## KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT - SARAWAK
(Studi Dari Aspek UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara)
Oleh :

## M. Syafei
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat

## ABSTRAK
Menjadikan  kawasan  perbatasan  sebagai  beranda  depan  negara,  merupakan  visi utama  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  di kawasan  perbatasan  Indonesia  dengan  negara  tetangga.  Karena  itu,  dengan terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  dan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan, maka seharusnya tidak ada lagi alasan bahwa terabaikannya pelaksanaan pembangunan  kawasan  karena  tidak  memiliki  payung  hukum.  Sebab, kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Badan Pengelola sudah diatur  cukup  jelas.  Persoalannya,  apakah  dengan  kewenangan  tersebut,  akan  dapat dilaksanakan  secara  efektif,  efisien  dan  mencapai  target  yang  diharapkan? Kesemuanya  itu  sangat  tergantung  pada  fakta  kongkret  implementasi  Rencana  Induk dan Rencana Aksinya.
Kata Kunci: Kawasan Perbatasan dan Kesejahteraan Rakyat.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui, secara geografis Negara Indonesia memiliki perbatasan darat  internasional  dengan  Negara  Malaysia,  PNG,  dan  Timor  Leste.  Perbatasan  darat tersebut  berada  di  provinsi  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur,  Papua,  dan  Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak  berdaulat  dengan  10  negara  tetangga  yaitu  :  Malaysia,  PNG,  Timor  Leste,  India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. 1
Panjang  perbatasan  darat  Indonesia  dengan  Malaysia kurang  lebih  2.004 kilometer  yang  terbentang  dari  Tanjung  Datu  di  sebelah  barat  hingga  ke  pantai  timur pulau Sebatik di sebelah Timur. Garis batas ini melintasi 8 (delapan) kabupaten di dua provinsi, yaitu : Kabupaten Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  Kabupaten  Malinau,  Kutai  Barat,  dan  Nunukan  di Kalimantan Timur. Panjang garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat adalah 966  kilometer  yang  memisahkan  wilayah  NKRI  dengan  wilalayah  Sarawak,  Malaysia.
1 Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  Dan  Kawasan  Perbatasan,  2011-2014, Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, PT.Pillar Pusaka Inti, Jakarta, Desember, 2010, Bab2/1.
Sedangkan  garis  perbatasan  darat  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  sepanjang  1.038 kilometer yang memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. 2
Dasar hukum delimitasi batas darat Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik dengan Malaysia  mengacu  pada  perjanjian  batas  antara  Pemerintah  Inggris  dan  Pemerintah Hindia  Belanda  ialah  Traktat  1891,  Konvensi  1915  dan  1928  serta  MOU  batas  darat Indonesia  dengan  Malaysia  tahun  1973-2006.  Sedangkan  penegasan  batas  (demarkasi) secara bersama diantara kedua negara telah dimulai sejak tahun 1973, dan  sampai tahun 2009  telah  dihasilkan  tugu  batas sebanyak  19.328  buah  lengkap  dengan  koordinatnya. Delimitasi  batas  darat  Republik  Indonesia  dengan  Malaysia  tersebut  sebagian  besar berupa watershed (punggung  gunung/bukit,  atau  garis  pemisah  air),  walaupun  sudah selesai, tetapi secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik bermasalah (outstanding boundary  problems). Kemudian  mengenai  penuntasan  permasalahan  perbatasan  darat Republik  Indonesia  dengan  Malaysia,  selama  ini  sudah  ditangani  oleh  tiga  lembaga yaitu:  (1) General  Border  Commitee (GBC)  RI-Malaysia  dikoordinasikan  oleh Kementerian  Pertahanan;  (2) Joint  Commission Meeting (JCM)  RI-Malaysia,  yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi  yang  dikoordinasikan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri.  Sedangkan  untuk penanganan  masalah Outstanding  Border  Poblem (OBP),  telah  dibentuk  Kelompok Kerja  Bersama  (Joint  Working  Group)  antara  kedua  negara.  Untuk  tahap  awal telah disepakati  untuk  dibahas  5  (lima)  permasalahan  di  sektor  Timur  (Kalimantan  Timur- Sabah). 3

## B. ISU STRATEGIS
Secara  garis  besar  isu  strategis  dalam  pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan kawasan  perbatasan  dikelompokkan  dalam  5  (lima)  aspek,  yaitu:  (1) Aspek  Penetapan dan  Penegasan  Batas;  (2)  Aspek  Pertahanan,  Keamanan  dan  Hukum;  (3)  Aspek Ekonomi Kawasan; (4) Aspek Sosial Dasar; dan (5) Aspek Kelembagaan. 4
Keseluruhan  aspek  yang  menjadi  isu  strategis  tersebut,  menurut  pendapat penulis  hakikatnya  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  permasalahan  inti,  masih  lemahnya ketahanan  nasional  Indonesia  di  kawasan  perbatasan. 5 Kenyataan  ini  dapat  dicermati dari beberapa indikator, antara lain sebagai berikut :
1. Sebagian  besar  wilayah  perbatasan  darat  di  Indonesia  memang  masih  merupakan daerah  tertinggal  disebabkan  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  ekonomi,  sosial, budaya  dan  sarana  pendukung  lainnya  sehingga  kondisi  sebagian  besar masyarakatnya  berada  dalam  kondisi  miskin.  Di  lain  pihak,  negara  tetangga (Malaysia)  telah  membangun  pusat-pusat  pertumbuhan  dan  koridor  perbatasannya melalui  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  yang  telah  memberikan keuntungan  bagi  pemerintah  maupun  masyarakatnya. Mengakibatkan  tingginya
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid,  Bab 3/2.
5 Hakikat  Konsepsi  Ketahanan  Nasional  Indonesia  adalah  pengaturan  dan  penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional di bidang Ideologi,  Politik,  Ekonomi,  Sosial,  Budaya,  dan  Pertahanan  Keamanan. Lembaga  Ketahanan Naioanal, PT. Balai Pustaka – Lemhanas, Jakarta, 1997, Hlm. 16-17.
tingkat  ketergantungan  masyarakat  perbatasan  terhadap negara  tetangga  dan menimbulkan berbagai kegiatan illegal maupun eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. 6
2. Kaburnya  garis  perbatasan  wilayah  negara  akibat  rusaknya  patok-patok  di perbatasan  Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan  Timur  menyebabkan  sekitar  200 hektare  hutan  wilayah  Republik  Indonesia  berpindah  masuk  menjadi  wilayah Malaysia.. 7
3. Banyaknya pelanggaran batas yang dilakukan WNI ataupun WNA yang diakibatkan oleh tidak jelasnya batas negara. 8
4. Penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata ringan, penyebaran  aksi  terorisme,  dan  kejahatan  internasional  lainnya  yang  melampaui batas  kedaulatan  nasional.  Terorisme,  separatisme,  dan  kejahatan  trans-nasional yang  lain  dimungkinkan  saling  berkaitan  erat  dalam  memanfaatkan  atau mengeksploitasi jalur-jalur laut di wilayah perairan Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas untuk memasuki Indonesia.. 9
5. Maraknya  kasus-kasus  pencurian  ikan  oleh  nelayan-nelayan  lokal  maupun  nelayan asing. Dari aspek lingkungan, pengelolaan sumberdaya ikan yang tidak bertanggung jawab  ini  akan  menghambat  kemajuan  sektor  perikanan  tangkap  yang berkelanjutan. 10
Khusus  kondisi  Daerah  Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  dengan  Negara Bagian Sarawak – Malaysia Timur, kecenderungan yang cukup merawankan dilihat dari aspek geografi, kondisi penduduk dan sumber daya alam :
1. Terdapat 5 wilayah kabupaten, 15 kecamatan, 98 desa, dengan luas + 23.741 km2, yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  Negara  bagian  Sarawak  Malaysia, dengan kepadatan penduduk rata-rata 8 orang / km2
2. Terdapat  sekitar  50  jalan  setapak  yang  menghubungkan  55  desa  di  Kalbar  dengan 32  kampung  di  Sarawak,  yang  disepakati  16  PLB  di  Kalbar  dan  10  di  Sarawak (2002).
3. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang resmi Entikong, menyusul PPLB Nanga Badau (operasional 2006) dan PPLB Aruk (operasional 2007).
4. Kesenjangan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berkisar antara 400 US$ Vs 4.000 US$.
5. Belum  optimalnya  koordinasi  antar  instansi  (Pusat – Daerah)  dalam  penanganan wilayah perbatasan.
6. Keterbatasan prasarana wilayah (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi) dan  sarana  sosial  (pendidikan  dan  kesehatan) sehingga diklasifikasikan  sebagai wilayah tertinggal. 11
6 Ibid, Bab 3/11.
7 Ibid, Bab 3/3.
8 Ibid, Bab II/5.
9 Ibid, Bab 3/10.
10 Ibid.
11 BAPPEDA  Kalimantan  Barat, Pembangunan  Kawasan  Perbatasan  Kalimantan  Barat – Sarawak Sebagai Beranda Depan NKRI, 2006.

## PEMBAHASAN

## A. Sumber Kewenangan
Negara  adalah  organisasi  kekuasaan  yang  menghimpun  satuan  masyarakat manusia  dalam  suatu  wilayah  tertentu  sebagai  suatu  bangsa, 12 memiliki  pemerintahan berdaulat  dan  diakui  eksistensinya  oleh  suatu  Negara/Bangsa-bangsa  lainnya  dalam pergaulan  masyarakat  Internasional. 13 Sebagai  organisasi  kekuasaan,  maka  di  dalam organisasi Negara ditentukan perangkat-perangkat, organ-organ, lembaga-lembaga, atau alat  kelengkapan  Negara  yang  menurut  teori Trias  Politica terdiri  dari  : Lembaga Legislatif,  Lembaga  Eksekutif  dan  Lembaga  Yudikatif. Ketiga  lembaga  kenegaraan tersebut  sifatnya  sangat  fundamental,  maka  harus  selalu  ada  di  dalam  suatu  Negara Hukum yang bersifat Demokratis. Sedangkan eksistensi lembaga-lembaga lainnya dapat saja  ditentukan  sesuai  dasar  filosofi,  bentuk  negara  dan  sistem  pemerintahan  yang dianut oleh suatu negara.
Meskipun  berdasarkan  amandemen  UUD  1945  penjelasan  UUD  1945  telah dihapus,  namun  pada  amandemen  ketiga  tetap  menormatifkan  “Negara  Indonesia adalah  Negara  Hukum”. 14 Makna  terdalamnya  “Negara  dan  segenap  rakyat  tunduk pada hukum”. Dengan kata lain, mewajibkan Negara dalam segala tindakannya baik ke dalam  maupun  di  luar yurisdiksinya  haruslah  senantiasa  berdasarkan  atas  hukum. Pokok  pikiran  tersebut  menjadi  norma  fundamental  bagi  pembentukan  sistem  hukum nasional  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  untuk  mengoperasionalisasikan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  ke  seluruh  pelosok  tanah air,  guna  mwujudkan  tujuan  negara  yang  dicitakan,  sebagaimana  termaktub  dalam Pembukaan  UUD  1945,  yang  menyatakan  Negara  :  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia,  dan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 15
Keempat  tujuan  Negara  itu,  memang  sudah  diupayakan  mewujud-kannya melalui  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembagunan  oleh  pemerintah  orde  lama, orde baru dan orde reformasi sekarang ini. Namun hasil-hasilnya, tetap saja dirasakan masih  belum  memuaskan.  Terutama  pembangunan  di  kawasan  perbatasan,  yang sampai kini dinilai masih menjadi daerah tertinggal dari aspek pembangunan infra dan supra struktur ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga berpengaruh negatif terhadap ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan  kewenangan  tidak  lepas  kaitannya  dengan  teori kedaulatan  yang menurut Jeans Bodin, merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat bulat,  asli,  tidak  dapat  dibagi-bagi, dan  berlangsung  terus-menerus  tanpa  terputus-
12 Tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, adat istiadat, dan atau nilai-nilai obyektif alamiah  .  Nilai-nilai  Obyektif  Alamiah:  Daratan,  Lautan  dan  Udara  dengan  segala  bentuk  kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.
13 Pengakuan eksistensi suatu  Negara yang  berdaulat oleh  Negara/bangsa-bangsa  lainnya dalam pergaulan  masyarakat  Internasional, sangat  penting  artinya  dari  segi  hukum  Internasional,  terutama untuk  menjalankan  kedaulatan  Negara  tersebut  ke  luar  yang  akan  bersentuhan  dengan  kedaulatan Negara lainnya.
14 Bab I Pasal 1 (3) Amandemen UUD 1945.
15 Selengkapnya lihat Pembukaan UUD 1945.
putus. Karena itu, meskipun pemerintah dan Kepala Negara dapat berganti-ganti, tetapi negara  dengan  kedaulatannya  tetap  ada  dan  berlangsung  terus  tanpa  terputus. 16 Demikian pula menurut Harold J. Laski bahwa: “The modern state is a sovereign state. It  is,  therefore,  independent  in  the  face  of  other  communities.  It  may  infuse  its  will towards them with a substance which need not be affected by the will of any external power.  It  is,  moreover,  internally  supreme  over  the  territory  that  it  control”. 17 Dan dalam  konteks  terbentuknya  negara-negara  konstitusional  yang  demokratis,  terdapat tiga macam kedaulatan yang berkohesif (melarut), yaitu: kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Negara.
Teori  kedaulatan  rakyat  berbasis  pada  pemikiran  Jean  Jacques  Rousseau  yang memposisikan  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  di  dalam  suatu  Negara. Tanpa  rakyat,  negara  dan  pemerintahan  tidak  mungkin  ada.  Sebab,  adanya  rakyat merupakan  salah  satu  persyaratan  pokok  dari  adanya  Negara. Konsep  kedaulatan rakyat  juga  lazim  diidentikkan  dengan  konsep  demokrasi,  yang  dimaknakan sebagai  pemerintahan  dari,  oleh  dan  untuk  rakyat. Karena  itu,  kehendak  Negara haruslah berbasis pada kehendak rakyat. 18
Sungguhpun  demikian,  agar  kehendak  rakyat  tidak  memunculkan  kekuasaan (diktator) mayoritas, dan pemerintahan negara dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, demokratis,  serta  berkeadilan,  maka  penyelenggaraan  kedaulatan  rakyat  perlu  diatur berdasarkan  atas  hukum yang  diformulasikan  ke  dalam  konstitusi  atau  hukum  dasar tertulis dari suatu negara. Pengaturan inilah  yang kemudian melahirkan paham negara hukum  atau  konstitusionalisme,  yang  menempatkan  hukum  sebagai  ketentuan  yang berdaulat atau supreme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Terkait  dengan  konsep  konstitusionalisme  di  atas,  maka  pemahaman  terhadap Negara  Hukum  Indonesia  sebagaimana  dinormatifkan  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3) amandemen UUD NRI 1945, hakikatnya memiliki karakteristik pokok sebagai berikut: 1. Berfungsi untuk mewujudkan Tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Ke IV Pembukaan UUD NRI 1945;
2. Menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  falsafah  hidup  bangsa  dan  sumber dari segala sumber hukum negara ; 19
3. Memposisikan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan negara dan hukum dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 20
4. Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar, yang  mewajibkan  penetapan  kebijakan  negara,  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dilakukan secara demokratis ; 21
16 Tudor  Jones, Modern  Political  Thinkers  And  Ideas  An  Historical  Introduction.  London:  Routledge, 2002, P. 3. Lihat pula  J.H. Price, Comperative Government, London: Hutchinson & Co, 1975. P. 26; Mark  O.  Dickerson  and  Thomas  Flanagan  (1988), An  Introduction  to  government  and  politics  A Conceptual Approach, Ontario: Nelson canada, 1988, P. 27; dan Padmo Wahjono, Ilmu Negara, Ind Hill Co, Jakarta, 1996, Hlm. 153
17 Harold J Laski, A Grammar of Politicts, George Allen & Unwin LTD, London, 1938, P.44
18 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm.121.
19 Lihat  pembukaan  UUD  1945  dan Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
20 Ibid , Pasal 3 UU No, 10 Tahun 2004.
21 Pasal 1 ayat (2) Amandemen UUD 1945
5. Adanya  lembaga-lembaga  negara  dan  badan-badan  pemerintahan  yang  berfungsi sebagai  lembaga  legislatif  (MPR  :  DPR – DPD),  eksekutif (Presiden),  yudikatif (Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi),  pengawasan  hakim  (Komisi Yudisial),  pengawas  keuangan  negara  (BPK),  penyelenggara  pemilihan  umum (KPU),  penjaga  pertahanan  dan  keamanan  (TNI – Polri),  Pembantu  Presiden (Menteri – Menteri),  Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  (Kepala  Daerah  dan DPRD), dan Bank Sentral.
6. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; 22
7. Menormatifkan  asas-asas  hukum  sebagai  acuan  imperatif  lembaga  legislatif  dan eksekutif di tingkat Pusat maupun Daerah dalam membentuk peraturan perundang- undangan yang baik. 23
8. Adanya jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan 24 mempunyai kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bersumber  dari  kedaulatan  rakyat,  kedaulatan  hukum  dan  kedaulatan  Negara, maka dapat diformulasikan berbagai bentuk dan hierarkhi kewenangan atau wewenang untuk  menyelanggarakan  urusan  pemerintahan  dan  pembangunan. H.D.  Stout menyatakan : "Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurkke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrilging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten  in  het  bestuursrechtelijke  rechtsverkeer". 25 Dari  pendapat Stout  ini, menunjukkan,  bahwa  wewenang  merupakan  pengertian  yang  berasal  dari  hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan  dengan  perolehan  dan  penggunaan  wewenang  pemerintahan  oleh  subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.
Berikutnya  menurut  F.P.C.L.  Tonnaer  :  “ Overheidsbevoegdheid  wordt  in  dit verband  opgevat  als  het  vermogen  om  positief  recht  vast  te  stellen  en  aldus rechtsbetrekkingen  tussen  burgers  onderling  en  tussen  overheid  en  te  scheppeel". 26 Artinya, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan  hukum  positif,  dan  dengan  begitu,  dapat  diciptakan  hubungan  hukum antara pemerintah dengan warga negara.
Kemudian  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek  m enyatakan  :  “ Het  begrip bevoegdheid  is  dan  ook  een  kernbegrip  in  het  staats-en  administratief  recht ”  (bahwa kewenangan  merupakan  konsep  inti  dalam  hukum  tata  negara  dan  hukum administrasi). 27 Bahwa di  dalam kewenangan, terkandung hak dan kewajiban. Hal ini juga  dikemukakan  oleh  P.  Nicolai  :  "Het  vermogen  tot  het  verrichten  van  bepaalde
22 Pasal 28A s.d. Pasal 28 J Amandemen UUD 1945.
23 Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004.
24 Ibid,  UU  No.  10  Tahun  2004,  Pasal  7  ayat  (1)  :  Jenis  dan  hierarkhi  peraturan  perundang-undangan terdiri  atas  :  1.Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  2.Undang- Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  3.Peraturan  Pemerintah;  4.Peraturan Presiden; dan 5.Peraturan Daerah.
25 H.D. Stout, de Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolw, 1994, P, 102.
26 F.P.C.L. Tonnaer, Legaal Besturen; Het Legalheitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer — Deventer, 1986, P. 265.
27 F.A.M.  Stroink  en    J.G.  Steenbeek, Inleiding  in  het  Staats-en  Administratief  Rech. Alphen  aan  den  Rijn: Samson H.D.Tjeenk Willink, 1985, P. 26.
rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid cm een bepaalde feitekke handeling te verrichten ofna te laten, of de (rechtens  gegeven)  aanspraak  op  het  verrichten  van  een  handeling  door  een  ander. Een plicht impliceert een verplichting ont een bepaalde handeling te verrichten of na te laten ”. 28
Selain  itu,  Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  dalam  bahasa  hukum  wewenang tidak  sama  dengan  kekuasaan  (macht).  Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan  kewajiban  (rechten  en  plichten).  Dalam  kaitannya  dengan  otonomi  daerah,  hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri  (zelfbesturen),  sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti  kekuasaan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sebagaimana  mestinya.  Vertikal  berarti  kekuasaan untuk  menjalankan  pemerintahan  dalam  satu  tertib  ikatan  pemerintahan  negara  secara keseluruhan. 29
Sejalan dengan pendapat Bagir Manan tersebut, R.J.H.M. Huisman menyatakan: "Een  bestuursorgaan  kan  zich  geen  bevoegdheid  toeeigenen.  Slechts  de  wet  kan bevoegdheden  verlenen. De  wetgever  kan  een  bevoegdheid  met  alleen  attribueren  aan een  bestuursorgaan,  maar  ook  aan  ambtenaren  (bijvoorbeeld  belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtekke rechtspersonen ”. 30
Simpulan  yang  dapat  ditarik  dari  pendapat  pakar  hukum  di  atas  bahwa kewenangan  hakikatnya  bersumber  dari  kekuasaan  negara  yang  diatur  berdasarkan konstitusi  atau  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  dimaknakan  sebagai kewenangan/wewenang formal (formal authority) dan difungsikan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara, pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan negara sesuai ruang lingkup dan substansi urusannya.
Selanjutnya,  dalam  doktrin  hukum  administrasi  dikenal  tiga  cara  pokok perolehan wewenang, yaitu : 31
1. Atribusi  :  Kewenangan  asli  yang  bersumber  langsung  dari  pemberian  wewenang oleh  Pembentuk  Undang  Undang  Dasar  ataupun  Pembentuk  Undang Undang kepada  Lembaga  Negara,  Badan-badan  Pemerintahan,  atau  Pejabat  Negara Pemerintahan untuk melaksanakan urusan negara/pemerintahan tertentu. Tanggung jawab  pelaksanaan  kewenangan  yang  diatribusikan  tersebut  sepenuhnya  berada pada pemegang kewenangan.
28 P. Nicolai, et. al., Bestuurecht, Amsterdam, 1994, P. 4.
29 Bagir  Manan, Wewenang  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dalam  Rangka Otonomi  Daerah, Makalah  pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2.
30 R.J.H.M.  Huisman, Algemeen  Bestuursrecht, een  Inlediding,  Amsterdam  :  Kobra,  tt,  P. 7. Lihat  pula pendapat C.J.N. Versteden, Inleiding Algemenn Bestuursrecht, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn,  1984,  P. 42. Kemudian P.  de  Haan, et.  al.,  Bestuursreht  in  de  Sociale  Rechtsstaat.  Deel  1,  Kluwer Deventer,  1986,  P.  9  yang  menyatakan  :  “ overheidsbeveegdheden  komen  niet  uit  de  lucht vallen,  zij worden  door  het  recht  genormeerd ” (wewenang  pemerintah  tidak  jatuh  dari  langit,  tetapi  ditentukan oleh hukum).
31 Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Naskah  pidato  peresmian  penerimaan  jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, Hlm. 9, 48,49,95.
2. Delegasi : Merupakan penyerahan kewenangan dari Badan, Lembaga, atau Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  satu  (delegans)  kepada  Badan/  Lembaga/Pejabat  Tata Usaha  Negara  lainnya  untuk  melaksanakan  urusan  tertentu  dengan  konsekuensi tanggung  jawab  pelaksanaan  wewenang  itu  berada  sepenuhnya  kepada  penerima delegasi (delegataris);
3. Mandat : Suatu pelimpahan kewenangan (kuasa) sementara dari Pejabat Tata Usaha Negara  Atasan  atau  Sederajat  (Mandans)  kepada  Pejabat  Tata  Usaha  Negara Bawahan  atau  Sederajat  (Mandataris)  untuk  bertindak  atas  nama  pemberi  kuasa (Mandans)  melaksanakan  urusan  tertentu,  di  mana  tanggung  jawab  pelaksanaan wewenang tersebut tetap berada pada pemberi mandat (Mandans).

## B. Kewenangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara, pada  prinsipnya  sudah  memberikan  kepastian  hukum  yang  semakin  kuat  terhadap eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara kepulauan  yang berciri nusantara, maka Indonesia  mempunyai  yurisdiksi  penuh  di  dalam  wilayahnya  dan  memiliki  hak-hak berdaulat  di  luar  wilayah  kedaulatannya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Karena  itu,  makna  wilayah  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  hakikatnya  menganut sistem :
1. Pengaturan suatu Pemerintahan negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Pemanfaatan  bumi,  air,  dan  udara  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Desentralisasi  pemerintahan  kepada  daerah-daerah  besar  dan  kecil  yang  bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 32
Substansi  pokok  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara, intinya sebagai berikut : 33
1. Ruang  lingkup  Wilayah  Negara  meliputi  wilayah  daratan,  wilayah  perairan pedalaman,  perairan  kepulauan,  laut  teritorial,  dasar  laut, dan  tanah  di  bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Hak-hak  berdaulat  Negara  Republik  Indonesia  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan.
3. Kewenangan  Pemerintah  melakukan  pengaturan  pengelolaan  dan  pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan.
4. Kelembagaan  yang  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  penanganan  Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal
32 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
seperti  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah,  penegakan  hukum  dan  kesejahteraan rakyat.
5. Keikutsertaan  masyarakat  dalam  menjaga  dan  mempertahankan  Wilayah  Negara termasuk Kawasan Perbatasan.
6. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya.
Meskipun  berdasarkanPasal  9,    Pasal  10,  Pasal  11,  dan  Pasal  12  UU  No.  43
Tahun 2008 telah diatur kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  mengelola  Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan,  namun berdasarkan  Pasal  13  penjabarannya  tetap  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah. Pada saat ini, peraturan pemerintah tersebut masih belum terbentuk (dalam proses  penyusunan).  Pengaturan  ini  bersifat  imperatif  yang  apabila  tidak  diwujudkan tentunya  akan  memiliki  dampak  yuridis  tersendiri.  Jika  dicermati  kewenangan Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  melakukan pengaturan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  wilayah  negara  serta  Kawasan  Perbatasan, berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 43 Tahun 2008, maka diperoleh gambaran umum sebagai berikut :
1. Kewenangan Pemerintah
Berdasarkan Pasal 10 UU No. 43 Tahun 2008, kewenangan Pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, adalah terfokus dalam :
a. menetapkan  kebijakan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Wilayah  Negara  dan Kawasan Perbatasan;
b. mengadakan  perundingan  dengan  negara  lain  mengenai  penetapan  Batas Wilayah  Negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan hukum internasional;
c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
d. melakukan  pendataan  dan  pemberian  nama  pulau  dan  kepulauan  serta  unsur geografis lainnya;
e. memberikan  izin  kepada  penerbangan  internasional  untuk  melintasi  wilayah udara  teritorial  pada  jalur  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan;
f. memberikan  izin  lintas  damai  kepada  kapal-kapal  asing  untuk  melintasi  laut teritorial  dan  perairan  kepulauan  pada  jalur  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan  pengawasan  di  zona  tambahan  yang  diperlukan  untuk  mencegah pelanggaran  dan  menghukum  pelanggar  peraturan  perundang-undangan  di bidang  bea  cukai, fiskal,  imigrasi,  atau  saniter  di  dalam  Wilayah  Negara  atau laut teritorial;
h. menetapkan  wilayah  udara  yang  dilarang  dilintasi  oleh  penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
i. membuat  dan  memperbarui  peta  Wilayah  Negara  dan  menyampaikan-nya kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sekurang-kurangnya  setiap  5  (lima)  tahun sekali; dan
j. menjaga  keutuhan,  kedaulatan,  dan  keamanan  Wilayah  Negara  serta  Kawasan Perbatasan.
Selain kewenangan tersebut di atas, Pemerintah juga berkewajiban menetapkan biaya  pembangunan  Kawasan  Perbatasan  dan  dapat  menugasi  pemerintah  daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi
Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  dalam  pengelolaan  Wilayah Negara  dan Kawasan Perbatasan menurut Pasal 11 UU No. 43 Tahun 2008 adalah :
a. melaksanakan  kebijakan  Pemerintah  dan  menetapkan  kebijakan  lainnya  dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
d. melakukan  pengawasan  pelaksanaan  pembangunan  Kawasan  Perbatasan  yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam  rangka  melaksanakan  kewenangan  tersebut  Pemerintah  Provinsi  juga berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Berdasarkan  Pasal  12  UU  No.  43  Tahun  2008  Pemerintah  Kabupaten/Kota dalam  pengelolaan  Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan,  Pemerintah Kabupaten/Kota, berwenang :
a. melaksanakan  kebijakan  Pemerintah  dan  menetapkan  kebijakan  lainnya  dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. menjaga dan memelihara tanda batas;
c. melakukan  koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pembangunan  di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
Dalam  rangka  melaksanakan  kewenangan  tersebut  di  atas,  Pemerintah Kabupaten/Kota  juga  berkewajiban  menetapkan  biaya  pembangunan  Kawasan Perbatasan.
4. Tugas Badan Pengelola
Selanjutnya,  jika  dicermati  ketentuan  Pasal  14  s.d.  Pasal  17  UU  No.  43  Tahun 2008,  maka  terdapat  tugas  pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan Perbatasan  yang diatribusikan  kepada  Badan  Pengelola  Nasional  dan  Badan Pengelola  Daerah.  Kedua  badan  ini  memiliki  karaktristik  sebagaimana  tersebut  di bawah ini :
a. Bahwa  untuk  mengelola  Batas  Wilayah  Negara  dan  mengelola  Kawasan Perbatasan  pada  tingkat  pusat  dan  daerah,  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. 34
b. Badan  Pengelola  Nasional  dipimpin  oleh  seorang  kepala  badan  yang bertanggung  jawab  kepada  Presiden  sesuai  dengan  kewenangannya. 35
Kedudukan,  tugas,  fungsi,  dan susunan  organisasi,  serta  tata  kerja  Badan
34 Pasal 14 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Pengelola  dan  sekretariat  tetap  di  tingkat  pusat  diatur  dengan  Peraturan Presiden. 36
c. Badan Pengelola Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab  kepada  Kepala  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya. 37 Kedudukan, tugas,  fungsi,  dan  susunan  organisasi,  serta  tata  kerja  Badan  Pengelola  dan sekretariat tetap di tingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah. 38
d. Keanggotaan  Badan  Pengelola  berasal  dari  unsur  Pemerintah  dan  pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara. 39
e. Badan  Pengelola  bertugas:  (a)  menetapkan  kebijakan  program  pembangunan perbatasan; (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (c) mengoordinasikan pelaksanaan;  dan  (d)  melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan. 40 Namun pelaksana  teknis  pembangunan  dilakukan  oleh  instansi  teknis  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya. 41
f. Hubungan  kerja  antara  Badan  Pengelola  nasional  dan  Badan  Pengelola  daerah merupakan hubungan koordinatif. 42
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Badan  Pengelola  dibantu  oleh  sekretariat  tetap yang  berkedudukan  di  kementerian  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang pemerintahan dalam negeri. 43
5. Peran Serta Masyarakat
Peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  Kawasan  Perbatasan  juga  diatur berdasarkan  Pasal  19  UU  No. 43  Tahun  2008  dalam  bentuk  :  (a)  mengembangkan pembangunan  Kawasan  Perbatasan;  dan  (b)  menjaga  serta  mempertahankan Kawasan  Perbatasan.  Peran  serta  masyarakat  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika  ketiga  konsep  kewenangan  di  atas  diaplikasikan  pada  pengaturan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah  kabupaten,  tugas  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  dan  Badan Pengelola  Perbatasan  di  daerah  dalam  pengelolaan  pembangunan  kawasan perbatasan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara Jo Peraturan Presdien Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP),  maka  dapat  dikategorikan  sebagai kewenangan atribusi.
Sungguhpun  demiikian,  pelaksanaan  kewenangan  tersebut  haruslah  dilakukan secara  terkoordinatif,  apalagi  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010 tentang  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP),  tidak  ditentukan  secara tegas  apakah  BNPP  memiliki  kedudukan  yang  sederajat  dengan  Kementerian Negara  ataupun  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian.  Peraturan  Presiden tersebut hanya menentukan :
36 Ibid. Pasal 18.
37 Ibid, Pasal 14 Ayat (2).
38 Ibid, Pasal 18.
39 Ibid, Pasal 14 Ayat (3).
40 Ibid, Pasal 15 Ayat (1).
41 Ibid, Pasal 15 Ayat (2).
42 Ibid, Pasal 16.
43 Pasal 17 UU No. 43 Tahun 2008.
a. BNPP  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Badan  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 2).
b. BNPP  mempunyai  tugas  menetapkan  kebijakan  program  pembangunan perbatasan,  menetapkan  rencana  kebutuhan  anggaran,  mengoordinasi-kan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Pasal 3)
c. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  BNPP menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan  dan  penetapan  rencana  induk  dan  rencana  aksi  pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
2) Pengoordinasian  penetapan  kebijakan  dan pelaksanaan  pembangunan, pengelolaan  serta  pemanfaatan  Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan Perbatasan;
3) Pengelolaan  dan  fasilitasi  penegasan,  pemeliharaan  dan  pengamanan  Batas Wilayah Negara;
4) Inventarisasi  potensi  sumber  daya  dan  rekomendasi  penetapan  zona pengembangan  ekonomi,  pertahanan,  sosial  budaya,  lingkungan  hidup  dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
5) Penyusunan  program  dan  kebijakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
6) Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
7) Pelaksanaan,  pengendalian  dan  pengawasan  serta  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan  pembangunan  dan  pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan Kawasan Perbatasan.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  6  ditentukan  susunan  keanggotaan  BNPP terdiri atas: a. Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum  dan Keamanan. b. Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. c. Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
d. Kepala BNPP
: Menteri Dalam Negeri e. Anggota : (1) Menteri Luar Negeri; (2) Menteri Pertahanan;
(3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (4) Menteri Keuangan; (5) Menteri Pekerjaan Umum; (7) Menteri Perhubungan; (8) Menteri Kehutanan; (9) Menteri Kelautan dan Perikanan; (10) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional;  (11) Menteri Pembangunan  Daerah  Tertinggal;  (12)  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia; (13) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (14) Kepala Badan Intelijen Negara;  (15) Kepala  Badan  Koordinasi  Survei  dan  Pemetaan  Nasional;  (16) Gubernur Provinsi terkait.
Mencermati  tugas,  susunan kedudukan  dan  keanggotaan  Badan  Nasional Pengelola Perbatasan di atas, memperlihatkan eksistensinya lebih tepat bila disebut sebagai Badan Koordinasi Pengelola Perbatasan daripada Lembaga Pemerintah Non Departemen  (Kementerian)  yang  bersifat  mandiri,  sebagaimana  diatur  Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  Jo Perubahannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002. 44
Kenyataan  tersebut  diperkuat oleh  ketentuan  Pasal  17  Keputusan  Presiden Nomor 12 Tahun 2010  yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,  BNPP  melakukan  koordinasi  dengan  badan  pengelola  perbatasan  di tingkat  daerah,  meliputi  pembinaan,  fasilitasi  dan  pengawasan.  Sedangkan penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  badan  pengelola  perbatasan  di  daerah dikoordinasi  oleh  Gubernur  dalam  kedudukannya  sebagai  wakil  Pemerintah  dan anggota  BNPP.  Selain  itu  tata  cara  hubungan  kerja  antara  BNPP  dengan  badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP.
Pada  saat  ini,  BNPP  sedang  menyusun Rencana  Induk  dan  Rencana  Aksi Pembangunan  Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan,  sebagiaimana ditentukan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, yang diprediksikan dapat  diselesaikan  dalam  tahun  2011.  Sementara Kementerian Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  sudah  selesai  menerbitkan  dokumen  Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas Wilayah  Negara  Dan  Kawasan  Perbatasan  Tahun  2011-2014,  sebagaimana diterbitkan PT. Pillar Pusaka Inti.
Persoalannya,  apakah  yang  akan  dijadikan  acuan  pelaksanaan  pembangunan kawasan perbatasan Rencana Induk bentukan BAPPENAS atau Rencana Induk dan Rencana  Aksi  bentukan  BNPP.  Hal  ini,  mencerminkan  belum  sinkronnya kewenangan  penyusunan  Rencana  Induk  dan  Rencana  Aksi  Pembangunan  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan,  setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor  43  Tahun  2008  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010. Tegasnya masih  ada  dua  lembaga  yang  berkewenangan  menyusun  Rencana  Induk  dan Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Apalagi  untuk  menyusun  dan  menetapkan  Rencana  Induk  dan  Rencana  Aksi tersebut  juga  masih  harus  disesuaikan  dengan  substansi  urusan  dan  kewenangan kelembagan  pusat  dan  daerah  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan nasional, yaitu :
44 Menurut  Keputusan  Presiden  ini,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  dimaksud  adalah  :  1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN; 2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI; 3.  Badan  Kepegawaian  Negara  disingkat  BKN;  4.  Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia disingkat  PERPUSNAS;  5.  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  disingkat  BAPPENAS;  6. Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  disingkat  BAPEDAL;  8.  Badan  Pusat  Statistik  disingkat BPS; 9. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN; 10. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;  11.  Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional  disingkat  BATAN;  12.  Badan  Intelijen  Negara disingkat  BIN;  13.  Lembaga  Sandi  Negara  disingkat  LEMSANEG;  14.  Badan  Urusan  Logistik disingkat  BULOG;  15. Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  disingkat  BKKBN;  16. Lembaga  Penerbangan  Antariksa  Nasional  disingkat  LAPAN;  17.  Badan  Koordinasi  Survei  dan Pemetaan  Nasional  disingkat  BAKOSURTANAL;  18.  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan disingkat BPKP; 19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI; 20. Badan Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  disingkat  BPPT;  21.  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal disingkat  BKPM;  22.  Badan  Pertanahan  Nasional  disingkat  BPN;  23.  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan disingkat BPOM; 24. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN; 25. Lembaga Ketahanan Nasional  disingkat  LEMHANNAS;  26.  Badan  Pengembangan  Kebudayaan  dan  Pariwisata  disingkat BP BUDPAR; 27. Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG.
a. Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  terutama berkenaan dengan substansi : (1) Pasal 9 mengenai penetapan kawasan khusus dan fungsi pemerintahan tertentu untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang;  (2)  Pasal  13  dan  Pasal  14 tentang  penyelenggaraan  urusan  desentralisasi  baik  urusan  wajib  maupun pilihan  oleh  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten  di  kawasan  perbatasannya dengan negara tetangga.
b. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  terkait  dengan  kewenangan  BAPPEDA  Provinsi  dan Kabupaten  yang  memiliki  kewenangan  atribusi  untuk  menyusun  RPJP,  RPJM dan RKP Daerah, yang juga dapat mencakup kawasan perbatasan.
c. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang.  Di  mana berdasarkan  Pasal  10  dan  Pasal  11  baik  Pemerintah  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota berwenang dalam melakukan penyelenggaraan penataan ruang yang  meliputi  pengaturan,  pembinaan,  pengawasan,  perencanaan,  dan pelaksanaannya, termasuk di kawasan perbatasan dengan  negara tetangga.
d. Undang-Undang  sektoral  lainnya  yang  menjadi  acuan  Departemen,  Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga  (Renstra-KL)  dan  RKP  Departemen/LPND  yang  juga harus  dipadukan  dengan  RPJM  dan  RKP  Badan  Pengelola  Nasisonal  maupun Badan Pengelola Provinsi dan Kabuten/Kota.
Keempat  persoalan  di  atas  layak  dicermati  dalam  proses  penyusunan  rencana dan  pelaksanaan  rencana pembangunan  di  kawasan  perbatasan  Indonesia  dengan Negara tetangga, agar benar-benar terangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia di Kawasan perbatasan dalam visi menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara Indonesia.
Kemudian, menurut Pasal 18 UU No. 43 Tahun 2008, Kedudukan, tugas, fungsi, dan  susunan  organisasi,  serta  tata  kerja  Badan  Pengelola  dan  sekretariat  tetap  di tingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Karena itu bagi Pemerintah Daerah Provinsi  yang  sebelum  diterbitkannya  UU  No.  43  Tahun  2008  telah  membentuk Badan  Pengelola  Daerah  Kawasan  Perbatasan,  tentunya  wajib  merevisi  atau menggantinya sesuai ketentuan UU No. No. 43 Tahun 2008.

## KESIMPULAN
Secara  normatif,  pengaturan  kewenangan  pengelolaan  pembangunan  kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara  dan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010 tentang  BNPP  dapat  dikatakan sudah  cukup  jelas  dan  akan  mampu  mendorong percepatan  pelaksanaan  pembangunan  kawasan  perbatasan  sebagai  beranda  depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akan  tetapi,  berhasil  tidaknya  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  secara kongkret  di  kawasan  perbatasan sangat  tergantung  pada  efektifitas  pelaksanaan kewenangan  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota,  dan  badan pengelola  dalam  menyusun  Rencana  Induk,  Rencana  Aksi,  Ketersediaan  Anggaran,
Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasinya secara obyektif, konsekuen, konsisten serta berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur :
BAPPEDA  Kalimantan  Barat,  Pembangunan  Kawasan  Perbatasan  Kalimantan  Barat – Sarawak Sebagai Beranda Depan NKRI, Pontianak, 2006.
Bagir Manan, 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi
Daerah,  Makalah  pada  Seminar  Nasional,  Fakultas  Hukum  Unpad, Bandung.
de  Haan,  P.  et.  al.,  1986.  Bestuursreht  in  de  Sociale  Rechtsstaat.  Deel  1,  Kluwer Deventer.
Dickerson.  Mark  O.  and  Thomas  Flanagan,  1988.  An  Introduction  to  government  and politics A Conceptual Approach, Ontario: Nelson Canada.
Huisman, J.H.M. tt. Algemeen Bestuursrecht, een Inlediding, Amsterdam : Kobra.
Jones,  Tudor.  2002.  Modern  Political  Thinkers  And  Ideas  An  Historical  Introduction.
London: Routledge.
Lembaga Ketahanan Naioanal,1997.  PT. Balai Pustaka – Lemhanas, Jakarta.
Nicolai, P. et. al., 1994. Bestuurecht, Amsterdam. Padmo Wahjono, 1996. Ilmu Negara, Ind Hill Co, Jakarta.
Philipus  M.Hadjon,  1994.  Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan  Yang  Bersih,  Naskah  pidato  peresmian  penerimaan jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas
Airlangga, Surabaya.
Price, J.H. 1975. Comperative Government, London: Hutchinson & Co.
Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas  Wilayah Negara  Dan  Kawasan  Perbatasan,  2011-
2014, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  PT.Pillar  Pusaka  Inti,  Jakarta, Desember, 2010.
Soehino, 1980. Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta. Stout, H.D. 1994. de Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolw. Stroink,  F.A.M.  en  J.G.  Steenbeek,  1985.  Inleiding  in  het  Staats-en  Administratief
Rech. Alphen aan den Rijn: Samson H.D.Tjeenk Willink.
Tonnaer,  F.P.C.L.  1986.  Legaal  Besturen;  Het  Legalheitsbeginsel,  Toetssteen of
Struikelblok?,  dalam  Bestuur  en  Norm,  Bundel  Opstellen  Opgedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer — Deventer.
Versteden,  C.J.N.  Inleiding  Algemenn  Bestuursrecht,  Samson  H.D.  Tjeenk  Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.

## Daftar Perundang-undangan :
Amandemen UUD 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan.