## SURROGATE MOTHER;
TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN ISLAM

## Muhammad Ali Hanafiah Selian
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Email: hanafiahselian@gmail.com

## Abstrak
Dalam konteks hukum nasional Surrogate mother atau bahasa yang lebih populer dan istilah yang sering dipakai “sewa rahim” secara harfiah disamakan dengan  “ibu pengganti” yang didefinisikan secara bebas sebagai suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil dari pembuahan suami istri tersebut yang ditanam ke dalam rahimnya. Sewa Rahim tersebut merupakan sebuah kondisi seorang perempuan yang dikontrak atau disewa untuk mengandung atau membesarkan janin dari perempuan atau pasangan lain. Sementara itu sebutan Surrogate mother (sewa rahim) dalam islam, lazim disebut al-‘Ummu al-musta’jin atau al-‘Ummu al-badilah atau dikenal juga dengan sebutan ar-rahmu al-musta’jin . Dalam pelaksanaannya sewa rahim ini melibatkan dua pihak, yaitu; pihak pertama adalah wanita yang menyewakan rahimnya dan pihak kedua selaku penyewa adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Harga pembayaran/uang sewa rahim sesuai kesepakatan para pihak.
Kata kunci : Ibu Pengganti, Sewa Rahim, Kontrak

## Abstract
In the national law context, surrogate mother or populary and the term often used is “womb renting” is defined freely as an agreement between a woman who bind themself with another party (husband or wife) to become pregnant with the result of conception of the husband and wife that planted into her womb. Womb renting is a condition of a woman that contracted or hired to raise a fetus that belong to other woman or other spouse. On the other hand, the surrogate mother in Islam, commonly called al-‘Ummu al-musta’jin or al-‘Ummu al-badilah or also known as ar-rahmu al-musta’jin.  In  the implementation womb renting involves two parties, the first party is a woman that rent her womb and the second party that rent the womb who have no offspring. The price of rent according to an agreement between the parties.

## Keywords : Surrogate Mother, Womb Rent, Contract

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Kurang lengkap rasanya jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan. Keturunan ini di harapkan tentu tidak hanya untuk menunjang kepentingan duniawi tetapi juga untuk kepentingan akhirat kelak, karena doa anak yang shaleh dan shalehah akan mengalir terus kepada kedua orang tuanya meski mereka telah tiada. Banyak pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk mempunyai keturunan.  Segala  cara pun mereka
lakukan untuk dapat memperoleh keturunan. Seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, ditemukanlah program-program untuk mempunyai keturunan dengan pembuahan di luar rahim sang ibu. Salah satunya yaitu melalui surrogate mother (ibu tumpang) atau yang biasa disebut sewa rahim. Sepasang suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan melakukan pembuahan di luar rahim dengan cara mengambil sel telur (ovum) dari sang istri dan sperma dari sang suami. Ketika pembuahan tersebut berhasil dilakukan, embrio (cabang bayi) dari hasil pembuahan tersebut akan dititipkan kepada seorang wanita (ibu tumpangan) yang rela untuk mengandung dan merawat cabang bayi tersebut selama 9 bulan. Pasangan suami istri ini membayar sejumlah uang kepada ibu tumpangan tersebut, berdasarkan kesepakatan bersama sebagai sewa/upah, karena telah menjadi ibu tumpang dari benih mereka dengan syarat ibu tumpang akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang telah dijanjikan.
Indonesia belum memiliki aturan yang khusus dan  spesifik mengenai surrogate mother tersebut. Maka jika kita ingin mengetahui, aturan dan ketentuan yang terkait dengan masalah surrogate mother tersebut, maka ia terkait dan berhubungan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya bagaimana status hukum anak yang lahir dari hasil sewa rahim tersebut. Maka kita harus melihat terlebih dahulu pengertian mengenai anak yang sah dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan dikatakan bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Sedangkan dalam hukum islam, berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan anak sah adalah:
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;dan
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Sebenarnya secara biologis, anak yang dilahirkan oleh si ibu pengganti dari adanya sewa rahim tersebut adalah anak dari si pasangan suami dan istri tersebut, hanya saja dilahirkan melalui perempuan lain. Akan tetapi, mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat., untuk melihat golongan anak dari kasus surrogate mother , harus dilihat dulu status perkawinan dari wanita surrogate . Anak yang dilahirkan dari sewa rahim dapat berstatus sebagai anak di luar perkawinan yang tidak diakui, jika status wanita surrogate -nya adalah gadis atau janda. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari perhubungan suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan lain. 1
1 Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Jakarta, PT.Gramedia, 2012, hlm. 120-123
Akan tetapi, anak tersebut dapat menjadi anak sah jika status wanita surrogate -nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami isteri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita surrogate ) mengatakan “Tidak” berdasarkan Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dengan pemeriksaan darah atau DNA dan keputusan tetap oleh pengadilan dan juga berdasarkan atas UU Perkawinan Pasal 44: Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. 2
Adanya praktik surrogate mother yang dilakukan oleh masyarakat, menimbulkan banyak persoalan-persoalan hukum, yang harus direspon oleh semua pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka kita perlu melihat bagaimana sesungguhnya keberadaan Surrogate mother tersebut dalam konteks hukum positif di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah tinjauan umum tentang sewa rahim , Bagaimanakah pengaturan sewa rahim ditinjau dari hukum positif, Bagaimanakah sewa rahim dalam pandangan hukum islam

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum Sewa Rahim
a. Pengertian sewa rahim
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “sewa” di artikan sebagai pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar uang sewa 3 , sedangkan arti kata “rahim” bermakna kandungan atau peranakan. 4
Maka dapat diartikan istilah dari “sewa rahim” merupakan pemakaian (peminjaman) kandungan dengan memberi/membayar uang sewa. Dalam islam sewa rahim dikenal dengan al-‘Ummu al-musta’jin atau al-‘Ummu al-badilah atau dikenal juga dengan sebutan ar-rahmu al- musta’jin . Dalam pengertian sewa rahim ini melibatkan pihak kedua yaitu wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan membayar sesuai kesepakatan. Sewa Rahim yang disebut ibu pengganti/ surrogate mother menurut
2 Letezia   Tobing,   “Status   Hukum   Anak   Hasil   Sewa    Rahim”.   http://www.hukumonline .com/klinik/detail/ lt514dc6e223755/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim, diakses tanggal 15 Desember 2017
3 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi ke-3 Jakarta: Modern English Press, 2002, hlm. 1414
4 Ibid., hlm.1223
kamus ringkas kedokteran merupakan seorang perempuan yang telah di kontrak untuk mengandung bagi perempuan atau pasangan lain. 5
Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan “ibu pengganti” yang didefinisikan secara bebas sebagai suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil dari pembuahan suami istri tersebut yang ditanam ke dalam rahimnya. 6 Dalam praktek yang dilakukan ada dua jenis sewa rahim tersebut yaitu :
1) Sewa rahim semata (gestational surrogacy)
Embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa. 2) Sewa rahim dengan keikut sertaan sel telur (genetic surrogacy) Sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami. Walaupun pada perempuan pemilik rahim itu adalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yang menyewanya. Sebab, secara hukum, jika sudah ada perjanjian, ia bukanlah ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur pada tipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya disewa itu.
b. Alasan dan penyebab dilakukannya sewa rahim
Terdapat beberapa sebab yang akan menyebabkan sewa Rahim dilakukan, antaranya: 1) Seseorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa kerana ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalangnya dari mengandung dan melahirkan anak;
2) Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan; 3) Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul bebanan kehamilan, melahirkan dan menyusukan anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh badannya dengan mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan; 4) Wanita yang ingin memiliki anak tetapi telah putus haid
(menopause); dan
5) Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.
5 John H. Dirckx, Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan, Edisi ke-4, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004, hlm. 113
6 Deszira Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia , Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 35
c. Bentuk-bentuk sewa Rahim 1) Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain; 2) Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu;
3) Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain.
Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik; 4) Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri ditimpa penyakit pada ovari dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (menopause); dan 5) Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.
d. Proses dan pelaksanaan sewa rahim
Proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim oleh sepasang suami istri yang sah yang kemudian nanti akan di tanamkan di rahim wanita lain memerlukan ovum (sel telur) dan juga sperma. Ovum diambil dari tuba fallopi (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu, dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandungan) dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang masak atau tidak. Bila pada ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, sel itu kemudian diletakkan didalam tabung kimia dan di simpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita agar sel telur tersebut tetap dalam keadaan hidup. 7
7 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 71
2. Sewa Rahim dalam Tinjauan Hukum Positif
a. Hukum perdata
Sewa menyewa rahim pada prakteknya sangat berhubungan dengan hukum perjanjian atau perikatan. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Dengan kata lain masing-masing  orang yang mengadakan perjanjian mempunyai keterikatan, mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Kemudian pada pasal 1233 KUH Perdata, perikatan ditegaskan sebagai sesuatu yang dilahirkan karena perjanjian maupun undang-undang. Karena itu, berdasarkan kedua pasal tersebut semua yang tercantum atau diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan termasuk kepada unsur perjanjian.
Selain itu, untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian maka persyaratan  dari  suatu  perjanjian  harus   dipenuhi   oleh    para pihak. Dalam pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian meliputi beberapa hal antara lain :
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4) Suatu sebab yang tidak terlarang.
Point 1, 2, dan 3 diperkuat dengan pasal 1339 KUH Perdata,
yang berbunyi “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal- hal yang dengan sengaja tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu  yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” sehingga pasal ini menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam hal ini, Bertentangan juga terhadap pokok- pokok perjanjian atau perikatannya itu sendiri, di mana rahim itu bukanlah suatu benda (hukum kebendaan) dan tidak dapat disewakan (hukum  sewa-menyewa) yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Rudi Satrio mengatakan anak hasil bayi tabung merupakan anak sah. Namun jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum pasal 42 UU No. 1/1974 dan pasal 250 KUH Perdata.
b. Bentuk dan substansi perjanjian Surrogate Mother
Bila kita amati kesepakatan yang dilakukan dalam praktek perjanjian suurogate mother, menurut penulis adalah perjanjian sewa menyewa, yaitu sewa rahim. KUHPerdata tidak menentukan secara
tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktiknya, perjanjian sewa menyewa misalnya seperti bangunan/tanah dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak dan/atau notaris. Adapun substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
1) Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa;
2) Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa;
3) Objek yang disewakan; 4) Jangka waktu sewa;
5) Besarnya uang sewa; 6) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut; dan 7) Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda. Perjanjian pada praktik surrogate mother dianggap tidak sah jika tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut, antara lain persyaratan  tentang   adanya   sebab   yang   halal. Surrogate mother dinyatakan tidak sah dengan alasan tersebut dengan dalil sebagai berikut : c. Melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif):
Berdasarkan  UU  RI  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan
Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi: upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan: 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
d. Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan Pada Pasal 4, Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), dijelaskan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.
e. SK Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman
Pelayanan Bayi Tabung di RS
Dalam SK tersebut terdapat 10 pedoman dalam pelaksanaan inseminasi buatan, beberapa pedoman yang berhubungan dengan
surrogacy, yaitu: 1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan; (pedoman no.1) 2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan; dan (pedoman no.2) 3) Dilarang melakukan surrogacy dalam bentuk apapun; (pedoman no.4)
f. Bertentangan dengan kesusilaan:
1) Tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umumnya masyarakat Indonesia atau di lingkungannya; dan
2) Bertentangan dengan kepercayaan yang dianut salah satu agama (Islam) karena terdapat unsur pokok yang mengharamkan praktik surrogate mother , yaitu unsur zina.
g. Bertentangan dengan ketertiban umum:
1) Akan menjadi pergunjingan di dalam masyarakat sehingga wanita surrogate besar kemungkinan akan dikucilkan dari pergaulan; dan 2) Terlebih lagi bila status dari wanita surrogate mother adalah gadis atau janda.

## 3. Hukum Sewa Rahim dalam Pandangan Islam
a. Sewa menyewa dalam Islam (Ijarah)
Dalam khazanah keilmuan Islam, sewa menyewa dikenal dengan sebutan ijarah. Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 8 Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
Orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan muajjir dan pihak lain yang menyewa manfaat disebut musta’jir . Sedangkan manfaat yang disewakan disebut dengan ma’jur .
8 Fatwa  Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah . Lihat, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Keuangan Lembaga Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2000, hlm. 55
Adapun sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disebut dengan ajr atau ujrah “upah”. Ketika akad ijarah telah terjadi secara sah, maka musta’jir sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena ijarah termasuk jenis transaksi tukar-menukar. Dalam istilah syariat, ijarah adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Berdasarkan hal ini, tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat. Juga tidak sah menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi, serta barang yang ditimbang atau ditakar. Sebab, semua barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Begitu pula hukum menyewakan sapi, domba, atau unta untuk diperah susunya karena ijarah adalah akad kepemilikan atas manfaat bukan barang.
Manfaat yang dimaksud bisa berupa manfaat sebuah benda dan bisa berupa manfaat sebuah pekerjaan, seperti manfaat dari pekerjaan insinyur, tukang bangunan, tukang tenun, dan penjahit baju. Juga bisa berupa manfaat dari kerja keras seseorang, seperti pembantu dan buruh.
b. Syarat sahnya sebuah akad sewa dalam Islam
Akad ijarah dinyatakan sah apabila ijab dan qabul dinyatakan dengan kata ijarah atau setiap kata yang menunjukkan arti ijarah .
Kedua pihak yang mengadakan akad sewa disyaratkan memiliki kemampuan dan kelayakan, yaitu berakal yang tamyiz (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk). Jikalau salah satu pihak adalah orang yang tidak  sehat ingatan atau anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, maka akad sewa dinyatakan tidak sah.
Akad ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau suatu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan hak kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah (sewa) biasa. Untuk akad ini, harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.
Ada berbagai permasalahan hukum yang perlu diperhatikan ketika mengadakan akad ini, dalam klausul kontrak harus dijelaskan mengenai bentuknya baik dengan jalan sewa dengan janji untuk menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijarah, harga barang dalam transaksi jual dan kapan hak kepemilikan beralih. 9 Mengenai akad ini juga perlu diantisipasi risiko yang mungkin terjadi, seperti: 1) Default , nasabah tidak membayar cicilan/sewa dengan sengaja. 2) Rusaknya aset ijarah yang mengakibatkan biaya pemeliharaan bertambah.
9 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 231
3) Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut.
Di dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan secara lengkap tentang Syarat Sah Akad Sewa atau ‘ ijarah’, yaitu din nyatakan sah apabila memenuhi syarat berikut: 1) Kedua pihak melakukanya dengan sukarela. Apabila salah satu pihak melakukannya atas paksaan, maka akad ijarah dinyatakan tidak sah, berdasarkan ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar sukarela diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri sendiri, sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 10 2) Mengetahui manfaat barang yang disewakan dengan jelas untuk mencegah teradinya perselisihan. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara  melihat barangnya secara langsung, atau cukup dengan penjelasan sifatnya. Juga dengan menjelaskan masa kontrak sewa sebulan atau lebih, dengan menjelaskan bentuk pekerjaan yang diperlukan apabila manfaat berupa pekerjaan. 3) Manfaat barang yang disewakan bisa terwujud. Sebagian ulama mensyaratkan hal ini, karena menyewakan barang yang dimiliki dua orang atau lebih ( musya’ ) tidak sah apabila hanya disewakan oleh salah satu pemiliknya. Sebab, manfaat barang itu tidak sepenuhnya bisa terwujud atau digunakan oleh penyewa. Ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Sedangkan pendapat jumhur ulama menyewakan barang musya’ adalah sah secara mutlak, baik oleh orang yang bersekutu atau selainnya karena benda tersebut memiliki manfaat yang mungkin untuk diserahkan dan dibagikan. Sebagaimana hal tersebut dalam akad jual-beli, karena ijarah adalah salah satu jenis dari akad jual-
beli. Apabila ternyata manfaat barang tidak diketahui, maka akad sewa dinyatakan tidak sah. 4) Barang yang disewakan dapat diserahterimakan dan masih mengandung manfaat yang bisa digunakan oleh penyewa. Karena itu, tidak sah menyewakan hewan tunggangan yang lumpuh, barang yang di ghasab (digunakan orang tanpa izin) yang tidak bisa diambil alih oleh pemiliknya, karena benda tersebut tidak bisa diserah terimakan. Juga tidak sah menyewakan tanah pertanian yang gersang; atau kendaraan yang
rusak, karena semuanya tidak bisa mengandung manfaat yang bisa digunakan. 5) Manfaat barang yang disewakan adalah mubah, bukan termasuk yang diharamkan atau diwajibkan. Maka, tidak sah ijarah untuk tujuan kemaksiatan yang wajib ditinggalkan. Barangsiapa yang menyewa seseorang untuk membunuh orang lain dengan cara zalim; atau untuk membelikan khamar; atau menyewakan tempat untuk berjualan khamar; tempat bermain judi, atau sebagai gereja; maka akad sewa yang dilakukan adalah batil. Hukum serupa berlaku untuk penyewaan jasa peramal, ahli nujum, dan dukun. Sebab, kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara yang batil. Juga tidak sah menyewa jasa untuk melakukan ibadah wajib seperti shalat dan puasa, karena itu termasuk ibadah fardhu ‘ain atau orang yang mukallaf.
Di dalam al-quran tidak kita jumpai suatu surat atau ayat yang mengatur tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother), tetapi yang menjadi kesamaan dengan itu adalah anak susuan. Anak susuan adalah seorang anak yang dikandung dan dilahirkan dari pasangan suami istri, lalu disusui oleh wanita lain. Hal ini pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang disusui oleh Halimah Sa’diyah sampai nabi berumur 5 tahun 11 . Anak susuan diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 233. 12 Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Karena  permasalahan sewa rahim adalah persoalan yang baru, dimana dasar hukumnya tidak ditemukan secara tegas dalam al-Quran maupun hadits, begitu juga sulit untuk dicari dalam kitab fiqih, maka wajarlah di kalangan cendikiawan muslim ada perbedaan pendapat.
11 Salim Hs, Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Cet.1 , Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. l 44
12 Al-Quran surat Al-Baqarah ayat: 233
c. Pendapat yang memperbolehkan sewa rahim 1) Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK . berpendapat, apabila rahim milik istri peserta program fertilisasi in vitriol transfers embrio itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir,
penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya  di dalam rahim wanita lain ( surrogate mother ) hukumnya haram. Sebaliknya apabila; (a) rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embrio itu, (b) belum di temukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu di dalam tabung hingga lahir, (c) dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan surrogate mother maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (surrogate mother) hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar. 2) H. Ali Akbar , menyatakan bahwa Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain di perbolehkan dalam islam, malah boleh di upahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya. 3) H. Salim Dimyati berpendapat bahwa Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya di titipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti),
maka apa yang di lahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan di warisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh di samakan dengan anak kandung. 4) Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat, yaitu keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan  tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat. d. Pendapat   Cendekiawan/ulama  &   Lembaga yang mengharamkan
Sewa Rahim: 1)
As-Sayyid Sabiq, seorang ahli fiqh kenamaan dari kelompok as
Syafiiyah, berpendapat, jika merujuk pada syarat sahnya sebuah
sewa menyewa, yaitu: kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad; mengetahui manfaat dengan sempurna; barang yang menjadi objek akad (sewa-menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara’; dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaat); serta manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Berdasarkan hal itu sewa rahim tidaklah diperbolehkan dikarenakan caranya (menitipkan embrio pada rahim wanita lain) yang telah dinyatakan oleh kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan seperti yang telah dipaparkan di atas. Karena prinsip hukum muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan sulitnya ditemukan bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber utama tersebut. Maka haruslah mengikuti ijma’. Selain itu dalam prinsip islam penentuan halal haram, niat yang baik tidaklah mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Tatapi perlu di ingat, yang berhak menentukan halal atau haramnya segala sesuatu hanyalah Allah. 2) Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam buku Fatwa-Fatwa Kontemporer
Jilid 3 antara lain menulis bahwa semua ahli fiqih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya.
Menurutnya, para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami-istri  atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. Selanjutnya, Qaradhawi menulis, jika sperma berasal dari laki- laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitupula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut Qaradhawi, dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sang ibu bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan ?. Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Bahkan, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab (keturunan)
sang bayi akan disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim? 13 3) Syaikh Mahmud Syaltut (1963)
Beliau berpendapat , jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita –  dan barangkali ini yang banyak di bicarakan orang mengenai inseminasi- maka sesungguhnya tidak dapat di ragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini sttusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak. 4) Menurut Mu’tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980 Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW: " ﻩﻴﺮﻏ ﻉ ء ﻩ ﺭﺯﺎﻴ ﻰﻳﺴﻘ ﻥﺍ ﺮﺧﻷﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍﺎﺑ ﻦﻟﻠ ﻩ ﻭﻴ ﺆﻳ ء ﻣﺮﻣ ﻹ ﻞﺤﻳ ﻻ "
(Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke ladang orang lain).
Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata  hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat. 5) Pendapat Munas Alim Ulama’ (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983 Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak.
Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama’ peserta munas berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326:
ﻢ◌َ ﻳﺮﻣ ﻲﺑﺍ ﻦﺑ ﺮﻜﺑ ﻲﺑﺍ ﻦﻋ ﺔّﻴﻘﺑ ﺎﻨﺛﺪّ ﺣ ﺮﺼﻧ ﻦﺑ ﺭﺎﻤّ ﻋ ﺎﻨﺛﺪّ ﺣ ﺎﻴﻧﺪّ ﻟﺍ ﻲﺑﺍ ﻦﺑ ﺮﻜﺑﻮﺑﺍ ﻝﺎﻗﻭ ﻙﺮﺸﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺐﻧﺫ ﻦﻣ ﺎﻣ : ﻢﻠ◌ّ ﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟّ ﺍ ﻦﻋ ﻲﺋﺎﱠﻄﻟﺍ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﻢﻴﺜﻬﻟﺍ ﻦﻋ
. ﻪﻟ ﻞ◌ّ ﺤﻳﻻ ﻢٍ ﺣﺭ ﻰﻓ ﻞﺟﺭ ﺎﻬﻌﺿﻭ ﺔﻔﻄﻧ ﻦﻣ ﻢُ ﻈﻋﺍ
(Rasulullah bersabda, “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”).
13 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3 , Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm 659-660
6) Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa, dalam hal nasab, kewalian dan hadlanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimahsud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain). 7) Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986 Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan di larang mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halangan- halangan syar’i lainnya. Dan begitu pula tidak di benarkan menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya bagi yang poligami. 8) Musa Shalih Syaraf, cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syara’. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberi keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila isterinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar’i, terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali. 9) Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA , beliau berpendapat meskipun  sewa  rahim  ada  manfaatnya  namun  keburukan atau masfadah yang di akibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Di antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak di benarkan (Haram).
Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan,  hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencapuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram  berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Adapun teknik yang diperbolehkan dalam kasus inseminasi buatan adalah harus memenuhi beberapa syarat, hal itu seperti hasil diantaranya :
Ketetapan ﻰﻣﻼﺳﻻﺍ ﻢﻟﻌﺎﻟﺍ ﺔﻄﺑﺍﺮﻟ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻤﻊﻤﺠﻟﺍ dalam Daurah kedelapan di Makkatul Mukarramah, menjelaskan fatwa berkaitan perkara ini, yaitu, persenyawaan luar rahim yang dilakukan pada benih suami isteri, kemudian dikembalikan kedalam rahim isteri adalah cara yang diterima dari segi prinsipnya tetapi tidak selamat dari keraguan dalam perlaksanaannya. Oleh itu, tidak wajar untuk menggunakan cara ini melainkan ketika darurat yang sangat menuntut dan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:
1) Persenyawaan dilakukan dengan mani suami;
2) Dilakukan semasa hayat suami dan bukan selepas kematiannya;
3) Dilaksanakan oleh doktor muslim yang dipercayai; dan 4) Dipersetujui oleh kedua pasangan suami isteri.
Dari penjelasan yang sudah di paparkan di atas, dapat di simpulkan bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita single dari hasil sewa rahim berdasarkan hukum islam dan  penentuan nasab anak tersebut adalah anak hasil zina yang dihasilkan dari  persetubuhan yang terselubung, sehingga anak tersebut dinasabkan pada ibunya.
Adanya berbagai perbedaan pendapat mengenai halal atau tidaknya keberadaan sewa rahim membuat para ahli fiqih membuat pertemuan yang diselenggarakan di Kuwait guna membahas hal tersebut, dimana pada akhirnya hasil itjihad tersebut menyatakan bahwa pembuahan berdasarkan konsep sewa rahim tersebut dapat diterima asalkan para pihak melakukannya dalam ikatan perkawinan tanpa campur tangan pihak lain 14. Hal tersebut senada dengan Surat Keputusan MUI No : Kep. 952/MUI/1990 tentang inseminasi buatan yang pada intinya bahwa inseminasi buatan yang diambil dari pasangan suami – istri untuk istri – istri yang lain hukumnya haram. 15 Para Ulama’ bersepakat tentang pengharaman sewa rahim dalam keadaan berikut:
1) Menggunakan rahim wanita lain selain isteri;
2) Percampuran benih antara suami dan wanita lain;
3) Percampuran benih isteri dengan lelaki lain;dan
4) Memasukkan benih yang disenyawakan selepas kematian suami isteri.

## C. SIMPULAN
Meskipun di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang surrogate mother ini, akan tetapi perundangan yang berlaku dapat dimaknai sebagai jalan yang menolak adanya surrogate mother sekaligus memberikan kelonggaran diberlakunya surrogate mother . Hal tersebut dapat dilihat dari UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 127 dan Permenkes No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan yang membolehkan
14 Ibid., hlm. 73
15 Ibid .
pembuahan di luar rahim walaupun terbatas untuk suami istri yang terikat perkawinan sah (lihat pasal 4).Jadi berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan praktik surrogate mother tidak mungkin secara legal.
Menurut hukum islam anak sah adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah pula. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dikatakan anak zina. Sehingga hukum islam terkait nasab bahwasannya anak hasil zina dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya. Dilihat dari manfaat dan mudharatnya, Para ahli sepakat untuk mengharamkan praktik sewa Rahim dengan mempertimbangkan segala aspek dan prinsip dari sewa rahim itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Dewi, Gemala. 2006. Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Hs, Salim. 1993. Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum , Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika
Prodjodikoro , Wirjono. 1991. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan
Tertentu . Jakarta: Sumur bandung
Ratman, Desriza. 2012. Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: bolehkah sewa rahim di Indonesia ? , Jakarta: Elex Media Komputindo
Rusyd, Ibnu. 1990. Tarjamah Bidayatu’l Mujtahid , Semarang: Asy-Syifa
Sabiq, Sayyid. 2000. Fiqih sunnah, Darul Fath Lil I’lam Al’Arobi , Kairo
Subekti. 1977. Aneka Perjanjian , Bandung: Penerbit Alumni
Karya Ilmiah berupa Disertasi, Tesis, Skripsi, Makalh Seminar, Lokakarya : Fauziah, Syifa, “ Anak Hasil Sewa Rahim Bagi Wanita Single Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013
Rofiq, Nur, “Sewa–Menyewa Lahan Untuk Kepentingan Maksiat (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013

## Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Internet:
Caesa, Fadilla, “Perspektif Hukum Islam dan Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia Terhadap Perjanjian Sewa Rahim dan Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Sewa Rahim”, Jurnal Online Mahasiswa , Vol. 1 No. 1 2016, Bogor: Universitas Pakuan
Setiawan, Fajar Bayu, dkk, ”Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia” , Jurnal Privat Law, Vol. 1 No. 1 Maret-Juni 2013, Surakarta: UNS