Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## PENGATURAN TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN BALIKPAPAN
Susilo Handoyo, Supriadi Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email : susilo@uniba-bpn.ac.id

## ABSTRAK
Kasus  kapal  yang sebenarnya tidak laik laut namun mempunyai  Surat Persetujuan Berlayar adalah kasus lama  yang  sering  terjadi  berulang-ulang  di  Indonesia  dan  menjadi  suatu  fenomena  yang  dianggap  biasa. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggung jawab dalam  kepelabuhanan, sebab salah satu persoalan  terbesar dalam kecelakaan kapal  dalam  pelayaran  adalah  persoalan  kemampuan  dan  keahlian  seseorang  menjalankan  tugas kesyahbandarannya baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam pelabuhan serta dalam melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan  maupun  pelayaran  itu  sendiri.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan penelitian  hukum  normatif  yang  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Penelitian  hukum  normatif,  penelitian  yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Keabsahan (legitimasi) Surat Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan  oleh  Syahbandar  Perikanan  di  Pelabuhan  Belawan,  bahwa  khusus penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kapal  ikan  yang  diterbitkan  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan Perikanan  adalah  sah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  dan  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013, tetapi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sangatlah  bertentangan,  dan  bertentangan dengan azas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting) .
Kata Kunci : Penerbitan Surat Persetujuan; Kapal Nelayan; Pelabuhan.

## ABSTRACT
The case of a ship that is actually not seaworthy but has a Sailing Approval Letter is an old case that  often  occurs  repeatedly  in  Indonesia  and  has  become  a  phenomenon  that  is  considered normal.  The  importance  of  safety  and  security  issues  as  well  as  overall  activities  in  sea transportation shipping is the responsibility in the port, because one of the biggest problems in ship  accidents  in  shipping  is  the  issue  of  the  ability  and  expertise  of  a  person  to  carry  out  his syahbandar duties both in carrying out all tasks in the port and in carrying out cooperation or relationships.  with  other  business  entities  in  charge  of  supervising  the  shipping  and  shipping itself. The research approach used is a normative legal research approach which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. Normative legal research, research that focuses on positive legal norms in the form of laws
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
and  regulations.  The  validity  (legitimacy)  of  the  Sailing  Approval  Letter  issued  by  the  Fishery Syahbandar at the Port of Belawan, that specifically the issuance of the Sailing Approval Letter (SPB)  for  fishing  vessels  issued  by  the  Syahbandar  at  the  Fishery  Port  is  legal  based  on  Law Number  45  of  2009  and  the  Regulation  of  the  Minister  of  Maritime  Affairs  and  Fisheries  No. 3/PERMEN-KP/2013,  but  in  terms  of  Law  Number  12  of  2011  concerning  the  Formation  of Legislations,  it  is  very  contradictory,  and  contrary  to  the  legal  principles  of  forming  laws  and regulations (legal drafting).
Keywords: Issuance of Approval Letter; fishing boats; Port.

## I.  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fungsi  kapal  sangat  besar  terhadap  pengangkutan  barang  maupun  penumpang khususnya  untuk  pelayaran  di  Nusantara  dan  juga  untuk  pelayaran  penyeberangan,  seperti kapal  fery  untuk  memperlancar  angkutan  orang  dan  kendaraan  bermotor  untuk  banyak  kota dipesisir  pantaimembuat  transit  langsung  dengan  biaya  yang  relatif  kecil,  juga  kapal  perintis yang  berfungsi  mengangkut  penumpang  dan  barang  untuk  daerah-daerah  terisolasi  dimana daerah  tersebut  kurang  mempunyai  nilai  bisnis  sehingga  para  pengusaha  pelayaran  enggan kapalnya  memasuki  daerah  terisolasi  tersebut,  selain  itu  Indonesia  juga  menyelenggarakan pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat adalah pelayaran antarpulau dengan menggunakan perahu motor,  kapal  Pinisi  (kapal  layar)  dan  kapal layar  motor  berbendera  Indonesia  dengan  ukuran tertentu  dan  memiliki  pengelolaan  yang  bersifat  kekeluargaan.  Pelayaran  rakyat  masih menjadi  sarana  angkutan  penting  untukmendistribusikan  barang  untuk  daerah  kepulauan, karena  kapal  pelayaran  rakyat  dapat  melayani  pelayaran  ke  daerah  yang  tidak  dapat  dilayani oleh  kapal  konvensional.  Pelayaran  rakyat  sangat  sesuai  untuk  angkutan  dengan  permintaan (demand) yang  kecil  atau  pada  angkutan pedalaman  untuk memenuhi  kebutuhan masyarakat di daerah aliran sungai. 1
Mengingat  fungsi  kapal  tersebut  sangat  besar  terhadap  pengangkutan  barang  maupun penumpang  khususnya  untuk  pelayaran  di  Nusantara  dan  juga  untuk  pelayaran penyeberangan,  seperti  kapal  fery  untuk  memperlancar  angkutan  orang  dan  kendaraan bermotor  untuk  banyak  kota  dipesisir  pantaimembuat  transit  langsung  dengan  biaya  yang relatif  kecil,  juga  kapal  perintis  yang  berfungsi  mengangkut  penumpang  dan  barang  untuk daerah-daerah terisolasi dimana daerah tersebut kurang mempunyai nilai bisnis sehingga para pengusaha  pelayaran  enggan  kapalnya  memasuki  daerah  terisolasi  tersebut,  selain  itu Indonesia  juga  menyelenggarakan  pelayaran  rakyat.  Pelayaran  rakyat  adalah  pelayaran antarpulau  dengan  menggunakan  perahu  motor,  kapal  Pinisi  (kapal  layar)  dan  kapal  layar motor  berbendera  Indonesia  dengan  ukuran  tertentu  dan  memiliki  pengelolaan  yang  bersifat kekeluargaan. Pelayaran rakyat masih menjadi sarana angkutan penting
1 Bambang Susantono, Transportasi  & Investasi: Tantangan Dan Perspektif Multidimensi (Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm 150.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
untukmendistribusikan  barang  untuk  daerah  kepulauan,  karena  kapal  pelayaran  rakyat  dapat melayani  pelayaran  ke  daerah  yang  tidak  dapat  dilayani  oleh  kapal  konvensional.  Pelayaran rakyat  sangat  sesuai  untuk  angkutan  dengan  permintaan (demand) yang  kecil  atau  pada angkutan pedalaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah aliran sungai. 2 Sesuai  dengan  Pasal  219  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran, untuk  melakukan  kegiatan  pelayaran  setiap  angkutan  laut  (kapal)  memerlukan  Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB)  yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun  berlabuh.Agar  dapat  memperoleh  SPB,  maka  kapal  yang  akan  berlayar  harus memenuhi  beberapa  persyaratan,  seperti  syarat  kelaiklautan  kapal.  Setiap  Surat  Persetujuan Berlayar  dapat  di  berikan  oleh  seorang  syahbandar  kepada  pengguna  atau  pemilik  kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal  117  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  di atas dan ketentuan ketentuan lainnya. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  angkutan  laut  (kapal)  dalam  konstruksi  dan kelengkapan  kapal  agar  syahbandar  dapat  mengeluarkan  surat-surat  ataudokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.Tugas dan fungsi syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 17  Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa syahbandar  melaksanakan  fungsi  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  yang  mencakup pelaksanaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan,  dan  perlindungan  lingkungan  maritim  di  pelabuhan.  Sekalipun  telah  ada peraturan  yang  mengatur  tentang  peran  seorang  syahbandar  dalam  mengeluarkan  surat persetujuan  berlayar,  tidak  jarang  juga  ditemui  beberapa  kecelakaan  transportasi  laut  yang disebabkan oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya, yaitu dengan memberikan ijin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji kelas oleh Biro Klasifikas Indonesia.
Kasus  kapal  yang  sebenarnya  tidak  laik  laut  namun  mempunyai  Surat  Persetujuan Berlayar adalah kasus lama yang sering terjadi berulang-ulang di Indonesia dan menjadi suatu fenomena  yang  dianggap  biasa.  Pentingnya  masalah  keselamatan  dan  keamanan  serta keseluruhan  kegiatan  dalam  pelayaran  angkutan  laut  merupakan  tanggung  jawab  dalam kepelabuhanan,  sebab  salah  satu  persoalan  terbesar  dalam  kecelakaan  kapal  dalam  pelayaran adalah  persoalan  kemampuan  dan  keahlian  seseorang  menjalankan  tugas  kesyahbandarannya baik  dalam  melaksanakan  keseluruhan  tugas  dalam  pelabuhan  serta  dalam  melakukan kerjasama  ataupun  hubungan  dengan  badan  usaha  lain  yang  bertugas  untuk  melakukan pengawasan  dalam  perkapalan  maupun  pelayaran  itu  sendiri.Tugas  dan  tanggung  jawab seorang  syahbandar  sangatlah  penting  dalam  memberikan  surat  kelaiklautan  kapal,  ijin berlayar,  keselamatan  dan  keamanan,  serta  seluruh  kegiatan  pelayaran  angkutan  laut  di perairan laut Kota Balikpapan.
2 Bambang  Susantono.  Transportasi  dan  Investasi  Tantangan  dan  Perspektif  Multidimensi,  2013,  Jakarta, hlm. 150.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Selain  kapal-kapal  pengangkutan  tersebut  di  atas,  terdapat  pula  kapal-kapal  bangunan tradisional  yang  digunakan  sebagai  kapal  penangkap  ikan,  yang  digunakan  oleh  masyarakat nelayan  di  wilayah  pesisir  pantai  seluruh  Indonesia,  seperti  di  wilayah  pesisir  pantai Balikpapan  Kalimantan  Timur.  Sama  halnya  dengan  masyarakat  nelayan  di  pesisir  pantai lainnya,  kapal-kapal  yang  dibangun  secara  tradisional  digunakan  sebagai  kapal  penangkap ikan  dan  terhadap  kapal-kapal  tersebut  juga  dilakukan  pengawasan  sebagaimana  dilakukan terhadap  kapal-kapal  pengangkutan  tersebut  di  atas,  yang  pengawasannya  dilakukan  oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini dilaksanakan oleh Syahbandar, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar Balikpapan.
Pengawasan  terhadap  kapal  penangkap  ikandalam  rangka  penerbitan  surat  persetujuan berlayardahulu  disebut  surat  ijin  berlayar  (SIB),  Syahbandar,  dalam  hal  ini  Syahbandar  di Pelabuhan  Belawan,  dilaksanakan  dengan  cara  pemeriksaan  fisik  dan  dokumen  kapal  ikan yang  dimulai  dari  pemeriksaan  Surat  Ukur,  Surat  Tanda  Kebangsaan  Kapal,  Sertifikat Keselamatan  Kapal  Penangkap  Ikan,  Surat  Ijin  Penangkapan  Ikan  (SPI)  dan  Ijin  Usaha Perikanan  (IUP)  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Perikanan  Provinsi,  kemudian  melakukan pemeriksaan  kompetensi  nakhoda/juragan  kapal  ikan  dan  kepala  kamar  mesin,  baru diterbitkan  surat  persetujuan  berlayar  kapal  ikan  yang  akan  melaut  setelah  terpenuhinya ketentuanketentuan  yang  ditetapkan.  Dalam  hal  keselamatan  kapal  ikanyang  bersifat komersial, International  Maritime  Organization (IMO)  membuat  suatu  aturan  atau  konvensi untuk  keselamatan  kapal  penangkap  ikan  komersial,  dikarenakan  kegiatan  penangkapan  ikan merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  paling  berbahaya  dengan  angka  kematian  yang  tinggi. Menurut  data  yang  diberikan  oleh  peneliti  terdahulu,  kecelakaan  pada  kapal  ikan  di  laut merupakan  jumlah  terbanyak  dibandingkan  dengan  jenis  kapal  lainnya.  Oleh  karena  itu pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  IMO  memberi  rekomendasi  keselamatan  kapal  ikan komersial  dengan  menyelenggarakan  konvensi  Internasional  Torremolinos  tahun  1977, dengan  tujuan  untuk  membuat aturan  yang  seragam  bagi  kapal  penangkapan  ikan.  Konvensi Torremolinos  yakni  rezim  keselamatan  kapal  penangkap  ikan  berukuran  24  meter  atau lebih.Konvensi  ini  menekankan  pada  standar  konstruksi  dan  perlengkapan  terkait  dengan keselamatan  sebagaimana  konvensi Safety  of  Life  at  Sea (SOLAS).  Namun  di  Indonesia sendiri, konvensi torremolinosbelum diterapkan karena bila dilihat kondisi geografis Indonesia masih termasuk daerah perairan yang pada awalnya pemberian Surat Izin Berlayar (SIB) kapal perikanan  dapat  diterbitkan  oleh  syahbandar  dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut setelah melalui beberapa proses persyaratan yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap  yang  didelegasikan  kepada Kantor Pelabuhan Perikanan di Indonesia untuk menerbitkan Lembar Laik Operasional (LLO) sebelum  kapal  ikan  berlayar  dengan  surat  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan,  Direktur Jenderal
Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : 125/PSDKP/1.4/V/2003  tertanggal  Jakarta,  12  Mei  2003  perihal  Pemberian  SIB  kapal perikanan  yang  ditujukan  kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan  laut  yang  isinya  meminta agar  bersinergi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  serta  tidak  terjadi kesimpangsiuran  pelaksanaan  di  lapangan  yang  dapat  mempengaruhi  keberangkatan  kapal- kapal  ikan  untuk  melakukan  operasinya,  maka  diharapkan  bantuannya  untuk  menyampaikan
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
kepada  para  syahbandar  di  tiap  pelabuhan  yang  digunakan  juga  sebagai  Pelabuhan Pangkalan/kegiatan  kapal  perikanan  untuk  memberikan  SIB  bagi  kapal  perikanan  setelah terlebih dahulu ada Lembar Laik Operasional.
Dalam  melaksanakan  pengawasan  keselamatan  pelayaran  tersebut,  dilakukan  dengan cara  pemeriksaan  Nautis,  Teknis  dan  Radio  sertamelakukan  pengujian-pengujian  terhadap seluruh  persyaratan  keselamatan  kapal  dalam  rangka  penerbitan  sertifikat  kapal gunaterpenuhinya  aspek  kelaiklautan  kapal,  dimana  kelaiklautan  kapal  itu  sendiri  adalah keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal,  pencegahan  pencemaran perairan  dari  kapal,  pengawakan,  garis  muat,  pemuatan,  kesejahteraan  awak  kapal  dan kesehatan  penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  kapal  untuk  berlayar diperairan  tertentu.  Salah  satu  aspek  kelaiklautan  kapal  tersebut  adalah  keselamatan  kapal. Keselamatan  kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  material,  konstruksi, bangunan  permesinan  dan  pelistrikan,  stabilitas,  tata  susunan  serta  perlengkapan  termasuk perlengkapan  alat  penolong  dan  radio,  elektronik  kapal,  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat setelah  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  oleh  Surveyor  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh Marine Inspector.
Pengawasan  selanjutnya  terhadap  kapal  dilaksanakan  oleh  Syahbandar  setelah terpenuhinya aspek-aspek kelaiklautan kapal dalam hal ini dituangkan dalam bentuk sertifikat- sertifikat  yang  ditetapkan  oleh  aturan-aturan  nasional  maupun  aturan-aturan  internasional berupa  konvensi-konvensi  yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia,  dan pengawasan  selanjutnya  yaitu  pengawasan  laik  layar  dimana  pengawasan  tersebut  dilakukan oleh  Syahbandar  terhadap  kapal  yang  akan  berlayar  meninggalkan  pelabuhan  untuk memastikan  bahwa  kapal,  awak  kapal  dan  muatannya  secara  teknis-administratif  telah memenuhi  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  serta  perlindungan  lingkungan maritim.
Selanjutnya  pengawasan  kapal-kapal  tidak  hanya  dilakukan  pada  kapal-kapal  laut tersebut di atas, juga dilakukan terhadap kapal penangkap ikan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB)  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Syahbandar.  Pengawasan  yang dilakukan  dengan  cara  pemeriksaan  fisik  dan  dokumen  kapal  ikan  yang  dimulai  dari pemeriksaan  Surat  Ukur,  Surat  Tanda  Kebangsaan  Kapal,  Sertifikat  Keselamatan  Kapal Penangkap  Ikan,  Surat  Ijin  Penangkapan  Ikan  (SPI)  dan  Ijin  Usaha  Perikanan  (IUP)  yang diterbitkan  oleh  Dinas  Perikanan  Propinsi,  kemudian  melakukan  pemeriksaan  kompetensi nakhoda/juragan  kapal  ikan  dan  kepala  kamar  mesin,  baru  diterbitkan  surat  persetujuan berlayar  kapal  ikan  yang  akan  melaut  setelah  terpenuhinya  ketentuan-ketentuan  yang ditetapkan. Dalam hal ini Syahbandar menentukan daerah pelayaran kapal ikan sesuai dengan kondisi  fisik  kapal  sewaktu  melaksanakan  survey  pemeriksaan  fisik  kapal  dalam  rangka penerbitan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan sebagaimana kapal niaga lainnya.
Dalam  hal  penerbitan  surat  persetujuan  berlayar  kapal  ikan  daerah  pelayarannya ditetapkan  sesuai  sertifikat  kelaikan  dan  pengawakan  kapalpenangkap  ikan  dengan  tujuan kelaut  dan  sejauh  kompetensi  ijazah  nakhoda/KKM  miliki,  pihak  Syahbandar  (Syahbandar
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Belawan) sendiri tetap membatasi daerah pelayaran untuk menjamin keselamatan kapal, awak kapal, kerugian harta benda, jiwa dan pencemaran kapal laut.
Dalam  memorandum  kesepahaman  tersebut  para  pihak  sepakat  untuk  memberikan kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  persetujuan  berlayar  yang  dikenal  sebagai  Surat  Ijin Berlayar (SIB) bagi kapal penangkap ikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan  perikanan.  Akan  tetapi,  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  dalam  menerbitkan Surat  Ijin  Berlayar  kapal  penangkap  ikan  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  pemeriksaan bagi  pemenuhan  persyaratan  kelaiklautan  kapal,  karena  pemeriksaan  bagi  pemenuhan persyaratan  kelaiklautan  kapal  adalah  merupakan  kewenangan  Departemen  Perhubungan dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  yang  diberikan  kepada  Syahbandar  di seluruh pelabuhan di Indonesia sebagai unit pelaksana teknis di bidang keselamatan pelayaran termasuk kapal penangkap ikan tersebut. Syahbandar di pelabuhan perikanan sendiri diangkat oleh  Menteri  Kelautan  danPerikanan  setelah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan kesyahbandaran  yang  diselenggarakan  oleh  Departemen  Perhubungan  serta  telah  mendapat otoritas dari Menteri Perhubungan.
Secara historis, pengawasan keselamatan pelayaran di Negara Republik Indonesia telah dilakukan  sejak  zaman  pemerintah  Hindia  Belanda  tepatnya  pada  tahun  1925  dengan diterbitkannya  Peraturan  Bandar  1925  yang  menerangkan  tentang  Syahbandar.  Syahbandar yaitu  pejabat  Syahbandar  atau  pejabat  Syahbandar  muda  yang  mempunyai  tugas  untuk menerapkan  dan  menegakkan  serta  mengawasi,  dan  ditaatinya  Peraturan  Bandar,  untuk menjamin  keselamatan  pelayaran.  Kewenangan  Syahbandar  didalam  aturan  tersebut berwenang menentukan tempat berlabuh bagi kapal-kapal, memberi izin olah gerak kapal dan menerbitkan surat persetujuan berlayar (Pasal 8 ayat 3 Peraturan Bandar 1925).
Selanjutnya  pengawasan  kapal-kapal  sesuai  dengan Scheepen  Ordonantie (SO)  dan Scheepen  Verordening (SV)  tahun  1935  yang  diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia menjadi peraturan pengawasan kapal-kapal tahun 1935, menyebutkan istilah Syahbandardalam  Pasal  3  Peraturan-peraturan  Keselamatan  Pelayaran,  Syahbandar- Syahbandar ahli adalah pengawas-pengawas keselamatan kapal-kapal ditempat kedudukannya. Syahbandar  sendiri  dalam  melaksanakan  pengawasan  keselamatan  pelayarannya  melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dalam rangka menerbitkan sertifikat kesempurnaan dan  sertifikat  keselamatan,  dimana  setiap  kapal  yang  berlayar  ke  perairan  luar,  harus dilengkapi  dengan  sertifikat  kesempurnaan  yang  berlaku  yang  diberikan  oleh  atau atas  nama Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  dalam  hal  ini  adalah  Syahbandar.  Kemudian  setelah Negara  Indonesia  merdeka  dengan  kurun  waktu  yang  begitu  lama,  akhirnya  pengawasan keselamatan pelayaran ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang  Pelayaran  Pasal  40yang  berbunyi:  “Setiap  kapal  yang  memasuki  pelabuhan  dan selama  berada  di  pelabuhan  wajib  mematuhi  peraturan-peraturan  untuk  menjaga  ketertiban dan  kelancaran  lalu  lintas  kapal  di  pelabuhan,  yang  pengawasannya  dilakukan  oleh Syahbandar”,kemudian  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  seperti  yang  telah  dijelaskan  tersebut  diatas.Selanjutnya  diterbitkan  pula peraturan  kapal  non  konvensi  berbendera  Indonesia  ( non    convention  vessel  standard Indonesian  flagged  atau  NCVS )  yang  diberlakukan  pada tahun  2012  sebagai  petunjuk  teknis
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
pengawasan  keselamatan  kapal  terhadap  yang  berlayar  didalam  negeri  atau  kapal-kapal  non konvensi yang berlaku pula bagi kapal-kapal penangkap ikan (kapal nelayan).
Secara  historis,  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan,  yang  pada  intinya  mengatur  tentang  perikanan,  sumber  daya  ikan,  lingkungan sumber  daya  ikan,  ikan,  penangkapan  ikan,  pembudidayaan  ikan,  pengelolaan  perikanan, konservasisumber daya ikan, dan lain sebagainya  yang diatur dalam Bab I  Ketentuan Umum Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tersebut  di  atas.  Istilah  Syahbandar  di Pelabuhan  Perikanan  tidak  ada  dijelaskan  di  dalam  ketentuan  umum  dari  undang-undang tersebut,  tetapi  di  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  menyebutkan  istilah  Syahbandar  di  Pelabuhan Perikanan.  Sebagaimana  Pasal  42  ayat  (1)  berbunyi:  “Dalam  rangka  keselamatan  pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan”. Kemudian pada ayat (2) berbunyi: “Setiap kapal perikanan  yang  akan  berlayar  dari  pelabuhan  perikanan  wajib  memiliki  surat  izin  berlayar kapal  perikanan  yang  dikeluarkan  oleh  syahbandar”  dan  ayat  (4)  berbunyi:  “Syahbandar  di pelabuhan  perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diangkat  oleh  Menteri”.  Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan (Pasal 1 angka 24 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).
Terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  Republik  Indonesia  31  Tahun  2004  tentang Perikanan tersebut,terhadap  undang-undang  tersebut  kemudian  dilakukan  revisi  yaitu  dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.Di  dalam  Ketentuan  Umum  dari  Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009,  tidak  ada  menyebutkan  istilah  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan. Namun  di  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  ada  menyebutkan  istilah  syahbandar  di  pelabuhan perikanan,  yang  salah  satunya  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam  menerbitkan  Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB)  dahulu  bernama  Surat  Izin  Berlayar  (SIB)  kapal  perikanan  dan tidak  mengatur  tentang  keselamatan  pelayaran  kapal  perikanan.  Akan  tetapi,  di  dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN- KP/2013  tentang  Kesyahbandaran  di  Pelabuhan  Perikanan,  menjelaskan tentang  keselamatan pelayaran walaupun yang dimaksud hanya untuk keselamatan pelayaran kapal perikanan.Oleh karena itu, antara undang-undang perikanan dengan peraturan di bawahnya (peraturan menteri kelautan  dan  perikanan)  adalah  bertentangan  dengan  hierarki  perundang-undangan  di Indonesia.
Pentingnya  Surat  Persetujuan  Berlayar  secara  khusus  diatur  dalam  UndangUndang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Sekalipun  telah  ada  peraturan  yang  mengatur tentang  Surat  Persetujuan  Berlayar,  tidak  jarang  juga  dapat  ditemui  beberapa  kecelakaan transportasi  laut  yang  disebabkan  oleh  lalainya  pemberian  ijin  pelayaran.  Masalah keselamatan  dan  keamanan  serta  keseluruhan  kegiatan  dalam  pelayaran  merupakan tanggungjawab  dalam  kepelabuhan.  Salah  satu  persoalan  terbesar  dalam  kecelakaan  kapal dalam  pelayaran  adalah  persoalan  kemampuan  dan  keahlian  seseorang  dalam  menjalankan tugas  kesyahbandarannya  dalam  memberikan  surat  kelaiklautan  kapal,  ijin  berlayar, keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  serta  seluruh  kegiatan  pelayaran  angkutan  laut  di perairan Indonesia.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik sebagai penelitian  yang  berjudul: Pengaturan  tentang  kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  pengaturan  tentang  kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan?
2. Bagaimanakah dengan keabsahan (legitimasi) Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar  di Pelabuhan Perikanan Balikpapan?

## C. Metode dan Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya. 3 penelitian  hukum  normatif,  penelitian  yang  berfokus  pada  norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang-undangan,  proses  pendekatan  secara perundang-undangan  yang  berkaitan  pengaturan  tentang  kompetensi  (kewenangan)  dalam Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal  Ikan  di  Pelabuhan  Perikanan  Balikpapan  dan mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  dengan  keabsahan  (legitimasi)  Surat  Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar  di Pelabuhan Perikanan Balikpapan.

## D. Tinjaun Pustaka

## 1. Konsep Tentang Pelayaran
Hukum  laut  dalam  arti  luas  mencakup  segala  aspek  penggunaan  atau  pemanfaatan  laut  dan sumber-sumber  yang  terdapat  di  lautan.  Dalam  literatur  hukum  di  negara-negara  kontinental seperti  negeri  Belanda,  hukum  laut  umumnya  diartikan  pula  sebagai  hukum  pelayaran  yang terutama berfokus pada pengaturan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut dan hal-hal yang berhubungan  dengan  itu.  Di  negara-negara  yang  menganut  sistem  anglo-saksis  dikenal  istilah hukum  maritim  sebagai  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berfokus  pada  pengangkutan  melalui lautyang  berhubungan  dengan  perdagangan  internasional.  Dapatlah  dikatakan  bahwa  hukum perlayaran atau hukum maritim pada hakekatnya merupakan bagian yang khusus dari hukum laut dalam arti yang luas. 4
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  tentu  harus  pengangkutan  laut  yang  mumpuni.Hal  ini mengingat  pengangkutanlaut  memiliki  peran  penting  dalam  menjembatani  kegiatan perekonomian  dari  satu  pulau  ke  pulau  lainnya.  Pengangkutanlaut  terbagi  menjadi  dua  bagian yakni  keselamatan  pelayaran  dan  perlindungan  lingkungan  maritim.  Keselamatan  pelayaran diantaranya melingkupi sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pelayaran. Perlindungan
3 Johny Ibrahim, Teori dan metedologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: UMM Press 2007, hlm.57
4 Hussyen  Umar,  Hukum  Maritim  dan  Masalah-Masalah  Pelayaran  di  Indoneisa  :  Buku  I,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 9
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
lingkungan maritim diantaranya mencakup mengenai pencemaran perairan yang disebabkan oleh kecelakaan kapal.
Pelayaran  berdasarkan  Pasal  1  butir  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran  adalah  suatu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan, keselamatan  dan  keamanan,  serta  perlindungan  lingkungan  maritim.  Maka,  tidak  heran  jika undang-undang  tersebut  secara  pokok-pokok  memuat  ketentuan-ketentuan  mengenai  berbagai aspek  pelayaran,  yaitu  kenavigasian,  kepelabuhanan,  perkapalan,  angkutan,  kecelakaan  kapal, pencarian  dan  pertolongan (search  and  secure), pencegahan  dan  pencemaran  oleh  kapal, disamping  dimuatnya  ketentuan-ketentuan  megenai  pembinaan,  sumber  daya  manusia, penyidikan dan ketentuan pidana. 5
Pasal  8  ayat  (1).  Penggunaan  kapal  berbendera  Indonesia  oleh  perusahaan  angkutan  laut nasional  tersebut  dimaksudkan  dalam  rangka  pelaksanaan  asas  cabotageuntuk  melindungi kedaulatan (sovereignity) dan  mendukung  perwujudan  Wawasan  Nusantara  serta  memberi kesempatan  berusaha  seluas-luasnya  bagi  perusahaan  angkutan  nasional  untuk  memperoleh pangsa pasar, karena itu kapal asing dilarang mengangkut penumpag dan atau barang antarpulau atau  antarpelabuhan  di  wilayah  laut  teritorial  beserta  perairan  kepulauan  dan  perairan pedalamannya.  Asas cabotage adalah  hak  ntuk  melakukan  pengangkutan  penumpang,  barang, dan  pos  secara  komersial  dari  satu  pelabuhan  ke  pelabuhan  lain  di  dalam  wilayah  kedaulatan Republik Indonesia. 6

## b. Konsep Tentang Kapal
Kapal  adalah  kendaraan  air  dengan  bentuk  jenis  apapun,  yang  digerakkan  dengan  tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya apung dinamis, kendaraan di  permukaan  air,  serta  alat  apung  dan  bangunan  terapung  yang  tidak  berpindah-pindah,  jenis kapal menurut fungsinya adalah:
1. Kapal  Pesiar,  adalah  kapal  yang  dipakai  untuk  pelayaran  pesiar.Penumpang  menaiki kapal  pesiar  untuk  menikmati  waktu  yang  dihabiskandiatas  kapal  yang  dilengkapi fasilitas  penginapan  dan  perlengkapanbagaikan  hotel  berbintang.  Lama  pelayaran pesiar  bisa  berbeda-beda,mulai  dari  beberapa  hari  sampai  sekitar  tiga  bulan  tidak kembalikepelabuhan asal keberangkatan.
2. Kapal  Riset,  adalah  kapal  yangpada  umumnya  digunakan  untuk  riset  dan  penelitian yang berhubungan dengan kelautan. Seperti penelitian gempa bawah laut, pencemaran air laut.
3. Kapal  Penumpangadalah  kapal  yang  digunakan  untuk  angkutan  penumpang.  Untuk meningkatkan  efisiensi  atau  melayani  keperluan  yang  lebih  luas,  kenyamanan  dan kemewahan,kadang kapal diperlukan demi memuaskan para penumpang. Lain dari itu kapal penumpang harus memiliki kemampuan bertahan hidup pada situasi darurat.
4. Kapal  Ro-Ro  adalah  kapal  yang  bisa  memuat  orang  dan  kendaraan  yang  berjalan masuk  sendiri  ke  dalam  kapal  dengan  penggeraknya  sendiri  dan  bisa  keluar  dengan
5 Ibid, 25
6 H.K.  Martono,  Transportasi  di  Perairan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008,  Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
sendiri  juga  sehingga  disebutsebagai  kapal  roll  on–roll  offdisingkat  Ro-Ro,  untuk  itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang menghubungkan kapal dengan dermaga.
5. Kapal Barang ataukapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan kargo dari suatu pelabuhan ke palabuhan lainnya. Ribuan kapal jenis ini menyusuri laut  dan  samudera  dunia  setiap  tahunnya  memuat  barang-barang  perdagangan internasional  dan  nasional.  Kapal  kargo  pada  umumnya  di  desain  khusus  untuk tugasnya.
6. Kapal  Tanker  ialah  kapal  yang  dirancang  untuk  mengangkut  minyak  atau  produk turunannya.  Jenis  utama  kapal  tanker  termasuk  mengangkut  minyak,  LNG,  LPG. Diantara  berbagi  jenis  kapal  tenker  menurut  kapasitas  :  ULCC  (Ultra  large  Crude Carrier)  berkapasitas  500.000  Ton  danVLCC  (VeryLarge  Crude  Carrier)  berkapasitas 300.000  Ton.g.Kapal  Tunda  adalah  kapal  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan manuver/pergerakan,  utamanya  menarik  atau  mendorong  kapal  lainnya  di  pelabuhan, laut  lepas  atau  melalui  sungai  atau terusan.  Kapal  Tunda  memiliki  tenaga  yang  besar bila  dibandingkan  dengan  ukurannya.  Mesin  induk  kapal  tunda  biasanya  berkekuatan antara 750 sampai dengan 300 tenaga kuda ( 500 s/d 2000 kW), tetapi kapal yang lebih besar  (digunakan  di  laut  lepas)  dapat  berkekuatan  25.000  tenaga  kuda  (20.000  kW). Kapal  tunda  memiliki  kemampuan  manever  yang  tinggi,  tergantung  dari  unit penggerak.  Kapal  tunda  dengan  penggerak  konvensional  memiliki  baling-baling  di belakang,  efisien  untuk  menarik  kapal  dari  pelabuhan  ke  pelabuhan  lainnya.  Jenis penggerak  lain  sering  disebut  Schottel  propulsionsystem  (azimuth  thruster/Z-peller) dimana  baling-baling  di  bawah  kapal  dapat  bergerak  3600  atau  sistem  propulsion Vioth-Schneider  yang  menggunakan  semacam  pisau  di  bawah  kapal  yang  dapat membuat kapal berputar 3600.
7. Kapal  Peti  Kemas  (countainer  ship)  adalah  kapal  yang  khusus  digunakan  untuk mengangkut peti kemas.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah 51 tahun 2002 tentang perkapalan, yang dimaksud dengan peti kemas adalah bagian dari alat yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat bersifat permanen dan dapat di pakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih noda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali. Termasuk jenis ini adalah kapal semi peti kemas, yaitu perpaduan antara kapal kargo dan peti kemas.

## II. PEMBAHASAN

## A. Perkembangan Kedudukan Syahbandar di Indonesia
Syahbandar  di  Pelabuhan  bertanggung-jawab  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan pelayaran dan kegiatan lain di pelabuhahan. Syahbandar itu sendiri memiliki sejarah dari segi peraturan,  kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia.  Tugas  Syahbandar  sebagaimana  tertuang dalam  peraturan  sejak jaman  pemerintahan  Hindia  Belanda  hingga  di  keluarkannya  Undang-
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  pelayaran  menggambarkan  kepentingan  Syahbandar dalam pelaksanaan dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. 7

## B. Peran Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Setiap  kapal  yang  akan  berlayar  wajib  memiliki  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang diterbitkan oleh Syahbandar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi syarat adminstratif dan syarat teknis. Pejabat kesyahbandaran melakukan verifikasi/pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal sebelum Surat Persetujuan Berlayar dan melakukan  verifikasi/pemeriksaan  visi  kapal  yang  dinyatakan  dengan  layak  untuk  berlayar. Untuk  mendapatkan  Surat  Persetujuan  Berlayar,  Nahkoda/pemilik  kapal  harus  mengajukan permohonan  kepada  Syahbandar  dengan  melampirkan  dokumen  kelaiklautan  kapal. Syahbandar  dapat  menunda  keberangkatan  kapal  setelah  Surat  Persetujuan  Berlayar diterbitkan  apabila  persyaratan  kelaiklautan,  keamanan  kapal  dan  kondisi  cuaca  dapat membahayakan  keselamatan. Prosedur  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal Perikanan
Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (Port  Clearance) merupakan  suatu  proses pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Syahbandar  terhadap  kapal  yang  akan  berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis  administratif  telah  memenuhi  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  serta perlindungan lingkungan maritim.
C. Pengaturan  tentang  Kompetensi  (Kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan.
1. Kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal  Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pengawasan  terhadap  kapal  penangkap  ikan  dalam  rangka  penerbitan  surat persetujuan  berlayar  dahulu  disebut  surat  ijin  berlayar  (SIB),  Syahbandar,  dalam  hal  ini Syahbandar  di  Pelabuhan  Belawan,  dilaksanakan  dengan  cara  pemeriksaan  fisik  dan dokumen kapal ikan yang dimulai dari pemeriksaan Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal,  Sertifikat  Keselamatan  Kapal  Penangkap  Ikan,  Surat  Ijin  Penangkapan  Ikan  (SPI) dan Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Propinsi, kemudian melakukan pemeriksaan kompetensi nakhoda/juragan kapal ikan dan kepala kamar mesin, baru  diterbitkan  surat  persetujuan  berlayar  kapal  ikan  yang  akan  melaut  setelah terpenuhinya  ketentuanketentuan  yang  ditetapkan.  Dalam  hal  keselamatan  kapal ikanyang bersifat komersial, International Maritime Organization (IMO) membuat suatu aturan atau konvensi  untuk  keselamatan  kapal  penangkap  ikan  komersial,  dikarenakan  kegiatan penangkapan  ikan  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  paling  berbahaya  dengan  angka kematian  yang  tinggi.  Menurut  data  yang  diberikan  oleh  peneliti  terdahulu,  kecelakaan
7 Amiek  Soemarmi,  Untung  Dwi  Hananto,  and  Normalita  Eko  Putri,  “Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang Syahbandar  Dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal  Perikanan,” Diponegoro  Law  Review 5,  no.  3 (2016): hlm 1819-1821.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
pada  kapal  ikan  di  laut  merupakan  jumlah  terbanyak  dibandingkan  dengan  jenis  kapal lainnya.  Oleh  karena  itu  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  IMO  memberi  rekomendasi keselamatan  kapal  ikan  komersial  dengan  menyelenggarakan  konvensi Internasional Torremolinostahun  1977 ,  dengan  tujuan  untuk  membuat  aturan  yang  seragam  bagi  kapal penangkapan ikan. Konvensi Torremolinos yakni rezim keselamatan kapal penangkap ikan berukuran 24 meter atau lebih.
Konvensi  ini  menekankan  pada  standar  konstruksi  dan  perlengkapan  terkait  dengan keselamatan  sebagaimana  konvensi Safety  of  Life  at  Sea  (SOLAS) .  Namun  di  Indonesia sendiri,  konvensi torremolinos belum  diterapkan  karena  bila  dilihat  kondisi  geografis Indonesia  masih  termasuk  daerah  perairan  yang  berada  di  lintang  yang  rendah  (wilayah tropis) yang tingkat bahayanya relatif kecil.
2. Kompetensi  (kewenangan)  dalam  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal  Ikan ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Setelah  melakukan  penelitian  pemberian  Surat  Izin  Berlayar  (SIB)  kapal  perikanan dapat  diterbitkan  oleh  syahbandar  dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  setelah melalui  beberapa  proses  persyaratan  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Kelautan  dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang didelegasikan kepada Kantor  Pelabuhan  Perikanan  di  Indonesia  untuk  menerbitkan  Lembar  Laik  Operasional (LLO)  sebelum  kapal  ikan  berlayar  dengan  surat  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan, Direktur  Jenderal    Pengendalian  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  : 125/PSDKP/1.4/V/2003  tertanggal  Jakarta,  12  Mei  2003  perihal  Pemberian  SIB  kapal perikanan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang isinya meminta agar  bersinergi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  serta  tidak  terjadi kesimpangsiuran pelaksanaan di lapangan yang dapat mempengaruhi keberangkatan kapal- kapal ikan untuk melakukan operasinya,
KEABSAHAN (LEGITIMASI)

## SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR YANG DITERBITKAN OLEH SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN BALIKPAPAN
A. Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Syahbandar  Pelabuhan  Perikanan  Menurut  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  PerubahanAtas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan,  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  adalah  Syahbandar  yang  ditempatkan  secara khusus  di  pelabuhan  perikanan  untuk  pengurusan  administratif  dan  menjalankan  fungsi menjaga  keselamatan  pelayaran.  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  dalam  melaksanakan tugasnya,  berkoordinasi  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Pelabuhan  Perikanan.Tugas dan  wewenang  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  telah  diatur  dalam  Pasal  42  Undang-
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.  Namun,  setelah  ada  perubahan  pertama undang-undang  perikanan,  maka  tugas  dan  wewenang  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan diubah  dan  diatur  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.Dalam  rangka keselamatan  operasional  kapal  perikanan,  ditunjuk  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  yang mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:
1. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
2. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
3. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
4. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
5. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
6. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;
7. Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
8. Mengawasi pemanduan;
9. Mengawasi pengisian bahan bakar;
10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
11. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
12. Memimpin  penanggulangan  pencemaran  dan  pemadaman  kebakaran  di  pelabuhan perikanan;
13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
14. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
15. Menerbitkan Surat Tanda Bukti  Lapor  Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
16. Memeriksa  sertifikat  ikan  hasil  tangkapan.  Tugas  dan  wewenang  Syahbandar  di pelabuhan  perikanan  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dapat langsung begitu saja dilaksanakan.
Secara  teknis,  tugas  dan  wewenang  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  3/PERMEN-KP/2013  tentang  Ke syahbandaran  di  Pelabuhan  Perikanan.  Berikut  ini,  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  bagaimana pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Syahbandar  di  pelabuhan  perikanan  yang  disesuaikan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Balikpapan.

## B. Tanggung Jawab Hukum Syahbandar Dalam Pelayaran
Tanggung  Jawab  Hukum  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  Balikpapan  Terkait dengan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Kapal  Ikan  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh Syahbandar  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  apabila  terjadi  kecelakaan  terhadap  awak kapal  maka  dilakukan  tindakan-tindakan  hukum  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  awak kapal sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Apabila  kecelakaan  kapal  tersebut  mengakibatkan  cedera  permanen yang mengakibatkan awak kapal tidak dapat beraktifitas secara normal, menyebabkan kematian dan lain-lain, diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 menyebutkan:
(1)   Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal.
(2)   Awak  kapal  yang  sakit  atau  cedera  akibat  kecelakaan  sehingga  tidak  dapat  bekerja  atau harus  dirawat,  pengusaha  angkutan  di  perairan  selain  wajib  mempunyai  perawatan  dan pengobatan juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal
(3)   Jika awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan  di  darat,  pengusaha  angkutan  di  perairan  selain  wajib  membiayai  perawatan dan  pengobatan,  juga  wajib  membayar  100%  dari  gaji  minimumnya  setiap  bulan  pada bulan  pertama,  dan  sebesar  80%  dari  gaji  minimumnya  setiap  bulan  berikutnya,  sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.
(4)  Bila  awak  kapal  diturunkan  dan  dirawat  di  luar  negeri,  selain  biaya  perawatan  dan pengobatan, pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  29  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2000 menyebutkan:  Besarnya  ganti  rugi  atas  kehilangan  barang-barang  milik  awak  kapal  akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang  yang  wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.

## C. keabsahan (legitimasi) Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar  di Pelabuhan Perikanan Balikpapan
Dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang diatur dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  KM.  01  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar (Port  Clearance) yang  menerangkan  bahwa  Penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar (Port  Clearance) adalah  suatu  proses  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Syahbandar  terhadap  kapal  yang  akan  berlayar  meninggalkan  pelabuhan  untuk  memastikan bahwa  kapal,  awak  kapal  dan  muatannya  secara  teknis-administratif  telah  memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Apabila  dilihat  dari  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  berdasarkan  dari teori  pembentukan  undang-undang,  mulai  dari  legal  drafting,  azas-azas  hukum  tata  Negara, azas  hukum lex  specialist  derogate  legi  generali ,  teori  kewenangan  serta  teori  harmonisasi seluruhnya  bertentangan  dengan  asas-asas  pembentukan  undang-undang,  dimana  terjadinya ketidakharmonisan  (disharmonisasi)  hukum  antara  undang-  undang  yang  mengatur  tentang pelayaran  dengan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  perikanan.  Karena  hal  tersebut berkaitan  dengan  keabsahan  (legitimasi)  dalam  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB) kapal  ikan,  bahwa  aturan  hukum  mana  yang  seharusnya  digunakan  dan  seharusnya
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
mendapatkan prioritas sebagaimana ada 2 (dua) aturan hukum lex specialist (hukum khusus) yang  sama  mengatur  tentang  kapal.  Karena  kedua-  duanya  merupakan  aturan  hukum  khusus yaitu  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  khusus  mengatur  tentang Keselamatan  Pelayaran  dan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  khusus  mengatur  tentang Perikanan.

## IV. PENUTUP A. Kesimpulan
1. Pengaturan tentang kompetensi (kewenangan) dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan  di Pelabuhan Perikanan Balikpapan, yaitu: Kewenangan Syahbandar dalam penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar,  bahwa  terjadi  ketidakharmonisan  (disharmonisasi) peraturan  perundang-undangan  antara  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  dengan Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009,  serta  termasuk  peraturan  dibawahnya  seperti Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :PM.  82  Tahun  2014  yang  merupakan  pengganti dari  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  KM.  01  Tahun  2010  dan  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor:  PM.  23  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor: KM. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dimana pada Peraturan  Menteri  No.  PM.  82  Tahun  2014  Pasal  2  ayat  (3)  terjadi  pertentangan  dengan perintah  undang-undang  di  dalam  Pasal  207  ayat  (1),  dan  juga  di  dalam  konsideran Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  PM.82  Tahun  2014  tersebut  juga  memasukkan Undangundang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  Perikanan  sebagai  salah  satu  unsur penerbitan  Permenhub  No.  PM.  82  Tahun  2014  tersebut.  Selanjutnya  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  juga  saling bertentangan.Sebab  esensi  dari  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  seharusnya  hanya mengatur  tentang  perikanan  saja  yang  di  dalamnya  tidak  mengatur  tentang  keselamatan pelayaran kapal perikanan, sedangkan esensi dari Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 2008 secara  jelas  telah  mengatur  tentang  keselamatan  pelayaran,  namun  dari  segi  sinergitas antara  Permenhub  No.  PM.  82  Tahun  2014  dengan  Permen  Kelautan  dan  Perikanan  No. 3/PERMEN-KP/2013, terjadi sinergitas.
2.  Keabsahan  (legitimasi)  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  diterbitkan  oleh  Syahbandar Perikanan  di  Pelabuhan  Belawan,  bahwa  khusus  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB)  kapal  ikan  yang  diterbitkan  oleh  Syahbandar  di  Pelabuhan  Perikanan  adalah  sah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  dan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013, tetapi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sangatlah  bertentangan,  dan bertentangan  dengan  azas  hukum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan (legal drafting) . Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang bertentangan dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.  82  Tahun  2014  yang  memberikan kewenangan  kepada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dalam  hal  penerbitan  Surat
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Persetujuan  Berlayar  (SPB),  yang  menyebabkan  dualisme  aturan  hukum  di  Indonesia terkait keabsahan (legitimasi) penerbitan SPB tersebut.

## B. Saran
1.  Di  perlukan  adanya  revisi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  khususnya pada Pasal 42 sehubungan dengan kewenangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tentang Keselamatan  Pelayaran  dan  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  beserta  peraturan pelaksananya,  guna  kepastian  hukum  di  Indonesia  dan  supremasi  hukum,  sehingga  tidak terjadi  tumpang  tindih (overlapping) diantara  peraturan  hukum  (peraturan  perundang- undangan)  yang  berlaku,  dan  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  terkait penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  kapal  ikan,  seharusnya  memperhatikan  asas- asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  guna  menghindari  kerancuan  dan ketidakselarasan diantara peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Seperti isi Pasal 42  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  yang  sebagian  mengadopsi  isi  Pasal  207,208 dan  Pasal  219  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008.  Dengan  demikian  sebaiknya diajukan  uji  materi  terhadap  Pasal  42  Undang-Undang.  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terkait dengan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
2.  Dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  terkait  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  (SPB)  kapal  ikan,  seharusnya  memperhatikan  asas-  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan, guna menghindari kerancuan dan ketidakselarasan diantara peraturan perundang-undangan  yang  diterbitkan.  Seperti  isi  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  yang  sebagian  mengadopsi  isi  Pasal  207,  208  dan  Pasal  219  dari  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008. Dengan  demikian sebaiknya diajukan uji materi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terkait dengan tugas dan wewenang Syahbandar di  Pelabuhan  Perikanan,  khususnya  dalam  rangka  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB) kapal ikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Konstitusi Press, 2006.
Goesniadhie, S. Kusnu. “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan,” 2006.
Handoyo, Susilo. “PENGATURAN TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN BALIKPAPAN.” Journal de Facto 7, no. 1 (2020): 127– 50.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Mahfud, Moh. “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu/Prof. Dr, Moh. Mahfud MD,” 2009.
Sidharta, B. Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu . Mandar Maju, 2009.
Soemarmi, Amiek, Untung Dwi Hananto, and Normalita Eko Putri. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan.”
Diponegoro Law Review 5, no. 3 (2016): 19464.
Susantono, Bambang. Transportasi & Investasi: Tantangan Dan Perspektif Multidimensi . Penerbit Buku Kompas, 2013.