## Implementasi Kebijakan  Dana Desa (DD)  Di Desa Parbubu Ii Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Ivan Simorangkir 1 ) ; Tunggul Sihombing 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) annisasanny26@gmail.com

## PENDAHULUAN
Terjadinya  kebijakan  Dana  Desa  (DD)  berkaitan    pembangunan  desa  sudah  didukung  oleh pemerintah daerah berupa Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari  DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  ditambah  DBH  (Dana  Bagi  Hasil).  Namun  karena  hasilnya  kurang maksimal  dan  cenderung  berorientasi  pada  program  kabupaten,  pemerintah  pusat  memutuskan  untuk merancang  program  dana  desa  (DD)    yang  berorientasi  pada  kemandirian  desa  yang  dijewantahkan dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memperkuat  posisi  Desa  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penetapan undang-undang tersebut memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan  pelayanan  bagi  masyarakatnya  guna  tercapainya  cita-cita  bersama  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pada awal tahun 2019 adanya evaluasi pembangunan (development evaluation) langsung dari perwakilan dari Pemerintah pusat untuk desa Parbubu II Meskipun potensi desa berkaitan  erat  menjadi  seperti  proyek-proyek  atau  sektor  swadaya  pangan  dan  Covid-19,    lebih menjadikan  masyarakat  seharusnya  mengerti  mengalirnya  Dana  Desa  (DD).  Tahun  2015  merupakan tahun pertama pendistribusian Dana Desa (DD) oleh pemerintah dimana negara mengucurkan lebih dari 20  triliun  rupiah  ke  seluruh desa  pelosok  negeri  yang menurut  data  BPS  (Badan  Pusat Statistik)  2021 jumlahnya mencapai 83.843 desa.
Secara umum akibat dampak yang diketahui istilah resesi ekonomi tahun 2023 , bahwa sejauh dari tahun yang ada sebelumnya kebijakan oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpres 104 tahun 2021, dimana pasal 5 ayat (4) yang mengatur skema penggunaan dana desa yakni, pokok dasar data pencapaian

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dana desa (DD) di Desa Parbubu II  Kecamatan
Tarutung, Kabupaten  Tapanuli Utara. Data yang berdasarkan hasil temuan oleh penulis untuk  menggambarkan  fenomena  kebijakan  yang  berlansung  berdsarkan  data-data temuan  dengan  menggunakan  teori  Marilee  S  Grindle  yang  menyatakan  bahwa  tugas implementasi adalah membentuk  suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah desa.
Dalam  implementasi  kebijakan  Dana  Desa  (DD)  harus  dilaksanakan  menjadi  kebijakan bola pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan petunjuk tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Sementara itu,  apabila indikator yang digunakan untuk segi positif dan negatif oleh kebijakan Dana Desa (DD), sehingga dikaitkan atas begitu banyak sekali persoalan kebijakan  di  desa  Parbubu  II  sebagai  data  yang  dianalitiskan  oleh  peneliti  tentang kebijakan dana desa (DD) di Desa Parbubu II, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

## ABSTRACT
The  method  used  is  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Data  collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation related to the implementation of village fund policies (DD) in Parbubu II Village, Tarutung District, North Tapanuli  Regency.  Data  based  on  findings  by  the  author  to  describe  ongoing  policy phenomena based on finding data using Marilee S Grindle's theory which states that the task of implementation is to form  a link that makes it  easier for policy objectives to be realized  as  a  result  of  a  village  government  activity.  In  implementing  the  Village  Fund (DD)  policy,  it  must  be  implemented  as  a  development  ball  policy.  Meanwhile,  the implementation of instructions is not only acceptable but must also be clear. Meanwhile, if the indicators used for the positive and negative aspects of the Village Fund (DD) policy are linked to so many policy issues in Parbubu II village as data analyzed by researchers regarding  village  fund  policies  (DD)  in  Parbubu  II  Village,  Tarutung  District,  North Tapanuli Regency.

## KEYWORDS
Policy  implementation,  Village
Fund, Physical and Non-Physical Development
This is an open access article under the CC –BY-SA license
pembangunan  perincian  dana desa (DD) untuk keberlangsungan pembangunan dilaksanakan untuk 40% (BLT-DD),  20%  untuk  ketahanan  pangan,  8%  untuk  penanggulangan  covid,  32%  untuk  untuk  program prioritas lainnya. Untuk BLT-DD sendiri pembagiannya tersebut berdasarkan hasil rapat MUSRENBANG yang  diatur  oleh  pasal  33  ayat  (5)  PMK  (Peraturan  Menteri  Keuangan)  190  Tahun  2021 (190/PMK.07/2021),  dinyatakan  bahwa  besaran  BLT-DD  2022  sebesar  Rp  300.000  per/bulannya  per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Satu  dari  persoalan  yang  ditemukan  sejauh  pra-penelitian  dilaksamakan  bahwa  UMKM  masih belum  berkembang,  kerajinan  ulos  yang  kurang  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  desa  khususnya perihal dana, hingga pemandian air panas yang tidak dikelola secara komersil. Mendiskusikan kebijakan Dana  Desa  erat  berkaitan  dengan  pembangunan.  Menurut  Inayatullah  dalam  Sukristyanto    (2021:  3), pembangunan  adalah    secara  khusus  dapat  dibahas  dari  sudut  pandang  bahwa  pembangunan  telah mengalami  transformasi  sosial,  lebih  tepatnya  dari  segi  desa  disinonimkan  dengan  reformasi,  dan modernisasi telah menjadi kontraproduktif untuk mencapai tranformasi sesungguhnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dipandang menjadi lebih baik (more values).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (1984: 15) penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah  ,  dimana  peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel (sampling making) sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi, analisis data bersifat dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi yang erat kaitannya terhadap fenomena tertentu. Selanjutnya  memperoleh  teknik  keabsahan  data.  Teknik  triangulasi  metode  digunakan  dengan  cara membandingkan  data  yang  diperolehkan  dari  hasil  wawancara  terhadap  informan  dengan  hasil pengamatan  peneliti  terkait  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  (DD)  di  Desa  Parbubu  II,  Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

## PEMBAHASAN DAN TEMUAN
Hasil  dan  temuan  kebijakan  Dana  Desa  dari  desa  Parbubu  II  dianalisiskan  sesuai  tahapan pembangunan antara fisik dan non-fisik yang menggunakan teori Grindle (1980) yaitu konteks kebijakan seperti  kepentingan  yang  terpengaruh,  tipe  manfaat  kebijakan,  derajat  perubahan,  letak  pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang tersedia. Dan seterusnya konteks implementasi seperti kepentingan  atau  kekuasaan,  dan  strategi  aktor  yang  terlibat,  Karakteristik  Lembaga  dan  Penguasa (Rejim), kepatuhan dan respon dari para pelaksana.   .Secara umum pengadaan anggaran Pangan dalam Dana Desa (DD) ditujukan untuk menjangkau program ketahanan pangan usaha seperti BUMDes. Namun  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014,  anggaran  Dana  Desa diperuntukkan  bukan  hanya  untuk  satu  bidang  semata,  namun  terbagi  tiga  bidang  sekaligus  yakni pembangunan,  pemberdayaan,  dan  pembinaan.  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2021  tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian dijewantahkan menjadi salah satu program prioritas Dana Desa 2022.

## Kepentingan yang terpengaruh
Merujuk  kepada  teori  dari  Grindle  proses  kebijakan  sampai  dengan  kebijakan  terimplementasi melalui program-program kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh administrator dan dampak implementasi kebijakan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  sasaran  program  kebijakan  semakin  menuai manfaatnya, dan terkait dengan tercapainya tujuan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan tentunya ada kepentingan  dari  beberapa  pihak  terkait, misalnya  menyangkut  kepentingan  wilayah  (nasional,  provinsi, kabupaten atau kotamadya, kecamatan dan desa), politik, ekonomi, kelompok-kelompok elit, seperti elit lokal dan birokrasinya. Adapun kelompok-kelompok kepentingan yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yakni Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Desa yang  terbit  terbaru  tahun  2014,  Kepala  Desa  berkewajiban  berlansungnya  upaya  pembangunan  dan kebijakan sosial. Hal tersebut tertuang dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan, bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pemberdayaan  yang  dimaksudkan  yakni  meningkatkan
partisipasi  masyarakat  (khususnya  perempuan)  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  merawat  tahap pembangunan  Desa;  pengentasan  kemiskinan;  dan  pengintegrasian  sosial.          implementasi  di  Desa Parbubu  II  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politiknya  dimana  implementator  mengutamakan  kepentingan masyarakat yang memilihnya dalam Pilkades yang terpilih, padahal secara politik bahwa pembangunan yang undemocratic menuju democratizing state.

## Tipe Manfaat Kebijakan
Ada  beberapa  manfaat  kebijakan  yang  dapat  mendorong  tercapainya  tujuan  dari  implementasi kebijakan Dana Desa dalam setiap prosesnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  dimana  tertulis  pada  pasal  19  ayat  1  dan  2  dimana  Dana  Desa  digunakan  untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dan dijelaskan pada pasal 2 bahwa Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  (empowerment  society),  malah  yang  terjadi sebaliknya powerfull sebagai data temuan penulis di lapangan.
Pada tahapan sektor sosial bahwa segi negatif program BLT-DD  kurang berdampak pada pembangunan sosial dimana BLT yang harusnya diberikan pada masyarakat tidak mampu justru diterima oleh masyarakat yang  cukup  mampu  sebut  saja  salah  satu  pejabat  LPMD  (Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Desa), mantan Sekretaris Desa, sehingga salah satu warga kaya yang menurut observasi penulis turut menerima BLT.

## Derajat Perubahan
Derajat perubahan menurut Mulyadi (2016:26) berpendapat bahwa implementasi suatu kebijakan pada  dasarnya  adalah  suatu  perubahan  atau  transformasi  yang  bersifat  multiorganisasi,  dimana perubahan  yang  diterapkan  melalui  strategi  implementasi  kebijakan  ini  mengaitkan  berbagai  lapisan masyarakat. Sebagaimana kebijakan dirancang untuk menciptakan perubahan terhadap lingkungan dan individu atau sekelompok orang yang menjadi sasaran. faktor penentu  tranformasi infrastruktur dan sosial penulis mewawancarai mantan Sekretaris Desa yaitu ibu Hicca Simatupang (HS) yang mempunyai usulan yang erat menjadi gebrakan di Desa Parbubu II. Segi negatif oleh masyarakat tertentu yang sepemikiran dengan  kepala  desa    serta  belum  berjalan  optimal/maksimum  dari  pemerintahan  desa  Parbubu  II, dikarenakan  belum  meratanya  kepuasan  perubahan  yang  dirasakan  belum  menjangkau  secara menyeluruh/holistik bagi masyarakat Desa Parbubu II.

## Letak Pengambilan Keputusan
Menurut  Dwiyanto  (2003)    dikutip  dari  Suharto  (2020:178)  bependapat  menyebutkan  bahwa implementor  menjadi  satu  dimensi  yang  strategis  dalam  menilai  keberhasilan  pengambilan  keputusan kebijakan  publik,  karena  semakin  tinggi  kepedulian  pemerintah  terhadap  good  goverment,  maka  akan berpengaruh  positif  terhadap  pelaksana  program.  Oleh  karena  itu,  pengambil  keputusan  dalam  suatu kebijakan  memegang  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Namun  dari  segi  negatif bahwa  dalam  pelaksanaannya  belum  terdapat  komitmen  bersama  yang  konsisten  secara keseluruhan/holistik untuk masyarakat diamanatkan oleh Undang-Undang.

## Pelaksana Program
Menurut Jones (1977) menyatakan bahwa eksekutor adalah sepenuhnya pelaksana di lapangan. Secara detail  Hoogewerf (1983:157-161) menyatakan bahwa salah   satu unsur penting yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik ialah adanya unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  dari  proses  implementasi kebijakan publik.
Selama  dilapangan  penulis  acapkali  masih  belum  diketahui  oleh  masyarakat  secara menyeluruh/holistik  bekaitan  perbedaan  DD  dan  ADD.  akibat  kurangnya  terlibatnya  (partisipatif) masyarakat  terhadap  sosialisasi  yang  dilaksanakan  pemerintah  desa.    .  Akan  lebih  baik  keterlibatan implemetor (stakeholder) terhadap sosialisasi Dana Desa berlansung tidak hanya menjangkau kelompok tertentu (interest groups), meskipun belum tentu itu mempunyai hasil yang maksimum.
Implentasi  Dana  Desa  sebagai  poin  kedua  yang  mendasari  atas  ketidaksinkronan  antar  argumentasi pelaksana  program  dengan  implementasi  di  lapangan  meskipun  dalam  waktu  tertentu  berjalan  secara efisien. Dimana pelaksana program merasa kinerjanya sudah baik. Sementara itu, segi negatif kelompok sasaran  atau  masyarakat  program  merasa  kinerja  pelaksana  program  belum  memuaskan  khususnya terkait  pengadaan  BLT  karena  sebagian  kurang  tepat  sasaran.  Hal  ini  diperkuat  oleh  penulis  yang
menemukan bahwa masih ada warga yang tidak bisa membedakan antara Dana  Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut faktor sebagai perwujudan dari kurangnya sosialisasi berkaitan program Dana Desa (DD).

## Sumber Daya yang Tersedia
Satu hal dari poin yang terpenting pada Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hambatan tersendiri dalam  implementasi  Dana  Desa  di  Parbubu  II.    Padahal  pokoknya  menurut  Kartasasmita  (1996:34) berpendapat  bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan  upaya  untuk  menngkatkan  harkat  dan  martabat lapisan  masyarakat  dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan  dan  keterbelakangan.    Begitupun  hambatan/kekurangan  pertama  yakni,  disintegrasi  sosial yang terjadi  berdampak untuk kurang berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Eksistensi perempuan (partisipatif) masih belum dalam pembangunan. padahal jumlah penduduk perempuan  merupakan  kelompok  mayoritas  di  desa  tersebut.  Sehingga  kurang    sesuai  dengan  pokok- pokok/nilainilai  dasar  oleh  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia  sebagaimana  diketahui  bersama  di Prioritas  Pemanfaatan  Dana  Desa  (DD)  Tahun  2022  bahwa  pemerintah  desa  sudah  seharusnya meningkatkan  keterlibatan  perempuan  secara  menyeluruh  dalam  pembangunan  desa,  tetapi  yang didapatkan penulis dari hasil lapangan sepenuhnya masih belum berjalan maksimal.

## Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat
Kekuasaan,  dan  strategi  aktor  yang  terlibat  dikaitkan  dengan  menganut  paham  teori  kelompok “The Govermental Process” yang telah dibaca sebagai temuan penulis, Truman (1951); Kenneth Arrow (1951,1986)  dikutip  dari    Suyanto    (2021:132)  menyatakan  bahwa  interaksi  antara  kelompok-kelompok (approachment groups) adalah kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengaikan  baik  secara  formal  maupun  informal  ke  dalam  kelompok  kepentingan  (interest  groups)  yang dapat  mengajukan  dan  memaksakan  kepentingan-kepentingannya  kepada  pemerintah  dan  ini  adalah upaya  untuk  menjelaskan  pengambilan  perilaku  kelompok  (groups  behaviour  taking)  sebagai  titik  awal pekerjaan yang dilakukan dalam ekonomi politik (political economy).
Menumbuhkan  profesionalisme  pemangku  kepentingan  (stakeholder)  implementasi  kebijakan Dana Desa (DD) terlalu sulit berjalan diakibatkan konflik antar kelompok/kelompok yang bersekutu dengan kepala desa kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat  guna memperlancar jalannya  pelaksanaan  suatu  implementasi  kebijakan.  Dipengaruhinya  kebijakan  yang  kekuasannya dipunyai  oleh  kepentingan  kelompok  tertentu  untuk  mempengaruhi  dengan  terpaksa  kepentingan- kepentingan individu-individu. Sehingga hal ini berlangsung sebuah perangkap kepentingan (political trap) menjadikan  seorang  tokoh  masyarakat  di  kelompok-kelompok  tertentu  sebagai  tameng    yang  dianggap oleh  penulis  terlibat  dalam  mengkontrolkan  implementor  (stakeholder).  Hal    ini  diakibatkan  rendahnya upaya masyarakat untuk monitoring seluruh  kebijakan formal atau informal yang dilaksanakan oleh Kepala Desa di desa Parbubu II.

## Karakteristik Lembaga dan Penguasa (Rejim)
Sesuatu konsekuensi rasional dari karakteristik Lembaga dan Penguasa (Rejim). Terjadinya tujuan ideal yang  yang dari kurang berjalannya implementasi kebijakan Dana desa berdasarkan temuan seperti Pertama,  adanya  pejabat  desa  yang  merangkap  beberapa  jabatan,  yakni  sekretaris  desa  yang  juga merangkap sebagai KASI (Kesejahteraan & Pelayanan)  dan Kepala Dusun/Kadus (I,II,III). Kedua, ketika TPK  (Tim  Pelaksana  Kegiatan)  menyetorkan  nama  warga  yang  layak  menerima  BLT  pemerintah  desa justru tidak melakukan pengecekan sehingga banyak berlangsungnya BLT yang salah sasaran dan justru dinikmati  oleh  masyarakat  yang  sebenarnya  tidak  membutuhkan  secara  penghasilan    financial.  Ketiga, website desa Parbubu II yang tidak dikelola dengan baik, dikarenakan laman website sepenuhnya masih jauh  dari  informasi  yang  “up  to  date”.  Berdasarkan  Contractor  dan  Eisenberg  (1990)  dalam  Mulyadi berpendapat (2016:189) mengkomunikasikan bahwa sifat media internet dapat disesuaikan dengan sifat- sifat pekerjaan dalam organisasi (pemerintahan Desa Parbubu II).  Keempat, kinerja pemerintahan desa terbilang  kurang  produktif  karena  di  empat  bulan  pertama  tahun  2022  baru  program  BLT  yang  sudah terlaksana sementara program lain macam ketahanan pangan dan fisik belum terealisasi.

## Kepatuhan dan Daya Tanggap
Kepatuhan  dan  Daya  Tanggap  yang  merupakan  kebijakan  yang  belum  berjalan  maksimal, dikarenakan  terdapat  ada  dalam  “zona  ketidakacuhan”  (Zone  of  Indifference)  para  administrator (stakeholder).  Dalam  hal  inilah  disposisi/kecenderungan-kecenderungan  menjadi  pemicu  hambatan
terhadap implementasi. Oleh karena itu, kepatuhan implementator cenderung rendah karena ada pejabat desa  yang  justru  secara  sadar  menjadi  penerima  BLT  ketika  masih  ada  warga  lain  yang  lebih  layak menerimanya.

## KESIMPULAN
Dalam  pemahaman mengimplementasikan kebijakan Dana Desa (DD) Beberapa nilai-nilai (values) yang sudah dipelajari bagi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa (DD)  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  (DD)  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (APBN) .Keterjangkauan komunikasi (networking) antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat berjalan  kurang  baik  sehingga  implementasi Dana  Desa  berjalan  kurang  maksimal.  Implementasi  Dana Desa di Desa Parbubu II pada tahun 2022 belum optimal. Dimana berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pembangunan di Desa Parbubu II kurang merata.
Atas  dasar  ini  daya  tanggap  pelaksana  kurang  baik  (implementor)  sehingga    demikian  bola pembangunan yang dijalankan oleh  kepala desa yang menyatakan bahwa penentuan Kelompok Penerima Manfaat  (KPM)  ditetapkan  lewat  musyawarah    belum  sepenuhnya  berjalan  maksimum.  Kepala  Desa mengutamakan orang-orang atau kelompok pro-pemerintah (interest groups and groups behaviour taking) sebagai  penerima  BLT,  mengakibatkan  kelompok  tertentu  menjadi  ketidakberdayaan  (powerlessness). Oleh  karena  itu,  hasil  Musrenbang  program  ketahanan  pangan  di  Desa  Parbubu  II    berfokus  pada pembangunan infrastruktur pertanian masih belum terjangkau secara merata.

## Saran
Terdapat secara lebih ilmiah kajian saran sebagai menjangkau arah yang terjauh seperti BUMDES merupakan instrumen penting untuk memajukan sebuah desa. Maka karena itu, pemerintah desa Parbubu II  sudah  sepatutnya  merealisasikan  pembangunan  BUMDES  dari  priotitas  maupun  membawa  angin perubahan  (wind  of  change)  yang  segar  yang  menjangkau  sektroral  pertanian  dalam  meningkat kesejahteraan bagi masyarakat desa Parbubu II.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Edition. Mass: Duxbury Press. Effendi, Bachtiar. (2002). Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset. Grindle, Marilee S. (1980). Development and Social Welfar e. Indonesia’s Experiences Under New Order.
Leiden: KITLV Press.
Hayat. (2017). Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing. Hoogerwerf. (1983). Ilmu Pemerintahan, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta. Jones, Charles O. (1977). An Introduction to the Study of Public Policy 2nd Jakarta: Gramedia Kartasasmita, Ginanjar .(1996). Kebijakan dan Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Administrasi. Malang:
UB Press.
Mulyadi, Dedy. (2016). Administrasi Publik dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta.
Palulungan, Lusia dan Ramli, Muhammad Taufan. (2020). Mengubah Kebijakan Publik Di Desa. Makassar:
Yayasan baKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia).
Santoso,  Purwo  dan  Tapiheru,  Joash.  (2010).  Analisis  Kebijakan  Publik,  Program  Studi  Ilmu  Politik. Yogyakarta:Research Center for Politics and Government (POLGOV)
Subarsono, A.G. (2010). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, B. (1984). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. (2020).Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Sosial). Bandung:
Alfabeta.
Sukristyanto, Agus dan Suyanto, Bagong. (2021). Pembangunan Dan Birokrasi. Jakarta: KENCANA. Truman, David B. (1951). Governmental Process.New York, Knopf.
Wahab.  Abdul.  (2012).  Analisis  Kebijakan  (Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan  Model-Model  Implementasi Kebijakan Publik). Jakarta: Bumi Aksara.
William  dan  Dunn.  (1999).  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik dan Proses Edisi Revisi. Jakarta: Media Pressindo. Aras,  Arsal.  (2018).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Mamuju  Tengah,  An
Analysis On The Implementation Of Village Fund PolicyIn Central Mamuju
Regency. Jurnal Tesis   Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Hal 97-101.
Prasojo,  Rizky  Akbar.  2015.  Peran  Pemerintah-Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  (Studi  di  Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  Muhhammadiyah Sidoarjo.