## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2848/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan
Yeyen Novita 1 , Wafiratulaela 2 , Pandu Nur Wicaksono 3 , Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa 4 , Wann Nurdiana Sari 5 , Yuni Inawati 6
1,2 Magister Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana IAIN Salatiga,
5 Universitas Muria Kudus 3,4,6 IAIN Salatiga Article Info Abstract Article history: Accepted: 10 Januari 2022 Publish: 11 Januari 2022 One of the processes carried out by the government and the community to manage existing  resources  through  collaboration  between  the  government  and  the  private sector is one of the meanings of economic development. This is done in the context of creating  job  opportunities  as  well  as  efforts  to  encourage  economic  growth  in  a region. Thus, it is important for the government and the community to play a role in solving macroeconomic problems. The final objective of this research is to analyze in  depth  the  concept  of  the  three-sector  economy,  the  rationality  of  the  role  of government  and  society,  the  scope  of  the  government's  role,  government  policy instruments and an overview of al-hisbah. This study uses a literature study where information is obtained through a collection of books, a collection of scientific works, several theses, encyclopedias, a little information from the internet and even other sources.  Research  shows  that  in  the  economy  three  sectors  are  played  by  3  roles including  households,  companies  and  the  government.  The  rationality  of  the government's  role  is  based  on  the  consequences  of  collective  obligations,  and  the failure of the market to realize falah. The analysis of the government's role includes: the role of allocation, distribution, stabilization, the role of the state in overcoming externalities  and  the  role  of  the  state  related  to  the  implementation  of  Islamic morality.  There  are  also  three  policies  that  cover,  among  others:  fiscal  policy, monetary policy, and supply-side policy. Some basic thinking about the role of society consists of the consequences of fardhu kifayah, the existence of public property rights and  the  failure  of  the  market  and  government.  While  hisbah  is  an  institution controlled by the government through individual efforts specifically assigned to solve problems related to the moral, religious and economic fields.

## Keywords:
The role of society
Government economic policy
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima: 10 Januari 2022 Terbit: 11 Januari 2022 Salah satu proses yang dilakukan pemerintah dan masyarakat guna mengelola sumber daya yang ada melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta merupakan salahsatu makna pembangunan ekonomi.  Hal ini dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan kerja beserta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan begitu menjadilah  penting  adanya  peran  pemerintah  dan  juga  masyarakat  dalam menyelesaikan masalah perekonomian makro. Tujuan akhir dari penelitian ini guna menganalisis secara mendalam tentang konsep perekonomian tiga sektor, rasionalitas peran  pemerintah  dan  masyarakat,  ruang  lingkup  peran  pemerintah,  instrumen kebijakan pemerintah dan sekilas tentang al-hisbah. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan  dimana  informasi  didapat  melalui  sekumpulan  buku,  kumpulan  karya ilmiah,  beberapa  tesis,  ensiklopedia,  sedikit  informasi  dari  internet  dan  bahkan sumber-sumber lain. Penelitian menunjukan hasil bahwa di dalam perekonomian tiga sektor dimainkan oleh 3 peran meliputi rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Rasionalitas peran pemerintah didasari atas adanya konsekuensi kewajiban kolektif, dan  kegagalan  pada  pasar  dalam  upaya  realisasi  falah.  Analisis  peran  pemerintah diantaranya:  peran  alokasi,  distribusi,  stabilisasi,  peran  negara  dalam  mengatasi eksternalitas  dan  peran  negara  berkaitan  dengan  implementasi  moralitas  islam. Terdapat  pula  tiga  kebijakan  yang  mencangkup  antara  lain:  kebijakan  fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Beberapa dasar pemikirian peran masyarakat  terdiri  aras  konsekuensi  fardhu  kifayah,  adanya  hak  milik  publik  dan
adanya kegagalan pada pasar dan pemerintah. Sedangkan hisbah merupakan lembaga yang  dikontrol  oleh  pemerintah  melalui  usaha  perorangan  yang  ditugaskan  secara khusus  guna  menyelesaikan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  bidang  moral, bidang agama dan juga bidang ekonomi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yeyen Novita, Magister Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana IAIN Salatiga Email: yeyen4210@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu proses pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pengelolaan sumber daya yang ada  melalui  kerjasama  antara  pemerintah  dan  swasta  merupakan  salahsatu  makna  pembangunan ekonomi.  Hal  ini  bertujuan  dalam  rangka  penciptaan  lapangan  kerja  dan  pendorong  pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini menjadikan pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam menyelesaikan  masalah  perekonomian  makro.  Peran  pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan, membangun ekonomi daerah dengan membentuk pola kerjasama diantara pemerintah dan sektor swasta  guna  pembentukan lapangan pekerjaan baru serta dapat  memicu perkembangan sektor ekonomi dalam lingkup wilayah. Untuk itu, pihak pemerintah daerah dengan didukung oleh partisipasi masyarakat diprediksi mampu manaksir potensi dari sumber daya yang dirasa perlu guna membangun ekonomi daerah. Dalam hal ini yang diperlukan yakni tempat transaksi sebagai tempat terjadinya transaksi ekonomi yang disebut pasar.
Sistem  perekonomian  menjadi  sangat  beraneka  ragam,  yang  kemudian  membuat  sistem ekonomi dimaknai sebagai suatu organisasi ekonomi yang baik dan teratur. Maka dari itu, pemerintah memiliiki  peran  yang  penting  dalam  kestabilan  perekonomian  suatu  Negara  seperti  halnya  proses pengaturan  jumlah  penerimaan  negara,  kemudian  kebijakan  dalam  upaya  pengatasan  eksternalitas negatif  dan  beberapa  hal  lainnya.  Pada  dasarnya  pemerintah  berpengaruh  pada  perekonomian  di tingkat  yang  berbeda.  Terdapat  pemerintah  yang  dalam  pengaturan  perekonomiannya  dilakukan dengan cara yang ketat dan intensif. Terdapat pula pembatasan bahwasanya hal ini dianggap sebagai pendukung  perekonomian  saja.  Peran  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi  yaitu  secara  umum berfungsi untuk membantu pengembangan bisnis, sebagai pendorong persaingan usaha yang sehat dan  membantu  kelompok  ekonomi  lemah  dan  yang  terakhir  berfungsi  sebagai  stabilizer.Untuk mengetahui secara mendalam maka perlu untuk dibahas mengenai analisis peran pemerintah dengan beberapa sub bahasan meliputi: konsep perekonomian tiga sektor, rasionalitas peran pemerintah dan masyarakat, ruang lingkup peran pemerintah, instrumen kebijakan pemerintah dan sekilas tentang al hisbah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian bermakna sebagai metode ilmiah guna mendapatkan dengan memiliki tujuan yang khusus. Metode ini juga dimaknai sebagai cara untuk mengumpulkan data untuk kemudian juga menganalisis data yang didapat. Data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan guna memperoleh wawasan  baru  melalui  aturan  yang  reliabel  dan  terpercaya.  Penelitian  ini  mempergunakan  studi kepustakaan, dimana bermakna suatu  kegiatan guna menyerap berbagai  infromasi  yang benar dan sejalan dengan topik yang sedang diangkat sebagai obyek dari penelitian. Informasi yang dimaksud didapat  dari  berbagai  sumber  kepustakaan  meliputi  sekumpulan  buku,  kumpulan  karya  ilmiah, beberapa tesis, ensiklopedia, sebagian kecil dari internet dan bermacam sumber lainnya (Milya Sari,
2020).  Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini,  peneliti  mampu  menggunakan  manfaat  dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok dengan penelitiannya di masa mendatang.

## 3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
a. Perekonomian Tiga Sektor
Perekonomian  tiga  sektor  diartikan  sebagai  sistem  ekonomi  yang  terdiri  atas  pihak perusahaan, pemerintah dan pihak rumah tangga. Analisis pada perekonomian tiga sektor, maka hakikatnya  memperhatikan  pengarh  dan  juga  peran  pemerintah  didalam  sektor  ekonomi (Darwin,  2020).  Menurut  teorinya,  terdapat  dua  perubahan  penting  yang  terlaksana  pada penentuan  keseimbangan  pendapatan  nasional  yang  dipengaruhi  oleh  campur  tangan pemerintah. Perubahan tersebut diantaranya tentang adanya pungutan pajak yang direalisasikan oleh  pemerintah  diproyeksikan  mampu  mengurangi  jumlah  belanja  nasional  dengan pengurangan  atas  belanja  rumah  tangga  dan  pajak  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk melaksanakan  pengeluaran.  Dengan  hal  ini  akan  menjadikan  perbelanjaan  agregat  menjadi meningkat. Perubahan ini membawa pengaruh utama pada keseimbangan pendapatan nasional. Di dalam pelaksanaannya, perekonomian tiga sektor meniadakan kegiatan ekspor impor maka secara umum dikenal dengan perekonomian tertutup.
Analisa  keseimbangan  pada  pendapatan  nasional  dalam  perekonomian  tiga  sektor memiliki  tujuan  untuk  menentukan  pendapatan  nasional  kaitannya  dengan  peran  pemerintah. Campur tangan pemerintah memancing munculnya 3 aliran dalam sirkulasi aliran pendapatan, diantaranya:
a. Pembayaran  atas  pajak  oleh  perusahaan  dan  rumah  tangga  kepada  pihak  pemerintah. Pembayaran  pajak  menjadikan  pendapatan  kepada  pihak  pemerintah.  Hal  ini  digunakan sebagai sumber dari pendapatan pemerintah yang penting/utama.
b. Pengeluaran dari pihak pemerintah kepada pihak perusahaan. sistem ini menjelaskan besar pembelanjaan  pemerintah atas pembelian produk yang diproduksi perusahaan.
c. Pendapatan  dari  pihak  pemerintah  kepada  pihak  rumah  tangga.  Aliran  ini  tercipta  sebab adanya  pembayaran  konsumsi  atas  determinan  produksi  yang  telah  dimiliki  pihak  rumah tangga oleh pihak pemerintah.
