Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 81/PID.SUS/2019/PN.JPA)

## Aris Dzilhamsyah
Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, Indonesia Email: arisdzilhamsyah@gmail.com
Abstrak. Artikel ini membahas mengenai hubungan antara kegiatan pencucian uang dengan tindak  pidana  narkotika  yang  berkaitan  dengan  bank  sebagai  sarana  pencucian  uang.  Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai  perlindungan hukum terhadap bank serta bagaimana pencegahan  kegiatan  pencucian  uang.  Adapun  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  sebuah kasus dengan nomor perkara 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa sebagai acuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan bentuk preskriptif, melakukan identifikasi pokok-pokok permasalahan yang hendak  dibahas  secara  tuntas  dengan  norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi bank yakni berasal dari tindakan preventif  pihak  bank  sendiri  dalam  menerapkan  prinsip Good  Corporate  Governance di Perusahaan, melaksanakan prinsip customer due diligence dan prinsip enhanced due diligence bagi calon nasabah maupun nasabah existing penyimpan dana. Selain itu bank harus selalu berkoordinasi dengan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  sebagai  lembaga  yang berwenang  memberikan  informasi  atas  harta  kekayaan  seseorang  yang  patut  diduga  adanya transaksi mencurigakan.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank, Tindak Pidana Pencucian Uang
Abstract. This  article  convey  about  the  relationship  between  money  laundering  and narcotics crimes and banks position as a means of money laundering. This research will also convey the legal protection of banks and how to prevent money laundering activities. In this study, we will use a case with case number 81 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jpa as a reference. This research is a juridical normative  research  with  prescriptive  form,  which  identifies  the  main  issues  to  be  discussed thoroughly with the legal norms contained in the relevant laws and regulations. The results of this study  found  that  legal  protection  for  banks  comes  from  preventive  actions  by  the  bank  itself  in applying  the  principles  of  good  corporate  governance  principle,  especially  implementing  the principles  of customer  due  diligence andthe  principle  of enhanced  due  diligence for  prospective customers  and existing fund  depositors.  In  addition,  banks  also  must  always  coordinate  with  the Financial  Transaction  Reports  and  Analysis  Center  (PPATK)  as  the  institution  authorized  to provide information on the assets of a person who should suspect a suspicious transaction.

## Keywords: Legal Protection, Bank, Money Laundering Crime
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.
Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan utama
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat,  serta memberikan  jasa-jasa lainnya  dalam  lalu  lintas  pembayaran. Sebagai  badan  usaha,  bank  dituntut  untuk mencari keuntungan dan berkewajiban menjaga kestabilan nilai uang, pembangunan, serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  memiliki peran  strategis  dalam  mencapai  tujuan pembangunan nasional.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dengan  meningkatnya  kebutuhan  jasa perbankan,  disatu  sisi  memberikan  manfaat bagi  pelaksanaan  pembangunan  nasional, namun  disisi  lainnya  menimbulkan  risiko yang  akan  mempengaruhi  kegiatan  usaha bank. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan  atas  suatu  kejadian  yang berdampak berlawanan dengan tujuan. Risiko acap  kali  dikaitkan  dengan  ketidakpastian akan kemungkinan yang terjadi dan berdampak  terhadap  hasil  atau  tujuan  yang berbeda.  Salah  satu  resiko  kegiatan  usaha bank  adalah  tindak  pidana  pencucian  uang yang  melibatkan  bank  sebagai  penyedia  jasa layanan  keuangan.  Tindak  pidana  Pencucian uang  adalah the  process  by  which  one conceals  the  existence,  illegal  source,  or illegal  application  of  income  and  then disguises  that  income  to  make  it  appear legitimate .  Pelaku  tindak  pidana  pencucian uang  dengan  sengaja  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana (perolehan  sejumlah  uang,  sifatnya  gelap, haram  atau  kotor)  melalui  bank,  karena dianggap efektif melindungi pelaku dan harta hasil  kekayaannya  tersebut  melalui  investasi atau jasa perbankan lainnya.
Tindak  pidana  pencucian  uang  adalah kejahatan  serius.  Pelaku  tindak  pidana mengelabuhi  asal  usul  harta  kekayaan  yang diperolehnya  secara  melawan  hukum  (seperti halnya,  korupsi,  penyuapan,  narkotika  dan tindak  pidana  lain  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang). Tindak pidana pencucian uang tersebut mengancam kegiatan usaha  bank,  stabilitas  politik,  keamanan, hukum dan perekonomian sebuah negara.
Di dunia Internasional, melalui International  Offshore  Banking  Centers (IOBC), pelaku pencucian
uang memanfaatkan
kecanggihan jaringan
pelayanan  perbankan  internasional  untuk menampung  rekening secret  money .  Pelaku pencucian uang memanfaatkan pasar keuangan  karena  pasar  keuangan  tidak memiliki  g eographic  horizons, beroperasi  24 jam dan memiliki kecepatan secara elektronik
melalui wire  transfers sebagai  metode pencucian  uang  ( money  laundering ).  Metode tersebut , dapat  memindahkan  dana  dari aktivitas  yang  ilegal  dari  satu  rekening  ke rekening  lainnya  dalam  lingkup  domestik maupun internasional.
Di Indonesia menerapkan sistem devisa bebas,  sehingga  valuta  asing  bebas  masuk  di wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  berdampak positif  bagi  Indonesia  karena  investor  asing dapat menanamkan modalnya secara langsung di  Indonesia  ( foreign  direct  investment ). Disisi  lain,  berdampak  negatif  karena  modal yang  diinvestasikan  sulit  diusut  asal  usulnya (berasal  dari  tindak  pidana  atau  tidak). Kemudian, perkembangan pesat layanan bank di  Indonesia  menjadi  sasaran  bagi  pelaku tindak  pidana  pencucian  uang  memanfaatkan fasilitas  tersebut.  Adapun  menurut  Pande Radja  Silalahi,  latar  belakang  terjadinya tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia, diantaranya:
1. Di  Indonesia,  uang  yang  disimpan dalam  bentuk  deposito  berjangka  tidak dapat  diusut  asal  usulnya,  dengan sendirinya diputihkan dan halal;
2. Undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia memberikan peluang  besar  kepada  Bank  untuk merahasiakan kekayaan seseorang; dan, Indonesia  menerapkan  devisa  bebas.
