## OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN KEKERASAN
Nur Rohim Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta E-mail: nurrohimyunus@gmail.com/087870535454

## abstract
Special  autonomy  has  been  given  to  the  people  of  Papua  was  not automatically change the demand to break away from the Unitary Republic of Indonesia. Even conflict and violence are still common, not much the case in  the  period  before  the  special  autonomy  granted.  Legal  awareness  that should  have  been  animating  soul  Indonesian  citizens,  to  the  condition  of Papua  away  than  they  should.  Disputes,  inter-tribal  warfare,  even  against migrants  have  often  heard.  The  tribes  in  Papua  does have  a  unique  custom that sees itself as the center of the universe, the best of all. Papua leadership so very,  very difficult to put together. Even if the idea is basically the idea Papuanisation fruit Dutch education is taught to the people of Papua to foster its own distinct sense of nationalism with the nation of Indonesia. The result appears  separatist  movements  such  as  the  Free  Papua  Organization (OPM) and  the  West  Papua  National  Committee (KNPB).  To  avoid  the disintegration of  the  nation,  the  central  government  issued  Law  No.  21  of 2001 on Special Autonomy for Papua. That is, the people of Papua entitled to set its own country with the regulations stipulated by law. This legislation is  expected  to  become  a  sedative  from  the turmoil  in  Papua.  Although  it remains  to  be  an  evaluation  and  improvements  here  and  there.  Such  as optimizing  the  alignment  of  the  central  government  towards  the implementation  of  special  autonomy,  optimizing  the  role  of  the  Papuan People's Assembly, and optimization of special autonomy fund supervision. So  that  the  common  goal  of  creating  prosperity,  welfare  and  peace  of Indonesian citizens in Papua indigenous ancestral lands can be realized.
Keywords: Special Autonomy, Law Awareness, Conflict and Violence

## abstrak
Otonomi  Khusus  yang  telah  diberikan  kepada  rakyat  Papua  ternyata  tidak secara  otomatis  mengubah  tuntutan  melepaskan  diri  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Bahkan  konflik  dan  kekerasan  masih  sering  terjadi, tidak jauh halnya pada masa sebelum otonomi khusus diberikan. Kesadaran
Hukum yang seharusnya sudah menjiwai jiwa raga warga negara Indonesia, untuk kondisi Papua jauh dari yang seharusnya. Pertikaian, peperangan antar suku, bahkan melawan warga pendatang sudah sering terdengar. Suku-suku yang  ada  di  Papua  memang  memiliki  kebiasaan  unik  yang  memandang dirinya  sebagai  pusat  dari  semesta,  terbaik  dari  semua.  Sehingga kepemimpinan  Papua  amat  sangat  sulit  untuk  disatukan.  Kalaupun  muncul ide gagasan Papuanisasi pada dasarnya merupakan buah pendidikan Belanda yang  diajarkan  kepada  masyarakat  Papua  untuk  menumbuhkan  rasa nasionalisme  tersendiri  yang  berbeda  dengan  bangsa  Indonesia.  Akibatnya muncul  gerakan  separatisme  seperti  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  dan Komite  Nasional  Papua  Barat (KNPB).  Untuk  menghindari  adanya disintegrasi bangsa, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Papua.  Artinya,  masyarakat  Papua berhak  mengatur  daerahnya  sendiri  dengan  ketentuan  yang  diatur  dengan undang-undang. Diharapkan  undang-undang  ini  mampu  menjadi  obat penenang  dari  gejolak  yang  terjadi  di  Papua.  Walaupun  masih  tetap  harus diadakan  evaluasi  dan  perbaikan  di  sana  sini.  Seperti  optimalisasi keberpihakan  pemerintah  pusat  terhadap  pelaksanaan  otonomi  khusus, optimalisasi peran Majelis Rakyat Papua, dan optimalisasi pengawasan dana otonomi khusus. Sehingga tujuan bersama untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan  dan  kedamaian  warga  negara  Indonesia  asli  Papua  di  tanah leluhurnya dapat terwujud.
Kata Kunci: Otonomi Khusus, Kesadaran Hukum, Konflik dan Kekerasan

## A. Pendahuluan
Pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  daerah  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945.  Hal tersebut  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan  suatu  daerah  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus atau bersifat istimewa.
Provinsi  Papua  adalah  Provinsi  Irian  Jaya 1 yang  merupakan  bagian dari  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  memiliki
1 Sebelum reformasi, kawasan yang berupa bagian barat dari Pulau Papua ini – karena sebelah timur  adalah  Negara  Papua  New  Guinea — bernama  Irian  Jaya,  sebuah  nama  yang  dipilih
keragaman  suku  dan  lebih  dari  250  (dua  ratus  lima  puluh)  bahasa  daerah serta  dihuni  juga  oleh  suku-suku  lain  di  Indonesia. 2 Keputusan  politik penyatuan  Papua  menjadi bagian  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  yang sentralistik  belum  sepenuhnya  memenuhi  rasa  keadilan,  belum  sepenuhnya memungkinkan  tercapainya  kesejahteraan  rakyat,  belum  sepenuhnya mendukung  terwujudnya  penegakan  hukum,  dan  belum  sepenuhnya menampakan  penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan  terjadinya  kesenjangan  pada  hampir  semua  sektor kehidupan,  terutama  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik.
Pelanggaran  HAM,  pengabaian  hak-hak  dasar  penduduk  asli  dan adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  sejarah  penyatuan  Papua  ke  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  masalah-masalah  yang  perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh  akar  masalah  dan  aspirasi  masyarakat  Papua, sehingga  memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.
Hingga  akhirnya  lahirnya  UU No. 21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  Bagi  Papua  yang  merupakan  komitmen  pemerintah  dan  seluruh rakyat  Indonesia  untuk  mengadopsi  perspektif  baru  dalam  menangani berbagai permasalahan yang mewarnai kehidupan Provinsi Papua. Perspektif baru tersebut adalah melakukan perubahan pendekatan penanganan masalah
oleh  Pemerintah  Indonesia  setelah  kawasan  ini  resmi  menjadi  bagian  dari  Republik Indonesia pada 1 Mei 1962, melalui negosiasi yang alot dan sengit di forum Internasional. Nama “Irian” diperkenalkan pada Konferensi Malino pada tahun 1946. Dalam bahasa Biak, kata  itu  berarti  “sinar  matahari  menghalau  kabut  di  laut”.  Presiden  Soekarno  menjadi penganjur  utama  penggunaan  nama  Irian,  dengan  mengakronimkan  IRIAN  sebag ai  “Ikut Republik  Indonesia  Anti  Nederland”  .Koentjaraningrat, Irian  Jaya:  Membangun Masyarakat Majemuk, (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 3-5.
2 Wilayah  Provinsi  Papua  pada  saat  ini  terdiri  atas  12  Kabupaten  dan  dua  Kota,  yaitu: Kabupaten  Jayapura,  Kabupaten  Merauke,  Kabupaten  Biak  Numfor,  Kabupaten  Mimika, Kabupaten  Jayawijaya,  Kabupaten  Puncak  Jaya,  Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. Provinsi Papua memiliki luas kurang lebih 421.981 km2 dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah yang ber-rawa sampai dengan pegunungan  yang  puncaknya  diselimuti  salju.  Wilayah  Provinsi  Papua  berbatasan  di sebelah  utara  dengan  Samudera  Pasifik,  di sebelah  selatan  dengan  Provinsi  Maluku  dan Laut  Arafura,  di  sebelah barat  dengan Provinsi  Maluku dan Maluku  Utara,  dan di  sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea.
di  Papua  dari  pendekatan  keamanan/stabilitas  menjadi  pendekatan sosial/kesejahteraan. 3
Permasalahan-permasalahan yang  ada  belum  sepenuhnya  dapat tertangani  hingga  masa  otonomi  khusus  di  wilayah  papua.  Permasalahan- permasalahan yang timbul menimbulkan konflik dan sengketa yang tentunya menghambat  upaya  suksesi  otonomi  khusus  di  Papua.  Oleh  karenanya timbul  pertanyaan untuk  sekiranya  penulis  analisis.  Pertama;  sejauh mana upaya  pemerintah  pusat  mengoptimalisasikan otonomi  khusus  di  Papua? Kedua; apa  model  sengketa  dan  solusi  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat papua terhadap permasalahan yang ada?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  yaitu  merupakan prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau melukiskan keadaan subjek atau objek seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain  pada  saat  sekarang,  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  dan sebagaimana adanya. Data yang digunakan adalah data kualitatif, 4 yaitu data atau  informasi  yang  bersifat  sewajarnya  mengenai  suatu  masalah  dalam kondisi  aspek  atau  bidang  kehidupan  tertentu  pada  objeknya.  Data  berupa keterangan-keterangan  dikumpulkan  lewat  observasi,  penelusuran  literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  pengumpulan  data primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk data pendukung yang dibutuhkan  untuk  melengkapi  data  primer,  dapat  berupa  konsep/literatur, kebijakan, berita media massa, hasil kajian-kajian yang terkait, dan laporan- laporan  seperti:  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dalam  angka  yang  biasanya disajikan  oleh  Bappeda  Kabupaten  dan  Kota/Badan  Pusat  Statistik, Data/Laporan Hasil EKPPD, LAKIP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Tahunan,  APBD  Provinsi  Papua  dan  data-data  lainnya  yang digunakan  untuk  menganalisa  dan  menggambarkan  bagaimana  pencapaian pembangunan  Papua  dan  Papua  Barat  pada  masa  pelaksanaan  otonomi khusus dan juga bagaimana kebijakan terimplementasikan di daerah tersebut.

## C. Pembahasan
Beberapa  permasalahan  yang  sekiranya  menjadi  fokus  pembahasan dan analisis dalam jurnal ini di antaranya yaitu:
3 Mohammad  A.  Musa’ad, “Kontekstualisasi  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Provinsi Papua:  P erspektif  Struktur  dan  Kewenangan  Pemerintahan”, Jurnal Kajian,  Vol.  16,  No.
2, Juni 2011, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2011), hlm. 359.
4 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 176.

## 1. Asal Nama dan Kultur Papua
Sebelum diberi nama “Irian Jaya”, 5 kawasan ini dikenal dengan nama “Papua”.  Nama  “Papua”  pada  awalnya  dipergunakan  oleh  pelaut  Portugis Antonio  d’Arbrau,  yang  mendarat  di  pulau  ini  pada  tahun  1521. Diperkirakan,  kata  “Papua”  berasal  dari  kata  dalam  bahasa Melayu  kuno “pua - pua”, yang berarti “keriting”. Nama ini kemudian dipakai oleh Antonio Pigafetta  yang  ikut  dalam  pelayaran  dengan  Ferdinand  Magellan mengelilingi bumi.
Versi lain dari penamaan Papua adalah dari Papua bagian Timur, kini menjadi Papua  Nieuw Guinea. Sebutan  “ Nieuw  Guinea ”  digunakan  oleh para  pelaut  Belanda,  menggunakan  penamaan  dari  seorang  pelaut  Spanyol, Ynigo Ortiz de Retes, yang mengunjungi kawasan utara pulau ini pada tahun 1545. Dinamakan “ Nieuw Guinea ” karena penduduk yang ditemui berwa rna hitam, seperti penduduk di Pantai Guinea, Afrika.
Papua mempunyai kondisi  sosial-budaya-politik  yang  khas.  Ciri-ciri fisiologi Tanah Papua yang beragam menyebabkan diferensiasi sistem mata pencaharian.  Bukan  hanya  itu,  perkembangan  struktur  sosial  masyarakat juga  turut  dipengaruhi  oleh  proses-proses  adaptasi  manusia  terhadap lingkungan alam. Sifat kemajemukan penduduk Papua juga dapat dilihat dari prinsip  hak  ulayat  tanah.  Di  antara  masyarakat  Papua  terdapat  kolektif- kolektif  etnik  yang  mengatur  sistem hak  ulatnya  melalui  klan  (merupakan hak  komunal).  Selain  itu  terdapat pula  kolektif-kolektif  lain  yang  mengatur hak ulayatnya melalui keluarga inti atau hak individu.
M.T.  Walker  dan  J.R.  Mansoben 6 mencatat  bahwa  keanekaragaman orang  Papua  bertalian  erat  dengan  pola  adaptasi  sosio-ekonomi  penduduk pada  zona  ekologi  utama.  Setidaknya  ada  empat  zona  ekologi  utama. Pertama, ekologi  rawa,  daerah  pantai,  dan  muara  sungai; kedua,  dataran pantai; ketiga,  kaki  gunung  dan  lembah-lembah  kecil;  dan keempat pegunungan  tinggi.  Lingkungan  ekologi  yang  berpengaruh  terhadap  pola- pola  adaptasi  tercermin  dalam  sistem  mata  pencaharian  hidup  meliputi teknologi dan sistem pembagian kerja. Semakin kompleks inovasi teknologi
5 Provinsi  Irian  Jaya  adalah  perubahan  dari  nama  Irian  Barat  yang  dilakukan  oleh  Presiden Soeharto  tahun  1973,  dan  kemudian  diganti  menjadi  Papua  tahun  2000  dibawah  Presiden Abdurrahman  Wahid  untuk  menanggapi  tuntutan  para  nasionalis  Papua.  Di  Tahun  2003, Provinsi  Irian  jaya  Barat,  yang  kemudian  diubah  menjadi  Papua  Barat  dibentuk.  Banyak nasionalis  menggunakan  istilah  West  Papua  atau  Papua  Barat  untuk  menyebut  seluruh bekas  daerah  jajahan  Belanda  West  New  Guinea  (Nugini  Barat).  Istilah  lain  yang  tidak mengandung  muatan  politik  yan g  kadan  dipakai  untuk  menyebut  daerah  ini  yaitu  “Tanah Papua”,  dan  tidak  punya  makna  hukum  apa -apa.  [Lihat:  Asia  Report  N  232, Indonesia, Dinamika Kekerasan di Papua, (Jakarta: International Crisis Group, 2012), hlm.4.
6 Agung Djojosoekarto, dk, Kinerja Otonomi Khusus, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hlm. 6.
dan  sistem  pembagian  kerja,  maka  aspek  budaya  lain  seperti  organisasi sosial dan sistem ideologi (ritual agama) juga kian rumit.
Di  zona  ekologi  pegunungan  tengah,  misalnya,  masyarakat  hidup dalam  rumah-rumah  besar  dalam  hubungan  keluarga  yang  luas,  dengan jaringan luas dari sistem  klan, gabungan klan, dan federasi yang  kompleks. Contoh  penduduk  yang  menganut  pola  ini  adalah  suku  Dani.  Tipe  ini menghasilkan ikatan horizontal yang kuat. Pada zona ekologi muara sungai, kepulauan  dan  pesisir  pantai,  penduduk hidup  dalam  keluarga-keluarga  inti kecil yang amat bersifat individualis. Karena wilayah pesisir dan kepulauan relatif sulit dijadikan lahan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mendorong  mereka  untuk  berdagang.  Contoh  masyarakat  ini  adalah penduduk pantai utara.
Kedua  tipe  ini  menghasilkan  relasi  yang  berbeda  sehingga berpengaruh  terhadap  ikatan  kolektif  yang  terbentuk.  Di  sinilah  kemudian makna  keluarga  mendapat  tempat  dalam  struktur  hierarki  masyarakat.  Di satu  sisi,  keluarga mempunyai fungsi  produktif,  di  sisi  lain  keluarga merupakan  identitas  untuk  sarana  reproduksi  kekuasaan.  Aktifitas  perang lantas  menjadi  bagian  dari  persaingan  produksi,  sedangkan  perkawinan sebagai  sarana  reproduksi  kekuasaan.  Tidak  mengherankan  jika  ritual  ini menyedot konsumsi besar untuk keperluan pesta adat. Kebutuhan pesta adat inilah yang di kemudian hari memberikan porsi bagi munculnya pola patron- klien dimana patron merupakan pihak yang mensponsori pesta.

## 2. Otonomi Khusus Papua
Keinginan  politik  (political  will)  Pemerintah  Indonesia  untuk menangani Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999, 7 yang ditandai  dengan  pemberian  nama  Papua  menggantikan  Irian  Jaya  oleh Presiden  Abdurrahman  Wahid  dan  memperbolehkan  mengibarkan  bendera bintang  kejora  sebagai  simbol kebudayaan  orang  Papua  dan  bukan  untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 8
Hal  ini  dirasakan  penting  karena  dianggap  sebagai  bagian  dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya yang ditunjukan dengan penegasan identitas dan harga dirinya termasuk dengan dimilikinya simbol-
7 Pada masa Orde Baru Pasca Pepera, penanganan Papua dinilai masih setengah hati, bahkan cenderung  hanya  penguasaan  pusat  terhadap  wilayah  strategis  Papua.  Sehingga menimbulkan  gejolak  dan  polemik  yang  berkepanjangan.  Kekerasan  dan  pembunuhan hampir  mewarnai  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Papua.  Masyarakat  Papua  dihadapkan pada  dua  pilihan  yang  tidak  harus  dipilih,  karena  kedua-duanya  mengancam  keselamatan jiwa  dan  harta  mereka,  yaitu  moncong  senapan  TNI di  depan,  serta  panah  dan  tombak militan OPM di belakang.
8 M. Ridha Saleh, “Saudara Presiden, Datanglah ke Papua, Kompas, 3 November 2011, hlm.
6.
simbol  daerah  seperti  lagu,  bendera, dan  lambang.  Selain  itu,  Pemerintah juga  menetapkan  Provinsi  Irian  Jaya  sebagai  daerah  otonomi  khusus,  yang secara  eksplisit  tertuang  dalam  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  IV/MPR/1999 tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  Tahun  1999-2004,  Bab  IV  huruf G, butir 2. Menindaklanjuti amanat Tap MPR tersebut, DPR pada tanggal 22 Oktober  2001  telah  menyetujui  dan  menetapkan  Undang-Undang  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua.  Keputusan  DPR  tersebut  disahkan pada  tanggal 21  November  2001  sebagai  UU No. 21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. 9
Kehadiran  UU No. 21  Tahun  2001  merupakan  upaya  perjuangan karena pada saat itu harus diyakinkan segenap komponen masyarakat Papua, khususnya  orang asli  Papua,  yang  ketika  itu  menyuarakan  M  (baca: memisahkan diri dari NKRI), 10 bahwa Otsus merupakan pilihan yang paling tepat. Tidak berhenti sampai di situ, dalam pembahasan RUU Otsus Papua di DPR  juga  terdapat  upaya  perjuangan.  Sebab,  RUU  yang  merupakan  usul inisiatif  DPR  tersebut  mendapat  masukan  dari  Pemerintah  dalam  bentuk Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  sebanyak  471  masalah.  Perjuangan meloloskan UU No. 21  Tahun  2001  pada  waktu  itu  juga  ditambah  dengan kasus tewasnya Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay, beberapa hari  sebelum  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  menerbitkan  UU No. 21 Tahun 2001. 11
Pada  dasarnya  istilah  “otonomi”  dalam  Otonomi  Khusus  diartikan sebagai  kebebasan  bagi  rakyat  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk melaksanakan pemerintahan sendiri  dan  mengatur  pemanfaatan  kekayaan  alam  Papua  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  Papua  dengan  tidak  meninggalkan tanggungjawab untuk  ikut  serta  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan pusat  dan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia  yang  memang  kekurangan.  Hal lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah  kebebasan  untuk  menentukan  strategi pembangunan  sosial,  budaya,  ekonomi, dan  politik  yang  sesuai  dengan karakteristik  dan  kekhasan  sumberdaya  manusia  serta  kondisi  alam  dan kebudayaan orang Papua.
Selain  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  mengatur  pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat  Papua  sebagai  bagian  dari  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Kewenangan  ini  berarti  pula  kewenangan  untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua,
9 Mohammad A. Musa’ad, op.cit., hlm. 359-360.
10 Ibid, Istilah ini juga masih sering dilontarkan dalam  wawancara  dengan beberapa anggota DPRP dan anggota MRP untuk menyatakan M=MERDEKA.
11 “Membangun Papua: Dari Otsus “Terbitlah” UP4B, Kompas, 4 November 2011, hlm. 46.
termasuk  memberikan  peran  yang  memadai  bagi  orang-orang  asli  Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah  ikut  serta  merumuskan  kebijakan  daerah,  menentukan  strategi pembangunan  dengan  tetap  menghargai  kesetaraan  dan  keragaman kehidupan  masyarakat  Papua,  melestarikan  budaya  serta  lingkungan  alam Papua,  yang  tercermin  melalui  perubahan  nama  Irian Jaya  menjadi  Papua, lambang  daerah  dalam  bentuk  bendera  daerah  dan  lagu  daerah  sebagai bentuk  aktualisasi  jati  diri  rakyat  Papua  dan  pengakuan  terhadap  eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.
Sedang  istilah  “khusus”  lebih  diartikan  s ebagai  perlakuan  berbeda yang  diberikan  kepada  Papua  karena  kekhususan  yang  dimilikinya. Kekhususan  tersebut  mencakup  hal-hal  seperti  tingkat  sosial  ekonomi masyarakat,  kebudayaan, dan  sejarah  politik.  Dalam  pengertian  praktisnya, kekhususnya otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal berdasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal- hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua.
Otonomi Khusus (Otsus) oleh berbagai kalangan selama ini dianggap titik  kunci  penting  untuk  menetapkan  status  politik,  baik  bagi  pemerintah maupun masyarakat Papua. Sebagaimana diketahui, melalui Undang-undang Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus,  Papua  telah  diberi kewenangan  untuk  mengatur  pemerintahan  sendiri  berdasarkan  peraturan perundangan. Dengan Otonomi Khusus, pemerintah pusat menghendaki agar gerakan-gerakan  separatis  dapat  segera  menghentikan  aktivitasnya,  dan Papua  tetap  menjadi  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Implikasi lebih lanjut adalah bahwa perdamaian di Papua akan terus terjaga, tanpa ada pergolakan politik yang ingin memerdekakan diri.
Pemberlakuan  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  sedikit  banyak telah  dapat  menjadikan  obat  penenang  bagi  masyarakat  Papua.  Selama hampir  27  tahun,  sejak  Pepera  diadakan  PBB,  masyarakat  Papua  hidup dalam  tekanan  dari  kekangan  pemerintah  pusat  yang  menggunakan pendekatan keamanan dalam menjaga integrasi wilayah yang penuh sumber daya  alam  tersebut.  Semasa  pemerintahan  Presiden  Abdurahman  Wahid, rancangan  UU  Otonomi  Khusus  Papua  digodog,  dan  ketika  masa  Presiden Megawati  Undang-undang  itu  disahkan,  meskipun  pada  kenyataannya implementasi di lapangan masih belum maksimal.
Salah  satu  tuntutan  paling  kuat  dari  aspirasi  yang  berkembang  di Papua pada tahun 2003 adalah tuntutan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). 12 Selain  tuntutan  Kepala  Daerah  berasal  dari  orang  asli  Papua,
12 Sebagaimana  diatur  dalam  UU  Otsus  Papua  tersebut,  Pasal  19  menyebutkan:  (1)  MRP beranggotakan  orang-orang  asli  Papua  yang  terdiri  atas  wakil-wakil  adat,  wakil-wakil agama,  dan  wakil-wakil  perempuan  yang  jumlahnya  masing-masing  sepertiga  dari  total anggota  MRP;  (2)  Masa  keanggotaan  MRP  adalah  5  (lima)  tahun;  (3)  Keanggotaan  dan
pengelolaan  secara  maksimal  Sumber  Daya  Alam  Papua  untuk  masyarakat Papua, dan beberapa hal penting lainnya.
Pemekaran  distrik (kecamatan)  dan  kabupaten  sesuai  dengan  UU Otonomi  Khusus  merupakan  salah  satu  alternatif  solusi  bagi  Papua. Pemekaran  tersebut  merupakan  upaya  melaksanakan  aspirasi  masyarakat bawah  Papua.  Sebagian  besar  masyarakat  berpendapat  bahwa  pemekaran provinsi  Papua  sebagaimana  dalam  Inpres No. 1  tahun  2003  tentang Percepatan  Pembangunan  di  Papua  menjadi  3  provinsi,  bukanlah  suatu  hal yang  efektif.  Alasannya  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Papua belum dapat untuk mengendalikannya.

## 3. Akar Konflik Papua
Masyarakat  Papua  merupakan  suatu  entitas  yang  heterogen. Kepapuaan  baru  dibangun  secara  terbatas  bersamaan  dengan  tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah  Belanda  pada  1940-an.  Di  sana  pendidikan  administrasi pemerintahan  dijalani.  Pada  kesempatan  itu  para  pelajar  Papua  banyak berdiskusi  tentang  persoalan  kepapuaan  dan  kemungkinan  Papua  Barat menjadi  satu  negara  bangsa  yang  merdeka.  Pada  awal  1960-an  sudah disiapkan  bendera  nasional,  lagu  kebangsaan, dan  lambang  negara.  Pada  1 Desember  1961  dengan  bantuan  Belanda  diproklamasikan  Negara  Papua Barat. 13 Dari sini bibit nasionalisme Papua mulai tersemaikan. Reaksi  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  perkembangan  politik berikutnya  membuat  Papua  Barat  kemudian diintegrasikan  dengan  RI. Identitas  dan  nasionalisme  Papua  terkubur  sementara  bersamaan  dengan penggantian nama Papua Barat menjadi Irian Barat dan integrasi kehidupan sosial politik ekonomi dan kebudayaan Papua di bawah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belasan tahun kemudian, tepatnya sejak 1978, melalui  kesenian  identitas  Papua  pernah  dibangun  kembali  oleh  kelompok Mambesak Arnold Ap. Namun kepapuaan kembali terhambat karena Arnold Ap kemudian dipenjara oleh pemerintah RI di bawah Orde Baru. 14
Pada  era  reformasi,  pada  kurun  1998-1999,  kepapuaan  kembali dihidupkan sebagai identitas alternatif dari identitas “Irian Jaya” yang telah identik  dengan  Indonesia  beserta  adanya  anggapan  penindasan  dan praktek
jumlah  anggota  MRP ditetapkan  dengan  Perdasus;  dan  (4)  Kedudukan  keuangan  MRP ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  [Lihat:  Indra  J.  Piliang,  Otonomi  Khusus  Papua dan MRP, Suara Pembaruan, 11 Juli 2003].
13 Decki Natalis Pigay, Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua, (Jakarta:
Sinar Harapan, 2000), hlm. 285.
14 Menurut analisis pemerhati Papua di manca negara  Arnold Ap kemudian dibunuh melalui suatu  konspirasi  yang  melibatkan  Kopassandha.  [Lihat:  Carmel  Budiardjo  dan  Liem  Soei Liong, West Papua: The Obliteration of a People, (London: Tapol) hlm. 125-136.
kolonialismenya.  Perasaan  satu  identitas ini  disatukan  oleh  memori penderitaan  kolektif  dan  kongruensi  aspirasi  yang  bersumber  dari  mitologi sebagian  besar  suku  bangsa  masing-masing  tentang  milenium  baru  dan mesianisme.  Pada  era  reformasi  penggunaan  nama  Papua  menjadi  penanda bagi aspirasi bersama itu. Kongruensi aspirasi dan identitas kepapuaan baru pada  tahap  yang  sangat  dini.  Kepapuaan  cenderung  berhenti  sebagai identitas yang dihayati secara “etnosentris” dan emosional.

## 4. Model Kekerasan di Papua
Serangkaian  kekerasan  kerap  terjadi  di  Papua  pada  masa  Orde  Baru hingga masa reformasi, bahkan pasca dilegislasinya Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Papua.  Peristiwa  penembakan terhadap  warga  Non-Papua,  atau  terhadap  tentara  militer,  atau  sebaliknya, sudah  menjadi  hal  lumrah  pada  kehidupan  masyarakat  Papua.  Kesadaran hukum  masyarakat  memang  masih  teramat  rendah.  Hal  ini  tentunya  bukan karena tanpa faktor yang melatarbelakanginya. Ada penyebab yang menjadi faktor utama dan faktor penunjang terjadinya kekerasan tersebut.
Faktor  utama  yang  mendorong  terjadi  kekerasan  di Papua  adalah: Pertama,  adanya  ketidakpuasan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Papua terhadap  pemerintah  pusat.  Kedua,  adanya  aspek  dari  kebijakan  keamanan yang  bertentangan  dengan niat  pemerintah  untuk  membangun  kepercayaan, mempercepat  pembangunan, dan  merealisasikan  tujuan  dari  UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 15
Adapun  faktor  penunjang  lain  yang  menjadi  penyebab  terjadinya kekerasan pada masyarakat papua di antaranya, yaitu:

## a. Kebiasaan Perang Antar Suku
Kekuatan  orang  Papua  pada  umumnya  adalah  kemampuan  negosiasi di dalam konflik antar kelompok. Institusi resolusi konflik secara tradisional berkembang  dan  digunakan  untuk  mengakhiri  suatu  krisis  hubungan  antar kelompok.  Tradisi  negosiasi, terutama  di  kalangan  orang  pegunungan, digunakan  untuk  menyelesaikan kasus-kasus  pembunuhan,  perzinaan, pencurian,  dan  lain-lain.  Perang  suku  atau  jalan  kekerasan  baru  diambil ketika  negosiasi  mengalami  kebuntuan  atau  pihak  yang  bertikai  memang secara  kul tural  merupakan  “musuh”  permanen.  Hanya  saja  mekanisme  ini
15 Sebagai evaluasi, hingga saat ini UU Otsus belum  menghasilkan manfaat  yang nyata bagi kehidupan  sebagian  besar  masyarakat  dan  belum  memperbaiki  hubungan  antara  Papua dengan Pemerintah Pusat. Substansinya selama ini kerap diperlemah oleh Jakarta, meskipun para  anggota  DPRP  juga  bertanggungjawab  karena  gagal  menetapkan  peraturan-peraturan pelaksana  yang  diperlukan. [Lihat:  Asia  Report  N  232,  Indonesia,  Dinamika  Kekerasan  di Papua, (Jakarta: International Crisis Group, 2012), hlm.i].
hanya berlaku di dalam intern kelompok suku. Di dalam konflik antar suku kecenderungan untuk mengambil jalan kekerasan masih sangat kuat.
Perang  suku  adalah  habitus  tradisional  yang  secara  mental  belum sepenuhnya  hilang  pada  sebagian  rakyat  Papua.  Kekerasan  ditempatkan menjadi bagian inheren di dalam ritual dan hukum adat tertinggi untuk suatu resolusi  konflik.  Ini  menjadikan  kekerasan  sebagai  bagian  dari  pilihan- pilihan  tindakan  yang  dianggap  sah  dan  dalam momen  tertentu  dianggap “sakral” . Provokasi  pihak  lain  atau  pun  pihak  internal  suku  yang memanipulasi  terminologi  setempat  dan  menyentuh  mods  kelompok  akan dengan mudah menghadirkan kekerasan baru.
Kebiasaan  melakukan  perang  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  dengan kebiasaan untuk melakukan kekerasan. Sehingga, kebiasaan yang dilakukan terhadap  musuh  suku  juga  diberlakukan  terhadap  para  pendatang  (non- papua), termasuk juga aparat pemerintah pusat.

## b. Kepemimpinan Papua yang Sulit Menyatu
Struktur-struktur masyarakat Papua yang terdiri dari kurang lebih 250 suku  bangsa  bersifat  otonom  satu  sama  lain.  Setiap  kelompok  suku  secara kultural mandiri dan unik, tidak tunduk pada kelompok suku yang lain, dan setiap suku memiliki kosmologi yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta.  Setiap  kepala  suku  atau  pemimpin  lokal  tidak  memiliki  otoritas yang  penuh  kecuali  sebagai  juru  bicara  masyarakatnya.  Interaksi  yang terbatas  di  masa  lalu  belum  memungkinkan  tumbuhnya  kesadaran  budaya yang  relativistik  dan  toleran.  Oleh  karena  itu  etnosentrisme  menjadi persoalan  dasar  di  dalam  konsolidasi  rakyat  Papua.  Di  dalam  kenyataan budaya  semacam  ini  sulit  tumbuh  suatu  kepemimpinan  yang  diakui  oleh semua kelompok suku bangsa. 16
Kesulitan  mengakui  satu  pemimpin ini  lebih  dipengaruhi  oleh arogansi masing-masing suku yang menganggap sebagai suku yang terbaik. Sehingga  perbedaan  yang  berakibat  kepada  konflik  tidak  pernah  berhenti, bahkan  kerap  berlanjut.  Artinya,  masyarakat  Papua  akan  sulit  untuk  dapat bersatu  dalam satu  kesatuan.  Kalau pun  ada  kesadaran  bersama  untuk mengakui  kesamaan  bangsa  sebagai  bangsa  Papua,  itu  pun lahir  sejak penguasaan  dan  didikan  belanda  untuk  menjadikan  Papua  sebagai  Negara Merdeka.
16 Bandingkan  dengan  studi  yang  sudah  dilakukan  oleh  Johszua  Mansoben,  Sistem  Politik Tradisional di Irian Jaya, (Jakarta-Leiden: LIPI-RUL).

## c. Stigma Gerakan Separatis OPM
Organisasi  Papua  Merdeka lahir  setelah  serangkaian  pertarungan kekuasaan  yang  melibatkan  Pemerintah  RI,  Amerika  Serikat,  UNTEA (United  Nations  Temporary  Executive  Authority), Pemerintah  Belanda,  dan sejumlah  elit  terdidik  Papua  yang  berlangsung  sejak  1962  hingga  1969. Pemungutan Pendapat  Rakyat  (Pepera  atau Act  of  Free  Choice)  pada  1969 menandai  “kemenangan”  usaha  integrasi  Papua  Barat  oleh  Pemerintah  RI. Sebagian elit Papua yang Pro Belanda hijrah ke Belanda. OPM ditumbuhkan dan dibesarkan oleh seluruh proses yang di dalamnya tersimpan pengalaman ketidakadilan  oleh rekayasa  berlebihan  dari  militer  Indonesia.  Sebagian  elit Papua pimpinan OPM membangun perlawanan. Sejak itu para elit Papua ini mencoba  melibatkan  rakyat  dalam  usahanya  “merebut  kembali” kemerdekaan  Papua  Barat  yang  sempat  mereka  proklamasikan  pada  1 Desember 1961. 17
Gerakan  ini  sebenarnya  menjadi  hal  yang  dikhawatirkan  oleh Pemerintah.  Karena  kegiatan-kegiatan  kelompok  ini  dapat  menyebabkan dibatalkannya  keabsahan  Penentuan  Pendapat  Rakyat  (Pepera)  1969,  yaitu referendum  yang  digelar  dibawah  pengawasan  PBB  yang  membuat  Papua menjadi  bagian  dari  Indonesia.  Kekhawatiran  ini  menyebabkan  pemakaian kekuatan yang berlebihan terhadap aksi-aksi Pro-Kemerdekaan, sanksi keras terhadap  penggunaan  simbol-simbol  kemerdekaan  seperti  pengibaran bendera  Bintang  Kejora, penyiksaan  dan  perlakuan  semena-mena  terhadap orang-orang  yang  dicurigai  sebagai  aktivis  pro-kemerdekaan,  pengawasan terhdap  kelomok-kelompok  sipil  yang  aktif  secara  politik,  pembentukan institusi  paralel  untuk  menandingi dan  memperlemah  kelompok-kelompok masyarakat, dan pembatasan ketat terhadap akses Internasional ke Papua.

## d. Sikap Anti Pendatang Istilah
“Pendatang”  di  Papua  mengacu  pada  berbagai  kelompok  orang  non - Papua yang seringkali digambarkan sebagai si “rambut lurus” atau si “kulit terang”. Paralel  dengan  dominasi  isu  “M” , teror  dan  intimidasi  terhadap pendatang  meningkat.  Sejumlah  pemerasan  dilakukan  oleh  Satuan  Tugas (Satgas)  Papua  yang  juga  tak  dapat  terkontrol  sepenuhnya  oleh  Presidium Dewan  Papua.  Potensi  konflik  horizontal  menganga  terbuka.  Beberapa  kali terjadi  kekerasan  antara  keduanya  terutama  antara  orang  Papua  asli  dengan kelompok  pendatang  yang  disebut  BBM  (Bugis,  Buton, dan  Makasar). Selain  belum  berkembangnya  pemikiran  PDP  tentang  posisi  pendatang,
17 Robin Osborne, 1986, “OPM and the quest for West Papuan unity”, dalam R.J. May (ed. ) Between two nations, Australia: Robert Brown and Associates, hlm. 51-53.
kalangan  pendatang  pun  tidak  memiliki  lembaga  representasi  yang memadai. 18
Bila  pun  ada,  seperti KSS  (Kerukunan  Keluarga  Sulawesi  Selatan) oleh  orang  Papua  lebih  dipandang  sebagai  lembaga  korporatif  yang  dekat dengan  militer  dan  pemerintah. 19 Selain KSS,  belum  ditemukan  asosiasi pendatang  yang  berupaya  meningkatkan  posisi  tawar dan  kualitas representasinya  dihadapan  militer,  pemerintah,  maupun  penduduk  asli. Hingga  2001  belum  terlihat  upaya  rekonsiliasi  dan  negosiasi  antara kelompok  pribumi  Papua  dengan  pendatang.  Sebagian  besar  pendatang dicekam  ketakutan,  ketidakpastian  masa  depan,  dan  terbatasnya  pilihan- pilihan. Pendatang pun sebagian berpikir untuk dan sebagian lainnya sudah meninggalkan  tanah  Papua.  Tetapi  mereka  yang  merasa  terdesak  dan  harus mempertahankan  diri  mencoba  mempersenjatai  diri  dengan  senjata  rakitan yang  lebih  efektif  untuk  membunuh  dibandingkan  dengan  senjata  orang Papua semacam parang, tombak, atau panah. Reaksi ini justru meningkatkan lingkaran  kekerasan  di  Papua.  Ketegangan  hubungan  pendatang-pribumi berada  pada  titik  terburuk.  Pembantaian  pendatang  oleh  orang  Dani  pada Oktober 2000 di Wamena merupakan penegasan atas ketegangan itu.
Keadaan  menjadi  lebih  buruk  bagi  transmigran  karena  mereka menjadi  korban  di  dalam  pertarungan  OPM  melawan militer  Indonesia. Transmigran di Arso, Jayapura, adalah contoh di mana transmigran menjadi bulan-bulanan di tengah konflik dan pertarungan politik. Kasus transmigran Satuan  Pemukiman  (SP)  7  dan  SP  8  Bonggo  Jayapura  yang  meninggalkan lokasi karena teror dan mengungsi ke LBH Jayapura menjadi puncak gunung es  dari  problem  transmigrasi  di  Papua.  Sejak  Januari  1999  hingga pertengahan  2001  mereka  terlantar,  tidak  mendapat  perhatian.  Akibatnya
18 Secara  berimbang  pada  1986  Aditjondromenguraikan  dampak  negatif  dan  positif  dari kehadiran  migran  asal  Sulawesi  di  Papua  (waktu  itu  disebut  Irian  Jaya).  Lihat  George  Y. Aditjondro ,  “Suatu  Telaah  Dampak  Migrasi  Suku -suku  Bangsa  dari  Sulawesi  Selatan  dan Tenggara  ke  Irian  Jaya”  Laporan  Seminar  Pengembangan  SDM  di  Irian  Jaya  (Jakarta: LRKN LIPI) hlm. 26-47.
19 Pendatang pada umumnya secara politik lebih dinilai berpihak pada penguasa. Dalam setiap krisis  politik  yang  menghadapkan  pemerintah  versus  penduduk  asli,  posisi  pendatang ditempatkan  berseberangan  dengan  penduduk  asli.  Pada  Kerusuhan  1996  di  Abepura  isu utamanya  adalah  pengiriman  jenazah  Thomas  Wanggai  dan  kemarahan  orang  Papua pada aparat  keamanan  namun  pendatang  di  Abepura,  Waena,  dan  Sentani  menjadi  sasaran kekerasan.  Pada  sisi  ini  dapat  dikatakan  pendatang  menjadi  korban.  Tindakan  KSS membuat  demo  tandingan  mengecam  dan  menantang  orang  Papua  di  Sorong  dan Manokwari  pada  1998 adalah  contoh  lain  dari  keberpihakan  pendatang  pada  militer.  Pada sisi  ini  dapat  dilihat  tindakan  pendatang  yang  memupuk  kebencian  orang  Papua  terhadap pendatang.  [Lihat  paper: Muridan  S.  Widjojo, Di  Antara  Kebutuhan  Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan; Konflik Papua Pasca Orde Baru, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LP3ES dan The Ford Foundation, 2001).
selama  mengungsi  sudah  22  orang  meninggal  karena  berbagai  penyakit. 20 Bagi  OPM  transmigran  merupakan  target  yang  paling  mudah  untuk melakukan  tekanan  terhadap  Pemerintah  RI  dan  militer.  Bagi  militer, transmigran  yang  terancam  dapat  menjadi  dalih  yang  efektif  untuk membangun  citra  Papua  sebagai  wilayah  yang  rawan  dan  tidak  stabil  dari segi keamanan.

## 5. Dampak Konflik Terhadap Kehidupan Masyarakat Papua
Ada  beberapa  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  konflik  yang berkepanjangan terhadap kehidupan masyakarat Papua. Di antaranya adalah:

## a. Birokrasi Pemerintahan Menjadi Lumpuh
Dengan  adanya  banyak  konflik  dan  kekerasan  yang  terjadi  maka berakibat  pada  ketidakdisiplinan birokrat.  Kantor-kantor  Pemda  Tingkat  I misalnya lebih banyak terlihat kosong. Pada awal 2000, Kompas melaporkan absensi  yang  tinggi  di  kalangan  pejabatnya.  Mulai dari  Gubernur,  para kepala kantor wilayah, dan kepala dinas sangat sering meninggalkan kantor dan  lebih  banyak  melakukan  perjalanan  ke  Jakarta.  Tugas-tugas  pelayanan publik pun semakin terbengkalai. Warga yang berkepentingan pun akhirnya tidak terlayani. Padahal warga-warga tersebut tidak hanya datang dari sekitar Jayapura  tetapi  juga  dari  kabupaten  lain  dengan  ongkos  transport  pesawat yang  mahal. 21 Hal  ini  juga  terjadi  di  pedalaman,  banyak  kantor-kantor kecamatan yang kosong dari pejabat birokrasi.
Ketika ditelusuri, maka penyebab utama yang menjadi faktor penekan tidak  lain  karena  kondisi  keamanan  bagi  pejabat  pemerintah  daerah, sehingga mereka lebih memilih meninggalkan tugas sambil menyelamatkan diri  dan  posisi.  Akibatnya,  masyarakat Papua  tidak  mendapat  pelayanan yang  maksimal  dari  birokrat  sebagaimana  pada  daerah-daerah  lain  di Indonesia.

## b. Timbulnya Provokasi Berdasarkan Agama
Adanya  konflik  berkepanjangan  di  Papua  juga  menjadikan  agama sebagai objek provokasi. Provokasi ke arah kekerasan dengan bendera suku
20 “Jenazah Kopral diusung ke DPRD Papua,” Kompas, 22 Juli 2000.
21 Lihat “Ketika Papua Ditinggalkan Pimpinan,” Kompas, 31 Januari 2000. Di dalam laporan ini dikutip pula pendapat Saul J Bonay, bekas komandan OPM, yang juga bekas narapidana di  LP  Kalisosok  bahwa  kinerja  kerja  pemerintah  sekarang  mendorong  tuntutan  merdeka semakin  kuat. Pengibaran  bendera  bintang  kejora  pun  semakin  gencar  dilakukan  secara sporadis di mana-mana. Kehadiran pemerintah di Papua hanya untuk mengejar kepentingan pribadi  dan  keluarga.  Tidak  ada  upaya  membangun  kesejahteraan  rakyat.  Jika  ada,  ujung- ujungnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme.
bangsa  maupun  agama  secara  kronologis memang paralel  dengan pembalikan isu politik dari HAM dan demokratisasi ke separatisme. Versi I yang  ditujukan  kepada  umat  Muslim  bahwa  kaum  Kristen  akan  melakukan pembakaran  masjid.  Sebaliknya  Versi  II  yang  ditujukan  kepada  kaum Kristen menyatakan bahwa pihak Islam akan melakukan pembakaran gereja. Selebaran beredar tiga hari setelah demo besar di gedung DPRD I menuntut penarikan  pasukan  TNI  dari  Papua. 22 Provokasi  tersebut  tidak  berhasil karena diantisipasi dengan cepat oleh para pemimpin dan tokoh agama. 23

## c. Timbulnya Semangat Papuanisasi
Konflik  berkepanjangan  antara  pendatang  dengan  warga  asli  Papua, antara  pemerintah  pusat  dengan  pemuka  suku,  termasuk  aparat  keamanan dengan  milisi  OPM  mengakibatkan  timbulnya  semangat  baru  Papuanisasi. Semangat  akan  adanya  satu  kesatuan  sebagai  bangsa  Papua,  dan  satu kesatuan  sebagai  bangsa  yang  mengalami  kolonialistik  dari  pemerintah Indonesia.
Semangat  ini  kembali  muncul  saat  pemerintah  menggalakan  gerakan transmigrasi,  dengan  melakukan  penyebaran  penduduk  luar  ke  wilayah- wilayah Papua. 24 Selain  itu  adanya  stigma “jawanisasi”  terhadap  wilayah Papua, sebagai wujud penguasaan orang jawa terhadap Papua.
Wacana  Papuanisasi  juga  berujung  pada  tuntutan  duduknya  putra daerah  Papua  sebagai  pimpinan  pemerintahan  daerah,  sehingga  diharapkan adanya komitmen dan strategi baru pembangunan yang lebih mengutamakan warga Papua secara keseluruhan.
22 Tanda provokasi ini ditemukan saat  beredar  dua  versi selebaran  di  Jayapura  pada  Senin- Selasa, 8-9 Juni 1998, pada saat isu HAM dan demokrasi sedang memuncak di Papua.
23 Walaupun provokasi berdasarkan agama dapat diredam, tetapi kekerasan sebagaimana biasa tetap  terjadi.  Terlihat sembilan  hari pasca  munculnya  selebaran  tepatnya  tanggal 17  Juni 1998,  kekerasan  terjadi  di  tempat  lain  dengan  korban  nyawa  tiga  warga  transmigran  Arso dan  seorang  diculik.  Menarik  bahwa  kemudian  pada  hari  yang  sama  TNI  AD  menuduh OPM.  Kekerasan  kemudian  terjadi  di  kampus  Uncen  antara  massa  mahasiswa  melawan aparat  kepolisian  dan  TNI  pada  3  Juli  ketika  berlangsung  demo  pro  Papua  Merdeka. Seorang  mahasiswa  tewas  tertembak,  seorang  anak  kecil  tewas  terkena  peluru  nyasar,  dan seorang  aparat  intel  dianiaya.  Kekerasan  yang  paling  menonjol  pada  1998  adalah  bentrok antara  massa  pro  Papua  Merdeka  melawan  aparat  keamanan.  Jumlah  korban  kekerasan selama 1998 tidak menonjol, “hanya” 9 orang tewas dan 69 luka -luka. Namun pada 1998 ini atmosfer  kekerasan  sudah  sangat  terasa.  Meskipun  jumlah  korban  tewas  hanya  9  orang tetapi  terjadi  secara  merata  di  Jayapura,  Biak,  Sorong,  Tembagapura,  Timika,  dan Manokwari.  Ketegangan  yang  dihasilkan  oleh  kekerasan  itu  mencolok  karena  isu  yang muncul adalah Papua Merdeka dan isu anti pendatang di kalangan orang Papua.
24 Sikap  anti  transmigrasi  tidak  hanya  melanda  kalangan  Intelektual  Papua,  tetapi  juga kalangan birokrat dan anggota DPRD I Irian Jaya  yang orang asli Papua. [Lihat: “Jenazah Kopral diusung ke DPRD Papua”, Kompas Online , 21/7/2000.

## d. Munculnya Istilah M (M = Merdeka)
Rentetan  konflik  dan kekerasan  yang  terjadi  di  Papua  juga menimbulkan  gagasan  disintegrasi  bangsa  di  kalangan  pejabat  DPRP. Walaupun gagasan ini tidak disampaikan secara langsung, tetapi penggunaan Istilah  M  lebih  sering  dilontarkan  dalam  momen-momen  tertentu  dalam diskusi publik dan pemerintahan.
Istilah  ini  muncul  menjelang  Dialog  Nasional  1999  antara  Tim  100 delegasi  Papua  dengan  Presiden  BJ  Habibie.  Ketika  Forum  Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (Foreri) didirikan, perdebatan antara pilihan Otonomi (O), Federasi (F), dan Merdeka (M), pada awalnya masih terbuka. Namun setelah dialog  nasional,  isu  pilihan  ini  menjadi  dominan.  Otokritik  dari  sesama Papua  terhadap  eforia  M  selalu  dicurigai.  Setiap  upaya  itu,  lalu  diberikan stigma “otonomi”. Sebagian kelompok Pro -Demokrasi kemudian menyesuaikan  diri  dan  mencoba  mendukung  aspirasi  “M”.  Sebagian mencoba  diam  dan  menjaga  jarak.  Dengan  demikian, dominasi  faksi  di dalam  masyarakat  yang  mendukung  M  menjadi  sangat  dominan.  Simbol huruf “F” yang sebelumnya berarti “Federasi” tenggelam deng an sendirinya. Orang  dalam  kehidupan  sehari- hari  dengan  mudah  membuat  dikotomi  “O” dan “M”. 25

## 6. Optimalisasi Otonomi Khusus Papua
Otonomi  Khusus  Papua  yang  telah  diberlakukan  pada  hakikatnya diniatkan  sebagai  obat  penenang  konflik  dan  polemik  yang  bergejolak  di Papua  saat  ini.  Akan  tetapi  dalam  realitanya  ternyata  pelaksanaan  otonomi khusus  belum  maksimal,  bahkan  dinilai  gagal.  Sebagaimana  pendapat anggota  Majelis  Rakyat  Papua 26 , karena  UU No. 21  tahun  2001 memerintahkan  pemerintah  membuat  peraturan  namun  tidak  dilaksanakan. Selain itu,  Pemerintah Pusat  telah  menggulirkan  UU No. 45  tahun  1999 tentang  pembentukan  Provinsi  Papua  Barat  dan  Papua  Tengah,  walaupun akhirnya Papua Tengah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Oleh  karenanya,  Otonomi  Khusus  yang  diharapkan  menjadi  obat penenang,  hendaknya  mampu  melakukan  optimalisasi  dalam  beberapa  hal. Sehingga  konflik,  polemik, dan  ragam  kekerasan  yang  terjadi  dapat  benar- benar  terhenti,  dan  harapan  masyarakat  Papua  menjadi  masyarakat  yang makmur  dan  sejahtera  dapat terwujud  dengan  maksimal.  Adapun optimalisasi  otonomi  khusus  Papua  yang  dapat  dilakukan di  antaranya adalah:
25 Lihat  paper: Muridan  S.  Widjojo, Di  Antara  Kebutuhan  Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan; Konflik Papua Pasca Orde Baru, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LP3ES dan The Ford Foundation, 2001).
26 Lihat: Riris Katharina, Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua, hlm. 33

## a. Optimalisasi Keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Otsus
Ketidakberpihakan pemerintah pusat kepada Otsus Papua dapat dinilai setidaknya dari hal sebagai berikut, seperti; lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2003  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pemekaran  Provinsi Irian Jaya  sesuai dengan  UU No. 45  Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Provinsi  Irian  Jaya Tengah,  Papua  Barat,  Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika,  Kabupaten Puncak  Jaya,  dan  Kota  Sorong.  Lahirnya  Inpres  ini  dinilai  telah memunculkan  ketidakpastian  hukum  serta  kebingungan  bagi  pejabat  publik baik  di  provinsi  maupun  di  kabupaten/kota  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjalankan UU Otsus Papua. Kekecewaan lainnya  berakar  dari  inkonsistensi  kebijakan  pemerintah  pusat  terhadap Papua, di  antaranya  pemekaran  wilayah  di  Papua,  termasuk  di dalamnya masalah dilantikkan Majelis Rakyat Papua Irian Jaya Barat.
Walaupun  akhirya  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  1999  tentang Pembentukkan  Provinsi  Irian  Jaya  Tengah,  Provinsi  Irian  Jaya  Barat, Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika,  Kabupaten Puncak  Jaya,  dan  Kota Sorong  kemudian  dibatalkan  dengan  keputusan  Sidang  Pleno  Mahkamah Konstitusi pada 11 November 2004. 27
Kebijakan  pemerintah ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran  di berbagai  kalangan  masyarakat  Papua.  Sehingga  berdampak  pada  perbuatan anarkis  dan  kekerasan,  yang  tentunya  yang  menjadi  korban adalah aparat keamanan  dan  penduduk  pendatang  non-papua.  Aksi  besar-besaran  ini direspon  oleh  DPRD  Provinsi  Irian  Jaya  (kini  Provinsi  Papua)  dengan mengeluarkan  Keputusan  DPRD No. 11/DPRD/1999  tentang  Pernyataan Pendapat  DPRD  Provinsi  Irian  Jaya  kepada  Pemerintah  Pusat  untuk Menolak  Pemekaran  Provinsi  Irian  Jaya  dan  Usul  Pencabutan  Surat Keputusan  Presiden  RI No. 327/M  1999  tertanggal  5  Oktober  1999.  Oleh karenanya,  optimalisasi  yang  diperlukan  adalah  keberpihakan  pemerintah pusat terhadap  aspirasi  dan  keinginan  masyarakat  Papua  guna  mewujudkan niat mulia otonomi khusus dari UU No. 21 tahun 2001.

## b. Optimalisasi Peran MRP dalam UU Otsus
Majelis  Rakyat  Papua  merupakan  ciri  khas  dari  kekhususan  Papua. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2004  tentang  Majelis
27 Kebijakan  tersebut  dianggap  inkonsisten  karena  dalam  Penjelasan  Umum  yang  mengakui wilayah  Provinsi  Papua  terdiri  atas  12  (dua  belas)  kabupaten  dan  2  (dua)  kota,  termasuk Kabupaten  Paniai,  Kabupaten Mimika,  Kabupaten  Puncak  Jaya,  Dan  Kota  Sorong  yang dibentuk  dengan  UU  No.    45/1999.  Di  sisi  lain,  UU  No.    21/2001  tidak  menyinggung sedikit pun keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah yang juga dibentuk dengan UU No.  45/1999.
Rakyat Papua (selanjutnya disingkat PP No. 54/2004), Majelis Rakyat Papua berperan  serta  dalam  memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  dalam perumusan  kebijakan  daerah,  dalam  rangka  kesetaraan  dan  keragaman kehidupan masyarakat  Papua,  melestarikan  budaya  serta  lingkungan  alam Papua.
Pasal  1  huruf  g  UU No. 21  Tahun  2001  menyatakan  bahwa  MRP adalah  representasi  kultural  orang  asli  Papua,  yang  memiliki  wewenang tertentu  dalam  rangka  perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua dengan berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Sebagai lembaga representasi kultural, maka pemilihan anggota MRP dilakukan  melalui  proses  yang  demokratis  dan  transparan  pada tingkat distrik,  kabupaten/kota  dan  tingkat  provinsi  untuk  memperoleh  wakil-wakil dari masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan.
Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi khusus, MRP yang merupakan representatif  dari  masyarakat  Papua  kurang  mendapat  peran.  Bahkan cenderung  mengalami  reduksi  kewenangan.  Terlihat  dari  ketidakjelasan kedudukan  MRP  sebagai lembaga  legislatif  atau eksekutif.  Sehingga  ketika terjadi  konflik  dan  pertikaian,  MRP tidak  lagi  mampu  menjadi  penengah. Padahal MRP sejatinya dapat menjadi penyambung lidah masyarakat bawah kepada  pejabat  atas,  baik  itu  gubernur,  DPRP,  bahkan  kepada  Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, diperlukan optimalisasi peran MRP ini dalam ranah otonomi  khusus  Papua,  sehingga  kedamaian  dan  ketentraman  dapat terwujud.

## c. Optimalisasi Pengawasan Dana Otonomi Khusus
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (5)  Peraturan  Tata  Tertib  DPRP,  fungsi pengawasan  DPRP  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap pelaksanaan  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden, perdasi dan  perdasus,  peraturan  gubernur,  keputusan  gubernur, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pengawasan  dana Otsus pun  dinilai  sulit  dilakukan  oleh  anggota DPRP. Hal ini disebabkan karena laporan pertanggungjawaban APBD dibuat menurut  ketentuan  dalam  Permendagri. 28 Padahal,  seharusnya  dana  APBD menggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ada selama ini, dan dana  Otsus  menggunakan  Kebijakan  Khusus  Anggaran  (KA)  yang
28 Yaitu Permendagri  No.    13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Permendagri  No.    21  Tahun  2001  tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No.  13 Tahun 2006.
seharusnya  dibuat  tersendiri.  Kebijakan  khusus  ini  nantinya  merupakan penjabaran  dari  program-program  yang  bersifat  khusus  yang  diperintahkan oleh UU Otsus Papua.
Oleh  karenanya,  diperlukan  optimalisasi  pengawasan  dana Otsus Papua,  agar  tidak  disalahgunakan  oleh  kalangan  tertentu,  sehingga kesejahteraan tidak menyerap pada lapisan bawah masyarakat.
Pada dasarnya masih banyak upaya optimalisasi yang harus dilakukan terhadap  penerapan  otonomi  khusus  Papua,  karena  tetap  diyakini  bahwa pemberian  otonomi  khusus  merupakan  upaya  akhir  dari  pemerintah Republik  Indonesia  untuk  tetap  mempertahankan  tanah  Papua  sebagai bagian dari wilayah NKRI.

## D. Penutup
Kekerasan,  konflik,  sengketa,  polemik,  kontak  senjata,  dan pertumpahan  darah  masih  selalu  mewarnai  dalam  kehidupan  masyarakat Papua. Seolah hal ini bagian dari ajang unjuk gigi dari pihak berkepentingan untuk  menunjukan  bahwa  Papua  masih  belum  tenteram  berada  di  bawah negara Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah menemukan  sebuah  strategi  jangka  pendek  yang  dapat  mengurangi kekerasan  sambil  terus  mencari  kebijakan yang  dapat  membawa  manfaat sosial,  ekonomi,  dan  politik  jangka  panjang  dan  menangani  ketidakpuasan yang  sudah  lama  dirasakan  oleh  masyarakat  Papua.  Strategi  tersebut  harus melibatkan  perubahan-perubahan  yang  jelas  dan  nyata  dalam  pengawasan, kontrol, dan akuntabilitas terhadap seluruh komponen pelaksana di lapangan.
Termasuk  pihak  keamanan,  dalam  hal  ini  polisi  dan  tentara  yang selalu disalahkan karena dianggap sebagai pelaku kekerasan, padahal banyak juga  dari  mereka  yang  menjadi  korban.  Akan  tetapi,  pihak  keamanan menjadi  simbol  atas  segala  sesuatu  yang  salah  dengan  penanganan Pemerintah  Pusat  terhadap  Papua.  Karena  itu,  sebuah  perubahan  dalam kebijakan  keamanan  menyodorkan  harapan  paling  baik  dari  sebuah  “ Quick Win ”  yang  dapat  memperbaiki  dinamika politik  dan  menghentikan  Papua merosot ke arah kekerasan lebih lanjut.
Oleh  karenanya,  kepada  pemerintah  Indonesia  hendaknya  lebih mengembangkan  sebuah  mekanisme  pembuatan  kebijakan  yang  lebih terintegrasi  mengenai  Papua  di  tingkat  nasional  dan provinsi  untuk menjamin  keberlangsungan  program-program  yang  telah  dirancang  untuk memberikan  manfaat-manfaat  konkret  bagi  rakyat  Papua  dan  membangun kepercayaan tidak diperlemah secara tidak sengaja oleh keputusan-keputusan atau  tindakan-tindakan  yang  diambil  pemerintah  pusat.  Selain itu,  adanya mekanisme pelaporan keamanan yang lebih terpadu, serta pengawasan yang ketat  tidak  hanya  terbatas  pada  pembangunan  tetapi  juga  mencakup
kebijakan  keamanan,  termasuk  audit  yang  rutin  dan  independen  terhadap penghasilan aparat keamanan dari kegiatan di Papua.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Budiardjo, Carmel, dan Liem Soei Liong, West Papua: The Obliteration of a People, London: Tapol.
Djojosoekarto,  Agung,  dkk.,  2008. Kinerja  Otonomi  Khusus, Jakarta: Kemitraan.
Koentjaraningrat,  1993. Irian  Jaya:  Membangun  Masyarakat  Majemuk,
Jakarta: Djambatan.
Mansoben, Johszua, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Jakarta-Leiden: LIPI-RUL.
Musa’ad,  Mohammad  A ., “ Kontekstualisasi  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan” , Jurnal Kajian,  Vol,  16,  No,  2,  Juni  2011,  Jakarta:
Sekretariat Jenderal DPR RI. Nawawi, Hadari, 1994. Metode Penelitian Ilmiah, Jakarta: Rineka Cipta. Osborne, Robin, 1986. “ OPM and the quest for West Papuan unity ”, dalam R,J,  May  (ed.) Between  two  nations,  Australia:  Robert  Brown  and Associates.
Pigay, Decki  Natalis,  2000. Evolusi  Nasionalisme  dan  Sejarah  Konflik Politik di Papua, Jakarta: Sinar Harapan.
Widjojo,  Muridan  S., 2001. Di  Antara  Kebutuhan  Demokrasi dan
Kemenangan  Politik  Kekerasan;  Konflik  Papua  Pasca  Orde  Baru, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LP3ES dan The Ford Foundation.

## B. Media Massa
“Jenazah Kopral diusung ke DPRD Papua,” Kompas, 22 Juli 2000. “Ketika Papua Ditinggalkan Pimpinan,” Kompas, 31 Januari 2000. “Membangun  Papua:  Dari  Otsus  “Terbitlah”  UP4B, Kompas,  4  November 2011. Piliang,  Indra  J., Otonomi  Khusus  Papua  dan  MRP,  Suara  Pembaruan,  11 Juli 2003. Saleh,  M.  Ridha, “Saudara  Presiden, Datanglah  ke  Papua, Kompas,  3 November 2011.

## C. Lain-lain
Aditjondro,  George  Y.,  “ Suatu  Telaah  Dampak  Migrasi  Suku-suku  Bangsa dari Sulawesi Selatan dan Tenggara ke Irian Jaya ” Laporan Seminar Pengembangan SDM di Irian Jaya, Jakarta: LRKN LIPI. Asia  Report  N  232, Indonesia,  Dinamika Kekerasan  di  Papua, Jakarta:
International Crisis Group, 2012.
Katharina, Riris, Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua, makalah Tim Peneliti DPR RI.