## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA
Benny Karya Limantara 1 , Eko Soponyono 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  kebijakan  hukum  pidana  dalam  menentukan  arah kebijakan penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia saat ini  dan  pada  masa  yang  akan  datang.  Kajian  didasarkan  pada  hasil  penelitian yuridis  normatif  untuk  menemukan kaidah-kaidah  dan  norma-norma  hukum dalam merumuskan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Hasil penelitian menyimpulkan  perlindungan  terhadap  satwa  yang  dilindungi  saat  ini  masih dirasakan  kurang  efektif,  seperti  tidak  adanya  pengaturan  pertanggungjawaban bagi  korporasi  dan  tidak  adanya  pengaturan  mengenai  perbedaan  sanksi  antara satwa liar yang dilindungi dari alam dan hasil penangkaran, oleh karenanya, perlu adanya  reformulasi  Undang-Undang  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya serta dimasukkannya pengaturan mengenai satwa  yang dilindungi  dalam  RUU  KUHP  sebagai  pijakan  yuridis  yang  baru  untuk memberikan perlindungan baik secara konkret maupun secara abstrak.
Kata Kunci : KebijakanPidana, Perlindungan, Satwa.

## ABSTRACT
This research discusses about criminal law policy in determining direction of the criminal offenseprevention policyprotected animals now in Indonesia and in the  foreseeable  future.  The  study  was  based  on  the  results  of  research  in normative jurisdiction to find a norms and principle in formulating the protection of animals. The research concludes the protection of animals are still in effective, such  asthe  lack  ofaccountabilityforcorporateregulationand  the  absence  ofa regulation onsanctionsdifferencebetweenanimalsfrom the natureandcaptive breeding. therefore,  there  needs  to  reformulation  of  the  Law  of  Conservation  of Natural  Resources  and  Ecosystem,  and  the  inclusion  of  regulation  of  protected animals  in  the  Draft  Criminal  Code  as  a  new  juridical  basis  to  provide  the protection both in concretely and abstractly.
Keyword : Criminal Law Policy, The Protection of Reserved Animals.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Latar Belakang
Upaya  pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia,  dalam  penerapannya  tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara pencurian satwa yang  dilindungi,  seperti  membunuh  gajah  untuk  di  ambil  gadingnya  karena mempunyai  nilai  ekonomis  yang  tinggi,  dimana  gadingnya  dapat  di  buat  pipa rokok dan kerajinan lainnya yang mempunyai nilai jual/konsumtif tinggi. Pasal 33 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan bahwa: 3 “ Bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ” .
Hal  ini  berarti,  konstitusi  menegaskan  kewajiban  negara  dan  pemerintah untuk  melindungi,  melakukan  pengelolaan  lingkungan  hidup  guna  kepentingan rakyat  yang  hidup  di  masa  kini  dan  maupun  yang  hidup  di  masa  yang  akan datang. Penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam  yang terkandung di  dalamnya untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  diselenggarakan  melalui  upaya pembangunan.
Upaya pembangunan ini tidak berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan  merupakan  suatu  proses  yang  berkelanjutan,  maka  untuk  menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan  alam secara berkelanjutan. Sumber daya alam hayati  Indonesia dan ekosistemnya memegang peranan penting bagi kehidupan masa kini dan masa depan.
Pembangunan  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  adalah bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan  sebagai pengamalan  pancasila.  Unsur-unsur  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya pada  dasarnya  saling  tergantung  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan  saling mempengaruhi  sehingga  kerusakan  dan  kepunahan  salah  satu  unsurnya  akan berakibat terganggunya ekosistem.
Tindakan  manusia  terhadap  satwa yang  dilindungi oleh  hukum  seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu, dan binatang lainnya tersebar diseluruh pulau- pulau di Indonesia, termasuk baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan satwa yang harus dilindungi. Berlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistem nya  yang merupakan produk hukum nasional agar dapat mengatur secara menyeluruh yang berkaitan  dengan  pemanfaatan,  hubungan  hukum  antara  manusia  dengan  sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Bertitik  tolak  dari  deskripsi  di  atas,  dikaitkan  dengan  berbagai  fenomena yang  terjadi  dalam  dunia  konservasi  sumber  daya  alam  hayati dan  ekosistemnya saat  ini  merupakan  suatu  keprihatinan  yang  mendalam.  Maraknya  pelanggaran terhadap  tindak  pidana  satwa  yang  dilindungi  menimbulkan  keprihatinan  pada keseimbangan  ekosistem.  Pelanggaran  yang  terjadi  terhadap  satwa  yang dilindungi sangat heterogen sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara fulgar maupun terselebung.
3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:2011)  halaman 57.
Barangkali  masih  teringat  beberapa  kasus  terjadi  terhadap  satwa  yang dilindungi  beberapa  tahun  yang  lalu,  misalnya  : Pembantaian  satwa  orang  utan Kalimantan  (Pongo  Pygmeus  Morio)  terjadi  sejak  tahun  2008-2010  lalu, terungkap ke publik pada akhir September 2011 lalu.
Mantan  General  Manager  PT  Khaleda  Agroprima  Malindo  (KAM)  Aru Mugem  Samugem  dinilai  paling  bertanggung  jawab  dalam  pembantaian  orang utan  di  areal  PT  KAM,  di  Desa  Puan  Cepak,  Kutai  Kartanegara. 4 Kasus perdagangan  satwa  yang  dilindungi  di  Pasar  Burung  Muntilan,  Magelang,  Jawa Tengah  yang  memperdagangkan  anak  buaya,anak  kijang,  anak  kucing  hutan, kukang, burung elang, bajing asal papua, dan landak. 5
Kasus  memelihara  satwa  langka  yang  dilindungi  di  Vila  Pasti,  Desa, Peranca,  Jembrana,  Provinsi  Bali  yaitu  2  (dua)  ekor  buaya  muara,1  (satu)  ekor burung kakak tua jambul kuning, 1 (satu)  ekor burung kakak tua jambul  orange, dan 1 (satu) ekor burung merak, 1 (satu) dari 2 (dua) ekor buaya muara ditemukan dalam  kondisi  mati  dan  sudah  diawetkan, 6 kasus  penyelundupan  satwa  langka jenis  trenggiling  sejumlah  2691  (dua  ribu  enam  ratus  sembilan  puluh  satu)  ekor dan bagiannya berupa 50 (lima puluh) kilogram sisik trenggiling ke luar negri di Sumatera selatan tahun 2008. 7

## 1. Metode Penelitian
Penelitian  hukum ini  merupakan penelitian  hukum  normatif, yang mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum;  Penelitian  terhadap taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal; Perbandingan hukum; sejarah hukum. Sehingga penelitian yang digunakan oleh penulis  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. 8 Penelitian  hukum  yang  bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. dibedakan menjadi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Keseluruhan data dianalisis dengan menggunakan analisis kualititatif.
2. Kerangka Teori
Menurut Bambang  Poernomo,  hukum  pidana  meliputi  hukum  yang memberikan  kekuasaan  untuk  ancaman  pidana,  menetapkan  putusan  dan melaksanakan  pidana  hanya  dibebankan  kepada  negara  atau  pejabat  yang ditunjuk  untuk  itu. 9 Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu, bagi barangsiapa melarang larangan tersebut. 10
Menurut  Simon  unsur-unsur  tindak  pidana  atau Strafbaar  Feit adalah  : 11 Perbuatan  Manusia  (Positif  atau  negatif),  berbuat  atau  tidak  berbuat  atau
4 http://news.detik.com/read/2011/11/25/184005/1775957/10/2/pt-kam-mantan-gm- perintahkan-pembantaian-orang-utan (di akses tanggal 28 oktober 2013 jam 21.13 wib)
5 http://regional.kompas.com/read/2013/09/18/1710271/Polisi.Ungkap.PerdaganganSatwa Langka.di.Magelang (di akses tanggal 28 oktober 2013 jam 21.34 wib)
6 http://regional.kompas.com/read/2013/03/25/17085510/Polda.Bali.Amankan.5.Satwa.Langka.d i.Sebuah.Vila (di akses tanggal 28 oktober 2013 jam 21.42 wib)
7 http://regional.kompas.com/read/2011/11/25/16304433/Kasus.Penyelundupan.Trenggiling.Ter banyak.di.Sumsel. (di akses tanggal 28 oktober 2013 jam 21.44 wib)
8 Peter  Mahmud  Marzuki,  2007, Penelitian  Hukum  Cetakan  Kedua .  Jakarta, Kencana  Prenada Media Group, hlm. 35
9 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta:Ghalia Indonesia,1997), halaman 19-20.
10 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana-Edisi revisi , (Jakarta:Rineka Cipta,2008) halaman 40.
11 Simon dalam Soedarto, Hukum Pidana I , (Semarang:Universitas Diponogoro,1990), halaman 40.
membiarkan; Diancam  dengan  pidana  (Straafbaar  gesteid); Melawan  hukum (Onrechmatig); Dilakukan dengan kesalahan (Met shuld inverband stand); Oleh orang yang mampu bertanggungjawab, (Toerekening vatbaar persoon).
Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak  pidana  yang  dikemukakan  oleh  G.P  Hoefnagels,  upaya  penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara : Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application); Pencegahan  tanpa  pidana  (Prevention  Without Punishment); Mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat  media  masa  (Influencing  Views  Of  Society  On  Crime  and  Punishment  / Mass Media). 12
Pada  butir  (1)  di  atas  menitik  beratkan  pada  upaya  yang  bersifat  represif (penindakan/pemberantasan)  yaitu  upaya  yang  dilakukan  sesudah kejahatan terjadi  upaya  ini  termasuk  dalam  sarana  penal,  sedangkan  pada  butir  (2  dan  3) menitik  beratkan  pada  upaya  yang  bersifat  preventif  (pencegahan/penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana non penal.
Memorie  Van  Toelicting  menyebutkan  bahwa  pidana  pada  umumnya hendaknya  dijatuhkan  hanya  pada  barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang dilarang,  dengan  dikehendaki  dan  diketahui. Berdasarkan  Memorie  Van Toelicting  tersebut,  kesengajaan  dalam  perbuatan  pidana mengandung  arti dikehndaki  dan  diketahui.  Dalam  teori  Memorie  Van  Toelicting  ada  (2)  aliran, yaitu ; 13 Teori Kehendak (Wilstheorie) ,Teori Pengetahuan (Voorstellingstheorie) Pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  dengan  kesalahan,  dalam  hukum pidana  ada  2  (dua)  macam  yaitu  sengaja  (dolus/opzet)  dan  kealpaan  (culpa)  : Kesengajaan (dolus/opzet), Kurang hati-hati (kealpaan / culpa)
Perspektif  yuridis  di  dalamnya  mengandung,  isu  lingkungan  khususnya konservasi  satwa  dilindungi  (endangered  species) yang  merupakan bidang keanekaragaman  hayati  (biological  diversity), belum  mendapat  perhatian  besar dan  prioritas  dari  para  akademisi  dan  praktisi  hukum,  atau  setidak-tidaknya sejajar  dengan  isu-isu  dalam  hukum  konvensional.  Salah  satu  penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi objek perlindungan hukum. 14
Ilmu  hukum  konvensional  memfokuskan  nyawa  manusia,  barang  dengan hak  kepemilikan,  serta  martabat/kehormatan  sebagai  benda  hukum  dan  telah berlangsung  lama,  sedangkan  yang  menjadi  benda  hukum  dalam  hukum konservasi  sumber  daya  hayati  adalah  makhluk  hidup  yang  mempunyai  naluri dan  siklus  kehidupan  sendiri.  Disamping  itu,  banyak  akademisi  dan  praktisi hukum  masih  menganggap  kejahatan  terhadap  spesies  tidak  langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subjek hukum, sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian.
Sebaliknya,  perlindungan  hukum  terhadap  lingkungan  menjadi  sangat penting  mengingat  manusia  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  mata  rantai kehidupan  di  bumi  (web  of  life) yang  menyebabkan  ketergantungan (interdependecy) terhadap  lingkungan biotic maupun abiotic, di  dalamnya
12 Barda Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , (Jakarta:Citra Aditya Bandung,1997), Halaman 5.
13 Moeljatno , halaman 185-187. Op.cit.
14 http://www.dephut.go.id, Kejahatan  Konservasi  atas  Pembunuhan  Satwa  Langka dilindungi .html (di akses tanggal 21 November Jam 23.45)
termasuk  peran  besar  spesies  satwa  yang  membentuk  jaringan  ekosistem  dan rantai makanan (food web). 15
Hukum  lingkungan  berkembang  berdasarkan  pemikiran  yang  mengacu pada  prinsip-prinsip  ekologis.  Untuk  itu,  perlu  perubahan  mendasar  dari  cara pandang  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  yang  semula  bersifat eco-centris, dari hanya  atas  etika homo-sapiens menjadi eco-ethics. Konsekuensinya  adalah adanya  keharusan  bagi  ahli  hukum  untuk  dapat  memahami  tidak  saja  konsep hukum, tetapi juga konsep disiplin ilmu lain  yang berpengaruh, seperti biologi, ekologi, ekonomi, dan teknologi.
Kejahatan  terhadap  lingkungan  (crimes  against  environment/ecocrime) seharusnya menjadi isu yang mengancam manusia sehingga mendapat perhatian bersama khususnya ahli hukum. 16 Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990,  tindak  pidana  konservasi  satwa  merupakan  tindak  pidana  pengawetan keanekaragaman  satwa,  suatu  kebijakan  untuk  menjaga  agar  keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.
Sanksi  pidana  pada  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990  tidak hanya  diterapkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengawetan  keanekaragaman spesies  tumbuhan  dan  satwa,  tapi  juga  atas  peruntukkan  serta  penggunaan kawasan  suaka  alam  dan  pelestarian  alam,baik  sebagai  kejahatan  maupun pelanggaran (Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Substansi Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  terlihat  bahwa  wujud  konkrit perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu satwa dalam  bahaya  kepunahan  (thtreatened  with  extinction) dan  satwa  yang populasinya  jarang  atau  endemik  (Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990).
Merujuk pada Pasal  III  ayat (3) (c) dan  (5) (c)   Piagam CITES tanggal  3 maret  1973  (diperbaharui  tanggal  22  with  juni  1979),  satwa  dalam  bahaya kepunahan  (threatened extinction)  termasuk  dalam  kelompok Appendix  I, specimen is not to be used for primarily commercial purposes). Spesies harimau sumatera  (panthera  tigris  sumatrae) merupakan  satwa  dilindungi  di  Indonesia sejak  tahun  1972  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 372/Kpts/Um/7/1972,  dan  kembali  di  tuangkan  pada  Lampiran  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan Satwa.
Pembunuhan  satwa  dilindungi  secara  tegas  merupakan  tindak  pidana, sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  21 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990.  Adanya  alasan  penghapus  pidana  (strafuitsluitingsgrond/grounds  of impunity) memang  ditegaskan  pada  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990, yang dalam teori pemidanaan merupakan alasan pembenar (rechtvaardigingsground,  ex Pasal  49  ayat  (1)  KUHP)  yang  dapat menghapuskan sifat melawan hukum (wederrechttelijk) perbuatan.
Salah  satu  perbuatan  dimaksud  diatur  pada  Pasal  22  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  yaitu  pembunuhan  karena  membahayakan
kehidupan  manusia  (noodweer). Terkait  dengan  peristiwa  pemburuan  harimau sumatera,  unsur-unsur  delik  yang  ada  pada  Pasal  40  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat diterapkan kepada para tersangka.
Berita  adanya  jerat  yang  di  buat  para  tersangka  tersebut  tidak saja mengandung  indikasi  unsur  kesengajaan  (dolus/intent/opzet)  dalam  perbuatan yang  maksudnya  agar  harimau  mati,  tetapi  lebih  dari  itu,  yaitu  indikasi  suatu perbuatan  yang  direncanakan  (premeditated  crime/dolus  premeditatus). Oleh karena  itu dalam penelitian ini  penulis  merumuskan  rumusan  masalah: Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana satwa yang dilindungi saat ini di Indonesia? Bagaimana sebaiknya kebijakan hukum pidana dalam
menanggulangi tindak pidana satwa yang dilindungi di masa mendatang?

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Sistem  Pengaturan Tindak  Pidana Satwa Yang Di  Lindungi Dalam Hukum Pidana Positif
Pembahasan  mengenai  kedudukan  dan  pengaturan  tindak  pidana  satwa yang  dilindungi  akan  dijelaskan  sesuai  dengan  dengan  tiga  masalah pokok/substansi  pokok  dari  hukum  pidana  yaitu  perbutan  (masalah  tindak pidana),  orang  (masalah  kesalahan  atau  pertanggungjawaban  pidana),  dan pidana/pemidanaan. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Satwa yang dilindungi dalam  KUHP  tidak  ada,  tapi  yang  paling mendekati  adalah  yang  diatur  dalam Pasal 302 dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
a) Tindak Pidana
Unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur  dalam  Pasal  302  ayat  (1)  itu  ialah  unsur  ‘dengan  sengaja’.  Sesu ai dengan  letaknya  di  dalam  rumusan  ketentuan  pidana  yang  diatur,  unsur ‘dengan sengaja’ tersebut meliputi unsur -unsur: a. menimbulkan rasa sakit; b. menimbulkan luka; c. merugikan kesehatan dan; d. seekor binatang.
b) Pertanggungjawaban Pidana
Perumusan Pasal 302 di atas, tentang penganiayaan hewan,
pertanggungjawaban  pidananya  dikenakan  pada  orang,  hal  ini  dapat dibuktikan  Unsur  Barangsiapa  yang  dimaksud  Pasal  302  KUHP  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  adalah  orang,  hal  ini  dapat  dipertegas dalam  rumusan  Pasal  59  KUHP  bahwa  dalam  hal-hal  di  mana  karena pelanggaran  ditentukan  pidana  terhadap  pengurus,  anggota-anggota  badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.
c) Pidana dan Pemidanaan
Pembagian  pidana  dan  pemidanaan,  di  dalamnya  terdiri  dari  beberapa bagian yang akan dijelaskan dalam pembagian ini, di mulai dari pidana terlebih dahulu  yang  akan  dijelaskan.  Pidana  di  dalamnya  terdiri dari  jenis  pidana (strafsoort), cara pelaksanaan pidana (strafmodus), lamanya pidana (strafmaat), dan sistem perumusan ancaman pidana.
Berdasarkan  perumusan  Pasal  302  di  atas,  terdapat  3  sub  yang  dapat dianalisis, yaitu ;
a). Straafmacht (lamanya sanksi pidana)
Berdasarkan Pasal 302 KUHP lamanya sanksi pidana adalah paling lama 3 bulan  penjara  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah. Pidana penjara paling lama 3 bulan merupakan sistem maksimum khusus  karena  pengaturannya  di  dalam  buku  ke  dua  KUHP  sedangkan sistem maksimum umum dan minimum umum diatur dalam buku ke satu KUHP.
b). Straafsoort (jenis pidana)
Berdasarkan Pasal 302 KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal ini adalah pidana penjara dan pidana denda.
c). Sistem perumusan ancaman pidana
Berdasarkan  Pasal  302  KUHP,  sistem  perumusan  ancaman  pidana  yang terdapat  dalam  Pasal  ini  menganut  sistem  perumusan  alternatif  karena menggunakan kata “atau”
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yaitu pasal 40 ayat 1, 2, 3, 4, dan  5,  dalam  ketentuan pidana  yang  terdapat  dalam  UU  Nomor  5  tahun 1990  ayat  5  membagi  tindak  pidana  ke  dalam  2  golongan  yaitu  tindak pidana dikatakan sebagai kejahatan untuk ayat 1  dan 2 dan tindak pidana dikatakan sebagai pelanggaran untuk ayat 3 dan 4.
Adapun perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebar dalam pasal 40 diantaranya :
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat (1)  dan  Pasal  33  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Barang  siapa  karena  kelalaiannya  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa  karena  kelalaiannya  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal  33  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran
Pengaturan  mengenai  Tindak  Pidana  Satwa  Dilindungi  di  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 40 ayat 2 1) Unsur Perbuatan
Dalam  Pasal  40  ayat  2  di  atas,  barangsiapa  melanggar  Pasal  21  ayat  2  yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk:
a. menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki  memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  dalam  keadaan hidup;
b. menyimpan,  memiliki,  memeilihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar indonesia;
d. memperniagakan,  menyimpan  atau  memilik  kulit,  tubuh,  atau  bagian- bagian  lain  satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari bagian-bagian  tersebut  atau  mengeluarkannya  dari  suatu  tempat  di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
e. mengambil,  merusak,  memusnahkan,  memperniagakan,  menyimpan  atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.
2) Kualifikasi Yuridis Kualifikasi yuridis, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah merupakan hal  yang  penting  sebab  jika  undang-undang  khusus  tidak  mencantumkan suatu  delik apakah  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran  maka  akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapan hukumnya di lapangan, dalam  hal  terjadi  pecobaan,  pembantuan,  penyertaan,  perbarengan  tindak pidana dan lain-lain, sebagaimana telah dicontohkan di atas.
Dalam Undang-Undang ini, kualifikasi yuridis terdapat di Pasal 40 ayat 2 yang berbunyi: Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.
1. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  pada  Undang-Undang  khusus  ini  terdapat dalam Pasal 40 ayat 2 yang berbunyi:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Perumusan  Pasal  40  ayat  (2)  di  atas,  tentang  tindak  pidana  terhadap hewan,  pertanggungjawaban  pidananya  dikenakan  kepada  orang,  hal  ini dapat  dibuktikan  dari  Unsur  Barangsiapa  yang  dimaksud  Pasal  40  ayat  (2) yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  adalah  orang,  hal  ini dipertegas  dalam  rumusan  Pasal  59  KUHP  bahwa  dalam  hal-hal  di  mana karena  pelanggaran  ditentukan  pidana  terhadap  pengurus,  anggota-anggota badan  pengurus  atau  komisaris-komisaris,  maka  pengurus,  anggota  badan pengurus  atau  komisaris  yang  ternyata  tidak  ikut  campur  melakukan pelanggaran tidak dipidana.
2. Masalah Pidana dan Pemidanaan Dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  menganut  sistem  pidana maksimal khusus dan jenis nya terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (menganut sistem perumusan ancaman pidana kumulatif menggunakan kata “dan”,  di  mana  hakim  dalam  manjatuhkan  putusannya  harus  menj atuhkan kedua sanksi pidana  yang diatur dalam rumusan pasal  yaitu pidana penjara dan denda.
2. Kebijakan Pengaturan Tindak  Pidana Satwa  yang  di  Lindungi  Dalam Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang
a). Kedudukan  dan  Pengaturan Tindak  Pidana Satwa  yang  Di  Lindungi Dalam Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang
Tindak  Pidana  terhadap  satwa  yang  dilindungi  pada  masa  yang  akan datang  pada  dasarnya  belum  diterapkan  dalam  Konsep  RUU  KUHP  Tahun 2012 yang hingga kini tidak kunjung di sahkan, terdapat ketentuan Pasal yang mendekati  yaitu  di  bagian  kesembilan  tentang  penganiaayaan  hewan  Pasal 501.
Tindak  pidana  “penganiayaan  ringan  terhadap  hewan”  yang dimaksudkan  dalam  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  501  RUU KUHP itu adalah:
1. Dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatan- nya tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Dengan  sengaja  tanpa  tujuan  yang  patut  atau  dengan  melampaui  batas yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  tidak memberi  makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
3. Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan hewan. Pertanggungjawaban  pidana  atau kesalahan  sebagaimana  telah  di jelaskan  di  atas  menurut  Sudarto  terdiri  dari  kesengajaan  dan  kealpaan.
Kesengajaan  di  sini  dibagi  lagi  berdasarkan  tingkatan  coraknya  yaitu, kesengajaan  dengan  maksud,  kesengajaan  dengan  sadar  kepastian  dan kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan.  Pertanggungjawaban  pidana terhadap  penganiayaan  ringan  hewan  di  RUU  KUHP  yang  terdapat  dalam Pasal  501  adalah  untuk  orang  karena  tidak  ada  keterangan  mengenai korporasi.
Berdasarkan  perumusan  Pasal  501  diatas,  terdapat  3  sub  yang  dapat  di analisis berdasarkan pidana dan pemidanaan, yaitu ;
a. Straafmaht (lamanya sanksi pidana)
Berdasarkan  Pasal  501  RUU  KUHP  lamanya  sanksi  pidana adalah paling lama 6 bulan penjara atau pidana denda paling banyak kategori  2. Sanksi  bisa  bertambah  menjadi  1  tahun  jika mengakibatkan  sakit  lebih  dari  1  (satu)  minggu,  cacat,  luka  berat, atau mati.
b. Straafsoort (jenis pidana)
Berdasarkan  Pasal  501  RUU  KUHP,  jenis  pidana  yang terdapat  dalam  Pasal  ini  adalah  pidana  pokok  yaitu  pidana penjara dan pidana denda.
c. Sistem perumusan ancaman pidana
Berdasarkan  Pasal  501  RUU  KUHP,  sistem  perumusan ancaman  pidana  yang  terdapat  dalam  Pasal  ini  menganut  sistem perumusan alternatif karena menggunakan kata “atau”.
Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tindak pidana Satwa yang dilindungi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990  ada  penyebutan  atau  pengklasifikasian  secara  yuridis  antara
kejahatan  dan  pelanggaran.  Dalam  bab  Ketentuan  Pidana  harus  ada ketentuan/penegasan  tentang  kualifikasi yuridis  dari  tindak  pidana sebagai  Kejahatan  atau  Pelanggaran,  karena  aturan  umum  KUHP terdiri  dari  aturan  umum  untuk  Kejahatan  dan  aturan  umum  untuk
Pelanggaran.  Penempatan  kualifikasi  delik  sebagai  “kejahatan”  atau “pelanggaran”  pada  hakikatnya  merupaka n  penetapan  kualifikasi yuridis  yang  mempunyai  akibat  yuridis  pula  baik  yuridis  materiil yang terkait pada aturan umum KUHP maupun konsekuensi  yuridis formal  dalam  KUHAP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana),  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  oleh  undang-undang. Penetapan  kualifikasi  yuridis  yang  diperlukan  untuk  menjembatani berlakunya  aturan  umum  KUHP  terhadap  hal-hal  yang  tidak  diatur dalam  undang-undang  di  luar  KUHP  dengan  mengidentikkan penetapan kualifikasi yuridis terhadap suatu perbuatan tindak pidana satwa yang dilindungi.
Masalah  pidana  minimal  khusus  memang  penyimpangan  dari sistem  induk  hukum  pidana  yaitu  KUHP,  sebagaimana  telah dijelaskan di atas acaman pemidanaan minimum khusus tidak dianut oleh  KUHP,  hal  ini  dimungkinkan  bagi  undang-undang  khusus  di luar  KUHP  untuk  membuat  aturan  yang  menyimpang  berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  103  KUHP,  numun  acaman  minimal  khusus tidak  dapat  begitu  saja  diberlakukan  dengan  hanya  dicantumkan dalam  rumusan  Pasalnya  saja.  Perlu  juga  dimuat  aturan  atau pedoman pidana  minimal  khusus  untuk  dapat  diterapkannya ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi.
Ancaman  pidana  minimal  khusus  juga  hendaknya  ditetapkan secara  berpola,  sebagai  bahan  disusunnya  pola  minimal  khusus, dapat  kiranya  dikemukakan  pola  minimal  khusus  menurut  Konsep RKUHP sebagai berikut: 17 a. Pada  prinsipnya  pidana  minimal  khusus  merupakan  suatu perkecualian,  yaitu  untuk  delik-delik  tertentu  yang  dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat  dan  delik-delik  yang  dikualifisir  atau  diperberat oleh  akibatnya  (Erfolgsqualifizierte  Delikte).  Sebagai  ukuran kuantitatif  adalah  delik-delik  yang  diancam  pidana  penjara  di atas  7  tahun  (sampai  pidana  mati)  sajalah  yang  dapat dikenakan  minimal  khusus,  karena  delik-delik  itulah  yang digolongkan  sangat  serius,  namun  dalam  hal-hal  tertentu patokan  itu  dapat  diturunkan  pada  delik-delik  tergolong  berat yaitu yang diancam 4-7 tahun penjara). b. Adapun pola minimal khusus menurut Konsep berkisar antara 1-5 tahun dengan kategori sebagai berikut: Kategori Ancaman Ancaman
17 Op.  cit.  Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Perundang- undangan, Halaman 94.
Delik Maksimal Minimal 1. Berat 4 sampai 7 tahun 1 tahun 2. Sangat serius 7 sampai 10 tahun 2 tahun 12 sampai 15 tahun 3 tahun Mati/Seumur Hidup 5 tahun
Penentuan minimal khusus disasarkan atau dibedakan menurut ancaman  maksimal  khusus  untuk  delik  bersangkutan.  Ini  hanya sekedar  patokan  objektif  atau  patokan  formal.  Tidak  setiap  delik yang  termasuk  dalam  kategori  seperti  di  atas,  harus  diberi  minimal khusus.  Dalam  menetapkan  minimal  khusus  perlu  dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain:  menimbulkan  bahaya  keresahan  umum,  bahaya  bagi nyawa/kesehatan/lingkungan  atau  menimbulkan  akibat  mati)  atau faktor  pengulangan  tindak  pidana  (recidive).  Pada  umumnya  delik- delik  yang  sangat  serius  sajalah  yang  diberi  ancaman  minimal khusus. Menurut Konsep ancaman minimal khusus inipun dalam hal- hal tertentu tetap dapat dikurangi atau dapat diperingan apabila Jenis pidana/tindakan  untuk  korporasi  yang  kebanyakan  hanya  berupa denda  (bersifat financial  sanction ),  jarang  yang  berupa  “ Structural sanction ” atau “ restriction on enterpreneurial activities ” (pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi) dan
“ Stigmatising  sanction ”  (pengumuman  keputusan  hakim,  teguran korporasi). 18
Kedepannya para pembentuk undang-undang hendaknya  menyertakan  jenis  pidana  atau  tindakan  bagi  korporasi selain pidana denda.
Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana satwa yang  dilindungi di  masa  yang  akan  datang  hendaknya  memuat  hal- hal  yang  belum  diatur  yaitu    pedoman  pemidanaan  bagi  korporasi untuk tindak pidana satwa yang dilindungi di masa yang akan datang seperti yang diatur dalam Konsep KUHP Tahun 2012 antara lain:
 Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana.
 Penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.
 Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
 Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan.
 Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi.
Selain  itu  perlu  juga  menambahkan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  pidana  tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  tersendiri  tanpa dibarengi  dengan  pidana  pokoknya  dan  pedoman  pengganti  denda untuk  korporasi  seperti  yang  diatur  dalam  Konsep  KUHP  2012, sebagai berikut:
18 Op. Cit. Cristina de Magile dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), Halaman 52.
1. Pedoman  penjatuhan  pidana  tambahan  yang  dapat  dijatuhkan sendiri  tanpa didahului  dengan  pidana  pokok  seperti  yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) Konsep yaitu: Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama  dengan pidana tambahan yang lain. 2. Pedoman  pidana  pengganti  denda  untuk  korporasi  jika  denda tidak dibayar seperti dalam Pasal 85 Konsep yaitu: Jika  pengambilan  kekayaan  atau  pendapatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  82  ayat  (2)  tidak  dapat  dilakukan  maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.
Kajian  perbandingan  dalam  hukum  pidana  dengan  membandingkan beberapa  pengaturan  di  negara-negara  lain  dikatakan  sangat  penting  karena menurut sudarto, ada dua manfaat mempelajari sistem hukum asing itu: 19
a. Yang bersifat umum
1) Memberi  kepuasan  bagi  orang  yang  ingin  tahu  yang  bersifat ilmiah;
2) Memperdalam  pengertian  tentang  pranata  masyarakat  dan kebudayaan sendiri;
3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.
b. Yang bersifat khusus
Sehubungan  dengan  dianutnya  asas  nasional  aktif  dalam  KUHP kita. Bertolak  dari  uraian  di  atas,  maka  perbandingan  hukum  pidana tentang  satwa  yang  dilindungi  akan  dibahas  antara  lain  dari  negara Inggris  dan  Thailand  yang  memuat  pengaturan  tentang  tindak  pidana satwa  yang  dilindungi.  Van  Apeldorn  sendiri  membedakan  tujuan perbandingan hukum dalam tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan hukum sebagai gejala  dunia  (universal)  dan  oleh  karena  itu  ilmu  pengetahuan  hukum harus  dapat  memahami  gejala  dunia  tersebut;  dan  untuk  itu  harus dipahami  hukum  di  masa  lampau  dan  hukum  di  masa  sekarang.  Tujuan yang  bersifat  praktis  dari  perbandingan  hukum  adalah  merupakan  alat pertolongan  untuk  tertib  masyarakat  dan  pembaharuan  hukum  nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. 20 a. Inggris
Lamanya  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  KUHP  Inggris  lebih besar dari pada sanksi yang diterapkan dalam KUHP Indonesia. Di KUHP  Inggris  terdapat  sanksi  bagi  orang  yang  dengan  sengaja menyebarkan  infeksi  virus  terhadap  hewan  yang  sanksi  nya mencapai  7  tahun  penjara,  pengaturan  ini  tidak  terdapat  dalam
KUHP Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
19 Barda  Nawawi  Arief,  Perbandingan  Hukum  Pidana,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2011), Halaman 25.
20 Van  Apeldorn  dalam  Romli  Atmasasmita,  Perbandingan  Hukum  Pidana,  (Bandung:  Mandar Maju, 1996), Halaman 12.
Jenis  sanksi  yang  terdapat  dalam  KUHP  inggris  hampir sama dengan KUHP  Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1990  yaitu  penjara  dan  denda  tetapi  sistem  perumusan ancaman  pidana  nya  berbeda  karena  KUHP  Inggris  menggunakan alternatif/kumulatif  yang membuat hakim bisa menjatuhkan kedua sanksi baik itu penjara maupun denda. b. Thailand Undang-Undang  tentang  penganiayaan  hewan  di  Thailnd adalah Wild  Animal  Reservation  and  Protection  act  B.E.  2535 (1992) 21 , Undang-undang  khusus  ini  mengatur  dengan  jelas  tata  cara bagaimana  satwa  dan  bagian-bagiannya  jika  masyarakat  ingin Berburu, mengembangbiakan, Memiliki, Memperdagangan Hasil dari
Satwa Liar, satwa liar yang dilindungi dan Bagian-bagiannya tersebut.
Dalam Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tak  ada  pengaturan mengenai  hal  di  atas  secara  jelas  karena  pembahasan  tentang pengawetan dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  Pasal  yang  terdapat  dalam  Bab  8  tentang sanksi, sistem perumusan ancaman pidana yang terdapat di dalam Pasal-Pasal ini  adalah  sistem  perumusan  ancaman  alternatif/kumulatif  atau gabungan  karena  menggunakan  “atau/dan”,  dimana  hakim  dapat menjatuhkan dua jenis sekaligus ancaman pidana yang ada, atau dapat hanya memilih salah satu saja

## C. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan  hukum  pidana  saat  ini,  khususnya  kebijakan  formulasi  tindak pidana  satwa  yang  dilindungi masih  terdapat  beberapa  ketidak sinkronisasian  antara  sistem  induk  KUHP  dengan  undang-undang  khusus yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  satwa  yang  dilindungi  baik  pada masalah  tindak  pidana,  masalah  pertanggungjawaban  pidana  maupun masalah  pidana  dan  pemidanaan  yang  dapat  menimbulkan  permasalahan yuridis.
2. Penganiayaan terhadap hewan pada masa yang akan datang telah tercantum dalam  konsep  RKUHP  2012,  upaya  perlindungan  nya  hanya  terbatas  pada hewan  secara  umum,  bukan  di  khususkan  kepada  hewan  yang  seharusnya dilindungi  karena  bahaya  kepunahan.  Berdasarkan  kajian  berbagai  negara (Inggris dan Thailand)  masih terdapat beberapa kelemahan dalam Undang- Undang khusus kita yaitu tak ada pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan  oleh  korporasi  dan  tak  adanya  sanksi  terhadap  perbedaan  antara satwa  liar  yang  dilindungi  dari  alam  dan  satwa  liar  yang  dilindungi  hasil penangkaran

## Saran
21 Wildlife_Reservation_Protection_Act_2535_en.pdf  (di akses kamis 30 Januari pukul 08.15)
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  penulis  merekomendasikan  hal-hal sebagai berikut:
1. Sistem  ancaman  minimum  khusus  juga  pengaturan  mengenai  pedoman pemidanaan  bagi  sistem  ancaman  minimum  khusus  harus    termuat  dalam Undang-undang  yang  terdapat  tindak  pidana  satwa  yang  dilindungi    di Indonesia.
2. Sebaiknya  pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi  dan    pedoman pemidanaan  bagi  korporasi  seperti  halnya  yang  diatur  dalam  Konsep KUHP 2012 harus terdapat dalam Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana satwa yang dilindungi.
3. Sebaiknya  masalah  sanksi  (straafmaat)  perlu  dinaikkan  karena  penjara maksimal  5  tahun  dan  denda    maksimal  Rp.100.000.000,- (Seratus  juta rupiah)  terlalu  kecil  apalagi  tak  ada  pengaturan  dan  pedoman  minimal khusus sehingga menimbulkan disparitas pidana
4. Pengaturan  tentang  pengulangan  tindak  pidana  (recidive)    perlu  diatur mengingat  pengulangan  tindak  pidana  di  KUHP  di  atur  di  buku  II  dan buku III sehingga hanya berlaku bagi tindak pidana dalam KUHP saja.
5. Perlunya  memasukkan  kajian  mengenai  tindak  pidana  satwa    yang dilindungi di RKUHP yang akan datang dikarenakan di KUHP saat ini dan konsep 2012 hanya mencantumkan kejahatan terhadap hewan biasa.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Bambang Poernomo,Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1997), Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Perundang- undangan,
Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011),
Barda  Nawawi  Arief,  Perbandingan  Hukum  Pidana,  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2011),
Cristina  de  Magile  dalam  Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan Pidana  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan,  (Semarang:  Pustaka Magister, 2012),
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana-Edisi revisi, (Jakarta:Rineka Cipta,2008)
Peter  Mahmud  Marzuki,  2007, Penelitian  Hukum  Cetakan  Kedua.  Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Simon dalam Soedarto,Hukum Pidana I, (Semarang:Universitas
Diponogoro,1990), Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta:Citra Aditya Bandung,1997),
Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamuji, 2012, Penelitian  Hukum  Normatif  "Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet- 14
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Jakarta:Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia:2011)
Van  Apeldorn  dalam  Romli  Atmasasmita,  Perbandingan  Hukum  Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 1996),
Wildlife_Reservation_Protection_Act_2535_en.pdf  (di akses kamis 30 Januari pukul 08.15)