## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
KETENTUAN USIA PERNIKAHAN DI AFRIKA UTARA (MESIR, TUNISIA, MAROKO, ALJAZAIR, LIBYA)
AGE OF MARRIAGE IN NORTH AFRICA (EGYPT, TUNISIA, MOROCCO, ALGERIA, LIBYA)

## Nur Fadhilah Novianti
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Email: fadhilahnv.21@gmail.com Keywords : ABSTRACT Family Law, Age of Marriage, North Africa The North African region consists of countries where the majority of the population is Muslim, so family law provisions are regulated based on Islamic  law  by  adopting  or  combining  the  views  of  certain  schools  of thought. One of the issues that is developing in the study of family law is the age of marriage. This research aims to explore the dynamics of the development of marriage age regulations in Muslim countries. This type of research is qualitative, with a normative approach, where the primary data source used, namely Family Law Laws in each country, is collected through library research or literature study, and analyzed descriptively qualitatively.  The  research  results  show  that  in  several  countries,  the marriage  age  provisions  vary;  Egypt  (18  years),  Tunisia  (18  years), Morocco  (18  years),  Algeria  (19  years),  and  Libya  (20  years).  The majority  of  countries  allow  marriage  dispensations  and  the  marriage age requirement is above the child's age requirement. The implications of this research will be useful for academics who wish to study further contemporary issues of international family law as a scientific reference. Kata kunci : ABSTRAK Hukum Keluarga, Usia Pernikahan, Afrika Utara Kawasan  Afrika  Utara  terdiri  dari  negara-negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  sehingga  diatur  ketentuan  hukum keluarga  berdasarkan  syariat  Islam  dengan  mengambil  atau menggabungkan  pandangan  mazhab  tertentu.  Salah  satu  isu  yang berkembang  dalam  kajian  hukum  keluarga,  yaitu  mengenai  usia pernikahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  bagaimana dinamika  perkembangan  aturan  usia  pernikahan  di  negara-negara muslim tersebut. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, dengan pendekatan normatif,  dimana  sumber  data  primer  yang  digunakan,  yaitu  Undang- Undang  Hukum  Keluarga  di  masing-masing  negara,  dikumpulkan melalui library  research atau  studi  kepustakaan,  dan  dianalisis  secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa negara  yang  ada,  ketentuan  usia  pernikahan  berbeda-beda;  Mesir  (18 tahun), Tunisia (18 tahun), Maroko (18 tahun), Aljazair (19 tahun), dan Libya (20 tahun). Mayoritas negara memperbolehkan dispensasi nikah dan  ketentuan  usia  pernikahan  tersebut  sudah  di  atas  ketentuan  usia anak.  Implikasi  penelitian  ini  akan  berguna  bagi  para  akademisi  yang ingin  mengkaji  lebih  jauh  isu-isu  kontemporer  hukum  keluarga antarnegara sebagai salah satu rujukan ilmiah.
Diterima : 2 September 2023; Direvisi : 8 Oktober 2023; Disetujui : 24 Oktober 2023; Tersedia online : 15 Desember 2023

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
How  to  cite: Nur  Fadhilah  Novianti,  “Ketentuan  Usia  Pernikahan  di  Afrika  Utara  (Mesir,  Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 360-377. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1059.

## PENDAHULUAN
Fenomena  yang  terjadi  pada  abad  ke-20  dalam  perjalanan  dan  perkembangan hukum keluarga di berbagai negara muslim adalah pembaharuan dan reformasi hukum keluarga. 1 Dalam  upaya  mewujudkan  perkawinan  dengan  segala  segi  dan  akibatnya pembaharuan ini meliputi isu usia pernikahan, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai, cerai di pengadilan, dan perbuatan hukum lainnya sebagai upaya mewujudkan pernikahan  dengan  segala  aspek  dan  akibatnya.  Hal-hal  baru  dalam  hukum  keluarga tersebut merupakan pergeseran dari penerapan hukum tradisional/konvensional (klasik) ke arah hukum modern sebagaimana tertuang dalam bentuk perundang-undangan negara- negara muslim.
Setiap  negara  muslim  memiliki  metode  yang  unik  dalam  mereformasi  aturan hukum  keluarga;  ada  yang  menggunakan  konsep  tradisional  yaitu  menjadikan  konsep imam  mazhab  sebagai  aturan  umum,  sementara  yang  lain  menggunakan  konsep kontemporer/modern  yaitu  konsep  yang  diterapkan  saat  membuat  hukum  seperti kodifikasi, kompilasi, Undang-Undang, penetapan hakim, yang berawal dari Turki pada tahun  1917.  Dunia  Islam,  bagaimanapun,  tidak  dapat  menghindari  perubahan  hukum karena  faktor  sosiologis  yakni  kebutuhan  akan  perubahan  negara-negara  muslim. Sedangkan, efektivitas birokrasi hukum dalam penyelenggaraan negara bangsa menjadi salah satu penyebab utamanya, dilihat dari sudut penyelenggaraan pemerintahan dengan menciptakan hukum acara Islam, negara-negara muslim terpaksa mengubah atau merevisi aturan hukum material dan melengkapi praktik administrasi negara saat ini. 2
Beberapa kajian sebelumnya yang sejalan dengan artikel ini di antaranya sebagai berikut:
1. Artikel  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Tunisia”  yang  ditulis  Ratih  Lusiani  Bancin, menggunakan penelitian kepustakaan atau library research . Artikel ini menjelaskan proses reformasi hukum keluarga di Tunisia dengan langkah-langkah yang progresif dan  revolusioner  dengan  adanya  peran  aktivis  perempuan,  lalu  juga  membahas bagaimana aturan-aturan hukum keluarga mengenai isu usia pernikahan, perjanjian perkawinan,  poligami,  bentuk-bentuk  pernikahan  yang  tidak  sah,  perceraian,  talak tiga, nafkah bagi istri, pemeliharaan anak, warisan dan wasiat. Dalam ketentuan usia pernikahannya,  dijelaskan  bahwa  usia  pernikahan  di  Tunisia  sudah  diperbaharui dalam undang-undang hukum keluarga terbarunya menjadi 18 tahun. 3
2. Artikel “Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law” yang  ditulis  oleh  Zulham  Wahyudani,  dkk.,  menggunakan  pendekatan  normatif- eksplanatoris dengan literatur kepustakaan dengan menganalisis kebijakan. Artikel ini  menjelaskan  reformasi  undang-undang  hukum  keluarga  di  Maroko  pada  2004
1 Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga Dunia Islam Modern , 1 ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.
2 Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 14, no. 1 (30 Juni 2014): 2–3, doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.
3 Ratih Lusiani Bancin, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia,” Jurnal Penelitian Medan Agama 3, no. 1 (2016): 283–308, doi:http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengutamakan perlindungan hukum bagi perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender,  isu-isunya  yaitu  usia  minimal  pernikahan,  hak-hak  perempuan  dalam perceraian, pembatasan persyaratan poligami, hak-hak perempuan dalam kewarisan yang dipelopori oleh aktivis perempuan. Dalam hukum keluarga Maroko 2004 usia minimal pernikahan dinaikkan menjadi 18 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  anak  terutama  anak  perempuan  untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di Maroko. 4
3. Artikel,  “Hukum  Keluarga  di  Mesir”  yang  ditulis  oleh  Nurinayah.  Artikel  ini menjelaskan  gambaran  umum  dari  negara  Mesir,  seperti  keadaan  geografisnya, konstitusi,  sistem  peradilan  modern  dan  mazhab  negaranya.  Kemudian  dilanjut dengan sejarah reformasi hukum keluarga Mesir yang berkaitan dengan alasan sosial, hukum,  dan  politik.  Beberapa  isu  hukum  keluarga  yang  dibahas  dalam  artikel  ini yaitu,  batas  minimal  usia  pernikahan,  pencatatan  pernikahan,  perceraian  di  depan pengadilan, poligami, dan putusnya perkawinan. Dalam paparannya, ketentuan usia pernikahan di Mesir masih menggunakan ketentuan lama yaitu 18 tahun untuk laki- laki dan 16 tahun untuk perempuan. 5
Hasil  paparan  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya,  diketahui  masih  ada  negara yang merujuk kepada ketentuan lama, sehingga hal ini menjadi celah untuk dilakukannya penelitian.  Tentunya,  dalam  penelitian  ini  akan  merujuk  kepada  ketentuan  terbaru  di masing-masing negara yang terfokus pada isu usia pernikahan di wilayah Afrika Utara (Mesir,  Tunisia,  Aljazair,  Maroko  dan  Libya)  dengan  memaparkan  secara  singkat bagaimana  perkembangan  dan  kenapa  terjadi  perubahan  usia  pernikahan.  Sehingga implikasi penelitian ini akan berguna bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh isu-isu kontemporer hukum keluarga antar negara sebagai salah satu rujukan atau sumber. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana  perkembangan  ketentuan  usia  pernikahan  di  Afrika  Utara  terkhusus negara Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya mulai dari undang-undang hukum keluarga lama hingga undang-undang hukum keluarga terbaru?
2. Mengapa  usia  minimal  pernikahan  antar  negara  di  kawasan  Afrika  Utara  (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya) berbeda?
3. Apa tujuan dilakukannya pembaharuan usia minimal pernikahan di kawasan Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya)?
Untuk  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini,  yaitu  untuk  mengeksplorasi  bagaimana dinamika  perkembangan  aturan  usia  pernikahan  di  negara-negara  muslim.  Jenis penelitian  ini  yaitu  kualitatif,  pendekatan  normatif,  sumber  data  primer  yaitu  Undang- Undang  hukum  keluarga  di  masing-masing  negara,  dengan  teknik  pengumpulan  data library research atau studi kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Ketentuan Usia Pernikahan di Wilayah Afrika Utara
4 Zulham  Wahyudani  dkk.,  “Family  Law  Reform  in  Morocco:  A  Case  Study  on  Child  Marriage Law,” Al-Qadha :  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan 10,  no.  1  (9  Juni  2023):  51–64, doi:10.32505/qadha.v10i1.5866.
5 Nurinayah, “Hukum Keluarga di Mesir,” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (22 Desember 2020): 93–108, doi:10.24239/familia.v1i2.9.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya merupakan negara di kawasan Afrika Utara dan menjadi bagian dari wilayah Timur Tengah, atau biasa dikenal dengan MENA ( Middle  East  and  North  Africa ).  Terjadinya  pembaharuan  hukum  keluarga  di  negara- negara ini karena adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan-aturan hukum keluarganya seperti dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan warisan. Negara- negara  MENA  sebagian  besar  berlandaskan  kepada  syariat  Islam  dalam  aturan  hukum keluarganya. Penafsiran klasik/tradisional membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian hak dan tanggung jawab, biasanya menempatkan perempuan di posisi bawah.  Di  Maroko,  Aljazair,  dan  Mesir,  aktivis  perempuan  sangat  berhasil  melobi pemerintah  mereka  untuk  mereformasi  undang-undang  keluarga  dan  menerapkan perlindungan baru bagi perempuan. 6 Selain adanya peran dari aktivis perempuan, negara- negara di kawasan Afrika Utara juga sudah meratifikasi Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) agar pernikahan anak tidak lagi terjadi dan mendesak negara-negara untuk menetapkan usia minimal menikah 18 tahun. 7 Pada  tahun  2000,  pemerintah  dunia  mendukung  Tujuan  Pembangunan  Milenium atau Millennium  Development  Goals (MDGs),  memberikan  target  khusus,  termasuk untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.  Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan ("Rio+20") memperbaharui komitmen negara- negara anggota untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan dan anak perempuan, di mana partisipasi efektif perempuan dipandang penting untuk mencapai semua aspek pembangunan  berkelanjutan. Millennium  Development  Goals (MDGs)  mengakui kesetaraan gender sebagai hak fundamental itu sendiri, dan secara instrumental sebagai landasan yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Adanya anjuran  kepada  pemerintah  untuk  mencabut  undang-undang  yang  diskriminatif  dan memastikan akses perempuan yang setara terhadap keadilan. 8
Sehingga  banyak  negara  yang  sudah  menetapkan  usia  minimal  pernikahan  yang setara  antara laki-laki dan perempuan, minimal  18 tahun. Tetapi,  dari beberapa negara yang diteliti ketentuan usia minimal pernikahan 18 tahun ini hanya negara Mesir, Tunisia dan Maroko, sedangkan Aljazair 19 tahun dan Libya 20 tahun.

