Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)

## MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA BATU
Suci Navasari 1 , Ihsan Nuralim 2
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia 1
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 2 E-mail: sucinavasari@gmail.com

## ABSTRAK
Problem  umum  yang  sering  menghinggapi  partai  politik  adalah  konflik  internal, dan  kadang  yang  menghancurkan  partai  politik  (parpol)  itu  sendiri.  Namun demikian  jarang  sekali  ada  partai  politik  yang  mempunyai  mekanisme penyelesaian  konflik  internal  sehingga  banyak  partai  yang  dilanda  konflik mengalami  perpecahan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  mekanisme penyelesaian konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia  - Perjuangan Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  kualitatif.  Sementara  pengambilan  data  dilakukan  melalui  observasi, wawancara  dan  pendekatan  historical  researct.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  PDI-P  Kota  Batu  rendah  terjadi  konflik  internal  yang  besar.  Disamping itu  struktur  kepengurusan  PDI-P  Kota  Batu  banyak  bergantung  kepada keputusan-keputusan  dari  pimpinan  pusat  PDI-P.  Dengan  demikian  bisa disimpulkan bahwa PDI-P memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dibuktikan  dari  rendahnya  khasus  konflik  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu  PDI-P membutuhkan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  melakukan manajemen organisasi. Pemerintah perlu membuat peraturan perundangan yang memberikan  jaminan  bagi  partai  politik  agar  tidak  terjadi  konflik  yang diakibatkan konflik internal.
Kata Kunci : Konflik internal, partai politik, mekanisme penyelesaian konflik.

## ABSTRACT
A  common  problem  that  often  afflicts  political  parties  is  internal  conflict,  and sometimes that destroys the political party itself. However, it is rare for a political party  to  have  an  internal  conflict  resolution  mechanism  so  that  many  parties affected by conflict experience divisions. The purpose of this study is to examine the mechanism for resolving internal conflicts within the Indonesian Democratic Party  of  Struggle  in  Batu  City.  The  research  method  used  in  this  study  is  a qualitative  descriptive  method.  Meanwhile,  data  collection  was  carried  out through  observation,  interviews  and  historical  research  approaches.  The  results showed that the PDI-P in Batu City was low. There was a large internal conflict. In addition, the management structure of the PDI-P in Batu City depends a lot on
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
the decisions of the PDI-P central leadership. Thus, it can be concluded that PDI- P  has  an  effective  conflict  resolution  mechanism  as  evidenced  by  the  low specificity of the conflicts that occur. Therefore, PDI-P requires greater autonomy to the regions to carry out organizational management. The government needs to make  laws  and  regulations  that  provide  guarantees  for  political  parties  so  that conflicts do not occur due to internal conflicts.
Keywords : Internal conflicts, political party, conflict resolution mechanism

## PENDAHULUAN
Konflik  adalah  sebuah  salah  satu esensi  yang  sering  terjadi  dalam kehidupan  sehari-hari  manusia  dengan memiliki  berbagai  karakteristik  yang cukup  beragam.  Diantara  karateristik  / ciri-ciri  manusia  tersebut  diantaranya adalah  strata  sosial  dan  ekonomi, perbedaan jenis kelamin, sistem hukum, budaya, agama, suku,
kepercayaan,  aliran  politik,  bahkan tujuan hidup yang berbeda-beda. Konflik sering dimaknai sebagai benturan dari bermacam-macam pemahaman,  keyakinan,  perselisihan, tidak  adanya  kata  mufakat,  terjadinya pergesekan,  bahkan  perkelahian  atau perlawanan  dengan  senjata  tajam  dan kekerasan materil maupun non materil.
(NB., 2021). Konflik sangat memengaruhi  performa  kinerja  sumber daya manusia karena konflik merupakan energi yang mampu menggerakkan anggota-anggota organisasi  dalam  mencapai  tujuan organisasi. Selain itu konflik juga akan menjadi  kekuatan  apabila  bersifat fungsional yang artinya konflik mampu mengangkat isu tentang persoalan yang menghambat  organisasi.  Kemudian ketika  terdapat  masalah  dan  diberikan sebuah  solusi,  maka  konflik  yang
terjadi akan berdampak pada perbaikan kapasitas kinerja sumber daya manusia organisasi itu sendiri (Tommy
Juliantara,  2021).  Untuk  menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan maka  dalam  kehidupan  bernegara setiap  organiasai  harus  berlandaskan dengan  hukum.  Mengingat  Indonesia merupakan  negara  yang  masuk  dalam negara  yang  berlandaskan  hukum. Sehingga  ketika  terjadi  konflik  maka akan  segera  terselesaikan  dengan landasaran hukum yang ada.
Mewujudkan
kehidupan berbangsa  dan  bernegara  serta  tata pemerintahan  yang  senantiasa  yang mengharuskan  berlandaskan  hukum,
maka diperlukan penyelenggaraan pembangunan  hukum  nasional  yang berlangsung berdasarkan sistem perundang-undangan  nasional  yang terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD 1945) (Sihombing  et  al.,  2020).  Mewujudkan kehidupan  bernegara  ini  berlandaskan hukum  sehingga  berkaitan  dengan hukum tata negara. Hukum tata Negara mengatur  mekanisme  hubungan  antara masyarakat  dengan  negara  sesuai dengan  konstitusi  yang  berlaku,  dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
hal  ini  yang  meliputi  adalah  hubungan antara  negara  atau  penguasa  dengan masyarakat dalam berbagai aktivitasnya, termasuk aktivitas masyarakat yang mewujudkan keberadaanya  sebagai  partai  politik
(Ghifari  et  al.,  2017).  Sistem  partai politik  yang  dianut  oleh  Indonesia adalah  sistem  partai  politik  multipartai yang  artinya  sistem  kepartaian  yang ada  dalam  penyelenggaran  pemilihan umum  terdapat  lebih  dari  dua  partai politik.  Indonesia  addalah  negara  yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar  dan  luas  sehingga  memunculkan berbagai  macam  budaya,  agama,  ras dan  suku  sehingga  sistem  multipartai ini  berdampak  pada  jumlah  partai politik  yang  ada  di  Indonesia.  Maka partai  politik  yang  berdiri  di  Indonesia membawa ideologinya masing -
masing.
