## DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI

## Nurul Amin
STIE Syariah Bengkalis

## Abstrak
Penelitian  ini  melihat  dampak  kebijakan  fiskal  terhadap  output  dan  inflasi  serta  melihat apakah  terdapat  diskresi  kebijakan  fiskal  dan  bagaimana  dampaknya  terhadap volatilitas output dan inflasi .  Hasil  empiris  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  kointegrasi  antara pengeluaran  pemerintah  dan  pajak  terhadap  output  dalam  jangka  panjang.  Dalam  jangka panjang  pengenaan  pajak  berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sementara pengeluaran  pemerintah  tidak.  Penyesuaian  jangka  pendek  menunjukkan  bahwa shock kenaikan  pengeluaran  pemerintah  berdampak  positif  terhadap  output  sementara shock kenaikan  pajak  berdampak  negatif.  Lebih  dominannya  pengaruh  pengeluaran  pemerintah terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya  kebijakan  ini  untuk  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  dalam  masa resesi.  Sementara  itu  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  menyebabkan  penurunan  inflasi, sementara peningkatan pajak menyebabkan peningkatan inflasi. Studi ini juga menunjukkan tidak adanya diskresi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.

## I.   PENDAHULUAN
Kebijakan  fiskal  merupakan  salah  satu  kebijakan  untuk  mengendalikan  keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu  perekonomian  dalam  jangka  pendek.  Selain  itu,  kebijakan  ini  dapat  pula mempengaruhi  sisi  penawaran  yang  sifatnya  lebih  berjangka  panjang,  melalui peningkatan  kapasitas  perekonomian.  Dalam  pengelolaan  stabilitas  makro    ekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter.
Pengaruh  kebijakan  fiskal  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  dikemukakan    oleh Keynes.  Sebelum  Keynes,  operasi  keuangan  pemerintah  dipandang  tidak  memiliki pengaruh  yang  besar  terhadap  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  dan  permintaan  agregat. Peran  pemerintah  pada  saat  itu  hanya  sebatas  merelokasi  sumber  daya finansial dari sektor  swasta  ke  pemerintah.  Pandangan  ini  diantaranya  dikemukakan  oleh  Says  Law bahwa  dalam  kondisi full  employment ,  setiap  tambahan  pengeluaran  pemerintah  akan menyebabkan  penurunan  pengeluaran  swasta  ( crowd-out )  dalam  jumlah  yang  sama  dan pengeluaran  tersebut  tidak  akan  mengubah  pendapatan  agregat.  Pandangan  tersebut kemudian  diubah  oleh  Keynes  dan  sejak  saat  itu  ekonom  mulai  menekankan  dampak makro  atas  pengeluaran  dan  pajak  pemerintah.  Keynes  menekankan  bahwa  kenaikan pengeluaran  pemerintah  tidak  hanya  memindahkan  sumber  daya  dari  sektor  swasta  ke pemerintah. Selain itu, Keynes juga mengemukakan adanya dampak berganda ( multiplier effect ) dari pengeluaran tersebut.
Penelitian  tentang multiplier  effect ,  baik  di  negara  maju  maupun  berkembang,  telah banyak  dilakukan  yang  umumnya  menggunakan  metode  simulasi  pada  model  makro ekonomi dan metode persamaan reduced form . Penggunaan kedua metode tersebut untuk kasus Jepang menyimpulkan bahwa multiplier yang dihasilkan dari metode reduced form equation cenderung lebih kecil dibandingkan hasil dari simulasi model makro ekonomi.
Pada awal dekade 70-an dan 80-an kebanyakan model makro berstruktur Keynesian yang bersifat backward-looking expectation . Dalam perkembangan selanjutnya, struktur model tersebut mulai memasukkan intertemporal budget constraints dan menggunakan forward looking expectation variabel , seperti nilai tukar.
Mengingat  penelitian  di  beberapa  negara  maju  dan  berkembang  tersebut  tidak  hanya menggunakan  satu  metode  saja,  untuk  kasus  Indonesia  dipandang  perlu  untuk  meneliti
dampak pengeluaran pemerintah dengan menggunakan metode lain, misalnya persamaan reduced  form .  Metode  alternatif  ini  dipandang  dapat  melengkapi  simulasi  dari  model makro  ekonomi  yang  telah  ada,  dan  dapat  memberikan asesmen  alternatif tentang dampak pengeluaran pemerintah.
Selain  dampak  pengeluaran  pemerintah  terhadap  output,  aspek  lain  yang  penting  adalah masalah  sinkronisasi  kebijakan  fiskal  dengan  siklus  bisnis  perekonomian.  Idealnya, kebijakan  fiskal  memiliki  sifat  sebagai automatic  stabilizer perekonomian.  Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya  berkurang  atau  penerimaan  pajak  yang  bertambah.  Sebaliknya,  jika perekonomian  sedang  mengalami  kontraksi,  kebijakan  fiskal  seharusnya  ekspansif melalui  peningkatan  belanja  atau  penurunan  penerimaan  pajak.  Dengan  demikian, automatic  stabilizer kebijakan  fiskal  mensyaratkan  adanya  fungsi countercyclical dari kebijakan  fiskal.  Untuk  kasus  Indonesia,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Akitoby,  et.al. (2004)  dan  Baldacci  (2009)  belum  menemukan  adanya  c ountercyclicality dalam kebijakan  fiskal.  Karakter  kebijakan  fiskal  Indonesia  lebih  cenderung  asiklikal  atau bahkan  prosiklikal.  Kesimpulan  tersebut  juga  diperkuat  oleh  riset  di  Bank  Indonesia (2009) bahwa kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat asiklikal secara agregat atau justru  prosiklikal  jika  berdasarkan  pengelompokan  pengeluaran.  Sifat  siklikalitas  yang demikian  berpotensi  memberikan  tekanan  instabilitas  dalam  perekonomian,  seperti kenaikan inflasi. Plotting antara rasio pengeluaran pemerintah, dengan tidak memasukkan pembayaran  bunga,  dengan  pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  adanya  Siklikalitas Kebijakan Fiskal di Indonesia.
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012 hubungan yang searah pada periode setelah  krisis  1998.  Sebelum  krisis  ekonomi  1998,  hubungan  diantara  kedua  variabel tersebut cenderung berlawanan arah.
Secara  umum,  alasan  mengapa  negara  berkembang  menempuh  kebijakan  fiskal  yang tidak countercyclical terutama  terkait  dengan  keterbatasan  sumber  daya finansial dan kelemahan  institusional.  Kelemahan  institusional  diantaranya  terkait  dengan  adanya kelompok  yang  cukup  berpengaruh  dalam  masyarakat  yang  berusaha  agar kepentingannya  diakomodasi  oleh  pemerintah.  Kelemahan  ini  menyebabkan  terjadinya diskresi  kebijakan  fiskal  yang  dapat  menyebabkan  volatilitas  inflasi  yang  lebih  tinggi. Transmisi  kebijakan  fiskal  ke  inflasi  dapat  melalui  permintaan  agregat, spillover  public wages ke  sektor  swasta,  serta  pengaruh  pajak  terhadap  biaya  marginal  dan  konsumsi swasta.  Selain  itu,  kebijakan  fiskal  berdampak  terhadap  inflasi  melalui ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang publiknya.
Dengan  memperhatikan  siklikalitas  kebijakan  fiskal  Indonesia  yang  belum  mengarah  ke countercyclical ,  perlu  dikaji  apakah  diskresi  kebijakan  fiskal  terjadi  di  Indonesia  dan apabila  demikian,  bagaimana  dampaknya  terhadap  inflasi.  Secara  eksplist,  tujuan  paper ini  pertama  adalah  meneliti  dampak  kebijakan  fiskal  terhadap  output  dan  harga. Kebijakan fiskal  di  sini meliputi  dampak pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak pemerintah terhadap output dan harga, kedua meneliti apakah terdapat diskresi kebijakan fiskal  di  Indonesia  dan  jika  ada,  bagaimana  dampaknya  terhadap  volatilitas  output  dan inflasi.
Bagian  kedua  dari  paper  ini  mengulas  landasan  teori,  bagian  ketiga  membahas metodologi  dan  data  yang  digunakan  sementara  bagian  keempat  mengulas  hasil  dan analisis. Kesimpulan dan implikasi studi akan menjadi bagian penutup.

## II.  TEORI

## 2.1.   Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi
Literatur  yang  ada  mengelompokkan  dampak  kebijakan  fiskal  menjadi  dua  yaitu dampak  terhadap  sisi  permintaan  ( demand  side  effect )  dan  dampak  terhadap  sisi penawaran  ( supply  side  effect ).  Dampak  kebijakan  fiskal  terhadap  sisi  penawaran mempunyai  implikasi  jangka  panjang.  Kebijakan  fiskal  yang  berorientasi  untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang.
Dampak  kebijakan  fiskal  terhadap  perekonomian  melalui  pendekatan  permintaan agregat  diterangkan  melalui  pendekatan  Keynes.  Pendekatan  Keynesian mengasumsikan  adanya price  rigidity dan excess  capacity sehingga  output ditentukan  oleh  permintaan  agregat  ( demand  driven ).  Keynes  menyatakan  bahwa dalam  kondisi  resesi,  perekonomian  yang  berbasis  mekanisme  pasar  tidak  akan mampu  untuk  pulih  tanpa  intervensi  dari  Pemerintah.  Kebijakan  moneter  tidak berdaya  untuk  memulihkan  perekonomian  karena  kebijakan  hanya  bergantung kepada  penurunan  suku  bunga  sementara  dalam  kondisi  resesi  tingkat  suku  bunga umumnya  sudah  rendah  dan  bahkan  dapat  mendekati  nol.  Dalam  pendekatan Keynes,  kebijakan  fiskal  dapat  menggerakkan  perekonomian  karena  peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara  menstimulasi  tambahan  permintaan  untuk  barang  konsumsi  rumah  tangga. Demikian  pula  halnya  apabila  pemerintah  melakukan  pemotongan  pajak  sebagai stimulus  perekonomian.  Pemotongan  pajak  akan  meningkatkan disposable  income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan  konsumsi  dengan  meningkatkan  marginal prospensity  to  consume
(mpc) ,  menjadi  rantai  perekonomian  untuk  peningkatan  pengeluaran  yang  lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output.
Government spending multiplier dinyatakan sebagai 1/(1-mpc), dan dari formula ini terlihat  bahwa  semakin  besar  mpc  maka  semakin  besar  pula  dampak  dari pengeluaran  pemerintah  terhadap  GDP.  Sementara  itu efek  multiplier dari pemotongan pajak ( tax cut multiplier ) dinyatakan sebagai ( 1/(1-mpc) - 1). Tax cut multiplier adalah  satu  dikurangi  dengan government  spending  multiplier.  Tax  cut multiplier selalu  lebih  kecil  dari spending  multiplier ,  oleh  karenanya  pemotongan pajak  dianggap  kurang  potensial  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam masa resesi dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah.
Besarnya efek multiplier dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak  bergantung  kepada  besarnya  mpc  yang  bergantung  kepada  apakah peningkatan tersebut bersifat transitory atau permanen. Dalam hal ini, dampak mpc atas  perubahan  pendapatan  transitori  lebih  kecil  dibandingkan  perubahan pendapatan yang permanen. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012
Pengembangan  model  Keynesian  memungkinkan  adanya  tambahan  dampak crowding out melalui perubahan  yang disebabkan oleh suku bunga dan nilai tukar.
Crowding  out terjadi  apabila  Pemerintah  menyediakan  barang  dan  jasa  yang menggantikan  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  sektor  swasta.  Tingkat crowding  out mempengaruhi  besaran fiskal  multiplier namun  tidak  mempengaruhi arah.

## 2.2. Crowding Out
Dalam  model  IS-LM  dengan  perekonomian  yang  terbuka  ( Mundell-Flemming ), crowding out dapat terjadi melalui nilai tukar. Tingkat suku bunga yang tinggi akan
menarik capital  inflow sehingga  terjadi  apresiasi  pada  nilai  tukar  dan mengakibatkan  penurunan  pada current  account .  Pada  gilirannya  penurunan  pada external  current  account akan  menganulir  peningkatan  permintaan  domestik  yang awalnya dipicu oleh ekspansi fiskal.
Besaran pengaruh crowding out melalui suku bunga dan nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam kerangka IS-LM. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan  Inflasi  besar  apabila  investasi  sensitif  terhadap  perubahan  tingkat  suku  bunga.
Semakin  sensitif  permintaan  akan  uang  terhadap  perubahan  suku  bunga dibandingkan  terhadap  perubahan  pendapatan  maka  akan  semakin  besar  pula  efek crowding  out .  Tingkat crowding  out juga  dipengaruhi  oleh  fleksibilitas  harga.
Walaupun  terbatas  pada  jangka  pendek,  fleksibilitas  harga  berpotensi  mengurangi nilai  fiskal multiplier khususnya  pengaruh  dari  rezim  nilai  tukar.  Dalam perekonomian  yang  tertutup,  ekspansi  fiskal  akan  mendorong  kenaikan  harga sehingga dapat menghambat peningkatan permintaan agregat dalam jangka pendek dan pada akhirnya memperkuat crowding out . Dalam perekonomian terbuka dengan sistem  nilai  tukar  yang  fleksibel,  tingkat crowding  out bergantung  kepada  respon dari  harga  domestik  terhadap  perubahan  nilai  tukar.  Secara  umum  apabila  terjadi perubahan harga yang dipicu oleh perubahan nilai tukar, maka tingkat crowding out yang terjadi akan lebih kecil dibandingkan pada kondisi dengan price rigidity . Hal ini  dikarenakan  apresiasi  nilai  tukar  akan  mengurangi  harga.  Di  lain  pihak  pada sistem dengan nilai tukar tetap, crowding out akan lebih tinggi dalam kondisi harga yang fleksible dibandingkan pada kondisi dengan price rigidity .
Studi  empiris  mengenai  hubungan  antara  kebijakan  fiskal  dengan  aktivitas perekonomian memberikan hasil yang beragam. Standar Real Business Cycle (RBC)
model  umumnya  menyatakan  konsumsi  akan  menurun  sebagai  respons  terhadap peningkatan  pengeluaran  pemerintah  sementara  model  IS-LM  (Keynesian) menyatakan sebaliknya. Oleh karenanya debat mengenaihubungan antara kebijakan fiskal  dengan  aktivitas  perekonomian  masih  terus  berlanjut.  Terlepas  dari perdebatan  tersebut,  sebagian  besar  penelitian  yang  ada  masih  membuktikan hubungan yang didasari oleh teori Keynes.
Studi empiris yang menggunakan sampel negara berkembang masih sangat terbatas, salah satu diantaranya dilakukan oleh Schlarek (2005). Schlarek menggunakan data panel  yang  melibatkan  40  negara  dan  19  diantaranya  adalah  negara  berkembang. Hasil  empiris  membuktikan  bahwa  shock  pengeluaran  pemerintah  memiliki Keynesian  effect terhadap  konsumsi  swasta  baik  di  negara  industri  maupun  di negara  berkembang.  Sementara  itu tax  effect hanya  memiliki Keynesian  effect di negara-negara  berkembang. Schlarek juga  menemukan  Buletin  Ekonomi  Moneter dan  Perbankan,  April  2012  bahwa  shock  pengeluaran  pemerintah  memiliki Keynesian effect terhadap konsumsi swasta yang lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan  dengan  di  negara  maju.  Tidak  terbuktinya Keynesian  effect sebagaimana dikemukakan oleh Levine dan Renelt (1992) yang terdapat dalam Fu, et  all  (2003)  disebabkan  penggunaan  indikator  fiskal  yang  terpisah.  Penggunaan salah  satu  variabel  kebijakan  fiskal  saja  ditengarai  tidak  cukup  untuk  dapat menangkap stance kebijakan  fiskal.  Sebagai  contoh  peningkatan  pengeluaran pemerintah  dapat  dikatakan  ekspansif  apabila  ia  dibiayai  dengan  peningkatan defisit. Akan tetapi  pengeluaran pemerintah dapat  dikategorikan sebagai  kontraktif jika  ia  dibiayai  dengan  peningkatan  pajak  karena  kebijakan  tersebut  dapat berimplikasi pada meningkatnya peran sektor publik. Bahwa penurunan pajak dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi hanya bila public capital dijaga tetap
konstan.  Untuk  kasus  Indonesia,  aplikasi  teori  Keynes  tersebut  di  beberapa  model ekonomi makro yang dikembangkan Bank Indonesia, meliputi SOFIE dan SEMAR, sejalan  dengan  temuan  empiris  tersebut.  Namun,  derajat  pengaruhnya  terhadap output saling berbeda. Dalam SOFIE, kenaikan pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk  konsumsi  maupun  investasi,  sebesar  Rp10  triliun  akan  menaikkan  PDB sebesar  0,3%.  Sementara  penambahan  pengeluaran  pemerintah  untuk  program infrastruktur sebesar Rp10,8 triliun akan menaikkan PDB sebesar 0,0512% di model SEMAR. Perbedaan pengaruh tersebut mungkin disebabkan oleh sifat kedua model tersebut  yang  berbeda,  yaitu  SOFIE  yang  bersifat  dinamis  stokastik,  sementara SEMAR lebih bersifat statis deterministk.

## 2.3.   Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi
Dalam setting perekonomian  secara  umum,  fungsi  bank  sentral  adalah mengendalikan  tingkat  harga.  Hal  ini  terkait  dengan  teori quantity  of  money oleh Milton  Friedman  yang  menyatakan  bahwa inflation  is  always  and  everywhere  a monetary  phenomenon .  Namun  demikian  pandangan  tradisional  ini  mendapat tantangan  dari fiskal  theory  of  the  price  level (FTPL)  yang  dikembangkan  oleh
Leeper (1991), (Woodford (1994,1995), dan Sims (1994), yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam penentuan harga melalui budget constraint yang terkait dengan kebijakan utang, pengeluaran dan perpajakan. Fiskal theory  of  the  price  level (FTPL)  dapat  dijelaskan  dengan  2  pendekatan  yaitu weak form FTPL dan strong form FTPL. Weak form FTPL yang mencerminkan dominasi kebijakan  fiskal  ( fiskal  dominance )  diterangkan  melalui  adanya  tautan  antar kebijakan fiskal dan kebijakan SOFIE dan SEMAR merupakan model makro  yang dikembangkan secara internal di Bank Indonesia.
Model  ini  belum  memasukkan  variabel  pajak  dalam  permodelannya.  SOFIE merupakan  model  makro  ekonometri,  sedangkan  SEMAR  merupakan  model Computable General Equilibrium .
Dampak  Kebijakan  Fiskal  Terhadap  Output  dan  Inflasi  moneter  melalui seigniorage .  Karena seigniorage (pendapatan  dari  pencetakan  uang)  merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  Pemerintah,  maka  kebijakan  fiskal  dan  moneter jangka  panjang  ditentukan  secara  bersamaan  oleh fiskal  budget  constraint . Weak form mengasumsikan  bahwa  otoritas  fiskal  akan  bergerak  lebih  dahulu  dengan menetapkan primary  budget  surplus/deficit dan  kemudian  direspons  oleh  otoritas moneter  dengan  menciptakan seigniorage untuk  menjaga solvency Pemerintah.
Apabila  kedua  otoritas  menolak  untuk  menciptakan seignorage maka  rasio  utang terhadap PDB dapat meningkat secara tidak berkesinambungan. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada peningkatan suku bunga riil utang pemerintah seiring dengan peningkatan  permintaan  premi  oleh  pasar.  Namun  demikian  proses  ini  tidak  dapat berlanjut.  Salah  satu  dari  otoritas  kebijakan  harus  berubah. Weak  form FTPL mengasumsikan bahwa bank sentral akan merespon dengan menciptakan seiniorage guna  menghindari  default.  Oleh  karenanya  teori  ini  juga  menyatakan  bahwa kebijakan  fiskal  turut  menentukan  inflasi  melalui future  money  growth .  Teori  ini secara sederhana menyatakan bahwa penyebab utama money supply adalah otoritas fiskal.  Dengan  kata  lain  kebijakan  fiskal  bersifat eksogen sementara  pergerakan money  supply bersifat endogen .  Berbeda  dengan weak  form FTPL,  dimana money supply bersifat endogen untuk  memenuhi government  budget  constraint,  strong form FTPL  mengasumsikan  baik  kebijakan  fiskal  maupun  kebijakan  moneter bersifat eksogen dan  harga  menyesuaikan  untuk  memastikan solvency pemerintah. FTPL  berangkat  dari  pemahaman  mengenai  persamaan velocity  of  money dan
government budget constraint . Velocity of money pada periode t dinyatakan sebagai rasio  dari  output  nominal  (tingkat  harga  dikalikan  dengan  output  riil)  terhadap money  balance nominal.  Dalam  persamaan  ini  tingkat  harga  proporsional  dengan money supply .
(1) Selanjutnya tingkat harga ditentukan secara bersama sama oleh Mt, Yt dan Vt dengan memperhitungkan seluruh keseimbangan dalam lintasan perekonomian.  Keseimbangan  didefinisikan  dalam  dua  kondisi  yaitu keseimbangan neraca keuangan Pemerintah dan keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan  di  pasar  uang  dimana  permintaan  uang  riil  sama  dengan penawaran uang riil.
(2) Dimana permintaan uang riil merupakan fungsi dari suku bunga nominal (R = r  +  π  )  dan  π  adalah  tingkat  inflasi.  Permintaan  uang  merupakan  fungsi  dari inflasi  karena  suku  bunga  riil  dan  output  diasumsikan  konstan. M0 adalah stock  uang  nominal  pada  periode  awal  model  dan P0 adalah  tingkat  harga yang berlaku.
Vt = Pt . Yt/Mt
M0 /P0 = f (R)
Dimana S( π) (S(π) > 0) menyatakan present value dari seignorage . D adalah present  value dari future  primary  budget  surplus (negatif  menunjukkan defisit). Present  discounted  value dari seigniorage adalah S  = πf ( π)/f.  Nilai akumulasi  dari  jumlah  utang  riil  Pemerintah  yang  jatuh  tempo  pada  waktu awal  yang dinotasikan sebagai B0 /P0 harus sama dengan nilai present value dari future  primary  budget  surplus ditambah  dengan  pendapatan  dari seigniorage. Dalam  kondisi  dimana Ricardian  Equivalence tidak  terjadi  dan
bank  sentral  yang  independen  maka  ketidakseimbangan  pada intertemporal budget constraint harus disesuaikan dengan pergerakan tingkat harga. Dengan kata  lain  jika  tingkat  primary  surplus  dipersepsikan  tidak  memadai  untuk memastikan  tingkat fiskal  solvency dan  bank  sentral  tidak  menciptakan seigniorage ,  maka  keseimbangan  akan  didapat  melalui  tingkat  harga.
Penyesuaian akan terjadi melalui mekanisme wealth effect .

## 2.4.   Diskresi Kebijakan Fiskal terhadap Volatilitas Output dan Inflasi
Diskresi  kebijakan,  baik  moneter  dan  fiskal,  sering  menjadi  perdebatan  publik.  Di bidang    moneter,  perdebatan  tentang  diskresi  telah  mencapai  pada  kesepahaman bahwa  kebijakan  moneter  harus  bebas  dari  intervensi  pemerintah,  yaitu  dengan membentuk  bank  sentral  yang  independen.  Namun,  untuk  kebijakan  fiskal  belum diperoleh kesepakatan tentang mekanisme dan institusi  yang dapat  menghindarkan pengambil  keputusan  untuk  melakukan  diskresi.  Diskresi  kebijakan  fiskal didefinisikan  sebagai  perubahan  atau  reaksi  kebijakan  fiskal  yang  tidak mencerminkan  reaksi  terhadap  kondisi  ekonomi  yang  dihadapi  (Fatas  &  Mihov, 2003). Kebijakan fiskal dapat dikategorikan menjadi 3: (1) automatic stabilizers; (2) diskresi  kebijakan  fiskal  sebagai  respons  dari  kondisi  ekonomi;  (3)  diskresi kebijakan yang dilakukan untuk alasan selain kondisi makro ekonomi saat ini. Pada dasarnya,  kebijakan  fiskal  berfungsi  sebagai automatic  stabilizers dari perekonomian,  yang  mensyaratkan  adanya  sifat countercyclical dari  kebijakan tersebut.  Selain  itu,  penerapan  kebijakan  fiskal  dapat  bersifat  diskresi,  baik  untuk merespons  perkembangan  ekonomi  maupun  alasan  yang  tidak  berlatarbelakang kondisi  makro  ekonomi.  Akademisi  belum  mencapai  kesepakatan  tentang  metode pengukuran diskresi kebijakan fiskal  yang tepat (Fatas dan Mihov, 2003). Menurut
Blanchard  (1990) untuk  membedakan antara kebijakan fiskal  yang seharusnya dan diskresi kebijakan fiskal, benchmark apapun dapat Keseimbangan neraca keuangan Pemerintah dinyatakan sebagai:

## D + S ( π) (3) = B0 /P0
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi digunakan. Misalnya dengan melihat  perubahan  inflasi,  suku  bunga,  dan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  kurun waktu  tertentu.  Pengukuran  diskresi  kebijakan  fiskal  oleh  Fatas  &  Mihov memfokuskan pada komponen ke-3 di atas: dimana G dan Y masing-masing adalah pengeluaran pemerintah riil dan PDB riil, keduanya dalam nilai logaritma, W adalah variabel  kontrol;  meliputi  trend  waktu,  inflasi  dan inflation  squared ,  sementara t adalah  estimasi  kuantitatif  dari  diskresi  shock  kebijakan  pengeluaran  pemerintah ( discretionary spending shock policy ).
Di  sisi  lain,  diskresi  kebijakan  fiskal  dapat  membahayakan  stabilitas  makro ekonomi.  Oleh    karena  itu,  terdapat  pandangan  bahwa  kebijakan  fiskal  perlu restriksi.  Namun,  dalam  perdebatannya  juga  muncul  pandangan  agar  kebijakan fiskal sebaiknya tidak perlu direstriksi. Alasan yang mendasari pandangan ini adalah bahwa  kebijakan  fiskal  dapat  memperhalus  fluktuasi  siklus  bisnis  melalui pengeluaran  pemerintah  yang  ekspansif,  pemotongan  pajak  di  saat  resesi,  dan kebijakan  fiskal  kontraktif  di  saat  perekonomian  dalam  tahap  ekspansif.  Penelitian cross-section oleh  Fatas  dan  Mihov  (2003)  menunjukkan  bahwa  di  negara  yang secara agresif menerapkan kebijakan fiskal akan mengalami volatilitas yang kurang diinginkan  dan  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  rendah.  Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pembatasan di bidang politik sebagai salah satu
bentuk  penerapan  kebijakan  fiskal  yang  berhati-hati  berhasil  dalam  mengurangi diskresi fiskal .
Diskresi  fiskal antara  lain  ditengarai  dapat  mendorong volatilitas  inflasi .  Studi mengenai  dampak  kebijakan  fiskal  terhadap  inflasi  secara  umum  dapat  dibedakan menjadi  dua  bagian,  yaitu  studi  yang  lebih  fokus  pada  jangka  waktu  yang  lebih panjang  terkait  dampak  defisit  fiskal  terhadap  inflasi  dan  studi  mengenai  diskresi fiskal  terhadap  inflasi.  Sementara  itu,  dampak  kebijakan  fiskal  ke  inflasi  menurut Rother  (2004)  dapat  terjadi  melalui  dampak  kebijakan  fiskal  dalam  memengaruhi permintaan  agregat,  yaitu spillover upah  pegawai  negeri  ( public  wages )  ke  sektor swasta  dan  melalui  dampak  dari  pajak  terhadap  biaya  marjinal  dan  konsumsi swasta.  Disamping  itu,  kebijakan  fiskal  dapat  memengaruhi  inflasi  melalui ekspektasi masyarakat  terhadap  kemampuan  Pemerintah  dalam  membayar utangnya.
Rother (2004), dengan menggunakan panel data 15 negara industri, menyimpulkan bahwa volatilitas kebijakan fiskal secara signifikan memengaruhi volatilitas inflasi , dengan tanda positif.
Hal tersebut berarti bahwa perubahan stance kebijakan fiskal antara periode berjalan (t)  dan  periode  sebelumnya  (t-1)  meningkatkan volatilitas inflasi  pada  periode berjalan  (t).  Kenaikan  6 Volatilitas  inflasi dihitung  dengan  menggunakan  standar deviasi  inflasi  bulanan. Volatilitas diskresi  fiskal  sebesar  1  standar  deviasi  akan menyebabkan kenaikan unconditional 7 volatilitas inflasi rata-rata sebesar 10%, dan 17%  untuk conditional 8 volatilitas  inflasi .  Dari  perspektif  kebijakan,  hasil penelitian  tersebut  mengindikasikan  bahwa  diskresi  fiskal  memberikan  dampak destabilisasi daripada  stabilitas  makro  ekonomi.  Studi  dampak  kebijakan  fiskal
terhadap  inflasi  biasanya  dilakukan  dengan  mempelajari  keterkaitan  antara kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter  serta  dampaknya  terhadap  inflasi. Sebagaimana dipahami bahwa dalam kerangka makro ekonomi, kebijakan moneter dan  kebijakan  fiskal  akan  memengaruhi  inflasi  melalui  dampak  dari  kebijakan tersebut  terhadap  perubahan  di  sisi  permintaan  dan  penawaran  agregat.  Yang menjadi  pertanyaan  adalah  kondisi  yang  bagaimana  yang  dapat  menyebabkan kebijakan  fiskal  dapat  memengaruhi  kebijakan  moneter  dan  selanjutnya  inflasi. Salah satu penjelasan yang logis adalah melalui bank sentral yang tidak independen. Jika  Pemerintah  dapat  mengintervensi  kebijakan  moneter  maka  terdapat kemungkinan  Pemerintah  akan  menggunakan  kekuatan  tersebut  untuk  mendukung kebijakan  yang  diambil.  Untuk  membiayai  defisit  misalnya,  Pemerintah  akan meminta  bank  sentral  untuk  melakukan  hal  tersebut  atau  meminta  untuk  menjaga suku  bunga  pada  tingkat  yang  rendah  agar  biaya  bunga  yang  harus  dibayar Pemerintah  rendah.  Demikian  halnya  bila  terjadi  konflik  maka  Pemerintah  akan memaksa  bank  sentral  untuk  mendukung  kebijakannya  (Sargent  dan  Wallace, 1981).
Namun,  bank  sentral  yang  independen  juga  memiliki  insentif  untuk  menciptakan inflation surprise sebagai respon terhadap perubahan fiskal. Mirip dengan masalah time  in  consistency ,  sebagaimana  diaplikasikan  dalam  Barro  dan  Gordon  (1983), bank  sentral  yang  independen  akan  mendorong  inflasi  yang  lebih  tinggi  bila  bank sentral  menganggap  bahwa  konsolidasi  fiskal  yang  dilakukan  Pemerintah  dapat menyebabkan  biaya  yang  lebih  tinggi  bagi  perekonomian.  Konflik  tersebut  dapat diatasi  bila  bank  sentralnya  memiliki  independensi  (Rogoff,  1985)  atau  dengan menerapkan policy rules tertentu seperti kerangka kebijakan inflation targeting yang menggunakan inflasi sebagai tujuan utama.
Studi  empiris  mengenai  keterkaitan level  defisit fiskal  dengan  inflasi  melalui  jalur kebijakan  moneter  masih inkonklusif .  Beberapa  studi  menyimpulkan  bahwa pemisahan bank sentral dari pemerintah mendorong rendahnya inflasi. Hal tersebut mendukung  hipotesa  bahwa  intervensi  Pemerintah  terhadap  kebijakan  moneter dapat  meningkatkan  inflasi.  Namun,  studi  lainnya  (Fuhrer  1997,  Campillo  dan Miron 1996) mengindikasikan bahwa pengaruh independensi bank sentral menurun bila mempertimbangkan faktor lainnya.
Allesina dan Grill  (1992) berpandangan bahwa  mendelegasikan kebijakan moneter kepada  pihak  dengan preferensi yang  lebih inflation  averse dibanding preferensi publik  merupakan  bentuk  komitmen  untuk  mendukung  inflasi  yang  rendah. Argumen tersebut dibangun dengan 7 Standar deviasi inflasi bulanan (mtm) dalam tahun  kalender,  yang  mengukur  fluktuasi  inflasi  jangka  pendek.  8 Standar  deviasi forecast  error pada  satu  periode  ke  depan  yang  dihasilkan  dari  model time-series .
Hal ini secara implisit mengasumsikan bahwa diskresi fiskal menyebabkan proyeksi inflasi menjadi lebih sulit yang dicerminkan pada forecast error yang lebih besar.
Dampak  Kebijakan  Fiskal  Terhadap  Output  dan  Inflasi menunjukan  bahwa masyarakat median  voter akan  memilih  bank  sentral  yang  lebih inflation  averse dibandingkan diri  mereka sendiri. Tetapi median  voter tersebut  ingin  menjadi time inconsistent dan  menarik  dukungan  terhadap  bank  sentral  yang  terlalu  konservatif terhadap inflasi.
Allesina  and  Summers  (1993)  melakukan  studi  dengan  melihat  keterkaitan  antara bank sentral yang independen dengan macro economic performance . Secara umum disimpulkan bahwa bank sentral yang independen akan memberikan dampak inflasi yang  rendah.  Dengan  asumsi  bahwa  level  inflasi  yang  rendah  akan  memberikan
variabilitas inflasi yang  rendah  maka  bank  sentral  yang  independen  akan mengurangi variabilitas  inflasi .  Namun,  bank  sentral  yang  independen  tidak memiliki korelasi dengan indikator ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan suku bunga. Rogoff (1985) menyatakan bahwa dynamic inconsistency  theories  of  inflation yang  dikembangan  oleh  Kydland  and  Prescott (1977)  serta  Barro  and  Gordon  (1983)  memungkinkan  bank  sentral  yang  lebih independen  untuk  menurunkan  tingkat  inflasi.  Lebih  lanjut  Kydland  and  Prescott (1977)  menyatakan  bahwa discretionary  policy dimana  pengambil  keputusan memilih  kebijakan terbaik  sesuai dengan kondisi yang ada tidak akan memberikan hasil berupa fungsi tujuan sosial yang maksimum.
Namun, dengan kebijakan yang berbasis rules maka performa perekonomian dapat ditingkatkan.  Selanjutnya,  beberapa  alasan  yang  dikemukakan  mengapa  bank sentral  yang  independen  akan  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap perekonomian, pertama karena perilaku bank sentral  yang independen akan mudah ditebak  yaitu  mendorong  stabilitas  ekonomi  dan  menurunkan risk  premim suku bunga. Untuk itu, bank sentral akan berupaya untuk menghindari adanya manipulasi yang biasanya dilakukan sebelum pemilu (sebagaimana model Nordhaus, 1975, dan Rogoff  and  Silbert,  1988)  atau  mengurangi  kejutan  setelah  pemilu  yang  dilakukan oleh partai pemenang pemilu.
Kedua,  mengingat  inflasi  yang  tinggi  akan  memberikan  dampak  yang  buruk terhadap  perekonomian  maka  bank  sentral  akan  berupaya  untuk  mengurangi tekanan  inflasi  tersebut.  Pentingnya volatilitas  inflasi telah  menjadi  aspek  penting dalam literatur yang membahas hubungan antara inflasi dan pertumbuhan. Di dunia akademis secara umum berlaku pandangan bahwa inflasi dan volatilitas inflasi yang
tinggi  berdampak  buruk  bagi  pertumbuhan.  Judson  &  Orphanides  (1999) menemukan  bukti  bahwa volatilitas  inflasi ,  yang  dihitung  dengan  standar  deviasi dari  laju  inflasi  ( intra  year ),  berkontribusi  signifikan  dalam  menurunkan pertumbuhan  ekonomi  di  studi  panel  yang  dilakukannya.  Temuan  ini  mendukung teori  Friedman  (1977)  bahwa  dampak  negatif  dari  inflasi  terhadap  pertumbuhan berasal dari volatilitas  inflasi. Sejalan dengan aliran ini adalah temuan  Froyen dan Waud  (1987)  yang  menemukan  bahwa  inflasi  tinggi  mendorong  tingginya volatilitas inflasi dan ketidakpastian di USA, Temuan serupa diperoleh Al-Marhubi (1998)  yang  juga  menemukan  adanya  hubungan  negatif  antara  pertumbuhan ekonomi dengan volatilitas inflasi berdasarkan penelitian panel data dari 78 negara.
Blanchard  &  Simon  (2001)  menemukan  hubungan  positif  yang  kuat  antara volatilitas inflasi & volatilitas output di negara-negara industri besar.

## III. METODOLOGI

## 3.1.   Data dan Variabel
Pada  dasarnya  terdapat  3  variabel  kebijakan  fiskal  yang  umum  digunakan  yaitu pengeluaran  ( spending ),  penerimaan  ( tax  revenue )  dan  defisit  fiskal  yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Literatur yang ada umumnya tidak menyebutkan secara spesifik  variabel  mana  yang lebih baik  digunakan untuk analisis.  Hal  ini  dikarenakan  menurut  Fu  et  all  (2003),  yang  menyitir  pendapat Levine  dan  Renelt  (1992),  tidak  satupun  dari  ketiga  variabel  kebijakan  fiskal tersebut  yang  terbukti  robust  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  ketika digunakan  secara  terpisah.  Penggunaan  salah  satu  variabel  saja  diperkirakan  tidak cukup  untuk  menangkap  secara  penuh  stance  kebijakan  fiskal.  Sebagai  contoh peningkatan  pengeluaran  pemerintah  dikategorikan  ekspansif  apabila  ia  dibiayai
dengan  peningkatan  defisit.  Namun  sebaliknya  juga  dapat  dikategorikan  kontraktif apabila dibiayai dengan peningkatan pajak. Oleh karenanya disarankan penggunaan kombinasi  variabel  kebijakan fiskal  dalam persamaan. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel dalam model yang digunakan oleh Perotti.

## 3.2.   Variabel Kebijakan Fiskal
Keterangan:  Pemulusan  data  dari  pengaruh  siklikal  dilakukan  dilakukan  dengan menggunakan metode X11 dalam program E-Views

## No. Variabel Keterangan Variabel Cakupan Data Sumber
1.   LTSPNDRLSA Total pengeluaran pemerintah riil (meliputi Pem. Pusat, kecuali pembayaran  bunga  utang,  dan  Pem.  Daerah)  dengan  menghilangkan  pengaruh siklikal.  Nilai  riil  dilakukan  dengan  membagi  nilai  nominal  dengan weighted average  government mencakup  pengeluaran  untuk  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. Pengeluaran Pemerintah Pusat excluding pembayaran bunga utang. Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (DSM-BI)
2.   LTTAXRLSA Total penerimaan pajak riil yang telah dihilangkan dari pengaruh siklikal.  Nilai  riil  diperoleh  dengan  membagi  nilai  nominal  dengan  CPI.
Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (DSM-BI)
3   LGDPRLSA  PDB  riil  yang  telah dismoothing dari  pengaruh  siklikal  Badan
Pusat Statistik (BPS)
4   LCPI  Indeks  Harga  Konsumen  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  5  LDEP_3  Suku bunga deposito berjangka 3 bulan Departemen Statistik  Ekonomi dan Moneter Bank  Indonesia  (DSM-BI).    Terkait  dengan  variabel  diskresi  kebijakan  fiskal, mengingat  defisit  APBN  sepanjang  1970-2009  relatif  terkendali  di  bawah  3%
dari  PDB,  maka  definisi  kebijakan  fiskal  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  seberapa  jauh  deviasi  pengeluaran  pemerintah  aktual  dari  yang direncanakan. Deviasi ini kemudian akan dilihat stasioneritasnya. Jika stasioner, maka berarti deviasi tersebut bersifat random sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat diskresi kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah merupakan total pengeluaran  pemerintah  yang  tidak  termasuk  pembayaran  bunga.  Rencana pengeluaran  pemerintah  dikompilasi  dari  Nota  Keuangan  yang  disusun  setiap tahun anggaran. Sementara realisasi pengeluaran pemerintah berasal dari APBN yang  telah  ditetapkan  oleh  BPK  (APBN-PAN)  dengan  periode  sampel  tahun 1990  hingga  2009.  Jika  pengukuran  menunjukkan  adanya  diskresi  kebijakan fiskal,  maka  penelitian  akan  dilanjutkan  dengan  melihat  dampak  diskresi kebijakan fiskal terhadap volatilitas output dan inflasi.
Data yang Digunakan dalam Persamaan Volatilitas Inflasi Variabel . Oleh karenanya tidak  ada  informasi  yang  hilang  dengan  tidak  memodelkan  persamaannya  dan variabel  dimaksud  bersifat weakly  exogenous .  Untuk  pengujian  menggunakan VECM,  pada  tahap  awal  seluruh  variabel  akan  diuji  stasionaritasnya  untuk menentukan  order  integrasi.  Selanjutnya  penentuan  jumlah  lag  optimal  dilakukan menggunakan estimasi unrestricted VARs.
Selanjutnya akan dilakukan pengujian serial correlation menggunakan LM Test dan uji heteroskedasticity menggunakan White Test .
Impulse  Response  Function (IRF)  untuk  mempelajari  dinamika  akibat  shock terhadap  perilaku  variabel-variabel  yang  diteliti.  Untuk  analisis Impulse  Response Function dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Choleski  Decomposition . Pemilihan  urutan  ( ordering )  kebijakan  fiskal  antara  pengeluaran  pemerintah
( spending )  dan  pajak  dalam  persamaan  SVAR  dan  VECM  cukup  sulit  (Perotti,
2002). Salah satu alternatifnya adalah dengan melihat robustness dari dua alternatif urutan.  Dalam  penelitian  ini  pemilihan  urutan  dilakukan  dengan  uji Granger Causality .  Dari  hasil  uji  Granger,  dapat  diketahui  urutan  variabel  berdasarkan tingkat  endogenitasnya  adalah  variabel  pengeluaran  pemerintah  (ltspndrlsa)  diikuti dengan pajak (lttaxrlsa) dan output (lgdprlsa). Untuk selanjutnya urutan dari varibel tidak  terlalu  penting  jika  kita  hanya  melihat  dampak  dari  kebijakan  fiskal  (Perotti, 2002).
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pendekatan kedua yakni model regresi linear digunakan  untuk  melihat  pengaruh  diskresi  kebijakan  fiskal  terhadap volatilitas output dan inflasi. Ini dilakukan dengan mengestimasi tiga varian persamaan, yaitu
(i) persamaan cyclically adjusted balance ; (ii) persamaan volatilitas output; dan (iii) persamaan volatilitas  inflasi .  Terhadap volatilitas  output ,  persamaan  regresi diadopsi  dari  Fatas  dan  Mihov  (2003)  sebagaimana  ditunjukkan  dalam  persamaan (10).  Sementara  terhadap volatilitas  inflasi digunakan  persamaan  regresi  yang diadopsi  dari  Rother  (2004)  yang  ditunjukkan  dalam  persamaan  (11).  Pengukuran inflation volatility menggunakan unconditional variability dari laju inflasi. Metode ini  didefinisikan  sebagai  deviasi  dari  laju  inflasi  bulanan  dari  rata-ratanya  selama setahun.  Data  inflasi  yang  digunakan  adalah  inflasi  IHK.  Definisi volatilitas yang sama juga diterapkan terhadap kontrol variabel nilai tukar Rupiah.

## IV. HASIL DAN ANALISIS
Estimasi  VECM  dimulai  dengan  melakukan  uji stasionaritas terhadap  setiap  variabel menggunakan Augmented Dickey Fuller (ADF) Test. Hasil uji stasionaritas menunjukkan
bahwa  semua  variabel  tidak  stasioner  pada  tingkat  level.  Oleh  karenanya  disimpulkan bahwa seluruh variabel berintegrasi pada order 1.
Jumlah lag optimal untuk prosedur VAR berbeda untuk masing-masing kriteria. Kriteria Schwarz dan Hannah Quin menghasilkan jumlah lag optimal 2 sedangkan kriteria Akaike adalah 4. Dalam model ini penentuan lag optimal berdasarkan kriteria dari Akaike. Model VAR  juga  telah  memenuhi  kriteria  kestabilan  dimana  seluruh  nilai inverse  roots karakteristik AR polinomialnya lebih kecil dari satu dan semuanya terletak di dalam unit circle .  Pengujian  jumlah cointegrating  vectors dilakukan  menggunakan Tracedan Maximum Eigen Value Statistics . Hasil uji dilakukan dengan asumsi bahwa data memiliki trend linier dengan memasukkan konstansta pada cointegrating equation dan VAR. Hasil Trace  Test dan Maximum  Eigen  Value menunjukkan  adanya  1  (satu) cointegrating equation . Dalam penelitian ini akan diestimasi dampak dari pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dan inflasi.
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012 variabel tersebut tidak dimodelkan, sehingga  variabel  dimaksud  dapat  dimasukkan  ke  sisi  sebelah  kanan  dari  persamaan VECM.  Pengujian koefisien  speed  of  adjustment dilakukan  dengan  melakukan  restriksi linier pada koefisien speed ofadjustment dari variabel terhadap persamaan jangka panjang dari  VECM.  Pengujian restriksi ini  menggunakan like  lihood  ratio  test. Variabel pengeluaran  pemerintah  (ltspndrlsa),  pajak  (lttaxrlsa)  dan  lcpi  merupakan variabel eksogen karena  p-valuenya  lebih  besar  dari  level  signifikansi  sebesar  5%.  Namun demikian  variabel  ldep3  masih  dapat  dinyatakan  sebagai variabel  exogen dengan  level signifikansi  sebesar  1%.  Oleh  karenanya  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  lainnya kecuali output (lgdprlsa) bersifat weakly exogeneous.
Hasil  dari  pengujian  VECM  menunjukkan  bahwa  variabel  yang  signifikan  yang mempengaruhi  output  dalam  jangka  panjang  adalah  pajak.  Variabel  inflasi  dan  suku bunga  mempunyai  tanda  sesuai  yang  diharapkan  dimana  dalam  jangka  panjang peningkatan  inflasi  serta  suku  bunga  dapat  memperlambat  output.  Variabel  pengeluaran pemerintah memiliki tanda sesuai yang diharapkan namun tidak signifikan. Di lain pihak pajak  ternyata  berdampak  positif  terhadap  output  dalam  jangka  panjang.  Hal  ini  dapat berarti  bahwa  pendapatan  pajak  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam pembiayaan Pemerintah khususnya untuk pembangunan. Koefisien error correction untuk output (negatif  dan  signifikan  yang  mengindikasikan  adanya  penyesuaian  terhadap kestidakstabilan yang terjadi dalam jangka pendek.

## 4.1.   Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi
Uji  residual  terhadap  hasil  estimasi  menggunakan  VECM  menunjukkan  bahwa persamaan  VECM  lolos  hasil  uji  residual.  Hasil  LM  Test  menunjukkan  nilai  pvalue 0,1074, sementara White Test menunjukkan nilai p- value 0.2699.
Untuk mengetahui pola penyesuaian jangka pendek dari variabel output terhadap shock dari  variabel  lainnya,  maka  dilakukan  analisis Impulse  Response  Function (IRF). Analisis  IRF  dalam  VECM  menggunakan Cholesky  Ordering yaitu  (LTSPNDRLSA, LGDPRLSA, LTTAXRL1SA, LCPI, LDEP3).
Hubungan  yang  positif  antara  pengeluaran  pemerintah  dengan  output  sejalan  dengan teori  dan  beberapa  studi  empiris.  Berdasarkan  teori  Keynes,  kebijakan  fiskal  dapat menggerakkan  perekonomian  karena  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  atau pemotongan  pajak  mempunyai efek  multiplier dengan  cara  menstimulasi  tambahan permintaan  untuk  barang  konsumsi  oleh  rumah  tangga.  Hasil  ini  juga  sesuai  dengan penelitian oleh Blanchard dan Perotti

## 4.2.   Response to Cholesky One S.D. Innovations
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012 (1999), Perotti (2002), Mountford dan  Uhlig  (2002),  Kruscek  (2003),  Castro  (2003)  yang  masing-masing  menggunakan sampel  negara  US,  negara  OECD,  Uni  Eropa,  Jerman  serta  Spanyol.  Mereka menemukan  bahwa shock  positif pengeluaran  pemerintah  berdampak  positif  terhadap output.  Hasil  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  oleh  Schlarek  (2005)  yang menggunakan  sampel  negara  berkembang  serta  aplikasi  model  makro  untuk perekonomian  Indonesia  (SOFIE  dan  SEMAR)  namun  dengan  derajat  pengaruh terhadap  output  yang  berbeda.  Dalam  SOFIE,  kenaikan  pengeluaran  pemerintah,  baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi, sebesar Rp 10 triliun akan menaikkan PDB sebesar  0,3%.  Sementara  penambahan  pengeluaran  pemerintah  untuk  program infrastruktur  sebesar  Rp10,8  triliun  akan  menaikkan  PDB  sebesar  0,0512%  di  model SEMAR.  Perbedaan  pengaruh  tersebut  mungkin  disebabkan  oleh  sifat  kedua  model tersebut  yang  berbeda,  yaitu  SOFIE  yang  bersifat  dinamis,  sementara  SEMAR  lebih bersifat  statis.  Lebih  dominannya  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  PDB dibandingkan dengan pengaruh pajak dalam jangka pendek menunjukkan masih cukup efektifnya  kebijakan  ini  untuk  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  dalam masa  resesi.  Terkait  dengan  temuan  ini,  upaya  untuk  meningkatkan  penyerapan anggaran  belanja  menjadi  penting.  Realisasi  anggaran  belanja  sepanjang  2002-2009 secara  umum  selalu  berada  di  bawah  APBNP  yang  ditetapkan,  dengan  pengecualian tahun  2007-2008.  Dalam  kondisi  dimana  realisasi  penerimaan  melewati  rencana  dan realisasi  pengeluaran  di  bawah  rencana,  dikhawatirkan  terjadi over-taxation ,  sehingga mengganggu tujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi.
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. Hasil pengujian dengan metode yang  sama  untuk  menganalisis  pengaruh  dari  pengeluaran  pemerintah  dan  pajak terhadap inflasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kointegrasi antara inflasi dengan variabel kebijakan fiskal tersebut. Hal ini terlihat dari koefisien error correction dari inflasi yang tidak signifikan walaupun memiliki nilai yang negatif. Oleh karenanya untuk  pengujian  dampak  terhadap  inflasi  akan  digunakan  pendekatan  SVAR  dengan melakukan restriksi di persamaan jangka panjang sebagai berikut:

## 4.3.   Presentasi Realisasi Penerimaan dan Belanja terhadap APBNP
Setiap  koefisien  γ ij menunjukkan structural  shock dari  variabel j kepada  variabel i berdampak secara langsung. Matriks diagonal dinormalisasi menjadi 1 dan elemen yang tidak  diisi  direstriksi  nilainya  menjadi  nol.  Untuk  selanjutnya  pengujian  respons  IRF menggunakan structural factorization .
Pada prinsipnya, penggunaan metode SVAR menghendaki data yang stasioner . Namun mengingat  penggunaan  data  dalam first  difference untuk  pengujian  respons  IRF menghasilkan  pola  yang  sangat  berosilasi,  maka  pengujian  SVAR  tetap  menggunakan data dalam level. Penggunaan data level ini sebatas untuk melihat pola hubungan antara kebijakan  fiskal  dan  inflasi  dan  tidak  untuk  melihat  besarnya  dampak  shock  diantara kedua variabel makro ekonomi dimaksud.
Dari  hasil impulse  response,  shock kenaikan  pengeluaran  pemerintah  akan  direspon dengan penurunan inflasi.
Meningkatkan  inflasi  terlebih  dahulu  namun  kemudian  mengalami  penurunan  mulai triwulan  ke  empat.  Pengaruhnya  hilang  setelah  triwulan  ke  22.  Pengaruh  negatif  dari shock  positif pengeluaran  pemerintah  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  yaitu  Fatas
and  Mihov  [2003]  and  Mountford  and  Uhlig  [2002],  dimana  pengeluaran  pemerintah berdampak negatif terhadap inflasi.
Salah satu penjelasan dari turunnya inflasi akibat adanya shock pengeluaran pemerintah kemungkinan  dapat  dijelaskan  oleh  dampak multiplier dari  pengeluaran  investasi pemerintah (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran  pemerintah  untuk  infrastruktur  diperkirakan  dapat  memperbaiki  distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi.
Sementara  itu shock  positif terhadap  pajak  akan  meningkatkan  inflasi.  Temuan  bahwa shock kenaikan  pajak  akan  berdampak  terhadap  kenaikan  inflasi  ini  kurang  sejalan dengan  tujuan  kebijakan  fiskal  untuk  mempengaruhi  permintaan  agregat.  Kenaikan Pajak  Pertambahan  Nilai,  misalnya,  akan  mempengaruhi  keputusan  konsumsi  pelaku ekonomi, sehingga akan berdampak terhadap menurunnya tekanan inflasi (Wren Lewis (2002) dalam Hermawan dan Munro (2008). Salah satu argumen bagi temuan tersebut adalah  peningkatan  pajak  kemungkinan  dipandang  sebagai  kenaikan  biaya  produksi oleh produsen, sehingga menyebabkan kenaikan harga jual barang ke konsumen. Untuk menguatkan  argumen  ini,  diperlukan  kajian  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  pengaruh kenaikan  pajak  dalam  pembentukan  harga  produsen.  Argumen  lainnya  adalah  bahwa inflasi lebih disebabkan oleh faktor di luar kebijakan fiskal, seperti imported inflation, output gap , kebijakan moneter, dan kebijakan struktural pemerintah, sehingga kenaikan pajak tidak bengaruh terhadap inflasi.
Hasil  uji variance  decomposition menunjukkan  bahwa  inflasi  (CPI)  lebih  banyak dijelaskan  oleh  perubahan  pada  variabel  pajak  dibandingkan  pengeluaran  pemerintah. Selebihnya fluktuasi pada inflasi lebih banyak diterangkan oleh perubahan pada dirinya sendiri dan perubahan pada output.
Sementara  itu,  terkait  dengan  diskresi  kebijakan  fiskal,  dengan  menggunakan  data pengeluaran  pemerintah  dengan  rentang  tahun  1990  sd  2009,  maka  diperoleh  deviasi antara rencana awal yang disusun dengan realisasinya.
Jika deviasi tersebut dihitung sebagai persentase dari rencana, maka sepanjang periode sampel  standar  deviasinya  adalah  19,4%.  Pengujian  stasioneritas  terhadap  deviasi pengeluaran  ini  menunjukkan  deviasi  tersebut  adalah  stasioner  pada  level.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  deviasi  tersebut  belum  menunjukkan  adanya diskresi  kebijakan  fiskal,  sehingga  pengujian  untuk  menguji  dampaknya  terhadap volatilitas output dan inflasi tidak perlu dilakukan.
Deviasi  yang  semakin  tinggi  pasca  krisis  ekonomi  1998  antara  lain  disebabkan  oleh perekonomian  Indonesia  yang  semakin  terintegrasi  dengan  perekonomian  global. Akibatnya, shock yang  terjadi  dalam  perekonomian  global  dalam  perjalanannya  akan berpengaruh  terhadap  pencapaian  asumsi  makro  ekonomi  yang  digunakan  dalam perencanaan  anggaran.  Kenaikan  harga  minyak  bumi  di  luar  asumsi  yang  ditetapkan, misalnya, seringkali memaksa pemerintah untuk meninjau kembali rencana pengeluaran pemerintah. Peninjauan terutama terkait dengan melonjaknya pengeluaran subsidi BBM dan transfer dana ke daerah. Penyesuaian pengeluaran pemerintah sejak krisis ekonomi 1998  menjadi  tidak  semudah  periode  sebelum  krisis  karena  pemerintah  berkomitmen untuk menurunkan rasio utangnya secara gradual dan menjaga defisit fiskal. Disamping itu, meningkatnya peran  parlemen (DPR) dalam  proses anggaran menyebabkan proses penyesuaian anggaran pemerintah menjadi tidak mudah.

## V.   KESIMPULAN
Studi ini memberikan beberapa kesimpulan penting. Dalam hal dampak kebijakan fiskal terhadap  output  dan  inflasi,  kesimpulan pertama studi  ini  adalah  shock  kenaikan
pengeluaran  pemerintah  berdampak  positif  terhadap  PDB  sementara shock kenaikan pajak  berdampak  menurunkan  PDB.  Dampak  positif  dari  pengeluaran  pemerintah  dan dampak negatif dari pajak terhadap PDB tersebut  sejalan dengan teori  Keynes tentang peran  pemerintah  dalam  menggerakkan  perekonomian  serta  sesuai  dengan  penelitian empiris  di  beberapa  negara  maju. Kedua ,  Lebih  dominannya  pengaruh  pengeluaran pemerintah  terhadap  PDB  dibandingkan  dengan  pajak  menunjukkan  masih  cukup efektifnya  kebijakan  ini  untuk  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  dalam masa  resesi  dibandingkan  dengan  pajak. Ketiga ,  dampak shock pada  pengeluaran pemerintah  terhadap  penurunan  inflasi  kemungkinan  dapat  dijelaskan  oleh  dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan  dapat  memperbaiki  distribusi  barang  dan  jasa  sehingga  berkontribusi terhadap  penurunan  inflasi. Keempat ,  dampak  kenaikan  inflasi  akibat shock peningkatan pajak kemungkinan dipicu oleh peningkatan pajak yang dipandang sebagai peningkatan biaya produksi dan biaya penjualan kepada konsumen.
Dalam  hal  rencana  dan  realisasi  pengeluaran  pemerintah,  dapat  disimpulkan  lebih lanjut, pertama , Sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997/98, deviasi pengeluaran pemerintah  terhadap  rencana,  relatif  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  periode pascakrisis.  Setelah  periode  tersebut,  deviasi  menjadi  lebih  besar  yang  antara  lain diduga karena perekonomian Indonesia lebih terintegrasi dengan perekonomian global, sehingga  mempengaruhi  realisasi  pengeluaran  pemerintah. Kedua ,  deviasi  sepanjang kurun waktu periode sampel (1990 √ 2009) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sepanjang periode tersebut tidak terdapat diskresi kebijakan fiskal.
Enam  kesimpulan  di  atas  memiliki  implikasi  kebijakan  yang  jelas.  Dengan mempertimbangkan  dampak  positif  dari  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  terhadap PDB  disarankan  agar  tingkat  penyerapan  anggaran  diupayakan  sesuai  dengan  rencana pengeluaran  dalam  APBNP.  Penyerapan  anggaran  perlu  dioptimalkan  mengingat realisasi  penerimaan  dapat  melebihi  rencananya,  sehingga  dikhawatirkan  terjadi over- taxation terhadap  perekonomian.  Dalam  hal  akademik,  studi  ini  menyarankan penyempurnaan  model  pengujian  untuk  melihat  dampak  kebijakan  fiskal  terhadap inflasi. Salah satunya adalah dengan menyertakan elastisitas dari pengeluaran dan pajak terhadap inflasi dalam penyusunan model.

## DAFTAR PUSTAKA
Akitoby, B. et al., 2004, The Cyclical and Long_term Behavior of Government Expenditures in Developing Countries, IMF Working Paper, WP/04/02. Baldacci, E., 2009,
Neither Sailing Against the Wind, Nor Going with the Flow: Cyclicality of Fiskal Policy in Indonesia, IMF Country Report No. 09/231. Blanchard, O.J., 1990,
Suggestions  for  a  New  Set  of  Fiskal  Indicators,  OECD  Economics  Department  Working Papers, No.79, OECD Publishing. Castro, Francisco De, 2003,
The Macroeconomic Effects of Fiskal Policy in Spain, Banco de Espana Working Paper No. 0311 Chalk, Nigel A., 2002,
Structural  Balances  and  All  That: Which  Indicators to  Use in  Assessing  Fiskal Policy,  IMF Working Paper, WP/02/101. Fatas, Antonio & Ilian Mihov, 2003,
The Case for Restricting Fiskal Policy Discretion, INSEAD and CEPR. Fu, Dong et all, 2003, Fiskal  Policy  and  Growth,  Federal  Reserve  Bank  of  Dallas  Working  Paper  No.  0301 Hemming, R., M. Kell & S. Mahfouz, 2002,
The  Effectiveness  of  Fiskal  Policy  in  Stimulating  Economic  Activity  Review  of  the Literature,  IMF  Working  Paper,  WP/02/208.  Hermawan,  D.  &  Anella  Munro,  May 2008,
Monetary-Fiscal  Interaction  in  Indonesia,  Asian  Office  Research  Paper,  Bank  for International Settlement. Judson, Ruth & Athanasios Orphanides, 1999,
Inflation, Volatility and Growth, International Finance, Vol. 2 No.1. Krusec, Dejan, 2003,
The Effects of Fiskal Policy on Output in A Structural VEC Model Framework: The Case of Four EMU and Four Non √EMU OECD Countries. Lendvai, Julia, , 2007,
The  Impact  of  Fiskal  Policy  in  Hungary,  ECFIN  Country  Focus,  Volume  4  Issue  11 Mountford, Andrew & Uhlig, Harald, 2008,
What  Are  The  Effects  of  Fiskal  Policy  Shock,  National  Bureau  of  Economic  Research Working Paper 1551 Perotti, Roberto, 2002,
Estimating  The  Effects  of  Fiskal  Policy  in  OECD  Countries,  European  Central  Bank Working Paper No. 168. Rother, Philipp C., 2004,
Fiskal  Policy  and  Inflation  Volatility,  European  Central  Bank  Working  Paper,  No.  317.
Shaheen, Rozina & Turner, Paul, 2009,
Measuring The Dynamic Effects of Fiskal Policy Shocks in Pakistan http://www.pide.org.pk/psde/25/pdf/Day3/Rozina%20Shaheen.pdf Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012
VAR  Lag  Order  Selection  Criteria  Endogenous  variables:  LTSPNDRLSA,  LGDPRLSA, LTTAXRLSA,  LCPI,  LDEP3  Exogenous  variables:  C  Sample:  1990Q1  2009Q4 Included observations: 73