## ANALISIS MANAJEMEN RANTAI PASOK LOBSTER (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue, Aceh)
Analysis of Lobster Supply Chain Management (Case Study in Simeulue District, Aceh)
* Riesti Triyanti dan Risna Yusuf
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
* email: riesti_ok@yahoo.com Diterima 3 Oktober 2015 - Disetujui 20 November 2015

## ABSTRAK
Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan memiliki potensi perikanan yang cukup besar namun pemanfaatannya masih tergolong rendah. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Simeulue hanya mencapai 2,20 persen selama tujuh tahun terakhir meskipun dari sisi nilai laju pertumbuhan naik secara signifikan (19,12 %). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan rantai pasok lobster di Kabupaten Simeulue yang meliputi interaksi sosial ekonomi dan kontribusi antar pelaku usaha yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha yang terlibat serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) Wilayah Kerja Simeulue. Data hasil wawancara dilengkapi hasil observasi dan dokumentasi, selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok lobster terdiri dari nelayan/ pembudidaya (100%) → supplier (100%) → eksportir (90%) dan konsumen lokal (10%) → konsumen luar negeri (100%) serta terdiri dari tujuh pemetaan dalam manajemen rantai pasok. Permasalahan yang terjadi adalah makin menurunnya volume lobster yang di pasok, adanya monopoli harga oleh eksportir, aksesilibitas pasar yang terbatas pada produsen, penerapan teknologi (penyimpanan dan pengiriman) hanya pada eksportir, dan belum adanya kelembagaan keuangan formal yang menjamin harga lobster lebih tinggi. Manajemen rantai pasok lobster dapat menjadi bahan kebijakan untuk pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya lobster.

## Kata Kunci: manajemen rantai pasok, lobster, Simeulue

## ABSTRACT
Simeulue islands have a large fisheries potential, but its use is still relatively low. Contribution of the fisheries sector to Simeulue’s GDP only reached 2.20 per cent over the last seven years despite of the value of the growth rate increased significantly (19.12%). The aim of this studi is to map lobster supply chain in Simeulue Island which includes economic and social interaction among business actors involved.  Data  collected  through  interviews  with  businesses  and  Agency  for  fish  quarantine,  quality control  and  safety  of  fish  product  work  area  in  Simeulue  District.  Interviewed  data  are  compounded by  the  results  of  observation  and  documentation.  Data  were  processed  and  presented  descriptively. Results of the study showed that the supply chain lobster consists of: fishers/farmers (100%) → supplier (100%) → exporters (90%) and local consumers (10%) → consumers abroad (100%) and consists of seven mapping in management supply chain. The problem that occurs is decreasing of volume supplied lobster, pricing monopoly by exporters, limited market accessibility by producer, application of technology (storage and delivery) only on exporters, and financial institution that guarantees higher lobster prices are not available. Lobster supply chain management can be a policy concern for the local government district of Simeulue in increasing the income and prosperity lobster fishers and farmers.

## Keywords: supply chain management, lobster, Simeulue

## PENDAHULUAN
Kabupaten Simeulue merupakan salah satu dari lima kawasan golden ring yang dikembangkan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegerasi (PK2PT). Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil Laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Potensi perikanan di Kabupaten Simeulue merupakan salah satu sektor unggulan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, namun sayangnya pemanfaatan dan pengelolaannya belum optimal dilaksanakan. Potensi budidaya laut ( marine culture ) yang cukup besar tercermin oleh adanya  tiga buah teluk besar seluas 1,575,6 Ha yang sangat potensial bagi usaha budidaya ikan di keramba jaring apung (KJA) / Inponding Net dengan komoditas kerapu, lobster, teripang maupun usaha budidaya lainnya seperti mutiara, rumput laut dan kekerangan lainnya.
Data statistik memperlihatkan bahwa produksi hasil perikanan budidaya di Kabupaten Simeulue untuk tujuh tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar  6,26  %  yaitu  dari  11,51  ton  pada  tahun 2008 menjadi 12,23 ton pada tahun 2014. Hasil produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya laut, budidaya air payau (tambak), dan budidaya air tawar. Sedangkan jumlah distribusi komoditi perikanan keluar daerah meningkat dari 66,49 ton pada tahun 2008 pada tahun 2014 mencapai 270,65 ton. Distribusi hasil perikanan ke luar daerah terdiri dari komoditas kerapu segar, kerapu hidup, lobster hidup, lobster mati, teripang kering dan ikan lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Simeulue terfokus pada budidaya laut (marikultur).
Produksi perikanan budidaya laut ini masih sangat kecil jauh dari optimal karena faktor terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengadaan sarana KJA beserta input produksinya, disamping masih terbatasnya SDM dibidang perikanan sehingga usaha yang dilakukan masih bercirikan dengan ”4S” yaitu: Single  Capital, Single  Teknologi,  Single  Management dan Single Market. Untuk mendukung pemanfaatan potensi budidaya laut ( Marine  Culture ) di Kabupaten Simeulue pada tahun 2003 telah dibangun BBIP
(Balai Benih Ikan Pantai) yang berlokasi di Desa Busung Kecamatan Simeulue Timur. Namun hingga sekarang pemanfaatanya belum dilakukan secara maksimal. Informasi dan akses pasar untuk komoditas budidaya laut khususnya lobster masih dikuasai oleh pedagang pengumpul besar ( supplier ) sedangkan produsen menggantungkan harga lobster pada pelaku usaha tersebut. Selain itu konsep supply chain management juga penting dalam melihat logistik sejak dari produsen sampai ke pasar (Probowati, 2011). Risiko usaha budidaya lobster menurut Hidaya dan Baihaqi (2014) antara lain benih lobster yang mati, material yang terlambat datang dan tingkat kerumitan penanganan pasca panen juga menjadi dasar untuk melakukan manajemen rantai pasok. Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan rantai pasok lobster di Kabupaten Simeulue yang meliputi interaksi sosial ekonomi dan kontribusi antar pelaku usaha yang terlibat serta mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada  pada rantai pasok lobster di Kabupaten Simeulue. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan untuk pemerintah daerah Kabupaten Simeulue khususnya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya lobster.

## METODOLOGI

## Kerangka Teoritis
Pengelolaan rantai pasok dalam agribisnis dan  agroindustri  didefiniskan  sebagai  hubungan kerjasama antara produsen di lahan, pengolah serta wholesale (pasar induk) atau pedagang ritel dalam memberikan jaminan serta untuk meminimalkan biaya produksi (Brown, 2003). Namun demikian, sampai saat ini belum banyak lembaga yang melakukan intervensi menyeluruh pada semua rantai pasok. Kebanyakan lembaga memulai dengan intervensi yang menitiberatkan peningkatan produksi, perbaikan kualitas produksi dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi dengan pasca panen dan pemasaran. Sejauh yang diketahui, belum banyak hal menggembirakan dari semua usaha-usaha tersebut. Perbaikan dalam praktek budidaya dan peningkatan kualitas tidak diikuti dengan peningkatan akses terhadap pasar untuk mendapatkan harga dan margin keuntungan yang lebih baik. Pemasaran melalui pedagang besar mengalami pasang surut dari segi keberlanjutan bisnis dan kebanyakan belum mandiri secara finansial.
Sumber:Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, 2014/
Ada empat komponen besar yang perlu dibina dalam mengelola rantai pasok, yaitu : (1) Produksi untuk menangani pembelian, manajemen operasi dan operasi pergudangan. Pihak-pihak yang terlibat adalah produsen komoditas sebagai bahan baku atau produk pangan bagi konsumen; (2) Perdagangan untuk menangani pembelian, pencarian pemasok andalan dan distribusi bahan pangan. Pihak-pihak yang terlibat adalah pedagang ritel, pedagang pasar induk, serta distributor; (3) Kelembagaan jasa untuk menangani pembelian, operasi dan manajemen sistem rantai pasok. Pihak-pihak yang terlibat adalah beragam institusi jasa termasuk bank, lembaga pembiayaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga penyedia jasa asuransi dll; dan (4) Transportasi untuk menangani manajemen sistem pasok dan manajemen lalu lintas. Pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan jasa angkutan darat, laut maupun udara yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait. Supply chain risk management merupakan analisis untuk melihat proses secara sistematir untuk idenifikasi, analisa, dan berurusan dengan risiko pada rantai pasok (Waters, 2007).

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus 2015 di Kabupaten Simeulue pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Simeulue
Barat, Teluk Dalam dan Simeulue Timur. Ketiga kecamatan ini merupakan pusat aktivitas perikanan budidaya laut yang memiliki jumlah RTP perikanan budidaya tertinggi pada tahun 2014 sebesar 33 RTP (Simelulue Barat), 197 RTP (Teluk Dalam) dan 220 RTP (Simeulue Timur). Pada tiga kecamatan ini terdapat tiga teluk yang memiliki potensi budidaya lobster yang cukup tinggi yaitu teluk Sibigo, teluk Dalam dan teluk Sinabang. Selain  itu  secara  etnografi  dan  demografi ketiga teluk ini dihuni oleh pelaku usaha lobster (produsen dan pedagang) dengan latar belakang etnis yang dianggap mewakili etnis yang ada di Kepulauan Simeulue yaitu penduduk asli etnis Simelulue dan pendatang dari etnis Jawa, Buton, dan Riau. Adapun peta administrasi Kabupaten Simelule sebagaimana pada Gambar 1.

## Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder, yaitu data volume pengiriman lobster ke luar Kabupaten Simeulue tahun 2012-2015, kabupaten dan kecamatan dalam (BPS), dan data sekunder berupa buku, dokumen, laporan, artikel, jurnal yang terkait dengan manajemen rantai pasok yang diperoleh melalui instansi dan lembaga terkait serta melalui studi literatur. Data primer diperoleh
Ibukota Kabupaten/ The District Capital Ibukota Kecamatan/ Sub-District Capital Desa/ Village Batas Kabupaten/ District Boundaries Batas Kecamatan/ Sub-District Boundaries Perairan/Waters Batas Administrasi/Administrative Boundaries Keterangan/Remarks Garis Pantai/ Coastline Sungai/ River Danau/ Lake Jaringan Perhubungan/Network Communications Jalan Kolektor/ Collector Road Jalan Lokal/ Local Road Jalan Lingkungan/ The Neighborhood Street Jalan setapak/ Footpath
Kecamatan/Sub-Distrcit
Kecamatan Alafan/ Sub-District Alafan
Kecamatan Salang/ Sub-District Salang Kecamatan Simeulue Barat/ Sub-District Simeulue Barat Kecamatan Simeulue Cut/ Sub-District Simeulue Cut Kecamatan Simeulue Tengah/ Sub-District Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Timur/ Sub-District Simeulue Timur Kecamatan Teluk Dalam/ Sub-District Teluk Dalam Kecamatan Teupah Barat/ Sub-District Teupah Barat Kecamatan Teupah Selatan/ Sub-District Teupah Selatan Kecamatan Teupah Tengah/ Sub-District Teupah Tengah
melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner dan observasi langsung di beberapa kecamatan di Kabupaten Simeulue, antara lain: aktor yang terlibat dalam pemasaran lobster, volume produksi lobster di tiap-tiap aktor yang terlibat, harga lobster di tingkat tiap aktor, tujuan pemasaran, dan jaringan sosial antar aktor.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis diskriptif eksploratif. Pendekatan ini merupakan bagian dari triangulasi baik dalam hal sumber teori, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan para narasumber. Ada beberapa narasumber yang diwawancarai diantaranya para nelayan, pembudidaya, pedagang pengumpul besar (supplier), dan pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simelulue yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Pertanyaan- pertanyaan dalam wawancara ini bersifat terbuka sehingga lebih fleksibel dan membuka ruang bagi tema-tema atau isu-isu baru yang muncul dalam proses wawancara yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh.
Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive sampling . Penentuan narasumber untuk pembudidaya dan nelayan menggunakan metode simple  random  sampling , sedangkan narasumber pedagang menggunakan metode snowball  sampling . Teknik pengambilan informan secara snowball  sampling tergantung pada key-informan dan akan berhenti jika data yang didapatkan sudah jenuh atau sudah tidak ada data yang dianggap baru lagi. Jumlah narasumber untuk pembudidaya dan nelayan sebanyak 4 orang, pedagang pengumpul besar sebanyak 2 orang, dan eksportir sebanyak 1 orang. Jumlah ini sudah mewakili ketersediaan pelaku usaha dalam rantai pasok lobster yang ada di Kabupaten Simeulue.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teori manajemen rantai pasok/ supply chain management.
Manajemen rantai pasok secara teoritik dapat dinyatakan  sebagai  pendekatan  filosofi  secara mendasar untuk penciptaan manajemen rantai nilai ( value chain management ) dalam membangun nilai yang difokuskan pada permintaan konsumen. Inti dari manajemen rantai pasok adalah aliran produk
dan informasi yang diharapkan dapat menjembatani permintaan konsumen dan hubungan antara pelaku di dalam sistem pemasaran. Hubungan rantai pasok diharapkan tercipta secara alamiah dan hasilnya bermanfaat bagi pembeli dan penjual. Dengan demikian, aspek-aspek sosial seperti kepercayaan ( trust ), transfer informasi, dan kemampuan belajar akan mempengaruhi kinerja, pengembangan dan keberhasilan rantai nilai (Champion dan Fearne, 2001). Manajemen rantai pasok yang dilakukan antara lain : pemetaan pelaku, pemetaan proses, pemetaan alur produk, pemetaan pengetahuan dan alur informasi, serta pemetaan volume produk, jumlah pelaku dan lapangan kerja, selanjutnya hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN RANTAI PASOK LOBSTER
Kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi dan barang jadi kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi disebut sebagai manajemen rantai pasok (Indrajit dan Djokopranoto, 2002). Sistem rantai pasok marikultur yang ada di Kabupaten Simeulue terdiri dari dua sistem rantai pasok yaitu sistem rantai pasok untuk komoditas ikan kerapu dan lobster. Kedua komoditas ini merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Simeulue. Dari berbagai jenis ikan yang ada di perairan Simeulue, berbagai jenis lobster merupakan komoditi yang secara rutin diekspor ke berbagai negara. Selain lobster, berbagai jenis ikan kerapu (kerapu macan, krapu lumpur, dan kerapu sunu/janang) juga merupakan komoditi ekspor andalan dari Kabupaten Simeulue. Lobster dan kerapu untuk ekspor pada umumnya dijual sebagai ikan hidup. Pengelompokan komoditas unggulan perikanan budidaya laut didasarkan kepada harga (mahal, sedang murah), orientasi pemasaran (pasar ekspor, antar pulau atau lokal/domestik), tujuan produksi (ikan konsumsi, ikan hias, benih), asal ikan (endemik, eksotik), kapasitas produksi, potensi pengembangan budidaya laut, tingkat permintaan dan sistem tata niaga yang ada.
Pemetaan rantai pasok komoditas lobster di Kabupaten Simeulue dilakukan melalui tujuh tahap yaitu pemetaan pelaku, pemetaan proses (penyediaan input produksi, budidaya dan pengepulan, pengiriman, serta pemasaran), pemetaan alur produk, pemetaan pengetahuan
dan alur informasi, pemetaan volume produk, jumlah pelaku dan lapangan kerja, pemetaan hubungan dan keterkaitan antar pelaku dan pemataan tata kelola. Dalam pemetaan rantai pasok  merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan dengan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses kemudian menjadi bahan jadi yang selanjutnya diteruskan ke konsumen akhir (Parwati dan Andrianto, 2009). Tahapan pemetaan rantai pasok diuraikan sebagai berikut:

## 1. Pemetaan Pelaku
Pelaku yang terlibat dalam sistem rantai pasok lobster terdiri dari pembudidaya, pedagang besar dan eksportir. Pembudidaya dan pedagang besar merupakan masyarakat lokal maupun pendatang yang tinggal dan menetap di Kabupaten Simeulue, sedangkan eksportir umumnya orang yang tinggal di luar Kabupaten Simeulue yang berasal dari Aceh, Medan, dan Jakarta. Karakteristik sosial ekonomi pelaku usaha dalam sistem rantai pasok lobster disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Lobster di Kabupaten Simeulue Tahun 2015. Table 1.  Socio-economics Characteristic Lobster Businessman in Simeulue District Year 2015.
No. Pelaku Usaha/ Businessman Karakteristik/ Characteristic 1. Pembudidaya/ Fish Farmer • Masyarakat lokal yang bermukim di Kabupaten Simeulue/ Local communities settled in the Simeulue District • Pengalaman usaha rata-rata 5 tahun/ Average experience about 5 years • Usia rata-rata 36 tahun/ Average age about 36 years old • Jumlah tanggungan keluarga rata-rata 5 orang/ Average number of family about 5 persons
• Tingkat pendidikan menengah (SMP)/ Level of education is junior high school
• Pekerjaan utama nelayan dan pedagang, usaha budidaya adalah pekerjaan sampingan/ The  main  job  are  fisher  and trader, fish farming is secondary job 2. Pedagang Pengumpul Besar/ Middleman • Masyarakat lokal yang bermukim di Kabupaten Simeulue/ Local communities settled in the Simeulue District • Pengalaman usaha rata-rata 8 tahun/ Average experience about 8 years
• Usia rata-rata 32 tahun/ Average age about 32 years old • Jumlah tanggungan keluarga rata-rata 5 orang/ Average number of family about 5 persons
• Tingkat pendidikan menengah (SMA)/ Level of education is senior high school
• Pekerjaan utama nelayan / The main job is fisher 3. Eksportir/ Exportir • Masyarakat di luar Kabupaten Simeulue (Aceh, Medan dan Jakarta)/ People outside Simeulue District
• Akses pasar luar negeri tinggi (Asia dan Uni Eropa)/

## High market acces to foreign
Sumber: Data primer, 2015/ Source Primary data processed , 2015

## 2. Pemetaan Proses
Empat tahapan proses rantai pasok yaitu penyediaan input, budidaya, dan pengumpulan dilakukan oleh para pembudidaya dan pedagang, sedangkan tahapan pengiriman dan pemasaran dilakukan dari Sinabang ke Aceh, Medan dan Jakarta dan negara tujuan (Asia dan Uni Eropa). Penyediaan input (benih dan pakan) dilakukan oleh nelayan sedangkan pemeliharaan di lakukan oleh pembudidaya. Budidaya lobster dilakukan di jaring apung dan bak semen oleh beberapa masyarakat di Kabupaten Simelue baik berkelompok maupun sendiri. Kegiatan budidaya yang berkelompok ini umumnya merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, DJPB-Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR),  Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat Simeulue. Keramba jaring apung dengan sistem kelompok umumny a dikelola oleh 5 – 20 orang dengan jumlah jaring 8 kantong, 1 rumah jaga dan 1
Tabel 2. Harga Benih Loster Berdasarkan Jenis di Kabupaten Simeulue Tahun 2015. Table 2 . Lobster Seed Price by Type in Simeulue District Year 2015.
No. Jenis Lobster/ Lobster Type Harga (per kg)/ Price (per Kg) 1. Lobster Batu/ Rock Lobster 300,000 2. Lobster Bambu/ Bamboo Lobster 300,000 – 400,000 3. Lobster Pasir/ Sand Lobster 300,000 – 400,000 4. Lobster Mutiara/ Pearl Lobster 650,000 5. Lobster Kipas/ Fan Lobster 90,000 6. Lobster Batik/ Batik Lobster 300,000 – 400,000 7. Lobster Lumut/ Moss Lobster 300,000 – 400,000 Sumber: Data primer, 2015/ Source Primary data processed , 2015
unit bagan untuk menangkap ikan rucah. Untuk budidaya di bak semen umumnya dimiliki oleh perorangan. Kegiatan budidaya ikan berpusat di Teluk Dalam dan Teluk Sinabang. Rata-rata jumlah petakan sebanyak 6 petak. Untuk usaha budidaya lobster ini, benih berasal dari tangkapan nelayan (benih dari alam). Rata-rata kebutuhan benih sebanyak 200 - 280 ekor per petak dengan harga per kilogram tergantung jenis lobster (1 kg berisi 7-8 ekor) dengan berat 0.15 s.d 0.24 ons (15-24 gr) per ekor. Umumnya pembudidaya memelihara lebih dar satu jenis lobster. Rincian harga benih lobster dari nelayan seperti pada Tabel 2.
Budidaya lobster dilakukan selama 6 bulan untuk menaikkan berat 100 gram per ekor. Pakan yang diperlukan adalah ikan rucah dari nelayan basima (bagan siang malam). Kebutuhan pakan rata-rata sebanyak 5 kg per hari dengan harga Rp 5.000/ kg. Kenaikan harga pakan  pada saat badai  (musim  barat)  mencapai  100%,  sehingga menyebabkan kesulitan pakan. Musim paceklik ikan rucah terjadi sebanyak dua bulan dalam satu tahun. Penerimaan pembudidaya untuk satu siklus budidaya lobster rata-rata sebanyak 64 kg dengan harga Rp 350.000/kg untuk jenis lobster batu.
Pengumpulan lobster dilakukan oleh pedagang besar/ supplier . Pasokan lobster diperoleh dari pembudidaya dan nelayan yang berada di sekitar Kecamatan Teluk Dalam, Alafan, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Teupah Barat, Teupah Tengah, Simeulue Barat dan Salang. Pembudidaya yang memasok lobster tidak sebanyak nelayan. Karena karakteristik lobster yang tidak bisa dikembangbiakan atau dibudidayakan, tapi hanya bisa dibesarkan, dilokasi-lokasi tempat dilepasnya lobster yang bertelur tersebut. Siklus penangkapan lobster oleh nelayan atau penggarap, tergantung pada musim-musim tertentu, seperti bulan November, Desember, Januari dan Februari.
Sedangkan pada musim siklus paling sedikit penangkapan lobsters pada bulan, Mei Juni, Juli dan Agustus. Jumlah nelayan yang memasok ke supplier rata-rata sebanyak 10-15 orang dengan jumlah lobster sebesar 7 kg/hari. Jenis lobster yang dikumpulkan oleh supplier beraneka macam, antara lain: lobster batu, lobster bambu, lobster kipas, lobster pasir. Harga lobster tergantung pada kurs dolar dan jenis lobster. Jenis lobster yang dominan di Kabupaten Simeulue adalah lobster batu.  Biaya pengiriman (BBM) yang diperlukan supplier untuk mengirim ke eksportir sebanyak 6 ltr (harga per liter sebesar Rp 9.000). Harga lobster ditingkat supplier disajikan pada Tabel 3.
Setelah dikumpulkan oleh pedagang besar ( supplier ) selanjutnya dijual ke eksportir. Eksportir bukan merupakan penduduk lokal, namun mempunyai usaha penampungan di Kabupaten Simeulue. Rata-rata tenaga kerja eksportir sebanyak 10 orang dengan gaji yang berbeda- beda tergantung kepercayaan, lama bekerja dan jenis bagian pekerjaan sebesar Rp 1.200.000 s.d 2.000.000,-/bulan. Lobster yang dikumpulkan oleh eksportir rata-rata sebanyak 30 kg/hari dengan jenis beraneka macam. Pengiriman lobster oleh eksportir ke Jakarta, Medan dan Nagan Raya selanjutnya dikirim ke Taiwan, Hongkong, Shanghai, Tiongkok, dan Singapura, sedangkan untuk pasar dalam negeri dikirim ke Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, Palembang, Batam, Lampung dan kabupaten- kabupaten yang ada di Propinsi NAD. Transportasi pengiriman lobster dari nelayan/pembudidaya ke supplier dilakukan lewat jalur laut menggunakan perahu-perahu motor, sedangkan pengiriman dari supplier ke eksportir menggunakan motor (jalur darat) dan pengiriman ke Medan/Jakarta/Aceh dilakukan lewat jalur udara menggunakan pesawat Susi Air dengan intensitas pengiriman tiga kali seminggu. Lobster Indonesia menjadi raja ditingkat
Tabel 3. Harga Jual Lobster di Tingkat Nelayan, Supplier dan Eskportir Berdasarkan Jenis Lobster Tahun 2015.
Table 3. Selling Price Lobster in Fisher, Supplier and Exporter Level By Type Year 2015.
Jenis Lobster/ Lobster Type Harga di Tingkat Nelayan (Rp/Kg)/ Price in Fisher Level (IDR/Kg) Harga di Tingkat Supplier (Rp/Kg)/ Price in Supplier Level (IDR/Kg) Harga di Tingkat Eksportir (Rp/Kg)/ Price in Exportir (IDR/Kg) Harga di Tingkat Luar Negeri (Rp/ Kg)/ Price in Foreign Level (IDR/Kg) Lobster Batu/ Rock Lobster 220.000 260.000 350.000 750.000 Lobster Bambu/ Bamboo Lobster 290.000 (ukuran > 250 gr)/ (size > 250 gr) 80.000 (ukuran < 250 gr)/ (size < 250 gr)
320.000 (ukuran > 250 gr)/ size > 250 gr) 100.000 (ukuran < 250 gr)/ size < 250 gr) 450.000 850.000 Lobster Kipas/ Fan Lobster 200.000 (ukuran > 210 gr)/ (size > 210 gr) 250.000 300.000 700.000 Lobster Pasir/ Sand Lobster 290.000 320.000 400.000 800.000 Lobster Mutiara/ Pearl Lobster n/a (jarang diperoleh)/ (rarely obtained) n/a (jarang diperoleh)/ (rarely obtained) 800.000 1.200.000 Lobster Mati/ Dead Lobster n/a 120.000 120.000 n/a
Sumber: Data primer, 2015/ Source Primary data processed , 2015
konsumen luar negeri karena lebih bagus nilai rasanya (kualitasnya), dibandingkan lobster asal Negara Afrika, India dan Australia yang merupakan pengekspor lobster dunia. Harga rata-rata lobster ditingkat eksportir disajikan pada Tabel 3.
Resiko usaha perdagangan lobster adalah pada saat pengiriman. Jika supplier membeli lobster dari nelayan dalam keadaan hidup kemudian mati pada saat perjalanan pengiriman maka kerugian ditanggung oleh supplier sedangkan jika eksportir membeli dari supplier dalam keadaan hidup kemudian mati di keramba jaring apung (KJA) maka kerugian ditanggung oleh eksportir. Rata-rata kerugian mencapai 40% dari keuntungan.

## 3. Pemetaan Alur Produk
Sepanjang tahap pertama proses rantai pasok, produk yang dihasilkan masih berupa bahan mentah (lobster hidup dan mati) yang tidak mengalami pengolahan dengan sentuhan teknologi. Produk yang dihasilkan pasca budidaya lobster adalah lobster utuh yang masih lengkap bagian tubuhnya. Hal ini bukan disebabkan oleh ketiadaan teknologi pengolahan, tetapi lebih disebabkan oleh permintaan pasar dan pola hubungan antara para pelaku usaha (nelayan dan pedagang besar) karena adanya ikatan antara pelaku usaha tersebut. Alur pasokan lobster dari hulu ke hilir dimulai dari nelayan (pemasok input produksi), pembudidaya/
nelayan, pedagang pengumpul besar/supplier, dan eksportir kemudian dikirim ke pasar luar negeri. Sedangkan dari hilir ke hulu dipengaruhi oleh akses keuangan, informasi pasar dan teknologi pemasaran. Alur produk dari hulu ke hilir dan sebaliknya seperti pada Gambar 2. Pada sistem rantai pasok komoditas lobster untuk keperluan ekspor dan domestik terdiri dari dua aktor yang terlibat yaitu produsen (pembudidaya/nelayan) dan pedagang (pedagang pengumpul dan eksportir). Pasokan  lobster  seluruhnya  (100%)  berasal  dari pembudidaya dan nelayan yang ada di Simeulue kemudian  dijual  seluruhnya  (100%)    kepada pedagang pengumpul besar ( supplier ) selanjutnya pasokan  dibagi  menjadi  90%  untuk  ke  eksportir yang ada di Jakarta, Medan dan Nagan Raya dan 10% dijual ke konsumen lokal dan wisatawan yang berkunjung di pulau ini. Sedangkan untuk keperluan pengiriman ke luar Pulau Simeulue, dikirim ke luar negeri (Amerika, China, Jepang, Australia) sebanyak 98% dan dijual ke konsumen kota (Jakarta, Medan) sebanyak 2%.

## 4. Pemetaan Pengetahuan dan Alur Informasi
Hal-hal yang tak kasat mata yang terkait dengan rantai pasok, seperti informasi dan pengetahuan, pada umumnya lebih sulit ditangkap dalam suatu peta visual namun memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas produk dan posisi tawar-menawar produsen. Kajian
ini menemukan bahwa ternyata informasi berharga yang mempengaruhi produksi dan kualitas produksi tidak dimiliki oleh semua pelaku usaha sepanjang rantai pasok. Informasi harga lobster ditentukan sepihak oleh eksportir dengan alasan mengikuti kurs dolar dan harga pasar luar negeri. Untuk selanjutnya supplier juga menentukan harga secara sepihak kepada nelayan. Informasi harga disebarkan melalui ‘sms’ untuk memudahkan update harga, hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan pedagang sudah tergolong tinggi berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan menengah.
Batt dan Marooka (2003) mengungkapkan bahwa pengiriman lobster khususnya lobster batu ke luar negeri (Australia Barat dan Jepang) tergantung pada kualitas yang konsisten, kesediaan untuk memberikan informasi pasar dan kesediaan untuk
Gambar 2. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster di Kabupaten Simeulue/ Figure 2. Supply Chain System of  Lobster Commodity in Simeulue District
memenuhi importir. “Kebutuhan mendesak” adalah variabel yang paling penting yang mempengaruhi keputusan importir untuk membeli. Sementara itu importir dan eksportir harus sepakat bahwa memberikan kualitas yang konsisten adalah hal yang paling penting serta harga kompetitif eksportir jauh lebih tinggi daripada importir, sehingga terjamin keberlanjutan usaha pengiriman lobster ini.

## 5. Pemetaan Volume Produk, Jumlah Pelaku dan Lapangan Kerja
Informasi yang berhubungan dengan volume produksi jauh lebih sulit diperoleh dari pada informasi yang terkait dengan pelaku dan ketersediaan lapangan kerja. Informasi volume produk sangat bermanfaat dalam memperkirakan permintaan pasar, harga, potensi produk yang masih dapat
HULU KE HILIR : Pasokan lobster dan jasa pengiriman lobster / UPSTREAM TO DOWN STREAM : Lobster supply and service delivery
HULU KE HILIR : Pasokan lobster dan jasa pengiriman lobster / UPSTREAM TO DOWN STREAM : Lobster supply and service delivery
A. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Ekspor)/ A. Supply Chain System of Lobster Commodity (Export)
B. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Pasar Lokal)/ B. Supply Chain System of Lobster Commodity (Local Market)
HILIR KE HULU : Akses keuangan, informasi, teknologi, pasar /
DOWNSTREAM TO UPSTREAM: Financial access, information, technology, market
HILIR KE HULU : Akses keuangan, informasi, teknologi, pasar / DOWNSTREAM TO UPSTREAM: Financial access, information, technology, market
HULU KE HILIR : Pasokan lobster dan jasa pengiriman lobster / UPSTREAM TO DOWN STREAM : Lobster supply and service delivery
HULU KE HILIR : Pasokan lobster dan jasa pengiriman lobster / UPSTREAM TO DOWN STREAM : Lobster supply and service delivery
A. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Ekspor)/ A. Supply Chain System of Lobster Commodity (Export)
B. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Pasar Lokal)/ B. Supply Chain System of Lobster Commodity (Local Market)
HILIR KE HULU : Akses keuangan, informasi, teknologi, pasar /
DOWNSTREAM TO UPSTREAM: Financial access, information, technology, market
HILIR KE HULU : Akses keuangan, informasi, teknologi, pasar /
DOWNSTREAM TO UPSTREAM: Financial access, information, technology, market
A. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Ekspor)/ A. Supply Chain System of Lobster Commodity (Export)
B. Sistem Rantai Pasok Komoditas Lobster (Pasar Lokal)/ B. Supply Chain System of Lobster Commodity (Local Market)
HILIR KE HULU : Akses keuangan, informasi, teknologi, pasar /
DOWNSTREAM TO UPSTREAM: Financial access, information, technology, market
digali dan nilai produk yang seharusnya dapat dimaksimalkan. Informasi produk juga memberi indikasi informasi jumlah pelaku dan jumlah lapangan kerja yang terserap.
Berdasarkan data dari Karantina Ikan Wilayah Kerja Karantina Ikan, Pengendali Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Simeulue Tahun 2012-2015 volume produksi lobster yang dikirimkan keluar dari Kabupaten Simeulue mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 kemudian terjadi penurunan drastis di Tahun 2015 (Gambar 3). Kenaikan dari tahun 2012 ke tahun  2013  sebesar  63,32  %  dan  tahun  2013  ke tahun 2014 sebesar 33,28 % sedangkan pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 63,58  %.  Penurunan  ini  disebabkan  oleh  musim penangkapan yang tidak menentu terutama saat musim barat (badai) yang menyebabkan nelayan tidak pergi melaut, selain itu juga disebabkan oleh over fishing dari nelayan yang menangkap lobster dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (2011) belum ada qanun /peraturan mengenai pelarangan penangkapan lobster bertelur dan belum cukup umur, namun DKP Kabupaten Simeulue selalu memperingatkan nelayan yang menangkap dan menjual lobters dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons dan melakukan inspeksi ke
sejumlah tempat usaha penampungan hasil lobters di Kabupaten Simeulue. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menindak tegas pedagang yang menjual lobster bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penangkapan dan Perdagangan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Melakukan penangkapan, perdagangan dan konsumsi lobster bertelur berarti telah membunuh dan mengorbankan jutaan calon lobster sehingga keberlanjutan lobster ke depan akan punah.
Jumlah pelaku usaha pengiriman lobster baik untuk pasar luar negeri maupun pasar dalam negeri dari tahun 2012 s.d 2015 tergantung dari tujuan pengiriman. Untuk pengiriman ke Jakarta dengan tujuan pasar luar negeri (ekspor) pedagang yang terlibat tetap sama dalam empat tahun terakhir yaitu PT. ASI Pudjiastuti dengan volume pengiriman sangat besar (> 10 ton per tahun), sedangkan pengiriman ke Jakarta untuk tujuan pasar dalam negeri banyak pengirim yang terlibat dan berganti-ganti orang (± 6-10 orang pengirim yang terlibat). Pasar dalam negeri adalah untuk kebutuhan konsumsi pribadi maupun konsumsi domestik. Untuk pengiriman ke Medan, pedagang yang terlibat tetap sama pada tahun 2012-2014 yaitu Mahlil, namun untuk tahun 2015 mengalami
umur.  Menurut  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Simeulue  (2011)  belum  ada qanun/peraturan  mengenai  pelarangan  penangkapan  lobster  bertelur  dan  belum  cukup  umur, namun  DKP  Kabupaten  Simeulue  selalu  memperingatkan  nelayan  yang  menangkap  dan menjual lobters dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons  dan  melakukan  inspeksi  ke  sejumlah  tempat  usaha  penampungan  hasil  lobters  di Kabupaten  Simeulue.  Namun  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  juga  menindak  tegas pedagang yang menjual lobster bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1  Tahun  2015  tentang  Pelarangan  Penangkapan  dan  Perdagangan  Lobster,  Kepiting  dan Rajungan.  Melakukan  penangkapan,  perdagangan  dan  konsumsi  lobster  bertelur  berarti  telah membunuh  dan  mengorbankan  jutaan  calon  lobster  sehingga  keberlanjutan  lobster  ke  depan akan punah.

## Gambar 3. Volume Pengiriman Lobster ke Luar Kabupaten Simeulue Tahun 2012

## Figure 3. Volume of Delivery Lobster Outside Simeulue District Years 2012
Sumber/Source  : BKIPMKHP Wilayah Kerja Simeulue diolah
products agency area Simeulue processed Keterangan/Description    :  (1)  Data  tahun  2012  merupakan  data  bulan  April  s.d  Desember 2012 are data from April to December Juli/Data in year 2015 are data from January to July Fajar,  Meukek,  Labuhan  Haji,  Meulaboh,  Banda  Aceh Meukek, Labuhan Haji, Meulaboh, Banda Aceh Bandung,  Semarang,  Surabaya Surabaya. - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Jakarta 2012 3.605 2013 11.850
2014 35.072 2015 8.059 Vo lu me Pe ngiri man Lobst er (K g) / Vol um e of Lo bs ter Del ive ry ( Kg)
umur.  Menurut  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Simeulue  (2011)  belum  ada /peraturan  mengenai  pelarangan  penangkapan  lobster  bertelur  dan  belum  cukup  umur,
paten  Simeulue  selalu  memperingatkan  nelayan  yang  menangkap  dan menjual lobters dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons  dan  melakukan  inspeksi  ke  sejumlah  tempat  usaha  penampungan  hasil  lobters  di
Namun  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  juga  menindak  tegas pedagang yang menjual lobster bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
entang  Pelarangan  Penangkapan  dan  Perdagangan  Lobster,  Kepiting  dan Rajungan.  Melakukan  penangkapan,  perdagangan  dan  konsumsi  lobster  bertelur  berarti  telah membunuh  dan  mengorbankan  jutaan  calon  lobster  sehingga  keberlanjutan  lobster  ke  depan
. Volume Pengiriman Lobster ke Luar Kabupaten Simeulue Tahun 2012 2015 Figure 3. Volume of Delivery Lobster Outside Simeulue District Years 2012
: BKIPMKHP Wilayah Kerja Simeulue diolah/Fish quarantine and quality of fishery products agency area Simeulue processed, 2015 :  (1)  Data  tahun  2012  merupakan  data  bulan  April  s.d  Desember data from April to December; (2) Data tahun 2015 merupakan data bulan Januari s.d 2015 are data from January to July; (3) Kabupaten di Aceh terdiri dari Kota Fajar,  Meukek,  Labuhan  Haji,  Meulaboh,  Banda  Aceh/  District  in  Aceh  are  Kota  Fajar, Meukek, Labuhan Haji, Meulaboh, Banda Aceh; (4) Kabupaten di Pulau Jawa terdiri dari Solo, ng,  Semarang,  Surabaya/District  in  Java  Island  are  Solo,  Bandung,  Semarang,
Medan Nagan Raya
Kabupaten di Aceh Kabupaten di Pulau Jawa Batam
491
300 190 0 50 3.861 3.633 1.291 3 2.568 3.344 219 19 21 126,5 490 495,5
0 6
umur.  Menurut  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Simeulue  (2011)  belum  ada /peraturan  mengenai  pelarangan  penangkapan  lobster  bertelur  dan  belum  cukup  umur,
paten  Simeulue  selalu  memperingatkan  nelayan  yang  menangkap  dan menjual lobters dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons  dan  melakukan  inspeksi  ke  sejumlah  tempat  usaha  penampungan  hasil  lobters  di
Namun  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  juga  menindak  tegas pedagang yang menjual lobster bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
entang  Pelarangan  Penangkapan  dan  Perdagangan  Lobster,  Kepiting  dan Rajungan.  Melakukan  penangkapan,  perdagangan  dan  konsumsi  lobster  bertelur  berarti  telah membunuh  dan  mengorbankan  jutaan  calon  lobster  sehingga  keberlanjutan  lobster  ke  depan
. Volume Pengiriman Lobster ke Luar Kabupaten Simeulue Tahun 2012 –
Figure 3. Volume of Delivery Lobster Outside Simeulue District Years 2012-2015
Fish quarantine and quality of fishery :  (1)  Data  tahun  2012  merupakan  data  bulan  April  s.d  Desember/Data  in  year ; (2) Data tahun 2015 merupakan data bulan Januari s.d ; (3) Kabupaten di Aceh terdiri dari Kota District  in  Aceh  are  Kota  Fajar, Kabupaten di Pulau Jawa terdiri dari Solo, District  in  Java  Island  are  Solo,  Bandung,  Semarang,
Sumatera Total 0 4.636 5 20.643 0 41.243 5 9.182 Sumber: BKIPMKHP Wilayah Kerja Simeulue diolah/
Source : Fish quarantine and quality of fishery products agency area Simeulue processed , 2015

## Gambar 3. Volume Pengiriman Lobster ke Luar Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2015
Figure 3. Volume of Delivery Lobster Outside Simeulue District Years 2012-2015
Keterangan/ Description : (1) Data tahun 2012 merupakan data bulan April s.d Desember /Data in year 2012 are data from April to December ; (2) Data tahun 2015 merupakan data bulan Januari s.d Juli/ Data in year 2015 are data from January to July ; (3) Kabupaten di Aceh terdiri dari Kota Fajar, Meukek, Labuhan Haji, Meulaboh, Banda Aceh/ District in Aceh are Kota Fajar, Meukek, Labuhan Haji, Meulaboh, Banda Aceh ; (4) Kabupaten di Pulau Jawa terdiri dari Solo, Bandung, Semarang, Surabaya/ District in Java
Island are Solo, Bandung, Semarang, Surabaya .
pergantian pelaku usaha karena jumlah stok lobster di pedagang besar ini mengalami penurunan.
Tenaga kerja yang terserap dalam usaha perdagangan lobster cukup banyak. Rata-rata tenaga kerja yang dimiliki oleh pedagang besar/ eksportir sebanyak 10 orang, dengan gaji Rp 1,2 juta s.d 2 juta. Namun, seiring dengan menurunnya produksi lobster di Kabupaten Simeulue akan terjadi pula pengurangan tenaga kerja (PHK) sehingga akan menambah jumlah pengangguran, sehingga perlu dipikirkan lapangan pekerjaan lain yang dapat menyerap tenaga kerja tersebut. Secara  kuantitas,  lebih  dari  80%  merupakan masyarakat pendatang (Jawa, Sulawesi, Riau) sedangkan 20% merupakan masyarakat lokal/asli. Hal ini berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja, tenaga kerja pendatang memiliki sifat yang lebih produktif, pantang menyerah, rajin dan ulet jika dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Hal ini membuat keuntungan yang diperoleh dengan memperkerjakan tenaga kerja pendatang lebih besar.

## 6. Pemetaan Hubungan dan Keterkaitan Antar Pelaku
Kepercayaan dan keterhubungan memiliki kaitan yang amat erat dalam suatu rantai nilai. Organisasi yang tidak memiliki keterhubungan tidak punya alasan untuk saling “percaya”, sekalipun mereka bukannya “tidak percaya” pada pihak lainnya. Sebaliknya, kepercayaan mungkin tidak penting bila terdapat mekanisme penegakan yang memastikan terjadinya kepatuhan atas peraturan yang memayungi hubungan (misalnya, kontrak dan regulasi hukum lainnya). Akan tetapi, bila tidak terdapat mekanisme penegakan yang efektif, hubungan yang terjalin tanpa adanya kepercayaan akan selalu merupakah hubungan yang lemah.
Keterkaitan  yang  didefinisikan  sebagai hubungan sosial antara dua pihak, dapat berperan dalam rantai nilai tertentu, misalnya usaha keluarga yang melibatkan beberapa anggota keluarga atau kelompok keluarga yang masing-masing memiliki tugas  spesifik  atau  spesialisasi  dalam  rantai  nilai (biasanya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi), sedangkan keterhubungan merupakan norma yang lebih umum di kebanyakan rantai nilai (dengan berbagai derajat kepercayaan antara para pelaku).
Analisis keterhubungan mencakup tidak hanya  sekedar  melakukan  identifikasi  atas
organisasi dan pelaku mana saja yang terhubung satu  sama  lain,  namun  juga  mengidentifikasi alas an-alasan terjadinya hubungan ini dan apakah keterhubungan tersebut bermanfaat atau tidak. Para pelaku dalam rantai nilai memiliki hubungan antara satu sama lain karena mereka bertujuan memperoleh manfaat dari hubungan tersebut.  Suatu  identifikasi  adanya  manfaat (atau kurangnya manfaat) juga memerlukan identifikasi  hambatan  dalam  meningkatkan keterhubungan dan kepercayaan di antara para partisipan rantai nilai. Keterhubungan dalam suatu rantai nilai kebanyakan merupakan hubungan usaha, dan hubungan ini bisa berupa hubungan formal namun seringkali justru bersifat informal.
Sebagai dasar dalam melihat jaringan sosial para pelaku usaha lobster di Kabupaten Simeulue adalah data mengenai alur modal kerja dan alur produk. Hubungan para pelaku antar titik-titik dalam alur tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi namun didalamnya terlekat aspek sosial yang didasarkan pada motif tertentu. Dasar hubungan yang terbentuk antar pelaku bisnis lobster di Kabupaten Simeulue terdiri dari berbagai motif. Motif kepentingan terlihat dalam setiap hubungan, namun selain motif kepentingan terlihat pula motif kekuasaan pada hubungan antara supplier dengan pembudidaya dan nelayan serta eksportir dengan supplier .
Motif kepentingan didasari oleh kepentingan distribusi produk, produsen memiliki produk yang dihasilkan dan pedagang memerlukan produk untuk memenuhi pasar. Sedangkan motif kekuasaan didasari oleh jaminan pasar yang dimiliki pedagang ( supplier dan eksportir) dan mempunyai kekuasaan dalam penentuan harga. Jumlah eksportir di Kabupaten Simeulue hanya dua orang, sehingga supplier tidak mempunyai pilihan lain untuk menjual produk lobster-nya. Sementara pada hubungan antara supplier dan nelayan terdapat hubungan perasaan terutama empati. Motif sentiment lebih didasarkan pada ikatan kekerabatan dan solidaritas antar tetangga. Jumlah nelayan yang menjual lobster hasil tangkapannya cukup banyak. Satu orang supplier dapat membawahi 10 orang nelayan, sedangkan jumlah supplier di Kabupaten Simeulue sebanyak 10-15 orang yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Simeulue. Secara lebih rinci berikut ini adalah ulasan tentang hubungan antar pelaku dalam usaha rumput laut tersebut (Gambar 4).

## Gambar 4. Jaringan Sosial Antar Pelaku Bisnis Lobster di Kabupaten Simeulue/
Figure 4. Social Network among Lobster Businessman in Simuelue District
Sumber/ Source : Data primer diolah/ Primary data processed , 2015 Keterangan/ Description : Jaminan Sosial/ Social insurance Hubungan Sosial Kekuasaan/ Social Relationship of Power Hubungan Sosial Perasaan/ Social Relationship of Sentiment Hubungan Sosial Kepentingan/ Social Relationship of Interest

## 8. Pemetaan Tata Kelola (Kebijakan Pemerintah)
Analisis tata kelola dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan memahami berbagai aturan  yang  mendukung  rantai  pasok,  serta  sistem  koordinasi,  regulasi,  dan  kendali  yang berjalan  saat  terbentuknya  nilai  dalam  suatu  rantai  (Gereffi et  al .,  2003).  Menurut  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Simeulue  (2011)  belum  ada qanun /peraturan  mengenai pelarangan  penangkapan  lobster  bertelur  dan  belum  cukup  umur,  namun  DKP  Kabupaten Simeulue  selalu  memperingatkan  nelayan  yang  menangkap  dan  menjual  lobters  dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons dan melakukan inspeksi ke sejumlah tempat usaha penampungan hasil lobters di Kabupaten Simeulue. Namun Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  juga  menindak  tegas  pedagang  yang  menjual  lobster bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  1  Tahun  2015  tentang Pelarangan  Penangkapan  dan  Perdagangan  Lobster,  Kepiting  dan  Rajungan.  Melakukan penangkapan,  perdagangan  dan  konsumsi  lobster  bertelur  berarti  telah  membunuh  dan mengorbankan jutaan calon lobster sehingga keberlanjutan lobster ke depan akan punah.

## PERMASALAHAN DALAM RANTAI PASOK LOBSTER
Pengembangan  usaha  bisnis  budidaya  laut  (marikultur)  dan  pemasarannya    masih mengalami  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi.  Permasalahan  tersebut  terletak  pada sumberdaya  (benih  dan  pakan),  kelembagaan,  sarana  dan  prasarana,  dan  aspek  sosial ekonomi  (Tabel  4).    Dari gap  analysis atas  permasalahan-permasalahan  yang
Nelayan/ Fisher Supplier Eksportir/ Exporter Pembudidaya/ Fish Farmer
Konsumen Luar Negeri/
Foreign Consumer Konsumen Dalam  Negeri/ Domestic Consumer
17
Gambar 4. Jaringan Sosial Antar Pelaku Bisnis Lobster di Kabupaten Simeulue/
Figure 4. Social Network among Lobster Businessman in Simuelue District
Sumber/ Source : Data primer diolah/ Primary data processed , 2015 Keterangan/ Description : Jaminan Sosial/ Social insurance Hubungan Sosial Kekuasaan/ Social Relationship of Power Hubungan Sosial Perasaan/ Social Relationship of Sentiment Hubungan Sosial Kepentingan/ Social Relationship of Interest

## 8. Pemetaan Tata Kelola (Kebijakan Pemerintah)
Analisis tata kelola dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan memahami berbagai aturan  yang  mendukung  rantai  pasok,  serta  sistem  koordinasi,  regulasi,  dan  kendali  yang berjalan  saat  terbentuknya  nilai  dalam  suatu  rantai  (Gereffi et  al .,  2003).  Menurut  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Simeulue  (2011)  belum  ada qanun /peraturan  mengenai pelarangan  penangkapan  lobster  bertelur  dan  belum  cukup  umur,  namun  DKP  Kabupaten Simeulue  selalu  memperingatkan  nelayan  yang  menangkap  dan  menjual  lobters  dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons dan melakukan inspeksi ke sejumlah tempat usaha penampungan hasil lobters di Kabupaten Simeulue. Namun Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  juga  menindak  tegas  pedagang  yang  menjual  lobster bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  1  Tahun  2015  tentang Pelarangan  Penangkapan  dan  Perdagangan  Lobster,  Kepiting  dan  Rajungan.  Melakukan penangkapan,  perdagangan  dan  konsumsi  lobster  bertelur  berarti  telah  membunuh  dan mengorbankan jutaan calon lobster sehingga keberlanjutan lobster ke depan akan punah.

## PERMASALAHAN DALAM RANTAI PASOK LOBSTER
Pengembangan  usaha  bisnis  budidaya  laut  (marikultur)  dan  pemasarannya    masih mengalami  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi.  Permasalahan  tersebut  terletak  pada sumberdaya  (benih  dan  pakan),  kelembagaan,  sarana  dan  prasarana,  dan  aspek  sosial ekonomi  (Tabel  4).    Dari gap  analysis atas  permasalahan-permasalahan  yang
Nelayan/ Fisher
Supplier
Eksportir/ Exporter Pembudidaya/ Fish Farmer
Konsumen Luar Negeri/ Foreign Consumer
Konsumen Dalam  Negeri/ Domestic Consumer
Sumber: Data primer diolah/ Source : Primary data processed , 2015
Gambar 4. Jaringan Sosial Antar Pelaku Bisnis Lobster di Kabupaten Simeulue/ Figure 4. Social Network Among Lobster Businessman in Simuelue District

## 7. Pemetaan Tata Kelola (Kebijakan Pemerintah)
Analisis tata kelola dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi  dan  memahami  berbagai  aturan yang mendukung rantai pasok, serta sistem koordinasi, regulasi, dan kendali yang berjalan saat terbentuknya nilai dalam suatu rantai (Gereffi & Humphrey, 2003). Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (2011) belum ada qanun /peraturan mengenai pelarangan penangkapan lobster bertelur dan belum cukup umur, namun DKP Kabupaten Simeulue selalu memperingatkan nelayan yang menangkap dan menjual lobters dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons dan melakukan inspeksi ke sejumlah tempat usaha penampungan hasil lobters di Kabupaten Simeulue. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menindak tegas pedagang yang menjual lobster bertelur dengan hukuman penjara minimal tiga
tahun ditambah denda Rp 150.000.000. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penangkapan dan Perdagangan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Melakukan penangkapan, perdagangan dan konsumsi lobster bertelur berarti telah membunuh dan mengorbankan jutaan calon lobster sehingga keberlanjutan lobster ke depan akan punah.

## PERMASALAHAN DALAM RANTAI PASOK LOBSTER
Pengembangan usaha bisnis budidaya laut (marikultur) dan pemasarannya  masih mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut terletak pada sumberdaya (benih dan pakan), kelembagaan, sarana dan prasarana, dan aspek sosial ekonomi (Tabel 4).
Tabel 4. Indikator dan Sumber Permasalahan Rantai Pasok Lobster di Kabupaten Simeulue Tahun 2015.
Table 4.  Indicator and Source of Problems of Lobster Supply Chain in Simeulue District in Year 2015.
No Indikator Permasalahan/ Problems Indicator Sumber Permasalahan/ Source of Problems A Sumberdaya/ Resource
1. Kurangnya stok benih/ Lack of seed stocks Pasokan benih lobster dari nelayan menurun karena dipengaruhi oleh musim tangkapan yang tidak menentu dan adanya kebijakan tentang pelarangan penangkapan lobster menyebabkan ketakutan nelayan untuk menangkap benih lobster/ Supply  of  lobstre  seed  from  fishers  is  decreased.  It because  influenced  by  unprediction  capture  season  and policy about prohibiton of lobster catching so that fishers want not to catch lobster seeds.
2. Kurangnya stok pakan (ikan rucah)/ Lack of feed stocks (trash fish) Ketersediaan pakan (ikan rucah) dipengaruhi oleh musim tangkapan ikan yang juga berpengaruh pada harga pakan.
Kenaikan  harga  pakan  sampai  dengan  100%  saat  musim barat/badai./ Availability of feed (trash fish) influenced by not only capture season but also feed price. Increasing of feed price to rich 100 % on west season (storm)
No Indikator Permasalahan/ Problems Indicator Sumber Permasalahan/ Source of Problems 3. Ukuran tangkapan  lobster yang semakin kecil dan volume produksi yang semakin menurun/ The  catches  size  of  lobster  getting  smaller  and production volume decreased Pemanfaatan selama ini tidak memperhatikan nilai keberlanjutan tangkapan. Saat ini diberlakukan Kepmen KP No. 1/2015 tentang aturan ukuran minimum penangkapan, yang membuat penangkap lobster berkurang pendapatannya/
Utilization is not sustainable value of capture. Kepmen No. 1/2015 about rule of minimum size of capture so that lobster fisher lower income.

## B
Kelembagaan/ Institutional 1 Masih minimnya pendidikan dan pendampingan pada budidaya lobster/ Lack  of  education  and assistance in lobster farming Keterbatasan SDM dan anggaran/ Limited labour and budget. 2 Aksesibilitas pasar yang terbatas/ Limited  market accessibility Informasi pasar masih minim dan dikuasai oleh eksportir, alat angkut (transportasi) masih terbatas dan promosi juga belum berjalan/ Market information is still minimum and controlled by exporter, limited transportation and promotion.

## C
Sarana Prasarana/ Infrastructure
1 Minimnya dana pembangunan kelautan dan perikanan yang tersedia dan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana/ Lack  of  marine and fisheries development funds and low utilization of infrastructure Kurangnya perhatian untuk pengembangan kelautan dan perikanan, perencanaan yang tidak akurat dan kurangnya pengetahuan pemanfaatanya/ Lack  of  intention  to  develop marine  and  fisheries,  unaccurate  planning  and  lack  of knowledge utilization.
2 Sarana prasarana budidaya masih sangat  minim dan mengandalkan bantuan pemerintah/ Farming infrastructure very poor and rely on government assistance Tingginya modal usaha untuk keperluan investasi usaha budidaya laut (KJA) sedangkan anggaran pemerintah terbatas. Penurunan jumlah pembudidaya dari 167 orang (Tahun 2006) menjadi 3 Orang (Tahun 2015) dan jumlah KJA dari 30 unit (Tahun 2006) menjadi 3 unit (tahun 2015)/ High capital  for  marine  culture  investation,  limited  of  governmen budget.  Decreasing  of  fish  farmer  from  167  people  (year 2006) become 3 people (year 2015) and decreasing number of pound marine culture from 30 units (year 2006) become 3 units (year 2015). 3 Minimnya sarana pengangkutan produk budidaya/ The  lack  of  means  of  aquaculture  products distribution Armada pengangkutan yang minim dan memerlukan waktu pengiriman yang lama/ Lack of transportation that need much time for  delivering. D Sosial Ekonomi/ Socio-economics
1. Dominasi masyarakat pendatang dalam usaha budidaya dan pemasaran lobster/ The dominance of migrant communities in the farming and marketing of lobster Karakter masyarakat lokal (asli)  yang tidak mau maju dan berkembang (malas) / Local community characteristic are not advance and also developed (lazy).
2. Kurangnya kesadaran akan pemanfaatan sumberdaya secara lestari/ Lack of awareness of sustainable resources Kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai manfaat dari teknik dan tata cara pemanfaatan yang ramah lingkungan, / Lack of  socialization,  training  and  assistance  fron  Marine  and Fisheries Agency about benefit from technical and the way of sustainaible environment
3. Tidak berlanjutnya usaha budidaya yang berasal dari dana bantuan (BRR, ADB, DJPB-KKP, DKP Propinsi dan Kabupaten)/ Aquaculture  that  comes from fund is not sustainable
Kelembagaan kelompok penerima bantuan yang kurang berfungsi dan banyaknya kelompok aspirasi/ Institution group of beneficiaries are not function and other groups

## Lanjutan Tabel 4/ Continues Table 4
No Indikator Permasalahan/ Problems Indicator Sumber Permasalahan/ Source of Problems
4. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya dalam bidang budidaya laut/ L ow level of resource utilization in marine culture
Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan pasar dalam usaha budidaya laut serta tidak ada sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari Dinas KP Kabupaten Simeulue/ Lack of knowledge, behaviour, and market access in marine culture and there is no socialization, training, assistance from Marine and Fisheries Agency Simeulue District 5. Pasar yang masih terbatas dikuasai oleh pelaku usaha tertentu sehingga mengakibatkan ketergantungan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain/ The  market  is  still  limited  controlled  by certain  businessesman  dependence  between  the actors with other actors Kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk akses pasar/ Lack of knowledge businesses to access markets 6. Rendahnya penguasaan teknologi untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan/ Low  of  technology  for  optimizing  the  utilization  of marine and fisheries resources Kurangnya penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya/ Lack of resource utilization technology
Sumber : Data Primer, 2015/ Source Primary Data , 2015

## Lanjutan Tabel 4/ Continues Table 4
Dari gap  analysis atas permasalahan- permasalahan yang ada,penyebabnya dapat disebabkan oleh faktor teknis dan non teknis usaha budidaya laut. Faktor teknis terdiri dari teknologi budidaya, ketersediaan benih, dan ketersediaan pakan, sedangkan faktor non teknis terdiri dari karakteristik sosial ekonomi masyarakat, aksesibilitas yang belum memadai, keterbatasan anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan baik dari APBK maupun APBA/APBN, dan masih kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Kabupaten Simeuleu memiliki potensi sumberdaya alam khususnya perikanan budidaya yang unggul. Rantai pasok lobster di Kabupaten Simeulue terdiri dari satu rantai yaitu  nelayan/ pembudidaya  (100%)  → supplier (100%)  → eksportir  (90%)  dan  konsumen  lokal  (10%)  → konsumen  luar  negeri  (100%)  serta  terdiri  dari tujuh pemetaan dalam manajemen rantai pasok. Pemanfaatan lobster tersebut mengalami beberapa permasalahan utama yang menonjol. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pasokan lobster adalah ketersediaan pasokan benih dan pakan, akses pasar ke luar daerah yang terbatas, penentu harga satu pelaku yaitu pedagang bukan produsen, dan rendahnya teknologi budidaya. Selain itu juga terdapat permasalahan pada kondisi sosial ekonomi
terutama terlihat dari karakteristik masyarakat. Implikasi kebijakan yang memungkinkan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:
1.  Perlu penindakan tegas dari Pemerintah Daerah atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penangkapan dan Perdagangan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam keadaan bertelur dan belum cukup umur atau berat badan kurang dari 2 ons dan melakukan inspeksi ke sejumlah tempat usaha penampungan hasil lobster di Kabupaten Simeulue agar benih lobster selalu tersedia;
2.  Terbatasnya akses pasar ke luar daerah atau ke luar negeri bisa diatasi jika para pembudidaya atau pedagang pengumpul lokal membuka peluang pasar yang ada dengan memperkuat posisi tawarnya di pasar lobster dunia, dengan cara menjaga kualitas produk lobster yang diperdagangkan;
3.  Penentuan harga oleh satu pelaku dapat diatasi dengan cara membuka peluang untuk pemain baru di daerah yang berfungsi sebagai pesaing dari pedagang itu sendiri sehingga dengan banyaknya pemain dalam usaha perdagangan ikan maka harga dikendalikan oleh pasar, bukan orang tertentu;
4.  Teknologi budidaya yang rendah menyebabkan daya saing produk rendah
sehingga kalah dengan pembudidaya yang telah memiliki teknologi budidaya yang intensif, hal ini dapat diatasi dengan bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simulue yang bekerja sama dengan penyuluh untuk memberikan pendampingan teknologi adaptif yang berasal dari Balitbang Kelautan dan Perikanan atau universitas setempat;
5.   Karakteristik masyarakat yang susah berkembang terkait dengan preferensi masyarakat terhadap budidaya lobster tersebut. Masyarakat akan tertarik jika melihat keuntungan yang diperoleh dari usaha budidaya lobster sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini perlu dukungan penyuluh agar meningkatkan minat masyarakat terhadap budidaya lobster di Kabupaten Simeulue.
6.  Secara umum, budidaya lobster sangat tergantung pada ketersediaan benih di alam, untuk  itu  masyarakat  perlu  diversifikasi budidaya laut lain selain lobster yaitu budidaya kerapu dalam keramba jaring apung (KJA) untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan kerapu.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya (P4B) atas bantuan dana dan telah melibatkan peneliti dalam Penelitian Kajian Pengembangan Marikultur di Pulau-pulau terluar sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Simeulue. 2015. Data Sertifikat Keluar Ikan/ Hasil Perikanan Simeulue. BKIPMKHP Simeulue. Sinabang.
Batt, P.J. and R. Marooka.  2003. Preceptual differences in offer quality between Western Australian rock lobster exporters and Japanese rock lobster importers. Supply Chain Management: An International Journal, 8(5). P. 476-484.
Brown, W. J.  2003. Agribusiness Cases in Supply Chain Management. Paper. IFMA Congress.
Champion, S.  C.  and A. P. Fearne. 2001. Supply Chain Management: A First Principles Consideration of Its Application to Wool Marketing. Jurnal Wool Technology of Sheep Breeding Vol. 49 (3). Hal. 222-236.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. 2014. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Sinabang.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. 2011. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2011. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Sinabang.
Direktorat  Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 2015. Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT) Kabupaten Simeulue. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kemeterian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Gereffi,  G.,  J.  Humphrey  and  T.  Sturgeon.  2005. The Governance of Global Value Chains: An Analytical Framework. Review of International Political Economy. Routledge Taylor and Francis Group. Hhtp://www.tandf. co.uk. Diakses pada tanggal 23 November 2015.
Hidaya, S dan I. Baihaqi, 2014. Analisa dan Mitigasi Risiko  Rantai  Pasok  pada  PT.  Crayfish Softshell Indonesia. Tugas Akhir Jurusan Teknik Industri. Institut Teknologi Surabaya. Surabaya.
Indrajit, E.  dan R. Djokopranoto. 2002. Konsep Manajemen Supply Chain. PT Grasindo. Jakarta.
Probowati,  A. 2013. Strategi Pemilihan Supplier dalam Supply Chain Management pada Bisnis Ritel. Segmen Jurnal Manajemen dan Bisnis. http://ejournal.umpwr.ac.id/ index.php/segmen/article/viewFile/611/585. Diakses pada tanggal 23 November 2015.
Parwati, I.  dan P. Andrianto. 2009. Metode Supply Chain Management untuk Menganalisis Efektivitas Sistem Distribusi Produk. Jurnal Teknologi, Vol 2 nomor 1, Juni 2 tahun 2009. Yokyakarta.
Waters, D. 2007. Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in logistics. Kogan Page Publishers. USA.