## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Peran Etika Profesi Hukum  sebagai Upaya Penegakan Hukum
Aisyah Putri Syam 1 , Melza Mutiara  Putri Mahrus 2 , Teti Marlina  Tarigan 3 1,2,3 Program Studi Hukum Keluarga Islam, FSH
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara aisyahputri160620@gmail.com 1
, melza.ali6@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
The principle of the rule of law in the life of society and the state demands the role of the advocate as a free, independent and responsible profession in legal aid in the context of enforcing criminal law, in addition to the judiciary and law enforcement agencies.  as the Police and Attorney General.  Through the legal services provided, Advocates carry out their professional duties for the sake of  upholding  justice  based on  the  law for  the  benefit of  justice  seekers, including  efforts  to empower the community to realize their basic rights before the law.  Advocates as an element of law enforcement in criminal justice are one of the pillars in upholding the rule of law and human rights.  Guarantee of equality before the law
Keywords : role, professional ethics, law enforcement.

## ABSTRAK
Prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mememerlukan peran  advokat  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri,  dan  bertanggung  jawab  dalam pendampingan Hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, di samping lembaga peradilan dan  instasi  penegak  hukum  seperti  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Melalui  jasa  hukum  yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam  menyadari  hak  hak  fundamental  mereka  didepan  hukum.  Advokat  sebagai salah  satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Jaminan  adanya  kesamaan  dihadapan  hukum (equality before the law).
Kata kunci : peran, etika profesi, penegak hukum.

## PENDAHULUAN
Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya  penegakan  supremasi hukum  adlah  advokat,  yang menuntut  adanya  semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum  yang jelas  dan  terang bagi para pencari  keadilan  dalam menegakkan  hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM). 1
Advokat  atau  pengacara  merupakan  salah  satu  penegak  hukum  (  law enforcement),  selain  kejaksaan,  kehakiman dan  kepolisian.  Dalam  praktek  peradilan, profesi  hukum  seringkali  berhadapan  dengan  masyarakat  dimana  ia  menjadi (pembelaan)  pengacara  klien.  Sehingga  pelayanan  hukum  yang  diberikan  terasa, khususnya  bagi  masyarakat  umum. Keberadaan  advokat  di  Indonesia  harus  menjadi agen  of  law  development  (agen  pembangun  hukum)  dan  agen  of  law  enculturation (agen  pembudayaan hukum  bagi  masyarakat),  bukan  sebaliknya,  cenderung  menjadi
1 Dr. Sahuri Lasmadi, S.H, M.Hum, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum , Vol. 7, Inovatif, 2014.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pemasar hukum  (agen  of  law  commercialization)  yang diuntungkan dari  penderitaan klien. yang terjebak dalam masalah hukum. Jika perilaku ini ditampilkan oleh seorang pengacara,  maka  akan  merusak  opini  pengacara  tersebut  sebagai  “officium  nobile”. Profesi yang mulia ini akan tercoreng oleh praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh  segelintir  advokat  dalam  memberikan  pelayanan  hukum  kepada  klien  atau masyarakat,  yang  akan berdampak  negatif  yang  sangat  signifikan  bagi  organisasi dan profesinya. Secara yuridis, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh advokat kepada  klien  secara  cuma-cuma  bagi  yang  tidak  mampu,  sesuai  dengan  Pasal  33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003. 2
“Kode  etik  dan  ketentuan  tentang  Dewan  Kehormatan  Profesi  Advokat  yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) , Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),  Ikatan  Penasihat  Hukum  Indonesia  (IPHI),  Himpunan  Advokat  dan  Pengacara Indonesia  (HAPI),  Serikat  Pengacara  Indonesia  (SPI),  Asosiasi  Konsultan  Hukum Indonesia  (AKHI),  dan  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  (HKHPM),  pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut  Undang-Undang  ini  sampai  ada  ketentuan  yang  baru  yang  dibuat  oleh Organisasi  Advokat.  Dalam  hukum  Islam  juga  mengatur  bagaimana  ketetapan  dan keberlakuan profesi seorang advokat ini. Terdapat pada :
Surah Al-Maidah ayat 8
“Hai  orang-orang  yang beriman  hendaklah  kamu jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
Berdasarkan  penafsiran  Kementrian  Agama  RI  Ayat  Al-Maidah  Ayat  8  diatas memberikan tuntunan agar umat islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang  selalu  dan  bersungguh-sungguh  menegakkan  kebenaran,  karena  Allah,  ketika kalian  menjadi  saksi  maka  bersaksilah  dengan  adil.  Dan  janganlah  kebencianmu terhadap  suatu  kaum,  yakni  kepada  orang-orang  kafir  dan  kepada  siapa  pun, mendorong  kamu  untuk  berlaku tidak  adil  terhadap  mereka. Berlaku  adillah  kepada siapa  pun,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah dengan  mengerjakan  perintah-Nya  dan  meninggalkan  larangan-Nya,  sungguh,  Allah mahateliti,  maha  mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan  baik  yang  kamu  lahirkan maupun  yang  kamu  sembunyikan  pada  ayat  ini Allah menjanjikan  pahala bagi  orang- orang  yang  beriman dan beramal  saleh. Allah  telah  menjanjikan  kepada  orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya
2 Fitrah Ainil Qalbi, Abd Halim Talli, Asmi, Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam , Vol 3, Qadauna, 2021, hal.180.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dengan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa surga. 3
Hal  lain  yang  menarik  perhatian  adalah  peran  seorang  Advokat,  tidak  hanya sebagai  spesialisasi  dalam  penyelesaian  sengketa  antar  warga  negara,  tetapi  juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dengan lembaga pemerintah yaitu  antara  masyarakat  dengan  Negara.    Dalam  negara  modern,  tanpa  ada  yang mengisi  fungsi  itu  secara  profesional,  rakyat  akan  lebih  mudah  ditekan  dan dimanipulasi oleh penguasa.
Fungsi Advokat tidak hanya dalam perkara di pengadilan, tetapi sangat penting yaitu  mewakili  kepentingan  warga  negara  dalam  hubungannya  dengan  pemerintah. Justru  karena  profesi  Advokat memahami  bentuk,  lembaga,  dan  aturan  negara  serta memiliki kewajiban mewakili warga negara jika berkonflik dengan negara atau warga negara lainnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan.    Sebagai  sumber  data  adalah  data  sekunder  yaitu: sumber dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan judul penelitian.  Selain data sekunder digunakan pula  sumber  data  tersier  yaitu  data  yang  menjelaskan  dan  mendukung  sumber  data sekunder yaitu diperoleh dari beberapa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Peranan Etika Dalam Profesi
Sebagai  bidang  kajian  filsafat,  khususnya  filsafat  moral,  etika  telah  lama menjadi wacana intelektual para filosof.  Itu telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani  Kuno.    Sampai  saat  ini  etika  masih  menjadi  bidang  kajian  yang  menarik  dan aktual.    Bahkan  dianggap  semakin  penting  tidak  hanya  untuk  dibahas  di  kalangan akademisi  tetapi  juga  untuk  diamalkan  dalam  interaksi  kehidupan  sehari-hari  setiap manusia yang beradab. 4
Menurut pendapat Aristoteles,  adalah pemikir dan  filosof  besar  pertama  yang berbicara  tentang  etika  secara  kritis,  reflektif  dan  komprehensif.    Aristoteles  juga merupakan filosof pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih mementingkan kehidupan yang baik dan bagaimana mencapai  kehidupan  yang  baik  itu.    Yakni  kehidupan  yang  berkualitas/bermakna, menentramkan,  dan  bermartabat  dalam  pandangan  Aristoteles,  kehidupan  manusia akan  menjadi  lebih  berkualitas/bermakna  ketika  manusia  itu  mencapai  apa  yang menjadi  tujuan  hidupnya.    Dengan  tercapainya  tujuan  hidupnya,  berarti  manusia mencapai dirinya sepenuhnya.  Manusia ingin  mencapai apa yang disebut dengan nilai, dan itulah tujuan akhir hidup manusia, yaitu kebahagiaan, eudaimonia.  Menurut Hook,
3 https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html
4 Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
etika  berkaitan  dengan  masalah  pilihan  (moral)  bagi  manusia.    Keadaan  etis  adalah pilihan antara yang baik dan yang jahat, terkadang juga pilihan di antara yang buruk. Dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memilih  itulah  letak  situasi  etis.    Bagi Thompson, etika adalah dunia prinsip dan diatur oleh keharusan moral. 5
Etika  adalah  konsepsi  tentang  baik  buruknya  tingkah  laku  atau  tingkah  laku seseorang.  Sedangkan moral adalah perilaku baik atau buruk seseorang.  Etika adalah gagasan,  cita-cita  tentang  keinginan  akan  kebaikan  tindakan  atau  perilaku  manusia. Etika  selalu  memberikan  contoh  yang  baik,  sedangkan  moral  selalu  memberikan penilaian  terhadap  pelaksanaan  contoh  yang  diberikan  oleh  etika.    Oleh  karena  itu, orang  yang beretika  adalah  orang  yang memberi  contoh  perilaku  teladan,  sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang melakukan perilaku teladan itu. 6
Etika  profesi  adalah sikap  etis  sebagai bagian  integral  dari  sikap hidup dalam menjalani  kehidupan  sebagai  pengemban  profesi.    Hanya  pengemban  profesi  yang bersangkutan  sendiri  yang  dapat  atau  paling  mengetahui  apakah  perilakunya  dalam menjalankan  profesinya  memenuhi  tuntutan  etika  profesi  atau  tidak.    Karena  tidak memiliki  kompetensi  teknis,  orang  awam  tidak  bisa  menilainya.    Artinya  kepatuhan terhadap etika profesi akan sangat bergantung pada moral penanggung jawab profesi yang bersangkutan.  Selain itu, pengembangan profesi  sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah kompleks untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan  etika  profesi.    Sedangkan  perilaku  dalam  menjalankan  profesi  dapat berdampak  luas  (negatif)  bagi  para  pencari  keadilan.    Fakta  di  atas  menunjukkan bahwa  komunitas  profesional  itu  sendiri  membutuhkan  pedoman  objektif  yang  lebih konkret  untuk  perilaku  profesional mereka.    Oleh  karena  itu,  dari  dalam  lingkungan pengemban profesi itu sendiri muncul seperangkat Code of Conduct sebagai pedoman yang  harus  dipatuhi  dalam  menjalankan  profesinya.    Seperangkat  aturan  ini  disebut kode etik profesi (kode etik), yang dapat tertulis atau tidak tertulis.  Saat ini, kode etik umumnya  berbentuk  tertulis  yang  ditetapkan  secara  formal  oleh  organisasi  profesi yang bersangkutan.  Pada dasarnya kode etik bertujuan untuk, di satu sisi, melindungi martabat profesi yang bersangkutan, dan di sisi lain, melindungi para pencari keadilan (masyarakat)  dari  penyalahgunaan  keahlian  dan/atau  kewenangan  profesi.    Pada dasarnya kode etik mencakup sekumpulan aturan moral yang positif.
Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari  perbuatan  luhur.  Setiap  profesional  hukum  dituntut  agar  memiliki  Nilai moral yang  kuat. Franz  Magnis  Suseno mengemukakan  lima  kriteria nilai  moral  yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.
1. Kejujuran
Kejujuran  adalah  landasan  utama.    Tanpa  kejujuran,  para  profesional  hukum mengingkari misi profesinya, sehingga menjadi munafik, licik dan penuh tipu muslihat. Sikap yang terkandung dalam kejujuran adalah:
5 Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3
6 Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
a) Sikap terbuka,  dengan  pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan Melayani atau secara cuma-cuma.
b) Sikap  wajar.  Perilaku  dengan  perbuatan  yang  tidak  berlebihan,  tidak Otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.
2. Otentik Otentik  artinya  menghayati  dan  menunjukan  diri  sesuai  dengan  keasliannya,
Kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :
a) Tidak menyalahgunakan wewenang.
b) Tidak  melakukan    perbuatan  yang  merendahkan  martabat  melakukan Perbuatan tercela.
c) Mengutamakan  kepentingan klien.
d) Berani berinsiatif  dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan.
e) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
3. Bertanggung Jawab Dalam  menjalankan  tugasnya,  profesioal  hukum  wajib  bertanggung  jawab,
Artinya :
a) Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.
b) Bertindak  secara  proporsional,  tanpa  membedakan  perkara  bayaran  dan Perkara Cuma-Cuma (prodeo).
c) Kesediaan  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan kewajibannya.
4. Kemandirian Moral Kemandirian  moral  berarti  tidak  mudah  dipengaruhi  atau  tidak  mudah mengikuti pandangan-pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, tetapi membentuk penilaian  dan  memiliki  keyakinan  sendiri.    Mandiri  secara  moral  berarti  pendapat mayoritas  tidak  dapat  dibeli,  tidak  dipengaruhi  oleh  pertimbangan  untung-rugi (kepentingan pribadi), penyesuaian kesusilaan dan nilai-nilai agama.
5. Keberanian Moral
Keberanian  moral  adalah  kesetiaan  terhadap  suara  hati  nurani  yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut  qntara lain :
a) Menolak berupa bentuk korupsi, kolusi suap, pungli.
b) Menolak  dengan  bentuk  cara  penyelesaian  melalui  jalan  belakang  yang tidak sah. 7
2. Kode Etik Profesi
a. Pengertian  Etika
Menurut  pendapat  De  Vvo  merumuskan  etika  sebagai: “...ilmu  pengetahuan tentang  Kesusilaan  (moral).” Menurut    pendapat  Poedjawijatna,  istilah  pengetahuan (knowledge)  tidak  sama  dengan  ilmu  (science). 8 Kebanyakan  pengetahuan  diperoleh
7 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, hlm,62
8 Poedjawijatna,I.R.,(1986), Pembimbing ke Arah Alam Filsafat, Cet.ke-7, Jakarta, Bina Rupa Aksara, hlm.4-5

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dari pengalaman inderawi manusia, dapat berasal dari pengalaman sendiri atau darior ain, biasanya digunakan untuk  keperluan hidup  sehari-hari atau  sekedar untuk  tahu. Sedangkan ilmu, lebih jauh daripada itu. Ilmu ialah pengetahuan yang memiliki obyek, metode, dan sistematika tertentu, dan bersifat universal. 9
Menurut  pendapat  Magnis,  etika  dalam  arti  yang  sebenarnya  adalah  filsafat mengenai bidang moral. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat,  norma-norma,  dan  istilah-istilah  moral. 10 Dalam  arti  yang  lebih luas,  yaitu  sebagai  keseluruhan  norma  dan  penilaian  yang  dipergunakan  oleh masyarakat  yang  bersangkutan  untuk  mengetahui  bagaimana  manusia  seharusnya menjalankan  kehidupannya.  Roscoe  Pound,  di  dalam  bukunya  The  Lawyer  From Antiquity  to  Modern  Times  menyatakan  bahwa “...The  word  (proffesion)  refers  to  a group of men pursuing a learned Art as common calling in the spirit of a public service because  it may Incidentally be a means of liverlihood” .

## b. Pengertian  Profesi
Pengertian  profesi  dan  profesionalisme  kini  telah  menjadi  semacam  istilah kunci dalam kehidupan modern, tanpa mengetahui maksud dan juga sikap atau sikap orang-orang  profesional  dan  profesionalisme.    Menurut  Sonny  Keraf,  profesi  dapat diartikan  sebagai  pekerjaan  yang  dilakukan  untuk  mencari  nafkah  dengan mengandalkan  keahlian  dan  keterampilan  yang  tinggi  serta  melibatkan  komitmen (moral) pribadi yang mendalam.
Berdasarkan pandangan Roscoe Pound dan Talcott Parsons, pengertian profesi dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  Profesi  adalah  pekerjaan  tetap  berupa  pekerjaan jasa  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  menerapkan  ilmu  pada  bidang  tertentu yang  pelaksanaannya dihayati  sebagai   panggilan  dalam hidup  dan  terikat  oleh etika umum dan etika.  (yaitu etika profesi) yang berakar pada semangat pelayanan kepada sesama manusia untuk kepentingan umum, dan berakar pada penghormatan terhadap harkat  dan  martabat  manusia.    Dalam  pengertian  ini,  profesi  adalah  fungsi  sosial tertentu yang perwujudannya memerlukan penerapan disiplin ilmu tertentu.
Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan perilaku,  begitu  juga  dengan  hukum.    Selanjutnya  jika  dibandingkan,  hukum mensyaratkan  agar tingkah laku manusia  sesuai dengan  aturan hukum  yang berlaku. Sedangkan etika mengusahakan agar sikap akal budi manusia berada dalam kehendak batin yang baik.  Masyarakat kita umumnya mengharapkan orang untuk melakukan hal yang benar, termasuk memenuhi kewajiban moral mereka, yaitu kewajiban yang sesuai dengan perasaan dasar manusia tentang benar dan salah untuk diikuti.  Ada perasaan dasar  manusia  tentang  benar  dan  salah  yang  memenuhi  syarat  sebagai  hati  nurani. Yang dimaksud di sini bukanlah pemenuhan perilaku lahiriah melainkan sifat batiniah manusia  yang  bersumber dari hati  nurani,  karena  diharapkan akan  tercipta manusia yang berbudi luhur.
9 Darji Darmodihardjo,(2002), Pokok-Pokok Filsafat Ilmu, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.2
10 Franz Magnis Suseno,(2001), Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.6

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kode  etik profesi  hukum merupakan  wujud  perwujudan  etika  profesi  hukum yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  profesi  hukum  yang  bersangkutan.    Hal  tersebut merupakan  wujud  nyata  dari  kode  etik,  yaitu  pelaksanaan  pedoman  atau  pedoman perilaku yang telah disepakati bersama dalam upaya mengabdi kepada masyarakat.
Dapat ditegaskan kembali bahwa hukum dan etika profesi memiliki persamaan dan perbedaan.  Kesamaan antara keduanya bersifat normatif dan mengandung norma etika yang bersifat mengikat.  Selain itu, mereka memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik menurut norma masyarakat, dan bagi yang melanggar akan dikenakan  sanksi.    Bedanya,  sanksi  dalam  etika  profesi  hanya  berlaku  bagi  anggota golongan  fungsional/anggota  profesi  tertentu.    Sanksi  hukum  berlaku  untuk  semua orang di wilayah tertentu, semua warga negara/masyarakat.  Jika terjadi pelanggaran etika  profesi,  maka  ditangani  oleh  aparatur  dalam  organisasi  profesi  yang bersangkutan, misalnya oleh Dewan Kehormatan.
Pelanggaran di bidang  hukum,  hal  ini dapat dilihat  dengan  adanya  peraturan- peraturan  mengenai  profesi  pada  umumnya  yang  mengundang  hak-hak  dasar  dan mempunyai  aturan-aturan tentang tingkah  laku dalam  menjalankan  profesinya,  yang diwujudkan dalam Kode Etik Profesi sebagai suatu keharusan, suatu kewajiban.
Dengan  demikian  ketentuan  dalam  kode  etik  dapat  dikualifikasikan  sebagai normatif etik yang mempunyai kaitannya dengan hukum, dan mengandung ketentuan- ketentuan mengenai :
(1) Kewajiban pada diri sendiri,
(2) Kewajiban pada masyarakat umum, (3) Kewajiban kerekanan,
(4) Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayani. Ada  hubungan  antara  hukum  dan  etika,  misalnya  mengenai  ketentuan  etika profesi yang mewajibkan profesi tertentu untuk menyimpan rahasia, tercantum dalam ketentuan  undang-undang  (Pasal  170  KUHAP)  dan  membocorkan  rahasia  tersebut merupakan  tindak  pidana.    Pasal  322  KUHP).    akibat  penanganan/penetapan berdasarkan  disiplin  organisasi  dan  hukum.    Dalam hal  penuntutan menurut  hukum meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.
Kode  etik  diharapkan  dapat  mengimbangi  aspek  negatif  dari  profesi  dan dengan  itu  kepercayaan  masyarakat  terhadap  suatu  profesi  dapat  diperkuat,  karena setiap klien memiliki kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.  Agar kode etik berfungsi dengan baik, maka harus menjadi self-regulation profesi dan pelaksanaannya harus terus dipantau. 11
Bertens  menyatakan  bahwa  kode  etik  profesi  adalah  suatu  norma  yang ditetapkan  dan  diterima  oleh  suatu  kelompok  profesi,  yang  mengarahkan  atau memerintahkan  para  anggotanya  bagaimana  bertindak  dan  sekaligus  menjamin kualitas  moral  profesi  tersebut  di  mata  masyarakat.    menyerahkan  atau  memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana mestinya.  Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk bagi para anggotanya untuk berpraktik dalam profesinya.
11 K.Berten, hlm.280

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Namun  demikian  dapat  diutarakan  bahwa  prinsip-prinsip  yang  umum dirumuskan  dalam  suatu  profesi  akan  berbeda-beda  satu  sama  lain.  Adapun  yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika dituangkan dalam kode etik profesi. Ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut:
1. standar-standar  etika  menjelaskan  dan  menetapkan  tanggung  jawab  kepada klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya;
2. standar-standar  etika  membantu  tenaga  ahli  profesi  dalam  menentukan  apa yang  harus  mereka  perbuat  kalau  mereka  meng-hadapi  dilema-dilema  etika dalam pekerjaannya;
3. standar-standar  etika  menjaga  reputasi  atau  nama  dan  fungsi  profesi  dalam masyarakat  melawan  kelakuankelakuan  yang  jahat  dari  anggotaanggota tertentu;
4. standar  -  standar  etika  mencerminkan/  membayangkan  penghargaan  moral dari komunitas.
5. standar  etika  merupakan  dasar  untuk  menjaga  kelakuan  dan  integritas  atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.
Hal-hal penting dalam kode etik profesi adalah:
1.  Kode  etik  profesi  merupakan  produk  etika  terapan  karena  dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.
2.  Kode  etik  profesi  dapat  berubah  dan diubah  seiring  dengan  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.
3.  Kode  etik  profesi  merupakan  hasil  pengaturan  diri  profesi  yang bersangkutan  dan  ini  perwujudan  nilai  moral  yang  hakiki,  yang  tidak dipaksakan dari luar.
4. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai- nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
5.  Kode  etik  profesi  merupakan  rumusan  norma  moral  manusia  yang mengemban profesi itu.
6. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
7. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

## Kesimpulan
Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris,  dan  berbagai  unsur  instansi  yang  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang. Profesional hukum adalah pejabat publik di bidangnya masing-masing.  Oleh karena itu, tugas utama  profesi  adalah memberikan  pelayanan publik  kepada  masyarakat  tanpa diskriminasi  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.    Kode  etik  profesi  hukum merupakan  bagian  integral  dari  pengaturan  perilaku  para  penegak  hukum  sebagai wujud  penegakan  hukum  yang  baik  dan  adil.    Penegakan  hukum  memerlukan  sikap integritas moral, sikap tersebut merupakan modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas  profesinya.    Untuk  menegakkan  hukum  diperlukan  praktisi yang  memiliki  kualifikasi  sikap,  kemanusiaan,  keadilan,  mampu  melihat  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki keterampilan, kematangan teknis dan etika.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an
Hakim, Rahman, 2010. Etika dan Pergulatan Manusia , Surabaya, Visipres.
Rahman, Supirman ,dan Qamar, Nurul. 2014. Etika Profesi Hukum , Makassar, Refleksi.
Abdulkadir Muhammad, 2006. Etika Profesi Hukum : Bandung, citra Aditya bakti.
Franz Magnis Suseno, 2001. Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
Rosyadi,  Rahmat  dan  Hartini,  Sri.  2003. Advokat  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif . Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/peran-advokat-dalam-sistem-peradilan-
pidana/
Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Kriswono, Reza Mariana Sianturi, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien, Jurnal Jendela Hukum , hal. 61.
Qalbi,  F.  Ainil,  Talli,  Abd  Halim,  Asmi,  2021,  Peran  Advokat  Dalam  Mewakili  Klien Prespektif Hukum Islam, Qadauna , 2021, Vol. 3.
Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 2020, Vol. 10.
Achmad Asfi Burhanudin, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum
Yang Baik, Jurnal El-Faqih, 2018, Vol. 4.
Mochamad  Mansur,  Peran  Advokat  Dalam  Pembangunan  Hukum  Indonesia, Widya Yuridika Jurnal Hukum , 2019, Vol. 2.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 27 ayat 1  tentang hak serta kewajiban WNI