Volume 11, No. 1, April 2018 Hlm. 64-70 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935

## PERAN HUKUM BHABINKAMTIBMAS DALAM PILKADA SERENTAK 2018
Ansori
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura E-mail : ansori.jamil27@gmail.com

## Abstrak
Tahun  2018  merupakan  tahun  politik  yaitu  terselenggaranya  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  serentak  baik  provinsi  maupun  kabupaten.  Maka  tidak  dapat  dipungkiri  segala bentuk  kegiatan  masyarakat  lebih  banyak  bernuansa  politik  baik  secara  terang-terangan maupun  secara  terselubung  yang  menimbulkan  ketidaktentraman  di  masyarakat,  maka sangat  penting  Peran  hukum  Bhabinkamtibmas  dalam  Pilkada  serentak  2018  karena keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman merupakan salah satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional,  Pilkada  serentak  2018 merupakan bagian dari cara untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka pembentukan dan keikutsertaan Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian dari polisi Republik Indonesia tentunya  untuk  menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan  masyarakat  dalam proses  berjalanya  Pilkada  serentak  2018,  sekalipun  Bhabinkamtibmas  bukan  bagian  dari lembaga penyelenggara Pilkada serentak 2018.
Kata Kunci : pilkada serentak, politik, bhabinkamtibnas, hukum

## PENDAHULUAN
Polisi  Indonesia  merupakan  bagian penting  dalam  proses  penegakan  hukum dan  merupakan  salah  satu  komponen dalam  sistem  peradilan  pidana  ( criminal justice system ), namun nampaknya belum banyak diminati publik apalagi jika dibandingkan  dengan  institusi  penegakan hukum  lain seperti Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi,  Komisi  Yudisial,  Mahkamah Agung  dan  sebagainya  (Azhari,  2011).
Padahal apabila diamati menurut
Awaloedin Djamin sesungguhnya Kepolisian Republik Indonesia
(selanjutnya  disingkat  Polri)  merupakan organisasi  yang  besar  dan  kompleks. Karena  kewajibannya  yang  melindungi jiwa,  harta  benda  dan  hak  rakyat Indonesia serta tugas dan tanggungjawabnya  dengan  kemampuan teknis  profesional  yang  khas  seperti intelijen kepolisian, reserse , satuan bhayangkara,  lalu  lintas, brigade mobil dan  lain  sebagainya  dengan  didukung teknologi kepolisiannya seperti
laboratorium  kriminil,  identifikasi  kriminil, komunikasi elektronik, manajemen kepolisian yang dibarengi dengan kualitas sumber  daya  manusia,  anggaran  dan sebagainya (Marzuki, 2010) .
Selain itu,
dalam sistem ketatanegaraan  Polri  merupakan  alat negara  yang  diberikan  tugas  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (Regant, 2018). Keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu tugas Polri tersebut merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung  pelaksanaan  pembangunan dan  semua  kegiatan  masyarakat.  Maka situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan  tentram  dan  damai  bagi  setiap masyarakat  dan  dapat  meningkatkan motivasi dan semangat dalam beraktivitas, karena  tidak  ada  rasa  takut  akibat
kemungkinan  adanya  gangguan  yang akan menimpa .
Hal  ini  sependapat  dengan  Raharjo (2009)  bahwa  polisi  merupakan  alat negara yang bertugas memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.  Selanjutnya  Raharjo  (2009) yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban dalam  masyarakat,  diantaranya  melawan kejahatan  (Soekanto,  1982).  Akhirnya polisi  yang  akan  menentukan  secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan  keamanan  dan  ketertiban  di masyarakat.
Dalam  melaksanakan tugas kepolisian, Polri  mempersiapkan  kegiatan  untuk membuat  personil  yang  mewakili  bidang pembinaan masyarakat, guna membangun kemitraan antara Polri dengan  masyarakat  sehingga  terwujud rasa  saling  percaya,  saling  menghargai dan  saling  menghormati  antara  Polri dengan masyarakat. Sehingga Polri dapat diterima  dan  didukung  oleh  masyarakat. Kegiatan  Polri  tersebut  dibentuk  melalui Pamswakarsa  dan  penerapan  model perpolisian masyarakat (Community Policing)  antara  lain  dilakukan  melalui penugasan anggota Polri menjadi
Bhayangkara
Pembina Kamtibmas (selanjutnya  disebut  Bhabinkamtibmas) dengan  dasar  Surat  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29
September  2011  tentang  Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang  bertugas  membina  keamanan  dan ketertiban masyarakat (selanjutnya Kamtibmas).  Bhabinkamtibmas  adalah anggota  kepolisian  yang  ditunjuk  selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.  Tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  kegiatan  Bhabinkamtibmas  adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap  dan  dinamis  dalam  rangka
mengamankan dan menyukseskan pembangunan  nasional.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  kamtibmas  adalah suatu  kondisi  dinamis  masyarakat  yang ditandai  oleh  terjaminnya  tertib  dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman  warga  masyarakat  yang mengandung kemampuan serta
mengembangkan  potensi  dan  kekuatan masyarakat dalam  menangkal, serta mencegah  dan  menanggulangi  bentuk pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat,  yang  merupakan  salah  satu prasyarat terselenggaranya proses
pembangunan nasional.
Selanjutnya, di tahun 2018 ini merupakan tahun politik yaitu terselenggaranya
Pemilihan Kepala
Daerah  (disingkat  Pilkada)  serentak  baik provinsi  maupun  kabupaten.  Maka  tidak dapat  dipungkiri  segala  bentuk  kegiatan masyarakat lebih banyak bernuansa politik baik  secara  terang-terangan  maupun secara terselubung. Bhabinkamtibmas sebagai  bagian  dari  aparat  penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dituntut  melaksanakan  tugasnya  untuk mengamankan  jalannya  pesta  demokrasi, baik  dari  pendaftaran  calon  sampai  akhir dari penghitungan suara.
Namun, keterlibanta aparat Bhabinkamtibmas  sangat  terbatas  karena dalam  Pilkada  sudah  dibuat  lembaga untuk  menyelenggarakan  pilkada  yang disebut  dengan  Penyelenggra  Pemilu yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari
lembaga penyelenggra  Pemilu  tersebut  apakah Pilkada  serentak  2018  akan  berjalan aman  dan  tertib,  tentu  jawabannya  belum tentu  aman  dan  tertib,  karena  masing- masing  masyarakat  ataupun  kelompok memiliki  calon  untuk  dipilih  dan  keinginan yang  besar  agar  calon  tersebut  menang dalam  Pilkada  2018.  Maka  dari  itu  untuk meredam  permasalah  yang  timbul  di masyarakat  perlu  lembaga  lain  yaitu
Bhabinkamtibmas.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengulas  peran  dan  keberadaan Bhabinkamtibmas dalam mengawal pengamanan dan ketertiban Pilkada 2018

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan pada  analisis  terhadap  bahan-bahan hukum berupa beberapa asas hukum dan beberapa  teori  hukum  serta  peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan (Amirudin, 2004).
Adapun  pendekatan  masalah  yang akan  digunakan  yaitu pertama, Melalui pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang sedang diteliti. Kedua. pendekatan konsep ( conceptual  approach ),  yaitu  pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran
yang berkembang dalam disiplin hukum (Narbuko  dan  Achmadi,  2003).  Adapun yang  menjadi  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  adalah pertama ,  Bahan Hukum  Primer.  Bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif artinya  mempunyai  otoritas, bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  catatan  resmi atau  risalah-risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan. Kedua , Bahan Hukum  Skunder.  Bahan  hukum  skunder adalah  bahan  hukum  yang  menberikan penjelasan terhadap hokum primer. Bahan hukum ini terdapat berupa semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukun dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum dapat  berupa buku-buku  teks,  kamus  hukum,  jurnal hukum  dan  pendapat  para  ahli,  serta website internet  yang  berkaitan  dengan partai  politik,  Mahkamah  kostitusi  dan prosedur pembubaran partai politik.
Adapun  analisa  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisa secara  teoritis,  kritis  sistematis,  dan konprehensif terhadap bahan hukum yang telah  dikumpulkan,  baik  bahan  hukum primer, skunder, selanjutnya diolah
kemudian    disimpulkan  secara  kwalitatif. Mengenai  teknik  analisis  yuridis  kualitatif Soerjono Soekarto lebih lanjut menjabarkan  yaitu  suatu  uraian  atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata dan bukan
berdasarkan angka-angka sebagai langkah  untuk  menentukan  konklusi  yang benar,  atau  konsepsi  yang  ideal  tentang hal-hal yang berhubungan dengan system ketatanegaraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Konseptual  dan  Teoritis  Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan  Kepala  daerah  merupakan pemilihan Gubernur, Bupati dan wali/kota, hal  ini  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  18 ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th  1945)  menyebutkan  bahwa  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih secara demokratis (Ansori, 2016).
Rujukan  UUD  NRI  Th  1945  tersebut diwujudkan  dengan  Undang-Undang (UU) No  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2015 Tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi  Undang-Undang.  Dalam  UU  ini Pilkada  disebutkan  bahwa  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  yang selanjutnya  disebut  Pemilihan  adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan  Kabupaten/Kota    untuk  memilih Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  secara langsung  dan  demokratis.  Maka  Pilkada merupakan  penyeleksian  calon  kepala daerah  yang  dilakukan  oleh  rakyat,  baik calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur maupun  Bupati  dan  Wakil  Bupati  atau Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam Pilkada tersebut tentu ada yang menyelenggarakannya yang disebut dengan penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, dari masing Penyelenggra Pemilu tersebut mempunyai tugas masing-masing. KPU
menyelenggrakan  Pemilu  dan  Pilkada, Bawaslu  mengawasi  anggota  KPU  dan sistem penyelenggraan Pemilu dan Pilkada,  dan  DKPP  menghakimi  apabila ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan  Pemilu  dan  Pilkada  (Hakim, 2018).
B. Kedudukan Bhabinkamtibmas dalam Keterlibatan Pengamanan Dan Ketertiban Pilkada Bhabinkamtibmas merupakan
singkatan  dari  Bhayangkara  Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat, sedangkan  pengertiannya  yaitu  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesai (Polri) yang bertugas membina keamanan dan  ketertiban  masyarakat  (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.  Maka  dari  pengertian tersebut ada dua frase yang perlu disimak lebih mendalam (Ahmadi, 2018).
Pertama ,  anggota  Polri.  Bahwa  polri merupakan  alat  Negara  dan  lembaga Negara  yang  mandiri  yang  dibentuk  oleh UUD  NRI  Th  1945,  yang  diberikan  tugas untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  dan  bertugas  melindungi, mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta menegakkan hukum. Anggota Polri merupakan bagian dari Polri yang melaksanakan tugas tersebut. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  dalam  Pertimbangan  huruf  b ditegaskan ; “bahwa pemeliharaan keamanan  dalam  negeri  melalui  upaya penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  yang meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan  kepada  masyarakat  dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh  masyarakat  dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia”.    Kemudian pada  Pasal  3  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2002,  bahwa  Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  dibantu
oleh Kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
Dalam mengimplementasikan tugasnya yang  telah  disampaikan  diatas,  Polri membuat  kegiatan  yang  disebut  dengan Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan oleh anggota  polri  yang  ditunjuk  oleh  aturan ataupun  pejabat  yang  lebih  tinggi  untuk melaksanakan Bhabinkamtibmas di masyarakat  yaitu  melaksankan  tugas Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas).
Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat terselenggaranya  proses  pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan  potensi  dan  kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran  hukum  dan    bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Kedua, Tugas  Polri.  Yaitu  membina keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas),  tugas  tersebut  tidak  akan terlaksana  apabila  hanya  dilasanakan  di kantor  setempat  namun  sangat  perlu untuk turun kelapangan karena kamtibmas selalu ada, entah itu karena gesekan antar masyarakat, ataupun antar individu. Sedangkan  masyarakat  secara  luas, dalam  UUD  NRI  Th  1945  diberikan  hak untuk  mendapatkan  rasa  aman,  seperti yang  disebutkan  dalam  pasal  28G  bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi.  Maka  dari  itu  selain  Polri  memiliki tugas  membina  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  di  lain  sisi  juga  ada  Hak Asasi  Manusia  yang  perlu  dilindungi.
Maka  sangat  jelas  perlunya  implementasi tugas  Polri  tersebut  di  tengah-tengah lapangan masyarakat.
Hak  atas  rasa  aman  yang  dimiliki setiap  individu  dan  masyarakat  perlu dilindungi  oleh  negara  dan  segenap aparat  penegak  hukum,  karena  banyak kasus yang terjadi dimasyarakat menimbulkan  ketakutan  dan  adanya  rasa tidak  aman  ketika  berada  diluar  ataupun didalam  lingkungannya,  seperti  contoh kasus yang sering terjadi yaitu penculikan, pencurian  dan  begal.  Dari  kasus  tersebut akan  memunculkan  rasa  ketakutan  pada setiap  warga  negara.  Contoh  lain  yang sering terjadi pada pelajar adalah tawuran pelajar.  Kasus  tersebut  akan  berakibat timbulnya  rasa  takut  bagi  para  pelajar yang  tidak  ikut  andil  didalamnya  dan kemungkinan besar menghilangkan nyawa  pelajar  lain.  Contoh  lain,  bila  ada seorang  pelajar  yang  sedang  berjalan sendiri  tiba-tiba  dihadang  segerombolan pelajar lain. Yang pastinya akan menimbulkan  rasa  takut  dan  cemas  pada korban tersebut.
Pada  momen  Pilkada  ini  yang  tidak hanya  pemilihan  Gubernur  saja  namun pemilihan  Bupati  tentu  akan  banyak permasalahan yang menimbulkan gesekan di masyarkat, karena belum tentu setiap  masyarakat  akan  memilih  calon yang  sama  dengan kelompok masyarakat lain. Kasus yang sering terjadi masyarakat pada  waktu  Pilkada  yaitu  ketika  proses pencoblosan  di  TPS  dan  penghitungan suara.  Karena  sebelum  proses  tersebut ada  beberapa  pihak  yang  menekan, mengancam  dengan  cara  apapun  baik dengan cara menipolitik ataupun ancaman fisik  apabila  tidak  memilih  calon  yang mereka  sarankan.  Maka  sangat  perlu adanya  pengamanan  dari  pihak  yang berwajib  untuk  ikut  serta  dalam  momen Pilkada berlangsung.
C. Peran Bhabinkamtibmas dalam Keterlibatan Pengamanan dan Ketertiban Pilkada 2018
Kedudukan  bhabinkamtibmas  dalam keterlibatan  pengamanan  dan  ketertiban Pilkada  2018  sangat  penting,  selain  ada tugas yang melekat pada
bhabinkamtibmas  juga  ada  HAM  yang perlu dijaga agar keamanan dan ketertiban dimasyarakat terwujud.
Prioritas  utama  pelaksanaan  tugas kepolisian di tahun 2018 adalah pelaksanan pengamanan Pilkada. Keberhasilan  tugas  polri  diukur  dengan terlselenggaranya pesta demokrasi daerah  tersebut.  Jika  pelaksanan  pesta demokrasi  berjalan  lancar  dan  aman sampai  terlaksana  pelantikan  maka  dapat dikatakan  bahwa  Polri  berhasil  dalam pelaksanaan tugasnya.
Seperti yang disebutkan oleh Sinungwati  (2018)  bahwa  Salah  satu kebijakan  Polri  dalam  mengantisipasi kerawanan  dalam  pelaksanan  Pilkada yaitu  dengan  mengedepankan  peran Bhabinkamtibmas. Peran Babinkamtibmas sangat strategis untuk menciptakan situasi menjelang  saat  dan  setelah  pelaksanan Pilkada.
Polri telah memiliki
Babinkamtibmas yang ditugaskan di setiap  kelurahan  dan  desa  meskipun  ada beberapa  wilayah  yang  belum  dapat dipenuhi  karena  keterbatasan  personil.
Demikian  juga  perlu  adanya  kesamaan persepsi  dan  penguatan  Sumber  Daya Manusia
(SDM) Babinkamtibmas
sehingga peran mereka betul-betul menjadi  garda  terdepan  dan  Publik Relation  polri  di  kelurahan  dan  desa. Babinkamtibmas sebagai mata dan telinga pimpinan  Polri  di  kelurahan  dan  desa. Saat  ini  para  Babinkamtibmas  harus sudah  melaksanakan  aksi  sebagai  tindak lanjut  rencana  aksi  yang  telah  disusun karena  waktu  pelaksanan  Pilkada  yang semakin  dekat.  Para  Babinkamtibmas dapat  melakukan  latihan  pengamanan dengan  komunitas-komunitas  yang  telah terbentuk di kelurahan dan pedesaan agar dapat  berperan  aktif  dalam  menjaga Kamtibmas dan menyelesaikan permasalahan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat.
Kepolisian tidak bisa bergerak sendirian, dibutuhkan peran serta masyarakat  dalam  menjaga  keamanan dan  ketertiban  dimasyarakat.  Sehingga kepolisian  perlu  menggiatkan  kembali peran masyarakat dalam kegiatan Poskamling  bekerja  sama  dengan  tokoh pemuda,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama dan  seluruh  elemen  yang  berada  di masyarakat. Bahkan apabila dari kepolisian  kurang  aktif  ataupun  tidak netral  yang  mengakibatkan  kegaduhan anatar  masyarakat  pada  saat  pilkada, maka dapat dilaporkan.
Kepolisian  dalam  menghadapi  tahun politik ini lebih cocok untuk mengedepankan soft power dalam memelihara Kamtibmas. Pengamanan diaplikasikan  dalam  fungsi  premetif  dan preventif.  Langkah  ini  dilakukan  sebagai prakondisi  untuk  memantapkan  situasi keamanan  dan  ketertiban  masyarakat yang kondusif. Babinkamtibmas bekerjasama dengan fungsi intelijen melaksanakan  deteksi  dini,  pemetaan terhadap kerawanan yang dapat menimbulkan konflik, melakukan penggalangan komponen masyarakat selanjutnya  memberdayakan  masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan mengelola informasi dari masyarakat.
Seperti yang disampaikan oleh Ahmadi (2018) dalam tulisannya tentang Penerapan  Polmas  Oleh  Babinkamtibmas Dalam Pembinaan Siskamling
meneyebutkan bahwa Penyelenggara tugas  kepolisian  yang  mendasari  kepada pemahaman  bahwa  untuk  menciptakan kondisi  aman  dan  tertib  tidak  mungkin dilakukan  oleh  Polri  sepihak  sebagai subjek  dan  masyarakat  sebagai  objek, melainkan  harus  dilakukan  bersama  oleh polisi  dan  masyarakat  dengan  cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan  polisi  dan  warga  mayarakat, sehingga  secara  bersama-sama  mampu mendeteksi gejala yang dapat
menimbulkan
permasalahan di masyarakat,  mampu  mendapatkan  solusi untuk  mengantisipasi  permasalahannya
dan  mampu  memelihara  keamanan  serta ketertiban di lingkungannya.
Babinkamtibmas  yang  bertugas  di kewilayahan sangat menentukan keberhasilan Pilkada serentak 2018. Babinkamtibmas  harus  memahamai  cara- cara  mencegah  konflik  di  masyarakat menjelang dan setelah pelaksanaan Pilkada. Karena tugas Babinkamtibmas  sangat  vital.  Mereka harus bisa merangkul warga dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kemanan serta sanggup  mendinginkan  suhu  politik  di wilayah  tugasnya.  Untuk  memperoleh hasil optimal, Sinungwati (2012)
menyebutkan    agar  Babinkamtibmas diwajibkan  menyambangi  minimal  dua rumah  warga  perhari,  dalam  sambang tersebut Babinkamtibmas dapat menyampaikan  materi-  materi  antara  lain masalah hukum, dan menanamkan kepercayaan  masyarakat  kepada  Polri. Babinkamtibmas wajib memberikan nomor telepon  baik  nomor  telepon  pribadinya maupun  nomor  telepon  kepolisian  yang bisa dihubungi masyarakat jika membutuhkan  kehadiran  Polri  ataupan bila  ingin  memberikan  informasi  kepada kepolisian  baik  ke  tingkat  Polsek,  Polres maupun  Polda.  Memang  tidak  mudah untuk dilaksanakan namun apabila dilaksanakan dengan ikhlas maka keberhasilan  akan  cepat  tercapai.  Dan tentunya masyarakat akan semakin percaya  kepada  Polri  dan  akan  berperan aktif  dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  pada  saat  ataupun diluar proses Pilkada serentak.
Selain  yang  disebutkkan  diatas,  juga banyak cara yang
dilakukan Babinkamtibmas untuk menciptakan Pilkada serentak 2018 ini berjalan dengan baik  dan  damai  yaitu  Babinkamtibmas menggelar  sosialisasi  dan  Bimtek  tentang Pemilu kepada PPS dan KPPS, Bhabinkamtibmas  Bantu  Warga  Pasang Baligho KPU, Babinkamtibmas
melaksanakan kegiatan sambang kunjung ke  kantor  Lurah  dan  RT/RW  untuk menyampaikan  pesan-pesan  kamtibmas
dalam rangka antisipasi Pilkada 2018, dan Bhabinkamtibmas  melakukan  koordinasi dengan  Ketua  Panitia  Pemungutan  Suara (KPPS),  dari  beberapa  implementasi tugas  mengamankan  dan  menertibkan masyarakat  tersebut  untuk  mensuseskan Pilkada serentak 2018.
Maka
sangat jelas peran
Bhabinkamtibmas dalam keterlibatan pengamanan  dan ketertiban  Pilkada  2018 sangat  berguna  dan  menguntungkan, karena  selain  tugas  tersebut  sudah  diatur dalam  UUD  1945  dan  dilaksanakan  pada waktu  Pilkada  serentak  2018  yang  rentan adanya  permasalahan  maka  sangat  tepat peran  Bhabinkamtibmas  untuk  membantu dalam  hal  kemanan  dan  ketertiban dimasyarakat.

## KESIMPULAN
Peran  hukum  Bhabinkamtibmas  dalam Pilkada  serentak  2018  sangat  penting karena keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan  nasional,  Pilkada  serentak 2018  merupakan  bagian  dari  cara  untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka  pembentukan  dan  keikutsertaan Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian  dari  polisi  Republik  Indonesia tentunya  untuk  menangkal,  mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat  dalam  proses  berjalanya pilkada serentak 2018, sekalipun Bhabinkamtibmas  bukan  bagian  dari lembaga  penyelenggara  Pilkada  serentak 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  S.  2018. Penerapanpolmas  Oleh Babinkamtibmas Dalam Pembinaan  Siskamling. Diunduh pada 16/1/2018 jam 3:12.https://www.academia.edu/1 0587516/Penerapan-polmas-oleh-
babinkamtibmas-dalam- pembinaan-siskamling
Amiruddin,  Z.A.  2004. Pengantar  Metode Penelitian  Hukum. Jakarta  :  PT. Radja Grafindo Persada. Ansori,  2016. Kedudukan  Hukum  KPUD Dalam Menyelenggrakan Pilkada  Pasca  Putusan  MK  No 97/PUU-XI/2013 . Tesis, Fakultas  Hukum,  Univeristas
Brawijaya.
Azhari,  F.  2011. Polri  :  Dalam  Fungsi Penegakan Ketertiban Dan Dasar Kehidupan  Masyarakat. Jurnal
Hukum Vol XXVI, No. 2. Hakim, R.N. 2018. Kapolri Minta Masyarakat Laporkan Polisi yang
Tak  Netral  di  Pilkada .  Diunduh pada  11/01/2018,  17:08  WIB. http://nasional.kompas.com/read/ 2018/01/11/17081151/kapolri- minta-masyarakat-laporkan- polisi-yang-tak-netral-di-pilkada. Marzuki,  P.M.  2010. Penelitian  Hukum . Jakarta: Prenada Media Group. Narbuko,  C  &  Achmadi,  A.  2003.
Metodologi  Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Rahardjo , S. 2009 .  Penegakan  Hukum suatu  tinjauan  sosiologis. Genta.
Publishing.Yogyakarta.
Regant,  A.  2018. Ciptakan  Pemilu  Aman,
Bhabinkamtibmas
Koordinasi Dengan  KPPS  Terkait  Lokasi TPS. Diunduh  pada  pada  tgl 11/01/2018.http://www.tribratane wspolressekadau.com/2018/01/ci ptakan-pemilu-aman- bhabinkamtibmas.html Sinungwati,  S.H.  2018. Bhabinkamtibmas dan  Pemilu  2014. Diunduh  pada 16/01/2018. 2:16 WIB http://humaspolresbantul.blogspot .co.id/2014/02/babinkamtibmas- dan-pemilu-2014.html
Soekanto,  S.  1982. Memperkenalkan Sosiologi. Jakarta: Rajawali.