## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAJUR KHUSUS SEPEDA SEBAGAI FASILITAS PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KENYAMANAN PESEPEDA DI KOTA SUKABUMI
Oleh : Nopia * , Rizki Hegia Sampurna , Andi Mulyadi
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat Indonesia *Email Koresponden: nopianopia001@gmail.com

## ABSTRAK
Infrastruktur  pembangunan  lajur  sepeda  di  Indonesia  memilki  banyak  kendala  yang  menjadi penghambat  seperti  masih  minimnya  peminat  sepeda,  penggunaan  sepeda  hanya  untuk  kegiatan tertentu  saja  seperti  melakukan car  free  day. Selanjutnya  kekurangan  lahan  pada  jalan  untuk membangun lajur sepeda tersebut. Dan di karenakan bukan transfortasi utama. Di kota Sukabumi sendiri  penyediaan  infrastruktur  jalur  belum  terealisasi  dengan  baik,  untuk  hukum  yang mengaturnya  tersebut  adalah  Raperda  tahun  2018  tentang  penyelenggaraan  perhubungan.  Lajur yang digunakan pesepeda adalah lajur yang di khususkan untuk sepeda  dan akan  diberikan ruang ketika  sedang  di  jalan  raya.  Di  kota  Sukabumi  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran    atau disfungsi  terhadap  lajur  khusus  sepeda  dengan  begitu  menghambat  penerapan  fasilitas  yang diberikan  kepada  pesepeda  dan  tentunya  tidak  membuat  nyaman  pesepeda  jika  lajur  yang diberikan  menjadi  disfungsi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  obsevasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Beberapa  Kendala    yaitu  agen  pelaksana  yang  memiliki  kendala dalam  pengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Dan  dalam  penerapan  kebijakannya  belum optimal.
Kata Kunci : Implementasi, lajur sepeda, infrastruktur, Kota Sukabumi

## Abstract
The infrastructure for building  bicycle lanes in Indonesia has many obstacles such as the lack of bicycle enthusiasts, the use of bicycles only for certain activities, such as conducting car free days. Furthermore, there is a shortage of land on the road to build these bicycle lanes. And because it's not the main transportation. In the city of Sukabumi itself, the provision of lane infrastructure has not  been  realized  properly,  for  the  law  that  regulates  it  is  the  2018  Raperda  concerning  the administration of transportation. The lanes used by cyclists are lanes specifically for bicycles and will be given space when on the road. In the city of Sukabumi, there are still many violations or dysfunctions of special bicycle lanes, thus hindering the implementation of the facilities provided to  cyclists  and  of  course  it  does  not  make  cyclists  comfortable  if  the  lanes  provided  become dysfunctional.  Data  collection  techniques  used  are  observation,  interviews,  and  documentation. Some Constraints, namely implementing agents who have constraints in implementing the policy. And the implementation of the policy is not optimal.
Keywords : Implementation, bicycle lanes, infrastructure, Sukabumi City

## A. PENDAHULUAN
Sepeda merupakan alat transportasi  yang  ramah  lingkungan dan dapat mengurangi dampak pemanasan global. Menurut Ensiklopedia columbia, nenek moyang  sepeda  berasal  dari  negara prancis  dengan  sebutan  velocipede. Alat  transportasi  ini  sangat  digemari di  eropa,  sepeda  digunaka  untuk segala kebutuhan.penggunaan sepeda ini  tidak  mengenal  usia  dan  latar belakang  ekonomi.  Selain  itu  sepeda juga  dianggap  sebagai  rekreasi  dan aktifitas  olahraga  yang  populer (ismunandar,1996).
Sepeda  masuk  ke  Indonesia pada  masa  kolonial  Belanda  sepeda muncul  pertama  kali  di  Batavia  atau Jakarta. Orang-orang belanda membawa sepeda dari negara asalnya untuk digunakan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di  Indonesia  dan terkenal hingga sekarang. Jika melihat dengan pengguna sepeda dari Negara-negara lain Indonesia masih sedikit peminat, dari  jumlah  penduduk  kita  untuk menjadikan  sepeda  sebagai  alat transportasi.
Kenaikan  peminat  sepeda harus  di  iringi  dengan  kemajuan infrastruktur penunjang untuk membantu  kenyamanan  pesepeda  di jalan. Seperti di kota besar lainnya di Indonesia contohnya Denpasar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan beberapa kota lainnya.  sudah  tidak  asing  dengan jalur/lajur khusus sepeda yang digunakan  hanya  untuk  pesepeda. Sesuai  dengan  Undang  –  Undang nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  pasal  25, pasal  45  dan  pasal  62.”  Setiap  jalan yang  digunakan  untuk  lalu  lintas
umum  wajib  dilengkapi  dengan perlengkapan  jalan  berupa  :  fasilitas untuk  sepeda,  pejalan  kaki  dan penyandang cacat”. Pasal 45
menyebutkan  bahwa    “  Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas  dan  angkutan  jalan  meliputi: lajur sepeda” dan pasal 62 menyatakan “pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Pesepeda berhak  atas  fasilitas  pendukung keamanan,  keselamatan,  ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.” Setelah itu untuk menjamin keselamatan pesepeda di jalan kementerian perhubungan mengeluarkan  undang-undang    No 59 Tahun 2020 . Fasilitas publik yang disediakan  oleh  pemerintah  harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.  Fasilitas  publik  disini merupakan  fasilitas  yang  disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.Fasilitas yang diberikan
merupakan lajur khusus  sepeda  yang merupakan  bagian  dari  infrastruktur jalan  raya  dan  merupakan  fasilitas yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat untuk  menunjang  aktivitas  sehari- hari.
Lajur  sepeda  adalah  lajur yang khusus  ini di  peruntukan untuk sepeda,  yang  berfungsi  memisahkan sepeda  dengan  kendaraan  lainnya. Sehingga  tidak  menimbulkan  lalu lintas  bercampur. Lajur  sepeda berfungsi untuk mencegah kecelakaan yang kemungkinan terjadi  apabila  sepeda  disatukan dengan  kendaraan  lain.  Bike  To Work  mencatat  ada  sekitar  63  kasus kecelakaan sepeda di seluruh
Indonesia  sepanjang  tahun  2021
berdasarkan keseluruhan data kecelakaan  yang  dikeluarkan  bike  2 work,  sekitar  93,3%  dari  63  kasus atau  sekitar  59  kasus  terjadi  di  jalan raya.
Tabel A.1 Data Kota Ramah Sepeda Kota Ramah Sepeda Kota Metropolita n Kota Ramah Sepeda (Kota Besar) Kota Ramah Sepeda (Kota Sedang/Kecil ) DKI Jakarta Yogyakart a Magelang Bandung Bogor Madiun Surabaya Batam Banyumas (Sumber: www.greeners.co )
Tabel  di  atas  merupakan kota-kota ramah dengan sepeda versi Bike To  Work award  Indonesia 2021 bertujuan  untuk  mendorong  kota- kota  lain  untuk  mengembangkan kota  ramah  sepeda  di  Indonesia.
Kota  ramah  sepeda  merupakan  kota yang pembangunan kotanya melibatkan  keamanan,  keselamatan dan  kenyamanan  bagi  pesepeda. Purwanto  Setiadi  pengurus  pusat Bike To Work Indonesia mengatakan ada tiga aspek yang harus mempengaruhi  kota  ramah  sepeda diantaranya  adalah PoticalWill yang berarti  sejauh  mana  komitmen  dan dukungan di antara pembuatan keputusan kunci untuk solusi kebijakan  tertentu  untuk  masalah tertentu.  Seperti  peraturan  daerah terkait  keamanan  dan  keselamatan pesepeda, dukungan pemerintah setempat dan alokasi anggaran. Yang kedua  merupakan  infrastruktur  fisik, antara  lain  jalur  sepeda,  fasilitas pendukung, tempat parkir, anggkutan umum  dan fasilitas publik yang bisa pengguna  sepeda  akses.  Yang  ketiga yaitu  infrastruktur  sosial,  adanya organisasi,  komunitas  atau  kegiatan
advokasi sepeda, juga adanya keamanan dan keselamatan pengguna sepeda . (Sumber: www.greeners.co) Infrastruktur pembangunan lajur sepeda ini di Indonesia memilki banyak kendala yang menjadi penghambat  seperti  masih  minimnya peminat  sepeda,  penggunaan  sepeda hanya  untuk  kegiatan  tertentu  saja seperti  melakukan car  free  day. Selanjutnya  kekurangan  lahan  pada jalan untuk membangun lajur sepeda tersebut.  Dan  di  karenakan  bukan transfortasi  utama.  Dengan  adanya undang-undang yang mengatur seharusnya  menjadi  acuan  untuk memberikan  fasilitas  tersebut  dan memberikan keamanan dan kenyamanan  untuk  pesepeda  ketika di  jalan  dan  mendorong  masyarakat agar menjadi lebih tertarik menggunakan sepeda sebagai kendaraan sehari-hari. Di  kota  Sukabumi  sendiri penyediaan  infrastruktur  jalur  belum terealisasi dengan baik, untuk hukum yang  mengaturnya  tersebut  adalah Raperda tahun 2018 tentang penyelenggaraan perhubungan.
Untuk  lajur  sepeda  termasuk  ke dalam prasarana LLAJ yang meliputi prasarana  LLAJ  adalah  lalu  lintas, terminal,  dan  perlengkapan  jalan yang  meliputi  marka,  rambu,  alat pemberi  isyarat  lalu  lintas,  alat pengendali  dan  pengaman  pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan    jalan,  serta  fasilitas pendukung.  Lajur  yang  digunakan pesepeda  adalah  lajur  yang  di khususkan  untuk  sepeda    dan  akan diberikan  ruang  ketika  sedang  di jalan  raya.  lajur  sepeda  sendiri  di tandai  dengan  garis  berwarna  hijau diantara  jalur  jalan  raya  yang
berwana  putih  dan    di  lengkapi dengan  gambar  sepeda  di  bagian jalan untuk memperjelas bahwa jalur tersebut di khususkan untuk pesepeda  di  lengkapi  juga  dengan tiang  rambu  lalu  lintas  bergambar sepeda  yang  berwarna  biru.  Dan ketentuan  teknis  mengenai  lajur  pun harus  memenuhi  syarat  geometrik jalan.  Dengan  memberikan  aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan,  dan  kelancaran  lalu lintas yang diperlukan.
Berikut  ini  beberapa  lajur  sepeda yang tersedia di kota Sukabumi.
Tabel A.2 Penyediaan lajur Sepeda di Kota
Sukabumi 2019 - 2021 No Nama Jalan Panjang Jalan (Km) Arah lajur 1. Jl. R.Syamsudin S.H 0,6983 Km 1 arah 2. Jl. Surya Kencana 0,29216 Km 1 arah 3. Jl. Perintis Kemerdekaan 0,23484 Km 1 arah 4. Jl. Alun-Alun 0,08762 Km 1 arah 5. Jl. Masjid 0,27313 Km 1 arah 6. Jl. Veteran II 0,15166 Km 1 arah (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi,2022)
Berdasarkan data tabel di atas diketahui  jumlah  keseluruhan  pada tahun  2019  hingga  2021  sepanjang kurang  lebih  dari  2  km.  masing- masing    jalan  memiliki  jalur  1  arah dengan    tipe  di  lajur  di  kota sukabumi  memakai  tipe  A  yang dimana menyatu dengan badan jalan, dengan  menyesuaikan  lebar  jalan yang tersedia. Sedangkan pada tahun 2017  panjang  lajur/jalur  sepeda mencapai  4  KM  dengan  lebar  satu meter  dengan  anggaran  Rp.  238  juta
(sumber berita: Sukabumiupdate.com) sebagian  ruas jalan  di  kota  sukabumi  belum  bisa menyiapkan  lajur  khusus  sepeda, bisa  kita  lihat  dari  tahun  ke  tahun penyediaan  lajur  khusus  sepeda mengalami  penurunan.  Tetapi  jika melihat  dengan  pengguna  sepeda yang  berada  di  kota  sukabumi, peminat  sepeda  cukup  banyak  dan terdirilah  beberapa  komunitas  selain sepeda  perorangan  yang  dimiliki oleh warga.
Tabel  A.3 Komunitas  Sepeda Yang Tersedia Di Kota Sukabumi No Nama Komunitas 1 Sepeda lipat Sukabumi
2 Watja- Tojer Bicyle
3 Siliwangi
4 Sepeda Gunung Kota Sukabumi
(Sumber:RadarSukabumi dan Komunitas Sepeda) Berdasarkan tabel di atas merupakan beberapa komunitas yang tersedia  di  kota  Sukabumi,  pihak Dinas Perhubungan pada tahun 2018 mengikutsertakan beberapa komunitas sepeda untuk merundingkan  pembangunan    lajur sepeda yang tersedia di kota sukabumi.  Komunitas  sepeda  disini merupakan  pengguna  dari  lajur sepeda yang pastinya sering menggunakan  fasilitas  lajur  sepeda di kota Sukabumi. Namun    di  kota  Sukabumi masih banyak pelanggaran-
pelanggaran    atau disfungsi  terhadap lajur  khusus  sepeda  dengan  begitu menghambat penerapan fasilitas yang diberikan kepada pesepeda dan tentunya  tidak  membuat  nyaman pesepeda  jika  lajur  yang  diberikan menjadi disfungsi. Diantaranya peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yang di temukan di
lapangan 1. Terjadinya disfungsi yang menjadikan  lajur  khusus  sepeda menjadi tempat lahan parkir,tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan bermotor dan mobil dengan lahan parkir  yang  tersedia.  Tempat  – tempat pusat cafe, rumah makan, dan pusat perbelanjaan seharusnya  mempunyai  tempat parkir sendiri agar tidak memakai bahu jalan. 2. Tidak ada perpanjangan lajur dan perbaikan  lajur  khusus  sepeda
Penggunaan  lahan  lajur  khusus sepeda  pun  di  bisa  dibilang tersisihkan oleh pengguna kendaraan  lain,  tidak  adanya rencana  perpanjangn  lajur.  Yang semula  pada  tahun  2017  panjang lajur sekitar 4 km untuk sekarang menjadi  kurang  lebih  sekitar  2 km.
3. Tidak  ada  sanksi  tegas  terhadap para  pelanggar.  Pihak  dishub mengatakan bahwa belum adanya payung  hukum,  yang  menjadi alasan  untuk  tidak  memberikan tindak lanjut kepada para pelanggar. Pihak dinas perhubungan  hanya  memberikan peringatan untuk pengedara
mobil  ataupun,  motor.  Misalnya memberikan  menempel  kertas dengan tulisan peringatan.
Gambar A.1.
Jalur Sepeda Di Kota Sukabumi
(Sumber: gambar radarsukabumi)
Dengan  mengamati  gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa
penyediaan  lajur  khusus  sepeda  ini belum berjalan dengan semestinya di kota  sukabumi.  Pesepeda  harus mendapatkan  hak  –  haknya  ketika dijalan.  Oleh  karena  itu  peneliti menganggap  perlu  untuk    mengkaji lebih  dalam  lagi.  Sehingga  peneliti tertarik memilih judul tentang Implementasi Kebijakan Lajur Khusus  Sepeda  Sebagai  Fasilitas Publik Untuk Meningkatkan Kenyamanan  Pesepeda  Di  Kota Sukabumi.

## B. METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskiptif yang dimana tujuan digunakannya  metode  ini  adalah sebagai  cara  untuk  mempeloreh  data dan  infomarsi  yang  tersedia  di lapangan dan juga dengan metode ini nantinya dapat meneliti pada kondisi yang alamiah yang terjadi dilapangan.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  undang-undang inilah  peneliti  memfokuskan  pada hak-hak pesepeda ketika di jalan, hal ini sesuai dengan undang-undang. Di jelaskan bagaimana upaya pemerintah  dalam  mengembangkan fasilitas dijalan dan menjamin keselamatan  di  jalan  bagi  para pesepeda.  Dan  memberikan  ruang dalam berkendara,selanjutnya mengembangkan kondisi jalanan yang seharusnya layak untuk dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan  jalan  seperti  trotoar, dan  lajur  sepeda.  peneliti  membahas mengenai  implementasi  kebijakan lajur  khusus  sepeda  sebagai  fasilitas publik untuk meningkatkan kenyamanan pesepeda dikota sukabumi, yang menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Pembuatan  lajur sepeda  di  kota  sukabumi  bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan berkendaraan  bagi  para  pesepeda yang  menggunakan  sepeda  di  jalan raya. Peneliti menggunakan Model  implementasi  kebijakan  Varn
Horn  Van  Metter  adalah  model implementasi  yang  peneliti  gunakan untuk  menjadi  suatu  bahan  analisis data  dalam  penelitian  ini,  teori tersebut menjelaskan bahwa implementasi  dapat  berhasil  jika memperhatikan 6 dimensi diantaranya yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana,sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas  pelaksana,  dan  lingkungan ekonomi sosial dan politik.

## Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Berdasarkan  informasi  yang peneliti  dapatkan  dari  informan1 yang  sebagai  pelaksana  kebijakan,
untuk bagaimana proses yang dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan Kota Sukabumi dalam melaksanakan kebijakan  yang  di  terapkan  pihak dinas  mejelaskan  tentunya  dalam menjalankan  yang  sesuai  dengan undang –  undang  pun  untuk membuat  lajur  sepeda  tentunya sudah  di  musyawarahkan  dengan baik.  Tentunya  sudah  melakukan rapat  terlebih  dahulu  dan  melihat apakah  ukuran  dan  tujuan  kebijakan tersebut  dapat  di  terapkan  di  kota sukabumi.

## Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  penelitian dari informan 1 yaitu bagian perlengkapan  jalan  dengan  bapak  A untuk sumber daya sendiri mengatakan    sudah  memenuhi  dan siap  melaksanakan  kebijakan  untuk sumber daya manusianya yang menjalakan  wewenang  kebijakan adanya  lajur  sepeda.  Akan  tetapi untuk  sumber  daya  di  bagian finansial  beliau  mengatakan  bahwa masih  sulit  untuk  mengembangkan lajur  tersebut  apalagi  dengan  dana yang  kurang  lancar.  Apalagi  dengan terjadinya  covid-19 pada tahun 2020 kemarin keuangan dana untuk fasilitas  perlengkapan  jalan  belum bisa kondusif.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Dinas Perhubungan Kota Sukabumi  khususnya  pada  bagian pelaksanaan  implementasi  kebijakan tersebut sudah mempersiapkan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Berbagai  pihak  pasti  terlibat  dalam
pelaksanaan  kebijakan  tersebut  yang di  terapkan  di  kota  sukabumi menurut  pak  A  informan  1  dari pelaksana kebijakan.
Sikap  Atau  Kecenderungan  Para Pelaksana Dinas Perhubungan Kota sukabumi dalam menjalankan implementasi tersebut tentunya sudah  sesuai  dengan  undang-undang yang  telah  di  tetapkan.  Untuk menerapkan  kebijakannya  pun  dinas perhubungan mengatakan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak  tentunya  dalam  melaksanakan suatu kebijakan di perlukan dukungan untuk menerapkan kebijaka tersebut. Komunikasi  Antarorganisasi  Dan Aktivitas Pelaksana
Dinas  Perhubungan  dalam melaksanakan kebijakan tesebut tentunya menjalin kerja sama dengan instansi  lain.  “sehubungan  dengan bina  marga    karena  dulu  sempat bergabung  ke  dishub,  dan  sekarang pindah  ke  PUPR  tentunya  kami sekarangpun  sering  berkoordinasi seperti  apakah  adanya  perluasan lebar  jalan  terus  penambahan  papan marka,  zebra  croos,  dan  bebrapa rambu  perlengkapan  jalan.”  Dinas perhubungan  melakukan  kerja  sama dengan perencanaan untuk melakukan implementasi tersebut.
Lingkungan  Ekonomi  Sosial  dan
Politik. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi    sudah  sesuai  dengan wewenang  yang  di  jalankan.  Akan tetapi  dalam  pengimplementasiaanya kurang  optimal  sebagaimana  bisa  di lihat infrastruktur tersebut
terbengkalai  dan  tidak  ada  perbaikin maupun  perpanjangan  lajur  tersebut.
Sebagaimana yang tercantum dengan undang-undang  bahwa  jalan  harus dilengkapi dengan rambu dan perlengkapan  jalan  seperti  lajur sepeda sebagai fasilitas di jalan yang digunakan  untuk  pesepeda  ketika  di jalan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam penelitian  ini,  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  implementasi kebijakan lajur khusus sepeda di kota sukabumi  belum  berjalan  dengan optimal. Tidak ada  perhatian khusus untuk  lajur  sepeda  sehingga  lajur terbengkalai  tidak  ada  pengecekan rutin    dan  tak  kunjung  di  perbaiki serta  tak  kunjung  di  perpanjang hingga  saat  ini.  Ini    membuktkan bahwa  untuk  implementasi  yang terapkan tidak optimal.
Saran
Peneliti  menyarankan  untuk penelitian lanjutan terkait
pelaksanaan  kebijakan  lajur  khusus sepeda  di  kota  sukabumi.  sebagai bahan  masukan  dan  pemicu  untuk para  pelaksana  kebijakan  untuk meningkatkan kualitas dalam meningkatkan  dalam  kerja  untuk meningkatkan  dan  mengembangkan prestasi  kerja  sehingga  mampu melaksanakan kebijakan secara
optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell. (2019). Research Design pendekatan metode kualitatif,kuantitatif, dan Campuran .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Charles O. Jones (1996) pengantar kebijakan  Publik  (publik  policy).
Jakarta : PT Raja Grapindo Persada
Dedy,Mulyadi  .  (2015). Study  Kebijakan Publik  dan  Pelayanan  Publik. Bandung : Alfabeta Dunn,Wiliam.  .  (2003  ). Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press. Dwijowijoto,  Riant  Nugroho  .  (2003  ). Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi .  Surabaya  :  Elex  Media Komputindo. Dwiyanto Indiahone . (2009 ). Perbandingan Administrasi Publik . Yogyakarta: Gava Media . Kebijakan Edward  III,  G.  .  (2003). Implementasi Kebijakan  Publik;  Transformasi Pemikiran George Edwards. Terjemahan  oleh  Hessel  Nogos Tangklisan. Lukman Offset. Hamdi,  Muclish.  (2014 ).  Publik:  Proses, Analisis,  dan  Partisipasi. Bogor  : Ghalia Indonesia
Harbani,Pasolong.2008. kepemimpinan
Birokrasi ,Bandung: CV.Alfabeta
Harbani,  Pasolong.2010. Teori  Administrasi
Publik , Bandung: Alfabeta Herdiansya    h,  H.  (2015).  Wawancara,
Observasi, dan focus groups sebagai instrumen penggalian data kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Ismunandar  RM.  1996. Olahraga  Balap Sepeda ,Semarang : Dahara Prize Miles,M.B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis  Data  Kualitatif : Buku  Sumber  Tentang  Metode  - Metode Baru. UI-Press
Moleong, L., J. (2018). Metodelogi Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nurdin,  E.S  (2019) Teori  –  Teori  Analisis Implementasi  Kebijakan  Publik . CV. Maulana Media Grafika Sinambela,  Lijian  Poltak  dkk.  (2011). Reformasi  Pelayanan  Publik : Teori,  kebijakan,  dan  implementasi . Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono (2015). Metode penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung : Alfabeta. Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung : Alphabet Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2018 ). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta Sugiyono.(2010). MetodePenelitian Kuantitatif  Kualitatif  &  RND .
Bandung : Alfabeta Sunggono  ,Bambang  .  (1994). Hukum  Dan Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta: Sinar Grafika.
Wahab,Solichin  Abdul  .  (1997 ).  Analisis Kebijaksanaan .  Jakarta  :  Bumi Aksara . Winarno  Budi  .  (2002). Kebijakan  Publik ,Teori,Proses,  Dan  Studi  Kasus. Pekanbaru : Media Pressindo.

## Aturan dan Undang-Undang :
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  79 Tahun  2013  Tentang  Jaringan  Lalu Lintas. undang  –  undang  Nomor  22  Tahun  2009 pasal 62
undang  –  undang  Nomor  25  tahun  2009 tentag pelayanan public
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik
Indonesia  Nomor  PM  34  Tahun 2014. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  PM  59  Tahun 2020 Tentang” Keselamatan Pesepeda Di Jalan Pasal 11 Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Pasal  45,65,105  Dan  284    Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkatan  Jalan( LLAJ). Sumber Jurnal: Van Horn & Van Meter (1975) Administration  &  Society.  The policy    implementation  process:A Conceptual  Framework.Donal  S. Van  Meter    and  Carl  E.  Van  Horn Administration  &  amp;  Society 1975;6;445 DOI: 10.1177/009539977500600404 Aji. (2018) Implementasi peraturan walikota nomor  25  tahun  2010  terhadap penerapan  jalur  khusus  sepeda  di kota  yogyakarta.  Yogyakarta  : Skripsi  Ilmu  Hukum.Universitas Islam Indonesia
Viola.(2022)  Surabaya  Bike  friendly  city sebagai  implementasi  kebijakan publik  dalam meningkatkan sistem transportasi  berkelanjutan  di  kota
Surabaya.  Surabaya:  Skripsi  ilmu ekonomi surabaya Sharen.(2022) implementasi undang – undang  nomor  22  tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  terhadap  penyediaan  lajur sepeda di kota Makassar. Makassar: Skripsi hukum administrasi negara.Universitas Hasanuddin Makassar. Sumber Lain : Administrator  .  (2018,  februari  Sabtu).  jalur
sepeda  di  pakai  parkir,  dishub  kota sukabumi  ajukan  raperda  untuk penindakan . Retrieved from https:// www.sukabumiupdet.com/peristiwa /35620/jalur-sepeda-dipakai-parkir- dishub kota-sukabumi-ajukan- raperda-untuk-penindakan. https://binamarga.pu.go.id https://ombudsman.go.id
Pengurus.  (2019,  Januari  Jumat).  Jalur
Sepeda  Di  Kota  Sukabumi  Alam Disfungsi ,Retrieved from https://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/
2019/01/25/lajur-sepeda-di-kota- sukabumi-alami-disfungsi/ . KumparanNEWS,(2021) Bike to Work: Ada
63  kasus  kecelakaan  sepeda  di seluruh  indonesia    sepanjang  2021,
Retrieved from
https://m.kumparan.com/amp/kump arannews/bike-to    work-ada-63- kasus-kecelakaan-sepeda-di- seluruh-indonesia-sepanjang-2021- 1wwUGZcTSWY Zahra Shafira,(2021) B2W Beri Award kota,
Insan  dan  Institusi  yang  ramah Sepeda Retrieved fromhttps://www.greeners.co/berita /b2w-beri-award-kota-insan-dan- institusi-yang-ramah-sepeda/