## 1. Mesir

## A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Mesir
Mesir merupakan negara di kawasan Afrika Utara dengan nama resmi Jumhūriyyāt Miṣr  al-‘Arabiyyah  Arab  Republic  of  Egypt ,  memiliki  luas  area  1.002.000  km 2 , berbatasan  dengan  Negara  Libya  di  sebelah  barat,  Israel  dan  Jalur  Gaza  di  timur  laut, Sudan di sebelah selatan, garis pantai Mediterania di sebelah utara dengan panjang 1000 km  serta  garis  pantai  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Laut  Merah  dan  Teluk  Aqaba dengan panjang 1.900 km. Jumlah penduduk Mesir berdasarkan perkiraan 2017 adalah 93.262.000  jiwa.  Agama  terbesar  penganutnya  adalah  Islam  yakni  90%  penduduk;
6 Sanja Kelly, Hard-Won Progress and a Long Road Ahead: Women’s Rights in the Middle East and North Africa (New York: Freedom House, 2010), 12.
7 “Child Marriage in the Middle East and North Africa” (UNICEF, 2017), 8.
8 Pippa Norris, “The State of Women’s Participation and Empowerment: New Challenges to Gender Equality,” UN Women , 22 Oktober 2020, 5.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sementara  selebihnya  adalah  penganut  agama  Kristen  Koptik  (Qibthiyyah)  Mesir merdeka pada 28 Februari 1922 setelah menjadi negara yang di kontrol oleh Inggris. 9
Mesir  merupakan  negara  pertama  di  kawasan  Afrika  Utara  yang  mengkodifikasi undang-undang  hukum  keluarganya,  yaitu  Undang-undang  No.  25/1920.  Fokus  utama dalam  penghimpunan  undang-undang  ini  yaitu  posisi  perempuan  “bagaimana  hukum agama akan berdampak dalam kehidupan mereka, apakah reformasi undang-undang ini akan  menyebabkan  perubahan  sosial  dan  kesetaraan  gender?”.  Sebelum  tahun  1920, perempuan muslim yang ingin bercerai  hanya boleh dengan alasan yang terbatas yang sulit dibuktikan. Mazhab resmi negara Mesir waktu itu merupakan Hanafi yang apabila pernikahan diakhiri oleh perempuan harus dengan alasan; perzinahan, kematian, murtad, impotensi, ketidakhadiran suami dalam jangka waktu 90 tahun. Namun dalam praktiknya (kadi) sering mengabulkan cerai bagi perempuan dengan berbagai alasan. 10
Undang-undang No. 25 Tahun 1920 atau Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah wa al- Siyānah (Undang-undang  Hukum  Keluarga  dan  Penjagaan).  Ketentuan  usia  minimal pernikahan  diterapkan  dalam  Undang-undang  No.  56  Tahun  1923,  selanjutnya  tentang tata  cara  perceraian  dan  perselisihan  dalam  rumah  tangga  diterapkan  dalam  Undang- undang No. 25 Tahun 1929, mengenai kewarisan diatur dalam Undang-undang No. 77 Tahun 1943, terakhir dalam Undang-undang No. 71 Tahun 1946 tentang hukum wasiat. Mesir  terus  melakukan  pembaharuan  sampai  tahun  1976,  lembaga  peradilan  diberikan kewenangan untuk memaksa para suami membayar nafkah kepada istri, janda, anak, atau orang  tua.  Pada  tahun  1979  dikeluarkan  dektrit  darurat  No.  44  Tahun  1979  merevisi banyak aturan yang dikeluarkan pada 1920 dan 1929 terutama dalam peranan dan hak- hak perempuan dalam keluarga. Berkali-kali Mesir terus melakukan upaya amandemen sampai dengan tahun 2000-an. 11
Pada  29  Januari  2000,  Presiden  Mesir  mengeluarkan  Undang-undang  Lembaran Negara No. 1 Tahun 2000 di mana dalam pasal 20 bagian pertama menjelaskan bahwa pasangan suami istri boleh sepakat untuk berpisah dengan khuluk namun jika suami tidak setuju dan istri tetap menggugat untuk bercerai ingin memisahkan dirinya dari suaminya ( khala’at  zawjahā )  dengan  mencabut  semua  hak  hukum,  mengembalikan  mahar  yang sudah diberikan kepadanya maka pengadilan dapat menceraikannya. 12 Pada tahun 2004 terdapat  2  reformasi  hukum  yang  disahkan  yaitu  Undang-undang  No.  10  Tahun  2004 memperkenalkan  pengadilan  keluarga  dengan  tujuan  membentuk  sistem  hukum  yang efektif,  memperhatikan  kepentingan  terbaik  keluarga,  dapat  diakses,  dan  terjangkau. Lalu, Undang-undang No. 11 Tahun 2004 mengatur tentang dana keluarga yang dikelola pemerintah agar dapat memfasilitasi pelaksanaan perintah pengadilan terhadap tunjangan
9 Ahmad  Tholabie  Kharlie,  Asep  Syarifuddin  Hidayat, dan Hafiz  Muhammad, Kodifikasi  Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum , 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2020), 166.
10 Gianluca P Parolin, “One Hundred Years of Family Law Reform in Parliament, in Court, and on Screen,” Abdou Filali-Ansary Occasional Paper Series 6 (Desember 2021): 6–10, https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_ops/7.
11 Wahib, “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim,” 8–9.
12 Nivine  Samaha,  “Khul’  in  Egypt  Between  Theory  and  Practice  a  Critical  Analysis  for  Khul’ Implementation” (The American University in Cairo, 2017), 6, https://fount.aucegypt.edu/etds/654.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  pemeliharaan  anak  melalui  Bank  Nasser. 13 Pada  tahun  2005,  dikeluarkan  Undang- undang  No.  4  Tahun  2005  memperbaharui  Undang-undang  No.  25  Tahun  1920 (mengubah ketentuan umur perwalian untuk mendapatkan hak asuh). 14

