu  tidaklah  berarti  Undang-Undang  a quo  tidak  konstitusional,  sebab  memang  bukan demikian  maksud  dibentuknya  undang-undang  ini.
Dengan kata lain, perlunya ada pengaturan perihal pemberian santunan bagi mereka yang mengalami kecelakaan tunggal harus dipertimbangkan sebagai bagian  dari  ius  constituendum  untuk  masa  yang akan  datang  karena  adanya  tuntutan  kebutuhan untuk  itu,  bukan  dengan  menyalahkan  undang- undang a quo”.
Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, dapat kita  simpulkan  bahwa Ex-gratia merupakan  diskresi yang  dapat  dibenarkan  dikarenakan  sejalan  dengan tujuan  awal  undang-undang  untuk  memberikan perlindungan  dasar  kepada  korban  kecelakaan  lalu lintas.  Namun  hal  tersebut  hanya  dapat  dijadikan sebagai  kebijakan,  dan  bukan  bagian  dari  ruang lingkup jaminan kecelakaan sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan. Ex-gratia timbul sebagai  suatu  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  masyarakat  yang  belum  terakomodir  dalam undang-undang,  sehingga  diperlukan  suatu  hukum baru (ius constituendum) untuk mengakomodir segala kebutuhan masyarakat.
Arah  politik  hukum  dalam  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  1964  tentang  Dana  Pertanggungan Wajib  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  ke  depan  harus dilakukan perubahan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan  masyarakat  saat  ini,  antara  lain: Pertama, ruang lingkup pertanggungan menurut Undang-Undang ini, selama ini diberikan batasan bahwa yang terjamin menurut  Undang-Undang  hanyalah  korban  yang menjadi  korban  yang  berada  di  luar  alat  angkutan penumpang,  sehingga  korban  kecelakaan  seperti

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kecelakaan  tunggal  tidak  termasuk  dalam  lingkup jaminan.  Untuk  melakukan  rekonstruksi  perlindungan dasar  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas,  penulis menggunakan  teori  hukum  progresif  sebagai  pisau analisis.
Perspektif hukum progresif dinilai sebagai suatu strategi  yang  paling  tepat  untuk  menembus  legalitas formal dan menggali lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat.  Rekonstruksi  harus  diawali  dengan pembebasan dari politik hukum existing menuju politik hukum  yang  ideal  dengan  cara  mengarahkan  hukum pada  tujuan  yang  sebenarnya  yaitu  hukum  yang membahagiakan dan mensejahterakan manusia.
Dr.  Firdaus  Jaelani,  dalam Focus  Group Discussion yang diadakan oleh Jasa Raharja pada 13 Juli  2018  berpendapat  bahwa  untuk  memperluas jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang tidak terjamin  oleh  Undang-Undang  jalan  satu-satunya adalah melalui amandemen Undang-Undang.
Jasa  Raharja  dalam  bentuknya  sebagai Persroan  Terbatas  memiliki  sejumlah  kelemahan. Pertama,  dana  yang  dikelola  Jasa  Raharja  bisa menjadi dividen dan tidak dikembalikan sebagai dana sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  33  dan  34  Tahun 1964.  Sehingga,  Jasa  Raharja  secara  hukum  tidak berprinsip  nirlaba,  sebagaimana  prinsip  kedua  dalam Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Walaupun  Jasa Raharja  memiliki  karakteristik asuransi  sosial,  tetapi sebagai Perseroan Terbatas, Jasa Raharja mempunyai orientasi  untuk  mendapatkan  profit  meskipun  tetap
dalam  rambu-rambu  asuransi  sosial.  Dr.  Firdaus Djaelani  juga  sependapat  dalam  hal  tersebut,  beliau berpendapat  bahwa  sesuai  dengan tujuan  awal pembentukan UU No. 34 Tahun 1964 serta semangat dalam  memberikan  pelayanan,  untuk  memperluas jaminan  perlindungan,  idealnya  Jasa  Raharja  harus berubah  status  dari  Perseroan  Terbatas  menjadi Badan layaknya BPJS. Oleh karena itu lebih baik agar bentuk  perusahaan  penyelenggara  perlindungan korban kecelakaan lalu lintas dirubah berbentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kecelakaan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dana
Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang  dan  Lalu  Lintas  Jalan  merupakan bagian  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  di Indonesia. UU No.33 dan 34 Tahun 1964 sebagai hokum di Indonesia dibentuk dengan pertimbangan sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem jaminan sosial di Indoensia.
Ruang  lingkup  pertanggungan  kecelakaan yang selama  ini  diatur oleh  UU  No.  34  Tahun  1964 terbatas hanya kepada pihak ketiga yang berada di luar  kendaraan  penyebab.  Padahal  angka kecelakaan  saat  ini  semakin  lama  semakin meningkat,  dan  banyak  kecelakaan  tunggal  yang terjadi  namun  tidak  termasuk  di  dalam  ruang lingkup jaminan.
Adanya  diskresi  pemberian ex  gratia terhadap korban  kecelakaan  menunjukkan  bahwa  negara

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
sebenarnya menyadari adanya kebutuhan di dalam masyarakat.  Namun  selama  ini  hanya  dapat diberikan  melalui  kebijakan  karena  batasan  yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 maupun  Peraturan  Pelaksana  Nomor  18  Tahun 1965.
Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam pertimbangannya atas uji materiil terhadap UU No. 34  Tahun  1964  juga  berpendapat  bahwa  terkait kecelakaan  tunggal  yang  selama  ini dibayarkan melalui  diskresi  patut  menjadi  pertimbangan  untuk disusunnya suatu hukum baru (ius constituendum). Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, rekonstruksi  terhadap  program  perlindungan  dasar terhadap korban kecelakaan lalu lintas perlu segera dilaksanakan  sehingga  sesuai  dengan  kondisi  di masyarakat  saat  ini  dan  dapat  memberikan  rasa keadilan  kepada  seluruh  korban  kecelakaan  lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:

## Juwana,  H. (2016). Jaminan  Sosial  Kecelakaan
sebagai  Wujud  Kehadiran  Negara. Jakarta:
Spora Consultant.
Nasution, B. (2016). Jaminan Sosial Kecelakaan dalam Perspektif  UU  No.  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian. Jakarta: Spora Consultant.
Rahardjo,  S. (2009). Hukum  Progresif  :  Sebuah Sintesa  Hukum  Indonesia. Yogyakarta:  Genta Publishing.
Soekanto,  S.  (2004). Pengantar  Metode  Penelitian
Hukum. Jakarta: Grafindo Persada.
Suteki. (2013) .  Desain  Hukum  di  Ruang  Sosial.
Yogyakarta: Thafa Media.
Mahfud  MD,  M. (2009). Politik  Hukum  di  Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Asri, K. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT Jasa  Raharja  (Persero)  terhadap  Korban Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Kota  Semarang. Diponegoro Law Journal, Vol. 6 (No.2), p 3.
Dewi,  R. (2017). Perlindungan  Hukum  terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Syiah Kuala Law Journal, Vol 1 (No. 2), p.
124.
Dwisvimiar, I.(2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu  Hukum. Jurnal Dinamika  Hukum,  Vol.11
(No.3), p.524.
Faiz,  M. (2009). Teori  Keadilan  Jhon  Rawls. Jurnal
Konstitusi, Vol.6, (No. 1),  p. 136.
Konradus,  D. (2016). Politik  Hukum  berdasarkan Konstitusi. Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,
Vol.45, (No.3), p. 205.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Mukhidin. (2015). Hukum  Progresif  sebagai  Solusi
Hukum  yang  Mensejahterakan  Rakyat. Jurnal
Pembaharuan Hukum, Vol.I (No. 3), p. 267.
Primarta,  C.  (2018).  Analisis  Undang-Undang  Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap
Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di  PT  Jasa  Raharja  (Persero)  Cabang  Jawa Tengah. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 (No.1), p
217.
Putri,  R. (2015). Kajian  Politik  Hukum  tentang
Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Jurnal
Law Reform, Vol 11 (No. 2), p. 201.
Ravena, D. (2010). Wacana Konsep Hukum Progresif dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jurnal
Wawasan Hukum, Vol. 23 (No.2), p. 156.
Nasution,  Fahrul R. (2013). Peran  dan  Tanggung
Jawab  PT  Jasa  Raharja  (Persero)  dalam Memberikan  Santunan  Asuransi  terhadap Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  (Studi pada  PT  Jasa  Raharja  (Persero)  Cabang
Rantauprapat). Jurnal Civil Law Vol 2, p.3.

## Website
Sudut  Hukum.  (2017).  Teori  Penjenjangan  Norma
Hukum.  Retrieved from www.suduthukum.com,
diakses pada tanggal 1 Agustus 2018
Paturusi,  Ahmad  T.  (2013).  Paradigma  Hukum
Progresif  Konsep  Prorograsi.  Retrieved  from
www.negarahukum.com,  diakses  pada  27 November 2018