Berikut ini adalah gambaran ketiga aliran dalam perekonomian tiga sektor:
Gambar 1 . Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian 3 Sektor Pada  gambar  1  tersebut  kita  dapat  melihat  bahwasanya  perekonomian  tertutup  dapat dijalankan sesuai dengan alur berikut ini:
a Transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan saat ini dapat digolongkan atas  2  macam  meliputi  transaksi  pembayaran  pihak  rumah  tangga  yang  selanjutnya dianggap pendapatan atas penjualan faktor produksi dan transaksi pembayaran atas pajak pendapatan perusahaan serta pemerintah.
b Sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari 2 sumber yaitu pembayaran atas gaji dan  upah,  pembayaran  sewa,  pembayaran  bunga  dan  keuntungan  perusahaan  serta didapat dari pembayaran atas gaji dan upah yang dilakukan pemerintah
c Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pihak perusahaan dan pihak rumah tangga atas pembayaran pajaknya. Pendapatan tersebut selanjutnya digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai serta pembelian barang dan jasa oleh pemerintah
d Pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga (Y) diproyeksikan untuk pemenuhan 3 kebutuhan yaitu pembayaran dan pembiayaan konsumsi (C), tabungan (S), dan pajak (T) yang selanjutnya ditulis sebagai rumus Y=C+S+T.
e Pelaksanaan alur perekonomian tiga sektor, tabungan yang bersasal dari rumah tangga selanjutnya  dipinjamkan  oleh  lembaga  keuangan  kepada  mereka  (pengusaha)  yang menanam modal untuk dikelola lebih lanjut.
f Dalam  pelaksanaan  pengeluaran  agregat  (AE)  perekonomian  tiga  sektor,  jenisnya semakin bertambah menjadi diantaranya consumption xxpenditure (C) dan invesment (I), dan juga government spending (G). Selanjutnya diperoleh persamaan: AE=C+I+G.
Dalam  suatu  perekonomian,  Jika  penawaran  agregat  bernilai  sama  dengan pengeluaran  agregat  maka  tercapailah  keseimbangan  pendapatan  nasional.  Seperti  halnya dalam  perekonomian  tiga  sektor  yang  tidak  melibatkan  perdagangan  luar  negeri,  maka penawaran  agregat  disama  artikan  dengan  pendapatan  nasional  (Y).  Sehingga  dengan  hal tersebut terciptalah rumus Y=C+I+G. Hal yang sama dengan pendapat nasional adalah aliran pendapatan dimana merupakan kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Pendapatan rumah tangga selanjutnya akan digunakan untuk 3 komponen meliputi (T) Pajak, (S) Tabungan dan (C) konsumsi sehingga berlaku persamaan Y=T+S+C
Berdasar  pada  uraian  di  atas,  telah  ditunjuk  hasil  bahawasanya  di  dalam keseimbangan  telah  dirumuskan  Y=C+I+G  dimana  setiap  nominal  pendapatan  nasional masuk  dalam  persamaan  Y=C+S+T  dengan  demikian  selanjutnya  berlaku  rumus C+I+G=C+S+T yang apabila diformulasikan maka akan menjadi I+G=S+T. Dengan begitu, keseimbangan ekonomi tiga sektor dapat berlaku kesimbangan yang dapat dijelaskan pada rumus:
Y=C+I+G dan I+G=S+T
b. Rasionalitas Peran Pemerintah dalam perekonomian
Tanggungjawab  yang  dilakukan  pemerintah  bukan  hanya  sebatas  atas  keamanan  maupun sistem  dari  keamanan  yang  memiliki  power  antisipatif  serangan  dari  luar,  tetapi pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah harus menjadi bagian dari program pencapaian oleh masyarakat, menjadi makmur dan bersifat adil. Tanpa keterlibatan pemerintah, menjadi hal mustahil  keasalian  bisa  tercapai.  Pemerintah  dinilai  mampu  memberikan  jaminan  sosial termasuk  kasus  permasalahan  ekonomi.  Peranan  pemerintah  dalam  ekonomi  islam  memiliki dasar yang amat kokoh, pandangan islam memaknai hal tersebut atas argumentasi berikut:
1) Konsekuensi adanya kewajiban kolektif (fardh-kifayah) Pemerintah ialah pemegang amanah yang diberikan Allah guna melakukan tugas secara bersama-sama  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  umat  manusia.  Dengan begitu,  secara  otomatis  pemerintah  juga  menjadi  pemegang  amanah  masyarakat.  Konsep fardh kifayah merujuk pada segala kepentingan masyarakat yang apabila dilakukan oleh satu orang maka menjadi gugur kewajiban orang lain untuk mengerjakannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah terkait pemenuhan kebutuhan akan jenis transportasi, tingkat pendidikan, kualitas  pelayanan  medis  dan  lainnya.  Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam mengimplementasikan tugasnya disebabkan oleh  gagalnya masyarakat  untuk  menjalankan tugas.    Kemungkinan  kegagalan  masyarakat  disebabkan  oleh  beberapa  hal  diantaranya: kekurangan  informasi,  pelanggaran  terhadap  moral,  kekurangan  sumber  data  manusia.
Dengan  dasar  tersebut,  maka  menjadi  penting  kiranya  untuk  pemerintah  mengambil  alih tugas tersebut demi kesejahteraan dan keadilan bersama.
2) Kegagalan pasar dalam mencapai falah
Dalam hal ini pemerintah dimaknai sebagai agen dari Tuhan atau yangs ering kita dengar dengan istilah khalifatullah guna mewujudkan falah. Dengan fungsinya sebagai pemegang amanah dari Tuhan, maka menjadikan peran dari pemerintah tetap eksis menjadi landasan tetap dalam firman Allah SWT dan Hadist yang tertuang dengan implisit ataupun eksplisit. Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  suri  tauladan  telah  mencontohkan  dalam  kehidupannya untuk kemudian dicontoh oleh pemerintah. Musyawarah merupakan pengambilan keputusan terbaik sepanjang sejarah untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan.
c. Ruang lingkup peran pemerintah
Dalam upaya mewujudkan keinginan masyarakat, negara memiliki peran  penting  yaitu meningkatkan standar dan kualitas atas hidup. Dalam hal ini, negara perlu memberikan jaminan dan kepastian bahwasanya seluruh masyarakat mempunyai peluang dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Hal tersebut menjadikan negara harus mengatur dan mendistribusikan pengaruh terhadap penggunaan sumberdaya ekonomi dengan cara adil dan merata. Teori ekonomi islam menunjukkan  bahwa  negara  akhirnya  mempunyai  kontribusi  penting  dalam  sektor  ekonomi. Ulama  mendukung  hal  tersebut  dengan  menambahkan  bahwasanya  negara  dalam  pelaksanaan tugasnya harus dilakukan secara adil dan dekokratis. Maksudnya adalah segala keputusan yang diambil  dilaksanakan  dengan  cara  musyawarah  dengan  melibatkan  wakil  dari  rakyat.  Meski agama  islam  memberi  peran  kepada  negara  dengan  lingkup  yang  luas,  namun  hal  ini  tidak memberi makna bahwa konsep islam mengesampingkan kemerdekaan seorang individu.
Terdapatnya  kegagalan  pasar  menjadikan  bukti  bahwa  pemerintah  harus  melakukan campur  tangan  dalam  ekonomi  secara  optimal.  Tujuan  campur  tangan  pemerintah  meliputi beberapa hal yaitu menjamin persamaan akan hak setiap individu dan penghapusan penindasan, menjamin  sektor  ekomomi  supaya  tumbuh  dan  dapat  berkembang,  melakukan  pengawasan terhadap perusahaan monopoli yang dianggap mendominasi pasar agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan, menjadi penyedia barang-barang yang digunakan publik meliputi pembangunan jalan raya, pendirian sekolah dan penguatan keamanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat, serta pengurangan eksternalitas atas aktivitas perekonomian yang diprediksi tidak  akan  memberikan  keuntungan..    alam  sector  ekonmi  peran  pemerintah  diidentifikasikan seperti berikut ini:
1) Peranan Alokasi
Dalam hal ini pemerintah memiliki peran sebagai penyedia alat-alat ekonomi yang secara fungsional berguna untuk masyarakat dan dalam pengadaannya tidak dapat dihasilkan dari pihak swasta. Hal ini yang dimaksud adalah kebutuhan publik seperti pembangunan jalan, pendirian rumah sakit, sekolah dan penguatan keamanan. Pada dasarnya, sumber daya milik negara  memiliki  jumlah  yang  terbatas,  sehingga  pemerintah  dengan  sumber  dayanya diharuskan  mengutamakan  keperluan  barang  publik  dan  sebagiannya  digunakan  untuk penyediaan barang individu.
2) Peranan Distribusi
Dalam hal  ini pemerintah memiliki peran untuk  dapat  mendistribusikan  kekayaan dan juga pendapatan negara yang diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dengan sigap membuat kebijakan dengan upaya alokasi sumber daya agar dapat disalurkan  dengan  merata  melalui  pembayaran  perpajakan,  pemberian  subsidi,  upaya pemberatasan  kemiskinan,  pemberian  santunan  pendidikan,  penjamaminan  bantuan kesehatan dan implementasi batuan perbaikan daerah. Dengan dibuatnya kebijakan itu maka pemerintah  digadang  dapat  melengkapi  fungsinya  dalam  pendistribusian  pendapatan  dan kekayaan untuk kesentosaan bagi masyarakat. Sama halnya subsidi bagi penduduk kurang
mampu    yang  dananya  bersumber  dari  dana  penarikan  pajak  dan  dana  pemerataan pembangunan  infrastruktur  yang  dapat  menjangkai  wilayah  pelosok  dan  jauh  atau  seperti dalam pembangunan proyek jalan di wilayah terluar Indonesia.
3) Peranan Keseimbangan
Seperti  kita tahu bersama bahwasanya perekonomian  yang rentan terhadap guncangan keadaan  yang  menjadi  sebab  terciptanya  pengangguran  dan  inflasi  adalah  perekonomian yang sepenuhnya dipercayakan pada sektor privat. Maka itu, pemerintah mempunyai peran yang  sangat  penting  sebagai  alat  stabilisasi  ekonomi.  Peranan  pemerintah  yang  dimaksud dilakukan  dengan  berbagai  cara  yang  tujuannya  adalah  permasalahan  ekonomi  tidak menjalar kepada sektor lain. Selain itu juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Sebagai  contoh  dalam  upaya  penanganan monopoli  pasar,  pemerintah  memiliki  peran  utama  dalam  pengendaliannya  dengan melakukan pengendalian harga dan pengenaan pajak.
4) Peran Negara dalam Mengatasi Eksternalitas Eksternalitas  ekonomi  atau  yang  bisa  disebut  dengan  disekonomi  dimaknai  sebagai peristiwa yang dapat memberikan keuntungan yang cukup besar atau bahkan kerugian yang cukup besar pula pada beberapa pihak yang tidak ikut serta penuh dalam proses pengambilan keputusan.  Seorang  tokoh  peneliti  bernama  Corner  dan  Sandler  memaknai  eksternalitas sebagai  sebuah  kerangka  institusi  yang  lebih  khusus  yaitu  pasar  kompetitif.  Dalam pengertian  lain,  eksternalitas  bermakna  imbas  yang  nantinya  ditanggung  oleh  pelaku ekonomi  atas  dasar  aktivitasnya.  Dalam  pelaksanaanya,  sangatlah  berpengaruh  efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi perekonomian.
5) Peran Negara dalam Mengimplementasikan Moralitas Islam Politik  ekonomi  islam  menyatakan  bahawasanya  negara  memiliki  tugas  dalam  hal bertanggungjawab  atas  kegiatan  ekonomi  dengan  tujuan  menegakkan  keadilan  dan mencegah terjadinya kedzaliman. Usaha ini dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan pemerintah. Seperti halnya dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang memaknai bahwasanya fungsi negara  adalah  sebagai  penegak  keadilan  ekonomi,  pasar  dan  menjamin  pemenuhan kebutuhan dengan cara pengaturan infrastruktur disertai sistem penjaminan sosial.
d. Instrumen kebijakan pemerintah
Ilmu tentang ekonomi makro mempelajari perihal kasus dan permasalahan yang berkenaan dengan  masalah  pengangguran,  lapangan  pekerjaan,  inflasi,  deflasi,  angka  pengangguran  dan jumlah  lowongan  pekerjaan  yang  tersedia.  Di  Dalam  lingkup  ekonomi  yang  luas  kaitannya dengan pemerintah memiliki beragam jenis kebijakan yang dibuat. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai  cara  untuk  mengatasi  permasalahan  ekonomi  makro.  Terdapat  3  kebijakan  yakni Kebijakan segi penawaran, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal (Naf’an, 2013).

## 1) Kebijakan Fiskal
Salah  satu  bentuk  peran  pemerintah  yang  sangat  uatama  dalam  sistem  ekonomi  islam  adalah kebijakan fiskal jika dibandingkan kebijakan moneter. Implikasi dari pelarangan riba dan pelarangan kewajiban  membayar  zakat  menunjukkan  betapa  perlunya  keberadaan  kebijakan  fiskal  dibanding dengan  keberadaan  moneter  (Syaakir  Soryan,  2016).  Kebijakan  fiskal  ialah  kebijakan  yang diberlakukan  pemerintah  guna  mengendalikan  pertumbihan  sektor  ekonomi  dengan  melalui pengeluaran  dan  pemasukan  sektor  pemerintah  (Minarni,  2014). Kebijakan  fiskal  sangatlah  penting untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pengangguran. Dengan adanya kebijakan fiskal, angka  pengeluaran  agregat  dapat  ditingkatkan  dan  cara    ini  tentunya  akan  meningkatkan  jumlah pendapatan  agregat  serta  meningkatkan  angka  penyerapan  tenaga  kerja.  Kebijakan  fiskal  ini  juga digunakan sebagai cara pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan belanja pemerintah dengan maksud memberikan pengaruh pada pengeluaran nasional di sistem perekonomian. Maksud tersebut khusus dari kebijakan fiskal, meliputi: retirbusi pendapatan, stimulasi pertumbuhan ekonomi dan koreksi atas ketidakseimbangan sementara .
M Umer Chapra menulis kebijakan fiskal telah menjadi alat utama negara makmur yang meliputi  penggunakan  pengeluaran  publik,  perpajakan  progresif  dan  pinjaman  utang  untuk merealisasikan  tujuan  yang  diinginkan.  pendapatan  dan  belanja  nasional    adalah  hal  yang diatur  dalam  kebijakan  fiskal.  pendapatan  negara  bisa  didapatkan  dari  pajak  masyarakat. Selain itu, pemasukan negara lainnya adalah dari lelang, denda, hibah, dan pendapatan non pajak lainya.
Kebijakan  pmerintah  fiskal  dibedakan  2  macam  kebijakan  yaitu  ekspansif  dan kontraktif, pengertian keduanya bisa dibedakan seperti berikut ini:
1. Kebijakan  fiskal  ekspansif  merupakan  kebijakan  ekonomi  dengan  cara  menurunkan pendapatan negara seperti pajak dan meningkatkan  belanja pemerintah sehingga output akan meningkat.
2. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan bentuk kebijakan pemerintah guna mempengaruhi pendapatan  agar  lebih  besar  daripada  pengeluarannya.  Tujuan  utamanya  adalah menurunkan tingkat daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

## 2) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan langkah Bank Indonesia guna mengendalikan uang yang beredar  seperti  menaikan  atau  menurunkan  tingkat  suku  bunga  dengan  tujuan  untuk memberikan pengaruh terhadap belanja nasional. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 yakni kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraktif. Penjelasan untuk kebijakan ekspansi dimaknai sebagai  kebijakan  yang  pelaksanannya  diisiasi  dalam  upaya  menambah  jumlah  uang  yang sedang  beredar.  Berbeda  halnya  dengan  jenis  kebijakan  kontraktif  yang  dimaknai  sebagai kebijakan untuk menurunkan jumlah uang yang sedang beredar. Setidaknya terdapat tiga jenis instrumen  yang  ditujukan  untuk  keperluan  pengaturan  jumlah  uang  yang  sedang  beredar meliputi: operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan rasio cadangan wajib. Terdapat pula kebijakan lain selain ketiga kebijakan tersebut yang berbentuk himbauan moral
1) Kebijakan operasi pasar terbuka
Kebijakan  operasi  pasar  terbuka  merupakan    kebijakan  yang  bertujuan  untuk pengendalian  uang  beredar  dengan  melakukan  jual  beli  sukuk  atau  surat  berharga pemerintah.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  rangka  implementasi  kebijakan  operasi  pasar terbuka  dapat  dilakukan  di  pasar  primer  dan  sekunder.  Kegiatan  berupa  jual  beli  surat berharga,  kemampuan  liquid  bank  akan  berkurang  sehingga  pemberian  kredit  juga  akan berkurang  disebabkan  oleh  keinginan  bank  sentral  untuk  menaikan  atau  menurunkan jumlah uang yang beredar (Safuridar, 2018).

## 2) Kebijakan Diskonto
Kebijakan ini laksanakan dengan menaikan tingkat suku bunga dari Bank Sentral pada bank umum sebagai pengendalian jumlah uang. Fasilitas kredit yang diberikan kepada beberapa bank  dengan  jaminan  surat  berharga  serta  tingkat  diskonto  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia dan sesuai dengan kebijakan moneter.
3) Rasio Cadangan Wajib
Kebijakan  ini  bermakna  bahwasanya  peran  pemerintah  yaitu  dalam  rangka mangatur  dan  menentukan  dana  cadangan,  dimana  dana  tersebut  telah  disimpan  kepada penerintah  dan  telah  dipenuhi  oleh  bank  umum  dalam  memberikan  kredit  terhadap masyarakat. Dalam kebijakan ini terdapat istilah cadangan wajib minimum yang bermakna jumlah alat likuid dengan batas minimum yang wajib diperlihara oleh bank. Cadangan yang dimaksud  telah  diklasifikasikan  menjadi  2  meliputi  cadangan  primer  dan  cadangan sekunder.
4) Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan ini dilaksanakan guna meminimalisir jumlah uang yang sedang beredar. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai penentu sebab diberikannya kredit yang diajukan oleh masyarakat yang bersangkutan

## 5) Kebijakan Himbauan Moral
Kebijakan  ini  dilakukan  dengan  menghimbau  masyarakat  dalam  perihal pembayaran  kredit  dan  juga  transaksi  menabung  dan  pembiayaan    atau  apapun  yang berkenaan dengan transaksi bank. Kebijakan ini juga mengarahkan  bank umum sebagai upaya  meminjam  uang  dalam  jumlah  lebih  kepada  bank  sentral  sebagai  upaya memperbanyak  jumlah  uang  beredar  di  perekonomian  indonesia.  Himbauan  ini  bersifat tidak mengikat dan tidak berakibat hukum.
6) Politik Sanering
Politik  sanering  merupakan  tindakan  pemerintah  dalam  rangka  pemotongan  daya  beli masyarakat dengan cara mengurangi nilai uang tetapi harga barang tidak berubah sehingga akibatnya yakni pada menurunnya daya beli masyarakat (Joseph J.A. Turambi a, 2015).
7) Devaluasi
Kebijakan  ini  dilaksanakan  oleh  bank  sentral  dalam  rangka  penurunan  nilai  mata  uang rupiah terhadap jumlah mata uang asing yang sedang mengalami peningkatan.

## 3)  Kebijakan Dari Segi Penawaran
Kebijakan dari segi penawaran ditujukan supaya dapat menambah efisien suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat menawarkan produk dengan memperoleh  harga  murah  didukung  dengan  kualitas  yang  jauh  lebih  bagus.  Satu  diantara contoh kebijakan segi penawaran ialah kebijakan pendapatan atau yang sering dikenal dengan incomes  policy .  Hal  tersebut  yang  dimaksud  adalah  langkah  pemerintah  dengan  tujuan pengendalian tuntutan atas kenaikan upah buruh. Hal ini bertujuan untuk  mencegah adanya peningkatan    pendapatan  yang  melebihi  batas.  Pihak  pemerintah  akan  kemudian  melarang tuntutan  yang  dilontarkan  atas  upah  yang  dianggap  melebihi  peningkatan  produktivitas pekerja.  Kebijakan  yang  ada  akan  menghindarkan  peningkatan  biaya  produksi  yang berlebihan. Kebijakan segi  penawaran  yang lainnya ditekankan pada peningkatan semangat pekerja dalam rangka untuk bekerja serta peningkatan kegiatan para pengusaha dalam rangka peningkatan efisiensi usaha produksi.
Implementasi kebijakan segi penawaran selain dengan pengadaan peningkatan semangat bekerja  dan  pemberian  intensif  kepada  perusahaan  dapat  pula  dilaksanakan  dengan pengembangan infrastruktur dan juga peningkatan kualitas layanan pemerintah dalam rangka pengembangan kegiatan industry swasta. Insfrastruktur yang dinilai lebih bagus kualitasnya dan  memiliki  regulasi  yang  bersifat  kondusif  memiliki  peran  utama  dan  penting  dalam pengembangan kegiatan industri swasta dan menaikan efisiensi kegiatanya (Veritia, 2019).
e. Rasionalitas peran masyarakat
Keberadaan masyarakat dalam sistem perekonomian memiliki kedudukan yang sama dengan pasar dan pemerintah. Beberapa dasar rasionalitas peran masayarakat adalah sebagai berikut:
1) Konsekuensi Fardhu Kifayah
Hukum  Fardhu  kifayah  adalah    keharusan  yang  ditujukan  kepada  sekelompok masyarakat secara bersama-sama. jika kewajiban ini tinggalkan, maka seluruh masyarakat akan  mendapatkan  dosa,  sedangkan  jika  salah  satu  dari  masyarkat  telah  melaksanakan maka  kewajiban  masyarakat  telah  gugur.  Walaupun  pemerintah  lebih  mampu  bertindak efektif  karena  pengetahuan  yang  lebih  luas  daripada  masyarakat,  namun  masyarakat memiliki kewajiban turut serta dalam penjaga kesembangan perekonomian.
2) Adanya Hak Milik Masyarakat
Rasionaitas peran masyarakat dikarenakan adanya hak milik masyarakat yaitu waqaf. Harta wakaf sepenuhnya milik publik yang tidak ada capur tangan pemetintah sehingga pengelolaan dipegang oleh masyarakat.
3) Kegagalan Pasar dan kegagalan pemerintah Ketiga pada dan pmerintah tidak berhasil memberitan tatanan mekanisme  pasar yang stabil  maka  sudah  saatnya  asayarakat  turut  serta  seperti  penemtuan  harga  komoditas tertentu.  Kebijakan  pemerintah  yang  sering  bersebrangan  dengan  kepentiangan masayarakat  juga  menjadi  alasan  rasionalitan  peran  masyarakat.  Maka  kedudukan masayarakat diantara pasar dan pemerintah adalah penting.
4) Sekilas Al -Hisbah
1) Definisi  Al-Hisbah Menurut bahasanya al-hisbah merupaka masdar dari fi’il (ةبسح) berasal  dari kata berbahasa Arab yang berarti menimbang atau menghitung. Ibnu Taimiyah mengartikan secara istilah sebagai badan atau lembaga untuk menegakan kebenaran dan menyerukan untuk  meninggalkan  keburukan. Al-Hisbah  merupakan  lembaga  seperti  pengaman  dalam kegiatan  perekonomian  (M.  Arif  Hakim,  2015).  Lembaga  ini  merupakan  suatu  badan  atau rganisasi bebas yang  terlepas dari kepentingan suatu organisasi tertentu atau pemerintah . Hisbah adalah suatu badan organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok untuk menangani berbagai bidang khususnya bidang ekonomi (Mujahidin, 2012). Fungsi lembaga ini secara umum berkenaan atas kegiatan kolektif  atau  publik  dalam  rangka  mencapai  keadilan  dan  mencari  kebenaran  menurut sudut  pandang  Islam.  Seperti  yang  disebutkan  oleh  Muhammad  Muslehuddin memberikan  penjelasan  bahwasanya  lembaga  al-hisbah  adalah  institusi  yang  berciri islam  dimana  muhtasib  mempunyai  tugas  mengawasi  kegiatan  di  pasar  agar  tertib. Muhammad  al-Mubârak  juga  menyatakan  bahwasanya  hisbah  ialah  lembaga  atau organisasi  yang  sengaja  didirikan  sejak  peradapan  Islam  dengan  tujuan  memberi pengawasan pada aktifitas perdagangan bersih dari praktik ekonomi yang pelaksanaanya ditentang oleh agama islam.
Begitu juga dengan pernyataan peneliti bahwasanya sejarah Al-Hisbah dalam Islam dimulai langsung oleh Nabi Muhammad SAW beliau adalah Muhtasib atau pelaksana al- hisbah  (Rakhmawati,  2016). Pada  praktiknya,    beliau  mengawasi  secara  langsung aktivitas  pasar  dengan  terjun  secara  langsung  di  pasar  Madinah.  Hingga  suatu  ketika beliau bertemu dengan penjual yang menimbun gandum. Beliau langsung memberikan plajaran saat ini juga kepada penjual yang tidak berbuat jujur. Setiap pelanggaran yang beliau  temukan  akan    mendapat  teguran  disertai  nasihat  untuk  memperbaikinya.  Di sinilah inti dari tugas alhisbah.
2) Tugas dan Wewenang Al-Hisbah
Berdasarkan  kesepakatan  sebagian  besar  ulama  fiqih,  wewenang al-hisbah meliputi seluruh kegiatan yang tidak sesua dengan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar , tidak  termasuk  wewenang  lembaga  keadilan  baik  yang  berhubungan  dengan  kegiatan ibadah taupun aqidah (Rozalinda, 2014). Kegiatan muamalah seperti hokum jual beli jug menjadi wewenang ahisbah sehingga tercipta kegiatan ekonomi yang tertib sesuai dengan ajaran islam.
Menurut  A.A  Islahi  fungsi al-hisbah secara  umum  adalah  sebagai  pelaksana kebaikan  yang  berkaitan  dengan  moral  dan  melakukan  pengawasan  secara  langsung terhadap pasar. Bebeapa tigas utama lembaga alhisbah adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  pengawasan  terhadap  ketersediaan  komoditas  barang  dan  jasa  di  pasar memastikan tidak terjadi kelangkaan pada komoditas tertentu.
2. Pengawasan terhadap standar produk dan menjatuhkan sanksi kepada produsen yang merugikan masyarakat. muhtasib juga dapat mengeluarkan peraturan dalam kegiatan industry  seperti  hak  pekerja  dalam  mengambil  cuti,  waktu  kerja  upah  dan  lain sebagainya yang menyangkut kesejahteraan pekerja.
3. Muhtasib harus memelihara  pasar secara umum dan berbagai praktik jual beli seperti timbangan  dan  ukuran. Muhtasib harus  menjamin  para  pelaku  dagang  melakukan kegiatan jual beli sesuai syariat islam, misalnya tidak ada  praktik riba dan menjual barang halal.
4. Al-hisbah memiliki peran dalan penataan tata ruang kota dan pasar sesuai ketentuan hokum memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
5. Muhtasib harus  menjaga  kamanan  pasar  agar  persaiangan  dagang  dapat  berjalan secara  harmonis  dan  islami  serta  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.    Seperti memusnahkan  praktik  penimbunan  riba  dan  penghapusan  syarat  untuk  keluar  dan masuk pasar.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Perekonomian  tiga  sektor  bermakna  sebuah  sistem  ekonomi  yang  melibatkan  peran  rumah tangga, pihak perusahaan serta pihak pemerintah. Dalam hal ini terdapat campur tangan pemerintah yang nantinya menumbuhkan sebanyak 3 aliran yang meliputi pembayaran pajak dari pihak rumah tangga  dan  pihak  perusahaan  kepada  pemerintah,  pengeluaran  dari  pemerintah  kepada  pihak perusahaan,  dan  pendapatan  yang  diperoleh  dari  sektor  pemerintah  kepada  sektor  rumah  tangga. Keseimbangan dicapai saat berlaku rumus Y=C+I+G dan I+G=S+T.
Dasar  rasionalitas  dalam  ekonomi  islam  atas  peranan  pemerintah  mencangkup  beberapa argumentasi  meliputi:  konsekuensi  terkait  adanya  kewajiban  yang  kolektif  (fardh  kifayah)  dan kegagalan pada pasar dalam merealisasikan falah. Pernanan pemerintah dalam sektor ekonomi dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelimpok, antara lain: peranan alokasi, distribusi, stabilisasi, peran negara  dalam  mengatasi  eksternalitas  dan  peran  negara  berkaitan  dengan  implementasi  moralitas Islam.
Terdapat tiga jenis kebijakan meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran.  Pemikiran  yang  mendasari  peranan  masyarakat  meliputi  konsekuensi  fardhu  kifayah, adanya hak milik publik dan kegagalan pasar dan pemerintah. Sedangkan untuk al hisbah, dimaknai sebagai lembaga yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh pemerintah dengan melalui usaha yang diselenggarakan  oleh  perorangan.  Tugas  dari  lembaga  ini  adalah  menyelesaikan  permasalahan agama, bidang ekonomi maupun moral secara khusus.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Darwin, R. (2020). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Model Perekonomian Tiga Sektor. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 10 (1), 31–40. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1921
Joseph  J.A.  Turambi  a.  (2015).  Redenominasi  dan  Sanering  Mata  Uang  Rupiah  (IDR):  Analisis Komparasi. Jurnal EBBANK , 06 (1), 91–99.
M. Arif Hakim. (2015). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Iqtishadia , 8 (1).
Milya Sari. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.
NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6 (1), 41–53. Minarni. (2014). Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam . Graha Ilmu.
Mujahidin, A. (2012). Peran Negara dalam Hisbah. Al-Iqtishad , 4 (1). Naf’an. (2013). Ekonomi Makro: (Tinjauan Ekonomi Syariah). Graha Ilmu. Rakhmawati,  A.  (2016).  Implementasi  lembaga  hisbah  dalam  meningkatkan  bisnis  Islam. Jurnal Malia, Universitas Brawijaya Malang , 7 (2).
Rozalinda.  (2014). Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  Pada  Aktivitas  Ekonomi .  PT RajaGrafindo persada.
Safuridar. (2018). Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika , 2 (1), 38–52.
Syaakir  Soryan.  (2016).  PERAN  NEGARA  DALAM  PEREKONOMIAN  (Tinjauan  Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). Hunafa: Jurnal Studia Islamika .
Veritia, D. (2019). Teori Ekonomi Makro . Unpam Press.