Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Pada Desa Lapandewa Kaindea

## Rusli
Universitas Muhammadiyah Buton Email: rusli.rusimm@gmail.com
Abstrak ,  Implementasi  Kebijakan  Bupati  Buton  Selatan  Nomor  4  Tahun  2016  tentang Alokasi  Dana  desa  Pada  Desa  Lapandewa  Kaindea.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahuai  Manfaat  yang  ditimbulkan  dari  kebijakan  Bupati  Buton  Selatan  Nomor  4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa baik itu Pemerintah Desa maupun Masyarakat Desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Deskriptif  kualitatif,  dimana  penelitian  ini bermaksud  menyajikan  suatu  gambar  yang  terperinci  tentang  suatu  situasi  khusus, seting  sosial,  atau  hubunga  serta  memberikan  gambaran  secara  tepat  sifat-sifat individu.  Sumber  Data  Utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Wawancara,  Informan, selebihnya  adalah  Data  tambahan  seperti  Dokumen-dokumen,  catatan,  Laporan- lapaoran maupun Arsip resmi. Implementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun  2016  tentang  lokasiI  Dana  Desa  di  Desa  Lapandewa  Kaindea  dapat  dikatakan belum Baik. Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu 1) Partisipasi, dimana Pemerintah Desa Lapandewa  Kaindea  belum  sepenuhnya  Melibatkan  Masyarakat  dalam  pembahasan Alokasi  Dana  Desa,  2)  Sumber  Daya,  Pemerintah  Desa  Lapandewa  Kaindea  dalam  hal Sumber  daya  Aparat  Desa  sudah  maksimal  dalam  Bekerja,  tapi  sebagian  Aparat  Desa belum  sepenuhnya  bekerja.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  2  indikator  pada Iplementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa did Desa Lapandewa Kaindea Belum Sepenuhnya melibatkan Masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi, Anggaran Dana Desa

## Pendahuluan
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang    Desa  maka  desa  memberi keleluasaan  untuk  menekankan  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman desa. Undang-Undang  ini  sebagai  landasan  hukum  bagi  tiap  desa  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat.  Masyarakat  diberi  peran  yang  lebih  besar  dalam  pembangunan desa.  Perencanaan  dan  implementasi  pembangunan  seharusnya  merupakan  usaha untuk  memberdayakan  rakyat  sehingga  mereka  mempunyai  akses  terhadap  sumber- sumber ekonomi.
Model  pembangunan  yang  melibatkan  masyarakat  dapat  juga  disebut  dengan model  pembangunan  partisipatif.  Pelaksanaan  pembangunan  partisipatif  merupakan konsekuensi  logis  dari  tuntutan  reformasi  dan  keterbukaan  yang  diinginkan  oleh masyarakat sejak tumbangnya rejim orde baru, yang juga didukung oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan pentingnya dilaksanakan demokratisasi, partisipasi masyarakat.  Desa  diberikan  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan di tingkat desa.
Pembangunan  yang  cenderung  mengarah  pada  sentralisasi  kekuasaan  dan pengambilan  keputusan  dari  atas  ke  bawah  ( top-down )  kini  mulai  diminimalkan,  dan muncul  konsep  pembangunan  alternatif  yang  menekankan  pentingnya  pembangunan berbasis  masyarakat  ( community  based  development ),  yang  bersifat bottom  up dan menggunakan  pendekatan  lokalitas  yaitu  pembangunan  yang  menyatu  dengan  budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007:10).
Berangkat dari undang-undang ini maka Desa mempunyai asas dan tujuan yaitu diberikan keleluasan untuk merancang dan mengatur arah kebijakan pemerintahan dan arah pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan prinsip-prisip profesionalitas, efisien,  efektif  terbuka  serta  bertanggung  jawab  demi  tercapainya  masyarakat  adil makmur dan sejahtera.Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sesuai  dengan  kewenangan  asli  maupun yang  diberikan,  yang  menyangkut  peranan  pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara pelayanan  publik  di  desa  dan  sebagai  pendamping  dalam  proses  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan  kewenangan  tersebut,  pemerintah  desa  memiliki  sumber-sumber penerimaan  yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.
Selama  ini,  pembangunan  desa  masih  banyak  bergantung  dari  pendapatan  asli desa  dan  swadaya  masyarakat  yang  jumlah  maupun  sifatnya  tidak  dapat  diprediksi.
Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan  kepada  beberapa  kabupaten  untuk  melakukan  pengalokasian  dana langsung  ke  desa  dari  APBD-nya.  Kebijakan  pengalokasian  dana  langsung  ke  desa  ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah pusat dalam Peraturan mentri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa
Dalam  Peraturan  mentri  dalam  negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Desa disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%  yang  pembagiannya  untuk  setiap  desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten.
Namun  demikian  besaran  anggaran  yang  diperoleh  desa  dalam  melaksanakan pembangunan  masih  dalam  berbagai  macam  masalah  yaitu  anatara  lain  kualitas kepemimpinan  seorang  kepala  desa  dalam  hal  ini  perencanaan  dan  penyusunan  arah pembanguna  desa  sehingga  membuat  terlambat  dalam  melakukan  proses pembangunan  di  desa  akibatnya  seringkali  desa  terlambat  untuk  pencairan  anggaran dana desa, kemudian gaya kepemimpinan seorang kepala desa yang kurang transparan dengan  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak  terlibat  dalam  proses  pembangunan  di desa,  kemudian  tidak  adanya  transparansi  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  akibatnya tujuan dalam meciptakan desa yang adil makmur dan sejahtera belumlah tercapai.
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Buton Selatan ini didasarkan pada realita  bahwa  sebagai  pilar  otonomi  daerah,  desa  semakin  membutuhkan  pendanaan yang  seimbang  untuk  menjalankan  peran  yang  lebih  kongkrit  dalam  pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap dengan adanya alokasi dana ke desa,  perencanaan  partisipatif  berbasis  masyarakat  akan  lebih  berkelanjutan,  karena masyarakat  dapat  langsung  terlibat  dalam  pembuatan  dokumen  perencanaan  di desanya dan ikut merealisasikannya.

## Metode Penelitian
Tujuan  penelitian  itu  adalah  deskriptif  Kualitatif,  dimana  penelitian  ini bermakasud  menyajikan  suatu  gambar  yang  terperinci  tentang  suatu  situasi  khusus, seting  sosial  atau  hubungan  serta  memberikan  gambaran  secara  tepat  sifat-sifat individu. Teknik Pengambilan Sampel dilakukan secara purposive sampling, dimana sejumlah nama ditentukan berdasarkan representasi informasi yang ingin didapatkan untuk mendukung hasil  dalam  penelitian  ini. Metode  analisis  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  data  kualitatif  yang  diartikan  sebagai  usaha  analisis  berdasarkan  kata- kata yang disusun kedalam bentuk teks yang diperluas. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena yang diselidiki.

## Hasil dan Pembahasan

## Implementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan
APBN  2015  memiliki  posisi  yang  penting  dan  unik  karena  diperuntukan  untuk sebuah  kebutuhan  yang  disusun    pada  tahun  transisi  pemerintahan  dan    yang  pada peraturannya  bersifat baseline  budget, yaitu  disusun  hanya  berdasarkan  keutuhan pokok  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.Hal  itu dimaksudkan  untuk  memberikan  ruang  gerak  pemerintahan  hasil  Pemilu  2014  untuk melaksanakan  program  sesuai  platform,  visi,  dan  misi  yang  direncanakan.  Tidak  kalah pentingnya,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2015  ini  adalah  tahun pertama dialokasikannya dana desa.Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang  diperuntukkan  bagi  desa,  yang  ditransfer  melalui  anggaran  belanja  daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa.
Anggaran  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2016  direncanakan  sebesar  Rp 2.039,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun serta anggaran transfer kedaerah dan dana desa sebesar Rp 646,96 triliun. Anggaran transfer kedaerah direncanakan  sebesar  Rp  637,9  triliun  dan  dana  desa  direncanakan  sebesar  Rp  9,06 triliun atau 0,44 persen dari total belanja APBN 2015.
Prinsip  Dasar  Keseluruhan  Pelaksanaan  kebijakan  Bupati  di  Desa  Lapandewa Kaindea  tidak  boleh  dipahami  hanya  sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  secara Administarasi  Formal  dan  Mekanisme  Prosedural,  Namun  yang  penting  adalah dinamika  proses  dari  Pelaksanaan  Kegiatan  Dalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa. Dalam  Hal  ini,  seluruh  Pihak  yang  Terkait  pada  Pelaksanaan  sistem  diharapkan senantiasa  mampu  mengambil  keputusan  dan  malaksanakan  kegiatan  yang  lebih  adil. Berpihak  pada  Masyarakat  miskin,  jujur,  lebih  berorientasi  pada  kemandirian  dan pembangunan berkelanjuta.
Berkaiatan  dengan  penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Bupati  Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa studi kasus  Desa Lapandewa Kaindea Kecamatan Lapandewa.ada 2 indikator yang penulis sajikan yaitu:

## 1. Partisipasi
Salah satu pilar dari tatakelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan para pemangku  kepentingan.  Dalam  konteks  pengelolaan  dana  desa  ini,  dalam  memenuhi prinsip  tatakelola  pemerintahan  yang  baik,  masyarakat  desa  perlu  terlibat  dalam pelaksanaan anggaran dana desa.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa  dapat  dilakukan  melalui musyawarah  desa  yang  merupakan  forum  permusyawaratan  yang  diikut  oleh  Badan
Permusyawaratan  Desa,  pemerintah  desa,  dan  unsur  masyarakat  desa  untuk memusyawaratkan  hal  yang  bersifat  strategis  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.
Aspirasi  masyarakat  diserap,  ditampung,  dihimpun,  dan  ditindak  lanjuti  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa.  Badan  Permusyawaratan  Desa  berhak  mengawasi  dan meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada  pemerintah desa.  Mereka  juga  berhak  menyatakan  pendapat  atas  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Hak  mengawasi  dan  meminta  keterangan  tentang penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  termasuk  di  dalamnya  pengawasan  terhadap alokasi  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi alokasi dana desa dalam APBN 2016 perlu mendapat pengawasan dan partisipasi masyarakat agar alokasi dana desa yang baru di inisiasi dalam APBN tahun 2015 ini transparan, akuntabel, dan berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  desa.  Hanya  dengan  begitu,  ia  membawa dampak  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Namun  dalam  sejumlah wawancara  yang  dilakukan,  proses  penetapan  ADD  melalui  proses  yang  demokratis, seperti pelibatan masyarakat dalam rapat pengambilan keputusan adalah tidak pernah dilakukan.
Untuk mewujudkan hal itu, tahap pelaksanaan kegiatan adalah ; a.) Pendekatan yang  mementingkan  dialog  dengan  masyarakat,  b.)  analisis  dan  metode  dan  metode perencanaan secara partisipatori berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masyarakat, c.) metode formulasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Dalam  hal  ini  Implementasi  Kebijakan  bukan  hanya  menyangkut  pembahasan yang  tertulis  namun  pada  tahap  Pelaksanaan  dimasyarakat.  Hasil  Wawancara  dengan Bapak  La  Harami  yang  juga  Sekretaris  Desa  Lapandewa  Kaindea  mengatakan.  Bahwa mengenai implementasi kebijakan bupati buton selatan nomor 4 itu sudah  seharusnya terimplementasi  dengan  baik  karena  itu  mrngandung  tanggung  jawab  besar  terhadap Daerah.

## 2. Sumber Daya
Hingga  tahun  2016,  kita  telah  berada  dalam  fase  pelaksanaan  anggaran  untuk APBN 20116. Pelaksanaan anggaran adalah fase ketika segala sumber pendanaan APBN di  implementasikan  sesuai  dengan  arah  kebijakan,  termasuk  kebijakan  transfer kedaerah dan dana desa. Alokasi APBN untuk dana desa menjadi pos pendapatan bagi keuangan desa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi dana desa diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  terutama  dalam  memperkuat  upaya  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata.
Mengingat  APBN  2015  merupakan  tahun  pertama  dialokasikannya  dana  desa, penting bagi kita untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Salvatore  Schiavo-Campo  dan  Daniel  Tommasi dalam Managing Government  Expenditure (Asian  Development  Bank,  1999)  sasaran kunci manajemen keuangan publik  terbagi menjadi empat kategori ( categories of public expenditure  management  objectives) ,  yakni  dimensi  ekonomi/finansial,  dimensi manajemen,  dimensi  kepentingan  publik,  dan  dimensi  politik.  Pengawasan  dana  desa yang  mulai  dialokasikan  dalam  APBN  2015  ini  dapat  kita  pandang  dari  dimensi kepentingan  publik.  Sasaran  kunci  manajemen  keuangan  publik  dari  dimensi kepentingan publik berupa transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Sisi transparansi menghendaki bahwa dana APBN dialokasikan secara jujur dan terbuka.  Transparansi  anggaran  dilakukan  antara  lain  dengan  meningkatkan  kualitas dokumentasi anggaran yang menggambarkan tujuan alokasi dana desa dan bagaimana dana tersebut digunakan. Sedangkan dalam, sisi akuntabilitas mengandung pengertian bagaimana  alokasi  dana  desa  ini  disalurkan  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  untuk kepentingan  umum.  Akuntabilitas  dana  desa  tidak  semata-mata  bagaimana  dana  ini tersalurkan  kemasyarakat  desa,  tetapi  lebih  jauh  lagi  adalah  bagaimana  dana  desa bermanfaat  bagi  masyarakat  desa.  Sisi  akuntabilitas  juga  menitikberatkan  pada pertanggung  jawaban  dana  desa  yang  pada  hakikatnya  berasal  dari  kontribusi  warga Negara dalam membiayai pengeluaran Negara melalui pembayaran pajak.
Sisi orientasi terhadap masyarakat terkandung maksud bahwa alokasi dana desa didesain  memenuhi  tujuan  pemberdayaan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis. Dengan begitu, ia diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  desa.  Masyarakat  desa  jadi  sasaran utama  dalam  manajemen  alokasi  dana  desa  ini.  Karena  itu,  pemanfaatan  dana  desa hendaknya memfasilitasi adanya partisipasi dan interaksi masyarakat desa di dalamnya hingga  manfaatnya  sampai  kepada  masyarakat  desa,  baik  langsung  maupun  tidak langsung.  Dari  Prinsip  Akuntabel  dan  Transparan  Maka  bagaimana  Kemudian Pelaksanaan dimasyarakat.
Untuk  mendukung  deskripsi  tersebut,  dalam  beberapa  wawancara  terungkap data  bahwa  implementasi  untuk  kebijakan  Bupati  Buton  Selatan  Nomor  4  itu  sudah terimplentasi  dengan  baik  terbukti  dengan  Anggaran  Dana  Desa  yang  telah  mampu memberikan  sumbangsi  untuk  pembangunan  diseluruh  indonesia  khususnya  di  desa Lapandewa kaindea walaupun kemudian kemarin, ADD untuk tahap I Desa Lapandewa Kaindea  untuk  tahap  satu  menagalami  keterlambatan  yang  seharusnya  bulan  maret sudah  pencairan  tapi  nanti  bulan  juni  baru  kemudian  kita  dicairkan  karena  kesibukan keuangan  di  daerah  untuk  desa  Lapandewa  Kaindea  pada  tahun  2016  secara keseluruhan mendapat Rp. 412.  315.000. dari anggaran yang ada ini kemudian dibagi menjadi  4  item  yaitu  ;  1.  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  sebanyak  60  %,  2.
Penyelenggaraan  pembangunan  Desa  sebanyak  20  %,  3.  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 5 %, dan 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebnyak 15 %.
Dari  Hasil  Wawancara  tersebut  Nampak  bahwa  ada  dua  hal  yang  dapat  di defenisikan yaitu transparansi bahwa anggaran yang di peroleh sebanyak itu dan yang selanjutanya  adalah  dari  sekian  anggaran  yang  di  peoleh  dari  negara  maka  sekian persen  untuk  bagian  Pembangunan.  Selain  itu,  sumberdaya  juga  berkaitan  dengan kompetensi  pegawai  lingkup  Pemerintah  Desa  Lapandewa  Kaindea  dalam  hal  sumber daya para aparat Desa sudah maksimal dalam bekerja, tapi sebagian  aparat desa belum sepenuhnya bekerja.

## 3. Disposisi
Disposisi  dalam  hal  ini  adalah  Watak  dan  Karakter  yang  dimilikoleh implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila  implementor memiliki  disposisi  yang  baik  .  Maka  dia  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  di  inginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Faktor  watak  /  atau  sikap pelaksana yang dimiliki impelementor harus dapat mendukung dan melakasnakan setiap  kegiatan.  Karena  tanpa  dukungan  watak  /  sikap  pelaksana  yang  baik  maka kegiatan  tersebut  dapat  di  implementasikan  dengan  baik.  Dalam  pelaksanaan kegiatan  sosialisasi  dan  rembug  kesepakatan  masyarakat  yang  dilaksanakan ditngkat  desa  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  melalui undangan maupun pembertahuan secara informal kepada masyarakat.
Dalam  hasil  wawancara  terdapat  data  yang  menunjukan  bahwa  dari semua program  Alokasi  Dana  Desadalam  hal  ini  Pemerintah  Desa  Kurang  menunjukan kepedulian terhadap Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan. Karena tanpa kepedulian dari pelaksana maka kegiatan kegiatan kepemudaan tidak dapat di implementasikan dengan baik.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplenetasikan  kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari  aspek struktur  yang  penting  dari  setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi  yang standar ( standard operating prosedures atau SOP ). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur  birokrasi  yang rumit  dan  kompleks.  Ini  pada  gilirannya  menyebabkan  aktifitas  organisasi  yang  tidak fleksibel.
Sebelum  pengorganisasian  Masyarakat  dilakukan  beberapa  kegiatan  dalam rangka merealisasikan Alokasi Dana Desa, yakni refleksi Kemiskinan dan Pembangunan serta  pemetaan  swadaya,  refleksi  kemiskinan  guna  mendorong  masyarakat  mampu merefleksi  masalah  kemiskinan  di  Desa  Lapandewa  Kaindea  dan  terutama menimbulkan kesadaran kritis warga bahwa akar persoalan kemiskinan berkaitan erat
dengan  lunturnya  nilai-nilai  universal  kemanusiaan  ( aspek  moral ),  prinsip kemasyarakatan (  aspek  good  governance )  dan  pembanguna  berkelanjutan (  aspek tridaya  ) .  Pelaksana  dari  kegiatan  ini  adalah  perangkat  desa  dan  seluruh  masyarakat. Adapun  hasil  yang  diharapkan  dari  kegiatan  ini  adalah  tumbuhnya  kesadaran  kritis masyarakat  bahwa  akar  persoalan  kemiskinan  karena  lunturnya  nilai-nilai  luhur kemanusiaan.  Prinsip  kemasyarakatan  dan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan tumbuhnya kesadaran bahwa upaya penangulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri melalui perubahan mentaldan perilaku kolektif.
Merujuk  pada  sejumlah  wawancara  tmpak  bahwa  kurangnya  keinginan pemerintah  desa  dalam  merefleksi  pemberdayaan  terhadap  Masyarakat.  Kepala Pemerintah  desa  Alokasi  Dana  Desa  dalam  rumusan  pemerintah  sekarang  ini  fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan namun  tetap  ada  juga  untuk  porsi  anggaran  untuk  pemberdayaan  dan  pembinaan terhadap Masyarakat.
Pemerintah  Desa  selaku  implemetor  Kebijakan  Bupati  Buton  Selatan  hanya melakukan  refleksi  kegiatan  pembangunan.  Dalam  segala  hal  kegiatan  pembangunan dalam  hal  ini  Alokasi  Dana  Desa  harus  melibatkan  seluruh  unsur  Masyarakat  di  Desa Lapandewa Kaindea. Sedang yang nantinya menjadi pelaku dalam proses implementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 tentang Alokasi Dana Desa ada keingina untuk ikut  terlibat  sehingga fokcus  group  discusson untuk  refleksi  kemiskinan  dan pembangunan menjadi upaya membangun paradigma baru terhadap penanggualangan kemiskinan dan pembangunan yang dihadapi bersama berkaitan dengan sikap/perilaku dan  cara  pandang  masyarakat  selama  ini.  Melalui  serangkaian  Kegiatan  Masyarakat akan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  saat  ini  dan  membangun  kesepakatan kondisi  ideal  yang  akan  dicapai.  Hasil  dari  kegiatan  ini  akan  mampu  menetapkan kriteria  pembangunan  kebutuhan  riil  masyarakat.  Hasil  wawancara  dengan  bapak  La ucu
Dengan  adanya  Alokasi  Dana  Desa,  desa  dapat  mempercepat  pembanguna disegala  bidang  jadi  Alokasi  DanaDesa  sangat  membantu  yang  dulunya  kepala-kepala dusun tidak  digaji namun dengan pemerintah  mengeluarkan  kebijakn tentang ADD ini dapat  gaji  sehingga  kepala-kepala  dusun  juga  semangat  untuk  melakukan  pekerjaan mereka, serta adanya pemberitahuan pembangunan jalan rabat beton, inialah gunanya Alokasi  Dana  Desa,  yang  sebelumnya  tidak  ada  anggaran  untuk  jalan  rabat  beton  tapi dengan  adanya  Alokasi  Dana  Desa  pembangunan  itu  akan  berjalan.  Kebijakan  Bupati Buton  Selatan  Nomor  4  tahun  2016  Tentang  Alokasi  Dana  Desa  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  Desa  Lapandewa  Kaindea.  Hal  ini  yang  dilakukan  pemerintah  desa  selaku implementor adalah melakukan refleksi kepemimpinan moral.

## Kesimpulan
Berdasarkan  deskripsi  diatas  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Bupati  Buton Selatan  Nomor  4  Tahun  2016  studi  kasu  di  Desa  Lapandewa  Kaindea,  yaitu;  1)  Proses pembangunan dari Alokasi Dana Desa di Desa Lapandewa Kaindea belum dilaksanakan dengan  baik  .itu  nampak  dengan  kebingungannya  masyarakat  dengan  adanya  Dana Alokasi  Dana  Desa  tetapi  Pembangunan  di  Desa  Lapandeawa  Kaindea  tidak  ada sehingga  memunculkan  ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  Pemerintah Desa. 2) Komunikasi yang dilakukan kepada Masyarakat, kemudia tranparasi terhadap anggaran  itu  sangat  mempengaruhi  keterlibatan  Masyarakatsehingga  proses pembangunan  itu  tidak  tercapai.  3)  Tidak  berjalannya  kontrol  terhadap  pemerintah desa.

## Daftar Pustaka
Arikunto  S,  2006, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Rieke  Cipta,
Jakarta.
Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO . Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.
Kartasasmita. Ginanjar, 1995, Pemberdayaan Mayarakat; Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Administrasi  Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei.
Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Redoskarya. Bandung.
Moenir,H.A.S., 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara. Silalahi, Ulber, 2009 , Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung. Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005 Sugiyono, MPA, 2004. Metode Penelitian Administrasi, Edisi Ke-13 . CV   Alavabeta, Bandung
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset.2003. Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  S. Kebijakan  Publik  Yang  Membumi .  Jakarta:  Lukman Offset.2003.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa.
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  140/60/SJ  Tahun  2005  tentang  Pedoman Alokasi  Dana  Desa  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  kepada  Pemerintah Desa.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.