## Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia
dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara

## Helni Mu arsih Jumhur²⁷

## Abstrak
Lembaga pengelolaan dan penda aran nama domain di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang didirikan oleh masyarakat atau pemerintah. Pengelolaan dan penda aran nama domain di  Indonesia  dilakukan  oleh  lembaga  yang  dinamakan  PANDI  (Pengelola  Nama  Domain Indonesia).  PANDI  merupakan  organisasi  nirlaba  yang  dibentuk  oleh  komunitas  Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi registry domain ( .id ) . Dalam  tulisan  ini  akan  dikemukakan  beberapa  perbandingan  lembaga  pengelola  dan penda aran  nama  domain  di  beberapa  negara  yaitu,  Australia,  Singapura,  dan  Malaysia. Alasan dipilihnya negara-negara tersebut karena telah terbentuknya ins tusi dan peraturan yang komprehensif pada manajemen dan penda aran nama domain. Studi perbandingan ini bertujuan  untuk  menemukan  bentuk  nama  lembaga  yang  dapat  menjadi  acuan  dalam menentukan model lembaga negara serupa di Indonesia yang dapat mengatur manajemen domain penda aran yang tepat dan sesuai dengan undang-undang terkait. Kesimpulan dari peneli an ini adalah model lembaga pengelolaan dan penda aran nama domain yang paling tepat dan dapat digunakan sebagai acuan adalah lembaga pengelolaan dan penda aran nama domain di Australia (.AuDA).
Kata  kunci: penda aran  nama  domain,  pengelola  nama  domain  Indonesia,  lembaga pengelola nama domain, PANDI, .AuDA.

## Compara ve Study of the Ins tu onal Forms of Domain Name Management between Indonesia and Other Countries

## Abstract
Domain Name Management is conducted by the ins tute founded by people or ins tu ons established  by  the  government.  Management  and  the  registra on  of  Domain  Name  in Indonesia is conducted by an agency called PANDI (Domain Name Management of Indonesia). PANDI  is  a  non-proﬁt  organiza on  formed  by  the  Indonesian  Internet  community  and  the government on December 29, 2006 to become the domain registry (.id) on June 29, 2007. This paper  will  put  forward  some  comparisons  of  Domain  Name  Managements  in  several countries, namely: Australia, Singapore, and Malaysia. These countries are chosen because they already have the ins tu ons and comprehenshive regula ons on the management and registra on of domain names. The aim of this study is to ﬁnd the form of the name of the
27 Dosen pada Fakultas Economic and Business School, Telkom University, mu arsih@gmail.com, S.H. (Universitas Islam Bandung), M.H. dan Dr. (Universitas Padjadjaran).
ins tu on that can become a reference in determining the Indonesian State agency model management domain name registra on appropriate and in accordance with the Indonesian legisla on. This ar cle concluded that the most appropriate model of ins tu ons to be used as a reference is a model of Domain Name Management in Australia (AuDA) .
Keywords: domain name registra on, Indonesian domain name management, domain name management ins tu on, PANDI, .AuDA.

## A.  Pendahuluan
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pengelolaan nama domain, is lah nama domain telah ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa nama domain merupakan alamat seseorang atau badan usaha di internet yang dapat digunakan untuk  akses  informasi.  Bentuk  dari  lembaga  penda aran  nama  domain  dapat berbentuk  masyarakat  atau  badan  hukum.  Sementara  itu  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik, pengelola  nama  domain  ada  dua  pihak:  pertama, registry nama  domain  yang merupakan  penyelenggara  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan, pengoperasian  dan  pemeliharaan;  kedua, registrar nama  domain  orang,  badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan penda aran nama domain.
Registry nama domain wajib ditetapkan oleh menteri dan registrar nama domain selain oleh instansi wajib terda ar pada menteri. Seluruh registry dan registrar nama domain  memiliki  beberapa  kewajiban  dalam  mengelola  nama  domain  yaitu: pertama,  pengelolaan  nama  domain  harus  dijalankan  dengan  akuntabel;  kedua, penda aran nama domain harus dilaksanakan dengan asas penda aran pertama. Pengawasan  pengelolaan  nama  domain  dilakukan  oleh  menteri.  Menurut  teori negara hukum, pengaturan nama domain harus sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku bahwa lembaga pengelolaan dan penda aran nama domain di  Indonesia  didirikan  oleh  pemerintah  dan  atau  masyarakat  dengan  tujuan  jika terjadi  ke dakmampuan  lembaga  pengelola  nama  domain  yang  didirikan  oleh masyarakat  maka  pemerintah  dapat  mengambil  alih.  Berdasarkan  peraturan perundang-undangan, fungsi pemerintah dalam pengelolaan dan penda aran nama domain  adalah  memberikan  perlindungan  dan  rasa  aman  kepada  pengguna  atau pemilik nama domain di Indonesia. Pembentukan lembaga pengelola  nama domain di Indonesia diinisiasi oleh pihak masyarakat internet yaitu lembaga Pusilkom UI yang berhasil  menda arkan  Budi  Rahardjo¹  sebagai  kode  negara  domain  ngkat
1 ccTLD  sudah  di  re-delegasi  Budi  Rahardjo  kepada  M  Niel el Himam, atas  persetujuan lembaga  internasional ICANN.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
atas/ country  code  top-level  domain (ccTLD)  sehingga  pada  tahun  1998  berdirilah lembaga nirlaba Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) dan pada tahun 2006 menjadi registry domain  .id.  Pada  29  Juni  2007,  pemerintah  melalui  Departemen Komunikasi  dan  Informa ka  RI  (DEPKOMINFO)  secara  resmi  menyerahkan pengelolaan  seluruh  domain  internet  Indonesia  kepada  PANDI,  selain go.id dan mil.id .  Penyerahan  pengelolaan  domain .id ini  dituangkan  dalam  Berita  Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id No BA 343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI. Saat ini PANDI mengelola secara penuh domain co.id, biz.id, my.id, web.id,  or.id,  sch.id,  ac.id, dan net.id ,  serta  membantu  Pemerintah  Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id.
Pengelolaan nama domain di Indonesia diatur dalam UU ITE serta peraturan di bawahnya,²  yang  lahir  setelah  lembaga  pengelola  nama  domain  Indonesia  sudah berdiri  sehingga  dalam  kenyataannya  belum  ada  kesesuaian  antara  peraturan perundang-undangan yang ada dengan lembaga pengelola nama domain yang sudah berdiri.  Hal  ini  mengakibatkan  belum  jelas  dan  belum  sesuainya  bentuk  lembaga pengelola  nama  domain  di  Indonesia  sehingga  dibutuhkan  suatu  perbandingan bentuk lembaga pengelola nama domain dengan negara-negara lain, di antaranya Australia, Malaysia, dan Singapura. Pada tulisan ini, Penulis menggunakan metode peneli an berupa:
1.  Yuridis  norma f  kualita f  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundang- undangan  baik  secara  ver kal  maupun  horizontal  guna  mengetahui permasalahan  yang  terjadi,  perbandingan  dalam  bentuk-bentuk  lembaga pengelola, dan penda aran nama domain;
2.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  peneli an  ini  adalah  analisis  data  yuridis kualita f dengan menggunakan daya abstrak dan penafsiran hukum selanjutnya hasil analisis dibuat dalam bentuk uraian (deskripsi).³

## B.  Bentuk-Bentuk  Lembaga  Pengelola  dan  Penda aran  Nama  Domain  di Australia, Singapura, dan Malaysia
Dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa perbandingan lembaga pengelola dan penda aran  nama  domain  di  beberapa  negara  yaitu,  Australia,  Singapura,  dan Malaysia.  Alasan  dipilihnya  ke ga  negara  tersebut  dikarenakan  ke ganya  telah memiliki  lembaga  dan  peraturan  yang  komprehensif  tentang  pengelolaan  dan penda aran nama domain di masing-masing negaranya.
2 Pengaturan nama domain diatur dalam UU ITE serta peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Eelektronik (PPSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.
3 Ronny Hani jo Soemitro, (1994), Metodologi Peneli an Hukum dan Jurumetri , Jakarta: Ghalia, hlm. 26 -27.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
1.  Lembaga  Pengelola  Nama  di  Australia: The  Australian  Domain  Name
Administrator (.AuDA)
Dimulai dari negara Australia yang memiliki sistem hukum Anglo Saxon ,⁴ pengelolaan nama domain di Australia telah dilakukan dengan sangat teratur karena ada lembaga pengelola nama domain yaitu AuDA yang merupakan badan independen atau self- regulatory body untuk nama domain .au .⁵ Pada bulan Desember 2000, Pemerintah Australia  secara  resmi  mengesahkan  AuDA  sebagai  lembaga  yang  tepat  untuk mengelola  ruang  domain .au .  selain  sebagai  pengelola  nama  domain,  AuDA merupakan ccTLD bagi pengelolaan nama domain di Australia. AuDA telah ditunjuk oleh ICANN sebagai lembaga pengelola nama domain yang dikelola dengan baik dan efek f.
Pengelolaan  nama  domain  AuDA  dak  melakukan  sistem  penda aran  secara langsung  kepada  penda ar  tetapi  dengan  memberikan  hak  pengelolaan  kepada registrar dengan perjanjian lisensi dan registrar ini harus memenuhi akreditasi yang telah  diatur  dalam  kebijakan  yang  dikeluarkan  AuDA,  selanjutnya registrar akan memberikan  hak  untuk  melakukan  penda aran  kepada  pemohon  dan  pemohon harus menunjuk pihak registrar yang menjadi pengelola nama domain yang diajukan. a.  Kelembagaan Pengelola Nama  Domain di Australia :  .AuDA di Australia Pengaturan  nama  domain  di  Australia  saat  ini  ada  di  bawah  kendali Au  Domain Administra on Ltd. (AuDA) .au.⁶ Domain Administra on Ltd. (AuDA) adalah badan independen atau self-regulatory body untuk nama domain .au. Pada bulan Desember 2000, Pemerintah Australia secara resmi mengesahkan AuDA sebagai lembaga yang tepat  untuk  mengelola  ruang  domain  (.au).  Pemerintah  memiliki  wewenang terhadap nama-nama domain di bawah pengaturan Undang-Undang Telekomunikasi Tahun 1997. Pada bulan Oktober 2001, ICANN mengakui AuDA sebagai operator yang tepat  untuk  .au  berdasarkan  perjanjian sponsorship .  AuDA  adalah  administrator untuk ccTLD Australia (.au) dan domain  ngkat kedua yang terkait. Pada tahun 2000, AuDA telah berhasil dikembangkan sebagai efek f administrator .au dan mendapat penghargaan sebagai contoh ccTLD yang dikelola dengan baik.
AuDA  adalah  badan  independen  atau self-regulatory  body dan  ccTLD  untuk pengelolaan   nama domain di Australia yang diatur berdasarkan aturan yang masih berada  di  bawah  kendali  Undang-Undang  Telekomunikasi  Australia.  AuDA  dak melakukan  penda aran  nama  domain  secara  langsung  kepada  penda ar  tetapi menunjuk pihak lain yaitu registry sebagai reseller dan merupakan perusahaan yang diberikan  izin  oleh  AuDA  untuk  melakukan  penda aran  nama  domain  dan
4 R i n d a   A m a l i a ,   “ S i s t e m   H u k u m   S i n g a p u r a ”   h p : / / w w w . g o o g l e . c o m / rindaamalia.dosen.narotama.ac.id/Fﬁles/F2013/F07/FKuliah-10-Sistem-Hukum-Singapura.
5 AudA, “AudA History”, h p://www.ausregistry.com.au/role-of-the-registry, diunduh 20 Oktober 2013.
6 AudA, “About AudA”, h p://www.AudA.org.au/about-AudA/, diunduh 15 Juli 2013.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 483
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
perusahaan tersebut harus memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh peraturan kebijakan AuDA. Registrar yang telah terakreditasi diberikan lisensi sebagai reseller kepada registrant . Registrant merupakan pihak pengelola nama domain bagi para penda ar.
b.  Fungsi dan Peran .AuDA sebagai Pengelola Nama di Australia AuDA adalah administrator untuk .au dan domain  ngkat kedua yang terkait.⁷ AuDA berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu dunia manajer terbaik  dalam  prak k  ccTLD.  Rencana  ini  menetapkan  pekerjaan  yang  akan dibutuhkan  selama  ga  tahun  ke  depan  agar  .AuDA  dapat  mempertahankan posisinya dengan cara mendukung secara sehat dalam lingkungan berkelanjutan yang bersifat self-regulatory di dunia yang cepat berubah ini. Peran AuDA antara lain: 1)  Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan nama domain;
2)  Lisensi 2DL registry operators ;
3)  Akreditasi dan license registrars ;
4)  Menerapkan perlindungan dan keamanan consumer ;
5)  Memfasilitasi .au Dispute Resolu on Policy ; dan
6)  Mewakili domain .au di ICANN dan forum internasional lainnya;
Pada  awalnya .au dialokasikan  oleh  Jon  Postel,  operator  dari  IANA  ke  Kevin Robert Elz dari Melbourne University pada tahun 1986.⁸ Lima tahun kemudian sekitar tahun 1990-an, industri internet Australia membentuk badan independen atau self- regulatory  body yang  dinamakan  untuk  mengoperasikan  ccTLD.  Tantangan  yang dihadapi AuDA sangat signiﬁkan. Dalam pengelolaan .au berbeda dengan domain ngkat  dua,  sebelumnya  telah  didelegasikan  kepada  organisasi  yang  berbeda beberapa di antaranya dioperasikan sistem registry mereka sendiri. Namun sebagian besar nama domain dengan kode negara .au dipertahankan dalam sistem registry kuno yang  dak aman sehingga dibutuhkan pergan an sistem.
Pada  tahun  2001  AuDA  mengeluarkan  tender  terbuka  bagi  pihak  yang berkepen ngan untuk mengajukan tawaran untuk menerapkan dan mengoperasikan sistem registry terbaik untuk berbagai domain  ngkat dua dalam .au . AusRegistry berhasil melakukan konsolidasi sistem registry yang terbuka untuk semua domain .au ngkat dua.⁹ Pada tahun 2005, setelah tender lain yang terbuka, AusRegistry sekali lagi terpilih untuk menjadi penyelenggara registry ngkat dua untuk periode empat tahun yang dimulai tanggal 1 Juli 2006 sampai tahun 2009, AuDA mengumumkan
7 AudA,  “Strategc  Plan”,  h p://www.AudA.org.au/about-AudA/our-org/strategic-plan/,diunduh  20  September 2012.
8 AudA, “History of the .au TLD”,h p://www.ausregistry.com.au/role-of-the-registry, diunduh 20 Oktober 2013.
9 Ausregistry.com.au is a 3LD, Australian country code Domain Name. AusRegistry oﬀers the following Domain types within the .au ccTLD.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
bahwa  Perjanjian  Lisensi  sebagai Registry.au melalui  perjanjian  lisensi Registry dengan AusRegistry sampai dengan 2014.
Pada  masa  kerja  sebagai registry  operator ,  ARI registry bekerja  dengan  AuDA untuk menumbuhkan .au top level domain dengan strategis memperluas jaringan dan  membantu  memperkuat registry operator  nama  domain .au untuk menumbuhkan  dan  menda arkan.  Dengan  demikian,  sejak AusRegistry menjadi registry operator dari nama domain . au , jumlah penda aran telah berkembang dari hanya lebih dari 270.000 pada tahun 2002 menjadi lebih dari 2,2 juta pada tahun 2011,  dengan  pertumbuhan  25%  rata-rata  penda aran  dari  tahun  ke  tahun. AusRegistry juga  menciptakan  dan  memperluas  jaringan registrar ke  AuDA terakreditasi.
c.  Prosedur Penda aran Lembaga Nama Domain AuDA di Australia Penda ar yang ingin mengajukan penda aran nama domain com.au , net.au , org.au , asn.au , atau id.au , dapat memilih registrar penda aran dan mengiku  proses aplikasi mereka.¹⁰ Beberapa registrar memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, untuk lebih jelas dapat melihat da ar registrar AuDA yang sudah terakreditasi, dan jika ingin mengajukan penda aran gov.au domain name , Penda ar harus mengiku proses yang tercantum pada website h p://www.domainname.gov.au/ dan untuk mengajukan nama domain edu.au domain, penda ar dapat mengiku  petunjuk yang tercantum dalam website h p://www.domainname.edu.au/. Langkah selanjutnya, penda ar  perlu  menghubungi registrar yang  akan  mengelola  nama  domain. Registrar akan memberikan layanan di antaranya: memperbaharui rincian penda ar, delegasi  nama server, dan  layanan  terkait  lainnya.  Beberapa registrar juga memberikan layanan hos ng , administrasi yang  dak berada di bawah wewenang AuDA dan untuk mengetahui data dare registrar yang penda ar pilih silakan lihat layanan  WHOIS  yang  ada  di  website  AuDA.  Sebagai  penda ar  nama  domain, penda ar memiliki hak-hak sebagai berikut:
1)  memilih registrar yang diinginkan atau reseller ;
2)  jika  menggunakan reseller ,  penda ar  harus  tahu  bahwa registrar yang  dipilih merupakan registrar terda ar;
3)  memahami secara sadar semua materi dan semua biaya untuk registrasi nama
10  Domain Name is an addressing construct used for iden fying and loca ng computers on the Internet. Domain Names provide a system of easy-to-remember Internet addresses, which can be translated by the Domain Name System (DNS) into the numeric addresses   (Internet Protocol(IP) numbers) used by the network. For example: IP Address: 202.65.12.105 maps to the ausregistry.com.au Domain Name. Domain Names at the same level of the hierarchy must be unique. Thus, for example, there can only be one .com.au at the top-level of the hierarchy, and only one ausregistry.com.au at the next level of the hierarchy. Domain Names must: a)  be at least 2 characters long;
b)  contain only le ers (a-z), numbers (0-9) and hyphens (-), or a combina on of these;
c)  start and end with a number or a le er, not a hyphen; and
d)  not contain hyphens in the third and fourth posi on (eg. ab--cd.com.au).
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
domain, sebelum menda arkan  nama domain penda ar; 4)  mentransfer nama domain penda ar antara registrar dan reseller ;
5)  memiliki  hak  untuk  mengajukan  keluhan  kepada registrar dan  jika  dak  puas dengan  hasilnya,  maka  penda ar  dapat  mengajukan  keluhan  kepada  AuDA secara langsung.
d.  Lembaga  Sengketa    Nama  Domain  di  .AuDA: .au Dispute  Resolu on  Policy (auDRP )¹¹
Tujuan auDRP ini adalah untuk memberikan alterna f yang lebih murah dan cepat untuk resolusi perselisihan antara penda ar dari nama domain .au dan hak bersaing dalam nama domain .auDispute Resolu on Policy (auDRP), termasuk aturan-aturan prosedural .auDRP ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2002 asn.au , com.au , id.au , net.au dan nama domain org.au .¹² Tanggal 19 Juni 2003 auDRP ini diperpanjang untuk menutupi nama domain edu.au . auDRP ini merupakan adaptasi dari Uniform Dispute Resolu on  Policy (UDRP)  yang  diatur  oleh  ICANN  sehubungan  dengan Top  Level Domain dunia (gTLD).¹³ .auDRP ini disusun oleh AuDA's Dispute Resolu on Working Group . Dari dimulainya sistem auDRP tahun 2002 sampai dengan April 2007, telah dikeluarkan  80  keputusan,  48  (atau  60%  dari  keputusan)  dari  keputusan  ini mengakibatkan perintah untuk transfer nama domain yang disengketakan.
2.  Lembaga Pengelola Nama di Singapura: Singapore Network Informa on Centre (SGNIC)
Singapura  merupakan  negara  bekas  jajahan  Inggris,  maka  dapat  diketahui  bahwa Singapura mempunyai sistem hukum, yaitu Common Law System atau Anglo Saxon , detail, penerapan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan negara.¹⁴ Bahkan saat ini terdapat pengakuan yang lebih besar pada yurisprudensi lokal di dalam perkembangan common law di Singapura. Jadi, lebih meni kberatkan situasi dan kondisi yang ada dalam negara Singapura. Pengelolaan nama domain di Singapura berada di bawah The Infocom Development Authority of Singapore (IDA).¹⁵
11  Mark  Bender,  “What's  in  a  Name:  Domain  Name  Disputes  Involving  Trademarks  in  Australia”, h p://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091066, diunduh 15 Juli 2013.
12 au Dispute  Resolu on  Policy  (auDRP),  h p://www.AudA.org.au/policies/current  policies/2010-
05/h p://www.AudA.org.au/policies/current-policies/2010-05/.
13 auDRP  1.  Background,  I.3.  The  auDRP  is  an  adapta on  of  the  Uniform  Dispute  Resolu on  Policy  (UDRP) administered by the Internet Corpora on for Assigned Names and Numbers (ICANN) with respect to the global Top Level Domains (gTLDs). The auDRP diﬀers from the UDRP in two main respects:
a)  to take account of the policy rules that apply to .au domain names, that do not apply to gTLD domain names;
and
b)  to address prac cal constraints that have become apparent since arbitra ons under the UDRP began in 1999.
14 Ibid, hlm. 3. 15  The Infocomm Development Authority of Singapore (IDA), h p://www.ida.gov.sg/, diunduh 12 Juli 2012.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 486
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
IDA merupakan badan hukum milik Pemerintah Singapura yang didirikan pada saat  terjadi  merger  antara the  Na onal  Computer  Board (NCB)  dan Telecommunica on Authority of Singapore (TAS), yang bertujuan untuk mengelola perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  di  Singapura.  Lembaga pengelola nama domain di Singapura adalah Singapore Network Informa on Centre (SGNIC). Meskipun SGNIC merupakan lembaga nirlaba, tetapi  lembaga ini berada di bawah  IDA  sehingga  pengelolaan  nama  domain  terencana  dan  terkendali  dengan baik  karena  Pemerintah  Singapura  dapat  terlibat  langsung  dalam  proses  regulasi pengelolaan nama domain. Hal yang paling menarik untuk dipelajari adalah SGNIC telah memiliki lembaga sengketa nama domain yang telah mempunyai sistem yang sangat teratur sehingga telah berhasil menyelesaikan sengketa nama domain yang membuat para pemilik nama domain merasa aman.

## a.  Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Singapura: SGNIC
SGNIC dibentuk pada bulan Oktober 1995 dengan tujuan utama pemberian ruang internet  nama  domain  di  Singapura  serta  menyediakan  forum  bagi  para Internet Service Provider lokal dan badan pengawas untuk membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi yang eﬁsien dari layanan internet di Singapura.¹⁶ Pada Juni 1997, SGNIC didirikan sebagai perusahaan terbatas swasta yang dimiliki sepenuhnya oleh NCB. SGNIC kemudian dipindahkan ke IDA ke ka pemerintah menggabungkan NCB dan  Otoritas  Telekomunikasi  Singapura  pada  tanggal  1  Desember  1999.¹⁷  SGNIC ber ndak sebagai registry untuk SGTop-Level Domain dan mengakreditasi registrar untuk menjalankan fungsi registrar dalam menyediakan penda aran untuk SG ccTLD kepada penda ar.¹⁸
b.  Fungsi dan Peran SGNIC sebagai Pengelola Nama di Singapura Singapore  Network  Informa on  Centre (SGNIC) Private  Limited adalah registry nasional  nama  domain  . sg di  Singapura.¹⁹  Sebagai registry ,  SGNIC  beroperasi  dan mengontrol  ngkat  atas  sistem  nama  domain  Internet .sg dan  mengelola penda aran (a) nama domain  ngkat ke ga di bawah- ngkat kedua .com , . org , . net , . edu , . gov . dan per domain, dan (b) nama domain  ngkat kedua di bawah domain top- level.sg . ("SLDs").
16  SGNIC, “History”, h p://www.sgnic.sg/page/history-sgnic, diunduh 17 Juli 2013. 17  The Infocomm Development Authority of Singapore (IDA),h p://www.ida.gov.sg/, The Infocomm Development Authority of Singapore (IDA), a statutory board of the Singapore Government, was formed on 1 December 1999 when  the  government  merged  the  Na onal  Computer  Board  (NCB)  and  Telecommunica on  Authority  of Singapore (TAS), as a result of a growing convergence of informa on technology and telephony. IDA aims to grow Singapore  into  a  dynamic  global  infocomm  hub  and  to  infocomm  for  Singapore's  economic  and  social development.
18  SGNIC, “Structure SGNIC” , h p://www.sgnic.sg/page/structure-sgnic, diunduh 17 Juli 2013. 19  Registra on  Policies,  Procedures  and  Guidelines  (RPPG),  SGNIC  REGISTRATION  POLICIES,  PROCEDURES  AND
GUIDELINES
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
SGNIC  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  . sg domain ruang nama dan memiliki kewenangan dan kapasitas untuk masuk ke dalam perjanjian dengan en tas apapun untuk mengelola penda aran, pemeliharaan, dan operasi lainnya dari nama domain . sg SGNIC telah terakreditasi sejumlah penda ar ("penda ar terakreditasi"), untuk penda aran dan operasi lainnya seper update , transfer , penghapusan, dan pembaharuan pemulihan dari nama domain . sg , com.sg , .org.sg , .net.sg , edu.sg , dan .per.sg . Sebuah da ar penda ar terakreditasi SGNIC yang tersedia di h p://www.sgnic.sg. SGNIC mungkin menunjuk registrar ("registrar yang ditunjuk") untuk menda ar dan memelihara nama domain sg. (nama domain gov.sg misalnya).  Dalam  dokumen  ini,  referensi  untuk  penda ar  termasuk  penda ar terakreditasi (dan reseller dan agen mereka).
c.     Prosedur Penda aran Domain Name di SGNIC Dalam  proses  pengajuan  penda aran  nama  domain,  SGNIC  memiliki  aturan kebijakan Registra on  Policies,  Procedures  and  Guidelines (RPPG).²⁰  Dokumen  ini menetapkan Kebijakan Penda aran, Prosedur, dan Pedoman yang berkaitan dengan nama  domain  . sg di Singapura  yang  saat  ini diterapkan  oleh SGNIC salah  satunya adalah domain . sg. Nama-nama yang berisi karakter non-La n (an "Internasionalisasi Nama  Domain"  atau  "IDN")  dan  versi  yang  berbeda  dari  IDN  yang  sama  terkait dengan itu ("Varian"). Pada dokumen ini, nama domain adalah IDN, referensi untuk "nama domain" melipu  referensi ke varian IDN. Dokumen ini, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu oleh SGNIC, berlaku untuk kedua penda ar dan harus dibaca  hubungannya  dengan  perjanjian  lain  yang  relevan  antara  masing-masing pihak dan SGNIC. SGNIC²¹ menerima penda aran nama domain di bawah top-level sg. dan nama domain  ngkat kedua terbuka: . com.sg , . org.sg , . net.sg , . edu.sg, dan . per.sg.
Biaya yang  mbul dalam proses penda aran telah diberitahukan dalam lampiran peraturan  kebijakan  ini.  SGNIC  berhak  mengubah  perjanjian Registry ,  RPPG  ini dengan pemberitahuan 30 hari dari tanggal perubahan tersebut dan akan di- pos ng di website yang sama yaitu SGNIC di h p://www.nic.net.sg .²² Perjanjian Registrant dianggap  telah  diubah  pada  jangka  waktu  berakhirnya  tanggal  pemberitahuan tersebut dan akan mengikat terhadap registrar dan registrant .
d.  Lembaga  Penyelesaian  Perselisihan  Nama  Domain  di  Singapura: Singapore Domain Name Dispute Resolu on Policy ( Singapore Domain Dispute Policy ) di SGNIC SGNIC mengadopsi SDRP sebagai kebijakan otoritas untuk kode negara  ngkat atas
20 Registra on  Policies,  Procedures  and  Guidelines (RPPG)  ini  diatur  oleh  dan  harus  ditafsirkan  sesuai  dengan hukum Republik Singapura Version 4, May 2012 Mapletree Business City.
21  Singapore Network Informa on Centre (SGNIC) Pte Ltd.
22 Ibid , hlm.3; Categories and Eligibility Criteria for .SG Domain Names ,  (3.1-3.8), hlm 3-6.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 488
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
domain Singapura.²³ SDRP adalah kebijakan yang menetapkan kerangka pengaturan tentang  bagaimana  perselisihan  antara registrant dan  pihak  (selain  SGNIC)  atas penda aran dan penggunaan nama domain . sg milik registrant diselesaikan. Se ap pihak yang berpar sipasi dalam  ndakan administra f harus mematuhi syarat dan kondisi dari SDRP tersebut. Tindakan akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan aturan tambahan dari SDRP tersebut. Dalam menjalankan proses peradilan melalui SDRP terdapat mekanisme yang tertuang di dalamnya , yaitu suatu kebijakan yang dibuat oleh SGNIC sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa nama domain. 3.  Lembaga  Pengelola  Nama  Domain  di  Malaysia: Malaysia  Registrar  of  My Domain (MyNIC)
Malaysia  adalah  negara  dengan  sistem  hukum  sama  dengan  Singapura  karena keduanya merupakan bekas  jajahan Inggris, tetapi Malaysia menganut sistem federal yang  terdiri  atas  negara-negara  bagian.²⁴  Singapura  pernah  menjadi  bagian  dari negara bagian Malaysia tetapi melepaskan diri menjadi negara mandiri. Pengelolaan nama  domain  di  Malaysia  dilakukan  oleh  lembaga  yang  dinamakan  Malaysia Registrar  of  My  Domain (MyNIC)  yang  merupakan  sebuah  badan  yang  berada  di bawah Departemen Komunikasi dan Mul media Malaysia (KKMM) dan diatur oleh Komunikasi  Malaysia  dan  Komisi  Mul media  (MCMC).  Malaysia  dipilih  sebagai referensi  dalam  perbandingan  sistem  pengaturan  nama  domain  karena  dalam pengaturan nama domain di Malaysia, pihak pemerintah dan pihak swasta berhasil melakukan pengelolaan nama domain secara harmonis sehingga nama domain yang dianggap sebagai subjek yang strategis dapat terkendali dan terlindungi dengan baik oleh pemerintah. Hal ini merupakan contoh yang baik dalam hal perlindungan hukum yang  diberikan  pemerintah  kepada  para  pemilik  nama  domain  dalam  melakukan penda aran nama domain.
a.  Kelembagaan  MyNIC di Malaysia MyNIC (badan hukum Berhad MyNIC; Penda aran Perusahaan No: 735031-H) adalah lembaga di bawah Ministry of Science, Technology, and Innova on (MOSTI) dan diatur oleh Malaysian  Communica on  and  Mul media  Commission (MCMC).²⁵  MyNIC adalah satu-satunya administrator untuk alamat web yang berakhir dengan .my di Malaysia.  Sebagai  nama  domain  ngkat  nasional,  MyNIC  merupakan  organisasi
489
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
23 Ibid ,  hlm.  14; Fees ,  hlm  16;  SGNIC,  “Singapore  Domain  Name  Dispute  Resolu on  Policy  (SDRP)  Policy”, h p://www.sgnic.sg/sites/default/ﬁles/SDRPRules/1May2010/28ﬁnal/.pdfVersion, diunduh 6 November 2001. 24  Pahroji,  “Perbandingan  Hukum  ketenagakerjaan  Negara  Malaysia  dan  Negara  Indonesia  dalam  Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia” ,
h p://www.unsika.ac.id/sites/default/ﬁles/upload/Perbandingan/Sistem/Hukum/Ketenagakerjaan/Negara/M alaysia/dan/Indonesia.pdf.
25  MYnic, “About Mynic”, h p://mynic.my/en/about-us.php 19/07/2013, diunduh 19 Juli 2013.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
nasional  milik  Malaysia  dan  merupakan  merek  individu  yang  unik  ( unique  brand iden ty) di  internet.  MyNIC  mengelola  penda aran  nama  domain  di  antaranya: .com.my , . org.my , . net.my , . edu.my , . gov.my , mil.m y, dan . name.my. b.  Fungsi dan Peran MyNIC sebagai Pengelola Nama di Malaysia MyNIC adalah satu-satunya badan yang mengelola ccTLD untuk Malaysia. Siapa saja yang ingin menda ar <.nama domain.my> dapat melakukannya ke MyNIC. MyNIC memiliki aturan atau prosedur yang sangat lengkap dalam penda aran nama domain, dan aturan tersebut di publikasi dalam website MyNIC. MyNIC adalah administrator tunggal untuk alamat web yang berakhir dengan .MYNIC . Sebagai  ngkat nasional nama domain, MyNIC menyediakan organisasi Malaysia dan individu iden tas merek yang unik di Internet .
MyNIC memegang tanggung jawab mengembangkan kebijakan domain  ngkat atas dan melaksanakan proyek-proyek peneli an seper : 1)  IPv6 ( Internet Protocol versi 6);
2)  DNSSEC ( Domain Name Server Security Extensions );
3)  ENUM (Nomor Telepon Pemetaan);
4) Anycast dan IDN (Mendunia Nama Domain);
5)  Mempromosikan  dan  mengadakan  pela han  kegiatan  untuk  penggunaan teknologi di atas
MyNIC mengelola delapan (8) kategori nama domain, yaitu:
a)  .my : bagi individu dan organisasi Malaysia;
b)  . com.my : bagi organisasi/kegiatan komersial;
c)  . net.my : bagi organisasi/ kegiatan yang terkait dengan jaringan;
d)  . org.my : bagi organisasi/kegiatan yang  dak memenuhi syarat ;
e)  .edu.my : bagi organisasi pendidikan Malaysia;
f)  . gov.my : bagi organisasi Pemerintah Malaysia;
g)  .mil.my : bagi organisasi militer Malaysia;
h)  . name.my : bagi penggunaan pribadi individu Malaysia. MyNIC  memiliki  jaringan reseller nasional  yang  memperkerjakan  24x7  asisten yang  membantu  dalam  melakukan  penda aran  dan  kegiatan  penagihan  nama domain. Reseller tersebut juga ahli dalam memberikan pelayanan satu atap untuk semua web dan internet kebutuhan. Di antara layanan yang diberikan adalah:
1)  pengembangan website ;
2)  membuat account email ;
3)  web hos ng ;
4)  desain web ;
5)  pembaharuan tahunan nama domain.
Selain  itu, reseller mereka  juga  menyediakan service lain  yang  berhubungan dengan kebutuhan web dan internet. Service lain yang disediakan di antaranya:
1   Bentuk Lembaga merupakan  badan  independen  atau self-regulatory  body untuk  nama
domain .au ,  pada  bulan  Desember 2000,  Pemerintah  Australia  secara resmi  mengesahkan  AuDA  sebagai lembaga yang tepat untuk mengelola ruang domain .au . Pada Juni 1997, SGNIC didirikan sebagai  perusahaan  terbatas swasta dan dimiliki sepenuhnya oleh  NCB.  SGNIC  kemudian dipindahkan  ke  IDA.²⁶  ke ka pemerintah  menggabungkan N C B   d a n   O t o r i t a s Telekomunikasi  Singapura  pada tanggal 1 Desember 1999. (badan hukum Berhad MyNIC; Penda aran  Perusahaan  No: 735031-H)  adalah  lembaga  di bawah Ministry  of  Science, Technology  and  Innova on ( M O S T I )   d a n   d i at u r   o l e h MCMC. 2   Fungsi dan Peranan AuDA  adalah  administrator  untuk ccTLD .au.
S e b a g a i r e g i s t r y ,   S G N I C beroperasi  dan  mengontrol n g ka t   a t a s   s i s t e m   n a m a d o m a i n   i n t e r n e t . s g d a n mengelola penda aran (a) nama domain  ngkat ke ga di bawah- n g k a t   k e d u a . c o m , . o r g ,
. net ,. edu , . gov . dan per domain, dan  (b)  nama  domain  ngkat kedua  di  bawah  domain top-
level.Sg . ("SLDs"). MyNIC  adalah  administrator tunggal untuk alamat web yang berakhir  dengan .MYNIC .n diatur oleh MCMC. Australia/auDA Singapura/SIGNIC Malaysia/MyNIC
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
491
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
1)  pengembangan website ; 2)  membuat account email ; 3)  web hos ng ; 4)  desain web ;
5)  pembaharuan tahunan nama domain.
c.  Prosedur Penda aran Domain Name di MyNIC MyNIC adalah satu-satunya badan yang mengelola ccTLD Malaysia. Siapapun yang ingin  menda ar  nama  domain .my hanya  dapat  dilakukan  di  MyNIC.  Aplikasi penda aran nama domain untuk . edu.my , gov.my, dan . mil.my harus disampaikan secara online melalui sistem online MyNIC. Aplikasi disampaikan melalui e-mail dak akan dilayani. Aplikasi untuk com.my , .org.my , . net.my , dan <dan nama domain.my> yang  harus  dilakukan  melalui  mitra  MyNIC  secara  resmi  ditunjuk,  yang  disebut reseller . d.  Lembaga Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di Malaysia: Domain Name Dispute Resolu on Policy (MyDRP)
Dalam penyelenggaraannya, lembaga penyelesaian sengketa MyNIC memiliki aturan yang berisi tentang: pertama, MyNIC'S ( .my ) Domain Name Dispute Resolu on Policy (Policy)  yang  berisi  tentang  kebijakan  dari  penyelenggaraan  sistem  penyelesaian sengketa nama domain; dan kedua, MYNIC'S ( .my ) Domain Name Dispute Resolu on (the  Rules)  yang  berisi  aturan  yang  terkait  dengan  aturan  penyelenggaraan penyelesaian sengketa nama domain.
26  The Infocomm Development Authority of Singapore (IDA),h p://www.ida.gov.sg/, The Infocomm Development Authority of Singapore (IDA), a statutory board of the Singapore Government, was formed on 1 December 1999
3   Prosedur Penda aran Penda ar  yang  ingin  mengajukan penda aran  nama  domain  memilih registrar Anda  dan  iku   proses aplikasi  mereka.  Beberapa registrar memberikan  pelayanan  langsung kepada  masyarakat  untuk  lebih  jelas lihat da ar registrar AuDA yang sudah terakreditasi,  untuk  mengajukan penda aran  nama  domain gov.au , Anda  harus  mengiku   proses  yang t e r c a n t u m   p a d a w e b s i t e h p://www.domainname.gov.au/ dan untuk mengajukan nama domain edu.au ,  Anda  dapat  mengiku petunjuk  yang  tercantum  dalam w e b s i t e h p://www.domainname.edu.au/. Dalam  proses  pengajuan  nama domain  SGNIC  memiliki  aturan kebijakan yakni  Registra on P o l i c i e s ,   P r o c e d u r e s   a n d Guidelines (RPPG). Aplikasi  Penda aran  dilakuka secara online . 4   Lembaga Penyelesaian
Perselisihan SDRP  adalah  kebijakan  yang m e n e t a p k a n   k e r a n g k a pengaturan tentang bagaimana perselisihan  antara registrant
dan  pihak  (selain  SGNIC)  atas penda aran  dan  penggunaan n a m a   d o m a i n   . s g m i l i k
r e g i s t r a n t d i s e l e s a i k a n .
MyDRP disediakan oleh MyNIC y a n g   b e r f u n g s i   u n t u k m e n y e l e s a i k a n   s e n g ke t a pemilik nama domain.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara

## 5.  Lembaga Pengelolaan dan Penda aran Nama Domain di Indonesia
Lembaga Pengelola Nama Domain di Indonesia sebenarnya telah memiliki bentuk yang  sesuai  dengan  peraturan  internasional  yang  dikeluarkan  oleh  ICANN  yakni pengelola  nama  domain  adalah  lembaga  nirlaba  diberi  kewenangan  untuk mengelola dirinya sendiri sehingga lembaga tersebut diperbolehkan mengeluarkan peraturan sebagai aturan main dalam pengelolaan dan penda aran nama domain.²⁷ Namun  syaratnya  adalah  peraturan  tersebut  harus  sesuai  dengan  peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁸
when  the  government  merged  the  Na onal  Computer  Board  (NCB)  and  Telecommunica on  Authority  of Singapore (TAS), as a result of a growing convergence of informa on technology and telephony. IDA aims to grow Singapore  into  a  dynamic  global  infocomm  hub  and  to  infocomm  for  Singapore's  economic  and  social development.
27  PANDI, “Sejarah PANDI” , h p://www.pandi.or.id/ diunduh 5 Juni 2012. 28  Selain itu karena di Indonesia Nama Domain termasuk bagian industri strategis bagi negara maka harus ada keterkaitan  antara  peran  pemerintah  dengan  lembaga  pengelola  penda aran  nama  domain  tersebut. Pemerintah  Indonesia  dapat  mengadopsi  cara  beberapa  negara  melakukan  pengendalian  tentang  lembaga nama domain tersebut dengan cara mendelegasikan kepemilikan dan kewenangan pemerintah kepada lembaga pengelola penda aran nama domain.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
Selanjutnya  kedudukan  pemerintah  dalam  lembaga  pengelola  penda aran nama  domain  di  Indonesia  seharusnya  sesuai  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan ICANN  bahwa  negara  hanya  berperan  sebagai  lembaga Advisor yang  bertugas memberikan  per mbangan  pengelolaan  nama  domain  dan  memberikan perlindungan kepada para pengguna nama domain. Pembentukan lembaga advisory tersebut dapat diinisiasi oleh pemerintah dengan menunjuk menteri terkait untuk menjadi ketuanya. Hal ini sudah diatur dalam peraturan menteri bahwa pengelola nama  domain  harus  mendapat  rekomendasi  dari  forum  nama  domain,  forum  ini beranggotakan unsur pemerintah dan unsur perwakilan dari asosiasi. Oleh karena peraturan menteri (selanjutnya disebut sebagai Permen) ini baru saja keluar di tahun 2013, maka pengaturan, dalam proses pembentukan PANDI belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut, tetapi dalam permen tersebut  diberikan  kesempatan  selama  satu  tahun  untuk  melakukan  penyesuaian proses  pembentukan  lembaga  pengelola  nama  domain  di  Indonesia  agar  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam  pembentukan  lembaga  nama  domain  tersebut,  substansi  yang  harus diperjelas  adalah  tentang  kedudukan  nama  domain  sebagai  bagian  dari  industri teknologi informasi/telema ka, yaitu tentang kedudukan industri tersebut sebagai industri  yang  strategis  bagi  negara.  Ar nya,  jika  semua  pihak  mengakui  industri telema ka  merupakan  industri  yang  strategis  bagi  negara  maka  pemilik  industri tersebut  adalah  negara  sehingga  secara  otoma s  nama  domain  juga  merupakan subjek yang dimiliki oleh negara. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa segala pengaturan tentang pengelolaan nama domain harus  dilakukan oleh negara. Namun berdasarkan UU ITE, negara sudah memberikan ruang kepada semua pihak bahwa pengelola  nama  domain  adalah  masyarakat  atau  pemerintah.  Ar nya  pemerintah sendiri telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan penda aran nama domain adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat asalkan pembentukan lembaga  tersebut  sesuai  dengan  proses  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Diawali dari peraturan yang ada dalam UU ITE disebutkan bahwa nama domain merupakan alamat internet yang dapat dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, atau negara. Badan pengelola nama domain dapat dibentuk oleh masyarakat dan atau pemerintah, sementara itu penda ar nama domain dilakukan dengan asas “ ﬁrst come ﬁrst serve ” yaitu penda ar pertama yang akan mendapatkan hak atas nama domain  tersebut.  Dalam  PPSTE  lebih  diuraikan  lagi  bahwa  para  pihak  dari pengelolaan dan penda aran nama domain terdiri dari: 1) Registry yaitu pihak yang mengelola  nama  domain;  2) Registrar yaitu  pihak  yang  diberikan  hak  untuk melakukan penda aran nama domain; 3) pengguna nama domain yaitu pihak yang
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
dapat melakukan penda aran nama domain yaitu perseorangan, badan usaha, atau negara.
Dalam Permen tentang domain diatur lebih terurai lagi yaitu para pihak dalam pengelolaan dan penda aran nama domain diatur lebih detail lagi, di mana masing- masing  pihak  memiliki  prosedur,  tugas,  dan  kewenangan  masing-masing  sesuai dengan peraturan yang ada. Diawali dari penger an pengelola nama domain yang terdiri atas registry dan registrar di mana registry diberikan hak untuk mengelola nama domain  ngkat generik dan nama domain  ngkat  nggi Indonesia, sementara registrar diberikan  hak  oleh registry untuk  melakukan  penda aran  kedua  ngkat nama domain tersebut. Tugas utama dari registry adalah: 1) melakukan masukan terhadap  pengaturan  dari  nama  domain;  2)  melakukan  pengawasan  terhadap penda aran nama domain; 3) menyelesaikan perselisihan nama domain.
Selanjutnya dijelaskan lagi bahwa pembentukan dari pengelola nama domain ( registry ) harus berdasarkan rekomendasi dari forum Nama Domain Indonesia yang terbentuk dari perwakilan pemerintah, pakar, dan perwakilan asosiasi /perwakilan organisasi  yang  terkait  dengan  pengelolaan  nama  domain  di  Indonesia.  Karena peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur tentang pembentukan lembaga  nama  domain  baru  keluar  setelah  lembaga  PANDI  berdiri  maka implementasi  dari  peraturan  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  keberadaan lembaga  pengelola  nama  domain  yang  sudah  ada.  Hal  tersebut  juga  dikarenakan lembaga  pengelola  nama  domain  yang  sudah  ada  telah  memiliki  peraturan- peraturan yang dibuat dalam bentuk kebijakan PANDI yang dijadikan acuan dalam pengelolaan  nama  domain  di  Indonesia.  Meskipun  peraturan-peraturan  tersebut keluar sebelum peraturan dibawah UU ITE dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah tetapi peraturan tersebut sudah sesuai dengan UU ITE dan peraturan internasional tentang pengelolaan nama domain di suatu negara.
Dalam  Permen  disebutkan  bahwa  masa  peralihan  untuk  penyesuaian implementasi Permen diberikan waktu selama satu tahun, dan dalam waktu tersebut dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian-penyesuaian antara peraturan yang telah dibuat  oleh  pemerintah  dengan  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  PANDI.  Dalam peneli an ini hal yang menjadi pokok permasalahan adalah mencari bentuk yang ideal  dari  lembaga  pengelola  nama  domain  di  Indonesia  yang  sesuai  dengan peraturan internasional dan peraturan nasional.
Melihat ke dakpas an dalam pengaturan tentang pengelolaan nama domain di Indonesia, dalam peneli an ini penulis melakukan studi banding dengan negara yang telah memiliki lembaga pengelola nama domain ( registry ) dan memiliki kebijakan tentang  pengelolaaan  dan  pembentukan  kelembagaan  nama  domain.  Salah  satu negara  yang  penulis pilih untuk dijadikan model pengelolaan nama domain adalah negara Australia dengan nama registry .AuDA.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara
AuDA dibentuk berdasarkan perintah dari negara dan peraturan dari pengelolaan nama  domain  berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  UU  Telekomunikasi  di Australia.  AuDA  berperan  sebagai  ccTLD  bagi  Australia  sehingga  melalui  ccTLD pemerintah. Pemerintah  dak membuat peraturan secara detail tentang pengelola dan  penda aran  nama  domain  di  Australia  melainkan  pemerintah  memberikan kekuasaan kepada AuDA untuk membuat kebijakan berupa rules dan policy tentang pengaturan  nama  domain.  Kebijakan  tersebut  harus  mengacu  kepada  UU Telekomunikasi  Australia  dan  peraturan  yang  ditetapkan  ICANN.  AuDA  dak melakukan  penda aran  nama  domain  secara  langsung  melainkan  memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menjadi registrar , tetapi lembaga registrar tersebut  harus  memenuhi  standar  akreditas  yang  ditetapkan  AuDA.  Jika registrar memenuhi  standar  maka  AuDA  akan  memberikan  lisensi  kepada registrar untuk pengelolaan  nama  domain  dan  juga  menyelenggarakan  proses  penyelesaian sengketa  para  pengguna  nama  domain.  Sistem  akreditasi  ini  merupakan  cara pemerintah  melakukan  fungsi  pengendalian  tanpa  melanggar  prinsip-prinsip internasional  yang  dikeluarkan  oleh  ICANN.  Melalui  proses  akreditas  ini  maka pemerintah melalui AuDA dapat mencabut izin registrar yang melanggar syarat dan ketentuan pengelolaan dan penyediaan jasa penda aran nama domain di Australia.
Proses penda aran nama domain yang disediakan oleh registrar sangat mudah dimana  para  pengguna  yang  bermaksud  menda arkan  nama  domain  dapat melakukan  penda aran  secara online ,  dengan  memasukkan  semua  aplikasi  yang menjadi prasyarat. Registrar akan melakukan veriﬁkasi dalam jangka waktu beberapa hari, ke ka penda ar nama domain mendapatkan persetujuan tentang penggunaan nama domain yang diajukan maka bersamaan dengan itu pengguna nama domain sudah dianggap tunduk kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh registrar yaitu tentang ketentuan penda aran nama domain, ketentuan pengguna nama domain, dan  ketentuan  tentang  penyelesaian  sengketa  nama  domain.  Jadi,  jika  suatu  hari terjadi  perselisihan  antara  pengguna  nama  domain  atau  antara  pengguna  nama domain  dengan registrar maka  para  pihak  secara  otoma s  harus  menyelesaikan sengketa melalui lembaga sengketa di luar pengadilan atau ADR. Lembaga ADR ini disediakan oleh registrar dan keputusannya bersifat ﬁnal dan binding ar nya ke ka sengketa sudah diputuskan dalam forum sengketa tersebut maka para pihak  dak boleh melakukan upaya lain.
Pengaturan  pengelola  nama  domain  oleh  AuDA  sangat  prak s,  mudah,  dan sederhana  sehingga  memberi  kemudahan  kepada  para  pihak  terutama  para pengguna domain di Australia. Selain itu karena pemerintah  dak terlalu intervensi dalam  proses  dan  pengaturan  pengelolaan  nama  domain  di  Australia,  maka keseluruhan  peraturan  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh registry /AuDA  dapat dilakukan  dengan  efek f.  Hal  ini  telah  memberikan  kepas an  hukum  bagi  para pengguna nama domain baik bagi individu maupun perusahaan.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara

## C.  Penutup
Dengan melihat beberapa bentuk lembaga pengelola nama domain di ke ga negara yang  dikemukakan  penulis  maka  Indonesia  dapat  mengacu  kepada  lembaga pengelola  nama  domain  Australia  yaitu  auDA  karena  auDA  memiliki  bentuk organisasi  yang  mengombinasikan  antara  peranan  pemerintah  dan  swasta  dalam pengelolaan  nama  domain  sehingga  bentuk  tersebut  sesuai  dengan  keadaan  dan posisi nama domain di Indonesia. Diharapkan dengan mendapatkan contoh bentuk pengelola  nama  domain  di  negara  lain  yang  cocok  dengan  karakteris k  sistem pengelolaan  nama  domain  di  Indonesia,  pemerintah  dapat  membuat  peraturan perundang-undangan yang melindungi kepen ngan semua pihak.

## Da ar Pustaka
Buku Ronny  Hani jo  Soemitro, Metodologi  Peneli an  Hukum  dan  Jurumetri ,  Ghalia, Jakarta, 1994.

## Dokumen Lain
AuDA, “AuDA History”, h p://www.ausregistry.com.au/role-of-the-registry, diunduh tanggal  20 Oktober 2013.
_____, “About AuDA", h p://www.AuDA.org.au/about-AuDA/, diunduh tanggal 15 Juli 2013.
_____,  “Strategic  Plan”,h p://www.AuDA.org.au/about-AuDA/our-org/strategic- plan/, diunduh tanggal 20 September 2012.
_____, “.au Dispute Resolu on Policy (auDRP)”
h p://www.AuDA.org.au/policies/current policies/2010-05/ _____, “Strategic  Planning” , h p://www.AuDA.org.au/about-AuDA/our- org/strategic-plan, diunduh Juli 2012 Bender, Mark,“What's in a Name: Domain Name Disputes Involving Trademarks in Australia”,  h p://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091066, diunduh tanggal 15 Juli 2013.
Mynic, “About Mynic”, h p://mynic.my/en/about-us.php 19/07/2013, diunduh pada tanggal 19 Juli 2013
Pahroji,  “Perbandingan  Hukum  ketenagakerjaan  Negara  Malaysia  dan  Negara Indonesia  Dalam  Perlindungan  Hukum  dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia”, h p://www.unsika.ac.id/sites/default/ﬁles/upload/Perbandingan/Sistem/Huk um/Ketenagakerjaan/Negara/Malaysia/dan/Indonesia.pdf,  diunduh tanggal 20 Juli 2012.
PANDI, “Sejarah PANDI” , h p://www.pandi.or.id/ , diunduh tanggal 5 Juni 2012.
R i n d a A m a l i a ,   “ S i ste m   H u ku m   S i n ga p u ra ”,   h p : / / w w w. go o g l e . co m / rindaamalia.dosen.narotama.ac.id/Fﬁles/F2013/F07/FKuliah-10-Sistem- Hukum-Singapura.
SGNIC,“SGNIC,  Singapore  Domain  Name  Dispute  Resolu on  Policy  (SDRP) Policy”,h p://www.sgnic.sg/sites/default/ﬁles/SDRPRules/1May2010/28ﬁnal/. pdf Version 1, diunduh pada tanggal 6 November 2001.
_____,  “Mission  Statement”,  h p://www.sgnic.sg/page/mission-statement, diunduh pada tanggal 21 Juli 2012.
_____, “History”, h p://www.sgnic.sg/page/history-sgnic, diunduh pada tanggal 17 Juli 2013.
_____,  “Mission  Statement”,  h p://www.sgnic.sg/page/mission-statement, diunduh pada tanggal 21 Juli 2012.
_ _ _ _ _ ,   T h e   I nfo co m m   D eve l o p m e nt   A u t h o r i t y   o f   S i n ga p o re   ( I DA ) , h p://www.ida.gov.sg/, diunduh pada tanggal 12 Juli 2012.
Helni Mu arsih Jumhur: Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara