Penyederhanaan  organisasi  di  lingkungan pemerintahan telah dilaksanakan antara lain dengan  pemberian  otonomi  kepada  daerah. Melalui  Undang-undang  No.  22  Tahun 1999, yang disempurnakan dengan Undang-undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah,  kepada  daerah diberikan kewenangan membentuk perangkatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Penyederhanaan antara lain juga dilaksanakan  dengan  menghapus  jabatan eselon  V,  dan  bahkan  di  tingkat  provinsi rencananya  akan  dihapus  pula  jabatan Asisten  Gubernur  dan  Jabatan  Wakil Kepala Dinas.
Konsekuensi  logis  dari  berbagai kebijakan  perampingan  struktur  ini  adalah meningkatnya  kebutuhan  organisasi  akan pejabat fungsional, guna menjaga dinamisasi fungsi organisasi sesuai visi dan misinya. Pejabat fungsional dalam menjalankan  misi  organisasi,  walaupun tetap  harus  berkoordinasi  namun  pada dasarnya  ia  bekerja  secara  mandiri  dan tidak  mempunyai  beban  gerbong  staf  yang secara  struktural  berada  di  bawahnya. Organisasi  yang  miskin  struktur  dan  kaya fungsi  ini  diharapkan  dapat  menjalankan misinya lebih lincah, fleksibel, dan efisien.
Pejabat  fungsional  di  lingkungan Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru selama  lima  tahun  terakhir  menunjukkan peningkatan,  dari  hanya  berjumlah  4 orang  di  tahun  2000  sampai  berjumlah  8 orang  di  tahun  2004.  Pejabat  fungsional ini  merupakan  ujung  tombak  organisasi, karena  secara  teknis  fungsional  mereka berhadapan  langsung  dengan  kelayan yang  membutuhkan  pelayanan  di  bidang ketenagakerjaan,  sebagaimana  fungsi  dari organisasi  Dinas  tenaga  Kerja  itu  sendiri. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuannya, dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja pejabat  fungsionalnya.  Oleh  sebab  itu diperlukan  pengembangan  kompetensi pejabat fungsional melalui berbagai pendidikan  dan  latihan  secara  terus menerus,
guna mengantisipasi kemajemukan permasalahan ketenagakerjaan
seiring dengan perkembangan  dunia  usaha.  Terutama bagi  pejabat  fungsional  di  Lingkungan Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru, yang  harus  melayani  permasalahan  obyek kerja dari 2000 perusahaan.
Pendidikan menurut Surat Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.

## Pengaruh Pendidikan dan Latihan terhadap Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

## DESVI EMTI
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim. Jln. HR Soebrantas Panam KM 15 No 155 Tuah Madani Kec Tampan Email : emti.desvi@gmail.com
Abstract : Job performance is a result of work achieved by someone in carrying out the tasks assigned to him, which are based on skill, experience, sincerity, and time. Job performance is often  associated  with  productivity  levels.  For this  reason,  a testing  of  factors that  can  affect the work performance of  functional officials  is  needed, namely education and training. This research will be conducted on all  functional officials in  Human Resources Office Pekanbaru City,  amounting  to  8  people.  The  research  approach  uses  quantitative  with  primary  data sources. This test uses linear regression testing with the least squares method with SPSS 14. The results of statistical tests show that education and training have a significant influence on the work performance of the functional officials in Human Resources Office Pekanbaru City.
Keywords: Job Performance Functional Officials, Education, Training
64
40/KEP/M.Pan/12/2000  tentang  Jabatan Fungsional  Perantara  Hubungan  Industrial dan  Angka  Kreditnya,  adalah  pendidikan sekolah mulai dari tingkat Sarjana/Diploma IV  sampai  dengan  Pasca  sarjana,  yaitu Strata 2 dan Strata 3.
Pelatihan  kedinasan  bagi  pejabat fungsional  Dinas  Tenaga  Kerja,  antara  lain adalah
Pelatihan Pengawasan Ketenagakerjaan,  Pelatihan  Pengawasan Keselamatan  Kerja,  Pelatihan  Pengawasan Spesialis  Pesawat  Uap  dan  Bejana  Tekan,
Pelatihan Pengantar Kerja, Pelatihan Pemerantaraan, Pelatihan Hubungan Industrial  dan  syarat  kerja,  Train  of  trainer manajemen perusahaan,
Pengurusan Spesialis  Keselamatan,  Penanggulangan Kebakaran, Spesialisasi ILO, dan sebagainya.  Berbagai  pelatihan  kedinasan tersebut, menurut  Surat  Keputusan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di atas,  bobotnya  dilihat  berdasarkan  lamanya jam pelajaran dari pelatihan kedinasan yang bersangkutan.
Pejabat  Fungsional  Dinas  Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang pernah menerima  pelatihan  kedinasan  selama menjabat dalam jabatan tersebut, menunjukan  adanya  fluktuasi  selama  lima tahun terakhir. Tahun 2000 hanya 25% saja dari  pejabat  fungsional  yang  mengikuti pelatihan,  dan  tahun  2001  meningkat menjadi  33%.  Tahun  2002  kembali  turun hanya  25%  dan  pada  tahun  2003  terlihat banyak  diantara  pejabat  fungsional  50% yang  mengikuti  pelatihan  dibandingkan tahun  sebelumnya.  Kondisi  tahun  2004 kembali  hanya  25%.  Adanya  fluktuasi  ini pada dasarnya disebabkan karena pelaksanaan  pelatihan  kedinasan  tidak diselenggarakan secara berkala, akan tetapi diselenggarakan  sesuai  dengan  kebutuhan pekerjaan  dari  pejabat  fungsional  tersebut. Di  samping  itu  tidak  selalu  ada  anggaran untuk  melaksanakan  kegiatan  pendididkan dan  pelatihan  ini.  Sementara  para  pejabat fungsional sendiri juga harus selektif untuk mengikuti  pendididkan  atau  latihan  yang sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  tugas sehari-hari.
Program  pendidikan  dan  latihan dinilai  bermakna  dan  berdaya  guna  bila menunjukkan  hasil  guna  optimal  bagi organisasi. Pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa, dampak dari
pendididkan  dan  latihan  adalah  prestasi kerja sewaktu melaksanakan misi organisasi.  Prestasi  kerja  bagi  pejabat fungsional dinilai berdasarkn angka kredit yang  berhasil  dikumpulkannya.  Semakin cepat  mengoleksi  angka  kredit,  dalam jumlah  yang  dibutuhkan  untuk  kenaiakan pangkat,  maka  semakin  tinggi  pula prestasi kerjanya.
Mencermati hubungan antara pendidikan dan latihan yang diterima oleh pejabat  fungsional  Dinas  Tenaga  kerja Kota  pekanbaru  dengan  prestasi  kerjanya, terdapat kegaja yang menunjukkan kesenjangan  yaitu:  tingginya  angka  kredit untuk unsur pendidikan (antara 1 s/d 150) mendorong  para  pejabat  fungsional  untuk berlomba-lomba  mengikuti  pendidikan tanpa  memilah-milah  lagi  kesesuaiannnya dengan  tugas  organisasi.  Terlebih  lagi apabila  pendidikan  yang  diikuti  tersebut adalah  pendidikan  formal  Strata  1.  2, ataupun 3 yang tidak mepunyai hubungan langsung dengan pelaksanaan tugasnya.
Prestasi  kerja  adalah  suatu  hasil kerja  yang  dicapai  oleh  seseorang  dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan  kepadanya,  yang  didasarkan atas kecakapan, pengalaman,
kesungguhan,  serta  waktu.  Prestasi  kerja sering dikaitkan dengan tingkat produktivitas.  Seseorang  yang  produktif dapat  dikatakan  berprestasi,  sementara orang yang tidak produktif tidak memiliki prestasi.  Menurut  Nitisemito  (1992), prestasi kerja juga dapat diartikan sebagai tingkat  keberhasilan  yang  mencangkup: Produktivitas,  Kualitas  yang  semakin tinggi,  Waktu  penyelesaian  yang  semakin meningkat, Tingkat kecelakaan kerja yang semakin rendah, Penurunan biaya
Pendidikan  adalah  suatu  kegiatan untuk  meningkatkan  pengetahuan  umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan
65
keterampilan memutuskan terhadap
persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Menurut Hamalik  (2000),  pendidikan  diartikan sebagai  usaha  sadar  untuk  menyiapkan peserta  didik  melalui  kegiatan  bimbingan, pengajaran,  dan/atau  latihan-latihan  bagi peranannya dimasa datang.
Menurut  Hamalik  (2000),  latihan diartikan sebagai bentuk pembinaan ketenagaan yang dikenal sebagai pembinaan fungsional.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Pekanbaru,  yaitu  pada  Kantor  Dinas  Tenaga Kerja  Kota Pekanbaru, yang terletak di jalan Kavling  I/  Samarinda  No.  29  Kelurahan Tangkerang  Kecamatan  Bukitraya  Kota Pekanbaru.
Data yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder. Pengumpulan data yang dibutuhkan  penelitian  ini  dilakukan  dengan mempergunakan teknik kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan.
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan  pejabat  fungsional  yang  ada  di lingkungan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Pekanbaru  yang  berjumlah  8  orang.  Analisis data  menggunakan  metode  deskriptif  dan kuantitatif.  Metode  pengumpulan  data  pada penelitian ini menggunakan metode sensus.
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  menggunakan  alat  analisis  regresi  linear metode kuadrat
terkecil
dengan menggunakan software SPSS  version  14, yaitu:

## HASIL
Secara keseluruhan, variabel pendidikan  dan  latihan  pejabat  fungsional dapat dikategorikan sebagai cukup meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 8 orang responden,  sebanyak  4  orang  (50%)  yang menyatakan  demikian.bahkan  terdapat  2 orang  dari  8  responden  (25%)  yang menyatakan  meningkat.  Sementara  sisanya
yaitu  2  orang  lagi  (25%)  menyatakan kurang  meningkat.  Kondisi  ini  dapat diinterprestasikan  bahwa  dengan  mengikuti pendidikan  dan  latihan,  maka  pejabat fungsional cukup dapat meningktkan performance  kerjanya,  sehingga  pejabat fungsional yang bersangkutan dapat meningkatkan pula prestasi kerjanya.
Variabel  prestasi  kerja  pejabat fungsional  dapat  dikategorikan  sebagai cukup meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 8  orang  responden,  sebanyak  5  orang (62,50%)  yang  menyatakan  demikian. Sementara  lainnya  yaitu  1  orang  (12,5%) yang  menyatakan  meningkat  dan  sisanya  2 orang  lagi  (25%)  menyatakan  kurang meningkat.  Hal  ini  dapat  diinterprestasikan bahwa  dengan  cukup  meningkatnya  unsur- unsur  prestasi  kerja  pada  umumnya  yang ditetapkan  sebagai  indikator,  maka  dapat ditarik kondisi yang menggambarkan cukup meningkatnya  prestasi  kerja  sebagian  besar pejabat fungsional. Bahkan terdapat sebagian  pejabat  fungsional  yang  kurang meningkat  prestasi  kerjanya  (25%),  namun secara  keseluruhan  prestasi  kerja  pejabat fungsional relatif cukup meningkat.
Uji statistik dengan tingkat signifikansi  α  =  0,05  menunjukkan  adanya pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  dari variabel  pendidikan  dan  latihan  terhadap variabel  prestasi  kerja.  Hal  ini  dibuktikan oleh  besarnya  t statistik untuk  variabel pendidikan  dan  latihan  (20,593)  yang melebihi  dari  t tabel (1,895)  pada  derajat kebebasan n-1.
Goodness of fit terlihat pada besaran koefisien  determinan  R 2 ,  yaitu  0,986.  Hal ini  diartikan  bahwa  sebanyak  98,60% variasi perubahan variabel dependen prestasi  kerja  mampu  dijelaskan  oleh variasi  perubahan  variabel  independen pendidikan  dan  latihan,  sedangkan  sisanya yaitu  1,40%  dijelaskan  oleh  variabel independen lain  diluar  model.  Dengan  kata lain,  perubahan  variabel  prestasi  kerja sangat  ditentukan  oleh  perubahan  dari variabel  pendidikan  dan  latihan  yaitu mencapai  98,60%  dari  variabel  prestasi kerja  ditentukan  oleh  perubahan  variabel
Y= a + bX
66
pendidikan  dan  latihan.  Sementara  hanya 1,40%  sisanya  yang  ditentukan  oleh  faktor lain.

## PEMBAHASAN
Besaran  variabel  pendidikan  dan latihan terhadap variabel prestasi kerja dapat dilihat dari persamaan regresi linear, yaitu

## PK=0.464 + 0,876PL
Pengaruh yang diberikan oleh variabel  pendidikan  dan  latihan  terhadap variabel  prestasi  kerja  diekspresikan  oleh besarnya  nilai  koefisiennya,  yaitu  sebesar 0,876. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa apabila ada peningkatan dari pendidikan dan latihan  yang  dijalani  oleh  pejabat  fungsional sebesar  1  (satu)  satuan  akan  berpengaruh secara  positif  terhadap  peningkatan  prestasi kerja  pejabat  fungsional  yang  bersangkutan sebesar 0,876.
Koefisien  konstanta  (intersep),  yaitu 0,464  menunjukkan  suatu  keadaan  dimana variabel  dependen  tanpa  dipengaruhi  oleh variabel  independen.  Dalam  hal  ini  variabel pendidikan  dan  latihan  dianggap  sama dengan  0,  maka  variabel  prestasi  kerja  akan mengalami peningkatansendiri sebesar 0,464. Asumsi  ini  memberikan  interprestasi  bahwa factor-faktor independen yang dapat mempengaruhinya,  baik  itu  pendidikan  dan latihan maupun faktor-faktor lainnya, prestasi kerja pejabat fungsional akan meningkat juga sebesar  0,464.  Namun  demikian  dalam penelitian  penulis,  mengingat  koefisien konstanta  sebesar  0,464  tersebut  ternyata tidak signifikan mempengaruhi prestasi kerja, dimana  nilai  t statistik dari  konstansta  adalah 0,359  yang  jauh  lebih  kecil  daripada  nilai t tabel pada α = 0,05 dan derajat kebebasan n-1 (1,895).

## SIMPULAN
Dari hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pendidikan dan latihan mempunyai pengaruh yang  signifikan  terhadap  prestasi  kerja pejabat  fungsional  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota pekanbaru.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  besarnya
nilai  t statistik untuk  variabel  pendidikan  dan latihan  yaitu  20,593  yang  melebihi  nilai dari t tabel yaitu 1,895 pada derajat kebebasan n-1.
Dari  kesimpulan  diatas  maka  saran yang  penulis  ajukan  adalah:  Melihat pengaruh  pendidikan  dan  latihan  yang signifikan  terhadap  prestasi  kerja,  maka disarankan  agar  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Pekanbaru  harus  melaksanakan  program pendidikan  dan  latihan  yang  lebih  terarah pada  perbaikan performance kerja  pejabat fungsional  serta  mengembangkan  program- program lainnya dalam rangka peningkatan prestasi  kerja  pejabat  fungsional.  Bagi peneliti  selanjutnya  yang  berminat  pada manajemen SDM dapat melenjutkan penelitian  ini  dengan  tujuan  dan  analisis masalah  yang  berbeda  terhadap  prestasi kerja pegawai khususnya bidang manejemen  pemerintahan  public  supaya pada gilirannya dapat dijadikan model.

## DAFTAR RUJUKAN
Hamalik,  Oemar.  2000. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu . Bumi Aksara. Jakarta
Nitisemito,  Alex  S.  1992. Manajemen
Personalia . Cetakan Keenam.
Ghalia Indonesia. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara No. 40/KEP/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya.
Undang-undang  No.  22  Tahun  1999,  yang disempurnakan  dengan  Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.