## Efektivitas Musrenbangdes Dalam Penyusunan RKPD: Studi Kasus pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung
Salma Dzalika Rahmadya 1 , Dani Sugiri * 2
1 Program Studi DIII Kebendaharaan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia 2 Program Studi DIV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia
*penulis korespondensi: danisugiri@pknstan.ac.id

## Kata Kunci:
Efektivitas, Musrenbangdes, RKPD, Partisipasi Masyarakat

## Keywords:
Effectiveness, Musrenbangdes, RKPD, Community Participation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  realitas  efektivitas  pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  pada  Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penelitian ini dilakukan dengan  melihat  fakta  bahwa  Musrenbangdes  sebagai  bentuk  partisipasi masyarakat  penting  untuk  dilaksanakan  secara  efektif  karena  menjadi  salah satu  input  penyusunan  RKPD.  Jenis  penelitian  merupakan  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penggalian data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi  masyarakat  dapat  ditinjau  dari  faktor  usia,  jenis  pekerjaan,  tingkat pendidikan,  tingkat  komunikasi,  dan  tingkat  kepemimpinan.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kendala  pelaksanaan  Musrenbangdes  yang ditemukan  adalah  (a)  peserta  yang  tidak  datang  tepat  waktu  saat  pelaksanaan Musrenbangdes,  (b)  masih  terdapat  pengajuan  usulan  yang  masih  menjadi kewenangan desa ke dalam Musrenbang kecamatan yang mengakibatkan usulan tersebut tidak terakomodasi/diajukan ke Musrenbang RKPD kabupaten, dan (c) para pemuda kurang berpartisipasi dalam Musrenbangdes.

## Diterima:
21 Juli 2021 Disetujui: 30 November 2022 Dipublikasikan: 30 November 2022

## ABSTRACT
This study aims to examine the reality of the effectiveness of the implementation of the  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  in  Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung in the preparation of Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). This type of research is qualitative using  a  case  study  approach.  Data  collection  was  carried  out  by  means  of literature  study,  document  observation  and  interviews.  This  study  found  that community participation can be viewed from the factors of age, type of work, level of  education,  level  of  communication,  and  level  of  leadership.  The  results  of  this study  indicate  that  the  obstacles  found  in  implementing  the  Musrenbangdes  are (a)  participants  who  did  not  arrive  on  time  during  the  Musrenbangdes implementation,  (b)  there  are  still  submissions  of  proposals  that  are  still  the authority  of  the  village  into  Musrenbang  Kecamatan  which  results  in  these proposals  not being accommodated/submitted to RKPD  Musrenbang Kabupaten, and (c) youths participate less in Musrenbangdes.
© 2022 The Author(s): This article is distributed under a Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BYSA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pasal 1 disebutkan  bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan daerah.  Perencanaan  dan  penganggaran  adalah  kegiatan  yang  sangat  krusial  dan  tidak sederhana  dibandingkan  kegiatan  lainnya  dalam  aktivitas  pengelolaan  keuangan  daerah (Mulyana  &  Sugiri,  2020).  Keduanya  merupakan  kegiatan  awal  dalam  siklus  pengelolaan keuangan  daerah,  hasil  dari  pelaksanaan  kedua  kegiatan  tersebut  akan  berpengaruh  pada kegiatan berikutnya.
Kegiatan  perencanaan  menghasilkan  tiga  buah  dokumen  perencanaan,  yaitu  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJPD)  sebagai  dokumen  perencanaan  dengan periode  20  (dua  puluh)  tahun,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan dengan periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD)  sebagai  dokumen  perencanaan  dengan  periode  1  tahun.  RKPD  menjadi dokumen  yang  sangat  penting  karena  berkaitan  erat  dengan  proses  penyusunan  APBD (Mulyana  &  Sugiri,  2020).  Salah  satu  asas  umum  APBD  menyebutkan  bahwa  APBD  disusun dengan  mempedomani  Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Prioritas  KUA  PPAS  yang  didasarkan pada RKPD (Mulyana & Sugiri, 2020).
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dalam  rangkaian  proses  penyusunan  RKPD.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  9  (2)  UU Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)  bahwa urutan  penyusunan  RKPD  meliputi  menyiapkan  rancangan  awal  rencana  pembangunan, menyiapkan  rancangan  rencana  kerja,  melakukan  musyawarah  perencanaan  pembangunan, dan menyusun rancangan akhir rencana pembangunan. Musrenbang sendiri merupakan forum bottom-up  atau  partisipasi  masyarakat  untuk  menentukan  tingkat  pembangunan  (Hirawan, 2014).  Musrenbang  berguna  untuk  menampung  aspirasi  dan  keluhan  masyarakat  mengenai pembangunan (Azhar, 2015).
Musrenbang  dalam  rangka  penyusunan  RKPD  kabupaten/kota  diselenggarakan  pada  berbagai level  pemerintahan  daerah.  Mulai  dari  level  desa/kelurahan,  kecamatan,  forum  SKPD kabupaten/kota,  dan  yang  terakhir  pada  tingkat  kabupaten/kota.  Musrenbang  pada  tingkat kelurahan/desa adalah Musrenbang yang dilakukan bersentuhan langsung dengan masyarakat (Azhar, 2015). Oleh karena itu, Musrenbang desa/kelurahan menjadi musrenbang yang secara langsung menampung banyak aspirasi masyarakat melalui partisipasi yang mereka lakukan.
Musrenbang tingkat desa (musrenbangdes) bertujuan untuk menyepakati prioritas kebutuhan ataupun  masalah  dan  kegiatan  desa  yang  akan  dibiayai  dengan  dana  swadaya  desa,  Alokasi Dana Desa, maupun yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota/provinsi, selain itu juga untuk menyepakati  delegasi  desa  yang  mewakili  pada  musrenbang  kecamatan  (Djohani,  2008). Beberapa  usulan  terpilih  yang  dihasilkan  musrenbangdes  digunakan  sebagai  masukan  dalam musrenbang  kecamatan  yang  kemudian  juga  akan  diajukan  dalam  forum  musrenbang kabupaten/kota untuk menghasilkan RKPD. Karena berhubungan erat dengan RKPD kabupaten dan  juga  akan  memengaruhi  kualitas  APBD  kabupaten,  maka  jelas  jika  musrenbangdes  perlu dilaksanakan dengan efektif.
Dalam  realitas  pelaksanaan  musrenbangdes,  sering  kali  ditemukan  kendala  yang  dapat mengurangi  efektivitasnya.  Kendala  yang  umum  ditemukan  adalah  pelaksanaan musrenbangdes  yang  hanya  menjadi  formalitas  saja  (Hirawan,  2014)  (Asyari  et  al.,  2018). Ditemukan  fakta  lain  bahwa  terkadang  musrenbangdes  hanya  dilaksanakan  oleh  perangkat desa  tanpa  partisipasi  masyarakat  yang  kemudian  menjadikan  musrenbangdes  sebagai  ajang seremonial  tahunan  saja  (Asyari  et  al.,  2018).  Kendala  musrenbangdes  lainnya  adalah
rendahnya  partisipasi  masyarakat  karena  usulan  mereka  banyak  yang  tidak  terakomodasi (Saputra, 2017).
Dari  seluruh  pemaparan  sebelumnya,  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  musrenbangdes  di lapangan belum efektif, hal tersebut akan berimbas pada RKPD yang dihasilkan kabupaten yang nantinya  juga  akan  memengaruhi  APBD  kabupaten  terkait.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk menguak bagaimana efektivitas pelaksanaan musrenbangdes di Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung periode 2020 sebagai salah satu  input  dalam  penyusunan  RKPD  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2021.  Hal-hal  yang  akan disorot dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan musrenbangdes pada objek penelitian, bagaimana  efektivitasnya,  dan  kendala-kendala  apa  saja  yang  berpotensi  mengurangi efektivitasnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  untuk  meninjau  efektivitas  Musrenbang  Desa  Pagergunung  sebagai salah  satu  input  penyusunan  RKPD  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  data  data  primer  dan  data  sekunder.  Kedua  jenis  data  tersebut  dikumpulkan dengan  tiga  metode  pengumpulan  data,  yakni  studi  pustaka,  observasi  dokumen  dan wawancara.
Studi  pustaka  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  dari  penelitian  serupa yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya  (Darmalaksana,  2020),  sedangkan  observasi  dokumen dilakukan  dengan  mempelajari  dokumen-dokumen  perencanaan  yang  ada  di  Desa Pagergunung.  Studi  pustaka  juga  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  berupa regulasi  yang  mengatur  baik  musrenbangdes  maupun  RKPD,  pedoman  musrenbangdes,  data statistik, jurnal mengenai musrenbangdes, dan lain-lain. Data tersebut didapatkan baik melalui penelusuran  pustaka  secara  luring  maupun  daring.  Observasi  dokumen  dilakukan  atas  notula dan catatan-catatan hasil rapat serta dokumentasi Musrenbangdes.
Data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur ataupun dengan persiapan maupun tanpa  persiapan  (Herdiansyah,  2019).  Wawancara  dilakukan  untuk  menggali  informasi mengenai praktik musrenbangdes di Desa Pagergunung. Narasumber dalam wawancara terdiri atas  perangkat  desa  dan  juga  peserta  musrenbangdes.  Sebagai  perwakilan  perangkat  desa, narasumber  yang  diwawancarai  adalah  Munthowiyah  selaku  Sekretaris  Desa  Pagergunung. Peserta  musrenbangdes  yang  diwawancarai  adalah  Indarti  Setyaningsih  selaku  Ketua  RT.  06 Dusun Tempuran dan Suyana selaku Kepala Dusun Tempuran. Selain melalui wawancara, data primer  juga  diperoleh  melalui  metode  dokumentasi  dengan  cara  melihat  atau  menganalisis dokumen  mengenai  subjek  yang  dibuat  oleh  orang  lain  maupun  subjek  itu  sendiri  (Anggito  & Setiawan, 2018).
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  Miles  dan  Hubermen  dalam Anggito  dan  Setiawan  serta    Manab  (Manab,  2015).  Analisis  data  dilakukan  dengan  tahapan reduksi data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Proses verifikasi antara lain dilakukan melalui triangulasi untuk mengkonfirmasi validitas data (Gunawan, 2013) (Dwiyanto, 2002).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung
Masyarakat  telah  diberikan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  Musrenbang Desa  Pagergunung  (Munthowiyah,  2021).  Selain  itu,  perangkat  desa  terbuka  terhadap  usulan
dari  masyarakat.  Musrenbangdes  tersebut  telah  melibatkan  berbagai  pihak,  yakni  BPD, Pemerintah Desa, lembaga desa (LPMD, RT, RW, KPMD, kader posyandu, perwakilan PKK), dan unsur  masyarakat  yang  meliputi  kepala  sekolah,  pemuda,  perwakilan  rumah  tangga  miskin, serta perwakilan perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa Musrenbang Desa Pagergunung telah memenuhi  ketentuan  Pasal  52  Perda  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjelaskan bahwa musrenbangdes dilaksanakan oleh pemerintah desa  yang  juga  diikuti  oleh  BPD,  lembaga  kemasyarakatan  desa,  wakil  kelompok  masyarakat, dan  unsur  masyarakat  lainnya.  Wakil  kelompok  masyarakat  yang  dimaksud  paling  tidak meliputi wakil dari kelompok masyarakat miskin dan kelompok perempuan.
Usulan  prioritas  yang  dibiayai  dengan  APBD  kabupaten  yang  akan  diajukan  ke  forum musrenbang  kecamatan  dari  hasil  Musrenbang  Desa  Pagergunung  Tahun  2020  dirangkum dalam Tabel 1.

## Tabel 1. Usulan Prioritas Hasil Musrenbangdes untuk Dibiayai dengan APBD Kabupaten
Bidang I Infrastruktur Bidang II Ekonomi & SDA Bidang III Pembangunan Manusia Betonisasi Dsn. Krajan Desa Pagergunung–Dsn. Ngancar Desa Purwosari Jalan Usaha Tani Dsn. Ngroto Ds. Pagergunung–Ds. Tuksongo Bantuan pembinaan seni budaya (Dsn. Klumpit) Betonisasi Dsn. Klumpit Desa Pagergunung–Dsn. Kebon Tengah Desa Purwosari Pembangunan  Drainase  Jalan  Kabupaten  (Jln. Pingit–Kranggan) Jalan Usaha Tani Dsn. Sambon–Dsn. Klumpit Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
Pembangunan Talud Jalan Kabupaten (Jln. Pingit– Kranggan)
Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Pagergunung (2020)
Dari  usulan  yang  terangkum  dalam  Tabel  1,  hanya  tiga  usulan  yang  berasal  dari  bidang infrastruktur  yang  lolos  tahapan  rekapitulasi  di  musrenbang  kecamatan.  Usulan  dari  bidang ekonomi  dan  SDA  serta  bidang  pembangunan  manusia  tidak  ada  sama  sekali  yang  masuk  ke dalam  rekapitulasi.  Kemudian  pada  proses  scoring  usulan  dalam  musyawarah  bidang  di kecamatan,  dari  tiga  usulan  bidang  infrastruktur  tadi  hanya  satu  yang  lolos  ke  tahap  scoring bidang ekonomi, SDA, dan infrastruktur.

## Efektivitas Musrenbang Desa Pagergunung
Efektivitas  pelaksanaan  musrenbangdes  sebagai  perencanaan  dengan  pendekatan  partisipatif dan  bottom-up  sangat  dipengaruhi  oleh  partisipasi  masyarakat  sebagai  pesertanya.  Selain  itu, terciptanya  RKPD  yang  berkualitas  juga  akan  dipengaruhi  oleh  kendala-kendala  yang  muncul dalam  pelaksanaan  musrenbangdes.  Efektivitas  erat  hubungannya  dengan  pencapaian  tujuan atau sasaran, sedangkan kendala dapat menghambat tercapainya sasaran.
Partisipasi  masyarakat  sebagai  peserta  musrenbangdes    dipengaruhi  oleh  faktor  usia,  tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat komunikasi, dan tingkat kepemimpinan (Akbar et al., 2018) (Suroso  et  al.,  2014).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  ditemukan  fakta  bahwa  faktor- faktor  tersebut  juga  memengaruhi  partisipasi  masyarakat  Desa  Pagergunung  dalam musrenbangdes. Berikut ini adalah uraian dari masing-masing faktor.

## 1. Usia
Peserta  musrenbangdes  yang  senior  lebih  aktif  daripada  peserta  yang  tergolong  sebagai pemuda  (Suroso  et  al.,  2014).  Hal  tersebut  dijumpai  dalam  pelaksanaan  Musrenbang  Desa Pagergunung.  Kebanyakan  peserta  musrenbangdes  berusia  45  tahun  ke  atas.  Pemuda  kurang berpartisipasi  aktif  dalam  musrenbangdes  di  desa  tersebut.  Pemuda  di  wilayah  Desa Pagergunung  diklaim  kurang  berpartisipasi  aktif  dalam  musrenbangdes  dengan  alasan  waktu bekerja  yang  tidak  fleksibel.  Mayoritas  pemuda  desa  setempat  bekerja  pada  sektor  industri yang  kemudian  menjadi  alasan  mereka  sulit  untuk  menghadiri  undangan  musrenbangdes, pekerjaan mereka di sektor industri tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

## 2. Tingkat Pendidikan
Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka partisipasinya dalam musrenbangdes juga akan  semakin  tinggi  (Akbar  et  al.,  2018)  (Suroso  et  al.,  2014).  Masyarakat  dengan  tingkat pendidikan  yang  lebih  tinggi  memiliki  kesadaran  melakukan  pembangunan  dan  sikap  kritis yang  lebih  tinggi  (Akbar  et  al.,  2018).  Hal  tersebut  juga  ditemukan  dalam  pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung.

## 3. Jenis Pekerjaan
Masyarakat yang bekerja sebagai petani lebih tinggi partisipasinya dibanding masyarakat yang bekerja di sektor industri (Suroso et al., 2014). Hal tersebut juga ditemukan dalam Musrenbang Desa  Pagergunung.  Penyebab  dari  lebih  aktifnya  petani  dibandingkan  pekerja  sektor  industri adalah fleksibilitas waktu bekerja. Masyarakat yang bekerja di sektor industri tidak begitu aktif mengikuti  musrenbangdes  karena  jam  kerja  yang  terikat  dengan  atasan,  hal  tersebut  berbeda dengan petani yang lebih fleksibel mengatur jam kerjanya.

## 4. Tingkat Komunikasi
Peserta  Musrenbang  Desa  Pagergunung  menyetujui  bahwa  tingkat  komunikasi  peserta musrenbangdes  berpengaruh  pada  tingkat  partisipasinya.  Peserta  dengan  tingkat  komunikasi tinggi  memiliki  keaktifan  partisipasi  yang  tinggi  pula,  komunikasi  intensif  baik  antar  warga, antara  warga  dengan  pimpinan,  maupun  antar  sistem  sosial  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat (Suroso et al., 2014).

## 5. Tingkat Kepemimpinan
Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tingkat kepemimpinan (misalnya Ketua Karang  Taruna  dan  Ketua  Lembaga  Desa)  mendorong  keaktifan  partisipasi  masyarakat  dalam musrenbangdes  (Suroso  et  al.,  2014).  Keaktifan  masyarakat  dalam  berorganisasi  cenderung meningkatkan  partisipasi  peserta  musrenbang  (Motte,  2005).  Hadirnya  pemimpin  dalam musrenbangdes  penting  untuk  memengaruhi  masyarakat  agar  ikut  aktif  membangun  desanya (Suroso  et  al.,  2014).  Dengan  aktifnya  para  pemimpin  untuk  berpartisipasi  dalam musrenbangdes  maka  penduduk  Desa  Pagergunung  akan  bisa  terpengaruh  untuk  ikut  serta berpartisipasi dalam musrenbangdes secara aktif di masa mendatang.

## Kendala Pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung
1. Peserta Musrenbangdes yang tidak tepat waktu. Salah satu kendala yang sering kali terjadi dalam  Musrenbang  Desa  Pagergunung  adalah  peserta  dan  pendamping  dari  kecamatan yang  tidak  tepat  waktu untuk  menghadiri  musrenbangdes  (Setyaningsih,  2021)  (Suryana, 2021). Salah satu alasan sulitnya masyarakat untuk bisa hadir tepat waktu adalah adanya keharusan  mereka  untuk  menyelesaikan  pekerjaan,  misalnya  keharusan  mencari  rumput untuk hewan ternak bagi para peternak yang menjadi peserta musrenbangdes.
2. Masih seringnya pengajuan usulan yang menjadi kewenangan desa ke forum musrenbang kecamatan yang menjadikan usulan tersebut tidak terakomodasi/diajukan ke musrenbang RKPD kabupaten. Dari usulan hasil musrenbangdes yang tercantum dalam Tabel 1, hanya
ada  tiga  yang  lolos  rekapitulasi,  dan  kemudian  hanya  tersisa  satu  yang  masuk  tahap scoring.  Hal  tersebut  terjadi  karena  beberapa  usulan  masih  tergolong  dalam  kewenangan desa  (Munthowiyah,  2021).  Usulan  yang  diajukan  untuk  didanai  dana  APBD  kabupaten seharusnya merupakan usulan untuk kegiatan yang berada di luar kewenangan desa.
3. Pemuda  yang  kurang  aktif  berpartisipasi  dalam  musrenbangdes.  Mayoritas  pemuda  Desa Pagergunung  yang  bekerja  di  sektor  industri/pabrik  (Munthowiyah,  2021).  Hal  tersebut membuat para pemuda sering kali tidak dapat hadir dalam musrenbangdes. Waktu bekerja di pabrik tidak fleksibel dan mengikat para pekerjanya membuat kebanyakan pemuda yang diundang musrenbangdes tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti musrenbangdes.

## 4. KESIMPULAN
Musrenbang  Desa  Pagergunung  telah  dilaksanakan  secara  formal  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku.  Meski  demikian,  pelaksanaan  musrenbangdes  dalam  rangka  penyusunan  RKPD tersebut belum bisa dikatakan efektif. Jika dilihat dari segi partisipasi, efektivitas Musrenbang Desa  Pagergunung  dipengaruhi  oleh  faktor  usia,  jenis  pekerjaan,  tingkat  pendidikan,  tingkat komunikasi, dan tingkat kepemimpinan.
Jika  dinilai  dari  faktor  usia,  pemuda  setempat  belum  bisa  berpartisipasi  secara  aktif  dalam musrenbangdes.  Peserta  musrenbangdes  yang  berumur  lebih  “senior”  diklaim  lebih  aktif berpartisipasi.  Mengenai  jenis  pekerjaan,  warga  yang  berprofesi  sebagai  petani  lebih  aktif berpartisipasi.  Hal  tersebut  didorong  oleh  fleksibilitas  jam  kerja  petani  dibandingkan  warga yang  bekerja  di  sektor  lainnya.  Kemudian,  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  faktor tingkat  pendidikan,  komunikasi,  dan  kepemimpinan  warga  maka  partisipasinya  dalam musrenbangdes akan tinggi pula.
Selanjutnya,  ketika  ditinjau  dari  kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  Musrenbang  Desa Pagergunung  maka  pelaksanaan  musrenbangdes  tersebut  juga  belum  bisa  dinyatakan  efektif. Kendala dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Pagergunung adalah adanya peserta yang tidak datang  tepat  waktu  saat pelaksanaan  musrenbangdes, seringnya  ditemukan  pengajuan  usulan yang  masih menjadi  kewenangan  desa  ke  dalam musrenbang  kecamatan  yang  mengakibatkan usulan  tersebut  tidak  terakomodasi/diajukan  ke  musrenbang  RKPD  kabupaten,  dan  yang terakhir adalah kurang aktifnya pemuda berpartisipasi dalam musrenbangdes.

## 5. SARAN
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggali  informasi  dan  data  lebih  dalam,  misalnya dengan melakukan survei kepada peserta musrenbangdes atau membanyak jumlah narasumber dalam  wawancara.  Penelitian  selanjutnya  juga  dapat  menggunakan  metode  kuantitatif  untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  F.,  Suprapto,  S.,  &  Surati.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan Pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo. Publik :  (Jurnal  Ilmu  Administrasi) ,
6 (2), 135–142. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . CV Jejak (Jejak Publisher).
Asyari,  M.  A.,  Toyyib,  M.,  &  Haryadi,  B.  (2018).  MUSRENBANGDES  SEBAGAI  AJANG CEREMONIAL TAHUNAN. Akuisisi: Jurnal Akuntansi , 14 (2), 98–109.
Azhar,  F.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 (2).
Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre- Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 1–6.
Djohani,  R.  (2008).  Panduan  penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa. Perpustakaan Nasional, Jakarta .
Dwiyanto,  D.  (2002).  Metode  Kualitatif:  Penerapannya  dalam  Penelitian. Diakses  Dari: Https://Www. Academia. Edu/Download … , 0 , 1–7.
Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Bumi Aksara.
Herdiansyah, H. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer (Edisi II). Salemba Humanika.
Hirawan,  Z.  (2014).  Efektivitas  Musrenbang  dalam  Penyusunan  APBD  Kabupaten  Subang. Jurnal Administrasi Publik , 5 (2), 216–231. https://doi.org/10.31506/jap.v5i2.2401
Manab, H. A. (2015). Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif . Kalimedia.
Motte,  J.  (2005). Partisipasi  Masyarakat  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  di  Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang . Universitas Diponegoro.
Mulyana, B., & Sugiri, D. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah (M. Titi (ed.)). Politeknik Keuangan Negara STAN.
Munthowiyah. (2021). Musrenbangdes di Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung .
Saputra,  W.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan  Dan Pembangunan)  Di  Desa  Tembeling  Kecamatan  Teluk  Bintan  Kabupaten  Bintan  Tahun 2015. Tanjung Pinang .
Setyaningsih, I. (2021). Musrenbangdes di Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung .
Suroso,  H.,  Hakim,  A.,  &  Noor,  I.  (2014).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Banjaran  Kecamatan  Driyorejo Kabupaten Gresik. Wacana Journal of Social and Humanity Studies , 17 (1), 7–15.
Suryana. (2021). Musrenbangdes di Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung .