## IMPLEMENTASI FUNGSI KONTROL PERS TERHADAP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999

## Riswansyah Muhsin
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : rizwa.lover78@gmail.com

## Abstract
Law Number 40 The Year 1999 regarding the Press is one of the rules of law which has a function in the effort to realize a good life together. In  broad  outline  of  press  coverage  has  reflected  the  process  of democratization,  is  no  longer  controlled  by  the  government,  the alignment of the press is based on the truth with based on moral and ethical  values  and  laws,  without  any  influence  or  pressure  either internal or external.
Keywords: Press Control Function on Government.

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  merupakan salah  satu  aturan  hukum  yang  memiliki  fungsi  dalam  upaya mewujudkan  kehidupan  yang  baik  bersama.  Secara  garis  besar liputan  pers  telah  mencerminkan  proses  demokratisasi,  tidak  lagi dikendalikan  oleh  pemerintah,  penyelarasan  pers  didasarkan  pada kebenaran dengan didasarkan pada nilai-nilai dan hukum moral dan etika, tanpa pengaruh atau tekanan baik internal maupun eksternal.
Kata kunci: Fungsi Kontrol; Pers; Pemerintah;

## A. PENGANTAR
Pers merupakan lembaga infrastruktur sosial politik di negara Indonesia. Pers berada di masyarakat serta memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dan  negara.  Pers  memiliki  kedudukan  penting  dalam  masyarakat  dan kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Karena pentingnya dalam kehidupan negara demokrasi,
Wajah pers Indonesia sendiri mengalami pergantian dari waktu ke waktu. Pada  Masa  Orde  Lama,  tepatnya  pada  tahun  1960,  pers  diwajibkan mendukung  dan membela  Manifesto  Politik RI,  Dekrit  Presiden  5 Juli  1959, Demokrasi  Terpimpin,  serta  kebijakan-kebijkana  lain  yang  ditetapkan pemerintah.  Sejak  lahirnya  UU  Pokok  Pers  tahun  1966,  terdapat  sebuah kemajuan  dalam  hal  kebebasan  pers  berupa  ditiadakannya  sensor  dan pembredelan.  Namun,  ketentuan  ini  “dimandulkan”  dengan  adanya  pasal dalam  undang-undang  yang  sama  yang  menyatakan  masih  diperlukannya Surat  Izin  Terbit  atau  SIT.  Pada  26  Maret  1965,  pemerintah  mewajibkan
lembaga pers untuk berafiliasi pada partai politik, sehingga seiring berjalannya waktu,  lembaga  pers  yang  berafiliasi  pada  partai  politik  yang  kuat,  menjadi kuat pula dari segi bisnis. (Swantoro dan Atmakusumah dalam Surjomiharjo, 2002: 181-185).
Pers  sebagai  sub-sistim  dari  sistim  sosial  yang  ada,  di  mana  pers  itu diterbitkan, perlu menjaga adanya kesadaran tersebut,  untuk memantapkan arah  pengabdian  pers  nasional  bagi  kepentingan  masyarakatnya.  Suatu pengabdian  yang  akan  turut  menjamin  keberhasilan  pembangunan,  yang pada gilirannya akan dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan pers itu sendiri.
Di  dalam  Pedoman  Pembinaan  Idiil  Pers  dijelaskan,  bahwa  pers nasional  sebagai  lembaga  masyarakat  yang  mempunyai  fungsi  untuk mendukung  kemajuan  masyarakat  lingkungannya,  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab  untuk  menyebarluaskan  pesan-pesan  kemajuan  dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat pembacanya. Penyebarluasan  pesan-pesan  semacam  itu  sekaligus  akan  dapat menanamkan  kesadaran,  kepercayaan  dan  harapan  yang  wajar  kepada masyarakat  bahwa  orang  Indonesia  itu  sebenarnya  mampu  untuk merencanakan dan menyelesaikan pembangunan dengan baik; bahwa setiap keberhasilan  pembangunan  akan  menempatkan  kita  dalam  keadaan  yang lebih baik, dan bahwa dengan demikian arah pembangunan yang kita anut itu dapat di pertanggung-jawabkan.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  1999, Tentang Pers, istilah ‘pers’ berarti lembaga dan wahana komunikasi massa yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi,  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam bentuk  tulisan,  suara,  gambar,  suara  dan  gambar,  sesuai  dengan  rumus penulisan berita yakni 5 W + 1 H, serta data dan grafik maupun dalam  bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran  tersedia.  Akhir-akhir  ini,  timbul  kegamangan  dalam  dunia  pers. Kegamangan itu merupakan akibat dari pelaksanaan kebebasan pers berupa kritik yang tak berperasaan, menyesatkan, dan sangat miring. Ada dua kasus utama yang diamati oleh peneliti, yang pertama kasus Djadja Suparman (DS) versus  beberapa  harian,  antara  lain  Radar  Bali,  Sumatra  Ekspres,  Rakyat Merdeka,  dan  Jawa  Pos,  yang  kedua  kasus  Tommy  Winata  (TW)  versus majalah Tempo.
Pers di Indonesia harus menggeser paradigma lama dan harus menjadi lembaga Independent, yang memihak pada kebenaran. Pers Indonesia boleh jadi  sekali  waktu  bekerja  untuk  menyukseskan  program  pemerintah  atau menyorot  kebijakan  pemerintah  dengan  kritis  atau  sekedar  mendampingi kebijakan pemerintah. Namun, dalam posisi yang bermacam-macam itu pers harus tetap enjadi lembaga yang menurut perubahan demi kepentingan rakyat banyak. (Edy Susanto, 2010 : 33).
Oleh  karena  banyaknya  dinamika  terhadap  pers  di  Indonesia  yang dianggap dapat melemahkan posisi pers dan tidak lagi mampu memberikan kontribusi  dan  perubahan  mendasar  terhadap  situasi  dan  kondisi pemerintahan  di Indonesia,  sehingga  diperlukan penguatan  terhadap fungsi kontrol  pers  di  Indonesia.  Karena  itu  peneliti  menganggap  sangat  penting dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Fungsi Kontrol Pers Terhadap
Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Fungsi  Kontrol  Pers  Terhadap  Pemerintahan  Dalam  Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah mencerminkan perlunya  kebebasan  pers  sebagaimana  dimuat  dalam  diktum  pertimbangan yang menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis; kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh  informasi,  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  sangat  hakiki, yang  diperlukan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus dapat menjamin dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
Perumusan makna pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 mengandung makna yang lebih luas, apabila dibandingkan dengan pengertian pers  menurut  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  1984  jo  Undang-  undang Nomor 11 Tahun 1966. Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun  1999  tersebut  menyatakan  bahwa  "Pers  adalah  lembaga  sosial  dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kewajiban kegiatan jurnalistik meliputi; memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar,  serta  data  dan  grafik maupun  dalam  bentuk  lainnya  dengan  menggunakan  media  cetak,  media elektronik, dan segalajenis salaran yang tersedia.
Implikasi  kewajiban  Pers  Nasional  terhadap  kehidupan  pers  nasional, yaitu  menumbuh  kembangkan  pemberitaan  oleh  pers  nasional  secara obyektif,  berpihak  pada  kebenaran  bukan  kekuasaan,  atau  golongan kepentingan  tertentu,  menjaga  keseimbangan  pemberitaan  melalui pelaksanaan  hak  jawab,  dan  hak  koreksi  melalui  media  pers  yang bersangkutan.
Implikasi peran Pers Nasional terhadap kehidupan pers; tercermin pada penyajian  pemberitaan  yang  menjunjung  tinggi  persatuan  dan  kesatuan bangsa.  Pelaksanaan  peran  Pers  Nasional,  khususnya  yang  berkaitan pemberitaan  konflik  politik,  masih  mengalami  hambatan  terutama  yang menyangkut  agenda  kelompok  primordial  (suku,  agama,  ras).  Peran  Pers Nasional  masih  terhambat  oleh  belum  tersosialisasikannya  Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, khususnya para penegak hukum (Jaksa, Hakim, Polisi dan  Pengacara/Advokat).  Dengan  demikian  untuk  penerapan  hukum ( rechtstoepassing ),  khususnya  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999 ternyata  unsur  struktural  (lembaga  atau  institusi)  masih  belum  dapat
memahami secara baik dan benar. Pemahaman yang keliru atau tidak utuh terhadap substansi suatu undang-undang yang akan diterapkan akan dapat menghasilkan  sesuatu  yang  menyimpang  dari  apa  yang  dicita-cita  oleh pembentuk undang-undang. Lebih dari itu akan berakibat pudarnya keadilan, sebagaimana hakekat atau tujuan akhir dari hukum atau undang-undang itu sendiri.  Terhadap  kondisi  yang  demikian  perlu  dilakukan  sosialisasi (penyuluhan,  penataran,  kursus,  dan  penyegaran)  melalul  media  elektronik maupun cetak.
Implikasi  Peran  serta,  masyarakat  terhadap  kehidupan  pers  nampak pada, kontrol sosial yang dilakukan melalui pembentukan lembaga pemantau pers ( Media Wacth ) di Makassar. Masyarakat mempunyai keberanian untuk menyampaikan  opini  (pendapat)  melalui  media  yang  telah  disiapkan  oleh Aliansi Jurnaslis Independen.

## 2. Konsekuensi Logis Prinsip Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Kriteria  mengenai  pers  yang  bebas,  adalah  pers  yang  mampu membebaskan diri dari intervensi baik dari pemerintah yang berkuasa, pemilik modal maupun kelompok kepentingan. Sedangkan terhadap kriteria pers yang bertanggungjawab,  adalah  pers  yang  lebih  dekat  dengan  Sistem Pers Otoritarian ketimbang Sistem Pers Libertarian . Karena di dalam Sistem Pers Libertarian kebebasan  media/jurnalis  dapat  menjadi  lembaga  yang mengacaukan situasi sosial politik, dan akan melahirkan sosok wartawan yang tidak bertanggungjawab serta selalu curiga. Sistem Pers Libetarian ini, dapat terjebak menjadi agen utama perubahan sosial. Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang mampu memberdayakan masyarakat.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999, mempunyai  implikasi  terhadap  kebebasan  pers.  Hal  ini  sangat  tergantung pada  bagaimana  memberikan  arti  terhadap  kebebasan  pers  tersebut. Kebebasan  lebih  ditekankan  pada  kebebasan  untuk  memperoleh  informasi. Namun  demikian,  dalam  memperoleh  informasi  tersebut,  pers  tetap  harus berpegang  pada  prinsip  tanggungjawab  sosial  sebagai  bagian  dari  proses demokratisasi.
Sistem pers yang dianut atau diterapkan, adalah sistem pers yang bebas dan bertanggungjawab. Bebas bukan berarti tanpa batas, dan Pers Nasional bertanggungjawab  terhadap  masyarakat  dan  pemerintah,  menjunjung  nilai- nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Secara  garis  besar  pemberitaan  pers  telah  mencerminkan  proses demokratisasi,  pemberitaan  pers  tidak  lagi  dikontrol  oleh  pemerintah, keberpihakan  pers  didasarkan  pada  kebenaran  dengan  mendasarkan  pada nilai-nilai  moral  dan  etik  serta  hukum,  pemberitaan  diusahakan  berimbang. Disamping  itu,  pemberitaan  dilakukan  dengan  menekankan  fakta  yang sebenamya (obyektif), tanpa ada pengaruh atau tekanan baik internal maupun ekternal. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara benar, pemberitaan menciptakan rasa aman, sejahtera dan damai.
Namun demikian, terdapat beberapa. kelemahan, yaitu masih kurangnya sosialisasi  dariUndang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers,  serta masih  perlu  dibenahinya  profesionalisme  insan  pers,  dan  aparat  penegak hukum  yang  berkualitas  untuk  mendukung  penerapan  hukum  pers  dalam
masyarakat. Selain itu,diperlukan suatu institusi peradilan yang benar- benar bebas  dan  bersih  untuk  menegakan  prinsip-prinsip  pers  bebas  dan bertanggung  jawab.  Dengan  demikian  akan  tercipta  adanya  keseimbangan hak dan kewajiban dari negara, dan rakyatnya. Negara berhak untuk menuntut setiap warga negara untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada negara, namun rakyatpun berhak untuk menuntut, agar negara juga menghormati hak- hak mereka yang dijamin oleh hukum seperti halnya kebebasan pers.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers mempunyai implikasi positif terhadap kehidupan pers, yaitu semakin tumbuh dan berkembangnya kehidupan pers yang memberikan perlindungan hukum bagi  insan  pers,  masyarakat  dan  pemerintah.  Beberapa  indikasi  implikasi tersebut  tercermin  dalam  hal:  Pers  dapat  melaksanakan  peran,  yaitu menegakkan  nilai-nilai  dasar  demokrasi,  supremasi  hukum,  dan  hak  asasi manusia  dan  menjalankan  fungsinya  secara  baik  sebagai  media  informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi; Pers tidak dikenakan penyensoran dan pembreidelan atau pelarangan penyiaran, sehingga dapat menyajikan informasi secara, obyektif dan netral.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman  Surjomiharjo,  dkk,  2002, Sejarah  Pers  di  Indonesia, Jakarta:Penerbit Buku Kompas.
Alex  Sobur.  2001. Analisis  Teks  Media  :  Suatu  Pengantar  Untuk  Analisis Wacana,  Analisis  Semiotik,  Dan  Analisis  Framing, Bandung  :  PT. Remaja Rosda Karya.
Asep Syamsul M Romli.  2006.  Jurnalistik Praktis Untuk Pemula.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Atmadi. T, 1985, Sistem Pers Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung.
Edy Susanto, 2010, Hukum Pers Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta.
Ibnu  Hamad,  2004. Konstruksi  Realitas  Politik  dalam  Media  Massa  :  Sebuah Studi  Critical  Discourse  Analysis  Terhadap  Berita-Berita  Politik . Yogyakarta : Granit
Nuhrawati, A. (2018). Hukum Dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Pleno Jure , 7 (2), 16-27.
Krisna Harahap, 1996. Kebebasan pers tri Bud'i Utami , Bandung : populer
, 2003, Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia, Bandung: PT. Grafitri.
Ryan  Soegiarto.  2009. Mengenal  Pers  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka  Insani Madani
Suroso, 2001, Menuju Pers Demokrasi, Yogyakarta : LisP.