Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (2): 419-436. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.419-436
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Kontrak usaha pemanfaatan wisata alam pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat
Business Contract in the Nature Tourism Utilization at Rinjani Barat Forest Management Unit
Muhammad Rifqi Tirta Mudhofir a , Bramasto Nugroho b , Sudarsono Soedomo b
a Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
Article Info: Received: 02 - 05 - 2018 Accepted: 11 - 07 - 2018
Keywords: content analysis, forest management unit (FMU), nature tourism

## Corresponding Author:
Muhammad Rifqi Tirta Mudhofir Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor; Email: rifqitirta@gmail.com
Abstract : Partnership in natural tourism utilization of protected forests area can increase the forests value, but also has a risk of damage to forest areas managed  by  Forest  Management  Unit  of  Rinjani  Barat  (KPHL). This  study aims  to  examine  the  business  contracts  between  the  FMU  and  partners  on the  activities  of  natural  tourism  utilization  in  aspects  of  policy,  rights  and liability  arrangements  to  business  economic  conditions.  The  relationship between  FMU  and  partners  can  be  seen  as  a  principal-agent  relationship that may have problems as adverse selection, asymmetric information, moral hazard  and  agency  costs.  Using  policy  and  financial  analysis,  field observation  and  in-depth  interviews,  we  found  that  natural  tourism utilization  can  be  done  under  several  scheme  such  as  business  permit, forestry  cooperation,  social  partnership  and  regional  government cooperation.  Formal  contract  between  FMU  and  community  potentially suppress  the  moral  hazard  behavior  in  the  future.  Increased  ticket  price, change fixed wage system and roles assignment for every party can make the contact become more optimal.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Mudhofir  MRT,  Nugroho  B, Soedomo  S .  2019.  Kontrak  usaha  pemanfaatan  wisata  alam  pada  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung Rinjani Barat. JPSL 9 (2): 419-436. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.419-436.

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  wisata  alam  dengan  melibatkan  mitra  telah  banyak  dilakukan  terutama  pada  hutan konservasi  dan  hutan  produksi  di  Indonesia.  Hingga  tahun  2017  telah  terdapat  153  Izin  Pengusahaan Pariwisata  Alam  (IPPA)  berupa  pengadaan  jasa  dan  sarana  wisata  pada  hutan  konservasi  di  Indonesia (PHKA  2017).  Pengelolaan  wisata  alam  pada  kawasan  hutan  lindung  saat  ini  memang  belum  banyak dilakukan  dengan  optimal,  jika  dibandingkan  dengan  kawasan  hutan  konservasi  (Kristinawati  2014, Nurita 2016).  Sembiring  (2006)  berpendapat  bahwa  pengelolaan  hutan  lindung  terkendala  oleh  permasalahan kelembagaan,  terutama  mengenai  peraturan  dan  lembaga  pengelolaan  pada  tingkat  tapak.  Sasongko et  al . (2014)  menambahkan,  pendanaan  merupakan  salah  satu  strategi  penting  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan lindung.
Pemanfaatan  jasa  lingkungan  wisata  alam  oleh  KPHL  Rinjani  Barat  saat  ini  telah  dilakukan  dengan melibatkan  berbagai  pihak  (mitra)  termasuk  perusahaan  swasta,  pemerintah  daerah  kabupaten,  pemerintah desa  hingga  kelompok  masyarakat.  Pelibatan  mitra  perusahaan  swasta  dilakukan  pada  Resort  Malimbu dengan  luas  kawasan  285.6  ha,  sedangkan  pelibatan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  (LB),
pemerintah desa dan kelompok masyarakat dilakukan pada Resort Sesaot dengan luas kawasan 3 ha (KPHL Rinjani Barat 2015). Potensi dan lokasi objek wisata pada Resort Malimbu yang berada pada kawasan wisata di  Pulau  Lombok  mengakibatkan  mitra  swasta  tertarik  untuk  mengajukan  kerjasama  dengan  KPH. Keterlibatan  mitra  dalam  pengelolaan  wisata  berpotensi  meningkatkan  nilai  keberadaan  hutan  dan  fungsi pemberdayaan sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunis mitra (Kasper et al . 2012).
Hubungan  antara  KPH  dengan  mitra  pengelola  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  hubungan  kontrak antara principal (KPH)  dan agent (mitra).  Hubungan principal-agent terjadi  ketika principal memberikan sebagian  hak  kepada agent untuk  melakukan  suatu  pekerjaan/kegiatan  yang  menjadi  tujuan principal (Eggertsson  1999).  Dalam  hubungan  antara  KPH  dan  mitra  tersebut  dapat  muncul  berbagai  permasalahan (agency  problem ),  mulai  dari  kesalahan  dalam  menunjuk  mitra  pengelola  ( adverse  selection ),  ketimpangan informasi  ( assymetric  information ),  hingga  pelanggaran  kesepakatan  ( moral  hazard )  yang  telah  dibuat (Eisenhardt  1989).  Identifikasi  atas  biaya  pengawasan  ( agency  cost )  yang  dikeluarkan  oleh  KPH  sebagai principal juga menjadi aspek penting dalam hubungan kontrak dengan mitra (Jensen dan Meckling 1976). Struktur kontrak antara KPH dan mitra akan sangat dipengaruhi oleh peraturan terkait perangkat daerah karena status KPH sebagai organisasi perangkat daerah serta  kegiatan kehutanan. Untuk itu perlu diketahui berbagai peraturan yang berpengaruh terhadap struktur kontrak kegiatan usaha wisata alam antara KPH dan mitra.  Keterlibatan  pihak  lain  dapat  meningkatkan  nilai  keberadaan  hutan  dan  pemberdayaan  sosial,  tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunis dalam pemanfaatan potensi hutan (Kasper et  al. 2012).  Potensi  konflik  tersebut  memungkinkan  terjadinya  perilaku moral  hazard oleh  mitra maupun  KPH. Principal-agent berfokus  pada  struktur  preferensi  setiap  pihak,  kondisi  ketidakpastian, struktur  informasi,  termasuk  pembagian  resiko  dan  manfaat  agar  dapat  menciptakan  kontrak  yang  optimal (Eggertsson  1999).  Pemberian  hak  kelola  kepada  mitra  juga  menimbulkan  konsekuensi  munculnya  biaya dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan  atau  penilaian  laporan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  mitra.  Biaya keagenan  yang  dikeluarkan  dalam  mengawasai  mitra  harus  sebanding  dengan  manfaat  yang  diperoleh (Jensen  dan  Meckling  1976).  Kontrak  akan  optimal  ketika  biaya  pengawasan  atau  biaya  keagenan  dapat ditekan seminimal mungkin.
Kerjasama dalam kegiatan pemanfaatan hutan telah dilakukan baik pada kawasan hutan negara maupun hutan  milik  (hutan  rakyat)  di  Indonesia.  Prihadi  (2010)  dan  Kurniadi et  al. (2013)  mengkaji  hubungan kontrak  antara  petani  dan  pengusaha  swasta  dalam  kegiatan  pengelolaan  hutan  rakyat,  yang  menunjukkan bahwa  kontrak  yang  disepakati  secara  formal  dapat  lebih  menjamin  kelestarian  usaha  hutan  rakyat. Kerjasama  pemerintah  dalam  kegiatan  pemanfaatan  wisata  alam  termasuk  pada  kawasan  hutan  konservasi dapat menekan potensi konflik antara balai pengelola dengan masyarakat (Susetyo 2015). Christiani (2012) juga menemukan bahwa kerjasama antara Perhutani (BUMN) dengan masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi  dan  sosial  bagi  masyarakat,  sekaligus  meningkatkan  keamanan  kawasan  hutan.  Kegiatan pemanfaatan  wisata  alam  bersama  KPH  dan  mitra  belum  banyak  dilakukan  dan  dikaji  secara  mendalam, sedangkan  wisata  alam  merupakan  salah  satu  potensi  hutan  lindung  yang  perlu  dimanfaatkan  secara maksimal sehingga dapat meningkatkan nilai keberadaan hutan.
Tujuan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan  struktur  kontrak  kemitraan  yang  optimal dalam pemanfaatan wisata alam di KPHL Rinjani Barat, yang dapat dicapai dengan menganalisis kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hubungan KPH dan mitra, mengidentifikasi struktur hubungan kontrak serta menganalisis  kelayakan usaha pemanfaatan  wisata alam antara KPH dan mitra. Hasil penelitian diharapkan dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  mitra  dan  KPH  dalam  menyusun  perjanjian  kerjasama  usaha, terutama pada kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan  wisata alam pada kesatuan pengelolaan  hutan lindung di Indonesia.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di wilayah KPHL Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu pada Resort Sesaot dan Resort Malimbu, sebagai KPH yang pertama kali melakukan kerjasama pemanfaatan wisata alam di Indonesia. Pengambilan data dilakukan pada pada Januari hingga April 2017.

## Metode Pengumpulan Data
Data  penelitian  berupa  dokumen  kebijakan  yang  mengatur  kegiatan  pemanfaatan  wisata  alam  dan organisasi  KPH,  kontrak  kerjasama  antara  KPH  dengan  mitra,  berbagai  arsip  dari  KPH  dan  mitra  yang berhubungan  dengan  kerjasama,  serta  hasil  wawancara  dengan  informan  terpilih.  Pengumpulan  data dilakukan dengan survei lapangan dan wawancara. Penentuan narasumber dilakukan secara purposive yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kontrak hingga pelaksa-naan di lapangan dengan  jumlah 20 orang.
Pihak yang menjadi narasumber terdiri atas KPHL Rinjani Barat, mitra perusahaan swasta (IZW), Dinas Pariwisata  Kabupaten  Lombok  Barat  (LB),  Aliansi  Pemuda  Aiknyet  (ALPA),  kelompok  kerja  masyarakat sesaot, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTB (DLHK), staf gubernur provinsi NTB, Dinas Pariwisata  Provinsi  NTB  (Dinpar  NTB),  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi NTB (DPMPTSP), Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB (Bappenda) dan Direktorat KPHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat terbuka dengan beberapa pertanyaan kunci yang telah disusun sebelumnya.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  isi  dengan  pendekatan  deduktif  yaitu  dengan  menentukan topik  atau  tujuan  tertentu  yang  memang  ingin  dianalisis  pada  objek,  serta  dengan  pendektan  induktif  yaitu dengan  turut  menghimpun  infomrasi  umum  yang  mungkin  terkait  dengan  objek  (Hoffman et  al. 2011;  Elo dan  Kyngas  2008).  Perjanjian  kerjasama  yang  telah  dibuat  menjadi  objek  analisis  yang  dapat  diklasifikasi meliputi  identifikasi  mitra  dan  bentuk  kegiatan,  pembagian  hak  dan  kewajiban,  struktur  informasi,  serta sistem perolehan manfaat yang digunakan. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan tabulasi. Analisis  dilakukan  pada  objek  wisata  Kolam  Sesaot,  Pemandian  Ai-knyet  serta  kerjasama  usaha  wisata antara  KPH  dan  mitra  IZW,  dengan  menghitung  nilai Net  Present  Value (NPV), Benefit/Cost (B/C)  dan Internal Rate of Return (IRR) (Zhang dan Pearse 2012).
Pendapatan usaha pada kedua objek wisata di Resort Sesaot diperoleh dari laporan Badan Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Provinsi  NTB  yang  kemudian  dijadikan  dasar  pendekatan  jumlah  wisatawan.  Biaya pembangunan sarana dan operasional diperoleh berdasarkan laporan keuangan dan wawancara dengan KPH Kabupaten Lombok Barat, dan Dinpar NTB. Nilai pendapatan pada Resort Malimbu diduga berdasarkan tarif villa dan  objek  wisata  contoh  di  sekitar  lokasi  wisata  dengan  sarana  dan  fasilitas  yang  sama.  Biaya pembangunan sarana wisata diduga berdasarkan Peta Rencana Kerja mitra IZW dengan menggunakan dasar harga  pada  Standar  Satuan  Harga  Provinsi  NTB  Tahun  Anggaran  2018 (Keputusan  Gubernur  NTB  Nomor 902  -  547  tahun  2017).  Biaya  operasional  usaha  wisata  pada  Resort  Sesaot  diasumsikan  sebesar  30%  dari pendapatan  yang  akan  diperoleh.  Periode  analisis  finansial  dilakukan  selama  15  tahun  dengan  tingkat diskonto 4%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Pemanfaatan Wisata Alam
Kegiatan  pemanfaatan  wisata  alam  oleh  KPH  bersama  mitra  dipengaruhi  oleh  beberapa  peraturan mengenai pemanfaatan hutan dan organisasi perangkat daerah. Peraturan kehutanan memberikan ruang bagi KPH  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  wisata  alam  bersama  mitra  dengan  skema  izin  usaha  (Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.22/Menhut-II/2012  Tentang  Pedoman  Kegiatan  Usaha  Pemanfaatan  Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung), skema kerjasama kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:  P.49/MENLHK/SETJEN  /KUM.1/9/2017  Tentang  Kerjasama  Pemanfaatan  Hutan  Pada  Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Skema  kerjasama  kehutanan  sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor: P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (P  47/2013)),  dan  skema kemitraan kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016  Tentang  Perhutanan  Sosial).  Sedangkan  posisi  KPH  sebagai  organisasi pemerintah  daerah  mengakibatkan  KPH  terikat  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  PP.50/2007  tentang Kerjasama  Daerah  (PP  50/2007).  Berdasarkan  uraian  tersebut,  pelibatan  mitra  dalam  kegiatan  pemanfaatan wisata  alam  dapat  dilakukan  dalam  empat  skema,  yaitu  izin  usaha  (IUPJLWA),  kerjasama  kehutanan, kemitraan kehutanan dan kerjasama daerah (KSD) (Tabel 1).
Skema KSD dipilih karena pemerintah provinsi NTB lebih berpengalaman dan memahami mekanisme penyusunan  SPK,  menjamin  retribusi  bagi  pemerintah  daerah  serta  memberikan  ruang  bagi  perusahaan swasta  maupun  pemerintah  daerah  (LB)  untuk  menjadi  mitra  KPH  (berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Kepala  KPH).  Izin  usaha  tidak  dapat  diberikan  kepada  entitas  pemerintah daerah,  sehingga  tidak  dapat  digunakan  untuk  kerjasama  antara  KPH dan  LB.  Kerjasama  daerah  seringkali menjadi  salah  satu  instrumen  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  keterbatasan  sumber  daya, meningkatkan  pendapatan  daerah,  serta  menekan  potensi  konflik  sumber  daya  antar  pemerintah  daerah (Surkati  2012,  Hermantyo  2007).  Perubahan  UU  perangkat  daerah  juga  memberikan  penegasan  wewenang kepada  pemerintah  daerah  dalam  kegiatan  kehutanan  yang  tidak  berdampak  besar  terhadap  bentang  alam, salah satunya adalah izin pembangunan sarana wisata (Steni 2016).
Hubungan  kontrak  antara  KPH  dan  mitra  juga  dipengaruhi  oleh  peraturan  mengenai  izin  lingkungan. Batasan  kegiatan  pembangunan  serta  dokumen  izin  lingkungan  menjadi  salah  satu  syarat  bagi  mitra  dalam melaksanakan  kegiatan  usaha  wisata  alam.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  2012  tentang  Izin Lingkungan  telah  menyebutkan  bentuk  dokumen  izin  lingkungan  dapat  berupa  UKL-UPL  atau  Amdal. Peraturan kehutanan dan kerjasama daerah yang terkait dengan usaha wisata tidak menyebutkan secara rinci bentuk  dokumen  lingkungan  yang  harus  disiapkan  mitra  sebagai  syarat  usaha.  Perbedaan  jenis  izin lingkungan berpengaruh  terhadap biaya yang akan dikeluarkan mitra (berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur  PT  IZW).  Ketidakpastian  bentuk  izin  lingkungan  menjadi  salah  satu  penyebab  mudahnya  terjadi penyelewengan yang dapat berdampak terhadap biaya transaksi usaha wisata (Effendi 2015).

## Hubungan Kontrak antara KPH dan Mitra
Usaha  wisata  alam  yang  dilakukan  oleh  KPH  bersama  setiap  mitra  memiliki  potensi  dan  pengaturan yang cukup berbeda (Tabel 2). Pemerintah Desa  Sesaot berperan langsung dalam pengelolaan  usaha  wisata serta berkoordinasi dengan  kelompok kerja masyarakat  sebagai tenaga teknis, sedangkan pada objek wisata pemandian Aiknyet usaha wisata langsung dikelola oleh KPH dan masyarakat (ALPA). Kabupaten Lombok Barat hanya melakukan pembangunan sarana wisata dan tidak melakukan pemberdayaan sosial atau terlibat dalam  kegiatan  pengelolaan  seperti  yang  disebutkan  di  dalam  kontrak.  Kontrak  dalam  bentuk  IUPJLWA dilakukan hanya bersama mitra IZW, atas dasar permintaan mitra dalam mempermudah investasi usaha.
Tabel 1 Skema pemanfaatan wisata alam dengan pelibatan mitra pada kawasan hutan lindung
No. Perihal IUPJLWA Kerjasama Kehutanan Kemitraan Perhutanan Sosial Kerjasama Daerah 1 Dasar kebijakan P 22/2012 P 49/2017 P 83/2016 PP 50 / 2007 2 Pelaku / Mitra Perorangan, BUMN, BUMD, BUMS, atau koperasi Perorangan, Kel. masyarakat, BUM Desa, Koperasi setempat, UMKM, BUMD/N/SI Masyarakat sekitar kawasan hutan Pemerintah daerah, departemen/LPND, badan hukum 3 Jenis Kegiatan Pengadaan jasa wisata alam & pengadaan sarana wisata alam Pemanfaatan kawasan,  jasa lingkungan, & pemungutan HHBK Pemanfaatan kawasan & jasa lingkungan Kegiatan pelayanan, perencanaan, pengurusan, pembangunan & rehabilitasi. 5 Bentuk Kontrak Izin Usaha Surat Perjanjian Kerjasama Naskah Kesepakatan Kerjasama Surat Perjanjian Kerjasama 6 Penerbit izin Izin jasa kepala KPH, izin sarana kepala daerah Kadis terkait, Gubernur, Menteri Dir. Perhut. Sosial & Kemitraan Lingkungan KLHK Kepala daerah 8 Dokumen Persyaratan Profil perusahaan, rekom. teknis 3 instansi, Peta Areal, RPPA, RKT/L/U,dok. lingkungan. Rencana Pengelolaan Hutan oleh KPH Profil calon mitra, peta lokasi kemitraan, rencana kegiatan Administrasi perusahaan, LoI, proposal kegiatan/rencana usaha 9 Instansi Terkait KLHK, KPH, DLHK, BKSDA, DKPMPPT & Bappeda KPH & Kepala Daerah UPT/ KPH/ Pemegang Izin terkait, Pokja PPS, aparatur desa/kecamatan, Ditjen PSKL Bappeda, Biro Hukum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan/KPH 10 Jangka Waktu 5 tahun pengadaan sarana, 35 tahun pengadaan jasa 10 tahun, 20 tahun pemanfaatan kayu Disepakati oleh mitra dan pengelola 1 tahun MoU / Sesuai kesepakatan pada SPK 11 Kontribusi Iuran pada KLHK, pungutan untuk KPH PNBP & bagi hasil PNBP Retribusi tahunan atau hasil usaha untuk PAD

## Tabel 2 Kegiatan usaha wisata antara KPH dan Mitra
Objek Wisata Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet Resort Malimbu Resort Malimbu Mitra Kab. Lombok Barat, Desa Sesaot, Kel. Masyarakat Kab. Lobok Barat, Kel. Masyarakat IZW THI Potensi Wisata Kolam pemandian buatan, aliran sungai dan rumah pohon Kolam pemandian alami, camping fround , aliran sungai, dan tegakan hutan Aliran sungai, tegakan dan panorama hutan Aliran sungai, tegakan dan panorama hutan Jenis Usaha Wisata tirta Wisata tirta, sarana akomodasi Wisata tirta, sarana akomodasi dan wisata petualangan Wisata tirta, sarana akomodasi dan wisata petualangan Bentuk Kontrak SPK SPK SPK dan IUPJLWA SPK
Hubungan  kontrak  antara  KPH  dan  mitra  Kabupaten  Lombok  Barat  dan  IZW  diatur  dalam  SPK  yang menjelaskan  berbagai  ketentuan  pembagian  peran  dan  wewenang  dalam  kegiatan  usaha,  sedangkan  dengan pemerintah  desa  dan  kelompok  masyarakat  hanya  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  (Tabel  3). Penyusunan SPK antara mitra dan KPH turut melibatkan berbagai pihak antara lain Staf Gubernur Provinsi NTB,  DLHK,  Dinpar  NTB  dan  BKSDA  NTB.  Sedangkan  penyusunan  IUPJLWA  turut  melibatkan  Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  NTB  (Bappeda)  serta  pengajuan  izin  teknis  dari  BKSDA NTB,  Dinpar  NTB  dan  DLHK.  Terdapat  beberapa  persyaratan  yang  kembali  harus  dilakukan  oleh  mitra dalam  memperoleh  izin  usaha.  Situasi  tersebut  menjadi  indikasi  belum  terciptanya  sistem  kerjasama  yang efisien dan ideal dalam sebuah hubungan kerjasama pemerintah (Surkati 2012).
Kegiatan usaha mengacu pada seluruh bentuk usaha jasa dan sarana wisata alam dalam P 22/2012 yang telah menyebutkan sifat bangunan sarana, namun tidak ada ketentuan teknis pembangunan lebih lanjut.  Hal ini  juga  menjadi  salah  satu  kendala  saat  ekspose  dilakukan,  karena  perangkat  daerah  pemberi  izin  teknis kegiatan  usaha  tidak  dapat  menilai  rencana  pembangunan  yang  akan  dibuat  mitra (berdasarkan  hasil wawancara dengan Kepala DLHK 2014). Pemindahan kekuasaan yang diberikan KPH kepada mitra bersifat sementara  dan  terbatas  pada  kegiatan  yang  telah  diatur.  Penelitian  Nugroho  (2016)  menunjukkan  bahwa dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama mitra dapat terjadi pemindahan hak yang bersifat sementara atau permanen  yang  sangat  bergantung  pada  sifat  komoditi  yang  dimanfaatkan.  Potensi  jasa  lingkungan merupakan  komoditi  hutan  yang  pemanfaatannya  cenderung  tidak  merusak  keberadaan  hutan,  sehingga pemindahan hak kelola yang diberikan kepada mitra dapat dikategorikan bersifat sementara.
Peran mitra swasta dalam usaha  wisata di Resort Malimbu lebih dominan dibandingkan KPH. Seluruh kegiatan usaha wisata alam menjadi tanggung jawab mitra sebagai pelaksana, termasuk biaya pembangunan sarana dan operasional suaha wisata. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh tawaran kontrak usaha yang memang diajukan oleh mitra swasta. Sedangkan pada Resort Sesaot, KPH ikut mengerjakan beberapa kegiatan usaha wisata  dengan  turut  melibatkan  masyarakat,  setelah  pembangunan  sarana  oleh  mitra  Kabupaten  Lombok Barat.  Isi  kontrak  usaha  pada  Resoert  Malimbu  menjelaskan  bahwa  KPH  hanya  berperan  dalam  menjamin hak  pengusahaan  mitra  atau  menjamin exclussive  rights terhadap  pengelolaan  SDA  berupa  wisata  alam. Eggertsson  (1990)  menyebutkan  bahwa  seringkali  dibutuhkan  biaya  dalam  menjamin exclussive  rights atas pemanfaatan suatu sumber daya.
Walaupun penjaminan usaha merupakan kewajiban KPH, biaya yang digunakan dalam proses ganti rugi tersebut berasal dari mitra. KPH lebih banyak berperan dalam penyediaan tenaga teknis lapangan saat proses survei  pemetaan  dan  sosialisasi.  Kewajiban  KPH  dalam  menjamin  hak  kelola  mitra,  juga  memberikan peluang  munculnya  biaya  bagi  KPH  di  masa  mendatang,  misalnya  saat  terjadi  konflik  sosial  dengan masyarakat  saat  usaha  wisata  sudah  berjalan.  Pelibatan  kelompok  masyarakat  dalam  usaha  wisata  alam mendukung salah satu fungsi KPH dalam mengelola kawasan hutan. Usaha wisata alam bersama masyarakat sekitar  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  kawasan  hutan  karena  akan  meningkatkan  kepedulian terhadap  keberlangsungan  hutan  (Wunder  2000).  Selain  itu,  usaha  wisata  juga  dapat  memberikan  dampak ekonomi  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  dibandingkan  usaha  wisata  yang  dikelola  oleh  perusahaan perseorangan (Lamers et al. 2014).
Sumber  anggaran  biaya  pembangunan  sarana  pada  setiap  objek  wisata  bersumber  dari  berbagai  pihak (Tabel  4).  Anggaran  KPH  dan  Dinpar  NTB  berasal  dari  APBD  provinsi  NTB  sedangkan  anggaran Kabupaten  Lombok  Barat  merupakan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Tugas  Pembantuan  (TP). Kebijakan  pemerintah  pusat  tersebut  menjadi  dasar  pelaksanaan  program  pembangunan  sarana  wisata  pada beberapa objek wisata yang dilakukan Kabupaten Lombok Barat. Resort Sesaot merupakan salah satu lokasi terpilih yang kemudian pelaksanaanya dilakukan melalui kerjasama bersama KPH dan Pemerintah Provinsi NTB.  DAK  dan  TP  merupakan  salah  satu  bentuk  instrumen  fiskal  yang  diberikan  pemerintah  pusat  guna membantu kinerja pemerintah daerah (Tuasikal 2008). Kebijakan DAK dan TP cenderung dapat memberikan pengaruh  positif  bagi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  (Sumarmi  2010,  Pelealu  2013, Oktora dan Pontoh 2013).

## Tabel 3 Analisis isi kontrak (SPK) antara KPH dan mitra
No. Analisis Butir (%) Uraian LB Swasta 1. Transfer kewenangan pengelolaan wisata bersifat sebagian dan dilakukan sementara 29 27 Kegiatan mitra dibatasi dalam jenis usaha , luas dan lokasi petak yang  akan  dimanfaatkan dalam  periode tertentu (35 tahun untuk mitra swasta, 5 tahun untuk mitra LB). 2. Mitra sebagai pengelola usaha wisata turut mengemban beberapa kewajiban dalam pengelolaan kawasan hutan. 12 8 Mitra  juga  bertanggung  jawab  atas  kelestarian  fungsi  dan keamanan  kawasan  termasuk  sebagai  dampak  dari  usaha wisata,  serta  wajib  melakukan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat. 3. KPH dapat memperoleh hasil usaha dan mengawasi kegiatan mitra 3 5 KPH  berhak  memperoleh  sebagian  hasil  usaha  sesuai dengan  kesepakatanserta  berhak  melakukan  pengawasan terhadap  mitra  melalui  laporan  dan  pengawasan  kegiatan usaha.
4. KPH tetap bertanggung jawab
terhadap kawasan hutan dan turut menjamin exclusive rights mitra. 7 5
KPH  tetap  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  kelestarian dan  keamanan  kawasan  hutan.  Kontrak  juga  memberikan tanggungjawab  kepada  KPH  untuk  menjamin  kepastian hak usaha mitra ( exclusive rights ).
5. Biaya pembangunan sarana sebagian besar bersumber dari mitra 7 7 Distribusi  biaya  pembangunan  sarana  usaha  dibebankan kepada  mitra.  Objek  wisata  atau  potensi  hutan  tidak diperhitungkan sebagai modal usaha. 6. Perolehan manfaat menggunakan sistem bagi hasil dan upah tetap. 7 8
Kontrak  usaha  pada  Kolam  Sesaot  menggunakan  sistem profit  sharing, pada  Pemandian  Aiknyet  menggunakan sistem reveneu  sharing dan fixed  wage ,  dengan perusahaan swasta menggunakan profit sharing. 7. Upaya KPH mengatasi ketimpangan informasi berupa dokumen persyaratan  dan pengawasan terhadap kegiatan mitra ( behavior outcame ). 17 22
Dokumen  persyaratan  mitra  swasta  berupa  profil perusahaan,  RKU,  RKL,  RKT  dan  RPPA,  serta  izin lingkungan sedangkan bagi mitra LB berupa dokumen tata batas  dan  rencana  areal  kerja.  Kontrak  tidak  mengatur bentuk dan periode laporan secara spesifik.
8. Sanksi berupa teguran, tindakan,
hingga pemutusan kontrak. 7 7 Tidak  dijelaskan  secara  lebih  rinci  bentuk  tindakan  yang dapat dilakukan KPH saat mitra melanggar kontrak. 9. Musyawarah sebagai strategi utama mengatasi kondisi ketidakpastian 12 12 Mitra  dan  KPH  sepakat  untuk  melakukan  musyawarah atas  dampak  keadaan  kahar  dan  tidak  akan  melakukan tuntutan. Total 100 100
Salah  satu  permasalahanan  utama  dalam  kontrak  adalah  menentukan  besaran  dan  sistem  perolehan manfaat yang optimal, sehingga agent dapat melakukan pekerjaan semakismal mungkin sesuai dengan tujuan yang  telah  disepakati . Penentuan  besaran  proporsi  bagi  hasil  antara  KPH  dan  mitra  dilakukan  tanpa pertimbangan  khusus  (Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  KPHL  Rinjani  Barat,  KLB,  dan  Kelompok Masyarakat).  Unsur  modal  dan  manfaat  usaha  wisaata  dapat  dipengaruhi  oleh  hubungan  sosial  diantara principal dan agent, serta  manfaat  yang  dirasakan  kedua  pihak  (Kurniadi et  al. 2013,  Wibowo  2013). Perolehan  manfaat  menunjukkan  nilai  yang  tidak  sebanding  jika  dibandingkan  dengan  distribusi  biaya pembangunan  sarana.  Biaya  pembangunan  sarana  yang  dikeluarkan  KLB  bersumber  dari  anggaran pemerintah pusat sehingga tidak membebani anggaran daerah.
Besarnya  nilai  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  insentif  dalam  kegiatan  pengelolaan SDA  akan  sangat  berpengaruh  bagi  keberlanjutan  kegiatan  pengelolaan  wisata  (Suich  2013).  Proporsi  bagi hasil  untuk  KPH  pada  Kolam  Sesaot  relatif  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  Pemandian  Aiknyet.  Hal  ini dikarenakan  peran  KPH  sangat  minim  dalam  operasional  usaha  wisata  Kolam  Sesaot.  Pengawasan  dan
pembagian  hasil  usaha  kepada  masyarakat  langsung  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Sesaot  (berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Kepala  Resort  Sesaot  dan  Pokja  Pemuda  Sesaot).  Besarnya  proporsi  KPH  untuk Pemandian  Aiknyet dipengaruhi oleh sistem  upah tetap anggota ALPA  yang menjadi tanggungjawab KPH. Ketentuan  besar  upah  ditentukan  dalam  kesepakatan  bersama  antara  KPH,  ALPA  dan  pemerintah  desa Buwun Sejati atas dasar pendapatan yang diperoleh masyarakat sebelum adanya pembangunan sarana wisata. Pemerintah  desa  Buwun  Sejati  tetap  memperoleh  bagian  hasil  usaha,  walaupun  tidak  banyak  berperan sedangkan  ALPA  juga  memperoleh  bagi  hasil  usaha  selain  upah  tetap,  sebagai  salah  satu  bentuk pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh KPH kepada masyarakat sekitar kawasan hutan (berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPHL Rinjani Barat).
Bentuk  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KPH  terhadap  mitra  dilakukan  sebelum  dan  setelah kontrak disepakati berupa berbagai persyaratan  kontrak, termasuk  kegiatan  ekspose yang  dilakukan dengan perangkat daerah terkait dan masyarakat. Setelah kontrak disepakati pengawasan dilakukan melalui laporan kegiatan. Sistem bagi hasil yang digunakan dalam kontrak juga merupakan salah satu bentuk keputusan KPH yang bersifat insentif bagi masyarakat sebagai mitra. Persyaratan kontrak dan sistem perolehan manfaat yang disepakati antara KPH dan Mitra dapat digolongkan menjadi ketentuan yang bersifat command and control (CAC)  dan  insentif  ekonomi  (EI).  Masing-masing  ketentuan  bersifat  saling  melengkapi  dalam  mencapai tujuan  kegiatan  serta  menekan  biaya  pengawasan  (Harrington  dan  Morgenstern  2004).  Bagi  hasil  dapat memberikan  dorongan  kinerja  bagi  masyarakat  untuk  menjalankan  perannya  dalam  kegiatan  usaha  (Astana et al. 2007).
Berbagai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  mitra  merupakan  sebuah  cara  KPH  ( principal) dalam menekan  ketimpangan  informasi  dan  terjadinya moral hazard oleh  mitra.  Kebijakan  KPH  tersebut menimbulkan  konsekuensi  munculnya  biaya  keagenan  yang  dalam  hubungan  ini  dibebankan  kepada  mitra. Fachrudin  (2011)  menyatakan  bahwa  biaya  keagenan  bagi  KPH  dapat  menurun  seiring  dengan bertambahnya beban bagi mitra. Namun, biaya keagenan yang dibebankan kepada mitra akan memunculkan konflik kepentingan antara KPH dan mitra (Hajrah et al. 2015). Keputusan KPH untuk menggunakan sistem musyawarah  sebagai  salah  satu  sistem  pengawasan  mitra  berpotensi  meningkatkan  biaya  pengawasan  dan inefisiensi  waktu  pelaksanaan  usaha.  Kelembagaan  formal  terkadang  diperlukan  dalam  melakukan  sebuah kegiatan  usaha,  agar  peran  setiap  pihak  dapat  lebih  efektif  (Kuhaja  2014).  Ketika  jumlah  mitra  semakin bertambah dan kegiatan yang dilakukan semakin kompleks, sistem musyawarah akan cenderung tidak efektif untuk  dilakukan  karena  dapat  menambah  biaya  pengawasan  bagi  KPH.  Semakin  banyaknya  jumlah  pihak yang  terlibat  serta  bertambah  panjangnya  rantai  pengurusan  administrasi  cenderung  menambah  biaya  yang dibutuhkan dalam mengawasi prilaku mitra (Kurniadi et al. 2013).
Tabel 4 Distribusi biaya dan kesepakatan bagi hasil antara KPH dan mitra
Pihak Proporsi (%) Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet Resort Malimbu Distribusi Biaya Investasi KPH 22.2 Kabupaten Lombok Barat 100 58.9 Dinas Pariwisata NTB 18.8 IZW 100 Distribusi Bagi Hasil Usaha KPH 25 75 15 Kabupaten Lombok Barat 10 10 Pemerintah Desa 15 10 Kelompok Masyarakat 50 5 IZW 85

## Keragaan Finansial Usaha Wisata Alam
Kegiatan  usaha  wisata  alam  di  Resort  Sesaot  mulai  beroperasi  pada  Januari  2017.  Pendapatan  usaha berasal dari penjualan tiket masuk objek wisata sebesar Rp 10 000 per orang, tiket parkir sebesar Rp 5 000 per  unit  untuk  kendaraan  roda  2,  serta  retribusi  pedagang  lokal.  Penarikan  retribusi  pedagang  lokal  hanya dilakukan pada objek wisata Kolam Sesaot yaitu sebesar Rp 5 000 per hari bagi setiap pedagang. Pendapatan yang diperoleh langsung diserahkan kepada KPH atau perangkat desa setiap minggu.
Setiap  objek  wisata  memiliki  komponen  biaya  yang  berbeda  karena  dipengaruhi  oleh  isi  kontrak  yang berbeda.  Pada  objek  wisata  Kolam  Sesaot  tidak  terdapat  biaya  upah  kelompok  masyarakat  karena menggunakan  sistem  profit  sharing  (Tabel  5).  Biaya  investasi  pada  objek  wisata  Pemandian  Aiknyet  lebih kecil  dibandingkan  biaya  investasi  pada  Kolam  Sesaot,  walaupun  nilai  tersebut  bersumber  dari  tiga  pihak yaitu Kabupaten Lombok Barat, KPH dan Dinas Pariwisata NTB (Tabel 6). Operasional usaha wisata alam pada Pemandian Aiknyet membutuhkan biaya yang lebih besar hingga 2.5 kali dibandingkan dengan Kolam Sesaot  karena  adanya  biaya  upah  kelompok  masyarakat  yang  mencapai  76.4%  dari  total  biaya  operasional setiap tahunnya.
Seluruh  biaya  usaha  wisata  pada  Resort  Malimbu  dikeluarkan  oleh  mitra  IZW.  Biaya  untuk pembangunan villa merupakan  biaya  terbesar  yang  harus  dikeluarkan  oleh  mitra  IZW  yaitu  mencapai  51% dari total biaya investasi (Tabel 7).
Tabel 5 Komponen pendapatan dan biaya pada objek wisata kolam sesaot
No. Uraian Satuan Nilai (x1000) LB KPH Seluruh Pihak Pendapatan 1 Penjualan tiket Rp/tahun 347 640 2 Retribusi pedagang Rp/tahun 9 000 Pendapatan Total 356 640 Biaya Investasi 1 Pembangunan sarana wisata Rp 2 993 797 Biaya Investasi Total Rp 2 993 797 Biaya Operasional 1 Peralatan operasional Rp/tahun 2 400 2 Pengelolaan sampah Rp/tahun 3 600 3 Biaya perjalanan pegawai Rp/tahun 1 200 4 Biaya inspeksi lapangan Rp/tahun 300 5 Promosi dan pemasaran Rp/tahun 800 6 Pemeliharaan tahunan Rp/tahun 59 875 7 Perawatan 5 tahunan Rp/5tahun 748 449 Biaya Operasional tahunan Rp/tahun 1 500 66 675 Biaya operasional 5 tahunan Rp/5tahun 815 124 Tabel 6 Komponen anggaran usaha wisata alam pada Pemandian Aiknyet No. Uraian Satuan Nilai (x1000) LB KPH Dinpar NTB Seluruh Pihak Pendapatan 1 Penjualan Tiket Rp/tahun 521 460 Pendapatan Total Rp/tahun 521 460

## Biaya Investasi
1 Pembangunan sarana wisata Rp 412 946 1 095 000 349 810 Biaya Investasi Total Rp 412 946 1 095 000 349 810 Biaya Operasional 1 Upah tenaga kerja Rp/tahun 312 000 2 Peralatan operasional Rp/tahun 546 3 Promosi dan pemasaran Rp/tahun 800 4 Biaya perjalanan pegawai Rp/tahun 1 200 5 Biaya inspeksi lapangan Rp/tahun 300 6 Pemeliharaan tahunan Rp/tahun 37 155 7 Perawatan 5 tahunan Rp/ 5tahun 464 439 Biaya Operasional tahunan Rp/tahun 352 001 Biaya operasional 5 tahunan Rp/ 5tahun 816 440 Tabel 7 Komponen pendapatan dan biaya usaha wisata alam bersama mitra IZW No. Uraian Satuan Nilai (x1000) Pendapatan 1 Penyewaan villa Rp/tahun 16 237 025 2 Paket outbond Rp/tahun 46 800 3 Paket renang Rp/tahun 48 000 Pendapatan Total 16 331 825 Biaya Investasi 1 Konstruksi Villa Rp 28 085 400 2 Konstruksi Kolam Renang Rp 1 760 500 3 Konstruksi Jalan Wisata Rp 8 524 683 4 Konstruksi Lapangan Parkir Rp 128 234 5 Dekorasi dan perlengkapan hotel Rp 5 775 000 Biaya Investasi Total Rp 44 273 817 Biaya Operasional 1 Operasional penginapan dan jasa wisata Rp/tahun 4 899 547 2 Pemeliharaan sarana Rp/tahun 769 976 3 Perawatan sarana Rp/ 5 tahun 9 624 704 4 Pajak Rp/tahun 1 633 182 Biaya Operasional Tahunan Rp/tahun 7 302 705 Biaya Operasional 5 tahunan Rp/ 5 tahun 16 927 409 Tabel 8 Kelayakan finansial usaha wisata alam pada setiap objek wisata Kriteria Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet Resort Malimbu NPV -856404290.00 -643403720.00 2842122733 9.00 BCR 0.97 0.97 1.56 IRR -0.58 -1.65 17.90

## Tabel 9 Perolehan pendapatan setiap pihak saat ini
Pihak Nilai (Rp/Tahun) Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet Resort Malimbu KPH 87 660 000 157 095 000 1 354 367 796 Kabupaten Lombok Barat 35 064 000 20 946 000 Pemerintah Desa 52 596 000 20 946 000 Kelompok Masyarakat 175 320 000 322 473 000 IZW 7 674 750 845
Biaya keagenan dapat berupa biaya pengawasan dan biaya yang harus dikeluarkan akibat keterikatannya dengan  mitra  (Jensen  dan  Mackling  1976).  Upah  tenaga  kerja  pada  objek  wisata  Pemandian  Aiknyet merupakan  bentuk  biaya  keagenan  dalam  hubungan  KPH  dan  mitra.  Sistem  upah  tetap  untuk  masyarakat menimbulkan  biaya  yang  besar  bagi  KPH.  Perubahan  sistem  perolehan  manfaat  dalam  kontrak  dapat berpotensi  menekan  biaya  keagenan  yang  dikeluarkan  KPH  (Eggertsson  1999).  KPH  sebagai  suatu organisasi juga mengeluarkan biaya keagenan berupa biaya perjalanan pegawai atau biaya inspeksi lapangan dan  biaya  jasa  akuntan  untuk  penilaian  keuangan  terutama  dalam  kerjasama  yang  dilakukan  bersama  IZW. Biaya  tersebut  dikeluarkan  dalam  rangka  menjamin  perilaku  kelompok  masyarakat  sebagai  tenaga  teknis operasional  usaha  wisata.  Perkiraan  nilai  biaya  pengawasan  yang  dikeluarkan  KPH  pada  Resort  Malimbu sebesar  Rp 10  800  000  per  tahun.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  usaha  wisata  alam  pada  objek  wisata Kolam  Sesaot  dan  Pemandian  Aiknyet  tidak  layak  secara  finansial,  sedangkan  pada  Resort  Malimbu  layak secara finansial. NPV pada objek wisata Kolam Sesaot dan Pemandian Aiknyet bernilai negatif dengan B/C yang sama yaitu 0.97 dengan nilai IRR yang negatif (Tabel 8).
Walaupun  usaha  wisata  alam  pada  kedua  objek  wisata  di  Resort  Sesaot  tidak  layak  secara  finansial, setiap pihak saat ini masih tetap memperoleh pendapatan atas bagi hasil maupun upah tenaga kerja (Tabel 9). Usaha  wisata  alam  layak  secara  finansial  bagi  kelompok  masyarakat  dan  pemerintah  desa  karena  kedua pihak tidak mengeluarkan biaya usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan oleh KPH,  LB dan  Dinpar  NTB  saat  ini  masih  bersifat  investasi  publik  sehingga  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan lebih  banyak  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dampak  ekonomi  lanjutan  dari  kegiatan  wisata  termasuk meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi lokal (Dritasto dan Anggreini 2013, Saputra 2015). Lebih lanjut, Marin (2015) kegiatan wisata juga dapat meningkatkan kualitas hidup  masyarakat  seperti  penurunan  potensi  konflik  pemanfaatan  SDA  serta  peningkatan  partisipasi  dan kerjasama antara komunitas lokal.
Berdasarkan pendugaan arus kas usaha wisata alam di Resort Malimbu, usaha tersebut layak dilakukan secara finansial dengan potensi pendapatan bersih mencapai Rp 9 029 118 641 per tahun. KPH memiliki bagi hasil  sebesar  15%  dari  hasil  pendapatan  usaha  setelah  dikurangi  biaya  operasional  atau  berkisar  Rp  1  354 367 796 per tahun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya pengawasan yang akan dikeluarkan KPH  yaitu  Rp  10  800  000  per  tahun.  Namun,  jika  keuntungan  bagi  hasil  usaha  dilakukan  degan  turut memperhitungkan  biaya  investasi  yang  dikeluarkan  IZW,  maka  KPH  baru  akan  memperoleh  pendapatan pada tahun ke-9 usaha.

## Alternatif Kontrak
KPH dan mitra cenderung menggunakan  skema KSD dalam kegiatan pemanfaatan  wisata alam karena lebih  menjamin  perolehan  pendapatan  hasil  usaha.  Perolehan  manfaat  bagi  masing-masing  pihak  menjadi salah  satu  latar  belakang  dalam  dilaksanakan  kerjasama  dalam  usaha  wisata  (Yustika  2013).  Proses penyusunan  kontrak  juga  dapat  mempengaruhi  pemilihan  skema  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  kegiatan, termasuk  pihak-pihak  yang  terlibat.  Semakin  panjang  proses  birokrasi  yang  harus  dilalui  dalam  pegurusan izin,  semakin  besar  potensi  biaya  transaksi  yang  dikeluarkan  oleh  mitra  (Kartodihardjo et  al. 2015).  Biaya
yang  dibutuhkan  dalam  proses  adminstrasi  sebaiknya  ditekan  seminimal  mungkin,  sehingga  nilai  manfaat yang  diperoleh  bagi  setiap  pihak  dapat  lebih  maksimal  (Soedomo  2012).  Skema  izin  usaha  berdasarkan  P 22/2012  tidak  dapat  menjadi  dasar  penarikan  retribusi  atau  penerimaan  bagi  hasil  usaha  oleh  pemerintah daerah, namun dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan usaha wisata alam, memberi kepastian hukum lebih bagi mitra perusahaan swasta, serta menjadi dasar penarikan PNBP bagi pemerintah pusat.
Skema kerjasama kehutanan yang didasari oleh P 49/2017 dapat menjadi dasar dilakukannya kerjasama antara  KPH,  pemerintah  desa  dan  kelompok  masyarakat,  dengan  syarat  dibentuknya  badan  hukum  berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi masyarakat. Pembentukan badan hukum berupa BUMDes dapat menjadi dasar pembuatan kontrak tertulis yang dapat meminimalisir terjadinya moral hazard di masa mendatang  (Prihadi  2010)  (Hubungan  antara  KPH  dan  masyarakat  sempat  mengalami  konflik  berupa penahanan  hasil  penjualan  tiket  usaha  wisata  akibat  upah  yang  terlambat  dibayarkan  oleh  KPH.  Kontrak tertulis  dapat  menjadi  jaminan  bagi  KPH  ketika  terjadi  perilaku moral  hazard oleh  mitra,  sehingga  KPH terhindar  dari  sanksi  Bappenda).  Keberadaan  BUMDes  merupakan  bentuk  pelembagaan  mitra  kelompok masyarakat  yang  dapat  meningkatkan  kondisi  ekonomi  lokal  dan  mengentaskan  kemiskinan  (Sayuti  2011, Ridlwan  2014).  Selain  itu  BUMDes  dapat  menjadi  kesempatan  untuk  menambah  investasi  pada  kawasan hutan  melalui  program  dana  desa  (Sidiki  2015).  Praktik  pengelolaan  wisata  alam  oleh  masyarakat  melalui BUMDes  bersama  lembaga  pemerintah  juga  sudah  di  beberapa  kawasan  hutan  di  Indonesia  (Triana et  al . 2014, Batari et al . 2017, Firman et al . 2017).
KPH  perlu  menjamin  pembagian  manfaat  bagi  setiap  pihak  sehingga  legitimasi  KPH  semakin  kuat (Saito  dan  Ruhanen  2017).  Pemerintah  desa  dapat  turut  berperan  dalam  pengawasan  operasional  usaha kelompok  masyarakat  dan  bertanggungjawab  kepada  KPH  (Tabel  10).  Keberadaan  DLHK  juga  diperlukan dalam upaya mencegah KPH didominasi oleh keinginan memperoleh keuntungan sehingga tujuan kelestarian kawasan  hutan  tidak  tercapai.  DLHK  sebagai  perangkat  daerah  dapat  memiliki  dan  pengaruh  yang  tinggi dalam kegiatan wisata, sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan (Widodo et al. 2018). Peran dan tanggung jawab setiap pihak kemudian perlu diatur secara rinci dan disepakati dalam sebuah kontrak tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan menekan risiko terjadinya moral hazard (Tabel 11).
Perhitungan  kebutuhan  biaya  selama  15  tahun  periode  investasi  menunjukkan  perlu  dilakukan penyesuaian  harga  tiket  pada  kedua  objek  wisata  yaitu  menjadi  Rp  17  000  per  orang  untuk  objek  wisata Kolam Sesaot dan Rp 13 000 per orang untuk objek wisata Pemandian Aiknyet sehingga usaha wisata layak dilakukan secara finansial (Tabel 12). Pada kondisi tersebut (Skenario A), hampir setiap pihak yang terlibat dalam usaha wisata alam di Resort Sesaot dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kondisi saat ini, serta terdapat jaminan keberlangsungan usaha selama periode investasi (Tabel 13).
Tabel 10 Pembagian peran dalam kontrak pemanfaatan wisata alam resort sesaot
KPH LB Pemerintah Desa Kelompok Masyarakat DLHK KPH X  Perolehan hasil usaha  Pelibatan masyarakat  Perolehan hasil usaha  Pelibatan masyarakat  Perolehan hasil usaha  Pembinaan kelembagaan dan usaha  Pengawasan pembangunan dan pengadaan jasa usaha wisata
 Pengawasan dampak lingkungan LB  Pembangunan sarana wisata X  Pelibatan masyarakat sekitar kawasan  Pembinaan kelembagaan
KPH LB Pemerintah Desa Kelompok Masyarakat DLHK Pemerintah Desa  Pengawasan lembaga dan kinerja kelompok masyarakat  Pelibatan masyarakat X  Pembinaan operasional usaha  Pembinaan kelembagaan Kelompok Masyarakat  Pengamanan objek wisata  Laporan keuangan dan kegiatan operasional  Laporan keuangan dan kegiatan operasional X DLHK  Pembinaan kegiatan pemanfaatan hutan  Pembinaan kelembagaan X Tabel 11 Alternatif isi kontrak tertulis pemanfaatan wisata alam pada Resort Sesaot No. Butir Pelaksana Penjelasan KPH  KLB  Desa  Masy. 1 Bentuk pemanfaatan jasa lingkungan berupa pembangunan sarana wisata dan pengadaan jasa wisata    Kontrak menegaskan bahwa KPH melakukan  kegiatan  pemanfaatan  jasa lingkungan wisata alam berupa pembangunan  sarana  dengan  KLB  dan pengadaan  jasa  bersama  pemerintah  desa dan kelompok masyarakat. 2 Rincian jenis sarana yang akan dibangun  Jenis  sarana  wisata  ditentukan  berdasarkan P  22/  2012  berdasarkan  hasil  kesepakatan dalam ekpose 3 Rincian jenis jasa wisata yang diusahakan   Jenis  jasa  wisata  ditentukan  berdasarkan  P 22/  2012  berdasarkan  hasil  kesepakatan dalam ekpose 4 Letak dan luas lokasi usaha wisata    Memberikan  kepastian  bagi  mitra  dalam melakukan kegiatan usaha wisata. Ssebagai pedoman kesesuaian dengan rencana kelola kawasan pada Resort KPH. 5 Jangka waktu pelaksanaan usaha wisata bersama mitra    Pemindahan  hak  bersifat  sementara  dalam jangka waktu tertentu 6 Penyusunan rencana kelola kawasan  Rencana kelola kawasan pada tingkat resort menjadi  tanggung  jawab  KPH  sebagai pengelola  kawasan  hutan  dan  menjadi acuan pemanfaatan wisata alam 7 Rencana teknis pembangunan sarana  Rencana  tahap  pembangunan  sarana  serta desain  tapak  objek  wisata  menjadi  syarat pengajuan kontrak sehingga menjadi
pedoman pengawasan oleh KPH
8 Biaya pembangunan sarana ditanggung oleh KPH dan mitra   Rincian  pihak  yang  bertanggung  jawab terhadap biaya pembangunan sarana 9 Biaya operasional usaha ditanggung oleh KPH dan mitra     Biaya peralatan operasional, biaya kebersihan,  dan  biaya  pemeliharaan  sarana ditanggung bersama oleh setiap pihak 10 Pelibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan usaha wisata  Sebagi jaminan KPH melakukan
pemberdayaan sosial dalam kegiatan pengelolaan hutan 11 Kelestarian fungsi kawasan hutan  KPH  sebagai  pengelola  kawasan  hutan tetap  bertanggungjawab  atas  kelestarian fungsi kawasan 12 Peran pemerintah desa dan kelompok masyarakat sebagai tenaga operasional usaha wisata   Transaksi  penjualan  tiket  wisata  dilakukan oleh  kelompok  masyarakat  dengan  wajib melakukan  pelaporan  kepada  pemerintah desa
Kelompok  masyarakat  sebagai  tenaga operasional usaha wisata memiliki tanggung  jawab  utama    dalam  menjaga keamanan  dan  kenyamanan  pengunjung objek wisata 13 Pengendalian limbah sebagai dampak kegiatan wisata    Pengelolaan limbah wisata dilakukan bersama  antara  KPH,  pemerintah  desa  dan kelompok  masyarakat  dan  merupakan  satu kesatuan dari kegiatan usaha wisata alam 14 Pengawasan kegiatan usaha  KPH  memiliki wewenang  melakukan pengawasan  dalam  kegiatan  usaha  baik dalam  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaan dilapangan.  Pengawasan  dapat  dilakukan dalam  bentuk  inspeksi  lapangan  dan penilaian laporan keuangan usaha 15 Pembagian hasil usaha kepada setiap pihak     Setiap  pihak  memiliki  hak  atas  hasil  usaha dengan  proporsi  sesuai  kesepakatan.  Hasil usaha  yang  dibagikan  kepada  para  pihak merupaakan  pendapatan  usaha  setelah dikurangi biaya operasional usaha. Penyerahan  bagi  hasil  dilakukan  dalam periode tertentu 16 Sanksi atas kelalaian kewajiban setiap pihak     Penilaian  atas  kewajiban  setiap  pihak dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  melalui musyawarah Kelalaian  kewajiban  dapat  mengakibatkan peneguran hingga pemutusan kesepakatan 17 Kondisi pengalihan dan keadaan kahar     Pengalihan yang diajukan oleh setiap pihak dapat  dilakukan  dengan  mengedepankan musyawarah dan menghindari jalur hukum
Tabel 12 Hasil analisis kelayakan finansial usaha wisata alam setiap objek wisata dengan skenario A

## Tabel 13 Hasil analisis kelayakan finansial usaha wisata alam setiap pihak dengan skenario A
Pihak Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet NPV B/C IRR NPV B/C IR R KPH 814666385 66.64 - 676745837 2.01 10. 39 Kabupaten Lombok Barat -2558903282 -0.15 -17.13 -121598632 0.94 0.7 7 Pemerintah Desa 498806380 - - 286483423 - - Kelompok Masyarakat 1662687933 - - 3612178590 - -
Tabel 14 Hasil analisis kelayakan finansial usaha wisata alam setiap pihak dengan skenario B
Pihak Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet NPV B/C IRR NPV B/C IRR KPH 521614739 - - 290640291 1.72 0.0 7 Kabupaten Lombok Barat -2678029908 0.09 19.92 50778174 1.52 0.0 6 Pemerintah Desa 312968844 465755301 Kelompok Masyarakat 1043229479 2328776505
Tabel 15 Perolehan manfaat setiap pihak pada berbagai alternatif kontrak di Resort Sesaot
Pihak Skenario A (Rp/Tahun) Skenario B (Rp/Tahun) Kolam Sesaot  Pemandian Aiknyet Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet KPH 99 973 403 240 164 835 72 491 015 119 239 720 Kabupaten Lombok Barat 199 946 805 32 021 978 28 996 406 48 295 888 Pemerintah Desa 59 984 042 32 021 978 43 494 609 72 443 832 Kelompok Masyarakat 39 989 361 328 010 989 144 982 030 241 479 440
Selain penyesuaian harga tiket, perubahan sistem bagi hasil usaha (proporsi bagi hasil dengan skenario B  pada  objek  wisata  Pemandian  Aiknyet  memberikan  proporsi  bagi  hasil  hingga  50%  untuk  kelompok masyarakat,  sedangkan  proporsi  25% bagi  KPH  telah  dapat  memberikan  manfaat  bagi  KPH. Proporsi  15% untuk pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah desa seperti yang diterapkan pada objek  wisata  Kolam  Sesaot)  dapat  memberikan  kondisi  usaha  yang  layak  secara  finansial  bagi  KPH, Pemerintah  Desa  dan  Kelompok  Masyarakat  (Tabel  14).  Analisis  kelayakan  usaha  pada  skenario  B  tidak merubah  kondisi  finansial  masing-masing  objek  wisata  sebagai  sebuah  unit  usaha,  tetapi  dapat  menambah potensi  pendapatan  bagi  masing-masing  pihak  terutama  KPH  karena  biaya  operasional  yang  berkurang hingga  60%  serta  adanya  internalisasi  biaya  pengawasan  yang  dikeluarkan  oleh  KPH  sebagai  bagian  dari biaya  operasional  usaha.  Pada  setiap  skenario  yang  mungkin  dilakukan,  setiap  pihak  memperoleh  potensi bagi hasil usaha yang lebih besar dibandingkan dengan kontrak yang saat ini telah disepakati (Tabel 15).
Kriteria Kolam Sesaot Pemandian Aiknyet NPV 835939953.00 968344449.00 BCR 1.27 1.25 IRR 5.55 11.06

## SIMPULAN
Kontrak  usaha  pemanfaatan  wisata  alam  pada  hutan  lindung  antara  KPH  dan  mitra  dapat  dilakukan melalui  skema izin usaha, kerjasama kehutanan, kemitraan perhutanan  sosial dan kerjasama daerah. Skema kerja sama daerah yang saat ini digunakan memberikan kepastian perolehan manfaat bagi setiap pihak serta berpotensi  lebih  efisien  untuk  dilakukan.  Keberadaan  peraturan  pemanfaatan  jasa  lingkungan  wisata  alam yang juga menjadi dasar pelaksanaan skema izin usaha dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan usaha  pemanfaatan  wisata  alam  pada  kawasan  hutan  lindung  dan  melengkapi  ketentuan  dalam  kerjasama daerah yang dilakukan. Pembagian peran dalam kegiatan  usaha sesui dengan manfaat  yang diperoleh dapat mendorong kontrak menjadi lebih optimal. Sistem pengawasan dan sistem bagi hasil yang dituangkan secara rinci dalam kontrak tertulis serta peningkatan peran pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat menekan potensi  perilaku  menyimpang  dari  mitra  dan  juga  KPH.  Pengelolaan  usaha  wisata  alam  sesuai  dengan kontrak  yang  telah  disepakati  saat  ini  tidak  layak  dilakukan  secara  finansial,  penyesuaian  harga  tiket  atau perubahan  sistem  perolehan  manfaat  dapat  menjadikan  usaha  layak  dilakukan  secara  finansial  atau meningkatkan potensi pendapatan bagi KPH.

## DAFTAR PUSTAKA
Astana S, Muttaqin MZ, Parlinah N, Indartik. 2007. Analisis kebijakan sistem insentif bagi usaha kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan . 4(1):39-63.
Batari  A,  Yusran  Y,  Sahide  MAK.  2017.  Analisis  tingkat  keaktifan  pengelolaan  hutan  desa  labbo. Jurnal Hutan dan Masyarakat . 9(1):54-60.
Christiani  M.  2012.  Kajian  kemitraan  usaha  wisata  alam  di  wana  wisata  kawah  putih  ciwidey  [skripsi].
Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Dritasto A, Anggreini A. 2013. Analisis dampak ekonomi wisata bahari terhadap pendapatan masyarakat di pulau tidung. Reka Loka . 1(1):1-8.
Effendi  H.  2015. Izin  lingkungan  (tak)  memperpanjang  birokrasi?  Jakarta  13-15  Oktober  2015 .  Jakarta: BPK.
Eggertsson T. 1999. Economic Behaviour and Institutions . Cambridge (UK): Cambridge University Press.
Eisenhardt  KM.  1989.  Agency  theory:  an  assessment  and  review. Academy  of  Management  Review . 14(1):57-74.
Elo S, Kyngas H. 2008. The qualitative  content  analysis process. Journal of Advanced Nursing . 62(1):107- 115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x.
Fachrudin KA. 2011. Analisis pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan agency cost terhadap kinerja perusahaan. Jurnal Akutansi dan Keuangan . 13(1):37-46.
Firman  F,  Rizali  A,  Razie  F,  Hidayat  T.  2017.  Model  pengelolaan  cagar  alam  teluk  adang  dalam  upaya konservasi  sumberdaya  lingkungan  di  Kabupaten  Paser  Kalimantan  Timur. EnviroScienteae . 13(2):122-127.
Hajrah,  Kartodihardjo  H,  Nugroho  B.  2015.  Efektivitas  tenaga  teknis  penguji  kayu  bulat  dalam penatausahaan hasil hutan (studi kasus hutan alam Kalimantan Tengah). Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan . 2(3):191-201.
Harrington  W,  Morgenstern  R.  2004.  Economic  incentives  versus  command  and  control:  what’s  the  best approach for solving environmental problems?. Acid in the Environment . 233-240.
Hermantyo  D.  2010.  Pemekaran  daerah  dan  konflik  keruangan:  kebijakan  otonomi  daerah  dan implementasinya di Indonesia. Makara Sains . 11(1):16-22.
Hoffman  JV,  Wilson  MB,  Martinez  RA,  Sailors  M.  2011.  Content  analysis:  the  past,  present  and  future. Dalam: Duke NK, Mallette, editor. Literacy Research Methodologies. Second Edition. New York: The Guilford Press.
Jensen  MC,  Meckling  WH.  1976.  Theory  of  the  firm:  managerial  behavior,  agency  costs,  and  ownership structure. Journal of Financial Economics . 3:305-360.
Kartodihardjo  H,  Nagara  G,  Situmorang  AW.  2015.  Transaction  cost  of  forest  utilization  licenses: institutional issues. Jurnal Manajemen Hutan Tropika . 21(3):184-191. doi: 10.7226/jtfm.21.3.184.
Kasper W., M.W. Streit, P.J. Boettke, 2012. Institutional economics: property, competition policies. Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts.
[KPHL  Rinjani  Barat]  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Rinjani  Barat.  2015. KPH  dalam  upaya kemandirian pengelolaan . Surabaya: KPHL Rinjani Barat.
Kristinawati  I.  2014.  Pengaruh  pengembangan  wisata  alam  taman  wisata  alam  gunung  pancar  terhadap perspektif sosial ekonomi [disertasi]. Bogor: Intitut Pertanian Bogor.
Kuhaja  T.  2014.  Kajian  kelembagaan  dalam  pengembangan  pariwisata  pantai  yang  berkelanjutan. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota . 10(3):278-292.
Kurniadi  E,  Hardjanto,  Bramasto  N,  Sumardjo.  2013.  Kelembagaan  kemitraan  pengelolaan  hutan  rakyat  di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman . 10(3):161-171.
Lamers  M,  Duim  R,  Wijk  J,  Nthiga  R,  Visseren  HIJ.  2014.  Governing  conservation  touris  partnerships  in Kenya. Annals of Tourism Research . 48:250-265. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals. 2014.07.004.
Marin  D.  2015.  Study  on  the  economic  impact  of  tourism  and  of  agrotourism  on  local  communities.
Research Journal of Agricultural Science . 47(4):160-163.
Nugroho  B.  2016.  Kelembagaan,  karakteristik  sumberdaya,  dan  perilaku  aktor:  analisis  kritis  kebijakan pengelolaan hutan Indonesia. Bogor: Penerbit IPB Press.
Nurita.  2016.  Strategi  pengembangan  wisata  alam  penyu  berbasis  masyarakat  lokal  di  Pantai  Temajuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Oktora  FE,  Pontoh  W.  2013.  Analisis  hubungan  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dan  dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi sulawesi tengah. Jurnal Accountability . 1(2):1-10.
Pelealu  AM.  2013.  Pengaruh  dana  alokasi  khusus  (DAK),  dan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap belanja modal pemerintah kota manado tahun 2003-2012. Jurnal EMBA . 1(4):1189-1197.
Prihadi  N.  2010.  Kelembagaan  kemitraan  industri  pengolahan  kayu  bersama  rakyat  dalam  rangka pembangunan hutan di pulau jawa [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Ridlwan Z. 2014. Urgensi badan usaha milik desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum . 8(3):424-440.
Saito  H,  Ruhanen  L.  2017.  Power  in  tourism  stakeholder  collaborations:  power  types  and  power  holders.
Journal of Hospitality and Tourism Management . 31:189-196.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.01.001.
Saputra R. 2015. Analisis dampak ekonomi wisata bahari terhadap pendapatan masyarakat lokal (studi kasus ombak bono sungai kampar kabupaten pelalawan Provinsi Riau). JOM FEKON . 2(2):1-15.
Sasongko  DA,  Kusmana  C,  Ramadan  H.  2014.  Strategi  pengelolaan  hutan  lindung  angke  kapuk. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 4(1):35-42.
Sayuti  M.  2011.  Pelembagaan  badan  usaha  milik  desa  (bumds)  sebagai  penggerak  potensi  ekonomi  desa dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  kabupaten  donggala.  Jurnal  Academica  Fisip  Untad. 3(2):717-728.
Sembiring  S.  2006. Pengembangan  Sistem  Hukum,  Kebijakan  dan  Kelembagaan  Pengelolaan  Hutan Lindung . Technical Report. Balikpapan: TBI – IHSA.
Sidiki  F.  2015.  Menggali  potensi  lokal  mewujudkan  kemandirian  desa. Jurnal  Kebijakan  &  Administrasi Publik . 19(2):115-131.
Soedomo S. 2012. Jenis pungutan kehutanan dari perspektif ekonomi sumber daya alam. Jurnal Manajemen Hutan Tropika . 18(1):60–67. doi: 10.7226/jtfm. 18.1.60.
Steni B. 2016. Membedah UU pemerintahan daerah yang baru: apa yang baru dalam pembagian urusan dan kewenangan  pusat-daerah  di  bidang  sumber  daya  alam?.  Denpasar:  Institut  Penelitian  Inovasi  Bumi (INOBU).
Sumarmi  S.  2010.  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus  terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi di Yogyakarta [disertasi]. Yogyakarta: UPY.
Surkati A. 2012. Otonomi daerah sebagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan kerjasama antar daerah. Mimbar . 28(1):39-46.
Triana E, Alikodra HS, Sunarminto H, Sudrajat A. 2014. Kolaborasi konservasi di kawasan wisata ciwidey. Media Konservasi . 19(3):161-169.
Tuasikal  A.  2008.  Pengaruh  DAU,  DAK,  PAD,  dan  PDRB  terhadap  belanja  modal  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi . 1(2):142-155.
Wibowo E. 2013. Pola kemitraan aantara petani tebu rakyat kredit (TRK) dan mandiri (TRM) dengan Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung. Jurnal Manajemen Agribisnis . 13(1):1-12.
Widodo ML, Soekmadi R, Arifin HS. 2018. Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di taman nasional  betung  kerihun  kabupaten  kapuas  hulu. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan . 8(1):55-61. doi: 10.29244/jpsl.8.1.55-61.
Wunder  S.  2000.  Ecotourism  and  economic  incentives  —  an  empirical  approach. Ecological  Economics . 32:465–479. https://Doi.Org/10.1016/ S0921 -8009(99)00119-6.
Yustika AE. 2012. Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori dan Kebijakan . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Zhang D, Pearse PH. 2012. Forest Economics . Vancouver: UBC Press.