……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## PROSES PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA DAN LAPORAN KEUANGAN MELALUI APLIKASI SPRINT DAN E-REKON PADA KPPN MEULABOH
Oleh Sinta Delviani 1) , Rusdi 2)
1,2 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Meulaboh Email: 1 sintadelviani13@gmail.com , 2 rusdi@utu.ac.id

## Abstract
This study aims to describe how the process of preparing the Treasurer's Accountability Report (LPJ) on the SPRINT application and the preparation of Financial Statements on the E-rekon LK application. This research method uses qualitative research methods. Where qualitative research is descriptive research and tends to use inductive analysis and approaches (Rahmat, 2019). With data collection techniques, namely from primary data and secondary data, where primary data was obtained from interviews that were asked directly to the Verification and Accounting Section employees at KPPN Meulaboh and secondary data was obtained from the Ministry of Finance and DJPB  websites  online.  This  research  was  conducted  at  KPPN  Meulaboh  Jl.sisingamangaraja, West  Aceh Regency. And also  this research was carried out  from March 2021 to  August  2021. However,  the  problem  that  sometimes  arises  is  the  delay  in  submitting  the  LPJ  Treasurer  and Financial  Report  to  KPPN  Meulaboh  so  that  the  preparation  of  LK  related  to  BUN  (State Treasurer) is late. The results of the use of these two applications can make the satker or KPPN easy and fast in preparing the LPJ Treasurer and Financial Statements.
Keywords : LPJ Treasurer, SPRINT, e-rekon LK
PENDAHULUAN Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara ( KPPN )  ialah instansi yang bergerak di  bidang  keuangan.  Beberapa  tugas  utama KPPN    sebagaimana  yang  tertuang  dalam Peraturan
Menteri Keuangan nomor
PMK/234/KMK.01/2015  pada  Tanggal  21
Desember  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian  Keuangan  adalah  melaksanakan kewenangan  Perbendaharaan  dan  Bendahara Umum Negara (BUN),
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, dan penatausahaan  penerimaan  serta  pengeluaran anggaran melalui dari kas Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan(Afifudin Zuhdi, Rizka Amelia, 2015). Sesuai  Peraturan  Menteri  Keuangan nomor PMK-162/PMK.05/2013tanggal15 November 2013 tentang Kedudukandan
Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara juncto Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor PMK-230/PMK.05/2016 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor
PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Bendahara pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka mewujudkan proses Penganggaran dan Pelaksanaan  Anggaran  yang  tertib,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu di bangun Sistem Perbendaharaan dan  Anggaran  Negara.  Bahwa  agar  penerapan Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara dapat  berjalan  efektif,  perlu  adanya  ketentuan mengenai  pelaksanaan Sistem  Perbendaharaan dan  Anggaran  Negara  seperti  yang  telah  di cantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara (INDONESIA, 2014)
Dalam  proses  pengelolaan  rekening milik satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga serta penyampaian
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
Pertanggungjawaban Bendahara, telah di dirilis Aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening  Terintegrasi)  yang  digunakan  untuk keperluan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara  dan  pengelolaan  rekening  berupa pembukaan, penutupan, dan pelaporan rekening.  Aplikasi  ini  digunakan  oleh  Satuan Kerja(Satker), KPPN, Kanwil DJPb, Direktorat PKN(Pengelolaan Kas Negara) dan bank-bank yang terkoneksi.
Laporan  Keuanagan  LK  ialah  suatu pertanggungjawaban pemerintah pada pelaksanaan  APBN  seperti  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan
atas Laporan
Keuangan
(CaLK)(PERTAHANAN & PETUNJUK,
2020).  Dengan  Laporan  Keuangan  ini  kita dapat  mengetahui  kondisi  keuangan  Instansi dalam  masa  waktu  tertentu.  Pada  tahun  2016, Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  telah melakukan  keluaran  baru  dan  melakukan kegiatan rekonsiliasi  dalam menyusun laporan keuangan  melalui  aplikasi  berbasis web atau disebut  dengan  E-rekon  Lk.  Adapun  di keluarkannya  kebijakan  penggunaan  aplikasi E-rekon  LK  maka  proses  penyusunan  laporan keuangan  oleh  K/L  menjadi  cepat,  mudah, sederhana dan akurat.
