Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum

## INFO PENULIS
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com
+6281388226370 M. Yusuf Universitas Sulawesi Tenggara Muhammad Abdillah Universitas Sulawesi Tenggara
Rifkah Anniza Rahman Universitas Sulawesi Tenggara rifkahanniza94@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2807-9558 Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penilisan Referensi:
Fatmawati  L,  St.,  Yusuf,  M.,  Abdillah,  M.,  &  Rahman,  R.  A.  (2021).  Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 154-167.

## Abstrak
Pesatnya pembangunan di kawasan kota menjadi daya pikat  bagi kaum di pedesaan untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya  terjadi  perurbanisasi  secara  masif  dari  area  perdesaan  ke  area  perkotaan  tanpa didukung  kapasitas  yang  memadai.  Munculnya  fenomena  pengemis  di  perkotaan  menjadi salah  satu  implikasi  dari  persoalan  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadikan  kawasan  perkotaan  menjadi  daya  pikat  akan gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Kendari.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  berdasarkan studi di lapangan bahwa gelandangan pengemis yang ada di tempat umum telah meningkat lebih  dari  50%.  Hal  ini  diimplikasikan  dengan  meningkatnya  Kemiskinan  disebabkan  oleh redupya  sector  perekonomian  akibat  COVID  19.  Oleh  karena  itu,  perlunya  di  adakan tindakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dan juga  upaya penertibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku .
Kata Kunci: Kemiskinan, Gelandangan, Pengemis, Tindakan Hukum, Penertiban

## Abstract
The rapid development in urban areas has become an allure for people in rural areas to try their  luck.  This  is  because  the  urban  area  as  a  large  economic  center.  As  a  result, massive urbanization  occurs  from  rural  areas  to  urban  areas  without  the  support  of  adequate capacity.  The  emergence  of  the  phenomenon  of  beggars  in  urban  areas  is  one  of  the implications  of  this  problem.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  factors  that make  urban  areas  attractive  to  homeless  people  and  beggars  in  Kendari  City.  The  results show  that  based  on  field  studies  that  homeless  beggars  in  public  places  have  increased  by more than 50%. This is implied by the increase in poverty caused by the dim economic sector due to COVID 19. Therefore, it is necessary to take legal action against homeless people and beggars as well as efforts to control them in accordance with applicable regulations.
Keywords : Poverty, Homeless, Beggars, Legal Action, Control

## A. Pendahuluan
Undang  –  undang  dasar  1945  adalah  dasar  ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Sejak bangsa indonesia merdeka dari penjajahan, pendiri negara telah mengajukan usul ini. Undang – undang  dasar  1945  merupakan  hukum  dasar  tertinggi  yang  mengatur  negara  dan kehidupannya.  UUD  1945  telah  di  amandemen  empat  kali  pada  tahun  1999,  2000,  2001,  dan 2002 yang telah menghasilkan rumsan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak  konstitusional  warga  negara.  Gelandangan  dan  anak  jalanan,  pemerintah,  dan  UUD  1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan,UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa Gelandanga  dan  pengemis  serta  anak  jalanan  dipelihara  atau  diberdayakan  oleh  negara  yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumiini.
Miskin  ialah  orang  yang  sudah  memiliki  penghasilan  tapi  tidak  mencukupi  pengeluaran kebutuhan  mereka,  tapi  mereka  masih  mempunyai  keluarga  yang  sekiranya  masih  mampu membantu  mereka  yang  miskin.  Jadi  fakir  miskin  dapat  dikatakan  orang  yang  harus  dibantu dalam  kehidupannya  dan  pemerintahlah  yang  harusnya  lebih  peka  akan  keberadaan  mereka. Fakir miskin dapat digambarkan melalui Gelandangan dan Pengemis. Masih banyak terlihat di perkotaan  dan  daerah  para  Gelandangan  dan  Pengemis  di  jalanan,  pusat  keramaian,  lampu merah, tempat ibadah, sekolah maupun kampus.
Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar  di  Indonesia  terutama  di  kota  Kendari,  gelandangan  dan  pengemis  sering  terlihat  di pinggiran jalan, di depan toko-toko dan melakukan tindakan minta-minta di tempat umum.
Mengemis  dan  bergelandang  sudah  menjadi  pilihan  bagi  orang  –orang  yang  tidak  dapat bersaing  di  tengah  kehidupan  masyarkat  dengan  alasan  sempitnya  lapangan  pekerjaan  dan kurang  nya  pendidikan  serta  tidak  adanya  keterampilan  dalam  suatu  bidang  tertentu. Menyebabkan  mengemis  dan  bergelandang  merupakan  pilihan  yang  tepat  untuk  memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain.  Dimana  melakukan  tindakan  mengemis  dan  bergelandangan  merupakan  pekerjaan  yang tidak memebutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarkat serta hukum atau norma-norma yang ada, tindakan minta- minta  di  tempat  umum  dan  bergelandang  dianggap  sebagai  penyakit  masyarakat  serta  tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yangada.
Tindakan bergeladang dan mengemis di tempat umum dapat di kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu keriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal  menyesuaikan  diridengan  norma  masyarakat,  sehingga  tingkah  lakunya  tidak  dapat dibenarkan oleh masyarakat (Simatupang dan Faisal, 2017).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mengemis” , berasal  dari kata “emis” dan  punya  dua  pengertian,  minta-minta  dengan  sedekah  dan  meminta  dengan  merendah- rendah dan penuh harapan. Sedangkan pengemis adalah orang yang melakukan tindakan minta- minta.  Sedangkan  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  6  Tahun  2003  menjelaskan  dalam pasal  1  huruf  F,  Gelandangan  adalah  orang-orang  yang  hidup  dalam  keadaan  tidak  sesuai dengan  norma  kehidupan  yang  layak  dalam  masyarakat  setempat  serta  tidak  mempunyai tempat  tinggal  dan  pekerjaan  yang  tetap  di  wilayah  terntentu  dan  hidup  mengembara  di tempat-tempat umum. Huruf G menjelaskan, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan  dengan  meminta-minta  dimuka  umum  dengan  berbagai  cara  baik  berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari oranglain.
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  tindakan  bergelandang  dan mengemis  adalah  pelanggaran  terhadap  pasal  504  dan  505  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana.  Tindakan  mengemis  dan  bergelandang  di  tempat  umum  di  atur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  pada  pasal  504  ayat  1  dan  2,  “Barang  siapa  minta-minta  (mengemis) ditempat  umum  dihukum  karena  minta-minta,  dengan  kurungan  selama-lamanya  enam minggu”. Pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3(tiga) orang atau lebih, yang  masing-masing  umurnya  lebih  dari  16  tahun,  dihukum  kurungan  selama-lamanya  3 (tiga)bulan.
R.  Soesilo  berpendapat,  pasal  ini  bukan  melarang  kepada  orang  miskin  yang  minta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya dipasar, stasion, ditepi jalan dsb, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan. Jika datang dirumah orang
untuk  memintanya,  tidak  dikenakan  pasal  ini,  asal  tidak  kelihatan  dari  jalan  umum  (Soesilo. 1986).
Mengenai tindakan bergelandang pada KUHP Pasal 505 ayat 1 dan 2, “Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencarian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Dan pada pada ayat 2”. Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum  kurungan  selama-lamanya  6  (enam)  bulan.  R.  Soesilo  juga  berpendapat,  pelancong adalah  mengembara,  gelandang  atau  bertualang,  artinya  berkelana  kesana-kemari berpindah- pindah dari satu tempat ketempat  yang  lain.  Biasanya dilakukan dengan  minta-minta  kesana- kemari (Soesilo. 1986).
Tindakan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma- norma hukum yang ada dan  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  kejahatan  dilihat  dari  aspek  sosial.  Pada  saat  ini ketentuan  pidana  yang  mengatur  mengenai  tindakan  gelandangan  dan  pengemis  di  tempat umum hampir tidak pernah diterapkan dalam upayah melakukan penegakan hukum terhadap tindakan  gelandangan  dan  pengemis  di  tempat  umum.  Diatur  dalam  Pasal  7  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaran  Kesejahteraan  sosial.  Upaya  yang dilakukan  adalah  melakukan  rehabilitasi  melalui  panti sosial dimana  upaya  ini  yang  sering  di terapkan dalam penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis.
Dalam undang-undang yang di uraikan diatas tidak mengatur mengenai penegakan hukum pidana  atau  tidak  menyebutkan  mengenai  ketentuan  pidana,  dimana  ada  perbedaan  aturan yang mengatur mengenai tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagai suatu pelanggaran  yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Ketentuan  pidana  ataupun  pasal  yang mengtur  mengenai  saksi  pidana  seperti  kehilangan  eksistensinya  dalam  upaya  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindakan  gelandangan  dan  pengemis  yang  merupakan  bentuk pelanggaran. Peristiwa yang sering terjadi Gelandangan dan Pengemis sudah menjadi pekerjaan dengan  penghasilan  yang  tidak  sedikit  dimana  menjadi  kesempatan  bagi  oknum-oknum tertentu menjadikan gelandangan dan pengemis menjadi pekerjaan utama untuk menghasilkan keuntungan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  adanya tindakan  gelandangan  dan  pengemis  di  tempat  umum.dan  juga  upaya  upaya  penindakan terhadap tindakan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di tempat umum serta upaya bentuk penertiban gelandangan dan pengemis sesuai dengan produk hukum yang berlaku

## B. Metodologi
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  kualitatif  dengan  tujuannya  untuk menghasilkan  deskripsi  yang  komprehensif  dan  mendalam  terkait  eksistensi  Gelandangan- Pengemis sebagai dampak peningkatan kemiskinan di perkotaan di Kendari. Metode ini maka peneliti akan lebih mudah untuk melihat. Metode penelitian yang digunakan antara lain: Metode wawancara  dilakukan  guna  menyelami  dan  mendapatkan  informasi  dari  sumber  primer, misalnya dari narasumber yang terlibat secara langsung. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan  bagaimana  faktor  yang  menyertai  gelandangan  pengemis  di  Kendari  maka  peneliti melakukan wawancara terhadap lima responden gelandangan pengemis yang ada di Yogyakarta untuk  menggali  informasi  lebih  mendalam  untuk  dapat  dianalisis.  Informasi  hasil  wawancara yang  didapatkan  dari  sumber  primer  kemudian  dikategorisasikan  dan  dianalisis  guna memunculkan temuantemuan sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan merupakan konsep yang sangat luas dan sangat kompleks sehingga sangatlah sukar  untuk  merumuskan  arti  yang  komprehensif,  dalam  arti  mewakili  semua  makna  yang terkandung dalam konsep kemiskinan tersebut (Siagian. 2012.). Rumusan defenisi kemiskinan oleh  berbagai  pihak  tentu  dibatasi  oleh  aspek  mana  yang  ditekankan  dalam  merumuskan defenisi kemiskinannya. Cara seperti ini memang tidak akan menghasilkan makna kemiskinan generalis,  tetapi  lebih  faktual,  karena  biasanya  penekanan  dan  pemilihan  aspek  kajian  yang dilakukan  dipengaruhi  oleh  fakta,  pengalaman,  sejarah,  maupun  latar  belakang  pihak  yang merumuskan defenisi tersebut.
Adapun beberapa defenisi kemiskinan berikut antara lain yaitu:
1. World  Bank  (2002)  mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  suatu  kondisi  terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik fisik atau sosial sebagai akibat tidak tercapainya kehidupan yang layak karena penghasilan tidak mencapai 1,00 dolar AS per/hari
2. Jika ditinjau dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, maka  kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  tidak  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  pokok atau  kebutuhan-kebutuhan  dasar  yang  disebabkan  kekurangan  barang-barang  dan pelayananpelayanan yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi standar hidup yang layak.
3. Jika  ditinjau  dari  pendapatan,  maka  kemiskinan  adalah  kondisi  kurangnya  pendapatan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
4. Jika  ditinjau  dari  kesempatan,  maka  kemiskinan  merupakan  dampak  dari  ketidaksamaan kesempatan memperoleh dan mengakumulasikan basisbasis kekuatan sosial
5. Jika ditinjau dari keadaan yang dialami, kemisinan merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kelaparan, pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah  dan  memiliki  sedikit  kesempatan  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang bersifat dasar (Matias. 2012).

## B. Ciri-ciri Kemiskinan
Sulit  memperoleh  informasi  secara  jelas  dan  akurat  berkaitan  dengan  indikasi-indikasi seperti apa yang dapat digunakan sebagai pegangan, sementara orang-orang itu disebut tidak miskin.  Untuk  menyatakan  secara  akurat,  bahwa  orang-orang  seperti  inilah  yang  disebut sebagai orang miskin. Suatu studi menunjukkan adanya lima ciri-ciri kemiskinan, yakni:
1. Mereka  yang  hidup  di  bawah  kemiskinan pada  umumnya  tidak  memiliki  faktor  produksi sendiri, seperti tanah yang cukup luas, modal yang memadai, ataupun keterampilan yang memadai untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan mata pencahariannya.
2. Mereka pada  umumnya  tidak  mempunyai  kemungkinan  atau  peluang  untuk  memperoleh assest produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat  pendidikan  pada  umumnya  rendah,  misalnya  tidak  sampai  tamat  SD,  atau  hanya tamat SD.
4. Pada  umumnya  mereka  masuk  ke  dalam  kelompok  penduduk  dengan  kategori  setengah menganggur.
5. Banyak  di  antara  mereka  yang  hidup  di  kota  masih  berusia  muda,  tetapi  tidak  memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai (Siagian, 2012: 20-23).
Identik  dengan  ciri-ciri  kemiskinan  sebagimana  telah  dikemukakan,  Emil  Salim mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, yaitu:
1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor-faktor produksi.
2. Penduduk miskin pada umumnya juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi jika dengan kekuataan sendiri.
3. Penduduk miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
4. Banyak  di  antara  penduduk  miskin  tidak  mempunyai  fasilitas  sehingga  hidupnya  tidak layak.
5. Di  antara  penduduk  miskin  terdapat  kelompok  dengan  usia  relatif  muda  dan  tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai (Salim dalam Siagian, 2012: 23- 24)

