PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL
Siti Azizah
Dosen Bagian Hukum Internasionl Fakultas Hukum Universitas Lampung

## ABSTRAK
Menggunakan  metode  normatif  empiris,  penelitian  ini  berupaya  agar  dapat menemukan  hukum  in-concreto  yang  sesuai  untuk  diterapkan  untuk menyelesaikan  perkara  jual  beli  barang  internasional.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penyelesaikan  sengketa  jual  beli  barang    internasional dilakukan melalui perundingan dan konsiliasi.
Kata kunci : kontrak, penyelesaian, konflik.

## I. PENDAHULUAN
Pesatnya perdagangainn internasional  dewasa  ini  karena hampir  tidak  ada  lagi  suatu  negara yang  betul-betul  dapat  memenuhi kebutuhannya  dari  hasil  produksi negaranya  sendiri.  Adanya  saling ketergantungan  antara  negara-negar hal  ini  disebabkan    karena  adanya perbedaan  dalam  hal  pemilikan sumber kekayaan alam dan kemajuan di  bidang  teknologi  oleh  masing- masing negara.
Di  samping  itu  negara-negara melakukan  perdagangan  luar  negeri, karena  dapat  diperoleh  keuntungan- keuntungan antara  lain  sebagai berikut : 1. Diperolehnya secara tidak
langsung  barang  yang  lebih  baik dari  pada  barang  tersebut  dibuat di  dalam  negeri  dengan  sumber- sumber  produksi  yang  sama. Dengan  demikian  keuntungan perdagangan  luar  negeri  adalah untuk  mendapatkan  barang  yang lebih  baik  dengan  harga  yang lebih  murah  daripada  barang tersebut  diproduksi  di  dalamn negeri.
2. Mendapat  keuntungan    untuk mendapatkan  barang  yang  belum diproduksi  di  dalam  negeri.  3. Mendapat  devisa  apabila  barang yang  terjual  ke  luar  negeri tersebut  merupakan  barang  yang biaya  produksinya  relative  lebih murah  di  bandingkan  dengan ongkos  pembuatan  barang  itu  di luar negeri. Keuntungan lainnya perdagangan  luar  negeri  antara  lain adalah: 1. Mernperluas  pasar  bagi  hasil produksi yang tidak dapat dinaikkan  lagi  penjualannya  di luar negeri.
2. Mengimpor mesin-mesin
industri  yang  lebih  modern  dan pengetahuan  tekhnik  maupun menejemen yang lebih baik.
Selanjutnya  menurut  Suhadi Mangkusumondo sector perdagangan luar  negeri  merupakan  salah  satu sektor  yang  sangat  menentukan  di dalarn proses pertumbuhan ekonomi.
Perdagangan barang-barang dari  suatu  negeri  ke  negeri  lain  di luar  batas-batas  negara  tersebut dengan  istilah  perdagangan  luar negeri.  Perdagangan  luar  negeri  atau
perdagangan  internasional  baru  bisa terjadi  apabila  antara  kedua  Negara telah  menjadi  hubungan  diplomatik.
Hal  ini  sesuai  dengan  beberapa  teori yang  dikemukakan  oleh  parah  ahli perdagangan  internasional,  bahwa hubungan antara eksportir dan importir dapat berjalan lancer apabila antara  negara  pemebeli  dan  penjual masing-masing  memiliki  hubungan diplomatic yang baik serta kestabilan politik terjaga. Menurut Peter Mahmud Marzuki, salah satu bentuk perdagangan  internasional  adalah perdagangan barang secara internasional  atau  menurut  konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai  kontrak-kontrak  jual  beli barang  secara  internasiona  (1980) (UN Covention on Contracts for The
International  Sale  of  Goods  (1980)) disebut  sebagai  jual  beli  barang secara  internasional perdagangan barang  secara  internasional  terjadi apabila  suatu  perusahaan  di  suatu negara memesan barang dari perusahaan di negara lain. Perusahaan  yang  memesan  disebut sebagai pembeli sedangkan perusahaan yang memproduksi barang  disebut  penjual.  Jual  beli barang  secara  internasional  sudah diatur menurut ketentuan internasional.  Adapun  ketentuan- ketentuan internasional yang mengatur  jual  beli  barang  secara internasional antara lain adalah :
1. International  Commercial  Terms (lncoterms),  mengenai  syarat- syarat  (dan  penjabarannya)  bagi perdagangan  internasional  yang pertama  kali  dihasiikan  oleh International Chamber of Commerce  (ICC)  pada  tahun 1936  (Incoterms  1936)  dan  telah mengalami enam kali penambahan dan perubahan,
yaitu  pada  tahun  1953,  1967, 1976, 1980, tahun 1990. Perubahan  terakhir  pada  tanggal 1 Januari tahun 2000, dan disebut Incoterms 2000.
2. Uniform Customs an Practice For Documentary Credits (Uniforms
Customs), yang mengatur tentang
Cara-Cara Pembayaran dalam jual beli perusahaan/jual beli barang secara internasional, yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1974, terakhir direvisi pada tahun 1993 yang diterbitkan oleh ICC Publication No.500. Disamping dua peraturan internasional  diatas,  terdapat  dua konvensi yang diadakan di Den Haag dan  diterima  pada  bulan  April  1962 yaitu :
1. Convention Relating to a Unform Law on The Internstional Sale of Goods (ULIS); dan
2. Convention Relating to a Uniform Law, on the Formation of Contracts For The International Sale of Goods (ULFC). Kedua konvensi ini telah direvisi  dan  disempurnakan  oleh United  National  Commision  on International Trade Law (UNCITRAL) dan melalui Konferensi  PBB  yang  diadakan  di Viena pada tanggal 10 Maret sampai dengan  11  April  1980  ditetapkan dengan nama Konvensi
PBB mengenai  kontrak-kontrak  jual  beli barang  secara  internasional  (1980) (United  Nation  Convention  For  The International  Sale  of  Goods  (1980). (CISG).
Konvensi  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  “International  Trade” atas  dasar  kesamaan  derajat  dan kemanfaatan bersama yang merupakan  unsure  yang  penting dalam peningkatan hubungan
persahabatan  antara  negara.  Hal  ini didasarkan  atas  pendapat  bahwa pemberlakuan ketentuan-ketentuan seragam  yang  mengatur  kontrak- kontrak  “International  sale  of  goods trade” dengan memperhatikan sistem-sistem  sosial,  ekonomi  dan hukum yang berbeda, akan memberikan  sumbangan  terhadap penghapusan hambatan-hambatan hukum  dalam  “International  Trade” dan mendorong peningkatan
“International Trade”.
Konvensi  ini  sampai  dengan bulan Februari 1994 telah diratifikasi dan  diberlakukan  di  37  negara, namun  Indonesia hingga kini  belum menjadi peserta konvensi.
Adakalanya  dalam  jual  beli barang  secara  internasional  para pihak  terlibat  dala  suatu  perselisihan atau  sengketa  yang  disebabkan  oleh salah  satu  pihak  (penjual/pembeli) tidak melaksanakan hak atau kewajiban  atau  tidak  melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalamkontrak seperti dalam  kasus  tercemarnya  85.000  ton
Crude  Palm  Oil  (CPO)  dengan  solar yang  diekspor  oleh  tiga  perusahaan Indonesia  (PT.  PN,  PT.  Paknus,  dan PT.  TT)  ke  negara-negara  Eropa, yaitu  Belanda  (6.500  ton),  Inggris (1.500  ton),  dan  Italia  (2.000  ton), sehingga ditahan dipelabuhan Rotterdam oleh Pemerintah Belanda. Kasus  tidak  sesuai  barang sebagaimana ditentukan dalam
kontrak  penjualan  (baik  mengenai kualitas maupun jumlah) yang dikirim  eksportir  Indonesia  kepada importir di  luar negeri, sering terjadi di  Indonesia.  Hal    ini  demikian sering  complain  dari  pihak  importir. Apabila  terjadi  kasus  demikian, bagaimanakah  metode  penyelesaian sengketa yang harus dilakukan?

## II. PEMBAHASAN
Untuk mendapatkan data penelitian guna meniawab pernasalahan mengenai hukum ,yang berlaku  dalam  kontrak  dan  forum peradilan yang dipilih untuk menyelesaikan  sengketa  jual  beli barang  internasional,  maka  peneliti rnelakukan  penelitian  terhadap  11 perusahaan  yang  menjadi  sarnple penelitian.  Adapun  mengenai  profil perusahaan  yang  menjadi  sarnple penelitian, diuraikan. Sebagai berikut:

## 2.1 Profil Perusahaan
2.1.1 Nama Perusahaan, tahun berdirinya dan bidang usaha perusahaan.
Adapun profil perusahaan yang berkaitan  dengan  nama  perusahaan, tahun berdiri, dan bidang usaha yang dijalankan disajikan pada table 1.
Tabel 1 Nama Perusahaan, tahun berdiri dan bidang usaha. No  Nama Perusahaan Tahun Berdiri  Bidang Usaha 1 PT. PN VII (Persero)    1996 Eksportir produsen 2 PT. Garuntang 1960 Eksportir produsen 3 PN IX 1969 Eksportir produsen 4 PT.Tunas Baru Lampung 1978 Eksportir produsen perkebunan kelapa sawit
5 PT. Elyana and Co 1959 Perdagangan Umum 6 PT. Great Giant Pineaple 1978 Eksportir produsen 7 PT. Bumi Alam Makmur 1988 Eksportir 8 PT.Cipta Niaga 1986 Eksportir 9 PT.Kemala Lampung  1989 Eksportir 10 PT.Trans Pasific Tradine lnc 1989 Eksportir 11 PT. Indra Sampurna 1970 Eksportir Tabel  di  atas  menunjukkan,
bahwa  perusahaan  yang  menjadi sampel  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang usaha eksporsemata mata dan eksportir  produsen,  yaoti  perusahaan yang  menjual  barang  keluar  negeri atas  produktivitas  perusahaan  yang bersangkutan.  Sedangkan  apabila dilihat dari tahun berdirinya perusaltaan-perusahaan yang bersangkutan  sudah  berpengalaman dalam bidang ekpsort dan mengetahui seluk
beluk dan
peristiwa-peristiwa yang sering dialaminya selanra malakukan penjualan  barang  komoditas  ekspot dengan  perusahaan  asing  di  luar negeri.

## 2.1.2 Jenis barang komoditi yang diekspor dan tujuan negara
ekspor
Adapun jenis barang komoditas yang diekspor darI tujuan negara ekspor dapat diliHat pada table 2.
Tabel 2

## Jenis barang komoditi ekspor dan tujuan negara ekspor
No Nama Perusahaan Komoditas Ekspor Negara Tujuan 1 PT.PN VII (Persero) SIR 3 L AS SIR 10,SIR 20 SIR 3CV 60 Singapura 2 PT. Garuntang Crumb rubber Amerika(Meksiko,Canad a)Eropa, Jepang, Singapura 3 PT. PN IX Karet Singapura, Cina, AS Kopi Jepang, Italia, Belanda, Maroko Kakao Malaysia, Singapura The Eropa, Malaysia, Rusia 4 PT. Tunas Baru Lampung Indo Copraexpeller Indo Palm ex peller Hamburg(Jerman) Crude palm oil Singapura Crude coconut oil Singapura Palm Fatty Oil Singapura RBD Palm stearin Singapura
Crude palm kernel Singapura Oil Singapura Robusta coffe USA, Eropa, Asia 5 PT. Elyana and co Kopi Robusta Jerman, Jepang, Eropa, Amerika 6 PT. Great Giant Pineaple Nanas dalam kaleng Asia, Eropa, Amerika 7 PT. Bumi Alam Makmur Kopi Robusta Lada Hitam Jerman, Singapura Amerika, Singapura 8 PT. Cipta Niaga Damar Batu Damar Mata Kucing India Taiwan, India 9 PT. Kemala Lampung Kopi Lada Hitam Singapura,Jerman Singapura 10 PT. Trans Pasific Trading Inc Kacang Tanah Bawang Merah Malaysia Taiwan 11 PT. Indra Sampurna Tembakau Belanda
Sumber: Data sekunder (Sales Contract) tahun I 997, 1998 dan 1999 diolah
Dari  Tabel  2  di  atas  dapat diketahui  bahwa  komiditas  karet banyak diekspor ke Amerika Serikat, Singapura,  Canada,  Eropa,  Jepang,
Meksiko dan China.
Kornoditas kopi banyak diekspor ke Jerman, Jepang, Arnerika  Serikat.  Eropa.  Singapura. Komoditas copraexpeller, palm expeller  diekspor  ke  Jerman.  CPO, crude coconut oil, crude paln'r kernel oil, dan RBD pahn sterin diekspor ke Singapura.  Lada  hitam  diekspor  ke Amerika  Serikat,  singapura,  dan Eropa. Nanas dalam kaleng diekspor ke  Asia,  Eropra  dan  Ameriika. Damar  batu  diekspor  ke  India, dammar  mata  kucing  diekspor  kc India  dan  Tairvan.  Kacang  tanah berkulit diekspor ke Malaysia;
bawang  merah  segar  diekspor  ke Taiwan;  serta  tembakau  diekspor  ke Belanda. Negara dari perusahaan- perusahaan yang mengimpor komoditas  dari  lndonesia  ini,  ada yang  menjadi  peserta  Konvensi CISG  seperti  Arnerika  Serikar, Jerman, china, Meksiko, dan Belanda.  Sedangkan  Negara,negara lainnya  (singapura,  lndia,  Jepang, Taiwan,  Malaysia)  tidak  menjadi peserta Konvensi CISG).

## 2.1.3   Cara eksportir berkomunikasi dengan
importer di luar negari
Hasil  survey  pada  perusahaan- perusahaan  ekspor  mengenai  cara berkotntrnikasi  dengan  importir  di luar negeri dapat dilihat pada tabel 3.
Tebel 3 Cara berkomunikasi dengan mitra pembeli di luar negeri Cara berkomunikasi dgn importir N a. Melalui surat menyurat 10 b. Melalui faximile 10 c. Melalui telpon 7 d. Pembeli dating sendiri ke perusahaan 3
e. Melalui broker internasional 2 f. Melalui kantor pemasaran bersama 2 Sumber: data lapangan tahun 2000 Dari  tebel  3  di  atas  dapat diketahui  bahwa  cara  perusahaan berkomunikasi  dengan  pembeli  di luar negeri banyak dilakukan melalui hubungan  surat-menyurat,  melalui faximile,  dan  melalui  hubungan telepon. Cara lainnya eksportir menjual  barang  l<e  importer  di  luar negeri adalah melalui broker internasional.  Sedangkan  koantor pemasaran bersama biasanya
digunakan  oleh  eksportir  BUMN (PT. Perkebunan VII dan IX).
Selanjutnya  hasil  penelitian dari  pertanyaan  apakah  perusahaan- perusahaan yang membeli komoditas dari  Indonesia  merupakan  pembeli lama,  pembeli  baru,  atau  campuran antara  pembeli  lama  dan  baru,  dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 Importir yang membeli komoditas ekspor Indonesia Importir yangmembeli komoditas N a. Importir lama (mitra lama) 8 b. Importir baru (sama sekali) 3 c. Importir baru dan lama 11
Dari  tabel  4  di  atas  diketahui, bahwa umumnya eksportir  Indonesia menjual  komoditas  kepada  importir lama  dan  irnportir  baru.  Hal  ini  juga rnenunjulikan bahwa umumnya eksportir  sudah  memiliki  langganan pembeli  yang  tetap  di  luar  negeri,  di samping  itu  eksportir  juga  berusaha mencari  pembeli  baru  di  nagara lainnya.
2.1.4 Perundingan tentang Hukum yang akan dipilih/digunakan dalam membuat Contract
Sales.
Hasil penelitian dari pertanyaan apakah sebelum membuat kontrak penjrralan mengenai komoditas  nyang  akan  dijual,  antara penjual  (eksportir)  dan  pernbeli (importir) terlebih dahulu merundingkan  tentang  hukum  yang akan digunakan/dipakai dalam membuat kontrak, diperoleh jawaban seperti terlihat pada tabel 5.
Dari tabel tersebut dapat diketahui  bahwa,  pada  umumnya (63.60%) eksportir tidak rnerundingkan  tentang  hukum  yang akan digunakan/dipakai dalarn kontrak,  dan  hanya  ada  27.30% eksportir yang menjawab “merundingkan” Dari  27,30%  eksportir  yang menjawab "ya", hukum yang dipilih/digunakan  dalam  membuat kontrak  jual-beli  tersebut  dibuat menurut hukum Indonesia. Sedangkan  dari  63,60%  eksportir yang  menjawab  "Tidak",  belasan bahwa  jual-beli  yang  dilakukan sesuai  dengan  kebiasaan  yang  sudah lazim dalam perdagangan internasional. Tidak adanya perundingan antara penjual dan pembeli mengenai hukum  mana  yang  akan  dipakai dalam kontrak jual-beli barang internasional, akan berpengaruh terhadap  masalah  tentang  siapa  yang
akan mempersiapkan naskah kontrak apakah pihak penjual atau pembeli.
Tabel 5 Ada tidanya perundingan tentang hukurn yang akan dipakai dalam kontrak jual-beli Jawaban N % a. Ya 3 27.30 b. Tidak 7 63,6- c. Tidak Tahu 1 9,10 Jumlah 11 Sumber: Data lapangan Tahun 2000, diolah 2.2    Hukurn  Yang  Berlaku  dalam Kontrak  Jual  Beli  Barang Internasional
Untuk  mengetahui  hr"rkum yarrg  berlaku  dalam  kontrak,  maka pertama-tama  peneliti  malakukan penelitian  terhadap  kontrak-kontrak yang  digunakan  dalam  jual-beli barang internasional.

## 2.2.1  Istilah-istilah  kontrak  yang digunakan  dalam  jual  beli barang Internasional
Hasil  penelitian  terhadap  I  I perusahaan  ekspor  telah  diperoleh sebanyak  35  buah  kontrak  yang digunakan  dalam  jual-beli  barang internasional.  Dari  ke-35  kontrak jual-beli  tersebut,  dapat  diketahui tentang  nama-nama/istilah  kontrak jual-beli yang biasa digunakan dalarn jual-beli  internasional  sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6. Dari  tabel  6  dapat  diketahui adanya  12  istilah  kontrak  jual-beli baranga internasional. Adapun rnengenai di negara mana saja istilah dari kontrak-kontrak tersebut digunakan dapat dilihat pada tabel 7. Dari  beberapa  istilah  kontrak tersebut  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  istilah  Contract  digunakan oleh perusahaan Switzerlan; Contract,  FOB  Contract,  CIF,  C&F or  FOB  Contract  digunakan  di Amerika Serikat; lstilah Contract dan Confirmation  of  Porchase  digunakan di  Jerman;  Sales  Contract,  Sales Confirmation, dan Technically Specied Rubber International Contract  digunakan  di  Indonesia; Purchase  Contract  digunakarr  di Singapura;  dan  Conflrrnation  of Purchase dan Purchesed order digunakan  di  Jepang;  serta  di Belanda (untuk tembakau) menggunakan istilah Bought Note. Tabel 6 Istihh-istilah kontrak yang dipakai dalam jual-beli barang Internasional Nama konrtak jual-beli n % A Contract 10 28.57 B Sales Contract 2 5,71 C Purchase Contract 8 22,85
D Confirmation of Purchase 2 5,71 E Memorandum 2 5,71 F Sales Confirmation 2 5,71 G FOB Contract 1 2,85 H CIF, C&F, or FOB Contract 1 2,85 I Tehnical ly Sepci fied Rubber International Contract 3 8,57 J Purchased order 2 5,71 K Bought note 1 2,85 L lmport contract 1 2,85
Sumber: Data sekunder tahun 1997,1998 dan 1999 diolah
Tabel 7 Negara-negara yang menggunakan istilah kontrak jual-beli barang Nama/Istilah Kontrak Negara yang menggunakan a Contrak Jerman b Sales Contract Indonesia c Purchase Contract Singapura d Confirmation of Purchase Jerman e Memorandum Jepang f Sales Confirmation Indonesia g FOB Contract USA h CIF, C&F, FOB Contract USA i Tehnically Spepcified Rubber International Contract Indonesia j Purchased order Jepang k Bought note Belanda l Import contract Usa Sumber: Data sekunder Tahun 1997, 1998, dan 1999 diolah 2.2.2 Klausula mengenai syarat- syarat perdagangan yang dimuat dalam kontrak jual beli barang Internasional Hasil penelitian terhadap klausula-klausula  yang  dimuat  di dalarn setiap kontrak jual-beli barang internasional  sebagaimana  diuraikan di  atas,  maka  ditemukan  mengenai syarat-syarat (ketentuan khusus)
perdaganagan  di  dalam  jual  beli barang  internasional.  Adapun  syarat- syarat  perdagangan  ini  dapat  dilihat dalam tabel  8.
Tabel 8 Syarat-syarat/ketentuan khusus perdagangan yang dipergunaka dalam jual-beli barang Internasional Dimuat di klausula F.O.B C.I.F C&F Tidak ada n
Terms 4 1 2 - 7 Price 11 1 4 - 16 Condition 3 - - - 3 Parity 2 - - - 2 Freight basis 1 - - - 1 Tidak memuat - - - - 6 21 2 6 6 35 Sumber: data sekunder, diolah Dari  tabel  di  atas  diketahui bahwa 60% syarat-syarat perdagnagan  menggunakan  FOB; 17,14%    menggunakan  C&F,  ada 5,17%  yang  menggunakan  ClF. Sedangkan  17,14%  kontrak  lainnya tidak memuat syarat. Syarat perdagangan FOB tersebut sebagaian besar  (50%)  termuat  di  dalam klausula  harga  (price).  Sedangkan lainnya  termuat  dalam  klausula terms,  condition,  parity  dan  fieight basis. sedangkan untuk syarat
perdagangan CIF dan C & F terrnuat di dalam klausa terms dan price. 5.2.3 Klausula mengenai hukum yang berlaku dalam kontrak Hasil penelitian terhadap klausula-klausula  yang  dimuat  di dalarn setiap kontrak jual-beli barang internasional sebagaimana dikemukakan di atas, maka diternukan  mengenai  hukum  yang berlaku  dalam  kontrak  jual-beli barang internasional. Adapurn mengenai hukum yang  digunakan/dipakai  dalam  jual beli  internasional  dapat  dilihat  pada tabel 9.
Tabel 9 Hukum yang dipilih/berlaku dalam kontrak Jual-beli Internasional Hukum yang dipilih/berlaku N % a. Hukum asing 20 57,14 b. Hukum Indonesia 3 8,57 c. Tidak memuat pilihan hukum 12 34,29 Jumlah 35 100,00 Sumber : diolah dari data sekunder.
Dari  tabel  9  di  atas  diketahui, bahwa  57,l4%  kontrak-kontrak  jual- beli  yang  dibuat  tunduk  pada ketentuan  hukum  asing  (pembeli), dan  hanya  ada  8,57%  kontrak  yang dibuat  dan  tunduk  pada  hukum Indonesia. Sedangkan 34,29% kontrak lainnya tidak mernuat pilihan hukum.
Selanjutnya  mengenai  perkata- an/kalimat  klausula  memilih  hukum asing (pernbeli) dari 57,14% kontrak jual-beli  tersebut  di  atas  adarah sebagai berikut :
a) This sales has heen made on the conditions of the Europectn Contract for Coffee…
b) Subject to the terms and
conditions of SICOM VGR Contract;
c) This  contract  is  to  based  on  the rules and by law of  International Rubber  Contract  for  Technically Specified    Rubber;  atau  Subject to Regulations Covering International Contract for Technically Specified Rubber; d) The  terms  and  conditions  on  the dutch  contract  for  Indonesian Coffee latest edition;
e) This  contract  is  subject  to  the Rules  of  the  American  Spice Trade  Association  Import  CIF, C&F, or FOB Conrract;
f) This  Contract  Incorporates  the provisions, rerms, and conditions of  the  FOB,  Ex-Dock  and  Spot Contract  of  the  Green  Coffee Association of New york, Inc.
g) The  Right  of  parties  and  this agreement  shall  be  governed  by the Law of Japan.
Sedangkan bunyi klausula bagi kontrak yang memilih hukurn Indonesia adalah sebagai berikut : "This  contract  is  made  subject to  the  prevailing  export  and  foreign exchange regulations o.f the Government  of  the  Republic  of Indonesia". Kata-kata kelimat yang menyatakan  hukum  yang  berlaku dalam  kontnk  tersebut  di  atas  dapat diternukan  dalarn  klausula  remarks, conditions,  dar  klausula  applicable law. Selanjutrrya apabila kita rnemperhatikan  beberapa  klausula
tersebut  di  atas,  khususnya  kontrak- kontrak  jual-beli  barang  yang  dibuat antara  perusahaan  Indonesia  dengan perusahaan  yang  berdomisili  di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda,  di  mana  negara-negara  ini menjadi  peserta  Konvensi  CISC; tidak  diketemukan  klausula  yang memberlakukan CISG.
Di  samping  itu  ada  juga kontrak-kontrak  jual-beli  yang  di dalarnnya  tidak  mernuat  pilihan hukum,  tetapi  memuat  klausula tentang  tidak  berlakunya  Konvensi CISC  yang  dinyatakan  secara  tegas sebagai  berikut  :  "The  unifbrnr  Law on  the  International  Sale  of  Goods shall  not  apply  to  this  contract.  Ini berarti  behwa  walaupun  tidak  ada pilihan  hukum,  namun  CISG  tidak berlaku,  jadi  yang  berlaku  adalah Incoterm 1990.

## 2,3 Forum Peradilan yang dipilih untuk menyelesaiakn Sengketa
Jual beli Barang Internasional
Guna  menjawab  permasalahan “forum peradilan apakah yang dipilih untuk  menyelesaikan  sengketa  jual- beli  barang  internasional",  maka penulis melakukan penelitian terhadap  kontrak-kontrak.iual  beli barang  internasional,  apakah  kontrlk tersebut memuat klausula penyelesaian  sengketa  atau  tidak, Hasil  penelitian  terhadap  35  buah kontrakjual  beli  internasional dapat dilihat pada table l0. Tabel 10 Ada / tidaknya klausula penyelesaian sengketa Jual beli barang Internasional Klausula penyelesaian Nama forum N %
a. ada Arbitrase 14 40 b. tidak ada Tidak ada 21 60 Jumlah 35 100 Sumber : data sekunder tahun 1997, 1998 dan 1999 diolah. Dari  tabel  l0  di  atas,  diketahui bahwa pada umumnya (60%)
kontrak-kontrak  jual  beli  bararrg internasional  tidak  memuat  klausula penyelesaian  sengketa.  Hanya  40%
saja kontrak-kontrak jual beli barang internasional  yang  memuat  klausula penyelesaian,  yaitu  melalui  forum arbitrase.
Adapun  bunyi  klausula  dari 40% kontrak jual-beli yang didalamnya memuat klausula arbitrase adalah sebagai berikut : (1) Kontrak jual-beli barang (kopi) yang kontraknya disiapkan oleh importir Jerman:
a. Arbitration:  Anlt  dispute arising  out  of  lhis  contract lo  be  settled  by    friendly
arbitration (Hamburger Private  Arbitruge  im  kaffe- Einfuhrhendel) b. Arbitration : Quality trough Hamburg Private Arbitration  in  the  Coffee Import Trade. (2) Kontrak jual-beli yang kontraknya disiapkan oleh exportir Indonesia : a. Arbitration : Friendly Arbitration  if  no  amicable settlernent  can  be  reached between  seller  and  buyer (komoditas kopi);
b. Arbitration : Regional Center (komoditas karet);
(3) Kontrak jual-beli kopiyang kontraknya  disiapkan  Importir Jepang:  Arhitration  :  Any dispute, controversy or diffirence  arising  out  of  in relstion to or in connection with this  Purchase  Order  or  lhe
hreach thereof, vhich cannot be arnicably  settled  by  Arbitration held  in  Tokyo  under  the  rules of  conciliation  und  Arbitration of the Japan Contmercial
Arbitration Association.
(4) Kontrak  jual-beli  kopi  yang kontraknya  disiapkan  Importir Arnerika Serikat : a. Any  quality  dispute  arising under  this  contract  shall  be decided  upon  by  the  Panel of Quatity Arbitrators of the Rubber  Trlade  As.sociation of  North  America,  Inc  In accordance with Conditions of  Import  Conlract  of  that Assctcialron (komoditas karet). b. Arbitration  :  Under  the Rules  of  American  Spice Trade Association... and the rules contained in Arbritstion  Booklet  44... (komoditas lada) (5) Kontrak jual-beli yang kontraknya  disiapkan  importer Jennan untuk komoditas copraexpeller dan pahn expeller:  Arbitation  :  as  per GAFTA 125 in London. Berdasarkan pada adanya klausula arbitrase yang dirnuat dalam kontrak  jual-beli  internasional  ini, maka  jika  terjadi  persengketaan antara  perjual  (eksportir)  dengan pembeli  (importer)  yang  berkaitan dengan isi kontrak, akan diselesaikan melalui arbitrase.
Selanjutnya apabila kita mernperhatikan klausula dalarn
kontrak  yang  dibuat  oleh  eksportir Indonesia  tersebut  di  atas,  maka
klausula  tersebut  sangat  sederhana sekali  bunyinya,  yaitu:  "friendly arbitration  if  no  arnicablc  settlement can  be  reached  between  Seller  and Buyer"  (untuk  komoditas  kopi)  jika tidak  dicapai  penyelesaian  secara baik  hati/damai  antara  penjual  dan pembeli, maka akan dilakukan melalui  arbitrase  yang  bersahabat.
Merurut  penulis,  kata-kata  "arbitrase yang  bersahabat"  berarti  bahwa penyelesaiannya akan dilakukan melalui  perundingan  antara  pihak penjual dan pembeli. Sedangkan untuk klausula arbitrase  yang  bunyinya  Regional center  (untuk  komoditas  karet),  ini menurut  penulis  sangat  kurang  jelas, apakah yang dirnaksud adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau lainnya. III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan
1. Kontrak-kontrak  jual-beli  barang internasional  yang  dibuat  antara perusahaan Indonesia dan perusahaan  asing  di  luar  negeri (untuk  komoditas:  kopi,  lada, karet,  nanas  dalam  kaleng)  pada umumnya
memilih/mununjuk pada  hukum  asing;  sedangkan lainnya  tidak  menunjuk  pilihan hukum.  Hanya  sebagian  kecil kontrak  yang  rnemilih.tunduk pada ketentuan hukurn Indonesia.
2. Dalam jual-beli barang internasional  yang  didasarkan pada  kontrak,  baik  di  dalam kontrak tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa atau tidak,
secara praktis jika terjadi perselisihan/sengketa  dalam  jual- beli  barang  internasional  yang disebabkan  faktor-faktor  tertentu yang  dirumuslian  dalam  kontrak, maka  penyelesaiannya  dilakukan
melalui perundingan dan konsiliasi/rnediasi  yang  hasilnya diusahakan untuk tidak mcrugikan  bagi  kedua  belah pihak.

## 3.2 Saran
Penulis memberikan saran, hendaknya pemerintah melalui departernen yang terkait memberikan penyuluhan  kepada  eksportir  di Indonesia,  khususnya  dalam  hal penyusunan kontrak-kontrak jual-beli barang internasional; sehingga kontrak-kontrak jual-beli barang internasional  yang  ditutup  memilih hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adibroto,  Soepriyo,  1987.  Letter  of Credit dalam Teori dan Praktek. Dahara Prize, Semarang. Adofl, Huala, 1997. Hukum ekonomi Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cambridge  University  Press,  1995. Cambridge International Dictionary of English. Gautama  Sudargo,  1997.  Hukum Dagang  Internasional.  Alumni, Bandung. Gow  Giok  Song,  1965.  Hukum Perdata Internasional Indonesia,  Jilid  II  (Bagian Keempat). PT. Kinta, Jakrta. Kusumaatmadja, Muctar, 1990. Pengantar Hukum Internasional,  Buku  I  Bagian Umum. BInacipta, Bandung.