## B. Usia Pernikahan, Usia Anak dan Dispensasi Nikah di Mesir
Ketentuan  usia  pernikahan  di  Mesir  pada  awalnya  disebutkan  dalam  Undang- undang No. 56 Tahun 1923 yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila  usia  calon  pasangan  suami-istri  kurang  dari  ketentuan  usia  tersebut  maka pengadilan  akan  menolak  pernikahan  tersebut,  kecuali  dengan  izin  wali. 15 Selanjutnya ketentuan usia pernikahan diperbaharui dengan disebutkan dalam Undang-undang Civil Mesir No. 143 Tahun 1994 Jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1996 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 126 Tahun 2008 Tentang Anak dijelaskan bahwa ketentuan usia  pernikahan  18  tahun  baik  laki-laki  maupun perempuan,  “ No  person  may  have  his marriage contract registered, if he did not reach the age of eighteen ” ( Pasal 31-Bis ). 16 Sejak  diberlakukannya  ketentuan  usia  pernikahan  harus  18  tahun  untuk  laki-laki  dan perempuan, Mesir tidak lagi mengizinkan pernikahan di bawah ketentuan usia tersebut walaupun dengan izin wali karena akan dikenakan sanksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31- Bis Undang-undang No. 126 Tahun 2008, “ Without prejudice to any criminal penalty  stipulated  in  any  other  law,  anyone  who  registers  a  marriage  that  violates provisions  of  this  article  shall  receive  disciplinary  punishment”. 17 Tentunya  hal  ini berkaitan dengan usia anak, jika seseorang menikah di bawah usia 18 tahun tentu masih dianggap  anak,  hal  ini  dijelaskan  dalam  pasal  2  Undang-undang  No.  126  Tahun  2008 “ For the purpose of this Law, the term “child” within the context of care and welfare, shall  mean  all  individuals  who  have  not  reached  the  age  of  eighteen  (18)  complete calendar years ”. 18
Dalam syariat  Islam  tidak mengenal  dan tidak menentukan batasan usia  minimal ketika  melangsungkan  pernikahan,  tetapi  dalam  Islam  mengenal  istilah  balig  yang menjadi  patokan  seseorang  dapat  menikah  dan  mazhab  dalam  Islam  berbeda-beda mendefinisikan  balig.  Mazhab  resmi  negara  Mesir  yaitu  Hanafi,  dan  dalam  ketentuan mazhab Hanafi tanda balig untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan untuk perempuan  ditandai  dengan  menstruasi,  namun  jika  tanda  itu  tidak  ada  maka  balignya seseorang  ditandai  dengan  umur  yaitu  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  17  tahun  untuk
13 “Women’s  Political  Participation  in  Egypt  Barriers,  Opportunities  and  Gender  Sensitivity  of Select Political Institutions” (the Organisation for Economic Co-operation and Development, Juli 2018), 37, https://www.oecd.org/mena/governance/womens-political-participation-in-egypt.pdf.
14 Wahib, “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim,” 9.
15 Andrea  Büchler  dan  Christina  Schlatter,  “Marriage  Age  in  Islamic  and  Contemporary  Muslim Family Laws A Comparative  Survey,” Electronic  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Law 1,  no.  1 (2013): 52, doi:https://doi.org/10.5167/uzh-78204.
16 Hosni Mubarak, “Code - Official Journal - Issue 24 (Bis) - Dated 15 June 2008” (International Labour Organization, 15 Juni 2008).
17 “Law No. 12 Of 1996 Promulgating The Child Law Amended By Law No. 126 of 2008” (The National Council For Childhood And Motherhood, t.t.), 52, diakses 14 Agustus 2023.
18 Ibid., 3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Perempuan. 19 Dengan demikian, ketentuan usia pernikahan di Mesir yang mengharuskan 18 tahun untuk perempuan sedikit bergeser dari pandangan mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi negara.
Mengapa Mesir menentukan usia pernikahan menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan?  Karena  Mesir  menandatangani  Piagam  Uni  Afrika  tentang  Hak  dan Kesejahteraan Anak, pelarangan pernikahan dengan seseorang yang usianya di bawah 18 tahun. 20

## 2. Tunisia

## A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Tunisia
Tunisia merupakan negara di kawasan Afrika Utara dengan luas 162.155 km 2 yang berbatasan dengan Libya di sebelah timur, Aljazair di sebelah barat, berbatasan dengan Laut  Mediterania  di  sebelah  utara  dan  timur  dengan  batas  panjang  1250  km.  Tunisia merupakan  kawasan maghreb dengan  ibu  kota  Tunis  yang  memiliki  lokasi  strategis mendominasi Selat Sisilia, antara Semenanjung Cap Bon dan Italia. Selat yang memiliki lebar  200  km  ini  merupakan  salah  satu  jalur  yang  paling  sering  dikunjungi  di  dunia. Tunisia  dibagi  menjadi  tiga  wilayah  besar  yang  berbeda  secara  geografis.  Di  utara, Dataran  Medjerda  dikelilingi  oleh  Pegunungan  Kroumirie  dan  Perbukitan  Mogod, wilayah  ini  fokus  pada  pertanian.  Di  tengah  Tunisia,  terdapat  lembah  yang  subur  dan beriklim  semi  kering.  Dataran  zaitun  yang  luas  (wilayah  Sahel  dan  Sfax)  terletak  di sebelah timur. Kemudian di selatan, terdapat danau Chott El Djerid dan kebun palem di tepi sungai  Tozeur, Kebili, Douz menandai  ambang batas Sahara. Pulau wisata Djerba ditemukan  di  dekat  pantai,  dan  Pegunungan  Matmata  (gersang)  terletak  lebih  jauh  ke timur. Iklim Tunisia adalah Mediterania, bergantian antara musim kemarau dan panas di musim panas, musim yang segar dan lembab saat hujan mulai turun pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni. 21
Tunisia  menjadi  salah  satu  negara  di  kawasan  Afrika  Utara  yang  dipimpin  oleh seorang Presiden. Sekitar 98% dari penduduknya yaitu Sunni sehingga menjadi wajar jika Islam menjadi agama resmi. Pada awalnya Tunisia merupakan wilayah dari pemerintahan Turki Uṡmānī , kemudian pada tahun 1883 menjadi wilayah yang dikontrol oleh Prancis di bawah perjanjian La Marsa. Mazhab Maliki menjadi mazhab mayoritas yang dipakai oleh  penduduk  Tunisia,  namun  karena  sebelumnya  menjadi  wilayah  kekuasaan  Turki Utsmani maka  mazhab  Hanafi  juga  berkembang  di  Tunisia.  Dengan  demikian  dalam perkembangan  hukum  di  Tunisia  mengadopsi  dan  memadukan  prinsip-prinsip  hukum perdata Prancis ( French Civil Law ) dan hukum Islam (mazhab Maliki dan Hanafi). 22
19 Achmad  Asrori,  “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  dan  Penerapannya  Dalam  Undang- undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam,” Al-’Adalah 12,  no.  4  (Desember  2015):  808–10, doi:https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215.
20 Marwan Menawy, “Despite Child Marriage Being Illegal in Egypt, It Is Still All Too Common,” Arab News , 23 Februari 2018.
21 “Profil  Negara  Republik  Tunisia,”  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  diakses  24 September 2023, https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik-tunisia/584/etc-menu.
22 Mufliha  Wijayati,  “Family  Law  Reform  In  Tunisia  (Reading  the  Rules  of  Polygamy  in  The Tunisian  Code  of  Personal  Status  1957),” Jurnal  Ilmiah  MIZANI 8,  no.  01  (2021):  152–53, doi:http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v8i1.10268.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pada  20  Maret  1956  Tunisia  merdeka 23 dan  melakukan  pembaharuan  hukum keluarganya  pada  13  Agustus  1956,  mazhab  Maliki  mendominasi  kondisi  sosial masyarakatnya  tetapi  dalam  pembaharuan  undang-undang  hukum  keluarganya  tidak hanya merujuk kepada mazhab Maliki tetapi mengambil rujukan dari mazhab Hanafi juga sehingga pada 13 Agustus 1956 diresmikan Undang-undang hukum keluarganya dengan sebutan Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyyah atau Code of Personal Status . 24 Code of Personal  Status Tunisia  1956  mengatur  tentang  larangan  poligami,  perceraian,  dan menentukan  usia  minimal  pernikahan, 25 berisikan  213  pasal  dari  12  bab  yaitu; Pernikahan, Perceraian, ‘Iddah , Nafkah, Hadhanah , Paternity , Anak Terlantar, Mafqud , Warisan, Larangan dan Emansipasi, Wasiat dan Hibah. 26 Beberapa Undang-undang yang diberlakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di antaranya Undang-undang sipil 1957 Tentang Pentingnya Pendaftaran Pernikahan, Undang-undang No. 46 Tahun 1958  tentang  Hak  asuh,  perwalian  dan  adopsi,  Undang-undang  No.  94  Tahun  1998 tentang Harta Benda Suami Istri. 27
Pada  tahun  1965,  Tunisia  menjadi  negara  Islam  yang  pertama  kali  membuat kebijakan mengenai aborsi, kemudian memberikan hak untuk menggugurkan kandungan dalam  3  bulan  pertama  kehamilan.  Beberapa  penambahan  dan  amandemen  telah dilakukan sejak tahun 1956. Undang-undang hukum keluarga yang baru didasarkan pada konsep  saling  menghormati  dan  bekerja  sama  antara  pasangan  dalam  segala  urusan keluarga, termasuk pendidikan anak-anaknya. Perubahan terbaru undang-undang hukum keluarga  mengarah  pada  peningkatan  kesetaraan  gender.  Pasangan  suami  istri diperbolehkan untuk memiliki harta bersama, sehingga memberi perempuan lebih banyak kendali atas aset keluarga dan warisan mereka. Argumennya adalah bahwa perempuan Tunisia tidak hanya memiliki hak yang sama dengan laki-laki tetapi juga tanggung jawab yang  sama  dalam  hal  uang.    Pada  Agustus  2006  saat  Tunisia  merayakan  ulang  tahun kemerdekaan, banyak aktivis perempuan yang mengkritik aturan undang-undang hukum keluarga  bahwa  hukum  warisan  negara  tetap  tidak  adil,  mengutamakan  anak  laki-laki daripada anak perempuan. Mereka menyatakan bahwa undang-undang tentang kewarisan dalam  beberapa  hal  berkontribusi  pada  konsolidasi  nilai-nilai  patriarki  dan  mengklaim bahwa undang-undang hukum keluarga 1956 harus diperbaharui. 28
Pada  tahun  2006 Code of  Personal  Status di  amandemen  dengan  menambahkan ketentuan pelaksanaan hak asuh 29 , pada tahun 2008 juga memodifikasi pasal 56 tentang
23 Dede  Ahmad  Permana,  “Majallah  Al  Akhwal  Ash-Shakhshiyyah  dan  Pembaharuan  Hukum Keluarga  di  Tunisia,” Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak 7,  no.  01  (30  Juni  2020):  2, doi:10.32678/jsga.v7i01.173.
24 Bancin, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia,” 287.
25 “Tunisia” (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, t.t.), diakses 15 Agustus 2023.
26 “Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyyah-Code of Personal Status Tunisia” (The Center for Arab Women for Training and Research, 13 Agustus 1956).
27 “Tunisia  Gender  Justice  &  The  Law”  (United  Nations  Economic  and  Social  Commission  for Western Asia, 2018), 16.
28 Khedija  Arfaoui,  “Women  on  the  Move  for  Gender  Equality  in  the  Maghreb,” Harvard University: Violence Against Women Research Database , 22 Juli 2016, https://projects.iq.harvard.edu/files/violenceagainstwomen/files/women_on_the_move_-_maghreb.pdf.
29 “Law No. 2006-10 of March 6, 2006 supplementing the provisions of the Personal Status Code” (International Labour Organization, 6 Maret 2006).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hak asuh, 30 pada tahun 2007, dilakukan revisi ketentuan usia minimal pernikahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2007. 31 Pada tahun 2012 pemerintah Tunisia melakukan revisi  terhadap  Undang-undang  tahun  1956  menjadi Code  Du  Statut  Personel yang berisikan kumpulan pasal-pasal baik yang di amandemen ataupun tidak di amandemen terhadap code personal status . 32

## B. Usia Pernikahan, Usia Anak dan Dispensasi Nikah di Tunisia
Dalam  Undang-undang  1956 Code  of  Personal  Status pasal  5  dijelaskan  bahwa syarat umur pernikahan bagi laki-laki yaitu 20 tahun dan 17 tahun untuk  perempuan. 33 Ketentuan usia ini di amandemen pada tahun 2007, menjadi Undang-undang 32 Tahun 2007, dijelaskan bahwa syarat umur dapat melangsungkan pernikahan yaitu 18 tahun baik untuk  laki-laki  maupun  perempuan  (pasal  5). 34 Aturan  terbaru  usia  pernikahan  ini tentunya sudah di atas ketentuan usia anak di Tunisia, disebutkan pada pasal 3 Undang- undang No. 92 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Anak bahwa “anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun”. 35 Untuk pernikahan di bawah ketentuan usia 18 tahun dapat diberikan dengan izin hakim (dispensasi nikah) dengan alasan yang serius dan demi kemaslahatan bagi pasangan (pasal 5). 36
Walaupun  mazhab  resmi  dari  Tunisia  yaitu  Maliki,  tetapi  tetap  mengambil ketentuan  aturan-aturan  hukum  keluarga  berdasarkan  mazhab  Hanafi  karena bagaimanapun Tunisia awalnya merupakan wilayah dari Turki Uṡmānī . Menurut mazhab Maliki  seseorang  dapat  dikatakan  balig  yaitu  tumbuhnya  rambut  di  berbagai  anggota tubuh  dan  keluarnya  air  mani  secara  mutlak  saat  terjaga  atau  tertidur  menandakan balignya  seseorang.  Namun,  jika  gejala  tersebut  belum  terwujud,  Imam  Malik menetapkan usia balig adalah 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. 37 Terlihat sangat  jauh  perbedaan  ketentuan  usia  balig  menurut  mazhab  Maliki  dengan  ketentuan usia minimal pernikahan yang ada dalam undang-undang tahun 1956, di mana usia balig 17  tahun  hanya  berlaku  terhadap  usia  minimal  pernikahan  untuk  perempuan  tidak terhadap laki-lakinya yang mengharuskan usia 20 tahun. Jika ketentuan usia balig mazhab Maliki  disandingkan  dengan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2007  maka  ketentuan  ini tidak bergeser terlalu jauh.
Mengapa  usia  minimal  pernikahan  di  Tunisia  sekarang  18  tahun  untuk  laki-laki maupun perempuan? Ditetapkannya aturan usia minimal untuk menikah 18 tahun yaitu untuk menghapus pernikahan anak. Negara-negara mulai konsisten melindungi hak-hak anak  perempuan  dengan  menetapkan  batas  minimal  usia  nikah  salah  satunya  yaitu
30 “Law No. 2008-20 of March 4, 2008 amending certain provisions of the Personal Status Code” (International Labour Organization, 4 Maret 2008).
31 “Tunisia Gender Justice & The Law,” 16.
32 “Code Personal Status Tunisia 2012” (International Labour Organization, t.t.), diakses 15 Agustus 2023.
33 “Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyyah-Code of Personal Status Tunisia.”
34 “Code Personal Status Tunisia 2012.”
35 “Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1995 tentang Perlindungan Anak di Tunisia” (Legal Database Relating To The Security Sector In Tunisia, 9 November 1995).
36 “Code Personal Status Tunisia 2012.”
37 Asrori,  “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  dan  Penerapannya  Dalam  Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam,” 810–12.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tunisia. Namun, tetap saja ada celah melalui pengadilan (dispensasi nikah) dan tidak ada sanksi hukum seperti denda atau hukuman penjara untuk pernikahan anak. 38

