## KENDALA PELAKSANAAN KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA WARGA BINAAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS OLEH PERAWAT PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS
Marsela Riska Raswandaru*, Nur Setiawati Dewi, Megah Andriany Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah Indonesia50275 *riskaraswandaru.marsel@gmail.com

## ABSTRAK
Masalah  pelayanan  kesehatan  berisiko  terhadap  masalah  HIV  di  area  pemasyarakatan.  Perbedaan kondisi  lingkungan  kerja  area  pemasyarakatan  dengan  kondisi  rumah  sakit  atau  tempat  lain  pada umumnya  menjadi  tantangan  bagi  perawat  pemasyarakatan  yang  melaksanakan  kegiatan  KDS  pada WBP  dengan  HIV.  Kegiatan  KDS  yang  dilakukan  hanya  berjalan  begitu  saja,  belum  ada  evaluasi secara  mendalam  dan  jelas,  khususnya  di  area  pemasyarakatan  Jawa  Tengah  belum  dilakukan penelitian  dan  terbatasnya  penelitian  sebelumnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi kendala  pelaksanaan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  oleh  perawat  pemasyarakatan  di  Jawa  Tengah. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  studi  kasus.  Penelitian  dilakukan  pada  dua  Lapas  dan  satu Rutan.  Kriteria  partisipan  yaitu  perawat  pemasyarakatan  yang  pernah  melaksanakan  kegiatan  KDS pada  WBP  dengan  HIV.  Jumlah  partisipan  yaitu  tiga  orang.  Teknik  pengumpulan  data  dengan wawancara  semi  terstruktur.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan content  analysis . Hasil penelitian menemukan tiga tema, dari tema tersebut dapat dilihat kendala pelaksanaan KDS pada WBP dengan  HIV  yang  dialami  partisipan  yaitu  karakteristik  WBP,  administrasi  pelaksanaan,  serta keterampilan perawat. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan yaitu partisipan  melaksanakan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  memiliki  kerja  sama  dengan  LSM. Kegiatannya yaitu berbagi pengalaman, membentuk peer educator atau kader kesehatan, KIE. Waktu pelaksanaannya  dijadwalkan  rutin  dan  fleksibel.  Tidak  ada  SOP  khusus.  Kendalanya  meliputi  WBP dengan  HIV  yang  jumlahnya  fluktuatif,  belum  mau open  status ,  isi  kegiatan  monoton,  keterampilan dan jumlah perawat yang kurang memadai.
Kata kunci: kelompok dukungan sebaya; perawat pemasyarakatan; studi kasus

## IMPLEMENTATION ISSUES IN PEER SUPPORTING GROUP OF PRISONERS INFECTED BY HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS PERFORMED BY CORRECTIONAL INSTITUTION’S NURSES: A CASE STUDY

## ABSTRACT
The  issue  of  health  service  has  a  risk  toward  human  immunodeficiency  virus  (HIV),  especially  in correctional  institution.  Commonly,  the  conditional  difference  of  working  place  in  hospital  and correctional  institution  or  other  places  becomes  a  challenge  for  nurses  working  in  correctional institution  performing  peer  supporting  group  (PSG),  aimed  to  prisoners  of  correctional  institution infected by HIV. The previous PSG having been performed was like a formal activity, without any in- depth  and  clear  evaluation  performed,  particularly  in  correctional  institution  of  Central  Java,  and there was no any research having been conducted and still limited. Thus, this research aims to identify implementation  issues  in  Peer  Supporting  Group  of  prisoners  infected  by  HIV,  performed  by correctional  institution’s  nurses  in  Central  Java.  The  research,  methodologically,  employs  a  case study  method.  It  is  performed  in  two  Correctional  Institutions  and  one  Jail.  In  detail,  the  criteria  of participants  were  nurses  of  correctional  institution  having  performed  Peer  Supporting  Group  in prisoners  infected  by  HIV,  and  there  were  three  participants.  Data  collecting  technique  was  semi- structured interview;  while, data analysis used content analysis.  The result of this research finds out that  there  were  three  themes  and  it  could  be  seen  some  implementation  issues  of  Peer  Supporting

## Jurnal Keperawatan
Volume 13 Nomor 1, Maret 2021 e-ISSN 2549-8118;   p-ISSN 2085-1049 http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan
Jurnal Keperawatan Volume  13 No 1, Hal  173 - 182, Maret 2021                            Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal
Group  (PSG)  in  prisoners  infected  by  HIV  having  been  experienced  by  participants,  such  as characteristics of prisoners, administration of implementation, and nurses’ skills. Then, it concludes that  participants  performing  Peer  Supporting  Group  in  prisoners  infected  by  HIV  have  cooperated with  Non-Governmental  Organization  (NGO)  by  commencing  a  session  of  experience  sharing, forming  peer  educator  or  health  agent.  Also,  such  cooperation  is  conducted  regularly  and  flexible since there is no special standard operating procedure (SOP). While, the issues comprise of fluctuate number  of  prisoners  and  HIV  rate,  reluctant  to  open  status,  monotonous  content  of  activity,  and insufficient skills and number of nurses.
Keywords: case study; correctional institution’s nurses; peer supporting group

## PENDAHULUAN
Human  Immunodeficiency  Virus (HIV)  dan Acquired  Immuno  Deficiency  Syndrome (AIDS) telah  menjadi  masalah  kesehatan  yang  serius  di  dunia.  Sensus  yang  dilakukan  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  dunia  pada  tahun  2013  sekitar  3,8-15%  warga  binaan pemasyarakatan  (WBP)  yang  memiliki  HIV  (Dolan,  Kite,  Black,  Aceijas,  &  Stimson,  2007; Moazen  et  al.,  2018).  Tingginya  tingkat  prevalensi  infeksi  HIV  juga  terdapat  di  Lapas Indonesia.  Jumlah  kasus  HIV/AIDS  pada  tahun  2017  di  kota-kota  besar  di  Indonesia  cukup banyak,  seperti:  Jawa  Tengah  (1.719  orang),  Jawa  Barat  (1.251  orang),  Papua  (804  orang), Jawa Timur (741 orang), Bali (736 orang), DKI Jakarta (567 orang) (Kesehatan RI, 2018).
Masalah  HIV  di  Lapas  dapat  terus  meningkat  karena  berbagai  macam  penyebab  seperti kepadatan  WBP  yang  berlebihan,  penggunaan  narkoba  suntik,  seks  berganti-ganti  pasangan dengan  tanpa  kondom.  Penggunaan  narkoba  suntik  (Penasun)  yang  bergantian,  karena  di dalam  Lapas  sulit  mendapatkan  peralatan  suntik  yang  bersih.  Memiliki  jarum  seringkali merupakan pelanggaran yang dapat dihukum, oleh karena itu banyak WBP berbagi peralatan yang belum disterilkan saat digunakan (Global information and education on HIV and AIDS, 2019). Penyebab kekerasan seksual, seks yang tidak aman dan perilaku berisiko tinggi lainnya diketahui bahwa penahanan di  Lapas dapat membentuk kemitraan seksual baru dan kadang- kadang paksaan dengan akses kondom yang sangat terbatas. WBP terlibat dalam aktivias seks sesama  jenis  (Global  information  and  education  on  HIV  and  AIDS,  2019).  Penyebab  yang lain  yaitu  masalah  kebijakan  Lapas  yang  belum  proporsional  (Graham,  Treadwell,  & Braithwaite, 2008; Sankoh, Arthur, Nyide, & Weston, 2014).
Masalah  WBP  dengan  HIV  yang  paling  banyak  yaitu  masalah  kesehatan  mental.  WBP memiliki  tingkat  gangguan  kejiwaan  yang  tinggi  dan  beberapa  negara  lebih  banyak  orang dengan  penyakit  mental  yang  parah  berada  di  Lapas  daripada  di  rumah  sakit  jiwa.  Masalah kesehatan mental sering kurang terdiagnosis dan tidak dirawat dengan baik, meskipun tingkat kebutuhannya tinggi. Masalah kesehatan mental pada WBP antara lain gangguan kepribadian antisosial,  stres,  depresi,  penyakit  psikotik  dan  lain-lain  (Fazel,  Hayes,  Bartellas,  Clerici,  & Trestman,  2016).  Masalah  yang  cukup  banyak  selain  kesehatan  mental  yaitu  adanya  stigma terhadap WBP dengan  HIV. Stigma tersebut membuat WBP dengan HIV menjadi ketakutan akan  diskriminasi.  WBP  takut  untuk  mengungkapkan  status  HIV  kepada  anggota  keluarga, pasangan,  WBP  lainnya,  bahkan  dengan  perawat  pemasyarakatan  sebagai  tenaga  kesehatan profesional WBP dengan HIV tersebut masih takut untuk terbuka (Culbert et al., 2015).
Masalah  pelayanan  juga  berisiko  terhadap  masalah  HIV  di  area  pemasyarakatan  meliputi kebijakan  yang  kadang  belum  jelas,  komitmen,  banyak  kendala  dari  teknis  dan  anggaran untuk  mengadakan  program  atau  pertemuan  kesehatan  (seperti  infeksi  menular  seksual/IMS dan  kelompok  dukungan  sebaya/KDS),  sejumlah  staf  dan  pasokan  obat  yang  kurang memadai,  adanya  stigma  yang  mengelilingi  di  kalangan  staf  Lapas  dengan  WBP  yang
mempunyai HIV/AIDS (Nelwan et al., 2009). Cara mengurangi permasalahan yang ada pada WBP  dengan  HIV  salah  satunya  dengan  dilaksanakannya  program  kelompok  dukungan sebaya.
Kelompok dukungan sebaya (KDS) merupakan proses dimana orang-orang berbicara tentang tantangan  dan  pengalaman  yang  sama  tanpa  takut  adanya  stigma  atau  isolasi  dari  yang lainnya.  Kegiatan  dalam  KDS  yaitu  saling  berbagi  informasi,  bercerita  masalah  yang dihadapi,  mendiskusikan  pemecahan  masalah,  saling  memberi  nasihat.  Tujuan  terbentuknya KDS  yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  bagi  orang  dengan  HIV/AIDS  (ODHA)  dan orang  yang  hidup  bersama  dengan  ODHA/OHIDHA  (RI,  2011).  Penelitian  sebelumnya mengenai  KDS  di  Lapas  masih  sangat  jarang  ditemukan.  Penelitian  yang  ada  terdapat  di setting rumah sakit dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penelitian di rumah sakit salah satunya  berada  di  ruangan Intensive  Care  Unit (ICU).  Weiner  dan  Caldwell  mengatakan bahwa KDS digunakan untuk membantu perawat meningkatkan moral dan komunikasi yang lebih efektif untuk mengatasi banyaknya tekanan dari lingkungan kerja (Weiner & Caldwell, 1983). Penelitian di setting LSM membahas tentang keberlanjutan peran dukungan sebaya di dalam  sistem  penanggulangan  HIV  di  tingkat  Kota/Kabupaten  Indonesia.  Handayani  dan Mardhiati  hanya  memaparkan  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  keberlanjutan dukungan sebaya, terdapat faktor internal dan eksternal (Handayani & Mardhiati, 2018).
Penelitian  tentang  KDS  sebelumnya  ada  juga  di setting Lapas  yang  membahas  tentang pengoreksian  program  pendidikan  sebaya  di  Lapas  Negara  Amerika  Serikat.  Dubik  hanya memaparkan  mulai  dari  pengembangan  kurikulum  sampai  pengujian  antibodi  HIV.  Dubik juga  mengatakan  dalam  pendidikan  sebaya  perawat  dapat  berperan  sebagai  advokasi  untuk program-program pencegahan perilaku negatif WBP dengan memberikan informasi kesehatan dan  mengajarkan  keterampilan  (Dubik-Unruh,  1999).  Penelitian tersebut  dilakukan  di  Lapas luar negeri, sedangkan di Indonesia belum dilakukan. Lapas luar negeri dan Lapas Indonesia mempunyai kebijakan yang berbeda-beda.
Perbedaan kondisi lingkungan kerja  area pemasyarakatan dengan kondisi umumnya menjadi tantangan  bagi  perawat  pemasyarakatan  yang  melaksanakan  program  KDS  dengan  HIV. Kegiatan  KDS  yang  dilakukan  di  Lapas  belum  ada  evaluasi  secara  mendalam  dan  jelas, khususnya di  area pemasyarakatan Jawa Tengah belum dilakukan penelitian dan terbatasnya penelitian  sebelumnya.  Kegiatan  KDS  selama  ini  hanya  berjalan  begitu  saja,  maka  perlu dilakukan  penelitian case  study .  Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  kendala  pelaksanaan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  oleh  perawat pemasyarakatan di Jawa Tengah menggunakan pendekatan studi kasus.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan single  esploratory  case  study .  Yin mengatakan studi kasus cocok ketika menanyakan pertanyaan bagaimana, mengapa, apa dan siapa  (Yin,  2003).  Partisipan  penelitian  adalah  perawat  pemasyarakatan  dari  dua  Lapas  dan satu Rutan di Jawa Tengah yang pernah melaksanakan kegiatan KDS pada WBP dengan HIV. Teknik  sampling  menggunakan purposive  sampling (John  W.,  2013).  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  kepada  partisipan  secara  daring/ online melalui whatsapp call . Alat pengumpulan data berupa panduan wawancara semi terstruktur yang telah disusun  peneliti  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  catatan  dan  alat  perekam  suara  untuk dokumentasi.
Jurnal Keperawatan Volume  13 No 1, Hal  173 - 182, Maret 2021                            Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal
Rekaman  wawancara  dilakukan  transkrip  verbatim  dengan  menggunakan content  analysis . Analisis  ini  memiliki  tahapan  meliputi  pertama,  membuat  label  unit  makna  disebut  sebagai kode.  Kedua,  membuat  kategori  yang  merupakan  inti  dari  kualitatif  analisis  konten.  Ketiga, membuat  tema  yang  memiliki  banyak  makna  dan  cara  untuk  menghubungkan  makna  yang mendasari dalam kategori (Graneheim & Lundman, 2004).
Peneliti  menggunakan trustworthiness  of  data dari  Guba  untuk  mendukung  keakuratan penelitian  meliputi credibility , transferability , dependability , confirmability (Guba,  1981; Streubert  &  Carpenter,  2011). Credibility atau  derajat  kepercayaan,  tahap  ini  dilaksanakan peneliti  dengan  menuliskan  transkrip  wawancara  dari  masing-masing  partisipan,  setelah  itu peneliti  datang  kembali  pada  partisipan  untuk  mendapatkan  konfirmasi  hasil  wawancara. Transferability atau keteralihan, tahap ini peneliti membuat laporan penelitian dengan uraian yang  rinci,  jelas  dan  sistematis  agar  orang  lain  dapat  memahami  hasil  penelitian,  sehingga hasil penelitian dapat diterapkan pada setting yang sama. Dependability atau kebergantungan dilakukan peneliti dengan auditor yang independen atau pembimbing untuk melakukan audit terhadap  keseluruhan  penelitian. Confirmability ,  uji confirmabilitas mirip  dengan  uji dependability , sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing, sehingga mendapatkan arahan untuk memastikan objektivitas dari data yang diperoleh.
Partisipan  sudah  diberikan  penjelasan  tentang  penelitian,  privasi  dan  kerahasiaan  informasi partisipan  akan  dilindungi,  serta  sudah  mendapat  persetujuan  dari  partisipan.  Penelitian  ini juga  telah  mendapatkan  izin  etik  dari  Komisi  Etik  Penelitian  Kesehatan  Program  Studi Magister  Keperawatan  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Diponegoro  Semarang  dengan Nomor. 122/EC/KEPK/D.Kep/VIII/2020.

## HASIL Karakteristik Partisipan
Total  partisipan  tiga  orang  yaitu  perawat  pemasyarakatan  yang  pernah  melaksanakan  KDS pada  WBP  dengan  HIV.  Bekerja  di  Lapas  (n=2)  dan  Rutan  (n=1),  perempuan  (n=3)  dengan status pendidikan di tingkat Sarjana Keperawatan dan Ners (n=2) dan Diploma Keperawatan (n=1).  Peneliti  mendapatkan  tiga  tema  yang  mewakili  hasil  temuan  yaitu  karakteristik  WBP dengan  HIV,  administrasi  pelaksanaan  KDS,  serta  keterampilan  perawat  dalam  pelaksanaan KDS pada WBP dengan HIV.

## Tema-tema  dari  kendala  pelaksanaan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  oleh  perawat pemasyarakatan
Berikut ini penjabaran tema berdasarkan tujuan penelitian, yaitu:

## Tema 1: Karakteristik WBP dengan HIV
Hasil  wawancara  mendalam  mengenai  karakteristik  WBP  dengan  HIV,  dapat  dilihat  dalam petikan wawancara mendalam dibawah ini:
“Kendalanya karena ODHA di Lapas tinggal 2 orang, kadang-kadang teman-teman LSM itu juga seperti ada titik jenuhnya, menghadapi orang itu-itu saja. Istilahnya tidak berkembang karena  orang-orangnya  hanya  itu  saja.  Ada  beberapa  memang  tipikal  karakter  orangnya mungkin  pendiam,  maksudnya  dia  tidak  mudah  percaya  dengan  orang  lain.  Jadi  kalau  di forum  kelompok,  dia  memang  tidak  mau  bercerita,  tetapi  saat  konseling  wawancara  satu lawan  satu  biasanya  dia  mau  cerita,  ketika  banyak  orang  hanya  mendengarkan  cerita  dari teman-teman.” (P1)
“Disini baru tahun 2019 itu ada KDS, karena sebelumnya tidak ada HIV. Kadang ada HIV tetapi  hanya  satu-satu,  kalau  kemarin  kan  kita  temukan  banyak,  ada  6,  jadi  untuk mengundang  KDS  bisa  sekalian  orang  6.  Keikutsertaan  WBP  sangat  senang  dan  sangat antusias,  karena  merasa  sepenanggungan,  sama-sama  pasien  ODHA,  jadi  mereka  lebih nyaman  berbicaranya  daripada  sama  petugas.  Terkadang  masih  ada  yang  merasa  takut, masih malu untuk open status.” (P2)
“Kalau  menurut  saya,  anaknya  itu  kadang  ada  yang  belum  open  status,  jadi  diminta  untuk ikut  KDS  tidak  mau.  Lalu  kalau  kondisinya  seperti  itu  kita  harus  menjemput  ke  blok,  lalu WBP tersebut mau mengikuti.” (P3)

## Tema 2: Administrasi pelaksanaan kegiatan KDS pada WBP dengan HIV
Hasil  wawancara  mendalam  mengenai  administrasi  pelaksanaan  kegiatan  KDS  pada  WBP dengan HIV, dapat dilihat dalam petikan wawancara mendalam dibawah ini:
“KDS itu kita agendakan setiap 1 bulan 1 kali biasanya pada hari Rabu minggu ke 2. Tetapi kadang  kita  fluktuatif  juga  karena  kita  melibatkan  banyak  pihak  …….  Program  KDS  juga ketika  dari  hasil  konseling  itu  temen-temen  membutuhkan  support  segera  karena  ada  suatu masalah,  biasanya  kita  langsung  telepon  ke  pihak  LSM  terkait  untuk  bisa  memberikan sharing motivasinya tanpa harus menunggu jadwal. Kalau mengkhususkan di KDS kita tidak ada,  tetapi  kalau  SOP  mengenai  untuk  layanan  HIV/AIDS  kita  ada.  Jadi  SOP  dari Kemenkumham itu kita ada bagaimana kita diatur oleh pusat langkah-langkah apa saja yang harus  kita  ambil  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan  terhadap  ODHA termasuk ada program KIE, program KDS, program rujukan seperti ARV, program rujukan JST.” (P1)
“Selain  itu,  sifatnya  seperti  monoton  karena  orangnya  tidak  banyak,  jadi  kita  mau mengadakan  program  misalnya  program  bermain,  atau  semacam  program-program  itu, kalau program orangnya harus tetap misalnya kita punya satu kelompok 5 orang, 10 orang. Sementara  ODHA  di  tempat  saya  tinggal  2,  kemudian  lainnya  kita  setting  bergantian  dari WBP yang memiliki resiko tinggi HIV/AIDS ……. Kiita hanya berbincang-bincang, tidak bisa seperti  terapi  aktivitas,  terapi  bermain  karena  partisipannya  terbatas.  Terkadang  kendala juga terkait ruangan. Kita menggunakan ruangan klinik, biasanya kita hari Rabu itu memang jam  konseling  khusus  untuk  HIV,  bisa  untuk  konseling,  pembagian  obat,  untuk  support kepatuhan,  termasuk  untuk  program  KDS.  Tetapi  insidentil  …….  Kadang  karena keterbatasan SDM, saya sendirian, tetapi dibantunya teman-teman LSM masuk ke Lapas jadi KDS jalan, pelayanan praktik keperawatan juga jalan …….” (P1)
“Kalau  yang  pertama  untuk  sharing  bersama  HIV  yang  laki-laki,  yang  kedua  bersama dengan LSM untuk WPSnya. Waktunya fleksibel saja. ……. tidak ada SOP khusus untuk KDS. Karena  LSM  dibutuhkan  kalau  kita  butuh,  mereka  kita  telepon  saja.  …….  Kalau  di  Rutan karena kadang ada dan kadang tidak ada HIVnya, jadi fleksibel saja.” (P2)

## “Tidak pasti, tidak kita jadwalkan dan tidak ada SOP khusus.” (P3)

## Tema 3: Keterampilan perawat pemasyarakatan
Hasil  wawancara  mendalam  mengenai  keterampilan  perawat  pemasyarakatan  dalam pelaksanaan  kegiatan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV,  dapat  dilihat  dalam  petikan  wawancara mendalam dibawah ini:
“Ada pelatihan, tentang peer educator, pelatihan konselor.” (P1)
Jurnal Keperawatan Volume  13 No 1, Hal  173 - 182, Maret 2021                            Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal
“Kalau  KDS  saya  tidak  ada  pelatihannya,  tetapi  kalau  pelatihan  kemarin  ada  pelatihan konselor  di  hotel  yang  mengadakan  dari  Dinas  Kesehatan.  Tetapi  juga  ada  kelompok dukungan sebaya dari LSM yang menjadi responden. Jadi kita jadi konselor, lalu LSM yang menjadi seperti yang mengadakan kelompok dukungan sebayanya itu.” (P2)
“Kalau  pelatihan  tentang  HIV  pernah  tetapi  saya  lupa  karena  sudah  lama.  Kalau  peer educator atau konselor sepertinya saya belum pernah.” (P3)

## PEMBAHASAN Karakteristik WBP dengan HIV
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  karakteristik  WBP  dengan  HIV,  maka  didapatkan dua kategori yaitu WBP dengan HIV  yang tidak menetap, sifat dan sikap WBP dengan HIV dalam  mengikuti  KDS.  Perawat  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  kegiatan  KDS  pada WBP  dengan  HIV  harus  melakukan  pendekatan  profesional.  Pendekatan  profesional  yang dilakukan oleh perawat pemasyarakatan pada WBP dengan HIV untuk menemukan data dasar status  kesehatan  dan  kebutuhan  yang  diperlukan  WBP  dengan  HIV  dalam  kegiatan  KDS. Perawat  pemasyarakatan  melakukan  pendekatan  profesional  dalam  pemeriksaan  kesehatan dan  pelaksanaan  kegiatan  KDS  karena  karakteristik  WBP  dengan  HIV  yang  unik  daripada WBP lainnya. Pemeriksaan kesehatan dan pendekatan dilaksanakan bagi WBP selama berada di Lapas (Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, 2013).
Kelompok  dukungan  sebaya  merupakan  kumpulan  beberapa  orang  yang  memberikan dukungan,  berbagi  pengalaman  yang  sama  dan  diterima  oleh  WBP.  Dukungan  sebaya melibatkan  pekerja  dukungan  sebaya  atau  LSM  yang  memberikan  dukungan  sosial  atau emosional atau bantuan praktis kepada WBP dengan HIV melalui penjaringan dalam konteks perawatan  kesehatan  (South,  Bagnall,  &  Woodall,  2017).  Kelompok  dukungan  sebaya  yang ada di Lapas merupakan kegiatan yang cocok karena WBP bisa sebagai pendengar, diberikan saran, bimbingan, keterbukaan status dan melawan stigma, pelatihan kader kesehatan (Bagnall et al., 2015).
Perawat dalam melaksanakan KDS tidak sendirian, karena terkadang ada WBP  yang kurang percaya  dengan  perawat.  WBP  menganggap  perawat  hanya  bicara  sesuai  teori  saja,  tetapi tidak  merasakan  sungguh-sungguh  apa  yang  dirasakan  WBP  dengan  HIV  tersebut.  Perawat bekerja  sama  dengan  LSM  karena  LSM  mempunyai  perasaan  dan  pengalaman  yang  serupa dengan WBP yang masih ada di dalam Lapas. LSM dan perawat dalam kegiatan KDS dapat meningkatkan  kesejahteraan,  meningkatkan  keterampilan  koping  untuk  membangun self- efficacy (percaya diri) dan penguatan perilaku positif (South et al., 2017).

## Administrasi Pelaksanaan kegiatan KDS pada WBP dengan HIV
Hasil wawancara mengenai administrasi pelaksanaan kegiatan KDS pada WBP dengan HIV, maka  didapatkan  empat  kategori  yaitu  waktu,  ketersediaan  SOP,  isi  kegiatan,  keterbatasan SDM dan ruangan. Waktu pelaksanaan KDS pada WBP dengan HIV yaitu ada yang rutin di agendakan  dan  fleksibel.  Hal  tersebut  karena  terdapat  beberapa  faktor  yaitu  jumlah  ODHA yang  fluktuatif,  jenuh  karena  kegiatan  yang  monoton,  WBP  yang  belum  mau open  status , keterbatasan  SDM  dan  kesibukan  perawat.  Hal  tersebut  juga  terdapat  dalam  literatur  faktor pelayanan  kesehatan  yang  berisiko  terhadap  masalah  kesehatan  meliputi  komitmen,  kendala teknis, sejumlah staf yang kurang memadai (Nelwan et al., 2009).
Keterbatasan  SDM  menghasilkan  kondisi  kronis  kepegawaian  yang  mengakibatkan pemenuhan  standar  unit  kesehatan  klinis  bermasalah  (Droes,  1994).  Kondisi  ini  dapat
mengakibatkan  keterlambatan  perawatan  pada  WBP  dengan  HIV  terkait  kegiatan  KDS sehingga  terdapat  kegagalan  dalam  mengelola  penyakit  kronis  dan  menular,  kegagalan mengelola  gangguan  mental  WBP  yang  menjadi  penyebab  penderitaan  yang  tidak  perlu bahkan kematian akibat bunuh diri (Pont & Harding, 2019).
SOP  pelaksanaan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  masuk  didalam  SOP  penanggulangan HIV/AIDS.  SOP  khusus  untuk  KDS  belum  ada  karena  jumlah  WBP  yang  fluktuatif.  Area pemasyarakatan  sebaiknya  mempunyai  SOP  khusus  untuk  KDS  seperti  yang  ada  di  luar negeri, agar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KDS dapat lebih jelas. SOP KDS pada  HIV  di  Afika  Selatan  dan  Amerika  terdapat  dua  jenis  yaitu  KDS  terbuka  dan  KDS tertutup.  Sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  pelaksanaan  KDS  yaitu  keuangan,  persediaan sarana dan prasarana formulir pelaporan dan rujukan, tempat pertemuan (Province, 2014).

## Keterampilan Perawat Pemasyarakatan
Hasil  wawancara  mengenai  keterampilan  perawat  pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan kegiatan KDS pada WBP dengan HIV, maka didapatkan dua kategori yaitu sudah pernah dan belum  pernah  mengikuti  pelatihan  konselor  untuk  WBP  dengan  HIV.  Pelatihan  konselor kepada  perawat  belum  merata.  Hal  tersebut  terdapat  dalam  literatur  faktor  pelayanan kesehatan yang berisiko terhadap masalah kesehatan  salah satunya meliputi staf yang kurang memadai (Nelwan et al., 2009). Area pemasyarakatan sebaiknya lebih meningkatkan kuantitas jumlah  perawat  pemasyarakatan  dan  kualitas  perawat  pemasyarakatan  melalui  peningkatan pelatihan  agar  mampu  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  untuk  tercapainya  optimalisasi pemberian KDS terhadap WBP dengan HIV.
Perawat  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  kegiatan  KDS  membutuhkan  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  perawat  salah  satunya  dengan  dilakukan  pelatihan.  Pelatihan sebagai  langkah  meningkatkan  profesionalisme  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya (Menteri  Kesehatan  RI,  2003).  Pelatihan  pada  perawat  pemasyarakatan  sebagai  langkah memperluas  pengetahuan  dan  memperdalam  area  yang  diperlukan  perawat  pemasyarakatan dalam melakukan perawatan kesehatan WBP salah satunya dengan HIV secara komprehensif (Cámara, 2014). Perawat pemasyarakatan hanya sedikit yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan  pengembangan  ilmu  dan  keterampilan  dalam  perawatan  primer  pada  tingkatan yang  sama  dibandingkan  dengan  tenaga  kesehatan  lainnya  atau  perawat  yang  bekerja  diluar area pemasyarakatan (Powell, Harris, Condon, & Kemple, 2010).
Perawat  pemasyarakatan  t idak  mudah  untuk  membuat  WBP  dengan  HIV  agar  semangat dalam menjalani kehidupannya. Perawat pemasyarakatan mempunyai strategi untuk mengajak WBP  aktif  dalam  mengikuti  kegiatan  KDS  yaitu  melakukan  pendekatan  ke  WBP  dengan datang  langsung  ke  blok  dan  mengajak  berbicara,  jadi  pembicaraan  di  blok  lebih santai  dan lebih  terbuka.  Selain  itu,  perawat  pemasyarakatan  juga  mempunyai  strategi  untuk  mengisi KDS  agar  tidak  jenuh  yaitu  dengan  menonton  film  dan  bernyanyi  bersama.  Strategi  yang dilakukan perawat pemasyarakatan merupakan salah satu kompetensi perawat yang memiliki profesionalisme dan kepercayaan diri dalam berpraktik secara mandiri di area pemasyarakatan (Shelton, Maruca, & Wright, 2020).
Tindakan  keperawatan  yang  dilakukan  oleh  perawat  pemasyarakatan  sangat  kompleks  dan rumit  karena  berkaitan  dengan  aturan,  proses  perizinan  dan  pengamanan.  Peran  perawat pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan KDS sebagai implementasi perawatan lanjutan atau  rujukan  pada  WBP  dengan  HIV  yaitu  dengan  mengintegrasikan  kebijakan  pelayanan
kesehatan  area  pemasyarakatan,  standar  profesi  dan  kebijakan  yang  dimiliki  masing-masing area pemasyarakatan (Dhaliwal, 2016).
Perawat  pemasyarakatan  dalam  mengatasi  masalah  kesehatan  pada  WBP  dengan  HIV  yang kompleks  dapat  berupaya  dengan  melakukan  kerjasama  beberapa  instansi  diluar  area pemasyarakatan seperti puskesmas, rumah sakit,  lembaga swadaya masyarakat (LSM), dinas kesehatan, komisi penanggulangan AIDS (KPA) dan lain sebagainya agar dapat memberikan perawatan  yang  optimal.  Penekanan  kebutuhan  perawatan  kesehaan  pada  WBP  dengan  HIV mengintegrasikan  kerjasama  multidisiplin  dan  lintas  batas  organisasi  dengan  melakukan kolaborasi  dan  koordinasi  sebagai  pendekatan  kemitraan  disemua  tingkatan  untuk  mencapai perbaikan  secara  terus-menerus  dalam  menjamin  kualitas  pelayanan  (Healthier  scotland scottish executive, 2006).

## S IMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diungkapkan  yaitu  partisipan melaksanakan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  memiliki  kerja  sama  dengan  LSM.  Ketiga partisipan  juga  melaksanakan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  mempunyai  kegiatan  yaitu berbagi  pengalaman,  membentuk peer  educator atau  kader  kesehatan,  KIE.  Waktu pelaksanaan KDS dijadwalkan  dengan rutin yaitu sebulan sekali dan tidak dijadwalkan  rutin atau fleksibel. SOP pelaksanaan KDS pada WBP dengan HIV di area pemasyarakatan ketiga partisipan  mengatakan  tidak  ada  SOP  khusus,  karena  kegiatan  KDS  tergabung  dalam  SOP penanggulangan  HIV/AIDS.  Kendala  pelaksanaan  KDS  pada  WBP  dengan  HIV  di  area pemasyarakatan meliputi WBP ODHA yang jumlahnya fluktuatif, belum mau open status , isi kegiatan monoton, keterampilan dan jumlah perawat pemasyarakatan yang kurang memadai. Meskipun  adanya  keterbatasan  yang  ada  di  area  pemasyarakatan,  perawat  pemasyarakatan harus mengintegrasikan kebijakan pelayanan kesehatan pada WBP dengan HIV terkait KDS, keterampilan profesi keperawatan dan kebijakan yang dimiliki area pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagnall, A. M., South, J., Hulme, C., Woodall, J., Vinall-Collier, K., Raine, G., … Wright, N. M.  (2015).  A  systematic  review  of  the  effectiveness  and  cost-effectiveness  of  peer education  and  peer  support  in  prisons. BMC  Public  Health , 15 (1).  https://doi.org/DOI 10.1186/s12889-015-1584-x
Cámara, A. C. (2014). El Fenomen de la Infermeria Penitenciària: una proposta formativa .
Culbert, G. J., Earnshaw, V. A., Wulanyani, N. M. S., Wegman, M. P., Waluyo, A., & Altice, F. L. (2015). Correlates and experiences of HIV stigma in prisoners living with HIV in Indonesia:  A  mixed-method  analysis. Journal  of  the  Association  of  Nurses  in  AIDS Care , 26 (6), 743–757. https://doi.org/10.1016/j.jana.2015.07.006
Dhaliwal,  K.  and  S.  H.  (2016).  Caring  in  Correctional  Nursing:  a  systematic  search  and narrative syntesis. Journal of
Forensic Nursing , (C), 5. https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000097
Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, K.  K. R. (2013). Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan  reproduksi  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  usia  dewasa. Journal  of Chemical Information
and Modeling , 53 (9), 31–92. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Dolan, K.,  Kite,  B.,  Black, E.,  Aceijas, C., & Stimson,  G. V. (2007).  HIV in prison in low- income  and  middle-income  countries. Lancet  Infectious  Diseases , 7 (1),  32–41.
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(06)70685-5
Droes,  N.  S.  (1994).  Correctional  nursing  practice. Journal  of  Community  Health  Nursing ,
11 (4), 204. https://doi.org/10.1207/s15327655jchn1104_2
Dubik-Unruh, S. (1999). Peer education programs in corrections: curriculum, implementation and  nursing  interventions. The  Journal  of  the  Association  of  Nurses  in  AIDS  Care : JANAC , 10 (6), 53–62. https://doi.org/10.1016/S1055-3290(06)60321-X
Fazel,  S.,  Hayes,  A.  J.,  Bartellas,  K.,  Clerici,  M.,  &  Trestman,  R.  (2016).  Mental  health  of prisoners:  prevalence,  adverse  outcomes,  and  interventions. The  Lancet  Psychiatry , 3 (9), 871–881. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30142-0
Global  information  and  education  on  HIV  and  AIDS.  (2019).  Prisoners,  HIV  and  AIDS. Retrieved  April  15,  2020,  from  https://www.avert.org/professionals/hiv-social- issues/key-affected-populations/prisoners
Graham,  L.  F.,  Treadwell,  H.  M.,  &  Braithwaite,  K.  (2008).  Social  policy,  imperiled communities and  HIV/AIDS transmission in prisons: a call for zero tolerance. Journal of Men’s Health , 5 (4), 267–273. https://doi.org/10.1016/j.jomh.2008.09.002
Graneheim,  U.  H.,  &  Lundman,  B.  (2004).  Qualitative  content  analysis  in  nursing  research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today , 24 (2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries . 29 (2), 75–91.
Handayani,  S.,  &  Mardhiati,  R.  (2018).  Keberlanjutan  Peran  Dukungan  Sebaya  di  Dalam Sistem  Penanggulangan  HIV  di  Tingkat  Provinsi  dan  Kota/Kabupaten  Indonesia. Perilaku Dan Promosi Kesehatan , 1 (1), 44–53.
Healthier  scotland  scottish  executive.  (2006). Delivering  care,  enabling  health:  harnessing the  nursing,  midwifery  and  allied  health  professions’  contribution  to  implementing delivering for health in Scotland . Scotland: the Scottish Executive.
John  W.,  C.  (2013).  Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  the  five approaches. In SAGE Publications, Inc. (3rd ed.). London: Sage.
Kesehatan  RI,  P.  D.  K.  (2018). Pusat  data  dan  informasi  Kementerian  Kesehatan  RI (infodatin) HIV/AIDS .
Menteri  Kesehatan  RI.  (2003). Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor: 725/Menkes/SK/V/2003  tentang  pedoman  penyelenggaraan  pelatihan  di  bidang kesehatan . Jakarta.
Moazen,  B.,  Saeedi  Moghaddam,  S.,  Silbernagl,  M.  A.,  Lotfizadeh,  M.,  Bosworth,  R.  J., Alammehrjerdi,  Z.,  …  Dolan,  K.  A.  (2018).  Prevalence  of  drug  injection,  sexual activity,  tattooing,  and  Piercing  among  Prison  Inmates. Epidemiologic Reviews , 40 (1), 58–69. https://doi.org/10.1093/epirev/mxy002
Nelwan,  E.  J.,  Diana,  A.,  van  Crevel,  R.,  Alam,  N.  N.,  Alisjahbana,  B.,  Pohan,  H.  T.,  … Djaya, I. (2009). Indonesian prisons and HIV: part of the problem, part of the solution? Acta Medica Indonesiana , 41 Suppl 1 (May 2014), 52–56.
Pont,  J.,  &  Harding,  T.  W.  (2019).  Organisation  and  management  of  health  care  in  Prison.
Retrieved
from https://search.coe.int/cm/Pages/ result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8d25
Powell, J., Harris, F., Condon, L., & Kemple, T. (2010). Nursing care of prisoners: staff views and experiences. Journal of Advanced Nursing , 66 (6), 1257–1265. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05296.x
Province, D. of H. F. S. (2014). I ACT implementation standard operating procedure . South Africa and America: NASTAD Global.
RI, D. J. P. P. dan P. L. (2011). Pedoman layanan komprehensif HIV-AIDS dan IMS di Lapas, Rutan dan Bapas . Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sankoh, O.,  Arthur,  S.  S., Nyide,  B., &  Weston, M. (2014). The history and impact of HIV and  AIDS.  A  decade  of  INDEPTH  research. HIV  and  AIDS  Review , 13 (3),  78–84. https://doi.org/10.1016/j.hivar.2014.05.002
Shelton,  D.,  Maruca,  A.  T.,  &  Wright,  R.  (2020).  Care  in  the  American  Justice  System.
Archives of Psychiatric Nursing , 34 (5), 304–309. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2020.07.019
South,  J.,  Bagnall,  A.  M.,  &  Woodall,  J.  (2017).  Developing  a  typology  for  peer  education and  peer  support  delivered  by  prisoners. Journal  of  Correctional  Health  Care , 23 (2), 214–229. https://doi.org/10.1177/1078345817700602
Streubert,  H.  J.,  &  Carpenter,  D.  R.  (2011). Qualitative  research  in  nursing,  advancing  the humanistic imperative (5th ed.). China: Wolters Kluwer Health.
Weiner,  M.  F.,  &  Caldwell,  T.  (1983). The  process  and  impact  of  an  ICU  nurse  support group . 13 , 47–55. https://doi.org/10.2190/DFA4-PXC2-G0NN-E4P0
Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods. In Sage (3rd ed., Vol. 3). United Kingdom: Sage. https://doi.org/10.1300/J145v03n03_07