## DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL BUDAYA DI KOTA MAKASSAR: MEMUDARNYA STRATIFIKASI SOSIAL BERBASIS KETURUNAN
THE DYNAMICS OF SOCIO-CULTURAL GROUP IN MAKASSAR: THE ECLIPSE OF ANCESTOR-BASED SOCIAL STRATIFICATION
Rochmawati Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI rochmawatiharis@yahoo.com

## Abstrak
Kota  Makassar  merupakan  ibukota  provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  memiliki  masyarakat  sangat  heterogen. Heterogenitas  sosial  tersebut  turut  dikontribusikan  pula  oleh  keberadaan  empat  etnis  besar,  yaitu  Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.  Masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja, menganggap diri mereka  sebagai  kelompok  ”elite”  karena  memiliki  strata  sosial  paling  tinggi  dibandingkan  yang  lain.  Namun, stratifikasi  sosial  ini  lama  kelamaan  luntur,  begitu  juga  gelar  kebangsawanan  makin  memudar,  sehingga penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau ritual saja. Status sosial tidak lagi semata-mata didasarkan  pada  keturunan  atau  status  kebangsawanan  seseorang,  melainkan  ditentukan  oleh  tingkat pendidikan.  Tulisan  ini  membahas  dinamika  kewargaan  kelompok-kelompok  sosial  budaya  yang  saling berinteraksi dalam kehidupan Kota Makassar.
Kata kunci:   dinamika sosial, kelompok sosial budaya, kewargaan, stratifikasi sosial, Kota Makassar, Bugis- Makassar.

## Abstract
Makassar  as  the  capital  city  of  South  Sulawesi  province  has  a  diverse  society.  This  social  diversity  is contributed by four big ethnics, which  are Bugis, Makassar, Mandar, and Toraja. People whose  ancestor is a patrician often claimed themselves as an elite group, the highest social level amongst others. Thus, this social stratum and patrician title have gradually disappeared, and as a result this usage is very limited during special custom  ceremony.  Stratum  is  no  longer  judged  by  ancestry  or  title,  but  mostly  determined  by  the  level  of education. This paper explains the dynamic citizenship of socio-cultural groups which interact one another in Makassar.
Keywords: social dynamic, socio-cultural groups, citizenship, social stratum, Makassar, Bugis-Makassar.
Pendahuluan
Studi  tentang  dinamika  kewargaan kelompok  sosial  di  perkotaan  pada  dasarnya tidak bisa dipisahkan dari pola dan kecenderungan  relasi  sosial  yang  tumbuh, berkembang,  dan  akhirnya  terbentuk  di  antara kelompok-kelompok  sosial  dalam  masyarakat yang  bersangkutan.  Salah  satu  aspek  yang penting dikaji terkait hal itu adalah terbentuknya pola  dan  kecenderungan  relasi  sosial  atas  dasar latar  belakang  budaya  kelompok-kelompok sosial  di  perkotaan.  Heterogenitas  kelompok- kelompok  sosial  atas  dasar  perbedaan  latar belakang  budaya  diduga  turut  mempengaruhi dinamika  kewargaan  kelompok  sosial  di perkotaan.
Salah  satu  kota  yang  menarik  untuk mengkaji dinamika kewargaan  kelompok- kelompok  sosial  adalah  Kota  Makassar,  Sulawesi Selatan.  Seperti  diketahui,  Kota  Makassar  yang kini  dianggap  sebagai  pintu  gerbang  Indonesia
Timur,  telah  tumbuh  menjadi  kota  metropolitan yang  mengundang  hadirnya  berbagai  kelompok sosial  yang  memiliki  latar  belakang  budaya berbeda  satu  sama  lain  namun  dituntut  untuk saling  berinteraksi  sebagai  warga  perkotaan yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Begitu besarnya daya tarik Makassar bagi para pendatang dari luar daerah dan bahkan luar pulau,  sehingga  dapat  diibaratkan  ibukota Sulawesi  Selatan  ini  sebagai  “gula”  yang  setiap saat  dikerubuti  “semut”,  maksudnya  banyak warga  pendatang  yang  mencari  kehidupan  baru yang lebih baik di Kota Makassar.
Dalam  kaitan  dengan  hal  tersebut, tulisan  ini  hendak  membahas  dinamika  kewargaan kelompok-kelompok  sosial  budaya  yang  saling berinteraksi dalam kehidupan metropolitan Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Beberapa  pertanyaan yang  akan  dibahas  di  antaranya  adalah:  (1) Bagaimana  pola  relasi  kelompok-kelompok sosial  budaya  yang  ada  di  Kota  Makassar?;  (2)
Sejauh  mana  perbedaan  latar  belakang  budaya kelompok-kelompok sosial yang ada di Makassar tersebut  mempengaruhi  dinamika  kewargaan  yang terbangun  di  antara  mereka  sebagai  warga  kota metropolitan?
Sebelum  menjawab  dan  membahas pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  tulisan  ini terlebih  dahulu  diawali  dengan  pembahasan tentang  profil  sosial  budaya  Kota  Makassar, dilanjutkan  dengan  melihat  perkembangannya secara  historis,  kemudian  stratifikasi  dan jaringan  sosial  kelompok-kelompok  sosial  budaya yang  ada,  modal  sosial  yang  dimiliki,  dan diakhiri  pembahasan  tentang  pengaruh  kelompok- kelompok  sosial  budaya  terhadap  dinamika kewargaan masyarakat Kota Makassar.

## Dinamika Sosial Kota Makassar
Menurut  sejarahnya,  Provinsi  Sulawesi Selatan  menjadi  salah  satu  pusat  kegiatan perekonomian  dan  pusat  pendidikan  di  wilayah Indonesia  bagian  Timur.  Selain  itu  Sulawesi Selatan  mewarisi  tradisi  kerajaan  yang  cukup kuat, diantaranya yakni Bone, Gowa, dan Luwu. Ketiga    kerajaan  ini  merupakan  kerajaan  besar dan sangat berpengaruh baik di Sulawesi Selatan maupun  di  luar  daerahnya  (di  wilayah  Indonesia). Dengan  memiliki  tradisi  seperti  itu  dan  dalam konteks  perkembangan  demokrasi  saat  ini, wilayah  Sulawesi  Selatan  menjadi  daerah  yang kaya,  terutama  dalam  hal  pengalaman  interaksi antara  warisan  budaya  yang  kuat  dengan keharusannya  menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau  dilihat  dari  latar  belakang  sejarahnya, Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Bone,  Gowa,  dan Luwu)  merupakan  satu  kerajaan  besar  di  mana rajanya  telah  melakukan  kawin  mawin,  seperti contohnya  anak  raja  Gowa  menjadi  raja  Bone, kemudian  anaknya  raja  Bone  kawin  dengan anaknya raja Luwu dan begitu seterusnya. Faktor kelompok-kelompok atas dasar primordial tersebut kemudian  tumbuh  pesat  pada  era  reformasi  dan otonomi daerah. Pengelompokan dan pengkotakan itu  misalnya seperti kelompok Bugis,  kelompok Makassar dan sebagainya. Padahal jika kita lihat pada  masa  lalu  tidak  ada  yang  namanya pengkotakan-pengkotakan seperti itu.
Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi  Selatan  merupakan  salah  satu  wilayah urban yang dipadati oleh penduduk dari berbagai daerah.  Dengan  kata  lain,  penduduk  kota Makassar termasuk heterogen karena penduduknya terdiri  dari  beberapa  etnis  atau  suku.  Penduduk
Sulawesi  Selatan  memiliki  4  (empat)  etnis  atau suku besar, yaitu  Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.  Sementara  itu,  penduduk  pendatang  di antaranya  berasal  dari  Jawa,  Sunda,  Minang, Minahasa, dll. Lebih lanjut, penduduk pendatang di kalangan mahasiswa pada umumnya berasal dari wilayah-wilayah  Indonesia  bagian  timur  seperti Flores,  Bima  dan  Maluku.  Agama  yang  dianut oleh  penduduk  kota  Makassar  mayoritas  adalah agama  Islam  dan penduduknya  terkenal  religius dalam menjalankan kehidupan agamanya. Penduduknya  selain  beragama  Islam  ada  juga yang  beragama  Kristen,  Katholik,  Protestan, Hindu  dan  Budha.    Etnis  atau  suku  Bugis, Makassar,  dan  Mandar  mayoritas  beragama Islam,  sedangkan  untuk  etnis  atau  suku  Toraja mayoritas  beragama  Kristen.  Jika  dilihat  pada jalur  birokrasi  atau  jalur  pemerintahan,  pada umumnya didominasi oleh etnis Bugis- Makassar.
Dari  segi  penduduk,  Kota  Makassar pada  tahun 2010 berjumlah  sebanyak 1.339.374 jiwa  yang  terdiri  dari  661.379  laki-laki  dan 677.995 perempuan. Penyebaran penduduk kota Makassar tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dan penduduknya  masih terkonsentrasi  di  wilayah kecamatan  Tamalate,  yaitu  sebanyak  170.878 jiwa  atau  sekitar  12,76%,  kemudian  di  kecamatan Biringkanaya  sebanyak  167.741  jiwa  atau sekitar  12,52%,  kecamatan  Rappoeini  sebanyak 151.091  jiwa  atau  sekitar  11,28%,  jumlah  yang terendah adalah di wilayah kecamatan Ujungpandang, yaitu  26.904  jiwa  atau  sekitar  2,01%.  dan selebihnya  tersebar  di  10  (sepuluh)  kecamatan, yaitu di kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukang, Manggala, dan Tamalanrea. 1
Jika melihat laju pertumbuhan penduduk yang  begitu  cepat  dan  setiap  tahun  selalu bertambah sebagai akibat dari urbanisasi, secara tidak  langsung  Kota  Makassar  telah  menjadi kota  urban  sekaligus  pusat  perdagangan, pendidikan,  dan  pusat  pemerintahan.  Oleh karena  itu,  Kota  Makassar,  khususnya  pemerintah wilayah kota, telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan,  seperti  kawasan  perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Kota Makassar telah memperkenalkan dirinya sebagai kota metropolitan dan  merupakan  kota  terbesar  di  wilayah  Indonesia bagian timur.
1 Sumber data, BPS Kota Makassar, Makassar Dalam Angka 2011.
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan  kondisi  geografis  Kota  Makassar  tersebut terlihat  bahwa  Makassar  merupakan  kota  yang sangat  trategis  jika  dilihat  dari  sisi  kepentingan ekonomi  maupun  politik.  Dilihat  dari  faktor ekonomi,  Kota  Makassar  sebenarnya  bisa menjadi  simbol  keberhasilan  bagi  wilayah Indonesia  timur.  Namun,  selama  ini  Kota Surabaya  lebih  dikenal    sebagai  home  base pengelolaan  produk-produk  untuk  kawasan timur Indonesia, sehingga kota Makassar kurang dikembangkan  secara  optimal.  Padahal,  jika melihat  kondisi  geografisnya,Kota  Makassar sangat  memungkinkan  untuk  dikembangkan, dan  Kota  Makassar  juga  telah  mampu membuktikan  diri  sebagai  pusat  pengembangan wilayah  terpadu  di  wilayah  Indonesia  bagian timur.  Selain  itu,  Kota  Makassar  saat  ini memiliki daya tarik tersendiri, sehingga masyarakat daerah  lain  berbondong-bondong  datang  untuk mencari  pekerjaan  atau  “kehidupan  baru”  yang memberikan  suatu  pengharapan  bagi  setiap orang, khususnya para pendatang.
Sebagai  bekas  wilayah  kerajaan  pada masa  lalu,  maka  kalangan  bangsawan  masih sangat  berpengaruh  di  Sulawesi  Selatan, terutama  di  bidang  sosial  politik.  Masyarakat yang  berasal  dari  keturunan  bangsawan  Bugis yang bergelar “Andi” dan keturunan bangsawan Makassar  yang  bergelar  “Karaeng”,  menurut sejarahnya  menempati  posisi  yang  terhormat  di mata  masyarakat.  Pada  umumnya  masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan memiliki  tanah  yang  cukup  luas  dan  di  antara mereka  banyak  yang  bekerja  sebagai  pegawai pemerintah  dan  politisi.  Masyarakat  keturunan bangsawan,  baik  yang  berasal  dari  bangsawan Bugis  maupun  Makassar,  termasuk  ke  dalam “kelompok  elite”  bersama-sama  dengan  kalangan profesional, pengusaha, intelektual, juga agamawan, bergabung dan bekerja sama dengan baik.
Berdasarkan sejarahnya,  Kota  Makassar dan  Kabupaten  Bone  mempunyai  keterkaitan dengan  masa  lalu,  yaitu  kota  Makassar  terkait dengan  kerajaan  Gowa,  sedangkan  kabupaten Bone  terkait  dengan  kerajaan  Bone.  Saat  ini, sisa-sisa feodalisme masih cukup tampak dalam hierarki struktur sosial dengan adanya semacam pembagian  kelas  antara  kelompok  bangsawan (dengan  sebutan  “Andi”,  “Karaeng”,  atau semacamnya) dengan kelompok bukan bangsawan. Para keturunan bangsawan tersebut sekarang ini masih  mempunyai  pengaruh  dan  peran  di
Sulawesi  Selatan,  termasuk  di  pemerintahan lokal. Perlu diketahui bahwa menurut sejarahnya pemberian  gelar-gelar  kebangsawanan  seperti “Andi”,  “Daeng,  dan  “Karaeng”  merupakan peninggalan  masa  lalu  yaitu  pemberian  dari pemerintahan  kolonial  Belanda.  Sementara  itu, pengembangan  egalitarianisme  dan  demokratisasi di wilayah  itu khususnya di wilayah Bone yang tradisi  kebangsawanannya  masih  kuat  dan masyarakatnya relatif homogen dibanding Makassar  terhambat  salah  satunya  oleh  hierarki sosial  yang  telah  mentradisi  ratusan  tahun lamanya (Ratnawati, 2006: 147-182).
Jika  dilihat  dari  sistem  kekerabatan, pada  masyarakat  Sulawesi  Selatan  umumnya dan  Kota  Makassar  khususnya,  hubungan kekerabatan  merupakan  aspek  utama,  baik karena  dinilai  penting  oleh  anggotanya  maupun karena  fungsinya  sebagai  struktur  dasar  yang membentuk  tatanan  masyarakat.  Pengetahuan mendalam  tentang  prinsip-prinsip  kekerabatan sangat  diperlukan  untuk  memahami  apa  yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis- Makassar yang saling berkaitan dalam membentuk  tatanan  sosial  mereka.  Aspek tersebut  antara  lain  perkawinan,  hirarki  sosial, kekuasaan, dan pengaruh pribadi.
Sebagaimana umumnya masyarakat Austronesia,  khususnya  orang-orang  Nusantara seperti  Melayu,  Jawa,  Kalimantan  dan  Filipina, orang Bugis-Makassar menganut sistem kekerabatan  bilateral.  Kelompok  kekerabatan bilateral  seseorang  ditelusuri  melalui  garis keturunan  dari  pihak  ayah  maupun  ibu.  Suatu hal  yang  sangat  umum  berlaku  di  kalangan masyarakat  Eropa,  meskipun  tidak  terlalu universal. Sebaliknya, sistem kekerabatan kebanyakan masyarakat  non-Eropa,  yang  diteliti  ahli-ahli antropologi,  pada  umumnya  menganut  prinsip patrilineal atau matrilineal.
Bagi  masyarakat  Bugis-Makassar  yang terpenting  adalah  memiliki  garis  keturunan nenek  moyang  dari    bapak  dan  ibu,  mulai  dari yang  terdekat  hingga  kerabat  jauh  yang  berasal dari lima lapis nenek moyang yang menurunkan berbagai  lapis  sepupu  mereka.  Hubungan kekerabatan  itu  biasanya  disebut  dengan  istilah a’seajingeng  yang  artinya  mempunyai  asal  usul yang  sama.  Jauh  dekatnya  hubungan  kekerabatan ditentukan oleh lapisan leluhur yang menghubungkan mereka. Hubungan berdasarkan nenek  moyang  tersebut,  baik  dari  pihak  bapak
maupun  ibu,  menyatukan  mereka  dalam  suatu sistem  kekerabatan  dan  memisahkan  mereka dengan  orang  lain  (tau  laeng).  Masyarakat Bugis-Makassar  tidak  memiliki suatu  kelompok kekerabatan bilateral  yang  mengutamakan  salah satu pasangan nenek moyang saja, sebagaimana halnya  orang  Toraja  tetangga  mereka  yang hanya  memusatkan  inti  kelompok  keluarga masing-masing  pada  sebuah  rumah  keluarga (tongkonan).  Hal  yang  terpenting  bagi  masyarakat Bugis-Makassar  adalah  dicapainya  derajat  yang tinggi  dalam  sistem  stratifikasi  sosial  (Pelras, 2006).  Namun,  pada  masa  sekarang,  sistem stratifikasi  sosialnya  mulai  mengalami  pergeseran sesuai dengan perubahan jaman.
Stratifikasi Sosial Masyarakat Kota Makassar
Stratifikasi  sosial  merupakan  suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota  masyarakat  dibedakan  berdasarkan status  yang  dimilikinya.  Stratifikasi  berasal  dari kata  stratum  yang  berarti  strata  atau  lapisan dalam  bentuk  jamak.  Sebagaimana  Pitirin  A. Sorokin  mendefinisikan  stratifikasi  sebagai pembedaan  penduduk  atau  anggota  masyarakat ke  dalam  kelas-kelas  secara  hierarkis,  Bruce J.Cohen  juga  menjelaskan  bahwa  sistem stratifikasi  akan  menempatkan  setiap  individu pada  kelas  sosial  sesuai  berdasarkan  kualitas yang  dimiliki.  Sementara  itu,  menurut  Max Weber, yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk  dalam  suatu  sistem  sosial  tertentu  ke dalam  lapisan-lapisan  hierarki  menurut  dimensi kekuasaan, previllege, dan prestise.
Sistem  stratifikasi  sosial  dapat  terjadi dengan  sendirinya  dalam  proses  pertumbuhan masyarakat  itu  sendiri.  Namun,  ada  pula  yang dengan  sengaja  disusun  untuk  mengejar  suatu tujuan  bersama.  Faktor  yang  menyebabkan stratifikasi  sosial  dapat  tumbuh  dengan  sendirinya adalah  berdasarkan  faktor  kepandaian,  usia, sistem  kekerabatan,  dan  harta  seseorang  dalam batas-batas tertentu.
Sifat  sistem  stratifiaksi  sosial  di  dalam masyrakat  dapat  bersifat  tertutup  (closed  social stratification),  terbuka  (open  social  stratification), dan  campuran.  Sistem  sratifikasi  sosial  tertutup adalah  stratifikasi  yang  anggota  dari  setiap stratanya  sulit  mengadakan  mobilitas  vertikal. Walaupun  ada  mobilitas,  tetapi  sangat  terbatas pada  mobilitas  horisontal  saja.  Sementara  itu, stratifikasi  sosial  terbuka  lebih  bersifat  dinamis
karena  mobilitasnya  sangat  besar.  Setiap anggotanya  dapat  bebas  melakukan  mobilitas sosial,  baik  vertikal  maupun  horisontal.  Lebih lanjut,  sistem  stratifikasi  sosial  campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. 2
Sistem  stratifikasi  sosial  di  dalam kehidupan  masyarakat  Sulawesi  Selatan  terlihat cukup  ketat  memegang  adat  istiadat  yang berlaku, terutama dalam hal pelapisan sosialnya. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam memang merupakan  suatu  ciri  khas  bagi  masyarakat Sulawesi  Selatan  (Mattulada,1998).  Sejak  masa pra-Islam,  masyarakat  Sulawesi  Selatan  sudah mengenal  stratifikasi  sosial.  Di  saat  terbentuknya kerajaan  dan  pada  saat  yang  sama  tumbuh  dan berkembang  secara  tajam  stratifikasi  sosial dalam  masyarakat  Sulawesi  Selatan.  Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.
Sistem  stratifikasi  sosial  masyarakat Bugis-Makassar sejak dahulu  telah  memberikan posisiyang  istimewa  dan  kedudukan  yang strategis terhadap kaum bangsawan sebagai elite jika dibandingkan kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial yang ada. Para bangsawan tersebut  menjadi  pemimpin  tertinggi  dalam struktur  politik atau struktur kekuasaan. Stratifikasi  masyarakat  Bugis-Makassar  dibagi berdasarkan kasta-kasta atau golongan-golongan dan kasta-kasta atau golongan-golongan tersebut dianggap  sebagai    faktor  penting  yang  menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi,  dan  religius  masyarakat  Sulawesi Selatan.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  Sulawesi Selatan terkenal sebagai masyarakat yang sangat ketat  mempertahankan  aturan  pelapisan  sosial. Sehubungan dengan penempatan posisi bangsawan dalam stratifikasi sosial ini, di dalam masyarakat Bugis-Makassar  terdapat  hubungan  yang  sangat kompleks  antara  indvidu  yang  satu  dengan individu  lainnnya.  Seperti  kita  ketahui  bahwa pada masa lalu hubungan-hubungan yang paling erat adalah hubungan antara bangsawan dan para pengikutnya. 3
2 (http://sosiologiuntukindonesia.blogspot. com/2012/02/makalah-stratifikasi-sosial.html). Senin, 13 Februari 2012.
3 Najamuddin,  “Rivalitas  EliteBangsawan Dengan  Kelompok  Terdidik  Pada  Masa  Revolusi: Analisis  terhadap  Pergulatan  Nasionalisme  Lokal  di Sulawesi  Selatan  menuju  NKRI”, Prosiding  Seminar
Kelompok  bangsawan  dalam  masyarakat Sulawesi  Selatan  dapat  dibedakan  atas  dua kelompok  yaitu:
(1) Kelompok bangsawan yang sudah modern;
(2) Kelompok bangsawan yang masih mempertahankan  primordial  yang  sangat tinggi.
Kelompok  bangsawan  yang  sudah modern  adalah  mereka  yang  sudah  mau membuka  diri  dengan  lingkungannya  dalam kehidupan  sehari-hari,  terutama  di  dalam kehidupan  lingkungan pekerjaan. Hal  ini  terjadi karena  mereka  pada  umumnya  memiliki pendidikan  yang  cukup  tinggi  dan  mampu menyekolahkan  anak-anaknya  keluar  Sulawesi Selatan,  seperti  kota-kota  besar  di  Pulau  Jawa. Sementara itu, kelompok bangsawan yang masih mempertahankan  primordial  yang  sangat  tinggi adalah mereka yang  dalam kehidupannya masih “agak  tertutup”,  tidak  begitu  peduli  dengan pentingnya  pendidikan,  mereka  terlalu  kuat ikatan  emosional  masa  lalu.  Meskipun  mereka mendapat  tempat  teratas  dan  sangat  dihormati dalam  masyarakatnya,  mereka  tidak  menyadari bahwa  situasi  dan  kondisi  pada  saat  ini  sudah sangat  berbeda.  Seperti  dikemukakan  oleh seorang  narasumber,  Drs.  H.S.  MSi,  yang mengatakan  bahwa  ada  seseorang  yang  pada masa lalu sangat dihormati dan bahkan disegani karena    berasal  dari  keturunan  bangsawan 4 .
Namun, karena situasi yang ada telah mengubah segalanya,  misalnya  orang  tua  dari  yang bersangkutan  meninggal,  juga  tidak  memiliki pendidikan  yang  cukup,  dan  harta  kekayaan peninggalan  orangtua  sudah  habis,  mereka akhirnya  sudah  tidak  mendapat  tempat  di  mata masyarakat. Pada umumnya masyarakat menyikapi kondisi  seperti  ini  hanya  dengan  memberikan pengakuan  dan  penghormatan  saja  bahwa  yang bersangkutan  betul-betul  keturunan  bangsawan, tidak lebih dari itu.
Jika  pada  masa  kini  kaum  bangsawan atau keturunan bangsawan ada yang masih tetap eksis, baik di lingkungan pemerintahan maupun di sektor lain, hal  ini disebabkan karena adadua faktor  penting,  yaitu  faktor  pendidikan  dan faktor  ekonomi.  Bagi  keturunan  bangsawan yang  masih  eksis  hingga  kini  penyebabnya
Nasional  Himpunan  Sarjana  Pendidikan  Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 2, Januari - Desember 2017.
4 Wawancara  dengan  Drs.  H.S.M.Si,    Kabag Tata  Pemerintahan  Kota  Makassar,  tanggal  29  Mei 2012 di Makassar.
adalah  karena  keluarga  bangsawan  pada umumnya  disekolahkan  sampai  ke  jenjang paling  tinggi,  yaitu  perguruan  tinggi,  dan  juga ditunjang  oleh  faktor  ekonomi  keluarga  yang cukup  kuat.  Biasanya  masyarakat  yang  berasal dari  kalangan    keturunan  bangsawan  seperti  ini menduduki  jabatan  tertentu  di  lingkungan pemerintahan.  Sementara  itu,  bagi  masyarakat keturunan  bangsawan  yang  tidak  memiliki pendidikan  dan  tidak  didukung  oleh  faktor ekonomi  keluarga,  mereka  umumnya  tidak dihargai  lagi,  sehingga  lama  kelamaan  akan tersingkirkan  secara  alamiah.  Oleh  karena  itu, kedua  faktor  tersebut  memiliki  peranan  yang sangat  penting  bagi  keturunan  bangsawan  yang masih  eksis  keberadaannya,  khususnya  di wilayah Kota  Makassar.
Menurut  sejarahnya,  di  wilayah  Sulawesi Selatan pada masa lalu terdapat empat kelompok masyarakat, yaitu:
(1) Kelompok bangsawan,
(2) Kelompok pemodal/pengusaha,
(3) Kelompok hulubalang/panglima perang, dan
(4) Kelompok tokoh agama.
Keempat  kelompok  masyarakat  inilah yang  mempunyai  kelas  tersendiri,  seolah-olah mereka merupakan kelas elite, merasa  berada di atas  struktur  masyarakat  biasa.  Di  antara  keempat kelompok masyarakat ini telah terjadi perkawinan campur atau kawin mawin, sehingga kelompok-kelompok inilah yang banyak melahirkan  keturunan,  terutama  di  wilayah Bone.  Perkawinan  campur    di  antara  keempat kelompok  sudah  terjadi  sejak  jaman  dulu.  Pada masa  lalu  jarang  sekali  terjadi  perkawinan campur  antara  kelompok  bangsawan,  pemodal/ pengusaha,  hulubalang/panglima  perang,  dan tokoh  agama  dengan  kelompok  masyarakat biasa. Seandainya terjadi perkawinan  campur di antara  keempat  kelompok  tersebut  dengan masyarakat biasa, hal itu harus melalui  pertimbangan yang cukup panjang dan prosesnya sangat rumit. Namun,  untuk  masa  sekarang,  sudah  terjadi pergeseran;  masyarakat  biasa    banyak  yang melakukan perkawinan dengan keempat kelompok  masyarakat  tersebut,  meskipun  harus melalui  aturan-aturan  yang  berlaku  dikalangan keempat kelompok masyarakat itu.
Terkait  dengan  lembaga  perkawinan, khususnya  di  kalangan  suku  Bugis-Makassar, tampaknya  memegang  peranan  penting,  bahkan acapkali  terkait  kepentingan  politik.  Semakin luas  jaringan  keluarga,  semakin  luas  pula
pengaruh  kelompok  tersebut.  Oleh  karena  itu, poligami  di  kalangan  bangsawan  merupakan salah  satu  indikator  untuk  membentuk  sebuah jaringan  dan  dukungan.  Selain  itu,  poligami mempunyai simbol “keperkasaan” si bangsawan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang  narasumber  yang  mengatakan  bahwa pada  masyarakat  Sulawesi  Selatan  terkenal dengan  tiga  U,  yaitu  Ujung  Pena,  Ujung  Lidah, dan  Ujung  untuk  kawin-mawin.  Faktor  yang ketiga  inilah  yang  menjadikan  kebangsawanan seseorang  samar  sebagai  akibat  dari  adanya perkawinan  campur  antara  masyarakat  yang berasal  dari  keturunan  bangsawan  dengan masyarakat  biasa  yang  memang  sudah  banyak terjadi.  Akibatnya,  masyarakat  yang  bukan keturunan  bangsawan  atau  masyarakat  biasa menjadi  ikut-ikutan  merasa  dirinya  berasal  dari keturunan bangsawan hanya karena kemampuannya menggunakan Ujung yang ketiga.
Hal  tersebut  juga  sudah  terjadi  di dunia kampus;  bisa  kita  lihat  di  kampus-kampus  para mahasiswa  sudah  memiliki  tiga  Ujung.  Cara penghormatan  pun  tidak  lagi  mengikuti  pola kebangsawanan  karena  para  mahasiswa  pada umumnya  sudah  mempunyai  ketiga  ujung  tadi, yaitu Ujung Pena sehingga mereka bisa memperoleh kepintaran  atau  kepandaian  melalui  pendidikan, kemudian  pandai  berbicara  melalui  Ujung Lidah,  dan  yang  terakhir  para  mahasiswa  bisa melakukan  kawin  campur  dengan  siapa  saja dengan  tidak  perlu  melihat  calon  pasangannya berasal dari kelompok mana. 5
Jika  dilihat,  masyarakat  Sulawesi  Selatan pada  masa  kini  sudah  sangat  terbuka  dan  tidak terlalu  ketat  lagi  dalam  tradisi,meskipun  masih ada  pengaruh-pengaruh  dari  kelompok  atau golongan.  Namun,  untuk  daerah-daerah  tertentu pengaruh-pengaruh tradisi ini sangat kuat. Dapat kita lihat  untuk daerah-daerah yang masyarakatnya sudah  terbuka,  seperti  Makassar, Pare-Pare, dan Palopo,  sudah  mulai  lemah  dari  pangaruh- pengaruh  kelompok  atau  golongan  atas  dasar sistem  feodal  karena  sudah  banyak  fakta-fakta yang  menunjukkan  bahwa  masyarakat  yang mempunyai keturunan bangsawan sudah menyesuaikan  dengan  kelompok  rasional  di lingkungan  sekitarnya.  Kelompok  rasional  di sini  maksudnya  adalah  mereka  yang  mencoba mengembangkan  diri  melalui  jalur-jalur  birokrasi.
5 Wawancara  dengan  narasumber    Dr.  R, Sekretaris  Jurusan  Sosiologi  UNHAS,  tanggal  31 Mei 2012 di Makassar.
Seperti  di  kota  Makassar  sendiri  bisa  dilihat pada beberapa jalur birokrasi tidak lagi dipegang atau  dikuasai  oleh  keturunan  bangsawan melainkan  dari  berbagai  kalangan  atau  dari berbagai lapisan masyarakat lainnya.
Kondisi tersebut tampaknya agak berbeda  dengan  di  wilayah  Gowa  yang  peta kekuasaannya masih terpusat ke tangan keturunan  bangsawan.  Perlu  diketahui  juga bahwa penghargaan terhadap keturunan bangsawan di  wilayah  Sulawesi  Selatan  khususnya  di  kota Makassar  relatif  masih  tinggi  tetapi  bukan berarti  hal  itu  menjadi  faktor  kunci,  terutama dalam  menentukan  pemilihan  kepala  daerah. Diakui  pula  oleh  sebagian  masyarakat  bahwa ada  sekelompok  keturunan  bangsawan  yang mulai  ditinggalkan  oleh  kelompok-kelompok tertentu.Hal  itu  menunjukkan  indikasi  bahwa kekuatan kelompok keturunan bangsawan mulai melemah  meskipun  bukan  berarti  hilang  sama sekali.
H.J.  Friedericy  dalam  buku  Manusia dan  Kebudayaan  di  Indonesia  (1976)  oleh Prof.Dr.  Koentjaraningrat  mengatakan  bahwa pelapisan masyarakat Bugis-Makassar sudah ada sejak  jaman  sebelum  pemerintah  kolonial Belanda  menguasai  langsung  daerah  Sulawesi Selatan.  Salah  satu  sumber  yang  digunakan untuk  melakukan  rekonstruksinya  adalah  buku asli  kesusasteraan  Bugis-Makassar  La  Galigo. Pada  masa  lalu  masyarakat  Bugis-Makassar memiliki  sistem  kemasyarakatan  atau  pelapisan sosial   yang terbagi kedalam tiga tingkatan atau yang  biasa  disebut  dengan  sebutan  “kasta”. Pertama,  Ana  Karaeng  (Makassar),  tingkatan kasta  ini  merupakan  tingkatan  kasta  tertinggi dalam  stratifikasi  sosial  masyarakat.  Kasta  ini merupakan  kasta  yang  mempunyai  hubungan sangat  dekat  dengan  kalangan  raja-raja  yang mempunyai kekuasaan serta menguasai perekonomian dan pemerintahan.
Kedua,  Tu  Maradeka  (Makassar),  kasta kedua  ini  dalam  sistem  kemasyarakatan  Bugis- Makassar    merupakan  kumpulan  masyarakat atau  orang-orang  yang  merdeka  (bukan  budak atau  ata).  Pada  umumnya  masyarakat  Bugis- Makassar  mayoritas  berstatus  pada  kasta  kedua ini. Ketiga, Ata. Kasta ini merupakan kasta yang paling  rendah  dalam  strata  sosial  masyarakat. Ata  atau  kasta  ini  adalah  masyarakat  yang merupakan  budak  atau  abdi  yang  biasanya diperintah  oleh  kasta  pertama  dan  kedua.  Pada umumnya  mereka  menjadi  budak  lantaran  tidak
mampu  membayar  utang,  melanggar  pantangan adat, dan lain sebagainya.
Dalam  usahanya  untuk  mencari  latar belakang  terjadinya  stratifikasi  sosial  pada masyarakat Bugis-Makassar, Friedericy berpedoman kepada peranan tokoh-tokoh yang disebut dalam La Galigo dan berkesimpulan bahwa masyarakat Bugis-Makassar  itu  pada  awalnya  hanya  terdiri dari  dua  lapisan  dan  bahwa  lapisan  Ata merupakan suatu perkembangan kemudian yang terjadi dalam jaman  perkembangan  dari organisasi-organisasi  pribumi  di  Sulawesi  Selatan. Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  pelapisan sosial  paling  bawah,  yaitu  Ata,  mulai  hilang, karena  ada  larangan  dari  pihak  pemerintah kolonial dan desakan agama. Begitu juga dengan Ana Karaeng serta Tu Maradeka secara perlahan- lahan  turut  hilang  karena  adanya  desakan  dan tuntutan perubahan.
Akan  tetapi  stratifikasi  masyarakat Bugis-Makassar  sudah  mulai    luntur  seiring dengan  perkembangan  jaman;  sistem  kerajaan mulai  runtuh  dan  kekuasaan  diganti  oleh pemerintahan Belanda. Hal ini merupakan akibat darilarangan  pemerintahan  Belanda  kepada masyarakat  Bugis-Makassar  untuk  menggunakan strata  sosial  serta  desakan  agama,  terutama agama  Islam,  yang  melarang  adanya  klasifikasi status  sosial  berdasarkan  kasta.  Pengaruh  ini terlihat  sampai  menjelang  abad  ke-20,  terutama pada  kasta  Ata  mulai  hilang.  Kemudian,setelah Indonesia  merdeka,kasta  Ana  Karaeng  dan  Tu Maradeka  mulai  berangsur-angsur  hilang  juga dalam  kehidupan  masyarakat  Sulawesi  Selatan. Akan  tetapi,  penggunaan  “Andi”,  “Karaeng”, “Petta”, dan “Puang”, memang masih digunakan tetapi terbatas pada kegiatan ritual adat saja dan sebagai sebuah penghormatan.
Dalam  ruang  lingkup  NKRI,  ketiga kasta  yang  ada  pada  masyarakat  Sulawesi Selatan  dianggap  menjadi  penghambat,  apalagi Indonesia  yang  menganut  sistem  demokrasi tidak  cocok  lagi  dengan  penggunaan  sistem kasta  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemerintah selalu  berusaha  memberikan  penjelasan  kepada masyarakat,  khususnya  masyarakat  Sulawesi Selatan, agar tidak menggunakan tingkatan kasta dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam ruang  lingkup  pekerjaan,  seperti  di  lingkungan pemerintahan,  swasta,  dll.  Pengunaan  kasta ruang  lingkupnya  dibatasi  cukup  hanya  di lingkungan  keluarga  saja  atau  pada  upacara-
upacara  adat  yang  memang  masih  dipegang sampai saat ini.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan, khususnya  di  kota  Makassar,  stratifikasi  sosial masyarakatnya  sudah  tidak  terlalu  ketat  lagi; sudah  mulai  berubah  dan  mulai  terbuka. Stratifikasi  sosial  masyarakat  yang  sudah  mulai terbuka dapat dilihat  pada tatanan, seperti kalau seseorang  yang  bukan  berasal  dari  keluarga keturunan bangsawan bisa mendapatkan kekuasaan atau  suatu  jabatan  tertentu  maka  yang bersangkutan akan diperlakukan seperti bangsawan. Misalnya, seorang bupati  atau  walikota, meskipun  yang  bersangkutan  jelas-jelas  bukan berasal  dari  keluarga  keturunan  bangsawan, tetapi diperlakukan seperti keluarga bangsawan. Sebaliknya jika seseorang berasal dari keturunan bangsawan  tetapi  tidak  memiliki  kekuasaan maka gelar bangsawan dari orang tersebut hanya diberikan  sebatas  penghargaan  atau  penghormatan saja,tetapi  bukan  berarti  menghilangkan  asal mula  keturunan  kebangsawanannya.  Hubungan antara keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa  yang  bukan  berasal  dari  keturunan bangsawan  yang  mempunyai  kekuasaan,  termasuk di jalur pendidikan, sudah tidak ketat lagi. Oleh karena  itu,  pada  masa  sekarang  di  wilayah Sulawesi  Selatan,  khususnya  kota  Makassar, masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan mulai  mengaktifkan  kembali  lembaga-lembaga adat  yang  sudah  ada.  Tujuan  dari  mengaktifkan kembali lembaga adat ini adalah supaya generasi muda  yang  ada  sekarang  tidak  kehilangan  jejak leluhur mereka dari keturunan bangsawan.
Jaringan Sosial Masyarakat Kota Makassar
Tampaknya  masyarakat  Kota  Makassar mempunyai  kelompok-kelompok  berdasarkan kedaerahan  dan  cenderung  memiliki  kerja  sama yang  cukup  baik.  Kelompok-kelompok  tersebut tumbuh dan berkembang, sehinggga membentuk kelompok  sosial.  Kelompok  sosial  merupakan satu  kesatuan  yang  tumbuh  bersama,  yaitu adanya  hubungan  timbal  balik  yang  saling mempengaruhi  yang di dalamnya terdapat sikap saling  tolong  menolong.  Jika  melihat  arti  atau fungsi  kelompok  sosial  sangat  jelas  sekali bahwa  keberadaan  kelompok  sosial  ini  sangat membantu masyarakat  dalam menemukan kesamaan  visi  dan  misi  dalam  berbagai  aspek kehidupannya.  Selain  itu,  tampaknya  ada beberapa  faktor  yang  mendorong  terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut, yaitu mempunyai  kepentingan  yang  sama,  keturunan
yang  sama,  geografis  yang  sama,  dan  memiliki daerah asal yang sama.
Kemudian  kelompok-kelompok  sosial tersebut memiliki jaringan kelompok kedaerahan yang  tidak bisa dipungkiri lagi cukup menonjol. Ikatan  berdasarkan  kedaerahan  ini  terlihat  dari menjamurnya  berbagai  kelompok  paguyuban atas  dasar  etnis  ataupun  daerah  asal.  Kegiatan dari  kelompok-kelompok  tersebut  pada  umumnya lebih  bersifat  sosial,  seperti  kegiatan  pengumpulan bantuan  dana  untuk  masjid,  bantuan  dana    bagi yang  tidak  mampu,  dan  khususnya  bantuan pendidikan.
Meskipun cukup banyak paguyuban atas dasar  kedaerahan,  mereka  saling  menghormati satu  sama  lain.  Sementara  itu,  masyarakat Makassar  sendiri  sangat  menghormati  budaya yang  mereka  miliki  dan  sudah  dipegang  turun temurun  serta  dihormati  oleh  mereka,  yaitu budaya  siri  atau  harga  diri  atau  rasa  malu. Seandainya seseorang sudah merasa dipermalukan, maka  yang  bersangkutan  harus  melakukan perlawanan  untuk  menutupi  rasa  malunya tersebut.  Bahkan  harus  rela  berkorban  dengan mengorbankan jiwanya. Sebaliknya, jika seseorang dipermalukan  dan  tidak  melakukan  tindakan atau  perlawanan,  dia  dianggap  tidak  memiliki rasa malu atau sudah tidak memiliki budaya siri tersebut.
Masyarakat  Sulawesi  Selatan,  khususnya etnis  Bugis-Makassar,  memiliki  etos  hidup  atau nilai  budaya  luhur  sebagai  proses  pembelajaran yang  telah  diwariskan  secara  turun  temurun, serta  dapat  mempengaruhi  pikiran  dan  pola hidup  masyarakatnya.  Etos  hidup  masyarakat Bugis-Makassar  terkenal  dengan  siri  na  pesse. Siri  sendiri  mempunyai  arti  rasa  malu,  sangat erat  hubungannya  dengan  harkat,  martabat, kehormatan, dan harga diri. Sementara itu,pesse mempunyai arti mengandung rasa belas kasihan, kepedihan,  solidaritas,  serta  semangat  tolong menolong  dengan  sesamanya.  Arti  keseluruhan dari  siri  na  pesse  adalah  harkat  martabat  dan rasa  pedih    yang  sangat  mendalam  yang melahirkan  adat  yang  mengatur  watak,  moral, dan sikap hidup  masyarakat Sulawesi Selatan.
Apabila  seseorang  dipermalukan  dan tidak  melakukan  reaksi  atau  perlawanan,  orang itu disebut degage siri’na/tena siri’na dan tidak mendapat tempat di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Sulawesi Selatan sangat menjunjung tinggi  siri  atau  harga  diri  atau  rasa  malu tersebut.  Adanya  budaya  siri  ini  sangat
memotivasi  kekuatan  kelompok  atau  paguyuban- paguyuban itu sendiri. Kelompok atau paguyuban tersebut sifatnya permanen meskipun kegiatan-kegiatannya lebih bersifat temporer.
Masyarakat Bugis-Makassar secara keseluruhan,  dan  masyarakat  kota  Makassar khususnya,  juga  memiliki  etika  yang  mengatur dalam kehidupan, yaitu   sangat menghargai tata krama  atau  sopan  santun  yang  dikenal  dengan sipakalebbi  yang  artinya  adalah  sifat  saling tolong-menolong,  sipakatauyang  artinya  saling menghargai  sebagai  sesama  manusia,  dan sipakainga  yang  artinya  saling  mengingatkan. Dalam  kehidupan  sehari-hari,  setiap  orang  atau masyarakat  dituntut  atau  diharuskan  untuk memperlakukan  orang  lain  dengan  baik  dan sopan,  memiliki  sifat  tolong  menolong,  saling menghargai,  serta  saling  mengingatkan.  Akan tetapi,  jika  ada  orang  atau  anggota  masyarakat yang  tidak  bisa  memperlakukan  orang  lain dengan  cara-cara  tadi  atau  tidak  berpedoman kepada  sipakalebbi,  sipakatau,  dan  sipakainga, maka yang bersangkutan akan mendapat balasan dengan  lebih  tidak  sopan  lagi  dan  diperlakukan secara anarkis. 6
Salah satu paguyuban kelompok- kelompok  berdasarkan  etnis  atau  kedaerahan yang  ada  di  wilayah  kota  Makassar  adalah kelompok  atau  paguyuban  “Bosowa”,  yaitu kumpulan  orang-orang  yang  berasal  dari  Bone, Soppeng,  dan  Wajo.  Perkumpulan  lainnya adalah “Bosowasipalu” yang merupakan kumpulan  orang-orang  yang  berasal  dari  Bone, Soppeng,  Wajo,  Sinjai,  Palopo,  dan  Luwu. Seperti telah diuraikan di atas kegiatannya lebih bersifat  sosial  dan  perlu  diketahui  juga  bahwa solidaritas kedaerahannya sangat kuat.
Akan  tetapi,  mulai  ada  pergeseran fungsi  dari  paguyuban  tersebut,  yaitu  ketika akan  diadakan  pemilihan  kepala  daerah  maka paguyuban berfungsi sebagai alat untuk memenangkan  salah  satu  calon  kepala  daerah. Setelah  beralih  fungsi,  sering  dijumpai  bahwa tim  sukses  dari  masing-masing  partai  ada  di dalam  paguyuban,  sehingga  kegiatan  dari paguyuban  tersebut  lebih  terfokus  pada  usaha memenangkan pemilihan kepala daerah ketimbang kegiatan  sosial.  Kegiatan  dari  kelompok- kelompok  paguyuban  ketika  menjelang  pemilihan
6 Wawancara  dengan  narasumber  S,  Humas DPRD  Kota  Makassar,  tanggal  30  Mei  2012  di Makassar.
kepala  daerah  sangat  “heroik”  sampai  ke pelosok-pelosok daerah, tetapi kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  penuh  dengan  muatan  politis. Bahkan keberadaan paguyuban dianggap sebagai  mesin  untuk  mendulang  suara  dalam pilkada.  Akan  tetapi,  ketika  pilkada  berakhir maka  kegiatan  paguyuban-paguyuban  tersebut kembali  kepada  fungsi  semula,  yakni  kegiatan sosial.
Diakui  juga  oleh  seorang  narasumber bahwa  di  antara  paguyuban  tersebut  pernah terjadi  gesekan-gesekan,  termasuk  gesekan karena  persoalan  pribadi,  yang  kemudian berkembang menjadi masalah yang cukup besar dan  serius,  seperti  perselisihan  antardaerah, misalnya antara Bugis-Makassar, bahkan pernah terjadi  juga  perselisihan  antaranggota  etnisnya sendiri.  Sebagai  akibatnya,  maka  muncullah persoalan-persoalan  pribadi  yang  dihubung- hubungkan  dengan  asal  daerah  masing-masing, sehingga  tidak  mustahil  persoalannya  meluas kepada  masalah  budaya  yang  pada  akhirnya menimbulkan  masalah  SARA.  Hal  seperti  ini sering  terjadi  juga  di  kampus-kampus  terutama kampus-kampus  yang  berada  di  kota  Makassar. Baik  konflik  internal  di  dalam  kampus  maupun konflik antarkampus,  dapat mengakibatkan konflik sampai ke daerah, bahkan menjadi konflik etnis.
Sebagai  contoh,  terdapat  kelompok- kelompok  atau  perhimpunan  mahasiswa  dari daerah  tertentu  yang  mengatasnamakan  asal daerah  atau  etnis,  misalnya  Ikatan  Pelajar/ Mahasiswa  Indonesia  Luwu  (IPMIL),  Ikatan Pelajar/Mahasiswa Tator, Ikatan Pelajar/ Mahasiswa Bone,  dll.  Kelompok-kelompok  seperti  ini  tumbuh subur,  tetapi  keberadaanya  tidak  diantisipasi baik  oleh  pihak  kampus  maupun  pemerintah. Mereka  berkembang  sendiri-sendiri,  sehingga ego kedaerahan muncul dengan cukup kuat. Hal tersebut  juga  dipicu  oleh  kegiatan  pemilihan kepala daerah, di mana perhimpunan mahasiswa ini telah diperalat oleh partai-partai politik tanpa memikirkan akibatnya. 7
Konflik horizontal yang sering terjadi di kota Makassar pada umumnya bukan merupakan konflik  antar  etnis  (suku),  tetapi  merupakan konflik  akibat  sentimen  dan  fanatik  kedaerahan yang  mayoritas  melibatkan  kalangan  pemuda dan  mahasiswa,  seperti  konflik  Palopo  (Luwu
7 Wawancara dengan Drs. H.S. M.Si,  Kabag Tata  Pemerintahan  Kota  Makassar,  tanggal  29  Mei 2012 di Makassar.
Raya),  Bone,  Bulukumba,  Bima,  dll.  Daerah- daerah tersebut merupakan daerah asal sebagian pemuda  dan  mahasiswa  di  kota  Makassar. Sebenarnya  tidak  terlihat  kelompok  atau pendatang  yang  dominan,  tetapi  hal  itu  justru menimbulkan  sifat  gengsi  dan  menonjolkan sikap  fanatisme  kedaerahan  yang  akhirnya memicu  konflik  karena  masing-masing  merasa sebagai  kelompok  mayoritas.  Konflik  perorangan bisa  berakibat  cukup  fatal  sebab  mereka mengatasnamakan solidaritas kedaerahan, sehingga berkembang menjadi konflik antardaerah.
Konflik  yang  sering  terjadi,  baik  di lingkungan  internal  kampus  maupun  antar- kampus, bisa juga dilihat, misalnya, antara etnis Luwu  dan  Bone.  Konflik  bermula  ketika  ada seorang  mahasiswa  Luwu  pulang  ke  daerahnya kemudian  orang  Bone  yang  di  daerah  Luwu diusirnya,  sebab  ada  informasi  bahwa  asrama mahasiswa  Luwu  yang  ada  di  kota  Makassar telah  dibakar  oleh  orang-orang  Bone,  bahkan dikabarkan  ada  mahasiswanya  yang  luka  dan diberitakan  meninggal.  Setiap  mahasiswa  Bone di-sweeping  termasuk  plat  nomor  polisi  motor serta  mobilBone.  Hal  ini  terus  berlanjut  hingga kedaerah-daerah  lain.  Begitu  juga  sebaliknya, orang  Luwu  yang  ada  di  wilayah  Bone  akan diusir.  Hal  ini  merupakan  cikal  bakal  masalah yang kemudian meluas menjadi kerusuhan etnis, padahal sebetulnya yang terjadi hanya kerusuhan  di  dalam  kampus  dan  berita  yang disebarkan  sebetulnya  hanya  rumor.  Namun, rumor  itu  menyebabkan  konflik  kampus berkembang  meluas  menjadi  konflik  etnis. Konflik  etnis  lainnya  muncul  antara  etnis Bulukumba dengan Luwu.
Konflik  antardaerah 8 semakin  hari semakin  marak  terjadi  di  wilayah  kota  Makassar. Hal  ini  diduga  oleh  beberapa  kalangan merupakan konflik lama dari sejarah feodalisme masyarakat  Sulawesi  Selatan.  Namun,  ada  juga yang  berpendapat  bahwa  konflik  tersebut  sudah didesain  oleh  para  elite  politik  untuk  mengalihkan isu-isu  yang  sedang  terjadi.  Oleh  karena  itu, keberadaan  paguyuban  berdasarkan  kedaerahan belum  memberi  kontribusi  untuk  mengatasi konflik  tersebut,  meskipun  di  antara  mereka memiliki  sikap  saling  menghormati  satu  sama lain.
8 Selain konflik antaretnis, sering pula terjadi konflik  antardaerah  yang  acapkali  dipicu  oleh persoalan-persoalan  sepele  dalam  relasi  sosial masyarakat Kota Makassar.
Adanya  paguyuban  berdasarkan  etnis dan  kedaerahan  di  wilayah  Sulawesi  Selatan, terutama  di  kota  Makassar,  memperlihatkan betapa variatifnya kondisi masyarakat  setempat. Walaupun demikian, baik di  lingkungan pemerintah maupun  swasta,  posisi  kekuasaan  tertentu  tetap saja  dikuasai  oleh  etnis  tertentu,  dan  hal  ini terjadi  hampir  di  seluruh  wilayah  Sulawesi Selatan.
Namun,  seiring  berjalannya  waktu, orang-orang yang duduk di pemerintahan di kota Makassar  tidak  lagi  didominasi  oleh  satu kelompok  etnis  tertentu.  Memang  masih  ada posisi-posisi  yang  dikuasai  oleh  etnis  tertentu, tetapi  tidak  begitu  menonjol.  Berbeda  halnya dengan  wilayah  di  luar  kota  Makassar  yang ikatan  etnis  dan  kedaerahannya  masih  sangat menonjol  dan  kuat.  Hal  tersebut  seperti  yang disampaikan  oleh  salah  seorang  narasumber, TM  (Kasubag  Pemerintahan  Kota  Makassar). 9
Beliau  mengatakan  bahwa  dirinya  berasal  dari keluarga  keturunan  bangsawan  yang  bergelar “Andi”  dan  karir  pertamanya  adalah  sebagai camat di daerah asalnya, yaitu Bone. Pada waktu dulu,  di  wilayahnya  tidak  ada  yang  berani menduduki  posisi  atau  jabatan  seperti  camat, kades,  lurah  bahkan  bupati.  Hal  ini  disebabkan kuatnya  ikatan  emosional  berdasarkan  etnis dan identitas  keturunan  kebangsawanannya.  Oleh karena  itu,  masyarakat  atau  penduduk  yang tinggal di wilayah Bone yang bukan berasal dari etnis Bone dan bukan berasal  dari keluarga raja atau  bukan  berasal  dari  keturunan  bangsawan tidak akan pernah bisa menduduki posisi puncak atau  menjadi  pimpinan  tertinggi,  dan  hal  ini masih terjadi hingga saat ini.

## Modal Sosial dan Kewargaan
Sejalan  dengan  perkembangan  jaman, perubahan yang cepat yang terjadi di kehidupan masyarakat kota Makassarsaat ini tanpa disadari mulai menggerus nilai-nilai lama yang berusaha dipertahankan  oleh  sebagian  masyarakatnya. Seperti  dalam  hal  pengkastaan,  jelas  sekali bahwa gelar kebangsawanan tidak lagi dianggap sebagai  penentu  tinggi  rendahnya  status  sosial seseorang  di  mata  masyarakat.  Hal  ini  sangat berbeda  dengan  kehidupan  masyarakat  yang berada  di  beberapa  wilayah  kabupaten  di Sulawesi  Selatan  yang  masih  sangat  kental
9 Wawancara dengan narasumber TM,
Kasubag  Pemerintahan  Kota  Makassar,  tanggal  29 Mei 2012 di Makassar.
dengan  unsur  feodal,  yang  masih  memper- tahankan  nilai-nilai  kebangsawanan,  seperti dalam  menduduki sebuah jabatan di pemerintahan. Namun,  berdasarkan  informasi  dari  beberapa narasumber,  pada  saat  ini  di  beberapa  wilayah kabupaten juga sudah mulai ada pergeseran nilai seperti  yang  terjadi  di  kota  Makassar.  Faktor kekayaan  tidak  lagi  diperhitungkan.  Kini, pendidikan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu dalam  menduduki  sebuah  jabatan  struktural  di lingkungan pemerintahan.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi status  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat Bugis-Makassar adalah sebagai berikut.
(1) Faktor  jabatan  atau  posisi  di  pemerintahan: Kesempatan  yang  sama  diberikan  kepada Ana’karaeng,  Tu  Maradeka,  maupun  Ata untuk  menduduki  jabatan  di  pemerintahan. Siapapun yang  menjabat,  pasti  akan mendapat penghormatan lebih dari masyarakat. Sekalipun  seseorang  berasal  dari  kasta  Ata, tetapi  jika  Ia  memiliki  jabatan  strategis, sudah  dapat  dipastikan  Ia  akan  dihormati dan akan mendapat status sosial yang tinggi di mata masyarakat.
(2) Faktor  kekayaan:  Sudah  menjadi  pengetahuan umum, mereka yang bisa dikatakan berlimpah kekayaannya akan dihormati. Hal ini  sudah  sejak  jaman  dulu  terjadi,  bahkan sudah bersifat turun temurun.
(3) Faktor  pendidikan:  Saat  ini,  faktor  pendidikan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi  Selatan  pada  umumnya,  dan  kota Makassar  khususnya.  Pengaruh  tingkat pendidikan seseorang sangat  berperan sentral  dalam  menentukan  status  sosialnya. Jauh  berbeda  dengan  masa  lalu,  ketika masyarakat  yang  bisa  mengenyam  pendidikan hanyalah mereka yang berasal dari keturunan bangsawan atau masyarakat yang berasal  dari  kasta  paling  tinggi,saat  ini semua  masyarakat  Sulawesi  Selatan  tanpa kecualimempunyai  hak  dan  kewajiban  juga kesempatan  yang  sama  sebagai  warga Negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi, baik itu orang yang berasal dari keturunan bangsawan  maupun  masyarakat  biasa.  Jadi, saat  ini  tidak  ada  lagi  anggapan  bahwa pendidikan  dan  pengetahuan  hanyalah menjadi  milik  dari  kelompok  masyarakat
yang berasal dari keturunan bangsawan atau kasta tertinggi di Sulawesi Selatan saja. 10
Saat ini gelar akademik menjadi sumber status  baru  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu, masyarakat  yang  bukan  berasal  dari  keturunan bangsawan berlomba-lomba untuk dapat meraih pendidikan  sampai  ke  jenjang  paling  tinggi, yakni  perguruan  tinggi.  Berbagai  gelar  yang diraih dari berbagai displin ilmu, mulai dari ilmu sosial, seperti sastra, hukum, ekonomi, manajemen, teknik,  maupun  kedokteran,  merupakan  modal utama bagi masyarakat biasa agar bisa bekerja di lingkungan  pemerintahan  juga  swasta  dan mendapatkan kedudukan yang tinggi, serta dapat disejajarkan  dengan  masyarakat  keturunan bangsawan  yang  juga  memiliki  latar  belakang pendidikan tinggi.
Sekarang  siapapun  bisa  menduduki sebuah  jabatan,  baik  di  lingkungan  pemerintah maupun swasta, asalkan memiliki latar belakang pendidikan  yang  memadai  dan    kompeten  di bidangnya.  Kepercayaan  masyarakat  biasa terhadap  keluarga  keturunan  bangsawan  telah mengalami pergeseran karena masyarakat sudah sangat  pandai  dan  menyadari  bahwa  dari kalangan  masyarakat  biasa  pun  mempunyai kesempatan  yang  sama  dan  bahkan  bisa sederajat dengan keluarga keturunan bangsawan. Masyarakat biasa dan keturunan bangsawan kini memiliki  kesempatan  yang  sama  menduduki jabatan  apa  pun  di  pemerintahan  dan  di  luar pemerintahan.  Bahkan,  ada  di  antaranya  yang memperoleh  gelar  “Andi”  karena  posisi  atau jabatan  yang  dipegangnya.  Hal  tersebut  telah memperlihatkan  bahwa  di  wilayah  Sulawesi Selatan,  khususnya  di  kota  Makassar,  kesempatan dan  kepercayaan  terhadap  masyarakat  biasa sudah mengalami pergeseran dan terbuka. 11
Pergeseran  ini  juga  secara  perlahan- lahan  mulai  terlihat  di  beberapa  wilayah di  luar kota  Makassar  seperti  contohnya  di  salah  satu kecamatan  di  kabupaten  Jeneponto.  Di  wilayah tersebut  banyak  masyarakatnya  berasal  dari keturunan  bangsawan  dan  tersebar  di  beberapa wilayah.  Pada  awalnya,  kepala  pemerintahan dikuasai  oleh  masyarakat  yang  berasal  dari kalangan  keturunan  bangsawan.Namun,  akhir-
10 http://sosbud.kompasiana.com/2011/08/24/ pergerseran-status-sosial-dalam-masyarakat-bugis- makassar/
11 Wawancara  dengan  narasumber  Dr.  R, Sekretaris  Jurusan  Sosiologi  UNHAS,  tanggal  31 Mei 2012 di Makassar.
akhir  ini  mulai  ada  pergeseran,  seperti  yang disampaikan  oleh  salah  seorang  narasumber. Menurut  narasumber  tersebut,  mulai  ada pergeserankepemimpinan  di  wilayah  kabupaten Jeneponto. Jabatan-jabatan struktural di lingkungan pemerintahan  tidak  lagi  hanya  diduduki  oleh keturunan  bangsawan  tetapi  juga  oleh  kalangan masyarakat biasa.
Pada  awalnya  sempat  terjadi  keributan. Keributan ini terjadi karena masyarakat keturunan  bangsawan  merasa  keberatan  dengan adanya  kepemimpinan  yang  dikepalai  oleh seseorang  yang  berasal  dari  masyarakat  biasa. Kasus-kasus  seperti  ini  memperlihatkan  adanya pergeseran  status  sosial  di  masyarakat  Bugis- Makassar.  Oleh  karena  itu,  status  sosial  tidak lagi  didasarkan  pada  keturunan,  kasta,  atau stratifikasi  sosial  seseorang.  Di  masa  sekarang, jabatan  struktural  di  pemerintahan,  kekayaan, dan tingkat pendidikan lebih dominan berpengaruh  dalam  menentukan  derajat  sosial seseorang.  Pergeseran  ini  semakin  terlihat dengan  jelas  sesuai  dengan  perkembangan jaman.
Menurut  pendapat  Mattulada  dalam buku Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan  (2009),  komposisi  kaum  elitetelah mengalami  perubahan.  Mattulada  membedakan empat  kelompok  utama  golongan  elitebaru, yaitu  bangsawan,  pegawai  negeri,  intelektual, dan  penguasa.  Sebenarnya  keempat  kelompok eliteini  telah  saling  berpenetrasi  sebab  seorang keturunan  bangsawan  juga  bisa  jadi  pegawai, intelektual, bahkan pengusaha. Selain itu, dalam kategori  tersebut, orang  juga  dapat digolongkan menjadi  militer  dan  non-militer.  Mattulada menghitung,  diperkirakan  50%  dari  pejabat tinggi di Sulawesi Selatan berasal dari kalangan militer  yang  telah  diberi  jabatan  sipil.    Oleh karena  itu,  pentingnya  keanggotaan  ke  dalam salah  satu  dari  keempat  kelompok  tersebut kurang  lebih  sama,  yang  menyebabkan  hanya sepertiga  dari  pejabat  tinggi  berasal  dari kalangan keturunan bangsawan.
Pengaruh  dan  Peran  Kelompok  Sosial Budaya
Seperti telah diuraikan di atas, masyarakat  Sulawesi  Selatan  memiliki  paguyuban berdasarkan  kedaerahan  yang  pada  awalnya mempunyai  fungsi  untuk  kegiatan  sosial,  tetapi pada saat  pilkada beralih fungsi sebagai  kendaraan politik  dalam  mencari  suara.  Pengaruh  dari
keberadaan  paguyuban  tersebut  dalam  aspek sosial  budaya,  khususnya  pada  masyarakat  kota Makassar,  sebetulnya  tidak  begitu  tampak. Hanya  pada  saat  tertentu  saja  paguyuban– paguyuban  ini  mulai  bermunculan  untuk melakukan  kegiatan  sosial,  yaitu  ketika  ada momen tertentu saja,  seperti  pada  saat perayaan hari  besar,  karena  pada  waktu  lain  kegiatan mereka  hanya  biasa-biasa  saja.  Lebih  lanjut, kegiatan  lain  dari  paguyuban  tersebut  hanya terbatas  kepada  kegiatan  arisan  atau  halal bilhalal berdasarkan  kedaerahan. Namun, dalam menyelenggarakan  kegiatan  tersebut,  mereka tidak  akan  meminta  bantuan  kepada  paguyuban yang  lain,  sebab  satu  sama  lain  sangat memegang budaya siri.
Meskipun  demikian,  rasa  kepercayaan di  antara  berbagai  paguyuban  tersebut  cukup tinggi.  Ada  koordinasi  antara  paguyuban- paguyuban  yang  ada  pada  momen-momen tertentu,  seperti  penyelenggaraan  pesta  budaya Sulawesi  Selatan.  Acara  tersebut  merupakan acara  kebudayaan  dan  secara  otomatis  hampir seluruh  paguyuban  tersebut  bersatu  untuk bersama-sama  memeriahkannya,  tanpa  memper- masalahkan  identitas  paguyuban  masing-  masing. Satu  sama  lain  saling  memberi  kepercayaan, sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Sementara  itu,  peran  kelompok  sosial merupakan  salah  satu  aspek  dinamis  dari  status seseorang  untuk  melaksanakan  hak-hak  dan kewajibannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan dan  status,  sehingga  antara  kedudukan  dan peranan  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  satu sama lain ada ketergantungan.
Peran  juga  dapat  diartikan  sebagai seperangkat  harapan  yang  dikenakan  pada individu  yang  menempati  kedudukan  sosial tertentu.  Harapan-harapan  itu  mempunyai  dua segi yaitu:
(1) Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang harapan. Hal ini merupakan kewajiban.
(2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakatnya. Hal ini merupakan hak pemegang peran.
Akan  tetapi  jika  ditinjau  dari  segi cakupannya,  peranan  meliputi  3  (tiga)  hal, yakni:
(1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan  dengan  posisi  atau  tempat
seseorang dalam masyarakat. Contoh: sebagai  seorang  pemimpin  harus  dapat menjadi  panutan  dan  suri  teladan  para anggotanya,  karena  dalam  diri  pemimpin tersebut  tersandang  aturan/norma-norma yang sesuai dengan posisinya;
(2) Peranan  merupakan  konsep  tentang  apa yang  dapat  dilakukan  oleh  individu  dalam masyarakat.  Contoh:  seorang  ulama,  guru dan  sebagainya  harus  bijaksana,  baik  hati, sabar,  membimbing  dan  menjadi  panutan bagi para muridnya; dan
(3) Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial  masyarakat.  Contoh:  suami/isteri, karyawan,  pegawai  negeri,  dsb,  merupakan peran  dalam  masyarakat  yang  membentuk struktur atau susunan masyarakat.
Jika  dilihat  dari  fungsinya,  peranan mempunyai  beberapa  fungsi  bagi  individu maupun orang lain, yaitu:
(1) Peranan  yang  dimainkan  seseorang  dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat,  seperti  peran  sebagai  ayah atau ibu,
(2) Peranan  yang  dimainkan  seseorang  dapat pula  digunakan  untuk  membantu  mereka yang  tidak  mampu  dalam  masyarakat, seperti peran dokter, pekerja sosial, dll, dan
(3) Peranan  juga  dimainkan  seseorang  yang juga  merupakan  sarana  aktualisasi  diri, seperti  seorang  lelaki  sebagai  suami/bapak, seorang wanita sebagai isteri/ibu, dsb.
Dari  uraian  di  atas,  peran  dan keberadaan  paguyuban  di  provinsi  Sulawesi Selatan,  khususnya  dalam  aspek  sosial-budaya, termasuk  hal  yang  penting.  Namun,  sangat disayangkan  bahwa  fungsi  dari  paguyuban seringkali  beralih  menjadi  kendaraan  politik dalam pemilu  ataupun pilkada.  Oleh  karena  itu, peran dan keberadaan paguyuban tersebut  harus tetap  dipertahankan,  jangan  sampai  dipolitisasi untuk  kepentingan  sekelompok  orang  yang memanfaatkan keberadaannya dan tidak bertanggungjawab. Walaupun kegiatan-kegiatannya hanya  bersifat  temporer,  keutuhan  paguyuban- paguyuban  tersebut  tetap  diperlukan  untuk mempertahankan  solidaritas  sosial  masyarakat setempat.  Lebih  lanjut,  keberadaan  paguyuban harus  difikirkan  untuk  kepentingan    keutuhan masyarakat dalam jangka panjang, bukan hanya sekadar  untuk  kepentingan  politik  yang  bersifat sesaat.
Namun  demikian,  ada  pendapat  lain yang  mengatakan  bahwa  memang  betul  fungsi dari  paguyuban  ini  sudah  beralih,  walaupun tidak dipungkiri bahwa fungsi  yang sesungguhnya, yakni  berupa  kegiatan  sosial,  masih  tetap dilaksanakan.  Dengan  kata  lain,  peran  dan keberadaan  paguyuban-paguyuban  tersebut  masih terus bertahan karena mereka selalu berpedoman pada  tradisi  siri  na  pesse  atau  budaya  malu. Perlu  diketahui  juga  bahwa  budaya  siri masyarakat  Bugis-Makassar  pengertiannya  sangat luas sehingga komitmen untuk memegang teguh budaya  tersebut  sangat  tinggi  dan  pantang dilanggar.

## Penutup
Kota  Makassar  merupakan  ibukota provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  memiliki masyarakat  sangat  heterogen.  Selain  itu,  Sulawesi Selatan  mempunyai  empat  etnis  besar,  yaitu Bugis,  Makassar,  Mandar,  dan  Toraja.  Menurut sejarahnya,  Sulawesi  Selatan  memiliki  tiga kerajaan  besar  yakni  Bone,  Gowa,  dan  Luwu. Ketiga    kerajaan  besar  tersebut  satu  sama  lain telah  memberikan  pengaruh  dalam  kehidupan masyarakat  Sulawesi  Selatan;  masyarakat  yang merasa  berasal  dari  keturunan  bangsawan  atau raja  menganggap  dirinya  memiliki  strata  paling tinggi.  Memang  betul  pada  masa  lalu  masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja menduduki  strata  paling  tinggi.  Hal  ini  terlihat pada  stratifikasi  sosial    masyarakat  Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Pada masa lalu,  keturunan  bangsawan  mendapat  posisi yang  sangat  istimewa,  yaitu  sebagai  elite masyarakat.  Namun,  seiring  berjalanannya  waktu, kedudukan  masyarakat  keturunan  bangsawan mengalami pergeseran.
Stratifikasi  sosial  yang  ada  lama kelamaan  luntur.  Sejak  pemerintahan  Belanda sebenarnya  klasifikasi  status  sosial  berdasarkan kasta  sangat  tidak  disetujui  dan  dalam  ajaran agama Islam dilarang adanya pengkastaan dalam masyarakat.  Pada  akhirnya,  sistem  pengkastaan atau pembagian strata mulai hilang. Begitu juga gelar kebangsawanan yang selama ini digunakan yang  mulai  memudar,  sehingga  penggunaannya hanya  terbatas  kepada  kegiatan  upacara  adat atau  acara  ritual  saja.  Pemberian  gelar kebangsawanan tersebut hanya sebagai penghormatan  bahwa    mereka  memang  betul merupakan  keturunan  bangsawan,  tidak  lebih dari itu. Status sosial tidak lagi didasarkan pada
keturunan,  kasta,  maupun  stratifikasi  sosial seseorang.
Begitu  juga  di  lingkungan  pekerjaan seperti di pemerintahan.Kini tidak lagi mengutamakan  status  kebangsawanan  seseorang, atau  kekayaannya,  melainkan  ditentukan  oleh tingkat  pendidikan.  Peranan  pendidikan  lebih dominan  dan  sangat berpengaruh  dalam menentukan  derajat  sosial  seseorang.  Menurut sejarahnya, stratifikasi sosial masyarakat Bugis- Makassar  telah  memberikan  posisi  istimewa terhadap keturunan bangsawan sebagai elitestrategis dari masyarakat, sehingga menempatkan mereka  sebagai  pemimpin  tertinggi  dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Dewasa ini,  hal  tersebut  sudah  jauh  berbeda  karena semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat biasa, mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula.
Meskipun  demikian,  stratifikasi  sosial berbasis  keturunan  relatif  masih  berlaku  di daerah-daerah Sulawesi Selatan lainnya. Memudarnya  stratifikasi  sosial  berbasis  keturunan yang  berlangsung  di  Kota  Makassar  belum diikuti oleh daerah-daerah lain di provinsi ini.

## Daftar Pustaka
BPS  dan  Bappeda  Sulawesi  Selatan.  (2011).
Makassar  Dalam  Angka  2011.  Makassar: BPS Kota Makassar.
Bappeda  dan  BPS  Kota  Makassar.  (2009). Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Kota Makassar  2009.  Makassar:  BPS  Kota
Makassar.
Fatimah,  Nyayu  (editor).  (2011).  Dinamika Kewargaan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus  Kelompok  Pekerja  Profesional Bidang Kesehatan. Jakarta: LIPI Press.

## Koentjaraningrat. (1976). Manusia dan Kebudayaan
di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Mattulada.  (1998).  Sejarah,  Masyarakat,  dan Kebudayaan  Sulawesi  Selatan.  Ujung Pandang:  Hasanuddin University Press.
Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken (editor). (2007). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nukman,  Usman,  &  Usdar  Nawawi.  (2010). Makassar Dalam Tren Global. Makasar: Pelita Pustaka.
Pelras, Chistian. (2006). Manusia Bugis. Jakarta: Forum  Jakarta-Paris,  Ecole  francaise d’Extreme-Orient.
Ratnawati,  Tri.  (2005).  ”Demokrasi  di  Tengah Masyarakat  Feodalistik:  Kasus  Kota Makassar  dan  Kabupaten  Bone”,  dalam Syamsuddin  Haris  (editor),  Pemilu Langsung  di  Tengah  Oligarki  Partai. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ratnawati,  Tri.  (2006).  ”Partai  dan  Demokrasi Pura-Pura?  Dinamika  Partai  di  DPRD Makassar  dan  Bone”,  dalam  Syamsuddin Haris  (editor),  Partai  &  Parlemen  Lokal Era  Transisi  Demokrasi  di  Indonesia.
Jakarta: LIPI Press.
Tol, Roger, Kees Van Dijk, dan Greg Acciaioli.
(2009).  Kuasa  dan  Usaha  di  Masyarakat Sulawesi Selatan. Jakarta: KITLV.
Zuhro,  Siti,  dkk.  (2011).  Model  Demokrasi Lokal  Jawa  Timur,  Sumatera  Barat, Sulawesi  Selatan  dan  Bali.  Jakarta: TIFA.
Bahan Dari Internet
http://sosbud.kompasiana.com/2011/08/24/perge seran-status-sosial-dalam-masyarakat- bugis-makassar/
htpp:sosbud.kompasiana.com/2012/08/24/akar- konflik-sosial-komunitas.
infosos wordpress.com/kelas-xi-ips/struktur-sosial/.
REPI20 Desember 2011I17:24.
http:jurnallontar.com/?p=190.
http://sosiologiuntukindonesia.blogspot.com/201 2/02/makalah-stratifikasi-sosial.html, Senin, 13 Februari 2012.