Setiap  orang  yang  pergi  ke  luar  negeri  dan masuk ke Indonesia, dengan leluasa membawa  uang  dalam  jumlah  yang  tidak dibatasi, sehingga dimungkinkan untuk transfer  atau  terima  uang  darimana  saja  dan berapa pun jumlahnya.
Sehubungan  dengan  maraknya  pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan  fasilitas  perbankan,  penulis akan  mengkaji  tindak  pidana  pencucian  uang dari tindak pidana narkotika dengan memanfaatkan  fasilitas  perbankan  sebagai sarana  menyamarkan  atau  menghilangkan jejak perolehan harta kekayaan yang dimilikinya.  Studi  kasus  dalam  penulisan  ini adalah Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.JPA.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Rerumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dirumuskan  beberapa  pokok  permasalahan yang akan dianalisis dalam bab–bab selanjutnya, diantaranya: 1. Bagaimanakah hubungan antara kegiatan  pencucian  uang  dengan  tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap  bank dan pencegahan kegiatan pencucian  uang  sebagaimana  putusan No 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode preskriptif yuridis  normatif, yakni merupakan metode  penelitian  hukum  kepustakaan  atau penelitian hukum yang pelaksanaannya dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka yang  ada.  Dengan  metode  ini  penulis  akan melakukan  penelitian  dengan  melakukan identifikasi  pokok-pokok  permasalahan  yang hendak  dibahas  secara  tuntas  dengan  norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan terkait.
Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif  yakni  penelitian  yang  bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi masalah-masalah  tertentu.  Penulis  memilih penelitian ini untuk mencari jawaban bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap bank  dari  pencegahan  kegiatan  pencucian uang dengan tindak pidana utama narkotika.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu data yang  diperoleh  langsung  melalui  penelusuran literatur  hukum  dan  kepustakaan.  Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.  Pada  umumnya  data  sekunder dalam  keadaan  siap  terbuat  dan  dapat dipergunakan  dengan  segera,  baik  bentuk maupun  isi  data  sekunder  telah  dibentuk  dan diisi  oleh  peneliti-peneliti  terdahulu  terhadap pengumpulan,  pengelolaan,  analisa  maupun konstruksi  data.  Data  sekunder  tidak  terbatas oleh  waktu  maupun  tempat.  Data  sekunder terdiri atas:
1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian, dan dokumen
langsung yang bersifat asli.
2. Bahan  Hukum Sekunder  yakni meliputi buku dan artikel. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian  ini  hasil  penelitian  hukum yang  terdapat  dalam  buku-buku,  jurnal- jurnal,  pendapat  para  ahli,  hasil  karya ilmiah,  dan  komentar-komentar  dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan berisi
mengenai  isu-isu  yang  relevan  dengan topik penelitian.
Bahan  Hukum  Tersier  yakni  meliputi kamus, peta, buku telepon, bibliografi, indeks, dan  lain-lain.  Bahan  hukum  tersier  yang digunakan  dalam  skripsi  ini,  yaitu  kamus hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI).
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan.  Pengumpulan  data  sekunder yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan dari buku, artikel  yang  dapat  diakses  secara online ,  dan data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Data  yang  telah  diperoleh  selanjutnya akan  dianalisis  secara  kualitatif,  artinya  data yang  telah  didapat  disusun  secara  sistematis dalam  bentuk  uraian  atau  penjelasan  untuk menggambarkan  hasil  penelitian  sehingga mudah  dipahami  agar  dapat  diinformasikan kepada  orang  lain.  Menganalisa  data  secara kualitatif  yaitu  dengan  pemahaman  persepsi dan  pemikiran  sistematis  Penulis  terhadap data-data  yang  ada,  dengan  tujuan  untuk menemukan  jawaban  terhadap  permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan  Antara  Kegiatan  Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Narkotika a. Kasus Posisi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Berikut  kronologi  singkat  tindak pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari tindak  pidana  narkotika,  sebagaimana putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa:
1) Diawali  tertangkapnya  Christian  Jaya Kusuma alias Kris  alias Sancain, atas tindak pidana jual beli narkotika pada tanggal  9  November  2017,  barang bukti  narkotika  golongan  I  jenis shabu  seberat  800  (delapan  ratus) gram.
2) Pada  tanggal  10  November  2017, Fernando  alias  Emon  dan  Sudi  Satria alias  Babe  (masuk  daftar  pencarian orang)  menghubungi  Terdakwa  Nur
Eka Suryani alias Anaagar dihubungkan  dengan  perwira  di bagian  narkoba  untuk  membantu kasus Sancain. Sancain adalah saudara temen Babe.
3) Terdakwa  Ana  menghubungi  Koko Wahyudi, anggota polisi yang membantu kasus Sancain bekerjasama  dengan  Pri  teman  Koko
Wahyudi di BNN.
4) Kemudian, dilanjutkan dengan pembicaraan  sejumlah  uang  untuk melancarkan  kasus  Sancain  antara Terdakwa  Ana,  Babe  dan  Koko Wahyudi.
5) Atas  perintah  Kokoh,  Terdakwa  Ana diminta  membuat  rekening  baru  di Bank BCA dan rekening baru tersebut atas  nama  Alfiah  ibu  kandung Terdakwa Ana, serta Terdakwa
meminjam ATM BCA milik Tubagus Sadikin Zuhra.
6) Kedua rekening BCA tersebut digunakan  oleh  Terdakwa  Ana  untuk menerima  transferan  uang  untuk penyelesaian  kasus  Sancain  dari Babe.
7) Babe  transfer  uang  kepada  Terdakwa Ana  melalui  enam  belas  rekening BCA  yang  berbeda  dengan  jumlah uang  transfer  nilainya  berbeda-beda dan  total  keseluruhan  dari  transferan Babe  yang  diterima  Terdakwa  Ana adalah  Rp.  1.367.750.000,-  (satu milyar  tigas  ratus  enam  puluh  tujuh
juta  tujuh  ratus  lima  puluh  ribu rupiah).  Rekening-rekening  tersebut masuk  dalam  peredaran  narkotika Sancain dan Terdakwa Ana mengetahui asal usul uang tersebut. 8) Kemudian, Terdakwa
Ana mentransfer  uang  Babe  kepada  Koko
Wahyudi  secara  bertahap.  Pertama, melalui  rekening  BCA  atas  nama Tubagus  Sadikin  Zuhra  sebesar  Rp. 111.900,000,-  (seratus  sebelas  juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kedua melalui  rekening  BCA  atas  nama Alfiah  sebesar  Rp.  678.000.000,- (enam  ratus  tujuh  puluh  delapan  juta rupiah).
9) Pada  saat  mengurusi  perkara  Sancai, Koko  Wahyudi  ditangkap  oleh  pihak kepolisian  daerah  Jawa  Tengah  dan didapati  uang  tunai  sebesar  Rp. 450.000.000,-  (empat  ratus  lima putuh  juta  rupiah)  yang  merupakan uang  transferan  Terdakwa  Ana,  serta diduga  berasal  dari  tindak  pidana narkotika.
10) Uang  sebesar  Rp.  350.000.000,-  (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa  Ana  tarik  tunai  dan dipergunakan  untuk  membeli  mobil honda  jazz  tahun  2017  atas  nama orang  lain,  yaitu  Supraptin  (tante Terdakwa  Ana),  serta  sisanya  habis dipergunakan untuk pembayaran asuransi all risk mobil honda jazz,membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari  Terdakwa  Ana,  serta pembuatan  deposito  di  bank  lain  atas nama Alfiah ibu kandung Terdakwa.
11) Putusan  Hakim  adalah  menyatakan bahwa  Terdakwa  Ana  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer dan membelanjakan  atas  harta  kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta  kekayaan.  Dipidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda sejumlah  Rp.  700.000.000,-  (tujuh ratus  juta  rupiah)  atau  kurungan selama  2  (dua)  bulan  apabila  denda tidak dibayarkan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
b. Ruang Lingkup Tindak Pidana

## Pencucian Uang
Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  kejahatan  yang  mengancam stabilitas  perekonomian  dan  integritas sistem  keuangan,  karena  sifatnya  yang berkelanjutan,  yaitu  memperoleh  harta kekayaan  dari  tindak  pidana  kemudian dicuci  agar  tidak  terlihat  sebagai  tindak pidana.  Dalam  konsep  pencucian  uang, menitikberatkan pada harta kekayaan yang diperolehnya,  karena  pada  umumnya pelaku  tindak  pidana  berusaha  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak  pidana  agar  sulit  untuk  ditelusuri oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga dapat  dimanfaatkan  dengan  leluasa  untuk kegiatan yang sah ataupun tidak sah.
Patut  diketahui,  ruang  lingkup pencucian  uang  dijabarkan  lebih  lanjut dalam  undang-undang  nomor  8  tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang,  diantaranya:  hasil  tindak  pidana berasal dari harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi, penyuapan, narkotika,  psikotropika,  penyelendupan tenaga  kerja,  penyelundupan  migran,  di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di  bidang  perasuransian,  kepabeanan, cukai,  perdagangan  orang,  perdagangan senjata  gelap,  terorisme,  penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan  uang,  perjudian,  prostitusi,  di bidang  perpajakan,  di  bidang  kehutanan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan  hidup,  di  bidang  kelautan  dan perikanan  atau  tindak  pidana  lain  yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun  atau  lebih.  Harta  kekayaan  yang diketahui atau patut diduga akan digunakan  dan/atau  digunakan  secara langsung  atau  tidak  langsung  untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris  perseorangan  disamakan  sebagai hasil tindak pidana.
c. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang
Apabila pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang, maka
memungkinkan  pelaku  tindak  pidana melakukan kegiatan sebagai berikut:
1) Menjauh  dari  kegiatan  kriminal  yang menghasilkan  uang  haram,  sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan  bagi  otoritas  untuk menuntut.
2) Menjauhkan  uang  haram  itu  dari aktivitas  kriminal  yang  menghasilkan uang,  sehingga  menghindari  dapat disita dan dirampasnya hasil kejahatan  tersebut  apabila  pelaku yang bersangkutan ditangkap.
3) Menikmati manfaat dari fasilitas bank tanpa menimbulkan kecurigaan.
4) Menginvestasikan kembali uang haram  itu  pada  kegiatan-kegiatan kriminal  di  masa  yang  akan  datang atau ke dalam kegiatan yang sah.
d. Hubungan  Antara  Pencucian  Uang Dengan Tindak Pidana Narkotika
Dalam International  Narcotics  Control Strategy  Report (INCSR)  yang  dikeluarkan oleh Bureau  for  International  Narcotics  and Law  Enforcement  Affairs  United  States Departement  of  State ,  dinyatakan  bahwa Indonesia dinilai lembaga dan sistem keuangannya  terkontaminasi  bisnis  narkotika internasional  dengan  melibatkan  jumlah uang sangat  besar.  Kejahatan  peredaran  gelap narkoba diyakini memiliki kaitan erat dengan pencucian  uang.  Sejarah  perkembangan tipologi  pencucian  uang  menunjukan  bahwa perdagangan  obat  bius  merupakan  sumber yang  paling  dominan  dan  kejahatan  asal ( predicate  crime )  utama  yang  melahirkan kejahatan  pencucian  uang. Organized  crime selalu  menggunakan  metode  pencucian  uang untuk  menyembunyikan,  menyamarkan  atau mengaburkan  hasil  bisnis  haram  itu  agar nampak  seolah-olah  merupakan  hasil  dari kegiatan  yag  sah,  selanjutnya  uang  hasil  jual beli  narkoba  yang  telah  dicuci  digunakan untuk  melakukan  kejahatan  serupa  atau mengembangkan kejahatan baru.
Lahirnya  rezim  hukum  internasional untuk  memerangi  kejahatan  pencucian  uang, antara  lain  dengan  dikeluarkannya United Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  in Narcotic  drugs  and  Psychotropic  Substances
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1988  ( Vienna  Convention 1988). Vienna Convention 1988  merupakan  konvensi  yang mengatur  penegakan  hukum  di  dalam mencegah  dan  memberantas  lalu  lintas perdagangan narkotika dan bahan psikotropika  yang  secara  khusus  mengatur masalah:
1) Penegasan  dan  perluasan  lingkup kendali  yang  dititikberatkan  pada illicit-trafficking by sea.
2) Penegasan  mengenai  yurisdiksi  yang diperluas.
3) Ekstradisi.
4) Penyitaan ( confiscation ).
5) Hubungan timbal balik ( mutual legal assistance ).
Sejarah mencatat bahwa kelahiran rezim internasional untuk memerangi kejatan pencucian  uang  dimulai  pada  saat  masyrakat internasional frustasi dengan upaya memberantas kejahatan gelap narkoba (berupa perdagangan  gelap  obat  bius).  Mengingat bahwa organized  crime yang  dihadapi memiliki  karakteristik  organisasi  struktural yang  solid,  kejelasan  pembagian  wewenang, sumber  pendanaan  yang  kuat  dan  jaringan kerja  yang  melintasi  batas  negara.  Upaya yang  dilakukan  tidak  hanya  menangkap pelaku,  melainkan  penyitaan  dan  perampasan harta  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana narkotika,  serta  membentuk  regulasi  anti pencucian uang.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  turut  serta  menandatangani Single Convention  on  Narcotics  Drugs 1961  dan Vienna  Convention 1988.  Hal  tersebut dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menunjukkan kepada  masyarakat  di  dalam  dan  di  luar negeri  adanya political  will yang  kuat  dari pemerintah  Indonesia  memerangi  maraknya peredaran  gelap  narkotika  dan  pencucian uang.  Bentuk  konkret  dalam  merespon  isu tersebut di atas, Indonesia membentuk Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  peraturan perundang-undangan tentang narkotika, yakni Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika sebagaimana disahkan pada tanggal  12  Oktober  2009,  ditempatkan  dalam Lembaran  Negara  Nomor  143  Tahun  2009
dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5062.
Selanjutnya  merujuk  pada  Putusan Nomor  81/PID.SUS/2019/PN.JPA,  penulis berpendapat  bahwa  Terdakwa  Nur  Eka Suryani  alis  Ana  telah  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang  untuk  menyamarkan hasil  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana narkotika melalui dengan memanfaatkan fasilitas bank. Penulis sependapat  dengan  putusan  Hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut, bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni:
“Setiap orang yang menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan  mata  uang  atau  surat  berharga atau  perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan yang  diketahuinya  atau  patut  diduga  hasil tindak  pidana  sebagaimana  Pasal  2  ayat (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Adapun  penjelasan  terhadap  unsur- unsur Pasal tersebut di atas, sebagai berikut:
1) Unsur setiap orang (terpenuhi) , Merujuk pada keterangan saksi, ahli, bukti surat,  Terdakwa  dan  barang  bukti  di persidangan, Terdakwa mengetahui secara sadar  harta  kekayaan  yang  diperolehnya berasal  dari  tindak  pidana  narkotika  dan Ana  tidak  berada  di  bawah  pengampuan, tidak  ada  dasar  pemaaf  ataupun  dasar pembenar  atas  tindak  pidana  pencucian uang  tersebut,  sehingga  dapat  dimintai pertanggungjawaban.
2) Unsur  menempatkan,  mengalihkan, membelanjakan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan mata uang atau surat berharga  atau  perbuatan  lain  atas harta  kekayaan  yang  diketahuinya atau  patut  diduga  dari  hasil  tindak pidana (terpenuhi) . Dalam fakta persidangan,  Terdakwa  menerima  uang yang  diketahuinya  dari  hasil  tindak pidana narkotika (masuk ke dalam harta kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  sebagaimana  Pasal  2  ayat  1 undang-undang  nomor  8  tahun  2010 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang),
kemudian mentransfer (perbuatan pemindahan  uang  dari  penyedia  jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain) uang hasil tindak pidana tersebut  secara  bertahap  ke  rekening bank  lain  di  dalam  negeri  atas  nama Koko  Wahyudi  untuk  menyelesaikan kasus  tindak  pidana  narkotika  dan membelanjakan  (penyerahan  sejumlah uang  atas  transaksi  jual  beli)  uang tersebut  untuk  membeli  mobil  honda jazz  tahun  2017  atas  nama  orang  lain, pembayaran  asuransi all  risk mobil honda  jazz,  membayar  hutang  dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa Terdakwa  dan  melakukan  investasi berupa pembuatan deposito di bank lain atas nama orang lain. 3) U nsur
menyembunyikan
/menyamarkan asal usul harta kekayaan  (terpenuhi). Dalam  kasus,
Terdakwa  membuat  rekening  BCA  atas nama Alfiah dan meminjam ATM milik orang  lain  untuk  wadah  menerima  atau transfer uang. Adapun pola atau tahapan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:
a) Placement
(penempatan). Merupakan  tahap  pertama,  yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut  ke  dalam  sistem  keuangan ( financial  system ).  Pada  tahap  ini, bentuk  dari  uang  hasil  kejahatan harus dikonversi untuk
menyembunyikan  asal  usul  yang tidak  sah  dari  uang  itu.  Sebagai
contoh,  hasil  dari  perdagangan narkoba  uangnya  terdiri  atas  uang- uang  kecil  dalam  tumpukan  besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi  ke  dalam  denominisasi uang  yang  lebih  besar.  Lalu  di depositikan  ke  dala  rekening  bank dan dibelikan ke instrument moneter seperti cheques,  money  orders dan lainnya.  Bentuk  kegiatan  lainnya diantaranya menempatkan dana pada  bank  (lebih  dari  satu)  diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan lain; menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan  lain  sebagai  pembayaran kredit  untuk  mengaburkan audit trail ;  menyelundupkan  uang  tunai dari  suatu  negara  ke  negara  lain; membiayai suatu usaha yang seoalah-olah sah atau terkait dengan usaha  sah  berupa  kredit  atau pembiayaan;  dan  membeli  barang- barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai  hadiah  kepada  pihak  lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank.
b) Layering  (transfer). Dalam  tahap ini,  pencuci  berusaha  memutuskan hubungan  uang  hasil  kejahatan  itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan  uang  tersebut  dari satu  bank  ke  bank  lain,  hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah  jumlahnya,  dana tersebut  dapat  disalurkan  melalui pembelian atau penjualan investment instrument. Mengirimkan dari perusahaan gadungan  yang  satu,  ke  perusahaan gadungan  yang  lain.  Para  pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan  perusahaan  fiktif,  bisa membeli  alat  transportasi,  seperti pesawat,  alat  berat  dengan  atas nama
orang lain. Bentuk
kegiatannya,  antara  lain:  transfer dana dari satu bank ke bank lainnya; simpanan  tunai  sebagai  agunan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
untuk  mendukung  transaksi  yang sah;  dan  memindahkan  uang  tunai lintas  batas  negara,  baik  melalui jaringan  kegiatan  usaha  yang  sah maupun shell company .
c) Integration  (menggunakan  harta kekayaan). Pencuci uang membawa kembali uangnya ke dalam sirkulasi dalam  bentuk  pendapatan  bersih bahkan  merupakan  objek  pajak dengan  menggunakan  uang  telah menjadi  halal  ( clean  money )  untuk kegiatan  bisnis  melalui  cara  dengan menginvestasikan  dana  tersebut  ke dalam real  estate, barang  mewah, perusahaan-perusahaan. Pendapat lain  mengenai integration ,  tertuang dalam Bunga Rampai Anti Pencucian  Uang (Yunus  Husein, halaman 6), dijelaskan bahwa integration (penggabungan)  adalah proses  pengalihan  uang  yang  dicuci dari hasil kegiatan placement maupun layering ke dalam aktivitas- aktivitas  atau  performa  bisnis  yang resmi tanpa ada hubungan atau links ke  dalam  bisnis  haram  sebelumnya. Pada  tahap  ini,  uang  haram  yang telah diputihkan
dimasukkan kembali  ke  dalam  sirkulasi  yang sesuai  dengan  aturan  hukum  dan telah berubah menjadi legal.
Merujuk  kembali  pada  kasus,  pola pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa  adalah  menerima  uang  yang diketahuinya dari hasil tindak pidana narkotika  dengan  membuat  rekening  BCA atas  nama  Alfiah  dan  meminjam  ATM  milik orang  lain  untuk  wadah  menerima  atau transfer uang ( placement ). Kemudian
Terdakwa berupaya menjauhkan harta kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana dengan cara mentransfer (perbuatan
pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan  satu  ke  penyedia  jasa  keuangan lain)  uang  hasil  tindak  pidana  tersebut  secara bertahap  ke  rekening  bank  lain  di  dalam negeri  atas  nama  Koko  Wahyudi  ( layering ).
Setelah placement dan layering berjalan mulus, Terdakwa menggunakan harta
kekayaannya  secara  aman,  baik  untuk kegiatan  yang  sah  atau  illegal  ( integration ), yakni  membeli  mobil  honda  jazz  tahun  2017 atas nama orang lain, pembayaran asuransi all risk mobil  honda  jazz,  membayar  hutang  dan kebutuhan  sehari-hari  keluargaTerdakwa  dan melakukan investasi berupa pembuatan deposito  di  bank  atas  nama  orang  lain menggunakan  harta  kekayaan  hasil  tindak pidana  narkotika  yang  diterima  dan  diketahui oleh  Terdakwa  untuk  membantu  kasus Sancain  karena  ditangkap  pada  tanggal  9 November  2017  dengan  barang  bukti  berupa narkotika  golongan  I  jenis  shabu  seberat  800 (delapan ratus) gram sebagai upaya menyembunyikan  atau  menyamarkan  harta kekayaan yang diketahui dan didapatinya dari tindak pidana pencucian uang.
2. Perlindungan Terhadap Bank Dari Kegiatan Pencucian Uang
a. Pemanfaatan  Bank  Dalam  Kegiatan Pencucian Uang
Salah  satu  tindak  pidana  yang melibatkan  bank  adalah  tindak  pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang  adalah  kejahatan  serius.  Pelaku tindak pidana mengelabuhi asal usul harta kekayaan yang diperolehnya secara melawan hukum dan mengancam kegiatan usaha  bank,  serta  dapat  berujung  pada potensi ketidakstabilan perekonomian Negara.Sehubungan  dengan  maraknya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana  narkotika  dan  pencucian  uang  di Indonesia,  bank  menjadi  pilihan  untuk melancarkan  kegiatan  pencucian  uang. Mengingat  bank  memiliki  beranekaragam instrumen  keuangan,  pemanfaatan  bank dalam  kejahatan  pencucian  uang  dapat berupa:
1) Menyimpan uang hasil tindak pidana  dengan  nama  palsu  ( false identification );
2) Menyimpan  uang  di  bank  dalam bentuk  deposito  atau  tabungan  atau rekening  atau  giro  dalam  beberapa rekening, sehingga menghindari kecurigaan;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3) Menukar pecahan uang hasil kejahatan  dengan  pecahan  lainnya yang besar atau kecil;
4) Bank  yang  bersangkutan  dapat diminta  untuk  memberikan  kredit kepada  nasabah  pemilik  simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
5) Menggunakan  fasilitas  transfer  atau EFT  ( electronic  fund  transfer ) dengan teknologi swift ;
6) Melakukan  transaksi  ekspor-impor fiktif  yang  menggunakan  sarana letter  of  credit dengan  memalsukan dokumen-dokumen, bekerjasama dengan oknum pejabat terkait; dan,
7) Pendirian dan/atau pemanfaatan bank gelap. Merujuk
pada kasus,
dalam memuluskan  tindak  pidana  pencucian  uang tersebut  Terdakwa  memanfaatkan  fasilitas perbankan.  Adapun  fasilitas  yang  digunakan melalui  transfer  dana  atau  penempatan  atau pemindahan  dana  hasil  kekayaan  dari  tindak pidana  narkotika  melalui  bank  dengan  cara menggunakan false  identification. Modus yang  digunakan  Terdakwa  adalah  membuat rekening baru di  Bank  BCA atas nama orang lain  (Alfiah  ibu  kandung  Terdakwa)  dan meminjam  ATM  BCA  milik  orang  lain (Tubagus Sadikin Zuhra). Kedua produk bank tersebut  dimanfaatkan  oleh  terdakwa  untuk menempatkan  dana  dan  memindahkan  dana yang  diketahuinya  berasal  dari  tindak  pidana narkotika.
Beragam  fasilitas  yang  diberikan  oleh bank, membuat pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan lembaga perbankan.  Kemudian,  ekonomi  global  yang terintegrasi  juga  membuat  para  pelaku  tindak pidana pencucian uang lebih mudah melakukan  transfer  dengan  cepat,  sehingga identitas  pelaku  dan  asal  usul  harta  kekayaan lebih  aman  dari  proses  pengusutan.  Kerugian atas  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak dirasakan  secara  langsung.  Dapat  dipastikan tindak  pidana  pencucian  uang,  erat  kaitannya dengan bank sebagai corong utama perekonomi negara menghambat perekonomian Negara dan merugikan
masyarakat.  Sejalan  dengan  pendapat  John McDowell  dan  Gary  Novis,  menyatakan bahwa money  laundering  has  potencially devastating  economic,  security  and  social consequences .  Dengan  adanya  tindak  pidana yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa  menjadi referensi  bagi  orang  lain  yang  memiliki  niat jahat  untuk  melakukan  transaksi-transaksi yang  ilegal  menjadi  legal  karena  telah terkontaminasi. Kemudian, menimbulkan fluktuasi  tajam  pada  nilai  tukar  dan  suku bunga,  serta  mengurangi  kepercayaan  publik terhadap  lembaga  keuangan  yang    berujung pada  ketidakstabilan  perekonomian  Negara. Atas dasar tersebut, diperlukan upaya ataupun mitigasi  risiko  terhadap  kegiatan  usaha  bank agar  terhindar  dari  tindak  pidana  pencucian uang.
3. Upaya  Perlindungan  Terhadap  Bank Dari Tindak Pidana
a. Bank Menerapkan Prinsip 5C
Prinsip  ini  dapat  digunakan  untuk mengenali  calon  debitur,  seperti  watak ( character ),  modal  ( capital ),  kemampuan ( capacity ),  kondisi  ekonomi  ( condition  of economic ) dan jaminan ( collateral ).
1) Watak  (Character). Watak  dari  calon debitur  merupakan  salah  satu  faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan  unsur  terpenting  sebelum memutuskan untuk memberikan
instrument  keuangan  kepada  calon debitur.  Dalam  hal  ini  bank  harus meyakini  bahwa  calon  debiturnya memiliki  reputasi  baik,  artinya  selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas.
2) Modal  (Capital). Bank  harus  meneliti modal  calon  debitur,  selain  besarnya juga  strukturnya.  Hal  ini  diperlukan berkaitan  dengan  pemberian  kredit untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya.
3) Kemampuan  (Capacity). Bank  harus mengetahui
secara pasti atas kemampuan  calon  debitur  dengan melakukan  analisis  usahanya  dari waktu  ke  waktu.  Pendapatan  yang selalu  meningkat  diharapkan  kelak mampu melakukan pembayaran
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kembali. Bila diperkiraka tidak mampu, bank berhak menolak permohonan dari calon debitur.
4) Kondisi  Ekonomi  (Condition  of Economic). Kondisi  ekonomi  ini  perlu menjadi sorotan bagi bank, karena akan berdampak  secara  positif  atau  negatif terhadap  usaha  calon  debitur.  Dapat terjadi  dalam  kurun  waktu  tertentu, misalnya  pasaran  tekstil  yang  biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan importnya.
5) Jaminan  (Collateral). Jaminan  yang diberikan  oleh  calon  debitur,  akan diikat  suatu  hak  atas  jaminan  sesuai dengan jaminan yang diserahkan.
b. Bank Menerapkan Prinsip Prudential
Banking
Salah satu prinsip terkait pengawasan  bank  yang  diatur  dalam Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)  1997  sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian adalah Prudential  Regulations  and Requirements
(persyaratan dan
peraturan  terkait  prinsip  kehati-hatian), terdapat  10  (sepuluh)  poin  yang dipersyaratkan  dan  diatur  dalam Basel Committee  on  Banking  Supervision (BCBS) 1997, diantaranya :
1) Pengawas  bank  harus  mengatur secara  bijak  dan  menerapkan prinsip kehati-hatian terkait kecukupan modal. 2) Menekankan  evaluasi  kebijakan sebuah bank, praktek dan prosedur berkaitan dengan pemberian  pinjaman,  investasi dan  pengelolaan  berkelanjutan dari  pinjaman  dari  portofolio investasi.
3) Bank telah menetapkan dan mematuhi kebijakan yang memadai,  praktek  dan  prosedur untuk  mengevaluasi  kualitas  aset, kecukupan  cadangan,  kerugian pinjaman  dan  cadangan  kerugian kredit.
4) Bank telah memiliki sistem informasi manajemen.
5) Bank  memiliki  prioritas  utama untuk  memberikan  pinjaman  atas dasar  ketentuan  pasar  yang  wajar dan panjang.
6) Bank  memiliki  kebijakan  dan prosedur  yang  memadai  untuk mengidentifikasi,  memantau  dan mengendalikan risiko transfer pemberi  pinjaman  dan  kegiatan investasi lain.
7) Bank  memiliki  kebijakan  dan prosedur  yang  memadai  untuk mengidentifikasi,  memantau  dan mengendalikan risiko pasar.
8) Bank  telah  ada  dalam  jalur  dan proses  manajemen  risiko  yang komprehensif untuk mengidentifikasi,  memantau  dan mengendalikan risiko material dan menahan modal.
9) Bank  telah  berada  di  posisi pengendalian  internal,  memadai untuk  sifat  dan  skala  bisnis  yang jelas.
10) Bank  memiliki  kebijakan  yang memadai, praktek dan prosedur di tempat, termasuk menerapkan prinsip know  your  customer atau customer due diligence . c. Bank Menerapkan Customer Due Diligence Dengan berkembangnya
kompleksitas  produk  dan  layanan  jasa keuangan, serta meningkatnya penggunaan jasa  teknologi  informasi  di  industri  jasa keuangan,  maka  semakin  tinggi  risiko penyedia  jasa  keuangan  disalahgunakan sebagai  sarana  tindak  pidana  pencucian uang  ataupun  tindak  pidana  lainnya, sehingga  diperlukan  penerapan  dan  aturan Customer  Due  Diligence (CDD)  sebagai upaya  pendekatan  berbasis  risiko  sesuai prinsip  umum  yang  berlaku.  Sebelumnya, istilah customer  due  diligence (CDD) dikenal  dengan know  your  customer (KYC).  Di  Indonesia,  awal  penerapan customer  due  diligence (CDD)  diatur dalamperaturan  bank  indonesia  nomor 11/28/pbi  tahun  2009  tentang  penerapan program anti pencucian uang dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pencegahan  pendanaan  terorisme  bagi bank umum.
Merujuk  pada  pasal  18  ayat  3 undang-undang  nomor  8  tahun  2010 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang,  dijelaskan bahwa  penyedia  jasa  keuangan  wajib menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna jasa  (CDD)  ketika  melakukan  hubungan usaha  dengan  pengguna  jasa,  ketika terdapat  transaksi  keuangan  dengan  mata uang  rupiah  dan/atau  asing  setara  dengan Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah), terdapat  transaksi  keuangan  mencurigkan terkait  tindak  pidana  pencucian  uang  dan tindak  pidana  pendanaan  terorisme  atau diragukan kebenaran informasi yang dilaporkan  pengguna  jasa.  Kemudian, pasal 1 angka 11 POJK nomor
12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan  pendanaan  terorisme  di  sektor jasa  keuangan,  dijelaskan  bahwa  CDD adalah  kegiatan  identifikasi,  verifikasi  dan pemantauan  yang  dilakukan  oleh  penyedia jasa  keuangan  untuk  memastikan  transaksi sesuai dengan profil dan karakteristik calon nasabah  atau  nasabah.  Kewajiban  tersebut dilakukan  pada  saat  melakukan  hubungan usaha  dengan  calon  nasabah  terdapat transaksi  keuangan  dengan  mata  uang rupiah  dan/atau  mata  uang  asing  yang nilainya  paling  sedikit  atau  setara  dengan Rp.  100.000.000,00  terdapat  transaksi transfer  dana,  indikasi  transaksi  keuangan mencurigakan  terkait  dengan  pencucian uang  dan/atau  pendanaan  terorisme  atau penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran  informasi  yang  diberikan  oleh calon  nasabah,  nasabah,  penerima  kuasa, dan/atau pemilik manfaat ( beneficial owner ).
d. Bank  Menerapkan  Enhanced  Due
Diligence (EDD)
Sebagaimana
rekomendasi
Financial  Action  Task  Force (FATF) nomor  10,  dijelaskan  bahwa: where  the risks  of  money  laundering  or  terrorist financing are higher, financial institutions should  be  required  to  conduct  enhanced
CDD  measures,  consistent  with  the  risks identified.  In  particular,  they  should increase  the  degree  and  nature  of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions  or  activities  appear  unusual or  suspicious.  Enhanced  Due  Diligence merupakan tingkatkan intensitas pemantauan  untuk  memastikan  transaksi yang dilakukan tergolong tidak wajar atau mencurigakan.
e. Berkoordinasi Dengan PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi  Keuangan  (PPATK)  adalah lembaga  intelijen  di  bidang  keuangan yang  memiliki  bentuk administrative model . Dalam dunia internasional, lembaga  intelijen  di  bidang  keuangan  ini lebih  dikenal  dengan  nama  generik Financial  Intelligence  Unit (FIU).  Dalam rezim  anti  pencucian  uang  di  Indonesia, PPATK  merupakan  elemen  yang  sangat penting  karena  merupakan national  focal point dalam upaya mencegah dan memberantas  tindak  pidana  pencucian uang.  PPATK  didirikan  pada  tanggal  17 April  2002,  bersamaan disahkannya undang-undang  nomor  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU). Keberadaan PPATK
dimaksudkan  sebagai  upayauntuk  ikut serta  bersama  dengan  negara-negara  lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisasi seperti pencucian uang.Bank wajib  untuk  menjaga  hubungan  baik dengan  PPATK,  karena  PPATK  sebagai lembaga  yang  berwenang  memberikan informasi  atas  harta  kekayaan  seseorang yang  patut  diduga  adanya  transaksi mencurigakan.  Hal  ini  penting  diketahui, karena  PPATK  dibentuk  untuk  mencegah TPPU.

## SIMPULAN
Penulis  menyimpulkan  beberapa  hal dari identifikasi permasalahan yang dituliskan, diantaranya :
1. Meningkatnya  kebutuhan  jasa  perbankan, disatu  sisi  memberikan  manfaat  bagi pelaksanaan pembangunan nasional,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
namun  disisi  lainnya  menimbulkan  risiko yang  akan  mempengaruhi  kegiatan  usaha bank.  Salah  satu  risiko  bank  adalah adanya  tindak  pidana  pencucian  uang. Pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  sengaja  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan yang  patut  diduga  berasal  dari  tindak pidana (perolehan sejumlah uang, sifatnya gelap,  haram  atau  kotor)  melalui  bank, karena dianggap efektif melindungi pelaku dan harta hasil kekayaannya. Penulis  sependapat  dengan  hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara,  bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Pola pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  adalah  menerima  uang  yang diketahuinya  dari  hasil  tindak  pidana narkotika dengan membuat rekening BCA atas  nama  Alfiah  dan  meminjam  ATM milik  orang  lain  untuk  wadah  menerima atau transfer uang ( placement ). Kemudian Terdakwa  berupaya  menjauhkan  harta kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana dengan cara mentransfer
(perbuatan pemindahan uang dari penyedia  jasa  keuangan  satu  ke  penyedia jasa  keuangan  lain)  uang  hasil  tindak pidana  tersebut  secara  bertahap  ke rekening  bank  lain  di  dalam  negeri  atas nama  Koko  Wahyudi  ( layering ).  Setelah placement dan layering berjalan  mulus,
Terdakwa
menggunakan
harta kekayaanyang diperoleh, digunakan untuk membeli  mobil  honda  jazz  tahun  2017 atas  nama  orang  lain,  pembayaran asuransi all  risk mobil  honda  jazz, membayar  hutang  dan  kebutuhan  sehari- hari  keluarga  Terdakwa  dan  melakukan investasi  berupa  pembuatan  deposito  di bank atas nama orang lain.
2. Tindak  pidana  pencucian  uang  adalah kejahatan  serius.  Pelaku  tindak  pidana mengelabuhi  asal  usul  harta  kekayaan yang diperolehnya secara melawan
hukum  dan  mengancam  kegiatan  usaha bank,  serta  dapat  berujung  pada  potensi ketidakstabilan  perekonomian  Negara. Bank menjadi pilihan untuk melancarkan kegiatan  pencucian  uang.  Maraknya tindak  pencucian  uang  yang  dilakukan oleh  pelaku  atas  harta  kekayaan  yang diperolehnya  dari  hasil  tindak  pidana, menjadi  salah  satu  risiko  bisnis  yang dihadapi  oleh  bank.  Adapun  upaya  yang dapat  dilakukan  untuk  mencegah  atau mitigasi  atas  tindak  pidana  pencucian uang  diantaranya  adalah  menerapkan prinsip  5C  (watak  ( character ),  modal ( capital ), kemampuan ( capacity ), kondisi ekonomi  ( condition  of  economic )  dan jaminan ( collateral )), menerapkan prinsip prudential banking, prinsip customer due diligence, prinsip enhanced due diligence dan menjaga hubungan baik dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK)  sebagai  lembaga yang  berwenang  memberikan  informasi atas harta kekayaan seseorang yang patut diduga adanya transaksi mencurigakan.

## SARAN
1. Membenahi  seluruh  perangkat  hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait  dengan  bank,  pencucian  uang  dan narkotika. Dibutuhkan aturan yang memadai  untuk  memberikan  kepastian bagi  penegak  hukum  dalam  menjerat kegiatan  pencucian  uang  yang  berasal dari tindak pidana narkotika dan komitmen  penegak  hukum  menerapkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
2. Melakukan  sosialisasi  dan  internalisasi kepada  masyarakat  perihal  pentingnya peran  bank  dalam  perekonomian  suatu negara dan masyarakat, sehingga meminimalisir gerak pelaku tindak pidana  yang  akan  memanfaatkan  bank dalam  melancarkan  tindak  pidana  yang dilakukan.
3. Bank  harus  menjalankan  prinsip-prinsip good corporate governance dalam menjalankan usahanya, sehingga
memperhatikan  penerapan  5C,  CDD  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
EDD. Mengingat prinsip tersebut menjadi acuan  bagi  bank  dalam  bertindak  dan berhubungan dengan stakeholders .

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady,  Munir.  (1996).  Hukum  Perkreditan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Gultom,  Santo  Barri.  (2015).  Disparitas  Pidana Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Pencucian
Uang  Hasil  Tindak  Pidana  Narkotika. JOM Fakultas Hukum Vol 2 No 2. Husein,  Yunus.  (2007).  Bunga  Rampai  Anti Pencucian Uang. Bandung: Books
Terrace & Library.
Idroes,  N  Ferry.  (2008).  Manajemen  Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan  Basel  II.  Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada.
Indonesia, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Indonesia.  Undang-Undang  Perubahan Atas Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992
Tentang  Perbankan,  UU  No.  10  Tahun
1998,  LN  No.  182  Tahun  1998,  TLN No. 3790.
McDowell, John and Gary Novis. The Cosquences of  Money  Laundering  and  Financial Crimes .http://www.usteas.gov.  Diakses pada 15 Januari 2021.
Pakpahan,  Rykcar  G.B.  (2006).  Implementasi Prinsip  Customer  Due  Diligince  Pada Operasional Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Pencucian Uang  Di  Indonesia.  Jakarta:  Tesis Magister Universitas Indonesia.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2009).    Penelitian Hukum,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
PPATK.  Penilaian  Risiko  Indonesia  Terhadap Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Tahun 2015. http://www.ppatk.go.id/backend/assets/u ploads/20170911141103.pdf diakses pada 14 Januari 2020.
Siahaan.  (2005).  Pencucian  Uang  dan  Kejahatan
Perbankan. Jakarta: Sinar Harapan.
Silalahi,  Pande  Radja.  (1998).  Pencucian  Uang
dan Sistem Keuangan Internasional.Jurnal  Hukum  Bisnis  Vol 3.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2009).
Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono  Soekanto.  (1986).  Pengantar  Penelitian
Hukum, Cet.3,
Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (UI-Press).
Sutedi,  Adrian.  (2008).  Tindak  Pidana  Pencucian
Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  UU  No.  8  tahun 2010,  LN  No.  122  Tahun  2010,  TLN No. 5164.
Tjahjono,  Harry  Achwan  dan  Totok  Subjakto. (1993). Sistem Keuangan. Jakarta: Bank Indonesia.
Welling,  Sarah  N.  (1989). Smurfs,  Money Laundering  and  The  Federal  Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions.  Kentucky:  Law  Faculty Scholarly Articles.