## BULAK SUMUR FRAMEWORK: OPTIMALISASI KUALITAS AUDIT SYARIAH DI INDONESIA
Bunga Thuba Sembilan* dan Slamet Haryono** *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: bunga.thuba@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: selahary@gmail.com

## Abstract
The  many  problems  that  occur  in  sharia  audits  in  Indonesia  starting  from  the  problem  of human resources, regulations and audit processes make it necessary to take action in order to improve the quality of institutions and finance in Indonesia. Islamic auditing is very important to be able to evaluate the mistakes that occur in Islamic financial institutions. The problems that arise in the Islamic audit try to be solved by researchers by using the Bulak Sumur well through several strategic offers. In conducting this research, the approach used is a qualitative approach with a method of literature study. The research results obtained in overcoming the problem of Islamic auditing in Indonesia, namely by increasing the number of institutions and improving  the  materials  in  auditor  training,  forming  a  framework  and  regulation,  forming cooperation between academics and practitioners and adopting related rules, materials, etc. from suitable foreign countries applied in Indonesia.

## Keywords: Bulak Sumur Framework, Sharia Audit.

## Abstrak
Banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  pada  audit  syariah  di  Indonesia  mulai  dari perihal  sumber  daya  manusia,  regulasi  maupun  proses  auditnya  membuat  perlu dilakukan tindakan agar mampu meningkatkan kualitas lembaga dan keuangan di Indonesia. Audit syariah sangatlah penting untuk dapat mengevaluasi kesalahan yang terjadi  pada  suatu  lembaga  keuangan  syariah.  Permasalahan  yang  muncul  dalam audit  syariah  coba  diselesaikan  peneliti  dengan  menggunakan  Bulak  Sumur Fremework melalui beberapa penawaran strategi. Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  berupa studi  pustaka.  Adapun  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dalam  mengatasi permasalahan audit syariah di Indonesia yaitu dengan memperbanyak lembaga dan
memperbaiki materi-materi dalam pelatihan auditor, membentuk kerangka kerja dan regulasi,  membentuk  kerjasama  antara  akademisi  dan  praktisi  serta  mengadopsi terkait aturan, materi, dsb dari negara luar yang cocok diterapkan di Indonesia.
Kata Kunci: Bulak Sumur Framework, Audit Syariah.

## PENDAHULUAN
Pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Setiap  lembaga  keuangan syariah harus memiliki DPS yang bertugas untuk mengawasi suatu lembaga syariah tersebut terhadap kepatuhan syariah, seperti memastikan produk-produk, internal kontrol, kegiatan operasional, manajemen dan seluruh aspek lain yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan perusahaan yang sesuai dengan syariah maka  perlu  dilakukan  uji  kepatuhan  oleh  auditor  internal  dan  eksternal  perusahaan dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta transaksi-transaksi yang terjadi.  Sehingga  dalam  hal  ini  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  tiap-tiap  sumber  daya manusia  terkait  dengan  auditor  menjadi  hal  yang  sangat  krusial  dalam  terciptanya kepatuhan syariah.
Sebagai seorang auditor haruslah memiliki sertifikasi khusus auditor syariah, di mana kemampuan yang dimiliki sebagai umumnya seorang auditor dan memahami bisnis dari lembaga keuangan syariah, serta memahami fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Terkait standar dalam laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar PSAK ataupun PSAK  Syariah,  tetapi  juga  standar  yang  dikeluarkan  oleh  AAOIFI.  Seperti  halnya pemeriksaan  oleh  Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  (PPPK)  Kementrian  Keuangan menemukan bahwa selama tahun 2014 terdapat 58% Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak mematuhi ketentuan administrasi, 54% KAP belum memiliki sistem proses pengendalian mutu yang sesuai dengan standar serta 73% dari perikatan audit tidak memenuhi standar auditing versi lama (PPP, 2015).
Oleh sebab itu, dalam melakukan pengoptimalan terhadap audit di Indonesia maka diperlukan kerjasama antara manajemen perusahaan, stakeholder dan pihak lainnya seperti pengawasan terkait lembaga, audit terhadap lembaga, serta kualitas auditor. Karena idak sedikit elemen-elemen dalam optimalisasi audit ini belum terpenuhi secara baik, terutama akan pengetahuan dan kompetensi dari auditor.
Penelitian  yang  dilakukan  Mardian  (2015)  yang  mana  memperlihatkan  bahwa kepatuhan  syariah  belum  berjalan  dengan  optimal.  Padahal  penelitian  yang  dilakukan Farida dan Veni (2018) didapati bahwa sharia compliance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  praktik  audit  syariah.  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kooskusumawardani  dan  Birton  (2016)  menyatakan  bahwa  kompetensi  memiliki pengaruh  positif  terhadap  terciptanya  kepatuhan  syariah  dalam  pelaksanaan  audit. Sehingga dari penelitian-penelitian ini memperlihatkan agar terciptanya praktik audit yang baik perlu memperhatikan kepatuhan syariah serta kompetensi yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan audit.
Sementara itu, kita mengetahui bahwa audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas suatu lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaannya terhadap  prinsip  syariah.  Audit  syariah  juga  dapat  memberikan  asuransi  kepada stakeholder  serta  sangat  penting  dalam  perkembangan  industry  keuangan  syariah  yang cukup pesat ini. Tetapi faktanya, Yaacob (2012) sepakat akan empat isu dan permasalahan utama yang menaadi momok audit syariah yaitu berupa kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor dan independensinya serta ditambah dengan isu lembaga hibah dan  muhtasib  serta  akuntabilitas  dari  seorang  auditor  syariah  (Fauzi  dan  Ach,  2019). Pernyataan  tersebut  juga  didukung  dalam  sebuah  penelitian  yang  menyampaikan bahwasannya praktisi di Indonesia masih mencari- cari pedoman aturan yang tepat, regulasi kerangka  kerja,  kualifikasi  dan  juga  independensi  auditor  syariah  (Kasim,  Sanusi, Mutamimah & Handoyo, 2013).
Berangkat dari penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat permasalahan audit syariah yang  menyebabkan  tidak  optimalnya  perkembangan  kinerja  lembaga  keuangan  syariah. Maka dalam hal, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan optimalisasi audit syariah dengan menggunakan bulak sumur framework yang mana dengan menilai dari idealnya audit seperti apa, realitanya seperti apa, kemudian melakukan analisis terkait gap yang terbentuk dan terakhir membuat strategi dalam menyelesaikan gap tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dengan  menganalisis  secara  mendalam  terkait  dengan  faktor  penyebab  dan pendukung dalam optimalisasi audit syariah maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan ( library research ). Studi kepustakaan ini
dilakukan untuk mencari informasi-informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang terjadi pada praktik audit syariah baik itu berasal dari sisi manajemen, auditor, regulasi, dan lainnya. Setelah mengetahui permasalahannya, selanjutnya dianalisis dengan  menggunakan  Bulak  Sumur  Framework  agar  terciptanya  pengoptimalan  audit melalui penerapan strategi yang terbentuk.
Gambar 1. The Scope of Islamic Economic (Bulak Sumur Framework)
Sumber : Susamto, 2020
Bulak  Sumur  Framework  merupakan  kerangka  kerja  yang  memiliki  empat  bagian terstruktur. Pertama ,  menunjukkan  prilaku  ideal  individu,  perusahaan,  pasar  dan pemerintahan yang memiliki dampak terhadap perekonomian yang didasari oleh teks-teks Al-Qur’an,  Hadis,  Hukum  positif,  dan  sebagainya. Kedua, menunjukkan  prilaku fakta/realita individu, perusahaan, pasar dan pemerintah yang memiliki dampak terhadap perekonomian yang didasari oleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, melakukan analisa dengan membandingkan perilaku aktual dan ideal individu, perusahaan, pasar dan pemerintah  sehingga  terjadi  gap  (kesenjangan). Keempat, melakukan  perumusan  strategi agar  perilaku  aktual  individu,  perusahaan,  pasar  dan  pemerintahan  mendekati/menjadi ideal.
Sehingga,  jika  Bulak  Sumur  Framework  digunakan  ke  dalam  permasalahan pengoptimalisasian audit syariah, maka yang perlu dilakukan yaitu: Pertama, menunjukkan
idealnya  audit  syariah  seperti  apa  dengan  dasar  Al-Qur’an,  Hadis,  Hukum  positif  yang berlaku,  dan  sebagainya. Kedua, menunjukkan  realita  audit  syariah  seperti  apa,  dengan menyatakan  fakta-fakta  yang  ditemui  dilapangan. Ketiga, menganalisa  gap  (kesenjangan) yang terjadi antara aktual dan ideal pada audit syariah. Keempat , melakukan perumusan strategi  terhadap  gap  permasalahan  sehingga  praktik  audit  syariah  mendekati/menjadi ideal.

## Gambar 2. Bulak Sumur Framework-Audit Syariah

## PEMBAHASAN

## 1. Penilaian Secara Ideal Audit Syariah
Sesunggunya segala permasalahan hidup ataupun lainnya itu sudah Allah jelaskan cara mengatasinya  dalam  Al-Qur’an,  begitupun  dengan  permasalahan  Audit,  Al-Qur’an menyampaikan bahwa harus mengukur dengan adil, yang berarti tidak kurang dan tidak lebih. hal tersebut dijelaskan dalam Surat Asy-Shu’ara ayat 181-184 yaitu:
َنيِرِسۡخُّم ۡ لٱ  َنِم ْاوُّنوُّكَت اَلَو  َلۡيَكۡلٱ ْاوُّفۡو
َ أ۞ ٨١٨ ِميِقَت ۡسُّم ۡ لٱ  ِسا َط ۡسِق ۡلٱِب ْاوُّنِزَو ٨١١ اَلَو
َنيِدِسۡفُّم  ِضرۡ َ أۡلٱ يِف ْاۡوَثۡعَت اَلَو ۡمُّهَءَٰٓاَي ۡش َ أ  َساََنلٱ ْاو ُّسَخۡبَت
٨١١
ۡمُّكَقَلَخ يِذ ََ لٱ ْاوُّقََتٱَو
َنيِلََو َ أۡلٱ َة ََ لِبِج ۡلٱَو
٨١١
B. Membandingkan serta menjelaskan terkait disekuilibrium yang mungkin terjadi antara perilaku ideal dengan realnya D. Memberikan saran strategi yang terbaik untuk mengarahkan para perilaku agen-agen ekonomi sehingga dapat menciptakan perilaku yang mendekati ideal
A. Memaparkan idealnya audit syariah seperti apa dengan dasar Al- Qur’an, Hadis, Hukum positif yang berlaku
C. Menunjukkan realita praktik audit syariah seperti apa, dengan menyatakan fakta-fakta yang ditemui di lapangan
Artinya:  “ Sempurnakanlah  takaran  dan  janganlah  kalian  termasuk  orang-orang  merugikan  dan timbanglah  dengan  timbangan  yang  lurus.  Dan  Janganlah  kalian  merugikan  manusia pada  hak-haknya  dan  janganlah  kalian  merajalela  di  muka  bumi  dengan  membuat kerusakan; dan bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu .” (Q.S. Asy Shu’ara [26]: 181-184).
Menurut M. Umer Chapra keadilan dan kebenaran dalam menimbang juga dapat terkait  dengan  penilaian  suatu  kekayaan,  utang,  modal  pendapatan,  beban  dan pendapatan/laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib untuk mengukur kekayaan dengan  adil  dan  lurus.  Seorang  akuntan  akan  menyuguhkan  laporan  keuangan  yang disusun  dengan  petunjuk  bukti  yang  ada  dalam  suatu  perusahaan  yang  dijalankan  oleh manajemen  yang  diangkat  atau  ditunjuk  lebih  dulu,  sehingga  dapat  menimbulkan kehawatiran dalam menyajikan laporan yang sesuai dengan kepentingannya (Wardayati & Abdul, 2016).
Selain dalil Al-Qur’an sebagai dasar idealnya audit syariah, diperlukan hal lain seperti materi-materi pada ujian sertifikasi yang dibuat oleh Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) harus mencakup teknik akuntansi syariah dan teknik serta proses audit syariah sehingga dapat melihat kompetensi yang memadai dari auditor syariah tersebut. Kemudian untuk memiliki lembaga sertifkasi yang bagus maka bekerjasama dengan AAOIFI sebagai lembaga sertifikasi yang lebih dulu memiliki lembaga sertifikasi auditor syariah untuk membentuk pusat pelatihan ( training center ) bagi auditor syariah, seperti halnya lembaga sertifikasi lain yang sudah bekerjasama dengan AAOFI. Sedangkan dalam hal pengawasan syariah agar segala proses dalam audit syariah memenuhi kriteria syariah untuk LKI baik bank maupun non-bank  harus  memiliki  DPS,  dikarenakan  hal  inilah  juga  yang  menjadi  salah  satu perbedaan audit pada LKS dan konvensional.
Dalam  proses  audit  harus  dilakukan  oleh  seorang  auditor  syariah  yang  memiliki sertifikat SAS, karena dengan adanya sertifikasi auditor syariah mencerminkan kompetensi yang  dimiliki  untuk  menjadi  seorang  auditor  syariah.  Mengingat  sertifikasi  dapat meningkatkan  kompetensi  dan  profesionalisme  auditor  syariah  dalam  melaksanakan tugasnya.
Terkait independensi auditor syariah sangatlah diperlukan untuk menjaga kualitas auditor sehingga tidak adanya campur tangan dari pihak lain dalam memanipulasi berbagai aspek yang di audit. Selain itu akuntan yang independen itu diperlukan untuk melakukan
pemeriksaan atas laporan keuangan serta bukti-buktinya. Terkait cara dan strategi dalam pemeriksaan telah dipelajari dan juga dijelaskan dalam ilmu auditing. Islam memandang fungsi dari auditing disebut dengan tabayun sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al- Hujurat ayat 6, yaitu:
ٖة َلََٰهَجِب اَُۢمۡوَق ْاوُّبيِصُّت نَأ ْآَٰوُّنََيَبَتَف ٖإَبَنِب ُُّۢقِساَف ۡمُّكَءَٰٓاَج نِإ ْآَٰوُّنَماَء  َنيِذََلٱ اَهَُّيَأ َََٰٰٓي َنيِمِدَٰ َن ۡمُّت ۡلَعَف اَم َٰيَلَع ْاوُّحِب ۡصُّتَف

## ٦
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebakan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6).
Untuk memperkuat segala aspek dalam audit syariah diperlukan adanya regulasi yang terkait standar audit syariah, kerangka kerja audit syariah, dan dorongan yang kuat dari pemerintah. Selanjutnya tahap terkahir adalah laporan keuangan yang disajikan memenuhi standar AAOFI.
Standar Auditing AAOFI untuk audit lembaga keuanga syariah terdiri dari 5 standar yaitu pertama , tujuan dan prinsip ( objective and prinsiples of auditing ), di mana audit laporan keuangan memiliki tujuan agar seorang auditor dapat menyampaikan opini dari laporan keuangannya  dan  kesesuaiannya  dengan  prinsip  syariah,  standar  AAOIFI,  standar akuntansi  nasional  yang  relevan,  dan  praktik  di  negara  yang  menggoperasikan  lembaga keuangan.  Adapun  kebenaran,  integritas,  dapat  dipercaya,  keadilan  dan  kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan professional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku professional dan menguasai standar teknis adalah prinsip dari etika profesi.
Kedua , laporan auditor ( auditor’s repor t), memiliki elemen dasar dari laporan auditor berupa (judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, dan juga cakupan paragraph/ gambar  dari  audit,  acuan  ASIFI  dan  standar  nasional  yang  relevan  atau  seperti  pada praktiknya,  uraian  pekerjaan  auditor,  paragraf  opini  berisi  sebuah  ungkapan  opini  dari laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor dan tanda tangan auditor). Dalam ruang lingkup  paragraf,  laporan  auditor  harus  dapat  menggambarkan  cakupan  audit  yang menyatakan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan ASIFI dan standar nasional yang
relevan atau pada praktiknya yang telah sesuai dan tidak melanggar dari aturan dan prinsip yang sesuai dengan syariah. Kemampuan auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting merupakan acuan dari ruang lingkup auditors repor t . Dengan adanya hal tersebut akan membuat pembaca yakin bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Selain itu, standar auditor dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tempat auditor melakukan audit yang dapat dilihat melalui alamat auditor.
Laporan yang di audit memberi jaminan kelayakan atas laporan yang dibuat auditor bernilai  bebas  dari  pernyataan  yang  salah/dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  yang digambarakan oleh auditor berupa: (a) perlakuan pengujian uji dasar, sekumpulan bukti yang dapat mendukung pengungkapan keabsahan laporan keuangan; (b) penilaian ataupun taksiran  seberapa  besar  prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  pada  laporan  keuangan;  (c) menilai seberapa signifikannya persiapan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen; dan (d) adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap laporan keuangan yang dibuat.
Ketiga, ketentuan keterlibatan audit, yang mana dalam hal ini harus ada persetujuan antara  klien  dengan  auditor  atas  penugasan  audit  yang  akan  dilakukan  serta  hak  dan kewajiban masing-masing pihak. Keempat , lembaga pengawasan syariah yang terkait dengan penunjukkan, susunan dan pelaporan oleh DPS. Kelima , tinjauan syariah, yang maksudnya adalah dilakukannya kegiatan evaluasi terhadap segala element serta aktivitas terkait audit dengan tujuan prinsip kepatuhan syariah dapat terlaksana dengan semestinya dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan pembiaran.

## 2. Realita Yang Terjadi dalam Sistem Audit Syariah
Menurut  Dewi  &  Sawarjuwono,  sertifikasi  yang  dilakukan  oleh  Ikatan  Akuntan Indonesia  hanya  sebatas  sertifikasi  mengenai  akuntansi  syariah  di  mana  materi  yang diberikan hanya membahas mengenai entitas syariah dan perlakuan akuntansinya secara umum. Sedangkan di negara-negara lain yang telah memiliki auditor syariah, materi untuk sertifikasi  meliputi  teori  mengenai  keuangan  dan  perbankan  islam,  konsep  dasar  audit, standar audit menurut AAOIFI , regulasi kesesuaian dengan syariah, prosedur dalam audit syariah,  sehingga  perlu  adanya  tambahan  sertifikasi  bagi  pihak-pihak  yang  terjun  dalam bidang syariah terutama menjadi auditor LKS (Dewi & Sawarjuwono, 2018).
Masih minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia ini diakibatkan oleh ketersediaan  lembaga  berupa  pendidikan  serta  pelatihan  yang  masih  sangat  minim, kemudian juga kurikulum akuntansi/audit syariah yang kurang memadai dan sertifikasi yang  diadakan  di  Indonesia  belum  optimal.  Sejauh  ini,  lembaga  pendidikan  tinggi  di Indonesia  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  auditor  syariah  masih  relatif  sedikit jumlahnya  (Izzatika  &  Lubis,  2016).  Sehingga  orang  meragukan  kompetensi  seorang auditor syariah dan dirasa masih tidak independennya auditor dalam melakukan audit.
Kendala lainnya yang sangat penting dari aspek hukum yaitu masalah regulasi standar audit syariah belum memadai, kurangnya dukungan dari pemerintah, serta tidak adanya kerangka kerja audit syariah (Akbar, dkk, 2015). Kemudian kurangnya independensi dan akuntabilitasnya dari para auditor syariah (DPS) (Fauzi & Supandi, 2019).

## 3. Analisis dari Permasalahan Audit Syariah
Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  auditor  syariah  di  Indonesia  belum  memumpuni, hanya terdapat 85 orang yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang syariah (Dewi & Sawarjuwono, 2018). Selain itu, hal ini juga kurang didukung dengan lembaga- lembaga sertifikasi di Indonesia yang masih sedikit serta materi-materi yang diberikan dalam proses ujian sertifikasi hanya mencakup teknik akuntansi syariah, namun tidak mencakup teknik serta proses audit syariah sehingga berpengaruh pada kurangnya kompetensi yang dimiliki  oleh  auditor  syariah.  Tidak  hanya  itu,  independensi  dari  auditor  syariah  masih dipertanyakan karena banyak terdapat kasus-kasus terkait audit seperti penggelembungan dana  pada  perusahaan-perusahaan  yang  sering  terjadi.  Oleh  karena  itu,  independensi auditor  haruslah  terjaga  agar  hasil  audit  tidak  memihak  dan  sesuai  dengan  apa  yang dilakukan perusahaan.

## 4. Rancangan Strategi Audit Syariah
Untuk  menciptakan  strategi  dari  analisis  yang  telah  dilakukan  di  atas  maka  hal pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  menyelenggarakan  pelatihan  dan  sertifikasi  serta evaluasi  terkait  materi-materi  yang  diberikan  saat  sertifikasi  untuk  menunjang  kualitas auditor syariah, seperti yang telah diterapkan oleh lembaga sertifikasi AAOFI.
Kemudian diperlukan kerangka kerja audit syariah, yang mana kerangka kerja audit syariah dapat dibuat oleh para pakar/akademisi sekaligus praktisi auditor syariah sehingga
dapat membuat kerangka kerja audit syariah yang bagus dan relevan dengan yang terjadi di lapangan karena akademisi yang sekaligus praktisi mengetahui bagaimana idealnya suatu kerangka kerja secara teori tetapi tetap dapat diterapkan dalam praktiknya.
Selanjutnya untuk para akademisi ataupun kelompok studi membantu permerintah dalam mengusulkan regulasi terkait audit syariah, sehingga pemerintah tinggal membahas untuk mengeluarkan dan menyetujui regulasi tersebut. Tahap terkahir hal terpenting agar semua terjalankan maka perlu mengadopsi regulasi, proses audit maupun masalah terkait aturan  SDM  dari  negara  lain  yang  dirasa  lebih  baik  dan  cocok  untuk  diterapkan  di Indonesia.

## Gambar 3. Hasil Bulak Sumur Framework-Optimalisasi Kualitas Audit Syariah
Analisis:
Kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah di Indonesia belum memumpuni hanya terdapat 85 orang yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang syariah, hal ini juga kurang didukung dengan lembaga-lembaga sertifikasi di Indonesia yang masih sedikit serta materi-materi yang diberikan dalam proses ujian sertifikasi hanya mencakup teknik akuntansi syariah, namun tidak mencakup teknik serta proses audit syariah sehingga berpengaruh pada kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah. Tidak hanya itu, independensi dari auditor syariah masih dipertanyakan karena banyak terdapat kasus-kasus terkait audit seperti penggelembungan dana pada perusahaan- perusahaan yang sering terjadi.
Strategi: - Menyelenggrakan pelatihan dan sertifikasi serta evaluasi terkait materi-materi yang diberkan saat Sertifikasi seperti di AAOIFI.
- Diperlukan kerangka kerja audit syariah, yang mana kerangka kerja audit syariah dapat dibuat oleh par pakar/akademisi sekaligus praktisi Para akademisi ataupun kelompok studi membantu permerintah dalam mengusulkan regulasi terkait audit syariah.
- Mengadopsi regulasi, proses audit maupun masalah terkait aturan SDM dari negara lain yang dirasa lebih baik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Ideal: - Audit dalam Al-Qur’an menyampaikan bahwa harus mengukur dengan adil, tidak melebihkan atau mengurangi.
- Materi-materi dalam ujian sertifikasi mencakup segala hal baik dalam audit secara umum dan teknis audit syariah.
- Bekerjasama dengan AAOIFI dalam membuat lemabaga pelatihan/sertifikasi.
- Adanya DPS yang menjadi salah satu pembeda utama dalam LKS baik bank maupun non-bank dengan konvensional.
- Audit dilakukan oleh auditor dengan sertifikasi SAS.
- Independensi audit syariah
- Melakukan audit sesuai dengan standar AAOFI
- Regulasi tekait kerangka kerja audit syariah, standar audit syariah, dan dukungan yang kuat dari pemerintah.
Realita: - Materi yang diberikan dalam sertifikasi di Indonesia belum memadai.
- Belum ada kerangka kerja audit syariah.
- Minimnya auditor syariah yang berkompeten di Indonesia.
- Masalah regulasi.
- Kurang akuntabilitasnya auditor syariah (DPS).

## PENUTUP
Permasalahan yang terjadi pada audit syariah di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari regulasi yang tidak didukung oleh pemerintah, kerangka kerja audit syariah yang tidak ada  hingga  standar  audit  syariah  yang  tidak  memadai.  Selain  permasalahan  regulasi, permasalahan lainnya juga terjadi pada sumber daya manusia yang belum kompeten, hal tersebut  dikarenakan  lembaga  pelatihan/sertifikasi  yang  masih  sedikit  serta  materi  yang diberikan  kurang  mendalam  terkait  teknis  maupun  proses  audit  syariah  itu  sendiri. Masalah yang tidak kalah penting adalah independensi dari audit syariah untuk DPS.
Strategi yang dapat diberikan seperti menyediakan lembaga pelatihan/sertifikasi serta evaluasi materi-materi yang berikan dalam sertifikasi. Membuat kerangka kerja audit syariah bersama dengan akademisi yang sekaligus praktisi sehingga keranga kerja yang dibuat dapat ideal antara teori serta kecocokan dalam praktik. Para akademisi membantu pemerintah dalam mengusulkan regulasi. Kemudian dapat mengadopsi regulasi terkait masalah SDM ataupun proses audit syariah dari negara lain yang dirasa cocok.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  T,  Sepky,  M,  &  Syaiful,  A.  2015. Mengurangi  Permasalahan  Audit  Syariah  dengan Analytic Network Process (ANP) . Jurnal Akuntansi da Keuangan Islam 13 (2): 101- 123.
Arfiansyah, Z. 2017. Kualitas Audit di Indonesia . Jurnal Substansi 1 (2): 407-426.
Dewi,  S,  &  Sawarjuno,  T.  2019. Tantangan  Auditor  Syariah:  Cukupkah  Hanya  dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? . Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 6 (1): 17-28.
Fauzi, A dan Ach Faqih S. 2019. Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan) . Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 5 (1): 24- 35.
Fauzi, A, Supandi, A. 2019. Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan) . Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 5 (1): 24-35.
Izzatika, N. F, & Lubis, A. T. 2016. Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia . Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 2 (2): 147-167.
Kasim, N., Sanusi, Z. M., Mutamimah, T., & Handoyo, a. S. 2013. Assessing the current practice  of  Auditing  in  Islamic  Financial  Institutions  in  Malaysia  and  Indonesia . International Journal of Trade, Economics and Finance 4 (6).
Susamto,  A.  A.  2020. Toward  a  New  Framework  of  Islamic  Economic  Analysis .  American Journal of Islam and Society, 37 (1-2), 103-123.
Wardayati, S & Abdul, M. 2016. Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah . Jurnal FENOMENA 8 (2): 111-126.