## Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## Hadi Tuasikal
Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Email : hadilessytuasikal@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the characteristics of engagement in the perspective of Islamic  economic  law.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative  juridical  research method with a qualitative approach. The nature of this research is analytical descriptive. The results  of  this  study  indicate  that  the  problems  of  Islamic  economics  practiced  in  Islamic financial  institutions  are  related  to  the fullest terms  and  terms  of  the  contract  (transaction) according to Islamic Sharia, regarding the quality of the content of the agreement (contract), and consistency in carrying out the contents of the agreement (contract) that has been agreed upon  by  both  parties,  because  the  main  source  of  law  in  matters  of  sharia  economics  is around contracts (contracts), while the others are only complementary.
Keywords : Law of Engagement, Sharia, Economic law.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  mengenai  karakteristik  perikatan  dalam perspektif  hukum  ekonomi  syariah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  permasalahan  ekonomi  syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi  dalm  menjalankan  isi  perjanjian  (akad)  yang  telah  di  sepakati  oleh  kedua  belah pihak,  sebab  sumber  hukum  utama  dalam  masalah  ekonomi  syariah  adalah  diseputar  akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.
Kata Kunci : Hukum Perikatan, Syariah, Hukum Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Pengislaman  praktik  ekonomi  konvensional  menuju  praktik  ekonomi  syariah  adalah sebuah keharusan. Sebab islam tidak hanya mengatur masalah ubudiah belaka seperti salat, haji, dan lain-lain, seperti yang selama ini dipraktikan bagi  jemaah muslim indonesia pada umumnya,  sementara  dalam  bidang  ekonomi,  masyarakat  indonesia  kebanyakan menggunakan  konsep  ekonomi  konvensional.  Padahal,  sesungguhnya  islam  mengatur seluruh  bidang  kehidupan  manusia.  Salah  satu  bidang  yang  diatur  adalah  hukum. Karakteristik  hukum  dalam  islam  berbeda  dengan  hukum-hukum  lain  yang  berlaku  di masyarakat.  Demikian  halnya  masalah  hukum  ekonomi.  Islam  memiliki  konsep  tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal konvensional.
Karakteristik  hukum  dalam  islam  adalah  bersifat  komprehensif  dan  realistis  , komprehensivitas hukum islam terlihat dari keberlakuan hukum islam di masyarakat, yakni bahwa tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan bukan di tetapkan hanya  untuk  satu  keluarga  tanpa  masyarakat,  bukan  pula  untuk  satu  masyarakat  secara terpisah  dari  masyarakat  lainnya  dalam  lingkup  umat  islam,  dan  ia  tidak  pula  ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia yang lainnya. Sedang sifat realitas  hukum  islam  adalah  bahwa,  hukum  tidak  mengabaikan  kenyataan  (realita)  dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan realita ini dalam  setiap  apa  yang  ditetapkannya  dari  peraturan  dan  hukum  bagi  individu,  keluarga, masyarakat, negara dan seluruh umat manusia.

## METODE PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  mengenai  karakteristik  perikatan dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sifat  penelitian  ini bersifat analitis deskriptif.

## PEMBAHASAN

## Pembentukan Akad Ekonomi Syariah
Akad  merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  hukum  atau  disebut  dengan tasharruf. Musthafa  al-Zarqa  mendefiniskan tasharruf adalah  segala  sesuatu  (perbuatan)  yang bersumber  dari  kehendak  seseorang  dan syara `  menetapkan  atasnya  sejumlah  hukum  (hak dan  kewajiban), tasharruf memiliki  2  (dua)  bentuk,  yakni:  a). Tasharruf    fi`li  ( perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengolah tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya, b), tasharruf qauli (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.
Tasharruf qauli terbagi dalam dua bentuk, yakni: a) tasharruf qauli bi al-`aqdi adalah sesuatu  yang  dibentuk  dari  dan  ucapan  dua  pihak  yang  saling  bertalian,  yaitu  dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut  dengan  akad  yang  kemudian  akan  melahirkan  suatu  perikatan  di  antara  mereka.  b ). Tasharruf qauli ghairu aqdi merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.
Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara  bahasa  “rukun”  adalah  ketentuan  (peraturan/petunjuk)  yang  harus  diindahkan  dan
dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi “rukun” adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada  atau  tidak  adanya  sesuatu  itu.  Adapun  definisi  syarat  adalah  sesuatu  yang  tergantung padanya keberadaan hukum syar`i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan  sifat  yang  kepadanya  tergantung  keberadaan  hukum,  tetapi  ia  berada  di  luar hukum itu sendiri.”

## Rukun Akad Ekonomi Syariah
Adapun  perwujudan  pembentukan  akad  lihat  dari  sisi  rukunnya  menurut  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  pasal  26  adalah  terdiri  dari  4  (empat)  macam,  yakni:  a), pihak-pihak  yang  berakad,  b).  objek  akad,  c).  Tujuan  pokok  akad:  dan  d).  Kesepakatan. Pihak-pihak  yang berakad menurut pasal 23 (KHES) adalah orang, persekutuan, atau badan usaha  yang  memilki  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  objek  akad  menurut    pasal  24  (KHES)  adalah amwa l  atau  jasa  yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Berkaitan dengan tujuan akad adalah diatur dalam pasal 25 (KHES),  yakni akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
Rukun akad menurut jumhur ulama adalah meliputi: a ). al-`aqidain , b) mahallul `aqd , dan  c ).  Sighat  al-‘aqd. Selain  ketiga  rukun  tersebut,  musthafa  al  Zaqrqa  menambah maudlu`ul  aqdi (tujuan akad).  Ia  tidak  menyebut  keempat  hal  tersebut  dengan  rukun,  tetapi dengan muqawimat ` aqd (unsur-unsur  penegak  akad).  Sedangkan  menurut  T.M.  hasbi  ash- shiddieqy,  keempat  tersebut  merupakan  komponen-komponen  yang  harus  dipenuhi  untuk terbentuknya  suatu  akad.  Sedangkan  keempat muqawimat  `aqd (unsur-unsur  penegak  akad) dapat diuraikan sebagai berikut :
Al-`Aqidain (Subjek Hukum)
Al-`aqidain (subjek perikatan), adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudur hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengembang hak dan kewajiban.

## Mahallul `Aqd (Objek Perikatan)
Mahallul  `Aqd (Objek  Perikatan),  adalah  sesuatu  yang  dijadikan  objek  akad  dan dikenakan  padanya  akibat  hukum  yang  ditimbulkan.  Bentuk  objek  akad  dapat  berupa
benda  terwujud,  seperti  mobil,  rumah,  dan  lain-lain  maupun  benda  tidak  berwujud, seperti manfaat. Adapun syarat-syarat  yang harus dipenuhi dalam muhallul `aqd adalah a). objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, b). objek perikatan dibenarkan oleh  syariah,  c).  Objek  akad  harus  jelas  dan  dikenali,  dan  d).  Objek  dapat diserahterimakan. Muhallul `Aqd disebut juga dengan Al-ma`qad `alaih, yaitu objek akad atau  benda-benda  yang  dijadikan  akad,  bentuknya  tampak  dan  membekas.  Barang tersebut  dapat  berbentuk  harta  benda,  seperti  barang  dagangan.  Berupa  benda  bukan harta,  seperti  akad  pernikahan,  dan  dapat  pula  berbentuk  suatu  kemanfaatan,  seperti dalam  masalah  upah  mengupah,  dan  lain-lain.  Adapun  syarat-syarat  dalam  objek  akad adalah meliputi: 1). Ma`qud `alaih (barang) harus ada ketika akad. maka tidak sah akad seperti  menjual  anak  kambing  yang  masih  dalam  kandungan  induknya  atau  membeli sesuatu  yang  masih  dalam  tanah,  2). Ma`qud  `alaih harus masyru` (sesuai  dengan ketentuan syara `), maka akad tidak sah terhadap barang yang diharamkan syara` , seperti bangkai,  minuman  keras,  dan  lain-lain,  3). Ma`qud  `alaih dapat  diberikan  waktu  akad. tidak seperti jual beli burung yang masih terbang, harta yang diwakafkan, dan lain-lain, maka  tidak  dipandang  terjadi  akad,  4)  Ma`qud  `alaih  harus  diketahui  oleh  kedua  belah pihak yang akad; 5) Ma’qud `alaih harus suci, yaitu tidak najis atau mutanajis (terkena najis).

## Maudhu`ul `Aqd (Tujuan Perikatan)
Maudhu`ul  `Aqd (tujuan  perikatan),  adalah  tujuan  dan  hukum  suatu  akad  disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum islam tujuan akad ditentukan oleh Allah swt., dalam Alquran  dan  Hadis  Nabi  Muhammad  saw.,  dan  menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  bahwa syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  tujuan  akad  dipandang  sah  dan  memiliki akibat  hukum,  adalah:  a).  tujuan  akad  tidak  merupakan  kewajiban  yang  telah  ada  atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad  yang diadakan. b). tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan tujuan akad harus dibenarkan syara`.

## Sighat Al-`Aqd (Ijab dan Kabul)
Sighat  al-Aqd (ijab  dan  kabul)  adalah  suatu  ungkapan  para  pihak  yang  melaukan  akad berupa  ijab  dan  kabul.  Ijab  adalah  suatu  pernyataan  janji  atau  penawaran  dari  pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara,  yakni: 1).  Lisan,  para pihak mengungkapkan kehendaknya dala bentuk perkataan secara jelas, 2). Tulisan, hal ini dilakukan oleh para
pihak  ysng  tidak  dapat  bertemu  langsung  atau  untuk  perikatan-perikatan  yang  sifatnya lebih  sulit,  seperti  perikatan  ysng  dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum,  karena  sangat dibutuhkan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang  yang bergabung  dalam satu  badan  hukum  tersebut;  3).  Isyarat,  suatu  perikatan  tidaklah  hanya  dilakukan  oleh orang  normal,  orang-orang  cacat  pun  dapat  melakukan  suatu  perikatan  (akad).  apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama: 4).  Perbuatan,  seiring  dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat,  kini  perikatan dapatpun  dilakukan  dengan  cara  perbuatan  saja,  tanpa  secara  lisan,  tertulis,  ataupun isyarat. Hal ini dapat disevut dengan mu`athah (saling memberi san menerima). Adanya perbuatan  memberi  dan  menerima  dari  para  pihak  yang  saling  memahami  perbuatan perikatan  tersebut  dan  segala  akibat  hukumnya.  Hal  ini  sering  terjadi  pada  proses  jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar.

## Syarat-Syarat Akad Ekonomi Syariah
Terdapat  beberapa  syarat  yang  harus  ada  dalam  akad,  di  antaranya  yaitu:  1)  syarat umum,  yaitu  syarat-syarat  yang  wajib  sempurna  wujudnya  dalam  segala  macam  akad,  2). Syarat  khusus,  yaitu  syarat-syarat  yang  disyaratkan  wujudnya  dalam  sebagian  akad,  tidak dalam  sebagian  yang  lain.  Syarat-syarat  ini  bisa  juga  disebut  syarat  tambahan  ( syarat idhafiyah ) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya mahar (mas kawin) untuk  terjadinya  nikah,  tidak  boleh  adanya ta`liq dalam  akad  muawadhah  dan  akad tamlik, seperti jual beli dan hibah. Ini merupakan syarat-syarat idhafiyah.
Sedangkan  syarat-syarat  yang  harus  terdapat  dalam  segala  macam  akad  adalah:  1). Ahliyatul  `aqidain (kedua  pihak  yang  melakukan  akad  cakap  bertindak  atau  ahli,  2). Qobiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan objek akad dapaat menerima hukuman), 3 ).  Al-Wilyatus  syar`iyah  fi  maudhu`il  aqdi (akad  itu  diizinkan  oleh syara` dilakukan  oleh orang  yang  mempunyai  hak  melakukannya  dan  melaksanakannya,  walau  dia  bukan  si  `aqdi sendiri,  4). Alla yakunal  `aqdu  au  madhu`uhu  mamnu`an  binashshin  syar`iyiin (janganlah akad itu yang dilarang syari` ) seperti bai` munabadzah : 5). Kaunul `aqdi mufidan (akad itu memberikan  faedah):  6). Baqaul  ijabi  shalihan  ila  mauqu`il  qabul (ijab  berjalan terus  tidak dicabut,  sebelum  terjadi  kabul);  dan  7). Ittihadu  Majalisil  `aqdi (bertemu  di  majelis  akad). maka  ijab  menjadi  batal  apabila  berpisah  salah  seorang  dari  yang  lain  dan  belum  terjadi kabul.
Akad  tidak  sah  apabila  bertentangan  dengan:  1).  Syariat  islam,  2).  Peraturan perundang-undangan;  3).  Ketertiban  umum,  dan/atau  4).  Kesusilaan.  Adapun  hukum  akad meliputi:  1).  Akad  yang  sah,  adalah  akad  yang  terpenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya,  2). Akad yang fasad (dapat dibatalkan), adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan mashlahat, dan 3). Akad  yang batal (batal demi hukum) yaitu akad yang kurang rukun dan/atau syarat- syaratnya.
Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang akan dianggap sah, kecuali ada halangan- halangan  yang  dapat  dibuktikan.  Tindakan  hukum  seseorang  yang  telah baligh dapat dinyatakan  tidak  sah  atau  dapat  dibatalkan  apabila  dapat  dibuktikan  adanya  halangan- halangan  (impediments)  sebagai  berkut:  1). Minors (masih  di  bawah  umur)  atau safih ;  2). Insanity/junun (kehilangan kesadaran atau gila); 3). Idiocy/ `atah (idiot); 4). Prodigality/safah (royal/boros);  5). Unconsciusness/ighma (kehilangan  kesadaran);  6). Sleep/naum (tertidur dalam keadaan tidak gelap); 7 ). Error/khata dan forgetfulnes/nisyan (kesalahan dan terlupa); dan  8). Acquired  defects/`awarid muktasabah (memiliki  kekurangan,  kerusakan  (akal)  atau kehilangan).  Kerusakan  atau  terganggunya  akal  seseorangan  dapat  dikarenakan  oleh intoxication/sukr (mabuk,  kaeracunan  obat,  dan  sebagainya)  atau  karena Ignorance/jahl (ketidaktahuan atau kelalaian).
Oleh karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi  psikologis  seseorang  perlu  juga  diperhatikan  untuk  mencapai  sahnya  suatu  akad. Hamzah  Ya`kub  mengemukakan  syarat  subjek  akad  adalah:  a). Aqil (berakal),  yaitu  orang yang  bertransaksi  haruslah  berakal  sehat,  bukan  orang  gila,  terganggu  akalnya,  ataupun kurang  akalnya  karena  masih  di  bawah  umur,  sehingga  dapat  mempertanggungjawabkan transaksi  yang  dibuatnya;  b). tamyiz (dapat  membedakan),  yaitu  orang  yang  bertransaksi haruslah  dalam  keadaan  dapat  membedakan  yang  baik  dan  yang  buruk,  sebagai  pertanda kesadarannya  sewaktu  bertransaksi;  c). Mukhtar (bebas  dari  paksaan),  yaitu  syarat  ini didasarkan oleh ketentuan QS. An Nisaa` ayat (4) dan Hadia Nabi saw, yang mengemukakan prinsip An-taradhin (rela  sama  rela).  Hal  ini  berarti  para  pihak  harus  bebas  dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

## Kedudukan Akad Dalam Sistem Ekonomi Syariah
Kedudukan  akad  dalam  sistem  ekonomi  syariah  adalah  penting  ditinjau  dari  fungsi dan  pengaruhnya.  Sehinga  suatu  akad  (transaksi)  dapat  dikatakan  sah  jika  akad  yang dilaksanakan  itu  terpenuhi  syarat  dan  rukun  sebagaimana  telah  diuraikan  di atas. Pengaruh-
pengaruh  umum  yang  berlaku  pada  semua  akad  (transaksi)  dalam  sistem  ekonomi  syariah menurut  Hasbi  Ash-Siddieqy  adalah  terbagi  dua,  yakni;  1). Lafadh (langsung  terlaksana), yaitu akad yang dilakukan langsung menghasilkan sejak mulai akad. dengan terjadinya akad maka terjadilah apa yang di maksud dalam isi akad itu, seperti akad jual beli, dimana akal ini memindahkan barang yang dijual kepada pembeli dan alat pemberannya berpindah ke tangan penjual, 2). Ilzam , hal ini menimbulkan itizam bagi salah satu ` aqid kepada ` aqid yang lain atau  objek  masing-  masing  dan  syarat-syarat  yang  disepakati  untuk  berakad  dan  ikatan  ini tidak  dapat  dibatalkan  oleh  salah  satu  pihak  tanpa  disetujui  oleh  pihak  lain  yang bersangkutan.  Contoh iltizam adalah  kewajiban  menyerahkan  barang  yang  telah  dijual, membayar harga barang sesuai kesepakatan, tidak menjual barang titipan ( wadi`ah ) dan lain- lain.
Para ulama berbeda pendapat kapan akad tidak memiliki sifat luzum , menurut Mazhab Syafi`i  dan  Hanbali  sifat luzum dikenali  setelah  majelis  akad  bubar.  Sebelum  mereka berpisah,  maka  masing-masing `aqid boleh  mencabut  akadnya  atau  disebut  dengan  istilah khiyar .  Pendapat  ini  berdasar  hadis:  “ , sedangkan  ulama  hanafiyah  dan  malikiyah berpendapat  bahwa  akad  dipandang  sah  dan  berlaku  serta  tidak  dapat  diganggu  gugat  lagi setelah terjadinya kabul.

## Akibat Akad Dalam Ekonomi Syariah
Akibat  akad  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  berakibat:  1).  Semua  akad  yang dibentuk  secara  sah  berlaku  sebagai  nas  syariah  bagi  mereka  yang  mengadakan  akad;  2). Akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad; 3). Suatu akad tidak hanya mengikat  untuk  hal  yang  dinyatakan  secara  tegas  di  dalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala sesuatu menurut sifat akad  yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nas-nas syariah; dan  4).  Suatu  akad  dapat  dibatalkan  oleh  pihak  yang  berpiutang  jika  pihak  yang  berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.
Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. Untuk itu, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan  batasan-batasan  sebagai  berikut;  1).  Pada  prinsipnya  akad  harus  diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasny; 2). Apabila teks suatu akad sudah jelas,  maka  tidak  perlu  aa  penafsiran;  3).  Melaksanakan  suatu  kalimat  dalam  akad  lebih diutamakan  daripada  tidak  melaksanakan  kalimat  tersebut;  4).  Apabila  arti  tersurat  tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat; 5). Jika suatu kata tidak dapat dipahami  baik  secara  tersurat  maupun  tersirat,  maka  kata  tersebut  diabaikan;  6).
Menyebutkan  bagian  dari  benda  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi,  berarti  menyebutkan keseluruhannya  ;    7).  Kata  yang  pengertiannya  tidak  dibatasi,  diterapkan  apa  adanya, sepanjang  tidak  terbukti  ketentuan  syariah  atau  hasil  pemahaman  yang  mendalam, membatasinya; dan 8). Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengerttian, maka harus di pilihnya  pengertian  yang  sedemikian  yang  memungkinkan  akad  itu  dilaksanakan  dari  pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

## SIMPULAN
Kajian ekonomi syariah membawa suasana penyegaran khazanah intelektual yang tak terbatas  pada  kalangan  tertentu,  tetapi  sudah  merembes  pada  sebuah  penyadaran  umat  akan esensi ajaran islam. Disamping itu, seiring dengan pesatnya perkembangan praktik transaksi (akad)  berdasarkan  sistem  ekonomi  syariah  di  indonesia.,  maka  pemahaman  komprehensif terhadap  aspek  hukum  yang  mengiringi  dan  menjaga  kemurnian  kandungan  syariah  produk hasil  lembaga  ekonomi  syriah  menjadi  sebuah  keharusan  bagi  jajaran  hakim  di  lingkungan peradilan agama untuk mengetahui dan mnedalaminya.
Permasalahan  ekonomi  syariah  yang  dipraktikkan  di  lembaga  keuangan  syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai  kualitas  isi  perjanjian  (akad),  dan  konsistensi  dalm  menjalankan  isi  perjanjian (akad)  yang  telah  di  sepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  sebab  sumber  hukum  utama  dalam masalah  ekonomi  syariah  adalah  diseputar  akad  (transaksi),  sedangkan  yang  lain  hanyalah pelengkap saja.
Demikianlah  beberapa  hal  tentang  karakteristik  akad  (perikatan)  dalam  perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang penulis dapat sajikan, dan oleh karena satu dan lain hal, sudah tentu  tulisan  ini  tidak  luput  dari  kekurangan.  Untuk  itu,  kritik  dan  saran  yang  bersifat membangun demi sempurnanya tulisan ini sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga tulisan yang  sangat  sederhana  ini  merembes  kemanfaatan  bagi  diri  penulis  dan  semoga  juga  untuk sekalian para pembaca majalah Hukum Varia Peradilan yang budiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoerrauf. 1970 . Al-Qur`an dan ilmu hukum: A Comparative Study . jakarta : bulan bintang. Ahmad Azhar Basyir. 2000, Asas-Asas Hukum Mu`amalah (Hukum perdata Islam). Ed. Rev. Yogyakarta: Ull Press.
Abdul Azis Dahlan. 1996. Ensiklopedia Hukum lslam . Jid, 5 (jakarta: lktiar Baru van Houeve.
Abdurrahman  Raden  Haji,  1999. The  Philosophy  of  lslamic  Law  of  Transactons .  Kuala lumpur: Univisons.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , jakarta : balai pustaka.
Fatchurrahman Djamil. 2001 . Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzzaman , et al., cet. L, bandung: Citra Aditya.
Gemala  Dewi  dkk.  2005. Hukum  Perikatan  lslam  di  lndonesia, jakarta:  prenada  Media Group.
Hamzah  Ya`qub.  1984. Kode  Etik  Dagang  Menurut  lslam,  pola  pembinaan  hidup  dalam Berekonomi. Bandung: CV Diponegoro. Mahkamah  Firdaus  NH.,  dkk.  2005. Cara  mudah  memahami  Akad-Akad  Syariah. Jakarta: Renaisan.
Subekti. 1992. Hukum Perjanjian . Cet. Ke-14. Jakarta: Intermasa. TM. Hasbi Ash-Shidieqy. 2000 . Pengantar Fidh Mu`amalah. Semarang : pustaka Rizki Putra. Yusuf  Qardhawi.  2000. pengantar  kajian  lslam,  studi  Analitik  Komprehensif  tentang  Nilai- Nilai  Substansial,  Karakteristik,  tujuan  dan  sumber  Acuan  islam. Diterjemahkan oleh setiawan Budi Utomo. Cet. Ke-4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.