Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila, Nurhasanah (2022) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (04) 06
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 6, Juni 2022

## PENGARUH  KINERJA  KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP  BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

## Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila, Nurhasanah
Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya Email: annisasarinadev@gmail.com, nilahilal@yahoo.com, nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com

## Abstrak
Belanja  Modal  merupakan  pengeluaran  pemerintah  yang  bisa  dirasakan  oleh masyarakat  dan  memiliki  masa  manfaat  lebih  dari  satu  periode.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan  Tahun  2016-2020.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  sumber  data  sekunder  dimana  data tersebut diperoleh melalui Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  17  Kabupaten/Kota  dengan  sampel  jenuh. Total  data  observasi  yaitu  85  Laporan  Realisasi  APBD  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Selatan.  Pengujian  hipotesis  ini  menggunakan  regresi  linier  berganda dengan  uji  t,  uji  F,  dan  koefisien  determinasi.  Data  dianalisis  dengan  bantuan software SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan  Keuangan  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Belanja Modal,  Derajat  Desentralisasi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  Belanja Modal. Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.  Sementara  Efektivitas  PAD  dan  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  Secara  simultan  Pertumbuhan Keuangan  Daerah,  Derajat  Desentralisasi,  Efisiensi  Keuangan  Daerah,  Efektivitas PAD,  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
Kata  Kunci :  pertumbuhan  keuangan  daerah;  derajat  desentralisasi;  efisiensi  keuangan daerah; efektivitas PAD; ketergantungan keuangan daerah; belanja modal.

## Abstract
Capital  Expenditures  are  government  expenditures  that  can  be  felt  by  the  public and  have  a  useful  life  of  more  than  one  period.  This  study  aims  to  determine  the effect  of  Financial  Performance  on  Capital  Expenditures  in  the  Regency/City  of South Sumatra Province in 2016-2020. This study uses a quantitative approach and secondary  data  sources  where  the  data  is  obtained  through  the  Supreme  Audit Agency  of  South  Sumatra  Province.  The  population  in  this  study  were  17 districts/cities  with  saturated  samples.  The  total  observation  data  are  85 District/City  APBD  Realization  Reports  of  South  Sumatra  Province.  Testing  this hypothesis  using  multiple  linear  regression  with  t  test,  F  test,  and  coefficient  of determination. The data were analyzed with the help of SPSS version 26 software.
The results of this study indicate that partially Regional Finance has a significant positive  effect  on  Capital  Expenditures,  the  Degree  of  Decentralization  has  a significant  negative  effect  on  Capital  Expenditures.  Regional  Financial  Efficiency has  a  significant  positive  effect  on  Capital  Expenditure.  Meanwhile,  PAD Effectiveness  and  Regional  Financial  Dependence  have  no  significant  effect  on Capital  Expenditures.  Simultaneously,  the  degree  of  decentralization,  the effectiveness of regional finance, and the effectiveness of regional finances have a significant  effect  on  capital  expenditures  in  the  districts/cities  of  the  province  of South Sumatra.

## Keywords: regional financial growth; degree of decentralization; regional financial
efficiency; effectiveness of PAD; regional financial dependence; capital expenditure.

## Pendahuluan
Pemerintah  daerah  berhak  membentuk  pemerintahan  daerahnya  sendiri  sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  asalkan didasarkan  pada  konsep  otonomi  dan  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama (Hariyanto,  2020) .  “Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,”  bunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan inovasi dari Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Menurut (Yanto  dan  Astuti,  2020) Otonomi  daerah  adalah  kewenangan Pemerintah  Daerah  untuk  menetapkan  peraturan  daerah,  mengendalikan  pelaksanaan kebijakan  daerah,  dan  mengatur  keuangan  daerah  yang  dimulai  dari  pengendaliannya. Otonomi  daerah  memungkinkan  daerah  untuk  menemukan  sumber  pendanaan independen  untuk  pembangunan  daerah,  mengurangi  ketergantungan  daerah  pada pemerintah  federal  dan  memungkinkan  untuk  mengalokasikan  uang  publik  sesuai dengan  kebutuhan  dan  tujuan  daerah.  Dengan  menitikberatkan  pada  demokrasi, keadilan,  ketidakberpihakan,  kekhususan,  dan  keistimewaan  melalui  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  berpeluang  lebih  besar  untuk  memanfaatkan  kemampuan  daerah, seperti sumber daya manusia dan sumber daya lain yang merupakan aset daerah.
Pembangunan  daerah  kearah  pembangunan  pemerintah  pusat  merupakan  salah satu  faktor  tercapainya  otonomi  daerah.  Pembangunan  daerah  merupakan  salah  satu prioritas yang akan dilakukan pemerintah dalam suatu periode untuk mengatasi berbagai isu  dan  strategis.  Pada  dasarnya,  pembangunan  ini  ditujukan  untuk  meminimaliskan disparitas  wilayah  dan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  pelayanan  publik.  Berbagai upaya  telah  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  antara  lain  menggali  potensi daerah  yang  akan  tercermin  dalam  pendapatan  daerah (Setiawan,  2019) .  Berdasarkan pendapatan  tersebut,  pemerintah  daerah  terlibat  dalam  penganggaran  salah  satunya adalah alokasi belanja.
Menurut (Nalsal  dan  Hanifiyah,  2015) ,  pemerintah  daerah  harus  mampu mengembangkan anggaran yang kreatif dan inovatif karena dalam pelaksanaan otonomi daerah,  anggaran  biasanya  mengalami  kendala  alokasi.  Ketika  datang  ke  masalah alokasi  sumber  daya  sangat  penting.  Tidak  setiap  tempat  memiliki  sumber  daya  yang melimpah  dan  kemungkinan  yang  belum  dimanfaatkan.  Pemerintah  daerah  harus mampu  mendistribusikan  pendapatan  yang  diperoleh  untuk  belanja  daerah  mengingat sumber  daya  yang  dimiliki  terbatas.  Belanja  modal  merupakan  salah  satu  pengeluaran yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah (Yanto  dan  Astuti,  2020) .  Belanja  modal mengacu pada pengeluaran untuk aset tetap dengan masa manfaat satu tahun atau lebih (Yanto dan Astuti, 2020) .
Salah  satu  pendekatan  untuk  mencapai  tujuan  otonomi  daerah,  khususnya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, adalah melalui belanja modal. Ini agar  masyarakat  umum  dapat  memperoleh  manfaat  dari  layanan  yang  pada  akhirnya akan diberikan oleh belanja modal. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pasal 64 Pengelolaan Keuangan Daerah, uraian tersebut sudah tepat. Penyaluran belanja  modal  didasarkan  pada  kebutuhan  prasarana  dan  sarana  di  daerah  untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memelihara fasilitas umum.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  pemerintah  daerah  dalam  menentukan alokasi belanja daerah termasuk belanja modal. Isu, kebijakan kondisi keuangan daerah, wilayah  dan  tindakan  oportunistik  pemangku  kepentingan  melalui  kebijakan  yang mempengaruhi  alokasi  belanja  tertentu  merupakan  elemen  yang  dimaksud.  Dari penjelasan  tersebut  terdapat  pengaruh  kondisi  keuangan  dalam  artian  kemampuan keuangan  yang  bisa  dilihat  melalui  kinerja  keuangan.  Namun  dari  faktor  dapat mengukur paling rasional terkait keuangan pemerintah daerah itu sendiri.
Faktor-faktor penentu utama yang mempengaruhi pilihan alokasi belanja daerah, termasuk  distribusi  belanja  modal,  dapat  dipecah  menjadi  dua  kategori,  yaitu  variabel non-keuangan dan variabel keuangan, menurut (Novianto & Hanfiah, 2015) . Peraturan pemerintah  dan  keadaan  ekonomi  makro  merupakan  contoh  dari  faktor  non-keuangan. Pertumbuhan  ekonomi,  variabel  non-keuangan  yang  digunakan  untuk  menunjukkan status  ekonomi  makro  penelitian.  Ukuran  pendapatan  atau  pendapatan  daerah,  seperti Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  digunakan  sebagai variabel keuangan.
Menurut  sebuah  penelitian (Setiawan,  2019) ,  pertumbuhan  keuangan  daerah mempengaruhi  belanja  modal.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Rishanti,  2017) yang menunjukkan  bahwa  belanja  modal  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  keuangan  daerah. Derajat  desentralisasi  berdampak  pada  belanja  modal,  menurut  penelitian  lebih  lanjut (Irma  Novita  &  Nunung  Nurhasanah,  2020) .  Hal  ini  bertolak  belakang  dengan penegasan  bahwa  belanja  modal  tidak  dipengaruhi  oleh  derajat  desentralisasi (Andriyani,  2020) .  Pengaruh  efisiensi  keuangan  daerah  terhadap  belanja  modal kemudian ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya (Setiawan, 2019) . Adapun hubungan antara efisiensi keuangan daerah dan belanja modal, survei yang dilakukan pada tahun (Satria,  2021) mengungkapkan  tidak  ada.  Efektivitas  PAD  berdampak  pada  belanja
modal.  Menurut  sebuah  penelitian (Andriyani,  2020) ,  belanja  modal  tidak  dipengaruhi terhadap  efektivitas  PAD.  Untuk  tingkat  ketergantungan (Irma  Novita  &  Nunung Nurhasanah, 2020) menunjukkan ketergantungan keuangan daerah berdampak terhadap belanja  modal.  Studi (Sartika,dkk,  2017) mengungkapkan  bahwa  tidak  ada  hubungan antara  ketergantungan  keuangan  daerah  dengan  belanja  modal.  Penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan”  dengan  latar belakang tersebut.

## Metode Penelitian
Di  kabupaten  dan  kota  Provinsi  Sumatera  Selatan,  teknik  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk  menilai  pengaruh  pertumbuhan  keuangan daerah,  derajat  desentralisasi,  efisiensi  keuangan  daerah,  efektivitas  PAD  dan ketergantungan keuangan daerah terhadap belanja modal.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Dari  Februari  hingga  Juni  2022  dan  dari  data  2016  hingga  2020,  penelitian  ini dilakukan  di  kabupaten  dan  kota  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Di  Palembang,  penelitian ini dilakukan.

## Variabel Operasional Variabel Penelitian
Pertumbuhan keuangan daerah, derajat desentralisasi, efisiensi keuangan daerah, efektivitas  PAD,  dan  ketergantungan  keuangan  keuangan  daerah  merupakan  faktor independen  dalam  penelitian  ini.  Belanja  modal  Kabupaten/Kota  Sumatera  Selatan merupakan variabel terikat.
Tabel 1 Operasional Variabel Penelitian Jenis Variabel Variabel Ukuran Skala Independen Pertumbuhan Keuangan Daerah x 100% Rasio Independen Derajat Desentralsisi x 100% Rasio Independen Efisiensi Keuangan Daerah x 100% Rasio Independen Efektivitas PAD x100% Rasio Independen Ketergantungan Keuangan Daerah x100% Rasio Dependen Belanja Modal Rasio

## Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data
Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  meliputi  dokumentasi.  Secara  khusus Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016- 2020  yang  diperoleh  dari  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Selatan  melalui website https://sumsel.bpk.go.id yang berupa data sekunder.

## Teknik Analisis Data
Mengikuti  pengumpulan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya, teknik  analisis  data  digunakan  dalam  penelitian  kuantitatif.  Statistik  deskriptif,  uji asumsi  klasik,  regresi  linier  berganda,  koefisien  determinasi,  dan  pengujian  hipotesis digunakan  dalam  analisis  data  penelitian  ini.  Data  tersebut  kemudian  diolah  dengan menggunakan komputer dan software IMB SPSS Statistics versi 26 untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengevaluasi hipotesis yang diajukan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Uji Statistik Deskriptif
Faktor  dependen,  independen,  dan  moderating  secara  statistik  dijelaskan menggunakan  analisis  deskripsi.  Skor  minimum  pada  tabel  mewakili  nilai  data terendah, sedangkan skor maksimum mewakili nilai data tertinggi. Mean digunakan untuk  mengukur nilai  rata-rata dari data, deskriptif N menunjukkan jumlah sampel pengamatan  dan  std.  deviation  menunjukkan  simpangan  baku.  Temuan  statistik deskriptif  untuk  variabel  dependen  dan  independen  ditampilkan  pada  Tabel  1. Belanja  Modal  merupakan  variabel  dependen.  Di  17  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Selatan variabel bebasnya meliputi pertumbuhan keuangan daerah, derajat desentralisasi,  efisiensi  keuangan  daerah,  efektivitas  PAD,  dan  ketergantungan keuangan daerah.
Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N  Minimum Maximum  Mean  Std. Deviation PKD 85  -35,43 33,06 7,0578 12,34276 DD 85 2,79 31,94 8,4103 5,50246 EKD 85 69,53 111,00  87,2962 7,70767 EPAD 85 29,65 151,34  87,7801 22,09980 KKD 85 49,36 91,06 72,8718 7,83501 BM 85 14,12 51,94 28,1009 7,65125

## Valid N (listwise) 85
Sumber: (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)
Tabel  1  di  atas  memberikan  penjelasan  tentang  statistik  deskriptif  untuk masing-masing  variabel  survei.  Berdasarkan  hasil  uji  statistik,  terdapat  85  sampel
data  (N)  dalam  penelitian  ini,  yang  diambil  dari  17  Laporan  Realisasi  Anggaran Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  dikalikan  dengan  tahun pilihan penelitian yaitu 2016–2020.
Penjelasan masing-masing variabel diberikan di bawah ini :
1. Variabel  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah  (PKD)  rata-rata  dalam  penelitian  ini adalah  7,0578  dengan  tingkat  standar  deviasi  12,34276.  Pertumbuhan  Keuangan Daerah  terendah  dengan  skor  -35,43  adalah  Kabupaten  PALI  pada  tahun  2020, sedangkan  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah  tertinggi  dengan  skor  33,06  adalah Kabupaten PALI tahun 2016.
2. Variabel  Derajat  Desentralisasi  (DD)  rata-rata  dalam  penelitian  ini  adalah  8,4103 dengan tingkat standar deviasi 5,50246. Derajat Desentralisasi terendah dengan skor 2,79  adalah  Kabupaten  Empat  Lawang  pada  tahun  2016,  sedangkan  Derajat Desentralisasi tertinggi dengan skor 31,94 adalah Kota Palembang pada tahun 2017.
3. Variabel  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (EKD)  rata-rata  dalam  penelitian  ini  adalah 87,2962  dengan  tingkat  standar  deviasi  7,70767.  Efisiensi  Keuangan  Daerah terendah  dengan  skor  69,53  adalah  Kabupaten  Lahat  pada  tahun  2019,  sedangkan Efisiensi  Keuangan  Daerah  tertinggi  dengan  skor  111,00  adalah  Kabupaten  Ogan Komering Ilir pada tahun 2020.
4. Variabel  Efektivitas  PAD  (EPAD)  rata-rata  dalam  penelitian  ini  adalah  87,7801 dengan  tingkat  standar  deviasi  22,09980.  Efektivitas  PAD  terendah  dengan  skor 29,65  adalah  Kabupaten  Ogan  Ilir  pada  tahun  2016,  sedangkan  Efektivitas  PAD tertinggi  dengan  skor  151,34  adalah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  pada  tahun 2019.
5. Variabel  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  (KKD)  rata-rata  dalam  penelitian  ini adalah  72,8718 dengan tingkat standar deviasi 7,83501. Ketergantungan  Keuangan Daerah  terendah  dengan  skor  49,36  adalah  Kota  Palembang  pada  tahun  2019, sedangkan  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  tertinggi  dengan  skor  91,06  adalah Kabupaten Lahat pada tahun 2019.
6. Variabel Belanja Modal (BM) rata-rata dalam penelitian ini adalah 28,1009 dengan tingkat  standar deviasi  7,65125. Belanja Modal  terendah dengan skor 14,12 adalah Kota Pagar Alam pada tahun 2018, sedangkan Belanja Modal tertinggi dengan skor 51,94 adalah Kabupaten PALI pada tahun 2019.

## B. Uji Normalitas
Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)

## Gambar 1

## Hasil Grafik P-P Plot
Gambar  1  menunjukkan  bagaimana  data  menyebar  dan  bergerak  ke  arah diagonal. Oleh karena itu, data terdistribusi secara normal. Model regresi karena itu mengambil normalitas sebagai yang diberikan. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil grafik histogram. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan hasil grafik histogram.
Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)

## Gambar 2 Grafik Histogram
Seperti yang terlihat pada Gambar 2, histogram  menunjukkan bahwa residu terstruktur secara simetris, terdistribusi normal, dan tidak miring ke kanan atau kiri. Hasilnya,  model  regresi  memenuhi  persyaratan  normalitas.  Hasil  uji Kolmogorov- Smirnov pada Tabel 2 mendukung temuan analisis histogram.
Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 85 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 6,47956885 Most Extreme Differences Absolute ,063 Positive ,063 Negative -,042 Test Statistic ,063 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance. Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)
Hasil  pengujian  untuk  data  berdistribusi  normal  adalah  sebagai  berikut berdasarkan Tabel 2 di atas. Terdapat nilai signifikansi yang melebihi 0,05 dan nilai signifikansi  sebesar  0,200  (Asymp.  Sig.  2  tailed).  Artinya  data  yang  diolah berdistribusi normal  karena jumlah data yang banyak hingga 85 pengamatan, yang menimbulkan  nilai  residual  dengan  nilai  ekstrim  berkurang.  Ini  karena  semakin besar jumlah data, semakin besar pembagi ekstrem, dan semakin dekat mean dengan mean. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

## C. Uji Multikolonieritas
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 PKD ,929 1,076 DD ,638 1,567 EFD ,847 1,181 EPAD ,957 1,045 KKD ,688 1,453 a. Dependent Variable: BM
Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)
Dari Tabel 3 dapat terlihat bahwa nilai tolerance dan nilai VIF yang dihitung adalah sebagai berikut:
1. Nilai  tolerance  untuk  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah  (PKD)  sebesar  0,929  ≥ 0,10 dan VIF untuk Pertumbuhan Keuangan Daerah sebesar 1,076 ≤ 10, berarti Pertumbuhan Keuangan Daerah tidak terdapat multikolineritas.
2. Nilai tolerance untuk Derajat Desentralisasi (DD) sebesar 0,638 ≥ 0,10 dan VIF untuk  Derajat  Desentralisasi  sebesar  1,567  ≤  10,  berarti  Derajat  Desentralisasi tidak terdapat multikolineritas.
3. Nilai  tolerance  untuk  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (EKD)  sebesar  0,847  ≥  0,10 dan VIF untuk Efisiensi Keuangan Daerah sebesar 1,181 ≤ 10, berarti Efisiensi Keuangan Daerah tidak terdapat multikolineritas.
4. Nilai  tolerance  untuk  Efektivitas  PAD  (EPAD)  sebesar  0,957  ≥  0,10  dan  VIF untuk  Efektivitas  PAD  sebesar  1,045  ≤  10,  berarti  Efektivitas  PAD  tidak terdapat multikolineritas.
5. Nilai tolerance untuk Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) sebesar 0,688 ≥ 0,10  dan  VIF  untuk  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  sebesar  1,453  ≤  10, berarti Ketergantungan Keuangan Daerah tidak terdapat multikolineritas.

## D. Uji Heteroskedastisitas
Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)

## Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 3 yang menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola dengan jelas. Pada sumbu y, titik-titik tersebut  berada  di  atas  dan  di  bawah  nilai  0.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  masalah  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi.  Oleh  karena  itu, pertumbuhan  keuangan  daerah,  tingkat  desentralisasi,  efisiensi  keuangan  daerah, efektivitas  PAD,  dan  ketergantungan  keuangan  daerah  merupakan  variabel independen yang digunakan dalam model regresi untuk memprediksi belanja modal.

## E. Uji Autokorelasi
Tabel 4
Hasil Uji Durbin-Watson Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,532 a ,283 ,237 6,68147 2,048
a. Predictors: (Constant), KKD, EPAD, EFD, PKD, DD b. Dependent Variable: BM
Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)
Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan DW sebesar 2.048 berdasarkan Tabel 4.  Dengan  85  (n)  sampel  pengamatan  dan  5  (k  =  5)  variabel  bebas,  nilai  ini dibandingkan  dengan  nilai  Tabel  Durbin-Watson  (DW)  menggunakan  nilai signifikansi  0,05. Nilai DW terletak di  antara nilai dU dan 4dU, atau dU = 1,7736 dan  4  -  1,7736  =  2,2264  (1,7736  <  2,048  >  2,2264).  Dengan  demikian,  tidak  ada masalah autokorelasi.

## F. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)
Penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  t-test  dengan  membandingkan thitung dan ttabel serta menguji nilai probabilitasnya. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil (<) dari 0,05 (α) atau thitung lebih besar (<) ttabel pada taraf signifikasi 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada  tingkat  signifikansi  0,05/2  =  0,025  (uji  2  sisi)  dengan  df  =  n-k-1  atau  85-5- 1=79,  dan  hasil  yang  diperoleh  untuk  t-tabel  sebesar  1,990.  Hasil  ttabel  adalah 1,990. Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan hasil uji-t statistik.
Tabel 5 Hasil Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14,120 12,603 1,120  ,266 PKD ,248 ,061 ,401 4,055  ,000 DD -,476 ,166 -,342 -2,868  ,005 EFD ,269 ,103 ,271 2,619  ,011 EPAD -,036 ,034 -,105 -1,074  ,286 KKD -,056 ,112 -,057 -,500  ,619 a. Dependent Variable: BM
Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)
Hasil  uji  statistik  t  (uji  parsial)  di  atas  menghasilkan  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Variabel  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah  memiliki  nilai  t-hitung  sebesar 4,055 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa
nilai  t-hitung  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  (4,055  >  1,990)  dan  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,005  (0,000  <  0,05),  sehingga  dapat  dikatakan bahwa variabel Pertumbuhan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.
2. Variabel  Derajat  Desentralisasi  memiliki  nilai  t-hitung  sebesar  -2,868  dan nilai  signifikansi  sebesar  0,005.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  t- hitung lebih besar dari nilai t-tabel (2,868 > 1,990) dan nilai signifikansi lebih kecil  dari  0,005  (0,005  <  0,05),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel Derajat  Desentralisasi  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel Belanja Modal.
3. Variabel  Efisiensi  Keuangan  Daerah  memiliki  nilai  t-hitung  sebesar  -2,619 dan nilai signifikansi sebesar 0,011. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t- hitung lebih besar dari nilai t-tabel (2,619 > 1,990) dan nilai signifikansi lebih kecil  dari  0,005  (0,011  <  0,05),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel Efisiensi  Keuangan  Daerah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel Belanja Modal.
4. Variabel  Efektivitas  PAD  memiliki  nilai  t-hitung  sebesar  -1,074  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,286.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (-1,074 < 1,990) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,286 > 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.
5. Variabel  Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki nilai t-hitung sebesar - 0,500 dan nilai signifikansi sebesar 0,619. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai  t-hitung  lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel  (-0,500  <  1,990)  dan  nilai signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  (0,619  >  0,05),  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  variabel  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  tidak  memiliki  pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

## G. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  konkurensi  ini  menentukan  bahwa  hipotesis  dapat  diterima  jika  Fhitung  > Ftabel,  yaitu semua variabel  independen bertindak secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Nilai f-tabel memiliki taraf signifikansi 0,05 pada tabel statistik, df 1 (jumlah variabel  1)  = 5, dan df 5 (n-k-1)  atau 85-5-1 = 79  (n adalah jumlah data dam k adalah jumlah variabel bebas), diperoleh hasil Ftabel adalah 2,33. Dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Hasil uji F statistik ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6 Hasil Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1 Regression 1390,772 5 278,154 6,231  ,000 b Residual 3526,724 79 44,642
Sumber : (Hasil Pengolahan SPSS, 2022)
Nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai Fhitung sebesar 6,231 ditampilkan pada Tabel 6 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efektivitas Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Sumatera  Selatan.  Nilai  F-hitung  sebesar  6,231 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,33 (6,231 > 2,33) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05).

## Hasil Pembahasan
A. Pengaruh  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah,  Derajat  Desentralisasi,  Efisiensi Keuangan  Daerah,  Efektivitas  PAD,  dan  Ketergantungan  Keuangan  Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal
1. Pengaruh  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah  secara  parsial  terhadap  Belanja Modal
Nilai t variabel Pertumbuhan Keuangan Daerah sebesar 4,055 berdasarkan hasil  uji  t  secara  parsial.  Nilai  t-hitung  (4,055  >  1,990)  lebih  tinggi  dari  nilai  t- tabel.  Selain  itu,  nilai  signifikansi  variabel  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  ambang  batas  signifikansi  5%  (=  0,05).  Dengan demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Selatan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Pertumbuhan Keuangan  Daerah.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  belanja  modal  akan  meningkat seiring  dengan  percepatan  pertumbuhan  keuangan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa hipotesis awal penelitian ini diterima.
Selain  itu,  dapat  di  lihat  bahwa  koefisien  determinasi  adalah  0,237 berdasarkan  kekuatan  hubungan  antara  variabel  dependen  dan  variabel independen  atau  analisis  untuk  menentukan  seberapa  besar  variabel  independen menjelaskan  variabel  dependen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan keuangan daerah dan variabel lain dalam penelitian ini mempengaruhi 23,7 persen dari  variabel  yang  berkaitan  dengan  belanja  modal  di  kabupaten/kota  Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
Mengetahui  apakah  kinerja  anggaran  pemerintah  daerah  mengalami pertumbuhan  pendapatan  positif  atau  negatif  selama  tahun  anggaran  yang bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran  adalah  salah  satu  manfaat dari  analisis  pertumbuhan  pendapatan (Utami  &  Julian,  2017) .  Kemampuan pemerintah  daerah  untuk  melestarikan  atau  mengembangkan  apa  yang  telah dicapai pada suatu masa atau masa berikutnya dapat dinilai dengan menganalisis
Total 4917,497 84 a. Dependent Variable: BM
b. Predictors: (Constant), KKD, EPAD, EFD, PKD, DD
pertumbuhan keuangan daerah. Selain itu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi  potensi  yang  memerlukan  fokus  regional  dan  meningkatkan potensi yang sudah ada.
Perhitungan  pertumbuhan  keuangan  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Selatan  menunjukkan  bahwa  antara  tahun  2016  hingga  2019  terjadi pertumbuhan  yang  positif.  Hanya  saja, Covid -19  sebagai  dampak  kondisi global yang  tak  terhindarkan  berdampak  buruk  pada  pertumbuhan  keuangan  daerah Sumsel  pada  2020.  Sebagai  salah  satu  bentuk  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat, pertumbuhan keuangan daerah berdampak pada belanja modal.
Studi  ini  mendukung  sebuah  studi (Setiawan,  2019) yang  menunjukkan bagaimana pertumbuhan keuangan daerah mempengaruhi belanja modal. Menurut penelitian (Rishanti,  2017) ,  pertumbuhan  keuangan  daerah  juga  mempengaruhi belanja modal.
2. Pengaruh Derajat Desentralisasi Secara Parsial Terhadap Belanja Modal
Nilai  t-hitung  untuk  variabel  Derajat  Desentralisasi  adalah  2,868 berdasarkan hasil uji t parsial. Nilai t-hitung yang diperoleh (2,868 > 1,990) lebih kecil dari nilai t-tabel. Selain itu, variabel nilai signifikansi Derajat Desentralisasi memiliki nilai 0,005 yang berada di bawah ambang batas signifikan 5% (= 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan,  variabel  Desentralisasi  secara  parsial  berpengaruh  negatif  cukup  besar terhadap  variabel  Belanja  Modal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  membaik  jika  diukur  dengan  derajat  desentralisasi  yang  tidak berdampak  pada  tingkat  belanja  modal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis kedua penelitian ini diterima.
Selain  itu,  dapat  di  lihat  bahwa  koefisien  determinasi  adalah  0,237 tergantung  pada  kekuatan  hubungan  antara  variabel  dependen  dan  variabel independen  atau  analisis  untuk  menetapkan  besarnya  variabel  independen  yang menjelaskan  variabel  dependen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, Derajat Desentralisasi dan variabel lain  dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 23,7% terhadap variabel yang berkaitan dengan belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.
Penentuan  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  secara  keseluruhan merupakan  manfaat  dari  derajat  desentralisasi.  Kemampuan  pemerintah  daerah untuk  melakukan  desentralisasi  meningkat  seiring  dengan  kontribusi  PAD (Kamaludin & Usman, 2018) . Hasil penelitian ini sangat kurang dalam kinerjanya yang  dilihat  dari  derajat  desentralisasi  tahun  anggaran  2016-2020.  Dalam  artian belum  optimal  penyelenggaraan  desentralisasi  dengan  meningkatkan  kontribusi PAD  yang  semakin  tinggi  pada  kurun  waktu  satu  periode  berjalan (Nuri Andriyani et al., 2020) .
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian (Irma  Novita  &  Nunung  Nurhasanah, 2020) yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal  dipengaruhi  oleh  derajat
desentralisasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Sartika,dkk,  2017) dan (Oktavianti,  2020) yang  menunjukkan  dampak  tingkat  desentralisasi  terhadap belanja  modal.  Hal  ini  berbeda  dengan (Andriyani,  2020) ,  yang  menyatakan bahwa belanja modal tidak dipengaruhi oleh tingkat desentralisasi. Hal ini karena beberapa sampel dan periode waktu yang berbeda.
3. Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal
Hasil  Nilai  t  hitung  variabel  Efisiensi  Keuangan  Daerah  sebesar  2,619 berdasarkan uji t parsial. Nilai t-hitung hitung lebih tinggi dari nilai t-tabel hitung (2,619 > 1,990). Selain itu, variabel nilai signifikansi Efisiensi Keuangan Daerah memiliki  nilai  0,011  yang  lebih  kecil  dari  ambang  batas  signifikan  5%  (=  0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan,  Efisiensi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap variabel  Belanja  Modal.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  belanja  modal  akan meningkat  berbanding  lurus  dengan  efisiensi  keuangan  daerah.  Hal  ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima.
Selain  itu,  dapat  di  lihat  bahwa  koefisien  determinasi  adalah  0,237 berdasarkan  kekuatan  hubungan  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas  atau analisis  untuk  menetapkan  besarnya  variabel  bebas  yang  menjelaskan  variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Efisiensi Keuangan Daerah mempengaruhi 23,7% variabel yang berkaitan dengan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
Membandingkan  besaran  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dengan  realisasi  pendapatan  ( revenue )  yang  dipungut  disebut  efisiensi daerah.  Semakin  banyak  output  relatif  terhadap  input,  semakin  efisien  suatu organisasi (Halim  &  Park,  2014) .  Berdasarkan  perhitungan  rata-rata  untuk  tahun 2016–2020,  hasil  penelitian  ini  dapat  digolongkan  sebagai  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup efisien dalam pembiayaan daerah.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  salah  satu  penelitian (Setiawan,  2019) yang menunjukkan bagaimana efisiensi keuangan daerah mempengaruhi belanja modal. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  efisiensi  keuangan daerah  berdampak  pada  belanja  modal (Irma  Novita  &  Nunung  Nurhasanah, 2020) dan (Oktavianti,  2020) .  Hal  ini  berbeda  dengan (Satria,  2021) yang menyatakan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini karena beberapa sampel dan periode waktu yang digunakan.
4. Pengaruh Efektivitas PAD secara parsial terhadap Belanja Modal
Nilai  t-hitung  untuk  variabel  Efektivitas  PAD  adalah  -1.074  berdasarkan hasil  uji  t  parsial.  Nilai  t  hitung  (-1.074  <  1,990)  lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel. Selain itu, nilai signifikansi variabel Efektivitas PAD sebesar 0,286 berada di atas taraf  signifikansi  5%  (=  0,05).  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan variabel Belanja Modal secara parsial
tidak memiliki hubungan yang berarti terhadap variabel Efektivitas PAD. Hal ini menunjukkan  bahwa  naik  atau  turunnya  belanja  modal  tidak  dipengaruhi  oleh peningkatan  efektivitas  PAD.  Akibatnya,  hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini ditolak.
Selain  itu,  dapat  di  lihat  bahwa  koefisien  determinasi  adalah  0,237 berdasarkan  kekuatan  hubungan  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas  atau analisis  untuk  menetapkan  besarnya  variabel  bebas  yang  menjelaskan  variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD mempengaruhi 23,7 persen variabel  yang  berkaitan  dengan  belanja  modal  di  kabupaten/kota  Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
Dengan  membandingkan  penerimaan  realisasi  PAD  dengan  target penerimaan  PAD,  maka  efektivitas  PAD  dapat  ditentukan.  Kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD sesuai dengan tujuannya ditunjukkan  oleh  rasio  efektivitas  PAD.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera Selatan kurang berhasil mencapai  PAD  yang  dimaksud  dengan  realisasi  selama  tahun  anggaran  2016– 2020. Tidak ada hubungan antara efektivitas PAD dengan belanja modal. Studi ini mendukung  temuan  tersebut.  Sebaliknya,  menunjukkan  dampak  efektivitas  PAD terhadap belanja modal. Hal ini karena beberapa sampel dan periode waktu yang digunakan.
5. Pengaruh  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  secara  parsial  terhadap Belanja Modal
Nilai  t  hitung  variabel  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  sebesar  -0,500 berdasarkan hasil uji t parsial. Nilai t-hitung yang dihitung (-0,500 < 1,990) lebih kecil  dari  nilai  t-tabel.  Selain  itu,  variabel  nilai  signifikansi  Ketergantungan Keuangan  Daerah  menunjukkan  nilai  0,619  lebih  besar  dari  ambang  batas signifikan  5%  (=  0,05).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan  variabel  ketergantungan  pada keuangan  daerah  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel belanja  modal.  Ini  menyiratkan  bahwa  hipotesis  kelima  penelitian  ini  tidak didukung.
Selain  itu,  dapat  di  lihat  bahwa  koefisien  determinasi  adalah  0,237 berdasarkan  kekuatan  hubungan  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas  atau analisis  untuk  menetapkan  besarnya  variabel  bebas  yang  menjelaskan  variabel tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketergantungan  keuangan  daerah  dan variabel  lain  dalam  penelitian  mempengaruhi 23,7% dari variabel  yang berkaitan dengan belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.
Ketergantungan keuangan daerah ialah seberapa banyak uang transfer yang diterima  setiap  daerah  dibandingkan  dengan  semua  pendapatan  daerah.  Semakin besar  persentase  ini,  semakin  tergantung  pemerintah  daerah  baik  kepada pemerintah  pusat  maupun  daerah (Harahap,  2020) .  Temuan  studi  menunjukkan
pemerintah  kabupaten  atau  kota  di  Sumatera  Selatan  memiliki  tingkat ketergantungan  yang  sangat  tinggi  selama  tahun  anggaran  2016–2020.  Ini menunjukkan  ketergantungan  yang  berkelanjutan  dari  pemerintah  daerah  pada pemerintah pusat.
6. Pengaruh  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah,  Derajat  Desentralisasi,  Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Ketergantungan Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap Belanja Modal
Pengaruh  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah,  Derajat  Desentralisasi,
Efektivitas  Keuangan  Daerah,  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Terhadap Belanja  Modal,  dan  Efektivitas  Keuangan  Daerah  mempunyai  Fhitung  sebesar 6231  berdasarkan  pengujian  hipotesis.  Fhitung  lebih  besar  dari  Ftabel  (6,231  > 2,33)  jika  dibandingkan  dengan  nilai  Ftabel  sebesar  2,33.  Selain  itu,  ambang signifikansi  untuk  gabungan  faktor  ketergantungan  keuangan  daerah,  efisiensi keuangan daerah, pertumbuhan keuangan daerah, dan tingkat desentralisasi daerah adalah  kurang  dari  5%  (=  0,05),  atau  0,000.  Berkenaan  dengan  Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Selatan,  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  variabel Pembiayaan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD, dan Ketergantungan Finansial  semuanya  secara  bersamaan  memiliki  hubungan  positif  signifikan dengan  belanja  modal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  penelitian  ini diterima.
Selain  itu,  dapat  di  lihat  bahwa  koefisien  determinasi  adalah  0,237 berdasarkan  kekuatan  hubungan  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas  atau analisis  untuk  menetapkan  besarnya  variabel  bebas  yang  menjelaskan  variabel tersebut.  Dengan  demikian,  23,7  persen  variabel  yang  mempengaruhi  belanja modal  di  kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Selatan  dipengaruhi  oleh pertumbuhan  keuangan  daerah,  derajat  desentralisasi,  efisiensi  keuangan  daerah, efektivitas  PAD,  ketergantungan  keuangan  daerah,  dan  variabel  lain  dalam penelitian ini. variabel yang tersisa dipengaruhi oleh variabel lain.
Pemerintah  daerah  dapat  memperoleh  pendapatan  dari  daerah  itu  sendiri atau  melalui  transfer  dari  pemerintah  federal.  Dengan  menggunakan  pendapatan yang diberikan dan dapat digunakan untuk memberikan pelayanan publik melalui belanja  modal.  Menganalisis  parameter  keuangan  yang  dapat  mempengaruhi belanja  modal  sangat  penting  untuk  mengetahui  penerimaan  daerah.  Anggaran juga  dapat  digunakan  untuk  menilai  seberapa  baik  kinerja  eksekutif  organisasi sektor publik (Melia & Sari, 2019) .
Menurut (Setiawan,  2019) Studi  ini  mengklaim  bahwa  belanja  modal dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  keuangan  daerah,  efisiensi  keuangan  daerah,  dan efektivitas  PAD.  Hasil  penelitian (Oktavianti,  2020) menunjukkan  tingkat desentralisasi dan ketergantungan pada keuangan daerah berdampak pada belanja modal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  pad  bab  IV,  maka  kesimpulan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Secara parsial Pertumbuhan Keuangan Daerah (X1)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  dengan  (Y)  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan.  2)  Secara  parsial  Derajat  Desentralisasi (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal dengan di Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera  Selatan.  3)  Secara  parsial  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (X3)  secara parsial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  dengan  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan.  4)  Secara  parsial  Efektivitas  PAD  (X4) secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  dengan  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan.  5)  Secara  parsial  Ketergantungan Keuangan  Daerah  (X5)  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. 6) Secara simultan Pertumbuhan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.Upaya peningkatan Belanja Modal tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

## Bibliografi
Halim,  Miah  A.,  &  Park,  Jae  Y.  (2014).  Theoretical  modeling  and  analysis  of mechanical  impact  driven  and  frequency  up-converted  piezoelectric  energy harvester for low-frequency and wide-bandwidth operation. Sensors and Actuators A: Physical , 208 , 56–65. https://doi.org/10.1016/j.sna.2013.12.033
Harahap, Heri Faisal. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli  Tengah. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 4 (1),  34–38. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87
Hariyanto,  Hariyanto.  (2020). Hubungan  Kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 3 (2), 99–115.
Irma  Novita,  &  Nunung  Nurhasanah.  (2020).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat  Periode  Tahun  Anggaran  2012-2017). Buana  Ilmu , 4 (2),  64–77. https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1050
Kamaludin,  Kamaludin,  &  Usman,  Berto.  (2018).  Policy  regime  and  policy  change:
Comparing  the  phenomenon  of  local  government  before  and  after  regional autonomy.
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 21 (1), 1–22.
https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.940
Melia,  Putri,  &  Sari,  Vita  Fitria.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,  Kejelasan
Sasaran  Anggaran  dan  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI (JEA) , 1 (3), 1068–1079.
https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.128
Nalsal,  Pindonta,  &  Hanifiyah,  Nuruh  Janah  Umiyati.  (2015). Pengaruh  Kinerja Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Provinsi  Banten.
Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis , 3 (1), 37–44.
Novianto, Riko, & Hanfiah, Rafiudin. (2015). Pendapatan Asli Daerah , Dana Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi , 4 (1), 1–22.
Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, & Enggar Diah PA. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jambi  Tahun  2014  –  2018). Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan  Unja , 5 (2),  132–144. https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263
Oktavianti,  Y. A., &  Idayati, F. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Ilmu  Dan Riset.
Rishanti,  F.  D.  (2017). Pengaruh  Rasio  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap Belanja Modal Di Jawa Tengah Pada Tahun 2013–2015 .
Sartika,  Novira,  Kirmizi,  Kirmizi,  &  Indrawati,  Novita.  (2017).  Analisis  Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sorot , 12 (2), 121. https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4902 Satria, M. Rizal. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Pstnt Batan Bandung. Land Journal , 1 (2), 159–166.
https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.708
Setiawan,  F.  P.  (2019). Pengaruh  rasio  keuangan  terhadap  belanja  modal  pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia .
Utami,  Rina  Dwi,  &  Julian,  Karunia.  (2017).  Pengaruh  Evaluasi  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lebak. The  Asia  Pacific  Journal  of  Management Studies , 4 (1). http://dx.doi.org/10.55171/.v4i1.223
Yanto,  Joni  Kristian  Firdi,  &  Astuti,  Susi.  (2020).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi (JIMMBA) , 2 (3), 346–357. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484

## Copyright holder:
Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila, Nurhasanah (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: