INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5572-5588 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Firqah Annajiyah Mansyuroh 1 ✉
Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Email: firqahannajiyahmansyuroh@uin-antasari.ac.id 1 ✉
Abstrak
Muslim harus mengkonsumsi produk halal termasuk konsumsi Skin-Care untuk perawatan wajah. Meski Skin-Care  adalah  produk  non-makanan  yang  tidak  dikonsumsi  secara  langsung  namun  Skin-Care sebenarnya menyentuh kulit Anda secara langsung dan termasuk nagian dari pemakaian dan konsumsi. Islam  memiliki  banyak  aturan  hukum,  baik  dalam  Al- Qur’an,  hadis  maupun  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Halal Kosmetik dan Penggunaannya yang berkesesuaian dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk  Halal. Menjadi menarik  untuk  perlu  kita  ketahui  adalah  apakah  mahasiswa  yang  merupakan  target  pasar  terbesar produk skincare sudah memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi aturan hukum yang ada. Pertanyaan penelitian dalam ini adalah bagaimana tingkat pemahaman dan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas  Syariah  UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembelian dan pemakaian skin-care halal.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (Field  Research),  yang  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman  hukum dan kesadaran  hukum  mahasiswa  fakultas  Syariah  UIN  Antasari  Banjarmasin,  kemudian  secara  sistematis dijelaskan mengenai data- data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah  yang  ada.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  74,90  persen  mahasiswa  memiliki  tingkat pemahaman dengan kategori tinggi dan hanya 0,55 persen dalam kategori rendah. Jika dikalkulasikan dari total pernyataan pada indikator sikap hukum dan perilaku hukum. Maka 65,7 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori tinggi, 25,56 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sedang,  dan  8,74  persen  memiliki  tingkat  kesadaran  hukum  yang  masih  rendah.  Dapat  disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena pemahaman hukum yang baik dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Skin-Care Halal, Kepatuhan Syariah

## Abstract
Muslims must consume halal products, including consuming Skin-Care for facial care. Even though Skin- Care is a non-food product that is not consumed directly, Skin-Care actually touches your skin directly and is part of the use and consumption. Islam has many legal rules, both in the Koran, hadith and Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 26 of 2013 concerning Halal Cosmetic Standards and their use which  is  in  accordance  with  Law  Number  33  of  2014  concerning  Halal  Product  Guarantees  and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Implementation of the Halal Product Guarantee Sector. What is interesting for us to know is whether students, who are the biggest target market for skincare  products,  have  the  legal  awareness  to  comply  with  existing  legal  regulations.  The  research question in this research is what is the level of understanding and legal awareness of students at the Sharia  Faculty  of  UIN  Antasari  Banjarmasin  regarding  the  purchase  and  use  of  halal  skin-care.  This research is field research (Field Research), which uses descriptive methods with a quantitative approach, namely by looking at the level of legal understanding and legal awareness of Sharia faculty students at UIN Antasari Banjarmasin, then systematically explaining the data obtained in the research based on reviews from formulation of the existing problem. The results of this research show that 74.90 percent of students have a level of understanding in the high category and only 0.55 percent in the low category. If calculated from the total statements on indicators of legal attitudes and legal behavior. So 65.7 percent have a level of legal awareness in the high category, 25.56 percent have a level of legal awareness in the medium category, and 8.74 percent have a low level of legal awareness. It can be concluded that the majority of students at the Sharia Faculty of UIN Antasari have a high level of legal awareness, because the students themselves have a good understanding of the law.
Keyword: Legal Awareness, Halal Skin-Care, Sharia Compliance

## PENDAHULUAN
Skin-Care  atau  perawatan kulit  berada diantara kosmetik  dan  dermatologi (cabang kedokteran yang mempelajari diagnosis dan pengobatan kulit). Ada kategori terpisah dari obat-obatan  yang  dimaksudkan  untuk  mendiagnosis,  menyembuhkan,  meringankan, mengobati, mencegah penyakit, atau mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh (misalnya, tabir surya dan krim jerawat). Namun, beberapa produk, seperti tabir surya pelembab dan sampo  anti  ketombe,  termasuk  dalam  kedua  kategori  tersebut.  Akan  tetapi  Skin-Care berbeda  dari  dermatologi  karena  juga  melibatkan  profesional  non-medis  seperti  ahli kosmetik dan praktisi perawatan luka. Skin-Care tidak hanya melibatkan perilaku pribadi, tetapi juga mengubah lingkungan dan kondisi kerja (FDA, 2015).
Sebagai target pasar untuk industri perawatan kulit, pelajar yang sedang berkembang memasuki usia remaja akhir antara usia 18 dan 25 tahun. Masa ini merupakan salah satu tahapan  perkembangan  yang  dialami  oleh  semua  manusia.  Penampilan  menjadi  fokus utama pada poin ini, karena individu cenderung berusaha untuk diterima oleh kelompok
sosialnya.  Penampilan  membuat  seseorang  lebih  menarik,  sehingga  perlu  memiliki penampilan  yang  menarik,  terutama  bagi  mahasiswa.  Oleh  karena  itu,  mereka  menjaga perawatan tubuh dengan produk Skin- Care (Jeff Fromm, 2018).
Mahasiswa  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia,  menurut  Rani  dan  Krishnan  bahkan  rela membayar  lebih  mahal  sebuah  produk  Skin-Care  yang  memenuhi  kriteria  halal.  Produk perawatan kulit memiliki dampak yang sangat besar pada kulit penggunanya baik secara positif maupun negatif. Kebanyakam orang menjadi lebih peduli tentang efek berbahaya dari bahan kimia yang digunakan dalam produk perawatan kulit. Di Malaysia, sebagian besar pengguna adalah orang Melayu yang umumnya beragama Islam. Sebagai Muslim, mereka menggunakan produk Halal yang bebas dari bahan babi atau hewani yang tidak diproses sesuai prinsip Islam. Hal ini menunjukkan mereka telah patuh kepada hukum bahkan dalam pembelian dan pemakaian Skin-Care (Rani & Krishnan, 2018).
Berdasarkan hasil penelitian preferensi merek kosmetik konsumen Indonesia sebanyak 48% kosmetik impor, di urutan kedua kosmetik lokal sebesar 36% yang tidak  melakukan pemilihan sebanyak 16%. (Eliot Simangunsong, 2018). Berdasarkan survei ZAP Clinic Beauty pada tahun 2018, untuk negara asal brandi kosmetik wanita Indonesia memilih Korea Selatan sebesar 46,6% diikuti oleh Indonesia sebesar 34, dan Jepang 21,1%. Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan bahwa ada 63% produk di Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal, hal tersebut menunjukkan hanya ada 37% saja perusahaan yang tidak menggunakan label halal,  merujuk  pada  data  tersebut  tentu  masih  banyak  produk-produk  yang  beredar  di Indonesia belum memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (Mansyuroh, 2020).
Muslim  harus  mengkonsumsi  produk  halal  termasuk  konsumsi  Skin-Care  untuk perawatan wajah (LPPOM MUI, 2017). Meski Skin-Care adalah produk non-makanan yang tidak  dikonsumsi  secara  langsung  namun  Skin-Care  sebenarnya  menyentuh  kulit  Anda secara langsung dan termasuk nagian dari pemakaian dan konsumsi. Sama seperti umat Islam bertanggung jawab atas kekayaan mereka, umat Islam juga bertanggung jawab atas penggunaan harta benda mereka. Muslim harus memperoleh kekayaan secara legal dan menggunakannya  secara  legal  (Mansyuroh, 2020). Kesadaran hukum adalah kunci untuk memberikan keamanan dan menetapkan batasan bagi setiap individu.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  salah  satu  faktor  penentu  efektifitas  negara  hukum adalah budaya masyarakatnya. Keberadaan negara hukum yang sebagian besar tujuannya dipahami dan diikuti, diukur dari seberapa efektif negara hukum itu sendiri (Soekanto, 2002). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk  Halal,  budaya  masyarakat  dan  PP  yang  mendukung  efektifitas  undang-undang
tersebut  merupakan  persepsi  masyarakat.  Mengenai  derajat  kehalalan  produk.  Aturan hukum efektif bila didukung oleh massa. Untuk itu, peraturan perundang-undangan dan peraturan  pemerintah  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  tentang kehalalan produk tidak efektif kecuali didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap produk halal, khususnya produk bersertifikat halal.
Padahal, di tengah masyarakat, Islam memiliki banyak aturan hukum, baik dalam Al- Quran, hadis maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Halal  Kosmetik  dan  Penggunaannya.  Menjadi  menarik  untuk  perlu  kita  ketahui  adalah apakah mahasiswa yang merupakan target pasar terbesar produk skincare sudah memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi aturan hukum yang ada dan dapat dijadikan tolak ukur apakah regulasi tersebut sudah menunjukkan efektivitas yang tinggi. Untuk alasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul ‘K esadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin- Care  Halal  Pada  Mahasiswa  Fakultas  Syariah  UIN  Antasari  Banjarmasin’  dan  analisis serta mengkaji kesadaran hukum mahasiswa muslim saat menggunakan produk perawatan kulit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris kualitatif (Suteki & Taufani, 2018), yaitu penelitian yang mengetahui persepsi, kebiasaan, dan fakta masyarakat di lapangan, dianalisis  oleh  penulis,  dan  didukung  oleh  berbagai  data  yang  berasal  dari  penelitian kepustakaan.  Peneliti  menggunakan  tipe  pendekatan field  study  dimana  metode pendekatan ini dilakukan dalam sosiologi hukum (Soekanto, 2003) dengan melihat secara mendalam  situasi  yang  terjadi  di  masyarakat,  mengumpulkan  data  yang  relevan,  dan menganalisis  pengamatan  dan  data  yang  diperoleh.  Pada  akhirnya  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari  Banjarmasin  mengenai  kehalalan  produk  Skin-Care  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa muslim dalam memilih membeli dan memakai Skin-Care.
Sumber  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah mereka yang menggunakan produk Skin-Care terbatas pada kelompok pelajar mahasiswa Fakultas  Syariah  mengacu  pada  data  untuk  sebagian  besar  pengguna  produk  Skin-Care perawatan  kulit.  Adapun  teknik  perolehan  data  yang  digunakan  peneliti  adalah menyebarluaskan survei publik dalam bentuk formulir di website Google kepada mahasiswa Fakultas  Syariah  UIN  Antasari  dengan  menggunakan  indikator  kepatuhan  hukum.  Untuk mengetahui  spesifikasi  mahasiswa  Fakultas  Syariah  dalam  pengumpulan  data,  peneliti
menggunakan rasionalisasi temuan penelitian jurnal ilmiah tentang segmentasi pasar Skin- Care yakni rentang usia 18-25 tahun.
Skala  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  adalah  skala  Likert.  Skala  Likert digunakan  sebagai  alat  pengukuran  variabel  dengan  menggunakan  skala  interval  dalam bentuk  checklist.  Terdapat  lima  tingkatan  jawaban  dalam  kuesioner,  yaitu  Sangat  Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Setiap responden diminta untuk menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannnya pada setiap pernyataan yang  diajukan  dalam  kuesioner.  Jumlah  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  kuesioner sebanyak  20  butir  soal,  yang  terdiri  dari  4  soal  indikator  variabel  pengetahuan,  4  soal indikator  variabel  pemahaman,  7  soal  indikator  perilaku  hukum  dan  5  soal  indikator perbuatan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara  Indonesia  menjamin  kemerdekaan  masyarakatnya  dalam  memeluk  dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana yang dimanatkan dalam di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengartikan bahwa negara juga wajib memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  oleh  umat  Islam.  Sehingga  kemudian  di  Indonesia ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (selanjutnya disebut UUJPH).
Ruang lingkup pengaturan UUJPH meliputi jaminan ketersediaan produk halal yang memuat  mulai  dari  penyediaan  bahan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga  penyajian produk. Kemudian,  juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha disertai dengan pemberian pengecualian kepada pelaku usaha yang memproduksi  produk  dari  bahan  yang  diharamkan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh  BPJPH  (Mohammad,  2021).  UUJPH  lahir  untuk  mempertegas  realita  mendesaknya persoalan produk halal-haram bagi umat muslim produk yang beredar mulai dari proses produksi hingga sampai di tangan konsumen (Nur, 2021).
Terkait  persoalan  produk  halal-haram  bagi  umat  muslim,  halal  sendiri  berasal  dari bahasa arab yang berarti diperbolehkan, legal, dan sesuai dengan syariah islam. Apabila dikaitkan dengan produk halal maka dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Amin, 2010). Adapun produk halal menurut UUJPH adalah produk yang telah  dinyatakan halal  sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu
produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
Tingkat  kesadaran  hukum  Mahasiswa  Fakultas  syariah  UIN  Antasari  Banjarmasin terhadap pembelian dan pemakaian skin-care halal di dalam penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Keempat indikator ini telah dijabarkan pada kuesioner yang diajukan dalam bentuk 20  pernyataan.  Angket  tersebut  akan  diisi  oleh  mahasiswa  Fakultas  Syariah  sebagai responden dan 126 orang yang menjadi sampel berdasarkan perhitungan statistik peneliti. Untuk penjelasan lengkap dapat dilihat pada pembahasan berikut:
a. Pengetahuan Hukum
Pernyataan  pertama  yang  diajukan  peneliti  dalam  kuesioner  adalah  mengenai pengetahuan hukum tentang skin-care halal yang dimiliki oleh mahasiswa. Dari survey yang dilakukan, 35,7 persen mahasiswa setuju bahwa mereka netral pada pernyataan memiliki pengetahuan tentang skin-care halal, 31 persen menyatakan setuju dan 27,8 lainnya  bahkan  sangat  setuju  dengan  pernyataan  tersebut.  Jika  dimasukkan  dalam grafik, maka akan diperoleh hasil berikut ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Pernyataan selanjutnya ialah mengenai pengetahuan hukum mahasiswa terhadap larangan menggunakan skin-care non halal, 34,1 persen mahasiswa sangat setuju bahwa mereka memahami bahwa umat muslim tidak diperkenankan untuk menggunakan skin- care non halal, 31 persen lainnya setuju dengan pernyataan yang ada pada kuesioner yang peneliti tuliskan, sebagaimana yang terdapat pada grafik di bawah ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Dari hasil penelitian yang diperoleh, 38,1 persen mahasiswa setuju bahwa mereka memiliki pengetahuan bahwa semua produk skin-care yang beredar di Indonesia wajib memiliki  label  halal.  Bahkan  38,1  persen  dari  memberi  respon  sangat  setuju,  dan sebanayk  28,6  persen  menyatakan  bahwa  mereka  setuju  bahwa  mereka  memilki pengetahuan tentang hal tersebut sebagaimana yang terdapat pada grafik di bawah ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Mengenai efek hukum menggunakan skin-care non halal 37,3 persen mahasiswa setuju bahkan 27 persen sangat setuju, hanya 5,6 persen mahasiswa tidak setuju dengan penyataan  bahwa  mereka  mengetahui  efek  dari  penggunaan  skin-care  non  halal. Berikut grafik rincian jawaban:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Empat  instrumen  di  atas  menunjukkan  bahwa  ditinjau  dari  pengetahuan  hukum, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari telah termasuk memiliki pengetahuan hukum tentang  skin-care  halal  dengan  kategori  tinggi.  Jika  persentase  dari  masing-masing pertanyaan digabungkan maka hasilnya adalah 34,35 persen mahasiswa sangat setuju, ditambah 29,4 persen setuju, sedangkan jawaban sangat tidak setuju hanya 3,8 persen dan jawaban tidak setuju hanya 7,9 persen.

## b. Pemahaman Hukum
Berdasarkan  hasil  kuesioner,  77  persen  mahasiswa  sangat  setuju  dengan pernyataan  bahwa  mereka  paham  sebagai  muslim  dan  sebagai  mahasiswa  fakultas syariah  sudah  seharusnya  mereka  menggunakan  skin-care  yang  jelas  kehalalannya. Hanya 0,8 persen mahasiswa yang sangat tidak setuju sebagaimana yang terlihat dari grafik berikut:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Dari  hasil  survey  yang  diperoleh,  menurut  mahasiswa  Fakultas  Syariah  UIN
Antasari,  kehalalan  skin-care  bertujuan  untuk  menghindarkan  mafsadat,  buktinya terlihat dari jumlah mahasiswa yang ada, 67,5 persennya memilih jawaban sangat setuju ditambah 19 persen dengan jawaban setuju, sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Menurut mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari, dari hasil survey yang diperoleh penelitian  ini,  ketentuan  label  halal  pada  kemasan  skin-care  memberikan  kepastian hukum kepada konsumen muslim, buktinya terlihat dari jumlah mahasiswa yang ada, sebanyak 92 orang mahasiswa atau 73 persen dari total 126 responden memilih jawaban sangat setuju ditambah 19,8 persen dengan jawaban setuju, sedangkan yang sangat tidak  setuju  dan  tidak  setuju  jika  digabungkan  hanya  sebanayk  1,6  persen  saja sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Berdasarkan  hasil  penelitian,  persentase  jawaban  tidak  setuju  dan  sangat  tidak setuju mendapatkan jawaban yang sangat kecil yaitu 0,8 persen mahasiswa sangat tidak setuju dan 1,6 persen tidak setuju bahwa konsumen muslim wajib memastikan kehalalan
produk  skin-care  yang  akan  dipakai  atau  digunakan.  Namun  sebanyak  66,7  persen sangat  setuju  dan  24,6  persen  setuju  bahwa  konsumen  muslim  harus  memastikan kehalalan skin-care yang akan mereka konsumsi, buktinya terlihat pada grafik berikut ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Pernyataan berikutnya ialah mengenai pemilihan atau pemakaian skin-care halal merupakan  bentuk  kepatuhan  dalam  menjalankan  syariat  Islam.  Berdasarkan  hasil survey,  68,3  persen  mahasiswa  sangat  setuju  dan  ditambah  23,8  persen  mahasiswa setuju bahwa pemilihan atau pemakaian ckin-care halal merupakan bentuk kepatuhan manusia dalam menjalankan syariat dari Allah dan hanya sebagian kecil mahasiswa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut yaitu 2,4 persen, sebagaimana yang terdapat pada grafik berikut:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Dari  hasil  survey  yang  peneliti  lakukan,  65,9  persen  mahasiswa  sangat  setuju dengan  kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kehalalan produk skin-care yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, dan hanya 0,8 persen
mahasiswa sangat tidak setuju sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  jelas  terlihat  bahwa  persentase  jawaban responden sangat setuju jauh lebih tinggi dari pada persentase jawaban sangat tidak setuju  yaitu  61,9  persen  menjawab  sangat  setuju  dan  hanya  1,6  persen  mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Ini membuktikan bahwa jawaban sangat setju dan setuju memahami bahwa memilih dan menggunakan skin-care halal menjamin keamanan dan menghindarkan mereka dari efek bahaya penggunaan produk skin-care sebagaimana yang terdapat pada grafik berikut ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
c. Sikap Hukum
Dari  hasil  survey  yang  peneliti  lakukan,  81,7  persen  mahasiswa  menyatakan memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada kemasan produk skin-care yang akan dibeli atau dipakai, dan ada 18,3 persen mahasiswa tidak melakukannya sebagaimana terlihat pada tabel grafik ini:
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  jelas  terlihat  bahwa  persentase  jawaban responden yang menjawab ya lebih banyak dari pada persentase jawaban tidak yaitu 75,4 persen menjawab ya dan 24,6 persen mahasiswa menjawab tidak. Ini membuktikan bahwa mayoritas mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari akan membeli atau memakai produk skin-care apabila terdapat label halal, sebagaimana yang terdapat pada grafik berikut ini:
Sedangkan dari hasil  penelitian  ini dapat  dilihat bahwa 68,3 persen akan tetap membeli atau memakai skin-care meski tanpa label halal asalkan dalam komposisi skin- care  tersebut  tidak  mengandung  hal-hal  yang  diharamkan  oleh  syariat.  Namun sebanyak 31,7 persen lainnya tidak akan membeli atau memakai skin-care tanpa label halal  meskipun  dalam  komposisi  skin-care  tersebut  tidak  mengandung  hal-hal  yang diharamkan oleh syariat. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

## d. Perilaku Hukum
Pernyataan  pertama  pada  indikator  perilaku  hukum  ialah  mahasiswa  akan menghindari produk skin-care yang tidak halal. Berdasarkan hasil survey, 62,7 persen mahasiswa memilih jawaban sangat setuju dan tambahan 17,5 persen menjawab sangat setuju, hanya 1,6 persen mahasiswa sangat tidak setuju sebagaimana yang tertulis pada grafik di bawah ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Berdasarkan hasil penelitian, 17,5 persen mahasiswa sangat setuju dan tambahan 24,6 persen mahasiswa setuju bahwa mereka menegur dan menasehati ketika melihat orang  lain  yang  membeli  atau  memakai  skin-care  non  halal,  hanya  3,2  persen  yang sangat tidak setuju  dan 13,5 persen tidak setuju  dengan pernyataan pada kuesioner, sedangkan 52 orang mahasiswa atau 41,3 persen dari jumlah responden bersikap netral jika melihat orang lain yang membeli atau memakai skin-care non halal sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5) Pernyataan  selanjutnya  mengenai  sosialisasi  skin-care  halal.  Dalam  hal  ini, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasri sangat setuju untuk memberi sosialisasi kepada keluarga  dan orang terdekat tentang  skin-care  halal  dengan persentase jawaban  23 persen, bahkan 27,8 persen setuju, sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Berdasarkan  hasil  survey,  56,3  persen  mahasiswa  sangat  setuju  dan  23  persen setuju dalam merasakan khawatir serta merasa takut membeli dan memilih skin-care non halal karena aturannya sudah sangat jelas dalam Islam sebagaimana yang tertulis pada grafik di bawah ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Pernyataan yang terakhir pada kuesioner penelitian ini ialah mengenai meskipun banyak  pilihan  skin-care  non  halal  yang  lebih  menarik  namun  akan  tetap  memilih membeli dan menggunakan skin-care halal. 56,3 persen responden menjawab sangat setuju ditambah 19,8 persen lagi setuju bahwa mereka tetap akan memilih membeli dan menggunakan  skin-care  halal,  ini  membuktikan  bahwa  kesadaran  mereka  terhadap hukum Syariat sangat tinggi, sehingga meski banyak pilihan skin-care lain yang menarik namun tidak halal dipasaran, sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:
Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mahasiswa  fakulutas  syariah  UIN Antasari memahami bahwa standar halal Skin-Care baik menurut fatwa MUI maupun perundang-undangan dan regulasi lainnya seperti peraturan dari BPOM mengenai Skin- Care yang halal dan legal adalah sesuatu yang tidak hanya harus diketahui tetapi juga harus  ditaati.  Hal  ini  mengindikasikan  mereka  paham  bahwa  pelabelan  halal  pada
produk kosmetik dapat memberikan jaminan kepada konsumen, khususnya umat Islam, bahwa produk yang mereka makan aman dan sesuai dengan pandangan agama.

## SIMPULAN
Dapat dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari sudah berperilaku sesuai  hukum  yaitu  memilih  membeli  dan  menggunakan  skin-care  halal.  Dari  seluruh indikator yang telah ditetapkan maka jawaban sangat setuju dikalkulasikan dengan jawaban setuju  dalam  kategori  tinggi,  sementara  untuk  jawaban  netral  dalam  kategori  sedang. Selanjutnya,  untuk  jawaban  tidak  setuju  dan  sangat  tidak  setuju  masuk  dalam  kategori rendah.
Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, pada tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah  UIN  Antasari  sudah  berperilaku  sesuai  hukum  yaitu  memilih  membeli  dan menggunakan skin-care halal dari hasil kalkulasi pernyataan pada indikator pengetahuan hukum  dan  pemahaman  hukum,  maka  74,90  persen  mahasiswa  memiliki  tingkat pemahaman dengan kategori tinggi dan hanya 0,55 persen  dalam kategori  rendah.  Jika dikalkulasikan dari total pernyataan pada indikator sikap hukum dan perilaku hukum. Maka 65,7 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori tinggi, 25,56 persen memiliki tingkat  kesadaran  hukum  dalam  kategori  sedang,  dan  8,74  persen  memiliki  tingkat kesadaran hukum yang masih rendah.
Dapat disimpulkan  bahwa sebagian  besar mahasiswa Fakultas Syariah  UIN  Antasari memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena pemahaman hukum yang baik dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai responden dianggap sesuai dan memiliki pemahaman yang cukup terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. (2010). Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan. Pustaka Jurnal Halal. Eliot Simangunsong. (2018). Generation-Z Buying Behaviour in Indonesia: Opportunities for
Retail Businesses. MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, 8(2),
243 – 253. https://www.researchgate.net/profile/Eliot_Simangunsong/publication/327247606_Ge nerationZ_Buying_Behaviour_in_Indonesia_Opportunities_for_Retail_Businesses/links/ 5b890178a6fdcc5f8b734819/Generation-Z-Buying-Behaviour-in-Indonesia- Opportunities-for-Retail
FDA. (2015). Cosmetics: Guidance & Regulation; Laws & Regulations. Prohibited & Restricted Ingredients.  U.S.  Food  and  Drug  Administration,  Silver  Spring,  MD.
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/prohibited-restricted- ingredients-cosmetics
Jeff Fromm. (2018). The Influence of Identity: What Gen Z Wants from the Beauty Industry |
Millennial Marketing. Millennial Marketing.
http://www.millennialmarketing.com/2018/01/the-influence-of-identity-what-gen-z- wants-from-the-beauty-industry/
LPPOM  MUI.  (2017). Mengapa  Kosmetika  Harus  Halal?  LPPOM  MUI. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/138/23627
Mansyuroh, F. A. (2020). Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Terhadap Pembelian Skin Care Tanpa  Label  Halal  Pada  Muslim  Generasi  Z  di  Banjarmasin. Proceeding  Antasari International Conference.
Mohammad,  M.  F.  M.  (2021).  Pengaturan  Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia.
KERTHA WICAKSANA, 15(2), 149 – 157. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157.
Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 1(1), 44.
https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732.
Rani, N. S. A., & Krishnan, K. S. D. (2018). Factors that influence Malay students in purchasing skincare products in Malaysia. Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR), 13(1), 15 – 21.
Soekanto, S. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Raja Grafindo Persada. Soekanto, S. (2003). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada.
Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Raja Grafindo Persada.