## CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 6 No. 2 September 2018, hal. 1-12
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi Di Lapas Kota Mataram
Rahmawati 1 , Maemunah 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, rahmawati19@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunahabdullah@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 20-Agustus- 2018 Disetujui:  10-September- 2018 Abstrak : Pemberian  remisi  di  Lembaga  Permasyarakatan  belum  menunjukan  hasil  yang optimal  dalam  membina  napi.  Sistem  pembinaan  dalam  lembaga  pemasyarakatan  secara yuridis  belum  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  remisi.  Tujuan  penelitian  untuk mengetahui  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi  dan besarnya pengampunan  untuk koruptor menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Remisi  Bagi Nara Pidana Korupsi di Lapas Kota Mataram. Jenis metode penelitian ini termasuk penelitian empiris  dengan  pendekatan  normatif  yuridis.  Penelitian  dilaksanakan  di  Lapas  Mataram, responden  adalah  stakeholder  di  Lapas  Kota  Mataram.  Pengumpulan  data  menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif. Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  remisi  bagi  nara  pidana  korupsi  di  Lapas  Kota Mataram  telah  berjalan  secara  optimal,  hal  tersebut  terlihat  dari  terjadi  tren  pemberian remisi bagi tahanan di Lapas Kota Mataram mengalami fluktuasi  dan diantara  nara pidana tersebut, juga diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi. Jenis remisi berupa remisi umum sebanyak  543  nara  pidana,  remisi  khusus  sebanyak  51  nara  pidana,  dan  remisi  tambahan sebanyak  636  nara  pidana,  yang  dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi Pasal 34, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 42A, dan Pasal 43.
Abstract: The  remission  of  Community  institutions  has  not  shown  optimal  results  in  the building  of  the  Napi.  The  construction  system  in  a  juridical  institution  is  not  yet  in accordance  with  the  mandate  of  the  Remission  Act.  Research  objectives  to  know  the implementation of Government Regulation No. 32 the year 1999 on the implementation of remission  for  criminal  corruption  and  the  magnitude  of  forgiveness  for  the  corrector according  to  government  regulation  number  32  the  year  1999  on  the  implementation  of remission  For  criminal  corruption  in  Mataram  city  Lapas.  This  type  of  research  method includes empirical research with juridical normative approaches. The study was conducted in Mataram  prison,  the  respondent  is  a  stakeholder  in  Mataram  City  Lapas.  Data  collection using  observations,  interviews,  and  documentation.  Analyze  data  using  interactive  model analysis.  The  results  of  the  study  showed  the  implementation  of  remission  for  criminal corruption in Mataram City prison has been running optimally, it is seen from the trend of remission  of  prisoners  in  Mataram  City  Lapas  have  fluctuation  and  between  Nara  Criminal acts, are also given to corruption perpetrators. This type of remission is a general remission of  543  criminal,  special  remission  as  many  as  51  criminal,  and  additional  remission  of  636 criminal,  which  is  conducted  based  on  government  regulation  number  32  the  year  1999 about  the  implementation  of  remission  article  34,  article  36,  article  41,  Article  42A,  and section 43.
Kata Kunci: implementasi remisi narapidana korupsi
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Korupsi  merupakan  sebuah  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime)  sekaligus  merupakan  kejahatan yang  sulit  dicari  penjahatnya  ( crime  without  offender ), karena    korupsi  berada  pada  wilayah  yang  sulit  untuk ditembus.  Korupsi  bukan  hanya  sekedar  merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi- sendi  kehidupan  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  rakyat. Apabila korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang dapat disebut sebagai extra ordinary crime, maka upaya
pemberantasannya  bersifat  luar  biasa,  atau  harus dilakukan  dengan  cara-cara  yang  berbeda  dan  diluar kelaziman  penanggulangan  kejahatan  lainnya.  Karena sifat  luar  biasanya  inilah  kemudian  dibuatkan  aturan yang eksklusif (khusus) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi[1],  lembaga pengadilan  yang  mengadilinya  juga  dibuatkan  secara
khusus,  yakni  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (TIPIKOR) yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan dibuatkan juga lembaga eksklusif yang ditugaskan khusus untuk menyelidiki dan menyidiknya,  yakni  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Keppres  No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, disebutkan bahwa Bagi napi  yang  telah  menjalani  pidana  6  sampai  12  bulan diberikan  remisi  1  bulan,  untuk  yang  lebih  12  bulan dapat  2  bulan,  bagi  yang  sudah  menjalani  tahun  kedua dapat 3 bulan, tahun ketiga 4 bulan, tahun keempat dan kelima  dapat  5  bulan,  tahun  keenam  dan  seterusnya dapat  6  Bulan  setiap  tahunnya.  Secara  hukum  Remisi adalah  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yg diberikan  kepada  narapidana  dan  anak  pidana  yang memenuhi syarat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  (pasal  1  ayat  6  PP  32  tahun  1999 tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  Hak  warga binaan).Setiap  Narapidana  dan  Anak  pidana  berhak mendapatkan  Remisi  (Pasal  34  ayat  1angka  6  PP  99 tahun  2012  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan Hak  warga  binaan  Pemasyarakatan).  Dari  defenisi tersebut maka dapat dipastikan bahwa remisi adalah hak terpidana  karena  itu  hak  ini  harus  dihormati  sebagai bagian dari hak sasasi manusia khususnya hak terpidana karena  itu  munculnya  pendapat  bahwa  Remisi  jangan diberikan kepada pelaku kasus korupsi adalah tindakan yg salah dan tidak memahami aturan secara jelas.
Berdasarkan  perundang-undangan  di  Indonesia pemberian remisi atau pengurangan masa penghukuman  merupakan  hak  narapidana  dengan disertai  batasan-batasan  kondisi  khusus  yang  secara hukum  membedakan  remisi  yang  diterima  narapidana satu  dengan  yang  lainnya,  keberadaannya  tidak  lepas dengan  sistem  pemasyarakatan  yang  merupakansuatu tatanan  pembinaan  terhadap  narapidana,  maka  remisi merupakan  suaturangsangan  agar  narapidana  bersedia menjalani  pembinaan  untuk  merubahperilaku  sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan[2].
Kenyataan  yang  terjadi  di  Lapas  Kota  Mataram, Lembaga  Pemasyarakatan  belum  menunjukkan  hasil yang  optimal  dalam  membina  Napi,  belum  ada  korelasi yang  cukup  signifikan  antara  lamanya  sanksi  pidana dengan pengurangan jumlah tindak pidana (keberhasilan  dalam  melakukan  pembinaan  Napi.) Namun sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, tidak pernah dibenahi secara efektif.
Pelaksaan  pemberian  remisi  di  Lapas  Klas  IIa Mataram  di  lakukan  setelah  narapidana  narkotika memenuhi  syarat  yaitu  a.  Berkelakuan  baik;  b.  Telah menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6  (enam)  bulan  dan bersediabekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk
membantu  membongkar  perkara  tindak  pidana  yang dilakukannya[3].
Dalam  sistem  baru  pembinaan  nara  pidana,  remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi nara  pidana  untuk  membina  diri  sendiri.  Sebab  itu remisi  tidak  sebagai  hak  seperti  dalam  sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugrah sebagaimana  dalam  sistem  kepenjaraan,  tetapi  sebagai hak  dan  kewajiban  nara  pidana.  Artinya  jika    nara pidana  benar-benar  melaksanakan  kewajibannya,  ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi[4].
Secara  yuridis  formal,  payung  hukum  berkaitan dengan  remisi  telah  dibuat  dalam  beberapa  peraturan, antara  lain  1)  Undang-Undang  RI  No.12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan;  2)  Peraturan  Pemerintah  RI No.  32  Tahun  1999  jo  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  28 Tahun  2006  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan;  3)  Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi[5].
Pasal  34  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  28 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  RI  No.  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga    Binaan Pemasyarakatan bagi Nara pidana yang dipidana karena melakukan  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  remisi diberikan  oleh  Menteri  dalam  suatu  ketetapan  menteri setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Direktur  Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut  :  Berkelakukan  baik;  dan  Telah  menjalani  1/3 (satu per tiga) masa pidana.
Oleh  karena  itu,  tujuan  akhir  dalam  tulisan  ini  yaitu untuk  mengetahui  implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi dan besarnya pengampunan untuk koruptor  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Remisi  Bagi  Nara Pidana Korupsi di Lapas Kota Mataram.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode dan pendekatan penelitian
Metode  penelitian  adalah  suatu  pendekatan  yang digunakan  dalam  suatu  penelitian  yang  digunakan sebagai  dasar  mengenai  keseluruhan  aktivitas  peneliti selama  kerja  penelitian  mulai  dari  persiapan  sampai dengan  pelaksanaan  penelitian[6].  Untuk  memecahkan permasalahan  penelitian  ini,  maka  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  bersifat empiris. Metode penelitian hukum bersifat empiris yakni rancangan  penelitian  yang  dapat  dijelaskan  atau diartikan  sebagai  prosedur  atau  cara  memecahkan masalah  penelitian  dengan  memaparkan  keadaan  objek yang di selidiki, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-
fakta  yang  actual  pada  saat  sekarang[7].  Dalam penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  normatif  yuridis[8].  Pendekatan  normatif yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mempelajari keteraturan  dan  berfungsinya  hukum  berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang ada.
Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,  maka  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian empiris  dengan  pendekatan  normatif  yuridis  tentang penerapan  pengaturan  mengenai  remisi  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi di Lapas Kota Mataram.
2. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  sekumpulan  kasus  yang perlu  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  berkaitan dengan masalah penelitian[6]. Ahli lain mengemukakan bahwa  subjek  penelitian  adalah  sejumlah  kasus  yang memenuhi seperangkat kriteria[9].
Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan populasi,  karena  penelitian  kualitatif  berangkat  dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil  kajiannya  tidak  akan  diberlakukan  ke  populasi, tetapi  di  tranferkan  ketempat  lain  pada  situasi  sosial yang  memiliki  kesamaan  dengan  situasi  sosial  pada kasusu  yang  di  pelajari.  Sampel  dalam  penelitian kualitatif  bukan  di  namakan  responden,  tetapi  sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam  penelitian.  Sampel  dalam  penelitian  kualitatif, juga  bukan  disebut  sampel  statistik,  tetapi  sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan  teori.  Sampel  dalam  penelitian  kualitatif juga  di  sebut  juga  sebagai  sampel  konstruktif,  karena dengan  dengan  sumber  data  dari  sampel  itu  dapat dikonstruksikan  fenomena  yang  semula  masih  belum jelas[10].
Dalam  penelitian  kualitatif,  tehnik  sampling  yang sering  digunakan  adalah  Purposive  Sampling  dan Snowball  Sampling.  Seperti  telah  dikemukakan  bahwa, Purposive  Sampling  adalah  tehnik  pengambilan  sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang di  anggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan, atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek/situasi  sosial yang  diteliti.  Snowball  Sampling  adalah  tehnik pengambilan  sampel  sumber  data,  yang  pada  awalnya jumlah  sedikit,  lama-lama  menjadi  besar.  Hal  ini dikemukakan  karena  dari  jumlah  sunber  data  yang sedikit  itu  tersebut  belum  mampu  memberikan  data yang  lengkap,  maka  mencari  orang  lain  lagi  yang  dapat digunakan  sebagai  sumber  data.  Dengan  demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama akan menjadi besar[11].
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  bahwa  penentuan tehnik  sampel  dalam  penelitian  menggunakan  teknik
PurposiveSampling,  teknik  PurposiveSampling  ini merupakan  teknik  sampel  yang  memberikan  data  yang lebih lengkap dan mereka tersebut adalah Kepala Lapas, Wakil  Kepala  Lapas  dan  Staf  Lapas,  Napi  Koruptor  di Lapas Kota Mataram.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data, dalam  hal  ini  adalah  proses  diperolehnya  data  dari sumber  data,  sumber  data  yang  dimaksud  berasal  dari subjek penelitian[12].
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode Observasi
Observasi  adalah  pengamatan  kepada  tingkah  laku pada  suatu  situasi  tertentu[13].  Pendapat  lain mengemukakan  bahwa  ”observasi  adalah  alat  untuk mengumpulkan  data  berupa  tingkah  laku  tertentu”[14]. Sementara  jenis-jenis  observasi  meliputi  observasi partisipatif,  yaitu  apabila  pengobservasi  ikut  terlibat dalam  kegiatan  subjek  yang  sedang  diobservasi, sedangkan  observasi  non  partisipatif  yaitu  apabila pengobservasi  tidak  ikut  terlibat  dalam  kegiatan  subjek yang sedang diobservasi[8].
Dari  pendapat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  metode  observasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif untuk mengumpulkan  data  dengan  cara  mengamati  tentang penerapan  pengaturan  mengenai  remisi  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi Di Lapas Kota Mataram.
b. Metode Wawancara
Metode  wawancara  adalah  sebuah  dialog  yang dilakukan  oleh  pewawancara  (Arikunto,  2008:  126). Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  metode  wawancara adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakuka dengan  cara  tanya  jawab  antara  penanya  atau pewawancara dengan responden/penjawab[15].
Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa  metode  wawancara  adalah  teknik  pengumpulan data  dengan  cara  tanya  jawab  secara  langsung,  yang dilakukan  oleh  pewawancara  dengan  responden  untuk memperoleh informasi yang diinginkan.
Wawancara  atau  interview  terdiri  atas  beberapa jenis yaitu sebagai berikut:
1.  Wawancara  testruktur,  wawancara  testruktur adalah  wawancara  yang  pertanyaan-pertanyaan  telah disiapkan seperti menggunakan pedoman wawancara.
2.  Wawancara semistruktur, wawancara semistruktur  adalah  wawancara  yang  sudah  cukup mendalam kareana ada penggabungan antara wawancara  yang  perpedoman  pada  pertanyaan- pertanyaan  yang  telah  disiapkan  dan  pertanyaan  yang lebih luas dan mendalam dan mengembalikan pedoman yang sudah ada.
3.  Wawancara  tidak  terstruktur,  wawancara  tidak terstruktur  adalah  wawancara  yang  lebih  bebas,  lebih mendalam  dan  menjadikan  pedoman  wawancara sebagai  pedoman  umum  dan  garis-garis  besarnya saja[15].
Sehubungan dengan penelitian ini metode wawancara  yang  digunakan  jenis  terstruktur  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  penerapan pengaturan  mengenai  remisi  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi  Bagi  Nara  Pidana  Korupsi  Di  Lapas  Kota Mataram.
c. Metode Dokumentasi
Metode  dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  transkrip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  raport, lager  agenda  dan  sebagainya[6].  Atas  dasar  pendapat para  ahli  tersebut  maka  yang  dimaksud  dengan  metode dokumentasi  adalah  “Bentuk  catatan  mengenai  siswa yang  telah  dicatat,  dalam  kumpulan  tentang  keadaan siswa  seperti  buku  induk,  rapor,  buku  pribadi  dan sejenisnya”.  Metode  dokumentasi  dalam  penelitian  ini yaitu data tentang profil Lapas Kota Mataram. 4. Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  merupakan  strategi  penelitian untuk  memperoleh  data  yang  valid  sesuai  dengan karatcristik  variabel  dan  tujuan  penelitian[16].  Analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis deskriptif  dengan  menggunakan  analisis  model interaktif.  Analisis  interaktif  terdiri  dari  tiga  alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, verifikasi[6].
a. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan  dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan- catatan  tertulis  dilapangan.  Data  yang  direduksi  dalam penelitian ini adalah data tentang penerapan pengaturan mengenai remisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Remisi  Bagi  Nara Pidana Korupsi Di Lapas Kota Mataram.
b. Penyajian Data
Alur penting  yang  kedua  dari  kegiatan  analisis  data adalah  penyajian  data  sebagai  kesimpulan  informasi tersusun  yang  memberikan  kemungkinan  adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan[6]. Data  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini  mengenai penerapan  pengaturan  mengenai  remisi  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi Di Lapas Kota Mataram.
c. Menarik Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  hanyalah  sebagai  suatu bagian  konfigurasi  yang  utuh,  kesimpulan-kesimpulan juga  diverivikasi  selama  penelitian  berlangsung[6]. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data
terkumpul  dan  diseleksi.  Pengolahan  data  dilakukan dengan menarik simpulan secara induktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 32  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Remisi Bagi  Nara  Pidana  Korupsi  di  Lapas  Kota Mataram
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  adalah  tempat untuk melakukan pembinaan terhadap nara pidana dan anak  didik  pemasyarakatan  di  Indonesia.  Sebelum dikenal  istilah  Lapas  di  Indonesia,  tempat  tersebut disebut dengan istilah penjara.
Lembaga
Pemasyarakatan  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (dahulu Departemen Kehakiman).
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan  bisa  nara  pidana  (napi)  atau  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam  proses  peradilan  dan  belum  ditentukan  bersalah atau  tidak  oleh  hakim.  Pegawai  negeri  sipil  yang menangangi  pembinaan  nara  pidana  dan  tahanan  di lembaga  pemasyarakatan  disebut  dengan  Petugas Pemasyarakatan,  atau  dahulu  lebih  dikenal  dengan istilah Sipir penjara.
Konsep  pemasyarakatan  pertama  kali  digagas  oleh Menteri  Kehakiman  Sahardjo  pada  tahun  1962,  dimana disebutkan  bahwa  tugas  jawatan  kepenjaraan  bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih  berat  adalah  mengembalikan  orang-orang  yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah  penghuni  Lapas  di  Indonesia  mencapai  97.671 orang,  lebih  besar  dari  kapasitas  hunian  yang  hanya untuk  68.141  orang.  Maraknya  peredaran  narkoba  di Indonesia  juga  salah  satu  penyebab  terjadinya  over kapasitas  pada  tingkat  hunian  Lapas.  Sedangakan Rumah  Tahanan  Negara  (disingkat  Rutan)  adalah tempat  tersangka  atau  terdakwa  ditahan  selama  proses penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  di  Indonesia.  Rumah  Tahanan  Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (dahulu  Departemen Kehakiman).
rutan  dan  lapas  memiliki  beberapa  persamaan. Kesamaan antara rutan dengan lapas di antaranya, baik rutan  maupun  lapas  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penempatan penghuni rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan  penggolongan  umur,  jenis  kelamin,  dan jenis  tindak  pidana/kejahatan.  Sebagai  tambahan, berdasarkan  Pasal  38  ayat  (1)  jo.  Penjelasan  PP  No.  27 Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  KUHAP,  Menteri dapat  menetapkan  Lapas  tertentu  sebagai  rutan. Kemudian,  dengan  adanya  Surat  Keputusan  Menteri Kehakiman  No.  M.04.UM.01.06  Tahun  1983  tentang Penetapan  Lembaga  Pemasyarakatan  Tertentu  sebagai Rumah  Tahanan  Negara,  Lapas  dapat  beralih  fungsi menjadi rutan, dan begitu pula sebaliknya (Observasi 12 Desember 2016).
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di  tiap  kabupaten  atau  kotamadya  dibentuk  rutan. Namun  kondisi  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  tidak
semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rutan dan  lapas,  sehingga  rutan  difungsikan  pula  untuk menampung  nara  pidana  seperti  halnya  Lapas.  Hal  ini juga  mengingat  kondisi  banyak  Lapas  yang  ada  di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani  hukuman  di  rutan,  yang  seharusnya  pindah dari  rutan  untuk  menjalani  hukuman  ke  lapas,  banyak yang tetap berada di dalam rutan hingga masa hukuman mereka selesai.
Sedangkan  untuk  mengurangi  kepadatan  (over kapasitas)  penghuni  Lapas  Kota  Mataram  maka  warga binaan  (nara  pidana)  harus  kerap  kali  dilaksanakan pemindahan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Balikpapan dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Samarinda  (khusus narkotika).  Di  kedua  lembaga  Pemasyarakatan  tersebut para  warga  binaan  pemasyarakatan  (nara  pidana)  yang hukumannya  tinggi  dapat  melakukan  kegiatan  yang lebih terarah, terprogram, dan lebih memadai.
Menurut  Faisal  Ramadani  Staf  data  base  seksi registrasi  lapas  bahwa  dasar  pemberian  remisi  tersebut menyatakan,
Untuk pemberian remisi syarat yang diberlakukan  oleh  Lapas  Kota  Mataram  adalah para tahanan telah menjalani hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk dalam Reg.  F,  Membayar  denda  dan  uang  pengganti jika  nara  pidana  tersebut  terkait  dengan Peraturan  Pemerintah  nomor  99,  Justice Collaboration  dan  asimilasi  di  tempat  yang ditentukan  jika  nara  pidana  tersebut  terkait dengan  Peraturan  Pemerintah  nomor  99. Tahanan  tidak  sedang  menjalani  CB,  Tahanan tidak  sedang  menjalani  pidana  kurungan  dan pidana pengganti, dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa (Wawancara 12 Desember 2016)
Berdasarkan  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Pemerintah No.  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (“PP 32/1999”),  remisi  adalah  pengurangan  masa  menjalani pidana  yang  diberikan  kepada  Nara  pidana  dan  Anak Pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  34 ayat  (1)Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  No.  32  Tahun  1999  tentang  Syarat dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan(“PP  99/2012”),  setiap  nara pidana  dan  anak  pidana  berhak  mendapatkan remisi (Ibu  Nafsiah,  Wawancara  12  Desember 2016).
Nara  pidana  harus  membayar  denda  terlebih  dahulu untuk  mendapatkan  remisi?  Untuk  menjawab  ini,  kita perlu mengacu pada syarat-syarat bagi nara  pidana dan anak  pidana  untuk  memperoleh  remisi  yang  terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012:
Remisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  diberikan  kepada  Nara  pidana  dan  Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6 (enam) bulan.
Persyaratan  berkelakuan  baik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dibuktikan dengan:
a. tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir, terhitung  sebelum  tanggal  pemberian  Remisi; dan b. telah  mengikuti  program  pembinaan  yang diselenggarakan  oleh  LAPAS  dengan  predikat baik.” (Nafsiah, Wawancara 12 Desember 2016). Selain  syarat-syarat  yang  terdapat  pada  Pasal  34  PP 99/2012, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 yang berbunyi:
“ Pemberian  Remisi  bagi  Nara  pidana  yang dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
a. bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak hukum  untuk  membantu  membongkar  perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah  membayar  lunas  denda  dan  uang pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan untuk  Nara  pidana  yang  dipidana  karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c. telah  mengikuti  program  deradikalisasi yang  diselenggarakan  oleh  LAPAS  dan/atau Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi  Nara pidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi  Nara pidana  Warga  Negara  Asing,  yang  dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. ”(Bapak  Faisal  Ramadani,  Wawancara 12 Desember 2016).
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  terutama  Pasal  34A ayat (1) huruf b PP 99/2012, khusus untuk nara pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, baru  dapat  diberikan  remisi  jika  nara  pidana  yang bersangkutan  telah  membayar  denda  dan  uang pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan.  Jadi, persyaratan  wajib  telah  membayar  denda  dan  uang pengganti  khusus  ditujukan  kepada  pemberian  remisi kepada nara pidana kasus korupsi.
Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang  perlu  diperhatikan  adalah  bahwasanya  remisi diberikan  kepada  nara  pidana  dan  anak  pidana  apabila memenuhi  persyaratan  melakukan  perbuatan  yang membantu  kegiatan  Lembaga  Pemasyarakatan,  sesuai dengan  Pasal  34  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  RI  No. 28  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  RI  No.  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.
Berdasarkan  Pasal  2  Keputusan  Presiden  RI  No.  174 Tahun  1999  tentang  Remisi,  jenis-jenis  remisi  pada dasarnya  terdiri  dari,  selengkapnya  dapat  dilihat  dari hasil wawancara berikut.
1)  Remisi  umum,  yang  diberikan  pada  hari peringatan  Proklamasi  Kemerdekakan  Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan 2)  Remisi  khusus,  yang  diberikan  pada  hari besar  keagamaan  yang  dianut  oleh  nara  pidana dan  anak  pidana  yang  bersangkutan,  dengan ketentuan  jika  suatu  agama  mempunyai  lebih dari  satu  hari  besar  keagaman  dalalm  setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan (Bapak Nabil Iskandar, Wawancara 17 Desember 2016)
Ketentuan  di  atas  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (3) Keputusan  Presiden  RI  No.  174  Tahun  1999  tentang Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila nara pidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
1. Berbuat jasa kepada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. Melakukan  perbuatan  yng  membantu  kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan  pasal  1  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 diatur pula mengenai Remisi susulan yang terdiri dari :
a. Remisi  Umum  Susulan,  adalah  Remisi  Umum yang  diberikan  kepada  nara  pidana  dan  anak pidana  yang  pada  tanggal  17  Agustus  telah menjalani  masa  penahanan  paling  singkat  6 (enam)  bulan  atau  lebih  dan  belum  menerima putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
b. Remisi  Khusus  Susulan,  adalah  Remisi  Khusus yang  diberikan  kepada  nara  pidana  dan  anak pidana  yang  pada  hari  besar  keagamaan  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  telah  menjalani masa  penahanan  paling  singkat  6  (enam)  bulan atau  lebih  dan  belum  menerima  putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
Pada  dasarnya  Remisi  diatur  di  dalam  Undang- Undang  RI  No.12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan Pasal  14  huruf  i,  yang  diperkuat  dengan  kehadiran Keputusan  Presiden  RI  No.  174  Tahun  1999  tentang Remisi yang menjelaskan tentang tiga jenis remisi, yaitu:
1. Remisi umum;
2. Remisi khusus; dan
3. Remisi tambahan.
Didalam  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  28  Tahun 2006  ini,  pemerintah  telah  menyadari  akan  adanya perbedaan  perlakukan  dan  pembinaan  terhadap  pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme mengingat sifat dan ciri  khas  dari  kedua  tibdak  pidana  tersebut.  Akibatnya, syarat untuk memperoleh remisi menjadi lebih ketat dan lebih  sulit  daripada  tindak  pidana  biasa,  seorang  nara pidana  telah  berhak  untuk  memperoleh  remisi  setelah menjalani pidana  penjara  minimum  enam  bulan, untuk nara  pidana  koruptor    dan  teroris  disyaratkakn  harus telah menjalani sepertiga dari pidananya dan mendapat pertimbangan  dari  Direktur  Jendral  Pemasyarakatan. Selengkapnya dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.
Dalam  sebuah  diskusi  yang  bertajuk  : “Moratorium  dan  Remisi  untuk  Koruptor,  Legal atau  Melanggar  Hukum”  di  Gedung  DPR, Jakarta,  Kamis 3  Nopember  2011,  salah  seorang
pembicara,  Yusril  Ihza  Mahendra  berpendapat bahwa hak remisi ini diatur bukan hanya dalam undang-undang  tapi  juga  konstitusi,    konvensi PBB  melawan  korupsi  (UN  Convention  Against Corruption), Tokyo Rules dan sebagainya. Yusril juga  berpendapat  bahwa  hak  remisi  ini  dalam seluruh  peraturan  domestik  dan  internasional yang  ada  melekat  pada  narapida.  Serta  sudah menjadi aturan diseluruh dunia, bahwa hukuman penjara  dapat  dikurangi  atau  dipercepat  jika nara pidana memiliki kelakuan baik (Bapak Nabil Iskandar, Wawancara 18 Desember 2016) Ketua  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas HAM), Ifdhal Kasim, menyatakan :
“Remisi  pada  dasarnya  merupakan  insentif  bagi terpidana  untuk  menstimulasi  agar  merubah  diri selama  ditahanan,  secara  normatif  seorang terpidana  sudah  dirampas  kebebasannya  dengan menjalani hukuman. Meski penyebabnya membenarkan  pemberian  hukuman  tersebut, namun  setelah  masuk  ke  dalam  tahanan  mereka tetap mempunyai hak minimal yakni mendapatkan  remisi  dan  atau  pembebasan bersyarat.  Bila    hak  mendapatkan  itu  dicabut, secara otomatis haknya turut dirampas. Jelas tidak benar itu dilakukan atas nama apapun”.
Dengan  penjabaran  norma  tersebut  di  atas  yang diperkuat  oleh  pendapat  para  pakar  tersebut  dapat diketahui  bahwa  perbuatan  tindak  pidana  korupsi memiliki  hak  konstitusional  yang  dijamin  oleh undang- undang sebagaimana disebut di atas. Disisi lain saat ini banyak  para  pakar  yang  setuju  dengan  gagasan penghapusan  remisi  bagi  nara  pidana  tindak  pidana korupsi,  alasannya  korupsi  telah  merusak  masa  depan bangsa dan tega memiskinkan jutaan rakyat.
Pelaksanaan    pemberian    remisi    merupakan    salah satu  bentuk pergeseran paradigma pemidanaan dimana remisi  merupakan  salah  satu  bentuk  pengejawantahan bagaimana  agar  tahanan  dapat  berbaur  dengan masyarakat,  orientasi  utamanya  bukan  lagi  pada  efek jera.  Hal  ini  yang  mendasari  berubahnya  kata  penjara menjadi lembaga pemasyarakatan.
Tabel 1 Data Pemberian Remisi Untuk Lapas Kota Mataram
Tahun Jumlah Tahan yang mendapatkan remisi Jenis remisi 2013 688 orang - RU   = 600 orang - RK   = 88 orang 2014 552 orang -  RU  = 522 orang -  RK  = 30 orang 2015 524 orang -   RU = 501 orang -   RK = 23 orang 2016 594 orang -   RU = 543 orang -   RK = 51 orang Sumber : Lapas Kota Mataram Tahun 2017
2. Besar Pengampunan Untuk Koruptor
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Remisi Bagi  Nara  Pidana  Korupsi  di  Lapas  Kota Mataram
Lapas  Kota  Mataram  merupakan  salah  satu  Unit Pelaksanaan  Teknis  (UPT)  Pemasyarakatan  sebagai tempat  pembinaan  nara  pidana  yang  bernaung  di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak
Asasi  Manusia  Propinsi  NTB.  Berdasarkan  fakta  di lapangan  Lapas  Kota  Mataram  yang  berkapasitas menampung hunian untuk 160 (seratus enam puluh) orang saat ini diisi penghuni sebanyak 240 (dua ratus empat  puluh)  orang  warga  binaan  pemasyarakatan (nara  pidana/tahanan),  sehingga  melebihi  kapasitas yang ada (over kapasitas), sedangkan jumlah petugas yang sangat terbatas.
Uraian  tugas  dari  bagian-bagian  maupun  seksi- seksi  yang  ada  di  Lapas  Kota  Mataram  adalah  sebagai berikut :
1) Sub Bagian Tata Usaha
Bertugas  melakukan  urusan  tata  usaha  dan  rumah tangga rutan yang terdiri atas :
a) Urusan  Kepegawaian  dan  Keuangan  memiliki tugas dalam hal kepegawaian dan keuangan.
b) Urusan  Umum  mempunyai  tugas  melakukan surat  menyurat,  perlengkapan  dan  rumah tangga rutan.
2) Seksi Bimbingan Nara pidana dan Anak Didik Bertugas  memberikan  bimbingan  dan  pembinaan terhadap nara pidana dan anak didik Pemasyarakatan yang terdiri dari :
a) Sub  Seksi  Registrasi  memiliki  tugas  dalam melakukan pencatatan, administrasi dan pembuatan  statistik,  pemberian  remisi  serta dokumentasi sidik jari nara pidana.
b) Sub  Seksi  Bimbingan  Kemasyarakatan  memiliki tugas  dalam  memberikan  bimbingan  dan penyuluhan  rohani  dan  memberikan  pelatihan olah  raga,  peningkatan  pendidikan  dan pengetahuan, program asimilasi, cuti megunjungi keluarga,  cuti  menjelang  bebas dan pembebasan bersyarat, memberikan
kesejahteraan  dan  perawatan  bagi  nara  pidana dan anak didik Pemasyarakatan serta mengurus kesehatannya.
3) Seksi Kegiatan Kerja Bertugas  memberikan  petunjuk  dan  bimbingan kegiatan kerja bagi nara pidana yang terdiri atas : a) Sub  Seksi  Bimbingan  Kerja  dan  Pengelolaan Hasil  Kerja  mempunyai  tugas  yang  meliputi memberikan  bimbingan  dan  pelatihan  kerja kepada  nara  pidana  serta  mengelola  hasil  dari pekerjaan tersebut.
b) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas dalam mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.
4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:
a) Sub  Seksi  Keamanan  mempunyai  tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari  satuan  pengamanan  yang  bertugas  serta mempersiapkan  laporan  berkala  di  bidang keamanan dan penegakan tata tertib.
5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan (KPLP)  terdiri  dari  petugas  pengamanan  yang Mempunyai  tugas  menjaga  keamanan  dan  ketertiban rutan.  Dalam  Lapas  Kota  Mataram  terdapat  41  (empat puluh  satu)  orang  pegawai  yang  terdiri  dari  35  (tiga puluh lima) orang pegawai pria dan 6 (enam) orang.
Besar  Pengampunan  untuk  Koruptor  Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi di Lapas Kota Mataram dapat diuraikan berikut:
“ Dampak pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan Remisi  terhadap  nara  pidana  akan  lebih  lama menjalani  masa  hukuman  karena  tanpa  remisi. Sementara  mengenai  pengetatan  pemberian remisi  apakah  sudah  ketat,  kalau  untuk semangat  anti  rasuah  (Tindak  Pidana  Korupsi) sudah  tepat  akan  tetapi  di  sisi  lain  harus  sesuai dengan  kaidah  hukum  yang  benar,  karena tidak boleh  PP  No.  99  Tahun  2014  bertentangan dengan  UU  No.  12  Tahun  1995  sesuai  dengan asas hukum Lex  superiori derogat lex inferioribahwa  secara  hierarkis  suatu  peraturan perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi (Bapak  Faisal Ramadani, Wawancara 19 Desember 2016).
Jumlah  narapidana  yang  ada  di  Lapas  Mataram, cukup banyak mencapai 847 narapidana.
Pada bulan  Juli  2015,  Lapas  Kota  Mataram, mengungkapkan,  penghuni  Lapas  sebelumnya sebanyak  847.  Terdiri  atas  napi  kasus  pidana umum  606  orang,  napi  anak  115,  dan  Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor)  106  orang  yang  dapat remisi  534  orang.  Empat  orang  di  antaranya dinyatakan  bebas.  Keempat  orang  tersebut merupakan  tahanan  pidana  umum.  Dikatakan, pemberian  remisi  didasarkan  pada  undang- undang.  Jadi,  sesuai  undang-undang,  remisi  itu merupakan hak para napi jika memenuhi syarat, katanya.  Dia  menambahkan,  khusus  terpidana korupsi,  dari  15  yang  diusulkan  hanya  3  yang mendapatkan  remisi (Bapak  Faisal  Ramadani, Wawancara 19 Desember 2016).
Dengan adanya pemberian remisi tersebut menandakan bahwa pemberian remisi bagi nara pidana tindak  pidana  khusus  seperti  korupsi  cukup  ketat.  Dari sisi  efektivitas  maka  tentunya  para  para  pelaku  tindak pidana  khusus  harus  lebih  bisa  bermasyarakat  dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektifitas  penerapan  PP  No.  9  Tahun  2012  cukup membuat  para  terpidana untuk  lebih  termotivasi  dalam berkelakuan baik akan tetapi di sisi lain keberadaan PP ini  menurut  Faisal  Ramadhani  masih  kurang  efektif dalam hal pembinaan.
Spirit penegakan hukum kita masih berorientasi pada hal-hal  yang  sifatnya  represif,  keberadan  PP  No  99 Tahun  2012  bukanlah  solusi  dalam  memberikan  efek jera kepada para pelaku tindak pidana khusus, justru di sisi  lain  akan  menimbulkan  persoalan  hukum  baru karena  adanya  pergeseran  paradigma  pemidanaan  dan bertentangan dengan aturan hukum yang lain.
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  ujung  tombak pelaksanaan  pengayoman  merupakan  tempat  untuk menapai  tujuan  pemidanaan  melalui  pendidikan rehabilitasi  dan  reintegrasi.  Remisi  diberikan  kepada warga  binaan  Pemasyarakatan  yang  berkelakuaan  baik selama menjalani masa pidananya dengan aturan waktu yang  ditentukan  oleh  peraturan  undang-undang  di Lembaga  Pemasyarakatan  yang  merupakan  wujud
darihasil  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan.
Kedudukan  remisi  dalam  tujuan  pemidanaan  dalam sistem  Pemasyarakatan  merupakan  sarana  untuk memotivasi  dan  mendidik  warga  binaan  agar berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidananya sehingga  sete;ah  bebas  nanti  dapat  diterima  kembali kedalam masyarakat dengan baik.
Data  pemberian  remisi  untuk  lapas  Kota  Mataram yaitu sebagai berikut:
Tabel 2 Pemberian remisi narapidana di Lapas Kota
Mataram No. Jenis Remisi Jumlah 1 Remisi Umum 543 orang 2 Remisi Khusus 51 orang 3 Remisi Tambahan 636 orang Jumlah 1.230 orang
Dari data tersebut dapat diamati bahwa jenis remisi yang diberikan oleh Lapas Kota Mataram pada tahun 2016  terhadap  nara  pidana  bervariasi  dengan  jenis remisi  umum,  remisis  khusus,  dan  remisi  tambahan dengan jumlah 636 orang nara pidana.
Penghitungan  lamanya  masa  menjalani  pidana sebagai  dasar  untuk  menetapkan  besarya  remisi umum  dihitung  sejak  tanggal  penahanan  sampai dengan  hari  proklamasi  Kemerdekaan  RI  pada tanggal  17  Agustus.  Untuk  menghitung  lamanya  1 bulan  remisi  adalah  30  hari.  Selengkapnya  dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.
Pemberian  remisi  umum  kepada  warga binaan  Lembaga  Pemasyarakatan  dibagi  lagi menjadi  remisi  umum  sebagian  dan  remisi umum  seluruhnya,  dimana  remisi  umum sebagian  adalah  remisis  yang  diberikan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan  namun  ia  tetap  masih menjalankan sisa pidananya,sedangkan remisi umum  seluruhnya  adalah  pemberian  remisi dimana  banyaknya  remisi  yang  diterima warga binaan menyelesaikan masa pidananya sehingga  ia  langsung  bebas (Bapak  Faisal Ramadani, Wawancara 21 Desember 2016) Pengusulan  untuk  mendapatkan  remisi  umum dilakukan  oleh  kepala  Lembaga  Pemasyarakatan kepada  Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan HAM,  selambat-lambatnya  satu  hari  sebelum  remisi diberikan.  Pengusulan  remisi  umum  dilakukan dengan  menggunakan  formulir  R.B.I  untuk  remisi umum  sebagian  dan  formulir  R.B.II  untuk  remisi seluruhnya.  Setelah  pengusulan  remisi  diterima  di kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM lalu di ajukan  kepada  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan. Setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan  HAM  mengabulkan  pemberian  remisi  dengan mengeluarkan  surat  Keputusan  Menteri  dan  dikirim ke  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  kemudian diumumkan  pada  hari  Proklamasi  Kemerdekaan  RI pada tanggal 17 Agustus.
Apabila  dalam  pelaksanaannya,  nara  pidana  yang telah diajukan untuk mendapat remisi umum ternyata
tidak mendapatkan remisi, maka nara pidana tersebut diusulkan  kembali  pada  tahun  berikutnya  untuk mendapatkan  remisi.  Pengusulan  remisi  umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.B.I untuk remisi  umum  sebagian  dan  formulir  R.B.II  untuk remisi seluruhnya.
Remisi  Khusus  diberikan  kepada  warga  binaan  di Lembaga  Pemasyarakatan  bertepatan  dengan  hari besar keagamaan yang dianut oleh warga binaan yang bersangkutan.  Dengan  ketentuan  bahwa  bila  dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling  dimuliakan  oleh  penganut  agama  yang bersangkutan.
Perhitungan  lamanya  masa  menjalankan  pidana sebagai  dasar  menetapkan  besarnya  remisi  khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar  keagamaan  warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kota  Mataram.  Apabila  selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi  diberikan  kepada  warga  binaan  yang bersangkutan  menurut  agama  yang  dianut  pada  saat dilakukan pendataan pertama kali.
Pengusulan  remisis  khusus  menggunakan  formulir R.K.I  untuk  remisi  khusus  sebagian  dan  formulir R.K.II  untuk  pengusulan  remisi  khusus  seluruhnya. Untuk  pengajuan  usul  mendapatkan  remisi  khusus sama  dengan  remisi  umum  yakni  dilakukan  oleh kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  kepada  Kantor Wilayah  Kementrian  Hukum  dan  HAM,  selambat- lambatnya  satu  hari  sebelum  remisi  diberikan. Pengusulan  remisi  khusus  dilakukan  dengan menggunakan  formulir  R.K.  Setelah  pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementrian Hukum dan  HAM  lalu  di  ajukan  kepada  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan.  Setelah  mendapat  pertimbangan dari  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  atas  nama Menteri  Hukum  dan  HAM  mengabulkan  pemberian remisi  dengan  mengeluarkan  surat  Keputusan Menteri  dan  dikirim  ke  Lembaga  Pemasyarakatan. Namun  pemberian  remisinya  diberikan  pada  saat, selengkapnya  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara berikut.
a. Setiap  hari  Raya  Idul  Fitri  bagi  Nara pidana  dan  Anak  Pidana  yang  beragama Islam.
b. Setiap Hari Natal bagi Nara pidana dan Anak pidana yang beragama Kristen.
c. Setiap  Hari  Raya  Nyepi  bagi  Nara pidana  dan  Anak  Pidana  yang  beragama Hindu.
d. Setiap  Hari  Raya  Waisak  bagi  Nara pidana  dan  Anak  Pidana  yang  beragama Budha (Bapak  Lalu  Hidayat,  Wawancara  23 Desember 2016)
Apabila  dalam  pelaksanaannya,  nara  pidana  yang telah  diajukan  untuk  mendapat  remisi  khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka nara pidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi umum dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  R.K.T. (Remisi Khusus Tertunda).
Remisi  tambahan  diberikan  kepada  warga  binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat  jasa  kepada  negara,  melakukan  perbuatan yang  bermanfaat  bagi  negara atau  kemanusiaan  atau melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Pemberian Remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan  Kota  Mataram,  selengkapnya  dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.
1. ½ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh  pada  tahun  yang  bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada  negara  atau  melakukan  perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaaan.
2. 1/3  (satu  per  tiga)  dari  remisi  umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga  binaan  Pemasyarakatan)  melakukan perbuatan  yang  dapat  membantu  kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Mataram    sebagai  pemuka (Bapak  Lalu Hidayat, Wawancara 23 Desember 2016) Pengajuan pengusulan remisi tambahan menggunakan  formulir  R.T.I  untuk  remisi  tambahan sebagian  dan  formulir  R.T.II  untuk  remisi  tambahan seluruhnya.  Pengajuan  pengusulan  remisi  tambahan dilakukan  bersama-sama  dengan  remisi  umum  dan diberikannya pun pada saat pemberian remisi umum yakni dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementrian Hukum  dan  HAM,  selambat-lambatnya  satu  hari sebelum  remisi  diberikan.  Pengusulan  remisi tambahan  dilakukan  dengan  menggunakan  formulir R.T.  Setelah  pengusulan  remisi  diterima  di  kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  Setelah mendapat  pertimbangan  dari  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  atas  nama  Menteri  Hukum  dan HAM  mengabulkan  pemberian  remisi  dengan mengeluarkan  surat  Keputusan  Menteri  dan  dikirim ke  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  kemudian diumumkan  pada  hari  Proklamasi  Kemerdekaan  RI pada tanggal 17 Agustus.
Apabila  dalam  pelaksanaannya,  nara  pidana  yang telah  diajukan  untuk  mendapat  remisi  khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka nara pidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi umum dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  R.T.T. (Remisi Tambahan Tertunda).
Jumlah  narapidana  yang  telah  diberikan  remisi  di Lapas Kota Mataram.
Tabel 3 Narapidana yang Diberikan Remisi Tahun Napi mendapatkan remisi Jenis remisi 2013 688 orang -  RU      = 600 orang -  RK      = 88 orang 2014 552 orang -  R U     = 522 orang -  RK      = 30 orang 2015 524 orang -RU        = 501 orang -R K       = 23 orang 2016 594 orang -RU        = 543 orang -RK        = 51 orang
Jadi  berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan peningkatan pemberian remisi bagi tahanan di Lapas Kota Mataram mengalami fluktuasi dan diantara nara pidana  tersebut,  juga  diberikan  pada  pelaku  tindak pidana korupsi. Tentu hal itu dipengaruhi oleh syarat atau  tolok  ukur  dalam  pemberian  remisi  bagi  para tahanan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan remisi  bagi  nara  pidana  korupsi  di  Lapas  Kota Mataram  Tahun  2017  telah  berjalan  secara  optimal, hal  tersebut  terlihat  dari  terjadi  tren  pemberian remisi  bagi  tahanan  di  Lapas  Kota  Mataram mengalami  fluktuasi  dan  diantara  nara  pidana tersebut,  juga  diberikan  pada  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Jenis  remisi  berupa  remisi  umum  sebanyak 543  nara  pidana,  remisi  khusus  sebanyak  51  nara pidana,  dan  remisi  tambahan  sebanyak  636  nara pidana,  yang  dilakukan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Pelaksanaan Remisi Pasal 34, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 42A, dan Pasal 43[1].
Hal  inilah  yang  menjadi  landasan  dan  tujuan  dari usaha  penegakan  hukum  terutama  dalam  bidang hukum  pidana  yakni  kebijaksanaan  penanggulangan kejahatan  di  Indonesia  agar  sesuai  dengan  yang diharapkan  sekaligus  politik  hukum  di  Indonesia. Dalam  masyarakat  yang  sedang  membangun pembangunan,  tentu  terdapat  perubahan  tata  nilai yang  berpengaruh  pada  masing-masing  lapangan kehidupan. Perubahan tersebut dapat menuju ke arah yang positif maupun kearah yang negatif.
Seiring  dengan  itu,  agar  pembangunan  dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia,  sudah  tentu  dalam  dalam  pembangunan itu memerlukan situasi yang aman dan tertib. Situasi tersebut  hanya  dapat  terwujud  apabila  masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memiliki kesadaran  hukum  dan  taat  (tertib  hukum)  terhadap segala peraturan yang ada.

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Bangsa  Indonesia  mencita-citakan  terwujudnya Negara  yang  adil  sesuai  dengan  Pancasila  sila  ke-5 yakni  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, peranan pemerintah sangat penting sehingga secara nyata berusaha untuk mewujudkan  rakyat  Indonesia  ke  arah  yang  dicita- citakan.  Dalam  hal  ini  salah  satunya  mencangkup aspek  hukum  yang  berfalsafah  pancasila  yang  tidak dapat ditinggalkan.
Sistem  kepenjaraan  mengajarkan  bahwa  tujuan pemidanaan  adalah  penjeraan,  artinya  seorang  yang melakukan  tindak  pidana  dibuat  jera  dan  tidak melakukan  tindak  pidana  di  kemudian  hari. Sedangkan sistem pemasyarakatan yang lebih di kenal dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  yaitu sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam rangka  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh
lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan,  dan  dapat hidup  secara wajar  sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Salah  satunya  dengan  pemberian  remisi  kepada warga  binaan.  Remisi  adalah  sebagai  pembebasan hukuman  untuk  seluruhnya  atau  sebagian  dari seumur  hidup  menjadi  hukuman  terbatas  yang diberikan  setiap  tanggal 17 Agustus.  Dapat  dikatakan bahwa  remisi  merupakan  bentuk  pengurangan  masa hukuman  nara  pidana  yang  sedang  menjalani  proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Remisi  dalam  sistem  pelaksanaan  pidana  penjara khususnya  yang  menyangkut  sistem  pemasyarakan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS)  terhadap  para  nara  pidana. Untuk  itu  dalam  sistem  pidana  penjara  di  Indonesia, remisi  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  strategis sebab, apabila nara pidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.
Seperti  yang  dialami  oleh  Andy  nara  pidana  yang divonis sebagai pemakai yang telah diajukan oleh pihak Lapas  untuk  mendapatkan  remisi  tetapi  kenyataannya tidak  mendapatkan  remisi  karena  dianggap  belum memenuhi  syarat  masa  pidana  1/3  dari  masa tahanannya, padahal Andy merupakan nara pidana yang dikecualikan  terjerat  PP  No.28  tahun  2006,  karena vonisnya  pemakai  bukan  Bandar.  Dalam  penjelasan  PP No.28  tahun  2006,  ketentuan  peraturan  PP  ini  hanya berlaku  bagi  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika dengan vonis produsen dan Bandar.
Nara pidana seperti dijelaskan dalam Undang-undang No  12  tahun  1995  pasal  1  (7)  tentang  pemasyarakatan, yaitu  Terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS). Artinya  bahwa  nara  pidana  dalam  menjalani  sanksi pidananya  berada  dalam  pembinaan  di  lembaga Pemasyarakatan.
Sanksi  mengandung  inti  berupa  suatu  ancaman pidana ( strafbedreiging ) kepada mereka yang melakukan  pelanggaran  norma.  Sanksi  mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.  Sanksi  merupakan  alat  pemaksa  agar seseorang  menaati  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat
Dalam penjatuhan pidana dikenal dengan teori relatif atau  tujuan  ( verenigingstheorien )  yang  merupakan salah  satu  teori  yang  membenarkan  penjatuhan  pidana yakni  teori  ini  mencari  dasar  hukum  pidana  dalam menyelenggarakan  tertib  masyarakat  dan  akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan dengan wujud berbeda-beda, seperti: menakutkan, memperbaiki dtau membinasakan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  2  dan  3  Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk Remisi yaitu :
1. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
2. Remisi  Khusus,  yang  diberikan  pada  hari  besar keagamaan yang dianut oleh Nara pidana dan Anak Pidana  yang  bersangkutan,  dengan  ketentuan  jika suatu  agama  mempunyai  lebih  dari  satu  hari  besar
keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari  besar  yang  paling  dimuliakan  oleh  penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi tambahan, ditambahkan apabila Nara pidana dan  Anak  Pidana  yang  bersangkutan  selama menjalani pidana :
1. berbuat jasa kepada negara;
2. melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  berbuat  jasa  dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi  kegiatan  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang-undangan.
Sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  UU  Keputusan Presiden  No.174  Tahun  1999,  Besarnya  remisi  umum yakni :
1. 1  (satu)  bulan  bagi  Nara  pidana  dan  Anak  Pidana yang  telah  menjalani  pidana  selama  6  (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
2. 2  (dua)  bulan  bagi  Nara  pidana  dan  Anak  Pidana yang  telah  menjalani  pidana  selama  12  (dua  belas) bulan atau lebih.
Dalam pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
d. pada  tahun  keempat  dan  kelima  masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
e. pada  tahun  keenam  dan  seterusnya  diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
f. Sedangkan besarnya remisi khusus adalah :
g. 15  (lima  belas)  hari  bagi  Nara  pidana  dan  Anak Pidana  yang  telah  menjalani  pidana  selama  6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
h. 1  (satu)  bulan  bagi  Nara  pidana  dan  Anak  Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
Dalam pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
a. pada  tahun  pertama  diberikan  remisi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
b. pada  tahun  kedua  dan  ketiga  masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
c. pada  tahun  keempat  dan  kelima  masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. Besarnya remisi tambahan adalah
a. ½  (satu  perdua)  dari  remisi  umum  yang  diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Nara pidana dan Anak  Pidana  yang  berbuat  jasa  kepada  negara  atau melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  negara atau kemanusiaan; dan
b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Nara pidana dan Anak  Pidana  yang  telah  melakukan  perbuatan  yang membantu  kegiatan  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.
Keputusan  Presiden  No  174  tahun  1999  tentang Remisi pasal 7, yaitu :
1. Penghitungan  lamanya  masa  menjalani  pidana sebagai  dasar  untuk  menetapkan  besarnya  remisi umum  dihitung  sejak  tanggal  penahanan  sampai dengan  hari  peringatan  Proklamasi  Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Penghitungan  lamanya  masa  menjalani  pidana sebagai  dasar  untuk  menetapkan  besarnya  remisi khusus  dihitung  sejak  tanggal  penahanan  sampai dengan  hari  besar  keagamaan  yang  dianut  oleh Nara pidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
3. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  terputus,  perhitungan penetapan  lamanya  masa  menjalani  pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir.
4. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal  ini,  1  (satu)  bulan  dihitung  sama  dengan  30 (tiga puluh) hari.
5. Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  didasarkan  pada  agama Nara  pidana  dan  Anak  Pidana  yang  pertama  kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.
Dijelaskan  pula  dalam  Keputusan  Presiden  No  174 tahun 1999 tentang  Remisi pasal 8 :
(1) Dalam hal Nara pidana dan Anak Pidana pada suatu tahun  tidak  memperoleh  remisi,  besarnya  remisi pada  tahun  berikutnya  didasarkan  pada  remisi terakhir yang diperolehnya.
(2) Penghitungan  remisi  bagi  Nara  pidana  dan  Anak Pidana  yang  menjalani  pidana  lebih  dari  satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan  cara  menggabungkan  semua  putusan pidananya.
(3) Pidana  kurungan  sebagai  pengganti  pidana  denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2).
Dalam  Keputusan  Presiden  No  174  tahun  1999 tentang  Remisi pasal 9 dijelaskan mengenai:
(1) Nara  pidana  yang  dikenakan  pidana  seumur  hidup dan  telah  menjalani  pidana  paling  sedikit  5  (lima) tahun berturut-turut serta berkelakukan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara,  dengan  lama  sisa  pidana  yang  masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Perubahan  pidana  penjara  seumur  hidup  menjadi pidana  penjara  sementara  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden.
(3) Permohonan  perubahan  pidana  penjara  seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh Nara pidana  yang  bersangkutan  kepada  Presiden  melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan  perubahan  pidana  seumur  hidup menjadi  pidana  penjara  sementara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang- undangan.
Keputusan  Presiden  No  174  tahun  1999  tentang Remisi  pasal  10:  Dalam  hal  pidana  penjara  seumur hidup  telah  diubah  menjadi  pidana  sementara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9,  maka  untuk pemberian  remisi  berlaku  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6. Seperti yang  telah  kita  ketahui  bersama  bahwa  pemidanaan yang  diberikan  terhadap  nara  pidana  semata-mata  atas perbuatan  mereka  sendiri  karena  melakukan  tindak pidana  yang  merugikan  orang  lain.  Namun  sasaran utama  dari  pemidanaan  itu  sendiri  tidak  semata-mata tanpa tujuan.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  Tentang  Pelaksanaan  Remisi  Bagi  Nara  Pidana Korupsi  di  Lapas  Kota  Mataram  yaitu  dilakukan  setiap tahun,  pada  tahun 2016  berupa  remisi umum  sebanyak 543 nara pidana, remisi khusus sebanyak 51 nara pidana, dan  remisi  tambahan  sebanyak  636  nara  pidana,  yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi Pasal 34, Pasal 36,  Pasal  41,  Pasal  42A,  dan  Pasal  43.  Besar pengampunan  untuk  koruptor  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi  Bagi  Nara  Pidana  Korupsi  di  Lapas  Kota Mataram  yaitu  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  korupsi,  diberikan  Remisi apabila  memenuhi  persyaratan  meliputi  berkelakuan baik;  dan  telah  menjalani  1/3  (satu  per  tiga)  masa pidana,  dengan  besar  pengampunan  meliputi.  a). Pemberian  Remisi  Umum;  di  atas  1/3  (satu  per  tiga) masa pidana diberikan remisi 1 (stu) bulan setiap tahun. b). Pemberian Remisi Khusus; di atas 1/3 (satu per tiga) masa pidana diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. c).  Pemberian  Remisi  Tambahan;  di  atas  1/3  (satu  per tiga) masa pidana diberikan remisi ½ (satu per dua) dari remisi  umum  yang  diperoleh  pada  tahun  yang bersangkutan  (warga  binaan  Pemasyarakatan)  berbuat jasa  kepada  negara  atau  melakukan  perbuatan  yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaaan.
Untuk menindaklanjuti  sehingga  kinerja  aparat  Lapas maka  disarankan  beberapa  instansi,  yaitu.  1).  Bagi pemerintah,  diharapkan  dapat  memberikan  masukan secara nyata dan aplikatif kepada aparat penegak hukum, pelaksana Undang-Undang, Pemerintah maupun masyarakat  luas.  2).  Diharapakan  dapat  memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga-lembaga khususnya  pihak  kejaksaan.  3).  Bagi  masyarakat, sebagai  sumber  informasi  dan  pengetahuan  bagi masyarakat  yang  belum  mengenal  akan  hukum  korupsi. 4).  Bagi  peneliti,  sebagai  referensi  tambahan  bagi mahasiswa  yang  berminat  dalam  kajian  hukum khususnya  masalah  penerapan  peraturan  mengenai remisi  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  Tentang  Pelaksanaan  Remisi  Bagi  Nara  Pidana Korupsi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima  kasih  kepada  pihak LPPM  Universitas  Muhammadiyah  Mataram  yang senantiasa  memberikan  saran,  masukan,  dan  dana kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan baik dan tepat waktu.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] U.-U.  R.  I.  Nomor,  “Tahun  1999  tentang
12 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 2, September 2018, hal 1-12
pemberantasan tindak pidana korupsi,” Undang.
Nomor , vol. 20, 31AD.
[2] W.  Rori,  “Kebijakan  Hukum  Mengenai  Syarat Pemberian  Remisi  Kepada  Narapidana  Tindak Pidana Korupsi,” Lex Crim. , vol. 2, no. 7, 2013.
[3] M.  Apriansyah,  “Tinjauan  tentang  Pengurangan Pidana (Remisi) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika  (Studi  di  Lapas  Klas  II  A  Mataram).” Universitas Mataram, 2018.
[4] C.  I.  Harsono, Sistem  Baru  Pembinaan Narapidana . Djambatan, 1995.
[5] P.  P.  Nomor,  “Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,” Tambah.  Lembaran  Negara RI, Nomor , vol. 3846, 32AD.
[6] A.  Suharsimi,  “Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik,” Jakarta:  Rineka  Cipta ,
2006.
[7] B.  N.  Arief, Masalah  penegakan  hukum  dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan  kejahatan .  Kencana  Prenada
Media Group, 2007.
[8] H. S. Salim and E. S. Nurbani, “Penerapan Teori Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi,” Raja Graf. Persada, Jakarta , 2013.
[9] D. Mardalis, Metode penelitian: suatu
pendekatan proposal . Bumi Aksara, 1995.
[10] P.  Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . 2013.
[11] A. Zuhriah and
S. Mangkoedihardjo,
“Comparison  Model  to  Evapotranspiration  Bed Using Upflow and Downflow of Domestic Waste,”
J. Purifikasi , vol. 6, no. 1, pp. 1–6, 2005.
[12] L. J. Moleong, Metodologi penelitian . 1999.
[13] N.  Sudjana, Belajar  dan  Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya . 2010.
[14] Y. Riyanto, “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.”  Surabaya:  Unesa  University  Press, 2007.
[15] D. K. Sukardi, Pengantar pelaksanaan program bimbingan  dan  konseling  disekolah .  Rineka Cipta, 2000.
[16] A.  Furchan,  “Pengantar  Pendidikan  Dalam Penelitian,” Surabaya Usaha Nas. , 2007.