## C. Teori Kemiskinan
Cheyne O’Brien, dan Belgrave mengemukakan bahwa ada dua teori utama (grand theory) tentang kemiskinan yaitu teori neo-liberal dan teori sosial demokrat (Suharto dalam Papilaya, 2013:  17).  Teori  neo-liberal  pada  intinya  mengatakan  bahwa  komponen  penting  dari  sebuah masyarakat  adalah  kebebasan  individu.  Teori  tersebut  memfokuskan  diri  pada  tingkah  laku individu  yang merupakan teori  tentang  pilihan,  harapan,  sikap,  motivasi,  dan  kapital  manusia (Sherraden  dalam  Papilaya,  2013:  17).  Pendukung  teori  neo-liberal  beragumen  bahwa kemiskinan  merupakan  persoalan  individu  atau  pilihan-pilihan  individu  yang  bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan  ekonomi  dipacu  setinggi-tingginya.  Strategi  pengurangan  kemiskinan  bersifat “residual” atau sementara dan hanya melibatkan keluarga, swadaya, atau lembaga keagamaan.
Sebaliknya,  teori  sosial-demokrat  memandang  bahwa  kemiskinan  bukanlah  persoalan individual,  melaikan  struktural.  Kemiskinan  disebabkan  oleh  adanya  ketidakadilan  dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap
berbagai  sumber-sumber  kemasyarakatan.  Kaum  sosial-demokrat  tidak  memandang  sistem ekonomi kapitalis sebagai sesuatu yang jahat.
Dengan  menggunakan  pendekatan  konvergen  terhadap  teori  neo-liberal  dan  teori  sosial- demokrat  dapat  dipahami  penyebab  kemiskinan  secara  holistik,  mendasar,  dan  mendalam. Kedua  teori  ini  tidak  saling  menafikan  satu  sama  lain,  tetapi  saling  memperkaya  dalam perspektif pluralis. (Papilaya, 2013: 18).

## D. Jenis-jenis kemiskinan
Menurut KIKIS (2003) jenis-jenis kemiskinan, antara lain sebagai berikut:
1. Kemiskinan manusia, yaitu kekurangan kapabilitas esensial manusia terutama melek huruf dan gizi.
2. Kemiskinan  pendapatan,  yaitu  kekurangan  pendapatan  sehingga  tidak  cukup  untuk memenuhi kebutuhan konsumsi menimun.
3. Kemiskinan  absolut  yaitu  tingkat  kemiskinan  di  bawah  kebutuhan  minimun  untuk bertahan hidup yang tidak dapat dipenuhi.
4. Kemiskinan  relatif,  yaitu  didefenisikan  dalam  hubunganya  dengan  sesuatu  rasio  garis kemiskinan absolut atau di negara maju sebagai proporsi pendapatan rata-rata perkapita.
5. Indeks  pembangunan  manusia  (HDI)  yaitu  menurut  program  Pembangunan  PBB,  HDI merupakan  komposit  dari  tiga  faktor yaitu  harapan  hidup pada  waktu  lahir,  melek huruf dewasa, dan pendapatan per kapita.
6. Indeks kemiskinan manusia (IKM) yaitu ukuran untuk ketiadaan kebutuhan dasar manusia.
7. Ukuran pemberdayaan gender, yaitu assesmen program Pembangunan PBB tentang tingkat kesenjangan  gender  di  bidang-bidang  ekonomi  yang  penting,  partisipasi  politik,  dan pengambilan keputusan (Papilaya, 2013:29)

## E. Pengertian Gelandangan dan Pengemis
Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “gepeng”. Masyarakat Indonesia secara  umum  sudah  sangat  akrab  dengan  akronim/singkatan“gepeng”  (gelandangan  dan pengemis) tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari- hari  dan  topik  pemberitaan  media  massa,  tetapi  juga  sudah  menjadi  istilah  dalam  kebijakan pemerintah  merujuk  pada  sekelompok  orang  tertentu  yang  lazim  ditemui  di  kotakota  besar. Kosakata  lain  yang  juga  sering  digunakan  untuk  menyebutkan  keberadaan  gelandangan  dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma (Ahmad Maghfur, 2010:2).
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai  berikut:  “Gelandangan  adalah  orang-orang  yang  hidup  dalam  keadaan  tidak  sesuai dengan  norma  kehidupan  yang  layak  dalam  masyarakat  setempat,  serta  tidak  mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum  sedangkan  Pengemis  adalah  orang-orang  yang  mendapatkan  penghasilan  dengan memintaminta  di  muka  umum  dengan  berbagai  cara  dan  alasan  untuk  mengharapkan  belas kasihan dari orang lain”.
Departemen  Sosial  Republik  Indonesia  juga  memberikan  rumusan  yang  sama  dengan Peraturan  Pemerintah  RI  No.  31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan Pengemis  mengenai  pengertian  gelandangan  dan  pengemis  tersebut  sebagai  berikut: ”Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan  berbagai  alasan  untuk  mengharapkan  belas  kasihan  dari  orang”(Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2005: 2).
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  karangan  W.J.S.  Poerwadarminta  mengatakan  sebagai berikut:  bergelandang  adalah  berjalan  kesana  kesini  tidak  tentu  maksudnya.  Gelandangan, berarti  orang  yang  bergelandangan  (tak  tentu  tempat  kediaman  dan  pekerjaan) (Arrasjid,1980:1).  Dengan  demikian,  gelandangan dapat  diartikan  sebagai  orang  yang  lontang lantung karena tidak mempunyai tempat tinggal atau mempunyai tempat tinggal yang tak layak dan  yang  tidak  bermata  pencaharian  atau  bermata  pencaharian  yang  tak  layak.  Berdasarkan definisi tersebut, maka gelandangan dapat dibagi menjadi 4 golongan:
1. Tuna-karya  dan  tuna-wisma  Tuna-karya  dan  tuna-wisma  adalah  sama  sekali  tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bertempat tinggal yang tetap.
2. Tuna-karya dan berwisma tak layak Tuna-karya dan berwisma tak layak adalah sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, tetapi mempunyai tempat tinggal tetap yang tak layak.
3. Berkarya-tak  layak  dan  tuna-wisma  Berkarya-tak  layak  dan  tuna-wisma  adalah  yang mempunyai pekerjaan yang tak layak dan tak bertempat tinggal tetap.
4. Berkarya-tak  layak  dan  berwisma-tak  layak  Berkarya  tak  layak  dan  berwisma  tak  layak adalah  yang  mempunyai  pekerjaan  yang  tak  layak,  dan  bertempat  tinggal  tetap  yang  tak layak (Arrasjid, 1980: 3).
Di  samping  empat  golongan  yang  sudah  di  sebutkan  diatas,  maka  kita  juga  harus memperhatikan  mengenai  usianya.  Maksudnya,  gelandangan  itu  dibedakan  atas  dasar  usia, apakah  dewasa  atau  belum  dewasa  (anak-anak).  Hal  ini  sangat  penting  karena  kalau  ditinjau dari  ilmu  jiwa,  masa atau  fase-fase dari  perkembangan  usia  dapat  menentukan  cara  dan  sifat kehidupan  manusia  itu  lebih  lanjut,  begitu  pula  dengan  aspek  lainnya.  Berdasarkan  hal  itu, maka dapat pula di golongkan menjadi :
1. Gelandangan dewasa;
a. Sehat dan kuat fisiknya.
b. Berpenyakit dan lemah fisiknya.
c. Sehat badan, tapi invalid (misalnya walaupun tak berkaki, tapi sehat badannya).
d. Jiwanya sakit/terganggu jiwanya.
2. Gelandangan anak-anak/belum dewasa.
a. Sehat dan kuat fisiknya sesuai dengan usianya.
b. Berpenyakit dan lemah fisiknya.
c. Sehat badan, tetapi invalid.
d. Jiwa sakit/terganggu jiwanya.
Perbedaan  diatas  adalah  untuk  menentukan  jalan  keluarnya,  karena  tidak  semua gelandangan  dapat  diberikan  jalan  keluar  yang  sama  dalam  rangka  penanggulanggan gelandangan (Arrasjid, 1980: 4-5).
Khusus  untuk  pengemis,  lazim  digunakan  untuk  sebutan  bagi  orang  yang  membutuhkan uang,  makanan,  tempat  tinggal,  atau  hal  lainnya  dari  orang  yang  ditemuinya  dengan  cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas  plastik  atau  bungkus  permen,  atau  kotak  kecil  untuk  menempatkan  uang  yang  mereka dapatkan dari memintaminta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai  macam  alasan,  seperti  kemiskinan  dan  ketidakberdayaan  mereka  karena  lapangan kerja yang sempit (Irawan, 2013: 1).
Secara  garis  besar  pengemis  dapat  didefinisikan  sebagai  orang-orang  yang  mendapat penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria yang dapat diberikan antara lain :
1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
2. Meminta-minta  dirumah-rumah  penduduk,  pertokoan,  persimpangan  jalan  (lampu  lalu lintas), pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
3. Bertingkah  laku  untuk  mendapatkan  belas  kasihan  berpura-pura  sakit,  merintih  dan kadang-kadang  mendoakan  dengan  bacaan  ayat-ayat  suci,  sumbangan  untuk  organisasi tertentu.
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.
Masalah  kemiskinan  hingga  saat  ini  masih  menjadi  issu  global.  Artinya,  kemiskinan tidak hanya menjadi masalah pokok di negara dunia ketiga, tetapi masih menjadi persoalan di negara industri maju. Hampir di semua negara berkembang, hanya sebagian penduduknya yang dapat menikmati  hasil  pembangunan,  sisanya  mayoritas  penduduk  hidup  miskin.  Kemiskinan merupakan  kenyataan  sosial  yang  tidak  dapat  dielakan  oleh  masyarakat.  Selain  dirasakan langsung  oleh  orang  miskin,  kemiskinan  juga  berakibat  buruk  bagi  kehidupan  umat  manusia. Hal  ini  karena  mata  rantai  kemiskinan  adalah  timbulnya  masalah  lain,  seperti  pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan lainnya (Saebani & Jamaludin, 2017).
Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Sejarah, keadaan  kaya dan miskin  secara  berdampingan  tidak  merupakan  masalah  sosial  sampai  saatnya  perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan  ke  seluruh  dunia  dan  diterapkannya  taraf  kehidupan  tertentu  sebagai  suatu kebiasaan  masyarakat,  kemiskinan  muncul  sebagai  masalah  sosial  (Soekanto  &  Sulistyowati. 2017).
Minta-minta  atau  mengemis  adalah  meminta  bantuan,  derma,  sumbangan,  baik  kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan  sarana  untuk  mengungkapkan  kebutuhan  apa  adanya.  Hal-hal  yang  mendorong seseorang  untuk  mengemis-salah  satu  faktor  penyebabnya-dikarenakan  mudah  dan  cepatnya hasil  yang  didapatkan.  Cukup  dengan  mengulurkan  tangan  kepada  anggota  masyarakat  agar memberikan bantuan atausumbangan.
Gelandangan  adalah  seseorang yang  hidup  dalam  keadaan tidak sesuai  norma  kehidupan yang  layak  dalam  masyarakat,  tidak  mempunyai  mata  pencaharian  dan  tidak  mempunyai tempat  tinggal  yang  tetap.  Sedangkan  Pengemis  adalah  seseorang  atau  kelompok  dan/atau bertindak  atas  nama  lembaga  sosial  yang  mendapatkan  penghasilan  dengan  cara  meminta minta  dijalanan  dan/atau  tempat  umum  dengan  bebagai  alasan  untuk  mengharapkan  belas kasihan dari orang lain (Peraturan Daerah Kota Kendari No 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen).
Istilah  “gepeng”  merupakan  singkatan  dari  kata  gelandangan  dan  pengemis.    Istilah gepeng,      sering      ditunjukan      kepada      peminta-minta,  musafir,      pekerja      jalanan,      dan sebagainya.    Dalam    Kamus     Umum   Bahasa Indonesia, pengemis diartikan “orang minta- minta”,  yang  asal  katanya  dari  kemis.  Adapun  kata  Pengemis    oleh    Kementerian    Sosial Republik    Indonesia  termasuk  pada  PMKS  (Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial). Gelandangan  dan  pengemis  hingga  saat    ini    menjadi    masalah    di    kota-kota    besar. Permasalahannya  sangat  akumulatif,  seperti  kemiskinan,  pendidikan  rendah,  minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Masalah  kemiskinan.  Kemiskinan  menyebabkan  seseorang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  dasar  minimal  dan  jangkauan  pelayanan  umum  sehingga  tidak  dapat mengembangkan kehidupan pribadi ataupun keluarga secara layak.
b. Masalah pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yanglayak.
c. Masalah  keterampilan  kerja.  Pada  umumnya  gelandangan  dan  pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
d. Masalah  sosial  budaya.  Ada  beberapa  faktor  sosial  budaya  yang  memengaruhi  seseorang menjadi gelandangan danpengemis.
e. Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak adanya rasa malu untukminta-minta.
f. Sikap  pasrah  pada  nasib.  Mereka  menganggap  bahwa  kemiskinan  dan  kondisi  sebagai gelandangan  dan  pengemis  adalah  nasib  sehingga  tidak  ada  kemauan  untuk melakukanperubahan.
g. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan sendiri bagi sebagian besar  gelandangan  pengemis  yang  hidup  menggelandang  karena  meraka  merasa  tidak terikat  oleh  peraturan  dan  norma  yang  kadang-  kadang  membebani  mereka  sehingga mengemis adalah salah satu mata pencarian.
h. Masalah  kesehatan.  Berdasarkan  segi  kesehatan,  gelandangan  dan  pengemis  termasuk kategori  warga  negara  dengan tingkat kesehatan  fisik  yang rendah  akibat rendahnya  gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanankesehatan.
Menurut  Kementrian  Sosial  RI  gelandangan  adalah  orang-orang  yang  hidup    dalam keadaan    tidak    sesuai    dengan    norma-norma    kehidupan    yang  layak  dalam  masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempattinggal dan pekerjaan yang tetap di  wilayah  tertentu dan    hidup    mengembara    di    tempat  umum.  Adapun  pengemis  adalah  orang-orang    yang mendapat penghasilan dari  meminta-minta  di  muka  umum  dengan  berbagai  alasan untuk mengharapkan   belas   kasihan   dari   orang   lain.   Jadi,   gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

## F. Pengertian Penegakan Hukum
Hukum  bertujuan  mengatur  tata  tertib  masyarakat.  Agar  tujuan  hukum  tersebut  dapat terwujud,  maka  hukum  menentukan  norma-norma  yang  berisi  perintah  dan  larangan,  yang harus  dipatuhi  oleh  setiap  orang.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  hukum  dapat  dipaksakan. Paksaan seperti merupakan ciri khas hukum, jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Selain  itu,  hukum  pun  menentukan  bermacam-macam  petunjuk  tentang  hubungan  antara manusia yang satu dengan yang lain di dalam pergaulan hidup. Misalnya, larangan membunuh, larangan mencuri, perintah membayar pajak dan sebagainya.
Menurut metode monoisme, maka hukum adalah himpunan kaidah-kaidah atau das sollen, (metode  deduktif)  juga  hukum  adalah  gejala  masyarakat  atau  das  sein  (induktif).  Metode dualisme merupakan gabungan antara metode deduktif dengan metode induktif, maka menurut metode  dualisme  hukum  dalam  himpunan  kaidah-kaidah  yang  diterima  dan  dianut  oleh masyarakat  ( das  sollen-das  sein )  atau  sebagai  gejala  masyarakat  yang  memang  adanya diharuskan ataudilarang.
Supaya tujuan hukum tercapai, maka hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang. Pada  gilirannya,  untuk  dapat  dipatuhi  secara  sukarela,  hukum  harus  sesuai  dengan  rasa keadilan manusia dalam pergaulanhidup.
Van  Apeldoorn  (1996:  72),  hukum  adalah  suatu  gejala  sosial  tidak  ada  masyarakat  yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dankebiasaan.
E.Utrecht,  menyebutkan  hukum  adalah  himpunan  petunjuk  hidup  perintah  dan  larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat  yang  bersangkutan,  oleh  karena  itu  pelanggaran  petunjuk  hidup  tersebut  dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu (Syarifin, 1999).
Kapan  tepatnya  hukum  mulai  ada  tidak  dapat  diketahui.  Apabila  ungkapan  klasik  “ ubi societas ibi ius ” diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada (Marzuki, 2011). Hukum  itu  bersifat  abstrak.  Artinya  hukum  memiliki  sifat  yang  abstrak  meskipun  dalam aplikasinya  dapat  berwujud  konkret,  seperti  yang  terlihat  dalam  mekanisme  peradilan  dan pelaksanaan hukum, apabila terjadi perkara pidana atau konflik dalam masyarakat. Hukum jauh lebih luas dan sifatnya abstrak jika dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis (Asyhadie  &  Rahman,  2012).  Berikut  adalah  beberapa  defenisi  hukum  yang  dikelompokkan menurut  defenisi-defenisi  yang  terutama  melihat  hukum  sebagai  peraturan  atau  norma,  yang dengan demikian defenisi-defenisi ini melihat hukum sebagai hukum normatif. Termasuk di sini antara lain:
1. Menurut  John  Austin,  hukum  positif  adalah  suatu  perintah  langsung  atau  tidak  langsung dari  seorang  raja  atau  badan  berdaulat  dalam  kedudukan  sebagai  yang  superior  secara politis.  Defenisi  ini  biasanya  disingkat  sebagai  hokum  positif  adalah  perintah  dari  yang berdaulat  ( positivelawis  the  command  of  the  sovereignty ).  Mengapa  digunakan  istilah hukum positif ( positive law ), bukan sekedar hukum ( law ) saja, karena Austin menekankan bahwa hukum yang dimaksudkannya di sini adalah hukum yang dibuat oleh yang bedaulat dalam suatu Negara sehingga merupakan hukum yang benar-benar dapat diterapkan oleh penguasaNegara.
2. Menurut  Hans Keslen,  hukum  adalah  suatu  sistem  norma-norma yang mengatur  perilaku manusia.  Yang  dimaksud  di  sini  yakni  hukum  terdiri  atas  norma-norma  di  mana  dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.
3. Menuerut  Gustav  Radbruch,  hukum  adalah  komplex  aturan-aturan  umum  untuk  hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan ataukemanfaatan.
4. Menurut J. van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah “suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat  memaksa,  atau  dengan  perkataan  lain,  suatu  rumpunan  pergaulan  hidup  yang bersifatmemaksa.”
5. Menurut  Bronwen  Morgan  &  Karen  Yeung,  hukum  adalah  peraturan-  peraturan  yang berwenang  yang didukung  oleh  kekuatan memaksa, yang  dilaksanakan  oleh  Negara yang dibentuk secarasah (Rumokoy & Maramis. 2013: 11-13).
Secara  umum,  hukum  adalah  suatu  sistem-sistem  peraturan  yang  dijadikan  alat  untuk mengatur  masyarakat  dan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  serta  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  konkret  dalam  masyarakat.  Hukum  adalah  peraturan  tingkah  laku  manusia,  yang diadakan  oleh  badan-badan  resmiyang  berwajib,  yang  bersifat  memaksa,  harus  dipatuhi,  dan memberikan  sanksi  tegas  bagi  pelanggar  peraturan  tersebut  (sanksi  itu  pasti  dan  dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).
Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum  itu  mengandung  rekaman  dari  ide-ide  yang  dipilih  oleh  masyarkat  tempat  hukum  itu diciptakan mengenai keadilan.
Hukum mengaitkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosial. Ini berarti hukum  harus memperhatikan  kebutuhan  dan  kepentingan-kepentingan  anggota-  anggota  masyarakat  serta memberikan  pelayanan.  Hukum  tidak  selalu  biasa  memberikan  keputusannya  dengan  segera, karena hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang. Masyarakat tidak hanya ingin
melihat  keadilan  diciptakan  dalam  masyarakat  dan  kepentingan-kepentingannya  dilayani, melainkan  ia  juga  menginginkan  agar  dalam  masyarakat  terdapat  peraturan-  peraturan  yang menjamin  kepastian  dalam  hubungan  mereka  satu  samalain  (Sri  Warjiyati.  2018. Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana, halaman 29). Penegakan  hukum  yang  mendekatkan  hukum  sebagai  suatu  sollen  gesetze  dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji oleh dan diterapkan pada  dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur,yaitu: a. Kemauan  hukum,  artinya  tujuan-tujuan  dan  janji-janji  yang  tercantum  dalam peraturanhukum;
b. Tindakan para penegak hukum;
c. Struktur penegakanhukum;
d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupansehari- hari.
Apabila  terjadi  proses  interaksi  pada  keempat  unsur  tersebut,  maka  menurut  satjipto rahardjo  akan  menimbulkan  kecenderungan  terjadinya  berbagai  hal  yang  dikelompokan  ke dalam  kejadian-kejadian  yang  menghambat  terciptanya  suatu  penegakan  hukum  yang  baik. Kejadian-kejadian yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:
1) Kekeliruan dalam penafsiranhukum;
2) Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritashukum;
3) Keinginan akankekuasaan;
4) Penyuapan;
5) Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuanpribadi (Rumokoy & Maramis, 2013).
Penegakan  aturan  hukum  bersifat  memaksa.  Peraturan  hukum  dibuat  bukan  untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakan hukum diatur pula mengenai aparat yang berwenang  untuk  mengawasi  dan  menegakannya  meskipun  dengan  tindakan  yang  represif. Terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau lengkap. Hukum memiliki sanksi dan setiappelanggaran  atau perbuatan melawan  hukum  akan  dikenakan  sanksi  yang  tegas.  Sanksi tersebut diatur dalam peraturanhukum.
Pendapat  Aristoteles  dalam  karyanya  Rhetorica  mengatakan  bahwa  tujuan  hukum  ialah untuk  menegakkan  keadilan.  Pendapat  Drs.  E.  Utrecht,  S.H.,  yang  mengatakan  bahwa  tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum (Halim, 2005).
Penegakan  hukum  dan  keadilan  merupakan  serangkaian  proses  yang  cukup  panjang  dan dapat  melibatkan  beberapa  kewenangan  instansi/aparat  penegak  hukum  lainya  (di  bidang penegakan  hukum  pidana  melibatkan  aparat  penyidik/kepolisian,  aparat  penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana (Arief, 2010).
Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap  pembuatan  hukum  masih  harus  disusul  oleh  pelaksanaannya  secara  konkrit  dalam kehidupan masyarakat sehari- hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukumitu.
Dalam  bahasa  Indonesia  dikenal  beberapa  istilah  di  luar  penegakan  hukum  tersebut, seperti  “penerapan  hukum”.  Tetapi  tampaknya  istilah  penegakan  hukum  adalah  yang  paling sering  digunakan  dan  dengan  demikian  pada  waktu-waktu  mendatang  istilah  tersebut  akan makin  mapan  atau  merupakan  istilah  yang  dijadikan  ( coined ).  Dalam  bahasa  asing  kita  juga mengenal  berbagai  peristilahan,  seperti: rechtstoepassing,  recthshandhaving (Belanda); law enforcement, application (Amerika).
Dalam  struktur  kenegaraan  modern,  maka  tugas  penegakan  hukum  itu  dijalankan  oleh komponen  eksekutif  dan  dilaksanakan  oleh  birokrasi  dari  eksekutif  tersebut,  sehingga  sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak Negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan  pelayanan  dalam  masyarakat,  maka  memang  campur  tangan  hukum  juga  makin  intensif, seperti  dalam  bidang  kesehatan,  perumahan,  produksi,  dan  pendidikan.  Tipe  Negara  yang demikian  itu  dikenal  sebagai  welfare  state.  Eksekutif  dengan  birokrasinya  merupakan  bagian dari  mata  rantai  untuk  mewujudkan rencana  yang tercantum  dalam  (peraturan)  hukum  yang menangani bidang-bidangtersebut (Rahardjo, 2006).

## G. Pengertian Hukum Pidana
Pidana  berasal  kata  Straf  (Belanda),  sering  disebut  dengan  istilah  hukuman.  Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan /diberikan oleh Negara
pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hokum pidana.
Menurut  ketentuan  pasal  10  KUHP  terdapat  beberapa  jenis  hukuman  yang  dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:
a. Pidana pokok:
1. Pidana mati;
2. Pidanapenjara;
3. Kurungan;
4. Denda.
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-haktertentu
2. Perampasan barang-barangtertentu
3. Pengumuman putusanhakim (Prasetyo, 2010).
Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang  hukum  sebagai  kaidah  bersanksi  yang  didukung  oleh  otoritas  tertinggi  di  dalam masyarakatnya.

## H. Pengertian Tindak Pidana
Menurut Wirjono Prodjodikoro (Wirjono Prodjodikoro 2009. Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi ketiga cet. Ke -3. Bandung. Refika Aditama. Hal. 59) :
“Tindak  pidana  atau  dalam  bahasa  Belanda  strafbaarfeit,  yang  sebenarnya  merupakan istilah  resmi  dalam  Wetboek  van  Strafrecht  atau  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disingkat  KUHPidana),  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia  ada  istilah  dalam bahasa asing, yaitu delict yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  tidak  ditemukan definisi  tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para  ahli  hukum  pidana  umumnya  masih  memasukkan  kesalahan  sebagai  bagian  dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan- pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.
Simons (Chairul Huda, 2008 : 27), mengemukakan bahwa strafbaarfeit itu adalah “kelakuan yang  diancam  dengan  pidana,  bersifat  melawan  hukum,  dan  berhubungan  dengan  kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”
Sedangkan  Van  Hamel  (Chairul  Huda,  2008  :  27),  mengemukakan  bahwa strafbaarfeit itu adalah  “kelakuan  orang  yang  dirumuskan  dalam  undang-  undang,  bersifat  melawan  hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan.”
Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak  pidana.  Bagi  beliau  suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana  jika  di  dalamnya  juga dirumuskan  tentang  kesalahan.  Sementara  itu  Schaffmeister  (Chairul  Huda,  2008  :  27), menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”
Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun istilah dapat dicela umumnya  telah  dipahami  sebagai  makna  kesalahan.Begitu  berpengaruhnya  pandangan  ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umunya diikuti oleh ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi  sekarang.  Komariah  E.  Sapardjaja  (Chairul  Huda,  2008  :  27)  mengemukakan  bahwa tindak  pidana  adalah  “suatu  perbuatan  manusia  yang  memenuhi  perumusan  delik,  melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”
Hal  senada  dikemukakan  Indriyanto  Seno  Adji  (Huda,  2008:  28)  bahwa  Tindak  pidana adalah  perbuatan  seseorang  yang  diancam  pidana,  perbuatannya  bersifat  melawan  hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya. Untuk istilah “tindak pidana” memang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapannya. Kata “tindak” menunjuk pada hal kelakuanmanusiadalamartipositifsemata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Moeljatno (Chazawi, 2002 : 71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Pendapat  tersebut  menjelaskan  bahwa  dikatakan  perbuatan  pidana  apabila  di  dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangantersebut.
Sedangkan J.E. Jonkers (Chazawi, 2002:75) yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan  yang  melawan  hukum  ( wederrechttelijk )  yang  berhubungan  dengan  kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya menurut Pompe (E. Utrecht, 1986: 252) bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:
1. Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum  yang  diadakan  karena  kesalahan  pelanggar  dan  harus  diberikan  hukuman  untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Segi  positif,  bahwa  peristiwa  pidana  adalah  suatu  peristiwa  yang  menyebabkan dijatuhkannyapidana.
R. Tresna (Chazawi, 2002: 73) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi yang  menyatakan  Peristiwa  pidana  itu  adalah  suatu  perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan manusia,  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
Selain  istilah  tindak  pidana  dan  peristiwa  pidana,  ada  pula  istilah  lain  yang  banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin  yaitu delicta atau delictum. Farid  (2007:  231)  mengemukakan  alasannya  yang  lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena:
1. Bersifat universal dan dikenaldimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien dannetral;
3. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badanhukum.
Sedangkan  Ruslan  Saleh  (Chazawi,  2002:  78),  mengemukakan  bahwa  delik  adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki olehumum.
Dari  uraian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tindak  pidana  merupakan  suatu perbuatan  subjek  hukum  atau  manusia  dan  badan  hukum  yang  melanggar  ketentuan  yang berlaku atau undang-undang yang disertai dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana tersebut.

## A. Data Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari Tahun 2016-2020
Tabel 1. Data Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari No Tahun Data  Orang  Gelandangan  dan Pengemis Di Kota Kendari Bentuk Penegakan Hukum Ket. 1 2016 22 orang Razia  dan  Penangkapan  Oleh Satpol PP 2 2017 19 orang Razia  dan  Penangkapan  Oleh Satpol PP 3 2018 35 orang Razia  dan  Penangkapan  Oleh Satpol PP 4 2019 21 orang Razia  dan  Penangkapan  Oleh Satpol PP 5 2020 56 orang Razia  dan  Penangkapan  Oleh Satpol PP Jumlah 153 orang Sumber Dinas Sosial dan Gabungan OPD
Bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  tentang  Gelandangan  dan Pengemis  Di  Kota  Kendari  sejumlah  153  orang  dengan  rincian  sebagai  berikut  tahun  2016 sejumlah 22 orang, tahun 2017 sejumlah 19 orang, tahun 2018 sejumlah 35 orang, tahun 2019 sejumlah  21  orang  dan  tahun  2020  sejumlah  56  orang.  Bahwa  dari  data  Gelandangan  dan Pengemis  tersebut  di  atas  memiliki  aktivitas  yang  beraneka  macam  mulai  dari  mengemis, mengamen , menjual krupuk, dan lain sebagainya.
Jika  diperhatikan pada  tabel sebagaimana  di  atas  setiap tahunnya mengalami  peningktan jumlah  gelandangan  dan  pengemis  yang  naik  turun.  Sehingga  pada  tahun  2017  jumlah gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  kendari  dapat  dikatakan  kasus  yang  paling  sedikit
sedangkan  kasus yang terbanyak  berada di  tahun  2020  berjumlah  56  orang  gelandangan dan pengemis di kota kendari.

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari
Mengenai  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Kendari pada dasarnya dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang diartikan dengan factor internal yaitu factor yang bersumber dari kepribadian pelaku yang menyebabkan terjadinya  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Kendari  dalam  hal  ini  kepribadiannya  suka melakukan  berbagai  jenis  kegiatan  mengemis  dan  lain  lain.  Hal  tersebut  terjadi  karena dorongan keinginan dari dalam diri dan dapat juga terjadi karena suruhan dari orang lain untuk melakukan  kegiatan  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Kendari.  Sedangkan  factor  eksternal adalah  factor  yang  timbul  dari  luar  diri  sehingga  ingin  melakukan  kegiatan  gelandangan  dan pengemis di Kota Kendari.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Muh. Sabri, ST. pejabat KASI Rehabilitasi  Sosial,  Tuna  Sosial  dan  Korban  Perdagangan  Orang,  Dinas  Sosial  Kota  Kendari beliau  mengatakan  bahwa  bentuk  penegakan  hukum  yang  dilakukan  untuk  menangani  kasus gelandangan dan pemengemis di Kota Kendari berupa razia yang dilakukan diberbagai tempat umum  yang  ada  di  Kota  Kendari.  Selain  itu,  dilakukan  pula  penegakan  hukum  seperti penangkapan  terhadap  gelandangan  dan  pengemis.  Kemudian  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Rusfianah,  S.Sos  pejabat  Kasubag  Umum  dan  kepegawaian  Kantor  Satpol  PP,  beliau mengatakan  bahwa  bersama  dengan  pemerintah  mereka  melakukan  penangkapan  terhadap gelandangan  dan  pengemis  yang  ada  di  kota  kendari  kemudian  di  bawa  ke  kantor  Satpol  PP untuk  membuat  surat  pernyataan  agar  tidak  mengulangi  perbuatan  bergelandang  dan mengemis  di  Kota  Kendari.  Jikalau  melanggar  maka  mereka  akan  diberikan  sanksi  berupa penahanan selama beberapa hari.
Kemudian mengenai faktor internal penyebab mereka malakukan kegiatan bergelandangan dan  mengemis  adalah    faktor  kemalasan  dalam  diri  sehingga  selalu  mengharapkan  atau menggantungkan  kehidupan  dijalan  dengan  cara  mengemis.  Tidak  memiliki  motivasi  untuk hidup lebih baik. Slain itu, faktor kurangnya pemahaman agama juga menjadi salah satu faktor internal.  Tidak  memiliki  pemahaman  yang  baik  dan  luas  tentang  agama  dalam  hal  ini  agama mengajarkan untuk tidak meminta-minta atau menggantungkan hidup terhadap orang lain dan hal ini tidak diketahui oleh para gelandangan dan pengemis.
Faktor  eksternal  yang  menyebabkan  mereka  melakukan  kegiatan  gelandangan  dan mengemis adalah faktor ekonomi. Menurut penulis faktor ekonomi termasuk faktor yang sering digunakan  sebagai  alasan  untuk  menjadikan  mengemis  dan  gelandangan  sebagai  profesi. Keterbatasan  ekonomi  yang  berkepanjangan  membuat  mereka  harus  mengemis  di  tempat  – tempat umum yang ada di Kota Kendari. Selain faktor ekonomi, juga terdapat faktor orang tua yang  menjadi  penyebab  seseorang  melakukan  kegiatan  mengemis  dan  bergelandang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 april 2021 dengan salah satu pengemis bernama Tie,  mengatakan  bahwa  dia  disuruh  untuk  meminta  –  minta  di  lampu  merah,  membantu mencari rezeki.
C. Upaya  Dalam  Melakukan  Penegakan  Hukum  Pidana  Gelandangan  dan  Pengemis  Di  Kota Kendari
Setelah  memperhatikan  kasus  kasus  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Kendari sebagaimana  tertera  pada  tabel  diatas  cukup  banyak  terjadi  kegiatan  tersebut  Khususnya  di Kota  Kendari  sehingga  dengan  demikian  untuk  menanggulangi  tindakan  gelandangan  dan pengemis  perlu  mandapat  perhatian  khusus  oleh  semua  kalangan  terutama  pemerintah kabupaten Kota Kendari mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tersebut yakni  umumnya  mereka  tidak  memiliki  tempat  tinggal  tetap,  dan  tinggal  di  wilayah  yang sebenarnya  dilarang  dijadikan  tempat  tinggal,  seperti:  taman  taman,  toko,  dan  halte.  Oleh karena itu mereka sangat menggangu ketertiban umum, ketenangan masyrakat dan kebersihan serta keindahan kota.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rusfianah, S.Sos mengatakan bahwa  upaya  yang  dapat  dilakukan  unutk  mengatasi  kegiatan  gelandangan  adalah  sebagai berikut
1. Upaya secara prefentif
Upaya  secara  prefentif  yang  dimaksudkan  adalah  upaya  yang  dilakukan  sebelum  terjadi kegiatan genlandangan dan pengemis (gepeng) antara lain dengan jalan melakukan sosialisasi tentang  Perda  yang  berkaitan  dengan  Gepeng,  melakukan  penyuluhan  kepada  kelompok-
kelompok  masyarakat  yang  masuk  kategori  ekonomi  rendah  dengan  maksud  untuk memberikan pengetahuan atau informasi serta memberikan pelatihan dan pengembangan diri agar mereka terhindar dari kegiatan gepeng
2. Upaya represif
Yang  dimaksud  denga  upaya  represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  terhadap  Gepeng setelah  atau  mengulangi  tindak  bergelandangan  dengan  cara  melakukan  penahanan  sampai beberapa  hari  sampai  akhirnya  mereka  merasa  jera.  Dalam  hal  penegakaan  hukum  pidana terhadap  gelandangan  dan  pengemis  masih  belum  dilaksanakan  karena  belum  adanya  aturan dari pemerintah Kota Kendari.

## D. Kesimpulan
Bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Gelandangan  danPengemis  Di  Kota  Kendari tahun 2016 – 2020 dapat diketahui:
1. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis Di Kota Kendari Pertama,  faktor  internal  yaitukemalasan  dalam  diri  sehingga  selalu  mengharapkan  atau menggantungkan  kehidupan  dijalan  dengan  cara  mengemis,  kurangnya  pemahaman  agama. Kedua  faktor  eksternal  adalah  pengaruh  ekonomi  rendah  serta  orang  tua  juga  dapat menyebabkan terjadinya kegiatan mengemis dan bergelandang. 2. Upaya  Dalam  Melakukan  Penegakan  Hukum  Pidana  Gelandangan  dan  Pengemis  Di  Kota Kendari
a.  Upaya secara prefentif Upaya  secara  prefentif  yang  dilakukan  aparat  Dinas  Sosial  kota  Kendari  yaitu melakukan  sosialisasi,  melakukan  penyuluhan,  serta  memberikan  pelatihan  dan pengembangan diri.
b.  Upaya represif
Upaya  represif    yang  dilakukanSatpol  PP  yaitu  melakukan  penahanan  beberapa  hari untuk  memberikan  efek  jera.terhadap  gelandangan  dan  pengemis  masih  belum dilaksanakan karena belum adanya aturan dari pemerintah Kota Kendari..

## E.   References
Ali. (2015). Menguak  Tabir  Hukum.  Edisi  Kedua .  Jakarta:  Kencana Arief,  B.  N.  (2010). Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan . Semarang: Kencana. Arrasjid, C. (1980). Gelandangan Dalam Pengertian Hukum Pidana . Fakultas Hukum USU. Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2012). Pengantar Ilmu Hukum . Mataram: PT Raja Grafindo Persada. Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana 1 . PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Farid, A. Z. A. (2007). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
Halim,  R.  (2005). Pengantar  Ilmu  Hukum  Dalam  Tanya  Jawab.  Edisi  Kedua .  Bogor:  Ghalia Indonesia Huda, C. (2008), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana. Irawan, D. D. (2013). Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis . Jakarta: Titik Media Publisher.
Maghfur, A. (2010). Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan , 7 (2).
Marzuki, P. M. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Papilaya.  (2013).  7 Kiat  Percepatan  Pengurangan  Kemiskinan  dan  Pemiskinan  Bangsa .  Bogor: IPB Press.
Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  No  9  Tahun.  (2014). tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.
Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. Edisi Revisi . Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada Prodjodikoro, W. (2009). Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi ketiga cet. Ke -3. Bandung. Refika Aditama.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Cetakan Keenam . Semarang: PT Citra Aditya Bakti Rumokoy,  D.  A.  &  Maramis,  F.  (2013). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Manado:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Saebani,  B.  A  &  Jamaludin,  A.  N.  (2017). Sosiologi  Perkotaan,  Memahami Masyarakat  Kota  dan Problematikanya . Bandung: CV Pustaka Setia
Siagian, M. (2012). Kemiskinan Dan Solusi . Medan: Grasindo Monoratama Simatupang, N & Faisal. (2017). Kriminologi : Suatu Pengantar . Medan: Pustaka Prima. Soekanto,  S.,  &  Sulistyowati,  B.  (2017). Sosiologi,  Suatu  Pengantar .  JAKARTA:  PT  RajaGrafindo Persada
Soesilo,  R.  (1986). Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. Syarifin, P. (1999). PIH Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Pustaka Setia, Uthrecht, E. (1986), Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tintamas. Warjiyati, S. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana