## INTERPRETASI KLAUSULA PENGECUALIAN DALAM BEBERAPA PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KAITANNYA DENGAN KOMBATAN

## ( Interpretation of Exclusion Clauses in International Treaties in relation to the Combatant )
Jun Justinar Fakultas Hukum Universitas Trisakti jun.j@trisakti.ac.id

## Abstrak
Pengungsi  adalah  penduduk  sipil  sehingga  apabila  ia  mengangkat  senjata,  ia  kehilangan status  pengungsinya.  Pengungsian  dalam  jumlah  besar  dalam  konflik  bersenjata menyebabkan  kesulitan  untuk  membedakan  antara  pengungsi  yang  sebenarnya  dengan kombatan  yang  membaur  dengan  para  pengungsi.  Oleh  karena  itu  perlu  dibuat  pedoman teknis  untuk  membedakan  keduanya.  Sementara  itu  untuk  penyalahgunaan  status pengungsi,  Konvensi  1951  tentang  Status  Pengungsi  telah  menetapkan  Klausula Pengecualian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah interpretasi Klausula Pengecualian  yang  dihubungkan  dengan  status  kombatan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  dengan  pendekatan  eksploratif  yang  menggunakan  bahan  hukum sekunder.  Analisis  dilakukan  secara  kualitatif  dan  penarikan  kesimpulan  dilakukan  secara deduktif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Klausula Pengecualian telah diakui sebagai suatu norma dan telah diadopsi dalam beberapa perjanjian internasional. Pelaku kejahatan terhadap  kemanusiaan  dan  perdamaian  serta  penjahat  perang  termasuk  dalam  kelompok yang  dikecualikan  dari  status  pengungsi.  Kombatan  tidak  mungkin  berstatus  sebagai pengungsi karena pengungsi haruslah penduduk sipil.
Kata kunci: Klausula Pengecualian, Status Pengungsi, Kombatan.

## Abstract
Refugees  are  civilians,  so  if  they  take  up  arms,  they  lose  their  refugee  status.  The  large number  of  displaced  persons  in  armed  conflict  makes  it  difficult  to  distinguish  between actual refugees and combatants mingling with refugees. Therefore it is necessary to make technical guidelines to distinguish the two. Meanwhile for the abuse of refugee status, the 1951 Convention on the Status of Refugees has inserted an Exclusion Clause. This raises the question of how the interpretation of the Exclusion Clause relates to combatant status. This research  is  a  normative  research  with  an  exploratory  approach  using  secondary  legal materials.  The  analysis  was  conducted  qualitatively  and  the  conclusion  was  drawn deductively.  The  result  of  the  discussion  shows  that  the  Exclusion  Clause  has  been recognized as a norm and has been adopted in several international treaties. Perpetrators of crimes against humanity and crimes against peace as well as war criminals are included in the group exempted from refugee status. It is impossible for combatants to have the status of refugees because refugees must be civilians.
Keywords: Combatant, Exclusion Clause, Refugee Status.

## Pendahuluan
Perhatian internasional
atas militerisasi  pengungsi  telah  berkembang pesat  berapa  tahun  belakangan  ini. 1
Dalam  situasi  pengungsian  skala  besar akibat konflik bersenjata dan/atau perkembangan  politik  yang  ditandai dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia, Negara  suaka  sering  dihadapkan  pada arus  masuk  yang  tidak  terdeteksi. Kombatan  dan  lainnya  yang  tidak memenuhi  syarat  untuk  status  pengungsi dapat  melintasi  perbatasan  bersama dengan  pengungsi.  sementara  itu  hukum internasional yang berlaku mengharuskan negara  suaka  (negara  yang  memberikan perlindungan  kepada  pengungsi)  dan UNHCR  harus  membuatnya  pembedaan yang  tepat  dan  cermat  antara  pengungsi dan orang-orang yang tidak membutuhkan  atau  tidak  berhak  atas perlindungan internasional. Untuk memahami  potensi  ancaman  keamanan yang  ditimbulkan  oleh  pengungsi,  perlu
1 Roos  Haer,  Tobias  Hecker ,  “ Recruiting Refugees  for  Militarization:  The  Determinants  of
Mobilization  Attempts”, Journal  of  Refugee  Studies Vol. 32, No. 1, 2018, 1.
mempelajari
masalah
mobilisasi pengungsi. 2 Setiap Negara
berhak menyerukan warganya untuk mengangkat senjata bela Negara saat keadaan darurat nasional.  Namun  demikian  warga  Negara juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk menolak  secara  sah  menurut  undang- undang. Oleh karena itu pada kondisi opsi penolakan  yang  sah  tidak  diperhatikan, atau  saat  pertikaian  berlangsung  secara jelas  melanggar  norma  internasional, penolakan  wajib  militer  yang  khawatir akan  terjadinya  penganiayaan  atas dirinya,  misalnya  karena  pendapat  politik yang  dipaksakan  oleh  pihak  yang berwenang  kepada  dirinya,  apabila terbukti  klaim  tersebut  maka  ia  dapat memperoleh perlindungan sebagai pengungsi. 3 Pengungsi  adalah  orang  sipil sehingga  orang  yang  terus  menerus melakukan  aksi  bersenjata  terhadap Negara  asalnya  dari  Negara  suaka  tidak dapat dianggap sebagai pengungsi.
2 Ibid.
3 Kate  Jastram,  Marilyn  Achiron, Refugee Protection:  a  Guide  to  International  Refugee  Law (Jenewa: tanpa tahun), 47.
Karakteristik  perlindungan  bagi pengungsi  sebagai  akibat  dari  konflik bersenjata hingga kini ini telah menghadapi  tantangan  yang  lebih  besar dan  kompleks.  Tidak  hanya  jumlah pengungsi  yang  terus  bertambah,  tetapi proses  untuk  melalukan  identifikasi terhadap pengungsi asli di antara mereka yang  melarikan  diri  dari  konflik  menjadi semakin sulit.
Dengan  asumsi  kepasifan,  setiap pengungsi  memiliki  kemungkinan  yang sama  untuk  terlibat  dalam  militansi  saat mereka  berada  di  kamp,  yaitu  apabila (eks)  kombatan  berhasil  memobilisasi mereka. 4 Fenomena “populasi campuran” 5 ini  terjadi  karena  mereka  yang  melarikan diri  dari  konflik  ternyata  bukan  hanya warga  sipil  melainkan  juga  orang-orang dari angkatan bersenjata reguler,
kelompok  paramiliter  atau  milisi  atau
kelompok  pemberontak yang  bersenjata. 6
4 Anders  Themne´r,    “Former  Military Networks  and  the  Micro-politics  of  Violence  and Statebuilding  in  Liberia”, Comparative  Politics  47(3)
2015, 334 – 353.
5 Karen  Jacobsen, “A Safety - First’ Approach to Physical Protection in Refugee Camps”,  Fletche r School of Law and Diplomacy, Medford, MA Thesis, Mei 1999, 5.
6 Chaloka  Beyani,  “International  Legal
Criteria  for  the  Separation  of  Members  of  Armed
Keberadaan mereka dalam kamp
pengungsi menghadirkan beberapa masalah nyata bagi komunitas
internasional; mereka
mengancam keselamatan fisik para pengungsi, melakukan  kompromi  netralitas  kepada aktifis kemanusiaan yang bekerja di kamp pengungsian,  menimbulkan  ancaman keamanan  bagi  negara  suaka  dan sekitarnya  dan  menyalahgunaan  institusi suaka. 7 Berdasarkan  hukum  pengungsi internasional,  tempat  penampungan  dan pemukiman pengungsi merupakan wilayah  yang  sepenuhnya  bersifat  sipil ( civilian  character ).  Demikian  pula  halnya dengan  tindakan  pemberian  suaka  yang dipahami  sebagai  tindakan  yang  bersifat kemanusiaan dan tidak dapat dikategorikan
sebagai tindakan
permusuhan. 8
Forces,  Armed  Bands  and  Militia  from  Refugees  in the Territories of Host States”, International Journal of Refugee Law,  No. 12, (2000), 251.
7 Militerisasi  mengacu  pada  atribut  non-sipil dari  daerah  berpenduduk  pengungsi,  termasuk masuknya  senjata,  militer  pelatihan  dan  rekrutmen. Ini  juga  mencakup  tindakan  pengungsi  dan  /atau orang buangan yang terlibat dalam aktivitas non-sipil di  luar  kamp  pengungsi,  namun  yang  bergantung pada  bantuan  dari  pengungsi  atau  organisasi internasional.
8 Sigit  Riyanto,  “ Kajian  tentang  Pertautan Hukum  Humaniter  Internasional  dengan  Hukum Pengungsi”, Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No.1 Juni 2013, 34.
Sigit  Riyanto  melalui “ Kajian tentang  Pertautan  Hukum  Humaniter Internasional  dengan  Hukum  Pengungsi”
dalam Jurnal Media Hukum mengemukakan bahwa terdapat
pertautan  antara  hukum  humaniter  dan hukum  pengungsi  yang  cukup  signifikan, yakni irisan yang saling mendukung pada konsep  hukum  dan  implementasinya. Pertautan  antara  hukum  humaniter internasional  dengan  hukum  pengungsi dapat  terjadi  karena  tiga  alasan  yaitu kedua  cabang  hukum  tersebut  berproses secara  alamiah,  yakni  ketika  para pengungsi  ada  dalam  situasi  konflik bersenjata.  Pertautan  ini  nampak  dalam hal  perlindungan  hukum  dimana  hukum humaniter  internasional  dan  hukum pengungsi dapat berlaku secara berurutan. Disamping itu, secara
substantive, hukum humaniter internasional sangat mempengaruhi hukum  pengungsi  dalam  hal  konsep, prinsip  maupun  ketentuan  yang  berlaku pada  tahap  pembentukan  ketentuan
( standard  setting )  maupun  pada  tahap penafsirannya. 9
Makalah  ini  berbeda  dari  tulisan tersebut  yang  hanya  membahas  tentang kaitan  antara  hukum  humaniter  dan hukum  pengungsi  internasional.  Makalah ini  merupakan  pengembangan  dari pemaparan jurnal tersebut karena membahas  tentang  interpretasi  Klausula Pengecualian  dalam  beberapa  perjanjian internasional sehingga dapat memberikan informasi  yang  lebih  banyak  kepada pembaca  umumnya  dan  pemerhati masalah pengungsi pada khususnya.
Konvensi  1951  yang  berkaitan dengan Status Pengungsi (Konvensi 1951) menarik  suatu  garis  hukum  yang  jelas antara  individu  yang  memenuhi  syarat status  pengungsi  dan  mereka  yang tidak. 10 Orang  yang  melarikan  diri  dari tuntutan  hukum  atas  kejahatan  biasa yang  ia  lakukan,  tidak  dapat  dianggap sebagai orang yang lari dari penganiayaan. Namun  orang  yang dituduh  melakukan  kejahatan  nonpolitik
9 Ibid., 33-34.
10 Marina Sharpe,  “ Mixed  Up:  International Law  and  the  Meaning(s)  of      Mixed  Migration ”,
Refugee Survey Quarterly, 37(1), (2018), 117.
lainnya,  baik  ia  terbukti  bersalah  atau tidak,  dapat  mengalami  penganiayaan karena  alasan  politik  atau  alasan  lainnya dan  hal  tersebut  tidak  mengecualikan dirinya  dari  status  pengungsi.  Ketentuan mengenai kelompok orang yang dikecualikan dari manfaat status
pengungsi dikenal dengan istilah Klausula
Pengecualian. Ketentuan tersebut terdapat  pada  Pasal  1F  Konvensi  1951 tentang Status Pengungsi (untuk selanjutnya  disebut  dengan  Konvensi Status Pengungsi).
Tujuan  Pasal  1F  Konvensi  Status Pengungsi adalah untuk menolak memberikan perlindungan kepada mereka yang  mungkin  memenuhi  syarat  status pengungsi  namun  tindakannya  membuat mereka  tidak  layak  untuk  memperoleh perlindungan  tersebut  (misalnya  karena tindakannya  yang  mengakibatkan  orang- orang  harus  mengungsi)  dan  untuk mencegah  status  pengungsi  digunakan sebagai  perlindungan  bagi  mereka  yang menghadapi penuntutan di negara asal si pemohon.  Klausul  pengecualian  berakar pada  komitmen  untuk  mempromosikan
moralitas  internasional  dan  pengakuan pragmatis  bahwa  negara  tidak  mungkin setuju  untuk  terikat  pada  rezim  yang mengharuskan mereka melindungi pengungsi atas tindakannya yang melanggar  hukum. 11 Kenyataannya  tidak semua  Negara  menjadi  pihak  pada Konvensi  Status  Pengungsi  sehingga kemungkinan besar Negara berdalih tidak menerapkan  Klausula  Pengecualian  ini. Untuk  menghindari  hal  tersebut  maka perlu  kiranya  dicari  kemungkinan  adanya ketentuan  yang  serupa  dengan  Klausula tersebut  dalam  beberapa  perjanjian internasional lainnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut  maka  penelitian  ini  akan merumuskan masalahnya sebagai berikut: bagaimanakah ketentuan klausula pengecualian  di  luar  Konvensi  1951  serta bagaimanakah  posisi  kombatan  dalam klausula pengecualian.

## Pembahasan
Ketentuan  Klausula  Pengecualian  di Luar Konvensi 1951
11 James  Hathaway, The  Law  of  Refugee Status (Oxord: 2016), 214.
Dalam  situasi  arus  masuk  massal yang  melibatkan  bercampurnya  berbagai kelompok  dalam  pengungsian  maka Klausula  Pengecualian  harus  diterapkan dengan  tujuan  untuk  menjaga  integritas institusi  suaka  serta  menjaga  karakter suaka  di  kamp  pengungsian  dan permukiman. 12 Untuk  penentuan  apakah seseorang layak atau tidak atas perlindungan internasional, membutuhkan
penilaian
individual. 13 Agar dapat dibenarkan, klausula pengecualian
memerlukan  adanya  tanggung  jawab individu dalam kaitannya dengan kejahatan  yang  termasuk  dalam  ruang lingkup  Pasal  1F,  termasuk  pengecualian yang menyangkut mantan kombatan atau anggota kelompok atau organisasi tertentu. 14 Dengan  demikian  dalam kondisi  tertentu,  individu  bertanggung jawab atas tindakan yang termasuk dalam
12 UNHCR, High Commissioner’s  Information Notes of 14 Januari 1999, EC/49/SC/INF.2, dan  27 Juni  2000,  EC/50/SC/INF.4;  Executive  Committee, Conclusion No. 48 (XXXVIII), 1997,  tentang  Military or  Armed  Attacks  on  Refugee  Camps  and Settlements;  Komite  Eksekutif,  Kesimpulan  No.  94 (LIII),  2002  tentang  Civilian  and  Humanitarian Character of Asylum.
13 UNHCR,  Background  Note  on  Exclusion, paragraf  96.
14 UNHCR,  Guidelines  on  Exclusion,  above footnote  4,  at  paragraphs  18 – 23;  UNHCR, Background Note on Exclusion, above footnote 4, at paragraphs 50 – 75.
ruang  lingkup  klausul  pengecualian apabila  ia  merupakan  anggota  kelompok atau  organisasi  kekerasan  tertentu. Anggapan  seperti  itu  membutuhkan kejelasan  dan  informasi  dari  negara  asal yang kredibel, yang menunjukkan adanya hubungan antara para anggota kelompok tersebut  dengan  tindakan  yang  dapat dikecualikan  selama  periode  waktu  yang relevan.
Berkenaan dengan mantan kombatan  khususnya  dan  keikutsertaan seseorang dalam konflik bersenjata, tidak dengan  sendirinya  merupakan  dasar pengecualian.  Hal  itupun  tidak  menjadi dasar  penetapan  timbulnya  asumsi tanggung  jawab  individu  dalam  ruang lingkup  klausul  pengecualian,  meskipun penilaian  terhadap  perilaku  pemohon status pengungsi selama konflik bersenjata  tetap  diperlukan.  Demikian pula  keanggotaan  dalam  kelompok  atau organisasi  yang  terlibat  dalam  kejahatan kekerasan,  belum  tentu  menjadi  dasar yang  cukup  untuk  melahirkan  asumsi tanggung  jawab  individu  atas  tindakan yang  dapat  dikecualikan  dari  status
pengungsi.  Sementara  itu,  identifikasi orang-orang  tertentu  yang  berpotensi dikecualikan  dari  status  pengungsi  serta pemisahan mereka dari kelompok pengungsi atau saat berlakunya penahanan mereka, tidak dengan sendirinya membentuk praduga tanggung jawab  individu  untuk  tindakan-tindakan yang  termasuk  dalam  lingkup  Pasal  1F Konvensi 1951.
Apabila klausul pengecualian diterapkan  kepada  seseorang  maka individu  tersebut  tidak  dapat  dikenali sebagai  pengungsi  dan  tidak  lagi mendapatkan keuntungan dari perlindungan  internasional  berdasarkan Konvensi  1951.  Ia  pun  tidak  mendapat perlindungan  di  bawah  mandat  UNHCR. Namun negara suaka tempat ia berlindung  tidak  berkewajiban  untuk mengusirnya.  Selain  itu,  Negara  suaka dimungkinkan untuk menjalankan yurisdiksi  kriminal  atas  individu  tersebut. Atau apabila memang berkewajiban untuk mengekstradisi  atau  menuntut  individu tersebut  maka  hal  itu  tergantung  pada sifat pelanggaran yang dilakukan.
Keputusan  UNHCR  untuk  mengecualikan seseorang  daria  status  pengungsi  berarti individu  tersebut  tidak  dapat  menerima perlindungan atau bantuan dari UNHCR.
Meskipun  tidak  dapat  mengakses perlindungan  internasional  berdasarkan Konvensi  1951,  sebuah  individu  yang dikecualikan  masih  berhak  diperlakukan sesuai  dengan  hukum  internasional, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban  hak  asasi  manusia  yang relevan. Meskipun Negara-negara menikmati  otoritas  yang  cukup  besar untuk  mengusir  orang  asing  dari  wilayah mereka,  terdapat  sejumlah  pembatasan untuk  ini  seperti  masih  dimungkinkannya individu tersebut dilindungi dari pemulangan  paksa  melalui  instrumen internasional  lainnya,  terutama  Pasal  3 dari  Konvensi Menentang  Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya, Tidak Manusiawi atau Perlakuan atau Hukuman yang Merendahkan  Martabat,  Pasal  7  Kovenan Internasional  1966  tentang  Hak  Sipil  dan Politik,  dan/atau  Pasal  3  Konvensi  Eropa 1950  untuk  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental.
Sebagai  salah  satu  acuan  dalam Penentuan  Status  Pengungsi,  Konvensi 1951  tentang  Status  Pengungsi  tidak hanya  berisi  tentang  berisi  kriteria pengungsi namun juga ketentuan mengenai  pengecualian  dari  status pengungsi.  Pada  beberapa  kasus,  klausul pengecualian  yang  terdapat  dalam Konvensi  Pengungsi  yang  dikaitkan dengan  agresi,  perang  saudara,  konflik etnis dan terorisme yang terjadi di banyak negara  di  dunia.  Perkecualian  tersebut kemudian ditambah dengan meningkatnya keengganan pihak lain. dari negara suaka  untuk menerima pengungsi yang  dianggap  sebagai  kriminal.  Pada kondisi  teretentu  kadang  kala  sulit memastikan
apakah
seseorang merupakan anggota kelompok bersenjata,
pendukung atau
simpatisan yang mendukung kelompok kombatan.
Ketentuan  perkecualian  tercantum  dalam Pasal  1F  Konvensi  Status  Pengungsi menegaskan  bahwa  norma-norma  yang tercantum  dalam  Konvensi  ini  tidak berlaku  bagi  mereka  yang  melakukan kejahatan-kejahatan  tertentu  seperti:
kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap  kemanusiaan,  sesuai  dengan yang  didefinisikan  dalam  perjanjian internasional  lainnya  yang  memuat tentang kejahatan tersebut. Norma-norma dalam  Konvensi  Status  Pengungsi  juga tidak  berlaku  untuk  mereka  yang melakukan  kejahatan  nonpolitik  yang serius  di  luar  negara  suaka  sebelum  dia masuk  ke  negara  tersebut  sebagai pengungsi.  Hal  yang  sama  berlaku  pula pada  mereka  yang  melakukan  tindakan yang  bertentangan  dengan  tujuan  dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Latar  belakang  timbulnya  klausul pengecualian  adalah  karena  dua  hal berikut.  Pertama,  tindakan  tertentu sangat  berat  sehingga  menjadikan pelakunya  tidak  layak  mendapatkan perlindungan internasional sebagai pengungsi.  Kedua,  status  pengungsi seharusnya  tidak  menjadi  penghalang bagi  para  penjahat  untuk  diadili.  Oleh karena  itu,  sebagaimana  pengecualian atas  jaminan  hak  asasi  manusia,  klausul pengecualian  harus  selalu  ditafsirkan
secara  terbatas  dan  digunakan  dengan sangat hati-hati. 15
Ketentuan  yang  serupa  dengan Klausul Pengecualian sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  1F  Konvensi Status  Pengungsi,  tercantum  pula  dalam Pasal  I  (5)  dari  Konvensi  Organisasi Persatuan  Afrika  1969  yang  mengatur Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika (Konvensi  OAU).  Pasal  1  ayat  (5) Konvensi OAU menetapkan bahwa norma- norma  dalam  Konvensi  OAU  ini  tidak berlaku  bagi  orang-orang,  yang  menurut negara  suaka,  memiliki  alasan  karena telah melakukan kejahatan-kejhatan seperti:  kejahatan  terhadap  perdamaian,
kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau konvensi internasional  tentang  kejahatan  tersebut; melakukan  tindak  pidana  nonpolitik  yang serius  di  luar  negara  suaka  sebelum  dia masuk  ke  negara  itu  sebagai  pengungsi; bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan  tujuan  dan  prinsip  Organisasi
15 UNHCR,  “Background  Note  on  the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention rel ating to the Status of Refugees”,
3.
Persatuan  Afrika;  bersalah  atas  tindakan yang  bertentangan  dengan  tujuan  dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selain itu, ketentuan perkecualian juga  terdapat  dalam  paragraf  7  (d)  dari Statuta  UNHCR  yang  menetapkan  bahwa kompetensi Komisaris Tinggi UNHCR tidak mencakup  orang  yang  telah  melakukan kejahatan  yang  diatur  oleh  ketentuan perjanjian  ekstradisi  atau  kejahatan  yang disebutkan  dalam  Pasal  6  Persetujuan London  1945  tentang  Pengadilan  Militer Internasional    atau  oleh  ketentuan  dari Pasal  14  paragraf  2  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia 1948.
Persetujuan  London  merupakan suatu  perjanjian  mengenai  pembentukan Pengadilan  Militer  Internasional  pada tahun  1945  yang  disepakati  oleh Pemerintah  Kerajaan  Inggris  Raya  dan Irlandia Utara, Amerika Serikat, Pemerintah  Sementara  Republik  Prancis serta Uni Soviet saat itu, untuk mengadili dan menghukum dengan adil orang-orang yang,  bertindak  untuk  kepentingan
negara  Poros  Eropa, 16 baik  sebagai individu  atau  sebagai  anggota  organisasi, melakukan  salah  satu  kejahatan  seperti berikut  ini  atau  salah  satunya,  yaitu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah  Internasional  yang  akan menjadi tanggung jawab individu:
a) Kejahatan  terhadap  perdamaian:  yaitu, perencanaan,  persiapan,  permulaan  atau pengobaran  perang  agresi,  atau  perang yang  melanggar  perjanjian,  perjanjian atau jaminan internasional, atau partisipasi  dalam  rencana  bersama  atau konspirasi  untuk  pencapaian  salah  satu sebelumnya;
b) Kejahatan  perang:  yaitu,  pelanggaran hukum atau kebiasaan perang.
Pelanggaran  tersebut  termasuk,  tetapi tidak  terbatas  pada,  pembunuhan, perlakuan  buruk  atau  deportasi  ke  buruh Gelombang  atau  untuk  tujuan  lain  dari penduduk  sipil  di  atau  di  wilayah pendudukan, pembunuhan atau perlakuan buruk  terhadap  tawanan  perang  atau
16 Second  World  War,  Online  Learning Resource  For  Northern  Ireland,  “Allies,  Axis  and Neutral  Countries”,    (on -line)  tersedia  di http://secondworldwarni.org/primaryschools/docs/U nit%201%20Activity%20Pack.pdf ..
orang-orang di laut, pembunuhan sandera,  penjarahan  properti  publik  atau pribadi,  perusakan  kota,  kota  kecil  atau desa secara sembarangan, atau penghancuran yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer;
c) Kejahatan  terhadap  kemanusiaan:  yaitu, pembunuhan,  pemusnahan,  perbudakan, deportasi,  dan  tindakan  tidak  manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk  sipil,  sebelum  atau  selama perang,  atau  penganiayaan  atas  dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan  atau  sehubungan  dengan kejahatan  dalam  yurisdiksi  Pengadilan, apakah  melanggar  atau  tidak  hukum domestik negara tempat dilakukan.
Orang  yang  juga  secara  individu bertanggung  jawab  menurut  Mahkamah Internasional adalah pimpinan, penyelenggara,  penghasut  dan  kaki- tangan yang berpartisipasi dalam perumusan  atau  pelaksanaan  rencana bersama  atau  persekongkolan  untuk melakukan  salah  satu  kejahatan  di  atas, bertanggung  jawab  atas  semua  tindakan
yang  dilakukan  oleh  siapapun  dalam pelaksanaan rencana tersebut. 17
Sementara  itu  Pasal  Pasal  14 paragraf  2  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  1948  menegaskan  bahwa  hak untuk  mengajukan  permohonan  suaka tidak  dapat  digunakan  dalam  kasus penuntutan  yang  timbul  dari  kejahatan nonpolitik  atau  dari  tindakan  yang bertentangan  dengan  tujuan  dan  prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Klausul pengecualian dalam Pasal 1F  dibedakan  dari  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 1D dan 1E Konvensi 1951  karena  yang  terakhir  berurusan dengan  orang  yang  tidak  membutuhkan perlindungan  internasional,  bukan  tidak layak  atasnya.  Pasal  1D  Konvensi  1951 tidak berlaku untuk orang yang menerima perlindungan  atau  bantuan  dari  organ atau  badan  dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  selain  UNHCR.  Namun  mereka termasuk  dalam  cakupan  Konvensi  1951 dalam  hal  perlindungan  atau  bantuan yang telah dihentikan.
17 Pasal  6 Charter  of  the  International
Military  Tribunal  -  Annex  to  the  Agreement  for  the prosecution  and  punishment  of  the  major  war criminals of the European Axis (London Agreement)
Terdapat  dua  tujuan  Pasal  1D Konvensi 1951
yaitu pertama, menghindari  tumpang  tindih  kompetensi antara  UNHCR  dengan  organ  atau  badan lain  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), termasuk Badan Bantuan PBB untuk  para pengungsi  Palestina  di  Timur  Dekat ( United  Nations  Relief  and  Works  Agency for  Palestine  Refugees  in  the  Near  East , UNRWA).  Tujuan  kedua  adalah  untuk memastikan  kelangsungan  perlindungan dan  bantuan  bagi  pengungsi  Palestina yang  telah  didirikan  dan  diakui  oleh Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.  Pasal  1D  Konvensi  Status Pengungsi  mencerminkan  tujuan  tersebut melalui Klausul Pengecualian yang terkandung dalam paragraf pertama Pasal 1D Konvensi Status Pengungsi. Dalam hal ini,  wilayah  operasi  UNRWA  yang memberikan  bantuan  kepada  sekitar  lima orang  juta  pengungsi  Palestina  yang terdaftar  dan  tersebar  di  Yordania, Lebanon,  Suriah,  Tepi  Barat  (termasuk Yerusalem  Timur)  dan  Gaza.  Orang Palestina yang menjadi pengungsi Palestina  adalah  mereka  yang  termasuk
dalam  pengertian  Resolusi  Majelis  Umum PBB 18 Nomor  194  (III)  tanggal  11 Desember  1948  dan  PBB  berikutnya Resolusi  Sidang  Umum,  6      dan  siapa, sebagai  akibat  dari  Arab-Israel  1948 konflik,  terlantar  dari  bagian  Mandat Palestina yang menjadi Israel
Definisi operasional UNRWA
tentang istilah "pengungsi Palestina" telah berkembang selama bertahun-tahun tetapi  sejak  1984  telah  menjadi  "orang yang  tempat  tinggal  normalnya  adalah Palestina  selama  periode  1  Juni  1946 hingga 15 Mei 1948, dan telah kehilangan rumah  dan  mata  pencaharian  sebagai sebagai akibat dari konflik Palestina-Israel pada tahun 1948 ” . 19
Sementar  itu  berdasarkan  Pasal 1E Konvensi 1951, status pengungsi tidak
18 Mandat  UNRWA  untuk  "pengungsi Palestina"  ditetapkan  berdasarkan  Resolusi  Majelis
Umum PBB 302 (IV) tanggal 8 Desember 1949 dan resolusi Majelis Umum berikutnya. Istilah "pengungsi Palestina"  tidak  pernah  secara  tegas  didefinisikan oleh  UN  GA;  UN  Doc.  A  /  AC.25  /  W.45;  Analisis paragraf  11  dari  Resolusi  Sidang  Umum  tanggal  11
Desember  1948,  15  Mei  1950,  UN  Doc.  W  /  61  / Add.1,  Addendum  to  Definition  of  a  "Refugee" berdasarkan paragraf 11 dari Resolusi Sidang Umum tanggal 11 Desember 1948, 29 Mei 1951; UN Doc. A / AC.25 / W.81 / Rev.2, Survei Sejarah Upaya Komisi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  Palestina  untuk mengamankan  implementasi  paragraf  11  Resolusi Sidang Umum 194 (III). Soal Kompensasi, 2 Oktober 1961, Bagian  III.
19 UNRWA's  Consolidated  Eligibility  and Registration Instructions (Oktober 2009), tersedia di: http://www.unrwa.org/userfiles/2010011995652.pdf.
berlaku  bagi  mereka  yang  diakui  oleh otoritas yang kompeten di negara tempat dia  bertempat  tinggal  serta  memiliki  hak dan  kewajiban  yang  melekat  pada kepemilikan  kebangsaan  negara  itu. Maksud  dan  tujuan  Pasal  1E  ini  dapat dilihat  sebagai  pengecualian  dari  status pengungsi sebab mereka termasuk orang- orang yang tidak membutuhkan perlindungan  karena  mereka  sudah menikmati  perlindungan  di  negara  lain selain  dari  negara  asal  tempat  mereka biasa bertempat tinggal permanen dan di tempat  mereka  menikmati  status  yang serupa  dengan  warga  negara  di  negara mereka  berada. 20 Hal  ini  tentu  sangat menarik  jika  dilihat  dari  aturan  nasional terutama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh  pemerintah  berkaitan  dengan keberadaan mereka, 21 misalnya
20 UNHCR, Note  on  UNHCR’s  Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status  of  Refugees,  2  dan  Pasal  12(1)(a)  of  the European  Union  Qualification  Directive  dalam konteks  pengungsi  Palestina  yang  mencari perlindungan internasional.
21 Zarif  Yakut- Bahtiyar,  “Exclusion  clauses  of  rhe Refugee  Convention  in  Relation  to  National Immigration  Legislations,  European  Policy  and Human  Rights  Instruments:  Article  1F  versus  the Non- Refoulement Principle”, International Journal of Refugee  Law,  Vol.  29,  Issue  1,  March  2017,  198, https://doi.org/10.1093/ijr/eex005.
sebagaimana  yang  terjadi  dalam  praktik negara di Eropa. 22 Klausula perkecualian
juga berkaitan erat dengan masalah keamanan nasional,  ketertiban  umum  dan  prinsip non-refoulement namun  tidak  dapat disamakan  dengan  ketentuan  Pasal  32 Konvensi  Status  Pengungsi.  Klausul pengecualian tidak sama dengan Pasal 32 Konvensi, yang mengatur tentang pengusiran  pengungsi  yang  diakui  yang menimbulkan  bahaya  bagi  Negara  tuan rumah. Sedangkan Pasal  33 (2)  Konvensi Status  Pengungsi  mencabut  perlindungan bagi  orang-orang  yang  melakukan  tindak pidana  serius  setelah  pemberian  status, atau  karena  risiko  keamanan  nasional negara suaka.
Apabila seseorang termasuk dalam  klausul  pengecualian  Pasal  1F, negara  tidak  memiliki  keleluasaan  untuk memberikan  status  pengungsi  kepada mereka  yang  tindakannya  menempatkan mereka di luar perlindungannya
(walaupun orang-orang  tersebut  mungkin
22 Janja Simentic, “To exclude or not to exclude, that is  the  question.  Developments  regarding  bases  for exclusion  from  refugee  status  in  the  EU”, German Law Journal, Vol. 20 Issue 1, February 2019, 1-20.
memenuhi syarat untuk bentuk perlindungan  lain  -  misalnya,  Konvensi
1984 Menentang Penyiksaan dan Perlakuan  atau  Hukuman  Lain  yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan  Sangat  Martabat,  melarang pemindahan  ke  negara  tempat  berisiko untuk disiksa, dan dikembalikan ke negara yang  terdapat  risiko  nyata  penyiksaan, perlakuan  yang  tidak  manusiawi  atau merendahkan atau tunduk pada hukuman mati,  betapapun  kejamnya  kejahatan mereka. 23 Oleh karena parahnya konsekuensi dari Klausula Pengecualian ini maka  UNHCR  telah  menunjukkan  bahwa klausul  pengecualian  harus  ditafsirkan secara  terbatas  dan  diterapkan  dengan sangat hati-hati yaitu jika terdapat alasan serius  untuk  mempertimbangkan  bahwa pengungsi bersalah atas tindakan tersebut.  Mahkamah  Agung  Inggris berpendapat  bahwa  harus  ada  dasar obyektif  yang  meyakinkan  berdasarkan informasi  yang  kredibel.  Selain  itu terdapat  alasan  serius  lebih  kuat  dari sekadar  alasan  yang  masuk  akal;  bukti
23 European Human Rights Convention 1996.
yang  mendasari  alasan  tersebut  harus jelas  dan  kredibel  atau  kuat;  alasan pertimbangan lebih kuat daripada kecurigaan;  pengambil  keputusan  tidak perlu  merasa  puas  tanpa  standar  yang dipersyaratkan  oleh  hukum  pidana;  tdak perlu  mengimpor  standar  pembuktian domestik ke standar internasional. 24
Selain  itu  kompetensi  mengadili juga  menjadi  tanggung  jawab  negara suaka untuk menentukan apakah pengungsi  termasuk  dalam  salah  satu klausul  pengecualian.  Negara  sebaiknya memperhatikan  masukan  dari  UNHCR sehubungan
dengan mandat
pengawasannya  misalnya  tentang  tindak kejahatan  yang  dilakukan  oleh  si
pemohon suaka. Tindakan
yang
didefinisikan  sebagai  kejahatan  terhadap perdamaian,  kejahatan  perang  atau kejahatan
terhadap kemanusiaan, sebagaimana
didefinisikan
dalam
24 Judgment  Al-Sirri  (FC)  (Appellant)  v Secretary  of  State  for  the  Home  Department (Respondent)  DD  (Afghanistan)  (FC)  (Appellant)  v Secretary  of  State  for  the  Home  Department (Respondent), tersedia di https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc- 2009-0036-judgment.pdf, 29-30.
instrumen  internasional  yang  relevan; 25
kejahatan non-politik serius yang dilakukan  di  luar  negara  perlindungan sebelum diterima sebagai pengungsi 26 dan tindakan  yang  bertentangan  dengan tujuan  dan  prinsip  Perserikatan  Bangsa- Bangsa. 27
Menurut Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa
adalah untuk: menjaga perdamaian dan keamanan internasional; mengembangkan hubungan  persahabatan  antar  bangsa berdasarkan  penghormatan  terhadap prinsip  persamaan  hak  dan  penentuan nasib  sendiri  masyarakat;  melaksanakan kerjasama  internasional  dalam  mencari solusi  atas  permasalahan  sosial-ekonomi dan  budaya,  serta  mempromosikan penghormatan  hak  asasi  manusia  untuk semua  orang  tanpa  membedakan  ras, jenis  kelamin,  bahasa,  atau  agama;  dan melayani  serta  menyelaraskan  tindakan negara-negara  dalam  pencapaian  tujuan bersama tersebut.
25 Pasal 1F (a) Konvensi Status Pengungsi.
26 Pasal 1F (b) Konvensi Status Pengungsi.
27 Pasal 1F (a) Konvensi Status Pengungsi.
Sejalan dengan itu, Prinsip-prinsip Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  yang  diatur dalam Pasal 2 Piagam adalah: kesetaraan kedaulatan  semua  Anggota;  pemenuhan dengan  itikad  baik  atas  kewajiban  yang diemban berdasarkan Piagam;
penyelesaian  sengketa  secara  damai; menahan  diri  dari  ancaman  atau
penggunaan
kekerasan terhadap integritas  wilayah  atau  kemerdekaan politik  Negara  lain;  dan-  bantuan  dalam mempromosikan  pekerjaan  Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selanjutnya  mengenai  batasan teritorial dan temporal tidak berlaku untuk Pasal  1F  (a)  dan  (c),  sehingga  perilaku yang  bertentangan  dengan  klausul  ini akan  didiskualifikasi  di  manapun  dan kapanpun  dan  apabila  diterapkan  kepada mereka  yang  sudah  memiliki  status pengungsi  maka  harus  dibatalkan  atau dicabut  karena  alasan  yang  mendasar. 28
Pembatalan  akan  tepat  jika  fakta-fakta yang  menimbulkan  pengecualian  terjadi sebelum  pemberian  status  tetapi  baru
28 UNHCR,  “Background  Note  on  the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees”, paragra 11-17.
ditemukan setelahnya, sedangkan pencabutan  akan  menjadi  tindakan  yang tepat  jika  pengecualian  terjadi  setelah pemberian  status.  Dalam  konteks  Afrika, hal ini dilakukan dengan cara penghentian status pengungsi. 29
Ketentuan  mengenai  kejahatan terhadap  perdamaian,  kejahatan  perang dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan diatur dalam Pasal 1F (a) Konvensi Status Pengungsi. Pada saat penyusunan Konvensi,  instrumen  internasional  utama yang  mendefinisikan  kejahatan  terhadap perdamaian,  kejahatan  perang  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  adalah Piagam  Pengadilan  Militer  Internasional London  tahun  1945.  Namun  demikian, Pasal  1F  (a)  Konvensi  Status  Pengungsi sama  dengan  Pasal-Pasal  lain  dari Konvensi  Pengungsi,  memiliki  makna dinamis  dan  tidak  terbatas  pada  hal-hal yang dianggap sebagai kejahatan terhadap  perdamaian,  kejahatan  perang atau  kejahatan  terhadap  kemanusiaan pada  tahun  1951.  Oleh  karena  itu,
29 Artikel  I  (4)  (g)  dari  Konvensi  OAU menetapkan bahwa Konvensi akan berhenti berlaku untuk  pengungsi  yang  melanggar  maksud  dan tujuannya.
instrumen  internasional  yang  relevan (selain  Piagam  London  1945)  mencakup Konvensi  1948  tentang  Pencegahan  dan Hukuman  Kejahatan  Genosida,  Konvensi Jenewa  1949  untuk  perlindungan  korban perang  (Konvensi  untuk  perlindungan yang terluka dan sakit, Pasal 50; Konvensi untuk  perlindungan  yang  terluka,  sakit dan  karam,  Pasal  51;  Konvensi  yang berkaitan  dengan  perlakuan  terhadap tawanan  perang,  Pasal  130;  Konvensi yang  berkaitan  dengan  perlindungan orang  sipil,  Pasal  147);  Konvensi Internasional  1973  tentang  Penindasan dan  Hukuman  Kejahatan  Apartheid;  dua Protokol  Tambahan  pada  Konvensi Jenewa  tahun  1977  yang  Berkaitan dengan  Perlindungan  Korban  Konflik Bersenjata Internasional dan non- Internasional;  Statuta  Pengadilan  Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, dan Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan  Kriminal  Internasional,  yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.
Ketentuan  Statuta  Roma  Pasal  6,
7 dan 8 yang mengatur tentang genosida, kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan
kejahatan  perang,  dilengkapi  dengan dokumen yang berisi ‘Unsur -unsur Tindak Pidana’  atau ' Elements  of  Crimes' yang mengatur  semua  elemen  kontekstual untuk  setiap  kejahatan. 30 Kejahatan terhadap perdamaian meliputi perencanaan,  persiapan,  permulaan  atau pengobaran  perang  agresi,  atau  perang yang  melanggar  perjanjian,  perjanjian atau jaminan internasional, atau partisipasi  dalam  rencana  bersama  atau konspirasi  untuk  pencapaian  salah  satu sebelumnya.
Statuta Roma
ICC juga
mencantumkan  'kejahatan  agresi'  dalam
Pasal 5. Kejahatan agresi telah didefinisikan  oleh  Majelis  Umum  PBB sebagai penggunaan  kekuatan bersenjata yang  dilakukan  oleh  suatu  Negara melawan  kedaulatan,  integritas  teritorial atau kemerdekaan politik dari Negara lain, atau  dengan  cara  apapun  yang  tidak sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan
30 International Criminal Court, “Elements of Crimes”,    (On -line)  tersedia  di  https://www.icc- cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B- 45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
dibentuknya Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. 31 UNHCR
menegaskan bahwa mengingat  sifat  dari  kejahatan  terhadap perdamaian  hanya  dapat  dilakukan  oleh mereka yang memiliki otoritas tinggi yang mewakili  suatu  negara  atau  sejenis Negara maka dalam praktiknya, ketentuan ini jarang digunakan. 32
Sementara  itu  untuk  kejahatan perang  tidak  serupa  dengan  kejahatan terhadap  perdamaian.  Kejahatan  perang didefinisikan  sebagai  suatu  pelanggaran atas  hukum  dan  kebiasaan  perang, termasuk  di  antaranya:  pembunuhan, perlakuan  keji,  deportasi,  perbudakan, atau  tindakan  untuk  tujuan  lain  yang ditujukan  kepada  penduduk  sipil  di wilayah  pendudukan,  pembunuhan  atau perbuatan yang dilakukan secara keji dan tidak  manusiawi,  merampas  benda  milik umum,  penghancuran  sebuah  kota,  desa atau  kampung,  penghancuran  yang  tidak sesuai  dengan  kepentingan  militer. 33
Kejahatan  perang  dapat  dilakukan  oleh
31 United  Nations  General  Assembly Resolution No. 3312 (XXIX), 1974.
32 Kate Jastram, op. cit.
33 Guy S. Goodwin-Gill, Op. Cit., 98.
warga  sipil  dan  dapat  dilakukan  dalam konflik bersenjata non-internasional, meskipun  tidak  dalam  situasi  berupa gangguan  dan  ketegangan  internal. Konflik bersenjata non-internasional (dalam  konteks  umum  Pasal  3  Konvensi Jenewa) terjadi apabila terdapat kekerasan  bersenjata  yang  bersifat  laten atau  berlarut-larut  antara  angkatan bersenjata  pemerintah  dan  kelompok bersenjata  terorganisir  atau  antara kelompok  bersenjata  terorganisir  satu sama  lain. 34 Definisi  terbaru  dalam instrumen  internasional  mendefinisikan kejahatan  perang  secara  lengkap  dengan elemen  yang  berbeda  tergantung  pada konteksnya,  apakah  merupakan  konflik bersenjata internasional atau non- internasional. Definisi ICC yang dilengkapi dengan Elements  of  Crimes ini  kemudian menjadi  definisi  yang  paling  banyak digunakan  untuk  tujuan  Pasal  1F  (a) Konvensi Pengungsi. Pasal 8 (2) berbunyi sebagai berikut:
2.  Untuk  maksud  Statuta  ini,  "kejahatan perang" berarti:
(a)  Pelanggaran  berat  Konvensi  Jenewa 12  Agustus  1949,  yaitu,  salah  satu  dari tindakan  di  bawah  ini  yang  ditujukan terhadap orang atau benda yang memang harus  dilindungi  berdasarkan  Konvensi Jenewa:
(i) Pembunuhan yang disengaja;
(ii)  Penyiksaan  atau  perlakuan tidak  manusiawi,  termasuk eksperimen biologis;
(iii) Dengan sengaja menyebabkan penderitaan  yang  hebat,  atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan;
(iv)  Perusakan  ekstensif  dan perampasan  properti,  tidak dibenarkan  oleh  kebutuhan militer  dan  dilakukan  secara melawan hukum dan sembrono; (v) Memaksa tawanan perang atau orang  yang  dilindungi  lainnya untuk mengabdi dalam
kekuatan Kekuatan yang bermusuhan; (vi)  Dengan  sengaja  mencabut hak-hak  seorang  tawanan perang  atau  orang  yang dilindungi lainnya atas pengadilan  yang  sdil  dan teratur;
(vii)  Deportasi  atau  pemindahan yang  melanggar  hukum  atau penahanan  yang  melanggar hukum;
(viii) Penyanderaan.
(b)  Pelanggaran  serius  lainnya  terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik  bersenjata  internasional,  dalam kerangka  hukum  internasional  yang  telah ditetapkan,  yaitu  salah  satu  tindakan berikut:
(i)  Dengan  sengaja  mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil seperti itu atau terhadap penduduk  sipil  yang  tidak mengambil  bagian  langsung dalam permusuhan;
(ii)  Dengan  sengaja  mengarahkan serangan  terhadap  objek sipil,  yaitu  objek  yang  bukan merupakan tujuan militer;
(iii)  Dengan  sengaja  mengarahkan serangan  terhadap  personel, instalasi,  material,  unit  atau kendaraan yang terlibat dalam  bantuan  kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian  sesuai  dengan Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa, selama mereka berhak  atas  perlindungan yang diberikan kepada warga sipil atau objek sipil di bawah hukum  internasional  konflik bersenjata;
(iv) Sengaja melancarkan serangan karena  mengetahui  bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya nyawa  atau  cedera  pada orang  sipil  atau  kerusakan pada  objek  sipil.  Demikian pula dengan senjaja melakukan  serangan  karena mengetahui serangan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan meluas,  berjangka  panjang dan parah terhadap
lingkungan  alam  yang  tidak bersifat  proporsional  dengan keuntungan  militer yang akan  diraih  secara  konkrit dan bersifat langsung; (v) Menyerang atau membombardir,  dengan  cara apapun,  sebuah  kota,  desa, tempat tinggal atau bangunan  yang  memang tidak  untuk  dipertahankan dan  yang  bukan  tujuan militer;
(vi)  Membunuh  atau  melukai seorang kombatan yang telah  menyerah  dan  tidak sanggup lagi untuk melakukan perlawanan;
(vii)  Menggunakan  bendera  putiih sebagai  bendera  gencatan senjata, bendera musuh atau lambang  militer  maupun seragam musuh atau Perserikatan  Bangsa-Bangsa, serta lambang dalam
Konvensi Jenewa, yang dengan  tindakan  tersebut akan mengakibatkan kematian atau luka-luka yang berlebihan; (viii)  Pemindahan  baik  secara langsung maupun tidak langsung  penduduk  sipil  dari negara Penguasa Pendudukan ke wilayah negara  lain  yang  sedang diduduki,  atau  melakukan deportasi baik seluruh maupun  sebagian  penduduk dari wilayah yang diduduki ke wilayah  lain  di  negara tersebut  atau  ke  wilayah negara lainnya; (ix)  Dengan  sengaja  mengarahkan serangan  pada  bangunan keagamaan, pendidikan, seni,  ilmu  pengetahuan  atau tujuan amal, monumen bersejarah,  rumah  sakit  dan tempat  di  mana  orang  sakit dan  terluka  dikumpulkan, asalkan  itu  bukan  tujuan militer;
(x)  Melakukan  mutilasi  fisik  atau percobaan  medis  atau  ilmiah dalam  bentuk  apapun  yang bertentangan dengan perawatan  medis,  gigi  atau tindakan lainnya yang menyebabkan  kematian  atau sangat membahayakan kesehatan orang tersebut; (xi) Membunuh atau melukai orang- orang yang dapat membahayakan  harta  benda milik  negara  atau  tentara yang bermusuhan;
(xii)  Menyatakan  bahwa  sama sekali tidak ada perlindungan yang  akan  diberikan  kepada mereka; (xiii) Menghancurkan atau merampas  properti  musuh kecuali  hal  itu  dilakukan sesuai  dengan  kepentingan militer;
(xiv) Menyatakan dihapuskan, ditangguhkan  atau  tidak
diterimanya  di  pengadilan hak  dan  tindakan  warga negara  dari  pihak  yang bermusuhan;
(xv)  Memaksa  warga  negara  dari pihak yang bermusuhan untuk  melakukan  operasi perang terhadap negara mereka  sendiri,  bahkan  jika mereka  bekerja  pada  pihak yang  berperang  sebelum dimulainya perang;
(xvi) Melakukan perampokan terhadap suatu kota;
(xvii)  Menggunakan  racun  atau senjata beracun;
(xviii)  Menggunakan  gas  sesak napas, gas beracun atau gas lainnya,  dan  semua  bahan maupun  peralatan  serupa lainnya;
(xix)  Menggunakan  peluru  yang mudah  mengembang  dalam tubuh manusia, seperti peluru  yang  dikikir  sehingga inti  peluru  tidak  seluruhnya tertutupi  dengan  material keras; (xx) Menggunakan senjata, proyektil  dan  material  serta metode  peperangan  yang bersifat  menyebabkan  luka- luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu; atau  menggunakan  senjata yang  bersifat  membabi-buta dan melanggar hukum humaniter;
(xxi)
Melakukan penghinaan terhadap  martabat  pribadi, khususnya  perlakuan  yang menurunkan dan merendahkan martabat; (xxii)  Melakukan  pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran  paksa,  kehamilan paksa, sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  7 paragraf 2(f), sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan  seksual  lainnya yang juga merupakan
pelanggaran  berat  Konvensi Jenewa; (xxiii)  Memanfaatkan  kehadiran warga  sipil  atau  orang  yang dilindungi lainnya untuk membuat wilayah atau kekuatan  militer  tertentu kebal dari operasi militer;
(xxiv)  Dengan  sengaja  menujukan serangan  terhadap  personel maupun  bangunan,  material, transportasi  dan  peralatan medis  yang  menggunakan lambang Konvensi Jenewa; (xxv) Secara sengaja merampas benda- benda  yang  sangat  diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk  sipil,  atau  melakukan metode “starvavsi”, yakni memutus  mata  rantai  logistik yang  menyebabkan  penduduk sipil mengalami kelaparan sebagai  metode  peperangan, termasuk dengan sengaja menghalangi  pasokan  bantuan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa; (xxvi)  Mewajibkan  wajib  militer  atau mendaftarkan  anak-anak  di bawah  usia  lima  belas  tahun  ke dalam angkatan bersenjata nasional  atau  menggunakan mereka  untuk  berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan.
(c)  Dalam  kasus  konflik  bersenjata  yang  tidak bersifat  internasional,  pelanggaran  serius  pada Pasal  3  Konvensi  Jenewa  12  Agustus  1949, yaitu, salah satu tindakan berikut yang dilakukan terhadap  orang-orang  yang  tidak  ikut  serta secxara  aktif  dalam  permusuhan,  termasuk anggota  angkatan  bersenjata  yang  telah meletakkan senjata mereka atau berstatus hors de  combat baik  karena  sakit,  luka,  atau penyebab lainnya:
(i)  Kekerasan  terhadap  kehidupan  dan pribadi,  khususnya  pembunuhan dalam  segala  jenisnya,  mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan; (ii) Melakukan penghinaan atas martabat pribadi,  khususnya  perlakuan yang
merendahkan dan merendahkan martabat;
(iii) Penyanderaan; (iv)  Pemberlakuan  hukuman  dan pelaksanaan  eksekusi  tanpa putusan sebelumnya yang diucapkan  oleh  pengadilan  yang dibentuk secara teratur, memberikan  semua  jaminan yudisial yang secara umum diakui sangat diperlukan.
(d)  Paragraf  2  (c)  berlaku  untuk  konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan  demikian  tidak  berlaku  untuk  situasi gangguan  dan  ketegangan  internal,  seperti kerusuhan,  tindakan  kekerasan  yang  terisolasi dan sporadis atau tindakan lain yang serupa.
(e) Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam  konflik bersenjata  yang  tidak  bersifat  internasional, dalam  kerangka  hukum  internasional  yang ditetapkan, yaitu, salah satu tindakan berikut:
(i)  Secara  sengaja  mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil seperti  itu  atau  terhadap penduduk  sipil  yang  tidak mengambil  bagian  langsung dalam permusuhan;
(ii)  Dengan  sengaja  mengarahkan serangan  terhadap  bangunan, material, unit medis dan transportasi, dan personel dengan  menggunakan  lambang khas  Konvensi  Jenewa  sesuai dengan hukum internasional;
(iii)  Dengan  sengaja  mengarahkan serangan  terhadap  personel, instalasi,  material,  unit  atau kendaraan  yang  terlibat  dalam bantuan  kemanusiaan  atau  misi penjaga perdamaian sesuai dengan  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa,  selama  mereka berhak  atas  perlindungan  yang diberikan kepada warga sipil atau objek  sipil  di  bawah  hukum internasional konflik bersenjata;
(iv)  Secara  sengaja  mengarahkan serangan  terhadap  bangunan keagamaan,  pendidikan,  seni, ilmu  pengetahuan  atau  tujuan amal,  monumen  bersejarah, rumah  sakit  dan  tempat-tempat
di  mana  orang  sakit  dan  terluka dikumpulkan,  asalkan  ibagunan tersebut  tidak  digunakan  untuk tujuan militer;
(v) Menjarah kota atau tempat, bahkan ketika dilakukan dengan penyerangan; (vi) Melakukan pemerkosaan, perbudakan  seksual,  pelacuran paksa, penghamilan paksa, sebagaimana  didefinisikan  dalam pasal  7,  paragraf  2  (f),  sterilisasi paksa,  dan  bentuk  kekerasan seksual  lainnya  juga  merupakan pelanggaran  serius  terhadap
Pasal 3 Konvensi Jenewa;
(vii)  Memasukkan  atau  mendaftarkan anak-anak  di  bawah  usia  lima belas  tahun  ke  dalam  angkatan bersenjata  atau  kelompok  atau menggunakan  mereka  untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam permusuhan; (viii) Memerintahkan pemindahan penduduk sipil untuk alasan yang berkaitan  dengan  konflik,  kecuali keamanan  penduduk  sipil  yang terlibat  atau  alasan  militer  yang mendesak menuntut demikian; (ix)  Membunuh  atau  melukai  musuh kombatan secara licik;
(x) Menyatakan bahwa sama sekali tidak ada  perlindungan  yang  akan diberikan; (xi)  Menundukkan  orang-orang  yang memiliki kekuasaan kepada pihak lain  untuk  terlibat  dalam  konflik dengan  melakukan  mutilasi  fisik atau percobaan medis atau ilmiah dalam bentuk apapun yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis  dan  gigi  atau  tindakan sejenis lainnya yang menyebabkan  kematian  atau sangat membahayakan kesehatan  orang  atau  orang tersebut; (xii)  Menghancurkan  atau  merampas properti  musuh  kecuali  dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan militer.
(f)  Paragraf  2  (e)  berlaku  untuk  konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku untuk peristiwa yang  berupa  gangguan  dan  ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang  terisolasi  dan  sporadis  atau  tindakan  lain yang serupa. Ini berlaku untuk konflik bersenjata yang terjadi di wilayah suatu Negara ketika ada konflik bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas  pemerintah  dan  kelompok  bersenjata yang  terorganisir  atau  antara  kelompok- kelompok tersebut.
Mengenai  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  Statuta  Roma-lah  yang memberikan  definisi  terlengkap,  tidak seperti  definisi  kejahatan  yang  terdapat dalam Pasal 1F (a) lainnya dan tidak perlu dalam konteks konflik bersenjata. Dengan demikian,  warga  sipil  serta  personel militer  mungkin  bersalah  atas  tindakan sebagaimana  yang  ditetapkan  Statuta yaitu  dilakukan  sebagai  bagian  dari serangan  yang  meluas  atau  sistematis yang  ditujukan  terhadap  penduduk  sipil, dengan  bentuk  tindakan  pembunuhan, pemusnahan,  perbudakan,  deportasi  atau pemindahan  penduduk  secara  paksa; pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik yang melanggar aturan dasar hukum internasional;  penyiksaan;  pemerkosaan, perbudakan  seksual,  pelacuran  paksa, kehamilan  paksa,  sterilisasi  paksa,  atau
bentuk  kekerasan seksual lainnya dengan gravitasi  yang  sebanding;  penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas yang dapat  diidentifikasi  apa  pun  atas  dasar politik,  ras,  kebangsaan,  etnis,  budaya, agama,  jenis  kelamin  sebagaimana didefinisikan  dalam  ayat  3,  atau  alasan lain  yang  secara  universal  diakui  sebagai tidak  diperbolehkan  menurut  hukum internasional, sehubungan dengan tindakan  apa  pun  yang  dirujuk  dalam paragraf  ini  atau  kejahatan  apa  pun dalam yurisdiksi Pengadilan; penghilangan paksa  orang;  apartheid;  tindakan  tidak manusiawi  lainnya  yang  bersifat  serupa dengan sengaja menyebabkan penderitaan  yang  hebat,  atau  cedera serius  pada  tubuh  atau  mental  atau kesehatan fisik. 35
Selanjutnya definisi tersebut diikuti  dalam  Pasal  7  (2)  dengan  definisi yang  lebih  rinci  dari  semua  istilah  yang digunakan.  Serangan  atau  pelanggaran yang  terisolasi  umumnya  tidak  termasuk dalam  Pasal  1F  (a)  tetapi  tindakan  tidak manusiawi  yang  dilakukan  terhadap
seseorang  dapat  dianggap  sebagai kejahatan  terhadap  kemanusiaan  jika  itu merupakan  bagian  dari  sistem  yang koheren  atau  serangkaian  tindakan sistematis dan berulang terhadap penduduk  sipil. 36 Kejahatan  terhadap kemanusiaan ini mengecualikan pengungsi dari perlindungan internasional. Selain itu, genosida jelas merupakan kejahatan
terhadap
kemanusiaan,  dan  Pasal  6  Statuta  Roma mengikuti definisi dalam Konvensi Genosida  1948  yang  menegaskan  bahwa salah  satu  tindakan  berikut,  yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan  baik  secara  keseluruhan atau  sebagian,  terhadap  kelompok nasional,  etnis,  ras  atau  agama,  yakni berupa  tindakan  pembunuhan  anggota kelompok; menyebabkan cedera fisik atau mental  yang  serius  pada  anggota  grup; dengan  sengaja  menimbulkan  kondisi kehidupan  kelompok  yang  diperkirakan akan  menyebabkan  kehancuran  fisiknya
secara  keseluruhan  atau  sebagian;
memberlakukan tindakan yang dimaksudkan  untuk  mencegah  kelahiran
dalam kelompok; secara paksa memindahkan  anak-anak  dari  kelompok tersebut ke kelompok lain.
Sementara  itu  tanggung  jawab atas kejahatan menurut Pasal 1F (a) tidak hanya mereka yang benar-benar melakukan  tindakan  yang  ditetapkan dalam instrumen internasional bertanggung  jawab  atas  pengecualian berdasarkan  Pasal  1F  (a).  Pasal  6  dari Piagam London  1945 mengatur tanggung jawab  dengan  deskripsi  pemimpin, penyelenggara,  penghasut,  dan  kaki tangan yang berpartisipasi dalam perumusan  atau  pelaksanaan  rencana bersama  atau  persekongkolan  untuk melakukan  salah  satu  kejahatan  di  atas yang  bertanggung  jawab  atas  semua tindakan  yang  dilakukan  oleh  siapapun orang  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan rencana tersebut.
Secara  umum,  tanggung  jawab individu  mengalir  dari  orang  yang  telah melakukan,  atau  memberikan  kontribusi
substansial  pada  tindakan  kriminal, dengan  pengetahuan  bahwa  tindakan atau  kelalaiannya  akan  memfasilitasi perilaku  kriminal.  Individu  tidak  perlu secara fisik melakukan tindak pidana yang dimaksud.  Menghasut,  membantu  dan bersekongkol  dan  berpartisipasi  dalam usaha  kriminal  bersama  sudah  cukup menjadikan seseorang bertanggung jawab secara individu. 37 Jenis pertanggungjawaban  individu  termasuk memerintahkan,  meminta,  membujuk, membantu,  bersekongkol  atau  dengan cara  lain  secara  sengaja  berkontribusi pada pelaksanaan atau percobaan tindakan  kejahatan  oleh  sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama. 38
Sedangkan  mengenai  komandan militer  tugasnya  adalah  memberikan tanggung  jawab  kepada  komandan  dan atasan militer atas tindakan pasukan atau bawahan  mereka,  tidak  hanya  jika tindakan  ini  dihasilkan  dari  perintah
37 UNHCR,  “Guidelines  on  International Protection:  Application  of  the  Exclusion  Clauses”, paragraf 18.
38 Pasal 25 Statuta Roma.
komandan tetapi juga sebagai akibat dari kegagalan  mereka  untuk  melakukan kontrol  yang  tepat  atas  pasukan  atau bawahan tersebut, saat mereka mengetahui  atau  seharusnya  mengetahui bahwa  kejahatan  semacam  itu  sedang atau akan dilakukan dan di mana mereka gagal  mengambil  semua  tindakan  yang diperlukan dan wajar untuk mencegahnya atau  kemudian  menyerahkannya  kepada pihak  berwenang  yang  berwenang  untuk penyelidikan dan penuntutan. 39
Selain  itu  atasan  kemungkinan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya.  Prajurit  dan  anggota organisasi bersenjata tidak
akan dibebaskan  dari  tanggung  jawab. 40
Prajurit yang diperintahkan untuk melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, bersalah  karena  individu  memiliki  tugas internasional  yang  melampaui  kewajiban
39 Pasal 28 Statuta Roma.
40 Guy  S.  Goodwin-Gill, The  Refugee  in International  Law  (Oxford  University  Press:  2000), hlm. 101.
kepatuhan  nasional  yang  dikenakan  oleh masing-masing Negara. 41
Pengadilan
Federal
Kanada menyatakan  bahwa  hanya  keanggotaan dalam  organisasi  yang  dari  waktu  ke waktu melakukan pelanggaran internasional  biasanya  tidak  cukup  untuk dikecualikan  dari  status  pengungsi. 42
Namun,  tampak  jelas  bahwa  saat  sebuah organisasi  diarahkan  pada  tujuan  yang terbatas dan brutal, seperti kegiatan polisi rahasia, keanggotaan semata-mata mungkin  karena  partisipasi  pribadi  dan dalam  tindakan  penganiayaan.  Demikian pula,  hanya  kehadiran  di  tempat terjadinya  suatu  pelanggaran  tidak  cukup untuk memenuhi syarat sebagai partisipasi pribadi dan meskipun mengetahui, kehadiran yang digabungkan dengan fakta tambahan mungkin mengarah pada kesimpulan dari keterlibatan tersebut.
41 Keputusan Pengadilan Militer Internasional,  41  American  Journal  of  International Law  172  (1947)  sebagaimana  dikutip  Goodwin-Gill,
100.
42 Ramirez  v  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Imigrasi [1992] 2 Federal Court 306.
Pada
dasarnya, keterlibatan individu  terletak  dalam  kasus-kasus seperti  itu  yaitu  pada  keberadaan  tujuan bersama  dan  pengetahuan  bahwa  semua pihak  yang  bersangkutan  mungkin memilik tujuan tersebut. Dengan demikian,  pengecualian  akan  bergantung pada  sifat  organisasi,  status,  peran,  dan tingkat  pengetahuan  tentang  kekejaman individu pengungsi.
ICTY  telah  membahas  tanggung jawab  individu  pada  tahun  2005  dalam kasus  Kvocka  dkk.  ICTY  berpendapat bahwa  kehadiran  di  tempat  kejadian kejahatan, meskipun  tidak  dengan sendirinya  meyakinkan  membantu  atau bersekongkol, dapat menimbulkan tanggung  jawab  jika  kehadiran  memiliki efek  legitimasi  atau  dorongan  yang signifikan pada aktor utama. Suatu usaha kejahatan bersama timbul apabila terdapat pluralitas orang, rencana bersama  dan  partisipasi  individu  dalam pelaksanaan rencana bersama. Jika orang yang  bersangkutan  telah  melakukan perbuatan  yang  secara  substansial bersifat  membantu  atau  secara  nyata
dapat  mempengaruhi  kemajuan  tujuan perusahaan,  dengan  pengetahuan  bahwa perbuatannya  atau  kelalaiannya  dapat berkontribusi dalam pelaksanaan kejahatan yang dilakukan melalui perusahaan',  pengecualian  dapat  terjadi pada dasar perusahaan bersama.
Mahkamah
Agung mempertimbangkan  kasus  penggugat yang  direkrut  ke  LTTE  pada  usia  sepuluh tahun,  yang  melanjutkan  peran  tempur dan intelijen sampai dia berusia 24 tahun. Klaim  atas  status  pengungsinya  telah ditolak dengan alasan bukti menunjukkan bahwa  keanggotaan  dirinya  dilakukan secara  sukarela  dan  terdapat  tanggung jawab  komando  dalam  sebuah  organisasi yang  bertanggung  jawab  atas  kejahatan perang  yang  meluas  dan  sistemik  dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 43
Pengadilan
Banding
membatalkan keputusan ini, menyatakan bahwa pembuat keputusan bertindak berdasarkan anggapan  yang salah bahwa penggugat,  sebagai  anggota  LTTE,  oleh
43 JS  (Sri  Lanka)  v  Sekretaris  Negara Departemen  Dalam  Negeri  [2010]  United  Kingdom Supreme Court 15.
karena  itu  bersalah  secara  pribadi  dan mengetahui  partisipasi  dalam  kejahatan tersebut,  alih-alih  mempertimbangkan apakah ada bukti yang memberikan bukti. Alasan  serius  untuk  mempertimbangkan bahwa dia adalah pihak dalam rancangan itu  bermakna  dia  telah  berpartisipasi dengan  cara  yang  memberikan  kontribusi yang  signifikan  terhadap  pelaksanaan kejahatan  semacam  itu  dan  bahwa  dia melakukannya  dengan  maksud  untuk melanjutkan  tindak  kejahatan  tersebut. Oleh  karena  itu  Mahkamah  Agung berpendapat  bahwa  seseorang  akan didiskualifikasi  berdasarkan  Pasal  1F  (a) jika ada alasan serius untuk mempertimbangkannya  secara  sukarela untuk  memberikan  kontribusi  yang signifikan terhadap kemampuan organisasi  untuk  mencapai  tujuannya. melakukan  kejahatan  perang,  sadar bahwa  bantuannya  sebenarnya  akan memajukan  tujuan  itu.  Mengenai mens rea ,  jika  seseorang  menyadari  bahwa dalam  peristiwa  biasa  suatu  konsekuensi tertentu akan mengikuti dari tindakannya,
dia akan dianggap telah bertindak dengan pengetahuan dan niat.
Sedangkan  untuk  kejahatan  non- politik  yang  serius  adalah  setiap  tindakan kriminal  oleh  seseorang  yang  mencari suaka  sebelum  masuk  ke  negara membenarkan  pengecualian  dari  status pengungsi. Pertama-tama, kejahatan harus  memiliki  bobot  tertentu.  Di  sini standar  internasional  melihat  bahwa beratnya kejahatan harus dinilai berdasarkan  standar  internasional,  tidak hanya  dengan  karakterisasinya  di  Negara tuan rumah atau negara asal.
Contoh kejahatan serius termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, dan perampokan bersenjata. Pelanggaran tertentu  lainnya  juga  dapat  dianggap serius  jika  disertai  dengan  penggunaan senjata  mematikan,  melibatkan  cedera serius pada orang, atau ada bukti perilaku kriminal  yang  serius  dan  faktor  serupa lainnya. 44
44 UNHCR,  “Guidelines  on  International Protection:  Application  of  the  Exclusion  Clauses”, paragraf 14.
Klaim  suaka  di  Inggris  ditolak berdasarkan  Pasal  1F  (b)  karena kejahatan
nonpolitik yang serius.
Pengadilan  Banding,  yang  membatalkan penolakan  tersebut  menyatakan  bahwa bantuan  yang  dapat  diperoleh  dari  vonis dalam  keputusan  untuk  mengecualikan bergantung  pada  sifat  pelanggaran  dan temuan  pengadilan  yang  memvonis mengenai peran sebenarnya dan keterlibatan  pribadi  pelaku.  Fakta-fakta yang  ditemukan  oleh  pengadilan  Prancis terlalu  jarang  untuk  memungkinkan pengadilan  menentukan  peran  pemohon dalam grup dan tidak ada bukti dorongan atau  bujukan  dorongan.  Pengadilan menambahkan
bahwa
negara
penandatangan tidak bebas untuk mengadopsi  definisi  mereka  sendiri tentang  apa  yang  merupakan  kejahatan serius  berdasarkan  Pasal  1F  (b)  Konvensi Status Pengungsi.
Selanjutnya  kejahatan  non-politik adalah  kejahatan  serius  yang  harus dianggap nonpolitis jika dilakukan terutama  untuk  motif  lain  (seperti  alasan
atau  keuntungan  pribadi). 45 Apabila  tidak terdapat  hubungan  yang  jelas  antara kejahatan  dan  dugaan  tujuan  politiknya atau  ketika  tindakan  tersebut  tidak proporsional dengan dugaan tujuan politik maka  motif  nonpolitik  lebih  dominan. Dengan  demikian,  tindakan  yang  sangat kejam,  atau  tindakan  terorisme  terhadap warga  sipil,  dapat  diklasifikasikan  sebagai kejahatan  nonpolitik  yang  serius,  bahkan jika  dilakukan  dengan  dugaan  tujuan politik.  Dalam  kasus  antara  T  melawan Petugas  Imigrasi  pada  tahun  1996 penggugat  pengungsi  adalah  seorang Aljazair  yang  pernah  terlibat  dalam rencana  untuk  membom  bandara  sipil, sebagai  bagian  dari  perjuangan  melawan rezim  militer  di  Aljazair.  Pengadilan menyatakan  bahwa  meskipun  kejahatan bersifat  politis  untuk  tujuan  Pasal  1F  (b) jika  dilakukan  untuk  tujuan  politik (misalnya,  untuk  menggulingkan  rezim atau  untuk  mendorong  perubahan  dalam kebijakan pemerintah), harus ada hubungan langsung antara kejahatan dan tujuan  yang  dituduhkan,  dan  hubungan
semacam itu hilang apabila  kemungkinan melibatkan  pembunuhan  atau  cedera tanpa diskriminasi
pada anggota masyarakat. 46
Dengan menerapkan konsep proporsionalitas, yurisprudensi
internasional
telah mendefinisikan kejahatan nonpolitik dalam bentuk banyak
delik  yang  tidak  hanya  melibatkan terorisme tetapi juga pelanggaran ketertiban  umum,  terlepas  dari  motivasi dan  niat  politiknya.  Dalam  suatu  kasus,
Mahkamah Agung  Amerika  Serikat
mengadili seorang pencari
suaka Guatemala  yang  telah  membakar  bus, menyerang  penumpang  dan  merusak properti selama
protes terhadap pemerintah, Pengadilan menguatkan keputusan  Dewan  Banding  Imigrasi bahwa  aspek  politik  dari  pelanggaran tersebut melebihi aspek kriminal. 47 Namun demikian  penunjukan  suatu  pelanggaran seperti tindak pidana teroris sebagai non-
46 T  v  Secretary  of  State  for  the  Home Department:  HL  22 May  1996, (On-line)  tersedia  di https://swarb.co.uk/t-v-secretary-of-state-for-the- home-department-hl-22-may-1996/
47 Aguirre-Aguirre  v.  Immigration  and Naturalization Service (INS), 119 S.Ct. 1439 (1999), (On-line)  tersedia  di https://lawaspect.com/case- immigration-naturalization-service-v-aguirre-aguirre/
politik  dalam  perjanjian  ekstradisi  tidak menentukan  karakternya,  dan  elemen politik  kejahatan  harus  dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. 48
Klausul pengecualian adalah satu- satunya  klausul  yang  memiliki  batasan temporal  dan  territorial  karena  berlaku hanya terkait kejahatan yang dilakukan di luar  negara  suaka  sebelum  ia  diterima sebagai  pengungsi  di  Negara  suaka. Kejahatan yang dilakukan setelah penerimaan  pengungsi  atau  di  negara suaka  dapat,  jika  sangat  serius,  dicabut perlindungannya dari refoulement berdasarkan  Pasal  33  (2)  tetapi  status pengungsinya tidak dicabut atau dibatalkan.
Klausula Pengecualian yang terdapat pada Pasal 1F (c) dibuat dengan kata-kata  yang  samar-samar  dan  tidak diklarifikasi  oleh  para  penyusun travaux preparatoires  of  the  Convention sehingga terbuka  untuk  disalahgunakan  oleh pemerintah yang berusaha mengecualikan
48 UNHCR, Background  Note  on  the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees,
4 September 2003, Paragraf 42.
pengungsi  secara  tidak  sah. 49 Hal  ini menunjukkan  luasnya  subjek  yang tercakup dalam
perjanjian PBB.
Menyamakan  tindakan  apapun  yang bertentangan  dengan  Pasal  1F  (c)  akan tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan ketentuan ini. Pengecualian harus berlaku hanya  untuk  mereka  yang  memegang posisi  kekuasaan  di  negara  bagian  atau entitas  serupa  negara  bagian. 50 Namun,
Pengadilan Eropa dalam suatu kasus pada tahun  2010  memutuskan  bahwa  aktor non-negara pada prinsipnya dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 1F (c).
Dalam  praktiknya,  Pasal  1F  (c) paling  sering  diterapkan  pada  tindakan terorisme,  terutama  sejak  dikeluarkannya Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  tentang terorisme  yang  menyatakan  bahwa tindakan  terorisme  internasional  adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional  dan  tidak  sesuai  dengan tujuan  serta  prinsip  Perserikatan  Bangsa-
49 UNHCR, Background  Note  on  the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 4 September 2003, Paragraf 46-47.
50 Ibid., Paragraf 64.
Bangsa. 51 Selain  itu,  Mahkamah  Agung Inggris harus memutuskan apakah semua tindakan  yang  didefinisikan  sebagai terorisme  oleh  hukum  domestik  Inggris dapat  dikecualikan  berdasarkan  Pasal  1F (c),  atau  hanya  mereka  yang  memiliki dimensi internasional. Akhirnya Pengadilan  mengadopsi  rumusan  dalam paragraf  17  dari  Pedoman  UNHCR  yang menegaskan  bahwa  Pasal  1F  (c)  hanya dipicu keadaan ekstrim oleh aktivitas yang menyerang  dasar  koeksistensi  komunitas internasional.  Kegiatan  tersebut  harus berdimensi  internasional.  Kejahatan  yang mampu mempengaruhi perdamaian internasional,  keamanan  dan  hubungan damai  antar  Negara,  serta  pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  serius  dan berkelanjutan  akan  termasuk  dalam kategori  ini. 52 Sedangkan  dalam  kasus Mahkamah  Agung  Kanada  menyatakan bahwa  seseorang  yang  terlibat  dalam
51 Resolusi DK PBB no. 1624/2005.
52 New  Judgment:  Al-Sirri  v  Secretary  of
State for the Home Department; DD (Afghanistan) v Secretary of State for the Home Department [2012] UKSC 54 (On-line) tersedia di http://ukscblog.com/new-judgment-al-sirri-v- secretary-of-state-for-the-home-department-dd- afghanistan-v-secretary-of-state-for-the-home- department-2012-uksc-54/
perdagangan narkoba tidak dapat dikecualikan di bawah kepala ini. 53
Selanjutnya  mengenai  tanggung jawab  individu,  prinsip-prinsip  tanggung jawab  yang  mendasari  pengecualian dalam  Pasal  1F  (c)  sama  dengan  prinsip- prinsip  dalam  Pasal  1F  (a)  Konvensi Status  Pengungsi.  Dalam  suatu  kasus, Pengadilan  Banding  Inggris  menyatakan bahwa  seorang  prajurit  kaki  dalam organisasi  seperti Liberation  Tigers  of Tamil  Eelam ,  yang  tidak  berpartisipasi dalam tindakan terorisme dan, khususnya, tidak  berpartisipasi  dalam  pembunuhan atau  percobaan  pembunuhan  warga  sipil, tidak  bersalah  atas  tindakan  yang bertentangan  dengan  tujuan  dan  prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan karenanya tidak dikecualikan dari Konvensi  berdasarkan  Pasal  1F  (c)
Konvensi Status Pengungsi. 54
53 Pushpanathan  v.  Canada  (Minister  of Citizenship  and  Immigration),  [1998]  1  S.C.R.  982 (On-line) tersedia di https://www.refworld.org/cases,CAN_SC,3ae6b71ca. html . 54 KJ (Sri Lanka) v Secretary of State for the Home Department [2009] EWCA Civ 292, Prosecutor v.  Miroslav  Kvocka  et  al . (Trial  Judgement), IT-98- 30/1-T, International  Criminal  Tribunal  for  the former Yugoslavia (ICTY), 2 November 2001.
Kombatan dalam

## Klausula
Pengecualian Pada  beberapa  kasus,  elemen
bersenjata  yang  bersedia  meletakkan senjata dipertimbangkan status pengungsinya  di  negara  suaka.  Mereka yang  bertekad  untuk  kembali  berperang mungkin  memandang  kamp  pengungsi sebagai  tempat  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  situasi  tersebut  dan beristirahat  di  antara  serangan,  atau sebagai  tempat  perekrutan  dan/atau pelatihan bagi mereka. Kehadiran elemen bersenjata  di  dekat  perbatasan  dapat mendorong  terjadinya  lintas  batas,  atau membuat  target  tertentu  dari  seluruh populasi pengungsi.
Meskipun  kekerasan  politik  di antara populasi pengungsi telah menurun sejak  akhir  Perang  Dingin,  namun kehadiran  elemen  bersenjata  di  antara warga  sipil  yang  membutuhkan  bantuan tetap  menjadi  masalah  serius  bagi komunitas kemanusiaan. 55 Oleh karena itu
55 Sarah  Kenyon  Lischer, “Refugee Involvement  in  Political  Violence:  Quantitative Evidence  from  1987- 1998.” New  Issues  in  Refugee Research,  Working  Paper  No.  26.  Geneva,  UNHCR, Juli 2000, 3.
solusi logis untuk melakukan demiliterisasi kamp  adalah  dengan  cara  memisahkan secara  fisik  elemen  bersenjata  dari kelompok pengungsi. 56
Meskipun penyaringan pada awalnya  dapat  melakukan  identifikasi beberapa  elemen  bersenjata  namun kurangnya  penanda  yang  jelas  pada anggota  milisi  atau  pasukan  tidak  teratur lainnya membuatnya hampir tidak mungkin  untuk  membedakan  kombatan dari  pengungsi  yang  sebenarnya.  Dalam kasus  kombatan  yang  dapat  diidentifikasi dengan  jelas,  kecuali  mereka  bersedia menyerahkan  senjata  mereka,  penjaga perbatasan  yang  tidak  bersenjata  atau Petugas  Perlindungan  UNHCR  tidak  akan efektif dalam mencegah militerisasi kamp. Kurangnya mandat UNHCR untuk
melakukan demiliterisasi kamp, menunjukkan perlunya pembinaan kemitraan  antara  UNHCR  dengan  mereka
56 Pemisahan fisik hanyalah salah satu aspek dari  pendekatan  multi-segi  untuk  melestarikan karakter sipil dari suaka dan pemukiman pengungsi.
Untuk  garis  besar  beberapa  dimensi  hukum, termasuk  diskusi  tentang  pemisahan  versus pengecualian, Konsultasi Global tentang Perlindungan  Internasional,  Pernyataan  atas  nama LSM, yang disampaikan oleh Deirdre Clancy, Lawyers Committee for Human Rights, http://www.icva.ch/parinac/docs/doc00000346/en/vi ew .
yang memiliki sumber daya dan kapasitas untuk  itu.  Mantan  Komisaris  Tinggi Pengungsi  Sadako  Ogata  menyampaikan keprihatinannya tentang perlu mengembangkan  kemitraan  seperti  itu dan  membuat  konsep  pendekatan  yang beragam  demi  keamanan  pengungsi. 57
Satu-satunya  cara  untuk  mencegah kombatan bersenjata keluar dari pemukiman  pengungsi  adalah  dengan kekuatan militer. 58
Dalam
laporan tentang Perlindungan  Warga  Sipil  di  Konflik Bersenjata,  Sekjen  PBB  saat  itu,  Koffi Anan antara lain merekomendasikan agar Dewan Keamanan “mengerahkan pengamat  militer  internasional  untuk memantau situasi di kamp-kamp pengungsi ketika dicurigai adanya senjata, kombatan,  dan  elemen  bersenjata. Apabila  ditemukan  elemen  demikian  dan kekuatan  nasional  tidak  dapat  atau  tidak mau untuk menanganinya maka
57 United  Nations,  “Security  and  the  Civilian and Humanitarian Character of Refugee Camps and Settlements”, EC/49/SC/INF.2.
58 Karen    Jacobsen ,  “A  Framework  for Exploring  the  Political  and  Security  Context  of Refugee  Populated  Areas”, Refugee  Survey Quarterly,  No. 19, Issue 1, 2000, 8.
dipertimbangkan pilihan
tindakan, termasuk  mengerahkan  pasukan  militer regional  atau  internasional  yang  siap mengambil tindakan efektif untuk melindungi warga sipil. Tindakan semacam  itu  dapat  digolongkan  sebagai upaya  memaksa  dilakukannya  perlucutan senjata  terhadap  para  kombatan  atau elemen bersenjata lainnya. 59
Identifikasi  kehadiran  kombatan sebelum  penduduk  berkemah  dilakukan untuk  menghindari  dilema  hukum  yang mungkin timbul dalam hal pendistribusian bantuan  kepada  seluruh  penduduk, termasuk  kombatan.  Hal  ini  dilakukan untuk  mencegah  kompleksitas  saat memisahkan  para  kombatan  dari  warga sipil  setelah  mereka  tinggal  di  kamp pengungsian. Sangat sulit untuk memisahkan  kombatan  dari  pengungsi yang  sebenarnya  saat  mereka  tinggal bersama  dalam  kamp  pengungsian. Situasi  tersebut  akan  membutuhkan penanganan  yang  lebih  lama,  lebih kompleks,  tergantung  pada  tingkat
59 United  Nations,  “Secretary  General’s Report on the Protection of Humanitarian Assistance for Refugees in Con flict Situations”, (S/1998/833).
permisif dari  lingkungan dan penanganan yang  lebih  agresif  untuk  memisahkan kelompok. 60
Pada  umumnya  secara  politis tidak mungkin mendapatkan mandat yang diperlukan  untuk  memisahkan  elemen bersenjata  dari  penduduk  sipil  yang bercampur  dengan  para  kombatan sehingga  UNHCR  harus  memperkuat kapasitasnya untuk mengidentifikasi situasi percampuran dalam kamp pengungsian  sebelum  proses  pemukiman di  kamp  tersebut  dimulai.  Oleh  karena masuknya  pengungsi  setelah  insiden seringkali  terjadi  secara  spontan  maka UNHCR  harus  memperkuat  kesiapsiagaan dan  tanggap  darurat  secara  keseluruhan, termasuk  pengembangan  peningkatan kapasitas  personelnya  untuk  memastikan penyebaran  bantuan  secara  cepat  dalam keadaan darurat.
Salah  satu  kerumitan  dalam melindungi  warga  sipil  dalam  konflik bersenjata  adalah  mendapatkan  akses  ke populasi  yang  rentan.  Untuk  melakukan
60 Lisa  Yu,  “Separating  ex -combatants  and refugees in Zongo, DRC: peacekeepers and UNHCR’s “ladder  of  options”,    Working  Paper  No.  60, November 2002, 7.
ini, organisasi kemanusiaan harus melibat orang-orang  yang  terlibat  dalam  konflik baik  berupa  kelompok  bersenjata  atau aktor  non-Negara.  Hal  ini  mensyaratkan UNHCR  bekerja  dengan  entitas  non- negara  untuk  mengamankan  kamp pengungsian. Meskipun Pemerintah terkadang  khawatir  bahwa  keterlibatan semacam itu dapat melegitimasi kelompok bersenjata,  kekhawatiran  ini  harus diimbangi  dengan  kebutuhan  mendesak untuk tindakan kemanusiaan. 61
Sementara  itu,  dilema  umum yang dihadapi oleh personel kemanusiaan adalah  mendefinisikan  siapa  yang  harus dipisahkan  dari  populasi  pengungsi mengingat kombatan sering melarikan diri bersama  anggota  keluarganya.  Anggota keluarga  ini  mungkin  adalah  pengungsi yang bonafid dengan klaim yang sah atas bantuan  kemanusiaan.  Akan  tetapi,
memisahkan mereka dari anggota keluarga kombatan itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat membahayakan seluruh populasi
61 United  Nations  Security  Counsil,  paragraf 19-21.
pengungsi  karena  para  kombatan  yang bertekad  bersama  keluarganya  dapat kembali  ke  lokasi  sipil.  Oleh  karena  itu, upaya menyatukan keluarga yang terpisah sangat penting bagi keberhasilan penanganan  pengungsi.  Dalam  keadaan darurat  UNHCR  harus  waspada  untuk memastikan  bahwa  anggota  keluarga tersebut  adalah  warga  sipil,  tidak  berada dalam  bahaya  apabila  mereka  hidup bersama dengan ekskombatan.
Keterlibatan  penjaga  perdamaian sangat penting karena UNHCR tidak diberi mandat  untuk  memisahkan  ekskombatan dan warga sipil. Dalam langkah seperti ini, yang  sebagian  besar  keberhasilannya adalah  respons  yang  sensitif  terhadap waktu,  keterlibatan  Dewan  Keamanan kemungkinan  besar  akan  menyebabkan penundaan yang merugikan banyak pihak.

## Kesimpulan
Di  luar  Konvensi  1951  Klausula Pengecualian  telah  diakui  sebagai  suatu norma dan telah diadopsi dalam beberapa perjanjian  internasional.  Para  pelaku
tindak  pidana  atau  kejahatan-kejahatan tertentu  seperti  kejahatan  terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian  serta  kejahatan  perang  akan termasuk  dalam  kelompok  orang-orang yang dikecualikan dari status pengungsi.
Orang-orang  yang  berpartisipasi secara aktif dalam
pertempuran
merupakan  kombatan.  Dalam  hal  ini seorang kombatan tidak mungkin menyandang  status  sebagai  pengungsi karena  pengungsi  haruslah  penduduk sipil. Sebaliknya, seorang pengungsi yang berpartisipasi  dalam  permusuhan  akan kehilangan  hak  dan  perlindungannya sebagai  orang  sipil  sehingga  partisipasi tersebut  akan  merubah  statusnya  dari penduduk sipil  menjadi  kombatan, sehingga  dengan  demikian  ia  tidak  lagi dapat dianggap sebagai penduduk sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anders Themne´r,    “Former  Military Networks  and  the  Micro-politics  of Violence  and  Statebuilding  in Liberia”, Comparative  Politics 47(3)
2015, hlm. 334 – 353.
Guy  S.  Goodwin-Gill, The  Refugee  in International Law. Oxford University Press: 2000. James  Hathaway, The  Law  of  Refugee Status . Oxord: 2016.
Karen    Jacobsen,  “A  Safety - First’ Approach  to  Physical  Protection  in Refugee  Camps”,    Fletcher  School of  Law  and  Diplomacy,  Medford, MA Thesis, Mei 1999, hlm.  5. Kate  Jastram,  Marilyn  Achiron, Refugee Protection: a Guide to International Refugee  Law (Jenewa:  tanpa tahun).

## Terbitan berkala
Beyani,  Chaloka  . “International  Legal Criteria  for  the  Separation  of Members  of  Armed  Forces,  Armed Bands  and  Militia from Refugees in the  Territories  of  Host  States”, International  Journal  of  Refugee Law ,  No. 12, 2000.
Jacobsen,  Karen  .  “A  Framework  for Exploring  the  Political  and  Security Context  of  Refugee  Populated Areas”, Refugee  Survey  Quarterly, No. 19, Issue 1, 2000.
Riyanto,  Sigit  .  “ Kajian  tentang  Pertautan Hukum  Humaniter  Internasional dengan  Hukum  Pengungsi”, Jurnal Media  Hukum, Vol.  20  No.1  Juni 2013.
Sharpe, Marina. “ Mixed Up: International
Law and the Meaning(s) of   Mixed Migration ”, Refugee Survey Quarterly, 37(1), 2018. Simentic,  Janja,  “To  exclude  or  not  to exclude,  that  is  the  question. Developments  regarding  bases  for exclusion from refugee status in the EU”, German  Law  Journal ,  Vol.  20 Issue 1, February 2019, 1-20. Yakut- Bahtiyar,  Zarif,  “Exclusion  clauses of  rhe  Refugee  Convention  in Relation  to  National  Immigration Legislations,  European  Policy  and Human  Rights  Instruments:  Article 1F  versus  the  Non-Refoulement Principle”, International  Journal  of Refugee  Law, Vol.  29,  Issue  1,
March 2017, 198, https://doi.org/10.1093/ijr/eex005.

## Konvensi
Convention  relating  to  the  Status  of Refugees, 1951. European  Human  Rights  Convention, 1996. Rome Statute, 1998.

## Resolusi
Konvensi OAU. Resolusi DK PBB no. 1624/2005. Resolusi  Majelis  Umum  PBB  302  (IV),  8
Desember 1949. UN Doc. A / AC.25 / W.45. UN Doc. A / AC.25 / W.81 / Rev.2. United Nations General Assembly
Resolution No. 3312 (XXIX), 1974. UNRWA's  Consolidated  Eligibility  and Registration  Instructions  (Oktober 2009).

## Bulletin/kertas kerja
EC/49/SC/INF.2,  dan    27  Juni  2000, EC/50/SC/INF.4. Executive  Committee,  Conclusion  No.  48 (XXXVIII), 1997.
International Criminal Court, “Elements of Crimes”,  (On -line)  tersedia  di https://www.icc- cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8- A6AD-40EC-AD7B- 45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrime sEng.pdf
Lisa  Yu,  “Separating  ex -combatants  and refugees in Zongo,
DRC:
peacekeepers and UNHCR’s “ladder of options”,  Worki ng Paper No. 60, November 2002.
Lischer,  Sarah  Kenyon.    “Refugee Involvement  in  Political  Violence: Quantitative  Evidence  from  1987- 1998.” New  Issues  in  Refugee Research, Working  Paper  No.  26.
Geneva, UNHCR, Juli 2000. UNHCR,  “Background  Note  on  the Application of the Exclusion Clauses:  Article  1F  of  the  1951
Convention relating to the Status of Refugees”.
UNHCR,  “Guidelines  on  International Protection:  Application  of  the Exclusion Clauses” . UNHCR, Background Note on Exclusion. UNHCR, Guidelines on Exclusion.
UNHCR, High Commissioner’s Information Notes of 14 Januari 1999. UNHCR, Note  on  UNHCR’s  Interpretation of  Article  1D  of  the  1951 Convention relating to the Status of Refugees , United Nations Security Counsil.
United  Nations, “Secretary  General’s
Report  on  the  Protection  of Humanitarian
Assistance
for Refugees  in  Conflict  Situations”, (S/1998/833).
United  Nations,  “Security  and  the  Civilian and  Humanitarian  Character  of Refugee  Camps  and  Settlements”, EC/49/SC/INF.2.

## Dokumen Hukum
Aguirre-Aguirre  v.  Immigration  and Naturalization  Service  (INS),  119 S.Ct.  1439  (1999),  (On-line) tersedia di /https://lawaspect.com/case- immigration-naturalization-service- v-aguirre-aguirre/ IT-98-30/1-T, International Criminal
Tribunal  for  the  former  Yugoslavia (ICTY), 2 November 2001.
JS  (Sri  Lanka)  v  Sekretaris  Negara Departemen  Dalam  Negeri  [2010] United Kingdom Supreme Court 15.
Judgment  Al-Sirri  (FC)  (Appellant)  v Secretary  of  State  for  the  Home Department (Respondent) DD (Afghanistan)  (FC)  (Appellant)  v
Secretary  of  State  for  the  Home Department  (Respondent),  tersedia di https://www.supremecourt.uk/case s/docs/uksc-2009-0036- judgment.pdf, hlm. 29-30.
KJ (Sri Lanka) v Secretary of State for the Home  Department [2009]  EWCA Civ  292, Prosecutor  v.  Miroslav Kvocka et al . (Trial Judgement),
New  Judgment:  Al-Sirri  v  Secretary  of State  for  the  Home  Department; DD  (Afghanistan)  v  Secretary  of State  for  the  Home  Department
[2012] UKSC  54  (On-line) tersedia di
http://ukscblog.com/new-
judgment-al-sirri-v-secretary-of- state-for-the-home-department-dd- afghanistan-v-secretary-of-state- for-the-home-department-2012- uksc-54/ Pushpanathan  v.  Canada  (Minister  of
Citizenship and Immigration), [1998]  1  S.C.R.  982  (On-line) tersedia di https://www.refworld.org/cases,CA N_SC,3ae6b71ca.html. Ramirez  v  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Imigrasi  [1992]  2  Federal  Court
306. T  v  Secretary  of  State  for  the  Home Department: HL 22 May 1996, (On- line) tersedia di https://swarb.co.uk/t-v-secretary- of-state-for-the-home-department- hl-22-may-1996/ .

## Sumber lain
Konsultasi  Global  tentang  Perlindungan Internasional,
Pernyataan atas nama  LSM,  yang  disampaikan  oleh Deirdre Clancy, Lawyers Committee for Human Rights, http://www.icva.ch/parinac/docs/do c00000346/en/view .
Second  World  War,  Online  Learning Resource  For  Northern  Ireland, “Allies,  Axis  and  Neutral  Countries”
, (on-line) tersedia di
http://secondworldwarni.org/primar yschools/docs/Unit%201%20Activit y%20Pack.pdf .