## Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak
Anajeng Esri Edhi Mahanani Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya Anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Produk  hukum  dibentuk  untuk  menjawab suatu  permasalahan  hukum  di  masyarakat.  Dalam pembentukan produk hukum, harus dilihat syarat materiil dan formil sebagai dasar penyusunannya. Atas tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kemungkinan adanya klausul dinyatakan bahwa produk hukum tersebut batal, menjadi sangat kuat. Salah satu dampak tidak terpenuhinya syarat materiil suatu produk hukum  adalah  adanya  upaya  pembatalan  mutlak.  Tulisan  ini  akan  mengkaji  sisi  kemanfaatan  dan kepatutan suatu produk hukum yang mengalami kebatalan mutlak. Penelitian ini mengambil simpulan bahwa  terdapat  sisi  positif  dan  negatif  yang  dapat  dilihat  berdasar  teori utilitarianisme dan equity dari pembatalan mutlak suatu produk hukum.
Kata kunci: Produk Hukum, Kemanfaatan, Kepatutan, Batal  Mutlak

## Abstract
Legal products are formed to answer a legal problem in society. In the formation of legal products, the material  and  formal  requirements  must  be  seen  as  the  basis  for  their  preparation.  Due  to  the  non- fulfillment of  these conditions, the possibility of a clause stating that the legal product is void is very strong. One of the effects of not fulfilling the material requirements of a legal product is an attempt at absolute cancellation. This paper will examine the usefulness and appropriateness of a legal product that is subject to absolute annulment. This research concludes that there are positive and negative sides that can be seen based on the theory of utilitarianism and the equity of the absolute cancellation of a legal product.
Keywords: Legal Product, Utility, Eqyity, Absolute nietig

## A. Pendahuluan
Produk Hukum pada pokoknya merupakan produk dari pengambilan suatu kebijakan aparat  berwenang  yang  juga  merupakan  cerminan  arah  kebijakan  hukum,  serta  hasil  dari suatu dari politik hukum, sebagaimana politik hukum oleh Prof. Muchsan 1 diartikan sebagai ilmu bagian dari hukum yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk menciptakan suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan  negara,  sangat  memiliki  peranan  untuk  menentukan  arah  bagaimana  aparat  yang berwenang dalam membentuk suatu produk hukum.
Suatu  produk  hukum  seharusnya  tidak  melewatkan  syarat-syarat  pembentukannya yang  menyebabkan  produk  hukum  tersebut  memiliki  keabsahan  yang  kuat.  Hal  ini
1 Muchsan, SistemPengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia , Liberty, Yogkyakarta, 2000, hlm. 14-15

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
merupakan wujud dari jaminan suatu produk hukum harus memiliki legitimasi yuridis yang kuat sehingga dapat diterima masyarakat sebagai produk hukum yang tidak cacat.
Pertimbangan  urgensi  suatu  produk  hukum  harus  memiliki  legalitas  kuat,  ditujukan guna memastikan legalitas pengambilan kebijakan atau perbuatan aparat dalm hal hubungan negara  dengan  warga  negaranya.  Pembentukan  produk  hukum  tidak  hanya  melegalkan political  will pemerintah  pada  saat  itu,  kemudian  mengatur  hak  dan  kewajiban  masyarakat, namun  juga  memberi  batasan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  sehingga  tidak diselewengkan, namun ditujukan sebesar-besarnya guna kepentingan bangsa.
Pengawalan terhadap keberlakuan suatu produk hukum perlu untuk dijadikan fokus perhatian.  Produk  hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  sudah  semestinya dapat  dipertahankan  dan  dioptimalkan  keberlakuannya.  Sebaliknya,  produk  hukum  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dinamika  masyarakat,  dapat  diteliti  untuk  kajian  lebih mendalam.
Salah  satu  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan  adalah  dalam  hal  syarat pembentukanya.  Suatu  produk  hukum  harus  dibentuk  dengan  memenuhi  syarat  materiil serta formil pembentukannya. Sehingga pembentukan produk hukum dapat dikatakan sah dan memiliki legitimasi keberlakuan. Sebaliknya, terhadap produk hukum yang bermasalah, dalam  hal  ini  tidak  memenuhi  syarat  materiil,  formil,  maka  perlu  dikaji  konsep  kebatalan produk hukum tersebut.
Pemahaman  akan  konsep  kebatalan  produk  hukum  ini  sangat  penting,  dikarenakan atas kebatalan satu produuk hukum dengan yang lain berdasarkan alasan dikaji dari syarat- syarat pembentukan produk hukum, dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Artikel  ini  akan  membahas  tentang  paradigma  normatif  produk  hukum  yang  mengalami kebatalan mutlak (absolute nietig) dengan melihat dampak positif negatif .

## B. Telaah Konsep
Syarat-sayarat suatu peraturan atau keputusan dianggap sah dan memiliki justifikasi adalah ketika setiap peraturan atau keputusan memenuhi syarat materiil serta formil. Syarat formil  dan  syarat  materiil  ini  sagat  terikat  dalam  hal  penentuan  legitimasi  suatu  produk hukum. Produk hukum dalam hal ini khususnya suatu keputusa tata negara memiliki syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut: 2

## 1. Syarat materiil:
2 W. Riawan Tjandra , Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008 , hlm. 72.
a. Produk hukum tersebut harus dibuat oleh aparat berwenang,
b. Dalam pembuatan/penyusunannya tidak mengalami kekurangan yuridis,
c. Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan suatu keadaan tertentu
d. Tujuan produk hukum yang dibuat sesuai dengan tujuan peraturan dasarnya.
2. Syarat formil:
a. Syarat-syarat  yang  ditentukan  berkaitan  dengan  persiapan  dan  cara pembuatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
b. Keputusan Tata Usaha Negara harus diberi bentuk yang ditentukan.
c. Syarat-syarat yang ditentukan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.
d. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan  pengumuman Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak boleh dilewati.
Dari  kedua  kelompok  syarat  suatu  produk  hukum  supaya  dinyatakan  sah  (syarat materiil  dan  syarat  formil),  peletakan  bobot  persyaratan  lebih  kuat  atau  berat  dalam  hal keharusan untuk memenuhi syarat materiil. Maksudnya di sini adalah, meskipun kedua nya harus  dipenuhi  (syarat  materiil  dan  formil)  namun  apabila  salah  satu  dari  ketiga  syarat materiil  di  atas  tidak  terpenuhi  maka  putusan  tersebut  memiliki  ancaman  besar  terhadap keabsahannya.
Terhadap produk hukum, khususnya Keputusan Tata Negara yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat baik syarat materiil maupun formil, akan mendapati akibat hukum. Akibat hukum dari suatu produk hukum dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau bahkan keseluruhan syarat materiil memiliki kategori sendiri-sendiri berdasarkan putusan kebatalan, yakni sebagai berikut: 3
a. Absolute nietig (batal mutlak) diartikan suatu produk hukum tersebut dinyatakan batal  mutlak (absolute  nietig) ,  sehingga  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang ada dalam produk hukum maupun yang diakibatkan  oleh  produk  hukum  sejak  keberlakuannya  dianggap  belum  pernah ada, sehingga harus dikembalikan dalam keadaan semula.
b. Nietig van  rechts  wege  (batal  demi hukum) diartikan  suatu  produk  hukum tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum,  sehingga  sebagian  atau  semua perbuatan/peristiwa  dianggap  tidak  ada  (dihapuskan)  tanpa  diperlukan  suatu keputusan  hakim  atau  keputusan  suatu  badan  pemerintahan  lain  yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu.
3 Utrecht.1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara .Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Hlm.109-111.

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
c. Vernetigbaar  (dapat  dibatalkan) diartikan  suatu  produk  hukum  tersebut dinyatakan  dapat  dibatalkan,  sehingga  bagi  hukum  suatu  perbuatan/peristiwa yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau  oleh  suatu  badan  pemerintahan  lain  yang  berkompeten  (pembatalan  itu diadakan  karena  pembuatan  tersebut  mengandung  sesuatu  kekurangan).  Bagi hukum, perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya dan oleh sebab itu segala  akibat  yang  ditimbulkan  antara  waktu  mengadakannya  sampai  waktu pembatalannya,  menjadi  sah  (terkecuali  dalam  hal  undang-undang  menyebut beberapa  bagian  akibat  itu  tidak  sah).  Setelah  pembatalan  maka  perbuatan  itu tidak  ada  dan – bila  mungkin-  diusahakan  suapaya  akibat  yang  telah  terjadi  itu semuanya atau sebagiannya hapus.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Jenis penelitian  yuridis  normatif  digunakan  karena  dalam  penelitian  ini  mengutamakan penggunaan  data  sekunder.  Penelitian  ini  lebih  mengutamakan  data  yang  diperoleh  tidak secara langsung dari narasumber.
Menurut  Sunaryati  Hartono,  metode  penelitian  hukum  normatif  memiliki  beberapa kegunaan di antaranya adalah mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya  mengenai  suatu  permasalahan  tertentu,  serta  juga  untuk  mencari  asas  hukum, teori hukum, dan sistem hukum. 4
Penelitian  hukum  yang  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan jenis data sekunder, yang mendorong Penulis untuk melakukan aktivitas pengumpulan data berupa studi pustaka dengan menggunakan teknik studi documenter. Data-data kemudian dikumpulkan untuk analisis bahan kajian dalam pembahasan.
Analisis  data  adalah  proses  pengorganisasian  dan  pengurutan  data  dalam  pola, kategori,  dan  uraian  dasar,  sehingga  akan  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 5 Analisis data juga diartikan sebagai proses penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan.
4 Sunaryati  Hartono,  2006, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 ,  Edisi  Pertama,  Alumni, Bandung, hlm. 140-141.
5 Lexi J Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif . Cet. kedua, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 143
Interpretasi  data  dimaksudkan  untuk  mencari  makna  dan    simplikasi  yang  lebih  luas  dari hasil-hasil penelitian. 6
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, mengingat bahwa kajian ini lebih kepada kajian legal. Analisis secara kualitatif dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, kemudian data direduksi sampai dengan tahapan analisis.

## D. Pembahasan
Tinjauan  Kemanfaatan  dan  Kepatutan  Suatu  Produk  Hukum  yang  Mengalami Kebatalan Mutlak
a. Tinjauan Konsekuensi Suatu Produk Hukum Batal Mutlak
Menurut teoritis, produk hukum yang dapat dihasilkan meliputi: 7
1) Regeling (peraturan),  merupakan  hasil  dari  kegiatan  pengaturan.  yang  diartikan sebagai  produk  hukum  tertulis  dibawah  undang-undang,  diproduksi  atau  dibuat oleh  pejabat  tata  usaha  Negara  yang  fungsinya  mempunyai  daya  ikat  atau materinya  sebagaian  atau  seluruh  wilayah  teritorial  tersebut.  Peraturan  ini merupakan hasil dari kegiatan pengaturan.
2) Beschikking (keputusan), yang diartikan sebagai penetapan tertulis yang diproduksi oleh  pejabat  tata  usaha  negara  dan  mendasarkan  diri  terhadap  peraturan perundang-undangan  tertentu,  bersifat  konkrit,  individual  dan  final.  Keputusan yang dimaksud merupakan hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif.
3) Vonnis (putusan  hakim)  yang  dihasilkan  melalui  penghakiman  atau  pengadilan. (Dalam hal ini vonnis juga dimaksudkan masuk dalam keputusan atau beschikking ).
Produk hukum tersebut di atas dapat kemudian dipertanyakan keabsahannya apabila tidak  memenuhi  persyaratan  dalam  hal  pembentukan  suatu  produk  hukum.  Peraturan (regeling) misalnya, yang mana dibentuk oleh  lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan  perundang-undangan  atas  dasar  atribusi  kekuasaan  dalam  UUD  1945  yakni sebagi  berikut:  MPR  dalam  menetapkan  Undang-Undang  Dasar  (Pasal  3),  Presiden  dan DPR dalam membentuk Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) jo . Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (5)), Presiden  dalam  membentuk  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Pemerintah  sebagai Pengganti  Undang-Undang  (Pasal  5  ayat  (2)  dan  Pasal  22);  Pemerintahan  Daerah  dalam membentuk Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6). Selain peraturan perundang-undangan di atas,  Pasal  7  ayat  (1)  Undang – Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
6 Maria  SW.Sumardjono,  2014,  Bahan  Kuliah: Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, hlm. 32.
7 Jimly Asshidiqie. Perihal Undang-Undang . Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.8
Peraturan  Perundang-undangan (“UU  No.  12  Tahun  2011”),  juga  menambahkan  2 peraturan  perundang-undangan  atas  dasar  kewenangan  atribusian,  yakni  Ketetapan  MPR serta  Peraturan  Presiden.  Serta  lembaga-lembaga  negara  lain  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  Dasar  maupun  Undang-Undang.  Untuk  peraturan (regeling) kebatalan  ditentukan oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar, serta Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang.  Kebatalan  mutlak  terhadap  suatu  produk  peraturan (regeling) tentunya menghapus ketentuan yang digugat untuk ditinjau ulang atau keseluruhan ketentuan dalam peraturan yang mengakibatkan peraturan (regeling) tidak dapat diberlakukan kembali. Namun perlu diperhatikan kebatalan dalam suatu peraturan ini tidak berlaku surut.
Selanjutnya  adalah  pembatalan  produk  hukum  keputusan.  Produk  hukum  ini mengarah  pada  produk  hukum  yang  dibentuk  oleh  pejabat  Tata  Usaha  Negara,  serta putusan (vonnis) yang  dibentuk  hakim  dalam  proses  di  pengadilan.  Keputusan/ketetapan yang  merupakan vonnis hakim  di  pengadilan,  merupakan  produk  hukum  yang  didasarkan pada  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  terhadap  lembaga  yudikatif. Sedangkan, keputusan khususnya keputusan yang dibentuk pejabat TUN, merupakan hasil dari  delegasi  kewenangan  ( delegatie  van  bevoegdheid ),  yang  bersifat delegated  legislator yang disebabkan adanya delegasi kewenangan dari pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.
Keputusan/ketetapan  tersebut  dapat  dibatalkan  karena  memiliki  kekurangan- kekurangan  dalam  hal  pemenuhan  syarat  keabsahan  pembentukan  suatu  produk  hukum. Donner 8 mengemukakan bahwa kekurangan dalam ketetapan dapat mengakibatkan:
a. Ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali;
b. Berlakunya ketetapan itu dapat digugat;
- Dalam bandingan (beroep)
- Dalam  pembatalan  oleh  jabatan (amtshalve  vernietiging) karena  bertentangan dengan undang-undang
- Dalam  penarikan  kembali (intrekking) oleh  kekuasaan  yang  berhak (competent) mengeluarkan ketetapan tersebut.
c. Dalam hal ketetapan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan persetujuan (peneguhan)  suatu  badan  kenegaraan  yang  lebih  tinggi,  maka  persetujuan  itu tidak diberi;
d. Ketetapan itu diberi suatu tujuan lain dari pada tujuan permulaannya (konversie, conversie) .
8 Dikutip dari Utrecht.1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara.Surabaya : Pustaka Tinta Mas. Hlm.114.
Ada juga kemungkinan bahwa kekurangan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi berlakunya  ketetapan.  Di  samping  kemungkinan  ini  masih  ada  lagi  kemungkinan recovalescentie. Karena  suatu  tambahan  atau  suatu  peneguhan  kemudian,  maka  ketetapan masih juga berlaku.
Lalu bagaimana apabila suatu keputusan atau ketetapan dinyatakan batal mutlak? Van der  Wel 9 memberikan  pendapat,  bahwa  suatu  ketetapan  yang  menetapkan  sesuatu  yang sungguh-sungguh tidak mungkin dilaksanakan dapat dianggap batal sama sekali. Mengenai ketetapan-ketetapan  lain,  kita  harus  melihat  apakah  kekurangan-kekurangan  yang bersangkutan adalah kekurangan “essentieel” arau kekurangan bukan “essentieel”. Kekurangan bukan “essentieel” tidak  dapat  mempengaruhi  berlakunya  ketetapan.  Mengenai kekurangan “essentieel” harus  dilihat  beratnya  kekurangan.  Apabila  kekurangan  begitu  berat sehingga  ketetapan  yang  bersangkutan  sebetulnya  tidak  berupa  ketetapan  yang  sah,  maka ketetapan yang  bersangkutan  itu  dapat  dianggap  batal  sama sekali  (batal  mutlak).  Apabila kekurangan  tidak  begitu  berat,  maka  ketetapan  yang  bersangkutan  dapat  dianggap  batal terhadap subjek hukum yang tidak mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu.
Van  der  Pot  mengungkapkan  bahwa  suatu  ketetapan  atau  keputusan  dianggap  sah apabila: 10
1) Keputusan harus dibuat oleh alat (organ) yang berwenang membuatnya.
2) Oleh  karena  keputusan  itu  adalah  suatu  pernyataan  kehendak,  maka pembentukan kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, yaitu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan.
3) Keputusan  itu  harus  diberi  bentuk  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  yang menjadi  dasarnya,  dan  pembuatannya  harus  juga  memperhatikan  tata  cara membuat  keputusan  bilamana  tata  cara  ini  ditetapkan  dengan  tegas  dalam peraturan dasar tersebut.
4) Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
Hal-hal  tersebut  di  atas  dengan  dicocokan  syarat  materiil  suatu  produk  hukum, apabila  tidak  dipenuhi  dapat  menyebabkan  suatu  ketetapan/keputusan  batak  mutlak. Bentuk  keputusan  tersebut  dapat  dikatakan batal  mutlak ,  apabila  tuntutan  pembatalan suatu perbuatan dapat dilakukan oleh setiap orang. Putusan pembatalan yang berbunyi batal mutlak  ini  memiliki  konsekuensi  yuridis  suatu  peristiwa  yang  ada  dalam  produk  hukum maupun  yang  diakibatkan  oleh  produk  hukum  sejak  keberlakuannya  dianggap  belum
9 Ibid.Hlm.116.
10 DalamEny Kusdarini.2011. Dasar-Dasar HukumAdministrasi Negara .Yogyakarta:UNY Press.Hlm.123-124

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
pernah  ada,  sehingga  harus  dikembalikan  dalam  keadaan  semula.  Hal  ini  tentunya  akan membawa  dampak  serius  terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum  yang  terjadi  setelah keputusan/ketetapan  dibentuk  kemudian  dinyatakan  batal  mutlak.  Tidak  diakuinya keberadaan suatu peristiwa hukum dan tuntutan dikembalikannya keadaan seperti keadaan semula  akan  sangat  sulit  ketika  keadaan  atau  peristiwa  hukum  yang  dimaksud  akan memberikan kerugian yang lebih buruk apabila dikembalikan pada kondisi semula.
Maka  kemudian  terdapat  ketentuan,  bahwa  belum  tentu  keputusan/ketetapan  yang dibuat  dengan  tidak  mengindahkan  kategori-kategori  tersebut  menjadi  tidak  sah.  Sah tidaknya  suatu  keputusan  tadi  masih  tergantung  pada  besarnya  obyek  yang  diatur  dalam keputusan.  Sehingga  akhirnya  yang  dapat  menilai  sah  tidaknya  suatu  keputusan  adalah pejabat  TUN  yang  lebih  tinggi  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  itupun  harus  dilihat secara kasuistik. 11 Akan tetapi, juga terdapat ajaran yang menganalisa, apabila Pejabat TUN yang  mengeluarkan  keputusan  di  dalam  menduduki  jabatannya  ternyata  tidak  legal  (sah), maka  dapat  diselesaikan  dengan  ajaran functionare  defait ,  yaitu  doktrin/ajaran  yang menyatakan  bahwa  dalam  keadaan  memaksa/istimewa/darurat  Pejabat  TUN  tidak  legal atau  pengangkatannya  mengandung  kekurangan,  sebatas  masyarakat  umum  menerimanya sebagai  Pejabat  TUN  yang  legal,  maka  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukannya  atau keputusan  yang  dikeluarkannya  adalah  sah.  Akan  tetapi  apabila  masyarakat  tidak menerimanya maka keputusan yang dikeluarkannya tidak sah. 12
Dengan ada keputusan/ketetapan sah dan ada keputusan/ketetapan yang tidak sah. Suatu keputusan/ketetapan  dianggap  tidak  sah  apabila  keputusan  tadi  mengandung  kekurangan yang esensial, salah satunya dibentuk oleh pejabat TUN yang tidak berwenang, tidak jelas kewenangannya  serta  tidak  diterima  masyarakat  melihat  adanya  ajaran functionare  defait , sehingga  tidak  dapat  diterima  menjadi  bagian  dari  ketertiban  hukum.  Kesimpulannya, berdasarkan  teori functionare  de  faite ,  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tetap  dianggap berlaku walaupun tidak memenuhi syarat diatas (formil dan materiil), apabila memenuhi 2 (dua) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
a. Tidak absahnya keputusan itu karena kabur, terutama bagi penerima keputusan.
b. Akibat dari keputusan itu berguna bagi kepentingan masyarakat.
Teori  kebatala n  “batal  mutlak”  apabila  tidak  memenuhi  syarat -syarat  materiil  dan esensial  sebagaimana  yang  dikemukakan  Van  der  Wel  sebelumnya,  juga  ditentang  oleh
11 Ibid.
12 Ibid.Hlm.37
Stellinga 13 ,  Stellinga  juga  mengukur  kekurangan “essentieel” dengan  kasuistis.  Hal  ini dikarenakan pengukuran kekurangan ini “essentieel” atau tidak menjadi kabur. Apalagi yang berhubungan dengan hal keputusan administrasi negara, “ doelmatigheid ” yakni kemanfaatan menjadi suatu persoalan yang lebih diperhatikan daripada rechtmatigheid itu sendiri.
Berangkat  dari  pendapat  Stellinga  serta  melihat  dampak  dari  akibat  hukum  produk hukum  dinyatakan  batal mutlak  tesebut,  penulis  kemudian  akan  mengkaji  dampak  positif negatif  dari  teori  kebatalan  mutlak  terhadap  suatu  produk  hukum  tersebut  dalam  kajian selanjutnya.

## a. Dampak  Positif-Negatif  Suatu  Produk  Hukum  yang  Mengalami  Kebatalan Mutlak
Suatu  produk  hukum  yang  dinyatakan  batal  mutlak  dengan  alasan  tidak  memenuhi syarat  materiil,  akan  berdampak  baik  terhadap  produk  hukum  yang  kemudian  dianggap tidak  ada  maupun  peristiwa  hukum  yang  harus  dikembalikan  kepada  keadaan  semula. Penulis sebelumnya telah menilai, apabila “rehabilitasi” keadaan untuk dikembalikan pada keadaan semula bersifat kasuistis yang terkadang sulit untuk dilakukan.
Contoh tentang penetapan perkawinan yang digugat oleh ayah mempelai wanita (istri dari A) yang menikah tanpa disaksikan oleh sang ayah (C). A dan B (istriA) menikah dengan dikaruniai  3  orang  anak  dengan  sudah  ditetapkan  terhadap  ketiganya  akta  lahir  yang mencantumkan A dan B sebagai orangtua dari tiga anak tersebut. C menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan dasar perkawinan tersebut tidak menghadirkannya sebagai saksi wali  tapi  justru  menunjuk  saksi  hakim.  Pengadilan  pada  saat  itu  kemudian  memutuskan bahwa penetapan perkawinan yang semula sah dengan bukti pencatatan di Kantor Catatan Sipil batal mutlak, sehingga dampaknya tidak hanya perkawinan dianggap tidak pernah ada namun  juga  keberadaan  anak-anak  dari  A  dan  B  menjadi  anak  diluar  nikah,  sehingga penetapan akta dari Kantor Catatan Sipil juga tidak pernah dianggap ada, semua batal.
Dari  contoh  putusan  batal  mutlak  terhadap  keputusan/ketetapan  yang  sudah  ada tersebut,  memang  didasarkan  pada  alasan  tidak  dipenuhinya  syarat  materiil  yang menunjukkan penetapan sahnya perkawinan tersebut mengalami kekurangan yuridis. Akan tetapi  melihat  dampak  daripada  putusan  batal  mutlak,  justru  menurut  penulis  banyak menimbulkan kerugian yang besar bagi A dan B tentunya, serta yang paling merugi justru status keberadaan ketiga anak hasil perkawinan A dan B.
13 Ibid.Hlm.117.

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
Melihat  contoh  tersebut  di  atas,  penulis  ingin  meninjau  teori  kebatalan  mutlak  ini dilihat dari sisi positif dan negatif secara lebih lanjut. Dari pendapat Stellinga misalnya, yang mengemukakan bahwasannya doelmatigheid merupakan tujuan yang paling utama dari suatu produk hukum, dibandingkan dengan rechtmatigheid, ini menunjukkan bahwa Stellinga lebih mengedepankan  pertimbangan  kemanfaatan  dalam  mengkaji  keberadaan  produk  hukum yang memiliki kekurangan esensial, dibanding dengan kepastian secara rechtmatigheid untuk kemudian  langsung  memutuskan  keputusan/ketetapan  sebagai  produk  hukum  tersebut batal mutlak.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  teori Utilitarianisme oleh  Jeremy  Bentham  yang diperkuat oleh John Stuart Mill. Teori ini juga mempertimbangkan kemanfaatan dibanding dengan kepastian hukum dalam pandangan rechtmatigheid . Utilitarianisme berasal dari bahasa latin “utilis ” yang  berarti  useful,  bermanfaat,  berfedah  dan  mengguntungkan.  Menurut utilitarianisme ,hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  dapat  memenuhi  prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. 14
Menurut  pemikiran utilitarian ,  bahwa  perlu  juga  standar  moralitas  di  mana  dapat menegaskan  aturan-aturan  untuk  memimpin  manusia.  Hasil  pokok  dari utilitarianisme sebagai sebuah teori moral adalah untuk membedakan suatu tindakan yang benar dan yang salah dari kebaikan atau keburukan dari pribadi yang melakukan suatu perbuatan. Seorang dapat  menjadi  baik  secara  moral  dalam  pandangan  bahwa  ia  dapat  selalu  bertindak  dari maksud yang baik. 15
Kesimpulan  yang  dapat  diambil,  bahwasannya  kemanfaatan  tidak  diukur  secara kuantitatif  melainkan  secara  kualitatif.  Begitu  pula  atas  kemanfaatan  putusan  penyataan yang memuat teori kebatalan terhadap suatu produk hukum yang berimbas pada peristiwa serta  keadaan  hukum  lain.  Melihat  cotoh  kasus  sebelumnya  yang  telah  dibahas, kemanfaatan  perlu  dipertimbangkan  guna  menentukan  apakah  kebatalan  mutlak  yang menuntut rehabilitasi ke keadaan semula pas untuk diterapkan dalam keputusan/ketetapan yang memang tidak memenuhi syarat materiil. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan apakah  keputusan  tersebut  bermanfaat  bagi  pihak yang  lebih  banyak  secara kualitas  tidak hanya  “kuantitas”  hitung -hitungan  ketentuan  pasal  seperti  apa.  Penafsiran  hakim  yang hanya  melihat  dari  bunyi  pasal  untuk  memutuskan  dalam  suatu  pengadilan,  tidak seharusnya hanya ditafsirkan secara bahasa tanpa memperhatikan sisi kemanfaatan. Melihat
14 Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Pengantar ke Filsafat Hukum .Jakarta:Kencana.Hlm.62.
15 Richard  H.  Popkin  dan  Avrum  Stroll.1969. Philosophy  Made  Simple .London:  W.  H.  Allen  &  Company Ltd.Hlm. 3
Anajeng Esri Edhi Mahanani: Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk …
hal  ini  suatu  putusan  batal  mutlak  tentunya  justru berdampak  negatif apabila  melihat kasusistik tersebut.
Dampak positif dan negatif ini kemudian penulis tinjau melalui teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, di mana hukum dibuat pasti memiliki cita atau tujuan,  tujuan  utama  dari  hukum  menurutnya  ialah  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan. 16 Melihat  ketentuan  syarat-syarat  keabsahan  suatu  produk  hukum  yang digunakan  dasar  untuk  memutuskan  produk  hukum  batal  mutlak  memang  menunjukkan dampak  positif daripada  putusan  batal  mutlak.  Teori  kebatalan  mutlak  terhadap  produk hukum yang tidak memenuhi syarat materiil sebagai syarat yang esensial memberikan suatu bentuk  kepastian,  supaya  nantinya  dalam  mengatur,  menetapkan,  memutuskan  suatu produk hukum benar-benar memperhatikan syarat-syarat keabsahan suatu produk hukum, utamanya syarat materiil yang memiliki bobot kekuatan yang besar. Penulis hanya melihat dampak positif kebatalan mutlak sebatas kepastian hukum .
Lain halnya dari sisi keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum lainnya. Keadilan dilengkapi oleh equity (kepatutan) diperlukan dalam keberlakuannya. Equity dapat didefenisikan  sebagai  kebajikan  yang  mendorong  manusia  untuk  menggunakan  apa  yang menjadi  haknya  untuk  berbuat  secara  rasional  menurut  akal  sehatnya. 17 Equity dalam pelaksanaannya tidak berlawanan dengan hukum, bahkan pengaruhnya semakin kuat dalam penyelesaian sengketa ketika aspek hukum tidak mengaturnya. 18
Kelalaian  dalam  praktek,  dapat  merubah  wujud  keadilan  yang  seharusnya  berwatak kebajikan  ( virtue ),  menjadi  bentuk  pengingkaran  terhadap  keadilan  itu  sendiri.  Karakter keadilan  adalah  objektif, zakelijk dan  umum,  berarti  keadilan  yang  demikian  itu  mutlak, memaksa  dan  dalam  pelaksanaannya  terlalu  abstrak,  sehingga  tidak  mempertimbangkan situasi  keadaan  person-person  serta  terlalu  menyamaratakan.  Kualitas  individu  serta kondisi-kondisi  tertentu  seharusnya  juga  menjadi  perhatian  tanpa  mereduksi  keadilan  itu sendiri,  justru  menyempurnakan  keberlakuannya.  Karena  itu,  keadilan  dalam  prakteknya dikoreksi  dan  disandingkan  dengan equity (kepatutan). Equity sangat  mempertimbangkan aspek-aspek  penting  yang  melingkupi  suatu  kasus,  yaitu  itikad  baik,  maksud  para  pihak, situasi  atau  keadaan-keadaan,  dan  lain-lain. 19 Dalam  hal  ini  keadilan  yang  disandingkan dengan kepatutan sebagai suatu tujuan hukum perlu diperhatikan dalam menentukan teori
16 Dalam Muhamad Erwin, Filsafat  Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum . Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
17 L.B. Curzon.. Equity , MacDonald & Evans, London, 1967, hlm 4.
18 Ibid.,hal. 27.
19 O. Notohamidjojo, . Masalah Keadilan ,  Tirta Amerta, Semarang , 1971, hlm. 13.

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
kebatalan yang akan digunakan, apakah kebatalan mutlak, batal demi hukum ataukah dapat dibatalkan.  Teori  kebatalan  mutlak  apabila  dilihat  dari  tujuan  keadilan  yang  disandingkan dengan kepatutan ini justru memperlihatkan dampak negatif suatu putusan batal mutlak, yang tidak memperhatikan unsur keadilan dalam memutuskan kebatalannya.
Apalagi  ketika  lagi-lagi  berbicara  tentang  kemanfaatan  yang  sebelumnya  telah disinggung  berdasarkan  ajaran  Jeremy  Bentham  dan  John  Stuart  Mill,  memperlihatkan dampak  negatif daripada  putusan  batal  mutlak  terhadap  suatu  produk  hukum,  ketika putusan  tersebut  justru  harus  mengembalikan  kepada  keadaan  semula  yang  justru berdampak merugikan para pihak. Hal ini sebenarnya kasuistis sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang faktor esensial.
Penting kemudian bagi hakim dalam memutuskan suatu produk hukum tidak hanya mengartikan secara leksikal bunyi ketentuan yang memutuskan keberadaan keabsahan suatu produk  hukum,  namun  juga  sisi  keadilan  serta  kemanfataan  yang  dapat  diambil.  Teori kebatalan  dapat  diambil  berdasarkan  teori  batal  demi  hukum  ataupun  dapat  dibatalkan (untuk  perkara/kasus  yang  paling  ringan),  sehingga  dampak  yuridisnya  tidak  terlalu berdampak  serius  terhadap  peristiwa/keadaan  hukum  yang  ada  sebelum  produk  hukum tersebut dibatalkan.

## Penutup
Putusan pembatalan yang berbunyi batal mutlak memiliki konsekuensi yuridis, bahwa suatu  peristiwa  yang  ada  dalam  produk  hukum  maupun  yang  diakibatkan  oleh  produk hukum  sejak  keberlakuannya  dianggap  belum  pernah  ada,  sehingga  harus  dikembalikan dalam  keadaan  semula.  Berbicara  tentang  kebatalan  mutlak  pada  suatu  produk  hukum, maka dapat dianalisa kebatalan mutlak pada produk hukum peraturan, maupun keputusan.
Kebatalan mutlak terhadap suatu produk peraturan (regeling) merupakan putusan dari gugatan  penghapusan  ketentuan  untuk  ditinjau  ulang,  sehingga  keseluruhan  ketentuan dalam peraturan yang mengakibatkan peraturan (regeling) tidak dapat diberlakukan kembali. Untuk  pembatalan  produk  hukum  keputusan,  yang  mana  mengarah  pada  produk  hukum yang dibentuk oleh pejabat Tata Usaha Negara, serta putusan (vonnis) yang dibentuk hakim dalam  proses  di  pengadilan,  dapat  dibatalkan  karena  memiliki  kekurangan-kekurangan dalam  hal  pemenuhan  syarat  materiil  keabsahan  pembentukan  suatu  produk  hukum. Pembatalan mutlak produk hukum baik peraturan maupun keputusan, dapat dilaksanakan apabila  tuntutan  pembatalan  suatu  perbuatan  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang.  Hal  ini
tentunya  akan  membawa  dampak  serius  baik  terhadap  produk  hukum  yang  kemudian dianggap  tidak  ada  maupun  peristiwa  hukum  yang  harus  dikembalikan  kepada  keadaan semula.
Pembahasan  berlanjut  pada  tinjauan  yuridis  dampak  positif  negatif  suatu  produk hukum  dinyatakan  mengalami  kebatalan  mutlak (absolute  nietig). Hal  ini  kemudian  ditinjau melalui teori utilitarianisme sekaligus teori tujuan hukum , yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Melihat ketentuan syarat-syarat keabsahan suatu produk hukum yang digunakan dasar untuk  memutuskan  produk  hukum  batal  mutlak  memang  menunjukkan dampak  positif daripada putusan batal mutlak. Teori kebatalan mutlak terhadap produk hukum yang tidak memenuhi syarat materiil sebagai syarat yang esensial memberikan suatu bentuk kepastian hukum , supaya nantinya dalam mengatur, menetapkan, memutuskan suatu produk hukum benar-benar memperhatikan syarat-syarat keabsahan suatu produk hukum, utamanya syarat materiil yang memiliki bobot kekuatan yang besar.
Selanjutnya  dalam  hal keadilan  yang  disandingkan  dengan  kepatutan sebagai suatu  tujuan  hukum  perlu  diperhatikan  dalam  menentukan  teori  kebatalan  yang  akan digunakan,  apakah  kebatalan  mutlak,  batal  demi  hukum  ataukah  dapat  dibatalkan.  Teori kebatalan mutlak apabila dilihat dari tujuan keadilan yang disandingkan dengan kepatutan ini  justru  memperlihatkan dampak  negatif suatu  putusan  batal  mutlak,  yang  tidak memperhatikan unsur keadilan dalam memutuskan kebatalannya.
Kemudian  ditinjau  pula  dari  tujuan  hukum  kemanfaatan,  memperlihatkan dampak negatif daripada  putusan  batal  mutlak  terhadap  suatu  produk  hukum,  ketika  putusan tersebut  justru  harus  mengembalikan  kepada  keadaan  semula  yang  justru  berdampak merugikan para pihak. Hal ini sebenarnya kasuistis sebagaimana mempertimbangkan faktor esensial.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. 2011. Pengantar ke Filsafat Hukum . Jakarta: Kencana. Eny Kusdarini.2011. Dasar-Dasar HukumAdministrasi Negara . Yogyakarta: UNY Press. Jimly Asshidiqie. 2010. Perihal Undang-Undang . Jakarta:RajawaliPers. L.B. Curzon.1967. Equity . London: MacDonald & Evans. Muchsan,  2000, Sistem  Pengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Peradilan  Tata Usaha Negara di Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Muhamad Erwin. 2013. Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. O. Notohamidjojo. 1971. Masalah Keadilan, Semarang: TirtaAmerta.
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
Richard H. PopkindanAvrum Stroll. 1969. Philosophy Made Simple .London: W. H. Allen & Company Ltd. Utrecht.  1986. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara .Surabaya:  Pustaka  Tinta  Mas.London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1871). W. Riawan Tjandra. 2008. Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.