## Konsep al-‘Adl dalam Harta Gono Gini Perspektif Masyarakat Sampang Madura
Oleh: Harisah & Kutsiyatur Rahmah 1
Email: harisah@iainmadura.ac.id & kutsy4575@gmail.com
Abstract: Textually  in  the  Qur‟an  and  the  Hadith  there  is  no  explanation regarding the distribution of property gono-gini. The distribution of assets is born from the habits of the people, which they think is right and fair. So that every place of distribution  is  not always the same. Similarly,  the Madurese community. Based on this, there are two problems that become the study in this study, namely: the distribution of gono-gini assets in Madura and justice in  gono-gini  assets  according  to  the  Madurese  people  by  using  qualitative methods with the type of field research. This data was obtained by interview, observation and documentation. This research proves that the distribution of gono-gini assets in the Madurese community is carried out by: first, division involving  two  families.  Second,  it  involves  religious  leaders.  Third,  by involving  the  village  head.  Fourth,  involving  the  court.  Whereas  justice according to the Madura community does not have to be the same. However, if the assets are sufficient to meet their needs, then that is considered fair.
Keywords: Justice, gono-gini treasure, „urf, Madura

## Pendahuluan
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna,  hal  ini  bisa  dilihat  dari prinsip-prinsip  ajaran  yang  dikandungnya.  Salah  satu  prinsip  yang menempati  posisi  penting  dan  menjadi  diskursus  dari  waktu  ke  waktu dalam  kehidupan  manusia  adalah  keadilan.    Secara  definitif  memahami arti  keadilan  tidak  begitu  sulit  karena  terdapat  beberapa  perumusan sederhana  yang  dapat  menjawab  tentang  pengertian  keadilan.  Namun untuk  memahami  tentang  makna  keadilan  perlu  pemikiran  yang  lebih mendalam.
1 Dosen Fakultas Syariah IAIN Madura Pamekasan Jawa Timur
Salah  satu  konsep  keadilan  dalam  kehidupan  masyarakat  adalah pembagian  harta  gono-gini  yang  berasal  dari  harta  bersama  selama perkawinan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa jika ditinjau dari sejarah terbentuknya  harta  bersama,  telah  terjadi  perkembangan  hukum  adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara fisik  dalam  membantu  pekerjaan  suami.  Jika  isteri  tidak  ikut  secara  fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap  tidak  pernah  terbentuk  harta  bersama  dalam  perkawinan. Dalam  perjalanan  sejarah  lebih  lanjut,  pendapat  tersebut  mendapat  kritik keras  dari  berbagai  kalangan  ahli  hukum  sejalan  dengan  berkembangnya pandangan  emansipasi  perempuan  dan  arus  globalisasi  di  segala  bidang. Menanggapi  kritik  tersebut,  terjadilah  pergeseran  konsepsi  nilai-nilai hukum  baru,  klimaksnya  pada  tahun  1950  mulai  lahirlah  produk pengadilan  yang  mengesampingkan  syarat  isteri  harus  aktif  secara  fisik mewujudkan  harta  bersama.  Syarat  tersebut  dirubah  dengan  nilai  baru seperti  yang  terdapat  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  51 K/Sip./1956 Tanggal 7 November 1956. 2
Harta  gono-gini  (harta  bersama)  adalah  harta  perolehan  bersama selama  bersuami  isteri.  Namun  bagaimanakah  hukum  adat  di  Indonesia memandang  harta  gono-gini?  Hampir  seluruh  hukum  adat  menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan (gono-gini). Yang termasuk ke dalam harta gono- gini  hanya  harta  benda  yang  diperoleh  secara  bersama  sejak  terjadinya ikatan perkawinan.
Harta  benda  yang  diperoleh  sebelum  terjadinya  perkawinan  dan harta  warisan  yang  diperoleh  selama  masa  perkawinan  dimiliki  masing- masing  suami  dan  isteri.  Adapun  harta  masing-masing  yang  diperoleh sebelum  perkawinan  atau  harta  warisan  yang  diperoleh  selama  masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. 3
2 Yahya  Harahap,  Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grose  Akta  Serta  Putusan Pengadilan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). , n.d., 194.
3 Ismail  Muhammad  Syah,  Pencaharian  Bersama  Suami  Isteri,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1965), n.d., 16.
Secara  umum  dalam  hukum  adat  tentang  harta  gono-gini  hampir sama di seluruh daerah. Hal yang dapat dianggap sama adalah terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama. Perihal kelanjutan dari harta bersama  itu  sendiri  pada  kenyataannya  memang  berbeda  di  masing- masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan  dan  harta  gono-gini  setelah  terjadinya  perceraian  antara  suami isteri  akan  bermakna  penting  sekali.  Hal  ini  berbeda  dengan  kondisi  jika salah  satu  keduanya  meninggal  dunia,  pembagian  tersebut  tidak  begitu penting.  Sementara  itu  di  Aceh,  pembagian  harta  kekayaan  kepada  harta bawaan dan hareuta seuhareukat (harta gono-gini) bermakna sangat penting, baik  ketika  terjadi  perceraian  maupun  pada  saat  pembagian  warisan  jika salah sorang pasangan meninggal dunia. 4
Masalah  pembagian  harta  gono-gini  merupakan  salah  satu permasalahan  yang  sering  mengganjal  dalam  sebuah  perceraian.  Hal  itu biasanya  terjadi  jika  salah  satu  pihak  baik  isteri  maupun  suami  merasa telah mengumpulkan harta gono-gini dan tidak merelakan setengah bagian dari harta pencariannya diberikan kepada pihak suami atau isteri. seperti yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  harta  gono-gini  merupakan harta  bersama  yang  dihasilkan  oleh  suami  isteri  ketika  dalam  ikatan perkawinan.
Dalam  ketentuan  pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dijelaskan  bahwa  harta  dalam  perkawinan  itu  terdiri  atas  harta  bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh  selama  ikatan  perkawinan  berlangsung  dan  oleh  karena  itu  ia menjadi  milik  bersama suami  dan  isteri.  Karena  demikian  sifatnya,  maka terhadap  harta  bersama  suami  isteri  dapat  bertindak  hanya  atas persetujuan  bersama.  Harta  bawaan  adalah  harta  yang  dimiliki  oleh masing-masing  suami  atau  isteri  sebelum  perkawinan.  Sedangkan  harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri berupa hibah  atau  warisan  selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Terhadap  harta bawaan  dan  harta  perolehan  menjadi  hak  dan  dikuasai  sepenuhnya  oleh masing-masing suami atau isteri.
4 Ismail  Muhammad  Syah,  Pencaharian  Bersama  Suami  Isteri,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1965), 17–18.
Dari  beberapa  ketentuan  pembagian  harta  gono-gini,  Sampang memiliki konsep keadilan yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Adat ini merupakan pembagian harta gono-gini yang terjadi pada sebagian masayarakat  saja.  Namum  konsep  pembagian  harta  gono-gini  tersebut dianggap adil menurut masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif (qualitative approach) atau  penelitian  lapangan (field  research) yaitu  penelitian  yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh  data-data  yang  diperlukan  dari  subjek  penelitian  yang sebenarnya,  dan  untuk  mempelajari  secara  intensif  latar  belakang,  status yang  terjadi  pada  suatu  satuan  sosial  seperti  individu,  kelompok masyarakat, tokoh masarakat, lembaga atau komunitas. Peneliti mengmbil informasi  dari  fenomena  yang  terjadi  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh, untuk  dijadikan  sebagai  sumber.  Pendekatan  ini  akan  memudahkan peneliti  dalam menemukan persoalan-persoalan ganda, mendekatkan diri peneliti  dengan  subjek  yang  diteliti,  serta  lebih  peka  dan  lebih  dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang ada di lapangan.
Lokasi  peneltian  adalah  masyarakat  Sampang.  Penetapan  lokasi penelitian  ini  didasarkan  atas  keputusan  peneliti  dengan  melihat  adanya kenyataan  bahwa  pembagian  harta  gono-gini  di  Sampang  memiliki kebiasaan  tersendiri,  namun  konsep  adilnya  belum  maksimal.  Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami penceraian dan  memiliki  harta  untuk  dibagikan.  Peneliti  menggunkana  teknik wawancara  yang  tidak  terstruktur  kepada  tokoh-tokoh  dan  masyarakat, menggunakan  data  dokumentasi  dari  perangkat  desa  serta  melalui observasi  lapangan  dengan  melihat fenomena  pembagian harta  gono-gini menurut masyarakat Sampang.

## Hasil dan Pembahasan Konsep keadilan dalam Islam
Keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu al-„adl . Secara etimologis al- „adl bermakna al-istiwa (keadaan  lurus),  bermakna  juga:  jujur,  adil,
seimbang,  sama,  sesuai,  sederhana  dan  moderat. 5 Sedangkan  secara terminologi,  adil  berarti  mempersamakan  sesuatu  dengan  yang  lain,  baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau  berpegang  kepada  kebenaran. 6 Al-maraghi  memaknai  adil  adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif. 7
Murtadha  Muthahhari  mengemukakan  bahwa  konsep  adil  dikenal dalam 4 hal yaitu: pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat  yang  ingin  tetap  bertahan  dan  mapan,  maka  masyarakat tersebut  harus  berada  dalam  keadaan  seimbang,  dimana  segala  sesuatu yang  ada  di  dalamnya  harus  eksis  dengan  kadar  semestinya  dan  bukan dengan kadar yang sama. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan  apapun.  Keadilan  yang  dimaksud  adalah  memelihara persamaan  ketika  hak  memilikinya  sama,  sebab  keadilan  mewajibkan persamaan  seperti  itu  dan  mengharuskannya. Ketiga, adil  adalah memelihara  hak-hak  individu  dan  memberikan  hak  kepada  setiap  orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati  dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk  menegakkannya. Ketiga, adil  adalah  memelihara  hak  atas berlanjutnya eksistensi. 8
Al-Qur‟an  menggunakan  pengertian  yang  berbeda-beda  bagi  kata atau  istilah  yang  bersangkut  paut  dengan  keadilan.  Bahkan  kata  yang digunakan  untuk  menampilkan  sisi  atau  wawasan  keadilan  juga  tidak selalu berasal dari akar kata „adl . Kata-kata sinonim seperti al-qisth, al-hukm dan  sebagainya  digunakan  oleh  al-Qur‟an  dalam  pengertian  keadilan. Sedangkan  kata „adl dalam  berbagai  bentuk  konjugatifnya  bisa  saja
5 Ahmad  Warson  Munawir,  Kamus  Al-Munawir  (Surabaya:  Pusaka  Progresif, 1984), n.d., 971–72.
6 Abdul Aziz Dahlan, et. All, (Editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). , n.d., 25. 7 Ahmad  Musthafa  Al-Maraghi,  Tafsir  Al-Maraghi,  Jilid  V  (T.T :  Daar  Al-Fikr, 1974). , n.d., 69. 8 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam, (Bandung: Mizan, 1995). , n.d., 53–54.
kehilangan  kaitannya  yang  langsung  dengan  sisi  keadilan  itu  ( ta‟dilu , dalam arti mempersekutukan Tuhan dan „adl dalam arti tebusan). 9
M.  Quraish  Shihab  mengatakan  bahwa  terdapat  tiga  kata  yang mengandung makna keadilan dalam al-Qur‟an yaitu: al-„adl, al-qism dan al- mizan. Ketiga  kata  tersebut  memiliki  karakteristik  arti  yang  berbeda. Adapun al-„adl adalah  memberi  dengan  bijaksana  sesuai  kebutuhan  serta menempatkan  tuntunan  itu  pada  tempat  yang  semestinya.  Berlaku  adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak mesti kepada dua orang. Pemberian  itu  boleh  saja  menyenangkan  yang  satu  tapi  tidak  bagi  yang lain. Berbeda dengan itu, al-qism adalah pemberian yang memberikan rasa senang  dan  puas  kepada  dua  belah  pihak,  meski  tidak  harus  sama. Sementara al-mizan adalah  keadilan  yang  berasaskan  keseimbangan aktivitas. Contoh antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang yang diundang sesuai dengan kapasitas ruangan. 10
A.  Ridwan  Halim  menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  rumusan tentang  keadilan: pertama, pandangan  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan keadilan  itu  adalah  keserasian  antara  penggunaan  hak  dan  pelaksanaan kewajiban  selaras  dengan  dalil  “neraca  hukum”  yakni  “takaran  hak  dan kewajiban”. Kedua, pandangan  para  ahli  hukum  yang  pada  dasarnya merumuskan  bahwa  keadilan  itu  adalah  keserasian  antara  kepastian hukum dan kesebandingan hukum. 11
Adapun  yang  dimaksud  dengan  keserasian  antara  penggunaan hak dan  pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak dan  kewajiban adalah yang  pertama  hak  setiap    orang  itu  besar  kecilnya  tergantung  pada  atau selaras dengan besar kecil kewajibannya. Yang kedua, dalam keadaan yang wajar,  tidaklah  benar  kalau  seseorang  dapat  memperoleh  haknya  secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Yang ketiga tiada  seorangpun  dapat  memperoleh  haknya  tanpa  ia  melaksanakan
9 Mahir  Amin,  “Konsep  Keadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam”,  al- Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 3 (Oktober, 2014) , n.d., 329.
10 M.  Quraish  Shihab,  Tafsir  Al-Misbah :  Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al- Qur’an, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). , n.d., 284.
11 A.  Ridwan  Halim,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dalam  Tanya  Jawab,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). , n.d., 176.
kewajibannya,  baik  sebelum  maupun  sesudahnya,  dan  dengan  demikian pula  sebaliknya  tiada  seorangpun  yang  dapat  dibebankan  kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap  pemilik  benda  atau  pemegang  hak  milik  atas  suatu  benda  harus membayar  pajak  kekayaannya  atas  benda  miliknya  itu  dalam  jumlah tertentu  yang  ditentukan  menurut  harga  atau  nilai  bendanya  tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian  juga  halnya  upah  seorang  pegawai  tentunya  diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya. 12
Dalam  Islam  perintah  berlaku  adil  ditujukan  kepada  setiap  orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun  perkataan  itu  akan  merugikan  kerabat  sendiri.  Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu  sendiri,  bahkan  kepada  orang  kafir  pun  umat  Islam  diperintahkan berlaku  adil.  Untuk  keadilan sosial  harus  ditegakkan  tanpa  membedakan karena  kaya  miskin,  pejabat  atau  rakyat  jelata,  wanita  atau  pria,  mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. 13

## Pembagian Harta Gono-gini di Masyarakat Sampang
Sampang  merupakan  kabupaten  yang  terletak  113 0 08 0 hingga  113 0 39‟ Bujur Timur dan 06 0 05‟- 07 0 13‟ Lintang Selatan ±100 km dari Surabaya. Sebagian besar Sampang berupa daratan, hanya terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan yaitu pulau Mandangin. Sampang terletak di sekitar garis  katulistiwa  dengan  iklim  tropis  dan  area  sawah  di  Kabupaten Sampang diairi oleh tiga jenis sumber air yaitu: air hujan, air sungai, dan air  tanah. 14 Sampang  merupakan  salah  satu  tempat  yang  memiliki kebiasaan pembagian harta gono-gini yang cukup berbeda dengan daerah- daerah lain.
12 A.  Ridwan  Halim,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dalam  Tanya  Jawab,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). , 177. 13 Juhaya s. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995). , n.d., 73. 14 Samsul Ma’arif, 2015. The History of Madura. Pinang Merah 2 Residence Kav. 14 Yogyakarta. , n.d., 25–26.
Istilah  “gono-gini”  merupakan  sebuah  istilah  hukum  yang  sudah populer  di  masyarakat.  Sementara  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”dalam tradisi Jawa berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu  ibu).  Istilah  “gana-gini”  kemudian  dikembangkan  sebagai  konsep tentang  persatuan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  ikatan perkawinan.  Oleh  karena  itu  harta  yang  memang  berhubungan  dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan “harta gono-gini”. 15
Jadi  yang  dimaksud  harta  gono-gini  adalah  harta  perolehan  bersama selama bersuami isteri.
Adapun istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam  peraturan  perundang-undangan,  baik  dalam  UU  No.1  tahun  1974 tentang  perkawinan,  kitab  undang-undang  hukum  perdata  (KUHPer), maupun kompilasi hukum Islam (KHI) adalah harta bersama. Hanya saja istilah  gono-gini  lebih  populer  dibandingkan  dengan  istilah  yang  resmi digunakan dalam bahasa hukum.
Dasar  hukum  tentang  harta  gono-gini  (harta  bersama)  dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut. 16 Yang pertama: Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  pasal  35  ayat  (1), disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  harta  bersama  adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan ”. 17 Artinya harta kekayaan yang diperoleh  sebelum  terjadinya  perkawinan  tidak  disebut  sebagai  harta gono-gini. Yang kedua: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Harta  bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri” . Yang ketiga: Kompilasi Hukum Islam pasal
15 Happy  Susanto,  Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadi  Perceraian,
(Jakarta: Visi Media, 2008). , n.d., 2.
16 Happy  Susanto,  Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadi  Perceraian, (Jakarta: Visi Media, 2008). , 8. 17 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan ,
n.d.
85,  disebutkan  bahwa “adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”.
Dari  beberapa  pengertian  dan  dasar  hukum  atas  harta  gono-gini bahwa  harta  gono-gini  juga  bisa  diterima  jika  pembagian  harta  tersebut menjadi kebiasaan di masyarakat. Sesuai  dengan pernyataan Muhammad Dari  bagi  masyarakat  yang  tidak  terlalu  mempermasalahkan  pembagian harta,  kebanyakan  seorang  isteri  hanya  menerima  apa  yang  diberi  oleh suami  dan  praktik  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  di  masyarakat. 18 Pada dasarnya  apabila  mengacu  kepada  sumber  rujukan  hukum  Islam,  baik dalam al-Qur‟an maupun Sunnah tidaklah ditemukan aturan yang  secara jelas  mengatur  tentang  percampuran  harta  kekayaan  antara  suami  atau isteri  dalam  pernikahan.  Hukum  Islam  lebih  memandang  adanya keterpisahan antara harta suami dan harta isteri.
Apa  yang  dihasilkan  oleh  suami  merupakan  harta  miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan isteri adalah harta miliknya. Sebagai  kewajibannya,  suami  memberikan  sebagian  hartanya  kepada isterinya  atas  nama  nafkah,  untuk  selanjutnya  digunakan  isteri  bagi keperluan  rumah  tangganya.  Tidak  ada  penggabungan  harta,  kecuali dalam  bentuk  syirkah,  untuk  itu  dilakukan  dalam  suatu  akad  khsusus untuk syirkah. Tanpa  akad tersebut harta tetap terpisah. 19
Hal  lain yang disampaikan oleh Rif‟atin pembagian harta  gono-gini tidak  selalu  dibagi  rata,  karena  kebanyakan  di  masyarakat  ketika berkeluarga isteri tidak bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga. Sehingga ketika  bercerai,  maka  isteri  tidak  menuntut  banyak  atau  menuntut  sama dengan bagian harta suami, karena isteri hanya sebagai ibu rumah tangga dan  isteri  menerima  atas  apa  yang  diberikan  oleh  suami. 20 Konsep  adil yang diterapkan masyarakat tidak selalu mengacu harus sama. Akan tetapi ketika  masyarakat  menganggap  sudah  memenuhi  kebutuhan  maka  itu sudah dianggap adil.
18 “Wawancara Dengan Muhammad Dari, Guru Madrasah Poreh Sampang, 15 November 2019,” n.d.
19 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Kencana, 2007). , n.d., 175–76. 20 “Wawancara dengan Rif’atin, Ibu Rumah Tangga Karang Penang Sampang, 20 Jul 2019.,” n.d.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  aturan  yang  bisa  digunakan  untuk melakukan  pembagian  harta  bersama  yaitu:  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)    dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur menurut  hukumnya  masing-masing” .  Dalam  hal  tersebut  tidak  ditentukan berapa  bagian  masing-masing  suami  atau  isteri  atas  harta  bersama  bila terjadi  perceraian,  baik  cerai  mati  maupun  cerai  hidup.  Adapun  maksud dengan kata “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
Dari  penjelasan  pasal  37  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa penyelesaian  pembagian  harta  bersama  bagi  suami  isteri  yang  bercerai dapat  dilakukan  dengan  tiga  alternatif  hukum,  yaitu  bagi  orang  yang beragama  Islam  pembagian harta bersama  akan diselesaikan  berdasarkan hukum  Islam.  Begitu  juga  bagi  masyarakat  yang  masih  berpegang  teguh kepada  hukum  adat,  sepanjang  ia  beragama  Islam  maka  jika  terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama diatur  dengan  jelas  dalam  pasal  96  yaitu “apabila  terjadi  cerai  mati,  maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  isteri  yang  isteri  atau  suaminya  hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan peradilan agama.” Dalam  pasal 97 dikatakan bahwa “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
Dari  kedua  pasal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  harta  bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri  dan  hal  ini  dapat  dilakukan  langsung  atau  melalui  bantuan pengadilan.
Praktik  pembagian  harta  gono-gini  di  Sampang  juga  dilaksanakan dengan  cara  mengukur  harta  dengan  cara  diuangkan.  Sesuai  dengan pernyataan Zainolloh di Sampang kebanyakan masyarakat membagi harta gono-gini dengan cara menjumlah semua harta kekayaan kemudian diukur dengan  nilai  uang,  setelah  diketahui  berapa  jumlah  harta  tersebut  maka akan  terjadi  pembagian  harta  gono-gini  adakalanya  dibagi  ½  dari  harta suami  contoh  misalnya  harta  bernilai  Rp  100.000.000,00  maka  dibagi  dua kemudian isteri mendapat ½ dari Rp 50.000.000,00 atau suami memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh isteri dan pembagiaannya-pun tidak selalu di pengadilan yang sering terjadi hanya melibatkan antara keluarga saja atau bisa dengan melibatkan tokoh agama dan kepala desa. 21
Menurut Amir Syarifuddin apabila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh suami atau isteri menjadi  harta  bersama,  maka  barulah  terdapat  harta  bersama  dalam perkawinan. Dengan demikian setelah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Karena harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk, yaitu: pertama, adanya akad syirkah antara suami-isteri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu, pada waktu berlangsungnya akad nikah. 22
Ada  dua  pendapat  mengenai  status  harta  gono-gini  dalam  Islam yaitu: pertama , harta gono-gini ada dalam Islam. Adapun argumen mereka tentang adanya harta gono-gini dalam Islam di antaranya: a) „ urf atau  adat dan  kebiasaan  orang-orang  Indonesia  yang  sudah  sejak  lama  telah menjalankan  praktik  harta  bersama  yang  kemudian  memunculkan  pasal- pasal  dalam  undang-undang  resmi  negara.  b)  Tidak  ada  dalil  syar‟i  baik dari nash al-Qur‟an  maupun  Hadits  Nabi  Saw  yang  melarang  untuk menjadikan  harta  suami-isteri  itu  harta  bersama.  c)  Apa  yang  dilakukan oleh  suami  dan  isteri merupakan  koperasi  2 badan,  yang  dikenal  dengan
21 “Wawancara Dengan Zainolloh,Dosen Prodi Keluarga Islam Sampang, 15 November 2019.,” n.d.
22 Yahya  Harahap,  Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grose  Akta  Serta  Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). , 194.
istilah syirkah abda. 23 Kedua, harta  gono-gini  tidak  ada  dalam  Islam. Pendapat  kedua  ini  berargumen  bahwa:  a)  pernikahan  tidak  menjadikan kepemilikan harta berpindah atau menjadi milik bersama. b) Seorang isteri tidak punya kepemilikan atas harta yang dihasilkan oleh suaminya, karena harta itu  punya suami  bukan  punya  isteri.  c)  „ Urf yang berkaitan  dengan harta  gono-gini  itu  bertentangan  dengan nash syari‟ah,  dan  tidak  bisa dijadikan hukum.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  Moh.  Idris  Ramulyo juga  membagi  pandangan  hukum  Islam  tentang  harta  gono-gini  (harta bersama)  kedalam  dua  kelompok  yaitu: pertama, kelompok  yang memandang  tidak  adanya  harta  gono-gini  dalam  lembaga  Islam  kecuali dengan konsep syirkah. Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap  menjadi  milik  isteri  dan  dikuasai  sepenuhnya.  Demikian  pula  harta suami  tetap  menjadi  milik  suami  dan  dikuasai  sepenuhnya.  Dalam pandangan kelompok ini, isteri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa  bantuan  suaminya  dalam  soal  apapun,  termasuk  dalam  hal mengurus  harta  benda  sehingga  dianggap  bahwa  isteri  itu  dapat melakukan  segala  perbuatan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Kedua, kelompok yang memandang adanya harta gono-gini dalam hukum Islam.  Disamping  mengakui  ketentuan  yang  berlaku  dalam  UU perkawinan  bahwa  harta  gono-gini  itu  diakui  dan  diatur  dalam  hukum positif, kelompok ini  juga memandang ketentuan tentang harta gono-gini itu  sesuai  dengan  kehendak  dan  aspirasi  hukum  Islam.  Harta  gono-gini yang  dimaksud  adalah  harta  yang  diperoleh  oleh  pasangan  suami  isteri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. 24
Dalam proses pembagian harta gono-gini masyarakat Sampang tidak selalu  melalui  putusan  pengadilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Rif‟atin  bahwa  waktu  proses  perceraian  sampai  pembagian  harta  gono-
23 Ahmad  Zarkasih,  Gono-Gini  Antara  Adat,  Syariat  Dan  Undang-Undang,
(Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018). , n.d., 25–26.
24 Idris  Ramulyo,  Harta  Gono-Gini  Mencari  Formula  Yang  Adil  Untuk Perempuan, (Jakarta: Swara Rahima, 2006). , n.d., 29–35.
gini,  masyarakat  tidak  langsung  mengajukan  ke  pengadilan,  tetapi  masih melalui beberapa tahap meskipun ada sebagian masyarakat yang langsung ke  Pengadilan.  Tahap  tersebut  antara  lain; pertama, masyarakat  akan menyelesaikan  pembagian  harta  gono-gini  dengan  cara  kekeluargaan dengan  bermusyawarah  antara  dua  keluarga,  jika  belum  mufakat  maka akan  lanjut  pada  tahap  lain. Kedua, akan  diselesaikan  dengan  melibatkan tokoh agama seperti kyai, jika belum sepakat maka akan mengambil cara selanjutnya. Ketiga, para  keluarga  akan  menyelesaikan  permasalahan  di rumah kepala desa dengan cara musyawarah yang  melibatkan kepala desa dan  perangakap  desa. Keempat jika  beberapa  tahap  sebelumnya  belum menghasilkan  keputusan  maka  akan  diajukan  ke  pengadilan. 25
Penyelesaian  pembagian  harta  gono-gini  tidak  selalu  dilaksanakan  di pengadilan.  Akan  tetapi  masyarakat  Sampang  memiliki  kebiasaan tersendiri  dalam  menyelesaikannya  yang  tujuannya  untuk  mendapatkan adil menurut masyarakat, karena harta gono-gini yang dibagi adalah harta yang  diperoleh  ketika  antara  suami  dan  isteri  telah  menikah  dan  bukan harta bawaan.
Hal lain juga yang disampaikan oleh Zainolloh bahwa harta bersama yang  dibagi  hanyalah  harta  yang  diperoleh  dari  setelah  menikah, sedangkan  harta  yang  dibawa  oleh  suami  seperti  beberapa  benda  yang dibawa ketika proses lamaran maka akan dibawa oleh suami karena benda tersebut  hanya sebagai peralatan untuk melangsungkan kehidupan selama membina keluarga. 26 Sehingga yang dianggap harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan.
Menurut  Sayuti  Thalib  jika  harta  bersama  dilihat  dari  segi  asal usulnya maka  dapat digolongkan pada tiga golongan, yaitu: pertama, harta masing-masing suami atau isteri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri. Kedua, harta yang diperoleh  sepanjang  perkawinan  itu  berjalan,  tetapi  bukan  dari  usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
25 “Wawancara Dengan Rif’atin, Ibu Rumah Tangga Karang Penang Sampang, 20 Juli 2019.”
26 “Wawancara Dengan Zainolloh,Dosen Prodi Keluarga Islam Sampang, 15 November 2019.”
Ketiga, harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan,  baik  usaha  sendiri suami atau isteri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama. 27

## Kesimpulan
Harta  gono-gini  merupakan  harta  yang  dihasilkan  setelah  laki-laki dan  wanita  terjadi  pernikahan,  harta  inilah  yang  dibagikan  ketika  terjadi perceraian  dalam  rumah  tangga.  Adapun  pembagian  harta  gono-gini  di Sampang  melalui  beberapa  cara  antara  lain: pertama, pembagian  dengan melibatkan  antara  dua  keluarga. Kedua, dilakukan  dengan  melibatkan tokoh  agama. Ketiga, dengan  melibatkan  kepala  desa. Keempat, dengan melibatkan  pengadilan.  Sedangkan  konsep al-„adl menurut  masyarakat Sampang  tidak  harus  selalu  sama  atau  ½  dari  semua  harta.  Akan  tetapi, jika harta tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka hal itu sudah dianggap adil dan semua pihak telah menerima atas pembagian harta gono-gini tersebut.
Kekurangan dari penelitian tidak banyak mengambil informan untuk diwawancarai  sehingga  penelitian  ini  masih  membutuhkan  penelitian lanjutan untuk mendaptkan beberapa informasi mengenai cara pembagian harta  gono-gini  menurut  beberapa  adat  di  masayarakat  serta  besaran pembagian  harta  menurut  konsep  adat  namun  tetap  memiliki  keadilan menurut masyarakat.
27 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI,
1974). , n.d., 83.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1974. Tafsir Al-Maraghi, Jilid V. T.T : Daar Al-Fikr.
Amin,  Mahir.  2014.  Konsep  Keadilan  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum Islam”, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 3 Oktober, 2014 .
Dahlan, Abdul Aziz, et. All. (Editor). 1997. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2 . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Harahap,  Yahya.  1993. Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grose  Akta  Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Halim, A. Ridwan. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ma‟arif,  Samsul.  2015. The  History  of  Madura. Pinang  Merah  2  Residence Kav. 14 Yogyakarta.
Munawir,  Ahmad  Warson.  1984. Kamus  Al-Munawir. Surabaya:  Pusaka Progresif.
Muthahhari,  Murtadha.  1995. Keadilan  Ilahi:  Azas  Pandangan  Dunia  Islam . Bandung: Mizan.
Ramulyo,  Idris.  2006. Harta  Gono-Gini  Mencari  Formula  Yang  Adil  Untuk Perempuan . Jakarta: Swara Rahima.
Praja,  Juhaya  S.  1995. Filsafat  Hukum  Islam. Bandung:  Pusat  Penerbitan Universitas LPPM Unisba.
Shihab. M. Quraish, 2002. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur‟an, Vol. 5 . Jakarta: Lentera Hati.
Susanto,  Happy.  2008. Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadi  Perceraian . Jakarta: Visi Media.
Syah,  Ismail  Muhammad.  1965. Pencaharian  Bersama  Suami  Isteri .  Jakarta: Bulan Bintang.
Syarifuddin,  Amir.  2007. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Thalib,  Sayuti.  1974. Hukum  Kekeluargaan  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan Penerbit UI.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,.
“Wawancara  dengan  Muhammad  Dari,  Guru  Madrasah  Poreh  Sampang,
15 November 2019.
“Wawancara  dengan  Rif‟atin,  Ibu  Rumah  Tangga  Karang  Penang Sampang, 20 Juli November 2019.
“Wawancara dengan Zainolloh, Dosen Prodi Keluarga Islam Sampang, 15 November 2019.
Zarkasih, Ahmad. 2018. Gono-Gini Antara Adat, Syariat dan Undang-Undang. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.