Anik Wuriasih Yustina Erti Pravitasmara Dewi

## FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari)

## Anik Wuriasih *)

## Abstract
This study aims to examine the influence of several factors (human resources quality, information  technology  utilization,  internal  control  systems  and  organizational commitments) on the quality of the financial information of local government in Manokwari. Type  of  data  uses  in  this  research  is  primary  data  which  have  been  obtained  from questionnaires  which  are  directly  distributed  to  the  respondents  who  are  the  head  and  the staffs of accounting division on financial and asset management services area (BPKAD) of Manokwari.  The  number  of  population  and  study  sample  was  46  people.  Sampling  using sampling  methods  saturated.  This  research  data  analysis  method  is  multiple  linear regression. Results of this study can be conclude that the human resources quality, internal control  systems  and  organizational  commitments  have  a  significant  positive  effect  on  the quality  of  local  government  financial  reporting  information,  while  the  use  of  information technology  utilization  does  not  have  an  effect  on  the  quality  of  local  government  financial reporting  information.  Suggestion  for  the  further  research  is  to  expand  the  independent variables that affect the quality of the financial information of local government.
Keywords: Human  Resources  Quality,  Information  Technology  Utilization,  Internal Control  Systems,  Organizational  Commitment,  Quality  of  the  Financial Information of Local Government

## Pendahuluan
Peningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus diwujudkan secara transparan dan akuntabel,
*) Staff pengajar Universitas Papua

## Fokus Ekonomi
sehingga  pengembangan  daerah  dapat  dilakukan  dengan    mengatur  dan  mengurus pengelolaan    sumberdaya  daerah  secara  lebih  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  sesuai  dengan amanat  Undang-Undang  (UU)  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang merupakan  penyelenggaraan  pemerintah  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan,  yang  selanjutnya  direvisi  menjadi  UU  No.  9  Tahun  2015  yang merupakan pembagian tugas dan wewenang pemerintah daerah, juga UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU  No.  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuangan,  dan  UU  No.  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  menjadi  dasar  hukum bagi  BPK  dalam  bertanggungjawab  melaksanakan tugasnya untuk memeriksa transparansi dan akuntabilitas sebuah laporan keuangan sehingga dapat  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  atau good  governance .  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  bahwa karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  serta dapat  dipahami.  Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) harus  diserahkan  kepada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  yang disusun  menjadi  dokumen  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Setelah  itu LKPD  diserahkan  kepada  BPK  untuk  diaudit  sehingga  menghasilkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan yang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan dipublikasikan  untuk  masyarakat  luas.  Sehingga  laporan  keuangan  publikasian  yang  telah diaudit  dapat  digunakan  untuk  bahan  evaluasi  dan  memberikan  manfaat  umpan  balik  bagi perencanaan periode berikutnya.
Warisno  (2009),  menyatakan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  harus  memiliki  kualitas  sumberdaya  manusia  yang didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.
Dalam  PP  No.  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD), untuk  menindaklanjuti  terselenggaranya  proses  pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip tata  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance) ,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban  untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah,  dan  menyalurkan  Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
Dalam  Sawyer  (2005),  adapun  pernyataan Commitee  Of  Sponsoring  Organizations (COSO) bahwa struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri atas lima komponen, yaitu: (1)  lingkungan  pengendalian,  (2)  penaksiran  resiko,  (3)  informasi  dan  komunikasi,  (4) aktivitas pengendalian, serta (5) pemantauan.
Ramadhan (2015), menyatakan komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP. Komitmen organisasi menyiratkan hubungan karyawan dengan organisasi secara aktif karena karyawan yang  menunjukkan  komitmen  tinggi  memiliki  keinginan  untuk  memberikan  tenaga  dan tanggung  jawab  yang  lebih  dalam  kesejahteraan  dan  keberhasilan  organisasi  tempatnya bekerja.
Untuk  itu  dalam  pencapaian  kualitas  laporan  keuangan  dibutuhkan  informasi  yang relevan  dan  andal,  karena  informasi  tersebut  akan  digunakan  oleh  berbagai  pihak  dalam pengambilan  keputusan.  Kualitas  akuntabilitas  keuangan  dapat  dilihat  dari  opini  BPK  atas penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  yang  terdiri  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan LKPD. Pemeriksaan atas komponen laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan  Perubahan Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan  Operasional,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan  Ekuitas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Opini  dari  BPK  tersebut  dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menghasilkan laporan wajar dan berkualitas sedangkan  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  yaitu  perubahan  yang  sedikit  dan  harus dilakukan  perbaikan,  adapun  opini  tidak  wajar  (TW)  bahwa  laporan  diragukan kebenarannya,  dan  (TMP)  tidak  memberikan  pendapat (disclaimer) karena  tidak  ada  bukti- bukti yang dapat menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  yang  dilakukan  terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari terkait LKPD Tahun Anggaran (TA) 2014 maka BPK-RI  memberikan  opini Disclaimer .  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  hampir  sebagian  besar SKPD  belum  bisa  melakukan  pendataan  asset.  Nilai  asset  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Manokwari yang belum terinventarisir sebesar Rp. 2,4 triliun. Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari  bukannya  tidak  mampu  memperbaiki  opini  laporan  keuangan,  tetapi  karena adanya  kesalahan  dengan  SKPD  yang  tidak  membantu  upaya  tersebut  dengan  tidak memberikan data secara lengkap sehingga semua tidak berjalan dengan baik. Pada TA 2015 Kabupaten Manokwari mendapat opini WDP dan untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menyerahkan LKPD kepada BPK tepat waktu. Ada sejumlah permasalahan yang ditemukan saat  pemeriksaan  LKPD,  terutama masalah  asset.  Penataan aset  tetap  harus  diperbaiki  oleh

## Fokus Ekonomi
Pemerintah  Daerah.  Selain  asset,  juga  ada  masalah  dalam  pengelolaan  kas,  serta  saldo  kas yang  belum  dikembalikan  atau  dipertanggungjawabkan,  serta  utang  kepada  pihak  ketiga yang belum diselesaikan. Masih ditemukan sejumlah masalah, seperti pelaporan dana bansos (bantuan  sosial)  yang  belum  dipertanggungjawabkan  oleh  penerima,  dan  jumlahnya  masih signifikan  yang  belum  dipertanggungjawabkan  di  atas  20  persen.  Pada  tahun  2016  hingga 2017 BPK masih memberikan opini WDP atas LHP LKPD Kabupaten Manokwari. Masalah utama  yang  dihadapi  LKPD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Manokwari  masih  tetap  sama yaitu pada masalah asset. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari masih harus perlu  melakukan  perbaikan  dan  penyesuaian  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan keuangannya.
Permasalahan  umum  dalam  penyajian  laporan  keuangan  yang  kurang  maksimal  dan transparan  pada  kinerja  pemerintah  membuat  laporan  tidak  menjadi  berkualitas  dan  dapat dipastikan  akan  mengalami disclaimer. Upaya  untuk  menghadapi  hal  tersebut  dapat dilakukan  dengan  perbaikan  secara  terus  menerus  serta  pengelolaan  secara  profesional. Apabila  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  dengan  baik  sesuai  peraturan  yang  telah ditetapkan,  tentunya  akan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  dan  menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Beberapa  penelitian  terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Daerah,  antara  lain:  Artana  (2016)  menyebutkan  bahwa  pemahaman standar  akuntansi  pemerintahan  dan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan daerah tidak berpengaruh, tetapi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan.  Begitu  pula  Mauliana  (2016)  membuktikan  bahwa  kualitas  SDM  dan sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Shintia dan Erawati (2017), membuktikan bahwa kualitas SDM, sistem  informasi,  pengendalian  internal dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan pada  kualitas  laporan  keuangan . Penelitian  Siahaan  (2017),  menyatakan  bahwa  kompetensi SDM,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan. Juga Triyanto (2017), menyimpulkan bahwa kompetensi SDM dan peran  inspektorat  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah, sedangkan pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Dari  beberapa research  gap dari  penelitian  terdahulu  dan  juga  kondisi  LHP  LKPD Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Manokwari  yang  sampai  dengan  TA  2017  masih
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
mendapatkan  opini  WDP  dari  BPK  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  analisis faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Manokwari.

## Telaah Pustaka

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak  dimana  satu  orang  atau  lebih  ( principal )  memerintah  orang  lain  ( agent )  untuk melakukan  suatu  jasa  atas  nama  prinsipal  serta  memberi  wewenang  kepada  agen  untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

## Kualitas Laporan Keuangan
PP  No.  71  Tahun  2010  tentang  SAP,  tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  saldo  anggaran  lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat karakteristik  berikut  ini  merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
1. Relevan
Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang  termuat  di dalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di  masa  lalu.  Dengan  demikian informasi  laporan  keuangan  yang  relevan  dapat  dihubungkan  dengan  maksud penggunaannya.  Informasi  yang  relevan  harus  memiliki  manfaat  umpan  balik ( feedback  value ),  memiliki  manfaat  prediktif  ( predictive  value ),  tepat  waktu  dan lengkap.
2. Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat  diverifikasi.

## Fokus Ekonomi
Informasi  mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau  penyajiannya  tidak  dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi  yang  andal  memenuhi  karakteristik:  penyajian  jujur,  dapat  diverifikasi ( verifiability ), dan netralitas.
3. Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan  eksternal.  Perbandingan  secara  internal  dapat  dilakukan  bila  suatu  entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal  dapat  dilakukan  bila  entitas  yang  diperbandingkan  menerapkan  kebijakan akuntansi  yang  sama.  Apabila  entitas  pemerintah  menerapkan  kebijakan  akuntansi yang  lebih  baik  daripada  kebijakan  akuntansi  yang  sekarang  diterapkan,  perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas  pemahaman para  pengguna.  Untuk  itu,  pengguna  diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang memadai  atas  kegiatan  dan  lingkungan  operasi  entitas  pelaporan,  serta  adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## Kualitas Sumberdaya Manusia
Tjiptoherijanto (2001), untuk menilai kapasitas dan kualitas SDM dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kualitas sumber daya  tersebut.  Tanggung  jawab  dapat  dilihat  dari  atau  tertuang  dalam  deskripsi  jabatan. Deskripsi  jabatan  merupakan  dasar  untuk  melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Tanpa  adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  Sedangkan  kualitas  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan,  pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

## Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
PP No. 56 Tahun 2005 tentang SIKD menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

## Sistem Pengendalian Internal
PP  No.  66  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP), menyebutkan  bahwa  SPIP  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Dalam  PP  No.  66  Tahun  2008,  unsur  Sistem  Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi, lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi, pemantauan.

## Komitmen Organisasi
Menurut Griffin (2004), komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana  seseorang  individu  mengenal  dan  terikat  pada  organisasinya.  Zurnali  (2010), mendefinisikan  masing-masing  dimensi  komitmen  organisasional  tersebut  yaitu  komitmen afektif, komitmen kontinyu, komitmen normatif.

## Kerangka Pemikiran
Pada  TA  2014-2016  terdapat  temuan  terkait  pemeriksaan  BPK  terhadap  LKPD Kabupaten  Manokwari  seperti  belum  bisa  melakukan  pendataan  aset,  masalah  dalam pengelolaan  kas,  serta  saldo  kas  yang  belum  dikembalikan  atau  dipertanggung  jawabkan, utang kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelaporan dana bansos yang belum dipertanggung-jawabkan  oleh  penerima,  Permasalahan  tersebut  dapat  terjadi  dalam penyusunan  laporan  keuangan,  untuk  itu  perlunya  kualitas  sumberdaya  manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan komitmen  organisasi  yang  tinggi  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai PP No 71 tahun 2010.
Adapun  kerangka  pemikiran  pengaruh  kualitas  sumberdaya  manusia,  pemanfaatan sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  sistem  pengendalian  internal,  komitmen  organisasi

## Fokus Ekonomi
terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Manokwari  secara sistematis dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis

## Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian Ini (2018)

## Hipotesis
H1: Kualitas  Sumberdaya  Manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah
H2: Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
H3: Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah
H4: Komitmen  Organisasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah

## Metodologi
Variabel terikat (Y) adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari.  Variabel  bebas  (X)  adalah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Manokwari,  seperti  faktor:  kualitas  sumberdaya manusia,  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah,  sistem  pengendalian internal dan komitmen organisasi.
Kualitas Sumber Daya Manusia
(X1)
H1 H2
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
(X2)
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
H3 Sistem Pengendalian Internal (X3) H4
Komitmen Organisasi (X4)
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  dan  seluruh  staff  bagian  akuntansi  pada Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Asset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Manokwari  yang berjumlah 46 orang. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara sampel jenuh karena  kepala  dan  seluruh  staf  bagian  akuntansi  di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Asset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Manokwari dijadikan sampel.
Analisis  kuantitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh kualitas  sumberdaya  manusia,  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah, sistem  pengendalian  internal  dan  komitmen  organisasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari adalah analisis regresi linier berganda ( multiple regression  analysis ).  Analisis  regresi  linier  berganda,  yaitu  suatu  variabel  dependen  Y (variabel terikat) dapat saja dihubungkan dengan dua atau lebih dari variabel independen X (variabel  bebas).  Model  persamaan  regresi  linier  berganda  dalam  penelitian  ini  dapat dituliskan sebagai berikut:
Y = a0 + a1 X1 + a2 X2 + a3 X3 + a4 X4 + e Di mana : Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah a0 = Nilai intercept (konstanta) a1 ...a4 = Koefisien arah regresi e = Error (X1) = Kualitas sumberdaya manusia (X2) = Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X3) = Sistem pengendalian internal (X4) = Komitmen organisasi

## Pembahasan

## Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner  dikatakan valid jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut  (Ghozali,  2013).  Pengujian  ini dilakukan dengan  menggunakan  teknik bivariate  correlation. Apabila  nilai  signifikan  <  0,05  berarti kuesioner tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1

## Hasil Uji Validitas
Variabel Nilai Korelasi Sig Keterangan Kualitas SDM (X1) P1 0,808 0,000 Valid P2 0,428 0,003 Valid P3 0,790 0,000 Valid P4 0,748 0,000 Valid P5 0,822 0,000 Valid P6 0,620 0,000 Valid

## Fokus Ekonomi
Vol. 1 4 No. 1 Juni 201 9 : 17 – 41
Variabel Nilai Korelasi Sig Keterangan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) P1 0,627 0,000 Valid P2 0,789 0,000 Valid P3 0,671 0,000 Valid P4 0,620 0,000 Valid P5 0,688 0,000 Valid P6 0,471 0,001 Valid P7 0,681 0,000 Valid P8 0,399 0,006 Valid Sistem pengendalian internal (X3) P1 0,662 0,000 Valid P2 0,690 0,000 Valid P3 0,684 0,000 Valid P4 0,762 0,000 Valid P5 0,672 0,000 Valid P6 0,714 0,000 Valid P7 0,604 0,000 Valid P8 0,476 0,001 Valid P9 0,597 0,000 Valid P10 0,414 0,004 Valid Komitmen organisasi (X4) P1 0,675 0.000 Valid P2 0,442 0,002 Valid P3 0,672 0,000 Valid P4 0,489 0,001 Valid P5 0,626 0,000 Valid Kualitas laporan keuangan (Y) P1 0,733 0,000 Valid P2 0,718 0,000 Valid P3 0,668 0,000 Valid P4 0,645 0,000 Valid P5 0,640 0,000 Valid P6 0,549 0,000 Valid P7 0,634 0,000 Valid P8 0,351 0,017 Valid P9 0,526 0,000 Valid
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan pada setiap variabel penelitian adalah valid atau dapat dikatakan sah karena nilai signifikan < 0,05.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang  terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu  (Ghozali, 2013).  Kuesioner  yang  reliabel  akan  menghasilkan  data  yang  benar  atau  data  yang  sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Guilford (1956), koefisien reliabilitas dikategorikan:
1. 0,80 < 1,00 maka reliabilitas sangat tinggi
2. 0,60 < 0,80 maka reliabilitas tinggi
3. 0,40 < 0,60 maka reliabilitas sedang
4. 0,20 < 0,40 maka reliabilitas rendah
5. -1,00 <0,20 maka reliabilitas sangat rendah (tidak reliabel)
Anik Wuriasih Yustina Erti Pravitasmara Dewi
Hasil uji relibialitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :
Tabel 2

## Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan Kualitas SDM (X1) 0,781 Reliabel Tinggi Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) 0,777 Reliabel Tinggi Sistem pengendaalian intern (X3) 0,831 Reliabel Sangat Tinggi Komitmen organisasi (X4) 0,518 Reliabel Sedang Kualitas laporan keuangan (Y) 0,777 Reliabel Tinggi
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa semua variabel adalah reliabel.

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari nilai  rata-rata (mean), standar  deviasi,  varian,  minimum  dan  maksimum  (Ghozali,  2011). Hasil analisis statistik dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance SDM 46 19 30 25,74 2,847 8,108 SIAKD 46 17 40 33,35 4,682 21,921 SPI 46 29 50 40,72 5,427 29,452 KO 46 15 25 20,91 2,598 6,748 KLK 46 25 45 37,35 4,073 16,587 Valid N (listwise) 46
Berdasarkan  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  variabel  Kualitas  SDM  memiliki  nilai terendah sebesar 19,00 dan nilai tertinggi sebesar 30,00 dengan rata-rata sebesar 25,74 dan standar  deviasi  sebesar  2,847  dan  variansnya  sebesar  8,108.  Variabel  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  memiliki  nilai  terendah  sebesar  17,00  dan  nilai tertinggi sebesar 40,00 dengan rata-rata sebesar 33,35 dan standar deviasi sebesar 4,682 dan variansnya  sebesar  21,921.  Variabel  SPI  memiliki  nilai  terendah  sebesar  29,00  dan  nilai tertinggi sebesar 50,00 dengan rata-rata sebesar 40,72 dan standar deviasi sebesar 5,427 dan variansnya  sebesar  29,452.  Variabel  Komitmen  Organisasi  memiliki  nilai  terendah  sebesar 15,00  dan  nilai  tertinggi  sebesar  25,00  dengan  rata-rata  sebesar  20,91  dan  standar  deviasi sebesar 2,598 dan variansnya sebesar 6,748. Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki

## Fokus Ekonomi
nilai terendah sebesar 25,00 dan nilai tertinggi sebesar 45,00 dengan rata-rata sebesar 37,35 dan standar deviasi sebesar 4,073 dan variansnya sebesar 16,587.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel penggangu atau residual memliki distribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal  atau  tidak  dilakukan  uji  statistik Kolmogrov-Smirnov  Test .  Residual  terdistribusi normal  jika  memliki  nilai  signifikan  >  0,05  (Ghozali,  2011).  Hasil  uji  normalitas  dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:
Tabel 4
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 46 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,37126987 Most Extreme Differences Absolute ,100 Positive ,072 Negative -,100 Kolmogrov-Smirnov Z ,679 Asymp. Sig. (2-tailed) ,747
a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan  tabel  4  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  nilai Kolmogrov-Smirnov Test adalah 0,679 pada signifikansi sebesar 0,747 yang berarti > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi  diantara  variabel  independen.  Jika  variabel  independen  saling  berkorelasi,  maka variabel-variabel  ini  tidak  ortogonal.  Variabel  ortogonal  adalah  variabel  independen  yang nilai  korelasi  antar  sesama  variabel  independen  sama  dengan  nol.  Uji  multikolinearitas dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  dengan  dua  cara  yaitu  dengan  melihat  VIF  ( Variance Inflation  Factor )  dan  nilai  tolerance.  Jika  VIF  <  10  dan  nilai  tolerance  >  0,10  maka  tidak
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

## Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) SDM ,844 1,184 SIAKD ,787 1,271 SPI ,740 1,352 KO ,690 1,450

## a. Dependent Variable: KLK
Berdasarkan  tabel  5  hasil  perhitungan  nilai tolerance menunjukkan  bahwa  semua variabel  independen  memiliki  nilai tolerance  > 0,10.  Hasil  perhitungan  nilai  VIF  juga menunjukkan  semua  variabel  independen  memiliki  VIF  <  10.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam medel regresi.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Untuk menguji  ada  tidaknya  heteroskedastisitas,  penelitian  ini  menggunakan  uji Gletser .  Jika probabilitas  signifikansi  masing-masing  variabel  independen  lebih  besar  dari  0,05  maka dapat  dikatakan  tidak  terjadi  heterokedastisitas  dalam model  regresi  (Ghozali,  2011).  Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Signifikansi Keterangan SDM 0,746 Homokedastisitas SIAKD 0,940 Homokedastisitas SPI 0,167 Homokedastisitas KO 0,441 Homokedastisitas
Berdasarkan  tabel  6  uji Gletser menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  kualitas  SDM sebesar  0,746,  nilai  signifikansi  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah sebesar  0,940,  nilai  signifikansi  SPI  sebesar  0,167,  dan  nilai  signifikansi  komitmen

## Fokus Ekonomi
organisasi sebesar 0,441. Jadi, dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi berganda karena nilai signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05.

## Analisis Regresi Berganda
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel  indenpenden  terhadap  satu  variabel  dependen  (Ghozali,  2011).  Hasil  uji  analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :
Tabel 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,598 4,245 ,847 ,402 SDM ,338 ,142 ,236 2,389 ,022 SIAKD -,024 ,089 -,027 -,264 ,793 SPI ,393 ,079 ,524 4,958 ,000 KO ,469 ,172 ,299 2,733 ,009
a. Dependent Variable: KLK
Dari tabel 7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Bentuk persamaan diatas memberikan gambaran bahwa:
1. Konstanta  sebesar  3,598  menyatakan  bahwa  variabel  bebas  dianggap  konstan,  maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) pada Kantor  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari adalah 3,598.
2. Kualitas  SDM  (X1)  mempunyai  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,388,  yang  berarti apabila  terjadi  peningkatan  terhadap  variabel  kualitas  SDM  maka  kualitas  terhadap laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,388.
3. Pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  (X2)  mempunyai  nilai koefisien  regresi  sebesar  -0,024,  yang  berarti  apabila  terjadi  peningkatan  terhadap variabel  Pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  maka  kualitas terhadap laporan keuangan akan berkurang sebesar 0,024.
Y = 3,598 + 0,338X1 - 0,024X2 + 0,393X3 + 0,469X4 + e
4. SPI  (X3)  mempunyai  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,393,  yang  berarti  apabila  terjadi peningkatan  terhadap  variabel  SPI  maka  kualitas  terhadap  laporan  keuangan  akan bertambah sebesar 0,393.
5. Komitmen  Organisasi  mempunyai  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,469,  yang  berarti apabila  terjadi  peningktaan  terhadap  variabel  komitmen  organisasi  maka  kualitas terhadap laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,469.

## Uji Hipotesis

## Uji Model (Uji F)
Uji model dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang  dimaksud  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria pengujiannya dijelaskan sebagai berikut :
a. Jika nilai signifikan < 0,05 dan F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima
b. Jika nilai signifikan > 0,05 dan F hitung < F tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak Hasil uji model dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

## Tabel 8
Hasil Uji Model (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 493,403 4 123,351 19,987 ,000 b Residual 253,031 41 6,171 Total 746,435 45
a. Dependent Variable: KLK b. Predictors: (Constant), KO, SDM, SIAKD, SPI
Berdasarkan  tabel  8  dapat  diketahui  F  hitung  sebesar  19,987  lebih  besar  dari  F  tabel sebesar 2,60 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan secara simultan variabel kualitas SDM, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, SPI, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## Uji Parsial (Uji t)
Uji  parsial  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variansi  variabel  dependen

## Fokus Ekonomi
(Ghozali,  2013).  Kriteria  yang  digunakan  untuk  mengambil  keputusan  dalam  uji  t,  sebagai berikut:
a. Jika nilai signifikan < 0,05 dan t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1, H2, H3, H4 diterima
b. Jika nilai signifikan > 0,05 dan t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1, H2, H3, H4 ditolak
Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :
Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients a Model T Sig. 1 (Constant) ,847 ,402 SDM 2,389 ,022 SIAKD -,264 ,793 SPI 4,958 ,000 KO 2,733 ,009 a. Dependent Variable: KLK
Berdasarkan  tabel  9  diperoleh  hasil  pengujian  hipotesis  secara  parsial  untuk  setiap variabel independen sebagai berikut:
a. Variabel kualitas SDM mempunyai nilai t hitung sebesar 2,389 > t tabel sebesar 2,019 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,022  <  0,05  maka  H1  diterima.  Hal  ini  menunjukan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
b. Variabel  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  mempunyai  nilai  t hitung sebesar -0,264 < t tabel sebesar 2,019  dengan nilai signifikansi sebesar 0,793 > 0,05  maka  H2  ditolak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
c. Variabel  SPI  mempunyai  nilai  t  hitung  sebesar  4,958  >  t  tabel  sebesar  2,019  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  maka  H3  diterima.  Hal  ini  menunjukan  bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
d. Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai t hitung sebesar 2,733 > t tabel sebesar 2,019  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,009  <  0,05  maka  H4  diterima.  Hal  ini menunjukan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Yustina Erti Pravitasmara Dewi

## Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R 2 )  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen. Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  0  dan  1. Nilai  (R 2 )  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  1  berarti  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji koefisien determinasi (R 2 ) dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

## Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,813 a ,661 ,628 2,484 a. Predictors: (Constant), KO, SDM, SIAKD, SPI

## b. Dependent Variable: KLK
Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa R square sebesar 0,661 yang artinya bahwa sebesar  66.1%  variabel  dependen  yaitu  kualitas  laporan  keuangan  bisa  dijelaskan  oleh variabel independen yaitu kualitas SDM, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah,  SPI,  dan  komitmen  organisasi.  Sedangkan  sisanya  sebesar  33,9%  dijelaskan  oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dari  tabel  9  menunjukkan  bahwa  variabel  kualitas  SDM  mempunyai  nilai  t  hitung sebesar  2,389>  t  tabel  sebesar  2,019  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,022  <  0,05  maka Hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  SDM  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  diterima.  Ini  berarti  semakin  tinggi  kualitas  SDM  maka  akan semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori agency yang menjelaskanbahwa adanya hubungan keagenan  yang merupakan suatu kontrak antara  rakyat  ( principal )  dengan  pemerintah  ( agent )  sehingga  pemerintah  harus  memiliki kualitas  SDM  dalam  memenuhi  wewenang  yang  diberikan  rakyatuntuk  bertanggung  jawab mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.Sesuai dalam penelitian iniSDM  yang  berkualitas  memiliki  kualifikasi  yang  cukup  dengan  penguasaan  dan

## Fokus Ekonomi
pengembangan keahlian yang dimiliki dari pelatihan-pelatihan sehingga dapat melaksanakan tugas  dan  fungsinya  untuk  menyajikan  segala  aktivitas  pemerintah  seperti  dengan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Adhi dan Suharjo (2013), menyatakan bahwa pegawai yang memahami dan memiliki kompetensi  dibidang  akuntansi  (keuangan)  dibutuhkan  oleh  Pemerintah  agar  mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas. Untuk meningkatan kemampuan tersebut  perlu  mengikuti  bimbingan  teknis, workshop ,  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat) mengenai keuangan pemerintahan secara rutin dan tekun. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan  diperoleh  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  semakin  baik  mengenai  praktik pengelolaan  keuangan  pemerintahan  khususnya  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mauliana  (2016) yang  menunjukkan  bahwa  kualitas  SDM  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan SKPD  Kabupaten  Aceh  Tamiang.Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Adhi  dan Suharjo  (2013),  Maksyur  (2015),  Mutiana  dkk  (2017),  serta  Shintia  dan  Erawati  (2017), yang  menyatakan  bahwa  kualitas  SDM  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai nilai t hitung sebesar -0,264  < t tabel sebesar 2,019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,793 > 0,05 makaHipotesis 2  yangmenyatakan  bahwapemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditolak.Ini berarti pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori agency yang  menyatakan  bahwa  hubungan  antara  prinspal  dengan  agendapat  menimbulkan informasi asimetris yakni agen memiliki informasi lebih banyak mengenai laporan keuangan pemerintah  dan  kurangnya  informasi  yang  diketahui  oleh  rakyat,  sehingga  dapat menyebabkan  perbedaan  kepentingan  antara principal dan  agen.Dalam  hal  ini,  kurangnya keterlibatan  pemerintah  untuk  memanfaatkan  sistem  informasi  akuntansi  seperti  tidak memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  tidak  melakukan  pencatatan  transaksi dengan baik serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, akan
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
mengakibatkan  terjadinya  masalah  dalam  memperoleh  informasi  yang  tidak  akurat  untuk pengambilan  keputusan  dan  dapat  mempengaruhi  sektor  publik.  Sehingga  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  yang  kurang  baik  akan  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Artana  (2016)  yang  menyatakan  bahwa walaupun  semakin  modern  dalam  menyusun  laporan  keuangan  dengan  menggunakan teknologi  sistem  informasi  akuntansi  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk mempermudah para pegawai dalam menyusun laporan keuangan belum tentu akan membuat kualitas laporan keuangan pemerintah semakin baik.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Diani  (2014),  dan  Artana  (2016)  yang menyatakan  bahwa  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.Hasil Penelitian ini  berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh Yuliani  dkk  (2010),  Sari  dkk (2014),  Mauliana  (2016), Shintia  dan  Erawati  (2017),yang  menyatakan  bahwa  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuanganpemerintah daerah.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Pada  tabel  9  variabel  SPI  mempunyai  nilai  t  hitung  sebesar  4,958  >  t  tabel  sebesar 2,019  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  maka  Hipotesis3  yang  menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuanganpemerintah daerah  diterima. Ini berarti semakin tinggi SPI maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori agency ,  dimana  hubungan  antara  principal  dan  agen memerlukan corporate  governace atau  sistem  pengawasan  untuk  mengatasi  masalah keagenan  yang  timbul  dari  informasi  asimetris.Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah membutuhkan  SPI  untuk  mengendalikan  segala  kegiatan  dalam  mencapai  tujuan organisasiyang dilaksanakan sesuai dengan unsur sistem pengendalian intern dalam PP No. 66  Tahun  2008,  sehingga  apabila  SPI  dilakukan  dengan  baik  dalamkegiatan  pengendalian akuntansi  organisasi  akan  menyebabkan  semakin  berkualitas  laporan  keuangan  pemerintah yang dihasilkan.
Menurut  Udiyanti  dkk  (2014),  sistem  pengendalian  internal  dikatakan  dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Sistem

## Fokus Ekonomi
pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan pemerintah daerah  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Karena  sistem  pengendalian  internal  mampu membentuk  struktur  organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Udiyanti  dkk (2014),  Ramadhan  (2015),  Maksyur  (2015),  Munasyir  (2015),  Artana  (2016),  Kesuma  dkk (2017), Mutiana dkk (2017), Shintia dan Erawati (2017), Triyanto (2017), yang menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai t hitung sebesar 2,733 > t tabel sebesar 2,019  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,009  <  0,05  maka  Hipotesis  4  yang  menyatakan bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuanganditerima.  Ini berarti  jika  komitmen  organisasi  semakin  tinggi,  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerahakan  semakin  meningkat  pula.Hal  ini  sesuai  dengan  teori agency ,  yang  menyatakan bahwaprinsipal  memperkerjakan  agen  untuk  melakukan  tugas  untuk  kepentingan  prinsipal, sehingga  prinsipal  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.Oleh  karena  itu,  komitmen  organisasi  yang  tinggi  dikarenakan  anggota  individu memiliki  kesesuaian  tujuan  dengan  organisasi  yang  hanya  mementingkan  kepentingan organisasi  untuk  memakmurkan  kesejahteraan  rakyat  dalam  hal  pembangunan  ekonomi seperti  dengan  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  yang  berkualitas  untuk digunakan  berbagai  pihak  dalam  pengambilan  keputusan,  sehingga  rakyat  dapat  melihat pertanggungjawaban  terhadap  wewenang  yang  diberikan  kepada  pemerintah  dilakukan secara akuntabilitas. Komitmen organisasi  yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi.
Pada  penelitian  Maksyur  (2015),  di  dalam  lingkungan  pemerintah  daerah,  pegawai atau  aparat  yang  memiliki  komitmen  sangat  diperlukan  untuk  mengoptimalkan  seluruh informasi  yang  dimiliki  untuk membuat  laporan  keuangan  yang  baik  dan  andal.  Selain itu, lembaga  pemerintah  yang  memiliki  komitmen  dalam  penyajian  laporan  keuangannya  akan selalu  berupaya  untuk  membuat  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
serta  memiliki  informasi  yang  berkualitas.  Jadi  jika  komitmen  suatu  organisasi  baik,  maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan andal.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maksyur  (2015), Ramadhan  (2015),  Mutiana  dkk  (2017),  Shintia  dan  Erawati  (2017),  Siahaan  (2017),  yang menyatakan  bahwakomitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
1. Kualitas  SDM  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Kualitas  SDM  pada  Kantor  BPKAD  Kabupaten  Manokwari  memiliki  latar belakang  pendidikan  yang  telah  mengikuti  pelatihan-pelatihan,  serta  memiliki keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, kualitas SDM pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  pada  Kantor  BPKAD  Kabupaten  Manokwari  belum sepenuhnya  memanfaatkan  teknologi  informasi,  meningkatkan  kecepatan  untuk mengakses dan mengolah data, mempertinggi keamanan, meningkatkan efesiensi biaya, dan meningkatkan kinerja pemerintah sehingga belum memenuhi tanggungjawab dalam mewujudkan  informasi  yang  akurat  dan  relevan.  Kurangnya  transparansi  serta akutabilitas  pemerintah  menimbulkan  kurang  handalnya  informasi  yang  disajikan  dan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan serta mengurangi kepercayaan publik  terhadap  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  perlunya  peningkatan  dalam  pemanfataan sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  pada  Kantor  BPKAD  Kabupaten Manokwari,  agar  mampu  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah sesuai yang diharapkan.
3. Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  SPI  pada  Kantor  BPKAD  Kabupaten  Manokwari memiliki  lingkungan  pengendalian  yang  baik  dan  telah  menerapkan  penilaian  resiko dalam  organisasi,  meningkatkan  kegiatan  pengendaliaan,  menerapkan  informasi  dan komunikasi  dalam  kelancaran  pelaksanaan  tugas  juga  telah  meningkatkan  pemantauan

## Fokus Ekonomi
pengendalian intern. Oleh karena itu, SPI  pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
4. Komitmen  Organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Komitmen Organisasi pada Kantor BPKAD Kabupaten Manokwari mempunyai  pegawai  yang  memiliki  komitmen  afektif,  komitmen  kontinyu,  dan komitmen  normatif  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Oleh  sebab  itu,  komitmen organisasi  pada  pada  Kantor  BPKAD  Kabupaten  Manokwari  dapat  menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  bagi  BPKAD  Kabupaten  Manokwari,  yaitu  untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan mempertahankan tingkat kualitas  sumberdaya  manusia,  sistem  pengendalian  internal,  dan  komitmen  organisasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik pada transparansi dan akuntabilitas terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.

## Daftar Pustaka
Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013.  Pengaruh Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan  dan  Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Tual). Jurnal Akuntansi . Vol. 5, No. 3, 3 Oktober 2013 Jurnal STIE Semarang. Semarang.
Artana,  Sari,  Arlia.  2016. Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi    Pada  Pemerintah  DKI  Jakarta). Skripsi,  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, Jakarta.
Diani,  Dian  Irma.  2014.  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Peran  Internal  Audit  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota  Pariaman). Jurnal  Akuntansi . Vol.  2,  No.  1, Hal 1-23.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS .  Edisi  ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Grafindo Persada.
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Griffin, R.W. 2004. Management , 7th edition . Massachusetts: Houghton Mifflin Company.
Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost  &  Ownership  Structure.  Journal  of  Financial  Economics. Oktober.  Vol. 3, No. 4: 305-306.
Kesuma, P. K. Choirul Anwar,  Darmansyah. 2017. Pengaruh Good Governanc e, Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Dan Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pada  Satuan  Kerja  Kementerian  Pariwisata. Jurnal  Ilmiah  WIDYA Ekonomika , Vol. 1. No. 2, Desember.
Maksyur,  V.  Noprial.  2015.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Komitmen Organisasi,  Sistem  Pengendalian  Intern,  dan  Pemanfaatan  Teknologi InformasiTerhadap  Kualitas  LaporanKeuangan(Studi  Empiris  Pada  Skpd Kabupaten Indragiri Hulu). Jurnal Akuntansi Universitas Riau , Vol. 2, No. 2, Oktober.
Mauliana, Risa. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Tamiang). Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Munasyir.2015.  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , Vol. 4, No. 4, November.
Mutiana,  L.,  Yossi  Diantimala,  Zuraida.  2017.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Satker  Di  Lingkungan Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara). Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam , Vol. 3,  No. 2, September.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  66  Tahun  2008  tentang Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.

## Fokus Ekonomi
Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Ramadhan,  S.  2015. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Pengelola  Keuangan, Pengendalian  Intern,  Teknologi  Informasi  dan  Komitmen  Organisasi terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada  Satker  Kementerian  Pekerjaan Umum  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Provinsi  Kepri. Universitas  Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang .
Sari, Maeka, M.Y.P.N., I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). e- Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 2, No. 1.
Sawyer, Lawrence. B. 2005. Sawyers Internal Auditing . Jakarta: Salemba Empat.
Shintia,  Prami,  A.I.C.,  Ni  Made  Adi  Erawati.  2017.  Pengaruh  Kualitas  Sdm,  Sistem Informasi,  Pengendalian Intern Dan  Komitmen  Organisasi  Pada  Kualitas Laporan  Keuangan. e-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana ,  Vol.21.2.
November.
Siahaan,  Andika.  2017. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon . Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Tjiptoherijanto,  Prijono.  2001. Proyeksi  Penduduk,  Angkatan  Kerja,  Tenaga  Kerja,  dan Peran  Serikat  Pekerja  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan.  Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23.
Triyanto,  Haerul.  2017. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pengendalian Internal,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Peran  Inspektorat  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo). Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
Udiyanti,  A.L.N.,    Anantawikrama  Tungga  Atmadja,  Nyoman  Ari  Darmawan.  2014. Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian Internal,  dan  Kompetensi  Staf  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Kabupaten  Buleleng). e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 2, No. 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Yustina Erti Pravitasmara Dewi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-UndangNomor15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2008 tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  dan Papua Barat.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Warisno.  2009. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi . Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan.
Yuliani,  Safrida.,  Nadirsyah,  Usman  Bakar.  2011.  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi  Keuangan Daerah Dan Peran  Internal Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi , Vol. 3. No. 2. Juli.
www.bpk.go.id/ihps artikel diakses tanggal 5 februari 2018.