Partai  politik  merupakan  pilar utama    pemerintahan  demokrasi  suatu negara.  Keberadaan  partai  politik  di negara  sebagai  bentuk  representasi masyarakat diyakini mampu mempengaruhi perkembangan demokrasi  khususnya  dalam  ranah politik suatu negara. Jika perkembangan  demokrasi  di  tanah  air ditandai  dengan  adanya  partai  politik,
maka  keberadaan  partai  politik  di Indonesia  tidak  terlepas  dari  konflik internal  partai  politik  (Djuyandi  & Suparman,  2020).  Munculnya  konflik internal  dalam  sebuah  partai  politik yang  berimbas  pada  keretakan  partai politik  ini  disebabkan  oleh  berbagai alasan, baik dari yang bersifat ideologis
atau  idealis  maupun  yang  bersifat pragmatis.  Dalam  hal  yang  bersifat pragmatis  tidak  dipungkiri  bahwa adanya  kebebasan  serta  keterbukaan politik  memberikan  peluang  bagi siapapun untuk mendapatkan kekuasaan  dan  partai  politik  mampu memberi  peluang  bagi  siapapun  untuk mendapatkan kekuasaan. Konflik internal yang terjadi di partai demokrasi  indonesia  perjuangan  Kota Batu  tidak  begitu  membahayakan keberadaan  partai  politik  itu  sendiri. Menurut hasil wawancara dan observasi  konflik  internal  yang  sering terjadi  di  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  Kota  Batu  hanya  sebatas tentang  perbedaan  pendapat  antar anggota  dan  banyaknya  ide-ide  yang tertuang dalam forum sehingga menimbulkan  perdebatan.  Ketua  DPC PDI-P  Kota  Batu  mengatakan  tidak mempermasalahkan  koflik  internal  ini terlalu  rumit,  karena  semuanya  dapat terselesaikan  dengan  tepat  dan  tegas. Sehingga  tidak  minimbulkan  konflik internal  yang  berkepanjangan  di  dalam partai  politik.  Selain  itu  juga  PDI-P Kota  Batu  memiliki  visi  misi  dan anggaran  dasar  (AD),  adanya  hal tersebut  maka  konflik  internal  yang terjadi  juga  sedikit  dan  cepat  teratasi dengan tepat.
Penyelesaian konflik internal setiap  partai  politik  berbeda-beda. Konflik  internal  yang  terjadi  pada partai politik dapat diselesaikan dengan berbagai  macam  cara  dan  bagaimana ketegasan  pemimpin  partai  politik. Pemimpin partai politik mambu
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
berkaca pada Pasal 32 Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2011  yang  berisikan tentang mengatur beberapa cara penyelesaian perselisihan partai politik.
Beberapa  penelitian  terdahulu  hanya menjelaskan terkait konflik antar partai dan  kepentingan  elit  politik  saja  di dunia politik bukan tentang mekanisme penyelesaian  konflik  internal  seperti penelitian  yang  dilakukan  (Hannan, n.d.,  2021)  yang  berjudul  Problem
Politik Kabinet Koalisi, Konflik Kepentingan  Hingga  Konflik  Internal Partai  Politik,  (Nurak  &  Bao,  n.d., 2019)  yang  berjudul  Konflik  Internal
Partai  Politik  studi  tentang  Dualisme Kepemimpinan Partai Hanura  Lainnya,
(Madalina  &  Adityanta,  n.d.)  yang berjudul  Analisi  Terhadap  Mekanisme Penyelesaian  Konflik  Internal  Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi. Dari  latar  belakang  diatas  maka terdapat rumusan masalah dalam penulisan  artikel  ini  yaitu  bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal di paratai demokrasi Indonesia perjuangan Kota Batu. Sehingga tujuan dari  penelitian  adalah  menganalisis bagaiamana  mekanisme  penyelesaian konflik  internal  di  PDI-P  Kota  Batu. Urgensi  dari  pada  penelitian  ini  adalah supaya pembaca mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian  konflik  yang  terjadi  di internal  partai  politik  dan  pentingnya mahasiswa Indonesia mengetahui bagaimana  mekanisme  penyelesaian konflik internal di sebuah partai politik.
Penelitian  ini  mengadopsi  teori kontribusi  yang  dikemukakan  oleh Simon  Fisher  dengan  menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik  internal.  Ada  empat  (4)  teori yang diajukan: Pertama, Fisher mengajukan  beberapa  teori  untuk menganalisis penyebab konflik,
termasuk  teori  hubungan  masyarakat. Teori  ini  menyatakan  bahwa  konflik internal  disebabkan  oleh  polarisasi yang  terus  menerus,  ketidakpercayaan, dan  permusuhan  antara  kelompok  - kelompok  yang  berbeda  dalam  suatu masyarakat  atau  organisasi.  Teori koneksi ini bertujuan untuk meningkatkan  komunikasi  dan  saling pengertian  di  antara  kelompok  - kelompok  yang  berkonflik.  Teori koneksi ini juga mengutamakan toleransi  yang  cukup  luas  sehingga masyarakat  lebih  mudah  menerima keragaman  yang  dikandungnya.  Yang kedua  adalah  prinsip  teori  negosiasi. Teori  negosiasi  ini  berasumsi  bahwa konflik  disebabkan  oleh  posisi    yang tidak selaras dan persepsi yang berbeda tentang  konflik  antara  pihak  -  pihak yang berkonflik. Ketiga, teori kebutuhan manusia berpendapat bahwa konflik  yang  mendalam  disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia kebutuhan  fisik,  spiritual,  dan  sosial yang  tidak  terpenuhi  atau  terhalang keamanan, identitas, persetujuan, partisipasi,  dan  otonomi  sering  kali menjadi inti dari percakapan. Keempat, teori identitas, yang berpendapat bahwa konflik  disebabkan  oleh  identitas  yang terancam  yang  seringkali  berakar  pada
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
rasa  sakit  kehilangan  masa  lalu  yang belum  terselesaikan  (Arianto  et  al., 2021).

## KAJIAN PUSTAKA
Partai Politik Pasal 1 Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  2  tahun 2011  mengenai  partai  politik  pada  niat dasar  pendirian  partai  politik  yaitu
“Partai  Politik  merupakan  organisasi yang  bersifat  nasional  dan  dibuat  sang sekelompok  rakyat  negara  Indonesia secara sukarela atas dasar kecenderungan  kehendak  dan  impian buat  memperjuangkan  dan  membela kepentingan politik anggota,
masyarakat,  bangsa  &  negara,  dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  menurut  Pancasila dan  Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954) (Kurniawan et al., 1945).
Carl  Friendrich  mengungkapkan partai politik adalah sekelompok orang yang diorganisir menggunakan kandang  kuda  yang  tujuannya  adalah untuk mempertahankan atau memperoleh  kekuasaan    pemerintahan bagi  para  penguasa  material  dan  untuk bersikap  adil  kepada  para  anggotanya. Pada saat yang sama, Soltau mengatakan  partai  adalah  unit  politik yang kurang terorganisir yang menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi  kebijakan  umum  sesuai dengan harapan mereka. Ramlan Surbakti kemudian menambahkan bahwa  setiap  partai  politik  di  dunia harus memiliki ideologi, baik doktrinal,
pragmatis  atau    keduanya.  Dengan demikian Ramlan Surbakti mengemukakan  bahwa  partai  politik adalah suatu kelompok yang diorganisir  oleh  anggota-anggota  yang rapi  dan  stabil,  dipersatukan  dan dimotivasi oleh
ideologinya, berdasarkan  partai-partai  tersebut  di atas,  usaha-usahanya  harus  dicari, direbut  dan  dipertahankan.  Kekuasaan pemerintah diperoleh melalui pemilihan  umum  biasa  sehingga  dapat melaksanakan kebijakan.
(Ainurrohmah, 2019).

## Teori Konflik
Konflik  merupakan  hal  yang melekat  dalam  sebuah  organisasi. Tidak  ada  organisasi  yang  dapat menghindari  konflik.  Konflik  yang terjadi  di  masyarakat  dapat  berbentuk kekerasan (materi) maupun non- kekerasan  (non  materi).  Konflik  yang berupa  kekerasan  adalah  konflik  antar pihak  yang  saling  merugikan  atau menghancurkan. Konflik non - kekerasan,  di  sisi  lain  adalah  konflik berdasarkan  perbedaan  pendapat  dan ide. Dalam demokrasi perbedaan pendapat dan perselisihan adalah bagian  dari  dinamika  demokrasi  itu sendiri,  dan  secara  sederhana  makna konflik terletak pada perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, atau antar kelompok. Konflik  kepentingan  juga  termasuk konflik  kepentingan  politik,  sehingga disebut  juga  konflik  politik.  Ada  tiga jenis  konflik  politik.  Pertama,  konflik politik  yang  timbul  dari  perebutan status  dan  kekuasaan  politik.  Kedua,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
konfrontasi politik melalui aksi politik. Ketiga,  konflik  politik  muncul  dari perbedaan  pandangan  tentang  institusi politik (Romli, n.d.).
Teori  konflik  adalah  teori  yang berpendapat  bahwa  perubahan  sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian  nilai  yang  membawa perubahan,  tetapi  melalui  konflik  yang mengarah  pada  integrasi  yang  berbeda dari  keadaan  semula.  Konflik  muncul karena hubungan sosial dan komunikasi.  Jika  kita  ingin  belajar tentang  konflik,  kita  perlu  memahami pola  dan  perilaku  komunikasi  dan konflik  tidak  selalu  disebabkan  oleh komunikasi  yang  buruk  (NB.,  2021). Rivalitas politik pada dasarnya ada dua yang disebabkan oleh pluralisme horizontal  dan  yang  disebabkan  oleh pluralisme vertikal. Pluralisme horizontal  adalah  struktur  masyarakat yang  majemuk  secara  kultural,  seperti
suku, daerah, agama, dan ras.
Pluralisme  budaya  dapat  menciptakan friksi  yang  berujung  pada  konflik, karena  setiap  budaya  secara  inheren mempertahankan identitas dan kekhususan  budayanya.  Apalagi  di dunia  sekarang  ini,  di  mana  sistem informasi  sudah  begitu  maju  sehingga arus  informasi  menjadi  begitu  mudah sehingga eksistensi budaya pun terancam.  Untuk  menghindari  konflik politik  pluralisme  horizontal,  orang perlu  menyepakati  pegangan  bersama atas nilai-nilai dalam kehidupan mereka.  Hal  ini  untuk  menghindari konflik  politik  yang  disebabkan  oleh konflik  budaya.  Konflik  juga  dapat
disebabkan  oleh  pluralisme  sosial lateral.  Hal  ini  dikarenakan  setiap kelompok  memiliki  kebutuhan  dan kepentingan  yang  berbeda  bahkan bertentangan  berdasarkan  pekerjaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Pluralisme  vertikal  adalah  struktur masyarakat yang bertentangan menurut kepemilikan  kekayaan,  pengetahuan dan  kekuasaan,  dan  konflik  dapat disebabkan  oleh  pluralisme  vertikal karena perbedaan, dengan mereka yang memiliki  sedikit  atau  tidak  memiliki kekayaan, pengetahuan atau kekuasaan,
kekuasaan dan
pengetahuan mendominasi  (D  &  Qur’ani,  2019).
Setelah  menyadari  bahwa  konflik merupakan  konsep  sosial  yang  penting dalam  ilmu-ilmu  sosial,  khususnya dalam ilmu-ilmu
pemerintahan.
Konflik  adalah  salah  satu  fenomena utama dalam organisasi (NB., 2021). Konflik Politik
Weber juga menggambarkan hubungan antara konflik dan kekuasaan atau  politik.  Menurutnya,  dalam The Theory  of  Social  and  Economic Organization (1947),  konflik  dapat terjadi dalam segala bentuk stratifikasi. Hirarki  tidak  hanya  tentang  ekonomi tetap,  tetapi  juga  tentang  status  dan kekuasaan.  Orang  atau  kelompok tertentu  ingin  mencapai  posisi  yang lebih tinggi, sehingga mereka melakukan banyak hal untuk memperjuangkannya. Lapisan
tampaknya  menjadi  kebutuhan  dasar manusia  yang  harus  dipenuhi.  Semoga semua  hubungan  dipenuhi  dengan perjuangan  untuk  status  tinggi  di
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
stratosfer. Dari sini kita dapat menyimpulkan  bahwa  seseorang  dapat memperjuangkan  kekuasaan.  Hal  ini difasilitasi  karena  kekuasaan  pada dasarnya merupakan bagian dari pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia (Ainurrohmah, 2019).

## Konflik Internal
Konflik  di  dalam  partai  politik tidak  hanya  berasal  dari  perebutan kekuasaan  tetapi  juga  dari  perselisihan antar  faksi.  Zariaski  mendefinisikan faksi  sebagai  kelompok  intra-partai yang  anggotanya  memiliki  identitas dan tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan faksi  sangat  bervariasi.  Misalnya, mempertahankan  patronase  partai  dan kontrol  faksi,  mempengaruhi  strategi dan kebijakan partai, dan mengusulkan nilai-nilai  baru  kepada  partai.  Lebih lanjut  dia  mengatakan  bahwa  fraksi memiliki  dua  elemen  kunci.  Sub  - kelompok yang merupakan bagian dari kelompok  yang  lebih  besar  dan    sub  - kelompok yang disatukan oleh identitas dan  tujuan  yang  sama    (Romli,  n.d.). Indikator  konflik  politik  terutama bersifat  pribadi.  Artinya,  anda  dapat mengidentifikasi  perbedaan  pandangan dan karakteristik kepemimpinan. Kedua,  secara  kolektif,  dibuktikan dengan  interaksi  sosial  antar  anggota (Nurak & Bao, n.d.).
Penyelesaian Konflik
Menurut  Stevenin  dari  Handoko
(2001:48),  ada  lima  (5)  langkah resolusi konflik. Terlepas dari
penyebab  masalahnya,  kelima  langkah ini  sangat  mendasar  untuk  menangani
konflik.
Yang pertama adalah pengenalan.  Kesenjangan  antara  apa yang  ada  atau  tampak  dan  apa  yang seharusnya.  Dalam  beberapa  kasus, jebakan gagal untuk dideteksi (abaikan masalahnya  atau  anggap  tidak  ada). Diagnosa  kedua.  Cara  yang  benar untuk  memahami  bertentangan  dengan cara  mengetahui  siapa,  apa,  mengapa, di  mana,  dan  bagaimana.  Fokus  pada isu-isu  utama,  bukan  hal-hal  sepele. Ketiga, saya setuju dengan solusi anda. Kumpulkan  semua  kontribusi  dari pihak lawan untuk solusi yang mungkin.  Singkirkan  solusi  yang  tidak realistis atau tidak praktis. implementasi  ke  4.  Selalu  ada  peluang untung  dan  rugi  saat  mengambil keputusan. Jangan biarkan pertimbangan-pertimbangan ini mempengaruhi  keputusan  atau  arah dari  kelompok  orang  tertentu  yang sedang  berkonflik.  Peringkat  kelima. Solusi  dapat  menciptakan  masalah baru.  Jika  solusi  sebelumnya  gagal, anda  dapat  memeriksa  apakah  proses sebelumnya  gagal  atau  anda  dapat kembali
melakukan langkah sebelumnya (Tommy Juliantara, 2021).
Berdasarkan  Pasal  32  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  yang  mengatur tentang  berbagai  cara  penyelesaian perselisihan antar partai politik:
1. Perselisihan parpol diselesaikan secara internal oleh parpol
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Tata Tertib (ART).
2. Penyelesaian perselisihan antar
partai  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  dilakukan  oleh  pengadilan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
partai atau badan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan  pengadilan  partai  atau sebutan  lain  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  disampaikan  kepada kementerian oleh pimpinan partai.
4. Penyelesaian perselisihan antara para  pihak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  diselesaikan  dalam waktu paling lambat 60 hari.
5. Keputusan  Pengadilan  Para  Pihak atau  yang  ditunjuk  lainnya  bersifat final  dan  mengikat  secara  internal sehubungan  dengan  penyelesaian yang  berkaitan  dengan  administrasi
(Aulia, 2017).

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  penulis  dalam  artikel  ini adalah  metode  deskriptif  kualitatif.
Menurut  Moleong  (2010:6),  penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan  untuk  memahami  fenomena yang  dialami  oleh  subjek  penelitian, seperti tindakan, tindakan, motivasi dan persepsi  yang  diungkapkan  dalam bentuk  penjelasan.  Penjelasan  ini didukung  oleh    Patton  (1980)  dalam Ahmadi (2016:15),  yang menggunakan metode  kualitatif  untuk  memahami fenomena  alam  dalam  situasi  alam. Pengumpulan sumber data untuk
whitepaper ini  dilakukan  dengan  dua
(2)  cara  yaitu  dengan  pengumpulan data  primer  dan  pengumpulan  data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data yang utama adalah dengan
mewawancarai beberapa informan (yang  memiliki  banyak  informasi).
