Studi Komparasi Pasal 49 KUHP (W.v.S. Ned) terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional
Parningotan Malau Universitas Riau Kepulauan

## Pmalau0707@gmail.com

## Abstract
Forced defense is the right of everyone in protecting themselves from crime. The purpose of this research is to look again at the contents of articles 49, 34 and 43 of the Criminal Code as a comparison of the contents and forms of defense regulated in law. This research method is a descriptive  and  qualitative  approach,  the  data  sources  in  this  study  are  primary  and secondary, namely from books, newspapers and journals as supporting data. The results of this study are that there is a connection between Article 49 of the Criminal Code and Article 43  of  the  Criminal  Code,  namely  when  there  is  a  threat  from  outside  or  from  within,  it  is necessary to defend self-respect, in order to maintain safety
Keywords :   National Criminal Law, Criminal Law, Pasal 49 KUHP Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti segala tindakan atau perbuatan seseorang haruslah didasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pembelaan terpaksa  dan  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas.  Ketika  seseorang  hendak melukakan "pembelaan terpaksa" dan "pembelaan terpaksa yang melampaui batas", maka untuk lepas (sebagai alasan penghapus pidana) maka harus memenuhi unsur-unsur  dalam Pasal  49  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Kita  Undang-Undang  Hukum  (KUHP,  W.v.S  Ned).  Kedua ketentuan ini juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Nasional ( RUU September 2019) dengan bunyi dan  tata bahasa Indonesia yang lebih  baik (sesuai ejaan bahasa Indonesia), serat lebih jelas (termasuk dalam bagian penjelasannya), namun dalam pasal yang berbeda.(Nurhadi, 2020)
Pada Pasal tersebut "Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang  sangat  dekat dan  melawan  hukum  pada  saat  itu",  dan  dalam  pasal  49  ayat  (2) dikatakan,  " Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas ,  yang  langsung  disebabkan  oleh keguncangan  jiwa yang  hebat karena  serangan  atau  ancaman  serangan  itu,  tidak  boleh dipidana". Sedangkan dalam Pasal 34 RUU KUHP Nasional dinyatakan, "Setiap orang yang terpaksa melakukan  perbuatan  yang  dilarang  tidak  dipidana,  jika  perbuatan  tersebut dilakukan  karena pembelaan terhadap  serangan  atau  ancaman  serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan,

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
atau harta benda sendiri atau orang lain",  dan kemudian pada Pasal 43 menyebutkan, " Setip  orang  yang  melakukan  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  yang  langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana". Akan tetapi tanpa memperhatikan bunyi dan tata bahasa  yang  terdapat  dalam  KUHP  dan  RUU  KUHP  Nasional  terkait  alasan  penghapus pidana, pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 34 merupakan alasan pemebanar yang menghapus elemen melawan hukumnya perbuatan. Necessitas excusat aut extenuate delictum  in  capitalibus,  quod  non  operator  idem  in  civilibus ,  yang  berarti,  pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman. (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 276) Sedangkan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 43 Nasional pembelaan terpaksa yang  melampaui  batas  merupakan  alasan  pema'af.  (Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 272).
Kemudian kaitan dengan pasal 43 KUHP baru mejelasakan bawah "Siapa pun yang melakukan pertahanan paksa lintas batas dengan serangan yang tidak sah atau ancaman serangan langsung, yang secara langsung disebabkan oleh guncangan mental yang parah, tidak akan dihukum" kedua pasal diatas memliki kaitan yang sangat penting untuk semua orang  ketahui  agar  supaya  segala  bentuk  kekerasan  apapun  tidak  dibenarkan  dan  akan diproses sesuai hukum dan pasal diatas.
Apakah pelaku kemudian dihukum sebagai ancaman tergantung pada apakah dia melakukan kesalahan dalam melakukan kejahatan.(Roy R Tabaluyan, 2015) Karena asas tanggung  jawab  dalam  hukum  pidana  tidak  boleh  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan ( geenstraf  zonderculpation:  actus  non  facitreum  nisi  menssit  rea ).  Asas  ini  tidak  terdapat dalam hukum tertulis, tetapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. KUHP tidak menggunakan rasa bersalah. Di sana, siapa pun yang melanggar peraturan akan didenda atau disita. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1(3) UUD 1945, sehingga kegiatan atau aktivitas seseorang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adanya  aturan  atau  undang-undang  mewujudkan  tujuan  negara  Indonesia  yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Bab IV yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara  yang  mendukung  demokrasi.  Indonesia  yang  menganut  sistem  demokrasi  yang mendukung  semua  hak  asasi  manusia  yaitu  hak  warga  negaranya,  maka  negara  harus menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya guna mewujudkan hak seluruh warga negara.
Dari  beberapa  pejelasan  diatas  penting  untuk  peneliti  sampaikan  kepada  publik bawah  penerapan  kedua  pasal  tersebut  belum  banyak  diketahui  masyarakat  Indonesia, sehingga  banyaknya  pelaku  kejahatan  yang  mereka  lakukan  karena  kurang  pahamnya hukum serta sosialisasi di kalangan masyarakat umum. Sementara itu permasalahan dalam penelitian ini mengkaji ulang dan melakukan perbandingan antara kedua pasal pembelaan terpaksa  untuk  dijakan  sebagai  pertimbangan  dan  penguatan  terhadap  hukum  tindak pidana di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran hukum kepada semua khal yang layak tentunya sebagai bangsa Indonesia semua dapat mematuhi hukum yang berlaku

## METODE
Penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (libary research ); yaitu  data dan bahan kajian yang termasuk  dipergunakan berasal dari sumber bacaan , baik  buku,  ensiklopedi, jurnal,  majalah,  surat  kabar,  makalah  dan  yang  lainnya.(Sutrisno  Hadi,  1990)  Bentuk penelitian  ini  adalah  deskriptif  kritisanalitis.  Oleh  karena  itu,  penulis  dapat menggambarkan secara komprehensif  bagaimanan Pembelaan Terpaksa Pasal 49 KUHP dan  Pasal  43  KUHP  Baru.  Dalam  hal  ini,  penulis    menggunakan  dua  sumber  data  yang berkaitan dengan ini secara  maksimal , yaitu sumber data primer  dan sekunder. Sumber primer  pada  penelitian  ini  adalah  buku  serta  jurnal  ilmiah  tentang  hukum  terkait  pasal pembelaan terpaksa. Sedangkan aturan lain seperti pasal baru lain yang berkaitan dengan Pembelaan  Terpaksa  diposisikan    sebagai  pendukung  (sekunder)  dalam    penelitian  ini. Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya sehingga sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini terkait studi komparasi Pembelaan Terpaksa Pasal 49 KUHP dan Pasal 34  jo. Pasal 43 KUHP Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembelaan Diri Pasal 49 KUHP
Indonesia adalah negara hukum, yaitu tindak pidana. Dalam bahasa Belanda yang berarti hukum pidana, disebut (KUHP). (Anak Agung Gede Agung, A.A.Sagung LaksmiDewi, 2021)  Pembelaan  diri  pada  Pasal  49  KUHP  dibagi  menjadi  dua  yaitu  Pembelaan  Diri (Noodweer) dan  Pembelaan  Diri  Luar  Biasa  ( Noodweer  Excess ).  Dalam  penulisan  ini, pembelaan  diri  luar  biasa  akan  menjadi  fokus  utama  yang  akan  dibahas.  Sementara  itu, pembelaan luar biasa atau pembelaan di luar batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal  (1)  Mengatur  te ntang  pembelaan  diri  berbunyi:  “Tidak  dipidana,  barangsiapa melakukan  tindakan  pembelaan  terpaksa  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk  orang  lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau  ancaman  serangan  yang  s angat  dekat  dan  yang  melawan  hukum  pada  saat  itu.” Sedangkan  ayat  (2)  M engatur  tentang  pembelaan  diri  luar  biasa  berbunyi:  “Pembelaan terpaksa  yang melampaui  batas,  yang  langsung disebabkan  oleh  keguncangan jiwa  yang hebat karena serangan atau ancaman sera ngan itu, tidak dipidana.” Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:
1) serangan  dan  ancaman  yang  melawan  hak  yang  mendadak  dan  harus  bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama,  begitu  orang  tersebut  mengerti  adanya  serangan,  seketika  itu  pula  dia melakukan pembelaan;
2) serangan  tersebut  bersifat  melawan  hukum,  dan  ditujukan  kepada  tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
3) pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu  dan  patut  untuk  dilakukan  berdasarkan  asas  proporsionalitas  dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk  melindungi  diri  kecuali  dengan  melakukan  pembelaan  dimana  perbuatan tersebut melawan hukum.(Putri Salsabila Mutiara Anandiza, 2021)
Sementara dalam Pasal 49 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan ada dua poin yaitu :
1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan  terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda  sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.
2) Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas,  yang  langsung  disebabkan  oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau  ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. (KUHP 341 dst.)(Tim Yuridis.Id, 2023)
Pasal ini digunakan sebagai dalih, bukan alasan pembenar suatu perbuatan melawan hukum, tetapi seseorang yang terpaksa melakukan suatu kejahatan dapat diampuni karena melanggar yang mendahului perbuatan itu.(Roy R Tabaluyan, 2015) Hal yang membedakan kedua pertahanan ini adalah bahwa pertahanan diri yang luar biasa melibatkan goncangan yang  sangat  besar.  Berdasarkan  interpretasi  gramatikal,  gangguan  jiwa  berat  adalah keadaan  pikiran  atau  seseorang  yang  tidak  tetap  dalam  artian  menimbulkan  goncangan yang menimbulkan rasa takut, gelisah, rasa tidak aman, rasa cemas yang ekstrim. (parah), mengarah kesituasi gangguan atau mental.(Wardhana, 2015)
Untuk  menentukan  pertanggung  jawaban  seseorang  atas  perbuatannya  dapat dilakukan dengan melihat keadaan dan dengan melihat perbuatan dan kejiwaan pelakunya. Dengan  pertahanan  diri  yang  luar  biasa,  tindakan  yang  melampaui  batas  menimbulkan kejutan besar bagi jiwa. Perbuatan tersebut tetap dianggap melawan hukum, tetapi tidak karena keterkejutan adalah alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa, sehingga tidak dipidana karena tidak bersalah. Oleh karena itu, pertahanan paksaan lintas batas menjadi dasar dalih pemaaf yang menghilangkan rasa bersalah orang tersebut.(Roy R Tabaluyan, 2015)
Dalam  menentukan  bahwa  suatu  peristiwa  adalah  pembelaan  diri,  penegak  hukum harus meninjau  kronologi  kejadian  secara  individual,  dengan mempertimbangkan  unsur pembelaan  diri  yang  disyaratkan  oleh  hukum  dalam  peristiwa  tersebut.  Keseimbangan antara yang dilindungi oleh penyerangan dan kepentingan yang dilanggar oleh pembela, atau keseimbangan antara jenis yang akan ditempuh dan jenis penyerangan yang diterima. Jika  ada  cara  lain  untuk  mempertahankan  diri  dari  serangan  atau  ancaman,  tidak  dapat dilakukan dengan memilih cara yang paling berat dengan mengorbankan nyawa.(Wenlly Dumgair, 2016)
Oleh karena itu, batas pertahanan harus dilampaui. Batas pertahanan terlampaui ketika, setelah menyelesaikan pertahanan yang sebenarnya, orang tersebut penyerang meskipun itu sendiri telah berakhir. Dapat disimpulkan bahwa pertahanan paksa lebih menekankan pada  pembelaan  atau  pembelaan  diri  yang  dilakukan  seseorang  ketika  menghadapi ancaman. Batas pertahanan terlampaui jika orang tersebut terus setelah akhir pertahanan yang  sebenarnya,  meskipun  serangan  penyerang  telah  berakhir.  Dalam  pertahanan  diri yang luar biasa, batas pertahanan diri justru dilampaui oleh keadaan syok jiwa. Kejelian aparat kepolisian dalam menerapkan ketentuan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, karena ketentuan  ini  merupakan  perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang  dianggap  berwenang melakukan tindakan pembelaan diri tertentu.

## Kaitan Pembelaan Terpaksa Pasal 34 Bersama KUHP
Kitab  yang  baru  turut  dicantumkan  soal  perbuatan  terlarang  yang  terpaksa dilakukan seseorang untuk tujuan membela diri terhadap serangan atau ancaman. Menurut Pasal  34, barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang untuk membela diri
dari  penyerangan  atau  ancaman  tidak  akan  dipidana.  Sebagai  informasi,  Pasal tersebut  berbunyi  sebagai  berikut: “Barangsiapa  terpaksa  melakukan  perbuatan  yang dilarang,  tidak  dipidana,  jika  perbuatan  itu  dilakukan  untuk  membela  diri  terhadap serangan atau karena adanya ancaman serangan yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri  atau  orang  lain,  kehormatan  dalam  arti  kesusilaan  atau  harta  milik  sendiri.  atau orang lain".
Berdasarkan penjelasan Pasal 34 di atas, ada beberapa syarat untuk keadaan luar biasa agar orang yang melakukan perbuatan diantaranya yaitu :
1) Serangan atau ancaman serangan yang melanggar harus segera terjadi,
2) Pertahanan terjadi karena tidak ada cara lain (prinsip subsidiaritas) untuk mencegah penyerangan,
3) Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan tertentu yang terbatas, yaitu kepentingan hukum sendiri atau pihak ketiga, kehormatan menurut kesusilaan atau terhadap harta benda,
4) Keseimbangan  antara  pertahanan  dan  serangan  yang  diterima  ( proporsionalitas ).
(Hidayah, 2022)
Sementara  itu,  Pasal  42  KUHP  juga  menyatakan  bahwa  mereka  yang  melakukan kejahatan  tidak  dipidana  karena  dua  alasan.  “Tidak  setiap  penjahat  dihukum  karena: dengan kekuatan yang tak tertahankan atau dipaksa oleh ancaman, tekanan atau paksaan yang  tidak  dapat  dihindari,”  kata  Pasal  42  KUHP. Hal  yang  sama  juga  di  pasal  43  KUH P dengan nada berikut; "Siapa pun yang melakukan pembelaan diri secara paksa di luar batas yang  secara  langsung  disebabkan  oleh  gangguan  mental  yang  serius  sebagai  akibat  dari serangan yang tidak sah atau serangan yang akan segera terjadi tidak akan dihukum," kata Pasal 43 KUHP. Sekadar informasi, undang-undang pidana tersebut telah disetujui dalam sidang paripurna FREP pada Selasa, 6 Desember 2022.

## Pembelaan Terpaksa Pasal 43 KUHP Baru
Sementara,  dalam  KUHP  baru  yaitu  UU  1/2023,  pembelaan  terpaksa  diatur  di pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  diatur  dalam  Pasal  43  UU  1/2023. Penjelasannya, menentukan bahwa syarat pembelaan terpaksa adalah: harus ada serangan atan ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika; pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan; pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda; dan keseimbangan  antara  pembelaan  yang  dilakukan  dan  serangan  yang  diterima (proporsionalitas).  Adapun,  syarat  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas dalam Penjelasan adalah:  pembelaan  melampaui  batas  atau  tidak  proporsional  dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan yang disebabkan oleh  keguncangan jiwa yang  hebat  karena  adanya  serangan  atau  ancaman  serangan  seketika.(Dian  Dwi  Jayanti, 2023)
Pembelaan  Terpaksa  atau  Pembelaan  Darurat  ( Noodweer )  Pembelaan  terpaksa (noodweer) diatur di dalam: bahwa menurut Pasal 49 KUHP, seseorang yang melakukan pembelaan  diri  terpaksa  membela  diri  sendiri  atau  orang  lain,  kehormatan  moral  atau kehormatan  dirinya  atau  orang  lain  tidak  dihukum  karena  merupakan  serangan  atau ancaman suatu menyerang dalam jarak dekat yang melanggar hukum. Pembelaan diri lintas batas yang disebabkan langsung oleh guncangan mental yang parah akibat serangan atau
ancaman serangan tidak dipidana. Sebaliknya, menurut pasal 34 UU 1/2023, tidak seorang pun yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana jika perbuatan itu dilakukan untuk membela diri terhadap serangan atau karena adanya ancaman serangan seketika, yang hukum mengatakan melawan. diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta  milik  sendiri,  atau  orang  lain.  Dari  penjelasan  diatas  bahwasaanya  pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP, pasal 34 KUHP baru serta pasal 43 KUHP ada hunganya dan saling berkaitan sebagai penguat isi penjelasan hukum bawah pembelaan di luar ataupun didalam  untuk  membela  diri  dari  kejahatan  sebagai  bentuk  pertahan  hukum    untuk melindungi.

## KESIMPULAN
Pembelaan  diri  pada  Pasal  49  KUHP  dibagi  menjadi  dua  yaitu  Pembelaan  Diri ( Noodweer) dan  Pembelaan  Diri  Luar  Biasa  ( Noodweer  Excess ).  Menurut  Pasal  34  KUHP, barangsiapa  terpaksa  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  untuk  membela  diri  dari penyerangan atau ancaman tidak akan dipidana. Pada pasal 43 bahwa tidak seorang pun yang membela diri dengan kekerasan di luar ambang gangguan mental serius telah secara langsung disebabkan oleh serangan yang melanggar hukum atau ancaman serangan yang akan segera terjadi.

## REFERENSI
Anak Agung Gede Agung, A.A.Sagung LaksmiDewi, I. M. W. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BEGAL ATAS . 2 (1), 1 – 7. Dian Dwi Jayanti. (2023). Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana .  Hukumonline.Com.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa- dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana-lt51bd53f7b6b00#!
Hidayah, E. (2022). KUHP Baru: Melakukan Perbuatan Terlarang untuk Membela Diri Tak
Dipidana, tapi Ada Syaratnya . Fikiranrakyat.Com. https://www.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-015950127/kuhp-baru-melakukan-perbuatan-terlarang- untuk-membela-diri-tak-dipidana-tapi-ada-syaratnya?page=2
Nurhadi,  S.  (2020).  FORMULASI  KEBIJAKAN  KRIMINALISASI  PERZINAAN  DALAM  RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019). Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik , 1 (1), 60 – 70.
Putri  Salsabila  Mutiara  Anandiza.  (2021). Batasan  Pembelaan  Diri  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . LBH Pengayoman. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab- undang-undang-hukum-pidana/
Roy R Tabaluyan. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. Lex Crimen , 6 (6), 26. Sutrisno Hadi. (1990). Metodologi Resech . Andi Offiset. Tim Yuridis.Id. (2023). Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) . Yuridis.Id Sumber  Informasi  Hukum.  https://yuridis.id/pasal-49-kuhp-kitab-undang-undang- hukum-pidana/
Wardhana, A. B. (2015). Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
Wenlly Dumgair. (2016). Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui  Batas  (Noodweer  Exces)  sebagai  Alasan  Penghapus  Pidana. Lex  Crimen , 5 (5).
Copyright Holder :
© Parningotan Malau (2022).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: