Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara Jl. Dr. A. Sofian No.1A, Padang Bulan, Kota Medan Email: saipulbahri@usu.ac.id
Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian  Hutan di Kabupaten Rokan Hilir
Saipul Bahri* 1 , Heri Kusmanto 2 , Fredrik Broven 3 , dan Muhammad Ardian 4
1234 Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol.   No.  Tahun 2021
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.5

## Abstract.
This  study  is  about  forest  conservation  and  protection  policies  contained  in  the  regional regulations of Rokan Hilir Regency. This an indicator that the integrity of the forest coverage area stems from the birth of the policy. This article aims to investigate the main causes of failure to implement  policies  on  forest  coverage.  Qualitative  approach  Research  using  the  observation method is used as a research design. This research was conducted during March-August 2020 in Rokan  Hilir  Regency,  Riau  Province.  The  sample  of  this  study  was  divided  into  locus  objects, namely expert samples as respondents obtained through accidental sampling who were involved in the process and implementation of policies. The results of this study indicate that the policy of forest  conservation  and  protection  in  Rokan  Hilir  Regency  is  influenced  by  factors  of  interest, weak law enforcement, and apathy. Local governments and local communities do not yet have sensitivity to environmental sustainability, they only see forests from an economic perspective, and  the  possibility  of  benefiting  them  and  the  community  without  understanding  that  forest sovereignty is not merely a legacy but a deposit that must be protected together.
Keywords : Local government, policy, forest.

## Abstrak.
Studi  ini  tentang  kebijakan  pelestarian  dan  perlindungan  hutan  yang  tertuang  dalam  peraturan daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir.  Ini  merupakan  indikator  bahwa  keutuhan  cakupan  luas  hutan bermuara  dari  lahirnya  kebijakan.  Studi  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  penyebab  utama kegagalan implementasi kebijakan terhadap cakupan  luas hutan. Pendekatan kualitatif Penelitian dengan  menggunakan  metode  observasi  digunakan  sebagai  desain  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan selama Maret-Agustus 2020 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sampel penelitian ini  dibagi  kepada  lokus  objek,  yaitu  sampel  expert  sebagai  responden  yang  diperoleh  melalui accidental sampling yang ikut terlibat dalam proses dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  pelestarian  dan  perlindungan  hutan  di  Kabupaten  Rokan  Hilir dipengaruhi  oleh  faktor  kepentingan,  lemahnya  penegakan  hukum,  dan  apatisme.  Pemerintah daerah  dan  masyarakat  lokal  belum  memiliki  kepekaan  terhadap  keberlangsungan  lingkungan, mereka hanya melihat hutan hanya dari perspektif ekonomi, serta kemungkinan menguntungkan mereka dan masyarakat tanpa memahami bahwa kedaulatan hutan bukan semata-mata menjadi warisan tetapi titipan yang harus dijaga bersama.
Kata Kunci: Pemerintah daerah, kebijakan, hutan.
Received: 08/08/2021           Revised:  07/09/2021           Accepted: 17/09/2021

## PENDAHULUAN
ulau  Sumatera,  khususnya  Kabupaten  Rokan  Hilir  yang  terletak  di Provinsi  Riau  dalam  beberapa  tahun  terakhir  dilanda  kabut  asap, bencana banjir, pencemaran lingkungan, yang sangat memperihatinkan.  Sejak  tahun  2005  hampir  setiap  tahun  bencana  tersebut  selalu menimbulkan  gejolak  permasalahan  yang  langsung  berdampak  bagi  kehidupan masyarakat. Namun, banjir terparah akibat meluapnya Sungai Rokan di Kecamatan Tanah  Putih  dan  Kecamatan  Panipahan  menjadi  banjir  terparah  yang  terjadi  pada tahun  2011,  2012,  2013  dan  2014.  Pada  tahun  2014  dan  2015  kabut  asap  juga menimpa  bukan  hanya  di  daerah  Kabupaten Rokan Hilir tetapi juga sampai kepada Kota Medan dan Aceh akibat adanya pembakaran hutan.
Hutan  sebagai  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi  jenis pepohonan   yang satu dengan lain tidak  dapat dipisahkan.  Hutan merupakan suatu ekosistem tumbuh-tumbuhan dan hewan  yang  hidup  dalam  lapisan  dan  permukaan  tanah,  yang  terletak  pada  suatu kawasan  yang  berada  dalam  keadaan  keseimbangan  yang  dinamis  dan membutuhkan  peran  manusia  didalam  menjaga  dan  melestarikannya  (UU  No  41 Tahun 1999 Tentang Hutan). Pada konteks kewenangan, hutan dibagi berdasarkan pengelompokkan dan fungsinya yang diatur di dalam undang-undang No 41 Tahun 1999 pasal 1 yang meliputi diantaranya hutan negara, hutan adat dan hutan produksi. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dilindungi dan dilestarikan dari segala macam aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan hutan atau kehilangan fungsi hutan, seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah naiknya air laut  dan memilihara kesuburan tanah  (Ferdian  &  Soerjatisnanta,  2017).  Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan berkurangnya  luas  hutan  terutama  hutan  negara,  yaitu: Ilegal logging ,  kebakaran hutan, perambahan hutan, program pembangunan dan alih fungsi hutan.
Pada  tahun  2009  sampai  tahun  2017,  luas  hutan  di  Kabupaten  Rokan  Hilir mengalami perubahan yang sangat drastis berkurang. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 Terjadi perubahan cakupan luas hutan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana masing- masing  kelompok  hutan  terjadi  pengurangan  diantaranya  hutan  negara,  hutan

## P
lindung  dan  hutan  adat,  kecuali  hutan  produksi  yang  selalu  meningkat  dan mengakibatkan luas hutan lainnya menjadi berkurang (Dinas Kehutanan Kab. Rokan Hilir: 2021).
Tabel I. 1 Jumlah luas hutan berdasarkan kelompok di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Hutan Negara Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Adat 2009 617.935 ha 7.153 ha 220.628 ha 71.761 ha 2017 491.997ha 6.051 ha 403.304 ha 16.125 ha Total Selisih 125.938 ha 1.102 ha 205.676 ha 55.636 ha
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, 2021.
Berdasarkan  data  cakupan  luas  hutan  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  menjelaskan bahwa  hutan  Negara  pada  tahun  2009  seluas  617.935  Ha  berkurang  di  tahun  2017 menjadi  491.997  Ha  dengan  total  luas  hutan  yang  ada  di  Kabupaten  Rokan  Hilir sebanyak  917.477  Ha.  Selanjutnya,  hutan  negara  pada  tabel  diatas  menujukkan pengurangan yang sangat drastis karena mencapai pada 33,91% dari total luas hutan negara yang pada tahun 2009 seluas 617.935 Ha menjadi 491.997 Ha pada tahun 2017. Selisih  pengurangan  cakupan  luas  hutan  negara  yaitu  sebanyak  125.938  Ha  yang disebabkan beberapa hal, diantaranya: Illegal logging , perambahan hutan, alih fungsi hutan dan program pembangunan. Meningkatnya hutan produksi antara tahun 2009 yang  hanya  seluas  202.628  Ha  sampai  tahun 2017  meningkat  secara  signifikan mencapai  seluas  408.304  Ha,  bertambahnya  cakupan  luas  hutan  produksi  yang mencapai  lebih  dari  100%  dengan  perbandingan  sebanyak  205.676  Ha,  kondisi  ini memberikan penjelasan bahwa berkurangnya hutan negara selama sembilan tahun terakhir berubah menjadi alih fungsi hutan negara menjadi hutan produksi.
Persoalannya selama ini lebih kepada upaya implementasi dari kebijakan untuk melestarikan dan menjaga hutan Negara tidak berjalan secara massif. Berkurangnya luas  hutan  dan  tidak  berjalannya  peraturan  daerah  yang  merupakan  kebijakan pemerintah daerah selalu berdampak kepada masyarakat. Seperti masalah banjir dan asap yang terjadi setiap tahunnya menjadi perhatian karena berdampak nyata bagi kondisi  kesehatan  dan  ekonomi  masyarakat  setempat.  Ada  banyak  faktor  yang menyebabkan terjadinya pengurangan cakupan luas hutan di Kabupaten Rokan Hilir, salah  satunya  karen  tidak  berjalannya  peraturan  daerah  sebagai  kebijakan  kepala
daerah dalam menjaga keutuhan dan kelestarian hutan.
Kondisi  berkurangnya  cakupan  luas  hutan  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari konsekuensinya, yang berujung pada timbulknya konflik, baik vertikal maupun konflik horizontal.  Pandangan  Karl  Marx  mengenai  konflik  tidak  terlepas  dari  teorinya mengenai kelas sosial. Karl Marx memandang bahwa di dalam kehidupan masyarakat terdapat  pertentangan  kelas  antara  borjuis  yang  memiliki  tanah  dan  merupakan kapital,  serta  proletar  atau  petani  kecil  dimana  sebagai  pekerja.  Adanya  kelas tersebut maka akan menempatkan salah satu pihak sebagai yang dominan sehingga dikemudian  hari  akan  terjadi  pertentangan  dalam  masyarakat.  Pertentangan tersebut  yang  nantinya  akan  memicu  terjadinya  suatu  penuntutan  dan  akan menimbulkan konflik antar pihak yang terlibat. (Muryanti dkk, 2013: 9).
Indonesia  merupakan  negara  yang  rentan  terjadi  konflik  baik  itu  masyarakat dengan  masyarakat,  atau  masyarakat  dengan  pemerintah.  Penyebab  konflik  di Indonesia  salah  satunya  yaitu  permasalahan  agraria.  Konflik  agraria  di  Indonesia menurut  Wiradi  (2009:  3)  terjadi  karena  adanya  empat  ketimpangan  atau ketidakserasian  yaitu  ketimpangan  dalam  hal  penguasaan  sumber-sumber  agraria. Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber -sumber agraria, khususnya tanah. Ketidakserasian  antara  persepsi  dan  konsepssi  mengenai  agraria  serta ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmitisme dan kebijakan  sektoral.  Keempat  hal  tersebut  yang  memicu  kemarahan  masyarakat sehingga menimbulkan konflik agraria di Indonesia.
Kebijakan  menjadi  suatu  keputusan  yang  bertujuan  mengatasi  permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dunn  mengemukakan  bahwa  studi kebijakan mempelajari  keputusan-keputusan  pemerintah  dalam  mengatasi  suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas  dalam  proses  kegiatan  yang  bersifat  politis.  Aktivitas  politis  tersebut diartikan  sebagai  proses  pembuatan  kebijakan  dan  divisualisasikan  sebagai serangkaian  tahap  yang  saling  tergantung,  berdasarkan  penyusunan  agenda, formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  penilaian kebijakan (Edi Suharto: 2008).
Beberapa faktor yang penyebab berkurangnya luas hutan negara diakibatkan karena penebangan hutan secara liar, hutan merupakan aset negara yang berada di setiap  daerah  menjadi  komponen  penting  dalam  kelangsungan  hidup  kedepan, penyebab langsung berkurangnya hutan di Kabupaten Rokan Hilir tidaklah kompleks. Kebanyakan  pengundulan  hutan  adalah  akibat  dari  penebangan  hutan  dan pengubahaan  hutan  negara  menjadi  hutan  produksi  seperti  perkebunan,  saat  ini Kabupaten Rokan Hilir menjadi eksportir kayu terbesar keempat setelah Samarinda,
Pontianak  dan  Papua.  Pada  tingkat  daerah  (lokal)  beberapa  penyebab  deforestasi antara lain illegal logging , okupasi lahan hutan, dan konversi area penggunaan lain menjadi lahan perkebunan dan land clearing (Rahmat, 2010). Isu yang tumbuh dalam konteks ini adalah masyarakat sering dianggap sebagai faktor penyebab deforestasi. Pemerintah daerah dalam pandangan  Jean Jacques Rousseau t erkait negara yakni sebagai organisasi kedaulatan rakyat yang dilihat dari perspektif teori  kontrak  sosial ( social  contract ). Rousseau menerangkan bahwa negara dan rakyat adalah produk perjanjian  bersama.  Masyarakat  sangat  terlibat  penting  didalam  proses  mencapai kebersamaan  terhadap  perlindungan  dan  pelestarian  hutan  negara  yang  dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat umum baik itu masyarakat setempat dengan  masyarakat  yang  pendatang,  masyarakat  dengan  pemerintah  dan pemerintah dengan pengusaha yang  saling ketergantungan (Antonius, 2012). Studi ini membahas apa yang menjadi penyebab tidak berjalannya kebijakan perlindungan dan pelestarian hutan negara di Kabupaten Rokan Hilir.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif (Suryabrata,  2019:  76)  dengan  pendekatan  kualitatif  (Moleong,  2007:6).  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Nazir, 1998:111) dan studi lapangan  yang  terdiri  dari  wawancara  (Suwartono,  2014:50)  dan  dokumentasi (Hikmawati, 2017:84). Penentuan informan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik purposive di  mana  narasumber  dipilih  berdasarkan  dengan  pertimbangan tertentu  (Sugiyono,  2010:  96).  Selain  itu  pendekatan  kualitatif  dapat  mengungkap
lebih  jauh  tentang  peranan  para  pihak  ( stakeholder )  dalam  penerapan  kebijakan terkait dengan pelestarian cakupan luas hutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  kebijakan  politik  ekologi  yang  dijalankan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Rokan  Hilir,  lahirnya  kebijakan  politik  baik  itu Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati No 41 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Kebarakaran  dan  Lahan  Kabupaten  Rokan  Hilir  sebagai  wujud  dari  harapan  untuk jawaban  permasalahan,  tapi  pada  faktanya  kebijakan  ini  tumpul  bahkan  jalan ditempat  sehingga  etape  dari  perbaikan  kebijakan  maka  diperlukan  evaluasi.  Pada konteks  ini,  evaluasi  merupakan  penilaian  pencapaian  kinerja  dari  implementasi pemeliharaan, pemanfaataa dan perlindungan hutan yang tertuang pada kebijakan daerah No 41 Tahun 2017. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (Nugroho,  2002:  665).  Sebuah  kebijakan  publik  tidak  bisa  dilepas  begitu  saja, kebijakan  harus  diawasi  dan  salah  satu  mekanisme  pengawasan  tersebut  disebut evaluasi  kebijakan.  Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana keefektifan  kebijakan  publik  guna  dipertanggungjawabkan  kepada  konstituennya. Sejauh  mana  tujuan  dapat  dicapai.  Evaluasi  diperlukan  untuk  melihat  kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Nugroho, 2002: 669).

## Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Kebijakan
Hutan  merupakan  aset  negara  yang  berada  di  setiap  daerah  yang  menjadi komponen  penting  dalam  kelangsungan  hidup  ke  depan,  tidak  berjalannya  secara massif kebijakan pemerintah daerah  yang  tertuang  di  dalam  peraturan  daerah  No 41 Tahun 2017 Tentang Perlindungan  dan Pelestarian Hutan. Eksploitasi hutan adalah akibat dari tidak berjalannya pengawasan dan pengamanan secara massif sehingga pengubahaan  hutan  negara  menjadi  hutan  produksi  seperti  perkebunan  selalu bertambah setiap tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya peraturan  daerah  No  41  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  dan  Pelestarian  Hutan Negara sehingga dampaknya sangat terlihat jelas terhadap pengurangan luas hutan negara dan bertambahnya luas hutan produksi.
Tiga  hal  penting  yang  terjadi  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  yang  bermuara  pada ketumpulan implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, Lemahnya penegakan hukum, sehingga berakibat kesalahan terhadap pelaku tidak memberikan efek jera. Kedua, Money Politics di proses Pemilukada yang berefek pada tersandranya kepala daerah dan elit politik terhadap kepentingan koorporasi. Dan Ketiga, Apatisme pemerintah daerah  terhadap  sosialisasi  guna  mendidik  masyarakat  untuk  menguatkan pemahaman  terhadap  keutuhan  hutan  melalui  program  kerja  pemerintah  daerah. Ketiga hal ini bersumber dikarenakan politik lokal dilumati oleh praktik politik uang sebagai  mana  yang  lazim  terjadi  dalam  politik  elektoral  selama  ini  (Edward  & Sukmajati, 2015). Serta bekerjanya watak bisnis atau yang dibahasakan sebagai rent seeking (Rahmawati, 2015: 99). Bahkan, parahnya terjadi keberjarakan antara kader masyarakat  adat  yang  menang  menjadi  DPRD  dengan  basisnya  yaitu  komunitas masyarakat adat (Lies & Dkk, 2017).

## Penegakan Hukum Yang Lemah
Hasil  dari  wawancara  dengan  beberapa  tokoh  masyarakat  adat  Melayu  di Kabupaten Rokan Hilir menyebutkan bahwa lemahnya penegakan hukum didaerah ini telah turut memperparah  kerusakan hutan di  Kabupaten Rokan Hilir.  Hukuman bagi  pelanggaran  dalam  pengundulan  hutan,  alih  fungsi  hutan  dan  perambahan hutan  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terkait dengan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 18 menjelaskan:
“Penebangan  liar  dan  alih  fungsi  hutan  tanpa  izin  termasuk kepada kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkan  kerugian  material  bagi  negara  serta  kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan dan dapat diberi sangsi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 10 – 15 tahun dan denda paling banyak 5 – 10 miliar”.
Di Kabupaten Rokan Hilir penegakan hukum barulah menjangkau para pelaku illegal  logging dilapangan  saja,  biasanya  orang-orang  upahan  yang  bekerja  untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari – hari. Mareka hanyalah suruhan para pemilik modal ( korporasi ) seperti PT. Salim Ivomas, PT. Gunung Mas Raya, PT. Tunggu Mitra, PT. Sapta Karya Damai dan PT. Palma Inti Indah. Para koorporasi/ Pengusaha pemilik modal  yang  menyuruh  mereka  dan  yang  paling  bertanggungjawab  sering  belum
disentuh hukum. Pengusaha biasanya mempunyai modal yang  besar  dan  memiliki jaringan kepada penguasa/pemerintah sebagai bentuk dari tukar guling kepentingan ketika momentum pemilukada,  kejahatan  seperti  ini  sering juga melibatkan aparat pemerintah  daerah  yang  berwenang  dan  seharusnya  menjadi  benteng pertahanan untuk  menjaga  keutuhan  dan  kelestarian  hutan,  seperti  masyarakat  lokal,  polisi kehutanan  dan  dinas  kehutanan.  Keadaan  ini  sering  sekali  menimbulkan  tidak adanya koordinasi yang maksimal baik diantara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehingga banyak  kasus  yang  tidak  dapat  diungkap  akibat  penegakan  hukum  yang begitu sangat lemah.

## Perizinan Alih Fungsi Hutan Negara
Kepentingan  politik  pasca  momentum  pemiluka  tidak  bisa  terlepaskan  dari tukar guling kepentingan, para kaum pemilik modal yang menghabiskan uang tentu berharap kemudahan dalam menjalankan roda bisnisnya. Pemerintah daerah sebagai simbol negara menurut pandangan Rousseau sebagai organisasi kedaulatan rakyat yang  dilihat  dari  pandangannya  tentang  teori  kontrak  sosial  ( social  contract ). Rousseau menerangkan bahwa Negara dan rakyat adalah produk perjanjian bersama. Masyarakat sangat terlibat penting didalam proses mencapai kebersamaan terhadap perlindungan  dan  pelestarian  hutan  Negara  yang  dimana  terdapat  kepentingan- kepentingan yang sangat umum baik itu masyarakat setempat dengan masyarakat yang  pendatang,  masyarakat  dengan  pemerintah  dan  pemerintah  dengan pengusaha yang saling ketergantungkan.
Kemudahan  dalam  hal  perizinan  yang  tertuang  pada  Perda  No. 4  tahun  2013 memberikan kemudahan alih fungsi h utan negara menjadi hutan produksi sehingga menyebabkan  timbulnya  dialektika  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  dampak langsung  yang  terasa  dengan  terbenturnya  antara  kelompok  kepentingan. Dimulainya  suatu  konflik  hingga  pada  akhirnya  menimbulkan  resolusi  melewati tahapan-tahapan yaitu awal mula konflik dimulai dari adanya perbedaan persepsi satu aktor  dengan  aktor  lain,  dari  perbedaan  tersebut  menimbulkan  suatu  kontradiksi pada masing-masing actor (antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat). Hingga pada akhirnya terjadi suatu kekerasan baik itu secara langsung ataupun secara tidak
langsung. Konflik yang diselesaikan melalui kekerasan maka akan menimbulkan suatu kontradiksi politik. (Rombston, Woodhouse and Mall (2011: 16).
Pengusaha  merupakan  mesin  uang  yang  berpengaruh  kurang  berjalannya peraturan daerah dan kebijakan dalam perlindungan dan pelestarian hutan Negara di Kabupaten  Rokan  Hilir.  Sebab,  kebijakan  yang  konkrit  dari  pemerintah  dalam mempermudah  perizinan  usaha  menjadi  masalah  yang  sangat  mendasar  yang menyebabkan luas hutan selalu berkurang setiap tahunnya sehingga bencana banjir dan asap selalu menjadi hal yang rutin terjadi setiap tahunnya. Hal ini memunculkan pandangan di masyarakat bahwa pemerintah daerah yang mempermudah perizinan usaha  pengelolahan  hutan  negara  menjadi  hutan  produksi  atau  alih  fungsi  hutan berpihak pada pengusaha. Hutan Negara yang selalu berkurang dan secara signifikan terjadi di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya Illegal logging (Penebangan  liar),  Kebakaran  hutan,  Perambahan  hutan,  Program pembangunan,  Alih  fungsi  hutan.  Kemudahan  perizinan  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  yang  masuk  ke  Kabupaten  Rokan  Hilir  yang  selalu  menyebabkan berkurangnya luas hutan Negara secara signifikan.
Berkurangnya luas hutan yang diakibatkan oleh alih fungsi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah tidak terlepas dari kestabilan peraturan, baik kebijakan  daerah  No.  41  Tahun  2017  tentang  pengendalian  kebakaran  hutan  dan perlindungan  hutan  dengan  izin  usaha  koorporsi  dalam  Perda  No.  4  tahun  2013 tentang perizinan pengelolaan hutan yang mengikat kuat di dalam daerah Kabupaten Rokan Hilir. Proses berkurangnya lahan dalam cakupan hutan negara juga dimulai dari kepentingan  pribadi,  kelompok,  pengusaha  dan  pemerintah  yang  sama-sama memiliki  kepentingan.  Berikut  terdapat  nama  perusahan-perusahaan  yang  juga melakukan  alih  fungsi  hutan  negara  menjadi  hutan  produksi  kedalam  perkebunan kelapa sawit dan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir.
Tabel 3. 1
Daftar Nama Perusahaan yang Sudah Mendapatkan Izin Usaha No Nama Perusahaan Luas (ha) Kecamatan No SK 1. PT. Salim Ivomas 19.696 ha 1.884 ha Simpang K, Bagan 01/IUPHHK/1/2007 2. PT. Tunggal Mitra 15.836 ha Pujud, Bangko Pusako 10.1/Kpts-11/2007
3. PT. Gunung Mas Raya 13.642 ha Rimba M, Bagan S 19/IUPHHK/1/2009 4. PT. Sindora Seraya 5.397 ha Hampar, Rimba M 21/IUPHHK/1/2009 5. PT. Jatim Jaya Perkasa 8.970 ha Kubu, Bangko Simpang K 03/IUPHHK/2/200 9 6. PT. Perkebunan Nusantara V 6.163 ha 21.040 ha Pujud Bagan S 11/IUPHHK/2/2009 7. PT. Lahan Tani Sakti 3.759 ha Pujud Bagan S 07/IUPHHK/1/2010 8. PT. Cibaliong Tunggal T 5.977 ha Bagan Sinembah 15/IUPHHK/1/2010 9. PTPN III 7.542 ha Bagan Sinembah 02/IUPHHK/1/2011 10. PT. Sapta Karya Damai 5.590 ha Kubu, Simpang K 19/IUPHHK/2/2011 11. PT. Palma Inti Indah 7.315 ha Kubu 01/IUPHHK/5/2012 12. PT. Asam Baru Sawit 15.400 ha Kubu 01/IUPHHK/1/2013 13. PT. Asam Jawa 9.307 ha Pasir Limau Kapas 02/IUPKHHK/1/201 3 Total 125.938 Ha
Sumber: Data Aliansi Masyarakat Adat Melayu Riau, 2020.
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  terjadinya  pengurangan  hutan  negara  yang disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan sangat signifikan dan hampir terjadi  diseluruh  kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bagan Sinembah merupakan kecamatan yang paling luas di daerah Kabupaten Rokan Hilir yang  terdapat  sebanyak  48  desa didalam  lingkup  kecamatan  yang  menyumbang sebanyak  53.844  Ha  hutan  negara  yang beralih  fungsi  menjadi  perkebunan  kelapa sawit. Diikuti oleh Kecamatan Kubu seluas 28.305 Ha dan Kecamatan Simpang Kanan yang menyumbang seluas 34.526 Ha.
Berdasarkan  data,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  proses  implementasi kebijakan  pelestarian  dan  perlindungan  hutan  negara  harus  masuk  ke  langsung masyarakat, artinya melihatkan langsung subjek utamanya. Dalam proses sosialisasi kebijakan  ini  pemerintah  harus  melakukan  dengan  cara-cara  terbuka  agar  dapat meyakinkan  masyarakat.  Walaupun  tidak  ada  perintah  dari  atasan,  akan  tetapi sosialisasi yang  terbuka memberikan ikatan rasa tanggungjawab dan kewajiban ini sedikit  banyaknya  akan  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  pelestarian dan perlindungan hutan negara dalam mempertahankan cakupan luas hutan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan berikut ini:
“ Dalam sebuah lembaga/organisasi yang terstruktur dan bisa mengambil seluruh  kebijakan  yang  menaungi  kebutuhan  masyarakat  Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir terlalu cenderung ekslusif.  Ekslusifme  ini  yangmelahirkan  kebijakan – kebijakan  yang terkadang  kurang  sejalan  dengan  pelaksanaan  dilapangan.  Sehingga pada  waktu  tertentu,  ada  oknum – oknum  dari  lembaga  pemerintah daerah  yang  memungkinkan  untuk  melakukan  hal-hal  yang  ekstrem, salah  satunya,  ya  seperti  mempermudah  surat  izin  usaha  dan  izin  alih fungsi hutan. Tapi kami tidak pernah menginstruksikan kepada pimpinan desa atau kepala desa untuk melakukan hal – hal yang melanggar hukum. Makanya  kami  selalu  mengatakan  bahwa  silakan  untuk  memberikan sangsi dan mengadili pelaku – pelaku yang melanggar hukum walupun itu ketua  adat,  kepala  desa,  kepala  dinas  dan  bahkan  bupati  sekalipun. Dengan catatan bukti yang kuat demi kemajuan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Tapi perlu diingat juga, pemberian izin yang dilakukan oleh oknum – oknum dari pemerintah daerah tertentu dalam izin usaha dan alih fungsi hutan  ini  akan  menjadi  gambaran  negatif  terhadap  kinerja  pemerintah dalam  perlindungan  luas  hutan  Negara  inilah  yang  harus  di  bukakan kepada  masyarakat jika memang ada yang salah diberitahu dimana letak kesalahan itu, apakah memang dari  boroknya  birokrat pemerintah  atau kondisi masyarakatnya. Dan ini harus sama – sama kita kaji dan dudukkan agar  yang  diuntungkan  masyarakat  sendiri  bukan  para penanam  modal itu 2 . (Wawancara dengan Dr. Tisnan pada 13 Maret 2020, Pukul: 11:30 WIB).
Pengelolahan  dalam  izin  usaha  di  daerah  ini  menjadi  kelemahan  didalam pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  dan  pelestarian  hutan.  Sudah  tidak  menjadi rahasia umum dengan banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit dan perusahan lain yang berdiri di Kabupaten Rokan Hilir menjadi tolak ukur bagi masyarakat tentang konsidi hutan  dan  pemerintah  saat  ini.  Sehingga  yang  mereka  yakini  adalah  pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak setia dan serius dalam melindungi kecakupan luas hutan Negara serta menjaga amanat di dalam perjanjian adat dan Undang-undang.
Cara-cara  kerja  pemerintah  daerah  melalui  tim  dan  SKPD  (Satuan  Kerja Perangkat  Daerah)  seperti  yang  dijelaskan  diatas  tadi  tentunya  hampir  terjadi  di setiap kecamatan maupun desa-desa yang menjadi sentral lingkup luas dan cakupan hutan  negara.  Internal  Kabupaten  Rokan  Hilir  masyarakatnya  kurang  perhatian mengenai  manfaat  dan  kegunaan  hutan  secara  berkesinambungan.  Sehingga pendekatan- pendekatan secara adat dan sosialisasi menjadi sebuah pilihan didalam implementasi kebijakan terhadap pelestarian hutan (Ferdian & Ode, 2018). Misalnya di Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kecamatan  Pasir  Limau  Kapas
yang  merupakan  daerah  mayoritas  masyarakat  adat.  Akan  tetapi  khusus kecamatan-kecamatan yang bukan mayoritas masyarakat adat yang berada di bagian selatan  Kabupaten  Rokan  Hilir,  pendekatan  dan  sosialisasi  ini  justru  kurang memberikan citra bahwa pemerintah ingin serius dalam perlindungan dan pelestarian hutan itu sendiri karena selain dari masyarakat yang mulai cerdas sebagai masyarakat kota juga mereka tidak terlibat dalam kondisi perjanjian adat antara pemerintah dan masyarakat adat.

## Penebangan Hutan Secara Liar
Salah  satu  dampak  lemahnya  program  yang  dijalankan  oleh  pemerintah Kabupaten  Rokan  Hilir  menyebabkan  masyarakat  mendapatkan  dampak    kerugian secara  sosial  dan  ekonomis,  dalam  hal  pemanfaatan  hutan  yang  berakibat  pada penebangan kayu yang secara illegal dan tanpa memperhitungkan jenis kayu yang di tebang . Pada  tahun  2009  luas  cakupan  hutan  negara  di  Kabupaten  Rokan  Hilir mencapai 617.935 Ha dan pada tahun 2017 berkurang sangat drastis menjadi 491.997 Ha,  ada  sampai  125.938  Ha  selisih  berkurangnya  hutan  negara  antara  tahun  2009 hingga 2017. Kawasan  hutan  produksi  menjadi  kelapa sawit meluas dari 220.628 Ha pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 403.309 Ha pada tahun 2017 dengan total selisih  peningkatan  hutan  produksi  mencapai  205.676  Ha  dalam  sembilan tahun terakhir  (Dinas  Kehutanan  Kab.  Rokan  Hilir,  2021).  Penebangan  hutan  secara sembarangan  akan  menyebabkan  cakupan  luas  hutan semakin  jauh  berkurang, pemerintah  sebagai  pemegang  tanggungjawab  yang  tertinggi  harus  menjadikan kawasan hutan negara dan hutan lindung agar tetap utuh dengan berbagai kebijakan sesuai  fungsinya  dan  tugasnya. Berbagai  kepentingan  yang  memunculkan penebangan  hutan  secara  liar  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  di  dasari  oleh  kebutuhan ekonomi.

## Politik Ekologi
Paradigma  sosio-ekonomis  tergambar  pada  program  reboisasi  (Peraturan Daerah No 41 Tahun 2017) yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku industri hasil hutan, yakni menanam kembali hutan dengan memanfatkan hasilnya.  Pengembangan  industri  hasil  hutan  dalam  negeri  bertujuan  untuk meningkatkan  nilai  tambah  dan  devisa,  meningkatkan  produktivitas  lahan  dan kualitas  lingkungan  hidup,  dan  memperluas  lapangan  kerja  dan  lapangan  usaha. Misalnya Izin pembangunan HTI diberikan pada kawasan hutan produksi tetap yang dinilai  tidak  produktif,  termasuk  lahan  gambut  yang  ada  di  Kecamatan  Kubu, Panipahan  dan  Simpang  Kanan,  yang belum  menjadi  isu  sentral  dalam  kerentanan bencana di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan alasan tersebut, pemerintah memberikan izin  konsesi  demi  kepentingan  masyarakat  di  daerah.  Seperti  yang  dilakukan  oleh pemerintah pusat terhadap izin HTI seluas 5.599.924 ha yang tersebar di Sulawesi, Maluku,  Irian  Jaya  (Papua),  dan  yang  terluas  di  Kalimantan  dan  Sumatera.  Hingga tahun  2001,  produksi  kertas  dan  pulp  yang  disokong  oleh  tanaman  HTI  telah diproduksi di Indonesia sebanyak 5.933.100 ton/tahun. (Hidayat, 2016).
Politik ekologi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dari pendekatan bahwa manusia sebagai di atas dan di luar alam,   sebagai sumber dari semua nilai Sosilo (2008) menjelaskan bahwa menganggap alam hanya sebagai secara  instrumental  atau  menggunakan  nilai  ke  alam  ( shallow  ecology) menjadi dimana kepedulian terhadap kelangsungan alam dan lingkungan tidak berorientasi untuk kepentingan manusia semata tetapi berdasarkan kesadaran bahwa manusia sebagai agen atau perusak alam ( deep ecology). Memberikan tekanan ekonomi yang dapat berimplikasi secara sosio-ekologi.  Karlsson  (2015) menyatakan bahwa politik ekologi membahas interelasi antara pemanfaatan sumberdaya alam dan masyarakat yang  diatur  oleh  pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  eksekutif  negara. Srinivasan  and  Kasturirangan  (2016)  menyatakan  bahwa  politik  ekologi  harus memperhatikan dampak sosio-ekologis dari sebuah pembangunan.
Dampak sosio-ekologis dalam pendekatan politik ekologi di Kabupaten Rokan Hilir  mengarah pada kepentingan antroposentrisme, sebab di Kabupaten Rokan Hilir dominasi etnis melayu memiliki kekuatan budaya yang mengakar. Dengan demikian kebijakan politik ekologi yang dilakukan oleh pemerintah  daerah Kabupaten Rokan Hilir  tidak  memunculkan  paradox  pembangunan  jika  implementasi  yang  dilakukan secara  mendadak.  Pandangan    ekosentrisme  yang  menyatakan  manusia  sebagai
bagian  dari  ekosistem  harus  berpijak  pada  keseimbangan  antara  keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pendekatan ekologi harus diimbangi dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Otero and Nielsen (2017) melaporkan bahwa perlu transformasi sosio-ekologis dalam hal penggunaan lahan, pola permukiman, sistem energi, dan nilai sosial terhadap kebakaran lahan dan hutan. Jika tidak dilakukan perubahan yang sistemik, manajemen yang keliru justru akan memberikan dampak paradoks yang memperkuat risiko.

## Penguatan Masyarakat Lokal
Masyarakat  sekitar  hutan  diberikan  akses  yang  lebih  luas  dalam  pengelolaan hutan.  Dalam  pelaksanaannya  diperlukan  pendampingan  dalam  rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahannya  yang  menyasar  lebih  dari  5000  kelompok  usaha  sosial  dan kemitraan. (Adnan, 2015: 2-5). Upaya di dalam penguatan masyarakat adat Melayu sebagai masyarakat lokal asli daerah di Kabupaten Rokan Hilir ini akan mempengaruhi kecukupan  dan  ketahanan  luas  hutan  Negara  dalam  perlindungan  dan pelestariannya, dan dari sinilah  memperjelas  bahwasanya kedaulatan rakyat dalam hal  ini  masyarakat  adat  sebagai  masyarakat  lokal  merupakan  sarana  untuk mewujudkan suatu keinginan atau cita-cita dalam mempertahankan luas hutan.
Walaupun beberapa ekologis politik telah membahas isu ini, mereka sekali lagi hanya membatasi diri pada dimensi ekologi. Argumen Ramachandra Guha (2000) dan Martinez-Allier (2003) tentang environmentalismenya kaum miskin sebagai contoh, mengakui bahwa rakyat miskin memiliki konsep dan praktek etika lingkungan yang berbeda  dengan  orang  kaya  karena  naluri  ‘konservatif’  mereka.  Dengan  kata  lain, bahwa orang miskin adalah pemerhati lingkungan karena kehidupan dan ketahanan mereka bergantung pada pengawetan bukan hanya dari lingkungan fisik di sekitar mereka.
Langkah  strategis,  di  kalangan  masyarakat  lokal  terdapat  ungkapan  bahwa yang menjadi motor dan mesin penggerak di daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah masyarakat  adat.  Dalam  hal  ini,  sangat  diperlukan  upaya  dan  strategi  penguatan masyarakat  adat  untuk  mempertahankan  luas  cakupan  hutan  Negara.  Sedangkan
perlindungan  dan  pelestarian  hutan  adalah  untuk  memperkuat  peran  masyarakat dengan  melibatkannya  secara  langsung  bmullai  dari  proses  kebijakan  hingga implementasinya.  Demikian  pula  strategi  komunikasi  pemerintah  kepada masyarakat, karena berhasil atau tidaknya kebijakan melalui peraturan daerah secara efektif  banyak  ditentukan  oleh  komunikasi  yang  menggunakan  pendekatan hubungan emosional.
Dalam proses pelaksanaan kebijakan melalui peraturan daerah pemerintah juga perlu melalukan manuver -manuver didalam membangun serta menjalankan tujuan dari kebijakan yang telah diambil, agar tujuan yang diinginkan pemerintah didalam perlindungan dan pelestarian hutan Negara dapat terealisasi dengan baik sesuai visi dan misi serta keutuhan hutan. Dalam hal ini strategi dalam komunikasi awal yang dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hilir  adalah  penguatan  masyarakat  lokal. Proses awal yang dilakukan pemerintah  Kabupaten Rokan Hilir  dalam menghadapi kondisi  masyarakat  adalah  penguatan  masyarakat  lokal,  karena  ketika  penguatan masyarakat lokal sudah kuat dan matang maka dalam implementasi kebijakan akan lebih mudah, seperti yang disampaikan Ketua Masyarakat Adat Melayu, Sahrizal ST,
“Terhadap masyarakat di kampong-kampung ya gampang-gampang  mudah karena terlalu banyak kepentingan tapi yang pertama yang dilakukan adalah penguatan masyarakat lokal. Penguatan internal didalam masyarakat lokal ini mengidentifikasi  kelompok – kelompok  masyarakat  didalam  internal  dan menanyakan apa keinginan mereka agar hutan disini tetap ada jangan sampai rata oleh kebun sawit. Karena memang dalam komunikasi tidak bisa dinafikan suatu  kondisi  adanya  kelompok  kepentingan.  Jadi  kita  untuk  mengukur kekuatan didalam masyarakat harus menjalin hubungan kedekatan, kita jelas mengidentifikasi  kelompok – kelompok  masyarakat  mana  yang  tidak mendukung dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Dan kemudian setelah penguatan dan mengidentifikasi itu kita melakukan pendekatan yang lebih intens dalam melakukan komunikasi kepada kelompok masyarakat yang kurang paham tentang keutuhan hutan di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Jadi jelas  pemahaman  yang  konkrit  kepada  masyarakat  sebagai  awal  didalam pengimplementasian kebijakan. Dan saya kira kami sebagai masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kondisi dilapangan  haruslah benar – benar di perhatikan  agar  dapat  menjadi  seimbang  antara  kebijakan  pemerintah  dan masyarakat.  Disini  kebijakan  yang  akan  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah dapat berjalan baik jika pemerintah juga bersinergi dengan para tokoh – tokoh adat karena jika  sudah  melakukan  pendekatan  kepada  tokoh  adat  maka masyarakat  desa  juga akan mudah paham jika tokoh adat yang memberikan pemahaman tentang kebijakan hutan itu”.
Hal ini juga di pertegas oleh anggota aliansi masyarakat adat melayu untuk daerah Kabupaten Rokan Hilir Bapak Bustami;
“  Tidak  muluk -muluk  sebenarnya  untuk  mempertahankan  keutuhan  hutan disini, tinggal pemerintah mau atau tidak secara serius melakukannya. awalnya adalah penguatan  terhadap  masyarakat,  baik  itu  masyarakat  asli  melayu, masyarakat pendatang maupun pemerintah setempat hingga ke desa karena jika masyarakatnya kuat dan paham maka akan semakin enak dijalankan semua program dan kebijakan dari pak Bupati. Penguatan masyarakat untuk ikut aktif dan  bertanggung  jawab dalam  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dalam melindungi  dan  melestarikan  hutan  Negara.  Mengingat  jika  dilihat  secara esensinya ada dilema antara masyarakat lokal dengan pemerintah, dilema itu selalu  ada  tapi  tidak  jelas  baik  antara  pemerintah  dengan  pengusaha  dan masyarakat  dengan  pengusaha.  Karena  pada  dasarnya  masyarakat  dengan pemerintah daerah juga merupakan bagian dari masyarkat lokal yaitu melayu. Penguatan  terhadap  masyarakat  lokal  dilakukan  dalam  bentuk  menguatan persepsi  dan  kecintaan  terhadap  daerahnya  agar  selalu  bersama – sama didalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada. Menurut saya, masyarakat perlu  dibuat  diskusi  dan  perkumpulan  di  setiap  kampung – kampung  agar mereka  juga  merasa  dekat  dengan  para  pemimpinnya  dan  pemimpin  itu janganlah susah untuk di jumpai”.
Dari sini dapat dilihat hal yang paling penting dalam mendirikan suatu bangunan adalah dengan memperkuat dasar bangunan terlebih dahulu.  Seperti  yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah daerah, sebelum jauh terjun  ke lapangan dalam proses implementasi kebijakan melalui peraturan daerah yang di identifikasi terlebih dahulu adalah kondisi masyarakat lokal yang mempunyai keterkaitan dengan hutan sebagai lingkungannya. Di dalam masyarakat lokal Melayu harus diidentifikasi kondisi  dan  kenyataan  yang  terjadi,  karena  tidak  bisa  di  pungkiri  di  internal masyarakat melayu sebagai masyarakat lokal dan sekaligus masyarakat adat sendiri ada  kelompok-kelompok  kepentingan  yang  terbangun,  oleh  karena  itu  harus  ada pengerucutan  yang  dilakukan  dengan  metode  yang  dapat  mempersatukan pandangan  untuk  sama-sama  memaksimalkan  kebijakan guna  untuk  melestarikan hutan Negara dan melindungi cakupannya agar tidak berkurang.
Internal di dalam masyarakat adat melayu ini dapat dipahami sebagai sesepuh- sesepuh dan datuk dalam suku melayu yang merupakan penentu kunci dari arah dan kebijakan hutan. Diantaranya adalah Zul Fiqridho, Fachruddin Zuliar, Ahmad Syahrofi
dan  beberapa  tokoh “tua” lainnya.  Ketidaksetujuan  hutan  Negara  diambil  alih sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah  diindikasi  karena  selama  Provinsi  Riau  dan daerah Kabupaten Rokan Hilir menjadi sebuah kabupaten yang otonom banyak yang menjual hutan adat yang dimilikinya kepada para pengusaha seperti perusahaan PT. Salim Ivomas Pratama, PT. Sapta Karya Damai, dan PT. Asam Baru Sawit. Walaupun sebenarnya  banyak  kebijakan – kebijakan  populis  yang  dilakukan  yang  dilahirkan pemerintah daerah.
Kondisi ini membuat organisasi masyarakat adat melayu di Kabupaten Rokan Hilir terpecah. Ada beberapa pimpinan eksekutif  yaitu bupati dan beberapa kepala dinas di daerah tersebut juga bagian dari masyarakat adat dan ikut memperjuangkan Kabupaten Rokan Hilir  mekar dari Bengkalis. Adanya beberapa pimpinan eksekutif yang cederung ingin hutan Negara itu dikelolah sepenuhnya oleh pemerintah daerah sangatlah  wajar  karena  bupati Kabupaten  Rokan  Hilir  sosok  yang  diperhitungkan didalam  internal  masyarakat  adat  sendiri.  Apalagi  H.  Annas  Maamun  sebagai  anak seorang  tokoh  melayu  dan  Suyatno  (wakil  bupati  2  periode)  memiliki  kedekatan dengan para pimpinan masyarakat adat tentunya bisa membuat kebijakan-kebijakan politis dalam anggaran, misalnya memberikan proyek pemberdayaan masyarakat di pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir kepada para petinggi dan pimpinan masyarakat adat  (AMAR).  Padahal  realitasnya,  konflik  tersebut  karena  adanya  perbedaan kepentingan antara Pemerintah, Korporasi, dan masyarakat adat (Fringka, 2017). Dan juga karena dominasi, marjinalisasi, degradasi ekologi, degradasi sosial budaya dan kemiskinan (Regus, 2015).

## KESIMPULAN
Berkurangnya  luas  hutan  merupakan  problem  yang  serius  dalam  kelestarian lingkungan. Dalam kasus di Kabupaten Rokan Hilir kasus perambahan yang berakibat berkurangnya luas hutan selalu terjadi setiap tahun. Terdapat tiga hal penting yang menjadi  penyebab  utama  dalam  berkurangnya  luas  hutan  tersebut.  Penyebab tersebut  antara  lain: pertama ,  Lemahnya  penegakan  hukum; Kedua ,  tarik  ulur kepentingan  yang  sangat  tinggi  antara  penguasa  dan  pengusaha akibat  dari  tukar guling  kepentingan  pemilukada; Ketiga ,  fenomena  kemiskinan  dan  apatisme masyarakat dari akibat gagalnya program yang dijalankan oleh pemerintah daerah
Kabupaten  Rokan  Hilir.  Ketiga  faktor  ini  adalah  dampak  dari  tidak  berjalannya peraturan  daerah  No  41  Tahun  2017  sebagi    salah  satu  langkah  politik  ekologi  di daerah.
Penguatan  masyarakat  lokal  dan  pengawasan  izin  usaha  terhadap  korporasi, oknum pemerintah yang memberikan izin dan mengambil alih fungsi hutan negara menjadi  hutan  produksi  harus  diberi  sangsi  yang  tegas  kepada  pengusaha  yang bermain  mata  dengan  hal  izin  usaha  untuk  mengmbil  alih  fungsi  hutan  dan illegal logging. Langkah  ini dianggap efektif karena tindak lanjut  dari kebijakan ini  adalah memberikan  tanda  ketidakseriusan  kepada  para  pembelot  baik  itu  oknum pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang sudah terang-terangan terlibat didalam memperburuk kondisi hutan dan memperkecil kacupan luas hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  Hasantoha,  dkk.  (2015).  Panduan  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Kemitraan Kehutanan.Jakarta: Partnership for Governance Reform.
Christodoulou,  D.  (1990). The  Unpromised  Land,  Agrarian  Reform  and  Conflict Worldwide . London and New Jersey: Zed Books.
Edward,  A.,  &  Sukmajati,  M.  (2015).  Politik  Uang  di  Indonesia:  Patronase  dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 Yogyakarta. PolGov, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Politik,  Universitas  Gadjah  Mada,  2015.Yogyakarta:  PolPolGov, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
Fringka,Y. (2017). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto,
Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 205 – 231.
Ferdian,  K.  J.,  &  Ode,  S.  (2018).  Reforma  Agraria  Belum Berakhir.  Jurnal  Sosial Soedirman , 2(1) . doi:10.20884/1.juss.2018.2.1.1182
Ferdian,  K.  J.,  &  Soerjatisnanta,  H.  (2017).  The  Long  Road  to  Partnership:  Conﬂict Resolution of Register 45 Mesuji Lampung. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 20(3) , 249. https://doi.org/10.22146/jsp.27209
Hidayat  H.  (2016). Forest  resources  management  in  Indonesia  1968  -2004:  a  political ecology approach . Springer. Singapore.
Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: Raja Grafindo Persada.
Karlsson  BG.  (2015).  Political  ecology:  anthropological  perspectives.  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 18:350-355.
Komnasham,  I.  (2016).  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Li, T. M. (2012). The Will to Improve : Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Marjin Kiri.
Lies, M., & Dkk. (2017). Dialog Demokrasi: Kembali ke Masyarakat Sipil? Jurnal Prisma, 36(1).
Moleong,  Lexy,  J,  (2002).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Remaja  Rosda  karya, Bandung.
Muryanti,  Damar  Dwi  Nugroho  dan  Rokhiman.  (2013).  Teori  Konflik  dan  Konflik Agraria di Pedesaan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Martinez-Alier,  J.  (2003). The  Environmentalism  of  the  Poor:  A  Study  of  Ecological Conflicts and Valuation . Edward Elgar: Cheltenham, UK.
Moniaga, S. (2010). Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan. Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga, 301-322.
Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Otero I and Nielsen JO. (2017). Coexisting with wildfire? Achievements and challenges for  a radical  social-ecological  transformation  in  Catalonia (Spain). Geoforum 85:234-246.
Rombston,  Oliver,  dkk.  (2011). Contemporary  Conflict  Resolution:The  Prevention, management and transformation of deadly conflicts . Cambridge: Polity Press. Rahmat,  Mamat.  (2010).  Alokasi  Pendapatan  dari  Jasa  Pengurangan  Emisi  Melalui Pencegahan  Deforestasi:  Sebuah  Tinjauan  Alokasi  Benefit  dan  Kerangka Hukum Fiskal. Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol. 17 No. 2, Juli 2010 hal. 98- 102.
Rahmawati,  D.  (2015).  Demokrasi  dalam  Genggaman  Para  Pemburu  Rente  (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(2), 86 –
102.Retrievedfromhttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/16 23.
Sangaji, A. (2010). Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Dalam Adat Dalam  Politik  Indonesia,  Disunting  Oleh  JS  Davidson,  D.  Henley,  Dan  S. Moniaga, 347 – 366.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Publik . Yogyakarta: Alfabeta.
Susilo.2008. Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Solichin, Abdul. Wahab. (2008). Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Danar.
Spencer, David dan Michael Brogan. (2006). Mediation Law and Practice . Cambridge:
Cambridge University Press.
Suryabrata, S. (2019). Metodologi Penelitian. Depok: RajaGrafindo Perkasa.
Srinivasan K and Kasturirangan R. (2016). Political ecology,development, and human exceptionalism. Geoforum 75:125-128.
Wiradi,  Gunawan.  (2009).  Seluk  Beluk  Masalah  Agraria  Reforma  Agraria  dan Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Wijaya.      Sitepu P, Antonius. (2012). Teori – Teori Politik . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan.
Wawancara dengan Bapak H.Sakti Aman,  Kadis  Kehutanan  Kabupaten Rokan      Hilir, 10 April 2020.
Wawancara dengan Bapak H.Ahmad Zailani, Kepala Desa Bagan Barat, 19 April 2020.