## PEMBUNGKAMAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM TEKS PEMBERITAAN SYARIAT ISLAM
Putri Maulina* Universitas Teuku Umar, Meulaboh | Putrimaulina.lecturer@gmail.com

## ABSTRAK
Media  has  a  big  power  to create  public  opinion  about  the  position  of  gender.  The asymmetry  relation  between man  and  woman always  showed  in  the  news  coverage of media – as particulary in the Sharia news. Including to the Sharia News, woman became the  figure  which  most  frequently  reported  by  the  media.    While  the  Sharia  issues  is abused by the media to naturalize the discrimination of woman. Many of Sharia cases in the  reality  was  constructed  by  the  media  in  such  a  way,  which  carried  of  dominant ideology that opressed the woman. At the last, the woman was muted by the media in Sharia news coverage.
Keywords: Woman, Sharia, Media.
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﲔﺴﻨﳉا ﻊﺿو ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺘ ا ﺔﻴﻠﻘﻋ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﰲ اﲑﺒﻛ ارود ﺐﻌﻠﺗ ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا
. ﲔﺑ ةﻮﺠﻔﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا
قﺮﻓ كﺎﻨﻫ ﺔﻳﲑﻫﺎﻤﳉا مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﰲ ﻞﺟﺮﻟاو ةأﺮﳌا رﺎﺒﺧأ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺮﻈﻨﻳ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻊﻗاو ﻲﻫ ﲑﺒﻛ
. ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺎﻋﻮﻴﺷ ﺮﺜﻛﻷا ﻞﻜﺸﻟا ﻰﻠﻋ نﻮﻜﺗ ءﺎﺴﻨﻟاو ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻋ ﺔﺻﺎﺧ رﺎﺒﺧﻷا غﻼﺑإ ﰲ ءﺎﻨﺜﺘﺳا ﻦﻫرﺎﺒﺧإ ﻦﻣ مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﰲ مﺎﻤﺘﻫﻼﻟ . ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﰲ ءﺎﺴﺗ ﱵﻟا ﻞﺋﺎﺳو نﻮﻜﺗ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺎﻳﺎﻀﻗ
ﻼﻋﻹا  ﻞﺋﺎﺳو ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةأﺮﳌا ﺪﺿ  ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا لﺎﻜﺷأ  ﺔﻴﻔﺼﺘﻟ م . ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا  ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﳐ تﻻﺎﺣ ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﰎ تﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳﻷا ﺐﻠﺟ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﰲ مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تﺪﻴﺷ ،لﺎﳎ ﰲ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ءﺎﺴﻨﻟا ﺮﻀﺗ ﱵﻟا ةﺪﺋﺎﺴﻟا .
ﻓ رﺎﺒﺧﻹا ﻦﻣ ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا ﺔﻴﻄﻐﺘﻟا ﰲ ءﺎﺴﻨﻟا تﺎﻜﺳﺈﺑ ،فﺎﻄﳌا ﺔﻳﺎ  ﰲ ﱴﺣ
ﺎﻬﻴ ﻲﻣﻼﺳﻹا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﻴﻘﲢ . ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻤﻠﻜﻟا : مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ، ءﺎﺴﻨﻟا

## .

## Pendahuluan
Sejak  Syariat  Islam  secara  sah diberlakukan  di  Aceh  pada  Maret  2001, isu-isu  perempuan  berkaitan  dengan implementasi  Syariat  Islam  menjadi  isu yang  menarik  untuk  diberitakan  oleh media massa. Beberapa tema pemberitaan tentang  Syariat  Islam  yang  menjadikan perempuan  sebagai  objek  pemberitaan,
yaitu  berkisar  di  seputar  kasus  tentang pelanggaran terhadap Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah,  Ibadah  dan  Syiar  Islam  dan Qanun  No. 14/2003  tentang  Khalwat (Mesum);  tema  tentang  pemberlakuan Perda  Syariat  Islam  terhadap  perempuan; serta kasus tindakan asusila dan
kriminalitas.
Pada  25  Mei  2010  Bupati  Aceh Barat, Ramli MS, secara resmi menetapkan  Peraturan  Bupati  (Perbup) No.  5  tahun  2010  yang  mengatur  tentang tata cara berbusana muslim oleh masyarakat  di  Kabupaten  Aceh  Barat. Namun Perbup tersebut lantas menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan.  Media-media  lokal,  nasional,
dan internasional menjadi sarana penyebaran  wacana  pro  dan  kontra  dari pihak-pihak  yang  menanggapi  peraturan Bupati Aceh  Barat  tersebut.  Dengan mengatasnamakan  Hak  Asasi  Manusia, peraturan berbusana Islami tersebut ditentang karena dianggap terlalu memojokkan pihak perempuan.
Pada  dasarnya,  Peraturan  Bupati Aceh  Barat  terkait  dengan  kewajiban berbusana  muslim  tidak  hanya  ditujukan kepada  kalangan  perempuan  saja.  Dalam pasal  4  Perbup  Aceh  Barat  No.  5  tahun 2010  dijelaskan  bahwa  baik  pihak  laki- laki  dan  perempuan  yang  berada  di  Aceh Barat  diharuskan  untuk  menggunakan pakaian  Islami  sesuai  dengan  standar ketetapan  yang  diberlakukan,  kondisi waktu dan tempat.
Munculnya perda-perda yang mengatur persoalan moralitas dan syariah ini  direspon  secara  beragam.  Terdapat  3 kategori respon masyarakat dalam menyikapi  lahirnya  perda  bernuansa syariah  ini:  pertama,  mereka  yang menolak  implementasi  perda  syariah dengan  berbagai  argumentasi.  Kedua, mereka yang menekankan perda
bernuansa  syariah  sebagai  keniscayaan.
Salah  satu  alasannya  adalah  karena perempuan dinilai sebagai penegak moral, maka  sasaran  utama  berbagai  perda  di
atas  adalah  perempuan. Ketiga  adalah mereka yang tidak memberikan respon 1 . Dalam hal ini, media berperan besar dalam  mengkonstruksi  realita  tentang peraturan  bupati  tersebut.  Bagaimana konstruksi  realita  yang  dibangun  oleh media  tentang  kebijakan  Bupati  Aceh Barat  mengenai  pemberlakuan  syariat Islam  akan  dimaknai  oleh  khalayak  yang menikmati  pemberitaannya.  Begitu  pula representasi  kedudukan perempuan  Aceh, media  memiliki  kuasa  untuk  membangun kebenaran dominan tentang posisi perempuan dengan  mengatasnamakan
peraturan  syariat  Islam  tersebut.  Isu perempuan  selalu  saja  menjadi  isu  yang menarik  untuk  dibahas  di  media  massa, begitu  pula  jika  dikaitkan  dengan  syariat Islam.
Bias  jender  di  dalam  pemberitaan bertemakan  Syariat  Islam  ini  tidak terlepas dari bagaimana peran redaksional media  dalam  menyeleksi  dan  menyiarkan pemberitaan  tersebut.  Dikotomi  dan pengaturan  hirarki  jender  antara  laki-laki dan  perempuan  di  institusi  media  massa sangat memungkinkan terjadinya diskriminasi  dan  ketidakadilan  terhadap perempuan. Perempuan seringkali diposisikan  sebagai  sesuatu  yang  inferior dan  tidak menguntungkan,  sehingga  apa yang biasa dilihat oleh khalayak di media massa sebenarnya merupakan suatu hubungan  yang  tidak  simetris  dengan adanya  dominasi  laki-laki  sebagai  pihak yang superior. Pengaruh budaya patriarkis dari  masyarakat  membuat  perempuan  di media  massa  cenderung  diabaikan  dan sering kali disudutkan dengan stigmatisasi
1 Pudjo  Suharso,  .Pro  Kontra  Implementasi Perda  Syariah,    Jurnal.  Al-Mawarid.  Edisi  XVI, 2006, h. 233.
negatif.  Perempuan  diposisikan  sebagai korban,  pihak  yang  lemah,  dan  tidak berdaya dalam pemberitaan media massa 2 . Pemberitaan tentang peraturan berbusana  Islami  yang  disiarkan  media kepada  khalayak  tentu  saja  berkaitan dengan  bagaimana  proses  penyeleksian isu dan aktifitas jurnalistik yang terjadi di bagian redaksional institusi media.
Ketidakadilan  terhadap  jender  dapat terjadi  dalam  berbagai  jenis  pemberitaan di media massa, seperti dalam pemberitaan  penerapan  Syariat  Islam  di Aceh. Isi pemberitaan mengenai peraturan
Syariat  Islam  merupakan  salah  satu modus  yang  memperlihatkan  bentuk- bentuk ketidakadilan jender yang
dilakukan oleh media. Maka, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang menjadi  pertanyaan  di  dalam  kajian  ini adalah :
1. Bagaimanakah perempuan dikonstruksikan  dalam  pemberitaa Qanun  Berbusana  Islami  di  Aceh Barat  pada  portal  media  online acehkita.com, thejakartaglobe.com dan bbcnews.com?
2. Dominasi  ideologi jender  seperti apakah  yang  muncul  di  dalam pemberitaan tentang Qanun Berbusana Islami di Aceh Barat? 3. Bagaimanakah perempuan
dibungkam  oleh  ideologi  jender dominan  dalam  pemberitaan  tentang Qanun  Berbusana  Islami  di  Aceh
Barat?
2 Charlotte Krolokke & Anne Scott Sorensen, Jender  Communication  Theories  & Analyses: From Silence to Performance
(California: Sage Publications, 2006),  h. 78-79.
Kajian Teoritis Dan Metodologi Menurut Wulandari melalui pemberitaan mengenai berbagai isu perempuan dan jender, media massa dapat membangun  cara  pandang  pembacanya untuk  semakin  berperspektif  perempuan dan  semakin  sensitif  jender  atau  malah sebaliknya  menjadi  bias  jender 3 .  Realitas yang disiarkan oleh media tentang isu-isu syariat  Islam,  jika  dipandang  dalam perspektif  konstruksionis  adalah  bersifat subjektif  yang  hadir  karena  subjektifitas wartawan,  tercipta  lewat  konstruksi  dan pandangan  tertentu  sehingga  realitas tersebut akan dipahami berbeda-beda oleh wartawan 4 .
Dari sudut pandang konstruksionis media massa dianggap memiliki pandangan, bias, dan juga kecenderungan pemihakannya.  Seperti  yang  dijelaskan oleh West dan Turner (2008: 187) bahwa dalam  pandangan  konstruksionis,  yang difokuskan adalah bagaimana suatu realitas yang berkembang dalam masyarakat  dibentuk  oleh  media.    Isi media  merupakan  hasil  praktisi  media mengkonstruksi  berbagai  realitas  yang dipilihnya  berdasarkan  ideologi  dan kognisi sosial wartawan. Dengan demikian  seluruh  isi  media  tiada  lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan menjadi  sebuah  berita  bermakna  yang disajikan kepada publik 5 .
3 Dyah  Wulandari, Konstruksi  Pemberitaan
Politik Ber-isu Jender. Jurnal Interaksi. Universitas Diponegoro, Vol.1, No.1, 2012, h.29.
4 Eriyanto, Analisis  Framing:  Konstruksi, Ideologi,  dan  Politik  Media (Yogyakarta:  LkiS, 2002), h.22.
5 Ibnu  Hamad, Konstruksi  Realitas  Politik dalam  Media  Massa:  Sebuah  Studi  Critical Discourse  Analysis  terhadap  berita-berita  Politik (Jakarta: Granit 2004), h. 11.
Sudut pandang penulisan kajian ini didasari pada paradigma kritikal- konstruktivisme,
yang merupakan
perpaduan dari dua teori dalam sosiologi,
yaitu:  Teori  Konflik  yang  berfokus  pada perjuangan  antara  kaum  borjouis  dan proletar,  yang  memperkenalkan  bentuk eksploitasi.
Kemudian  Teori  Interaksionisme Simbolik  yang  menganggap  masyarakat sebagai  pelaku  komunikasi  dan  bukan komunitas yang  pasif,  melainkan  penuh interaksi dinamis
yang banyak menawarkan simbol-simbol 6 .
Sedangkan  kajian  feminis  yang penulis  anggap  cocok  untuk  menjelaskan permasalahan ketidakadilan perempuan di institusi  media  massa  adalah  feminisme sosialis. Tong menjelaskan bahwa pemikiran feminisme sosialis ini mencoba memberikan  suatu  gambaran  bagaimana cara-cara  kapitalisme  berinteraksi  dengan sistem  patriarki  yang  memposisikan perempuan lebih buruk daripada laki-laki. Pemikiran ini mengklaim bahwa kapitalisme tidak  akan  dapat  dihancurkan kecuali patriarki juga dihancurkan, sehingga  perempuan  akan  terbebas  dari kekuatan opresi jika terbebas dari dua hal tersebut 7 . Menurut Nugroho feminisme sosialis  menjadi  sebuah  gerakan  untuk membebaskan para wanita melalui perubahan struktur patriarkat, agar kesetaraan  jender  dapat  diwujudkan 8 .
6 Dyah Wulandari, 0p.cit,  h. 30.
7 Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif  kepada Arus  Utama  Pemikiran  Feminis (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), h. 175.
8 Riant  Nugroho, Jender  dan  Strategi Pengarus-utamaannya  di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69-70.
Sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas, egaliter,  atau  tanpa  hierarki  horizontal. Gerakan feminisme sosialis ini mengadopsi Teori Marxisme, yaitu tentang penyadaran pada kelompok tertindas,  agar  para  wanita  sadar  bahwa mereka  merupakan  kelas  yang  tidak diuntungkan. Feminisme  sosialis  tidak  hanya memfokuskan pada jender untuk menjelaskan  posisi  wanita  di  masyarakat, tetapi juga mencoba untuk menggabungkan analisis kelas dan
kondisi  ekonomi.  Seperti  halnya  yang terjadi  di  dalam  industri  media  massa, Sunarto menjelaskan  aplikasi  pemikiran feminisme  sosialis  dalam  media  massa meyakini  bahwa  industri  media  menjadi instrumen  ideologi  dengan  menampilkan masyarakat patriarkis dan kapitalis sebagai  tatanan  sosial  yang  natural  atau disebut  olehnya  sebagai  “seekor  binatang buas berkepala dua” 9 . Media massa di sini menampilkan  ideologi  jender  dominan, yaitu  kapitalisme  dan  patriarkisme  yang dianggap  sebagai  suatu  sistem    paling menarik, sehingga ideologi jender dominan  tersebut  diterjemahkan  sebagai sesuatu  yang  wajar  atau  dapat  diterima secara  umum.  Maka,  jika  ingin  benar-
benar membebaskan wanita dari
penindasan,  yang  harus  dilakukan  adalah dengan  menebas  kedua  kepala  binatang buas tersebut. Lebih lanjut,
permasalahan
ketidakadilan  terhadap  perempuan  dalam konteks  kajian  ilmu  komunikasi  dapat dilihat  melalui Muted  Group  Theory. Teori  ini  dibangun  berkisar  konsekuensi negatif dari pendapat Marxis, 9 Sunarto, Televisi, Kekerasan, dan Perempuan (Jakarta: Kompas, 2009), h. 79.
menunjukkan  bahwa  perempuan  berada dalam posisi yang marginal di masyarakat dan dengan itu menjadi penghambat gerak mereka 10 .
Adapun  yang  menjadi  objek  kajian dalam  penelitian  ini  adalah  pemberitaan mengenai  peraturan  berbusana  Islami  di Kabupaten Aceh Barat, yang di kaji pada tiga  media  online  edisi  tanggal  28-29
Oktober 2010 yaitu acehkita.com
merupakan  media  online  lokal  Aceh, thejakartaglobe.com merupakan  media online  nasional,  dan bbcnews.com yang merupakan  media  online  internasional. Penulisan  kajian  ilmiah  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif-deskriptif dengan metode  analisis framing.  Penggunaan analisis framing ini adalah berusaha untuk membongkar bagaimana sensitifitas jurnalis  terhadap  posisi  jender  yang dipengaruhi faktor-faktor
ekonomi,
politik,  dan  ideologi  dibalik  pemberitaan pada media-media online tersebut 11 .
Dalam kajian ini, penulis
menggunakan  perangkat framing model Zhongdang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki. Ada  tiga  elemen  analisis yang  digunakan dalam model ini: pertama adalah sintaksis (cara  wartawan  menyusun  fakta)  yang mengamati  skema  berita; kedua adalah skrip  (cara  wartawan  mengisahkan  fakta) yang mengamati alur dan kelengkapan isi berita; ketiga adalah  tematik  (cara
wartawan menulis fakta) yang mengamati dari sisi detail, maksud kalimat, nominalisasi  antar  kalimat,  koherensi, bentuk kalimat, serta bentuk kata ganti di dalam  berita;  dan keempat adalah  retoris
10 Charlotte  Krolokke  &  Anne  Scott Sorensen, op.cit, h. 30-31.
11 Rakhmat  Kriyantono, Teknik  Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), h. 56.
(cara  wartawan  menekankan  fakta)  yang dilihat  dari  penggunaan  leksikon,  grafis, metafor, dan pengandaian dalam berita.

## PEMBAHASAN
Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Qanun Berbusana Muslim di acehkita.Com, thejakartaglobe.com dan bbcnews.com
Menurut  Byerly  dan  Ross,  cara perempuan  direpresentasikan  media  di dalam  suatu  pemberitaan  memberikan pesan  penting  untuk  khalayak  terhadap kedudukan perempuan, peran perempuan, dan kehidupan perempuan. Media berperan  penting  dalam  menyeleksi  dan menangkap isu-isu Syariat Islam di dalam masyarakat yang berfokus pada ketidakadilan  dan  diskriminasi  jender, karena apapun yang disiarkan oleh media dapat  membentuk  persepsi  masyarakat. Persoalan  perempuan di  media  massa biasanya  menyangkut  tiga  hal,  yaitu representasi  negatif  terhadap  perempuan, keterlibatan  perempuan  yang  belum berimbang  dengan  laki-laki  di  dalam struktur institusi media, dan isi pemberitaan  yang  tidak  sensitif  dengan persoalan perempuan. Media  dalam  hal  ini  memiliki peranan penting untuk menangkap permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, khususnya mengenai
ketidakadilan  dan  diskriminasi  terhadap jender.  Informasi  yang  disampaikan  oleh media  dapat  membentuk  persepsi  yang berkembang  dalam  masyarakat,  seperti mengenai  aturan  larangan  bercelana  ketat oleh Bupati Aceh Barat terhadap
perempuan  di  wilayah  tersebut.  Orientasi Acehkita, Thejakartaglobe,  dan Bbcnews,
yang  menonjolkan  sosok  perempuan
dalam  pemberitaan  isu  syariat  Islam tersebut  tidak  dapat  ditutupi.  Faktor eksternalisasi, objektivasi,
dan internalisasi  mempengaruhi  jurnalis  atau pihak  media  dalam  mengkonstruksi  isu tersebut.  Ketika  proses  awal  peliputan, jurnalis media yang kebanyakan didominasi  oleh  laki-laki  menggunakan persepsi maskulinitasnya untuk memaknai peristiwa tersebut sebagai tahap internalisasi. Isu  mengenai  aturan  berbusana muslim di Aceh Barat yang dimaknai oleh jurnalis kemudian diobjektivasi dan dituliskan menjadi sebuah bentuk pemberitaan. Bentuk pemberitaan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal  dari  jurnalis  dan  perusahaan media  tempat  dia  bekerja.  Kebijakan redaksional media-media mempertimbangkan sisi kepentingan ekonomi perusahaan, membawa isu syariat
Islam  tersebut  ke  dalam  kepentingan tertentu.  Konstruksi  sosial  yang  dibentuk oleh  media  terhadap  posisi  dan  peran perempuan,  secara  langsung  atau  tidak langsung  mempengaruhi  hubungan  antara laki-laki  dan  perempuan  baik  secara positif ataupun negatif 12 .
Berikut kutipan pemberitaan tentang  isu  aturan  berbusana  Islami  yang diberitakan oleh media Acehkita:
“ Kebijakan  Bupati  Aceh  Barat Ramli tentang pelarangan memakai  busana  ketat  bagi perempuan,  masih  menuai  pro
kontra di masyarakat .”
12 Susilastuti  Dwi  Nugrahajati, Potrait  of Woman on Mass Media (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), h. 534-535.
Konstruksi  yang  dilakukan  oleh media  ini  mengambil angle pemberitaan dengan  lebih  menonjolkan  pada  sisi  pro kontra  larangan  berpakaian  ketat  bagi perempuan  di  Aceh  Barat. Acehkita membangun  suatu  realita,  bahwa  aturan yang  ditetapkan  oleh  Bupati  Aceh  Barat ini  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang kontroversial  di  masyarakat  Aceh  itu sendiri,  khususnya  mengenai  larangan berbusana ketat bagi perempuan. Padahal, aturan  tersebut  sebenarnya  tidak  hanya mengatur  tentang  tata  cara  berbusana Islami  bagi  kalangan  perempuan,  namun juga  bagi para  lelaki. Acehkita dalam pemberitaan  ini  memposisikan  realitas larangan berbusana ketat terhadap perempuan sebagai isu yang lebih menarik untuk ditonjolkan. Ada suatu realitas yang dibangun oleh media ini bahwa perempuan  di  Aceh  Barat  dituntut  oleh suatu  kebijakan  atau  kewajiban  syariat yang dianggap menuai perdebatan.
Acehkita sebagai  salah  satu  media online Aceh yang berada di daerah dengan otonomi  syariat  Islam  tersebut,  tentu  saja memiliki  pertimbangan  tersendiri  dalam memberitakan  suatu  kasus  syariat  Islam. Di  satu  sisi Acehkita sebagai  media  di Aceh,  secara  fungsional  harus  dapat menjadi sarana untuk menjadi perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam mensosialisasikan  aturan  syariat  Islam. Namun,  di  sisi  lainnya Acehkita juga memiliki  perspektifnya  tersendiri  dalam mengkonstruksi realitas syariat Islam yang ditemukannya.  Dalam  hal  ini, Acehkita memberikan  penggambaran  seakan-akan ada  suatu  kesalahan  pada  aturan  syariat Islam  yang  ditetapkan  oleh  Bupati  Aceh Barat  tersebut.  Namun  menggambarkan hal  tersebut sebagai  suatu  yang  “pro”  dan
“kontra”  sehingga  masih  memberikan kesan  bahwa  media  ini  tidak  secara langsung cenderung
memojokkan pemerintah  setempat  atas  aturan  syariat Islam.
Namun jika dikaji lebih lanjut, dari sisi  alur  pemberitaan, Acehkita cenderung menekankan  pada  sisi  kontra  terhadap aturan  larang  bercelana  ketat  pada perempuan.  Tidak  diceritakan  tanggapan pihak  laki-laki  Aceh  Barat  yang  juga menjadi  bagian  dari  penerapan  aturan berbusana  muslim.  Sehingga  sorotan terhadap  pihak  laki-laki  menjadi  kurang. Media ini justru menekankan sisi diskriminatif aturan syariat Islam terhadap perempuan  dan  meniadakan  alasan-alasan dari  pihak  pemerintah  yang  terlibat. Pertimbangan  media  ini  menekankan perempuan  sebagai  sosok  utama  yang menarik  untuk  diberitakan  dalam  isu syariat  Islam  tersebut,  bisa  saja  karena tuntutan sosial atau faktor ekonomi karena isu  ini  dianggap  lebih  kontroversial  dan menarik minat baca khalayak ramai.
Sedangkan  di  dalam  pemberitaan Thejakartaglobe, beberapa contoh kutipan yang  dapat  menunjukkan  kecenderungan media tersebut terhadap “kebiasan” jender adalah:
“ The  law  does  not prohibit
women from  wearing  pants.
What’s  prohibited  is  wearing tight-fitting  pants  or  jeans.  If for instance, they  have  to  wear pants,  they  have  to  cover  their ankles and  wear  a  loose  skirt over  it. ” (Aturan  tidak  melarang perempuan  untuk  mengenakan celana.  Jika  mereka  diharuskan memakai  celana,  maka  mereka
harus  menutup  mata  kaki  dan memakai celana diatasnya)
“ One  such  method,  Ramli  said,
would be to encourage government  employees  to  refuse to  serve  Muslims  wearing  un- islamic  clothing. ” (salah satu pendekatannya,  Ramli  berkata, akan mendorong pegawai pemerintahan untuk tidak melayani  kalangan  muslim  yang memakai pakaian tidak Islami). Dari  penekanan  dan  gaya  bahasa yang  digunakan  oleh  wartawan  media tersebut, dapat dilihat bahwa juga terdapat kecenderungan yang
menonjolkan keberadaan  perempuan  sebagai  sosok utama  yang  diekspos  media.  Pemberitaan di  media  ini  memberikan  kesan  bahwa hanya perempuan di Aceh Barat-lah yang benar- benar  mendapat  “kekangan”  aturan syariat.  Kewajiban  untuk  menjalankan aturan  tersebut  seolah-olah  dilimpahkan kepada  kaum  perempuan,  sehingga  sosok laki-laki  yang  sebenarnya  juga  terlibat dalam  kewajiban  menjalankan  aturan syariat menjadi hilang. Perempuan, dalam hal  ini  digambarkan  seperti  pihak  yang dibebankan  sebagai  patokan  pelaksana hukum syariat yang diberlakukan.
Tanggapan  para  laki-laki  atau muslim  di  Aceh  Barat  tentang  penerapan aturan berbusana
muslim tidak
mendapatkan  sorotan. Thejakartaglobe di sini  juga  lebih  menekankan  pada  realitas bahwa  ada  ketegasan  Bupati  Aceh  Barat untuk  melarang  perempuan  memakai pakaian ketat dan melakukan pelanggaran syariat, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya tanggapan-tanggapan
negatif  oleh  pihak  perempuan  yang menentang aturan bupati tersebut. Thejakartaglobe sebagai  media  online nasional  membungkus  realitas  tersebut dengan  memberikan  gambaran  bahwa Bupati Aceh Barat sebagai pihak penguasa,  memberikan  tekanan  kepada pihak  perempuan  Aceh  Barat  untuk menjalankan  aturan  syariat.  Sehingga tanggapan-tanggapan negatif yang kemudian dimunculkan oleh thejakartaglobe justru memposisikan perempuan  di  Aceh  Barat  sebagai  sosok yang “tertindas” oleh aturan tersebut. Dari
konstruksi tersebut secara nasional perempuan di  Aceh  bisa  saja  diposisikan dan  dilabelkan  sebagai  sosok  yang kehilangan  hak-hak  pribadinya  dalam berbusana,  sedangkan  Aceh  digambarkan sebagai  wilayah  yang  tidak  memiliki toleransi  terhadap  perempuan.  Hal  ini seperti yang dijelaskan oleh Krolokke dan
Sorensen (2006), bahwa media merepresentasikan suatu praktik hegemoni, yang mana perempuan diposisikan  sebagai  pihak  yang  berada di bawah tekanan  dan  selalu  dilabelkan
sebagai “korban” yang tertindas.
...Gendered media representation serve illustrate
hegemonics
practices.  And  Women  in  the media are underrepresented, they are  stereotypically  portrayed (as a victims and so on). (Representasi  media  bias  gender menggambarkan ilustrasi praktik- praktik  hegemoni.  Perempuan  di media tertindas, mereka distereotipisasikan (sebagai
seorang korban dan sebagainya)” 13 .
Pada pemberitaan di edisi lainnya, thejakartaglobe kembali  memunculkan pernyataan dari Bupati Aceh Barat :
“ Perempuan yang menolak untuk menggunakan pakaian Islami, itu artinya  mereka  minta  untuk diperkosa, ” 14 .
Kutipan  pernyataan  Bupati  Aceh Barat  yang  dilampirkan thejakartaglobe tersebut,  secara  jelas  menggambarkan bahwa  seakan-akan  sikap  perempuan-lah yang  menjadi  pemicu  suatu  tindakan asusila  terjadi  atas  diri  mereka.  Terdapat penglabelan  pada  perempuan, bahwa perempuan  adalah  sumber  dari  terjadinya pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  laki- laki  dengan  alasan  pakaian  yang  tidak pantas.  Kutipan thejakartaglobe tersebut justru  membangun  persepsi  bagi  para pembaca  bahwa  sosok  perempuan  di Aceh yang tidak memakai pakaian Islami adalah  sosok  dengan  stigmatisasi  negatif sebagai  pihak  “pembangkang”  dan  layak
“dilecehkan”. Sedangkan
dalam pemberitaan bbcnews,  terdapat  suatu
kutipan:
“ Muslim women in the Indonesian  district  of  West  Aceh are  to  be  banned from  wearing tight trousers or jeans .” (Perempuan  muslim  Indonesia  di
13 Charlotte  Krolokke  &  Anne  Scott Sorensen, Jender  Communication  Theories  & Analyses: From Silence to Performance
(California: Sage Publications, 2006), h. 79.
14 thejakartaglobe.com,  edisi  21  Agustus 2010.
Kabupaten  Aceh  Barat  dilarang memakai celana ketat atau jeans).
Menariknya  dalam  pemberitaan  di bbcnews ini,  dari  judul  hingga  isi  berita
media ini secara lebih tegas mempermasalahkan aturan larangan bercelana  ketat  bagi  perempuan  di  Aceh Barat  sebagai  aturan  yang  dianggap  tidak wajar. Bbcnews adalah media internasional  sehingga  sudut  pandang yang  digunakan dalam  memberitakan  hal tersebut adalah berdasarkan sudut pandang barat tentang penegakan HAM dan kurang pertimbangan  pada  esensial  ajaran  syariat Islamnya.
Pilihan kata “dilarang” dan dengan ditambahkan  foto  perempuan  Aceh  yang sedang  berlari  panik  dengan memakai celana pada pemberitaan bbcnews menunjukkan kecenderungan media tersebut menolak aturan larangan bercelana di Aceh Barat, dengan memposisikan perempuan sebagai
“korban”  dari  keketatan  aturan  syariat tersebut.  Meskipun  pemberitaan  ditulis dengan  sederhana,  namun  inti  pesannya adalah langsung dengan tegas memberikan penggambaran  bahwa  Aceh  membuat aturan  ketat  dan  diskriminatif  terhadap perempuan. bbcnews tersebut mengabaikan aspek
kultural dan
pandangan dari pihak yang setuju terhadap penerapan  qanun busana  Islami,  yaitu dengan  menonjolkan  sisi  kontra  terhadap pelaksanaan aturan tersebut.
Patriarkisme  sebagai Ideologi  Jender Dominan  dalam  Pemberitaan  Syariat Islam Orientasi media yang memberitakan  perempuan  di  dalam  isu
mengenai aturan berbusana sesuai Syariat Islam  tersebut  menggambarkan  adanya peran  dari  ideologi  jender  dominan  di dalam aktifitas jurnalistik media. Perempuan akan terbebaskan jika ideologi jender dominan tersebut dapat dihapuskan dari institusi media massa. Tong menjelaskan bahwa jender adalah
permasalahan  dominasi  dan  bukanlah perbedaan,  yang  mana  perbedaannya adalah  laki-laki  memiliki  kekuasaan sedangkan perempuan tidak 15 .
Efek  dari  normalitas  stereotip tersebut adalah memposisikan perempuan sebagai  “ defiyan ”,  dan  ini  terjadi  ka rena dominasi  maskulin  yang  menyerang defiyan  tersebut.  Media  menjadi  sarana paling  diskriminatif  terhadap  pemberian stereotip bagi perempuan, dalam pemberitaan mengenai larangan bercelana ketat,  perempuan  tanpa  disadari  oleh mereka  menjadi  disubordinasikan  baik dari  sisi  patriarki  atau  kapitalis  karena maskulinitas dominan media.
Salah satu ideologi jender dominan di institusi media yang membuat perempuan dalam posisi tidak menguntungkan adalah patriarkisme. Patriarkisme menjadi permasalahan
struktural  bagi  perempuan,  yang  mana secara umum diabaikan oleh teoretis laki- laki.  Sehingga  laki-laki  memandang remeh terhadap penindasan yang diterima oleh perempuan di berbagai sektor sosial, khususnya  di  intitusi  media  massa 16 .
Posisi jurnalis di media dan praktisi media yang didominasi oleh laki-laki
menjadikan isu-isu perempuan diliput dan
15 Rosemarie Putnam Tong, op.cit, h.3.
16 Ben  Agger, Teori  Sosial  Kritis:  Kritik, Penerapan, dan Implikasinya (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), h. 200-201.
ditulis dari perspektif mereka. Begitu pula dalam memberitakan permasalahan mengenai Qanun Berbusana Islami tersebut,  media  akan  lebih  cenderung menjadikan  sosok  perempuan  sebagai objek  liputan  untuk  diposisikan  sebagai pihak lemah dan tidak beruntung.
Seperti  apa  yang  dilakukan  oleh acehkita, thejakartaglobe, dan bbcnews, menunjukkan  bahwa  perempuan  di  Aceh Barat seakan-akan terdiskriminasi, mendapatkan  ketidakadilan,  dan  tidak diuntungkan  oleh  aturan  Syariat  Islam. Penekanan  ketiga  media  terhadap  isu larangan  bercelana  ketat  yang  melibatkan perempuan  tersebut,  terbentuk  karena adanya  suatu  bentuk  sistem  patriarkat yang  lebih  mengedepankan  laki-laki dengan  tidak  memposisikannya  sebagai pihak  yang  tidak  diuntungkan  dalam pemberitaan  media,  dan  menjadikan perempuan  sebagai  objek  pemberitaan agar  posisi  laki-laki  tidak  terlihat  lemah meskipun  sama-sama  terlibat  di  dalam hukum  Syariat  Islam.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Krolokke  dan  Sorensen (2006), bahwa:
They  are  stereotyped,  and  the reinstatement of jender in dichotomous and hierarchic setups that may normalize discrimination  and  even  abuse against women. (Mereka mendapatkan stereotip, dan menempatkan  kembali  jender dalam  aturan  yang  dikotomi  dan hierarkis  akan  memungkinkan untuk  menaturalkan  diskriminasi
dan bahkan penyalahgunaan melawan perempuan) 17 . Zoonen menjelaskan bahwa ketidakadilan yang dihadapi oleh
perempuan  dari  institusi  media  muncul dari  berbagai  sumber,  dan  hambatan penting  yang  muncul  di  institusi  media datang dari sikap laki-laki dan pengambil keputusan 18 .  Institusi  media  membentuk suatu  dikotomi  dan  pengaturan  hierarki yang memposisikan laki-laki lebih menguntungkan daripada perempuan, selain  dari  bentuk  patriarkisme  media juga menampilkan kapitalisme. Meskipun sama-sama  sebagai  pelaku  Syariat  Islam, perempuan yang melanggar aturan Syariat Islam  atau  menolak  aturan  tersebut  akan lebih  menarik  untuk  diberitakan  karena memiliki  nilai  jual.  Ini  menunjukkan betapa kapitalistiknya media-media tersebut  dengan  mengeksploitasi  isu tentang hak-hak perempuan sebagai fokus pemberitaan. Dalam kapitalisme, posisi perempuan  diremehkan  yang  mana  peran perempuan  dianggap  sebagai  konsumen untuk dijadikan produk tepat dari industri kapitalis,  sedangkan  laki-laki  penghasil upah 19 .  Ideologi  kapitalisme  di  media massa
memposisikan keberadaan perempuan  sebagai  komoditas  untuk menarik  laba  bagi  kepentingan  kelas dominan.  Perempuan,  khususnya  isu-isu tentang  perempuan  dijadikan  sebagai objek terhadap kepentingan kapital penguasa media karena dianggap menarik
17 Charlotte  Krolokke  &  Anne  Scott Sorensen, op.cit, h. 78.
18 Liesbet  van  Zoonen, Feminist  Media Studies (London:  Sage  Publication,  1994),  h.  51- 52.
19 Rosemarie Putnam Tong, op.cit, h. 157.
untuk  diberitakan  di  media.  Hal  tersebut menjadikan  perempuan  sebagai  pihak yang dieksploitasi dan dirugikan.
Ketiga  media  tersebut  sama-sama mengkonstruksi  suatu  realitas,  bahwa perempuan yang  menolak  aturan  syariat yang  diberlakukan  oleh  Bupati  Aceh Barat  tersebut  dianggap  terancam  atas hak-haknya.  Sehingga  wacana  penolakan aturan  tersebut  menjadi  heboh  dan memiliki  nilai  jual  untuk  diberitakan.
Kemudian media memanfaatkan momentum  tersebut  dengan  menjadikan pemberitaan tentang isu larangan bercelana  ketat  bagi  perempuan  di  Aceh Barat,  sebagai  komoditas  atau  ladang bisnis  yang  pasti  akan  dinikmati  oleh khalayak ramai.
Ideologi seperti ini harus dihilangkan agar perempuan tidak mendapatkan posisi yang tidak menguntungkan, dan terus-menerus dijadikan objek pemberitaan dalam pemberitaan  Syariat  Islam,  salah  satu caranya  adalah  dengan  memaksimalkan posisi  perempuan  dalam  institusi  media dan  memaksimalkan  pemberitaan  Syariat Islam  dari  berbagai sudut  pandang
(angle). Pembungkaman Perempuan yang
Dilakukan Oleh Media Dominasi  sisi  maskulinitas  dan kekuasaan  laki-laki  di  media  menjadikan perempuan  sebagai  “ marked ”,  sedangkan laki-laki  sebagai  sosok  yang  memiliki kekuasaan  secara  natural  menjadi  tidak dipermasalahkan  posisinya,  khususnya dalam  penerapan  aturan  syariat  Islam. Dalam  hal  ini  secara  tidak  disadari perempuan  Aceh  telah  mendapatkan penglabelan  negatif  yang  berlapis  oleh
media,  yaitu  sebagai  korban  dan  pemicu tindakan asusila yang dilakukan laki-laki. Perempuan  diberitakan  dalam  sudut pandang  maskulin  akibat  dari  ideologi jender  dominan  yang  dilanggengkan  di institusi media.
Dalam  hal  ini  Krolokke  dan Sorensen menjelaskan bahwa:
“ Marking”  is  a  central aspect  of
patriarchal linguistic
classification.  The  feminine  and female  are  marked,  leaving  the male and the masculin unmarked. “(“ Marking ”  adalah  aspek  utama dari  klasifikasi  bahasa  yang patriarkal.  Konsep feminin  dan perempuan adalah “ marked ”, meninggalkan laki-laki dan
maskulin  sebagai  “ unmarked )” 20 .
Media mengnaturalisasikan bahwa perempuan  lebih  layak  diperjuangkan karena  dianggap  ditindas  oleh  hukum syariat,  sedangkan  laki-laki  dianggap tidak  memiliki masalah  apapun  dengan penerapan hukum syariat tentang berbusana  secara  Islami  tersebut.  Laki- laki  tidak  digambarkan  sebagai  pihak yang tidak patuh, pembangkang, memberontak  atau  merasa  sebagai  pihak yang  tertindas  atas  pemberlakuan  hukum syariat  tersebut. Seperti  dijelaskan  oleh Krolokke dan Sorensen bahwa: Language is  never  neutral  despite  pretences  to  the contrary (bahasa  tidak  pernah  netral meskipun berpura-pura untuk yang
20 Charlotte  Krolokke  &  Anne  Scott Sorensen, op.cit, h. 68.
berlawanan) 21 , dan inilah yang dikatakan sebagai  suatu  bentuk  sistem  patriarki antara  laki-laki  dan  perempuan  di  mana media menjadi sarana pengekalan
ideologi maskulinitas melalui penggunaan bahasa  yang  menempatkan  laki-laki sebagai  pihak  superior  atau unmarked.
Krolokke  dan  Sorensen  menyebutkan bahwa man-made language mutes women (laki-laki membuat bahasa yang membisukan  perempuan),  dan  melalui kekuasaan  di  media  mendatangkan  suatu kemampuan untuk menamakan dan
menglabelkan diri mereka sebagai sesuatu yang “ unmarked ” dan melegalkan ideologi patriarkal laki-laki sebagai pihak dominan 22 .
Terkait  dengan  pemberitaan  di beberapa  media  tersebut,  lantas  muncul pertanyaan mengapa media hanya menyoroti  sosok  perempuan  sebagai  isu utama terhadap penerapan aturan berbusana Islami di Aceh Barat? Kecenderungan ini justru ingin menunjukkan seakan-akan hanya perempuan  sajalah  yang  menjadi  korban dari  produk  hukum  syariat  yang  dibuat oleh pemerintah setempat. Padahal, produk  hukum  tersebut  tidak  hanya mengatur  tentang  persoalan  berbusana Islami  bagi  perempuan,  namun  juga  bagi para laki-laki di Aceh Barat. Seperti yang dikatakan oleh Julia Wood (2006), bahwa posisi perempuan tidak menguntungkan:
“ Women were underrepresented in  the  media  and  likely  to  be trivialized, victimized, or ridiculed when they were represented. Women, were
21 Ibid, h.68.
22 Ibid, h. 68.
overrepresented  in  particular forms  of  media. (Perempuan ditindas  di  media  dan  sering disepelekan,  menjadi  korban, atau dicemooh. Perempuan, tertindas  dari  berbagai  sisi  di media) 23 .
Oleh  itu,  media  secara  tidak  sadar telah  melanggengkan  suatu  kebenaran bahwa  perempuan  Aceh  ad alah  “para pelanggar”  syariat,  bukan  hanya  sebagai korban  yang  ditindas  oleh  hukum  syariat tersebut.  Dominasi  pemberitaan  tentang perempuan  dalam  hal  syariat  Islam  yang seakan-akan  memihak  perempuan,  justru mengabaikan  sisi  lain  bahwa  perempuan Aceh  tidak sebegitunya  tertindas  atau dirugikan  seperti  yang  dikonstruksikan oleh media-media tersebut. Suara
perempuan  dibisukan  karena  kekuasaan laki-laki tidak membiarkan dan mencegah pendapat  lainnya  untuk  didengarkan  dan diketahui.
Hal  ini  dapat  terlihat  dengan adanya  data-data  dari  pihak  Wilayatul
Hisbah (WH) setiap tahun, yang
menunjukkan bahwa masih banyak perempuan  yang  tidak  mengikuti  aturan tersebut.  Bahwa  larangan  untuk  memakai celana  ketat  bagi  perempuan  di  Aceh Barat  tidak  sebegitu  dijalankan.  Seperti data  terakhir  Wilayatul  Hisbah  (WH) Kabupaten  Aceh  Barat  pada  tahun  2013, ada  sebanyak  618  perempuan  yang terjaring razia tidak menggunakan pakaian Islami. Hasil razia ini menunjukkan  bahwa  perempuan  di  Aceh tidak sebegitu merasa ditindas oleh aturan 23 (Julia  T.  Wood, The  Sage  Handbook  of
Jender Communication (London: Sage Publications Oaks, 2006), h.275.
yang  ditetapkan,  seperti  penggambaran media.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Spender  (2006),  bahwa  laki-laki  dilihat sebagai  jender  yang  superior  karena memegang
kekuasaan,
sehingga maskulinitas laki-laki  menjadi  norma  dan dihubungkan  dengan  segala  sesuatu  yang baik 24 .
Perempuan  dalam  hal  ini  menjadi sosok  yang  serba  salah.    Di  satu  sisi, perempuan  diharuskan  untuk  menjadi sosok  yang  patuh  pada  syariat  sebagai “patokan”  berjalannya  penerapan  syariat Islam atau tidak, namun di sisi lain media mengkonstruksikan  bahwa  perempuan Aceh tersebut seakan-akan telah dirampas hak-hak  mereka  sebagai  korban  dari produk hukum syariat yang diskriminatif.
Media bisa dengan mudahnya mengkonstruksikan kebenaran apa terhadap  perempuan,  dan  perempuan selalu saja mendapatkan penglabelan atau stereotip negatif. Terhadap apa  yang dikonstruksikan  oleh  media mengenai perempuan,  diterima  begitu  saja  oleh masyarakat  patriarkial  sebagai  suatu  hal yang  natural  dan  wajar.  Posisi  jender cenderung  ditampilkan  dan  diterima seperti  mereka  terlihat  natural,  padahal apa  yang  sebenarnya  tampil  natural  pada khalayak  di  media,  pada  faktanya  adalah suatu  bentuk  hubungan  yang  tidak simetris antara laki-laki dan perempuan 25 .

## KESIMPULAN
Terkait  dengan  aturan  berbusana Islami  yang  diterapkan  oleh  Bupati terhadap masyarakat  di  Kabupaten  Aceh
24 Charlotte  Krolokke  &  Anne  Scott Sorensen, op.cit, h. 68.
25 Charlotte  Krolokke  &  Anne  Scott Sorensen, op.cit, h.78.
Barat,  terdapat  perbedaan  konstruksi realita  yang  dibangun  dalam  pemberitaan di  tiga  media  online  tersebut.  Namun,
ketiga media tersebut sama-sama cenderung  menjadikan  sosok  perempuan sebagai fokus dari pemberitaannya dengan  mengangkat  tema  mengenai larangan bercelana ketat bagi perempuan. Media acehkita sebagai  media  lokal  di Aceh  cenderung  bersikap  tidak  terlalu frontal  dalam  menyudutkan  pemerintah setempat  atas  aturan  tersebut,  di  sisi  lain media  tersebut  justru  mempermasalahkan aturan  yang  melibatkan  perempuan  dan memposisikan  perempuan  Aceh  sebagai pihak  yang  menjadi  korban  ketidakadilan aturan  syariat.  Sedangkan  dua  media lainnya, yaitu thejakartaglobe dan bbcnews cenderung  lebih  tegas  dalam menunjukkan ketidaksetujuan
atas peraturan  Bupati  Aceh  Barat  yang melarang  perempuan  bercelana  ketat,  ini didasarkan pada perbedaan latar belakang kedua  media  tersebut  yang  tidak  terlalu mengetahui  situasi  dan  kondisi  langsung di wilayah tersebut. Kedua media tersebut juga  menglabelkan  sosok  perempuan Aceh  sebagai  “korban”  ketidakadilan aturan  syariat  yang  dipandang  dari perspektif Hak Asasi Manusia.
Konstruksi  pemberitaan  di  tiga media  online  mengenai  aturan  berbusana muslim di Kabupaten Aceh Barat tersebut, dengan mengangkat fokus permasalahan  pada  larangan  bercelana ketat terhadap perempuan, justru menambahkan stereotip terhadap perempuan  Aceh  sebagai  pihak  yang tersudutkan.  Konstruksi  pemberitaan  di media menjadikan Aceh dilabelkan sebagai  wilayah  yang  ketat  atau  “ strict ” terhadap  perempuan  dalam  hal  syariat
Islam.  Dengan  mengabaikan  pemberitaan mengenai  laki-laki,  ini  menunjukkan bahwa  sistem  patriarkal  dengan  adanya dominasi  maskulinitas  di  media  yang menganggap  bahwa  aturan  syariat  Islam tersebut  tidak  mempermasalahkan  posisi laki-laki  dan  justru  melemahkan  posisi perempuan. Permasalahan perempuan dan syariat  Islam  selalu  menjadi  pembahasan yang  menarik  di  media  massa,  karena oleh  pihak  kapitalis  berita  mengenai perempuan dapat memberikan keuntungan karena lebih menarik perhatian banyak kalangan.
Perempuan  dalam  pemberitaan  di ketiga  media  tersebut  dibisukan  oleh bahasa  laki-laki,  sebagai  sosok  yang dianggap  mendapat  perlakuan  tidak  adil atas  peraturan  Syariat  Islam  juga  sosok yang  menjadi  patokan  penegakan  Syariat Islam.  Pembisuan  terhadap  perempuan tersebut  dilakukan  oleh  media  melalui angle pemberitaan yang cenderung menyoroti permasalahan perempuan yang menolak  aturan  larangan  bercelana  ketat. Sedangkan posisi laki-laki dianggap tidak bermasalah  dalam  aturan  Syariat  Islam tersebut, karena posisi mereka yang lebih superior.

## Daftar Pustaka
Agger, Ben. 2003. Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Penj: Nurhadi.
Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS.
Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap berita-berita Politik. Jakarta: Granit.

## Krolokke, Charlotte dan Sorensen, Anne
Scott. (2006). Jender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance. California: Sage Publications.
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
Nugroho, Riant. 2008. Jender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sunarto. 2009. Televisi, Kekerasan, dan Perempuan. Jakarta: Kompas.
Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Yogyakarta: Jalasutra.
West, Richard dan Lynn H, Turner. (2008). Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. Jakarta: PT. Salemba Humanika.
Wood, Julia. T. 2006. The Sage Handbook of Jender Communication. London: Sage Publications Oaks.
Zoonen, Liesbet van. 1994. Feminist Media Studies. London: Sage Publication.

## Jurnal:
Nugrahajati, Susilastuti Dwi. 2012.
Potrait of Woman on Mass Media. Jurnal. Yogyakarta: Buku Litera. Suharso, Pudjo. 2006. Pro Kontra Implementasi Perda Syariah. Jurnal. Al-Mawarid. Edisi XVI.
Wulandari, Dyah. 2012. Konstruksi Pemberitaan Politik Ber-isu Jender. Jurnal Interaksi. Universitas Diponegoro. Vol.1. No.1.