## Hubungan Interdependensi Indonesia-China di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara

## Ahmad Naufal Farras

## Universitas Indonesia

## Abstract
Relations between Indonesia and China have existed for more than 70 years. Throughout the history of relations between the two countries, there have been ups and downs. In 1967 Indonesia suspended diplomatic  relations  with  China.  It  took  Indonesia  23  years  to  re-open  diplomatic  relations  with China. Furthermore, Indonesia and China began to build a more cooperative relationship. However, in 2009 tensions resurfaced after China claimed unilaterally that the North Natuna Sea was part of China  based  on  their  historical  maps.  Interestingly,  even  though  there  were  territorial  disputes, Indonesia and China continued to cooperate. This study aims to analyze the reasons why Indonesia has continued to maintain cooperative relations with China until now, even though Indonesia is in an unfavorable position in the dispute over the North Natuna Sea area. This study uses the theory of interdependence  by  Nye  which  is  then  analyzed  using  qualitative  research  methods.  This  article argues that the mechanism of economic cooperation will increase the common security and stability in the region.
Keywords: Indonesia; China; North Natuna Sea; interdependence; economic cooperation

## Abstrak
Hubungan Indonesia dan China sudah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Selama hubungan kedua negara  berlangsung  kerap  mengalami  pasang  surut.  Pada  tahun  1967  Indonesia  melakukan pembekuan  hubungan  diplomatik  dengan  China.  Indonesia  membutuhkan  waktu  23  tahun  untuk kembali  membuka  hubungan  diplomatik  dengan  China.  Selanjutnya,  Indonesia  dan  China  mulai membangun  hubungan  yang  lebih  bersifat  kerjasama.  Namun  di  tahun  2009  ketegangan  muncul kembali setelah China mengklaim secara sepihak bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian dari China berdasarkan peta sejarah mereka. Menariknya meski terjadi konflik sengketa wilayah, Indonesia dan China tetap melakukan kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa Indonesia tetap melakukan hubungan kerjasama dengan China hingga sekarang padahal Indonesia berada  di  posisi  yang  tidak  menguntungkan  dalam  isu  sengketa  wilayah  Laut  Natuna  Utara. Penelitian ini menggunakan teori interdependensi oleh Nye yang kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Argumen utama dalam tulisan ini adalah dengan mekanisme kerjasama ekonomi akan meningkatkan keamanan bersama dan stabilitas kawasan.
Kata-kata kunci: Indonesia; China; Laut Natuna Utara; interdependensi; kerjasama ekonomi

## Pendahuluan
Laut  China  Selatan  merupakan  salah  satu  wilayah  di  dunia  yang menjadi panggung konflik kepentingan oleh berbagai negara, tidak hanya negara  yang  berada  disekitarnya  melainkan  negara  di  luar  kawasannya kerap terlibat. Konflik ini merupakan isu kemanan regional yang hingga saat ini belum menemukan titik temu penyelesaian. Konflik yang terjadi di Laut China  Selatan  berawal  dari  negara  China  yang  secara  sepihak  mengklaim luas wilayah perairan hingga mencakup wilayah Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan bahkan Taiwan. Klaim sepihak China atas Laut China  Selatan  pertama  kali  terjadi  pada  tahun  1947.  China  yang  secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah LCS dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah perairan tersebut (Ruyat, 2017). Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2000-an, China meningkatkan berbagai tindakannya dalam mengasosiasikan wilayah Laut China  Selatan.  Berbagai  upaya  melalui  diplomasi,  administrasi  dan  juga militer  dilakukan  oleh  China  untuk  mempertahankan  yurisdiksi  perairan menurut China (Fravel, 2011). China Marine Surveillance (CMS) yang semula dikirimkan ke wilayah Laut China Timur, kemudian pada tahun 2007 CMS dikirimkan  ke  wilayah  Laut  China  Selatan.  CMS  ditugaskan  untuk melakukan  patroli  secara  reguler dan  perlindungan  wilayah  Laut  China Selatan mulai dari utara hingga selatan pada wilayah yang disengketakan (Chubb,  2014).  Selanjutnnya  di  tahun  2007  dan  2008,  China  dengan  tegas memperingatkan perusahan energi Vietnam untuk menangguhkan kegiatan pengeboran minyak di kawasan Laut China Selatan, dan juga melaksanakan aktivitas angkatan laut di kepulaun Paracel yang merupakan wilayah yang dikaim oleh Vietnam (Chwee, 2017).
Beberapa analis berpendapat bahwa alasan terjadinya sebuah konflik di Laut China Selatan didasari oleh kepentingan ekonomi. Alasan tersebut seringkali  menjadi  referensi  penyebab  utama  wilayah  Laut  China  Selatan diperebutkan.  Kekayaan  sumber  daya  alam  yaitu  gas  alam  dan  cadangan minyak  bumi  menjadi  nilai  ekonomis.  Menurut Council  for  Foreign  Policy, Laut  China  Selatan  memiliki  kekayaan  gas  alam  sekitar  900  triliun  kaki kubik. Kemudian, kandungan cadangan minyak bumi sebanyak 7,7 miliar barel.  Selain  itu,  negara-negara  yang  berada  disekitar  Laut  China  Selatan memperebutkan  wilayah  tersebut  karena  nilai  strategis  yang  dimilikinya. Laut  China  Selatan  menjadi Sea  Lines  of  Trade  (SLOT)  dan  Sea  Lines  of Communication (SLOC) yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga membuat wilayah Laut China Selatan menjadi wilayah tersibuk di dunia. Hampir seluruh perdagangan dunia melalui jalur tersebut (Utomo, et al., 2017).
Dalam  perkembangannya,  konflik  wilayah  Laut  China  Selatan menyeret Indonesia masuk ke dalam sengketa wilayah. Tahun 2009, negeri
“Tirai  Bambu”  kembali  menerbitkan  peta  terbaru  mengenai  klaimnya  di wilayah  Laut  China  Selatan.  Permasalahan  baru  muncul  setelah  China menerbitkan  peta  terbarunya  yang  memberi  dampak  bagi  Indonesia. Awalnya pulau Spartly dan Paracel saja yang menjadi permasalahan, namun berimbas pula pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Ruyat, 2017). China ditengarai memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ke dalam peta wilayahnya pada tahun 2009. Mantan Panglima TNI Moeldoko menuduh  China  secara  unilateral  mengubah  peta  wilayahnya  yang sebelumnya tidak ada Indonesia disana (Poespojoedho, 2019).
Meski  Indonesia  mendapat  imbas  dari  klaim  sepihak  oleh  China terkait wilayah Laut China Selatan, yaitu adanya tumpang tindih wilayah Laut  Natuna  Utara.  Namun,  menariknya  adalah  setelah  munculnya sengketa  tersebut  Indonesia  justru  semakin  meningkatkan  kerjasama dengan  China.  Padahal  di  lain  sisi,  Indonesia  merupakan  negara  yang dirugikan atas klaim sepihak China. Mengingat bahwa potensi sumber daya alam  di  wilayah  tersebut  sangat  melimpah.  China  memasukan  wilayah Indonesia ke dalam peta yang diterbitkan pada tahun 2009. Merujuk pada fenomena tersebut maka menarik untuk dianalisa mengenai alasan mengapa Indonesia meningkatkan kerjasama dengan China pasca sengketa di wilayah Laut Natuna Utara.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  menggambarkan  berbagai perspektif  dalam  melihat  bagaimana  respon  Indonesia  terhadap  sengketa wilayah  di  Laut  Natuna  Utara.  Meyer et  al. (2019)  menulis  tentang sekuritisasi  yang  ditujukan  kepada  klaim  China  atas  Laut  Natuna  Utara. Menurutnya,  setelah  puluhan  tahun  berlalu  menjadi  negara  yang  netral dalam isu sengketa Laut China Selatan, akhirnya Jakarta merasa untuk tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara pasca klaim sepihak oleh  China.  Meyer et  al. (2019)  menggunakan  konsep  sekuritisasi  yang dikembangkan oleh Copenhagen School . Konsep sekuritasi digunakan untuk mengungkap bahwa Jakarta dengan cepat melakukan sekuritisasi pada isu Laut Natuna Utara antara tahun 2014 dan 2016. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana  Jakarta  berhasil  melakukan  sekuritisasi  pada  isu  klaim  China yang memiliki sejarah hak penangkapan ikan di wilayah perairan Natuna Utara. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa hingga akhir tahun 2014 isu Laut  Natuna  Utara  dibahas  di  media  hampir  secara  eksklusif  dalam  hal budaya,  sosial,  dan  ekonomi  yang  kemudian  menyajikan  bahwa  klaim territorial China merupakan sebuah ancaman di tahun 2015. Pada akhirnya, di  tahun  2016,  media  arus  utama  Indonesia  secara  ekplisit  membingkai klaim  China  merupakan  sebuah  ancaman  bagi  integritas  territorial Indonesia (Meyer , et al., 2019).
Konsep  sekuritisasi  juga  dikemukakan  oleh  Muhaimin  (2018)  yang mencoba melihat sejauh mana pembaharuan dalam penamaan Laut Natuna
Utara  di  sebelah  utara  Pulau  Natuna  merupakan  kebijakan  sekuritisasi upaya  Pemerintah  Indonesia  menjaga  kepentingan  nasional  dari  ancaman eksternal.  Sebelumnya  perairan  tersebut  merupakan  wilayah  yang  masuk dalam  kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan.  Dalam  artikel  Muhaimin  (2018) mengungkapkan  bahwa  penamaan  Laut  Natuna  Utara,  dalam  studi keamanan  dan  hubungan  internasional,  dapat  dipahami  sebagai  langkah sekuritisasi  Indonesia  terhadap  kedaulatan  wilayah  maritimnya.  Upaya sekuritisasi itu dapat dilihat pada proses panjang pembentukan peta baru yang  melibatkan  seluruh  sumber  daya  nasional  serta  pernyataan- pernyataan diplomatik pemerintah Indonesia (speech act) . Upaya sekuritisasi juga dapat dilihat dari pembentukan peta baru 2017 sebagai satu kesatuan dengan  proses  panjang  pembentukan  peta  Indonesia  yang  sudah  dimulai sejak  1957  melalui  Deklarasi  Djuanda.  Bahwa  upaya  menjaga  kedaulatan maritim  Indonesia  sudah  diupayakan  sejak  saat  itu,  hingga  akhirnya diakomodasi  menjadi  UNCLOS  pada  tahun  1982,  dan  Indonesia meratifikasinya  pada  tahun  1996.  Upaya  sekuritisasi  ini  dilihat  juga berdasarkan  visi  besar  Presiden  Joko  Widodo  membangkitkan  kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang tertuang dalam visi Nawa Cita (Muhaimin, 2018).
Menurut  Deni  dan  Sahri  (2017)  dalam  perspektif  Indonesia,  klaim China atas Laut Natuna Utara dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri  dan  hubungan  baik  antara  Indonesia  dan  China  yang  telah  lama terjalin.  Menanggapi  klaim  China  atas  ZEE  Indonesia  tersebut,  Indonesia menggunakan jalur diplomasi preventif guna mencegah meluasnya konflik karena  Indonesia  tidak  akan  mampu  menghadapi  China  secara  militer. Selain itu, Pemerintah Indonesia terus melakukan dialog informal dengan China dalam menyikapi tumpang tindih ZEE Indonesia yang diklaim oleh China.  Sampai  saat  ini,  Indonesia  tidak  melakukan  dialog  secara  formal dengan  China  terkait  Laut  China  Selatan  sebab  jika  Indonesia melakukannya, akan menjadikan Indonesia secara tidak langsung mengakui adanya  klaim  China  di  Laut  China  Selatan.  Hingga  penelitian  ini  ditulis, dialog  tersebut  masih  berjalan.  Dalam  artikel  Deni  dan  Sahri  (2017)  juga dijelaskan  bahwa  masuknya  ZEE  Indonesia  di  Natuna  ke  dalam  wilayah Laut China Selatan membuat Indonesia tidak berdiam diri. Bahkan, Presiden Joko  Widodo  terbang  langsung  ke  Natuna  dan  mengadakan  rapat  di  atas kapal  perang  sebagai  respon  atas  insiden  yang  terjadi  di  Natuna.  Ini merupakan sinyal bagi China untuk tidak mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna yang memang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.  Di  bawah  Presiden  Joko  Widodo,  Indonesia  mengeluarkan diplomasi  poros  maritim  sebagai  upaya  menjaga  keutuhan  wilayah  laut Indonesia, khususnya ZEE Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Selain itu, demi menjaga kedaulatan wilayah ZEE Indonesia
serta untuk menjaga hubungan baik dengan China yang merupakan mitra dagang  Indonesia,  Indonesia  perlu  memainkan  peran  strategis  ini  dengan baik (Deni & Sahri, 2017).
Adikara dan Munandar (2021) menulis tentang kebijakan Indonesia dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  di  Laut  Natuna  Utara.  Dalam artikelnya,  mereka  menjelaskan  tentang  bagaimana  kebijakan  diplomasi pertahanan  maritim  sebagai  strategi  kebijakan  yang  dilakukan  untuk menjaga  kedaulatan  sektor  maritim  Indonesia  terutama  yang  berada  di perbatasan.  Penelitiannya  menunjukan  bahwa  dengan  menggunakan strategi  kebijakan  diplomasi  pertahanan  maritim  masih  belum  maksimal dikarenakan beberapa alasan. Pertama, kerjasama bilateral dan multilateral tidak dilakukan dengan negara yang terlibat konflik secara langsung dengan Indonesia. Kedua, belum adanya koordinasi antar pemerintah atau instansi terkait  dalam  penerapan  kebijakan  diplomasi  pertahanan  maritim Indonesia.  Selain  itu,  Adikara  dan  Munandar  (2021)  juga  menyebutkan dalam penerapan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia masih menghadapi  beberapa  tantangan  dalam  penanganan  sengketa  di  Laut Natuna  Utara.  Penulis  menemukan  tiga  tantangan  yang  ada  dalam penerapan kebijakan tersebut. Pertama, Indonesia memerlukan leading sector yang  konsisten  dalam  pemerintahan  yang  bertanggungjawab  secara  jelas mengatur  kebijakan  diplomasi  pertahanan  maritim. Kedua, perluasan cakupan  kerjasama  bilateral  dan  multilateral  dalam  diplomasi  pertahanan maritim. Ketiga, ketidakpercayaan dan penentangan Tiongkok dalam aturan hukum internasional UNCLOS 1982 dengan menerapkan klaim nine dash line (Adikara & Munandar, 2021) .
Santoso  (2020)  menguraikan  dalam  artikelnya  bahwa  konflik  Laut China Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara China dan beberapa negara anggota ASEAN memiliki dampak bagi wilayah Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  di  Laut  Natuna  Utara.  Menurutnya,  pada dasarnya  Indonesia  memiliki  posisi  yang  kuat  baik  dengan  memiliki keuatan tawar-menawar yang cukup besar dalam mengatasi aksi China di ZEE  Indonesia.  Akan  tetapi  Indonesia  hanya  memiliki  hak  berdaulat  saja atas ZEE tersebut sehingga perlu pengkajian yang tepat dalam strategi TNI. Santoso  (2020)  menjelaskan  bahwasanya  terdapat  tiga  strategi  yang menurutnya tepat untuk dilakukan oleh TNI. Strategi umum bagi TNI untuk mengatasi aksi China tersebut dengan tetap mengedepankan aturan-aturan hukum,  norma-norma  dan  nilai-nilai  internasional  yang  berlaku,  dan menjamin ketersediaan dukungan sumber daya nasional yang memadai jika mengalami eskalasi konflik serta mendorong penguatan diplomasi oleh K/L terkait sesuai fungsi. Selanjtnya yaitu, strategi operasional yang mana bagi TNI  adalah  menyusun Roles  of  Engagemen t  yang  mengimplementasikan hukum, norma-norma dan nilai-nilai internasional yang berlaku bagi setiap
Satgas tempur yang digelar. Disamping itu, secara khusus, mengedepankan bentuk-bentuk  operasi  OMSP  yang  bersifat  tempur.  Kemudian  yang terakhir  adalah  strategi  khusus  yang  dilakukan  dengan  memperbesar bentuk-bentuk OMSP TNI di ZEEI Laut Natuna Utara untuk memperkuat tugas  Bakamla  RI,  mendorong  perluasan  kehadiran  nelayan  Indonesia, mendorong  kerjasama  multilateral  dalam  upaya maritime  security di  LCS (seperti  Latma  Navy  Indo  Pasifik)  dan  membangun  upaya integrated diplomacy antar K/L terkait (Santoso, 2020).
Studi  sebelumnya  telah  menggambarkan  berbagai  perpektif  dalam melihat masalah keamanan yang terjadi di wilayah sengketa Laut Natuna Utara.  Namun  dari  beberapa  penelitian  yang  disebutkan  diatas  memiliki keterbatasan dimana harus ditinjau lebih lanjut. Penelitian sebelumnya yang disebutkan  diatas  juga  belum  membahas  secara  detail  kondisi  kerjasama yang  sudah  cukup  lama  dan  mengalami  beberapa  konflik  namun  tetap terjalin  kerjasama  yang  erat,  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral. Dengan  menggunakan  sudut  pandang  pemikiran  liberal,  tulisan  ini membingkai alasan Indonesia meningkatkan kerjasama dengan China pasca terjadi  sengketa  di  Laut  Natuna  Utara.  Argumen  utama  dalam  tulisan  ini adalah  dengan  mekanisme  kerjasama  ekonomi  antar  negara  akan menciptakan kepentingan keamanan bersama dan stabilitas di kawasan.

## Interdependensi: sebuah kerangka konseptual
Kelompok  liberal  menekankan  pentingnya  dimensi  ekonomi  dari kerjasama  antar  negara  dalam  rangka  mencapai  kepentingan  keamanan bersama dan, yang selanjutnya menciptakan sistem internasional yang lebih stabil.  Kelompok  ini  melihat  adanya  penurunan  kekuatan  militer  sebagai alat  politik  luar  negeri  seiring  dengan  keinginan  negara-negara  untuk meningkatkan interaksi perekonomian guna menciptakan dunia yang lebih sejahtera.  Dalam  pandangan  liberal,  negara-negara  secara  berkelanjutkan membangun  kerja  sama  ekonomi  di  segala  tingkatan  dalam  sistem internasional, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar- negara karena keuntungan yang diperoleh dengan bekerja sama akan hilang jika  terjadi  konflik  (Kurniawan,  2016).  Singkat  kata,  ketergantungan ekonomi (interdependensi ekonomi) akan mengurangi konflik antar-negara.
Teori  interdependensi  digunakan  untuk  melihat  kasus  alasan mengapa Indonesia melakukan peningkatan kerjasama dengan China pasca klaim sepihak China atas Laut Natuna Utara. Ketergantungan kepada satu sama  lain  sering  kali  merupakan  istilah  halus  yang  digunakan  dalam berbagai cara yang saling bertentangan. Untuk dijadikan kerangka analisis dalam  melihat  suatu  fenomena  politik  internasional,  ketergantungan antarsesama merujuk pada situasi di mana aktor atau peristiwa di berbagai bagian sistem saling mempengaruhi. Menururt Nye (1997), terdapat empat
variabel  yang  menciptakan  sebuah  kondisi  interdepedensi  atau ketergantungan.  Empat  variabel  tersebut  adalah, sources  of  interdependence, benefits  of  interdependence,  cost  of  interdependence, dan symmetric/asymmetric (Nye, 1997).
Variabel  pertama  adalah sources  of  interdependence yang  kemudian disebut  dengan  sumber  interdependensi,  yaitu  sumber  yang  menjadi penyebab  terciptanya saling  bergantung  satu  sama  lain  oleh  kedua  pihak. Sumber  tersebut  memiliki  dampak  yang  memberikan  manfaat  atau keuntungan  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya.  Dalam  artikel  Nye (1997)  menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  jenis  yang  menjadi  sumber interdependensi  yaitu  aspek  militer  dan  ekonomi  (Nye,  1997).  Sumber tersebut kemudian akan menimbulkan suatu rasa keinginan kebergantungan  dengan  pihak  lainnya.  Suatu  ketergantungan  tidak  akan muncul apabila tidak ada sesuatu yang membuat kedua belah pihak ingin melakukan kerjasama.
Variabel  kedua  adalah benefits  of  interdependence yang  kemudian disebut  dengan  manfaat  interdependensi  yang  merupakan  variabel  yang digunakan  untuk  melihat  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  kedua  belah pihak.  Nye  (1997)  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  kondisi  Ketika  kedua belah  pihak  saling  menginginkan  adanya  keuntungan,  yaitu zero-sum situations dan nonzero-sum  situations.  Zero-sum  situations menggambarkan sebuah  kondisi  dimana  ketika  kerugian  suatu  pihak  diangggap  sebagai keuntungan  bagi  pihak  yang  lainnya,  pihak  tersebut  kemudian  dianggap mendapatkan relative gains. Sedangkan nonzero-sum situations adalah kondisi dimana ketika kedua pihak sama-sama mengalami kerugian (negative sum) atau  kedua  belah  pihak  sama-sama  mendapat  keuntungan (positive  sum), dengan  demikian  kedua  pihak  disebut absolute  gains. Nye  berpendapat bahwa kondisi positive sum situations merupakan harapan bagi semua pihak dalam membentuk hubungan ketergantungan (Nye, 1997).
Variabel ketiga adalah cost of interdependence yang kemudian disebut dengan  biaya  interdependensi  yang  terdiri  dari  sensivitas  jangka  pendek dan  kerentanan  jangka  panjang.  Nye  dalam  artikelnya  menjelaskan sensitivitas jangka pendek yang dimaksud adalah seberapa besar dan cepat perubahan  pengaruh  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  ke  pihak  lainnya. Sedangkan kerentanan jangka panjang adalah relative cost yang terjadi dalam suatu  hubungan  saling  ketergantungan  apabila  terjadi  perubahan  pada kerjasama  yang  dibentuk  atau  biasa  disebut  tingkat  kerentanan  yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya (Nye, 1997).
Varibel terakhir adalah symmetric/asymmetric, yang kemudian disebut dengan  taraf  keseimbangan  hubungan.  Variabel  ini  menganalisis  tingkat kesetaraan  dependensi  yang  terjadi  di  antara  actor.  Dalam  kondisi hubungan  saling  ketergantungan  ditemukan  hubungan  timbal  balik  antar
aktor. Namun ada kalanya satu aktor akan memiliki kecenderungan yang lebih  dibandingkan  aktor  lainnya.  Kondisi  tersebut  akan  menimbulkan adanya  pihak  yang  kurang  bergantung  dan  pihak  yang  lain  lebih bergantung. Pihak yang kurang bergantung cenderung memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan pihak yang lebih bergantung. Kondisi seperti ini dijabarkan oleh Nye (1997) sebagai kondisi asimetri (Nye, 1997).
Keempat  variabel  tersebut  akan  digunakan  untuk  menganalisis alasan mengapa Indonesia melakukan peningkatan kerjasama dengan China pasca peristiwa klaim sepihak China atas Laut Natuna Utara. Maka dari itu, dengan menggunakan teori interdependensi yang dikembangkan oleh Nye (1997)  akan  dilihat  seberapa  tinggi  tingkat  saling  ketergantungan  antara kedua belah pihak.

## Hubungan Indonesia dan China pasca kasus sengketa Laut Natuna Utara
Indonesia dan China memiliki sejarah hubungan yang lama. Sejarah mencatat  bahwa  kedua  negara  memiliki  kedekatan  hubungan  yang  kerap diwarnai  perdamaian  dan  konflik.  Pada  tahun  2009  konflik  terjadi  antar kedua  negara  setelah  China  menerbitkan  peta  versi  mereka  yang menyatakan bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayahnya. Meskipun  Indonesia  bukan  merupakan claimant  state, akan  tetapi  kalim China  atas  Laut  China  Selatan  yang  dikenal  dengan nine  dash  line telah memasuki wilayah kedaulatan Indonesia yang bernama Laut Natuna Utara.
Meski  terjadi  sengketa  wilayah  di  Laut  Natuna  Utara,  menariknya Indonesia  tetap  melakukan  hubungan  kerjasama  bahkan  lebih meningkatkan.  Pada  Oktober  2013,  China  dan  Indonesia  telah  mencapai kemitraan  strategis  komprehensif  yang  mana  semula  hanya  kemitraan strategis  biasa  saja.  Selanjutnya  ditandatangani  “Rencana  Masa  Depan Kemitraan Strategis Komprehensif China- Indonesia” (Antara News , 2013).
Hubungan  kedua  negara  semakin  meningkat  setelah  Presiden  Joko Widodo resmi menjabat sebagai Presiden RI di tahun 2014. Hubungan kedua negara tampak erat terutama dalam hal ekonomi maupun investasi. Salah satu isu utama dalam hal ekonomi dan investasi yang menjadi fokus utama Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. Deputi  Bidang Sarana  dan  Prasarana  Bappenas,  Dedy  S.  Priatna,  menyampaikan  bahwa dalam  Rencana  Pembangunan  Menengah  Jangka  Panjang  Nasional (RPJMN)  2015-2019  disebutkan  bahwa  agenda  pemerintah  dalam pembangunan  infrastruktur  dalam  kurun  waktu  2015-2019  diantaranya adalah pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km konstruksi jalan tol, 15 bandara  baru,  24  pelabuhan  baru,  30  waduk  baru,  33  PLAT,  1  juta  hektar jaringan irigasi (Astriana, 2015). Hal ini merupakan agenda yang ambisius yang mana akan sulit tercapai apabila tanpa dukungan dana yang memadai.
Fokus utama Presiden Joko Widodo pada pembangun infrastruktur di  Indonesia  turut  mendorong  adanya  kepentingan  Indonesia  untuk mendekat  dengan  China.  Bagi  Indonesia,  China  adalah  negara  yang memiliki nilai strategis sebagai negara mitra yang perlu selalu ditingkatkan dalam hubungan bilateral. Menurut Andika dan Aisyah (2017), terdapat dua faktor yang membuat Presiden Joko Widodo lebih condong ke China dalam hal ekonomi dan investasi. Pertama, faktor internal dimana pada masa awal jabatannya, Presiden Joko Widodo mencanangkan program pembangunan infrastruktur  yang  membutuhkan  finansial  yang  memadai.  Indonesia mebutuhkan investasi dan hal tersebut didapatkan dari China melalui Asian Infrastructure  Investment  Bank (AIIB).  Investasi  tersebut  didapatkan  karena keikutsertaan  Indonesia  dalam  proyek One  Belt  One  Road yang  sekarang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI). Tentunya hal ini sangat menarik bagi  Indonesia  ataupun  Presiden  Joko  Widodo  untuk  merealisasikan program  pembangunan  infrastruktur  yang  terbilang  ambisius  (Andika  & Aisyah, 2017).
Selain  dari  faktor  internal  yang  cenderung  terlihat  kepragmatisan Joko  Widodo,  terdapat  juga  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi peningkatan hubungan Indonesia dengan China. Munculnya fenomena The Rising China  turut  mempengaruhi  kedekatan  Indonesia  dengan  China. Kebangkitan China dalam hal ekonomi telah memperlihatkan bahwa China sebagai kekuatan ekonomi global. Selanjutnya dengan kebangkitan ekonomi China, di tahun 2013 China mengeluarkan kebijakan mega proyek One Belt One Road yang sekarang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif OBOR adalah rencana pembangunan dengan tujuan menghubungkan antar benua melalui jalur laut dan darat. Proyek konektivitas dari inisiatif ini akan membantu  menyelaraskan  dan  mengoordinasikan  strategi  pembangunan negara-negara  di  sepanjang Belt  and  Road (National  Development  and Reform  Commission,  2015).  Pada  program  OBOR  tersebut  Indonesia termasuk salah satu negara yang akan dilalui oleh jalur sutera yang hendak China bangun. Dengan ini terlihat bagaimana kedekatan Indonesia dengan China begitu juga sebaliknya China memiliki kepentingan dengan Indonesia (Andika & Aisyah, 2017).
Jika dilihat dari sisi ekonomi dan keamanan, sengketa Laut Natuna Utara merugikan bagi pihak Indonesia karena wilayahnya diklaim sepihak oleh China. Namun, alasan di balik kerjasama antara Indonesia dan China menjadi  hal  yang  menarik  dalam  artikel  ini.  Dalam  menjawab  alasan tersebut, penulis akan menggunakan kerangka berpikir teori interdependensi dengan empat variabel oleh Nye (1997) yang sudah dibahas diatas.  Keempat  variabel  tersebut  yaitu,  sumber,  keuntungan,  tingkat kerentanan, dan keseimbangan hubungan Indonesia dan China.

## Faktor keamanan dan ekonomi
Dalam  melihat  bagaimana  aspek  keamanan  dan  ekonomi  menjadi pembentuk  hubungan  saling  ketergantungan  antara  Indonesia  dan  China perlu  dilihat  terlebih  dahulu  sejarah  perjalanan  hubungan  kedua  negara. Hubungan  kedua  negara  terbilang  mengalami  pasang  surut  hingga kemudian  melakukan  normalisasi  hubungan  di  tahun  1990.  Hubungan kedua  negara  semakin  membaik  pada  puncaknya  di  tahun  2005.  Kedua negara  saling  menandatangani  kemitraan  strategis  sebagai  bentuk kerjasama  baik  keamanan  maupun  ekonomi.  Hal  tersebut  dikarenakan  isi dari perjanjian kemitraan strategis tersebut berisi tentang kerjasama dalam teknologi pertahanan, dan perdagangan dan investasi (Sukma, 2009).
Kemitraan strategis yang ditandatangani oleh kedua negara menjadi wadah  untuk  melakukan  kerjasama  baik  dari  segi  keamanan  maupun ekonomi.  Penandatanganan  kerangka  kemitraan  strategis  oleh  Indonesia dan  China  tahun  2005  menjadi  titik  awal  kerjasama  pertahanan  kedua negara.  Hingga  pada  tahun  2006  telah  dirintis  forum  konsultasi  bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua  pada  tahun  2007  di  Beijing.  Forum  tersebut  sangat baik  dan  dapat membantu  dalam  meningkatkan  hubungan  kerjasama  pertahanan  kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya
penandatanganan Defence  Cooperation  Agreement (DCA)  antara  Indonesia- China  pada  tahun  2007  (Kementerian  Pertahanan  RI,  2012).  Maka  dengan adanya sejumlah forum kerjasama kedua negara ini memiliki tujuan untuk saling membangun sebuah kerjasama.
Dengan  ditandatangani  kerjasama  pertahanan  antara  Indonesia- China  tahun  2007,  dari  pihak  Indonesia  mengharapkan  China  untuk berpartisipasi  dalam  pengembangan  industri  pertahanan  di  Indonesia. Implementasi  dari  pengembangan  industri  pertahanan  tersebut  adalah dengan joint  production dan  pelaksanaan transfer  of  technology (ToT). Pengembangan  industri  pertahanan  kemudian  diharapkan  terjadi  sebuah peningkatan  kapasitas  dari  persenjataan  yang  mampu  meningkatkan kesempatan bagi China untuk menjaga kestabilan wilayah kawasan.
Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki wilayah perairan  yang  nilainya  strategis.  Di  kawasan  tersebut  banyak  akan kepentingan  suatu  negara  baik  dari  negara  kawasan  itu  sendiri  maupun negara  dari  luar  kawasan.  Perkembangan  lingkungan  strategis  menjadi salah satu fakor yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan di wilayah perairan  yang  bersifat  global,  regional,  dan  nasional.  Keamanan  maritim sudah menjadi prioritas setiap negara, karena laut sangat penting bagi jalur perdagangan  dan  komunikasi  serta  sarana  pertahanan  dan  keamanan. Indonesia  dan  China  merupakan  dua  negara  yang  memiliki  kepentingan yang sama terhadap pengamanan Selat Malaka dan pengamanan SLOC ( Sea
Lane  of  Communication atau  ALKI),  karena  jalur  tersebut  dilalui  untuk memenuhi  pasokan  energi  dari  dan  ke  Timur  Tengah  serta  transportasi komoditas dan produk negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa (Sinaga, 2013). Perompakan menjadi masalah bersama bagi Indonesia dan China.  Selat  Malaka  menjadi  daerah  perairan  yang  sering  terjadi  kasus perompakan.  Pangestu  (2019)  menyebutkan  bahwa  55  persen  kasus pembajakan  dan  perompakan  di  dunia  terjadi  di  perairan  Selat  Malaka (Pangestu, 2019). Maka dengan kondisi seperti ini, China perlu melakukan kerjasama  dengan  negara-negara  yang  berada  di  sekitar  perairan  Selat Malaka  yaitu  Indonesia.  Dengan  adanya  kerjasama  antara  kedua  negara tersebut  dapat  meningkatkan  kapabilitas  Indonesia  dan  China  untuk menjaga  kestabilan  keamanan  di  wilayah  perairan  Asia  Pasifik.  Terlebih, tentang  kapasitas  geopolitik  Indonesia  dari  aspek  eksternal.  Wilayah Indonesia yang luas menjadikanya sebagai salah satu negara yang memiliki kerentanan terhadap kejahatan transnasional seperti, human trafficking, drug trafficking, maritime piracy, dan terorrisme.
Kerjasama kedua negara tersebut diperkuat dengan adanya potensi dalam  mengembangkan  sektor  maritim  Indonesia  dengan  visi  poros maritim  dunia  dan  Tiongkok  dengan  jalur  sutera  yang  dicanangkan  oleh presiden  Xin  Jinping.  Kerjasama  maritim  Indonesia  dan  Tiongkok  telah disepakati  melalui  penandatanganan  nota  kesepemahaman  terkait pertahanan  dan  keamanan  maritim  melalui  Komite  Kerja  sama  Maritim (KKM).  Bidang  kerjasama  tersebut  meliputi  keselamatan  pelayaran  yang dapat  diimplementasikan  dengan  pertukaran  informasi  mengenai keselamatan  pelayaran,  menyediakan  jasa  penyelematan  pelayaran,  dan dialog  kerjasama  yang  berkelanjutan.  Selanjutnya  untuk  menunjang keamanan  maritim,  kedua  negara  sepakat  untuk  melakukan  kerjasama untuk  memerangi  kejahatan  di  laut,  seperti  penyelundupan  barang, peredaran  narkoba,  perdagangan  orang,  perompakan  dan  perampokan bersenjata, kejahatan terorganisasi lintas-batas negara lainnya dan tindakan melawan  hukum  di  laut  (Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia, 2021).
Diantara  negara-negara  Asia,  China  berada  di  peringkat  pertama dalam hal kekuatan militer. Di tingkat dunia China berada pada posisi ketiga diantara 142 negara hanya di bawah Amerikas Serikat dan Rusia (Global Fire Power  ,  2022).  Hal  ini  memperlihatkan  dengan  kapasitas  kekuatan  militer China mampu meningkatkan kesempatan kerjasama bagi Indonesia dalam mengamankan  wilayah  yang  rentan  akan  ancaman  transnasional.  Dengan kesiapan 754 juta personil yang siap tempur dan alokasi pendanaan militer sebanyak 230 milliar Dollar Amerika menunjukan bahwa China merupakan negara  yang  digdaya  tidak  hanya  Asia  saja  melainkan  dunia.  Dengan
kedigdayaan ini diharapakan mampu meningkatkan kestabilan keamanan bagi Indonesia dan wilayah Asia Pasifik.
Lebih  lanjut,  China  masa  kini  mejadi  negara  dengan  kemajuan teknologi  militer  yang  mumpuni.  Alat  teknologi  terbaru  adalah  Zhu  Hai Yun, sebuah kapal induk tanpa awak dan dioperasikan secara otonom untuk drone. Sebulan dalam pelayaran perdananya, kapal tersebut disebut sebagai kapal induk "cerdas" pertama China. Pada tahun 2017, para ilmuwan China mengembangkan bathyscaphe laut dalam dan jaringan pengamatan bawah laut  untuk  mengumpulkan  data  tentang  laut  terdalam  di  dunia.  Sensor berbasis  ruang  angkasa  yang  seolah-olah  untuk  penelitian  dapat  melihat kapal selam musuh (Jennings, 2022).
Dengan  demikian  dapat  terlihat  pola  hubungan  interdependensi kedua  negara.  Baik  Indonesia  maupun  China  saling  memiliki ketergantungan satu sama lain. Indonesia dengan wilayah yang begitu luas memiliki  kerentanan  keancaman  transnasional.  Untuk  menanggapi  isu tersebut  Indonesia  membutuhkan  persenjataan  dengan  kapasitas  yang mumpuni  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  China  yang  merupakan rumah teknologi persenjataan untuk saat ini. Sedangkan dari pihak China juga  membutuhkan  kontribusi  Indonesia  untuk  mengamankan  wilayah Selat  Malaka  dari  kasus  pemabajakan  dan  perompakan  yang  merupakan jalur  perdagangan  China.  Jika  terjadi  suatu  gangguan  dalam  alur perdagangan tersebut maka dampaknya bagi China adalah kerugian hingga miliaran dollar karena keterlambatan pasokan logistik.
Selanjutnya  pada  sektor  ekonomi  telah  membentuk  hubungan interdependensi  antara  Indonesia  dan  China.  Dalam  melihat  hubungan interdependensi  antara  Indonesia  dan  China  dalam  sektor  ekonomi  dapat dilihat  dari  wadah  kerjasama  antar  kedua  negara.  Antara  Indonesia  dan China  memiliki  wadah  kerjasama  ekonomi  yang  dikenal  dengan ASEAN China  Free  Trade  Area (ACFTA).  ACFTA  merupakan  kesepakatan  antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan  bebas  dengan  menghilangkan  atau  mengurangi  hambatan- hambatan  perdagangan  barang  baik  tarif  ataupun  non  tarif,  peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak  ACFTA  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat ASEAN  dan  China  (Ditjen  PPI,  2018).  Indonesia  telah  menandatangani Ratifikasi Framework  Agreement  ASEAN-China  FTA melalui  Keputusan Presiden  Nomor  48  Tahun  2004  tanggal  15  Juni  2004.  Setelah  negosiasi tuntas,  secara  formal  ACFTA  pertama  kali  diluncurkan  sejak ditandatanganinya Trade  in  Goods  Agreement  dan  Dispute  Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Melalui perjanjian  ACFTA  tersebut,  maka  negara-negara  ASEAN  dapat  memulai
pasar  bebas  di  kawasan  ASEAN-China.  Selain  menerapkan  pasar  bebas, hasil dari perjanjian ACFTA juga memberlakukan pembebasan bea masuk barang  yang  dimaksudkan  untuk  memperlancar  distribusi  barang.  Maka dengan  skema  tersebut  akan  memberikan  dampak  pada  kemajuan perekonomian kedua belah pihak.
Dalam kerangka ASEAN, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki  peran  penting  dalam  perwujudan  implementasi  ACFTA.  Hal  ini dilihat  dari  kapabilitas  Indonesia  pada  sektor  ekonomi  yang  disejajarkan dengan  lima  negera  pendiri  ASEAN.  Lima  negara  tersebut  merupakan negara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang lebih maju di kawasan ASEAN.  Negara-negara  tersebut  yaitu,  Brunei  Darussalam,  Filipian, Malaysia,  Thailand,  dan  Singapura.  Indonesia  bersama  lima  negara menjalankan perannya sebagai role model bagi negara-negara ASEAN yang lain untuk mengimplementasikan kesepakatan yang tertuang dalam ACFTA lebih dulu (Paramitha, 2014).
Faktor  keamanan  dan  ekonomi  telah  membentuk  suatu  hubungan interdependensi antara Indonesia dan China. Terdapat beberapa kerjasama keamanan  yang  telah  dilakukan  oleh  kedua  negara  tersebut.  Kerjasama keamanan yang dibangun kedua negara baik sebelum dan sesudah konflik Laut Natuna Utara muncul menjadikan alasan untuk sampai saat ini mereka tetap  melakukan  kerjasama.  Sebelum  terjadinya  konflik  sengketa  wilayah Laut  Natuna  Utara  antara  Indonesia  dan  China  sudah  pernah  melakukan sebuah penandatanganan Defense Cooperation Agreement (DCA) pada tahun 2007.  Dengan  adanya  forum  ini  diharapkan  untuk  saling  membangun sebuah  kerjasama.  Lebih  lanjut,  dengan  adanya  hubungan  forum  tersebut adalah  harapannya  Indonesia  akan  mendapat  dukungan  dalam  sektor industri pertahanan. Berikutnya, hubungan kerjasama keamanan ini untuk menjaga  keamanan  dan  stabilitas  di  wilayah  perairan  Asia  Pasifik.  Akan tetapi, jika dilihat dari bentuk ketergantungan yang telah dijabarkan diatas dapat  terlihat  bahwa  Indonesia  lebih  membutuhkan  China  dalam  bidang keamanan.  Indonesia  membutuhkan  China  dalam  aspek  industri pertahanan  untuk  menjaga  perbatasan  wilayah  Indonesia  yang  memiliki kerentanan terhadap kejahatan transnasional.
Selanjutnya,  pada  sektor  ekonomi,  terdapat  sebuah  wadah  yang digunakan  untuk  melakukan  kerjasama,  yaitu  ACFTA.  Hubungan interdependensi  yang  terbentuk  berada  pada  sektor  perdagangan  baik melalui  ekspor  dan  impor  kedua  negara.  Dalam  sebuah  hubungan interdependensi  tentu  ada  aspek  keuntungan  di  dalamnya.  Untuk memperjelas  lebih  dalam  lagi  terkait  keuntungan  yang  didapat  dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China pasca konflik Laut Natuna Utara, peneliti akan menjelasakan pada subbab berikutnya.

## Keuntungan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China
Keuntungan dalam hubungan interdependensi antara Indonesia dan China  yang  pertama  adalah  dalam  bidang  keamanan.  Alasan  Indonesia tetap  memilih  untuk  menjalankan  kerjasama  yaitu  dapat  dilihat  dari bagaimana hubungan kerjasama keamanan yang sudah dibangun sebelum konflik  Laut  Natuna  Utara  dan  setelah  adanya  peristiwa  tersebut.  Kedua negara sebenarnya sudah memulai kerjasama pertahanan yang berlangsung cukup lama, sejak tahun 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta kemudian dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua  pada  tahun  2007  di  Beijing.  Forum  tersebut  sangat  baik  dan  dapat membantu  dalam  meningkatkan  hubungan  kerjasama  pertahanan  kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatangan Defence Cooperation  Agreement (DCA)  antara  Indonesia-China  pada  tahun  2007 (Kementerian  Pertahanan  RI,  2012).  Dengan  adanya  wadah  kerjasama, keuntungan tersebut terlihat dalam hal industri pertahanan yang bertujuan untuk  meningkatkan  alat  persenjataan  Indonesia  guna  mengamankan wilayah  yang  rentan  akan  kejahatan  transnasional.  Semenjak  dilakukan penandatanganan DCA di tahun 2007, hingga tahun 2012 banyak kemajuan dalam  hubungan  kerjasama  pertahanan  yang  dilakukan  kedua  negara terutama  dalam  hal  pertukaran  pendidikan,  pelatihan  maupun  dalam pengadaan  Alutsista.  Khusus  mengenai  kerjasama  di  bidang  industri pertahanan,  telah  ditandatangani Memorandum  of  Understanding (MoU) antara  Kemhan  RI  dengan State  Administration  for  Science,  technology  and Industry for National Defence SASTIND pada tanggal 22 Maret 2011 yang lalu di Jakarta. Penandatanganan MoU bidang industri pertahanan dan LoI yang menyertainya,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kerjasama  bidang pengadaan Alutsista khususnya, maupun  kerjasama bidang logistik secara umum (Kementerian Pertahanan RI, 2012).
Lebih lanjut, semenjak adanya DCA diantara kedua negara ini, China mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia. Setidaknya terdapat tiga aset  yang  dimiliki  China  yang  dapat  memberikan  keuntungan  bagi Indonesia. Aset tersebut diantaranya seperti, posisi China sebagai negara 3 besar dunia dengan kapabilitas militer, industri pertahanan, dan pelatihan militer.  Sejak  pertama  kali  ditandatangani  DCA  hingga  tahun  2012  hasil forum kerjasama pertahanan tersebut telah mencapai beberapa kesepakatan. Dari  segi  pelatihan  militer,  Indonesia  dan  China  berkesempatan  untuk menggelar  Latihan  bersama  pasukan  khusus.  Dari  pihak  Indonesia mengikutsertakan  Komando  Pasukan  Khusus  Angkatan  Darat  (Candra, 2013).
Selanjutnnya  dalam  hal  industri  pertahanan,  menurut  pemerintah Indonesia China bersedia bekerja sama dalam hal alih tekhnologi sejumlah alat utama sistem persenjataan (Candra, 2013). Salah satu contoh kerjasama
antara  Indonesia  dan  China  adalah  dalam  hal  alih  tekhnologi  yaitu pembuatan Rudal C-705. Kerjasama ini dapat memenuhi tujuan pemerintah Indonesia  dalam  membangun  postur  pertahanan  yang  esensial  yang direncanakan dari tahun 2005-2024. Dengan kesepakatan kerjasama dalam hal transfer teknologi Indonesia mendapat keuntungan dari bagaimana cara membuat sebuah rudal. Sehingga kedepannya Indonesia dapat menciptakan rudal secara mandiri. Rudal memiliki nilai strategis bagi pertahanan. Rudal merupakan  variable  untuk  perkembangan  dan  pertumbuhan  suatu perusahaan karena tidak semua perusahaan dapat membuat rudal. Selain itu kerjasama  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kekuatan komptensi dalam pasar internasional dengan standar yang ditentukan oleh internasional.  Terakhir,  yang  paling  utama  adalah  dengan  adanya pembuatan  rudal  maka  dapat  melindungi  keamanan  dan  kepentingan nasional (Wulandari, 2015).
Berikutnya  dari  DCA  China  mampu  memberi  keuntungan  berupa pusat pelatihan Bahasa Mandarin. Indonesia mendapat keuntungan dengan kesepakatan bahwa China akan membangun labotarium Bahasa Mandarin untuk Pusat Bahasa Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan  RI.  Laboratorium  ini  digunakan  untuk  meningkatkan kemahiran Bahasa Mandarin para perwira TNI (Hafil, 2014 ). Manfaat dari kerjasama ini yakni memudahkan interaksi bagi perwira TNI dengan tentara China  ketika  mengadakan  pertukaran  militer  untuk  meningkatkan kemampuan  personil  TNI.  Sehingga  apabila  latihan  gabungan  tersebut efektif,  maka  akan  menjamin  keamanan  dan  pertahanan  antar  negara tersebut jauh lebih efektif.
Dari  beberapa  kerjasama  keamanan  dan  pertahanan  antar  kedua negara dapat terlihat manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dan China. Indonesia  dalam  bidang  keamanan  dan  pertahanan,  yaitu  mendapat keuntungan dari kekuatan militer China. Keuntungan dari kekuatan militer China memberikan banyak bantuan berupa operasi militer maupun latihan bersama  untuk  meningkatkan  kapabiltas  militer  Indonesia.  Selain  itu dengan  kemampuan  militer  China  yang  kuat  dan  memiliki  teknologi persenjataan  terbaru  menjadi  keuntungan  bagi  Indonesia  untuk meningkatkan  postur  pertahanan  Indonesia.  Di  sisi  lain,  China  mendapat keuntungan  berupa  jaminan  keamanan  sementara  secara  normatif  dari Indonesia  di  kawasan  Selat  Malaka  dengan  beberapa  bantuan  yang diberikannya. Selat Malaka merupakan jalur niaga terpadat di dunia dengan negara pengguna intensif seperti Australia, Tiongkok, Jerman, India, Jepang, Norwegia, Panama, Korea Selatan, Inggris, dan tentunya, Amerika Serikat (Nahaba,  2012).  Bagi  China,  80%  impor  minyaknya  melewati  jalur  Selat Malaka.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  industrialisasi  di  China berlangsung  sangat  cepat.  Maka  China  membutuhkan  pasokan  energi
minyak  agar  perputaran  roda  industrinya  terus  berjalan.  Keadaan  ini  tak pelak  lagi  telah  membawa  Selat  Malaka  kepada  posisi  dilematis  China (Kusmanto, 2019).
Selanjutnya  keuntungan  dari  hubungan  interdepensi  antara Indonesia  dan  China  pada  aspek  ekonomi.  Keuntungan  tersebut  dapat dilihat  pada  wadah  ACFTA.  Dengan  adanya  ACFTA,  secara  signifikan terlihat  bahwa  perdagangan  antara  Indonesia  dan  China  meningkat  dari tahun  ke  tahun.  Untuk  melihat  peningkatan  tersebut  maka  dibawah  akan disajikan data perdagangan Indonesia dengan China sebelum dan sesudah terbentuknya ACFTA.
Tabel 1. Nilai Ekspor Indonesia ke China (dalam USD) dan Nilai Impor Indonesia dari China periode tahun 2000-2004

## Sumber: Badan Pusat Statistik
Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia dengan China periode tahun 2006-2010
Sumber: diolah oleh Kementerian Perdagangan RI dalam Alexander C. Chandra dan Lucky Lontoh (2011).
Tabel 3. Neraca Perdagangan Indonesia dengan China periode tahun 2017-2022

## Sumber: Kementerian Perdagangan RI
Dari  ketiga  tabel  yang  dipaparkan  diatas  menunjukan  bagaimana perdagangan Indonesia dengan China sebelum dan seudah adanya ACFTA. Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pada  periode  2000-2004  (periode  sebelum berlakunya  ACFTA),  pertumbuhan  ekspor  Indonesia  ke  China  per  tahun jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari China per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penetrasi produk China  ke  pasar  Indonesia  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  kemampuan penetrasi  produk  Indonesia  ke  pasar  China.  Namun  perbedaan  mulai terlihat setelah kesepakatan ACFTA mulai berlaku. Perdagangan Indonesia dengan  China  relatif  lebih  meningkat  signifikan  dari  periode  sebelum kesepatakan ACFTA berlaku.
Pada tahun 2004, sebelum diimplementasikannya  ACFTA,  total  perdagangan  Indonesia  dan  China bernilai 8,7 juta USD. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 14,9 juta USD pada tahun 2006, setahun setelah diimplementasikannya ACFTA 2005. Sejak  diterapkan  kesepakatan  ACFTA,  menurut  data  yang  dipaparkan dalam tabel 1 dan 2 menunjukan bahwa ekspor Indonesia secara signifikan meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri Indonesia juga mengalami defisit dikarenakan  nilai  impor  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai  ekspornya. Peningkatan yang terjadi di sektor ekspor secara signifikan mengindikasikan  bahwa  Indonesia  mendapatkan  akses  pasar  dari  China menjadi  semakin  terbuka.  Batasan-batasan  perdagangan  yang  berupa pengurangan  tarif  berdampak  pada  komoditas  Indonesia  yang  dapat memudahkan untuk menembus dan bersaing dengan komoditas China di pasar lokal. Di samping itu, kenaikan sebesar hampir 4x lipat dalam kurun waktu  yang  relatif  singkat  menunjukkan  bahwa  adanya  keuntungan  dari implementasi tahapan awal ACFTA, walaupun masih berupa perdagangan sektor pertanian dan perkebunan akan tetapi berdampak cukup besar bagi Indonesia (Paramitha, 2014).
Dengan adanya ACFTA kedua negara mendapat kemudahan dalam mendistribusikan  aliran  barang  dari  Indonesia  ke  China  dan  sebaliknya. Indonesia  membutuhkan  impor  barang  non-migas  dari  China.  Sedangkan China membutuhkan impor migas dan non-migas dari Indonesia. Melihat presentase dari data yang dipaparkan, pada sektor ekonomi China terlihat lebih  membutuhkan  Indonesia  dengan  pasokan  energinya  dan  dari  segi penetrasi  ke  pasar  Indonesia.  Dari  kedua  faktor  tersebut  maka memperlihatkan  bahwa  terjadi  sebuah  hubungan  interdependensi  antara Indonesia dan China.

## Tingkat kerentanan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China
Tingkat kerentanan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China dalam aspek keamanan dapat dilihat dari persepsi ancaman oleh kedua negara. China memiliki ancaman terhadap wilayah perairan di sekitar Indonesia  yang  merupakan  jalur  perdagangan  China.  Hampir  seluruh kegiatan  perdagangan  China  melewati  jalur  tersebut.  Dikatakan  terdapat ancaman di wilayah itu dikarenakan sering terjadi kejahatan transnasional seperti  pembajakan/perompakan  dan  terorisme.  Sehingga  hal  ini  akan menjadi kerentanan dan berimbas pada kestabilan wilayah perairan. Penulis memiliki  pendapat  bahwa  biaya  yang  diberikan  memiliki  vulnerabilitas yang  rentan  dan  sensivitas  yang  lebih  besar  pada  China  dibandingkan dengan  Indonesia.  Selanjutnya  penulis  berpendapat  bahwa  Indonesia memiliki  potensi  geostrategis  yang  lebih  tinggi  daripada  China  dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah perairan yang digunakan sebagai jalur  perdagangan  China.  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa hampir  seluruh  perdagangan  internasional  China  melewati  perairan Indonesia.
Letak geografis Indonesia memiliki potensi yang lebih dibandingkan dengan  China.  Indonesia  memiliki  posisi  geografis  yang  sangat  strategis dalam kerangka pengaturan keamanan di wilayah perairan Asia Tenggara. Indonesia  memiliki  modalitas  sebagai  negara  kepulauan  yang  memiliki peran penting dan signifikan dalam mengamankan perairan Asia Tenggara. Wilayah  perairan  Indonesia  menjadi  jalur  strategis  bagi  perdagangan internasional.  Dalam  hal  ini  perdagangan  internasional  merupakan  aspek terpenting sebagai mata rantai yang tidak boleh terputus disebabkan oleh suatu ancaman dan gangguan apapun. Letak Indonesia yang berada di jalur persimpangan antara kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia memiliki posisi  yang  strategis,  sehingga  membuat  Indonesia  menjadi  aktor  yang paling signifikan pada isu keamanan maritim.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  Indonesia  dalam  melakukan pengamanan di wilayah perairan Asia Tenggara. Di masa mendatang tidak
menutup  kemungkinan  bagi  Indonesia  akan  semakin  memberikan kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap  pengaturan  keamanan  di  wilayah perairan  Asia  Tenggara.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  bagaimana  upaya Indonesia  dalam  menangani  perompakan  di  Selat  Malaka.  Perhatian Indonesia terhadap kasus perompakan yang terjadi di wilayah Selat Malaka sudah  berjalan  dari  tahun  1992.  Upaya  dalam  negeri  dilakukan  Indonesia dengan  membentuk  sebuah  Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut (Bakorkamla)  yang  sekarang  dikenal  dengan  Badan  Keamanan  Laut Republik  Indonesia  (Bakamla  RI).    Perhatian  lebih  ditunjukan  Indonesia dengan  melakukan  kerjasama  dengan  negara  yang  berada  sekitar  Selat Malaka,  yaitu  Malaysia  dan  Singapura  untuk  menangani  perompakan bersama.  Di  tahun  yang  sama,  Indonesia  melakukan  kerjasam  dengan Singapura  yang  bertajuk  Indonesia-Singapura Coordinated  Patrols untuk mengatur keamanan di wilayah Selat Malaka dan Singapura. Selanjutnya di tahun  2004  Indonesia  meningkatkan  kerjasama  dengan  Malaysia  dan Singapura.  Kerjasama  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  MALSINDO. Pembentukan  MALSINDO  merupakan  manifestasi  dari  penguatan kerjasama  ketiga  negara  untuk  memerangi  kasus  perompakan  di  Selat Malaka.
Untuk meninjau bagaimana tingkat vulnerabilitas dan sensivitas dari hubungan  milier  antara  Indonesia  dan  China  setidaknya  terdapat  dua skenario yang perlu menjadi pertimbangan. Pertimbangannya adalah ketika Indonesia  tetap  menjalin  kerjasama  dengan  China  dan  skenario  apabila Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan China. Skenario pertama, yaitu apabila Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan China. Jika hubungan kerjasama kedua negara tetap terjalin maka pola  saling  ketergantungan  antara  Indonesia  dan  China  akan  tetap dipertahankan.  Indonesia  mendapatkan  keuntungan  dari  China  dengan kemajuan  tekhnologi  persenjataannya.  Sedangkan  dari  sisi  China  akan mendapatkan  bantuan  jaminan  keamanan  sementara  di  wilayah  perairan yang menjadi jalur perdagangan internasional.
Berikutnya  skenario  kedua  yang  dihadapi  apabila  Indonesia memutuskan tidak memilih untuk melakukan kerjasama dengan China. Hal ini akan terlihat ketika aktivitas perdagangan internasional China terhambat pada jalur perdagangan dan mendapat ancaman di daerah perairan sekitar wilayah Indonesia. Melihat posisi Indonesia yang berada pada jalur silang antara kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia tentunya memiliki peran yang  strategis  dalam  isu  pengamanan  wilayah.  Sementara  itu  apabila, Indonesia  memutuskan  untuk  tidak  bekerjasama,  Indonesia  hanya  akan kehilangan kedekatannya dengan China dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peluang kerjasama pertahanan untuk mendukung keamanan wilayah  perairan  Indonesia  yang  rawan  kejahatan.  Indonesia  masih
memiliki  kesempatan  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  negara-negara barat untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia. Interdependensi akan  keamanan  dan  ekonomi  dunia  menem[atkan  Indonesia  pada  posisi yang  unik.  Hampir  seluruh  jalur  perdagangan  dunia  melalui  perairan wilayah Indonesia. Maka hal ini menjadi posisi yang strategis bagi Indonesia yang bisa dimanfaatkan seefektif mungkin.

## Keseimbangan hubungan interdependensi antara Indonesia dan China
Keseimbangan  yang  terbentuk  oleh  kedua  negara  dapat  dikatakan tidak  seimbang  dan  cenderung  menguntungkan  China  dibandingkan Indonesia.  Meskipun  terjadi  sebuah  kondisi  ketidakseimbangan,  namun bagi  kedua  belah  pihak  masih  mendapatkan  keuntungan  dari  keputusan untuk  menjalankan  kerjasama.  Dalam  kerjasama  tersebut  masih  terdapat suatu hubungan saling bergantung terhadap aspek-aspek yang ada dalam kerjasama tersebut.
Dalam  aspek  militer  maupun  keamanan,  Indonesia  dan  China memiliki tingkat keseimbangan yang tidak simetris. Berdasarkan penjelasan pada  subbab  sebelumnya  yang  menjelaskan  bahwa  China  memiliki kerentanan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Indonesia.  Keamanan dan  stabilitas  wilayah  perairan  Selat  Malaka  yang  menjadi  jalur perdagangan  dan  sebagai  jalur  pasokan  energi  China  sangat  diperlukan untuk  menjamin  perputaran  roda  industri  dalam  negeri.  Sementara  itu, wilayah  perairan  Selat  Malaka  merupakan  wilayah  perairan  di  Asia Tenggara yang paling rawan terjadinya pembajakan dan perompakan laut. Kondisi ini tentunya akan memberi ancaman bagi China di sektor keamanan pasokan  energi.  China  merupakan  negara  pengguna  terbesar  wilayah tersebut  karena  pasokan  energi  China  dari  negara-negara  Timur  Tengah seluruhnya  melewati  Selat  Malaka.  Indonesia  sebagai  negara  pesisir  Selat Malaka  telah  memberikan  banyak  kontribusi  keamanan  dalam  penangan kasus pembajakan dan perompkan laut. Indonesia bersama negara pesisir lainnya, Malaysia dan Singapura bekerjasama untuk melakukan patroli laut yang hasilnya sejak tahun 2005 kerjasama tebentuk menunjukan tren positif bahwa  setiap  tahun  kasus  pembajakan  semakin  berkurang.  Apabila Indonesia dan China tidak membentuk sebuah kerjasama, maka dampaknya suatu  kemungkinan  apabila  kasus  pembajakan  akan  meningkat  kembali. Kemudian akan menimbulkan ancaman bagi keamanan pasokan energi bagi China. Maka dari itu, tingkat keseimbangan keamanan Indonesia memiliki nilai tawar yang lebih dibandingkan dengan China.
Selanjutnya adalah pada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi antara Indonesia  dan  China  juga  memiliki  tingkat  keseimbangan  yang  tidak simetris. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Indonesia lebih  memiliki  kerentanan  dibandingkan  dengan  China.  Kemungkinan
kehilangan  kesempatan  yang  akan  muncul  apabila  Indonesia  dan  China tidak  menjalin  hubungan  kerjasama  yang  baik  maka  akan  menimbulkan resiko  yang  besar.  Mengingat  bahwa  negara  tujuan  ekspor  terbesar Indonesia  adalah  China.  Hingga  tahun  2022  China  masih  menjadi  negara tujuan  ekspor  bagi  Indonesia.  Namun  bagi  China  hal  ini  tidak  terlalu memberikan  dampak  yang  begitu  signifikan.  Indonesia  bukan  menjadi negara  importir  yang  utama  untuk  memasok  barang  kebutuhan  dalam negeri  China.  Oleh  karena  itu,  tingkat  keseimbangan  dalam  hal  ekonomi cenderung menguntungkan China dibandingkan Indonesia.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  terlihat  bahwa  keseimbangan  dari hubungan  interdependensi  antara  Indonesia  dan  China  bergantung  pada sektor yang dikerjasamakan. Dalam sektor keamanan, Indonesia cenderung memiliki  nilai  tawar  yang  lebih  tinggi  daripada  China.  Sebaliknya,  pada sektor ekonomi China cenderung lebih unggul daripada Indonesia.

## Kesimpulan
Tahun  2009  menjadi  awal  mula  munculnya  permasalahan  antara Indonesia dan China. Permasalahan terjadi disebabkan oleh klaim sepihak China atas Laut China Selatan yang memasukan wilayah perairan Indonesia dalam  peta  negara  China.  Pada  peta  terbaru  yang  diterbitkan  oleh  China didalamnya  terdapat  wilayah  Zona  Ekonomi  Ekslufif  Indonesia.  Dengan peristiwa ini Indonesia berada di posisi yang sangat dirugikan mengingat bahwa wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Alih- alih untuk menyerang balik atas apa yang dilakukan China, Indonesia justru lebih memilih meningkatkan kerjasama dengan China.
Pada  Oktober  2013,  China  dan  Indonesia  mencapai  kemitraan strategis  komprehensif  dan  telah  ditandatangani  “Rencana  Masa  Depan Kemitraan  Strategis  Komprehensif  Tiongkok- Indonesia”.  Jika  dilihat  dari sisi ekonomi dan keamanan, sengketa Laut Natuna Utara merugikan bagi pihak  Indonesia  karena  wilayahnya  diklaim  sepihak  oleh  China.  Menurut argumen penulis dengan melakukan kerjasama akan menimbulkan sebuah keuntungan daripada menanggung biaya yang lebih tinggi ketika muncul sebuah konflik.
Faktor  sejarah  antara  kedua  negara  yang  memiliki  hubungan kerjasama  membuat  Indonesia  lebih  melakukan  kerjasama.  Kedua  negara memiliki sejarah saling menandatangani kemitraan strategis sebagai bentuk kerjasama  baik  keamanan  maupun  ekonomi.    Faktor  keamanan  dan ekonomi  telah  membentuk  suatu  hubungan  interdependensi  antara Indonesia  dan  China.  Terdapat  beberapa  kerjasama  keamanan  yang  telah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Kerjasama keamanan yang dibangun kedua negara baik sebelum dan sesudah konflik Laut Natuna Utara muncul menjadikan  alasan  untuk  sampai  saat  ini  mereka  tetap  melakukan
kerjasama. Selanjutnya, pada sektor ekonomi, terdapat sebuah wadah yang digunakan  untuk  melakukan  kerjasama,  yaitu  ACFTA.  Hubungan interdependensi  yang  terbentuk  berada  pada  sektor  perdagangan  baik melalui ekspor dan impor kedua negara.
Kerjasama kedua negara telah memberikan keuntungan untuk kedua belah  pihak.  Dengan  adanya  wadah  kerjasama,  keuntungan  didapatkan Indonesia  dalam  hal  industri  pertahanan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  alat  persenjataan  Indonesia  guna  mengamankan  wilayah yang  rentan  akan  kejahatan  transnasional.  Semenjak  dilakukan penandatanganan DCA di tahun 2007, hingga tahun 2012 banyak kemajuan dalam  hubungan  kerjasama  pertahanan  yang  dilakukan  kedua  negara terutama  dalam  hal  pertukaran  pendidikan,  pelatihan  maupun  dalam pengadaan Alutsista. Selanjutnya dari aspek ekonomi, keuntungan tersebut dapat  dilihat  pada  wadah  ACFTA.  Dengan  adanya  ACFTA,  secara signifikan  terlihat  bahwa  perdagangan  antara  Indonesia  dan  China meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan  demikian,  melalui  kerjasama  antar  negara  dapat  mencapai kepentingan  keamanan  bersama.  Selanjutnya  negara-negara  akan membangun  kerjasama  di  segala  tingkatan  dalam  sistem  internasional dengan tujuannya untuk mengurangi munculnya suatu konflik antar negara dikarenakan  keuntungan  yang  didapat  dari  hasil  kerjasama  akan  hilang apabila  terjadi  eskalasi  sebuah  konflik.  Dengan  kata  lain,  bahwa  sebuah hubungan  interdependensi  antar  negara  akan  mengurangi  konflik  antar negara.

## Daftar pustaka
Adikara, A. P. B. & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan  Maritim  Indonesia  dalam  Penyelesaian  Konflik  Laut Natuna Utara. Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, pp. 83-101.
Andika, M. T. & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia- China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? Indonesian Perspective, pp. 161-179.
Antara  News    (2013)  Indonesia,  China  forge  comprehensive  strategic partnership in various field [Online], 7 October.
Available at: <https://en.antaranews.com/news/91035/indonesia-china- forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field>  [accessed on 6 June 2023].
Astriana, F. (2015). Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf  Kalla:  Evaluasi  Pelaksanaan  Diplomasi  Ekonomi. THC  Review, pp. 23-40.
Candra, K. (2013) Indonesia dan Cina Bahas Kerja Sama Pertahanan [Online], Tempo Nasional. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/537906/indonesia-dan-cina-bahas-
kerja-sama-pertahanan> [accessed on 24 September 2022].
Chubb, A. (2014) China’s expansion of “Regular Rights Defense Patrols” in the South China Sea [Online], South Sea Conversations. Available  at: <https://southseaconversations.wordpress.com/2014/09/04/chinas- expansion-of-regular-rights-defense-patrols-in-the-south-china-sea-a- map-courtesy-of-cctv/> [accessed on 8 September 2022].
Chwee, K. C. (2017) Explaining the Contradiction in China's South China Sea Policy:  Structural  Drivers  and  Domestic  Imperatives. China:  An International Journal, pp. 163-186.
Darmawan,  A.  B.  &  Ndadari,  G.  L.  (2017).  Keterlibatan  Amerika  Serikat dalam  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  pada  Masa  Pemerintahan Presiden Barack Obama. Jurnal Hubungan Internasional, pp. 1-15.
Deni  ,  F.  &  Sahri,  L.  (2017).  Upaya  Diplomasi  Indonesia  Terhadap  Klaim China  atas  Zona  Eknoomi  Eksklusif  Indonesia  di  Laut  Natuna. International & Diplomacy, pp. 1-22. Ditjen PPI. (2018). ASEAN-China [Online] Available at: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean- china> [accessed on 19 September 2022].
Fravel, M. T. (2011). China’s Strategy in the South China Sea. Contemporary Southeast Asia, pp. 292-319.
Global  Fire  Power  (2022)  2022  Military  Strength  Ranking  [Online]. Available at: <https://www.globalfirepower.com/countries-
listing.php>
[accessed on 19 September 2022].
Hafil,  M.  (2014)  Cina  Bantu  Laboratorium  Bahasa  Mandarin  [Online], Republika.
Available  at:  <https://www.republika.co.id/berita/nce38c5/cina-bantu- laboratorium-bahasa-mandarin> [accessed on 25 September 2022].
Jennings, R. (2022) China Claims New Technical Tool; Analysts Suspect Dual
Military Use [Online], VOA News. Available at: <https://www.voanews.com/a/china-claims-new- technical-tool-analysts-suspect-dual-military-
use/6620397.html#:~:text=China%20is%20showing%20off%20new,first
%20%22intelligent%22%20drone%20carrier.> [accessed on 19
September 2022].
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2021) Memorandum Saling
Pengertian  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah Republik  Rakyat  Tiongkok  tentang  Penguatan  Kerjasama  Maritim [Online],
Available
at:
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=CHN-2021- 0234.pdf> [accessed on 13 June 2023].
Kementerian  Pertahanan  RI.  (2012)  Menhan  RI  Lakukan  Kunjungan  ke
China [Online], 5 November. Available at:
<https://www.kemhan.go.id/2012/05/11/menhan-ri-lakukan- kunjungan-ke-china-2.html> [accessed on 9 September 2022].
Kurniawan,  Y.  (2016).  One  Belt  One  Road  (OBOR):  Agenda  Keamanan Liberal Tiongkok?. Politica, pp. 233-254.
Kusmanto, W. H., 2019. Strategi Cina Menghadapi "Malacca Dilemma" dalam Rangka Pengamanan Jalur Energi Cina di Selat Malaka. Thesis, Universitas Sumatera Utara.
Meyer  ,  P.  K.,  Nurmandi,  A.  &  A gustiyara,  A.  (2019).  Indonesia’s  swift securitization  of  the  Natuna  Islands  how  Jakarta  countered  China’s claims in the South China Sea. Asian Journal of Political Science, pp. 70-
87.
Muas, R. T. N. E. (2012). Normalisasi Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia dan Peran Konsep Mianzi. Disertasi, Universitas Indonesia .
Muhaimin, R. (2018) . Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara. Politica, pp. 17-37.
Nahaba, B. (2012) Indonesia dan Tiongkok Jajaki Kerja Sama Pengamanan
Selat Malaka [Online], VOA Indonesia. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-dan-
tiongkok-jajaki-kerja-sama-pengamanan-selat-malaka/1365292.html> [accessed on 25 September 2022].
National Development and Reform Commission. (2015) Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road [Online], Ministry of Foreign Affairs  of the People's Republic of China. Available at:
<https://www.fmprc.gov.cn/eng/topics_665678/2015zt/xjpcxbayzlt2015 nnh/201503/t20150328_705553.html> [accessed on 6 June 2023].
Nye, J. S. (1997). Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History. New York: Longman.
Pangestu,  M.  R.  (2019).  Ketidakefektifan  Malacca  Strait  Patrol  dalam Mengatasi  Pembajakan  dan  Perompakandi  Selat  Malaka  dan Singapura. Journal of International Relations, 5, pp. 967-978.
Paramitha, S. H. (2014). Analisis Keterlibatan Negara dalam Kerjasama Regional: Studi Kasus Indonesia dalam ASEAN-China Free Trade Area Periode 2002- 2012. Undergraduate Thesis, Universitas Indonesia.
Poespojoedho, R. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional, pp. 245-264.
Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Kajian Lemhanas RI, pp. 67-75.
Santoso,  T.  I.  (2020).  Aksi  Agresivitas  Cina  pada  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  Laut  Natuna  Utara:  Perspektif  Tugas  Pokok  TNI. Jurnal Kajian Lemhanas RI, pp. 35-46.
Sinaga,  L.  C.  (2013). Hubungan  Indonesia-China  dalam  Dinamika  Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
Sukma, R. (2009). Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement. Asian Survey, pp. 591-608.
Utomo, H., Prihantoro, M. & Adriana, L. (2017). Peran Pemerintah Indonesia dalam  Mengelola  Konflik  Laut  China  Selatan. Jurnal  Prodi  Damai  dan Resolusi Konflik, pp. 63-88.
Wulandari, A. F. (2015). Kerjasama Indonesia-China: Transfer Tekhnologi di Bidang  Industri  Pertahanan  (Study  Kasus  Pembuatan  Rudal  C-705). Transformasi, 2, pp. 89-219.