## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.934            pp.  1001-1010

## Research Article

## Politik Identitas Dalam Pandangan Islam
Elly Warnisyah Harahap 1 , Nurajidah Dalimunthe 2 , Annisa Pratiwi Surianto 3
1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; ellywarnisyah@uinsu.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nurajidahdalimunthe07@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; annisapratiwi0512@gmail.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 25, 2024
How  To  Cite: Elly  Warnisyah  Harahap,  Nurajidah  Dalimunthe  and  Annisa  Pratiwi  Surianto  (2024) “Identity  Politics  in  Islamic  Views”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(1),  pp.  1001 – 1010.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.934.

## Identity Politics in Islamic Views
Abstract. This article seeks to lift back years of efforts by religious entities to remedy conflict and help build peace. Because in today's people's lives, conflicts are much more interesting to discuss and the efforts of religious leaders to end conflicts and build peace are not too massively discussed. Identity as a political tool in Islamic teachings is permissible, but with conditions including: Not harming each other,  not  putting  each  other  down  or  making  fun  of  each  other,  not  using  violence  (racism), distinguishing one group from another, tribe or race (ethnic fanaticism).
Keywords: Politics, Identity, Islam
Abstrak. Artikel  ini  berupaya  mengangkat  kembali  usaha  selama  bertahun-tahun  entitas  agama untuk  memperbaiki  konflik  dan  membantu  membangun  perdamaian.  Sebab  dalam  kehidupan masyarakat kini, konflik jauh lebih menarik di diskusikan serta upaya para pemimpin agama untuk

## Elly Warnisyah Harahap, Nurajidah Dalimunthe, Annisa Pratiwi Surianto
Politik Identitas Dalam Padangan Islam
mengakhiri  konflik  dan  membangun  perdamaian  tidak  terlalu  masif  dibahas.  Identitas  sebagai  alat politik dalam ajaran agama Islam dibolehkan, namun dengan syarat-syarat di antaranya adalah: Tidak merugikan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan atau mengolok-olok, tidak menggunakan dengan cara  kekerasan  (rasialisme),  membedakan  golongan  satu  dengan  yang  lainya,  suku  maupun  ras (fanatisme etnis).
Kata Kunci: Politik, Identitas, Islam

## PENDAHULUAN
L.A.  Kauffman  yang  pertama  kali  menjelaskan  hakikat  politik  identitas dengan  melacak  asal-muasalnya  pada  gerakan  mahasiswa  anti-kekerasan  yang dikenal  dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah organisasi  gerakan  hak-hak  sipil  di  Amerika  Serikat  di  awal  1960-an  (Kauffman, 2001).Siapa sebenarnya yang menciptakan istilah politik identitas itu pertama kali masih  kabur sampai  hari  ini.  Tetapi  secara  substantif,  politik  identitas  dikaitkan dengan  kepentingan  anggota-anggota  sebuah  kelompok  sosial  yang  merasa diperas  dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di sinilah ide tentang  keadilan  untuk  semua  menjadi  sangat  relevan.  Di  Amerika Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasanlah yang  membangun  kesadaran  golongan  yang  diperas,  khususnya  masyarakat  kulit hitam, masyarakat  yang  berbahasa  Spanyol,  dan  etnis-etnis  lainnya  yang  merasa terpinggirkan  oleh  roda  kapitalisme  yang  berpihak  kepada  pemilik  modal  yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu.
Bentuk  ekstrem  politik  identitas  adalah  mencuatnya  sampai  batas-batas tertentu  gagasan  tentang  separatisme.  Ini  terlihat  misalnya  di  Quebeck,  yang berbahasa dan berbudaya Perancis, yang ingin memisahkan diri dari bangsa Kanada yang  berbahasa  Inggris.  Begitu  juga  terbaca  dalam  gerakan  Islam  tipikal  Louis Farrakhan (l. 1933) dengan The Nation of Islam -nya di Amerika Serikat, tetapi yang ditolak oleh kelompok hitam Muslim  arus besar lainnya. Tetapi pada tahun 2000 politik identitas keagamaan model ini dapat diatasi dengan tercapainya perdamaian antara  Farrakhan  dengan  Wareeth  Din  Muhammad,  mantan  saingannya,  untuk meredam politik identitas kelompok Muslim Hitam untuk kemudian menyatukan dirinya dengan arus besar bangsa Amerika yang plural.