## 3. Maroko

## A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Maroko
Al-Mamlakah al-Magribiyyah atau Kingdom of Morocco merupakan nama lengkap dari Maroko 39 , memiliki luas wilayah 446.550 km 2 yang berbatasan dengan Aljazair di sebelah  timur,  Mauritania  di  sebelah  selatan,  berbatasan  dengan  laut  Mediterania  dan Samudra Atlantik. Ibu kota Maroko yaitu Rabat, Islam sebagai agama resmi karena 98,7 %  penduduk  Maroko  beragama  Islam.  Sistem  pemerintahan  Maroko  yaitu  kerajaan konstitusional, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956 40 dengan mazhab resmi yaitu Maliki. Pada tanggal 6 Desember 1957, Maroko membuat undang-undang resmi dengan bahasa  arab yang membahas  aturan hukum  keluarga mencakup pernikahan, perceraian dan  warisan  yang  kemudian  diberlakukan  pada  1  Januari  1958. 41 Undang-undang  ini disusun oleh komite dengan mengikuti code personal status Tunisia, sama halnya dengan Libya dan Mesir yang juga sedang mempersiapkan Undang-undang hukum keluarganya yang  lebih  komprehensif.  Undang-undang  ini  terdiri  dari  7  bab:  Pernikahan  dan Pertunangan,  Hakikat  dan  Syarat-syarat  Akad,  Perwalian  dalam  Pernikahan,  Mahar, Halangan-halangan  Pernikahan,  Jenis-jenis  Pernikahan  dan  Akibatnya,  Perselisihan Antar Pasangan, Formalitas Administrasi.
Pada  undang-undang  hukum  keluarga  -dikenal  dengan Moudawana -,  terdapat beberapa  aturan  yang  mendiskriminasi  perempuan  yaitu  laki-laki  boleh  melakukan poligami  tanpa  persetujuan  istrinya  dan  dapat  menceraikan  istrinya  secara  sepihak, perempuan tidak boleh menikah tanpa persetujuan sah dari wali, perempuan yang sudah menikah  wajib  untuk  mematuhi  suaminya,  serta  hak  perempuan  untuk  meminta  cerai sangat dibatasi sehingga muncul gerakan perempuan yang berkembang di Maroko pada tahun 1960-an yang menginginkan adanya perubahan terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 42
Pada  tahun  1992  terdapat  seruan  reformasi  yang  bertujuan  untuk  mengutamakan hak-hak perempuan dengan kampanye mendapatkan satu juta tanda tangan petisi kepada Raja  menuntut  agar  undang-undang  hukum  keluarga  diubah  yang  dipimpin  oleh  salah satu asosiasi perempuan nasional terbesar dan paling terkenal, Women's Action Union dan koalisi asosiasi perempuan lainnya. Pada 1993 Maroko meratifikasi Konvensi PBB untuk Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  (CEDAW),  dan membentuk  komisi  untuk  mereformasi  Undang-undang  hukum  keluarga  Maroko  yang dipimpin  oleh  Menteri  Azzedine  Laraki,  tentunya  proses  ini  diikuti  oleh  kelompok
38 “Towards Ending Child Marriage Global Trends and Profiles of Progress” (UNICEF, 2021), 28.
39 Tholabie  Kharlie,  Syarifuddin  Hidayat,  dan  Muhammad, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum , 159.
40 Neimat Khatib, “Country Profile Morocco 2018” (RES4Africa: Renewable Energy Solutions for Africa, 2018), 8.
41 Nur Aini Awaliyah, “The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Morocco on Guardians of Marriage,” Indonesian Journal of Law and Islamic Law 4, no. 2 (2022): 372, doi:https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.245.
42 “Reforming  Moroccan  Family  Law:  The  Moudawana,”  Centre  For  Public  Impact  A  BCG Foundation, (2 Mei 2016).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
organisasi masyarakat seperti organisasi hak asasi manusia dan aktivis perempuan. Pada akhirnya,  Undang-undang  hukum  keluarga  Maroko  disahkan  dan  diperbaharui  dengan mengutamakan  hak-hak  perempuan  menjadi Mudawwanah  al-Aḥwāl  Asy-Syakhṣiyyah al-Jadīdah fī al-Magrib yang disahkan pada 3 Februari 2004 dengan berisi 400 pasal 43 dari 7 bab yang ada yaitu: Pernikahan, Perceraian dan Akibatnya, Paternity , Kapasitas dan  Kecakapan  Hukum,  Wasiat,  Warisan  dan  Ketentuan  Sementara. 44 Jadi,  beberapa ketentuan  yang  diubah  yaitu  usia  pernikahan,  kehadiran  wali  dalam  pernikahan dihapuskan,  praktik  poligami  hampir  tidak  dibolehkan,  perceraian  lewat  pengadilan menjadi  cara  utama  untuk  mengakhiri  pernikahan,  perempuan  diberikan  hak  asuh  atas anak ketika ada kasus perceraian.

## B. Usia Pernikahan, Usia Anak dan Dispensasi Nikah di Maroko
Pada  tahun  1958  dijelaskan  dalam  Undang-undang  hukum  keluarga  Maroko ketentuan  usia  minimal  pernikahan  yaitu  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  15  tahun  untuk perempuan  (pasal  8),  ketentuan  usia  sah  mayoritas  itu  25  tahun,  jadi  jika  pernikahan masih  di  bawah  ketentuan  usia  sah  maka  harus  dengan  persetujuan  wali  atas  putusan pengadilan  (pasal  9).  Dalam  aturan  terbaru  Undang-undang  hukum  keluarga  Maroko 2004  ketentuan  usia  pernikahan  diubah  menjadi  18  tahun  baik  laki-laki  maupun perempuan (pasal 19), kemudian dapat dilakukan dispensasi nikah dengan mendengarkan alasan kuat yang menerangkan kepentingan dilakukannya pernikahan bagi anak di bawah ketentuan  usia  tersebut  baik  dari  orang  tuanya,  tutor  hukum  yang  dibantu  oleh  ahli kedokteran, atau setelah adanya penyelidikan sosial (pasal 20). 45 Definisi anak di Maroko yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun 46 , dengan demikian aturan usia minimal pernikahan pada undang-undang hukum keluarga Maroko 2004 sudah di atas ketentuan usia anak.
Usia balig menurut mazhab Maliki yaitu 17 tahun, tentunya hal ini berbeda dengan usia minimal pernikahan 18 tahun dalam Undang-undang hukum keluarga Maroko 2004 walaupun  perbedaannya  tidak  terlalu  signifikan.  Mengapa  usia  minimal  pernikahan  di Maroko  dinaikkan  menjadi  18  tahun?  Tujuan  dinaikkannya  usia  minimal  pernikahan dalam  Undang-undang  hukum  keluarga  Maroko  yaitu  untuk  menghentikan  pernikahan anak dan kawin paksa. Namun dalam penerapannya terdapat celah bagi seseorang dapat memperoleh  izin  pernikahan  melalui  pengadilan  (dispensasi  nikah)  bagi  anak  yang usianya di bawah 18 tahun. 47
4. Aljazair
A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Aljazair
43 Wahyudani dkk., “Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law,” 54.
44 “The  Moroccan  Family  Code  (Moudawana)  Of  February  5,  2004”  (Human  Rights  Education Associates, t.t.), diakses 16 Agustus 2023.
45 “Morocco Family Code 2004” (Women’s Learning Partnership, t.t.), art. 20, diakses 17 Agustus 2023.
46 “National Child Protection Legislation” (International Center For Missing & Exploited Children, Maret 2018).
47 Alexia  Sabbe  dkk.,  “Determinants  of  Child  and  Forced  Marriage  in  Morocco:  Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights,” BMC International Health and Human Rights 13, no. 1 (Desember 2013): 2, doi:10.1186/1472-698X-13-43.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
People’s  Democratic  Republic  of  Algeria atau al-Jumhuriyah  al-Jazairiyah  ad- Damuqratiyah  ash-Shabiyah merupakan  nama  lengkap  dari  Aljazair, 48 dengan  luas wilayah  2.381.741  km 2 menjadi  negara  terbesar  kedua  di  Afrika.  Aljazair  merupakan negara  pegunungan  dengan  ketinggian  rata-rata  800  m,  ±  84%  dari  total  luas  wilayah terdiri dari Sahara dan berbatasan dengan Maroko di sebelah barat, Tunisia sebelah timur, Laut  Mediterania  di  sebelah  utara  (sepanjang  1200  km),  Mali  dan  Niger  di  sebelah selatan,  Libya  di  tenggara  serta  Mauritania  dan  Sahara  Barat  di  barat  daya.  Aljazair merdeka pada 5 Juli 1962, dengan ibu kota Aljir, bahasa Arab dan Berber menjadi bahasa resmi serta sistem pemerintahannya republik yang dipimpin oleh presiden. 49 Mayoritas penduduk negara Aljazair bermazhab Maliki.
Setelah memperoleh kemerdekaan, pemerintah Aljazair mulai melakukan beberapa upaya  untuk  menyusun  undang-undang  hukum  keluarga  tetapi  tidak  ada  yang  berhasil hingga pada tahun 1984 dikodifikasilah Undang-undang hukum keluarga Aljazair yang disahkan pada 9  juni 1984, terdiri  dari 224 pasal dari 4 bab:  Pernikahan  dan Putusnya Pernikahan,  Perwakilan  hukum,  Warisan  dan  Wasiat. 50 Pada  tanggal  26  Oktober  2003 Presiden membentuk sebuah komisi untuk revisi undang-undang hukum keluarga yang berlangsung  selama  sembilan  bulan.  Undang-undang  ini  menjadi  sasaran  bagi  aktivis perempuan  yang  menginginkan  perubahan  terhadap  undang-undang  tersebut  dengan mengutamakan hak-hak  perempuan, mulai  dari 1984 sampai 2000-an. Pada 3 Februari 2004  Aljazair  memperbaharui  undang-undang  hukum  keluarganya  dan  setahun setelahnya pada 27 Februari 2005 kembali di perbaharui, 51 terdiri 224 pasal dari 4 bab: Pernikahan, Penuntutan Hukum, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf. 52

## B. Usia Pernikahan, Usia anak dan Dispensasi Nikah di Aljazair
Ketentuan  usia  pernikahan  disebutkan  dalam  Undang-undang  hukum  keluarga Aljazair 1984 pada pasal 7 yaitu 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan kemudian hakim dapat memberikan dispensasi nikah dalam keadaan terpaksa. 53 Pasal 7 dalam  Undang-undang  hukum  keluarga  Aljazair  1984  diperbaharui  menjadi  Undang- undang hukum keluarga 2005 ketentuan usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun  perempuan,  tetap  dapat  diberikan  dispensasi  nikah  oleh  hakim  apabila  karena kepentingan dan kebutuhan selagi disanggupi oleh kedua mempelai, dan selanjutnya ada penambahan ketentuan yaitu harus menyerahkan surat keterangan kesehatan yang berlaku 3 bulan dan harus dibuktikan kalau terbebas dari penyakit atau faktor apa pun yang dapat
48 Tholabie  Kharlie,  Syarifuddin  Hidayat,  dan  Muhammad, Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan dan Elastisitas Penerapan Hukum , 151.
49 Ammar Kassab, “Compendium Country Profile Cultural Policy in Algeria” (Cultural Policy in The Arab Region, 2014), 4.
50 “Family Code, 1984: Algeria” (International Humanitarian Law Databases), diakses 17 Agustus 2023, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=22041.
51 Dörthe  Engelcke,  “Family  Law  Reform  in  Algeria:  National  Politics,  Key  Actors,  and Transnational  Factors,”  dalam Women  and  Social  Change  in  North  Africa ,  ed.  oleh  Doris  H.  Gray  dan Nadia Sonneveld, 1 ed. (Cambridge University Press, 2018), 321, doi:10.1017/9781108303415.015.
52 “Qanun al-Usrah Al-jazair 2005” (Kementerian Aljazair- لولأا ريزولا حلاصم), diakses 17 Agustus 2023, http://jafbase.fr/docMaghreb/Algeriecode_famille.pdf.
53 “Family Code, 1984: Algeria.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengancam. 54 Walaupun mazhab Maliki menjadi mazhab resmi Aljazair, ketentuan usia pernikahannya tidak mengambil secara utuh pandangan mazhab Maliki.

## 5. Libya

## A. Perkembangan Hukum Keluarga Negara Libya
Libya merupakan negara yang berbatasan dengan Tunisia dan Aljazair di  sebelah barat,  Chad  dan  Niger  di  sebelah  selatan,  Mesir  di  sebelah  timur,  Sudan  di  sebelah Tenggara  dan  Laut  Mediterania  di  sebelah  utara.  Populasi  saat  ini  mencapai  6,65  juta orang, dengan 12% di antaranya diyakini sebagai imigran, menjadikannya negara terpadat ke-106  di  dunia.  Tripoli  menjadi  ibukota  negara  Libya,  bahasa  Arab  menjadi  bahasa resmi, ± 96,6% populasi penduduk beragama Islam dengan mazhab resmi Maliki. Negara Libya  selalu  dipandang  sebagai  negara  yang  sangat  berisiko  karena  adanya  perang saudara,  adanya  kelompok  teroris  seperti  Daesh  dan  al-Qaeda,  lalu  penculikan,  dan kelompok-kelompok ekstremis. 55
Pada  tanggal  23  Desember  1972  diberlakukan  undang-undang  yang  melindungi beberapa  hak  perempuan  dalam  pernikahan  dan  perceraian  seperti  menetapkan  usia kedewasaan  pasangan  suami  istri  sebagai  syarat  untuk  menikah  pada  pasal  1  dan menghapuskan hak wali nikah ( ijbār ) memaksa anak perempuannya untuk menikah  pada pasal  2. Libya merupakan negara yang mewajibkan anak perempuan untuk  melakukan pernikahan dini. Pada 19 April 1984 Undang-undang sebelumnya diperbaharui menjadi Undang-undang  No.  10  Tahun  1984  Tentang  Ketentuan  yang  Berkaitan  dengan Perkawinan dan Perceraian Serta Akibatnya”. 56 Selanjutnya undang-undang ini kembali di perbaharui terhadap pasal-pasal tertentu (6, 14, 16, 18, 23, 28, 35, 36, 48, 72) menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 2015. 57

## B. Usia Pernikahan, Usia anak dan Dispensasi Nikah di Libya
Dalam  undang-undang  Tahun  1972  pasal  1  ketentuan  usia  minimal  pernikahan yaitu  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk  perempuan  dan  dapat  dilakukan dispensasi  nikah  atau  pengecualian  ketentuan  umur  melalui  pengadilan  karena  adanya kebutuhan. Namun jika pernikahan di bawah umur terjadi tanpa adanya izin pengadilan maka  tidak  sah  atau  batal.  Dalam  Undang-undang  No.  10  Tahun  1984  ketentuan  usia pernikahan diperbaharui menjadi 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dispensasi nikah akan diberikan oleh hakim jika pernikahan di bawah aturan yang sudah ditetapkan dengan  harus  adanya  persetujuan  dari  wali  (pasal  6). 58 Ketentuan  usia  minimal pernikahan  ini  diperbaharui  lagi  dalam  Undang-undang  No.  14  Tahun  2015  pasal  6 dijelaskan  bahwa  kelayakan  seseorang  untuk  menikah  yaitu  18  tahun  baik  laki-laki maupun perempuan dan dispensasi nikah tetap diberlakukan dengan persetujuan wali. 59
54 “Qanun al-Usrah Al-jazair 2005.”
55 “Libya Country Legal Profile” (Proelium Law, t.t.), diakses 17 Agustus 2023.
56 “Qanun No. 10 Tahun 1984 Libya Tentang Khitbah, Pernikahan, Thalaq” (The Law Society of Libya, 19 April 1984).
57 ( Family Law Libya , 2015)
58 “Qanun No. 10 Tahun 1984 Libya Tentang Khitbah, Pernikahan, Thalaq.”
59 ( Family Law Libya , 2015)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mengapa Ketentuan Usia Minimal Pernikahan di Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya Berbeda?
Perbedaan ketentuan usia pernikahan yang berbeda-beda antar negara merupakan bentuk dari kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya yang tentu saja berbeda di masing- masing  negara.  Setiap  negara  pasti  memiliki  strategi  dalam  menyikapi  atau memberlakukan  perundang-undangannya  mulai  dari  yang  baku  hingga  yang  fleksibel. Ketentuan usia pernikahan merupakan isu hukum keluarga yang dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya, sehingga perbedaan ketentuan hukum keluarga antar negara adalah hal  yang  wajar,  misal  hukum  keluarga  di  negara-negara  mayoritas  Islam  biasanya mencerminkan  tradisi,  nilai,  dan  ajaran  agama  Islam  sehingga  dalam  aturan  hukum keluarganya memiliki ketentuan yang memang sejalan dengan kondisi masyarakat yang ada. 60 Selain  dipengaruhi  oleh  faktor  agama  dan  budaya,  penerapan  hukum  keluarga terkhusus di kawasan Timur Tengah juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, situasi dan kondisi masyarakatnya. 61
Walaupun ada perbedaan aturan hukum keluarga antar negara terutama mengenai usia pernikahan, pada dasarnya aturan ini dibuat untuk  menghentikan pernikahan anak karena  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  kesetaraan  gender,  kemudian  juga  menjadi hambatan bagi  anak untuk menciptakan individu yang ideal.  Tentunya aturan ini tidak akan  terlaksana  jika  tidak  adanya  peran  internasional,  nasional  dan  anggota  perlemen perempuan. 62
Tujuan  Pembaharuan  Aturan  Usia  Minimal  Pernikahan  di  Afrika  Utara  (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)
Ketidaksetaraan  dalam  hukum  merupakan  salah  satu  isu  yang  dihadapi  oleh perempuan-perempuan  MENA. Diskriminasi  hukum  ini terjadi terutama dalam hukum pernikahan,  kebebasan  bergerak,  warisan,  dan  terbatasnya  perempuan  dalam  aturan perlindungan  hukum  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Beberapa  konstitusi  negara MENA  menjamin  kesetaraan  hukum  antara  laki-laki  dan  perempuan,  namun  dalam praktiknya peraturan yang mengatur masalah hukum keluarga berlaku berbeda. Biasanya perempuan  hanya  diperlakukan  di  bawah  Undang-undang  kesetaraan  dan  diskriminasi gender. Hanya beberapa negara MENA yang sudah memasukkan prinsip gender dalam ketentuan perundang-undangan salah satunya dalam ketentuan usia pernikahan dengan menetapkan  usia  minimal  pernikahan  18  tahun  atau  lebih  untuk  laki-laki  maupun perempuan. 63
Salah  satu  alasan  dinaikkannya  usia  minimal  pernikahan  yaitu  untuk  mencegah pernikahan anak. Beberapa konvensi Internasional telah berkomitmen untuk menghapus pernikahan  anak,  dan  usaha  yang  dilakukan  negara  yaitu  melindungi  anak-anak  dari
60 Patrick  Parkinson,  “Family  Laws  and  Access  to  Justice,” Contemporary  Readings  in  Law  and Social Justice 8, no. 1 (2016): 37, doi:10.22381/CRLSJ8120163.
61 “Hukum Keluarga di Mesir,” 93.
62 Irem Ebetürk, “Global Diffusion of Laws: The Case of Minimum Age of Marriage Legislation, 1965–2015,” European  Journal  of  Cultural  and  Political  Sociology 8,  no.  3  (3  Juli  2021):  304–6, doi:10.1080/23254823.2021.1887749.
63 Zoe  Danon  dan  Sarah  R.  Collins,  “Women  in  the  Middle  East  and  North  Africa:  Issues  for Congress”
(Congressional Research Service, 16 Desember 2021),
https://sgp.fas.org/crs/mideast/R46423.pdf.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pernikahan,  menetapkan  usia  minimal  pernikahan,  menghilangkan  praktik  nikah  paksa sebagai  bentuk  inisiatif  memajukan  kesetaraan  gender.  Langkah  yang  dibuat  oleh beberapa negara MENA yaitu dengan menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 18 tahun atau lebih untuk memberantas pernikahan anak, tentunya penegakan hukum seperti itu  sangat  penting  dengan  memastikan  perubahan  yang  berkelanjutan  berkolaborasi dengan  kementerian  dari  tingkat  lokal  sampai  nasional. 64 Ketentuan  usia  minimal pernikahan  di  Mesir,  Tunisia,  Maroko,  Aljazair,  dan  Libya  tentu  saja  tidak  100% mengambil  pandangan  usia  balig  menurut  mazhab  mayoritas  di  masing-masing negaranya.  Walaupun  mazhab  mayoritas  di  masing-masing  negara  mempengaruhi peraturan  perundang-undangan  yang  dibuatnya,  namun  perkembangan  masyarakat mempengaruhi budaya hukum dalam pengkodifikasian undang-undang hukum keluarga tersebut.  Salah  satu  perkembangan  masyarakat  yang  mempengaruhi  pembaharuan undang-undang hukum keluarga yaitu peran aktivis perempuan yang menginginkan agar usia minimal pernikahan dinaikkan.

## KESIMPULAN
Proses reformasi Undang-Undang hukum keluarga di kawasan Afrika Utara secara garis besar dipengaruhi oleh gerakan perempuan yang menginginkan kesetaraan dalam lini keluarga, karena masih ditemukan beberapa aturan yang mendiskriminasi perempuan. Pada  awalnya,  ketentuan  usia  minimal  pernikahan  di  negara  Mesir,  Tunisia,  Maroko, Aljazair dan Libya itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketentuan usia minimal pernikahannya untuk sekarang tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan, usia minimal pernikahan di Mesir (18 tahun), Tunisia (18 tahun), Maroko (18 tahun), Aljazair (19 tahun), dan Libya (20 tahun). Ketentuan usia minimal pernikahan ini sudah  di  atas  ketentuan  usia  anak,  karena  anak  didefinisikan  sebagai  seseorang  yang usianya di bawah 18 tahun. Walaupun ketentuan usia pernikahan sudah di atas usia anak, tetap ada celah untuk seseorang bisa menikah di bawah usia yang telah ditentukan yaitu melalui pengadilan dengan dispensasi nikah dari hakim. Dari 5 negara di  Afrika Utara yang sudah dipaparkan, hanya Mesir yang akan memberikan sanksi disiplin kepada orang yang menikah di bawah ketentuan usia minimal pernikahan.
Keterbatasan  penelitian  ini  salah  satunya  yaitu  dalam  mencari  sumber  rujukan, karena sumber rujukan yang terbaru lumayan sulit ditemukan, sehingga dengan adanya penelitian  ini  diharapkan  bisa  membantu  dan  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  mencari informasi-informasi yang relevan dan penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini  Awaliyah,  Nur.  “The  Dynamics  of  Islamic  Family  Law  Reform  in  Morocco  on Guardians  of  Marriage.” Indonesian  Journal  of  Law  and  Islamic  Law 4,  no.  2 (2022): 368–409. doi:https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.245.
Arfaoui, Khedija. “Women on the Move for Gender Equality in the Maghreb.” Harvard University:  Violence  Against  Women  Research  Database ,  22  Juli  2016. https://projects.iq.harvard.edu/files/violenceagainstwomen/files/women_on_the_ move_-_maghreb.pdf.
64 “Child Marriage in the Middle East and North Africa.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Asrori,  Achmad.  “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  dan  Penerapannya  Dalam Undang-undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam.” Al-’Adalah 12,  no.  4  (Desember 2015): 807–26. doi:https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215.
Bancin, Ratih Lusiani. “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” Jurnal Penelitian Medan Agama 3, no. 1 (2016): 283–308. doi:http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974. Büchler, Andrea, dan Christina Schlatter. “Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws A Comparative Survey.” Electronic Journal of Islamic and Middle  Eastern  Law 1,  no.  1  (2013):  37–74.  doi:https://doi.org/10.5167/uzh- 78204.
“Child Marriage in the Middle East and North Africa.” UNICEF, 2017.
“Code Personal Status Tunisia 2012.” International Labour Organization, t.t. Diakses 15 Agustus 2023.
Danon, Zoe, dan Sarah R. Collins. “Women in the Middle East and North Africa: Issues for  Congress.”  Congressional  Research  Service,  16  Desember  2021. https://sgp.fas.org/crs/mideast/R46423.pdf.
Ebetürk,  Irem.  “Global  Diffusion  of  Laws:  The  Case  of  Minimum  Age  of  Marriage Legislation, 1965–2015.” European Journal of Cultural and Political Sociology 8, no. 3 (3 Juli 2021): 294–328. doi:10.1080/23254823.2021.1887749.
Engelcke, Dörthe. “Family Law Reform in Algeria: National Politics, Key Actors, and Transnational  Factors.”  Dalam Women  and  Social  Change  in  North  Africa ,
disunting  oleh  Doris  H.  Gray  dan  Nadia  Sonneveld,  1  ed.,  308–30.  Cambridge University Press, 2018. doi:10.1017/9781108303415.015. “Family Code, 1984: Algeria.” International Humanitarian Law Databases. Diakses 17 Agustus 2023. https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=22041.
“Family Law Libya.” Women’s Learning Partnership, 14 Oktober 2015.
Kassab,  Ammar.  “Compendium  Country  Profile  Cultural  Policy  in  Algeria.”  Cultural
Policy in The Arab Region, 2014.
Kelly, Sanja. Hard-Won Progress and a Long Road Ahead: Women’s Rights in the Middle East and North Africa . New York: Freedom House, 2010.
Khatib,  Neimat.  “Country  Profile  Morocco  2018.”  RES4Africa  (Renewable  Energy Solutions for Africa), 2018.
“Law No. 12 Of 1996 Promulgating The Child Law Amended By Law No. 126 of 2008.” The National Council For Childhood And Motherhood, t.t. Diakses 14 Agustus 2023.
“Law No. 2006-10 of March 6, 2006 supplementing the provisions of the Personal Status Code.” International Labour Organization, 6 Maret 2006.
“Law No. 2008-20 of March 4, 2008 amending certain provisions of the Personal Status Code.” International Labour Organization, 4 Maret 2008.
“Libya Country Legal Profile.” Proelium Law, t.t. Diakses 17 Agustus 2023. “Majallah al-Akhwal Ash-Shakhshiyyah-Code of Personal Status Tunisia.” The Center for Arab Women for Training and Research, 13 Agustus 1956.
Menawy, Marwan. “Despite Child Marriage Being Illegal in Egypt, It Is Still All Too Common.” Arab News , 23 Februari 2018.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Morocco Family Code 2004.” Women’s Learning Partnership, t.t. Diakses 17 Agustus 2023.
Mubarak,  Hosni.  “Code  -  Official  Journal  -  Issue  24  (Bis)  -  Dated  15  June  2008.” International Labour Organization, 15 Juni 2008.
Muzdhar, Atho’, dan Khairuddin Nasution. Hukum Keluarga Dunia Islam Modern . 1 ed.
Jakarta: Ciputat Press, 2003.
“National Child Protection Legislation.” International Center For Missing & Exploited Children, Maret 2018.
Norris, Pippa. “The State of Women’s Participation and Empowerment: New Challenges to Gender Equality.” UN Women , 22 Oktober 2020.
Nurinayah. “Hukum Keluarga di Mesir.” Familia: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 2 (22 Desember 2020): 93–108. doi:10.24239/familia.v1i2.9.
Parkinson, Patrick. “Family Laws and Access to Justice.” Contemporary Readings in Law and Social Justice 8, no. 1 (2016): 37–69. doi:10.22381/CRLSJ8120163. Parolin, Gianluca P. “One Hundred Years of Family Law Reform in Parliament, in Court, and  on  Screen.” Abdou  Filali-Ansary  Occasional  Paper  Series 6  (Desember 2021). https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_ops/7.
Permana,  Dede  Ahmad.  “Majallah  Al  Akhwal  Ash-Shakhshiyyah  dan  Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia.” Jurnal Studi Gender dan Anak 7, no. 01 (30 Juni 2020): 1–18. doi:10.32678/jsga.v7i01.173.
“Profil Negara Republik Tunisia.” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses 24  September  2023.  https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik- tunisia/584/etc-menu.
“Qanun al-Usrah Al-jazair 2005.” Kementerian Aljazair- لولأا ريزولا حلاصم. Diakses 17
Agustus 2023. http://jafbase.fr/docMaghreb/Algeriecode_famille.pdf.
“Qanun  No.  10  Tahun  1984  Libya  Tentang  Khitbah,  Pernikahan,  Thalaq.”  The  Law Society of Libya, 19 April 1984.
“Reforming Moroccan Family Law: The Moudawana.” Centre For Public Impact A BCG Foundation, 2 Mei 2016.
Sabbe, Alexia, Halima Oulami, Wahiba Zekraoui, Halima Hikmat, Marleen Temmerman, dan  Els  Leye.  “Determinants  of  Child  and  Forced  Marriage  in  Morocco: Stakeholder  Perspectives  on  Health,  Policies  and  Human  Rights.” BMC International  Health  and  Human  Rights 13,  no.  1  (Desember  2013):  1–12. doi:10.1186/1472-698X-13-43.
Samaha, Nivine. “Khul’ in Egypt Between Theory and Practice a Critical Analysis for Khul’  Implementation.”  The  American  University  in  Cairo,  2017. https://fount.aucegypt.edu/etds/654.
“The  Moroccan  Family  Code  (Moudawana)  Of  February  5,  2004.”  Human  Rights Education Associates, t.t. Diakses 16 Agustus 2023.
Tholabie Kharlie, Ahmad, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Hafiz Muhammad. Kodifikasi Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Pembaruan,  Pendekatan  dan  Elastisitas Penerapan Hukum . 1 ed. Jakarta: Kencana, 2020.
“Towards  Ending  Child  Marriage  Global  Trends  and  Profiles  of  Progress.”  UNICEF,
2021.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 360-377 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Tunisia.”  Office  of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights,  t.t.
Diakses 15 Agustus 2023.
“Tunisia Gender Justice & The Law.” United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, 2018.
“Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1995 tentang Perlindungan Anak di Tunisia.” Legal Database Relating To The Security Sector In Tunisia, 9 November 1995. Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim.” Ijtihad : Jurnal Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan 14,  no.  1  (30  Juni  2014):  1–19. doi:10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.
Wahyudani,  Zulham,  Jefry  Tarantang,  Nurrohman  Nurrohman,  dan  Tatang  Astarudin.
“Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law.” Al- Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 10, no. 1 (9 Juni 2023): 51–64. doi:10.32505/qadha.v10i1.5866.
Wijayati, Mufliha. “Family Law Reform In Tunisia (Reading the Rules of Polygamy in The Tunisian Code of Personal Status 1957).” Jurnal Ilmiah MIZANI 8, no. 01 (2021): 147–57. doi:http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v8i1.10268.
“Women’s Political Participation in Egypt Barriers, Opportunities and Gender Sensitivity of Select Political Institutions.” the Organisation for Economic Co-operation and Development,  Juli  2018.  https://www.oecd.org/mena/governance/womens- political-participation-in-egypt.pdf.