Data  sekunder,  teknik  pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan  data  melalui  studi pustaka  yaitu  buku,  jurnal,  media massa, dokumen dan pendekatan
historical researct .
Teknik  pengumpulan  data  untuk pelapor ditentukan untuk tujuan tertentu.  Dengan  kata  lain,  peneliti telah  menentukan  sejumlah  kriteria untuk  informasi  apa  yang  mereka butuhkan. Diantaranya memahami konflik  internal  Partai  Demokrasi
Indonesia  Perjuangan  di  Kota  Batu, memahami  keadaan  Partai  Demokrasi Indoensia  –  Perjuangan  Kota  Batu.  Di Batu,  sampai  dengan  keputusan  akhir dan wawancara Ketua Partai Demokrasi  Indonesia  -  Perjuangan
Kota  Batu  dan  Sekretaris  jendral Dewan  Perwakilan  Cabang  Partai Demokrasi  Indoensia  -  Perjuangan Kota  Batu  sebagai  informan  penelitian tahun  2022.  Reduksi  data  melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, penataan  kembali  data,  interpretasi data,  dan  validasi  atau  uji  keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi  data  untuk  melakukan proses  validasi  data,  sehingga  peneliti dapat  melintasi  berbagai  sumber  data terkait  kompetisi  internal  PDI-P  Kota Batu tahun 2022. Lalu peneliti melakukan pengecekan ulang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam buku berjudul The
Functions  of  Social  Conflict ,  Coser melihat  keberadaan  konflik  sebagai
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
bagian yang normal dan fungsional dari kehidupan  manusia.  Konser  tersebut berusaha  untuk  menyelesaikan  tingkat kekerasan dengan konsekuensi fungsional dari konflik. Menurut Coser, konflik  bersifat  impulsif  dan  terjadi sepanjang  waktu  dalam  kehidupan manusia.  Konflik  yang  dapat  diartikan sebagai  proses yang  memberikan kontribusi pada pembentukan, kesatuan dan  pemeliharaan  struktur  sosial.  Bagi
Coser,  konflik  berjalan  seiring  dengan pembentukan kesatuan kelompok.
Dalam struktur high and small , konflik merupakan  indikator  hubungan  yang sehat  (Djuyandi  &  Suparman,  2020). Secara  umum,  konflik  dapat  bersifat destruktif  dan  bersifat  konstruktif (Mutakin, 2019).
Gambar.1 Sifat Konflik
Faktor-faktor yang mempengaruhi  partai  politik  untuk berselisih  begitu  banyak.  Seperti  yang dikutip  dalam  Yahya  &  Ibrahim (2015), faktor-faktor tersebut diidentifikasi  antara  lain  kurangnya ideologi,  tidak  adanya  demokrasi internal, faktor
incumbency, ketidaksesuaian  tujuan, godfatherisme dan  politik  kepentingan  pribadi.  Di
atas,  Okoye  (2015)  menambahkan penggantian calon yang salah dan tidak sah, yang berarti penggunaan kekuasaan incumbent , perpecahan dalam partai politik, wewenang Komisi Pemilihan  Nasional  Independen  untuk memenuhi syarat dan atau mendiskualifikasi kandidat dan penyimpangan dan penyimpangan pemilihan. Faktor-faktor ini merupakan bagian  dari  dua  masalah  utama- kurangnya ideologi partai dan demokrasi  internal  (Neji  &  Politik, 2018). (NB., 2021) menyuraikan beberapa penyebab konflik dalam suatu organisasi merupakan perbedaan kepribadian, pertentangan kepentingan, penghambat  komunikasi,  kelangkaan sumber  daya  dan  gaya  administratif yang otokrasi.
Konflik  internal  yang  ada  di dalam  partai  politik  PDI-P  pada dasarnya  dapat  dibagi  menjadi  dua bentuk  yaitu  diantaranya  konflik  antar elemen  partai  dan  konflik  di  tingkat pimpinan  partai  (DPP)  (Eko  W  et  al., 2020).  Seperti  halnya  konflik  internal yang  terjadi  di  lingkungan  PDI-P  di Kota  Batu,  konflik  internal  dengan PDI-P  sangat  wajar  terjadi.  Konflik internal  yang  muncul  di  dalam  partai politik  dapat  menjadi  wahana  untuk menyatukan, membentuk, dan memelihara  struktur  sosial.  Selain  itu, melalui  konflik  internal  yang  terjadi  di PDI-P Kota Batu, diperjelas batas-batas partai  politik  dan  anggota  yang  belum mampu  memberikan  kontribusi  yang cukup bagi PDI-P Kota Batu. Perkembangan  konflik  internal  ini
Konstru ktif Konflik Destru ktif
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
dapat  menyebabkan  anggota  pasif untuk  berpartisipasi  dalam  integrasi  ke dalam  partai  untuk  menyelesaikan konflik  internal.  Konflik  internal  yang berkepanjangan  tanpa  akhir  yang  jelas menyebabkan perselisihan faksi politik.
Profesor  Yasona  H.  Laoly,  dalam bukunya Manajemen Perselisihan Partai  Politik,  mengidentifikasi  faktor- faktor  yang  menyebabkan  perselisihan partai  politik  yaitu  dengan  demikian,
beberapa kader anti-partai dapat dianggap  berbahaya  bagi  elit  dengan memerintah partai begitu kuat sehingga mereka  dapat  diberhentikan  oleh  elit partai.  Kedua,  kepentingan  politik  di luar  partai.  Hal  ini  biasanya  terlihat pada dinamika pemilihan kepala daerah atau  koalisi  untuk  mengumpulkan suara.  Para  eksekutif  yang  berbeda pendapat  tentang  keputusan  politik mencalonkan  diri  untuk  jabatan  publik secara  terbuka  mengungkapkan  kritik dan  protes  di  forum  internal  dan bahkan  mengeluarkan  pernyataan  di media  massa.  Kami  mengambil  jalan pintas  dengan  memecat  mereka  karena perbedaan pendapat
daripada mengambilnya (Nurak & Bao, n.d.).
Dari  hasil  wawancara  di  DPC
PDI-P  Kota  Batu  konflik  internal  yang terjadi di PDI-P Kota Batu tidak begitu banyak  diantaranya  hanya  perselisihan pendapat  dan  banyaknya  ide-ide  yang tertuang sehingga menimbulkan
perdebatan.  Sedangkan  konflik  yang seperti  kepentingan  elit  politik  dan kepentingan politik di luar partai sangat jarang  terjadi.  Hal  ini  di  karenakan hanya dilingkup DPC PDI-P Kota Batu
buka  di  lingkup  partai  pusat.  Adanya konflik  internal  yang  begitu  sedikit maka  sudah  jelas  bahwa  komunikasi yang  dibangun  didalamnya  sangatlah bagus, kapasitas yang dimiliki sangatlah  berkualitas  dan  solidaritas didalamnnya  sangatlah  tinggi.  Dan yang  paling  penting  adalah  demokrasi yang diterapkan didalamnya. Selain itu juga  terdapat  visi  misi  dan  anggaran dasar didalamnya yang membuat minimnya  terjadi  konflik  internal. Dengan  demikian  bisa  disimpulkan bahwa  PDI-P  memiliki  mekanisme penyelesaian  konflik  yang  efektif dibuktikan  dari  rendahnya  khasus konflik  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu PDI-P  membutuhkan  otonomi  yang lebih  besar  kepada  daerah  untuk melakukan manajemen organisasi. Pemerintah  perlu  membuat  peraturan perundangan yang memberikan
jaminan  bagi  partai  politik  agar  tidak terjadi konflik yang diakibatkan konflik internal.
Sekretaris DPC PDI-P  Kota Batu menyatakan  Visi  dan  Misi  dari  pada PDI-P  diantaranya  dapat  dilihat  bagan dibawah ini :
Gambar. 2 visi dan misi PDI-P

## Visi
• Visi  adalah  masa  depan  yang dicita-citakan  partai,  dan  oleh karena  itu  arah  perjuangan partai.  Sesuai  Pasal  6  Statuta Partai PDI-P
Misi • Misi merupakan kekuatan hidup partai dan dasar untuk kelangsungan  hidupnya.  Sesuai dengan  Pasal  7,  8,  9  dan  10 Anggaran Dasar Partai PDI-P
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
Berdasarkan  diagram  visi  dan misi  PDIP  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
Visi  Partai  PDI-P  berdasarkan
Pasal 6 adalah: 1. Alat  perjuangan  membentuk  dan membangun karakter bangsa,
berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
2. Sarana  Perjuangan  Lahirnya  Negara Ketuhanan dan Negara yang Berjiwa  Sosial  Nasionalisme  dan Sosial Demokrasi (Tri Sila)
3. Sarana  perjuangan  melawan  segala bentuk  individualisme  dan  untuk menghidupkan  kembali  semangat dan  semangat  gotong  royong  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila). 4. Wadah komunikasi politik,
pembinaan dan peningkatan partisipasi  politik  warga  negara,
serta  berjiwa  kepeloporan,  mampu memahami  dan  menjelaskan  ajaran Bung  Karno,  dan  kenegaraan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  negara bagian untuk membentuk kader.
Sedangkan  Misi  berdasarkan  AD partai PDI Perjuangan pasal 7, 8, 9 dan
10 yaitu:
1. Pasal  7  Partai  politik  yang    tujuan keseluruhannya adalah untuk mewujudkan  cita-cita  proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, guna  mewujudkan  keadilan  dan kesejahteraan dalam kerangka negara kesatuan
masyarakat
Republik Indonesia,
dengan semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika, berusaha  mewujudkan    Indonesia yang    sejahtera  dengan  keadilan sosial,  kedaulatan  di  bidang  politik, otonomi  di  bidang  ekonomi  dan Indonesia dengan identitas budaya. 2. Pasal  8  Partai  politik  dengan  tujuan khusus  adalah  untuk  mendirikan gerakan  politik  yang  berdasarkan kekuatan rakyat, untuk mewujudkan keadilan sosial, membangkitkan semangat,  memperkuat  kemauan, berorganisasi  dengan  tindakan  dan kekuatan  rakyat,  mendidik  dan membimbing
masyarakat.
kepentingan  politik,  ekonomi  dan politik  rakyat,  hak-hak  sosial  dan budaya, khususnya perjuangan untuk pemenuhan kebutuhan mutlak rakyat,  yaitu  kebutuhan  material berupa pangan, sandang,  papan dan transportasi serta kebutuhan spiritual berupa  kebudayaan,  pendidikan  dan kesehatan,  mengusahakan  kekuatan politik    konstitusional  sebagai  alat untuk mewujudkan misi konstitusional Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, ikut serta dalam terwujudnya ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial; semangat kerjasama  internasional    dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
3. Pasal  9  Kepala  pendidikan  dan pelatihan  masyarakat    bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  hak  dan kewajiban sipilnya. Merekrut anggota  dan  kader  partai  untuk mengabdi  di  organisasi  partai,
lembaga    dan  lembaga  politik. Mengembangkan  kader  partai  yang memiliki  jiwa  kepeloporan  dan keterampilan pemahaman serta kemampuan memaknai dan mengimplementasikan ajaran Bongarno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengumpulkan, merumuskan dan memenangkan aspirasi rakyat dalam politik pemerintahan negara. Mengumpulkan,  membangun  dan menggalang  kekuatan  rakyat  untuk membangun  dan  mewujudkan  cita- cita masyarakat Pancasila. Membangun komunikasi politik sesuai  dengan  hakikat  kehidupan politik  dan  membangun  partisipasi politik warga negara..
Melihat  dari  visi,  misi  dan anggaran  dasar  diatas  tahap-tahap penyelesaian  konflik  internal  yang dilakukan  adalah  melalui  tahapan komunikasi politik ( political communication ), proses political communication ini  dilakukan  dengan melakukan  komunikasi  yang  baik antara  kelompok  yang  bersangkutan
dalam konflik internal. Ketika
komunikasi  dibangun  dengan  baik maka  konflik  internal  yang  terjadi sangatlah minim. Terdapat lima langkah-langkah  dalam  menyelesaikan konflik internal dan mengatasi kesulitan dari konflik tersebut yaitu: 1. Mengenali atau pengenalan. Kesenjangan antara apa yang ditentukan dan apa yang seharusnya. Satu-satunya perangkap adalah mengabaikan masalah, mengabaikannya,  atau  menganggap ada  masalah  padahal  sebenarnya tidak.
2. Mendiagnosa.  Pada  langkah  ini, selidiki  dengan  benar  penyebab konflik.  Metode  5W  +  1H  yang akurat  dan  terbukti  bekerja  dengan sempurna dan berfokus pada masalah  utama  daripada  hal  -  hal sepele.
3. Ketiga  Solusi.  Fase  ini  dilakukan dengan  mengumpulkan  informasi tentang  kemungkinan  solusi  dari para  pemangku  kepentingan  dan mempertimbangkan solusi yang tidak  dapat  diterapkan  atau  tidak praktis dengan solusi terbaik.
4. Implementasi atau pelaksanaan.
Fase ini mengacu pada
implementasi  sesuai  dengan  solusi yang  dibuat  berdasarkan  kekuatan dan kelemahan proses implementasi.
5. Lima evaluasi. Banyak masalah baru dapat muncul selama fase Penyelesaian. Jika solusi tampaknya tidak  berhasil,  kembali  ke  langkah sebelumnya  sebagai  bahan  evaluasi untuk  perbaikan  sesuai  dengan  fase sebelumnya (NB., 2021).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
Penyelesaian konflik diatas sebagaimana  dapat  dilihat  dibagan berikut ini. Gambar. 3 Prosedur Penyelesaian konflik Peran komunikasi dalam penyelesian  konflik  sangatlah  penting. Sumber  komunikasi  menjadi  sangat penting  perannya  dalam  interaksi  dan komunikasi dalam bentuk apa pun. Hal ini  sangat  signifikan  dalam  apa  yang dilakukan  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan.  Oleh  karena  itu  sebelum melakukan komunikasi, maka komunikator  harus  mampu  terlebih dahulu  membuat  strategi  komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk simbol  atau  kode  dari  satu  pihak kepada  pihak  yang  lain  dengan  efek untuk  mengubah  sikap  atau  tindakan (Meifilina,  2021).  Strategi  komunikasi yang  dilakukan  partai  PDI-P  dalam melakukan  pendidikan  politik  adalah terlebih dahulu menetapkan komponen- komponen  yang  terkandung  dalam konsep komunikasi Harold D. Laswell,
yaitu  Who  Says  What  to  Whom  in Which  Channel  with  What  Effect
(Meifilina,  2021).  Model  pnyelesaian komunikasi yang perlu di implementasikan juga dalam penyelesaian  konflik  internal  adalah model  komuikasi  managing  staff. Managing  staff  merupakan  model komunikasi yang berfokus pada penyelesian  komunikasi  internal  dan teks  informasi.  Bentuk  komunikasi juga  berupa  intruksi  seperti  what? Who?  Lalu  untuk  hasil  intruksi  berupa laporan dan evaluasi. Dalam penyelesaian konflik internal di sebuah partai  politik  perlu  juga  memahami terkait The Government Communication Process Model (Hiebert,  1981)  yang  di  mana  dalam internal  mampu  menerapkan  strategi mengelola  informasi  yaitu  dimana internal  harus  mampu  untuk  menahan infomasi, membeberkan infomasi, memanfaatkan  momen  khusus  dan merayu  publik.  Dan  yang  terakhir adalah Synthesis  Model  of  Public Sector  Crisis  Comm  (Horsley  and Barker ,  20002)  disini  pihak  internal  di paksa  untuk  fokus  pada  integrasi, koordinasi  politik  dan  situasi  krisis sehingga  harus  mempertimbangkan upaya komunikasi yang sedang berlangsung, mengidentifikasi dan mempersiapkan potensi krisis,
peristiwa,  evaluasi  dan  revisi  upaya komunikasi dan yang terakhir meenganalisis kondisi institusidan koordinasi politik. Pengenalan Diagnosis
Solusi Pelaksanaan Evaluasi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)

## KESIMPULAN
Konflik  bersifat  impulsif  dan
terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan  manusia.  Konflik  dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  yang berkontribusi pada penyatuan, pembentukan dan pemeliharaan struktur  sosial.  Bagi  Coser,  konflik berjalan  seiring  dengan  pembentukan kesatuan  kelompok.  Dalam  struktur besar  dan  kecil,  konflik  merupakan indikator hubungan  yang sehat. Seperti halnya konflik internal yang muncul di lingkungan  PDI-P,  konflik  internal adalah hal yang wajar karena perjuangan PDI tumbuh sebagai organisasi dan organisme dan terbentuk
secara tepat dan cepat. Konflik internal yang  muncul  di  dalam  partai  dapat menjadi wahana untuk mempersatukan, menegakkan  dan  menopang  struktur sosial  yang  dibangun  oleh  DPC  PDI-P Kota Batu.
Disamping  itu  melalui  konflik internal  yang  terjadi  di  PDI-P  Kota Batu  ini  sangat  Memperjelas  garis partai  dan  mengizinkan  anggota  partai
yang belum berkontribusi penuh kepada  PDI-P  Kota  Batu  untuk berintegrasi  ke  dalam  partai  untuk menyelesaikan  perselisihan.  Dari  hasil wawancara  di  DPC  PDI-P  Kota  Batu konflik  internal  yang  terjadi  di  PDI-P Kota Batu tidak begitu banyak diantaranya hanya perselisihan pendapat  dan  banyaknya  ide-ide  yang tertuang sehingga menimbulkan perdebatan.  Adanya  konflik  internal yang  begitu  sedikit  maka  sudah  jelas bahwa  komunikasi  yang  dibangun
didalamnya sangatlah bangus, kapasitas yang dimiliki sangatlah berkualitas dan solidaritas didalamnnya sangatlah tinggi. Dengan demikian bisa disimpulkan  bahwa  PDI-P  memiliki mekanisme  penyelesaian  konflik  yang efektif  dibuktikan  dari  rendahnya khasus  konflik  yang  terjadi.  Oleh karena itu PDI-P membutuhkan otonomi  yang  lebih  besar  kepada daerah  untuk  melakukan  manajemen organisasi.  Pemerintah  perlu  membuat peraturan perundangan yang memberikan jaminan bagi partai politik agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan konflik internal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainurrohmah,  S.  (2019). Dinamika konflik  Partai  Politik  dalam Pemilihan umum walikota Surabaya Tahun 2015 . 9–36.
Arianto,  A.,  Zetra,  A.,  &  Fadhilah,  R.
R.  (2021).  Konflik  Politik  Dalam
Kepengurusan Partai Di Sumatera Barat. JURNAL

## TERAPAN PEMERINTAHAN
MINANGKABAU , 1 (1),  76–84. Https://Doi.Org/10.33701/Jtpm.V 1i1.1871
Aulia,  H.  (2017). Tinjauan  Yuridis Penyelesaian  Konflik  Internal Partai ( Studi Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011  Tentang  Partai  Politik  ) PENDAHULUAN Kajian
mengenai partai politik ( parpol ) merupakan  aspek  penting  di dalam  ilmu  hukum  tata  negara  . Bila berbic . 1 (November), 43–50.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
D, D., & Qur’ani, B. (2019). Increasing Community  Knowledge  Through the Literacy Movement. To Maega  |  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 17. https://doi.org/10.35914/tomaega. v2i1.235 Djuyandi,  Y.,  &  Suparman,  S.  M.
(2020).  Konflik  Internal  PPP  Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018.
Jurnal  Civic  Hukum , 5 (2),  176–
190.
https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.
13694 Eko  W,  A.  R.,  Kurniawati,  K., Yanuardi,  M.  H.,  &  Maulani,  M.
(2020).  Dwifungsi  ABRI  Dalam Konflik  Internal  PDI  1976-1998. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 9 (2), 179–192. https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.1 1162 Ghifari, M.  A. D.  Al,  Hananto, R. . U. D.,  &  Herawati,  R.  (2017). Hukum  Tata  Negara  sebagai Hukum  Tata  Negara  mengatur Sistem ini cocok dengan Pembangunan  Partai  Persatuan Pembangunan didirikan Nahdlatul  Ulama  (  NU  ),  Partai
Muslimin  Indonesia  (  Parmusi  ), Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  ( PSII  ),  Persatuan  Tarbiyah  Isl.
Diponegoro  Law  Journal , 6 (2),
1–17. Hannan,  A.  (n.d.). Problem  Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik . https://nasional.kompas.com/, Kurniawan,  I.  G.  H.,  Olivia,  F.,
Suprayogi,  A.,  Slamet,  S.  R.,
Hari,  A.,  &  Arianto,  H.  (1945). SENGKETA  INTERNAL  PARTAI POLITIK  DAN  RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .
Madalina,  M.,  &  Adityanta,  A.  (n.d.).
Analisis  Terhadap  Mekanisme Penyelesaian  Konflik  Internal Partai  Politik  Ditinjau  Dari
Prinsip Demokrasi . Meifilina,  A.  (2021).  Media  Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan  Pendidikan  Politik. Jurnal  Komunikasi  Nusantara , 3 (2),
101–110. https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2. 80 Mutakin,  A.  (2019).  Resolusi  Konflik Melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren. SANGKéP: Jurnal Kajian  Sosial  Keagamaan , 2 (1),
91–118. https://doi.org/10.20414/sangkep. v2i1.371 NB.,  M.  (2021).  Strategi  Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu  Tinjauan  Teoritis. JEMMA (Journal of Economic, Management  and  Accounting) , 3 (2), 194. https://doi.org/10.35914/jemma.v 3i2.643 Neji,  N.,  &  Politik,  D.  I.  (2018).
Resolusi . 4 (4), 28–41.
Nurak,  A.,  &  Bao,  B.  (n.d.). Konflik Internal  Partai  Politik  studi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (633-648)
tentang  Dualisme  Kepemimpinan Partai Hanura . Romli,  L.  (n.d.). Koalisi  Dan  Konflik Internal  Partai  Politik  Pada  Era
Reformasi  Coalition  and  Internal
Party  Conflicts  of  Reform  Era  in Indonesia . Sihombing, E. N. A. M.,  Widati, S., & Hadita,  C.  (2020).  Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah The  Implementation  of  Omnibus Law  in  The  Establishment  of Local  Legislation. Jurnal  Ilmiah
Penegakan  Hukum , 7 (2),  88–97. http://ojs.uma.ac.id/index.php/gak kum Tommy Juliantara. (2021). Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Masyumi Menanggapi Perjanjian  Roem-Royen  Tahun
1949. INTELEKSIA  -  Jurnal
Pengembangan  Ilmu  Dakwah , 2 (2),
373–392. https://doi.org/10.55372/inteleksi ajpid.v2i2.102