Dalam  pandangan  Gutmann,  politik  identitas,  yang  juga  terlihat  pada gerakan  Martin  Luther  King  dan  uskup-uskup  Katolik  di  Amerika,  sesungguhnya lebih  didorong  oleh  argumen  keadilan  sosial,  bu  kan  karena  alasan  agamanya (Gutmann,  2003).  Dalam  perspektif  ini,  gerakan  Muslim  Hitam  di  Amerika  tidak banyak berbeda dengan gerakan etno-religius lainnya. Sekali lagi, karena mengalami perlakuan yang tidak adil dan ingin berlakunya prinsip persamaan ( equality ) dalam masyarakat  luas,  gagasan  tentang  politik  identitas  telah  menjadi  topik  kajian  di kalangan  para  ilmuwan  dengan  membingkainya  dalam  teori-teori  sosial  yang beragam.  Sikap  pro  dan  kontra  di  kalangan  ilmuwan  telah  semakin  merangsang orang untuk mengenal lebih jauh apa hakikat politik identitas.
Menurut Hans Kung yang dikutip, kelompok yang paling fanatik, termasuk perjuangan politik radikal salah satunya diilhami oleh ajaran agama. 3 Hal ini terlihat

## Elly Warnisyah Harahap, Nurajidah Dalimunthe, Annisa Pratiwi Surianto
Politik Identitas Dalam Padangan Islam
dari adanya kelompok beragama yang masih percaya iman yang menjadi inspirasi, dan ide-ide yang mendasari pandangannya tentang dunia, tetapi juga di dorong oleh keyakinan  untuk  terlibat  dalam  kekerasan  dan  konflik  yang  dilandasi “perang melawan kejahatan” tadi. Dalam beberapa tahun terakhir, literatur-literatur tentang kontribusi  agama  untuk  konflik  dan  kekerasan  banyak  dijumpai  (misalnya, Serangan  Teroris  di  berbagai  negara).  Berbagai  kelompok  bersenjata,  seperti  al- Qaeda, ISIS, yang mengklaim pembenaran agama atas aktivitas serangan-serangan mereka.  Kelompok-kelompok  Islamis  ekstremis  tersebut  secara  kolektif  dicirikan oleh ideologi jihad yang serupa.
Namun, agama juga menawarkan pemeliharaan atas nama kedamaian yang berwujud  toleransi.  Oleh  karena  itu,  secara  sosiologis  agama  memiliki  peran pemersatu (integratif) terhadap umat beragama yang sama. Namun, fungsi ini bisa luntur  apabila  bertemu  dengan  umat  beragama  di  luar  keyakinan  mereka. Hendropuspito  yang  dikutip  Affandi,  menyebut  agama  sebagai  titik  sentral persatuan dan pemupuk persaudaraan  (Haynes, 2020). Namun, realitasnya agama juga  memiliki  fungsi  dis-integratif  yang  ditentukan  oleh  hubungan  antar  umat beragama secara internal dan eksternal (Affandi, 2012).
Secara tekstual dan kontekstual, semua agama-agama faktanya mengajarkan nilai-nilai  persatuan  dan  perdamaian.  Bahkan  mengecam  kekerasan  dan  konflik. Wajah ini bisa dilihat dari mereka-mereka yang dipegang oleh mayoritas terbesar umat  beragama.  Yakni  orang-orang  yang  cinta  damai  yang  ingin betul-  betul mengabdikan  diri  kepada  Tuhan  untuk  kemaslahtan  masyarakat,  dan  bangsa. Sehingga,  secara  mendasar  agama  mengajarkan  kebaikan  bagi  setiap  umatnya. Dengan demikian, tidak tepat atau perlu untuk menilai kembali peran agama dalam konflik  dan  bahwa  agama  selalu  memperburuk  konflik.  Sebaliknya,  artikel  ini berupaya mengangkat  kembali usaha  selama bertahun-tahun entitas agama untuk memperbaiki  konflik  dan  membantu  membangun  perdamaian.  Sebab  dalam kehidupan  masyarakat  kini,  konflik  jauh  lebih  menarik  di  diskusikan  serta  upaya para pemimpin agama untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian tidak terlalu masif dibahas.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengeksplorasi  politik  identitas dalam  pandangan  Islam  dapat  mencakup  studi  literatur,  analisis  konten,  dan penelitian  lapangan.  Tahap  awal  penelitian  akan  fokus  pada  pengumpulan  bahan pustaka terkait politik identitas dan pandangan Islam dari berbagai sumber akademis dan  literatur  Islam.  Analisis  konten  akan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  pola pemikiran, konsep, dan pandangan dalam teks-teks kunci yang relevan.
Selanjutnya, penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara dengan individu  yang  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  politik  identitas  dalam konteks  Islam.  Responden  yang  mungkin  terlibat  melibatkan  cendekiawan  Islam, aktivis, atau anggota komunitas Muslim yang terlibat dalam politik. Wawancara ini akan memberikan wawasan langsung tentang pandangan dan pengalaman individu terkait politik identitas Islam. Penggunaan metode kualitatif seperti studi kasus atau fenomenologi  dapat  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  konsep  politik
identitas dalam pandangan Islam. Observasi partisipatif juga dapat menjadi metode tambahan untuk memahami dinamika politik identitas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Dengan kombinasi metode literatur, analisis konten, penelitian lapangan,  dan  pendekatan  kualitatif,  diharapkan  penelitian  ini  dapat menggambarkan  dan  menganalisis  kompleksitas  politik  identitas  dalam  konteks pemikiran Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Politik Identitas
Politik  identitas  merupakan  konsep  baru  dalam  kajian  ilmu  politik.  Politik identitas  adalah  nama  lain  dari  biopolitik  dan  politik  perbedaan.  Biopolitik mendasarkan  diri  pada  perbedaan-perbedaan  yang  timbul  dari  perbedaan  tubuh. Dalam  filsafat  sebenarnya  wacana  ini  sudah  lama  muncul,  namun  penerapannya dalam  kajian  ilmu  politik  mengemuka  setelah  disimposiumkan  pada  suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Syarif, 2002).
Menurut  Jeffrey  Week,  identitas  berkaitan  dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang  lain  (Widayanti,  2009).  Pendapat  Jeffrey  Week  tersebut  menekankan pentingnya  identitas  bagi  tiap  individu  maupun  bagi  suatu  kelompok  atau komunitas. Adapun identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi  dua  kategori  utama,  yakni  identitas  sosial  (kelas,  ras,  etnis,  gender,  dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (citizenship) ). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan  identitas  politik  menentukan  posisi  subjek  di  dalam  suatu  komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of bellonging) dan sekaligus menandai posisi subjek  yang  lain  di  dalam  suatu  pembedaan (sense  of  otherness) (Setyaningrum, 2005).
Oleh karenanya identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (politica  of  identity) .  Identitas  politik  merupakan konstruksi  yang  menentukan  posisi  kepentingan  subjek  di  dalam  suatu  ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik  pengorganisasian  identitas  (baik  identitas  politik  maupun  identitas  sosial) sebagai sumber daya dan sarana politik (Chakim, 2022).
Secara  sederhana,  apa  yang  dimaksud  identitas  didefinisikan  sebagai karakteristik  esensial  yang  menjadi  basis  pengenalan  dari  sesuatu  hal.  Identitas merupakan  karakteristik  khusus  setiap  orang  atau  komunitas  yang  menjadi  titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka (Widayanti, 2009). Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari ‘ sense ’ (rasa/kesadaran)  terhadap  ikatan  kolektivitas ‟ .  Dari  pernyataan  tersebut,  maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai  persamaan  dengan  orang  lain,  maka  pada  saat  yang  bersamaan  juga identitas  memformulasikan otherness (perbedaan)  atau  sesuatu  yang  di  luar persamaan-persamaan  tersebut.  Sehingga  karakteristik  identitas  bukan  hanya dibentuk  oleh  ikatan  kolektif,  melainkan  juga  oleh  kategori-kategori  pembeda
(categories of difference) (Setyaningrum, 2005).
Identitas  selalu  melekat  pada  setiap  individu  dan  komunitas.  Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu  dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda  antara  suatu  komunitas  dengan  komunitas  lain.  Identitas  mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.
Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu (Widayanti, 2009):
1. Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
2. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan- ikatan kultural dalam masyarakat.
3. Instrumentalisme.  Identitas  merupakan  sesuatu  yang  dikonstruksikan  untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan Menurut Cressida Heyes, mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas  politis  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  dan  teorisasi  terhadap ditemukannya  pengalaman-  pengalaman  ketidakadilan  yang  dialami  bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu
Ketimbang  pengorganisasian  secara  mandiri  dalam  ruang  lingkup  ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi  keterpinggiran  yang  secara  spesifik  mencakup  konstituensi  (keanggotaan) dari  kelompok  dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Dalam  hal  ini  Cressida  Heyes beranggapan  jika  politik  identitas  lebih  mengarah  kepada  kepentingan  terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.
Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan ( difference ) sebagai suatu kategori politik  yang  utama  (Syarif,  2002).  Di  dalam  setiap  komunitas,  walaupun  mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing- masing.
Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego  dan tujuan  pribadi.  Sehingga  menyebabkan  pergeseran  kepentingan  terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi  tiap individu di dalam komunitas tersebut.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  politik  identitas  adalah  suatu tindakan  politik  yang  dilakukan  individu  atau  sekelompok  orang  yang  memiliki kesamaan  identitas  baik  dalam  hal  etnis,  jender,  budaya,  dan  agama  untuk mewujudkan  kepentingan-kepentingan  anggotanya.  Politik  identitas  sering digunakan  untuk  merekrut  dukungan  orang-orang  yang  termarjinalkan  dari kelompok mayoritas ataupun sebaliknya untuk memperkuat suara dari mayoritas.
Di era politik kontemporer saat ini, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi sikap nasionalisme bangsa dan keutuhan negara dalam realitas keagamaan yang terus terkait politik identitas, oleh karena itu, bila diarungi dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik  berhubungan  langsung  pada  kondisi  negara  kesatuan  republik  Indonesia
yang multi-kulturalistik.
Kendatipun  demikian,  relasi  antara  agama  dan  politik  sudah  terjalin  dan berkelindan  cukup  lama  di  Indonesia.  Politisasi  agama  sebagai  identitas  yang mempunyai  kekuatan  penarik  massa  sudah  menjadi  fenomena  dan  fakta  yang sebetulnya  sudah  terjadi  dari  sebelum  kemerdekaan  Indonesia  sehingga  menjadi lumrah di masyarakat. Sejak awal abad ke-20 berbagai kelompok masyarakat yang terjalin dari kesesuaian sosial-politik-agama mulai bermunculan di Indonesia. Akan tetapi  persoalannya  adalah  pemahaman  masyarakat  terhadap  politik  masih  dapat dikatakan  minim  yang  pada  akhirnya  agama  sering  dikendarai  sebagai  senjata politik ampuh untuk menyongsong kepentingan kelompok tertentu.

## Pandangan Islam terhadap Politik Identitas
Dalam Alquran (dan Hadis) terdapat sejumlah kata yang berarti masyarakat atau komunitas, seperti kata ummat (umam) , sya'b (syu'ûb) , qabilah (qabdil) , dsb. Namun di dalam Alquran tidak ditemukan istilah negara. Hal ini dapat dimaklumi karena  konsep  negara  atau  negara-bangsa  seperti  yang  terjadi  sekarang  ini  baru muncul  pada  abad  ke-16  yang  dikemukakan  oleh  Nicolo  Machiavelli  (1469-  1527). Pada masa klasik dan pertengahan tidak pernah ada di antara para ulama. Mengenai agama dan negara menyatu atau terpisah, karena dalam ikatan, para khalifah adalah pemimpin negara dan juga agama (hirasah al-din wa siyasah al-dunya) Namun pada masa  kini  hal  ini  kadang-  kadang  masih  diperdebatkan  di  kalangan  intelektual Muslim. Jika istilah "masyarakat Islam" sudah sepakat tentang ketentuannya, maka istilah  "negara  Islam"  masih  diperdebatkan,  bahkan  konsep  atau  ide-ide  tentang "negara  Islam" pun  kadang-kadang  masih  dipersoalkan  oleh  kalangan  tertentu (Rasyid, 1976). Islam adalah agama yang memiliki sistem berpolitik yang khas. Umat Islam harus kembali kepada ketatanegaraan Islam itu, yakni sistem dari Rasulullah dan Khulafa’ur Rasidin (Rahman, 2012).
Pada  umumnya,  istilah  umum  negara  Islam  itu  tidak  diperebutkan  dalam Alquran dan Hadis, tetapi konsep negara itu dalam Islam, karena secara substansial termasuk ayat Alquran dan Hadis yang menunjukkan keterwakilan  pemerintahan pada umat Islam. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai Nabi tetapi juga pemimpin umat yang dapat disebut sebagai negara. Di samping itu, terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan masyarakat dan negara, meskipun tidak ada satu pun ayat yang menunjukkan tentang pengaturan negara. Hal ini kemudian diselesaikan, negara atau pemerintahan itu hanya sebagai sarana untuk  menegakkan  hukum-hukum  itu,  sehingga  membentuk  negara  termasuk dalam  kaedah: mà  là  yatimm  alwajib illa  bih  fahuwa  wäjib (apa  saja  yang  bisa dilakukan oleh agama itu dapat dilakukan dengan bantuannya, maka demikian juga menjadi wajib). Dari segi istilah, “negara Islam” (daulah Islamiyyah) itu sendiri baru muncul pada pertengahan abad ke-20 yang lalu, yang diterjemahkan sebagai negara yang melakukan etika dan syariah Islam. Istilah dawlah ini bendungan dari istilah yang  telah  digunakan  pada  masa  kekhalifahan  Dinasti  Mu'awiyah  dan  Abbasiyah (dawlah Umawiyah dan dawlah 'Abbasiyyah), yang pada waktu itu diartikan sebagai “pembaruan din dinasti” (Shaltut, 1966).
Oleh  karenanya  Islam  sudah  sejak  lama  menganjurkan  menggunakan
identitas  keislaman  dalam  kehidupan  politik  dan  bermasyarakat.  Kendati  kata politik  identitas  tidak  sepenuhnya  diterjemahkan  secara  eksplisit  di  dalam ajaran agama  Islam  terkhususnya  di  dalam  Alquran,  namun  dapat  ditemukan  dalam Alquran yang terdapat beberapa istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik identitas dalam perpolitikan. Kendati dalam hal ini tidak sesuai dan tidak sistematis saat  ditampilkan  yang  dikenal  pada  era  modern  ini,  tetapi  melalui  kajian  yang melingkupi di mana Alquran memberikan isyarat mengenai politik  identitas dalam dunia  perpolitikan.  Rangkaian  istilah  ini  juga  terkait  dengan  pengarahan  besar- besaran  Alquran  terhadap  kebijakan  politik  beridentitas,  di  antaranya  mengenai pemimpin itu harus laki-laki atau perempuan, pemimpin itu harus muslim atau non muslim, pemimpin harus dari suku atau rasnya masing-masing, dan lain sebagainya.
Melihat  fenomena  yang  terjadi  di  negara  Indonesia  ini  pasti  perlu  adanya pembahasan mengenai politik identitas, karena segala cara untuk memenuhi tujuan identitas  menjadi  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Misalnya  agama,  agama  dipakai sebagai  senjata,  suku,  etnis,  dan  ras  juga  dipakai  sebagai  cara  atau  alat  untuk mencapai  tujuan,  tanpa  adanya  pertimbangan  kiri  kanan  yang  sekiranya mengganggu, tetapi apa pun cara demi untuk mencapai tujuan semuanya ditempuh (Kurniawan, 2018).
Dengan merendahkan agama, ras, suku satu dengan meninggikan agama, ras, suku  yang  lain  menjadi  cara  untuk  mencapai  tujuan.  Dengan  harus  mewujudkan negara “Rahmatan Lil  Alamin” perlu  adanya  tindakan  Islam ataupun  pemerintah dalam menegaskan  tolak rasisme, fanatisme  etnis, dan diskriminasi yang berbasis kotor.  Inilah  dasar-dasar  yang  harus  diperjuangkan  dan  harus  ditegakkan  tanpa harus melihat pilihan-pilihan politik praktis yang sedang terjadi di negara Indonesia ini. Jangan memakai cara untuk menjatuhkan lawan  satu dengan yang lainya demi untuk mencapai tujuan dengan cara adu domba  ataupun  menjelekkan  satu  sama yang  lain.  Karena  dengan  cara  seperti  ini  akan  berbahaya  bagi  keutuhan  dan kesatuan bangsa, dan pastinya juga akan merusak nama baik nilai-nilai luhur ajaran Islam di negeri ini (Muhtar, 2012).
Dalam hal ini pastinya Alquran akan ikut andil dalam meluruskan masalah- masalah  yang  terjadi  dalam  politik  identitas  ini.  Disebutkan  secara  eksplisit keragaman  etnis  manusia  dalam  Alquran,  Alquran  juga  menyebutkan  perbedaan bangsa-bangsa  dan  suku-suku  yang  menunjukkan  pengakuan  terbuka  Islam terhadap  keragaman  etnis  dan  budaya  manusia.  Allah  Swt.  telah  menegaskan kemuliaan  dan  keutamaan  manusia  secara  umum,  tidak  pandang  etnis,  bahasa, budaya, dan agamanya.
ْم ُهٰن ْ ل َّض َ ف َو  ِتٰبِ ي َّطلا  َنِ م ْمُهٰنْقَز َرَو  ِر ْحَب ْ لا َو  ِ ر َبْلا ىِف ْمُهٰن ْ ل َمَح َو  َم َد ٰ ا  ْ ي ِنَب اَن ْم َّر َ ك  ْد َ ق َ ل َو ۞ ْنَّ ِمِ  ٍرْيِث َ ك ى ٰ لَع ࣖا ً لْي ِض ْ فَت اَن ْ ق َ ل َخ
۝٧
Artinya: “70. Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak  makhluk  yang  Kami  ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al-Isra'/17:70)

## Elly Warnisyah Harahap, Nurajidah Dalimunthe, Annisa Pratiwi Surianto
Politik Identitas Dalam Padangan Islam
Allah Swt. menyebutkan tentang penghormatan-Nya kepada Bani Adam dan kemuliaan  yang  diberikan-Nya  kepada  mereka,  bahwa  Allah  telah  menciptakan mereka  dalam  bentuk  yang  paling  baik  dan  paling  sempurna  di  antara  makhluk lainnya. Dengan bentuk atau rupa yang baik, tinggi yang sedang, dapat menguasai segala hal yang ada di bumi untuk kesenangannya, mempunyai kemampuan untuk berindustri, berilmu, berilmu, berbicara, makan dengan tangan dari makanan yang enak-enak  yang  berasal  dari  hewan,  seperti  daging,  samin,  dan  air  susu,  ataupun yang berasal dari tumbuhan, seperti buah-buahan dan biji-bijian (Kasir, 2006).
Al-Qur ’ an  juga  mengisyaratkan  tentang  adanya  keragaman  etnis,  bangsa, bahasa, dan budaya yang mana semua itu merupakan ketetapan Allah yang sudah tertulis  dalam  Al-Qur ’ an  yang  sudah  tidak  bisa  ditolak  dan  untuk  tujuan-tujuan tertentu.
ٰع ْ ل ِل  ٍتٰي ٰ ا َ ل  َكِل ٰذ  ْيِف َّ ن ِا ْْۗم ُ كِنا َو ْ ل َ ا َو ْم ُ كِت َ ن ِس ْ ل َ ا ُ فا َ لِت ْخاَو  ِض ْرَاْلاَو  ِتٰوٰم َّسلا  ُقْل َخ ٖهِتٰي ٰ ا  ْن ِم َو َنْي ِمِل ۝٢ Artinya:  “22. Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  penciptaan  langit  dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  orang-orang  yang berilmu.” (Ar-Rum/30:22).
Ayat  ini  menerangkan  tentang  tanda-tanda  kekuasaan  dan  kebesaran  Allah yang  lain,  yaitu  penciptaan  langit  dan  bumi  sebagai  peristiwa  yang  luar  biasa besarnya,  sangat  teliti,  dan  cermat.  Sesungguhnya  galaksi-galaksi  itu  banyak jumlahnya  di  angkasa  luas,  dan  masing-masing  galaksi  itu  merupakan  sistem peredaran yang paling teratur, mereka tidak pernah berantakan akibat bertabrakan antara yang satu dengan yang lain, atau antara planet-planet yang ada pada masing- masing galaksi itu. Semuanya itu berjalan menurut aturan yang telah ditentukan.
Setelah  menyebutkan  kebesaran  Allah  melalui  penciptaan  langit  dan  bumi, ayat di atas menyatakan adanya keanekaragaman bahasa dan warna kulit. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia secara haq menjadikan manusia terdiri atas banyak ras yang  kedudukannya  sama  di  mata-Nya.  Berbicara  mengenai  ras,  Allah menjelaskannya  melalui  lidah  atau  lisan  (Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI, 2015).
Semua  penduduk  bumi  sejak  Allah  menciptakan  Adam  sampai  hari  kiamat, masing-masing  mempunyai  sepasang  mata,  sepasang  alis,  hidung,  kelopak mata, mulut,  pipi,  dan  seseorang  dari  mereka  tidak  serupa  dengan  yang  lain.  Tetapi masing-masing pasti mempunyai sesuatu ciri yang membedakan yang seorang dari yang lainnya, baik itu dalam hal rupa, bentuk, ataupun bahasa.
Perbedaan itu ada yang jelas dan ada yang samar, yang hanya diketahui setelah dilihat  dengan  teliti.  Setiap  wajah  mereka  mempunyai  ciri  khas  dan  rupa yang berbeda dengan yang lain. Tiada golongan orang pun yang mempunyai ciri khas yang sama  dalam  hal  ketampanan  rupa  atau  keburukannya,  melainkan pasti  ada perbedaan di antara masing-masing orang (Kasir, 2006).
Untuk saling mengenal keanekaragaman itu agar saling kenal satu sama lain. Yang  berbeda  atau  yang  sering  dianggap  asing  dan  aneh,  dalam Alquran juga di jelaskan biar untuk saling mengenal bukan ditolak, apalagi dibenci.

## Elly Warnisyah Harahap, Nurajidah Dalimunthe, Annisa Pratiwi Surianto
Politik Identitas Dalam Padangan Islam
ْم ُ كٰن ْ ل َع َج َو ى ٰ ثْن ُ ا َّو  ٍر َ كَذ  ْن ِ م ْم ُ كٰن ْ ق َ ل َخ اَّنِا  ُساَّنلا اَهُّي َ آٰي
َدْن ِع ْم ُ ك َم َر ْ ك َ ا َّ ن ِا ۚا ْو ُ ف َرا َعَتِل َ لِٕىۤا َب َ ق َّو اًب ْو ُع ُش ٌرْيِب َخ ٌمْيِلَع َ هللّٰا  َّنِا ْْۗم ُ كى ٰ قْت َ ا ِ ه للّٰا ۝١
Artinya:  “13.  Wahai  manusia,  sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  perempuan.  Kemudian,  Kami  menjadikan  kamu  berbangsa- bangsa  dan  bersuku-suku  agar  kamu  saling  mengenal.  Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Al-Hujurat/49:13).
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan  dengan  keturunan,  kepangkatan,  atau  kekayaannya  karena  yang paling mulia di antara manusia pada sisi  Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Kebiasaan manusia selalu memandang harkat martabat itu selalu ada sangkut-pautnya  dengan  kebangsaan  dan  kekayaan.  Padahal menurut  pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada-Nya.
Allah Swt. menceritakan kepada manusia bahwa Ia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian  Ia  menjadikan  mereka  berbangsa-bangsa.  Pengertian  bangsa  dalam bahasa  Arab  adalah sya‘bun yang  artinya  lebih  besar  daripada  kabilah,  sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti fasail.
Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat sampai dengan Adam dan Hawa. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara  mereka  karena  perkara  agama,  yaitu  ketaatannya  kepada  Allah dan  Rasul- Nya. Karena itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain,  Allah  Swt.  berfirman  mengingatkan mereka,  bahwa  mereka  adalah  manusia yang  mempunyai  martabat  yang  sama.  Agar  mereka  saling  mengenal  di  antara sesamanya, masing-masing dinisbahkan kepada suku atau bangsanya.
Dengan  demikian  menjadikan  Identitas  sebagai  alat  politik  dalam  ajaran agama  Islam  dibolehkan,  namun  dengan  syarat-syarat  di  antaranya  adalah:  Tidak merugikan  satu  sama  lain,  tidak  saling  menjatuhkan  atau  mengolok-olok,  tidak menggunakan  dengan  cara  kekerasan  (rasialisme),  membedakan golongan  satu dengan yang lainya, suku maupun ras (fanatisme etnis).

## KESIMPULAN
Kita tentu saja mengagumi beberapa negara di dunia yang bukan negara Islam, tetapi  sistem  yang  diberlakukan  menjadikan  warga  negara  tenteram,  aman,  dan damai. Mereka saling menghargai, saling menghormati, memahami perasaan pihak yang  berlainan  agama.  Jadi  negara  ini  menjadi  negara  yang  aman  dan  damai, penduduknya  rukun  walau  berlainan  kepercayaan,  hidup  mereka  sejahtera.  Kita selaku kaum muslimin harus mampu menciptakan seperti itu, dengan semboyan "wa ta'awanu  alal  birri  wat  taqwa  wala  ta'awanu  'ali  itsmi  wal  udwan" adalah  saling
membantu  sama  dalam  membantu  dan  ketakwaan  serta  menggunakan yang  sama untuk dosa dan kezaliman.
Berdasarkan  dari  setiap  tempat  pemerintahan  atau  negara,  yakni  tidak mengharuskan  pemimpin  itu  muslim  atau  non  muslim,  karena  dilihat  dari  setiap negara berbeda dalam pemerintahannya, kalau melihat di masa Rasulullah pemimpin harus  muslim  bahkan  haram  pemimpin  non  muslim.  Namun  kalau  di  Indonesia pemimpin  harus  muslim  itu  tidak  bisa,  karena  Indonesia  bukan  negara  Islam  tapi negara demokrasi. Oleh karenanya identitas sebagai alat politik dalam ajaran agama Islam dibolehkan, namun dengan syarat-syarat di antaranya adalah: Tidak merugikan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan atau mengolok-olok, tidak menggunakan dengan cara kekerasan (rasialisme), membedakan golongan satu dengan yang lainya, suku maupun ras (fanatisme etnis).

## REFERENSI
Affandi, N. (2012). Harmoni dalam Keragaman; Sebuah Analisis Tentang Konstruksi Perdamaian  Antar  Umat  Beragama. Lentera:  Jurnal  Ilmu  Dakwah  Dan Komunikasi , 14 (1).
Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI.  (2015). Tafsir  Ringkas .  Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran.
Chakim, S. (2022). The Youth and the Internet: The Construction of Doctrine, Islam in  Practice,  and  Political  Identity  in  Indonesia. Journal  of  Social  Studies Education Research , 13 (1). Gutmann, A. (2003). Identity in Democracy . Princeton University Press.
Haynes,  J.  (2020).  Introductory  Thoughts  About  Peace,  Politics  And  Religion.
Religion , 11 (5). Kasir,  I.  (2006). Shahih  Tafsir  Ibnu  Kasir  (Tafsīr  al -Qur ʾ ā n  al- ʿ A ẓ ī m) .  Pustaka  Ibnu Kasir.
Kauffman,  L.  A.  (2001).  The  Anti-Politics  of  Identity.  In Identity  Politics  in  the Women’s Movement . New York University Press.
Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia  dan  Ancaman  bagi  Demokrasi. Jurnal  Sosiologi  Agama , 12 (1),  133. https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07
Muhtar, A. (2012). Menguatnya Politik Identitas. Jurnal Pemerintahan , 3 (1). Rahman,  A.  (2012). Modus  Suksesi  Kepemimpinan  dalam  Politik  Islam:  Sebuah Pendekatan Sejarah . Institut PTIQ. Rasyid, S. (1976). Fiqih Islam . At Tahiriyah. Setyaningrum,  A.  (2005). Politik  Perlawanan:  Memetakan  Lokasi  bagi  ‘Politik Identitas’ dalam Wacana Politik Poskolonial . Jurnal Mandatory. Shaltut, M. (1966). Al- Islam Aqidah Wa Syari’ah . Dar al-Qalam. Syarif,  U.  A.  (2002). Politik  Identitas  Etnis:  Pergulatan  Tanpa  Tanda  Identitas . Indonesiatera.
Widayanti, T. (2009). Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria . UGM Press.