https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH

## IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE MANAGEMENT POLICIES IN THE REGIONAL LEVEL
Erdiyansyah
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu *Koresponden email: erdiyansyahwahab@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini menguraikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jenis penelitian ini kualitatif. Informan penelitian terdiri dari aparat Sekretariat Daerah Kota Palu dan para pemerhati informasi publik di Kota Palu yang ditentukan secara purposive. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa tahapan dimulai dari pengamatan dan wawancara mendalam yang diperkuat oleh data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa aspek ukuran dan tujuan sudah dijalankan sesuai kebijakan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sikap para pelaksana sudah me- nunjukkan dukungannya karena para pelaksana berusaha melakukan apa yang diamanatkan dalam kebijakan, sementara pada aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga sudah menunjukkan hal yang demikian di mana kebijakan tersebut mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat. Sementara itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan keterbatasan pada sumberdaya pelaksana kebijakan. Ka- rakteristik agen pelaksana juga belum baik karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu, hanya satu bagian yang menjalankan kebijakan sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik. Komunikasi antar organisasi pelaksana yang jarang dilakukan sehingga membuat pelaksana kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan yang dijalankan.
Kata kunci : Implementasi; kebijakan; kebijakan publik; keterbukaan informasi publik

## ABSTRACT
This study describes the implementation of the public information disclosure policy. This study used the qualitative method. The informants were the Regional Secretariat of Palu City and observers of public information in Palu City determined using purposive sampling. The data were collected by observations and in-depth interviews and then the obtained data were strengthened by secondary data. This study found that size and objective aspects have been implemented according to the policy by establishing Information Management and Documentation Officers (PPID) and the preparation of Standard Operating Procedures (SOP). The policy implementers have showed supporting attitudes by trying to do what is mandated in the policy. In terms of the economic, socio-political, and environmental aspects have shown that the policy has the support of stakeholders as the policy provides opportunities for anyone to obtain public information, including the public. Meanwhile, the results of this study also showed limitations on the resources for implementing policies. The characteristics of implementing agents are not good as out of the eight divisions in the Palu City Regional Secretariat, only one carries out policies according to the public information disclosure policy. Communication between implementing organizations is rarely established so that policy implementers do not understand the contents of the implemented policies.
Keywords : Implementation; policy; public policy; public information disclosure
PENDAHULUAN Pengelolaan keamanan informasi dalam administrasi publik mempengaruhi efisiensi, ke- andalan, dan kualitas pelaksanaan tugas publik (Szczepaniuk, Szczepaniuk, Rokicki, & Klepacki, 2020). Informasi publik adalah setiap dokumen dalam format apa pun yang dimiliki oleh lembaga publik dan badan hukum, yang isinya, dibuat atau diperoleh, dan menjadi tanggung jawab atau
dihasilkan dengan sumber daya negara (Gutierrez Borbua & Ecuador, 2005). Oleh karena itu perlu adanya informasi publik yang transparan. Trans- paransi informasi publik dianggap sebagai cara untuk menangkal korupsi (Steudt, Medranda Morales, & Sánchez Montoya, 2020). Transpa- ransi melalui informasi publik yang disajikan dengan kualitas (tersedia, dapat diakses, dapat di- pahami) dapat menghasilkan kepercayaan publik
(Medranda Morales, 2017). Kegagalan keterbu- kaan informasi pemerintah dapat mempengaruhi kepuasan publik (Zhong, 2020).
Penelitian ini fokus pada keterbukaan in- formasi publik yang diterapkan di pemerintah Kota Palu. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik memerlukan peraturan pelaksanan seba- gaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 58 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, 2008). Amanat dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 (Peraturan Pe- merintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, 2010). Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik para implementor dan yang menjadi sasaran kebijakan harus memahami sub- stansi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal-hal yang perlu dipahami adalah ten- tang informasi publik yang diterangkan dalam Undang-Undang tersebut.
Mengingat betapa pentingnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter- bukaan Informasi Publik tersebut maka perlunya pengawasan dalam pengimplementasiannya agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejak diimplementasikan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2010, hingga saat ini implementasinya di Sekretariat Daerah Kota Palu belum optimal artinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan, artinya masih ada kekeliruan yang dialami oleh implementor mupun penerima informasi publik dalam hal pemahaman masalah substansi dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter- bukaan Informasi Publik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin di- capai dari penelitian ini menguraikan imple- mentasi kebijakan keterbukan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu.
METODE Desain penelitian ini menggunakan pende- katan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha melihat kejadian dan perilaku manusia berdasar- kan pandangan peneliti karena penelitian dilaku- kan secara mendalam (Gunawan, 2013). Lebih lanjut bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan aktivitas manusia secara alami dan dilakukan secara komprehensif (Nugrahani & Hum, 2014). Sementara itu menurut Strauss & Corbin (2003) penelitian kualitatif tidak dihasil- kan dari prosedur statistik. Informan penelitian
ini adalah mereka yang merupakan pemerhati informasi publik dan para implementor (aparat di Sekretariat Daerah Kota Palu) yang dianggap me- ngetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat memberikan informasi secara lengkap. Metode penentuan informan dilakukan me- nggunakan teknik purposive. Pengambilan sam- pel purposive adalah pendekatan di mana infor- man atau sampel sesuai dengan kriteria tertentu untuk dipilih (Sibona & Walczak, 2012). Metode purposive sampling adalah salah satu metode ya- ng banyak digunakan di mana peneliti memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan (Rai & Thapa, 2015). Selanjutnya pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumen- tasi. Sementara itu, langkah-langkah analisis data secara umum terdiri dari reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi (Nasution, 1996).
HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan publik bertujuan untuk menye- lesaikan masalah publik (Widyana, 2021). Pene- litian ini bertujuan untuk menguraikan imple- mentasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Untuk melihat implementasi kebijakan tersebut, maka analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn (1975) yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebija- kan, karakteristik agen pelaksana kebijakan, si- kap para pelaksana kebijakan, komunikasi antar- organisasi pelaksana kebijakan, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari kebijakan.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan Ukuran dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu berdasarkan hasil penelitian, bahwa keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan di Sek- retariat Daerah Kota Palu masih dalam tahap persiapan, hal itu ditunjukkan dengan hasil-hasil wawancara yang menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah sangat merespon kebijakan keterbukaan informasi publik hal ini sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena sarana dan prasarana pendukungnya belum tersedia, sehingga infor- masi-informasi yang diinformasikan belum se- cara optimal.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Palu merupakan salah satu contoh bagi daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah, karena Sekretariat memberikan respon yang begitu cepat terhadap pengimple- mentasian kebijakan keterbukaan informasi pub-
lik. Hal ini dibuktikan dengan upaya yang di- lakukan Sekretariat dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan melalui pem- bentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Do- kumentasi (PPID) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Melihat hal tersebut, maka langkah yang dilakukan Sekretariat dalam pencapaian tujuan sangat baik karena sebelum mengimplementasikan kebijakan, Sekretariat te- lah membentuk standar-standar yang ditentukan untuk mempermudah pemohon dalam mem- peroleh informasi publik, hal tersebut dilakukan agar kinerja kebijakan dapat dihasilkan.
Sumberdaya Implementasi kebijakan keterbukaan infor- masi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu di- lihat dari sumberdaya pendukung seperti sumber daya manusia menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki dapat dikatakan kurang karena adanya keterbatasan dari pelaksana kebijakan mengenai pengetahuan dalam keterbukaan infor- masi, ini dibuktikan dengan data Pejabat Penge- lola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menunjukkan bahwa dari 18 orang pejabat pe- ngelola informasi yang ditetapkan, tidak satupun yang memiliki disiplin ilmu mengenai komu- nikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa pelak- sana kebijakan ini akan mendapat masalah dalam implementasinya akibat tidak sesuainya disiplin ilmu Pejabat Pengelola Informasi dan Doku- mentasi (PPID) dengan bidang yang diembannya.
Disimpulkan bahwa sumberdaya pelaksana kebijakan yang ada Sekretariat Daerah Kota Palu menunjukkan masih terbatas, karena dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu, hanya satu bagian yang dapat memahami kebija- kan ini secara mendalam karena sumberdaya yang ada di dalamnya sudah mendukung dengan kebiasaan mereka menyiapkan informasi publik sebelum kebijakan ini diputuskan. Namun secara umum, pelaksana kebijakan ini belum didukung oleh sumberdaya yang memadai, ini ditunjukkan oleh keadaan pelaksana kebijakan yang tidak memiliki disiplin ilmu komunikasi.
Karakteristik Agen Pelaksana Hasil penelitian menggambarkan bahwa karakteristik agen pelaksana kebijakan di Sekre- tariat Daerah Kota Palu sudah menunjukkan hal yang baik, artinya sifat dari para pelaksana saling melengkapi, di mana karakteristik tersebut mem- buat pelaksana kebijakan dapat bekerjasama de- ngan pemohon informasi melalui Bagian Humas dan Protokol, karena sebelum diberlakukannya
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bagian tersebutlah yang berhubungan dengan masyarakat ataupun para pemohon informasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga meng- gambarkan bahwa karakteristik pelaksana kebi- jakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu memiliki hubungan yang saling mendukung, misalnya antara atasan dan bawahan memiliki hubungan timbal balik namun dari hubungan tersebut, ada hal-hal yang harus dilihat dan membatasi serta tidak dapat dikaitkan dengan bawahan karena sifat dari informasi ber- dasarkan klasifikasinya.
Sikap Para Pelaksana Hasil penelitian menggambarkan bahwa si- kap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu sudah menerima dengan baik kebijakan tersebut, di mana hal tersebut ditunjukkan dengan respon terhadap terbitnua undang-undang tersebut. Sikap pelaksana kebijakan secara umum juga menerima, di mana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Palu mem- berikan respon atas undang-undang tersebut. Respon tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik ini memberikan apresiasi atas maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk akuntabilitas publik sehingga dengan demikian kemudahan mengakses informasi juga akan mudah bagi pe- mohon maupun masyarakat.
Sikap pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik dalam mengimplementasikan kebijakan ini belum sepenuhnya dikatakan mene- rima dan memahami karena tidak semua bagian di Sekretariat Daerah Kota Palu dapat meng- implementasikan kebijakan ini dengan baik, hal ini diakibatkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, di mana tidak semua bagian dapat menjalankan fungsi sebagai penye- dia informasi publik. Selain bagian-bagian ter- sebut belum dapat memahami dan menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik, masya- rakat juga demikian karena tidak ada mekanisme yang menjadi acuan dalam mengakses informasi. Pengakses informasi hanya mereka-mereka yang mengerti seperti dosen, mahasiswa dan jurnalis. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan keter- bukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu, sudah menunjukkan sikap yang men- dukung dengan melakukan hal-hal yang di- amanatkan dalam kebijakan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik di
Sekretariat Daerah Kota Palu yang tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu yang dilihat dari komunikasi antar organisasi pelak- sana sudah dilakukan, namun dalam komunikasi tersebut belum menunjukkan hasil yang memuas- kan karena seharusya pemerintah provinsi harus lebih tanggap terhadap kebijakan tersebut dengan membentuk komisi informasi publik untuk kemu- dian pembentukan PPID, sebaliknya Sekretariat Daerah Kota Palu yang terlebih dahulu mem- bentuk PPID.
Hasil ini juga menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan belum memahami substansi dari kebijakan yang dijalankan, hal tersebut terlihat dari pernyataan di atas yang mengatakan bahwa PPID hanya berada di Sekretariat dan setiap SKPD harus berkoordinasi dengan Sek- retariat untuk pengolahan data informasi yang akan dipublikasikan, sementara berbeda dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keter- bukaan Informasi Publik bahwa setiap badan publik harus membentuk PPID, jadi jika dimak- nai maksud dari kebijakan tersebut maka selain Sekretariat Derah Kota Palu, setiap SKPD juga harus membentuk PPID, bukan hanya pada PPID yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu.
Sementara hasil penelitian ini juga men- jelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang harus diberikan dan diinformasikan kepada publik, namun tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penerima informasi, memerlukan suatu komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan harus secara terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami maksud dan inti dari kebijakan yang dijalankan. Sosialisasi yang dilakukan berguna untuk mem- berikan pemahaman agar di dalam pelaksanaan kebijakan pelaksana dan sasaran kebijakan saling mengerti dan memahami langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mendapatkan atau meng- akses informasi sehingga komunikasi ini sangat penting pagi para pelaksana maupun sasaran kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian secara keselu- ruhan, disimpulkan bahwa komunikasi antar- organisai yang dilakukan dalam menjalankan ke- bijakan ini sudah dilakukan dengn baik, namun
masih belum optimal seperti yang diharapkan bersama, seperti masih ada pelaksana kebijakan yang belum memahami kebijakan, ini kemung- kinan karena kurangnya komunikasi antar pelak- sana tentang kebijakan tersebut sehingga di dalam pelaksanaan kebijakan ada pelaksana yang belum memahami dan ini berdampak pada ki- nerja kebijakan yang dihasilkan.
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke- bijakan keterbukaan informasi publik yang di- jalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu sudah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Kebijakan keterbukaan informasi publik diterima karena kebijakan tersebut meru- pakan langkah awal dalam pelaksanaan peme- rintahan yang bersih dengan jalan memberikan informasi kepada publik tanpa ada yang ditutupi.
Sikap masyarakat menerima terhadap ke- bijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu, hal ini dimungkinkan karena keinginan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan ini juga artinya bahwa masya- rakat sangat menginginkan bahwa pemerintah harus terbuka terhadap aktivitasnya. Berdasarkan hasil secara keseluruhan, maka dapat disim- pulkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat memperoleh informasi publik termasuk masyarakat karena kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk keterbukaan in- formasi.
SIMPULAN Implementasi kebijakan keterbukaan infor- masi publik di Sekretariat Daerah Kota Palu belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik karena dari aspek yang diteliti masih terdapat tiga aspek yang belum mendukung yaitu pada aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi pelaksana. Aspek ukuran dan tujuan sudah dijalankan sesuai ke- bijakan dengan membentuk PPID dan penyusu- nan SOP. Sikap para pelaksana sudah me- nunjukkan dukungannya karena para pelaksana berusaha melakukan apa yang diamanatkan da- lam kebijakan keterbukan informasi publik, sementara pada aspek lingkungan sosial, eko- nomi dan politik juga sudah menunjukkan hal
yang demikian di mana kebijakan tersebut men- dapat dukungan dari para stakeholder karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi siapa saja dapat mem- peroleh informasi publik termasuk masyarakat. Aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi pelaksana, belum menunjukan hasil yang baik, di mana pada sum- berdaya masih mengalami keterbatasan sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana juga belum baik karena dari delapan bagian yang ada di Sekre- tariat Daerah Kota Palu, hanya satu bagian yang menjalankan kebijakan sesuai kebijakan keter- bukaan informasi publik. Komunikasi antar orga- nisasi pelaksana yang jarang dilakukan sehingga membuat pelaksana kebijakan kurang memahami isi dari kebijakan yang dijalankan.
DAFTAR RUJUKAN Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara. Gutierrez Borbua, L., & Ecuador, P. C. de la R. del. (2005). Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, 22-X-2009 . Diambil dari http://bibli oteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/221 7 Medranda Morales, N. J. (2017). Calidad y transparencia en la información y comunicación que se emite a través de las páginas webs de los municipios: Comparación de caso Ecuador y España (Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona). Universitat Autònoma de Barcelona. Diambil dari http://www.tdx. cat/handle/10803/458654
Nasution. (1996). Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif . Bandung: Tarsito. Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books ,
1 (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010. (2010). Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Rai, N., & Thapa, B. (2015). A study on purposive sampling method in research. Kathmandu: Kathmandu School of Law , 1– 12. Sibona, C., & Walczak, S. (2012). Purposive Sampling on Twitter: A Case Study. 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences , 3510–3519. https://doi. org/10.1109/HICSS.2012.493 Steudt, W.-R., Medranda Morales, N., & Sánchez
Montoya, R. (2020). Evaluation of transparency of public information on Canadian mining projects in Ecuador. The Extractive Industries and Society , 7 (4), 1587–1596. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.10.004 Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Szczepaniuk, E. K., Szczepaniuk, H., Rokicki, T.,
& Klepacki, B. (2020). Information security assessment in public administration. Computers & Security , 90 , 101709.
https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101709 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework. Administration & Society , 6 (4), 445–488. https://doi.org/ 10.1177/009539977500600404 Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. Jurnal Kebijakan Publik , 12 (1), 35–42. https://doi.org/10.33578/jkp. 12.1.p.35-42 Zhong, Z. (2020). Research on the influence of remedial measures on public satisfaction after government information service failures in typhoon disasters: A case from China. Ocean & Coastal Management , 190 , 105164. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.
105164