## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## URGENSI  OTONOMI  DESA  DALAM  PENGELOLAAN  DESA  WISATA  BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## Marzellina Hardiyanti, Amalia Diamantina
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, Indonesia Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia E-mail: marzellina313@gmail.com, amaliadiamantina.undip@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: Village Autonomy, Tourism Village, Sustainable Development The existence of villages was recognized by Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Village Development in the tourism sector is developed through the concept of  "tourist  village".  Focus  of  the  problem  occurs  in Wonocolo Village, Bojonegoro is no implementation of  village  autonomy  in  the  management  of  tourism villages based on sustainable development. This study uses  a  non-doctrinal  approach  obtained  through primary  data  and  secondary  data  sources  analyzed by descriptive analytical methods. The results showed that  the  reason  of  the  implementation  of  village autonomy  in  the  management  of  tourist  villages  in Wonocolo Village, Bojonegoro Regency is that there is  already  a  legal  basis  that  is  Law  No.  6  of  2014 concerning  Bojonegoro  Village  and  Regional Regulations No. 1 of 2016 concerning tourism which gives the Village Government authority in managing the tourism potential of the village but there has been no  implementation  of  the  Wonocolo  Village Government  as  well  as  the  threat  of  environmental damage  to  mining activities  on  old  wells which  are carried out continuously. Efforts to implement of the management  of  tourism-based  rural  development include  building  synergy  between  the  Village Government and  local communities so that it can be empowered in developing the potential of sustainable tourism villages.

## Abstrak
Kata kunci: Otonomi Desa, Desa
Wisata, Pembangunan Berkelanjutan Corresponding Author: Marzellina Hardiyanti Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Pembangunan  Desa  pada  sektor  pariwisata dikembangkan melalui konsep “desa wisata”. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di  Desa  Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro  yaitu belum  adanya  pelaksanaan  otonomi  desa  dalam pengelolaan  desa  wisata  berbasis  pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  non  doktrinal  atau  metode  yuridis- empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  alasan  diperlukan  adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata  di  Desa  Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Perda Kabupaten  Bojonegoro  No.  1  Tahun  2016  tentang Kepariwisataan  yang  memberikan  kewenangan Pemerintah  Desa  dalam  mengelola  potensi  wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari  Pemerintah  Desa  Wonocolo  serta  ancaman kerusakan  lingkungan  hidup  terhadap  kegiatan penambangan  pada  sumur-sumur  tua  yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan  penyelenggaraan  pengelolaan  desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun  sinergitas  antara  Pemerintah  Desa dengan  masyarakat  setempat  agar  dapat diberdayakan  dalam  pengembangan  potensi  desa wisata yang berkelanjutan.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terdiri  dari  16.056  pulau,  data  ini diperoleh dari Laporan Biro Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun  2018.  Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  terdiri  dari  daerah-daerah sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan undang- undang”.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Era  otonomi  daerah  mendorong  setiap  daerah  di  Indonesia  untuk mengembangkan  potensi  lokal  masing-masing  daerah  termasuk  potensi  yang dimiliki oleh setiap desa di Indonesia. Desa merupakan salah satu wilayah otonom di Indonesia. Eksistensi desa telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.
Pada era orde baru, eksistensi desa telah diakui di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pengaturan Pemerintahan Desa. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979  tentang  Pengaturan  Pemerintahan  Desa  bersifat  sentralistik  sehingga pemerintah tidak mampu mengakomodir potensi dalam setiap wilayah desa yang plural.
Pemerintahan  daerah  yang  masih  bersifat  sentralistik  mendorong  adanya reformasi pada tahun 1998 dengan hadirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu memberikan kewenangan daerah dalam mengelola kekayaan alam seluas-luasnya sehingga kecenderungan ekspoitasi besar-besaran  ini  menimbulkan  kerusakan  lingkungan.  Keberlakuan  Undang- Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah ini  juga  menunjukkan adanya  kelemahan  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  dengan  menunjukkan bahwa  adanya  desentralisasi  memberikan  konsekuensi  tidak  adanya  hubungan hierarkhis  antara  daerah  provinsi  dengan  daerah  kabupaten/kota  sebagaimana tercantum  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah.
Sifat  kedaerahan  tersebut  kemudian  diperbaiki  dengan  hadirnya  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  membagi  antara urusan  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  sebagaimana  dijelaskan  di dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  ini berimplikasi  memberikan  kewenangan  desentralisasi  dan  otonomi  desa  dalam mengelola pemerintahan desa. Sebagaimana di dalam landasan konstitusional Pasal 18  Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang .
Eksistensi  desa  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dilaksanakan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik Indoneisa No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005  tentang  Desa  merupakan  pelaksanaan  ketentuan  dari  Pasal  216  Ayat  (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.72  Tahun  2005  tentang  Desa  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  peran  serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah (Ulumiyah, Gani, & Mindarti, 2013)
Keberadaan desa sebagai bagian dari wilayah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disempurnakan dengan kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai pengertian sebagai berikut “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk
mengatur  dan  megurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  parakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. ”
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  memberikan  harapan  besar  bagi masyarakat  desa  bagi  perbaikan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada masyarakat atas pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di desanya dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan otonomi  daerah  diharapkan  dapat  meningkat  kesejahteraan  masyarakat  dan memberikan  kesempatan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memajukan masyarakatnya melalui langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing (Nadir, 2013).
Upaya  memajukan  kesejahteraan  masing-masing  daerah  di  Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan masing-masing daerah termasuk  sektor  pariwisata  sebagaimana  di  dalam  Pasal  12  ayat  (3)  huruf  (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Unsur  kesejahteraan  menjadi  point  penting  dalam  rangka  pembangunan kepariwisataan di Indonesia beserta unsur dalam melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya alam yang juga menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan  sebagaimana  diakui  di  dalam  landasan  konstitusional  Pasal  28-H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui hak-hak pemenuhan warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Yogyakarta  sebagai  salah  satu  daerah  kekhususan  di  Indonesia  juga  telah berhasil  mengimplementasikan  desa  wisata  menjadi  salah  satu  penopang perekonomian  masyarakat.  Seperti  adanya  desa  wisata  di  Desa  Nglanggeran Kabupaten  Gunung  Kidul  berhasil  memberikan  dampak  positif  terhadap pendapatan  masyarakat.  Peningkatan  pendapatan  terjadi  pada  berbagai  bidang mata  pencaharian  masyarakat  seperti  pedagang,  pekerja  jasa  pariwisata  dan sebagainnya. Pengembangan desa wisata di Nglanggeran juga memberikan peluang bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  penghasilan  selain  di  bidang  pertanian (Hermawan, 2016).
Pengembangan  potensi  pariwisata  dilakukan  oleh  sebagian  wilayah  di Indonesia  termasuk  Kabupaten  Bojonegoro  yang  sejak  tahun  2016 mengembangkan  destinasi  wisata  dengan  keunggulan  potensi  lokal  desa  atau disebut  dengan  “Desa  Wisata”.  Desa  Wonocolo  sebagai  s alah  satu  contoh  dalam kajian urgensi pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan  berkelanjutan  dalam  penelitian  ini.  Desa  Wonocolo  berada  di Kecamatan  Kedewan  Kabupaten  Bojonegoro  mempunyai  potensi  pengembangan pariwisata b erbasis edukasi migas yang biasa disebut dengan “Teksas Wonocolo”. Obyek  Wisata  yang  disuguhkan  pada  desa  wisata  ini  menjadi  hal  yang  unik  dan menarik karena menyuguhkan pemandangan proses penambangan minyak bumi di sumur-sumur minyak tua tradisional yang ada di desa tersebut dan berusia lebih dari 100 (seratus) tahun sejak zaman penjajahan Belanda.
Desa  Wisata  Wonocolo  memiliki  penyebutan  lain  yang  berasal  dari  inisiatif Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  yaitu  “Teksas  Wonocolo”.  Teksas
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Wonocolo  dijadikan  sebagai  wisata  edukasi  migas  karena  menampilkan  proses penambangan minyak di sumur-sumur minyak tradisional yang telah berusia lebih dari  100  (seratus)  tahun  sejak  penjajahan  Belanda.  Sehingga  disini  pengunjung diberikan  edukasi  mengenai  energi  migas  yang  merupakan  salah  satu  kekayaan alam yang tak terbarukan. Hal ini menjadi alasan bahwa Desa Wonocolo ditetapkan sebagai “Desa Edukasi Migas” di Kabupaten Bojonegoro.
Pada  dasarnya  Desa  berwenang  untuk  melakukan  pembangunan  desa  demi kesejahteraan masyarakatnya dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui prinsip pemberdayaan masyarakat. Sehingga titik tumpu pembangunan desa tidak hanya pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa melainkan masyarakat yang ikut andil  dalam  melakukan  pembangunan  secara  berkelanjutan  demi  kesejahteraan generasi di masa sekarang dan generasi di masa yang akan datang. Keberlanjutan merupakan  salah  satu  asas  pengaturan  desa  sebagaimana  termuat  di  dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Penyelenggaraan  otonomi  desa  di  Indonesia  berkaitan  dengan  adanya desentralisasi  yang  menyebabkan  adanya  suatu  konsep  otonomi.  Pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan daerah bebas mengeksploitasi hasil alam yang  ada  sebagai  sumber  PAD  dan  mendapatkan  perimbangan  dana  pusat  demi mengejar ketertinggalan yang ada selama ini (Damanik, 2011).
Desentralisasi  sebagai  suatu  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan daerah telah ditetapkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan sistem desentralisasi terjadi perubahan yang mendasar terhadap kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan termasuk investasi.  Perubahan  paradigma  ini  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  sistem regulasi khususnya yang terkait dengan pola penyelenggaraan investasi daerah dan peranan  pemerintah  daerah  dalam  kebijakan  investasi  (Sondakh,  2013).  Pada dasarnya  otonomi  bukan  sekedar  pemencaran  penyelenggaraan  pemerintahan untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintahan  tetapi  sebuah  tatanan ketatanegaraan bukan hanya tatanan administrasi negara (Nugroho, 2013).
Otonomi  desa  dalam  pengelolaan  desa  wisata  berbasis  pembangunan berkelanjutan  di  Desa  Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro  membawa  konsekuensi terhadap pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan desa.
Penyelenggaraan  otonomi  desa  dalam  pengelolaan  desa  wisata  berbasis pembangunan  berkelanjutan  tidak  bisa  terlepas  dari  aspek  kelembagaan,  dasar pengaturan  hukum  dan  kebijakan  terkait,  serta  peran  serta  masyarakat  dalam mendukung  program  pengembangan  desa  wisata  di  Desa  Wonocolo  Kabupaten Bojonegoro. Ketiga ini apabila dikaitkan berhubungan dengan teori sistem hukum yang dikemukaan oleh Lawrence M. Friedman.
Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  3  (tiga)  komponen  dalam terbentukmya sistem hukum yang baik antara lain : komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan memerluka ketiga aspek tersebut agar dapat terwujud secara terpadu dan sistematis.
Keterkaitan penggasasan program desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro  berkaitan  dengan  tujuan  meminimalisir  aspek  kerusakan  lingkungan
hidup  akibat  kegiatan  penambangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sekitar sehingga program desa wisata ini merupakan alternatif bagi pengembangan potensi lokal    Desa  Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro  untuk  menekan  dan  mencegah kerusakan ekosistem sekitar akibat limbah minyak hasil penambangan pada sumur- sumur tua di lapangan Wonocolo.
Roscou  Pound  menyatakan  bahwa  hukum  dapat  berfungsi  sebagai  alat rekayasa  sosial  bagi  perikelakukan  masyarakat  atau  law  as  a  tool  of  social engineering.  Desa  wisata  sebagai  arah  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro baik dari aspek lingkungan fisik, sosial, maupun ekonomi.
Urgensi terhadap pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis  pembangunan  berkelanjutan  dilatarbelakangi  karena  belum  adanya pelaksanaan  otonomi  desa  oleh  sebagian  desa  wisata  di  Indonesia  termasuk Pemerintah Desa Wonocolo dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan yang dalam hal ini sebagai fokus penulisan penelitian ini.
Belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro mengakibatkan ketidakjelasan pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro. Sehingga diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa oleh Pemerintah Desa Wonocolo dalam mengelola desa wisata yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian terdapat pokok problematika  yang  akan  dibahas,  di  antaranya  sebagai  berikut:  (1)    Mengapa diperlukan  adanya  pelaksanaan  otonomi  desa  dalam  pengelolaan  desa  wisata berbasis  pembangunan  berkelanjutan?;  dan  (2)  Bagaimana  penyelenggaraan pengelolaan  desa  wisata  berbasis  pembangunan  berkelanjutan  berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?.
Tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut : (1) Untuk mengkaji dan  menganalisi  alasan  diperlukannya  pelaksanaan  otonomi  desa  dalam pengelolaan  desa  wisata  berbasis  pembangunan  berkelanjutan;  dan  (2)  Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan  berkelanjutan  berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Penelitian mengenai pelaksanaan otonomi desa dan pengelolaan desa wisata sebelumnya  telah  dilakukan  Sakinah  Nadir  dengan  judul  “Otonomi  Desa  dan Desentralisasi  Desa  :  Menuju  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa”.  Penelitian  ini berfokus pada implikasi dari adanya kebijakan otonomi desa dalam mmemberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan membiayai pembangunan di desanya secara mandiri (Nadir, 2013).
Penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain penelitian dari Yusuf Adam Hilman mengenai kajian kritis tentang inovasi daerah terkait pengembangan dan pengelolaan  desa  wisata  berbasi  komunitas  dengan  berfokus  pada  inisiatif  dan dukungan  masyarakat  terhadap  adanya  pengelolaan  desa  wisata  agar  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hilman, 2016). Penelitian lain yang berkaitan  dengan  penelitian  penulis  yaitu  penelitian  dari  Destha  Titi  Raharjana dengan  judul  Membangun  Pariwisata  Bersama  Rakyat  :  Kajian  Pertisipasi  Lokal dalam  Membangun  Desa  Wisata  di  Dieng  Plateau  dengan  berfokus  pada
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pengembangan desa wisata yang memerlukan keikutsertaan masyarakat desa guna memajukannya (Raharjana, 2012).
Penelitian  dari  J.A.C  Vel  dan  A.W.  Bedner  “ Decentralisation  and  village governance  in  Indonesia  :  the  return  to  the  nagari  and  the  2014  Village  Law” menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  mendorong  kembalinya  eksistensi  nagari  sebagai  salah  satu  desa  adat  di Indonesia yang menjalankan pemerintahan desa dengan prinsip otonomi desa yang diperoleh  melalui  adanya  penyerahan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Desa melalui desentralisasi (Vel & Bedner, 2015).
Penelitian lain dari Jacqueline Vel, Yando Zakaria, dan Adriaan Bedner dengan judul “ Law- Making as a Strategy for Change : Indonesia’s New Village” memfokuskan pada penelitian mengenai hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong perubahan fase baru dalam kebijakan administrasi pemerintahan desa dari sistem top-down menuju sistem pemerintahan desa yang otonom (Vel, Zakaria, & Bedner, 2017).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non-doktrinal dengan jenis penelitian  yuridis-empiris.  Penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian  yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal  yang  didapat  melalui  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan melalui pengamatan langsung.
Spesifikasi  penelitian  hukum  berupa  penelitian  deskriptif  analitis  dengan maksud  memberikan  gambaran  mengenai  pelaksanaan  otonomi  desa  dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan yang memfokuskan pada  penelitian  di  Desa  Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro.  Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melaui sumber data primer berupa observasi terhadap objek kajian penelitian dan wawancara kepada narasumber.
Data  sekunder  yang  digunakan  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  sekunder  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro  antara  lain  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.
Analisis data ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Deskriptif Analisis adalah  analisis  yang  hanya  sampai  pada  taraf  deskripsi,  yaitu  menganalisis  dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.  Kesimpulan  yang  diberikan  selalu  jelas  dasar  faktualnya  sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Fajar & Achmad, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alasan Diperlukan Adanya Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
Alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan disebabkan adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya antara lain dasar pengaturan hukum dan kebijakan mengenai pengelolaan  desa  wisata  oleh  pemerintah  desa,  rencana  induk  pariwisata,  dasar kewenangan desa dalam pengelolaan desa wisata ditinjau dari teori kewenangan dan penyelenggaraan prinsip otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata ditinjau dari teori desentralisasi.
Landasan konstitusional yang mengatur mengenai eksistensi desa terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara  Kesatuan  Repubik  Indonesia  dibagi  atas  daerah -daerah  provinsi  dan daerah  provinsi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi  kabupaten  dan kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  undang- undang”. Pengakuan  terhadap  keberadaan  desa  sebagai  salah  satu  wilayah  otonom  di Indonesia juga dilandasi atas dasar Pasal 18-B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan  bahwa  “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan -satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur dengan undang- undang.”
Dasar pengaturan kebijakan terhadap otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata  berbasis  pembangunan  berkelanjutan  di  Desa  Wonocolo  Kabupaten Bojonegoro ini didasarkan pada 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa “Kewenangan Desa meliputi : a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota;  dan  d.  Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”
Sementara itu keterkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dapat didasarkan  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  menjelaskan  bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan,  kemampuan, kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan”. Landasan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bojonegoro itu sendiri diatur di dalam  Pasal  1  angka  (18)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  No.  1  Tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  yang  menjelaskan  bahwa  “Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi  dan  fasilitas  lainnya  yang  telah  dilembagakan  dan  dikelola  oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat”.
Perencanaan  strategis  dalam  membangun  daerah  di  Kabupaten  Bojonegoro melalui  sektor  pariwisata  menyatakan  “Menjadikan  Bojonegoro  sebagai  Sumber
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Sain g”.
PNPM berfokus pada pengurangan kemiskinan di semua provinsi di Indonesia melalui  proses  perencanaan  masyarakat  yang  berinvestasi  dalam  proyek infrastruktur skala kecil untuk masing-masing desa dan lingkungan perkotaan, dan yang menghasilkan lapangan kerja.
Strategi  pembangunan  daerah  melalui  pengembangan  desa  wisata  ini direspon  positif  oleh  masyarakat  desa  di  Kabupaten  Bojonegoro  yang  berupaya mengembangkan masing-masing daerahnya dengan potensi alam, buatan maupun budaya sehingga menjadi salah satu keunggulan yang bisa dijadikan obyek wisata desa di Kabupaten Bojonegoro.
Beberapa  desa  wisata  yang  sedang  berkembang  di  Kabupaten  Bojonegoro dibagi dua tipe dalam pendiriannya. Pertama, Desa Wisata dengan tipe Bottom-Up , yaitu desa wisata yang terbentuk dan berkembang atas dasar inisiatif pemerintah desa  bersama  masyarakat  desa  dalam  mengoptimalkan  potensi  alam,  buatan, maupun budaya yang dimiliki sehingga memunculkan ide-ide dari masyarakat desa yang bersangkutan untuk mengembangkan dan mengelola desanya di bidang sektor pariwisata.  Contoh  desa  wisata  di  Kabupaten  Bojonegoro  dengan  tipe  ini  adalah Desa Wisata Mojodeso Kecamatan Kapas dan Desa Wisata Bendo Kecamatan Kapas.
Kedua, Desa Wisata dengan tipe Top-Down yaitu desa wisata yang terbentuk dan berkembang atas inisiatif dari pemerintah daerah yang bersangkutan karena melihat  adanya  potensi  alam,  buatan,  maupun  budaya  yang  dimiliki  sehingga memunculkan ide untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan tata ruang desa yang bersangkutan. Pemerintah daerah menemukan kecenderungan potensi wisata yang bisa berkembang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar  dan  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Yuseriza Anugerah  Leksana  selaku  Kasubbid  Pengembangan  Ekonomi,  Koperasi  dan Kepariwisataan Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa menyatakan  bahwa  Kewenangan  Desa  meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan dalam pengelolaan desa wisata termasuk dalam kewenangan desa dalam pembangunan desa.
Pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemandirian  desa berbasis ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal daerah. Sebagaimana tujuan dari pembangunan desa yang bertujuan sebagai “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.
Menurut Kepala Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro (Bapak Jasmin) menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo  seharusnya  merupakan  kewenangan  desa  karena  dalam  hal  ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  hanya  sebagai  stimulan  dalam mengembangkan desa wisata di Kawasan Sumur Minyak Tua Tradisional Wonocolo. Pemerintah Desa Wonocolo bersama masyarakatlah yang seharusnya mempunyai peran aktif dalam mengembangkan destinasi wisata Teksas Wonocolo.
Kenyataannya  pengelolaan  destinasi  desa  wisata  di  Desa  Wonocolo  masih menjadi tarik ulur antara Pemerintah Desa Wonocolo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro selama ini telah berperan memberikan gagasan dalam pengembangan desa wisata agar selanjutnya dikelola  oleh  pemerintah  desa  untuk  mewujudkan  kemandirian  desa  dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  Teori  Kewenangan,  fokus  kajian  teori  kewenangan  adalah berkaitan  dengan  sumber  kewenangan  dari  pemerintah  dalam  melakukan perbuatan  hukum,  baik  dalam  hubungannya  dengan  hukum  privat.  Philipus  M. Hadjon berpendapat bahwa cara memperoleh kewenangan dibagi atas dua anatara lain atribusi dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat.
Atribusi  merupakan  wewenang untuk  membuat  keputusan  secara  langsung yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sementara delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu instansi kepada instansi yang lain yang diatur berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  pengelolaan  desa  wisata  termasuk dalam  sumber  kewenangan  atribusi,  kewenangan  pengelolaan  desa  wisata  ini termasuk ke dalam unsur pembangunan desa. Pembangunan Desa diatur tersendiri dalam  Pasal  85  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang menyatakan bahwa “Pembangunan Ka wasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar- Desa”. Prinsip  otonomi  hadir  karena  adanya  desentralisasi  yang  merubah  pola penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi. Menurut  Tiebout  (1956)  desentralisasi  merupakan  upaya  untuk  memperbaiki pelayanan  publik  kepada  masyrakat  terutama  masyarakat  di  daerah  agar mendapatkan yang menjadi kebutuhannya sesuai kondisi dan potensi lokal masing- masing  daerah.  Tiebout  juga  menyatakan  bahwa  individu  yang  mobile,  bebas menyeleksi komunitasnya berdasarkan preferensinya terhadap barang publik yang disediakan oleh pemerintah lokal. (Sondakh, 2013).
Penerapan  desentralisasi  menimbulkan  dinamika  hubungan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Sebagaimana  digambarkan  Mackie yang menyatakan bahwa pasang surut hubungan antara pusat dan daerah sejatinya selalu  mewarnai  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Mackie  juga mengemukakan  bahwa  Otonomi  Daerah  yang  sangat  luas  telah  menyebabkan nuansa  politik  yang  lebih  tinggi  dari  pada  upaya  peningkatan  pelayanan  publik (Kasmawati, 2010).
Penerapan  asas  desentralisasi  merupakan  suatu  bentuk  pembagian kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  memberikan konsekuensi  bagi  tumbuh  kembangnya  kreativitas  daerah  dalam  mengatur  dan mengelola  potensi  daerah  bersama  peran  aktif  masyarakat  sehingga  dapat mencapai  pembangunan  daerah  yang  berbasis  kesejahteraan  masyarakat (Diamantina, 2010).
Hadirnya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan penyegaran  terhadap  babak  baru  dalam  pembagian  kekuasaan,  penataan,  dan desentralisasi desa. Terbitnya UU Desa ini dianggap sebagai pengakuan negara atas eksistensi Desa sebagai sebuah wilayah otonom, baik desa sebagai sebuah kesatuan hukum  maupun  desa  sebagai  kesatuan  adat  di  Nusantara.  Banyak  kalangan mengatakan bahwa UU Desa ini telah mengakomodasi benyak hal yang muaranya
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Supriyanto & Wulandari, 2013).
Menurut Solekhan dalam buku “Pemerintahan Desa” menjelaskan bahw a Desa sebagai salah satu wilayah otonom yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai  alokasi  anggaran  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  desa  sekaligus  pembangunan  desa.  Pemberian Anggaran  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  wujud  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri  berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Desa  Wonocolo menunjukkan  bahwa  pengalokasian  anggaran  belum  menyentuh  bidang pengelolaan wisata desa yang termasuk ke dalam bidang pembangunan desa. Hal ini menunjukkan  bahwa  program  desa  wisata  yang  telah  digagas  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  sejak  tahun  2016  belum  dilaksanakan pengelolaannya secara mandiri oleh Pemerintah Desa Wonocolo.
Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti dengan Kepala Desa  Wonocolo,  menyatakan  bahwa  kewenangan  pengelolaan  desa  wisata  yang digagas  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  yaitu  Teksas  Wonocolo sebagai  Desa  Wisata  Edukasi  Migas  adalah  kewenangan  Pemerintah  Desa Wonocolo.  Tetapi  pada  kenyata annya,  pembangunan  ikon  tulisan  “Teksas Wonocolo”  dari  tahun  2016  hanya  sebagai  simbol  yang  sekedar  dilihat  sebagai pemandangan di kawasan sumur-sumur minyak tradisional Wonocolo.
Sejak  tahun  2016  telah  terbentuk  Kelompok  Sadar  Wisata  atau  selanjutnya disebut dengan Pokdarwis. Pokdarwis yang bertugas mengelola wisata yang ada di Desa  Wonocolo  disebut  dengan “Teksas  Tour  Management” yang  saat  ini pengorganisasiannya  bergabung  dengan  Pokdarwis  yang  ada  di  Kecamatan Kedewan  dengan  beberapa  Desa  Wisata  di  Desa  Kawengan  dan  Kampung  Tumo yang juga ada di Desa Kawengan.
Koordinasi  yang  masih  kurang  antara  pihak  Pemerintah  Desa  Wonocolo dengan  Pokdarwis  Teksas  Tour  Management  mengakibatkan  ketidakjelasan pengaturan  mengenai  kewenangan  pengelolaan  dan  pengembangan  Desa  Wisata Wonocolo. Kepala Desa Wonocolo menyatakan bahwa rekonstruksii pengembangan desa wisata ini mulai dilakukan dari September 2019 dengan pembentukan ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonocolo.
Menurut  penuturan  Kepala  Desa  Wonocolo,  BUMDes  yang  ada  di  Desa Wonocolo  mulai  ditata  ulang  dengan  melibatkan  masyarakat  setempat  guna merancang usaha desa di bidang pengelolaan wisata desa. Alasan Pemerintah Desa Wonocolo belum mengelola wisata Teksas Wonocolo secara berkelanjutan karena kendala dari akses jalan menuju lokasi yang belum memadai sehingga pengunjung terkendala  mengakses  lokasi  karena  jalan  yang  masih  bergelombang  dan  belum diperbaiki secara menyeluruh.
Otonomi  Desa  di  Desa  Woncolo  sejak  2016  belum  menyentuh  di  bidang pengembangan  desa  wisata,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  peraturan-peraturan  desa yang  dibentuk  oleh Badan  Permusyawarakatan  Desa  (BPD) Desa  Wonocolo yang
hanya membentuk perdes antara lain : Peraturan Desa Wonocolo No. 3 Tahun 2016 tentang  RPJMDes,  Peraturan  Desa  Wonocolo  No.  4  Tahun  2017  tentang  Struktur Organisasi dan Angka Kerja Pemerintah Desa Wonocolo, Peraturan Desa Wonocolo No.  4  Tahun  2018  tentang  Kewenangan  Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa,  Peraturan  Desa  Wonocolo  No.  5  Tahun  2018 tentang Peleleangan Tanah Kas Desa, dan Peraturan Desa Wonocolo No. 6 Tahun 2018 tentang RKPDesa Tahun 2019.
Potensi  lokal  yang  dimiliki  oleh  Desa  Wonocolo  yaitu  wisata  desa  yang mengunggulkan edukasi migas dengan adanya sumur-sumur minyak tua tradisional yang  kemudian  disebut  dengan  “Teksas  Wonocolo”.  Lapangan  Wonocolo  yang terdiri  dari  700  sumur  minyak  tua  tradisional  diatur  pemanfaatan  produksinya berdasarkan  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  No.  01  Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Berdasarkan  Pasal  1  angka  (2) Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua menyatakan bahwa “Sumur Tua adalah sumur -sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diprduksikan serta terletak pada lapangan  yang  tidak  diusahakan  pada  suatu  Wilayah  Kerja  yang  terikat  Kontrak Kerja  Sama  dan  tid ak  diusahakan  lagi  oleh  Kontraktor”.  Jadi  beberapa  sumur  di Lapangan Wonocolo yang dibor sebelum tahun 1970-an menjadi hak masyarakat untuk  diproduksi  melalui  kerjasama  dengan  Kontraktor  yang  kemudian  hasilnya disetorkan  kepada  KUD  (Koperasi  Unit  Desa)  dan  BUMD  (Badan  Usaha  Milik Daerah).
Pada  pelaksanaannya,  kontraktor  maupun  investor  yang  melakukan penambangan  di  sumur  minyak  tua  Wonocolo  sebagian  tidak  menaati  peraturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  No.  01  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pengusahaan Pertambangan  Minyak  Bumi  Pada  Sumur  Tua  sehingga  untuk  mencegah  dan menanggulangi  pelanggaran  illegal  drilling  serta  kerusakan  lingkungan  yang berlebihan,  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  melakukan  evaluasi  terhadap kegiatan  penambangan  pada  sumur  minyak  tua  tradisional  Wonocolo  terhadap dampak  lingkungan  hidup  ekosistem  sekitar  wilayah  dan  keberlanjutan  bagi ketersediaan sumber minyak yang pada dasarnya termasuk ke dalam sumber daya alam tak terbarukan.
Berdasarkan penuturan dari Kepada Sub Bagian (Kasubbag) Energi Sumber Daya  Mineral  dan  Gas  (ESDM)    dan  Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bojonegoro  menyatakan  bahwa  evaluasi  dan  analisis  terhadap lingkungan hidup sekitar kawasan sumur minyak tua Woncolo dilakukan sebagai upaya  menyelamatkan  kelestarian  lingkungan  hidup  dari  dampak  kegiatan penambangan  yang  mengakibatkan  kerusakan  pada  ekosistem  sekitar  sehingga mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitar wilayah Wonocolo. Salah satu upayanya  antara  lain  meminimalisir  kegiatan  penambangan  oleh  masyarakat maupun investor yang dilakukan secara illegal.
Kegiatan penambangan merupakan alasan terjadinya keigatan  perdagangan dalam hal ini minyak bumi. Permasalahan lingkungan pada dasarnya muncul berupa degradasi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  disebabkan  karena  meningkatnya
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
perdagangan  bebas  yang  diungkapkan  banyak  orang  termasuk  dalam  kegiatan perdagangan (Rahayu, 2002).
Upaya  pencegahan  kerusakan  terhadap  ekosistem  di  Kawasan  Wonocolo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan  menghentikan penyelenggaraan KUD (Koperasi Unit Desa) Usaha Jaya Bersama di Desa Wonocolo karena dalam pelaksanaannya tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pada  dasarnya  sumur  tua  yang  ada  dimanfaatkan  untuk  dilakukan penambangan tradisional bukan malah mengebor sumur-sumur baru yang justru merusak ekosistem sekitarnya. Sehingga yang berlaku sekarang, penyetoran hasil minyak  mentah  disetorkan  kepada  BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  yaitu  PT. Bojonegoro  Bangun  Sarana  atau  dikenal  dengan  PT.  BBS  yang  kemudian  setelah penyetoran  minyak,  minyak  mentah  tersebut  diambil  oleh  Pertamina  untuk kemudian  diolah  dan  hasil  ongkos  angkutnya  kemudian  diberikan  kepada  para buruh tambang angkat angkut.
Implementasi  yang  ada  di  Lapangan  Wonocolo,  menurut  penuturan Kasubbag ESDM dan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu  masih  banyak  penambang-penambang  illegal  yang  menggunakan  jasa masyarakat  sekitar  dengan  iming-iming  ongkos  angkat  angkut  tetapi  tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga mengancam kerusakan ekosistem sekitar  karena  investor  dari  luar  daerah  yang  melakukan  penambangan  secara illegal ini tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Tidak hanya investor dari luar daerah tetapi terkadang masyarakat juga justru melakukan penambangan  secara  mandiri  dan  kemudian  diolah  dengan  sendirinya menghasilkan  solar.  Hal  ini  disebut  salah  satu  “kearifan  lokal”  yang  dimiliki  oleh Masyarakat Desa Wonocolo menurut penuturan Bapak Oktavianus Cahya A, selaku tim penilai apresiasi desa wisata terbaik di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 dan sebagai salah satu dosen Teknik Lingkungan di Universitas Bojonegoro.
Kearifan lokal pada dasarnya berupa nilai-nilai, etika dan moral, dan norma- norma, dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat (Siswadi, Taruna, & Purnaweni, 2012) dalam hal ini kearifan lokal dalam memanfaatan sumur-sumur tua di Wonocolo.
Konsep  pembangunan  yang  dilakukan  negara-negara  di  dunia  termasuk Indonesia  sebagai  negara  yang  sangat  bergantung  pada  sumberdaya  alam, diarahkan  agar  dalam  segala  usaha  pendayagunaannya  tetap  memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi lingkungan hidup (Siombo, 2011).

## Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  didasarkan  atas  sebuah  konsep  yang mengandung  pengertian  sebagai  pembangunan  yang  “memperhatikan”  dan “mempertimbangkan”  dimensi  lingkungan  sebagaim ana  pelaksanaannya  menjadi topik dari konferensi Stockholm ( UN Conference on the Human Environment) Tahun 1972  yang  menyatakan  agar  pembangunan  dilakukan  dengan  memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (Wati, 2018).
Negara Indonesia telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjuyan di dalam landasan konstitusional yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun  1945  yang  menjelaskan  bahwa  “Perekono mian  nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional  (Hardiyanti  & Aminah, 2019).
Prinsip  berkelanjutan  ini  merupakan  salah  satu  prinsip  di  dalam penyelenggaraan  pembangunan  desa,  pengelolaan  pariwisata  sekaligus pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo  pada  dasarnya  belum  sesuai  dengan  prinsip  kemandirian  desa  dalam kerangka otonomi desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pengelolaan  desa  wisata  di  Desa  Wonocolo  masih  sebagai  gagasan  yang tersimbol di dalam tulisan “Teksas Wonocolo” karena pada kenyataannya Kelompok Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  Desa  Wonocolo  tidak  aktif  karena  masyarakat  asli Wonocolo  belum  bisa  mengelola  dan  mengembangkan  inovasi-inovasi  sebagai upaya kemajuan desa wisata Wonocolo.
Hal  ini  disebabkan  karena  pola  pikir  masyarakat  Wonocolo  yang  masih beranggapan  sumber  mata  pencaharian  yang  dapat  diandalkan  hanyalah  sebagai buruh  tambang  yang  langsung  mendapatkan  upah  sebesar  Rp  70.000,00-Rp 100.000,00 setiap harinya dari pukul 07.00 wib hingga 16.00 wib. Upah yang tidak sebanding dengan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup mereka belum menyadarkan mereka untuk memulai langkah baru membangun sebuah wisata desa yang sudah digagas dan dicanangkan oleh pemerintah daerah dengan membangun ikon tulisan “Teksas Wonocolo”.
Koordinasi antara Pemerintah Desa Wonocolo dengan Pokdarwis TTM yang tergabung di kecamatan yang belum terjalin secara terpadu dan sistematis inilah yang  menghambat  pengembangan  desa  wisata  wonocolo  untuk  meggandeng berbagai  aspek  termasuk  masyarakat  sebagai  aktor  utamanya.  Sehingga pengunjung yang datang dari luar ke Desa Wonocolo akan menuju Rumah Singgah atau museum yang di dalamnya memberikan edukasi fosil-fosil hasil temuan di Desa Wonocolo  yang  dikelola  langsung  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, untuk kemudian salah satu penjaga Rumah Singgah akan memandu  perjalanan  mengelilingi  desa  dengan  pemandangan  sumur-sumur minyak  tua  dan  aktivitas  masyarakat  Wonocolo  dalam  melakukan  penambangan seacara tradisional.
Pada  tahun  2017  dan  2018  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  berhasil menghimpun  jumlah  kunjungan  setiap  obyek  wisata  di  Kabupaten  Bojonegoro termasuk  wisata  Teksas  Wonocolo  dan  Rumah  Singgah  Teksas  Wonocolo,  pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisata Rumah Singgah dan Teksas Wonocolo sebesar 2.270 pengunjung sedangan tahun 2018 jumlah kunjungan pada Teksas Wonocolo sebesar 19.120 pengunjung dan Rumah Singgah sebesar 886 pengunjung. Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan akan keterkaitan wisata edukasi migas.
Upaya  untuk  meningkatkan  kunjungan  pada  Teksas  Wonocolo  ini  juga didukung oleh program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro yang menyarankan kepada setiap instansi pendidikan untuk melakukan kunjungan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
ke Teksas Wonocolo sebagai wisata edukasi migas untuk menambah wawasan dan pengetahuan  bagi  pelajar  terutama  pelajar-pelajar  di  Kabupaten  Bojonegoro  dan sekitarnya.
Stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ini belum  didukung  dengan  gerakan  terpadu  dari  Desa  Wonocolo  dengan menggerakkan masyaraknya secara gotong-royong merintis Desa Wisata Edukasi Migas.  Hal  ini  seharusnya  sejalan  dengan  prinsip  otonomi  desa  yang  tertuang  di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana di dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa  dan  pemberdayaan masyarakat Desa”
Pemerintah desa  menjadi  sentrum governance desa  yang  mempunyai  relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi sehingga implementasi  proyek  pembangunan  desa  dan  mobilisasi  masyarakat  untuk mendukung  kebijakan  pemerintah  merupakan  fungsi  pelaksanaan  regulasi  dari Pemerintah Desa (Sidik, 2015).
Mewujudkan  pengelolaan  Desa  Wisata  Wonocolo  berbasis  pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikaji dengan dua teori yaitu Teori Sistem Hukum dan Teori Law as A Tool of Social Engineering sebagai berikut :
Lawrence  M.  Friedman  menyatakan  bahwa  untuk  membentuk  suatu  sistem hukum yang baik diperlukan 3 (tiga) komponen antara lain : Komponen struktur menunjukkan  bahwa  untuk  membangun  sebuah  desa  wisata  yang  berbasis pembangunan  berkelanjutan  dibutuhkan  kelembagaan  yang  baik  terutama kelembagaan  tata  pemerintahan  sebagai  unsur  pendukung  sekaligus  stimulan dalam mendorong pengembangan wisata desa Teksas Wonocolo.
Program desa wisata yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah digagas melaui kerjasama dan analisis kajian bersama Pemerintah Kabupaten  Bojonegoro  bagian  ESDM,  BAPPEDA  Kabupaten  Bojonegoro,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Pertamina EP-Field Asset Cepu, dan Pemerintah Desa Wonocolo.
Penetapan wilayah Wonocolo sebagai desa wisata telah digagas sejak tahun 2016 dengan pembentukan Pokdarwis Desa Wonocolo namun pada kenyataannya, kelembagaan  desa  yang  ada  justru  belum  memulai  pengembangan  desa  wisata. Pokdarwis ada justru tergabung pada Kecamatan Kedewan karena masyarakat desa yang  belum  mampu  merubah  pola  pikir  untuk  beralih  pada  pengembangan  desa wisata edukasi migas.
Upaya membentuk sistem hukum yang baik dalam pengelolaan desa wisata di Desa  Wonocolo  perlu  adanya  kelembagaan  desa  yang  mampu  bekerja  sama  baik dari segi pemerintah desa maupun kelembagaan masyarakat desa yaitu Kelompok Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  yang  komposisinya  terdiri  dari  masyarakat  Desa Wonocolo untuk bekerja sama dalam pengembangan desa wisata Teksas Wonocolo yang  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  hidup  dan  keberlanjutan  bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menyatakan  bahwa  “(3)  Pembangunan  Kawasan Pedesaan meliputi : a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasana pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b) pelayanan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat perdesaan;  c)  pembangunan  infrastruktur,  peningkatan  ekonomi  perdesaan,  dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi”.
Komponen  substansi  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan, penyelenggaraan pemerintahan  desa,  sekaligus  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan.  Pengaturan  mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara ideal telah diakomodir oleh Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa wisata yang mandiri dan berdaya saing nasional maupun internasional juga diatur pada Peraturan Menteri Kebudayaan  dan  Pariwisata  No.  PM.26/UM.001/MKP/2010  tentang  Pedoman Umum  Program Nasioanl  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri  Pariwisata Melalui  Desa  Wisata.  Kemudian  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Kabupaten Bojonegoro diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  yang  menyebutkan  bahwa pengelolaan  desa  wisata  diserahkan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  masyarakat setempat.
Aspek pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Landasan peraturan yang telah mengakomodir penyelenggaraan pengelolaan desa wisata.
Komponen kultur hukum menunjukkan kesediaan masyarakat dalam menaati substansi  hukum  serta  pola  pikir  maupun  cara  pandang  masyarakat  untuk mensinergikan substansi hukum yang ada. Mewujudkan pengelolaan desa wisata berbasis  pembangunan  berkelanjutan  dilakukan  dengan  perubahan  pola  pikir masyarakat dari yang mengutamakan mata pencaharian menjadi buruh penambang tradisional menjadi aktor dalam mengembangkan desa wisata edukasi migas.
Partisipasi masyarakat ( public participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghenddaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Saragih, 2011). Sehingga pemberdayaan masyarakat mempunyai peran yang  besar  dalam sebuah  keberhasilan pengembangan  desa  wisata di  Kabupaten Bojonegoro sebagaimana keberhasilan desa wisata di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yaitu Desa Mojodeso.
Keberhasilan  Desa  Mojodeso  Kecamatan  Kapas  Kabupaten  Bojonegoro dimulai  dari  inisiatif  Pemerintah  Desa  Mojodeso  dengan  menggerakkan masyarakatnya untuk membangun wisata buatan berupa Danau Payung yang pada mulanya  hanya  sebagai  kolam  pancing  milik  warga  desa.  Kolam  pancing  yang awalnya  hanya  untuk  pemancingan  biasa  dirubah  menjadi  Danau  buatan  yang disebut dengan Danau Payung.
Menurut tulisan dari buku “Metode Penelitian Hukum” dari Suteki dan Galang Taufani  menyatakan  bahwa Law  as  a  tool  of  social  engineering diartikan  sebagai
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dalam  hal  ini  dengan  adanya fungsi hukum sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat, menunjukkan bahwa  hukum  segent  of    sebagai agent  of  change yang  merupakan  pelopor  yang mendapatkan  kepercayaan  masyarakat.  Pelopor  mempengaruhi  masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu. Fungsi utama hukum menurut Roscou Pound adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Penyelenggaraan  pengelolaan  desa  wisata  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  Wonocolo  dengan  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  alat untuk merekayasa sosial dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonocolo terutama keselamatan lingkungan hidup sekitar wilayah akibat kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang tidak memperhatikan dampak terhadap analisis lingkungan hidup.
Upaya  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  pemerintah  desa dalam melakukan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut, antara lain : “a) Peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai subyek   atau pelaku penting  dalam  pembangunan  kepariwisataan;  b)  Peningkatan  posisi  dan  kualitas keterlibatan  /  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  kepariwisataan;  c) Peningkatan  nilai  manfaat  positif  pembangunan  pariwisata  bagi  kesejahteraan sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  dan;  d)  Peningkatan  kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata” (Sunaryo, 2013).

## 4. SIMPULAN
Alasan diperlukannya adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di antaranya adanya potensi desa wisata  edukasi  migas  di  Desa  Wonocolo  Kecamatan  Kedewan  Kabupaten Bojonegoro  yang  sejak  tahun  2016  telah  digagas  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Bojonegoro, adanya dasar pengaturan hukum yang mengatur mengenai kewenangan desa dalam melakukan pembangunan desa melalui pengelolaan desa wisata sebagaimana diatur di dalam Pasal  18  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Menteri Kebudayaan  dan  Pariwisata  No.  PM.26/UM.001/MKP/2010  tentang  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Pariwisata  Melalui  Desa Wisata,  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  No.  1  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan  desa  wisata  di  Desa  Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro,  serta  kondisi lingkungan  fisik,  sosial,  maupun  ekonomi  masyarakat  yang  masih  membutuhkan keberlanjutan  dalam  pembangunan  desa  guna  mencapai  kelestarian  lingkungan hidup  dan  kelayakan  mutu  kehidupan  masyarakat  desa  di  Desa  Wonocolo Kabupaten Bojonegoro.
Penyelenggaraan  pengelolaan  desa  wisata  berbasis  pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro belum dilaksanakan secara optimal  berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  hal  ini disebabkan  karena  masih  belum  dilaksanakannya  kewenangan  desa  dalam pengelolaan desa wisata oleh Pemerintah Desa Wonocolo kemudian belum adanya
keterpaduan  dan  hubungan  yang  sinergis  antara  Pemerintah  Desa  Wonocolo dengan  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  Teksas  Tour  Management  (TTM) dalam  memulai  mengembangkan  dan  mengelola  desa  wisata  di  Desa  Wonocolo Kecamatan  Kedewan  Kabupaten  Bojonegoro,  dan  masih  minimnya  kesadaran Pemerintah  Desa  maupun  masyarakat  dalam  mencegah  dan  meminimalisir kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  kegiatan  penambangan  minyak  pada  sumur- sumur  tua.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  upaya  dalam  mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yang mampu memenuhi aspek kelembagaan yang  ideal  berupa  keterpaduan  antara  pokdarwis  TTM  dengan  Pemerintah  Desa Wonocolo,  aspek  substansi  hukum  yang  dapat  menjadi  arah  pembangunan  desa melalui  pembentukan  peraturan  desa  mengenai  pengelolaan  desa  wisata  oleh Pemerintah Desa dan Pokdarwis TTM dan aspek pemberdayaan masyarakat yang dapat  menggerakkan  kesadaran  masyarakat  untuk  memulai  turut  serta  dalam mengembangan program desa wisata di Desa Wonocolo sebagai langkah awal untuk mewujudkan  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan  baik  dari  aspek  lingkungan fisik, sosial, ekonomi maupun budaya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Sunaryo,  B.  (2013). Kebijakan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media. Damanik,  Khairul  I.  (2011). Otonomi  Daerah,  Etnonasionalisme,  dan  Masa  Depan Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Fajar, Mukhti., &  Yulianto, Achmad. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## JURNAL
Diamantina,  A.  (2010).  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Untuk  Mewujudkan  Pemerintahan  Daerah  Yang  Efektif  Dan  Efisien.Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol 39, (No.1), pp.36 – 43.
Hardiyanti,  Marzellina.,  &  Aminah.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Prinsip Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 4, (No.1),pp. 135.
Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata , Vol. III, (No.2), pp.105-117. Hilman,  Yusuf  A.  (2016).  Kajian  Kritis  Tentang  Inovasi  Daerah  Terkait Pengembangan Dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Komunitas. Jurnal Imiah Pariwasata-STP Trisakti , Vol 21, (No.1), pp. 1-9.
Kasmawati, A. (2010). Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi Dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol 17, (No.4), pp.552 – 566. Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa. Jurnal Politik Profetik , Vol. 1, (No.1), pp. 1-21.
Nugroho,  S.  (2013).  Demokrasi  dan  Tata  Pemerintahan  Dalam  Konsep  Desa  dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum , Vol.1, (No.2), pp.247-262.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Wati,  Evi  P.  (2018).  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Dalam Pembangunan  Yang  Berkelanjutan. Jurnal  Bina  Hukum  Lingkungan, Vol.3, (No.1), pp.119 – 126.
Raharjana,  Destha  T.  (2012).  Membangun  Pariwisata  Bersama  Rakyat:  Kajian Partisipasi  Lokal  Dalam  Membangun  Desa  Wisata  Di  Dieng  Plateau. Jurnal Kawistara , Vol.2 , (No.3), pp.225 – 237. Rahayu,  Mella  Ismelina  F.  (2002). Isu  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam Kerangka Perdagangan Bebas Di Era Globalisasi . Vol XIX, (No.3), pp.227 – 242. Saragih,  Tomy  M.  (2011).  Konsep  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. Jurnal Sasi , Vol 1 7, (No.3), pp.11 – 20.
Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal  Mewujudkan  Kemandirian  Desa. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) , Vol.19, (No.2), pp. 115-131. Siombo, Marhaeni R. (2011). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.18, (No.3), pp.428 – 443. Siswadi.,  Taruna,  Tukiman.,  &  Purnaweni,  Hartuti.  (2012).  KEARIFAN  LOKAL DALAM  MELESTARIKAN  MATA  AIR  (Studi  Kasus  di  Desa  Purwogondo, Kecamatan  Boja,  Kabupaten  Kendal). Jurnal  Ilmu  Lingkungan ,  Vol  9,  (No.2), pp.63-68.
Sondakh, J. (2013). Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi Dalam Pengaturan Investasi di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat, Vol.1, (No.1), pp.1-16. Supriyanto,  Didik.,  &  Wulandari,  Lia.  (2013).  Transparansi  dan  Akuntabillitas Pengelolaan Dana Kampanye. Jurnal Pemilu Dan Demokrasi , Vol.5, pp.85 – 129. Ulumiyah,  Ita.,  Gani,  Abdul  Juli  Andi.,  &  Mindarti,  Lely  Indah.  (2013).  Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , Vol.1,( No.5), pp.890 – 899.
Vel, Jacquiline., & Bedner, Adriaan. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village law. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , Vol 47, (No.3), pp.493 – 507.
Vel,  Jacquiline.,  Zakaria,  Yando.,  &  Bedner,  Adriaan.  (2017).  Law-Making  as  a Strategy  for  Change:  Indonesia’s  New  Village  Law. Asian  Journal  of  Law  and Socie ty, Vol.4, (No.2), pp.447 – 471.