Volume 5 Issue 2, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Adopsi Nilai-Nilai Agama Islam Terhadap Pasal 496 Ruu Kuhp Tahun 2012
July Wiarti 1 , zulkarnainiumar 2 , Hilarius Sihombing 3
1. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: julywiarti@law.uir.ac.id 2. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: zulkarnainiumar67@gmail.com
3. Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: hilariussihombing17@gmail.com
Abstract: The current Criminal Code is no longer in accordance with existing developments and  is  far  from  fulfilling the  values  of  the  Indonesian nation.  It  is hoped  that  the  2012 Criminal Code Bill can answer this problem. The issue that is developing is that the Draft Criminal  Code  will  adopt  Islamic  religious  values,  prostitution  is  an  act  that  is  also prohibited in the Islamic religion, therefore it should be regulated in the Draft Criminal Code. The problem is whether there is an opportunity for that and what challenges will be faced. If we do adopt Islamic religious values, how can we construct a good formulation regarding prostitution in the future? This research was carried out as a type of normative legal  research,  namely  based  on  secondary  data.  The  research  results  that  the  author found are that there are several challenges, in the form of: Indonesia is not an Islamic country  and  the  population  of  Indonesia  is  not  only  Muslim.  theoretical  opportunities, namely that law is a fusion of interests, divine law theory, QS. Al-Ma'idah: 15-16, theory in  the  book  "The  Modern  Trends  Of  Islam".  Juridical  opportunities,  There  has  been  an application of Islamic teaching values in civil law. Apart from that, the values of Islamic teachings are contained in the Al-Quran and Hadith, and are universal in nature and able to respond to existing developments in society. The Draft Criminal Code does not regulate recipients and providers of services in prostitution activities, and requires the construction of a new formulation.
Keywords: Adoption; Religious Values; RUU KUHP
Pendahuluan
Hukum tidak hidup di ruang hampa, melainkan hidup ditengah-tengah masyarakat. Maka dari itu hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat yang ada. Kehidupan masyarakat akan selalu mengalami perkembangan, salah satu perkembangan yang ada yaitu munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang baru. Pemerintah di sini harus dengan cepat menciptakan aturan yang tepat untuk menanggulangi bentuk kejahatan baru yang timbul  di  tengah  masyarakat  tersebut,  sehingga  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  bebas
begitu  saja  dikarenakan  tidak  adanya  aturan  yang  mengatur.  Untuk  dapat  mengikuti perkembangan  masyarakat  yang  ada,  maka  mau  tidak  mau  hukum  itu  tentu  harus dilakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.
Disinilah  politik  hukum  pidana  ( Strafrechtspolitiek )  mengambil  peran.  Menurut  A.
Mulder Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan:(Shafrudin, 2009)
1. Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu  dirubah  atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana harus dilakukan.
Rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut RUU KUHP merupakan salah satu hasil dari bentuk penyesuaian perkembangan masyarakat yang ada saat ini. Sebagaimana diketahui pula bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berlaku sekarang merupakan warisan dari  Belanda,  yang  tentu  pula  maka  tidak  akan  mungkin  KUHP  yang  telah  dibuat  dari beratus-ratus tahun lalu mampu menjawab perkembangan masyarakat di Indonesia saat ini. Maka diperlukanlah yang namanya pembaharuan hukum pidana.
Indonesia adalah negara yang dari dulu menjunjung budaya ke-timur-an nya selalu memegang  moral  dan  nilai-nilai  etika  nya,  serta  berlandaskan  pada  pancasila  namun seiring berjalannya waktu perlahan hal tersebut mulai terkikis dengan masuknya budaya barat ke Indonesia, yang budaya barat itu tidak mampu disaring dengan baik oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Imam Ratrioso di dalam bukunya:(Ratrioso, 2015) “Secara nasional, kita menjadi bangsa yang tidak jelas ke mana arah yang kita tuju, apa yang kita miliki saat ini, mana kawan mana lawan. Ada yang merasa dirinya keamerika- amerikaan  (kebarat-baratan)  disatu  sisi,  dan  ada  juga  yang  ketimur-tengah-timur- ten gahan.”
Salah  satu  budaya  barat  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  yang  wajar  ditengah masyarakat  Indonesia  saat  ini  adalah  budaya  melakukan  sex  bebas,  kumpul  kebo, prostitusi dan lain-lain. Padalah budaya tersebut tidak sesuai dengan karakter dan jati diri
bangsa Indonesia, sehingga seharusnya pemerintah harus dengan sigap menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut  hasil  sensus  2021  86.93%  dari  273,32  juta  penduduk  Indonesia  adalah pemeluk  Islam.(Wikipedia,  2021)  Di  dalam  agama  Islam  khususnya,  untuk sex bebas, kumpul  kebo dan  prostitusi  merupakan  perbuatan  yang  di  haramkan  dan  digolongkan pada zina. Namun, di dalam hukum pidana positif Indonesia perbuatan itu baru dikatakan kejahatan  dan  dapat  diberi  sanksi  pelakunya  jika  si  yang  berbuat  terikat  dalam perkawinan dan khususnya untuk prostitusi itu tidak merupakan kejahatan. Maka dari itu banyak  kasus  yang  terjadi  ditengah  masyarakat  saat  ini  yang  jika  si  berbuat  belum menikah biasanya mereka akan dihukum oleh warga sekitarnya saja untuk memberi efek jera mengingat perbuatan tersebut tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia.
Maka  dari  itu  perlu  dilakukannya  pembaharuan  hukum  pidana  sehingga  hukum pidana positif Indonesia betul-betul sesuai dengan nilai bangsa Indonesia saat ini. Konsep RUU KUHP telah dimulai sejak lama. Bahkan sempat hangat dikabarkan bahwa RUU KUHP akan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam dan inipun sudah dimulai pada RUU KUHP tahun 2012. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah mungkin hal itu terjadi mengingat pasti adanya tantangan yang harus dihadapi dan mungkinkah ada peluang untuk menerapkan ajaran Islam di dalam pembaharuan hukum pidana serta bagaimana pengadopsian nilai- nilai  agama  Islam  khususnya  tentang  prostitusi  dalam  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia  saat  ini  serta  bagaimana  konstruksi  formulasi  yang  diharapkan  kedepannya. Untuk itu pula maka disini penulis akan mengkaji hal tersebut di dalam artikel ini.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian yuridis (hukum) normatif penelitian  hukum  yang  memposisikan  hukum  sebagai  bangunan  sistem  norma,  yakni berkenaan  dengan  asas-asas,  norma,  kaidah  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin.(Fajar  &  Achmad,  2010)  Maka  dari  itu,  dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekuder sebagai jenis data.
Hasil Penelitian
Tantangan  Dan  Peluang  Terhadap  Pengadopsian  Nilai-Nilai  Agama  (Islam)  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Untuk  melakukan  penyesuaian  hukum  pidana  dengan  keadaan  masyarakat Indonesia saat ini, maka diperlukanlah yang nama pembaharuan hukum pidana. Sudarto mengungkapkan  beberapa  alasan  mengapa  perlu  dilakukan  pembaharuan  terhadap KUHP yaitu alasan politik, sosiologis, dan kemudian praktis atau alasan kebutuhan dalam praktik.(Huda, 2012)
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nila-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.(Arief, 2016)
KUHP yang ada saat ini tidak lagi mampu menjawab permasalahan hukum pidana yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Sehingga perlu dilakukannya pembaharuan KUHP tersebut, dan ini diwujudkan dengan adanya RUU KUHP. Namun, yang menjadi hal menarik adalah ketika munculnya ide untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP tersebut dan inipun sudah dimulai dari RUU KUHP tahun 2012. Tentunya hal ini  memunculkan  pro  dan  kontra  ditengah  masyarakat  Indonesia.  Untuk  menerapkan hukum  pidana  islam  di  Indonesia  sebagai  bagian  hukum  positif  nasional  memang memerlukan prakondisi dan sosialisasi terhadap seluruh komponen masyarakat(Rosyadi & Ahmad, 2006)
Tantangan yang ada untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP adalah sebagai berikut:
1. Indonesia bukanlah negara Islam
Konsep  negara  Islam  diantaranya,  pertama  Qur’an  dan  Sunnah dijadikan pegangan  dalam  hidup  bernegara.  Kedua,  hukum  dijalankan.  Ketiga  prinsip  syura dijalankan.(Noer,  1984)  Indonesia  jelas  tidak  menggunakan  konsep  negara  Islam tersebut,  karena  Indonesia  tidak  menggunakan  Al- qur’an  dan  Sunnah  sebagai pegangan  hidup  bernegaranya,  tetapi  melainkan  berpegang  kepada  pancasila  dan
Undang-undang Dasar 1945. Sehingga untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP akan menemukan kesulitan tersendiri.
2. Indonesia terdiri dari berbagai agama
Penduduk negara Indonesia tidak hanya terdiri dari pemeluk agama Islam, tetapi juga pemeluk  agama  lainnya.  Indonesia  terdiri  dari  86,93%  beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47% Kristen  Protestan,  3,08% Kristen  Katolik),  1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya(Wikipedia, 2021). Islam disini  pun  dibedakan  pada  dua  hal  yaitu:  Islam  sebagai  agama,  dan  Islam  sebagai pemikiran  dan  ini  pun  terdiri  dari  berbagai  macam  pemikiran.  Sehingga  untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP dirasa sulit.
Sehingga dari beberapa tantangan di atas tentunya menimbulkan berbagai polemik untuk  menerapkan  ajaran  Islam  dalam  RUU  KUHP  yang  nantinya  akan  menjadi  KUHP. Namun, dibalik tantangan tersebut masih terdapat adanya peluang untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP ke depan, yaitu sebagai berikut:
1. Secara teoritik:
Memasukkan nilai-niai ajaran islam ke dalam RUU KUHP masih ada peluang yaitu  pertama,  melihat  pada  teori  Jhering:  hukum  itu  fusi  kepentingan. “Tekanan Jhering  pada  kepentingan  sebagai  sesuatu  yang  menentukan  dalam  hukum, khususnya  kepentingan  masyarakat,  menghantar  dia  pada interessenjurisprudenz . Kepentingan  masyarakatlah  yang  menjadi  inti  hukum.” (Tanya,  2013)  Kepentingan disini  adalah  yang  mana  masyarakat  Indonesia  telah  kehilangan  jati  dirinya  karena masuknya budaya barat. Ini terlihat dari permasalahan yang ada ditengah masyarakat saat ini yaitu banyak nya terjadi seks bebas, anak lahir diluar nikah, prostitusi dimana- mana.  Hingga  meresahkan  masyarakat  dan  mulai  memudarkan  budaya  ketimuran bangsa Indonesia itu sendiri. Maka langkah yang harus diambil yaitu mengembalikan budaya  ketimuran  tersebut  dengan  memasukkan  nilai-nilai  ajaran  Islam  ke  dalam RUU KUHP. Karena mengingat di dalam agama khususnya Islam yaitu menganggap perbuatan-perbuatan  tersebut  sebagai  perbuatan  yang  dilarang,  dalilnya  akan dipaparkan pada penjelasan selanjutnya.
Kedua, untuk membuat kebijakan kriminalisasi yang sesuai dengan hati nurani rakyat maka salah satunya melihat pada patokan bahwa perbuatan tersebut immoral atau  tidak.  Patokannya  ini  dapat  melihat  pada  teori  hukum  ketuhanan,  yaitu berdasarkan  pada  ketetapan  hukum  tuhan/ divine  law (Kholiq,  2015) . Untuk  di Indonesia patokan perbuatan itu immoral atau tidak melihat pada teori obyektif dan teori hukum ketuhanan. Berpijak pada teori ini maka untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam di dalam RUU KUHP adalah dimungkinkan. Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, ia mengatakan: “dalam struktur masyarakat Indonesia, nilai -nilai kesusilaan  nasional  (NKN)  itu  pun  tentunya  bersumber  dari  nilai-nilai  agama  dan kesusilaan yang hidup di tengah- tengah masyarakat.” (Arief, 2016)
Ketiga,  mengingat  penduduk  Indonesia  adalah  mayoritas  Islam  dan memperjuangkan syari’at Islam merupakan suatu keharusan. Selain itu “hukum islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat manusia, bahkan bagi segenap alam” (Ash-Shiddieqy,  2013)  Ini  sesuai  dengan  ayat  Al-quran  QS.  Al- Ma’idah:  15 -16: “sungguh  telah  datang  kepadamu  cahaya  dari  Allah  dan  kitab  yang  menerangkan. Dengan  kitab  itulah  Allah  memimpin  orang-orang  yang  mengikuti  keridaan-Nya  ke jalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya  dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.” Sehingga dengan turut menggunakan hukum Islam maka dapat  menciptakan  kehidupan  yang  penuh  kemaslahatan  dan  kebahagiaan  bagi manusia.
Keempat,  berdasarkan  pada  teori  yang  dikemukakan  oleh  HAR  Gibb  dalam bukunya  “The  Modern  Trends  Of  Islam” (Piero,  2021)  orang  islam  kalau  sudah menerima islam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum islam terhadap dirinya.”  Orang  islam  menaati  hukum  Islam  karena  diperintahkan  oleh  Allah  dan rasulnya. Mengingat Indonesia mayoritas penduduknya Islam, maka tentu penduduk Indonesia dapat menerima secara positif adanya memasukkan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Ini juga sejalan dengan teori Receptio In Complexu yang dikemukakan oleh Van Den Berg: (Piero, 2021) “bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah  memeluk  agama  Islam  walaupun  dalam  pelaksanaannya  terdapat
penyimpangan- penyimpangan” atau “bagi rakyat pribumi maka berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya.”
2. Secara yuridis:
Pertama,  memasukan  nilai-nilai  ajaran  Islam  dalam  KUHP  dirasa  berpeluang mengingat sebelumnya telah pernah dilakukannya penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam hukum perdata. Contoh nya pun telah terlihat dalam hal hukum perdata islam yang mana telah diterapkan di dalam perundang-undangan nasional Indonesia seperti keberadaan Undang-undang perkawinan, kewarisan, zakat, peradilan agama, dan lain- lain.  Sehingga  masih  ada  peluang  untuk  menyebrangkan  nilai-nilai  ajaran  Islam  ke dalam RUU KUHP.
Kedua,  tujuan  dan  cita-cita  yang  ingin  dicapai  dari  nilai-nilai  ajaran  Islam tersebut searah dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dan selaras juga dengan nilai-nilai pancasila yaitu berbasis moral agama.
Ketiga,  secara  kepastian hukum  nilai-nilai  ajaran  Islam  tertuang  di  dalam Al- quran  dan  hadist,  dan  sifatnya  universal  serta  mampu  menjawab  perkembangan masyarakat yang ada dikarenakan keberlakuannya tidak mengenal batas waktu.
Pengadopsian  Nilai-Nilai  Agama  Islam  Pada  Pasal  496  RUU  KUHP  Serta  Konstruksi Formulasi Yang Diharapkan Kedepannya
Menurut penulis memasukkan nilai-nilai agama Islam ke dalam RUU KUHP masih dimungkinkan, maka dari itu jika memang memungkinkan penulis melihat bahwa masih kurangnya nilai-nilai ajaran Islam dalam Pasal 496 RUU KUHP tahun 2012.
Setelah  membaca  pasal  yang  ada  penulis  berpendapat  bahwa  pasal  itu  ditujukan pada mereka yang saat ini dikenal dengan sebutan mucikari/germo. Bunyi pasal dapat dilihat sebagai berikut:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang : (RUU KUHP, 2012)
a. menjadikan  sebagai    pekerjaan    atau    kebiasaan  menghubungkan  atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
b. menarik  keuntungan  dari perbuatan cabul  atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.”
Tetapi yang sangat disayangkan adalah di dalam pasal itu hanya mengatur tentang mereka mucikari. Sedangkan untuk mereka pemberi jasa dan penerima jasa tidak diatur didalamnya. Sehingga jika memang dapat memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU  KUHP  maka  seharusnya  memasukkan  aturan  tentang  mereka  pemberi  jasa  serta mereka penerima jasa. Seperti diketahui bahwa kegiatan tersebut dikenal juga dengan prostitusi atau pelacuran.
“Menurut  Encyclopedia  Britannica  (1973 -74),  pelacuran  dapat  didefinisikan sebagai: praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas),  untuk  imbalan  berupa  upah.  Dengan  demikian  pelacuran dikarakteristikkan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan moral.” (Truong, 1992)
Ajaran Islam memandang bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk pada zina serta baik itu pemberi jasa maupun pengguna jasa sama-sama harus dihukum. John Kenedi menyampaikan bahwa Islam mengenal istilah zina sebagai substansi  yang  paling  esensial  dari  pelacuran  atau  prostitusi.  Memang  tidak  ada penjelasan  secara  literal  berkenaan  dengan  prostitusi  di  dalam  jenis-jenis  uqubah (hukuman) sebagai bagian integral dari fiqh jinayah.(Kenedi, 2017)
Rifki Andromeda dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hukum Islam dari abad ketujuh  masehi  pelacuran  telah  dilarang  dengan  tegas  karena  kemudaratannya. Ketentuan  delik  perzinaan  telah  di  atur  dalam  al- qur’an  dan  hadits,  bagi  yang  belum menikah hukumannya di dera seratus kali dan yang telah menikah dikenakan sanksi rajam yakni dilempari batu hingga menemui ajalnya.(Nasution, 2009)
Ketentuan dalam Al- Qur’an terkait zina dapat dilihat sebagai berikut:
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al - Isro’ : 32).
Selain itu dapat pula dilihat pada penggalan ayat berikut:
“Perempuan yang berzina dan laki -laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah
kamu  untuk  (menjalankan)  agama  Allah.  Jika  kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang- orang yang beriman.” (QS An -Nur : 2)
Ketentuan dalam hadist terkait zina dapat dilihat sebagai berikut:
“Diantara tanda -tanda akan datangnya hari kiamat adalah sedikitnya pelaksanaan ilmu,  nampaknya  kebodohan  (ilmu  agama),  terang-terangannya  prostitusi  (perzinaan), banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki- laki…” (HR. Bukhari).
Namun sayangnya KUHP tidak memasukkan pengaturan hal tersebut di dalamnya begitu  juga  dengan  RUU  KUHP  2012.  Itulah  yang  menyebabkan  dalam  hal  terjadinya prostitusi saat ini, yang dapat ditindaklanjuti itu hanya mereka yang menjadi penghubung antara  penerima  jasa  dengan  pemberi  jasa,  sedangkan  mereka  si  pemberi  jasa  dan penerima  jasa  tidakdilanjuti  karena  yang  mereka  lakukan  tidak  dianggap  sebagai kejahatan  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Sehingga  perbuatan  tersebut  hanya  masuk sebagai kejahatan sosial-kriminologis yaitu secara hukum tidak kejahatan tapi berdasar sosialnya kejahatan. Selain itu menurut penulis itu tidak dapat dikategorikan pada pasal perzinahan karena konteksnya perbuatan pidananya berbeda sehingga harus dibuat pada pasal yang terpisah.
Kasus yang pernah terjadi yang berhubungan dengan hal itu dapat kita lihat pada kasus Mucikari inisial RA. Pada saat itu polisi memang telah berencana untuk menangkap transaksi prostitusi tersebut dengan berpura-pura menjadi pengguna jasa tersebut, dan wanita  yang tertangkap tangan  sebagai  pekerja  jasa  tersebut  saat  itu  adalah  inisial  AA yang juga dikenal sebagai artis.
Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus dugaan prostitusi artis, mucikari RA  dengan  hukuman  16  bulan  penjara.  Jaksa  menilai  mucikari  RA  terbukti  melanggar pasal  296  KUHP.  Dengan  hal  memberatkan  RA  telah  melanggar  norma-norma Masyarakat.(Assegaf, 2015) Namun, kesulitan nya disini adalah sulitnya untuk menjerat mereka  wanita  yang  berkerja  dibawah  mucikari  tersebut  dan  begitu  juga  dengan  si penerima jasa dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur.
Maka  dari  itu  diharapkan  dengan  adanya  perubahan  KUHP  yang  mulai dimasukkannya aturan yang mengatur tentang mereka pemberi jasa dan penerima jasa
tersebut  sebagai  suatu  kejahatan,  dapat  mengurangi  perbuatan  yang  tidak  bermoral tersebut di tengah masyarakat.
Sebab  meng-kriminalisasi  mereka  si  pemberi  jasa  dan  penerima  jasa  yang melakukan  perbuatan  cabul  atau  persetubuhan  adalah  dikarenakan  itu  merupakan perbuatan yang immoral dan mengingat adanya teori hukum ketuhanan.  Selain itu juga Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan ( Sociological Definition of  Crimes ),  karena  perbuatan  jahat  yang  melanggar  norma  hukum  dan  agama  serta kesusilaan.(Anindia & Sularto, 2019)
Berdasarkan  prinsip  kebijkaan  kriminalisasi  Moeljatno  mengatakan  yaitu berpatokan pada: (Kholiq, 2015)
1. Penetapan perbuatan pidana sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Apa dengan pidana dapat mencegah perbuatan tersebut;
3. Apa  aparatur  negara  dapat  melaksanakan  ancaman  pidana  jika  perbuatan pidana terjadi
Untuk  syarat  yang  pertama  jelas  bahwa  prostitusi  melanggar  norma-norma  yang hidup di dalam masyarakat, yang syarat kedua ini sudah dibuktikan pada saat ini bahwa ketika  dilepaskan  begitu  saja  perbuatan  tersebut  justru  semakin  merajalela  sehingga dengan  pidanalah  perbuatan  tersebut  dapat  dicegah,  yang  syarat  ketiga  tidak  sulit rasanya  untuk  melaksanakan  ancaman  pidana  pada  mereka  yang  bekerja  bersama mucikari  sebagai  orang  yang  dapat  dihubung  untuk  melakukan  perbuatan  cabul  atau persetubuhan.
Selain  itu  Bassiouni  mengatakan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pidana  pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi(Arief, 2016)
Di  dalam  RUU  KUHP  memang  ada  perluasan  delik  perzinaan  di  dalamnya sebagaimana  terdapat  pasal  483,  sehingga  pasal  tersebut  bisa  juga  diterapkan  pada mereka, tetapi pada konteksnya ini sangat berbeda, karena di sini mereka melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara bekerjasama dengan mucikari, sedangkan
zina pada umumnya dilakukan diluar dari kepentingan ekonomi dan atas rasa suka sama suka.
Selain itu untuk ketentuan pelacuran yang diatur pada Pasal 486 RUU KUHP, yakni “Setiap  orang  yang  bergelandangan  dan  berkeliaran  di  jalan  atau  di  tempat  umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.” ketentuan ini tidak dapat menjangkau prostitusi yang penulis gambarkan. Pasal tersebut mengkerdilkan makna dari pelacuran yang ada saat ini, yang mana jika dilakukan tidak dengan  bergelandangan dan  berkeliaran  dijalan  atau  ditempat  umum  maka  bukan  lah tergolong  pada  pelacuran.  Padahal  pelacuran  saat  ini  kegiatannya  telah  mengalami perkembangan yang pesat yang mana tidak lagi berkeliaran di tempat umum tapi sudah terorganisir demikian rapi.
Jika  memang  dapat  memasukkan  nilai  ajaran  Islam  yang  memandang  bahwa  baik pemberi dan penerima jasa kegiatan prostitusi tetap diberi hukuman maka seharusnya pemberi dan penerima jasa itu juga diatur dalam RUU KUHP sehingga dapat menghukum mereka, maka perlulah di atur lebih khusus mengenai mereka yang bersedia bekerja di bawah mucikari sebagai pemberi jasa dan penerima jasa dengan menambah ayat pada pasal 496 RUU KUHP tersebut, dengan konstruksi formulasinya sebagai berikut:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :
a. menjadikan  sebagai    pekerjaan    atau    kebiasaan  menghubungkan  atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
b. menarik  keuntungan  dari perbuatan cabul  atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
(2) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  6 (enam) tahun, setiap orang yang :
a. Menjadikan  sebagai  pekerjaan  atau  kebiasaan  untuk  dihubungkan  dan dimudahkan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang lain untuk mendapat keuntungan; atau
b. Memberi keuntungan pada orang lain agar dapat dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap dirinya.
Maka dengan ini nilai-nilai ajaran Islam akan nampak terlihat di dalam RUU KUHP tersebut,  karena  sebagaimana  diketahui  bahwa  melacurkan  diri  atau  melakukan persetubuhan merupakan perbuatan yang paling di benci oleh setiap agama, khususnya dalam  Islam  dan  merusak  tatanan  masyarakat.  Sehingga  di  harapkan  dapat  tercipta kehidupan  sosial  yang  lebih  baik,  karena  mengingat  saat  ini  banyak  terjadi  kehidupan bebas tersebut yang dapat merusak tatanan bangsa Indonesia yang ketimuran.
Pemilihan pidana penjara di dasarkan atas karena masih sulit untuk menerapkan hukuman  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  Islam,  sehingga  tetap  berpatokan  pada hukuman yang  diberikan  pada  pezina  dalam  RUU  KUHP tahun 2012,  dan sebab  dipilih paling  lama  enam  tahun  adalah  mengingat  perbanding  pidana  penjara  yang  diberikan pada  delik  zina  pasal  483  RUU  KUHP  tahun  2012.  Mengingat  prostitusi  dilakukan  atas kepentingan ekonomi dan bukan karena rasa suka sama suka serta atas besar kerugian yang  di  dapat,  maka  penulis  memandang  lebih  berat  hukuman  untuk  mereka  yang memberi dan menerima jasa protitusi dari pada zina umumnya.
Keinginan untuk merubah RUU KUHP juga muncul dari hasil penelitian Laurensius, yang  menginginkan  ketentuan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian  Uang  dihapuskan dari  RUU  KUHP,  karena  menurutnya  dinilai  justru  akan  melemahkan  Komisi Pemberantasan Korupsi.(S, 2018)
Selain itu, Irfan Ardiansyah dalam penelitiannya juga menginginkan agar ketentuan mengenai  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dapat  dimasukkan  dalam  RUU  KUHP yang tidak hanya bagi pejabat senior atau pemimpin korporasi tetapi juga bagi korporasi publik itu sendiri.(Ardiansyah, 2019)
Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk memasukkan  nilai-nilai  ajaran  Islam  di  dalam  RUU  KUHP  terdapat  tantangan  berupa: Indonesia  bukan  negara  Islam  dan  penduduk  negara  Indonesia  tidak  hanya  beragama Islam.  Peluang  untuk  memasukkan  nilai-nilai  ajaran  Islam  diantaranya:  secara  teoritis, yakni teori Jhering: hukum itu fusi kepentingan, teori hukum ketuhanan, QS. Al- Ma’idah: 15- 16, teori yang dikemukakan oleh HAR Gibb dalam bukunya “The Modern Trends Of
Islam”.  Secara  yuridis,  yakni  berpeluang  mengingat  sebelumnya  telah  pernah dilakukannya penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam hukum perdata, nilai-nilai ajaran Islam  tersebut  searah  dengan  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  Indonesia  dan  selaras  juga dengan nilai-nilai pancasila, secara kepastian hukum nilai-nilai ajaran Islam tertuang di dalam  Al-quran  dan  hadist,  dan  sifatnya  universal  serta  mampu  menjawab perkembangan masyarakat yang ada.
Nilai  ajaran  Islam  khususnya  tentang  zina  masih  kurang  diatur  dalam  RUU  KUHP tahun  2012  yaitu  tidak  adanya  pengaturan  tentang  mereka  sebagai  pemberi  dan penerima jasa dalam kegiatan prostitusi. Padahal dalam Islam jelas itu termasuk kategori zina  dan  seharusnya  masuk  sebagai  kejahatan  dalam  hukum  positif  Indonesia  (jika memang  akan  mengadopsi  nilai-nilai  agama  islam)  sehingga  keduanya  harus  dihukum tapi  harus  dipisah  dari  delik  zina  pada  umumnya  karena  perbedaan  konteks  yang  ada. Maka  diperlukan  konstruksi  formulasi  baru  sebagaimana  yang  penulis  paparkan sebelumnya.
Daftar Pustaka
Anindia,  i.  A.,  &  sularto,  r.  B.  (2019).  Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya penanggulangan  prostitusi  sebagai  pembaharuan  hukum  pidana. Jurnal pembangunan hukum indonesia , 1 (1).
Wikipedia.
(2021). Agama di indonesia . Wikipedia.
Https://id.m.wikipedia.org/wiki/agama_di_indonesia
Ardiansyah, i. (2019). Solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi ditinjau dari aspek kriteria dan pola pemidanaan. Uir law review , 3 (1).
Arief, b. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana . Prenadamedia.
Ash-shiddieqy, t. M. H. (2013). Falsafah hukum islam . Pt. Pustaka rizki putra.
Assegaf, j. S. (2015, october 18). Prostitusi artis : muncikari ra dituntut 16 bulan penjara, amel alvi bebas . Solopos.com. Https://news.solopos.com/2015/10/18/prostitusi- artis-muncikari-ra-dituntut-16-bulan-penjara-amel-alvi-bebas-652600
Fajar, m., & achmad, y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris . Pustaka pelajar.
Huda,  m.  N.  (2012). Hukum  pidana  tindak  pidana  korupsi  dan  pembaharuan  hukum pidana . Uir press.
Kenedi, j. (2017). Wanita dan prostitusi dalam perspektif alquran dan hadis. El-afkar , 6 (1). Kholiq, m. A. (2015, november). Materi kuliah pembaharuan hukum pidana . Universitas islam indonesia.
Nasution,  r.  A.  (2009). Tinjauan  hukum  islam  terhadap  kebijakan  peraturan  daerah provinsi  daerah  istimewa  yogyakarta  nomor  18  tahun  1954  tentang  larangan pelacuran  di  tempat-tempat  umum [skripsi].  Universitas  islam  negeri  sunan kalijaga.
Noer, d. (1984). Islam, pancasila dan asas tunggal . Pt paradigma press.
Piero, a. (2021). Hukum pidana islam sebagai solusi kebuntuan hukum pidana nasional . Kompasiana.com.
Https://www.kompasiana.com/adimpiero/54f38098745513792b6c7880/makala h-hukum-pidana-islam-sebagai-solusi-kebuntuan-hukum-pidana- nasional#google_vignette
Ratrioso,  i.  (2015). Rakyat  nggak  jelas:  potret  manusia  indonesia  pasca-reformasi .
Renebook.
Rosyadi, r., & ahmad, r. (2006). Formalisasi syariat islam dalam perspektif tata hukum indonesia . Ghalia indonesia.
Ruu kuhp, (2012).
S, l. A. (2018). Kodifikasi ruu kuhp melemahkan komisi pemberantasan korupsi. Jurnal uir law review , 2 (1).
Shafrudin.  (2009). Pelaksanaan  politik  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan [tesis]. Universitas diponegoro.
Tanya, b. L. (2013). Teori hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi . Genta publishing.
Truong,  t.-d.  (1992). Seks,  uang  dan  kekuasaan:  pariwisata  dan  pelacuran  di  asia tenggara . Lp3es.