Hasil rekonsiliasi nantinya akan dituangkan  dalam    BAR  (Berita  Acara Rekonsiliasi) yang di  tandatangani  oleh kedua belah  pihak.  Aplikasi  E-rekon  dipakai  untuk mengonsolidasi  data  semua  satuan  kerja  juga untuk  rekonsiliasi  antara  satuan  kerja  dengan KPPN.  Dengan  ada  E-rekon  ini  maka rekonsiliasi  menjadi  sangat  mudah  dan  bisa dilakukan  satker  dimana  saja  tanpa  harus  ke Kantor  lagi,  single  database  (data  tunggal) dimana  isi  data  semua  satker  di  kementerian lembaga dapat membantu K/L(Kementerian/Lembaga) untuk penyusunan Laporan Keuangan.
Adapun  tujuan  penulis  mengangkat judul  ini  karena  penulis  ingin  mengetahui bagaimana proses penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban  (LPJ)  Bendahara  pada aplikasi  SPRINT  dan  proses  penyusunan Laporan  Keuangan  pada  aplikasi  E-rekon  dan apa  saja  dampak  dari  penggunaan  kedua aplikasi tersebut.
Penelitian  mengenai  analisa  aplikasi telah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan  oleh  Gabril  (2018)  yang  berjudul “Analisis  Aplikasi  E-REKON-LK  Terhadap Rekonsiliasi  Laporan  Keuangan  Pada  Kantor Wilayah  Direktorat  Jendral  Perbendaharaan Negara Provinsi Utara”. Hasil daripenelitian ini menyatakan  bahwa  rekonsiliasi  elektronik berbasis  aplikasi  website  ini  membuat  proses rekonsiliasi  menjadi  lebih  mudah  dimana laporan  keuangan  hanya  ada  pada  tingkat terendah antara Pemerintah Daerah dan Kantor Perbendaharaan yang melakukan semua transaksi  data  keuangan  agar  memenuhi efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dan transparansi  dalam  laporan  keuangan(Jean Gabril Oflagi1, Hendrik Manossoh2, 2018).

## LANDASAN TEORI LPJ Bendahara
LPJ Bendahara ialah Laporan
Pertanggungjawaban  atas  uang  yang  dikelola pada  bendahara,  baik  bendahara  penerimaan ataupun bendahara pengeluaran. Adapun tujuan LPJ  Bendahara  yaitu  agar  memenuhi  amanat reformasi  di  bidang  Keuangan  Negara  dengan diberikan pedoman/pengaturan mengenai penata  usahaan  kas  bendahara  satker(Berita, 2018).

## Aplikasi SPRINT
Aplikasi SPRINT ialah aplikasi berbasis web yang dikeluarkanDitjen Perbendaharaan  Kementerian  Keuangan  yang digunakan  untuk  mempermudah  proses  izin pembukaan rekening pemerintah dan pelaporan Pertanggungjawaban  Bendahara  oleh  satuan kerjake KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah(Sprint & Lpj, n.d.). Tujuan dari aplikasi SPRINT  adalah  unuk  mempermudah  proses izin  pembukaan  rekening  pemerintah  dan pelaporan  Pertanggungjawaban  Bendahara
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
pada satuan kerja ke KPPN sebagai Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) Daerah.
Laporan Keuangan LK Laporan Keuanagan LK ialah pertanggungjawaban
pemerintah pada pelaksanaan  APBN  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK) (PERTAHANAN &
PETUNJUK,
2020).Tujuan  dari  Laporan  Keuangan  ialah menyediakan  informasi  dengan  menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna untuk sejumlah  besar  pemakai  dalam  pengambilan keputusan.
E-rekon-LK
E-rekon-LK ialah aplikasi berbasis web dan dikembangkan untuk memudahkan rekonsiliasi transaksi keuangan juga
penyusunan laporan keuangan oleh Kementerian  Negara/Lembaga(Berita,  2017). Adapun  tujuan  dari  E-rekon-LK  yaitu  agar rekonsiliasi  menjadi  sangat  mudah  dan  bisa dilakukan  satker  dimana  saja  tanpa  harus  ke Kantor  lagi,  single  database  (data  tunggal) dimana  isi  data  semua  satker  di  kementerian lembaga dapat membantu
K/L(Kementerian/Lembaga) untuk penyusunan Laporan Keuangan.
Rekonsiliasi
Rekonsiliasi  ialah  tahap  mencocokan data transaksi  keuangan yang diproses dengan beberapa sitem/subsistem yang beda bedasarkan dokumen yang sama
(No.104/PMK.05/2017,  2017).  Adapun  fungsi dari  rekonsiliasi  yaitu  untuk  mencocokkan rekening satker dengan Bank, dengan dibandingkan saldo UP didalam LPJ dan kartu pengawasan kredit anggaran, dan dibandingkan saldo  awal  LPJ  sama  saldo  akhir  LPJ  bulan sebelumnya, mengetes kecocokan nilai uang di Rekening Bank sama rekening koran bendahara,  dan  dibandingkan  data  rekening bendahara  dengan  rekening  yang  telah diterbitkan persetujuan di SPRINT.
Satuan Kerja (SATKER) Satker ialah Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang  yang  merupakan bagian  dari  satu  unit  organisasi  pada Kementerian
Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada suatu program (TENTANG, 2011).

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan ialah penelitian  Deskriptif    Kualitatif.  Dimana Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan induktif (Rahmat, 2019). Penulis menggunakan metode deskriptif    kualitatif    karena  penulis  ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan  LPJ bendahara pada aplikasi SPRINT dan Laporan Keuangan pada aplikasi E-Rekon LK. Penelitian  dilakukan  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Meulaboh. Dengan  teknik  pengambilan  data  ialah  data primer dengan data sekunder, yang data primer diambil    dari  wawacara  dengan  ditanyakan langsung  ke  pegawai  Seksi  Verifikasi  dan Akuntansi KPPN Meulaboh dan data sekunder diperoleh  dari  Kemenkeu  dan  DJPB  secara online.  Penulis  mewawancarai  pegawai  Seksi Verifikasi  dan  Akuntansi  KPPN  Meulaboh untuk  mendapatkan  informasi  tentang  proses penyusunan  LPJ  Bendahara  dan  Laporan Keuangan pada aplikasi  SPRINT dan e-rekon LK.  Tujuan  penulis  disini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  proses  penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara pada aplikasi  SPRINT dan proses penyusunan Laporan  Keuangan  pada  aplikasi  E-rekon  dan apa saja dampak atas penggunaan dari aplikasi SPRINT dan e-rekon LK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
DJPB
(Direktorat Jenderal Perbendaharaan)  telah mengeluarkan program aplikasi  yaitu  SPRINT  (Sistem  Pengelolaan Rekening  Terintegrasi)  yang  digunakan  untuk keperluan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
bendahara dan pengelolaan berupa pembukaan, penutupan,  dan  pelaporan  rekening.  Pengguna dapat  mengakses  melalui  internet  di  alamat http://sprint.kemenkeu.go.id .Untuk  mengakses menu-menu  pada  aplikasi  SPRINT,  pengguna harus  memasukkan  user  dan  sandi  yang diperoleh  dari  KPPN  mitra  kerja  yaitu pengguna untuk KPA dan staff (Bendahara). Gambar 1.  Aplikasi  yang digunakan dalam penyusunan LPJ Bendahara
Adapun  sedikit  penjelasan  dari  menu yang  sering  dipakai  pada  aplikasi  SPRINT, berikut penjelasannya :
Rekonsiliasi Fungsi rekonsiliasi yaitu untuk mencocokkan  rekening  satker  dengan  Bank, dengan  dibandingkan  saldo  UP  didalam  LPJ dan  kartu  pengawasan  kredit  anggaran,  dan dibandingkan saldo awal LPJ sama saldo akhir LPJ  bulan  sebelumnya,  mengetes  kecocokan nilai  uang  di  Rekening  Bank  sama  rekening koran  bendahara,  dan  dibandingkan  data rekening bendahara dengan rekening yang telah diterbitkan persetujuan di SPRINT.

## Upload
Upload  digunakan  untuk  menggungah ADK LPJ dan hanya di unggah oleh staf Satker, pada  menu  upload  ini  dipastikan  bahwa  ADK LPJ telah benar dan diterima oleh KPPN.
Aplikasi sprint memiliki dua
kewenangan  yaitu  ada  kewenangan  User  Staf dan  kewenangan  User    KPA(Kuasa  Pengguna Anggaran), kewenangan tersebut antara lain :

## User Staf
Pengunggahan ADK LPJ hanya dilakukan  oleh  staf  satker  melalui  fitur  menu upload  pada  aplikasi  SPRINT  dan  dapat  juga mengupload  melalui  aplikasi  silabun  secara langsung.  Satker  memastikan  bahwa  bukti pendukung  telah  lengkap  seperti  rekening koran,  pemeriksaan  kas  dan  rekonsiliasi,  LPJ, rician  kas  di  Rekening,  dan  laporan  saldo rekening.
KPA(Kuasa Pengguna Anggaran)
KPA bertugas untuk melakukan
pengecekan LPJ yang telah di upload oleh user staf. KPA wajib menyetujui atau menolak LPJ yang telah di upload user staf.
Proses  Penyusunan  LPJ  Bendahara  pada Satker (Satuan Kerja)
Proses  yang  harus  dilakukan  Satker untuk  menyusun  LPJ  diantaranya  adalah dengan  melakukan  pengecekan  Pembukuan pada  akhir  bulan  Pelaporan,  pengecekan  fisik kas,  dan  bahkan  melakukan  Rekonsiliasi Internal,  tahap  pengesahan  dan  pembuatan laporan.  LPJ  Bendahara  diatur  bedasarkan BKU (Buku Kas Umum), Buku-Buku Pembantu,  dan  Buku  Pengawasan  Anggaran yang  diperiksa  dan  direkonsiliasi  oleh  KPA (Kuasa  Pengguna  Anggaran)  /  PPK  (Penjabat Pembuat Komitmen).
Dalam  menyusun  LPJ  Bendahara  Satker  juga harus melakukan :
1) Posting terhadap transaksi yang telah di rekam
2) Mencetak  pemeriksaan  kas  dan rekonsiliasi,  LPJ,  rician  kas  di rekening,  dan  laporan  saldo  yang  di tanda tangani oleh Bendahara KPA
3) Bendahara mencetak rekening koran atas rekening yang digunakan
4) Jika  pada  periode  bersangkutan terdapat  penyetoran  pajak  ataupun PNPB  (Penerimaan  Negara  Bukan Pajak),  Satker  wajib  melampirkan komfirmasi Penerimaan Negara yang telah  divalidasi/disahkan  oleh  Seksi Bank KPPN
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
5) Dan  Satker  juga  melakukan  Upload ke  aplikasi  SPRINT  dan  menunggu persetujuan dari KPA.
Proses  Penerimaan  dan  Pemeriksaan  LPJ pada aplikasi SPRINT
Setalah satuan kerja melakukan upload ke  aplikasi  SPRINT,  satuan  kerja  juga  harus menyampaikan hard copy LPJ beserta dokumen pendukung  ke  KPPN.  LPJ  yang  disampaikan tersebut  akan  dilakukan  pemeriksaan  dan verifikasi  oleh  pengawai front  office Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN.
Pemeriksaan  dan  verifikasi  dimulai dengan  memastikan  data  pada hard  copy LPJ yang  telah  sesuai  dengan  data  LPJ  yang  di Upload  di  Aplikasi  SPRINT  serta  dokumen pendukung telah benar dan lengkap. Jika hasil pemeriksaan  dan  verifikasi  dokumen  LPJ tersebut dapat diterima, Kepala Seksi verifikasi dan Akuntansi akan melakukan pengasahan dan tanda  tangan  LPJ.  Namun  jika  sebaliknya, dokumen  LPJ  tersebut  di  tolak  oleh  KPPN maka  akan  dilakukan  perbaikan  oleh  satuan kerja yang bersangkutan.
Penyampaian LPJ Bendahara dilakukan setiap awal bulan dan batas waktu 10 hari kerja setelah  bulan  bersangkutan  berakhir,  dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi,  salinan  rekening  koran,  daftar saldo  rekening,  dan  daftar  hasil  konfirmasi surat  setoran  penerimaan  Negara.  Jika  Satker belum menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN sesuai batas waktu yang sudah diberikan, pasti akan  dikenakan  sanksi  sebagaimana  akan  ada penundaan  penerbitan  SP2D.  Adapun  dampak atas  penggunaan  aplikasi  SPRINTyaitu  proses penyusunan LPJ Bendahara menjadi lebih cepat dan mudah. Namun kendala dalam pemakaian aplikasi  SPRINT  ini  ialah  kendala  jaringan, karena aplikasi ini bebasis web.
Proses  Penyusunan  Laporan  Keuangan pada Satuan Kerja
Pengguna  Anggaran  harus  menyusun laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan keuangan
Semesteran dan Tahunan. Penyusunan  laporan  keuangan  dilaksanakan
berjenjang di tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa  Pengguna  Anggaran)  sampai  di  tingkat UAPA  (Unit  Akuntansi  Pengguna  Anggaran). Pada  tingkat  UAKPA,  penyusunan  laporan keuangan  dimulai  dari  proses  posting  seluruh transaksi  hingga  periode  tersebut  di  aplikasi SAIBA  dengan  benar  juga  tepat.  Setelah dilakukan posting, satker (UAKPA) melakukan unggah  ADK  SAIBA  ke  aplikasi  e-rekon  LK agar dilakukan Rekonsiliasi data keuangan dan di verifikasi oleh KPPN.
Setelah  ADK  tersebut  diterima  oleh KPPN,  maka  pada  aplikasi  e-rekon  ADK tersebut di tanda tangan oleh KPA dan Kepala Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  hingga menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Setelah BAR di  terbitkan satker dapat mengunduh  dokumen  laporan  keuangan  pada aplikasi  e-rekon  LK  seperti  Neraca,  Laporan rekosiliasi Anggaran (LRA), laporan operasional  (LO),  Neraca  Percobaan,  dan laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE).  Dokumen laporan  keuangan  tersebut  menjadi  dasar  atas penyusunan  Laporan  Keuangan  tingkat  satuan kerja sesuai dengan aturan maupun format yang berlaku di Kementerian Keuangan.
Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Laporan Keuangan pada aplikasi E-Rekon Setelah satker melakukan upload ADK SAIBA  ke  e-rekon  LK,  pengawai  seksi  Vera pada  KPPN  akan  melakukan  analisa  hasil rekonsiliasi.  Jika  hasil  rekonsiliasi  terdapat perbedaan  ataupun  selisih  antara  pembukuan transaksi oleh sistem KPPN terhadap pembukuan  oleh  satker,  rekonsiliasi  satker tersebut di tolak dan dilakukan perbaikan serta upload  ulang  ADK  SAIBA  oleh  satker.  Jika hasil  rekonsiliasi  tersebut  telah  benar  dan sesuai,  rekonsiliasi  tersebut  diterima  dan  di teruskan ke KPA dan kepala Seksi Vera untuk di  tanda  tangani.  Hasil  rekonsiliasi  ini  akan menghasilkan BAR.
BAR menjadi dasar untuk menghasilkan  komponen-komponen  laporan keuangan  seperti  Neraca,  Laporan  rekosiliasi Anggaran  (LRA),  laporan  operasional  (LO),
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Neraca  Percobaan,  dan  laporan  Perubahan Ekuitas (LPE) yan dapat di unduh pada aplikasi e-rekon  pada  menu  laporan.  Kompenen- komponen  ini  akan  di  susun  menjadi  laporan keuangan  tingkat  satker  sesuai  dengan  aturan dan  format  yang  berlaku  pada  kementerian terkait. Laporan keuangan tersebut di sampaikan  ke  Kantor  Wilayah  kementerian terkait  dan  ke  KPPN.  Adapun  dampak  atas penggunaaan  aplikasi  e-rekon  LK  ini  yaitu penyusunan  Laporan  Keuangan  menjadi  cepat dan mudah. Namun  kendala dalam pemakaian aplikasi e-rekon LK ini ialah kendala jaringan, karena aplikasi ini bebasis web.

## PENUTUP Kesimpulan
Adapun  hasil  dari  penelitian  dan pembahasan tersebut tentang bagaimana proses penyusunan  LPJ  Bendahara  pada  aplikasi SPRINT  dan  proses  penyusunan  Laporan Keuangan  pada  aplikasi  e-rekon  LK  di  KPPN Meulaboh, maka dapat di simpulkan bahwa :
1. LPJ yang disusun Satker harus terlebih dulu melakukan pengecekan pembukuan pada akhir bulan pelaporan,  pengecekan  fisik  kas,  dan melakukan rekonsiliasi internal.
2. Satker harus menyampaikan hard copy LPJ  beserta  dokumen  pendukung keKPPN setelah melakukan upload ke aplikasi  SPRINT.  LPJ  Bendahara harus  dilaporkan  ke  KPPN  setiap bulannya, jika tidak disampaikan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi.
3. Adanya  e-rekon  LK  K/L  menjadi sangat  mudah  dan  cepat  dalam menyusun Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan dimulai  dari  proses  posting  seluruh transaksi hingga periode tersebut pada aplikasi  SAIBA  dengan  benar  dan tepat, pegawai Seksi Vera pada KPPN akan melakukan hasil rekonsiliasi, jika hasil  rekonsiliasi  terdapat  perbedaan antara  pembukuan  transaksi  oleh
sistem  KPPN  terhadap  pembukuan oleh Satker maka rekonsiliasi tersebut akan di tolak.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas  tentang proses penyusunan LPJ  Bendahara  pada  aplkasi  SPRINT  dan proses  penyusunan  Laporan  Keuangan  pada aplikasi e-rekon LK di KPPN Meulaboh, bahwa penulis mengharapkan :
1. Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  sebelum  memberikan  sanksi untuk Satker yang belum menyampaikan LPJ Bendahara, penulis  berharap  agar  pihak  KPPN memberikan  peringatan  yang  tegas terlebih  dulu  sebelum  memutuskan untuk diberikan sanksi.
2. Penulis  berharap  pihak  KPPN  untuk memberitahu  kepada  Satuan  Kerja agar  dalam  penyusunan  Laporan Keuangan tidak ada kesalahan/perbedaan, sehingga pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi  pada  KPPN  Meulaboh dengan mudah melakukan
rekonsiliasi,  dan  Satker  pun  tidak harus melakukan perbaikan lagi untuk mengupload ulang ADK pada aplikasi SAIBA.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Afifudin  Zuhdi,  Rizka  Amelia,  M.  A.  S. (2015). ANALISIS  SWOT  (STRENGTHS,
WEAKNESS, OPPORTUNITIES, THREATS) KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG  KAKI  LIMA  (PKL)  (Studi Kasus di Pasar Pratistha Harsa Purwokerto,  Banyumas,  Jawa  Tengah) . 1323203023 , 10.
[2] Berita.  (2017). BIMBINGAN  TEKNIS VALIDASI E-REKON-LK
UNTUK LAPORAN  KEUANGAN  YANG  LEBIH
BERKUALITAS .
[3] Berita. (2018). Bendahara Satker Vertical Harus Patuhi LPJ .
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
[4] INDONESIA, K. K. R. (2014). PETUNJUK  TEKNIS  PENATUSAHAAN, PEMBUKUAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA  PADA  SATUAN  KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SERTA VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA .
[5] Jean Gabril  Oflagi1, Hendrik Manossoh2, S. K. W. (2018). ANALISIS APLIKASI E- REKON-LK  TERHADAP  REKONSILIASI
LAPORAN  KEUANGAN  PADA  KANTOR WILAYAH  DIREKTORAT  JENDERAL
PERBENDAHARAAN NEGARA PROVINSI UTARA . 13 (2), 693–704.
[6] No.104/PMK.05/2017.  (2017).  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman  Rekonsiliasi  dalam  Penyusunan Laporan  Keuangan  Lingkup  Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga. Indonesian  Ministry  of Finance Documentation .
[7] PERTAHANAN, K. P. R. P. P. D. P. K., &
PETUNJUK. (2020). PEDOMAN PENYUSUNAN  LAPORAN  KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA .
[8] Rahmat, P. S. (2019). Penelitian Kualitatif . https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz
[9] Sprint, A., & Lpj, A. D. K. (n.d.). Tutorial Aplikasi  SPRINT  (  Sistem  Pengelolaan Rekening Terintegrasi ) Modul II SILABUN Level Satuan Kerja .
[10] TENTANG,  P.  M.  K.  R.  I.  N.  235/PMK. 05/201.  (2011). SISTEM  AKUNTANSI
DAN PELAPORAN  KEUANGAN  BADAN LAINNYA  DENGAN  RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA .
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN