## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Oleh : Supriyanto 1
Abstract  :  Law  No. 3  Year 1997 on  Juvenile  Court governing  the protection of  children by giving preferential  treatment on  juvenile delinquents, but the  imposition of penalty is not the only effort to educate juvenile delinquents. Forward required the criminal justice system for children is not oriented to punishment but rather aim to educate and nurture children for the welfare of juvenile delinquents.
Keywords : criminal justice system, child protection

## A.PENDAHULUAN
Anak adalah generasi penerus bangsa  yang selayaknya mendapatkan perhatian dan perlindungan.  Di  tangan  anak-anaklah  pembangunan  bangsa  dan  negara  diserahkan,  oleh karena itu negara harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Meskipun disadari bahwa  anak  adalah  generasi  yang  akan  menjadi  penerus  bangsa,  namun  di  beberapa pemberitaan  media  seringkali  ditemui  anak-anak  justru  menjadi  korban  perlakuan  yang tidak  semestinya  dari  orang  tua.  Tidak  sedikit  pula  anak-anak  yang  terlibat  kejahatan dengan  berbagai  alasan.  Fenomena  kenakalan  anak  akhir-akhir  ini  tampaknya  membuat orang tua dan masyarakat khawatir, karena  dari beberapa pemberitaan di media fenomena ini menunjukkan peningkatan.
Negara  menyediakan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  anak  baik  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  anak  yang  menjadi  pelaku tindak pidana maupun peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Konvensi Hak Anak  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  dalam  Keppres  No.36  tahun  1990  dan  UU  No  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  mengatur  tentang  perlindungan  hak  bagi  anak yang  berkonflik  dengan  hukum.  Lebih  spesifik  disebut  sebagai  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  setiap  anak  yang  disangka, didakwa  atau  yang  telah  dinyatakan  bersalah  melanggar  hukum pidana  yang  berlaku, dan setiap anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam suatu tindak pidana. Terhadap anak
1 Dosen Fakultas Hukum
yang menjadi pelaku tindak pidana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Secara formal aturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah disediakan,  namun  apakah  dalam  kenyataannya  hak-hak  anak  cukup  mendapatkan perhatian khususnya dalam sistem peradilan pidana?

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Anak
Agar lebih memahami arti dan makna tindak pidana anak perlu dikemukakan siapa yang disebut anak. Batasan  tentang anak dapat  diformulasikan dari aspek  hukum maupun non  hukum (psikologis atau sosiologis). Batasan anak dari aspek hukum lazim didasarkan pada  batas  usia  seseorang.  Penelusuran  batasan  anak  di  beberapa  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  terdapat beragam  batasan  usia  seseorang  yang disebut  anak.  Pasal 330 BW menyatakan bahwa batasan seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21  tahun  dan  belum  kawin.  Pasal  6  ayat  (2)  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menentukan syarat perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Pasal ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah di bawah kekuasaan orang tuanya. Pasal ! ayat (2) UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang  yang belum berusia  21  tahun  dan  belum  pernah  kawin.  Sedangkan  Konvensi  Hak  Anak  yang diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  nelalui  Keppres  No  36  Tahun  1990  menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39  Tahun  1999 Tentang  Hak-hak  Asasi  Manusia  diatur bahwa  anak  adalah  seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  berumur  di  bawah  18  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Apabila  dicermati,  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dikutip terlihat  bahwa  UU  yang  merupakan  produk  lama  masih  kental  dipengaruhi  oleh  BW, sedangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  produk  baru  cenderung menganut  batasan  yang  ada  dalam  konvensi  hak  anak.  Demikian  pula  dalam  UU  No  3 Thun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak,  ditentukan  bahwa  batas  atas  seorang  anak  dapat diajukan ke persidangan adalah sebelum18 tahun.
Jika  dipandang  dari  sudut  pandang  psikologis,  kondisi  kejiwaan  seorang  manusia, dalam rentang pertumbuhannya dapat dikategorikan menjadi (a) anak ( usia kurang dari 12 tahun), (b) remaja dini (12 tahun-di bawah 15 tahun), (c) remaja penuh ( 15-18 tahun), (d) dewasa  muda  (18-21  tahun),  dan  (e)dewasa  (di  atas  21  tahun).  Secara  kejiwaan,  anak berada  dalam  tahap  serba  belajar,  belajar  membedakan  salah  an  benar,  belajar menyesuaikan  diri  dengan  teman  sebaya,  belajar  mengembangkan  pengertian-pengertian yang  diperlukan  untuk  kehidupannya  sehari-hari,  belajar  mengembangkan  pengertian moral  dan  tata  nilai  kemasyarakatan.  Remaja  dini  memiliki  kecenderungan  sibuk menguasai tubuhnya, mencari  identitas dalam  keluarga, kepekaan  sosial tinggi, solidaritas pada  teman  tinggi  dan  mencari  popularitas,  minat  keluar  rumah  tinggi.  Remaja  penuh menunjukkan  sifat-sifat  sudah  dapat  menerima  kondisi  tubuhnya,  dapat  menikmati kebebasan  emosionalnya,  mampu  bergaul,  sudah  menemukan  identitas  dirinya, penyesuaian  perilakunya  dengan  nilai-nilai  keluarga  dan  kemasyarakatan.(Elizabeth  B Hurlock,2000:207-209)
Anak  nakal merupakan istilah  yang digunakan oleh UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency. Istilah  ini  bila  diterjemahkan  secara  harafiah  adalah  kejahatan  anak.  Istilah  ini  dianggap sangat  kejam  dan  dikhawatirkan  akan  melahirkan  “stigma”  pada  anak,  demikian pandangan  para  pakar  ilmu  perilaku  (psikologi).  Atas  dasar  itu  Fuad  Hasan  seorang psikolog mengusulkan  istilah  kenekalan remaja, kenakalan anak atau perilaku delinkuensi anak.(  Paulus  Hadisuprapto,  Makalah  UNISRI)  Pasal  1  butir  1  menentukan  bahwa  anak adalah  orang  yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah  mencapai  8  (delapan  )  tahun  tetapi belum  mencapai  18  (delapan  belas  )  tahun  dan  belum  pernah  kawin.  Sedangkan  yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak  baik  menurut  peraturan  perundang- undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat. Meskipun anak nakal mengandung dua pengertian, tetapi yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang melakukan tindak pidana.
1. Hak-Hak  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  Menurut  UU  No  3  Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diberlakukan beberapa kekhususan, yaitu antara lain:
a. Aparat  penegak  hokum  yang  khusus  mulai  dari  tingkat  penyidikan  hingga pemeriksaan tingkat kasasi.
b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
c. Ancaman  pidana  dan  bentuk  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  pada  anak ditentukan berbeda dengan orang dewasa.
d. Bentuk sanksi pidana  yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah penjatuhan pidana dan tindakan. Penjatuhan pidana dapat berupa pidana pokok yang terdiri atas  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda  atau  pidana  pengawasan.
Sedangkan  pidana  tambahan  dapat  berupa  perampasan  barang  tertentu,  atau pembayaran  ganti  rugi.  Tindakan  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  anak  nakal yaitu  dikembalikan  pada  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh,  diserahkan kepada  Negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan  dan  latihan  kerja  atau diserahkan  kepada departemen social  kemasyarakatan  yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
e. Pemeriksaan  tersangka  anak  harus  dilakukan  dengan  suasana  kekeluargaan, meminta  pertimbangan/  saran  pembimbing  kemasyarakatan  dan  ahli pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa,  ahli  agama,  atau  petugas  kemasyarakatan lainnya. Selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi.
f. Penahanan  boleh  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  anak  dan masyarakat,  tempat  penahanan  harus  dipisahkan  dari  tempat  tahanan  orang dewasa  dan  selama  dalam  penahanan  pihak  kepolisian  harus  tetap  menjamin kebutuhan jasmani,rohani, dan social anak.
g. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hokum dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak itu ditangkap atau ditahan kepada orang tua tersangka, wali atau orang tua asuh.
h. Anak  didik  pemasyarakatan  harus  dalam  lembaga  pemasyarakatan  anak. Selama  dalam  lembaga  tersebut  anak  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan.
i. Pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  apabila  pidana  penjara  yang dijatuhkan  paling  lama  2  tahun  dan  dibimbing  oleh  Balai  Pemasyarakatan  dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
Meskipun  anak  melakukan  tindak  pidana,  anak  tersebut  tetap  harus  mendapatkan perlindungan. Menurut Anthony M Platt seperti dikutip oleh Marlina (2009:59) prinsip dari perlindungan  terhadap  anak  adalah:  (a)  anak  harus  dipisahkan  dari  pengaruh  kerusakan penjahat dewasa, (b) anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi  perlindungan  yang  baik,  (c)  perbuatan  anak  nakal  harus  diupayakan  untuk  tidak dihukum  ,  kalaupun dihukum  harus  dengan  ancaman  hukuman  yang  minimal  dan  bahkan penyidikan  tidak  diperlukan  karena  terhadap  anak  harus  diperbaiki  bukan  dihukum,  (d) terhadap  anak  bakal  tidak  ditentuka  hukuman  baginya,  karena  menjadi  narapidana  akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman, (e) hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara  yang lebih, (f) penjara terhadap anak dihindarkan dari  bentuk  penderitaan  fisik  yang  buruk,  (g)  program  perbaikan  yang  dilakukan  lebih bersifat  keagamaan,  pendidikan,  pekerjaan,  tidak  melebihi  pendidikan  dasar,  (h)  terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik dan terarah.

## 2. Penyelidikan dan Penyidikan Perakara Anak Nakal
UU  No  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukun  Acara  Pidana mengatur  wewenang  kepolisian  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang selanjutnya  diatur  dalam  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  dan  petunjuk  teknis  (juknis) kepolisian.  Aturan  tersebut  menjadi  pedoman  bagi  setiap  anggota  polisi  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hokum,  disamping  juklak  dan  juknis  yang  dimiliki,  polisi  juga memiliki “buku saku untuk polisi” (Apong Herlina et al, 2004)
Dalam  melakukan  penangkapan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hokum,  polisi memperhatikan  hak-hak  anak  dengan  melakukan  tindakan  perlindungan  seperti memperlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah, memperlakukan anak dengan arif, santun  dan  bijaksana  dan  tidak  seperti  terhadap  pelaku  dewasa.  Saat  melakukan penangkapan segera memberitahu orang tua atau walinya.
Dalam proses penyidikan, penyidik tidak boleh melakukan kekerasan dan tindakan tidak  wajar  terhadap  anak  karena  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  trauma  pada  anak. Penyidik  juga  tidak  boleh  menggunakan  kata-kata  yang  memberi  label  buruk  pada  anak seperti  “pencuri”,  “pembohong”,  “maling”  dan  sebagainya.  Penyidik  juga  harus  menjaga kesabaran dan menjaga emosi dalam melakukan  wawancara terhadap anak. Penyidik  juga
tidak  boleh  menggunakan  kekuatan  badan  atau  fisik  atau  perlakuan  kasar  lainnya  yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.
Menurut  beberapa  kriminolog,  stigmatisasi  yang  dihasikan  sebagai  akibat  dari penangkapan  yang  dilanjutkan  dengan  penahanan  oleh  kepolisian  pada  kenyataannya mamaksa penyimpangan perilaku pada seseorang. Stigmatisasi ini menjadi factor perantara dan  penguat untuk  karir delinkuensi pada anak di masa  yang akan  dating, akibatnya anak yang ditahan mempunyai sifat atau perilaku delinkuensi di masa depan. (Marlina,2009:94). Menurut  Linda  Hancock  dalam  Marlina  (2009:92),  dalam  penanganan  terhadap  kasus anak,  polisi  dapat  melakukan  tindakan  diskresi  atau  tanpa  melakukan  proses  lanjutan dengan  hanya  memberikan  peringatan  lisan  saja.  Tindakan  pembebasan  terhadap  anak dilakukan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak tanpa pemenjaraan, sehingga anak dapat kembali hidup normal tanpa harus dipenjara.
Di  Australia,  polisi  dalam  menangani  anak  yang  ditangkap  karena  melakukan tindak  pidana  mempersiapkan  3  (tiga)  alternative  tindakan  yang  dapat  diambil.  Tindakan polisi  tersebut  termasuk  dalam  tindakan  diversi  yaitu  peringatan  informal,  peringatan formal  dan  perundingan.  Berkenaan  dengan  pelaku  anak,  polisi  dianjurkan  untuk melakukan  tindakan  terbaiknya  yaitu  peringatan  informal.  (Louis  P.  Carney  dalam Marlina,2009:95)

## 3. Penuntutan Perkara Anak Nakal
Setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik,  Penuntut  Umum  harus  segera mempelajari  dan  menelitinya,  dan  dalam  tempo  7(tujuh)  hari  ia  wajib  memberitahukan kepada  penyidik  apakah  hasil  penyidikan  tersebut  sudah  lengkap  atau  belum.  Jika  hasil penyidikan  belum  lengkap,  maka  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
Kondisi  yang  cukup  mengkhawatirkan  adalah  selama  anak  berada  dalam pelimpahan  pihak  penyidik  kepada  kejaksaan,  kejaksaan  melakukan  hal  yang  sama  yaitu melakukan  penahanan.  Penahanan  yang  dilakukan  merupakan  suatu  tandakan  yang seharusnya  dihindarkan  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Secara Internasional upaya untuk menghindarkan penahanan yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan anak diatur dalam Butir 13 The Beijing Rules.

## 4. Persidangan Anak Nakal
Pasal 47 UU Pengadilan Anak, untuk  kepentingan  pemeriksaan, hakim berwenang mengeluarkan  surat  perintah  penahanan  anak  paling  lama  15  (limabelas)  hari,  jika  belum selesai diperpanjang penahanannya hingga 30 (tiga puluh) hari. Selama proses persidangan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa anak, anak berada dalam penahanan. Hal ini semestinya menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali kondisi kejiwaan  dan  perkembangan  anak.  Lamanya  proses  pengadilan  ini  membuktikan  bahwa UU  No  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  belum  sesuai  dengan The  Beijing  Rules sebagai pedoman peradilan anak di dunia. (Marlina, 2009:108)
Hakim yang memeriksa perkara anak, dalam putusannya masih menjatuhkan pidana penjara  kepada  anak.  Alasan  pengadilan  menjatuhkan  putusan  berupa pemidanaan  adalah karena  terdakwa  terbukti  memenuhi  unsure-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Hal tersebut  tidaklah  salah  karena  Undang-Undang  Pengadilan  Anak  mengatur  hal  tersebut. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan contoh di Inggris pada era tahun 1980, jalannya system peradilan pidana bagi anak didasarkan pada sebuah filosofi anti pemenjaraan (anti custody) .  Dengan  kata  lain  system  peradilan  yang  dilaksanakan  berusaha  menghindarkan anak  dari  masuk  penjara.  Cara  yang  ditempuh  oleh  hakim  dilakukan  dengan  system manajemen  yang  baik  yang  sesuai  untuk  anak  yang  diputus  dalam  pengadilan  seperti ketersediaan  lembaga  social  yang  mengurusi  masalah  anak  bermasalah,  keluarga  yang dapat  mengayomi  kembali  anaknya  dan  masyarakat  yang  bekerja  sama  untuk menyelesaikan konflik anggotanya (contoh restorative justice ). Jadi hakim dapat berusaha semaksimal mungkin agar anak dapat diselamatkan dari pemenjaraan.(ibid.:110)

## 5. Tahap Eksekusi Putusan Hakim
Berbicara  masalah  hokum  pidana  akan  selalu  terbentur  pada  suatu  titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan  anak,  tetapi  di  pihak  lain  ternyata  memberikan  hukuman  berupa  penderitaan kepada pelaku. (Bambang Poernomo, 1986:103)
Pelaksanaan  pidana  bagi  para  pelaku  kejahatan  yang  berupa  perampasan  kemerdekaan tidak lagi menggunakan system penjara, melainkan dengan system pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan  dicetuskan  oleh  Sahardjo.  Menurut  Sahardjo  tujuan  pidana  penjara disamping  menimbulkan  rasa  derita  pada  narapidana  karena  kehilangan  kemerdekaan
bergerak,  membimbing  narapidana  agar  bertaubat  dan  mendidiknya  menjadi  anggota masyarakat yang baik.
Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari  mengulangi  perbuatan  pidana  yang  pernah  dilakukannya  dan  tetap  dapat  menjalani kehidupan  dengan  normal.  Program  yang  dibuat  dalam  lembaga  pemasyarakatan  lebih mengutamakan kerja social dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan.
Anak yang dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi 3(tiga) kelompok yaitu:
a. Anak  pidana,  yakni  anak  yang  dinyatakan  bersalah  oleh  pengadilan  dan  dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.
b. Anak  Negara,  yakni  seorang  anak  yang  diputus  bersalah  oleh  pengadilan  yang diserahkan pada Negara untuk dididik sampai dengan 18(delapan belas) tahun.
c. Anak  sipil,  yakni  anak  yang  berdasarkan  permintaan  orang  tua/  walinya memperoleh  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri,  dititipkan  ke  lembaga pemasyarakatan khusus anak.
Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No.02-PK04.10  Tahun  1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, pembinaan narapidana anak dilakukan melalui 4(empat) tahap  yaitu, (a) tahap maximum security yaitu antara 0 sampai 1/3 masa pidana.  Tahap  ini  dimulai  dengan  tahap  admisi  dan  orientasi  yaitu  sejak  anak  memasuki lembaga  dengan  kelengkapan  surat-surat.  Kegiatan  tang  dilakukan  berupa  pengenalan lembaga, pengenalan petugas lembaga, penjelasan mengenai hak dan kewajiban anak didik di lembaga, (b) tahap medium security yang dilaksanakan pada saat 6 bulan pertama untuk anak  Negara  dan  sipil  dan  untuk  narapidana  anak  dilakukan  antara  1/3  sampai  ½  masa pidana. Pada tahap ini narapidana telah memperoleh pendidikan umum, pendidikan mental, pendidikan social budaya, pendidikan  kepribadian, ketrampilan, dan bekerja dalam Lapas, (c)  tahap  asimilasi  yaitu  narapidana  mendapatkan  pembinaan  dengan  kesempatan  untuk melakukan kerja pada tempat latiha milik Lapas di luar lingkungan Lapas seperti kegiatan perkebunan di luar Lapas, (d) tahap integrasi dilaksanakan terhadap anak Negara dan anak sipil  pada  6(enam)  bulan  keempat,  sedangkan  pada  narapidana  anak  dilaksanakan  setelah menjalani  2/3  masa  pidana  sampai  habis  masa  pidananya.  Pada  tahap  ini  pengawasan sangat  minimum  dan  bagi  anak  yang  telah  benar-benar  sadar  dan  berkelakuan  baik
berdasarkan  pengamatan  tim  pengamat  pemasyarakatan,  mereka  dapat  mengusulkan  cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pelepasan bersyarat.
Lamanya  pembinaan  di  Lapas  ditentukan  oleh  status  anak  tersebut.  Anak  Negara paling  lama  menjalani  masa  pembinaan  sampai  usia  18  tahun,  anak  didik  dengan  status narapidana sampai usia 21 tahun. Setelah  anak berusia 21 tahun harus menghabiskan sisa masa pidana di Lapas dewasa.
UU No 3 Tahun1997 Tentang Pengadilan Anak telah memberikan perlakuan  yang khusus  kepada  anak  dengan  mengatur  hak-hak  anak  yang  menjadi  subyek  tindak  pidana, namun  apakah  hak-hak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut  telah  cukup memberikan perlindungan dan  jaminan bagi  kesejahteraan  anak? Keterlibatan  anak dalam system peradilan pidana  yang berakhir dengan penjatuhan pidana bukanlah  hal  yang tepat bagi anak. Bukan tidak mungkin anak yang dididik di Lapas anak justru akan menjadi anak yang  semakin  nakal  karena  dalam  menjalani  pidananya  anak  bertemu  dengan  anak  lain dengan berbagai karakter sehingga dapat terjadi proses semacam “sekolah kejahatan”.
Hukuman  yang  terbaik  bagi  anak  dalam  peradilan  pidana  bukanlah  hukuman penjara,  melainkan  tindakan  ganti  rugi  menurut  keseriusan  tindak  pidananya.  “Ganti  rugi (restitution) yang  dimaksud  adalah  sebuah  sanksi  yang  diberikan  oleh  system  peradilan pidana/pengadilan  yang  mengharuskan  pelaku  membayar  sejumlah  uang  atau  kerja (service) , baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan)”(Marlina,2009:156)
Menurut  Clemens  Bartollas  seperti  dikutip  Marlina  (2009)  ganti  rugi  yang  paling sesuai  untuk  anak  adalah  kerja  proyek  masyarakat  dibandingkan  dalam  bentuk  ganti  rugi berbentuk  uang,  karena  pada  umumnya  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  mengganti rugi uang terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin atau homeless . Seorang anak yang diputus untuk mengganti kerugian oleh pengadilan dapat dimasukkan dalam program kerja secara  kelompok  dengan  teman-teman  yang  lain.  Ganti  rugi  dengan  kerja  proyek  akan melatih  anak  untuk  bersikap  jujur  dan  bertanggung  jawab  atas  hukuman  yang  diberikan kepadanya.  Bentuk  dari  hukuman  berupa  sanksi  ganti  rugi  ini  sangat  diperlukan  dalam pelaksanaan  hokum  pidana  untuk  anak  dalam  rangka  perlindungan  bagi  anak  yang berkonflik dengan hokum.
Menurut  hemat  penulis  penjatuhan  pidana  kepada  anak  yang  melakukan  tindak pidana  bukanlah  solusi  yang  tepat  bagi  anak.  Seyogyanya  system  peradilan  pidana  bagi
anak  nakal  tidak  dilepaskan  dari  tujuan  utama  mewujudkan  perlindungan  dan kesejahteraan bagi anak  yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan social.
Menurut  Lady  Wotton,  tujuan  dari  hokum  pidana  untuk  mencegah  terjadinya perbuatan-perbuatan  yang  dapat  merusak  masyarakat  dan  bukanlah  untuk  membalas kejahatan  yang  telah  dilakukan  pembuat  di  masa  lampau  dan  doktrin  yang  telah  berlaku secara  konvensional  ini  telah  menempatkan mens  rea di  tempat  yang  salah. Mens  rea hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang  akan  diambil  untuk  mencegah  terulangnya  kembali  perbuatan-perbuatan  yang terlarang  itu.  Adalah  juga  tidak  logis  untuk  menjadikan mens  rea bagian  dari  definisi tentang  kejahatan  dan  suatu  syarat  mutlak  pula  bagi  pertanggungjawaban  pembuat  itu terhadap tindakan-tindakan  yang  harus diterimanya, jika tujuan dari  hokum pidana adalah pencegahan. (Roeslan Saleh, 1982:30)
Dalam system peradilan pidana, tujuan pidana bagi anak adalah untuk memulihkan keadaan  jiwa  anak  yang  telah  tergoncang  akibat  tidak  pidana  yang  dilakukannya.  Jadi tujuan  pidana  bagi  anak  bukanlah  semata-mata  untuk  membalas  perbuatan  anak  dengan menghukum  anak  tersebut,  tetapi  juga  bertujuan  untuk  menyadarkan  kembali  anak  yang telah  melakukan  perbuatan  yang  keliru  atau  menyimpang.  Oleh  karena  itu  penjatuhan pidana  bagi  anak  bukanlah  merupakan  satu-satunya  upaya  untuk  membina  dan  mendidik anak  pelaku  tindak  pidana.  Kerjasama  yang  sinergis  antara  orang  tua,  masyarakat  dan Negara  sangatlah  diperlukan  dalam  upaya  untuk  membina  dan  mendidik  anak  yeng menjadi pelaku tindak pidana.

## C.  KESIMPULAN
Dalam  system  peradilan  pidana,  anak  mendapatkan  perlakuan  yang  khusus sebagaimana diatur UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam praktek masih banyak  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  harus  menjalani  proses  penyelesaian  perkara pidana  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  siding  pengadilan hingga  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Di  masa  yang  akan  datang  diperlukan  suatu system penanganan anak nakal yang tidak berorientasi pada penjatuhan pidana tetapi lebih berorientasi pada pembinaan terhadap anak agar anak kembali menjadi anggota masyarakat yang  baik.  Sistem  tersebut  perlu  diformulasikan  secara  tegas  dalam  Undang-Undang Pengadilan Anak yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Apong  Herlina  et  al,  2004, Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  dengan Hukum, UNICEF, Jakarta
Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan , Liberty, Yogyakarta
Elizabeth  B  Hurlock, Development  Psychology,  A  Life-span  Approach (Terjemahan Ridwan  Max  Sijabat, Psikologi  Perkembangan,  Suatu  Pendekatan  Sepanjang Rentang Kehidupan Ed V, 2000, Erlangga, Jakarta)
Marlina,  2009, Peradilan  Pidana  Anak di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice , Refika Aditama, Bandung
Paulus  Hadisuprapto, Kenakalan  Anak  dan  Penanggulangannya  di  Indonesia, Makalah Seminar Nasional, UNISRI, Surakarta
Roeslan Saleh, 1982 , Pertanggungjawaban Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta
UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
KUHP
KUHAP