## EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE AND SERVICE OF JAMBI UNIVERSITY IN THE APPLICATION OF THE FINANCIAL PATTERNS OF

## THE GENERAL SERVICES AGENCY

## EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAN PELAYANAN UNIVERSITAS JAMBI DALAM PENERAPAN POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Liona Efrina  S 1) , Enggar Diah P.A, 2) Tona Aurora L 3)
1 ) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The purpose of this research is to examine and describe (1) the financial performance of Jambi University in  the  Implementation  of  the  Public  Service  Agency  Financial  Pattern,  (2)  the  service  performance  of  Jambi University  in  the  Implementation  of  the  Financial Pattern of  Public Service  Agencies  (3)  constraints  faced  by Jambi University in Implementing the Agency's Financial Pattern General services.
The  method  of  this  research  is  qualitative  method  using  study  case  approach  based  on  intrepetative paradigm  with  institutional  work  theory  application  .  The  type  of  data  used  in  this  research  are  primary  and secondary data. Primary data was obtained based on field research through observation and interview, while secondary data was obtained through literature research and theoretical framework in assisting discussion of the  problem.  Semi  structured  interview  are  conducted  by  researcher  to  gather  data  from  14  informants  from Jambi University. Thematic analysis and triangulation of data sources were conducted to analyze data from the literature, and the results of interviews.
The results showed that the process of applying UNJA BLU was analyzed using institutional work theory into the category of screening assumptions and beliefs for disrupting work mimicry, theorizing, and educating for creating work, as well as enabling, policing, and deterring to maintain work.
There  are  several  things  that  become  evaluations  for  UNJA  in  implementing  BLU,  among  others; organizational  mindset,  related  awareness,  and  the  number  and  competence  of  HR,  also  the  system.  The financial performance of Jambi University in the Implementation of the Financial Pattern of the Public Service Agency has been stated to be quite good, and has achieved the desired target. The service performance of Jambi University  in  the  Implementation  of  the  Financial  Pattern  of  the  Public  Service  Agency  consists  of  both academic and administrative services and to date has been in a fairly good position.
Keywords: Financial Performance, Service Performance, Institutional Work, Public Service Agency.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  (1)  kinerja  keuangan  Universitas  Jambi dalam  Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan  Umum,  (2)  kinerja  pelayanan  Universitas  Jambi  dalam Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (3)  kendala  yang  dihadapi  oleh  Universitas  Jambi  dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  berbasis paradigma  interpretatif  dengan  mengaplikasikan institutional  work  theory .  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi dan wawancara  selama  penelitian  di  lapangan,  sedangkan  data  sekunder  didasarkan  pada  penelitian  pustaka  dan kerangka  teoritis  yang  digunakan  dalam  membantu  penyelesaian  masalah.  Wawancara  semi  terstruktur dilakukan  terhadap  14  narasumber  yang  berasal  dari  Universitas  Jambi. Thematic  analysis dan  triangulasi sumber data dilakukan untuk menganalisis data dari literatur, dan hasil wawancara.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  penerapan  BLU  UNJA  dianalisa  menggunakan institutional work  theory masuk  kedalam  kategori  undermining  assumptions  and  beliefs  untuk disrupting  work    mimicry,
theorizing ,  dan educating untuk creating  work ,  dan  juga enabling,  policing, dan deterring untuk maintaing work.
Terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi bagi UNJA dalam menerapkan BLU, antara lain; pola pikir organisasi, terkait kesadaran,  jumlah dan kompetensi SDM, serta sistem. Kinerja Keuangan Universitas Jambi dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum hingga saat ini dinyatakan sudah cukup baik, dan telah mencapai target yang diinginkan. Kinerja Pelayanan Universitas Jambi dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan  Umum  terdiri  dari  pelayanan  baik  dalam  akademik,  maupun  administrasi  dan  hingga  saat  ini  telah berada dalam posisi yang cukup baik.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Kinerja Pelayanan, Institutional Work , Badan Layanan Umum.

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Reformasi  administrasi  publik  makin  menguat  di berbagai  belahan  dunia,  gelombang New  Public Management (NPM)  yang  didasarkan  atas  pengalaman beberapa  negara  di  Eropa,  Amerika  Serikat,  Australia dan negara maju lainnya yang secara bertahap diadopsi ke  dalam  tata  kelola  pemerintahan  di  berbagai  negara, salah satunya di Indonesia (Choi, 2015). Hal ini seiring dengan  munculnya  tiga  paket  peraturan  keuangan negara  yang  baru  yaitu  Undang-undang  No.17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-undang  No.1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan  UU No.15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara.  Adanya peraturan tersebut telah merubah mindset atau pola pikir yang  lebih  efisien,  profesionalitas,  akuntabel,  dan transparan (Julia dan Sianturi, 2016) serta menunjukkan perubahan  dari  sistem  pengganggaran  tradisional menjadi sistem pengganggaran berbasis kinerja ( performance  based  budgeting ).  Dengan  basis  kinerja ini,  arah  penggunaan  dana  pemerintah  menjadi  lebih jelas  dari  hanya  membiayai  input  dan  proses  menjadi berorientasi output.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  saat  ini  masih dihadapkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  belum efektif  dan  efisien  serta  kualitas  sumber  daya  aparatur manusia yang belum memadai (Triprasetya dkk, 2014). Hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  keluhan  dan pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara  langsung maupun  melalui  mediamasa.  Untuk  mewujudkan pengelolaan  yang  fleksibel  maka  dibentuk  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Selanjutnya  disebut  PPK  BLU) . Menurut  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  220  Tahun  2016  tentang Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  pasal  1 ayat  1,  dijelaskan  bahwa  Badan  Layanan  Umum (Selanjutnya  disebut  BLU)  sebagai  instansi  di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada  prinsip efisiensi  dan  produktivitas.  Konsep    BLU    sebenarnya muncul  dari reformasi  sektor  publik  di Inggris  pada Tahun  1980-an    semasa    Perdana    Menteri  Margareth Thatcher  saat  itu  institusi  publik  dikelola  secara  lebih otonom  dengan    tata  kelola  seperti  swasta  (Direktorat PPK BLU, 2014).
Salah  satu  bagian  dari  institusi  publik  adalah Perguruan  Tinggi  (Selanjutnya  disebut  PT).  PT merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  dan  sosial yang  bertugas  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Lembaga ini mempunyai fungsi menyediakan lulusan, bukan saja dalam jumlah banyak tetapi  juga  berkualitas  dan  disiplin  tinggi,  mampu menjadi dinamisator, inovator, motivator dan penggerak pembangunan  serta  memproduksi  tenaga-tenaga  kerja
yang  berkualitas  untuk  berbagai  jenis  dan  tingkatan keahlian (Effendi, 2003).
Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  (Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) dapat  diberikan  secara  selektif  berdasarkan  evaluasi kinerja  oleh  Menteri  kepada  PTN  dengan  menerapkan Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum (PPK-BLU)  atau  dengan  membentuk  PTN  badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. PTN  yang  menerapkan  PPK-BLU  memiliki  tata  kelola dan  kewenangan  pengelolaan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Pendidikan Tinggi, 2012).
PPK-BLU didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan berdasarkan  prinsip  ekonomi,  produktivitas,  dan penerapan praktek bisnis  yang sehat (PP No. 23 Tahun 2005).  Suatu  instansi  harus  memenuhi  tiga  persyaratan pokok  untuk  bisa  menjadi  BLU  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  No.  23  tahun  2005,  yaitu  pertama persyaratan substantif yang terkait dengan penyelenggaran  umum,  kedua  persyaratan  teknis  yang terkait dengan  kinerja pelayanan dan  kinerja keuangan, dan  ketiga  persyaratan  administratif  terkait  dengan terpenuhinya  dokumen  seperti  tata  kelola,  rencana strategis  bisnis,  standar    layanan  minimal,  laporan keuangan  pokok,  dan  laporan  audit  /  bersedia  untuk diaudit.
Universitas Jambi merupakan salah satu Perguruan Tinggi  Negeri  yang  berstatus  BLU,  berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017  tanggal  1  November  2017.  Dengan diperolehnya  SK  tersebut,  maka  semua  ketentuan  yang berlaku  bagi  suatu  entitas  BLU  juga  berlaku  di Universitas  Jambi.  Penerapan  PPK  BLU  didasarkan juga  pada  sistem  keuangan  UNJA  yang  belum  sesuai dengan  tuntutan  yaitu  adanya  transparansi  dan akuntabilitas hal ini tentu mempengaruhi kinerja dalam membangun  organisasi  yang  sehat  sekalipun  mendapat dukungan  masyarakat  dan  memiliki  kekuatan  moral yang  terukur  (Renstra  bisnis,  2015).  Perbaikan  itu disusun  dalam  rencana  dengan  target  kegiatan  dan indikator  yang  ditentukan  didalam  rencana  straregis bisnis. Renstra bisnis juga  merupakan salah  satu syarat administrasi  dari  penerapan  PPK  BLU  yang  berisikan tentang  program  kegiatan  yang  berorientasi  pada  hasil yang  dicapai  selama  kurun  satu  sampai  lima  tahun berdasarkan  pada  potensi,  peluang  dan  kendala  yang ada.
Keuntungan  penerapan  BLU  juga  memberikan potensi dari pemanfaatan aset yang belum dimanfaatkan seperti  gedung  balairung,  ruang  aula,  kantin,  area parkir,  dan  fasilitas  olahraga  serta  membuka  peluang kerjasama  dengan  berbagai  lembaga  atau  pihak  ketiga. Tentunya  hal  ini  berdampak  terhadap  peningkatan
penerimaan  PNBP  UNJA,  hal  ini  tercermin  dalam renstra  bisnsi  2017-2021  yang  diproyeksikan  sebagai berikut:
Sumber: RENBIS 2017-2021

## Gambar 1.

## Proyeksi PNBP UNJA dalam Menerapkan PPK BLU
Berdasarkan  Gambar  1  di  atas,  pada  tahun  2016 total PNBP
UNJA hanya
sebesar Rp 136.067.743.553,00  meningkat  tajam  menjadi  Rp 191.754.234.679,00  pada  tahun  2017,  pada  tahun  2018 menjadi  Rp  236.157.214.930,00,  dan  pada  tahun  2019, 2020  dan  2021  total  penerimaan  UNJA  dari  sektor PNBP diproyeksikan berturut-turut sebesar Rp 250.125.206.669,00,  Rp  264.558.848.337,00  dan  Rp 279.433.867.021,00.  Hal  ini  merupakan  keuntungan yang  diberikan  BLU  bersifat  fleksibilitas  dalam mengelola keuangan organisasi.
Penilaian  kinerja  melalui  aspek  keuangan  juga dapat  dilihat  dari cost  recovery yaitu  perhitungan  rasio antara pendapatan yang bersumber dari PNBP terhadap belanja  total.  Di  dalam  renstra  bisnis  2017-2021 diproyeksi  kan Cost  Recovery untuk  lima  tahun kedepan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 1. Proyeksi Cost Recovery
Sumber: RENBIS 2017-2021
Berdasrkan Tabel 1 di atas,  menunjukkan adanya peningkatan Cost Recovery pada tahun 2017 dibandingkan  tahun  2016,  namun  mulai  tahun  2018 hingga 2020 terjadi penurunan  merupakan  konsekuensi dari  belanja  yang  bersumber  dari  PHLN.  Alasannya karena  mulai  tahun  2018  diproyeksikan  UNJA  akan menerima  dana  PHLN  untuk  pembangunan  sarana  dan prasarana pendidikan melalui proyek The Development
and  Upgrading  of  University  of  Jambi:  toward  Quality Education in Sustainable
Natural
Resources Management  and  Socio-Cultural  Development.  Proyek tersebut  akan  berakhir  pada  tahun  2020.  Dengan berakhirnya  proyek  tersebut,  maka  mulai  tahun  2021 belanja  barang  dan  modal  akan  mengalami  penurunan sehingga  mempengaruhi Cost Recovery,  yakni  menjadi sebesar  56,03%.  Hal  ini  diharapkan  dengan  penerapan BLU  cost  recovery  dapat  meningkat  dari  tahun sebelumnya.
Selanjutnya  penilaian  kinerja  diukur  dari  kualitas layanan  yang  mengacu  pada  penilaian  kinerja  BLU menurut  Perdirjen  No.32  tahun  2014  terkait  dengan akreditasi  dan  itu  menjadi  salah  satu  indikator  kinerja terhadap  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  program studi sesuai  kebutuhan stakeholder. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan

## Sumber: LAKIN, 2018
Beberapa penelitian sebelumnya oleh Amirya, dkk (2012)  hasilnya  menyatakan  bahwa  pengembangan anggaran  dan  sistem  akuntansi  Badan  Layanan  Umum Universitas  Brawijaya  dapat  mendorong  perubahan organisasi,  termasuk  perubahan  dalam  nilai-nilai manajemen,  sumber  daya  manusia,  prosedur,  teknologi dan  struktur  organisasi.  Selain  itu  penelitian  Ernitati (2016)  mengenai  Kinerja  Universitas  Berstatus  Badan Layanan  Umum  di  UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau menyatakan  bahwa  status  BLU  (Badan  Layanan Umum)  sangat  membantu  sebuah  Universitas  untuk meningkatkan  kinerjanya,  karena  dengan  adanya  status BLU, Universitas memiliki fleksibilitas dalam mengelola  dana  Universitas.  Tapi  di  sisi  lain Universitas  harus  berusaha  untuk  dapat  meningkatkan pendapatan BLU nya sendiri.
Selanjutnya,  penelitian  Julia  dan  Sianturi  (2016) mengenai  Pengaruh  Penerapan  Pola  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Terhadap Kinerja Finansial, Kinerja Non Finansial Dan Mutu  Layanan  Pendidikan  pada  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa juga membuktikan bahwa pengelolaan keuangan  badan  layanan  umum  (PK-BLU)  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kinerja  finansial  dan  non finansial  Universitas.  Penelitian  Pahala  dkk  (2016) mengenai  Financial  Accountability  on  Public  Service Agency  (BLU):  Phenomenological  study  at  the  State University  of  Jakarta  yang  menunjukkan  hasil  bahwa legitimasi dan integrasi sistem akuntansi mengoptimalkan  sistem  akuntansi  BLU  UNJ  serta kualitas laporan keuangan ditingkatkan dengan memberikan  pengarahan  dan  pelatihan  kepada  staf
akuntansi dan memperkuat peran SPI dapat meningkatkan  kinerja  keuangan  BLU.  Penelitian berbeda  dilakukan  oleh  Laura  dan  Mahfud  (2017) terhadap  BLU  bidang  kesehatan,  hasilnya  rata-rata kinerja  dari  aspek  keuangan  lebih  rendah  daripada  dua aspek  lainnya  (aspek  pelayanan  dan  manfaat  bagi masyarakat)  akan  tetapi  secara  keseluruhan  ini  lebih baik daripada sebelum penerapan BLU.
Penelitian  ini  memilih  Universitas  Jambi  sebagai tempat  penelitian  dikarenakan  Universitas  Jambi  yang berada  dalam  proses  implementasi  BLU.  Proses  ini tentunya  membawa  perubahan  besar  pada  organisasi Universitas  Jambi  sendiri,  terutama  dari  sisi  keuangan yaitu  penerimaan  PNBP  dan  belanja  operasional  serta peningkatan  kualitas  layanan  yang  diberikan.  Proses implementasi  ini  juga  membutuhkan  komitmen  serta persiapan  yang  panjang  agar  selalu  menciptakan peningkatan-peningkatan  terhadap  kinerja  organisasi. Proses  penerapan  harus  membutuhkan  koordinasi  tiap elemen  Universitas.  Selain  itu  dalam  implementasinya akan  ditemukan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh Universitas  Jambi.  Maka  dari  itu  peneliti  melakukan evaluasi  terhadap  pencapaian  indikator  kinerja  BLU dari  aspek  keuangan  dan  pelayanan  yang  telah ditargetkan  terhadap  pencapaiannya.  Berdasarkan  latar belakang  masalah  diatas  maka  peneliti  tertarik melakukan  penelitian  dengan  judul  “Evaluasi  Kinerja Keuangan  dan  Pelayanan  Universitas  Jambi  dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum”.

## 1.2.   Rumusan Masalah
Sehubungan  dengan  uraian  diatas  maka  rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kinerja  keuangan  Universitas  Jambi dalam  Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan Umum ?
2. Bagaimana  kinerja  pelayanan  Universitas  Jambi dalam  Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan Umum ?
3. Apa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Universitas  Jambi dalam  Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan Umum ?

## 2.   KAJIAN PUSTAKA
2.1. Good Governance
UNDP menjelaskan terkait good governance yang menekankan  pada  aspek  politik,  ekonomi,  dan administratif  dalam  pengelolaan  negara,  sedangkan World  Bank lebih  menekankan  pada  cara  pemerintah mengelola  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  untuk kepentingan  pembangunan  masyarakat.  Dapat  juga disimpulkan  bahwa  orientasi  pembangunan  sektor publik  adalah  menciptakan good  governance yang sering  diartikan  dengan  kepemerintahan  yang  baik (Mardiasmo, 2009). LAN dan BPKP (2001) mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan  pemerintah  negara  yang  solid  dan bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan  efektif,  dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif
diantaranya  domain-domain  negara,  sektor  swasta,  dan masyarakat.  Maka  dari  itu, good  governance dapat diartikan  sebagai  tata  kelola  yang  baik  dimana  sesuai dengan  prinsip  keterbukaan  dan  keadilan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  mencapai  tujuan organisasi.
Seperti  diketahui  bahwa  konsep  organisasi birokrasi atau pemerintha bukanlah konsep yang buruk, oleh karena itu masih banyak dipakai oleh pemerintahan  di  seluruh  dunia  dan  selalu  berkutat dengan peraturan. Dalam perjalanannya proses birokrasi ini  menimbulkan  kerumitan  dan  perasaan  enggan berurusan  dengan  birokrasi  yang  selalu  identik  dengan urusan  berbelit-belit.  Maka  dari  itu  konsep  good govenance dan juga mengadopsi pendekatan new public management  yang  menerapkan  praktik  bisnis  dan manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik seperti PPK  BLU  yang  diterapkan  oleh  Perguruan  Tinggi (bidang pendidikan) akan meningkatkan kualitas kinerja organisasi tersebut.

## 2.2 .  Institutional Theory
Teori  institusional  adalah  kerangka  teoritis  untuk menganalisis  sosial  fenomena  (terutama  organisasi), yang  memandang  dunia  sosial  secara  signifikan  terdiri dari  lembaga  yang  merupakan  sekumpulan  aturan, praktik,  dan  struktur  yang  mengatur  syarat  atas  suatu tindakan.  Lembaga  merupakan  hal  yang  mendasar dalam  menjelaskan  dunia  sosial  karena  mereka dibangun  dalam  tatanan  sosial,  dan  secara  langsung berpengaruh  terhadap  kehidupan  sosial.  Lembaga adalah  konstanta  yang  menentukan  variasi  aturan. Lembaga mensyaratkan suatu tindakan karena ketidakpatuhan secara langsung merupakan penyimpangan  dari  tatanan  sosial  Lawrence  dan Shadnam (2008).
Studi  ini  dimulai  oleh  analisis  empiris  terhadap organisasi  dan  lingkungan  oleh  Selznick  di  tahun  1957 dan  Parson’s  di  tahun  1956  yang  mengemukakan bagaimana suatu institusi berfungsi untuk menggabungkan  suatu  organisasi  dengan  organisasi lainnya  dalam  lingkungan  sosial  melalui  aturan, kontrak,  dan  wewenang  yang  bersifat  universal Thornton dan Ocasio (2008).
Selznick (1996), mengemukakan bahwa penelitiannya yang berjudul Leadership in Administration  pada  tahun  1957  seringkali  dirujuk sebagai  sumber old  institutionalism dalam  teori organisasi. Institutional theory mengidentifikasi munculnya  bentuk,  proses,  strategi,  pandangan,  dan kompetensi  yang  istimewa  yang  muncul  dari  pola interaksi  dan  adaptasi  suatu  organisasi.  Pola  tersebut harus  dipahami  sebagai  bentuk  respon  terhadap lingkungan internal dan eksternal. Pemikiran-pemikiran awal inilah yang dikenal dengan old institutional theory (OIT).
Pada  tahun  1970an,  pendekatan  baru  dalam analisis  institusional  mulai  berkembang  dan  dikenal sebagai neo  institutional  theory (NIT).    Gagasan  kunci
di balik institusionalisasi adalah bahwa banyak tindakan organisasi  mencerminkan  suatu  pola  dalam  melakukan hal-hal  yang  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  dan disahkan  dalam  sebuah  organisasi  dan  lingkungan (Pfeffer, 1982). Oleh karena itu, adalah mungkin untuk memprediksi  praktik  dalam  organisasi  dari  persepsi perilaku yang sah berasal dari nilai-nilai budaya, tradisi dalam  lingkungan  industri,  sejarah  organisasi,  tradisi manajemen yang populer, dan sejenisnya.
Terdapat  tiga  kategori  utama institutional  work menurut Lawrence dan Suddaby (2006), yaitu:
a. Creating Institutions
Merupakan tindakan yang mengakibatkan penciptaan  suatu  institusi  baru  yang  dilakukan  oleh aktor.
b. Maintaining Institutions
Sebagai  tindakan  yang  dilakukan  aktor  untuk mempertahankan suatu institusi.

## c. Disrupting Institutions
Sebagai  tindakan  yang  bertujuan  mengganggu institusi,  termasuk  didalamnya  tindakan  menyerang atau merusak mekanisme yang bertujuan mengarahkan anggota untuk mematuhi institusi.
Teori  ini  relevan  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan  dikarenakan  satuan  kerja  BLU  berasal  dari Pemerintah  yang  di  bawah  Kementerian  Keuangan. Teori  ini  menetapkan  legitimasi  BLU  untuk  diadopsi sejak  tahun  2004  kepada  Kementerian  atua  Lembaga Negara,  Pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah. Munculnya kebijakan tersebut dari tuntutan profesional dalam  sebuah  organisasi  yang  mengupayakan  agar kinerja  dari  organisasi  dapat  meningkat  sehingga masyarakat merasa puas.

## 2.3.  Badan Layanan Umum
Penetapan  sebuah  instansi  pemerintah  menjadi BLU didasarkan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh  Menteri  Keuangan,  sehingga  instansi  tersebut dapat  dinyatakan  sebagai  instansi  yang  melaksanakan pola pengelola keuangan dengan konsep BLU.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  pasal  2,  disebutkan bahwa  BLU  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Menurut wikiapbn sebuah Ensiklopedi Kementerian  Keuangan  (2014),  BLU  mempunyai manfaat antara lain:
•  Memberikan  pelayanan  yang  prima  berorientasi pada kepuasan konsumen
•  Mengoptimalkan PNBP dan mengefisienkan belanja BLU
•  Mereformasi birokrasi BLU  dan  mewujudkan good governance dengan  melaksanakan  prinsip  efisien, efektif,  ekonomis,  produktif,  transparan,  dan akuntabel
•  Pengelolaan keuangan yang mandiri dan otonom
•  Kewenangan merekrut pegawai non PNS
•  Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola.
2.4.  Kerangka Pemikiran
Otonomi pengelolaan Perguruan
Tinggi dilaksanakan  sesuai  dengan  dasar  dan  tujuan  serta kemampuan  Perguruan  Tinggi.  Otonomi  Perguruan Tinggi  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  akuntabilitas, transparansi,  nirlaba,  penjaminan  mutu,  efektivitas  dan efisiensi  yang  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Munculnya satker  BLU  sebagai  entitas  sangat  bermanfaat  guna menciptakan good governance dikarenakan fleksibilitas dan  kemandirian  dari  pengelolaan  keuangan  BLU  ini menjadikan  sebuah  organisasi  semakin  produktif, efektif, dan efisien.
Penelitian pahala dkk (2018) hasilnya menunjukkan  bahwa  legitimasi  dan  integrasi  sistem akuntansi mengoptimalkan sistem akuntansi BLU UNJ. Selanjutnya  Amirya  (2012)  dalam  penelitiannya menyatakan  soal  pengembangan  anggaran  dan  sistem akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya dapat  mendorong  perubahan  organisasi,  termasuk perubahan  dalam  nilai-nilai  manajemen,  sumber  daya manusia,  prosedur,  teknologi  dan  struktur  organisasi. Berbeda  dengan  hasil  penelitian  Maharani,  dkk  (2013) tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  yang signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Implementasi BLU di universitas pada dasarnya adalah bentuk  korporatisasi  universitas,  yang  menjadi  bagian dari  strategi  neoliberalisme.  Kondisi  ini  mendorong pendidikan  tinggi  untuk  menjadi  komoditas  yang diperdagangkan di pasar semu (Pujiningsih, 2015).
Penerapan BLU salah satunya memenuhi persyaratan  administrasi    antara  lain  rencana  strategi bisnis  dan  standar  pelayanan  minimum.  Di  dalam renstra  bisnis  dijabarkan  apa  saja  target  yang  dapat dicapai dengan indikator  yang telah ditentukan. Hal ini dapat  menunjukkan  kinerja  dari  BLU  terhadap Universitas  Jambi,  yang  mana  mengacu  pada  aturan Perdirjen No.32 tahun 2014 penilaian kinerja terdiri dari aspek  keuangan  dan  aspek  pelayanan.  Selanjutnya, Universitas  Jambi  baru  menerapkan  BLU  berdasarkan Keputusan  Menteri  Keuangan  Keuangan  Nomor 782/KMK.05/2017 pada tahun 2017, hal ini membutuhkan penyesuaian dalam prosesnya. Penerapan BLU  ini  berkaitan  dengan  teori  institusional  untuk menganalisis  sosial  fenomena  (terutama  organisasi), yang  secara  signifikan  terdiri  dari  lembaga  yang
melegitimasi  sekumpulan  aturan,  praktik,  dan  struktur yang mengatur syarat atas suatu tindakan untuk melihat key  actor/person  dalam  proses  berjalannya  BLU  dan good  governance  terkait  kinerja  BLU  seperti  yang disyaratkan  bahwa  tata  kelola  yang  baik  diperlukan akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi.
Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## 3.   METODOLOGI
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.  Menurut  Creswell  (2014)  menjelaskan penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  individu  atau kelompok  yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial  atau manusia.  Proses  penelitian  melibatkan  pertanyaan  dan prosedur  yang  muncul,  data  biasanya  dikumpulkan dalam  pengaturan  peserta,  analisis  data  secara  induktif membangun  dari  rincian  ke  tema  umum,  dan  peneliti membuat  interpretasi  tentang  makna  data.  Laporan tertulis  akhir  memiliki  struktur  yang  fleksibel.  Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara  memandang  penelitian  yang  menghormati  gaya induktif,  fokus  pada  makna  individu,  dan  pentingnya memberikan kompleksitas situasi.
Pada  penelitian  kualitatif,  analisis  data  bersifat inductive  reasoning, dimana  proses  analisis  data dimulai  dari  fenomena  spesifik  untuk  membangun kesimpulan  yang bersifat  umum, dan peneliti  membuat interpretasi  dari  makna  data  tersebut.  Selanjutnya, metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus. Menurut  Yin  (2014),  studi  kasus  adalah  penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam  dan  dalam  konteks  dunia  nyata,  terutama ketika  batas-batas  antara  fenomena  dan  konteks mungkin tidak jelas-jelas.
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data yang dilakukan adalah melalui tiga teknik yaitu catatan, observasi  dan  wawancara  langsung  kepada  individu ( key  person )  pada  unit/departemen  yang  bertanggung jawab  mengelolah  dan  menyusun  laporan  keuangan BLU Universitas Jambi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah:

## 3.1.  Observasi
Observasi  adalah  mengamati  secara  langsung aktivitas dan keadaan di perusahaan  yang berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti  untuk  memperoleh gambaran  nyata  mengenai  aktivitas  perusahaan. Observasi  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran bagaimana penerapan laporan keuangan Badan Layanan Umum  Universitas  Jambi.  Jenis  observasi  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  uncontrolled observational  studies  dan  participant  observation. Menurut  Sekaran  dan  Bougie  (2013:130),  uncontrolled observational  studies  merupakan  salah  satu  teknik observasi  dimana  tidak  terdapat  manipulasi  terhadap situasi,  kegiatan  berlangsung  secara  alami  dan  peneliti melakukan  observasi  tanpa  mengganggu  pengaturan aslinya.  Sedangkan  participant  observation  akan dilakukan  dengan  cara  peneliti  secara  langsung  ikut serta dalam kegiatan. Participant observation merupakan  pendekatan  yang  sering  digunakan  pada studi kasus.
3.2.  Wawancara
Wawancara adalah melakukan komunikasi langsung dengan  key  person  terhadap  bidang  yang  berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  telah  disiapkan sebelumnya.  Wawancara  yang  akan  dilakukan  pada penelitian  ini  berbentuk  semi-structured  interviews yang  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi  dalam  proses  wawancara  dan  secara  langsung dengan  informan.  Menurut  Sugiyono  (2013), semi- structured  interviews termasuk  dalam  kategori  in-dept interview. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan  diminta  pendapat  dan  ide-idenya.  Informan dipilih  berdasarkan  keterlibatannya  untuk  setiap  fase proses  penerapan  Badan  Layanan  Umum  Universitas Jambi.
3.3.  Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Berdasarkan  pengertian  Sekaran  dan  Bougie (2013),  dapat  diketahui  bahwa  penelitian  kepustakaan merupakan proses bertahap yang mencakup identifikasi dari sumber data sekunder yang dipublikasikan maupun yang  tidak  dipublikasikan  yang  berhubungan  langsung dengan  penelitian.  Pada  penelitian  ini  penelitian kepustakaan  dilakukan  dengan  melakukan  evaluasi terhadap data sekunder yang relevan dengan penelitian.
Creswell  (2014),  memaparkan  bahwa  proses analisis  data  dalam  studi  kasus  melibatkan  penjelasan rinci  tentang  setting  atau  individu,  dilanjutkan  dengan
analisis  data  untuk  tema  atau  isu  sebagaimana  gambar berikut:
Sumber: Creswell (2014)
Gambar 3. Tahapan Analisis Data
Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian  ini  menggunakan  triangulasi  (Sekaran  dan Bougie, 2013). . Tema yang dikumpulkan dari informan akan  menambah  fakta  sekaligus  memperkuat  validitas penelitian,  maka  dari  itu  triangulasi  ialah  usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti  dari  berbagai  sudut  pandang  yang  berbeda untuk  menghindari  munculnya  bias  dalam  data penelitian  (Zamili,  2015).  Dalam  penelitian  ini  jenis triangulasi  yang  digunakan  yaitu  triangulasi  metode, triangulasi  sumber  data  dan  triangulasi  teori.  Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga  dapat  menjadi  dasar  untuk  penarikan kesimpulan.  Selain  itu  juga  data  yang  dikumpulkan dapat  meningkatkan  kedalaman  pemahaman  peneliti baik  mengenai  fenomena  yang  diteliti  maupun  konteks di  mana  fenomena  itu  muncul.  Kombinasi  triangulasi ini  dilakukan  bersamaan  dengan  kegiatan  di  lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Universitas  Jambi  ditetapkan  menjadi  Badan Layanan  Umum  pada  tanggal  1  November  2017 berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 782/KMK.05/2017  tentang  Penetapan  Universitas Jambi  pada  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi  sebagai  Instansi  Pemerintah  Yang Menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  BLU.  Pada Tahun Anggaran 2018 Universitas Jambi menerima satu DIPA,  yaitu  DIPA  dari  Eselon  I  Sekretariat  Jenderal
Kementerian  Riset  Tekonologi  dan  Pendidikan  Tinggi (01) dengan kode satker 400950 (Universitas Jambi).
Dalam  prosesnya  Universitas  Jambi  (UNJA) sebenarnya  telah  berulang  kali  mencoba  untuk mengajukan proposal agar segera menjadi BLU, seperti yang dikemukakan oleh kepala Biro BUPK
“Sejak  tahun  tahun  sekian  sudah  bikin  proposal tapi  selalu  gagal,  jadi  pertama  lamanya  proposal yang  kami  susun  sesuai  dengan  pemerintah, kemenkeu cukup panjang.”
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya  UNJA  sudah  melakukan  upaya  untuk mendapatkan  status  BLU.  Bahkan  bagi  beberapa  pihak di  UNJA  seharusnya  UNJA  sudah  menyandang  status tersebut  sejak  beberapa  tahun  belakangan.  Begitupun dengan  yang  dikemukakan  oleh  rector  UNJA,  yang menyatakan bahwa
“UNJA seharusnya BLU sudah sejak 2008”
Hal  senada  diuraikan  dengan  jelas  oleh  Kabag perencanaan yang menjelaskan bahwa
“Dari  mulanya  zaman  pak  Kemas  Rektor  kita sudah  mngusulkan  jadi  BLU  tpi  ada  yang  belum kita lengkapi, tapi datanya kan bnjyak dari data” kementrian, dll. zaman Tim nya tuh udah ada tuh tapi  karena  masalah  data  ini  jadi  waktu  habis. Bahkan  ketika  kita  nyusul,  kan  ada  aturan  baru tuh  yang  membuat  kita  ndak  usahlah  milih  BLU, sewaktu  zaman  pak  Kemas  tuh  karena  ada  ttg aturan  yang  lebih  fleksibel  daripada  BLU,  tapi namanya  saya  lupa.  itulah  yang  membuat  kita lambat tuh, itu salah satu hambatan. akhirnya itu ndak  jalan.  masuklah  ke  zaman  pak  Aulia  kita usulkan  lagi,  tapi  tetap  masalah  data  ndak terkejar,  jadi  ndak  terpenuhi.  masuk  zaman  pak Joni  dilengkapi,  sampai  ke  renbisnya,  jadilah  itu November 2017.”
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  diketahui bahwa  UNJA  telah  mencoba  mengadopsi/  merubah statusnya menjadi BLU sejak beberapa tahun sebelumnya,  namun  dikarenakan  kurang  lengkapnya data  maka  proses  terhambat,  hingga  beberapa  kali pergantian  kepemimpinan.  Kemudian  pada  akhirnya UNJA  berhasil  menyandang  status  BLU  pada November 2017 setelah semua data berhasil dilengkapi, tentunya ini merupakan hal yang sangat menggembirakan,  di  mana  dengan  meyandang  status BLU  maka  UNJA  dalam  hal  keuangan  bias  lebih fleksibel.  Hal  ini  sesuai  yang  dikemukan  rector  UNJA Prof H Johni  Najwan SH MH PhD  saat  mewisuda 871 mahasiswa, yaitu
“Universitas Jambi semula berstatus Satuan Kerja (Satker)  dalam  pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP),  namun  kini  terhitung November  2017  berubah  menjadi  BLU.  Dengan penerapan  PPK-BLU,  penganggaran  berbasis kinerja akan semakin dimantapkan karena adanya fleksibilitas dalam pengelolaan PNBP”
Raw Data (transcript, images, field notes, etc)
Interpreting the Meaning of
Themes/ Descriptions Interrelating Themes/Description Themes Description Coding the Data (Manual/Computerized) Reading through All Data Organizing and Preparing Data for Analysis Validating the Accuracy of the information)
Setelah  status  BLU  2017  ini  tentunya  penerapan Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum (PPK-BLU),  maka  diharapkan  Unja  akan  lebih  mudah dalam merencanakan peningkatan penerimaan anggaran pendapatannya  melalui  PNBP,  dan  lebih  fleksibel dalam penyusunan rencana penggunaan serta mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme keuangan  negara  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Selain  itu  setelah  ditetapkan menjadi  BLU,  tentunya  UNJA  memulai  membentuk tim- tim untuk mendukung proses penerapan ini, seperti tim  pengawas,  tim  penentuan  tarif,  tim  remunerasi, analisis jabatan, dan lainnya. Hal ini dikemukakan oleh rector UNJA
“Kita  ada  beberapa  tim  untuk  persiapan penerapan  BLU  secara  penuh,  remunerasi,  tim merumuskan tarif, dan ti analisis jabatan, dan tim lain  yang  terkait  aturat  pp24  2017  ttg  pola pngelolaan  keuangan  umum  pada  peruruan tinggi”

## Hal ini dikemukakan juga oleh Kasub aklap
“ada  tentunya  kita  akan  membentuk  tim  khusus khusus setelah diterapkannya blu misalnya seperti penyusunan  tarif  tim  penyusunan  rencana  bisnis anggaran  dan  lain-lain  kalau  nggak  di  tetapkan tim  penyusun  apa  namanya  tim  khusus  yang mengawal  penerapan  dulu  nanti  dikawatirkan target  yang  diinginkan  ketika  kita  akan  diundang justru malah tidak tercapai”
Proses  pemilihan  anggota/  tim  dalam  penerapan BLU  UNJA  dilakukan  berdasarkan  kompetensi  terkait pada, yang pada akhirnya ditunjuk langsung oleh rector UNJA. Hal ini dikemukakan oleh kasub aklap
“ada  tim  dewas  yaitu  dewan  pengawas  BLU ditentukan  pimpinan  dengan  koordinasi  dgn kementrian,  dan  kanwil  ditunjuk  rektor  UNJA langsung  terkait  tim  tarif,  pengusulan  tarif, remun”.
Kemudian  proses  yang  telah  dilakukan  dalam penerapan  BLU  UNJA  hingga  saat  ini,  berdasarkan institusional  theory,  maka  proses  ini  kita  kelompokkan dalam proses creating, disrupting , dan maintaining .

## 4.1. Creating Work
Salah satunya diwujudkan dengan membentuk tim pendukung  Badan  Layanan  Umum  yang  bersifat dedicated  untuk  mengawal  proses  penerapan  Badan Layanan  Umum.  Tim  ini  juga  dianggap  sebagai pengawas,  di  mana  tim  ini  sebelumnya  telah  memiliki pengetahuan  terkait  Badan  Layanan  Umum,  dan memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  pengawalan penerapan  Badan  Layanan  Umum,  dan  dampaknya  ke UNJA kepada seluruh elemen organisasi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala biro BUPK
“Tim khusus memang disiapkan pimpinan dengan memilih  yang  mengerti  proses  pengelolaan keuangan,  akademik  jadi  memang  sesuai  dengan kompetensi yang diperlukannya”
Penerapan di atas menunjukkan bahwa tim Badan Layanan  Umum  yaitu  dewas  telah  dipilih  berdasarkan kompetensi  yang  dibutuhkan,  dan  langsung  ikut berperan  dalam  proses  penerapan  BLU  UNJA.  Hal  ini sesuai dengan yang dikemukakakn oleh kasubag PNBP
“Proses  penerapan  BLU  sejak  disetujui  SK November  2017,  dan  pelaksanaan  start  BLU penuh  sejak  Januari  2018.  Langsung  diterapkan pola-  pola  BLU  PNBP  sesuai  yang  tertuang  di RKA KL”
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  diketahui  bahwa setelah  menyandang  status  BLU,  UNJA  langsung menjalankan  pola  penerapan  BLU.  Kemudian  dalam prosesnya  tim  dewas  sesuai  dengan  kompetensinya pada prosesnya menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  BLU UNJA,  baik  mengenai  pelaksanaan  renstra,  rencana bisnis dan anggaran, maupun kepatuhan UNJA terhadap UU.

## 4.2.   Disrupting Work
Dalam  proses  penerapan  Badan  Layanan  Umum Disrupting  work .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  UNJA secara  langsung  telah  menganggu  institusinya  dengan melakukan  tindakan  mengubah  asumsi  dan  keyakinan tiap  elemen  organisasi  untuk  terlibat  dalam  perubahan mendukung Badan Layanan Umum. Manajemen UNJA mencoba  mengubah  pola  pikir  tiap  elemennya  hingga ke  proses  pengambilan  keputusan  untuk  menerapkan pola  piker  yang  tadinya  hanya  menerima  subsidi, menjadi  memikirkan  bagaimana  generating  income. Manajemen  juga  melakukan  brainstorming  dalam  hal ini  untuk  menyampaikan  manfaat  dan  peluang  dalam penerapan  Badan  Layanan  Umum,  sehingga  seluruh elemen  mau  mendukung pelaksanaan penerapan Badan Layanan  Umum.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang diungkapkan oleh rektor UNJA
“Tiap  tahun  dana  dari  APBN  akan  dikurangi, sehingga  harus  kreatif  untuk  income  generating sehingga  perlu  kerjasama  antara  mahasiswa, dosen,  dll.  Jangan  seperti  sekarang  parkir  cuma 1000  mahasiswa  demo,  padahal  itu  mahasiswa dapat asuransi, kalau kehilangan maka pengelola akan  mengganti  sesuai  tahun  kendaraan.  Dan parkir ini semua asset dibangun mitra dan setelah tahun ke 6 semuanya akan menjadi milik UNJA”
Hal  di  atas  menunjukkan  bagaimana  UNJA  yang telah  berubah  menjadi  BLU,  dituntut  untuk  berpikiran kreatif  dengan  terus  mencari  pendapatan  lainnya,  dari berbagai sisi/ melakukan generating income. Namun, di sisi lain hal ini juga masih cukup sulit karena nyatanya masih  banyak  karyawan  UNJA  yang  belum  begitu paham  dengan  proses  ini,  sehingga  komitmen  mereka dalam  melakukan  upaya  ini  masih  kurang.  Hal  ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh kasub aklap
“Ada,  saya  melihat  apa  namanya  seperti fenomena  umum  sebelum  blu  pada  umumnya karyawan/ SDM unja berpikiran bahwa kita akan kehilangan  seperti  misalnya  dana  apa  namanya
tuh tunjangan kinerja ya itu akan dihapuskan bagi PNS  nanti  juga  Takutnya  unja  kan  colaps  karena uangnya  juga  tidak  mampu  untuk  membayar tunjangan  kinerja  karyawan  dan  sebagainya namun  setelah  Blu  banyak  justru  karyawan  yang merasa  lebih  baik  dan  lebih dalam  apa  Namanya keuangannya  Iya  Karena  posisinya  kita  tetap masih  bisa  memberikan  Tukin  dengan  besaran yang  sama  dengan  yang  sebelum  kita  masih  sakit ya  dan  kemudian  sekarang  mah  kita  lebih merambah  untuk  penerapan  remunerasi  penuh pada  apa  namanya  karyawan  di  UNJA  memang ada  perbedaan  pola  pikir  yang  sebelumnya  takut takut  ketika  diterapkan  ini  akan  sekarang  itu  apa namanya  karena  dalam  dunia  itu  malah mengharapkan  supaya  remunerasinya  lebih  bisa cepat diterapkan”
Sehingga  diperlukan  dukungan  dari  pimpinan untuk  memberikan  pemahaman,  serta  meyakinkan seluruh  elemen  di  UNJA  mengenai  pentingnya penerapan  Badan  Layanan  Umum.  Hal  ini  sesuai dengan yang dikemukakan oleh kasub aklap
“Iya  bagi  staf  sangat  banyak,  ada  pelatihan bagaimana  penyusunan  keunagn  blu,  penyusunan remun,  itu  sudah  sering  diikuti  staf”  kita  ,  jadi kalua  dukungan  unja  sudah  sangat  mendukung blu, terutama staf pendidikannya”
Jawaban  di  atas  mengungkapkan  pentingnya pemahaman  Badan  Layanan  Umum  di  seluruh  elemen organisasi,  dan  dalam  disrupting  work,  UNJA memberikan  dukungan  pimpinannya  melalui  “tone  of the  top”  sebagai  bukti  pimpinan  telah  mendukung penerapannya.  Hal  ini  juga  semakin  dikuatkan  dengan pernyataan  rector  UNJA  yang  menyatakan  bahwa menjadi  BLU  ini  adalah  cita-  cita  yang  telah  lama diinginkan  oleh  UNJA.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh
“BLU  ini  sudah  sangat  diidam-idamkan,  dan target  saya  sebenarnya  dari  UNJA  dalam  dua tahun jabatan rector saya UNJA dapat BLU”
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tone  of  the  top merupakan  komponen  penting  untuk  melakukan perubahan  budaya  di  dalam  suatu  organisasi.  Dengan kata  lain,  budaya  di  dalam  suatu  organisasi  tercermin dalam  budaya  pimpinannya.  Layaknya  anak  yang mencontoh  orang  tuanya,  begitu  halnya  dengan karyawan yang mencontoh pimpinannya.

## 4.3. Maintaining Work
Apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang institutional theory ,    atas  proses  penerapan  Badan  Layanan  Umum masih  terjadi  di  fase  implementasi  hingga  saat  ini. Maintaining  work merupakan  tindakan  yang  dilakukan aktor untuk mempertahankan suatu institusi.
Dalam maintaining  work ,  salah  satu  unsur  yang penting  adalah  budaya  sanksi  dan  imbalan.  Ini  adalah upaya  untuk  merangsang,  mendorong  dan  mendukung perilaku yang  diinginkan  dan mencegah  serta
mempersulit  perilaku  yang  tidak  diinginkan.  Untuk  itu perlu penyelarasan antara pencapaian sasaran organisasi dengan perilaku yang diinginkan, karena perilaku inilah yang  layak  untuk  mendapatkan  insentif.  Penerapan BLU  ini  tentunya  juga  memiliki  budaya  sanksi  dan insentif yang akan berlaku nantinya, di mana tiap orang akan  dibayar  berdasarkan  beban  pekerjaannya.  Hal  ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Warek 2
“nanti  semua  akan  berubah  akan  beda  lho  jadi mereka akan berpikir ulang bersungguh- sungguh maka kalau pakai pola pikir lama akan sulit, jadi pekerjaan  tidak akan  melampaui  batas,  jadi  tidak lebih  atau  kurang  sehingga  harus  efektif  efisien, kalau  kurang  remun  kecil,  kalau  besar  ga  akan dibayar juga, jadi harus bagi bagi”
Dalam  hal  keuangan  proses  maintaining  ini  juga dapat  dilihat  dari  pengelolaan  rekening  UNJA  yang telah  sesuai  dengan  aturan,  begitupun  dengan  SOP pengelolaan  keuangan  telah  sesuai  dengan  aturan  yang ditetapkan  yaitu  standar  BLU,  meskipun  untuk  SOP masih  berada  dalam  proses,  dan  masih  terdapat beberapa  SOP  yang  berada  dalam  tahap  evaluasi  SPI. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  kasubag PNBP:
“Penyusunan  laporan  keuangan  sudah  sesuai standar  yang  ditetapkan  pemerintah  dengan system SAP dan SAK, begitupun SOP sudah sesuai aturan  PMK  sudah  ada  izin  kemenkeu  juga melalui kppn. Namun ada juga yang sudah sesuai ada  yang  masih  dalam  proses  evaluasi  di  SPI namun  sudah  dijalankan  seperti  yang  selama  ini dijalankan”

## Hal ini dikemukakan juga oleh kasub Aklap:
“kinerja  kita  dilakukan  evaluasi  dan  kita  di  nilai serta  mendapatkan  kompensasi  sesuai  dengan beban  kerja  yang  kita  miliki  masing-masing  jadi memang nanti di pada saat tim remunerasi sudah selesai nanti menyusun tarif remunerasi kita akan dilakukan pembayaran atau pemberian kompensasi  berdasarkan  beban  kerja  yang  kita miliki  sehingga  diharapkan  per  SDM  itu  terpacu untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik memberikan  kinerja  yang  lebih  baik  untuk memperoleh  kompensasi  yang  lebih  baik  juga nantinya”
Dalam  hal  ini  UNJA  memberikan  mekanisme imbalan  dan  sanksi,  secara  tidak  langsung  dengan penerapan  Badan  Layanan  Umum,  tentunya  metode BLU  mengenai  remunerasi  yang  ada  di  tiap  unit  akan berubah, sehingga tiap unit akan berusaha menjalankan penerapan  Badan  Layanan  Umum  sesuai  dengan  tugas dan  tanggung  jawabnya  masing-masing.  Hal  ini tentunya  menjadi  suatu  kontrol  dalam  organisasi,  di mana  UNJA  secara  tidak  langsung  akan  terlibat  dalam proses  penerapan  Badan  Layanan  Umum  dan  patuh, serta sadar akan efek dari penerapannya, sehingga akan ikut  menjaga  dan  membantu  proses  penerapan  Badan Layanan Umum.
4.4.  Kinerja Keuangan PPK-BLU Universitas

## Jambi
PERDIRJEN  Pebendaharaan  No  32/PB/2014 tentang  pedoman  penilaian  kinerja  BLU  bidang Layanan  Pendidikan  salah  satu  aspek  dan  indikator penilaian  kinerja  BLU  adalah  dengan  rasio  keuangan. Dalam hal ini biasa digunakan cash ratio, current ratio, PNBP  income  ratio  dan  lainnya.  Namun  dikarenakan baru menerapkan BLU pada November 2017, maka ada beberapa  ratio  yang  belum  bisa  digunakan.  Adapun ratio yang  bisa digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

## 4.4.1.  Cash Ratio
Berdasarkan laporan keuangan UNJA tahun 2018, didapatkan  bahwa  jumlah  kas  dan  setara  kas  serta kewajiban jangka pendeknya sebagai berikut:

## 𝟐𝟓𝟖% = (34.530.335.743  +  61.168.843.396) 37.091.655.787
Nilai  tersebut  kemudian  dimasukkan  dalam kategori  berdasarkan  skoring  sesuai  aturan  Perdirjen Pembendaharaan  No  32/PB/2014.  Diketahui  bahwa UNJA  mendapatkan  skor  1,5.  Skor  ini  yang  kemudian akan  digabungkan  dengan  skor  lainnya untuk menentukan  kinerja  keuangan  BLU  UNJA.  Tentunya sebagai  universitas  yang baru  menerapkan BLU, posisi ini sudah cukup baik bagi keuangan UNJA.

## 4.4.2.  Current Ratio
Berdasarkan laporan keuangan UNJA tahun 2018, didapatkan  bahwa  jumlah  asset  lancar,  dan  kewajiban jangka Panjang yaitu:
𝟐𝟔𝟔% = 98.661.250.890
37.091.655.787
Diketahui  bahwa  UNJA  mendapatkan  skor  1,8. Skor ini yang kemudian akan digabungkan dengan skor lainnya  untuk  menentukan  kinerja  keuangan  BLU UNJA.  Tentunya  sebagai  universitas  yang  baru menerapkan  BLU,  posisi  ini  sudah  cukup  baik  bagi keuangan UNJA.
Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional  belum  dapat  dilakukan  karena  pada  tahun 2018  berdasarkan  Laporan  operasional  UNJA  belum memiliki  PNBP,  hal  ini  juga  terkait  dengan  belum ditetapkannya SK tarif dan remunerasi BLU UNJA. Hal ini dikemukakan oleh kasubag Non PNBP.
“Penetapan  tarif  belum  disetujui,  begitupun dengan remun kita belum dari kemenkeu sehingga orang belum termotivasi”

## Hal senada diungkapkan oleh PNBP UNJA:
“Belum  boleh  menerima  pendapatan  lain-lain yang tidak ada di tarif sebelum Peraturan Menteri Keuangan  keluar  tentang  tarif  di  Universitas Jambi  jadi  target  dalam  waktu  dekat  ini  target
kinerja  keuangannya  kita  mengejar  Bagaimana SK  kmk  remunerasi  Terbit  dan  tarif  terbit  yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Keuangan  itu  target dalam  waktu  dekat  keuangan  saat  ini  tahun  ini target  yang  ingin  dicapai  kalau  kinerja  keuangan Unja  sesuai  target  yang  ditetapkan  oleh  Dikti  itu kan  di  itu  menargetkan  di  2018  kan  penyerapan 90%  kinerjanya  tercapai  saat  itu  memang  90 koma sekian persen”
Sedangkan untuk kepatuhannya mengenai keuangan  hingga  saat  ini  dapat  dilihat  dari  tercapainya target kinerja keuangan UNJA, dimana UNJA memiliki target-target terhadap kinerja keuangan setelah penerapan  BLU  sesuai  yang  dikemukakan  oleh  kasub AKLAP
“pasti  misalnya  dengan  penerapan  bu  kan  kita fleksibilitas penggunaan keuangan dan lebih-lebih apa  fleksibel  sehingga  kita  mengharapkan  di  situ nanti  adanya  penyerapan  anggaran  yang  lebih optimal  kemudian  ada  juga  penerimaan  pnbp maupun  non  pnbp  yang  lebih  optimal  kemudian yang  jelas  yang  pasti  adanya  peningkatan pelayanan dari kinerja keuangan”
Tahun 2018 kinerja keuangan UNJA saat ini telah memenuhi  target  yang  ingin  dicapai,  meskipun  tetap masih  belum  mencapai  100%.  Hal  ini  sesuai  yang dikemukakan oleh kasub AKLAP
“belum sepenuhnya karena memang kita baru Blu di  November  2017  hingga  memang  masih  dalam tahap pembelajaran dan apa namanya pembiasaan  untuk  menjalankan  pola  keuangan berbasis  atau  menggunakan  Pola  keuangan  blu, dan  untuk  presentasinya  target  di  atas  90%  ya tapi  kita  hanya  sama  kita  juga  sudah  90%  cuma belum  sepenuhnya  apa  namanya  mencapai  dari target  yang  diharapkan,  dan  blu  unja  ini  sudah penuh”
Kinerja  keuangan  UNJA  juga  dapat  dilihat  dari penyusunan laporan keuangan UNJA sudah berdasarkan  standar  akuntansi  yang  berlaku,  dan  telah diaudit  baik  oleh  pihak  internal  maupun  eksternal, sehingga dapat diyakini kualitasnya. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Kasub AKLAP
“Ya,  Tapi  sementara  hanya  di  audit  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan.  Namun  target  yang  ingin kita capai adalah kita mencapai WTP berdasarkan  audit  yang  dilakukan  oleh  akuntan public  itu  dari  pihak  eksternal,  yang  akan  kita secara  profesional  untuk  mengambil  laporan keuangan namun ini mungkin baru bisa diterapkan  di  lk  mungkin  2019  pada  2020  nanti kita terapkan Internalnya SPI tanda apa namanya satuan  pengawasan  internal  namun  detailnya  itu diaudit  oleh  BPK  ya  Secara  akumulasi  di kementerian-kementerian  apa  salah  satu  di ristekdikti”
Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  meskipun UNJA  baru  menerapkan  BLU  dalam  keuangannya,
namun  nyatanya  kinerja  keuangan  UNJA  sudah  cukup baik,  dilihat  dari  pencapaian  target  pendapatannya, hibah,  kerjasama,  bahkan  semakin  diperkuat  dengan hasil audit UNJA yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

## 4.5.  Kinerja  Pelayanan  PPK-BLU  Universitas Jambi
PERDIRJEN  Pembendaharaan  No  32/PB/2014 tentang  pedoman  penilaian  kinerja  BLU  bidang Layanan Pendidikan menyatakan bahwa aspek pelayanan  mencakup  kualitas  layanan,  dan  mutu  serta manfaat kepada masyarakat. Kualitas layanan digunakan  untuk  mengukur  segala  bentuk  aktivitas pelayanan  umum  di  bidang  pendidikan  pada  BLU.  Hal ini  juga  sejalan  dengan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi yang  mengemban  tiga  hal  pokok  yaitu  pendidikan  dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  Untuk  melaksanakan  pelayanan  akademik UNJA  berorientasi  pada  kualitas  proses  layanan  secara berkesinambungan  dan  berorientasi  kepada  kepuasan pemangku  kepentingan (stakeholders). Oleh  karena itu, kinerja tahun berjalan dari aspek layanan dianalisis dari penyelenggaraan pendidikan  dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pertama,  dari  pihak  analisis  penyelenggaraan pendidikan  yang  dapat  dilihat  pada  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  Badan  Layanan  Umum  (DIPA BLU) Petikan Tahun Anggaran 2018 yang menunjukkan  bahwa  sasaran  program  telah  terwujud, yaitu  tata  kelola  yang  baik  serta  kualitas  layanan  yang tinggi.  Dimana  indeks  kepuasan  pelayanan  UNJA berada  dalam  kategori  hijau.  Hal  ini  sesuai  yang dikemukakan oleh bendahara penerimaan:
“setelah pengelolaan keuangan kita pastinya lebih fleksibel  dibandingkan  pada  saat  kita  menjadi satker  uang  penerimaan  bukan  pajak  kita  bisa dapat  kita  gunakan  langsung  dapat  kita  pakai untuk  memenuhi  kebutuhan  kita  mau  prasarana sarana  atau  operasional  perkantoran  kita  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kita  jug. Fleksibilitasnya sih lebih ini dirasakan khususnya pada kinerja pelayanan unjal setelah dilakukannya  penerapan.  Kalau  di  bagian keuangan  karena  dengan  adanya  fleksibilitas  itu kita  juga  jadinya  bisa  menerapkan  aturan-aturan yang  dapat  lebih  meningkat  kinerja  kita  dari  sisi keuangannya”
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan BLU  ini  membawa  dampak  positif  bagi  UNJA,  dari segi  pelayanannya  dengan  penerapan  BLU  ini  maka UNJA bias lebih optimal dalam memberikan pelayanan, yaitu lebih cepat, efektif dan efisiennya pelayanan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Kabang perencanaan, dan pengembangan kemahasiswaan:
“jadi  2017  hal  hal  yang  berhubungan  dengan keuangan ndak nyetor lagi tuh k kas negara. 2018 kita  resmi  secara  BLU,  dan  kita  sudah  dapat menggunakan  silpa  tuh,  itulah  yang  membangun
gedung" mangkrak, mano gedungnya ekonomi tuh, student center. karena sudah BLU kita bisa klaim silpa kita untuk tahun" sebelumnya.”
“ada  perbedaan  yang  mendasar  tuh  BLU  lebih simple  kan,  kalau  kemarin  kita  pakai  simkopa  ya dari  spp,  spm.  kalau  satker  pakai  sas.  Sekarang kita  pakai  produk  kppn  ini  yang  dari  kementrian keuangan,  setelah  BLU  kita  pakai  aplikasi  yang siskopa  aplikasi  yang  kita  sendiri  unja  sendiri, sekarang lebih fleksibel.”
Hal  ini  tentunya  juga  didukung  oleh  kompetensi SDM UNJA, di mana menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  Badan  Layanan  Umum  Petikan  Tahun Anggaran  2018  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat kompetensi  kesesuaian  pejabat  UNJA  mencapai  95%. Tentunya ini  merupakan persentase  yang sangat tinggi. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh rector UNJA
“ada  dari  kementrian  undangan  pelatihan  blu, tarif,  ppk,  dsb  benchmarking  ke  unila,  unesa, pimpinan kami sangat mendukung dan kemenristekdikti juga sangat mendukung”
Kemudian  yang  kedua,  di  nilai  dari  jumlah peminat  atau  calon  mahasiswa  yang  memilih  UNJA. Dari RBA 2018 didapat bahwa selama tahun akademik 2012  –  2016  menunjukkan  kecenderungan  yang meningkat.  Seiring  dengan  itu  UNJA  juga  membuka program  studi  baru  yang  sejalan  dengan  peningkatan jumlah  peminat,  sehingga  dengan  kata  lain  tingkat persaingan untuk mendapatkan peluang kuliah di UNJA adalah 1 : 10 .
Selanjutnya  dilihat  dari  kualitas  lulusannya, dimana  dalam  hal  ini  dinilai  dari  lama  studi  dan  IPK mahasiswa  UNJA.  Lama  masa  studi  mahasiswa menggambarkan efisiensi pelaksanaan program pendidikan.  Semakin  singkat  waktu  yang  dibutuhkan untuk  penyelesaian  studi,  semakin  efisien  pelaksanaan program  pendidikan.  Berdasarkan  data  RBA  2018 menunjukkan  bahwa  lama  studi  mahasiswa  program Sarjana  UNJA  tahun  2012  –  2015  secara  keseluruhan rata-rata lama studi mahasiswa UNJA berada di atas 4,5 tahun.  Namun,  hal  ini  masih  dalam  kurun  waktu  yang diperkenankan  menurut  Peraturan  Menristekdikti  No. 44  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi.
Kemudian  salah  satu  indikator  kualitas  lulusan adalah  indeks  prestasi  kumulatif  (IPK)  yang  dicapai oleh lulusan  yang bersangkutan. Perkembangan jumlah lulusan program Sarjana dengan nilai IPK ≥ 3,0 selama kurun  waktu  2012  –  2015  menunjukkan  angka  yang cukup  fluktuatif,  berkisar  antara  82,10      hingga 89,72%.      Namun      rata-rata      IPK      memperlihatkan angka  cukup  Menggembirakan,  yakni  rata-rata  di  atas 3,0  dan  ada  kecenderungan  meningkat  pada  kurun waktu  yang  sama  sebagaimana  disajikan  pada  RAB 2018 UNJA.
UNJA  juga  cukup  fokus  pada  penelitian  dan pengabdiannya,  di  mana  tren  penelitian  dosen  UNJA
menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan,  hal  ini tercermin  dari  jumlah  penelitian  UNJA  tahun  2018 yang  mencapai  684  judul,  berdasarkan  DIPA  BLU 2018. Begitupun dengan program pengabdian masyarakatnya
yang
mengalokasikan Rp.4.300.438.000,-  Hal  ini  sesuai  yang  dikemukakan oleh rektor UNJA:
“Karena  persentase  dari  PNBP  itu,  jadi nominalnya  cukup  fanastis  27M  untuk  penelitian, 5  M  untuk  pengabdian  total  32M  sehingga  dari 27M  itu  ada  dana  penelitian  untuk  percepatan gubes, penelitian gubes, dosen senior, dan junior”
Begitupun  dengan  yang  dikemukakan  oleh kasubag PNBP, dan rector UNJA
“Menambah Gedung, ruangan kelas, sebagaimana  diketahui  sekarang  ada  14  akultas, lebih  kurang  25000  mahasiswa  jadi  harus disiapkan ruangan kelas yang cukup”
“Penyelesaian  Gedung  mangkrark,  penyelesaian yang dalam proses peneyelesaian, kecuali yang RS karena menunggu audit PUPR dulu, karena sudah lama  jadi  kalau  dinyatakan  layak  kita  lanjutkan kalua  tidak  berarti  harus  dihancurkan  nnti  kita diskusikan”
Selain  SDM, dan  sarana prasarana ini  UNJA juga memberikan  pelayanan  terkait  karir  mahasiswanya,  di mana UNJA hingga saat ini juga terus melakukan upaya pengembangan  kerja sama dengan berbagai  mitra, baik pemerintah  maupun  swasta/industri,  yang  bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan sosial responsibility UNJA  di  masyarakat,  dan  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  layanan  pendidikan  tinggi,  dengan berbagai  instansi,  di  antaranya  adalah  University  of Goettingen  (Jerman),  Shinshu  University  dan  Meiji University  (Jepang),  Northumbria  University  (UK), University  of  Newcastle,  University  of  Southern Queensland,  Royal  Melbourne  Institute  of  Technology dan  Charles  Darwin  University  (Australia)  serta beberapa perguruan tinggi di kawasan ASEAN.
Kemudian  dari  sisi  kemahasiswaan,  berdasarkan survei  bagian  pengembangan  kemahasiswaan  maka didapatkan  bahwa  jumlah  mahasiswa  yang  lulus  dan langsung  bekerja  cukup  tinggi.  Survei  ini  juga menunjukkan  bahwa  dari  data  alumni  2017  sejumlah 58,5%  alumni  sudah  bekerja,  dan  hingga  saat  ini  total alumni  sebesar  71,4%  yang  sudah  langsung  bekerja, dengan  proporsi  banyaknya  lulusan  yang  bekerja  di sector  swasta  di  34,8  %,  kemudian  di  instansi pemerintah/BUMN  di  posisi  kedua,  LSM  3,  8%  dan kemudian  di  sector  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  UNJA  sudah  cukup  focus  pada  pelayanan penembangan mahasiswanya.

## 4.6.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  PPK-BLU Universitas Jambi
Pada  dasarnya  semua  tujuan  pasti  memiliki hambatan  di  dalam  proses  mewujudkannya,  begitupun di  dalam  proses  penerapan  BLU  UNJA  yang  tentunya
juga  terdapat  hambatan,  dan  hambatan  terbesar  dalam proses  penerapan ataupun adopsi suatu program adalah pola  pikir/  mental  dalam  organisasi  tersebut.  Hal  ini sesuai  yang  dikemukakan  oleh  rector  UNJA,  dan  staf aklap:
“Pola pikir kan berubah, kalua dulu kita kan mau gimana pun sama nanti semua akan berubah akan beda  lho  jadi  mereka  akan  berpikir  ulang bersungguh- sungguh maka kalau pakai pola pikir lama  akan  sulit,  jadi  pekerjaan  tidak  akan melampaui  batas,  jadi  tidak  lebih  atau  kurang sehingga harus efektif efisien, kalau kurang remun kecil,  kalua  besar  ga  akan  dibayar  juga,  jadi harus bagi bagi”
“Iya  Karena  Kan  Kalau  blu  ini  kita  kan  harus bener”  mendatanngkan  penghasilan,  jadi  pola piker  kita  gimana  bias  menghasiulkan  uang, sember  daya  apa  yang  ada  gimana  kita  gunakan bias mnhasilkan dana, dan bagaimana pengelolaan  dan  bener”  sesuai  dengan  yg  kita anggarkan.”
Selain  itu  kurangnya  kompetensi  SDM  dalam memberikan/  melakukan  penekanan  penerapan  BLU, dan  kurangnya  sosialisasi  terhadap  personil  yang melakukan proses penerapan BLU UNJA tentunya juga menjadi  hambatan  bagi  penerapan  BLU  ini.  Hal  ini sesuai  yang  dikemukakan  oleh  Kasub  AKLAP,  dan stafnya:
“kalau kendala, tentunya di SDM ya mbak ya kita masih  memerlukan  banyak  sekali  pelatihan pelatihan  untuk  meningkatkan  kompetensinya Sehingga  dalam  menerapkan  pola  keuangan  juga dapat dengan baik mengikuti aturan yang berlaku kemudian  kita  juga  terkendala  pada  software. Software  pendukung  tabel  itu  sendiri  sehingga biarkan  dapat  mempermudah  dan  mempersingkat proses pengerjaan”
“Kalau  untuk  proses  unja  banyak  kendalanya, dalam  jadi  blu  kan  butuh  proses  panjang  tidak dalam  satu  dua  tahun  karena  persiapan  untuk universitas  itu  untuk  siap  dikatakan  blu  harus diliat  dari  pendapatan,  apakah  sudah  siap  tanpa subsidi pemerintah dan mengandalakn kita sendiri jadi  kalua  kendala  banyak  sekali,  terus  juga  dari kesiapan  SDM  nya,  kan  banyak  yang  harus  kita siapin mba”
Kemudian  hambatan  berikutnya  yaitu  hambatan dari  sisi  konsistensi.  Hal  ini  sesuai  yang  dikemukakan oleh Kasub aklap, dan stafnya:
“namun  tantangannya  ya  konsistensi  konsistensi kita  memang  harus  konsisten  dalam  berjuang untuk  menerapkan  dan  memajukan  Unja  dari tentunya  dari  sisi  pola  keuangan  berbasis  Apa akan ngambil ini tantangannya kita harus Apakah kita bisa mempertahankan status Blu dengan Apa namanya  kak  sudah  lupa  minum  kita  miliki  saat ini  beberapa  tahun  kedepan  sehingga  kita  dapat Maju  lagi  menjadi  PTN  BH  kedepannya  tidaknya
blu tapi ptn-bh itu tantangan yang harus yang ada yang ada di depan mata kita”
“Sebagai  staff  bppn,  yang  ini  kan  blu  kita  pakai system datanya y, kalua dulu kan yang satker kita pakai  SAS,  yang  sekarang  kita  pakai  yang  kita kelola  sendiri,  jadi  Namanya  sisitem  baru  jadi butuh  pembenahan  kadang  error,  jadi  perlu pembenahan,  jadi  kendalanya  sebatas  system  aja perlu  pengembangan  system,  biar  nnti  lk  juga enak  bias  disusun  cepet,  akuntabiliitasnya  juga terjamin”
Dan  yang  terakhir  hingga  saat  ini  adalah  adanya masalah terhadap System yang digunakan:
“Saran  berharap  system  pengelolaan  bisa ditingkatkan  lagi,  jadi  enggunaan  lebih  fleksibel, data  yg  diperoleh  bias  dipertanggungjawabkan, dan  mengurangi  error,  dan  gimana  kedepannya system  bias  dikelola  lebih  baik,  terutama  untuk pengesahan”  terutama  perubahan  pagu  gitu  lho, kan ada perencanaan system”
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  dapat dikatakan  bahwa  UNJA  hingga  saat  ini  masih menghadapi  beberapa  kendala  yang  masuk  dalam proses BLU baik dari segi pola pikir, kompetensi SDM, dan sistem.
Untuk  mengatasi  masalah  pola  pikir  ,  maka manajemen UNJA harus mencoba mengubah pola pikir tiap  elemennya  hingga  ke  elemen  terkecilnya  terkait proses  peneraan  BLU  ini.  Manajemen  juga  harus melakukan brainstorming dalam  hal  ini  untuk menyampaikan  manfaat  dan  peluang  dalam  penerapan BLU,  sehingga  seluruh  elemen  mau  mendukung pelaksanaan  penerapan  BLU.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan melakukan sosialisasi pelatihan, dan pendidikan untuk  meningkatkan  pemahaman  mengenai  proses penerapan  BLU  ini.  Hal  ini  juga  dapat  meningkatkan kompetensi  SDM,  tentunya  dengan  memberikan pelatihan  dan  bahkan  pendidikan  akan  meningkatkan kompetensi SDM, yang pada akhirnya akan memberikan  output  positif  bagi  proses  penerapan UNJA.  Namun,  dalam  hal  ini  tentunya  juga  harus didukung  oleh  system  yang  memadai  di  mana  dengan adanya  system  maka  kinerja  keuangan  dan  pelayanan UNJA akan meningkat.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan mengenai  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan  Pelayanan Universitas  Jambi  dalam  Penerapan  Pola  Keuangan Badan  Layanan  Umum  dan  didukung  oleh  landasan teori  yang  ditetapkan  pada  bab  sebelumnya  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.  Proses  penerapan  BLU  UNJA  apabila  dianalisa menggunakan  institutional  work  theory  masuk kedalam  kategori undermining  assumptions  and
beliefs untuk disrupting  work,    mimicry,  theorizing , dan educating untuk creating  work ,  dan  juga enabling,  policing ,  dan deterring untuk maintaing work .
2.  Pola pikir organisasi, dan seluruh elemennya adalah dasar  bagi  penerapan  dalam  menerapkan  BLU UNJA.  Namun  hingga  saat  ini  kesadaran  setiap elemen  masih  belum  sepenuhnya  menyadari mengenai pentingnya proses penerapan ini.
3.  Pelaksanaan setiap tahapan penerapan tidak terlepas dari  sumber  daya  manusia,  di  mana  hingga  saat  ini sumber  daya  manusianya  masih  dianggap  kurang memadai dari sisi kompetensi, maupun jumlah.
4.  Kinerja keuangan Universitas Jambi dalam Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan  Umum hingga  saat  ini  dinyatakan  sudah  cukup  baik,  dan telah mencapai target yang diinginkan.
5.  Kinerja pelayanan Universitas Jambi dalam Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan  Umum terdiri dari pelayanan baik dalam akademik, maupun administrasi  dan  hingga  saat  ini  telah  berada  dalam posisi yang cukup baik.
6.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  Universitas  Jambi dalam  Penerapan  Pola  Keuangan  Badan  Layanan Umum antara lain; pola pikir, kompetensi SDM, dan sistem.
5.2.  Saran
Peneliti  bermaksud  memberikan  beberapa  saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:
1.  Bagi Universitas Jambi
Dalam  meningkatkan  kualitas  kinerja,  maka  perlu kesadaran  pentingnya  penerapan  BLU  yang  telah dimunculkan  dan  menjalankannya.  Untuk  membuat seluruh  elemen  menyadari  pentingnya  BLU,  maka perlu  dipertimbangkan  pelaksanaan  reward  yang lebih nyata bagi seluruh unit.
Kompetensi  dalam  pemahaman  satker  BLU  dari para pelaku aktivitas harus diperhatikan, diantaranya dengan melakukan sertifikasi dari lembaga bereputasi.  Selain  itu  seluruh  elemen  yang  ada  di dalam  setiap  posisinya  harus  tepat  sehingga  dapat mencapai tujuannya.
2.  Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian  sebaiknya  lebih  focus  pada  proses penerapan  BLU  sehingga  dapat  menggambarkan peran  key  actor  yang  mendalam.  Menganalisis implementasi  kinerja  keuangan  BLU  selama beberapa  periode  yang  telah  berjalan  dimulai  dari awal penerapannya sehingga dapat membandingkan kelebihan  dan  kekurangan  dalam  pelaksanaanya. Selain  itu  penelitian  selanjutnya  juga  harus dilakukan  pada  instansi  pemerintah,  dan  nonprofit lainnya,  sehingga  didapatkan  gambaran  mengenai proses penerapan BLU di berbagai sektor

## DAFTAR REFERENSI
Amirya, Mirna., Ali Djamhuri., dan Unti Ludigo. 2012.
Pengembangan  Sistem  Anggaran  Dan  Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya:Perspektif Institusionalis . Jurnal
Akuntansi Multiparadigma Vol. 3, No. 3 Hal. 334- 501 Desember. ISSN 2086-7603
Choi,  Jin-Wook.  2016. New  Public  Management  or Mismanagement?  The  Case  of  Public  Service Agency  of  Indonesia .  Journal  of  Government  and Politics Vol 7, No 1, February.
Creswell,  J.  W.  2014. Research  design :  qualitative, quantitative,  and  mixed  methods  approaches  (4th ed) . Thousand Oaks,CA: Sage Publications, Inc.
Direktorat  PPK  BLU.  2014.  Arsip  Konsultasi.  Melalui http://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/baca/b erita/44/arsip-konsultasi  diakses  pada  tanggal  11 Maret 2019
Effendi,  S.  2003. Pengelolaan  Perguruan  Tinggi Menghadapi Tantangan Global . Melalui http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Effendi diakses pada tanggal 11 Maret 2019
Ernitati.  2016. Analisis  Kinerja  Universitas  Berstatus Badan  Layanan  Umum  (Blu)  (Studi  Kasus  pada UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau ).  Pekbis  Jurnal, Vol.8, No.1, Maret: 44-52
Husain,  Nirwati.,  Grace  B.  Nangoi.,  dan  Hendrik  M. 2017. Implementasi  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK)  Dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) Pada  Laporan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah  (BLUD)  Rumah  Sakit  Tani  Dan  Nelayan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Boalemo .  Jurnal Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  "Goodwill"  Vol  8, No 2.
Julia,  Taufik  dan  Antar  MT  Sianturi.  2016. Pengaruh Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  (Pk-Blu)  Terhadap  Kinerja Finansial,  Kinerja  Non  Finansial  Dan  Mutu Layanan  Pendidikan    (Studi  Kasus  Pada: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) .
LAN  &  BPKP.  2000. Akuntabilitas  dan  Good Governance .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara
Lawrence,  T.,  and  Shadnam,  M.  2008. Institutional Theory . Oxford: Blackwell Publishing.
Lawrence,  T.,  and  Suddaby,  R.  2006. Institutions  and Institutional Work . London: Sage.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI.
Pahala,  Indra.,  Made  Sudarma.,  Sutrisno.,  dan  Rosidi. 2016. Financial  Accountability  on  Public  Service Agency  (BLU):  Phenomenological  study  at  the State University of Jakarta . Review of Integrative
Business and Economics  Research, Vol. 5, No. 2, pp.11-27, April. ISSN: 2414-6722
Puspadewi,  Febriana  dan  Rosidi.  2012. Analisis Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Blud  Dan Dampaknya  Terhadap  Kinerja  Pada  Rumah Sakit Umum  Daerah  Nganjuk. Jurnal  Ilmiah  FEB Universitas Brawijaya . Vol. 2 No. 2
Pfeffer,  J.  1982. Organizations  and  Organizations Theory . Boston: Pittman
Rencana Strategis Bisnis Universitas Jambi 2017-2021
Santi,  Elfitri.,  lrda  Rosita.  2009. lmplementasi  dan Kendala
Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) . Jurnal Akuntansi & Manajemen  vol  4  No.  2  Desember  2009  lssN  .l g58-3687 hal 41-54
Sekaran,  U.,  and  Bougie,  R.  2013. Research  Methods for  Business-  6th  Edition .  Hoboken:  John  Wiley and Sons, Inc.
Selznick,  Philip.  1996. Institutionalism  “Old”  and “New” . Administrative Science Quarterly Vol. 41, No. 2, pp. 270-277.
Sri,  Pujiningsih.  2015. Public  Service  Agency  (Badan Layanan Umum) of State University as a Model of NPM  in  Indonesia:  Habermasian  Perspective. Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697  (Paper)  ISSN  2222-2847  (Online) Vol.6, No.16, 2015
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Thornton,  Patricia  H.,  and  William  Ocasio.    2008.
Institutional logics. SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, pp. 99-129. Thousand Oaks, CA:  Sage.
Triprasetya,  A.  Sunuwata.,  Laksono  T.,  dan  Ni  Luh Putu  E.  2014. Analisis  Kesiapan  Penerapan Kebijakan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Blud) Puskesmas  Di  Kabupaten  Kulon  Progo  (Studi Kasus  Di  Puskesmas  Wates  Dan  Puskesmas Girimulyo  Ii  Kabupaten  Kulon  Progo) .  Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 03 No. 03 September, Halaman 124 – 137.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Yin,  R.  K.  2014. Case  Study  Research  :  Design  and Methods (5ed.). United States: SAGE Publications, Inc.
Zamili,  Moh.  2015. Menghindar  Dari  Bias:  Praktik Triangulasi  Dan  Kesahihan  Riset  Kualitatif . Jurnal  Lisan  Al-Hal,  Vol.  7,  No.  2,  Desember. Researchgate