## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VIII No.2 Juli-Desember 2022 Page 341-354 jiap@uin-alauddin.ac.id

## PENGARUH  TRANSPARANSI  KEUANGAN  DESA  TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila, Altri Wahida. Univrsitas Muhammadiyah Palopo nispasari@umpalopo.ac.id, rifqaayudasila@umpalopo.ac.id, altri.wahida@umpalopo.ac.id

## INFO ARTIKEL   ABSTRAK
JIAP Volume VIII Nomor 2
Halaman 341-354
Samata, Juli-Desember 2022
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 3 November 2022 Tanggal Revisi: 7 Desember 2022 Tanggal Diterima:
27 Desember 2022
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  transparansi keuangan  desa  (X)  terhadap  pengelolaan  bantuan  langsung  tunai dana  desa  selama  pandemi  (Y).  Data  yang  digunakan  data  primer dengan  menggunakan  kuesioner.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan metode purposive sumpling dengan jumlah sampel 95 responden  yaitu  aparat  desa  dan  beberapa  masyarakat  penerima BLT-DD  Desa.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  sensus  dimana seluruh  desa  di  Kecamatan  Bajo  Barat  yaitu  9  Desa. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dan  analisis  regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan  Desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengelolaan  bantuan  langsung  tunai  dana  Desa  selama  pandemi covid-19.
Kata  Kunci:  Transparansi  keuangan  desa,  pengelolaan  bantuan langsung tunai dana desa masa pandemi. This  study  aims  to  determine  the  effect  of  village  financial transparency (X) on the management of village fund cash transfers during the pandemic (Y). The data used are primary data by using a questionnaire.  The  sampling  technique  used  purposive  sampling method with a total sample of 95 respondents, namely village officials and  several  communities  receiving  village  BLT-DD.  The  data collection  technique  was  a  census  where  all  villages  in  Bajo  Barat District  were  9  villages.  This  study  uses  quantitative  research methods  and  simple  linear  regression  analysis.  The  results  showed that  village  financial  transparency  had  a  positive  and  significant effect on the management of direct cash assistance from village funds during the covid 19 pandemic. Keywords: village financial transparency, management of direct cash assistance from village funds during the pendemic
Copyright: Sari, Nispa. Rifqa Ayu Dasila. (2022). Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Vol. VIII No. 2 (341-354). https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2. 32881

## Page 341-354

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menyatakan  bahwa  keuangan  Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa,  selain  itu  keuangan  Desa  tersebut harus  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disipilin anggaran.
Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus  ini  diawali  dengan  informasi  dari  Badan  Kesehatan  Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31. Kasusnya terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal  30  Januari  2020,  WHO  menetapkan  COVID-19  sebagai  Public Health  Emergency  of  International  Concern  (PHEIC)/  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  yang  Meresahkan  Dunia  (KKMMD). Pandemi COVID-19      memiliki      dampak      yang      sangat      besar,      tidak      hanya berdampak  pada  Kesehatan,  melainkan  juga  pada  kondisi  sosial  dan ekonomi.  Wabah  ini      menyebabkan      banyak      sektor      usaha      tutup, pemutusan   hubungan   kerja,   dan penurunan  penyerapan  tenaga  kerja (Joharudin  et al.,  2020).  Wabah COVID-19  ini memukul  banyak  sektor usaha,  yang  mengakibatkan  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja,  dan menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja  Dengan  mengingat  mobilitas  yang cukup  tinggi,  Virus COVID-19  ini  tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat perkotaan melainkan juga bisa merebak di Desa( Ruhyana & Ferdiansyah, 2020).
Terbitnya  Perppu  No.  1/2020  memberikan  instrumen  baru  untuk meminimalkan  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  perekonomian  Desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan  pengutamaan  penggunaan  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan tertentu  (refocusing),  penyesuaian  alokasi,  dan/atau  pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana Desa, dengan kriteria tertentu. Dalam pasal tersebut yang dimaksud pengutamaan dana Desa adalah dana Desa dapat digunakan sebagai  Bantuan Langsung tunai bagi  penduduk  miskin  bagi  penduduk  miskin  yang  perekonomiannya terdampak Covid-19.  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan, 2020).
Salah    satu    program    pemerintah    pusat    yang    kewenangannya diberikan  kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya  disingkat  BLTDD.  BLT  DD  adalah  bantuan  untuk  penduduk kurang mampuyangberasaldari dana Desa. Dana  Desa  dapat  berkontribusi dalam  penanganana  covid-19  melalui  sumber  daya ekonomi  dan  sosial yang  dimilikinya.  Terutama  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa (APBDesa)  dan  Dana  Desa.  Menurut  (Hidayat,  2020)  untuk  mendukung
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
upaya    dalam    mengurangi    dampak    Covid-19.  Dana    Desa    dapat dialokasikan  menjadi anggaran on budget  yang dapat digunakan langsung ditingkat  rumah  tangga  dan  Desa.  Berdasarkan  Peraturan    Pemerintah Nomor  43  tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Dana Desa  merupakan  Dana yang    berasal    dari    Anggaran    pendapatan    dan    Belanja    Negara  yang ditujukan    bagi    Desa    yang    kemudian    ditransfer    melalui    anggaran pendapatan  dan  Belanja    Daerah    dan    diperuntukkan    untuk    keperluan penyelenggaraan    pemerintahan  seperti    pembangunan,    pembinaan masyarakat    dan    pemberdayaan    masyarakat.  Ukuran  utama    yang digunakan  dalam  kriteria  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLTDD) adalah penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti, PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari COVID-19(Anjela, 2019). Peraturan  Menteri  keuangan  (PMK)  No  50  /PMK.07/2020  tentang penyaluran BLTDD. Dalam kebijakan ini  bertujuan  untuk  mempercepat pelaksanaan    bantuan    BLTDD    yang    dikeluarkan  dalam  bentuk  uang. Selain  itu  ketentuan  penerima  bantuan  ini  berdasarkan  hasil  seleksi perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka  pemulihan  ekonomi  masa  pandemi COVID-19  dana  Desa dapat  digunakan untuk  bantuan  langsung  tunai  dana  Desa  (BLTDD) yang    diberikan    kepada    keluarga  miskin  selama  6  bulan  dengan  rincian dalam  3  bulan  pertama  600.000  rupiah  dan  dalam  bulan  kedua  300.000 rupiah. (Nadifa, dkk, 2021)
Namun  nyatanya  di  tengah  pandemic Covid-19  ada  saja  oknum pemerintah  yang  salah  menyalahgunakan  program  ini.  Karena  dalam penyaluran program BLT  ini  tidak  tepat  sasaran.  Adapun  beberapa  yang ditemui  dilapangan,  karena  kepentingan  pencalonan,  oknum  pemerintah lebih mengutamakan orang terdekat mereka dalam hal ini adalah keluarga (tim  sukses),  sedangkan  ada  beberapa  masyarakat  yang  membutuhkan bantuan ini, tidak mendapatkan atau merasakan progam bantuan langsung tunai  ini.  Sangat  di  sesalkan  ketika  banyak  masyarakat    yang membutuhkan  bantuan  ini  namun  tidak  di  perhatikan  oleh  pemerintah yang ada. Faktor utama ketika terjadi hal tersebut dinilai karena tidak ada pendataan  yang  jelas  dan  mungkin  kesalahan  dari  proses  pendataan program BLT ini (Sutanto & Hardiningsih, 2021).
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan BLT- dana Desa dikecamatan  Bajo  Barat,  kabupaten  luwu.  Dengan  adanya  modalitas transparansi  dari  pemerintah  partisipasi  masyarakat  Desa  bisa dibangkintkan,  masyarakat  Desa  harus  diberdayakan  dalam  pengelolaan Dana Desa dengan mekanisme transparansi sebagai instrumen partisipasi. Transparansi itu harus dijalankan dengan instrumen yang memadai karena transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  tentunya  sangat  diperlukan, masyarakat atau publik membutuhkan akses informasi yang terbuka terkait pengelolaan dana Desa.
Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Miftahuddin 2018) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Hubungan kontraktual ini  dapat  berjalan  dengan  baik,  apabila  pemilik akan    mendelegasikan    otoritas  pembuatan  keputusan  kepada  manajer. Hubungan  keagenan  adalah  pihak  principals  yang  memberikan  mandat kepada pihak lain, yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals  dalam  kapasitasnya  sebagai  pengambil  keputusan.  Pada pemerintahan  daerah  di  Indonesia  secara  sadar  atau  tidak,  teori  agensi sebenarnya  telah  dipraktikkan.  Pada  organisasi  sektor  publik  yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala Desa dan aparat Desa lain, teori keagenan (Agency Theory) diyakini  sebagai  asal  usul  pentingnya  transparansi  keuangan.  Teori keagenanan    yang  dikenal  dalam  lingkup  manajemen  perusahaan menjelaskan  adanya  hubungan  antara  agen  (manajer  atau  pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik modal,  pemilik saham)  (Salle, n.d. 2017)
Permendagri  Nomor  113  tahun  2014,  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  menyebutkan  bahwa  taransparansi  adalah  prinsip keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  daerah. (Alfonita, 2018) Transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi (supply side of transparancy), dapat diakses dan  digunakan  oleh  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya (demand side of transparancy). Hal ini didasarkan pada kesediaan informasi organisasi  pemerintah  yang  memungkinkan  warga  negara  dan  aktor eksternal lainnya untuk memantau dan menilai kinerja internal dan kinerja organisasi publik  (Ritonga & Syahrir, 2016).
Banyak  penelitian  yang  mengkaji  tentang  pengaruh  transparansi keuangan desa, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri  terkait  pengelolaan  dana  desa,  baik  dari  tata  kelolah pemerintahan  desa,  siapa  saja  yang  terlibat,  tahapan  yang  dilalui  selama pengelolaan  keuangan  terkait  bantuan  langsung  dana  desa  (  BLT  DD), komitmen,  hambatan  yang  dilalui,  dan  kewenangan  masing-masing  pihak yang  terlibat.  Selain  itu,  fokus  masalah  yang  dikaji  yakni  terkait  dengan Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  dalam  suatu  Daerah  belum  banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.
Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  atau  dikenal  juga  dengan  sebutan transfer tunai dapat didefinisikan sebagai pembagian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok kurang mampu dan mereka yang rentan untuk jatuh menjadi miskin tanpa adanya transfer (Irwandana I J, 2008). Dengan membuat  analisis  pengertian  ini,  maka  pengelolaan  dana  BLT  dapat  juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT  dengan  pengerahan  segenap  kemampuan  dan  sumber  daya  yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
tersedia  secara  efektif  dan  efisien  yang  dimulai  dari  proses  perencanaan, penggorganisasian,  dan  pengawasan  sehingga  tercapai hasil  yang optimal .Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian  konpensasi  uang  tunai;  pangan;  jaminan  kesehatan  dan pendidikan  dengan  target  3  (tiga)  tingkatan  yaitu:  masyarakat  hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin.

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif, dengan memberikan  gambaran  di  masa  sekarang  dan  di  masa  yang  akan datang.  Penelitian  kuantitatif  menjelaskan  tentang  gejala,  peristiwa, kejadian  yang  terjadi.  Penelitian  ini  memusatkan  pada  fenomena  yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan.
a. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah      perangkat  desa  yamg  terlibat dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Desa yang ada dikecamtan Bajo Barat yang terdiri dari sembilan desa yaitu Desa Bonelemo utara, Desa Bonelemo barat, Desa Bonelemo,  Desa  Tumbubara,  Desa  Sampeang,  Desa  Kadong-kadong,  Desa Marinding, Desa Tetekan, Desa Saronda.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu  . Sampel  yang diambil pada peneliti ini adalah   95 dan sampel  yang diolah berjumlah  85    yang  terdiri  dari  perangkat  desa  dan  penerima  bantuan langsung tunai dana desa.

## b. Metode pengumpulan
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar  pertanyaan  kepada  responden  yang  fungsinya  adalah  menggali informasi. Koesioner yang distribusikan ke masing-masing desa sebanyak 9 rangkap dan ada 1 desa mendaptkan 8 rangkap koesioner, sehingga jumlah koesioner  yang  disebarkan  sebanyak  80  koesioner.  Selama  proses penyebaran koesioner terdapat 5 koesioner  yang cacat  atau  tidak  lengkap, sedangkan koesioner yang kembali dan diolah sebanyak 95 koesioner. Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  koesioner  yang  disebarkan kepada  sejumlah  responden  yang  terdiri  dari  variabel  Transparansi keuangan desa (x1) dengan 13 pernyataan sedangkan variabel pengelolaan bantuan  langsung tunai  dana  desa  selama  pandemi  covid  19  (Y) sebanyak 10  pernyataan.  Setelah  data  itu  diperoleh,  selanjutnya  peneliti mentabulasikan  jawaban-jawaban  yang  ada.  Pada  tahap  awal  pembagian koesioner  adalah  pemberian  kode  untuk  setiap  jawaban  yang  diberikan responden.  Kode  yang  diberikan  untuk  jawaban  responden  yaitu  sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

## Page 341-354

## c. Analisis Data
Teknik  Analisis  data  adalah  berkenaan  dengan  perhitungan  untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.
Terdapat beberapa jenis uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas data, dengan menggunakan uji one sampel kolmogorov  smirnov    an  uji  Multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance  dan  lawannya Variance  Inflation  Factor  (VIF).    Uji heteroskedastisitas  dapat  dilihat  dari  pola  gambar  scatterplot.  Analisis regresi  Linier  Sederhana  merupakan  suatu  model  persamaan  yang menggambarkan  hubungan  satu  variabel  bebas/ predictor  (X)  dengan  satu variabel tak bebas/ response (Y).
Selanjutnya uji hipotesis  dengan  Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi  variabel  dependen  (terikat)  Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam  penelitian  ini  menggunakan  tingkat  signifikasi  sebesar  0,05. Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS type 22 yang menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk jenis penelitian kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Deskripsi Statistik

## 1. Uji Validitas
Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation.
Tabel  1.  Hasil Uji Validitas Transparansi Keuangan Desa  (X) Instrumen r hitung r tabel Keterangan Transparansi Keuangan Desa  (X) Pernyataan X1 0, 802 0,210 Valid Pernyataan X2 0,745 0,210 Valid Pernyataan X3 0,668 0,210 Valid Pernyataan X4 0,622 0,210 Valid Pernyataan X5 0,409 0,210 Valid Pernyataan X6 0,727 0,210 Valid Pernyataan X7 0,581 0,210 Valid Pernyataan X8 0,708 0,210 Valid Pernyataan X9 0,530 0,210 Valid Pernyataan X10 0,735 0,210 Valid Pernyataan X11 0,554 0,210 Valid Pernyataan Y12 0,727 0,210 Valid Pernyataan X13 0,558 0,210 Valid Pengelolaan BLT dana  desa dimasa pandemi (Y) Pernyataan Y1 0,595 0,210 Valid Pernyataan Y2 0,666 0,210 Valid
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pernyataan Y3 0,411 0,210 Valid Pernyataan Y4 0,631 0,210 Valid Pernyataan Y5 0,499 0,210 Valid Pernyataan Y6 0,721 0,210 Valid Pernyataan Y7 0,595 0,210 Valid Pernyataan Y8 0,590 0,210 Valid Pernyataan Y9 0,601 0,210 Valid Pernyataan Y10 0,698 0,210 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022
Berdasarkan  data  tersebut  pada  tabel  diatas  nilai  r  tabel  diperoleh  0,210. Item pertanyaan transparansi keuangan desa (X) dan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pendemi (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dapat digunakan karena nilai R hitung lebih besar dari pada nilai r tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat valid.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Statistic Cronback Alpha dengan signifikasi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai Cronback  Alpha  dari  suatu  tabel  lebih  besar  dari  0,6  maka  butir pertanyaan yag diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai Cronback Alpha lebih kecil dari  0,6  maka  butir  pertanyaan  tersebut  tidak  reliabel.  Hasil  pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha Batas Reliabilitas r tabel Keterangan Transparansi keuangan desa (X) 0,879 0,60 0,210 Reliabel Pengelolaan bantuan langsung dana desa masa pandemi covid 19 (Y) 0,779 0,60 0,210 Reliabel
Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022
b. Uji Asumsi Klasik
1. Uji normalitas
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

## Gambar 2. Hasil Uji Histogram
Dimana pada gambar grafik diatas  menunjukkan adanya persebaran data  (titik)  pada  sumbu  diagonal  yang  membentuk  garis  diagonal. Berdasarkan  pada  pedoman  uji  normalitas  mengatakan  bahwa  jika persebaran  data  (titk)  mengikuti  atau  mendekati  garis  maka  suatu penelitian dapat dikatakan normal.
Untuk  menyajikan  bahwa  penelitian  ini  menunjukkan  adanya normalitas,  maka  dilakukan  pengujian  dengan  menggunakan  metode Kolomogrov Smimov.

## Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Test Statistic P -Value N 85 One-Sample Kolmogorov- Smirnov .200 c,d

## Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022
Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolomogrov Smimov didapat  hasil  signifikasin  dari  uji  normalitas  0,200  dimana  hasil  tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolineritas

## Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas
Coefficient s a Variabel VIF Tolerance Transparansi keuangan Desa (x) 1,000 1,000 Pengelolaan Bantuan Langsung Dana Desa (Y) 1,000 1,000
a.    Dependent Variable: Pengelolaan BLT Dana Desa Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022
Dimana  pada  tebel  3.  terlihat  nilai  tolerance  dimana  variabel independen sebesar 1,000 sedangkan untuk nilai VIF sebesar 1,000. Dimana
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
berdasarkan pedoman terhadap uji multikolineritas nilai tolerance > 0,1 dan untuk  nilai  VIF  <  10  maka terlihat  bahwa tidak  terjadi  multikolinearitas pada model regresi ini.
c. Uji Hipotesis
Semua  uji  asumsi  klasik  terlah  terpenuhi,  selanjutnya  yaitu membangun model persamaan regresi linear sederhana. Persamaan model regresi  yang  di  bangun  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  pengaruh pengaruh  transparansi  keuangan  desa  terhadap  pengelolaan  BLT  dana desa selama pandemi di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.
Tabel 4. Koefisien regresi llinear sederhana
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficient s
t Sig.
B Std. Error Beta (Constant) 13.319 2.753 4.838 .000 Transparansi Keuangan Desa .546 .050 .770 10.989 .000
a. Dependent Variable: Pengelolaan BLT Dana Desa

## Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022
Persamaan  regresi  linear  sederhana  yang  di  bangun  berdasarkan koefisien regresi sederhana pada tabel 4. Diatas adalah sebagai berikut :
Y = 13.319 + 0.546X + e
Pada  output  regresi  menunjukkan  bahwa  angka  signifikansi  pada variabel  transparansi  keuangan  desa  adalah  0,000.  Nilai  yang  dihasilkan lebih kecil dari tingkat angka signifikan  yaitu 0,05 sehingga penelitian ini dapat  menyimpulkan  bahwa  transparansi  keuangan  desa  berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19, dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis dapat diterima.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  transparansi  keuangan desa  terhadap  pengelolaan  bantuan  langsung  tunai  dana  Desa  selama pendemi covid-19 yang ditunjukkan angka signifikan alpha 0,000<0,05 pada tabel  diatas.  Adapun  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  diatas  maka hipotesis  yang  diajukan  sebelumnya  atau  Ho  diterima  ini  berarti  bahwa penerapan transparansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pendemi covid-19.
Informasi  adalah  suatu  kebutuhan  penting  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  ketersediaan informasi,  masyarakat  dapat  sekaligus  mengawasi  sehingga  kebijakan publik  yang  muncul  bisa  memberikan hasil   optimal   bagi   masyarakat, serta    mencegah    terjadinya    kecurangan    dan  manipulasi  yang  akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.
Dalam  rangka  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  Desa  terutama dimasa- masa pendemi ini pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta  melibatkan  masyarakat.  Transparansi  keuangan  Desa menjadi  sangat  penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan  mandat  rakyat.  Mengingat  pemerintah  saat  memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang  banyak,  pemerintah  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap mengenai  apa  yang  dikerjakan,  dengan  demikian  transparansi  keuangan desa  menjadi  instrumen  penting  yang  dapat  menyelamatkan  uang rakyat dari  perbuatan  korupsi  semakin  transparan  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  keuangannya  maka  semakin  mudah  untuk  mewujudkan  good government (tata kelola pemerintah yang baik).
Apabila  pemerintah  Desa  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan untuk dapat mengakses informasi keuangan yang dikelola hal itu akan menciptakan hubungan yang positif  antara  masyarakat  dan  pemerintah  Desa  untuk  bersama-sama menciptakan  pengelolaan  keuanga  yang  baik.  Tingginya  tingkat transparansi  dalam  bentuk  sosialisasi  terhadap  berbagai  produk  hukum akan  membuat  pelanggaran  hukum  berkurang  karena  masyarakat  akan mengetahui berbagai peraturan  perundangan  yang  mengatur  kehidupan mereka.  Melalui  transparansi  akan terciptanya  kepercayaan  timbal  balik antara  pemerintah  dan  masyarakat  karena masyarakat  mengetahui  apa- apa    yang    dilakukan    oleh    pemerintah.    Kepercayaan    dari  masyarakat terhadap  pemerintah  merupakan  modal  yang  penting  untuk  berjalannya pemerintahan khususnya pengololaan keuangan desa khusunya penyaluran BLT Dana Desa.
Hasil  penelitian  terkait  transparansi  pengelolaan  keuangan  Desa dapat disimpulkan  bahwa transparansi  yang  ada  saat  ini  sudah  tergolong baik,    Masyarakat  Kecamatan  Bajo  Barat  Kabupaten    Luwu  ini    sudah mampu  memenuhi  keinginan  mereka  untuk  mengetahui  data  keuangan Desa, terutama  data  penyaluran BLT Dana Desa yang  ada  di  desanya masing-masing.    Proses    ini    diperkuat      dengan  bahwa  Perangkat  Desa terbuka  atas  informasi  kepada  masyarakat  yang  terlibat  mengenai perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran  penyaluran  BLT- Dana Desa untuk bantuan bencana covid-19. Berkaitan  dengan  informasi keuangan    yang    tersaji    dengan    baik    di    kantor    desa.    Kenyataan    ini didukung  dengan  hasil  observasi  di lapangan  bahwa Desa-desa yang ada di Kecamatan Bajo Barat   dimana  informasi  keuangan  Desa  tersaji  di
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pintu    masuk    bagian  dalam  kantor  Desa,  perangkat  Desa  terkait menyediakan informasi keuangan (banner, ungahan sosial   media,   papan informasi, dll) tentang penyaluran BLT- Dana Desa untuk bantuan covid-19 kepada masyarakat.
Kerangka regulasi dalam menjamin transparansi terkait pelaksanaan pembangunan  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  kemudian  dimuat  dalam  dokumen  resmi  Desa.  Hal  tersebut  yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana Desa. Ditemui dilapangan  bahwa  Perangkat  Desa        terkait  mengelolah  informasi  dan dokumentasi tentang penyaluran BLT- Dana Desa untuk bantuan bencana covid-19 serta Kebijakan     pemerintah     Desa     yang berhubungan   dengan pengelolan   BLT dana Desa dipahami oleh masyarakat.Transparansi akan mengurangi  tingkat  ketidakpastian  dalam  proses  pengambilan  keputusan mengenai  pengelolaan  dana  Desa,  karena  penyebarluasan  berbagai informasi  yang  selama  ini  aksesnya  hanya  dimiliki  pemerintah  dapat memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  turut  mengambil keputusan, misalnya Perangkat     Desa     terkait     melibatkan masyarakat dalam pengambila keputusan mengenai penyaluran BLT-Dana Desa untuk bantuan covid-19.
Untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap masyarakat  salah  satu  cara  dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip transparansi  (keterbukaan).  Melalui  transparansi  penyelenggaraan pemerintahan,  masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  mengetahui kebijakan  yang  akan  telah  diambil  oleh  pemerintah  salah  satunya  adalah pengelolaan      bantuan      langsung      dana      desa      selama pandemi dimana Perangkat desa melaporkan hasil kegiatan penyaluran  BLT-  dana desa  untuk  bantuan  covid-19  bebas  darikesalahan  yang  bersifat  material kepada masyarakat kemudian Perangkat  Desa  terkait  melakukan  tahap pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT- Dana Desa untuk bantuan covid-19 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga Perangkat     Desa menyajikan  laporan  pertanggungjawaban  dari  hasil  kegiatan  penyaluran BLT-Dana bantuan covid-19 Desa secara lengkap kepada masyarakat.
Hal  ini  mendukung  teori  dalam  bukunya  Liona  Lalolo  Krina  (2003), mengatakan  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan  serta  hasil  yang  dicapai.  Lebih  lanjut  lagi  pada  artikel  yang ditulis Annisaningrum, yang mengatakan transparansi adalah memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan      perimbangan      bahwa      masyarakat      memiliki      utuk mengetahui hak secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Weny Ultafiah  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  transparansi  berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa. penelitian yang dilakukan oleh Umammi & Nurodin  (2017) hasil penelitian ini menunjukkan transparansi terhadap pengelolaan  keuangan  Desa  hal  ini  dikarenakan  pemerintah  Desa  telah berupaya  melaksanakan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan keuangannya.  Penelitian  yang  dilakukan  (Aulia  Hersi,  2021)  menunjukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT dana Desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah Setiarini et al (2020) dan Alfia (2019 menyatakan bahwa transparansi tdak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keungan  Desa.  Hal  ini karena  beberapa  responden  menjawab  kurang  setuju  sehingga  dapat disimpulkan transparansi telah terlaksana namun belum maksimal.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana  desa  selama  pandemi  covid-19.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Transparansi  keuangan  Desa  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pandemi covid-19. Signifikansi  pengaruh  transparansi  keuangan  Desa  terhadap  pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pandemi covid-19 dapat dilihat dari  hasil  yang  diperoleh  dengan  nilai  signifikansi  t  hitung  12,189  lebih besar dari  > t  tabel  0,227, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan analisis diatas maka penelit menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikansi transparansi keuangan Desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pandemi covid-19 pada Desa-desa yang ada dikecamatan Bajo Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  nurfiani.  (2021)  Transparansi  Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT- DD) Covid 19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar
Alfonita,  F.  (2018).  Akuntanilitas  Dan  Transparansi  Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa La'la' Kecamatan  Pattallassang  Kabupaten  Gowa  . Computers  And Industrial
Ardianto,  Nico,  2007  Tentang  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Publik Melalui E- Government Malang, Bayumedia Publising
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gusti,  N.,  Nyoman  trisna.,Made.,  A.  (2017). Transparansi  Pengelolaan Pungutan  Dana  Krama  Tamiu  Dan  Dampaknya  Di  Desa  Pakraman Jurusan  Akuntansi  Program  S1  Universitas  Pendidikan  Ganesha  e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 1(2).
Harian Republika Edisi Sunday, Antisipasi Dampak Covid-19, BLT Segera Datang, Edisi 29 Mar 2020
Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi, 6(2), 72– 98.
Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). transparansi anggaran dana desa  dalam  dan  penanganaan  covid-19. Angewandte  Chemie International Edition,6(11), 951–952., 2(1), 5–24. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2020).  Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. E-Book, 1–26 Kristnte. (2006) Transpansi Anggaran Pemerintah, Jakarta : Rineka Cipta Kumalasari,  D.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2016).  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi,                          5(11),                          1–15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/24 7
Lomboan, W., Pioh, N., & Singkoh, F. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Desa  Mogoyunggung Kecamatan  Dumoga  Timur  Kabupaten  Bolaang  Mongondow. Jurnal Eksekutif, 1(1)
Nadeak, I. J. (2008). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Dalam  Pencapaian  Efektivitas  Dana  Program  Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau  Selatan  Kabupaten  Labuhanbatu.  Jurnal  Ilmu  Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 5(2), 01.
Nasution,  N.  H.,  Hidayah,  A.,  Sari,  K.  M.,  Cahyati,  W.,  Khoiriyah,  M., Hasibuan,  R.  P.,  Lubis,  A.  A.,  &  Siregar,  A.  Y.  (2021).  Gambaran Pengetahuan  Masyarakat  Tentang  Pencegahan  Covid-19  Kecamatan Padangsidimpuan  Batunadua,  Kota  Padangsidimpuan.  Jurnal Biomedika Dan Kesehatan, 4(2),47–49.
Perturan  pemerintah  nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah Daerah
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pusparina, I., & Audia, R. (2021). Perilaku Orang Tua Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah Di Komplek Mustika Griya Permai Desa  Sungai  Sipai  Kabupaten  Banjar  Tahun  2020.  Jurnal  Ilmu Kesehatan Insan Sehat, 9(1), 38–41. https://doi.org/10.54004/jikis.v9i1.9
Regina,  (2021).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Penyaluran  Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid Â € “ 19 Di Kecamatan  Maesaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Jurnal  Politico, 10(4), 1–12.
Ritonga,  I.  T.,  &  Syahrir,  S.  (2016).  Mengukur  transparansi  pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 110–126. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4
Salle,  A.  n.d.(2017).  Makna  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.  1–19.  Sarip,  S.,  Syarifudin,  A.,  &  Muaz,  A.  (2020).  Dampak Covid-19  Terhadap  Perekonomian  Masyarakat  Dan  Pembangunan Desa. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 10. https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732
Saputri,  R.  E.  (2020).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam Pertanggungjawaban  Organisasi  Nirlaba  (Studi  Kasus  pada  Yayasan Pusat  Pengembangann  Anak  (PPA)  GAT  IO-746  Klaten).  Skripsi,  1– 125.
Shafratunnisa, F. (2015). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam  Pengelolaan  Keuangan  kepada  Stakeholders  di  SD  Islam Binakheir.
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dab  R&D. Alfabeta.
Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  InFestasi,  17(1),  InPres. https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932
Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19  Terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia.  Pusat  Sosial  Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, 3, 457–479. https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/23-  BBRC-2020-IV-1-1-
HLT.pdf
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan dana desa. Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 1–8.