Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

## Unreachable Justice Access: A Study on Legal Aid for the Poor Community

## Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, Indonesia andimarlina@iainpare.ac.id

## Abstract
This research aims to identify and analyze the factors causing the ineffectiveness of legal aid information in society and ways to enhance the understanding and legal awareness of the community, particularly among the impoverished,  to  utilize  legal  assistance.  Despite  legal  provisions  and  institutions  to  address  this  issue, significant  challenges  still  need  to  be  addressed  to  ensure  that  the  less  privileged  members  of  society  have adequate access to justice. This research utilizes qualitative methods, specifically field research, employing a descriptive-analytical  approach.  The  study  delves  into  how  to  deepen  the  public's  understanding  of  legal concepts  to  access  advocacy  services,  especially  for  low-income  groups.  The  findings  of  this  research highlight the legal aid institutions in the Ajatppareng area, namely the Justice Image Institution of Parepare City,  the  Bhakti  Justice  Legal  Aid  Institution  of  Parepare,  the  Sunan  Legal  Aid  Institute  of  Parepare,  the Patriot Justice Legal Aid Institute of Sidrap, and the Patriot Indonesia Foundation, South Sulawesi Branch in Pinrang.  These  legal  institutions  provide  legal  assistance  to  impoverished  communities  in  their  respective areas,  particularly  in  general  criminal,  narcotics,  and  juvenile  cases.  However,  legal  aid  for  impoverished communities  facing  legal  issues  in  the  Ajatppareng  area  has  yet  to  be  fully  optimized,  as  many  people  still need to learn of the existence of these legal aid institutions. This lack of awareness is attributed to the limited dissemination of information to the community, resulting in unfulfilled access to justice for the impoverished. It  is  hoped  that  there  will  be  an  outreach  to  all  segments  of  society,  especially  those  with  low  incomes, regarding the existence of legal aid centers.
Keywords: Access to Justice; Legal Studies; Poor Society

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  faktor  penyebab  kurang  efektifnya informasi  bantuan  hukum  dalam  masyarakat  dan  cara  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  hukum masyarakat  khususnya  bagi  masyarakat  miskin  untuk  menggunakan  bantuan  hukum.  Meskipun  sudah  ada ketentuan  dan  lembaga  hukum  untuk  mengatasi  masalah  ini,  masih  terdapat  tantangan  besar  dalam memastikan  masyarakat  kurang  mampu  mendapatkan  akses  efektif  keadilan.  Metode  penelitian  ini  dengan menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  metode  deskriptif- analitis  kritis.  Kajian  ini  secara  mendalam  membahas  tentang  cara  dan  metode  yang  digunakan  untuk memperdalam  konsep  pemahaman  hukum  publik  untuk  mengakses  layanan  advokasi  khususnya  bagi kelompok  berpendapatan  rendah.  Hasil  penelitian  ini  ialah  Lembaga  bantuan  hukum  yang  ada  di  wilayah Ajatppareng  yaitu  Lembaga  Citra  Keadilan  Kota  Parepare,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Bhakti  Keadilan Parepare,  YLBH  Sunan  Kota  Parepare,  LBH  Bantuan  Hukum  Patriot  Keadilan  Sidrap,  dan  Yayasan  Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang. Lembaga-lembaga hukum tersebut telah memberikan pendampingan hukum bagi  masyarakat  miskin  yang  ada  di  wilayah  masing-masing  dalam  beberapa  kasus  seperti  kasus  pidana umum,  narkotika  dan  kasus  anak.  Bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  yang  berhadapan  dengan  hukum yang ada di wilayah Ajatppareng belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi sampai kepada masyarakat  sehingga  akses  untuk  mendapatkan  keadilan  bagi  masyarakat  miskin  tidak  tercapai. diharapkan adanya  penyuluhan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya  masyarakat  berpendapatan  rendah  terkait adanya pusat bantuan hukum.
Kata Kunci: Akses Keadilan; Masyarakat Miskin; Studi Kajian Hukum
Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Akses  keadilan  adalah  salah  satu  pilar  utama  dalam  menjaga  keseimbangan  dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Namun, seringkali akses ini tidak merata, terutama bagi  masyarakat  yang  berada  dalam  kondisi  ekonomi  yang  kurang  menguntungkan. Masyarakat kurang mampu sering kali menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses sistem  hukum  dan  mendapatkan  bantuan  hukum  yang  layak.  Keterbatasan  sumber  daya, pengetahuan  hukum  yang  minim,  serta  faktor-faktor  struktural  lainnya  menjadi  hambatan utama  dalam  memperoleh  keadilan  bagi  mereka.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), warga tidak mampu  Indonesia ada pada  angka 9,41 persen dari jumlah keseluruhan warga Indonesia, yakni terdiri dari sekitar 25,14 juta orang. 1 Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak  semua  masyarakat  Indonesia  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  apalagi  untuk membiayai jasa advokat dalam pendampingan hukum.
Selanjutnya,  minimnya  pengetahuan  tentang  hak-hak  hukum  juga  merupakan  faktor yang  signifikan.  Masyarakat  kurang  mampu  sering  kali  tidak  memiliki  akses  yang  sama terhadap informasi tentang hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan mereka yang lebih mampu  secara  finansial. 2 Kurangnya  pemahaman  tentang  proses  hukum  dan  hak-hak mereka  membuat  mereka  rentan  terhadap  penindasan,  penipuan,  atau  eksploitasi.  Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk  memperoleh  bantuan  hukum  atau  bahwa  mereka  berhak  mendapatkan  perlindungan hukum. 3
Tantangan  struktural  lainnya  juga  dapat  memperburuk  ketidakmerataan  akses keadilan.  Faktor-faktor  seperti  ketidaksetaraan  dalam  sistem  hukum,  diskriminasi  sosial, atau  ketidakcukupan  infrastruktur  hukum  di  daerah-daerah  tertentu  dapat  membuat masyarakat  kurang  mampu  lebih  sulit  untuk  mengakses  sistem  hukum  secara  efektif. Sebagai  contoh,  mereka  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam  mencari  pengacara  yang bersedia  bekerja  dengan  biaya  yang  terjangkau,  atau  mereka  mungkin  kesulitan  dalam mengakses pengadilan karena lokasi geografis yang jauh atau kurangnya transportasi yang memadai.
Layanan  advokasi  bertujuan  untuk  memberikan  ketersediaan  dan  kesetaraan  pada kelompok  yang  tidak  mampu.  Pemberian  layanan  advokasi  dilakukan  melalui  advokasi yang  diselenggarakan  oleh  advokat  atau  paralegal  dari  LBH  atau  Organisasi  Bantuan Hukum  (OBH)  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Penerapan  bantuan  hukum  sejak diundangkannya  UU  Bantuan  Hukum  masih  tergolong  rendah.  Berdasarkan  data  dari “Badan Pembangunan Hukum Nasional tahun 2021”, jumlah permohonan bantuan hukum untuk  perkara  litigasi  sebanyak  5.592  dan  Non-Litigasi  1.103  perkara,  jadi  total  6695
1 M I Aryaputra, “Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma,” … Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal … , 2020.
2 Elvira  Handayani  Jacobus,  Paulus  .  Kindangen,  And  Een  N.  Walewangko,  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara,” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 2019, Https://Doi.Org/10.35794/Jpekd.19900.19.7.2018.
3 D T H Hutabarat, I Perdana, And ..., “Pkm Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Perjuangan,” … Jurnal Program Studi … , 2023.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
perkara. Dari jumlah kasus yang diterima, terdapat sebanyak 3.335 perkara dan yang ditolak sejumlah  797  perkara.  Dari  seluruh  jumlah  perkara,  terdapat  2.563  perkara  yang  belum jelas,  apakah  tidak  terinput  ataukah  rendahnya  pengetahuan  dan  kesadaran  hukum masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik bantuan hukum yang ada. 4
Pada  penelitiannya,  Kurniawan  menyoroti  pentingnya  sosialisasi  undang-undang kepada masyarakat sebagai upaya untuk memastikan bahwa layanan advokasi menjangkau seluruh  lapisan  masyarakat. 5 Penelitian  ini  memiliki  persamaan  dalam  aspek-aspek  yang berkaitan  dengan  akses  keadilan  dan  perlindungan  hak  hukum  masyarakat.  Meskipun fokusnya  mungkin  berbeda,  namun  keduanya  mengangkat  isu-isu  yang  relevan  dalam konteks  penyediaan  bantuan  hukum  dan  perlindungan  hak  hukum.  Ftriyanti menggarisbawahi  pentingnya  peran  paralegal  dalam  menyediakan  asistensi  hukum  untuk kelompok  berpendapatan  rendah  juga  marginal. 6 Realisasi  UU  Bantuan  Hukum  dan pembentukan  organisasi  layanan  advokasi  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam memfasilitasi  ketersediaan  kesetaeraan  bagi  seluruh  warga  negara,  termasuk  masyarakat kurang  mampu  secara  ekonomi. 7 Namun,  perbedaannya  terletak  pada  pendekatan  yang digunakan.  Selain  itu  pada  penelitian  ini  lebih  menyoroti  pada  peran  khusus  organisasi 'Aisyiah  dalam  memberikan  pendampingan  hukum  melalui  pembentukan  paralegal. Sedangkan  penelitian  Mayangsari  berfokus  pada  perlunya  peraturan  daerah  untuk melengkapi undang-undang nasional dalam menyediakan layanan advokasi untuk kelompok berpendapatan  rendah. 8 Penelitian  ini  menyoroti  peran  lembaga  atau  organisasi  dalam memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  dan  menunjukkan  kesadaran  akan pentingnya upaya tersebut dalam memastikan keadilan yang merata
Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa pengimplementasian  layanan  advokasi  untuk  masyarakat  kurang  mampu  belum  berfungsi dengan  baik.  Kajian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  studi  yang  ada  sebelumnya,  di  mana penelitian ini melakukan kajian secara mendalam tentang cara dan metode yang digunakan untuk  memperdalam  penguasaan  konsep  dan  pemahaman  hukum  publik  untuk  mengakses layanan  advokasi  sebagai  solusi  yang  dapat  membantu  menjawab  kebutuhan  hukum  bagi kelompok berpendapatan rendah sedang menghadapi masalah hukum.
4 Muhammad  Irfan  Faza,  “How  Do  The  Poor  Get  The  Justice  They  Deserve?  Study  Of  The  Legal  Aid  Law  In Indonesia,” The Indonesian Journal
Of International Clinical Legal Education , 2021,
Https://Doi.Org/10.15294/Ijicle.V3i2.46169.
5 Neo Adhi Kurniawan, “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat,” Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds) , 2020, Https://Doi.Org/10.17977/Um032v3i1p28-33.
6 Isti’anah Za And Fadia Fitriyanti, “Peningkatan Peran ‘Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat  Miskin  Melalui  Pembentukan  Paralegal,” Prosiding  Seminar  Nasional  Program  Pengabdian  Masyarakat , 2022, Https://Doi.Org/10.18196/Ppm.41.873.
7 Kresensia  Angelica  Hardi,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  And  I  Made  Minggu  Widyantara,  “Peranan Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam  Penanganan  Permasalahan  Ketenagakerjaan  (Studi  Di  Lbh  Bali),” Jurnal  Preferensi Hukum , 2022, Https://Doi.Org/10.55637/Jph.3.2.4924.247-252.
8 Riri Tri Mayasari Et Al., “Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu,” Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi , 2022, Https://Doi.Org/10.15294/Jphi.V5i1.48038.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengklasifikasikan  serta  menguraikan  komponen pemicu  kurang  efektifnya  informasi  bantuan  hukum  dalam  masyarakat  dan  cara meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  terkhusus  bagi  kelompok tidak mampu untuk menggunakan bantuan hukum.
2. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  penelitian  lapangan (field research) serta  metode  deskriptif-analitis  kritis  yang  dijalankan  guna  menjabarkan  peran layanan  advokasi  kepada  kelompok  tidak  mampu  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia serta  pengimplementasian  layanan  advokasi  kepada  kelompok  tidak  mampu  di  segala penjuru  Indonesia,  termasuk  di  kota  dan  kabupaten  yang  ada  di  wilayah  Ajatpareng, Sulawesi  Selatan. 9 Pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  dua  metode  yakni  metode pertama  dengan  pengumpulan  bahan  pustaka  ataupun  referensi  dan  kemudian mengelolanya.  Metode  selanjutnya  adalah  dengan  melakukan  wawancara.  Adapun  bahan pustaka  yang  digunakan  yaitu  bahan  pustaka  yang  membahas  tentang  layanan  advokasi kepada  kelompok  tidak  mampu.  Hal  itu  bisa  didapatkan  melalui  buku,  artikel,  jurnal  dan lain-lain. Sedangkan wawancara dilakukan melalui teknik tanya jawab dengan narasumber penelitian. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat kurang mampu dan LBH atau OBH yang ada di tiga kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan  Kabupaten  Pinrang.  Hal  ini  mengacu  pada  karakteristik  penelitian  yang  menerapkan metode deskriptif analitis kritis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu perlu diatur dalam suatu undang-undang,  terkait  dengan  ini  dibuatlah  “Undang-Undang  Advokat  dan  Undang- Undang Bantuan Hukum". 10 Latar belakang pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum didasarkan  pada  dua  aspek,  yakni  (i)  tanggung  jawab  negara  terhadap  hak  konstitusional setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  setara  di  hadapan  hukum  sebagai  upaya  perlindungan  Hak Asasi  Manusia  (HAM),  (ii)  tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan  bantuan  hukum kepada  orang  miskin  sebagai  realisasi  akses  terhadap  keadilan.    Dengan  adanya  UUBH, prinsip hak asasi manusia terkait perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the  law) akan  sejalan  dengan  asas  persamaan  perlakuan (equal  treatment) .  Individu  yang memiliki  kemampuan  finansial  dapat  memilih  advokat  guna  memperjuangkan  urgensi hukumnya, disisi lain kelompok tidak mampu memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari seorang advokat untuk memberikan pendampingan hukum. Hak atas layanan advokasi
9 Yanuriansyah Arrasyid, “Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi),” Jihk , 2021, Https://Doi.Org/10.46924/Jihk.V3i1.147.
10 M. Yusuf, M. Said Karim, And Baharuddin Badaru, “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat,” Journal Of Lex Generalis (Jlg) , 2020.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
dianggap sebagai non-derogable rights , yang berarti hak tersebut bersifat mutlak dan wajib dipertahankan penyediaannya oleh negara, biarpun pada kondisi krisis. 11
Kehadiran  OBH  dan  implementasi  keharusan  untuk  menyediakan  layanan  advokasi, sebagaimana disusun oleh UUBH, menanggapi kekhawatiran publik golongan rendah dalam mengatasi  permasalahan  hukum  yang  mereka  alami.  Meskipun  diakui  bahwa  layanan advokasi  masih  belum  begitu  populer  di  lapisan  masyarakat  bawah.  Bantuan  hukum mencakup  penyediaan  layanan  jasa  hukum  tanpa  biaya.  Bantuan  hukum  dimaksudkan sebagai  layanan  advokasi,  dimana  melibatkan  bimbingan  hukum,  pelaksanaan  otoritas, perwakilan,  pendampingan,  pembelaan,  dan  perlakuan  hukum  lainnya  demi  kebutuhan pejuang keadilan dimana memiliki finansial rendah. 12
Access  to  law  and  justice bermakna  tugas  vital  dari  "Program  Pembangunan Perserikatan  Bangsa-Bangsa (United  Nations  Development  Programme)" yang  bermaksud meminimalisir indeks rendahnya finansial juga meneguhkan sistem demokrasi representatif. Akses  terhadap  hukum  dan  keadilan  tidak  hanya  terbatas  pada  peningkatan  jalan  menuju pengadilan serta memastikan adanya perwakilan  hukum  bagi  individu. 13 Ketersediaan  atas keadilan  dimaknai  sebagai  kecakapan  publik  guna  menelusuri  dan  mendapatkan penyelesaian  atas  keluhan  melalui  lembaga  keadilan,  baik  resmi  maupun  tidak  resmi, selaras  pada  pedoman  HAM. 14 Pemerintah  berupaya  mencapai  akses  terhadap  hukum  dan keadilan,  salah  satunya  melalui  penerapan  kebijakan affirmative  action .  Pendekatan  ini sering  kali  diadopsi  oleh  negara  sebagai  respon  terhadap  ketidaksetaraan  sosial, diskriminasi,  dan  marginalisasi  yang  terjadi  di  berbagai  aspek  kehidupan  sebagai  akibat struktur patriarki, baik di sektor publik maupun privat. 15
Menurut  “Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  1945,  dikatakan  bahwa:  Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.    Sementara  itu  fakir  miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.
Merujuk pada ketetapan “Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011  tentang  petunjuk  pelaksanaan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Bantuan  Hukum  Lampiran  A,  majelis Hakim  menetapkan  dan  menunjuk  advokat  untuk  memberikan  jasa  bantuan  hukum  dan membuat  surat  kuasa  khusus  guna  bertindak  mewakili,  mendampingi,  membela  dan
11 Hardianto Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo,” Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law , 2020,
Https://Doi.Org/10.24256/Alw.V5i2.1952.
12 Wiwik  Afifah,  “Bantuan  Hukum  Kelompok  Rentan,” Dih: Jurnal Ilmu Hukum , 2020, Https://Doi.Org/10.30996/Dih.V16i1.3045.
13 Ali Madanipour, Mark Shucksmith, And Elizabeth Brooks, “The Concept Of Spatial Justice And The European Union’s Territorial Cohesion,” European Planning Studies , 2022, Https://Doi.Org/10.1080/09654313.2021.1928040.
14 Madanipour, Shucksmith, And Brooks.
15 Rezal  Helwin  Bramantara,  “Equality  Before  The  Law  Principle  In  The  Implementation  Of  Legal  Aid  In Indonesia,” The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education , 2021, Https://Doi.Org/10.15294/Ijicle.V3i2.46177.
Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum”.

## 3.1  Peran  Lembaga  Bantuan  Hukum  dalam  Memberikan  Akses  Keadilan  Bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Ajattapareng Sulawesi Selatan
Pelaksanaan  penyediaan  layanan  advokasi  terhadap  penduduk  berarti  langkah  guna mencapai serta menerapkan prinsip negara hukum yang mengesahkan, mengamankan, juga memastikan  hak  asasi  masyarakat  terhadap  akses  pada  keadilan.  Penyediaan  layanan advokasi  bagi  masyarakat  miskin  perlu  diatur  dalam  suatu  undang-undang,  dalam  hal  ini “Undang-Undang  Advokat  dan  Undang-Undang  Bantuan  Hukum".  Latar  belakang pembentukan  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  didasarkan  pada  dua  aspek,  yakni  (i) tanggung  jawab  negara  terhadap  hak  konstitusional  setiap  individu  untuk  memperoleh pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang setara  di  hadapan  hukum  sebagai  upaya  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  (ii) tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  orang  miskin  sebagai realisasi  akses  terhadap  keadilan. 16 Dengan  adanya  UUBH,  prinsip  hak  asasi  manusia terkait  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum (equality  before  the  law) akan  sejalan dengan  asas  persamaan  perlakuan (equal  treatment) .  Individu  yang  memiliki  kemampuan finansial  dapat  memilih  advokat  guna  memperjuangkan  urgensi  hukumnya,  disisi  lain kelompok tidak mampu memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari seorang advokat untuk  memberikan  pendampingan  hukum.  Hak  atas  layanan  advokasi  dianggap  sebagai non-derogable  rights, yang  berarti  hak  tersebut  bersifat  mutlak  dan  wajib  dipertahankan penyediaannya oleh negara, biarpun pada kondisi krisis. 17
Kehadiran  OBH  dan  implementasi  keharusan  untuk  menyediakan  layanan  advokasi, sebagaimana disusun oleh UUBH, menanggapi kekhawatiran publik golongan rendah dalam mengatasi  permasalahan  hukum  yang  mereka  alami.  Meskipun  diakui  bahwa  layanan advokasi  masih  belum  begitu  populer  di  lapisan  masyarakat  bawah.  Bantuan  hukum mencakup  penyediaan  layanan  jasa  hukum  tanpa  biaya.  Bantuan  hukum  dimaksudkan sebagai  layanan  advokasi,  dimana  melibatkan  bimbingan  hukum,  pelaksanaan  otoritas, perwakilan,  pendampingan,  pembelaan,  dan  perlakuan  hukum  lainnya  demi  kebutuhan pejuang keadilan dimana memiliki finansial rendah. 18
Menurut  Kode  Etik  Advokat  Indonesia,  advokat  didefinisikan  sebagai  individu  yang bertindak  memberikan  layanan  hukum,  baik  di  dalam  ataupun  di  luar  pengadilan  sesuai ketentuan  yang  ditetapkan  undang-undang  yang  berlangsung,  baik  berperan  sebagai
16 Miftahul  Huda  Huda,  “Peran  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  Oleh  Pos  Bantuan  Hukum (Posbakum)  Di  Pengadilan  Agama  Bantul,” El-Faqih :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Hukum  Islam ,  2023, Https://Doi.Org/10.58401/Faqih.V9i1.870.
17 Jecika  Anatasya  Siwi,  “Peran  Lembaga  Bantuan  Hukum  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Lex Et Societatis , 2020, Https://Doi.Org/10.35796/Les.V8i4.30913.
18 Mayasari  Et  Al.,  “Pendampingan  Penguatan  Kapasitas  Kelembagaan  Pusat  Konsultasi  Bantuan  Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu.”
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
advokat,  pengacara,  penasihat  hukum,  praktisi  hukum,  atau  konsultan  hukum 19 .  Hanya sejumlah  advokat  yang  rela  merealisasikan  agenda  layanan  advokasi  kepada  pejuang integritas  juga  keadilan  namun  kekurangan  biaya,  hal  ini  dikarenakan  ketiadaan  sanksi hukum  yang  tegas  dalam  UUA  tentang  kewajiban  menyediakan  layanan  advokasi  bebas biaya. 20
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum.  dalam  undang-undang  tersebut  menjelaskan  LBH  memberikan  dasar hukum  bagi  pendirian  dan  operasional  LBH  di  Indonesia.  LBH  memiliki  tugas  untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu  secara  finansial.  Sebaiknya  kewajiban  memberikan  bantuan  hukum  memiliki konsekuensi yang tegas dan mengikat bagi setiap advokat. Dengan adanya sanksi yang jelas secara  yuridis,  advokat  akan  lebih  didorong  untuk  melaksanakan  kewajiban  memberikan bantuan  hukum  untuk  semua  kalangan  masyarakat.  Marjinalisasi  politik  yang  terus berlangsung  telah  menyebabkan  melemahnya  kekuatan  dan  kepercayaan  publik  terhadap lembaga  hukum  di  Indonesia.  Lembaga-lembaga  hukum  dianggap  kurang  bisa  menangani peran secara efektif.
Contoh  yang  bisa  dilihat  dari  penerapan  LBH  yaitu  Ajattapareng,  Sulawesi  Selatan, yang  membantu  masyarakat  miskin  dalam  menghadapi  masalah  hukum,  seperti  konflik tanah,  perselisihan  keluarga,  atau  tindakan  diskriminatif,  Memberikan  konsultasi  hukum gratis  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan.  Selain  itu  juga  mengajukan  gugatan  atau memberikan  pembelaan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  di  pengadilan,  mengadakan program  pendidikan  hukum  atau  pelatihan  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum mereka.
Hak  untuk  mendapatkan  pembelaan  dari  advokat  dan  penasihat  hukum (access  to legal counsel) serta ditangani merata di depan hukum (equality before the law) merupakan HAM untuk setiap individu, diataranya kelompok tidak mampu dikenal sebagai justice for all. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dipisahkan dari access to legal counsel dan kesetaraan di  depan hukum,  karena  keduanya termasuk bagian integral  dari hak tersebut. Fakta sosial menampilkan,  bahwa  walaupun  negara  memastikan  kesetaraan  setiap  individu  di  mata hukum,  perwujudan  keadilan  tidak  selalu  berjalan  lancar  karena  adanya  divergensi  dan ketidaksetaraan kemampuan di antara mereka. Sementara itu, hukum mempunyai misi yang mulia,  yaitu  memberikan  hak-hak  yang  seharusnya  diterima  oleh  setiap  orang.  Peran advokat sangat penting dalam setiap tahap proses dalam sistem peradilan pidana. 21 Menurut KUHAP,  peran  seorang  penasehat  hukum  telah  hadir  sejak  proses  penyelidikan  hingga proses  rehabilitasi  di  lembaga  pemasyarakatan.  Sebagai  penasihat  hukum,  advokat
19 Robet  Suwandi  And  Mardani,  “Penegakan  Kode  Etik  Advokat  Terhadap  Advokat  Yang  Mengambil  Atau Merebut Klien Dari Teman Sejawat,” Begawan Abioso , 2023, Https://Doi.Org/10.37893/Abioso.V14i1.451.
20 Muhamad  Adystia  Sunggara  Et  Al.,  “Penerapan  Dan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang Mampu,” Solusi , 2021, Https://Doi.Org/10.36546/Solusi.V19i2.360.
21 Susiyanto  Susiyanto  Et  Al.,  “Hak  Asasi  Manusia  Dan  Pemenuhan  Pendampingan  Hukum  (Advokasi  Hukum Korban  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kota  Bengkulu),” Jurnal  Ham ,  2021,  Https://Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.429- 448.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
bertanggung  jawab  untuk  menjamin  bahwa  hak-hak  seorang  tersangka,  terdakwa,  dan terpidana  tidak  terlanggar.  Advokat  memiliki  fungsi  sebagai  penyeimbang  terhadap  usaha paksa  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  sesuai  dengan  undang-undang.  Peran  advokat ini  sangat  krusial  karena  dapat  mencegah  adanya  pelanggaran  yang  berpotensi mempengaruhi  hasil  keputusan  pengadilan.  Kehadiran  seorang  penasihat  hukum  tidak sekadar formalitas, melainkan memerlukan tingkat kompetensi yang memadai untuk secara efektif mempertahankan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. 22
Ketidakharmonisan dengan undang-undang lain merupakan isu yang dihadapi saat ini. Sejumlah peraturan hukum belum seutuhnya mengkonfirmasi peran advokat sebagai unsur yang  penting  dalam  aparat  pejabat  keadilan,  seperti  pada  “Undang-Undang  No.  8  Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan”.  Dalam  kedua  undang-undang  tersebut,  advokat  belum  diakui  sebagai  bagian dari aparat  penegak hukum.  Meskipun masih terjadi perdebatan mengenai  apakah advokat seharusnya  dianggap  sebagai  bagian  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia, peran advokat tetap sangat penting dalam setiap tahap proses peradilan pidana.  Advokat  berfungsi  sebagai  alat  penyeimbang  dan  lembaga  yang  menjamin pemenuhan  hak-hak  tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana,  sehingga  proses  peradilan  dapat berlangsung secara adil.

## 3.2 Efektifitas  Akses  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin  Di  Wilayah Ajattpareng Sulawesi Selatan
Menurut  “Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  1945,  dikatakan  bahwa:  Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.    Sementara  itu  fakir  miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.
Berdasarkan “keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011  tentang  petunjuk  pelaksanaan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim  menetapkan  dan  menunjuk  Advokat  untuk  memberikan  jasa  bantuan  hukum  dan membuat  surat  kuasa  khusus  guna  bertindak  mewakili,  mendampingi,  membela  dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum”. 23
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023 yang dilakukan pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare, Saharuddin selaku Direktur mengatakan bahwa:  “Dalam  penetapan  dan  penunjukan  advokat  wajib  dilengkapi  dengan  Surat  Kuasa Khusus.  Selain  itu,  pengguna  jasa  bantuan  hukum  harus  melampirkan  Surat  Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM),
22 Jan S Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional (Sinar Grafika, 2022).
23 Dave  David  Tedjokusumo  And Carissa  Amanda  Siswanto,  “Criminal  Law  Reform  In  Criminal Responsibility For  People  In  Mental  Disorders  Oriented  To  Dignified  Justice,” Jurnal  Usm  Law  Review ,  2023, Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V6i3.7928.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
atau  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas),  atau  Kartu  Keluarga  Harapan (KKH),  atau  Kartu  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  atau  Surat  Pernyataan  Tidak  Mampu yang  dibuat  dan  ditandatangani  pemohon  bantuan  hukum  dan  diketahui  oleh  Ketua Pengadilan Negeri”. 24
Mengacu pemilihan advokat guna menyerahkan layanan advokasi, langkah setelahnya melibatkan: pertama, Penentuan Ketua Pengadilan Negeri yang mengatur Kuasa Pengguna Anggaran  untuk  menanggung  biaya  layanan  advokasi  kepada  advokat  yang  sudah  dipilih guna  menyerahkan  layanan  advokasi  bagi  terdakwa.  Kedua,  “Panitera  atau  Sekretaris Pengadilan  Negeri,  yang  bertindak  sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  membuat  Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan”.
Anggaran  Dana  Bantuan  Hukum  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  pemohon bantuan  hukum  selama  proses  pemeriksaan  di  pengadilan  negeri  mencakup  biaya  untuk advokat,  saksi,  saksi  ahli,  dan  penerjemah.  Saksi  yang  dimaksud  dalam  poin  4  yaitu  saksi yang  memberikan  keterangan  mendukung  Terdakwa.  Dana  yang  dialokasikan  untuk keempat  instrumen  tersebut  mencakup  biaya  transportasi.  Regulasi  pemakaian  biaya layanan  advokasi  sejumlah  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  “(Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104., 2011)”.
Dalam  UU  Bantuan  Hukum,  pihak  peroleh  layanan  advokasi  tidak  diidentifikasi secara  rinci.  Akan  tetapi,  asasnya  wajib  merujuk  pada  ketetapan  yang  tercantum  dalam Pasal  5  Undang-Undang  Bantuan  Hukum.  Secara  komprehensif,  standar  pihak  peroleh layanan  advokasi  diantaranya:  Individu  yang  menghadapi  konflik  hukum  di  bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi, membutuhkan  akses  bantuan  hukum  yang  komprehensif.  Dalam  litigasi,  akses  bantuan hukum  mencakup  representasi  di  pengadilan,  sementara  dalam  non-litigasi  mencakup pelayanan di luar pengadilan seperti konsultasi dan mediasi. Bantuan ini sangat penting bagi individu  yang hak konstitusionalnya dipatahkan oleh pejabat  hukum  atau  yang mengalami kesulitan  dalam  mengakses  sistem  peradilan.  Selain  itu,  individu  yang  mengalami ketidakadilan  akibat  konflik  hukum  yang  dijalaninya  juga  memerlukan  dukungan  hukum yang  memadai  untuk  memastikan  hak-hak  mereka  terlindungi  dan  mereka  dapat memperoleh keadilan yang layak. 25
Keempat  kriteria  tersebut  bukan  merupakan  persyaratan  mutlak  untuk  memperoleh bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Hal  ini  disebabkan  karena  keempatnya  masih  harus mengikuti  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Bantuan Hukum,  di  mana  penerima  bantuan  hukum  adalah  setiap  individu  atau  kelompok  yang secara  faktual  miskin,  yang  harus  dapat  dibuktikan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah ditetapkan.  Negara  mengakui  hak-hak  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  hak
24 Heru Susetyo Et Al., “Implementation And Effectiveness Of Local Ordinances On Legal Aid To Secure Justice For Marginalized Community In Indonesia,” 2021, Https://Doi.Org/10.4108/Eai.18-11-2020.2311794.
25 Suyogi Imam Fauzi And Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin,” Jurnal Konstitusi , 2018, Https://Doi.Org/10.31078/Jk1513.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil,  dan  politik  bagi  individu  yang  berada  dalam  kondisi kekurangan.  Oleh  karena  itu,  secara  konstitusional,  individu  yang  kurang  mampu  berhak untuk  diwakili  dan  dibela,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan (access  to  legal counsel). 26 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum) Pengadilan  Negeri  Parepare  didapatkan  beberapa  kasus  pidana  yang  mendapatkan pendampingan hukum sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Kasus Dengan Pendampingan Hukum
1. Persentase  kasus  tindak  pidana  yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare  yang  kasusnya  didampingi oleh  Advokat/Penasehat  Hukum, baik  terhadap  terdakwa  maupun korban Jumlah Kasus: Tahun 2020 sebanyak 4 Kasus: a) Perkara No. 113/Pid.Sus/2020/PN. Pre b) Perkara No. 120/Pid.Sus/2020/PN. Pre c) Perkara No. 161/Pid.Sus/2020/PN. Pre d) Perkara No. 200/Pid.Sus/2020/PN. Pre Tahun 2021 sebanyak 2 Kasus : a) Perkara No. 118/Pid.Sus/2021/PN. Pre b) Perkara No. 238/Pid.Sus/2021/PN. Pre Tahun 2022 sebanyak 21 Kasus: a) Perkara No. 1/Pid.Sus/2022/PN.Pre b) Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre c) Perkara No. 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre d) Perkara No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre e) Perkara No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre f) Perkara No. 10/Pid.SusAnak/2022/PN.Pre g) Perkara No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Pre h) Perkara No. 165/Pid.Sus/2022/PN.Pre i) Perkara No. 181/Pid.Sus/2022/PN.Pre j) Perkara No. 183/Pid.B/2022/PN.Pre k) Perkara No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Pre
26 Uu No 23 Tahun 2014, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 02 Oktober , 2014.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
l) Perkara No. 231/Pid.Sus/2022/PN.Pre m) Perkara No. 232/Pid.Sus/2022/PN.Pre n) Perkara No. 233/Pid.B/2022/PN.Pre o) Perkara No. 250/Pid.Sus/2022/PN.Pre p) Perkara No. 253/Pid.Sus/2022/PN.Pre q) Perkara No. 254/Pid.Sus/2022/PN.Pre r) Perkara No. 261/Pid.Sus/2022/PN.Pre s) Perkara No. 274/Pid.Sus/2022/PN.Pre 2. Jenis  kasus  tindak  pidana  yang dominan  diputus  oleh  PN  Parepare yang mendapat bantuan hukum Narkotika dan Anak 3. Persyaratan  yang  dimiliki  oleh  PN Parepare  apabila  ada  terdakwa  atau korban  yang  mendapat  bantuan hukum UU No. 16 Tahun 2011 dan SEMA RI No. 10 Tahun 2010 4. Mekanisme/persyaratan apabila terdakwa mendapat bantuan hukum Pencari Keadilan 🡪 Meja Informasi 🡪 Posbakum

## Pengadilan Negeri
Berdasarkan  data  kasus  pada  tabel  1,  lembaga  bantuan  hukum  yang  ada  di  Kota Parepare  dalam  hal  ini  Posbakum  Bakti  Keadilan  telah  melakukan  pendampingan  hukum bagi  masyarakat  kurang  mampu  di  Kota Parepare untuk  beberapa kasus  pidana, dalam hal ini  kasus  pidana  umum,  narkotika  dan  kasus  anak  dengan  jumlah  27  kasus.  Hal  ini menandakan bahwa keterbatasan masih terjadi dalam memfasilitasi masyarakat miskin yang menghadapi  masalah  hukum  dapat  dijangkau  meskipun  persentase  akses  tersebut  masih minim  dibandingkan  dengan  warga  masyarakat  Kota  Parepare  dan  jumlah  kasus  yang terjadi.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  pengetahuan  sebagian  besar  masyarakat  Kota Parepare terkait bantuan hukum masih kurang. Dalam wawancara dengan tiga warga Kota Parepare atas nama Hj. Banna yang merupakan ibu rumah tangga, Mansur dan Nurul yang merupakan penjual di Pasar Lakessi mengatakan bahwa: “Kami tidak mengetahui tentang apa itu bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena kami tidak pernah mendengar. Kami hanya  mengetahui  kalau  berurusan  dengan  polisi  dan  pengadilan,  kami  harus  membayar jasa pengacara dan itu butuh uang banyak sehingga jarang kami menggunakan pengacara”. Lebih  lanjut,  responden  berikutnya  mengatakan  bahwa: “Informasi  bantuan  hukum  bagi masyarakat  miskin  tidak  pernah  sampai  di  telinga  kami,  bagaimana  caranya  kami  bisa mengetahuinya.  Seharusnya  pemerintah  memberi  tau  mengenai  hal  tersebut  kepada  kami
Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
yang  merupakan  warga  miskin,  jangan  hanya  orang  tertentu  saja  yang  mengetahui  hal tersebut”.
Hal berbeda yang disampaikan oleh Fauzan yang merupakan anggota Posbakum dari LBH Bakti Keadilan yang mengatakan dalam wawancaranya bahwa: “LBH Bakti Keadilan Kota  Parepare  sering  melakukan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  di  Kota  Parepare tanpa  terkecuali  bagi  masyarakat  yang  tergolong  miskin.  Kami  melakukan  penyuluhan hukum  di  setiap  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Parepare  dan  itu  setiap  bulannya teragendakan”. Lebih  lanjut  responden  menjelaskan  bahwa: “Masyarakat  yang  tidak mengetahui informasi adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu disebabkan karena mungkin warga tersebut tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum yang kami laksanakan dan tidak membaca informasi yang kami publikasikan karena di website kami mencamtukan hal tersebut”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Kota  Parepare  mengenai  layanan advokasi  pada  kelompok  tidak  mampu,  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat  cukup  banyak warga yang tidak mengetahui tentang  layanan  advokasi  pada kelompok tidak mampu. Hal demikian  juga  terjadi  di  Kabupaten  Pinrang  dan  Kabupaten  Sidrap.  Dalam  wawancara peneliti  pada  bulan  Juli  tahun  2023  didapatkan  informasi  bahwa  masih  cukup  banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahui  tentang  bantuan  atau  fasilitas  bagi  masyarakat  miskin yang  menghadapi  masalah  hukum.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  warga  masyarakat kabupaten  Pinrang  atas  nama  Nurdillah  yang  dalam  wawancaranya  mengatakan  bahwa: “Kami  tidak  mengetahui  tentang  adanya  layanan  advokasi  pada  kelompok  tidak  mampu sebab kami tidak pernah mendengarnya, kami hanya tau tentang pengacara yang membantu kalau ada masalah hukum dengan polisi atau pengadilan”.
Hal  lainnya  yang  disampaikan  oleh  warga  Pinrang  atas  nama  Sjaihuddin  yang merupakan  pensiunan  ASN  mengatakan  bahwa:  “Iya,  saya  mengetahui  tentang  bantuan hukum  bagi  masyarakat  miskin  dari  cerita  orang  sesama  masyarakat.”    Lebih  lanjut responden  memberikan  tanggapan  bahwa  dengan  adanya  lembaga  layanan  advokasi  pada kelompok  tidak  mampu  ini  sebenarnya  bagus,  selama  layanan  advokasi  ini  berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam  wawancara  lebih  lanjut,  responden  menyampaikan  tanggapannya  bahwa “dengan adanya lembaga penyediaan layanan advokasi pada kelompok tidak mampu adalah sangat  bagus  dan  yang  terpenting  dalam  pelaksanaan  bantuan  tersebut  tidak  adanya perilaku-perilaku nakal yang dilakukan.” Lebih lanjut, responden juga mengatakan bahwa: Terkait informasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin sejauh ini saya rasa belum sampai karena  saya  saja  sebagai  masyarakat  belum  tau  tentang  bantuan  hukum.  Saya  kurang memahami  tentang  itu  sebab  tidak  adanya  pemberitahuan  dari  pemerintah  maupun  dari pihak bantuan hukum itu sendiri. Saran saya sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan di  masyarakat  sehingga  kita  sebagai  masyarakat  akan  tau  bahwa  ada  bantuan  hukum  baik
Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
itu  masyarakat  miskin  maupun  yang  bukan  masyarakat  miskin  sebab  semua  orang  tentu perlu mendapatkan bantuan. 27
Berdasarkan  data  hasil  wawancara,  didapatkan  banyaknya  tindakan  hukum  oleh lembaga  bantuan  hukum  yang  ada  di  wilayah  Ajatpareng  yaitu:  pertama,  LBH  Citra Keadilan  Parepare:    9  kasus  (selesai  di  luar  Pengadilan)  untuk  kasus  Perdata  (6  Cerai,  3 Waris)  kedua,  LBH  Bhakti  Keadilan  Parepare:  7  kasus    (Narkoba,  pencurian,  KDRT) ketiga,  YLBH  Sunan  Kota  Parepare:  2  kasus    (Perdata  Waris)  keempat,  LBH  Bantuan Hukum  Patriot  Keadilan  Sidrap:  5  kasus  (Perdata  Perceraian)  kelima,  Yayasan  Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang: 6 kasus (Pidana dan Perdata) .
Masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Ajatappareng,  dalam  hal  ini  masyarakat  Kota Parepare,  Sidrap  dan  Pinrang  mendapatkan  informasi  mengenai  bantuan  hukum  melalui beberapa cara yaitu:  pertama, Melalui  mulut  ke mulut  atas rekomendasi  orang lain, secara personal.  Kedua,  melalui  penyuluhan,  sosialisasi  dan  konseling  baik  personal  maupun kelembagaan. Sebelumnya, perlu diakui bahwa penyediaan layanan advokasi dalam praktek di  masyarakat  masih  menghadapi  berbagai  persoalan  sistematis  yang  berdampak  pada ketidakoptimalannya,  khususnya  dalam  mewujudkan  akses  terhadap  hukum  dan  keadilan bagi  rakyat  miskin.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  gagasan  yang  dapat  mengatasi permasalahan  dalam  implementasi  pemberian  bantuan  hukum  bagi  kurang  mampu, sehingga access to law and justice bukanlah hanya khayalan atau janji manis semata yang diberikan oleh negara. 28
Keberadaan  "Undang-Undang  Bantuan  Hukum"  tidak  menjamin  terealisasikannya access to law and justice untuk kaum tidak mampu, sebab implementasi bantuan advokasi dalam  eksekusi  di  lingkungan  penduduk  masih  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  yang menghalangi  pencapaian  kesetaraan  bagi  mereka.  Sebaiknya  pemerintah  melakukan  revisi terhadap  peraturan  perundang-undangan  tentang  bantuan  advokasi,  khususnya  dalam  hal sistem akreditasi, pembiayaan, dan penambahan pengamat pada implementasinya. 29

## 4. PENUTUP
Layanan  advokasi  kepada  kelompok  berpendapatan  rendah  secara  ekonomi  di Indonesia kurang efektif dan maksimal dikarenakan beberapa aspek, diantaranya kurangnya kesadaran  hukum,  kurangnya  akses  dalam  meperoleh  informasi  terkait  bantuan  hukum, prosedur pendanaan bantuan hukum yang rumit serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada  masyarakat  terkait  adanya  lembaga  bantuan  hukum.  Dalam  hal  ini  pusat  layanan advokasi yang  ada di wilayah Ajatppareng yaitu  “Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga  Bantuan  Hukum  Bhakti  Keadilan  Parepare,  YLBH  Sunan  Kota  Parepare,  LBH Bantuan  Hukum  Patriot  Keadilan  Sidrap,  dan  Yayasan  Patriot  Indonesia  Sulsel  Cabang
27 Satrio  Abdillah,  Norhasliza  Ghapa,  And  Maheran  Makhtar,  “A  Comparative  Study  Between  Indonesia  And Malaysia On The Role Of Notaries And Advocates,” Jurnal Usm Law Review , 2023, Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V6i3.7853.
28 Cuma-Cuma  Bagi  Klien  Kurang  Mampu,  “Implementasi  Standar  Layanan  Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum,” N.D.
29 Nopiana  Mozin  And  Maisara  Sunge,  “Pemberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum , 2021, Https://Doi.Org/10.26623/Jic.V6i1.2485.
Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
Pinrang”,  telah  memberikan  pendampingan  hukum  untuk  kelompok  tidak  mampu  yang berada  pada  area  masing-masing  dalam  beberapa  kasus  seperti  kasus  pidana  umum, narkotika  dan  kasus  anak.  Bantuan  hukum  untuk  kelompok  tidak  mampu  yang berkonfrontasi  dengan  hukum  yang  ada  di  area  Ajatppareng  belum  berjalan  maksimal, karena banyak orang yang masih belum memahami tentang adanya badan bantuan advokasi tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan  keadilan  bagi  masyarakat  kurang  mampu  tidak  tercapai.  Oleh  karena  itu, diharapkan  adanya  penyuluhan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya  masyarakat berpendapatan rendah terkait adanya pusat bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Satrio, Norhasliza Ghapa, and Maheran Makhtar. “A Comparative Study Between Indonesia  and  Malaysia  on  the  Role  of  Notaries  and  Advocates.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 3 (2023): 943. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7853. Afifah, Wiwik.  “Bantuan Hukum Kelompok Rentan.” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 16,  no.  1 (2020): 4–6. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045.
Arrasyid,  Yanuriansyah. Book  Review:  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  Dan  Praktik Penulisan
Artikel . Edisi Revi. Jakarta: JIHK, 2021.
https://doi.org/https://Doi.Org/10.46924/Jihk.V3i1.147.
Aryaputra, Muhammad Iftar, and Dhian Indah Astanti. “Penguatan Pemahaman Masyarakat
Terhadap  Akses  Bantuan  Hukum  Cuma  -  Cuma.” Jurnal  Pengabdian  Hukum Indonesia (JPHI) 3, no. 1 (2020): 1–13.
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.40009.
Bramantara,  Rezal  Helwin.  “Equality  Before  the  Law  Principle  in  the  Implementation  of Legal  Aid  in  Indonesia.” The  Indonesian  Journal  of  International  Clinical  Legal Education 3, no. 2 (2021): 209–22. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46177. Brooks, Elizabeth, Ali Madanipour, and Mark Shucksmith. “The Concept of Spatial Justice and the European Union’s Territorial Cohesion.” European Planning Studies 30, no. 5 (2022): 807–24. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1928040.
Faza,  Muhammad  Irfan.  “How  Do  the  Poor  Get  the  Justice  They  Deserve?  Study  of  the Legal Aid Law in Indonesia.” The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 3, no. 2 (2021): 151–62. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46169. Hapsari, Judith Prima. “The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia  (Problems  and  Solutions).” The  Indonesian  Journal  of  International Clinical
Legal Education 3, no. 4 (2021): 553–68. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274.
Hardi,  Kresensia  Angelica,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  and  I  Made  Minggu Widyantara.  “Peranan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam  Penanganan  Permasalahan Ketenagakerjaan  (Studi  Di  LBH  Bali).” Jurnal  Preferensi  Hukum 3,  no.  2  (2022): 247–52. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252.
Huda, Miftahul. “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul.” El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 9, no. 1 (2023): 1–15. https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870.
Hutabarat,  Dany  Try  Hutama,  Indra  Perdana,  and  Rumondang.  “PKM  Pendampingan Bantuan Hukum Bagi  Masyarakat  Desa Perjuangan.” MODELING:  Jurnal  Program
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
Studi PGMI 10, no. 4 (2023): 700–714.
https://doi.org/https://doi.org/10.36835/modeling.v10i4.2115.
Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, and Een N. Walewangko. “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara.” Jurnal Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah 19,  no.  3  (2021):  86–103. https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018.
Kurniawan, Neo Adhi. “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat.” Jurnal  Praksis  Dan  Dedikasi  Sosial  (JPDS) 3,  no.  1  (2020):  28. https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33.
Lima, Valesca,  and Miriam Gomez. “Access  to  Justice:  Promoting the Legal  System as a Human  Right.” In  Peace,  Justice  and  Strong  Institutions 1,  no.  5  (2021):  1–11. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95960-3_1.
Maringka,  Jan  S. Reformasi  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Jakarta:  Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2022.
Mayasari,  Riri  Tri,  Susiyanto  Susiyanto,  Randy  Pradityo,  and  Rangga  Jayanuarto. “Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan  (Posbakum)  Wilayah  Aisyiyah  Bengkulu.” Jurnal  Pengabdian  Hukum Indonesia  (Indonesian  Journal  of  Legal  Community  Engagement)  JPHI 5,  no.  1 (2022): 1–9. https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038.
Ratu, Yosefina Selni. “Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada  Masyarakat  Miskin.” Lex  Et  Societatis 7,  no.  3  (2019):  78–84. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24678.
Siw,  Jecika  Anatasya.  “Peran  Lembaga  Bantuan  Hukum  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum.” Lex  Et Societatis 8, no. 4 (2020): 83–92. https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30913.
Sunggara,  Muhamad  Adystia,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  and  Sri  Yuliana.
“Penerapan  Dan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu.”
Solusi 19, no. 2 (2021): 138–54.
https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360.
Susetyo, Heru, Farida Prihatin, Gemala Dewi, Andini Naulina Rahajeng, Nur Alim Arrazaq, and  Ainunnisa  Rezky  Asokawati.  “Implementation  and  Effectiveness  of  Local Ordinances  on  Legal  Aid  to  Secure  Justice  for  Marginalized  Community  in Indonesia.” In  Proceedings  of  the  2nd  Borobudur  International  Symposium  on Humanities and Social Sciences 1, no. 8 (2020): 5–10. https://doi.org/10.4108/eai.18- 11-2020.2311794.
Susiyanto,  Susiyanto,  Mikho  Ardinata,  Sinung  Mufti  Hangabei,  and  Hendi  Sastra  Putra. “Hak  Asasi  Manusia  Dan  Pemenuhan  Pendampingan  Hukum  (Advokasi  Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu).” Jurnal HAM 12, no. 3 (2021): 429. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.429-448.
Suwandi, Robet. “Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat Yang Mengambil Atau Merebut  Klien  Dari  Teman  Sejawat.” Begawan  Abioso 14,  no.  1  (2023):  1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.451.
Tedjokusumo,  Dave  David,  and  Carissa  Amanda  Siswanto.  “Criminal  Law  Reform  In Criminal  Responsibility  For  People  In  Mental  Disorders  Oriented  To  Dignified Justice.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1040. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7928.
Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
e-ISSN: 2621-4105
Wulandari, Yunita, Siti Habibah, Yulia Nisah, and Siti Karomatul Ghoniyah. “Asistance To Legal  Aid  Posts  (POSBAKUM)  To  The  Rural  Communities  In  The  Context  Of Equality Before The Law At The Religious Court Of Jember.” ASPIRASI : Publikasi Hasil  Pengabdian  Dan  Kegiatan  Masyarakat 1,  no.  5  (2023):  5–24. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aspirasi.v1i5.414.
Yusuf,  M.,  M.  Said  Karim,  and  Baharuddin  Badaru1.  “Kedudukan  Visum  Et  Repertum Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Dakwaan  Penuntut  Umum  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan  Berat.” Journal  of  Lex  Generalis  (JLS) 1,  no.  2  (2022):  148–66. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93.
ZA,  Isti’anah,  and  Fadia  Fitriyanti.  “Peningkatan  Peran  ‘Aisyiah  Dalam  Melakukan Pendampingan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin  Melalui  Pembentukan  Paralegal.” Prosiding  Seminar  Nasional  Program  Pengabdian  Masyarakat 3,  no.  2  (2022):  86– 94. https://doi.org/10.18196/ppm.41.873.