## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG UNDANG  NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Oleh: Dhevi Nayasari Sastradinata, SH, MH

## Abstrak
Lembaga perbankan melalui mekanisme sitem perbankan dapat turut andil dalam mencegah dan  memberantas  praktek  tindak  pidana  pencucian  uang  yaitu  dengan  melaksanakan  prinsip prinsip mengenal nasabah. Selain itu untuk pemaksimalan pihak perbankan dalam mengantisipasi tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  melibatkan  institusi-institusi  lain  seperti  kepolisian  dan sejenisnya.
Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  atas  tindak  pidana  pencucian  uang  juga  dapat dilakukan  melalui  mekanisme  pengaturan.  Dalam  hal  ini  upaya  itu  dilakukan  oleh  pemerintah dengan membentuk  suatu perundang-undanga yang husus membahas mengenai isu TPPU tersebut yang  selalu  mengalami  perubahan  sesuai  perkembanganya.  Dan  sesuai  isi  dari  bentuk  terbaru perundang-undangan  tentang  TPPU  ada  beberapa  hal  yg  perlu  dicermati  dalam  usaha pemberantasan dan pencegahan atas TPPU yaitu :
- Penerapan prinsip-prinsip KYC pada system perbankan
- Menjalin komunikasi antar lembaga yang telibat dalam urusan TPPU
- Pengoptimalan  lembaga  pengawas  yang  mandiri  seperti  halnya  PPATK  sebagai kontroling atas peredaran dan lalu lintas transaksi keuangan.
Kata kunci : Sistem perbankan, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang – undang nomor 8 Tahun 2010 .

## Pendahuluan
kata  bank  berasal  dari  bahasa  italy “banca”  yang  berarti  benca,yaitu  suatu bangku  tempat  duduk.  Sebab  pihak  bankir italy  yang  tersebut  memberikan  pinjaman- pinjaman  melakukan  usahanya  tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.  Istilah  bank  dimaksudkan  suatu  jenis pranata  finansial  yang    melaksanakan  jasa- jasa  keuangan  cukup  beraneka  ragam, seperti  pinjaman,  memberikan  pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan  terhadap  mata  uang,  bertindak sebagai  tempat  penyimpanan  untuk  benda benda berharga, dan membiayai prusahaan. 1
bank  juga  sebagai  suatu  institusi  yang mempunyai  peran  yang  besar  dalam  dunia
1 Munir Fuady, hukum perbankan Modren, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003,hal,13
perekonomin,  yang  dalam  suatu  fakta historis bahwa proses pembentukan Undang- Undang  perbankan  dilakukan  pada  masa- masa tidak normal, sehingga menjadikan hal tersebut secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap materi Undang- Undang yang bersangkutan
Kegiatan  bank  umum  yang  terdiri  dari kegiatan  utama  dan  kegiatan  tambahan  dan kegiatan  bank  perkreditan  Rakyat  yang menjadi  pokok  dari  suatu  bank  ;  menarik dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  giro, deposito,  sertifikat  deposito,  tabungan,  dan bentuk-bentuk  lainya,  menyalurkan  dana lewat  pemberian  kredit,  menerbitkan  surat pengakuan  hutang,  membeli,  menjual,  atau menjamin  atas  resiko  sendiri  atau  atas kepentingan  nasabah.  Hal  ini  di  sebabkan hakikat  dari  dunia  perbanka  bahwa  dunia tersebut  haruslah  di  atur  dan  diawasi  secara ketat,  karena  dunia  perbankan  tersebut
menyangkut  dengan  sekian  banyak  dana masyarakat bahka menyangkut hidup matinya prekonomian Negara. 2
Dengan  adanya  globalisasi  sekarang  ini, dana  hasil  kejahatan  mengalir  atau  bergerak melampaui  batas  yurisdiksi  negara  dengan memanfaatkan  faktor  rahasia  bank  yang pada  umumnya  dijunjung  tinggi  oleh perbankan. Sementara itu kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius,
prostitusi,  korupsi  dan  kejahatan  lainnya sebagian  besar  diproses  melalui  perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal
Adapun  pokok  permasalahan  dalam  hal ini adalah :
1. Bagaimana  upaya-upaya  yang  di lakukan oleh bank dalam melaksanakan mengenal nasabah pada transaksi perbankan? 2. Bagaimana pengaturan hukum tentang TPPU sebagai usaha pencegahan  tindak  pidana  pencucian uang? Tuhuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang    dan  bagaimanakah  bank  dapat  ikut berperan  dalam  usaha  pencegahan  kegiatan TPPU tersebut.
Jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah normative.  Yaitu  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif 3 .
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan.  (Statute  Approach)  Pendekatan tersebut  melakukan  pengkajian  pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain  itu  juga digunakan  pendekatan  konsep  (consep approach).

## Pembahasan
2 Ibid hal 7 3 Peter Mahmud Marzuki.  Penelitian Hukum. kencana. Surabaya. 2010. Hal. 47
Perbankan adalah lembaga keungan yang berperan  sangat  vital  dalam  aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat bank  minded.  Ini  dapat  dilihat  dari  makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi  melalui  perbankan.  Hal  ini menyebabkan  semakin  maraknya  dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah  semakin  memperketat  regulasi pada dunia perbankan. Menurut Kuncoro dalam bukunya
Manajemen  Perbankan,  Teori  dan  Aplikasi (2002:  68),  definisi  dari  bank  adalah lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya adalah  menghimpun  dana  dan  menyalurkan kembali  dana  tersebut  ke  masyarakat  dalam bentuk  kredit  serta  memberikan  jasa-jasa dalam  lalu  lintas pembayaran dan peredaran uang. 4
Menurut  Dr.(Cand.)  Taswan,  S.E.,M.Si, Bank diartikan sebagai sebuah lembaga atau perusahaan  yang  aktivitasnya  menghimpun dana  berupa  giro,  deposito  tabungan  dan simpanan  yang  lain  dari  pihak  yang memiliki  kelebihan  dana  ( surplus  spending unit )  kemudian  menempatkannya  kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana ( deficit  spending  unit ).  Dan  Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 5
Menurut  Undang ‐ Undang  No.  10  Tahun 1998,  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada  masyarakat dalam  bentuk kredit dan
4 http://pandusamamaya . wordpress.com /2012/03/26/tugas-1-1-pengertian-bank- klasifikasi-tugas-fungsi-serta-kegiatan-pada- bank/
5 http://sekilasbank . Blogspot. Com /2010/12/ pengertian-bank-dan- perbankan.html
atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan
meliputi  tiga  kegiatan,  yaitu  menghimpun dana,  menyalurkan  dana,  dan  memberikan jasa bank lainnya.
Perbankan dalam dunia ekonomi modern memiliki  peran  penting  dan  strategis  bagi siapa  saja yang menginginkan  untuk menunjang perkembangan bisnisnya. Hal ini dikarnakan dalam perbankan melalui berbagai  macam  jasa  yang  ditawarkan membuat  sebuah  transaksi  tak  lagi  berpaut jarak.  Dan perbankan juga merupakan suatu lembaga  perasurasian,  dana  pension,  dan penggadaian
System  perbankan  dalam  bentuk  yang lebih sederhana sudah pernah ada pada tahun 200 SM. Bangsa yang menggunakan system ini  adalah  bangsa  babilon.  Pada  waktu  itu lembaga  perbankan  yang  lebih  dikenal dengan sebutan tempels of Babylon mempunyai suatu aktifitas berupa
peminjaman  emas  dan  perak    dengan  suku bunga  20%  dari  pinjaman  awal  yang ditarikan  pada  tiap  bulan.  Selain  melakukan peminjaman  yang  berbunga  mereka  juga melakukan praktek pembayaran
menggunakan  yangsuatu  instrument  kredit yang  dewasa  ini  kita  kenaldengan  istilah promissory atau cek. 6
Seiring  perkembangan  praktek  transaksi dengan  model  yang  mirip  dengan  transaksi perbankan  dewasa  ini  pun  mengalami perkembangan.  Bank  pertama  kali  didirikan dalam  bentuk  seperti  sebuah  firma  pada umumnya  pada  tahun  1690  pada  saat kerajaan  Inggris  berkemauan  merencanakan membangun  kembali  kekuatan  armada lautnya  untuk  bersaing  dengan  kekuatan armada laut Perancis. Akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai
kemampuan
pendanaan
6 Munir fuady,  hukum perbankan modern,  PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2008, hal. 16
kemudian  berdasarkan  gagasan  William paterson  direalisasikan  dengan  membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya  dapat  memenuhi  dana  pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari. 7
Sedangkan  sejarah  hukum  perbankan diindonesia sendiri berkibar sejak masuknya VOC.  Yaitu  suatu  serikat  dagang  belanda yang  melakukan  aktifitas  perdagangan  di bumi  nusantara  kala  itu.  Namun  meskipun praktek  transaksi  secara  perbankan  sudah berlaku  sebuah  lembaga  yang  berperan  atau beroperasi  sebagai  bank  baru didirikan pada tahun  1824.  Yang  kemudian  pada  tahun 1927 de javasche bank resmi berdiri sebagai bank  pertama  di  Indonesia  bank  yang didirikan  oleh  pemerintah  belanda  inilah yang kemudian dewasa ini kita kenal dengan bank Indonesia. 8 Pembahasan masalah pencegahan kejahatan  yang  mempergunakan  sarana perbankan telah dimulai pada tanggal 27 juni tahun 1980. sistem perbankan dapat memainkan  peranan  yang  efektif  dalam pencegahan  kejahatan,  melalui  koordinasi dengan  lembaga  yang  bergerak  di  bidang hukum,  seperti  kepolisian  dan  lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam rekomendasinya  “Recommendation  No. R(80)10”. Pada desember 1988 secara nyata di  terbitkan  konsep  yang  di  kenal  dengan “Prevention of Criminal Use of the Banking Syistem for  the  Purpose  of money laundering”.
Oleh  karena  itu  sebuah  Penerapan Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( KNOW  YOUR CUSTOMER PRINCIPLES ). Atau seringnya disingkat  dg  istilah  KYC  sebagaimana Peraturan  Bank  Iindonesia    (PBI)  nomor 3/10/PBI/  2010  yang  kemudian  dirubah dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 3/23/PBI/2001  dan  disempurnakan  lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/
7 http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
8 Munir fuady,  hukum perbankan modern,  PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2008, hal.25
21  /PBI/2003  merupakan  suatu  hal  penting yang harus diperhatikan oleh bank.
Kemudian KYC ( KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES ) sendiri
diartikan  sebagai  suatu  sarana  bank  untuk melakukan  kontroling  atas  transaksi  yang terjadi dan atau dilakukan oleh para nasabah. Atau  juga  bisa  diartikan  sebagai  prinsip kehati-hatian.  hal  ini    sebagaimana  yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 dari Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001
“Prinsip  Mengenal  Nasabah  adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui  identitas  nasabah,  memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;”
Secara lebih detail, usaha-usaha dan atau upaya  yang  dapat  dilakukan  perbankan dalam  hal  menjalankan  prinsip  pengenalan terhadap  nasabah  atau  KYC  ( KNOW  YOUR CUSTOMER  PRINCIPLES )  adalah  sebagai berikut  :
a. Menyusun  kebijakan  dan  prosedur
Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  yang dituangkan  dalam  Pedoman  Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan  mengacu  kepada  Pedoman  Standar Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  yang ditetapkan  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia;
b. Menetapkan  dan  menyampaikan
Pedoman  Pelaksanaan  Penerapan  Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank
c. Melaporkan pada Bi setiap perubahan yang dilakukan dalam
menjalankan  prinsip  pengenalan  nasabah dilingkunganya.
Money  Laundry  bukan  uangnya  di  cuci di mesin cuci? Namun? Money Laundry atau Pencucian  uang  memiliki  pengertian  : Adalah setiap tindakan menempatkan,
mentransfer,  membayar,  membelanjakan, menyumbangkan, mendepositokan,
membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan  aset atau  tindakan  lainw  yang  di  ketahui  atau dicurigai sebagai hasil dari tindakan kejahatan  supaya  mengubah,  menggelapkan
atau  menyamarkan  sumber  asset  sehingga tampaknya  berasal  dari  sumber  yang  sah atau legal.
Tindak  pidana  pencucian  uang  paling dominan  dilakukan  dengan  menggunakan sistem  keuangan.  Perbankan  merupakan channel yang  paling  menarik  digunakan dalam  kejahatan  pencucian  uang  mengingat perbankan  merupakan  lembaga  keuangan yang  paling  banyak  menawarkan  instrumen keuangan.  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang sebagai  bentuk  terbaru  dari  instrument peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang  dalam  usaha  pencegahan  terjadinya sebuah  tppu  memberikan  suatu  rumusan Materi muatan yang terdapat dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:
1. redefinisi  pengertian  hal  yang
terkait  dengan  tindak  pidana  pencucian uang; 2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. pengaturan  mengenai  penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor; 6. penetapan mengenai jenis pelaporan  oleh  penyedia  barang  dan/atau jasa lainnya; 7. penataan  mengenai  Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi; 9. perluasan  kewenangan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan  uang  tunai  dan  instrumen pembayaran  lain  ke  dalam  atau  ke  luar daerah pabean; 10. pemberian kewenangan kepada penyidik  tindak  pidana  asal  untuk  menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. perluasan  instansi  yang  berhak menerima  hasil  analisis  atau  pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan  kewenangan  PPATK, termasuk  kewenangan  untuk  menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan  kembali  hukum  acara
pemeriksaan  tindak  pidana  pencucian  uang; dan 15. pengaturan  mengenai  penyitaan
Harta  Kekayaan  yang  berasal  dari  tindak pidana. 9
PPATK  sebagai  suatu  lembaga  yang secara  eksplisit  disebutkan  dalam  Undang- Undang  No.8  Tahun  2010  memiliki  fungsi atau  Tugas  antara  lain  mengumpulkan, menyimpan,  menghimpun,  menganalisis, mengevaluasi  informasi  yang  diperoleh berdasarkan  Undang-undang  No . 8  Tahun 2010; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan;  memberikan  nasihat  dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang
diperoleh sesaui ketentuan UU; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang;  melaporkan hasil  analisis  terhadap  transaksi  keuangan yang  berindikasi  tindak  pidana  pencucian uang  kepada  Kepoliisan  untuk  kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan  penuntutan  dan  pengawasan; membuat dan menyampaikan laporan
mengenai  analisis  transaksi  keuangan  dan kegiatan  lainnya  secara  berkala  kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan Penyedia Jasa Keuangan.k. 10

## Penutup
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:
1. Lembaga  perbankan  melalui  mekanisme sitem  perbankan  dapat  turut  andil  dalam mencegah  dan  memberantas  praktek tindak  pidana  pencucian  uang  yaitu dengan melaksanakan
prinsip prinsipmengenal  nasabah.  Selain  itu untuk  pemaksimalan  pihak  perbankan
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
dalam  mengantisipasi  tindak  pidana pencucian uang dapat melibatkan institusi-institusi  lain  seperti  kepolisian dan sejenisnya.
2. Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan atas  tindak  pidana  pencucian  uang  juga dapat  dilakukan  melalui  mekanisme pengaturan.  Dalam  hal  ini  upaya  itu dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk    suatu  perundang-undanga yang  husus  membahas  mengenai  isu TPPU  tersebut  yang  selalu  mengalami perubahan  sesuai  perkembanganya.  Dan sesuai isi dari bentuk terbaru perundang- undangan  tentang  TPPU  ada  beberapa hal  yg  perlu  dicermati  dalam  usaha pemberantasan  dan  pencegahan  atas TPPU yaitu :
- Penerapan  prinsip-prinsip  KYC
pada system perbankan - Menjalin komunikasi antar lembaga yang telibat dalam urusan TPPU - Pengoptimalan lembaga pengawas  yang  mandiri  seperti halnya PPATK sebagai kontroling atas  peredaran  dan  lalu  lintas transaksi keuangan. Sedangkan  saran  yang  dapat  diajukan adalah A. Pemaksimalan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam hal pengawasan  transaksi  membutuhkan perhatian  lebih.  Sebab  sebaik  apapun pengaturan  dan  program  bila  tidak dilengkapi  dengan  pengawasan  akan berahir kurang maksimal.
B. Dalam  hal  ini  PPATK  seharusnya diberikan kewenangan yang lebih dalam menjalankan  tugasnya,  yaitu  dengan diberikan  kekuasaan  untuk  melakukan penyidikan, Mengingat banyaknya akses atau  kemudahan  yang  di  miliki  oleh PPATK  untuk  melakukan  hal  ini. Diberikan  kewenangan  kepada  PPATK untuk  melakukan  pembekuan  transaksi secara  langsung  setela  memperoleh laporan dari pihak-pihak laporan, terhadap  transaksi  yang  di  duga  kuat merupakan  tindak  pidana  pencucian uang.

## Daftar Pustaka
Peter  Mahmud  Marzuki.    Penelitian Hukum. kencana. Surabaya
Munir fuady,  hukum perbankan modern, PT. Citra Aditya Bakti, bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_u ang
http://sekilasbank.blogspot.com/2010/12/ pengertian-bank-dan-perbankan.html
http://pandusamamaya . wordpress.com /2012/03/26/tugas-1-1-pengertian-bank- klasifikasi-tugas-fungsi-serta-kegiatan-pada- bank