## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN LANGENHARJO DI KABUPATEN KENDAL

## (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo)
Laras Endah Cahyani 1 , Muhammad Fatchuriza 2 , Maulida Putri Rahmawati 3
Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia 1,2,3

## E-mail: cahyanilaras4@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk;  (1)  menganalisis  dan  mendeskripsikan implementasi  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  jalan  di  Kelurahan Langenharjo,  (2)  menganalisis  dan  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang menghambat  iImplementasi  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  jalan  ruas  1 dan  ruas  2  di  Kelurahan  Langenharjo.  Pembangunan  infrastruktur  jalan  sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Perda Kab. Kendal No 10 Tahun  2015  tentang  Jalan.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Edward  III yangmempunyai  empat  variabel  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu implementasi kebijakan, yaitu:(1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi dan;
(4)  struktur  birokrasi.  Kempat  variabel  diatas  dalam  model  yang  dibangun  oleh Edward  III  memiliki  keterkaitan  satu  dengan  yang  lain  dalam  mencapai  tujuan dan  sasaran  program.  Latar  belakang  penelitian  ini  terkait  dengan  adanya kerusakan  jalan  yang  berpengaruh  pada  aktifitas  masyarakat.  Hasil  Penelitian;
(1) Implemetasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, dioperasikan setelah memenuhi  laik  fungsi  dan  administrasi,  pihak  yang  bertanggung  jawab  Dinas PUPR  dan  instansi  terkait,  segala  pembiayaan  dari  Pemda  Kab  Kendal,  (2) faktor  penghambat  diantaranya,  (1)  kurangnya  sosialisasi  program  kepada masyarakat,  (2)  belum  adanya  sumber  daya  atau  pegawai  yang  memiliki kapasitas  pengawasan  jalan,  (3)  Kewenangan  pembangunan  jalan  ada  di  Dinas PUPR,  sehingga  jika  terjadikerusakan  jalan  menunggu  perbaikan  dari  dinas tersebut, (4) prosesur yang ditempuh dalam perbaikan jalan membutuhkan waktu lama.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Infrastruktur Jalan

## ABSTRACT
This  research  aims  to;  (1)  analyze  and  describe  the  implementation  of  road infrastructure  development  policies  in  Langenharjo  Village,  (2)  analyze  and describe  the  factors  that  hinder  the  implementation  of  road  infrastructure development  policies  for  sections  1  and  sections  2  in  Langenharjo  Village. Development of road infrastructure in accordance with Law Number 38 of 2004

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (346-361)
concerning Roads, District Regulation. Kendal No. 10 of 2015 concerning Roads. This  study  uses  Edward  III's  theory  which  has  four  variables  that  greatly determine the success of a policy implementation, namely: (1) communication; (2) resources;  (3)  disposition  and;  (4)  bureaucratic  structure.  The  four  variables above  in  the  model  built  by  Edward  III  are  related  to  one  another  in  achieving program  goals  and  objectives.  The  background  of  this  research  is  related  to  the existence of road damage which affects community activities. Research result; (1) Implementation  of  the  road  infrastructure  development  policy,  operated  after fulfilling  functional  and  administrative  feasibility,  the  party  responsible  for  the PUPR Service and related agencies, all financing from the Regional Government of  Kendal  Regency,  (2)  inhibiting  factors  including,  (1)  lack  of  program socialization to the community, (2) there are no resources or employees who have the  capacity  to  supervise  roads,  (3)  the  authority for  road  construction lies  with the  Public  Works  and  Housing  Agency,  so  if  road  damage  occurs,  they  are waiting for repairs from the agency, (4) the process involved in road repairs takes a long time.
Keywords : Policy Implementation, Road Infrastructure

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  jalan mempunyai  peranan  penting  dalam mendukung  kegiatan  ekonomi,  sosial budaya,  lingkungan  hidup,  politik, pertahanan  dan  keamanan.  Dari  segi ekonomi,  jalan  raya  merupakan  modal sosial, penghubung antara proses produksi,  pasar,  dan  konsumen  akhir.
Dari  segi  sosial  budaya,  keberadaan jalan  membuka  cakrawala  masyarakat dan  dapat  membawa  perubahan  sosial, membangun toleransi, dan meruntuhkan sekat-sekat budaya. Secara lingkungan, pembangunan berkelanjutan perlu didukung. Dari segi politik,  keberadaan  jalan  merupakan penghubung  antara  wilayah-wilayah penghubung  dan  pengikat;  dari  segi pertahanan  dan  keamanan  negara, keberadaan  jalan  memberikan  akses dan  mobilitas  bagi  penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
nasional.  Distribusi  sumber  daya  alam, tempat  produksi,  pasar,  dan  konsumen akhir,  tentunya  membutuhkan  model yang  efektif  untuk  menghubungkan tempat-tempat
tersebut, yang digambarkan  dalam  bentuk  simpul- simpul layanan distribusi (C.S.T Kansil, 2009). Jalan tersebut dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah  agar  tercapai  keseimbangan dan  pemerataan  pembangunan  diantara keduawilayah, juga membentuk kesatuan  nasional  untuk  memperkuat pertahanan  dan  keamanan  negara,  dan membentuk  tata  ruang  dalam  rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional (Pusjatan, n.d.). Pembangunan jalan  merupakan  kebutuhan  yang sangat  penting  sebagai  bagian  dari penyelenggaraan jalan yang merupakan penunjang utama vitalitas dan kegiatan ekonomi  pusat  dan  daerah,  serta

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
pembangunan daerah sebagai infrastruktur pendukung utama perekonomian nasional. Jalan memiliki manfaat  yaitu  menciptakan  banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan sektor riil dengan memberikan  multiplier  effect  terhadap perekonomian.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah (Perda)  Kabupaten  Kendal  Nomor  10 Tahun 2015 tentang Jalan, pada pasal 1 ayat  (7),  penyelenggaraan  jalan  adalah kegiatan  yang  meliputi  pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan  jalan.  Penyelenggaraan jalan merupakan kebijakan dari Pemerintah  Daerah  ( Perda  Kabupaten
Kendal Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Jalan ,  2016).  Penyelenggaraan  jalan tersebut termasuk dalam urusan pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  di  bidang  pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana  yang  dijelaskan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah  wajib  menyediakan  sistem jaringan  jalan  yang  baik  serta  kualitas jalan  yang  prima,  baik  dari  sisi  desain maupun pemeliharaan yang berkesinambungan.  Oleh  karena  itu pemerintah  daerah  perlu  melakukan pengawasan  baik  dari  pengaturan,
pembinaan, maupun pembangunan infrastruktur jalan (ANNET & Naranjo,
2014).
Pasal  16  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan bahwa pengawasan
jalan  bertujuan  untuk  mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan. Pengawasan  jalan  dilakukan  oleh pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan  tugas  pengawasan  jalan tersebut.  Pengawasan  jalan  kabupaten dilakukan  oleh  dinas  yang  berwenang di  daerah  setempat.  Pengawasan  jalan di  Kabupaten  Kendal,  dilakukan  oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Bidang  Bina  Marga.  Fungsi jalan menyentuh seluruh aspek kehidupan  masyarakat,  jika  terjadi kerusakan  jalan  maka  akan  berdampak pada  mobilitas  masyarakat.  Penyebab kerusakan jalan dapat bervariasi. Misalnya karena pengurangan permukaan  bumi  dengan  tanda-tanda awal  abstraksi  air  tanah,  proses  alami, efek tekanan konstruksi, gaya tektonik, dan  perubahan  tanah  antropogenik (INDONESIA, 2004).
Hal  yang  memprihatinkan  bahwa kerusakan  yang  terjadi  tidak  segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya  sampai  pada  ambang batas yang membahayakan para pengguna  jalan.  Semestinya  kondisi jalan  tidak  akan  semakin  buruk  seperti yang  terjadi,  jika  pengawasan  jalan dilakukan dengan baik dan rutin. Selain itu setiap muncul kerusakan pada jalan, pemerintah setempat langsung menindaklanjutinya dengan cara pemeliharaan yang baik. Kabupaten  Kendal  sebagai  salah satu  wilayah  yang  dilalui  sebagai  jalur pantura  juga  tidak  bisa  terhindar  dari kerusakan jalan. Kerusakan jalan tersebut  tidak  hanya  pada  jalan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
provinsinya saja namun juga berdampak pada kerusakan jalan kabupaten.  Adapun  kondisi  dan  status
jalan  kabupaten  di  Kabupaten  Kendal tersebut  bisa  dilihat  pada  tabel  di bawah ini: Tabel 1. Kondisi Jalan dan Status Jalan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2019 Kondisi Jalan Status Jalan Kabupaten Kendal 2016 2017 2018 2019 Baik 240.949 245.120 286.035 338.011 Sedang 150.296 183.250 172.580 150.016 Rusak 149.698 209.608 197.177 167.787 Rusak Berat 230.050 133.015 115.201 115.179 Jumlah 770.993 770.993 770.993 770.993 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kendal,2019 (https.kendalkab.go.id) Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten  Kendal  pada  akhir  tahun
2019  dilihat  dari  tabel  tersebut, diketahui jalan rusak 167.787 kilometer atau  21,76  persen  dan  jalan  dalam kondisi rusak berat 115.179 atau 14,94 persen.  Sebesar  36,7  persen  jalan  di Kabupaten  Kendal  masih  mengalami kerusakan  dan  harus  mendapatkan perhatian  dari  pemerintah.  Mencermati kondisi  jalan  tersebut,  tentu  membawa dampak  ekonomi  juga  sosial.  Segi ekonomi,  infrastruktur  jalan  yang kurang memadai tersebut akan menghambat jalannya lalu lintas barang dan orang.
Dikhawatirkan  kerusakan  yang terjadi tidak segera diperbaiki sehingga kerusakan  mencapai  ambang  batas yang  membahayakan  pengguna  jalan. Kondisi  jalan  tidak  bisa  menjadi  lebih buruk  jika  pemantauan jalan  dilakukan dengan  benar  dan  teratur.  Masyarakat mengalami  kecelakaan  atau  kerugian akibat jalan yang rusak. Kasus
kerusakan jalan melibatkan komponen- komponen berikut: 1. Kondisi lalu lintas yang memerlukan pengendalian yang memadai  terhadap  kendaraan  yang melewati ruas jalan tersebut 2. Penataan ruang di sekitar jalan tidak mengontrol  pembangunan  di  sekitar jalan,  dan  prasarana  jalan  mudah rusak.  Misalnya,  peningkatan  beban kendaraan akibat peningkatan aktivitas  akibat  kerusakan  jalan akibat perubahan pemanfaatan ruang 3. Pengelolaan  kegiatan  di  sekitar jalan,  dalam  hal  ini  kegiatan masyarakat perlu dikendalikan untuk  mencegah  kerusakan  jalan, seperti membuang sampah ke
selokan ( http://www.pusjatan.pu.go.id ) Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengawasan jalan di Kabupaten  Paser,  Salah  satu  indikator keberhasilan pemantauan dan
pengendalian  terkait  kontrak  adalah, pertama dan terutama, ketepatan waktu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (346-361)
pelaksanaan dan penyerapan keuangan. Relevan  dengan  kontrak,  yaitu  untuk memastikan apakah proyek dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Juga soal penyerapan dana, apakah  sudah  sesuai  dengan  perkiraan anggaran (Fadlan, 2016).
Selain penelitian di atas, terdapat penelitian lainnya mengenai pengawasan jalan di Kota Tanjungpinang.  Penelitian  yang  lain tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa
Pemeliharaan  jalan  Tanjung  Pinang diawasi  oleh  Dinas  Bina  Marga Tanjung Pinang sebagai bentuk kontrol terhadap  kegiatan  pemerintah  terkait masalah  prasarana  dan  sarana  jalan. Pada  dasarnya  berlangsung  dalam beberapa  tahap  yaitu  tahap  persiapan, pelaksanaan  dan  pelaporan.  Namun dalam  praktiknya,  itu  terkenal  tidak berfungsi  dengan  baik.  Hambatan pemantauan,  seperti  tidak  adanya jadwal  rutin  kegiatan  pemantauan. Pengawasan  di  tempat  kejadian  kini hanya  diikuti  laporan  dari  pengguna jalan, media massa atau tokoh masyarakat (FANDRI, 2016) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya,  peneliti  tertarik  untuk meneliti peran yang dilakukan pemerintah  daerah  dalam  kebijakan pengawasan jalan, baik dari pengaturan, pembinaan, maupun pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka  peningkatan  pelayanan  publik. Mencermati, kondisi jalan
di Kabupaten  Kendal  secara  umum,  dan khususnya  di  Kelurahan  Langenharjo, bahwa  implementasi  kebijakan  tentang
pengawasan jalan, sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan  pertanyaan  kebijakan ( policy statement ).
Sebagaimana pembangunan infrasruktur jalan di RT 02 RW 01, RT 03 RW 01 (Ruas 1), dan RT 03 RW 01
(Ruas 2). Semula jalan yang ada di ruas 1  dan  ruas  2  berupa  paving  blok  yang sudah  rusak  permukaanya  karena sistem  drainase  samping  yang  kurang berfungsi.  Pembangunan  infratruktur jalan  tersebut  merupakan  jalan  lokal Kelurahan  Langenharjo  dengan  lalu lintas rendah (Hasil Observasi Lapangan).  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  peneliti  tertarik  mengadakan penelitian dengan judul: “ Implementasi  Kebijakan  Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo)”.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian Terdahulu Kajian penelitian terdahulu tentang implementasi Kebijakan Pembangunan  Infrastruktur  khususnya jalan, pernah dilakukan peneliti sebelumnya, yaitu:
1. Fadlan,  (2016).  Judul  Penelitian:
“Pengawasan  dan  Pengendalian Pembangunan  Infrastruktur  Jalan Kabupaten  oleh  Dinas  Bina  Marga, Pengairan  dan  Tata  Ruang  (Studi Kasus  Di  Kabupaten  Paser)”.  Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian keberhasilan pengawasan dan pengendalian  ini  terkait  kontrak,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
yaitu,  ketepatan  waktu  pengerjaan dan  juga  daya  serap  keuangan.
Terkait  kontrak  ialah  pengukuhan dari pelaksanaan dari sebuah proyek, apakah sudah sesuai dengan waktu  yang  sudah  ditentukan.  Daya serap  keuangannya,apakah  sesuai dengan  perkiraan  anggaran  atau tidak. Mengenai tingkat keberhasilannya,  pihak  dinas  sudah berusaha semaksimal mungkin untuk  menyediakan  infrastruktur yang  baik  bagi  masyarakat.  Namun kembali  ke  masyarakat  tentang bagaimana  mereka  memanfaatkan fasilitas-fasilitas  itu,  apakah  mereka juga memperhatikan dan mau menjaga  agar  fasilitas-fasilitas  yang disediakan  oleh  pemerintah  dapat terjaga  dan  bertahan  dengan  baik, karena  terkadang  masyarakat  tidak memiliki  pengetahuan  yang  cukup mengenai  bagaimana  memelihara jalan seperti halnya melintas dengan kendaraan  dengan  muatan  yang berlebihan.
2. Ulvi Fandri, (2016). Judul Penelitian: “Pengawasan Pemeliharaan  Jalan  oleh  Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang. ”Hasil penelitian, bahwa Pemeliharaan jalan  Tanjung  Pinang  diawasi  oleh Dinas  Bina  Marga  Tanjung  Pinang sebagai  bentuk  kontrol  terhadap kegiatan  pemerintah  terkait  masalah prasarana  dan  sarana  jalan.  Pada dasarnya berlangsung dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun dalam praktiknya, itu terkenal tidak berfungsi  dengan  baik.  Hambatan pemantauan,  seperti  tidak  adanya jadwal  rutin  kegiatan  pemantauan. Pengawasan  di  tempat  kejadian  kini hanya diikuti laporan dari pengguna jalan,  media  massa  atau  tokoh masyarakat.
3. Hartini,  Sri  dan  Setiajeng  Kadarsih, (2012).  Judul  Penelitian:  “Analisis
Terhadap  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Jalan  di  Kabupaten Banyumas.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Banyumas didasarkan
oleh kebijakan  tertulis  dan  termaktub dalam program kerja tahunan dalam menyediakan  infrastruktur  jalan.
Program  tersebut  terbagi  menjadi program pembangunan dan pemeliharaan  jalan.  Pembangunan jalan dilakukan dalam bentuk peningkatan  dan  pelebaran  jalan serta  pengaspalan  jalan  sedangkan pemeliharaan jalan dilakukan melalui  pemeliharaan  rutin  dan berkala. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  jalan  antara lain  faktor  hukum  yang  belum komprehensif,  faktor  hukum  yang masih terkendala kebijakan pimpinan,  fasilitas  atau  fasilitas yang kurang baik, faktor masyarakat yang cenderung
mengalihkan tanggung  jawab  kepada  pemerintah, dan  faktor  budaya  yang  toleran. Sinergi  yang  tercipta  antara  pusat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (346-361)
dan  daerah  serta  masyarakat  dan pelaksana  teknis  pengelolaan  jalan untuk meniadakan bahwa pembuatan kebijakan bukan merupakan  hak  prerogatif  pimpinan tetapi  didasarkan  pada  keinginan dan kebutuhan pelaksana dan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ketika kebijakan  pengelolaan  jalan  dibuat, dengar pendapat publik harus dilakukan terlebih dahulu.
4. Asmawie Ali, (2006). Judul Penelitian:  “Identifikasi  Kebijakan Dalam  Pembiayaan  Pemeliharaan Jalan  Kabupaten  Kota  Sungailiat  di
Kabupaten  Bangka”.  Hasil  analisis yang  dilakukan  ditemukan  bahwa permasalahan yang paling mendasar dalam kebijakan keuangan pemeliharaan  jalan  kabupaten  di Kota  Sungailiat  adalah  penentuan prioritas  pemeliharaan  jalan  yang diusulkan. Saat menentukan
peringkat  untuk  pemeliharaan  jalan, terlihat  bahwa  legislatif  sangat mempengaruhi  hasil  akhir  dari program  perawatan.  Hasil  analisis teknis  berdasarkan  laporan  teknis dari badan/badan yang berwenang di bidang perencanaan jalan (dalam hal ini  Kantor  Kimpraswil  Kabupaten
Bangka) belum sepenuhnya merupakan  hasil  definitif  untuk menentukan prioritas program pemeliharaan jalan, meskipun Teknis  Analisa  yang  dilakukan berdasarkan hasil Musrenbang sampai  dengan  Tingkat  Desa.  Dari segi  pendanaan,  pemeliharaan  jalan kota  Sungaililiat  bersumber  dari
dana daerah. Situasi ini memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah sedemikian rupa sehingga diharapkan efek positif yang mengarah  pada  kemajuan  daerah. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah; menetapkan susunan organisasi
penyelenggara  jalan  yang  tugas  dan tanggung  jawabnya  sesuai  dengan era  otonomi  daerah,  menetapkan susunan  organisasi  menjadi  acuan pemerintah dalam pemeliharaan jalan,  mengupayakan  peningkatan pengembangan kemampuan Perangkat  Daerah  dan  peningkatan kapasitas  aparatur  daerah  seiring bertambahnya tugas.
5. Asriadi  (2011).  Judul  Penelitian:
“Evaluasi  Kegiatan  Pemeliharaan Jalan  ditinjau  dari  jenis  Kekerasan dan  Pola  Penanganan  di  Kabupaten Selayar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat perkerasan  jalan  bergaris  lebih  baik dibandingkan  dengan  jalan  dengan
Lasbutag.  Tidak  terdapat  perbedaan efisiensi berdasarkan kekuatan struktur perkerasan antara ruas jalan yang  menggunakan  Lapen  dan Lasbutag  untuk  mendukung  volume lalu  lintas  sebagai  jalan  lokal.  Ada perbedaan utama antara pemeliharaan sistem dengan penunjukan dan manajemen
mandiri.  Sistem  otonom  terbukti lebih  sederhana  dalam  hal  prosedur pelaksanaan,  lebih  cepat  dalam  hal waktu  pelaksanaan  dan  lebih  baik

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
dalam hal kualitas pekerjaan. Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat beberapa  persamaan  dan  perbedaan antara  penelitian  yang  dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Kemiripan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini mengkaji  implementasi  program kebijakan infrastruktur jalan, namun penelitian  yang  dilakukan  peneliti mengkaji  implementasi  kebijakan pembangunan  infrastruktur  jalan sesuai dengan proses implementasinya.  Dalam  penelitian ini,  peneliti  melihat  implementasi kebijakan dari perspektif komunikasi, sumber daya, kesepakatan  dan  struktur  birokrasi.
Pada saat yang sama, studi sebelumnya  membahas  kebijakan output dan pencapaian target berdasarkan hasil implementasi.

## Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah jawaban dari  masalah,  karena merupakan  upaya untuk  memecahkan,  mengurangi  dan mencegah  sesuatu  yang  buruk  dan sebaliknya  menjadi  juara  inovasi  dan pemimpin yang baik, dilakukan dengan cara terbaik dan dengan cara yang tepat sasaran  terjadi  Dapat  juga  dikatakan bahwa  pengetahuan  kebijakan  publik adalah  pengetahuan  tentang  sebab, akibat  dan  berfungsinya  kebijakan  dan program publik. (Kencana, 1999:106). Implementasi Kebijakan
Menurut  Daniel  A.  Mazmanian dan  Paul  Sabatier  (Wahab,  2012) Implementasi adalah pemahaman tentang  apa  yang  sebenarnya  terjadi
setelah  suatu  program  dinyatakan efektif  atau  dirumuskan.  Edward  III (Subarsono, 2011) memberikan pandangan berpandangan bahwa implementasi  kebijakan  dipengaruhi oleh empat variabel, sebagai berikut: 1. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengandaikan bahwa pelaksana mengetahui apa yang perlu dilakukan,  dimana  tujuan  kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok  sasaran  (target  group) untuk mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber Daya Sekalipun isi kebijakan  telah  dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan berjalan efektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya.  Sumber daya  ini  dapat  berupa  sumber  daya manusia, misalnya penerapan
pengetahuan  dan  sumber  daya keuangan.
3. Karakter adalah hakikat dan ciri-ciri pelaksana, seperti dedikasi, kejujuran, demokrasi. Jika pelaksana memiliki pola pikir yang baik, maka pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan
sesuai  dengan  keinginan  pengambil keputusan.  Jika  pelaksana  memiliki sikap  atau  pandangan  yang  berbeda dengan  pembuat  kebijakan,  maka proses  implementasi  kebijakan  juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi  yang  bertanggung  jawab

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
atas implementasi kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  implementasi  kebijakan.
Aspek  struktur  organisasi  meliputi standar  operasional  prosedur  (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang  terlalu  panjang  melemahkan kontrol  dan  menciptakan  birokrasi, oleh  karena  itu  prosedur  birokrasi yang  kompleks  dan  rumit,  yang membuat operasi organisasi menjadi tidak  fleksibel.  Menurut  Edwards, sumber  daya  yang  paling  penting adalah  staf  yang  memadai  dan keterampilan yang baik untuk memenuhi tugasnya,  wewenang dan fasilitas  yang  diperlukan  untuk menerjemahkan  proposal  di  atas kertas  untuk  memberikan  layanan publik (Winarno, 2007).
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2004 tentang Jalan a. Pengelompokan  jalan  berdasarkan fungsi  jalan  yang  termasuk  dalam Pasal  7  dan  terdiri  dari  sistem jaringan  jalan  primer  dan  sistem jaringan jalan sekunder. Fungsi jalan yang termasuk dalam sistem jaringan  jalan  primer  terdiri  dari jalan  utama,  jalan  kolektor  primer, jalan  lokal  primer  dan  jalan  primer sekitarnya.  Pengoperasian  jaringan jalan  yang  tergolong  jaringan  jalan sekunder terdiri dari arteri lalu lintas sekunder, kolektor sekunder,
lingkungan  sekunder  lokal  dan lingkungan sekunder.
b. Klasifikasi  jalan  berdasarkan  status Pasal 9,  yang terdiri atas jalan raya,
jalan provinsi, jalan kota, jalan kota,
dan jalan desa. Klasifikasi berdasarkan status jalan memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  untuk  mengelola  jalan dengan  pelayanan  nasional  dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
c. Berdasarkan  UU  No.  Kategori  jalan menurut  Pasal  19  Pasal  22  Lalu
Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Tahun 2009 dikelompokkan menurut spesifikasi  penggunaan  jalan  dan kelancaran  lalu  lintas  dan  angkutan jalan serta untuk penyediaan prasarana  jalan.  Klasifikasi  jalan berdasarkan  penggunaan  jalan  dan arus  lalu  lintas  dan  arus  lalu  lintas jalan dibuat menjadi beberapa kategori  berdasarkan  aktivitas  dan intensitas lalu lintas untuk mengatur penggunaan  dan  lalu  lintas  jalan serta  arus  dan  daya  dukung  jalan. beban  gandar  terberat  dan  dimensi kendaraan bermotor. Kelompok jalan terdiri dari:
 Jalan  Kelas  I,  yaitu  jalan  utama  dan jalan  kolektor,  dapat  digunakan  oleh kendaraan  bermotor  dengan  lebar maksimal 2.500 mm, panjang maksimal 18.000 mm, ukuran maksimal  4.200  mm  dan  beban sumbu 10 ton;
 Jalan  kelas  II,  yaitu.  jalan  raya,  jalan kolektor,  jalan  lokal  dan  jalan lingkungan  yang  dapat  digunakan kendaraan  bermotor  dengan  lebar maksimal 2.500 mm, panjang maksimal 12.000 mm, ukuran

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
maksimal  4.200  mm  dan  beban sumbu 8 ton.
 Jalan  kelas  III,  yaitu.  kendaraan bermotor  dengan  lebar  maksimal 2.100  mm,  panjang  maksimal  9.000 mm, ukuran maksimal 3.500 mm dan beban  sumbu  8  ton,  diperbolehkan melintas di jalan arteri, kolektif, lokal,
dan
lingkungan.
Jalan  kelas  khusus,  mis.  kendaraan bermotor  dengan  lebar  lebih  dari 2.500  milimeter,  panjang  lebih  dari 18.000  milimeter,  ukuran  maksimum 4.200  milimeter  dan  beban  sumbu roda  terberat  lebih  dari  10  ton, diperbolehkan  melaju  (INDONESIA, 2004)

## METODE
Desain penelitian ini
menggunakan  desai  penelitian  dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena pada  penelitian  ini  akan  menghasilkan data  deskriptif  yang  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan tingkah  laku  atau  perilaku  yang  dapat diamati  oleh  peneliti.  Pada  pendekatan deskriptif kualitatif kita dapat mengumpulkan  data-data  yang  terdiri dari kata-kata, gambar, dan bukan yang terkait  dengan  angka-angka  (Moleong, 2002).  karena  haal  itu  disebabkan  oleh adanya  penerapan  metode  kualitatif pada  penelitian  ini.  sedangkan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  berupa  data  primer  dan  data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang didapat langsung dari  narasumber  atau  informan  yang ada  di  lapangan  dengan  tujuan  agar
penelitian  ini  bisa  mendapatkan  hasil yang  sebenarnya  dari  objek  yang diteliti  yang  dilakukan  dengan  metode wawancara langsung untuk mendapatkan informasi tentang implementasi  kebijakan  pembangunan infrastruktur  jalan  Kabupaten  Kendal. Kemudian  data  sekunder  berasal  dari literatur  buku,  jurnal  karya  ilmiah  dan regulasi mengenai judul penelitian.
Subjek  pada  penelitian  ini  yaitu orang yang betul-betul mengetahui atau seseorang yang terlibat langsung dengan  permasalahan  penelitian  yaitu: Kepala Kelurahan Langenharjo, Sekretaris Kelurahan Langenharjo, Tokoh Masyarakat/Ketua RT/RW. Sedangkan  pemilihan  informan  yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan  pada  asas  subjek  yang mengetahui permasalahan dan menguasainya,  memiliki  data  serta bersedia  memberikan  informasi  yang akurat  terkait  permasalahan  yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,  yaitu  salah  satu  teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel  dengan  cara  menetapkan  ciri- ciri  khusus  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian  sehingga  diharapkan  dapat menjawab permasalahan penelitian.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan metode pengamatan atau observasi  non  partisipan,  wawancara dan  dokumentasi  terhadap  subyek penelitian.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  metode  non  statistik

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (346-361)
yaitu  analisis  data  deskriptif  artinya dari  data  yang  diperoleh  melalui penelitian tentang implementasi kebijakan  pembangunan  infrastruktur jalan  di  Kelurahan  Langenharjo  yang dilaporkan  apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Menurut Miles & Huberman analisis  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan yang  terjadi  secara  bersamaan  yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Pembangunan Insfrastruktur Jalan 1. Pengoperasian  Jalan  Umum  dan Fungsi Secara Teknis Administratif Evaluasi  Komponen  jalan  dan dokumen pemeliharaan jalan Berdasarkan standar teknis keselamatan pertama Peraturan Legalitas  Dokumen  yang  Berlaku  saat ini.  Daerah  yang  bertanggung  jawab jalan  di  kabupaten  kendal,  bisa  Buat lebih  banyak  jalur  terbukti  aman melalui kondisi jalan yang baik Fungsi. Menurut  kepala  desa  Langenharjo. Ruas jalan yang layak secara fungsional  adalah  kondisi  jalan  yang memuaskan  Persyaratan  Kualifikasi Teknis memberikan keamanan Persyaratan Pengguna dan Administrasi  Hal  ini  memberikan kepastian  hukum  bagi  operator  jalan dan  pengguna  jalan  sehingga  dapat dioperasikan  untuk  publik.  Tujuan pelaksanaan Penilaian kecukupan
fungsional  jalan  adalah  memastikan jalan Menurut kriteria kelayakan demikian  Keamanan  untuk  semua pengguna  jalan.  Menurut  sekretaris desa Langenharjo
Sesuai  dengan  Undang-Undang No.  38  Tahun  2004  yang  menjelaskan tentang  Jalan,  pemenuhan  laik  fungsi dilakukan  pada  jalan  umum  yang meliputi  jalan  nasional,  jalan  provinsi, jalan  kabupaten/kota  dan  jalan  desa. Ketentuan  mengenai  pemenuhan  laik fungsi  jalan  disebutkan  pada  Pasal  30 Ayat  1  Huruf  a  yang  berbunyi: “Pengoperasian  jalan  umum  dilakukan
setelah dinyatakan memenuhi persyaratan  laik  fungsi  secara  teknis dan administratif” Ketentuan selanjutnya  disebutkan  pada  Pasal  30 Ayat  2  yang  berbunyi:  “Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  laik fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan  dan  pemeriksaan  secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah.”
Kepala  Kelurahan  dan  Sekretaris Kelurahan desa Langenharjo
menyatakan  bahwasanya  jalan  umum dioperasikan  setelah  ditetapkan  dan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum  secara  teknis  serta  administratif sesuai  dengan  pedoman  yang  sudah ditetapkan  oleh  Menteri  dan  menteri terkait,  yaitu  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang  Jalan  merupakan  turunan  dari Undang-Undang  No.  38  Tahun  2004 tentang Jalan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan,  ketentuan  mengenai  laik

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (346-361)
fungsi jalan yang mana dijelaskan lebih detail    meliputi  pedoman  laik  fungsi jalan,  waktu  pelaksanaan  dan  jangka waktu untuk diuji, serta lingkup uji dan penetapan  laik  fungsi  jalan.  Ketentuan tersebut  diatas  telah  dijabarkan  pada Pasal 102 Ayat 1.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi  pada  objek  penelitian,  dapat dikemukakan bahwa jalan dioperasikan setelah memenuhi berbagai persyaratan secara administratif. Kelaikan pengoperasian  jalan  sudah  sesuai prosedur  yang  berlaku,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Kepala  Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan Langenharjo. 2. Kewajiban  Penyelenggara  dalam
Pemeliharaan,  Perawatan,  dan
Pemeliharaan Jalan
Penyelenggara  jalan  harus  lebih memrioritaskan pemeliharaan, perawatan  dan  pemeriksaan  jalan secara  berkala  yang  fungsinya  untuk mempertahankan  tingkat  pelayanan jalan  sesuai  dengan  standar  pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala Kelurahan  Langenharjo,  tentang  siapa
yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan, dikatakan; “Instansi  pelaksana  jalan,  yaitu  (a) Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat  Jenderal  Jalan  dan  Badan Pengatur Jalan Tol) bertanggung jawab atas  jalan  nasional.  (b)  Pemerintah provinsi  untuk  jalan  provinsi  (Dinas
Pekerjaan  Umum  Provinsi  atau  Dinas
Bina Marga Provinsi). (c) Bupati/Dewan  Kota  (Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota) Jalan
Kabupaten/Kota.”  (Hasil  Wawancara dengan  Kepala  Keluraha  Langenharjo, Kode 1).
Selain  itu,  informasi  tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan  jalan,  juga  dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan Langenharjo, sebagai berikut; Instansi yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan transportasi  jalan  atau  pengelolaan prasarana  dan  sarana  transportasi  jalan adalah Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/ Kabupaten. Bagian yang tidak terpisahkan  dari  kepolisian  adalah
Kepolisian  Republik  Indonesia  yang pada  pusatnya  Kepolisian  Republik Indonesia  masih  menggunakan  sistem yang  melewati  anggaran  pemerintah, serta  sistem  yang  diterapkan  oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum,  yang sudah  dapat  digolongkan  sebagai sistem tradisional karena tidak mengikutsertakan  keikutsertaan  dalam Pembiayaan Sektor Jalan Raya Pengguna  Jalan.  (Hasil  Wawancara dengan Pegawai Kelurahan Langenharjo Bidang Infrastruktur, Kode 2).
Jalan,  sebagai  sarana  transportasi darat  di  Kelurahan  Langenharjo,  yaitu meliputi bagian jalan, berupa bangunan pelengkap  dan  perlengkapannya  yang diperuntukkan  bagi  lalu  lintas,  yang ada  pada  permukaan  tanah.  Agar  jalan berfungsi  dan  dapat  digunakan  serta terhindar  dan  dapat  meminimalisasi kerusakan diperlukan adanya
perawatan dan pemeriksaan.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
Tahapan  pelaksanaan  perawatan dan  pemriksaan  jalan  menurut  Kepala Kelurahan  dibagi  menjadi  2,  yaitu tahapan pelaksanaan program perawatan secara swakelola atau dengan kontrak. Lebih lanjut dikemukakan,  “Tahapan  pelaksanaan perawatan  jalan  swakelola  meliputi pemeliharaan jalan secara rutin, melakukan  pembersihan  bahu  jalan, sistem drainase.” Sedangkan pelaksanaan program penanganan dengan  kontrak,  yaitu  melakukan pemeliharaan  jalan  secara  berkala, rekonstruksi. Sedangkan perawatan dan pemeriksaan  jalan  dilakukan  oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  dilakukan secara  berkala  untuk  mempertahankan tingkat  pelayanan  jalan  sesuai  dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Berdasarkan  hasil  wawancara dapat dikemukakan bahwa pemeliharaan jalan di Kelurahan Langenharjo adalah Aktivitas perawatan jalan, dalam bentuk pencegahan,  perawatan  dan  perbaikan yang diperlukan jaga jalan tetap berlari Mengoptimalkan  layanan  transportasi usia  rencana  seperti  ini  ditetapkan dapat  dicapai.  pemeliharaan  jalan harian  Kegiatan  keperawatan  dan memperbaiki  kerusakan  terjadi  dalam fragmen  jalan  kondisional  Layanan hebat.  Namun  jalan  dengan  pelayanan jalan  yang  stabil  dalam  kondisi  baik atau  sedang  sesuai  dengan usia program  menghitung  dan  mengikuti Standar  tertentu.  pemeliharaan  jalan secara berkala proses Mencegah
kerusakan  yang  lebih  luas,  masing- masing kerusakan yang dihitung Dalam desain menurun statusnya dapat dipulihkan  dalam  kondisi  stabilitas yang sesuai punya rencana.
3. Pembiayaan  Pembangunan  Jalan Kelurahan Langenharjo Pembiayaan  jalan  selama  ini,  di Kabupaten Kendal, khususnya Kelurahan Langenharjo masih menggunakan  sistem  melalui  APBN, sama  seperti  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum,  yang sudah  dapat  diklasifikasikan  oleh sistem tradisional karena tidak termasuk  partisipasi  pengguna  jalan Menyediakan  dana  untuk  sektor  jalan (Hasil  Wawancara  dengan  Kepala Kelurahan Langenharjo, Kode 1).
Dengan mekanisme itu sepertinya tidak  hubungan  langsung  antara  biaya dikeluarkan  oleh  pengguna  jalan  biaya pemeliharaan  jalan  jadi.  Pembiayaan jalan di Kelurahan Langenharjo berasal dari  dana  alokasi  umum  pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam bentuk  block  grant  ke  daerah,  serta alokasi  dana  Inpres  Jalan  Kabupaten. Namun,  sampai  Saat  ini  pembiayaan sudah lewat berbagai bentuk pemerintahan misalnya melalui
perpajakan  umum  atau  perpajakan spesial. contoh pembiayaan Pemerintah pajak  umum,  seperti  yang  ditunjukkan Yang berhasil sejauh ini adalah datanya pemeliharaan dan penanganan (termasuk  Perbaikan,  Peningkatan  dan
Jalan Baru), masing-masing merupakan jalan nasional jalan nasional  yang unik dan  gabungan,  Terlihat  di  semua

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023 (346-361)
provinsi  Dana  Umum  dan  Dana Khusus  berikan  kepada  daerah.  (Hasil Wawancara dnegan Sekretaris Kelurahan langenharjo, Kode 2). Berdasarkan  hasil  wawancara dapat dikemukakan bahwa pembiayaan perawatan jalan dilakukan oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Kendal. Pemerintah  Kelurahan  menerima  dana sebagai  anggaran  projek  berdasarkan ajuan dari sebelumnya. Di era otonomi daerah, Mengalokasikan  dana  untuk  kegiatan pembangunan  yang  lebih  terdefinisi Berdasarkan  daerah  yang  berasal  dari PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah),  Dana
Perimbangan (DAU dan DAK) maupun
Dana  Pinjaman  Daerah.  DAK  terdiri dari  dua  blok  yaitu  Alokasi  Dana
Pembangunan Dalam hal ini infrastruktur jalan Sertakan departemen pendidikan,  kesehatan  dan  Pertanian ada  di  blok  DAK  Tidak  dihutankan kembali. Namun, DAK Masih sektoral, saja  untuk  sebagian  besar  wilayah membutuhkan.
Alokasi dana secara umum (DAU) yang akan diberikan ke wilayah umum  Dana  tidak  mencukupi  karena kegiatan pembangunan Terutama digunakan  pembiayaan  anggaran  rutin, dan Pembiayaan Sektor Lain Pajak dan Pengiriman Biaya regional yang berlaku  saat  ini  belum  cukup.  (Hasil wawancara dengan Sekreatris Kelurahan, Sept 2020). Faktor Yang Mempengaruhi 1. Komunikasi Sosialisasi sangat minim dilakukan terkait dengan pembangunan
jalan,  pihak  kelurahan  hanya  ada pemberitahuan  kalau  akan  diadakan pembangunan  jalan.  Hal  ini  berbeda dengan  pembangunan  gang,  pihak kelutahan  justru  yang  berperan  dalam hal ini.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  di  Kelurahan langenharjo,  dalam  hal  teknis  sudah tersedia,  namun  dalam  pengawasan seharusnya  dilakukan  oleh  badan pengawas  jalan,  karena  keterbatasan sumber daya dan anggaran di 80  tingkat  kelurahan,  maka  badan  ada pengawas jalan. 3. Disposisi Kelurahan Langenharjo, mendukung dan berkomitmen terhadap kesiapan  implementasi  implemetasi kebijakan perawatan infrastruktur perawatan  jalan.  Namun  kewenangan sepenuhnya  ada  di  Dinas  PUPR, sedangkan  pihak  kelurahan  sebagai pelaksana  dan  pendamping  saja  dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Berdasarkan  hasil  wawancara dapat dikemukakan bahwa sikap aparat atau  pegawai  Kelurahan  langenharjo terhadap  pembangunan  infrastruktur jalan  di  wilayah  administratif  sangat mendukung dengan berpartisipasi
sesuai kewenangannya. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokasi ini akan menghambat  percepatan  pembangunan infrastruktur  jalan,  karena  melibatkan beberapa instansi, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan pemegang kewenangan di Dinas
PUPR.  Sesama  instansi-instansi  terkait

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
yang bertanggung jawab baik dari fisik jalan,  bangunan  di  pinggir  jalan maupun  marka  jalan  tersebut  masih bekerja  secara  individu.  Kurangnya koordinasi  ini  tentunya  menghambat proses  pembangunan  dan  perawatan jalan.

## KESIMPULAN
Pengoperasian  jalan  jalan  di Kelurahan  Langenharjo  selesai  setelah Menyatakan  bahwa  persyaratan  untuk operasi  normal  terpenuhi  Secara teknis jalur administrasi. dengan ramah
Manajemen  Kepatuhan  Manajemen peralatan  jalan,  kondisi  jalan,  Tingkat jalan, kepemilikan properti ruang tanah File  jalan,  kaki  jalan  raya,  dan lingkungan.
Instansi  yang  bertanggung  jawab Perawatan, pemeliharaan dan pemeliharaan  pemeliharaan  jalan  di Kelurahan Langenharjo adalah,
Pemerintah  Kabupaten  Kendal  melalui
Dinas  PUPR  (Bina  Marga).  Dinas PUPR  juga  bekerjasama  dengan  Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pembiayaan  pembangunan  jalan di Kelurahan langenharjo oleh pemerintah  Daerah  kabupaten  Kendal, melalui dana alokasi umum. Masyarakat  belum  terlibat  langsung dalam pembiayaannya. Beberapa faktor penghambat pembangunan jalan di Keluraha Langenharjo, diantaranya; (1) kurangnya  sosialisasi  program  kepada masyarakat,  (2)  belum  adanya  sumber daya  atau  pegawai  yang  memiliki kapasitas pengawasan jalan, (3)
Kewenangan pembangunan jalan ada di Dinas PUPR, sehingga jika terjadikerusakan jalan menunggu perbaikan  dari  dinas  tersebut,  (4) prosesur yang ditempuh dalam perbaikan  jalan  membutuhkan  waktu lama  dan  pengkajian  mendalam  dari
Dinas  PUPR,  sehingga  perbaikan  jalan memerlukan waktu lama

## DAFTAR PUSTAKA
ANNET,  N.,  &  Naranjo,  J.  (2014). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah. Applied Microbiology and Biotechnology , 85 (1), 2071–2079. C.S.T  Kansil,    et  al.  (2009). Tindak Pidana  Dalam  Undang-undang
Nasional . Jala Permata Aksara. Fadlan.  (2016).  Insfrastruktur  dan Pengendalian Pembangunan Insfrastruktur  jalan  Kabupaten Oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang. EJournal  Administrasi  Negara , 4 (4), 4842–4853.
Fandri, U. (2016). Pengawasan
Pemeliharaan Jalan Oleh Bidang
Bina  Marga  Dinas  Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang .
Indonesia,  S.  N.  R.  (2004). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  38  Tahun  2004  Tentang Jalan . 1 , 1–42. http://www.dpr.go.id/dokblog/do kumen/F_20150616_4760.PDF
Moleong,  L.  J.  (2002). Metodologi penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja Rosdakary.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Mei 2023, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023
(346-361)
Perda  Kabupaten  Kendal  Nomor  10
Tahun  2015  Tentang  Jalan .
(2016). 1–23.
Pusjatan,  K.  P.  (n.d.). Standar  jalan yang  berwawasan  keselamatan transportasi darat . Subarsono, A. (2011). Analisis
Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori dan Aplikasi . Pustaka Pelajar.
Wahab,  A.  (2012). Analisis  Kebijakan Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan  Publik (F.  Hutari (Ed.)).  Bumi  Aksara.  Analisis Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Winarno,  B.  (2007). Teori  dan  Proses Kebijakan Publik . Media Pressindo.