TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 1 Maret 2020: TheJournalish Hal. 001-011

## DUKUNGAN KOLEKTIF CIVIL SOCIETY DALAM PENGARUSUTAMAAN GERAKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA
Mia Sarmiasih (1) , Prawira Yudha Pratama (2)
(1) Magister Departement of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
(2) Postgraduate of Social Science Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Email Korespondensi: Miasarmiasih96@gmail.com
Abstrak: Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  dukungan  kolektif civil  society (masyarakat  sipil) dalam  pengarusutamaan  gerakan  anti  korupsi  di  Indonesia.  Tulisan  ini  menggunakan  perspektif  society  dalam mendorong kebijakan pemberantasan korupsi. Selama ini masalah korupsi bukan saja masalah kurang tegaknya aturan  hukum,  melainkan juga  masalah  moralitas  warga negara (citizens) yang harus  mendapatkan pendidikan karakter sejak dini melalui berbagai upaya strategis. Gerakan anti korupsi berbasis kolektif society salah satunya telah dilakukan oleh Muhammadiyah  melalui Madrasah  Anti Korupsi (MAK)  yang diiniasiasi Pimpinan Pusat Pemuda  Muhammadiyah  dengan  membawa  beberapa  agenda  program  yaitu  pendidikan  anti  korupsi,  advokasi anti  korupsi  dan  pengawasan  anti  korupsi.  Namun,  ketiganya  belum  berjalan  secara  maksimal  sehingga dibutuhkan akselerasi gerakan anti korupsi dengan program Serikat Gerakan Anti Korupsi (SE-GANKIN) yang memilik 3 langkah teknis yaitu kolaborasi dengan kelompok sosial, membuat situs website kanal bersama, dan membuat media berbasis aplikasi online.
Kata kunci; Civil Society; Madrasah Anti Korupsi; Gerakan Anti Korupsi;
Abstract: This paper aims to see how the collective support of civil society (civil society) in mainstreaming the anti-corruption  movement  in  Indonesia.  This  paper  uses  the  perspective  of  society  in  encouraging  policies  to eradicate corruption. So far, the problem of corruption is not only a matter of lack of upholding the rule of law, but also a problem of morality of citizens (citizens) who must get character education early on through various strategic  efforts.  One  of  the  community-based  anti-corruption  movements  has  been  carried  out  by Muhammadiyah  through  the  Anti-Corruption  Madrasah  (MAK)  which  was  initiated  by  the  Muhammadiyah Youth  Center  Leadership  by  carrying  out  several  program  agendas  namely  anti-corruption  education,  anti- corruption  advocacy  and  anti-corruption  supervision.  However,  the  three  have  not  run  optimally  so  that  the anti-corruption  movement  acceleration  is  needed  with  the  Anti-Corruption  Movement  Union  (SE-GANKIN) program which has 3 technical steps, namely collaboration with social groups, creating joint channel websites, and making media based on online applications.
Keywords: Civil Society; Anti-Corruption Madrasa; Anti-Corruption Movement;
Article History : Received: 21-01-2020; Revised: 23-02-2020; Accepted: 05-03-2020

## PENDAHULUAN
Artikel ini akan membahas keterlibatan dukungan civil society dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia dengan menggunakan persepektif society based.  Bercermin pada Indonesia korupsi sudah menjalar bak virus yang kemudian masuk ke dalam tradisi budaya. Korupsi merupakan masalah  kronis  bagi  bangsa  Indonesia  yang  menimbulkan  banyak  kerugian  keuangan  negara.  Hasil kajian  Indonesia Corruption  Watch (ICW)  menyebutkan  kerugian  negara  akibat  korupsi  pada  tahun 2018  mencapai  9,29  triliun  (Kompas.com,  2019).    Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  corruptio  atau corruptus.  Arti  harfiah  dari  kata  itu  ialah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  di suap, dan tidak bermoral (Hamzah, 2015). Menurut pasal 2 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001  korupsi  adalah  setiap  orang  yang  secara  sadar  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian  negara.  Pandangan  Komisi  Pemberantantasan  Korupsi  (KPK)  menjelaskan  jenis
2015; 57 2016; 99 2017; 121
2018; 199
2015 2016 2017 2018 jumlah
jumlah
korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut diantaranya: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang,  dan  benturan  kepentingan  dalam pengadaan serta gratifikasi.
Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengadopsi konsep Governance dimana di dalamnya melibatkan negara (state), pasar (market) dan masyarakat sipil (civil society) dalam menjaga stabilitas negara.  Kehadiran  negara  dengan  kekuatan  otoritasnya  memberikan  seperangkat  kebijakan  publik untuk  mengatur  struktur  sosial  masyarakat.  Adanya  pasar  tujuannya  untuk  mendapatkan  profit sebanyak-banyaknya  dengan  cara  melakukan  aktivitas  ekonomi  di  dalam  arena  sebuah  negara, sedangkan adanya civil society bertujuan untuk  mengontrol dan memastikan bahwa aktivitas negara dan  pasar  memiliki  orientasi  untuk  kesejahteraan  dan  mendukung  proses  demokratisasi.  Namun, diantara ketiganya belum ada titik keseimbangan (Equilibrium). Negara adalah arena kontestasi yang dapat  di  tarik-menarik  dan  dimanipulasikan  oleh  sejumlah  aktor  dengan  memanfaatkan  aturan  dan regulasi untuk kepentingan individu dari beragam kelas sosial salah satunya dengan melakukan tindak kejahatan korupsi. Selain dari itu, relasi antara negara dan pasar cenderung berkoalisi untuk bagi-bagi keuntungan, dimana negara dilemahkan secara hukum melalui transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para  pemilik  modal  dan  kalangan  oligarki  (jaringan  bisnis).  Artinya  kualitas  penegakan  hukum  di Indonesia  sangat  lemah,  ditandai  kasus  suap  menyuap  yang  sudah  menjadi  tradisi  mengakar  kuat dalam basis jaringan pembisnis dari aktivitas ekonomi. Dampak dari ini dibutuhkan pengawasan dan kontrol dari masyarakat setiap waktu untuk pro aktif dalam upaya pencegahan guna menekan rutinitas berjamurnya  kasus  korupsi  di  Indonesia.  Menurut  data  KPK  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan instansi sejak tahun 2015 sampai 2018 kasus korupsi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada  tahun  2015  sebanyak  57  kasus,  naik  pada  tahun  2016  sebanyak  99  kasus,  disusul  pada  tahun 2017 sebanyak 121 kasus, kemudian terakhir pada tahun 2018 sebanyak 199 kasus. Adapun instansi yang  paling  banyak  kasusnya  yaitu  berada  di  lingkungan  pemerintahan  kabupaten/kota  dan kementerian/lembaga (www.kpk.go.id) lihat gambar 1.

## Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (Penulis, 2019)
Korupsi bukan lagi perdebatan masalah aturan regulasi ataupun kebijakan, yang dimana negara sudah memberikan kebijakan melalui produk penegakan hukumnya, melainkan lebih dari itu korupsi merupakan  masalah  moralitas  kewarganegaraan  (citezens)  yang  seharusnya  didukung  oleh  basis pendidikan  karakter  sedini  mungkin  dimulai  dari  lingkungan  terkecilnya  yaitu  keluarga.  Selama  ini kelemahan  negara  selaku  pemegang  kebijakan  belum  mampu  menyelesaikan  akar  persoalan,  justru negara  semakin  memperumit  dan  terus  memberikan  intervensi  kepada  lembaga  independen  negara yakni  KPK  yang  bertugas  untuk  melakukan  pemberantasan  korupsi  ditandai  dengan  adanya  revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi  UU  Nomor  19  tahun  2019.  Perubahan  tersebut  bukan  semakin  menguatkan,  namun sebaliknya  semakin  melumpuhkan  keberadaan  KPK.  Sebagaimana  ungkapan  Agus  Rahardjo  selaku ketua KPK menjelaskan revisi Undang-undang KPK bakal melemahkan keberadaan KPK (Tempo.co, 6/9/2019).  Ia  juga  menyebutkan  ada  sembilan  poin  perubahan  diantaranya:  Independensi  KPK
terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan penggawas, sumber penyidik dan penyelidik dibatasi, harus berkordinasi dengan kejaksaan agung, atensi publik tidak jadi kriteria, SP3 (Surat  Pemberitahuan  Penghentian  Penyidikan),  dan  wewenang  supervisi  KPK  dipangkas,  serta kewenangan KPK dalam mengelola LHKPN dibatasi.
Akibatnya  adanya  revisi  UU  tersebut,  secara  cepat  direspon  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat khususnya mahasiswa sebagai representasi rakyat yang berada digarda terdepan perjuangan melawan elit  politik  (DPR).  Kelompok  mahasiswa  seluruh  Indonesia  turun  aksi  di  jalan  dengan  membawa agenda  tuntutan  yang  sama  yaitu  menolak  revisi  undang-undang  KPK.  Sebagaimana  dilansir Kompas.com, (24/9/2019) aksi menolak revisi UU KPK serentak terjadi di sejumlah daerah pada hari senin,  23  September  2019.  Fonemena  ini  menjelaskan  bahwa  masyarakat  Indonesia  kritis  dalam merespon  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  pro  rakyat.  Agenda  perjuangan  perlawanan  yang dilakukan  mahasiswa  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  masyarakat  sadar  akan  dinamika  politik kontemporer.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menjaga  agenda  perlawanan  berkelanjutan  dalam  menangani kasus  korupsi  di  Indonesia  dibutuhkan  solidaritas  kerja-kerja  kemanusiaan  secara  kolektif  untuk membuat gerakan anti korupsi melalui keterlibatan civil society (masyarakat sipil).
Civil  society  merupakan  ranah  kehidupan  sosial  di  luar  keluarga,  negara  dan  pasar  dimana interaksi individu membentuk organisasi atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama (Laodengkowe,  2010.  Persoalan  korupsi  menjadi  tanggung  jawab  masyarakat  secara  keseluruhan, tanpa  terkecuali  maka  dari  itu  tantangan  pemberantasan  korupsi  harus  selalu  ada  pada  diri  masing- masing masyarakat (Muhammad, 2018)
Laporan  hasil  survey,  pada  Januari  2019  Transparency  International  yang  merilis  Corruption Perception Indeks (CPI) ke 23 untuk pengukuran tahun 2018, penilaian CPI didasarkan pada skor 0- 100.  Skor 0 yang berarti korup dan 100 sangat bersih. CPI Indonesia tahun 2018 berada di skor 38, naik  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  37.  Ungkapan  tim  peneliti  Transparency  International  Indonesia (Wawan Suyatmiko), adanya  kenaikan itu salah satunya atas kerjasama dengan  civil society. Dalam seruan  Tranparency  International  bersama  Transparency  International  Indonesia,  menekankan masyarakat  sipil  harus  aktif  melakukan  pengawasan  terhadap  proses-proses  regulasi  dan  pembuatan kebijakan  publik,  dan  melakukan  pendidikan  anti  korupsi  untuk  masyarakat  luas  serta mempromosikan  upaya  pencegahan  anti  korupsi  yang  dilakukan  diberbagai  bidang.  Maka,  untuk melengkapi  kekurangan  dari  KPK  itu,  Indonesia  membutuhkan  kerja  sosial  kolektif  civil  society dalam  pengarusutamaan  gerakan  anti  korupsi  di  Indonesia.  Kerja  civil  society  harus  terus  didorong untuk  menjadi  pendobrak  dan  menjadi  garda terdepan  dalam  gerakan  anti  korupsi  itu  sendiri. Maka analisis  tulisan  ini  ingin  melihat  dukungan  kolektif  civil  society  dalam  gerakan  anti  korupsi  di Indonesia  yang  memfokuskan  pada  bagaimana  gerakan  Madrasah  Anti  Korupsi  Muhammadiyah dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia.

## Gerakan Anti Korupsi
Artikel  ini  diharapkan  akan  memberikan  sumbangan  teoritis  dan  sumbangan  praktis  untuk memperbaiki  dan  mendorong  sistem  kebijakan  pemberantasan  korupsi,  melalui  dukungan  kolektif civil  society  dalam  pengarusutamaan  gerakan  anti  korupsi  di  Indonesia,  sehingga  harapannya  angka korupsi akan berkurang kedepannya. Selama 5 tahun belakangan, analisis topik gerakan anti korupsi telah menunjukkan bahwa  beberapa masyarakat sipil khususnya kelompok pemuda telah melakukan gerakan  anti  korupsi  di  Indonesia.  Peran  pemuda  dalam  pengarusutamaan  gerakan  anti  korupsi  di Indonesia  diantaranya  pendidikan  antikorupsi,  ruang  diskusi  antikorupsi,  advokasi  antikorupsi, pengawasan antikorupsi serta sosialisasi anti korupsi (Muhammad, 2018), dan (Alfaqi, 2016). Selain itu  gerakan  anti  korupsi  juga  menggandeng  kalangan  perempuan  untuk  terlibat  aktif  dalam  sebuah program  kampanye  sosial  tentang  perilaku  anti  korupsi  yang  berbentuk  gerakan  sosial.  Gerakan  ini dibentuk untuk mengintervensi perempuan agar mau terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia (Rukminingtyas, 2016)

## Upaya Pencegahan Korupsi
Sebagai  upaya  untuk  mendukung  gerakan  anti  korupsi  memerlukan  solusi  alternatif  lain diantaranya  yaitu  perlunya  peningkatan  sinergi  aktor  gerakan  seperti  masyarakat,  mahasiswa, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan  media  dalam  melakukan  pengawalan  kasus  korupsi (Firmansyah,  2010).  Sementara,  upaya  strategis  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  menekan
angka  korupsi  yang  kian  melambung  tinggi  adalah  dengan  melakukan  cara  komunikasi  organisasi, akan  tetapi  masih  terdapat  hambatan-hambatan  akibat  kurangnya  koordinasi  antar  anggota  tim, kurangnya  keterlibatan  aktor  dalam  tim,  dan  kurangnya  penguasaan  anggota  tim  terhadap  tugas masing-masing  (Ridho,  2019).  Oleh  sebab  itu  pencegahan  tindakan  korupsi  menurut  persepsi pemerintah yaitu dengan memperbaiki aktivitas dan proses pada manajemen, mengembangkan proses pengawasan serta membangun budaya kejujuran dan beretika (Hutauruk, 2017)
Berdasarkan  literatur  review  yang  dilakukan  penulis  topik-topik  seputar  korupsi  yang  di angkat dalam penelitian sebelumnya secara umum yaitu membahas gerakan anti korupsi dari kalangan pemuda dan perempuan, dan beberapa metode pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara, berbeda dalam  penulisan  artikel  ini  membahas  tentang  dukungan  kolektif  civil  society  dalam penggarusutamaan  gerakan  anti  korupsi  di  Indonesia.  Artinya  tulisan  ini  akan  melihat  sejauh  mana sinergitas kerja civil society yang berada dalam satu payung gerakan anti korupsi.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  penelitian  kualitatif  intepretatif  dengsn pendekatan  studi  kasus.  Metode  adalah  cara  atau  jalan.  Sehubungan  dengan  upaya  ilmiah  metode adalah  cara  kerja  untuk  dapat  memahami  obyek  menjadi  sasaran  ilmu  yang  bersangkutan (Koentjacaraningrat,  1998).  Menurut  Sugiyono  (2011)  metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah; disebut juga metode  etnograpi  karena  pada  awalnya  metode  ini  banyak  digunakan  untuk  penelitian  antropologi budaya. Sementara, Patton (1991) metode penelitian kualitatif mengizinkan peneliti mempelajari isu- isu, kasus-kasus atau kejadian terpilih secara mendalam dan rinci, melalui pengutipan secara langsung dan  deskripsi  tentang  situasi  program,  kejadian,  orang,  interaksi  dan  perilaku  yang  teramati.  Dapat disimpulkan  metode  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  dengan  cara  menganalisis  fonemena sosial dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi langsung, catatan lapangan, dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potret Korupsi di Indonesia
Korupsi telah terjadi secara luas dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan korupsi Indonesia semakin hari semakin kronis. Korupsi diartikan sebagai tindakan yang tidak jujur atau penyelewengan yang  dilakukan  karena  adanya  suatu  pemberian  (Santoso,  2011).  Kamus  Bahasa  Indonesia menjelaskan  korupsi  secara  sederhana  diartikan  tindakan  atau  perbuatan  penyelewengan  yang dilakukan  oleh  oknum  dan  aparat  negara  untuk  kepentingan  pribadi  dengan  memperkaya  diri, sehingga menyebabkan kerugian pada negara. Alfaqi et.all (2017) menjelaskan masalah korupsi yang di  alami  oleh  bangsa  Indonesia  telah  berada  di  titik  yang  mengkhawatirkan.  Hal  ini  tidak  lain  bisa dilihat  dari  dampak  ataupun  kerugian  korupsi  yang  semakin  bertambah  banyak  setiap  tahunnya. Dampak  dari  adanya  korupsi  sangat  luas  dan  menganggu  keberlangsungan  proses  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  (Alfaqi  et.ll,  2017).  Dampak  korupsi  mengakibatkan  terganggunya  proses pembangunan. Kondisi ini menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya (Santoso, 2011). Ia juga menambahkan dampak  dari  tindakan  korupsi  menyebabkan  pelayanan  yang  timpang,  matinya  demokrasi,  ekonomi yang carut marut serta keresahan dan ketidakadilan.
Menurut Alkotsar (2008) korupsi banyak terjadi di negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika  latin  maupun  Amerika  Utara,  korupsi  tidak  lepas  dari  karakter  kekuasaan,  struktur  sosial politik  yang  tidak  adil  dan  lemahnya  kontrol  sosial,  kontrol  politik,  dan  kontrol  hukum.  Beberapa bulan belakangan Indonesia dihebohkan dengan hiruk pikuk kontestasi politik yang berkaitan dengan perubahan kebijakan tindak pidana korupsi, yaitu revisi Undang-Undang (UU) KPK. Melihat adanya kebijakan  yang  ditetapkan  sepihak  ini  secara  tidak  langsung  adalah  bentuk  diskriminatif  yang dilakukan  oleh  elit  kepada  rakyat.  Kemudian,  menyikapi  hal  itu  masyarakat  tidak  berdiam  diri, khususnya  aliansi  mahasiswa  yang  tersebar  di  beberapa  universitas  seluruh  Indonesia  segera merespon  cepat  dengan  melakukan  perlawanan  melalui  aksi  turun  jalan  di  sejumlah  kantor  DPRD (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  seluruh  Indonesia.  Mahasiswa  berada  di  garda  terdepan perlawanan,  merepresentasikan  aspirasi  masyarakat  yang  kecewa  akan  kinerja  anggota  dewan  yang
Mia Sarmiasih (1), Prawira Yudha Pratama (2): Dukungan Kolektif Civil Society Dalam Pengarusutamaan Gerakan Anti Korupsi Di Indonesia
berada di Senayan (Jakarta). Revisi UU KPK sangat membatasi  ruang gerak KPK dalam penyidikan koruptor yang tersebar di seluruh sendi-sendi kehidupan di Indonesia.
Kerugian  negara  berdasarkan  data  dari  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  dari  tahun  2016 sampai  tahun  2018  terus  mengalami  peningkatan,  tahun  2016  kerugian  sebesar  3,085  triliun, mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 6,5 triliun, dan naik pesat pada tahun 2018 sebesar 9,29 triliun.  Banyaknya  kerugian  inilah  yang  menghilangkan  hak-hak  rakyat  untuk  merasakan kesejahteraan. Marshall (1950) mengklasifikasikan hak kewarganegaraan yaitu (hak sipil, hak politik, dan hak sosial). Faktor ini bukan saja lemahnya penegakan hukum di Indonesia melainkan lebih dari itu,  masalah  moralitas  kewarganegaraan.  Dalam  sisi  kebudayaan  ini  merupakan  sisi  tragis  masalah mentalitas  (Santoso,  2014).  Selain  itu,  faktor-faktor  penyebab  korupsi  adalah  kelemahan kepemimpinan,  kurangnya  pengajaran  agama,  kurangnya  pendidikan,  dan  tidak  adanya  lingkungan yang  subur  dengan  budaya  anti  korupsi  (Alatas,  1986).  Kondisi  ini  menegaskan  bahwa  korupsi merupakan  tindakan  pelanggaran  hukum  yang  menindas  hak  kewargaan  dan  membutuhkan  upaya secara cepat dalam pemberantasannya. Penyelesaiannya tidak cukup hanya berada pada ranah hukum, korupsi  membutuhkan  solusi  strategis  jangka  panjang  dengan  mendorong  struktur  sosial  untuk berbudaya  anti  korupsi.  Hanya  perlawanan  melalui  kebudayaanlah  yang  dapat  melawan  praktik korupsi  secara  massif  (Simanjutak,  2018).  Dimulai  membangun  pola  pikir  masyarakat,  yang  harus diselaraskan  dengan  penguatan  pendidikan  karakter  sedini  mungkin,  sehingga  mampu  melahirkan generasi dengan kapasitas sumberdaya yang unggul, kemudian memberi kontribusi inovasi kebijakan yang  membawa  kemaslahatan  untuk  masyarakat  luas.  Oleh  sebab  itu,  sangat  dibutuhkan  konsep program progresif dan revolusioner sebagai berikut:

## Agenda Gerakan Anti Korupsi
Korupsi  membutuhkan  perlawanan  secara nyata  yang  berkelanjutan  dengan  membuat  budaya baru anti korupsi melalui peran: Pendidikan, advokasi dan pengawasan anti korupsi berbasis gerakan civil society untuk masyarakat Indonesia secara luas. Pendidikan merupakan alat strategis yang perlu dikuatkan  untuk  menajamkan  pengetahuan  (knowledge)  masyarakat.  Senada  dengan  studi Muhammad  (2018)  menjelaskan  kerja-kerja  gerakan  anti  korupsi  dapat  dikembangkan  melalui beberapa cara diantaranya yaitu pendidikan anti korupsi, ruang diskusi korupsi, advokasi anti korupsi dan  pengawasan  anti  korupsi.  Beberapa  hal  tersebut  merupakan  upaya  dalam  pencegahan  sekaligus pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi  banyak  pihak,  salah  satunya  dukungan  kolektif  civil  society  yang  mampu  merangkul seluruh elemen masyarakat.
Beberapa  civil  society  yang  sudah  melakukan  agenda  gerakan  anti  korupsi  diantaranya  yaitu Muhammadiyah  dengan  membuat  Madrasah  Anti  Korupsi  (MAK)  atas  inisiasi  Pimpinan  Pusat Pemuda  Muhammadiyah,  Satgas  Anti  Korupsi  yang  diinisiasi  dari  Angkatan  Muda  Muhammadiyah (AMM) Kota Yogykarta, dan ICW (Indek Corruption Watch) yang memiliki visi mengontrol negara dan  turut  serta  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  demokratis.  Selain  itu,  dukungan gerakan  anti  korupsi  juga  menyasar  lembaga  pendidikan  tinggi  sebagai  bentuk  aktualisasi  tri  darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat), untuk itu komitmen solidaritas anti korupsi seluruh perguruan tinggi Indonesia sangat penting misalnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan beberapa civil society lainnya yang berada dalam lingkup lokal maupun nasional.
Dalam  analisis  ini  akan  fokus  melihat  Madrasah  Anti  Korupsi  yang  merupakan  salah  satu program yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak tahun 2015-2017. Tujuan dari  Madrasah  anti  korupsi  yaitu  membantu  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  sebagai  komponen masyarakat  madani  dalam  mencegah  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Dalam  perjalan  kiprahnya madrasah  anti  korupsi  memiliki  keunikan  tersendiri  yaitu  cara  memahamkan  dan  mendidik  yang berbeda.  Madrasah  anti  korupsi  mempunyai  tagline  dalam  gerakannya  yaitu  “Berjamaah  melawan korupsi”.  Tagline  ini  digunakan  untuk  menyerukan  kepada  para  santri/peserta  dalam  melakukan gerakan melawan tindak pidana korupsi. Madrasah anti korupsi selalu mendapat dukungan penuh dari persyarikatan  Muhammadiyah.  Hal  ini  dilatar  belakangi  jejak  historis  jauh  sebelum  adanya  gerakan anti  korupsi  Muhammdiyah  sudah  berada  di  garis  terdepan  dalam  melawan  korupsi.  Hal  ini dibuktikan  dengan  berhasilnya  Muhammadiyah  dalam  merumuskan  8  poin  dekonstruksi  budaya
dalam buku fikih anti korupsi perspektif ulama Muhammadiyah terbitan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, adapun kedelapan poin tersebut yaitu:
a) Memberantas  dan  mengikis  budaya  kultus  dan  paternalistik  yang  sudah  berlangsung  secara turun temurun, suatu kebiasaan yang menambah kesuburan praktik korupsi. Budaya ini telah melahirkan sikap rikuh (sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi.
b) Memberantas budaya hadiah yang diberikan orang yang memiliki kewenangan tertentu dalam kaitannya  dengan  urusan  publik.  Sebab,  dalam  praktiknya  makna  hadiah  telah  mengalami reduksi  dan  penyimpangan  dari  konteks  yang  dimaksud  oleh  konsep  hadiah  itu  sendiri. Hadiah  itulah  yang  semakin  menyuburkan  praktik  korupsi  di  Indonesia.  Misalnya  budaya “amplop” dalam upaya melicinkan sesuatu yang kita inginkan.
c) Memberantas  budaya  komunalisme  dalam  konteks  kebergantungan  akan  kehidupan  kolektif yang  kemudian  melahirkan  sikap  toleran  terhadap  praktik  korupsi,  karena  hal  itu  dipandang merupakan bagian dari komunalnya.
d) Budaya  instan  telah  mendorong  praktik  penyimpangan  dan  korupsi  karena  segala  sesuatu ingin diraih dengan serba singkat dan tanpa kerja keras. Etos kerjapun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses pencapaian sesuatu yang diinginkan.
e) Mengikis  budaya  permisif  (bersifat  terbuka),  hedonistik,  dan  matrealistik.  Perilaku masyarakat  yang  permisif  terhadap  segala  bentuk  penyimpangan  telah  mendorong  praktik korupsi semakin subur.  Begitu juga dengan hedonistik juga telah menggeser idealisme dalam menegakkan kebajikan.
f) Perlunya  membangun  budaya  kritis  dan  akuntabilitas  pada  masyarakat  sehingga  tidak memberikan  ruang  bagi  lahirnya  praktik  korupsi.  Orang  akan  berfikir  panjang  untuk melakukan  korupsi  karena  masyarakat  akan  bersikap  kritis  dan  sekaligus  menuntut akuntabilitas terhadap setiap jabatan/kewenangan yang diemban.
g) Perlunya  membangun  budaya  kritis  dan  akuntabilitas  pada  masyarakat  sehingga  tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi.
h) Masyarakat harus diberi penjelasan terus menerus bahwa dari sebagian dari sikap, kebiasaan dan perilaku mereka memiliki kecenderungan kolutif dan koruptif.
Dari kedelapan poin tersebut menjelaskan bahwa Muhammadiyah sangat serius dalam melawan tindak  pidana  korupsi.  Keseriusan  ini  juga  dituangkan  dalam  13  rekomendasi  Muktamar  ke  47 Muhammadiyah  di  Makassar,  dalam  rekomendasi  ke  9  terdapat  poin  gerakan  berjamaah  melawan korupsi  (Muhammad,  2018).  Muhammadiyah  memandang  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa, sehingga harus menjadi perhatian serius semua pihak khusunya pemerintah untuk mengurangi angka korupsi.  Kemudian  hadirnya  madrasah  anti  korupsi  dalam  pengarusutamaan  gerakan  anti  korupsi  di Indonesia  dibuktikan  dengan  kerjasama  program  lembaga-lembaga  civil  society  di  Indonesia  yang fokus pada agenda pemberantasan korupsi, seperti KPK, ICW dan perguruan tinggi Muhammadiyah, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  media  dan  lainya.  Adapun  agenda  program  yang  dilakukan madrasah anti korupsi yaitu advokasi, kontrol sosial, pendidikan dan ruang publik. Ciri khas madrasah anti  korupsi  dalam  melakukan  agenda  program  yaitu  madrasah  anti  korupsi  adalah  gerakan  anti korupsi yang berciri kebudayaan.
Dalam tulisan ini dapat disimpulkan secara umum agenda program strategi dalam pencegahan korupsi yang dijalankan oleh Madrasah Anti Korupsi telah menempuh beberapa langkah yaitu:

## Pendidikan Anti Korupsi
Dalam pendidikan dasar anti korupsi telah menjadi faktor terpenting untuk  memberikan dasar pengetahuan baru kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena urgensi dari beragamnya pandangan, cara  berfikir,  kultur  masyarakat,  dan  latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda-beda  menyebabkan budaya  korupsi  terus  disuburkan  di  Indonesia.  Pentingnya  pendidikan  harus  didukung  oleh  kerja kolektif, adanya kemauan dan kemampuan, dukungan negara, pemihakan yang jelas serta, kreatifitas inilah yang menjadi penentu arah gerakan anti korupsi kedepannya.
Idealnya langkah pertama gerakan anti korupsi dapat diawali dengan pembentukan sekolah anti korupsi, penyusunan kurikulum, dan pembentukan forum anti korupsi.  (a) Pembentukan sekolah anti korupsi  bertujuan untuk  membangun  karakter  dengan  dorongan idealisasi,  dan membangun jaringan anti  korupsi.  Sekolah  anti  korupsi  dapat  dilaksanakan  dengan  merekrut  peserta  sekolah  anti  korupsi yang  melampirkan  beberapa  syarat-syarat  khusus  pendaftaran.  Kemudian,  membentuk  kelas  belajar
yang berkelanjutan, sehingga tujuan utamanya sekolah anti korupsi dapat meregenerasikan pesertanya dari tahun ke tahun dan bisa tersebar di seluruh Indonesia. Dalam proses belajar di kelas sekolah anti korupsi  juga  akan  melakukan  tugas  sebagai  ruang  publik  dengan  mengadakan  diskusi  anti  korupsi secara berkelanjutan.  Visi sekolah anti  korupsi  perlu didukung  oleh  adanya  penyusunan  standarisasi kurikulum.  (b)  Penyusunan  kurikulum  anti  korupsi  merupakan  hal  yang  paling  penting  untuk mengukur  input  dan  outputnya.  Adanya  kurikulum  akan  memberikan  banyak  pelajaran  penting, sekaligus mampu  melahirkan ide baru untuk pemberantasan anti korupsi kedepannya. Adapun poin- poin  penting  dalam  proses  penyusunan  kurikulum  yang  harus  dimasukkan  pertama  pembangunan perilaku  (attitude)  yaitu  dapat  dilakukan  dengan  cara internalisasi  nilai-nilai  pancasila  dan  pelatihan membaca anggaran. Tujuannya yaitu memberikan refleksi pengetahuan bahwa permasalahan korupsi itu secara tidak sadar ada dalam setiap tingkah laku keseharian manusia. Kedua pendidikan berbasis kampung  bertujuan  untuk  mengajak  kolaborasi  action  kepada  masyarakat  luas  diawali  dari  desa sebagai  unit  terkecil  di  daerah  tersebut.  Ketiga  yaitu  metode  campaign  (kampanye)  bertujuan  untuk sosialisasi lebih luas tentang gerakan anti korupsi di Indonesia. Terakhir, yaitu teknik pengawasan dan kemitraan,  tujuannya  dari  kegiatan  ini  masyarakat  dapat  mengawasi  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan nilai dan prinsip anti korupsi. Sebagai hasil dari tindak lanjut sekolah anti korupsi membentuk sebuah rencana kerja dalam bentuk  forum  anti  korupsi  (c)  Forum  Anti  Korupsi  (FAK)  merupakan  forum  yang  dibuat  hasil (output)  dari  pendidikan  anti  korupsi.  Forum  ini  akan  mendeklarasikan  gerakan  anti  korupsi  dan sekaligus  menjadi  aktor  penggerak  awal  kampanye  ataupun  sosialisasi  anti  korupsi.  Forum  ini diharapkan dapat menjadi agensi kolektif yang memberikan kontribusi lebih untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi di masyarakat. Selanjutnya forum ini juga dapat membuat rencana tindak lanjut program yang berkelanjutan dan dapat menyebar ke beberapa titik wilayah di Indonesia. Kerja-kerja sosial kemanusiaan ini dibutuhkan dedikasi dan komitmen tinggi bagi para pegiatnya.
Dalam  hal  ini  langkah  pertama  gerakan  Madrasah  anti  korupsi  diawali  dengan  pembentukan kelas anti korupsi. Secara teknis kelas terdiri di berbagai wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan beberapa  universitas  di  Indonesia  diantaranya;  Universitas  Muhammadiyah  Tanggerang,  Sekolah Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Ahmad  Dahlan  (STIE  AD)  Jakarta,  Universitas  Muhammadiyah  Gresik, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Bangka  Belitung,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta,  Universitas  Muhammadiyah  Magelang,  Universitas  Muhammadiyah  Sumatra  Utara, Universitas  Muhammadiyah  Tapanuli  Selatan,  dan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Tarbiyah  Muhammadiyah Kota  Sibolga,  serta  melibatkan  Pimpinan  Daerah  Pemuda  Muhammadiyah  Kota  Pariaman  yang dipakai adalah SMA Muhammadiyah Kota Pariaman. Masing-masing wilayah diberikan kesempatan untuk melakukan rekrutmen peserta kelas anti korupsi yang diprioritas untuk kader Muhammadiyah secara khusus dan masyarakat umum.
Berlanjut  pada  sesi  kelas  MAK  dilakukan  secara  berseri  adapun  agenda  MAK pertama  yaitu tema  Pilkada  langsung  dan  Praktik  Bandit  Anggaran,  kedua  dan  ketiga  Korupsi  dan  Pilkada Langsung,  keempat  yaitu  yang  muda  yang  anti  korupsi,  kelima  yaitu  diarahkan  untuk  mendukung penguatam  fungsi  KPK,  dan  keenam  refleksi  satu  tahun  gerakan  berjamaah  lawan  korupsi. Selanjutnya ketujuh yaitu mahar politik dan deparpolisasi, terorisme dan korupsi, dan ada rente pada RUU Pertembakauan, serta korupsi dan dinasti politik, meretas Modul PLT kepala Daerah untuk rente jabatan ASN, dan ada rente di holding BUMN.

## Advokasi Anti Korupsi
Program advokasi merupakan pendampingan sementara yang dibantu oleh tim fasilitator guna memastikan bahwa masyarakat dapat memahami agenda program pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini  masyarakat  masih  membutuhkan  dukungan  dan  arahan  untuk  memahami  tujuan  dan  target  yang diharapkan  oleh  forum  tersebut.  Advokasi  merupakan  jawaban  sekaligus  strategi  atas  kegelisahan masyarakat melihat permasalahan korupsi yang terus berkembang biak setiap tahunnya. Hal ini juga mengacu pada rekomendasi hasil Survey Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2018 yang dilakukan oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Kegiatan  SPAK  dilaksanakan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  yang tersebar di 170 kabupaten/kota, dengan tujuan memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan  kondisi  anti  korupsi  di  masyarakat  terkini.  Hal  ini  dilihat  dari  aspek  pendapat,  pengetahuan, perilaku,  dan  pengalaman  individu  terkait  perilaku  anti  korupsi  di  Indonesia.  Adapun  rekomendasi dari survey tersebut diantaranya:
a) Perlunya peningkatan penanaman budaya anti korupsi di lembaga pendidikan. Pada dasarnya lembaga  pendidikan  merupakan  kawah  candridimuka  bagi  setiap  individu  yang  memiliki karakter yang mulia, mental yang baik, dan tidak berprilaku koruptif. Oleh sebab itu, perlunya peran optimal dari lembaga ini sangat dibutuhkan.
b) Dibutuhkan kepedulian dan kepekaan sosial dari masyarakat terhadap berbagai tindak pidana korupsi.  Untuk  memaksimal  fungsi  partisipasi  aktif,  masyarakat  dituntut  untuk  paham  dan memiliki persepsi yang benar terhadap korupsi.
c) Perlunya penanaman budaya kejujuran dan kerja keras, serta nilai-nilai anti korupsi mulai dari level  terkecil  yaitu  keluarga.  Internalisasi  nilai  tersebut,  diharapkan  dapat  menjadi  bekal dalam interaksi yang lebih luas.
d) Perlunya  peningkatan  penyebaran  informasi  anti  korupsi  secara  langsung  kepada  tokoh masyarakat dan agama, pemerintah, organisasi kemasyarakatan (Ormas), asosiasi profesi, dan lainnya.
e) Perlunya sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik dalam berbagai bentuk.
Beberapa rekomendasi tersebut sangatlah penting sebagai awal pintu masuk bagi civil society yang membawa berbagai agenda program. Kehadirannya diharapkan memberikan output (hasil) yang jauh  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Kerja-kerja  civil  society  memiliki  orientasi  jangka  panjang (sustainable)  dan  menyentuh  akar  rumput  permasalahan,  berbeda  dengan  kerja  negara  yang  hanya sekedar  simbolis  dan  formalitas  memberikan  sosialisasi  ataupun  seminar  anti  korupsi,  sementara masalah  dipermukaan  tidak  mendapat  solusi.  Mendukung  kerja  civil  society  merupakan  kunci  atas kompleksitas  kejahatan  korupsi  yang  sudah  mengakar  kuat  di  Indonesia.  Secara  teknis  kerja  civil society harus berada di lapangan memastikan bahwa lembaga pendidikan formal telah bekerja dengan baik,  dan  menginternalisasikan  pendidikan  anti  korupsi  dalam  setiap  kegiatan  proses  belajar  siswa. Selain itu, untuk membangun partisipasi aktif masyarakat, civil society diharapkan dapat turun door to door (rumah kerumah) atau berada diwilayah tertentu untuk membentuk kader (generasi) anti korupsi yang  di  dampingi  oleh  tim  fasilitator  dari  kelompok  civil  society.Tindakan  ini  guna  memastikan bahwa  masyarakat  di  wilayah  tertentu  memahami  secara  benar  korupsi  dan  dampaknya  yang merampas hak-hak orang lain. Kemudian, dalam lingkungan keluarga diharapkan dengan terbentunya kader dari kalangan orang dewasa tersebut, mampu memberikan pendidikan anti korupsi untuk anak- anaknya. Karena hal ini mempunyai peran penting untuk membantu membentuk karakter dan watak anak kedepannya disaat dia sudah tumbuh dewasa. Tentu, dia selalu ingat budaya keluarga melarang untuk berbuat yang melanggar hukum.
Selanjutnya,  advokasi  harus  diselaraskan  dengan  sumber  informasi.  Saluran  informasi sangatlah  dibutuhkan  untuk  komunikasi  masyarakat,  sehingga  dalam  hal  ini  wajib  mempersenjatai pendidikan  teknologi  dasar  untuk  masyarakat  agar  memahami  perkembangan  arus  informasi  setiap harinya baik dari website, telepon, dan media sosial (whatshap, line, instagram, dan twitter). Sehingga dengan  kekuatan  penguasaan  media  informasi  diharapkan  masyarakat  akan  dengan  mudah,  murah, dan  cepat  membaca  berita,  dan  sekaligus  mampu  untuk  berkontribusi  dalam  distribusi  informasi secara  luas  melalui  broadcast  dan  yang  lebih  penting  masyarakat  dapat  mengontrol  sekaligus melaporkan  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh oknum  tertentu,  dengan  disertai  bukti pendukung yang memadai.
Dalam  perannya  sebagai  gerakan  sosial  maka  Madrasah  Anti  Korupsi  melakukan  tugas advokasi  dengan  melakukan  kampanye  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  anti  korupsi  secara berkelanjutan  sebagai  berikut:    Pertama  Madrasah  Anti  Korupsi  on  TV  adalah  program  untuk sosialisasi  nilai-nilai  anti  korupsi.  Kegiatan  ini  bekerjasama  dengan  ICW  dan  TV  Muhammadiyah yang  diadakan  sebanyak  20  episode  yang  dijadwalkan  tayang  setiap  hari  kamis  pukul  19.00-20.00 WIB.  Selain  itu  advokasi  lainnya  yaitu  lomba  anti  korupsi,  lomba  menulis  gerakan  berjamaah melawan  korupsi,  kampanye  media  dan  seminar  isu  anti  korupsi  daerah.  Bentuk  apresiasi  dari advokasipun  diberikan  dengan  melakukan  seleksi  Duta  Kejujuran  anti  korupsi  ditingkat  sekolah dalam kehidupan sehari. Gerakan teknis lainnya yaitu gerakan ayah hebat untuk keluarga Anti korupi dan advokasi isu anti korupsi di media yaitu: transparansi laporan keuangan pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, Penerbitan Buku materi khutbah Jumat anti korupsi, musik anti korupsi, konser anti korupsi, dan jihad entengan entengan untuk anti korupsi.

## Pengawasan Anti Korupsi
Pentingnya  pengawasan  anti  korupsi  berbasis  civil  society  merupakan  hal  hal  yang  sangat dibutuhkan  untuk  membantu  kerja  KPK.  Metode  pengawasan  ini  dapat  dilakukan  dengan  metode komunikasi  dan  kordinasi  dari  bawah.  Kordinasi  yang  bertama  dilakukan  dengan  lingkup  terdekat dimulai dari RT/RW, Kepala dukuh, kepala desa dan akhirnya sampai ke kepolisian sektor (Polsek) untuk  dilakukan  penyidikan  dan  terakhir  di  pengadilan.  Sementara,  dalam  Madrasah  Anti  Korupsi pengawasan  dilakukan  dengan  metode:  Memantau  persidangan  kasus  korupsi,  kontrol  sosial  dan pemantauan  pemilu  independen.  Agenda  ini  merupakan  salah  satu  rencana  tindak  lanjut  (RTL)  dari Madrasah  Anti  Korupsi  (MAK).  Pemantauan  pertama  memantau  perilaku  penegak  hukum  dalam persidangan kasus korupsi bertujuan untuk mendidik publik agar mau terlibat memantau persidangan kasus korupsi yang mempengaruhi pembangunan bangsa. Kontrol sosial yaitu dengan melaksanakan pengawasan  anti  korupsi  dimasyarakat  secara  berkelanjutan.  Adapun  pemantuan  pemilu  independen yaitu  dengan  melakukan  pemantauan  pemilu  kepada  kepala  daerah  secara  independen.  Pemantauan yang dilakukan tentang politik uang dan pelanggaran lainnya.

## Alternatif Kebijakan Gerakan Anti Korupsi
Konsep  gerakan  anti  korupsi  di  atas  belumlah  maksimal,  kehadirannya  belum  memberikan dampak  siginifikan  yang  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  secara  luas,  selain  itu  angka  korupsi  tetap mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal ini  disebabkan  karena  selama  ini  belum  ada dukungan kolektif civil society yang berada dalam satu payung gerakan yang sama. Artinya, dukungan kolektif ini  memerlukan  komitmen  bersama.  Jika  dilihat  dalam  analisis  SWOT  tentu  akan  dapat  terpetakan akar  masalah  yang  menjadi  kelemahan  utama.  Analisis  SWOT  (Strenghts,  Opportunities, Weaknesses, Threat) menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman.  Analisis  ini  di  dasarkan  pada  asumsi  bahwa  suatu  strategi  yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu startegi yang berhasil. Analisis ini didasarkan pada  logika  yang  dapat  memaksimalkan  kekuatan  dan  peluang,  namun  secara  bersamaan menimbulkan kelemahan dan ancaman. Tabel 1. Analisis SWOT untuk Madrasah Anti Korupsi:

## Tabel 1. Analisis SWOT untuk Madrasah Anti Korupsi
Faktor Internal
Faktor Eksternal

## Strenghts (Kekuatan)
1. Komitemen Kuat Muhammadiyah  dengan memerangi Korupsi 2. Adanya fiqih Anti Korupsi 3. Memiliki 8 lembaga ortonom dibawah persyarikatan Muhammadiyah 4. Memiliki  amal  usaha sekolah sampai perguruan tinggi seindonesia 5. Besarnya  Persyarikatan Muhammadiyah  sebagai Ormas  Islam  tertua  di Indonesia

## Weaknesses (Kelemahan)
1. Rendahnya sumberdaya manusia (tingkat pendidikan)
2. Organisasi KPK yang dilemahkan melalui revisi UU
KPK
3. Minimnya dukungan civil society
4. Kultur gaya budaya masyarakat yang permisif (terbuka)
5. Belum adanya kesadaran penuh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 6. Ego sektoral yang masih berjuang sendiri-sendiri diantara civil society

## Opportunities (Peluang)
1. Program Madrasah
Anti korupsi
2. Pendidikan anti korupsi
3. Advokasi anti korupsi
4. Pengawasan Anti Korupsi 1. Membuat kelas anti korupsi  dengan  basis kurikulum  gerakan  anti korupsi 2. Membuat kerjasama gerakan anti korupsi 3. Membuat  rencana  tindak
lanjut kelas anti korupsi
1. Mengadakan  FGD  gerakan anti korupsi
2. Melakukan konsolidasi pegiat anti korupsi 3. Mengadakan pelatihan teknologi budaya anti korupsi

## Threat (Ancaman)
1. Defisit Anggaran APBN 2. Terhambatnya proses pembangunan di Indonesia 3. Tingginya  kesenjangan sosial
4. Banyaknya kemiskinan
1. Membuat forum anti korupsi  yang  menaugi gerakan civil society . 2. Program Serikat Gerakan Anti Korupsi (SE GANKIN) 3. Jaringan kemitraan merangkul organisasi sosial masyarakat 1. Optimalisasi gerakan anti korupsi
2. Gerakan kolektif Civil Society
(SE GANKIN)
Dari tabel 1. dapat disimpulkan alternatif solusi yang ditawarkan secara kongkrit yaitu dengan dibentuknya Serikat Gerakan Anti Korupsi Indonesia (SE-GANKIN). SE-GANKIN merupakan forum yang manaungi civil society yang sama-sama bergerak dalam gerakan anti korupsi seluruh Indonesia. Tujuan  dibentuknya  ini  secara  umum  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kapasitas  pegiat  anti korupsi. Secara khusus tujuan untuk menghimpun gerakan supaya lebih solid, dan memiliki kekuatan besar  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi,  meningkatkan  jumlah  pegiat  anti  korupsi,  meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis pegiat anti korupsi di daerah binaan, serta membangun semangat anti  korupsi  sesuai  dengan  hasil  konsolidasi  seluruh  gerakan  anti  korupsi  yang  ada.  Forum  ini dimaksudkan  untuk  lebih  memperkuat  energi,  sehingga  beberapa  civil  society  yang  sudah  menaruh komitmen  besar  atas  kerja-kerja  kemanusiaan  anti  korupsi  bersemangat  kembali  untuk  saling bersinergi dan berkolaborasi mengaungkan budaya anti korupsi di Indonesia.
Teknis  bekerjanya  SE-GANKIN  yang  pertama  diharapkan  dapat  mendekat  kemasyarakat dengan cara melibatkan atau merangkul kelompok sosial masyarakat pedesaan seperti karang taruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), kelompok keagamaan, dan lainnya. Metode kolaborasi ini  diharapkan  dapat  memberikan  budaya  anti  korupsi  yang  bisa  terus  dibudayakan  sampai  akar rumput  sehingga  anti  korupsi  menjadi  tradisi  yang  dapat  diwariskan  kepada  generasi  mendatang. Adapun  langkah  pertama  yang  dapat  diambil  yaitu:  Membuat  diklat  SE-GANKIN  dengan menggundang  kelompok  sosial  masyarakat,  civil  society  penggerak  anti  korupsi,  pakar  korupsi  dan akademisi.  Dalam  diklat  tersebut  bukan  hanya  adanya  sosialisasi  anti  korupsi,  melainkan  juga dibutuhkan  Focus  Grub  Discussion  (FGD)  untuk  membahas  langkah  selanjutnya  dan  pandangan umum  lintas  agama  dalam  menyikapi  masalah  korupsi.  Output  dari  FGD  adalah  rencana  program strategis jangka pendek yang bisa dilakukan masing-masing individu.
Kedua,  SE-GANKIN  diharapkan  dapat  membentuk  jejaring  media  dalam  bentuk  website. Website  ini  dibentuk  dengan  konsep  kanal  media  bersama  untuk  pegiat  gerakan  anti  korupsi  di Indonesia.  Adanya  SE-GANKIN  menjadi  wadah  beragam  civil  society  ataupun  komunitas  untuk mendayagunakan  energi  serta  melipatgandakan  tenaga  untuk  berkolaborasi  dan  bersinergi mewujudkan masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan dan peradaban.
Ketiga, SE-GANKIN dapat menginisiasi sistem aplikasi “Aku Pintar, Anti Korupsi” di dalam sistem  aplikasi  ini  diharapkan  menjadi  sarana  edukasi  yang  dapat  didownload  oleh  seluruh masyarakat  Indonesia.  Konten  yang  tersedia  dalam  aplikasi  ini  diharapkan  menjawab  semua pertanyaan masyarakat yang dimulai dari pengenalan dasar korupsi, sistem palaporan dan pengaduan, sampai dengan berita up to date korupsi setiap harinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  gerakan  anti  korupsi  di  atas,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan yang telah merampas hak orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi bukan hanya masalah kurangnya penegakan hukum, melainkan lebih dari itu  budaya  korupsi  terus  tumbuh  subur  karena  ada  budaya  permisif  (bersifat  terbuka)  yang  terus dibudayakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak inilah yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang berimplikasi pada terhambatnya proses pembangunan nasional. Oleh sebab  itu,  pentingnya  gerakan  anti  korupsi  merupakan  jawaban  atas  kegelisahan  masyarakat  yang merasa haknya dirampas oleh para koruptor. Madrasah anti korupsi Muhammdiyah telah melahirkan agenda program diantaranya yaitu pendidikan anti korupsi, advokasi anti korupsi dan pengawasan anti korupsi.  Namun,  ketiganya  masih  belum  maksimal  sehingga  dalam  hal  ini  perlu  inovasi  program
untuk  akselerasi  gerakan  anti  korupsi  dengan  model  Serikat  Gerakan  Anti  Korupsi    Indonesia  (SE- GANKIN)  yang  diharapkan  dapat  memberikan  kekuataan  lebih  pagi  para  pegiat  anti  korupsi  di Indonesia dengan beberapa teknis pertama kolaborasi dengan kelompok sosial, kedua memanfaatkan website, dan terakhir yaitu sistem berbasis aplikasi online Aku Pintar Anti Korupsi.

## REFERENSI
Alfaqi.  (2016).  Peran  Pemuda  dalam  Upaya  Pencegahan  Korupsi  dan  Implikasinya  terhadap Ketahanan Wilayah. Tesis Prodi Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada
Alfaqi  et.all  (2017).  Peran  Pemuda  dalam  Upaya  Pencegahan  Korupsi  dan  Implikasinya  terhadap Ketahanan  Wilayah.  Jurnal  Ketahanan  Nasional  Vol.23,  No.3,  Desember  2017,  Hal  320-337 DOI:http://dx.doi.org/  10.22146/jkn.27695  ISSN:0853-9340(Print),  ISSN:2527-9688(Online). http://jurnal.ugm.ac.id/JKN
Firmansyah,  Hery  (2010)  dalam  studinya  tentang  jejaring  advokasi  kebijakan  dalam  mendukung gerakan anti korupsi di daerah. Tesis Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
Hutauruk  (2017).  Persepsi  Auditor  Intern  Pemerintah  terhadap  penyebab  dan  pencegahan  tindakan korupsi. Tesis Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada
Koentjaraningrat. 1977. Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta; PT Gramedia
Kotler,  Philip  dan  Kevin  Lane  Keller.,  2007,  Manajemen  Pemasaran,  Edisi  Kedua  Belas,  Jilid  1, dialihbahasakan oleh Benjamin Molan, Jakarta: PT Indeks.
Muhammad,  Arif.  (2018).  Peran  madrasah  anti  korupsi  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  dalam pengarusutamaan  gerakan  anti  korupsi  di  Indonesia  tahun  2015-2017. Skripsi  Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Patton, Michael Quinn. 1991. Metode evaluasi kualitatif. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
Ridho, Muhammad (2019) dalam studinya tentang Komunikasi organisasi untuk Pencegahan Korupsi.
Tesis Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
Rukminingtyas,  Diah  Kusumawati  (2016)  dalam  studinya  manajemen  Kampanye  Sosial  tentang perilaku anti korupsi. Tesis Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta, cv.
Zempi  (2019)  melakukan  studi  tentang  relasi  antar  aktor  dan  pola  jaringan  dalam  gerakan  anti korupsi. Tesis Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi,  diakses  pada  1  Desember 2019
https://nasional.tempo.co/read/1244599/sembilan-jurus-melemahkan-dalam-revisi-uu-
kpk/full&view=ok, diakses pada 5 Desember 2019
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada- 2018-capai-rp-929-triliun?page=all diakses pada 6 Desember 2019
https://regional.kompas.com/read/2019/09/24/06020011/saat-mahasiswa-turun-ke-jalan-tolak-revisi- uu-kpk-dan-kuhp?page=all, diakses pada 8 Desember 2019
https://riset.ti.or.id/cpi2018/, diakses pada 8 Desember 2019