Hanifa, L., Amalia, A., Sugianto, R., & Defilia, D. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(3). https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.344
Artikel ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License
© 2022 Penulis

## Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole
Lia Hanifa*, Amalia Amalia, Roy Sugianto, Defilia Defilia Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ipa.hanifa@gmail.com *

## Abstrak
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk sebagai penggerak roda perekonomian desa, dan juga diharapkan dapat meningkatkan  pendapatan  asli  desa  (PADesa)  sehingga  tercapainya  sebuah  desa  mandiri.  Sebagai  lembaga  desa, BUMDesa wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit usahanya dengan baik, akuntabel dan transparan. BUMDesa  harus  membuat  dan  mencatat  transaksi  yang  terjadi  setiap  hari  secara  sistematis  menggunakan  sistem akuntansi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan memastikan penyusunan dokumen  laporan  keuangan  BUMDesa  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku.  Kegiatan  ini dilaksanakan pada BUMDesa di Desa Kabawakole. Mitra kegiatan adalah pengelola BUMDesa dan aparatur pemerintah desa. Metode yang digunakan adalah ceramah/pemaparan, diskusi/tanya jawab, dan pendampingan mitra. Hasil yang dicapai adalah mitra memiliki pengetahuan dasar dalam menganalisis dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi pada badan usaha mereka serta mitra memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen laporan kuangan BUMDesa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Kata Kunci: akuntansi keuangan, BUMDesa, Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan  maupun  karena  sama-sama  memiliki  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  keamanan; memiliki susunan pengurus yang  dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Risal et al., 2020). Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 4 pada undang- undang  tersebut  menyebutkan  ada  9  (sembilan)  tujuan  pengaturan  desa,  salah  satunya  yang  berbunyi mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan potensi dan aset desa guna  kesejahteraan  bersama.  Desa  kemudian  diberi  opsi  kewenangan  penyelenggaraan  empat  bidang urusannya secara utuh, yakni tata kelola pemerintah desa, pembangunan desa, serta membina desa dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat di desa (Adan et al., 2022).
Salah  satu  keharusan  Pemerintah  Desa  dalam  mengelola  keuangannya  adalah  membentuk  suatu badan usaha yang dapat menjadi sasaran penyertaan modal. Lembaga ekonomi baru bagi masyarakat Desa itu diistilahkan sebagai BUMDes, atau Badan Usaha Miliki Desa (Idrus & Syachbrani, 2020). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum  dibentuk  dan  dimiliki  oleh  Pemerintah  Desa,  dikelola  secara  ekonomis  mandiri  dan  profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (Sri & Dewi, 2014).
BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Filya,  2018).  Berkenaan  dengan  perencanaan  dan penderiannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat (Ramadana & Ribawanto, 2010). BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri (Rahmawati, 2020).
Tujuan  BUMDes  yaitu  mengoptimalkan  pengelolaan  aset-aset  desa  yang  ada,  memajukan perekonomian  desa,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Sifat  usaha  BUMDes  adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang  menghasilkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes),  serta  sebagai  sarana  untuk  mendorong  percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Lukmawati et al., 2014).
Selanjutnya,  pengelolaan  BUMDesa  juga  ditujukan  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa (PADesa)  dan  kemudian  dimanfaatkan  untuk  sepenuhnya  kemakmuran  Desa.  Keberhasilan  Desa  dalam meningkatkan pendapatan Desa ditentukan oleh strategi BUMDesa dalam mengelola secara optimal aset-aset dan potensi yang dimiliki Desa (Hayyuna et al., 2005)
Laporan  keuangan  menjadi  gambaran  penting  di  dalam  melihat  posisi  keuangan  dan  kinerja keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari taransaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Kusuma et al., 2019). Pengelola BUMDesa wajib mencatat semua aktivitas usaha yang telah terjadi dan membukukannya ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang tersusun nantinya juga akan digunakan oleh pengelola BUMDesa dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Fakta  dalam  pengelolaan  BUMDesa  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra BUMDesa Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara baik atau dengan kata lain bahwa laporan keuangan masih sangat sederhana serta belum merujuk kepada standar akuntansi yang jelas. Pembukuan yang dilakukan setiap terjadinya transaksi hanya sebatas mencatat kas masuk dan kas keluar tanpa memperhatikan kaidah akuntansi. Hal tersebut disebabkan karena pengelola BUMDesa belum sepenuhnya mengetahui dan memahami proses akuntansi beserta standar akuntansi yang digunakan.
Kendala lain yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menghambat penyusunan dokumen laporan keuangan  BUMDesa.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan atau  disiplin  ilmu  yang dimiliki oleh aparatur pemerintah  desa atau pengelola BUMDesa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.
Berdasaran  berbagai  permasalahan-permasalahan  yang  dijelaskan  di  atas,  maka  dianggap  perlu melaksanakan Pengabdian Kepada  Masyarakat berupa pelatihan penyusunan aporan keuangan BUMDesa Desa  Kabawakole,  agar  dapat  membantu  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  dalam  penyusunan  laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Laporan Keuangan BUMDesa.
Tujuan  penyelenggaraam  program  PKM  ini  yaitu  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman pengelola  BUMDesa  tentang  penyusunan  dokumen  laporan  keuangan  berdasarkan  Standar  Akuntansi Keuangan yang berlaku.

## METODE
Menjawab  kebutuhan  tersebut,  dosen  dan  mahasiswa  Program  Studi  Akuntansi  Universitas Muhammadiyah Buton pada tanggal 8 Agustus 2022 mengadakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan
sasaran para pengelola BUMDesa Desa Kabawakole. Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan sosialisasi  dan pendampingan Penyusunan  Laporan  Keuangan  Bumdesa  Berdasarkan  Standar  Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole.
Tabel 1. Program dan Kegiatan No Tahapan Kegiatan Metode yang digunakan Keterangan 1.  Survey dan Penetapan wilayah mitra Pertemuan dan diskusi Tim  PKM,  Kepala  Desa Kabawakole 2.  Penetapan waktu kegiatan PKM Pertemuan dan diskusi Tim  PKM,  Kepala  Desa Kabawakole  dan  Pengelola BUMDesa 3.  Sosialisasi dan Pendampingan Pemaparan/ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Tim  PKM,  Kepala  Desa Kabawakole, Aparatur Desa dan Pengelola BUMDesa HASIL DAN PEMBAHASAN
Survey dan Penetapan Wilayah Mitra Tujuan Umum melakukan Survey lapangan adalah untuk mengamati secara langsung lokasi wilayah mitra. Kegiatan pengamatan dilakukan guna menggali dan mengumpulkan data yang diperlukan bagi topic pembahasan dan untuk mengetahui masalah yang terjadi di lokasi PKM. Pada tahap ini Tim PKM melakukan koordinasi  guna  penyelenggaraan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat.  Persiapan  kegiatan  yang dilaksanakan untuk merencanakan kegiatan yang mencakup penetapan waktu, materi dan teknis pelaksanaan kegiatan.
Penetapan  Wilayah  Mitra  dilakukan  agar  Kepala  Desa  Kabawakole  mengizinkan  Tim  PKM melakukan pengabdian, agar mengetahui rencana dan jadwal kegiatan dan agar mebantu mensosialisasikan kepada pengurus BUMDes bahwa akan diadakan kegiatan PKM.
Gambar 1. Koordinasi Tim PKM dengan Kepala Desa Kabawakole
Sosialisasi dan Pendampingan
Sebelum  dilakukan  pendampingan  penyusunan  laporan  keuangan  BUMDesa  terlebih  dahulu dilakukan kegiatan penyampaian materi. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan workshop. Materi disampaikan dengan  menggunakan Slide  show  power  point.  Dalam  kegiatan  ini  bertujuan  mentrasfer pengetahuan/informasi pada peserta kegiatan, untuk merubah pola pikir sehingga memudahkan pelaksanaan program PKM.
Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Pelaporan Keuangan BUMDes
Materi Pelatihan Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, meliputi :
1. Pengenalan Sistem Informasi Keuangan BUMDes.
2. Tata cara penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu Badan Usaha Milik
Desa  (BUMDes).  Dengan  dibuatnya  laporan  keuangan  yang  baik  maka  sebuah  usaha  dapat  membuat keputusan  bisnis  yang  baik,  mempertahankan  dan  mengembangkan  kelangsungan  hidupnya.  Keputusan tersebut dapat diambil dengan melihat laporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan usaha. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa salah satu pendapatan asli desa adalah bersumber dari BUMDes. Maka dari itu, BUMDes juga harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis  dari  setiap  transaksi  yang  terjadi  agar  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  dapat menunjukkan  posisi  keuangan  BUMDes  dengan  jelas  dan  digunakan  untuk  mempertanggungjawabkan kepada stakeholder.
Materi yang diberikan tentang pengelolaan laporan keuangan BUMDes. Materi disampaikan setelah sesi perkenalan antara peserta dengan Tim PKM. Usai sesi perkenalan, Tim PKM (narasumber) melanjutkan dengan pembagian materi. Peserta diberi kesempatan untuk bertanya pada setiap sesi.
Sosialisasi ini menggunakan metode yang dapat menjamin bahwa peserta dapat mengimplementasi pengetahuannya setelah mengikuti/menghadiri sosialisasi. Adapun metode yang digunakan antara lain:
1) Metode Pemaparan/Ceramah; metode ini betujuan untuk menjelaskan tentang pengertian, fungsi, siklus,  jenis,  dan  prinsip  akuntansi  serta  pengakuan,  pengukuran,  pengungkapan  dan  pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).
2) Metode Diskusi/Tanya jawab; metode ini betujuan untuk mengkaji tentang pemahaman manajemen keuangan dan penyusunan dokumen laporan keuangan peserta/pengelola BUMDesa yang mengikuti kegiatan.
3) Metode Kasus/Contoh; metode ini memberikan beberapa gambaran kasus/contoh yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi (BUMDesa), serta cara penyelesaiannya. Proses ini dimaksudkan agar peserta memiliki kapasitas memadai dalam perencanaan, pengelolaan
dan pertanggung jawaban keuangan.
Setelah  itu  dilakukan  pendampingan  penyusunan  laporan  keuangan  BUMDesa,  selanjutnya  Tim PKM memberikan pemahaman tentang tiga laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi, neraca dan arus kas yang merupakan standar pelaporan kuangan untuk standar akuntansi yang berlaku pada Laporan Keuangan BUMDesa.
Gambar 3. Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuanagan BUMDes
Untuk  pendampingan  pembuatan  laporan  keuangan  BUMDesa,  Tim  PKM  perlu mengulang/melakukan  beberapa  kali.  Hal  ini  karena  mitra  belum  pernah  mendapat  pelatihan  serupa sebelumnya. Namun setelah melewati beberapa kali latihan, mencoba memasukkan transaksi sendiri, Tim PKM  melihat  bahwa  mitra  telah  mampu  untuk  melanjutkan  sendiri  sistim  pencatatan  transaksi  hingga penyajian laporan keuangan BUMDesa pada bulan berikutnya. Namun demikian, tim pendamping bersifat terbuka, apabila di masa mendatang pengurus BUMDesa Kabawakole masih membutuhkan bantuan, Tim PKM akan dengan senang hati memberikan bantuan. Partisipasi peserta (pengurus BUMDes, Aparatur Desa) dalam kegiatan ini sangat antusias dan proaktif yang terlihat pada keterlibatan semua peserta mitra yang hadir dalam kegiatan.
Luaran dalam kegiatan ini adalah dokumen laporan keuangan BUMDesa Kabawakole. Target yang telah dicapai adalah meningkatnya pemahaman Pengelola BUMDesa dan Aparatur Pemerintah Desa tentang pengetahuan dasar dalam menganalisis dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi pada BUMDesa serta meningkatnya keterampilan  dan  kesadaran kewajiban  pertanggungjawaban BUMDesa dengan  melakukan penyusunan dokumen laporan keuangan mengikuti kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Dengan  demikian  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  BUMDesa  Kabawakole  dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala desa dan masyarakat secara umum serta dapat dianalisa oleh pihak- pihak  yang  berkepentingan  lainnya  terhadap  kondisi  keuangan  BUMDesa.  Selain  itu  dokumen  laporan
keuangan telah memenuhi syarat penyajian wajar laporan keuangan entitas yaitu menyajikan informasi yang relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Dengan adanya pengelolaan BUMDesa yang memungkinkan munculnya pendapatan atau beban BUMDes maka laporan pertanggungjawaban keuangan harus dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada pemerintah desa dan stakeholder terkait, sehingga penyusun laporan keungan berdasarkan standar akuntansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  ditujukan  untuk  membantu  BUMDesa  Kabawakole  untuk menyusun kebijakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Dasar kegiatan ini adalah permintaan kebutuhan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari BUMDesa Kabawakole. Untuk mencapai tujuan kegiatan, Tim  PKM  melakukan survey  untuk  mengumpulkan  bahan  dan  analisis  kondisi  pelaporan  keuangan BUMDesa Kabawakole. Hasil analisis awal menunjukkan beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, kami menetapkan prioritas kegiatan yang segera dilaksanakan yaitu memberikan pemehaman konsep dasar akuntansi,  menyusun  pedoman kebijakan akuntansi,  menjelaskan aplikasi laporan keuangan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung serta membantu pemerintah Desa Kabawakole dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus BUMDes. Kegiatan PKM mendapat dukungan dan tanggapan positif dari pemerintah desa dan seluruh peserta dalam kegiatan PKM ini. Sesudah mengikuti kegiatan PKM ini peserta sudah dapat memahami dan terampil serta berkomitmen untuk menata, mengelola dan mengembangkan BUMDes dengan baik khususnya dalam laporan keuangan sesuai siklus akuntansi yang diterapkan. Kegiatan pelatihan laporan keuangan BUMDes dapat meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes, meningkatkan keterampilan dalam membuat laporan keuangan.
DAFTAR PUSTAKA Adan, L. M. H., Ulfa, M., Arya, A., Wijaya, M., & Azhar, L. M. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Berbasis Akuntansi Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Buton Selatan. 2(2), 58 – 65.
Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Dan
Keuangan Publik, 5(1), 19 – 39. http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393 Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., Mindarti, L. I., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2005). Dalam rangka  meningkatkan  pendapatan  desa  (Studi  pada  BUMDES  di  Desa  Sekapuk  ,  Kecamatan Ujungpangkah , Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(72), 1 – 5.
Idrus, M., & Syachbrani, W. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Munte. Seminar
Nasional Pengabdian Kepada … , 3, 792 – 795. https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/16299
Kusuma, S. I., Pambudi, S. B., & Suprayitno, A. W. (2019). Standar Biaya Dan Kinerja: Pengaruh Sbkk Terhadap Efisiensi Anggaran K/L. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI),
1(1), 20. https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art45 Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (2014). Strategi badan usaha milik desa ( BUMDes ) dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (  Studi  BUMDes  Desa  Getas  dan  BUMDes  Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu , Kabupaten Blora ). 6, 69 – 72.
Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung
Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25(1), 1 – 13. https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386
Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penguatan ekonomi  desa  (Studi  di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Dau,  Kabupaten  Malang)  Coristya. Jurnal
Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1068 – 1076.
Risal, R., Wulandari, R., & Jaurino, J. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 49. https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.949 Sri,  A.,  & Dewi,  K.  (2014). Sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)  se RT A
Menumbuhkan Perekonomian Desa. V(1), 1 – 14.