## AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL PADA TATA KELOLA PEMILU DI KOTA BENGKULU
Evsa Wulan Suri 1)* , Yuneva 2)
1 Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Prof Dr Hazairin, SH
2 Program Studi Bahasa Ingris Universitas Prof Dr Hazairin, SH *Email korespondensi : evsawulansuri@gmail.com

## Abstrak
Lembaga penyelenggara pemilu  dalam situasi darurat pandemi mengupayakan tata kelola pemilu yang baik me- lalui akselerasi transformasi digital  ke  dalam keseluruhan tahap operasional kepemiluan   (pre election, election day and post election) . Diperlukan sebuah SOP dan Contingency berbasis IT  yang ditunjang oleh kemampuan SDM dalam mengolah data, dukungan infrastruktur digital dan aturan hukum yang kuat.  Tujuan penelitian un- tuk  mengkaji  sejauh  mana  trasnformasi  digital  mampu  diterapkan  pada  keseluruhan  tahapan  pemilu.    Metode penelitian  yang digunakan adalah  metode penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dengan teknik pengumpulan data  primer dan sekunder kepada lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih. Hasil penelitian adalah lembaga penyelenggara pemilu sudah melakukan upaya penerapan digital pada seluruh tahapan pemilu namun belum secara menyeluruh  dikarenakan beberapa kendala teknis  dan  non  teknis.  Akselerasi  transformasi  digital  sebagai  usaha  meminimalisir  risiko  dengan  cara  mem- perkuat  sistem  IT  dalam  tata  kelola  pemilu  yang  akuntabel,  metode  pemungutan  suara  yang  baru,  perubahan hukum  substansial  dalam  kerangka  kerja/sistem  pemilu  dan  perbaikan  prosedur  sekunder  yang  lebih  cepat. melaui peraturan pemilu
Kata Kunci : Akselerasi digital, Digital Pemilu, Electoral Government , Teknologi Informasi.

## A. Pendahuluan
Penyelenggara  pemilu  mam-
pu  untuk  mengelola  dan  menyajikan proses pemilu secara profesional, sah dan kredibel. Hal ini dilakukan demi mewujudkan  tata  kelola  pemilu ( Electoral  Government )  yang  akunt- abel.    Dalam  buku  berjudul  tata  kel- ola  pemilu  di  Indonesia,  2019    dise- butkan bahwa tata  kelola (electoral governance) dalam penyelenggaraan pemilihan    umum    (pemilu)  yang terkait    dengan    fungsi,    tugas    dan wewenang dari penyelenggara  pemi- lu  merupakan    hal  fundamental  da- lam  rangka  mewujudkan  demokrasi elektoral  yang  berintegritas.  Untuk itu  keseluruhan  tahapan  kepemiluan yang melibatkan antar para pemangku  kepentingan  di  dalam kepemiluan  harus  dikelola  secara efesien,  aman  dan  efektif.    Lembaga penyelenggara pemilu perlu mendesain  SOP  dan Contingency plan pada  pemilu  pemilu  yang  ber- jalan  di  tengah  situasi  darurat  pan- demi.
Akselerasi  transformasi  digi-
tal sangat dibutuhkan dalam operasional  kepemiluan  selain  se- bagai  alat  dukung  juga  sekaligus meminimalisir  risiko    baik  pada proses  sebelum  pelaksanaan  pemilu, pelaksanaan pemilu dan paska pemi- lu.    Percepatan  transformasi  digital secara  masif  sangat  tepat  di  situasi pandemi    sejalan  dengan  road  map transformasi digital kementerian kominfo    di  berbagai  sektor,    terma- suk  dalam  konteks  kepemiluan  se- bagai    alat  dukung  guna  meningkat- kan kualitas  pemilu yang berintegri- tas, berkualitas, trasparan, dan akunt- abel. Metode digitalisasi pemilu pada tata  kelola  pemilu    perlu  didesain, dikembangkan,  dan  diperkenalkan oleh  lembaga  penyelenggara  pemilu sebagai  bagian kerangka kerja pemi-
lu. Selain itu digitalisasi pemilu pent- ing untuk empat hal, yaitu mencegah lembur  dan  kelelahan  petugas  pem- ilihan,  mengurangi  beban  kerja penyelenggara  pemilu,  meminimal- kan tahapan dan proses pemilu, serta mempermudah  dan  mempercepat tahapan.
Namun  penggunaan  teknolo- gi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung  pada  persoalan  admin- istratif/aspek  teknis    kegiatan  dan fungsi  dasar  sematal  namun    juga terkait pemangku kepentingan dalam pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu harus memanfaatkan teknologi  berbasis  digital  untuk mempermudah kinerja serta menghindari kecurangan pemilu.
Dilansir  dari  laman  netizenku.com, KPU  telah  menyiapkan  Peraturan KPU tentang Master Plan TI KPU RI Tahun  2021-2025  dalam  rangka mewujudkan  digitalisasi  Pemilu  dan Pemilihan  Serentak  Tahun  2024.
Bahkan KPU juga akan menggunakan  Digital  Signature  un- tuk  menjaga  keamanan,  kecepatan, dan  keabsahan  atas  hasil  dokumen Pemilu  dan  Pemilihan  dari  tingkat KPU  RI  sampai  dengan  Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN).    Penggunaan  TI  dalam tata  kelola  pemilu  penting  untuk  di- maksimalkan mengingat saat  ini kita berada  di    perkembangan  revolusi industri  4.0.  Hanya  saja  permasala- han  bahwa  Sistem  Informasi  Pemilu masih  belum  begitu  efisien  meng- ingat  terdapat  perbedaan  data  pada setiap Sistem Informasi, tidak rapinya  Infrastruktur  TI  KPU,  dan kurang  teraturnya  Operator  pada masing-masing Sistem Informasi.
Dilasir  dari  laman  (bloktu- ban.com),  Badan  Pengkajian  dan
Penerapan Teknologi (BPPT)
menyatakan  bahwa  sistem  digital-
isasi dalam pemilihan bukan hal baru di  Indonesia bahkan di  dunia. Di  In- donesia,  terdapat  981  desa  di  18  ka- bupaten  dan  11  provinsi  telah  men- erapkan  digitalisasi  100  persen  da- lam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa (Pilkades). Sementara beberapa Negara  yang  sudah  mengimplemen- tasikan  digitalisasi  dalam  setiap tahapan pemilu  adalah Swiss,  Peran- cis,  Estonia  dan  Filipina.  Dilansir pada  situs  (kelaspemilu.rog)      riset yang dilakukan IDEA ada 106 nega- ra yang telah mengaplikasikan teknologi    digital  dalam  proses  el- ektoral  seperti  teknologi  tabulasi peolehan  suara,  pendaftaran  calon dan verifikasi pemilih dan e-voting . Dalam situasi pandemi, strategi  dalam  melindungi  kesehatan voters  adalah  hal  yang  paling  pent- ing.    Metode  digitalisasi  pemilu dapat  memudahkan  kondisi  pemilih yang khas dan beragam seperti pem- ilih  dengan  keterbatasan  mobilitas dan  pemilih    dengan  resiko  tertinggi (pemilih  yang  sedang  sakit,  pemilih di laur negeri, tahanan, pemilih lanjut usia, pemilih   comorbid dan pemilih disabilitas).    International  IDEA mencatat  ada  beberapa  keuntungan penerapan  digitalisasi  pemilu  yaitu penghitungan  dan  tabulasi  suara lebih  cepat;  hasil  lebih  akurat;  pe- nanganan  yang  efisien;  peningkatan tampilan  surat  suara  ;meningkatkan kenyamanan  bagi  pemilih;  mening- katkan  partisipasi  pemilih;  selaras dengan kebutuhan masyarakat; pencegahan  kecurangan  di  TPS; meningkatan  aksesibilitas;  layanan multibahasa;  penghematan  biaya;
dan meminimalisir kecurangan. (IDEA, 2016)
Dilansir  dari  rumah  pemi- lu.org, pada penyelenggaraan pemilu dan  Pilkada  2024,  KPU  berencana menerapkan  penggunaan  teknologi
informasi  sebagai  alat  dukung.  Be- berapa di antaranya Sistem Rekapitu- lasi Elektronik (Sirekap), Sistem Da- ta Pemilih (Sidalih), Sistem Informa- si  Logistik  (Silog),  Sistem  Informasi Partai  Politik  (Sipol),  Sistem  Infor- masi  Pencalonan  (Silon),  Sistem  In- formasi  Data  Pemilihan  (Sidapil), Sistem Informasi Penyelesaian Kasus Hukum  (Sikum),  dan  Sistem  Infor- masi  Dana  Kampanye  (Sidakam). Beberapa sistem, seperti Sipol, Sida- lih, Silog, dan Sirekap, sudah pernah dilaksanakan.  Namun,  pemanfatann- ya  masih  perlu  penyempurnaan  agar bisa maksimal digunakan pada pemi- lu dan Pilkada 2024. Oleh karena itu, aplikasi  Sipol,  Sidalih,  dan  Sirekap mulai  disempurnakan  pada  2021. Kemudian pada 2022 pengembangan dilakukan  untuk  aplikasi  SIDAPIL, SILON,  SILOG,  SIKUM,  dan  pene- lusuran  elektronik.  Adapun  pada 2023  mulai  dikembangkan  SIDA- KAM.    Untuk  mampu  menerapkan teknologi  informasi,  KPU  membu- tuhkan  dukungan  dari  pemerintah dan  DPR  berupa  landasan  hukum berupa undang-undang dan peraturan KPU  pada  penggunaan  aplikasi- aplikasi tersebut.
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  akselerasi  refor- masi  digital  pada  tata  kelola  pemilu yang  didalamnya  adalah    tahap  per- siapan,  pelaksanaan  dan  post  elec- tion.  Peniliti  akan  menganalisis bagaimana kesiapan Lembaga Penyelenggara Pemilu bersama pemerintah  untuk  untuk  mendigital- isasikan  keseluruhan  tahapan  pemilu ditengah kondisi masyarakat  Indone- sia yang berkaitan dengan kepemilikan  media  akses,  pen- guasaan  teknologi,  tingkat  rasionali- tas  dan  pendidikan  politik.  Apakah memungkinkan untuk dilakukan proses  pemilu  secara  blended  yang
mengkategorikan  pemilih  ke  dalam dua  bagian,  yang  dapat  melakukan proses  pemilihan  secara  online  atau secara  konvensional.  Penelitian  ini mengharapkan  sebuah  transformasi perubahan dari konvensional menuju sistem digital  untuk menekan resiko baik  dalam  segi  kesehatan,  efesiensi anggaran, tempat  dan waktu  di  masa krisis pandemik Covid 19.
Permasalahan-permasalahan  yang muncul  di  era new  normal harus dipikirkan  secara  solutif  dan  efektif mengingat  agenda  politik  terus berkelanjutan  karena  merupakan  in- strumen penentu arah kebijakan pub- lik  dan  dibutuhkannya  pemimpin untuk  menjalankan  roda  pemerinta- han.  Maka diperlukan strategi pem- binaan,  penyuluhan,  dan  sosialisasi pendidikan  politik  yang  merata  dan terus  menerus  dengan  turut  me- rangkul  institusi  di  masa  pandemi yang  sangat  krusial  bagi  demokrasi Indonesia.
B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.      Menurut  Sugiyono (2017:50)  adalah  :  “Metode  yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara trianngulasi (gabungan), analisis dapat dapat berupa induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna daripada generalisasi.”
Sumber  data  terdiri  dari  data
primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara mendalam dengan sejumlah
informan,  sedangkan  data    sekunder
diperoleh  dari  kajian  literatur  dan dokumen    terkait.    Instrumen penelitian    adalah    peneliti    sendiri. Informan    penelitian    terdiri    dari penyelenggara  Pemilu    Provinsi Bengkulu        Pengumpulan  data penelitian melalui observasi, dokumentasi dan  wawancara kepada informan dan nara sumber. Pengambilan informan dan narasumber dengan teknik purpossive,  yakni  prosedur    memilih informan  sesuai  dengan  spesifikasi yang  dibutuhkan  dalam  penelitian. Informan  adalah  Ketua  Bawaslu Provinsi  Bengkulu,  Kepala  bagian pengawasan  dan  humas  Bawaslu Provinsi Bengkulu, Komisioner KPU Kota  Bengkulu,  Akademisi  Unihaz dan  pengamat  media cyber ,  dan akademisi  Unihaz  dan  pengamat kebiajakan politik. Peneliti  memiliki pertimbangan kompetensi dan kredibilitas  nara  sumber  terkait dengan  konteks  penelitian.  Analisis data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  teori  model interaktif  dari  Miles  dan  Huberman (dalam  Sugiyono,  2010,  hlm.    91) yaitu:    meliputi  reduksi  data  ( data reduction ),  penyajian  data  ( data display )  serta  Penarikan  kesimpulan dan  verifikasi  ( conclusion  drawing  / verification ).
C. Hasil
Penelitian dan
Pembahasan Akselerasi  transformasi  Digital
Pemilu  pada  proses  operasional kepemiluan
Peneliti telah menyusun
daftar  kajian  dari  masing  masing tahapan  pemilu.  Mulai  dari  tahapan persiapan,  tahap  pelaksanaan  ( elec- tion  day )  dan  tahap  akhir  atau  tahap setelah  pelaksanaan  ( post  election ) yang  dapat  disimak  selengkapnya
dalam tabel di bawah ini. Tabel 2. Digital Pemilu pada siklus Kepemiluan No. Siklus Taha- pan Proses Operasion- al Jenis  Sis- tem In- formasi 1. Taha- pan Per- siapan Pendaftaran calon  pem- ilih dan Pemukta- hiran Data Pemilih Tetap. Pengusulan dan  peneta- pan bakal calon  peser- ta. Sistem  kam- panye. Sosialisasi dan  edukasi politik  pem- ilih. SIDALIH (Sistem Informasi Data  Pem- ilih) SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan) Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Media  So- sial dan flatform pertemuan online Pertemuan offline  dan online Sistem Informasi Partai  Poli- tik (Sipol). 2. Tahap Pelaksa naan Pemberian Hak Suara Penghi- tungan  suara (counting) Rekapitulasi suara  (tabu- lation) Pengesahan hasil (veryfication of result) Pengawasan Pemilu e-voting e-counting
SIREKAP
SIWASLU (Sistem Pengawasa
n Pemili- han (Si- waslu) 3. Tahap Akhir (Post Elec- tion) Pengarsipan hasil-hasil Pemilu, Penelitian untuk per- baikan  pros- Digitalisasi Arsip of- fline/online Open  Data virtual.e- court
No. Siklus Taha- pan Proses Operasion- al Jenis  Sis- tem In- formasi es Pemilu, Rreformasi badan penyeleng-
gara,
Pengem- bangan jaringan pihak-pihak terkait,  dan petugas  dan pemilih
yang  terpa- par  Covid- 19

## Siklus Operasional Tahapan Pemi- lu

## Pre Election
Tahap  pre  election,  terdapat beberapa  proses  pelaksaan  berbasis teknologi informasi, antara lain pem- uktahiran  Data  Pemilih,  Sistem Kampanye,  Sistem  Pencalonan  dan sosialisasi Pemilih. Penjelasan mengenai  hal  ini  dapat  dilihat  pada gambar berikut di bawah ini :

## Gambar 1. Siklus Operasional Tahapan Pemilu
Sistem Informasi  Data  Pemilih In- donesia (SIDALIH)
Di  Indonesia,  salah  satu  syarat untuk  dapat  memilih  adalah  menjadi pemilih  terdaftar  dalam  Daftar  Pem- ilih Tetap (DPT). Namun DPT untuk pemilu  di  Indonesia  masih  merupa- kan  permalahan  klasik  yang  belum pernah  diselesaikan,  termasuk  DPT. Meskipun  UU  No.  7/2017  tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih  menggunakan  metode  pen- daftaran  pemilih  berkelanjutan,  pen- erapan  metode  ini  belum  memenuhi prasyarat. (Subkhi, (2020).
Pada  proses  ini,  penerapan
digitalisasi diwujudkan dalam apilkasi  bernama  SIDALIH.  Dalam jurnal  penelitian  (Agustini,  2019) dijelaskan  bahwa  SIDALIH merupa- kan  sistem  informasi  data  pemilih berbasis online dan terpusat di server KPU  untuk  mendukung    kerja penyelenggara    pemilu    dalam    me- nyusun,  mengoordinasi,      mengu- mumkan,   memelihara   data   pem- ilih,      dan      melayani  pemilih  yang berkaitan  dengan  data  pemilih. SIDALIH    melakukan    fungsi CRUDE  (create,  read,  update,  and dellete).  Penggunaan SIDALIH san- gat  bermanfaat  apabila  diterapkan
dalam situasi pandemi corona.  Petu- gas  tidak  perlu  lagi  melaksanakan tahapan  pencocokan  secara  manual seperti  melakukan  tatap  ke  rumah- rumah pemilih. Sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil) Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  mempublikasikan  sistem  in- formasi  daerah  pemilihan  (Sidapil)
Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota  pada  tahun  2019.
SIDAPIL  memudahkan  pemilih  da- lam  nengetahui  daerah  pemilihan saat  pemilu  berlangsung  dengan membuka  situs  infopemilu.kpu.go.id atau https://infopemilu.kpu.go.id/pileg201 9 atau laman https://infopemilu.kpu.go.id/pileg201
9/dapil/view Pencarian  Dapil  dibagi berdasar  Tingkatan  (DPR,  DPRD Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota), berdasar  Pilihan  Provinsi  (nama  34 provinsi),    dan  berdasar  Pilihan  Ka- bupaten/Kota.

## Sistem    Informasi    Partai    Politik (SIPOL)
Sistem    Informasi    Partai Politik  merupakan  seperangkat    sis- tem    teknologi    informasi    berbasis web yang gunanya melayani    Partai Politik        Calon        Peserta        Pemilu dalam  melakukan        input        data Partai    Politik    (profil, kepenguru- san,   domisili,    dan    keanggotaan) guna  persiapan    pendaftaran    Partai Politik  sebagai  Calon Peserta Pemi- lu. (Rahmawati, 2019).
Sistem Pencalonan (Silon) SILON digunakan untuk memudahkan  input  dukungan  calon perseorangan sekaligus mempercepat publikasi  data  pencalonan  pada masyarakat  Namun  dilansir  dari  In- fopublik.id,      SILON  pada  Pilkada
2020 menimbulkan persoalan  dalam menggugah  data  offline  ke  online karena  harus  membutuhkan  server yang besar.

## Sistem Kampanye
Kampanye  digital  memiliki dampak positif   meningkatkan dem- okrasi  deliberatif  dengan  menempat- kan  teknologi  informasi  sebagai jembatan  penghubung  komunikasi dua  arah  antara  calon  wakil  rakyat dengan  rakyatnya  dalam  penyam- paian  visi-misi  dan  program  dan membangun  political  linkage  di  ten- gah  revolusi  industri  4.0.  Terlebih, sejak pandemi Covid-19 ini beberapa media  sosial  seperti WhatsApp , Fa- cebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan flatform pertemuan online seper- ti   seperti Zoom, Skype, CiscoWebex,
Microsoft  Team,  Google  Meet ,  dan lain  sebagainya.  Bahkan  sistem pod-
cast atau file audio .

## Pendidikan Politik
Agar dapat mengedukasi pemilih menjadi  rasional dan cerdas, makan  diperlukan  Pendidikan  dan sosialisasi  pemilih,  terutama  edukasi pemilihan  di  masa  pandemi.    Be- berapa  bentuk  pendidikan  politik seperti informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan, hak dan kewajiban  pemilih.  Dalam  (Suri, 2021)  KPU  Provinsi  Bengkulu  telah melakukan  sosialisasi    pemilihan serentak  2020  lalu  kepada  seluruh segmen  pemilih  seperti    pemilih pemula,  pemilih  muda,  pemilih  per- empuan,  komunitas,  kaum  marginal, kebutuhan  khusus,  penyandang  disa- bilitas,    baik  komunikasi  tatap  muka berbasis protokol covod juga melalui media  massa  baik  cetak  maupun  el- ektronik,  media  sosial,  website,  mo- bilisasi  massa,  media  kreasi,    dan beberapa metode lainnya.
Tahap Pelaksanaan pemilihan atau In Election/Election Tahapan  pelaksanaan,  ter- dapat  beberapa  proses  yaitu  tahap pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi.
Gambar 2. Penggunaan teknologi in- formasi digital pada hari pemilihan
berdasarkan olah data. Pada tahap pemungutan suara, di Indonesia wacana
penggunaan e-voting diupayakan tid- ak  hanya  meminimalisir  penyebaran virus  corona,  juga  bertujuan  untuk membantu  beban  kerja  penyelengga- ra demi mempercepat proses rekapit- ulasi  suara.          Dibutuhkan  studi  ke- layakan  ( feasibility  study )  sebelum apakah e-voting benar-benar sanggup diterapkan  terhadap  masyarakat  In- donesia  yang  heterogen.  Menurut (YRA, 2010), metode e-voting sendiri  terbagi  3  yakni    e-counting atau  sistem  peemindaian  optik  di- mana  kertas  suara  dibuat  khusus dipindai  oleh  optic  dari  mesin pemindai;  Sistem  Direct  Recording Elektronic  (DRE),  pemilih  mem- berikan  hak  suara  pada  komputer, layar  sentuh,  atau  panel  suara  el- ektronik  dimana  rekaman  pemungu- tan  suara  disimpan  pada  memori  di TPS  kemudian  dapat  dikirimkan  ke pusat  secara  online  atau  offline;  dan
Internet  Voting, pemilih dapat  mem- berikan  hak  suara  pada  komputer atau perangkat layar sentuh yang ter- hubung jaringan internet. Suara yang disampaikan  akan  langsung  terekam secara  terpusat.  Metode  ini  membu- tuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan handal.
Penerapan e-voting sebenarn- ya  diperbolehkan  asalkan  memen- uhisyarat kumulatif. Dasar hukumnya  adalah  Putusan  MK  No. 147/PUU-  VII/2009    (Rusla,  2010). cara  alternatif  pemungutan  suara lainnya  dapat  melalui  suara  pos  atau elektronik, pemungutan suara proksi, di  mana hak pilih didelegasi- kan  kepada  orang  yang  dipercayai, mungkin  dari  kelompok  dengan  risi- ko  yang  lebih  rendah.  Sistem  e- voting  dalam proses  pemilu  bersifat inklusif  dan  aman  bagi  kelompok usia  rentan  (yakni  di  atas  60)  atau minoritas  etnis  yang  sangat  rentan terhadap  penyakit  (WHO,  tanpa  ta- hun).
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)
sistem  ini  bertujuan    untuk kemudahan  dan  memotong  alur rekapitulasi di KPU. Hingga saat ini, KPU  masih  terus  mengevaluasi pelaksanaan  SIREKAP  di  tahun 2020  agar  dapat  semakin  disempur- nakan  pada  pelaksanaan  pemilu 2024.    Pemilih  dapat  mengakses  in- formasi untuk mengetahui data pem- ilih    dan  rekapitulasi  data  pemilih untuk menampilkan jumlah rekapitu- lasi  per  TPS,  melalui  website  lin- dungihakpilihmu.kpu.go.id.
Teknologi informasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslu)
Pengawas  Pemilihan  Umum atau  Bawaslu    dalam  situasi  pan- demik  melakukan  kerja  pengawasan dengan  menerapkan  teknologi  infor- masi  Sistem  Pengawasan  Pemilihan (Siwaslu) sebagai bagian dari kepatuhan  protokol  kesehatan  covid- 19  untuk  memimalisir  penularan. Untuk Pilkada 2020, Bawaslu mengembangkan  penggunaan  Si- waslu di semua siklus tahapan pemi- lu. Dalam media (baritokua- la.bawaslu.go.id)    SIWASLU  atau Sistem Pengawasan Pemilihan
Umum  disajikan  dalam  dokumen digital  atau  perangkat  informasi  me- lalui  sistem  daring  yang  cepat  ter- konsolidasi  secara  nasional.  SI- WASLU  digunakan  oleh  Pengawas TPS  baik  di  kelurahan,    Kecamatan, Kabupaten/Kota  dan  Bawaslu  Pro- pinsi.

## Tahap Post Election
Tahap  akhir  dari  rangkaian proses  pemilu  adalah  post  election. Pada tahap ini serangkaian   kegiatan KPU      masih      terus  berlanjut  baik pemilu lokal, pemilu nasional,  pemi- lu  legislatif  sampai  pemilu ekseku- tif.  Dalam  (Jallaludin,  2020)  dijelas- kan bahwa penyelesaian pelanggaran dan  sengketa  hasil  pemilihan,  pen- gusulan  pengesahan  pengangkatan calon      terpilih,  evaluasi  dan pelaporan  tahapan  perlu  dilakukan analisis  manajemen  resiko  terkait pandemi.
Dilansir pada kab- sumedang.kpu.go.id , periode  pasca
Pemilu  atau  post  electoral  period KPU antara lain adalah  pengarsipan hasil-hasil  Pemilu,  penelitian  untuk perbaikan  proses  Pemilu,  reformasi badan  penyelenggara,        pengem- bangan  jaringan  pihak-pihak  terkait.
Sementara dalam website per- ludem.org,  Manajemen  risiko  pasca
pilkada diperlukan untuk menganalisis bagaimana ber- tanggung  jawaban  negara  dan  fasili- tas apa  yang  akan diberikan bila ada petugas  dan  pemilih    yang  terpapar Covid-19  setelah  melaksanakan  ak- tifitas  saat  pemungutan,  penghi- tungan, dan rekapitulasi suara.

## D. Kesimpulan
Akselerasi  transformasi  digi- tal sangat dibutuhkan dalam operasional  kepemiluan  selain  se- bagai  alat  dukung  juga  sekaligus meminimalisir  risiko    mulai  dari tahap  awal  pemilu  (pre  election), pelaksanaan  pemilu  (election  day) dan  paska  pemilu  (post  election). Beberapa aplikasi berbasis IT dihadirkan  guna  menunjang  pelaksa- naan proses kepemiluan yang efektif, efisien  dan  akuntabel.    Lembaga penyelenggara pemilu perlu mendesain  SOP  dan  Contingency plan  pada  pemilu  pemilu  yang  ber- jalan  di  tengah  situasi  darurat  pan- demi.  Namun  penggunaan  teknologi dalam  sistem  elektoral  tidak  hanya bergantung  pada  persoalan  admin- istratif/aspek  teknis    kegiatan  dan fungsi  dasar  semata,  namun    juga terkait  kemampuan  SDM  dalam mengolah  data,  dukungan  infra- struktur  digital  dan  aturan  hukum yang kuat.
Sudah  saatnya  Indonesia  mem- perkuat  sistem  IT  dalam  tata  kelola pemilu  yang  akuntabel      Lembaga penyelenggara pemilu perlu
melakukan    tingkat  konsultasi  yang luas  dengan  seluruh  pemangku kepentingan pemilu dan peserta pem- ilu.  Dalam  memberlakukan metode pemungutan  suara  yang  baru,    me- merlukan perubahan hukum substan- sial  dalam  kerangka  kerja/sistem pemilu  dan  perbaikan  prosedur sekunder  yang  lebih  cepat  diadopsi
dengan  mengubah  peraturan  pemilu. Dalam  pengaturan    diuji  coba  dan secara  bertahap  diterapkan  selaras dengan  kerangka  kerja  hukum  dan prosedural  yang  ada  yang  sesuai dengan  lingkungan  dan  infrastruktur terkait.  Lembaga  penyelenggara    ha- rus  berkolaborasi dengan pemangku kepentingan    melalui  kolaborasi strategis tidak hanya bersama jurnal- is  yang  berperan  sebagai  edukator dan verifikator informasi, tetapi  juga dengan  LSM,  komunitas,    aktivis, organisasai  keagamaan,  kelompok adat, badan hukum, instansi pemerintahan,  BUMN/BUMD  dan media massa.

## Daftar Pustaka
Baritokuala.bawaslu.go.id.  (2020,  29  Janu-
ari). Aplikasi SIWASLU. Diakses pada 25 Maret 2020, dari http://baritokuala.bawaslu.go.id/aplikas i-siwaslu Bloktuban.com.  (2020,  17  October).  Pent- ingnya  Digitalisasi  Pemilu.  Diakses pada 27 Maret 2020, dari http://bloktuban.com/2020/10/17/pent ingnya-digitalisasi-pemilu Danuri,  Muhamad.  (2019).    PERKEM- BANGAN  DAN  TRANSFORMA- SITEKNOLOGI  DIGITAL.  INFO- KAM Nomor II Th. XV/SEPTEMBER/2019, diakses dari file:///C:/Users/asus/AppData/Local/ Temp/178-497-1-SM.pdf IDEA.  (2020).  Mengelola  Pemilu  selama Pandemi  COVID-19  :    Pertimbangan bagi  para  pembuat  Kebijakan.  Di- akses pada https://www.idea.int/sites/default/file s/publications/mengelola-pemilu- selama-pandemi-covid-19.pdf Jalaluddin  (2020).  KAJIAN  MANAJEMEN KRISIS PADA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19  DALAM  PEMILIHAN SERENTAK  TAHUN  2020. Elec- toral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia .
Netizenku.com.  (2021,  16  Maret).  Pemilu
2024 Pakai  TI  yang  Terintegrasi  Da- lam Web Satu Data. Diakses pada 29 April 2021, dari
https://netizenku.com/pemilu-2024- pakai-ti-yang-terintegrasi-dalam- web-satu-data/Pemilu 2024 Perdana,  A.,  &  Rizkiansyah,  F.  K.  (2019). Tahapan Pemilu. In Tata Kelola Pem- ilu  di  Indonesia  Komisi  Pemilihan Umum Republik Indonesia. Putra, H. O. A. (2020). Kampanye Saat Pan- demi:  Moving  from  Traditional  to Digital. haluan. co . Rahmawati, S. H., & Negara, D. S. S. PEN- ERAPAN  SISTEM  INFORMASI PARTAI  POLITIK  (SIPOL)  DAN SISTEM  INFORMASI  PENCALO- NAN  (SILON)  PADA  PEMILU 2019 DI INDONESIA. Rumahpemilu.  Org  (2021,  18  Maret).  Men- gurai Hal-Hal Penting Seputar Daftar Pemilih  Berkelanjutan.  Diakses  pada
20 April 2021, dari https://rumahpemilu.org/daftar- pemilih-berkelanjutan/ Rumahpemilu.org. (2022, 16 Maret). Rencana  KPU  Digitalisasi  Pemilu dan  Pilkada  2024.  Diakses  pada  27 April 2021, dari
https://rumahpemilu.org/rencana- kpu-digitalisasi-pemilu-dan-pilkada-
2024/
Subkhi,  M.  I.  (2020).  Redesain  Pendaftaran Pemilih  Pasca  Pemilu  2019. Jurnal
Penelitian Politik , 16 (2), 137-154. Suri,  E.  W.,  &  Yuneva,  Y.  (2021).
STRATEGI OPTIMALISASI ELECTORAL CREDIBILITY OLEH  ELECTION  STAKEHOLD- ERS DALAM MEMAKSIMALKAN VOTER  TURNOUT  DAN  CEGAH
VOTE  BUYING  PADA  PILKADA NEW  NORMAL  2020. Mimbar: Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Politik, 9 (2), 137-147. Tribunnews.com (2020, 13 November). Cara
Cek  Nama  DPT  Pilkada  Serentak 2020 di lindungihak-
pilihmu.kpu.go.id,  Bisa  Lewat  HP. Diakses  pada  29  April  2020,  dari https://www.tribunnews.com/nasiona l/2020/11/13/cara-cek-nama-dpt- pilkada-serentak-2020-di- lindungihakpilihmukpugoid-bisa- lewat-hp?page=4. YRA.  (2010).  Tiba  Saatnya  Indonesia Menggunakan E-Voting dalam
Pemilihan.  Retrieved  from  BPPT web-
site:https://www.bppt.go.id/teknolo gi-informasi-energi-dan-material/4
37-tiba-saatnya-indonesia-menggu nakan-e-voting-dalam-pemilihan