Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4/ No.1: 68-79, Januari 2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Tawatu’ Dalam Kajian Fiqih Dan Konsekuensinya Pada Transaksi Keuangan ( Muamalah Maliyah )
Mahmudah 1 , Muhammad Riza Azizi 2
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi mahmudah.iaiada@gmail.com 1 , rezahisyam@gmail.com 2

## Abstract
In the fiqih muamalah studies agreement between the parties who transact is very important in determining the validity of the transaction (luzum). And agreement or willingness in the transaction is also very decisive to the halal or not the acquired property. Basically, muamalah law can be done, unless there is a proposition that forbid it. This rule implies the extent of muamalah issues faced by the ummah, thus demanding to continue to perform creative and innovative economic contracts. With the principle of ridlo and mubah above, and the opening possibility to innovate in commercial contracts, not infrequently people do engineering (hilah) against a contract. Not a few hilah that preclude a contract to be haram, instead of transforming from the unattractive to be creative and mubah. Agreements made by the parties who transact to do engineering on the contract that is called tawatu 'or muwato'ah.
Keywords: Tawatu ', Study of Fiqh, Financial Transaction, Muamalah Maliyah
PENDAHULUAN
Dalam kajian fiqih muamalah kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertransaksi sangat penting dalam menentukan keabsahan transaksi (luzum). Sebagaimana firman Allah Swt pada surat an-Nisa : 29 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-Nisa : 29). Ayat di atas sangat penting menjadi landasan bagi umat islam dalam melakukan perniagaan. Betapa pentingnya ayat tersebut sampai-sampai Allah Swt. menyandingkanya dengan ayat larangan memakan harta sesama umat islam dengan jalan yang batil. Artinya, kesepakatan ataupun kerelaan dalam bertransaksi sangat menentukan terhadap halal tidaknya harta yang diperoleh.
Selain itu, dalam kajian fiqih muamalah terdapat kaidah fiqih yang menunjukan pada dasarnya persoalan muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah mubah. Kaidah tersebut adalah ا لأ ص ل دل ي ل ي كو ن أ ن إ لا الإ باحة امل عام لة ي ف ح ترمي ها عل ى (pada dasarnya, hukum muamalah boleh dilakukan,
Jurnal Istiqro’ : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4 / No.1: 68-79, Januari 2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
kecuali ada dalil yang mengharamkannya) . Kaidah ini mengisyaratkan betapa luasnya persoalan muamalah yang dihadapi oleh umat, sehingga menuntut untuk terus melakukan kontrak-kontrak ekonomi yang kreatif dan inovatif.
Dengan prinsip ridlo dan mubah di atas, serta terbukanya kemungkinan untuk melakukan inovasi pada kontrak-kontrak perniagaan, tidak jarang umat melakukan rekayasa (hilah) terhadap suatu akad. Tidak sedikit hilah yang justru menjerumuskan suatu akad menjadi haram, alih-alih mentransformasikannya dari yang tidak menarik menjadi kreatif dan mubah. Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk melakukan rekayasa pada kontraknya itulah yang disebut dengan tawatu‟ atau muwato‟ah. Pada dasarnya tawatu‟ adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kesepakatan yang dimaksud mengandung beberapa unsur, di antaranya adalah rekayasa terhadap suatu akad sebagai dalih menghindari hal-hal yang ribawi ( dzari’ah ribawiyah ). Juga, ada yang disertai dengan multi akad yang di dalamnya terdapat konsekuensi pada setiap akadnya, sekaligus janji yang mengikat pihak-pihak yang bertransaksi.
Tawatu‟ kerap terjadi pada bidang perniagaan ( muamalah ), terlebih pada industri keuangan syariah yang berkembang dewasa ini. Industri keuangan dituntut untuk menyiapkan kontrak-kontrak yang up to date dan menarik sehingga bisa langsung diserap oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan guna mempersempit gap dengan lembaga keuangan konvensional. Pada akhirnya, keselarasan pertumbuhan pada sektor industri keuangan dan legalitas dari sisi syariah islam harus didorong secara bersamaan. Meninggalkan salah satunya akan berakibat industri keuangan menjadi kehilangan karakter dan pincang. Akibatnya tidak ada yang bisa menjadi harapan umat islam untuk berniaga.

## PEMBAHASAN
A. Hakikat Tawatu’ 1. Pengertian Tawatu’ a. Tawatu‟ Dari Sisi Bahasa dan Terminologi Fiqih Ibnu Faris (1979) mengatakan : “ tawatu’ atau muwato’ah berasal dari huruf waw, tho’ dan hamzah , yaitu suatu kalimat yang menunjukkan pada mempersiapkan sesuatu dan memudahkannya.” Lebih lanjut Ibnu Faris mengatakan, tawatu‟ adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain (Ibnu Faris, 1979). Sementara ahli bahasa yang lain mengatakan, bahwa tawatu‟ artinya adalah tawafuq-muwafaqah atau bersepakat seperti yang disampaikan oleh Ibnu Atsir (1979), pada buku An- Nihayah, 5/201-202, Lihat juga Qodli Iyad, Masyariqul Anwar, 2/285. Sementara Abu Hilal al-Asykari, mengartikan tawatu‟ dengan ta‟awun atau saling menolong, Abu Hilal al-Asykari (1979), At-Talkhis, 1/151, dengan kesepakatan yang dibangun sejak awal ( muamalah maliyah al-mustahdatsah ).
Sementara dalam terminologi fiqih, Dr. Nazih Hammad dalam bukunya Qiroah Jadidah fi Fiqhi al-Muamalah al-Maliyah mendefinisikan tawatu‟ yaitu :
Jurnal Istiqro’ : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4 / No.1: 68-79, Januari 2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
‟dalam beberapa pengertian, pertama , kesepakatan yang terjadi di antara dua pihak –baik secara tersirat maupun tersurat- untuk tidak menampakkan maksud transaksinya dengan jelas, dengan cara melakukan rekayasa (hilah) melalui akad- akad yang dibenarkan oleh syara‟ dengan tujuan menghalalkan suatu hal yang telah diharamkan oleh syara‟ ( hilah madzmumah ). Kedua , kesepakatan rahasia yang dilakukan oleh kedua belah yang bertransaksi dengan tujuan mencari jalan keluar terhadap suatu kontrak yang dibenarkan oleh syara‟ ( hilah mahmudah ). Ketiga, kesepakatan yang dikehendaki oleh dua pihak atas beberapa akad dan janji yang menyertainya sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan, dengan tujuan melaksanakan apa yang mereka kehendaki sesuai. Nazih Hammad, Qiroah Jadidah fi Fiqhi al-Muamalah Maliyah al-Masrofiyah, Dar al-Qolam, (2007:60)
b. Terjadinya Tawatu‟ Tawatu‟ dapat terjadi pada akad yang diucapkan dengan lisan maupun kesepakatan yang didasarkan kebiasaan („ urf ) yang disertai dengan hal-hal yang terindikasi ke arah tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah: “Bila seseorang menjual komoditi yang mengandung unsur ribawi dengan harga tertentu, kemudian menginginkan membelinya kembali, didasarkan atas kesepakatan secara verbal pada awal mula terjadinya akad, ataupun atas kebiasaan ( ‘urf ), maka hal tersebut batal demi syara‟. Sebab hakikatnya mereka tidak ingin bertransaksi (tidak memindahkan harga dan barang sepenuhnya) dan sekedar menjadikan harga dan komoditas hanya sebagai perantara untuk masuk pada praktek riba. Apabila tidak terjadi tawatu‟ di antara keduanya, tapi pembeli mengetahui bahwa penjual menginginkan jual beli secara ribawi, maka hal tersebut juga batal demi syara‟ sebab tergolong kebiasaan yang tidak baik ( muwata’ah al-‘urfiyah al-fasidah ). Apabila penjual ingin membeli barangnya kembali dengan tanpa diketahui maksud tersebut oleh pembeli, maka Imam Ahmad mengatakan: Jika pihak pertama menjual dinarnya dengan dirham pada pihak kedua, maka pihak pertama tidak diperbolehkan membeli kembali emas (dinar) dengan dirhamnya itu kecuali -dengan dirhamnya- membeli emas (dinar) terlebih dulu dari pihak lain. Kemudian kembali kepada pihak kedua untuk membeli dinar tersebut”.
2. Jenis-jenis Tawatu’
a. Tawatu’ Atas Cara-cara Ribawi ( Muwato’ah ala Hiyal Ar-Ribawiyah ) Hilah seperti dikatakan Ibnu Taimiyah berasal dari kata Takhawwul , atau suatu hal yang berarti perubahan keadaan dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hilah adalah melakukan suatu hal yang samar demi terlaksananya maksud tertentu. Karena itu untuk mengetahui adanya hilah perlu adanya kecermatan dalam melihatnya. Dengan demikian apabila yang dikehendaki adalah maksud yang baik disebut dengan hilah hasanah. Dan sebaliknya, apabila yang dikehendaki adalah keburukan
maka disebut dengan hilah qobihah. Sehingga para fuqoha membagi hilah kepada dua hal, yaitu, mubah dan haram. Hilah yang mubah adalah, cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan kesusahan pada dirinya sekaligus menghindarkan diri dari sesuatu yang haram, semata-mata demi menjalankan sesuatu yang benar ataupun halal dan menolak kebatilan ataupun haram. Sedangkan hilah yang terlarang sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah adalah cara-cara halal dan legal yang dilakukan oleh seseorang semata-mata maksud dan tujuan yang haram, menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah Swt, menolak dan menggugurkan perkara wajib.
Mayoritas faqih mengatakan bahwa hilah dengan tujuan melakukan praktek-praktek ribawi adalah haram dan tawatu‟ merupakan sarana yang sering digunakan untuk tujuan tersebut. Seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyah “sesungguhnya praktek-praktek ribawi sering dilakukan dengan jalan tawatu‟, baik dengan lisan maupun kebiasaan ( ‘urf )”. Di antara contoh tawatu‟ yang terlarang adalah:
1). Bai’ al-‘Inah Bai‟ al-Inah merupakan jual beli yang sudah cukup lama dikenal dalam sejarah islam. Ulama madzhab Hanafi, yaitu Ibnu Abidin mendefinisikannya dengan menjual sesuatu yang dilakukan secara kredit dan tempo untuk dibeli kembali oleh penjual dengan kontan dengan harga yang lebih rendah (Ibnu Abidin, Raddul Muhtar dalam Maktabah As-Syamilah, Juz 21 hlm. 151). Dengan demikian, barang dagangan tetap kembali kepada penjual. Ulama Malikiyah mendefinisikan bai’ al-‘Inah dengan penjualan komoditas yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual (pemilik asal) sebelum memiliki komoditas tersebut seutuhnya ( Abul Barakat Ahmad bin Muhammad al-Adawi (ad-Dardir), Syarhul Kabir, Mauqi‟ Ya‟sub dalam Maktabah As-Syamilah, Juz 3, hlm. 88).
Imam Rofi‟i yang bermadzahab Syafi‟i mendefinisikan ba‟i al-„inah, dengan menjual komoditas kepada pihak lain dengan tempo dan harga tinggi serta membelinya kembali (sebelum sempat menerima uang hasil penjualan) dengan kontan dengan harga yang lebih rendah. Ibnu Qudamah sebagai pemuka madzhab Hambali memberikan definisi yang kurang lebih sama dengan Imam Rofi‟i di atas.
Agar memudahkan definisi di atas, maka penulis berikan gambaran operasionalnya, si A membutuhkan dana cash sebesar Rp 10 juta untuk biaya operasional bisnisnya. Ia kemudian mendatangi bank syariah di mana pihak bank setuju untuk menjual asset kepada si A senilai Rp 10 juta dengan sistem pembayaran cicilan ( installment payment ). Setelah itu, segera si A membuat perjanjian baru dengan bank syariah untuk menjual assetnya kembali kepada pihak bank secara tunai seharga Rp 8 juta. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan : si A memperoleh pinjaman Rp 10 juta dan bank mendapatkan keuntungan selisih antara Rp 10 juta - Rp 8 juta = Rp 2 juta.
Selisih di antara dua harga inilah yang disebut dengan riba bagi penjual pertama. Mayoritas ulama menyatakan bahwa bai’ al-‘inah dilarang sebab ia mengandung suatu cara (zariah) untuk melegitimasi riba. Diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari Abu ishaq, dari istrinya Aliyyah bahwa ia pernah menemui Aisyah ra. Bersama dengan Ummu Walad Zaid bin Arqam serta seorang wanita lain. Ummu Walad Zaid berkata, aku pernah menjual budak kepada Zaid seharga 800 dirham dengan pembayaran tertunda. Dan aku membelinya kembali seharga 600 dirham kontan. Aisyah berkata, sungguh tidak bagus cara engkau berjualan dan cara engkau membeli. Katakan kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan pahala jihad dan hajinya bersama Rasulullah kecuali jika ia bertaubat! ( Ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, Dar al-Ma‟rifat, Beirut, Juz 3, hlm. 52).
Ibnu Abbas pernah berkata, waspadalah kalian terhadap bai’ al-‘inah ini. Janganlah menukar dirham dengan dirham yang lain yang diantara keduanya ada sutra. Hanafiyah berpendapat bahwa : hukum ba’i al-‘inah adalah makruh dengan kecenderungan haram ( makruh ma’a al-karahah ) (Ibnu Abidin, hlm. 151-153). Malikiyah dan Hanabilah secara tegas menolak bai’ al-‘inah karena ia adalah suatu cara untuk memanipulasi riba (al-Hattab, Mawahib al- Jalil li Syarkhi Mukhtasor al-Kholil, Dar Alam al-Kutub, Beirut, 2003). Selanjutnya ada ungkapan yang mengatakan Imam Syafi‟i membolehkan bai’ al-‘inah , didasarkan atas pernyataan beliau:
”Ketika si A membeli suatu barang dari si B dengan pembayararan yang dilakukan secara tempo, maka tidak masalah baginya untuk menjual kembali barang tersebut kepada si B atau yang lain dengan harga yang lebih rendah dan kontan, atau lebih mahal dari harga belinya bahkan dengan cara hutang. Pembeli bebas untuk menawarkan barangnya tersebut sebab pada dasarnya jual beli yang kedua bukanlah yang pertama” (Imam Syafi‟I, al-Umm, Juz 3, hlm. 74 pada Maktabah as-Syamilah).
Dalam pandangan penulis, pernyataan Imam as-Syafi‟i di atas (memperbolehkan bai’ al-‘inah ) lebih didasarkan pada wujud akad ( dzohir al- aqad ). Sebab menurut beliau selama proses transaksinya benar, maka tidak ada alasan untuk melarang akad tersebut. Namun perhatikan pernyataan beliau berikutnya " لاب ي ع تف س د كان ت أظهر ت لو لا ن ية كان ت إذا لان ية لهما وأ كره " ، artinya, “saya membenci (memakruhkan) niat mereka berdua (melakukan transaksi seperti itu). Apabila niat tersebut tampak (pada wujud akad), maka dapat membatalkan jual beli” (Imam Syafi‟I, al-Umm, Juz 3, hlm. 74 pada Maktabah as-Syamilah).
Lebih lanjut penulis memahami, bila kemudian ditemukan indikasi yang mengarahkan jual beli seperti di atas menjadi dalih atas praktek ribawai maka Imam Syafi‟i pun juga melarangnya. Apabila tidak tampak pada akad tapi diniatkan dalam hati masing-masing yang bertransaksi maka hukumnya makruh. Dengan argumentasi para ulama di atas, bai’ al-‘inah sebaiknya
dihindari dalam bermuamalah, sebab ada unsur tawatu‟ dan rekayasa (hilah) yang melegitimasi riba atas nama jual beli (Ibnu Taimiyah, Majmu‟ Fatawa, 29/30). . Dalam kaidah fiqih dinyatakan “" ولام بان ي بالأل فاظ لا ولا معان ي لل م قاص د لا ع قود ف ي لاع برة , artinya adalah pada dasarnya kontrak-kontrak dalam muamalah dibangun atas maksud dan tujuan transaksi bukan pada wujud akadnya ( dzohir al-aqad ). Meskipun mayoritas ulama klasik menolaknya namun di Malaysia melalui Shariah Advisory Council, bai’ al-‘inah ini tetap digunakan sebagai konsep bagi pengembangan produk keuangan Islam di negeri jiran tersebut. Dampaknya, sebagian kalangan masyarakat kemudian berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.
Di sisi lain, perbankan Malaysia mengalami kesulitan untuk menarik dana investasi dari Timur Tengah karena mayoritas investor di sana berpendapat bahwa bai’ al-‘inah adalah transaksi yang haram dari sisi hukum Islam. Di Indonesia sendiri, DSN-MUI berpendapat bahwa bahwa bai’ al-‘inah tidak dapat dilaksanakan dalam praktek perbankan syariah (lihat fatwa No 90/DSN- MUI/XII/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar LKS). Hal ini menunjukkan bahwa kalangan otoritas pemberi fatwa di negara ini masih berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam rangka mendekatkan diri pada konsep Islam yang sesungguhnya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya bahwa perbankan syariah memang adalah solusi dan bukan lagi sekedar pilihan bagi masyarakat muslim di negeri ini.
2). Tawatu’ Atas Riba Fadal Riba fadal yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut: a. Barang yang ditukarkan harus sama, b.Timbangan atau takarannya harus sama, c. Serah terima harus pada saat itu juga.
Ide dasar dari sub bab ini bersumber dari hadits Rasulullah Saw. “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha bin Yasar] ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Menjual kurma dengan kurma harus sama timbangannya." Lalu dikatakan kepada beliau, "Pekerja anda di menjual satu sha' kurma dengan dua sha'?" Rasulullah Saw berkata kepada laki-laki itu: "Panggillah dia! "Maka dipangillah pekerja Rasulullah tersebut, beliau lalu bertanya: "Apa benar kamu menjual satu sha' kurma dengan dua sha' kurma. "Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, mereka tidak mau menjual kepadaku satu sha' kurma dengan satu sha'? "Rasulullah Saw lalu bersabda kepadanya; "Kalau begitu, juallah kurma jelek itu beberapa dirham, kemudian belilah dengan dirham itu kurma yang bagus" (HR. Malik) ( Malik bin Anas,
Muwatho‟ Imam Malik, juz 3 hlm. 247; lihat juga Shohih Bukhori juz 8 hlm. 89).
Terkait hadits di atas, Nabi hanya melarang jual beli kurma dengan timbangan yang berbeda. Larangan di sini terkait dengan status kurma sebagai salah satu makanan yang mengandung unsur ribawi. Nabi memerintahkan menjual kurma jelek untuk dibelikan kurma yang bagus meskipun pada orang yang sama. Fuqoha menyiratkan pertanyaan mengapa diperbolehkan menjual barang ribawi sekalipun pada orang yang sama? Jawabannya adalah sebab jual beli tersebut tidak bersayarat dan tidak ada tawatu‟ (hilah) untuk menghindari riba. Andaikata terdapat tawatu‟ maka pasti nabi akan melarang jual beli tersebut, meskipun dijual kepada pihak lain terlebih dulu. Alasan lainnya adalah maksud hadits tersebut yang memerintahkan agar dilakukan dua transaksi jual beli yang masing-masing berdiri sendiri. Sehingga jual beli yang kedua baru bisa dilakukan ketika menyelesaikan jual beli yang pertama. Apabila kedua transaksi jual beli tersebut menjadi satu tentunya transaksi kedua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari trans aksi pertama mulai bangunan akad sekaligus konsekuensinya (Ibnu Qudamah, 114-116).
Selain dua hal di atas, ada beberapa akad yang di dalamnya terdapat tawatu‟ dan terdapat larangan hadits nabi secara langsung, yaitu tawatu‟ atas jual beli dan kredit secara bersamaan. Ibnu Qoyyim berpendapat adanya kekhawatiran terhadap terjadinya riba atas kredit yang dilegitimasi oleh praktek jual beli (Ibnu Qoyyim, Ighotsah al-Luhfan, 1/363).
Ijma ulama juga bersepakat atas larangan tawatu‟ pada hadiah atau tambahan yang disyaratkan pada akad hutang piutang, baik tambahan tersebut berupa barang maupun manfaat. Hal tersebut adalah riba yang diharamkan oleh syara‟. Apabila hadiah maupun tambahan tersebut tidak disyaratkan, maka diperkenankan bagi orang yang berhutang memberikan tambahan atas piutangnya itu sebagai tanda kebajikan. Selain itu ada sewa beli ( hire purchase ) yang oleh Dr. Rofiq Misri juga dikategorikan dalam tawatu‟ yang terlarang ini. Hire purchase adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual (Dr. Rofiq al- Misri, bai‟ at-Taqsid, hlm. 28).
Prinsipnya kontrak ”beli-sewa” adalah penggabungan dua jenis perjanjian yaitu, jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa. Dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Apabila debitur tidak mampu menyelesaikan angsurannya maka kreditur boleh menarik lagi objek perjanjian, dengan asumsi angsuran yang selama ini dibayarkan dianggap sebagai biaya sewa objek perjanjian tersebut. Namun bila debitur menyelesaikan pembayarannya sampai
ke angsuran terakhir maka objek perjanjian yang semula sebagai objek sewa- menyewa berubah menjadi obyek jual-beli. Sehingga hak milik beralih pada saat pembayaran angsuran terakhir. Transaksi ini dilarang dalam fatwa Hai‟ah Kibar Ulama (Majlis ulama besar) Saudi Arabia dalam keputusan no. 198 tanggal 6/11/1420 H (https://almanhaj.or.id/3877-hukum-sewa-beli-atau-imbt- al-iijaar-al-muntahi-bit-mlik.html) dengan argumentasi sebagai berikut: a. Transaksi tidak eksis pada salah satu diantara dua transaksi tersebut. Karena ia berada diantara transaksi, jika ia berhasil menyempurnakan angsuran maka menjadi jual beli dan tidak sempurna maka uang yang dibayarkan menjadi uang sewa saja.
b. Terdapat unsur jahalah (ketidakjelasan) nilai barang dan sewanya dengan sebab ia berada diantara kedua transaksi tersebut.
c. Transaksi ini ada unsur gharar (penipuan) nya dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena penyewa ( musta’jir ) terkadang tidak mampu membayar ansuran sampai lunas. Jika ia tidak mampu melunasi, maka ia tidak mendapatkan barang padahal apabila akad itu benar jual beli maka ia telah berhak mendapatkan barang dan wajib melunasi angsurannya.
d. Kedua transaksi yaitu sewa dan beli berlaku pada satu barang. Dilihat dari prakteknya jelas ada pertentangan antara dua transaksi ini. Dalam sewa menyewa tanggung jawab dan pemeliharaan ditanggung pemilik (orang yang menyewakan). Dalam prakteknya ternyata semua ini menjadi tanggung jawab pemakai atau penyewa. Sehingga jelas ini adalah jual beli atau sewa menyewa dengan syarat menyelisihi hukum- hukumnya.

## B. Tawatu‟ Pada Muamalat Kontemporer
Perkembangan perbankan dan keuangan syariah syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan.
Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan industri modern benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Kebutuhan industri modern yang terus berkembang membuat kajian fiqih menjadi berkembang pula. Pendekatan fiqih
bukan lagi sekedar melegitimasi syariat islam secara hitam putih, tapi fiqih juga harus adaptif dan solutif terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini. Berikut ini adalah tantangan-tantangan fiqih muamalah kontemporer yang dapat kami elaborasi dalam pernyataan berikut ini:
1) Banyaknya persoalan muamalah yang tidak terdapat pada kitab-kitab klasik, seperti uang kertas, transaksi-transaksi pada bursa saham dan sebagainya.
2) Perubahan pada illat hukum yang disebabkan oleh perubahaan kondisi, misalnya serah terima yang tidak lagi harus bertemu (at-taqabud al- haqiqi), melainkan dengan surat elektronik atau sejenisnya (at-taqabud al- hukmi).
3) Multi akad ( hybrid contract ) yang terdiri dari beberapa akad, akibat bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon cepatnya transaksi keuangan kontemporer.
Dr. Nazih Hammad dalam buku al-‟Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy menuliskan, ”Hukum dasar dalam syara‟ adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid contract , selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri- sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati” (Nazih Hammad, al-„Uqud al-Murokkabah fil fiqhi al-Islamy, Darul Qolam, Beirut, 2005).
Berikut ini adalah beberapa hybrid contract yang terjadi tawatu‟ di dalamnya, di antaranya adalah:
a. Murabahah
Murabahah lil Aamri bi asy-ra adalah jual beli di mana bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank –secara penuh atau sebagian- dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan (diawal transaksi) (Saami Hamud, Bai‟ al-Murabahah lil Aamir bi asyra dalam kumpulan Majalah Majma‟ al-Fiqh al-Islami edisi kelima (2/1092) dinukil dari al-„Uquud al-Maaliyah al-Murakkabah hal. 257).
Tawatu‟ yang terjadi pada murabahah ini terjadi pada permulaan kontrak dengan adanya tiga akad yang terikat sekaligus, yaitu, jual beli biasa oleh pihak bank atas perintah nasabah, komitmen yang mengikat (wa‟ad mulzim) bagi nasabah untuk membeli barang yang telah dibeli bank atas perintahnya dan murabahah itu sendiri, di mana nasabah akan membeli barang yang telah berada dalam kepemilikan bank sepenuhnya disertai dengan keuntungan bagi pihak bank.
b. Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik (IMBT)
Jurnal Istiqro’ : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4 / No.1: 68-79, Januari 2018, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Ijarah Muntahiya bittamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Pada dasarnya akad IMBT ini terjadi karena nasabah (penyewa) menginginkan pembiayaan untuk membiayai kegiatan usahanya melalui proses yang dibenarkan oleh syara‟, dengan melakukan akad sewa dan hibah dalam satu kesepakatan di awal (tawatu‟) yang biasanya disertai dengan janji setelah sewa selesai untuk melakukan akad pemindahan kepemilikan tersebut. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 27/2002 tentang IMBT, ada perbedaan mendasar pada komitmen atau janji yang terdapat pada IMBT dengan murabahah. Apabila janji pada murabahah bersifat mengikat, maka janji pada IMBT justru sebaliknya, di mana nasabah (penyewa) diberikan opsi untuk melanjutkan atau tidak. Apabila ingin melanjutkan, harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

## c. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
Dalam fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah disebutkan, Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dengan demikian, di ujung akad ini satu pihak, yaitu nasabah akan memperoleh kepemilikan sempurna terhadap suatu aset atau modal. Dalam akad MMQ bank syariah wajib berjanji menjual aset yang disepakati secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. Tawatu‟ pada MMQ inipun mengandung banyak akad (hybrid contract), di antaranya adalah syirkah inan (syirkah antara 2 pihak atau lebih, dimana setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja), ba‟i (jual beli), dan ijarah (http://keuangansyariah.mysharing.co/mengenal-akad-musyarakah-mutanaqisah/) Sejatinya dalam akad MMQ nasabah hanya membayar cicilan pokok selama pengalihan kepemilikan. Namun, karena nasabah menggunakan aset tersebut maka ada akad ijarah di sana, di mana bank menyewakan bagian kepemilikannya kepada nasabah. Dari akad ijarah itulah kemudian terdapat pendapatan sewa yang dibagi sesuai porsi kepemilikan. Porsi bank masuk sebagai pendapatan untuk bank, sedangkan bagian pendapatan sewa nasabah akan digunakan untuk membeli kepemilikan aset dari bank. Pakar ekonomi syariah dan trainer Iqtishod Consulting, Agustianto mengatakan musyarakah mutanaqisah dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk bersaing dalam hal pricing , mengingat ujrah bisa ditinjau setiap saat. Peninjauan itu pun berdasar kesepakatan dengan nasabah. Nasabah juga harus diberitahu bahwa perubahan pricing itu dilakukan tidak semena-mena tapi didasarkan oleh cost of fund dan kondisi ekonomi makro. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran nilai ujrah, seperti harga pasar rumah, suku bunga, biaya operasional, dan kondisi makroekonomi ( http://keuangansyariah.mysharing.co/ini-keunggulan-akad- musyarakah-mutanaqisah/ ).
Sementara, aset MMQ ini juga bisa disewakan ke pihak ketiga atas kesepakatan pihak bank dan nasabah. Pendapatan sewa akan dibagi berdasar porsi kepemilikan aset. Di akad MMQ ini juga tidak terjadi double pricing , karena saat pengalihan kepemilikan aset tidak ada margin yang ditambahkan dalam aset. Pendapatan bank murni hanya dari ujrah (upah sewa) saja. Di sisi lain, dalam regulasi Bank Indonesia pembiayaan musyarakah mutanaqisah kembali memperoleh keleluasaan lebih dibanding akad murabahah. Untuk pembiayaan properti berakad musyarakah mutanaqisah, nasabah yang membeli rumah pertama (tipe >70) dapat menyiapkan uang muka hanya sebesar 15 persen. Sedangkan untuk pembiayaan berakad murabahah, nasabah setidaknya harus menyediakan uang muka 20 persen (nomor 17/10/pbi/2015)

## PENUTUP
Setelah membahas hakikat tawatu‟ dan implementasinya baik yang terlarang maupun yang diperbolehkan, penulis merasa perlu memberikan kesimpulan terhadap pembahasan makalah ini. Secara singkat dapat penulis paparkan dalam pernyataan di bawah ini:
Tawatu‟yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dewasa ini diperbolehkan selama memenuhi lima batasan berikut ini:
a. Tidak boleh ada kesepakatan (dalam tawatu‟) yang bertentangan dengan nash syari‟i. apabila hal tersebut terjadi maka kesepekatan tersebut batal demi hukum, seperti larangan untuk mengumpulkan akad jual beli dan hitung piutang dan bai’ i’nah .
b. Tidak boleh ada kesepakaan yang menjadi dalih atau rekayasa terhadap terjadinya riba, seperti tawatu‟ atas bai‟ i‟nah, riba fadal, maupun pemberian hadiah pada akad hutang piutang.
c. Tidak boleh terjadi tawatu‟ pada hybrid contract yang berlawanan ( mutanaqidoh ) di antara kontrak-kontraknya. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman ( bay’ wa salaf ), menggabungkan qardh wal ijarah . Selain itu juga ada hire purchase menyewa pembelian (HP) dan lain- lain.
d. Hendaknya akad-akad yang terdapat pada hybrid contract dibenarkan secara syariat pada hukum asalnya saat menjadi akad tunggal, misalnya ketika jual beli saja, hutang piutang saja maupun sewa menyewa saja. Atas dasar tersebut ketika digabungkan dengan akad yang lain dan selama tidak ada nash yang mengharamkan, tentu saja tidak perlu dipersoalkan apabila terjadi penggabungan akad ( hybrid contract ).

## DAFTAR PUSTAKA
Al Adawi, Abu Barakah Ahmad bin Muhammad. Syarhul Kabir. Mawqi‟ Ya‟sub. Maktabah Syamilah
Al Ashbahiy, Malik bin Anas Abu Abdillah. 1991. Muwatho‟ Imam Malik. Damaskus: Daar Al Qalam Al Asykari, Abu Hilal. At Talkhis. Al-Baghdadi, Ali bin Umar Abu Hasan ad-Daruqutni, 1966, Beirut: Dar al-Ma‟rifah,
Tahqiq as-Sayyid Abdullah Hasyim Yamani al-Madani
Al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein. 1344 H. Sunan Kubro. Maktabah Syamilah
Al Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Shohih Bukhori. www.al-islam. Com. Maktabah Syamilah
Al Hafi, Kholid bin Abdullah bin Barak. 1421 H. al Ijaarah al Muntahiyah Bittamlik. Cetakan kedua
Al Hattab. 2003. Mawahib al Jalil fi Syarhi Mukhtasar al Khalil. Beirut: Daar Alam al Kutub.
Al Mishri, Rofiq Yunus. 1997. Bai‟ at Taqshiid. Damaskus: Daar al Qalam Hammad, Nazih. 2007. Qiroah Jadidah fi Fiqhi al Muamalah Maliyah al Masrofiah. Damaskus: Daar al Qalam.
-------------------- 2005. al-„Uqud al-Murokkabah fil fiqhi al-Islamy. Damaskus: Daar al Qalam
Ibnu Abidin. Raddul Mukhtar Syarah Tanwir al Absar. www.al-islam.com Ibnu Atsir. 1979. An Nihayah. Beirut: al Maktabah al Ilmiyah. Ibnu Faris, Abu al Husein Ahmad. 1979. Maqayis Al Luqhoh. Mesir: Daar al Fikr. Ibnu Qoyyim. Ighotsah al Luthfan.
Ibnu Qudamah. Al Mughni. Maktabah Syamilah. Ibnu Taimiyah. 2005. Majmu‟ Fataawa. Daar al Wafa‟. Imam Syafii. 1393 H. Al Umm. Beirut: Daar al Ma‟rifah. Iyad, al Qadli Abu Fadlil. Masyaariqul Anwar alaa Shohihil Aatsar. Daar at Tuurots. Maktabah Syamilah.
Peraturan Perundang-Undangan Dan Fatwa Nomor 17/10/pbi/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Fatwa nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)
Fatwa nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Fatwa nomor 90/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murobahah Antar LKS
Majelis Ulama Saudi Arabia, Fatwa Nomor 198 tanggal 6/11/1420 H Tentang Bai‟ al-Ijari Sumber Internet
http://almanhaj.or.id/3877-hukum-sewa-beli-atau-imbt-al-iijaar-al-muntahi-bit- tamlik.html
http://keuangansyariah.mysharing.co/ini-keunggulan-akad-musyarakah-mutanaqisah/ http://keuangansyariah.mysharing.co/mengenal-akad-musyarakah-mutanaqisah/